p-ISSN 2355-0236  e-ISSN 2684-6985                           Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2021 (13)2:1 47-152 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS

## Kebijakan Belajar Mengajar Hybrid Muhammadiyah 10 di Masa Pemberlakuan PPKM di Surabaya
Indira Devi Anggraeni 1* , Agus Machfud Fauzi 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya (Diterima 08-10-2021;  Disetujui 09-11-2021) E-mail: indira.19004@mhs.unesa.ac.id

## Abstract
The COVID-19  pandemic has hit all corners of the world, Indonesia is one of the Asian countries affected by the COVID-19  pandemic in various fields, one of which is the world of education. The education policy set by the government does not only have an impact on students but also has an impact on educators. During the Enforcement of Restrictions on Community Activities, the Minister of Education allows face -to-face teaching and learning activities for areas where PPKM level 1  – 3. See and describe the effectiveness and risks in changing mixed learning patterns carried out by educators and students. This study uses a qualitative method using literature study, interviews and observations as data collection techniques, the informants in this study were students and teachers of SMA Muhammadiyah 10 Surabaya. Action Rationality Theory which was initiated by Max Weber as a reference for analysis in this study. The assumption in the s tudy refers to the policy of SMA Muhammadiyah 10 Surabaya in making decisions. Teaching and learning activities are carried out in a hybrid (mixed) manner, so offline and online learning are solutions and adaptations of new policies.
Keywords: Policy, Education, Covid-19 Pandemic

## Abstrak
Pandemi covid 19 melanda di penjuru dunia, Indonesia merupakan salah satu negara asia yang terdampak pandemi covid 19 dalam berbagai biddang salah satunya dunia pendidikan. Kebiajakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah ini tidak hanya berdampak bagi siswa tetapi berdampak juga bagi tenaga penidik, dimasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mentri pendiddikan memperbolehkan kegiatan Belajar Mengajar secara tatap muka bagi wilayah  kondisi PPKM level 1 – 3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta melihat dan mendeskripsikan keefektifan dan resiko dalam perubahan pola pembelajaran campuran yang dilakukan oleh tendaga pendidik dan para siswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan study literatur, wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data, informan dalam  penelitian  ini  adalah  para  siswa  dan  guru  SMA  Muhammadiyah  10 Surabaya. Teori Rasionalitas Tindakan yang di gagas oleh Max Weber sebagai acuan analisis dalam penelitian ini. Asusmsi pada penlitian merujuk pada kebijakan SMA Muhammadiyah 10 Surabaya dalam mengambil keputusan Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan secara Hybrid (campuran), Sehingga pembelajaran secara luring dan daring sebagai solusi dan adaptasi kebijakan baru.
Kata  Kunci : Kebijakan, Pendidikan, Pandemi Covid- 19

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid  –  19  mewabah  lebih  dari  satu  tahun  akibat  adanya  wabah  tersebut  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  mengeluarkan  kebijakan  melalui  Surat  Edaran  Nomor  3  Tahun 2020(Kemendikbud,2020) dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 (kemendikbud,2020) dalam surat edaran  tersebut  mengenai  kebijakan  kemendikbud  terkait  pencegahan  virus  covid  –  19  pada satuan pendidikan  pelaksanaan kebijkan  pendidikan dalam  masa darurat covid – 19. Kebijakan kemendikbud ini  dikenal  sebagai  kegiatan  pembelajaran  jarak  jauh  dalam  jaringan  (PJJ)  atau  yang  biasa  dikenal sebagai  belajar  secara online  learning .  Kebijakan  pendidikan  ini  merupakan  sebuah  hal  baru  dalam kebijkan  pendidikan  di  Indonesia,  namun  pada  tahun  2013  model  pembelajaran  jarak  jauh  sudah  di
p-ISSN 2355-0236  e-ISSN 2684-6985                           Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2021 (13)2:1 47-152 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
terapkan  di  indoneisa,  akan  tetapi  model  pelaksanaan  ini  tidak  semua  lembaga  pendidikan menerapkannya, dengan adanya wabah virus covid – 19 ini model serta kebijakan pembelajaran jarak jauh  sebagai  solusi  alternatif. Rumusan ideal tujuan pendidikan nasional adalah menekankan kedalam tiga  doainyaitu  domain  apektif,  psikomotor  dan  cognitive  (Datuk,  2020;  Fajrussalam,  et,  al.,  2021; Mispani  et, al., 202; Koko et, al., 2021). Untuk itu di perlukannya sistem dalam pendidikan agar dapat meralisasikannya.  Dalam  proses  pembelajaran  harus  tetap terlaksana sekalipun dunia dalam keadaan perang  atau  wabah  pandemi,  pendidikan  adalah  proses  yang  berkelanjutan  dan  tidak  akan  pernah berakhir ( never ending proces ) (Imaduddin, 2020; I Wayan, 2019; Koko, 2021).
