## PENGARUH PENGAWASAN MELEKAT DAN PEMERIKSAAN INTERNAL

## TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA DANA HIBAH
Intan Kartika Jati a *
a CV Punggawa Kreatif Indonesia, Indonesia *intanjati27@gmail.com
Diterima : November 2019. Disetujui : November 2019. Dipublikasikan : Desember 2019

## ABSTRACT
This study aims to determine the relationship of inherent supervision with internal audit, and how  it  affects  both  partially  and  simultaneously  on  fraud  prevention  in  granting  grants  from  the central government of the regional government. This research was conducted based on a descriptive survey method,  with a  sample  was determined based on purposive sampling, the sample size of 17 (seventeen)  regional  apparatus  organizations  in  Tasikmalaya  Regency  with  the  criteria  of respondents  being  officials  who  could  represent  the  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  which became  the  unit  of  analysis.  Data  is  measured  and  collected  using  a  questionnaire  with  a  Likert summated  rating  scaling  design.  The  results  of  this  study  indicate  that  there  is  a  significant correlation both partially and simultaneously between embedded supervision and internal inspection of  fraud  prevention  in  granting  grants  from  the  central  government  to  the  regional  government  of Tasikmalaya  Regency,  in  other  words  the  implementation  of  inherent  supervision  elements integrated  in  the  control  system  internal  and  internal  audits  carried  out  effectively  by  the government  internal  examiners  are  believed  to  be  able  to  reduce  the  risk  of  fraud  by  closing  the gaps of internal control weaknesses so that the opportunity to commit fraud can be minimized.
Keywords: supervision,audit,fraud, and grant

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  pengawasan  melekat  dengan pemeriksaan  internal,  serta  bagaimana  pengaruhnya  baik  secara  parsial  maupun  simultan  terhadap pencegahan fraud pada  pemberian  dana  hibah  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah. Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  metode  deskriptif  survei.  Sampel  penelitian  ditetapkan berdasarkan purposive  sampling, ukuran  sampel  sebanyak  17  (tujuh  belas)  organisasi  perangkat daerah  di  Kabupaten  Tasikmalaya  dengan  kriteria  responden  adalah  pejabat  yang  dapat merepresentasikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi unit  analisisnya. Data diukur dan  dikumpulkan  menggunakan  kuesioner  dengan  desain scaling  likert  summated  rating .  Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa  terdapat  korelasi  yang  signifikan  baik  secara  parsial  maupun simultan antara pengawasan melekat  dengan  pemeriksaan internal terhadap pencegahan fraud pada pemberian dana hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan kata  lain  implementasi  unsur-unsur  pengawasan  melekat  yang  terintegrasi  dalam  sistem pengendalian  internal,  dan  pemeriksaan  internal  yang  berjalan  efektif  oleh  aparatur  pemeriksa internal  pemerintah  diyakini  dapat  menekan  risiko  terjadinya fraud dengan  cara  menutup  celah kelemahan pengendalian internal sehingga kesempatan untuk melakukan fraud dapat diminimalisir. Kata kunci: pengawasan, audit, fraud , dan hibah
Volume 14 Nomor 2 Juli-Desember 2019 80 – 91 http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak ISSN: 1907-9958 (Print)  2385-9246 (Online)

## PENDAHULUAN
Fenomena penyimpangan dalam pengelolaan  dana  hibah  cukup  menyita perhatian publik, salah satunya yaitu kasus korupsi  dana  hibah  yang  bersumber  dari APBD  Tahun  2017  untuk  instansi, organisasi  kemasyarakan  dan  lembaga keagamaan  di  Kabupaten  Tasikmalaya. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa  Barat  (2018)  merilis  berita  berkaitan dengan  korupsi  tersebut  yang  dilakukan secara  bersama-sama  oleh  oknum  aparatur sipil  negara  dan  penerima  dana  hibah sehingga  menimbulkan  kerugian  negara mencapai lebih dari Rp 3 miliar.
Hibah  menurut  Peraturan  Menteri Keuangan  RI  No  188/PK.07/2012  adalah pemberian  sejumlah  dana  maupun  barang dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah sebagai pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan  peruntukannya  dan  dilakukan melalui  perjanjian.  Sedangkan  dalam konteks  pemerintah  daerah,  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  RI  No  14  Tahun 2016 mendefinikan hibah sebagai pemberian uang/barang/jasa dari pemerintah  daerah  kepada  pihak  lain (pemda
lain,
BUMN/D,
badan/lembaga/organisasi  kemasyarakatan yang  berbadan  hukum)  untuk  tujuan tertentu  yang  telah  ditetapkan,  dimana hibah  tidak  wajib,  tidak  mengikat,  dan tidak  terus-menerus.  Dalam  hal  ini, pemberian  bantuan  hibah  dilakukan  dalam kerangka penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.
