## KORUPSI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

## Firmansyah

## Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

## Abstract
Act of corruption is the act Dirty, cheating and bad Judging from the positive law and legal From the legal perspective Islam faktor causes of corruption there are prayer external (opportunities , Needs ) and internal AS namely greed And its reduced intelligence spiritual (religious problem ) or word heart identifiable or in objectivation From prayer.for the future setting on the problem of corruption should be accommodated religious hearts by making anti - corruption jurisprudence, order Becoming Guidelines and Reference and Rules paled not animates positive Yang was born and penalization Right to review Performers Corruptor for the benefit considerations .
Keywords: Corruption, Islamic Law.

## Abstrak
Tindakan korupsi adalah tindakan kotor, curang dan buruk Dilihat dari hukum positif dan hukum Dari  sudut  pandang  hukum  Islam  faktor-faktor  penyebab  korupsi  ada  doa  eksternal  (peluang, Kebutuhan) dan internal AS yaitu keserakahan Dan kecerdasan spiritualnya berkurang (masalah agama)  atau  kata  hati  dapat  diidentifikasi  atau  diobjektivasi  Dari  doa.  Untuk  masa  depan pengaturan  masalah  korupsi  harus  diakomodasikan  hati  keagamaan  dengan  membuat yurisprudensi  anti-korupsi,  ketertiban  menjadi  Pedoman  dan  Referensi  dan  Aturan  yang  pucat tidak menjiwai positif Yang dilahirkan dan hukuman Hak untuk meninjau Performer Corruptor untuk pertimbangan manfaat.
Kata Kunci : Korupsi, Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Korupsi beberapa dekade ini merupakan isu sentral dalam penegakan hukum yang seakan menjadi hal yang biasa di Negeri ini yang tentunya akan berdampak bagi kesejahtraan rakyat dan memberikan pendidikan  yang buruk bagi  masyarakat  sehingga pada akhirnya membuat mereka menjadi  apatis,  apalagi  sanksi  bagi  pelaku  korupsi  sangat  ringan  sehingga  tidak  ada  efek  jera, bukannya  mengurangi  tetapi  malah  menambah  kuantitas  terjadinya  korupsi,  sehingga  tampak adanya ketidakadilan jika dibandingkan dengan tindak pidana pencurian biasa.
Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan peran serta segala pihak untuk memerangi korupsi, tapi  tentunya  yang  paling  bertanggungjawab  sebagai  garda  terdepan  adalah  lembaga  penegak hukum  seperti  KPK,  Kejaksaan,  kepolisian,  selain  itu  pemerintah  mestinya  memberi  edukasi kepada  masyarakat  bahwa  korupsi  itu  adalah  sesuatu  yang  buruk,  apalagi  korupsi  banyak melibatkan orang-orang  yang mestinya menjadi  teladan bagi  masyarakat.  Selain itu dibutuhkan terobosan  agama  untuk  menjadikan  korupsi  sebagai  musuh  bersama  yang  pengaturannya  jelas secara fikih dalam agama, tetapi persolan tentang korupsi baik dalam Al-qur‟an, hadis maupun
kitab-kitab  fikih  klasik  tidak  ditemukan, 1 namun  peran  agama  tetap  di  butuhkan  baik  secara kelembagaan  maupun  secara  personal  dalam  memerangi  masalah  korupsi,  secara  kelembagaan adalah  agama  mesti  memberi  penjelasan  secara  edukasi  kepada  masyarakat  bahwa  korupsi  itu sebuah  hal  yang  dilarang  dalam  agama,  sedangkan  secara  personal  mestinya  nilainilai  agama dijadikan pedoman sehingga seseorang bisa terhindar dari perbuatan korupsi,
Tujuan penulis ini mengangkat masalah korupsi karena korupsi seakan menjadi hal yang biasa  serta  menjadi  problem  sosial  yang  massif  di  Indonesia,  nota-bene  dilaku-kan  oleh  orang- orang yang secara agama baik, tetapi tetap saja melakukan korupsi, selain itu persoalan lain adalah pengaturan korupsi dalam agama yang yang masih absurd berbeda dengan pencurian yang jelas pengaturannya  dalam  nash  Al-qur‟an  (Al-Maidah  ayat:38),  maka  menurut  penulis  masalah korupsi  ini  perlu  dikaji  dari  pers-pektif  filsafat  hukum  islam  supaya  hakekat  dan  sumber  dari korupsi tersebut dapat diketahui dan ada solusi untuk mencegah seseorang dari melakukan korupsi dan ber-dasarkan hal tersebut maka penulis ke-mudian mengkaji secara filasfat seperti apa hakekat dari korupsi ini baik ditinjau dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, mengapa orang melakukan korupsi, serta seperti apa penilaian agama terkait dengan korupsi.

## PEMBAHASAN
1. Korupsi dalam Perspektif hukum Positif dan Hukum Islam

## a. Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif
Secara harfiah korupsi berasal dari bahasa latin “corruption ” yang berarti sesuatu yang rusak, busuk, bejad, dan tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan, korupsi dalam Black law  dictionary  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk  memberi  suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah  menggunakan  jabatannya  atau  karakternya  untuk  mendapatkan  suatu  keuntungan  untuk dirinya  sendiri  atau  untuk  orang  lain,  bersamaan  dengan  kewajibannya  dan  hak-hak  dari  pihak lain. 2
Adapun  pengertian  korupsi  dalam  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  Tentang  Tidak pidana korupsi yaitu :
1) Kerugian  perekonomian  negara,  melawan  hukum  dan  penyalahgunaan  wewenang, karena jabatan.
