## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## ANALISIS DESKRIPSI DAN STANDARISASI PERATURAN DESA MAJASARI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN TKI ASAL DESA MAJASARI TAHUN 2018 –
2020
Nidaul Muthmainnah 1
Dede Sri Kartini 2 Neneng Yanu Yuningsih 3 Universitas Padjadjaran 1,2,3
Jl. Bukit Dago Utara No. 25, Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135 1,2,3

## Alamat email Koresponden: nidaul20001@mail.unpad.ac.id

## ABSTRACT
The  Majasari  Village  Government  has  Perdes  No.  3  of  2012  concerning  the protection of PMI from Majasari Village which aims to provide legal protection and minimize cases experienced by PMI and prospective PMI. This research uses  descriptive  quantitative  methods  with  data  collection  techniques  used are interviews, observation and documentation. The result of this research is that  there  are still conditions  in  the field  where  it  is not  in  accordance  with what is stated in the perdes.

## Keywords:  Analysis,  Standardization,  Village  Regulation,  PMI Protection.

## ABSTRAK
Pemdes Majasari memiliki Perdes No. 3 tahun 2012 tentang perlindungan PMI Asal Desa Majasari yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum  dan  meminimalisir  kasus  yang  dialami  oleh  PMI  serta  calon  PMI. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuallitatif  deskriptif  dengan  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  masih  terdapat  kondisi dilapangan  dimana  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  tertuang dalam perdes tersebut.
Kata  Kunci/Keywords  : Analisis,  Standarisasi,  Peraturan  Desa, Perlindungan PMI.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## PENDAHULUAN
Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga  Negara  Indonesia  yang  akan,  sedang  atau  telah  melakukan pekerjaan  dengan  menerima  upah  diluar  wilayah  Republik  Indonesia (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  2017).  Mengacu  pada  data  Pekerja Migran Indonesia (PMI) se-Indonesia yang tersedia dilaman web milik Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1.1 Data Pekerja Migran Indonesia Tahun 2018-2020
NO TAHUN JUMLAH 1 2018 283,640 jiwa 2 2019 276,553 jiwa 3 2020 113,173 jiwa
Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2021
Tingginya angka PMI disebabkan oleh tingginya angka pencari kerja yang  tidak  sebanding  dengan  angka  lowongan  pekerjaan.  Mengutip  dari laman  money.kompas.com  penyebab  tingginya  angka  pengangguran  di Indonesia  adalah  kemajuan  teknologi  tetapi  tidak  diimbangi  dengan keterampilan yang memadai; pertumbuhan jumlah penduduk yang terlalu cepat;  angkatan  kerja  tidak  memenuhi  kualifikasi  persyaratan;  sektor industri tidak bersih karena pola investasi cenderung padat modal; ketidak stabilan  sektor  perekonomian,  politik  serta  keamanan;  pajak  penghasilan (PPn) yang tinggi sehingga beberapa orang memilih untuk mengurangi jam bekerja;  upah  yang  tidak  sesuai;  tidak  memiliki  inisiatif  untuk berwirausaha;  adanya  diskriminasi  ras,  gender  serta  difabel.  Angka pengangguran  yang  tinggi  dan  terus  meningkat  tidak  sebanding  dengan lowongan pekerjaan mengakibatkan ketatnya persaingan sehingga banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar negeri (Pratama, 2021).

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Tingginya angka PMI juga berbarengan dengan tingginya angka kasus permasalahan  yang  dialami  oleh  PMI  saat  bekerja  diluar  negeri  dan  ada pula  kasus  penipuan  yang  dialami  oleh  calon  PMI.  Salah  satu  PMI  yang mendapatkan masalah saat diluar negeri adalah Casmi (TimRedaksi, 2021). Casmi,  PMI  asal  Desa  Sukamulya,  Kabupaten  Indramayu  yang  bekerja sebagai  ART  di  Arab  Saudi.  Casmi  mengalami  hilang  kontak  dengan keluarga selama 12 tahun dan tidak menerima gaji selama 5 tahun terakhir. KBRI  sudah  berkomunikasi  dengan  majikan  Casmi  untuk  membayar  gaji yang  seharusnya  diterima  oleh  Casmi  dan  sang  majikan  berjanji  akan melunasinya paling lambat pada Agustus 2021 tetapi tidak ditepati. Maka dari  itu  KBRI  menjemput  paksa  Casmi  didampingi  dengan  kepolisian setempat.
Maka dari itu, Pemdes Majasari men-sah-kan Peraturan Desa No. 3 tahun 2012 tentang Perlindungan TKI Asal Desa Majasari. Berikut adalah tujuan dari Perdes No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan TKI Asal Desa Majasari:
a. Memberikan jaminan kepastian hukum;
b. Meminimalisir  dan  mengantisipasi  berbagai  penipuan  terhadap calon PMI Asal Desa Majasari;
c. Dapat  membantu  meyelesaikan  masalah  yang  dihadapi  oleh  PMI Asal Desa Majasari saat berada diluar negeri;
d. Memberikan  perlindungan  secara  hukum  kepada  anak-anak  dari PMI.
Perdes tersebut memuat beberapa ketentuan untuk calon PMI, PMI, PMI purna, keluarga PMI dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) atau  saat  ini  disebut  dengan  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran Indonesia  (P3MI).  Perdes  tersebut  bukan  hanya  memuat  hal-hal  terkait administrasi,  tetapi  juga  memuat  pesan-pesan  moral.  Beberapa  pesan moral yang tercantum dalam Perdes tersebut adalah anak dari PMI harus

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
tetap diberikan perlindungan, baik oleh keluarga maupun oleh pemerintah desa.  Selain  itu  juga,  memberikan  pengertian  kepada  keluarga  dari  PMI untuk mengelola hasil dari luar negeri dengan baik agar sepulang bekerja dari luar negeri mereka tidak perlu kembali menjadi PMI. Pemerintah Desa Majasari juga melakukan pertemuan dengan calon PMI dan keluarga dari calon  PMI  untuk  memberikan  wejangan  dan  menumbuhkan  rasa  saling percaya antara calon PMI dan keluarga yang ditinggalkan.
Artikel yang ditulis oleh Iqbal Bachtiar Guntara dan Lena Satlita yang berjudul  “Implementasi  Peraturan  Desa  Majasari  Nomor  3  Tahun  2012 Tentang  Perlindungan  tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  Asal  Desa  Majasari” (Guntara  &  Satlita,  2017).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif deskriptif  dan  teori  yang  digunakan  adalah  menurut  Mazmanian  dan Sabatier  yaitu  tiga  kelompok  variable  untuk  mengetahui  implementasi suatu  kebijakan  (karakteristik  masalah,  karakteristik  kebijakan  dan variable lingkungan). Kesimpulan dari artikel tersebut adalah implementasi perdes ini masih belum terlaksana dengan maksimal. Penyebabnya adalah karena anggaran untuk implementasi perdes tidak masuk dalam APBDes, minimnya  perangkat  desa,  tidak  adanya  pendampingan  pada  kelompok usaha purna PMI Majasari, massih minimnya kesadaran calon PMI dan PMI purna  serta  P3MI  untuk  melapor  ke  pemerintah  desa,  dan  masih  ada beberapa kesuitan dalam peternakan sapi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis isi dari Perdes No.  3  tahun  2012  tentang  Perlindungan  TKI  Asal  Desa  Majasari  sesuai dengan  kondisi  dilapangan.  Selain  itu  diharapkan  pula  dapat  menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Majasari untuk implementasi Perdes No.  3  Tahun  2012  tentang  Perlindungan  TKI  Asal  Desa  Majasari selanjutnya.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif deskriptif.  Penelitian  dilakukan  di  Desa  Majasari,  Kecamatan  Sliyeg, Kabupaten  Indramayu,  Jawa  Barat.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  observasi,  wawamcara  serta  dokumentasi.  Sedangkan teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian data, serta verifikasi data.

## KERANGKA TEORI

## Pemerintah
Pemerintah  sebagai  suatu  organisasi  yang  dibentuk  sebagai  hasil musyawarah  atau consensus dari  semua  pelaku  politik  baik  pelaku individu, kelompok atau organisasi. Pemerintahan hampir disemua negara bersifat bertingkat. Indonesia memiliki lima tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau daerah tingkat I, pemerintah kabupaten / kotamadya atau daerah tingkat II, kecamatan dan desa atau kelurahan.
Pemerintah  pusat  adalah  Presiden  Republik  Indonesia  yang memegang  kekuasaan  pemerintahan  negara  Republik  Indonesia  yang dibantu  oleh  Wakil  Presiden  dan  Menteri  sebagaimana  dimaksud  dalam UUD  1945.  Pemerintah  daerah  adalah  bagian  dari  pemerintahan  suatu negara  yang  berdaulat  secara de  facto ataupun de  jure serta  memiliki struktur  dan  infrastruktur  yang  menjalankan  hukum  dan  memiliki kekuasaan  untuk  mengatur  serta  melindungi  rakyatnya  dalam  sebuah wilayah yang tetap (Ferizaldi 2016).

## Peraturan Desa
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang Desa, desa  dapat  membentuk  peraturan  desa.  Peraturan  desa  adalah  bentuk regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintahan  desa  sebagaimana  daerah

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
membuat  peraturan  daerah  (Nurcholis  2011).  Peraturan  desa  merupakan penjabaran  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa tersebut. Peraturan desa  dilarang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Peraturan  desa  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  setelah  dibahas  dan disepakati  Bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Rancangan Peraturan  Desa  wajib  dikonsultasikan  dengan  masyarakat.  Jika masyarakat  tidak  setuju  akan  rancangan  peraturan  desa,  maka masyarakat  berhak  untuk  memberikan  masukan  terhadap  rancangan peraturan desa.
Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,  pungutan,  tata  ruang,  dan  organisasi  Pemerintah  Desa  harus mendapatkan  evaluasi  dari  Bupati/Walikota  sebelum  ditetapkan  menjadi Paraturan  Desa.Rancangan  peraturan  desa  yang  sudah  disetujui  oleh Pemerintah desa dan BPD wajib diserahkan kepada Bupati/Walikota untuk di evaluasi paling lama 20 hari kerja. Bupati/Walikota tidak diberikan batas waktu  maximum  untuk  melakukan  evaluasi.  Setelah  evaluasi  diberikan kepada desa, maka kepala desa memiliki waktu paling lama 20 hari kerja untuk melakukan koreksi.
Peraturan  desa  dibentuk  harus  berdasarkan  asas  pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi (Nurcholis 2011):
a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. Dapat diilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan;
g. Keterbukaan.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## Deskripsi dan Standarisasi
Tujuan  tahap  ini  adalah  mengetahui  standar  yang  telah  ditetapkan sebagai  pembanding  dengan  keadaan  yang  sebenarnya.  Standar  patokan keberhasilan  dapat  diambil  dari  peraturan  atau  kebijakan  yang  telah ditetapkan  atau  berdasarkan  teori  yang  ada.  Peraturan  Desa  Nomor  3 Tahun  2012  tentang  Perlindukan  TKI  Asal  Desa  Majasari  akan  menjadi patokan standarisasi kegiatan (Winarno, 2011).

## PEMBAHASAN
Definisi deskripsi menurut KBBI adalah pemaparan atau penggambaran  dengan  kata-kata  secara  jelas  dan  terperinci;  uraian. Sedangkan standarisasi adalah penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas dan sebagainya)  dengan  pedoman  (standar)  yang  ditetapkan;  pembakuan. Tujuan tahap ini adalah mengetahui standar yang telah ditetapkan sebagai pembanding  dengan  keadaan  yang  sebenarnya.  Peraturan  Desa  Nomor  3 Tahun  2012  tentang  Perlindukan  TKI  Asal  Desa  Majasari  akan  menjadi patokan  standarisasi  kegiatan.  Perdes  No.  3  Tahun  2012  Tentang Perlindungan Asal Desa Majasari memiliki sembilan bab dengan 23 pasal.
Bab  I  Ketentuan  Umum  Pasal  1  membahas  istilah-istilah  yang digunakan dalam Peraturan Desa No. 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan TKI  Asal  Desa  Majasari.  Istilah-istilah  tersebut  dijelaskan  dalam  Bab  I sehingga  tidak  ada  salah  penafsiran.  Pada  bab  ini  terdapat  sebelas  poin yang dipaparkan. Bab II Pra Penempatan TKI Pasal 2 sampai Pasal 9. Pasal tersebut  memuat  beberapa  ketentuan  administrasi  bagi  P3MI  selaku perekrut dan calon PMI. Kondisi di lapangan masih ada masyarakat yang memilih untuk bekerja melalui P3MI illegal dan memilih menjadi PMI illegal.
Pemdes  Majasari  terus-menerus  memberikan  pengertian  kepada masyarakat tentang bahaya P3MI illegal, seperti saat ada pentas seni dan rapat  desa.  Tetapi  pada  kenyataannya  masih  ada  masyarakat  yang

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
menggunakan  jasa  P3MI  illegal.  Penyebabnya  adalah  karena  mereka merasa  Pemdes  Majasari  mempersulit  dengan  ketentuan-ketentuan  yang ada.  Sedangkan  P3MI  illegal  memberikan  segala  kemudahan,  sehingga calon PMI dapat dengan cepat untuk berangkat bekerja ke luar negeri.
Bab III membahas tentang Purna Penempatan terdiri atas tiga pasal. Pasal 10 berbunyi, sebagai berikut:
“TKI  yang  pulang  ke  daerah  asal  harus  memberitahukan  kepada Pemerintah  Desa  selambat-lambatnya  1  (satu)  bulan  (ketika  masih berada di negara penempatan dan atau setelah berada di rumah) dan setelah  kepulangannya.  Pemerintah  desa  melakukan  pendataan terhadap TKI yang pulang dalam bentuk pendataan terhadap kasus- kasus  eksploitasi,  trafiking  dan  kekerasan  yang  dialami  TKI. Pemerintah desa merujuk laporan kasus-kasus eksploitasi, trafiking dan  kekerasan  yang  dialami  TKI  kepada  Kepolisian,  PPT  maupun lembaga lain yang terkait”.
Tetapi  pada  kenyataannya  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak melapor kepada Pemerintah Desa. Alasannya adalah karena sudah terlalu lelah dan ingin melepas rindu akan keluarga. Alasan lain diutarakan oleh salah  satu  PMI  purna  yang  dimana  saat  pulang  tidak  melapor  kepada Pemdes  Majasari  karena  mengikuti  masyarakat  sekitar  yang  tidak memberikan  laporan  kepada  Pemdes  Majasari.  Akhirnya  tidak  melapor kepada Pemdes Majasari saat PMI pulang dari luar negeri menjadi kebiasan.
Selanjutnya Pemerintah Desa Majasari yang harus jemput bola saat mendapatkan laporan dari RT atau RW sehingga implementasi akan pasal 11  dan  pasal  12  tetap  dapat  terlaksana  tentang  pendataan.  RT  atau  RW akan  memberikan  laporan  kepada  Pemdes  Majasari  jika  ada  PMI  yang pulang  dari  luar  negeri.  Maka  Pemdes  Majasari  yang  akan  menemui  PMI tersebut untuk melakukan pendataan.
Bab IV Perlindungan TKI Asal Desa Majasari Pasal 13 dan Pasal 14, Pemerintah Desa Majasari benar-benar melindungi PMI asal Desa Majasari. Hal  ini  dapat  terlihat  saat  dimana  Pemdes  Majasari  siap  membantu  PMI

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Asal Desa Majasari yang terkena masalah. Pemdes Majasari pun tidak akan memberikan surat izin kepada calon PMI yang tidak mematuhi aturan save migration .  Selain  itu,  Pemdes  Majasari  juga  terus  menggencarkan save migration kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi akan masalah.
Bab V Perlindungan Anak Pasal 15 sampai Pasal 17. Pemdes Majasari memberikan  pelatihan  kepada  anak-anak  seperti  pelatihan  bercocok tanam,  teknologi  komunikasi  dan  informasi.  Pemdes  Majasari  juga memberikan pesan dan tujuan dari diadakan pelatihan tersebut, contohnya adalah saat memberikan pelatihan bercocok tanam, Pemdes Majasari juga menyempilkan pesan bahwa semua yang dilakukan membutuhkan proses, sabar dan ke-tekun-an.
Bab  VI  Peran  Pemerintah  Desa  Pasal  18  tentang  kewajiban  dari Pemerintah  Desa  Majasari.  Implementassinya  Pemerintah  Desa  Majasari dapat  menjalankan  perannya  dengan  baik  dan  tidak  mempersulit masyarakat. Bab VII memaparkan tentang Sanksi-Sanksi yang terdiri atas dua pasal, yaitu:
“Pasal 19
Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3, 4 dan 5 tidak akan diberikan pelayanan dokumen administrasi TKI di Kantor Desa Majasari.
Pasal 20
(1) Setiap  pelanggaran  terhadap  Pasal  8  dan  9,  maka  yang bersangkutan akan diberikan peringatan secara tertulis.
(2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas  tetap  tidak  diindahkan  maka  PPTKIS  dinyatakan  wan prestasi  oleh  Pemerintah  Desa  dan  tidak  akan  dilayani  dalam pengurusan  administrasi  di  Kantor  Desa  dimasa  yang  akan datang”
Pemdes Majasari selalu memberikan pengertian kepada masyarakat tentang save imagration di setiap saat, seperti saat rapat desa dan pentas seni.  Pemdes  Majasari  sudah  melakukan  sanksi  secara  maksimal,

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
walaupun  masih  ada  masyarakat  yang  melanggar.  Masih  adanya masyarakat  yang  menyepelekan  sanksi  menjadi  penyebab  masih  adanya pelanggaran-pelanggaran.  Bab  VIII  memaparkan  tentang  Ketentuan Peralihan. Pemdes Majasari memberikan waktu kepada P3MI dan calon PMI untuk menyesuaikan persyaratan-persyaratan.

## SIMPULAN
Kasus  yang  didapatkan  oleh  PMI  saat  bekerja  diluar  negeri  dan penipuan  calon  PMI  bukan  kasus  yang  aneh.  Makadari  itu,  Pemdes Majasari  menerbitkan  Perdes  No.  3  tahu  2012  tentang  Perlindungan  TKI Asal  Desa  Majasari  untuk  meminimalisir  itu  semua  dan  memberikan perlindungan  hukum.  Kesimpulan  dari  artikel  ini  adalah  masih  ada beberapa hal dimana implementasi dari Perdes No. 3 tahun 2012 tentang Perlindungan  TKI  Asal  Desa  Majasari  tidak  sesuai  dengan  kondisi real dilapangan . Penyebabnya  adalah  karena  kurangnya  kesadaran  yang  ada dalam  diri  masyarakat.  Sehingga  Pemdes  Majasari  harus  melakukan jemput bola.

## DAFTAR PUSTAKA
Guntara, I. B., & Satlita, L. (2017). Implementasi Peraturan Desa Majasari Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Desa Majasari. Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara , 5 (2), 163–174.
Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia .
Pemerintah Desa Majasari. (2012). Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2012 tentang Perlindungan TKI Asal Desa Majasari.
Pratama, A. M. (2021, August 21). Penyebab Pengangguran dan Dampak Terhadap Pembangunan Nasional. Money.Kompas.Com . TimRedaksi. (2021). 12 Tahun Hilang Kontak, Pekerja Migran Asal Indramayu di Temukan. Jabarekspres.Com . https://jabarekspres.com/berita/2021/10/17/12-tahun-hilang- kontak-pekerja-migran-asal-indramayu-ditemukan/

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Winarno, B. (2011). Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus) . CAPS.