Vol. 2 (2), December  2019, pp. 1-10 ISSN 2599-2007 (Print), Journal hompage http://journal.stie-66.ac.id/index.php/sigmajeb
Corresponding Author: STIE Enam Enam Kendari, Indonesia Jl. Bunga Kamboja No. 79 Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara 93121, Indonesia. email: jusbairbaheri86@gmail.com, liamariyani49@gmail.com

## ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN PADA DESA ASINUA KABUPATEN KONAWE
Jusbair Baheri 1 , Lia Mariyani 2
1, 2 Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari, Indonesia
Article History:
Received  Agust    1 st , 2019 Accepted  Nove  10 th , 2019 Published Dese 20 th , 2019
Keyword: Alokasi Dana Desa, Efektivitas, Program Pembangunan ;
Paper type: Research Paper
Abstrak: Adanya  Aloksi  Dana  Desa  meningkatnya  pendapatan masyarakat  yang  akhirnya  mampu  mensejahterakan  kehidupan masyarakat.  Kemudian  kita  kembali  melihat  bagaimana  hasil  dari kerja keras pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut, Apakah mampu mempergunakan bantuan dengan baik dan berdaya guna bagi masyarakat  serta  tercapainya  tujuan  dari  dana  desa  itu  sendiri. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  untuk  mengetahui  dan menganalisis bagaimana Penerapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada  Desa  Asinua  dan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis bagaimana efektivitas pelaksanaan program pembangunan pada Desa Asinua. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Pengelolaan  ADD  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Desa Asinua  telah  mengikuti aturan  petunjuk  teknis yang  telah  diatur dalam  peraturan  perundang-  undangan. Kemudian efektivitas  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  mewujudkan Program  Pembangunan  pada  Desa  Asinua  sudah  Efektif  dari  segi realisasi anggaran.
Copyright © 2019 Sigma: Journal of Economic and Business. All rights reserved

## How to cite (APA Style):
Baheri,  J.,  Mariani.  L.    Analisis  Penerapan  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Meningkatkan  Efektivitas Program Pembangunan Pada Desa Asinua Kabupaten Konawe. Sigma: Journal of Economic and Business, 2(2).
2 Baheri dan Mariani . / Analisis Penerapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dal.....

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  terus  mengupayakan peningkatan  pelaksanaan  Pembangunan    Nasional agar    laju  pembangunan  daerah  serta  laju pembangunan  desa  dan  kota  semakin  seimbang. Salah satu upaya  pemerintah  untuk  membangun Indonesia  yang  lebih  baik  yaitu  dengan  adanya Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  menjelaskan  bahwa pemerintah  di    daerah    diberi  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  rumah  tangganya sendiri  baik  dari  segi  perencanaan,  pembiayaan maupun  dalam  pelaksanaannya.  Dalam  hal  ini pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  penuh dalam  penentuan  kebijaksanaan,  perencanaan  dan pelaksanaan hingga pembiayaan. Hal ini didukung dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa  yang  lebih  dikenal  dengan Undang-Undang Desa.
Beberapa  tujuan dari  Undang-Undang  Desa terdapat pada pasal 4 diantaranya yaitu memajukan perekonomian  masyarakat  Desa  serta  mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
dan memperkuat  masyarakat  Desa  sebagai    subjek pembangunan.    Dalam  rangka  meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa menuju tercapainya  otonomi  desa  untuk  menciptakan Desa      Mandiri,      perlu      adanya  upaya  untuk menata,  mengelola,  menggali  dan  menggerakkan seluruh  potensi  yang  ada  di  masyarakat    dengan memberikan    bantuan  berupa  Alokasi  Dana  Desa (ADD).
Undang-Undang Desa yang didukung Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  2014  tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 6
Tahun  2014  Tentang  Desa  dan  Peraturan Pemerintah  No.  60  tentang  Dana  Desa  yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar
terkait dengan
Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  Pembangunan Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan pemberdayaan  masyarakat  Desa  berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  dan  Bhineka  Tunggal  Ika. Dengan  demikian  desa  sangat  berperan penting dalam  mendukung  kesuksesan  Pemerintahan Nasional.
Melalui  Undang-Undang  Nomor  6  tentang Desa  tersebut  posisi  desa  bisa  menjadi  “arena” pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah,  tidak  seperti  dulu  lagi  yang  hanya sebatas  sebagai  “lokasi”  program  pembangunan. Dengan  begitu  desa  akan  menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sendiri   secara   penuh.   Desa   akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi objek.
Undang-Undang  Desa  telah  menempatkan desa  sebagai  organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat  berpemerintahan  (self  governing community) dengan pemerintahan local (local self government). Dengan begitu, sistem pemerintahan di  Desa  berbentuk  pemerintahan  masyarakat  atau pemerintahan  berbasis  masyarakat  dengan  segala kewenangannya (authority). Karena adanya kewenangan  dan  tuntutan  dari  pelaksanaan otonomi  desa  harus  ditunjang      dengan tersedianya      dana      yang  cukup.  Karena pembiayaan  atau  keuangan  merupakan  faktor esensial  dalam  mendukung  penyelenggaraan otonomi desa,
seperti halnya pada penyelenggaraan otonomi daerah.
Undang-Undang  No. 6 Tahun  2014  tentang Desa  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  bertujuan  untuk meningkatkan  kemandirian  desa  melalui  program dan  kegiatan  terkait  pembangunan  desa  dan pemberdayaan  masyarakat    desa.    Kemudian sesuai  pasal  72 ayat (1) huruf d Undang-Undang No  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  menyatakan bahwa  salah  satu  pendapatan  desa  bersumber  dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Selanjutnya  pada  ayat  (4)  menyatakan  bahwa alokasi  dana  desa  paling  sedikit  10%  dari  dana perimbangan  yang  diterima  kabupaten/kota  dalam APBD  setelah  dikurangi  dana  alokasi  khusus. Ketentuan  pasal  tersebut  mengamanatkan    kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan  yang  diterima  Kabupaten  kepada Desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan
Seiring    diberlakukannya    Undang-  undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  maka  yang menjadi  perhatian  kita  bersama  adalah  bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan  dan  mempertanggungjawabkannya.  Dan diikuti  Peraturan  Pemerintah  No.  60  tahun  2014 pasal 2  menyatakan  bahwa  Dana  Desa  dikelola secara  tertib,  taat  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan,    efisien,    ekonomis,  efektif, transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan  serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Peraturan tersebut  keefektifan  menjadi  salah  satu  hal yang perlu  diperhatikan  dalam  pengelolaan  dana  desa untuk  program  atau  kegiatan  yang  sesuai  dengan tujuan  dana  desa.  Untuk  apa  suatu      kebijakan dijalankan      apabila      tidak  efektif  dalam membantu mengatasi berbagai masalah  di  bangsa ini.    Terkhusus    masalah  yang    ada    dalam  Desa dimana    Desa    saat    ini  merupakan  subjek
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 2 (2), December 2019  pp. 1-10
pembangunan  dan  diberi  kewenangan    untuk mengelola  sendiri keuangan Desanya.
Efektivitas  menjadi  suatu  hal  yang  penting dalam  melihat  berhasil  atau  tidaknya  suatu program  dari  kebijakan  yang  telah  disepakati bersama.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Martani (2015) dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan  organisasi  dalam  usaha  untuk mencapai tujuan atau sasarannya. Dalam permasalahan  ini  efektivitas  dana  desa  bukan tentang  meminimalkan  biaya  tetapi  tentang bagaimana program dari dana desa dapat maksimal diberikan  kepada  masyarakat  desa.  Efektivitas juga    dapat    menjadi    sebuah  pengukur  suatu kebijakan  benar-benar  bermanfaat      dalam mengatasi   permasalahan yang ada. Khususnya di Indonesia  salah  satu  permasalahan  yang  sedang dihadapi adalah rendahnya kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sehingga dengan
diterapkannya  sistem  akuntansi  keuangan  desa diharapkan  semua  aktivitas  pemerintah desa  dapat dijalankan dengan efisien, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.
Sistem akuntansi keuangan yang di maksud adalah    suatu    sistem    akuntansi  keuangan  yang diterapkan  secara  menyeluruh.  Sistem  akuntansi keuangan  dalam  sebuah  instansi  pemerintah merupakan  suatu  hal  yang  penting  untuk diperhatikan,  karena  sistem  akuntansi  keuangan dapat  digunakan  sebagai  alat  pengatur  dan pengendali  untuk  seluruh  kegiatan      keuangan. Pengelolaan      keuangan  desa  merupakan  suatu kegiatan  yang  akan  mempengaruhi  peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.
Selanjutnya   untuk  dapat  mencapai tujuan dari  Undang-Undang  Desa  yang  telah  ditetapkan tersebut  maka  pemerintah  desa  melalui  RPJMDes membuat program-Program yang berkaitan dengan Pembangunan Infrastruktur desa
dan
pemberdayaan masyarakat    desa.    Dalam   hal    ini pemerintah desa membuat program dengan melihat kebutuhan urgent dari desa tersebut. Yang menjadi perhatian   dalam   hal   ini   adalah program yang telah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  dapat memberi  dampak  pada  peningkatan  ekonomi masyarakat  sehingga  meningkatkan    Pendapatan Asli    Daerah  tersebut  sehingga  mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.
Salah  satu  desa  yang  diharapkan  dapat melaksanakan  program  pembangunan  desanya secara      efektif      adalah      Desa      Asinua      yang terletak pada wilayah Kabupaten Konawe. Dengan jumlah  penduduk  tercatat  sebanyak
337    Kepala    Keluarga    (KK)    atau    1335 jiwa yang   tersebar   di   empat   dusun.   Kondisi geografis  dan  besarnya  penduduk  tentu menjadi
perhatian dengan besarnya anggaran Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Asinua.
Seharusnya pemerintah desa sebagai pengelola  keuangan  desa  dituntut  agar  dapat mengelola  dana  tersebut  secara  transparan  dan akuntabel      sesuai      ketentuan.      Namun      dalam praktiknya  pengelolaan  keuangan  desanya  belum dilaksanakan  dengan  baik  dikarenakan  sumber daya  manusia  atau  aparat  desa  yang  mengelola keuangan  desa  belum  kompeten  di  bidangnya dalam  hal  menangani  pengelolaan  keuangan  desa, hal  tersebut  dipastikan  dari  pendidikan  aparatur desa  seperti  bendahara,  sekretaris      desa      dan kepala     desa,    rata-rata  adalah  lulusan  SMA  dan telah berusia lanjut di atas 45 tahun.
Selain  itu  Pemerintah  desa  sebaiknya bersinergi  dengan  masyarakat  dalam  pelaksanaan program      atau      kegiatan      dalam  artian  bahwa masyarakat  harus  berperan  aktif  agar  dapat tercapai kata efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Padahal  jika  diperhatikan beberapa    potensi  yang  ada  di  Desa  Asinua meliputi pertanian, perkebunan   dan   peternakan. Potensi      yang  cukup  baik  di  Desa  Asinua, ditambah lagi adanya bantuan Aloksi Dana Desa.
Adanya  Aloksi  Dana  Desa meningkatnya pendapatan  masyarakat  yang  akhirnya  mampu mensejahterakan kehidupan
masyarakat.
Kemudian  kita  kembali  melihat  bagaimana  hasil dari kerja keras pemerintah desa dalam mengelola dana  tersebut,  Apakah  mampu  mempergunakan bantuan  dengan  baik  dan  berdaya  guna  bagi masyarakat serta tercapainya tujuan dari dana desa itu  sendiri.  Kemudian    berdasarkan    hasil wawancara  dengan  Sekretaris  Desa  mengatakan bahwa dengan pengelolaan  keuangan desa memang  masih    kurang    maksimal    dikarenakan kurangnya      pengetahuan      bagi      aparat      desa tentang  bagaimana  pengelolaan  keuangan  desa yang baik dan transparan.

## 2.    KAJIAN TEORI

## 2.1. Desa
Desa      adalah      bentuk      pemerintahan terkecil  yang  ada  di  negeri  ini  (Hasbudin,  dkk 2015  :  01).  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah yang berwenang    untuk    mengatur    dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarkan asal-usul    dan    adat    istiadat  setempat    yang diakui   dan   dihormati   dalam sistem  pemerintah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Undang- Undang  Nomor.  32  Tahun  2004    tentang Pemerintahan  Daerah  pasal  1 ayat 12).
4 Baheri dan Mariani . / Analisis Penerapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dal.....
Undang-Undang   No.   6/2014   tentang
Desa  pada  pasal  1,  Desa  adalah  Desa  dan  Desa adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan masyarakat    hukum    yang  memiliki    batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional    yang  diakui    dan    dihormati    dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah desa merupakan sebuah organisasi. Oleh karena itu didalam pemerintahan desa  terdapat  lembaga  organisasinya,  oleh karena itu  desa  memiliki  kewenangan  di  bidang penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan adat istiadat desa.
Perubahan  tata  hubungan  desa  dengan pemerintahan supra desa, juga membawa perubahan  dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik  di  level  desa.  Sedangkan  menurut Undang-Undang   Nomor   6   Tahun 2014, pasal 1  ayat  2  mengatakan  bahwa  Pemerintahan  desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Landasan  pemikiran  dalam  mengenai pemerintahan  desa  adalah  keanekaragaman, partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi  dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal  1 ayat (1)  Desa  adalah  Desa  dan  Desa  adat  atau  yang disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat      berdasarkan prakarsa      masyarakat,  hak  asal  usul,    dan/atau hak  tradisional  yang diakui dan dihormati dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.

## 2.2. Akuntansi Desa
Akuntansi    desa    menurut    (Sujarweni, 2015:17)      dalam      (Muhammad      Iqra,      2017) adalah  pencatatan  dari  proses  transaksi  yang
terjadi  di  desa,  dibuktikan  dengan  nota-nota kemudian  dilakukan  pencatatan  dan  pelaporan keuangan, sehingga akan menghasilkan informasi dalam      bentuk      laporan      keuangan  yang  di gunakan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Desa.
Hasil  proses  akuntansi  adalah  berupa laporan  keuangan.  Begitu  juga  dengan  akuntansi desa  maka akan  menghasilkan  laporan  keuangan desa  yang  formatnya  telah  diatur      dalam Permendagri      No.113      Tahun  2014.  Laporan keuangan  desa  yang  wajib  dilaporkan  oleh pemerintah  desa  meliputi  :  format  perencanaan peraturan desa tentang APBDesa, buku pembantu kas  kegiatan,  rencana  anggaran  biaya  dan  surat permintaan pembayaran, surat pernyataan pertanggungjawaban  belanja,  laporan  realisasi pelaksanaan APBDes pada semester pertama dan semester akhir tahun, serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa.
Keuangan  desa  berdasarkan  Undang- Undang  nomor  6  tahun  2014  adalah  semua  hak dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan uang   serta   segala   sesuatu   berupa   uang   dan barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan hak  dan  kewajiban  desa.          Sedangkan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan Dan
Pengawasan            Keuangan  desa.  Proses pengelolaan  keuangan  desa  berjalan  selama  1 (satu)  tahun  anggaran  mulai  tanggal  1  januari sampai dengan tanggal 31 Desember .
2 . 3 . Pendapatan Desa
Pendapatan        desa        meliputi        semua pendapatan  desa  yang  terdiri  dari:  Pendapatan Asli  Desa  (PAD).  Dana  Desa  (DD)  Bagi  hasil pajak kabupaten, Bagian dari retribusi kabupaten, Alokasi  Dana  Desa  (ADD), Bantuan  keuangan dari    pemerintah,  Pemerintah    provinsi, Pemerintah    kabupaten  dan  lainnya,  Hibah  dan Sumbangan pihak ketiga.

## 1. Pendapatan Asli Desa (PADes)
a. Hasil Usaha Desa
Hasil  usaha  desa  adalah  jenis  usaha yang    meliputi    pelayanan  ekonomi  desa seperti  usaha  jasa  yang  meliputi  usaha  jasa keuangan,  jasa  angkutan    darat    dan    air, listrik    desa,  dan    usaha    lain    yang    sejenis,
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 2 (2), December 2019  pp. 1-10
Penyaluran  sembilan  bahan  pokok  ekonomi desa,  Perdagangan  hasil  pertanian  meliputi tanaman  pangan,  Perkebunan,      Peternakan, Perikanan  dan  Agrobisnis,  Industri  dan kerajinan  rakyat.  Yang  tergolong  badan hukum  dapat   berupa    lembaga   bisnis,   yaitu unit    usaha    yang    kepemilikan  sahamnya berasal      dari      pemerintah  desa  dan masyarakat  seperti  usaha  mikro  kecil  dan menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (usaha  ekonomi  desa  simpan  pinjam,  badan kredit  desa,  lembaga  simpan  pinjam  berbasis masyarakat,  lembaga  perkreditan  desa,  dan sebagainya).

## b. Hasil Kekayaan Desa
Hasil  kekayaan  desa  yang  dimaksud meliputi  tanah  Kas  desa,  Pasar  desa,
Bangunan  desa,  Obyek  rekreasi/wisata  yang dikelola  pemerintah  desa  dan  lain-lain  yang diperoleh  atas  beban  APBN  desa/daerah, barang  yang  berasal  dari  perolehan  lainnya atau  dari  pihak  ketiga,  barang  diperoleh  dari hibah/sumbangan  atau  sejenis,  barang  yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai  dengan peraturan  perundangan,  hak  desa  dari  dana perimbangan,  pajak  daerah  dan  retribusi daerah,  hibah  dari  pemerintah,  pemerintah provinsi,  pemerintah    kabupaten,  hibah  dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat dan    hasil    kerja  sama    desa.  serta  hasil swadaya  dan  partisipasi  masyarakat  dan  lain- lain pendapatan desa yang sah.

## 2. Alokasi Dana Desa (ADD)
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  72    Tahun  2005  Tentang  Desa, alokasi  dana  desa  merupakan  bagian  dari  dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang diterima  oleh  kabupaten/kota  untuk  desa  paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk  desa  secara  proporsional.  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37 Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan  bahwa  alokasi  dana desa    berasal  dari    APBD    kabupaten/kota    yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh kabupaten/kota  untuk  desa  paling  sedikit  10  % (sepuluh  persen).  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014
Tentang  Desa  merupakan  bagian  dari  dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit  10%  (sepuluh  perseratus)  dalam  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  setelah  dikurangi dana alokasi khusus.

## 2.4. Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa adalah    keseluruhan    kegiatan  yang  meliputi Perencanaan, Pelaksanaan,
Penatausahaan,
Pelaporan  Dan  Pertanggungjawaban  Keuangan Desa.  Pengelolaan  keuangan  desa  merupakan rangkaian  siklus  yang  terpadu  dan  terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.
Keuangan    desa    dikelola    berdasarkan asas-asas   transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan    dengan    tertib    dan    disiplin anggaran.    Rangkaian    dan    asas    pengelolaan keuangan        desa  harus  dilaksanakan  dan dipenuhi  oleh    setiap  desa  agar  penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan  desa, pembinaan  masyarakat  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat      desa  dapat  berjalan  sesuai  dengan rencana, sehingga visi  desa  dan masyarakat  yang sejahtera dapat diwujudkan.

## 1. Akuntabilitas
Istilah  akuntabilitas  berasal  dari  istilah dalam  bahasa  Inggris accountability yang  berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan  atau  keadaan  untuk diminta pertanggungjawaban.
Dimana akuntabilitas  berfungsi  seluruhnya  komponen penggerak  jalannya  kegiatan  perusahaan  sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
Akuntabilitas  adalah  bentuk  kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan,  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan  sebelumnya,  melalui  surat  media pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  secara periodik. Mardiasmo (2006:83).
Akuntabilitas  sendiri  juga  dapat  diartikan sebagai  kewajiban-kewajiban  dari  individu- individu atau  penguasa  yang  dipercayakan  untuk mengelolah  sumber-  sumber  daya  publik  dan
6 Baheri dan Mariani . / Analisis Penerapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dal.....
yang  bersangkutan  dengannya  untuk  dapat menjawab hal-hal
yang menyangkut pertanggungjawabannya.
Akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk memberikan  proses  pertanggungjawaban  dan menjawab  serta  menjelaskan  atas  perilaku tindakan  mengenai  kinerja seseorang/pemimpin di  dalam  suatu  organisasi  kepada  pihak  yang memiliki  hak  atau  yang  berwenang  dalam meminta
sekaligus mengetahui pertanggungjawaban  berupa  laporan  dengan prinsip  bahwa  setiap  kegiatan  pengelolaan keuangan Dana
Desa mutlak harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, dan merupakan hal yang penting untuk menjamin terlaksananya  proses  tahapan      pengelolaan keuangan      Dana      Desa  yang  tertera  dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 .

## 2. Pembangunan Desa
Pembangunan merupakan konsep normatif  yang  mengisyaratkan  pilihan-pilihan tujuan  untuk      mencapai  apa    yang  disebut sebagai realisasi
potensi manusia.
Pembangunan  tidak  sama  maknanya  dengan modernisasi,  jika  kita  memahami  secara  jelas mengenai  makna  sesungguhnya  dari  hakikat pembangunan itu sendiri.
Halim (2004) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan  tersebut  harus  melampaui  sisi materi  dan  keuangan  dari  kehidupan  manusia bahwa  pembangunan  ekonomi  telah  digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan  kemiskinan,  ketimpangan  dan pengangguran dalam konteks  pertumbuhan ekonomi  atau  ekonomi  negara  yang  sedang berkembang.
Pembangunan  Desa  merupakan  bagian dari  pembangunan  nasional  dan  pembangunan Desa    ini    memiliki    arti    dan    peranan    yang penting  dalam  mencapai  tujuan  nasional,  karena Desa    beserta    masyarakatnya  merupakan  basis dan  ekonomi,  politik,  sosial  budaya  dan pertahanan keamanan. Adapun definisi pembangunan  desa  menurut  para  ahli  adalah sebagai berikut:
Kartasasmita  (2001)  mengatakan  bahwa  hakekat pembangunan  nasional  adalah  manusia  itu  sendiri yang  merupakan  titik  pusat  dari  segala  upaya
pembangunan  dan  yang  akan  dibangun  adalah kemampuan  dan  kekuatannya  sebagai    pelaksana dan  yang  akan  dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya  sebagai  pelaksana  dan  penggerak pembangunan.  Pada  hakekatnya  pembangunan desa  dilakukan  oleh  masyarakat  bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan,  pengarahan,  bantuan  pembinaan,  dan pengawasan  agar  dapat    ditingkatkan  kemampuan masyarakat      dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya. Suparno (2009) menegaskan bahwa  pembangunan    desa    dilakukan    dalam rangka  imbang    yang    sewajarnya    antara pemerintah  dengan      masyarakat.  Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana- prasarana,  selebihnya    disandarkan    kepada kemampuan  masyarakat    itu    sendiri.    Proses pembangunan  desa    merupakan    mekanisme    dari keinginan  masyarakat  yang  dipadukan  dengan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

## 3.1. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah penerapan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam
meningkatkan  efektivitas  program  pembangunan desa,  yakni  Desa  Asinua  Kecamatan  Unaaha Kabupaten Konawe Tahun 2017.

## 3.2. Jenis dan Sumber Data
1.  Jenis Data
Jenis    data    yang    dipergunakan    dalam penelitian ini adalah:
a. Data      Kualitatif      yaitu      data      yang  berupa informasi  tentang  sejarah  singkat  pemerintah desa,  struktur  organisasi,  dan  kegiatan-kegiatan operasional  pada  Desa  Asinua  yang  tidak berbentuk angka-angka.
b. Data  Kuantitatif  yaitu  data  yang  berupa  angka- angka  yang  diperoleh  langsung  dari  Desa Asinua  seperti  data  rencana  anggara  desa, laporan keuangan, dan bukti-bukti pengeluaran.
2.  Sumber Data
Adapun  sumber  data  yang  digunakan adalah:
a. Data    primer    yaitu    data    yang  diperoleh langsung dari objek tempat penelitian dalam hal  ini  adalah  Desa  Asinua.  Data  yang dimasukkan ialah berupa data yang bersangkutan  dengan  pengelolaan  Alokasi Dana Desa.
b. Data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh secara  tidak  langsung,  berupa  data  laporan keuangan desa.
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 2 (2), December 2019  pp. 1-10

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan
data yang
dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:
a. Wawancara    atau    interview    yaitu    data yang diperoleh  melalui tanya jawab langsung  dengan  Kepala  dan  sejumlah perangkat  desa  yang  berhubungan dengan objek penelitian.
b. Dokumentasi  yaitu  pengambilan  data yang didokumentasikan  dalam  bentuk  laporan pembiayaan  anggaran  desa atau  bentuk  lain secara tertulis.

