Jurnal Analisa Sosiologi
April 2017, 6(1):  100-109
Konflik Kebijakan Penggunaan Sistem Bahasa Isyarat Indonesia di Lingkungan Pendidikan Formal
Empratikta Zulpicha 1

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  and  describe  the  issues,  the  particular  parties involved and the sources of conflict in determining the policy of using SIBI in formal  education.  This  research  employs  qualitative  research  method  with descriptive  research  approach  focusing  on  the  conflict  due  to  the  policy  of using  SIBI  in  formal  education.  Informant  in  this  research  are  6  deaf peoplewho  have  meet  specified  informant  criteria.  The  data  iscollected through observation, interview and documentation. The researcher gained the information  through  in-depth  interviews  with  the  informants,  and  reinforced by  documentation  and  literature  study.  The  result  of  the  study  indicates  that conflicts occur due to government policies regarding the establishment of SIBI languages  in  formal  education  which  lateris  recognized  as  general  sign language  for  deaf  people  in  Indonesia.  Consequently  there  is  a  conflict between  deaf  community  and  government  because  SIBI,  which  has  been officially recognized by the government, has not got the agreement and did not involve the Movement for the Welfare of the Indonesian Deaf (GERKATIN) in the  deliberation  process.  It  is  necessarythat  the  government,  in  determining the  policies  related  to  the  community,  should  involverelated  parties,  in  this case  is  GERKATIN.  Therefore,after  the  enactment  of  a  policy,  it  becomes easier and beneficial for GERKATIN.
Keywords: Sign Language, Conflict, Formal Education.
1 Program Studi Sosiologi Universitas Lampung Email: zulpichaa@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  masalah- masalah  yang  menjadi  konflik,  para  aktor  yang  terlibat  dan  sumber-sumber konflik  dalam  penetapan  kebijakan  penggunaan  SIBI  di  lingkungan pendidikan  formal.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  deskriptif  yang  berfokus pada  konfik  akibat  adanya  kebijakan  penggunaan  SIBI  di  lingkungan pendidikan  formal.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  penyandang  tuna rungu  yang  berjumlah  6  orang  dan  telah  memenuhi  kriteria  informan  yang ditentukan.  Cara  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini,  penulis  dapatkan  dari wawancara  mendalam  dengan  para  informan,  serta  diperkuat  dengan  studi dokumentasi  dan  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  konflik terjadi  karena  kebijakan  pemerintah  terkait  penetapan  bahasa  SIBI  di lingkungan  formal  yang  diakui  sebagai  bahasa  isyarat  bagi  penyandang  tuna rungu  di  Indonesia.  Akibatnya  terjadi  konflik  antara  penyandang  tuna  rungu dan  pemerintah  karena  SIBI  yang  secara  resmi  telah  diakui  oleh  pemerintah tidak melewati persetujuan dan tidak melibatkan Gerakan Kesejahteraan Tuna
Rungu Indonesia (GERKATIN) dalam proses musyawarah.
Direkomendasikan  kepada  pemerintah,  dalam  penetapan  kebijakan  yang berkaitan dengan  masyarakat sebaiknya dimusyawahkan kepada pihak terkait (GERKATIN),  sehingga  setelah  ditetapkannya  suatu  kebijakan  menjadi memudahkan dan menguntungkan bagi GERKATIN.
Kata Kunci: Bahasa Isyarat, Konflik, Pendidikan Formal .

## PENDAHULUAN
Penyandang  cacat  merupakan  bagian  dari  masyarakat  Indonesia  yang mempunyai  kedudukan,  hak,  kewajiban  dan  peran  yang  sama  dengan masyarakat  Indonesia  lainnya  di  segala  aspek  kehidupan.  Mengingat penyandang  cacat  memiliki  keterbatasan  dalam  kehidupan  sehari-hari karena  kecacatan  yang  dimiliki.  Bahasa  isyarat  yang  sering  digunakan  di Indonesia  yaitu  Sistem Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO).
