Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 3643-3650
Peran Program Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Dalam Perspektif Ekonomi Islam
MH Ainulyaqin 1*) , Sakum 2) , Sarwo Edy 3) , AS Rakhmat 4) , Melinda Wulandari 5) 1,2,3,4,5 Universitas Pelita Bangsa *Email korespondensi: hamdanainulyaqien@pelitabangsa.ac.id

## Abstract
This study aims to determine the role of government programs in improving people's welfare during the pandemic in the perspective of Islamic economics in the people who receive BLT, BPNT, and PKH assistance in Telukjaya Village. This research is a qualitative approach with a field research. The data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. While the object of research is the community who received BLT, BPNT and PKH assistance during the pandemic as well as several Telukjaya Village staff. The results of this study, already from the results of interviews regarding the role of the Government's BLT, BPNT, & PKH assistance  programs  are  correct.  Measured  using  four  indicators,  namely:  Accuracy  of  targets,  program socialization,  program  objectives,  and  program  understanding,  it  shows  that  almost  all  indicators  are appropriate, except that program socialization has not been maximized due to regulatory constraints during the pandemic. In Sharia, it can be said that the government has implemented the principles of responsibility, justice, defense and security.

## Keywords : Role of Government, Welfare, Pandemic, Islamic Economy
Saran  sitasi :  Ainulyaqin,  M.  H.,  Sakum.,  Edy,  S.,  Rakhmat,  A.  S.,  &  Wulandari,  M.  (2023).  Peran  Program Pemerintah  Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Pada  Masa  Pandemi  Dalam  Perspektif  Ekonomi Islam . Jurnal ilmiah ekonomi islam, 9 (03), 3643-3650. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10881
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10881

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah adalah penyelenggara sebuah negara untuk  mencapai  suatu  tujuan  bersama.  Tujuan bersama adalah program-program dengan tujuan yang meningkatkan  kesejahteraan,  baik  dalam  bidang pembangunan  ekonomi  maupun  dari  bidang  pangan. Prinsip  Ekonomi  Islam  dalam  sebuah  pemeritahan adalah  hal  penting  dalam  sebuah  Negara,  tanggung jawab  pemerintah  dalam  Persepektif  Islam  memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa Islam  untuk  mensejahterakan  umum  masyarakat (Hidayatullah, 2015). Dengan ini sejak krisis pangan tahun  1998,  pemerintah  konsisten  memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak pangan masyarakat  melalui  Operasi  Pasar  Khusus  (OPK). Dalam empat tahun terakhir tren persentase penduduk miskin  di  Indonesia  menunjukkan  penurunan  dari 60%  pada  tahun  1970  menjadi  11,4%  pada  tahun 2013. Namun demikian, terjadi perlambatan penurunan  kemiskinan  sejak  tahun  2010,  dari  1,2  %
pertahun  pada  periode  2006-2010  menjadi  0,5% pertahun  pada  2010-2013  (Sulukin,  2019).  Dengan keragaman  masalah  kala  itu  membuat  pemerintah membentuk  program  pengentasan  kemiskinan  dan kesejahteraan  masyarakat,  membantu  masyarakat kurang  mampu  merupakan  kekuatan  sekaligus tantangan  bagi  pemerintah.  Untuk  mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan tersebut.  pemerintah  Indonesia  telah  mengadakan berbagai program bantuan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat kurang mampu. Mengenai kesejahteraan sosial yang mengatur tentang kesejahteraan sosial, diantaranya pada masa pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono. Langkah  ini  ditempuh  sebagai  upaya  pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.
Salah  satunya  kebijakan  Bantuan  Langsung Tunai (BLT) dengan target 19,2 juta keluarga miskin sebagai  dampak  dari  kenaikan  harga  minyak  dunia pada  tahun  2004,  BLT  tidak  bersyarat  ini  berjalan
pada  oktober  tahun  2005  sampai  desember  2006. (Iping,  2020).  Lalu  pada  tahun  2007  pemerintah Indonesia  juga  meluncurkan  Program  Keluarga Harapan (PKH), Program ini bertujuan meningkatkan kualitas  manusia  dengan  memberikan  bantuan  dana tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu. Mengenai kesejahteraan  sosial  dikuatkan  dengan  Undang- Undang  yang mengatur  tentang  kesejahteraan  sosial, diantaranya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono tahun 2009 ditetapkan Undang- Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2009  tentang kesejahteraan sosial. Dan pada tahun 2011 lahir pula Undang  Undang  RI  Nomor  13  Tahun  2011  tentang penanganan fakir miskin.
