## Koordinasi  Program  Perlindungan Anak      Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Garut
Shintya  Lestari  Dewi
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut
24091120008@pasca.uniga.ac.id

## Abstrak
Permasalahan yang dihadapi pada masa pandemic ini adalah anak-anak sangat rentan tertular. Kemugnkinan yang besar seorang anak dapat tertular langsung oleh Covid 19. Terjadi peningkatan tingkat kekerasan terhadap anak oleh orang-orang terdekat sejak merebaknya Covid 19. Selain kekerasan fisik, anak juga menjadi sasaran  kekerasan.  pelecehan  psikologis  di  rumah,  dengan  contoh  termasuk menumpuknya tanggung jawab yang menimbulkan stres pada anak, rendahnya kualitas  pendidikan  online,  dan keterlibatan  orang  tua  yang  menghasilkan ketegangan dalam  pembelajaran jarak  jauh. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk memperoleh  data  dan  informasi  dari  informan/sumber  data  yang  digunakan untuk mengetahui, menguji dan menganalisis Koordinasi Program Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah metode  kualitadtif  dengan  pendekatan  deskriptif  .  metode  pengumpulan  data dilakukan dengan wawancara dan  observasi secara langsung ke instansi atau Dinas terkait.  Hasil  penelitiannya  koordinasi  bertujuan  terciptanya  efisiensi pelaksanaan tugas atau pencapaian sasaran. Unsur-unsur yang terkandung dalam usaha  koordinasi,  yang  meliputi:  (a)  Unit-unit  atau  Organisasi-organisas.  (b) Sumber-sumber  (potensi).  (c)  Gerak  Kegiatan.  (d)  Kesatupaduan.  (e) Keserasian. (f) Arah yang sama.
Kata  Kunci: Kekerasan  Terhadap  Anak,  Koordinasi,  Masa  Pademi, Perlindungan Anak.

## 1. Pendahuluan
Dalam  hal  penyebaran  Covid  19,  anak-anak  sangat  rentan  tertular.  Kemugnkinan  yang  besar seorang anak dapat tertular langsung oleh Covid 19. Terjadi peningkatan tingkat kekerasan terhadap anak oleh orang-orang terdekat sejak merebaknya Covid 19. Selain kekerasan fisik, anak juga menjadi sasaran kekerasan. pelecehan psikologis di rumah, dengan contoh termasuk menumpuknya  tanggung  jawab  yang  menimbulkan  stres  pada  anak,  rendahnya  kualitas pendidikan  online,  dan  keterlibatan  orang  tua  yang  menghasilkan  ketegangan  dalam pembelajaran jarak jauh. Sejak 1 Januari hingga 23 September 2020, SIMFONI PPA (Sistem Informasi  Online  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak)  mencatat  5.697  insiden  kekerasan terhadap  anak  di  Jawa  Barat,  termasuk  6.315  korban  (Kompas.com,  14  Oktober  2020). Statistik dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 4.369 kasus kekerasan terhadap anak dan 4.885 kasus pada tahun 2018, menunjukkan peningkatan dari tahun lalu (Okezone.om, 23 Juli 2020).
Pemerintah  kini  memberlakukan  kebijakan  PPKM  (Penegakan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat) dalam rangka memutus rantai penularan Covid 19, yang diikuti untuk tetap belajar dirumah, WFH (Work from Home) , dan beribadah di rumah. Sebagai hasil dari strategi ini, anak- anak dan orang tua menghabiskan lebih banyak waktu bersama setiap hari. Perubahan rutin dan ketidaksiapan orang tua dan anak untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pengaturan dan keadaan menyebabkan konflik keluarga. Akibat kurangnya interaksi sosial dengan  orang lain dan rasa bosan di rumah, anak-anak lebih mungkin untuk disalahgunakan.
Selain itu, pembatasan aktivitas publik berdampak pada pendapatan masyarakat, terutama yang berada  pada  golongan  masyarakat  menengah  ke  bawah.  Di  era  pandemi  seperti sekarang ini, banyak  pekerja  kelas  menengah  ke  bawah  yang  di  PHK,  sehingga terhambatnya  pada pembayaran  sekolah  anak-anak  bagi  yang  tingkat  perekonomiannya  menengah  kebawah. Akibatnya, pengenalan pendidikan online ke sekolah umum adalah gagasan baru bagi siswa dan orang tua mereka. Pendekatan pembelajaran jarak jauh ini tidak dipahami sepenuhnya oleh semua orang tua karena mereka tidak semua orang tua memiliki pengetahuan yang cukup. Masalah selanjutnya adalah orang tua yang sudah kesulitan secara finansial karena wabah Covid 19 mungkin kesulitan untuk membayar biaya tambahan infrastruktur pendukung seperti kuota internet, ponsel, laptop, dan sinyal. muncul.
Di  Kabupaten  Garut  sendiri  masih  maraknya  tindak  kasus  kekerasan  terhadap  anak, dikarenakan antara lain karena aturan yang disahkan pada tahun 2014 tentang "Perlindungan Anak"  masih  berlaku  dan  belum  berhasil  diterapkan  secara  baik.  Dalam hal ini status sipil dan politik mereka harus terpenuhi, terdapat hak-hak anak yang harus ditegakkan dalam situasi ini, termasuk yang berikut: (1) sipil dan kebebasan, dalam sipil dan kebebasan ini anak wajib untuk memiliki  kedudukan  sepil  seperti  tercatat  atau  terdaftar  oleh  negara;  (2)  pengasuhan  dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif ; (3) kesehatan dan kesejahteraan dasar; (4) Pendidikan,  waktu  luang,  dan  kegiatan  budaya  serta  (5)  perlindungan  khusus,  termasuk perlindungan diri dari kekerasan.
Karena UU No. 35 Tahun 2014 mengatur dan mengarahkan hak-hak dasar yang tercantum di atas,  maka  dimungkinkan  untuk  menggunakan  hak-hak  dan  manfaat  dari kebebasan  yang diuraikan di atas. UU 35 Tahun 2014, yang diundangkan pada tahun 2014, menegaskan hal ini.  Jenis-jenis  perlakuan  berikut  ini  tidak  boleh  diberikan  kepada  seorang  anak  dalam pengasuhan orang lain selain wali sah atau orang tua anak tersebut:
a. Diskriminasi,
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial,
c. Pengeluaran,
d. Kekejaman,  kekerasan,  penganiayaan,
e. Ketidakadilan, dan,
f. Perilaku salah lainny
Seperti yang dijelaskan diatas dalam rangka pencegahan tindak kekerasan terhadap anak, serta diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi eksternal antara pihak Kepolisian, Dinas Sosial dan Dinas PPKBPPPA (Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak).
Melihat  fenomena  yang  terjadi  dilapangan  banyaknya  tindak  kasus  kekerasan  terhadap  anak yang  marak  terjadi  di  masyarakat,  hukum  yang  dibuat  masih  gagal  memberikan efek  jera
terhadap para pelaku oknum tindak kekerasan terhadap anak, hukum masih diam ditempat, para pelakunya semakin hari-semakin bertambah,

