Volume 5 No. 2, September 2017 P-ISSN: 2337-9251, E-ISSN: 2597-9094 Open Access at : http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index

## KONSEP FIKTIF POSITIF:
Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara

## Ahmad
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang Email: ahmad.law@gmail.com

## Abstrak
Fiktif  positif  merupakan  satu  konsep  tentang  relasi  dan  komunikasi  antara warga  masyarakat  dengan  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  adminitrasi pemerintahan atas suatu permohonan warga masyarakat dalam waktu tertentu tidak direspon  oleh  pemerintah  dianggap  permohonan  dikabulkan.  Terobosan  baru  ini merupakan  antitesa  atas  konsep  fiktif  negatif  yang  dianut  dalam  undang-undang peradilan  tata  usaha  negara  yakni  jika  warga  masyarakat  mengajukan  permohonan dalam batas waktu tertentu dan tidak ada respons dari pemerintah maka permohonan tersebut dianggap ditolak. Permohonan fiktif positif dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian  hukum  dengan  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  untuk  mendapatkan  keputusan.  Bentuk  permohonan  seperti  apa  yang  dapat diajukan  kepada  PTUN  agar  mendapatkan  keputusan  merupakan  persoalan  dalam penelitian  ini.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  library  research/studi  kepustakaan  dan  putusan  pengadilan  tata  usaha negara  No.  17/P/FP/2017/PTUN.JKT  dengan  menggunakan  pendekatan  analisis deskriptif.  Adapun  hasil  penelitian  ini,  permohonan  fiktif  positif  menurut  ketentuan dalam undang-undang adminitrasi pemerintahan tidak menentukan secara jelas dan tegas  bentuk  permohonannya  harus  merupakan  permohonan  baru  atau permohonan dalam  bentuk  lain  sehingga  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  melakukan penemuan hukum. Adapun permohonan keberatan atas pembatalan ijin yang pernah diberikan oleh badan dan/atau pejabat sebagaimana putusan putusan pengadilan tata usaha negara yang digunakan penulis dalam melakukan analisis tulisan ini menurut putusan  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  Jakarta  bukan  merupakan permohonan fiktif positif. Adanya syarat yang menjadi obyek permohonan fiktif positif
haruslah  permohonan  yang  baru  menjadikan  semangat  dalam  perbaikan  pelayanan adminitrasi  pemerintah  bertentangan  dengan  spirit  dari  pembentukan  undang- undang  adminitrasi  pemerintahan  sehingga  konsep  fiktif  positif  dalam  undang- undang  adminitrasi  pemerintahan  harus  dipertegas  landasan  hukumnya  mengenai bentuk permohonan fiktif positif.
Kata  Kunci: Permohonan  Fiktif  Positif,  Adminitrasi  Pemerintahan,  Pengadilan  Tata Usaha Negara.

## I. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan (UU  AP)  merupakan  perwujudan  kehendak  pembentuk  undang-undang  untuk memperbaiki  administrasi  pemerintahan.  Diundangkannya  UU  AP  pada  tanggal  17 Oktober  2014,  dipandang  sebagai langkah  progresif  dalam  melakukan  reformasi administrasi  pemerintahan.  Hal  ini  antara  lain  karena  UU  AP  dianggap  makin menegaskan tanggungjawab negara dan pemerintah demi menjamin terselenggaranya pemerintahan  yang  berorientasi  pada  pelayanan  publik  yang  cepat,  nyaman,  dan murah.  Atas  dasar  itulah,  UU  AP  diletakkan  sebagai  salah  satu  pilar  reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. 1
Apalagi,  UU  AP  menggeser  paradigma  lama  administrasi  pemerintahan  ke paradigma  yang  baru.  Paradigma  tersebut mengiringi  arah  paradigma  pelayanan publik  dalam  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  yang  makin  berkembang, terutama  seiring  dengan  era  keterbukaan  yang  menuntut  akses  informasi  seluas- luasnya  untuk  publik.  Hal  demikian  niscaya  mengingat  tugas-tugas pemerintahan yang  kian  kompleks,  baik  mengenai  sifat  pekerjaan,  jenis  tugas  maupun  mengenai orang-orang  yang  melaksanakan.  Pada  konteks  inilah,  muncul  kebutuhan  dalam penetapan  standar  layanan  minimal  dalam  penyelenggaraan  administrasi  negara
1 M. Guntur Hamzah, makalah disampaikan pada seminar sehari dalam rangka HUT Peradilan Tata  Usaha  Negara  ke-26  dengan  tema:  Paradigma  Baru  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun, yang diselenggarakan di Hotel Mercure, Jakarta, 26 Januari 2016, hal 1-2.
sehari-hari, termasuk  kebutuhan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap masyarakat sebagai user dari pekerjaan pelaksana administrasi negara. 2
Dalam konsideran menimbang UU AP menegaskan hal-hal yakni dalam rangka meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  pemerintahan,  badan  dan/atau  pejabat pemerintahan  dalam  menggunakan  wewenang  harus  mengacu  pada  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik  (AUPB)  dan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan  mengenai  administrasi  pemerintahan  diharapkan  dapat  menjadi  solusi dalam memberikan pelindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan.  Untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik,  khususnya  bagi  pejabat pemerintahan,  undang-undang  tentang  administrasi  pemerintahan  menjadi  landasan hukum  yang  dibutuhkan  guna  mendasari  keputusan  dan/atau  tindakan  pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3
Uraian  tersebut  diatas  menegaskan  semangat  pemerintah  dalam  peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan  yang baik harus berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  terutama  dalam  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  sering  ditemukan  tidak memberikan  jaminan  dan  ketidakpastian  hukum  dalam  memberikan  keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan dibidang pelayanan adminitrasi pemerintahan.
Undang-undang  tentang  administrasi  pemerintahan  dimaksudkan  sebagai  salah satu dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak  lain  yang  terkait  dengan  administrasi  pemerintahan  dalam  upaya meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  pemerintahan. 4 Undang-undang  adminitrasi pemerintah mempunyai tujuan yakni menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan,  menciptakan  kepastian  hukum,  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan wewenang,  menjamin  akuntabilitas  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan, memberikan  pelindungan  hukum  kepada  warga  masyarakat dan  aparatur pemerintahan,  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan
2 Ibid
3 Konsideran  menimbang  dalam  Undang-Undang  nomor  30  taun  2014  tentang  Adminitrasi Pemerintahan.
4 Pasal 2 Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan
menerapkan  AUPB;  dan  memberikan  pelayanan  yang  sebaik-baiknya  kepada  warga masyarakat. 5
Sesuai  dengan  ketentuan Pasal 1  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), kedaulatan berada di tangan rakyat dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar.  Selanjutnya  menurut  ketentuan Pasal 1  ayat  (3)  UUD  NRI  1945,  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Hal  ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara republik Indonesia harus berdasarkan  atas  prinsip  kedaulatan  rakyat  dan  prinsip  negara  hukum.  Berdasarkan prinsip-prinsip  tersebut,  segala  bentuk  keputusan  dan/atau  tindakan  administrasi pemerintahan  harus  berdasarkan  atas  kedaulatan  rakyat  dan  hukum  yang  merupakan refleksi  dari  Pancasila  sebagai  ideologi  negara.  Dengan  demikian  tidak  berdasarkan kekuasaan  yang  melekat  pada  kedudukan  penyelenggara  pemerintahan  itu  sendiri. Penggunaan  kekuasaan  negara  terhadap  warga  masyarakat  bukanlah  tanpa persyaratan.  warga  masyarakat  tidak  dapat  diperlakukan  secara  sewenang-wenang sebagai  objek.  keputusan  dan/atau  tindakan  terhadap  warga  masyarakat  harus  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  asas-asas  umum  pemerintahan yang  baik.  Pengawasan  terhadap  keputusan  dan/atau  tindakan  merupakan  pengujian terhadap perlakuan kepada warga masyarakat  yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan  hukum  dan  memperhatikan  prinsip-prinsip  perlindungan  hukum  yang  secara efektif  dapat  dilakukan  oleh  lembaga  negara  dan  peradilan  tata  usaha  negara  yang bebas  dan  mandiri.  Karena  itu,  sistem  dan  prosedur  penyelenggaraan  tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang. 6
Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dan  tugas  tersebut  merupakan  tugas  yang  sangat  luas.  Begitu  luasnya  cakupan  tugas Administrasi  Pemerintahan  sehingga  diperlukan  peraturan  yang  dapat  mengarahkan penyelenggaraan  Pemerintahan  menjadi  lebih  sesuai  dengan  harapan  dan  kebutuhan masyarakat (citizen  friendly),  guna  memberikan  landasan  dan  pedoman  bagi  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dalam  menjalankan  tugas  penyelenggaraan pemerintahan.
5 Pasal 3 Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan
6 Penjelasan umum UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan
Ketentuan  penyelenggaraan  Pemerintahan  tersebut  diatur  dalam  sebuah Undang-Undang  yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang- Undang  Administrasi  Pemerintahan  menjamin  hak-hak  dasar  dan  memberikan pelindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara  sebagaimana  dituntut  oleh  suatu  negara  hukum  sesuai  dengan Pasal 27  ayat (1), Pasal 28  D  ayat  (3), Pasal 28  F,  dan Pasal 28  I  ayat  (2)  UUD  NRI  1945. Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  Warga  Masyarakat  tidak  menjadi  objek,  melainkan subjek  yang  aktif  terlibat  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan.  Dalam  rangka memberikan  jaminan  pelindungan  kepada  setiap  Warga  Masyarakat,  maka UndangUndang  ini  memungkinkan  Warga  Masyarakat  mengajukan  keberatan  dan banding  terhadap  Keputusan  dan/atau  Tindakan,  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. 7
Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  kepada  peradilan  tata  usaha  negara, karena undang-undang ini merupakan hukum materiil dari sistem peradilan tata usaha negara. Undang-undang administrasi pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma  konstitusi  hubungan  antara  negara  dan  warga  masyarakat.  Pengaturan administrasi  pemerintahan  dalam  undang-undang ini  merupakan  instrumen  penting dari  negara  hukum  yang  demokratis,  dimana  keputusan  dan/atau  tindakan  yang ditetapkan  dan/atau  dilakukan  oleh  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  atau penyelenggara  negara  lainnya  yang  meliputi  lembaga-lembaga  di  luar  eksekutif, yudikatif,  dan  legislative  yang  menyelenggarakan  fungsi  pemerintahan  yang memungkinkan untuk diuji melalui pengadilan. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal  dari  sebuah  negara  hukum.  Penyelenggaraan  kekuasaan  negara  harus  berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya. Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka memberikan  jaminan  kepada  warga  masyarakat  yang  semula  sebagai  objek  menjadi subjek  dalam  sebuah  negara  hukum  yang  merupakan  bagian  dari  perwujudan kedaulatan  rakyat.  Kedaulatan  warga  masyarakat  dalam  sebuah  negara  tidak  dengan sendirinya  baik  secara  keseluruhan  maupun  sebagian  dapat  terwujud.  Pengaturan administrasi  pemerintahan  dalam  undang-undang  ini  menjamin  bahwa  keputusan dan/atau  tindakan  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  terhadap  warga  masyarakat tidak  dapat  dilakukan  dengan  semena-mena.  Dengan  undang-undang  ini,  warga
7 Ibid
masyarakat  tidak  akan  mudah  menjadi  objek  kekuasaan  negara.  selain  itu,  undang- undang ini merupakan transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh- puluh tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat.
AUPB  yang  baik  akan  terus  berkembang,  sesuai  dengan  perkembangan  dan dinamika  masyarakat  dalam  sebuah  negara  hukum.  Karena  itu  penormaan  asas  ke dalam  Undang-Undang ini  berpijak  pada  asas-asas  yang  berkembang  dan  telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini. Undang- Undang  ini  menjadi  dasar  hukum  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk  mencegah  praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.  Dengan  demikian,  Undang- Undang  ini  harus  mampu  menciptakan  birokrasi  yang  semakin  baik,  transparan,  dan efisien.
Adapun  yang  menjadi  obyek  permohonan  oleh  PT.  Riau  Andalan  Pulp  and Paper  (PT.  RAPP)  selaku  pemohon  dalam  perkara  No.  17/P/FP/2017/PTUN.JKT  di PTUN adalah permohonan untuk mendapatkan putusan atas permohonan pencabutan surat keputusan atau keberatan  yang diajukan Pemohon sebagaimana surat pemohon nomor  101/RAPP-DIR/X/2017  tertanggal  18  Oktober  2017  perihal:  keberatan  atas Surat  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidupan  dan  Kehutanan  Nomor  SK 5322/MenlHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017, sementara yang menjadi Termohon adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Permohonan  fiktif  positif  dalam  perkara  No.  17/P/FP/2017/PTUN.JKT  di PTUN  Jakarta  atas  Surat  Keputusan  Menteri  LHK  pada  18  Oktober  yang membatalkan  persetujuan  Revisi  Rencana  Kerja  Usaha  (RKU)  PT  RAPP  untuk periode 2010 - 2019 dengan alasan pihak perusahaan menolak mengubah rencananya agar sesuai dengan aturan baru soal perlindungan lahan gambut. Sejak dibatalkannya RKU pada 16 Oktober yang lalu, dampak pembatalan ini adalah berhentinya seluruh kegiatan  HTI  di  PT  RAPP  yang  meliputi kegiatan  penanaman,  pembibitan, pemanenan,  dan  pengangkutan  di  seluruh  area  operasi  PT.  RAPP  yang  terdapat  di lima  kabupaten  di  Provinsi  Riau  yaitu  Pelalawan,  Kuantan  Singingi,  Siak,  Kampar, dan Kepulauan Meranti.
