## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 18  No. 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PEMBERHENTIAN KOMISIONER KPU DAN
BAWASLU DI INDONESIA (Studi Pada Bawaslu Propinsi Sumatera Utara)

## Oleh:

## Abdullah Arkam
The  birth  of  the  Election  Organizing  Honorary Council  as  one  of  the  institutions  which  tasked with  creating  and  overseeing  a  democratic election  process  is  a  new  history  and  an important breakthrough in the political system in this  country.  The  presence  of  the  Election Organizing  Honorary  Council  is  expected  to  be able  to  give  new  hope  for  the  creation  of  a democratic  election.  In  addition,  it  is  being  able to create elections that fulfill a sense of fairness, credibility, accompanied by integrity of implementation.
The Election Organizers Honorary Council in the dismissal  of  General  Elections  Commission  and Election Supervisory Agency is regulated in Law Number 15 of 2011 concerning General Election Organizers.  The  Election  Organizers  Honorary Council  not  only  takes  action  against  members of election organizers who are clearly proven to have  violated  the  election  code  of  ethics,  but also  provides  sanctions  for  the  ranks  of  the secretariat  of  election  organizers  through  their respective  superiors  based  on  the  disciplinary provisions of the staffing code of ethics.
Based  on  the  discussion,  it  was  concluded  that the  mechanism  for  imposing  sanctions  against General  Elections  Commission  and  Election Supervisory  Agency given  by  the  Election Organizing  Honorary  Council  is  that  if  there  are complaints  and  reports  or  recommendations, they  can  be  submitted  to  the  Election Organizers  Honorary  Council  to  examine  and decide  on  alleged  violations  of  the  Code  of Ethics.  Complaints  or  reports  are  submitted accompanied  by  at  least  2  (two)  pieces  of evidence  and  after  fulfilling  administrative verification,  the  Election  Organizers  Honorary Council  convenes  to  determine  and  prove  the report  or  complaint.  The  legal  consequences  of the decision of the Election Organizing Honorary Council  in  dismissing  the  commissioners  of General Elections Commission and Election
Supervisory Agency are final and binding so that no  other  legal  remedies  or  further  legal remedies  are  available  after  the  Election Organizers  Honorary  Council  decision  takes effect since it was stipulated and pronounced in an  open  plenary  session.  The  decision  is immediately  binding  and  coercive  in  nature  so that  all  institutions  administering  state  power and  including  judicial  bodies  are  bound  and obliged  to  carry  out  the  Election  Organizers Honorary Council decision as it should.
Keywords: Authority, Election Organizers Honorary Council, Dismissal.

## Abstrak
Kelahiran  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilu  (DKPP)  sebagai  salah  satu  lembaga yang bertugas menciptakan sekaligus mengawal  proses  pemilu  yang  demokratis adalah  sejarah  baru  dan  terobosan  penting dalam  sistem  perpolitikan  di  negeri  ini. Kehadiran  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilu  diharapkan  mampu  memberi  harapan baru akan keterciptaan pemilu yang demokratis. Selain  itu,  mampu  menciptakan  pemilu  yang memenuhi  rasa  keadilan,  kredibel,  dibarengi integritas pelaksanaan.
Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu (DKPP)  dalam    pemberhentian  KPU/KIP  dan Bawaslu  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan  Umum.  DKPP  tidak  hanya  menindak para  anggota  penyelenggara  Pemilu  yang nyata-nyata  terbukti  melakukan  pelanggaran kode etik Pemilu, tetapi DKPP juga memberikan sanksi  bagi  jajaran  sekretariat  penyelenggara Pemilu melalui atasan masing-masing berdasarkan  ketentuan  disiplin  kode  etik kepegawaian.
Berdasarkan pembahasan maka ditarik kesimpulan bahwa Mekanisme pemberian sanksi  terhadap  KPU/KIP  dan  Bawaslu  yang diberikan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilu  (DKPP)  adalah  jika  ada  pengaduan  dan Laporan atau rekomendasi, maka dapat diajukan  kepada  DKPP  untuk  memeriksa  dan memutus  dugaan  pelanggaran  Kode  Etik. Pengaduan  atau  laporan  diajukan  dengan disertai  paling  sedikit  2  (dua)  alat  bukti  dan setelah memenuhi verifikasi administrasi dilakukan, maka DKPP bersidang untuk menentukan  dan  membuktikan  laporan  atau pengaduan  tersebut.  Akibat  hukum  putusan Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(DKPP)  dalam  memberhentikan  komisioner KPU/KIP  dan  Bawaslu  bersifat  final  dan mengikat  sehingga  tidak  tersedia  lagi  upaya hukum lain  atau  upaya  hukum  yang lebih lanjut sesudah  berlakunya  putusan  DKPP  sejak ditetapkan  dan  diucapkan  dalam  sidang  pleno terbuka  DKPP  terbuka  untuk  umum.    Putusan itu  langsung  mengikat  dan  bersifat  memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan  negara  dan  termasuk  badan-badan peradilan  terikat  dan  wajib  melaksanakan putusan DKPP itu sebagaimana mestinya.
Kata Kunci : Kewenangan, DKPP,
Pemberhentian.

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Pemilu  merupakan  kompetisi  politik untuk  memilih  pemimpin  politik  yang  akan membentuk dan menjalankan kekuasaan pemerintahan.
Oleh karena itu,
penyelenggaraan  pemilu  yang  transparan,  jujur, adil, dan akuntabel merupakan prasyarat utama dalam membangun sistem politik yang demokratis. 1
Penyelenggaraan  pemilu  yang  telah terjadi  masih  banyak  yang  merasakan  tidak adanya  demokratis  di  karenakan  sejarah  politik Indonesia  dalam  setiap  kali  pemilihan  umum (pemilu)  dilaksanakan,  selalu  saja  muncul protes  yang  meragukan  proses  maupun  hasil pemilu.  Bahkan  Pemilu  1955  yang  dikenal sebagai  pemilu  paling  bersih  pun  tak  sepi  dari protes. 2 Banyak  lagi  protes  pemilu  seperti Pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah (pilkada)  semakin  menambah  panjang  daftar protes ketidak puasan terhadap pemilu.
Munculnya protes-protes ketidak puasan terhadap  proses  maupun  hasil  pemilu,  di  satu sisi, disebabkan banyaknya pelanggaran terhadap peraturan pemilu yang tidak
1 Utama  Sandjaja, Merancang  Sistem Politik  Demokratis. Kemitraan  Bagi  Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, h.4 2 Topo  Santoso, Penegakan  Hukum Pemilu . Usaid, Jakarta, 2006, h. 1
diselesaikan  secara  tuntas;  di  sisi  lain, disebabkan  perasaan  di  perlakukan  tidak  adil oleh penyelenggara pemilu. 3
Perundangan-undangan  pemilu  harus melindungi  proses  politik  dari  pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu,  penipuan,  kecurangan,  intimidasi,  dan segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korup. Sanksi  nonpidana  maupun  pidana  harus dijatuhkan terhadap pelanggaran oleh penyelenggara pemilu maupun penegak hukum. 4
Penyelenggara  Pemilu  yang  lemah berpotensi  menghambat  terwujudnya  Pemilu yang  berkualitas.  Sebagaimana  diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Penyelenggara  Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan  kelembagaan  yang  bersifat  nasional, tetap dan mandiri.
Syarat  pokok  demokrasi  adalah  adanya sistem  pemilihan  umum  (pemilu)  yang  jujur  dan adil  ( free  and  fair  elections ).  Pemilu  jujur  dan adil  dapat  dicapai  apabila  tersedia  perangkat hukum  yang  mengatur  proses  pelaksanaan pemilu. 5 Oleh  karena  itu,  pemilu  yang  jujur  dan adil membutuhkan peraturan perundang undangan  pemilu  beserta  aparat  yang  bertugas menegakkan  peraturan  perundang-  undangan pemilu.
Peraturan  pemilu  mengatur  peraturan perundang  undangan  pemilu  agar  menjadikan pemilu  adil  dan  juga  melindugi  berbagai  pihak- pihak yang terlibat dalam pemilu dari ketakutan,
3 Ibid.
4 Utama  Sandjaja, Penanganan Pelanggaran  Pemilu. Jakarta:  Kemitraan  Bagi Pembaruan tata Pemerintahan,Jakarta, 2011, h. 5
5 Topo Santoso. Op. Cit . H. . 4.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
intimidasi,  kekerasan,  penyuapan,  penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya.
Sistem  penegakan  hukum  pemilu  yang ideal yakni sistem yang tidak menyalahi standar pemilu  demokratis.  Salah  satu  untuk  mengatasi penegakan  hukum  pemilu  tersebut  maka memperkuat  lembaga-lembaga  penegak  hukum pemilu  merupakan  jalan  efektif  agar  mampu bekerja  dengan  baik  dalam    penyelenggaraan pemilu.  Salah  satunya  adalah  lembaga  Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP), yang  dilantik  Presiden  pada  12  Juni  2012  yang di sebut dengan Dewan
Kehormatan
Penyelenggara  Pemilu  (DKPP),  yang  memiliki fungsi  sesuai ketentuan UU No.15 tahun 2011. 6 Kelahiran Dewan Kehormatan
Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  sebagai  salah satu  lembaga  yang  bertugas  menciptakan sekaligus  mengawal  proses  pemilu  yang demokratis  adalah  sejarah  baru  dan  terobosan penting  dalam  sistem  perpolitikan  di  negeri  ini.
Kehadiran  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilu  diharapkan  mampu  memberi  harapan baru akan keterciptaan pemilu yang demokratis. Selain  itu,  mampu  menciptakan  pemilu  yang memenuhi  rasa  keadilan,  kredibel,  dibarengi integritas pelaksanaan. 7
Sepanjang tahun 2016, DKPP memecat 31 anggota KPU dan Bawaslu Dengan melihat jumlah  perkara  dan  dikaitkan  dengan jumlah  teradunya,  sebanyak  31  perkara yang  telah  dilakukan  putusan  tersebut, antara  lain  10  putusan  merehabilitasi  22 orang  penyelenggara  Pemilu,  delapan putusan peringatan keras kepada 18 orang penyelenggara  Pemilu,  dua  ketetapan karena  dicabut  pengaduannya  dan  11 putusan pemberhentian tetap alias 6 Kelahiran DKPP . http://www.presidenri.go.id di akses pada tanggal 20 Maret 2017 Pukul 15.05 Wib
7 Eksistensi DKPP .
http://m.suaramerdeka.com di akses pada tangga 20 Maret 2017 Pukul 17.15 Wib
pemecatan  kepada  31  anggota  KPU  dan Panwaslu di daerah. 8 Berdasarkan ketentuan Undang- Undang tentang Pemilu, dalam penyelenggaraan  pemilihan  umum  terdapat  3
(tiga)  fungsi  yang  saling  berkaitan  yang  di institusionalisasikan dalam 3 (tiga)
kelembagaan,  yaitu  KPU,  Bawaslu,  dan  DKPP.
DKPP  atau  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilihan Umum
bukan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya  terkait  dengan  para  pejabat penyelenggara pemilu. 9
Secara substansial, Dewan Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  hakikatnya merupakan  lembaga  peradilan  terutama  untuk kasus-kasus pelanggaran kode etik penyelenggaraan  pemilu    dengan  melakukan sidang sebagaimana lazimnya sidang di pengadilan. 10

## B.  Perumusan Masalah.
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah diuraikan  tersebut  diatas,  permasalahan  yang muncul sehubungan dengan skripsi ini adalah:
1.  Bagaimana  pengaturan  hukum  Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP) dalam    pemberhentian  KPU/KIP  dan Bawaslu ?
2.  Bagaimana  mekanisme  pemberian  sanksi terhadap  KPU/KIP  dan  Bawaslu  yang diberikan
Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) ?
3.  Bagaimana  akibat  hukum  putusan  Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)
8 Ibid.
9 Jimly  Asshiddiqie, Pengenalan  DKPP Untuk  Penegak  Hukum .  Jakarta:  Forum  Rapat Pimpinan  Kepolisian  Republik  Indonesia  di Jakarta, 2013,  h. 1.
10 http://logisnews.com  di  akses  pada tanggal 20 Maret 2017 Pukul 15.20

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dalam memberhentikan komisioner
KPU/KIP dan Bawaslu ?

## C.  Tujuan Penelitian.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1.  Untuk  mengkaji  pengaturan  hukum  Dewan
Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  (DKPP) dalam    pemberhentian  KPU/KIP  dan Bawaslu.
2.  Untuk  mengkaji    mekanisme  pemberian sanksi terhadap KPU/KIP dan Bawaslu yang diberikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
3.  Untuk  mengkaji    akibat  hukum  putusan Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu (DKPP)  dalam  memberhentikan  komisioner KPU/KIP dan Bawaslu.

## D.  Kegunaan/Manfaat Penelitian
Adapun faedah penelitian ini diharapkan dapat  memberi  manfaat  baik  secara  teoritis maupun  praktis.  Manfaat  yang  dapat  diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi
dan  sumbangsih  bagi  para  pembaca khusunya rekan-rekan akademisi dan praktisi guna pengembangan ilmu
pengetahuan  khususnya  ilmu  hukum  dan terkhusus lagi dibidang hukum Tata Negara Indonesia,  mengenai    kewenagan  DKPP
dalam
memberhentikan
komisioner KPU,KIP dan Bawaslu di Indonesia.
2.  Secara praktis, bahwa penulisan ini
diharapkan  memberikan  kontribusi  dan pertimbangan  pemikiran  terhadap  pihak terkait  baik  itu  aparat  penegak  hukum maupun pemerintah dalam upaya menegakan hukum terhadap pelaku
pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu.

## E.  Keaslian Penelitian
Penelitian  ini  didasarkan  pada  ide, gagasan serta pemikiran penulis dengan melihat perkembangan  penegakkan  disiplin    Pegawai Negeri  Sipil.  Tulisan  ini  bukanlah  merupakan hasil ciptaan atau hasil penggandaan dari karya tulis orang lain.
Berdasarkan  informasi  dan  penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap hasil-hasil penelitian  yang  pernah  dilakukan  di  lingkungan Universitas  Islam  Sumatera  Utara,  maka  belum ada  penelitian  yang   benar-benar  sama  dengan apa  yang  menjadi  bidang  dan  ruang  lingkup penelitian  ini,  yaitu “Kewenangan  Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  Dalam Pemberhentian Komisioner KPU/KIP dan Bawaslu Di Indonesia ” .
Penelitian  yang  dilakukan  ini  dapat dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah,  karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus dijunjung tinggi bagi peneliti dan akademisi.

## F.  Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 1.  Kerangka Teori.
Kerangka  teori  merupakan  landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun  atau  memperkuat  kebenaran  dari permasalahan  yang  dianalisis.  Kerangka  teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir- butir  pendapat,  teori,  tesis,  sebagai  pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. 11
Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan  mengapa  gejala  spesifik  atau proses  tertentu  terjadi  dan  satu  teori  harus  diuji
11 M.  Solly  Lubis, Filsafat  Ilmu  dan Penelitian , Mandar Maju, Medan, 2004, h. 80.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  menghadapkannya  pada  fakta-fakta yang  dapat  menunjukkan  ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan  ilmu  hukum,  selain  bergantung pada  metodologi,  aktivitas  penelitian  dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. 12
Snelbecker mendefenisikan teori sebagai  perangkat  proposisi  yang  terintegrasi secara  sintaksis  (yaitu  yang  mengikuti  aturan tertentu  yang  dapat  dihubungkan  secara  logis satu  dengan  lainnya  dengan  tata  dasar  yang dapat  diamati)  dan  berfungsi  sebagai  wahana untuk  meramalkan  dan  menjelaskan  fenomena yang diamati. 13
Fungsi  teori  dalam  penelitian  ini  adalah untuk  memberikan  arahan  atau  petunjuk  dan meramalkan  serta  menjelaskan  gejala  yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  maka kerangka  teori  diarahkan  secara  khas  ilmu hukum.  Maksudnya  penelitian  ini  berusaha untuk memahami mengenai kewenangan Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu dalam  pemberhentian  komisioner  KPU/KIP  dan Bawaslu di Indonesia.
Kerangka  teori  adalah  bagian  penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan  memberikan  kemungkinan  pada  prediksi fakta  mendatang,  susunan  dari  beberapa anggapan,  pendapat,  cara,  aturan,  asas, keterangan  sebagai  satu  kesatuan  yang  logis yang  menjadi  landasan,  acuan  dan  pedoman untuk  mencapai  tujuan  dalam  penelitian. Mengungkap  teori  yang  digunakan  berarti mengemukakan  teori-teori  yang  relevan  yang
12
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum ,    UI  Press,  Jakarta,  2006,  h. 6.
13 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Remaja Rosdakarya,
Medan, 2003, h.34-35.
memang benar-benar digunakan untuk membantu  menganalisis  fenomena  sosial  yang diteliti.  Teori  yang  berkenaan  dengan  judul penelitian  di  atas  adalah  teori  yang  berkenaan dengan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  dalam  pemberhentian komisioner  KPU/KIP  dan  Bawaslu  di  Indonesia yaitu :
a.  Teori Pengawasan
Soejamto  menyebutkan  pengawasan adalah  segala  usaha  atau  kegiatan  untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaskanaan dan menilai kenyataan  apakah  sesuai  dengan  semestinya atau  tidak.  Sedangkan  istilah  pengawasan dalam  bahasa  Inggris,  disebut  “ Controlling” diterjemahkan  dengan  istilah  pengawasan  dan pengendalian,  sehingga  istilah controlling ini lebih  luas  artinya  daripada  pengawasan. Dikalangan para ahli telah disamakan pengertian “ controlling” ini dengan pengawasan, jadi  pengawasan  termasuk  pengendalian.  Ada juga  yang  tidak  setuju  disamakannya  makna istilah  “ controlling” ini  dengan  pengawasan karena controlling pengertiannya  lebih  luas daripada pengawasan. Dikatakan bahwa pengawasan adalah hanya kegiatan mengamati saja atau hanya melihat sesuai dengan rencana dan  melaporkan  hasil  kegiatan  sedangkan controlling disamping  melakukan  pengawasan juga  melakukan  kegiatan  pengendalian  yakni menggerakkan,  memperbaiki  dan  meluruskan menuju arah yang benar. 14
SP.  Siagian  menyebutkan  pengawasan sebagai  berikut  proses  pengamatan  daripada pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi  untuk menjamin  supaya  semua  pekerjaan  yang
14 Sujamto., Beberapa Pengertian Tentang  Pengawasan ,  Ghalia  Indonesia,  2003,
Jakarta, 2003, h. 32

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sedang  dilakukan  berjalan  sesuai  dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 15
M. Manullang mengatakan pendapatnya mengenai pengawasan yaitu suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan  maksud  supaya  pekerjaan  sesuai dengan rencana semula. 16
Kemudian  dalam  kata  pengawasan  ada istilah  yang  disebut  dengan  pemeriksaan dimana pemeriksaan ini diartikan oleh Soejamto sebagai  berikut  :  “Pemeriksaan  adalah  suatu cara  atau  bentuk  kritik  pengawasan  yang dilakukan  dengan  jalan  mengamati,  menyelidiki atau  mempelajari  pekerjaan  akan  segala dokumen  dan  keterangan-keterangan  lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan  tersebut  akan  menerangkan  hasilnya dalam Berita Acara Pemeriksaan”. 17
Menurut  Sule  Erni  Trisnawati  dan Kurniawan Saefullah bahwa pengawasan sebagai  proses  dalam  menetapkan  ukuran kinerja  dan  pengambialan  tindakan  yang  dapat mendukung  pencapaian  hasil  yang  diharapkan sesuai  dengan  kinerja  yang  telah  ditetapkan tersebut. 18
Menurut
Panglaykin dan Hazil, pengawasan  adalah  kegiatan  yang  meliputi aspek-aspek  mengawasi,  penelitian,  apakah yang  dicapai  itu  sesuai  dan  sejalan  dengan tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  lengkap dengan  perencanaan/kebijaksanaan,  program dan  lain  sebagainya.  Dengan  demikian  dapat
15 SP.  Siagian, Pengawasan  dan Pengendalian  di  Bidang  Pemerintahan ,  UI Press, Jakarta, 2004, h. 57 16 M. Manullang, Manajemen Personalia ,
Ghalia Indoensia, Jakarta, 2006, h. 32
17 Soejamto, Op.Cit , h. 18 18 Sule  Erni  Trisnawati,  dan  Kurniawan Saefullah, Pengantar  Manajemen ,:  Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 317
diambil  suatu  pengertian  bahwa  pengawasan merupakan  jaminan  atau  penjagaan  supaya dapat  diperoleh  hasil  yang  sesuai  dengan rencana  yang  telah  ditetapkan.  Berdasarkan pendapat  ahli  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa: 19
1)  Pelaksanaan pengawasan itu menitikberatkan kepada
pekerjaan- pekerjaan yang sedang berjalan.
2)  Pengawasan  tersebut  adalah  suatu  proses pengamatan untuk mencapai sasaran tugas dengan  baik  dan  bukan  untuk  mencari kesalahan seseorang yaitu tidak mengutamakan mencapai siapa yang salah. 3)  Apabila ditemukan kesalahan,
penyimpangan dan hambatan supaya diteliti apa  penyebabnya  dan  mengusahakan  cara memperbaikinya.
4)  Pengawasan  itu  merupakan  proses  yang berlanjut, yang dilaksanakan terus-menerus, sehinga  dapat  diperoleh  hasil  pengawasan yang berkesinambungan.
Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan,  kegagalan  dalam  pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan  adalah  proses  pengamatan  dari pada  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi untuk  menjamin  agar  supaya  semua  pekerjaan yang  dilakukan  berjalan  sesuai  rencana  yang telah ditentukan sebelumnya. 20
b.  Teori Kepastian Hukum
Teori  Kepastian  hukum  mengandung  2 (dua)  pengertian  yaitu  pertama  adanya  aturan
19 Panglaykin    dan  Hazil., Perencanaan dan Pengawasan Aktivitas Perusahaan ,   BPFE UGM,  Yogyakarta, 2006, h.. 91
20 SP. Siagian, Pokok-Pokok
Pengawasan ,  Rineka  Cipta,  Jakarta,  2000,    h.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang bersifat umum membuat individu mengetahui  perbuatan  apa  yang  boleh  atau tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua  berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan  pemerintah  karena  dengan adanya  aturan  hukum  yang  bersifat  umum  itu individu  dapat mengetahui  apa  saja  yang  boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap  individu.  Kepastian  hukum  bukan hanya  berupa  pasal-pasal  dalam  undang- undang  melainkan  juga  adanya  konsistensi dalam  putusan  hakim  antara  putusan  hakim yang  satu  dengan  putusan  hakim  lainnya  untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan. 21 c.  Teori Penegakan Hukum
Hukum  merupakan  tumpuan  harapan dan  kepercayaan  masyarakat  untuk  mengatur pergaulan  hidup  bersama.  Hukum  merupakan perwujudan  atau  manifestasi  dari  nilai-nilai kepercayaan.  Oleh  karena  itu  penegakkan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya  dipercaya  dan  menegakan  wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan  nilai-nilai  kepercayaan  di  dalam masyarakat.
Kebijakan  yang  akan  ditempuh  akan mencakup  bidang  kegiatan  penegakkan  hukum pertama-tama  ditujukan  guna  meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.  Dalam  rangka  ini  maka  akan dimantapkan  penyempurnaan  sistem  koordinasi serta  penyerasian  tugas-tugas  instansi  aparat penegak  hukum.  hal  ini  dilakukan  antara  lain dengan  menertibkan  fungsi,  tugas,  kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas  menegakkan  hukum  menurut  profesi ruang  lingkup  masing-masing  serta  didasarkan
21 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar Ilmu  Hukum ,  Kencana  Pranada  Media  Group, Jakarta, 2008, h. 158
atas sistem kerja sama yang baik.
Sistem  penegakkan  hukum  merupakan upaya  untuk  mencapai  ketaatan  terhadap peraturan  dan  persyaratan  dalam  ketentuan yang  secara  umum  dan  individual  berlaku melalui  pengawasan  dan  penerapan  (ancaman) sanksi.
Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam  manifestasinya  bisa  berwujud  kongkrit. Oleh  karenanya  pertanyaan  tentang  apakah hukum  itu  senantiasa  merupakan  pertanyaaan yang  jawabannya  tidak  mungkin  satu.  Dengan kata  lain,  persepsi  orang  mengenai  hukum  itu beraneka  ragam,  tergantung  dari  sudut  mana mereka  memandangnya.  Kalangan  hakim  akan memandang  hukum  itu  dari  sudut  pandang mereka  sebagai  hakim,  kalangan  ilmuwan hukum  akan  memandang  hukum  dari  sudut profesi  keilmuan  mereka,  rakyat  kecil  akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.
Satjipto Raharjo menyebutkan :
Penegakkan  hukum  adalah  suatu  tahap perbuatan  hukum  masih  harus  disusul oleh  pelaksanaannya  secara  konkrit.  Di dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa  istilah  di  luar  penegakkan hukum  tersebut,  seperti  penerapan hukum, tetapi istilah penegakkan hukum yang sering digunakan adalah penerapan  hukum.  istilah  penegakkan hukum dalam bahasa Belanda
(rechtoepassing, rechtshandhaving) dan
Amerika (law enfocement, application) . 22
Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa :
Secara  konsepsional,  maka  inti  dan  arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai- nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah- kaidah yang mantap dan
22 Sacipto  Raharjo., Ilmu  Hukum .  PT. Citra Aditya Bhakti, Medan, 2006, h.4.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mengejawantah dan sikap tindak sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian  pergaulan  hidup.  Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan  penjelasan  lebih  lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. 23
Penegakkan  hukum  bukanlah  semata- mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun  di  dalam  kenyataan  di  Indonesia kecenderungannya  adalah  demikian,  sehingga pengertian law  enforcement begitu  populer.
Selain  dari  itu  maka  ada  kecenderungan  yang kuat  untuk  mengartikan  penegakkan  hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan
hakim. Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan : Bahwa masalah pokok dari penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor- faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor  tersebut  mempunyai  arti yang  netral,  sehingga  dampak  positif atau  negatifnya  terletak  pada  isi  faktor- faktor  tersebut.  Faktor-faktor  tersebut adalah :
a)  Faktor hukumnya sendiri.
b)  Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak- pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.
c)  Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakkan hokum
d)  Faktor masyarakat,  yakni lingkungan dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
e)  Faktor  kebudayaanh  yakni  sebagai hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan  pada  karsa  manusia  di dalam pergaulan hidup. 24
Kelima  faktor  tersebut  di  atas  saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan    esensi  dari  penegakkan  hukum, serta  juga  merupakan  tolak  ukur  daripada
23 Soerjono  Soekanto., Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Penegakkan  Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, h. 3.
24 Ibid, h. 6
efektivitas penegakkan hukum.
Menurut  Soerjono  Soekanto  disebutkan penegakkan  hukum  sebagai  suatu  proses  pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut  membuat  keputusan  yang  tidak secara  ketat  diatur  oleh  kaidah  hukum,  akan tetapi  mempunyai  unsur  penilaian  pribadi. Dengan  demikian  pada  hakikatnya  diskresi berada  diantara  hukum  danmotal  (etika  dalam arti sempit). 25
d.  Teori Keadilan/Kepastian.
Teori  Keadilan  dikemukakan  oleh  John
Rawls  sebagai  dikutip  oleh  Mohamad  Arifin menyaratkan  dua  prinsip  keadilan  sosial  yang sangat  mempengaruhi  pemikiran  abad  ke-20 yaitu prinsip-prinsip sebagai berikut :
1)  Paling  utama  adalah  prinsip  kebebasan yang  sama  ( Equal  Liberty )  yakni  setiap orang  memiliki  hak  atas  kebebasan individual  ( liberty) yang  sama  dengan hak orang lainnya.
2)  Prinsip  kesempatan  yang  sama  ( equal oppurtunity ). Dalam hal ini, ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat harus diatur untuk melindungi  pihak  yang  tidak  beruntung dengan  jalan  memberi  kesempatan yang  sama  bagi  semua  orang  dengan persyaratan  yang  adil  baik  secara sengaja  maupun  tidak  sengaja,  artinya meskipun  bukan  kesalahannya  tetap bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang timbul akibat perbuatannya 26
Teori mengenai keadilan menurut Aristoteles  ialah  perlakuan  yang  sama  bagi mereka  yang  sederajat  di  depan  hukum,  tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan  siapa  yang  harus  diperlakukan
25 Ibid, h. 4
26 Mohamad  Arifin, Teori  Dan  Filsafat Hukum. RajaGrafindo  Persada,  Jakarta,    2003, h. 23

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sama  atau  sebaliknya. 27 Pendapat  yang  sama juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dalam pembuatan  hukum  fungsinya  sebagai  pengatur kehidupan  bersama  manusia,  oleh  karena  itu hukum  harus  melibatkan  aktifitas  dengan kualitas yang berbeda-beda. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan  tersebut,  ia  merupakan  momentum yang  dimiliki  keadaan  tanpa  hukum  dengan keadaan  yang  diatur  oleh  hukum.  Dia  juga mengatakan  hukum  sebagai  perwujudan  nilai- nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya  adalah  untuk  melindungi  dan memajukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. 28
Teori keadilan melahirkan teori kemanfaatan, Teori hukum tentang kemanfaatan yang berasal dari Jeremy Bentham  yang  menerapkan  salah  satu  prinsip dari  aliran  utilitarianisme  ke  dalam  lingkungan hukum,  yaitu:  manusia  akan  bertindak  untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar- besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk  undang-undang  hendaknya  dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan  keadilan  bagi  semua  individu. Dengan  berpegang  pada  prinsip  tersebut  di atas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan  kebahagiaan  yang  terbesar  bagi sebagian  besar  masyarakat (the  greates happiness for the greatest number) . 29 Jadi yang diutamakan dalam teori Jeremy Bentham adalah
27 Lawrence.  M.  Friedman, American Law an Introduction, Terjemahan Wisma Bhakti, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001, h. 4.
28 Satjipto  Rahardjo, Sosiologi  Hukum  : Perkembangan,  Metode  dan  Pilihan  Hukum , Universitas  Muhamadyah,  Surakarta,  2004,  h. 60.
29 Lili  Rasjidi,  Ira  Tania  Rasjidi, Pengantar  Filsafat  Hukum, Mandar  Maju, Medan, 2002, h. 61.
mewujudkan kebahagian yang sebesar- besarnya  karena  teori  kemanfaatan  merupakan rasionalisme  dari  keadilan,  bila  keadilan  telah tercapai  otomatis  akan  memberikan  manfaat bagi para pihak.
Menurut  Van  Apeldoorn  sebagaimana dikutip  oleh  Lili  Rasjidi, Ira Tania  Rasjidi  bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan  keadilan. 30 Tujuannya  adalah memberikan  tiap-tiap  orang  apa  yang  patut diterimanya.  Keadilan  tidak  boleh  dipandang sebagai  penyamarataan.  ”Keadilan  bukan berarti  bahwa  tiap-tiap  orang  memperoleh bagian yang sama”. 31 Hukum yang tidak adil dan tidak  dapat  diterima  akal,  yang  bertentangan dengan  norma  alam,  tidak  dapat  disebut sebagai hukum, tetapi hukum yang menyimpang.
Keadilan  yang  demikian  ini  dinamakan keadilan distributif , yaitu keadilan yang memberikan  kepada  tiap-tiap  orang  jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap- tiap  orang  mendapat  bagian  yang  sama banyaknya, bukan persamaan melainkan sesuai/sebanding.  Keadilan  tersebut  harus memberikan  kepastian  hukum  dan  untuk mencapainya  harus  memiliki  itikad  baik  karena salah  satu  tujuan  hukum  bertugas  menjamin adanya  kepastian  hukum  dalam  pergaulan manusia,  karena  meniadakan  keadilan  berarti menyamakan hukum dengan kekuasaan.
Teori  Kepastian  hukum  mengandung  2 (dua)  pengertian  yaitu  pertama  adanya  aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui  perbuatan  apa  yang  boleh  atau tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua  berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan  pemerintah  karena  dengan
30 Ibid . h. 53
31 Ibid.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
adanya  aturan  hukum  yang  bersifat  umum  itu individu  dapat mengetahui  apa  saja  yang  boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap  individu.  Kepastian  hukum  bukan hanya  berupa  pasal-pasal  dalam  undang- undang  melainkan  juga  adanya  konsistensi dalam  putusan  hakim  antara  putusan  hakim yang  satu  dengan  putusan  hakim  lainnya  untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan. 32
Teori  kepastian  hukum  menegaskan bahwa  tugas  hukum  itu  menjamin  kepastian hukum  dalam  hubungan-hubungan  pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua  tugas  lain  yakni  hukum  harus  menjamin keadilan  maupun  hukum  harus  tetap  berguna. Akibatnya  kadang-kadang  yang  adil  terpaksa dikorbankan  untuk  yang  berguna.  Ada  2  (dua) macam  pengertian  “kepastian  hukum”  yaitu kepastian  oleh  karena  hukum  dan  kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai  kalau  hukum  itu  sebanyak-banyaknya hukum  undang-undang  dan  bahwa  dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan- ketentuan  yang  bertentangan,  undang-undang itu  dibuat  berdasarkan “rechtswerkelijkheid” (kenyataan  hukum)  dan  dalam  undang-undang tersebut  tidak  dapat  istilah-istilah  yang  dapat  di tafsirkan berlain-lainan. 33
Menurut  Satjipto  Raharjo  bahwa:  teori kemanfaatan  (kegunaan)  hukum  bisa  dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan  ketertiban  dan  keteraturan.  Oleh karena  itu  ia  bekerja  dengan  memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma
32 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar Ilmu  Hukum ,  Kencana  Pranada  Media  Group, Jakarta, 2008, h.158 33 M.  Solly  Lubis, Teori  Hukum, USU Medan, 2007, h.43
(aturan-aturan hukum). 34 Pada dasarnya
peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan  atau  kegunaan  hukum ialah  untuk terciptanya  ketertiban  dan  ketentraman  dalam kehidupan  masyarakat,  karena  adanya  hukum tertib ( rechtsorde ).
Kepastian  hukum  dapat  dimaknakan bahwa  seseorang  akan  dapat  memperoleh sesuatu  yang  diharapkan  dalam  keadaan tertentu.  Kepastian  diartikan  sebagai  kejelasan norma  sehingga  dapat  dijadikan  pedoman  bagi masyarakat  yang  dikenakan  peraturan  ini. Pengertian  kepastian  tersebut  dapat  dimaknai bahwa  ada  kejelasan  dan  ketegasan  terhadap berlakunya  hukum  di  dalam masyarakat.  Hal ini untuk  tidak  menimbulkan  banyak  salah  tafsir. Kepastian  hukum  yaitu  adanya  kejelasan skenario  perilaku  yang  bersifat  umum  dan mengikat  semua  warga  masyarakat  termasuk konsekuensi-konsekuensi  hukumnya.  Kepastian hukum  dapat  juga  berate  hal  yang  dapat ditentukan  oleh  hukum  dalam  hal-hal  yang konkret. 35
Kepastian hukum adalah jaminan bahwa  hukum  dijalankan,  bahwa  yang  berhak menurut  hukum  dapat memperoleh  haknya  dan bahwa  putusan  dapat  dilaksanakan.  Kepastian hukum  merupakan  perlindungan  yustisiabel terhadap  tindakan  sewenang-wenang  yang berati bahwa seseorang akan dapat memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian  hukum  karena  bertujuan  untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

## 2. Kerangka Konsep
Kerangka  konsep  adalah  stimulasi  dan dorongan  konseptualisas  untuk  melahirkan
34 Satjipto Rahardjo, Op.Cit , h.13
35 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta, 1999,h. 24

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinannya  akan  konsep  dirinya  mengenai suatu  permasalahan.  Ini  merupakan  konstruksi konsep secara internal pada pembaca tersebut. 36
Konsep  merupakan  suatu  konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses  yang  berjalan  dalam  pikiran  penelitian untuk  keperluan  analitis. 37 Suatu  konsep  atau suatu  kerangka  konsepsionil  pada  hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih  konkrit  dari  pada  tingkat  teoritis  yang sering  kali  masih  bersifat  abstrak.  Namun demikian  kerangka  konsepsionil  masih  juga kadang-kadang  dirasakan  abstrak  sehingga diperlukan  defenisi-defenisi  operasional  yang akan  dapat  dijadikan  sebagai  pegangan  konkrit di dalam proses penelitian.
Menjawab permasalahan dalam penelitian  ini  perlu  didefisinisikan  beberapa konsep  dasar  dalam  rangka  menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian  yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian yang telah ditentukan, yakni sebagai berikut : a.  Kewenangan  adalah  hak  untuk  melakukan
sesuatu  atau  memerintah  orang  lain  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu agar  tercapai  tujuan  tertentu.  Kewenangan biasanya  dihubungkan  dengan  kekuasaan. Penggunaan  kewenangan  secara  bijaksana merupakan  faktor  kritis  bagi  efektevitas organisasi.
b.  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu menurut Pasal 1 angka 32 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
36 M. Solly Lubis, Op.Cit , h. 80 37 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat, Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2005, h. 7.
Umum  Republik  Indonesia   Nomor  1  Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara  Pemilihan  Umum  adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran  Kode  Etik  Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. c.  Komisioner KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional,  tetap,  dan  mandiri  yang  bertugas melaksanakan Pemilu.
d.  Komisioneer  KIP  merupakan  bagian  dari Komisi  Pemilihan  Umum  KPU)  yang  diberi wewenang  oleh  Undang-Undang  untuk menyelenggarakan
pemilihan
umumPresiden/Wakil Presiden, anggota
Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan Perwakilan  Daerah,  anggota  DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. e.  Bawaslu  adalah  lembaga  Penyelenggara
Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan  Pemilu  di  seluruh  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## G.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  upaya  untuk menemukan,  mengembangkan  dan  menguji kebenaran  suatu  pengetahuan  dimana  usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. 38

## 1.  Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu,  keadaan,  gejala,  atau  kelompok tertentu,  atau  untuk  menentukan  penyebaran
38 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset ,  Andi Offset, Yogyakarta, 2008, h. 3

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
suatu  gajala,  atau  untuk  menentukan  ada tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala  dengan gejala  lain  dalam  masyarakat. 39 Penelitian  ini bertujuan  untuk memperoleh  gambaran  tentang
Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  Dalam  Pemberhentian
Komisioner KPU/KIP dan Bawaslu Di Indonesia. Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa penelitian  deskriptif  bukan  semata-mata  untuk mengungkapkan atau menggambarkan kesesuaian  perundang-undangan  dalam  realita kehidupan masyarakat belaka, tetapi juga untuk memahami  pelaksanaan  peraturan  perundang- undangan tersebut, berlandaskan pada peraturan  hukum  dan  memahami  apa  yang menjadi  latar  belakang  dari  pelaksanaan tersebut. 40
Analisis  terhadap  aspek  hukum  baik dari Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan  “kemerdekaan  berserikat  dan berkumpul  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan dan  tulisan,  artinya  dalam  pasal  ini  kedaulatan rakyat  dijamin  sepenuhnya  dalam  Undang- Undang Dasar”.
Kemerdekaan  berserikat,  berkumpul dan  mengeluarkan  pendapat  merupakan  wujud kedaulatan  rakyat  dalam  kehidupan  berbangsa dan bernegara dan menegakkan demokrasi bagi seluruh  masyarakat  Indonesia.  Sebagai  negara yang  menganut  demokrasi,  bagi  rakyat  bebas dalam menentukan pilihannya dalam pelaksanaan  demokrasi  itu  sendiri,  kebebasan
39 Amirrudin dan Zainal Asikin Pengantar Metode  Penelitian  Hukum ,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 25 40 Soerjono Soekanto, Op.Cit, h. 250
memilih  ini  antara  lain  diwujudkan  dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. 41
Pemilihan  Umum  selanjutnya  disebut Pemilu  adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan rakyat  yang  dilaksanakan  secara  langsungsegi ketentuan  peraturan-peraturan  yang  berlaku mengenai  Kewenangan  Dewan  Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  Dalam  Pemberhentian Komisioner  KPU/KIP  dan  Bawaslu  Di Indonesia serta  meneliti  dan  menelaah  penerapan  dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam  hubungannya  dengan  Kewenangan Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu Dalam Pemberhentian Komisioner KPU/KIP dan Bawaslu Di Indonesia.
2.  Metode Pendekatan.
Berdasarkan  objek  penelitian  yang merupakan hukum positif,  maka  metode
pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. 42 Sebagai  suatu  penelitian  yuridis normatif,  maka  penelitian  ini  juga  dilakukan dengan  menganalisis  hukum  baik  tertulis  di dalam  buku (law  as  it  writeen  in  the  book) maupun  hukum  yang  diputuskan  oleh  hakim melalui  proses  pengadilan (law  as  it  is  decided by the judge through judicial process) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal. 43
Sehubungan  dengan  tipe  penelitian yang  digunakan  yakni  yuridis  normatif,  dengan tujuan  mendapatkan  hasil  secara  kualitatif,
41 Jimly  Asshiddiqie, Hukum  Tata Negara ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,2009, h.31.
42 Bambang  Sunggono, Metodologi
Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 1997, h.36
43 Bismar  Nasution, Metode  Penelitian Hukum  Normatif  dan  Perbandingan  Hukum, Makalah  disampaikan  pada  Dialog  Interaktif tentang  Penelitian  Hukum  dan  Hasil  Penulisan Hukum  pada  Majalah  Akreditasi, Fakultas Hukum  USU,  Medan,  Tanggal  18  Pebruari 2003, h.1.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
maka  pendekatan  yang  dilakukan  adalah pendekatan perundang-undangan
(statute approach) ,  dilakukan  dengan  cara  penelitian kepustakaan (library  research) yaitu  dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang- undangan dan sumber lain.
Logika keilmuan dalam penelitian hukum  normatif  dibangun  berdasarkan  disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu  hukum  yang  objeknya  hukum  itu sendiri. 44

## 3.  Sumber Data.
Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder ( library research ), yaitu data atau informasi  hasil  penelaahan  dokumen  penelitian yang  pernah  dilakukan  sebelumnya,  bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, Koran, majalah,  jurnal  maupun  arsip-arsip  yang  sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Penelitian yuridis  normatif menggunakan  data  sekunder  di dukung oleh data primer.  Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:
a.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan hukum  yang  mengikat  seperti  peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.  Dalam  penelitian  hukum  ini,
bahan  hukum  primer  yang  terkait  penelitian
ini terdiri dari:
1)  UUD 1945 2)  UU  No  15  Tahun  2011  Tentang Penyelenggara Pemilu 3)  Undang-undang  Nomor  8  tahun  2012 Tentang Pemilihan Umum 4)  Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 5)  Keputusan Presiden RI Nomor 57/P/Tahun 2012 tanggal 8 Juni 2012 6)  Peraturan  Bersama  Komisi  Pemilihan
Umum,  Badan  Pengawas  Pemilihan
44 A.M.  Tri  Anggraeini, Larangan Monopoli  dan  Persaingan  Tidak  Sehat , Purse Ilegal  atau  Rule  of  Reason ,    Universitas Indoensia, Jakarta 2003, h. 12
Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelengara  Pemilihan  Umum  Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor  1  Tahun  2012  Tentang  Kode Etik Penyelenggara Pemilu 7)  Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1  Tahun  2013  Tentang  Pedoman
Beracara  Kode  Etik  Penyelenggara Pemilihan Umum
b.  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan kepustakaan, yakni buku-buku bacaan yang relevan dengan penilitian ini.
c.  Bahan  hukum  tertier,  yaitu  bahan-bahan penunjang yang nemberikan petunjuk
maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya:  bahan  yang  diperoleh  melalui media internet yang relevan dengan penelitian ini, Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

## 4.  Alat Pengumpul Data
Jenis penelitian adalah penelitian normatif,  maka  untuk  memperoleh  data  yang mendukung,  alat  pengumpul  data  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  cara  pengumpulan (dokumentasi)  data-data  sekunder.  Data  yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi  dokumen  atau  kepustakaan  ( library research ).

## 5.  Analisis Data
Analisis data menurut Soerjono Soekanto  dan    Sri  Mamudji  adalah  sebuah proses mengatur urutan
data, mengorganisasikannya  ke  dalam  suatu  pola, kategori  dan  kesatuan  uraian  dasar. 45 Data sekunder  yang  telah  diperoleh  kemudian disistemasikan,  diolah  dan  diteliti  dan  dianalisis
45 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Op.Cit , h.41.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  metode  deskriptif  melalui  pendekatan kualitatif.
Menurut  Soerjono  Soekanto  dan    Sri Mamudji,  analsis  data  kualitatif  adalah  upaya yang  dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan data, mengorganisasikan data, memilah- milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola, mensintesiskannya,  mencari  dan  menemukan pola,  menemukan  apa  yang  dapat  diceritakan pada orang lain. 46
Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis  tentang  hasil  dari  penelitian  ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan  dapat  menghasilkan  kesimpulan sesuai  dengan  permasalahan  dan  tujuan penelitian.
II. PENGATURAN HUKUM DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM PEMBERHENTIAN KPU/KIP DAN BAWASLU A.  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Negara Repubik Indonesia adalah negara  yang  menganut  paham  demokrasi sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam  Pasal  1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  menentukan “kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”.
Menurut  Abu  Daud  Busroh,  negara demokrasi adalah suatu negara dimana kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu  negara  ada  di tangan  rakyat,  pada  gilirannyanya  rakyatlah yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebjaksanaan umum yang dikeluarkan untuk kesejahteraan mereka
46 Ibid , h. 42
sendiri. 47 Negara  yang  menepatkan  kekuasaan tertinggi  ada  pada  rakyat  disebut  Negara demokrasi yang secara simbolis sering digambarkan  sebagai  pemerintahan  dai  rakyat, oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat  dan  dairtikan demokrasi pemerintahan oleh rakyat.
Makna  dari  “kedaulatan  berada  di tangan  rakyat”  adalah  bahwa  rakyat  memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk  secara  demokratis  memilih  pemimpin yang  akan  membentuk  pemerintahan  guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat,  serta  memilih  wakil  rakyat  untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan  rakyat  dilaksanakan  melalui  Pemilu secara  langsung  sebagai  sarana  bagi  rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi  melakukan  pengawasan,  menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai  landasan  bagi  semua  pihak  di  Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk  membiayai  pelaksanaan  fungsi-fungsi tersebut. 48
,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. 49
Djoko  Prakoso  menyebutkan  bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah “sarana  pelaksanaan  asas  kedaulatan  rakyat dalam  negara  Republik  Indonesia.  Pemlihan
47 Abu  Daud  Busroh  dan    Abubakar Busroh. Asas-Asas  Hukum  Tata  Negara , Jakarta: Gramedia Indonesia, 2003, h. 131 48 Hotma  P.  Sibuea,  Asas Negara Hukum,  Peraturan  Kebijakan,  dan  Asas-Asas Umum  Pemerintahan  yang  Baik ,  Erlangga, Jakarta, 2010, h.41 49 R.  Herlambang  Perdana  Wiratraman. Pemilihan  Umum .  Fakultas  Hukum  Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, h. 5.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
umum yang dilaksanakan berdasarkan demokrasi  Pancasila  dengan  mengadakan pemungutan  suara  secara  langsung,  umum, bebas dan rahasia. 50
Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  dalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 51
Pemilu  merupakan  sarana  perwujudan untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspirastif, berkualitas  dan  bertanggungjawab  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara RI  Tahun  1945.  Pemilihan  umum  sebagai pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  dimana  rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung.  Yang  dimaksud  dengan  pemimpin politik  disini  adalah  wakil-wakil  rakyat  yang duduk  di lembaga  perwakilan  rakyat  (parlemen) baik  ditingkat  pusat  maupun  daerah  dan pemimpin  lembaga  eksekutif  atau  kepala pemerintahan  seperti  presiden,  gubernur,  atau bupati/walikota.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012 Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  bahwa Pemilihan  Umum  adalah  sarana  pelaksanaan kedaulatan  rakyat  yang  dilaksanakan  secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur,  dan  adil dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemilu  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan  berlandaskan  asas  langsung,
50 Djoko  Prakoso, Tindak  Pidana Pemilu. Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 119. 51 Topo  Santoso, Tindak  Pidana Pemilu .Sinar Grafika. Jakarta, 2006, h.  6.
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun  sekali.  Pemilu  diselenggarakan  dengan menjamin  prinsip  keterwakilan,  yang  artinya setiap  orang  Warga  Negara  Indonesia  dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan  yang  akan  menyuarakan  aspirasi rakyat  di  setiap  tingkatan  pemerintahan,  dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan  fungsi  kelembagaan  legislatif secara  optimal.  Penyelenggaraan  Pemilu  yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan  yang  makin  kuat  dan  dapat dipertanggungjawabkan.
Penyelenggaraan Pemilu sangatlah penting  bagi  suatu  negara,  hal  ini  disebabkan karena: a.  Pemilu  merupakan  sarana  perwujudan kedaulatan rakyat. b.  Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara kontitusional. c.  Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin  politik  untuk  memperoleh legitimasi. d.  Pemilu  merupakan  sarana  bagi  rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. 52
Tujuan  dari  pada  penyelenggaraan pemilihan  umum (general  election) dapat dirumuskan dalam empat bagian yakni:
1.  Untuk memungkinkan terjadinya pemilihan  kepemimpinan  pemerintahan secara tertib dan damai. 2.  Untuk memungkinkan terjadinya pergantian  pejabat  yang  akan  mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
52 Tomi  Tresnady, Modul  Pemilihan Umum  untuk  Pemula .  Sinar  Grafiti,  Jakarta, 2010, h. 8

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
3.  Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4.  Untuk  melaksanakan  prinsip  hak-hak asasi warga negara.
Kegiatan  pemilihan  umum  merupakan salah  satu  sarana  penyaluran  hak  asasi. 53 warga  Negara  yang  prinsipil.  Dalam  rangka pelaksanaan  hak  asasi  warga  Negara  adalah keharusan  bagi  pemerintah  untuk  menjamin terlaksananya  penyelenggaran  pemilu  sesuai dengan  jadwal  ketatanegaraan  yang  telah ditentukan.  Sesuai  dengan  prinsip  kedaulatan rakyat  dimana  rakyatlah yang  berdaulat,  semua aspek penyelenggaraan pemilu, harus dikemablikan kepada rakyat untuk
menentukannya.  Adalah  pelanggaran  terhadap hak  asasi  apabila  pemerintah  tidak  menjamin terselenggaranya
pemilhan umum, memperlambat  penyelenggaraan  pemilu  tanpa perseteujuan para wakil rakyat.
Pemilihan umum di Indonesia menganut asas  "Luber"  yang  merupakan  singkatan  dari "Langsung,  Umum,  Bebas  dan  Rahasia".  Asal "Luber"  sudah  ada  sejak  zaman  Orde  Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan  suaranya  secara  langsung  dan tidak  boleh  diwakilkan.  Umum  berarti  pemilihan umum  dapat  diikuti  seluruh  warga  negara  yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya  tanpa  ada  paksaan  dari  pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan  oleh  pemilih  bersifat  rahasia  hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. 54
Era  reformasi  berkembang  asas  jurdil yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas  jujur  mengandung  arti  bahwa  pemilihan umum  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan aturan  untuk  memastikan  bahwa  setiap  warga
53 Ibid . h. 11. 54 Ibid . h. 14.
negara  yang memiliki  hak  dapat memilih  sesuai dengan  kehendaknya  dan  setiap  suara  pemilih memiliki  nilai  yang  sama  untuk  menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan  yang  sama  terhadap  peserta  pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi  terhadap  peserta  atau  pemilih tertentu.  Asas  jujur  dan  adil  mengikat  tidak hanya  kepada  pemilih  ataupun  peserta  pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. 55
Asas  langsung,  rakyat  sebagai  Pemilih mempunyai  hak  untuk  memberikan  suaranya secara  langsung  sesuai  dengan  kehendak  hati nuraninya,  tanpa  perantara.  Pemilihan  yang bersifat  umum  mengandung  makna  menjamin kesempatan  yang  berlaku  menyeluruh  bagi semua  warga  negara,  tanpa  diskriminasi berdasarkan  suku,  agama,  ras,  golongan,  jenis kelamin,  kedaerahan,  pekerjaan,  dan  status sosial.  Setiap  warga  negara  yang  berhak memilih  bebas  menentukan  pilihannya  tanpa tekanan  dan  paksaan  dari  siapa  pun.  Di  dalam melaksanakan  haknya,  setiap  warga  negara dijamin  keamanannya  oleh  negara,  sehingga dapat  memilih  sesuai  dengan  kehendak  hati nurani.  Dalam  memberikan  suaranya,  Pemilih dijamin  bahwa  pilihannya  tidak  akan  diketahui oleh  pihak  mana  pun.  Pemilih  memberikan suaranya  pada  surat  suara  dengan  tidak  dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan  Pemilu  ini,  penyelenggara Pemilu,  aparat  pemerintah,  Peserta  Pemilu, pengawas  Pemilu,  pemantau  Pemilu,  Pemilih, serta  semua  pihak  yang  terkait  harus  bersikap dan  bertindak  jujur  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Setiap  Pemilih dan  Peserta  Pemilu  mendapat  perlakuan  yang
55 M.  Rusli  Karim,, Pemilu  Demokratis Kompetitif. Wacana Yogyakarta, 2011, h.16

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan  dalam  rangka  untuk  memilih wakil-wakil  rakyat  yang  akan  duduk  di  lambaga perwakilan  (Lembaga  Legislatif)  dan  Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilu untuk memilih Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  termasuk Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.  Sejalan  dengan  itu  Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa tujuan penyelelenggaraan Pemilihan Umum adalah:
1.  Untuk  memungkinkan  terjadinya  peralihan kepimimpinan  pemerintahan  secara  tertib dan damai.
2.  Untuk memungkinkan
terjadinya penggantian  pejabat  yang  akan  mewakili rakyat di lembaga perwakilan.
3.  Untuk  melaksanakan  prinsip  kedaulatan rakyat,  dan  keempat,  untuk  melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara. 56
Mewujudkan  visi  pembangunan  bangsa melalui  peningkatan  kualitas  demokrasi  maka diperlukan institusi-institusi negara untuk mengawal  proses  penyelenggaraan  Pemilihan Umum dan Pemilukada di seluruh Indonesia.
Penyelenggaraan Pemilu saat ini terdapat  lembaga  baru  yang  secara  khusus m engawal  “kode  etik”  penyelenggara  Pemilu, namanya DKPP alias ewan Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  (selanutnya  disebut DKPP).  Pembentukan  lembaga  ini  merupakan amanat  dari  Undang-Undang  Nomor  15  tahun 2011.
Keberadaan DKPP yang akan menegakkan  kode  etik  penyelenggara  Pemilu dipandang  cukup  penting  sehingga  diusulkan agar  dibentuk  secara  permanen.  Berbeda dengan  DK  yang  ada  sebelumnya,  DKPP
56 Jimli Jimly Asshiddiqie. Op.Cit , h. 174
merupakan  gabungan  antara  unsur  KPU  (1 orang), Bawaslu (1 orang), unsur masyarakat (4 orang),  dan  Partai  Politik  dengan  komposisi terbanyak (9 orang). Adapun 4 orang dari unsur masyarakat  diusulkan  oleh  DPR  (2  orang)  dan Presiden (2 orang). 57
Sekretariat  DKPP  dipimpin  oleh  kepala sekretariat yang berasal dari PNS, yaitu jabatan struktural  eselon  II.  Kepala  sekretariat  DKPP bertanggung  jawab  kepada  DKPP.  Kepala sekretariat  DKPP  diangkat  dan  diberhentikan dengan  keputusan  Mendagri  atas  usul  DKPP. Calon  kepala  sekretariat  DKPP  diusulkan  oleh DKPP  sebanyak  3  (tiga)  orang  calon  kepada menteri dalam negeri untuk dipilih dan ditetapkan 1 (satu) orang oleh Mendagri sebagai kepala  sekretariat  DKPP.  Pegawai  sekretariat DKPP  berasal  dari  PNS  dan tenaga  profesional yang  diperlukan.  Pola  organisasi,  tata  kerja sekretariat  dan  hak  keuangan  anggota  DKPP ditetapkan  dengan  Perpres  berdasarkan  usulan DKPP.
DKPP bisa memperbaiki kualitas pemilu mendatang. Ini terkait dengan wewenang DKPP untuk mengawasi perilaku dua lembaga penyelenggara  pemilu,  KPU  dan  Bawaslu. Pembentukan
DKPP itu berdasarkan pengalaman  penyelenggara  pemilu  tidak  ada yang
mengontrol. Ditambah adanya kekhawatiran,  kinerjanya  bermasalah  dan  tak optimal.  Mungkin  juga  dengan  asumsi  adanya penyalanggunaan wewenang.
Terkait dengan fungsinya, DKPP berbeda dengan Bawaslu sebab DKPP dibentuk untuk  mengawasi  perilaku  anggota  KPU  dan
57 Yulianto, Memperkuat  Kemandirian Penyelenggara  Pemilu:  Rekomendasi  Revisi
Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2010, h. 58.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Bawaslu sementara Bawaslu untuk
pengawasan proses dan tahapan pemilu.
Sesuai  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2011  Tentang  Penyelenggaraan  Pemilu, DKPP dibentuk untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Secara formulatif, DKPP memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011 Tentang Penyelenggaraan
Pemiludinyatakan  jelas  bahwa  dalam penyelenggaran  pemilu  perlu  dibentuk Dewan  Kehormatan KPU,  KPU Provinsi dan Bawaslu.Wewenang mereka adalah lakukan  verifikasi  terhadap  pengaduan dari  masyarakat  mengenai  dugaan  ada tindak  pelanggaran  kode  etik  oleh anggota KPU dan Bawaslu. Bila terbukti, mereka dapat untuk merekomendasikan pemecatan
sementara  dan  tetap  terhadap  anggota KPU dan Bawaslu yang bersangkutan. 58
DKPP merupakan lembaga yang dibentuk  dalam  praktek  demokrasi  modern  di Indonesia.  DKPP  merupakan  produk  wacana perbaikan kualitas demokrasi khususnya penyelenggaraan  Pemilu.  Pemilu  seakan-akan menjadi  beban  sejarah  politik  tersendiri  bagi perubahan,  bahkan  begitu  berharganya  Pemilu dibutuhkan  lembaga  khusus  yang  permanen melakukan penegakan kode etik guna menghasilkan  Pemilu  yang  tidak  saja  Luber (langsung umum bebas dan rahasia) Jurdil (jujur dan  adil)  tapi  mewujudkan  proses  dan  hasil pemimpin yang betul-betul bermartabat.
Berdasarkan ketentuan Undang- Undang Tentang Pemilu, dalam
penyelenggaraan  pemilihan  umum  terdapat  3
58 Purwandi  Semaun, Penyelenggara Pemilu . http://kpu-kutaitimurkab.go.id/berita- 607-penyelenggara-pemilu-dewan-kehormatan- dilantik.html.  diakses  tanggal  02  Agustus  2017 Pukul 14.30 Wib.
(tiga)  fungsi  yang  saling  berkaitan  yang diinstitusionalisasikan dalam 3 (tiga)
kelembagaan,  yaitu  KPU,  Bawaslu,  dan  DKPP.
DKPP  atau  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilihan Umum bukan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya  terkait  dengan  para  pejabat penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu  menurut  Pasal  23E  UUD  1945  adalah Komisi  Pemilihan  Umum,  tetapi  oleh  undang- undang  dijabarkan  menjadi  terbagi  ke  dalam  2 (dua)  kelembagaan  yang  terpisah  dan  masing- masing  bersifat  independen,  yaitu  Komisi Pemilihan Umum” (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, DKPP  diisi  oleh  tujuh  orang  yang  terdiri  atas lima  orang  dari  unsur  masyarakat,  satu  orang dari  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  dan  satu orang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Penyelenggaran  pemilu  perlu  dibentuk Dewan  Kehormatan  KPU,  KPU  Provinsi  dan Bawaslu.  Wewenang  mereka  adalah  lakukan verifikasi  terhadap  pengaduan  dari  masyarakat mengenai dugaan ada tindak pelanggaran kode etik  oleh  anggota  KPU  dan  Bawaslu.  Bila terbukti, mereka dapat untuk merekomendasikan  pemecatan  sementara  dan tetap terhadap anggota KPU dan Bawaslu yang bersangkutan.
DKPP  dibentuk  untuk  menegakkan  dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Secara formulatif, DKPP memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan pelanggaran kode etik
penyelenggara  Pemilu. 59 Dengan  demikian
59 DKPP sebagai Penyelenggara Pemilu. http://pankga.blogspot.com. diakses  Tanggal  2 Agustus 2017 Pukul 14.10 Wib

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tugas  dari  DKPP  adalah  memeriksa  dan memutus pengaduan dugaan pelanggaran kode etik  yang  dilakukan  anggota  KPU  dan  Bawaslu berserta jajarannya.
Dibanding  Dewan  Kehormatan  lainnya,
maka kekuatan Dewan Kehormatan
Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  lebih  tinggi. Mereka bisa merekomendasikan sanksi pemecatan  terhadap  para  pimpinan  KPU  dan Bawaslu  yang  melanggar  kode  etik.  Perbedaan lainnya  adalah,  luasnya  cakupan  pengawasan. Sebelum  ini  hanya  terbatas  ke  pimpinan  KPU yang  diawasi,  tapi  mencakup  juga  jajaran Bawaslu.
Kedudukannya  DKPP  juga  lebih  kuat karena  bisa menjatuhkan  sanksi  yang  efektif ke KPU  dan  Bawaslu  yang  sebelumnya  ini mekanisme  sanksi  harus  melalui  pleno  KPU terlebih  dahulu.  Dengan  kedudukan  yang sekarang  kedudukan  DKPP  lebih  kuat  karena dia  bisa  menjatuhkan  sanksi  sehingga  lembaga KPU dan Bawaslu bisa diharapkan efektif.
Kewenangan ini bisa menjadi instrumen untuk mengawal etika demokrasi. Oleh karenanya  KPU  dan  Bawaslu  harus  bekerja dengan  benar  sebab  jika  tidak  bisa  terancam dipecat  oleh  DKPP.  Sanksi  bisa  ke  KPU  dan Bawaslu, bahkan ketuanya jika terbukti melanggar kode etik, bisa dipecat.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  tugas dan  kewenangan  DKPP    berkaitan  dengan orang per orang pejabat penyelenggara pemilihan  umum,  baik  KPU  maupun  Bawaslu. Dalam  arti  sempit,  KPU  hanya  terdiri  atas  para komisioner  di  tingkat  pusat,  provinsi,  dan  di tingkat  kabupaten/kota.  Demikian  pula  dalam arti sempit, Bawaslu hanya terdiri atas pimpinan atau  anggota  Bawaslu  tingkat  pusat  dan Bawaslu  tingkat  provinsi.  Namun,  dalam  arti luas,  penyelenggara  pemilihan  umum  itu,  baik
dalam  lingkungan  KPU  maupun  Bawaslu, menyangkut  pula  para  petugas  yang  bekerja secara tetap atau pun yang bekerja secara tidak tetap atau adhoc.
Keberadaan  DKPP  bukanlah  hal  baru karena  sebelumnya  sudah  ada  yang  namanya Dewan  Kehormatan  Komisi  Pemilihan  Umum (DK  KPU)  sejak  2008.  DK  KPU  adalah  institusi ethic difungsikan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2007  Tentang  Penyelenggara  Pemilu untuk  menyelesaikan  persoalan  pelanggaran kode etik bagi penyelenggara. Namun, wewenangnya  tidak  begitu  kuat,dalam  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  lembaga  ini hanya  difungsikan  memanggil,  memeriksa,  dan menyidangkan hingga memberikan
rekomendasi pada KPU dan bersifat ad hock .
Prestasi yang baik dan dengan menampilkan  performa  kelembagaan DK  KPU  yang  produktif  di  mata  publik inilah  yang  kemudian  menjadi  titik  tolak lahirnya  institusi  DKPP.  Pemerintah, DPR,  lembaga  yudikatif  dan  lembaga- lembaga pemantau Pemilu sontak mendorong  misi  mulia  ini  dengan meningkatkan kapasitas  wewenang  dan memastikan  institusi  ini  jadi  tetap  dan tidak  hanya  menangani  kode  etik  pada KPU  tapi  juga Bawaslu  di  tiap tingkatan lewat  produk  hukum  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. 60
DKPP  dibentuk  untuk  memeriksa  dan memutuskan  pengaduan  dan/atau  laporan adanya  dugaan  pelanggaran  kode  etik  yang dilakukan  oleh  anggota  KPU,  anggota  KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK), anggota  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS), anggota  Panitia  Pemilihan  Luar  Negri  (PPLN), anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), anggota Kelompok
Penyelenggara  Pemungutan  Suara  Luar  Negeri

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(KPPSLN),  anggota  Bawaslu,  anggota  Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu
Lapangan  dan  anggota  Pengawas  Pemilu  Luar
Negeri. Kode  Etik  bersifat  mengikat  serta  wajib dipatuhi  oleh  anggota  KPU,  anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota,  PPK,  PPS,  KPPS, PPLN,  dan  KPPSLN  serta  Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,  Panwaslu  Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. 61
Sejak  dibentuk,  DKPP  langsung  aktif bergerak cepat, kreatif, profesional, dan produktif,  namun    tetap  dalam    bingkai  amanat UU.  DKPP  menyadari  betul  betapa  jalan  terjal yang  harus  dilalui  mereka  dalam  rangka menegakkan harkat dan martabat politik bangsa khususnya  melalui  penyelenggaraan  Pemilu. DKPP berkomitmen terus meningkatkan kapasitas  penyelenggara  Pemilu  dari  dimensi Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  infrastruktur guna  terwujudnya  kualitas  bangsa  dalam berdemokrasi  dengan  tujuan  menghasilkan pemimpin bangsa yang amanah.
Berdasarkan  Undang-Undang  tentang Penyelenggara  Pemilu,  subjectum  litis  atau subjek  yang  dapat  menjadi  pihak  yang berperkara di DKPP dapat mencakup pengertian yang luas dan dapat pula menyangkut  pengertian  sempit.  Namun,  dalam Peraturan  tentang  Pedoman  Beracara  DKPP, pengertian pihak yang dapat berperkara tersebut  dibatasi,  sehingga  penanganan  kasus-
61 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum,  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan  Umum  No  13  Tahun  2012,  No  11 Tahun  2012,  No  1  tahun  2012  Tentang  Kode
Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara  pemilu  dapat  secara  realistis ditangani  dan  diselesaikan  oleh  DKPP.  Lagi pula,  DKPP  juga  perlu  memberikan  dukungan penguatan  kepada  KPU  dan  Bawaslu  sendiri untuk  menjalankan  fungsinya  tanpa  harus menangani  semua  urusan  dugaan  pelanggaran kode etik sendiri. Hal-hal yang dapat diselesaikan sendiri oleh KPU dan Bawaslu atau pun  hal-hal  yang  semestinya  ditangani  dan diselesaikan  lebih  dulu  oleh  KPU  dan  Bawaslu, tidak  boleh  secara  langsung  ditangani  oleh DKPP dengan mengabaikan mekanisme internal KPU dan Bawaslu sendiri lebih dulu.
Idealnya, kasus-kasus dugaan pelanggaran  kode  etik  yang  secara  langsung dapat  diajukan  dan  ditangani  oleh  DKPP dibatasi  hanya  untuk  kasus-kasus  dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara  pemilu  di  tingkat  provinsi  atau tingkat  pusat.  Sedangkan  untuk  kasus-kasus pelanggaran  yang  dilakukan  pada  tingkayt kabupaten/kota lebih dulu harus diklarifikasi dan ditangani  oleh  KPU  Pusat  atau  Bawaslu  Pusat. Jika  pun  laporan  atau  pengaduan  terkait diajukan  langsung  oleh  masyarakat,  oleh  partai politik  atau  pun  oleh  penyelenggara  pemilu tingkat  lokal  kepada  DKPP,  maka  laporan  atau pengaduan tersebut akan diperiksa dan diselesaikan  lebih  oleh  KPU  atau  Bawaslu melalui  anggota  anggota  KPU  atau  anggota Bawaslu yang duduk sebagai anggota DKPP.
Objek  perkara  yang  ditangani  oleh DKPP  terbatas  hanya  kepada persoalan perilaku  pribadi  atau  orang  per  orang  pejabat atau  petugas  penyelenggara  pemilihan  umum. Objek pelanggaran etika yang dapat diperkarakan  serupa  dengan  kualifikasi  tindak pidana  dalam  sistem  peradilan  pidana,  yaitu menyangkut sikap dan perbuatan yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang  dilakukan  oleh  perseorangan  individu secara  sendiri-sendiri  atau  pun  bersama-sama yang  dipertanggung-jawabkan  juga  secara individu orang per orang.
Pihak  yang  dapat  dituduh  melanggar kode  etik  adalah  individu,  baik  secara  sendiri- sendiri  atau  pun  secara  bersama-sama,  bukan sebagai  satu  institusi, melainkan  sebagai  orang per  orang.  Yang  dapat  dituduh melanggar  kode etik, bukan KPU atau Bawaslu sebagai institusi, tetapi orang per orang yang kebetulan menduduki  jabatan  ketua  atau  anggota  KPU atau  Bawaslu  tersebut.  Karena  itu,  pihak  yang melaporkan  atau  yang  mengadu  harus  mampu membuktikan  apa  saja  yang  telah  dilakukan oleh  orang  per  orang  individu  ketua  atau anggota KPU atau Bawaslu yang dianggap telah melanggar  kode  etik  penyelenggara  pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Kedudukan DKPP Dalam Sistem

## Ketatanegaraan Indonesia
Sistem  ketatanegaraan  atau  sistem pemerintahan dalam arti luas adalah pembagian dan  pemisahan  kekuasaan  serta  hubungan lembaga-lembaga  negara  dalam  menjalankan tugas  dan  kewenangannya  demi  kesejahteraan rakyat. Terdapat tiga sistem pemerintahan yang lazim  digunakan  banyak  negara  yaitu  :  sistem pemerintahan  presidensial,  sistem  parlementer, dan sistem pemerintahan campuran.
Sebelum amandemen UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan campuran yang cenderung lebih  menguatkan  pada  sistem  presidensil dengan ciri : 62
1.  Presiden  adalah  kepala  negara  dan  kepala pemerintahan
62 Jimli Jimly Asshiddiqie. Op.Cit , h. 181
2.  Kepastian  masa  jabatan  presiden  lima tahun;
3.  Presiden  tidak  bertanggung  jawab  kepada DPR;
4.  Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Sementara  itu  ciri  parlementer  terlihat pada : 63
1.  Presiden  tidak  dipilih  langsung  oleh  rakyat melalui Pemilu tetapi dipilih oleh DPR;
2.  Presiden bertanggung jawab kepada lembaga  perwakilan  rakyat  yang  dalam  hal ini MPR.
Perubahan  terhadap  UUD  1945  dari sudut  pandang  hukum  tata  negara  merupakan condition  sine  qua  non bagi  penataan  ulang sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan  Indonesia.  Hal  ini  dilakukan dalam  rangka  mendesain  demokrasi  atau kedaulatan  rakyat  yang  berorientasi  pada tegakannya rule of law , pengendalian kekuasaan,  otonomi  daerah, civil  society dan check and balances . 64
Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia  pasca  perubahan  UUD  1945  adalah sebagai berikut : 65
1.  Bentuk  negara  kesatuan  dengan  prinsip otonomi  daerah  yang  luas.  Wilayah  negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2.  Bentuk pemerintahan adalah republik,
sedangkan sistem pemerintahan presidensial. 3.  Presiden adalah kepala negara dan sekaligus  kepala  pemerintahan.  Presiden dan  wakil  presiden  dipilih  secara  langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4.  Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
63 Ibid , h.183
64 M. Gaffar Jenedri, Demokrasi Konstitusional :Praktik Ketatanegaraan Indonesia  Setelah  Perubahan  UUD  1945. Konstitusi Press, Jakarta, 2013, h.81 65 Dahlan Thaib, Ketatanegaraan
Indonesia  ;  Perspektif  Konstitusi ,  Total  Media,
Yogyakarta, 2009, h. 31.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
5.  Parlemen terdiri atas dua bagian
(bikameral),  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD).  Para  anggota  dewan  merupakan anggota  MPR.  DPR  memiliki  kekuasaan
legislatif dan kekuasaan mengawasi
jalannya pemerintahan.
6.  Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh
Makamah  Agung  dan  badan  peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan  hasil  perubahan  UUD 1945  kekuasaan  negara  dibagi  kepada  tujuh Lembaga  Negara  dengan  kedudukan  yang sama  dan  sejajar  yang  sering  disebut  lembaga tinggi negara, yaitu Presiden, Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan
Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD),  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi  (MK).  Selain  itu  terdapat  juga lembaga-lembaga  negara  lain  yang  ditentukan dalam UUD 1945.
Setelah  beberapa  kali  perubahan  UUD 1945, sistem ketatanegaraan
Indonesia
mengalami  perubahan  dari  yang  sebelumnya menerapkan pembagian kekuasaan ( distribution of  power )  menjadi  pemisahan  kekuasaan ( separation of power ) dengan prinsip check and balances .  Kekuasaan  negara  dipisah-pisahkan menurut fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada  lembaga  yang  berbeda-beda.  Perubahan ini  ditandai  dengan  MPR  tidak  lagi  menjadi lembaga  tertinggi  negara  tetapi  sederajat dengan lembaga negara lain.
Checks  and  balances pertama  kali dimunculkan  oleh  Montesquieu  dari  gagasan tentang  pemisahan  kekuasaan  ( separation  of power ).  Berdasarkan  ide  ini,  suatu  negara dikatakan  memiliki  sistem checks  and  balances yang  efektif  jika  tidak  ada  satupun  cabang
pemerintahan yang memiliki kekuasaan dominan,  serta  dapat  dipengaruhi  oleh  cabang lainnya (A  government  is  said  to  have  an effective  system  of  checks  and  balances  if  no one  branch  of  government  holds  total  power, and can be overridden by another) . 66
Secara  konseptual,  prinsip check  and balance s  dimaksudkan  agar  tidak  terjadi overlapping atau tumpang tindih antara kewenangan lembaga negara sehingga kekuasaan  dalam  negara  haruslah  diatur dengan seksama. Kamus hukum mendefinisikan prinsip check  and  balances sebagai  sebuah sistem  aturan  yang  menegaskan  adanya mekanisme  saling  kontrol  di  antara  cabang kekuasaan  baik  legislatif,  eksekutif  maupun yudikatif yang didesain untuk  mencegah terkonsentrasinya kekuasaan dalam satu cabang sehingga mendominasi cabang kekuasaan yang lain. 67
Amandemen  UUD  1945,  telah merubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara mendasar. Bagir Manan mengkategorikan perubahan  atas  UUD  1945  menjadi  enam bagian, yaitu: 68
1.  Pembaharuan struktur UUD;
2.  Pembaharuan mengenai sendi-sendi bernegara;
3.  Pembaharuan bentuk susunan negara;
4.  Pembaharuan kelembagaan atau alat
kelengkapan negara; 5.  Pembaharuan yang terkait masalah penduduk dan kewarganegaraan;
66 Jenedri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional :Praktik Ketatanegaraan
Indonesia  Setelah  Perubahan  UUD  1945. Konstitusi Press, Jakarta, 2012, h.61
67 Ibid , h.62.
68 Bagir  Manan, Gagasan  Amandemen UUD  1945  dan  Pemilihan  Presiden  Secara
Langsung , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2010, h. 33.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
6.  Pembaharuan  yang  bersangkutan  dengan identitas  negara.  Kategori  yang  memiliki relevansi  paling  kuat  dengan  penelitian  ini adalah
pembaharuan mengenai kelembagaan atau kelengkapan negara.
Perubahan UUD 1945 telah menjadikan seluruh  lembaga  negara  setara/sederajat  dan saling  terkait  serta  memiliki  mekanisme  kontrol antara satu dan yang lain, yang dikenal dengan istilah check  and  balence .  Kehadiran  lembaga negara  pembantu  yang  disebut states  auxiliary agencies sesungguhnya  untuk  memperkuat prinsip check  and  balance tersebut  dalam penyelenggaraan  pemerintah.  Lembaga  negara pembantu  memiliki  peran  strategis  yang  salah satunya  adalah  mencipta  harmonisasi  dan sinkronisasi  seluruh  lembaga  negara  yang terkait  dengan  tugas  yang  menjadi  tanggung jawabnya.
Lahirnya  lembaga  negara  pembantu merupakan  perkembangan  baru  dalam  sistem pemerintahan. Lembaga negara tersebut mempunyai  dasar  hukum  dan  latar  belakang yang berbeda-beda serta tugas dan wewenangnya. Salah satu sifat lembaga negara pembantu atau organ penujang ( auxiliary states organ )  ini  adalah  independen,  yang  sering disebut dengan istilah lembaga negara indpenden  atau  komisi  negara  independen. lembaga  negara  indpenden  adalah  organ negara ( state organs ) yang diidealkan independen  dan  karenanya  berada  diluar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 69
Pengertian dasar dari independen adalah adanya kebebasan, kemerdekaan, kemandirian,  otonom  (otonomi),  tidak  dalam dominasi personal maupun institusional ,
69 Suharizal, Pemilukada  :  Regulasi, Dinamika,  dan  Konsep  Mendatang. Rajawali Press, Jakarta, 2012, h.40
sehingga  pelaksanaan  kehendak  yang  bebas ( free  will )  dapat  terwujud  tanpa  ada  pengaruh yang  secara  signifikan  merubah  pendiriannya untuk membuat keputusan atau kebijakan. Oleh karen  itu, lembaga  negara independen  berbeda dengan lembaga negara biasa.
Lembaga  negara  pembantu  merupakan instusi yang  membantu  lembaga negara pokok/utama  yang  telah  ada  dan  selama  ini dikenal  baik  dalam  teori  maupun  praktik ketatanegaraan.  Sesuai  dengan  teori  trias politika-nya Montesquieu yang membagi kekuasaan  pemerintahan  kedalam  tiga  cabang yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keberadaan  lembaga  negara  pembantu  apalagi lembaga  negara  utama  jelas  terkait  dan  tak terpisahkan  dengan  negara  sebagai  sebuah organisasi dan manajemen kenegaraan.
Keberadaan  lembaga  negara  pembantu ( auxiliary  states  organ )  sebagai  lembaga negara, dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 tentang perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2002 tentang  Penyiaran  terhadap  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945; yang  meny atakan  bahwa  “Dalam  sebuah negara  demokrasi  modern  memang  akan  lahir banyak  sekali  institusi-institusi  demokratis  dan lembaga-lembaga negara yang kemudian memunculkan  beragam  penamaan,  seperti Komisi  Hak  Asasi  Manusia  dan  Komisi-Komisi lainnya.  Komisi  Independen  yang  lahir  ini memang  merupakan  sebuah  konsekwensi  logis dari  sebuah  negara  demokrasi  modern  yang ingin  secara  lebih  sempurna  menjalankan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
prinsip check  and  balances untuk  kepentingan publik yang lebih besar”. 70
Pada  bagian  lain  dari  keputusan  ini, “Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  istilah lembaga  negara  tidak  selalu  dimaksudkan sebagai  lembaga  negara  yang  disebutkan dalam  UUD  yang  keberadaannya  atas  dasar perintah  konstitusi,  tetapi  juga  ada  lembaga negara  yang  dibentuk  atas  perintah  UU  dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar  Keppres.  KPI  yang  oleh  UU  Penyiaran disebut  lembaga  negara  tidak  menyalahi  dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. 71
Berdasarkan putusan
Mahkamah
Konstitusi  tersebut  diatas,  kehadiran  lembaga negara pembantu dalam sistem ketatanegaraan pada  negara  demokrasi  modern  seperti  di Indonesia merupakan suatu keniscayaan.
Lembaga  negara  pembantu  tersebut  dibentuk dalam rangka
menciptakan sistem pemerintahan  yang  lebih  baik  dengan  prinsip check  and  balences .  Lembaga-lembaga  negara pembantu  dengan  fungsi  dan  kewenanggan yang  dimilikinya  telah  menjadi  bagian  yang takterpisahkan  dari  struktur  ketatanegaraan Indonesia.
Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan  bangsa  melalui  peningkatan kualitas  demokrasi  maka  diperlukan  institusi- institusi negara untuk mengawal proses penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  (Pemilu) dan  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (Pemilu Kada) di seluruh Indonesia. Dewan Kehormatan Penyelenggara  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia  atau  disingkat  DKPP  RI  merupakan lembaga yang dibentuk dalam praktek
70 M.  Gaffar  Jenedri, Hukum  Pemilu dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Konstitusi. Konstitusi Press, Jakarta, 2013, h.78 71 Ibid., h.. 79
demokrasi modern di Indonesia. DKPP merupakan  produk  wacana  perbaikan  kualitas demokrasi khususnya penyelenggaraan Pemilu. 72
Apabila  seluruh  penyelenggara  Pemilu di  semua  tingkatan  pada  proses  Pemilu berpegang  dengan  asas  penyelenggaraan Pemilu, maka DKPP tidak perlu hadir. Kehadiran  DKPP  bukan  sebuah  kebanggaan, tetapi  sebuah  keprihatinan  atas  praktik  dan perilaku  penyelenggara  Pemilu  yang  tidak bermartabat.  Pemilu  seakan-akan  menjadi beban  sejarah  politik  tersendiri  bagi  perubahan, bahkan  begitu  berharganya  Pemilu  dibutuhkan lembaga khusus yang permanen untuk melakukan penegakan kode etik guna menghasilkan Pemilu yang tidak saja luber jurdil tapi  mewujudkan  proses  dan  hasil  pemimpin yang betul-betul bermartabat. 73
Salah satu faktor penting bagi keberhasilan  penyelenggaraan  Pemilu  terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara  Pemilu  itu  sendiri,  yaitu  Komisi Pemilihan  Umum,  Badan  Pengawas  Pemilu, dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu sebagai  satu  kesatuan  fungsi  penyelenggaraan Pemilu.  Ketiga  institusi  ini  telah  diamanatkan oleh  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan  Pemilu  menurut  fungsi, tugas  dan  kewenangannya  masing-masing. Pasal  1  angka  22  UU  No.15  Tahun  2011 menjelaskan  bahwa  “Dewan  Kehormatan Penyelenggara  Pemilu,  selanjutnya  disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik
Penyelenggara  Pemilu  dan  merupakan  satu kesatuan  fungsi  penyelenggara an  Pemilu”.
72 Ibid., h.. 80
73 Suharizal, Op.Cit, h.48

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pasal tersebut jelas menerangkan bahwa DKPP sebagai  lembaga  kode  etik  yang  tugas  dan wewenangnya  merupakan  satu  kesatuan  fungsi penyelenggaraan  Pemilu.  Dengan  tugas  dan kewenangan  yang  dimilikinya,  DKPP  berfungsi menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. DKPP bukanlah sebagai penyelenggara  pemilu,  karena  penyelenggara pemilu  adalah  KPU  sebagai  pelaksana  Pemilu dan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu.
Pasal  109  ayat  (1)  UU  No.15  Tahun 2011  menyatakan  bahwa  “DKPP  bersifat  tetap dan  berkedudukan  di  ibu  kota  negara”.  DKPP bisa  disebut  sebagai  lembaga/organ  negara karena  DKPP  menjalankan  fungsinya  yang menciptakan hukum ( law•creating function ) atau fungsi  yang  menerapkan  hukum  ( law•applying function )  dalam  konteks  kenegaraan,  yaitu menangani pelanggaran kode etik
penyelenggara Pemilu dan satu kesatuan fungsi dalam  penyelenggaraan  Pemilu.  Selain  itu anggota DKPP dipilih, diangkat dan menjalankan  tugas  sebagai  pejabat  negara berdasarkan undang-undang. Ini sesuai dengan konsep  organ  negara  ( the  Concept  of  the  State Organ ) yang diungkapkan oleh Hans Kelsen. 74 Sebagai  lembaga  negara  baru  yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, kedudukan DKPP dalam sistem ketatanegaraan  indonesia  dapat  dilihat  dari  4 (empat) hal yaitu :
1. Sumber hukum pembentukannya
2. Pemilihan dan pengangkatan anggotanya,
3. Pertanggungjawaban  dalam  pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
74 Hans Kelsen, General Theory Of Law and  State, Russell  &  Russell,  New  York,  1961, diterjemahkan  oleh  Raisul  Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara,
Nusamedia  dan  Penerbit  Nuansa,  Bandung, September 2006, h.. 276-277
4. Sumber anggaran yang digunakan.
Sumber  hukum  pembentukan  DKPP adalah  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011 tentang  Penyelenggara  Pemilu.  Secara  khusus DKPP  diatur  dalam  bab  V  Pasal  109  sampai dengan  Pasal  115.  DKPP  dalam  menjalankan tugas  dan  kewenangannya  dalam  sistem ketatanegaraan  mempunyai  kedudukan  yang kuat,  karena  selain  dibentuk  berdasarkan undang-undang, DKPP mempunyai
constitutional importance secara langsung dengan UUD 1945 Pasal 22E ayat (5). Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  11/PUU-VIII/2010 dan  Nomor  81/PUU-  IX/2011  menjelaskan bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah bagian dari  komisi  pemilihan  umum  yang  dimaksud oleh  Pasal  22E  ayat  (5)  UUD  1945  yang memiliki sifat mandiri.
Pemilihan  dan  pengangkatan  anggota DKPP diatur dalam Pasal 109 UU No.15 Tahun 2011.  Sebelum  DKPP  terbentuk,  terhadap undang-undang  penyelenggara  pemilu  telah mengalami judicial  review berdasarkan  putusan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  81/PUU- IX/2011. Salah satu putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut menghapus ketentuan komposisi  keanggotaan  DKPP  dari  unsur  partai politik  dan  pemerintah  yang  diatur  dalam  Pasal 109  ayat  (4)  huruf  c  dan  d  serta  sebagian  dari ayat  (5).  Pasal  109  ayat  (6)  menyebutkan bahwa  anggota  DKPP  yang  berasal  dari  unsur masyarakat,  Presiden  berhak  mengusulkan  2 (dua)  orang  dan  DPR  mengusulkan  3  (tiga) orang. Seluruh usulan calon anggota DKPP dari semua  unsur  disampaikan  kepada  Presiden untuk dilantik dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Secara umum pertanggungjawaban lembaga/komisi negara pembantu/penujang dalam  pelaksanaan  Pertanggungjawaban  tugas

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan  kewenangannya  ada  yang  kepada  publik, presiden,  dan  DPR.  DKPP  dalam  pelaksanaan tugas  dan  kewenangannya  tidak  diatur  secara jelas  dan  tegas  dalam  UU  No.15  Tahun  2011. Namun  jika  dilihat  dari  pengangkatan  anggota dan sumber anggaran
DKPP, maka pertanggungjawabannya dilakukan kepada presiden dan DPR.
Mengenai sumber anggaran yang digunakan  oleh  DKPP  telah  diatur  dalam  Pasal 116  ayat  (1)  UU  No.  15  Tahun  2011,  yang menyebutkan“Anggaran  belanja  KPU,  KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu  Provinsi,  DKPP,  Sekretariat  Jenderal KPU,  sekretariat  KPU  Provinsi,  sekretariat KPU Kabupaten/Kota,  Sekretariat  Jenderal  Bawaslu, dan sekretariat Bawaslu Provinsi bersumber dari APBN”.  Selanjutnya  disebutkan  dalam  Pasal 118  menegenai  kedudukan  keuangan  DKPP diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan  presiden. Namun  sayang  dalam  melaksanakan  tugasnya, DKPP  tidak  dibantu  oleh  Sekretariat  tersendiri, tetapi  oleh  sekretariat  yang  melekat  pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
Keberadaan  DKPP  ini  juga  dijelaskan dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 81/PUU-IX/2011  tentang  perkara  Pengujian Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara  Pemilihan  Umum  terhadap Undang-Undang Dasar; yang  menyatakan bahwa“Mahkamah  berpendapat  bahwa  dewan kehormatan yang menangani perilaku
penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. “Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu, selanjutnya  disingkat  DKPP,  adalah  lembaga yang  bertugas  menangani  pelanggaran  kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan  fungsi  penyelenggaraan  Pemilu.” Sebagai  satu  kesatuan  fungsi  penyelenggaraan
pemilihan  umum,  maka  menurut  Mahkamah sifat  mandiri  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  22E ayat  (5)  UUD  1945  harus  juga  mendasari pembentukan dewan kehormatan”. 75
DKPP  sebagai  satu  kesatuan  fungsi penyelenggaraan  Pemilu  dalam  pelaksanaan tugas  dan  wewenangnya  bersifat  mandiri  atau independen.  Walaupun  tidak  dinyatakan  secara tegas  dalam  undang-undang,  sifat  independen dari  DKPP  dapat  dilihat  dari  komposisi anggotanya  dan  dalam  pelaksanaan  tugas  dan wewenangnya sebagai lembaga yang menangani pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu.
Anggota  DKPP  terdiri  dari  masing- masing  1  (satu)  orang  unsur  KPU  dan  Bawaslu serta  5  (lima)  orang  dari  unsur  masyarakat/ahli. Sebagai  lembaga  kode  etik  penyelenggara Pemilu, DKPP mempunyai tugas dan wewenang menegakkan  kode  etik  secara  mandiri.  Etika adalah  konsep  moral  yang  dimiliki  individu ataupun  kelompok  untuk  menilai  apakah tindakan-tindakan  yang  telah  dikerjakannya  itu salah  atau  benar,  buruk  atau  baik.  Kode  etik yang  dibuat  akan  menjaga  kehormatan  dan nama baik penyelenggara
Pemilu, meningkatkan kredibilitas serta menjadi panduan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mengenai kemandirian atau independensi DKPP sudah sangat jelas diungkapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 yang menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  11/PUU-VIII/2010  tentang perkara permohonan Pengujian Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  tentang
Penyelenggara  Pemilihan  Umum  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
75 M. Gaffar Jenedri, Op.Cit , h.77.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Indonesia  1945,  yang  menyatakan  bahwa “Komisi Pemilihan Umum (dengan huruf besar),
Bawaslu, dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara  Pemilu,  menurut  Mahkamah, adalah  bagian  dari  komisi  pemilihan  umum (dengan  huruf  kecil)  yang  dimaksud  oleh  Pasal 22E  ayat  (5)  UUD  1945  memiliki  sifat  mandiri, sebagaimana  juga  telah  diuraikan  dalam Putusan  Nomor  11/PUU-  VIII/2010  bertanggal 18  Maret  2010,  pada  paragraf  (3.18)  poin  5, yang menyatakan:
Bahwa  untuk  menjamin  terselenggaranya pemilihan  umum  yang  luber  dan  jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945
menentukan  bahwa,  “ Pemilihan  umum diselenggarakan  oleh  suatu  komisi pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional, tetap  dan  mandiri”. Kalimat “suatu komisi  pemilihan  umum ”  dalam  UUD 1945  tidak  merujuk  kepada  sebuah nama  institusi,  akan  tetapi  menunjuk pada fungsi  penyelenggaraan  pemilihan umum  yang  bersifat  nasional, tetap  dan mandiri.  Dengan  demikian,  menurut Mahkamah,  fungsi  penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan  oleh  Komisi  Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga  pengawas  pemilihan  umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  sebagai satu  kesatuan  fungsi  penyelenggaraan pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional, tetap,  dan  mandiri.  Pengertian  ini  lebih memenuhi  ketentuan  UUD  1945  yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan  umum  yang  bersifat  mandiri untuk  dapat  terlaksananya  pemilihan umum  yang  memenuhi  prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan  umum  tanpa  pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam  prinsip-prinsip  luber  dan jurdil  dalam  pelaksanaan  Pemilu.  Oleh karena  itu,  menurut  Mahkamah,  Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70  sampai  dengan  Pasal  109  UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga  penyelenggara  Pemilu  yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi
penyelenggaraan
Pemilu
dilakukan  oleh  unsur  penyelenggara,
dalam  hal  ini  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU),  dan  unsur  pengawas  Pemilu,
dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan  Umum  (Bawaslu).  Bahkan,
Dewan  Kehormatan  yang  mengawasi perilaku  penyelenggara  Pemilu  pun harus  diartikan  sebagai  lembaga  yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan  demikian,  jaminan  kemandirian penyelenggara  pemilu  menjadi  nyata dan jelas”.
Penyelenggaraan  Pemilu  akan  berjalan dengan  baik  dan  demokratis  bila  dilakukan dengan  prinsip-prinsip  hukum  dan  mekanisme check  and  balances diantara  lembaga-lembaga yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  Pemilu. Dengan  adanya check  and  balances antar lembaga penyelenggara Pemilu maka kekuasaan/  kewenangan  KPU,  Bawaslu  dan juga  DKPP  dapat  dibatasi  dan  dikontrol  dengan sebaik-baiknya,  sehingga  penyalahgunaan  dan dominasi kekuasaan oleh lembaga/pejabat yang terlibat  dalam  penyelenggara  Pemilu  dapat dicegah.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka kedudukan DKPP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dikategorikan sebagai lembaga negara pembantu atau lembaga negara penujang  yang  bersifat  independent.  DKPP adalah lembaga penegak kode etik penyelenggara  Pemilu  yang  dibentuk  sebagai penyeimbang  dan  pengawas  bagi  KPU  dan Bawaslu.  Hubungan  antara  DKPP  dengan  KPU dan  Bawaslu  secara  struktural  adalah  sederajat saling  terkait  dan  masing-masing  bersifat independen  ( check  and  balances )  dalam penyelenggaraan Pemilu, namun secara fungsional peran DKPP bersifat penujang dalam penyelenggaraan Pemilu.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## C.  DKPP  dalam  Penyelenggaraan  Pemilu  di Indonesia
Sebagai  salah  satu  lembaga  yang mempunyai tugas melakukan pendidikan pemilih,  maka  KPU  dituntut  untuk  senantiasa menjaga kewibawaannya dengan tetap mengedepankan  independensi,  integritas  diri dan profesionalisme kerja masing-masing anggota  KPU/KPUD.  Bila  tidak,  maka  akan terjadi ambivalensi. Satu  sisi  memberikan pendidikan  dan  pencerahan  bagi  pemilih  agar bersikap  kritis  dan  rasional  dalam  memilih  dan mengikuti  proses  pemilu,  tapi  di  sisi  lain, kredibilitas  KPU/KPUD  mencapai  titik  nadir karena  tidak  menjunjung  tinggi  independensi, integritas  diri  dan  profesionalisme.  Apalagi mengingat  selama  ini  masyarakat  melihat adanya  anggota  KPU/KPUD  yang  terlibat korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Bab  I  Ketentuan  Umum  pasal  1  ayat  5
Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan “Penyelenggaraan pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden,  serta  kepala  daerah  dan  wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat”. Kemudian pada  ayat  6  menyebutkan  “  Komisi  Pemilihan Umum,  selanjutnya  disebut  KPU,  adalah lembaga  penyelenggara  pemilu  yang  bersifat nasional,  tetap  dan  mandiri”.  Selanjutnya  pada pasal 7 ayat tersebut menyatakan pula, “Komisi
Pemilihan Umum Proipinsi dan Komisi
Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota,  selanjutnya disebut KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah  penyelenggara  pemilu  di  propinsi  dan kabupaten/kota.”
Pemilu  bagi  demokrasi  di  Indonesia sesungguhnya  mempunyai  makna  sebagai berikut:
1.  Sebagai sarana legitimasi politik. Legitimasi merupakan bentuk
keabsahan  atas  suatu  kekuasaan  dan bentuk  pengakuan  atas  kekuasaan  itu. Bila  suatu  kekuasaan  dianggap  sah, maka  pemegang  kekuasaan  memiliki kewenangan  untuk  menggunakannya dan  secara  moral  dapat  diterima  dan harus  dipatuhi.  Dalam  penyelenggaraan kekuasaan  negara,  legitimasi  pada pemerintah  yang  berkuasa  diberikan melalui mekanisme pemilu.
2.  Sebagai  sarana  memilih  perwakilan politik. Keterwakilan politik adalah mekanisme  partisipasi  rakyat  secara tidak langsung dalam proses kenegaraan melalui lembaga perwakilan yang  dipilih  secara  langsung  oleh rakyat. Dalam tradisis demokrasi kepentingan kelompok dalam
masyarakat  secara  sederhana  diwakili partai  politik,  representasi  kepentingan politik  masyarakat  juga  bisa  dilakukan melalui  daerah,  sehingga  perwakilan kepentingan  politik  masyarakat  juga bisa direpresentasikan melalui perwakilan  daerah.  Dalam  menentukan representasi kepentingan politik diperlukan  sebuah  mekanisme  yang tertib dan teratur, yakni pemilu.
3.  Sebagai  sarana  pergantian  elit  politik. Melalui pemilu, rakyat melakukan penyegaran  pemerintahan,  sehingga terjadi sirkulasi elit politik yang memegang  kendali  pemerintahan.  Hal ini  untuk  menghindari  penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik yang berkuasa  terlalu  lama.  Lord  Acton pernah  memberikan  peringatan  bahwa kekuasaan  yang  absolut  cenderung berprilaku koruptif.
4.  Sebagai  sarana  pendidikan  politik. Melalui  pemilu  rakyat  dibangkitkan kesadaran  politiknya  sebagai  warga negara  yang  harus  kritis  memilih pemimpin  ataupun  wakil-wakilnya  yang akan  menjadi  refresentasi  kepentingan politik mereka. 76
Memastikan agar pemilu sesuai dengan tuntutan  rakyat  dan  demokrasi  bisa  berjalan baik,  maka  pemilu  harus  dilaksanakan  secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
76 Marratu Fahri. Peranan Penyelenggara Pemilu dalam Pendidikan Pemilih untuk Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, Ghalia  Indonesia,  Jakarta,  2011, h.49

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pemilu  yang  jujur  dan  adil  harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
1.  Tidak  ada  manipulasi (absence  of manipulation ). 2.  Transparansi prosedur (transparenc y).
3.  Pertanggungjawaban ( responsibility) .
4.  Tidak  ada  diskriminasi (absence  of discrimination).
5.  Tidak  ada  intimidasi (absence  of intimidation) .
6.  Tidak  ada  kekerasan  ( absence  of violence ).
7.  Tidak  ada  dominasi (  absence  of domination ). 77
Komisi  Pemilihan  Umum  dan  Badan Pengawas  Pemilu  merupakan  penyelenggara Pemilu.  Penyelengara  Pemilu  merujuk  pada ketentuan  Pasal  22E  ayat  (5)  UUD  1945, bahwa:  Pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh suatu  komisi  pemilihan  umum  yang  bersifat nasional,  tetap,  dan  mandiri.  Berdasarkan ketentuan tersebut, maka definisi penyelenggara  pemilu  dapat  ditemukan  dengan mencari  pengertian  dan  penafsiran  terhadap klausula komisi  pemilihan  umum sebagaimana disebutkan  dalam  ketentuan  pasal  22E  ayat  (5) UUD 1945. 78
Pasal  22E  ayat  (5)  UUD  1945  tidak secara tegas menyebutkan kelembagaan penyelenggara  pemilu.  Ketentuan  tersebut hanya  menyebutkan  kewenangan  pokok  komisi pemilihan umum, sebagai lembaga penyelenggara  pemilu.  Nama  kelembagaan dalam  klausula  tersebut  tidak  secara  tegas disebutkan.  Klausula  komisi  pemilihan  umum tidak disebutkan dengan huruf besar, sebagaimana  MPR,  DPR,  DPD,  Presiden.
77 Ibid ., h. 79 78 Firmansyah Arifin. Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu. Konsersium Reformasi Hukum Nasional
(KRHN), Jakarta, 2010, h 16
Penamaan  kelembagaan  penyelenggara  pemilu justru dimandatkan untuk diatur dengan undang- undang  sebagaimana  disebutkan  Pasal  22E ayat  (6)  UUD  1945.  Artinya,  undang-undang dapat  saja  memberi  nama  lain  kepada penyelenggara  pemilu,  bukan  komisi  pemilihan umum.  Apapun  nama  lembaga  tersebut,  tapi memiliki  tugas  pokok  penyelenggaraan  pemilu maka  dapat  disebut  sebagai  komisi  pemilihan umum. Misal Panitia Pemilihan Indonesia dalam pemilu sebelumnya. 79
Pasal  22E  ayat  (1)  UUD  1945  telah menentukan bahwa ”Pemilihan umum dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam Pasal 22E ayat 5 ditentukan pula bahwa ”Pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh  suatu komisi  pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional, tetap,  dan  mandiri”.  Oleh  sebab  itu,  menurut UUD  1945  penyelenggara  pemilihan  umum  itu haruslah  suatu  komisi  yang  bersifat  nasional, tetap, dan mandiri atau independen. 80
Klausula  suatu  komisi  pemilihan  umum dalam  UUD  1945  tidak merujuk  kepada  sebuah nama  institusi,  akan  tetapi  menunjuk  pada fungsi  penyelenggaraan  pemilihan  umum  yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. 81
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  yang mandiri atau independen, didasarkan pada pada pemahaman  bahwa  penyelenggara  pemilu  itu harus  bersifat  netral  dan  tidak  boleh  memihak. Komisi  pemilihan  umum  itu  tidak  boleh dikendalikan  oleh  partai  politik  ataupun  oleh pejabat negara yang mencerminkan
79 Ibid.
80 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Sekretariat Jenderal dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  RI, Jakarta 2006, h.  186
81 Firmansyah Arifin, Op. Cit ., h. 17

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kepentingan  partai  politik  atau  peserta  atau calon peserta pemilihan umum.
Dikatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan  umum  benar-benar  dilaksanakan secara demokratis maka penyelenggara pemilihan  umum  harus  dapat  memainkan peranannya dengan baik, karena dari penyelenggara inilah akan dituntut untuk berlaku jujur dan adil, tidak memihak dengan memberikan  perlakuan  serta  pelayanan  yang sama  terhadap  para  kontestan.  Jujur  dalam pendaftaran pemilih, penunjukkan dan perhitungan  suara,  jujur  dalam  penetapan  hasil pemilihan,  adil  dalam  memperlakukan  para kontestan misalnya dalam kesempatan pencalonan,  dalam  kesempatan  berkampanye, dan  sebagainya.  Dengan  demikian  maka  unsur dan atau norma kejujuran dan keadilan ini akan menjadi asas pemilihan umum.
Jimly  Asshiddiqie  merumuskan  tujuan penyelenggaraan  pemilu  menjadi  4  (empat), yaitu:
1.  Untuk memungkinkan terjadinya peralihan  kepemimpinan  pemerintahan secara tertib dan damai. 2.  Untuk memungkinkan terjadinya pergantian  pejabat  yang  akan  mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3.  Untuk melaksanakan  prinsip  kedaulatan rakyat.
4.  Untuk  melaksanakan  prinsip  hak-hak asasi warga negara. 82
DKPP  dalam  penyelenggaraan  pemilu di Indonesia berfungsi untuk mengawal penyelenggara  agar  tetap  pada  koridornya. DKPP dibentuk untuk memastikan penyelenggara  pemilu,  baik  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu)  maupun  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU).  Tujuannya  menjamin  lembaga penyelenggara  pemilu  melaksanakan  tugas sesuai  azas-azas  penyelenggara  pemilu  yang
82 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit, h. 179.
diatur  dalam  Undang-Undang.  Selain  itu  DKPP berperan  sebagai  penengah  ketika  terjadi perbedaan  pandangan  antara  KPU  dengan Bawaslu.
Pembentukan  DKPP  diharapkan  dapat menghasilkan penyelenggaraan pemilihan umum  yang  berkualitas  dan  meningkatkan kepercayaan publik. Indonesia saat ini dianggap sebagai  negara  demokrasi  terbesar  ketiga  di dunia setelah Amerika Serikat dan India, namun berdasarkan data Global Democracy Index yang dikeluarkan  sebuah  lembaga  pemeringkatan Internasional, Economist  Intelligence ,  Indonesia masih berada pada posisi ke-60 dari 167 negara di dunia. 83
Salah satu unsur penting dalam penilaian  tersebut  adalah  penyelenggaraan pemilihan  umum  yang  masih  buruk.  Oleh karenanya,  perlu  dilakukan  upaya  perbaikan penyelenggaraan  pemilihan  umum  yang  akan berdampak  pada  perbaikan  kualitas  demokrasi Indonesia.
Kondisi inilah kehadiran DKPP
dibutuhkan.
Lembaga yang memiliki
kewenangan  semi  pengadilan  ini  diharapkan dapat menegakkan kode etik para penyelenggara  pemilihan  umum,  dalam  hal  ini Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dan  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Jimly Asshiddiqie mengungkapkan DKPP sebelumnya berada di dalam tubuh KPU, sebagai  dewan  kehormatan  KPU  (DKPU). Namun,  dewan  penegak  etik  ini  kesulitan  untuk menjatuhkan sanksi terhadap anggota KPU dan Bawaslu  beserta  jajarannya  yang  melakukan pelanggaran kode etik. 84
Sudah  ada  42  orang  dari  jajaran  KPU dan  Bawaslu  di  daerah  yang  dikenakan  sanksi
83 Ibid. h. 181.
84 Ibid. h. 183.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pemberhentian, sebagian besar terbukti melakukan  pelanggaran  kode  etik  seperti berpihak  pada  salah  satu  pihak. 85 Fakta  ini membuktikan bahwa jajaran penyelenggara dan pengawas pemilu masih harus diperbaiki.
Jimly  menjelaskan  bahwa  saat  ini  di dunia  hanya  Indonesia  yang  memiliki  3  (tiga) lembaga  pemilu  yakni  KPU  yang  bertugas menyelenggarakan  pemilu,  Bawaslu  sebagai pengawas pelaksanaan pemilu dan DKPP yang bertugas  menegakkan  kode  etik  penyelenggara pemilu. 86
Keputusan  untuk  menjadikan  DKPP sebagai  lembaga  mandiri,  diharapkan  dapat meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  pemilu di Indonesia dan berdampak kepada peningkatan  kepercayaan  publik  atas  hasil pemilu.  Ke  depan,  DKPP  berharap  dapat melakukan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak, salah  satunya  DPD  RI  untuk  bersama-sama melakukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan  pemilihan  umum  di  daerah- daerah.  Disamping  itu  DKPP  dan  DPD  juga akan  melakukan  kerjasama  dalam  memberikan pengarahan  bagi  para  anggota  DPD  RI  yang akan  mencalonkan  diri  dalam  pemilu  2014 mengenai etika dalam pemilu.

## III. MEKANISME  PEMBERIAN  SANKSI
TERHADAP  KPU/KIP  DAN  BAWASLU YANG DIBERIKAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) A.  Kewenangan Dewan Kehormatan

## Penyelenggara Pemilu.
Pemilu  adalah  sebuah  kegiatan  yang sering  disebut  sebagai  indikator    demokrasi.
85 Ibid. h. 184 86 Ibid. h. 185.
Pemilu  menjadi  parameter  dalam  menilai demokrasi  sebuah    negara.  Hal  itu  karena dalam  pemilu  masyarakat  dapat  memilih  wakil- wakil  mereka  yang  akan  duduk  di  parlemen sebagai  anggota  legislatif  atau    pemimpin- pemimpin  eksekutif.  Pemilu  yang  berjalan lancar,  damai  dan  transparan  yang  kemudian menghasilkan pemimpin yang terpilih oleh suara mayoritas  menandakan  bahwa  negara  tersebut adalah negara demokratis.
Sebaliknya  jika  pemilu  yang  diadakan kemudian membawa negara kedalam kekacauan  baik  vertikal  maupun  horizontal, maka  negara  tersebut  tidak  dapat  dikatakan sebuah  negara  yang  demokratis.  Meskipun harus  diakui  pemilu  tidak  dapat  memuaskan semua pihak.
Indonesia  adalah  salah  satu  negara yang  menganut  sistem  demokrasi  dalam menjalankan  pemerintahannya.  Pemilu  sebagai wadah regenerasi kepemimpinan juga bukanlah hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Indonesia telah mengadakan pemilu sejak tahun 1955 dan yang terakhir kali adalah tahun 2009 ini.
Peran dan fungsi DKPP cukup strategis untuk  membuat  pemilu  dapat  berjalan  dengan baik dan adil. DKPP menyusun dan menetapkan satu  kode  etik  untuk  menjaga  kemandirian, integritas,  dan  kredibilitas  Anggota  KPU,  KPU Provinsi,  KPU  Kab/Kota,  PPK,  PPS,  PPLN, KPPS,  KPPSLN,  serta  Anggota  Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwaslu Kab/Kota, Panwascam, PPL, dan Panwas Luar Negeri. Prinsip  dalam  Negara  hukum  adalah wetmatigheid van bestuur atau pemerintahan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, Setiap  tindakan  hukum  pemerintah  baik dalam  menjalankan  fungsi  pengaturan maupun  fungsi  pelayanan  harus  di dasarkan  pada  wewenang  yang  di berikan  oleh  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Untuk  dapat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu
wewenang.  Tanpa  wewenang  tidak dapat  dibuat  keputusan  yurudis  yang bersifat konkret. 87
Kewenang  DKPP  antara  lain  adalah memanggil  penyelenggara  pemilu  yang  diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Memanggil  pelapor,  saksi,  dan/atau  pihak-pihak lain  yang  terkait  untuk  dimintai  keterangan termasuk  dokumen  atau  bukti lain.  Memberikan sanksi  kepada  penyelenggara  pemilu  yang terbukti melanggar kode etik sebagaimana yang di  atur  oleh  Pasal  111  undang  undang  No  15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.
Pengertian  Kode  Etik  Penyelenggara Pemilu  menurut  Pasal  1  angka  2    Peraturan Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan Umum  Nomor  2  Tahun  2012    Tentang Pedoman  Beracara  Kode  Etik  Penyelenggara Pemiilihan  Umum  adalah  satu-kesatuan  norma moral,  etis,  dan  filosofis  yang  merupakan pedoman  perilaku  bagi  Penyelenggara  Pemilu yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapannya.
Maksud kode etik adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas  penyelenggara  Pemilu.  Pelanggaran kode  etik  adalah  pelanggaran  terhadap  prinsip- prinsip  moral  dan  etika  penyelenggara  Pemilu yang berpedoman kepada sumpah/janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dan asas Penyelenggara Pemilu.  Tujuan    kode  etik  adalah  memastikan terselenggaranya  Pemilu  secara  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 88
87 Ridwan HR. Op. Cit . h. 203.
88 Topo  Santoso. Jurnal Pemilu  dan Demokratis . Perludem,  Jakarta, 2012, h.  90
Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi Pengadu/pelapor adalah Penyelenggara Pemilu, Peserta  Pemilu,  Tim  Kampanye,  Masyarakat, Pemilih, dan
Rekomendasi
DPR.
Teradu/terlapor adalah ; Anggota KPU, Anggota KPU  Provinsi  atau  KIP  Aceh,  Anggota  KPU Kabupaten/Kota  atau  KIP  Kabupaten/Kota, Anggota  PPK,  Anggota  PPS,  Anggota  Panitia Pemilihan Luar Negeri, Anggota KPPS, Anggota Bawaslu,  Anggota  Bawaslu  Provinsi,  Anggota Panwaslu  Kabupaten/Kota,  Anggota  Panwaslu Kecamatan,  Anggota  Pengawas  Pemilu  Luar Negeri, atau Anggota Pengawas Pemilu
Lapangan. 89 Amar putusan DKPP dapat menyatakan:  Pengaduan/laporan  tidak  dapat diterima,  Teradu/Terlapor  terbukti  melanggar, atau  Teradu/Terlapor  tidak  terbukti  melanggar. Bentuk  Putusan  DKPP  tersebut  terdiri  dari Teguran  Tertulis,  Pemberhentian  Sementara, dan Pemberhentian Tetap.
B.  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Penegakan Etika

## Penyelenggara Pemilihan Umum
Meneggakkan  Kode  Etik,  agar  dipatuhi oleh  semua  pihak  yang  terkait,  diperlukan adanya Dewan Kehormatan. 90 Lembaga penegakan  kode  etik  ini  keberadaannya  sudah ada  sejak  diterapkannya    Undang-Undang Nomor  22  tahun  2007  Tentang  Penyelenggara Pemilihan Umum. 91
Dewan Kehormatan bertugas dan berwenang  memeriksa  pengaduan  dan/  atau
89 Ibid.
90 Rozali  Abdullah, Mewujudkan  Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif) , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 135 91 Jimly  Asshiddiqie, Menegakkan  Etika Penyelenggara  Pemilu ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta,  2013, h. 31.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
laporan  adanya  dugaan  pelanggaran  Kode  Etik yang  dilakukan  oleh  anggota  KPU  dan  anggota KPU  Provinsi  (Dewan  Kehormatan  di  Tingkat Pusat).  Anggota  Dewan  kehormatan  berjumlah lima  orang,  terdiri  dari tiga  orang  anggota  KPU, yang  dalam  hal  ini  adalah  yang  tidak  berstatus sebagai  pihak  yang  akan  diperiksa,  dan  dua orang  dari luar  anggota KPU,  yang  berasal  dari tokoh masyarakat atau akedemisi yang memiliki integritas.  Susunan  Dewan  Kehormatan  KPU terdiri  atas  satu  ketua  merangkap  anggota  dan anggota  Ketua  dipilih  dari  dan  oleh  anggota Dewan  Kehormatan  sendiri.  Ketua  Dewan Kehormatan  KPU  tidak  boleh  dirangkap  oleh ketua KPU. 92
Dewan  Kehormatan  KPU  bersifat  ad hoc,  ditetapkan  dengan  keputusan  KPU.  Meski dalam praktik menunjukkan DK KPU bersifat ad hoc,  tetapi  lembaga  ini  selalu  dibentuk  setiap tahun  karena  tingkat  pelanggaran  Kode  Etik penyelenggara Pemilu yang semakin meningkat.  Beberapa  kali  dibentuk  DK  KPU selama  diterapkan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2007  Tentang  Penyelenggara  Pemilu, faktanya  terdapat  banyak  anggota  KPU  yang diberhentikan  dan  dengan  keterbasan  ruang gerak  dari  konteks  wewenang  kelembagaan tetap menjalankan tugas dengan baik. 93
Hasil  Pemeriksaan  DKPP  berbentuk rekomendasi. Rekomendasi ini bersifat mengikat  dan  wajib  dilaksanakan  oleh  KPU. 94 Boleh  jadi  prestasi  kinerja  baik  dan  beberapa terobosan  yang  dilakukan  sejak  masih  bersifat sementara  itulah  yang  kemudian  mendorong parlemen  khususnya  di  Komisi  II  selaku  mitra DK KPU meningkatkannya menjadi permanen.
92 Rozali Abdullah, Op.Cit , h. 135. 93 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit , h. 31
94 Rozali Abdullah, Op.Cit h. 136.
Perubahan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2007  teryata  membawa  konsekuensi logis yang cukup berarti dimana status DK KPU dinaikkan menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  Perubahan fundamental ini terlihat jelas dari semula ad hoc menjadi  permanen,  dan  tidak  bergantung  lagi pada  pleno  KPU,  bahkan  DKPP  menurut amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tidak  saja  mmeriksa  anggota  KPU,  tetapi  juga anggota  Bawaslu  yang  secara  institusi  sebagai penyelenggara Pemilu di masing-masing tingkatan. 95
Perbedaan  paling  menonjol  antara  DK KPU dan DKPP pada dimensi batas wewenang. DK  KPU  dibentuk  sesuai  wilayah  atau  daerah adanya dugaan pelanggaran kode etik. DK KPU pusat  dibentuk  untuk  memeriksa  KPU  pusat, begitu DK KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan  DKPP  meliputi  semua  jajaran penyelenggara Pemilu dari pusat hingga tingkat paling bawah. 96
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  senantiasa  mengembangkan  tradisi penanganan  kasus  dengan  bersifat  transparan, dan  oleh  karena  itu  sidang  dilakukan  secara terbuka untuk umum. Perlu dibangun kesadaran yang  tentu  tidak  hanya  bagi  penyelenggaraan Pemilu di dalam menjalankan tugas berdasarkan rule  of  lawand  the  rule  of  ethichs, tetapi  kita  juga  bertekad  membangun  tradisi politik  etik  dengan  tujuan  memperkuat  basis etika  penyelenggara  pemilu  agar  fungsi  norma bisa  berjalan  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Etika  merupakan  bagian  penting  dalam persoalan  moral  setiap  orang  sehingga  ia menjadi  batas-batas  nilai  yang  membedakan
95 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit , h. 31.
96 Ibid ., h.32

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perbuatan  baik  buruk manusia  dengan makhluk lain.  Sigmund  Freud  mengatakan  didalam kehidupan  jiwa  manusia  terdapat “das  es ”  dan “ais  ich”,  das  es merupakan  ketidakasadaran manusia  dalam  kekuatan-kekuatan  hidup  dan das  ich bagian  dari  kesadaran  individu  untuk memaksimalkan potensi kemanusiaannya untuk memahami  keadaan  yang  baik  bersifat  internal atau  dalam  dirinya  maupun  keadaan-keadaan yang muncul disebabkan oleh kekuatan eksternal  sebagai  pengendali  apa  yang  disebut das es. Dalam persepektif  ini  manusia sesungguhnya  memiliki  dua  petensi  besar  yang menjadi  unsur  kecenderungan  bertindak  yakni potensi untuk bertindak destruktif dan konstruktif. 97

## C.  Mekanisme  Pemberian  Sanksi  Terhadap
KPU/KIP  dan  BAWASLU  yang  Diberikan DKPP
Sesuai  ketentuan  Pasal  109  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum secara eksplisit  menyebutkan  salah  satu  kewenangan DKPP  yakni  memeriksa,  memutus  perkara pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  anggota KPU,  anggota  KPU  Provinsi,  anggota  KPU Kabupaten/Kota,  anggota  PPK,  anggota  PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPLSN,  dan  anggota  Komisi  Independen Pemilih (KIP) Aceh dan jajarannya di kabupaten/kota, serta Anggota Bawaslu,
anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu  Kabupaten/Kota,  anggota  Panwaslu
Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu
Lapangan, dan  anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang  Penyelenggara  Pemilu,  serta  ketentuan Pasal  1  angka  3  dan  angka  4 juncto Pasal  3 ayat  (2)  Peraturan  DKPP  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Pedoman  Beracara  Kode  Etik  3 Penyelenggara Pemilu maka DKPP memproses setiap  laporan  atau  pengaduan  dari  para penyelenggara  Pemilu,  Peserta  Pemilu,  Tim
Kampanye, Masyarakat,
Pemilih dan Rekomendasi DPR yang menyampaikan pengaduan  terkait  adanya  dugaan  pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu serta pengaduan  yang  diadukan  pihak-pihak  yang menganggap  dirugikan  oleh  penyelenggara Pemilu  yang  notabene  menjabat  sebagai anggota  KPU,  anggota  Bawaslu,  anggota  KPU Provinsi,  anggota  Bawaslu  Provinsi,  anggota Panitia  Pemilihan  Luar  Negeri  dan  Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  tidak  hanya  menindak  para  anggota penyelenggara Pemilu yang nyata-nyata terbukti melakukan pelanggaran kode etik Pemilu, tetapi DKPP  juga  memberikan  sanksi  bagi  jajaran sekretariat penyelenggara Pemilu melalui atasan  masing-masing  berdasarkan  ketentuan disiplin kode etik kepegawaian.
Sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintahan  yang  bersih  dan  transparan Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu dalam menerima setiap pengaduan atau laporan dugaan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara Pemilu akan terlebih dahulu melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan  atau  laporan  dugaan  pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. DKPP mempunyai  wewenang  dalam  memutuskan apakah  pengaduan  atau  laporan  bisa  di  proses atau  tidak.  Apabila  di  proses  maka  sesuai

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ketentuan mekanisme para pengadu dan teradu tetap  diberitahu.  Begitu  juga  sebaliknya  apabila tidak di proses dengan alasan tidak cukup bukti dan  kurang  memenuhi  unsur  pelanggaran (dissmissal).
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  memanggil  dan  menyidangkan  kasus dugaan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara Pemilu  selalu  berpedoman  pada  Peraturan Bersama  KPU,  Bawaslu,  dan  DKPP  Nomor  2 Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Beracara  Kode Etik  Penyelenggara  Pemilihan  Umum.  DKPP berwenang  memutuskan  dan  menetapkan  hasil sidang-sidang  pemeriksaan  melalui  rapat  pleno anggota  DKPP  dan  menyampaikan  Putusan kepada  pihak-pihak  terkait  terutama  Bawaslu dan  KPU  untuk  ditindaklanjuti.  KPU  wajib melaksanakan  putusan  DKPP  dan  Bawaslu diperintahkan  untuk  mengawasi  pelaksanaan putusan dimaksud.
Berdasarkan tugas tersebut maka Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu secara  legal  formal  memiliki  wewenang  untuk memanggil  para  pengadu  dan  teradu  yang menurut  pengaduan  atau  laporan  diduga melakukan  pelanggaran  kode  etik  dengan tujuan  penyelenggara  Pemilu  dan  pihak  terkait lain  memberikan  penjelasan  terkait  duduk perkara  yang  sebenarnya  sekaligus  bagi penyelenggara  melakukan  pembelaan  atas tuduhan-tuduhan  yang  dilimpahkan  kepada mereka.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  berwenang  memanggil  para  pengadu atau  pelapor,  para  saksi,  dan  atau  pihak-pihak lain  dengan  maksud  dimintai  keterangan termasuk  dokumen  serta  bukti-bukti  lain.  Dan salah  satu  wewenang  DKPP  yang  paling menentukan  kecenderungan  perbaikan  kualitas Pemilu  dari  penyelenggara  yakni  memberikan
sanksi  khususnya  bagi  penyelenggara  Pemilu yang benar-benar terbukti berdasarkan data dan fakta  persidangan  menunjukan melanggar  kode etik.
Berdasarkan pemahaman sebagaimana dikemukakan di atas maka secara khusus tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ialah memeriksa,
mengadili, dan memutus pengaduan pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  Pemilu dengan objek utama adalah anggota KPU, KPU Provinsi,  KPU  Kab/Kota,  anggota  Bawaslu, Bawaslu  Provinsi,  Panwaslukada  Kab/Kota serta sekretariat dan jajaran di bawahnya.
Prakteknya  masih  banyak  masalah dalam  penyelenggaraan  pemilu.  Ini  terlihat  dari cukup  banyaknya  pimpinan  dan  anggota lembaga  penyelenggara  yang  mendapatkan sanksi dari DKPP.
Adapun proses pemberian sanksi terhadap  KPU/KIP  dan  Bawaslu  sebagai penyelenggara pemilu dilakukan jika melakukan pelanggaran  Kode  Etik.    Penegakan  Kode  Etik dilaksanakan  oleh  DKPP.  Dugaan  pelanggaran Kode  Etik  dapat  diajukan  kepada  DKPP  berupa
Pengaduan atau Laporan dan/atau Rekomendasi DPR. Pengaduan dan/atau Laporan diajukan oleh: 98
1.  Penyelenggara Pemilu.
2.  Peserta Pemilu.
3.  Tim kampanye.
4.  Masyarakat.
5.  Pemilih.
Pengaduan atau laporan dugaan pelanggaraan  Kode  Etik  disampaikan  secara tertulis  dalam  Bahasa  Indonesia.  Pengaduan atau  laporan  dapat  disampaikan  oleh  kuasa

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pengadu  dan/atau  Pelapor.    Pengaduan  atau laporan paling sedikit memuat: 99
1.  Identitas lengkap Pengadu dan/atau Pelapor.
2.  Identitas Teradu dan/atau Terlapor.
3.  Alasan pengaduan dan/atau laporan.
4.  Permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik.
Identitas  Teradu  atau  Terlapor  paling sedikit memuat: 100
1.  Nama lengkap.
2.  Jabatan. 3.  Alamat kantor. Alasan pengaduan atau laporan memuat  uraian  jelas  mengenai  tindakan  atau sikap Teradu dan/atau Terlapor yang meliputi: 101 1.  Waktu perbuatan dilakukan.
2.  Tempat perbuatan dilakukan.
3.  Perbuatan yang dilakukan.
4.  Cara perbuatan dilakukan. Pengaduan dan laporan diajukan dengan mengisi formulir dan melampirkan: 102
1.  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atau identitas lain pengadu atau pelapor.
2.  Surat  pernyataan  yang  ditandatangani  oleh pengadu dan/atau pelapor.
3.  Alat bukti berupa:
a.  Keterangan saksi.
b.  Keterangan ahli.
c.  Surat atau tulisan.
d.  Petunjuk.
e.  Keterangan para pihak.
f. Data  atau  informasi  yang  dapat  dilihat, dibaca,  dan/atau  didengar  yang  dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas,  benda  fisik  apa  pun  selain kertas,  maupun  yang  terekam  secara elektronik  atau  optik  yang  berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,  foto,  huruf,  tanda,  angka, atau perforasi yang memiliki makna.
Teradu dan/atau Terlapor adalah penyelenggara pemilu yang menjabat sebagai: 1.  Anggota KPU.
2.  Anggota Bawaslu.
3.  Anggota KPU Provinsi
4.  Anggota Bawaslu Provinsi
5.  Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri.
6.  Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pengaduan dan/atau laporan diajukan langsung kepada DKPP.
99 Ibid , h. 142
100 Ibid.
101 Ibid , h. 143 102 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit , h. 60
Teradu dan/atau Terlapor adalah penyelenggara  pemilu  yang  menjabat  sebagai: 103
1.  Anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.
2.  Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota.
3.  Anggota PPK
4.  Anggota Panwaslu Kecamatan.
5.  Anggota PPS.
6.  Anggota Pengawas Pemilu Lapangan.
7.  Anggota KPPS.
Pengaduan  dan/atau  Laporan  diajukan kepada DKPP melalui Bawaslu Provinsi.
Setiap  pengaduan  dan/atau  laporan pelanggaran  kode  etik  dilakukan  penelitian kelengkapan  administrasi  pengaduan  dan/atau laporan  oleh  DKPP.    Dalam  hal  pengaduan dan/atau  laporan  belum  lengkap,  DKPP  wajib memberitahukan  kepada  Pengadu  dan/atau Pelapor  untuk  melengkapi  atau  memperbaiki Pengaduan  dan/atau  Laporan.  Pemberitahuan disampaikan  secara  tertulis  oleh  DKPP  paling lama  3  (tiga)  hari  sejak  tanggal  pengaduan dan/atau laporan diterima.
Pengadu dan/atau pelapor wajib melengkapi atau memperbaiki pengaduan dan/atau  laporan  dalam  waktu  paling  lama  3 (tiga)  hari  setelah  menerima  pemberitahuan. Dalam  hal  pengadu  dan/atau  pelapor  tidak melengkapi atau memperbaiki pengaduan dan/atau  laporan  dalam  batas  waktu,  DKPP menyatakan  pengaduan  dan/atau  laporan  tidak dapat diterima.
Setiap  pengaduan  dan/atau  laporan pelanggaraan  kode  etik  dilakukan  penelitian kelengkapan  administrasi  Pengaduan  dan/atau Laporan  oleh  Bawaslu  Provinsi.  Bawaslu Provinsi menyampaikan formulir/berkas pengaduan  dan/atau  laporan  yang  diterima kepada  DKPP  sebagai  laporan  dalam  waktu paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  diterimanya pengaduan dan/atau laporan.
103 Ibid., h. 61

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pengaduan dan/atau laporan yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, kepada pengadu dan/atau pelapor atau kuasanya diberikan surat tanda terima pengaduan dan/atau laporan.
Banyaknya  penyelenggara  pemilu  yang
mendapat sanksi merupakan gambaran penyelenggaraan pemilu memang banyak masalah.  Sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap anggota  KPU  dan  Bawaslu  tidak  dimaksudkan untuk  mengganggu  proses  penyelenggaraan pemilu.  Justru,  sanksi  diberikan  agar  citra penyelenggara  pemilu  tidak  rusak.  DKPP, lanjutnya,  tidak  menghambat  penyelenggaraan pemilu. Karena sanksi dijatuhkan atas pertimbangan  pemilu  yang  tengah  dilakukan. Misalnya
saat
menjatuhkan sanksi pemberhentian  bagi  satu  pimpinan,  masih  ada anggota lainnya.
DKPP  tidak  berurusan  dengan  proses pemilu, tidak menghambat pemilu. Ada mekanismenya,  kami  mencegah  rusaknya  citra lembaga penyelenggara pemilu.
Setiap Pemilu pasti terjadi pelanggaran- pelanggaran  dan  dalam  kerangka  hukum Pemilu,  dikenal  baik  pelanggaran  administrasi Pemilu, tindak pidana Pemilu, maupun kode etik peyelenggara Pemilu. Di samping itu, masih ada sengketa  administrasi  Pemilu  dan  sengketa hasil  Pemilu.  Ini  tak  lepas  dari  konsekuensi Pemilu  itu  sendiri,  yang  memiliki  interest  untuk menang  dan  jarang  yang  bersedia  kalah.
Termasuk kemungkinan
menarik-narik penyelenggara Pemilu dalam turbulensi kepentingan yang diinginkan sementara pihak.
Perkara yang sudah dan tengah ditangani  DKPP,  modus-modus  pelanggaran umumnya terkait dengan pembatalan kepesertaan Pemilukada. Itu yang mendominasi perkara  yang  ditangani  DKPP.  Ada  pula
menyangkut  persyaratan  calon,  keterpenuhan cakupan dan jumlah persyaratan, juga lewatnya waktu  pencalonan,  dan  tafsir  persyaratan pencalonan.  Ada  yang  menarik  dari  perkara yang  disidangkan  DKPP  sekarang,  bahwa  KPU di  daerah  dilaporkan  ke  DKPP  gara-gara membatalkan  bakal  pasangan  calon.  KPU  di saa  membatalkan  seorang  calon  wakil  bupati yang  berbeda  penulisan  nama  di  sejumlah dokumen persyaratan, meski diakui KPU sendiri orang  itu  sebagai  satu-satunya  orang  yang dimaksud.
Ada  pula  perkara  menyangkut  daftar pemilih yang dikelola KPU yang dinilai pengadu tak  sesuai  ketentuan  dan  lalu  dikonstruksi sebagai  perkara  etika  Pemilu.  Tak  sedikit  pula KPU  dan  Panwaslu  di  daerah  yang  dinilai  tak cermat,  tak  adil,  dan  tak  memastikan  secara kebijakan.
Penyalahgunaan jabatan/kewenangan (abuse  of  power) pun
banyak, seperti ada seorang ketua penyelenggara  Pemilu  merangkap  kontraktor. Juga  dugaan  suap  dalam  pembentukan  badan penyelenggara  Pemilu.  Perkara  lain  adalah netralitas  atau  imparsialitas  penyelenggara Pemilu.
DKPP  menjatuhkan sanksi hingga pemecatan  penyelenggara  pemilu,  menurut Jimly,  keputusan  itu  diambil  setelah  melewati proses  pemeriksaan  ulang  dan  pembuktian panjang  di  persidangan.  Jika  tak  terbukti bersalah, DKPP juga merehabilitasi nama-nama yang dilaporkan.
Hakikatnya  dugaan  pelanggaran  kode etik diselesaikan melalui prinsip-prinsip selayaknya peradilan lazimnya, dengan menempatkan PeraturanBersama KPU,
Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun  2012,  dan  No.  1  Tahun  2012  tentang Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilu  sebagai

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hukum materilnya,  serta  Peraturan  DKPP  No.  2 Tahun  2012  tentang  Pedoman  Beracara  Kode Etik  Penyelenggara  Pemilu  sebagai  hukum formilnya.
Tidak  setiap  perkara  yang  masuk disidangkan.  Banyak  hal  yang  mesti  dilampaui. Setiap  perkara  yang  masuk  akan  dikaji  terlebih dahulu oleh sekretariat DKPP.Verifikasi
administrasi dimaksud setidaknya meliputi jelasnya  identitas  pengadu  dan  teradu,  barang bukti  dengan  minimal  dua  alat  bukti,  uraian kejadian mengenai tindakan/sikap Teradu, yakni waktu  perbuatan  dilakukan  (tempus),  tempat perbuatan  dilakukan  (locus),  perbuatan  yang dilakukan  (fokus),  dan  cara  perbuatan  tersebut dilakukan (modus).
Setelah itu pemeriksaan dalam persidangan  dan  dalam  persidangan  DKPP, Pengadu  diberi  kesempatan  menyampaikan materi aduannya. Teradu juga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membela diri, selain  diberi  kesempatan  menghadirkan  saksi- saksi  termasuk  keterangan  ahli  di  bawah sumpah serta keterangan Terkait lainnya.
Bentuk  sanksi  pun  tidak  selalu  berakhir dengan  pemecatan.  Tetapi  melalui  mekanisme hukum.  Tergantung  dengan  tingkat  kesalahan etik yang dilakukan.
Diberhentikannya  anggota  KPU  atau  Bawaslu, diharapkan  bisa  membuat  kedua  lembaga  itu
bisa
bekerja lebih baik. Untuk menyelenggarakan  pemilu  yang  bersih,  jujur, dan  adil.  Kerusakan  pada  lembaga  pemilu  juga diharapkan  tidak  semakin  parah  karena  orang yang  tidak  bisa  menjaga  etika  penyelenggara pemilu. 104
104 Sugeng Harsoyo, http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/ /DKPP Penyelenggaraan Pemilu Memang Bermasalah,  diakses  tanggal  02  Agustus  2017 Pukul 22.00 wib.
Sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang
Penyelenggara Pemilu, apabila anggota Penyelenggara  Pemilu,  baik  KPU  maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dinyatakan melanggar  kode  etik,  maka  dapat  dikenakan sanksi  berupa  teguran  tertulis,  pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap.
Proses  peradilan  dan  persidangan meliputi  delik  pengaduan,  lalu  dihadirkan  dalam pemeriksaan persidangan dengan
mendengarkan pihak pengadu, teradu, keterangan  saksi,  ahli,  dan/atau  pihak  terkait, serta  dengan  memeriksa  bukti-bukti  dengan minimal  dua  alat  bukti,  dan  dokumen-dokumen yang relevan.
Mayoritas pelanggaran etik yang berujung  pemecatan  adalah  sikap  tidak  netral dan  menghilangkan  hak  konsitusional  warga. Selain  itu,  ada  pula  anggota  KPUD  dan Panwaslu  yang  memanfaatkan  jabatannya untuk meraup untung.

## III.
AKIBAT  HUKUM  PUTUSAN  DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MEMBERHENTIKAN KOMISIONER KPU/KIP DAN BAWASLU A.  Implikasi Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 terhadap Kewenangan DKPP Sesungguhnya tindakan MK yang menilai konstitusionalitas Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013  dan  Nomor  84/DKPP- PKE-II/2013  bertentangan  dengan  ketentuan Pasal  112  ayat  (12)  UU  No.  15  Tahun  2011, yang  menyatakan  putusan  DKPP  bersifat final and  binding .  Akan  tetapi,  MK  berpandangan bahwa  putusan  DKPP  sama  dengan  keputusan KPU  sebagai  penyelenggara  Pemilu,  sehingga dapat dinilai dan diputuskan oleh MK.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perselisihan hasil Pilkada Kota
Tangerang yang dipersengketakan tapi MK juga bertindak  memeriksa,  menilai,  dan  menguji konstitusionalitas putusan DKPP, secara langsung  ataupun  tidak  langsung  MK  telah meluruskan keadaan, sehingga jelas penggunaan  kewenangan  oleh  masing-masing lembaga. 105
Penyelenggara  Pemilu  dan  lembaga peradilan (PTUN). Selain itu, penulis berpendapat  bahwa  Putusan  MK  Nomor 115/PHPU.DXI/ 2013 yang menilai konstitusionalitas Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKEII/  2013  dan  Nomor  84/DKPP- PKE-II/2013,  pada  dasarnya  telah  memberikan kepastian  hukum,  kemanfaatan,  dan  keadilan. Adapun  parameternya  yaitu,  Pertama  putusan MK memberikan jaminan  kepastian  hukum  bagi para  pencari  keadilan  Pemilu  ;  Kedua  putusan MK  memberikan  jalan  keluar  (solusi)  dari persoalan tumpang tindih kewenangan penyelenggara  Pemilu;  Ketiga  putusan  MK mengandung  aspek  stabilitas  yaitu  ketertiban penyelenggaraan Pemilu; dan Keempat putusan MK  memberikan  jaminan  tidak  adanya  polemik penggunaan. 106 kewenangan penyelenggara Pemilu dikemudian  hari  (aspek  kemanfaatan).  Apabila dihubungkan  dengan  pelaksanaan  kewenangan DKPP,  teguran  MK  melalui  Putusan  Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 memberikan rambu kepada  DKPP  agar  tidak  hanya  bermodalkan niat  baik  mengatur  dan  menentukan  sendiri pelaksanaan kewenangannya jika tidak diperintahkan oleh undangundang. DKPP
105 Abdul Mukthie Fadjar, Permasalahan Penegakan  Hukum  Pemilihan  Umum:  Antara Pelanggaran  Pemilu  ,Sengketa  Pemilu  dan Perselisihan  Pemilu,  Rineka  Cipta,  Jakarta, 2013, h.70.
106 Ibid ., h. 73.
sebagai  lembaga  penyelenggara  Pemilu  yang diamanatkan  untuk  melaksanakan  ketentuan undang-undang harus menempatkan hukum.
Sebagai  panglima  yang  tidak  boleh dilanggar  maupun  diabaikan.  Jika  teguran  MK ini  tidak  dipatuhi  oleh  DKPP  dan  tetap berpedoman  pada  keadilan  restotarif  dengan menguji aspek-aspek di luar etika penyelenggara  Pemilu  ,  maka  DKPP  akan menurunkan  kredibilitas  penyelenggara  Pemilu serta  berpotensi  menimbulkan  sengketa  Pemilu baru. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis karena  putusan  DKPP  yang  keluar  dari ketentuan  dasar  hukumnya  (menegakkan  kode etik penyelenggara Pemilu ) akan menjadi objek sengketa  hasil  Pemilu  yang  penanganannya akan dilakukan oleh MK. 107
Tentu  segala  akibat  hukumnya  sudah dapat  dipastikan,  yakni  batal  demi  hukum. apabila  DKPP  masih  saja  berusaha  menguji hasil  kerja  atau  keputusan  DKPP,  maka  bisa jadi pihak yang menentukan hasil Pemilu adalah DKPP,  bukan  lagi  KPU  beserta  jajarannya sebagai penyelenggara Pemilu disemua tahapan.    Hal  ini  dapat  mengakibatkan penyelenggaraan  Pemilu  dan  Pilkada  terancam krisis legitimasi hukum karena putusan lembaga penyelenggara  Pemilu  dan  lembaga  peradilan dapat saling mengoreksi. DKPP harus menyadari  bahwa  etika  bernegara  di  Indonesia telah  membagibagi  kewenangan  itu,  tidak  ada kekuasaan  yang  boleh  dibiarkan  bebas  tanpa adanya  pembatasan  dan  pengawasan  ( checks and balances ). 108
Negara  demokrasi,  kedudukan  dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-
107
Didik Supriyanto, Penguatan Bawaslu:  Optimalisasi  Posisi,  Organisasi,  dan Fungsi  dalam  Pemilu Perludem,  Jakarta,  2014, h. 9
108 Ibid ., h. 11.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sama  kuat  dan  bersifat  saling  mengendalikan dalam  hubungan checks and  balances .  Prinsip efesiensi dan efektivitas demokrasi juga mengharapkan  lembaga  penyelenggara  Pemilu untuk  saling  menghormati  dan  bekerja  sama demi  terwujudnya  Pemilu  yang  jujur  dan  adil. Lembaga  penyelenggara  Pemilu  harus  saling mendukung  kedudukan  masing-masing  dengan menahan diri untuk mengintensifkan kewenangan  yang  dimilikinya  karena  praktik pelampauan  kewenangan  akan  menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru mengacaukan tertib  penyelenggaraan  Pemilu  dan  Pilkada  . Oleh  karena  itu,  eksistensi  KPU  dan  Bawaslu sebagai  bagian  dari  penyelenggara  Pemilu  dan PTUN sebagai lembaga peradilan wajib dihormati oleh DKPP. 109
Berdasarkan  Pasal  112  ayat  (12) Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011, menyatakan  putusan  DKPP  bersifat final  and binding ,  artinya  tidak  ada  ruang  untuk  menilai atau menginterpretasikan Putusan DKPP. Ketentuan  Pasal  Pasal  112  ayat  (12)  tersebut, dipertegas  lagi  dalam  Pasal  34  Peraturan Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pedoman Beracara  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilu, menyatakan bahwa: 110
1.  Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.
2. Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan  DKPP  paling  lama  7  (tujuh)  Hari sejak putusan dibacakan.
3. Bawaslu  memiliki  tugas  untuk  mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP.
Frasa final  and  binding dalam  putusan DKPP,  mewajibkan  KPU  dan  Bawaslu  untuk segera  melaksanakan  putusan  DKPP  paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. Walaupun
109 Ibid ., h. 12. 110 Ibid ., h. 22.
secara  konseptual  dan  yuridis  putusan  DKPP melampaui kewenangan yang dimilikinya (menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu).
Putusan MK Nomor 115/PHPU.D- XI/2013,  yang  memberikan  tafsir  terhadap keabsahan dan konstitusionalitas putusan DKPP yang melampaui kewenangannya, adalah putusan  yang  cacat  hukum  dan  tidak  wajib diikuti,  menunjukkan  bahwa  putusan  DKPP yang  bersifat final  and  binding menimbulkan efek  psikologis  bagi  jajaran  KPU  serta  Bawaslu berupa  ketakutakan  akan  sanksi  pemecatan atau  pemberhentian  sementara  dan  berpotensi menimbulkan polemik hukum yang berkepanjangan. Sifat putusan DKPP yang final and  binding juga  menegaskan  kewenangan pembinaan dan supervisi yang dimiliki KPU dan Bawaslu.
DKPP  juga  bukanlah  lembaga  yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana  merujuk  ketentuan  Pasal  24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga putusan DKPP yang  bersifat final and  binding tidak  dapat dipersamakan dengan putusan lembaga peradilan  yang  bersifat final dan  mengikat. Seharusnya  putusan  DKPP  hanya  bersifat rekomendasi dan tidak bersifat final and binding karena  memerlukan  persetujuan  administrasi lebih lanjut dari KPU dan Bawaslu. Sifat putusan yang final  and  binding telah  membuat  DKPP menjadi  lembaga superior dan  menghilangkan prinsip checks  and balances di  antara  lembaga yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  Pemilu. Oleh  karena  itu,  penting  untuk  parmeninjau kembali  rumusan  frasa final  and  binding dalam skema  putusan  DKPP,  sekaligus  menyediakan saluran  hukum untuk  menguji  putusan  DKPP. Belakangan MK melalui Putusan Nomor
31/PUU-XI/2013,  menyatakan bahwa  putusan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
DKPP  yang  bersifat  final  dan  mengikat sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  112  ayat (12)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011, dapat menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya  oleh karena  DKPP  adalah  perangkat internal  penyelenggara  Pemilu  yang  diberi wewenang  oleh  Undang-Undang.  Menurut  MK sifat  final  dan  mengikat  dari putusan  DKPP haruslah  dimaknai  final  dan  mengikat  bagi Presiden,
KPU, KPU
Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu  adalah  merupakan  keputusan  pejabat TUN  yang  bersifat  konkrit,  individual,  dan  final yang  dapat  menjadi  objek  gugatan  di  PTUN. Berdasarkan  Putusan  MK  Nomor  31/PUU- XI/2013 tersebut, maka secara mutatis mutandis PTUN  memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa atau  menilai  kembali  putusan  DKPP  yang menjadi  dasar  pembuatan  keputusan  pejabat tata usaha negara.
B.  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  (DKPP)  dalam    Pemberhentian KPU/KIP dan Bawaslu Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan
rakyat guna menghasilkan  pemerintahan  yang  demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil hanya  dapat  terwujud  apabila  Penyelenggara Pemilu  mempunyai  integritas  yang  tinggi  serta memahami  dan  menghormati  hak-hak  sipil  dan politik dari warga negara. Penyelenggara Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas.
Diamanatkan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,
Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan
kelembagaan  yang  bersifat  nasional,  tetap  dan mandiri.
Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas  diperlukan  sebagai  sarana  untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan  hak  politik  masyarakat  dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.
Faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan  profesionalitas  Penyelenggara  Pemilu  itu sendiri,  yaitu  Komisi  Pemilihan  Umum,  Badan Pengawas  Pemilu,  dan  Dewan  Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  sebagai  satu  kesatuan fungsi  penyelenggaraan  Pemilu.  Ketiga  institusi ini  telah  diamanatkan  oleh  undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi,  tugas  dan  kewenangannya  masing- masing.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan  uji materil  Undang-Undang  No.  15 Tahun  2011  tentang  penyelenggara  Pemilu yang diajukan 136 pemohon dari kelompok LSM dan perorangan.
Mahkamah Konstitusi
dalam putusannya  menyatakan  Pasal  109  ayat  (4) huruf  c,huruf  d,  dan  ayat  (5)  UU  No.  15  Tahun 2011 yang mengatur komposisi Dewan
Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Mahkamah Konstitusi dalam
pertimbangan hukum yang dibacakan hakim Akil Mochtar,  Mahkamah  menyatakan  keberadaan DKPP atau lembaga yang menangani pelanggaran  kode  etik  Penyelenggara  Pemilu, mempunyai  kesatuan  fungsi  Penyelenggara Pemilu.
Mahkamah  Konstitusi    menyatakan unsur  pemerintah  dalam  keanggotaan  dewan kehormatan  seharusnya  ditiadakan  mengingat keberadaan  pemerintah  dalam  sistem  politik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan partai politik pemenang Pemilu.
Dianulirnya unsur pemerintah dari keanggotaan DKPP,
dapat menjamin
kemandiriannya sebagai lembaga yang mengawasi  prilaku  penyelenggara  Pemilu  dan meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  dalam penyelenggaraan  Pemilu  yang  demokratis  dan berkualitas.
Fungsi DKPP adalah mengawasi pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu. Namun,  bisa  saja  pengertian  pelanggaran  kode etik  itu  merambah  ke  mana-mana,  sehingga lembaga itu juga akan ikut mengurusi pelaksanaan  pemilu  (yang  menjadi  domain KPU)  dan  pengawasan  pemilu  (yang  menjadi domain Bawaslu).
Pasal  111  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2011  tentang  Penyelenggara  Pemilihan Umum menyebutkan:
1.  DKPP  bersidang  untuk  melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu.
2.  Dalam  hal  anggota  DKPP  yang berasal  dari  anggota  KPU  atau Bawaslu  diadukan  melanggar  kode etik Penyelenggara Pemilu, anggota yang berasal dari anggota KPU atau
Bawaslu berhenti sementara.
3.  Tugas DKPP meliputi: a.  Menerima  pengaduan  dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran  kode  etik  oleh Penyelenggara Pemilu. b.  Melakukan  penyelidikan  dan verifikasi,  serta  pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran  kode  etik  oleh Penyelenggara Pemilu. c.  Menetapkan putusan. d.  Menyampaikan  putusan  kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. 4.  DKPP mempunyai wewenang untuk: a.  Memanggil Penyelenggara Pemilu  yang  diduga  melakukan pelanggaran  kode  etik  untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. b.  Memanggil pelapor, saksi, dan/atau  pihak-pihak  lain  yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai  dokumen  atau  bukti lain. c.  Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.
Pasal  112  Undang-Undang  Nomor  15
Tahun  2011  tentang  Penyelenggara  Pemilihan
Umum menyebutkan:
1.  Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara  tertulis  oleh  Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye,  masyarakat,  dan/atau pemilih  dilengkapi  dengan  identitas pengadu kepada DKPP.
2.  DKPP  melakukan  verifikasi  dan penelitian administrasi terhadap pengaduan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1).
3.  DKPP  menyampaikan  panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu  5  (lima)  hari  sebelum melaksanakan sidang DKPP.
4.  Dalam  hal  Penyelenggara  Pemilu yang  diadukan  tidak  memenuhi panggilan  pertama  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3),  DKPP menyampaikan  panggilan  kedua  5

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(lima)  hari  sebelum  melaksanakan sidang DKPP. 5.  Dalam  hal  DKPP  telah  2  (dua)  kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi  panggilan  tanpa  alasan yang  dapat  diterima,  DKPP  dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan. 6.  Penyelenggara Pemilu yang diadukan  harus  datang  sendiri  dan tidak  dapat  menguasakan  kepada orang lain. 7.  Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat menghadirkan  saksi-saksi  dalam sidang DKPP. 8.  Di  hadapan  sidang  DKPP,  pengadu atau  Penyelenggara  Pemilu  yang diadukan  diminta  mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan,  sedangkan  saksi-saksi dan/atau  pihak-pihak  lain  yang terkait dimintai keterangan, termasuk  untuk  dimintai  dokumen atau alat bukti lainnya. 9.  DKPP menetapkan  putusan  setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan  keterangan  saksi-saksi,  serta memperhatikan bukti-bukti.
10.  Putusan  DKPP  berupa  sanksi  atau rehabilitasi  diambil  dalam  rapat pleno DKPP.
11.  Sanksi sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (10)  dapat  berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.
12.  Putusan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (10)  bersifat  final  dan mengikat. 13.  KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,  PPK,  PPS,  PPLN, KPPS,  KPPSLN,  Bawaslu,  Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,  PPL  dan  PPLN  wajib melaksanakan putusan DKPP.
Pasal  113  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara Pemilihan  Umum  Apabila  dipandang  perlu, DKPP  dapat  menugaskan  anggotanya  ke daerah  untuk  memeriksa  dugaan  adanya
pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di daerah.  (2)  Pengambilan  putusan  terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan  dalam  rapat  Pleno  DKPP.  Pasal 114  Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  mekanisme dan  tata  cara  pelaksanaan  tugas  DKPP,  serta tata beracara diatur dalam Peraturan DKPP.
Sesuai  ketentuan  Pasal  109  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum secara eksplisit  menyebutkan  salah  satu  kewenangan DKPP  yakni  memeriksa,  memutus  perkara pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  anggota KPU,  anggota  KPU  Provinsi,  anggota  KPU Kabupaten/Kota,  anggota  PPK,  anggota  PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPLSN,  dan  anggota  Komisi  Independen
Pemilih (KIP) Aceh dan jajarannya di kabupaten/kota, serta Anggota Bawaslu,
anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu  Kabupaten/Kota,  anggota  Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan, dan  anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang  Penyelenggara  Pemilu,  serta  ketentuan Pasal  1  angka  3  dan  angka  4 juncto Pasal  3 ayat  (2)  Peraturan  DKPP  Nomor  2  Tahun  2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilu maka DKPP memproses setiap  laporan  atau  pengaduan  dari  para penyelenggara  Pemilu,  Peserta  Pemilu,  Tim Kampanye, Masyarakat,
Pemilih dan Rekomendasi DPR yang menyampaikan pengaduan  terkait  adanya  dugaan  pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu serta pengaduan  yang  diadukan  pihak-pihak  yang menganggap  dirugikan  oleh  penyelenggara

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pemilu  yang  notabene  menjabat  sebagai anggota  KPU,  anggota  Bawaslu,  anggota  KPU Provinsi,  anggota  Bawaslu  Provinsi,  anggota Panitia  Pemilihan  Luar  Negeri  dan  Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Pengaturan  hukum  terhadap  Dewan Kehormatan  Penyelenggara  pemilu  (DKPP) Berdasarkan  UU  No.  15  Tahun  2011  Tentang Penyelenggara  Pemilu    dalam  Bab  VII  Pasal 121  ayat  1  Menyebutkan:  untuk  menjalankan tugas  dan  fungsi  dalam  penegakan  kode  etik Penyelenggara  Pemilu,  DKPP  membentuk peraturan DKPP dan keputusan DKPP.
Kode  Etik  menurut  Pasal  110  ayat  (1) UU  No.  15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara Pemilu, DKPP menyusun dan menetapkan satu kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan  kredibilitas  anggota  KPU,  anggota  KPU Provinsi,  anggota  KPU  Kabupaten/Kota,  PPK, PPS,  KPPS,  PPLN,  dan  KPPSLN  serta
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Pengawas  Pemilu  Lapangan,  dan  Pengawas Pemilu Luar Negeri.
DKPP  tidak  hanya  menindak  para anggota  penyelenggara  Pemilu  yang  nyata- nyata terbukti melakukan pelanggaran kode etik Pemilu,  tetapi  DKPP  juga  memberikan  sanksi bagi  jajaran  sekretariat  penyelenggara  Pemilu melalui  atasan  masing-masing  berdasarkan ketentuan disiplin kode etik kepegawaian. Maka sesuai  prinsip  penyelenggaraan  pemerintahan yang  bersih  dan  transparan  DKPP  dalam menerima  setiap  pengaduan  atau  laporan dugaan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara Pemilu akan terlebih dahulu melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan  atau  laporan  dugaan  pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
DKPP  mempunyai  wewenang  dalam memutuskan  apakah  pengaduan  atau  laporan bisa  di  proses  atau  tidak.  Apabila  di  proses maka  sesuai  ketentuan  mekanisme  para pengadu  dan  teradu  tetap  diberitahu.  Begitu juga  sebaliknya  apabila  tidak  di  proses  dengan alasan  tidak  cukup  bukti  dan  kurang  memenuhi unsur pelanggaran.
Pasal 122 ayat (1) Kode Etik
Penyelenggara  Pemilu  dan  Pedoman  Tata Laksana  Penyelenggaraan  Pemilu  dibentuk dalam peraturan bersama antara KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Kerangka Penegakan Kode Etik
Penyelenggara Pemilu DKPP bersama KPU dan Bawaslu  mengunakan  Peraturan  Bersama  yaitu KPU,  Bawaslu,  dan  DKPP  No.  13  Tahun  2012, No.  11  Tahun  2012,  dan  No.  1  Tahun  2012 tentang  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilu sebagai  hukum  materil,  serta  Peraturan  DKPP No.  2  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Beracara Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilu  sebagai hukum formilnya.
Menurut  ketentuan  Pasal  111  UU  No. 15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara  Pemilu DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan  adanya  pelanggaran  kode  etik  yang dilakukan Penyelenggara Pemilu.
Pengaturan Hukum DKPP dalam memberhentikan  komisioner  KPU  dan  Bawaslu diatur dalam Pasal 112 Ayat (10), (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:
1.  Putusan  DKPP  berupa  sanksi  atau rehabilitasi  diambil  dalam  rapat  pleno DKPP.
2.  Sanksi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (10)  dapat  berupa  teguran  tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.
3.  Putusan  sebagaimana  dimaksud    pada ayat (10) bersifat final dan mengikat.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Merujuk  ketentuan  Pasal  8  ayat  (4) huruf  k,  Pasal  9  ayat  (4)  huruf  k,  dan  Pasal  10 ayat (4) huruf k, dan Pasal 112 ayat (13) UU No 15  Tahun  2011,  dan    dengan  memenuhi ketentuan  Pasal  73  ayat  (3)  huruf  b  angka  12 UU  No  15  Tahun  2011,  KPU  dan  jajarannya wajib  melaksanakan  Putusan  DKPP  dan BAWASLU  memiliki  tugas  untuk  mengawasi atas pelaksanaan Putusan DKPP.
DKPP  memanggil  dan  menyidangkan kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu selalu berpedoman pada Peraturan  Bersama  KPU,  Bawaslu,  dan  DKPP Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pedoman Beracara  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilihan Umum.  DKPP  berwenang  memutuskan  dan menetapkan  hasil  sidang-sidang  pemeriksaan melalui  rapat  pleno  anggota  DKPP  dan menyampaikan  Putusan  kepada  pihak-pihak terkait  terutama  Bawaslu  dan  KPU  untuk ditindaklanjuti. KPU wajib melaksanakan putusan  DKPP  dan  Bawaslu  diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan putusan dimaksud.
Berdasarkan tugas tersebut maka DKPP  secara  legal  formal  memiliki  wewenang untuk  memanggil  para  pengadu  dan  teradu yang  menurut  pengaduan  atau  laporan  diduga melakukan  pelanggaran  kode  etik  dengan tujuan  penyelenggara  Pemilu  dan  pihak  terkait lain  memberikan  penjelasan  terkait  duduk perkara  yang  sebenarnya  sekaligus  bagi penyelenggara  melakukan  pembelaan  atas tuduhan-tuduhan  yang  dilimpahkan  kepada mereka.
DKPP  berwenang  memanggil  para pengadu  atau  pelapor,  para  saksi,  dan  atau pihak-pihak  lain  dengan  maksud  dimintai keterangan  termasuk  dokumen  serta  bukti-bukti lain.  Dan  salah  satu  wewenang  DKPP  yang
paling  menentukan  kecenderungan  perbaikan kualitas  Pemilu  dari  penyelenggara  yakni memberikan sanksi khususnya bagi penyelenggara Pemilu yang benar-benar terbukti berdasarkan data dan fakta persidangan menunjukan melanggar kode etik.
Secara  khusus  tugas  dan  wewenang DKPP ialah memeriksa, mengadili, dan memutus  pengaduan  pelanggaran  kode  etik penyelenggara  Pemilu  dengan  objek  utama adalah  anggota  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU Kab/Kota,  anggota  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi, Panwaslukada  Kab/Kota  serta  sekretariat  dan jajaran di bawahnya.

## C.  Akibat  Hukum  Putusan  DKPP  Dalam Memberhentikan Komisiner KPU/KIP dan Bawaslu.
Putusan  DKPP  bersifat  final  dan mengikat. Final artinya tidak tersedia lagi upaya hukum lain  atau  upaya  hukum  yang lebih lanjut sesudah  berlakunya  putusan  DKPP  sejak ditetapkan  dan  diucapkan  dalam  sidang  pleno terbuka  DKPP  terbuka  untuk  umum.  Mengikat artinya  putusan  itu  langsung  mengikat  dan bersifat  memaksa  sehingga  semua  lembaga penyelenggara kekuasaan negara dan termasuk badan-badan peradilan terikat dan wajib melaksanakan  putusan  DKPP  itu  sebagaimana mestinya.  Pelaksanaan  atau  eksekusi  putusan DKPP  itu  wajib  ditindak-lanjuti  sebagaimana mestinya  oleh  KPU,  Bawaslu,  atau  pun  oleh Pemerintah  dan  lembaga-lembaga  yang  terkait. Misalnya, putusan DKPP yang memberhentikan anggota  KPU  Provinsi  wajib  ditindaklanjuti  oleh KPU Pusat dengan menerbitkan Surat
Keputusan  Pemberhentian  yang  bersangkutan dari  kedudukannya  sebagai  anggota  KPU Provinsi yang bersangkutan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Keputusan KPU Pusat itu hanya bersifat administratif,  karena  pemberhentian  tersebut berlaku  sejak  putusan  DKPP  dibacakan  dalam sidang  pleno  DKPP  yang  terbuka  untuk  umum. Demikian  pula  apabila  yang  diberhentikan  oleh putusan  DKPP  itu  adalah  anggota  KPU  Pusat atau  pun  anggota  Bawaslu  Pusat,  maka  surat pemberhentiannya  secara  administratif  harus dituangkan  dalam  bentuk  Keputusan  Presiden yang  pemberhentiannya  itu  berlaku  sejak tanggal putusan DKPP dibacakan atau diucapkan  dalam  sidang  pleno  yang  terbuka untuk  umum.  Dengan  demikian,  putusan- putusan DKPP dan keputusan-keputusan administratif  atau  yang  biasa  dikenal  sebagai keputusan-keputusan  tata  usaha  negara  yang melaksanakan  putusan  DKPP  tersebut,  tidak dapat  dijadikan  objek  perkara  di  pengadilan, khususnya  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara. Karena  menurut  UU  tentang  Penyelenggara Pemilu,  putusan  DKPP  itu  bersifat  final  dan mengikat.  Sifat  final  dan  mengikat  ini  sudah dipahami bersama oleh Ketua dan semua unsur Pimpinan  Mahkamah  Agung  dalam  pertemuan bersama antara DKPP dan Pimpinan Mahkamah  Agung  beberapa  waktu  yang  lalu. Bahkan hal tersebut sudah lebih dulu dikomunikasikan dengan pihak kepolisian dalam pertemuan  konsultasi  DKPP  dengan  Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Secara  normatif  dan  formal,  putusan DKPP  tidak  berkaitan  dengan  proses  tahapan pemilihan umum. Sebabnya ialah, objectum litis perkara  di  DKPP  hanya  berkaitan  dengan  isu persona aparat penyelenggara pemilihan umum, maka  dengan  sendirinya  putusan  DKPP  pun tidak  mengandung  akibat  hukum  terhadap proses atau tahapan pemilihan umum.
Objek  perkara  di  DKPP  juga  tidak tergantung  kepada  saat  kapan  suatu  perbuatan
melanggar  kode  etik. 111 Misalnya,  meskipun pemilihan  Walikota  Depok  telah  berlangsung  2 (dua)  tahun  sebelumnya  dan  putusan  sengketa hasil  pemilu  telah  bersifat  final  dan  mengikat berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh  Komisi  Pemilihan  Umum,  tetapi  di kemudian  hari  terbukti  adanya  perbuatan melanggar  kode  etika  yang  dilakukan  oleh Ketua KPU Kota Depok dalam proses pemilihan Walikota  Depok  2  tahun  sebelumnya  itu,  tetap saja  DKPP  berwenang  memeriksa  dugaan pelanggaran  kode  etik  yang  terjadi  2  tahun sebelumnya itu.
Ternyata, dari pemeriksaan yang bersifat  terbuka  oleh  DKPP,  terbukti  bahwa Ketua  KPU  Kota  Depok  memang  telah melanggar  kode  etik,  maka  atas  dasar  itu  ia diberhentikan  berdasarkan  putusan  DKPP  yang bersifat  final  dan  mengikat.  Namun,  putusan DKPP  itu  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk memberhentikan  Walikota  yang  telah  terpilih dan bahkan telah menjalankan tugasnya selama 2 (dua) tahun, meskipun Ketua KPU Kota Depok telah diberhentikan berdasarkan putusan DKPP. Sebabnya  adalah  bahwa  antara  persoalan pelanggaran  kode  etik  aparat  KPU  dan  proses pemilihan Walikota dan bahkan dengan persoalan  sengketa  mengenai  hasil  pemilihan itu,  sama  sekali  tidak  dapat  dapat  dikaitkan berdasarkan prinsip sebab-akibat atau kausalitas.
Lebih  jelasnya  untuk mengetahui  akibat hukum  putusan  DKPP  dalam  memberhentikan komisiner  KPU/KIP  dan  Bawaslu  dikemukakan kasus putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE- I/2012.  Putusan  tersebut  merupakan  putusan dalam  pengaduan  perkara  Nomor  055/I-P/L- DKPP/2012  tanggal  31  Oktober  2012  yang
111 M. Gaffar  Jenedri, Op.Cit , h. 119.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diregistrasi dengan Nomor Perkara
25/DKPPPKE-I/2012  dan  pengaduan  Nomor 045/I-P/L-DKPP/2012  tanggal  29  Oktober  2012 yang  diregistrasi  dengan  Nomor  Perkara 26/DKPP-PKE-I/2012 yang diajukan oleh Pengadu  I  yaitu,  Dr.  Muhammad,  S.IP.,M.Si (Ketua  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu) Republik  Indonesia)  dan  Pengadu  II  yaitu,  Said Salahuddin  (Pegiat  Pemilu/Konsultan  Sinergi
Masyarakat Untuk
Demokrasi Indonesia (SIGMA). Dr. Muhammad,  S.IP.,M.Si (Ketua
Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  Republik Indonesia)  sebagai  Pengadu  I  menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara  Pemilu  yakni  pada  ketentuan Pasal 2 Juncto Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun  2011,  Pasal  7  huruf  d,  Pasal  11  huruf  a dan  huruf  c,  dan  pasal  16  huruf  a,  huruf  b,  dan huruf  c,  Peraturan  Bersama  Komisi  Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012,  Nomor  1  Tahun  2012  tentang  Kode  Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
Bawaslu  mengkualifikasikan  temuan pelanggaran tersebut dengan menarik ke dalam konstruksi  etika,  yakni  Teradu  Ketua  dan Anggota  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia diduga tidak menghargai dan menghormati  sesama  lembaga,  tidak  tegas, tidak  prosedur,  tidak  tertib,  dan  tidak  ada kepastian hukum, dalam penundaan pengumuman penelitian administrasi hasil perbaikan  Partai  Politik.  Sedangkan  Said salahuddin,  Pegiat  Pemilu  Sinergi  Masyarakat Untuk  Demokrasi  Indonesia  (SIGMA)  sebagai Pengadu  II  menyatakan  penemuannya  bahwa, Ketua  dan  Anggota  Komisi  Pemilihan  Umum Republik  Indonesia  (KPU  RI)  diduga  tidak
cermat,  tidak  adil,  tidak  berasaskan  Kepastian hukum,  tidak  tertib,  tidak  terbuka,  tidak profesional,  dan  tidak  akuntabilitas,  dalam penyelenggaraan Verifikasi Peserta Pemilu.
Pihak  Teradu  yaitu  Ketua  dan  Anggota Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  memberikan jawaban atas gugatan pengadu dalam persidangan pada tanggal 9 November 2012, 13 November  2012,  dan  21  November  2012  yang pada pokoknya sebagai berikut:
1.  Berkaitan dengan Penundaan pengumuman pemberitahuan  hasil  penelitian  administrasi hasil perbaikan, yang seyogyanya diumumkan  antara  tanggal  23-25  Oktober 2012  menjadi  tanggal  28  Oktober  2012. KPU  menyatakan  bahwa,  sesuai  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2012, KPU  boleh  mengubah  jadwal  verifikasi  jika ada  obyek  yang  menyebabkan  verifikasi berubah  keseluruhan  atau  konsekuensi hukum  yang  terjadi  atas  keputusan  itu. Dalam penundaan pengumaman hasil verifikasi  administratif  KPU  menyatakan bahwa, tidak ada intervensi politik, tidak ada transaksi, dan hal-hal lain yang menyimpang dari perundang-undangan. Penundaan  tersebut  lebih  pada  karena alasan  kehati-hatian  dan  teknis  kebutuhan untuk  mengambil  keputusan  berdasarkan data  yang  akurat  dan  lengkap.  Yang kemudian  penundaan  pengumuman  hasil verifikasi  administrasi  dilakukan  dengan perubahan  Peraturan  KPU  Nomor  7  Tahun 2012  tentang  Tahapan,  Program,  dan Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilu  Anggota DPR,  DPD  dan  DPRD  Tahun  2014 sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 dan
ditindaklanjuti  dengan  pengundangan  oleh

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia pada tanggal 25 Oktober 2012.
2.  Mengenai  rekomendasi  Bawaslu  tentang dugaan  pelanggaran  administrasi  oleh  KPU cacat prosedur. KPU memberikan penjelasan  bahwa,  KPU  sudah  beritikad baik  meminta  penjelasan  kepada  Bawaslu, dengan menyerahkan dokumen hasil
penelitian  administrasi  18  partai  Politik  dan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Terhadap rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi  Pemilu,  ketentuan  Pasal  255 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2012  tentang  menyatakan  KPU  memeriksa dan  memutus  pelanggaran  administrasi paling  lama  7  (tujuh)  hari  sejak  diterimanya rekomendasi  Bawaslu.  Sampai  dengan batas  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada Pasal  255  ayat(1)  Nomor  8  Tahun  2012 untuk melakukan pemeriksaan atas rekomendasi  Bawaslu  dan  sampai  pada kesimpulan  12  Partai  Politik  dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi
sehingga tidak dapat ditindaklanjuti verifikasi faktual.
3.  Berkaitan  dengan  dugaan  pelanggaran  etik menyangkut  sistem  informasi  partai  politik (SIPOL)  dan  keterlibatan  IFES  dalam tahapan  verifikasi partai politik.  KPU menyatakan bahwa, dengan memperhatikan ketentuan  UU  Nomor  8 Tahun  2012,  dalam menyusun  kebijakan,  KPU  memperhatikan asas-asas  penyelenggaraan  Pemilu,  antara lain transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas.  Dalam  rangka  pelaksanaan asas-asas  penyelenggaraan  Pemilu,  KPU menempuh  kebijakan  dengan  membangun sistem  informasi  partai  politik  (SIPOL).
Sehingga KPU menyelenggarakan lokakarya sistem Informasi pemilu
terintegrtas dengan mengundang international  foundation  for  elektoral  system (IFES)  sebagai  narasumber.  Hasilnya  IFES memberikan  bantuan  tenaga  ahli  untuk mewujudkan  sistem  informasi  partai  Politik. Tenaga  ahli  bekeerja  sepenuhnya  dengan arahan  dan  kontrol  sebagaimana  kebijakan KPU.
Berdasarkan  pengaduan  dari  temuan- temuan  pengadu  dan  jawaban  Teradu  di  atas dan  setelah  menjalani  proses  persidangan, pada  27  November  2012    DKPP  akhirnya membacakan  putusannya  yang  pada  intinya memutuskan bahwa :
1.  Pihak  Teradu  yaitu  Ketua  dan  Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU  RI)  tidak  terbukti  mempunyai  i’tikad buruk untuk melanggar kode etik penyelenggara  Pemilu,  dan  mengingatkan agar para Teradu dapat bekerja secara lebih profesional,  transparan,  jujur,  adil,  dan akuntabel  untuk  seluruh  tahapan  Pemilu berikutnya.
2.  Menyatakan  Saudara  Suripto  Bambang Setiadi  selaku  Sekretaris  Jenderal  KPU, Saudara  Asrudi  Trijono  selaku  Wakil Sekretaris  Jenderal  KPU  dan  Ketua  Pokja Verifikasi Partai Politik, serta Saudara Nanik Suwarti selaku Kepala Biro Hukum
Sekretariat  Jenderal  KPU,  dan  Saudara Teuku  Saiful  Bahri  Johan  selaku  Wakil Kepala  Biro  Hukum  Sekretariat  Jenderal KPU  melanggar  kode  etik  penyelenggara Pemilu  dan  merekomendasikan  kepada KPU untuk menjatuhkan sanksi pelanggaran kode  etik  penyelenggara  Pemilu  kepada Saudara  Suripto  Bambang  Setiadi  selaku Sekretaris  Jenderal  KPU,  Saudara  Asrudi Trijono  selaku  Wakil  Sekretaris  Jenderal KPU, Saudara Nanik Suwarti selaku Kepala

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Biro  Hukum  Sekretariat  Jenderal  KPU,  dan Saudara  Teuku  Saiful  Bahri  Johan  selaku Wakil  Kepala  Biro  Hukum  Sekretariat Jenderal  KPU,  dan  dalam  tempo  yang sesingkat-singkatnya  mengembalikan  yang bersangkutan beserta pejabat-pejabat lainnya  yang  terlibat  pelanggaran  kepada instansi  asal  sejak  dibacakannya  Putusan ini.
3.  Menyatakan  pengaduan  Pengadu  terbukti untuk sebagian, dan membenarkan rekomendasi Pengadu agar KPU
mengikutsertakan  partai  politik  yang  tidak lolos  verifikasi  administrasi  untuk  diberi kesempatan  mengikuti  verifikasi  faktual sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU,  dan  memerintahkan  kepada  Komisi Pemilihan  Umum  agar  18  (delapan  belas) partai  politik  calon  peserta  pemilu,  yang terdiri atas 12 (dua belas) partai politik yang direkomendasikan oleh Bawaslu ditambah 6 (enam) partai politik lainnya yang tidak lolos verifikasi administrasi tetapi mempunyai hak konstitusional yang
sama untuk
diikutsertakan dalam verifikasi faktual dengan  tidak  mengubah  jadwal  tahapan Pemilu  dan  kedelapan  belas  partai  politik tersebut  di  atas  harus  menyesuaikan dengan  ketentuan  verifikasi  faktual  yang ditetapkan oleh KPU.
Berdasarkan  pengaduan  dari  temuan- temuan  pengadu,  jawaban  Teradu  dan  setelah menjalani proses persidangan, pada 27 November  2012  akhirnya  DKPP  membacakan putusannya  Nomor  23-25/DKPP-PKE-I/2012 yang pada intinya memutuskan bahwa:
1. Pihak  Teradu  yaitu  Ketua  dan  Anggota
KPU  RI  tidak  terbukti  mempunyai  itikad buruk untuk melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyatakan  Sekretaris  Jenderal  KPU,
Wakil  Sekretaris  Jenderal  KPU  dan  Ketua Pokja  Verifikasi  Partai  Politik,  serta  Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU, dan Wakil  Kepala  Biro  Hukum  melanggar  kode etik penyelenggara Pemilu.
3. Memrintahkan kepada KPU agar
mengikutsertakan  18  partai  politik  yang tidak  lolos  verifikasi  administrasi  untuk diberi  kesempatan  mengikuti  verifikasi faktual  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah ditetapkan KPU.
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan  Putusan  ini,  dan  kepada Bawaslu  untuk  mengawasi  pelaksanaan Putusan ini.
Putusan  DKPP  Nomor  23-25/DKPP- PKE-I/2012 tersebut  DKPP  telah  keliru  menilai pengaduan para pengadu dan bahkan melampaui  batas  kewenangannya  ( out  of authority ).  Sehingga  menjadi  alasan  kenapa putusan  DKPP  Nomor  23-25/DKPP-PKE-I/2012 sangatlah kontroversial dan menimbulkan berbagai tanda tanya publik. Hal itu disebabkan karena  DKPP  memberikan  sebuah  putusan yang tidak hanya memutus pengaduan pelanggaran kode etik namun sudah menyentuh ranah  teknis  penyelenggaraan  tahapan  pemilu. Padahal  sebenarnya  UU  No.  15  Tahun  2011 tentang  Penyelenggara  Pemilu  memberikan batasan  kepada  DKPP  yang  hanya  memiliki tugas  utama  menjaga  kode  etik  penyelenggara pemilu. Oleh karena  itu,  DKPP  dalam memutus perkara tersebut bisa dikatakan sebagai pelanggaran  terhadap prinsip  ultra  petita  atau dilarang  untuk  memberikan  putusan  diluar  dari apa yang tidak diminta.
Mengkaji  secara  mendalam  terhadap Putusan  DKPP,  maka  kita  secara  jelas  dapat menyatakan  bahwa  Putusan  DKPP  melampaui

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
batas  kewenangannya  ( out  of  authority )  yang
tercermin pada pokok putusannya, yaitu:
1. Tentang Putusan DKPP yang merekomendasikan  kepada  KPU  untuk menjatuhkan  sanksi  pelanggaran  kode  etik penyelenggara  Pemilu  terhadap  pihak terkait  yaitu  kepada  Sekretaris  Jenderal KPU,  Wakil  Sekretaris  Jenderal  KPU  dan Ketua  Pokja  Verifikasi  Partai  Politik,  serta Kepala  Biro  Hukum  Sekretariat  Jenderal KPU,  dan  Wakil  Kepala  Biro  Hukum. Padahal,  pihak-pihak    terkait  tersebut sesungguhnya  tidak  termasuk  para  pihak dalam perkara Pelanggaran Kode Etik yang diadukan  oleh  pengadu  ke  DKPP,  karena pengadu  hanya  mengadukan  Teradu  yang terdiri dari Ketua dan Anggota KPU RI.
Merujuk  pada  Pasal  1  angka  6  UU No.  15  Tahun  2011  menyatakan,  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  adalah  lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional,  tetap,  dan mandiri yang  bertugas melaksanakan  Pemilu.  Selanjutnya  Pasal 55  UU  No.  15  Tahun  2011  menjelaskan, untuk  mendukung  kelancaran  tugas  dan wewenang  KPU  dibentuklah  Sekretariat
Jendral  KPU. Sehingga  dapat  diartikan  UU No. 15 Tahun 2011 memberikan penjelasan bahwa, yang dimaksud penyelenggara  Pemilu  adalah  Komisoner KPU  bukanlah  Sekretariat  Jendral  KPU, karena  secara  tegas  Sekretariat  Jendral KPU hanyalah berfungsi sebagai pendukung  dari  tugas  dan  dan  wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Dilihat  dari  aspek  hukum,  maka DKPP dapat dinilai keliru dalam menerapkan norma hukum. Karena sebenarnya Sekretariat jenderal KPU sebagai  birokrasi  yang  terdiri  dari  PNS tentu taat terhadap Undang-Undang Nomor 43  Tahun  1999  tentang  Pokok-pokok kepegawaian,  PP  Nomor  53  Tahun  2010 tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  dan PP  Nomor  42  tahun  2004  tentang Pembinaan Jiwa korps dan Kode Etik PNS. Sehingga  Kode  Etik  yang  dimiliki  oleh Sekretariat  jenderal  KPU  sebagai  birokrasi yang terdiri dari PNS tentunya berbeda dari Kode  Etik  yang  berlaku  bagi  Komisioner KPU.  Sebagai  PNS,  tugas  dan  penilaian terhadap  kesekjenan  harus  berdasarkan undang-undang  tentang  PNS.  Sedangkan DKPP  sebagai  lembaga  penegak  etika penyelenggara  pemilu  harus  berdasarkan pada undang-undang penyelenggara pemilu. Sekretaris Jenderal KPU
memaparkan  beberapa  point  yang  pada
intinya  membantah  tuduhan-tuduhan  yang bahwa  pihaknya  melanggar  kode  etik, seperti:  Tidak  benar  kalau  Sekjend  KPU kesulitan  untuk  menghadirkan  68  personil untuk melaksanakan verifikasi partai politik. Begitu  juga  Biro  Hukum  telah  bekerja optimal seperti penyiapan PKPU, penyiapan  aplikasi  bekerjasama  dengan BPPT, yang tidak sesuai dengan pernyataan  bahwa  dukungan  Sekretariat Jenderal  tidak  optimal  terhadap  kebijakan KPU,saat    RDP  antar  KPU  dan  Kimisi  II DPR tanggal 23 Oktober 2012.
2. Berkaitan  dengan  Putusan  DKPP  yang menyatakan bahwa, agar KPU
mengikutsertakan  18  partai  politik  yang tidak  lolos  verifikasi  administrasi  untuk diberi  kesempatan  mengikuti  verifikasi faktual. Putusan ini sesungguhnya menyatakan  bahwa  18  partai  politik  yang sebelumnya  oleh  KPU  dinyatakan  tidak lolos  verifikasi  administrasi,  maka  melalui Putusan DKPP ini secara otomatis dinyatakan  18  partai  politik  telah  lolos verifikasi administrasi dan berhak mengikuti tahap  selanjutnya  yaitu  tahap  verifikasi faktual.
Sebenarnya kelolosan dalam tahap verifikasi  administrasi  oleh  KPU  menjadi syarat  mutlak  bagi  keikutsertaan  tahap verifikasi  faktual,  seperti  dijelaskan  dalam Peraturan  KPU  yang  mengatur  tentang tahap  pendaftaran  dan  verifikasi  peserta pemilu.  Sehingga  nantinya  ketika  KPU menjalankan  perintah  DKPP  maka  proses verifikasi  faktual  atas  18  parpol  yang sebulumnya tidak lolos verifikasi administrasi  adalah  tidak  memiliki  dasar hukum. Putusan DKPP yang memerintahkan  KPU  terhadap  18  parpol yang  tidak  lolos  verifikasi  administrsi  untuk ikut  serta  pada  tahap  verifikasi  faktual, bukanlah merupaka ranah etik penyelenggara  pemilu,  tetapi  merupakan sengketa administrasi pemilu. Maka berdasarkan  UU  No.  8  Tahun  2012 lembaga  yang  mempunyai  kewenangan untuk  memutus  sengketa  administrasi pemilu  merupakan  kewenangan  Bawaslu dan  Pengadilan Tinggi Tata  Usaha  Negara (PTTUN), bukan ranah kewenangan DKPP. Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Nomor
8  Tahun  2012  tentang  Pemilu  anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa, tahapan  penyelenggaraan  Pemilu  meliputi pendaftaran  dan  verifikasi  Peserta  Pemilu. Karena verifikasi  parpol  adalah  bagian  dari tahapan  pemilu,  maka  terhadap  Putusan DKPP  yang  memerintahkan  KPU  untuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melakukan  verifikasi  terhadap  18  parpol yang tidak lolos tahap verifikasi
administrasi adalah bentuk intervensi DKPP terhadap KPU yang menyelenggarakan pemilu dan hal tersebut juga  sangat  berbahaya  karena  dapat mengancam  independensi  KPU  sebagai penyelenggara pemilu.
3.  Putusan DKPP juga memerintahkan
kepada  KPU  agar  melakukan  verifikasi fa ktual  dengan  “tidak  mengubah  jadwal tahapan Pemilu” serta harus mengikutsertakan  18  partai  politik  yang tidak  lolos  verifikasi  administrasi  oleh  KPU untuk ikut verifikasi faktual. Jadwal tahapan Pemilu  yang  berlaku  selanjutnya  adalah jadwal  tahapan  Pemilu  yang  berlaku  pada saat Putusan DKPP No. 25-26/DKPP-PKE- I/2012 dibacakan. Yaitu Peraturan KPU No.
15  tahun  2012,  tetapi  pasca  dibacakannya putusan DKPP, KPU telah memperbaruhinya kembali dengan Peraturan KPU No. 18 tahun 2012.
Putusan  DKPP  ini  dapat  dinilai tidak  realistis  bagi  KPU,  karena  secara waktu  sekarang  telah  sampai  pada  masa perbaikan  hasil  verifikasi  faktual.  Maka Putusan  ini  bukan  malah  menyelesaikan permasalahan malah sebaliknya menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan kerancuan dalam penyelenggaraan pemilu.
Putusan DKPP tersebut terlihat jelas bahwa lagi-lagi DKPP melampaui kewenangannya yang  dimiliki  ( out  of  authority )  yang sebenarnya tidak ada sama sekali kaitannya  dengan  kode  etik,  melainkan memutuskan  sampai  menyentuh  ranah teknis  penyelenggaraan  tahapan  pemilu yang menjadi ranah kekuasaan KPU.
4. Berkaitan  dengan  Putusan  DKPP  No.  25-
26/DKPP-PKE-I/2012 yang
“memerintahkan”  kepada  KPU  untuk melaksanakan  Putusan  ini,  dan  kepada Bawaslu  untuk  mengawasi  pelaksanaan Putusan  ini.  Mengingat  berdasarkan  UU No.  15  Tahun  2011,  putusan  DKPP tersebut  bersifat  final  dan  mengikat,  dan tidak  terdapat  upaya  hukum  yang  dapat membatalkan  putusan  DKPP  tersebut. Maka  berarti  melekat  dengan  seluruh konsekuensinya  KPU  harus  menerima, tidak  ada  kata  lain  bagi  KPU  kecuali menjalankan  seluruh  keputusan  DKPP.
Padahal Putusan DKPP tersebut menimbulkan dua sisi yang saling kontradiktiktif,  yaitu  disatu  sisi  DKPP memutus perkara yang diluar dari kewenangannya  ( out  of  authority )  tetapi disisi  lain  DKPP  memerintahkan  agar  KPU melaksanakannya. Sehingga pada akhirnya
putusan  DKPP  tersebut  menimbulkan ketidakpastian hukum.
Putusan  DKPP  tersebut  dapat menimbulkan preseden buruk dan legitimasi  secara  tidak  langsung  kepada DKPP dikemudian hari untuk dapat mengintervensi  tahapan-tahapan  pemilu selanjutnya dengan alasan ada pengaduan terhadap penyelenggara pemilu yang melanggar  kode  etik.  Jika  hal  tersebut menjadi  kenyataan,  maka  DKPP  akan menjadi  lembaga  yang  seenaknya  dapat memutuskan perkara yang bukan merupakan tugas dan wewenangnya.
Berdasarkan proses persidangan, maka dapat dianalisis sebagai berikut :
1.  Proses persidangan pertama ini Komisioner
KPU  Ida  Budiati  menuding  terkendalanya tahapan  verifikasi  karena  ulah  Sekretariat Jenderal  yang melakukan  pembangkangan birokrasi. Namun dalam sidang kedua yang dilakukan  Selasa  (13/11/2012),  Sekretariat Jenderal KPU dalam sidang kedua membantah  pernyataan  Komisioner  KPU Ida  Budiati.  Sekretariat  Jenderal  KPU Suripto Bambang dalam pledoinya menuding  Ida  membohongi  sidang  DKPP dengan  menyatakan  bahwa,  sehubungan dengan  pernyataan  bahwa  Sekretariat Jenderal  mengadakan  rapat  tanggal  24 Oktober 2012 adalah bagian dari pemboikotan  Pemilu  dan  pembangkangan birokrasi hal itu adalah tidak benar. Namun DKPP  tidak  mempertimbangkan  sama sekali  pembelaan  dari  Sekretariat  Jenderal KPU  dengan  tetap  memutuskan  bahwa Sekretariat
Jenderal
KPU terbukti melanggar  Kode  Etik  dan  memerintahkan KPU  untuk  memberikan  saksi.  Putusan DKPP  tersebut  jauh  menyimpang  dari

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
koridor  kewenangannya  yang  diatur  dalam
UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan  Pemilu,  disamping  itu juga  salah  dalam  menerapkan  norma hukum.
2. Adapun dalam sidang ketiga yang dilaksanakan  Kamis  (22/11/2012),  dalam persidangan  terungkap  fakta  mengenai Sistem  Informasi  Partai  Politik  (Sipol) dengan keterlibatan International
Foundation  for  Electoral  Systems (IFES) dalam tahapan verifikasi partai politik. Pada persidangan  itu  pengadu  menyatakan bahwa,  keterkaitan  IFES  dalam  program SIPOL  ini  dinilai  sebagai  ketidakmandirian Teradu dan karena itu merupakan pelanggaran  kode  etik  penyelenggara Pemilu  karena  merupakan  bantuan  asing. Hal  itu  dijelaskan  dalam  Pasal  2  huruf  a Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011 dinyatakan,  bahwa  asas  yang  menjadi pedoman bagi setiap
anggota penyelenggara  Pemilu  adalah  "mandiri". Namun  DKPP  memutuskan  lain  dengan menyatakan  para  Teradu  tidak  terbukti mempunyai  i’tikad  buruk  untuk  melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.
DKPP cenderung tidak
memperhatikan aspek hukum dalam menyikapi keterlibatan IFES dalam tahapan verifikasi  partai  politik.  Tetapi  DKPP memutuskan  hanya  berdasarkan  output atau  hasil  dari  aplikasi  SIPOL  yang  justru membingungkan  dan  menambah  beban sebagian  partai  politik  yang  mengikuti verifikasi.  Berdasarkan  hal  itu  DKPP berkesimpulan  bahwa  dalam  penerapan SIPOL para Teradu terbukti tidak merencanakan  dengan  baik  dan  tidak sanggup mengatasi kekurangan dan
kesalahan  dalam  penerapannya.  Sehingga DKPP  memutuskan  para  Teradu  tidak terbukti  mempunyai  itikad  buruk  untuk melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.  Seharusnya  DKPP  justru  lebih memperhatikan terkait dengan aspek hukum  keterlibatan  IFES  dalam  tahapan verifikasi  partai  politik,  bukan  malah mempertimbangkan aplikasi SIPOL.
Berdasarkan  putusan  tersebut  di  atas, maka  DKPP  harus  mengambil  keputusan  yang seadil-adilnya  terhadap  kesalahan-kesalahan yang  dilakukan  Komisioner  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  dan  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu).  Karena,  publik  sudah  melihat  terjadi pelanggaran etika akibat dari segala kinerjanya.
Kesalahan dimulai saat KPU
menetapkan penggunaan metode Sistem Informasi  Partai  Politik  (Sipol)  dan  Sistem Informasi  Data  Pemilih  (Sidarlih).  Namun, ternyata  kedua  hal  itu tidak  dipergunakan  sama sekali.  Lalu  KPU  menggunakan  lembaga  asing dalam melaksanakan  pekerjaannya,  padahal  itu dilarang UU Pemilu.
Prakteknya  antara  KPU  dan  Bawaslu tidak dalam satu kesatuan dalam melaksanakan fungsi  penyelenggaraan  Pemilu  seperti  yang dinyatakan oleh BAB I Pasal 1 ayat 5 peraturan bersama  KPU,  Bawaslu  dan  DKPP  Nomor  1, 11,  13  tahun  2012  tentang  Kode  Etik Penyelenggara  Pemilihan  Umum  yang  sudah menjadi sumber hukum sebab sudah diundangkan  pada  tanggal  11  September  2012 pada  berita  Negara  RI  Nomor  906  tahun  2012. Apalagi  pasal  7  ayat  (d)  dengan  tegas dinyatakan bahwa penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk menghargai dan menghormati  sesama  lembaga  Penyelenggara Pemilu  dan  pemangku  kepentingan  Pemilu  dan dipertegas di ayat (e) yang berbunyi: melakukan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
segala  upaya  yang  dibenarkan  etika  sepanjang tidak bertentangan dengan perundang- undangan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan.
1.  Pengaturan  hukum  Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam
pemberhentian KPU/KIP dan Bawaslu diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2011  tentang  Penyelenggara  Pemilihan Umum.  DKPP  tidak  hanya  menindak  para anggota  penyelenggara  Pemilu yang  nyata- nyata  terbukti melakukan  pelanggaran  kode etik  Pemilu,  tetapi  DKPP  juga  memberikan sanksi bagi jajaran sekretariat penyelenggara Pemilu melalui atasan
masing-masing berdasarkan ketentuan disiplin kode etik kepegawaian.
2.  Mekanisme  pemberian  sanksi  terhadap KPU/KIP  dan  Bawaslu  yang  diberikan Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu (DKPP)  adalah  jika  ada  pengaduan  dan Laporan  atau  rekomendasi,  maka  dapat diajukan  kepada  DKPP  untuk  memeriksa dan  memutus  dugaan  pelanggaran  Kode Etik.  Pengaduan  atau  laporan  diajukan dengan  disertai  paling  sedikit  2  (dua)  alat bukti  dan  setelah  memenuhi  verifikasi administrasi dilakukan, maka DKPP bersidang untuk menentukan dan
membuktikan  laporan  atau  pengaduan tersebut.
3.  Akibat  hukum  putusan  Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam
memberhentikan  komisioner  KPU/KIP  dan
Bawaslu bersifat final dan mengikat sehingga  tidak  tersedia  lagi  upaya  hukum lain  atau  upaya  hukum  yang  lebih  lanjut sesudah  berlakunya  putusan  DKPP  sejak
ditetapkan  dan  diucapkan  dalam  sidang pleno  terbuka  DKPP  terbuka  untuk  umum. Putusan  itu  langsung  mengikat  dan  bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara  kekuasaan  negara  dan termasuk badan-badan peradilan terikat dan wajib  melaksanakan  putusan  DKPP  itu sebagaimana mestinya.

## B.  Saran.
1.  Agar  di  masa  mendatang  DKPP  dalam mengeluarkan  putusannya  harus  dipastikan hanya  melakukan  penegakan  kode  etik penyelenggara  pemilu  sesuai  peraturan perundang-undangan dan tidak mengeluarkan  putusan  yang  justru  bisa mengganggu tatanan penyelenggara pemilu di Indonesia serta berpotensi mengambilalih kewenangan lembaga penyelenggara pemilu yang lain. 2.  Agar DKPP dalam melaksanakan persidangan sungguh-sungguh memperhatikan pokok pengaduan pengadu, sehingga pada waktu mengeluarkan putusan benar-benar sesuai dengan pengaduan  pengadu  dan  tidak  keluar  dari koridor  kewenangannya  yang  diatur  dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
3.  Agar  keputusan  untuk  menjadikan  DKPP sebagai lembaga mandiri, diharapkan dapat meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan berdampak kepada peningkatan  kepercayaan  publik  atas  hasil pemilu.  DKPP disarankan dapat melakukan kerjasama  dengan  berbagai  pihak  untuk bersama-sama
melakukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemilihan umum.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## DAFTAR BACAAN
Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata Negara  Jilid  II. Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  RI, Jakarta 2006, h.  186
Topo  Santoso. Jurnal Pemilu  dan  Demokratis . Perludem,  Jakarta, 2012
Rozali  Abdullah, Mewujudkan  Pemilu  Yang Lebih  Berkualitas  (Pemilu  Legislatif)  , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara  Pemilu ,  Raja  Grafindo
Persada, Jakarta,  2013
Sugeng Harsoyo, http://www.republika.co.id/berita/nasiona l/politik//DKPP  Penyelenggaraan  Pemilu Memang Bermasalah, Abdul Mukthie Fadjar, Permasalahan Penegakan  Hukum  Pemilihan  Umum: Antara  Pelanggaran  Pemilu  ,Sengketa Pemilu dan Perselisihan Pemilu, Rineka
Cipta, Jakarta, 2013
1 Didik Supriyanto, Penguatan Bawaslu: Optimalisasi  Posisi,  Organisasi,  dan Fungsi dalam Pemilu
Perludem, Jakarta, 2014