Proses  menghubungkan  SIBI  dengan  Bahasa  Indonesia  tidak berjalan  dengan  lancar  karena  anak-anak  penyandang  tunarungu  belum mengetahui tata Bahasa Indonesia. Sedangkan BISINDO merupakan bahasa isyarat  sejak  lahir  atau  berkembang  secara  alamiah.  Pada  kenyataannya bahasa  isyarat  yang  diakui  oleh  pemerintah  adalah  SIBI.  Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah dan sesuai dengan Pancasila sila kedua yang  berbunyi  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  maka  Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) kemudian memperjuangkan bahasa isyarat yang alami serta sesuai dengan  nurani para penyandang tuna rungu di Indonesia. Dikarenakan bahasa isyarat BISINDO lebih mudah dipahami dibandingkan dengan bahasa isyarat SIBI. Penyadang tuna rungu merupakan bagian dari masyarakat Indonesia maka memiliki hak dan perhatian dari pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2011  Pasal  24  ayat  3  Konvensi  Hak  Penyandang  Disabilitas  Perserikatan Bangsa  Bangsa  bahwa  Negara-negara  harus  mengambil  langkah-langkah yang  layak,  termasuk  memfasilitasi  pembelajaran  bahasa  isyarat  dan kemajuan identitas linguistik masyarat tuli.
Dalam peresmian SIBI yang menjadi bahasa isyarat yang diakui oleh pemerintah tidak  melibatkan para penyandang tunarungu, hal tersebut yang mengakibatkan  konflik  atas  kebijakan  yang  telah  ditetapkan,  pemerintah seakan tidak memperhatian yang menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya para  penyandang  tunarungu  dan  tunawicara.  Dengan  ditetapkannya  hal tersebut maka dari itu SIBI digunakan di lingkungan pendidikan formal dan media  informasi  juga  menggunakan  SIBI  sebagai  bahasa  pengantar  untuk para penyandang tunarungu dan tunawicara di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  topik  yang  diangkat  oleh  penulis,  maka  dalam  penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  atau  strategi kualitatif  deskriptif.  Nawawi  (1994:208)  berpendapat  bahwa  objek  dari penelitian  kualitatif  adalah  manusia  atau  segala  sesuatu  yang  dipengaruhi manusia.  Objek  itu  diteliti  dalam  kondisi  sebagaimana  adanya  atau  dalam keadaan  sewajarnya  atau  secara  naturalistik  ( natural  setting). Jelas  definisi ini  memberi  gambaran  bahwa  penelitian  kualitatif  berpusat  pada  objek penelitian  yang  akan  diteliti.  Sementara  Suyono  (1985:307)  menyatakan bahwa,  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  dengan  metode  pengumpulan sebanyak  mungkin  fakta  detail  secara  mendalam  mengenai  suatu  masalah atau  gejala  guna  mendapat  pengertian  tentang  sebanyak  mungkin  sifat masalah  atau  gejala  itu.  Gambaran  tersebut  mengidentifikasikan  bahwa penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  dikumpulkan  berdasarkan fakta yang ada di lapangan.
Dengan demikian strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini  lebih  tepatnya  memakai  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data primer  adalah  data  yang  utama  dalam  penelitian,  sedangkan  data  sekunder adalah data berupa tambahan dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini  adalah  informan  atau  subyek  penelitian  yaitu  penyandang  tuna  rungu, sedangkan data sekunder adanya informasi, artikel, dan buku terkait tentang penyandang  tuna  rungu  dan  kebijakan  penetapan  bahasa  isyarat,  dan  lain- lain.  Adapun  orang-orang  yang  diamati  dan  diwawancarai  adalah  para penyandang  tuna  rungu,  maka  sumber  data  utama  dapat  dicatat  melalui catatan tertulis seperti buku ataupun dengan alat perekam suara. Sebaliknya, sumber data tambahan dapat ditulis setelah data itu kita dapatkan.
Teknik  sampling  merupakan  teknik  yang  digunakan  oleh  peneliti untuk  memilih  informan  sesuai  dengan  penelitiannya.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  accidental  sampling.  Di  dalam  cara  pengambilan sampel dengan cara ini peneliti semata-mata memilih siapa saja yang dapat diraih  pada  saat  penelitian  diadakan  sebagai  respondennya  (Slamet,  2011 : 61).  Teknik  sampling  dalam  hal  ini  adalah  para  penyandang  tuna  rungu. Teknik pengumpulan data melalui observasi  yang dilakukan untuk pertama
kali hanya sebatas pada pengenalan lokasi saja dan mengetahui karakteristik orang-orangnya,  selanjutnya  melakukan  observasi  lagi  disertai  dengan wawancara.  Teknik  wawancara  yang  digunakan  adalah  wawancara  secara mendalam,  dengan  maksud  untuk  mendapatkan  data  sebanyak-banyaknya ketika  penelitian.  Wawancara  yang  dilakukan  disini  adalah  wawancara langsung  yang  dilakukan  oleh  peneliti  terhadap  penyandang  tunarungu. Harapan  peneliti  adalah  mendapatkan  informasi  yang  sebanyak  mungkin dan jelas sehingga pertanyaan yang diajukan oleh si peneliti dapat terjawab dengan  hasil  yang  maksimal  sesuai  dengan  realitas  yang  ada.  Karakteristik manusia  yang  beraneka  ragam,  maka  seorang  peneliti  harus  pandai menempatkan  posisi  dalam  penelitian,  yaitu  dalam  berwawancara  harus menggunakan nilai-nilai etika.
Validitas  data  merupakan  jaminan  bagi  kemantapan  simpulan  dan tafsir  makna  sebagai  hasil  penelitian.  Validitas  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  triangulasi.  Triangulasi  merupakan  cara  yang  paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Dalam  kaitannya  dengan  hal  ini  Patton  menyatakan  bahwa  ada  empat macam  teknik  triangulasi,  yaitu  triangulasi  data,  triangulasi  peneliti, triangulasi metodologis, dan triangulasi teoretis (Sutopo, 2006:92). Analisis data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Model  Miles  and  Huberman.Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus-menerus  sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tunarungu  merupakan  istilah  yang digunakan untuk  menunjukkan keadaan kehilangan  pendengaran  yang  dialami  oleh  seseorang.  Secara  umum tunarungu dikategorikan kurang dengar dan tuli, sebagimana yang diungkap Hallahan  dan  Kauffman  (1991:26)  bahwa  Tunarungu  adalah  suatu  istilah umum  yang  menunjukkan  kesulitan  mendengar  yang  meliputi  keseluruhan kesulitan  mendengar  dari  yang  ringan  sampai  yang  berat,  digolongkan  ke dalam tuli dan kurang dengar.
Orang  tuli  adalah  seseorang  yang  kehilangan  kemampuan mendengar  sehingga  menghambat  proses  informasi  bahasa  melalui pendengaran,  baik  memakai  ataupun  tidak  memakai  alat  bantu  mendengar, sedangkan  seseorang  yang  kurang  dengar  adalah  seseorang  yang  biasanya dengan  menggunakan  alat  bantu  mendengar,  sisa  pendengarannya  cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran”.
Pengertian  mengenai  tunarungu  juga  sangat  beragam,  yang semuanya mengacu pada keadaan atau kondisi pendengaran anak tunarungu. Menurut  Andreas Dwijosumarto dalam seminar ketunarunguan di Bandung (1988:8)  dalam  Permanarian  Somad  dan  Tati  H  (1996:27)  menyatakan bahwa  “Tunarungu  dapat  diartikan  sebagai  suatu  keadaan  kehilangan pendengaran  yang  mengakibatkan  seseorang  tidak  dapat  menangkap berbagai rangsangan terutama melalui pendengaran”.
Anak  tunarungu  adalah  anak yang mengalami  gangguan pendengaran  dan  percakapan  dengan  derajat  pendengaran  yang  bervariasi antara  15dB-  30dB  (mild  hearing  losses),  31dB-60dB  (moderate  hearing losses), 61dB-90dB (severe hearing losses), 91dB-120dB (profound hearing losses)  dan  121  dB  ke  atas  dikatakan  tuli  (total  hearing  losses). Ketunarunguan  berdasarkan  tempat  terjadinya  kerusakan,  dapat  dibedakan atas:  a)  kerusakan  pada  bagian  telinga  luar  dan  tengah,  sehingga menghambat  bunyi-bunyian  yang  akan  masuk  ke  dalam  telinga  disebut telinga  konduktif,  b)  kerusakan  telinga  bagian  dalam  dan  hubungan  saraf otak yang menyebabkan tuli sensoris.
Memang  dalam  dunia  pendidikan  perlu  diperhatikan  berbagai kendala  dan  tantangan  untuk  bisa  menyesuaikan  kebutuhan  dalam  tataran pendidikan (Primadata dan Kusumawati, 2018). Di Indonesia bahasa isyarat yang sering digunakan ada dua yaitu Sistem Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI) dan  Bahasa  Isyarat  Indonesia  (BISINDO).  Metode  bahasa  isyarat  SIBI mengadopsi dari American Sign Language. Menurut Kamus Sistem Bahasa Indonesia  (2009)  SIBI  merupakan  satu  media  yang  membantu  kemunikasi sesama  kaum  tunarungu  di  salam  masyarakat  yang  lebih  luas.  Sistem  SIBI tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  tatanan  yang  sistematis  melalui  isyarat jari,  tangan  dan  gerakan  yang  melambangkan  kosakata  dalam  bahasa Indonesia.  Metode  bahasa  isyarat  SIBI  disebarluaskan  melalui  sekolah-
sekolah khususnya sekolah luar biasa dan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.
Sedangkan  metode  bahasa  isyarat  BISINDO  diciptakan  oleh Gerakan  Kesejahteraan  Tunarungu  Indonesia  (GERKATIN),  BISINDO biasanya  digunakan  oleh  penyandang  tunawicara  untuk  komunikasi  sehari- hari. Metode bahasa  isyarat BISINDO mengadopsi dari  budaya dan  bahasa masing-masing  daerah  sehingga  tiap  daerah  memiliki  bahasa  isyarat  yang berbeda.  Dalam  peresmian  SIBI  yang  menjadi  bahasa  isyarat  yang  diakui oleh  pemerintah  tidak  melibatkan  para  penyandang tunarungu,  hal  tersebut yang  mengakibatkan  konflik  atas  kebijakan  yang  telah  ditetapkan, pemerintah  seakan  tidak  memperhatian  yang  menjadi  kebutuhan masyarakat, khususnya para penyandang tunarungu dan tunawicara. Dengan ditetapkannya  hal  tersebut  maka  dari  itu  SIBI  digunakan  di  lingkungan pendidikan  formal  dan  media  informasi  juga  menggunakan  SIBI  sebagai bahasa  pengantar  untuk  para  penyandang  tunarungu  dan  tunawicara  di Indonesia.
Teori  konflik  sebenarnya  berada  dalam  satu  naungan  paradigma dengan teori fungsionalisme struktural. Teori struktural menilai bahwa fakta atau  realita  sosial  adalah  fungsional.  Sementara,  teori  konflik  menyoroti bahwa  fakta  sosial  berupa  wewenang  dan  posisi  justru  merupakan  sumber pertentangan  sosial.  Wewenang  dan  posisi  merupakan  konsep  sentral  dari teori  konflik.  Menurut  teori  ini,  ketidakmerataan  distribusi  dan  wewenang otomatis  akan  menempatkan  masyarakat  pada  posisi  yang  saling  berbeda. Perbedaan posisi itu dapat memicu timbulnya konflik dalam masyarakat. Ide pokok  dari  teori  konflik  dapat  dirinci  menjadi  tiga:  (1)  Masyarakat senantiasa  berada  dalam  proses  perubahan  yang  ditadai  dengan  adanya pertentangan  terus  menerus  diantara  unsur  –  unsurnya,  (2)  Setiap  elemen memberikan  sumbangan  terhadap  disintegrasi  sosial,  dan  (3)  Keteraturan yang  terdapat  dalam  masyarakat  itu  hanyalah  disebabkan  oleh  adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa.
Konflik  dalam  masyarakat  dapat  membawa  keadaan  yang  baik karena  mendorong  perubahan  masyarakat,  dan  keadaan  buruk  apabila berkelanjutan tanpamengambil solusi yang dianggap bermanfaat bagi semua
pihak  sebagai  akhir  dari  konflik,  artinya  tidak  hanya  dicari  sebab  konflik, tetapi juga bagaimana cara mengatasinnya.
Konflik  artinya  percekcokan,  perselisihan  dan  pertentangan. Sedangkan konflik sosial  yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang  bersifat  menyeluruh  dikehidupan  (KBBI,  2005:587).  Konflik  yaitu proses  pencapaian  tujuan  dengan  cara  melemahkan  pihak  lawan,  tanpa memperhatikan  norma  dan  nilai  yang  berlaku  (Soerjono  Soekanto, 1993:99).  Dalam  pengertian  lain,  konflik  adalah  merupakan  suatu  proses sosial  yang  berlangsung  dengan  melibatkan  orang-orang  atau  kelompok- kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan (Narwoko dan Suyanto,  2005:68).  Istilah  konflik  berasal  dari  kata  kerja  Latin configere yang  berarti  saling  memukul.  Secara  sosiologis,  konflik  diartikan  sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya  atau  membuatnya  tidak  berdaya.  Konflik  berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest) atau  suatu  kepercayaan  bahwa  aspirasi  pihak-pihak  yang  berkonflik  tidak dicapai secara simultan (Pruit&Rubin dalam Novri Susan, 2010). Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antaranggotanya atau dengan  kelompok  masyarakat  lainnya.  Konflik  hanya  akan  hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.
Seperti  halnya  yang  terjadi  setelah  diresmikannya  SIBI  sebagai bahasa isyarat resmi yang diakui oleh pemerintah serta penggunaan SIBI di lingkungan  pendidikan  formal  yang  di  rasakan  oleh  penyandang  tunarungu dan  tunawicara  mengalami  kesulitan  dalam  memahami  pelajaran  yang diberikan,  sedangakan  dalam  peroses  tumbuh  kembang  seorang  anak  lebih banyak dilakukan di luar rumah khususnya di dalam sekolah, melalui proses pendidikan.  Sedangkan  dengan  menggunakan  bahasa  isyarat  BISINDO yang  dipelajarinya  sejak  lahir  maka  penyandang  tunarungu  dan  tunawicara lebih bisa memahami dalam berkomunikasi khususnya di dalam lingkungan pendidikan  formal  yaitu  sekolah.  Maka  usaha  yang  dilakukan  penyadang tunarungu yaitu membentuk sebuah gerakan yang diberi nama GERKATIN. GERKATIN adalah organisasi penyandang cacat tunarungu satu-satunya di Indonesia yang seluruhnya dikelola oleh penyandang cacat
tunarungu. GERKATIN adalah  anggota  resmi  dari  Dewan  Nasional Indonesia  Kesejahteraan  Sosial  (DNIKS)  dan  Federasi  Tunarungu  Dunia (World Federation of the Deaf – WFD).
Gerakan  tersebut  merupakan  sebuah  usaha  yang  dilakukan  oleh penyandang  tunarungu  untuk  menyamakan  hak,  kewajiban  dan  peran sebagai  bagian dari  masyarakat  Indonesia. Dalam  hal  ini GERKATIN  juga mengajarkan  dan  mengusahakan  bahasa  isyarat  BISINDO  agar  menjadi bahasa  yang  di  akui  oleh  pemerintah  di  Indonesia.  Serta  penerapan BISINDO  di  lingkungan  pendidikan  formal  dapat  terlaksana  dengan  baik. Karena pada dasarnya suatu kebijakan terbentuk berdasarkan kebutuhan dari masyarakat  tersebut  maka  dengan  kata  lain  kebijakan  tersebut  tidak  akan sia-sia.

## KESIMPULAN
Dari penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa di Indonesia bahasa isyarat  yang  sering  digunakan  ada  dua  yaitu  Sistem  Bahasa  Isyarat Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). Metode bahasa isyarat SIBI mengadopsi dari  American Sign Language. Sedangkan  bahasa isyarat  BISINDO  mengadopsi  dari  budaya  dan  bahasa  masing-masing daerah  sehingga  tiap  daerah  memiliki  bahasa  isyarat  yang  berbeda.  Tetapi yang  menjadi  bahasa  isyarat  resmi  yang  diakui  di  Indonesia  adalah  SIBI maka  terjadi  konflik  atas  diterapkannya  kebijakan  tersebut  yang  dirasakan merugikan  kaum  tunarungu.  Terdapat  beberapa  saran  yang  untuk kesejahteraan  kaum  tunarungu  menjadi  lebih  baik  yaitu  dengan menerapkannya  bahasa  isyarat  BISINDO  di  lingkungan  pendidikan  formal dan  di  dalam  media  informasi  yaitu  televisi.  Karena  pada  dasarnya  suatu kebijakan  terbentuk  berdasarkan  kebutuhan  dari  masyarakat  tersebut  maka dengan  kata  lain  kebijakan  tersebut  tidak  akan  sia-sia  dan  menguntungkan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Hallahan,  P.D.  dan  Kauffman,  M.J.  (1991).  Exceptional  Children (Introduction  to  Special  Education),  Fifth  Edition.  University  of Virgina: Prentice-Hall International, Inc.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal.587.
Narwoko, J.Dwi dan Bagong Suyanto, 2005. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group Nawawi,  Handani,  dan  Mimi  Martin.  1994. Penelitian  Kualitatif . Jogyakarta: Gadjah Mada University Press
Permanarian  Somad  &  Tati  Hernawati.  (1996).  Ortodidaktik  Tunarungu. Jakarta: Depdikbud
Primadata, A. P., & Kusumawati, D. K. (2018).  Modernisasi Pendidikan di Indonesia Sebuah Perspektif Sosiologis terhadap Dunia Pendidikan di Indonesia. Jurnal Analisa Sosiologi , 3 (1). Pruit&Rubin  dalam  Novri  Susan. Pengantar  Sosiologi  Konflik  dan  Isu-Isu Konflik Kontemporer .(Jakarta:Kencana.2010) Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal.99.
Suyono, Ariyono.1985. Kamus Atropologi . Jakarta: Akademika Pressindo.