Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat
Muhammad Roqib, Happy Anugraha Sutrisno Putra, Anwar Noris, Hotma Parlindungan Ambarita
Universitas Airlangga Muhammad.roqib-2018@fh.unair.ac.id, happyanugraha@gmail.com, anwarnoris2019@gmail.com, parlindungan1202@gmail.com

## Abstrak
Hak  atas  kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat  adalah  hak  untuk mengekspresikan secara  bebas keyakinan dan pendapat  melalui kata-kata (secara lisan), tertulis, cetakan, gambar-gambar dan cara-cara tertentu. Namun, seringkali hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat ini disalahgunakan. Suatu adagium kuno  berbunyi  : neminem  loedit  qui  suo  iure  utitur yang  terjemahan  bebasnya adalah ”tidak seorang pun dirugikan oleh penggunaan hak”. Berdasarkan adagium itulah dikembangkan pemikiran bahwa penggunaan suatu hak atau kewenangan per definisi harus suatu tindakan menurut hukum, sehingga tidak secara sekaligus juga menghasilkan  suatu  tindakan  yang  melanggar  hukum.  Rumusan  Masalah membandingkan norma hukum hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia  dengan  di  Amerika  Serikat?.  Tujuan  Penelitian  untuk  mengetahui perbedaan  norma  hak  atas  kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat  pada  sistem hukum  di  Indonesia  dan  sistem  hukum  di  Amerika  Serikat.  Hak  atas  kebebasan ekspresi dan berpendapat di Indonesia dan di Amerika Serikat diakui sebagai hak asasi  manusia dalam konstitusi. Hak atas kebebasan ekspresi  dan berpendapat  di Amerika  Serikat  diatur  dalam  dokumen  Virginia  Bill  Of  Rights  (12  Juni  1776), Declaration  Of  Independence  (4  Juli  1776)  dan  undang-undang  dasar.  Hak  atas kebebasan  ekspresi  dan  berpendapat  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang Dasar  1945  Pasal  28,  Pasal  28E  ayat  (2),  Pasal  28E  ayat  (3)  dan  Pasal  28F.  Di Amerika  Serikat  dan  di  Indonesia  juga  diberlakukan  pembatasan  hak  atas kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat.  Berbagai  pembatasan  atas  kebebasan berekspresi  dan  berpendapat  di  Amerika  Serikat  dikukuhkan  melalui  putusan pengadilan.  Di  antaranya  dalam  kasus  Schenk  vs  US  (1919),  kasus  Whitney  vs California (1919). Di Indonesia, pembatasan terhadap hak atas kebebasan ekspresi dan berpendapat diatur dalam beberapa undang-undang.
Kata  Kunci: Hak  kebebasan  berekspresi;  hak  berpendapat  di  Indonesia;  di Amerika Serikat

## Abstract
The right to freedom of expression and opinion is the right to freely express beliefs and  opinions  through  words  (spoken),  written,  printings,  pictures,  and  certain media.  But  unfortunately,  this  right  is  often  misused.  An  old  maxim  once  said: neminem loedit qui suo iure utitur which means “he who uses a right injures no one”.  Based  on  the  maxim,  a  thought  has  been  developed  that  use  of  right  or authority must be an act according to law, so it is not at once caused an unlawful action.  The  question  of  this  study  compares  legals  norm  between  the  right  to
freedom  of  expression  and  opinion  in  Indonesia  and  United  States  of  America (USA). This study aims to find out the difference between legals norm of right to freedom of expression and opinion towards law system in Indonesia and USA. The right to express and hold opinion both in Indonesia and USA has been recognized as  human  right  under  the  constitution.  Furthermore,  the  right  to  freedom  of expression and opinion in USA is protected under Virginia Bill of Rights document (June 12, 1776), Declaration of Independence (July 4, 1776), and the Act. While in Indonesia  it is  guaranteed by Article 28, Article 28E paragraph  (2), Article 28E paragraph (3) and Article 28F in Indonesian Constitution 1945. Any restrictions on freedom of expression and opinion in USA is prescribed by court judgement, for example  the  case  of  Schenk  vs  US  (1919)  and  Whitney  vs  California  (1919). Whereas in Indonesia, limitations on the right to freedom of expression and opinion is regulated by some statutes.
Keywords: Right to freedom of expression; right of opinion; in Indonesia; in USA.
Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat

## PENDAHULUAN
Dalam berbagai dokumen resmi, seperti dalam undang-undang dasar (UUD)  norma hak atas kebebasan berekspresi ( the right to freedom of expression ) lazim disenapaskan dengan norma hak atas kebebasan berpendapat  ( the  right  to  freedom  of opinion ) sehingga lazim disebut the right to freedom  of  expression  and  opinion .  Ada pula yang menggunakan ungkapan hak atas kebebasan  berbicara dan  berekspresi ( freedom  of  speech  and  expression ).
Perbedaan ungkapan tersebut secara maknawi sama dengan maksud yang sama pula. 1
Sebagian  ahli  hukum  mengutarakan, norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat  merupakan  norma  hak  yang paling penting di  antara  seluruh rangkaian norma hak asasi, terutama ditinjau sebagai suatu  hak  politik  ( political  right ).  Norma hak  atas  kebebasan  berekspresi  dan berpendapat  dipandang  sebagai  salah  satu kunci demokrasi. Norma hak atas kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan  akuntabel  dan  tunduk  pada kemauan umum. Melalui penggunaaan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, memungkinkan pemerintahan
1 Bagir Manan, Politik Publik Pers , Jakarta, Dewan Pers, 2014, h. 91
senantiasa  dalam  pengawasan  dan  kendali umum ( public control and direction ).
Perdebatan  paling  intens  dalam  sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  antara Hatta  dan  Yamin  di  satu  pihak  dengan Supomo dan Soekarno di pihak lain adalah mengenai  hak  asasi  dalam  UUD,  berpusat terutama  pada  norma  hak  atas  kebebasan berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan pikiran. Akhirnya sebagai semacam gentlement agreement, dimuat dalam Pasal 28. Secara harfiah pasal ini hanyalah pasal penunjuk  untuk  mengatur  dalam  undang- undang.  Secara  hakiki,  adalah  pengakuan terhadap  eksistensi  hak  atas  kebebasan berapat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan pikiran.  Undang-undang  yang  akan  dibuat (undang-undang  organik),  tidak  mungkin meniadakan hak-hak tersebut.
Supomo  sama  sekali  bukan  tidak mengakui atau menolak hak asasi manusia. Ia hanya keberatan (begitu pula Soekarno) kalau  dimuat  dalam  UUD.  Selain  atas alasan tidak sesuai dengan paham kekeluargaan  (integralistik),  memasukkan hak  asasi  ke  dalam  UUD  berarti  akan didapati dualisme yaitu paham kekeluargaan  dan  paham  individualisme. Supomo tidak keberatan kalau diatur dalam
undang-undang. Hatta sendiri dapat menerima  rumusan  Pasal  28.  Bagi  Hatta yang  penting  adalah  pengakuan  atas eksistensi  hak-hak  tersebut,  bukan  soal  di dalam atau di luar UUD.
Hak  merupakan  satu  paket  dalam penciptaan manusia sebagai makhluk yang mempunyai aspek fisik dan aspek eksistensial. Diakui atau tidak oleh hukum, hak  itu  tetap  saja  ada  sebagi  bagian  dari keberadaan  manusia  itu  sendiri. 2 Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan  dan  juga  kehendak,  demikian kata  Paton  (Satjipto  Raharjo,  1982  :  95). Dalam hukum, hak selalu dikaitkan dengan orang  dan  tertuju  kepada  orang.  Hak  ada yang  bersifat  relatif  dan  absolut.  Pada awalnya,  sebagai  pribadi,  orang  per  orang mempunyai hak asasi ( personal rights ) dan berubah menjadi hak asasi manusia ( human rights )  ketika  antarsesamanya  bergumul dalam  kehidupan  bersama.  Hal  ini  sesuai dengan  fitrah  keberadaan  manusia  sebagai makhluk  social  ( zoon  politicon ,  kata Aristoteles). Pada tataran titik awal  inilah, hak asasi manusia dan hukum bertemu. 3
Hak  itu  sendiri  selalu  ada  korelasinya dengan kewajiban sebagai refleksi keseimbangan dalam hidup bermasyarakat.
2 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta, Kencana, 2017, h. 155
3 A. Masyhur Effendi and Taufani Sukmana Evandri, HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis,
Keseimbangan  antara  hak,  kewajiban,  dan tanggungjawab itulah yang mampu mewujudkan  keseimbangan  dalam  hidup bermasyarakat. Tanggungjawab merupakan  wujud  kesadaran  manusia sebagai  anggota  masyarakat  dalam  setiap perbuatan  yang  dilakukan.  Kesadaran adanya tanggungjawab atas perbuatan yang berdampak  kepada  anggota  masyarakat harus terus dipupuk. Kuatnya rasa tanggungjawab menyebabkan suatu perbuatan  tidak  dilakukan  asal-asalan  atau semau sendiri.
Amerika  Serikat  memiliki  sejarah  dan pengalaman yang panjang dalam pengakuan  hak  asasi  manusia,  hak  atas kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat dalam  konstitusi  Amerika  Serikat.  Meski menganut  sistem Common  Law ,  Amerika Serikat  memiliki  konstitusi  tertulis  yang berbeda  dengan  negara-negara  lainnya yang menganut sistem Common Law .
Dokumen yang bertalian dengan norma hak  atas  kebebasan  berekspresi  dan berpendapat  di  Amerika  Serikat  di antaranya yakni :
a. Virginia Bill Of Rights (12 Juni 1776).
Sosial, dan Politik, Bogor, Ghalia Indonesia, 2007, h.42
Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat
Dalam  deklarasi  ini  terdapat pernyataan sebagai dasar kebebasan berekspresi dan berpendapat, khususnya kemerdekaan pers. Dalam Pasal 12  dinyatakan  :  “ That  the freedom of the press is one of the great  bulwarks  of  liberty,  and can  never  be  restrained  but  by despotic  government  ( Bahwa kemerdekaan  pers  merupakan salah satu benteng besar kebebasan,  dan  tidak  akan pernah  dapat  dibatasi  kecuali oleh suatu pemerintahan
dispotik).”
Secara tersirat, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat  tercakup  dalam makna kebebasan ( liberty ).
Dalam  Pasal  1  Pernyataan Virginia  disebutkan  :  “ That  all man by nature equality free and independent,  and  have  certain inherent rights, of
which,...enjoyment  of  life  and liberty ...”  (Bahwa  manusia
secara alamiah sama-sama merdeka atau bebas, dan memiliki  berbagai  hak  yang melekat,  yaitu  antara  lain  hak atas  kenikmatan  hidup  dan kebebasan).
b. Declaration of independence (4 Juli 1776) Dalam “ Declaration of
independent” tidak  didapati secara  langsung  jaminan  atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.  Berbeda  dengan Pernyataan Virginia yang secara ekspresis mencantumkan jaminan kemerdekaan pers, sebagai  satu  bagian  yang  tidak terpisahkan dari hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Declaration  of Independence lebih menekankan pada alasan-alasan deklarasi  dengan  menunjukkan berbagai  kesalahan  pemerintah Inggris (Raja) sebagai penjajah. Hal  yang  berkaitan  dengan kebebasan (termasuk kebebasan berekspresi  dan  berpendapat), tersirat  dalam  Aline  Kedua antara  lain  yakni  :  “ we  hold these  truths  to  be  self  evident, that  all  men  are  created  equal, that  they  are  endowed  by  the Creater with certain inalienable rights; that among of these, are life,  liberty,  and  the  pursuit  of happines ”  (Kami  meyakini kebenaran (yang telah disebutkan  di  atas),  bahwa
semua  orang  diciptakan  sama, bahwa  oleh  Pencipta  mereka dibekali  dengan  berbagai  hak yang tidak terpisahkan atau hak yang  senantiasa  melekat,  di antaranya  hak  atas  kehidupan, kebebasan,  dan  mendapatkan kebahagiaan).
