## Hubungan Semenda dalam Hukum Perkawinan Katolik dan Islam
Yohanes Candra Sekar Bayu Putra Amuna 1* , Iman Jaya Manik 2
1,2 STFT Widya Sasana Malang, Indonesia.
* Corresponding Author, Email: bcandra273@gmail.com
Received : April 2022; Accepted : September 2023; Published : September 2023
Abstract: This research focuses on the issue of marital relations in Catholic and Islamic marriage law. The authors try to conduct a comparative study between Catholic and Islamic marriage law in addressing sexual relations. The authors will describe how the meaning of Catholic and Islamic marriage law applies to sexual relations and then analyze the similarities and differences. As for this study, the authors used a qualitative method with a comparative approach. The authors will rely on scientific books and journals related to this topic as primary data sources. This study found that sexual relations in Catholic and Islamic religious marriage law are considered obstacles that can cancel a marriage. Both directions have their meaning and purpose. By tracing these issues, the authors argue that in marriage law, both Catholics and Muslims deny the existence of sexual relations to a certain degree.
Keywords: Catholic church; marital relationship; family law; comparison method; reciprocity agreement.
Abstrak: Penelitian ini berfokus pada persoalan hubungan semenda dalam hukum perkawinan Katolik dan Islam. Peneliti mencoba melakukan studi komparatif antara hukum perkawinan Katolik dan Islam dalam menyikapi hubungan semenda. Peneliti akan menggambarkan bagaimana pemaknaan hukum perkawinan agama Katolik dan agama Islam terhadap hubungan semenda, lalu memberikan analisis mengenai persamaan dan perbedaannya. Adapun penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif. Peneliti akan mengandalkan buku- buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik ini sebagai sumber data primer. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan semenda dalam hukum perkawinan agama Katolik dan Islam sama- sama dikategorikan sebagai halangan yang dapat membatalkan perkawinan. Kedua hukum tersebut memiliki pemaknaan dan tujuannya masing-masing. Dengan menelusuri persoalan-persoalan tersebut, peneliti berargumentasi bahwa dalam hukum perkawinan, baik Katolik dan Islam, pada dasarnya menolak adanya hubungan semenda sampai pada tingkatan-tingkatan tertentu.
Kata Kunci: Gereja Katolik; hubungan suami-istri; hukum keluarga; metode komparasi; perjanjian timbal-balik.

## 1. Pendahuluan
Perkawinan merupakan sebuah perjanjian timbal-balik antara seorang pria dan wanita. Perjanjian ini sangat unik dan khas bila ditinjau dari sudut subyek dan obyeknya (Alf. Tjatur Raharso, 2008). Melalui perkawinan, kedua subyek secara sah dan legitim membangun relasi suami-istri. Perkawinan yang sah mengikat kedua subyek secara eksklusif sebagai satu keluarga. Konskekuensinya, kedua subyek juga terikat satu sama lain dalam relasi kesemendaan antar keluarga. Suami terikat kesemendaan dengan keluarga inti pihak istri dan sebaliknya. Lantas, bagaimana cara pandang hukum perkawinan Gereja Katolik dan Islam terhadap relasi dalam kesemendaan?
Ada beberapa penulis yang memfokuskan penelitiannya pada tema seputar hubungan semenda. Beberapa diantaranya adalah Sayuti Thalib yang menulis ‘Hukum kekeluargaan Indonesia: berlaku bagi umat Islam’ (1986), Rafika Hakim, Haedah Faradz, dan Noor Asyik yang menulis ‘Hubungan Semenda Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan’ (2022), Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah dalam ‘ Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam ’ (2014) dan Alf. Tjatur Raharso dalam bukunya yang berjudul ‘Halangan-halangan Nikah menurut Hukum Gereja Katolik’ (2016). Beberapa penulis tersebut memberikan penekanan yang berbeda mengenai tema hubungan semenda dari berbagai perspektif.