Belajar  dari  Rumah  (BDR)  dilaksanakan  dengan  sistem  Pembelajaran  Jarak  Jauh  telah  diatur dalam  Undang  –  Undang  Nomor  20  Tahun  2003  pasal  1  ayat  15  berisi  penjelasan  bahwa pembelajaran  jarak  jauh  adalah  pendidikan  yang  peserta  didik  terpisah  dan  pembelajarannya menggunakan  berbagai  sumber  belajar  melalui  teknologi,  informasi  dan  media  lain. Ada pendekatan yaitu,  pembelajaran  jarak  jauh  dalam  jaringan  (daring)  dan  pembelajaran  jarak  jauh  luar  jaringan (luring)  (Koko  Adya  et,  al.,  2021).  Pada  pelaksanaannya  setiap  satuan  pendidikan  dapat  memilih pendekatan  tersebut  dalam  kebijakan  pembajaran,  ketersediaan,  kesiapan,  sarana  prasaranan  dan karakteristik.  Kepala  Dinas  Pendidikan  Jawa  Timur  Wahid  Wahyudi  mengatakan  bahw a  tengah mematangkan  SOP  agar  segera  terlaksanakannya  PTM  dengan  segera  dan  berjalan  baik.  Mengutip dari  news  detik.com  Beliau  juga  mengatakan  berdasarkan  mendagri  Nomor  34  Tahun  2021  bagi kabupaten kota yang termasuk dalam level  1, 2 dan 3 di perbolehkan melakukan PTM terbatas dengan standart  ketentuan  yang  berlaku,  naum  seiring  kesiapan  tersebut  Presiden  Joko  Widodo  juga mengarahkan  bahwa  warga  sekolah  seeprti  guru,  staff  tenaga  pendidikan  dan  juga  para  siswa diharuskan sudah melakukan vaksinasi sebelum melakukan PTM ( https://news.detik.com/berita-jawa- timur/d-5691713/soal-sekolah-tatap-muka-smasmk-di-jatim-bagaimana-kabarnya diakses  pada  11 September  2021).  Sehingga  beberapa  sekolah  disurabaya  memiliki  kebijakan  untuk  menggunakan kedua  pendekatan  pembelajaran  yaitu  secara  luring  dan  daring  dengan kata lain disebut juga dengan pembelajaran  secara  hybrid  (campuran).  Kebijakan  pendidikan  terhadap  setiap  sekolah  mengalami perbedaan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti pada SMA Muhammadiyah 10 Surabaya  merupakan  salah  satu  sekolah  yang menjadikan pembelajaran campuran sebagai kebijakan baru dalam pembelajarannya. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berjenjang.
