## ANALISIS PENERAPAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PEMILU
Oleh : DUDUNG MULYADI *)
( dudungmulyadi_dfh@yahoo.com )

## Abstract
Criminal  Election  can  be  included  in  special  crimes,  namely  election  crimes  and violations,  both  regulated  in  the  Criminal  Code  (KUHP)  and  regulated  in  the  Law  of the  Republic  of  Indonesia  Number  7  of  2017  concerning  General  Elections.  The parties  that  can  be  countered  against  election  actions  are:  a)  Election  Organizers (KPU,  Bawaslu,  Government);  b)  General  Election  Participants  (Political  Parties, Candidates for  DPR, DPD, DPRD, Candidates for President and Vice President); c) Society  as  a  legal  subject  (as  a  voter,  the  Success  Team  includes  the  People  who invite not to use their voting rights).
Keywords: Election Crimes, Forms of Election Crimes

## Abstrak
Tindak  Pidana  Pemilu  dapat  dimasukkan  dalam  pidana  khusus  yaitu  pidana pemilu dan  pelanggaran  baik  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  Umum.  Adapun  para  pihak  yang  dapat  disangkakan  terhadap  tindak pemilu  adalah:  a)  Penyelengara  Pemilu  (KPU,  Bawaslu,  Pemerintah);  b)  Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden);  c)  Masyarakat  sebagai  subjek  hukum  (sebagai  pemilih,  Tim  Sukses termasuk Masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya).
Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilu, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  persyaratan  pelaksanaan  sistem  demokrasi  adalah  keikutsertaan rakyat dalam  proses pemerintahan.  Masyarakat mempunyai akses ke  dalam sistem pemerintahan  dengan  memberikan  partisipasi  dalam  memilih  siapa  yang  akan menjadi  pemimpin  mereka.  Dalam  sistem  negara  dimana  terbentuk  Lembaga Perwakilan Rakyat, maka kemauan rakyat itu diwakilkan kepada mereka yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat.
Pemilihan  umum  (selanjutnya  disingkat  Pemilu)  secara  langsung  oleh  rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  Negara
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
Republik Indonesia Tahun  1945 (selanjutnya  disingkat UUD 1945). Pasal 1 ayat (2) UUD 1945  menyatakan  bahwa  “kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan  menurut  Undang- Undang  Dasar”.  Penyelenggaraan  pemilihan  umum secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  dapat  terwujud  apabila dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pemilihan  umum  yang  mempunyai  integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.
Akuntabiltas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangannya  kepada publik  baik  secara  politik  maupun  secara  hukum.  Bertanggung  jawab  secara  politik berarti  setiap  unsur  yang  terlibat  dalam  penyelenggaraan  Pemilu  mempunyai kewajiban  menjelaskan  kepada  masyarakat  fungsinya  dan  alasan  tindakan  yang diambil.  Bertanggungjawab  secara  hukum  berarti  setiap  pihak  yang  diduga melakukan  pelanggaran  hukum  perihal  asas-asas  Pemilu  yang  demokratik  wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas due  process  of  law yang  diatur  dalam  KUHAP.  Oleh  karena  itu  salah  satu prasyarat  penting  dalam  penyelenggaraan  Pemilu  di  negara  demokrasi  adalah bahwa  penyelenggaraan  Pemilu  dilaksanakan  oleh  lembaga  yang  mandiri  dari pemerintah.
Permasalahan  yang  muncul  adalah  adanya  berbagai  macam  tindak  pidana yang dilakukan yang merebak di berbagai daerah dalam Pemilihan Calon Pemimpin dan  sampai  sekarang  pun  terdapat  kesulitan  untuk  mendapatkan  bukti-bukti  tertulis guna  memprosesnya  secara  hukum.  Padahal  hukum  di  Indonesia  senantiasa menuntut  adanya  bukti-bukti  tertulis  untuk  dapat  mengajukan  seseorang  ke pengadilan dengan tuduhan telah  melakukan tindak pidana dalam  pemilihan kepala daerah.
Banyak  kalangan  yang  meyakini  bahwa  pemilihan  kepala  daerah  memiliki potensi memicu konflik di masyarakat. Sumber potensi konflik terkait dengan dua hal, pertama berasal  dari  karakteristik  politik  lokal  dan  tingkah  laku  rata-rata  elit  atau pemilih  yang  belum  sepenuhnya  kondusif  bagi  sebuah  penyelenggaraan  pemilihan langsung. Kedua ,  terdapatnya  kelemahan  pada  beberapa  ketentuan  didalam peraturan  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor    7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum. Kelemahan dimaksud terdeteksi pada seluruh siklus Pilkada mulai dari tahap persiapan hingga setelah Pilkada. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan Pilkada  belum  dapat  berfungsi  sebagai  aturan  main  guna  membatasi  tingkah  laku
pemilih,  pendukung  dan  kandidat  pilkada.  Konsekuensinya,  ketentuan  perundang- undangan  berpotensi  besar  untuk  gagal  berfungsi  sebagai  mekanisme  penegakan hukum dalam proses Penyelenggaraan Pilkada (Donni Edwin, 2004 : 79).