## 2. Metodologi
Penelitian  ini  menggunakan  strategi  penelitian  kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif menurut  Sugiyono  (2018:213)  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah di mana peneliti sendiri adalah instrumennya, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan  pada  makna  sedangkan  menurut  Creswell  &  Guetterman  (2018:46)  juga menjelaskan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian  yang  membuat  penelitinya sangat  tergantung  pada  informasi  dari  objek  atau  partisipan  pada  ruang  lingkup  yang  luas, pertanyaan  yang  bersifat  umum,  pengumpulan  data  sebagian  besar  dari  teks  atau  kata-kata partisipan, dan menjelaskan serta melakukan analisis terhadap teks yang dikumpulkan secara subjektif..  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  sumber  data  primer  yakni diperoleh  dari  informan  yang  berkepentingan,  diantaranya  petugas  Dinas  DPPKBPPPA. Data sekunder diperoleh dari  artikel dan jurnal terkait  Koordiasi Perlindungan  Anak  Pada Masa Pandemi di Kabupaten Garut. juga dokumen pemerintah seperti Undang-Undang dan Peraturan, artikel-artikel media. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik  studi  pustaka  (library  research),  yaitu  pengumpulan  data  sekunder  dengan  cara mempelajari  dokumen,  buku-buku  sumber,  catatan,  brosur,  hasil  penelitian  sejenis,  dan  lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini, studi yang dimaksud antara  lain  Undang  –  Undang  No  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak.  Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Miles dan Huberman, dimana analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,  sehingga  datanya  sudah  jenuh.  Aktivitas  dalam  analisis  data,  yaitu  data  reduction, data  display,  dan  conclusion  drawing/verification.  Dengan  langkah  –  langkah  sebagai berikut; Pertama, data reduction (reduksi data), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu, dalam mereduksi data nantinya setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai, yaitu temuan penelitian yang relevan. Oleh karena itu reduksi data  merupakan  proses  berfikir  sensitif  yang  memerlukan  kecerdasan  dan  keluasan  dan kedalaman wawasan yang tinggi. Kedua data display (penyajian data), setelah data direduksi maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mendisplaykan data, penyajian data bisa dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori,  flowchart  dan sejenisnya. Adapun yang paling sering digunakan dalam penyajian data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Terakhir conclusion drawing / verification, langkah selanjutnya adalah penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi,  dimana  kesimpulan  pada  awalnya  bersifat sementara,  dan  seiring berjalannya penelitian bisa berubah bilamana didukung dengan bukti- bukti yang kuat, valid  dan  konsisten  (kesimpulan  kredibel).  Dengan  demikian  kesimpulan dalam  penelitian  kualitatif  mungkin  dapat  menjawab  rumusan  masalah  yang  dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Hasil Penelitian

## 3.1.1 Sasaran  Koordinasi  Program  Perlindungan  Anak
Sasaran koordinasi program oerlindungan anak yaitu terciptanya koordinasi program  yang searah antara P2TP2A  Dinas PPKBPPPA,  Dinas Sosial dan  Kepolisisna atau  Polres,  serta berkurangnya kasus tinfak kekersan terhadap anak di Kabupaten Garut. Menegakkan aturan yang  setegas-tegasnya  serta  hukuman  yang  diterapkan  nya  harus  memberikan  efek  jera kepada  para  pelaku  tindak  kekerasan  terhadap  anak  sehingga  nantinya  pada  tahun-tahun berikutnya  tindak  kasus  kekerasan  terhadap  anak  dapat  terselesaikan  dengan  baik  karena mengacu pada aturan yang di tegakkan serta memberika efek jera kepada masyarakat para pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Namun pada kenyataannya koordinasi disini belum optimal sebagaimana seharusnya karena dalam koordinasi yang belum terarah sebagaimana mestinya juga aturan yang diterapkan belum memberikan efek jera kepada para pelaku tindak kekerasan  terhadap  anak.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  diharapkan  koordinasi  semakin mengarah kea rah yang lebih baik juga hukum yang diterapkan juga memberikan efek yang jera kepada masyarakat pelaku tindak kekerasan terhadap anak.

## 3.1.2 Unit-unit Organisasi
Dalam  hal  ini  yang  terdapat  koordinasi  program  perlindungan  anak  pada  masa  pandemi  di Kabupaten  Garut  diantaranya  adalah  P2TP2A  dan  DPPKBPPPA  yang  merupakan Unit Utama  yang  dimiliki  oleh  pemerinth  Kabupaten  Garut,  Dinas  Pengendalian  Penduduk, Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  mempunyai  tugas membantu  Bupati  dalam  melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  bidang  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan  Daerah  dan  Tugas  Pembantuan  yang  ditugaskan  kepada  Daerah.  Dinas  ini memiliki tugas dan fungsi diantaranya:
a. Merumuskan  kebijakan  teknis  di  bidang  pengendalian  penduduk,  keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
b. Melaksanakan  koordinasi  kebijakan  di  bidang  pengendalian  penduduk,  keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
c. Melaksanakan  kebijakan  di  bidang  pengendalian  penduduk,  keluarga  berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
d. Mengkoordinasikan  kebijakan  dalam  penyediaan  infrastruktur  dan  pendukung  di bidang  pengendalian  penduduk,  keluarga  berencana,  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan anak.
Adapun program anak cabang atau unit bawahan dari program P2TP2A dan DPPKBPPPA sebagai unit utama pada pemerintahan kabupaten Garut, diantaranya adalah : FAD (Forum Anak  Daerah),  DPPKBPPPPA  (Program  KB),  Dinas  Sosial  (PKH(Program  Keluarga Harapan)) , dan SIGA (Sistem Informasi Gen dan Anak).

## 3.1.3 Sumber-Sumber  Potensi
Sumber potensi yang ada di Garut ini peneliti lebih menekankan pada SDM (Sumber Daya Manusia) karena objek penelitian nya mengacu pada manusia. Adapaun Potensi SDM  yang
ada kaitannya dengan koordinasi Program Perlindung Anak ini diantaranya adalah:
a. Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat yang memeiliki potensi dan mendukung dalam penelitian  ini  diantaranya  adalah  para  pemuka  agama  dengan  bukti  banyaknya  para pendiri  pondok  pesantren  yang  ada  di  wilayah  kabupaten  Garut  selain  itu  ada  juga kaderisasi  yang  dibentuk  tim  oleh  desa  dimana  tufoksinya  adalah  melakukan pendampingan kepada masyarakat terkait kesehatan dan ketahanan pangan yang harus diperhatikan dan disampaikan kepada masyarakat sehingga dengan memiliki potensi tersebut jelas sekali sangat membantu keberlangsungan program perlindungan anak.
b. Remaja produktif Remaja produktif khususnya pada usia 20-24 di daerah kabuaten Garut  sendiri  jumlahnya  22  577,3  orang  (  laki-laki  dan  perempuan).  Pada  tahun  2021, dimensi  standar  hidup  layak   yang   diukur   berdasarkan  rata- rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 0,82 persen menjadi Rp. 10,934 juta per tahun. Pada  tahun  2021,  rata-rata  anak  usia  7  tahun  yang  mengenyam  jenjang  pendidikan memiliki  peluang  untuk  bersekolah  selama  12,  61  tahun  atau  hampir  setara  dengan menamatkan  pendidikan  hingga  setingkat  Diploma  Angka  ini  meningkat  0,11  tahun dibandingkan  tahun  2020  yang  mencapai  12,50  tahun.  Sementara  itu,  rata-rata  lama sekolah  penduduk  umur  25  tahun  ke  atas  meningkat  0,06  tahun,  dari  8,55  tahun menjadi  8,61  tahun  atau  hampir  setara  dengan  masa  pendidikan  untuk  menamatkan jenjang kelas IX , yang menunjukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat tahun  2021  mencapai  72,45,  meningkat  0,36  poin  (0,50  persen)  dibandingkan  capaian tahun  sebelumnya  (72,09) (Sumber: Pusat badan Statistik  Kabupaten Garut).  Rillis pada tanggal 2021-12- 01 Jika dianalisis pada data di atas terbukti bahwasannya remaja produktif yang ada dikabupaten garut mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya yang  dibuktikan  dari  menngkatnya  nilai  IPM.dan  hal  ini  menunjukan  bahwasannay potensi SDM di kabupaten Garut sangatlah baik. Selain itu yang dimiliki Kabupaten Garut  ini  terkait  objek  yang  diteliti  diantaranya  ialah  banyaknya  tokoh tokoh masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan basic kepesantrenan, dimana kota garut  ini  dikenal  sebagai  kota  santri  ,  selain  itu  jumlah  remaja  produktif  yang  ada  di kabupaten garut terhitung banyak dimana semuanya itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk  berkoordinasi  dan  membangun  kerjasama  dengan  masyarakat  untuk melaksanakan  program  perlindungan  anak  pada  masa  pandemi. Selain  itu  peneliti mendapatkan temuan baru terkait sumber –sumber potensi yang ada dikabupaten garut melalui data  yang diperoleh dari link/ website  :… Bertempat di Sekretariat Paguyuban Masyarakat  Garut  Utara  (PM  GATRA)  Sabtu,  22/01/22 Kedatangan  dr.  H.  Helmi Budiman  selaku  Wakil  Bupati  Garut  dan  diterima  langsung  oleh  Rd.  Holil  Aksan Umarzen  selaku  Ketum  PM  GATRA,  Imron  Abdul  Rojak,  H.  Dede  Nurochim,  Aep Saepudin, Uu Amarullah, H. Tatang, Hj. Lely dan Pengurus lainnya. Selanjutnya kami berjuang di provinsi Jawa Barat dengan cara memenuhi persyaratan baik administrasi maupun  kafasitas  daerah,  Alhamdulilah  sudah  terpenuhi  semua.  Kemudian  secara kafasitas, Garut Utara memiliki akses jalan transporasi antar provinsi dan stasiun KAI, makanya harus ada jalan Lingkar Limbangan untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan  peningkatan  PAD  Kab.  Garut  Utara.  Cetusnya.“ Apalagi  berdasarkan  hasil  kajian akademisi  dari  UNPAD,  nilainya  387,  maka  bisa  dikatakan  mampu  untuk  berdiri sendiri menjadi Daerah Otonomi Baru,” Ungkapnya penuh diplomasi .Lebih lanjut di tuturkan  dr.  Helmi  yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Kab. Garut, bahwa suatu daerah  bisa  maju dan  berkembang,  diperlukan  adanya  kemudahan  dalam  pelayanan, rentang  kendali  semakin  pendek,  maka  akan  semakin  cepat  melakukan  sebuah pergerakan,  makanya saya sangat mendukung Kab. Garut di mekarkan, salahsatunya bertujuan untuk  dapat  memudahkan  pelayanan  dan  pembinaan  kepada  masyarakat,  itu
semua  sudah  ada  di Garut Utara, ada  Stasiun  KAI,  Jalan  raya  antar provinsi,  rumah sakit, perguruan tinggi dan Hotel/Villa juga sudah ada di Kec. Selaawi Garut Utara. insya Allah nanti di Limbangan akan berdiri kantor cabang PMI Garut Utara,” Ujarnya penuh semangat. Diakhir perbincangan, Kang Helmi Budiman yang juga di percaya sebagai Kak. Kwarcab  Pramuka  Kab.  Garut  mengajak  agar  warga  masyarakat  untuk  membangun dan memelihara Sumber Daya Alam dengan cara memelihara air, ngamumule hutan dengan  memperbanyak  penanaman  pohon  di  gunung-  gunung  yang  gundul,  tanam pohonnya buah-buahan seperti duren, alpukat dan mangga serta pohon kayu lainnya sehingga  hasilnya  bisa  di  panen  dan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  bagi  warga masyarakatnya.  Pungkasnya.  (AS)Jika  dilihat  dan  difahami  secara  seksama  terkait temuan  di  atas,  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwasannya  dengan  sumber-sumber potensi  yang  disebutkan  di  atas  memang  sepintas  terlihat  tidak  ada  kaitannya  sama sekali dengan koordinasi program perlindungan anak pada masa pandemi, akan tetapi jika dikaitkan secara lebih mendalam ternyata semua potensi yang disebutkan di atas memberikan  kebermanfaatan  yang  bekesinambungan  bagi  berjalannya  proses koordinasi  program  perlindungan  anak  yang  ujung  ujungan  bertumpu  pada kesejahteraan  keluarga  pada  masyarakat  garut  khususnya,  yang  imbasnya  adalah kesejahteraan anak juga akan dapat terwujud karena banyaknya sumber-sumber daya baik  alam  atau  manusia  yang  dapat  menjadi  sumber  pengahsilan  .Dimana  Tingkat Ekonomilah  yang  menjadi  slaah  satu  sumber  permasalahan  yang  terjadi  dan  anak yang dijadikan sasaran empuk untuk pemuas ego dari para orang tuanya.

