## OPEN ACCESS

## IMPLEMENTASI KONSEP COMPACT CITY PADA BWK I KOTA SURAKARTA
Wilda Mazidaturrizka 1 , Paramita Rahayu 1 , Kuswanto Nurhadi 1 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret

## Abstrak
Compact city atau kota yang kompak merupakan suatu konsep untuk mengelola pertumbuhan kota agar lebih efisien dengan menerapkan pembangunan intensif dengan guna lahan campuran, sehingga dapat mereduksi perjalanan penduduk kawasan. Konsep compact city menjadi  solusi  untuk  menjawab  tantangan  isu-isu  pertumbuhan  kota  yang  meluas  secara  horizontal,  seperti  kepadatan  yang  kurang merata, penyediaan sarana dasar yang kurang memadai, serta isu-isu terkait pergerakan penduduk. Isu-isu tersebut kemudian menjadi tantangan pada BWK I Kota Surakarta, sehingga penelitian ini ditujukan untuk mengukur potensi implementasi konsep compact city pada BWK I Kota Surakarta yang diharapkan dapat menjadi solusi dari isu-isu tersebut. Potensi implementasi compact city ini diukur dari variabel penggunaan lahan, pelayanan sarana dasar dan kepadatan kawasan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan skoring skala Guttman. Penggunaan lahan yang dapat mendukung potensi implementasi compact city adalah penggunaan lahan campuran. Pada BWK I Kota Surakarta, penggunaan lahannya cenderung tidak memenuhi kriteria campuran pada sebagian besar kawasan. Kemudian dari segi pelayanan dasar, pada konsep compact city harus dapat mencakup keseluruhan kawasan. Sedangkan, pada BWK I Kota Surakarta masih ada beberapa jenis sarana dasar yang cakupannya tidak memenuhi keseluruhan kawasan. Terakhir, untuk kepadatan kawasan, pada compact city harus memenuhi standar kepadatan tinggi. Sedangkan, BWK I Kota Surakarta secara keseluruhan belum dapat dikategorikan sebagai kepadatan tinggi. Maka dari itu, hasil keseluruhan potensi implementasi compact city pada BWK I Kota Surakarta bernilai 44% dari 100%, yang berarti belum menunjukkan potensi penerapan konsep compact city. Namun, tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan implementasi compact city dikemudian hari, jika dilakukan beberapa penyesuaian pembangunan kota terhadap kriteria konsep compact city.
Kata kunci: compact city; kepadatan; pelayanan sarana dasar; penggunaan lahan campuran

## Abstract
Compact city is a concept to manage urban growth to be more efficient by implementing intensive development with mixed land uses, so as to reduce the travel of residents in the area. The concept of compact city is a solution to address the challenges of urban growth issues that expand horizontally, such as uneven density, inadequate provision of basic facilities, and issues related to population  movement. These issues then become challenges to BWK I Kota Surakarta. This research aims at investigating the potential implementation of the compact  city  concept  at  BWK  I  Kota  Surakarta  that    is  expected  to  offer  solution  to  these  issues.  The  potential  for  compact  city implementation is measured from the variables of land use, urban facilities and density using a quantitative approach with a Guttman scale. Land use that can support the compact city implementation is a mixed land use. Land use of most areas in BWK I Kota Surakarta, tends to be dominated by a single use . For basic services, the service area of urban facilities should encompass the entire area of the city. For BWK I Kota Surakarta several urban facilities do not fulfill this requirement. Finally, for area density, a compact city must meet the criteria of high density. BWK I Kota Surakarta does not fall into that category of density. Therefore, the overall score of Gutman Scale from the variables of compact city shows th score that similar to  44% out of 100%, which means the BWK  has not yet indicate its potential to be the area for developing the compact city concept. However, it remains possible to implement the concept in the future, if some  adjustments to the area in accordance to the compact city’s variable’s requirement.
Keywords: basic services; compact city; density; mixed land use

## 1. PENDAHULUAN
Compact city atau kota yang kompak merupakan suatu konsep manajemen pertumbuhan kota yang diperkenalkan oleh George Dantzig dan Thomas L. pada tahun 1973 yang didasari oleh keinginan untuk efisiensi dalam konsumsi sumberdaya dan kebutuhan bertahan hidup manusia (Saaty & De Paola, 2017). Kemudian, konsep compact city semakin berkembang dalam konteks perencanaan dan perancangan kota sebagai kritik terhadap fenomena urban sprawl. Urban sprawl merupakan fenomena perkembangan kota yang dianggap tidak berkelanjutan (sustainable) karena terjadi secara meluas, acak dan tidak terencana, dengan melibatkan konversi lahan di daerah pinggiran (Hanief & Dewi, 2014). Compact city kemudian menjadi kritik terhadap urban sprawl karena konsepnya yang menitikberatkan pada manajemen kota dengan kepadatan tinggi dan penggunaan lahan campuran, serta dilengkapi fasilitas sistem transportasi umum yang baik demi mencapai kesejahteraan sosial dan keberlanjutan kehidupan kota (Jacobs, 1961).
Kota Surakarta memiliki kepadatan yang cukup tinggi, yaitu 11.219 jiwa/km 2 (Badan Pusat Statistik, 2018). Kepadatan yang cukup  tinggi  tersebut  dapat  memicu  isu-isu  perkotaan  terutama  dalam  konteks  penggunaan  lahan  yang  semakin  tidak terkendali karena tingginya tingkat aktivitas penduduknya. Bagian Wilayah Kota (BWK) pada Kota Surakarta yang aktivitas penggunaan lahan serta kepadatannya tergolong tinggi, yaitu BWK I yang mencakup Kecamatan Pasar Kliwon dan Serengan. Hal ini menyebabkan isu perkotaan yang cukup krusial pada Kota Surakarta muncul pada BWK I, yaitu isu terkait permukiman padat. Kemudian dari segi lokasi, BWK I terletak di selatan Kota Surakarta yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo. Hal ini kemudian menimbulkan isu pertumbuhan kota yang meluas, yang juga dipengaruhi oleh pusat aktivitas baru pada Kabupaten Sukoharjo, yaitu daerah Solo Baru.
Kepadatan yang tinggi dan pertumbuhan kota yang meluas ini memicu munculnya isu-isu perkotaan pada BWK I, seperti potensi terjadi kemacetan serta fenomena urban sprawl . Adanya isu-isu tersebut, hingga sekarang belum didukung dengan strategi/kebijakan dari pemerintah setempat untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah yang ada secara spesifik. Oleh sebab  itu,  Kota  Surakarta  khususnya  BWK  I  diharapkan  dapat  menerapkan  pengelolaan  perkotaan  yang  mengacu  pada konsep compact city yang berpotensi untuk menyelesaikan isu-isu perkotaan yang terkait kepadatan, kemacetan, dan sebaran fasilitas yang tidak merata. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana potensi untuk dilakukan implementasi konsep compact city pada BWK I Kota Surakarta.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Penelitian ini menggunakan teori-teori yang relevan terkait compact city sebagai dasar untuk perumusan variabel yang kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan hasil akhir potensi implementasi compact city pada BWK I Kota Surakarta. Berikut merupakan penjabaran teori-teori tersebut.

## 2.1 PERTUMBUHAN KOTA ( URBAN GROWTH )
Kota menurut Adisasmita (2006), secara umum merupakan suatu wilayah dengan pemusatan penduduk dan berbagai jenis kegiatan ekonomi, sosial budaya, serta administrasi pemerintahan. Menurut Rapoport dalam Zahnd (2006), kota dilihat secara lebih spesifik merupakan suatu pemukiman yang relatif besar, padat, dan  permanen,  terdiri  dari  kelompok  individu yang  heterogen  dari  segi sosial. Seiring dengan berjalannya waktu, kota semakin berkembang karena heterogenitas dari unsur-unsur di dalamnya yang memaksa kota untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Perkembangan kota ini juga dapat terjadi seiring dengan proses migrasi ke kota serta proses transformasi menjadi area perkotaan. Selain perkembangan, kota juga mengalami pertumbuhan (urban growth) . Pertumbuhan kota tidak hanya dilihat sebagai satu entitas perkembangan ruang, namun juga dapat merujuk kepada sesuatu yang lebih besar, yaitu mendukung perkembangan ekonomi dari suatu wilayah atau negara. Oleh karena itu, penting untuk mengatur perkembangan kota agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Menurut Basse dalam Horn (2015), perencanaan ruang dalam hal ini dituntut untuk mampu mengakomodasi perkembangan kota serta wilayah sekitarnya, dengan memperhatikan kemampuan lahan dan aktivitas di atasnya yang ramah lingkungan, serta meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakatnya secara berkelanjutan.

## 2.2 URBAN SPRAWL
Kota tumbuh dan berkembang sangat cepat karena perkembangan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan kota bertambah seiring dengan tingkat pendapatan daerah tetapi menurunnya kualitas lingkungan. Jika kota berkembang dan tumbuh tanpa perencanaan  yang  baik,  maka  terjadilah  fenomena urban  sprawl (Desiyana,  2017).  Menurut  Setioko  (2009), sprawl dideskripsikan sebagai pembangunan yeng tidak terencana, menyebar, kepadatan rendah dan tidak terstruktur di kawasan pinggiran. Salah satu bentuk nyata dari proses urban sprawl di kawasan pinggiran adalah meningkatnya jumlah pembangunan perumahan yang tersebar di kawasan pinggiran kota. Adanya pembangunan perumahan tersebut, otomatis membuat jaringan jalan menjadi bertambah, dan muncul aktivitas ekonomi, seperti komersial. Perembetan bentuk fisik kekotaan ini menyebabkan adanya  perubahan  bentuk  kota.  Sedangkan  menurut  Soetomo  dalam  Hanief  (2014), urban  sprawl merupakan  proses perkembangan model ekstensi urbanisasi dalam proses pembentukan "mega urban" secara horizontal. Menurut Geyer dalam Horn  (2015),  pertumbuhan  kota  yang  terjadi  secara  meluas  seperti urban  sprawl ini  banyak  dianggap  buruk  dan  tidak berkelanjutan, sedangkan pertumbuhan kota dengan densifikasi penggunaan lahan dianggap dapat menjadikan suatu kota lebih berkelanjutan.

## 2.3 COMPACT CITY
Menurut Geyer dalam Horn (2015), konsep densifikasi lahan dianggap sebagai suatu bentuk manajemen pertumbuhan kota yang baik. Densifikasi lahan pada perkotaan ini juga menjadi dasar dari konsep c ompact city. Compact city atau kota yang kompak merupakan suatu bentuk manajemen pertumbuhan kota yang memusatkan penggunaan lahan dan aktivitasnya pada pusat kota dan menarik aktivitas serta guna lahan lainnya mendekati pusat kota tersebut, sehingga tercipta suatu ruang atau  wilayah  yang  padat.  Hal  tersebut  mengakibatkan  penggunaan  ruang  pada  suatu  wilayah  kota  menjadi mixed-use . Menurut  Neuman  dalam  Horn  (2015),  penggunaan mixed-use ini  dianggap  mendukung  lingkungan  yang  positif  dan berkelanjutan.  Menurut  Jenks  et.  al  (1996), compact  city juga  dilihat  sebagai  solusi  untuk  mewujudkan  lingkungan  yang berkelanjutan atau sustainable dengan menitikberatkan pada 3 aspek, yaitu bentuk kota yang terpusat (centralization urban form) , sistem transportasi yang efisien dan kualitas hidup (quality of life) . Bentuk kota yang mengindikasikan konsep compact city adalah bentuk kota yang terpusat, yang mana akan menghasilkan high density compact living atau tempat tinggal yang kompak dengan kepadatan yang tinggi jika dilihat dari guna lahan serta kepadatan bangunannya (Jenks et al., 1996). Menurut Burton dalam Jensen et. al (2011), bentuk kota yang terpusat memiliki indikator dari kepadatan (density), keberagaman fungsi (mix function) dan intensifikasi (intensification) . Pada konsep compact city , faktor yang lebih ditekankan adalah kepadatan dan keberagaman fungsi, yang mana ini mengindikasi kepada kepadatan kawasan dan penggunaan lahan campuran.
Aspek selanjutnya yang dapat mendukung implementasi compact city adalah sistem transportasi yang efisien. Menurut Burgess  dalam  Jenks  et.  al.(2000),  sistem  transportasi  yang  efisien  dibutuhkan  untuk  mendukung compactness atau kekompakan  dari  suatu  kota,  untuk  mengurangi  mobilitas  kendaraan  pribadi  yang  kemudian  akan  mengurangi  isu-isu transportasi perkotaan. Aspek sistem transportasi yang efisien ini sangat berkaitan dengan aspek bentuk kota yang terpusat untuk pada konsep compact city . Bentuk kota terpusat dengan penggunaan lahan campuran cenderung dikaitkan dengan jarak  perjalanan  rata-rata  yang  lebih  rendah  untuk  semua  moda,  seperti  peningkatan  penggunaan  angkutan  umum  dan peningkatan kelayakan jalan kaki dan bersepeda. Oleh karena itu, lingkungan perkotaan yang kompak juga cenderung lebih bercampur dalam penggunaan lahan mereka, bukan terpisah-pisah oleh kategori, seperti di daerah pinggiran kota dengan kepadatan rendah. Ini semakin meningkatkan pengurangan panjang perjalanan dan viabilitas mode transit dan moda tidak bermotor yang sejalan dengan definisi dari compact city (Bramiana, Widiastuti, & Harsritanto, 2017).
Konsep compact city juga memiliki aspek kualitas hidup. Quality of life atau kualitas hidup pada konsep compact city dituntut  harus  baik  dari  segi  ekonomi  dan  sosial.  Kualitas  hidup  yang  baik  akan  terpenuhi  dengan  adanya  pemenuhan kebutuhan  secara  material  dan  juga  sosial.  Kebutuhan  material  atau  yang  menyangkut  fisik  dalam  hal  ini  terkait  dengan fasilitas sarana dan prasarana permukiman serta kondisi rumah, bidang ekonomi yang menyangkut pekerjaan dan pendapatan serta bidang sosial yang terkait dengan status kepemilikan lahan dan bangunan, lama bermukim, jumlah anggota keluarga, usia, tingkat pendidikan, motivasi, kesempatan, pemenuhan kebutuhan, serta modal sosial dan individual seseorang atau keluarga (Rahmat, 2010). Menurut Burgess dalam Jenks et. al. (2000), jika dikaitkan dengan konsep compact city, suatu kota dapat dikatakan kompak jika dapat melayani kebutuhan di dalamnya, termasuk dari segi penyediaan fasilitas umum atau
sarana-sarana  dasar  sehingga  diharapkan  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakatnya  juga  dapat  bertahan  dan  mengikuti perkembangan fisik kota yang sangat padat dan dinamis.

## 3. METODE PENELITIAN
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deduktif dengan jenis penelitian kuantitatif.  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data secara sekunder untuk data yang berkaitan dengan instansi pemerintahan dan juga observasi dari citra satelit, seperti jumlah penduduk resmi kawasan, peta persebaran guna lahan, serta ketersediaan sarana dasar. Data-data tersebut digunakan untuk menganalisis masing-masing variabel penelitian, yaitu guna lahan campuran, pelayanan sarana dasar dan kepadatan kawasan. Ketiga variabel tersebut kemudian dianalisis dengan masing-masing indikatornya dan untuk mendapatkan hasil akhir dilakukan analisis skoring dengan Skala Guttmann. Indikator pada masing-masing variabel dijabarkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Parameter dan Nilai pada Variabel Guna Lahan Campuran Variabel Sub-Variabel Kriteria Skor Guna lahan campuran Penggunaan lahan pada Kelurahan Joyotakan Penggunaan lahan tidak campuran 0 Penggunaan lahan campuran 1 Penggunaan lahan pada Kelurahan Danukusuman Penggunaan lahan tidak campuran 0 Penggunaan lahan campuran 1 Penggunaan lahan pada Kelurahan Serengan Penggunaan lahan tidak campuran 0 Penggunaan lahan campuran 1 Penggunaan lahan pada Kelurahan Tipes Penggunaan lahan tidak campuran 0 Penggunaan lahan campuran 1 Penggunaan lahan pada Kelurahan Kratonan Penggunaan lahan tidak campuran 0 Penggunaan lahan campuran 1 Penggunaan lahan pada Kelurahan Jayengan Penggunaan lahan tidak campuran 0 Penggunaan lahan campuran 1 Penggunaan lahan pada Kelurahan Kemlayan Penggunaan lahan tidak campuran 0 Penggunaan lahan campuran 1 Penggunaan lahan pada Kelurahan Joyosuran Penggunaan lahan tidak campuran 0 Penggunaan lahan campuran 1 Penggunaan lahan pada Kelurahan Semanggi Penggunaan lahan tidak campuran 0 Penggunaan lahan campuran 1 Penggunaan lahan pada Kelurahan Pasar Kliwon Penggunaan lahan tidak campuran 0 Penggunaan lahan campuran 1 Penggunaan lahan pada Kelurahan Baluwarti Penggunaan lahan tidak campuran 0 Penggunaan lahan campuran 1 Penggunaan lahan pada Kelurahan Gajahan Penggunaan lahan tidak campuran 0 Penggunaan lahan campuran 1 Penggunaan lahan pada Kelurahan Kauman Penggunaan lahan tidak campuran 0 Penggunaan lahan campuran 1 Penggunaan lahan pada Kelurahan Kampung Baru Penggunaan lahan tidak campuran 0 Penggunaan lahan campuran 1 Penggunaan lahan pada Kelurahan Kedung Lumbu Penggunaan lahan tidak campuran 0 Penggunaan lahan campuran 1 Penggunaan lahan pada Kelurahan Sangkrah Penggunaan lahan tidak campuran 0 Penggunaan lahan campuran 1
Variabel  guna  lahan  campuran  pada  penelitian  ini  diukur  dengan  menggunakan  indeks  entropi  pada  masing-masing kelurahan  dikarenakan  penggunaan  lahan  campuran  dalam  penelitian  ini  dilihat  dalam  skala  lingkungan  yang  mencakup beberapa  blok  bangunan  yang  memungkinkan  berbagai  penggunaan  lahan  termasuk  perumahan,  komersial,  dan  industri ditempatkan bersama secara terintegrasi, yang mana dapat diartikan pada skala kelurahan (Bramiana et al., 2017). Indeks entropi (entrophy index) mengkuantifikasi keacakan, segregasi, keragaman atau kompresibilitas dalam data. Penggunaan lahan campuran menunjukkan pola kombinasi dan pemisahan dari penggunaan lahan yang berbeda, sehingga indeks entropi
menjadi metode yang paling banyak diterima dan umum untuk digunakan dalam mewakili penggunaan lahan campuran dalam suatu area geografis (Bahadure & Kotharkar, 2015). Menurut Frank et al dalam Bahadure & Kortharkar (2015), rumus untuk menghitung indeks entropi digambarkan dalam persamaan seperti berikut.
Enthropy Index=(-1)× ∑ ( P j × ln (P j ) ln (J) )
j
Dimana,
Pj  = proporsi penggunaan lahan pada masing-masing jenis guna lahan J = jumlah jenis guna lahan
Indeks  entropi  memiliki  nilai  antara  0  dan  1,  dimana  0  mengindikasikan single-use atau  penggunaan  yang  homogen. Sedangkan  nilai  1  menunjukkan  nilai  maksimum  guna  lahan  campuran (mixed-use) atau  penggunaan  yang  heterogen (Bahadure & Kotharkar, 2015). Pada penelitian ini, penggunaan lahan pada suatu kelurahan diklasifikasikan memiliki guna lahan campuran (skor 1) ketika indeks entropinya memiliki nilai antara 0,5 hingga 1.
Tabel 2. Parameter dan Nilai pada Variabel Pelayanan Sarana Dasar Variabel Sub-Variabel Kriteria Skor Pelayanan sarana dasar Pelayanan pada sarana pemerintahan dan pelayanan umum Radius pelayanan sarana tidak mencakup keseluruhan kawasan 0 Radius pelayanan sarana mencakup keseluruhan kawasan 1 Pelayanan pada sarana pendidikan Radius pelayanan sarana tidak mencakup keseluruhan kawasan 0 Radius pelayanan sarana mencakup keseluruhan kawasan 1 Pelayanan pada sarana kesehatan Radius pelayanan sarana tidak mencakup keseluruhan kawasan 0 Radius pelayanan sarana mencakup keseluruhan kawasan 1 Pelayanan pada sarana peribadatan Radius pelayanan sarana tidak mencakup keseluruhan kawasan 0 Radius pelayanan sarana mencakup keseluruhan kawasan 1 Pelayanan pada sarana perdagangan Radius pelayanan sarana tidak mencakup keseluruhan kawasan 0 Radius pelayanan sarana mencakup keseluruhan kawasan 1 Pelayanan pada sarana ruang terbuka Radius pelayanan sarana tidak mencakup keseluruhan kawasan 0 Radius pelayanan sarana mencakup keseluruhan kawasan 1 Pelayanan pada sarana transportasi Radius pelayanan sarana tidak mencakup keseluruhan kawasan 0 Radius pelayanan sarana mencakup keseluruhan kawasan 1
Skoring  pada  variabel  pelayanan  sarana  dasar  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  radius  pelayanan  sarana  yang  mencakup keseluruhan kawasan dan yang tidak mencakup (Tabel 2). Kriteria pelayanan sarana dikategorikan mencakup keseluruhan kawasan jika semua sarana yang sejenis, di- buffer sesuai dengan standar radius masing-masing pada SNI 03-1733-2004 (Badan Standarisasi Nasional, 2004), hasil buffer tersebut mencakup keseluruhan kawasan BWK I Kota Surakarta (skor 1). Sedangkan, jika terdapat sarana yang buffer radiusnya tidak mencakup keseluruhan kawasan, maka jenis sarana tersebut dikategorikan tidak mencakup keseluruhan kawasan (skor 0).
Tabel 3. Parameter dan Nilai pada Variabel Kepadatan Kawasan Variabel Sub-Variabel Kriteria Skor Kepadatan kawasan Kepadatan penduduk Kepadatan penduduk rendah – sedang 0 Kepadatan penduduk tinggi – sangat padat 1 Kepadatan lahan terbangun Kepadatan lahan terbangun rendah – sedang 0 Kepadatan lahan terbangun tinggi – sangat padat 1
Analisis  kepadatan  kawasan  yang  dilakukan  dengan  perhitungan  kepadatan  penduduk  bersih  dengan  cara  membagi jumlah  penduduk  dengan  luas  wilayah  dan  juga  dari  besaran  kepadatan  lahan  terbangun  yang  dilakukan  dengan  cara membagi jumlah penduduk dengan total luas lahan terbangun yang terbatas pada luas lantai dasar pada kawasan. Kemudian dari hasil perhitungan tersebut dikategorikan dengan indikator yang mengikuti ketentuan tingkat kepadatan menurut SNI 03- 1733-2004 yang memiliki 4 kategori tingkatan, yaitu kepadatan rendah (<150 jiwa/ha), kepadatan sedang (151-200 jiwa/ha),
kepadatan  tinggi  (201-400  jiwa/ha)  dan  sangat  padat  (>400  jiwa/ha)  (Badan  Standarisasi  Nasional,  2004).  Pada  analisis skoring, variabel kepadatan kawasan dikategorikan menjadi kepadatan rendah – sedang dan kepadatan tinggi – sangat padat. Hal ini dikarenakan pada konsep compact city , terdapat istilah high density compact living , yang berarti tempat tinggal yang kompak berkepadatan tinggi, sehingga kepadatan kawasan harus tergolong tinggi. Maka dari itu, tingkat kepadatan rendah – sedang  dianggap  tidak  memiliki  potensi  implementasi compact city dengan  diberi  skor 0  dan  untuk  kepadatan  tinggi  dan seterusnya, diberi skor 1 (Tabel 3).
Pada penelitian ini, setiap sub-variabel memiliki nilai maksimal 1 dan nilai minimal 0. Pada variabel penggunaan lahan campuran yang memiliki sub-variabel berjumlah 16, maka skor maksimalnya adalah 16. Kemudian variabel pelayanan sarana dasar memiliki 7 sub-variabel sehingga memiliki total skor 7 dan variabel kepadatan kawasan memiliki 2 sub-variabel sehingga memiliki  total  skor  2.  Maka  dari  itu,  total  skoring  pada  penelitian  ini  adalah  25  =  100%.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini menggunakan Skala Guttman, maka diambil titik kesesuaian dengan rentang 50%, dimana jika hasil total skoring penelitian 0-50% dianggap memiliki potensi dan jika >50% maka dinyatakan memiliki potensi (Sakai, 2016). Kemudian hasil tersebut dijelaskan  secara  deskriptif  untuk  memberikan  gambaran  terkait  potensi  implementasi compact  city pada  BWK  I  Kota Surakarta.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  berbeda  pada  tiap  variabel,  yaitu  analisis  penggunaan  lahan  pada  tiap kelurahan untuk variabel guna lahan campuran, analisis ketersediaan dan jangkauan pada masing-masing sarana dasar untuk variabel pelayanan sarana dasar dan analisis kepadatan penduduk bersih dan kepadatan lahan terbangun untuk variabel kepadatan kawasan.

## 4.1 PENGGUNAAN LAHAN CAMPURAN
.
Gambar 1. Peta Hasil Analisis Penggunaan Lahan Campuran pada BWK I Kota Surakarta
Pada konsep compact city diperlukan adanya penggunaan lahan yang campuran (mixed-use) sebagai salah satu kriteria konsep  ini  dapat  diimplementasikan.  Konsep compact  city menitikberatkan  kepada  adanya  penggunaan  lahan  campuran (mixed-use development) sehingga dapat mereduksi perjalanan penduduk untuk mencegah adanya perkembangan kota yang meluas ke daerah pinggirannya (Jenks & Burgess, 2000). Dalam konteks penelitian ini, penggunaan lahan campuran dilihat dalam skala lingkungan yang mencakup beberapa blok bangunan yang memungkinkan berbagai penggunaan lahan termasuk perumahan, komersial, dan industri ditempatkan bersama secara terintegrasi (dalam penelitian ini kelurahan) (Bramiana et al., 2017).
Berdasarkan hasil analisis penggunaan lahan yang dilakukan pada 16 kelurahan pada BWK I Kota Surakarta, didapatkan hasil bahwa hanya 7 kelurahan yang memiliki penggunaan lahan campuran dan 9 kelurahan lainnya belum memenuhi kriteria guna lahan campuran. Hal ini menunjukkan hasil pengukuran pada variabel guna lahan campuran pada BWK I Kota Surakarta belum maksimal dalam mendukung implementasi compact city . Adapun kelurahan-kelurahan yang sudah dapat dikategorikan memiliki penggunaan lahan campuran adalah Kelurahan Jayengan, Kemlayan, Pasar Kliwon, Gajahan, Kauman, Kampung Baru dan Kedung Lumbu. Ketujuh kelurahan tersebut diklasifikasikan sebagai kelurahan dengan penggunaan lahan campuran dikarenakan memiliki indeks entropi lebih dari 0,5 dengan pola penggunaan lahannya beragam pada ruas-ruas jalannya. Maka dari itu, hasil analisis penggunaan lahan campuran pada BWK I Kota Surakarta memiliki nilai 7.
Kemudian, dapat dilihat bahwa kelurahan-kelurahan yang memiliki penggunaan lahan campuran ini lokasinya berdekatan (Gambar 1).  Area  dimana  kelurahan-kelurahan  ini  berdekatan  dapat dikategorikan sebagai  pusat  aktivitas kawasan  yang kemudian  dapat  mempengaruhi  kelurahan-kelurahan  lain  di  sekitarnya  untuk  memulai  pemanfaatan  lahan  campuran, sehingga nantinya secara keseluruhan diharapkan BWK I Kota Surakarta dapat meningkatkan tingkat penggunaan lahan yang campuran untuk mengakomodir lebih banyak aktivitas internal kawasan.

## 4.2 PELAYANAN SARANA DASAR
Pada  konsep compact  city dibutuhkan  pelayanan  sarana  dasar  yang  memadai  untuk  mendukung  implementasinya. Pelayanan sarana dasar pada suatu kawasan harus memenuhi keseluruhan kebutuhan dasar pendudukknya, sehingga suatu kawasan kota tersebut dapat menjamin kualitas hidup penduduknya (Jenks & Burgess, 2000). Pelayanan sarana dasar pada suatu kawasan dapat diukur dengan standar radius pelayanan dari SNI 03-1733-2004.
Pada BWK I Kota Surakarta, hanya terdapat 3 dari 7 jenis sarana dasar yang semua sarananya mencakup keseluruhan kawasan BWK I Kota Surakarta (Lampiran). Sarana-sarana tersebut adalah sarana peribadatan, perdagangan dan jasa, serta pendukung transportasi. Sedangkan untuk 4 jenis sarana dasar lain, tidak semua sarananya mencakup keseluruhan kawasan jika dilihat dari ketersediaan dan cakupan radiusnya dan juga masih kurang dari standar minimum jumlah ketersediaan sarana. Pada sarana pemerintahan dan pelayanan umum, terdapat sarana pos pemadam kebakaran yang ketersediaannya belum mencukupi keseluruhan kawasan. Pada sarana pendidikan, semua jenis sarananya belum memenuhi dari segi ketersediaan. Sedangkan  untuk  jangkauan,  terdapat  taman  kanak  kanak  dan  sekolah  menengah  pertama  yang  cakupannya  belum memenuhi keseluruhan kawasan. Kemudian pada sarana kesehatan, terdapat posyandu yang dari segi ketersediaan belum memenuhi dan buffer radiusnya juga belum mencakup keseluruhan kawasan. Terakhir, pada sarana ruang terbuka terdapat sarana taman yang jangkauannya belum mencakup keseluruhan kawasan. Kondisi ketersediaan dan cakupan pelayanan sarana dasar yang belum memenuhi seperti ini menunjukkan bahwa persebaran sarana dasar pada BWK I Kota Surakarta masih kurang merata dan belum maksimal untuk mendukung implementasi konsep compact city. Pada beberapa jenis sarana, persebarannya cukup terpusat pada pusat kawasan, sehingga pada pinggiran kawasan BWK I Kota Surakarta tidak tercakupi (untuk persebaran dan jangkauan sarana, peta dapat dilihat pada lampiran). Maka dari itu, diperlukan penyediaan sarana yang lebih merata terutama penambahan sarana pada ujung-ujung kawasan.

## 4.3 KEPADATAN KAWASAN
Kepadatan kawasan pada konsep compact city terdiri dari kepadatan penduduk bersih dan kepadatan lahan terbangun. Kepadatan penduduk bersih dihitung dari jumlah penduduk kawasan dibagi dengan luas total permukiman pada kawasan. BWK I Kota Surakarta memiliki total 139.052 jiwa penduduk berdasarkan data dari Kecamatan Serengan dan Kecamatan Pasar Kliwon dalam Angka Tahun 2019. Sedangkan, untuk luas total permukiman pada BWK I Kota Surakarta berdasarkan
penggunaan  lahannya  adalah  sebesar  455,82  hektar.  Maka  dari  itu,  dihasilkan  kepadatan  penduduk  bersih  BWK  I  Kota Surakarta  adalah sebesar  305,05  jiwa/ha  yang  pada  SNI 03-1733-2004  diklasifikasikan  sebagai kepadatan  tinggi  (Badan Standarisasi Nasional, 2004). Kepadatan tinggi jika disesuaikan dengan skor klasifikasi kepadatan penduduk maka memiliki nilai 1. Kemudian untuk kepadatan lahan terbangun dihitung dari jumlah penduduk dibagi dengan luas total lahan terbangun pada BWK I Kota Surakarta. Seperti yang sudah diketahui, jumlah penduduk kawasan adalah 139.052 jiwa. Sedangkan, untuk luas total lahan terbangun pada kawasan adalah sebesar 744,5 hektar. Maka dari itu, dihasilkan kepadatan lahan terbagun BWK I Kota Surakarta sebesar 186,8 jiwa/ha yang pada SNI 03-1733-2004 diklasifikasikan sebagai kepadatan sedang dengan skor 0 (Badan Standarisasi Nasional, 2004).
Pada konsep compact city, diperlukan adanya bentuk kota yang padat untuk mereduksi panjang perjalanan penduduk internal kawasan (Jenks & Burgess, 2000). Oleh karena itu, kepadatan dengan klasifikasi di bawah kepadatan tinggi dianggap tidak dapat mendukung implementasi compact city . Nilai kepadatan yang kurang tinggi pada kepadatan lahan terbangun dapat mengindikasikan  bahwa  lahan  terbangun  pada  BWK  I  Kota  Surakarta  masih  kurang  dimanfaatkan secara  maksimal  oleh penduduk internal kawasan dan belum dapat secara maksimal untuk menjadi variabel pendukung compact city. Oleh karena itu, jika BWK I Kota Surakarta ingin mengimplementasikan konsep compact city , nilai kepadatan lahan terbangun masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi kriteria implementasi compact city dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan terbangun yang sudah tersedia terlebih dahulu, daripada membangun lahan yang baru untuk perkembangan kawasan ke depannya.

## 4.4 POTENSI IMPLEMENTASI COMPACT CITY PADA BWK I KOTA SURAKARTA
Nilai potensi implementasi compact city pada BWK I Kota Surakarta didapat dari total nilai hasil pengukuran ketiga variabel guna lahan campuran, pelayanan sarana dasar dan kepadatan kawasan. Pada variabel guna lahan campuran didapat nilai skoring 7, pelayanan sarana dasar memiliki nilai 3, dan kepadatan kawaasan memiliki nilai 1. Maka dari itu, BWK I Kota Surakara untuk saat ini belum memiliki potensi untuk diimplementasikan konsep compact city dengan total nilai hasil skoring 11, dengan persentase 44% dari total skor maksimum.
BWK  I  Kota  Surakarta  memiliki  berbagai  isu  terkait  pertumbuhan  kota  yang  cenderung  horizontal,  seperti  adanya permasalahan kemacetan, kepadatan tidak merata pada titik-titik tertentu dan kualitas hidup penduduk yang masih kurang jika dilihat dari masih banyak permukiman padat yang kurang layak. Berdasarkan isu-isu tersebut, diasumsikan konsep compact city dapat menjadi solusi permasalahan-permasalahan tersebut. Namun setelah dilakukan pengukuran terkait variabel-variabel yang  mendukung  implementasi compact  city ,  BWK  I  Kota  Surakarta  diklasifikasikan  sebagai  tidak  memiliki  potensi dikarenakan masih kurang memenuhi indikator pada setiap variabel. Pada konsep compact city , penggunaan lahan yang dapat berpotensi mendukung implementasinya adalah penggunaan lahan campuran. Penggunaan lahan campuran ini penting untuk  mendefinisikan  aspek  bentuk  kota  yang  terpusat  pada  konsep compact  city .  Pada  BWK  I  Kota  Surakarta,  hanya sebagian kecil dari keseluruhan kawasan yang memiliki penggunaan lahan campuran. Sedangkan sebagian penggunaan lahan masih cenderung homogen, terutama pada pinggiran kawasan. Kemudian untuk pelayanan sarana dasar juga masih sangat terpusat pada tengah kawasan. Sedangkan untuk daerah pinggiran kota, terutama yang berbatasan langsung dengan Kabupaten  Sukoharjo,  masih  kurang  memadai  dari  segi  ketersediaan  dan  jangkauan  pelayanan.  Selain  itu,  dari  segi kepadatan kawasan, untuk kepadatan penduduk bersih sudah memenuhi kriteria padat, namun kepadatan lahan terbangun masih  kurang.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  penduduk  yang  tinggal  pada  BWK  I  Kota  Surakarta  masih  belum memaksimalkan lahan terbangun yang ada untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari .

## 5. KESIMPULAN
Compact  city merupakan  suatu  konsep  untuk  mengelola  pertumbuhan  kota  agar  lebih  efisien  dengan  menerapkan pembangunan intensif dengan guna lahan campuran, sehingga dapat mereduksi perjalanan penduduk kawasan. Untuk itu, penggunaan lahan, pelayanan sarana, serta intensifikasi pembangunan dalam kawasan menjadi faktor-faktor penting untuk mendukung implementasi konsep compact city . Pada Kota Surakarta, konsep compact city dapat menjadi salah satu solusi untuk isu perkotaan yang terjadi. Isu perkotaan tersebut terkait adanya pertumbuhan kota yang cenderung kurang terkendali dan melebar ke daerah peri-urban yang terjadi khususnya pada BWK I Kota Surakarta. Pada BWK I Kota Surakarta terjadi isu-isu perkotaan, seperti kepadatan penduduk yang tinggi, yang dapat menjadi indikasi pendukung implementasi compact city pada BWK I Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan intensifikasi dalam konsep compact city dapat dilihat dari kepadatan.
Namun, jika ditinjau secara keseluruhan, faktor yang dapat mendukung implementasi compact city terkait kepadatan tidak hanya dilihat dari kepadatan penduduk namun juga dari kepadatan lahan terbangun. Dari segi kepadatan terbangun, BWK I Kota  Surakarta  masih  belum  dapat  dikategorikan  tinggi,  sehingga  secara  keseluruhan  kepadatan  kawasan  BWK  I  Kota Surakarta belum dapat mendukung implementasi compact city . Kemudian, ditinjau dari pelayanan sarana dasar, kota yang berpotensi untuk diimplentasikan compact city harus dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Pada BWK I Kota Surakarta, ketersediaan dan jangkauan sarana dasar juga masih belum dapat mencakupi keseluruhan kawasan, sehingga masih belum optimal untuk mendukung implementasi compact city . Selain itu dari segi guna lahan, implementasi compact city didukung dengan adanya guna lahan campuran. Pada BWK I Kota Surakarta, bagian kawasan yang memenuhi kriteria campuran hanya sebagian kecil yang mengarah ke pusat Kota Surakarta. Sedangkan, untuk sebagian besar kawasan, terutama yang mengarah ke perbatasan kabupaten lain masih cenderung homogen untuk penggunan lahannya.
Dari pembahasan terkait hasil analisis ketiga variabel untuk mengukur potensi implementasi compact city tersebut, dapat diambil  kesimpulan  bahwa  BWK  I  Kota  Surakarta  belum  memiliki  potensi  untuk  diimplementasikan  konsep compact  city . Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa pada masa yang akan datang BWK I Kota Surakarta dapat berpotensi untuk dilakukan implementasi compact city dengan perlu beberapa peningkatan dan penyesuaian baik dari segi guna lahan, pelayanan sarana dan intensifikasi atau kepadatan kawasan

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R. (2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan . Yogyakarta: Graha Ilmu. Badan Pusat Statistik.
(2018). Kota Surakarta dalam Angka Tahun 2018 . Retrieved from
https://surakartakota.bps.go.id/publication/2018/08/16/c3a56b56c074228d1b0e90e0/kotasurakarta-dalam-angka-2018.html Badan Standarisasi Nasional. (2004). SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan . Retrieved from http://nawasis.org/portal/download/digilib/369-SNI-2004_1733_03.pdf
Bahadure, S., & Kotharkar, R. (2015). Assessing Sustainability of Mixed Use Neighbourhoods through Residents’ Travel Behaviour and Perception: The Case of Nagpur, India. Sustainability , 7 (9), 12164–12189. https://doi.org/10.3390/su70912164
Bramiana, C. N., Widiastuti, R., & Harsritanto, B. I. (2017). Implementing Mixed Land Use Rooting Jane Jacobs’ Concept of Diversity in Urban Sustainability. Modul , 17 (1), 27–35. https://doi.org/doi: 10.14710/mdl.17.1.2017.27-35
Desiyana, I. (2017). Urban Sprawl Dan Dampaknya Pada Kualitas Lingkungan : Studi Kasus Di Dki Jakarta Dan. Jurnal Komunikasi Visual ULTIMART , 9 (2), 16–24. https://doi.org/10.31937/ultimart.v9i2.745
Hanief, F., & Dewi, S. P. (2014). Pengaruh Urban Sprawl Terhadap Perubahan Bentuk Kota Semarang Ditinjau Dari Perubahan Kondisi
Fisik Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang. Ruang , 2 (1), 341–350. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ruang/article/view/4367
Horn, A. (2015). Urban Growth Management Best Practices: Towards Implications for the Developing World. International Planning Studies , 20 (1–2), 131–145. https://doi.org/10.1080/13563475.2014.942513 Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities . New York: Random House. Jenks,  M.,  &  Burgess,  R.  (2000). Compact  Cities:  Sustainable  Urban  Forms  for  Developing  Countries .  London:  Spoon  Press. https://doi.org/10.4324/9780203478622
Jenks,  M.,  Burton,  E.,  &  Williams,  K.  (1996). The  Compact  city:  A  Sustainable  Urban  Form? London:  Spoon  Press. https://doi.org/10.4324/9780203362372
Jensen, J. O., Christensen, T. H., & Gram-Hanssen, K. (2011). Sustainable urban development: Compact cities or consumer practices?
Danish’Journal’of’Geoinformatics’and’Land’Management , 46 (1), 50–64. Retrieved from https://kth.instructure.com/courses/20776/files/2987124/download?verifier=gAp9A0IGP0UINDanyVH7C7O6kGcQagWPDynvkjJG
&wrap=1
Rahmat, S. (2010). Pengaruh Perubahan Kualitas Hidup Terhadap Orientasi Kebutuhan Rumah pada Perumahan BTN Somba 3 Kota Bulukumba (Universitas Diponegoro). Universitas Diponegoro. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/23677/
Saaty,  T.  L.,  &  De  Paola,  P.  (2017).  Rethinking  Design  and  Urban  Planning  for  the  Cities  of  the  Future. Buildings , 7 (3),  76. https://doi.org/10.3390/buildings7030076
Sakai, R. (2016). Analisis Efektifitas Jembatan Penyeberangan di Jalan S.Parman (Samping Mall Lembuswana) Samarinda. . .EJournal Teknik Sipil Dan Arsitektur , 2 (2), 1–15. Retrieved from http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/TEK/article/view/2469 Setioko,  B. (2009). Growth of Urban Sprawl in Finger Areas (Case Study:  Semarang City). CIB  Working Commission W110 Informal Settlements and Affordable Housing , II79–II87. Retrieved from https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB_DC25377.pdf Zahnd, M. (2006). Perancangan Kota Secara Terpadu . Yogyakarta: Kanisius.

## LAMPIRAN
Peta Hasil Analisis Pelayanan Sarana Dasar pada BWK I Kota Surakarta