## JURNAL ILMIAH PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN IMELDA
Vol.8 No.2, Agustus 2023, pp. 175-182 ISSN: 2597-7156 (Online), 2502-7786 (Print) http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JIPIKI
 175
Hubungan Ketepatan Kode Diagnosis Terhadap Status Klaim JKN Rawat Inap di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta
Rizkia Amanda 1 , Dina Sonia 2
1,2 Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul, Indonesia
Article Info ABSTRACT Article history: Received Aug 02, 2023 Revised Aug 24, 2023 Accepted Aug 29, 2023 The accuracy  of  determining  the  diagnosis  code  is necessary  for the benefit  of  patient health  information in  carrying  out health services. The accuracy of the diagnosis code is also required for the benefit of claiming  National  Health  Insurance  (JKN).  The  research  aims  to determine the correlation between the accuracy of the diagnosis code and  the  status  of  inpatient  National  Health  Insurance  (JKN)  claims. The  research  method  was  an  inferential  analysis  with  a  cross- sectional  research  design  using  the  chi-square  statistical  test.  The samples  of  the  research  were  125  medical  records.  Samples  were taken  by  way  of  proportional  stratified  random  sampling.  Based  on the  research  results,  the  accuracy  of  determining  the  diagnosis  code was  114  (91,2%)  while  the  inaccuracy  of  determining  the  diagnosis code  was  11  (8,8%).  JKN  claims  received  were  104  (83,2%)  while JKN claims that were postponed were 21 (16,8%). The results of the chi-square  statistical  test  obtained odd  ratio value  of  20,7,  meaning that the correct diagnosis codes has 20,7 times chance of JKN claims approval  than  the  incorrect  diagnosis  codes.  The  significance  value obtained of 0.000. The p-value shows <0.05, so H o is rejected and H a is  accepted  or  there  is  a  correlation  between  the  accuracy  of  the diagnosis  code  and  the  status  of  inpatient  JKN  claims  at  the Pelabuhan  Jakarta  Hospital.  This  research  concludes  that  there  is  a correlation between the accuracy of the diagnosis code and the status of inpatient JKN claims.
Keywords:
Diagnostic Code Claim JKN Diagnostic Code Accuracy
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Corresponding Author:
Dina Sonia, Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul,
Jalan Arjuna Utara No. 09, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Email: Dina.sonia@esaunggul.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Penyelenggarakan  Jaminan  Kesehatan  Indonesia  mewajibkan  setiap  fasilitas pelayanan  kesehatan  melakukan  klaim  JKN  menggunakan  aplikasi  INA-CBGs  untuk mendapatkan  biaya  pengganti  dari  seluruh  pelayanan  dan  tindakan  yang  telah  diberikan oleh rumah sakit kepada pasien.
Dalam  proses  klaim  dibutuhkan  kode  penyakit  yang  harus  diinputkan  untuk menentukan  jumlah  biaya  yang  harus  dibayarkan  oleh  pihak  BPJS  kepada  fasilitas
176
pelayanan  kesehatan.  Rumah  sakit  menjadi  salah  satu  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang harus  memperhatikan  secara  detail  ketepatan  penetapan  kode  penyakit  untuk  menunjang proses  pembiayaan  JKN  agar  biaya  yang  dibayarkan  sesuai  dengan  biaya  pelayanan  dan atau tindakan yang telah diberikan.
Rumah  Sakit  merupakan  suatu  lembaga  yang  menyelenggarakan  pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi pelayanan rawat jalan, gawat darurat, dan rawat inap. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018, disebutkan bahwa salah satu kewajiban rumah sakit adalah menyelenggarakan rekam medis [1].
Rekam  medis  merupakan  dokumen  yang  berisi  identitas  pasien,  pengobatan, pemeriksaan, pelayanan, dan tindakan yang telah diterima oleh pasien. Salah satu kegiatan unit  rekam  medis  adalah  pengolahan  data  rekam  medis,  pengolahan  data  rekam  medis dilakukan  dengan  tiga  cara,  yaitu  pelaporan,  penganalisisan,  serta  pengkodean  penyakit [2].  Salah  satu  kegiatan  dalam  penyelenggaraan  rekam  medis  adalah  melakukan pengkodean penyakit dan tindakan medis.
Kelengkapan  dan  ketepatan  pemberian  kode  diagnosis  sangat  diperlukan, mengingat  rekam  medis  merupakan  salah  satu  berkas  yang  diperlukan  sekaligus  acuan untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan hukum, pelaporan data kesakitan, asuransi, dan  lain sebagainya. Salah satu alasan,  mengapa penetapan kode diagnosis  harus  lengkap dan tepat adalah untuk kebutuhan pengklaiman biaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam  melakukan  klaim  pembiayaan  Jaminan  Kesehatan  Indonesia,  setiap  fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan input data ke dalam aplikasi INA-CBGs, yang mana salah satu data tersebut merupakan kode diagnosis penyakit pasien peserta JKN.
Ketidaktepatan  penetapan  kode  diagnosis  dapat  berdampak  pada    terhambatnya pembiayaan  asuransi  yang  dapat  berakibat  pada  pengelolaan  berkas  rekam  medis  [3]. Penolakan  pembiayaan  JKN  dapat  berdampak  pada  terjadinya  penurunan  pendapatan rumah sakit yang dapat berdampak pada terhambatnya operasional rumah sakit [4].
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arief  Tarmansyah  Iman  dan  Diana  Barsasella terhadap 94 rekam  medis ditemukan adanya pengaruh ketepatan kode ICD-10 dan ICD-9 CM terhadap tarif INA-CBGs pada Klaim JKN [5]. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Siswati  dan  Selvy  Lindu  Pratami  terhadap  86  berkas  klaim  ditemukan  adanya  hubungan yang  signifikan  antara  ketepatan  pemberian  kode  diagnosis  dan  tindakan  terhadap persetujuan klaim BPJS [6].
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta  pada  berkas  klaim  JKN  rawat  inap  periode  Oktober-November  2022  dari  1.762 berkas  yang  dilakukan  pengklaiman  didapatkan  118  (6,7%)  berkas  pending,  dari  118 berkas pending tersebut didapatkan 38 (32,2%) dikarenakan kesalahan kode diagnosis, 11 (9,3%) dikarenakan kesalahan kode tindakan, 5 (4,2%) dikarenakan tidak adanya lampiran kronologi,  15  (12,7%)  dikarenakan  lampiran  prosedur  atau  penunjang  tidak  lengkap  atau tidak  memenuhi  syarat,  8  (6,8%)  dikarenakan  tidak  adanya  nomor  registrasi  TB,  18 (15,3%)  dikarenakan  belum  memenuhi  persyaratan  administrasi  rawat  inap,  5  (4,2%) dikarenakan kelas perawatan tidak sesuai, dan 18 (15,3%) dikarenakan hal lainnya.Hal ini menyebabkan  keterlambatan  penerimaan  biaya  asuransi  JKN  yang  diterima  oleh  Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta sehingga rumah sakit harus mengganti sementara biaya pelayanan yang  diberikan  kepada  peserta  JKN  untuk  kebutuhan  operasional  rumah  sakit.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan ketepatan kode diagnosis terhadap status klaim JKN rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta.
177

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  di  Rumah  Sakit  Pelabuhan  Jakarta  menggunakan  metode analisis  inferensial  dengan  desain cross-sectional. Populasi  pada  penelitian  adalah  rekam medis pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) periode Desember 2022-Februari 2023. Populasi pada penelitian ini berjumlah 2.662 rekam medis pasien rawat inap peserta JKN  yang  terbagi  dalam  periode  dua  bulan.  Perhitungan  sampel  menggunakan  rumus slovin,  didapatkan  sampel  sebanyak  125  rekam  medis  pasien  rawat  inap  peserta  JKN dengan teknik pengambilan sampel yaitu proporsional stratified random sampling.
Sampel  yang  telah  didapatkan  kemudian  diteliti  menggunakan  metode  wawancara dan  observasi  menggunakan  instrumen  penelitian  pedoman  wawancara  dan  daftar  tilik. Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis dengan cara melakukan pencocokan kode diagnosis  yang  telah  ditetapkan  oleh  koder  dengan  kode  ICD-10  sesuai  pedoman pengkodean.  Setelah  dianalisis  ketepatan  kode  diagnosis,  kemudian  peneliti  melakukan analisis apakah klaim rekam  medis tersebut diterima atau pending oleh pihak BPJS. Data yang telah didapatkan tersebut kemudian dilakukan uji statistik chi—square menggunakan aplikasi  SPSS  22  untuk  mengetahui  hubungan  ketepatan  kode  diagnosis  terhadap  status klaim JKN rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil
Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  Terkait  Penetapan  Kode  Diagnosis  dan Pengklaiman JKN di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta
Rumah  Sakit  Pelabuhan  Jakarta  sudah  memiliki  SPO  pengodingan  penyakit  dan SPO penagihan BPJS yang diterbitkan pada tanggal 01 Februari 2022. Kedua SPO tersebut merupakan  SPO  revisi  ke-4.  Akan  tetapi  terkait  SPO  pengodingan  penyakit  di  Rumah Sakit  Pelabuhan  Jakarta  hanya  memiliki  SPO  pengodingan  secara  umum,  untuk  SPO pengodingan khusus untuk pengklaiman JKN belum ada.
SPO  penetapan  kode  diagnosis  di  Rumah  Sakit  Pelabuhan  Jakarta  dinamai “Pemberian  Kode  Diagnosis”.  Sedangkan  SPO  pengklaiman  JKN  rawat  inap  di  Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta dinamai “Penagihan BPJS Kesehatan Rawat Inap”.
Pada  pelaksanaannya  didapatkan  petugas  koding  rawat  inap  belum  sepenuhnya mengikuti  seluruh  prosedur  yang  terdapat  pada  SPO  pengodingan  penyakit,  koder  hanya melakukan  pencarian  kode  diagnosis  pada  ICD-10  volume  3  dan  tidak  melakukan pengecekan  lanjutan  pada  ICD-10  volume  1.  Terkait  SPO  pengklaiman  JKN  pada pelaksanaannya sudah sesuai dengan SPO yang ada.

## Ketepatan Kode Diagnosis
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  terhadap  125  berkas  rekam  medis  pasien rawat  inap  peserta  JKN  di  Rumah  Sakit  Pelabuhan  Jakarta  periode  Desember  2022- Februari 2023, diperoleh tingkat ketepatan dan ketidaktepatan sebagai berikut:

## Tabel 1. Ketepatan Kode Diagnosis di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta
Kode Diagnosis Jumlah Persentase (%) Tepat 114 91,2% Tidak Tepat 11 8,8% Jumlah 125 100%
Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui dari 125 rekam medis pasien rawat inap peserta JKN di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta periode Desember 2022-Februari  2023 didapatkan ketepatan  pemberian  kode  diagnosis  sebanyak  114  (91,2%)  sedangkan  ketidaktepatan pemberian kode diagnosis sebanyak 11 (8,8%).
178

## Klaim JKN
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  terhadap  125  berkas  rekam  medis  pasien rawat  inap  peserta  JKN  di  Rumah  Sakit  Pelabuhan  Jakarta  periode  Desember  2022- Februari  2023, diperoleh berkas diterima dan pending sebagai berikut:
Tabel 2. Klaim JKN di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Klaim JKN Jumlah Persentase (%) Diterima 104 83,2% Pending 21 16,8% Jumlah 125 100%
Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui dari 125 rekam medis pasien rawat inap peserta JKN di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta periode Desember 2022-Februari 2023 didapatkan klaim JKN diterima sebanyak 104 (83,2%) berkas sedangkan klaim JKN pending sebanyak 21 (16,8%) berkas.

## Uji Hipotesis
Uji hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui hubungan ketepatan kode diagnosis terhadap status klaim JKN rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta menggunakan uji chi-square . Adapun  hasil uji chi-square yang telah dilakukan terhadap  variabel ketepatan kode diagnosis terhadap status klaim JKN rawat inap sebagai berikut:
Tabel 3. Hubungan Ketepatan Kode Diagnosis Terhadap Status Klaim JKN di

## Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta
Kode Diagnosis Klaim JKN Total OR P-Value Diterima Pending n % n % Tepat 101 80,8% 13 10,4% 114 20,7 0,000 Tidak Tepat 3 2,4% 8 6,4% 11 Total 104 83,2% 21 16,8% 125
Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui dari 125 berkas rekam medis pasien rawat inap peserta  JKN  di  Rumah  Sakit  Pelabuhan  Jakarta  periode  Desember  2022-Februari  2023 didapatkan ketepatan kode diagnosis terhadap klaim  yang diterima sebanyak 101 (80,8%) dan  ketidaktepatan  kode  diagnosis  terhadap  klaim  yang  diterima  sebanyak  3  (2,4%). Namun, didapatkan juga ketepatan kode diagnosis terhadap klaim yang pending sebanyak 13  (10,4%)  dan  ketidaktepatan  kode  diagnosis  terhadap  klaim  yang  pending  sebanyak  8 (6,4%).  Berdasarkan  hasil  uji chi-square hubungan  ketepatan  kode  diagnosis  terhadap status  klaim  JKN  rawat  inap  diperoleh  nilai odd  ratio sebesar  20,7  dan  nilai  p  sebesar 0,000.

## 3.2 Pembahasan
Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  Terkait  Penetapan  Kode  Diagnosis  dan Pengklaiman JKN di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta
Standar  Prosedur  Operasional  merupakan  langkah-langkah  atau  instruksi  yang dibuat  oleh  fasilitas  pelayanan  kesehatan  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  tertentu.  SPO berisi  tentang  langkah-langkah  yang  terbaik  dan  benar  untuk  menyelesaikan  berbagai fungsi dan kegiatan pelayanan [7].
SPO bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pelaksanaan tugas para pegawai dan organisasi, sebagai standarisasi dalam melaksanakan tugas rutin pegawai dan organisasi, serta mengurangi tingkat kelalaian dan kesalahan pegawai dalam melaksanakan tugas [8].
179
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  yang telah  dilakukan  di  Rumah  Sakit Pelabuhan Jakarta didapatkan bahwa Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta sudah memiliki SPO pengodingan  penyakit  dan  SPO  penagihan  BPJS.  Akan  tetapi  terkait  SPO  pengodingan penyakit  di  rumah  sakit  pelabuhan  Jakarta  hanya  memiliki  SPO  pengodingan  secara umum, untuk SPO pengodingan khusus untuk pengklaiman JKN belum ada.
SPO  penetapan  kode  diagnosis  di  Rumah  Sakit  Pelabuhan  Jakarta  dinamai “Pemberian  Kode  Diagnosis”.  Pemberian  kode  diagnosis  merupakan  suatu  kegiatan memberikan tanda/kode berupa angka-angka dan  huruf berdasarkan standar ICD-10 revisi 2 secara sistematis. Tujuan dari SPO ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian koding penyakit,  mempermudah  pengelompokan  penyakit,  tindakan,  operasi  berdasarkan  tulisan dokter sehingga  mudah dianalisa dan dievaluasi, serta memenuhi sistem pelaporan rumah sakit sesuai standar.
SPO  pengklaiman  JKN  rawat  inap  di  Rumah  Sakit  Pelabuhan  Jakarta  dinamai “Penagihan  BPJS  Kesehatan  Rawat  Inap”.  Penagihan  BPJS  Kesehatan  Rawat  Inap merupakan  suatu  proses  kegiatan  pemberkasan  administrasi  BPJS  rawat  inap  mulai  dari pendaftaran  hingga  pembayaran  klaim  dibayarkan.  SPO  ini  bertujuan  sebagai  panduan dalam  melaksanakan  proses  administrasi  pemberkasan  BPJS  rawat  inap  yang  efektif  dan efisien.
Menurut  penelitian  yang  telah  dilakukan,  pelaksanaan  tugas  pengodingan  rawat inap belum sesuai dengan SPO yang sudah ada, karena koder hanya melakukan pencarian kode diagnosis pada ICD-10 volume 3 dan tidak melakukan pengecekan selanjutnya pada ICD-10 volume 1. Terkait pelaksanaan SPO penagihan BPJS kesehatan Rawat Inap sudah sesuai dengan SPO yang ada.

## Ketepatan Kode Diagnosis
Ketepatan kode diagnosis dikategorikan ke dalam  2 kategori, yaitu tepat  dan tidak tepat.  Dikategorikan  tepat  apabila  kode  diagnosa  diisi  sesuai  dengan  kelengkapan diagnosis  yang  tertera  pada  resume  medis.  Dikategorikan  tidak  tepat  apabila  kode diagnosis diisi tidak sesuai dengan kelengkapan diagnosis yang tertera di resume medis.
Menurut  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  diketahui  dari  125  rekam  medis pasien rawat inap peserta JKN di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta periode Desember 2022- Februari  2023  didapatkan  ketepatan  pemberian  kode  diagnosis  sebanyak  114  (91,2%) sedangkan  ketidaktepatan  pemberian  kode  diagnosis  sebanyak  11  (8,8%).  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  siswati  dan  selvy.  Ketepatan  pemberian  kode diagnosa  dan  tindakan  sebanyak  47  (54,7%)  sedangkan  ketidaktepatan  pemberian  kode diagnosa dan tindakan sebanyak 39 (45,3%) [6].
Ketidaktepatan  pemberian  kode  diagnosis  di  Rumah  Sakit  Pelabuhan  Jakarta dikarenakan penetapan kode kombinasi sebanyak 3 berkas (27,3%), penetapan karakter ke- 4  sebanyak  5  berkas  (45,4%),  kesalahan  pada  sub  bab  sebanyak  2  berkas  (18,2%),  dan kesalahan  bab  sebanyak  1  berkas  (9,1%).  Berdasarkan  data  tersebut  dapat  disimpulkan ketidaktepatan  kode  diagnosis  terbanyak  dikarenakan  penetapan  karakter  ke-4  yaitu sebanyak 5 berkas.
Ketidaktepatan  penetapan  kode  diagnosis  dapat  berdampak  pada    terhambatnya pembiayaan  asuransi  yang  dapat  berakibat  pada  pengelolaan  berkas  rekam  medis  [3]. Dampak  lainnya dari ketidaktepatan penetapan kode diagnosis  yang diinput pada aplikasi INA-CBGs  dalam  proses  klaim  JKN  dapat  berdampak  pada  terjadinya  pembayaran  tarif pelayanan  lebih  tinggi (upcoding) yang  dapat  berakibat  terjadinya fraud dan  pembayaran tarif pelayanan lebih rendah (down coding) yang dapat menimbulkan kerugian bagi rumah sakit [5].
Menurut  wawancara  yang  telah  dilakukan  ketidaktepatan  kode  diagnosis dikarenakan  kekeliruan (human  error), kamus  kedokteran  yang  tidak  tersedia,  tulisan
180
dokter yang sulit dibaca, dan juga kurangnya pelatihan pengodingan yang diberikan kepada para koder.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rinda  Nurul  Karimah  dan teman-teman,  penyebab  ketidaktepatan  kode  diagnosis  diantaranya  adalah  tulisan  dokter yang  sulit  dibaca  dan  dipahami,  tidak  adanya  kamus  kedokteran  yang  disediakan,  tidak adanya  sosialisasi  dan  pelatihan  rutin  kepada  koder  terkait  pengodingan  dan  pengelolaan rekam medis [9].

## Klaim JKN
Klaim  JKN  merupakan  pengajuan  pembayaran  biaya  layanan  kesehatan  oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada BPJS kesehatan  [10]. Pada penelitian  ini klaim JKN dikategorikan  ke  dalam  2  kategori,  yaitu  diterima  dan  pending.  Dikategorikan  diterima apabila klaim diterima oleh verifikator dan dikategorikan pending apabila klaim dipending atau dikembalikan untuk diperbaiki oleh verifikator.
Menurut  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  diketahui  dari  125  rekam  medis pasien rawat inap peserta JKN di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta periode Desember 2022- Februari  2023  didapatkan  klaim  JKN  diterima  sebanyak  104  (83,2%)  berkas  sedangkan klaim JKN pending sebanyak 21 (16,8%) berkas.
Klaim  JKN  yang  pending  dikarenakan  kesalahan  penginputan  kode  diagnosis sebanyak 8 berkas (38%), kesalahan kode tindakan sebanyak 1 berkas (4,8%), tidak adanya lampiran  prosedur,  tindakan,  dan  penunjang  sebanyak  5  berkas  (23,8%),  tidak  adanya nomor  register  TB  sebanyak  2  berkas  (9,5%),  kelas  perawatan  tidak  sesuai  sebanyak  2 berkas  (9,5%), tidak  adanya  lampiran  kronologis  sebanyak  1  berkas  (4,8%) tidak  adanya lampiran  monitoring  rawat  inap  sebanyak  1  berkas  (4,8%),    dan  persyaratan  rawat  inap tidak memenuhi sebanyak 1 berkas (4,8%). Pengembalian klaim JKN tertinggi dikarenakan kesalahan kode diagnosis.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Valentina  dan  Merlin  Niat Sehati Halawa. Pending klaim di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI) Medan dikarenakan kesalahan pengkodingan sebanyak 37 (45%), administrasi sebanyak 28 (33%), dan indikasi medis sebanyak 18 (22%) [11].
Pending klaim JKN dapat berdampak pada terjadinya penurunan pendapatan rumah sakit  yang  dapat  berdampak  pada  terhambatnya  operasional  rumah  sakit  [4].  Dampak lainnya adalah terganggunya arus pendanaan rumah sakit dan juga menyita waktu petugas untuk memperbaiki kembali berkas yang berstatus pending [12].
Menurut  wawancara  yang  telah  dilakukan,  pending  klaim  JKN  di  Rumah  Sakit Pelabuhan  Jakarta  disebabkan  ketidak  patuhan  petugas  dalam  melengkapi  berkas  yang diperlukan  dalam  melakukan  klaim  dan  adanya  kekeliruan  petugas  dalam  melakukan proses klaim.

## Uji Hipotesis
Menurut  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  diketahui  dari  125  berkas  rekam medis pasien rawat inap peserta JKN di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta periode Desember 2022-Februari  2023  didapatkan  ketepatan  kode  diagnosis  terhadap  klaim  yang  diterima sebanyak  101  (80,8%)  dan  ketidaktepatan  kode  diagnosis  terhadap  klaim  yang  diterima sebanyak 3 (2,4%). Namun, didapatkan juga ketepatan kode diagnosis terhadap klaim yang pending  sebanyak  13  (10,4%)  dan  ketidaktepatan  kode  diagnosis  terhadap  klaim  yang pending sebanyak 8 (6,4%).
Berdasarkan  hasil  uji chi-square hubungan  ketepatan  kode  diagnosis  terhadap status klaim JKN rawat inap diperoleh nilai odd ratio sebesar 20,7, artinya kode diagnosis
181 yang  tepat  mempunyai  peluang  klaim  JKN  diterima  sebesar  20,7  kali  dibanding  kode diagnosis tidak tepat.
Nilai signifikasi didapatkan p=0,000. Nilai p tersebut menunjukkan <0,05, sehingga H o ditolak  dan  H a diterima  atau  ada  hubungan  antara  ketepatan  kode  diagnosis  terhadap status klaim JKN Rawat Inap di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Siswati  dan  Selvy  Lindu Pratama  dengan  hasil  nilai odd  ratio sebesar  16,9,  artinya  kode  diagnosis  dan  tindakan yang tepat mempunyai peluang persetuan klaim sebesar 16,9 kali dibanding kode diagnosis dan  tindakan  yang  tidak  tepat.  Nilai  p  didapatkan  sebesar  0,001.  Nilai  p  tersebut  <0,05 artinya  didapatkan  adanya  hubungan  yang  signifikan  antara  ketepatan  pemberian  kode diagnosis dan tindakan terhadap persetujuan klaim BPJS [6].

## 4. KESIMPULAN
Rumah  Sakit  Pelabuhan  Jakarta  sudah  memiliki  SPO  terkait  pemberian  kode diagnosis dan pengklaiman JKN. Berdasarkan 125 rekam medis pasien rawat inap peserta JKN  di  Rumah  Sakit  Pelabuhan  periode  Desember  2022-Februari  2023,  didapatkan sebanyak 114 (91,2%) kode diagnosis tepat dan 11 (8,8%) kode diagnosis tidak tepat. Hasil uji chi-square yang  telah  dilakukan  didapatkan  nilai  p=0,000.  Nilai  p  tersebut menunjukkan  <0,05  yang  berarti  terdapat  hubungan  antara  ketepatan  kode  diagnosis terhadap status klaim JKN rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta.

## REFERENCES
[1] Kemenkes  RI, Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  04  Tahun 2018  Tentang  Kewajiban  Rumah  Sakit  dan  Kewajiban  Pasien .  Jakarta:  Menteri Kesehatan Indonesia, 2018.
[2] Kemenkes RI,  “Peraturan Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.” Menteri Kesehatan Indonesia, Jakarta, 2022.
[3] L.  Simorangkir,  P.  Fannya,  L.  Indawati,  and  D.  H.  Putra,  “Tinjauan  Ketepatan Pengkodean Penyakit pada Rekam Medis Pasien Rawat Inap Peserta BPJS di Rumah Sakit Angkatan Udara dr . M . Hassan Toto Bogor Tahun 2021,” J. Manaj. Inf. dan Adm. Kesehat. , vol. 5, no. 1, 2021.
[4] M.  T.  Gifari  and  F.  Ariyanti,  “Analisis  Persetujuan  Klaim  BPJS  Kesehatan  pada Pasien Rawat Inap,” J. Ilmu Kesehat. Masy. , vol. 8, no. 04, 2019.
[5] A. T. Iman and D. Barsasela, “Pengaruh Kodifikasi ICD 10 dan ICD 9 CM Terhadap Klaim JKN Rawat Inap di RSUD Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2018,” J. Persada Husada Indones. , vol. 6, no. 22, 2019.
[6] Siswati  and  S.  L.  Pratami,  “Hubungan  Ketepatan  Pemberian  Kode  Diagnosis  dan Tindakan Terhadap Persetujuan Klaim BPJS,” Indones. Heal. Inf. Manag. J. , vol. 3, no. 2, 2015.
[7] Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,” Sekretariat Negara . pp. 1–78, 2014. [Online]. Available: http://www.pdpersi.co.id/diknakes/data/regulasi/undang_undang/uu362014.pdf
[8] Kemenpan  RI,  “Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  No.21 Tahun  2008  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Standar  Prosedur  Operasional  (SPO) Administrasi Pemerintahan,” Peratur. Menteri Negara Republik Indones. , 2008.
[9] R.  N.  Karimah,  D.  Setiawan,  and  P.  S.  Nurmalia,  “Analisis  Ketepatan  Kode Gastroenteritis  Acute  Berdasarkan  Dokumen  Rekam  Medis  di  Rumah  Sakit  Balung Jember,” 2016.
[10]  BPJS,  “Peraturan  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  Kesehatan  Nomor  03 Tahun  2017  Tentang  Pengelolaan  Administrasi  Klaim  Fasilitas  Kesehatan  Dalam Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional.” 2017.
182
[11]  Valentina and M. Niat Sehati Halawa, “Analisis  Penyebab Unclaimed Berkas BPJS Pasien  Rawat  Inap  Di  Rumah  Sakit  Umum  Imelda  Pekerja  Indonesia  (RSU  IPI) Medan,” J. Ilm. Perekam dan Inf. Kesehat. Imelda , 2019, doi: 10.52943/jipiki.v3i2.66.
[12]  Oktamianiza  and  I.  A.  Reza,  “Tinjauan  Ketepatan  Kode  dengan  Pending  Klaim Pasien  Rawat  Inap  BPJS  Kesehatan  di  RSUD  dr.  Adnaan  Wd  Payakumbuh  Tahun 2021,” J. Rekam Medis dan Inf. Kesehat. , 2022, [Online].

## BIOGRAPHIES OF AUTHORS
Rizkia  Amanda, Prodi  D-III  Rekam  Medis  dan  Informasi  Kesehatan,  Fakultas  Ilmu-ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul, Jakarta.
Dina  Sonia, Dosen  Prodi  D-III  Rekam  Medis  dan  Informasi  Kesehatan,  Fakultas  Ilmu-ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul, Jakarta.