## 3.1.4 Gerak Kegiatan
Gerak kegiatan yang dimaksudkan disini lebih kepada  Rencana  atau program dinas terkait pelaporan dari setiap kegiatan .Dibawah ini pelaporan kegiatan yang dilakukan dalam koordinasi program  perlindungan  anak  pada  masa  9andemic  diantaranya  terdapat  temuan  peneliti  di lapangan melalui wawancara terkait koordinasi khususnya dalam program perlindungan anak pada masa 9andemic di Kabupaten Garut melalui Peningkatan Kualitas hidup perempuan dan anak  yang  dikelola  di  Kabupaten  Garut,  menurut  Sekretaris  Bpk.  Budi  Kusmawan,  SE, dibawah ini dokumentasinya : Menyatakan bahwa koordinasi program perlindungan anak pada masa  9andemic  dapat  dibuktikan  melalui  terbentuknya  program  Forum  Anak  Daerah  yang disingkat  menjadi  FAD,  dimana  melalui  program  inilah  segala  hal  mengenai  pemahaman terhadap  anak terkait  hak-haknya  dapat  tersampaikan  dengan  mudah.  Diantara  isi  dari program FAD ini adalah sebagai berikut : (a) mengaktualisasi diri, (b) Pembentukan karakter anak, (c) berkreasi dan sekaligus memberikan pemahaman terhadap anak terkait hak-hakya dengan melibatkan generasi anak remaja yang faham akan teknologi sehingga dalam keadaan 9andemic seperti ini tidak menghalangi pihak kami untuk berkoordinasi dengan masyarakat, justru lebih mudah dengan digunakannya berbagai macam media 9andem  mulai  dari  poster, famplet,  iklan  layanan  masyarakat  yang  dipangpang  melalui  media  9andem  para  remaja  dan masih banyak lagi. Adapun fungsi dari FAD sendiri adalah untuk memberikan pemahaman terkait  hak-hak  perlindungan  anak,  semua  ini  dapat  terlaksana  dengan  mudah  karena  ada kerjasama  dengan  anak  anak  remaja  sehingga  jika  mendapatkan  himbauan  atau  ajakan  dari teman  sebaya  akan  lebih  mudah  difahami  dan  mudah  untuk  diajak  atau  untuk  mengikuti perkataannya.

## 3.1.5 Kesatupaduan
Hal ini berawal dari kasus pandemi yang menyebabkan kesenjangan ekonomi sehingga banyak kepala  keluarga  yang  tidak  sanggup  memenuhi  kebutuhan  keluarganya  sendiri  yang  akhirnya
berujung  dengan  perceraian,  pasti  disini  terjadi  trauma  yang  berkepanjangan  bagi  mental anak selain hal tersebut mental seorang ibupun perlu diperhatikan apalagi ada peristiwa satu bulan  ke  belakang  pada  masa  pandemi  ini  seorang  ibu  rela  meracuni  anak  dan  keluarganya hanya karena tidak mampu membiayai kebutuhan mereka, tepatnya di daerah Ci Ocong  Kec Tarogong  Kidul.  Maka  disinilah dibutuhkan  kinerja  dari  dinas  pengendalian  program penduduk dimana fungsinya sendiri membantu program bupati setempat untuk menekan laju perkembangan  penduduk  dengan  cara  diadakannya  program  KB  yang  kedepannya  dapat menekan jumlah pertumbuhan penduduk dengan mengendalikan laju pertumbuhan kelahiran anak  dari  masing-masing  keluarga,  tentunya  dengan  sasaran  utama  pasangan  usia  subur  yang terikat oleh ikatan perkawinan,dimana mengikuti siklus istri dan diwajibkan memakai alat kontrasepsi  karena  jika  tidak  demikian  akan  terjadi  lonjakan  penduduk  yang  begitu  tinggi sehingga  menjadi  penyebab  faktor  permaslahan  dalam  rumah  tangga  khususnya  umumnya masyarakat Kabupaten Garut. Selain itu pemerintah membentuk penerapan dari program keluarga sejahtera sebagai lanjutan dari program pengendalian penduduk.

## 3.1.6 Keserasian
Adapaun dari penjelasan mengenai keserasian di atas, peneliti dapat mengenalisis keserasian yang terjadi antara Unit utama dengan unit bawahannya terdapat pada system koordinasi yang diturunkan dari unit utama ke unit bawahan dimana sama sama melibatkan SDM yang memiliki potensi  dibidang  apapun  itu  asalkan  memiliki  kontribusi  penuh  terhadap  program perlindungan  anak,  selain  itu  objek  dari  masing-  masing  program  tertuju  pada  anak  dan keluarga  yang  dimana  mereka  merupakan  objek  utama  pada  penelitian  ini  selain  itu  baik program uunit utama maupun unit bawahan sama-sama dinaungi oleh kepemrintahan dinas sosial sehingga koordinasi akan  dirasa lebih  cepat  kondusif  dan  efektif.Seperti  halnya  unit utama membentuk program FAD yang di koordinasikan dengan pembentukan Remaja masjid dari  masing  masing  tingkat  kecamatan  dimana  semua  di  koordinir  melalui  tokoh  agama setempat. Kemudian Program PKH yang membentuk Korkab dan korcam untuk mengetahui sejauh  mana  kesejahteraan keluarga dan bekerjasama dengan kaderisasi tiap tingkatan per desa  nya kemudian untuk mengetahui transfarasi  dari semua data terkait kejadian terhadap anak dan  perempuan  pemerintah  membuka  link  Melalui  program  SIGA  (Sistem  Informasi Gen  dan  Anak)  sehingga  dengan  kehadiran  dari  keseluruhan  program  tersebut  baik  pihak pemerintah  dan  masyarakat  tidak  kesulitan  dalam  memahami  kondisi  yang  sedang  terjadi yang efek kedepannya akan sangat dengan mudah dan cepat dalam memutuskan langkah atau solusi dari setiap masalah sosial yang terjadi.

## 3.1.7 Arah yang Sama
Maksudnya  adalah  dari  berbagai  program  yang  dicanangkan  pemerintah  memiliki  tujuan yang  sama  yaitu  sama  –  sama  ingin  mewujudkan  kota  atau  kabupaten  yang  layak  anak  serta mengurangi kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Garut.

## 3.2 Pembahasan
Koordinasi program perlindungan anak belum optimal yang disebabkan oleh:
1. kurang  konsistennya  dari  pihak  pemerintah  terkait  dalam  proses  pendampingan  dan penyuluhan  yang dilakukan terhadap masyarakat.
2. Sulitnya meyakinkan masyarakat untuk melaksanakan program KB.
3. Sulitnya mengajak remaja produktif untuk aktif dibidang kegiatan sosial memang ada namun hanya sebagian kecil, sebagian besarnya mereka lebih asyik dengan dunianya sendiri  melalui  pencarian  jati  dirinya  yang  dirasa  kurang  bimbingan  karakter  sosial, sehingga  memang  sulit  untuk  dikumpulkan  dalam  wadah  atau  program  organisasi sosial. Peneliti dapat menganalisis keterkaitannya dengan teori yang sudah dipaparkan pada bab 2 yaitu teori yang dikemukakan oleh Hartono dalam Suganda( 2016:7 ) yang menyatakan bahwa koordinasi adalah keterpaduan seluruh potensi dan gerak unit-unit organisasi  atau  organisasi-organisasi  yang  melakukan  tugas  yang  berbeda-beda sehingga  benar-benar  bermuara  pada  tujuan  yang  sama  untuk  memudahkan pencapaiannya  secara  efektif. Tujuan koordinasi  adalah untuk meningkatkan kinerja tugas atau pencapaian tujuan. Unsur-unsur yang termasuk dalam kegiatan koordinasi adalah  sebagai berikut:  (a) Unit-unit  atau  Organisasi-organisasi. (b) Sumber-sumber (potensi). (c) Gerak Kegiatan. (d) Kesatupaduan. (e )Keserasian. (f) Arah yang sama. Dari  teori  di  atas  peneliti  dapat  menganalisis  terdapat  beberapa  bagian  dari  teori hartono yang tidak sesuai dengan temuan penelitian diantara ketidaksesuaian tersebut dapat  terlihat  dari  unsur-  unsur  yang  membentuk  koordinasi  program  perlindungan anak  pada  masa  pandemi  di  kabupaten  Garut,  meskipun  sudah  memenuhi  namun belum  benar-benar  mengarah  pada  sasaran  sehingga  pencapaianpun  kurang  efisien yang  akibatnya  tujuan koordinasi  rogram  perlindungan  anak  belum  berjalan  dengan baik.hal  ini  disebabkan  karena  ada  beberapa  dari  unsur-  unsur  yang  membangun  di dalamnya  memiliki  beberapa  hambatan  yang  dimana  bila  hambatan  tersebut  tidak segera ditemukan solusinya maka jangan berharap koordinasi program perlindungan anak  pada  masa  pandemic  ini  akan  bejalan  dengan  efisien.  Koordinasi  program perlindungan  anak  tidak  hanya  difokuskan  pada  masa  pandemic  saja  melainkan perhatian terhadap anak sudah lama ada, sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang hari-kehari  semakin berkembang.  Anak  adalah masa depan  suatu bangsa, oleh karena  itu  seluruh  anak  baik  anak  tersebut  melakukan  atau  tidak  melakukan  tindak pidana  tetap  perlu  dibina  dan  dilindungi  hak-haknya  agar  kelak  anak-  anak  tersebut tumbuh  menjadi  manusia  pembangunan  yang  berkualitas  tinggi.  Salah  satu  cara pembinaan  dan  perlindungan  adalah  dengan  adanya  hukum.  Penelitian  ini  berusaha mengungkapkan bagaimana koordinasi program perlindungan anak pada masa pandemi di Kabupaten Garut. Kerjasama pemerintah dengan seluruh objek yang terkait di dalamnya yang  dimulai  dari  koordinasi  beserta  program  –program  yang  diberlakukan  terkait perlindungan anak dari hasil yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilihat sebagai berikut :