1 Suyitno, Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama, (Yogyakarta:Gama Media, 2006), hlm. 133.
2 Marwan Effendy, Temu nasional komunitas masyarakat sriwijaya dengan tema strategi penanggulangan korupsi secara integral dan sistemik, 9 juni 2012 di Yogyakarta, hlm 5
2) Suap-menyuap  (sogokan  atau  pelicin),  seperti:  menyuap  pegawai  negeri  yang berhubungan  dengan  jabatannya,  hakim,  advokat  serta  hakim  dan  advokat  yang menerima suap.
3) Penggelapan dalam jabatan.
4) Pemerasan.
5) Perbuatan  curang,  seperti  pemborong,  pengawas,  rekanan  TNI/Polri,  serta  pegawai negeri.
6) Benturan kepentingan dalam pengadaan Barang maupun Jasa.
7) Grativikasi (pemberian hadiah). 3

## b. Korupsi Dalam Perspektif Islam
Persoalan  tentang  korupsi  tidak  ditemui  secara  eksplisit  baik  dalam  Al-quran,  Hadis maupun  kitab-kitab  hukum  klasik.  Hal  tersebut  menjadi  persoalan,  karena  untuk  memahami masalah korupsi secara konfrehensif harus dibuatkan sebuah konsep fikih. seperti halnya masalah pencurian yang jelas hukumnya dalam Al-qur‟an (QS Al-Maidah (5):38) yaitu: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.” Secara  substansi  permasalahan  korupsi  dapat  diidentifikasi  dengan  beberapa  indi- kator antara lain:
Pertama, kejahatan ko-rupsi dalam Islam sangat erat dengan kehi-dupan seseorang  yang sering  melakukan  perbuatan  kotor  atau  najis  (rijsun  min  amalaishaithan)  yang  dihadirkan  dari perbuatan bohong atau tidak jujur. Kedua, kejahatan korupsi dalam Islam erat kaitannya dengan seseorang  yang  suka  melakukan  penipuan  atau  tidak  memiliki  komitmen  pada  amanah  yang dianugrahkan.  Ketiga,  kejahatan  korupsi  juga  berkaitan  dengan  praktek  mengurangi  timbangan dalam suatu praktek jual beli, tidak jauh berbeda bahwa kejahatan korupsi didukung oleh perilaku mencampuradukkan  antara  hak  dan  bathil,  benar  dan  salah.  Keempat,  dari  aspek  psikologis, kejahatan  korupsi  timbul  akibat  timbulnya  manusia-manusia  tamak  dan  rakus,  mereka  yang memiliki sifat tidak mau ber syukur dan selalu mementingkan kepentingan diri dan kelompoknya. Kelima,  kejahatan  korupsi  timbul  karena  maraknya  pola  hidup  yang  senang  dengan  berbagai kenikmatan dunia dan kurang peduli pada kepentingan umum.
3 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk membasmi, cetakan ke-dua (Jakarta: Perpustakaan nasional, 2006), hlm 20-21
Adapun  pengelompokan  korupsi  dapat  diidentikkan  dengan  perbuatan  kotor  atau  najis dalam  ajaran  islam  yaitu:  Pertama,  perbuatan  korupsi  sebagai  najis  yang  ringan  (mukhoffafah) korupsi  jenis  ini  lebih  cende-rung  pada  perihal  atau  sektor  swasta,  seperti  Pasal  21  tentang penyuapan  di  sektor  swasta,  Pasal  22  tentang  penggelapan  kekayaan  disektor  swasta,  Pasal  23 tentang pencuciann hasil-hasil kejahatan, dan Pasal 24 tentang penyembunyian. Kedua, perbuatan korupsi sebagai najis menengah (mutawasithoh) korupsi jenis ini cenderung berdampak pribadi- sosial, seperti Pasal 18 yaitu memperdagangkan pengaruh, Pasal 19 tentang penyalahgunaan fungsi dan Pasal 20 tentang memperkaya diri secara tidak sah. Ketiga, perbuatan korupsi sebagai najis yang berat ( mugholadoh ) korupsi jenis ini berdampak pada kemaslahatan nasional atau bangsa dan internasional secara langsung, seperti dalam  Pasal 15 tentang penyuapan pejabat-pejabat publik nasional, Pasal 16 penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat organisasiorganisasi  Internasional  publik  dan  Pasal  17  tentang  penggelapan.  Berbagai  kategori diatas tidak serta merta menafikan adanya keringanan pada pelaku tindak pidana korupsi, adanya penggolongan  tersebut  didasarkan  pada  signifikasi  dampak  dari  perbuatan  korupsi  yang dilakukan. 4

## 2. Faktor Orang melakukan korupsi
Beberapa faktor-faktor orang melakukan korupsi yaitu:
1. Keserakahan (Greeds), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada didalam diri setiap orang.
2. Kesempatan  (Opportunities),  berkaitan  dengan  keadaan  organisasi  atau  instansi  atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.
3. Kebutuhan  (Needs),  berkaitan  dengan  faktor-faktor  yang  dibutuhkan  oleh  individu- individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.