## 3.3. Analisis Data
Teknik  analisis  data  dari  penelitian  ini adalah  dengan  analisis  deskriptif.  Dimana penelitian  ini  mencoba  menganalisis Penerapan Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  yang  dilakukan dengan    menyoroti  pengelolaan  pendapatan  desa dalam  bentuk  Alokasi  Dana  Desa  (ADD). Kemudian melihat apakah penerapan pengelolaan keuangan  terhadap  ADD  tersebut  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dijalankan dengan baik sebagai upaya meningkatkan  efektifitas  program  pembangunan pada Desa Asinua.
Langkah awal sebelum melakukan analisis data,  peneliti  perlu  memahami  teori  Akuntasi keuangan  desa  dan  penerapannya.  Setelah peneliti memahami teori tersebut perlu dilakukan analisis  dengan  menggunakan  data-  data  yang telah  didapatkan.  Data  yang  didapatkan  dari penelitian  ini merupakan data  kualitatif  dan  data kuantitatif hasil dari wawancara, analisis dokumentasi serta dari hasil observasi.

## 3.4. Definisi Operasional Variabel
1. Akuntansi  Keuangan  Desa  adalah  seluruh pencatatan  dari  proses  transaksi  yang terjadi di desa Asinua.
2. Pengelolaan  Keuangan  yaitu  keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  Perencanaan, Pelaksanaan,  Penatausahaan,  Pelaporan Dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Desa
Asinua
3. Efektivitas  Program  Pembangunan  yaitu kemampuan  Pemerintah  Desa  Asinua dalam  merealisasi  Alokasi  Dana  Desa untuk melaksanakan program
pembangunan yang telah direncanakan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  pada  Desa Asinua
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Alokasi Dana  ke  Desa  dengan  perhitungan  dari  Dana Perimbangan  yang  diterima  oleh  Kabupaten sebesar  10%  setelah  dikurangi  dengan  Dana Alokasi  Khusus  (DAK).  Pengelolaan    ADD meliputi    Proses  Perencanaan,  Pelaksanaan, Penatausahaan,  Pelaporan  dan  Pertanggung Jawaban.    Semua  proses  ini  dijalan  oleh
Pemerintah Desa didampingi oleh Tim
Pendamping  Kecamatan.  Tidak  hanya  itu, masyarakat  juga  ikut  berpartisipasi  dalam pengawasan ADD.
Sebelum  Merencanakan  Alokasi  Dana Desa (ADD), terlebih dahulu dilakukan penentuan  besaran  ADD.  Penentuan  besarnya Dana  ADD  yang  akan  diterima  setiap  desa  di Kabupaten  Konawe  ditentukan  berdasarkan penghitungan ADD Minimal dan ADD Proporsional.  ADD  Minimal  merupakan  dana yang dialokasikan untuk ADD yang dibagi secara merata  kepada  seluruh  desa  se-  Kabupaten Konawe. Sedangkan
ADD Proporsional ditentukan   berdasarkan   nilai bobot Desa yang ditentukan  dan  dirumuskan  oleh  Tim  Fasilitasi Kabupaten  serta  ditetapkan  dalam  Keputusan Bupati.
Khusus untuk Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) di hitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  indeks  kesulitan geografis  desa  setiap  di  Kabupaten  Konawe. Alokasi  Dana  Desa  Minimal  sebesar  60%  dan Alokasi  Dana  Desa  Proporsional  sebesar  40%. Alokasi  Dana  Desa  Proporsioanl  di  hitung berdasarkan  data  jumlah  penduduk,  angka kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  indeks  kesulitan geografis    yang    bersumber    dari    kementrian yang berwenang dan/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Statistik.
Perhitungan  efektivitas,  apabila  diacapai minimal  100%  maka  rasio  efektivitas  semakin baik,  demikian  pula  sebaliknya  semakin  kecil persentase  efekivitasnya  menunjukkan  semakin tidak efektif. Mengkategorikan efektifitas
8 Baheri dan Mariani . / Analisis Penerapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dal.....
penggunaan  anggaran  kedalam  lima  tingkat efektivitas seperti terlihat pada tabel berikut:
Tabel 4.3 Interpretasi Nilai Efektivitas
Sumber: Halim (2004) Berdasarkan hasil analisis realisasi
pelaksanaan anggaran pada Desa Asinua, menunjukkan      bahwa      realisasi      penggunaan ADD        selama       tahun        2018        sebesar        Rp. 187.934.000      dari      perencanaan      penggunaan ADD  yang  telah  ditetapkan  yaitu  sebesar Rp.204.714.000.  Jika  dimasukkan  dalam  rumus efektivitas  maka  menghasilkan  sebagai berikut:
Kontribusi Penggunaan Anggaran = 91,80% Berdasarkan hasil perhitungan, persentase efektivitas  sebesar  91,80%  artinya  efektivitas penggunaan Alokasi Dana
Desa dalam mewujudkan  program  Pembangunan  pada  Desa Asinua  sudah Efektif  dari  segi realisasi   anggaran. Walaupun    efektif    dalam  segi  matematis,  namun realisasi  di  lapangan  masih  terdapat  hambatan- hambatan yang dialami.
Faktor-faktor  penghambat  yang  dihadapi pemerintah      Desa      Asinua      dalam  proses
Pengelolaan
Alokasi Dana desa dalam meningkatkan   efektivitas   pembangunan   di Desa Asinua yaitu sebagai berikut:

## 1. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan  peneliti,  bahwa  faktor  penghambat dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam meningkatkan  efektivitas  pembangunan  Di  Desa Asinua  ini  yaitu  Sumber  daya  manusia  yang masih  sangat  terbatas,  dimana  kondisi  Sumber Daya  Manusia  Pelaksana  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  yang  ada  di  Desa  Asinua  masih sangat  terbatas dan  belum  sesuai  dengan  standar kompetensi,  baik  dari  kualitas  pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat  Desa  Asinua  khususnya  bendahara Desa  Asinua  hanya  tamatan  SMA.  Hal    ini terbukti    dengan  ketidakmampuan  pelaksana kegiatan  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam membuat  Laporan  Pertanggungjawaban  (LPJ) sehingga  harus  menggunakan  bantuan  pihak
ketiga  yang  bukan  dari  Tim  pelakasana Pengelolaan    Alokasi    Dana    Desa    dan    juga bukan  merupakan  bagian  dari  Perangkat  Desa Asinua.

## 2. Informasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  salah  satu faktor  penghambat  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa adalah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat  dari  Pemerintah  Kabupaten/Kota sehingga  masyarakat  tidak  mengetahui  sama sekali  fungsi  mereka  sebagai  tim  pengawas langsung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, melainkan  masyarakat  hanya mengetahui bahwa ada  dan  sudah  telaksananya  pembangunan  yang ada di Desa.
Informasi yang disampaikan oleh pemerintah  desa  tarkait  Pengelolaan  Alokasi Dana Desa masih kurang jelas. Selain kurangnya melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan  musrembang  desa  pemerintah  desa  juga hanya sekedar menyebutkan nominal Alokasi dana    Desa    yang    diperoleh.    Namun  tidak ada  penjelasan  lebih  lanjut  terkait  dengan tujuan  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa, bagaimana      penggunaan      anggaran tersebut,  atau  bagaimana  peran  masyarakat dalam  setiap  tahapan  Pengelolaan  Alokasi Dana Desa tersebut.

## 3. Partisipasi Masyarakat
Berdasarkan hasil penelitian setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban    masih    kurang    baik, dimana terkait dengan masih kurangnya sosialisasi  dalam  setiap  musrembang  desa sehingga  mengakibatkan  kurangnya  partisipasi masyarakat  dikarenakan  kurangnya  informasi yang  diperoleh  masyarakat  desa,  sehingga berdampak  pada  rendahnya  partisipasi  dan pengawasan  dari  masyarakat  desa  baik  secara lembaga    ataupun    individu    dalam    setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kondisi tersebut  berdampak  pula  belum  efektifnya pencapaian  tujuan  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  dalam  meningkatkan  pembangunan  Di Desa Asinua.
Hasil penelitian terkait rendahnya partisipasi  masyarakat  dan  pengawasan  oleh masyarakat  seperti  tersebut  diatas,  juga  sesuai
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 2 (2), December 2019  pp. 1-10
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aldi (2012).    Hasil    penelitiantersebut  menyimpulkan bahwa  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa Aliantan  Kecamatan  Kabun  Kabupaten  Rokan Hulu  belum  efektif,  beberapa  kendala  ditemui seperti  kurangnya  partisipasi  masyarakat,  serta tidak  adanya  pengawasan    dari    lembaga masyarakat  utamanya  BPD  Aliantan  sebagai lembaga  desa  yang  bertugas  untuk  mengawasi kinerja pemerintah desa.
Selanjutnya, kurangnya partisipasi masyarakat  baik  secara  lembaga  maupun individu      dalam    Pengelolaan      Alokasi      Dana desa  tentu  sangat  disayangkan.  Sebab  tujuan Pengelolaan    Alokasi    Dana    Desa    yang sekaligus  menjadi  semangat  Undang-Undang Desa    adalah    menciptakan    masyarakat    yang aktif  dan  mampu  menjadi  elemen  utama  dalam merencanakan,  melaksanakan  dan  mengawasi setiap  kegiatan  pembangunan  yang  terjadi  di desa.
Faktor–faktor  penghambat  diatas  sejalan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Thomas (2013) dengan judul penelitian Penegelolaan  Alokasi  Dana  desa  dalam  upaya meningkatkan  pembangunan  di  Desa Sebawang Kecamatan    Sesayap     Kabupaten  Tana Tidung. Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Sebawang  Kecamatan  Sesayap      Kabupaten Tana   Tidung   sebagai faktor internal yang pada umumnya tergolong
rendah,
kurangnya koordinasi dari Kecamatan, Kantor
Pemberdayaan    Masyarakat    Desa  (PMD)      dan Sekretariat      Daerah      Kabupaten  Tana  Tidung Bagian  Keuangan  masalah  surat  pertanggung jawaban  (SPJ),  sebenarnya  aturan  tentang pembuatan  surat  pertanggung  jawaban  (SPJ) tersebut sudah jelas.

## 5.  KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  maka  penulis  menyimpulkan sebagai berikut :
1. Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan,  Pelaksanaan,  Penatausahaan, Pelaporanm dan Pertanggungjawaban Pengelolaan  ADD  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Desa  Asinua  telah  mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam
prosesnya  masih  belum  optimal.  Hal  ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi  Penggunaan        ADD  belum  sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan  keterlambatan  pencairan  Dana untuk  tahapanberikutnya.  Begitupula  dengan Pertanganggungjawaban  penggunaan  ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi   hasil   kerja   Pemerintah desa dan  Pertanggungjawaban  kepada  Pemerintah daerah  yang  tidak  dilaksanakan  dengan  tepat waktu.
2. Efektivitas  penggunaan  Alokasi  Dana Desa dalam  mewujudkan  program  Pembangunan pada  Desa  Asinua  sudah  Efektif  dari  segi realisasi  anggaran.  Walaupun  efektif  dalam segi  matematis,  namun  realisasi  di  lapangan masih  terdapat  hambatan-hambatan  yang dialami.
Faktor yang menghambat
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni keterbatasan      kualitas      Sumber  Daya Manusia  Aparat  pemerintah  Desa  di  Desa Asinua  yang          rata-rata  berpendidikan SMA/SMK.  Hal  ini  menyebabkan  kurangnya pengetahuan  tentang  pengelolaan  ADD  dan Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun  berubah.  Fenomena  ini  menyebabkan tim  pelaksana  kegiatan  ADD  mempunyai kesulitan  dalam  malaksanakan  tugasnya  dan Komunikasi  masyarakat  yang  kurang  mampu mengutarakan pendapat di depan umum .
2. Saran
Berdasarkan    kesimpulan    diatas,    maka penulis menyarankan beberapa hal : 1. Proses          pengeloloaan          ADD          yang dillakukan      oleh      aparat      Desa      Asinua harus  mengikuti  prosedur  dan  jadwal  yang telah  ditetapkan  dalam  petunjuk  teknis pengelolaan      ADD.      Beberapa  upaya  yang perlu dilakukan yakni dalam Proses penggunan  Anggaran    sebaiknya  Pemerintah Desa  melakukan  survey  terlebih  dahulu sehingga  Pembangunan  yang  Pemerintah laksanakan tepat Sasaran. Selain itu, Pembinaan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kecamatan kepada aparat Desa perlu ditingkatkan.
2. Aparat Desa Asinua, Masyarakat dan Seluruh pihak yang terkait disarankan dapat bekerjasama dalam pengelolaan ADD di Desa Asinua dengan meminimalisir faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pengelolaan ADD.
10 Baheri dan Mariani . / Analisis Penerapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dal.....

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  Ihyaul,  Amirullah,  Ulum  Adi,  P. 2016.  Analisis          Pengelolan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri  113    Tahun    2014.    In
2nd  ICAF UMY 2016 (p.28).
Ahmadi.      2001.      Ilmu      Usaha  Tani. Penebar Swadaya: Jakarta.
Dewanti,  Elsa  Dwi  Wahyu.  2015.  Analisis
Perencanaan Pengelolaan Keuangan di Desa  Boreng.  SKRIPSI  diterbitkan. JEMBER  :  Program  Pasca  Sarjana FAKULTAS EKONOMI UNIVERESITAS JEMBER. Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai
Manajemen  Keuangan  Daerah-  Edisi
revisi. Yogyakarta:Upp AMP YKPN.
Hasbudin,  Safaruddin  &  Tuti  Dharmawati.  (
Eds).    2015.    Akuntansi    Desa.
Kendari : HISPISI SULTRA.
Iqra, Muhammad. 2017. Analisis Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa dalam  Mewujudkan  Transparansi  dan Akuntabilitas keuangan Desa. Kartasasmita, Ginandjar. 2001. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan. Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
Mardiasmo.  2006.  Otonomi  dan  Manajemen
Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  113  tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa. 2014.    Jakarta    :    Berita  Negara
Republik Indonesia.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.  2014.  Jakarta:  Berita  Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun 2016  tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2017. 2016. Jakarta : Eko Putro Sandjojo.
Suparno,  A.Suhaenah.  2009.  Pembangunan
Desa. Jakarta: Erlangga. Undang-Undang    Republik    Indonesia Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa. 2014.