Rafika Hakim, Haedah Faradz, dan Noor Asyik (Hakim et al., 2022) misalnya dalam karya mereka yang berjudul ‘Hubungan Semenda Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan’ mendefinisikan hubungan semenda sebagai suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan. Di dalamnya terdapat hubungan pertalian kekeluargaan di antara suami-istri dengan para keluarga sedarah dari kedua pihak. Hubungan semenda menjadi larangan dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 8a yang menuliskan bahwa ‘ Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri ’.
Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul ‘Hukum kekeluargaan Indonesia: berlaku bagi umat Islam’ menguraikan bahwa pada dasarnya seorang laki-laki Islam diperbolehkan menikah dengan perempuan mana saja. Sungguh-pun demikian, juga diberikan pembatasan-pembatasan. Sebagai pembatasan, seorang laki-laki Muslim dilarang menikah dengan perempuan-perempuan tertentu. Dalam larangan itu tampak segi-segi larangan itu. Sifat larangan itu berupa perlainan agama, larangan nikah karena hubungan darah, karena hubungan sesusuan, karena hubungan semenda yang timbul dari pernikahan yang terdahulu (Thalib, 1986).
Gagasan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah dalam ‘Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam’ mengatakan bahwa hubungan semenda adalah hubungan kekeluargaan yang timbul karena pernikahan yang telah terjadi terlebih dahulu (Atabik & Mudhiiah, 2014). Larangan pernikahan dalam hubungan pernikahan yang telah ada atau semenda terdapat dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 23 yang menuliskan bahwa “ diharamkan untuk mengawini Ibu dari istri (mertua), Anak tiri perempuan yang istrinya telah dicampuri, Istri anak shulbi (menantu perempuan), Dua orang bersaudara ”.
Sedangkan dalam hukum Katolik, Alfonsus  Tjatur Raharso (A. Tjatur Raharso, 2016)  dalam bukunya yang berjudul Halangan-halangan Nikah menurut Hukum Gereja Katolik ,  menyatakan bahwa kesemendaan adalah hubungan yang timbul akibat dari perkawinan sah entah hanya ratum (sakramental) atau ratum et consummatum (sakramental dan sudah terjadi konsumasi). Kesemendaan yang timbul dari perkawinan sah antara dua orang tidak dibaptis akan menjadi halangan pada hukum Gereja bagi pihak yang mempunyai hubungan kesemendaan setelah pembaptisan dari salah satu atau kedua orang itu.
Untuk meneliti secara lebih lanjut, peneliti akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif. Peneliti mencoba melakukan suatu studi perbandingan antara hukum Gereja Katolik dengan hukum Islam terkait tema hubungan semenda. Dari perbandigan  tersebut, peneliti menemukan bahwa pada dasarnya hubungan kesemendaan merupakan halangan yang dapat menggagalkan suatu perkawinan baik dalam hukum Katolik maupun Islam. Perkawinan yang mengandung unsur kesemendaan dapat merusak relasi kasih dalam keluarga.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif interpretatif dengan pendekatan studi komparatif sebagai pengembangan kajian. Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan. Winarno Surakhmad (Surakhmad, 1990) dalam bukunya Pengantar
Pengetahuan Ilmiah mendefinisikan studi komparatif sebagai penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.
Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis dengan membandingkan kebijakan Gereja Katolik dan Islam tentang hubungan semenda. Melalui beberapa buku, jurnal dan sumber-sumber dari internet, peneliti berusaha mencari dan memaparkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan fenomena hubungan semenda dalam hukum perkawinan Gereja Katolik dan Islam. Sebelum membahas lebih jauh tentang tema kesemendaan dalam Hukum Gereja Katolik dan Islam, bagian ini akan memaparkan dasar-dasar teori dalam pengembangan kajian ini.
Untuk menelaah hubungan semenda dalam hukum Gereja Katolik, peneliti menggunakan Kitab Hukum Kanonik ( Codex Iuris Canonici ) edisi revisi yang dipromulgasikan oleh Paus Yohanes Paulus II pada 25 Januari 1983. Kitab ini sudah beberapa kali diusahakan penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan pada tahun 1985, 1991, dan 2006 (Rubiyatmoko, 2016).
Kanon 1092 secara tegas merumuskan bahwa hubungan semenda dalam garis lurus tingkat manapun merupakan halangan gerejani yang dapat menggagalkan suatu perkawinan (Rubiyatmoko, 2016). Maka dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba memaparkan aturan mengenai hubungan semenda yang diatur dalam kanon 1092 dengan penafsiran yang lebih eksklusif.
Sedangkan penelaahan mengenai hubungan semenda dalam Hukum Islam akan menggunakan Surah An Nisa Ayat 22-23 sebagai landasan pengembangan kajian dan diperkuat dengan tafsiran oleh beberapa penulis mengenai hubungan semenda. Al Qur’an Surah An Nisa Ayat 22-23 menjelaskan secara tegas mengenai larangan bagi seorang anak untuk menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahnya sendiri (ibu tiri). Perkawinan hubungan semenda garis lurus merupakan dosa besar dan dilaknat oleh Allah.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Hubungan Semenda dalam Hukum Katolik
Perkawinan dalam pandangan Gereja Katolik secara yuridis merupakan suatu perjanjian (foedus) yang dengannya seorang laki-laki dan perempuan membentuk antara mereka persekutuan untuk seluruh hidup (Kan 1055; 1057 §2). Relasi suami-istri dalam sebuah perkawinan dinyatakan secara legitim (sah) oleh konsensus atau kesepakatan yang mereka nyatakan bersama. Kesepakatan tersebut harus sungguh-sungguh terdefinisi dan terkualifikasi menurut hukum Gereja Katolik bukan hanya atas dasar sesuka hati salah satu atau kedua subyek (Galed, 2020). Di dalam perkawinan, seorang laki- laki dan perempuan hidup dalam cinta kasih yang autentik. Mereka berpartisipasi dalam kodrat Allah karena Allah adalah kasih  (A. Tjatur Raharso, 2014). Melalui perkawinan, mereka secara nyata mengalami kasih Allah yang nyata dalam diri pasangan serta diharapkan mampu menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari ( capax Dei ).  Oleh karena derajatnya yang begitu tinggi maka Gereja Katolik mamandang perkawinan sebagai sebuah sakramen di mana Allah secara nyata hadir bagi umat manusia.
Umat Katolik yakin bahwa manusia diciptakan sebagai pria-wanita karena cinta dan diutus agar saling mencintai dan menghasilkan keturunan (bdk  Kejadian 2:18-25). Perkawinan antara orang-orang yang dibaptis, dengan sendirinya diangkat oleh Kristus Tuhan ke martabat sakramen (Kan. 1055). Oleh karena martabatnya sebagai sebuah sakramen, perkawinan dapat menjadi tanda dan sarana yang menyelamatkan dan menyatukan, yang mana persatuan di antara keduanya terlaksana berkat penyelenggaraan ilahi (Gobai & Korain, 2020).  Gereja Katolik sendiri memandang setiap perkawinan sebagai sesuatu yang kudus ( res sacra ) dan sah (validum) kecuali dapat dibuktikan kebalikannya. Untuk itu sakramen perkawinan memiliki berbagai makna antara lain sebagai manifestasi relasi Kristus dengan Gereja-Nya yang satu (unitas) dan tak terpisahkan (indissolubilitas), serta sarana yang sungguh-sungguh menghadirkan Allah yang menuntun dan menyertai, memelihara dan memupuk cinta satu sama lain dalam ikatan suci perkawinan yang tak terbatalkan dan tak terpisahkan.
Menurut Kitab Hukum Kanonik (KHK), ada tiga unsur mutlak yang menjadi penentu sah ( validum ) atau tidak sahnya (invalidum) suatu perkawinan. Ketiga syarat tersebut meliputi: subyek (Kan 1073-1094), kesepakatan (Kan 1095-1107) dan tata peneguhan kanonik (Kan 1108- 1123). Jika ada satu atau lebih dari ketiga poin tersebut dapat dibuktikan kecatatannya sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan diteguhkan maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai perkawinan. Kecacatan dari salah satu syarat menyebabkan perkawinan tersebut sudah tidak sah sejak awal mula.
Sebagai subyek, setiap orang pertama-tama perlu terbebas dari halangan menikah yang terdiri dari 12 jenis halangan. Keduabelas halangan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua ketegori yaitu halangan kodrati (Kan. 1084, 1085, 1091§1) dan halangan gerejani (Kan. 1083, 1086-1090, 1091 §2, 1092-1094). Halangan Kodrati mengikat semua orang baik yang dibaptis maupun tidak dibaptis. Sedangkan halangan gerejani merupakan jenis-jenis halangan perkawinan yang ditentukan oleh Gereja sendiri serta hanya mengikat orang Katolik saja. Dari kedua kategori tersebut, hubungan semenda dikategorikan sebagai halangan gerejani (Kan 1092). Maka hubungan semenda sebagai suatu halangan gerejani secara tegas mengikat semua orang Katolik di manapun mereka berada.
Dalam hukum Gereja Katolik, kesemendaan dapat dipahami sebagai hubungan yang timbul sebagai akibat dari perkawinan sah entah hanya ratum atau ratum consummatum. Kesemendaan yang timbul dari perkawinan sah antara dua orang tidak dibaptis akan menjadi halangan pada hukum Gereja bagi pihak yang mempunyai hubungan kesemendaan setelah pembaptisan dari salah satu atau kedua orang itu.
Kitab Hukum Kanonik 1983 menuliskan bahwa “Hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun” (Kan. 1092). Hubungan kesemendaan muncul hanya antara suami dengan keluarga isteri dan antara isteri dengan keluarga suami. Saudara-saudara suami tidak mempunyai kesemendaan dengan saudara-saudara isteri, begitu sebaliknya. Dengan demikian, hubungan kesemendaan yang membuat perkawinan tidak sah hanya terdapat dalam garis lurus untuk semua tingkat.
Jika ditinjau secara lebih mendalam, tradisi Yahudi yang tertuang dalam Kitab suci perjanjian lama mengungkapkan bahwa seorang laki-laki harus menikah dengan istri saudaranya jika saudaranya mati tanpa meningggalkan keturunan. Tradisi yang mengacu pada garis keturunan patrilineal ini berbunyi: “Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang dari pada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah isteri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya; saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi isterinya dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar (bdk. Ul. 20:5).
Tradisi tersebut kemudian diungkapkan lagi dalam Kitab Suci perjanjian baru oleh orang- orang Saduki kepada Yesus dalam bentuk pertanyaan mengenai status pernikahan di surga.
“Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita: Jika seorang, yang mempunyai saudara laki- laki, mati dengan meninggalkan seorang isteri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan isterinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah tujuh orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itupun mati. Pada hari kebangkitan, bilamana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristerikan dia” (Mrk 12:19-23; Bdk. Mat 22:23-30)
Teks di atas menggambarkan hubungan semenda dalam tradisi Yahudi sebagaimana hukum yang dituliskan oleh Musa. Sang istri memiliki hubungan kesemendaan dengan saudara-saudara sang suami (saudara/i ipar). Kesemendaan yang terjadi merupakan efek langsung dari perkawinan sang suami dengan istri.
Akan tetapi hukum ini diperbolehkan dalam tradisi Yahudi oleh karena sistem keturunan patrilineal  yang dianut oleh bangasa Yahudi. Penekanan bangsa Yahudi terletak pada kewajiban melahirkan keturunan. Bila dicermati, kesemendaan yang terjadi antara sang istri dengan para saudara sang suami merupakan hubungan semenda garis menyamping. Ini mengindikasikan bahwa hubungan semenda garis menyamping bukanlah halangan dalam hukum Kitab Suci perjanjian lama dan perjanjian baru.
