## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## PERAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG DALAM PEMENANGAN CALON KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAGETAN
Noviano Suyide 1
1 Program Magister Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No.4 - 6, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60115 E-mail : noviano.suyide@gmail.com
Abstract—  This  research  aims  to  analyze  the  role  of  supporting  political  parties  in  winning  Regional  Head  Candidates  in Magetan Regency. This research is normative research using conceptual studies (conceptual approach) and statutory studies (statute  approach).  The  role  of  the  supporting  party  in  winning  the  regional  head  candidate  in  the  2018  -  2023  Magetan Regency Pilkada. Where the main function of a political party is to seek and maintain power in order to realize programs prepared  based  on  a  certain  ideology.  The  method  used  by  a  political  party  in  a  democratic  political  system  to  gain  and maintain  power  is  to  participate  in  general  elections.  Or  in  this  context  it  is  the  regional  elections  which  are  held  every  5 years in Magetan Regency. Based on the data obtained from this research, the role of political parties in Magetan Regency in  the  regional  head  election  process  can  be  explained  as  follows,  namely:  Candidate  Selection  Process,  Registration  of candidate pairs with the Magetan Regency KPUD, Campaign, Voting and vote counting .
Keywords — : political parties, regional heads, Magetan district.

## I. PENDAHULUAN
Politik  merupakan  suatu  usaha  yang  dilakukan  secara  bersama  oleh  rakyat  demi  terciptanya  kebaikan  bersama. Melakukan  aktivitas  politik  berupa  pemilihan  pemimpin  dan  juga  membuat  aturan  aturan  sesuai  kebutuhan  bersama  melalui undang-undang  yang  ditetapkan  adalah  salah  satu  contohnya.  Kedua,  politik  menyangkut  segala  sesuatu  penyelenggaraan pemerintah  dan  proses  kenegaraan.  Ketiga,  politik  sebagai  jalan  untuk  mencari  dan  mempertahankan  kekuasaan  di  dalam masyarakat ( power in the community ). Keempat, politik sebagai kegiatan dari segala bentuk perumusan yang berkaitan dengan kepentingan  umum  ( public  interest ).  Kelima,  politik  sebagai  acuan  yang  digunakan  untuk  mencari  dan  mempertahankan sumber-sumber  yang  dianggap  penting. 1 Komponen  utama  dalam  sistem  komunikasi  politik  menurut  Gurevitch  dan  Blumler pertama,  ditemukan  pada  lembaga-lembaga  politik  dalam  aspek-aspek  komunikasinya,  kedua  adalah  institusi-institusi  media dalam aspek-aspek politiknya, komponen yang ketiga, orientasi khalayak terhadap komunkasi politik, dan yang keempat adalah aspek-aspek budaya politik  yang relevan dengan komunikasi. 2 Selain komunikasi politik, citra politik juga sangat  dibutuhkan, Pembentukan  citra  positif  seorang  politisi  membutuhkan  waktu  yang  relatif  lama  untuk  merancang  pesan-pesan  politik  dan aktivitas  politik  yang  disampaikan  pada  target  audience. 3 Akan  tetapi  sering  terdapat  gejala  bahwa  pelaksanaan  fungsi komunikasi ini, sengaja atau tidak sengaja, menghasilkan informasi yang berat sebelah dan malahan menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat. Misinformasi semacam itu menghambat berkembangnya kehidupan politik yang sehat. , tidak dapat  disangkal  ada  kalanya  partai  mengutamakan  kepentingan  partai  atas  kepentingan  nasional.  Loyalitas  yang  diajarkan adalah  loyalitas  kepada  partai,  yang  melebihi  loyalitas  kepada  negara.  Dengan  demikian  ia  mendidik  pengikut-pengikutnya untuk  melihat  dirinya  dalam  konteks  yang  sangat  sempit.  Pemilihan  kepala  Daerah  secara  langsung  selanjutnya  diwujudkan dengan  diundangkanya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004.  Menurut  Undang-Undang,  Nomor  32  tahun  2004,  Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut  dilakukan  oleh  rakyat  secara  langsung,  mengingat  bahwa  tugas  dan  wewenang  DPRD.  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat  yang  persyaratan  dan  tata  tata  caranya  ditetapkan  dalam  peraturan Perundang-undangan. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mempunyai sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara  dalam  pemilu  legislatif  dalam  jumlah  tertentu.Berdasarkan  latarbelakang  tersebut,  bagaimana  peran  partai  politik pengusung dalam pemenangan Calon Kepala Daerah di Kabupaten Magetan ?