Dengan  perkembangan  politik  sebagai  akibat  tuntutan  dan  kebebasan  dalam berdemokrasi,  rumusan  tindak  pidana  yang  berhubungan  dengan  tindak  pidana politik  di  dalam  KUHP  di  atas  dirasakan  sudah  tidak  dapat  menjawab  kebutuhan dalam  masyarakat.  Tindak  pidana  pemilihan  umum  (selanjutnya  disingkat  TPPU) memang  memiliki  ciri  yang  khas  atau  spesifik  bila  dibandingkan  dengan  tindak pidana umum.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dalam  tulisan  ini  penulis  membahas  mengenai “bentuk-bentuk  tindak  pidana  dalam  Pemilu”  didasarkan  pada  banyaknya  tindak pidana yang terjadi dalam masa pemilu dan menjadi bentuk pidana khusus.

## II. PEMBAHASAN
Pemilu  di  Indonesia  pada  hakikatnya  merupakan  sarana  pemenuhan demokrasi  dari  suatu  negara,  yakni  perwujudan  dari  asas  kedaulatan  rakyat sebagaimana  rumusan  Pasal  1  ayat  (2)  Undang  Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang Undang Republik  Indonesia  Nomor    7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  adalah  sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan.
Isu  seseorang  adalah  orang  Jawa  dan  Luar  Jawa  kerap  muncul  sebagai  isu politik  dalam  Pilpres.  Begitupula  dengan  isu  putra  daerah  dalam  pemilihan  jabatan- jabatan publik. Penyusunan  kekuasaan  politik  pemerintahan  seperti  pembentukan Kabinet juga  pada  faktualnya  Presiden  dan  Wakil  Presiden  terpilih  mau  tidak mau harus  mempertimbangkan  tidak  hanya  aspek  profesionalisme  saja,  tetapi juga    soal    representasi    wilayah,    suku,    agama,    termasuk    perempuan,    dan sebagainya.  Hal    ini    membuktikan    bahwa    politik    identitas    tetap    menjadi pertimbangan  dan  interpretasinya  menjadi  sangat  beragam  dan  subjektif, sesuai dengan   tendensi   politik masing-masing.
Dalam  sistem  pemilu  presiden  dan  wakil  presiden,  sistem  dilakukan  dengan dua  cara,  yaitu: Pertama ,  pemilu  secara  langsung (populary  elected) adalah  calon
yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai presiden terpilih, sedangkan dalam pemilu tidak langsung ( electoral college ) adalah dilakukan melalui porsi suara wakil  rakyat  (DPRD  Provinsi  atau  DPRD  Kabupaten/  Kota)  yang  menjadi representasi  rakyat  dalam  pemilihan  umum  presiden  dengan  perolehan  suara  lebih 50%. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilu  secara  langsung,  sedangkan  dalam  pemilu  tidak  langsung,  calon  yang menempatkan  50%  wakilnya  yang  akan  terpilih  menjadi  presiden  (Surbakti,  dkk., 2011: 9).
Pasal  168  (1)  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor    7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum  menyatakan  bahwa  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden dilaksanakan  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  satu kesatuan daerah pemilihan.
Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, sebenarnya perlindungan terhadap berbagai  aturan  hukum  yang  bersifat  administratif  merupakan  suatu  tuntutan  yang wajar,  sebab  berbagai  perilaku  yang  dilarang  oleh  ketentuan  perundang-undangan administratif  baru  dapat  dikualifikasi  sebagai  tindak  pidana,  apabila  perbuatan tersebut  memenuhi  unsur-unsur  yang  menjadi  dasar  larangan  dari  aturan administratif  tersebut,  sedangkan  penggunaan  sanksi  pidana  hanya  lebih  bersifat menguatkan  norma  administratif  belaka  (Muladi,  1990).  Walaupun  demikian,  dalam hal  ini  tidak  boleh  dilupakan  bahwa  penggunaan  hukum  pidana  mempunyai keterbatasan ( asas ultimum remedium) .
Diakui  bahwa  pemilu  memang  bukanlah  merupakan  wilayah  hukum  dari hukum  pidana,  mengingat kaitannya  dengan  pelaksanaan demokrasi suatu bangsa, oleh  sebab  itu,  pemilu  sebenarnya  merupakan  bagian  dari  wilayah  hukum  tata negara, dan karena kebijakan hukum, selanjutnya mekanisme dan penyelenggaraannya  dirumuskan  di  dalam  suatu  ketentuan  perundang  undangan, yang  melibatkan  pula  hukum  pidana,  inklusif  sanksi  pidana  sebagai  sanksi  penguat norma  administratif.  Dari  perspektif  hukum  pidana,  ada  tiga  problem  dasar  yang penting,  yakni  :  (a)  ada  perbuatan  yang  dilarang  oleh  aturan  pidana  atau  tindak pidana;  (b)  ada  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  atau  pertanggungjawaban pidana;  dan  (c)  ada  sanksi  berupa  pidana  bagi  orang  yang  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana (Barda Nawawi Arief, 1996).
Pemilu  merupakan  wujud  paling  paling  nyata  sebagai  pelaksana  demokrasi apakah  pihak  penyelenggara  (Pemerintah,  KPU  dan  Panwaslu)  atau  pihak  peserta
pemilihan  umum (rakyat  dan  para calon)  yang selalu  melakukan pelanggaran. Oleh karena  itu,  semua  pelanggaran  pemilu  harus  ditindak,  dan  perbuatan  yang bermaksud  membuat pemilihan umum itu  menjadi tidak demokratis  yaitu, tidak jujur dan  tidak  adil  (Jurdil).  Upaya  awal  untuk  mencegah  tindakan-tindakan  yang  tidak demokratis  terhadap  pelaksanaan  pemilu,  pemerintah  merujuk  kepada  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab IV tentang Kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan.
Sesuai  Pasal  22E  ayat  (6)  UUD  Tahun  1945,  pemilihan  umum  adalah  untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  diselenggarakan  berlandaskan  azas  langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Pemilihan  umum  dimaksud,  diselenggarakan  dengan  menjamin  prinsip keterwakilan,  artinya  setiap   warga  negara  Indonesia  terjamin  memiliki  wakil  yang duduk  di  lembaga  perwakilan  yang  akan  menyuarakan  aspirasinya  pada  setiap tingkatan  pemerintahan  dari  pusat  hingga  ke  daerah  dan  yang  menarik  adalah bahwa  ternyata  pelaksanaan  pemilu  bukanlah  hal  yang  mudah.  Prinsip penyelenggaraan  pemilu  sesuai  asas  langsung,  dimaksudkan  agar  rakyat  sebagai pemilih  mempunyai  hak  untuk  memberikan  suaranya  secara  langsung  sesuai kehendak  hati  nuraninya,  tanpa  perantara.  Demikian  juga  yang  bersifat  umum, mengandung  makna  menjamin  kesempatan  yang  berlaku  menyeluruh  bagi  semua warga  negara,  tanpa  diskriminasi  berdasarkan  suku,  agama,  ras,  golongan,  jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
Setiap  warga  negara  yang  berhak  memilih  bebas  menentukan  pilihannya tanpa  tekanan  dan  paksaan  dari  siapa  pun.  Dalam  melaksanakan  haknya,  setiap warga  negara  dijamin  keamanannya  oleh  negara,  sehingga  dapat  memilih  sesuai dengan  kehendak  hati  nurani.  Dalam  memberikan  suaranya,  pemilih  dijamin  bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada  surat  suara  dengan  tidak  dapat  diketahui  oleh  orang  lain.  Dalam penyelenggaraan  pemilu  ini,  penyelenggara  pemilu,  aparat  pemerintah,  peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus  bersikap  dan  bertindak  jujur  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
Dalam  prakteknya,  keinginan  sebagaimana  di  atas  tidak  selamanya  dapat dipenuhi,  sebab  kecenderungan  memanfaatkan  kesempatan  untuk  memenangkan salah satu pihak atau juga  partai peserta pemilu senantiasa terbuka. Oleh sebab itu, seringkali  tidak  dapat  dihindari  adanya  perilaku  menyimpang  yang  cenderung melanggar  norma.  Dengan  berkembangnya  masyarakat  yang  diiringi  dengan terbatasnya  lapangan  kerja,  maka  tidak  dapat  disangkal  bahwa  keadaan  demikian akan  cenderung  berpeluang  menimbulkan  berbagai  jenis  kejahatan,  yang dampaknya bukan saja pada gangguan dan kerugian bagi individu dan masyarakat, tetapi  juga  bangsa.  Seringkali  jika  timbul  gangguan  dan  kerugian  orang  cenderung berpaling pada hukum pidana, dan berharap penegakan hukum pidana akan mampu menanggulangi  fenomena  kejahatan  tersebut,  sehingga  terciptanya  kedamaian  dan ketentraman.
Dengan diaturnya masalah tindak pidana dalam pemilihan umum, baik dalam KUHP  maupun  Undang-undang  Pemilihan  Umum  termasuk  juga  aturan  KPU,  ini menunjukan  kepada  kita  bahwa  pembuat  undang-undang  menganggap  pemilihan umum  itu  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  demokrasi  dan bernegara  di  Indonesia  dan  yang  sangat  penting  adalah  bila  pemilihan  umum tersebut  bisa  dilaksanakan  dengan  Jujur  dan  adil.  Mengingat  pentingnya  posisi pemilihan umum bagi sebuah negara yang demokrasi, maka adalah tidak berlebihan bila  dikatakan  kebersihan,  kejujuran  dan  keadilan  dalam  pelaksanaan  pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara bersangkutan.
Kemampuan menampakan atau mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil akan berarti  pula  melihatkan kematangan  masyarakat selaku peserta  pemilihan umum dalam berdemokrasi. Secara konseptual dan empirik, demokrasi akan tumbuh dan  berkembang  secara  optimal  manakala  didukung  oleh  peradaban  masyarakat negara setempat yang  membuka ruang terbentuknya proses demokrasi. Peradaban masyarakat  dapat  bersumber  dari  bawaan  manusia  hasil  interaksi  dengan lingkungan, juga merupakan hasil pelaksanaan program modernisasi yang dilakukan oleh  pemerintah  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  melalui  pembentukan  perangkat aturan tentang pelaksanaan demokrasi.
Perlu  dilakukan  terobosan  mengenai  penggunaan  hukum  pidana  itu  sebagai sarana (tool) untuk menanggulangi kejahatan dan berbagai gangguan sosial secara arif  dan  bijaksana.  Pandangan  ini  beralasan  mengingat  dari  perspektif  kriminologis, penyebab  kejahatan  itu  sendiri  tidak  semata-mata  bersumber  dari  keadaan  diri
seseorang, akan tetapi  juga merupakan akibat dari   keadaan lingkungan di mana ia berada (anomie) yang  didukung  oleh  kemajuan  iptek.  Karena  itu  tidak  dapat dipungkiri bahwa permasalahan kejahatan memang senantiasa bersifat mutlidimensi . (Romli Atmasasmita, 1982)
Terhadap  hal  demikian,  dari  perspektif  kebijakan  hukum  pidana  yang  perlu menjadi  kajian  adalah,  bagaimana  membenahi  perangkat  sistem  hukum  pidana Indonesia saat ini, yang antara lain meliputi :
(a) pengaturan terhadap substansi hukum pidana materiil;
(b) pengaturan  terhadap  struktur  kelembagaan  hukum  pidana  yang  profesional; serta;
(c) pengaturan  terhadap  sistem  pidana  dan  pemidanaan  yang  manusiawi.  (Muladi, 1990)
Kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy) atau  dikenal  dengan  istilah  politik hukum  pidana  memang  merupakan  salah  satu  pendekatan  dalam  hukum  pidana modern (the modern ciminal science) , selain pendekatan “ criminology” dan “criminal law” (Marc  Ancel,  1965  :  4-5).  Menurut  Ancel,  kebijakan  hukum  pidana  merupakan suatu  ilmu  sekaligus  seni  yang  pada  akhirnya  mempunyai  tujuan  praktis  untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, dan  memberi pedoman  tidak  hanya  kepada  pembuat  undang-undang,  tetapi  juga  kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau  pelaksana  putusan  pengadilan. Dikatakan,  “di  antara  studi  mengenai  faktor- faktor kriminologis di satu pihak, dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidik fenomena  legislatif  yang  rasional,  di  mana  para  sarjana  dan  praktisi,  para  ahli kriminologi  dan  sarjana  hukum  dapat  bekerjasama,  tidak  sebagai  pihak  yang  saling berlawanan atau berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama,  yaitu  terutama  untuk  menghasilkan  suatu  kebijakan  pidana  yang  realistik, humanis dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat.
Istilah “ kebijakan ” berasal dari istilah “policy ” (Inggris) atau “politie” (Belanda). Menurut Robert  R  Mayer  dan  Ernest  Greenwood  ”kebijakan” (policy) dapat dirumuskan  sebagai  suatu  keputusan  yang  menggariskan  cara  yang  paling  efektif dan  efisien  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  ditetapkan  secara  kolektif.  Menurut Sudarto (1981 : 15) politik hukum adalah :
1.   Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2.   Kebijakan dari negara  melalui  badan-badan  yang berwenang  untuk  menetapkan peraturan-peraturan  yang  dikehendaki  yang  diperkirakan  bisa  digunakan  untuk mengekspresikan  apa  yang  terkandung  dalam  mayarakat  dan  untuk  mencapai apa yang dicita-citakan. (Sudarto, 1983 : 20)
Memahami  pengertian  kebijakan  hukum  pidana  atau “penal  policy” di  atas, diasumsikan  bahwa  usaha  dan  kebijakan  untuk  membuat  peraturan  hukum  pidana yang  baik  pada  hakekatnya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tujuan  penanggulangan kejahatan.  Kebijakan  atau  politik  hukum  pidana  juga  merupakan  bagian  dari  politik kriminal.  Dilihat  dari  persepktif  politik  kriminal,  politik  hukum  pidana  identik  dengan pengertian  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  sarana hukum  pidana (penal) .  Dalam  konteks  yang  lebih  besar,  kebijakan  hukum  pidana juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (pidana). Karena itu kebijakan hukum  pidana  merupakan  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum (Law enforcement  policy). Apabila  tujuan  hukum  pidana  adalah  melindungi  kepentingan negara  dan  masyarakat,  maka  pemilu  sebagai  bagian  dari  usaha  demokratisasi suatu  negara,  termasuk  Indonesia  juga  mesti  mendapat  perlindungan.  Hal  ini dimaksudkan bahwa negara bermaksud mengatur ketertiban umum di dalam negara tersebut.
Muladi  (1990  :  7)  dalam  kaitan  itu  menegaskan  bahwa  keterlibatan  hukum pidana ke dalam bidang hukum lainnya (administratif) hanya bersifat komplementer. Dalam  hal  semacam  ini,  kedudukan  hukum  pidana  hanya  bersifat  menunjang penegakan norma yang ada di bidang hukum lainnya, seperti perpajakan, hak cipta, paten dan sebagainya. Bahkan dalam hal tertentu perannya diharapkan lebih bersifat fungsional,  daripada  sekedar  bersifat  subsider,  mengingat  situasi  perekonomian (politik dalam negeri) yang kurang menguntungkan. Dalam pada itu, maka diakuinya bahwa  fungsionalisasi  hukum  pidana  atau  tegasnya sanksi  pidana  dalam  hal  ini merupakan  tuntutan  yang  wajar,  mengingat  kepentingan  hukum  yang  dilindungi sangat besar.
Pemilu  merupakan  salah  satu  benda  hukum  yang  dilindungi  hukum  pidana. Alasannya, hukum pidana memang memiliki kelebihan dibandingkan dengan bidang hukum  lainnya.  Sebagai  hokum,  sanksi  yang  negatif,  inklusif  sanksi  pidana  dapat digunakan sebagai sarana (tool) karena memiliki daya pemaksa agar orang menjadi
patuh  pada  aturan.  Menurut  Barda  Nawawi  Arief  (2005),  pada  hakekatnya  hukum pidana  berfungsi  melindungi  berbagai  kepentingan  tertentu,  dan  karena  itu menurutnya kepentingan tersebut bisa individu, masyarakat, bangsa dan negara.
Pemilihan umum sebagai salah satu  sarana demokrasi rakyat baru beberapa kali  diselenggarakan  di  Indonesia,  bahkan  pada  tahun-tahun  terakhir  ini  akibat perubahan  paradigma  peta  politik  dunia  dan  tuntutan  demokratisasi  masing-masing negara,  membuat pemerintah  dan kalangan politisi senantiasa  mencari format  yang tepat  mengenai  bagaimana  pemilu  diselenggarakan.  Hal  ini  wajar,  sebab  sebagai bangsa yang berbudaya, kita pun tidak ingin terjebak pada kepentingan-kepentingan sesaat  berdasarkan  ideologi  sempit,  yang  tidak  sejalan  dengan  ideologi  Pancasila yang  merupakan  komitmen  bangsa  sejak  kemerdekaan  Indonesia  tahun  1945. Walaupun demikian, diakui juga bahwa apapun baik dan sempurnanya suatu sistem demokrasi, namun kita mesti pula kembali pada etika dan budaya bangsa. Undang- undang  pemilu  memang  telah  dibuat,  dan  mengalami  beberapa  kali  perubahan, namun tidak dapat disangkal bahwa ternyata masih saja ada kecenderungan dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran yang memiliki dimensi hukum penting ini.
Menyelusuri  beberapa  rumusan  tindak  pidana  tentang  pemilihan  umum selama ini di dalam beberapa peraturan perundang undangan di Indonesia, terdapat beberapa  rumusan  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Bab  IV  Buku  II  KUHP, seperti ditemui dirumuskan dalam :
1.  Pasal  148,  yang  memidana  seseorang  apabila  dengan  sengaja  dan  dengan kekerasan  atau  dengan  ancaman  kekerasan  merintangi  seseorang  yang  akan melakukan hak memilihnya menjadi terganggu.
2.  Pasal  149  yang   pada  waktu  pemilihan  umum  berlangsung  memberikan  atau menjanjikan atau menyuap seseorang agar tidak menggunakan hak pilihnya, atau mengikuti  apa  yang  diiginkan  pemberi,  bahkan  terhadap  penerima  suab  juga dapat dikenakan pidana.
3.  Pasal  150,  yakni  perbuatan  tipu  muslihat  yang  menyebabkan  suara  seorang pemilih menjadi tidak berharga.
4.  Pasal 151 yang merumuskan perbuatan dengan sengaja mengaku dirinya orang lain, dan
5.  Pasal 152 merumusakan perbuatan dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara  yang  telah  dilakukan  atau  melakukan  perbuatan  tipu  muslihat  yang menyebabkan hasil pemungutan menjadi lain.
Menyimak  rumusan  perbuatan  pidana  dan  pola  perumusan  ancaman  pidana di  dalam  Pasal-Pasal  KUHP  di  atas,  dikatakan  bahwa  rumusannya  memang  masih sangat  sederhana,  karena  itu  rata-rata  ancaman  sanksi  pidana  berkisar  antara  9 (sembilan)  bulan  hingga  2  (dua)   tahun  pidana  penjara,  dan  tidak  dikenakan  sanksi pidana  denda.  Ini  tentu  merupakan  bentuk  kebijakan  perumusan  masa  lalu  yang cenderung  bersifat  kolonial,  karena  diakui  bahwa  KUHP  yang  saat  ini  berlaku  bagi bangsa Indonesia merupakan warisan kolonial sejak jaman Hindia Belanda.
Dengan perkembangan  politik sebagai  akibat tuntutan dan kebebasan dalam berdemokrasi,  rumusan  tindak  pidana  yang  berhubungan  dengan  tindak  pidana politik  di  dalam  KUHP  di  atas  dirasakan  sudah  tidak  dapat  menjawab  kebutuhan dalam masyarakat. Tindak pidana pemilihan umum memang memiliki ciri yang khas atau  spesifik  bila  dibandingkan  dengan  tindak  pidana  umum,  sebab  Tindak  Pidana Pemilihan  Umum  (selanjutnya  disingkat  TPPU)  hanya  mungkin  terjadi  dalam pemilihan  umum  (dalam  tahapan  dari  proses  dan  pemungutan  suara)  karena pemilihan  umum  di  Indonesia  dilangsungkan  sekali  dalam  5  tahun.  Maka  terjadinya TPPU  itu  pun  hanya  dalam  kurun  waktu  tersebut.  Sedangkan  tindak  pidana  lain, seperti  pencurian,  pembunuhan  dan  korupsi  dan  lain-lain  bisa  terjadi  setiap  waktu. Sebagai konsekuensi dari kondisi dan waktu terjadinya TPPU, maka masyarakat dan aparatur  negara  (Pemerintah,  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Panwaslu)  banyak  yang tidak  mengetahui,  lupa  atau  kurang  memahami  apa  dan  bagaimana  ketentuan  dari TPPU.
Ketika ada  yang  melanggar tindak pidana  pemilihan  umum, ini banyak orang yang  tidak  sadar  bahwa  Pemilu  dan  Demokrasi  telah  ternoda.  Kondisi  demikian didukung pula oleh adanya asumsi bahwa pemilihan umum memiliki nilai sensitivitas yang  tinggi,  sesuatu  yang  peka  atau  tabu  untuk  dipersoalkan,  sehingga  semakin tenggelam tentang perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatigheid ) dalam pemilihan umum. Sedangkan perbuatan TPPU yang menodai pemilu dan demokrasi itu adalah kejahatan  atau  pelanggaran  yang  oleh  peraturan  diancam  dengan  hukuman  yang tidak ringan.
Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksud Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum yang  berasas  LUBER  di  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945”.  Dan pemilihan  umum  dilaksanakan  satu  kali  dalam  masanya  5  (lima)  tahun,  ini  sesuai
dengan Pasal  22E ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  setiap  lima tahun  sekali”.  Sudah  tentu  bahwa  tindak  pidana  pemilihan  umum  itu  hanya  terjadi dalam  kurung  waktu  tersebut,  akan  tetapi  pelanggaran  terhadap  tindak  pidana pemilihan  umum  yang  terjadi  5  (lima)  tahun  sekali  ini  perlu  di  tindak  terhadap pelanggarannya. Meskipun dilakukan 5 (lima) tahun sekali pemilu itu adalah hal yang hakiki  atau  penting  dalam  suatu  negara  yang  demokrasi  dan  Pemilu  itu  tidak  boleh cacat dan ternoda dalam pelaksanaannya. Perbuatan tindak pidana Pemilu sebelum terbitnya Undang-Undang Pemilu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  yaitu  Pasal  148,  Pasal  149  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Pasal  150,  Pasal 151 dan Pasal 152 Kitab UndangUndang  Hukum Pidana (KUHP). Disamping  TPPU yang  diatur  dalam  KUHP  juga  diatur  lebih  rinci  dan  tegas  terhadap  tindak  pidana pemilu  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum
Menurut  Barda  Nawawi  Arief  (2005  :  29)  di  dalam  kebijakan  hukum  pidana, terdapat  2  (dua)  masalah  sentral  yang  mesti  menjadi  perhatian  jika  hukum  pidana, inklusif sanksi pidana ingin dilibatkan yakni  :
1.  Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
2.  Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.
Ditegaskan  oleh  Barda  Nawawi  Arief,  analisa  terhadap  masalah  sentral  ini tidak  dapat  dipisahkan  dari  konsepsi  integral  kebijakan  kriminal  dengan  kebijakan sosial dan kebijakan pembangunan nasional. Artinya, pemecahan masalah-masalah di  atas  harus  pula  diserahkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  dari  kebijakan sosial  yang  telah  ditetapkan.  Dengan  demikian,  kebijakan  hukum  pidana  termasuk pula kebijakan dalam  menangani dua masalah sentral di atas, harus pula  dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) . Relevan  dengan  pendapat  Barda  Nawawi,  Sudarto  (1977  :  44 –  48) berpendapat bahwa dalam menghadapi dua masalah sentral di atas, maka terhadap masalah sentral yang pertama harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya :
1.  Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu  perwujudan  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  merata  baik  materiil  dan spirituil  berdasarkan  Pancasila;  sehubungan  dengan  ini  maka  (penggunaan) hukum  pidana  bertujuan  untuk  menanggulangi  kejahatan  dan  mengadakan
penggugeran terhadap tindakan penganggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2.  Perbuatan  yang  diusahakan  untuk  dicegah  atau  ditanggulangi  dengan  hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan sipirutil) atas warga masyarakat;
3.  Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle) ;
4.  Penggunaan  hukum  pidana  harus  pula  memperhatikan  kapasitas  atau kemampuan  daya  kerja  dari  badan  badan  penegak  hukum,  yaitu  jangan  sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) .
Sama halnya dengan masalah pemilu, bahwa penyelenggarannya tidak berdiri sendiri atau bersifat fakultatif, akan tetapi merupakan bagian dari politik sosial suatu bangsa,  dan  karena  itu  diperlukan  adanya  pengamanan  melalui  kebijakan  hukum atau  politik  hukum,  yang  dalam  hal  ini  dapat  berupa  penggunaan  sarana  hukum administrasi maupun sarana hukum pidana (penal) .
Dalam  arti  penggunaan  hukum  administrasi,  maka  rumusan  perbuatan  yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu lebih digantungkan pada asas dan norma yang  berlaku di  dalam  hukum  administrasi  itu  sendiri,  karena  itu  “inti  rumusan perilaku  dan/atau  perbuatan”  yang  dianut  di  dalam  undang  undang  pemilu  disebut dalam  beberapa  kategori,  yakni  peserta,  pelaksana,  penyelenggara,  lembaga pemerintah dan peradilan, maupun masyarakat dalam proses pemilihan umum mesti lebih  bersifat  teknis  administratif.  Jika  di  antara  pelaku,  pelaksana,  penyelenggara, lembaga  pemerintah  maupun  masyarakat  pada  umumnya  ada  yang  melanggar, maka  sebaiknya  digunakan  terlebih  dahulu  sanksi  yang  besifat  administratif,  dan apabila  usaha  penggunaan  sanksi  tersebut  tidak  mendapat  dukungan,  barulah digunakan sanksi hukum pidana. (asas ultimum remedium atau subsider ).
Hal  ini  mesti  dipahami  secara  benar,  sebab  penggunaan  sarana  hukum pidana,  inklusif  sanksi  pidana  di  dalam  menanggulangi  berbagai  pelanggaran  baik sebelum,  selama  maupun  setelah  pemilu  dilaksanakan  tidak  selalu  efektif.   Hal  ini terlihat  dalam  beberapa  kasus  yang  pada  suatu  daerah  diperiksa  dan  diberi  sanksi oleh lembaga pengadilan, namun pada beberapa daerah lainnya tidak demikian.
Menurut  Bassiouni  (1978  :  82-84)  bahwa  seharusnya  dipertimbangkan sebagai  salah  satu scientific  device dan  digunakan  sebagai  alternatif  dari
pendekatan  dengan  penilaian  emosional (the  emosionally  laden  value  judgment approach) oleh kebanyakan badan-badan peradilan.
Menurut  Bassiouni,  perkembangan ‘a  policy  oriented  approach’ ini  lamban datangnya,  karena  proses  legislatif  belum  siap  untuk  pendekatan  yang  demikian. Proses  kriminalisasi  yang  berlangsung  terus  tanpa  suatu  evaluasi  mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem mengakibatkan  timbulnya :
1.  Krisis kelebihan kriminalisasi (the crisis of over criminalization) dan;
2.  Krisis kelampauan batas dari hukum pidana (the crisis of overreach of the criminal law)

## III. Kesimpulan
1.  Pemilihan  umum  merupakan  perintah  dari  Undang-Undang  Dasar  1945 untuk melaksanakan  asas kedaulatan rakyat  yang  dilaksanakan lima tahun sekali di Negara Republik Indonesia dengan tujuan:
a.  Menyusun  Lembaga  Permusyawaratan  Rakyat  yang  dijiwai  semangat Pancasila dan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
b.  Memilih  wakil-wakil  rakyat  dan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam melanjutkan  perjuangan  mempertahankan  dan  mengembangkan  tujuan dari negara.
c.  Pemilihan  umum  adalah  suatu  alat  melaksanakan  demokrasi  untuk menegakan  tegaknya  Pancasila  dan  mempertahankan  UndangUndang Dasar Republik Indonesia 1945.
d.  Untuk  menjamin  kesinambungan  pemerintah  lima  tahun  dan  mengisi pembangunan nasional.
2.  Tindak Pidana Pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu  dan  pelanggaran  baik  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  dan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum.  Adapun  para  pihak  yang  dapat  disangkakan terhadap tidak pemilu adalah:
a.  Penyelengara Pemilu (KPU, Bawaslu, Pemerintah).
b.  Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden).
c.  Masyarakat  sebagai  subjek  hukum  (sebagai  pemilih,  Tim  Sukses termasuk  Masyarakat  yang  mengajak  tidak  menggunakan  hak suaranya).
3.  Fenomena  pelanggaran  sebelum,  selama  dan  setelah  penyelenggaraan pemilu berlangsung, diakui bahwa banyak sekali pelanggaran yang diproses dengan  aturan  undang  undang  pemilu,  yang  tidak  memberikan  manfaat dilihat  dari  kepentingan  hukum  pidana.  Hal  ini  beralasan,  karena  dalam konteks  penegakan  hukum  pidana, “spirit  of  law” yang  mendasari pembentukan  undang-undang  pemilu.mesti  menjadi  alasan  kenapa perbuatan yang dilanggar itu mesti ditegakan.
4.  Adanya  syarat  yang  perlu  diperhatikan  dalam  proses  penegakan  hukum, khususnya  dalam  kasus  pemilu,  yakni  adanya keseimbangan,  keselarasan dan keserasian antara “kesadaran hukum” yang ditanamkan oleh penguasa (legal  awarness) dengan  perasaan  hukum  yang  spontan  dari  rakyat (legal feeling) .
5.  Bahwa  konsep  penegakan  hukum  tidak  terlepas  dari  perkembangan demokrasi dan politik, di mana dalam masyarakat yang besar dan pluralistik, pelaksanaan  demokrasi  sangat  dipengaruhi  oleh  kebijakan  publik  yang banyak  ditentukan  oleh  pemimpin-pemimpin (elites) organisasi  politik  dan kelompok  kepentingan (interst groups) yang tampil secara kompetetif. Pada hal  mereka  justru  diharapkan  selalu  memegang  komitmen  terhadap  nilai- nilai dasar masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Donni Edwin, Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance, Partnership dan Pusat Kajian Ilmu Politik, Jakarta, 2004.
Gaffar Jenedjri M, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia , Konpres, Jakarta, 2013,
----------, Demokrasi Lokal Pemilukada di Indonesia , Konpres, Jakarta, 2012,
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
Mulyadi,  Dedi, Kebijakan  Legislasi  tentang  Sanksi  Pidana  Pemilu  Legislatif  Di Indonesia  dalam  Perspektif  Indonesia ,  Gramata  Publishing,  Jakarta, 2012,
Sugandhi, R., Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
Sardini,  Nur  Hidayat, Menuju  Pengawasan  Pemilu  Efektif ,  Diadit  Media,  Jakarta, 2013,
----------, Restorasi  Penyelenggara  Pemilu  di  Indonesia ,  Fajar  Media  Press, Yogyakarta, 2011.
Sarundajang, Pilkada  Langsung,  Problema  dan  Prospek ,  Kata  Hasta  Pustaka, Surabaya, 2005.
Sintong  Silaban, Tindak  Pidana  Pemilu  (suatu  tinjauan  dalam  rangka  mewujudkan pelaksanaan  pemilu  yang  jujur  dan  adil), Pustaka  Sinar  Harapan, Jakarta, 1992.
Sudarto, Hukum Pidana I , Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
----------, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1981.
Sumiarmi, Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia , Cahaya Atma Pustaka, (cetakan kelima), Yogyakarta, 2015.
Utrecht, Hukum Pidana I , Universitas Padjajaran, Bandung, 1968.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.