Berdasarkan kanon 1092 maka dapat dilihat bahwa hubungan semenda dapat terjadi dengan beberapa skema sebagai berikut:
Gambar 1. Bagan Hubungan Semeda
a. Hubungan semenda garis lurus
• Menantu – Mertua: AB3 – F dan EF1 - A
• Ayah/Ibu – Anak Tiri: AB3 – EF1a dan EF1 – AB3a
b. Hubungan semenda garis menyamping
• Periparan: AB3 – EF2
• Periparan: EF1 – AB2/AB1
Hukum Gereja Katolik secara tegas menempatkan hubungan semenda garis lurus sebagai suatu halangan yang akan menggagalkan perkawinan. Tujuan utama dari halangan ini ialah untuk melindungi relasi kasih dalam keluarga. Dengan menikah maka kedua subyek menjadi anggota keluarga resmi dari masing-masing keluarga. Sang suami secara sah menjadi anak dari orang tua sang istri dan saudara dari saudara-saudari sang istri, begitu juga sebaliknya.
Di lain pihak Gereja Katolik tidak menempatkan hubungan semenda garis menyamping (periparan)  sebagai suatu halangan. Peristiwa sebagaimana diungkapkan oleh orang-orang Saduki kepada Yesus bukan menjadi halangan perkawinan bagi sang istri. Kematian pasangan secara otomatis menyebabkan perkawinan menjadi terputus (bdk. Kan 1055 §1) dan status perkawinan subyek menjadi bebas tanpa ikatan apapun.
Dengan demikian, perkawinan semenda menyamping antara seorang pria dengan saudari istrinya atau sebaliknya dapat saja terjadi dengan tetap memperhatikan ciri-ciri esensial, syarat-syarat dan tujuan perkawinan Katolik (Kan 1056, 1057 §1, 1061 §1) yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya. Selain itu, perkawinan hubungan semenda garis menyamping juga perlu mematuhi hukum partikular yang ditetapkan Konferensi Para Uskup dengan mempertimbangkan kebiasaan serta undang-undang sipil (Kan 1058).

## 3.2. Hubungan Semenda dalam Hukum Islam
Perkawinan adalah persatuan antara dua orang yakni laki-laki dan perempuan. Perkawinan dilakukan atas dasar cinta. Pernikahan semenda masih sering terjadi di negara Indonesia. Hal ini masih banyak terjadi di beberapa tempat. Pernikahan semenda ini terjadi diduga karena kurang pahamnya
A B F E AB1 AB2 AB3 EF1 EF2 AB3a EF1a
masyarakat luas akan pernikahan semenda yang dilarang. Bahkan ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa hubungan semenda terjadi (Sufrizal & Anzaikhan, 2021). Pernikahan atau perkawinan semenda dilakukan bukan hanya bagi mereka yang tidak paham akan hukumnya namun juga mereka yang mengerti namun tetap melakukannya dengan alasan tertentu.
Adapun tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membentuk suatu keluarga (Khafizoh, 2017). Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 menyebutkan “ perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mî ṡ âqan ghalî ẓ an untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ” dan pasal 3 “ perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah ” (Khafizoh, 2017).
Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan haruslah satu perkawinan yang tidak memiliki penghambat. Dalam beberapa kasus, perkawinan yang dilakukan memiliki penghalang yaitu hubungan darah. Hubungan darah yang dimaksud adalah hubungan semenda. Salah satu rukun perkawinan adalah mempelai pria dan mempelai wanita. Disyaratkan tidak adanya penghalang yang dapat menghalangi dilangsungkannya aqad nikah. Di antara penghalang yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan yaitu: (1) adanya hubungan kekerabatan karena nasab atau garis keturunannya; (2) adanya hubungan kekerabatan karena pertalian perkawinan yang sudah ada sebelumnya; dan (3) adanya kekerabatan karena hubungan persusuan (Khafizoh, 2017).
Dalam suatu ikatan pernikahan laki-laki dan perempuan boleh menikahi siapa pun kecuali dengan mereka yang memiliki hubungan darah dengannya. Dalam hukum sipil dan adat banyak yang melarang pernikahan hubungan semenda atau hubungan darah. Hal ini juga dilarang dalam agama Islam sendiri. Pernikahan atau perkawinan semenda dilarang pertama ditunjau dari ilmu Kesehatan atau kedokteran yang mengatakan bahwa apabila perkawinan atau pernikahan semenda dilakukan akan menghasilkan keturunan yang kemungkinan besar cacat. Kedua, agama melarang karena merujuk pada pendapat dari ilmu kedokteran. Memang dalam Al’quran tidak dikatakan dengan jelas mengapa pernikahan sedarah itu dilarang (Lestari, 2020).