1 Putra,  Dedi  Kurnia  Syah.  (2012). Media  dan  Politik;  Menemukan  Relasi  Antara  Dimensi  Simbiosis-Mutualisme  Media  dan  Politik .  Graha  Ilmu: Yogyakarta, hal 37-38.
2 Shahreza, Mirza. El-Yana, Korry. (2016). Etika Komunikasi Politik .Tangerang: Indigomedia.
3 Firmanzah. (2007). Marketing Politik: Antara Pemahan dan Realitas. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## II. TINJAUAN TEORITIS
Pilkada  ialah  suatu  pemilihan  kepala  daerah  yang  secara  langsung  oleh  warga  didaerah  setempat.  Dalam  Undang- Undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 ayat (1) Kepala daerah dan  wakil kepala daerah dipilih dalam satu  pasangan  calon  yang  dilaksanakan  secara  demokratis  berdasarkan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil. Dalam ayat (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasa1  57  (1)  Pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  diselenggarakan  oleh  KPUD  yang  bertanggungjawab  kepada DPRD. Carl J. Friedrich mendefinisikan Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut  atau  mempertahankan  penguasaan  terhadap  pemerintahan  bagi  pimpinan  partainya  dan  berdasarkan  penguasaan  ini, memberikan  kepada  anggota  partainya  kemanfaatan  yang  bersifat  idiil  serta  materiil. 4 Pengertian  lain , Partai  Politik  adalah suatu  kelompok  politik  yang  mengikuti  pemilihan  umum  dan,  melalui  pemilihan  umum  itu,  mampu  menempatkan  calon- calonnya  untuk  menduduki  jabatan-jabatan  publik. 5 Fungsi  Partai  Politik  di  Negara  Demokrasi  Pertama,  sebagai  sarana komunikasi politik yaitu di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan asprasi yang berkembang. Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usulan kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan ke dalam program atau platfom partai ( goal formulation ) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum ( public policy ). Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan  pemerintah. Dalam  menjalankan  fungsi  inilah  partai  politik  sering  disebut  sebagai  perantara  ( broker ) dalam  suatu  bursa  ide-ide  ( clearing  house  of  ideas ).  Kadang-kadang  juga  dikatakan  bahwa  partai  politik  bagi  pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga negara masyarakat sebagai “ pengeras suara ”.
Komunikasi  politik  menurut  Pippa  Norris  (2004)  merupakan  proses  interaktif  dimana  proses  transmisi  informasi berlangsung  antara  para  politisi,  pemberitaan  media  dan  publik.  Proses  ini  berlangsung  bersifat  dari  atas  ke  bawah  antara institusi pemerintah kepada warga negara, secara horisontal berlangsung antara para aktor politik  dan juga dari bawah ke atas melalui  proses  pembentukan  opini  publik  yang  digunakan  untuk  mempengaruhi  pemegang  kekuasaan 6 . McNair  (2004) kemudian  mendifinisikan  komunikasi  politik  sebagai  proses  komunikasi  politik  yang  dilakukan  secara  sengaja  yang  terkait dengan  politik.  Di  dalamnya  mencakup  tiga  hal.  Pertama,  beragam  bentuk  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  politisi  dan  para aktor politik lainnya dengan tujuan tertentu. Kedua, komunikasi yang dijalankan oleh semua aktor termasuk oleh mereka yang bukan dalam kategori sebagai politisi seperti pemilih dan kolumnis media. Ketiga, proses dan aktivitas komunikasi yang berisi tentang  aktor-aktor  politik  sebagaimana  yang  disampaikan  dalam  liputan  pemberitaan  media,  editorial,  dan  beragam  bentuk diskusi yang disajikan oleh media. 7
Menurut  Sigmund  Neumann  dalam  hubungannya  dengan  komunikasi  politik,  partai  politik  merupakan  perantara  yang besar  yang  menghubungkan  kekuatan-kekuatan  dan  ideologi  sosial  dengan  lembaga  pemerintah  yang  resmi  dan  mengaitkan dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. 8

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  kajian  konseptual  ( conseptual  approach )  dan  kajian perundang-undangan ( statute approach ) 9 . Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik studi literatur, yaitu  teknik  kajian  dengan  menganalisis  berbagai  referensi  khususnya  peran  partai  politik  dalam  kemenangan  calon  Kepala Daerah di Pilkada.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pemilu merupakan suatu metode politik atau cara warga negara memilih para wakil dan pemimpin mereka. Pada tingkat nasional  maupun  lokal  tujuan  dari  pemilu  adalah  memilih  kepala  pemerintahan  (eksekutif)  dan  memilih  wakil-wakil  rakyat dalam lembaga perwakilan rakyat (legislatif). Sedangkan berdasarkan  Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu, pada  pasal  1  (1):  dijelaskan  bahwa  pemilihan  umum  yang  selanjutnya  disebut  pemilu  adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatanr rakyat di wilayah negara kesatuan Rebuplik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Rebuplik Indonesia tahun 1945. Dengan pemilu dapat dilakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Sedangkan khusus untuk pemilihan kepala daerah
4 Carl  J  Friedrich,  Constitutional  Government  and  Democracy:  Theory  and  Practice  in  Europe  and  America.  Ed.ke-5.  Weltham,  (Mass.:Blaisdell Publishing Company, 1967), hal 419
5 G.Sartori, Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, (Cambridge: Cambridge University Press, 1976), 63
6 Pippa  Norris.  Political  Communications.  Encyclopedia  of  the  Social  Sciences.  Pergamon/Elsevier  Science.  Tahun 2004.  Lihat  juga  Norris,  Pippa.  "A Virtuous Circle? The Impact of Political Communications in Post-Industrial Democracies." Challenges to Democracy. Ed. Keith Dowding, James Hughes, and Helen Margetts. Palgrave Publishers, 2001, 100-117
7 Brian McNair. 2004. An Introduction to Political Communication. London: Routledge. Third Edition. Hal 4.
8 Sigmund  Neumann. Modern  Political  Parties,  “dalam  Comparative  Politics:  A  Reader, diedit  oleh  Harry  Eckstein dan  David E.  Apter,  (London:  The Free Press of Glencoe, 1963), hal 352
9 Abdulkadir Muhammad, 2004, “Hukum Dan Penelitian Hukum”, Bandung, Citra Aditya Bakti .

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
(Pilkada) yang diselenggarakan secara langsung, memiliki dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pernilihan kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah  secara  langsung  yaitu  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  daerah, pasal  55  sampai  dengan  pasal  119,  dan  diperjelas  dengan  PP  Nomor  6  tahun  2005  yaitu  tentang  petunjuk  Pemilihan, Pengesahan,  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah. Pemilihaa  kepala  daerah  dan  wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan/atau kabupaten kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Tahap  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  meliputi:(a)  Pendaftaran  Daftar  Pemilih,  (b)  Pendaftaran  danPenetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, (c) Kampanya, (d) Pemungutan Suara, (e) Penghitungan Suara, dan (f) Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah. 10 Demikian juga dengan keberadaan partai politik (papol) di Kabupaten Magtan,  sebagai  pilar  bagi  tegaknya  sistem  demokrasi  partai  politik  juga  memiliki  peran  dan  andil  yang  cukup  besar  bagi pelaksanaan  dan  kelancaran  proses  pemilihan  kepala  daerah  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  pasal  65  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  32  tahun  2004  tersebut.  Baik  itu  peran  yang  berbau  sosialisasi.  Pendidikan  terhadap  masyarakat,  persaingan atau  kompetisi  dari  para  kader  terbaiknya,  hingga  pada  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  pemilihan.  Semua  itu  tidak  bisa dilepaskan dari potret partai politik di Kabupaten Magetan.
Fungsi Partai Politik di Negara Demokrasi Pertama, sebagai sarana komunikasi politik yaitu di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan asprasi yang berkembang. Pendapat atau asprasi seseorang atau suatu kelompok akan  hilang  tak  berbekas  seperti  suara  di  padang  pasir,  apabila  tidak  ditampung  dan  digabung  dengan  pendapat  dan  aspirasi orang  lain  yang  senada.  Proses  ini  dinamakan  penggabungan  kepentingan  ( interest  aggregation ).  Sesudah  digabungkan, pendapat  dan  aspirasi  tadi  diolah  dan  dirumuskan  dalam  bentuk  yang  lebih  teratur.  Proses  ini  dinamakan  perumusan kepentingan ( interest articulation ). Seandainya tidak ada yang mengagregasi dan mengartikulasi, niscaya pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan, sedangkan dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan  dikurangi.  Agregasi  dan  artikulasi  itulah  salah  satu  fungsi  komunikasi  partai  politik.  Setelah  itu  partai  politik merumuskan menjadi usulan kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan ke dalam program atau platfom partai ( goal formulation ) untuk  diperjuangkan  atau  disampaikan  melalui  parlemen  kepada  pemerintah  agar  dijadikan  kebijakan  umum  ( public  policy ). Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.
Di  sisi  lain,  partai  politik  juga  berfungsi  memperbincangkan  dan  menyebarluaskan  rencana-rencana  dan  kebijakan- kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Peran-peran sebagai  jembatan  sangat  penting,  karena  di  satu  pihak  kebijakan  pemerintah  perlu  dijelaskan  kepada  semua  kelompok masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat. Akan tetapi sering terdapat gejala bahwa pelaksanaan  fungsi  komunikasi  ini,  sengaja  atau  tidak  sengaja,  menghasilkan  informasi  yang  berat  sebelah  dan  malahan menimbulkan  kegelisahan  dan  keresahan  dalam  masyarakat.  Misinformasi  semacam  itu  menghambat  berkembangnya kehidupan  politik  yang  sehat.  Kedua,  sebagai  sarana  sosialisai  politik,  dimana  dalam  ilmu  politik  sosialisasi  politik  diartikan sebagai  suatu  proses  yang  melaluinya  seseorang  memperoleh  sikap  dan  orientasi  terhadap  fenomena  politik,  yang  umumnya berlaku dalam masyaraat di mana dia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.
Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu  norma-norma  dan  nilai-nilai,  dari  satu  generasi  ke  generasi  berikutnya.  Dengan  demikian  sosialisasi  politik  merupakan faktor  penting  dalam  terbentuknya  budaya  politik  (political  culture)  suatu  bangsa.  Definisi  yang  dirumuskan  oleh  seorang sosiologi  politik  yang  bernama  M.  Rush  (1992)  menyebutkan  bahwa  Sosialisasi  politik  adalah  proses  yang  melaluinya  orang dalam  masyarakat  tertentu  belajar  mengenali  sistem  politiknya.  Proses  ini  sedikitnya  banyak  menentukan  persepsi  dan  reaksi mereka  terhadap  fenomena  politik. “  Political  socialization  may  be  defined  is  the  process  by  which  individuals  in  a  given society  become  acquainted  with  the  political  system  and  which  to  a  certain  degree  determines  their  perceptions  and  their reactions to political phenomena”. 11
Proses sosialisasi berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Ia berkembang melalui keluarga, sekolah, peer  group,  tempat  kerja,  pengalaman  sebagai  orang  dewasa,  organisasi  keagamaan  ,  dan  partai  politik.  Ia  juga  menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain. Di sinilah letaknya partai dalam memainkan  peran  sebagai  sarana  sosialisasi  politik.  Pelaksanaan  fungsi  sosialisasinya  dilakukan  melalui  berbagai  cara  yaitu media  massa,  ceramah-ceramah,  penerangan,  kursus  kader,  penataran,  dan  sebagainya.  Sisi  lain  dari  fungsi  sosialisai  politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena itu partai harus memperoleh dukungan  seluas  mungkin,  dan  partai  berkepentingan  agar  para  pendukungnya  mempunyai  solidaritas  yang  kuat  dengan partainya.  Ada  lagi  yang  lebih  tinggi  nilainya  apabila  partai  politik  dapat  menjalankan  fungsi  sosialisasi  yang  satu  ini,  yakni mendidik anggota-anggotanya  menjadi  manusia  yang  sadar akan tanggung jawabnya sebagai  warga  negara dan  menempatkan kepentingan  sendiri  di  bawah  kepetingan  nasional.  Secara  khusus  perlu  disebutkan  di  sini  bahwa  di  negara-negara  yang  baru merdeka,  partai-partai  politik  juga  dituntut  berperan  memupuk  identitas  nasional  dan  integrasi  nasional.  Ini  adalah  tugas  lain
11 M.Rush, Politics and Society: An Introduction to Political Sociology, (Hemel Hempstead: Harvest Wheatsheap, 1992), hal 92

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
dalam kaitannya dengan sosialisasi politik. Namun, tidak dapat disangkal ada kalanya partai mengutamakan kepentingan partai atas  kepentingan  nasional.  Loyalitas  yang  diajarkan  adalah  loyalitas  kepada  partai,  yang  melebihi  loyalitas  kepada  negara. Dengan  demikian  ia  mendidik  pengikut-pengikutnya  untuk  melihat  dirinya  dalam  konteks  yang  sangat  sempit.  Pandangan  ini malaham dpat mengakibatkan pengotakan dan tidak membantu proses integrasi, yang bagi negara-negara berkembang menjadi begitu penting.
Ketiga,  sebagai  Sarana  Rekrutmen  Politik  dimana  fungsi  ini  berkaitan  dengan  masalah  seleksi  kepemimpinan,  baik kepemimpinan  interal  partai  maupun  kepemimpinan  nasional  yang  lebih  luas.  Untuk  kepentingan  internalnya,  setiap  partai butuh  kader-kader  yang  berkualitas,  karena  hanya  dengan  kader  yang  demikian  ia  dapat  menjadi  partai  yang  mempunyai kesempatan  lebih  besar  untuk  mengembangkan  diri.  Dengan  mempunyai  kader-kader  yang  baik,  partai  tidak  akan  sulit menentukan  pemimpinnya  sendiri  dan  mempunyai  peluang  untuk  mengajukan  calon  untuk  masuk  ke  bursa  kepemimpinan nasional.  Selain  untuk  tingkatan  seperti  itu  partai  politik  juga  berkepentingan  memperluas  atau  memperbanyak  keanggotaan. Maka  ia  pun  berusaha  menarik  sebanyak-banyaknya  orang  untuk  menjadi  anggotanya.  Dengan  didirikannya  organisasi- organisasi  massa  (sebagai  underbouw)  yang  melibatkan  golongan-golongan  buruh,  petani,  pemuda,  mahasisa,  wanita,  an sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan keserasian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.
Keempat,  sebagai  Sarana  Pengatur  Konflik  (Conflict  Management)  dimana  potensi  konflik  selalu  ada  di  dalam  setiap masyarakat,  apalagi  di  masyarakat  yang  bersifat  heterogen,  apakah  dari  segi  etnis  (suku  bangsa),  sosial  ekonomi,  ataupun agama. Setiap perbedaan itu menyimpan potensi konflik. Apalagi keanekaragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi,  persaingan  dan  perbedaan  pendapat  dianggap  hal  yang  wajar  dan  mendapat  tempat.  Akan  tetapi  di  dalam  negara heterogen  sifatnya,  potensi  pertentangan  lebih  besar  dan  dengan  mudah  mengandung  konflik.  Di  sini  peran  partai  politik diperlukan  untuk  membantu  mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan  pendukungnya.  Pada  tataran  yang  lain  dapat  dilihat  pendapat  dari  pendapat  yang  lain,  Arend  Lijphart  (1968). Menurut  Lijphart, perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat  massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama di antara elite- elite politik. “Segmented or subcultural cleavages at the mass level could be overcome by elite cooperation”. 12 Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik.
Secara  ringkas  dapat  dikatakan  bahwa  partai  politik  dapat  menjadi  penghubung  psikologis  dan  organisasional  antara warga  negara  dengan  pemerintahannya.  Selain  itu  partai  juga  melakukan  konsolidasi  dan  artikulasi  tuntutan-tuntutan  yang beragam  yang  berkembang  di  berbagai  kelompok  masyarakat.  Partai  juga  merekrut  orang-orang  untuk  diikutsertakan  dalam kontes  pemilihan  wakil-wakil  rakyat  dan  menemukan  orang-orang  yang  cakap  untuk  menduduki  posisi-posisi  eksekutif. Pelaksanaan  fungsi-fungsi  ini  dapat  dijadikan  instrumen  untuk  mengukur  keberhasilan  atau  kegagalan  partai  politik  di  negara demokrasi. Di pihak lain dapat dilihat bahwa sering kali partai malahan mempertajam pertentangan yang ada. Dan jika hal ini terjadi dalam suatu  masyarakat  yang rendah kadar  konsensus  nasionalnya, peran semacam ini dapat  membahayakan  stabilitas politik. Disisi lain fungsi Partai Politik di Negara Otoriter,  bagaimana paham negara otoriter, misalnya bagaimana komunisme di  Uni  Soviet  memandang  partai  politik.  Pada  kenyataannya  pandangan  tersebut  memang  berbeda.  Menurut  paham  komunis, sifat dan tujuan partai politik bergantung pada situasi apakah partai komunis berkuasa di negara di mana ia berada atau tidak. Di negara di mana partai komunis tidak berkuasa, partai-partai politik lain dianggap sebagai mewakili kepentingan kelas tertentu yang  tidak  dapat  bekerja  untuk  kepetingan  umum.  Dalam  situasi  seperti  itu,  partai  komunis  akan  mempergunakan  setiap kesempatan  dan  fasilitas  yang  tersedia  (seperti  yang  terdapat  di  negara-negara  demokrasi)  untuk  mencari  dukungan  seluas- luasnya, misalnya dengan jalan memupuk rasa tidak puas di kalangan rakyat.
Partai  komunis  bertujuan  mencapai  kedudukan  kekuasaan  yang  dapat  dijadikan  batu  loncatan  guna  menguasai  semua partai politik yang ada dan  menghancurkan  sistem politik  yang demokratis. Maka dari itu, partai ini  menjadi paling efektif di negara yang pemerintahannya lemah dan yang rakyatnya kurang bersatu. 13 Akibat karakternya yang demikian, partai komunis sering dicurigai dan di beberapa negara bahkan dilarang. Akan tetapi tindakan semacam itu juga ada bahayanya. Sebab dalam keadaan seperti itu partai akan bergerak di bawah tanah, sehingga justru sukar di awasi. Apabila tidak menemukan jalan untuk merebut kekuasaan, partai akan mencoba mencapai tujuannya melalui kerja sama dengan partai-partai lain dengan mendirikan Front  Rakyat  atau  Front  Nasional  (popular  front  tatics).    Berbeda  halnya  apabila  partai  komunis  berkuasa.  Di  sini  partai komunis  mempunyai  kedudukan  monopolistis,  dan  kebebasan  bersaing  ditiadakan.  Dapat  saja  ia  menentukan  dirinya  sebagi partai  tunggal  atau  sekurang-kurangnya  sebagi  partai  yang  paling  dominan,  seperti  yang  terjadi  di  Uni  Soviet,  China,  dan negara-negara  komunis  Eropa  Timur.  Partai  Komunis  juga  melaksanakan  beberapa  fungsi,  tetapi  pelaksanaannya  sangat berbeda  dengan  yang  ada  di  negara-negara  demokrasi.  Misalnya,  dalam  rangka  berfungsi  sebagai  sarana  komunikasi  politik Partai  menyalurkan  informasi  untuk  mengindoktrinasi  masyarakat  dengan  informasi  yang  menunjang  usaha  pemimpin  partai. Arus informasi lebih bersifat dari atas ke bawah, dari pada arus dua arah.
Fungsi  sebagai  sarana  sosialisasi  politik  lebih  ditekankan  pada  aspek  pembinaan  warga  negara  ke  arah  kehidupan  dan cara  berfikir  yang  sesuai  dengan  pola  yang  ditentukan  oleh  partai.  Proses  sosialisasi  ini  dilakukan  secara  ketat  di  sekolah,
12 Arend Lijphart, 1995, Electoral Systems and Party System, ed.ke-2, (Oxford: Oxford University Press
13 Gwendolen M. Carter dan John H. Herz, 1965, Government and Politics in the Twentieth Century, (New York: Friederick A. Praeger, 111

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
organisasi pemuda, tempat kerja seperti pabrik dan sebagainya, dan melalui dominasi Partai di hampir segala sektor kehidupan masyarakat. Sebaliknya, di negara-negara demokrasi partai berperan untuk menyelenggarakan integrasi warga negara ke dalam masyarakat  umum.  Partai  juga  berfungsi  sebagai  sarana  rekrutmen  politik.  Akan  tetapi  dalam  hal  ini  ia  mengutamakan  orang yang mempunyai kemampuan untuk mengabdi kepada Partai, yang menguasai ideologi Marxsisme-Leninisme, dan yang kelak mampu  menduduki  kedudukan  pimpinan  untuk  mengawasi  kegiatan  dari  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat.  Untuk  itu  si calon  anggota  harus  menjalani  masa  percobaan  di  mna  ia  harus  memenuhi  standar-standar  ketat  mengenai  pengabdian  dan kelakuan,  baik  pribadi  maupun  di  muka  umum,  yang  ditetapkan  oleh  Partai  Komunis.  Akan  tetapi  karena  iklim  politik  tidak kompetitif maka pemilihan umum tidak merupakan sarana untuk memilih pimpinan negara, tetapi lebih bersifat sebagai tanda bukti  dari  loyalitas  rakyat  kepada  negara  dengan  memilih  calon  yang  ditentukan  oleh  Partai.  Rezim  ini  dapat  dikategotikan sebagai; “Sosialisme negara di mana kontrol politik ada di tangan Partai Komunis yang bersifat monopolistik dan hierarkis, dan di mana ekonomi diatur atas dasar kolektivitas dan perenanaan ekonomi terpusat dari negara. 14
Jadi, dari uraian tadi jelaslah kalau dikatakan baha fungsi partai politik di negara komunis berbeda sekali dengan partai dalam  negara  yang  demokratis.  Mengenai  perbedaan  ini  Sigmund  Neumann  menjelaskannya  sebagai  berikut:  Jika  di  negara demokrasi partai mengatur keinginan dan aspirasi golongan-golongan dalam masyarakat, maka partai komunis berfungsi untuk mengendalikan  semua  aspek  kehidupan  secara  monopolistik.  Jika  dalam  masyarakat  demokratis  partai  berusaha menyelenggarakan  integrasi  warga  negara  ke  dalam  masyarakat  umum,  peran  partai  komunis  ialah  untuk  memaksa  individu agar  menyesuaikan diri dengan suatu cara  hidup  yang  sejalan dengan kepentingan partai (enforcement of conformity). Kedua fungsi ini diselenggarakan melalui propaganda dari atas ke bawah. 15 Dari berbagai pandangan dan fungsi tentang partai politik, penulis ingin mengaitkan dengan peran partai pengusung dalam pemenangan calon kepala daerah yang diusungnya khususnya pada  Pilkada  Kabupaten    Magetan  2018  –  2023.  Dimana  fungsi  utama  partai  politik  ialah  mencari  dan  mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Dengan cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum. Atau dalam konteks ini adalah pada pilkada yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali di Kabupaten Magetan.  Untuk  melihat  berjalannya  fungsi  partai  politik  sebagai  pelaksana  sosialisasi  politik,  komunikasi  politik,  dan rekrutmen politik.
Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini, peran partai politik di  Kabupaten Magetan dalam proses pemilihan kepala daerah, dapat di jelaskan sebagai berikut, yaitu:
1. Proses Penjaringan Bakal Calon
Pada  prinsipnya,  proses  penjaringan  terdiri  dari  tiga  tahap,  yaitu:  a.  Tahap  persiapan,  sebagai  pembentukan  badan dan peraturan tentang tata cara dan persyaratan rekruitmen bakal calon. b. Tahap rekruitmen bagi masing-masing putra dan putri  daerah  yang  akan  maju  sebagai  calon  kepala  daerah.  c.  Tahap  penetapan  calon  setelah  melalui  beberapa  proses penyeleksian secara internal partai. d. Pengajuan dan penetapan kedalam SK kepada dewan pusat partai sebagai calonyang akan diusung dalam bursa Kabupaten Magetan.
2. Pendaftaran  pasangan  calon  kepada  KPUD  Kabupaten  Magetan.  Pendaftaran  ini  dilakukan  setelah  masing-masing  calon secara Internal partai mendapat dukungan dan penpakuan dari dewan pusat partai melalui SK Partai.
3. Kampanye.  Kampanye  merupakan  sebuah  bentuk  upaya  partai  maupun  KPUD  untuk  mensosialisasikan  Pilkada,  calon yang akan bersaing dan taat cara pencoblosan.
4. Pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini dilakukan  setelah proses pencoblosan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung  masing-masing  yang  mengajukan  calon  maupun  calon  yang  ikut  bersaing  dalam  pilkada  mengajukan beberapa saksi sebagai saksi atara pemantau atas proses pemilihan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Peran partai pengusung dalam pemenangan calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten  Magetan 2018 – 2023. Dimana fungsi  utama  partai  politik  ialah  mencari  dan  mempertahankan  kekuasaan  guna  mewujudkan  program-program  yang  disusun berdasarkan  ideologi  tertentu.  Dengan  cara  yang  digunakan  oleh  suatu  partai  politik  dalam  sistem  politik  demokrasi  adalah untuk  mendapatkan  dan  mempertahankan  kekuasaan  ialah  ikut  serta  dalam  pemilihan  umum.  Atau  dalam  konteks  ini  adalah pada pilkada yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali di Kabupaten Magetan. Untuk melihat berjalannya fungsi partai politik sebagai pelaksana sosialisasi politik, komunikasi politik, dan rekrutmen politik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad. (2004). “Hukum Dan Penelitian Hukum”, Bandung, Citra Aditya Bakti . Arend Lijphart. (1995). Electoral Systems and Party System, ed.ke-2, Oxford: Oxford University Press Brian McNair. (2004). An Introduction to Political Communication . London: Routledge. Third Edition
14 Heywood, 2000, Key Concepts in Politics, New York: Palgrave, hlm. 49.
15 Sigmund Neumann. 1963, Modern Political Parties, “dalam Comparative Politics: A Reader, diedit oleh Harry Eckstein dan David E. Apter, London: The Free Press of Glencoe , hlm. 353.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Carl  J  Friedrich.  (1967). Constitutional  Government  and  Democracy:  Theory  and  Practice  in  Europe  and  America.  Ed.ke-5 .  Weltham,  Mass.:Blaisdell Publishing Company Firmanzah.. (2007). Marketing Politik: Antara Pemahan dan Realitas, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia G.Sartori. (1976). Parties and Party Systems: A Framework for Analysis , Cambridge: Cambridge University Press Gwendolen M. Carter dan John H. Herz. (1965). Government and Politics in the Twentieth Century , New York: Friederick A. Praeger Heywood. (2000). Key Concepts in Politics, New York: Palgrave M.Rush. (1992). Politics and Society: An Introduction to Political Sociology , Hemel Hempstead: Harvest Wheatsheap Putra, Dedi Kurnia Syah.. (2012). Media dan Politik; Menemukan Relasi Antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik . Graha Ilmu: Yogyakarta Pippa  Norris.  (2001). Political  Communications.  Encyclopedia  of the  Social  Sciences.  Pergamon/Elsevier  Science. Tahun 2004.  Lihat  juga  Norris,  Pippa.  "A Virtuous  Circle?  The  Impact  of  Political  Communications  in  Post-Industrial  Democracies."  Challenges  to  Democracy.  Ed.  Keith  Dowding,  James Hughes, and Helen Margetts. Palgrave Publishers
Shahreza, Mirza. El-Yana, Korry. (2016). Etika Komunikasi Politik .Tangerang: Indigomedia. Sigmund  Neumann.  (1963).  Modern Political  Parties,  “ dalam Comparative  Politics:  A Reader,  diedit oleh  Harry  Eckstein  dan  David E.  Apter,  London:  The Free Press of Glencoe

## Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu Undang-Undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah