## SISTEM PEMILU DPD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Oleh Suroto
Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Pemilu  salah satu  unsur negara hukum  yang demokrasi  dan mekanisme hukum pemilu harus mengatur penyelenggaraan masalah-masalah hukum dalam penyelenggaraan  pemilu  lebih  ekfektif.  Tujuannya  memberikan  kepastian  hukum pelaksanaan  pemilu  sehingga  keadilan  seluruh  pihak  dipenuhi.  Dilihat  dalam kelembagaan yang mendasar dua persoalan yaitu ajaran kedaulatan dan ajaran demokrasi. Proses demokrasi melalui prosedur pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat dan DPD dibentuk  dengan  prinsip  perwakilan  daerah  yang  pluralistik  yang  berfungsi  untuk memperkuat DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsinya serta dalam rangka pemerintah daerah.  Artikel  ini  mempersoalkan  UUD  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 mengatur mekanisme sistem, tujuan dan kelembagaan pemilu berdasar pada Pasal 1 ayat (2) dan mengapa DPD dibentuk melalui pemilu dengan prinsip perwakilan daerah. Oleh karena  itu  maka  lembaga  pemilu  yang  dimaksud  penyelenggaraan  untuk  memilih wakil-wakil rakyat yang duduk didalam badan perwakilan rakyat. DPD dibentuk untuk memperkuat  kedudukan  tugas  dan  fungsi  DPR  dalam  hubungannya  dengan  Presiden dalam rangka cheks and balances da mendorong percepatan demokrasi pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.
Kata kunci : Sistem pemilu, Dewan Perwakilan Daerah, Hubungan pemerintah pusat dan Daerah

## ABSTRACT
Election is one element of the democratic state of law and the legal mechanisms should regulate the conduct of legal problems in the election administration to be more effective. The goal is to provide the legal certainty to election so that justice for all parties is met. Viewed from two fundamental institutional issues, the probems are the teachings of  democracy  and  sovereignty.  The  democratic  process  through  election  procedure  to choose  people’s  representatives  and  die  Regional  Representative  Council  (DPD)  is formed by the principle of pluralistic regional representation that serx’es to strengthen the Parliament  in  carrying  out  its  functions  and  in  the  framework  of  regional  government This  article  had  the  questions  as  follows  die  1945  Constitution  set  up  the  mechanism, system, objectives, and institution of election based on Article 1 paragraph and why is DPD formed through election with the principle of regional representation.
Therefore,  the  election  institute  in  question  is  die  one  holding  elections  to  choose  the peoople's representatives who sit in the people ’s representative body. DPD is established to  strengthen  the  position,  task,  and  functions  of  the  People’s  Representatice  Council (DPR) in conjunction with the President in terms of checks and balances and accelerate the  development  development  democracy  and  local  progress  in  a  harmonious  and balanced way.
Keywords : electoral system, the Regional Representative Council, the relationship of the central and local government

## A. Pendahuluan
Pemikiran  umum  salah  satu unsurnya  hukum  yang  demokrasi,  yaitu untuk  mengukur  demokrasi  tidaknya penyelenggara  pemilu  anggota  DPR, DPD,  DPRD,  DPRD  propinsi  dan DPRD  daerah  kabupaten  atau  kota dalam  Negara  Republik  Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik  Indonesia  tahun  1945. 1
Disamping  itu  penyelenggara  pemilu yang  demokratis  berjumlah  15  point Standard  itu  merupakan  acuan  minimal yang  harus  di  penuhi  Namun  dalam tulisan  artikel  ini  tidak  akan  mengulas jumlah  15  standar  Internasional  secara menyeluruh,  namun  pembicaraan  di batasi  pada  seputar  ke  15  yaitu  tentang kepatuhan terhadap hukum dan penegakan  hukum  pemilu.  Mekanisme hukum pemilu harus mengatur penyelesaian  masalah-masalah  hukum penyelenggaraan  pemilu  lebih  efektif. Tujuannya memberikan kepastian hukum  pelaksanaan  pemilu  sehingga keadilan seluruh pihak terpenuhi Pemilu umum  adalah  salah  satu  lembaga  yang berfungsi  sebagai  sarana  penyampaian hak-  hak  Demokrasi  rakyat.  Eksistensi
1 Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15
kelembagaan pemilu sudah di akui oleh negara-negara  yang  bersendikan  asas kedaulatan  rakyat,  isi  persoalan  pemilu bersumber  pada  dua  masalah  mendasar yang selalu di persoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan yaitu mengenai  ajaran  kedaulatan  rakyat  dan paham  demokrasi  dimana  demokrasi sebagai  perwujudan  kedaulatan  rakyat serta pemilu merupakan cermin daripada demokrasi  Konsepsi  demokrasi  yang memberikan  landasan  dan  mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan  dan  kesederajatan  manusia. Demokrasi mewujudkan manusia sebagai pemilih kedaulatan yang dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat, berdasarkan  pada  teori  kontrak  sosial (DU Contrach Social) 2
Proses  demokrasi  juga  terwujud melalui prosedur pemilu untuk memilih wakil rakyat dan DPD, dibentuk melalui pemilu  dengan  prinsip  perwakilan daerah yang berfungsi antara lain rangka memperkuat  DPR  dalam  melaksanakan fungsi-fungsinya  serta  dalam  rangka pemerintah daerah. UUD Negara
2 Prof.DR.  Inu  Kencana  Syafiie,  M.  2013.
Dalam  Ilmu  Negara  (Kajian  Ilmiah  dan Kajian Keagamaan). Bandung: Penerbit pustaka Reka Cipta Bandung.
Republik  Indonesia  tahun  1945  atau konstitusi  merupakan  penerapan  aturan pikiran  negara  dan  hukum  atau  doktrin atau teori ilmu negara oleh pembentukan negara atau pembentuk konstitusi dengan  modifikasi  sesuai  geografi demokrasi  budaya,  dan  sejarah  bangsa. UUD  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945  sebelum  perubahan  dibentuk dengan  berusaha  menolak  aliran  pikir negara dan hukum, karena aliran negara dan  hukum  merupakan  aliran  pikir negara yang dibangun dan dikembangkan  dari  masyarakat  barat dan  oleh  masyarakat  barat.  Namun pengaruhnya  diakui  ada  atau  tidak sepenuhnya dapat ditolak. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan  pengkaidahan  aliran  pikir negara  dan  hukum  bangsa  Indonesia perubahan  aliran  pikir  negara  dan hukum  pada  UUD  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  sebelum  maupun sesudah.

## B. Perumusan Masalah
1. Apakah  UUD  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  mengatur mekanisme  sistem,  tujuan  dan kelembagaan  Pemilu  terdasar pada Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan terada  ditangan  rakyat  dan
dilaksanakan menuntt UUD Negara Republik Indonesia
tahun 1945?
2. Mengapa DPD dibentuk melalui pemikiran dengan prinsip perwakilan daerah atau representasi daerah?
C. Pembahasan
1. Sistem-sistem Pemilu
Sistem pemilu dilihat dari kedudukan individu rakyat, maka terdapat  sistem  pemilihan  mekanis  dan sistem pemilihan organis. Sistem mekanis  melekat  bahwa  rakyat  terdiri atas  individu-individu  dimana  hak secara  berada  pada  masing-masing individu,  sedangkan  sistem  organis rakyat  ditampilkan  sebagai  sejumlah kelompok  atau  komunitas  atau  rakyat dibagi  dalam  organisasi  kelompok individu.  Kelompok  ini  didasarkan genelogis,  lapisan  sosial  organisasi kelembagaan  dan  sebagainya.  Dengan demikian  sistem  organis  hak  secara terletak  pada  kelompok  seperti  budaya sukuan  yang  dilakukan  di  Papua. Kemudian daripada itu sistem pemilihan mekanis dalam pelaksanaanya dilakukan dengan dua cara yaitu sistem perwakilan proposional pada sistem distrik wilayah negara dibagi dalam distrik-ditrik pemilihan  atau  daerah  pemilihan  atau
constituencies  yang  jumlahnya  sama dengan jumlah anggota badan perwakilan  tiap  distrik  diwakili  oleh seorang  wakil,  karena  itu  dinamakan juga  sistem  mayoritas  karena  untuk menentukan  wakil-wakil  terpilih  dari suatu  distrik  ditentukan  menurut  calon nama yang memperoleh suara terbanyak. Sedangkan  sistem  proposional  adalah sistem dimana presentase kursi di badan perwakilan  rakyat  yang  akan  dibagikan kepada  tiap-tiap  politik  disesuaikan dengan  presentase  jumlah  suara  yang diperoleh  tiap-tiap  partai  politik,  sistem proposional  ini  dapat  dilakukan  dengan variasi  misalnya  dengan  here  System dan  list  system.  List  System,  pemilihan diminta  memilih  diantara  calon  yang terisi  sebanyak  mungkin  nama-nama wakil  rakyat  yang  akan  dipilih  dalam pemilu.

## 2. Tujuan Pemilu
Paling  tidak  ada  tiga  tujuan pemilu di Indonesia, pertama
memungkinkannya pengertian pemerintahan lembaga negara berfungsi sesuai  dengan  maksud  UUD  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945  dan ketiga  untuk  melaksanakan  hak  asasi manusia  warga  negara.  Tujuan  pertama mengandung arti pemberian kesempatan yang sama kepada peserta pemilu untuk
memenangkan program-programnya, tujuan  yang  kedua  maksudnya  adalah agar  lembaga-lembaga  MPR,  DPR  dan DPD  berfungsi  menjaga  kedaulatan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dan  berfungsi  sebagai  lembaga  kontrol terhadap  eksekutif.  DPR  dan  DPD senantiasa mengawasi tindakan presiden dan  jika  DPR  dan  DPD  menganggap bahwa presiden sungguh-sungguh melanggar  hukum  atau  mengkhianati terhadap  negara  yang  ditetapkan  UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Usul  pemberhentian  presiden  dan  atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada  MPR  dengan  hanya  terlebih dahulu  mengajukan  permintaan  kepada Makamah  Konstitusi  untuk  memeriksa mengadili  dan  memutus  pendapat  DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah  melakukan  pelanggaran  hukum berupa  pengkhianatan  terhadap  negara Korupsi  penyuapan  tindakan  pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau  pendapat  bahwa  Presiden  dan  atau Wakil  presiden  tidak  lagi  memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. 3
Tujuan  yang  ketiga  adalah  untuk melaksanakan  hak  asasi  manusia  yang
3 Pasal 7B ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
secara konstitusional diatur dalam BAB XA  Pasal  28  A-J  Tentang  Hak  Asasi Manusia.  Kemerdekaan  berserikat  dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagamya ditetapkan dengan UU dan setiap orang bebas  memeluk  agama  dan  beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan, memilih kewarganegaraan,  memilih tempat  tinggal  di  wilayah  negara  dan meninggalkannya serta berhak kembali. 4

## 3. Kelembagaan Pemilihan Umum
Pertanggungan  demokrasi  sistem perwakilan  yang  lazimnya  di  anut berbagai  negara-negara  modern,  maka dibentuk  badan  perwakilan  rakyat  serta diikuti  lembaga  pemilu  mempunyai kandungan maksud dan tujuan diadakan lembaga  pemilu  tidak  lain  dan  tidak bukan adalah sebagai sarana bagi warga negara  untuk  memilih  wakil-wakilnya yang  akan  duduk  di  dalam  Badan Perwakilan  Rakyat.  Dilihat  sejarahnya, sistem  perwakilan  itu  mula-mula  lahir dari  negara  Inggris  dengan  nama parlementer, jauh sebelum di dicetuskan ajaran kedaulatan rakyat oleh
JJ.Rousseau  melalui  proses  dan  sejarah parlementarisme yang setelah
4 Pasal 28,28E ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
mengalami  berbagai  pembahan  dan perbaikan pada giliranya sebagai Dewan Perwakilan  yang  menjadi  contoh  bagi negara Eropa maupun luar Eropa.
Asas  kedaulatan  rakyat  disebut juga  dengan  paham  demokrasi  menurut JJ.Rousseau  kedaulatan. Sovereignety adalah  konsep  mengenai  kekuasaan tertinggi (Supreme Autharity).
Pengertian  demokrasi  secara  modem lahir  dan  berkembang  sejak  abad  18 yaitu  suatu  paham  yang  berusaha menempatkan manusia sebagai makhluk yang berdaulat. Kedaulatan manusia itu berpangkal pada akalnya dan kodrat dari Tuhan. 5
Pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan  rakyat  dalam  prateknya terdapat  sistem  politik  yang  menurut penganutnya  juga  menjunjung  tinggi asas  demokrasi,  akan  tetapi  dalam kenyataannya  terdapat  hal-hal  yang bertentangan  dengan  prinsip-prinsip demokrasi. 6 Berikut  ini  prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B-Mayo: 7
5 Mh. Isnaeni, Dalam MPR DPR Wahana mewujudkan Demokrasi Pancasila.( Jakarta:Yayasan Idya).,hlm.23-24
6 Mariam Budiharjo. (editor) ,1980. masalah kenegaraan. Dalam H. B. Mayo, Nilai-Nilai Demokrasi. Jakarta: Gramedia.hlm.158
7 Idem, Dasar-dasar ilmu
a. Kebijaksanaan  politik  dilakukan oleh  wakil-wakil  rakyat  atas dasar prinsip mayoritas.
b. Para  wakil  dipilih  dan  diberikan untuk membuat kebijakan politik.
c. Pemilu yang bebas dan dilakukan katas dasar hak secara universal.
Dengan  demikian  maka  lembaga pemilu  itu  lahir  dari  sistem  perwakilan demokrasi perwakilan, sehingga sampai sekarang  ini  lembaga  pemilu  tetap merupakan lembaga yang esensial dalam kehidupan  ketatanegaraan,  baik  di negara dengan bentuk morarki parlementer maupun di negera berbentuk  republik.  Lembaga  pemilu adalah  sistem  norma  dalam  proses penyampaian  hak  demokrasi  rakyat. Pengertian  ini  akan  menunjuk  jalinan kaidah-kaidah dan unsur-unsur masing-masing satu dengan yang lainnya berhubungan erat, saling ketergantungan dalam salah satu kaidah atau unsur di antara kaidah- kaidah tidak berfungsi dengan baik, maka mempengaruhi  keseluruhannya.  Begitu juga  pengertian  pemilu  sebagai  suatu proses  menunjuk  pada  fase  atau  tahap demi  tahap  yang  di  lewati  secara  tertib dan  teratur  menurut  kaidah-kaidah
politik,(Jakarta:Gramedia,1985),hlm.61
tertentu  sehingga  penyampaian  hak demokrasi  warga  negara  terwujud sebagaimana  seharusnya.  Kaidah  atau unsur  dalam  sistem  norma  itu  meliputi hak  pilih  beserta  segala  aspeknya penyelenggaraan  pemilu  dan  organisasi peserta, pengawasan (bawaslu) asas-asas sistem pemilu dan sebagainya.
Tahap-tahap  dilalui  dalam  proses pemilu  mulai  pendaftaran  pemilih pencalonan, kampanye, penyusunan dan perhitungan  penetapan  hasil  pemilihan pelantikan  atau  peresmian  para  calon terpilih.  Hak  pilih  merupakan  hak  yang harus  dilindungi  dan  dijamin  sebagai hak  dan  hak  asasi  warga  negara  sesuai yang  dimuat  dalam  Pancasila  UUD Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 berbunyi untuk menegakan dan melindungi  hak  asasi  manusia  sesuai dengan  prinsip  negara  hukum  yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia  dijamin  diatur  dan  dituangkan dalam  peraturan  perundang-undangan 8 sehingga  pemilu  dapat  berlaku  secara umum sama dan berkesamaan langsung bebas  dan  rahasia,  cara  pemilu  yang bersifat umum sama langsung, bebas dan rahasia  ini  dijadikan  asas  daripada pemilu.
8 Pasal 28 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia
Asas  umum  artinya  bahwa  sikap warga  negara  yang  memenuhi  syarat yang telah ditentukan berhak untuk ikut memilih  dan dipilih. Syarat-syarat  yang harus  dipenuhi  antara  lain  umur minimum, dewasa berkelakuan baik dan sehat  rohani,  sama  artinya  secara  sama pemilih dihargai sama. Jadi tahap- tahap secara  berharga  sebagai  satu  suara. Sedangkan  berkesamaan  artinya  bahwa wakil-wakil  rakyat  yang  akan  duduk  di dalam  badan  perwakilan  rakyat  melalui pemilihan  langsung  berarti  wakil-wakil rakyat dipilih langsung oleh hak pilih di tempat  pemberian  suara  tanpa  perantar. Selanjutnya bebas artinya setiap pemilih bebas  untuk  menentukan  hak  pilihnya, jadi  tidak  boleh  ada  tekanan  dari siapapun juga dan dalam bentuk apapun juga yang akan mengakibatkan terganggunya  asas  bebas.  Berikutnya rahasia artinya bahwa para hak pilih itu dijamin kerahasian pilihannya.
Sedangkan jujur mengandung arti bahwa pemilu  harus  dilakukan  sesuai  dengan aturan  untuk  memastikan  bahwa  setiap warga  negara  yang  berhak  dapat memilih  sesuai  dengan  kehendaknya selain itu setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat.  Sesuai  dengan  asas  jujur  tidak boleh ada suara pemilih yang
dimanipulasi.  Sedangkan  asas  adil adalah  perlakuan  yang  sama  pada peserta  pemilu  dan  pemilih  tanpa  ada pengistimewaan ataupun deskriminasi. 9
Untuk ketertiban administrasi maka  para  pemilih  didaftarkan  dalam daftar pemilih tentang teknis pendaftaran  pemilih  harus  dijamin  agar hak suara seseorang tidak hilang begitu saja  sebagai  akibat  daripada  nama pemilih  yang  bersangkutan.  Tidak tercantum dalam daftar pemilih orang-orang  yang  dipilih  mendaftar lebih  dahulu  calon  dan  pencalonan  diri atau  dicalonkan.  Dengan  kaitan  dengan calon atau dicalonkan ini timbul masalah siapa-siapa saja yang dapat mencalonkan  diri  atau  mengajukan calon  kemudian  masalah  berikutnya siapa  yang  menjadi  peserta  pemilu berkembang dengan adanya pencalonan tadi. Unsur berikutnya dari sistem norma dalam pemilu adalah unsur penylenggarakan  pemilu  benar-benar dilaksanakan  secara  demokratis  maka penyelenggara  pemilu  harus  dapat memainkan peranan dengan baik. Karena  dari  penyelenggaraan  ini  akan dituntut  untuk  berlaku  jujur  dan  adil
9 Jen  edjri  M.Gaffar,  2013. Dalam  Politik Hukum Pemilu Konstitusi. (Jakarta: Press.2013)hlm.46
tidak  memihak  dengan  memberikan perlakuan  serta  pelayanan  yang  sama terhadap  para  kontestan.  Jujur  dalam pendaftaran  pemilih  dan  perhitungan secara,  jujur  dalam  penetapan  hasil pemilihan  adil  dalam  memberlakukan para kontestan contoh dalam kesempatan  pencalonan,  kampanye  dan sebagainya.  Dengan  demikian  maka unsur  dan  atau  norma  kejujuran  dan keadilan  ini  akan  menjadi  asas  pemilu. Sedangkan aturan represif adalah ketentuan  yang  memberikan  ancaman hukuman  kepada  pihak-pihak  yang melakukan  penyelenggaraan,  karena bertentangan dengan asas jujur dan adil Oleh  dalam  hukum  positif  terdapat ketentuan  yang  memberikan  ancaman sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana pemilu  baik  kepada  pemilih  peserta penyelenggara bahkan pejabat pemerintah. 10

## 4.  Sistem Pemilu di Indonesia
Kedaulatan rakyat atau demokrasi modern adalah demokrasi dengan sistem perwakilan  artinya  rakyat  memilih seseorang dari dirinya untuk mewakilinya 11 oleh  karena  itu  suatu pemerintahan
supaya berjalan
10 Ibid,hlm.47
11 Dahlan Thaib, 1999,. Dalam Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi Liberty. Yogyakarta.  Hlm.9
demokratis  harus  memenuhi  syarat berikut ini : 12
a. Perundingan  konstitusional  dalam arti bahwa selain menjamin hak-hak individu, pemerintah harus  menentukan  pula  cara prosedural untuk memperoleh perlindungan  atas  hak-hak  yang dijamin.
b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak  memihak  atau  ( independent and impartial tri bunal )
c. Pemilu yang bebas
d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
e. Kebebasan  untuk  berserikat  atau berorganisasi dan beroposisi
f. Pendidikan kewarganegaiaan
(civic edes cation)
Pemilu dilaksanakan secara langsung  umum,  bebas,  rahasia,  jujur dan adil setiap lima tahun sekali Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden dan  DPRD,  peserta  pemilu  untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai  politik  peserta  pemilu  untuk memiliki anggota DPD adalah
12 Widayati. 2015. Dalam Rekontruksi Kedudukan  Ketetapan  MPR  dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Genta Publishing. Yogyakarta.hlm,63.
perorangan. 13
DPD dibentuk untuk memperkuat kedudukan tugas dan fungsi DPR dalam hubungannya  dengan  presiden  dalam rangka chechs and balances. Perdebatan tentang  negara  sebagai  suatu  organisasi kekuasaan  baik  dari  sisi  pemikiran maupun praktek sejarah berada diantara dua titik orientasi yaitu upaya memaksimalkan pencapaian tujuan bemegara  dan  mencegah  terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, tujuan bemegara  dipandang  paling  sesuai dengan  semangat  masyarakat  modern adalah melindungi HAM dan memajukan  pada  hukum  yang  kuat kekuasaan yang sudah diakui dan terjadi sepanjang  sejarah  yaitu power  tends  to corrupt absolute power corrupt absolutely seperti yang pernah dinyatakan  lord  Action.  Untuk  itu berbagai  sistem  ketatanegaraan  telah dikembangkan  baik  dari  sisi  teoritis maupun  praktis  salah  satu  sistem tersebut  adalah  diterapkannya  prinsip chechs  and  balances  dapat  dicari  awal mulanya dari teori pemisahan kekuasaan,  prinsip  ini  lahir  agar  dalam pemisahan  kekuasaan  tidak  terjadi kebuntuan  hubungan  antar  cabang
13 Pasal 22 E ayat 1,2,3,4, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
kekuasaan serta untuk menegak terjadinya penyalahgunaan didalam satu cabang kekuasaan.
Aristoteles dalam bukunya Polities”  menyatakan  bahwa  kekuasaan suatu negara dibagi menjadi tiga bagian yaitu pertama kekuasaan untuk mengadakan peraturan-peraturan berupa prinsip-prinsip yang harus ditaati warga negara  yang  disebut  legislatif,  kedua kekuasaan untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang disebut kekuasaan  eksekutif,  ketiga  kekuasaan untuk  menyatakan  apakah  anggota masyarakat  bertingkah  laku  sesuai dengan  peraturan  legislatif  dan  apakah kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan  peraturan  legislatif  tidak menyimpang  dari  prinsip-prinsip  yang ada  yang  disebut  kekuasaan  yudikatif. Pemikiran  modern  tentang  pemisahan kekuasaan  negara  demokrasi  modem dikemukakan  montesquiun.  Kekuasaan dibagi menjadi tiga ( Trias Politiea ) 14
DPD dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah, meningkatkan  agregasi  dan  akomodasi aspirasi  dan  kepentingan  daerah-daerah dalam perumusan kebijaksanaan
14 Isnanto,  &  Suroto,  2015, Dalam  Buku  Ajar Ilmu Negara. Semarang: Fakultas Hukum Untag Semarang.
nasional  berkaitan  dengan  negara  dan daerah, mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang. UUD Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 mengatur  pembagian  kekuasaan  dalam rangka  otonomi  daerah  dan  tugas pembantuan hubungan pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah.  DPD  dibentuk berdasarkan  prinsip  perwakilan  daerah dengan  tugas  dan  fungsi  memperkuat DPD  dibidang-bidang  tertentu  (daerah) pemerintahan daerah.
Negara Kesatuan Republik
Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah provinsi  dan  provinsi  itu  dibagi  atas kabupaten  dan  kota  yang  tiap-tiap provinsi kabupaten  dan  kota  itu mempunyai  pemerintah  daerah  yang diatur dengan Undang-Undang, pemerintah  daerah  provinsi  daerah kabupaten  dan  kota  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang undang-undang ditentukan  sebagai  urusan  pemerintah pusat. 15 Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah  daerah  hubungan  dengan
15 Pasal 18 ayat 1,2,5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah yaitu hubungan wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan pemilihan  daerah  provinsi  kabupaten dan  kota  atau  antara  provinsi  dan kabupaten  dan  kota,  diatur  dengan undang-undang dan hubungan keuangan pelayanan  umum  pemanfaatan  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil selaras berdasar undang-undang. 16
Kekuasaan pemerintahan dipegang  oleh  presiden  dibantu  satu wakil  presiden  dan  menteri  negara dibagi  dengan  pemerintahan  daerah berdasarkan  prinsip  desentralisasi  dan tugas  pembantuan  dilaksanakan  dengan prinsip  otonomi  dan  tugas  perbantuan, dengan  demikian  pemerintah  daerah bagian  dari  sistem  pemerintahan.  UUD Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 secara  limitatif  mengatur  peran  DPD terutama  kewenangan  dalam  legislasi dan  termasuk  pula  pelaksanaan  fungsi parlemen  yang  lain  seperti  fungsi anggaran  kontrol  representasi  dan requeitment  jabatan  publik.  Dalam implementasi  fungsi-fungsi  parlemen
16 Pasal 18 ayat 1,2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
tersebut kewenang dan kedudukan DPD hanyalah  bersifat  penunjang  terhadap fungsi-fungsi  parlemen  yang  dimiliki oleh  DPR  itu  sendiri  kewenangan  yang dimiliki  oleh  DPD  dibidang  legislasi sangat  terbatas  DPD  hanya  berperan sebagai  lembaga  co  legislator  daripada menjadi legislator seutuhnya.
Menurut  ketentuan  pasal  22D UUD  Negara  Republik  Indonesia  tahun
1945 DPD mempunyai beberapa
kewenangan yaitu :
a. DPD  dapat  mengajukan  kepada
DPR  rancangan  Undang-undang yang berkaitan dengan :
1) Otonomi daerah
2) Hubungan pusat dan daerah
3) Pengelolaan  sumber  daya
alam serta sumber daya ekonomi lainnya
4) Pembentukan  dan  penukaran
serta penggabungan daerah
5) Yang berkaitan dengan
pertimbangan  keuangan  pusat dan daerah
b. DPD  juga  ikut  memberikan pertimbangan kepada DP R terkait:
1) RUU APBN
2) RUU  yang  berkaitan  dengan pajak
3) RUU  yang  berkaitan  dengan pendidikan\
4) RUU  yang  berkaitan  dengan agama
c.
DPD dapat melaksanakan fungsi pengawasan  (controlling)  dan penyampaian hasil
pengawasanya  ilu  kepada  DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti atas implementasi  undang-  undang yang berkaitan dengan:
1) Otonomi daerah
2) Pembentukan pusat dan
daerah
3) Hubungan pusat dan daerah\
4) Pengelolaan sumber daya alam  dan  sumber  daya  ekonomi lainnya
5) Pelaksanaan  anggaran  dan belanja negara
6) Pajak
7) Pendidikan
8) Agama
Dengan  melekat  pola  rumusan dan  pengaturan  diatas  nampak  jelas bahwa  fungsi  DPD  hanyalah  sebagai lembaga  co  legislator  disamping  DPR kondisi  ini  tentu  akan  menyisahkan persoalan  terkait  penguatan  sistem lembaga perwakilan. Kiranya akan sulit terbangun suatu mekanisme chechs and balances yang  efektif  antara  DPR  dan DPD  jika  masih  terdapat  inferontes
kewenangan  DPD  Republik  Indonesia kewenangan konstitusional yang sebatas hanya dapat
mengajukan,
mempertimbangkan dan ikut membahas
tetapi  tidak  memutuskan  suatu  RUU menyebabkan  DPD  dapat  dikatakan hanya berperan sebagai lembaga penasehat (advisory  agency) tukang stempel (the  rubber  stamp) lembaga penunjang (auxiliary  agency) terhadap kedudukan  dan  peran  DPR  selama  ini terutama dalam proses  produk legislasi, mulai  dari  tahapan  awal  RUU  hingga menjadi undang-undang.

## D.  Penutup

## 1. Kesimpulan
1) Pemilu  adalah  salah  satu  unsur negara  hukum  adalah  salah  satu lembaga  yang  berfungsi  sebagai
sarana penyampaian hak-hak
demokrasi rakyat. Sistem
kelembagaan pemilu sudah diakui oleh  negara  yang  bersendikan asas  kedaulatan  rakyat  (Pasal  1 ayat (2)).
2) UUD Negara Republik Indonesia tahun  1945  mengatur  bahwa pembagian kekuasaan dalam
rangka otonomi daerah dan tugas perbanluan  sehingga  hubungan pemerintah pusat dan daerah dan
dibenluknya  DPD  berdasarkan prinsip perwakilan daerah dengan tugas  dan  fungsi  memperkuat DPR dibidang-bidang tertentu.

## 2. Saran
1) Pertama  mengoptimalkan  peran
DPD untuk menjamin keseimbangan  yang  lebih  stabil antara eksekutif dan legislatif.
2) Kedua  memungkinkan  setiap produk  legislatif  diperiksa  dua kali sehingga terjamin
kualitasnya sesuai dengan
aspirasi rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
(editor), Mariam Budiharjo. (1980). masalah kenegaraan. Dalam H. B. Mayo, Nilai-Nilai Demokrasi.
Jakarta: Gramedia.
------  1985. Dalam  Dasar-dasar  Ilmu Politik. Gramedia. Jakarta.
Isnaeni, M, (t.thn.). Dalam MPR DPR Wahana mewujudkan Demokrasi Pancasila. Yayasan Idya., Jakarta
Isnanto,  &  Suroto,  2015, Dalam  Buku Ajar  Ilmu  Negara. Semarang:
Fakultas Hukum Untag Semarang.
M.Gaffar, J. 2013. Dalam Politik Hukum
Pemilu Konstitusi. Jakarta: Press.
Prof.DR. Inu Kencana Syafiie, M. 2013.
Dalam  Ilmu  Negara  (Kajian Ilmiah  dan  Kajian  Keagamaan). Bandung:  Penerbit  pustaka  Reka Cipta Bandung.
Thaib, D. 1999,. Dalam Kedaulatan
Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi Liberty. Yogyakarta.
Widayati.  2015. Dalam  Rekontruksi
Kedudukan Ketetapan MPR dalam  Sistem  Ketatanegaraan
Indonesia. Genta Publishing.
Yogyakarta.

## Peraturan  Perundang-undangan  dan

## Keputusan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945
Undang-Undang No 15 Tahun 2011