Penelitian  ini  juga  berdasarkan  kepada  penelitian  serupa.  Pertama  Penelitian  terdahulu  yang  di tulis  oleh  Koko  Adya  Winata  et,  al  dengan  judul  “Kebijakan  Pendidikan  Di  Masa  Pandemi”.  Dari hasil  penelitian  yang  di  lakukan  oleh  peneliti  tersebut  kebijakan  pendidikan  selama  pandemi  dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua metode yaitu metode pembelajaran secara daring dan metode pembelajaran  secara  luring.  Kebijakan  pendidikan  ini  diambilsesuai  dengan  keputusan  terbaik  yang menyangkut  model  pembelajaran,  kurikulum,  sarana  dan  prasarana  pendidikan.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif  deskriptif dengan dokumentasi dan studi pustaka (Koko Adya, et, al., 2021).  Penelitian  kedua  oleh  Alpi  Subahan  et,  al  dengan  judul  “Kajian  Literatur  Tentang  Kebijakan Pendidikan  Dasar  Di  Masa  Pandemi  dan  Dampaknya  Terhadap  Pembelajaran”.  Penelitian  ini bertujuan untuk mendeskripsikan kajian literatur tentang kebijakan pendidikan dasar di masa pandemi dan  dampaknya  terhadap  pembelajaran.  Metode  penelitian inimenggunakan metode kualitatif dengan pendekatan  kajian  literatur  hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  15  artikel  didapatkan  3 artikel  yang  sesuai  dengan  topik  judul,  penerapan  kebijakan  pendidikan  dasar  di  masa  pandemi menimbulkan  banyak  kebijakan  –  kebijakan  baru  dan  dampaknya  sangat  komplek  dan  berbeda  di setiap  daerah  (Alpi  Subahan  et,  al.,  2021).  Penelitian  ketiga  oleh  Zuha  El,  W  dan  M.  Yunus  Abu Bakar dengan judul “ Wajah Baru Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi dan Analisis Problematika Kebijakan  Pendidikan  Di  Tengah  Pandemi”  penelitian  ini  bertujuan  untuk  meninjauh  problematika kebijakan  pendidikan  dikala  pandemidengan  berbagai  problematika  yang  muncul  sepertisulitnya
p-ISSN 2355-0236  e-ISSN 2684-6985                           Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2021 (13)2:1 47-152 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
mencapai  pemahaman  siswa,  keterbatasan  pengetahuan  teknologi,  sarana  dan  prasarana karenaperbedaan  wilayah,  namun  disis  lain  kebijakan  tersebut  telah  memberikan  dampak  terhadap prosestransformasi  baik  daripeserta  didik,  pendidik  maupun  orang  tua.penelitian  inimenggunakan metode kualitatif  dengan menggunakan teknik analisis  deskriptif (Zuha, El & M. Yunus A. B., 2021).
Terdapat  satu  artikel  yang  memiliki  persamaan  penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  dalam penulisan  ini  terletak  pada  kebijakan  pendidikan  campuran  (hybrid)  yang  diambil  oleh  SMA Muhammadiyah  10Surabaya  sebagai  fokus  dari  permasalahan.  Kebijakan  ini  di  ambil  oleh  SMA Muhammadiyah  10  surabaya  karena  surabaya  telah  berada  pada level 3 selama PPKM (Pembatasan Pemberlakuan  Kegiatan  Masyarakat),  sehingga  SMA  Muhammadiyah  10  memberlakukan pembelajaran  secara  daring  dan  luring  hal  ini  sebagai  bentuk  adaptasi  pembelajaran  baru  di  tengah pandemi  covid  –  19.  Selama  pembelajaran  jarak  jauh  kurang  lebih  satu  tahun  para  siswa  merasa kondisi  pembalajaran  tersebut  kurang  efektif  karena  keterbatasan  ruang  dan  kejenuhan  selama pembelajaran  daring,  sehingga  pembalajaran  campuran  dinilai  bisa  menerapkan  adabtasi  baru dalam pembelajaran  yang  sesuai  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  di  berlakukan  oleh  dinas  pendidikan yaitu  kegiatan  belajar  secara  luring  hanya  bisa  dihadiri  oleh  25% siswa yang sudah di vaksinasi dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan deskriptif.  Arikunto  (1998,  hal  309)  penelitian  kualitatif  dilakukan  sebagai  bentuk  pengumpulan informasi  sebuah  gejala  yang  ada  di  dalam  lingkungan  masyarakat, gejala yang dimaksudkan adalah topik  utama  pada  penelitian  tersebutoleh  karena  itu  metode  penelitian  ini  dipilih  dimaksudkan  untuk dapat  mengungkap  sebuah  fenomena  yang  terjadi  pada  objek  yang  di  teliti  secara  lebih  mendalam. Penulis  menggunakan  pendekatan  ini  karena  melihat  subjek  yang  ada  di  lapangan  yang  selanjutnya akan  diolah  menjadi  data.  Data  yang  dikumpulkan  akan  dikaji  lebih  mendalam  menggunakan  teori dan beberapa studi literatur seperti artikel, jurnal, berita dan buku sebagai acuan dan memvalidasi data secara  objektif  yang  kemudian  akan  memberikan  hasil  yang  mencakup  tujuan  dan  tema  penelitian pada  pengumpulan  data.  Pengumpulan  data  dilakukan  denganmenggunakan  observasi  dan wawancarai  beberapa  siswa  dan  guru  SMA  Muhammadiyah  10  Surabaya  dengan  menerapkan protokol  kesehatan  yang  di  tetapkan  selama  pandemi  covid-  19.  Peneliti  melakukan  penelitian terhadap kebijakan  belajar mengajar hybrid SMA  Muhammadiyah 10 Surabaya dimasa pemberlakuan PPKM.  Untuk  mengetahui  pengambilan  kebijakan  pembelajaran  tersebut  metode  penelitian  ini diharapkan  dapat  mengkaji  masalah  dan  juga  berusaha  memahami  fenomena  yang  terjadi  dalam pelaksanaan kebijakan  pembelajaran secara hybrid.

## HASIL DAN DISKUSI
Pada  masa  pemberlakuan  PPKM  Level1  di  Surabaya  SMA  Muhammadiyah  10  Menerapkan Pembelajaran campuran yaitu Luring dan Daring sebagai upaya dalam mengatasi kegagapan teknologi oleh beberapa guru sehingga SMA Muhammadiyah 10 surabaya memberikan kebijakan pembelajaran campuran daring dan luring.
Pembelajaran  luring  merupakan  model  pembelajaran  yang  dilakukan  secara  tatap  muka  antara para  pengajar  dan  siswa.  Dalam  metode  pembelajaran  luring  dapat  memberikanbanyak  manfaat diantaranya; pemahaman materi lebih  efektif dan interaktif, pertemuan yang intens antara tenaga didik dan juga siswa menjadikan pendidikan memilikikontrol sosial terhadap para siswa.
Pembelajaran daring yaitu model pembelajaran yang menggunakan internet sebagai sistem model pembelajaran. Pemeblajaran daring merupakan  kebijakan menteri pendidikan  selama pandemi covid - 19  sebagai  solusi  alternatif  bagi  dunia  pendidikan  di  Indonesia  agar  tetap  memenuhi  hak  –  hak
p-ISSN 2355-0236  e-ISSN 2684-6985                           Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2021 (13)2:1 47-152 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
pembelajaran.  Pembelajaran  ini  memanfaatkan  teknologi  smartphone dan internet sebagai penunjang sarana  dan  prasarana  pembelajaran.  Pembelajaran  daring  memiliki  karakteristik  community  of learners,  aksestabilitas,  kemandirian,  pengayaan,  kelas  digitas,  pembelajaran  berbasis  komputer (Nurhayati,2020; Fitriyaniet al. 2020; Susmiati,2020;Hignasari,2020; Asmuni,2020).

## Pembahasan
Kebijakan merupakan sebuah peraturan yang dibuat dan di tuangkan kedalam sebuah keputusan dan program sebuah organisasi yang memiliki sifat mengikat. Misalnya kebijakan merupakan keputusan dari hasil keputusan yang di tetapkan oleh preside, undang – undang, keputusan menteri, keputusan kdaerah, budapi  dan  lain  –  lain  yang  bersifat  harus  dijalankan  atau  wajib  di  lakukan  oleh  sasaran  kebijakan ( Arwildayanto, 2018 dalam Winata dkk.). pembuatan kebijakan di dasari oleh pemecahan sebuah masalah atau sebagai soslusi dari sebuah masalah yang ada dalam lingkungan sosial, sehingga masalah akan teratasi dengan adnya kebijakan yang tepat bagi permasalahan tersebut. Carl J Frederick mendefinisikan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang di ususlkan oleh perorangan atau kelompok atau lembaga terkait yang memiliki hambatan (kesulitan) dan kesempatan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan tertentu (Taufiqurakhman, 2014 dalam Winata dkk).
Kebijakan sebagai sebuah solusi dalam upaya pemecahan persoalan sosial sebagai bentuk kepentingan masyarakat atas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Didalam kebijakan setidaknya harus memiliki empat kriteria dalam menjalani sebuah keputusan; yaitu 1) tingkat hidup masyarakat yang meningkat, 2) adanya keadilan by the law social justice, 3) pemebrian kesempatan atau sebuah peluang untuk masyarakat berpartisipasi  dan  4)  terjaminnya  pengembangan  berkelanjutan  (Noeng  Muhajir,  2010).  Kebijakan pendidikan didefinisikan sebgai sebuah keputusan untuk mengambil sebuah kegiatan yang mencakup kurikulum  sekolah,  pembelajaran,  strategi  dan  sarana  prasarana  di  dalam  lingkungan  pendididkan. Mengutip Mujianto Solichin, 2015 menurut H.A.R Tilaar sebuah kebijakan pendiddikan di gunakan dalam berbagai  cara  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional  melalui  lembaga  –  lembaga sosial baik lembaga  formal  maupun  non  formal.  Pada  masa  pandemi  ini  Mentri  Pendidikan  Nadiem  Makarim menetapkan kebijakan pendidikan jarak jauh (PJJ) untuk mengantisipasi penularan covid – 19 terhadap para pelajar dan guru, kebijakan ini di pilih karena selain menjadi solusi agar kegiatan belajar mengajar tetap terlaksana  juga  sebagai  motivasi  baru  media  pembelajaran  menggunakan  metode  daring  yang memanfaatkan media sosial sebagai pembelajaran seperti whatsaap, google classroom, google meeting dan lain sebagainya. Akan tetapi kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya yaitu; 1) kegagapan teknologi oleh tenaga pendidik dirasa menyulitkan dalam kegiatan pemebalajaran tersebut, 2) tidak semua pelajar memiliki smartphone, 3) bagi murid TK hingga SD orang tua sulit untuk mendapingi anak  –  anak  mereka belajar dan siswa SMA yang mengeluhkan pembelajaran daring. Sehingga perlu adanya pembaharuan dalam kebijakan pendidikan yang ada selama masa pandemi berlangsung. Sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Pada masa pemberlakuan PPKM di surabaya, pemerintah  kota  surabaya  telah  menetapkan  bahwa  surabaya  telah  berhasil  mengatasi  krisis  pada penyebaran virus covid -19 sehingga pemerintah menetapkan penurunan tingkat kewaspadaan di wilayah surabaya menjadi level 1. Hal ini membuat banyak pihak terutama lembaga pendidikan memulai kebijakan baru dalam penerapan kegiatan pembelajaran. SMA Muhammadiyah 10 salah satu dari banyaknya sekolah yang ada di surbaya yang telah membuat kebijakan pembelajaran campuran sebagai pembaruan kebijakan pendidikan di masa pandemi. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan 1) meningkatkan sosialisai dan pengenalan terhadap pelajar, 2) adanya instnsitas dalam pembelajaran serta kontrol terhadap perkembangan dalam menerima materi, 3) pemebelajaran hybrid dilakukan karena mengurangi rasa bosan, kesepian dan sulitnya bersosialisasi ketika pemebalajaran jarak jauh. Metodde pemeblajaran campuran dipilih selain waktu yang di gunakan secara bergiliran guna mengantisipasi peneyebaran virus corona juga dirasa cukup efektif dalam membangkitkan semangat belajar karena adanya sosialisasi terhadap teman sebayanya.
p-ISSN 2355-0236  e-ISSN 2684-6985                           Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2021 (13)2:1 47-152 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
Para siswa dan guru memulai beradaptasi dengan kegatan belajar mengajar hybrid yang diharapkan akan bisa mengatasi masalah dalam pembelajaran secara online. Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus cepat beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan tanggap atas fenomena pandemi covid- 19 agar proses belajar  mengajar  menjadi lebih efektif. Dalam hal ini sekolah tidaklah bekerja sendiri melainkan harus mendapatkan dukungan dan bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, orang tua dan juga para siswa untuk melakukan pembiasaan terhadap kondisi baru yang telah di alamioleh seluruh masyarakat.  Menteri pendidikan mengeluarkan surat edaran Nomor 15 Tahun 2020 mengenai pedoman penyelenggaraan belajar di rumah dalam masa penyebaran covid-19 halini dilakukan sebagai bentuk pmenuhan hak untuk para siswaagar tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang pelajar.  Didalam buku Economy and Society, Max Weber menguraikan tindakan sosial sebagai tindakan individu yang memiliki makna subyektif bagi yang bersangkutan.  Seperti  halnya  dalam  aktifias  kebijakan  pembelajaran  secara  hybrid  pada  SMA Muhammadiyah 10 Surabaya, yang memiliki tindakan sosial dalam pelaksanaan pembelajaran baik secara luring maupun daring  yang menghubungkan antara individu dengan individu lainnya yang memiliki arti untuk mencapai tujuan bersama. Weber menyebutkan terdapat empat tipe tindakan sosial yaitu; rasionalitas instrumental  yaitu  merupakan  tindakan  yang  mengharapkan reaksi timbal balik dari individu lainnya, selanjutnya value rasionalitas merupakan tindakan yang di dasari oleh agama atau etika dan nilai norma yang di percayai oleh aktor tersebut, selanjutnya affectual merupakan tindakan aktor yang dipengaruhi oleh emosi dan yang terakhir adalah tradisional yaitu tindakan yang di dalamnya di dasari oleh kebiasaan – kebiasaan aktor yang sudah turuntemurun dilakukan (Agus dan Imron,2020).  Pada pemaparan di atas memberikan gambaran bahwa pembelajaran daring maupun luring dapat berjalana sesuai dengan kondisi yang  dialami  baik  secara  sederhana  mupun  kompleks.  Setiap  permasalahan  yang diahadi oleh dunia pendidikan  dapat di selesaikan dengan menghadirkan beberpa soslusi sebagai kebijakan yang harus ditaati. Dalam  pembelajaran  daring guru akan tergantikan oleh teknologi sebagai media penyampaian materi, pemberian tugas dan lain – lain, namun padahakekatnya guru sama sekali tidak akan tergantikan oleh adanya teknologi. Penggunaan teknologi hanya sebagai alat pembantu dalam penyampaikan ilmu ( transfer of knowladge ) bukan sebagai pengembangankarakter untuk peserta didik yang diungkapkan oleh para ahli pendidikan Universitas Terbuka, Ojat Darojat (dalam Prof Ojat: Guru Tidak Akan Tergantikan dengan Teknologi - Pendidikan JPNN.com ).  Pada prinsipnya kebijakan pembelajaran baik luring maupun daring dalam masa pemberlakuan PPKM di surabaya merupakan sebuah kebijakan yang memperhartikan sebagai berikut, a) kesehatan dan keselamatan para tenaga didikdan pengajar, b) memberikan pengalaman yang berbeda  dengan  menggunakan dua metode belajar sekaligus, c) kesiapan para tenaga pendidik dalam menyesuaikan pembelajaran, materidengan kondisi yang ada.

## SIMPULAN
Kebijakan  pembelajaran  secara  hybrid oleh SMA Muhammadiyah 10 merupakan kebijakan baru yang  diambil  oleh  sekolah  tersebut  dalam  menyelesaikan  solusi  dari  metode  pembelajaran  daring yang  memiliki  ragam  problematika  dalam  pelaksanaannya.  Sehingga  sekolah  Muhammadiyah  10 surabaya  memberlakukan  kebijakan  Hybrid  sebagai  metode  baru  dalam  pembelajaran  dengan memperhatikan keselamatan para tenaga pendidik dan siswa serta tetap mematuhi protokol kesehatan yang  telah  di  tetapkan  oleh  pemerintah  dan  pelaksanaan  ini  di  lakukan  setelah  pemerintah  surabaya menurunkan  level  ppkm  di  surabaya.  Tentunya  dalam  kebijakannya  ini  diharuskan  mendapat persetujuan dari orang tua siswa di dalam pelaksanaannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Siswa dan Guru  SMA Muhammadiyah 10 yang telah mendukung dan telah bersedia membantu berjalannya penulisan artikel sebagai subjek penelitian. Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Pengelola Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Palangka Raya (JPIPS) yang telah membantu dan memberikan masukan terhadap artikel ini.
p-ISSN 2355-0236  e-ISSN 2684-6985                           Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2021 (13)2:1 47-152 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS

## DAFTAR RUJUKAN

## Andayani,  T.  PENGEMBANGAN  MODEL  PEMBELAJARAN  HYBRID  LEARNING  MATA KULIAH PENGANTAR SOSIOLOGI DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN. http://sitsefmipa.unimed.ac.id/proceeding2014/sitse2014/SE-36-Trisni%20Handayani.pdf .
Asyrofi,  M.  A.  M.,  &  Junaedi,  I.  (2016).  Kemampuan  representasi  matematis ditinjau dari multiple intellingence  pada  pembelajaran  hybrid  learning  berbasis  konstruktivisme. Unnes  Journal  of Mathematics Education Research , 5 (1), 32-39.
El  Widad,  Z.,  &  Bakar,  M.  Y.  A.  (2021).  Wajah  Baru  Pendidikan  Indonesia  di  Masa  Pandemi  dan Analisis  Problematika  Kebijakan  Pendidikan  di  Tengah  Pandemi. JURNAL  MAPPESONA , 3 (1).
Hasanah,  A.,  Lestari,  A.  S.,  Rahman,  A.  Y., & Daniel, Y. I. (2020). Analisis aktivitas belajar daring mahasiswa pada pandemi Covid-19.
Jpnn.com https://www.jpnn.com/news/prof-ojat-guru-tidak-akan-tergantikan-dengan-teknologi Diakses pada 10 Oktober 2021.
Kharisma, N. N., Roesminingsih, M. V., & Suhanadji, S. (2020). Gambaran kebutuhan pembelajaran daring  PKBM  Budi  Utama  Surabaya  pada  masa  pandemi  Covid-19. Jurnal  Pendidikan Nonformal , 15 (1), 38-45.
News  Detik.com https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5691713/soal-sekolah-tatap-muka- smasmk-di-jatim-bagaimana-kabarnya Diakses pada 11 September 2021.
Saleh, A. M. (2020). Problematika Kebijakan pendidikan di tengah pandemi dan dampaknya terhadap proses pembelajaran di Indonesia.
Sari,  W.,  Rifki,  A.  M.,  &  Karmila,  M.  (2020).  Analisis  kebijakan  pendidikan  terkait  implementasi pembelajaran jarak jauh  pada masa darurat covid 19. Jurnal Mappesona , 2 (2).
Subahan,  A.,  Dista,  D.  X.,  &  Witarsa,  R.  (2021). KAJIAN LITERATUR TENTANG KEBIJAKAN PENDIDIKAN  DASAR  DI  MASA  PANDEMI  DAN  DAMPAKNYA  TERHADAP PEMBELAJARAN. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran , 4 (1), 1-9.
Supriatna, U. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM DARURAT MADRASAH. TaLimuna: Jurnal Pendidikan Islam , 10 (1), 42-54.
Triyono,  M. G., & Dermawan, D. A. (2020). ANALISIS EFEKT IVITAS PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN  HYBRID  LEARNING  DI  SMK  NEGERI  2  SURABAYA. IT-Edu:  Jurnal Information Technology and Education , 5 (2), 646-656.
Winata,  K.  A.,  Zaqiah,  Q.  Y.,  Supiana,  S.,  & Helmawati, H. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Masa Pandemi. Ad-Man-Pend: Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan , 4 (1), 1-6.