FisiPublik: JurnalIlmuSosialdanPolitik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 May 2021 , Vol. 6 No. 1

## A R TIKEL

## STRA TE GI  P EMER IN TA H   KA BU PA TEN   KERIN C I  D ALA M
P EN Y E LESA IA N   KO N FLIK  TANAH   DESA  MUAK

## KECA MA TA N   BU KIT  KERMA N  DAN  DESA  SEMERA P KECA MA TA N   KE LILIN G  D ANAU
Haryadi 1 , Citra Darminto 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Jambi,
2 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi haryadifh@yahoo.co.id,  citradarminto@unja.ac.id

## Abstrak
Tanah  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia,  karena  manusia  tumbuh  dan berkembang di atas tanah. Pentingnya tanah sehingga sering terjadinya konflik dalam hal memperebutkan tanah, seperti  masalah konflik tanah antara Masyarakat Desa Muak  Kecamatan  Bukit  Kerman dengan Desa Semerap Kecamatan  Keliling  Danau.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyebab  yang  melatar  belakangi terjadinya konflik dan dampak sosial ekonomi yang terjadi akibat konflik tanah ini, serta untuk mengetahui apa saja  strategi  pemerintah  Kabupaten  Kerinci  dalam  penyelesaian  konflik  tersebut  sehingga  dapat  diselesaikan dalam  waktu  relatif  singkat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  untuk  mengetahui  dan medeskribsikan  bagaimana  sikap  dan  fenomena  yang  ada.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara mengumpulkan  data  melalui  penelitian  dilapangan  berupa  observasi,  wawancara  serta  dokumentasi. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  konflik  Tanah  yang  terjadi  di  antara  Masyarakat  Desa  Muak  dan  Desa Semerap Kecamatan Keliling Danau disebabkan karena kurangnya lahan pertanian, serta kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
Kata Kunci: Strategi, Pemerintah Daerah, Konflik Tanah

## Abstract
The  land  is  something that  is  very  important  for human  life  because  humans grow and develop on the ground. The importance of land so that conflicts often occur in terms of fighting over lands, such as the problem of land conflict  between  the  Muak  Village  Community,  Bukit  Kerman  District,  and  Semerap  Village,  Keliling  Danau District. This study aims to determine the underlying causes of the conflict and the socio-economic impacts that occur due to this land conflict, as well as to find out what are the strategies of the Kerinci Regency  government in  resolving  the  conflict  so  that  it  can  be  resolved  in  a  relatively  short  time.  This  study  uses  descriptive qualitative methods to determine and describe the attitudes and phenomena that exist. Data collection techniques by collecting data through field research in the form of observation, interviews, and documentation. The problem in this research  is that the  land conflicts that occur between the people of  Muak Village and Semerap Village, Keliling Danau District are caused by the lack of agricultural land, as well as misunderstandings between the two parties.
Keywords : Strategy, Local Government, Land Conflict

## 1.  LATAR BELAKANG
Negara Indonesia merupakan negara agraris, Kehidupan Masyarakat yang tergantung pada  sumber  daya  alam,  baik  dari  hasil  bumi  maupun  hasil  laut  yang  dapat  menunjang perekonomian  bangsa.  Sumber  daya  alam  yang  dapat  memberi  keuntungan  dan  memenuhi kebutuhan masyarakat tidak terkecuali sumber daya tanah (Baskoro: 2006).
Berdasarkan  UU  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960  memaparkan  bahwa  berbicara  tanah tentu  berbicara  tentang  bagaimana  setiap  manusia  bisa  bertahan  hidup  karena  tanah sesungguhnya  menjadi  tempat  bagi  setiap  manusia  untuk  melakukan  aktualisasi  diri.  Tanah merupakan  permulaan  pembangunan  bagi  manusia.  Pembicaraan  tentang  tanah  tidak  dapat dilepaskan  dari  agraria  yang  sudah  lama  menjadi  pembahasan  dari  masa  ke  masa.  Konflik agrarian  berjalin  kelindan  dengan  bagaimana  lahan  menjadi  ajang  kontestasi.  Dengan  kata lain,  perebutan  lahan  terus  menerus  bermunculan  (Supriadi:  2016).  Tanah  merupakan  salah satu  elemen  penting  bagi  manusia  dimana  manusia  sebagian  besar  melakukan  aktifitasnya diatas  tanah.  Saat  ini  di  Indonesia  permasalahan  tanah  menjadi  masalah  yang  fundamental dan rentan akan mudahnya terjadi konflik di dalam masyarakat, bahkan konflik tanah sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.
Tanah  memiliki  arti  penting  bagi  manusia,  karena  kehidupan  manusia  sama  sekali tidak bisa di pisahkan dari tanah. Tanah merupakan sumber daya yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena mereka sebagian besar melakukan aktivitasnya di atas tanah.Saat ini  di  Indonesia  masalah  tanah  merupakan  masalah  yang  fundamental  dan  rentan  akan mudahnya terjadi konflik di dalam masyarakat, bahkan fenomena konflik tanah ini telah dan sedang berlangsung diberbagai wilayah di Indonesia.
Mencuatnya  kasus-kasus  konflik  tanah  di  Indonesia  beberapa  waktu  terakhir  seakan kembali  menegaskan  kenyataan  bahwa  selama  73  tahun  Indonesia  mardeka,  negara  masih belum  bisa  memberikan  jaminan  hak  atas  tanah  kepada  rakyatnya.  Konflik  agraria  di Indonesia  merupakan  masalah  yang  belum  memperoleh  perhatian  secara  serius. Perkembangan  yang  terjadi  pada  makhluk  sosial  akan  selalu  berhadapan  dengan  berbagai permasalahan-permasalahan  yang  ada.  Konflik  yang  terjadi  tidak  selalu  dapat  diselesaikan dengan  cepat  bahkan  dapat  memakan  waktu  yang  lama  untuk  menyelesaikannya.  Dalam pernyataan permasalahan  tanah muncul dan dialami oleh semua  masyarakat Indonesia.Sangketa pertanahan adalah isu yang selalu muncul dan terjadi dari masa ke masa.
Konflik  telah  menjadi  bagian  dari  kehidupan  manusia  yang  mendorong  terjadinya dinamika  sosial  baik  itu politik  dan  budaya konflik  bisa  terjadi  dimana saja,  dan  oleh  siapa
FisiPublik: JurnalIlmuSosialdanPolitik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 May 2021 , Vol. 6 No. 1
saja  baik  bersifat  vertikal  ataupun  harizontal.Konflik  dapat  berbahaya  jika  menyebabkan terjadinnya  kerusuhan  masa  yang  mengakibatkan  jatuhnya  korban,  baik  itu  secara  sosial, psikis, maupun fisik.
Konflik  merupakan  bentuk  interaksi  sosial  yang  terjadi  pada  perorangan  atau kelompok  yang  berupaya  untuk  mencapai  tujuannya  sendiri  dengan  mengalahkan  atau menundukan  pihak  lainnya.Sengketa  ini  bahkan  seringkali  menimbulkan  konflik  yang berkepanjangan  yang  mengakibatkan  adanya  kontak  fisik  antar  pelaku  hingga  membuat ketidak stabilan politik di Indonesia.