Dalam Islam ada ketentuan pernikahan itu dikatakan sebagai pernikahan yang sah. Sahnya suatu pernikahan apabila mengikuti peraturan dan ketentuan yang ada dalam Islam sendiri. Seorang laki- laki boleh menikahi seorang perempuan yang tidak memiliki hubungan darah dengannya langsung atau tidak sepersusuan. Pernikahan yang memiliki tujuan untuk membangun satu rumah tangga, oleh karena itu ada halangan yang harus dihindari agar kelak tidak terjadi perceraian yang tidak diinginkan karena masalah semenda atau sepersusuan (Lestari, 2020). Namun suatu pernikahan sah apabila kedua belah pihak juga sama-sama ridho satu sama lain karena menyangkut masa depan (Jenichen & Anne, 2017).
Dalam agama Islam sendiri dikatakan bahwa ada dua perempuan yang tidak boleh dinikahi karena sifatnya haram baik itu bersifat sementara dan selamanya (Lestari, 2020; Nita et al., 2022; Putri, 2021; Sufrizal & Anzaikhan, 2021). Mengenai dilarangnya seorang laki-laki mengambil perempuan haram sangat jelas dijelaskan dalam buku hukum Islam oleh Basyir dalam bukunya yang berjudul ‘Hukum Perkawinan Islam’ (Ahmad, 1996).
Apa yang dijelaskan dalam buku hukum Islam ini mengenai empat jenis perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki. Perempuan yang dikatakan tidak boleh dinikahi itu yakni perempuan yang ada hubungan nasab, perempuan karena ada hubungan sesusuan, perempuan karena ikatan perkawinan (mushaharah) dan karena sumpah li’an . Keterangan yang diberikan oleh Basyir ini bisa dijadikan acuan dalam menentukan apakah pernikahan itu sah atau tidak. Memang menurut ketentuan yang ada, pernikahan dikatakan sah apa bila dilakukan seusai dengan aturan civil dan agama.
Hubungan semenda sendiri adalah hubungan berdasarkan pertalian keluarga dan adanya hubungan darah. Perkawinan semenda ini menjadi salah satu problem yang masih kerap terjadi di Indonesia. Perkawinan atau pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang pria dan wanita yang masih memiliki hubungan darah sangat dilarang bahkan diharamkan oleh Islam sendiri. Al’quran menuuliskan demikian mengenai perkawinan semenda, sedarah, sepersusuan;
“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibuibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istriistri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nisa: 22- 23).
Mengacu pada hal ini, maka sangat tidak dianjurkan untuk menikah dengan saudara yang masih memiliki hubungan darah terutama hubungan darah yang paling dekat.
Konsep pernikahan dalam agama Islam memiliki dasar. Dasarnya adalah dua insan yang memiliki jenis kelamin yang berbeda (Alghafli et al., 2014). Konsep ini tentu bukan hal yang baru tetapi pada umumnya memang demikianlah yang seharusnya (Himawan, 2020). Tujuan pernikahan dalam Islam dikatakan untuk mencegah perzinahan, menyalurkan kebutuhan biologis manusia, memiliki keturunan, menjaga pandangan, menghindari hubungan sesama dan terutama untuk melakukan amalan sunnah yang tidak bisa dicapai selain melaksanakan pernikahan (Sufrizal & Anzaikhan, 2021). Ada lima hukum yang mengatur laki-laki ketika menikah. Pertama , haram bagi seorang laki-laki yang tidak bisa menafkahi istri dan anak-anaknya. Kedua , sunnah bagi orang yang shawatnya sudah mendekat namun didukung dengan kemampuan menikah. Ketiga , wajib menikah apabila secara kondisi dia mampu menikah, sementara syahwatnya berpotensi menjerumuskannya dalam perzinahan. Keempat , makruh hukumnya bagi orang yang belum mampu menafkahi istrinya didukung dengan kondisi nafsu yang masih bisa dikontrol. Kelima , mubah hukumnya bagi orang yang tidak terikat oleh desakan untuk menikah atau tidak dalam harapan untuk segera menikah.

## 4. Kesimpulan
Kesemendaan merupakan hubungan kekeluargaan yang timbul sebagai efek dari perkawinan. Melalui perkawinan, seorang laki-laki ataupun perempuan secara sah dan legitim resmi menjadi anggota keluarga dari pasangannya. Kesemendaan hanya terjadi antara subyek yang menikah dengan keluarga pasangannya (mertua, ipar dan anak tiri). Sedangkan antara keluarga sedarah dari pihak suami dan keluarga sedarah dari pihak istri tidak terdapat hubungan semenda. Hukum perkawinan Gereja Katolik dan Islam secara tegas menempatkan hubungan semenda garis lurus dalam semua tingkat sebagai suatu halangan yang akan menggagalkan perkawinan dengan sendirinya. Perpisahan pasangan yang terjadipun sejatinya tidak serta merta menghapus hubungan semenda yang sudah ada.

## Daftar Pustaka
Ahmad, A. B. (1996). Hukum Perkawinan Islam .
Alghafli, Z., Hatch, T., & Marks, L. (2014). Religion and relationships in Muslim families: A qualitative examination of devout married Muslim couples. Religions , 5 (3), 814–833.
Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Yudisia , 5 (2),
293–294.
Galed, D. O. (2020). Perkawinan In Fieri Dan Perkawinan In Facto Esse Dalam Pemahaman Yuridis Gereja Katolik . 3 , 57–68.
Gobai, D. W., & Korain, Y. (2020). Hukum Perkawinan Katolik Dan Sifatnya. Sebuah Manifestasi Relasi
Cinta Kristus Kepada Gereja Yang Satu Dan Tak Terpisahka. Jurnal Hukum Magnus Opus , 3 (1), 81– 92.
Hakim, R., Faradz, H., & Asyik, N. (2022). Hubungan Semenda Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan. Soedirman Law Review , 4 (2), 84–93.
Himawan, K. K. (2020). The single’s struggle: Discovering involuntary singleness in Indonesia through gender and religious perspectives. The Family Journal , 28 (4), 379–389.
Jenichen, S. R. A., & Anne, J. (2017). The unhappy marriage of religion and politics: Problems and pitfalls for gender equality. In Current Issues in Law and Religion (pp. 381–399). Routledge. Khafizoh, A. (2017). Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika. Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum , 3 (01), 61–76. https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1142
Lestari, R. D. (2020). Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Islam dan Genetika. An-Nahdloh: Jurnal Keaswajaan , 1–25.
Nita, M., Tahir, M., & Djunastuti, E. D. E. (2022). Studi Komparatif Terhadap Larangan Perkawinan Hukum Adat. Jurnal Studi Hukum , 4 , 119–128. https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1574
Putri, R. P. (2021). Pencatatan Perkawinan yang sah Menurut Hukum Perdata Yang Berlandaskan Undang-Undang Tentang Perkawinan. Ensiklopedia Social Review , 3 (1), 32–42. Raharso, A. Tjatur. (2014). Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik (cetakan ke). Dioma. Raharso, A. Tjatur. (2016). Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik (cetakan ke). Dioma. Raharso, Alf. Tjatur. (2008). Kesepakatan Nikah Dalam Hukum Perkawinan Katolik (cet. I). Dioma. Rubiyatmoko, M. R. (Ed.). (2016). Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) (cet. ke-6). Percetakan Grafika Mardi Yuana.
Sufrizal, & Anzaikhan, M. (2021). Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam , 5 (2), 130–149. https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2782 Surakhmad, W. (1990). Pengantar penelitian ilmiah: dasar, metode dan teknik . Tarsito. Thalib, S. (1986). Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam (cetakan ke). Universitas Indonesia Press.
© 2023 by the authors. Submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).