## PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM IMPEACHMENT SERTA PERBEDAAN TATA CARA IMPEACHMENT DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

## Vanessa Wijaya, Alvina, Catherine Carisa Khovin
Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia Email: vanessawijaya126@gmail.com, Chan.alvina.ac@gmail.com, catherinecarisa02@gmail.com
Artikel info Artikel history: Diterima 10 Desember 2020 Diterima dalam bentuk revisi 11 Januari 2021 Diterima dalam bentuk revisi 18 Januari 2021
Keywords: impeachment / impeachment; united states; indonesia; and the president and / or vice president.
Kata Kunci: pemakzulan/impeachment ; amerika serikat; indonesia; dan presiden dan/atau wakil presiden.
Abstract: This  study  aims  to  examine  the  impeachment  of  the President  and/or  Vice  President  from  a  comparative perspective.  The  countries  being  compared  are  countries  that adhere  to  the  presidential  system,  namely  Indonesia  and  the United  States.  Using  normative  legal  research  methods  or library  research.  This  research  is  only  aimed  at  written regulations so that this research is closely related to the library because it  will  require  secondary  data in  the  library.  research results, scientific work, statutory regulations, legal theory, and opinions  of  scholars  or  doctrines.  The  authority  to  apply  for impeachment  against  the  President  and  /  or  Vice  President rests  with  representative  institutions,  namely  the  House  of Representatives in the Indonesian constitutional system and the House of Representatives in the US constitutional system.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  Pemakzulan presiden  dan  /  atau  wakil  presiden  secara  komparatif.  Negara yang  dibandingkan  adalah  negara  yang  menganut  sistem presidensial yaitu Indonesia dan Amerika Serikat .
Menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  atau penelitian  perpustakaan.  Penelitian  ini  hanya  membahas regulasi  tertulis,  sehingga  penelitian  ini  sangat  erat  kaitannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data tambahan di  perpustakaan.  Hasil  penelitian,  karya  ilmiah,  peraturan perundang-undangan,  teori  hukum,  dan  pendapat  para  sarjana atau  doktrin. Kekuasaan  mendakwahkan  Presiden  dan  /  atau Wakil  Presiden  berada  pada  badan  perwakilan  yaitu  Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Konstitusi Amerika.
Coresponden author: Email: vanessawijaya126@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

## Jurnal Indonesia Sosial Sains
http://jiss.publikasiindonesia.id/
Vol. 2 No. 1 Januari 2021 P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595

## Pendahuluan
Dalam  sejarah  bangsa  Indonesia,  dua  presiden  disingkirkan  sebelum  masa kepresidenan berakhir, yaitu mantan Presiden Soekarno dan mantan Presiden Wahid. Dalam hal  ini,  terjadi  perselisihan  antara  dua  lembaga  negara,  Partai  Rakyat  Demokratik  di  satu pihak  dan  Presiden  di  pihak  lain.  Sejarah  mencatat  perselisihan  antara  Presiden  dan  Partai Demokrat,  yang  dimulai  pada  1966-1967,  ketika  Presiden  Soekarno  menyampaikan  laporan perkembangannya  ke  MPRS.  Padahal,  perkembangan  situasi  nasional  saat  itu  tidak mendukung  Presiden  Soekarno.  Dengan  kata  lain,  sangat  sedikit  dukungan  untuk  Presiden Sukarno.  Oleh  karena  itu,  pada  Rapat  Khusus  MPRS  tahun  1967,  MPRS  mengesahkan Ketetapan  MP.13  yang  membatalkan  kekuasaan  pemerintahan  nasional  dari  Presiden Soekarno. XXXIII / MPRS / 1967. Konflik kedua antara demokrasi dan presiden terjadi pada masa  pemerintahan  Presiden  Abdullahman  Wahid  di  wilayah  tersebut.  Sumpah  MPR  yang diumumkan  pada  pemilihan  umum  1999,  dan  perselisihan  dengan  Presiden  Abdullahman Wahid terus membuat Republik Demokratik kurang percaya diri dengan penuntutan Presiden Abdullahman Wahid. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid dicopot melalui ketetapan MPR, hasil  sengketa  terus  berlanjut.  III  /  MPR  /  2001.  Perpres  tersebut  memuat  materi  tentang penarikan kekuasaan negara dari Presiden Abdul Rahman Wahid yang kemudian digantikan oleh  Megawati  Su  yang  saat  itu  menjabat  Wakil  Presiden.  Kano  Putri  mengambil  alih. (Kristiyanto,  2013).  (Budiman,  2018)  Dipercaya  bahwa  pemakzulan  mengacu  pada  proses penuntutan atas kesalahan pejabat publik atau pejabat negara.
Pada  hakikatnya impeachment merupakan  peradilan  politik  bagi  pejabat  negara. (Zoelva,  2011) Dinyatakan  sebagai  pengadilan  politik  yang  merupakan  tata  cara  legislatif untuk mengadili warga sipil. Isinya sebagai berikut:
"Peniruan identitas adalah pengawasan legislatif khusus dari personel administrasi. Ini  adalah  tindakan  politik  yang  dapat  dijatuhi  hukuman  pengunduran  diri  dan  mungkin dilarang menjabat, daripada hukuman pidana atau menjatuhkan sanksi kompensasi."
Dalam ruang lingkup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden mempunyai kewenangan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional. Atas dasar itu,  Indonesia  menerapkan  sistem  presidensial.  Oleh  karena  itu,  sejak  amandemen  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  sistem  presidensial  diperkuat  dan diperbaiki.  Salah  satu  langkah  perbaikan  dan  penyempurnaan  adalah  melalui  pengelolaan bom  dan  pengorganisasian  dalam  Pasal  7A  dan  7B.  Menurut  ketentuan  ini,  Presiden  dan  / atau  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  tidak  boleh  menggulingkan  Republik  Demokratik Rakyat  selama  masa  jabatannya  kecuali  karena  alasan  khusus  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Selain  itu,  juga  ditetapkan  bahwa Mahkamah  Konstitusi  akan  ikut  serta  dalam  proses  pemakzulan  untuk  menentukan  apakah Republik  Rakyat  Demokratik  dapat  mendakwa  pendapatnya  terhadap  Presiden  dan  /  atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, Presiden dan / atau Wakil Presiden tidak dapat dimakzulkan semata-mata karena alasan politik atau karena suka atau tidak suka, tetapi harus berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mempelajari pemakzulan presiden dan / atau  wakil  presiden  secara  komparatif.  Negara  yang  dibandingkan  adalah  negara  yang menganut  sistem  presidensial  yaitu  Indonesia  dan  Amerika  Serikat.  Melalui  perbandingan kedua negara tersebut, dapat ditarik persamaan dan perbedaan peraturan perundang-undangan terkait pemakzulan presiden dan / atau wakil presiden.

## Metode Penelitian
Gunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  literatur  tertulis  untuk meninjau  penelitian  saat  ini.  Penelitian  ini  hanya  membahas  tentang  peraturan  tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat kaitannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data lain di perpustakaan. Berbagai data pendukung digunakan penulis untuk mengecek studi pustaka,  seperti  rancangan  undang-undang,  hasil  penelitian,  tulisan  ilmiah,  peraturan perundang-undangan,  teori  hukum,  dan  pendapat  ilmiah  atau  doktrinal.  Penelitian  ini menggunakan  analisis  kualitatif  yaitu  menginterpretasikan  data  yang  ada  dengan menggunakan kata atau kalimat sebagai pengganti angka. Sumber data yang digunakan dalam pengertian ini adalah:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  perundang-undangan  dan  aturan-aturan  hukum  yang mengikat mengenai Pemakzulan/ Impeachment .
2. Bahan  Hukum  sekunder,  yaitu  bahan  penelitian  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer,  seperti  hasil-hasil  seminar  atau  pertemuan  ilmiah lainnya, bahkan pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini yaitu mengenai Pemakzulan/ Impeachment .

## Hasil dan Pembahasan

## A. Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial
Dalam  sistem  presidensial,  presiden  dan /  atau  wakil  presiden  dipilih  langsung oleh  rakyat  melalui  pemilihan  umum  dan  memiliki masa  jabatan  yang  jelas,  misalnya empat (empat tahun) tahun di Amerika Serikat. (Rusdianto & SH, 2010) atau 5 (lima) tahun seperti di Indonesia (Panduwinata, 2012). Dengan demikian, presiden dan / atau wakil  presiden  memiliki  posisi  yang  kuat  dalam  sistem  istana  presidensial.  Sistem presidensial  mengharuskan  presiden  dan  /  atau  wakil  presiden  memiliki  masa  jabatan tertentu.  Oleh  karena  itu,  pemakzulan  Presiden  dan  /  atau  Wakil  Presiden  harus didasarkan pada kondisi atau alasan yang sangat ketat dan membatasi yang ditentukan oleh UUD atau UUD. Tujuannya agar DPR tidak menggunakan hak-hak tersebut secara sembarangan berdasarkan kepentingan politik semata.
A. Perbandingan Impeachment di Indonesia dan Amerika Serikat
Pemakzulan lebih berfokus pada proses ini dan tidak serta-merta membebaskan Anda dari pencopotan jabatan presiden, wakil presiden, atau pejabat senior pemerintah (Wiyanto, 2016) Menurut hukum Indonesia saat ini, jika terbukti undang-undang yang diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilanggar,  maka  presiden  dan  /  atau  wakil  presiden  dapat  dicopot.  Sementara  di Amerika  Serikat,  impeachment  tidak  hanya  menargetkan  presiden  dan  /  atau  wakil presiden. Menurut Pasal 2, Bagian 4 Konstitusi A.S., Presiden dan pejabat pemerintah
harus menentukan:
“The  President,  Vice  President  and  all  civil  Officers  of  the  United  States,  shall  be removed  from  Office  on Impeachment  for,  and  Conviction  of,  Treason,  Bribery,  or other high Crimes and Misdemeanors”.
Jika  alasan  tertentu  diatur  dalam  UUD,  impeachment  hanya  bisa  dilakukan  di dua negara. Di Indonesia, alasan pemakzulan Presiden dan / atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Anti Rasisme Nasional Tahun 1945:
“Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  dapat  membubarkan  Presiden  dan  /  atau Wakil  Presiden  atas  usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  terlepas  dari  apakah  terbukti melanggar hukum dengan makar, makar, penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan keji lainnya, atau terbukti tidak sah. Presiden dan / atau Wakil Presiden".
Menurut  Pasal  7A  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  tersebut  di  atas,  terdapat  dua  (dua)  hal  yang  dapat  dijadikan  dasar  pemakzulan, yaitu:
a. Melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  negara;  korupsi; penyuapan; tindak pidana berat lainnya; atau perbuatan tercela; dan
b. Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden.
Sekalipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan  makar,  makar,  korupsi,  suap,  tindak  pidana  berat  atau  keji  lainnya,  atau terbukti  tidak  lagi  memenuhi  ketentuan  Pasal  10  ayat  (1)  tentang  Presiden  dan  /  atau Wakil  Presiden,  Mengenai  penjelasan  rinci  (3)  pelanggaran  hukum  atas  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003, diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang  Mahkamah  Konstitusi,  menjelaskan  jenis-jenis  pelanggarannya.  Di  Amerika Serikat,  alasan  pemakzulan  sama  dengan  alasan  memakzulkan  Presiden  dan  /  atau Wakil  Presiden  Indonesia  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  2  ayat  (4)  UUD  AS, yaitu  pejabat  yang  dimakzulkan  bersalah  melakukan  makar,  penyuapan.  atau pelanggaran kecil atau kecil atau serius.

## B. Latar Belakang Terjadinya Impeachment
Alasan  pemakzulan  presiden  dan  /  atau wakil  presiden  Indonesia  dan  Amerika sama, yaitu karena makar, penyuapan atau korupsi, dan pelanggaran hukum. Namun di Indonesia ada alasan lain, yaitu karena tidak lagi memenuhi persyaratan Presiden dan / atau Wakil Presiden.
C. Peran Mahkamah Konstitusi dalam proses Impeachment
(Faiz  &  Collins,  2018)  Partisipasi  Mahkamah  Konstitusi  dalam  pemakzulan Presiden dan / atau Wakil Presiden diyakini bukan tanpa pengalaman masa lalu, hal ini sebagai akibat dari perubahan sistem dan struktur ketatanegaraan Indonesia yang tidak dapat  dihindari.  Selain  karena  alasan  politik,  tetapi  juga  karena  pertimbangan  dan pertimbangan hukum, sangat diharapkan untuk membatasi pemberhentian presiden dan /  atau  wakil  presiden.  Dalam  rangka  pelaksanaan  asas  check  and  balances  dalam penyelenggaraan  negara,  kewenangan  dan  kewajiban  konstitusional  Mahkamah Konstitusi  menjadikan  semua  lembaga  negara  setara  sehingga  menjaga  keseimbangan penyelenggaraan  negara.  Keberadaan  MK  merupakan  langkah  konkrit  yang  dapat saling  mengoreksi  kinerja  lembaga  negara.  Kutipan  (Sutiyoso,  2016)  Kekuasaan
Mahkamah  Konstitusi  merupakan  bentuk  kontrol  yudisial  dalam  kerangka  prinsip check  and  balances  dari  cabang-cabang  kekuasaan  pemerintahan,  dan  mekanismenya berpedoman pada konstitusi.
Selain  dimasukkan  dalam  Pasal  24C  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  10  mengatur  lebih  lanjut tentang  kewenangan  dan  kewajiban  Mahkamah  Konstitusi.  Mengenai  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  24  Tahun  2003,  isinya  sebagai  berikut:  Paragraf  1: Mahkamah  Konstitusi  memiliki  kewenangan  untuk  mengambil  putusan  pada  tingkat pertama dan terakhir, dan putusan pada tingkat pertama dan terakhir bersifat final:
a. menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945;
b. memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik; dan
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Ayat  2:  Mahkamah  Konstitusi  wajib  mengambil  keputusan  sebagai  berikut berdasarkan pendapat Republik Demokratik Rakyat: Presiden dan / atau Wakil Presiden diduga  melakukan  makar,  makar,  penyuapan,  tindak  pidana  berat,  atau  perbuatan tercela lainnya, dan / atau tidak lagi memenuhi persyaratan Presiden Hukum. Dan / atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
Menurut  (Konstitusi,  2010),  Ketentuan  rinci  Pasal  10  ayat  (2)  UU  MK  adalah Pasal  24C  (1)  dan  (2)  UUD  1945  serta  Pasal  7B  (1)  UUD  1945.  5)  Biasa  disebut impeachment.  Pasalnya,  prosedur  pemakzulan  di  Mahkamah  Konstitusi  tidak  terbagi dalam  acara  peradilan  yang  hanya  bernuansa  politik,  dan  nuansa  yudisial  diawali dengan  politik  DPP.  Prosedur,  kemudian  prosedur  politik  MPR.  Proses  politik  MPR menentukan  apakah  Mahkamah  Konstitusi  mengambil  keputusan.  Keputusan  ini bermula  ketika  DPR  melanggar  pendapat  Presiden  dan  /  atau  Wakil  Presiden,  yang cukup untuk menghentikan Presiden berdasarkan peraturan MPR.
Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU MK, tampaknya Mahkamah Konstitusi wajib mengomentari  pendapat  DPR  tentang  Presiden  dan  / atau  Wakil  Presiden  berdasarkan UUD.  Jelaskan,  termasuk  alasannya.  (Sutiyoso,  2016)  memberikan  beberapa  alasan seorang  Presiden  dan  /  atau  Wakil  Presiden  dimintakan  putusan  oleh  DPR  kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu:
1. Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  diduga  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya.
2. Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan perbuatan tercela.
3. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Berdasarkan  Pasal  10  UU  MK,  MK  berwenang  memanggil  pejabat  negara,  pejabat pemerintah, atau masyarakat untuk memberikan informasi berupa keterangan lisan dan tertulis, termasuk dokumen terkait perkara yang sedang disidangkan. (Indonesia, 2010).
Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan syarat dan prosedur yang harus terlebih dahulu ditetapkan dengan premis untuk memberhentikan Presiden dan / atau  Wakil  Presiden,  yaitu  untuk  menyatakan  apakah  Presiden  dan  /  atau  Wakil Presiden diduga melanggar UUD.

## A. Alur Proses Impeachment di Indonesia
Lembaga  nasional  Indonesia  yang  terlibat  dalam  proses  pemakzulan  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  adalah  DPR,  Mahkamah  Konstitusi,  dan  Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal tersebut jelas tertuang dalam Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
1. Usulan pemanggilan kembali Presiden dan / atau Wakil Presiden hanya dapat diajukan kepada  Dewan  Permusyawaratan  Rakyat  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  setelah terlebih  dahulu  mengajukan  permohonan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk memeriksa, mengadili, dan menetapkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas tindak pidana yang dilakukan oleh Presiden dan / atau Wakil Presiden. Undang-undang  yang menganggap  makar,  makar,  suap,  tindak  pidana  serius  lainnya,  atau  perbuatan  keji lainnya  sebagai  bentuk  makar;  dan  /  atau  anggapan  bahwa  presiden  dan  /  atau  wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat sebagai presiden dan / atau wakil presiden.;
2. Pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah melakukan  pelanggaran  hukum  tersebut  ataupun  telah  tidak  lagi  memenuhi  syarat sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  adalah  dalam  rangka  pelaksanaan  fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  yang  hadir  dalam  sidang  paripurna  yang  dihadiri oleh  sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Mahkamah  Konstitusi  wajib  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  dengan  seadil- adilnya  terhadap  pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tersebut  paling  lama  sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
5. Apabila  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  negara, korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela;  dan/atau terbukti  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menyelenggarakan sidang  paripurna  untuk  meneruskan  usul pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat;
6. Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  wajib  menyelenggarakan  sidang  untuk  memutuskan usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tersebut  paling  lambat  tiga  puluh  hari  sejak  Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut;
7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  3/4  dari  jumlah  anggota  dan  disetujui  oleh sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah  anggota  yang  hadir,  setelah  Presiden  dan/atau
Wakil  Presiden  diberi  kesempatan  menyampaikan  penjelasan  dalam  rapat  paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.
8. Berdasarkan  peraturan  di  atas,  proses  pemakzulan  di  Indonesia  diawali  dengan pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  bahwa  Presiden  dan  /  atau  Wakil  Presiden melanggar  undang-undang  atau  tidak  lagi  berhak  menjadi  Presiden  dan  /  atau  Wakil Presiden.  Pendapat  DPR  sering  disebut  sebagai  hak  menyampaikan  pendapat  yang berkaitan erat dengan fungsi pengawasan DPR. (Firdaus, 2018) Untuk itu, Pasal 79 (4) c  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Musyawarah  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1, hak untuk mengutarakan pendapat selama pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden. 25 (dua puluh lima) orang anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  telah  menyampaikan  Proposal  17  Tahun  2014 secara  lengkap.  Namun  demikian,  menurut  Pasal  7B  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  hak berpendapat dapat ditetapkan karena 2/3 dari  wakil  rakyat  dalam  rapat  paripurna  menghadiri  rapat  paripurna  dan  memperoleh pendapat  hasil  pemungutan  suara.  komite.  ,  Dan  membuat  keputusan  setelah persetujuan.  Setidaknya  dua  pertiga  dari  seluruh  anggota  DPR  hadir  dalam  rapat tersebut.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  Pasal  210  ayat  3  UU  No.1.  Tanggal  17  2014 sangat menentukan:
“Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dalam rapat paripurna kongres  rakyat,  berhak  mengutarakan  pendapat  muktamar  rakyat,  dan  rapat  tersebut harus  dihadiri  sekurang-kurangnya  2/3  (dua  pertiga)  dari  jumlah  anggota  muktamar rakyat. Kehadiran, dan keputusan harus disetujui paling sedikit 2/3 (dua per bulan). 3) Berasal dari jumlah anggota DPR yang hadir".
Setelah  rapat  paripurna  menyetujui  pelaksanaan  hak  berpendapat,  Republik Demokratik Rakyat membentuk panitia khusus dari semua pihak. Tugas Pansus adalah mencari  dan  mengumpulkan  bukti-bukti  yang  mendukung  anggapan  bahwa  Presiden dan  /  atau  Wakil  Presiden  melanggar  undang-undang  dan  tidak  dapat  lagi  menjabat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden. Sejak rapat paripurna pembentukan ketua, panitia khusus membutuhkan waktu enam puluh (enam puluh) hari untuk menjalankan tugasnya.  Kemudian,  pansus  menyampaikan  laporan  dalam  rapat  paripurna,  dan  ⅔ anggota  polling  menghadiri  rapat  dan  mendapat  persetujuan  dari  2/3  anggota  yang hadir.  Rapat  paripurna  dapat  menerima  atau  menolak  laporan  dari  pansus.  Jika  rapat pleno  menolak,  hak  untuk  menyampaikan  pendapat  akan  dihentikan  dan  tidak  ada pengajuan  lebih  lanjut  yang  diperbolehkan.  Namun  jika  diterima  sepenuhnya,  maka Pasal 214 ayat 2, 214 UU No. 1 disahkan. Tanggal 17 2014 sangat menentukan:
“Jika  rapat  paripurna  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  213  (2),  Partai Demokrat  memutuskan  untuk  menerima  laporan  dari  pansus  yang  menyatakan  bahwa Presiden  dan  /  atau  Wakil  Presiden  melakukan  makar  terhadap  negara  dalam  bentuk makar, makar, atau penyuapan, tindak pidana berat, atau tindakan keji lainnya. Setelah memenuhi  persyaratan  Presiden  dan  /  atau  Wakil  Presiden,  Republik  Demokratik Rakyat  akan  menentukan  hak  untuk  mengajukan  pendapat  ke  Mahkamah  Konstitusi. ”Sesuai ketentuan di atas, DPP sedang mendakwa Presiden dan / atau Wakil Presiden.
Memainkan peran yang  sangat penting dalam proses tersebut. Sebab, awal dari proses pemakzulan  adalah  menggunakan  hak  yang  dimiliki  DPR,  yakni  hak  untuk mengeluarkan  pendapat.  Proses  DPR  merupakan  pertarungan  politik  antara  kelompok yang mendukung pemakzulan dan kelompok yang menolak pemakzulan. Dalam hal ini, tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kekuatan  politik  di  parlemen  akan  sangat  menentukan apakah  presiden  dan  /  atau  wakil  presiden  dapat  dimakzulkan.  Oleh  karena  itu,  peran mayoritas  sangat  menentukan  dalam  setiap  keputusan  dan  lebih  menonjol  (Siregar, 2016).  Oleh  karena  itu,  setelah  Partai  Rakyat  Demokratik  menerima  hasil  hak  Pansus untuk  mengemukakan  pendapat,  selanjutnya  Republik  Demokratik  Rakyat  akan mengajukan putusan tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk ditetapkan.
Berdasarkan  Pasal  24C  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, “Mahkamah Konstitusi wajib memutus pelanggaran konstitusi oleh  Presiden  dan  /  atau  Wakil  Presiden  berdasarkan  pendapat  Dewan  Perwakilan Rakyat. ". Artinya, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban hukum untuk mengambil keputusan  tentang  hak  menyampaikan  pendapat  dari  Republik  Demokratik  Rakyat. Kemudian,  Mahkamah  Konstitusi  akan  meninjau  dan  memutuskan  apakah  pendapat Partai Rakyat Demokratik benar dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari. Dalam forum ini, Presiden dan / atau Wakil Presiden berkesempatan untuk membela atau menentang pendapat dari Partai Rakyat Demokratik. Setelah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi,  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  2  (dua)  kemungkinan  putusan,  yaitu persetujuan  atau  penolakan. Jika  Mahkamah  Konstitusi  menunjukkan  bahwa  pendapat jajak pendapat belum dikonfirmasi, ia harus menghentikan proses pemakzulan terhadap presiden  dan  /  atau  wakil  presiden.  Namun,  jika  MK  mengemukakan  pendapat  dari Partai Demokratik Rakyat dikukuhkan, maka Partai Demokrat Rakyat akan menggelar rapat  pleno  dengan  2/3  anggota  dan  2/3  anggota  hadir  untuk  mengalihkan  usulan prosedur pemakzulan ke Musyawarah Rakyat.
Setelah  Kongres  Rakyat  Nasional  menerima  usulan  dari  DPR,  maka  akan dilakukan  rapat  dalam  waktu  30  hari  setelah  mendapat  usulan  dari  DPR  untuk mencopot Presiden dan / atau Wakil Presiden / Presiden. Konferensi Permusyawaratan Rakyat  adalah  forum  politik  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mendakwahkan  atau tidak.  Dengan  demikian,  putusan  MK  tidak  mengikat,  dan  Musyawarah  Rakyat  tidak memiliki  tanggung  jawab  hukum.  Untuk  memutuskan  usulan  DPR,  Musyawarah Rakyat harus mengadakan rapat paripurna yang dihadiri oleh 3/4 anggota, dan disetujui oleh  2/3  anggota  yang  hadir.  Namun,  sebelum  Musyawarah  Rakyat  mengambil keputusan, Presiden dan / atau Wakil Presiden memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan  terlebih  dahulu.  Keputusan  Konferensi  Permusyawaratan  Rakyat  bersifat final,  mengikat,  dan  tidak  dapat  diajukan  banding  atau  dibatalkan  oleh  pengadilan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa DPR berstatus sebagai lembaga kejaksaan, MK sebagai  lembaga  perantara  (mewakili  putusan  pengadilan  DPR),  dan  MPR  sebagai lembaga penentu akhir (secara politik). .

## D. Proses Impeachment di Amerika Serikat
Dalam sistem ketatanegaraan AS, proses pemakzulan presiden dan / atau wakil presiden  melibatkan  dua  (dua)  lembaga  negara,  Senat  dan  Partai  Demokrat.  Dalam
Pasal  1,  Pasal  2  menyatakan:  "Dewan  Perwakilan  Rakyat  akan  memilih  ketua  dan pejabat  lainnya;  dan  akan  memiliki  hak  tunggal  untuk  menggunakan  kekuasaan." Menurut  aturan  tersebut,  proses  pemakzulan  diawali  dengan  penuntutan  di  DPR. Artinya,  Partai  Rakyat  Demokratik  berhak  menggugat  Presiden  dan  /  atau  Wakil Presiden.  Proses  penuntutan  diawali  dengan  pengajuan  beberapa  anggota  Republik Demokratik  Rakyat  untuk  mendakwa  Presiden  dan  /  atau  Wakil  Presiden,  kemudian dibahas di Sidang Paripurna Republik Demokratik Rakyat untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika tawaran ditolak, tawaran tidak dapat dilanjutkan secara otomatis. Namun, sebelum  memasuki  tahap  ini,  DPP  terlebih  dahulu  membentuk  panitia  yang bertanggung  jawab  untuk  menyusun  klausul  pemakzulan,  yang  mengklarifikasi  alasan pemakzulan  Presiden  dan  /  atau  Wakil  Presiden  oleh  DPP.  Dakwaan  dibuat  sesuai dengan  Pasal  2,  Bagian  4  Konstitusi  A.S.  Presiden  dan  /  atau  Wakil  Presiden melakukan pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan kecil lainnya.
Senat  kemudian  akan  mencoba  untuk  mendakwa  presiden  dan  /  atau  wakil presiden DPP. Bagian ketiga dari Pasal 1 Konstitusi AS menyatakan: “Senat memiliki kekuasaan  tunggal  untuk  mengadili  semua  pemakzulan.”  Artinya  Senat  memiliki kekuasaan  penuh  untuk  mendengarkan  tuduhan  DPP.  Khusus  untuk  proses impeachment  terhadap  presiden,  rapat  Senat  dipimpin  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung (ketika Presiden Amerika Serikat diadili, Ketua Mahkamah Agung bertanggung jawab). Setelah  ditinjau,  Senat  mengeluarkan  putusan.  Untuk  membuat  keputusan  ini,  dua pertiga  dari  Senat  harus  hadir.  Pasal  1,  Bagian  3  dari  Konstitusi  AS  menetapkan ketentuan  ini:  "Tidak  seorang  pun  dapat  dihukum  tanpa  persetujuan  dari  dua  pertiga anggota." Keputusan Senat dalam kasus pemakzulan hanya mencakup apakah presiden dan / atau wakil presiden dicopot dari kantor. Senat tidak dapat mengeluarkan putusan berupa  sanksi  pidana  atau  perdata.  Pasal  1,  paragraf  3  Konstitusi  AS  menetapkan bahwa  "pemakzulan  tidak  boleh  melebihi  diskualifikasi,  pembatalan,  dan  penikmatan kualifikasi  untuk  kehormatan,  perwalian,  atau  posisi  menguntungkan  di  Amerika Serikat." Namun demikian, pembubaran Senat tidak menyelamatkan Presiden dan / atau Wakil  Presiden  dari  tanggung  jawab  lain,  seperti  proses  pidana  dan  proses  peradilan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1, Bagian 3 Konstitusi AS, yang menetapkan: "Namun, terpidana harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum dan akan dituntut, diadili, dijatuhi hukuman, dan dihukum".
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  proses  pemakzulan  di  Amerika  Serikat terbagi dalam dua tingkatan (dua tingkat), yaitu Partai Progresif Demokratik dan Senat, dan persidangan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Artinya, proses impeachment di  Amerika  Serikat  dilakukan  di  pengadilan.  Oleh  karena  itu,  pemakzulan  harus berdasarkan keadilan.

## Kesimpulan
1. Persamaan Impeachment di Indonesia dan Amerika Serikat:
a. Kewenangan  untuk  mengajukan impeachment terhadap  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  ada  pada  lembaga  perwakilan,  yakni  Dewan  Perwakilan
Rakyat  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  dan  House  of  Representative dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat;
b. Putusan impeachment hanya berupa diberhentikan atau tidak sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Putusan impeachment tidak boleh memuat hukuman pidana  atau  perdata.  Namun  tidak  menghilangkan  tanggung  jawab  Presiden dan/atau Wakil Presiden secara pidana atau perdata;
c. Alasan impeachment terhadap  Presiden  dan/Wakil  Presiden  di  kedua negara  tersebut  memiliki  persamaan  yaitu  karena  melakukan pengkhianatan, suap atau korupsi dan melanggar
d. hukum.  Akan  tetapi  di  Indonesia  ditambah  lagi  alasan  lainnya  yaitu  karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
e. Impeachment di kedua negara tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif dalam konstitusi.
2. Perbedaan Impeachment di Indonesia dan Amerika Serikat:
a. Jika  di  Indonesia  objek impeachment hanya  ditujukan  kepada  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden,  maka  di  Amerika  Serikat, impeachment juga  dapat ditujukan kepada pejabat publik selain Presiden dan/atau Wakil Presiden;
b. Di  Indonesia,  ada  3  (tiga)  lembaga  negara  yang  berperan  dalam  proses impeachment ,  yaitu  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Mahmakah  Konstitusi  dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Amerika Serikat melibatkan 2 (dua) lembaga negara yaitu House of Representative dan Senat.
c. Di Indonesia, proses impeachment diawali dengan hak menyatakan pendapat. Apabila  hak  menyatakan  pendapat  disetujui  dalam  rapat  paripurna,  maka disampaikan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk  dinilai.  Apabila  pendapat Dewan  Perwakilan  Rakyat  terbukti,  maka  disampaikan  kepada  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  untuk  diputus  dalam  rapat  paripurna  yang  dihadiri oleh  ¾  anggota  dan  disetujui  oleh  ⅔  anggota  yang  hadir.  Sedangkan  di Amerika Serikat diawali dari proses penyampaian Article of Impeachment oleh House  of  Representative kepada  Senat.  Kemudian  Senat  mengadili  dan memutus  apakah  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  diberhentikan  atau  tidak dalam  rapat  yang  dihadiri oleh  ⅔  anggota  Senat.  Khusus  untuk  proses impeachment terhadap  Presiden,  maka  dipimpin  oleh Chief  of  Justice  of Supreme Court;
d. Proses impeachment terhadap  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  di  Indonesia melibatkan  Mahkamah  Konstitusi  yang  mempunyai  kewajiban  untuk memberikan  putusan  terhadap  hak  menyatakan  pendapat  Dewan  Perwakilan Rakyat.  Apabila  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  terbukti,  maka  proses impeachhment dapat  dilanjutkan  ke  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  dan apabila  sebaliknya  maka  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tidak  dapat  melanjutkan proses impeachment. Sedangkan  dalam  proses impeachment di  Amerika Serikat tidak melibatkan lembaga peradilan, kecuali apabila yang dimakzulkan adalah Presiden, maka sidang Senat dipimpin oleh Chief of Justice of Supreme Court tanpa  ada  hak  suara.  Lembaga  yang  berwenang  untuk  mengadili  dan memutus impeachment adalah Senat.

## Bibliografi
Budiman, H. (2018). Skenario Pemakzulan Presiden Jokowi . Media Pressindo.
Faiz,  P.  M.,  &  Collins,  J.  S.  (2018).  Penambahan  Kewenangan  Constitutional  Question  di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Expanding the Authority of Constitutional Question in the Constitutional Court as  an  Effort  for  Protecting  Citizens’  Constitutional  Rights). Jurnal  Konstitusi , 15 (4), 688–709.
Firdaus, D. M. (2018). Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jurnal Asy Syariah , 20 (2).
Indonesia, M. K. R. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Buku VIII, Jakarta: Kepaniteraan MKRI .
Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI .
Kristiyanto, E. N. (2013). Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 2 (3), 331–342.
Panduwinata,  I.  (2012). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pasal  7  ayat  (6A)  Dalam  Undang- Undang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Perubahan  2012  Terhadap  UUD NRI  1945  dan  Dampaknya  Kepada  Masyarakat/oleh  Ivan  Panduwinata .  Universitas Tarumanegara.
Rusdianto, S., & SH, M. H. (2010). Proses Impeachment Presiden Dalam Konstitusi Negara- Negara  Modern  (Studi  Perbandingan  dengan  Mekanisme  Impeachment  di  Amerika Serikat dan Korea Selatan). Jurnal Hukum , 19 (19), 111–122.
Siregar,  L.  H. (2016).  Implikasi Putusan  Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. Jurnal Konstitusi , 9 (2), 287–312.
Sutiyoso,  B.  (2016).  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Pemakzulan  Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. Jurnal Konstitusi , 7 (1), 91–110.
Wiyanto,  A.  (2016).  Pertanggungjawaban  Presiden  dan  Mahkamah  Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 7 (3), 209–232.
Zoelva, H. (2011). Pemakzulan presiden di Indonesia . Sinar Grafika.