Dalam  SK  Menteri  LHK,  PT  RAPP  diberi  waktu  untuk  menyesuaikan  RKU sesuai  dengan  PP  No.  57  tahun  2016  dalam  waktu  sepuluh  hari  sejak  SK  tersebut
diterbitkan (16 Oktober 2017). Paksaan itu diberikan karena setelah empat kali revisi, PT  RAPP  bersikeras  untuk  melakukan  penanaman  di  lahan  dengan  fungsi  lindung. Menteri  LHK  Siti  Nurbaya  melalui  Surat  Keputusan  No  5322/MenLHK PHPL/UHP/HPL.1/10/2017  membatalkan  RKU  RAPP  periode  2010-2019.  SK  itu memberi  waktu  10  hari  kerja  hingga  30  Oktober  kepada  RAPP  untuk  memperbaiki RKU. 8 Ketentuan peralihan yang tercantum dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No 71/2014  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Ekosistem  Gambut  menjamin kelanjutan  izin  usaha  atau  kegiatan  yang  sudah  diberikan  oleh  penyelenggara pemerintahan  hingga  lisensi  itu  berakhir.  Jaminan  itu  tetap  ada sekalipun beleid kemudian diubah melalui PP No 57/2016.
Berdasarkan uraian  sebagaimana  yang  dijelaskan  di  atas,  telah  menunjukan konsep  fiktif  positif  tidak  serta  merta  dapat  dijalankan  sesuai  dengan  semangat pembentukan  norma  tersebut  kedalam  norma  UUAP  tetapi  terdapat  permasalahan norma yang menyangkut bentuk permohonan yang dapat menjadi obyek permohonan untuk  mendapatkan  putusan  dari  pengadilan  tata  usaha  Negara  merupakan  hal  yang menarik untuk dikaji dan dianalisis secara mendalam.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  pustaka  yang  sumber  datanya  diperoleh melalui  penelitian  terhadap  berbagai  literatur  yang  relevan  dengan  obyek  penelitian. Sebagai  sebuah  penelitian  yang  menelusuri  prinsip  dan  teori  tentang  konsep  fiktif positif serta penerapannya dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka secara metodologis  penelitian  ini  akan  mengkaji  konsep-konsep  fiktif  positif  dan implementasinya  di  pengadilan  tata  usaha  Negara  Jakarta.  Hal  ini  penting  dilakukan karena  hanya  dari  konsep  fiktif  positif  dan  implementasinnya  di  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  itulah  dapat  ditimba,  diambil  dan  temukan  makna  atas  norma-norma hokum tersebut dalam kontek praktiknya.
Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis kualitatif, artinya penelitian dilakukan  dengan  mendeskripsikan,  menganalisis  secara  kualitatif  atas  data  yang berkaitan  dengan  obyek  penelitian  baik  dalam hukum  positif  maupun putusan
8 http://industri.bisnis.com/read/20171030/99/704318/serahkan-revisi-rku-rapp-tunggu-review- klhk, dakses kamis tanggal 18 januari 2018 pukul 14.00 wib.
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  untuk  menarik  kesimpulan  sesuai  dengan pokok masalahnya.

## III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

## A. Konsep Fiktif Positif
Perbedaan  Prinsip  didalam  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah aturan mengenai keputusan fiktif negatif  dan  keputusan  fiktif  positif. Pasal 3  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  mengatur  mengenai  keputusan  fiktif  negatif  yaitu  jika  suatu  Badan  atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan  keputusan  yang dimohon sedangkan jangka waktu telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. 9
Perubahan  paradigma  administrasi  dalam  UUAP  2014  yang  penting digarisbawahi  adalah  berlakunya  doktrin  ‘Fiktif    Positif  ’.  Fiktif,  atau  sikap  diam Badan  atau  Pejabat  TUN  tersebut,  merujuk  pada  Keputusan  TUN yang  tidak berwujud. Ini dapat dianggap sebagai suatu bentuk penolakan, atau pengabulan suatu permohonan. Jika Keputusan TUN yang tidak berwujud itu dianggap berisi penolakan terhadap  permohonan  yang  diajukan,  maka  disebut  sebagai  ‘Fiktif    Negatif’, sedangkan  jika  Keputusan  TUN  dianggap  mengabulkan  permohonan  yang  telah diajukan,  maka  disebut  sebagai  ‘Fiktif    Positif  ’.  Ketentuan  mengenai  Keputusan Fiktif    Negatif    diatur  dalam  ketentuan Pasal 3  UU  Peratun,  sedangkan  ketentuan mengenai Keputusan Fiktif  Positif  terdapat dalam Pasal 53 UUAP. 10
Adapun Pasal 53  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  secara  prinsip mengatur  apabila  dalam  batas  waktu  yang  ditentukan,  Badan  atau  Pejabat Pemerintahan  tidak  menetapkan  dan  atau  melakukan  keputusan  dan/atau  tindakan, maka  permohonan  tersebut  dianggap  dikabulkan  secara  hukum.  Hal  itulah  yang dimaknai dengan keputusan fiktif positif. Lahirnya keputusan fiktif positif tidak lepas dari  perubahan  paradigma  pelayanan  publik  yang  mengharuskan  badan  atau  pejabat
9 Sjachran  Basah, Eksistensi  dan  Tolak  Ukur  Badan  Peradilan  Administrasi  di  Indonesia, Alumni  :  Bandung,  1989,  hal.  3-4.  Lihat  Donna  O.  Setiabudhi,  Makalah, Keputusan  Fiktif  Negatif Sebagai  Dasar  Pengajuan  Gugatan  Dalam  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  Yang  Berkaitan  Dengan Pelayanan Dalam Bidang Pertanahan, Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum, Manado, 2014, hal. 5
10 Herlambang  dkk,  Asas-asas  Umum  Pemerintahan  Yang  baik  dalam  Perkara  Tata  Usaha Negara, Penelitian Sosio-Legal, 2017, hal. 8
pemerintah  lebih  responsif  terhadap  permohonan  masyarakat.  Zudan  Arif  Fakrulloh mengatakan  salah  satu  keinginan  dasar  dan  arah  politik  hukum dalam  Undang- Undang  Administrasi  Pemerintahan  adalah  meningkatnya  kualitas  penyelenggaraan pemerintahan. 11
Pengaturan  terhadap  Administrasi  Pemerintahan  pada  dasarnya  adalah  upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak  administrasi  yang  demokratis,  objektif,  dan  professional  dalam  rangka menciptakan  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Undang-Undang  ini  merupakan keseluruhan  upaya  untuk  mengatur  kembali  Keputusan  dan/atau  Tindakan  Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan  AUPB.  Undang-Undang  ini  dimaksudkan  tidak  hanya  sebagai  payung  hukum bagi  penyelenggaraan  pemerintahan,  tetapi  juga  sebagai  instrumen  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  pemerintahan  kepada  masyarakat  sehingga keberadaan  Undang-Undang  ini  benar-benar  dapat  mewujudkan  pemerintahan  yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.
Udang-undang adminitrasi pemerintah mengatur asas-asas umum pemerintahan yang  baik  meliputi  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  ketidakberpihakan,  kecermatan, tidak  menyalahgunakan  kewenangan,  keterbukaan,  kepentingan  umum;  dan pelayanan  yang baik. Lebih lanjut dalam  penjelasan Pasal 10 menjelaskan asas-asas AUPB  yaitu;  a)  asas  kepastian  hukum  adalah  asas  dalam  negara  hukum  yang mengutamakan  landasan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; b) asas kemanfaatan  adalah  manfaat  yang  harus  diperhatikan  secara  seimbang  antara:(1) kepentingan  individu  yang  satu  dengan  kepentingan  individu  yang  lain;  (2) kepentingan  individu  dengan  masyarakat;  (3)  kepentingan  Warga  Masyarakat  dan masyarakat  asing;  (4)  kepentingan  kelompok  masyarakat  yang  satu  dan  kepentingan kelompok  masyarakat  yang  lain;  (5)  kepentingan  pemerintah  dengan  Warga Masyarakat;  (6)  kepentingan  generasi  yang  sekarang  dan  kepentingan  generasi mendatang;  (7)  kepentingan  manusia  dan  ekosistemnya;  (8)  kepentingan  pria  dan wanita;  c)  asas  ketidakberpihakan  adalah  asas  yang  mewajibkan  Badan  dan/atau Pejabat  Pemerintahan  dalam  menetapkan  dan/atau  melakukan  Keputusan  dan/atau
11 Zudan  Arif  Fakrulloh, Tindakan  Hukum  Bagi  Aparatur  Penyelenggara  Pemerintahan, Seminar Nasional IKAHI ke 62, Jakarta 26 Maret 2015, hal 6
Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak  diskriminatif;  d)  asas  kecermatan  adalah  asas  yang  mengandung  arti  bahwa suatu  Keputusan  dan/atau  Tindakan  harus  didasarkan  pada  informasi  dan  dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau  Tindakan  sehingga  Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang  bersangkutan dipersiapkan  dengan  cermat  sebelum  Keputusan  dan/atau  Tindakan  tersebut ditetapkan  dan/atau  dilakukan;  e)  asas  tidak  menyalahgunakan  kewenangan  adalah asas  yang  mewajibkan  setiap  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan  tidak  sesuai  dengan  tujuan  pemberian  kewenangan  tersebut,  tidak  melampaui, tidak  menyalahgunakan,  dan/atau  tidak  mencampuradukkan  kewenangan;  f)  asas keterbukaan  adalah  asas  yang  melayani  masyarakat  untuk  mendapatkan  akses  dan memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  tetap  memperhatikan  perlindungan  atas  hak asasi  pribadi,  golongan,  dan  rahasia  Negara;  g)  asas  kepentingan  umum  adalah  asas yang  mendahulukan  kesejahteraan  dan  kemanfaatan  umum  dengan  cara  yang aspiratif,  akomodatif,  selektif,  dan  tidak  diskriminatif;  h)  asas  pelayanan  yang  baik adalah asas  yang memberikan pelayanan  yang tepat waktu, prosedur dan  biaya  yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; i) asas-asas umum lainnya di luar AUPB adalah asas umum pemerintahan yang baik yang  bersumber dari  putusan  pengadilan  negeri  yang  tidak  dibanding,  atau  putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung

## B. Penerapan fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Adapun dasar permohonan fiktif positif telah ditentukan Pasal 53 UU AP yang mengatur :
1. Batas  waktu  kewajiban  untuk  menetapkan  dan/atau  melakukan  keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Jika  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tidak  menentukan  batas waktu kewajiban sebagaimana pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  wajib  menetapkan  dan/atau  melakukan  keputusan  dan/atau tindakan  dalam  waktu  paling  lama  10  (sepuluh)  hari  kerja  setelah
permohonan  diterima  secara  lengkap  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan.
3. Apabila  dalam  batas  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  Badan dan/atau  Pejabat  pemerintahan  tidak  menetapkan  dan/atau  melakukan keputusan  dan/atau  tindakan,  maka  permohonan  tersebut  dianggap dikabulkan.
4. Pemohon  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan untuk  memperoleh keputusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud  pada ayat (3).
5. Pengadilan  wajib  memutuskan  permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (4)  paling  lama  21  (dua  puluh  satu)  hari  kerja  sejak  permohonan diajukan.
Sementara ketentuan hukum acara permohonan diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  nomor  5  tahun  2015  tentang  Pedoman Beracara  Untuk  Memperoleh  Putusan  Atas  Penerimaan  Permohonan  Guna Mendapatkan  Keputusan  Dan/Atau  Tindakan  Badan  Atau  Pejabat  Pemerintahan (perma  no  5  tahun  2015).  Perma  t  nomor  5  tahun  2015    menentukan  permohonan diajukan  kepada  pengadilan  yang  wilayah  hukumnya  meliputi  tempat  kedudukan Termohon  melalui  kepaniteraan.  Perma  nomor  5  tahun  2015  mengatur  lebih  lanjut tentang  pemeriksaan  persidangan  adalah  pemeriksaan  pokok  permohonan, pemeriksaan  tanggapan  termohon,  pemeriksaan  bukti  surat  atau  tulisan, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan keterangan ahli dan pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.
Baik Pasal 53 UU AP maupun Perma 5 tahun 2015 tidak mengatur secara rinci dan  jelas  tentang  kriteria  keputusan  dan/atau  tindakan  apa  saja  yang  dapat dimohonkan  kepada  Badan  atau  Pejabat  pemrintahan  yang  apabila  tidak  ditanggapi dalam waktu  yang telah  ditentukan oleh peraturan perundang-undangan  maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum  dan  oleh  pemohon  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan tersebut sementara pada sisi lain Pasal 53  UU  Nomor  51  Tahun  12009  tentang  pengadilan  Tata  Usaha  Negara  mengatur langkah  hukum  berupa  gugatan  biasa  yang  dapat  diajukian  oleh  masyarakat  yang merasa  kepentingannya  dirugikan  terhadap  keputusan  badan  atau pejabat  tata  usaha Negara.
Terhadap  permasalahan  hukum  yang  dimohonkan  oleh  pemohon  maka pengadilan  tata  usaha  Negara  Jakarta  dengan  melakukan judicial  activism atas  dasar penilain  adanya  norma  yang  kurang  jelas  (sumir)  untuk  menentukan  kriteria permohonan apa  saja  yang  dapat  dimohonkan  kepada  Badan  atau  Pejabat Pemerintahan  yang  dapat  digunakan  untuk  memperoleh  putusan  penerimaan permohonan  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  atau  kekacauan  hukum  antara pengajuan  permohonan  keputusan  fiktif  positif  dan  gugatan  biasa  ke  pengadilan  tata usaha negara. Kegiatan pembentukan hukum oleh hakim berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan kehakiman;  “ hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal 10 ayat (1) mengatur;  “ pengadilan  dilarang  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
Ketentuan  tersebut  diatas  menegaskan  betapa  pentingnya  peran  hakim  dan hakim konstitusi sehingga wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan  masyarakat  atas  setiap  permohonan  perkara  yang  diajukan  oleh  masyarakat yang  harus  diperiksa,  diadili  dan  diputuskan  bukan  menolak  untuk  memeriksa, mengadili  dan  memutuskan  dengan  alasan  tidak  ada  hukum  atau  tidak  jelas hukumnya.
Eksistensi  PTUN  dalan  suatu  negara  hukum  merupakan  pilar  untuk  mengakan hukum dan  keadilan  dalam  masyarakat,  disamping  itu  dapat  melakukan  kontrol terhadap  tindakan  pemerintah,  yaitu  melalui  pengujian  keabsahan  keputusan  tata usaha  negara  dan  diwujudkan  dalam  bentuk  putusan  hakim.  Dalam  tugasnya  untuk melakukan  pengujian  terhadap  keabsahan beschikking yang  dikeluarkan  oleh pemerintah,  pengujian  tersebut  harus  berdasarkan  kepada  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  AUPB.  Undang-undang  sebagai  dasar  pengujian Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN)  tidak  selalu  lengkap,  sempurna,  tidak  atau kurang  jelas,  kabur,  oleh  karena  itu  hakim  harus  melengkapi,  menjelaskan  agar undang-undang  tersebut  dapat  diterapkan  dalam  peristiwanya.  Hal  tersebut  dapat dilakukan  oleh  hakim  melalui  penafsiran  atau  intepretasi  hukum.  Hakim  dalam tugasnya  dilarang  menolak  suatu  perkara  yang  diajukan  kepadanya  dengan  alasan hukum  kurang  atau  tidak  jelas,  melainkan  hakim  wajib  untuk  memahami,
memperhatikan  dan  menggali  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat sebagaimana  diamanahkan  oleh  UU  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan kehakiman 12
Dalam  perkara  yang  dimohonkan  oleh  PT.  RAPP  telah  memberikan  dua pandangan yang berbeda antara ahli yang diajukan oleh pemohon (PT. RAPP) dengan keterangan  ahli  yang  diajukan  oleh  pihak  pemerintah  yakni  kementerian  lingkungan hidup  dan  kehutanan  selaku  termohon  terkait  dengan  obyek  perkara  dalam permohonan fiktif positif, sebagaimana yang gambarkan dalam table dibawah ini.

## Tabel Pembanding Keterangan Ahli Pemohon dan Termohon
No. Keterangan Ahli Pemohon Keterangan ahli Termohon 1. Dr. Dian Puji N. SImatupang, SH., MH - Semua  bentuk  permohonan menjadi  obyek  permohonan fiktif positif.
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH., MH - Obyek permohonan fiktif positif merupakan permohonan hak yang baru bukan  untuk  membatalkan  keputusan yang sudah terjadi.
2. Dr.  Lintong  Oloan  Siahaan,  SH.,
MH
- Pasal 77  dan Pasal 53  UU  AP
bersinggungan sehingga keberatan  atas  permohonan merupakan obyek Permohonan fiktif positif
Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH
- Pembatalan  suatu  keputusan    atau tindakan  dilakukan  lewat  gugatan bukan permohonan fiktif positif.
Menurut  Santer  Sitorus 13 mengatakan  bahwa  cakupan  permohonan  yang dimaksud  dalam  UU  AP  adalah  permohonan  untuk  menerbitkan  keputusan  yang sifatnya baru dan bukan pembatalan keputusan yang sudah ada. Hal ini juga diperkuat oleh  Prof.  Eko  Prasojo  yang  melihat  bahwa  dalam  konstruksi Pasal 53  UUAP,
12 Suhartono, Membangun  Konstruksi  Hakim  dalam  Penemuan  Hukum  oleh  Pengadilan  Tata Usaha Negara, Disertasi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012, hal. xiii
13 Anotasi UUAP  yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia-Center for Study of Governance and  Adminitrative (UI.CSGAR),  tahun  2017,  bab  5,  hal.  233.  Lihat  pertimbangan  Putusan  no. 17/P/FP/2017/PTUN-JKT, hal 153.
terutama dalam batas waktu, disini terlihat bahwa permohonann yang sudah ada batas waktu  untuk  diproses,  misalnya  yang  berkaitan  dengan  izin,  kompensasi  dan sebagainya,  yang  lazimnya  digunakan  untuk  memproses  permohonan  baru  atau perpanjangan permohonan.
Pada  akhirnya  permohonan  pemohon  (PT.  RAPP)  selaku  pemohon  melawan kementerian  lingkungan  hidup  dan  kehutanan  selaku  termohon  dalam  perkara permohonan  fiktif  positif  oleh  pengadilan  tata  usaha  negara  Jakarta  memerikan putusan  yakni  menolak  permohonan  pemohon  dengan  alasan  permohonan  pemohon bukan  merupakan  obyek  permohonan  fiktif  positif  melain  harus  dilakukan  dengan gugatan biasa.
Putusan  PTUN  Jakarta  tersebut  mengambilalih  keterangan  ahli  yang  diajukan oleh  kementerian  negara  lingkungan  hidup  dan  kehutanan  yang  menegaskan  bahwa obyek  permohonan  dalam  permohonan  fiktif  positif  adalah  permohonan  baru  bukan permohonan  keberatan  atas  pembatalan  rencana  kerja  usaha  yang dimohonkan  oleh Pemohon (PT. RAPP) meskipun menurut ketentuan UUAP tidak menentukan kriteria bentuk  permohonan  yang  dapat  menjadi  obyek  permohonan  fiktif  positif. Sesungguhnya  permohonan  Pemohon  yang  diputus  oleh  PTUN Jakarta  masih  dalam ruang  lingkup  syarat  formil  sutau  permohonan  belum  menyangkut  pokok permohonan.  Terhadap  putusan  tersebut,  pihak  Pemohon  (PT.  RAPP)  masih  dapat melakukan langkah hukum dengan mengajukan gugatan biasa kepada pengadilan tata usaha Negara.

## IV. PENUTUP

## A. Simpulan
1. Konsep  fiktif  positif  merupakan  relasi  dan  komunikasi  antara  warga masyarakat  dengan  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  adminitrasi pemerintahan atas setiap permohonan yang diajukan oleh warga masyarakat dalam  waktu  tertentu  tidak  direspon  oleh  pemerintah  maka  permohonan tersebut  dianggap  permohonan  dikabulkan  sehingga  dapat  ajukan permohonan putusan kepada pengadilan tata usaha Negara.
2. Adapun  bentuk  permohonan  fiktif  positif  yang  dimaksud  dalam  undang- undang  adminitrasi  pemerintahan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam putusan perkara No. 17/P/FP/2017/PTUN.JKT di PTUN Jakarta antara PT.
Riau  Paper  (Pemohon)  melawan  Kementerian  lingkungan  hidup  dan kehutanan  (KLHK)  haruslah  permohonan  baru  bukan  permohonan keberatan atas pembatalan ijin yang dilakukan oleh badan dan atau pejabat tata  usaha  Negara.  Putusan  tersebut  telah  bertentangan  dengan  semangat yang  diatur  dalam  undang-undang  adminitrasi  pemerintahan  yang menghendaki  adanya  tindakan  responsive  dari  badan  dan  atau  pejabat  tata usaha  Negara  atas  setiap  permohonan  yang  tidak  direspon  haruslah dianggap  dikabulkan  sehingga  dalam  perkara  tersebut  PTUN  Jakarta berwenang mengadili dan memutusnya bukan dengan menjatuhkan putusan dengan menyatakan permohonan pemohon bukan obyek permohonan fiktif positif.
B. Saran
1. Perlu  adanya  perubahan  atas  UUAP  secara  khusus Pasal yang  mengatur mengenai  obyek  permohonan  dalam  perkara  fiktif  positif  dan  agar  tidak hanya terbatas pada permohonan baru saja.
2. Putusan  fiktif  positif  yang  pernah  dibuat  oleg  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Jakarta  masih  jauh  dari  rasa  keadilan  dan  semangat  yang terkandung dalam konsep fiktif positif sehingga pengadilan perlu mengmbil keputusan yang responsive atas setiap permohonan fiktif positif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  5 Tahun  2015  tentang Pedoman  Beracara Untuk  Memperoleh  Putusan  Atas  Penerimaan  Permohonan  Guna  Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.

## Buku-buku, Makalah dan Jurnal
Anotasi  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Adminitrasi  Pemerintahan yang  diterbitkan  oleh  Universitas  Indonesia-Center  for  Study  of  Governance and Adminitrative (UI.CSGAR), tahun 2017.
Basah,  Sjachran,  1989, Eksistensi  dan  Tolak  Ukur  Badan  Peradilan  Administrasi  di
Indonesia, Bandung, Alumni.
Suhartono,  2012, Membangun  Konstruksi  Hakim  dalam  Penemuan  Hukum  oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Disertasi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Donna  O.  Setiabudhi,  Makalah, Keputusan  Fiktif  Negatif  Sebagai  Dasar  Pengajuan Gugatan  Dalam  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  Yang  Berkaitan  Dengan Pelayanan  Dalam  Bidang  Pertanahan,  Universitas  Sam  Ratulangi  Fakultas Hukum, Manado, 2014.
Herlambang  dkk,  2017,  Asas-asas  Umum  Pemerintahan  Yang  baik  dalam  Perkara Tata Usaha Negara, Penelitian Sosio-Legal.
Hamzah,  M.  Guntur,  2016,  makalah  disampaikan  pada  seminar  sehari  dalam  rangka HUT  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  ke-26  dengan  tema:  Paradigma  Baru Penyelenggaraan  Pemerintahan  Berdasarkan  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan,  kaitannya  dengan  Perkembangan  Hukum  Acara  Peratun,  yang diselenggarakan di Hotel Mercure, Jakarta.
Fakrulloh,  Zudan  Arif,  2015, Tindakan  Hukum  Bagi  Aparatur  Penyelenggara Pemerintahan, Seminar Nasional IKAHI ke 62, Jakarta.

## Website
http://industri.bisnis.com/read/20171030/99/704318/serahkan-revisi-rku-rapp-tunggu- review-klhk