## PERBANKAN SYARIAH DALAM BINGKAI UNDANG UNDANG
PEMERINTAHAN ACEH (UUPA) TAHUN 2006
Zaini M.Amin 1

## A. Perbankan Syariah di Aceh
Karakteristik  sistem  perbankan  syariah  di  Aceh  beroperasi berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  (mudharabah)  memberikan  keuntungan bagi masyarakat dan bank, karena ia menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi,  investasi  yang  beretika,  mengedepankan  nilai-nilai kebersamaan di kalangan masyarakat yang cinta ekonomi Islam.
Secara realitas, Bank Syariah di Aceh, Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat dan diterima secara luas terutama masyarakat karena mayoritas  penduduknya  beragama  Islam,  walaupun  dalam  prakteknya mereka  belum  sepenuhnya  mengamalkan  produk-produk  yang ditawarkan  oleh  perbankan  Syariah.  Konsep  perbankan  syariah  telah menarik  perhatian  bank-bank  konvensional  besar  seperti  Citibank  Hong Kong, Shanghai Bank Corporation (HSBC) dan lainnya untuk dilaksanakan kerana bank ini dinilai lebih adil dan seimbang serta terdapat persamaan posisi  antara  peminjam  dan  pemberi  pinjaman  dibandingkan  bank konvensional. (Abdul Aziz Mohd Yacoob. 1986)
Perbankan  Syari’ah di Aceh telah diwacanakan sejak tahun 1990-an dimulai  dengan    didirikannya  Bank  Perkereditan  Rakyat  Syariah (BPRS) Hareukat  Lam  Baro,  Aceh  Besar  pada  11  November  1991.  BPRS  ini dikukuhkan  pendiriannya  bedasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  pada Tahun 1992 tentang  perbankan. Namun kehadiran  berbagai bank syariah di  Aceh  tidak  jauh  berbeda  dengan  bank-bank  konvensional  yang mempunyai  unit  syariah  lainya.  Bank  Syariah  yang  pelaksanaannya
1 Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
berasaskan  sistem  keuangan  tanpa  bunga  ini    telah  pula  memunculkan berbagai masalah dalam persaingannnya  dengan bank-bank konvensional untuk memelihara keberhasilannya. (Undang-Undang No.7, 1992)
Oleh  karena  itu  bank  syariah  perlu  secara  pasti  memahami kecenderungan  perilaku  masyarakat  bernasabah  dengan  bank-bank syariah  tersebut,  sehingga  bank  memiliki  keputusan  yang  kuat  untuk menjangka  rencana  kegiatan  dan  dasar-dasar  hukum  yang  benar  dalam pemasaran berbagai produknya kepada mereka.

## B. UUPA Tahun 2006
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh  belum  dapat  sepenuhnya  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat, keadilan serta kemajuan, sehingga pemerintah Aceh perlu mengembangkan  dan  menjalankan  jalankan  pemerentahannnya berdasarkan prinsip-prinsip yang baik.
Untuk  merespon  kondisi  tersebut  UUPA  2006  telah  hadir  melalui perjuangan yang panjang bahkan berdarah-darah untuk Pemerintah Aceh yang bersifat khusus atau istimewa yang disahkan untuk menindak lanjuti hasil  dari  perjanjian  damai  antara  Pemerintah  RI  dengan  Gerakan  Aceh Merdeka .
UU  No.11  Tahun  2006  pada  Bab  XVII pasal  125  mengatur  tentang Syari’at  Islam  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  meliputi  ibadah,  ahwal  al- syakhshiyah  (hukum  keluarga),  muamalah  (hukum  perdata),  jinayah  (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.  Dan  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  syari’at  Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh .
Dalam  Bab  XXII Ayat  1  mengatur  bidang  Perekonomian,  menekankan agar perekonomian Aceh berupaya menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat berdasarkan nilai nilai syariat Islam . (UU No.11 Tahun 2006)
Berdasarkan  undang-undang  tersebut.  Aceh  hari  ini  telah bersemangat mengakomodir dalam meningkatkan perekonomian melalui perbankan syariah sebagai bagian dari aktivitas bermuamalah dalam Islam.
Permasalahan  dasar-dasar  hukum  dalam  pelaksanaan  perbankan syariah  setelah  pelaksanaan  Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh  2006 menarik  untuk  dikaji  baik  terhadap  pelaksanaan  produk-produk perbankan Syariah maupun aktivitas sosialisasi kepada masyarakat  serta upaya  dalam  meningkatkan  pengetahuan  dan  penerimaan  mereka sehingga mengutamakan menjadi nasabah pada Bank-Bank Syariah untuk penyimpanan  dan  pembiayaan  baik  dalam  dalam  berwirausaha, berdagang, jual beli dan lain-lain.
Bank-bank  yang  sesuai dengan syariat Islam secara khusus sudah dimulai  dalam  masa  empat  dekade  terakhir.    Sebagai  contoh,  beberapa Intitusi  keuangan  Islam  telah  didirikan  seperti  dana  ibadah  haji  ( Dana Tabung Haji) di Malaysia pada pertengahan 1940-an, di Pakistan pada akhir 1950-an dan di Mesir melalui Mit Ghamr Saving Banks dari tahun 1963-1967 serta Nasser Sosial Bank pada tahun 1971 (Mervin & Latifa 2003).

## C. Pelaksanaan Perbankan Syariah di Aceh
Pelaksanaan bank syariah di Aceh mengikuti Undang-undang no 7 tahun  1992  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  republik  Indonesia, selain itu perbankkan syariah di Aceh didirikan berdasarkan UUPA tahun 2006 sebagaimana dituangkan dalam pasal 125 dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari’at Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa  Lembaga  Keuangan  yang  beroperasi  di  Aceh  wajib  dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. (UUPA Nomor 11 Tahun 2006)
Jadi dalam masa ini di Aceh adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa  ditawar-tawar  lagi  agar  semua  pihak  terkait  wajib  mendukungnya. Apa  lagi  sejak  tahun  2016  bank  pemerintah  daerah  (BPD  Aceh)  telah
dipisahkan  oleh  gubernur  bersama  DPRA  menjadi  Bank  Syariah  murni (Spint Off).
Dengan  berdirinya  bank  pembagunan  daerah  Aceh  Syariah  ini maka seluruh kabupaten dan kota di Aceh sudah memiliki bank syariah. Kondisi ini merupakan respon terhadap pelaksanaan syariat Islam seperti diamanatkan dalam undang-undang pemerintah Aceh tahun 2006. Dengan konsep dan operasionalnya berdasarkan Al Qur an dan Hadis dalam upaya meningkatkan  ekonomi  masyarakat  melalui  lembaga  keuangan  Islam (Bank Syariah).
Seterusnya dalam peraturan daerah (Qanun) no 4 tahun 2013 dalam pasal 10 ayat 3 menyatakan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/ kota hendaklah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, menegah  dan  koperasi  serta  lembaga  ekonomi  syariah  melalui  program kemitraan  (kerjasama),  peningkatan  daya  saing,  pemberian  dorongan pembahruan  produk  (inovasi)  perluasan  pasarana  serta  penyebaran informasi  yang  seluas-luasnya  kepada  masyarakat  Aceh.  (Qanun  no  4 tahun 2013).
Masyarakat  Aceh  telah  mengamalkan  sistem  perbakan  syariah seperti  diamantkan  oleh  pemerintah,  parlemen  dan  masyarkat sebagaimana  diatur  dalam  UUPA  tahun  2006  meliputi  peraturan menjalankan  sitem  ekonomi  syariah  dalam  aspek  muamalah  diseluruh Kabupaten dan Kota Madya di Provinsi Aceh setidaknya menjadikan Bank Syariah  sebagai  Bank  yang  mengayomi  masyarakat  Aceh  dalam mengembangkan perekonomian mareka berdasarkan sitem ekonomi Islam seperti mudharabah, musyarakah, murabahah dan lain-lain.
Kondisi di atas menyahuti fungsi utama perbankan syariah sebagai lembaga penyimpanan dan pembiayaan usaha perekonomian masyarakat berdasarkan prinsip Islam dan bagi hasil ( Mudharabah) seterusnya juga menyahuti  undang-undang  pemerintah  Indonesia  no  7  tahun  1992
kemudian undang-undang no 10 tahun 1998 mengenai dual banking. dan UUPA tahun 2006 serta qanun Aceh No.8 tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat  Islam  yang  mengatur  Lembaga  Keuangan  Syariah.  (Qanun  Aceh No.8 tahun 2014).
Jadi  pengembangan  industri  perbankan  syariah  di  Aceh  dalam bingkai UUPA tahun 2006 semakin memiliki landasan hukum yang kuat, terlebih lagi masyarakat Aceh yang agamis telah menyambut kehadiranya dengan penuh antusias hal ini ditandai dari keberhasilan operasional BPD Syariah Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz Mohd Yacoob (1986). Islamic banking and economic development. (Phd Thesis).University of Maryland, USA.
Mervin  K.L.  dan  Latifa,  M.A,  (2003)  Perbankan  Syariah:  Prinsip,  Praktik dan Prospek, Serambi Ilmu Semesta.
Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nombor 11 Tahun 2006.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  tentang  PEMERINTAHAN ACEH tahun 2006 , CV. Tamita Jaya, Jakarta.
Undang-Undang No.7, 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP0 no.72 Tahun 1992 tentang  : Bank Berdasarkan Prinsip Kongsi Untung Rugi. https://books.google.com.my/books?isbn=9798767187.
Undang-Undang  Nombor  44  Tahun  1999  berhubung  kait  dengan “Keistimewaan Aceh”.
UU No.11 Tahun 2006  Bab XVII.
Qanun Aceh No.8 tahun 2014