Ketimpangan  struktur  penguasaan  tanah  di  Indonesia  merupakan  dampak  dari kebijakan  yang  radikal  oleh  pemerintah.  Oleh  karena  itu  menata  kembali  agar  penguasaan tanah  menjadi  lebih  adil  untuk  semua  warga  negara,  terutama  masyarakat,  maka  pemeritah juga harus mengambil kebijakan yang radikal pula, yaitu kebijakan yang benar-benar mampu merealisasikan  perubahan  besar  dan  nyata  dalam  bidang  menata  ulang  struktur  penguasaan tanah adalah sebuah keharusan. Tanah yang didapat masyarakat peladang dengan salah satu cara  yaitu  menggarap  dan  mengelola  tanah  tersebut  dengan  menanam  kulit  manis  dan  kopi. Berdasarkan  kenyataan  lapangan  fakta  menunjukan  bahwa  masyarakat  peladang  sejahtera dengan  penghasilan  yang  tinggi  dibanding  masyarakat  setempat  Desa  Tamiai,  sehingga membuat  kecemburuan  sosial  desa  Tamiai  (Masyarakat  setempat)  terhadap  masyarakat peladang.
Konflik tanah yang terjadi di Indonesia salah satunya konflik tanah antara Masyarakat peladang  dan  Masyarakat  temptan  yang  berda  di  wilayah  Depati  Muaro  Langkap  Desa Tamiai  Kabupaten  Kerinci.  Masyarakat  peladang  pendatang  merupakan  suatu  kelompok masyarakat yang menggarap tanah di Wilayah Depati Muaro Langkap Desa Tamiai atas surat anjuran  pemrintah.  Pemerintah  Daerah  dengan  SK  No.150/VIII-1979  mengenai  pembukaan lahan peladangan yang diterima oleh Lembaga adat dan Lembaga adat memberikan arah ajun kepada peladang pendatang.
Konflik lahan yang sering terjadi antara Desa Tamiai dan Masyarakat Peladang bukan hal yang pertama kali terjadi di Kabupaten Kerinci, pada tahun 2017 terdapat kasus perebutan lahan antara Desa Tamiai dan Masyarakat Peladang, bentrokan antar kedua belah pihak yang menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat  peladang  yakni  72  unit  sepeda  motor  terbakar,  4 orang  terluka  dan  akses  jalan  utama  menuju  Kota  Jambi  ditutup  bagi  masyarakat  peladang. Masalah  yang  terjadi  di  Kabupaten  Kerinci  beberapa  tahun  yang  lalu  bisa  saja  terjadi  di Kabupaten lain di Provinsi Jambi.
FisiPublik: JurnalIlmuSosialdanPolitik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 May 2021 , Vol. 6 No. 1
Masyarakat  peladang  adalah  suatu  kelompok  masyarakat  secara  berpindah-pindah dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain  dengan  cara  membuka  lahan  atau  dengan  cara  membeli lahan.  Masyarakat  yang  terkait  masalah  konflik  tanah  yang  terjadi  merupakan  masyarakat yang berasal dari Kabupaten Kerinci yang berbeda desa dan Kecamatan. Asal usul tanah yang dimiliki  masyarakat  peladang  saat  ini  berasal  dari  masyarakat  Semurup  yang  merupakan salah  satu  desa  di  Kabupaten  Kerinci  dan  memperjualbelikan  tanah  tersebut  ke  masyarakat peladang  atau  desa  Sungai  Tutung  yang  saat  ini  memegang  alih  dari  tanah  tersebut  yang berada di desa Tamiai.
Jika pemerintah daerah (Dari Kabupaten/Provinsi hingga Desa) tidak dapat mengatasi masalah seperti ini, maka kejadian di Kerinci akan pecah di daerah-daerah lain seperti :
1. Penentuan  batas-batas  dengan  jelas  batas  wilayah  karena  biasanya  wilayah  garapan sering  menjadi  pemiju  utama  pertikaianantara  penduduk  tempatan  dengan  penduduk asli.  Seharusnya  masyarakat  peladang  tau  mana  batasan  wilayah  yang  boleh  digarap oleh masyarakat peladang dan mana yang tidak boleh karena merupakan tanah ulayat masyarakat tempatan. Konflik yang terjadi karena masyarakat peladang mengarap dan mengolah lahan yang diyakini sebagai tanah ulayat. Penentuan batas harusnya  sesuai dengan undang-undang dan juga menjunjung tinggi keakrifan lokal yang ada. Banyak pihak yang terlibat langsung, dari pimpinan daerah seperti (gubernur,walikota,bupati), Dinas  terkait  (Dinas  pertahanan,  Dinas  kehutanan,  Dinas  kedudukan,  dll)  samapi perangkat  desa,  tokoh  masyarakat,  adat,  dan  seterusnya  keterlibatan  semua  pihak semacam  ini  diharapkan  akan  dapat  menentukan  pembagian  lahan  garapan  masing- masing pihak dengan jelas dan tegas.
2. Gesekan  sosial  budaya.  Secara  hukum,  tentu  aeluruh  warga  negara  Indonesia dilindungi  oleh  undang-undang  dan  berhak  untuk  mendiami  bumi  pertiwi  ini.  Maka itu  masyarakat  peladang  biasanya  heterogen  (campuran)  yang  datang  dari  berbagai daerah. Heterogenitas ini sudah dipastikan berbeda dengan penduduk tempatan  yang telah mapan. Sebagai makhluk sosial, mereka dapat dipastikan akan berhubungan satu sama  lain.  Yang  sering  terjadi,  dengan  heterogenitas  yang  dimiliki  oleh  masyarakat peladang,  mereka  sering  melanggar  tatanan  kehidupan  sosial  juga  adat  istiadat  yang telah bertahun-tahun tumbuh berkembag ditengah masyarakat setempat. Maka sangat perlu pembaruan yang lebih baik.
Penyelesaian masalah antara Desa Tamiai dan Masyarakat Peladang  seharusnya bisa di selesaikan secara hukum adat sebelum membawa masalah tersebut ke pemerintah. Namun
FisiPublik: JurnalIlmuSosialdanPolitik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 May 2021 , Vol. 6 No. 1
disini masalah tersebut tidak lagi medapatkan jalan tengah dikarenakan keharmonisan antara masayarakat peladang masyarakat tempatan sudah tidak baik disinilah menimbulkan masalah yang  berlarut-larut.Tidak  bisa  berfikir  jernih  sehingga  dalam  permasalahan  ini  memakan korban  nyawa,  harusnya  permerintah  dapat  menyelesaikan  masalah  ini  dalam  waktu  yang singkat namun sampai saat ini tidak ada kata penyelesaian yang jelas hingga sewaktu-waktu masalah  tersebut  dapat  terulang  dan  memakan  korban  seperti  yang  sudah  terjadi  beberapa tahun yang lalu.
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (2) dijelaskan  bahwa  Pemerintah  daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintah  daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintah  yang  menjadi kewenangan daerah otonom. Adapun tugas pemerintah daerah diatur dalam Pasal 25 ayat (1) yang  mana  pemerintah  daerah  bertugas  sebagai  pembina  kerukunan  antar  suku,  beragama, ras,  untuk  mewujudkan  keamanan  lokal,  dan  pemerintah  juga  bertugas  untuk  menangani konflik  sosial  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  tugas pemerintah daerah terdapat urusan pemerintah umum yang mana Bupati bertanggung jawab dalam  penyelesain  konflik  dalam  ayat  (6)  menegaskan  bahwa  Bupati/Wali  Kota  dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagai mana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat kecamatan  melimpahkan  pelaksanaannya  kepada  camat.  Berdasarkan  latar  belakang permasalahan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Metode  penilitian  kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah.Pada penelitian  kualitatif  peneliti  menyajikan  hasil  penelitian  secara  deskriptif  yaitu mendeskripsikan  data  yang  dikumpulkan  berupa  kata-kata,  gambar,  dan  bukan  angka.data tersebut  berasal  dari  naskah  wawancara,  catatan  lapangan,  foto,  arsip  dan  dokumen  resmi lainya  (Moleong:  2010).  Penelitian  ini  dilakukan  secara  bertahap  untuk  memperoleh  data secara  lengkap  maka  pelaksanaan  penelitian  ini  dilakukan  langsung  dilokasi  yang  berkaitan dengan  judul  penelitian.  Pengambilan  data  melalui  beberapa  informan  yang  dianggap  oleh peneliti  mempu  menjawab  dan  memberi informasi  tentang  objek  penelitian  serta  yang  lebih mengetahui  tentang  konflik  tanah  Desa  muak  kecamatan  bukit  kerman  dan  desa  semerap kecamatan keliling danau.
FisiPublik: JurnalIlmuSosialdanPolitik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 May 2021 , Vol. 6 No. 1

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konflik
Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai  krakteristik  yang  beragam.Setiap  manusia  yang  memiliki  perbedaa  baik  jenis kelamin,  strata  sosial,  ekonomi,  sistem  hukum,  bangsa,  suku,  kepercayaan,  aliran  politik, serta budaya maupun tujuan hidup. Selama masih ada perbedaan tersebut konflik tidak dapat dihindari  dan  selalu  akan  terjadi  (Wirawan:  2016).  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1) UU  Nomor  7  Tahun  2012  Tentang  Penanganan  Konflik  Sosial,  konflik  sosial  adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih  yang  berlangsung  dalam  waktu  tertentu  dan  berdampak  luas  yang  mengakibatkan ketidakamanan  dan  disentegrasi  sosial  sehingga  menganggu  stabilitas  nasional  dan menghambat pembangunan nasional.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  konflik  merupakan  akibat  adanya proses sosial antara individu-individu atau kelompok-kelompok. Kondisi yang terjadi berupa pertentangan  dan  perselisiahan  yang  timbul  dari  sebuah  persaingan  dan  perbedantujuan .Akibatnya dapat menimbulkan rasa cemas dan rasa tidak aman, sebab sedikit-banyak konflik yang  terjadi  menggunakan  ancaman  dan  tindakan  kekerasan  dalam  mencapai  tujuannya. Konflik  jugadiidentik  dengan  kecenderungan  yang  terjadi  dalam  lingkungan  yang  memiliki tipe masyarakat yang mejemuk. Adapun Penyebab Konflik itu terjadi ada banyak teori yang menjelaskan  tentang  sebab-sebab  terjadinya  konflik.  Salah  satu  diantaranya  menyebutkan bahwa timbulnya konflik karena beberapa hal berikut: 1). Teori hubungan masyarakat, teori ini  menyatakan  bahwa  konflik  terjadi  disebabkan  oleh  polarisasi  yang  terus  terjadi,  ketidak percayaan  dan  permusuhan  diantara  kelompok  yang  berbeda  dalam  masyarakat.  2).  Teori negosiasi konflik, teori ini menganggap bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. 3).  Teori  kebutuhan  manusia,  teori  ini  menganggap  bahwa  konflik  disebabkan  oleh kebutuahan  dasar  manusia  yang  tidak  terpenuhi  atau  terhalangi.  4).  Teori identitas,  teori  ini berasumsi  bahwa  konflik  disebabkan  identitas  yang  terancam,yang  sering  berakar  pada hilangnya  sesuatuatau penderitaan dimasa lalu yang tidak selesai. 5). Teori kesalahpahaman antara  budaya,  teori  ini  beasumsi  bahwa  konflik  disebabkan  oleh  ketidakcocokan  cara-cara berkomunikasi  antaraberbagai  budaya  yang  berbeda.  6).  Teori  transformasi  konflik  yang menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul
FisiPublik: JurnalIlmuSosialdanPolitik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 May 2021 , Vol. 6 No. 1
sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi (Rosana: 2015). Berdasarkan pendapat diatas,penulis dapat menyimpulkan bahwasannya terdapat banyak  faktor-faktor dari berbagai aspek  kehidupan  manusia  yang  memungkinkan  untuk  dapat  menimbulkan  sebuah  konflik, sebab sudah terdapat perbedaan yang mendasar yakni keberagaman budaya, suku, agama, dan ras.Perbedaan-perbedaan  tersebut  dapat  menjadi  mengakibatkan  terjadinya  konflik  karena mengandung sensitivitas dari kelompok tertentu terhadap kelompok-kelompok lainnya.

## Resolusi Konflik
Resolusi konflik adalah istilah konfrehensif yang mengimplikasikan bahwa ada upaya yang  dilakukan  untuk  memperhatikan  akar  dari  suatu  konflik  dan  usaha  penyelesaiannya. Usaha  ini  bermakna  tercapainya  kesepakatan  antara  pihak-pihak  yang  yang  bertikai  dan memungkinkan  mereka  untuk  mengakhiri  konflik.Tujuan  penyelesaian  konflik  adalah mentransformasi  konflik  dengan  kekerasan  yang  ada  atau  berpotensi  untuk  ada,  menjadi proses  perubahan  sosial  yang  damai  (Yusaputra:  2014).  Konflik  antara  Desa  Pulau  Sangkar dan Desa Kebun baru dapat diselesaikan dengan mekanisme pranata adat/ atau pranata  sosial dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dijelaskan dalam  Pasal  41  yang  menyebutkan  bahwa:  1).  Penyelesaian  konflik  dilaksanakan  oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat dan / atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya, 2). Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil  penyelesaian  konflik  melalui  mekanisme  Pranata  Adat  dan  /  atau  Pranata  Sosial,  3). Hasil  kesepakatan  penyelesaian  konflik  melalui  mekanisme  Pranata  Adat  dan  /atau  Pranata Sosial  yang  mana  dimaksud  pada  ayat  1  memiliki  kekuatan  yang  mengikat  bagi  kelompok masyarakat  yang  terlebat  dalam  konflik,  4).  Dalam  hal  penyelesaian  konflik  melalui mekanisme Pranata Adat dan /atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat  diselesaikan,  maka  penyelesaian  konflik  dilakukan  oleh  Satuan  Tugas  Penyelesaian Konflik  Sosial,  5).  Penyelesaian  konflik melalui  mekanisme  Pranata  Adat  dan  /atau  Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/ desa setempat.

## Strategi Pemerintah Kerinci dalam Peneyelesaian Konflik Tanah
Berbagai  resolusi  dan  cara  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  kerinci  melalui  semua elemen  yang  ada  dalam  menyelesaikan  konflik  tanah  yang  terjadi  di  kerinci.  Salah  satu resolusi  yang dilakukan oleh peemerintah kerinci adalah mediasi. Seperti mediasi di Kantor Camat Bukit Kerman telah dilaksanakan Mediasi tentang sengketa Lahan di Desa Muak Kec.
FisiPublik: JurnalIlmuSosialdanPolitik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 May 2021 , Vol. 6 No. 1
Bukit  Kerman Kab.  Kerinci antara Masyarakat Desa Muak dengan Masyarakat Perladangan Yang  berasal  dari  Desa  Semerap  Kec.  Keliling  Danau  Kab.  Kerinci,  Hadir  dalam  mediasi tersebut Kapolres Kerinci Akbp Heru Ekwanto. SIK, Camat Bukit Kerman, Sekcam Ahmad Yani, S.Pd, Kasat Intelkam Polres Kerinci Iptu Gazali, Kapolsek Gunung Raya Iptu Hutoto, Kasubbag  Dal  ops  Iptu  Simsal  Siahaan.  S.AP,  Kanit  Kamneg  Polres  Kerinci  Aiptu  Harpen Feri, Kades Desa Muak an. Martono, Todat, Toga, Toda dan Tomas Kedua belah Pihak.
Adapun  hasil  mediasi  yang  telah  dilakukan,  agar  pihak  masyarakat  peladang  dari Desa Semerap menyerahkan surat sah asal usulnya kepada Pihak Kades Muak dan Lembaga adat  Desa  Muak,  Bagi  Peladang  yang  tidak  memiliki  Surat  Sah  Asal  Usulnya  akan  di selesaikan oleh pihak Adat Muak dan masyarakat Peladang Desa Semerap, bilamana  Lahan atau  ladang  yang  bertempat  di  Desa  Muak  yang  tidak  di  garap  oleh  Masyarakat  Desa Semerap  maka  akan  di  kembalikan  kepada  Pihak  Adat  Desa  Muak,  Peladang  dari  Desa semerap meminta kepada pihak masyarakat Desa Muak agar kedepannya peladang dari Desa Semerap yang berladang di Desa Muak  melakukan aktivitasnya dengan aman dan tidak ada gangguan dari manapun.

## Gambar Mediasi antara Masyarakat Desa Muak dan Desa Semerap
Kegiatan  mediasi  ini  berjalan  tertib  dan  kondusif,  Kapolres  Kerinci  AKBP  Heru Ekwanto,  S.I.K  mengatakan  "pertemuan  mediasi  tersebut  bukan  untuk  mencari  siapa  yang salah  dan  siapa  yang  benar.  Namun,  mencari  jalan  keluar  yang  terbaik.  Pemerintah  Kerinci melalui  Kapolres  Kerinci  mengapresiasi  pihak  pemilik  tanah  yang  mau  agar  masalah  tanah tersebut diselesaikan dengan baik. Penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah dengan itikad melakukan upaya hukum apapun, bahkan tidak melakukan aksi-aksi yang mengganggu fasilitas umum.
Selain  media  di  kantor  camat  bukit  kerman,  mediasi  juga  dilakukan  di  rumah  dinas wakil  bupati  Kerinci,  kedua  belah  pihak  desa  yang  berkonflik  telah  menandatangani kesepakatan damai disaksikan Wakil Bupati Kerinci Ami Taher, Kapolres Kerinci, Danramil, Penjabat Sekda, serta Kabag Hukum. Ada tujuh poin kesepakatan damai yang ditandatangani kedua  belah  pihak. Pertama, Kedua  desa  yang  terlibat  bentrok  sepakat  mengadakan perdamaian  terkait  dengan  permasalahan  sengketa  lahan  di  Desa  Muak,  Kecamatan  Bukit Kerman  dalam  ulayat  adat  Depati  Rencong  Telang. Kedua, Sepakat  menyerahkan penyelesaian  permasalahan  sengketa  lahan  anak  jantan,  anak  betino  masyarakat  para peladang  lima  desa  Depati  Mudo  Semerap  dan  anak  jantan,  anak  betino  Rio  Genti  Marajo Muak yang merupakan Ulayat adat Depati Rencong Telang. Ketiga, Depati Rencong Telang bersedia  menyelesaikan  permasalahan  sangketa  lahan  kedua  desa  secara  hukum  adat  yang berlaku  dalam  ulayat  adat  Depati  Rencong  Telang,  undang-undang  perdata  adat  yang berpedoman  kepada  adat  bersendi  sara’,  sara’  bersendi  kitabullah,  sara’  mengato  adat memakai. Keempat, Kedua desa juga sepakat mentaati sistem peradilan adat yang dibuat oleh Depati  Rencong  Talang  dalam  langkah  penyelesaian  dengan  mengedepankan  azas kekeluargaan dan kekerabatan antara dua desa, yang dalam adat menyebutkan bahwa dalam kesejarahan  dan  kesatuan  hukum  kedua  desa  masih  serumpun  bakserai,  seinduk  bak  ayam, dibawah  payung  panji  adat  Depati  Rencong  Talang. Kelima, Segala  bentuk  keputusan  yang dikeluarkan  oleh  kedua  desa  batal  demi  hukum  dan  tidak  berlaku  lagi. Keenam, Untuk penyelesaian  dilapangan,  Depati  Rencong  Telang  akan  berkoordinasi  dengan  pihak. Keamanan  dan  Pemerintah  Kabupaten  Kerinci  dalam  bentuk  pendampingan  penyelesaian. Ketujuh, Kedua  belah  pihak  juga  sepakat  menjaga  Kamtibmas  agar  tetap  kondusif  dan perbuatan  kriminal  diserahkan  kepada  pihak  yang  berwajib  untuk  diproses  sesuai  hukum yang berlaku.

## 4. KESIMPULAN
Ada banyak faktor yang melatar belakangi konflik antar dua desa di kerinci ini, salah satunya adalah dikarenakan perebutan tanah perladanagan sehingga menyebabkan terjadinya konflik antar  kedua  desa  di  kerinci.  Adapun  upaya  serta  resolusi  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah kabupaten kerinci dalam menyelesaikan konflik ini adalah salah satunya melalui mediasi  serta  musyawarah  dengan  kedua  pihak  yang  berkonflik  dengan  dibantu  oleh  pihak ketiga.  Selain  mediasi,  juga  dilakukan  dengan  cara  konsiliasi.  Cara  penyelesaiian  konflik dengan  konsiliasi,  diwujudkan  melalui  lembaga  legislatif  yang  memungkinkan  tumbuhnya pola  pengambilan  keputusan  bagi  pihak-pihak  yang  berlawanan  dengan  cara  musyawarah.
FisiPublik: JurnalIlmuSosialdanPolitik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 May 2021 , Vol. 6 No. 1
Dari  mediasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kabupaten  kerinci  bersama  pihak-pihak  yang berkonflik menghasilkan ada tujuh poin kesepakatan damai yang ditandatangani kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Gatara, Said., Moh.Dzulkiah Said. Sosiologi Politik. Jakarta: Cv.Pustaka Setia, 2007.
Moleong Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif  Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosda Kraya,
2010.
Yusuf, Muhammad dkk.Konflik dan Pergerakan Sosial.Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015.
Zakaria, Iskandar. Tambo Sakti Alam Kerinci . Jakarta: Projek Penerbitan  Buku Sastra Indonesia dan Daerah,1984.
Novri, Susan M.A. Pengantar Sosiologi Konflik.Jakarta : Prenamedia Group,
2009.
Hendricks, William. Bagai Mana Mengelola Konflik. Jakarta: PT.Bumi Aksara,2012.
Wirawan. Konflik dan Manejemen Konflik : Teori, Aplikasi Dan Penelitian. Salemba Humanika, Bandung, 2010.
Ibrahim  Ahmad,  Prinsip  Keadilan  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Untuk
Kepentingan Pembangunan, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 2.
02 Agustus 2010
Puji  Astuti,  Kekerasan  dalam  konflik  agraria  :  kegagalan  negara  dalam  menciptakan keadilan dibidangpertanian, Jurnal Ilmu Pemerintahan , Hal 58.
Nia Kurniawati,Mediasi-ArbitraseUntuk Penyelesaian Sengketa Tanah. Sengketa Tanah
Mediasi-Arbitase, Peroses Silang Volume, Jurnal Ilmu Hukum18,  Nomor  3,  2016. Hal 207.
Anas Syamsuddin dkk, Faktor-Faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat Antara Pendatang vs  Masyarakat  Adat  di  Desa  Tamiai  Kabupaten  Kerinci, Jurnal  Sosialogi  Reflektif , Volume 14 Nomor 1, Oktober 2019.
Dedy Ilham Dkk, Analisis Konflik atau Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat
BentangSangkuwu  Di  Desa  Tumbang  Marak  Kecamatan  Katingan  Tengah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah, Jurnal Sosiologi Nusantara , Volume 1,
Nomor 1. Desember 2015. Hlm. 2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah
Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 . Tentang Penanganan Konflik Sosial.