Norma hak atas kebebasan berekspresi  dan  berpendapat  dimasukkan dalam  konstitusi  Amerika  Serikat.  Dalam sejarahnya,  konstitusi  Amerika  Serikat bermula  pada  tahun  1786  di  mana  utusan pengusaha  dari  seluruh  Amerika  Serikat mengadakan  “ Trade Convention ”  di Annapolis, Maryland. Konvensi ini mengusulkan agar diadakan ‘ Constitutional Convention’ untuk  membahas  berbagai persoalan  ketatanegaraan  Amerika  Serikat dengan  mengundang  delegasi  dari  setiap negara bagian. Kemudian usul ini disetujui oleh Kongres dan ‘ Constitutional Convention’ itu  diselenggarakan  pada bulan  Mei  1787.  Empat  bulan  kemudian para perancang dan perumus UUD berhasil menyelesaikan  tugasnya  sehingga  tercipta naskah  konstitusi  yang  dikenal  sekarang dan  diterima  sebagai  konstitusi  Amerika Serikat  oleh  Konvensi  pada  tanggal  17 September 1787. 4
4 Nuruddin Hady, Teori Konstitusi & Negara Demokrasi, Malang, Setara Press , 2016, h. 51
Konstitusi  Amerika  Serikat  ini kemudian  diratifikasi  oleh  negara-negara bagian  dan  resmi  berlaku  di  seluruh Amerika  Serikat  sejak  tanggal  21  Juni 1788.  Naskah  aslinya  cukup  singkat  yaitu hanya berisi 7 artikel. Jika ditambah dengan 27  kali  amandemen  antara  tahun  1791- 1992,  maka  keseluruhan  teks  konstitusi Amerika Serikat ini hanya terdiri atas 7.500 kata. 5
Amerika
Serikat didirikan berdasarkan  konstitusi  yang  diresmikan pada tahun 1787, yang akhirnya diberlakukan  pada  tahun  1789.  Konstitusi ini  mewujudkan  prinsip-prinsip  yang dinyatakan  dalam  suatu Declaration  of Independence (1776). Deklarasi ini diangkat  dari  filosofi  politik  Perancis  dan aliran  Pencerahan  Inggris.  Tetapi  satu  hal yang  sangat  memengaruhinya  adalah karangan  John  Locke,  yaitu  ; Second Treaties  of  Government ( Uraian  Kedua tentang Pemerintahan ).
John Locke mengambil konsep hak- hak tradisional orang Inggris dan menjadikannya  sebagai  hak-hak  asasi seluruh  umat  manusia.  Alinea  Deklarasi Kemerdekaan  yang  sangat  terkenal  adalah
5 Ibid.
Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat
gema dari teori  kontrak  sosial  John  Locke tentang Pemerintahan, yang menyatakan :
“Kami  berpegang  teguh  pada kebenaran-kebenaran  ini,  bahwa  semua manusia  diciptakan  sederajat,  bahwa mereka  dianugerahi  Pencipta-Nya  dengan hak-hak  asasi  yang  melekat,  di  antaranya adalah  kehidupan,  kemerdekaan,  dan  hak untuk mencapai kebahagiaan. Untuk melindungi  hak-hak  ini,  pemerintahan, dibentuk di antara orang-orang, kekuasaan mereka  berasal  dari  yang  diperintah, sepantasnya  dari  persetujuan  pihak  yang terhadap  tujuan-tujuannya,  maka  rakyat berhak untuk mengubah atau mengakhirinya,  serta  mendirikan  sebuah pemerintahan  baru  yang  dilandaskan  pada prinsip-prinsip  tersebut  dan  mengorganisir kekuasaannya dalam bentuk tersebut dapat menjamin  keselamatan  dan  kebahagiaan mereka”. 6
Awalnya  pengakuan  hak  asasi secara konstitusional diberikan oleh negara Inggris  melalui  Piagam  Magna  ( Magna Charta )  yang  lahir  pada  tanggal  15  Juni 1215. Magna Charta adalah piagam resmi pertama  di  Inggris  yang  menjadi  lambang kemenangan perjuangan hak asasi manusia dalam  kehidupan  bernegara.  Di  dalam
Magna  Charta ada  dua  prinsip  yang ditekankan yaitu :
1. Adanya  pembatasan  terhadap kekuasaan raja.
2. Adanya  pengakuan  bahwa  hak asasi  manusia  lebih  penting daripada kedaulatan raja sehingga  pertimbangan  untuk mengurangi  hak  asasi  manusia haruslah melalui prosedur hukum  yang  ada  dulu  (asas legalitas).
Magna  Charta 1215  itu  kemudian disusul  dengan  lahirnya  berbagai    piagam tentang  hak  asasi  seperti Habeas  Corpus Act (1874)  dan Bill  of  Rights (1689)  di Britania Raya. Pada tahun 1776 di Virginia (Amerika  Serikat)  muncul  piagam Bill  of Right; dan  pada  tahun  1791  Perancis memasukkan hak asasi di dalam konstitusinya (1776) melalui “ Declaration of Independence”.
Pada  tanggal  6  Januari  1941 Presiden  Amerika  Serikat,  Roosevelt, membuat  amanat  yang  berisi  “ The  Four Freedom” di  depan  Kongres  Amerika Serikat yang isinya adalah :
1. Kebebasan memilih agama ( freedom of religion ).
2. Kebebasan  dari  rasa  takut ( freedom from fear ).
3. Kebebasan berbicara dan
mengemukakan pikiran
( Freedom of Speech and Expression ).
4. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan ( freedom from want).
7

## RUMUSAN MASALAH
Berangkat  dari  analisis  di  atas, penulis  akan  membandingkan  norma hukum hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat  di  Indonesia  dengan  di Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki sejarah  dan  pengalaman  yang  panjang dalam  pengakuan  hak  asasi  manusia,  hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat  dalam  konstitusi  Amerika Serikat.  Meski  menganut  sistem Common Law ,  Amerika  Serikat  memiliki  konstitusi tertulis yang berbeda dengan negara-negara lainnya  yang  menganut  sistem Common Law .

## TUJUAN PENELITIAN
Perbandingan norma hak atas kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat  di Indonesia  dengan  di  Amerika  Serikat  ini
7 Moh. Mahfud MD, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia , Cet. II, Jakarta, PT Rineka Cipta, h.129.
mempunyai beberapa tujuan. Yakni pertama  untuk  menjelaskan  yang  umum dan  apa  perbedaan  norma  hak  atas kebebasan berekspresi dan berpendapat itu pada  sistem  hukum  di  Indonesia  dengan sistem  hukum  di  Amerika  Serikat.  Selain itu,  mencari  inti  umum  dari  kedua  sistem hukum  terkait  norma  hak  atas  kebebasan berekspresi  dan  berpendapat  di  Indonesia dengan  di  Amerika  Serikat.  Tujuan perbandingan  hukum  ini  sesuai  dengan pandangan Julius Stone yang menyatakan,” Comparative  law  seeks  to describe  what  is  common  and  what  is different in different legal system or to seek a common core of all legal systems.”
Tujuan  yang  kedua  yakni  untuk reformasi hukum dan kebijakan pembangunan  ( law  reform  and  policy development ).  Tujuan  yang  ketiga  yakni alat  untuk  penelitian  dalam  rangka mencapai  teori  hukum  yang  universal  ( a tool  for  research  to  reach  a  universal theory of law ). Tujuan yang keempat yakni alat  bantu  dalam  praktik  hukum  secara internasional  ( an  aid  to  international practice  of  the  law ).  Pandangan  ini  sesuai tujuan  perbandingan  hukum  menurut  Esin Orucu.
Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam membandingkan  norma  hukum  hak  atas kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat  di Indonesia  dengan  di  Amerika  Serikat adalah  dengan functional  method. Yakni membandingkan  norma  Pasal  28  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dengan  norma  kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam konstitusi  di  Amerika  Serikat.  Selain  itu, menggunakan  metode law  in  context methode . Yakni, melihat bagaimana norma hukum hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat  dalam  praktik  sosialnya  di Indonesia  dengan  di  Amerika  Serikat, menemukan  konteks  sosial  tertentu  di  dua sistem hukum yang berbeda.
Sistem  hukum  di  Indonesia  menganut Civil  Law, sedangkan  sistem  hukum  di Amerika  Serikat  menganut Common  Law . Dalam  sistem Civil  Law hukum  utamanya adalah  legislasi.  Sedangkan,  dalam  sistem Common  Law hukum  utamanya  adalah putusan hakim (yurisprudensi). 8
Perbandingan norma hak atas kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat  di Indonesia  dengan  di  Amerika  Serikat  ini
8 Philipus M. Hadjon and Tatiek Sri Djamiati,
Argumentasi Hukum , Yogyakarta, Gadjah Mada Universiti Press, h.42.
akan menggunakan sistem hukum civil law. Dalam  sistem  civil  law  ini  langkah  dasar pola  nalar  yang  dikenal  sebagai  reasoning based  on  rules  adalah  menelusuri  norma hak  atas  kebebasan  berekspresi  dan berpendapat  itu  dalam  konstitusi  dan peraturan perundang-undangan. 9

## PEMBAHASAN
Menurut  Munir  Fuady,  perbandingan hukum  adalah  suatu  pengetahuan  dan metode  mempelajari  ilmu  hukum  dengan meninjau  lebih  dari  satu  sistem  hukum, dengan  meninjau  kaidah  dan/atau  aturan hukum dan/atau yurisprudensi serta pendapat  ahli  yang  kompeten  dalam berbagai  sistem  hukum  tersebut,  untuk menemukan  persamaan-persamaan  dan perbedaan-perbedaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan konsep-konsep  tertentu,  dan  kemudian dicari  sebab-sebab  timbulnya  persamaan dan  perbedaan  secara  historis,  sosiologis, analitis, dan normatif. 10
Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dalam  Pasal  28, Pasal 28 E, Pasal 28F.
9 Ibid.
10 Munir Fuadi, Perbandingan Ilmu Hukum,
Bandung, PT Refika Aditama , 2010, h. 2.
1. Pasal  28,”Kemerdekaan  berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
2. Pasal  28E  ayat  (2),”Setiap  orang berhak  atas  kebebasan  meyakini kepercayaan,  menyatakan  pikiran dan  sikap,  sesuai  dengan  hati nuraninya”.
3. Pasal  28E  ayat  (3)”Setiap  orang berhak  atas  kebebasan  berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat”.
4. Pasal  28F,”Setiap  orang  berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan  sosialnya,  serta  berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki,  menyimpan,  mengolah dan menyampaikan informasi dengan  menggunakan  segala  jenis saluran yang tersedia”. 11
Norma hak atas kebebasan berekspresi dan  berpendapat  yang  diatur  dalam  Pasal 28, Pasal 28 E, Pasal 28F Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  itu  merupakan external  law atau aturan tertulis yang tampak dan jelas diatur
11 Solly Lubis, Hukum Tata Negara, Cet. VII, Bandung, CV. Mandar Maju, 2002, h.210
dalam peraturan perundang-undangan. Aturan itu bersifat umum dan mengikat.
Konsepsi  hak  asasi  manusia,  termasuk di  dalamnya  adalah  hak  kebebasan berekspresi dan berpendapat, dalam perkembangannya  sangat  terkait  erat dengan  konsepsi  negara  hukum.  Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkhis  tatanan  norma  hukum  yang berpuncak  pada  konstitusi.  Sedangkan, konstitusi  itu  adalah  wujud  perjanjian sosial. 12 Hak  asasi  manusia,  termasuk  di dalamnya  adalah  norma  hak  kebebasan berekspresi  dan  berpendapat,  merupakan internal law yakni konsep dasar yang tidak tampak yang menjadi dasar atau norma dari aturan tertulis.
Kebebasan  berekspresi  pertama-tama dimaknai  sebagai  hak  yang  melekat  pada diri manusia, untuk memiliki dan menyampaikan  pendapatnya.  Termasuk  di dalamnya  untuk  mencari,  menerima  dan menyampaikan  informasi  dan  pendapat dengan berbagai cara. Kebebasan berekspresi  hakekatnya  dimiliki  oleh manusia  baik  dalam  posisinya  sebagai individu  maupun ketika  ia menjadi  bagian
12 Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara & Pilar- Pilar Demokrasi , Cet. I, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h. 200
Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat
dari suatu kelompok dalam masyarakatnya.
Dalam posisinya sebagai individu, kebebasan  berekspresi  tersebut  berguna untuk  menyampaikan  pandangan  dan pendapat orang tersebut  kepada orang lain baik di dalam maupun di luar kelompoknya. Kebebasan  berekspresi  itu  dapat  pula dipergunakan individu sebagai anggota dari kelompok  secara  bersama-sama  untuk suatu  tujuan  yang  sama  dalam  rangka menyatakan  pandangan  dan  pendapatnya. Baik secara internal kepada anggota lain di dalam  kelompok  maupun  secara  eksternal kepada kelompok lainnya atau masyarakat luas. 13
Di  Amerika  Serikat,  jaminan  dan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi  dan  berpendapat  diatur  dalam konstitusi.  Kemudian,  hak  atas  kebebasan berekspresi  dan  berpendapat  itu  diperkaya atau  diperluas  oleh  (melalui)  putusan hakim. Bagaimana pengadilan menentukan hak  atas  kebebasan  berekspresi  dilindungi atau  tidak  dilindungi  di  Amerika  Serikat?. Steven  L  Emanuel  dalam  bukunya Constitusional  Law menentukan  hak  atas kebebasan berekspresi dilindungi dibedakan  antara content  based  category dan neutral based category.
13 R. Herlambang Perdana Wiratraman dkk,
Kebebasan Berekspresi di Indonesia, Lembaga
Content  based  category dibedakan antara yang dilindungi (p rotected) dan yang tidak  dilindungi  ( unprotected ).  Hak  atas kebebasan berekspresi yang tidak dilindungi, antara lain, fitnah, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, menganjurkan melakukan perbuatan melanggar  hukum,  ucapan-ucapan  yang disebut fighting  words. Ekspresi  di  luar yang  tidak  dilindungi  tergolong  sebagai dilindungi.  Tindakan  pemerintah  untuk membatasi content  based yang  dilindungi akan  dianggap  inkonstitusional,  kecuali pemerintah dapat menunjukkan pembatasan  itu  diperlukan  sebagai  suatu keterpaksaan  untuk  mencapai  sasaran tertentu ( compelling governmental objective ) dan sebagai suatu keperluan yang tidak dapat dihindari (n ecessary ).
Mengenai neutral based category , pembatasan  atas  kebebasan  berekspresi antara lain harus dapat menunjukkan suatu significan governmental interest.

## KESIMPULAN
Di  Indonesia  sebelum  amandemen UUD  1945,  sangat  kuat  pandangan berbagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia karena  UUD  1945  tidak  cukup  memuat ketentuan mengenai hak asasi (hanya Pasal 27,  Pasal  28,  dan  Pasal  29).  Kenyataan
Studi dan Advokasi Mayarakat (Elsam), 2016, h.51.
sejarah  menunjukkan,  pelanggaran  hak asasi  tidak  terutama  ditentukan  ada  atau tidak  ada  pengaturan  dalam  UUD  atau suatu undang-undang saja. Yang menentukan ada atau tidak ada perlindungan  hak  asasi  adalah  tatanan politik yang dijalankan. Inggris yang tidak pernah  memiliki  UUD,  tetapi  hak  asasi tegak  dengan  baik  sebagai  bagian  dari pelaksanaan demokrasi dan negara hukum. Sebaliknya,  banyak  negara  yang  memiliki UUD  dengan  muatan  hak  asasi  yang lengkap,  tetapi yang  terjadi  adalah pelanggaran hak asasi.
Di  Indonesia,  hak  atas  kebebasan ekspresi  dan  berpendapat  tidak  berlaku absolut  (dapat  dibatasi)  yang  diatur  dalam beberapa  undang-undang.  Di  antaranya Undang-Undang  Kebebasan  Informasi, Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Pornografi.
Hak  atas  kebebasan  ekspresi  dan berpendapat  di  Indonesia  dan  di  Amerika Serikat  diakui  sebagai  hak  asasi  manusia dalam  konstitusi.  Hak  atas  kebebasan ekspresi  dan  berpendapat  di  Amerika Serikat disebutkan dalam dokumen Virginia  Bill  Of  Rights  (12  Juni  1776), Declaration Of Independence (4 Juli 1776) dan undang-undang dasar.
Hak  atas  kebebasan  ekspresi  dan berpendapat  di  Indonesia  diatur  dalam
Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  28, Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F.
Di  Amerika  Serikat  dan  di  Indonesia juga  diberlakukan  pembatasan  hak  atas kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat. Berbagai  pembatasan  atas  kebebasan berekspresi  dan  berpendapat  di  Amerika Serikat dikukuhkan melalui putusan pengadilan.  Di  antaranya  dalam  kasus Schenk  vs  US  (1919),  kasus  Whitney  vs California (1919). Di Indonesia, pembatasan  terhadap  hak  atas  kebebasan ekspresi  dan  berpendapat  diatur  dalam beberapa undang-undang.

## DAFTAR BACAAN
Asshiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar  Demokrasi ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2011.
Budhijanto, Danrivanto, Hukum Telekomunikasi,  Penyiaran  &  Teknologi Informasi,  Regulasi  dan  Konvergensi, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
Effendi, A Masyhur, dan Evandri, Sukmana Taufani, HAM  Dalam  Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, dan Politik , Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2007.
Fuady, Munir, Perbandingan Ilmu Hukum , PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat
Hady,  Nuruddin, Teori  Konstitusi  &
Negara  Demokrasi ,  Setara  Press,  Malang,
2016.
Huda, Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara
Indonesia , PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
Lubis,  M.Solly, Hukum Tata  Negara , CV.
Mandar Maju, Bandung, 2008.
LG.  Saraswati  dkk, Hak  Asasi  Manusia ,
Filsafat UI Press, Depok, 2006.
Mahmud  Marzuki,  Peter, Pengantar  Ilmu
Hukum, Kencana, 2008.
Mahfud  MD,  Moh, Dasar  &  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia ,  PT  Rineka
Cipta, Jakarta, 2001.
M  Hajdon,  Philipus  dan  Sri  Djamiati, Tatiek, Argumentasi Hukum , Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta, 2017.
M  Hadjon,  Philipus,  Perlindungan  Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Peradaban, 2007.
Mahfud  MD,  Moh., Membangun  Politik Hukum,  Menegakkan  Konstitusi, PT  Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Noerdajasakti,
Setiawan,
Hukum
Konstitusi , Kalimetro Intelegensia, Malang,
2015.
Wiratraman,  R.  Herlambang, Kebebasan Berekspresi  di  Indonesia ,  Lembaga  Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2016.