## SUNGAI BATANGHARI DALAM PERADABAN MASYARAKAT MELAYU
JAMBI PADA MASA KERESIDENAN 1906 – 1942

## MARIYO ROMADON
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Email : mariyo.romadon22@mhs.uinjkt.ac.id

## Abstrak
Letak  geografi  Wilayah  Jambi  ada  pada  cekungan  Sungai  yang disebut dengan Sungai Batanghari. Sungai Bataghari sendiri dikenal dengan tempat bermuaranya anak-anak sungai yang ada di perairan wilayah Jambi. Sungai Batanghari mengalir dari hulu ke hilir menuju ke  arah  Tanjung  Jabung  Timur.  Sungai  Batanghari  bersinggungan langsung  dengan  beberapa  selat,  seperti  Selat  Berhala,  Selat Karimata,  dan  Selat  Malaka.  Selain  itu,  Sungai  Batanghari  juga bersentuhan  dengan  beberapa  laut,  seperti  Laut  Natuna,  dan  Laut Cina.  Keberadaan  Sungai  ini  memegang  peran  utama  dalam pengaturan  distribusi  hasil  pertanian,  perkebunan  dan  hasil  Sungai yang  ada  di  wilayah  Jambi  untuk  diperdagangkan.  Munculnya produk  baru  dan  kemitraan  baru  dalam  dunia  bisnis  erat  terkait dengan perkembangan masyarakat Melayu Jambi. Dari pertengahan tahun 1600 hingga akhir 1900-an, Jambi mendapatkan manfaat dari aktivitas perdagangan, termasuk lada, rempah-rempah, emas, karet, dan komoditas lainnya. Pada masa Keresidenan, Sungai Batanghari berfungsi sebagai  pendorong utama dalam dinamika perekonomian dan perubahan sosial budaya masyarakat Jambi. Sungai Batanghari, sebagai jalur utama penghubung antara daerah hulu dan hilir wilayah Jambi,  juga  memberikan  kontribusi  yang  signifikan.  Penelitian  ini merupakan  studi  sejarah  yang  dalam  tahapan  penelitiannya  sejarah meliputi,  Pertama  Heuristik  atau  Pengumpulan  data,  kedua  Kritik
صلختسم
ثحبلا
Abstract

## NAZHARAT:

## JURNAL KEBUDAYAAN
Vol. 30 No. 01 ، Juni 2024
Sumber  atau  verifikasi  data,  ketiga  Interpretasi  atau  penafsira  dari data yang telah di verifikasi, dan terkahir Historiografi atau penulisan ulang  sejarah.  Dalam  analisisnya,  penelitian  ini  mengadopsi  teori Alfred  Thayer  Mahan  untuk  memahami  peran  Sungai  Batanghari dalam peradaban masyarakat Melayu Jambi pada masa keresidenan 1906-1942.
Kata Kunci: sungai batanghari, keresidenan, peradaban masyarakat melayu jambi
تاملك ةيساسأ Keyword

## INTRODUCTION ( ةمدقم )
Peradaban Maritim dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan Perairan yang didalamnya terdapat begitiu banyak komponen pelayaran, pelabuhan, perdagangan, dan lainnya baik dalam konteks lautan maupun Sungai. Indonesia sendiri sebelum dikenal dengan Nama itu merupakan daerah yang dulunya bernama Nusantara pada masa awal abad 1 Masehi samapai  pada datangnya kolonial Belanda dan berubah  menjadi Hindia Belanda,  sebuah  negara  maritim  dengan  daerah  perairan  lebih  luas  ketimbang  daerah daratannya.  Oleh  karena  itu,  aktivitas  masyarakat,  terutama  di  sektor  ekonomi,  dapat dianggap terbagi  menjadi  dua kelompok utama. Kelompok pertama adalah masyarakat menggantungkan hidupnya pada Hasil air, seperti hasil dari sumber daya laut dan hasil sumber  daya  Sungai.  Sedangkan  kelompok  kedua  merupakan  masyarakat  yang memanfaatkan sumber daya yang ada pada daratan untuk mememenuhi kebutuhan sehari- hari (Ilham, 2019).
Terhitung  sejak  paruh  pertengahan  Abad  ke-5  Masehi,  daerah  Asia  Tenggara, terutama  sekitar  Selat  Malaka,  sudah  menjadi  sorotan  yang  ramai  dibicarakan.  Hal  ini terkonfirmasi dengan fakta bahwa sejak periode abad ke-5 Masehi, pelayaran dari pihak asing  telah  mencapai  tingkat  signifikan  di  area  ini  (A.B.  Lapian,  1992).  Seiring perkembangan waktu, Kerajaan Sriwijaya Mulai dikenal oleh mancanegara di dunia. Tak terkecuali juga samping Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Melayu Jambi kemudian juga turut menjadi perhatian dan dikenal oleh Dunia. Dua kerajaan Besar yang ada di Sumatra ini
menjalin  hubungan  yang  sangat  harmonis,  tanpa  adanya  rivalitas.  Hubungan  antara Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu Jambi terjadi karena Seluruh Kerajaan Melayu berada di bawah kekuasaan Sriwijaya, atau dengan kata lain, bahwa kerajaan Sriwijaya telah berhasil menaklukkan Kerajaan Melayu Jambi. Pada tahun 1082 Masehi, kemudian pada Akhir Kerajaan Sriwijaya atau tepatnya pada saat banga Cholla menyerang, pusat pemerintahan  Sriwijaya  dipindahkan  dari  Palembang  ke  Jambi  (Guillot,  2008). Berpindahnya  Pusat  kerajaan  Sriwijaya  ke  Jambi  terjadi  kerena  adanya  peperangan  di Sriwijaya  pada  tahun  1025  M,  kemudian  para  bangsawan  yang  masih  hidup mempertahanlkan  dirinya  dengan  melarikan  diri  ke  pedalaman  dan  hulu  Sungai Batanghari di Jambi untuk dapat selamat. Mereka kemudian bergabung dan berlindung kepada kerajaan Melayu Jambi yang pada saat itu merupakan Pusat Kerajaan Sriwijaya yang telah dipindahkan.
Elsbeth  Locher-scholten  mengatakan,  berdasarkan  tulisan  Barbara  Watson Andaya, pada tahun 1616 Jambi dianggap sebagai pelabuhan terkaya dan teramai kedua di Sumatra setelah Aceh. Kesultanan Jambi mendapatkan keuntungan sekitar 30 hingga 35  persen  dari  hasil  penjualan  lada,  menurut  perkiraan  Hindia  Timur  Belanda  (VOC). Jambi sangat terlibat dalam politik regional. Pada tahun 1670-an, Jambi secara ekonomi dan  politik  setara  dengan  Palembang  dan  Johor  (Elsbeth  locher-sholten,  2008).  Peran Krusial  yang  di  mainkan  oleh  Sungai  Batanghari  sangat  penting  dalam  perkembangan peradaban  Melayu  di  Jambi.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  setiap  aspek  kehidupan masyarakat  Melayu  Jambi  pada  periode  awal  berkembang  seiring  dengan  peradaban Sungai yang berkembang di wilayah sumatera, dan Sungai Batanghari menjadi inti dari seluruh sistem Sungai di Jambi. Dampak dari peradaban Sungai ini tampak pada berbagai dimensi,  termasuk  aspek  sosial,  kebudayaan,  agama,  politik,  dan  yang  paling  krusial adalah sektor ekonomi (KemPen, 2018).
Peradaban  Sungai  ada  dan  dibangun  setidaknya  pada  permulaan  abad  pertama Masehi. Jalur perdagangan ini bermula di Perairan Cina di sebelah timur dan berakhir di Iskandariah  di  pantai  Laut  Tengah.  Perjalanan  ini  melewati  Laut  Cina  Selatan,  Selat Malaka,  Lautan  Hindia,  terus  ke  Teluk  Persia,  atau  bahkan  mencapai  Laut  Merah. Sejarawan berpendapat bahwa dengan adanya keberadaan jalur perdagangan inilah yang kemudian menjadi pendorong utama muncul dan lahirnya berbagai kerajaan-kerajan dan pelabuhan-pelabuahn dagang yang ada di sepanjang jalur tersebut. Catatan sejarah dari
sumber-sumber  Cina  mengungkapkan  bahwa  di  wilayah  Jambi,  telah  berdiri  beberapa kerajaan sejak abad ke-3 Masehi. Bukti sejarah yang ada dan tercatat bahwa pada abad ke-7  sriwijaya  melakukan  ekspansi  menuju  wilayah-wilayah  melayu  yang  ada  di sumatera  sampai  ke  wilayah  melayu  Jambi,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  sumber sejarah arkeologi yang ditemukan di sepanjang tepian Sungai dan anak Sungai Batanghari seperti  Sungai  merangin  yang  ditemuknnya  prasasti  karang  birahi.  Dalam  prasasti  ini menyebutkan tentang persumpahan yang mana di wajibkan kepada seluruh wilayah yang telah di taklukkan oleh kerajaan Sriwijaya untuk  tunduk Pada kerajaan Sriwijaya, bagi yang tidak mau tunduk kemudian akan diberi sanksi (Bambang, 1994). Hal ini menjadi bukti bahwa pada saat itu wilayah Jambi berada dibawah kekuasaan sriwijaya. Pada masa ini  Sungai  Batanghari  dijadikan  sebagai  sarana  dalam  melakukan  aktivitas  seperti perdagangan  dan  penyebaran  agama  Buddha  yang  kemudian  jejak  sjarahnya  dapat ditemukan  di  Jambi  yakni  situs  percandian  Muaro  Jambi  yang  merupakan  tempat peribadatan  agama  Buddha  yang  terluas  diasia  tenggara.  Jambi  dibawah  kekuasaan kerajaan  Sriwijaya  berlangsung  cukup  lama  yakni  dimulai  dari  abad  ke  VII  sampai dengan Abad ke XII.
Setelah  Kerajaan  Sriwijaya  runtuh  karena  konflik  dengan  Kerajaan  Chola  dari India  Selatan,  Kerajaan  Melayu  kembali  menjadi  negara  yang  merdeka.  Studi  sejarah tentang  ekspedisi  Pamalayu  yang  dimulai  oleh  Kartanegara  pada  akhir  abad  ke-13 menunjukkan bahwa pusat pemerintahan Kerajaan Melayu berada di Dharmasraya, yang sekarang merupakan provinsi Sumatera Barat. Dalam pemerintahan Adityawarman pada abad  keempat  belas,  pusat  pemerintahan  dipindahkan  ke  Pagaruyung,  sebuah  Kota  di pedalaman  Sumatera  Barat  yang  merupakan  pusat  kebudayaan  Minangkabau  (Arif, 2021). Atas  inisiatif  Puteri  Selaras  Pinang  masak,  putri  dari  Raja  yang  berkuasi  di Kerajaan Pagaruyung, Sumatra Barat, Jambi baru kemudian mulai mendirikan kerajaan pada abad ke-15. Kerajaan Jambi ada sejak tahun 1480 dan dikenal karena peradabannya di  sekitar  Sungai  Batanghari.  Sampai  Belanda  mengalahkan  Sultan  Thaha  pada  tahun 1904, mengakhiri Kerajaan Jambi.
Gugurnya  Sulthan  Thaha  Syaifuddin  dalam  perang  melawan  Kolonial  Belanda pada tahun 1904 menandai berkahirnya Keultanan melayu jambi yang pernah kuat dan
megah dalam percaturan ekonomi berbasis kemaritiman atau peradaban Sungai. Sehingga pada  tahun  1906  Jambi  dari  sistem  kesultanan  diubah  oleh  belanda  menjadi  daerah Keresidenan  yang  sistem  pemerintahan  nya  diatur  oleh  kolonial  Belanda.  Keberadaan Jambi  pada  masa  keresidenan  yang  disebut  terakhir  sangat  menarik  untuk  dikaji  lebih lanjut  secara  komprehensif.  Selama  periode  sejarah  Indonesia,  periode  pemerintahan kerajaan  Jambi  hingga  masa  keresidenan  dikenal  sebagai    masa  "Kurun  Niaga",  atau perputaran roda ekonomi global. Pada masa itu, jelas bahwa setiap wilayah terlibat dalam urusan perairan di sepanjang jalur perdagangan yang mulai dari Iskandariah di pantai Laut Tengah  hingga  Kota  Pelabuhan  Kanton  di  sebelah  timur.  Dengan  fakta-fakta  sejarah tersebut kemudian Para ahli sejarah mengunggkapkan bahwa pada masa ini merupakan masa keemasan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi Wilayah-wilayah tersebut.
Berdasrkan paparan yang telah diungkapkan di atas maka pertamyaan penelitian yang muncul untuk melihat bagaimana peradaban Sungai Batanghari dalam masyarakat melayu Jambi pada masa keresidenan adalah, Bagaimanakah Peranan Sungai Batanghari dalam dinamika peradaban Masyarakat melayu Jambi pada masa keresidenan?.
Dengan  beberapa  pembatasan,  diskusi  tentang  peran  Sungai  Batanghari  dalam bidang  sosial,  budaya,  ekonomi,  dan  perdagangan  termasuk  dalam  topik  ini.  Namun, batas  waktunya  adalah  antara  tahun  1904  dan  1942.  Batasan  ini  dibuat  karena  selama periode ini, Belanda berhasil menaklukkan wilayah Kesultanan Jambi dan menjadi bagian dari  wilayah  kolonial  Belanda.  Kemudian  sistem  Kesultanan  pada  tahun  1906  diubah Belanda menjadi sistem keresidenan dibawh pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan tahun 1942 adalah waktu dimana kolonial Belanda berhasil diusr dari bumi indonesia dan digantikan dengan penjajahan jepang pada tahun 1942 sampai 1945 sehingga secara resmi sistem kersidenan tidak lagi berlaku di Jambi khususnya dan seluruh wilayah Indonesia pada umumnya.
Selain  itu,  tulisan  ini  didasarkan  pada  fakta  bahwa  para  peneliti  belum  cukup memperhatikan sejarah lokal, terutama Jambi. Ini terutama berlaku untuk penelitian yang berfokus pada kemaritiman dan peradaban sungai sebagai subjek utamanya. Diharapkan tulisan  ini  akan  menambah  pengetahuan  dan  membantu  instansi  terkait  berpikir  dan mempertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan. Penelitian ini
dicapai melalui proses penggalian dan penelusuran kembali, yang diikuti dengan analisis objektif data sejarah.

## THEORETICAL FRAMEWORK ( تايرظن )
Teori yang tepat untuk diterapkan dalam penelitian ini adalah teori sea power yang dikemukakan oleh Alfred Thayer Mahan. Dalam karyanya yang berjudul "The Influence of Sea Power upon History," mengemukakan bahwa “ Sea Power” memiliki peran sentral dalam kemajuan dan keberhasilan suatu negara. Mahan berpendapat bahwa pemanfaatan potensi  kekuatan  laut  akan  memberikan  kontribusi  positif  terhadap  kesejahteraan  dan keamanan  nasional.  Sebaliknya,  penelantaran  terhadap  kekuatan  laut  dapat mengakibatkan kerugian bagi suatu negara bahkan berpotensi meruntuhkannya (Indriata, 2014). Menurut Alfred Thayer Mahan, ada enam faktor yang berpengaruh terhadap “ Sea Power” ,  meliputi  “ Geographical  Position (po . sisi  geo . grafis), Physical  Conformation , Extent Of Territory (lu . as wila . yah), Number Of Population (jumlah pen . duduk), National Character (kar . akter  bangsa),  dan Char . acter  Of  Gover . nment (karakter  pemeri . ntahan)” (Mahan, 1889).
Dalam buku "Sea Power Indonesia" Dr. Marsetyo menjelaskan “ Sea Power” juga dapat diartikan sebagai keadaan di mana suatu negara memiliki kekuatan Angkatan Laut yang memadai dan seimbang. Selain itu, Sea Power juga mencakup kemampuan suatu negara  dalam  mengelola  dan  mengontrol  wilayah  laut  ( sea  control ),  sambil  mencegah pihak  lawan  untuk  menggunakan  wilayah  laut  tersebut (sea  denial). (Masetyo,  2014). Eksistensi Sea Power melibatkan aspek-aspek krusial seperti letak geografis, morfologi fisik,  ekstensi  wilayah, jumlah populasi, karakter nasional, dan karakter pemerintahan. Sebagai input, “ Sea Power” mencakup unsur-unsur seperti aparatur sipil penegak hukum, Personil pertahanan maritim, serta sumber daya alam dan manusia. Sementara itu, sebagai output,  “ Sea  Power ”  melibatkan  konsekuensi  kemampuan  untuk  mengelola  laut  dan memengaruhi perilaku entitas negara atau non-negara, serta kehidupa perubahan sosial - budaya  pada  masyarakatnya  baik  melalui  jalur  laut  maupun  di  sekitarnya(Mulyono, 2019).
METHOD ( ةقيرط \ جهنم ثحبلا )
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  untuk  memberikan penjelasan dan gambaran tentang subjek penelitian. Selain itu dikarenakan ini merupakan kajian  sejarah  maka  tidak  mungkin  peneliti  meninggalkan  metode  penelitian  sejarah dalam  penelitian  ini.  Tahapan  dalam  penelitan  sejarah  yakni  Heuristik  (pengumpulan sumber),  Kritik  sumber  (Verifikasi  Data),  Interpretasi  (penafsiran)  dan  terakhir Historiografi (Penulisan Sejarah). Metode tersebut dilakukan untuk bisa merekonstruksi fakta-fakta sejarah yang telah ada dan melewati tahapan sebelumnya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menghadirkan pengetahuan terkait dengan objek kajian.
FINDINGS & DISCUSSION
( و ثحب م ةشقان )

## 1. Sungai Batanghari
Sungai  Batanghari,  sebagai  jalur  hidrografis  utama  di  Provinsi  Jambi, memainkan  peran  yang  sangat  vital  dalam  ekologi  dan  kehidupan  masyarakat setempat.  Sungai  batang  hari  dengan  label  sebagai  sungai  terpanjang  di  Pulau Sumatera,  juga  menjadi  sumber  kehidupan  bagi  sejumlah  komunitas  yang berdiam  di  sepanjang  alirannya.  Masyarakat  sekitar  Sungai  Batanghari mengandalkan Sungai ini untuk berbagai keperluan, mulai dari sumber air bersih hingga  sebagai  jalur  transportasi  tradisional.  Aliran  Sungai  Batanghari  yang melintasi daerah Tanjung Jabung bagian Timur membawa dampak positif dalam konteks konektivitas regional. Titik Muara Sungai ini bersinggungan dengan Selat Berhala,  Selat  Karimata,  Laut  Natuna,  dan  Selat  Malaka,  yang  menciptakan hubungan perdagangan dan budaya yang penting (Tjandrasasmina, 1992). Daerah perairan  ini  memiliki  relevansi  penting  sebagai  koridor  pelayaran  yang  sangat vital.  Keberartian  ini  timbul  dari  fakta  bahwa  Selat  Malaka  berfungsi  sebagai simpul yang menghubungkan perairan di sekitar Asia Timur, Barat, dan Tenggara, dan sebaliknya. Lokasi geografis ini berhasil menyatukan operasional pelayaran dengan dinamika perdagangan di kawasan Asia. Selat Malaka mencatatkan peran sentral dalam panggung global pelayaran, sebagai jalur perdagangan internasional utama  yang  memiliki  dampak  signifikan  dalam  dinamika  ekonomi  antarbangsa (Saifullah, 2010). Dengan letak geografis yang menguntungkan, wilayah Jambi menjadi  tempat  intensifnya  interaksi  dengan  para  migran  dari  luar.  Jambi  telah
mengadakan  komunikasi  dengan  kelompok  pendatang  yang  memasuki  daerah tersebut  melalui  jalur  Sungai  Batanghari.  Mulai  dari  tahun  644  M  hingga  awal abad  ke-12  M,  Jambi  memperoleh  prestise  sebagai  pusat  perdagangan internasional yang sangat penting, terutama berkat produksi lada yang berlimpah. Selain itu, kontrol atas kegiatan perdagangan di muara Sungai Batanghari berada di tangan masyarakat setempat, terutama penduduk Kesultanan Melayu Jambi.
Keterkaitan  yang  substansial  antara  Sungai  Batanghari  dan  peradaban Melayu menjadi suatu fenomena yang tidak dapat diabaikan. Aliran Sungai ini, mulai  dari  sumbernya  hingga  muaranya,  mengandung  beragam  catatan  sejarah yang erat kaitannya dengan kemajuan peradaban Melayu. Catatan-catatan tersebut menunjukkan  bahwa  Sungai  Batanghari  memegang  peran  sentral  dalam munculnya  sebuah  Kerajaan  atau  Kesultanan  Melayu,  yang  wilayah kekuasaannya  melibatkan  seluruh  pulau  Sumatera.  Prestasi  ini  diberikan penghargaan oleh masyarakat lokal dan tetangga di sekitar daerah tersebut.
Pada abad ke-7 Masehi,  Sungai  Batanghari menarik perhatian kerajaan- kerajaan  yang  muncul  di  Pulau  Sumatera,  seperti  Sriwijaya  dan  Dharmasraya. Menjadi  pusat  perdagangan  yang  strategis,  Sungai  Batanghari  menjadi  sangat penting.  Sungai  ini  memiliki  kemampuan  untuk  melintasi  banyak  wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Barat, yang mencakup dua kabupaten, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya. Sungai Batanghari mengaliri hampir seluruh  kabupaten  dan  wilayah  Jambi,  termasuk  Kabupaten  Bungo,  Tebo, Batanghari,  Kota  Jambi  (saat  ini),  Muaro  Jambi,  dan  Tanjung  Jabung  Timur. Anak-anak Sungai lain, seperti Sungai Batang Sangir (di Sumatera Barat saat ini), Sungai  Batang  Tebo,  Sungai  Batang  Tembesi,  Sungai  Batang  Merangin,  dan lainnya,  bermuara  dan  berkumpul  di  Sungai  Batanghari.  Sungai  Batanghari Merupakan Induk Utama dari anak-anak Sungai yang disebutkan tersebut. Muara utama  Sungai  Batangahari  ada  pada  Sungai  Sabak  yang  tereletak  di  tanjung Jabung  Timut  dekat  dengan  pulau  Berahala  dan  selat  Malaka.  Dengan  luasnya yang hampir mencapai garis Khatulistiwa, yang kemudian membuat Jambi dapat dengan jelas menentukan perbatasan antara wilayah timur dan wilayah barat (J. Velds, 1909).
Kegiatan ekstraksi sumber daya alam dan penebangan hutan di sepanjang jalur Sungai Batanghari telah menyebabkan perubahan signifikan dalam pola alur Sungai.  Dampak  dari  modifikasi  tersebut  mencakup  peningkatan  kapasitas  air Sungai  selama  musim  hujan  dan  penurunan  yang  cepat  ketika  musim  kemarau melanda wilayah Jambi. Sistem ekosistem Sungai Batanghari, sebagai dasar alur Sungai, menjadi habitat yang mendukung kehidupan bagi masyarakat sekitarnya di berbagai sektor geografis. Akibatnya, Daerah Aliran Sungai (DAS) memainkan peran  penting  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Jambi.  Empat Taman Nasional berkontribusi pada upaya pengelolaan DAS di sekitarnya dengan berfokus pada keanekaragaman hayati. Taman Nasional Berbak (TNB) berada di bagian  hilir  DAS  Batanghari,  dengan  Kawasan  Konservasi  Taman  Nasional Kerinci Seblat (TNKS) berada di bagian hulu. Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) berada di bagian tengah.
Dengan  sejumlah  aktivitas  yang  terjadi  di  sepanjang  aliran  Sungai Batanghari, kawasan ini menjadi destinasi menarik bagi banyak pihak asing yang tertarik untuk terlibat dalam kegiatan perdagangan dan penyebaran agama. Pada masa  awal  Kerajaan  Melayu  Kuno,  agama  Hindu-Buddha  berkembang,  dan kemudian, pada abad ke- XII, agama Islam mulai menyebar hingga abad ke- XIV. Transformasi  ini  mencerminkan  perubahan  status  Kerajaan  Melayu  Jambi menjadi  Kesultanan,  menunjukkan  bahwa  Masyarakat  Melayu  Jambi  mulai merangkul agama Islam. Tak hanya itu, kondisi di sekitar Sungai Batanghari juga memikat  minat  Belanda  untuk  menjelajahi  Jambi  dan  menguasainya.  Pada akhirnya, pada awal abad XX, Belanda berhasil menguasai Jambi setelah Sultan Thaha gugur dalam pertempuran, dan Kesultanan Melayu Jambi beralih menjadi Keresidenan Jambi di bawah pemerintahan Hindia Belanda (Lindayanti, 2014).
2. Keresidenan Jambi
a. Masuknya Belanda sampai menjadi Keresidenan
Bangsa  Belanda  memasuki  wilayah  Jambi  pada  awal  abad  ke-17, seiring  dengan  kehadiran Vereenigde  Oostindische  Compagnie (VOC), perusahaan  dagang  Belanda,  pada  tahun  1602  di  Nusantara.  Fokus  utama VOC  pada  awalnya  terletak  di  Batavia,  namun  kemudian  mereka mengembangkan  operasionalnya  ke  seluruh  wilayah  Nusantara,  termasuk
Jambi. Pada tahun 1615, VOC datang ke Jambi selama pemerintahan Sultan Abdul Kahar, dipimpin oleh Onderkoopman Abraham Streck, membawa dua kapal dagang Belanda, yaitu Wepen van Amsterdam dan Middle Van Burg. Meskipun tujuan awal kedatangan Belanda di Jambi sejalan dengan praktek mereka di wilayah Nusantara, yaitu mencari rempah-rempah dan hasil hutan, strategi licik mereka akhirnya berhasil mengendalikan perdagangan di Jambi. Cara licik ini melibatkan pemberian janji-janji kepada pemerintahan Jambi, sehingga VOC mendapatkan izin dari Sultan Abdul Kahar untuk mendirikan Loji Dagang di Muara Kumpeh pada tahun 1615 (Lukman, 1984). Perubahan dalam  sejarah  Jambi  dimulai  seiring  dengan  berdirinya  kantor  dagang Belanda. Daerah Jambi yang sebelumnya dikenal dengan suasana yang damai dan  tenteram  kini  mengalami  pergeseran  menjadi  lebih  cemas  dan  gelisah. Hal  ini  disebabkan  oleh  tujuan  dasar  Belanda  untuk  menerapkan  sistem monopoli  perdagangan  secara  paksa,  dengan  menggunakan  tindakan  yang bersifat  sewenang-wenang.  (Masjkuri,  1979).  Kehadiran  Loji  Dagang Belanda  di  Jambi  tidak  berlangsung  lama  karena  mendapatkan  perlawanan dari  masyarakat  setempat  yang  mengetahui  praktik-praktik  tidak  adil  yang dilakukan  oleh  Belanda.  Pedagang  lokal  Jambi  lebih  memilih  untuk berinteraksi  langsung  dengan  Jepara  dan  menggunakan  pedagang  Cina sebagai  perantara.  Oleh  karena  itu,  pada  tahun  1624,  Belanda  terpaksa menutup kantor dagangnya di Jambi
Pelabuhan  Jambi,  yang  kerap  dijadikan  sasaran  oleh  para  pedagang asing,  memberikan  dampak  ekonomi  yang  positif  bagi  Kesultanan  Jambi. Kesultanan  ini  memperoleh  pemasukan  melalui  pengenaan  pajak  terhadap barang-barang  yang  tiba  di  pelabuhan,  di  mana  beberapa  jenis  barang dikenakan pajak, terutama pada perdagangan lada. Dengan mempertimbangkan  potensi  pertumbuhan  ekonomi  yang  menjanjikan, Setelah  itu,  Belanda  ingin  mengambil  alih  Jambi  seutuhnya,  karena  jambi telah  menjadi  pelabuhan  yang  menarik  bagi  para  pedagang  dari  berbagai negara.  Pelabuhan  Jambi  berperan  sentral  dalam  kegiatan  perdagangan  di wilayah tersebut dan menjadi pusat ekspor lada yang terbesar.
Setelah Sultan Thaha gugur pada tahun 1904, Kesultanan Jambi resmi mengalami  kejatuhan  dan  beralih  menjadi  bagian  dari  koloni  Belanda. Belanda  mengklaim  Jambi  sebagai  wilayahnya  sendiri  setelah  kejatuhan Kesultanan.  Wilayah  ini  kemudian  menjadi  bagian  dari  wilayah  merdeka Belanda  sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Gubernur  Belanda  No.  20,  yang dikeluarkan  pada  4  Mei  1906.  Pada  tanggal  2  Juli  1906,  O.L.  Helfrich diangkat  sebagai  Residen  pertama  menurut  keputusan  tersebut  (Mubyarto, 1990).  Jambi  termasuk  salah  satu  dari  sepuluh  Kota  kolonial  Belanda  di Sumatera  Timur.  Dalam  konteks  Jambi,  keresidenan  yang  pusat pemerintahannya  berada  di  Jambi,  diperkuat  oleh  dua  asisten  residen  yang memiliki tanggung jawab mengatur beberapa onderafdeling.

## b. Sistem Pemerintahan Keresidena Jambi
Setelah  sukses  menguasai  Jambi,  pemerintah  Hindia-Belanda memulai  perencanaan  pembangunan  Kota  modern  sebagai  markas administrasi  kolonial.  Keputusan  ini  dipengaruhi  oleh  tiga  faktor  utama, yakni  faktor  politis,  ekonomis,  dan  geografis.  Dari  segi  politis,  Belanda mendirikan Kota modern sebagai tempat untuk permukiman keturanan raja di bagian  kanan  tepian  Sungai  Batanghari  dengan  alasan  agar  ketrunan  Raja tersebut mudah dikontrol dan diawasi oleh Pemerintah kolonial Belanda. Dari sisi  ekonomis,  hadirnya  Kota  modern  ini  mempermudah  perluasan  dan peningkatan  ekonomi  di  wilayah  Jambi  bagi  Pemerintah  Kolonial  Belanda dengan  cara  memanfaatkan  pelabuhan  dagang  yang  sudah  ada.  Faktor geografis menjadi pertimbangan krusial  dalam  perencanaan pengembangan wilayah  Jambi.  Dengan  kondisi  geografis  yang  mendukung  transportasi melalui  jalur  perairan,  terutama  Sungai-Sungai  yang  melintasi  daerah  ini, Belanda  memandangnya  sebagai  peluang  strategis.  Keputusan  untuk mendirikan  sebuah  kota  modern  sebagai  pusat  administrasi  di  wilayah keresidenan diambil sebagai langkah penting dalam penataan perkotaan. Kota ini,  yang  kemudian  diberi  nama  Kota  Jambi,  bukan  hanya  menjadi  pusat pemerintahan tetapi juga menjadi simpul vital dalam jaringan transportasi dan perdagangan.  Dengan  demikian,  pengembangan  wilayah  ini  tidak  hanya mencerminkan  kebijakan  administratif  Belanda,  tetapi  juga  memanfaatkan
secara optimal potensi geografisnya untuk mendukung aktivitas transportasi dan  perdagangan  yang  menjadi  tulang  punggung  pertumbuhan  ekonomi  di masa itu (Miftahurrah, 2021).
Untuk  mencapai  agenda  politik  kolonialnya,  pemerintahan  Belanda yang  menduduki  menggunakan  pendekatan  desentralisasi,  birokrasi,  dan feodalisme.  Mereka  menerapkan  strategi  ini  dengan  memperluas  cakupan pemerintahan  melalui  desentralisasi,  mengorganisir  sistem  birokrasi  untuk mengelola  administrasi  secara  efisien,  dan  memanfaatkan  struktur  feodal untuk menjaga kendali atas wilayah yang dikuasai. Tak hanya itu, kebijakan kekerasan  dan  pemanfaatan  undang-undang  menjadi  alat  utama  dalam menduduki  dan  mengoptimalkan  potensi  wilayah.  Keseluruhan  pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintahan kolonial Belanda yang terkoordinasi dengan kompleksitas taktik, semua demi mengamankan dan memaksimalkan sumber daya di daerah yang dikuasainya (Wina, 2021). Upaya pemerintahan Belanda  dalam  mengendalikan  Jambi  melibatkan  restrukturisasi  wilayah menjadi  keresidenan pada tahun 1906, dengan pusat  administrasi  berada di Jambi. Dalam kerangka kebijakan politik liberal Belanda di Jambi, terdapat pembatasan terhadap  gaji  penduduk lokal,  termasuk kompensasi  pekerja di sektor peternakan dan biaya sewa tanah. Pelaksanaan kebijakan politik liberal ini  menyebabkan  penurunan  kondisi  ekonomi  masyarakat  Jambi  dan peningkatan tingkat kemiskinan (Suwondo, 1979).
Belanda mengambil alih Jambi pada tahun 1901 dan menempatkannya dalam keresidenan Belanda di Palembang. Setelah terjadi konflik dan gugurnya Sultan Thaha dalam perlawanan melawan Belanda pada tahun 1904, Kemudian Jambi di ambil alih oleh Kolonial Belanda. Pada tahun yang  sama,  Belanda  memulai  persiapan  untuk  menjadikan  Jambi  sebagai wilayah  keresidenan,  dan  pada  tahun  1906,  secara  resmi  Jambi  menjadi keresidenan dengan ibu Kota di wilayah Jambi. Sistem pemerintahan Belanda berusaha menyatukan masyarakat hukum dengan menggabungkan desa-desa kecil yang memiliki hukum dan kepemilikan tanah sendiri, meskipun struktur tata  adat  masih  mengikuti  pola  zaman  Kesultanan  dengan  beberapa
penyesuaian  sesuai  kebijakan  penjajahannya.  Setidaknya  struktur  jabatan dalam pemerintahan kolonial Belanda terdapat Pemangku Jambatan tertinggi dipegang  oleh  Kepala  Residen  (Kepala  Gewest/Keresidenan),  kemudian dibawahnya ada Kontelir (Kepala wilayah kabupaten/ Afdeling), selanjutnya ada  Demang  (kepala  Distrik/Kewedanan),  kemudian  Asisten  Demang (Kepala kecamatan/ Onder distrik) dan selanjutnya yang terakhir ada Kepala Adat (kepala wilayah/Desa setempat atau dikenal dengan istilah marga/batin).
Sistem  pemerintahan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  kolonial Belanda  di  Keresidenan  Jambi  tidak  secara  instan  membentuk  struktur pemerintahan  yang  tetap  seperti  yang  terlihat  pada  Bagan  2.1  di  atas. Sebaliknya, sistem tersebut mengalami beberapa perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi masyarakat dan wilayah Jambi secara umum. Faktor-faktor tersebut mencakup perubahan sosial, iklim, dan elemen- elemen  lainnya.  Selanjutnya,  akan  dijelaskan  perubahan-perubahan  dalam sistem  pemerintahan  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya  di Keresidenan Jambi dari awal hingga akhir, sebagai berikut:
Tabel. 2.1 Kejadian yang pernah terjadi pada Kereseidenan Jambi 1906-1920
No “ Tahun ” “ Peristiwa Sejarah ” 1 “ 1906 ” ”Dalam  rentang  waktu  1906  hingga  1916,  terjadi beberapa  kali  restrukturisasi  dalam  pemerintahan pribumi  di  Jambi.  Selama  periode  tersebut,  Jambi dikelola oleh lima individu penduduk setempat yang masih  tergolong  muda  dan  belum  memiliki pengalaman  yang  memadai  dalam  menjalankan tanggung jawab pemerintahan” 2 “ 1908 ”
”Di  Kabupaten  Bangko,  terdapat  161  dusun  dengan jumlah  kepala  kampung  sebanyak  372  dan  terbagi dalam 15 distrik melalui sistem onderafdeeling”
3 “ 1912 ”
”Setelah  diterapkannya  sistem  onderafdeeling  yang mencakup area yang terlalu luas, terjadi restrukturisasi  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  di tingkat distrik. Sistem administrasi lama yang berlaku selama  masa  pemerintahan  Kesultanan  dihapuskan ketika  Jambi  menjadi  bagian  dari  wilayah  Hindia Belanda” 4 “ 1914 ”
Ketika  penduduk  menyadari  bahwa  pemerintah Belanda telah memperoleh otonomi melalui
Gemeente Read (karya Kota Madya) untuk keperluan
penjajahan,  suasana  di  masyarakat  menjadi  tidak stabil”
5 “ 1915 ” Pada  wilayah  Muara  Tembesi,  Distrik  dalam  Sistem dibagi  menjadi  tiga,  dan  salah  satunya  melibatkan pengorganisasian pemerintahan Belanda” 6 “ 1916 ” “Dalam kerangka manajemen pemerintahan Federasi Nan Betigo Dalam, Departemen membagi wilayahnya menjadi sembilan distrik, dianatara 9 tersebut ada di wilayah muaro bungo yang kemudian mengakibatkan pemukiman  masyarakat  terelokasi  kebagian  tepi Sungai” 7 “ 1917 ” “Jumlah  Penduduk  Jambi  sebanyak  138.539  pada masa  keresidenan  yang  terdiri  masyarakat  lokal  dan masyarakat  pendatang  dari  Pulau  sumtra,  Jawa, Kalimantan dan Sulawesi serta masyarakat asing dari luar Indonesia”
8 “ 1918 ” “Pada kurun tahun 1914-1918, terjadinya ketidakstabilan  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat. Penyebabny adalah pengetahuan pemerintah Belanda yang  memberlakukan  otonomi  melalui Gemeente
Read (tulisan Kota Madya) yang dipergunakan untuk kepentingan penjajajah” 9 “ 19 . 19 ” ”Pada  rentang  tahun  1914-1919,  perang  dunia pertama  memberi  dampak  yang  sangat  signifikan seperti  terjadinya  krisis  ekonomi  di  wilayah  Jambi.
dan  pada  akhirnya  krisis  pangan  pun  terjadi  pada masyarakat  terutama  pada  bahan  makanan  pokok seperti beras 10 “ 19 . 20 ”
”Kerja  Paksa  yang  diterapkan  pemerintah  Kolonial, membuat  masyarakat  banyak  melakukan  migrasi kedaerah lain dan meninggalkan Jambi”
“ (Sumber: Wina Syandra Suryani, 2015: 5-6) ”
3. Aktivitas Hulu-Hilir Sungai Batanghari Masa Keresidenan Jambi
Wilayah  Sungai  Batanghari  menyimpan  catatan  sejarah  yang  panjang. Sebelum abad ke-19 Masehi, Sungai ini memiliki peran utama sebagai jalur vital yang  menghubungkan  antara  daerah  pedalaman  dan  pesisir.  Pengangkutan manusia  dan  barang  secara  teratur  terjadi  melalui  rute  Sungai,  dan  bukti arkeologis menunjukkan adanya pemukiman kuno di tepian Sungai Batanghari. Sungai ini menjadi elemen kunci dalam distribusi komoditas lokal dan berfungsi sebagai  jalur  transportasi  yang  menghubungkan  berbagai  wilayah  di  Jambi.
Keterkaitan  antara  daerah  pedalaman  dan  pesisir  tercermin  melalui  kegiatan perdagangan yang berlangsung di sepanjang lintasan Sungai Batanghari (Tasman, 2016).
Sungai Batanghari memiliki peranan vital sebagai koridor penting untuk aktivitas  pelayaran  dan  perdagangan  pada  masa  lalu,  terutama  selama  masa kejayaan  Kerajaan  Sriwijaya.  Sebagai  sarana  transportasi  yang  handal  untuk pelayaran dan perdagangan, baik dalam skala nasional maupun internasional pada periode tersebut, Sungai ini memiliki dampak yang signifikan bukan hanya dalam ranah  ekonomi,  tetapi  juga  melibatkan  aspek  sosial,  budaya,  dan  agama. Kontribusi  positif  Sungai  Batanghari  terhadap  masyarakat  di  sekitarnya  dapat dianggap sebagai bukti nyata dari kemajuan berarti dalam peradaban masyarakat Jambi.  Sebagai  penopang  utama  kehidupan,  Sungai  ini  memainkan  peran  yang sangat krusial bagi penduduk yang bermukim di sepanjang jalur alirannya .
Perjalanan  historis  yang  panjang  dan  karakteristik  unik  di  sepanjang Sungai Batanghari menjadi fokus perhatian bagi pihak Belanda, yang kemudian menjadikan  Jambi  sebagai  wilayah  di  bawah  kontrol  kolonial  mereka.  Pada periode tersebut, penekanan pada kelancaran mobilitas masyarakat antara wilayah Hulu  dan  Hilir  semakin  ditekankan,  mengingat  adanya  hambatan  dalam  sektor transportasi darat pada waktu itu. Keputusan untuk menggunakan Sungai sebagai jalur  utama  transportasi  menjadi  pilihan  yang  sangat  logis.  Sungai  Batanghari memberikan  kontribusi  yang  cukup  signifikan  terhadap  kemajuan  peradaban  di sepanjang alirannya. Pertumbuhan aktivitas ekonomi tampak di sepanjang Sungai ini, sementara interaksi sosial antara masyarakat Jambi dengan kelompok lainnya terjadi sepanjang koridor Sungai. Realita ini mencerminkan peran kunci Sungai Batanghari dalam merinci perkembangan masyarakat Melayu Jambi, bukan hanya dalam sektor ekonomi, melainkan juga dalam ranah sosial dan kebudayaan.

## a. Aktivitas Perekonomian
Jambi, dalam periode pemerintahan Kolonial Belanda, diperkenalkan pada  jenis  tanaman  baru  seperti  karet  dan  kegiatan  pertambangan  minyak bumi.  Pada  era  tahun  1920-an,  ekonomi  Jambi  terus  mengalami perkembangan, dengan partisipasi yang semakin besar dari investor swasta di daerah  tersebut.  Luasnya  lahan  yang  terus  berkembang  dimanfaatkan  oleh
pemerintah dan sektor swasta untuk  membuka perkebunan tanaman ekspor. Sejumlah kegiatan perdagangan luar negeri juga ikut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jambi (Lindayanti, 2014).
Selama periode Keresidenan Jambi, fokus utama dalam pengembangan ekonomi terletak pada komoditas karet dikarenakan tingginya nilai  pasar  internasional  pada  waktu  tersebut.  Dampaknya,  pemerintah kolonial  Belanda  mendorong  penduduk  Jambi  untuk  melaksanakan penanaman karet secara luas di seluruh wilayah. Meskipun demikian, ini tidak berarti  bahwa  komoditas  lain  diabaikan.  Beberapa  komoditas  seperti  lada, cengkeh,  kopi,  kelapa  sawit,  pinang,  hasil  olahan  kayu,  emas,  dan  minyak tetap dihasilkan oleh masyarakat di sebagian wilayah Jambi secara simultan .
Tanaman komoditas ditanam sepanjang tepian Sungai Batanghari, dan anak-anak Sungainya dan daerah rawa di Jambi. Hal ini mencerminkan peran yang  sangat  penting  dari  Sungai  Batanghari  dalam  kegiatan  ekonomi masyarakat  Jambi  selama  masa  Keresidenan.  Penanaman  komoditas  di  tepi Sungai  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memudahkan  pengangkutan  hasil komoditas ke Pusat Pemerintahan (Hilir Sungai Batanghari), di mana barang- barang  tersebut  dijual  kepada  pembeli  dari  berbagai  negara,  termasuk pemerintah Belanda .
Melalui  ekspedisi  sepanjang  Sungai  Batanghari,  produk  komoditas Hutan  Jambi  dari  Hulu  dapat  mencapai  Hilir  dengan  menggunakan  perahu atau  sampan.  Ketergantungan  masyarakat  Jambi  pada  Sungai  Batanghari, yang  telah  berlangsung  sejak  masa  lalu  hingga  masa  Keresidenan,  terlihat jelas.  Dengan  demikian,  Sungai-Sungai  di  wilayah  Jambi,  terutama  Sungai Batanghari, dianggap sebagai pusat dari setiap kegiatan ekonomi yang terjadi selama masa Keresidenan Jambi.

## b. Aktiviats Sosial – Budaya
Perkembangan  peradaban  dengan  adanya  Sungai  Batanghari  tidak hanya  menekankan  dimensi  ekonomi,  tetapi  juga  aspek-aspek  sosial  dan kebudayaan.  Adanya  perpindahan  penduduk  yang  terpengaruh  oleh  Sungai
Batanghari terhadap penduduk lokal Jambi dan kelompok masyarakat asing telah memungkinkan terjadinya interaksi sosial di antara beragam kelompok masyarakat. Hal ini memberikan kesempatan bagi perubahan dalam kerangka sistem sosial dan budaya yang dialami oleh masyarakat.
Interaksi yang terjadi sudah berlangsung sejak zaman Melayu kuno, mulai  dari  periode  Kerajaan  Sriwijaya,  Kesultanan  Melayu  Jambi,  hingga masa Keresidenan Jambi, bahkan hingga saat ini. Sungai Batanghari menjadi pusat dalam dinamika interaksi antara masyarakat Jambi dan pihak pendatang. Melalui  interaksi  ini,  terdapat  potensi  perubahan  dalam  struktur  sosial  dan kebudayaan  masyarakat  Jambi,  termasuk  penyebaran  ajaran  agama.  Pada tahap awal sejarah Jambi di bawah pemerintahan Kerajaan Sriwijaya, terjadi penyebaran  agama  Hindu  dan  Buddha.  Pada  masa  Kesultanan,  Sungai Batanghari kembali menjadi fokus penyebaran agama, terutama Islam, yang diperkenalkan  oleh  pedagang  Arab,  Gujarat,  Turki,  dan  masyarakat  Hulu setelah  melakukan  perjalanan  melalui  Sungai  ke  hilir  dan  mendapatkan informasi  tentang  Islam.  Pada  masa  Keresidenan,  terdapat  kolonialisasi Belanda  dengan  misi  3G,  yaitu  Gold  (emas)  untuk  menguasai  perdagangan dan  mendapatkan  keuntungan  materi,  Gospel  (Injil)  untuk  menyebarkan agama  Kristen  (Kristenisasi),  serta  Glory  (kejayaan)  dengan  maksud menguasai seluruh wilayah sebagai daerah jajahan mereka.
Aktivitas yang dilakukan oleh pihak Kolonial Belanda di Keresidenan Jambi juga melibatkan pelaksanaan misi 3G. Dengan memanfaatkan Sungai sebagai  sarana  utama,  terutama  Sungai  Batanghari,  mereka  menyebarkan agama Kristen dan memperkenalkan Budaya Eropa (Westernisasi) pada masa tersebut. Sebagai hasilnya, komunitas Jambi mulai mengadaptasi unsur-unsur kebudayaan Eropa dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari mereka.

## CONCLUSION
( ةصلاخ \

## ةمتاخ )
Dalam  konteks  pembahasan  wilayah  Jambi,  peran  vital  Sungai  Batanghari senantiasa  menjadi  fokus  tanpa  pernah  terabaikan.  Kehadiran  Sungai  ini  memberikan dampak  yang  monumental  terhadap  peradaban  masyarakat  Jambi,  terutama  pada  masa Keresidenan Jambi. Lebih  dari sekadar elemen geografis, Sungai  Batanghari berfungsi
sebagai  pendorong utama kemajuan wilayah Jambi  sepanjang sejarah, khususnya pada periode  Keresidenan  Jambi.  Fungsinya  melampaui  sekadar  memfasilitasi  kegiatan perdagangan  dari  Hulu  (area  produksi  komoditas)  ke  Hilir  (pusat  pemerintahan/daerah perdagangan), melainkan juga membawa pengaruh yang signifikan pada berbagai aspek sosial dan budaya. Transformasi yang terlihat dalam berbagai aspek tersebut merupakan hasil  dari  interaksi  yang  terjadi  antara  masyarakat  Jambi  dan  komunitas  asing  selama periode Keresidenan Jambi, yang secara substansial dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Batanghari.

## BIBILIOGRAPHY ( عجارلما ةمئاق )
Budi Utomo Bambang. (1994) Swarnnadwipa Abad XIII-XIV Masehi: Penggunaan atas Sumber Emas di Hulu Batanghari (Sumatra Barat) , Jurnal: Berkala Arkeologi, Volume 14 No. 2.
Masetyo, (2014), Sea Power Indonesia . Ed.1. Jakarta: Universitas Pertahanan Guillot, Claude. (2006), Banten: Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII . (Jakarta: KPG, EFEO  dan  Puslitbang  Arkeologi  Nasional,  2008),  hal.27;  Uli  Kozok.  Kitab Undang-undang  Tanah  Tanjung:  Naskah  Melayu  yang  Tertua.  Jakarta:  Yayasan Naskah Nusantara dan Yayasan Obor Indonesia
Hardiana,  Indriata.  (2014), Menuju  Indonesia  sebagai  Poros  Maritim ,  dalam Http://setkab.go.id/menuju-indonesia-sebagai-poros-maritim/.,  21  Oktober  2014, diakses 21 Desember 2023, pukul 19.00 Wib
Lapian, A.B. (1992). Jambi Dalam Jaringan Pelayaran Dan Perdagangan Masa Awal . (Jambi:  Kerjasama  Pembda  Tingkat  I  Propinsi  Jambi  Dengan  Kantor  Wilayah Depdikbud Propinsi Jambi
Lindayanti,  dkk.  (2014). Jambi  Dalam  Sejarah  1500-1942 .  Jambi:  Pusat  Kajian Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan Jambi.
Locher, Elsbeth Scholten, (2008) Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia  (1830-1907)  dan  Bangkitnya  Imperialisme  Belanda ,  Jakarta: Banana KITLV Mahan,
Alfred  Tayer.  (1989) The  Influence  Of  Sea  Power  Upon  Histori,  1660-1783 .  Ed.1. London: Cambridge University
Masjkuri.  (1079)  Sultan  Thaha  Syaifuddin.  Jakarta:  Depdikbud,  Proyek  Inventarisasi Sejarah Nasional
Miftahurrahmat.  (2018), Kota  Jambi  Sebagai  Pusat  Pemerintahan  Kolonial  Dan Pelabuhan  Dagang  1906-1942 ,  Skripsi  Departemen  Sejarah  Fakultas  Adab  Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Miftahurrah.  Aliyas.  Rahyu  Zami.  (2022), Kota  Jambi  Sebagai  Pusat  Pemerintahan Kolonial Belanda . Jurnal Sejarah Peradaban Islam, Vol.4,No.1.
Mubyarto,  Dkk.  (1990), Masyarakat  Pedesaan  Jambi  Menuju  Desa  Mandiri .  Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: Aditya Media
Utomo, Ilham. Nur Fanada Sholihah, (2019), Dari Hilir Ke Hulu: Perkembangan Sejarah Maritim  Indonesia  Dan  Selingkar  Permasalahannya ,  Dalam:  Seminar  Nasional dan Temu Alumni HMPS
Rachman, Lukman, dkk. (1983-1984), Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imprealisme  Di  Jambi ,  Arsip  Daerah  Jambi  No  503.  Jakarta:  Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan  Direktorat  Sejarah  dan  Nilai  Tradisional  Proyek- Proyek dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
Rahim,  Arif.  (2021), Kesultanan  Jambi  dalam  Jaringan  Perdagangan  Antar  Bangsa (1480-1834 ), Jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), Oktober Saifullah.  (2010). Sejarah  Kebudayaan  Islam  Di  Asia  Tenggara .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Sri Hutomo, Mulyono. (2019), Laksamana TNI (Purn) Prof.Dr. Marsetio Paparkan Sea Power  Indonesia  Pada  Kuliah  Perdana  Sekolah  Pasca  Sarjana  UGM ,  dalam https://indomaritim.id/laksamanatni-purn-prof-dr-,marsetio-paparkan-sea powerindonesia-pada-kuliah-perdana-sekolah-pascasarjana-ugm/,  diakses  tanggal 20 Desember 2023
Yandra,  Wina  Suryani.  (2021), Peranan  Rio  Dalam  Pemerintahan  Masyarakat  Jambi Pada  Masa  Keresidenan  Belanda  (1906-1925). Skripsi  Pendidikan  Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univeristas Batanghari Jambi
Suwondo,  Bambang.  (1979), Sejarah  Kebangkitan  Nasional  Daerah  Jambi, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Tim  Penyusun.  (2018), Provinsi  Sumatera  Tengah. Republik  Indonesia,  Kementerian Penerangan
Tjandrasasmina,  Uka.  (1992), Beberapa  catatan  tentang  perdagangan  di  DAS Batangahri hubungannya dengan jalur perdagangan Internasional  : Pada abad- abad pertama sampai abad XVI , dalam seminar sejarah Melayu Kuno Jambi, Jambi : Pemerintah DT I, 7-8 Desember
Velds,  J. De  Onderwerpring  van  DJambi  in  1901  –  1907 ,  Batavia:  Departement  van Oorlog