## Mugni Muhit, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Urgensi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Geliat Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6  No. 3  (2023).  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com
Research Article

## Urgensi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Geliat Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer
Mugni Muhit 1 , Yadi Janwari 2 , Ahmad Hasan Ridwan 3
1. STAI Al-Ma’arif Ciamis, mugnimuhit@staialmaarifciamis.ac.id
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yadijanwari@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 ). Received :  April 15, 2023 Revised :  May 22, 2023 Accepted :  June, 19 2023 Available online    :   July 04, 2023
How to Cite:  Mugni Muhit, Yadi Janwari and Ahmad Hasan Ridwan (2023) “The Urgency of Abu Yusuf’s Economic  Thoughts  in  the  Stretch  of  Contemporary  Sharia  Economic  Law”,  al-Afkar,  Journal  For  Islamic Studies, 6(3), pp. 469–483. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.717.

## The  Urgency  of  Abu  Yusuf's  Economic  Thoughts  in  the  Stretch  of  Contemporary  Sharia Economic Law
Abstract. It is believed that Abu Yusuf is a Muslim scholar, Islamic economic thinker who has made a large  and  significant  contribution  to  the  development  of  modern  Islamic  economics.  He  has introduced  the  basic  principles  of  Islamic  economics  as  contained  in  his  writings  on  taxes,  tax collection administration, infrastructure improvements and the concept of price that goes beyond the concept  of  price  in  theory  from  Adam  Smith  in  his  work  The  Wealth  of  Nations.  Abu  Yusuf  also discussed several measures for economic development and community welfare. No less important, the

## Mugni Muhit, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Urgensi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Geliat Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer
basic  paradigm  and  topic  of  Abu  Yusuf's  economic  thinking  is  more  tendentious  towards  the responsibility of the ruler towards his people. This is in line with the rule: تونم هتيعارلا ىلع ماملألا فرصت ةحلصلمبا And Kitab al-Kharaj is authentic physical evidence of the existence of Islamic public finance, which existed earlier than today's conventional economic theories.
Keywords: Urgency, Economic Thinking, Abu Yusuf, al-Kharaj
Abstrak.  Abu Yusuf diyakini sebagai seorang cendekiawan Muslim, pemikir ekonomi Islam yang telah memberikan kontribusi yang besar dan signifikan terhadap perkembangan ekonomi Islam modern. Dia  telah  memperkenalkan  prinsip-prinsip  dasar  ekonomi  Islam  seperti  yang  terkandung  dalam tulisannya tentang pajak, administrasi pemungutan pajak, perbaikan infrastruktur dan konsep harga yang melampaui konsep harga secara teori dari Adam Smith dalam karyanya The Wealth of Nations. Abu Yusuf juga membahas beberapa langkah pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang tidak kalah penting, paradigma dasar dan topik pemikiran ekonomi Abu Yusuf lebih tendensius terhadap tanggung jawab penguasa terhadap rakyatnya. Hal ini sejalan dengan kaidah: ماملألا فرصت ةحلصلمبا تونم هتيعارلا ىلع Dan Kitab al-Kharaj adalah bukti fisik otentik keberadaan keuangan publik Islam, yang telah ada lebih awal dari teori-teori ekonomi konvensional saat ini.
Kata kunci: Urgensi, Pemikiran Ekonomi, Abu Yusuf, al-Kharaj

## PENDAHULUAN
Ekonomi  Islam  (syariah)  merupakan  sebuah  disiplin  ilmu  yang  tengah mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan ekonomi, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, dari negara-negara muslim maupun non-muslim. Perhatian ini diberikan  begitu  mendalam  setelah  ditelan  oleh  gelombang  kolonialisme  yang melanda  hampir  semua  negara  mayoritas  Islam.  Perspektif  ini  juga  sedikit  banyak dipicu oleh kegagalan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan fasis yang tidak mampu menjawab  berbagai  persoalan  ekonomi  kontemporer.  Ekonomi  Islam  (syariah) menyajikan  pandangan  Islam  dalam  konteks  aktivitas  ekonomi  manusia.  Dasarnya adalah  Al  Qur'an  dan  Sunnah  yang  merupakan  petunjuk  bagi  perilaku  ekonomi manusia. Para cendekiawan muslim sudah sering membahas masalah ekonomi pada 14 abad yang lalu, salah satunya adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah seorang ekonom yang  populer  pada  generasi  pertama.  Kepopulerannya  dipengaruhi  oleh  satu  sisi sebagai  murid dari  Imam Abu  Hanifah, di sisi  lain  karya  monumentalnya  kitab al- Kharaj  menjadi salah satu referensi tentang pendapatan publik dalam  negara  Islam dan  mencakup gagasan-gagasan ekonomi  baik secara  makro  maupun  mikro  (Huda dan Muti, 2011:60).

## METODE PENELITIAN
Untuk  mendapatkan  informasi  yang  akurat,  terkait  dengan  kajian  dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa kitab-kitab, buku-buku dan referensi pendukung yang  berkaitan dengan  pemikiran dan  teori ekonomi  Abu Yusuf dalam

## Mugni Muhit, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Urgensi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Geliat Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer
Kitab Al-Kharaj. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library reseach), yaitu dengan cara menelusuri dan menganalisa buku- buku dan literatur-literatur yang bersinggungan kuat dengan pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Analisis data sekunder yang bersifat kualitatif dilakukan dengan mendasarkan pada teori hukum atau doktrin hukum yang terdapat dalam kerangka pemikiran, yang dapat diaplikasikan pada fokus permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Biografi Abu Yusuf
Abu Yusuf atau Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansāri al-Jalbi al- Kufi al-Baghdādi  lahir  pada  tahun  113  H/731/732  M di  Kufah dan  sempat  tinggal di Baghdad, kemudian wafat pada tahun 182 H/798 M. Beliau berasal dari suku Bujailah, salah  satu  suku  Arab.  Keluarganya  disebut  Anshori  karena  dari  pihak  ibu  masih memiliki  hubungan dengan  kaum  Anshor  (kaum  muslimin  pertama dan  penolong Nabi  Muhammad  Saw)  semasa  hidupnya  di  Kufah  yang  terkenal  sebagai  daerah pendidikan  yang  diwarisi  oleh  Abdullah  Ibn  Mas'ud,  seorang  sahabat  Nabi Muhammad Saw (Majid, 2003:26). Sejak kecil beliau memiliki minat keilmuan yang tinggi, namun kondisi ekonomi keluarganya yang lemah memaksanya untuk bekerja dan  mencari  nafkah.  Beliau  sangat  giat  belajar  dan  meriwayatkan  hadis.  Beliau meriwayatkan  hadis dari guru-gurunya  seperti  Hisyam  Ibn  Urwah,  Abu  Ishaq  Asy- Syaibani,  Atha  Ibn  Sa'ib  dan  guru-guru  sezaman  mereka.  Dalam  belajar,  beliau menunjukkan  kemampuan  yang  tinggi  sebagai  seorang  ahlurra'yu  yang  mampu menghafal sejumlah hadis.
Kemudian ia menjadi tertarik pada fikih, dan belajar fikih dengan Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila. Kemudian beliau belajar dengan Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi selama 17 tahun. Melihat bakat, semangat dan kegigihan Abu Yusuf  dalam  belajar,  Imam  Abu  Hanifah  bersedia  membiayai  semua  kebutuhan pendidikannya, bahkan biaya hidup keluarganya, Imam Abu Hanifah sangat berharap agar  Abu Yusuf dapat  meneruskan dan  menyebarkan  Madzhab  Hanafi  ke  berbagai dunia  Islam  (Amalia,  2010:115).  Setelah  Imam  Abu  Hanifah  wafat,  Abu  Yusuf menggantikan posisinya sebagai pengajar di perguruan tinggi Abu Hanifah selama 16 tahun.  Selain  belajar  dan  mengajar,  Abu  Yusuf  aktif  menyusun  buku-buku  yang membahas  tentang  ilmu  fiqih,  yang  merupakan  buku  pertama  yang  beredar  pada masa  itu.  Sehingga  tidak  mengherankan  jika  kitab-kitab  fikih  Abu  Yusuf  dan pemikiran Mazhab Hanafi mendominasi pemikiran umat Islam, termasuk keputusan- keputusan para ulama di lembaga peradilan dan pengadilan resmi saat itu. Fenomena ini berimplikasi pada tersebarnya nama besar Abu Yusuf seiring dengan tersebarnya Mazhab  Hanafi  dan  bersama  Muhammad  bin  Al-Hasan  Al-Syaibani,  Abu  Yusuf menjadi  pionir  dalam  menyebarkan  dan  mengembangkan  mazhab  Hanafi  (Karim, 2014: 232).
Pada  tahun  166  H/782  M,  Abu  Yusuf  meninggalkan  Kufah  dan  pergi  ke Baghdad. Hal ini dilakukan karena kondisi ekonominya yang tidak mendukung karir keilmuannya. Sehingga Abu Yusuf bertemu dengan khalifah Abbasiyah al-Mahdi (159 H/775  M-169  H/785  M)  yang  langsung  mengangkatnya  sebagai  hakim  di  Baghdad Timur. Julukannya yang populer adalah Qadi al-Qudhah (hakim agung), yaitu jabatan

## Mugni Muhit, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Urgensi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Geliat Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer
yang dipegangnya pada masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid (170 H/786 M- 194 H/809 M) sebagai kepala hakim pertama di daulah Abbasiyah. Jabatan ini belum pernah  ada  sejak  masa  Umayyah  (abad  ke-7)  hingga  masa  Khalifah  al-Mahdi  dari Daulah Abbasiyah  (abad  ke-8)  (Amalia,  2010:  116).  Jabatan  ini diberikan  kepadanya karena pengetahuannya yang luas, kepribadiannya yang sangat disukai oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Tentang Abu Yusuf Harun ar-Rasyid menyatakan bahwa Abu Yusuf adalah seorang ulama yang memiliki keluasan ilmu fiqih, memiliki kepribadian ilmiah yang tegas dan konsisten.
Lebih jauh lagi, Abu Yusuf di hadapan Khalifah Harun Al-Rasyid terlihat setiap kali dia  mengunjungi  istananya,  Harun Ar-Rasyid yang memulai salam.  Dan  ketika Abu  Yusuf  meninggal  dunia,  Harun  Ar-Rasyid  berjalan  di  depan  jenazahnya  dan menshalatkannya.  Abu  Yusuf  adalah  salah  satu  ulama  besar  yang  dilahirkan  oleh Islam.  Kegigihannya  dalam  memperjuangkan  ilmu  membuatnya  masih  dikenang hingga saat ini. Dalam khazanah fikih Islam, nama Abu Yusuf banyak disebut-sebut (Huda dan Muti, 2011: 55). Perjalanan intelektual Abu Yusuf telah menempatkannya pada posisi sebagai tokoh keilmuan yang fenomenal. Hal ini bukan hanya karena corak pemikirannya yang cukup maju, tetapi juga ia merupakan tokoh yang paling banyak menentukan  kebijakan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  saat  itu. Karya-karyanya  yang  merespon  beberapa  gejala  dan  problematika  masyarakat mengenai  tatanan  kehidupan  sosial  dan  keagamaan  adalah  kitab  al-  Athar,  kitab Ikhtilaf Abi Hanifah waIbni Abi Laila, kitab al-Radd 'ala Siyar al-Auza'i, kitab Adabu al-Qādhy, kitab al-Maharij fi al-Haili dan kitab al-Kharaj (Majid, 2003: 30-32, Amalia, 2010: 117, Fauzia dan Riyadi, 2014: 216).

## Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj
Pemikiran  ekonomi  Abu  Yusuf  dapat  ditelusuri  dalam  kitabnya  al-Kharaj, sebuah kitab yang ditulis atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid untuk panduan dalam mengumpulkan pendapatan atau penerimaan negara dari kharaj, ushr, zakat, dan  jizyah  (Yadi  Januwari,  2015:  113).  Kitab  al-kharaj  merupakan  jawaban  dari permasalahan kenegaraan yang dihadapi oleh Khalifah Harun ar-Rasyid yang sangat ingin menciptakan kemaslahatan umum atas dasar syariah dan keadilan sosial. Kitab ini merupakan hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh Khalifah Harun  Ar-Rasyid  terkait  politik,  administrasi,  dan  fiskal  negara,  terutama  masalah perpajakan,  pengelolaan  pendapatan  dan  pengeluaran  negara.  Kitab  al-Kharaj  juga dikenal dengan sebutan Kitab al-Risalat fi al-Kharaj ila al-Rasyid atau kitab tentang perpajakan yang  ditulis  untuk  Khalifah  Harun  Ar-Rasyid  (Hoetoro,  2007:  67).  Abu Yusuf  menulis:  "Amirul  Mukminin  meminta  saya  untuk  menyiapkan  sebuah  buku yang  komprehensif  yang  harus  digunakan  untuk  mengumpulkan  pajak  yang  sah, sebuah  buku  yang  harus  dipelajari  dan  diterapkan  olehnya,  yang  dirancang  untuk menghindari penindasan terhadap rakyatnya dan  memenuhi  kepentingan  mereka." (Yadi Januwari, 2015: 112).
Dalam istilah ekonomi modern, kitab al-Kharaj dapat diklasifikasikan sebagai keuangan  publik.  Secara  umum,  kitab  al-Kharaj  mencakup  berbagai  bidang  antara lain:  (a)  Pemerintahan,  seorang  khalifah  adalah  wakil  Allah  di  muka  bumi  untuk menjalankan perintah-Nya.  Berkaitan dengan  hak dan  tanggung  jawab pemerintah

## Mugni Muhit, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Urgensi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Geliat Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer
terhadap rakyatnya. Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fikih yang sangat populer, yaitu  tasarruf al-Imam ala  Ra'iyyah  Manutun  bi al-Maslahah, yaitu setiap  tindakan pemerintah  yang  berkaitan  dengan  rakyat  selalu  dikaitkan  dengan  kemaslahatan mereka, (b) Keuangan, uang negara bukanlah milik khalifah, melainkan amanah Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, (c) Tanah; Tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada orang lain, (d) Perpajakan; pajak hanya ditetapkan atas harta yang melebihi  kebutuhan  rakyat  dan  ditetapkan  berdasarkan  kerelaan  mereka,  (e) Keadilan;  tidak  dibenarkan  menetapkan  hukum  atas  dasar  hal-hal  yang  syubhat. Kesalahan  dalam  memaafkan  lebih  baik  daripada  kesalahan  dalam  menghukum. Kedudukan tidak  boleh  menjadi pertimbangan dalam proses peradilan  (Ichtiar Van Hoeve, jilid 1, 1996: 18).
Abu  Yusuf  adalah  orang  pertama  yang  memperkenalkan  konsep  perpajakan dalam karyanya al-Kharāj. Buku ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid, ketika  ia  ingin  mengatur  sistem  baitulmal,  sumber-sumber  pendapatan  negara seperti: al-kharāj, al-'ushr dan al-jizyah.  Juga  bagaimana  mendistribusikan aset-aset tersebut  dan  bagaimana  menghindari  manipulasi  dan  ketidakadilan.  Bahkan  juga bagaimana  merealisasikan  aset-aset  tersebut,  untuk  kepentingan  penguasa  (Al Junaidal,  tt:  139).  Isi  konseptual  al-Kharāj  dan  visi  strategisnya  tentang  kebijakan pendapatan  negara  mencerminkan  keunggulan  akademis  Abu  Yusuf  di  bidang ekonomi dan pengalamannya sebagai hakim Mahkamah Agung. Interaksinya dengan penguasa  di  satu  sisi  dan  keahliannya  dalam  bidang  fikih  di  sisi  lain,  telah menempatkan  kitab  al-Kharāj  sebagai  sebuah  karya  yang  monumental  dan komprehensif  (Sudarsono,  2007:  150-151).  Keberadaan  al-Kharāj  juga  menegaskan bahwa  ilmu  ekonomi  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  seni  dan manajemen  pemerintahan  dalam  rangka  pelaksanaan  amanah  yang  dibebankan rakyat  kepada pemerintah untuk  mensejahterakan  mereka.  Dengan  kata  lain, tema sentral pemikiran ekonominya menekankan pada rasa kerinduan dan tanggung jawab pemerintah  terhadap  rakyatnya.  Ia adalah  peletak dasar  prinsip-prinsip  perpajakan yang kemudian diambil dan digunakan oleh para ekonom sebagai kanon perpajakan (Karim, 2001; Asmuni, 2005: 118).
Al-Kharāj karya Abu Yusuf, yang menjadi panduan manual untuk perpajakan pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, sebenarnya memiliki berbagai versi cetak. Yang tertua adalah edisi Bulaq yang dicetak pada tahun 1302 H/1885 M dan tidak memiliki kelengkapan editorial. Setelah itu, Salafiyah Press menerbitkan ulang satu edisi dan memiliki beberapa kali cetak ulang yang berisi konten dan hadis yang sama. Edisi ini hanya  memberikan  kesan  halaman  yang  berbeda.  Sehingga  tidak  salah  jika diasumsikan  bahwa  edisi  ini  bersumber  dari  bahan  dan  naskah  yang  sama.  Edisi Salafiyah  Press  memiliki  beberapa  editorial  namun  hanya  sebagian  kecil  saja. Sedangkan edisi lengkap kitab al-Kharāj terdapat dalam sebuah syarah yang berjudul Fiqhu  al-Mulk  wa  miftāh  al-Ritaj  yang  ditulis  oleh  Abdul  Aziz  bin  Muhammad  al- Rahbi yang wafat pada tahun 1194 H. (Majid, 2003: 33-34). Kajian tersebut kemudian diedit  oleh  A.U.  Kabishi  yang  telah  meletakkan  kitab  al-Kharāj  dalam  beberapa komentar serta  membuat perbedaan secara sistematis dengan edisi  Rahbi.  Edisi  ini terdapat  dalam  dua  manuskrip  yang  kemudian  dicetak  dengan  hasil  yang  sangat

## Mugni Muhit, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Urgensi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Geliat Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer
memuaskan. Di samping itu juga terdapat teks yang dicetak dan diedit oleh Ikhsan Abbas, hanya saja tidak membuahkan hasil yang lebih baik dari edisi Kabishi tersebut (Majid, 2003: 33-34). Namun yang digunakan sebagai rujukan tulisan ini adalah edisi yang dicetak pada tahun 1302 H, yang diterbitkan oleh Dāru al-Ma'rifah li-al-Thibā'ah di Beirut Libanon, yang memuat materi dan hadis yang sama dengan edisi Bulāq.
Kitab al-Kharāj ini memuat beberapa tulisan  yang dimulai dari nasehat dan wejangan yang dialamatkan Abu Yusuf kepada Amirulmukminin dan putera mahkota, yang  isinya  tentang  nasehat  umum  yang  diikuti  dengan  sejumlah  hadits  yang mayoritas  dikategorikan  sebagai  hadis-hadis  marfū’.  Setelah  memberi  nasehat panjang  lebar  kepada  Khalifah  dan  putera  mahkota,  kemudian  Abu  Yusuf memaparkan  pemikirannya  tentang  hukum  yang  berhubungan  dengan  distribusi, rampasan  perang,  kepemilikan  tanah,  pajak  tanah,  pajak-pajak  hasil  pertanian, kemudian diperluas dengan diskusi tentang pajak-pajak dengan istilah  kharāj, yang kemudian menghasilkan beberapa istilah seperti ’ushr, zakat atau shadaqah (Yusuf, 1302: 4). Kitab al-Kharāj tersebut didominasi pemikiran Abu Yusuf tentang ekonomi. Hal ini terlihat dari pembahasan selanjutnya tentang jizyah yang hanya diberlakukan untuk orang-orang  non  muslim serta pembahasan  mengenai status  sosial,  hak dan kewajiban  penduduk  non  muslim  di  negara  Islam,  selain  itu  pada  bagian  akhir membahas hudūd, gaji pegawai pemerintah, fiskal, devisa negara, kesejahteraan non muslim dan lain-lain (Al-Kaaf, 2002: 149; Yusuf,1302: 28, 42, 94, 69, 117, 128).
Kitab  karya  Abu  Yusuf  diberi  nama  al-Kharāj,  didasarkan  kepada  pemilihan persoalan  mayoritas  yang  dibahas  dalam  kitab  tersebut  yaitu  pajak,  jizyah,  serta terinspirasi  dari  penjelasan  tentang  beberapa  persoalan  yang  menjelaskan administrasi  pemerintahan.  Selain  itu  kharāj  diartikan  sebagai  harta  yang dikeluarkan  oleh  pemilik  tanah  untuk  diberikan  kepada  negara.  Pada  bagian  lain kharāj diartikan dengan apa yang dibayarkan untuk pajak tanah pertanian atau pajak hasil bumi (Al-Kaaf, 2002: 149). Sedangkan pemikiran kontroversialnya muncul pada sikapnya  yang  menentang  pengendalian  dan  penetapan  harga  (tas’īr)  oleh pemerintah.  Pada  zaman  Abu  Yusuf,  asumsi  yang  berkembang  adalah,  manakala tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan jika tersedia banyak maka harga akan murah. Tetapi beliau menolak asumsi masyarakat tersebut. Menurutnya tidak selamanya  persediaan barang  sedikit  (supply)  menyebabkan  harga  (price)  mahal, demikian pula persediaan barang banyak mengakibatkan harga akan murah. Sebab pada kenyataannya harga tidak tergantung pada permintaan (supply) saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran (demand) (Habib, 2004: 10).
Oleh sebab itu peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan akan barang. Menurut Abu Yusuf, ada variabel lain yang ikut mempengaruhi harga, tetapi tidak dijelaskan  secara  rinci. Bisa  saja  variabel  tersebut  adalah  pergeseran  dalam permintaan atau jumlah uang yang  beredar  di  suatu  negara  atau  terjadinya  penimbunan dan  penahanan  barang. Bagi Abu Yusuf, tinggi rendahnya harga adalah bagian dari ketentuan Allah. Manusia tidak dapat melakukan  intervensi atas urusan dan ketetapan-Nya (Habib, 2004: 10; Al-Duri, 1394 H). Dapat dipastikan, bahwa konsep ekonomi makro, tidak ditemukan dalam  al-Kharāj  karya  Abu  Yusuf  dan  juga  belum  dikenal  di  dunia  Barat  sampai beberapa  abad  pasca  Abu  Yusuf.  Kegiatan  perekonomian,  menurut  Abu  Yusuf

## Mugni Muhit, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Urgensi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Geliat Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer
merupakan  fenomena yang selalu  berubah  (zhawāhir  thanāwiyyah) dan  bersumber dari aktivitas kolektif masyarakat muslim. Faktor-faktor yang mempercepat kegiatan perekonomian  tidak sama dari segi  tingkat  kepentingan dan kekuatannya.  Pertama, mewujudkan  undang-undang  tertinggi  yang dengannya  dapat  memerintah  dengan pertolongan  Tuhan . Kedua,  usaha  untuk  memenuhi  kebutuhan  material  dan keinginan-keinginan lainnya. Ketiga, inisiatif atau keinginan penguasa (Dahlan, 1996: 18).
Oleh karena itu, keyakinan Abu Yusuf, fenomena perekonomian  tidak selalu berhubungan  secara  langsung  dengan  sebab  akibat  (undang-undang  tentang perekonomian). Hubungan biasanya bersifat tidak langsung karena melalui kehendak tertinggi, atau kehendak wakil Tuhan di permukaan bumi dalam bentuk masyarakat muslim,  penguasa  atau  lainnya.  Para  Khalifah  Tuhan  memiliki  wewenang  untuk mengambil  keputusan  berkaitan  dengan  sejumlah  fenomena-  fenomena perekonomian seperti perbaikan tanah dan lain-lain. Tentang keuangan,  Abu Yusuf menyatakan bahwa uang negara bukan milik Khalifah dan Sultan, tetapi amanat Allah s.w.t.  dan  rakyatnya,  yang  harus  dijaga  dengan  penuh  tanggungjawab.  Hubungan penguasa dengan kas negara sama seperti hubungan seorang wali dengan harta anak yatim yang diasuhnya (Dahlan, 1996: 18).
Bagi Abu Yusuf, sumber ekonomi berada pada dua tingkatan: tingkat pertama meliputi unsur-unsur alam (antara lain air dan tanah). Unsur-unsur ini  paling  kuat dan  melakukan  produksi  secara  mandiri.  Tingkatan  kedua  tenaga kerja. Tingkatan yang  kedua  ini  berperan  kurang  maksimal  dan  tidak  rutin  seperti  perbaikan  dan pemanfaatan  tanah,  membuat  sistem  irigasi  dan  lain-lain. Sesungguhnya produksi dalam  pengertian  membuat  barang  baku  menjadi produk final melalui kerja, tidak banyak  menarik  perhatian  Abu  Yusuf  termasuk  pada  proses  permulaan  seperti menghidupkan  tanah  mati  (Ihyā’  al-  Mawāt)  dan  tidak  bertuan  harus  diberikan kepada  seseorang  yang  dapat  mengembangkan dan  menanaminya serta  membayar pajak yang diterapkan pada tanah tersebut (Habib, 2004: 10).
Elemen  penting  dalam  perekonomian  menurut  Abu  Yusuf  adalah  al- mushtarakāt al-dīniyyah (komunitas yang menganut agama samawi dan agama ardhi) dan mushtarakāt al-mudun atau komunitas masyarakat perkotaan dan pedesaan atau komunitas masyarakat dagang. Komunitas jenis pertama terbentuk dari unsur agama dan  komunitas  jenis  kedua  membentuk  pusat  kekuasaan  pemimpin.  Kedua  jenis komunitas itu mempersatukan, atau minimal mempererat hubungan  antara semua unsur atau elemen perekonomian (Asmuni, 2005: 5). Pada masa Abu Yusuf misalnya penduduk satu desa atau kota memenuhi kebutuhan  mereka  secara  mandiri  dari sektor  produk  pertanian  dan  kerajinan.  Tidak menggantungkan diri pada barang- barang impor kecuali untuk pelengkap. Demikian pula kesatuan sektor pajak, karena penduduknya  konsisten  untuk  bersolidaritas  dan  saling  menjamin  dalam mengeluarkan  nominal  pajak  dalam  setahun,  baik  dalam  bentuk  barang  maupun uang. Terakhir kesatuan administrasi, artinya administrasi pemerintahan pusat tidak melakukan  interaksi  dengan  masing-masing  individu  melainkan  secara  kolektif sebagai  satu  kesatuan  melalui  tokoh  desa  (shaikh  al-qaryah)  atau  pemimpin  desa (Sa’ad, 1979).
Adapun  mengenai  persoalan  fakir  miskin  (fuqarā')  dan  konsep  kelas  sosial,

## Mugni Muhit, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Urgensi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Geliat Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer
tidak  dibahas  oleh  Abu  Yusuf.  Deskripsi  masyarakat  yang  dibuat  Abu  Yusuf, mencerminkan bahwa hubungan produksi dari satu sisi merupakan hubungan antara umat  Islam  dengan  kaum  dhimmi  dalam  Dār  al-Islām  atau  hubungan  umat  Islam dengan komunitas non muslim dalam Dār al-Harb. Dalam hubungan model pertama, pendapatan  bersumber  dari  al-kharāj  dan  al-jizyah.  Sedangkan  hubungan  model kedua,  pendapatan  bersumber  dari  al-ghanīmah  yang  sebagiannya  didistribusikan untuk baitulmal. Di samping itu, pemerintah juga menarik bea cukai dari pedagang kafir harbi atas barang dagangan mereka yang masuk ke negara Islam. Sementara itu umat  Islam  diwajibkan  untuk  mengeluarkan  zakat sebagai bentuk solidaritas sosial mereka sesama muslim yang membutuhkan (Yusuf, 1302 H: 122).
Abu  Yusuf  juga  mengenalkan  konsep  perdagangan  luar  negeri,  yang  secara implisit diberi istilah tabādul. Pemahaman fleksibilitas dibangun  Abu Yusuf dengan melahirkan sikap toleran dengan kesepakatan damai dalam hubungan perdagangan internasional.  Kesepakatan  tersebut  adalah  jaminan keamanan  berkala  per  empat bulan  dengan  pembaharuan  manakala  perdagangan  mereka  belum  selesai  dalam waktu  yang  telah  ditentukan.  Serta  diperbolehkan  tinggal  di  Dār  al-Islam  dengan status  sebagai  ahli  dhimmi  (Al-Mawardi,  tt:  291-  292).  Upaya  rekontruksi  sistem perekonomian negara Baghdad,  terdapat beberapa mekanisme  yang dikembangkan oleh Abu Yusuf sebgai berikut:
1) Menggantikan Metode Wadzīfah dengan Muqassamah
Term  wadzīfah  dan  muqassamah  adalah  istilah  untuk  menyebut  sistem pemungutan  pajak.  Sistem  wadzīfah  adalah  sistem  pemungutan  yang  ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau  mungkin  dapat  dibahasakan  dengan  pajak  yang  dipungut  dengan  ketentuan jumlah  yang  sama  secara  keseluruhan.  Sedang  sistem  muqassamah adalah  sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak  tetap (berubah) dengan  mempertimbangkan  tingkat  kemampuan  dan  persentase  penghasilan  atau pajak proporsional (Yusuf,1302: 48).

## 2) Membangun pemahaman fleksibilitas sosial
Meskipun  hukum  Islam  hanya  mengakui  muslimin  sebagai  individu  dengan kapasitas hukum penuh, secara bersamaan kaum non muslim sebenarnya juga dapat menuntut adanya kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan dari penguasa Islam  apabila  mereka  diijinkan  untuk  memasuki  wilayah  Dār  al-Islām.  Seorang muslim  adalah  seorang  yang  secara  alamiah  berada  di  bawah  hukum  Islam  dan menikmati  hak-hak  kewarganegarannya  secara  penuh.  Namun  dibalik  itu  setiap warga  negara  akan  menikmati  haknya  secara  berbeda-beda, tergantung  hubungan dan  kepentingan  mereka  masing-masin.  Abu  Yusuf  dalam  hal  ini  menyikapi perlakuan terhadap tiga kelompok yang dianggap tidak mempunyai kapasitas hukum secara penuh, yaitu kelompok H arbi, kelompok Musta’min dan kelompok Dhimmi. Abu  Yusuf  berusaha  memberi  pemahaman  keseimbangan  dan  persamaan  hak terhadap  mereka  di  tengah  masyarakatnya, dengan  mengatur  beberapa  ketetapan khusus  berkenaan  dengan  status  kewarganegaraan,  sistem  perekonomian  dan perdagangan serta ketentuan hukum lainnya (Al-Mawardi, tt: 252).

## Mugni Muhit, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Urgensi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Geliat Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer

## 3) Menciptakan Pola dan Politik Ekonomi Inklusive
Inklusivitas  dan  transparansi  yang  dibangun  Abu  Yusuf  terlihat  ketika  beliau mendeskripsikan income negara yang meliputi ghanimah dan fai’ sebagai pemasukan yang sifatnya incidental revenue, sedangkan kharāj, jizyah, ‘ushr dan shadaqah/zakat sebagai pemasukan yang sifatnya permanent revenue. Abu Yusuf memberi interpretasi yang jelas mengenai ketentuan al-Qur’an dalam surat al-Anfal ayat 41:
ء ۡيَش نِ م مُت ۡمِنَغ اَمنََّأ ْآوُمَلۡعٱَو
ٖ منَأَف ِمِلِل ۥُهَسُُخُ ِلوُسمرلِلَو َو ِِِل ىَبۡرُق ۡ لٱ ىىَمىَتَ ي ۡ لٱَو ِيِكىَسَم ۡ لٱَو ِنۡبٱَو ِليِبمسلٱ نِإ ۡمُتنُك مُتنَماَء ِملِلٱِب ٓاَمَو َزنَأ اَن ۡ ل ىىَلَع َنِدۡبَع َم ۡوَ ي ِناَقۡرُف ۡ لٱ َم ۡوَ ي َقَ ت ۡ لٱ ء ۡيَش ِ لُك ىىَلَع ُملِلٱَو ِِۗناَعۡمَۡلۡٱ ى ٖ ريِدَق
”Ketika  engkau  mengambil  setiap  barang  rampasan,  seperlima  darinya  adalah milik Allah dan Rasul, saudara-saudara dekatnya, anak yatim, orang-orang miskin dan musafir..”.
Interpretasi  dari  istilah  seperlima  dalam  ayat  ini  di  kalangan  para  ahli  fikih terjadi  silang  pendapat.  Dalam  kitab  al-Kharāj  Abu  Yusuf  seperlima  tersebut berdasarkan: ”Riwayat Qais bin Muslim yang diriwayatkan dari Hasan bin Muhammad bin  Hanafiyah,  dibagi  menjadi  tiga  bagian,  yaitu  untuk  Nabi  (Para  Khalifah penggantinya setelah beliau wafat), untuk keluarga terdekat dan untuk kelompok anak yatim, fakir miskin dan musafir (Yusuf, 1302: 21).
Berdasarkan sistem pembagian harta yang dilaksanakan Abu Yusuf, tergambar dari  empat  bagiannya  didistribusikan  untuk  prajurit,  sementara  seperlimanya disimpan  pada  bendahara  umat  atau  baitulmal  untuk  kepentingan  umat.  Hal  ini sesuai dengan ajaran Alquran surat al-Anfal ayat 41 yang mengatur tentang distribusi harta rampasan perang tersebut. Melihat beberapa pertimbangan yang lebih mengacu kepada  kebijakan  Umar yang  berlandaskan ayat di atas, Abu  Yusuf  dalam  kitab  al- Kharāj  memaparkan  tentang  distribusi  harta  ini  dengan menjelaskan  perwujudan dari  alokasi  anggaran,  maka  interpretasi  dari  tindakan  tersebut,  merupakan implementasi  dari  asas  transparansi  sistem  dan  politik  ekonomi  yang  melingkupi beberapa aspek, seperti transparansi terhadap tentara sebagai keamanan negara, gaji pegawai,  perbaikan  masjid,  lampu  penerang,  serta  beberapa kepentingan lain  yang sifatnya mashlahah ’ āmmah (Yusuf, 1302: 19- 20).

## 4) Mewujudkan Sistem Ekonomi Otonom
Ikhtiar  menciptakan  sistem  ekonomi  yang  otonom  terlihat  dari  gagasan  Abu Yusuf  dalam  penolakannya  atas  intervensi  pemerintah  dalam  pengendalian  dan penetapan  harga.  Dalam  hal  ini  beliau  berpendapat  bahwa  jumlah  banyak  dan sedikitnya  barang  tidak  dapat  dijadikan  parameter  utama  bagi  naik  dan  turunnya harga,  tetapi  ada  variabel  lain  yang  lebih  menentukan.  Pendapat  Abu  Yusuf  ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw:
َسْيَلَو َالله ىَقْلَأ ْنَأ ْوُجْرَلأ َ  ِنِِإَو ُقامزمرلا ُطِساَبْلا ُضِباَقْلا ُر ِعَسُمْلا َوُه َالله منِإ لاَم َلاَو  مَد  ِفِ  ةَمِلْظَِبِ  ِنُِبُلْطَي  دَحَأ

## Mugni Muhit, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Urgensi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Geliat Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer
“Sesungguhnya  Allahlah  Zat  Yang  menetapkan  harga,  Yang  menahan,  Yang mengulurkan,  dan  yang  Maha  Pemberi  rizki.  Sungguh,  aku  berharap  dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezhaliman yang aku  lakukan  dalam  masalah  darah  dan  tidak  juga  dalam  masalah  harta”  (Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Riyadh: Bayt al-Afkar al-Duwaliyah. tth.), hlm. 311; Ibnu Majah, Sunan  Ibn  Majah, (tt.:  Dar  Ihya  al-Kutub  al-Irbatiy.  tth.),  hlm.  443; Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyr wa al-Tauri’. tth. ), cet. ke-1, hlm. 141.
”Diriwayatkan dari Abdu al-Rahman bin Abi Laila, dari Hikam Bin ’Utaibah yang menceritakan  bahwa  pada  masa  Rasulullah  harga  pernah  melambung  tinggi, sehingga  sebagian  masyarakat  mengadu  kepada  Rasulullah  dan  meminta  agar Rasulullah  membuat  ketentuan  tentang  penetapan  harga  ini.  Maka  Rasulullah berkata,  ‘Tinggi  dan  rendahnya  harga  barang  merupakan  bagian  dari  keterkaitan dengan keberadaan Allah dan kita tidak dapat mencampuri terlalu jauh bagian dari ketetapan tersebut.” (Dalam Kitab Al-Kharaj Abu Yusuf, 1302: 87).
Teori  harga  Abu  Yusuf  tersebut  memposisikan  terbalik  dari  teori  ekonomi konvensional  yang  menyatakan  bahwa,  naik  dan  turunnya  harga  ditentukan  oleh permintaan  dan  penawaran  komoditi  (Teori  Supply  and  Demand).  Sekalipun  Abu Yusuf  tidak secara  implisit  menolak  keterkaitan  supply  dan  demand,  namun secara eksplisit memuat pemahaman bahwa tingkat naik dan turunnya produksi tidak akan berimplikasi signifikan terhadap harga.
Dari pemikiran Abu Yusuf dalam kitab al-Kharāj dapat           disimpulkan meliputi beberapa  bidang yaitu:  Pertama,  tentang  pemerintahan,  Ia  mengemukakan  bahwa seorang  penguasa  bukanlah  seorang  raja  yang  dapat  berbuat  secara  diktator.  Ia adalah  seorang  khalifah  yang  mewakili  Tuhan  di  bumi  ini  untuk  melaksanakan perintah-Nya.  Oleh  karena  itu  penguasa  harus  bertindak  atas  nama  Allah  Swt. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, ia menyusun sebuah kaidah fikih  yang sangat populer  yaitu:

## طونم هتيعارلا ىلع ماملألا فرصت ةحلصلمبا
Maksudnya bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan rakyat, senantiasa terkait dan atas pertimbanagn kemaslahatan (Abd al- Rahmān bin Abi Bakr Al-Suyūthi, 1990: 121).
Kedua, keuangan, Ia menyatakan bahwa uang negara bukan milik khalifah dan sultan,  tetapi  amanat  Allah  Swt  dan  rakyatnya  yang  harus  dijaga  dengan  penuh tanggung  jawab.  Hubungan  penguasa  dengan  kas  negara  sama  seperti  hubungan seorang wali dengan harta anak yatim yang diasuhnya (Muchlis Usman, 2002: 144).
Ketiga, pertanahan, Ia meminta kepada pemerintah agar hak milik tanah rakyat dihormati, tidak boleh diambil dari seseorang lalu diberikan kepada orang lain. Tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali  jika tidak  digarap selama tiga tahun dan diberikan kepada yang lain. Perpajakan, Ia berpendapat bahwa pajak hanya ditetapkan pada  harta yang melebihi kebutuhan rakyat secara sukarela. Peradilan, Ia mengatakan  bahwa  jiwa  dari  suatu  peradilan  adalah  keadilan  yang  murni. Penghukuman  terhadap  orang  yang  tidak  bersalah  dan  pemberian  maaf  terhadap orang  yang  bersalah  adalah  suatu  penghinaan,  terhadap  lembaga  peradilan.

## Mugni Muhit, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Urgensi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Geliat Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer
Menetapkan  hukum  tidak  dibenarkan  berdasarkan  hal  yang  syubhat.  Kesalahan dalam mengampuni lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum. Orang yang ingin menggunakan kekuasaan untuk mencampuri persoalan keadilan harus ditolak dan kedudukan seseorang atau jabatannya tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam persoalan keadilan (Dahlan, 1996: 18).
Adapun  konsep ekonomi  Abu Yusuf yang  paling dominan dan  berkonstribusi besar terhadap perkembangan ekonomi syariah modern dewasa ini sebagai berikut:
a. Pajak Tetap dan Proporsional
Pembahasan mengenai pajak kharaj dalam buku al-Kharaj Abu Yusuf menjadi bahasan yang paling dominan, dari mulai restrukturisasi mekanisme pemungutannya sampai dengan rinci. Beliau menjelaskan tentang manajemen pengelolaan pajak dan kriteria yang layak dijadikan pegawai pajak (Huda dan Muti, 2011: 77). Konsep-Konsep inilah  yang  kemudian  dikenal  oleh  para  ahli  ekonomi  sebagai  conans  of  taxation (Karim, 2014: 241).
Abu  Yusuf  termasuk  salah  satu  pemikir  ekonomi  Islam  yang  sangat  concern menentang keras pajak pertanian. Ia cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam  pandangannya,  cara  ini  lebih  adil  dan  tampakknya  akan  memberikan  hasil produksi  yang  lebih  dengan  memberikan  kemudahan  dalam  memperluas  tanah garapan  (Nawawi,  2008:  64).  Dalam  konteks  aturan  penetapan  pajak  tetap  atau proporsional  pada  dasarnya  telah  lama  didiskusikan  oleh  Abu  Yusuf.  Di  masa pemerintahan  dinasti  Abbasiyyah  (750-1258  M)  jamak  diberlakukan  aturan-aturan perpajakan  yang  menganut  sistem  tetap  (fixed  tax  rate),  namun  sebenarnya  juga sebuah  aturan  yang  sudah  lama  diterapkan  oleh  para  khalifah  terdahulu  seiring dengan penaklukan kawasan demi memperluas wilayah kekuasaan Islam.
Ada dua pendekatan dalam sistem tetap perpajakan ini, yaitu; (1)  fixed-by-land yang  menghitung  tingkat  pajak  berdasarkan  pada  sejumlah  uang  atau  biji-bijian tertentu per unit lahan pertanian, dan (2) share-of-produce, yakni tingkat pajak tetap yang dikaitkan  dengan  produk  daripada  luas  lahan  pertanian.  Tingkat  pajak ditentukan  menurut sistem  ini adalah;  50% untuk produk  dari  lahan  berpengairan alami, 33  % untuk lahan berpengairan artificial, dan 25 % untuk lahan yang irigasinya masih sulit. Sistem perpajakan seperti ini menurut Abu Yusuf akan membebani petani dan  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  dan  metode  ini  seringkali menyalahi kesejahteraan publik dan kepentingan negara. Hal ini dikarenakan pada saat  harga  rendah,  negara  akan  kehilangan  penerimaan  yang  pada  akhirnya mengganggu  tujuan-  tujuan  pembangunan.  Sebaliknya,  jika  jika  harga-harga mencapai  tingkat  yang  lebih  tinggi,  para  petani  juga  merasakan  beban  yang  berat terkait dengan aturan pembayaran pajak tetap atas produk per unit lahan pertanian.
Metode yang  terbaik untuk peraturan sistem perpajakan  bagi petani  menurut Abu  Yusuf  adalah  menetapkan  tingkat  beban  yang  rendah  dengan  menggunakan metode perhitungan yang menurut istilah sekarang disebut dengan metode tingkat pajak proporsional. Dari sini jelas tampak perbedaannya, sebab jika mengikuti pajak tetap  maka  pajak  dikenakan  secara  tetap  untuk  lahan  pertanian  meskipun  tanah- tanahnya tidak ditanami atau hanya mampu menghasilkan sedikit produk (Hoetoro, 2007: 67-68). Sedangkan  jika menggunakan metode perhitungan yang proporsional,

## Mugni Muhit, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Urgensi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Geliat Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer
maka penerimaan disesuaikan dengan skala produksi. Dengan metode proporsional, maka  sistem  perpajakan dapat  meningkatkan  penerimaan  bagi  kas  Negara,  karena sistem  tersebut  member  insentif  yang  lebih  baik  bagi  usaha-usaha  pertanian. Sebaliknya, metode perhitungan tetap tidak dapat memberikan insentif yang sama, karena sistem itu hanya didasarkan pada luas lahan yang ditanami, dan bukan pada produk-produk yang dihasilkan (Yadi Janwari, 2016: 115).

## b. Administrasi Pajak
Abu Yusuf selain mengusulkan agar tingkat beban pajak (tax rates) direformasi dengan  sistem  proporsional  juga  mengajukan  usulan  perbaikan  administrasi pengumpulan  pajak.  Perbaikan  administrasi  ini  dimaksudkan  untuk  mendukung tingkat  penerimaan  pajak  dan  perhitungan  yang  lebih  akurat.  Adapun  usulan perbaikan  administrasi  perpajakan  itu  adalah  pertama,  tingkat  beban  pajak seharusnya  lebih  rendah  dan  adil,  sebab  jika  tidak,  akan  melemahkan  tingkat produksi petani dan dengan sendirinya mengurangi penerimaan negara. Kedua, beban pajak seharusnya ditentukan oleh pemerintah pusat, sebab pemberian otoritas kepada pemerintah local dan kolektor  pajak akan menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Demikian pula, kolektor pajak tidak dibebankan menerima  pemberian apa pun dari pembayar pajak.
Ketiga, pengumpulan pajak melalui perantara harus dihindarkan. Hal ini sebab dapat  memicu  tindakan-tindakan  yang  salah  dan  berlebihan  sehingga  akan mengganggu aktivitas pertanian dan mengurangi hasil panen yang akibatnya adalah penerimaan  negara  berkurang  dan  kesejahteraan  sosial  merosot.  Keempat, pengumpulan  pajak  seharusnya  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  beradab.  Segera setelah hasil-hasil pertanian dipanen, negara dapat memungut pajak agar hasil panen itu tidak membusuk di gudang, sehingga tidak menyebabkan  kerugian bagi petani dan mengurangi minat untuk menanam lagi di kemudian hari. Demikian pula dengan pengukuran  obyek  pajak  harus  dilakukan  seakurat  mungkin  sehingga  tidak mengurangi  hak-hak  petani.  Kelima,  para  pengumpul  pajak seharusnya  terdiri dari orang-orang yang jujur dan terpercaya, serta digaji secukupnya. Lebih lanjut, kriteria mereka harus diawasi dan setiap penyelewengan harus ditindak. Oleh karena itu, para kolektor pajak itu selayaknya memahami sepenuhnya hukum-hukum perpajakan.
Pemikiran ekonomi Abu Yusuf di atas, tidak hanya bersifat duniawi atau sekedar intellectual  exercises  melainkan  juga  dimaksudkan  untuk  pencapaian  tujuan kesejahteraan sosial yang didasarkan pada aturan-aturan Islam. Jika keadilan sudah ditegakkan  dan  segala  tindakan  tirani  dihilangkan,  maka  keselamatan  dan kemakmuran  nasional  akan  terwujud  yang  disertai  dengan  keberkahan  dari  Allah sehingga pembangunan  ekonomi  pun  dapat  menumbuhkan  kesejahteraan  material dan spiritual bagi seluruh lapisan masyarakat (Hoetoro, 2007: 73).

## c. Karakteristik Pegawai Pajak
Pengelolaan pajak yang profesional akan membawa kebaikan baik bagi negara maupun rakyat dan tidak mungkin tercapai tanpa didukung pengelola pajak (pegawai pajak)  yang  profesional  juga  atau  dalam  istilah  Abu  Yusuf  tawliyatul  kharaj (pengelolaan pajak kharaj). Oleh karena itu, dalam rangka tawliyatul kharaj yang lebih

## Mugni Muhit, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Urgensi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Geliat Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer
baik  dan  profesional  mesti  ada  kriteria  khusus  bagi  para  pengelola  pajak.  Adapun kriteria  pengelola  pajak  yang  baik  dan  profesional  tersebut  adalah  baik  agamanya, Amanah, menguasai ilmu fikih, pintar, suka bermusyawarah, menjaga harga diri (afif), berani membela kebenaran, orientasi akhirat dalam menjalankan kewajiban, jujur dan tidak dzalim (Huda dan Muti, 2011: 88-89). Selain itu, Abu Yusuf juga menyarankan agar  petugas  pajak  diberi  gaji  dan  perilaku  mereka  harus  selalu  diawasi  untuk mencegah praktik korupsi dan praktik penindasan (Nawawi, 2008: 64).
d. Mekanisme Pasar
Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar.  Ia  misalnya  memperhatikan  peningkatan  dan  penurunan  produksi  dalam kaitannya dengan perubahan harga (Karim, 2014: 249). Menurut Abu Yusuf tidak ada batasan  tertentu  tentang  murah  dan  mahal  yang  dapat  dipastikan.  Murah  bukan karena  melimpahnya  makanan, demikian  juga  mahal  tidak disebabkan  kelangkaan makanan.  Murah  dan  mahal  adalah  ketentuan  Allah.  Kadang-kadang  makanan berlimpah,  tetapi  tetap  mahal  dan  kadang-kadang  makanan  sangat  sedikit  tetapi murah.
Dari  pendapat  di  atas  terlihat  bahwa  Abu  Yusuf  tampaknya  menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara penawaran dan harga. Karena pada  kenyataannya,  harga  tidak  tergantung  pada  penawaran  saja,  tetapi  juga tergantung  pada  kekuatan  permintaan.  Karena  itu,  peningkatan  atau  penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan ataupun peningkatan produksi (Fauzia dan Riyadi, 2014: 217).  Abu Yusuf menegaskan ada indikator lain yang turut mempengaruhi  harga,  namun  tidak  dijelaskan  dengan  detail.  Mungkin  indikator tersebut adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara atau terjadinya penimbunan dan penahanan barang. Bagi Abu Yusuf, tinggi rendahnya harga adalah bagian dari ketentuan Allah. Manusia tidak dapat melakukan intervensi atas urusan dan ketetapan Allah Swt. Pernyataan ini bermakna bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh supply (penawaran) semata, tetapi juga ditentukan oleh demand  atau  permintaan  (Rozalinda,  2014:  149).  Menurut  Abu Yusuf, esensi sistem ekonomi  Islam  yang  mengikuti  prinsip  mekanisme  pasar  dengan  memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen (Sudarsono,  2007:  152).  Hal  yang  penting  dicatat  bahwa  Abu  Yusuf  menuliskan teorinya sebelum Adam Smith menulis The Wealth of Nations. Karena Abu Yusuf tidak membahas  lebih  rinci  apa  yang  disebutkannya  sebagai  variabel  lain,  ia  tidak menghubungkan  fenomena  yang  diobservasinya  terhadap  perubahan  dalam penawaran  uang.  Namun,  pernyataannya  tidak  menyangkal  pengaruh  dari permintaan dan penawaran dalam penentuan harga (Majid, 2003: 37).

## KESIMPULAN
Pemikiran  Ekonomi  Abu  Yusuf  banyak  membahas  berbagai  persoalan  yang terkait dengan ilmu ekonomi, seperti pajak, administrasi pajak, dan mekanisme pasar. Tendensi  utama  pemikiran  Abu  Yusuf  yaitu  dalam  persoalan  keuangan  publik. Terlepas  dari  prinsip-prinsip  perpajakan  dan  pertanggungjawaban  negara  Islam terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa nasihat sebagai masukan

## Mugni Muhit, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Urgensi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Geliat Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer
dalam bentuk metode dan strategi meraih sumber perpajakan untuk pembangunan jangka panjang inklud  administrasi dan kriteria pagawai pajak. Dan Kitab al-Kharaj ini merupakan fakta autentik bahwa Islam berbicara dan mengatur keuangan publik, yang  tentunya  pelopor  pertama  daripada  teori-teor  konvensional,  serta  menjadi pedoman pemerintahan Harun Ar-Rasyid dalam tata kelola negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Suyūthi, Abd al-Rahmān bin Abi Bakr. al-Asybāh wa al-Nadzāir, Dār al-Kutub al- Ilmiyah, 1990.
Al-Kaaf,  Abdullah  Zakiy.  2002.  Ekonomi  dalam  Perspektif  Islam.  Bandung:  Pustaka Setia.
Azmi, Sabahuddin, 2005, Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic Thought, Terj.  Widyawati,  Menimbang  Ekonomi  Islam;  Keuangan  Publik,  Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal, Bandung: Nuansa.
Ahmad, Khursid (ed). Studies in Islamic Economics. Jeddah: The Islamic Foundation. Al-Baghdady,  Al-Khatīb.  tt.  Tārīkh  al-Baghdād.  Jilid  XIII.  Beirut:  Dār  al-Fikri.  Al- Hushairy,  Ahmad.  1407  H/1986  M.  Al-Siyāsah  al-Iqtishādiyyah  wa  al-Nuzdum al-Māliyah fī al-Fiqh al-Islāmy. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Araby, cet. I.
Al-Junaidal, Hamad Abdu al-Rahmān. 1406 H. Manāhiju al-Bāhithīn fī al- iqtishād al- Islāmy. Sharikah al-'Ubaikan li al-Thibā'ati wa al-Nashr.
Al-Maraghi, Abdullah Mustafa. Fath al-Mubīn fī Thabaqāt al-Ushūliyyīn. Terj. Husein Muhammad.  2001.  Pakar-Pakar  Fiqh  Sepanjang  Sejarah.  cet.  I,  Yogyakarta: LKPSM.
Al-Māwardi, Ali bin Muhammad bin Muhammad. al-Ahkām al-Sulthāniyyah (Kairo: Dâr  al-Hadīs,  tt),  h.  3  Amin,  Ahmad.  1974.  Dhuha  al-Islām.  Cet.  VIII.  Kairo: Maktabah al-Nahd ah al-  Mishriyyah.
Brinton, Crane. dalam F. Iswara. 1980. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Binacipta.
Dahlan, Abdul Azis. 1997. Ensiklopedi Hukum Islam. jilid 1-3. Jakarta:  PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
Dewan  Redaksi,  1993.  Ensiklopedi  Islam.  Jilid  2-3-5.  Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru  Van Hoeve.
Duri, al-Qahthan Abdu al-Rahmān. 1394 H/1974 M. Al-Ihtikār wa Atharuhu fi al-Fiqhi al-Islāmy. cet. I. Baghdād: Mathba'ah al-Ummah.
Fauzia,  Ika  Yunia,  dan  Abdul  Kadir  Riyadi,  2014.,  Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam; Perspektif Maqashid al-Syari’ah, Jakarta: Kencana.
Hoetoro, Arif, 2007, Ekonomi Islam; Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Brawijaya.
Huda, Nurul dan Ahmad  Muti, 2011. Keuangan Publik Islami; Pendekatan al-Kharaj Iman Abu Yusuf, Bogor: Ghalia Indonesia.
Habib,  Hassanuddin  Nazis.  2004.  Ensiklopedi  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah. Jakarta: Kaki Langit.
Humprey,  Stephen.  1991.  Islamic  History:  A  Frame  work  for  inquiry.  New  Jersey:
Princeton University Press.
Hodgson, Marshal GS. 2002. The Venture of Islam. Terjemahan Mulyadi Kertanegara,

## Mugni Muhit, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Urgensi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Geliat Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer
“The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dan Peradaban Dunia”. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
Ibn  Salam,  Abu  'Ubaid  al-Qosim.  1353  H.  Al-Amwāl  Tahqīq  Muhammad  Hamid  al- Faqy. Kairo: Dār al-Kutub al-
Ibn  Adam, Yahya.  1979.  Kitāb  al-Kharāj  Tahqīq  Ahmad  Muhammad  Syākir. Beirut: Dār al-Ma’rifah.
Janwari,  Yadi.  Pemikiran  Ekonomi  Islam  dari  masa  Rasulullah  Hingga  Masa Kontemporer, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2016.
Karim, Adiwarman Azwar, 2014., Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kathir, Ibnu.1993. Al-Bidāyah wa al-Nihāyah. Jilid V. Beirut: Dār al-Fikr. Karim,  Adiwarman  Azwar.  2001.  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam,  Jakarta: IIIT. Khudori  Bik,  Ahmad.  1939.  Tārīkh  al-Tashrī’  al-Islāmy.  Cet.V.  Kairo:  Mathba’ah al- Istiqāmah.
K. Hitti, Phillip. 1970. History of The Arab. London: Macmillan.
Lewis, Bernard. 1988. The Arabs In History. Terjemahan Said Jamhuri. 1994. Bangsa Arab Dalam Lintasan Sejarah. Cetakan ke-2. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
Lombard, Maurice.1975. The Golden Age of Islam. New York:  American Elsevier. Majid, M. Nazori, 2003, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Cet. I, Yogyakarta: PSEI STIS.
Muir, William. 1984. The Caliphate its Rise Decline and Fall. London: Darf Publiser. Majid, M. Nazori. 2003. Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. Cet. I. Yogyakarta: PSEI
STIS.
Nawawi,  Ismail,  2008.  Ekonomi  Islam;  Perspektif  Teori,  Surabaya:  CV.  Putra  Media Nusantara.
Nasution,  Harun.  1985.  Islam  Ditinjau Dari  Berbagai  Aspeknya. Cetakan  V. Jakarta: UI Press.
P3EI UII, 2013, Ekonomi Islam, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
Rozalinda,  2013,  Ekonomi  Islam;  Teori  dan  Aplikasinya  Pada  Aktivitas  Ekonomi,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sudarsono,  Heri,  2007,  Konsep  Ekonomi  Islam;  Suatu  Pengantar,  Yogyakarta: Ekonisia.
Thohir, Ajib, t.th., Perkembangan Peradaban  Di Kawasan  Dunia Islam,  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Usman,  Muchlis.  Kaidah-Kaidah  Istinbath  Hukum  Islam  (kaidah-kaidah  ushuliyah dan fikihiyah) Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.