## a) Dalam bentuk koordinasi
Koordinasi yang dilakukan berawal dari rantai koordinasi dibawah ini :
Gambar 1. Rantai Koordinasi
Koordinasi yang dijalankan kita ambil  sebuah contoh  adanya tindak kekerasan pada anak  yaitu  sodomi,  kemudian  kasus  tersebut  ditangani  oleh  dinas  P2TP2A  karena  dinas PPKBPPPA  bermitra  dengan  dinas  P2TP2  atau  disebut  sebagai  unit  dari  dinas PPKBPPPA,  kemudian  setelah  kasus  tersebut  ditangani  dilaporkan  ke  kepolisian  untuk ditindak lanjuti. Setelah dari kepolisian kemudian diputuskan hukuman yang setimpal dengan si pelaku tindak kekerasan sodomi pada anak tersebut dan yang terakhir Dinas Sosial  bertugas  sebagai  pemberi  penyuluhan-penyuluhan  kepada  masyarakat  terkait tentang kejahatan terhadap  anak  atau kekerasan tindak kejahatan pada anak.  Jadi ke tiga instansi tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam memberantas kasus tindak kejahatan  pada  anak.  Berbeda  dengan  koordinasi  yang  dilakukan  untuk  kasus  pada temuan selanjutnya, yaitu terdapat kasus anak sekolah aliyah yang hamil di luar nikah dan justru masih dalam proses mengemban pendidikan bahkan hal tersebut sekarang ini  sudah  menjadi  hal  yang  tabu  untuk  diperbincangkan,  disini  pemerintah  memberikan perlindungan hukum tehadap anak tersebut karena dianggap sebagai korban, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan - kesalahan selanjutnya yang akan dilakukan oleh anak  tersebut  yang  disebabkan  karena  rasa  malunya  menanggung  aib  yang  sudah tersebar  begitu  luas  dan  dijadikan  sebagai  bahan  bulian  orang  sekitar,  belum  lagi ditambah dengan sanksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang hawatir membuat anak tersebut melakukan hal-hal nekat selanjutnya seperti aborsi, bunuh diri, bahakan  sampai  depresi.  Itulah  alasan  pemerintah  mengapa  justru  memberikan perlindungan hukum kepada  anak tersebut  berbeda dengan yang melakukan sodomi justru  diberikan  tindakan  hukum  yang  setegas  -  tegasnya  karena  berbeda  indikator  dan kategori dari penyimpangan yang dilakukan serta akibat yang akan terjadi ke depannya. Adapun bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terkait hal tersebut (anak hamil di luar nikah) yang pertama adalah menyarankan kepada pihak sekolah untuk merahasiakan terkait pemberitaan tersebut disamping melindungi hak asasi anak juga melindungi nama baik sekolah. Langkah yang ke dua  adalah pemerintah melakukan program trauma healing terhadap anak tersebut lalau diberikan penyuluhan terkait yang dibutuhkan  oleh  psikisnya  sesuai  dengan  kondisinya.  Namun  secara  keseluruhan koordinasi  yang diterapkan  pada  program  perlindungan anak  pada masa  pandemi  di Kabupaten Garut ini cukup baik karena semua unsur unsur yang terdapat dalam teori ada  pada  pengimplementasiannya,  meskipun  pada  kenyataannya  terdapat  hambatan dari  sebagian  unsur—unsur  koordinasi  program  tersebut  sehingga  menyebabkan ketercapaian koordinasi tidak dapat berjalan secara efisien.
3.2.1 Faktor-Faktor  Penghambatan  Dalam  Pelaksanaan  Koordinasi  Program Perlindungan Anak Pada Masa Pandemic Di Kab Garut
a. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan tindak kekerasan pada anak
Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang mana data nya sudah  tertera  di  bab  awal  sebelumnya  hal  ini  disebabkan  karena  hukuman  yang  diberikan oleh  pemerintah  belum  memberikan  efek  jera  kepada  masyarakat  sehingga  peneliti beranggapan perlu diadakannya revisi atau perbaikan dalam penerapan hukum yang diberikan kepada  para  pelaku  tindak  kekerasan  terhadap  anak,  dan  hal  ini  jelaslah  tidak  semudah membalikkan  telapak  tangan,  butuh  kerjasama  dan  koordinasi  yang  benar-benar  menyeluruh antara  pihak  pemerintah  dan  masyarakat  dengan  terus  dilakukannya  program  penyuluhan- penyuluhan  berikut  pendampingan  yang  konsisten  yang  dilakukan  kepada  masyarakat, karena peneliti pun mendapat temuan bahwasannya pemerintah tidak melakukan pendampingan secara kontinyu dan konsisten terhadap masyarakat dalam melakukan penyuluhannya, follow
up tidak dilakukan selama ini sehingga itu merupakan salah satu penyebab belum optimalnya pelaksanaan kebijakan terhdap masyarakat.
kesatupaduan  programnya  yang  dilihat  pada  proses  koordinasi  itu  sendiri,  peneliti mendapatkan  temuan  proses  koordinasi  tidak  berjalan  secara  menyeluruh  artinya  hanya sampai  pada  pengenalan  dan  penyuluhan  saja,  contohnya  saja  hambatan  ini  terjadi  pada program KB yang dicanangkan oleh pemerintah sangat sulit sekali meyakinkan masyarakat untuk  mengikuti  program  KB  mengingat  di  garut  ini  basik  nya  adalah  mmegang  teguh  akan syari’at agama yang berangat dari pemahaman banyak anak banyak rezeki apalgi di daerah pedesaan sangat sulit untuk diyakinnkan sehingga imbasnya adalah pengendalian penduduk semakin tidak terkendali dan itu semua akan menyebabkan  masalah  sosial  yang  baru  yang ujung –ujungnya anaklah yang akan menjadi korban sehingga buktinya banyak sekali korban kekerasa  terhadap  anak  yang diakibatkan  dari  fketidak  sesuai  keadaan  ekonomi  dengan jumlah  anggota  keluarga  yang  harus  diperhatikan  dari  segi  pembiayaan  dan  itu  selalu menjadio akar permasalahan timbulnya kekerasan pada anak
b. Temuan  Yang Ke Dua Adalah Dengan Adanya Program  PKH Justru Sebagian Kecil Masyarakat Yang Awam Lebih Memilih Untuk Terus Memiliki Anak
karena beranggapan dengan banyak anak maka besaran bantuan dari PKH akan bertambah juga yang memang pada dasarnya perhitungan bantuan dari PKH di tentutukan dari masing masing jumlah anak per KK nya sehingga besar kemungkinan dari mereka lebih baik banyak anak daripada memiliki sedikit anak. Peneliti beranggapan dengan masalah demikian maka solusi  yang  tepat  adalah  kembali  menguatkan  koordinasi  antara  Korcam dan  korkab  yang sudah  dibentuk  melalui  pergerakan  para  pendamping  PKH  untuk  lebih  konsisten  dalam memberikan  pendampingan  dan  pengarahan  kepada  masyarakat  bahwasannya  bantuan PKH  itu  bukan  gajih  tiap  bulannya  mereka  melainkan  bantuan  dana  untuk  dipergunakan sebagaimana mestinya yang semuanya sudah tertera pada peraturan program PKH itu sendiri dengan  selalu  melakukan  pendampingan  dan  verifikasai  data  serta  koordinasi  dengan masyrakat bersangkutan secara baik, masyarakat  akan  lebih mudah memahami  apa  yang  harus mereka lakukan dan pantaskan sebagai warga Negara yang baik.intinya lebih kepada pendekatan yang humanis dan komunikasi yang baik.

## c. Hambatan  Selanjutnya  Ada  Pada  Unsur  Keserasian
Peneliti  mendapatkan  temuan  bahwasannya  dimana  belum  ooptimalnya  antara  program pemerintah dengan remaja karena meskipun tingkat IPM nya tinggi masih sedikit remaja yang peduli terhadap lingkungan  sosial, apalagi pada masa pandemic seperti ini mereka disibukkan dengan bebrbagai tugas –tugas sekolah yang selalu melibatkan teknologi yang tanpa batas serta banyak.

## 3.2.2 Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Koordinasi Program Perlindungan Anak Pada Masa Pandemic Di Kab Garut
Adapun  cara  untuk  mengantisipasi  hambatan  yang  disebutkan  di  atas  maka  dapat  peneliti analisis secara lebih mendalam lagi, diantaranya:
1) Selain  mempersiapakan  program  program  penyuluhan  selanjutnya  harus  lebih ditekankan  lagi  program  di  pendampingannya  serta  cara  follow  up  terhadap masyarakatnya,  mengingat  kerja  nyata  dari  pemerintah  hanya  sebatas  melakukan
penyuluhan saja namun keberlangsungan program setelah penyuluhan tersebut tidak dilakukan  evaluasi  serta  pendampingan  yang  diberikan  ke  masyarakat  tidak berlangsung  secara  kontinyu  sehingga  program-program  penyuluhan  masyarakat masih banyak yang tidak tepat sasaran dengan bukti dari data masih banyak kekerasan yang terjadi pada anak.
2) Selanjutnya untuk hambatan yang kedua diperlukan adannya kerjaasama yang baik anatara masyarakat  ,  pendamping  kecamatan,  pendamping  kabupaten  melalui  komunikasi yang baik dan pendekatan humanis agar semua program yang dicanagkan pemerintah dapat terlaksana dengan efektif dan  efisien serta, selain itu tularkan  mental  memberi kepada  masyarakat  melalui  program  yang  dibentuk  oleh korcam  dan  korkab  setempat sehingga  melalui  pembiasaan  tersebut  dapat  mendidik  masyarakat  untuk  tidak  selalu bergantung pada bantuan pemerintah.
3) Solusi untuk Hambatan ke tiga yaitu sulitnya menimbulkan kesdaran sosial pada diri remaja di masa pandemi ini, peneliti beranggapan bahwasannya dengan menggunakan solusi lebih memperkuat kembali koordinasi dan kerjasama anatara pemerintah daerah bersama desa yang me;libatkan juga tokoh agama dan ketua pemuda untuk membentuk program program keremajaan di masyarakat setempat yang mengarah pada kepedulian terhadap masyarakat diantaranya membentuk program IRMA ( ikatan remaja Mesjid , membuat program – program Gerakan sedekah dimana di dalamnya melibatkan remaja ) dan masih banyak lagi program keremajaan lainnya yang dapat dikintribusikan oleh remaja  yang  ada  di  Garut  tinggal  adanya  koordinasi  dari  semua  pihak  yang bersangkutan  untuk  terus  berkomitmen  terhadap  program-  program  yang  sudah dibentuk.

## 4. Kesimpulan
Koordniasi program perlindungan anak  menjadi  hal  yang  sangat  penting mengingat di masa  pandemi  banyak  sekali  terjadi  hal-hal  negatif  apalagi  terhadap  perlindungan  anak mengingat semakin tertekannya kehidupan  ekonomi  dalam masing masing masing  keluarga khususnya  masyrakat  di  kabupaten  garut  sehingga  anak  menjadi  sasaran  utama  untuk meluapkan amarah dari orang dewasa di  keluarganya.Koordinasi yang pemerintah lakukan melalui program-program penyuluhan belum diimplementasikan sepenuhnya oleh masyarakat, mengingat  kurangnya  pendampingan  dan  follow  up  atau  umpan  balik  yang  dibetikan  oleh pemerintah  terhadap  masyarakat.  Disamping  itu  pemerintah  terlalu  fokus  pada  penyiapan program yang direncanakan dan kurang mempertimbangkan langkah selanjutnya yang harus dilaksankan setelah dilaksankannya program- program penyuluhan.

## Daftar Pustaka

## I. Buku-buku
Afiyanti,  Y.  (2008).  Validitas  dan  reliabilitas  dalam  penelitian  kualitatif.  Jurnal Keperawatan Indonesia, 12(2), 137-141.
Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers. Ardianto,  Alvinaro.  (2010).  Metode  Penelitian  Untuk  Public  Relations  Kuantitatif  dan Kualitatif. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Bachri,  B.  S.  (2010).  Meyakinkan  validitas  data  melalui  triangulasi  pada  penelitian kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan, 10 (1), 46-62.
Black, N. (2006). Consensus Development Methods. Oxford: Blackwell Publishing. Bungin, B.  (2003).  Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif:  Pemahaman  Filosofis  dan Metodologis  ke  Arah  Penguasaan  Model Aplikasi. Jakarta: PT.  Raja  Grafindo Persada.
Clemmens, D. (2003). Adolescent motherhood: a meta-synthesis of qualitative Studies. American Journal of Maternal Child Nursing, 28(2), 93-9.
Cooper, N., Sutton, A and Abrams, K. (2002). Decision analytic economic model-ling within a Bayesian  framework:  application  to  prophylactic  antibiotics  use  for  caesarean  section. Statistical Methods in Medical Research, 11, 491-512.
Iskandar, J. 2017. Metode Penelitian. Cet ke -17. Bandung: Puspagana. Iskandar. Jusman. (2017). Beberapa  Indeks  dan  Skala  Pengukuran  Variabel-Variabel  Sosial  dan  Psikologi.  Edisi Ketujuh Belas. Puspaga. Bandung.
Milles and Huberman (2014). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sugiyono (2018) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung : IKAPI Creswell, J.
(2018).  30  Keterampilan  Esensial  untuk  Penelitian  Kualitatif.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Ajat  Rukajat.  2018.  Pendekatan  Penelitian  Kualitatif:  Quantitative  Research  Approach. Yogyakarta: Deepublish.
J Lexy, Moleong (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Jonathan  Sarwono  (2015).  Metodelogi  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif.  Jogjakarta: Graha Ilmu.

## II. Tesis Dan Jurnal
Arliman, L.  (2017). Reformasi penegakan  hukum kekerasan seksual terhadap anak sebagai bentuk perlindungan anak berkelanjutan. Jurnal Ilmu Hukum , 1.
Fitriani,  R.  (2016).  peranan  penyelenggara  perlindungan  anak  dalam  memenuhi  hak- hak anak. Jurnal hukum samudra keadilan .
Irma  Rumtianing  (2014)  Kota  Layak  Anak  dalam  Perspektif  Perlindungan  Anak  di Kabupaten Ponorogo.
Jaja Suteja dan Muzaki (2016) Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui kegiatan konseling keluarga di Cirebon.
Adi Hartono (2016) Koordiasi Antar Lembaga dan Stakeholder (Studi Kasus: Taman Floara dan Taman Ekspresidi Kota Surabaya).

## III. Dokumen-Dokumen
Undang-undang no 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Garut  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan Perempuan dan Anak.