## Teachers of Arts and Culture and the Continuing Professional Development
Oleh: Sri Kristati
Guru SMP Negeri 3 Jumapolo Kabupaten Karanganyar Alumni Pendidikan Seni Tari FBS UNY

## Abstract
The  teaching  profession  has  consequences  and  it  needs  programmed  and continuing  guidance  and  development  strategies  to  support  the  improvement  of professionalism.  Through  Continuing  Professional  Development,  teachers  can maintain,  improve,  and  develop  knowledge  and  skills  to  implement  learning processes professionally and optimally. Quality learning is expected to be capable of  improving  students’  knowledge,  skills,  and  attitudes.  Continuing  Professional Development  from  the  aspect  of  professional  development  is  expected  to  assure that  every  teacher  can  attain  and  fulfil  the  competency  standard  and  acquire competencies  in  accordance  with  the  professionalism  level  and  can  provide standard  and  quality  services  in  learning  in  order  for  learners  to  be  capable  of developing  themselves  based  on  their  potentials.  From  the  aspect  of  career development,  Continuing  Professional  Development  can  assure  teachers  in obtaining credit points that they need for their career levels, having opportunities to develop their professional careers based on their wishes, and developing their professional experiences based on their responsibilities.
Keywords: Continuing Professional Development, professionalism, teachers of Art and Culture

## A. PENDAHULUAN
Sesuai  amanat  UU  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen (UUGD),  profesi  guru  harus  dikembangkan  sebagai  profesi  yang  bermartabat, maka guru harus benar-benar mampu berupaya untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan  potensi  dan  kompetensinya.  Dengan  itu,  fungsi,  peran,  dan kedudukannyadalam  mewujudkan  visi  pendidikan,  yaitu  menciptakan  insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, dapat tercapai.
Guru  diharapkan  mampu  berpartisipasi  dalam  pembangunan  nasional untuk  mewujudkan  insan  Indonesia  yang  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa,  unggul  dalam  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  memiliki  jiwa  estetis,  etis, berbudi  pekerti  luhur,  dan  berkepribadian.Oleh  karena  itu,  guru  –  apapun  mata pelajaran  yang  diampunya  --  berkewajiban  untuk  selalu  berupaya  meningkatkan dan  mengembangkan  potensi  dan  kompetensinya  demi  tercapainya  tujuan pendidikan nasional.
Guru  harus  selalu  peka  terhadap  setiap  perubahan  yang  terjadi  dilingkup pendidikan,  berkaitan  dengan  kebijakan  Pemerintah  dalam  hal  penerapan  dan revisi kurikulum, maupun dalam hal inovasi strategi model/metode pembelajaran. Dengan  demikian,  guru  dapat  terhindar  dari  ketertinggalan  demi  kemajuan pendidikan dan peningkatan profesionalitasnya.
Konsekuensi jabatan guru sebagai profesi memerlukan strategi pembinaan dan  pengembangan  secara  terprogram  dan  berkelanjutanguna  mendukung peningkatan  profesionalitas  guru.  Pemerintah  c.q.  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  16  Tahun 2009tentang  Jabatan  Fungsional  Guru  dan  Angka  Kreditnya.  Salah  satu  aspek angka  kredit  yang  dipersyaratkan  untuk  dipenuhi  dapat  dicapai  melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). PKB itu
sendiri  merupakan  suatu  kegiatan  yang  dirancang  untuk  mewujudkan terbentuknya guru yang profesional.
Pada  kenyataannya,  sikap  guru  terhadap  kegiatan  PKB,terutama  dalam aspek  Publikasi  Ilmiah  dan  Karya  Inovatifmasih  belum  menggembirakan. Tampaknya ada berbagai alasan mengapa guru-guru cenderung pasif, diantaranya masa kerja yang tinggal beberapa tahun, kenaikan pangkat masih lama, belum ada tuntutanyang  mendesak,  belum  punya  ide,  belum  menemukan  masalah,  dan seterusnya.  Semua  itu  mereka  sampaikan  demi  menghindari  kegiatan  PKB tersebut.  Kalau  saja  sikap  para  guru  seperti  ini  terus,  pertanyaannya  adalah akankah  profesionalisme  guru  dapat  meningkat  dan  akankah  tujuan  pendidikan nasional  tercapai.Permasalahan-permasalahan  seperti  itu  telah  menemukan urgensi  dan  relevansinya  untuk  segera  dicarikan  pemecahan  atau  solusinya,  dan segera disikapi secara arif oleh para guru.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Konsep PKB
PKB  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  16  Tahun  2009  adalah  pengembangan kompetensi  guru  yang  dilaksanakan  sesuai  kebutuhan,  bertahap,  berkelanjutan untuk  meningkatkan  profesionalitas.  PKB  dapat  dilaksanakan  melalui  berbagai kegiatan  yang  meliputi:  Pengembangan  Diri  (PD),  Publikasi  Ilmiah  (PI),  dan Karya Inovatif (KI).
a. PD  dapat  dilaksanakan  melalui:  (1)  Diklat  Fungsional  yang  bertujuan meningkatkan  keprofesian  guru  dalam  kurun  waktu  tertentu,  bisa  berupa kursus, pelatihan, penataran atau diklat, (2) mengikuti Kegiatan Kolektif Guru, misalnya melalui organisasi MGMP dilaksanakan kegiatan: seminar, lokakarya (IHT), sebagai peserta maupun pembahas atau pemakalah.
b. PI  dilaksanakan  melalui  berbagai  kegiatan  yang  bisa  dilakukan  oleh  guru berdasarkan kompetensinya misalnya: presentasi pada forum ilmiah, publiksai hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal, publikasi
buku  teks  pelajaran,  buku  pengayaan/buku  pedoman  guru.  Wujudnya  dapat berupa:  (1)  laporan  hasil  penelitian,  (2)  tinjauan  ilmiah,  (3)  tulisan  ilmiah populer, dan(4) artikel ilmiah.
c. KI  dilakukan  melalui  kegiatan:  (1)  menemukan  teknologi  tepat  guna,  (2) menemukan/menciptakan  karya  seni,  (3)  membuat/memodifikasi  alat pelajaran/peraga/praktikum, (4) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman,soal dan sejenisnya.

## 2. Tujuan PKB
PKB  dilaksanakan  agar  guru  dapat  memelihara,  meningkatkan,  dan memperluas  pengetahuan  dan  keterampilannya  untuk  melaksanakan  proses pembelajaran  secara  profesional  dan  optimal.  Pembelajaran  yang  berkualitas tersebut  diharapkan  mampu  meningkatkan  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap peserta didik.
Secara  umum,  pelaksanaan  PKB  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas layanan  pendidikan  disekolah/madrasah  dalam  rangka  meningkatkan  mutu pendidikan. Adapun secara khusus tujuan dari PKB sebagai berikut.
a. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi  yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Memutkhirkan  kompetensi  guru  untuk  memenuhi  kebutuhan  gurudalam perkembangan  ilmu  dan  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik;
c. Meningkatkan  komitmen  guru  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya sebagai tenaga profesional;
d. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru;
e. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat; dan
f. Menunjang pengembangan karir guru.
3. Manfaat PKB
Manfaat  pelaksanaan  PKB  dapat  dilihat  dari  dua  sisi,  yaitu  dari  sisi pengembangan  profesionalisme  dan  sisi  pengembangan  karir  guru.  Dari  sisi pengembangan profesionalisme, pelaksanaan PKB diharapkan dapat menjamin: 1) setiap  guru  akan  dapat  mencapai  dan  memenuhi  standar  kompetensi,  2)  setiap peserta  didik  mendapatkan  pelayanan  yang  standar  dan  berkualitas  dalam pendidikan, sehingga dapat mengembangkan diri sesuai potensinya, 3) setiap guru memiliki penguasaan kompetensi yang sesuai dengan jenjang profesionalnya.
Di sisi lain, pengembangan karir  diharapkan dapat menjamin guru dalam: 1)  memperoleh  nilai  angka  kredit  yang  dibutuhkan  untuk  jenjang  karirnya,  2) memiliki  kesempatan  untuk  mengembangkan  karir  profesi  yang  sesuai  dengan keinginannya, 3) mengembangkan pengalaman profesionalismenya sesuai dengan tanggungjawabnya.
Seorang guru tidak dapat mengajar apabila dia tidak memiliki pengetahuan dan  keterampilan.  Seperti  yang  diamanatkan  dalam  Permen  Diknas  No.  16/2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, bahwa guru harus memenuhi 4 standar  kompetensi  (Pedagogi,Profesional,  Kepribadian,  dan  Sosial)  yang diwujudkan  dalam  pelaksanaan  3  tugas  utama:  perencanaan,  pelaksanaan,  dan penilaian.
Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran/Guru Kelas meliputi:
a. Kompetensi Pedagogi:
1) Mengenal karakteristik anak didik;
2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik;
3) Pengembangan kurikulum;
4) Kegiatan pembelajaran yang mendidik;
5) Memahami dan mengembangkan potensi;
6) Komunikasi dengan peserta didik; dan
7) Penilaiaan dan evaluasi.
b. Kompetensi Kepribadian:
1) Bertindak  sesuai  dengan  norma  agama,hukum,  sosial,  dan  kebudayaan nasional Indonesia;
2) Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan; dan
3) Etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga sebagai guru.
c. Kompetensi Sosial:
1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak deskriminatif;
2) Komunikasi  dengan  semua  warga  dilingkungan  pendidikan,  orangtua peserta didik, dan masyarakat.
d. Kompetensi Profesional:
1) Penguasaan  materi  struktur  konsep  dan  pola  pikir  keilmuan  yang mendukung mata pelajaran yang diampu;
2) Mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif.

## 4. Guru Seni Budaya Memandang PKB
PelaksanaanPKB  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masing-masing  guru. Pelaksanaannyaitu dapat dilakukan secara individu maupunsecara kelompok/kolektif  melalui  forum  Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP). Kegiatan  yang  dapat  dilakukan  secara  kolektif  berupa  kegiatan  PD,  misalnya diklat,pelatihan,kursus,  dan  seminar.  Sedangkan  kegiatan  PI  dan  KI  dapat dilaksanakan secara individu atau kelompok.
Untuk  kegiatan    PD,  rata-rata  bagi  guru  tidak  menjadi  masalah  karena biasanya  mereka  dapat  melaksanakannya  secara  kolektif.  Sebagai  contoh, keikutsertaan  dalam  kegiatan  atauforum-forumilmiah,  misalnya  seminar  atau lokakarya  (IHT).  Mereka  bisa  mengikuti  kegiatan  tersebut  tanpa  harus  aktif, artinya  mereka  hanya  terlibat  sebatas  sebagai  peserta  dan  itupun  sudah  diakui meskipun  poin(angka  kredit)-nya  hanya  kecil/sedikit.  Tetapi,  untuk  kegiatan  PI dan  KI,  tampaknya  masih  menjadi  hal  yang  mereka  anggap  „layak  untuk dihindari‟.
Beberapa  waktu  yang  lalu  adaisu  bahwa  kenaikan  pangkat/jabatanuntuk Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  akan  dilaksanakan  secara  otomatis  tanpa  melalui mekanisme pengajuan/pengusulan. Banyak guru menyambutnya dengan gembira- ria  dansuka-citatanpa  mencobamemahamimakna  dan  maksud  yang  sebenarnya terkandung padaisutadi.Kegembiraan mereka itudilatarbelakangiatas pemikiranbahwa  mereka  akanbisa  terusnaik  pangkat  tanpa  harus  bersusah-susah memeras  kemampuan  membuattulisan ilmiah atau karya inovatif khususnya, dan melaksanakan  kegiatan  PKB  secara  umum.  Mereka  cukup  menunggu waktukenaikan  pangkat/jabatanyang  dengan  sendirinya  akan  datang  secara otomatis  dan  secara  tiba-tiba.  Sikap  dan  pemikiran  seperti  itu  sungguh mengenakkan dan dapat meninabobokan para guru, yang ujung-ujungnya mereka terlena dalam kepasifan.
Bayangan-bayangan yang mengenakkan seperti itu tadi akhirnya terjawab dengan  pasti  bahwa  harapan  para  guru  tadi  keliru.  Dalam  sebuah  wawancara  di TVRI pada 9 Juni 2015 Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN),Dr.Ir. Bima Haria  Wibisana,  MSIS,menegaskan  bahwa  kenaikan  pangkat/jabatan  secara otomatis  itudiperuntukkan  PNS  yang  masuk  dalam  jajaran  struktural.  Sedangkan untukPNS  dalam  jajaran  fungsional,  kenaikan  pangkat/jabatannya  tetap berdasarkan pencapaian angka kredit.
Dari  penjelasan  diatasdapat  ditangkap  bahwa  bagi  guru  (penyandang jabatan  fungsional)  tetap  mempunyai  keharusan  melaksanakan  kegiatan  PKB, yang poin dan porsinya sudah ditetapkan. Hal itu mengingat bahwa dalam setiap jenjang  kenaikan  pangkat/jabatan  sudah  ada  ketetapan  angka  kreditnya,  seperti yang diamanatkan dalam Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

## Tabel 1.JenjangJabatanFungsional Guru

## JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU (Permenneg PAN & RB No.16/2009, pasal 17)
Guru
Pertama Guru Muda Guru Madya Guru Utama Penata Muda, IIIa Penata Muda Tingkat I, IIIb Penata, IIIc
Penata Tingkat I, IIId Pembina, IVa
Pembina Tingkat I, IVb Pembina Utama Muda, IVc Pembina Utama Madya, IVd Pembina Utama, IVe 100 150 200 300 400
550 700
850 1050 50 50 100 100 150 150 150 200 Kebutuhan Angka Kredit Komulatif (AKK) , PKB (AKPKB), dan Unsur Penunjang (AKP) untuk kenaikan pangkat dan jabatan 3 pd, 0 pi/n 3 pd, 4 pi/n 3 pd, 6 pi/n 4 pd, 8 pi/n 4 pd, 12 pi/n 4 pd, 12pi/n 5 pd, 14pi/n 5 pd, 20 pi/n 5 5 10 10 15 15 15 20 AKK AKPKB AKP

## Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Berdasar  tabel  diatas  kebutuhan  angka  kredit  dari  unsur  PKB  untuk kenaikan  pangkat/jabatan  satu  tingkat  lebih  tinggi  dapat  ditabelkansebagai berikut.
Tabel  2.Jabatan,  Pangkat,  Golongan  Ruang,  dan  Persyaratan  Angka Kreditnya
Jabatan Pangkat Gol./ Ruang Persyaratan Angka Kredit Guru Pertama Penata Muda III/a 50; minimum 3 dari PD Penata Muda Tingkat I III/b 50; minimum 3 dari PD, 4 dari PI/KI Guru Muda Penata III/c 100; minimum 3 dari PD, 6 dari PI/KI Penata Tingkat I  III/d 100; minimum 4 dari PD, 8 dari PI/KI Guru Madya Pembina IV/a 150; minimum 4 dari PD, 12 dari KI Pembina Tingkat I IV/b 150; minimum 4 dari PD, 12 dari PI/KI Pembina  Utama  IV/c 150; minimum 5 dari PD, !4 dari
Muda PI/KI Guru Utama Pembina  Utama Madya IV/ d 200; minimum 5 dari PD, 20 dari PI/KI Pembina Utama IV/e -
Jumlah  minimum  angka  kredit  pada  kegiatan  PKB  untuk  memenuhi persyaratan kenaikan pangkat/jabatan guru setiap jenjang sebagai berikut.
Tabel 3. Jumlah Angka Kredit Pada Kegiatan PKB yang Diperlukan untuk
Memenuhi Persyaratan Kenaikan Pangkat Dari Jabatan Ke Jabatan Jumlah Angka Kredit Minimum dari Subunsur Pengembangan Diri Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif Guru Pertama Golongan III/a Guru Pertama Golongan III/b 3  (tiga) - Guru Pertama Golongan III/b Guru Muda Golongan III/c 3 (tiga) 4 (empat) Guru Muda Golongan III/c Guru Muda Golongan III/d 3 (tiga) 6 (enam) Guru Muda Golongan III/d Guru Madya Golongan IV/a 4 (empat) 8 (delapan) Guru Madya Golongan IV/a Guru Madya Golongan IV/b 4 (empat) 12 (duabelas) Guru Madya Golongan IV/b Guru Madya Golongan IV/c 4 (empat) 12 (duabelas) Guru madya Golongan IV/c Guru Utama Golongan IV/d 5 (lima) 14 (empat belas) Guru Utama Golongan IV/d Guru Utama Golongan IV/e 5 (Lima) 20 duapuluh
Adapun  ragam  jenis  publikasi  ilmiah/karya  inovatif  untuk  setiap  jenjang jabatan sebagai berikut.
Tabel 4 . Ragam Jenis PI/KI untuk Setiap Jenjang Jabatan
Dari Jabatan Ke Jabatan Jumlah Angka Kredit dari sub- unsur PI/KI Macam Publikasi Ilmiah/Karya Inovatif yang Wajib Ada Guru Pertama Golongan III/a Guru Pertama Golongan III/b - Bebas pada jenis karya PI/KI Guru Pertama Golongan III/b Guru Muda Golongan III/c 4 (empat) Bebas pada jenis karya PI/KI Guru Muda Golongan III/c Guru Muda Golongan III/d 6 (enam) Bebas pada jenis karya PI/KI Guru Muda Golongan III/d Guru Madya Golongan IV/a 8 (delapan) Minimal terdapat 1(satu)  laporan  hasil penelitian Guru Madya Golongan IV/a Guru Madya Golongan IV/b 12 (duabelas) Minimal terdapat 1(satu)  laporan  hasil penelitian  dan  artikel yang  dimuat  di  jurnal yang ber-ISSN Guru Madya Golongan IV/b Guru Madya Golongan IV/c 12 (duabelas) Minimal terdapat 1(satu)  laporan  hasil penelitian  dan  artikel yang  dimuat  di  jurnal yang ber-ISSN Guru Madya Golongan IV/c Guru Utama Golongan IV/d 14 (empat belas) Minimal terdapat 1(satu)  laporan  hasil penelitian  dan  artikel yang  dimuat  di  jurnal yang  ber-ISSN  dan 1(satu) buku pelajaran atau  buku  pendidikan yang ber-ISBN Guru Utama Golongan IV/d Guru Utama Golongan IV/e 20 (duapuluh) Minimal terdapat 1(satu)  laporan  hasil penelitian  dan  artikel yang  dimuat  di  jurnal yang  ber-ISSN  dan 1(satu) buku pelajaran atau  buku  pendidikan yang ber-ISBN
Demi  lebih  jelasnya,  dapat  dikemukakan  ilustrasi  sebagai  berikut.  Bagi guru yang dalam pangkat/jabatan III/c, untuk bisa naik mencapai pangkat/jabatan III/d harus mencapai  angka kredit kumulatif(AKK) 100. AKK itu  dipersyaratkan berasal  dari  unsur  utama  Pengembangan  Keprofesian  Berkelanjutan,  paling sedikit  6  angka  kredit  dari  sub-unsur  PI  dan  atau  KI,  dan  paling  sedikit  3  angka kredit  dari  sub-unsur  PD.  Meskipun  angka  kredit  yang  dicapai  telah  mencukupi atau  bahkan  melampaui  AKK,  apabila  angka  kredit  untuk  unsur  PKB  tidak tercapai,  maka  tidak  dapat  dipertimbangkan  untuk  mengajukan  kenaikan pangkat/jabatan.  Sehingga,  guru  yang  menginginkan  untuk  segera  mendapatkan kenaikan pangkat/jabatan, mau tidak mau harus memenuhiangka kredit dari unsur PKB, baik dari sub-unsur PI dan/atau KI maupun PD. Target 6 angka kredit dari unsur  PKB  tersebut,  dari  sub-unsur  PI  dan/atau  KI  maupun  PD.  Bagaimanapun, persyaratan  PKB  bagi  guru  teramat  membawa  manfaat  langsung  bagi  peserta didik maupun bagi guru/pendidik itu sendiri.
Perubahan  yang  mendasar  dari  Permenpan  dan  RB  Nomor  16  Tahun 2009itu, bahwa pada unsur pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu harus ada bukti  satuan  hasil  berupa  laporan  penilaian  kinerja.  Demikian  juga  pada  unsur PKB  harus  ada  bukti  fisik  berupa  surat  tugas,  laporan  deskripsi  hasil  pelatihan, dan  sertifikat,  serta  angka  kredit  yang  diperhitungkan  dalam  bentuk  satu  paket. Jumlah AKK diperoleh dari unsur utama (pendidikan, PK Guru, PKB)= 90% dan unsur penunjang = 10% (Wibowo, 2012: 12-13).

## 5. PI bagi Guru Seni Budaya
Guru  sebagai  bagian  dari  “ilmuwan  pendidikan”  mempunyai  kewajiban untuk  meningkatkembangkan potensinya. Seperti  yang terkandung  dalam sebuah slogan publish  or  perish ,bahwa  seorang  guru  yang  tidak  mau  menulis  dan mengemukakan  pendapat,  ide,  atau  gagasannya,  maka  ia  akan  tersingkir  dari dunia  akademik,  kaumintelektual,  kaumterpelajar,  ataukaumterdidik.    Guru–tak terkecuali guru Seni Budaya--berkewajiban melakukan pemikiran- pemikiranilmiahdanpenelitian-penelitian  ilmiahdalam  rangka  mencaritemukan terobosan-terobosan  baru  demi  kemajuan  danpengembanganduniapendidikan.
Hasil pemikirandanpenelitianilmiahdariparaguru tersebut hendaknya juga dipublikasikankepada
masyarakatakademik yang lain.
Sehingga,pemikiranataupenelitian  yang  semuladilakukansecara  personal  inidapat dimanfaatkansecarakomunal,  bahkankalaudimungkinkansecara  universal.  Dan yang  pasti,tulisanilmiahpara  guru  tersebut  tidak  hanya  berhenti  dalam  bentuk tulisan sebagai pemanis meja atau rak buku saja.
Keengganan  menulis  pada  guru,  seringkali  hanya  karena  alasan  klise, yakni“belum  menemukan  masalah”  atau  “tidak  ada  masalah”.  Padahal, sesungguhnya  banyak  sekali  permasalahan  di  depan  mata  yang  bisa  diangkat menjadi sumber penulisan ilmiah. Fenomena-fenomena yang oleh sementara guru dianggap  bukan  permasalahan,  di  matapara  guru  yang  aktif,  kritis,  kreatif,  dan inovatif sangat dimungkinkan untuk menjadi problematika yang sangat menarik.
Guru-guruSeni-Budaya
berpeluangmendapatkansumberpermasalahandaripengalaman  pembelajaran  yang dilakukan sehari-hari terhadap murid-muridnya. Misalnya, selama ini kebanyakan guru taridalam menyampaikan materi pembelajaran seni tari selalubersandarpada teacher  centered ,  yaknimetode  imam,  ataumetodeimitasi.
Guru-guru tari yang kreatif- inovatifdimungkinkanuntukberupayamencaritemukanpendekatan,metode,atautekn ikpembelajaran yang lebihefektifdaripadaitu.Akhirnya, merekamelakukanpenelitianeksperimen yang mencobamelihatperbedaanefektivitasantarametodeimitasidenganmetode SAS
ataumetodeImersi, misalnya, yang jelas-jelaslebihbernuansa student centered .
Masih banyak model
pembelajaran yang lebihefektifbisa diterapkanolehpara  guru.  Guru  sebaiknyamau  berinovasi  denganmenciptakan model-model  pembelajaran  yang  baruataumemberikannilaitambahpada  model pembelajaran yang sudahada. Guru hendaknya berupaya mencari strategi-strategi baru,  sehinggadidapatkan  pengetahuan  tentang  perubahan  ( changes )  dan
peningkatan  ( improvement )  sebagai  dampak  suatu  tindakan  yang  mampu memberdayakan kelompok sasaran.
Peserta  didik  dapattermotivasi  dalam  belajar  tari,  sehingga  anggapan bahwa seni-budaya  (c.q.  seni  tari) adalah mata pelajaran  yang tidak menarik  dan ‘mboseni’ dapat  ditepis.  Apalagi  untuk  materi  seni  tari  kreasi,  peserta  didik harusnya  benar-benar  diposisikan  sebagai  subjek  yang  aktif.  Peserta  didik  diberi ruang  yang  cukup  agar  dapat  bereksplorasi  sesuai  bekal  pengetahuan  dan kemampuannya,  meski  tetap  tidak  terlepas  dari  bingkai  pengawasan,  bimbingan, dan arahan dari guru. Pendidikan seni-budaya dapat dilaksanakan dalambingkai education through arts , education with arts , dan/atau educationabout arts .
Kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan PKB dalam rangka meningkatkan jenjang  pangkat/jabatan  guru,  banyak  kegiatan  yang  dapat  dilakukan  oleh  guru seni-budaya.  Dari  unsur  PI,  guru  dapat  membuat  karya  berupa  diktat  pelajaran, modul,  buku  pedoman  guru,  makalah  tinjauan  ilmiah,  dan  laporan  hasil penelitian(Penelitian  Tindakan  Kelas).  PI  tersebut  sangat  mungkin  dilaksanakan oleh guru karena sumber dan permasalahannya bersentuhan langsung dengan guru dalam menjalankantugaspokokdanfungsi (tupoksi)-nya. Sedangkan, dari unsur KI, guru  Seni-Budayadapat  menyusun  karya  inovatif  sesuai  disiplinmasing-masing, yaitu menemukan atau menciptakan karya seni,  membuat atau memodifikasi alat pelajaran, alatperaga, alatpraktikum, danseterusnya.
Kriteria  untuk  sub-unsur  menciptakan  karya  seni  dan  angka  kreditnya sebagai berikut.

## Tabel5.KriteriaKaryaSeni, Kategori, dan AK.
No. Kriteria Karya Seni Kategori A.K
1. Seni Sastra:
 Setiap judul buku novel, naskah drama/film, atau buku cerita bergambar(komik)  yang  diterbitkan,  ber- ISBN, dan diedarkan secara luas.  Setiap  judul  buku  kumpulan  minimal10 Kompleks 4
2.
cerpen,  buku  kumpulan  minimal  20  puisi, atau buku kiumpulan 10 naskah aransemen  lagu  karya  seorang  yang diterbitkan,  ber-ISBN,  dan  diedarkan secara luas. Sederhana 2 2. Seni Desain Komunikasi Visual:
 Setiap  judul  film/sinetron/wayang  atau judul  lagu company  profile berdurasi  15 menit,  diedarkan  secara  luas  dan  diakui oleh masyarakat.
 Setiap minimal 5 judul lagu rekaman(kaset,CD/VCD/DVD) yang diedarkan  srcara  luas  dan  diakui  oleh masyarakat.  Setiap  minimal  5  judul  sampul  buku berwarna  yang  diedarkan  secara  luas  dan diakui oleh masyarakat.
 Setiap  minimal  5  baliho/poster  seni  yang berbeda, ukuran minimal 3x5 meter,dipasang ditempat umum dan diakui oleh masyarakat.  Setiap  minimal  20  poster/pamflet/brosur seni  yang  berbeda,  ukuran  kecil,  dicetak berwarna  dan  diedarkan  secara  luas  dan diakui oleh masyarakat. Kompleks
Sederhana
4
2 3. Seni Busana:
 Setiap  minimal  10  kreasi  busana  yang berbeda,  diperagakan,  dan  diakui  oleh masyarakat. Kompleks
Sederhana
4
2
4. Seni Rupa:
 Setiap  5  lukisan/patung/keramik  yang berbeda,  dipamerkan  dan  diakui  oleh masyarakat.
 Setiap  10  karya  seni  fotografi  yang berbeda,  dipamerkan/dipublikasikan  dan diakui oleh masyarakat.
 Setiap  10  karya  seni  ukuran  kecil  yang berfungsi  sebagai  suvenir,  diedarkan secara luas dan diakui oleh masyarakat
Kompleks Sederhana 4
2
5. Seni Pertunjukan: ●Setiap  pementasan  teater/drama,  tari, sendratari,  atau  ansambel  musik  dengan durasi  minimal  1  jam  dan  diakui  oleh Kompleks Sederhana 4 2
masyarakat
Kategori  kompleks  untuk  kriteria  karya  seni  mengacu  pada  lingkup publikasi/peredaran/pameran/pertunjukan/lomba/pengakuan  karya  seni  pada tingkat  provinsi/nasional/internasional.  Sedangkan  kategori  sederhana  mengacu pada  lingkup  publikasi/peredaran/pameran/pertunjukan/lomba/pengakuan  karya seni pada tingkat kecamatan/kabupaten/kota.
Sedangkan kriteria dan angka kredit untuk sub-unsur membuat/memodifikasi  alat  pelajaran,  alatperaga,  ataualatpraktikum  sebagai berikut.
Tabel6.Kegiatan, MacamPublikasi, SatuanHasil, dan AK.
No. Kegiatan Macam Publikasi Satuan Hasil Angka Kredit 1 Membuat Alat Pelajaran Kategori Kompleks Hasil karya 2 Kategori Sederhana Hasil karya 1 2 Membuat alat Peraga Kategori Kompleks Hasil Karya 2 Kategori Sederhana Hasil Karya 1 3 Membuat alat Praktikum Kategori Kompleks Hasil Karya 2 Kategori Sederhana Hasil karya 1 Kategori kompleks untuk kriteria membuat/memodifikasi alat pembelajaran,  alatperaga,  ataualatpraktikum  tersebut,  bahwaalat  itubelum  pernah ada  sebelumnya,  adalahlebih  baik  daripada  sebelumnya(lebih  mudah  digunakan, lebih  praktis,  lebih  efisien,  dan  seterusnya),  tingkat  modifikasi  tinggi.  Kategori sederhana  diterapkanapabila  alat  tersebut  sudah  pernah  ada  sebelumnya,  sama baiknya daripada yang adasebelumnya, dan tingkat modifikasinya rendah.
6. Inovasi dalam Pembelajaran Seni-Budaya
Guru  merupakan  komponen  pokokdalam  menentukan  keberhasilan pembelajaran  siswa,  tanpa  mengesampingkan  peran  faktor  lain,  sepertimurid, kurikulum,  media  pembelajaran,  sarana-prasarana,  maupun  lingkungan  sekolah. Guru  memegang  peran  utama  dalam  pembangunan  pendidikan  menuju tercapainya  tujuan  pendidikan  nasional.  Berbagai  upaya  yang  dilakukan  untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan  terkaiteratdenganpeningkatan  kualitas  (dan kesejahteraan) guru.
Kompetensi  guru  sebagai  agen  perubahandalampembelajaran  harus diupayakan  secara  terus-menerus.  Guru  yang  memilikikompetensiprofesional merupakan kunci utama bagikeberhasilan program pembelajaran. Ketika berada di kelas,  guru  berhak  melakukankreasidaninovasi  apa  saja  untuk  keberhasilan pembelajaran.  Sudahsaatnya  guru  untuk  bertindakprofesional  dan  efektif  di kelasnya masing-masing ketika ia harus melakukan proses pembelajaran (Suyanto dalam Wibowo, 2012: 17).
Kemampuan  profesional  menurut  Alma  (dalam  Wibowo,  2012:  118) adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, serta metode  dan  teknik  mengajar  yang  sesuai  yang  dipahami  oleh  murid,  mudah ditangkap,  tidak  menimbulkan  kesulitan  dan  keraguan.  Kemampuan  profesional guru tersebut  juga ditunjukkan dengan kemampuan guru dalam  mengembangkan materi  studi  yang  diajarkan  dalam  bentuk  penelitian  dan  secara  nyata menghasilkan  karya-karya  produktif,  seperti  penulisan  bahan  ajar,  termasuk menulis buku yang berkaitan dengan materi yang diajarkan.
Pembelajaran  seni  budaya  yang  masuk  pada  kelompok  mata  pelajaran estetika  yang  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  sensitivitas,  kemampuan mengekspresikan  dan  kemampuan  mengapresiasi  keindahan  dan  harmoni mencakup  apresiasi  dan  ekspresi,  baik  dalam  kehidupan  individual , sehingga mampu  menikmati  dan  mensyukuri  hidup,  maupun  dalam  kehidupan kemasyarakatan, sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis(Sumaryadi, 2013: 20).
Inovasi dalam pembelajaran seni dapat diartikan sebagai  ide, konsep, dan strategi  baru  dalam  pembelajaran  seni  yang  lebih  bermanfaat  untuk pengembangan  pembelajaranataupendidikan  seni  tersebut.Misi  pemberdayaan, dalam  halini,  adalahmemberdayakan  guru  dan  sekaligus  memberdayakansiswa. Gurudiberdayakan dari sudut pengembangan profesionalitasnya, siswamendapatkan manfaat dari upaya guru karena mendapatkan pelayanan yang lebih baik, sebagai dampak dari meningkatnya kualitas pembelajaran.

## 7. Di Balik Sertifikasi Guru
Tujuan sertifikasi adalah menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas  sebagai  agen  pembelajaran  dan  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional, meningkatkan  proses  dan  mutu  hasil  pendidikan,  meningkatkan  martabat  guru, dan  meningkatkan  profesionalisme  guru    (Wibowo,  2012:  34).  Jadi,  bukan berfokus  pada  peningkatan  pendapatan  setiap  guru  yang  telah  memenuhi  syarat tertentu.
Peningkatan  jumlah  penghasilan  guru  bukan  dimaksudkan  guru  juga meningkatdalam kreativitas konsumtifnya, tetapi perlu meningkatkan tanggungjawab sesuai  tupoksinya.  Seiring perkembangan zaman dan berjalannya waktu,  memang  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kebutuhan  dan  keinginan  manusia siapapun, tak terkecuali guru, juga akan berkembang. Hanya, faktor pengendalian diri  dan  skala  prioritassemestinyadapat  menentukan  arahnya.  Sindiran  terhadap perilaku  guru  banyak  bermunculan,  khususnyauntuk  mereka  yang  telah kelirudalammemanfaatkan  tunjangan  sertifikasi,  misalnyasindirantentangperilaku sejumlah guru  yang menggunakan tunjangan sertifikasi  untuk  belanja atau kredit yang cenderungkonsumtif (CeramahBupatiKaranganyar,Yuliatmono,pada 8 Agustus  2015  di  Gedung  Wanita  Karanganyar).  Tunjangan  sertifikasi  itu diberikan dengan harapan dapatmembangunkedisiplinan dan motivasi guru untuk meningkatkan  profesionalitas  guru,  bukan  hanya  untuk  mendapatkan  barang- barang  konsumtif.Indikator  profesional  dalamhalinidiantaranya  mencintai pekerjaan, disiplin, dan kreatif.
Tuntutan beban mengajar yang dipersyaratkan dalam pengajuan pencairan tunjangan  profesi  minimal  24  jam/minggu,  tampak  banyak  menimbulkan permasalahan.  Bagi  guru  yang  beban  mengajarnya  kurang  dari  24  jam,otomatis tidak akan bisa mengajukan berkas  pencairan tunjangan profesi.  Keadaan seperti itu  tidak  akan  berhenti  sampai  di  situ.  Demi  mendapatkan  tunjangan  sertifikasi, seorangguru akan berupaya mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain yang sederajatatau sejenjang, bahkan lintas jenjang. Kalau sudah demikian halnya, bisa dibayangkan bagaimana kualitas pembelajaran yang menjadi tanggungjawab guru itu. Guru itu mesti mengajar sambil berkejaran dalam membagi waktu. Belum lagi munculnya kekhawatiran apakah guru tersebut masih memiliki waktu, tenaga, dan pikiran  untuk  mempersiapkan  segala  macam  administrasi  pada  lebih  dari  satu sekolah tersebut.  Pertanyaan akankah tercapai  tujuan pembelajarannya  dan dapat meningkatkah mutu pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu terasa wajar untuk dipertanyakan oleh publik.
Permasalahan sosial, di sisi lain, juga akan mengemuka. Permasalahan ini terjadi  manakala  di  suatu  sekolah  terdapat  lebih  dari  1  guru  untuk  1  mata pelajaran  yang sama,  dengan status  guru  sama-sama memiliki sertifikat  pendidik profesional.  Sesuai  kebijakan,  pastilah  guru  yang  memenuhi  kriteria  yang  akan dipenuhi  jam  mengajarnya  terlebih  dahulu.  Di  sinilah  dapat  muncul  „rasa cemburu‟ dan „rasa telah dirugikan‟ dari yang satu oleh yang lainnya. Hal itu jika tidak  segera  diselesaikan  secara  arif,  tentu  akan  mempengaruhi  kondusivitas lingkungan  sekolah  yang  bersangkutan,  yang  berakibat  akan  mengorbankan kepentingan anak didik.
Ekuivalensi  beban  tugas  tambahan  terhadap  pemenuhan  jam  mengajar yang diatur melalui Permendikbud RI Nomor 4 Tahun 2014 ternyata juga belum bisa  menuntaskan  permasalahan  yang  ada.  Secara  adiministratif  pemenuhan  jam mengajar mungkin bisa teratasi, tetapi penunjukan personalnya sering tidak tepat dalamkompetensinya. Sebagai contoh, penunjukan seseorang guru untukmendudukijabatanWakil  Kepala  Sekolah  (Wakasek),  dilakukan  bukan
berdasarkan  kompetensi  profesionalnya  atau  integritas  dan  kapabilitasnya, melainkan lebih karena rasa kemanusiaan demi jumlah jamnya terpenuhi.
Denganalasan  guruitu  beban  mengajarnya  baru  12  jam,  padahal  guru itusudah  bersertifikat  pendidik  profesional,  maka  demi  mendapatkan  tunjangan profesi,orang itu diberi tugas tambahan menduduki jabatanWakasek itu. Masalah kemudianyang  munculadalahketika  orang  itutidakmemilikikompetensi  sebagai Wakasek.  Sementara,  kedudukan,  peran,  dan  fungsi  seorang  Wakasek  adalah koordinator berbagai  kepentingan sekolah, berada langsung  di  bawah kedudukan Kepala Sekolah. Eksistensi Wakasek, betapapun, teramat penting dalam menjaga eksistensi  sekolah.  Hal  itu  tentunya  tidak  bias  dan  tidak  boleh  digunakan  untuk main-main.  Bisa  dibayangkan  jika  secara  terinci  komponen  kompetensi  tugas tambahan  sebagai  Wakasek  adalah:  kepribadian  dan  sosial,  kepemimpinan, pengembangan Sekolah/Madrasah, kewirausahaan, dan bidang tugas.
Ketentuan sertifikasi atas beban jam mengajar guru tampaknya sederhana, tetapi  banyak  menimbulkan  permasalahan  yang  berdampak  mengaburkan  tugas dan  tanggungjawab  guru.  Jangankan  untuk  melaksanakan  kegiatan  PKB,  untuk melaksanakan tugas sesuai tupoksinya saja boleh jadi tidak akan maksimal.

## C. PENUTUP
Guru  merupakan  komponen  penentu  keberhasilan  siswa  dalam pembelajaran,  makapeningkatan  kualitas  guru  yang  didukung  peningkatan kesejahteraan sangat diperlukan. Dengan catatan, bahwa peningkatan kualitas dan peningkatankesejahteraan  guru  harus  diupayakan  dapat  berjalan  beriringan, khususnya dalam hal ini melalui pelaksanaan kegiatan PKB.
Guru  Seni-Budaya  sebagai  pelaku  atau  agen  dalam  pendidikan  atau pembelajaran  harus  selalu  berupaya  meningkatkan  dan  mengembangkan  potensi dan kompetensinya agar dapat ambil bagian dalam mewujudkan tercapainyatujuan pendidikan  dan  pembangunan  bangsa.  Anggapan  bahwa  mata  pelajaran  Seni- Budaya  adalah  mata  pelajaran  sampingan,  tidak  penting,  karena  tidak berkontribusi  dalam  keberhasilan  Ujian  Nasional,  mau  tidak  mau  harus
diluruskan.  Setiap  mata  pelajaran  mempunyai  fungsi  dan  kegunaan  masing- masing dalam rangka membentuk manusia seutuhnya, dalam rangka menciptakan situasi  sadar budaya,  yang pada  gilirannya dalam membangun  ketahanan budaya yang tangguh pada siswa.
Demikian  halnya,  terkait  dengan  tunjangan  kesejahteraan  guru,  pihak atasan  guru  mesti  mampu  membuat  kebijakan  yang  arif.  Pemenuhan  beban/jam mengajar  guru,  misalnya,  disesuaikan  dengan  ketentuan  dan  kriteria  yang  telah ditetapkan.  Termasuk  pendelegasian  tugas  tambahan  bagi  seorang  guru hendaknya lebih mengutamakan faktor kelayakan secara kompetensi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah,  Munjid  Nur.  2015.  “Menyusun  Karya  Tulis  Ilmiah  dengan  Mudah Karya  Tulis  Bisa!”. Makalah disampaikan  pada  Lokakarya  Penulisan Artikel WUNY bagi para Guru. Yogyakarta: LPPMP UNY.
Menteri PAN dan RB. 2009. Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang JabatanFungsional  Guru  dan  Angka  Kreditnya .  Jakarta:  Kemenpan  dan RB RepublikIndonesia.
Menteri  Pendidikan  Nasional.  2011. Pedoman  Kegiatan  Pengembangan Keprofesian  Berkelanjutan  (PKB)  dan  Angka  Kreditnya .  Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  19Tahun2005. Tentang  Standar  Nasional Pendidikan . Jakarta.
Permendikbud  RI  Nomor  4  Tahun  2015. Tentang  Ekuivalensi  Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK  yang  Melaksanakan  Kurikulum  2013 .  Jakarta: Kemdikbud.
Sumaryadi.  2013.  “Dari  Jurdik  Sendratasik  ke  Dik  Senibud”. Prosiding  Seminar Nasional „Inovasi  Pembelajaran  Seni‟.  Jakarta:  Universitas  Negeri Jakarta.
Undang-Undang RI Nomor 20Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional . Jakarta.
Undang-Undang RI Nomor 14Tahun 2005. Tentang Guru dan Dosen . Jakarta.
Wibowo,Agus & Hamrin.2012. Menjadi Guru Berkarakter (Strategi Membangun Kompetensi & Karakter Guru ). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.