Dana  hibah  merupakan  dana  yang rentan  atas  penyalahgunaan  sehingga banyak  mendapat  perhatian  dari  para pemangku
kepentingan, sehingga
diperlukan  penanganan  khusus  dari  pihak berwenang agar terhindar dari penyimpangan  yang  bersifat  pengalihan hak  atau  kepemilikan  suatu  benda  kepada seseorang  atau  badan  yang  diberikan  hak
untuk  menerimanya.  Dalam  hal  ini pengelolaan dana hibah harus
diintegrasikan  dengan  pengawasan  baik secara  langsung  (pengawasan  melekat) maupun  secara  fungsional  (audit  oleh pihak  yang  independen  sesuai  ketentuan perundang-undangan). Studi yang dilakukan  oleh  Kurniasari  dkk  (2018) menunjukkan  bahwa  prioritas  pertama dalam  upaya  pencegahan fraud dalam pengelolaan  keuangan  yaitu  melakukan perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian.
Pengawasan  diperlukan  dalam  suatu entitas  agar  tujuan  dapat  dicapai  dengan melakukan  setiap  tahapannya  sehingga dapat mengambil tindakan-tindakan korektif  yang  diperlukan.  Murwanto  dkk (2012) mengemukakan bahwa pengawasan manajemen
merupakan bentuk
pengendalian  selama  proses  kegiatan berlangsung untuk menjamin bahwa kegiatan  berjalan  sesuai  dengan  tujuan yang  telah  ditetapkan  dan  terdiri  atas pengawasan  melekat  dan  supervisi.,  Pada sektor  publik  (pemerintahan)  pengawasan dikelompokan menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional (Instruksi  Presiden  Nomor  15  Tahun 1983). Dalam hal ini, pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan kepada bawahanannya secara langsung, sedangkan pengawasan  fungsional  dilakukan  oleh organisasi  fungsional  pemerintah  baik yang  bersifat  eksternal  yaitu  BPK  RI ataupun  bersifat  internal  dalam  pengertian audit internal yaitu oleh BPKP, Inspektorat, dan Satuan Pengawasan
Internal.
Isu sistem pengawasan dan
pemeriksaan  selalu  dikaitkan  dengan bagaimana  sistem  yang  dimaksud  mampu mencegah maupun menekan risiko terjadinya fraud yang merugikan keuangan negara dan menimbulkan kerusakan sistem dengan  dampak  yang  luas  terhadap buruknya citra pemerintah dalam mengelola  keuangan  negara.  Oleh  karena itu, diperlukan rancangan dan
Intan Kartika Jati/Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 2 Juli – Desember 2019 Hal. 80 – 91
implementasi  yang  integral  terkait  sistem pertanggung  jawaban  yang  terukur  dan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan , sehingga penyelenggaraan fungsi  negara  oleh  pemerintah  berjalan ekonomis,  efisien,  efektif,  serta  bebas  dari praktek nepotisme, kolusi dan korupsi.
Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 1989  mendefinisikan  pengawasan  melekat (waskat) sebagai serangkaian pengendalian terus  menerus,  oleh  atasan  langsung terhadap  bawahannya  secara  preventif  dan represif,  agar  tugas  pokok  dan  fungsi bawahan  tersebut  berjalan  secara  efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.  Syarat  keberhasilan  pengawasan melekat menurut  Keputusan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  RI  No KEP/46/M.PAN/4/2004  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Pengawasan  Melekat  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, yaitu:
1. Lingkungan
pengendalian manajemen yang kondusif 2. Kemampuan memprediksi dan mengantisipasi risiko
3. Aktivitas pengendalian yang memadai 4. Informasi  dan  komunikasi  yang efektif
5. Adanya  pemantauan,  evaluasi,  dan tindak lanjut
6. Faktor Manusia dan Budaya:
a) Kemampuan kepemimpinan,
keteladanan,  disiplin,  dedikasi pimpinan  dengan  berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor  30  Tahun  1980  dan  atau Peraturan  Perundang-undangan lainnya yang relevan. b) Prestasi pegawai, dengan mengadakan kegiatan pemberian bimbingan,  penilaian  kinerja pegawai,  koreksi,  pendelegasian wewenang,  pemberian  tanggung jawab  melalui  program-program pendidikan dan pelatihan.
c) Partisipasi pegawai dengan memberikan  kesempatan  dalam
proses perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan melalui  proses  pembudayaan kerja. d) Kejujuran dan keteladanan
setiap  pimpinan  untuk  dapat bertindak  tegas  dan  lugas  serta tidak  merusak  terselenggaranya pengawasan  melekat  melalui tindakan-tindakan  yang  kontra produktif.
e) Kemampuan  pimpinan  dalam menciptakan  perilaku  pribadi dan  perilaku  organisasi  aparatur pemerintah  yang  mempunyai kemampuan  pengendalian  diri ( self  control )  melalui  Program Budaya Kerja (PBK) dan pembentukan Kelompok- kelompok  Budaya  Kerja  (KBK) di setiap instansi/satuan kerja.
Pengawasan melekat dimaksud dilakukan  melalui  enam  hal  menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan (2017), yaitu:
1) Penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan  fungsi  beserta  uraiannya  yang jelas pula;
2) Melalui  perincian  kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara  tertulis  yang  dapat  menjadi pegangan  dalam  pelaksanaannya oleh  bawahan  yang  menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
3) Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan  kerja  antar  kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai  kegiatan  beserta  sasaran yang harus dicapainya;
4) Melalui prosedur kerja yang merupakan  petunjuk  pelaksanaan yang  jelas  dari  atasan  kepada bawahan;
5) Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya  yang  merupakan  alat bagi  atasan  untuk  mendapatkan
Intan Kartika Jati/Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 2 Juli – Desember 2019 Hal. 80 – 91
informasi  yang  diperlukan  bagi pengambilan keputusan serta penyusunan  pertanggung-jawaban, baik  mengenai  pelaksanaan  tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan; dan 6) Melalui  pembinaan  personil  yang terus  menerus  agar  para  pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan  dengan  baik  tugas yang  menjadi  tanggung  jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan  dengan  maksud  serta kepentingan tugasnya.
Tujuan  pengawasan  melekat  ini diatur dalam Keputusan Menteri
Pendayaan  Aparatur  Negara  RI  No KEP/46/M.PAN/ 2004 yaitu:
1. Untuk  memberikan  peringatan  dini apabila di dalam instansinya terjadi praktek yang tidak sehat, kekeliruan, kelemahan sistem administrasi,  dan  kesalahan  yang dapat membuka terjadinya penyimpangan. 2. Dapat  melakukan  evaluasi  untuk menguji keandalan penerapan pengawasan  melekat  dilingkungan, serta  menjadi  pedoman  untuk mewujudkan  arah  dan  tindakan yang dilakukan.
3. Untuk menciptakan kondisi yang mendorong tercapainya tujuan
organisasi secara efektif dan
efisein.
Untuk menciptakan pengendalian manajemen yang memadai,
Keputusan
Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara RI
No KEP/46/M.PAN/2004 menetapkan 8
(delapan) unsur pengawasan melekat, yaitu pengorganisasian, pembinaan personil, kebijakan, perencanaan, prosedur,
pencatatan, dan pelaporan.
The  Institute  of  Internal  Auditors (IIA)  seperti  yang  dikutif  oleh  Pitt  (2014) mendefinisikan pemeriksaan internal sebagai  aktivitas  independen  dan  objektif
dalam  memberikan  jasa  konsultasi  dan penjaminan yang dirancang untuk memberikan  nilai  dan  perbaikan  operasi suatu  organisasi,  dengan  maksud  untuk membantu  organisasi  mencapai  tujuannya dengan menggunakan pendekatan sistematis dan terarah dalam mengevaluasi dan  memperbaiki  efektivitas  pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance . Sementara itu, Amrizal (2004) mengemukakan  bahwa  audit  internal memiliki peran dalam pencegahan kecurangan ( fraud prevention ), pendeteksian kecurangan ( fraud detection ), dan  penginvestigasian  kecurangan  ( fraud investigation ).
Konsep audit internal dari Sawyer et al  (2003)  yang  diadaptasi  oleh  Inspektorat Jendral Kemenkeu RI (2011) menguraikan audit internal dilakukan untuk
menentukan:
1. Informasi  keuangan  dan  operasi telah akurat dan dapat diandalkan
2. Risiko  yang  dihadapi  perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi 3. Peraturan  eksternal  serta  kebijakan dan  prosedur  internal  yang  bisa diterima telah diikuti
4. Kriteria  operasi  yang  memuaskan telah dipenuhi
5. Sumber  daya  telah  digunakan secara efisien dan ekonomis
6. Tujuan  organisasi  telah  dicapai secara efektif
Rustendi (2017) mengemukakan standar audit internal yang diterbitkan oleh The  IIA (2016)  merupakan  acuan  praktek audit  internal  di  berbagai  organisasi  baik yang  berorientasi  bisnis  maupun  nirlaba, termasuk  sektor  publik.  Standar  praktek audit  internal  yang  dimaksud  terdiri  atas dua kategori:
1. Standar  Atribut,  yaitu  standar  yang mengatur  atribut  organisasi  audit internal.  Dan  individu  auditor internal  sebagai  pelaksana  aktivitas audit internal:
Intan Kartika Jati/Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 2 Juli – Desember 2019 Hal. 80 – 91
a. Adanya  piagam  audit  internal yang mendefinisikan secara formal mengenai tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas audit internal b. Memiliki independensi organisasional  dan  objektivitas individual c. Bagian audit internal dan auditor internal harus memiliki kecakapan dan ketelitian profesional yang semestinya
d. Adanya  program  penjaminan kualitas
2. Standar Kinerja, yaitu standar yang menjelaskan sifat audit internal dan kriteria kualitas kinerja audit internal yang dapat diukur. Aktivitas audit internal harus dikelola secara efektif guna memberikan  nilai  tambah  bagi organisasi:
a. Aktivitas  audit  internal  harus melakukan
evaluasi dan memberikan  kontribusi  dalam peningkatan  proses governance, manajemen  risiko,  dan  pengen- dalian  dengan  menggunakan pendekatan  yang  sistematis  dan terarah
b. Auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan rencana  untuk  setiap  penugasan yang  meliputi  tujuan,  ruang lingkup,  waktu,  dan  alokasi sumber daya
c. Auditor  internal  harus  meng- identifikasi, menganalisis, mengevaluasi,  dan  mendoku- mentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan d. Auditor internal harus mengkomunikasikan  hasil  penu- gasannya kepada manajemen
e. Kepala  bagian  audit  internal harus  menetapkan  dan  meme- lihara  sistem  yang  memantau disposisi  atas  hasil  penugasan
yang telah dikomunikasikan kepada manajemen f. Kepala  bagian  audit  internal harus mengkomunikasikan penerima risiko oleh manajemen terkait  temuan  dan  rekomendasi hasil  audit  dengan  manajemen senior  dewan  komisaris/komite audit Rustendi (2018) mengemukakan umumnya  standar  audit  sudah  mengatur bahwa dalam penetapan tujuan penugasannya, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan kesalahan signifikan,
fraud, ketidakpatutan, dan bentuk eksposur lainnya. The  IIA (2016)  dalam  Rustendi
(2018)  mendefinisikan fraud sebagai tindakan  ilegal  yang  bercirikan  penipuan, penyembunyian, atau penyalahgunaan kepercayaan,  yang  dilakukan  oleh  pihak tertentu  dan  organisasi  dengan  maksud untuk  mendapatkan  uang,  aset,  atau  jasa; atau menghindari pembayaran atau kerugian atas jasa; atau untuk memperoleh keuntungan pribadi atau bisnis.
Dalam  rangka  pencegahan fraud , Rustendi  (2018)  mengemukakan  bahwa auditor  harus  merancang  prosedur  audit yang meliputi:
1. Mengevaluasi  proses governance dengan tujuan:
a. Meningkatkan  kepatuhan  organ perusahaan  terhadap  ketentuan hukum,  regulasi,  etika,  dan
perikatan
b. Menilai tingkat kepatuhan oprasional  perusahaan  terhadap kebijakan  dan  prosedur  yang telah ditetapkan
c. Menilai respon manajemen terhadap  suatu  resiko  bisnis dalam kaitannya dengan pengendalian  yang  berkenaan dengan pengamanan aset, reliabilitas informasi berikut teknologi informasi yang digunakan
Intan Kartika Jati/Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 2 Juli – Desember 2019 Hal. 80 – 91
d. Mengembangkan perencanaan
audit untuk mencegah dan mendeteksi fraud 2. Mereview  program  pengelolaan risiko fraud atau fraud  control plan, atau anti-fraud policy, dengan tujuan:
a. Memastikan  bahwa  manajemen merancang dan mengimplementasikan  program pengelolaan risiko fraud
b. Memastikan bahwa prinsip- prinsip  pengelolaan  program risiko fraud diterapkan  dan berfungsi sebagaimana mestinya
c. Memastikan mekanisme whistleblowing berfungsi sebagaimana mestinya dan setiap  informasi  yang  diterima ditindaklanjuti oleh manajemen
d. Menyediakan  informasi  yang berguna  sebagai  dasar  bagi manajeman  untuk  melakukan perbaikan berkelanjutan  atas program pengelolaan risiko
fraud 3. Mereview  kelayakan  perancangan dan efektifitas implementasi pengendalian internal untuk:
a. Memastikan bahwa unsur, prinsip,  dan  fokus  pengendalian internal diterapkan dan berfungsi dalam pelaksanaannya, serta
memastikan bahwa integrasi unsur-unsur pengendalian internal  mampu merespon  risiko secara cepat b. Menilai risiko pengendalian internal
c. Mengidentifikasi kelemahan- kelemahan pengendalian
d. Menyediakan  informasi  yang berguna  bagi  manajemen  untuk memperbaiki pengendalian inter-nal secara berkesinambungan Kajian  ini  menunjukkan  bahwa pengawasan  melekat  dan  pemeriksaan internal  dapat  mencegah  atau  menekan
risiko  terjadinya fraud sebagai  upaya pengendalian dalam pemerintahan sehingga,  dapat  memberikan  manfaat  bagi pemerintah  Kabupaten Tasikmalaya dalam menerapkan sistem pengendalian manajemen,  khususnya  dalam  sistem pengawasan  melekat  pemerintah  dan pemeriksaan internal sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bebas dari aktifitas fraud. Sejalan dengan review yang dilakukan  oleh  Widyastuti  (2015)  dalam kaitannya dengan pengawasan pada institusi pemerintahan menunjukkan bahwa  peran  pengawasan  baik  internal maupun eksternal sangat penting sebagaimana  terkandung  dalam  prinsip manajemen,  sehingga  birokrasi  dapat berfungsi  dengan  baik  dalam mewujudkan akselerasi  sinergi  pemberantasan  korupsi yang  integral  dan  sistemik.  Studi  yang dilakukan oleh Sina (2008) menyimpulkan bahwa  pengawasan  yang  intensif  (salah satunya  pengawasan  melekat)  diperlukan untuk pemberantasan korupsi. Umar (2012) menunjukkan bahwa bila pengawasan handal maka upaya memerangi  korupsi  akan  berhasil,  dimana pengawasan berperan preventif,
investigatif/represif, dan edukatif.
Sementara itu, review yang dilakukan oleh Rustendi  (2017)  menunjukkan  bahwa fungsi audit internal sebagai mitra manajemen memiliki peran strategis dalam memerangi  korupsi  melalui  transformasi peran audit internal dalam hal pencegahan, pendeteksian  dan  investigasi fraud .  Studi empiris  yang  dilakukan  oleh  Nurhasanah (2016)  menegaskan  bahwa  pengendalian internal yang efektif dan tingkat kewenangan audit internal setingkat Eselon I berpengaruh menurunkan kasus korupsi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  berdasarkan deskriptif  analitis  dengan  pendekatan survei.  Deskriptif  analisis  merupakan metode  untuk  meneliti  status  kelompok, objek,  set  kondisi,  sistem  pemikiran, ataupun  kelas  peristiwa  pada  masa
sekarang  dengan  tujuan  deskriptif  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai fakta-fakta,  sifat  serta  hubungan  antar fenomena  yang  diteliti  (Nasir,  2015). Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  survei yaitu  penelitian  berbasis  sampel  sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distributif  dan  hubungan  antar  variabel sosiologis  maupun  psikologis  (Sugiyono, 2009). Sampel penelitian ditetapkan berdasarkan purposive  sampling dengan ukuran  sampel  17  Organisasi  Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
Responden ditetapkan pejabat yang representatif  mewakili  OPD  sebagai  unit analisisnya.
Variabel penelitian terdiri atas Pengawasan  Melekat  (X 1 ),  Pemeriksaan Internal  (X 2 ),  dan  Pencegahan Fraud (Y)
yang diabstraksikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No
KEP/46/M.PAN/4/2004 untuk X 1 ; Sawyer et  al  (2003)  yang  diadaptasi  oleh Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan RI  (2011)  untuk  X 2 ,  dan;  Rustendi  (2018) untuk Y.
Instrumen kuesioner dirancang menggunakan scaling yaitu Likert Summated  Rating, yang  dirancang  untuk menguji  apakah  responden  sangat  tidak setuju  ( strongly  disagree )  atau  sangat setuju  ( strongly  agree )  terhadap  objek psikologis  yang  dinilainya  (Sugiama, 2008),  dan  diperlakukan  sebagai  skala interval  (Sekaran  &  Bougi,  2009).  Data dianalisis menggunakan analisis jalur ( path analysis ).  Analisis  jalur  merupakan  teknik analisis yang memungkinkan untuk menguji proposisi teoritis mengenai hubungan sebab akibat tanpa
memanipulasi  variabel,  dimana  diantara variabel-variabelnya  memiliki  hubungan (Rinaldi,2015).
Gambar 1. Model Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  mengenai  Pengawasan  Melekat dan  Pemeriksaan  Internal  ini  dilakukan pada  lingkungan  pemerintahan  Kabupaten Tasikmalaya  dengan  melakukan  survei pada seluruh Dinas Kabupaten Tasikmalaya.  Untuk  memperoleh  data, penulis menyebarkan kuesioner untuk diisi sebagai mana mestinya dengan 17 responden dibagi atas 2 bagian berdasarkan  variabel  judul  yang  sesuai, Data mengenai pengawasan melekat diperoleh dari responden level Subag (Sub
Bagian).  sedangkan  data  pemeriksaan internal  dan  pencegahan fraud pada pemberian dana hibah dengan menggunakan objek penilai di level Kabag (Kepala Bagian) atau  Kepala Dinas terkait yang  memiliki  tugas  spesifik  dalam pengurusan dana hibah. Dengan demikian, setiap dinas diberikan set kuisioner dengan 2  tujuan  yang  berbeda  sesuai  dengan karakteristik  data  yang  dibutuhkan  selama satu  bulan  pada  kalender  kerja  terhitung sejak bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2019.  Sesuai  dengan  penelitian  terdahulu yang  dijelaskan  oleh  Priyo  Budiharto,
Y X 1 X 2 0 

## Intan Kartika Jati/Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 2 Juli – Desember 2019 Hal. 80 – 91
Endang  Larasati,  Sri  Suwitri,  November 2012  di  Badan  Pengawas  Provinsi  Jawa Tengah  dengan  hasil  penelitian  bahwa Kebijakan Pengawasan Melekat berpengaruh  pada  sistem  Pengawas  di Provinsi Jawa Tengah.
Tabel 1. Skor Variabel X 1 , X 2 , dan Y berdasarkan Likert Summated Rating .
Resp X 1 X 2 Y Resp X 1 X 2 Y Resp X 1 X 2 Y 1 55 58 56 7 54 54 55 13 55 59 59 2 41 42 44 8 56 58 58 14 52 53 54 3 55 57 56 9 57 55 58 15 57 55 57 4 60 60 60 10 53 52 55 16 54 54 56 5 55 56 57 11 60 60 60 17 59 56 57 6 56 57 58 12 56 56 58 Total 935 942 958

## Sumber: Diolah
Tabel 2.Analisis Jalur No. Pengaruh Langsung Pengaruh Tidak Langsung Total Pengaruh F t Sig 2-tailed
1 Y←X 1 →Y = (ρYX 1 ) 2 = (0,512) 2 0,26 3,528 0,003 0,512 x 0,908 x 0,485 0,23 Total Pengaruh X 1 thd Y 0,26 + 0,23 0,49 2 Y←X 2 →Y = (ρYX 2 ) 2 = (0,485) 2 0,23 3,337 0,005 0,512 x 0,908 x 0,485 0,23 Total pengaruh X 2 thd Y 0,23 + 0,23 0,46 3 Total pengaruh X 1 & X 2 thd Y 0,49 + 0,46 0,95 127,815 0.000 Sumber: Diolah Hipotesis-1: Terdapat Hubungan Pengawasan Melekat dengan Pemeriksaan Internal
Berdasarkan  hasil  perhitungan  SPSS diperoleh  nilai  r x1x2 sebesar  0,908  yang menunjukkan  besarnya  hubungan  antara variabel  pengawasan  melekat  dengan variabel pemeriksaan internal dalam kategori sangat kuat.
Tabel 3. Koefisien Korelasi r x1x2 Correlations X1 X2 X1  Pearson Correlation 1 ,908 ** Sig. (2-tailed) ,000 N 17 17 X2  Pearson Correlation ,908 ** 1 Sig. (2-tailed) ,000 N 17 17 **. significant at the 0.05 level (2-tailed ).
Nilai  probabilitas  0.000  berada dibawah critical  value 0,05  yang  berarti r x1x2 sebesar  0,908  memiliki  makna (signifikan),  sehingga  hipotesis-1  teruji. Dengan demikian, semakin baik
pengawasan  melekat  yang  dilakukan  oleh pimpinan  terhadap  bawahannya  secara langsung dapat mendukung tigkat efektivitas  pemeriksaan  internal  melalui implementasi unsur-unsur pengawasan melekat  oleh  pimpinan  sebagai  bentuk komitmen  untuk  menciptakan  tata  kelola yang  baik,  dan  sebaliknya  pemeriksaan internal  yang  efektif  mampu  mendorong bawahan/staf  untuk  mematuhi  kebijakan manajemen/pimpinan  sehingga  tercipta sistem pengawasan melekat yang baik. Hal ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Hafrizal dkk  (2013)  yaitu  pengawasan  pada dasarnya  diarahkan  sepenuhnya  untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan  atau  penyimpangan  atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan  diharapkan  dapat  membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan  untuk  mencapai  tujuan  yang telah  direncanakan  secara  efektif  dan efisien.  Bahkan,  melalui  pengawasan tercipta  suatu  aktivitas  yang  berkaitan erat
dengan  penentuan  atau  evaluasi  hingga pemeriksaan  (peninjauan  ulang)  mengenai sejauhmana  pelaksanaan  kerja  sudah dilaksanakan.  Pengawasan  juga  dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana  penyimpangan  yang  terjadi dalam  pelaksanaan  kerja  tersebut  hingga menghasilkan  suatu  keputusan  untuk memperbaiki  hal-hal  apa  saja  yang  tidak sejalan dengan proses perencanaan organisasi.
Hipotesis-2  Pengawasan  melekat  dan pemeriksaan  internal  secara  parsial berpengaruh terhadap pencegahan fraud .
Berdasarkan data statistik pada Tabel 2,  diketahui  nilai  t student sebesar  3,528  dan probabilitas  0,003  <  0,05  ( critical  value ) sehingga nilai P YX1 sebesar 0,512 memiliki makna  (signifikan).  Dengan  demikian hipotesis  dapat  diterima  yang  berarti terdapat  pengaruh  secara  parsial  dari pengawasan  melekat  terhadap  pencegahan fraud .  Dalam  hal ini,  pengawasan  melekat yang efektif dari pimpinan kepada bawahannya secara langsung dapat menekan  risiko  terjadinya fraud dalam pengelolaan  dana  hibah,  dan  pengawasan melekat  pun  dapat  mempengaruhi  secara tindak  langsung  terhadap  pencegahan fraud melalui penguatan fungsi pemeriksaan  internal.  Studi  empiris  yang dilakukan oleh Aritonang (2014)
menunjukkan  bahwa  tanpa  pengawasan maka  penyelenggaraan  pemerintah  daerah akan  berjalan  tanpa  arah  dan  tujuan, dimana pemberian kewenangan atau kekuasaan tanpa pertanggungjawaban dapat  melahirkan  pemerintahan  yang tertutup,  korup,  dan  tidak  akuntabel. Tampubolon  (2014)  menyimpulkan  dalam studi  empirisnya  bahwa  sebagai  tindakan preventif  untuk  mencegah  korupsi  salah satunya  adalah  melaksanakan  pengawasan melekat  yang  efektif  bagi  setiap  pimpinan pada  semua  tingkatan/satuan  kerja,  dan
memberi tauladan yang baik serta mematuhi peraturan hukum yang ada.
Sementara  itu,  nilai  P YX2 diketahui sebesar  0,485,  dengan  nilai  t student 3,337 dan  probabilitas  0,005  <  0,05  ( critical value ) sehingga nilai P YX2 = 0,485 tersebut memiliki  makna  (signifikan).  Dengan demikian  hipotesis  dapat  diterima  yang berarti  terdapat  pengaruh  secara  parsial dari pemeriksaan internal terhadap pencegahan fraud . Dalam hal ini, pemeriksaan  internal  yang  efektif  secara langsung  dapat  menekan  risiko  terjadinya fraud dalam  pengelolaan  dana  hibah,  dan pemeriksaan internal pun dapat mempengaruhi  secara  tindak  langsung terhadap pencegahan fraud melalui penguatan  fungsi  pengawasan  melekat. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  studi empiris yang dilakukan  oleh Syarif (2016) yang menyimpulkan bahwa dengan semakin  baik  peran  yang  dilakukan  oleh Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah  maka  tindakan  kecurangan dapat ditekan. Shohihah (2017) menegaskan bahwa efektivitas audit internal  cenderung  dapat  menurunkan korupsi,  dan  Inspektorat  sebagai  sebagai bagian  dari  tata  kelola  organisasi  dapat membantu memerangi korupsi.
Hipotesis-3  Pengawasan  melekat  dan pemeriksaan  internal  secara  simultan berpengaruh terhadap pencegahan fraud .
Berdasarkan  Tabel  2,  nilai  P YX1X2 diketahui sebesar Ѵ0.95 = 0,9744, dengan nilai  F  sebesar  127,815  dan  probabilitas 0,000  <  0,05  ( critical  value )  sehingga hipotesis  dapat  diterima  yang  berarti pengawasan  melekat  dan  pemeriksaan internal  berpengaruh  secara  simultan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana hibah. Dalam hal ini, bila pimpinan mampu
melaksanakan pengawasan  melekat  dan  memastikan pemeriksaan internal berjalan efektif, maka risiko  terjadinya fraud dapat  ditekan sedemikian  rupa,  atau  secara  sistematis
Intan Kartika Jati/Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 2 Juli – Desember 2019 Hal. 80 – 91
efektif  untuk  mencegah  terjadinya fraud dalam  pengelolaan  dana  hibah.  Namun demikian  tidak  berarti  bahwa  risiko terjadinya fraud dapat  dieliminasi,  sebab hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan terdapat  pengaruh  dari  faktor  luar  yang tidak diteliti, misalnya pemeriksaan
independen oleh BPK, sistem
pengendalian  internal  yang  terintegrasi dalam  tata  kelola  yang  baik,  dan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.  Studi  empiris  yang  dilakukan oleh Permatasari dkk (2018) menunjukkan bahwa  penegakan  hukum  teruji  dapat menekan kecenderungan kecurangan. Review  yang  dilakukan  oleh  Mashduqi (2015)  menunjukkan  bahwa  pengawasan yang  terdiri  atas  pengawasan  melekat, pengawasan  fungsional,  dan  pengawasan politis  adalah  bagian  dari  fungsi  dasar manajemen,  dimana  dalam  tata  kelola pemerintahan  yang  baik,  pengawasan merupakan  kegiatan  yang  penting  agar penyelenggaraan pemerintahan dapat mencapai  tujuannya  dengan  efektif  dan efisien.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis,  dapat  disimpulkan  bahwa  baik secara
parsial maupun simultan, pengawasan  melekat  dan  pemeriksaan internal  yang  dilaksanakan  secara  efektif dapat mencegah/menekan risiko terjadinya fraud dalam  pengelolaan  dana  hibah. Implementasi  unsur-unsur  pengawasan melekat  yang  terintegrasi  dalam  sistem pengendalian  internal,  dan  pemeriksaan internal yang berjalan efektif oleh aparatur pemeriksa internal pemerintah pada institusi  BPKP,  Inspektorat,  dan  SPI, diyakini  dapat  menekan  risiko  terjadinya fraud dengan cara menutup celah kelemahan  pengendalian  internal  sehingga kesempatan  untuk  melakukan fraud dapat diminimalisir.
Penelitian ini tidak menguji pengaruh pemeriksaan independen sebagai bagian  dari  pengawasan  fungsional  yang
terapkan  pada  sektor  publik.  Oleh  karena itu  penelitian  berikutnya  diharapkan  dapat melibatkan  variabel  yang  dimaksud  untuk melengkapi  model  penelitian  yang  lebih kompleks.

## REFERENSI
Amrizal. (2004). Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan Oleh
Auditor  Internal .  Diakses  19  Maret 2019  dari https://bpkp.go.id/public/ upload/unit/investigasi/files/Gambar/ PDF/cegah_deteksi pdf.
Aritonang,  D.  M.  (2014) .  Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .  Jurnal  Ilmu  Administrasi, 11(3): 469-484.
Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa  Barat.  (2018). Kasus  Dana
Hibah Sudah Ke Kejaksaan . Diakses 20 Nopember 2018, dari https://bandung.bpk.go.id/files/2018/ 11/Dana-HIbah
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian  Keuangan  RI.  (2017).
Pengawasan  melekat .  Diakses  pada 22 Februari 2019 dari https://bppk.kemenkeu.go.id Hafrizal,  M.,  Syahbandir,  dan  Taqwaddin. (2013). Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Melekat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten  Pidie  Jaya .
Jurnal  Ilmu  Hukum  –  Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2(1): 90-97.
Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan
. (2011). Bukan Watchdog,
Konsultan, Juga Bukan Katalis! Tapi Pengawas  Intern .  [Online]  Diakses pada 22 Februari 2019 dari http://www. itjen.kemenkeu.go.id/baca/78
Kurniasari,  N.  T.,  A.  Fariyanti,  dan  N. Ristiya.  (2018).  Strategi  Pencegahan Kecurangan ( Fraud) Dalam
Intan Kartika Jati/Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 2 Juli – Desember 2019 Hal. 80 – 91
Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Menggunakan Analytical  Hierarchy Process. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 10(k): 24-32.
Mashduqi,  A.  (2015). Sistem  Pengawasan Melekat,  Pengawasan  Fungsional,
dan  Pengawasan  Politis .  Diakses pada 19 Maret 2019 dari https://bppk. kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/1 50-artikel-keuangan-umum/21143- siste m-pengawasan-melekat,- pengawasan-fungsional-dan- pengawasan-politis
Murwanto,  R.,  A.  Budiarso,  dan  F.  H. Ramadhana.  (2012). Audit  Sektor
Publik: Suatu Pengantar Bagi
Pembangunan  Akuntabilitas  Instansi Pemerintah .  Jakarta:  LPKPAP  – Badan  Pendidikan  Dan  Pelatihan Keuangan,  Kementerian  Keuangan RI.
Nasir,  M.  (2015). Metode  Deskriptif Analisis . Bandung: Penerbit Angkasa Nurhasanah. (2016). Efektivitas Pengendalian Internal, Audit Internal,  Karakteristik  Instansi  Dan Kasus  Korupsi  (Studi  Empiris  Di
Kementerian/Lembaga) .  Jurnal  Tata Kelola  &  Akuntabilitas  Keuangan Negara, 2(1): 27-48.
Permatasari,  D.  E.,  T.  Kurrohman,  dan Kartika.  (2018). Analisis  Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Sektor
Pemerintah  (Studi  pada  Pegawai Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Banyuwangi .  Jurnal  Keuangan  & Perbankan, 14(1): 37-44.
Pitt,  Sally-Anne.  (2014). Internal  Audit Quality; Developing Quality Assurance and Improvement Program. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Rinaldi,  A.  (2015). Aplikasi  Model Persamaan
Struktural
Pada Program  R  (Studi  Kasus  Data Pengukuran  Kecerdasan) .  Al-Jabar: Jurnal  Pendidikan  Matematika,  6(1): 1-12.
Rustendi,  T.  (2017). Audit  Internal: Prinsip  dan  Teknik  Audit  Berbasis Risiko . Bandung: Mujahid Press.
Rustendi,  T.  (2017) .  Peran  Audit  Internal Dalam  Memerangi  Korupsi  (Upaya Meningkatkan  Efektivitas  Fungsi APIP) . Jurnal Akuntansi, 12(2): 111- 126.
Rustendi,  T.  (2018). Fraud:  Pencegahan dan Pengungkapannya dalam Perspektif  Audit  Internal .  Bandung: Mujahid Press.
Sawyer, L. B., M. A. Dittenhofer, and J. H. Scheniner. (2003). Sawyer’s Internal Auditing:  The  Practice  of  Modern Internal  Auditing,  5 th ed .  Florida: The Institute of Internal Auditors.
Sekaran,  U.,  and  R.  Bougie.  (2009).
Research  Methods  For  Business:  A Skill Building Approach, 5 th ed , West Sussex  –  UK:  John  Wiley  &  Sons Ltd.
Shohihah,
I. (2017}. Determinan Efektivitas Audit Internal Dan Pencegahan  Korupsi:  Studi  Empiris Pada Inspektorat Jenderal
Kementerian  Agama  Ri. Tesis  pada Program  Magister  Ilmu  Akuntansi FEB Universitas Brawijaya.
Sina,  L.  (2008). Dampak  Dan  Upaya Pemberantasan  Serta  Pengawasan Korupsi Di Indonesia . Jurnal Hukum Pro Justitia, 26(1): 39-51.
Sugiama,  (2008). Metode  Riset  dan Manajement. Jakarta: Media Soft.
Sugiyono.  (2009). Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Intan Kartika Jati/Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 2 Juli – Desember 2019 Hal. 80 – 91
Syarif, M. (2016). Pengaruh Pengendalian
Internal,  Good  Governance,  Peran Auditor  Internal,  Dan  Keadilan Organisasi Terhadap Tingkat Kecurangan  (Studi  Pada  SKPD Kabupaten Rokan Hulu) .  JOM
Fekon, 3(1): 2511-2524.
Tampubolon, S. (2014). Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi: Kaitannya Dengan Undang-Undang NO 32 Tahun 2004 .
Lex et Societatis, 2(6): 138-146.
Umar,  H.  (2012). Pengawasan  Untuk Pemberantasan Korupsi . Jurnal
Akuntansi  &  Auditing,  8(2):  109-
122.
Widyastuti,  A.  (2015). Disfungsionalisasi
Birokrasi  Sebagai  Kendala  Dalam Pemberantasan  Korupsi .  Yustisia, 4(3): 683-699.

## Peraturan perundang-undangan:
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  No 15  Tahun  1983 tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengawasan .
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesiia  No 1  Tahun  1989 tentang  Pedoman
Pengawasan Melekat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 14 Tahun  2016 tentang  Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  2011  tentang Pedoman  Pemberian  Hibah  dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah .
Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  No 188/PK.07/2012 tentang  Hibah  Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  No  KEP/46/M. PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Pengawasan  Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan