Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
P-ISSN 2614-8692 | E-ISSN 2715-9124 | https://doi.org/10.36859/jap.v7i1.1343 VOLUME 7 NO 1 | https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja

## STRATEGI PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2019
(Studi Pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)
Muhammad Ilham 1
Dede Sri Kartini 2 Neneng Yani Yuningsih 3
Universitas Padjajaran 1,2,3
Jalan Ir. Soekarno KM. 21, Jatinangor – Sumedang 45363 1,2,3
Alamat email Koresponden: Ilhamsyapda@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  and  explain  the  Government  Strategy  carried  out  by  the Pekanbaru City General Election Commission in improving the quality of election organizers in  the  2019  Presidential  and  Vice  Presidential  Elections  (Study  on  the  Voting  Organizer Group), the concept used in this research is the concept of government strategy put forward by Geoff  Mulgan,  the  indicators  in  this  study  include  Determining  goals,  Analyzing  the Environment,  Determining  Direction,  Determining  Action  and  Analyzing  Learning.  This research  uses  Descriptive  Qualitative  research  methods,  data  obtained  through  interviews, observations, and documentation. From the results of this study, it can be seen that the strategy set by the Pekanbaru City General Election Commission is considered capable of improving the quality  of  2019  election  organisers.  However,  there  are  problems,  which  in  the  recruitment process  of  KPPS  organizers  are  still  filled  by  community  leaders  who  are  old, have  physical limitations  and  are  easily  exhausted,  inappropriate  technical  guidance  delivery  time,  weak interest  in  reading  instructions  and  technical  guidelines  for  election  organizers.  With  the strategy  in  improving  the  quality  of  election  organizers  in  2019  by  the  General  Election Commission of Pekanbaru City, the author hopes that this strategy will not make it difficult for Adhoc PPK, PPS and KPPS organizers, because in fact the aim of improving the quality of election organizers is to provide a sense of amazement.
Keywordi: Governance strategy, quality of organisers, elections, KPPS

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  pemilu  yang  dilaksanakan  lima  tahun  sekali  dalam  sistem hukum  di  Indonesia  ini  merupakan  perwujudan  dari  demokrasi.  Penyelenggaraan pemilu tidak pernah bisa terlepas dari warga negara, karena hal itu merupakan hak konstitusional  warga  negara  baik  untuk  memilih  maupun  dipilih.  Lebih  lanjut, pemilihan umum diselenggarakan atas dasar manifestasi prinsip persamaan di muka
hukum  (equality  before  the  law)  dan  kesempatan  yang  sama  dalam  pemerintahan (equal opportunity principle).
Kelembagaan  KPU  berdasarkan  ajaran  organ  negara  merupakan  auxiliary state organ atau lembaga negara bantu, yang mana sebagai lembaga yang memenuhi dan  menjadi  pelengkap  atas  organ  negara  utama.  Implikasinya  seolah  menjadi lembaga  inferior  yang  kedudukannya  di  bawah  main  state  organ.  Upaya  untuk mewujudkan independensi KPU dapat dilakukan dengan cara menyetarakan posisi KPU  dengan  lembaga  negara  utama,  atau  dengan  kata  lain  keberadaan  KPU ditingkatkan  menjadi  lembaga  negara  utama  dalam  sistem  ketatanegaraan  di Indonesia.  Dengan  keberadaan  KPU  sebagai  lembaga  negara  utama  (main  state organ), maka KPU akan menjadi lebih independen dan bebas atas campur tangan lembaga  negara  lain  ter-hadap  penyelenggaraan  demokrasi.  Implikasinya, profesionalitas KPU akan tetap terjaga, dan terdapat jaminan atas kredibilitas hasil pemilu.
Penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum  (KPU),  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan DKPP. Tentunya di dalam lembaga penyelenggara pemilu  memiliki  sebuah  kesatuan  fungsi  yang  diatur  dalam  Keputusan Penyelenggara  Pemilu  beserta  surat  edaran.  Untuk  menjalankan  amanat  Undang- Undang,  KPU  Kota  Pekanbaru  membentuk  badan  penyelenggara  yang  langsung berhadapan  dan  melayani  pemilih  dan  peserta  pemilu  pada  hari  pemungutan  dan penghitungan  suara.  Badan  penyelenggara  yang  dimaksud  meliputi  Panitia Pemilihan  Kecamatan  (PPK),  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS)  dan  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan status ad hoc.
Seharusnya  badan  penyelenggara  seperti  PPK,  KPPS,  dan  PPS  juga  harus diperhatikan kualitasnya karena bertanggung jawab pada kelangsungan pemungutan dan  perhitungan  suara.  Untuk  menghindari  adanya  kesalahan-kesalahan  dalam pelaksanaan pemilu maka diperlukan adanya pelatihan-pelatihan untuk PPK, PPS, dan  KPPS  sehingga  masing-masing  memahami  tugas,  pokok,  dan  fungsinya. Sebelum pelaksanaan Pemilu KPU Kota Pekanbaru bertugas memberikan Petunjuk pelaksanaan  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  melalui  kegiatan  Bimbingan Teknis  dan  Sosialisasi  kepada  PPK  dan  PPS  semaksimal  mungkin,  hal  ini  agar
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
bertujuan  PPK  dan  PPS  memahami  tugas  dan  kewajibannya  dalam menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Keberadaan  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS) merupakan  salah  satu  penentu  dalam  menghasilkan  pemilu  yang  berkualitas. Namun  dalam  kenyataannya  kinerja  dari  KPPS  ini  terus  menjadi  sorotan  dari masyarakat  terkait  dengan  berbagai  persoalan.  Kelompok  Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Pemilu 2019. Termasuk melayani hak pilih masyarakat dan peserta pemilu, peneliti melihat bahwa hasil kerja KPPS akan sangat menentukan kualitas Pemilu 2019 dan berpeluang akan digugat masyarakat dan peserta Pemilu 2019  bila  penyelenggaraan  pemilu  tidak  memenuhi  prinsip-prinsip:  mandiri,  jujur, adil,  berkepastian  hukum,  tertib,  terbuka,  proporsional,  profesional,  akuntabel, efektif dan efisien.
Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  atau  disingkat  dengan  KPPS merupakan salah satu penyelenggara Pemilu pada tingkat paling bawah dan dipilih oleh PPS atau Panitia Pemungutan Suara. KPPS sendiri terdiri dari tujuh orang dan bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  pemungutan  dan  perhitungan  suara  di Tempat Pemungutan Suara. KPPS menjadi bagian yang penting dikarenakan tugas KPPS  adalah  harus  menjadi  pelayan  pemilih  sehingga  bisa  memberikan  hak pilihnya.  Untuk  melaksanakan  tugas  sebagai  KPPS,  anggota  KPPS  harus melaksanakan tanggung jawab dengan ketentuan-ketentuan seperti harus transparan, netral dan tidak memihak, serta harus menerapkan nilai-nilai demokrasi. Kenyataan yang ditemui di lapangan banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan KPPS,
Keterbatasan  mulai  dari  pemahaman  akan  regulasi,  teknis  pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada Ketua dan Anggota KPPS. Belum lagi kondisi daya tahan fisik KPPS yang telah bekerja sejak beberapa hari sebelum hari  pemungutan  dan  penghitungan  suara.  Hasilnya  adalah  ketika  terdapat kesalahan-kesalahan dalam pemilihan umum, Kelompok Penyelenggara Pemungutan (KPPS) menjadi sorotan karena KPPS dianggap sebagai penentu dari Beberapa  kekurangan  dari  kualitas  KPPS  yaitu,  bahwa  umumnya  anggota  KPPS kurang dalam pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Tidak semua anggota KPPS yang mahir atau menguasai materi-materi dalam pemilu seperti lembar model
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
C,  C1  ataupun  lampiran  C1.  Adanya  hal  yang  demikian  dikarenakan  kurang maksimalnya Bimtek atau bimbingan teknis Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta kurangnya panduan untuk KPPS dalam bentuk buku panduan. Sebagian  anggota  KPPS  masih  merasa  kebingungan  dalam  pemecahan  masalah yang terjadi karena kurangnya koordinasi antar anggota KPPS.
Hal  ini  akibat  dari  Pola  Rekrutmen  Penyelenggara  Pemilu  ditingkat  KPPS yang tidak professional dan berintegritas menjadi penyebab minimnya kualitas KPPS dalam Pemilu 2019. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan minimnya kualitas KPPS,  faktor  pertama  adalah  anggota  KPPS  hanya  merasa  bekerja  sementara sehingga  hanya  dianggap  sebagai  sampingan.  Faktor  kedua  adalah  minimnya pembinaan  yang  bersifat  lanjutan  dan  secara  menyeluruh  untuk  anggota  KPPS. Faktor  ketiga  adalah  ketimpangan  antara  beban  kerja  yang  dialami  dengan  honor yang diberikan. Faktor keempat adalah adanya ketergantungan KPPS pada fasilitas pemerintah,  dan  faktor  terakhir  adalah  tidak  menjaminnya  kualitas  KPPS  dalam proses rekrutmen, umunya proses rekrutmen hanya berdasarkan pada hubungan baik dengan elite-elite.
Banyaknya permasalahan yang dialami oleh KPPS akan membawa masalah yang  cukup  panjang.  Ketika  masalah  tersebut  terjadi  tentunya  banyak  yang  akan melihat  betapa  lemahnya  manajemen  dalam  KPPS.  Kemudian  adanya  masalah tersebut  akan  berimplikasi  pada  proses  perhitungan  suara  yang  dianggap  kurang akurat.  Setelah  itu  masyarakat  akan  kehilangan  kepercayaan  kepada  hasil  pemilu, hal ini dikarenakan tidak akuntabelnya penyelenggara pemilu.
Permasalahan  yang  dialami  KPPS  juga  sangat  berkaitan  dengan  sumber daya, hal ini dikarenakan pembuat kebijakan kurang memperhatikan sumber daya pada  KPPS.  Padahal  KPPS  merupakan  street-level  bureaucracy,  artinya  KPPS merupakan bagian yang berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga adanya persepsi  masyakat  terhadap  kebijakan  publik  dipengaruhi  oleh  kinerja  KPPS. Sebenarnya,  KPPS  dihadapkan  dengan  berbagai  masalah  seperti  Sumber  daya manusia,  waktu  kerja,  informasi,  bimbingan  teknis,  hingga  terkait  masalah pembagian tugas.
Banyak  sekali  ditemukan  beban  ganda  yang  dialami  oleh  anggota  KPPS, beban  kerja  ini  dikarenakan  banyak  sekali  tugas  yang  harus  dikerjakan  sedangkan
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
waktu dan sumber daya yang diberikan tidak seimbang. Akibatnya adalah anggota KPPS seringkali melakukan kesalahan pada formulir C1. Beban yang sangat banyak ini akan menimbulkan tekanan pada anggota KPPS, tekanan akan berdampak pada kelelahan  serta  kurang  fokus  sehingga  menimbulkan  banyak  kesalahan.  Anggota KPPS  diharuskan  mengerjakan  pekerjaan  lebih  berat  dari  pekerjaan  biasanya, hasilnya akan berdampak pada kesehatan. Selain itu, kesalahan yang dilakukan oleh KPPS  akan  menimbulkan  terabaikannya  hak-hak  pemilih  sehingga  menimbulkan ketidaknyamanan  pemilih  dalam  proses  pemungutan  suara,  kemudian  akan memberikan dampak menurunnya partisipasi pemilih dalam pemilu.
Pemilu tahun 2019 sebagai pemilu serentak tentunya akan menambah tugas, tanggungjawab serta beban KPPS. Selain melayani pemilih di Tempat Pemungutan Suara  (TPS)  bersangkutan,  Ketua  dan  Anggota  KPPS  akan  melaksanakan administrasi  pemungutan  dan  penghitungan  perolehan  suara  untuk  5  surat  suara dalam  waktu  satu  hari.  Proses  administrasi  kepemiluan  yang  demikian  berat  dan rumit akan mempengaruhi proses rekapitulasi perolehan suara di PPK dan tingkat selanjutnya.  Di  dalam  Pemilu  2019  yang  pertama  kalinya  dilaksanakan  secara serentak  mulai  dari  presiden  dan  wakil  presiden,  DPR  RI,  DPD,  DPRD  tingkat Provinsi,  dan  DPRD  tingkat  Kabupaten/Kota.  Banyaknya  kertas  suara  yang diberikan  kepada  pemilih  seringkali  membuat  pemilih  merasa  bingung  selain  itu tugas  KPPS  pun  semakin  berlipat,  pemungutan  dan  perhitungan  suara  akan memakan banyak waktu, belum lagi ketika terdapat kesalahan yang akan berbuntut panjang.
Perubahan  sistem  pemilu  dari  pemilu  bertahap  menjadi  pemilu  serentak membawa  konsekuensi  teknis  penyelenggaraan  pemilu  yang  cukup  besar  menjadi tantangan  terberat  KPU  Kota  Pekanbaru  dalam  penyelenggaraan  pemilu. Pelaksanaan  pemilu  serentak  membutuhkan  Strategi  dan  profesionalitas penyelenggara  pemilu  yang  baik.  Meskipun  pemilu  serentak  rentang  waktu pelaksanaan pemilu menjadi lebih pendek dan penggunaan anggaran lebih efisien, namun  persiapan  penyelenggaraan  pemilu  membutuhkan  waktu  yang  cukup panjang, aspek teknis penyelenggaraan pemilu menjadi lebih rumit, Logistik pemilu menjadi lebih banyak, sehingga harus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pemilu tidak mengalami hambatan.
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
Maka  dari  itu  KPU  Kota  Pekanbaru  membutuhkan  strategi  yang  dapat membantu meningkatkan kualitas penyelenggara di tingkat KPPS yang merupakan street-level bureaucracy, artinya KPPS merupakan bagian yang berhadapan langsung dengan  masyarakat.  Sehingga  adanya  persepsi  masyarakat  terhadap  KPU dipengaruhi  oleh  kinerja  KPPS.  Guna  mewujudkan  Penyelenggaraan  pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pemilihan  umum  yang  mempunyai  integritas, professional dan akuntabilitas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  merupakan  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Menurut Wibowo (2011:43) bahwa deskriptif dalam kualitatif merupakan penggambaran  secara  kualitatif  dari  fakta,  data,  atau  objek  material  yang  bukan rangkaian  angka,  tetapi  ungakapan  bahasa  atau  wacana  melalui  interpretasi  yang tepat dan sistematis.
Informan  pada  penelitian  ini  yaitu,  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota Pekanbaru, Sekretariat KPU Kota Pekanbaru, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bukit Raya dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Bukit Raya.

## KERANGKA TEORI
Penelitian ini menguraikan sejauh mana strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan  Umum  Kota  Pekanbaru  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Penyelenggara Pemilu  PadaPemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Tahun  2019  (Studi  pada Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara),  dengan  dikaitkan  kepada  dimensi strategi berdasarkan komponen pokok startegi pemerintahan yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan (2009:4), yang menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima (5) tahapan,  yaitu:  Purposes  (Tujuan),  Environtment  (Lingkungan),  Direction (Pengarahan), Action (Tindakan), dan Learning (Pembelajaran).
Dalam  pandangan  Teori  diatas  dapat  menjelaskan  dan  memberikan  suatu tolak  ukur  sebagai  strategi  pemerintahan  atau  strategi  publik  dalam  mendukung penyelenggaraan  pemilihan  umum  serentak  tahun  2019.  Berdasarkan  tinjauan konsep strategi diatas, penulis menganggap bahwa teori strategi yang dikenal Mulgan dianggap sangat relevan dengan penelitian ini.

## PEMBAHASAN
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
Hasil  penelitian  ini  dapat  dilihat  dari  lima  indikator  yang  terdiri  dari Menentukan  Tujuan  (Purpose),  Menganalisis  Lingkungan (Enviroment), Menentukan Arahan (Direction), Melakukan  Tindakan (Actions), dan Melakukan Pembelajaran (Learning), yang bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintahan Yang  Dilakukan  Oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Pekanbaru  Dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
Strategi  Pemerintahan  Tujuan  (Purpose)  oleh  KPU  Kota  Pekanbaru  dalam

## Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Tahun 2019
Dalam  melaksanakan  suatu  program  atau  kegiatan,  suatu  organisasi  tidak bisa terlepas dari tujuan yang hendak dicapai. Tujuan ini berfungsi sebagai rencana yang hendak dicapai kedepannya, bagaimana cara untuk mencapai sebuah tujuan, serta kapan hal tersebut harus dikerjakan maupun diselesaikan. Dalam penelitian ini, tujuan  yang  hendak  dicapai  yakni  untuk  meningkatkan  Kualitas  Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
KPU  Kota  Pekanbaru  hanya  menjalankan  Tahapan  Pemilu  tahun  2019,  seluruh tahapan penyelenggaran pemilu tahun 2019 dirancang dan disusun serta ditetapkan oleh KPU RI, tetapi dalam proses rekrutmen penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS,  KPU  Kota  Pekanbaru  merencanakan  strategi  agar  memprioritaskan penyelenggara  berusia  muda  dan  berpengalaman  dalam  pemilu  karena  diperlukan nya penyelenggara yang siap bekerja sepenuh waktu dengan beban kerja yang berat karena  Pemilu  tahun  2019  merupakan  pertama  kalinya  dalam  sejarah  pesta demokrasi di Indonesia dilaksanakan Pemilihan Presiden serentak dengan Pemilihan Legislatif pada hari yang sama.
Sasaran  dari  perencanaan  strategi  sistem  Workshop  Pemilu  tahun  2019 bertujuan  untuk  dapat  mencegah  terjadinya  kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan KPPS agar tidak menimbulkan kekhawatiran di TPS, namun untuk hal mengurangi kesalahan pengisian Form berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPU, untuk Pemilu tahun 2024 akan menggunakan  aplikasi  yang  bernama  SIREKAP,  aplikasi  ini  memungkinkan pengurangan  jenis  dokumen  yang  akan  ditulis  oleh  KPPS  pada  saat  rekapitulasi penghitungan  suara  di  TPS,  sehingga  kualitas  penyelenggara  Pemilu  tahun  2024
menjadi  menjadi  lebih  baik  serta  tingkat  Partisipasi  masyarakat  terhadap  Pemilu tahun 2024 juga meningkat.
Bimtek  Pemungutan  Suara  dan  Rekapitulasi  Penghitungan  Suara  dan Workshop  Pemilu  ini  memiliki  tujuan  untuk  mentata  ulang  sistem  lama  yang awalnya  penyampaian  bimtek  telah  maksimal  disampaikan  oleh  KPU  Kota Pekanbaru  kepada  KPPS  namun  dalam  hal  penerimaan  materi  bimtek  kurang maksimal oleh KPPS sehingga masih terdapat anggota KPPS yang kurang mengerti tugas  masing-masing sehingga menghambat proses berjalannya pemungutan  suara di  TPS,  hal  inilah  yang  memungkinkan  terjadinya  berbagai  macam  kesalahan  di TPS. Dengan adanya Workshop Pemilu ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan KPPS dalam menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
Namun,  penerapan  strategi  yang  dilakukan  oleh  KPU  Kota  Pekanbaru berbeda  realitas/keadaan  nya  di  lapangan,  KPU  Kota  Pekanbaru  memberikan intruksi agar rekrutmen di lakukan dengan adil dan terbuka bagi masyarakat dengan mengutamakan  anggota  KPPS  yang  berusia  muda,  kuat  secara  fisik  dan  sehat jasmani  serta  dapat  bekerja  sepenuh  waktu  membantu  KPU  Kota  Pekanbaru menyelenggarakan Pemilu tahun 2019, akan  tetapi penerapan strategi KPU  untuk meningkatkan  kualitas  penyelenggara  pemilu  berbeda  dengan  realitasnya  di kelurahan,  proses  rekrutmen  anggota  KPPS  umumnya  berbasis  RT  dan  RW sehingga kebanyakan anggota KPPS berisikan tokoh-tokoh masyarakat yang sudah berumur dan mempunyai riwayat penyakit bawaan.
Untuk  itu  KPU  Kota  Pekanbaru  perlu  berkordinasi  kembali  dengan  semua Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru dengan didampingi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru  sebagai  Stake  Holder,  agar  dapat  membantu  memberikan  pemahaman kepada masyarakat terkait rekrutmen penyelenggara adhoc. Hal ini bertujuan agar penerapan  strategi  yang  dilakukan  KPU  Kota  Pekanbaru  untuk  meningkatkan kualitas  penyelenggara  pemilu  tahun  2019  dapat  dilaksanakan  secara  maksimal, sehingga diharapkan proses rekrutmen anggota KPPS di kelurahan berjalan dengan adil dan dapat meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu.
Strategi  Pemerintahan  Lingkungan  (Environment)  oleh  KPU  Kota  Pekanbaru dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Tahun 2019
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
Menganalisa  lingkungan  adalah  sejauh  mana  KPU  Kota  Pekanbaru  dalam memikirkan dampak, apa yang akan dikerjakan untuk kedepannya, dan bagaimana KPU  Kota  Pekanbaru  merespon  permasalahan  yang  ada,  serta  lingkungan  seperti apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan strategi.
Kapasitas  KPU  Kota  Pekanbaru  yakni  sebagai  pihak  Pelaksana  semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dengan fungsi sebagai penyelenggara pemilu  di  Kota  Pekanbaru  dibawah  tanggung  jawab  KPU  RI  dan  KPU  Provinsi, sehingga  semua  kegiatan  memerlukan  anggaran  termasuk  proses  Bimtek  dan program-program  yang  direncanakan  oleh  KPU  Kota  Pekanbaru  untuk meningkatkan  Kualiatas  Penyelenggara,  dengan  anggaran  yang  sudah  ditetapkan oleh  KPU  RI,  KPU  Kota  Pekanbaru  berusaha  secara  maksimal  memanfaatkan semua sumber daya (kapasitas) baik SDM maupun anggaran keuangan agar proses penyelenggaraan  pemilu  di  Kota  Pekanbaru  berjalan  dengan  lancar  dan  tidak menghambat berjalannya proses pesta demokrasi sekali dalam lima tahun ini.
Permasalahan terkait dengan memahami kapasitas yang dimiliki oleh KPU Kota  Pekanbaru  baik  itu  dari  segi  SDM  maupun  Keuangan  anggaran  pemilu semuanya  sudah  diatur  oleh  KPU  RI,  KPU  Kota  Pekanbaru  merasa  sulit  untuk merancang  dan  mengadakan  program-progam  atau  bimtek  tambahan  diluar  yang sudah  ditetapkan  dalam  tahapan  oleh  KPU  RI,  karena  semua  kegiatan membutuhkan anggaran sedangkan anggaran pemilu yang diberikan terbatas, tetapi KPU  Kota  Pekanbaru  berusaha  semaksimal  mungkin  memanfaatkan  kapasitas anggaran  pemilu  sehingga  bisa  melaksanakan  program  Workshop  Pemilu  dan membuat  Rumah  Pemilu  untuk  dapat  membantu  meningkatkan  kualitas penyelenggara baik itu PPK, PPS dan KPPS.

## Strategi Pemerintahan Pengarahan (Directions) oleh KPU Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Tahun 2019
Menentukan  arah  adalah  bentukan  program  yang  akan  di  laksanakan  dan target  target  apa  saja  yang  hendak  di  capai  melalui  kesepakatan  bersama  dalam waktu tertentu untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Dalam hal ini, KPU Kota Pekanbaru mulai merangkum program-program yang mengarah kepada hal-hal positif dan memiliki program yang di prioritaskan.
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
Arah  dan  tujuan  dari  strategi  yang  telah  ditetapkan  oleh  KPU  Kota Pekanbaru adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggara adhoc baik itu PPK, PPS  dan  yang  paling  penting  yaitu  KPPS  karena  KPPS  berada  dan  berhadapan langsung dengan pemilih di TPS, dengan cara yakni mengadakan Workhsop Pemilu tahun  2019  dengan  tujuan  agar  dapat  menambah  wawasan  dan  pemahaman penyelenggara PPK, PPS dan KPPS mengenai Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 serta mendirikan Rumah Pemilu dengan tujuan memberikan edukasi terkait Pemilu Tahun 2019 kepada masyarakat dan juga PPK, PPS dan KPPS. Sehingga output dari strategi tersebut adalah kualitas penyelenggara pemilu tahun 2019 meningkat.
Prioritas utama dari KPU Kota Pekanbaru adalah untuk segera mengadakan Workshop  Pemilu  dan  mendirikan  Rumah  Pemilu,  tidak  hanya  itu  KPU  Kota Pekanbaru  sebagai  pihak  Penyelenggara  tingkat  Kab/Kota  juga  menghimbau kepada masyarakat untuk datang Ke Kantor KPU Kota Pekanbaru agar bisa melihat dan  belajar  terkait  betapa  pentingnya  penyelenggaraan  pemilu  tahun  2019,  semua yang mencakup infromasi tersebut sudah KPU Kota Pekanbaru berikan di Rumah Pemilu  serta  Workshop  Pemilu.  Hal  ini  juga  untuk  meminimalisir  permasalahan- permasalahan  yang  mungkin  akan  terjadi  di  TPS  terutama  bagi  KPPS  sebagai penyelenggara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
Strategi  Pemerintahan  Tindakan  (Actions)  oleh  KPU  Kota  Pekanbaru  dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Tahun 2019
Tindakan  adalah  bentuk  kebijakan  yang  telah  di  keluarkan  KPU  Kota Pekanbaru  dan  bagaimana  pelaksanaannya  dengan  tujuan  meningkatkan  kualitas penyelenggara pemilu tahun 2019. Tindakan yang telah dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru  sebagai  pihak  Penyelenggara  Pemilu  tingkat  Kota  Pekanbaru  dalam pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan adalah mengadakan simulasi pemilihan pada saat Workshop Pemilu dan juga mengadakan Rumah Pemilu pada pemilihan umum tahun 2019, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggara dan juga untuk membangun kapasitas baik itu teknis maupun nanti dilapangan pada saat pemilihan sebagai penyelenggara.
Proses rekrutmen penyelenggara Adhoc pemilu baik itu PPK, PPS dan KPPS maka  yang  harus  menjadi  perhatian  utama  ialah  data  pemilih,  data  pemilih  yang tervalidasi  dengan  sempurna  akan  mendapatkan  kepercayaan  dari  masyrakat,
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
banyaknya  masyarakat  yang  terdaftar  menandakan  KPU  Kota  Pekanbaru melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  dengan  mengakomodir  hak  pilih  mereka, idealnya  penduduk  bertambah  maka  akan  bertambah  pula  jumlah  TPS,  dengan bertambah jumlah TPS maka akan bertambah pula petugas KPPS, kemudian untuk proses rekrumen KPU Kota Pekanbaru selalu menjunjung tinggi prinsip professional dan adil tentu itu semua tidak terlepas dari kapasistas masing-masing penyelenggara adhoc baik itu PPK, PPS dan KPPSNamun adanya kebijakan tersebut masih belum berjalan  optimal,  hal  tersebut  karena  belum  ada  langkah-langkah  atau  mekanisme yang perlu dilakukan perusahaan. Sehingga pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan  perusahaan  masih  berjalan  sendiri-sendiri.  Langkah-langkah  tersebut masih  dalam  bentuk  rancangan  peraturan  bupati,  masih  belum  disahkan  sehingga pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan  belum  berjalan dengan baik.

## Strategi Pemerintahan Pembelajaran (Learning) oleh KPU Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Tahun 2019
Pada  indikator  menganalisa  Pembelajaran  ini  berisikan  umpan  balik  dari strategi  yang  telah  dilaksanakan  yang  dirasakan  oleh  PPK,  PPS,  KPPS  dan bagaimana cara menanggapi umpan balik tersebut, serta mengevaluasi pelaksanaan strategi yang telah dilakukan. KPU Kota Pekanbaru sebagai organisasi yang memliki kekuasaan dan wewenang dalam menyelenggarakan pemilu, sangat menerima dan menampung  kritik  dan  keluhan  yang  dirasakan  oleh  PPK,  PPS  dan  KPPS.  KPU Kota  menganggap  kritik  dan  keluhan  dari  masyarakat  merupakan  suatu pembelajaran  bagi  KPU  Kota  Pekanbaru  dan  hal  itu  wajar  terjadi.  Untuk  Pemilu 2024,  KPU  Kota  Pekanbaru  berencana  mendapingi  PPK  dan  PPS  dalam memberikan  Bimtek  kepada  KPPS,  ini  merupakan  hasil  evaluasi  yang  dilakukan KPU  Kota  Pekanbaru  dalam  memberikan  Bimtek  pemungutan  dan  penghitungan suara, dengan perwakilan dari tiap TPS mengirimkan 3 orang KPPS bersama Ketua KPPS sehingga KPPS dapat menerima informasi yang di sampaikan selama Bimtek semaksimal mungkin.
Jika dilihat pada saat pemilu 2019 kemarin PPK memberikan Bimtek kepada PPS  dan  PPS  memberikan  Bimtek  kepada  KPPS  dengan  di  damping  oleh  PPK, masih kurang efektif karena waktu pemberian bimtek yang kurang tepat, yaitu pada
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
sore  hari  setelah  jam  kerja,  sehingga  fokus  KPPS  dalam  menerima  informasi berkurang,  sehingga  mereka  hanya  sekedar  mengikuti  bimtek  saja,  seharusnya Bimtek  Pemungutan  dan  Penghitungan  Suara  dilakukan  di  Pagi  hari  dengan  di damping  oleh  KPU  Kota  Pekanbaru,  dengan  demikian  diharapkan  KPPS  dapat mengikuti Bimtek dengan maksimal.
Bahwa  keluhan  yang  sering  dirasakan  oleh  PPK,  PPS  dan  KPPS  terhadap permasalahan  kurang  maksimalnya  Bimtek  Pemungutan  dan  Penghitungan  Suara yang diberikan oleh KPU Kota Pekanbaru secara berjenjang mulai dari KPU Kota Pekanbaru memberikan Bimtek kepada PPK, kemudian PPK memberikan Bimtek kepada PPS dan PPK mendampigi PPS dalam memberikan Bimtek kepada KPPS. Sehingga KPU Kota Pekanbaru melakukan evaluasi dengan mengadakan program- program  tambahan  yaitu  Workshop  Pemilu  dan  Rumah  Pemilu.  KPU  Kota Pekanbaru  yakin  sistem  ini  efektif  dalam  menjawab  peramasalahan  yang  ada, sehingga  mampu untuk meningkatkan kualitas penyelenggara ditingkat PPK, PPS dan KPPS.
Perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan terkait batas umur petugas KPPS, karena pada umumnya yang menjadi KPPS adalah para tokoh-tokoh masyarakat di RT/RW di TPS berada, sehingga diisi oleh petugas KPPS yang sudah berumur dan memiliki keterbatasan fisik dan mudah kelelahan yang mengakibatkan terganggunya proses  pemungutan  dan  penghitungan  suara  di  TPS,  dengan  adanya  kebijakan mengenai batas umur petugas KPPS diharapkan mampu membuat proses rekrutmen menjadi lebih adil dan professional sehingga dapat membantu untuk meningkatkan kualitas  penyelenggara  pemilu.  Kemudian  KPU  Kota  Pekanbaru  harus berkoordinasi  dengan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  untuk  melibatkan  akademisi, pengamat  politik  dan  tokoh-tokoh  masyarakat  dalam  melakukan  evaluasi  terkait penyelenggaraan pemiliha umum yang sudah selesai. Sehingga dapat memberikan masukan  dan  saran  tambahan  untuk  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan yang  ada  dan  juga  akan  memberikan  solusi  bagaimana  penyelenggaraan  pemilu tahun 2024 menjadi lebih baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian Strategi Pemerintahan Yang Dilakukan Komisi Pemilihan  Umum  Kota  Pekanbaru  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Penyelenggara
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
Pemilu  Pada  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Tahun  2019  (Studi  Pada Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara),  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai yakni untuk meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.  KPU  Kota  Pekanbaru  hanya  menjalankan  Tahapan,  seluruh  tahapan penyelenggaran pemilu tahun 2019 dirancang, disusun dan ditetapkan oleh KPU RI, tetapi dalam proses rekrutmen penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS, KPU Kota Pekanbaru merencanakan strategi agar memprioritaskan penyelenggara berusia muda dan berpengalaman dalam pemilu karena diperlukan nya penyelenggara yang siap  bekerja  sepenuh  waktu  dengan  beban  kerja  yang  berat,  karena  Pemilu  tahun 2019  merupakan  pertama  kalinya  dalam  sejarah  pesta  demokrasi  di  Indonesia dilaksanakan  Pemilihan  Presiden  serentak  dengan  Pemilihan  Legislatif  pada  hari yang sama.

## REFERENSI
Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendeketan Praktek (Edisi Revisi IV). Jakarta: Rineka Cipta.
Asshiddiqie, Jimly. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta : Konpress Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Chaidir,  Ellydar.  (2007).  Hukum  dan  Teori  Konstitusi.  Yogyakarta:  Kreasi  Total
Media.
. (2008).  Sistem  Pemerintahan  Negara  RI  Pasca  Perubahan  UUD 1945. Yogyakarta: Total Media.
Efriza. (2012). Political Explore. Bandung: ALFABETA.
Gaffar, J.M. (2012). Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press. Handoko, T. Hani. (2009). Manajemen. Cetakan Kedua Puluh. Yogyakarta: BPFE. Hasibuan,  Malayu  S.P.  (2006).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Edisi  Revisi.
Cetakan Ke-8. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
Manan,  Bagir.  (1995)  Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Konstitusi  Suatu  Negara.
Bandung: Mandar Maju.
Moleong,  L.  J.  (2007).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Edisi  Revisi.  PT  Remaja Rosdakarya.
Mulgan,  Geoff.  (2009).  The  Art  Of  Public  Strategy  (Mobilizing  Power  and Knowledge For The Common Good. Oxford: Oxford University Press Inc.
Nugrahani,  F.  (2014).  Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Penelitian  Pendidikan Bahasa. Universitas Veteran Bangun Surakarta.
Przeworski, Adam. (1988). A History of Electoral Socialism. Chicago: University of Chicago Press.
Rizkiyansyah,  F.  K.  (2007).  Mengawali  Pemilu  Menatap  Demokrasi.  Bandung:
IDEA Publishing
Rohaniah,Y dan Efriza. (2015). Pengantar Ilmu Politik. Malang: Intrans Publishing
Volume 7 No 1 Februari 2024
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.  CV. Alfabeta.
Suradinata,  Ermaya.  (1998).  Manajemen  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah. Bandung: Ramadan Press.
Sunarno,  Siswanto,  (2006).  Hukum  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia.  Jakarta: Sinar Grafika.
Syafiie, Inu Kencana, (2007). Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Tobing, D. H. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. Universitas Udayana. Wibowo,  W.  (2011).  Cara  Cerdas  Menulis  Artikel  Ilmiah.  PT.  Kompas  Media Nusantara.
Yin, R. K. (2014). Studi Kasus Desain & Metode. Rajawali Press. Ahmad Basarah. (2014). “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’s Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. Jurnal MMH 43 (1). hlm. 3. Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan, 10.
Iswandi. K., Prasetyonisngsih. N. (2020). Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. 10.18196/jphk.1208.
Jones, Mark Pyne. (1999). Electoral Laws and the Effective Number of Candidates in Presidential Elections, The Journal of Politics, Vol. 61, No. 1, hh. 171-184.
Nurhidayat,  M  dkk.  (2013).  “Koordinasi  Antar  Lembaga  Pemerintah  dalam Pelayanan E-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar”. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 No. 2. Makassar.
Pandiangan.  A.  (2018).  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  suara  (KPPS) Pemilu 2019: Tanggung Jawab dan Beban Kerja.
https://jurnal.unesa.ac.id/index. Php/jsm.
Soemantri,  Sri.  (2001)  UUD  1945  Kedudukan  dan  Artinya  dalam  Kehidupan Bernegara, Jurnal Demokrasi & HAM, Vol.1 No.4.
Wiyada. R. A., Kartini. D. S., Mulyawan. R. (2020). Strategi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2018, Website: https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Undang-Undang  No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu