## TAFSIR FORCE MAJEURE TERHADAP PERISTIWA COVID-19 SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KONTRAK BISNIS
Muhammad Agam Firmansyah 1 , Dipo Wahyoeono 2 1,2 Fakultas Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: agamfirmansyah3.af@gmail.com

## Abstrak
Tujuan pembahasan kali ini ialah agar  tahu pandemi virus corona sebagai kegagalan publik yang tidak normal sebagai dasar atas keadaan memaksa yang terdapat pada sebuah kontrak. Penulis dalam hal ini menggunakan atau memilih jenis penelitian normatif yang didasarkan pada hasil yang didapatkan tidak secara langsung. Penulis dalam hal menyusun jurnal juga menggunakan pendekatan metode konsep. Melalui analisis data deskriptif kualitatif dan penelusuran literatur diperoleh teknik pengumpulan bahan hukum. Produk yand didapatkan dari penelitian mengekspos, pandemi Bencana nasional non alam virus corona dijadikan sebagai landasan keadaan memaksa yang berakibat atau digunakan sebagai alasan batalnya sebuah perjanjian. Namun, pandemi virus corona dapat dijadikan sebagai dasar langsung ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban dengan syarat harus  dibuktikannya  bahwa  ketidakmampuan  tersebut  secara  langsung  disebabkan  oleh  pengaruh virus  corona.  Oleh  sebab  itu,  pandemi  virus  corona  dapat  diingat  untuk  ketentuan  pemahaman keadaan memaksa yang bersifat nisbi atau relatif.

## Abstract
The aim of this research is to identify the corona virus as an abnormal public failure on the basis  of  a  contractual  force  majeure.  the  author  in  this  case  uses  or  chooses  a  type  of  normative research based on the results obtained indirectly. The author in terms of compiling journals also uses the concept method approach. Through analysis of qualitative descriptive data and literature search, legal  material  collection  techniques  were  obtained.  Products  obtained  from  research  exposing, pandemic  Non-natural  national  disaster  corona  virus  is  used  as  the  basis  for  a  force  majeure  that results in or is used as a reason for canceling an agreement. However, the corona virus pandemic can be used as a direct basis for the inability of one of the parties to fulfill obligations provided that it must prove that the inability is directly caused by the influence of the corona virus. Therefore, the corona virus pandemic can be remembered for the terms of understanding relative force majeure.
Keywords: Force Majeure, Business, Contract Drafting

## PENDAHULUAN
Berbicara mengenai hakikat manusia, Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial dan tidak  akan  bisa  hidup  sendiri  sehingga  memerlukan  kehadiran  manusia  lain  dengan  tujuan mememenuhi kebutuhannya. Manusia satu dengan lainnya melakukan berbagai hubungan, diantara  lain  berupa  hubungan  sosial  atau  hubungan  hukum.  Namun,  dimulai  pada tahun 2020 kita tengah disibukkan dengan upaya penanggulangan terhadap penyebaran Pandemi Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19).  Sejak  kasus  pertama  virus  ini  ditemukan  pada November  2019  silam  di  Wuhan,  China,  jumlah  kasus  yang  dilaporkan  terus  mengalami eskalasi yang cukup signifikan . Pada 11 Maret 2020, Dirjen WHO secara resmi menyatakan Covid-19 adalah sebuah pandemi. Dia juga menjelaskan tentang adanya peningkatan 13 kali
lipat  dalam  kasus  positif  di  China  dan  114  Negara  dengan  25.040,371  kasus  positif  dan 843.727. (Naderipour et al., 2020)
Dengan  bertambahnya  kasus,  Presiden  Joko  Widodo  mengambil  langkah  dengan mengeluarkan berbagai ketentuan , ketentuan yang dimaksud adalah ketetapan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang penyekatan seluruh aktifitas masyarakat dalam skala luas sebagai bentuk penanganan  virus  corona , Ketentuan  terkait Keppres  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat akibat  dari  virus  corona , Ketentuan  terkait Permenkes  Republik  Indonesia Nomor  9  Tahun  2020  tentang Aturan  Pembatasan  Sosial Cakupan Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyakit virus corona 2019 , terakhir adalah ketentuan  terkait Keppres Nomor  12  Tahun  2020  tentang Penetapan  Bencana  Non- alam Penyebaran virus corona 2019 .
Kontrak adalah kegiatan dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya atas hukum yang berlaku dan melahirkan sebuah kewajiban dalam bentuk prestasi. Kontrak dilahirkan atas dasar  kesepakatan  para  pihak  untuk  mencapai  target  tertentu  dengan  harapan mempermudah laju transaksi para pihak.(Syaiffudin, 2016) Adanya kontrak juga melahirkan sebuah  tanggung  jawab  yakni  prestasi.  Maka  jika  di definisikan , kontrak  dalam  hal  kegiatan bisnis adalah sebuah perikatan dua orang dengan sadar mengikatkan dirinya atas kewajiban satu sama lain dimata hukum untuk mencapai target yang telah disepakati.
Pengesahan ketentuan atas penyekatan seluruh aktifitas masyarakat dalam skala luas sebagai  bentuk  penanganan  virus  corona membuat kegiatan perniagaan  menurun  drastis . Kesibukan beserta pelaksanaan usaha tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya , pelaku ekonomi di  berbagai divisi seperti turisme , pusat  perbelanjaan , tempat  makan , tempat penginapan , dan transportasi mengalami kerugian yang besar dan bahkan terancam bangkrut karena  daya  beli  masyarakat dengan  status  soasial  menengah  kebawah . Apabila  ketentuan atas penyekatan seluruh aktifitas masyarakat dalam skala luas dilanggar maka pelaku ekonomi bisa  dijeratkan  hukuman berupa peringatan , ganti  kerugian , beserta  penutupan  izin usaha . Seperti contohnya para pelaku usaha di Bali. Bali merupakan pulau di negara Indonesia yang bertumpu  pada  sektor  pariwisata  sebagai  penggerak  perekonomian  di  segala  lapisan masyarakat.  Sektor  pariwisata  berdampak  langsung  pada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia mengatakan sektor pariwisata paling terdampak Covid-19. Tak hanya itu, restoran juga dinilai memiliki dampak paling parah, terutama di sejumlah destinasi wisata yang menjadi favorit wisatawan mancanegara. Dari segi ketenagakerjaan  termasuk  SDM  pariwisata  di  dalamnya,  jumlah  pekerja  yang  di-PHK mencapai lebih dari satu juta, kemudian di-PHK 375.000 sehingga total yang di-PHK mencapai 1,4 juta pekerja.
Banyaknya penelitian tentang peristiwa Covid-19 dikaitkan dengan force majeure atau keadaan  memaksa  dimanfaatkan  sebagai  pembenaran  di  belakang  para  pihak  untuk melaksanakan  upaya  pengakhiran  hubungan  kerja.(Mustakim  and  Syafrida,  2020) Objektifitasnya,  peristiwa  virus  corona  dimanfaatkan  sebagai  pembenaran  di  dalam  hal keadaan memaksa, akan tetapi bersifat relatif.
Berdasarkan penjelasan diatas, Kajian ini berfokus pada permasalahan berikut berdasarkan uraian sebelumnya: Apakah klausul force majeure dapat memasukkan pandemi virus corona dan Penyelesaian apabila terjadi Wanprestasi akibat dari pandemi virus corona. Pemeriksaan ini dilakukan mengingat kesulitan para pihak selama pandemi virus corona untuk memenuhi komitmen  mereka,  sehingga  rencana  keluarnya  adalah  dengan  menetapkan  virus  corona sebagai  alasan  keadaan  memaksa  untuk  tidak  melakukan  komitmen  tersebut.  Di  tengah kesulitan mengatasi dampak virus corona, penggunaan klausul keadaan memaksa ini menjadi perbincangan sebagai sarana pelepasan tanggung jawab tergugat serta diharapkan hasil dari penulisan  ini  bisa  dijadikan  sumber  bahan referensi  terhadap  masing-masing  pihak  yang berperan serta dalam sebuah perjanjian mengutip virus corona sekiranya penyebab timbulnya keadaan memaksa, yang dapat menyebabkan gugurnya suatu perjanjian. Dengan demikian, maksud dari pengkajian ini ialah mendapatkan pemahaman apakah  virus corona memenuhi syarat selaku peristiwa bahaya dengan status nasional yang berasal bukan dari peristiwa alam yang dapat disebabkan pembenaran untuk peristiwa keadaan memaksa  bermaksud sebagai upaya pembatalan perjanjian.

## METODE PENELITIAN
Penulis dalam penyusunan hasil penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat  naratif.  Untuk  jenis  penelitian  ini,  penulis  menyusun  menggunakan  data  yang diperoleh  secara  tidak  langsung.  Pendekatan  konseptual  salah  satu  yang  diambil. Materi hukum yang diambil sebagai bahan pengkajian dalam  penyusunan jurnal kali ini ialah Kitab
Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  dan  pengaturan  penanganan  virus  corona, diantaranya ketentuan terkait Permenkes Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Aturan  Pembatasan  Sosial  Cakupan  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Penyakit virus  corona  2019; ketentuan  terkait  Keppres Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat akibat dari virus corona; ketentuan terkait Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran virus corona 2019; serta ketentuan terkait Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2020 tentang penyekatan seluruh aktifitas masyarakat dalam skala luas sebagai bentuk penanganan virus corona . Dengan menggunakan teknik  analisis  data  kualitatif,  metode  pengumpulan  bahan  hukum  ditemukan  melalui penelusuran literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pandemi  Virus  Corona  Telah  Disahkan  Pemerintah  Menjadi  Bencana  Nasional  Non-Alam Dapat  Diklasifikasikan  Sebagai  Keadaan  Memaksa  ( Force  Majeure )  Dalam  Pengaktualan

## Kontrak Bisnis pada Masa Pandemi Virus Corona
Memanfaatkan  teknik  analisis  data  kualitatif,  jumlah  korban  dan  kerusakan  harta benda  dalam  skala  daerah  yang  sangat  besar  adalah  dampak  yang  dihasilkan  dari  adanya pandemi  virus  corona.  Dampak  lain  juga  tentu  saja  dirasakan  dalam  ruang  lingkup  sosial masyarakat.  Salah  satu  dampak  yang  signifikan  tentu  saja  dirasakan  pada  pelaksanaan kontrak bisnis, dikarenakan para pihak merasakan kesulitan dalam hal pemenuhan kewajiban dikarenakan  kondisi  yang  memaksa  sehingga  tidak  terlaksananya  sebuah  pemenuhan perjanjian atau prestasi.
Pemerintah  mengeluarkan  peraturan-peraturan  yang  dihasilkan  akibat  dari  dampak pandemi virus corona yang semakin mengancam kehidupan masyarakat, salah satunya dari segi pelaksanaan sebuah perekonomian. Keppres No 11 Tahun 2020 tentang penetapan status kritis  atas  kesehatan  masyarakat  akibat  virus  corona,  Keppres  No  12  Tahun  2020  tentang penetapan bencana yang bukan diakibatkan oleh alam yakni akibat dari virus corona, PP No 21 Tahun 2020 tentang penyekatan seluruh aktifitas masyarakat dalam skala luas, Undang- Undang No 2 Tahun 2020 tentang langkah-langkah negara dalam hal keuangan negara beserta konsistensi  sistem  keuangan  negara  dalam  rangka  penindakan  pandemi  corona  virus  yang membahayakan perekonomian sebuah negara, Permenkes No 9 Tahun 2020 tentang petunjuk
atas  penyekatan  seluruh  aktifitas  masyarakat  dalam  skala  luas  dalam  skema  percepatan penindakan  virus  corona,  Maklumat  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No Mak/2/III/2020 tentang komitmen kepada regulasi peraturan pemerintah dalam penindakan pandemi virus corona, demikian adalah Peraturan-Peraturan yang dihasilkan dan dikeluarkan dalam masa pandemi virus corona.
Peraturan  yang  telah  dikeluarkan  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  secara  umum adalah  diberlakukannya  Keppres  No  11  Tahun  2020  tentang penetapan  status  kritis  atas kesehatan masyarakat akibat virus corona dan Keppres No 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana  yang  bukan  diakibatkan  oleh  alam  yakni  akibat  dari  virus  corona,  karena  kedua peraturan  ini  yang  secara  signifikan  dinilai  mempengaruhi  kegiatan  dalam  hal  pemenuhan prestasi dalam sebuah kontrak. Terganggunya pelaksanaan pemenuhan sebuah prestasi yang lahir dari adanya kesepakatan kontrak yang dilangsungkan oleh para pihak dengan cara kontan dan  berkesinambungan  seperti  pada  kontrak  besar-besaran,  kegiatan  dharmawisata,  dan kegiatan  serupa  lainnya  yang  terkena  imbas  dampak  dari  PP  No  21  Tahun  2020  tentang pembatasan sosial berskala besar, Keppres No 11 Tahun 2020 tentang penetapan status kritis atas  kesehatan  masyarakat  akibat  virus  corona  dan  Keppres  No  12  Tahun  2020  tentang penetapan bencana yang bukan diakibatkan oleh alam yakni akibat dari virus corona.
Pemberlakuan ketentuan  terkait Peraturan  Pemerintah    Nomor  21  Tahun  2020 semakin mempersulit para pihak dari peristiwa kegiatan diatas dalam hal pemenuhan prestasi dalam  sebuah  kontrak.  Disebutkan  bahwa  adanya  penyekatan  seluruh  aktifitas  masyarakat dalam skala luas yang mencakup liburnya kegiatan pendidikan dan perusahaan, dibatasinya aktifitas  dalam  hal  kepercayaan,  dan/atau  dibatasinya  aktifitas  dalam  lokasi  umum  ( public area ) yang dijelaskan pada pasal 4 ayat (1) PP No 21 Tahun 2020. Dalam hal hambatan kegiatan di tempat umum ( public area ) dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan kontrak seperti yang telah disepakati sebagaimana mestinya.
Perihal  dalam  subtansi  yang  telah  tertulis  dalam  KUHPerdata  secara  komprehensif, maka wanprestasi dapat diklasifikasikan dalam dua hal. Wanprestasi yang dikehendaki adanya oleh pihak kreditur adalah kalsifikasi dari Wanprestasi yang pertama. Unsur pertama dalam sebuah Wanprestasi adalah adanya itikad buruk. Dimana segi kreditur dengan sadar bahwa aksinya  dalam  hal  pemenuhan  sebuah  prestasi  yang  ditimpakan  kepada  dirinya berkemampuan  merugikan  pihak  debitur  dan  dengan  sadar  pihak  kreditur  mempunyai
pemahaman  tersebut  serta  pihak  kreditur  tidak  menunaikan  upaya  preventif  dalam  hal bentuk kemudaratan kepada pihak debitur akibat dari aksi yang dilakukannya.
Unsur penipuan yang terjadi selama kurun waktu pelaksanaan kontrak adalah unsur selanjutnya  setelah  adanya  itikad  buruk.  Hal  ini  untuk  memberikan  konstruksi  atau kekosongan pada unsur penipuan yang telah dijelaskan yang dijelaskan didalam pasal 1328 KUHPerdata.  Dikarenakan  keputusan  yang  dijelaskan  dalam  pasal  1328  KUHPerdata menjelaskan  bahwa  dalih  untuk  mengurungkan  persetujuan  adalah  dengan  dalih  yakni penipuan sehingga dikhawatirkan menjadi validitas untuk mengukuhkan persetujuan terkait. Sedangkan, pasal terkait yakni 1328 KUHPerdata memberikan pemahaman bahwa dalih atas penipuan  sendiri  dapat  dijadikan  sebuah  alasan  agar  terlaksananya  penghapusan  sebuah perjanjian  dengan  syarat  bahwa  unsur  atas  dalih  penipuan  tersebut  telah  terbukti dilangsungkan  pada  tahap  kontraktual.  Peristiwa  tersebut  sekaligus  menekankan  bahwa apabila  unsur  penipuan  tersebut  terjadi  dalam  masa  pengaktualan  prestasi  pada  kontrak terkait  alkisah  kurang  akurat  jika  menngacu  pada  pasal  1328  KUHPerdata  tersebut.  Pihak Kreditur yang mendapat dampak dari aksi penipuan yang dilangsungkan oleh pihak debitur tetap dapat meminta pertanggungjawaban melaksanakan penggantian beban terkait biaya, kemudaratan , dan bunga sesuai dengan yang termaktub pada pasal 1247 KUHPerdata tanpa menjadikan gagalnya sebuah kontrak yang menubuatkan dimakbulkan.
Pelaksanaan  sebuah  kontrak  dalam  hal  ini  bisnis  telah  disusun  dalam  KUHPerdata. Terdapat  pada  pasal  yakni  1244  KUHPerdata  yang  menjelaskan  bahwa  pengubahan  terkait dalam  hal  ongkos,  kerugian,  dan  bunga  dibebankan  kepada  pihak  debitur  apabila  ia  tidak dapat membuktikan akibat dari tidak dilaksnakannya sebuah perikatan itu atau tidak tepatnya waktu  dalam  pelaksanaan  sebuah  perikatan  itu  dibebkan  oleh  sesuatu  yang  tidak  terduga yang  mengakibatkan  dirinya  tidak  dapat  melaksanakan  sebuah  prestasi  walaupun  tidak adanya itikad buruk dari dirinya. Selanjutnya pada pasal 1245 KUHPerdata yang menjelaskan tidak  adanya  penggantian  terkait  biaya,  kerugian,  dan  bunga    apabila  pihak  debitur  dapat membuktikan  terkena  dampak  keadaan  yang  memaksa  atau  hal-hal  yang  tidak  dapat dibayangkan  sebelumnya  sehingga  pihak  debitur  dalam  pelaksanaanya  terhalang  oleh peristiwa tersebut atau melakukan sesuatu yang terlarang baginya.
Efek  yang  dihasilkan  dari  mengundur  waktu dapat  mengakibatkan pengaktualan keharusan masing-masing pihak berarti perjanjian tersebut tidak mungkin dan setelah timbul
pihak tersebut tidak bisa menjauhi maupun menguasai peristiwa terkait.(Lathifah Hanim and MS.  Noorman,  2016) Pembelaan  yang  digunakan  oleh  pihak  debitur  akibat  dari  tidak terlaksananya sebuah prestasi yang diakibatkan oleh peristiwa atau tragedi yang sebelumnya tidak dapat diantisipasi, begitu pula para pihak melakukan entitas bahkan menghindari akibat dari  peristiwa  yang  terjadi  adalah  pengertian  dari  keadaan  memaksa  atau force  majeure . Dengan  itu,  keadaan  memaksa  atau force  majeure adalah  alasan  didukung  oleh  peraturan untuk  menyampaikan  pihak  debitur  dari  tanggung  jawab  penggantian  denda  berupa penggantian  kerugian  akibat    wanprestasi  yang  telah  diajukan  oleh  pihak  penggugat.(R. Subekti, 2007)
Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi apabila sebuah peristiwa dikatakan sebuah keadaan memaksa atau force majeure dalam sebuah hukum perjanjian, diantaranya:
1) Tidak  pernah  terpikirkan  sebelumnya  peristiwa  yang  menyebabkan  keadaan  memaksa atau force majeure oleh para pihak
2) Peristiwa tersebut terjadi diakibatkan dari adanya keadaan memaksa atau force majeure dan diluar kesalahan para pihak
3) Tidak adanya itikad buruk dari para pihak.(Rifqi Hidayat and Parman Komarudin, 2018)
Keadaan  memaksa  atau force  majeure dengan  ini  memungkinkan  menghilangkan unsur  wanprestasi  atau  lalai  dalam  sebuah  perjanjian  dengan  ketentuan  bahwa  keadaan memaksa  atau force  majeure benar  benar  telah  terjadi  sehingga  menghalangi  para  pihak untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan pada pasal 1244-1245 KUHPerdata. Dalam hal kejadian memaksa atau force majeure tidak ada ketentuan atau  kewajiban  bahwa  keadaan  memaksa  harus  diatur    dalam  sebuah  perjanjian  sebagai sebuah  legalitas.  Sehingga  fungsi  pemasukan  force  majeure  hanya  sebagai  penguat  dalam sebuah kontrak atau perjanjian, bukan di alih fungsikan sebagai dasar pembelaan para pihak agar terhindar dari tanggung jawab atas denda dalam bentuk penggantian kerugian.
Klausul keadaan memaksa pada sebuah perjanjian adalah bisa ditulis ataupun tidak, karena pada prinsipnya klausul force majeure masih berpotensi menjadi fundamen dalam hal upaya  menghilangkan  penunaian  ganti  rugi  selama  keadaan  memaksa  alias force  majeure dapat  dibuktikan  telah  termakbul.(Husni  Thamrin,  2018)  Dalam  hal  pengaktualan  prestasi dalam  sebuah  kesepakatan  perjanjian,  terdapat  dua  penjabaran  terkait  keadaan  memaksa diantaranya:

## a) Keadaan memaksa yang memiliki sifat relatif
Keadaan memaksa relatif membagikan pengertian bahwa pengaktualan prestasi seperti keadaan normal sehingga tidak memungkinkan untuk diaktualisasikan, namun selagi ada kemungkinan untuk diaktualisasikan apabila dipaksakan. Sama halnya salah satu contoh dari  kegiatan  tersebut  adalah  perjanjian  ekspor  dan  impor  barang,  terdapat  prohibisi kepada kegiatan impor setelah perjanjian terkait dibuat.
b) Keadaan memaksa yang memiliki sifat absolut
Force  majeure  absolut  adalah  tidak  dapat  dilaksanakannya  pemenuhan  suatu  prestasi sampai kapanpun dan tidak ad acara lain seperti force majeure relatif. Salah satu contoh adalah apabila objek dari yang telah diperjanjikan terkena musibah seperti terbakar dan penyebab musnahnya objek tersebut diluar dari kesalahan debitur.
Semakin terbatasnya aktifitas bisnis adalah dampak dari semakin meluasnya wabah pandemi  virus  corona  ini.  Pandemi  virus  corona  ini  mempersulit  para  pihak  dalam melaksanakan sebuah prestasi dalam hal ini adalah pekerja/buruh dikarenakan terkendalanya operasional  yang  membawa  dampak  memburuknya  pemasukan  yang  diperoleh  oleh  suatu perusahaan.  gagalnya peradaban  terkait teknologi,  gagal nya pembaharuan ,  e ndemi , serta menyebarnya penyakit adalah klasifikasi faktor bahaya non alam karena berasal dari perisiwa atau setaraf peristiwa non alam sesuai yang telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Pen anganan  terkait Bencana.  Berdasarkan  pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penan ganan terkait Bencana diatas, bahwa epidemi  dan  wabah  penyakit  termasuk  dalam  bencana  non  alam  membangkitkan  sebuah pertanyaan  apakah  pandemi  corona  virus  termasuk  dalam  kualifikasi  bencana  yang  bukan disebabkan oleh alam? Ditambah dengan pernyataan organisasi Kesehatan dunia (WHO) yang mengatakan  bahwa  corona  virus  adalah  sebuah  pandemi.  Ditambah  dengan  disahkannya Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Covid-19  Sebagai Bencana Nasional non alam.
Padahal, pandemi Covid-19 bukan disebabkan oleh alam sendiri pada dasarnya tidak bisa  dipakai  secara  mentah  oleh  para  pihak  untuk  membatalkan  perjanjian  dengan  alasan force majeure sesuai dengan maklumat Menkopolhukam yakni Prof.Mahfud MD. Anggapan bahwa  hadirnya  Keppres  nomor  12  tahun  2020  sebagai  dasar  membatalkan  kontrak perjanjian  termasuk  kontrak  bisnis  adalah  sebuah  kekeliruan.  Walaupun  adanya  sebuah
pembatalan perjanjian telah diatur dalam sebuah hukum perjanjian. Virus corona  seharusnya dianggap sebagai force majeure khusus dikarenakan telah berapa banyak rencana keuangan yang  telah  diberikan  oleh  otoritas  publik  untuk  mengelola  masalah  ini.  Ditambah  lagi banyaknya standar-standar dan peraturan terkait kontrak yang belum mencantumkan klausul virus  corona  sebagai  peristiwa force  majeure . Pada  kenyataanya  penerapan  atau implementasi  guna  menangani  keadaan  memaksa  atau  force  majeure  dalam  hal  ini Pengadilan menentukan virus corona dan umumnya menggunakan standar dengan menguji Kembali seluruh kontrak. Hal sama juga digunakan sebagai bentuk membenarkan  bagaimana kerja  kontrak  dianggap  elusif.  Fakta  bahwa  komitmen  yang  harus  dibawa  oleh  pertemuan menjadi  mahal  tidak  hanya  akan  menarik  penggunaan  ketentuan  sebagai  lawan  dari force majeure itu sendiri. Maka dari itu, penting bagi masing -masing pihak yang seedang terlibat untuk  mencari  penemuan  kembali  berdasarkan  klausul  ini  dengan  memperlihatkan  bahwa pandemi  virus  corona  adalah  satu-satunya  penyebab  kegagalan  mereka  untuk melakukan.(Saurabh Sood, n.d.)
Syarat  terkait  pengakhiran  hubungan  kerja  atas  para  pekerja  yang  dilakukan  adalah adanya  penurunan  terhadap  income  suatu  perusahaan  selama  dua  tahun  lamanya.  Virus corona melahirkan sebuah peraturan yang mewajibkan masyaraktnya menjalani Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang  mengakibatkan  para  pekerja  atau  karyawan  mengalami kendala  dalam  hal  melaksanakan  prestasinya  atau  secara  lain  tidak  bisa  menjalankan prestasinya  secara  maksimal.  Berlainan    halnya  apabila  kontrak  yang  telah  diciptakan  tidak harus  dilaksanakan  melalui  cara  bertemu  secara  langsung  maka  masih  bisa  untuk  mencari solusi  terkait  penyelesaiannya.  Dengan  ini  force  majeure  sendiri  tidak  dapat  dilihat  secara selip.  Adanya  dispensasi  terkait  wabah,  virus,  pandemic  dari  kegiatan  pemerintah  sebagai force majeure para pihak tidak diizinkan menggunakan force majeure atau keadaan memaksa yang diakibatkan oleh pandemi virus corona ini, sehingga para pihak dengan adanya itu harus tetap melaksanakan prestasi sesuai yang telah diperjanjikan.
Dengan  penjelasan  seperti  diatas,  maka  hal  yang  menentukan  terkait  bisakah  virus corona  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  atau  acuan  secara  hukum  penerapan  force  majeure dalam perjanjian atau kontrak, hal yang paling penting perlu dilihat adalah apakah kontrak atau  perjanjian  tersebut  telah  mengatur  mengenai  force  majeure,  lalu  didalamnya  force majeure  atau  keadaan  memaksa  apa  yang  telah  diatur  di  dalam  kontrak  atau  perjanjian
tersebut. Apabila di dalam kontrak atau perjanjian di dalamnya tidak mengatur secara rinci mengenai peristiwa alam atau bukan dari alam yang menyebabkan force majeure, maka yang harus dicermati adalah detail mengenai jenis prestasi atas perjanjian tersebut. Contoh dalam kasus ini adalah pemenuhan terkait prestasi adalah tentu saja dengan membayar hutang maka hadirnya  virus  corona  adalah  bukan  sebagai  bentuk  force  majeure,  melainkan  dapat melakukan  kewajiban  dalam  hal  ini  membayar  hutang  melalui  ATM  atau  Mobile  Banking. Namun, apabila bentuk prestasi adalah “perbuatan sesuatu” seperti halnya band yang sed ang melaksanakan  konser,  maka  band  terkait  masih  mungkin  bisa  dibebaskan  terhadap prestasinya atau kewajibannya.(Muhammad Habib, 2022)
Penyebab lahirnya sebuah tafsir bahwa bencana virus corona adalah termasuk bagian dari force majeure adalah adanya dasar klausul yakni “rebus sic stantibus”  bahwa memiliki substansi bahwa bisa dihapuskannya suatu kontrak atau perjanjian oleh masing-masing pihak terkait,  dengan  syarat  telah  terjadi  perubahan  fundamental-fundamental  dasar  terkait keadaan-keadaan  yang  ada  didalam  kontrak  atau  perjanjian  tersebut.  Oleh  karena  itu, penyebab  perubahan nilai-nilai  fundamental  yang  disebabkan  oleh  suatu  bencana  tertentu yang mempengaruhi pelaksanaan terkait pelaksanaan kontrak atau perjanjian adalah hal yang perlu dibuktikan agar dapat membuktikan bahwa bencana virus corona sebagai force majeure.
Dengan  itu,  ada  sebagian  perusahaan  dengan  hadirnya  virus  corona  ini  mengalami kendala dalam hal pengoperasian dengan maksimal sehingga apabila adanya pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan syarat pihak tersebut dapat membuktikan segala bukti dengan rinci di meja pengadilan terkait pengaruh virus corona maka pihak tersebut perlu dimaafkan. Namun, sangat sukar menjadikan virus corona sebagai dalil dari keadaan memaksa atau force  majeure  yang  menyebabkan  gagalnya  pemenuhan  prestasi  apabila  tidak  adanya kebijakan  dari  pemerintah  terkait  hal  yang  menyebabkan  pembatasan-pembatasan  atas kegiatan  atau  pengoperasian  bisnis  tersebut,  dikarenakan  yang  sulit  adalah  memposisikan virus corona ini sebagai bentuk kategori dari keadaan memaksa atau force majure itu sendiri.
Oleh  karena  itu,  akibat  dari  gagalnya  sebuah  pemenuhan  prestasi  terkait  kontrak bukan dari unsur kesengajaan maupun kelalaian melainkan karena virus corona tidak dapat dinyatakan  sebagai  wanprestasi.  Adanya  peristiwa  yang  tidak  dapat  diperkirakan  hadirnya sebelumnya oleh para pihak atau dengan kata lain peristiwa yang datangnya di luar kendali dari  para pihak  (faktor eksternal)  maka  para  pihak  tidak  memiliki  kewajiban  sesuai dengan
kontrak yang telah diperjanjikan. Selain itu tetap ada solusi yang bertujuan menghindari dari gagalnya wanprestasi atau dengan kata lain agar para pihak tetap dapat melaksanakan kontrak sesuai  yang  telah  diperjanjikan  dengan  membuat  perubahan  terkait  kontrak  sebelumnya dengan mengubah kembali klausul-klasul didalamnya. Adanya perubahan kontrak ini adalah agar terciptanya kesepadanan dan keadilan dalam sebuah kontrak.
Pertanggungjawaban  Hukum  Wanprestasi  Akan  Pengaktualan  Kontrak  Bisnis  Akibat  Dari Adanya Pandemi Virus Corona Sebagai Bencana Nasional
Adapun perjanjian terkena dampak dari adanya force majeure atau keadaan memaksa, setelahnya para pihak mengalami kendala atau dengan arti lain tidak melaksanakan prestasi bukan dengan unsur yang telah direncanakan atau kelalaian melainkan adanya peristiwa yang termakbul di luar atau asumsi debitur. Apabila pihak dapat membuktikan terlambat atau tidak terlaksanaannya  sebuah  prestasi,  maka  pihak  bersangkutan  tidak  wajib  dituntut  atas  biaya ganti  rugi.  Terdapat  lima  (5)  cara  penanganan  atas  sengketa  yang  telah  disusun  dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Pilihan Akan  Pen anganan Sengketa, yaitu  menggunakan  metode konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi, dan penilaian dari para ahli.
Jika terjadi sebuah peristiwa Wanprestasi yang diakibatkan oleh adanya peristiwa yang diluar perkiraan atau dalam hal ini virus corona maka sebaiknya para pihak mengambil cara penyelesaian  diluar  pengadilan  melalui  renegosiasi,  dikarenakan  peristiwa  virus  corona termasuk  jenis  peristiwa  yang  awam  dan  belum  pernah  terjadi  sebelumnya.  Renegosiasi adalah  Langkah  yang tepat  dengan  hasil  yang maksimal  atau bisa  disebut win-win  solution untuk  masing-masing  pihak  apabila  dalam  pengaktualisasian  perjanjian  tersebut  tidak ditemukannya  unsur  kesengajaan  atau  kelalaian  yang  diciptakan  dan  murni  karena  virus corona.  Namun  apabila  upaya  penyeleseaian  sengketa  diluar  pengadilan  atau  renegosiasi tidak  menemukan  kata  sepakat  bagi  para  pihak,  alkisah  pihak  yang  telah  dirugikan  bisa mengajukan  dalam  hal  gugatan  ke  pengadilan  agar  tercapai  tujuan  yakni  sepakat  dan menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan hasil putusan hakim.

## KESIMPULAN
Dari penelitian ini, didapat kesimpulan sebagai berikut:
Penafsiran pandemi virus corona sebagai suatu keadaan memaksa atau force majeure termasuk dalam keadaan memaksa yang bersifat relatif dimana tetap ada proses pengkajian secara ketat terkait kasus-kasus yang termakbul terutama lantaran kerugian tanpa dirasakan oleh keseluruhan pihak akan tetapi disisi lain ada pihak yang telah mendapatkan margin dari adanya  kegiatan  ini.  Sifat  dari  keadaan  memaksa  atau force  majeure relatif  sendiri  adalah seperti yang sudah dijelaskan dalam KUHPerdata terkait emansipasi terhadap biaya, rugi, dan bunga dan tidak mencapai pada pembatalan sebuah kontrak perjanjian. Emansipasi terkait biaya,  rugi,  serta  bunga  juga  bersifat  sementara  selama  kendala  atas  pemenuhan  sebuah prestasi atau virus corona masih ada. Sehingga, apabila keadaan memaksa atau force majeure telah usai, maka pihak dapat menuntut haknya yakni pemenuhan prestasi. Dikarenakan virus corona dikategorikan dalam keadaan memaksa atau force majeure yang bersifat relatif.
Dikarenakan peristiwa virus corona adalah peristiwa yang tergolong awam atau belum ada sebelumnya, maka penyelesaian sengketa terbaik adalah dengan cara diluar pengadilan yakni  dengan  cara  renegosiasi.  Apabila,  upaya  renegosiasi  tidak  menemukan  kata  sepakat yang menguntungkan semua pihak, maka pihak yang merasa disusahkan dapat melayangkan gugatan  ke  pengadilan  guna  mendapat  putusan  yang  adil  dan  salin  menguntungkan  bagi kedua belah pihak melalui putusan Hakim agar terciptanya prinsip yang adil dan manfaat.

## DAFTAR PUSTAKA
Husni  Thamrin.  (2018).  Landasan  Yuridis  Gugatan  Pembatalan  Perjanjian  Build  Operate Transfer. Jurnal Ilmu Hukum The Juris II , 1 .
Lathifah Hanim and MS. Noorman. (2016). Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa di Yogyakarta. Jurnal Pembaharuan Hukum 3 , 2 .
Muhammad  Habib.  (2022).  Keterkaitan  Force  Majeure  Akibat  COVID-19  dalam  Kontrak Perjanjian. Kawan Hukum.ID .
Mustakim  and  Syafrida.  (2020).  Pandemi  Covid-19  Sebagai  Alasan  Force  Majeure  Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 7 , No 3 .
Naderipour,  A.,  Abdul-Malek,  Z.,  Ahmad,  N.  A.,  Kamyab,  H.,  Ashokkumar,  V., Ngamcharussrivichai, C., & Chelliapan, S. (2020). Effect of COVID-19 virus on reducing GHG  emission and  increasing  energy  generated by renewable  energy  sources:  A  brief study  in  Malaysian  context. Environmental  Technology  and  Innovation , 20 ,  101151. https://doi.org/10.1016/j.eti.2020.101151 R. Subekti. (2007). Hukum Perjanjian . Intermasa.
Rifqi  Hidayat  and  Parman  Komarudin.  (2018).  Tinjauan  Hukum  Kontrak  Syariah TerhadapKetentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata. Syariah Jurnal Hukum Dan
Pemikiran , 1 .
Saurabh Sood. (n.d.). COVID-19 As a Force Majeure in Corporate Transactions. Purakala (UGC Care Journal) 31 , 34 , 19.
Syaiffudin, M. (2016). Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Segi Penganyaan Hukum Perikatan) . CV. Mandar Maju.
Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020