4. Dipamerkan/pengungkapan (Exposu res), berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang  akan  di-hadapi  oleh  pelaku  kecurangan  apabila  ditemukan  pelaku  melakukan kecurangan. 5
4 Jawahir Thontowi, seminar nasional dan call for paper dengan tema “peran perguruan tinggi atas destruksi moral perilaku koruptif: mengikis atau membudayakan?, Rabu, 4 Desember 2013 di ruang Auditorium gedung C lt.3, kampus Universitas Pekalongan. Jawa Tengah, hlm 6-10
5 Marwan Effendi, Temu nasional ...op. cit., hlm 3
Dari sekian banyak penyebab orang melakukan korupsi seperti dijelaskan diatas penulis kemudian mengklasifikasikan bahwa penyebab orang melakukan korupsi disebabkan oleh faktor eksternal  serta  faktor  internal  (keserakahan),  tetapi  bagi  penulis  yang  juga  berpengaruh  adalah faktor internal, disini faktor internal yang penulis maksud adalah tidak berfungsinya kecerdasan yang dimiliki orang tersebut yang oleh Ari Ginanjar disebut sebagai kecerdasan spritual, sehingga menyebabkan seseorang serakah. Kecerdasan spritual itu memiliki sebuah kebenaran sejati yang bersumber dari suara hati, yang tidak bisa ditipu oleh siapa pun atau oleh apapun termasuk kita sendiri.
Mata hati ini dapat mengungkap kebenaran hakiki yang tampak dihadapan mata, bahkan kata seorang sufi Jalaluddin Rumi “ Mata hati punya kemampuan 70 kali lebih besar untuk melihat kebenaran dari pada dua indera penglihatan.” 6 Hati nurani tadi yang oleh Ary ginanjar disebut God-Spot  yang  mana  seringkali  ter-tutup  oleh  berbagai  belenggu  yang  menye-babkan  orang menjadi  buta  hati,  sehingga  seseorang  tidak  mampu  lagi  men-dengar  informasi-informasi  yang maha penting yang bersumber dari hatinya sendiri yang mengakibatkan seseorang terperosok ke dalam kemaksiatan 7 , seperti halnya jika kita kaitkan dengan korupsi.
Berbagai  fenomena  korupsi  yang  terjadi  dinegara  kita  yang  jika  kita  pandang  sepintas korupsi itu dilakukan oleh orangorang yang secara agama baik, misalnya kasus korupsi pengadaan al-Qur‟an serta kasus yang melibatkan petinggi partai islam dinegara kita, hal ini sungguh sebuah ironi yang mestinya mereka menjadi teladan tetapi justru sebaliknya, ketika hal itu kita kaji maka menurut penulis yang bermasalah adalah kecerdasan spritualnya dalam hal ini salah satunya adalah masalah  shalatnya  yang  mestinya  menjadi  perisai  dari  perbuatan  maksiat,  karena  dalam  agama jelas  disebutkan  bahwa “Sesungguhnya  Shalat  mencegah  perbuatan  keji  dan  mungkar  (Surat Alankabut:  45)” .  Ketika  kita  mengkaji  ayat  diatas  mestinya  shalat  itu  menjadi  perisai  yang melindungi  dan  mencegah  seseorang  dari  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  tapi  faktanya sekarang korupsi banyak juga dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sholeh seperti apa yang terjadi pada partai Islam di negeri ini, begitupun adanya korupsi mengenai pengadaan Al-qur‟an.
Penulis kemudian berkesimpulan bahwa penyebabnya utama mereka melakukan  korupsi adalah ketidakbermaknaan dari shalatnya dan mesti dipertanyakan shalatnya, harusnya nilai-nilai dari  shalat  terinternalisasi  dalam  diri  sehingga  bisa  menjadi  perisai  dan  shalat  yang  seperti  ini
6 Ary Ginanjar Agustian, Emotional Spritual Quotient, (Jakarta : Arga ,2001),hlm xxxvii
7 Ibid,hlm. 204
adalah shalat yang dalam agama disebut shalat yang khusuk, dimana shalat itu hadir tidak hanya sebagai  sebuah  ritual  tapi  betul-betul  hadir  untuk  mendapat  ridho  dari  sang  pencipta,  jika  kita melihat shalat-shalat yang dilakukan pada zaman dulu Nabi dan para sahabat betul-betul khusuk dalam me-laksanakan shalat, kita bisa melihat Ali dan Umar pada saat shalat mereka dibunuh tapi hal itu tidak dirasakan sekalipun karena begitu khusuk dalam melakukan shalat, sehingga nilai- nilai shalatnya itu termanifestasi dalam perilaku mereka. Melalui shalat pula maka akan menjadi kunci dari pembangunan dan pelatihan prinsip seperti:
1. Membentuk  dan  melatih  rasa  aman,  ada  ucapan”Sesungguhnya  shalatku,  ibadahku, hidupku,  dan  matiku  semata  hanya  untuk  Allah  seru  sekalian  alam”.  Ucapan  tadi sunggguh-sung  guh  menciptakan  rasa  aman  dan  tentram,  bahwa  segala  kegiatan seseorang mulai dari shalatnya sampai matinya hanya semata-mata hanya untuk Allah Yang Maha Esa adalah suatu komitmen jiwa manusia dalam rangka menghadapi kondisi lingkungan  yang  serba  tidak  bisa  diramalkan,  olehnya  itu  ucapan-ucapan  tadi  adalah suatu penetapan misi dan prinsip hidup seseorang baik dalam berfikir maupun bertindak, sehingga  membentuk  rasa  aman  yang  sempurna  lagi  melalui  ruku‟  dan  sujud  yang artinya adalah komitmen yang dilakukan secara fisik dan mental, selanjutnya berharap akan  ada  hasil  dari  Allah  yang  dilukiskan  melalui  tahiyyat  yang  menyatakan  bahwa penghorhormatan, keberkahan dan kesejahtraan hanyalah dari dan milik Allah.
