## I. PENDAHULUAN
Dalam  rangka  menggali  potensi daerah untuk meningkatkan  IPM, terutama terkait dengan komponen daya beli, sudah saatnya kegiatan PKM tahap I yang selesai dilaksanakan  pada    2002,  ditindaklanjuti, melalui  kegiatan  sosialisasi  Rancangan Pe ra turan  P em erintah  (R PP )  tenta ng Pendaftaran Indikasi Geografis.
Apabila RPP ini disahkan pemerintah, ma ka   f ungs inya   s ebagai  peraturan pelaksana  dari  Pasal  56  ayat  (9)  Undang- undang  No 15 Tahun  2001 tentang Merek, akan  membantu  terjadinya  pendaftaran indikasi geografis di Indonesia. Kegiatan ini berupa  penyuluhan  hukum  kepada  para petani ubi cilembu tentang cara pendaftaran Indikasi Geografis.

## Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu untuk Meningkatkan IPM
TATTY ARYANI RAMLI 1 , YETI SUMIYATI 2 , RUSLI ISKANDAR 3 , NENI RUHAENI 4
Fakultas  Hukum  Unisba,  Jl.  Tamansari  No  1,  Bandung.  Email: 1 tatty_aryani@yahoo.com,
2 yeti@yahoo.com, 3 rusli@yahoo.com,  nenihayati@yahoo.com

## Abstract
Geographical  Indication  Registry  Mechanism  was  introduced  as  the  first step  to  gain  exclusive  economy  right  for  local  products.  A  socialization toward  the  mechanisms,  therefore,  was  inevitably  for  the  community  of ubi cilembu farmers  in Sumedang District of  West Jave Province.   In order to  implement    socialization  process,    several  participants  represented variety of  stakeholders in  community of  ubi cilembu  farmers were  elected. By    employing  two  way  lecturing  method  that  inviting  lively  interactive discussion  among  participants,  the  aim  of  socialization  process  was  to promote    awareness    among    participants    toward  the  importance  of Geographical  Indication  Registry  Mechanism.    As  a  result,  participants agreed  to  establish  representative  institution  for  their  product  and  to register  their  poduct  legally  for  Geographical  Indication  rights.
Kata  kunci:  penyuluhan  hukum,  IPM,  ubi  cilembu
Penyuluhan hukum tentang tata cara pendaftaran  Indikasi  Geografis  diharapkan dapat menjadi kegiatan yang berbasis pada partisipasi masyarakat untuk mengakselerasi peningkatan IPM, khususnya program yang mampu  mendongkrak  Indeks  Daya  Beli. Indeks Daya Beli masyarakat Desa Cilembu dapat  ditingkatkan  dengan  berbagai  cara. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan  mendapatkan  royalti  dari  hak ekonomi Indikasi Geografis ubi cilembu.
Berdasarkan Laporan Akhir PKM  2002, Desa  Cilembu  adalah  sebuah  desa    yang terletak  di  wilayah   Kabupaten Sumedang, Jawa  Barat.
Desa  Cilembu  merupakan  wilayah yang  telah  pasti  mempunyai  kekayaan intelektual  berupa  Indikasi  Geografis,  yaitu ubi  cilembu.  Hak  atas  indikasi  geografis
TATTY ARYANI, dkk. Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu untuk Meningkatkan...
memberi  implikasi bahwa  pemilik hak  akan menikmati  exclusive  right  berupa  hak ekonomi.  Hak  ekonomi  ini  penggunaannya dapat dipertahankan  dari orang  ke-3 untuk mendapatkan  keuntungan  ekonomi  melalui ha k  me njua l,  hak   m em ro duks i,  hak menyewakan,  dan  hak  mewariskan.  Peng- alihan hak-hak di atas kepada pihak  ketiga dapat  dilakukan  melalui  lisensi,  yaitu  izin kepada pihak ketiga melalui perjanjian yang mewajibkan  pembayaran  royalti  kepada pemegang hak.
Hak atas indikasi geografis, yang akan memberikan  hak  ekonomi  hanya  akan diberikan  oleh  pemerintah  setelah  hak tersebut  terdaftar.  Pendaftaran  diajukan  ke lembaga  yang  berwenang  dalam  hal  ini Direktorat Jenderal HKI.
Menurut ketentuan dalam RPP tentang Pendaftaran Indikasi Geografis, ada beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian pemohon.  Salah  satu  permasalahannya yaitu:  (1)  siapa  pihak/lembaga  yang  dapat melakukan  pendaftaran  indikasi  geografis;
(2)  kewajiban  membuat  buku  riwayat/ spesifikasi  indikasi  geografis  oleh  pihak tersebut;  dan  (3)  ketentuan  administrasi pendaftaran.
Penyuluhan hukum tentang tata cara pendaftaran  indikasi  geografis  di  Desa Cilembu  ini  penting,  karena  selain  dalam rangka sumbangsih Perguruan Tinggi dalam meningkatkan  IPM,    pendaftaran  indikasi geografis menggunakan  sistem first to  file/ konstitutif. Sistem ini mengandung arti bahwa indikasi  geografis  yang  terdaftar  pertama- lah yang akan mendapatkan hak.
Sa at  ini,  ka re na   R PP   tenta ng Pendaftaran  Indikasi  Geografis  belum disahkan, maka belum ada indikasi geografis di Indonesia yang dilindungi hukum. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak  lain yang tidak beritikad baik untuk lebih dulu mendaftarkan indikasi  geografis  Indonesia  di  negara  lain. Contohnya  oleh  Jepang.  Di  Jepang,  ubi cilembu dianggap sebagai makanan berserat yang  berkhasiat  dan  mengandung  banyak vitamin yang telah diolah dan dikemas secara menarik,  termasuk  labelisasi  disesuaikan dengan  selera masyarakat  Jepang.
Dalam  pemasarannya  di  Jepang,  ubi cilembu  diberi  nama  kemasan  “Satsumo Imo” yang sama sekali tidak berbau Indone- sia.  Apabila  ubi  cilembu  ini  tidak  segera didaftarkan,  maka   akan  menimbulkan pe rm as alahan  bagi  pa ra   petani  da n pemerintah  daerahnya  di  masa  yang  akan datang, yaitu kita harus meminta izin kepada pemegang hak indikasi geografis yang sudah lebih dulu mendaftarkannya.
Penyuluhan hukum tentang tata cara pendaftaran  indikasi  geografis  dipandang perlu untuk mendorong motivasi masyarakat segera  menentukan  perwakilan  yang  akan menjadi  pihak  yang  dapat  melakukan pendaftaran.  Kemudian melalui penyuluhan hukum  te ntang  ta ta   cara/me ka nism e pendaftaran indikasi geografis yang terdapat dalam  RPP  tentang  Pendaftaran  Indikasi Geografis,  hal-hal  yang  harus  dipersiapkan apabila  ketentuan  tentang  persyaratan pendaftaran diberlakukan sudah dapat lebih awal diantisipasi oleh  masyarakat Cilembu.
Be be ra pa   perma sa la ha n  ya ng dijadikan kajian adalah sbb:
(1) Belum terbentuknya lembaga yang akan mewakili masyarakat untuk mengajukan permohonan  pendaftaran  hak  Indikasi Geografis ubi cilembu.
(2) Belum  adanya  data  yang  lengkap mengenai profil ubi cilembu yang akan bermanfaat  ketika  menyusun  buku riwayat/spesifikasi  indikasi  geografis yang  berisi  uraian  secara  terperinci mengenai karakteristik khas dan kualitas yang  membedakan  barang  yang  akan dilindungi  dengan  indikasi  geografis dengan  barang  lain  yang  memiliki kategori  sama  sebagai  pra  syarat pendaftaran.
(3) Belum dipahaminya tata cara/mekanisme pendaftaran indikasi  geografis.
Sedangkan  tujuan  dari  penulisan  ini adalah,  sbb:
(1) Terbentuk lembaga yang akan mewakili masyarakat  untuk    mengajukan  per- mohonan  pendaftaran  hak  indikasi geografis ubi  cilembu.
(2) Tersedia  data  pemetaan  hak  indikasi
geografis  ubi  cilembu  sehingga  syarat da lam   penyus una n  buku  riw aya t/ spesifikasi  yang  akan  berisi  uraian secara rinci mengenai karakteristik khas dan kualitas yang membedakan barang yang  akan  dilindungi  dengan  indikasi geografis  dengan  barang  lain  yang me miliki  k ategori  sa ma   s ebagai prasyarat  pendaftaran.
(3) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang  tata  cara/mekanisme  yang akan  dilalui  pada  proses  pendaftaran indikasi  geografis.
Se da ngka n  Ma nf aa t  tulisa n  ini, adalah:
(1) Adanya  kepastian  baik  secara  yuridis maupun  sosiologis  dari  keberadaan pihak  yang  akan  menjadi  pemohon pendaftaran indikasi  geografis.
(2) Dengan  adanya  data  pemetaan  profil indikasi  geografis  ubi  cilembu  yang akurat,  akan  memudahkan  proses permohonan  pendaftaran  ubi cilembu.
(3) Ubi cilembu dapat segera diajukan untuk me ndapat  perlindunga n  indika si geografis sesuai dengan ketentuan RPP, pada saat RPP berlaku.

## II. PEMBAHASAN

## A. Landasan  Teoretik
Salah satu unsur penting ketika akan melakukan  pendaftaran  indikasi  geografis adalah  penentuan/penunjukan  pihak  yang akan menjadi pemohon pendaftaran indikasi geografis. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 5 RPP tentang Indikasi Geografis menyatakan ba hw a  Indika si  G eo graf is   m enda pa t perlindungan  setelah  terdaftar  atas  dasar permohonan yang diajukan oleh:
(1) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
(a) pihak  yang  mengusahakan  barang yang  merupakan  hasil  alam  atau kekayaan alam;
(b) produsen  barang  hasil  pertanian;
(c) pembuat  barang-barang  kerajinan tangan atau hasil industri; atau
(d) pedagang  yang  menjual  barang tersebut.
(2) Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
(3) Kelompok konsumen barang tersebut
Tata  cara  atau  mekanisme  pen- daftaran  indikasi  geografis  terdapat  dalam Pasal  5  ayat  (3),  Pasal  6,  Pasal  7,  Pasal  8, Pasal 9 dan Pasal 10 Rancangan PP tentang Indikasi Geografis, yaitu:
(1) Pe rmo honan  yang  dilakukan  oleh pemohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa  Indonesia  dengan  mengisi formulir rangkap  tiga.
(2) Permohonan  harus  mencantumkan persyaratan  administratif  yaitu:
(a) nama lengkap dan alamat pemohon;
(b) nama  lengkap  dan  alamat  kuasa, apabila  pe rm ohonan  dia juka n melalui  kuasa.
(3) Permohonan tersebut harus melampirkan: (a) surat  kuasa  khusus,  apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
(b) surat  rekomendasi  dari  pemerintah daerah  setempat;
(c) melampirkan bukti pembayaran.
(4) Permohonan  tersebut  harus  dilengkapi dengan Buku Spesifikasi yang terdiri atas:
(a) na ma   indik as i  ge ogra fis  ya ng dimohonkan  pendaftarannya;
(b) nama  barang  yang  dilindungi  oleh indikasi  geografis;
(c) uraian  mengenai  karakteristik khas dan  kualitas  yang  membedakan barang tertentu dengan barang lain yang  memiliki  kategori  sama,  dan menjelaskan tentang  hubungannya dengan  daerah  tempat  barang tersebut  dihasilkan;
(d) ura ia n me ngenai penga ruh lingkungan geografis dan alam serta faktor  manusia  terhadap  kualitas atau  karakteristik barang  tersebut;
(e) uraian tentang batas-batas wilayah da n/atau  peta  da erah  y ang dilindungi  oleh indikasi geografis;
(f) uraian mengenai sejarah dan tradisi
TATTY ARYANI, dkk. Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu untuk Meningkatkan...
yang  berhubungan  dengan  pe- makaian  indikasi  geografis  untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengaku- an  dari  m as yarak at  me ngenai indikasi geografis tsb.;
(g) uraian  yang  menjelaskan  tentang proses produksi, proses pengolahan, proses pembuatan yang digunakan sehingga  memungkinkan  setiap produsen di  daerah  tersebut  dapat memproduksi,  m engolah,  atau membuat  barang  terkait;
(h) uraian  mengenai  metode  yang digunakan  untuk  menguji  kualitas barang yang dihasilkan; dan
(i) label  yang  digunakan  pada  barang dan memuat indikasi geografis.
(5) Dalam  jangka  waktu  paling  lama  tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, Direktorat Jenderal HKI akan melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan  persyaratan  yang  diajukan pemohon.
(6) Dalam  jangka  waktu  paling  lama  tiga bulan terhitung sejak tanggal penerima- an,  Dire ktora t  Jenderal  HKI  a kan meneruskan permohonan kepada Komisi indikasi  geografis.
(7) Dalam  jangka  waktu  paling  lama  satu tahun terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan,  Komisi  Indikasi  Geografis melakukan  pemeriksaan  substantif  ter- hadap  permohonan.  Pemeriksaan substantif  terkait  dengan  (1)  ada  atau tidaknya tanda yang menunjukkan daerah asal  suatu  barang,  yang  karena  faktor lingkungan  geografis  termasuk  faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua  faktor  tersebut,  memberikan  ciri dan  kualitas  tertentu  pada  barang  yang dihasilkan;  dan  (2)  ada  tidaknya  tanda indikasi geografis yang tidak dapat didaftar yaitu  apabila  memenuhi  syarat:  (a) bertentangan  dengan  moralitas  agama, kesusilaan  dan  ketertiban  umum;  (b) memperdayakan  atau  menyesatkan masyarakat mengenai ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan dan/atau
kegunaannya;  (c)  merupakan  nama varietas  tanaman  yang  telah  dilindungi oleh  peraturan  perundang-undangan tentang  perlindungan  varietas  tanaman, kecuali  nama  varietas  tanaman  tersebut merupakan    nama  geografis  setempat; (d) merupakan nama geografis setempat yang  telah  digunakan  sebagai  nama varietas tanaman, bagi varietas tanaman yang  sejenis;  (e)  telah  menjadi  milik umum  atau  bersifat  generik.  (3)  pe- meriksaan terhadap buku spesifikasi.
(8) Apabila  menurut  pertimbangan  komisi indikasi  geografis  permohonan  telah sesuai dengan ketentuan,  maka komisi me ny am pa ik an usula n ke pa da Dire ktorat  J ende ra l  agar  indik as i geografis  didaftarkan  dalam  Daftar Umum Indikasi Geografis.
(9) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) ha ri  s ejak   tanggal  dis etujuiny a permohonan  untuk  didaftar  maupun dito la k,  Direk torat  J ende ra l  ak an me ngumumka n  indika si  ge ograf is tersebut  dan  buku  spesifikasi  dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.
(10) Pengumuman  dilakukan  dalam  jangka waktu 3 (tiga) bulan.
Masyarakat  Cilembu  sampai  saat  ini belum bersepakat untuk menunjuk salah satu  kelompok  diantara  mereka  yang akan menjadi wakil masyarakat sebagai pemohon  pendaftaran.  Masyarakat Cilembu masih asing terhadap masalah- masalah  administrasi  terutama  dalam pe ny us unan  pe rm ohonan  indika si ge ogra fis  ke   k anto r  HK I  ka re na masyarakat  masih  tergolong  belum sadar terhadap  hukum tertulis.
B. Indikasi Geografis, Aset Daerah Potensial untuk Dikomersilkan dan Permasalahannya
1. Pengertian
Indikasi     geografis     adalah merupa- kan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang terdiri dari faktor geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi  dari  kedua  faktor  tersebut  yang
mempunyai  ciri  khas  atau  kualitas  tertentu pada  barang  tersebut,  sehingga  dapat dibedakan.  Tanda  yang  menunjukkan  asal daerah suatu barang dapat berupa: (1) cap, label, atau (2) sertifikat,
(3) dikeluarkan  oleh  lembaga  di  daerah yang memiliki hak untuk mengeluarkan tanda  tersebut.
Faktor  geografis,  faktor  alam  dapat berupa:
(1) cuaca,  iklim;
(2) jenis  dan kualitas tanah;
(3) kualitas dan kuantitas air;
(4) jenis dan kualitas tanaman;
(5) jenis dan kualitas binatang.
Faktor  manusia  terdiri atas:
(1) adat  istiadat/kebiasaan
(2) kemampuan  mencari  manfaat  dari po te ns i  alam   y ang  ada  di  dalam lingkungan setempat; dan budaya yang membentuk.
Aset  daerah  adalah:
(1) kekayaan  yang  dapat  dijadikan  modal untuk  me ningka tk an  k em am puan keuangan  daerah.
(2) intangible  –  dapat  memberi  manfaat apa bila   dike lola   dengan  baik  dan berkesinambungan berupa pemandang- an alam, corak budaya, dll.
Potensial dikomersilkan mengandung arti  memunyai  kekuatan  ekonomi  tertentu (daya  tarik,  daya  saing),  apabila  bisa dimanfaatkan  oleh  penghasil/perajin  atau industri dan juga para pengusahanya untuk mendapatkan  nilai  tambah  dari  produk/ barang  yang  punya  ciri  khas  dan  kualitas tertentu dari daerahnya. Oleh sebab itu, hak penggunaan  indikasi  geografis  ini  hanya dapat dimanfaatkan selama ciri  khas masih ada dan atau kualitasnya dijaga secara terus menerus.
2. Pertimbangan  -  Pertimbangan Perlindungan Indikasi Geografis
(1) Ba nyak nya  produk-pro duk  ya ng memerlukan  perlindungan  indikasi geografis  serta  keinginan  masyarakat
untuk  mendapat  perlindungan  hukum, mengingat sumber alam yang kaya raya serta budaya yang beraneka ragam;
(2) Unsur  letak  geografis  indonesia  yang sangat  strategis  memiliki  ke  khasan dalam produk indikasi geografis;
(3) Posisi  indonesia  yang  strategis  dalam perdagangan internasional yaitu berupa ma rk et  y ang  luas   s erta   m em ilik i penduduk yang sangat besar (±200 juta orang);
(4) Indonesia  adalah  anggota  WTO  dan Trips  agreement,  guna  memenuhi kewajiban tersebut perlu pengaturan di bidang indikasi geografis.
3. Manfaat Perlindungan Indikasi Geografis
(1) Memberikan perlindungan hukum pada produk IG di Indonesia.
(2) IG  dapat  digunakan  sebagai  strategi pemasaran produk IG pada perdagang- an dalam dan luar negeri.
(3) Memberikan  nilai  tambah  pada  produk berpotensi IG di daerah dan meningkat- kan kemampuan ekonomi daerah.
(4) Meningkatkan  reputasi  produk  IG  pd perdagangan  global.
(5) Adanya  persamaan  perlakuan  atas perlindungan IG dan promosi IG di Luar Negeri.
(6) IG sebagai salah satu alat untuk meng- hindari  persaingan  curang.
4. Keuntungan Petani Dengan Adanya Indikasi Geografis
(1) Meningkatkan  profesionalisme  petani (karena  disyaratkan  adanya  buku spesifikasi untuk menjamin kualitas).
(2) Meningkatkan dan memelihara kualitas produk  IG  dan  memerkuat  daya  saing petani.
(3) Memerkuat hak petani  melalui asosiasi produk IG (contoh: AEKI).
(4) Mendorong  peningkatan  pemerataan ekonomi yang lebih baik bagi para petani
(5) Meningkatkan  dan  mencipt akan lapangan  kerja  bagi  para  petani  di daerah yang memiliki potensi produk IG.
TATTY ARYANI, dkk. Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu untuk Meningkatkan...
5. Permasalahan Indikasi Geografis Di
Indonesia
(1) Perlindungan  hukum  indikasi  geografis di Indonesia belum dapat dilaksanakan.
(2) Adanya  pengaturan  indikasi  geografis te ta pi  dalam   pra ktik ny a  be lum dilaksanakan  (contohnya  Thailand).
(3) Banyak terjadinya persaingan curang di bidang indikasi geografis.
(4) Belum  adanya  pengadministrasian  dan penegakan hak.
(5) Kurangnya  metode  dan  tenaga  ahli untuk  mengontrol  produk  indikasi geografis yang  berkualitas.
(6) Be lum  adanya   m anajem en  dari produser sebagai alat pengelolaan dari pemilik indikasi geografis.
(7) Kurangnya kesadaran hukum dari para produsen  indikasi  geografis  tentang pe ntingnya   perlindunga n  indika si geografis.
6. Kerugian Apabila Tidak Ada Perlindungan Indikasi Geografis
(1) Produk indikasi geografis akan menjadi generik,  apabila  tidak  ada  sistem pendaftaran  pada  indikasi  geografis, seperti:  kopi  Toraja,  batik
(2) Kura ngny a  pe rlindungan  indik as i geografis  pada  produk  sangat  tidak menguntungkan  produsen  IG  yang berkualitas  mengingat  harga  sangat rendah;
(3) Sulitnya  melakukan  promosi  di  luar negeri.
Aspek-aspek filosofis, sosiologis,  dan yuridis  perlunya  Perda:
(1) aspek  filosofis:  Keadilan  dalam  era otonom i:  dem ok ra tisa si,  po litik, ek onom i,  s os ia l  buda ya ,  adanya kebebasan  dalam  berotonomi:  asas otonomi seluas-luasnya, dan kemandiri- an  daerah  dalam  era  otonomi  sebagai implementasi dalam ikatan NKRI. (2) aspek sosiologis: Kebiasaan masyarakat pe ta ni/k elom po k  ta ni,  produs en/ pengusaha, dan konsumen atas indikasi geografis yang ada, bahwa masyarakat
memahami pentingnya memelihara ciri- ciri  indikasi  geografis,  masyarakat menyadari  bahwa  indikasi  geografis harus  didaftarkan  dan  pembinaan  dari pemerintah  daerah.
(3) aspek  yuridis:  Dengan  melakukan pendaftaran  dan  perlindungan  hukum yang harus memenuhi  persyaratan  ad- ministratif pendaftaran, teknis/ prosedur dan  tata  cara  pendaftaran,  bentuk pe rlindungan  huk um   y ang  ak an diperoleh,  lembaga  yang  mewakili/ pemegang  hak  indikasi  geografis,  hak dan kewajiban masyarakat atas indikasi geografis, dan fungsi serta peran Pemda atas indikasi geografis di daerah
B. Pemanfaatan Hak Indikasi Geografis Sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli
Daerah
Jika  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) menjadi tolok ukur kemajuan suatu wilayah, pemerintah  Kabupaten  Sumedang  haruslah menjadi  daerah  yang  mampu  memiliki banyak  sumber  pendapatan.  Salah  satunya melalui eksploitasi hak kekayaan intelektual, khus usnya  perlindungan  atas  indikasi geografis untuk ubi cilembu. Tantangan dalam menggali  potensi  PAD di  seluruh  Indonesia adalah:  (1)  penelitian  menjelaskan  bahwa 119  kabupaten  dinyatakan  sebagai  daerah tertinggal;  (2)  30.000  desa  sebagai  daerah tertinggal;  (3)  7  provinsi  sebagai  wilayah kekurangan  gizi  (busung  lapar);    dan  (4) penduduk  miskin  meningkat  selama  2004- 2006  dari  sekitar  35  juta  jiwa  menjadi  40 juta  jiwa.
Sistem   des entralis as i  me njadi kesempatan    dan  tantangan    bagi  daerah untuk memanfaatkan potensi  dalam rangka pembangunan  wilayahnya.  Kepala  daerah selayaknya  menyusun  rencana  strategis (renstra)  untuk  mengoptimalkan,  merawat, dan  meningkatkan  setiap  potensi  setiap wilay ahnya  se suai    sumber  day a  dan kekayaan asli (karakteristik/tipologi SDA) dan sumber daya manusia.
Pe rlindungan  indik as i  ge ogra fis se ba ga i  upay a    peningk atan  k ua lita s
masyarakat  sudah  saatnya  direalisasikan. Potensi daerah  Cilembu harus  digali  seiring me wujudk an  perek onom ia n  be rbas is kerakyatan,  karena  hasil  ekonomi  dari pe rlindungan  indik as i  ge ogra fis  ak an digunakan/dikembalikan lagi ke masyarakat Cilembu.
Cara  agar  indikasi  geografis  menjadi as et  dae ra h  ya ng  potensial  untuk dikomersilkan  adalah:
(1) dilakukan  inventarisasi  produk  daerah yang  memunyai  reputasi/  dikenal  luas dan berpotensi ekonomi.
(2) dilakukan penelitian tentang apa saja ciri atau kekhasan yang bisa diangkat pada produk   terte ntu  agar  m enda pa t pe rlindungan  dari  se gi  indik as i geografis;
(3) mencari  dan  menetapkan  batas-batas ge ogra fis  be rdas arka n  pe ngaruh terbesar yang menyebabkan adanya ciri dan kualitas tersebut.
Cara  agar  suatu  indikasi  geografis memberikan nilai ekonomi sehingga menjadi as et  dae ra h  ya ng  potensial  untuk dikomersilkan  adalah:
(1) me ndaf ta rk an  indik as i  ge ogra fis tersebut ke Direktorat Merek, Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual, Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.
(2) menyusun  Peraturan  Daerah  (Perda) tentang  produk-produk  yang  masuk dalam kategori indikasi geografis daerah tersebut.
(3) wariskan  kemampuan/pengetahuan berbasis  indikasi  geografis  ini  hanya pada  anggota  masyarakat  yang  masih berdomisili di  daerah tersebut
(4) jaga  kelestarian  alam  dan  lingkungan yang  mempengaruhi  keberlanjutan  ciri maupun kualitas kekhasan tersebut
(5) bentuk  kelembagaan  yang  diyakini mampu  mengawasi  kualitas  dari  ciri atau kekhasan tersebut.
(6) pertahankan  sedemikian  rupa  agar ke khas an  terse but  tida k  puda r/ berkurang  dengan  membuat  standar tertentu (mutu, corak, keharuman, dll)
(7) buat  perjanjian  agar  percetakan  cap, label atau sertifikat tidak membuat lebih, atau  menjual  “tanda”  tersebut  hanya kepada pemegang hak indikasi geografis
(8) buat jaringan pemasaran khusus, selain membangun  “citra”,  juga  menjadi pe ngaw as dari ke mungkina n
pembajakan  produk/barang  .
(9) adopsi teknologi kemasan modern agar ciri  maupun  kualitas  kekhasan    yang ber”tanda”  tersebut  mempunyai  life cycle yang lebih baik/panjang.
(10) beri  sentuhan  tertentu  agar  produk se ma kin  me na rik,  nam un  janga n me nghila ngka n  ciri  m aupun  ke - khasannya.

## C. Hasil Kegiatan
Hasil  kegiatan  penyuluhan  hukum tentang  tata  cara  pendaftaran  indikasi geografis  yang  telah  dilakukan  adalah sebagai  berikut:
(1) Penentuan  khalayak  sasaran  strategis menggunakan  partisipatif  sampling, yang  dilatarbelakangi  oleh  adanya  tar- get dari penyuluhan ini bahwa nantinya peserta  penyuluhan  hukum  ini  akan menjadi  pihak  pemohon  pendaftaran indika si  geo graf is   s ehingga  ka mi me ngunda ng  w ak il  (ke tua)  dari kelompok tani yang ada di Desa Cilembu yang terdiri atas 4 kelompok tani, wakil dari pedagang/pengusaha/bandar, wakil tokoh masyarakat, aparat Desa Cilembu dan asosiasi yang ada di Desa Cilembu. Se da ngka n  elem en  dari  Pe mk ab Sumedang,  kami  mengundang  Dinas Pe rindus tria n  Pe rdaganga n  da n Investasi,  Dinas  Pertanian  dan  Bagian Hukum Pemkab Sumedang.
(2) Mulai  munculnya  persamaan  persepsi dari  elemen  masyarakat  petani  dan penjual/pengusaha ubi cilembu tentang siapa pihak yang akan menjadi pemohon pendaftaran  indikasi  geografis.  Semua masyarakat Desa Cilembu yang diwakili oleh  k elom po k  ta ni,  pe da ga ng/ pengusaha,  tokoh  masyarakat  dan aparat  Desa  Cilembu  telah  bersepakat
TATTY ARYANI, dkk. Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu untuk Meningkatkan...
bahwa  lembaga  tersebut  didalamnya akan  terdiri  dari  wakil  kelompok  tani, pe da ga ng/pengusa ha , to ko h masyarakat, aparat Desa Cilembu, wakil Dinas  Perindustrian  Perdagangan  dan Investasi,  Dinas  Pertanian  dan  Bagian Hukum Pemkab. Sumedang  yang akan menjadi  pihak  pemohon  pendaftaran indika si  geo graf is   ubi  cilem bu. Kecurigaan dan kesalahpahaman antara masyarakat  petani  dan  pedagang/ pengusaha mengenai siapa pihak yang paling  berhak  karena  menganggap bahwa  mereka  akan  dilarang  untuk me njua l  ubi  da ri  C ilem bu,  da pa t terselesaikan  dengan lebih  jelas.
(3) Piha k  pe me rintahan  K abupaten Sumedang berhasil memotivasi peserta penyuluhan untuk segera merealisasikan penunjukan  pihak  yang  akan  menjadi wakil  masyarakat  untuk  pendaftaran indikasi  geografis  ubi  cilembu,  yang sedianya  dijadwalkan  pada  tanggal  26 April 2007 di Desa Cilembu.
(4) Sebagai  tindakan  awal,  pemetaan  hak indika si  geo graf is   ubi  cilem bu berdasarkan  pada  Keputusan  Menteri Pertanian  Nomor:  124/Kpts/TP.240/2/
2001  tentang  Pelepasan  Ubi  Jalar  Asal Desa  Cilembu  Kabupaten  Sumedang sebagai  Varietas  Unggul  dengan  nama Cilembu.  Data  ini  bermanfaat  saat menyusun  buku  riwayat/spesifikasi khususnya uraian mengenai karakteristik khas dan kualitas yang membedakan ubi cilembu  yang  akan  dilindungi  dengan indikasi geografis, dengan ubi jalar yang berasal dari daerah  lain, yaitu:
Asal: Desa Cilembu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten  Sumedang,  Jawa  Barat. Tipe  pertumbuhan:
Merambat Umur  panen: 5  – 7  bulan Bentuk  daun  :
Menjari  dengan  pinggir  daun  rata
Warna  daun  muda:
Hijau  keunguan Warna  daun  tua:
Hijau Warna  tulang  daun: Bagian  bawah  hijau  keunguan Warna  tangkai  daun:
Hijau dengan lingkar ungu pada bagian ujung Panjang  tangkai  daun: 75  –  145  mm Warna  bunga: Putih  keunguan Warna  batang: Hijau Panjang  batang: 80  –  130  cm Warna  kulit  umbi: Krem  kemerahan/  kuning Warna  daging  umbi  mentah: Krem  kemerahan/  kuning Warna daging  umbi masak: Kuning Bentuk  umbi: Panjang  dan  berurat  nyata Rasa umbi : Enak,  manis  dan  bermadu Tekstur  umbi: Baik,  tidak  berair Rata-rata hasil: 12  –  17  ton/ha Potensial hasil: 20  ton/ha Ketahanan  terhadap  hama  &  penyakit: Tahan  penyakit  scab/  kudis  (elsinoe batatas ), peka hama lanas/ penggerek  (cilas  formicarius). Keunggulan:
Bentuk  umbi  panjang,  bobot  bahan kering/rendemen  umbi  tinggi,  rasa sangat  manis  (jika  dibakar  dalam oven). Daerah  adaptasi: Cocok  ditanam  pada  lahan  sawah tadah  hujan  setelah tanam  padi pada elevasi  800  –  1000  m  dpl.
(5) Te rjadi  pe ningka ta n  pe ma ha ma n ma sy arak at  m enge na i  ta ta   cara pendaftaran  indikasi  geografis.  Angket (pre-test dan post-test) yang dibagikan ke pa da   k ha la ya k  sa sa ra n  se ca ra terbatas  (17  eksemplar)  yang  terbagi dalam 2 sessi terbukti dapat diisi dengan cukup baik. Hal ini menunjukan tingkat pemahaman  (aspek  kognitif)  khalayak
sa sa ra n  me ningka t  da ri  belum me ma ha mi  tata  ca ra ny a  me njadi memahami.
(6) Dengan berhasilnya penyuluhan hukum tentang  tata  cara  pendaftaran  indikasi geografis  ubi  cilembu,  membuka  jalan untuk dilakukannya kegiatan pengabdian kepada  masyarakat   tahap  selanjutnya be rupa  peningk ata n  k ete ram pilan sekaligus pendampingan atau advokasi dengan  pendekatan  yang  lebih  baik sehingga hasilnya lebih optimal.
(7) Pemahaman  tentang  adanya  manfaat ek onom i  ya ng  a ka n  muncul  dan dirasakan  masyarakat  secara  tidak langsung  berupa  kontribusi  terhadap
PAD,  menjadi  materi  yang  sangat penting  untuk  diberikan  bagi  peserta penyuluhan agar semakin siap (dari segi pihak  pemohon,  buku  sertifikasi  dan pe ma ha ma n  te ntang  ta ta   cara pendaftaran  indikasi geografis)  apabila RPP  tentang  Indikasi  Geografis  sudah disahkan menjadi PP.

## D. Evaluasi Hasil kegiatan
Seperti  yang  telah  dikemukakan se be lumnya   bahwa   dalam   k egia ta n pe nyuluhan  hukum  tentang  tata  ca ra pendaftaran hak indikasi geografis ini, yang dapat diukur keberhasilannya adalah tingkat pengetahuan  dan  pemahaman  saja,  dari tidak paham menjadi paham. Berikut ini akan diuraikan hasil angket pre-test dan post-test yang terbagi menjadi 2 sessi yang diberikan kepada khalayak sasaran.
Dari  hasil  pengolahan  pre-test  dan post-test,  telah  terjadi  perubahan  perilaku, kesadaran    dan  pemahaman  masyarakat Cilembu  sekitar  22,8%,  walaupun  sekitar 73,6%  responden,  tingkat  pendidikannya masih rendah, yaitu lulusan SD.
Masyarakat  sudah  mulai  menyadari bahwa perlindungan indikasi geografis lebih penting  dari  sekadar  memermasalahkan siapa yang paling berhak menjadi pemohon pendaftaran.
Dengan  demikian,  kesalahpahaman sudah  dapat  diatasi  dan  lembaga  yang
berwenang  untuk  itu  dimana  di  dalamnya terdiri atas elemen kelompok tani, pedagang/ pe ngus aha/ba ndar,  as os ia si,  to ko h masyarakat,  aparat  Desa  Cilembu,  Dinas Perindustrian  Perdagangan  dan  Investasi, Dinas  Pertanian,  serta  Bagian  Hukum Pe mk ab.  Sume da ng,  dise pa ka ti  o le h masyarakat  Cilembu  sebagai  pihak  yang menjadi pemohon pendaftaran. Hanya saja, siapa  nama-nama  yang  akan  masuk  di dalamnya, bagaimana stuktur organisasinya apa  nama  lembaganya,  apa  tugas  dan kewenangannya,  belum  sempat  terbentuk karena  tidak  dapat  terlaksananya  kegiatan musyawarah  untuk  penentuan  hal  di  atas pada waktu yang telah ditentukan.
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa  tujuan  pertama  penyuluhan  hukum ini  yaitu   terbentuknya  lembaga yang  akan mewakili  masyarakat  untuk    mengajukan permohonan  pendaftaran  hak    Indikasi Geografis ubi cilembu,  belum tercapai.
Telah  tersedianya  data  pemetaan awal mengenai profil ubi cilembu yang akan bermanfaat ketika menyusun buku riwayat/ spesifikasi  Indikasi  Geografis    yang  berisi uraian  secara  rinci  mengenai  karakteristik khas dan kualitas yang membedakan barang yang  akan  dilindungi  dengan  Indikasi Geografis dengan barang lain yang memiliki ka te go ri s am a se ba ga i pras ya ra t pendaftaran.
Data pemetaan hak indikasi geografis ubi  cilembu  didasarkan  pada  Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 124/Kpts/TP.240/ 2/2001 tentang Pelepasan Ubi Jalar Asal Desa Cilembu  Kabupaten  Sumedang  sebagai Varietas Unggul dengan nama Cilembu yang pada intinya menyatakan bahwa karakteristik khas yang dimiliki oleh ubi cilembu yang tidak dimiliki oleh ubi jalar lainnya adalah: panjang batang 80-130 cm, warna kulit umbi adalah krem kemerahan/kuning, warna daging umbi mentah  adalah  krem  kemerahan/kuning, warna  daging  umbi  masak  adalah  kuning, rasa umbi enak, manis dan bermadu, tekstur umbi baik dan tidak berair, rata-rata hasil  12- 17  ton/ha,  potensial  hasil  20  ton/ha,  dan keunggulannya adalah bentuk umbi panjang,
TATTY ARYANI, dkk. Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu untuk Meningkatkan...
bobot  bahan  kering/rendemen  umbi  tinggi, rasa sangat manis (jika dibakar dalam oven).
Setelah ubi dipanen, maka ubi terlebih dahulu disimpan (diangin-angin) antara lain di halaman rumah, di kolong rumah, atau di dapur selama kurang lebih 3 minggu-1 bulan agar getah mengering, rasa lebih manis dan tingk at  kemata ngan  optimal.  Perilaku masyarakat  petani  (faktor  manusia)  ini merupakan  salah  satu  faktor  selain  faktor alam yang menjadikan ubi cilembu memiliki karakteristik  yang  khas  karena  suhu  udara dan bentang alam berupa lembah yang ada di  Desa  Cilembu  tidak  dimiliki  oleh  Desa lainnya.
Masyarakat  sudah  mulai  memahami tata  cara/  mekanisme  pendaftaran  indikasi geografis.  Pendaftaran  indikasi  geografis dila kuka n  oleh  pihak   pem ohon  y ang tercantum dalam Pasal 56 ayat (2) Undang- undang No. 5 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal  5  RPP  tentang  Indikasi  Geografis. Pemohon  mengisi persyaratan  administratif dan buku persyaratan/spesifikasi yang terdiri atas:  (a)  nama  indikasi  geografis  yang dimohonkan  pendaftarannya;  (b)  nama ba ra ng  y ang  dilindungi  o le h  indika si geografis; (c) uraian mengenai karakteristik khas dan kualitas yang membedakan barang tertentu  dengan  barang  lain  yang  memiliki kategori  sama,  dan  menjelaskan  tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut  dihasilkan;  (d)  uraian  mengenai pengaruh  lingkungan  geografis  dan  alam serta faktor manusia terhadap kualitas atau karakteristik  barang  tersebut;  (e)  uraian tentang  batas-batas  wilayah  dan/atau  peta da erah  y ang  dilindungi  o le h  indika si geografis;  (f)  uraian  mengenai  sejarah  dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi  geografis  untuk  menandai  barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan  dari  masyarakat  mengenai indikasi geografis tersebut; (g)  uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pe ngolahan,  pros es   pem buatan  y ang digunakan  sehingga  memungkinkan  setiap produs en  di  da erah  terse but  da pa t memproduksi,  mengolah,  atau  membuat
barang terkait; (h) uraian mengenai metode yang  digunakan  untuk  menguji  kualitas barang  yang  dihasilkan;  dan  g)  label  yang digunakan pada barang dan memuat indikasi geografis.

## III. PENUTUP
Pihak yang kami ajukan untuk menjadi pemohon  dalam  hal  pendaftaran  indikasi geografis ubi cilembu adalah lembaga yang te rdiri  atas   e le me n  ga bungan  pihak pemerintah  dan  pihak  masyarakat.  Dasar pertimbangan ditunjuknya lembaga tersebut karena  dalam  mekanisme  pendaftaran indikasi  geografis  sebagaimana  terdapat dalam  RPP  tentang  Pendaftaran  Indikasi Geografis  terdapat  syarat  dibuatnya  buku riwayat, yang didalamnya  menguraikan hal- hal substantif dan administratif suatu indikasi geografis
Eleme n  gabungan  sua tu  sinergi terbentuknya  pihak  pemohon  pendaftaran indikasi geografis dengan pembagian tugas sebagai berikut: (1) Masyarakat petani terkait dengan uraian mengenai sejarah dan tradisi yang  berhubungan  dengan  pemakaian indikasi  geografis  untuk  menandai  barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan  dari  masyarakat  mengenai indikasi geografis tersebut;   (2) D i n a s Pertanian  terkait  dengan  uraian  mengenai ka ra kteris tik  khas   dan  k ua lita s  ya ng membedakan barang tertentu dengan barang lain  yang  memiliki  kategori  sama,  dan menjelaskan  tentang  hubungannya  dengan daerah  tempat  barang  tersebut  dihasilkan; uraian  mengenai  pengaruh  lingkungan geografis  dan  alam  serta  faktor  manusia terhadap  kualitas  atau  karakteristik  barang tersebut;  dan  uraian  tentang  batas-batas wilayah dan/atau peta daerah yang dilindungi oleh  indikasi  geografis;  (3)  Pedagang/ pengusaha/bandar  terkait  dengan  uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, proses pembuatan yang digunakan  sehingga  memungkinkan  setiap produs en  di  da erah  terse but  da pa t memproduksi,  mengolah,  atau  membuat barang  terkait.
(4) Bagian Hukum Pemkab Sumedang untuk pengurusan  birokrasi  pemerintahan.
Pe nulis me ny arak anka n agar dilakukannya  pemetaan  lanjutan  tentang karakteristik  ubi  cilembu  dan  pembentukan lembaga  yang  bertindak  selaku  pemohon, merupakan  langkah  yang  harus  segera dila kuka n  da la m  ra ngka   m enghadapi disahkannya  RPP  tentang  Pendaftaran Indikasi  Geografis.  Apabila  lembaga  ini terbentuk, maka secara teknik dan adminis- tratif,  masyarakat  ubi  cilembu  sudah  siap untuk  mendaftarkan  terlindunginya  indikasi geografis produk ubi cilembu ke Dinas HKI. Langkah  ini  diharapkan  dapat  mendorong pemerintah  untuk  segera  mensahkan  RPP tentang  Pendaftaran  Indikasi  Geografis. Langkah pendaftaran ubi cilembu diharapkan dapat  menjadi  contoh  untuk  pendaftaran indikasi  geografis-indikasi  geografis  lain  di wilayah Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Abdulkadir M. (2001). Kajian Hukum Ekonomi
Hak  Kekayaan  Intelektual,  Citra  Aditya Bakti, Bandung. Eddy Damian, (2004). Arti HKI dan Potensinya sebagai  Sumber  Ekonomi  Jawa  Barat, Ma ka la h  pa da   Sem inar  Sehari “Pemberdayaan  Hak  atas  Kekayaan Intelektual  sebagai  Pilar  Pembangunan Perekonomian Jawa Barat,” Bandung, 31 Mei. Em aw ati  Junus,  (20 04 ).  (P entingny a Perlindungan Indikasi Geografis sebagai Bagian dari HKI dan Pelaksanaannya di Indonesia,  Maka lah  pada  Seminar Na sional  “ Pe rlindungan  I ndik as i Geografis  di  Indonesia,  Jakarta,  6-7 Desember.
Insan  Budi  Maulana,  (2004).  Kiat-Kiat Pengembangan dan Sosoalisasi HKI bagi Kalangan Pelaku Bisnis, Makalah dalam Seminar  “Pemberdayaan  Hak  atas
Kekayaan  Intelektual  sebagai  Pilar Pembangunan  Perekonomian  Jawa Barat, Bandung, 31 Mei.
Elizar  Anwar,  (2004).  Kebijakan  HKI  untuk mendukung kegiatan bisnis di Indonesia,
Makalah  dalam  Seminar  “Pemberdayaan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai Pi- lar  Pembangunan  Perekonomian  Jawa
Barat, Bandung, 31 Mei.
Kamil,  Idris  (2004).  Kekayaan  Intelektual,
Sebuah  Kekuatan  untuk  Pertumbuhan Ekonomi, World Intellectual Property.
Tatty A. Ramli, (2005). Perlindungan Indikasi Geografis dan Permasalahnnya, Makalah pada  Seminar  Sehari  HKI  “Indikasi Geografis:  Aset  Daerah  yang  Potensial untuk Dikomersilkan”, Rabu, 31 Agustus, Pusdai-Jabar.
LPPM  Unisba,  (2002).  Laporan  Akhir  PKM tentang Penyuluhan Perlindungan Hukum Indikasi  Geografis  bagi  petani  Ubi Cile mbu,  Kecam atan  Tanjungsa ri,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Perundang-undangan:
UU  No.  15  tahun  2001  tentang  Merek Rancangan/Draft  Peraturan  Pemerintah tentang Pendaftaran Indikasi Geografis
Panduan: STOR IPM JABAR (Panduan Penyusunan Pro- gram  Pendanaan  Kompetisi-Indeks Pembangunan  Manusia  Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2006).
Da ftar  I sian  P otensi  Des a  Cile mbu, Kecamatan  Pamulihan.  Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2006.
Laporan  PKM  tentang  Penyuluhan  Hukum Indikasi Geografis, 2002.
Pem erintah  Sege ra  Te rbitkan  PP  Soal Indikasi Geografis. www. hukumonline. com. 08 April 2005.
Draf  PP  Indikasi  Geografis  Sudah  Final, www.kadinsurabaya.or.id Geographical Indication, www.wipo.com. 08 April  2005.
TATTY ARYANI, dkk. Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu untuk Meningkatkan...

## LPPM Mengucapkan Selamat Atas:
Prof. Dr. Atie Rachmiatie, M.Si. (Ilmu Komunikasi)
Reviewer DP2M Dikti Bidang Sosial/Politik
Prof. Dr. Neni Yulianita, Dra, MS (Ilmu Komunikasi)
Reviewer DP2M Dikti Bidang Sosial Politik
Prof. Dr. Mella Ismelina FR, SH, MH. (Hukum)
Reviewer DP2M Dikti Bidang Humaniora (Hukum/Budaya/Psikologi/Agama)
Ketua,
Dr. Ir. Rakhmat Ceha, M.Eng.