licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Tindak Pidana Kesusilaan Di Media Sosial
Agustina 1 , Sagita Purnomo 2
1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, agustinaeddy@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

## ABSTRACT
This study aims to examine the elements of criminal acts of decency on social media, as well as comprehensively discuss policies and law enforcement against perpetrators of criminal acts of decency. This type of research is normative juridical with a descriptive-analytical approach discussing existing legal symptoms and problems, and testing them aware of laws and legal norms. The results of this study show that the elements of criminal acts of decency on social media as regulated by Article 281 of the Criminal Code are: whoever, intentionally, in public, distributes, distributes or transmits content that violates decency refers to the object of action in the Pornography Law. Policies and law enforcement against perpetrators of criminal acts of decency include penal policies  regulated  in  Law  Number  19  of  2016  concerning  Electronic  Information  and  Transactions,  Law Number: 44 of 2008 concerning Pornography, and criminal acts of decency regulated by the Criminal Code. Non-penalty policy: supervision of sites or content on social media that contain moral content, understanding religious  values  from  an  early  age,  increasing  healthy  internet  understanding,  and  parental  supervision  of minors in using social media/internet.
Keywords Cyber Crime; Decency; Criminal Code; Social Media; Law Enforcement Cite This Paper Agustina,  &  Purnomo,  S.  (2024).  Tindak  Pidana  Kesusilaan  Di  Media  Sosial. Legal Spirit, 8 (1). Manuscript History:
Received: 2023-10-06
Accepted: 2023-11-21
Corresponding Author: Agustina, agustinaeddy@gmail.com
Legal Spirit is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Indexed:
Layout Version: V8.202 4

## PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  informasi  selain  mempengaruhi  perkembangan  peradaban manusia  dan  upaya  peningkatan  kesejahterahan  masyarakat,  juga  dapat  disalah  gunakan untuk  perbuatan  melawan  hukum  yang  merugikan  bagi  orang  lain.  Pola  kejahatan  dan penyimpangan  sosial  yang  terus  berkembang  membuat  hukum  pidana  harus  terus  maju mengikuti perkembangan zaman serta berbagai fenomena di pada masyarakat. 1 Cyber cime merupakan  salah  satu  dampak  negatif  atau  bentuk  penyimpangan  sosial  atas  kemajuan teknologi informasi oleh masyarakat modern. Adapun jenis cyber crime yang paling banyak
1 Selfana Sinaga, Tinjauan Yuridis Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, 2020):10.
terjadi di Indonesia ialah pencurian data pribadi, penipuan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan menyebarkan konten asusila atau pornografi di sosial media. 2
Kejahataan kesusilaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dimana perbuatan itu dianggap melanggar norma kesusilaan, seperti penyebarluasan suatu konten di  media  sosial  ataupun  pertunjukan  dimuka  umum  yang  bertentangan  dengan  norma kesopanan.  Delik  kesusilaan  merupakan  delik  yang  berhubungan  dengan  masalah kesusilaan,  namun  tidak  mudah  menetapkan  batas  atau  ruang  lingkup  delik  kesusilaan, karena  pengertian  kesusilaan  itu  sangat  luas  menurut  pandangan  serta  nilai-nilai  di masyarakat. 3 Undang-undang  Nomor:  11  Tahun  2008  sebagaimana  telah  diubah  menjadi Undang-undang  Nomor:  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU ITE) mengatur sanksi pidana bagi pelanggaraan kesusilaan atau cyber porn sebagaimana diatur Pasal 27 dan Pasal 45 dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu ilyar rupiah).
Cyber  porn  merupakan  tindakan  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menggunakan cyber  space  untuk  menampilkan,  mendistribusikan,  mempublikasikan  konten  berupa tulisan,  gambar  dan  suara  yang  bermuatan  pornografi  dan  atau  bertentangan  dengan kesusilaan. 4 Roeslan  Saleh  menyatakan  defenisi  kesusilaan  harusnya  tidak  dibatasi  pada bidang seksual saja, tetapi juga meliputi hal-hal dalam penguasaan norma-norma dan pola prilaku dalam pergaulan masyarakat. 5
Bahwa  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  memberi jaminan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk berekspresi dan menyatakan pendapat dengan menggunakan berbagai saluran yang ada, termasuk sosial media. Namun, dalam berekspresi di ruang publik atau media sosial ada rambu-rambu yang harus dipatuhi yaitu menghargai hak-hak orang lain dan tidak bertentangan dengan aturan hukum. 6 Dalam rangka mengekspresikan kebabasan diri di media sosial, masyarakat Indonesia tunduk pada ketentuan Undang-undang ITE, sebagai rule of the game. 7
METODE
Sesuai  dengan  pokok  permasalahan,  jenis  penelitian  hukum  yang  dilakukan  adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum tertulis, yurisprudensi dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Pendekatannya bersifat deskriptif analitis bertujuan  untuk  mengambil  data  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  terhadap  suatu permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu untuk mendapatkan data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-
2 Prasetiyo Prasetiyo an d Mukhtar Zuhdy, “Penegakan Hukum Oleh Aparat Penyidik Cyber Crime Dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Di Wilayah Hukum Polda DIY ,” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 1, No. 2 (2020): 79, https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9611.
3 Melanie  Pita  Lestari,  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Kesusilaan  Berdasarkan Internet (Cyber Sex),” Krtha Bhayangkara Vol 13, No. 1 (2019): 128, https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.17.
4 Elvaretta  Helsa  Salsabilla  and  Ahmad  Mahyani,  “Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Cyberporn  Di Aplikasi Media Sosial Bigo Live,” Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social -Political Governance Vol 2, No. 1 (2022): 370 – 82, https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.139.
5 Mahsun Ismail, “Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1, No. 2 (2018): 120.
6 Zulkarnain Hasibuan, “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini,” Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora Vol 1, No. 1 (2013): 78 – 92, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%25p.
7 Irfan Ardiansyah, “Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” Jurnal Hukum Respublica Vol 17, No. 1 (2017): 76 – 101,
https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1451.
undangan, buku-buku dan karya atau jurnal ilmiah lainnya maupun bahan hukum tersier seperti kamus, majalah, surat kabar dan artikel. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan Di Media Sosial
Barda Arief Nawawi menyatakan delik kesusilaan merupakan delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Pengertian dan batas-batas kesusilaan itu sangat luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan nila yang berlaku di masyarakat. 9 Unsur tindak pidana kesusilaan menurut Pasal 281 KUHP adalah sebagai berikut:
a. Barang siapa: unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dalam pengertian lain artinya pelaku dapat berupa siapa saja;
b. Dengan sengaja: unsur subjektif dari tindak pidana;
c. Di tempat terbuka atau di muka umum;
d. Melanggar kesusilaan: unsur objektif tindak pidana.
Jika  unsur-unsur  itu  terpenuhi  pelaku  dapat  dikenai  sanksi  pidana.  Tindak  pidana kesusilaan mencakup berbagai perilaku yang dianggap melanggar norma kesusilaan, seperti bersetubuh,  meraba  buah  dada  orang  perempuan,  meraba  tempat  kemaluan  wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan perbuataan yang berbau syahwat  dan  kesusilaan  lainnya.  Tindak  pidana  kesusilaan  juga  dapat  dilakukan  melalui perantara media teknologi informasi. 10
Ketentuan pidana tentang melanggar kesusilaan di depan umum diatur dalam Pasal 282 Ayat (1) sampai Ayat (3) KUHP, dalam bentuk menyebarluaskan, mempertunjukan secara terbuka suatu tulisan, gambar dan benda yang menyinggung kesusilaan. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 282 KUHP melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, yaitu:
a. Menyebarluaskan mempertunjukan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan;
b. Membuat,  memasukan,  mengeluarkan  atau  mempunyai  dalam  persediaan  suatu tulisan  yang  diketahui  isinya,  suatu  gambar  atau  benda  yang  sifatnya  melanggar kesusilaan;
c. Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang  telah  diketahui  isinya,  suatu  gambar  atau  benda  yang  sifatnya  melanggar kesusilaan,  baik  itu  dilakukan  secara  terbuka  maupun  dilakukan  dengan  cara menyebarluaskan suatu tulisan. 11
Contoh seorang laki-laki dan perempuan sedang bermesraan dan kemudian mengupload foto  bermuatan  asusila  ke  media  sosial  dengan  tujuan  untuk  mengekspresikan  diri. P erbuatan semacam ini dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE “Setiap orang dengan sengaja serta tanpa memiliki hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar  kesusilaan” jo Pasal  45  UU  ITE  “Setiap orang  yang  telah  memenuhi  unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00”
Pasal 27 Ayat (1) UU ITE terdapat beberapa kata yang mengandung makna tersendiri yaitu:
a. mendistribusikan ialah menyebarkan mengirimkan atau informasi maupun dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
8 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Juritmetri (Jakarta: Galamania Indonesia, 1990). 9 Melanie Pita Lestari, op cit , 124.
10 M Thoriq Aziz, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila Melalui Media Komunikasi Whatsapp  (Studi  Putusan  Nomor  1700/Pid.Sus/2019/Pn  Plg) (Palembang:  Fakultas  Hukum  Universitas Sriwijaya, 2022).
11 Silvia  Eka  Fitania  and  Ngurah  Wirasila,  “Analisis  Yuridis  Unsur  Perbuatan  Dalam  Tindak  Pidana Kesusilaan,” Kertah Wichana Vol 8, No. 1 (2018): 1 – 16,
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/48513.
b. mentransmisikan  ialah  mengirimkan  informasi  atau  dokumen  eletronik  yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik;
c. membuat  dapat  diakses  merupakan  semua  perbuatan  selain  mendistribusikan  dan mentransmisikan  melalui  sistem  elektronik  yang  mengakibatkan  informasi  atau dokumen elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau publik.
Pasal  27  Ayat  (1)  UU  ITE  di  dalamnya  memuat  unsur  melanggar  kesusilaan.  Namun maksud unsur melanggar kesusilaan dalam UU ITE menjadi persoalan karena ketentuan ini tidak  mengatur  definisi  dan  petunjuk  mengenai  unsur  kesusilaan  dalam  penjelasannya. 12 Hakim  dalam  Putusan  perkara  pidana  No.2191/Pid.B/2014/PN.Sby,  tentang  kejahatan kesusilaan di media sosial menyatakan pendapatnya tentang melanggar kesusilaan yaitu:
a. tindakan  yang  dilakukan  oleh  setiap  orang  dimana  perbuatan  itu  dianggap  telah melanggar norma yang berhubungan dengan kesusilaan;
b. penyebarluasan  suatu  konten  menggunakan  beberapa  media  baik  komunikasi ataupun pertunjukan yang ditampilkan dimuka umum;
c. defenisi melanggar kesusilaan merujuk pada batasan objek tindak pidana pornografi dalam UU Pornografi. 13
Bahwa jika perbuatan asusila (bersetubuh) itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah terikat hubungan pernikahan, maka dikategorikan sebagai perbuatan zina yang diatur  dalam  Pasal  284  KUHP “Diancam  pidana  penjara  maksimal  sembilan  bulan  jika: seorang  pria  yang  telah  menikah  melakukan  gendak  (zina  dengan  pacar/wanita  lain), padahal  mengetahui  bahwa  pasal  27  BW  berlaku  untuknya  dan  seorang  perempuan  ikut melakukan  perbuatan  tersebut  padahal  mengetahui  bahwa  lelaki  tersebut  bersalah  dan pasal 27 BW berlaku untuk lelaki itu. 14
Perzinahan ( overspel ) termasuk delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kesusilaan dari perkawinan, oleh karena itu pembuktian secara cermat sangat diperlukan melalui pemeriksaan alat bukti dalam persidangan. 15 Perzinahan merupakan tindak pidana kesopanan  dalam  hal  persetubuhan  dan  masuk  dalam  jenis  kejahatan.  R.  Soesilo  dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan lebih lanjut mengenai overspel atau zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan  yang  telah  kawin  dengan  perempuan  atau  laki-laki  yang  bukan  istri  atau suaminya. 16
Persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. R. Soesilo menegaskan bahwa Pasal 284 KUHP merupakan delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari pihak suami/istri yang dirugikan. Mengingat kejahatan zina adalah tindak pidana yang untuk terjadinya diperlukan dua  orang  (penyertaan  mutlak),  maka  tidak  dapat  dipisahkan  satu  dengan  yang  lain ( onsplitsbaarheid ), walaupun si pengadu mengadukan satu orang saja diantara dua orang yang yang telah melakukan perzinahan itu. 17
Kebijakan dan Penegakaan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan
12 Ayu  Anggriani  and  Ridwan  Arifin,  “Tindak  Pidana  Kesusilaan  Dalam  Kaitannya  Dengan  Kejahatan Mayantara  Berdasarkan  Undang- Undang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Di  Indonesia,” Jurnal  Hukum PRIORIS Vol 7, No. 1 (September 14, 2022): 16 – 30, https://doi.org/10.25105/prio.v7i1.14951.
13 Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 116.
14 Zubairi,  “ Perzinaan  Menurut  Pasal  284  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP),” Novum : J urnal Hukum 1, no. 2 (2014): 1 – 10, https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v1i2.8608.
15 Ahmad Sobari, “Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (Overspel) Dalam KUHP,” NATIONAL JOURNAL of LAW . Vol 1, No. 1 (2019): 131 – 38, https://doi.org/10.47313/njl.v1i1.1849.
16 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi Pasal (Bogor: Politea, 1995). 209.
17 Putri Fransiska Purnama Pratiwi, “Tinjauan Yuridis T indak Pidana Pelakor Dalam Perspektif Hukum
Pidana,” Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No. 1 (2019): 28 – 36,
https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/107.
Bahwa UU ITE telah mengatur dengan tegas sanksi kejahatan kesusilaan di dunia maya ( cyber  porn ).  Delik  kesusilaan  dikaitkan  dengan  perilaku  menyimpang  dari  masyarakat sehingga perlu diantisipasi dengan aturan hukum. Menurut Cohen, perilaku menyimpang merupakan  tingkah  laku  menyimpang  dari  norma-norma  sosial,  yaitu  perilaku  yang melanggar  atau  bertentangan  dengan  aturan  dalam  pengertian  normatif  maupun  dari harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perbuatan yang dijadikan delik kesusilaan dalam KUHP, yaitu perzinahan, minuman keras, prostitusi, pornografi, pencabulan, perkosaan, perdagangan wanita dan anak, aborsi dan perjudian. 18 KBBI mengartikan kesusilaan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklah mudah,  karena  pengertian  dan  batas-batas  kesusilaan  itu  cukup  luas  dan  dapat  berbeda menurut pandangan nilai dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang  erat  antara  hukum  pidana  dengan  norma  yang  hidup  di  masyarakat,  khususnya masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi norma agama atau norma adat. Mardjono Reksodiputro melihat bahwa aturan (hukum) pidana yang sejalan atau mendukung aturan moral dapat sangat dipengaruhi oleh emosi masyarakat. 19
Delik  kesusilaan  dalam  KUHP  Indonesia  pengaturannya  dibagi  dalam  dua  kelompok, yaitu  kejahatan  dan  pelanggaran.  Kejahatan  kesusilaan  yang  diatur  dalam  Pasal  281-303 KUHP meliputi:
a. melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
b. menyiarkan,  mempertunjukkan,  membuat,  menawarkan  dan  sebagainya  tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
c. melakukan  zina,  perkosaan  dan  hal-hal  lain  yang  berhubungan  dengan  melakukan atau  menghubungkan/memudahkan  perbuatan  cabul  dan  hubungan  seksual  (Pasal 284-296);
d. perdagangan wanita dan anak di bawah umur (Pasal 297);
e. berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
f. berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300);
g. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
Sementara  perbuatan-perbuatan  yang  termasuk  dalam  pelanggaran  kesusilaan  yang diatur dalam Buku III KUHP Pasal 532-547 adalah :
a. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
b. berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
c. berhubungan  dengan  perlakuan  tidak  susila  terhadap  hewan  (Pasal  540,  541  dan 544);
d. meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
e. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
Perbuatan  yang  diatur  dalam  kejahatan  kesusilaan  dan  pelanggaran  kesusilaan,  tidak hanya  bersinggungan  dengan  masalah  seksualitas  saja,  tetapi  juga  hal-hal  lain  yang berhubungan  dengan  penyimpangan  kepatutan  di  masyarakat,  seperti  mabuk,  aborsi, perjudian,  penganiayaan  terhadap  hewan  dan  hal-hal  mistik.  Selain  itu,  pornografi  juga merupakan salah satu saja dari bentuk delik kesusilaan dalam KUHP. 20 A danya unsur kesengajaan atau dolus pada rumusan “diketahuinya isi tulisan, gambar atau  benda  tersebut melanggar  kesusilaan”.  Kata diketahui  merupakan  unsur  kesalahan bentuk kesengajaan atau dolus. Hal diketahui si pembuat adalah sifat isinya tulisan, makna gambar dan benda, yaitu melanggar kesusilaan. Hal ini sudah terbentuk sebelum melakukan perbuatan  seperti  menyiarkan,  mempertunjukkan  dan  menempelkan  tulisan,  gambar
19 ibid., 25
20 ibid., 29.
pornografi.  Diketahuinya  merupakan  unsur  mutlak  yang  merupakan  unsur  pembentuk kejahatan tindak pidana pornografi. 21
Bahwa adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan tindak pidana cyber porn atau asusila di media sosial adalah:
1. Faktor  Agama.  Lemahnya  pemahaman  akidah  seseorang  terhadap  Tuhan mempengaruhi  para  pelaku  dalam  melakukan  tindak  pidana  cyber  porn.  Agama dengan tegas melarang setiap orang untuk berbuat keji, cabul atau asusila. Cyber porn berkaitan dengan norma, jika seseorang berpegang teguh dengan akidah yang baik maka pelaku dapat menjaga perilakunya sendiri;
2. Faktor rasa ingin tahu, biasanya pelaku dari kalangan remaja yang rasa penasarannya masih tinggi. Pelaku iseng untuk melihat atau mencoba melakukan hingga akhirnya pelaku kecanduan terhadap pornografi di media sosial;
3. Faktor  kurangnya  pengawasan  dan  perhatian  dari  keluarga.  Orang  tua  berperan penting  dalam  memahami  keinginan  remaja,  dengan  melakukan  pengawasan terhadap  setiap  tingkah  lakunya.  Peran  dan  pengawasan  orang  tua  sangat menentukan  dalam  upaya  mengantisipasi  terjadinya  tindak  pidana  kesusilaan  di sosial media yang dilakukan remaja;
4. Faktor cemburu, biasanya faktor ini dialami oleh suami/istri sah yang dikecewakan oleh pasangannya sehingga menimbulkan rasa sakit hati dan dendam. Hal ini memicu untuk  melakukan  perselingkuhan  dan  mendokumentasikan  perbuatan  asusila  itu dalam  bentuk  foto atau  video  serta  menguploadnya  ke media  sosial  dengan  tujuan untuk  membuat  cemburu  pasangan  sahnya.  Pornografi  atau  asusila  bukan  hanya menyangkut permasalahan moral, namun juga sosial budaya dan berbasis teknologi. 22 Bahwa sebagai contoh penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn dimana Terdakwa melakukan perbuatan asusila (selingkuh dengan perempuan lain) dan mempostingnya ke sosial  media  dengan  maksud  untuk  pamer  atau  membuat  istri  sah  cemburu.  Atas perbuatannya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi  dan  atau  dokumen  elektronik  yang  bermuatan  asusila,  serta  menatuhkan hukuman  kurungan  kepada  selama  12  bulan  dan  atau  denda  sebesar  Rp.  800.000.000 (delapan  ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  itu  tidak  dibayarkan  maka, diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan.
Perkara  penyebaran  foto  fulgar  melalui  akun  Facebook  pada  Putusan  Nomor 124/Pid/SUS/2013/PN.Srg, dan mengirimkan pesan singkat yang mengandung percakapan cabul atau seksual pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 393/Pi.B/2014/PN.Pdg. Dalam kedua putusan itu, para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyebarkan konten di sosial media yang bermuatan kesusilaan sebagaiman dimaksud Pasal 27 ayat (1) jo . Pasal 45 UU ITE.
Kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi dengan nilai kultural, filosofik dan religius yang diintegrasikan dengan pendekatan rasional berorientasi pada kebijakan yang perlu diperhatikan adalah:
a. Perlunya  sinkronisasi,  harmonisasi  dan  konsistensi  antara  pembangunan  atau pembaharuan  hukum  nasional  dengan  nilai-nilai  aspirasi  sosiologi-filosofik  dan sosiologi-kultural;
b. Faktor yang paling dominan memicu terjadinya kriminalitas ( a contributing factor to the  increase  of  crime )  karena  sistem  hukum  tidak  menyentuh  nilai  budaya  dan bertentangan dengan kehendak masyarakat;
c. Kebijakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural masyarakat memicu timbulnya faktor kriminogen;
21 Elvaretta Helsa Salsabilla op cit ,375.
22 Elvaretta Helsa Salsabilla., op cit, 378-379.
d. Ketidakkonsistenan  antara  undang-undang  dengan  realita  di  lapangan  merupakan faktor kriminogen;
e. Semakin  jauh  undang-undang  bergeser  dari  perasaan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan pemberlakuan sistem hukum. 23 Upaya  penanggulangan  cyber  porn  dimaksudkan  untuk  merumuskan  kebijakan formulasi yang dapat menjangkaunya , karena kejahataan kesusilaan selama ini dinilai sulit untuk dijerat dengan hukum konvensional. 24 Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:
a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
f. Setiap  kebijakan  memiliki  tujuan  atau  sasaran  tertentu  baik  eksplisit  maupun implicit;
g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
h. Kebijakan  meliputi  hubungan-hubungan  yang  bersifat  antar  organisasi  dan  yang bersifat intra organisasi;
i. Kebijakan  publik  meski  tidak  ekslusif  menyangkut  peran  kunci  lembaga-lembaga pemerintah;
j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. 25
Dilihat  dari  sudut  criminal  policy,  upaya  penanggulangan  kejahatan  (cyber  crime  dan cyber porn) harus dilakukan dengan pendekatan integral atau sistemik, yaitu pendekatan penal  (hukum  pidana)  dan  non-penal.  Rendahnya  pemahaman  dan  kurangnya  wawasan masyarakat  mengenai  bahaya  pornografi  menjadi  kendala  tersendiri  dalam  upaya pencegahan.
a. Kebijakan Penal
Penegakan  hukum  pidana  harus  ada  keterpaduan  dalam  persepsi  dan  penanganan konflik yang timbul dari komponen hukum, baik struktural dan substansial. Pada komponen substansial yang bersifat normatif dan normal harus berpijak serta mengutamakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 26 Kebijakan hukum pidana terhadap cyber porn telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam Pasal 27 Ayat (1) dan  Pasal  45. 27 Bahwa  selain  itu,  ketentuan  Pasal  29  sampai  Pasal  41  Undang-undang Nomor: 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, juga mengatur sanksi bagi barang siapa (orang atau badan hukum) yang memproduksi, membuat, menyimpan, mengunduh, memfasilitasi dan menyediakan jasa pornografi diancam dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).
Kebijakan  penal  terhadap  tindak  pidana  kesusilaan  juga  dapat  ditindak  dengan ketentuan KHUP yaitu:
1) Melanggar kesusilaan secara terbuka (Pasal 281);
2) Menyiarkan,  mempertunjukan,  membuat,  menawarkan  dan  sebagainya,  tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
23 Ari  Wibowo, Kebijakan  Kriminalisasi  Delik  Pencemaran  Nama  Baik (Yogyakrta:  Fakultas  Hukum Uiversitas Islam Indonesi, 2011), 123..
24 Ibid., 124. 25 Mahsun Ismail., op., cit 120.
26 Sri Mulyani, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang -Undang Dalam Perspektif Restoratif  Justice  (Adjudication  Of  Misdemeanor  Based  On  Legislation  In  Current  Perspectives),” Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 16, No. 3 (2017): 337, https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.337-351.
3) Perzinaan  dan  hal-hal  lain  yang  berhubungan  dengan  melakukan  atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-
296) 28 ;
4) Mengungkapkan/mempertunjukan  sesuatu  yang  bersifat  porno  atau  yang  mampu membangkitkan/merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533). 29

## b. Kebijakan Non-Penal
Kebijakan  non-penal  merupakan  kebijakan  yang  dilakukan  di  luar  hukum  pidana dan lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu kejahatan. Kebijakan non-penal dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan agama, budaya, kultural, moral atau  edukatif  sebagai  upaya  preventif  dengan  melakukan  serangkaian  program  yang berfokus  pada  pengkuatan,  penanaman  nilai  budi  pekerti  yang  luhur,  etika  sosial,  serta pemantapan keyakinan terhadap agama. 30
Tujuan  kebijakan  non-penal  demi  terwujudnya  sebuah  kesejahteraan.  Kesejahteraan yang  dimaksud  tidak  hanya  pada  sisi  korban  atau  masyarakat,  namun  bagi  pelaku  juga dipertimbangkan keberadaannya. Kebijakan non-penal hadir untuk melindungi kepentingan pelaku,  korban  dan  dapat  membangun  lingkungan  sosial  masyarakat  yang  sehat  secara materiil dan immateriil dari faktor kriminogen. 31 Upaya non-penal dalam penanggulangan tindak kejahatan kesusilaan di sosial media dapat melalui:
a. pengawasan  terhadap  situs  atau  konten  di  media  sosial  yang  mengandung  muatan kesusilaan oleh pemerintah;
b. pemblokiran terhadap media sosial yang mengandung kejahatan kesusilaan;
c. pengenalan dan pemahaman agama yang baik yang dimulai sejak usia dini;
d. peningkatan  kesadaran  atau  pemahaman  mengenai  internet  sehat  kepada masyarakat;
e. bagi  anak  di  bawah  umur,  diperlukan  pengawasan  atau  pendampingan  orang  tua dalam menggunakan internet. 32

## PENUTUP
Unsur-unsur tindak pidana kesusilaan di media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP, barang siapa dengan sengaja di tempat umum menyebarkan, mendistrinbusikan konten  melanggar  kesusilaan,  dimana  defenisi  asusila  merujuk  pada  objek tindak  pidana dalam  UU  Pornografi.  Kebijakan  dan  penegakaan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana kesusilaan meliputi: kebijakan penal diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 45 UU ITE, Pasal 29- Pasal  41  Undang-undang  Nomor:  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi,  dan  tindak  pidana kesusilaan dalam Pasal 281, 282 dan 283 KUHP. Kebijakan non-penal berupa pengawasan atau pemblokiran terhadap situs atau konten di media sosial yang mengandung kesusilaan, pemahaman nilai-nilai agama sejak usia dini, peningkatan pemahaman mengenai internet sehat, serta pengawasan oleh orang tua terhadap anak di bawah umur dalam menggunakan sosial media atau internet.
28 Raisanta  Wongso,  “Kejahatan  Cyber  Berbasis  Prostitusi  Ditinjau  Dari  Undang -Undang  Nomor  11 Tahun 2008 Tentang Informatika Transaksi Dan Elektronik,” Lex Privatium Vol 4 No. 4 (2016): 69.
29 Melanie Pita Lestari., op cit 129.
30 Saiful  Abdullah,  “Kebijakan  Hukum  Pidana  (Penal)  Dan  Non  Hukum  Pidana  (Non  Penal)  Dalam Menanggulangi Aliran Sesat,” Law Reform 4, no. 2 (April 12, 2017): 95, https://doi.org/10.14710/lr.v4i2.700.
31 Cahya Wulandari, “Kebijakan Kriminal Non Penal Dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan
Konten Negatif Melalui Internet),” Pandecta 15, no. 2 (2020): 228 – 41,
http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta.
32 Melanie Pita Lestari. op cit . 137.
Bahwa  Undang-undang  ITE  harus  mengatur  tentang  penjelasan  defenisi  kesusilaan yang terdapat pada Pasal 27 Ayat (1), sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dan multi tafsir dalam memahami delik pidana. Pengaturan tindak pidana kesusialaan dalam UU ITE bukan  hanya  sebatas  pada  unsur  syahwat,  melainkan  juga  terhadap  hal-hal  yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Saiful.  “Kebijakan  Hukum  Pidana  (Penal)  Dan  Non  Hukum  Pidana  (Non  Penal) Dalam  Menanggulangi  Aliran  Sesat.” Law  Reform 4,  no.  2  (April  12,  2017):  95. https://doi.org/10.14710/lr.v4i2.700.
Adami Chazawi. Tindak Pidana Pornografi . Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Ardiansyah,  Irfan.  “Pengaruh  Disparitas  Pemidanaan  Terhadap  Penanggulangan  Tindak Pidana  Korupsi  Di  Indonesia.” Jurnal  Hukum  Respublica 17,  no.  1  (2017):  76 – 101. https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1451.
Ari  Wibowo. Kebijakan  Kriminalisasi  Delik  Pencemaran  Nama  Baik .  Yogyakrta:  Fakultas Hukum Uiversitas Islam Indonesi, 2011.
Ayu  Anggriani,  and  Ridwan  Arifin.  “Tindak  Pidana  Kesusilaan  Dalam  Kaitannya  Dengan Kejahatan  Mayantara  Berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik Di Indonesia.” Jurnal Hukum PRIORIS 7, no. 1 (September 14, 2022): 16 – 30. https://doi.org/10.25105/prio.v7i1.14951.
Fitania, Silvia Eka, and Ngurah Wirasila. “Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak
Pidana Kesusilaan.” Kertah Wichana 8, no. 1 (2018): 1 – 16. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/48513.
Haryadi, Dwi. Kebijakan Integral Penanggulangan CyberPorn . Pangkalpinang: Penerbit Lima, 2012. http://fh.ubb.ac.id/img_ubb/file1/Buku/Buku1 Cyberporn.pdf.
Hasibuan,  Zulkarnain.  “Kesadaran  Hukum  Dan  Ketaatan  Hukum  Masyarakat  Dewasa  Ini.” Jurnal  Justitia :  Jurnal  Ilmu  Hukum  Da n  Humaniora 1,  no.  1  (2013):  78 – 92. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%25p.
Ismail,  Mahsun.  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Cyberpornography.” Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2018): 120.
Lestari,  Melanie  Pita.  “Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap  Tindak  Pidana  Kesusilaan Berdasarkan  Internet  (Cyber  Sex).” Krtha  Bhayangkara 13,  no.  1  (2019):  128. https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.17.
M  Thoriq  Aziz. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Asusila  Melalui  Media Komunikasi Whatsapp  (Studi Putusan  Nomor 1700/Pid.Sus/2019/Pn Plg) . Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022.
Mulyani, Sri. “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang -Undang Dalam Perspektif  Restoratif  Justice  (Adjudication  Of  Misdemeanor  Based  On  Legislation  In Current  Perspectives).” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 16,  no.  3  (2017):  337. https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.337-351.
Prasetiyo, Prasetiyo, and Mukhtar Zuhdy. “Penegakan Hukum Oleh Aparat Penyidik Cyber Crime  Dalam  Kejahatan  Dunia Maya  (Cyber  Crime)  Di  Wilayah  Hukum  Polda  Diy.” Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and  Criminology  (IJCLC) 1,  no.  2  (2020):  79. https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9611.
Putri Fransiska Purnama Pratiwi. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelakor Dalam Perspe ktif Hukum  Pidana.” Morality :  Jurnal  Ilmu  Hukum 5,  no.  1  (2019):  28 – 36. https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/107.
Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum Dan Juritmetri . Jakarta: Galamania Indonesia, 1990.
Salsabilla,  Elvaretta  Helsa,  and  Ahmad  Mahyani.  “Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Cyberporn Di Aplikasi Media Sosial Bigo Live.” Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of  Law  and  Social-Political  Governance 2,  no.  1  (2022):  370 – 82. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.139.
Selfana  Sinaga. Tinjauan  Yuridis  Mentransmisikan  Informasi  Elektronik  Yang  Melanggar Kesusilaan . Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, 2020.
Sobari,  Ahmad.  “Kesalahan  Pengertian  Terminologi  Zina  (Overspel)  Dalam  KUHP.” NATIONAL  JOURNAL  of  LAW 1,  no.  1  (August  26,  2019):  131 – 38. https://doi.org/10.47313/njl.v1i1.1849.
Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politea, 1995.
Wongso,  Raisanta.  “Kejahatan  Cyber  Berbasis  P rostitusi  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Transaksi Dan Elektronik.” Lex Privatium IV, no. 4 (2016): 69.
Wulandari,  Cahya.  “Kebijakan  Kriminal  Non  Penal  Dengan  Techno  Prevention  (Analisis Pencegahan  Konten  Negatif  Melalu i  Internet).” Pandecta 15,  no.  2  (2020):  228 – 41. http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta.
Zubairi.  “ Perzinaan  Menurut  Pasal  284  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).” Novum : Jurnal Hukum 1, no. 2 (2014): 1 – 10.
https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v1i2.8608.