2. Melatih dan membentuk kepercayaan diri serta motovasi, ucapan Allahu Akbar adalah suatu pengakuan bahwa hanya Allah-lah yang memiliki kebesaran, sifat kebesaran Allah yang  akan  mengisi  jiwanya  untuk  selalu  meraih  kebesaran  dan  kemenangan  yang menghasilkan pribadi yang ber-mental juara, mendidik manusia agar selalu meniru dan berprinsif  yang baik ketika melakukan setiap kegiatan serta membangun rasa percaya diri serta motivasi.
3. Melatih  kebijaksanaan,  kebijaksaan  adalah  menyelarasakan  antara  satu  suara  hati dengan  suara  hati  yang  lain,  doa  dan  gerakan  shalat  merupakan  suatu  penggabungan berbagai  sifatsifat  Allah  dalam  satu  kesatuan  tauhid,  kita  tidak  cukup  dengan menyatakan beriman saja, tetapi harus melakukan suatu langkah nyata ini dilambangkan dengan doa yang dilakukan secara bersamaan, begitu pula perjuangan tidak cukup hanya duduk,  hanya  berdiri,  haruslah  dinamis  dan  berkelanjutan  dalam  satu  kesatuan  gerak yang  menyeluruh,  ia  harus  bersinergi  dan  memiliki  kesadaran  akan  tanggungjawab
sosial  yang  diembannya,  hal  ini  dilatih  pula  melalui  pernyataan  dan  doa  didalam shalawat  Nabi  dan  Rasul  serta  saudara-saudara  yang  beriman,  kemudian  dilanjutkan oleh salam ke kanan dan ke kiri, inilah pelatihan ketangguhan sosial.
4. Melatih  integritas,  dimana  integritas  adalah  sebuah  kesungguhan,  kejujuran  dan komitmen,  integritas  bekerja  karena  dorongan  suara  hati,  bukan  karena  orang  lain. Shalat lima waktu secara disiplin tanpa diawasi oleh orang lain adalah sebuah pelatihan integritas  yang  sesungguhnya  yang  akan  melahirkan  pribadi  yang  memiliki  integritas yang  kuat,  ia  mampu  memahami  arti  shalat  yang  sesungguhnya.  Begitu  pula  bacaan didalam shalat seperti doa iftitah, surat alfatihah, ruku‟, sujud dan tahiyyat semua itu pada  akhirnya  akan  mela  hirkan  seseorang  yang  memiliki  integritas  yang  sangat  luar biasa, karena ia hanya berpegang kepada Allah semata yang selalu meng-awasinya.
5. Melatih  kepemimimpinan,  dimana  kepemimpinan  adalah  sebuah  pengaruh  yang berangkat dari sebuah kepercayaan yang terbentuk dari sifat Rahman dan Rahim-Nya, shalat adalah suatu bentuk pelatihan mental yang menghasilakn manusia yang ber-sifat rahman dan rahim, yang dibentuk dengan ucapan “Bismillahirrahmanirrahim” sebelum bertindak, pikiran serta doktrin terbentuk melalui shalat yang dilakukan secara disiplin setiap  hari,  kemudian  dilatih  dan  dibentuk  integritasnya  melalui  shalat  yang  tulus dimana  hal  ini  akan  membangun  suatu  kepercayaan  serta  sebuah  teladan  yang  patut diikuti.  Ketika  duduk  pada  tahiyyat  akhir,  ia  dibentuk  untuk  selalu  memikirkan  dan mendoa‟akan  orang-orang  disekelilingnya,  dan  dilatih  untuk  menghargai  dan menghormati  pimpinannya  (imam),  menghargai  Nabi  dan  Rasulnya  (shalawat),  ia diwajibkan  untuk  memiliki  kepribadian  yang  jelas  yaitu  dengan  mengucapkan  dua kalimat syahadat sebagai misi utama-nya sehingga pengikutnya akan jelas membaca dan mengetahui ke mana arah kepemimpinannya itu, disinilah shalat merupakan pelatihan kepemimpinan  yang  sesungguhnya  dari  Allah  Swt,  sang  pencipta  alam  semesta  dan sekaligus “Pemimpin” dari alam semesta raya beserta seluruh isinya. 8
Selain  itu  dalam  setiap  shalat  kita  selalu  membaca  surat  Al-Fatihah  mestinya  ayat-ayat yang ada didalamnya itu diinternalisasi-kan dalam diri sehingga dapat membentuk pribadi yang sempurna, olehnya itu ada beberapa istilah yang penting dipahami dalam surat Al-Fatihah yaitu:
8 Ibid, hlm 206-209
1. Bismillahirrahmanirrahim,  yang  artinya  “Dengan  nama  Allah  Yang  Maha  Pengasih lagi Maha Penyayang”, sebagai pembuka: mulailah atas nama Allah, dimana prinsip ini akan menyadarkan diri untuk selalu bersikap rahman dan rahim kepada setiap orang agar selalu memiliki prinsip memberi dan memulai.
2. Alhamdulilahirabbil  Alamiin.  Yang  artinya  “segala  puji  bagi  Allah  Tuhan  semesta alam”,  memuji  Allah:  sebagai  sumber  kecerdasan  emosi  dan  spiritual,  dimana  anda akan selalu merasa dalam curahan Rahmat Allah, pemilik alam semesta raya ini, anda akan merasa tentram dan merasa telindungi karena didasari oleh kepercayaan bahwa anda  bekerja  untuk  mensejahterakan  bumi  milik  Allah  ini,  bersedia  untuk menggunakan seluruh potensi diri secara maksimal dalam rangka menjalankan tugas sebagai  Rahmatan  lil  „alamin,  selalu  meng-ingat  semua  sifat-sifat  Allah  sebagai landasan dari kecerdasan emosi dan spiritual.
3. Arrahmaanirrahim, yang artinya Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sebagai bekal:  sikap  memberi,  dimana  untuk  meraih  suatu  kepercayaan  harus  didasari  oleh sikap  Rahman  dan  Rahim  kepada  orang  lain,  tidak  merugikan  orang  lain  dan  selalu berusaha membantu dan menolong orang lain, iniah dasar keberhasilan hubungan antar manusia yang membawa kepada suatu ketang-guhan sosial.
4. Maaliki Yaumiddin, yang artinya Pemilik/raja hari pembalasan, sebagai tujuan : visi, dimana  selau  berorientasi  pada  masa  depan  dan  memiliki  harapan  yang  jelas  serta memiliki perencanaan untuk setiap langkah yang akan dibuat sehingga akan memiliki suatu  kesadaran  penuh  bahwa  cara  untuk  meraih  keberhasilan  tidaklah  ditempuh dengan cara yang buruk, tetapi harus atas nama Allah.
5. Iyyaka Na‟budu Wa Iyyaka Nasta‟iin, Yang artinya hanya kepada-MU kami mengabdi dan  hanya  Kepada-MU  kami  mohon  pertolongan,  sebagai  pemelihara  prinsip: integritas,  dimana  berprinsip  tunggal  hanya  kepada  Allah  Yang  Maha  Esa,  bekerja secara  sungguh-sungguh  dan  selalu  bersikap  jujur,  memiliki  komitmen  dan  selalu konsisten dalam mencapai tujuan karana selau merasa dilihat Allah.
6. Ihdinash Shiraathal Mustaqiin, yang artinya tunjukilah kami jalan yang luas dan lurus, sebagai pedoman: aplikasi, dimana ini adalah suatu langkah pelaksanaan secara total dari suatu visi yang telah dilandasi oleh karakter yang kokoh dan prinsip yang teguh,
disinilah  letak  perjuangan  yang  sesungguhnya.  Langkah  Islam  yang  diaplikasikan secara total.
7. Shiraathal  Ladziina  An‟amta  „alaihim,  Ghairil  Maghdhuubi  „Alaihim  Waladh Dhaliin, yang artinya jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan yang sesat, sebagai penyempurnaan: asahlah gergaji, Dimana ditengah perjalanan hidup ini teruslah asah hati anda, pikiran dan pelaksanaan anda secara terus-menerus, sehingga terbentuk  suatu  tingkatan  yang baru  yang lebih baik dan sempurna, terus evaluasi pikiran, hati dan pelaksanaan kerja anda agar tetap berada pada tangga yang lurus yang di Ridhoi Allah.
8. Amiin, yang artinya kabulkanlah, sebagai rasa syukur : ikhlas, dimana tetaplah ikhlas untuk menerima segala hasil yang telah dicapai, apapun hasilnya, terima dengan baik karena  semua  datang  dari  Allah,  apabila  belum  merasa  puas  jangan  langsung menyalahkan nasib, baca dan pelajarilah (Iqra) pasti ada sesuatu hal yang masih kurang dan belum dilakukan.
Setiap membaca Al-Fatihah pergunakanlah seluruh suara hati anda untuk menyerap dan sekaligus  melatih  dan  mempertajam  kecerdasan  spiritual  anda, 9 jadi  menurut  saya  setelah mengetahui sebab orang yang kita anggap shaleh melakukan korupsi maka tawaran saya adalah untuk  persoalan  internal  maka  yang  mesti  diperhatikan  adalah  masalah  shalat-nya,  saya  yakin ketika  shalatnya  baik  maka  sesuai  janji  Allah  maka  shalatnya  itu  akan  menjadi  perisai  dari perbuatan  keji  dan  munkar,  salah  satunya  adalah  menghindarkan  seseorang  dari  perbuatan korupsi.
Persoalan  Korupsi  dalam  Persfektif  Filsafat  Hukum  Islam  Dari  pemahaman  tentang pengertian korupsi diatas  ditinjau dari hukum  positif maupun hukum  islam,  maka jelas bahwa persoalan  korupsi  tidak  diatur  secara  khusus  dalam  nash  Al-qur‟an  maupun  kitab-kitab  fikih klasik, 10 Jika kita bandingkan dengan masalah pencurian hal tersebut telah jelas diatur dalam Al- qur‟an (QS Al-Maidah (5):38) yaitu: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari ALLAH. Dan ALLAH Maha perkasa, Maha bijaksana.” Tetapi yang mungkin ada kesamaan dengan masalah korupsi adalah bahwa dalam agama Islam melindungi harta milik dan
9 Suyitno, korupsi, op.cit ., hlm 132-134
10 Suyitno, loc.cit.
oleh karenanya mengharamkan caracara yang bathil dalam penguasaan harta milik sebagaimana disebutkan dalam (QS. Al-Baqarah{2}:188) yaitu: “ Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu  dengan  jalan  yang  bathil,  dan  janganlah  kamu  menyuap  dengan  harta  itu  dengan  para hakim, dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya.” Berdasarkan hal tersebut terhadap tindak pidana korupsi ini tidak dapat dikenakan hukuman had, namun demikian walaupun tidak dikenakan hukuman hadd, bukan berarti tindak pidana korupsi bisa lepas dari hukuman, karena perbuatan tersebut telah jelas-jelas telah mengganggu kemaslahatan umum, sehingga dapat dikategorikan sebagai jarimah ta‟zir. 11
Timbul kemudian persolan bahwa fikih mesti mempunyai suatu rumusan yang jelas tentang tindak  pidana  korupsi,  karena  tindak  pidana  ini  menurut  penulis  lebih  berbahaya  dari  pada pencurian dilihat dari motifnya, dimana salahsatu penyebab bertambahnya kemiskinan di Negara kita  adalah  disebabkan  oleh  korupsi,  dan  biasa  nya  dilakukan  dengan  motif  keserakahan  serta adanya  penyalahgunaan  dari  tanggungjawab  yang  diberikan,  sedangkan  masalah  pencurian biasanya karena persoalan ekonomi, serta adanya sebuah ketidakadilan dalam masyarakat, dan yang bermasalah dalam penyusunan fikih Islam menurut penulis salahsatu karena defenisi tentang korupsi  dalam  hukum  positif  sangat  luas  bukan  hanya  persolan  suap-menyuap,  tetapi  juga masalah  Kerugian  keuangan/  perekonomian  Negara,  pengelapan  dalam  jabatan,  perbuatan curang, pemerasan, grativikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan.
Berdasarkan hal tersebut dalam pembangunan suatu fikih, termasuk fikih anti korupsi maka hal  ini  ada  kaitannya  dengan  masalah  filsafat  hukum,  ada  dua  teori  yaitu:  Pertama,  teori  yang mengatakan  bahwa  moral  dan  hukum  harus  berdampingan  dalam  arti  tidak  dapat  dipisahkan, karena  moral  adalah  inti  atau  pokok  dari  hukum,  pandangan  ini  didukung  seperti  Friedman menyatakan bahwa hukum tidak akan pernah ada pemisahan secara total antara hukum dan moral bahkan ada keterkaitan dalam setiap masyarakat, misalnya dalam masyarakat liberal akan lebih mudah  merefleksikan  berbagai  nilai  moral  ketimbang  masyarakat  otoriter,  sedangkan  dalam masyarakat  yang  terikat  dengan  tradisi  akan  ada  transformasi  tingkah  laku  sosial  yang  secara gradual menjadi tradisi hukum dan akhirnya akan menjadi rumusan legislatif. Sedangkan menurut Immanuel Kant menyatakan hukum moral adalah hukum dalam arti yang sebenarnya, olehnya itu hukum  yang  terpisah  dari  dari  moral  sesungguhnya  bukanlah  hukum  dan  tidak  akan  bertahan lama dan dikalangan pemikir hukum di Indonesia teori ini di dukung oleh Hazairin mengatakan
11 Ibid, hlm 78
hukum tanpa moral adalah kezaliman, sedangkan moral tanpa hukum adalah utopia. Kedua, teori yang mengatakan bahwa antara hukum dan moral mempunyai bidang masing-masing yang tidak ada hubungan sama sekali, pandangan ini didukung oleh paham positivisme.
Kalau kita proyeksikan kepada hukum  Islam atau fikih, maka tentu saja sejalan dengan teori pertama bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan, bahkan moral adalah dasar atau pokok dari ajaran hukum atau fikih tersebut, sebagaimana dari pernyataan Nabi “Innama bu‟itstu li  utammima  makarima  al-akhlaq” bahwa  moral  adalah  inti  dari  aturan-aturan  yang  mengatur tingkah laku manusia . Atas dasar pemikiran di atas, para teoritis Islam, mengartikan fikih sebagai pengetahuan tentang hukum syara‟ amaliyah yang diusahakan, dalam artian bahwa perumusan fikih ada unsur nalar manusia dalam memahami nash-nash hukum, dengan mempertimbangkan situasi kontekstual suatu masyarakat.
Selain  mendasarkan  pada  nash-nash  Al-quran  dan  sunah,  maka  perumusan  fikih  anti korupsi haruslah mengacu kepada paling tidak ada dua kerangka acuan, yaitu: pertama, Al-Amr al-A‟zham  min  al-mashlahah  wa  al-mafsadah,  yakni  perkara  dominan  dari  pertimbangan kemaslahatan  dan  kemafsadatan,  termasuk  tentang  nilai-nilai  baik  dan  buruk  seperti  keadilan, kepercayaan  masyarakat,  penghianatan,  kezaliman.  Dan  yang  kedua  adalah  Ma  tuqam  bihi  al- hayat ad-dunya li al-hayat al-akhirah, yakni apapun yang dilakukan di dunia ini haruslah dikaitkan dengan konsekuensinya di akhirat, suatu acuan yang tidak ditemukan dalam perumusan hukum- hukum sekuler. 12 Hal tersebut juga penulis kaitkan dengan teori kedaulatan Tuhan oleh Abul A‟la al-Maududi  (1903-1983)  mengemukakan  bahwa  Tuhan  merupakan  Sang  Maha  Tunggal  yang paling  otoritatif  dalam  prinsip  hukum,  sehingga  seluruh  konsepsi  tentang  hukum  yang bertentangan dengan ajaran Tuhan sebagai sumber hukum hendaknya ditolak, sebab kedaulatan Tuhan ini dapat diketahui melalui ajaran Wahyu yang disampaikan oleh Nabi-NYA, dan adapun pelaksanaan  hukum  Tuhan  ini,  menurutnya  ada  yaitu  dua  kelompok  manusia,  pertama  yang menerima  Tuhan  sebagai  Yang  Maha  Kuasa  dan  memberi  acuan  dalam  kehidupan  termasuk pelaksanaan hukuman, sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok yang menentang bahwa hukum itu urusan manusia bukan urusan Tuhan.
Namun Al-Maududi juga mengakui adanya kewenangan manusia untuk melaksanakan dan membentuk hukum sepanjang tidak ada dalam nash, dalam pelaksanaan hukum tersebut dengan menggunakan metode ijtihad, jadi teori yang dikembangkan oleh Al-Maududi itu pada hakekatnya
bersifat lentur dan tidak rigid sesuai dengan almaslahah al-„ammah (kepentingan hidup manusia) yang pelaksanaanya dilakukan oleh manusia dengan panduan Tuhan. Dalam konsepsi Al-Maududi terdapat ide hukum yang bersifat permanen untuk menjaga eksistensi manusia dan kemuliaannya, dan ide hukum yang bersifat temporer dibatasi ruang dan waktu yang membutuh-kan pemikiran atau ijtihad 13 .
Berdasarkan uraian diatas maka sudah seharusnya ada pengaturan hukum fikih yang jelas untuk  masalah  korupsi.  Menurut  penulis  khususnya  dalam  konteks  negara  kita  perumusan mengenai  fikih  anti  korupsi  diperlukan  untuk  menjadi  acuan  dalam  penegakan  hukum  (law enforcement) dan langkah awal yang dilakukan adalah dengan penciptaan landasan ontologi yang berdasar  pada  nilai-nilai  yang  berasal  dari  Al-Qur‟an  dan  hadist  yang  menjadi  Manzilah  atau sukma hukum dalam penciptaan fikih korupsi, sehingga orientasi yang dituju sesuai dengan nilai- nilai dalam Manzilah hukum tersebut.
Dalam konteks kenegaraan kita sekalipun kita tidak menganut sistem hukum Islam secara total, tetapi dinegara kita menganut sistem hukum yang abu-abu seperti sistem Eropa Kontinental, Anglo Saxon, hukum islam serta hukum adat, olehnya itu hukum islam juga mempunyai peran dan tempat,  ketakutan  penulis  kemudian  adalah  karena  syara‟  tidak  menentukan  macam-macam hukuman untuk  tiap-tiap jarimah ta‟zir salahsatunya adalah korupsi,  tetapi  hanya menyebutkan sekum-pulan hukuman dari yang ringan sampai kepada yang seberat-beratnya, jadi dalam hal ini penguasa diberi kebebasan untuk menentukan hukuman sesuai kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat dan prinsip-prinsip yang umum. 14
Selain itu dalam konteks negara kita ketika hal tersebut diserahkan kepada pemerintah akan timbul masalah seperti ketidakadilan didepan hukum (equality before the law), hal ini terjadi dalam realitas hari ini bahwa mereka yang melakukan korupsi banyak yang lepas dari jeratan hukum dan sekalipun mendapat hukuman, vonisnya paling satu atau dua tahun dibanding dengan masyarakat yang  melakukan  pencurian,  mereka  mendapat  hukuman  yang  hampir  sama  dan  juga  mendapat hukuman secara psikologi, seperti dikucilkan dari masyarakat berbeda dengan koruptor, dalam hal ini terjadi sebuah ketidakadilan seperti yang dikatakan John Rawls bahwa keadilan sosial sebagai
13 Sidik  Tono,  Wasiat  Wajibah  Sebagai  Alternatif  Mengakomodasi  Bagian  Ahli  Waris  Non-Muslim  Di Indonesia, Desertasi disampaikan di ceramah promosi Doktor, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 7 Desember 2013, hlm 20-21
14 Ibid, hlm79
the difference dan principle of fair equality of oppurtunity , bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberi manfaat yang paling besar bagi mereka yang kurang beruntung. 15
Jadi  menurut  penulis  ada  sebuah  ketidakadilan  dalam  penanganan  korupsi  khususnya dalam hal sanksi hukuman, sehingga tidak ada efek jera yang aksesnya bukan hanya korupsi yang semakin bertambah tetapi juga ada diskriminasi dalam hal hukum karena adanya perbedaan sosial dan ekonomi, olehnya itu menurut penulis untuk menghilangkan ketidakadilan itu maka hal yang esensial adalah terkait dengan masalah sanksi hukuman demi pertimbangan kemaslahatan umat manusia,  sesuai  teori  keadilan  Madjid  khadduri  yang  membagi  keadilan  menjadi  dua  yaitu, keadilan substansi yakni keadilan yang melekat pada isi hukum yang dibuat dan sebagai sumber kemaslahatan,  sebab  hukum  dibuat  untuk  tujuan  kebaikan  dan  menghilangkan  keburukan (mendatangkan  maslahat  dan  menghilangkan  kemudharatan)  dan  keadilan  prosedural  yang didasarkan aspek eksternal hukum biasanya melalui aspek keadilan formal. 16
Berdasarkan  beberapa  teori  diatas  maka  menurut  penulis  hal  yang  pertama  yang  harus dilakukan  adalah  mengidentifikasi  mudharat  dari  korupsi  ini  seperti  salah  satu  penyebab kemiskinan di negara ini, merajalelanya korupsi dihampir semua departemen, partai politik bahkan lembaga yang kita anggap suci atau sebagai the guardian of constitution (MK) terlibat korupsi dan juga  menjalar  ke  daerah  dengan  melibatkan  beberapa  kepala  daerah,  selain  itu  hampir  disetiap media  massa  selalu  menampilkan  korupsi  yang  tentunya  menjadi  pelajaran  yang  buruk  bagi masyarakat, yang paling ironis adalah korupsi seakan menjadi budaya dan yang paling berbahaya adalah korupsi ini telah merusak tatanan negara. Maka menurut penulis hal yang harus dilakukan untuk menciptakan keadilan di negara ini sesuai dengan teori keadilan Madjid Khadduri dengan pertimbangan kemaslahatan maka harusnya sanksi untuk pelaku koruptor adalah hukuman mati, dengan mempertimbangkan kriteria serta dampak korupsi yang dilakukan, seperti apa yang pernah dipraktekkan  Rasululllah  pada  masa  awal  Islam  berkembang,  yaitu  keengganan  Beliau  untuk menyalati koruptor, dan menyatakan bahwa sadaqah dari hasil korupsi tidak akan diterima oleh Alllah Swt., pengancaman Beliau terhadap siapa saja yang melindungi koruptor, serta penjelasan bahwa korupsi adalah perbuatan yang memiliki dosa besar dan sekecil apapun tindakan korupsi akan  mengantarkan  pelakunya  ke  neraka 17 ,  selain  itu  perilaku  koruptor  dapat  menimbulkan
15 Sidik Tono, Wasiat Wajibah ... op. cit ., hlm 51
16 Ibid ., hlm 50
17 Jawahir Thontowi, Seminar ... op. cit., hlm 12
kekacauan dalam interaksi dan relasi sosial, serta mengancam stabilitas masyarakat. Mereka layak divonis  dengan  Firman  Allah  Swt:  “Sesungguhnya  pembalasan  terhadap  orang-orang  yang memerangi Allah dan Rasul-nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya),yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar. (QS. AL-Maidah (5):33). 18
Berdasarkan hal tersebut menurut penulis hukumam mati sangat tepat diterapkan, selain itu hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk pembentukan fikih anti korupsi kedepannya, supaya hal  tersebut  bisa  menjiwai  hukum  positif  di  negara  Indonesia  dan  terjewantahkan  dalam UndangUndang untuk mengakomodasi hukuman mati untuk para pelaku koruptor.

## PENUTUP
Adapun simpulan dari tulisan ini adalah:
1. Perbuatan korupsi adalah perbuatan kotor, curang dan buruk baik ditinjau dari hukum positif maupun hukum dari persfektif hukum islam.
2. Penyebab korupsi menurut penulis ada dua secara internal dan secara eksternal, tetapi yang  juga  harus  diperhatikan  adalah  faktor  internal  denga  menghadirkan  kecerdasan spritual atau kata hati serta melalui perbaikan kualitas shalat.
3. Sekalipun  belum  ada  fiqih  anti  korupsi  dalam  agama,  diharapkan  kedepannya  dapat diupayakan supaya dalam pembuatan aturan positif dijiwai oleh semangat religiusitas.
4. Hukuman mati perlu untuk tindak pidana korupsi dengan pertimbangan kemaslahatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ary Ginanjar Agustian, Emotional Spritual Quotient, Jakarta : Arga ,2001.
Husain Husain Syahatah, Ar-Rasywah Fi Mizan Asy-Syari‟ah Al-Islamiah, Terjemahan, Kamran As‟ad Irsyady, Suap dan Korupsi Dalam persfektif syariah, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Jawahir Thontowi, seminar nasional dan call for paper dengan tema “peran perguruan tinggi atas destruksi moral perilaku koruptif: mengikis atau membudayakan?, Rabu, 4 Desember 2013 di ruang Auditorium gedung C lt.3, kampus Universitas Pekalongan. Jawa Tengah, hlm 6- 10  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Memahami  untuk  membasmi,  cetakan  ke-dua Jakarta:Perpustakaan nasional, 2006.
18 Husain Husain Syahatah, Ar-Rasywah Fi Mizan Asy-Syari‟ah Al-Islamiah, Terjemahan, Kamran As‟ad Irsyady, Suap dan Korupsi Dalam persfektif syariah, cetakan kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),hlm 19
Marwan  Effendy,  Temu  nasional  komunitas  masyarakat  sriwijaya  dengan  tema  strategi penanggulangan korupsi secara integral dan sistemik, 9 juni 2012 di Yogyakarta.
Sidik Tono, Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non-Muslim Di  Indonesia,  Desertasi  disampaikan  di  ceramah  promosi  Doktor,  Universitas  Islam Indonesia, Yogyakarta, 7 Desember 2013
Suyitno,  Korupsi,  Hukum  dan  Moralitas  Agama.  Yogyakarta:Gama  Media,  2006.  UU  No.31 tahun 1999 Tentang Korupsi