Begitu  juga  pada  masa  pemerintahan  Presiden Joko  Widodo-Jusuf  Kalla  juga  mengeluarkan kebijakan  permen  dan  perpres  dengan  bertujuan memperbaiki  program  perlindungan  sosial  sebagai langkah penanggulangan kemiskinan. Perihal program bantuan sosial, pemerintah telah menetapkan peraturan  yaitu  Bantuan  Sosial  Secara  Non  Tunai yang sebagaimana dibentuk karena adanya arahan dari Presiden  Republik  Indonesia  yaitu  Bapak  Jokowi Widodo  pada  rapat  terbatas  tentang  Program  Raskin di bulan Juli tahun 2016 dan tetapkan dalam Peraturan Presiden  Nomor  63  Tahun  2017.  Selanjutnya peraturan  No  11  Tahun  2019  tentang  prioritas penggunaan  dana  desa  melaui  pemberian  Dana Langsung  Tunai  Bantuan-Dana  desa.  kemudian terdapatnya  dua  kebijakan  dari  Kementrian  sosial Republik Indonesia yaitu keputusan Direktur Jendral Perlidungan dan
Jaminan Sosial No 02/3/bs.02.01/01/2020 tentang
indeks faktor penimbangan  program  bantuan  sosial  bagi  program keluarga harapan (PKH) tahun 2020.
Kemudian  pada  awal  tahun  2019  musibah pandemi covid-19 melanda negara Indonesia, banyak sektor  terdampak  akibat  adanya  pandemi  covid-19, dan  segala  sesuatu  yang  melibatkan  aktivitas  sosial mulai  terganggu.  Penyebabnya  pembatasan  sosial menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat dalam melakukan  segala  sesuatu.  Akibatnya  ekonomi dimasyarakat menurun sangat drastis. Menurut Badan Pusat  Stastistik  perseptember  2020,  Indonesia memiliki  27,55  juta  penduduk  miskin,  jumlah  ini meningkat dari September 2019 lalu menjadi 2,76 juta (BPS indonesia, 2020). Jelas bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi ambang resesi ekonomi (Indonesian  economy  quarter  1  2020  Grow  2,97
percent).  Seiring  penurunan  kinerja  ekonomi  karena terganggunya  perekonomian  pada  masa  pandemi maka  pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  program bantuan  sosial  agar  dapat  menopang  perekonomian selama  pandemi  covid-19  serta  memperbaiki  dan mengembangkan  perlindungan  masyarakat  seperti BLT,  BPNT,  Kartu  Pra  Kerja,  pembebasan  listrik, program  kartu  sumbako,  bantuan  beras  bulog, program  keluarga  harapan  dan  batuan-bantuan lainnya.  Bantuan  ini  berjalan  lancar  setiap  bulannya dan  pada  tahun  2020  bantuan  ini  meningkat  secara drastis  selama  pandemic  covid-19  untuk  masyarakat penerima bantuan sosial tersebut.
Menurut  Islam,  Negara  atau  pemerintahan  ini memiliki  hak  untuk  ikut  campur  dalam  kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk  mengawasi  kegiatan  maupun  untuk  mengatur atau  melaksanakan  beberapa  macam  kegiatan ekonomi  yang  tidak  mampu  dilaksanakan  oleh individu-individu  (Hidayatullah,  2015).  Keterlibatan pemerintahan  ini  menjadi  sebuah  tanggung  jawab pemerintahan ketika ada sebuah masalah dalam suatu Negaranya.  Dengan dibentuknya program pemerintah ini merupakan salah  satu contoh adanya  keterlibatan pemerintah yang bertanggung jawab kepada masyarakat yang mengalami krisis ekonomi (Hidayatullah,  2015).  Tidak  terlepas  di  Desa Telukjaya  yang  juga  terkena  dampak  dari  adanya pandemic covid-19, diaman sebagian besar masyarakat  di  Desa  Telukjaya  Kecamatan  Pakisjaya Kabupaten  Karawang  ikut  mengalami  dampak  dari adanya  covid-19  yang  paling  utama  yaitu  pada keadaan  ekonomi  yang  menurun,  dikarenakan menurunnya  hasil  pendapatan  dan  mengurangnya hasil  panen.  Sejumlah  keluarga  di  Desa  Telukjaya umumnya  memiliki  karateristik  kehidupan  sebagai pedagang  dan  petani,  hampir  semuanya  berkeluarga dengan  jumlah  anggota  keluarga  rata-rata  5  orang, beberapa berstatus janda dan duda dengan tanggungan,  Sebagian  besar  tidak  tamat  sekolah, adapula  yang  belum  memiliki  rumah  layak  huni, hampir  semua  data  tersebut  dikategorikan  sebagai rumah tangga miskin. Para petani tidak bisa menjual hasil panennya ke pasar karena penutupan akses, pada kondisi  normalpun,  standar  ekonomi  masyarakat Kabupaten Karawang sudah dibawah rata-rata dengan penghasilan  kurang  (Mauludi,  2021).  Karenanya, daerah  di  Desa  Telukjaya  Kecamatan  Pakisjaya Kabupaten Karawang merupakan salah satu penerima bantuan program dari Pemerintah.
Dengan  itu,  berjalannya  program  pemerintah seperti  BLT,  BPNT,  dan  PKH  dimasa  pandemi  ini dianggap  cukup  baik  oleh  masyarakat  kabupaten karawang,  tetapi  banyak  penerima  program  bantuan pemerintah  tersebut  yang  masih  kurang  memahami arti  dari  program  bantuan  pemerintah.  Mulai  dari pemanfaatan  dana  yang  pada  umumnya  digunakan untuk  hal  konsumtif  padahal  bantuan  tersebut diperuntukkan untuk modal usaha, apabila masyarakat Desa  Telukjaya  Kecamatan  Pakisjaya  Kabupaten Karawang  paham  dengan  arti  bantuan  ini  dengan benar  bantuan  tersebut  bisa  dijadikan  pendapatan setiap  harinya.  Masalah  lainnya  juga  terjadi  karena dari aparat pemerintah yang kadang tidak amanah dan tidak adil dalam bekerja, ada juga aparat pemerintah yang mementingkan diri sendiri dibanding masyarakat yang membutuhkan (Nata, 2022).
Islam  memandang,  bahwa  tanggung  jawab pemerintah  bukan  terbatas  pada  keamanan  dalam negeri  dan  sistem  keamanan  yang  mempunyai kekuatan  antisipatif  dari  serangan  luar.  Tetapi pertanggung jawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat makmur dan  adil.  Keadilan  dalam  masyarakat  tidak  mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang  lemah  dan  memberikan  jaminan  sosial  kepada mereka,  termasuk  yang  menyangkut  masalah perekonomian. Harta yang dikumpulkan dengan jalan yang  dibenarkan  oleh  syariat  dan  pemiliknya memanfaatkan dengan cara yang baik, sederhana dan jujur,  maka  harta  yang  masih  tersisa  di  tangan pemiliknya wajib dilindungi oleh negara dan dijamin keselamatannya  dengan  undang-undang  hak  milik. Masyarakat pun wajib menghormati hak miliknya itu (Hidayatullah, 2015).
Dalam  Al-Quran  surah  Al-Baqarah  ayat  188 menjelaskan janganlah memakan sebagian dari kalian harta milik sebagian yang lain dengan cara-cara batil seperti dengan sumpah dusta, ghosob, mencuri, suap, riba, dan lain sebagainya. Dan janganlah pula kalian menyampaikan  kepada  penguasa  penguasa  berupa alasan-alasan batil untuk tujuan dapat memakan harta milik  segolongan  manusia  dengan  cara  batil, Sedangkan kalian tahu haramnya hal itu bagi kalian.
Muhamad Aqim adlan (2021) pada penelitiannya ini  melihat  peran  dan  langkah  pemerintah  dalam menyelamatkan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah (UMKM)  dari  sudut  pandang  Ekonomi  Syariah.  Hal ini  didasarkan  pada  era  pandemi  covid-19  ini  pada sektor ekonomi (UMKM) merupakan salah satu sektor
yang mengalami  permasalahan.  Irma  Suryani  (2010) tata  cara  penyaluran  dan  peran Cash  Direct Uang Bantuan dalam upaya membantu menangani Perekonomian  masyarakat,  penelitian  ini  merupakan bantuan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  yang terdaftar  dan  tidak  terdaftar,  sehingga  masyarakat yang menerima bantuan BLT tidak menerima seluruh 300.000  karena  penambahan  lebih  banyak  orang miskin  sesuai  dengan  kebijakan  pemerintah  desa setempat.  Regina,  (2020)  Menurut  hasil  penelitian, keterlibatan  pemerintah  desa  dalam  pendistribusian BLT  dari  pemerintah  di  Kecamatan  Maesaan  tidak terlalu  baik,  terlihat  dari  banyaknya  penerima  BLT yang merupakan masyarakat yang tidak berhak. Lebih jauh  lagi,  banyak  pemerintah  desa  yang  lebih mementingkan  kepentingan  pribadi  dari  pada kepentingan seluruh masyarakat. Iping (2021) Konflik sifatnya dapat berupa konflik horizontal karena terjadi kecemburuan dan disharmoni antar masyarakat, serta sifatnya konflik vertikal karena sebagian masyarakat akan  menuduh  pemerintahan  tidak  adil  dan  tidak benar  dalam  menyalurkan  bantuan  tersebut.  BLT ternyata  juga  menimbulkan  konflik  di  tingkat keluarga. Selain dampak terhadap timbulnya konflik, dampak lainnya adalah pemicu timbulnya korupsi.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  ada  kualitatif  deskriptif dengan pendekatan field research dalam pelaksanaan program bantuan Pemerintah berupa BLT, BPNT dan PKH pada masa pandemi covid-19 dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  Desa Telukjaya Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang dalam pandangan ekonomi Islam. Teknik pengumpulan  data  menggunakan  cara  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Adapun  tahap  analisis data  dilakukan  melalui  tahapan  pengumpulan  data, reduksi data, dan penyajian data.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian
Desa  Telukjaya  merupakan  sebuah  Desa  di Kabupaten  Karawang  yang  langsung  berbatasan dengan  Kabupaten  Bekasi  di  sebelah  barat.  Oleh Karenanya  mayoritas  penduduk  Desa  Telukjaya adalah Suku Betawi dengan presentase 79% dari total jumlah penduduk, kemudian disusul oleh Suku Sunda dengan  presentase  18%  dari  total  jumlah  penduduk dan  suku  terakhir  adalah  suku  Jawa  yang  hanya  ada 2%  dari  total  jumlah  penduduk.  Berdasarkan  data
administrasi  kependudukan  Desa  Telukjaya  per  31 September  2020  jumlah  Kepala  Keluarga  di  Desa Teluk  Jaya  adalah  1.576  KK  dengan  total  penduduk sebanyak  6.299  jiwa.  Jika  dirinci  berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, maka  akan dapat dilihat tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Umur dan jenis kelamin masyarakat
Umur (Tahun) Laki-laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Jumlah (Jiwa) 0-5 328 347 675 6-10 307 323 630 11-15 415 305 720 16-20 304 315 619 21-15 270 292 562 26-30 278 240 518 31-35 250 274 524 36-40 208 232 440 41-45 211 208 419 46-50 176 189 365 51-55 136 112 248 56-60 117 101 218 61-65 70 65 135 66-70 46 70 116 >70 40 70 110 Jumlah 3156 3143 6299 Sumber: Prodeskel Desa Telukjaya
Mayoritas  penduduk  Desa  Telukjaya  bermata pencaharian  sebagai  petani  baik  itu  sebagai  pemilik sawah  ataupun hanya sebagai  penggarap.  Tentunya hal ini dipengaruhi pula oleh luasnya lahan sawah di Desa ini. Meskipun di sisi lain terdapat pula jenis mata pencaharian  lain  yang  dapat  menopang  kehidupan pangan masyarakat setiap harinya. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian atau pekerjaan:
Tabel 2. Pekerjaan Masyarakat
No Jenis pekerjaaan Jumlah Penduduk 1 Pegawai Negri Sipil 42 2 TNI/POLRI 3 3 Pegawai Swasta 94 4 Wirausaha / Pedagang 194 5 Petani (Pemilik Sawah/Kebun) 780 6 Jasa Pertukangan 26 7 Buruh Tani 1127 8 Pensiunan 33 9 Nelayan 40 10 Usaha Percetakan Batu Bata 5 Sumber: Prodeskel Desa Telukjaya
Tabel  di  atas  menunjukan  bahwa  penduduk dengan  mata  pencaharian  sebagai  buruh  tani merupakan yang terbanyak dari jenis mata pencaharian  lainnya.  Ini  disebabkan  oleh  rendahnya tingkat  pendidikan  di  sana.  Faktor  lainnya  yakni jauhnya jarak dengan wilayah industri yang berada di daerah  perkotaan,  sehingga  untuk  angkatan  kerja lulusan  Sekolah  Menengah  Atas  atau  sederajatpun masih  sulit  untuk  bisa  merasakan  bekerja  di perusahaan  atau  PT.  Jauhnya  jarak  dengan  wilayah industri  tidak  membuat  penduduk  Desa  Telukjaya kehilangan semangat untuk mencari nafkah. Dibuktikan dengan jumlah wirausaha yang menempati  jumlahnya  cukup  banyak  di  Desa Telukjaya. Berdasarkan pengamatan, banyak terdapat jenis usaha di Desa Telukjaya, seperti konveksi celana anak,  usaha  percetakan  batu  bata,  jasa  vermak  atau penjahit  keliling,  dan  usaha  penggilingan  padi  yang terbilang besar. Di samping itu banyak pula angkatan kerja  yang  memutuskan  untuk  berwirausaha  sebagai pedagang.
Kondisi  perekonomian  Desa  Telukjaya  pada setiap tahunnya semakian meningkat secara signifikan dan  terus  berkembang  hal  ini  tidak  lepas  dari dukungan  dari  berbagai  pihak  khususnya  Dinas Pertanian,  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  serta Dinas  terkait  yang  kegiatan  dan  bantuan  di  wilayah Desa  Telukjaya  yang  sangat  banyak  memberikan perbaikan ekonomi bagi masyarakat dengan memberikan  bantuan  bibit  padi  unggul,  bantuan handtraktor, dan bantuan lainnya sehinga meningkatkan tarap hidup masyarakat. Perekonomian yang  ada  di  Desa  Telukjaya  merupakan  aset  yang besar  bagi  pertumbuhan  perekonomian  penduduk Desa.  Potensi  di  bidang  pertanian  dan  perkebunan merupakan  potensi  unggulan  yang  terdapat  di  Desa Telukjaya.  Adanya  sungai  dan  irigasi  di  Desa Telukjaya  dijadikan  sumber  pengairan  utama  bagi masyarakat  petani  di  Desa  Telukjaya  sehingga  pada saat musim kemarau dapat menjadi sumber cadangan air  yang  cukup  memadai  untuk  kebutuhan  petani dalam mengairi sawah dan ladangnya.
Pelaksanaan  program  Dana  Bantuan  Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH)
Dilihat  dan  sesuai  hasil  wawancara  mengenai Ketepatan  sasaran  sudah  terjadi  dan  tepat  pada penerima  BLT,  BPNT,  &  PKH.  BLT  merupakan bentuk  bantuan  tunai  dari  dana  desa  kepada
masyarakat  miskin  di  Desa  dengan  tujuan  untuk meminimalisir  pandemi  covid-19  yang  melanda Indonesia. Untuk memitigasi dampak pandemi covid- 19,  program  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa (BLT-Dana  Desa)  memberikan  bantuan  keuangan kepada keluarga miskin di desa dengan menggunakan uang  tunai  yang  dikumpulkan  dari  dana  desa.  BLT senilai Rp 300.000 per bulan dalam bentuk uang yang diperuntukkan  bagi  setiap  keluarga  miskin  yang memenuhi  kriteria  dan  diberikan  selama  tiga  bulan, diikuti dengan Rp 300.000 per bulan untuk tiga bulan berikutnya.  Dalam  pelaksanaan  sudah  tetap  sasaran atau sudah sampai kepada pihak yang membutuhkan.
Selanjutnya  mengenai  sosialisasi  program, informasi  mengenai  program-program  bantuan  yang diberikan pemerintah dilakukan melalui pesan digital yang disebarkan oleh RT dan RW kepada para pihak yang masuk dalam daftar penerima bantuan tersebut. Hal  ini  dilakukan  untuk mengurangi  interaksi  secara langsung  antar  warga.  Akan  tetapi  karena  minimnya fasilitas komunikasi yang dimiliki oleh Masyarakat di Desa Telukjaya menjadikan beberapa informasi yang diterima oleh masyarakat sangat kurang difahami atau bahkan  salah  mengartikan  informasi  bantuan  dari pemerintah.
Dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh informan  penerima  bantuan  program  pemerintah dapat  disimpulkan  bahwa  peran  bantuan  program pemeritah  yang  diberikan  oleh  pemerintah  telah memberikan bantuan yang setidaknya cukup menambah  kehidupan  sehari-harinya.  Dan  tidak  ada masyarakat  yang  tidak  mendapatkan  bantuan  seperti bantuan BLT karena pemerintah sudah berusaha keras mendata  serta  menginput  data  warga  tetapi  memang ada  tahapnya  masing-masing.  Hal  ini  didasari  dari sifat tanggung jawab serta adanya bentuk pertahanan dan keamaan yang diterapkan oleh aparat pemerintah khususnya kepala RT yang menerama langsung setiap permasalahan yang ada.
3.2. Pembahasan
Peran  program  Dana  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT),  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT),  dan Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  di Masa Pandemi
Program  BLT,  BPNT,  dan  PKH  merupakan bentuk  perwujudan  intervensi  pemerintah  melalui kementerian  Sosial  RI  dalam  rangka  memberikan stimulus  pengaman  sosial  di  tengah  masa  pandemi
covid-19.  Tujuan  pemerintah  membuat  berbagai program kebijakan selama covid-19 yaitu untuk tetap melindungi  dan  meringankan  beban  masyarakat terutama  bagi  yang  terdampak  pandemi  covid-19. Untuk  melihat  indikator  tercapainya  dari  program bantuan  ini  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  yang  terdampak  covid-19  dapat  diukur melalui pelaksanaan efektivitas program BLT, BPNT &  PKH.  Subagyo  dan  Budiani  (2007)  berpendapat bahwa  efektivitas  merupakan  kesesuaian  anatara outpun  dengan  tujuan  yang  ditetapkan.  Menurut Suharto (2011) efektivitas kebijakan/program merupakan  suatu  keadaan  dimana  hasil  yang diharapkan  sesuai  dengan  tujuan  program.  Sehingga dapat didefinisikan apakah sebuah program menghasilkan dampak  yang bermanfaat bagi masyarakat,  apakah  dampak  yang  ditimbulkan program dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dan  apakah  program  tersebut  dapat mencapai  tujuannya.  Untuk  melihat  peran  program BLT,  BPNT  &  PKH  pada  masa  pandemi  covid-19 pada Desa Telukjaya Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang  diukur  menggunakan  4  indikator menurut Budiani (2007) di ataranya yaitu:
a. Ketepatan Sasaran
Dalam  hasil  penelitian  yang  di  dapatkan ketepatan  sasaran  selain  kriteria  program penerima  sebagai  syarat  khusus  pada  masa pandemi  covid-19  syarat  khusus  penerima bantuan  adalah  warga  yang  perekonomiannya menurun  pada  masa  covid-19  dan  warga  yang terdampak covid-19. Indikator Ketepatan sasaran program  merupakan  sejauh  mana  peserta  atau penerima  program  tepat  dengan  sasaran  yang telah  ditentukan  sebelumnya  (Budiani,  2007). Indikator  di  dalam  ketepatan  sasaran  program yaitu  ditujukan  kepada  masyarakat  atau  yang biasa disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pada  penelitian  ini  indikator  ketepatatan sasaran program dan yang menjadi target utama di dalam  program  BLT,  BPNT  &  PKH  di  Desa Telukjaya  Kecamatan  Pakisjaya  Kabupaten Karawang  bagi  penerima  program  pemerintah. Hal ini sesuai dengan peraturan Surat Keputusan
Direktur Jendral Fakir Miskin No
22/6/Sk/Hk.02.02/6/2020  dan  keputusan  direktur jendral  perlidungan  dan  jaminan  sosial  No 02/3/bs.02.01/01/2020  tentang  indeks  faktor penimbangan  program  bantuan  sosial  bagi
program keluarga harapan (PKH) tahun 2020, dan peraturan  Menteri  sosial  republik  Indonesia nomor 11 tahun 2018 tentang penyaluran Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  yang  mana  sistem baru penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran  Bantuan  Sosial  Secara  Non  Tunai yang sebagaimana dibentuk karena adanya arahan dari  Presiden  Republik  Indonesia  yaitu  Bapak Jokowi  Widodo  pada  rapat  terbatas  tentang Program  Raskin  di  bulan  juli  tahun  2016.  Dan pada  program  bantuan  pemerintah  pada  masa pandemic covid-19 sasaran dalam program BLT, BPNT,  dan  PKH  ini  yaitu  warga  yang  memiliki perekonomian  rendah,  warga  yang  terdampak covid-19  dan  tidak  menerima  bantuan  sosial lainnya.  Sama  halnya  dengan  kriteria  bagi penerima BLT, BPNT, dan PKH yaitu warga yang terkena dampak covid-19 dan warga yang kurang mampu.
b. Sosialisasi Program
Dalam tahap  sosialisasi program  ini masyarakat diberi informasi terkait program BLT, BPNT & PKH. Proses sosialisasi merupakan salah satu  proses  yang  penting  dalam  melaksanakan program,  karena  dengan  adanya  sosialisasi masyarakat  akan  mengetahui  secara  jelas  apa makna dan tujuan dari suatu program. Akan tetapi pada pelaksanaannya sosialisasi program tersebut tidak berjalan dengan baik diakrenakan kurangnya fasilitas  komunikasi  yang  memadai  dan  tidak diperbolehkannya bekerumun yang menyebabkan menularnya virus covid-19.
c. Tujuan Program
Tujuan program pada penelitian yaitu Tujuan dari  program  BLT,  BPNT  &  PKH  adalah  untuk membantu  perekonomian  masyarakat  yang terdampak  wabah  covid-19  dan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  pada  pandemic  covid- 19,  serta  belum  sepenuhnya  tercapai.  Dengan adanya  Program  BLT,  BPNT,  &  PKH  cukup membantu mereka dalam menghidupi keseharian keluarga,  walaupun  bantuan  yang  diberikan  di rasa  masih  kurang  untuk  membantu  kehidupan mereka  di  tengah  pandemi  Covid-19.  Hal  ini terjadi  karena  sulitnya  bahan  pangan  melonjak naik pada masa pandemic covid-19.
d. Pemantauan Program
Pemantauan  program  merupakan  kegiatan yang  dilakukan  selama  program  BLT,  BPNT  &
PKH  dimasa  pandemi  berlangsung.  Sebagai bentuk  perhatian  kepada  masyarakat  dalam menangani  masyarakat  terdampak  Covid-19. Pemantauan  juga  dikatakan  sebagai  kegiatan mengamati  perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk dapat diambil tindakan sediri. Pada  pemantauan  program  sudah  dikatakan efektif  dikarenakan masyarakat dapat menikmati secara  langsung  bantuan  BLT,  BPNT,  &  PKH tersebut.

## Pandangan  Ekonomi  Islam  Mengenai  Peran Program Pemerintah
Bantuan  Program  pemerintah  dimasa  pandemi yakni  BLT,  BPNT,  &  PKH  sebagai  penolong  krisis ekonomi  taklain  karena  adanya  covid-19.  Semenjak kemunculan wabah covid-19, pendapatan masyarakat pelan-pelan telah mengalami  penurunan  yang  sangat drastis.  Salah  satu  bentuk  bantuan  yang  ada  saat pamdemi  covid-19  berupa  bantuan  BLT,  BPNT  & PKH. Sebagai upaya pemerintah terhadap kesejahteraan  masyarakat  dimasa  pandemi  covid-19. Bantuan  yang  diberikan  tersebut  bertujuan  guna memberikan  bantuan  kepada  para  KPM  mengalami krisis  ekonomi  di  masa  pandemi.  Kebijakan pemerintah dalam merespon problematika ekonomi di era pandemi covid-19 melalui program BLT, BPNT & PKH  sesuai  peran  tanggung  jawab  yang  diberikan oleh  Negara  untuk  mewujudkan  kemaslahatan bersama.  Karena  Negara  memiliki  kewajiban  untuk menjaga  stabilitas  ekonomi  dan  menyediakan  segala sesuatu  yang  dibutuhkan  oleh  rakyatnya,  termasuk kebutuhan  ekonomi.  Sesuai  dengan  teori  yang dijelasskan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam Prespektif  Islam  memiliki  fleksibelitas  yang  luas didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat umum. Sehingga dalam Prespektif Islam, negara dapat mendefinisikan apapun fungsinya dalam mencapai sasaran tersebut. Sehingga kebijakan dan langkah yang diberikan pemerintah di atas  merupakan  sebuah  terobosan  yang  sangat  luar biasa  dalam  hal perekonomian.  Begitu juga  program pemerintah  BLT,  BPNT,  &  PKH  merupakan  bentuk pertahanan  masyarakatnya  dari  pemerintah  dimasa pandemic  covid-19.  Sehingga  program  pemerintah yang  diberikan  kepada  masyarakat  termasuk  dalam maqashid  syari’ah  yaitu  menjaga  keteguhan  dalam agama,  menjaga  kesehatan  jiwa  dalam  menghadapi pandemic  covid-19,  menjaga  akal  agar  tetap  dalam
kesadaran dalam menerima kenyataan hidup, menjaga garis  keturunan  agar  tetap  kuat  hidup  bersama,  dan menjaga harta benda yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan di masa yang akan datang.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan,  maka  kesimpulannya  adalah  sebagai berikut:
a. Pada aspek ketepatan sasaran disimpulkan bahwa peran  program  pemerintah  pelaksanaan  program Bantuan Sosial pada masa pandemic covid-19 di Desa  Telukjaya  aspek  ketepatan  sasaran  sudah cukup efektif dalam  pemilihan  sasaran penerima program BLT, BPNT & PKH.
b. Pada  aspek  sosialisasi  program  tidak  berjalan dengan  baik  disebabkan  dengan  kurangnya fasilitas  alat  komunikasi  yang  dimiliki  oleh masyarakat.
c. Pada  aspek  tujuan  program  disimpulkan  bahwa pelaksanaan program Bantuan Pemerintah
Kementerian Sosial di masa pandemi Covid-19 di lingkungan  Desa  Telukjaya  pada  aspek  tujuan program  baik  pihak  pelaksana  maupun  keluarga penerima  manfaat  (KPM)  telah  berusaha  untuk mewujudkan tujuan program agar berjalan dengan lancar.  Sebagian  KPM  mengetahui  tujuan  dari program Program yang mereka terima.
d. Pada  aspek  pemantauan  program  disimpulkan bahwa  pelaksanaan  peran  program  pemerintah mengenai  program  BLT,  BPNT  &  PKH  dari Kementerian Sosial di masa pandemi Covid-19 di Desa  Telukjaya  pada  aspek  pemantaun  program adanya  pihak  dari  kelurahan  dan  RW  serta  RT yang  ikut  andil  dalam  melakukan  pemantauan program  Program  pemerintah.  Dengan  hal  ini dikatakan  pemantau  program  pemerintah  sudah dikatakan  efektif  dalam  pelaksanaanya  karena dengan  terlibatnya  pihak  kelurahan  atau  RW dalam  memonitoring  pelaksanaan  penerimaan bantuan  program  dapat  mengetahui  masyarakat Desa Telukjaya yang belum terdata.
e. Tanggung  jawab  pemerintah  dalam  Prespektif
Islam  fleksibelitas  yang  luas  didasarkan  pada premis bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterakan  masyarakat  umum  sehingga dalam Prespektif Islam
negara dapat mendefinisikan apapun fungsinya dalam mencapai  tujuan  tersebut.  Sesuai  pada  upaya aparat  Desa  Telukjaya  dalam  menghadapi  setiap
masalah  mengenai  bansos  dan  adanya  program BLT, BPNT & PKH merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat pada masa pandemi.  Dengan  demikian  program  pemerintah yang  diberikan  kepada  masyarakat  termasuk kepada  maqashid  syari’ah  yaitu  menjaga keteguhan dalam agama, menjaga kesehatan jiwa dalam  menghadapi  pandemic  covid-19,  menjaga akal agar tetap dalam kesadaran dalam menerima kenyataan  hidup,  menjaga  garis  keturunan  agar tetap  kuat  hidup  bersama,  dan  menjaga  harta benda yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan di masa yang akan dating

## 5. REFERENSI BUKU
Kementrian PPN/Bappenas. (2020). “Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Blt-Dana Desa )”  KOMPAK Jakarta Indonesia. PROGRAM  BANTUAN  PEMERINTAH  UNTUK INDIVIDU,  KELUARGA,  DAN  KELOMPOK TIDAK  MAMPU  Menuju  Bantuan  Sosial Terintegrasi RINGKASAN EKSEKUTIF (2018) Tim  Nasional  Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

## JURNAL
Ahmad  Muhtadi  Anshor  &  Muhammad  Ngizzul Muttaqin.  (2020). “Kebijakan  Pemerintah Indonesia  Dalam  Pencegahan  Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Perspektif  Maqashid  Syari’ah .”  Al-Istimbath:
Jurnal Hukum Islam Vol5, No. 2.
Dini,  Anisa  Rahma.  Nurmalia,  Yunisca.    Halim,
Abdul. (2018) ” Efektivitas Pelaksanaan
Program  Bantuan  Pangan  Nontunai  (Bpnt) Dikelurahan Gulakgalik”. Lampung Fadhallah. (2020). Wawancara. Jakarta: UNJ PRESS Ibrahim,  Anwar.  (2021) ”Efektifitas  Program Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Bagi masyarakat  Miskin  Terkena  Dampak  Covid-19 DiDesa Sermon Kecematan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 “. Mataram. Iqbal Abdul Muin, Mohd. Lubis, Siti Abidah. (2020). “ Peran  Dinas  Social  Dalam  Pemberdayaan
Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Untuk Penanggulangan Kemiskinan  Di  Desa  Sidiangkat  Kecamatan Sikalang Kabupaten Dairi”. Jurnal
Pemberdayaan Masyarakat. Kabupaten Dairi Julianto,  Pebi.  (2020) ,”  Implementasi  Program Bantuan Pangan Nontunai (Bpnt)  Di Kecamatan  Sitinjau  Laut  Kabupaten  Kerinci”. IAIN Kerinci.
Kuni Nabila, Kuni.  Suharso, Pudjo. Hartanto, Wiwin. 2021, “Implementasi Program Bantuan  Pangan Nontunai (Bpnt) Di Desa Paleran  Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember”. Jember.
Lestari, D. S., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program Industrialisasi  Dalam  Mengatasi  Kesenjangan Ekonomi  Di  Masyarakat  :  Perspektif  Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 288- 297.
doi:
http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4077 Mariana, Surya. (2021) . “Peran Dinas Social Dalam Pemberdayaan  Perempuan  Melalui  Program Keluarga Harapan ”. Iain Purwakerto MH  Ainulyaqin,  Saiban,  K.,  &  Munir,  M.  (2023).
Praktek  Gadai  Sawah  di  Kabupaten  Bekasi
Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal
Ekonomi Syariah Pelita Bangsa , 8 (01), 51 - 60. https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258 Mustafida,  Nunung  Ifnatul.  (2019), “Implementasi Program  Bantuan  Pangan  Nontunai  (Bpnt)  Di Desa Kajarharjo Kecamatan Kali Baru
Kabupaten  Banyuwangi”. Jember  Digital repository.
Regina,  wowiling.  2021 “Peran  pemerintah  dalam penyaluran bantuan langsung  tunai  pada masyarakat  di  masa  pandemic  covid-19  di kecamatan  maesaan  kabupaten  minahasa selatan” . Minasahah Selatan.
Rokhoul  Alamin,  Ahmad.  (2010) .  “Analisis  Peran Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) PAD Suku Dinas Social Jakarta Utara .” UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta . Safitri,  Dwi.  (2021) “Peran  Pendamping  Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh)
Dikecamatan Kertanegara Kabupaten
Purbalingga”. IAIN Purwakerto, Purwakerto. Saroh, S., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M H., & Edy, S.
(2023). Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token  (NFT),  Sebagai  Instrumen  Investasi Menurut  Perspektif  Ekonomi  Islam.  Jurnal Ilmiah  Ekonomi  Islam,  9(01),  378-386.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7948
Sihabudin,  F.,  Achmad,  L.  I.,  'Ainulyaqin,  M.  H., Midisen,  K.,  &  Edy,  S.  (2022).  Analysis  of Blockchain  Technology  and  Security  Principles in Cryptocurrency Transactions according to the perspective  of  Islamic  Economics:  Case  study : Smart  Contract  on  the  Ethereum  Blockchain Network. Ta’amul: Journal of Islamic Economics , 1 (1),
11–20.
https://doi.org/10.58223/taamul.v1i1.2 Sugiyono.  (2021). Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung: ALFABETA CV Suardi,  Didi  (2021). “MAKNA  KESEJAHTERAAN DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI
ISLAM”. TANGGERANG BANTEN.

## Sumber Lainnya:
Keputusan  Direktur  Jendral  Perlindungan  Dan Jaminan  Sosial Nomor  02/3/Bs.02.01/01/2020. Tentang “Indeks  Dan  Faktor  Penimbangan Bantuan  Sosial  Program  Keluarga  Harapan Tahun 2020”
Peraturan  No  11  Tahun  2019 Tentang  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Melaui  Pemberian Dana Langsung Tunai Bantuan- Dana Desa.
Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2017  Tentang Program Raskin.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No .
94/Pmk.07.2021  Tentang “Perubahan  Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/Pmk.07/2021  Tentang  Pengelolaan  Transfer Ke  Daerah  Dan  Dana  Desa  Tahun  Anggaran 2021  Dalam  Rangka  Mendukung  Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya”.

## Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  20  Tahun  2019
Tentang  Penyaluran  Bantuan  Pangan  Non Tunai.
Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
Undang  Undang  RI  Nomor  13  Tahun  2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin .