Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507

## Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang
Rizki Fitri Amalia Politeknik Palcomtech , Palembang, Indonesia rizki_fitri@palcomtech.ac.id
Corresponding Author : Rizki Fitri Amalia
Published: 9 Agustus 2020

## ABSTRAK
This study aims to determine whether the variable tax fairness and understanding of taxes can affect the taxpayer compliance of Micro and Small Enterprises in the city of Palembang. The theory used in this research is attribution theory. The population in this study were all Micro  and  Small  Enterprises  in  the  city  of  Palembang.  The  sampling  technique  uses purposive sampling. The data analysis technique used is multiple regression analysis used to determine the effect of tax fairness variables and understanding of taxes on tax compliance of  Micro  and  Small  Businesses  in  Palembang.  The  results  obtained  indicate  that  the  tax fairness variable does not affect the taxpayer compliance of Micro and Small Enterprises in fulfilling  the  obligations  of  their  tax,  while  understanding  of  taxes  affects  the  taxpayer compliance of Micro and Small Enterprises in fulfilling the obligations of their tax.
Keywords: tax fairness, understanding of taxes, tax compliance, taxpayer
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perkembangan UMKM di Kota
Palembang  dari  tahun  ke  tahun  selalu meningkat.  Dimana  hingga  memasuki pertengahan  tahun  2019  setidaknya tercatat  37.000  UMKM  terdapat  di  Kota Palembang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa potensi  untuk  meningkatkan  jumlah penerimaan daerah melalui pajak di Kota Palembang dapat meningkat. Tetapi pada kenyataannya,  penerimaan  pajak  dari UMKM  tersebut  belum  optimal  karena tidak sejalan dengan pertumbuhan UMKM  yang  terjadi.  Hal  inilah  yang mendorong  pemerintah  untuk  mengubah tarif pajak yang sebelumnya 1% menjadi
0,5%  yang  tertuang  dalam  Peraturan Pemerintah  No  23  Tahun  2018  dengan harapan  dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2018  pada  dasarnya  mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib  pajak  yang  memiliki  peredaran bruto  (omset)  sampai  dengan  4,8  Miliar Rupiah  dalam  satu  Tahun  Pajak.  Pokok perubahannya diantaranya adalah penurunan tarif PPh Final atas Penghasilan  Bruto  Tertentu  dari  semula 1%  menjadi  0,5%  dari  omzet.  PPh  Final ini harus dibayarkan setiap bulan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya dan tergantung  dari  besar  kecilnya  omset
Submitted: 2 Juni 2020 Accepted: 9 Agustus 2020
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
wajib pajak setiap bulan. Berbeda dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013 yang tidak membatasi jangka waktu pengenaan  tarif  PPh  Final,  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sudah mengatur mengenai jangka waktu pengenaan  tarif  PPh  Final  0,5%  baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Maupun
Badan.
Peraturan ini kemudian direvisi dengan  Peraturan  Pemerntah  Nomor  23 Tahun 2018 yang disahkan pada tanggal 8
Juni  2018,  dimana  tarif  sebelumnya  1% kini diturunkan menjadi 0,5%. Penurunan tarif  ini  tentunya  diharapkan  banyak masyarakat  yang  sebelumnya  terbebani dengan  tarif  1%  kini  merasa  di  peringan dengan  tarif  0.5%,  sehingga  hal  ini nantinya  akan  meningkatkan  penerimaan pajak  negara.  Bagi  wajib  pajak  orang pribadi  diberikan  jangka  waktu  selama  7 tahun. Sementara bagi  wajib pajak badan berbentuk  koperasi,  CV,  dan  Firma diberikan jangka waktu yang lebih singkat yaitu  selama  4  tahun.  Bagi  wajib  pajak badan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) jangka waktunya paling singkat yaitu 3 tahun saja.
Direktorat  Jenderal  Pajak  (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mendorong Usaha Mikro, Kecil, Menengah  (UMKM)  untuk  lebih  sadar dan  teredukasi  mengenai  perpajakan maupun pembukuan usaha. Upaya tersebut dituangkan melalui penandatanganan  kerja  sama  dengan  27 instansi,  yang  terdiri  dari  21  BUMN,
Asosiasi  Pengusaha  Indonesia,  Persatuan Perusahaan  Real  Estat  Indonesia,  hingga
Lembaga  Penyelidikan  Ekonomi  dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan,  ruang  lingkup  perjanjian kerja  sama  ini  mencakup  pemberian pelatihan  dan  bimbingan  terkait  materi perpajakan,  pembukuan,  pencatatan,  dan materi lainnya dalam program pembinaan UMKM  yang  dilakukan  para  instansi
tersebut.  Business  Development  Service (BDS)  merupakan  program  terobosan Ditjen  Pajak  yang  dijalankan  sejak  2015 untuk pelayanan pembinaan kepada wajib pajak UMKM.
Program ini ditujukan untuk mendorong kemajuan usaha serta meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan pajak  UMKM.  Kerja  sama  dengan  27 instansi tersebut akan memperluas program  BDS  terhadap  UMKM  yang dibina  oleh  masing-masing  instansi. Ditjen Pajak sebelumnya telah menandatangani  perjanjian  kerja  sama serupa  dengan  bank-bank  Himbara  serta Telkom untuk pembinaan UMKM. Nantinya  para  mitra  akan  bersinergi dengan Kantor Wilayah DJP hingga KPP se-Indonesia  dalam  penerapan  program DBS.  Saat  ini,  UMKM  yang  terdaftar sebagai  wajib  pajak  baru  1,8  juta  dari puluhan  juta.  Sebagian  dari  mereka memang  masih  di  bawah  ambang  batas pembayaran  pajak.  Namun,  selebihnya masih banyak potensi pajak dari UMKM di  Indonesia.  Kerja  sama  ini  diharapkan mampu  membuat  pelaku  UMKM  akan tumbuh  lebih  pesat  dan  semakin  berdaya saing  dengan  kesadaran  dan  kepatuhan pajak  yang  tinggi  Namun  masih  banyak wajib  pajak  UMKM  yang  kurang  patuh membayar pajak karena beberapa faktor.
Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib  pajak  dan  pemahaman  perpajakan. Menurut  Siahaan  (2010),  Keadilan  pajak adalah setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan
kepentingannya dan manfaat yang diminta . Perpajakan  yang  adil  adalah semakin besar penghasilan maka semakin besar  pula  pajak  yang  harus  dibayar  ( the more  you  earn,  the  more  you  pay  tax ). Jalan  menuju  keadilan  dalam  perpajakan dimulai  dari  penentuan  objeknya  serta ukuran  yang  cukup  jelas  mengenai  apa yang  disebut  sebagai  kemampuan  untuk membayar. Selain itu pemahaman perpajakan juga menjadi salah satu faktor
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak.  Kurangnya  pemahaman  wajib pajak  terhadap  peraturan  perpajakan cenderung  akan  menjadi  tidak  taat terhadap kewajiban Perpajakannya, tetapi jika wajib pajak paham terhadap peraturan perpajakan maka akan mendorong mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan (Julianti, 2015).
Menurut penelitian Agustiningsih, dkk
(2016) yang menyimpulkan bahwa keadilan  perpajakan  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan  wajib pajak.  Namun hasil  yang  bertolak  belakang  dalam penelitian  Averti  dan  Suryaputi  (2019) yang  menyimpulkan  bahwa  keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Beberapa  kajian yang  mendukung  penelitian  ini  yaitu
Penelitian Suryadi (2016), variabel keadilan  menunjukkan  hubungan  positif yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan Leo (2018) yang menemukan bahwa tingkat pemahaman  wajib  pajak  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 1.2. Rumusan  Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang diatas  dapat  dirumuskan  permasalahan yang ditemukan yaitu :
1. Bagaimana  pengaruh  keadilan  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak Usaha  Mikro  dan  Kecil  di  Kota Palembang?
2. Bagaimana  pengaruh  pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang?

## II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Teori Atribusi
Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati  perilaku  seseorang,  mereka mencoba  untuk  menentukan  apakah  hal tersebut  ditimbulkan  secara  internal  atau eksternal  (Robbins,  2006).  Teori  atribusi menjadi  relevan  untuk  digunakan  dalam
penelitian  ini  adalah  bahwa  seseorang dalam  menentukan  perilaku  patuh  atau tidak  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya  dipengaruhi  oleh  faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak antara lain: pemahaman pajak, sikap rasional, dan kondisi keuangan. Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak antara  lain:  kemudahan  pajak  dan keadilan pajak.

## 2.2. Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Arum  (2012)  mendefiniskan kepatuhan  perpajakan  sebagai  suatu keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
Kepatuhan  dalam  hal  perpajakan  berarti keadaan  wajib  pajak  yang  melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin,  sesuai  peraturan  perundang- undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan  sebagai  kesadaran  untuk memenuhi  kewajibannya  untuk  mengisi formulir  pajak  dan  menghitung  sendiri jumlah pajak yang terutang dengan benar (Amalia,  2016).  Berdasarkan  keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007  tentang  tata  cara penetapan wajib pajak, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran :
1. Tepat  waktu  dalam  menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) meliputi:
a. Menyampaikan  SPT  dalam  3 (tiga) tahun terakhir, b. Dalam tahun terakhir penyampaian  SPT  Masa  yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa  pajak  untuk  setiap  jenis pajak dan berturut-turut,
c. SPT  Masa  yang  terlambat  itu disampaikan  tidak  lewat  dari batas  waktu  penyampaian  SPT Masa pajak berikutnya.
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
2. Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak untuk semua jenis pajak pada tanggal
31 Desember tahun sebelum penetepan sebagai wajib pajak patuh;
a. Kecuali  telah  memperoleh  izin untuk mengangsur  atau menunda pembayaran pajak.
b. Tidak termasuk utang pajak yang belum  melewati  batas  akhir pelunasan.
3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh  akuntan  publik  atau  lembaga pengawasan  keuangan  pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian  selama  3  (tiga)  tahun berturut-turut harus: a. Disusun  dalam  bentuk  panjang ( long form report )
b. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial  dan  fiskal  bagi  wajib pajak  yang  wajib  menyampaikan SPT.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan  tindak  pidana  dibanding perpajakan berdasarkan putusan
pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hokum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir. 2.3. Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Keadilan  pajak  merupakan  teori atribusi  eksternal.  Hal  ini  dikarenakan keadilan  pajak  timbul  atau  dilakukan karena  adanya  pengaruh  eksternal  atau dari luar individu tersebut. Keadilan pajak timbul  karena  wajib  pajak  merasa peraturan perpajakan dan sistem perpajakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah belum  adil  sehingga  mempengaruhi perilaku  kepatuhan  pajak  mereka.  Dan menurut  teori  fairness,  dalam  perpajakan keadilan mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dengan pemerintah, yaitu apa  yang  wajib  pajak  terima  dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar.  Jika  wajib  pajak  merasa  tidak mendapatkan  pertukaran  yang  adil  dari pemerintah atas pajak yang telah
dibayarkannya, maka mereka akan mengubah pandangan mereka atas keadilan  pajak  sehingga  berakibat  pada perilaku  mereka  dalam  membayar  pajak dengan  mengurangi  beban  pajak  yang akan  mereka  bayarkan.  Hal  ini  berarti bahwa semakin  wajib pajak merasa tidak adil,  maka  mereka  akan  semakin  tidak patuh.
H1:Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM di Kota Palembang.
Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Tingkat  pemahaman  wajib  pajak  atas perpajakan  dapat  diukur  berdasarkan pemahaman  wajib  pajak  pada  kewajiban menghitung,  membayar  dan  melaporkan pajak terutangnya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap  peraturan  perpajakan,  maka semakin  kecil  kemungkinan  wajib  pajak untuk  melanggar  peraturan  tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
H2:Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak  pemilik UMKM di Kota Palembang.
2.4. Kerangka Penelitian
Penelitian  ini  akan  menguji pengaruh  sosialisasi  perpajakan,  sanksi perpajakan,  dan  mekanisme  pembayaran pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM di kota Palembang
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran III. METODE PENELITIAN

## 3.1. Populasi
Populasi dalam penelitian  ini  adalah seluruh  Usaha  Mikro  dan  Kecil  di  Kota Palembang.  Dimana  Usaha  Mikro  dan
Keadilan Wajib Pajak (X 1 )
Pemahaman Perpajakan (X 2 ) Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM
(Y) H 1 H 2
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
Kecil  yang  terdapat  di  Kota  Palembang, dibawah  binaan  Dinas  Koperasi  Dan UKM Kota Palembang sekitar 4.000.

## 3.2. Sampel
Teknik  pengambilan  sampel  pada penelitian  ini  menggunakan  metode purposive  sampling. Menurut  Sugiyono (2011) pursposive sampling adalah teknik
penentuan  sampel  dengan  pertimbangan tertentu.  Dalam  penelitian  ini,  sampel yang diambil dari populasi yang menggunakan  teknik purposive  sampling didasarkan pada beberapa kriteria. Adapun  kriteria  pemilihan  sampel  dalam penelitian ini adalah:
1. Usaha  Mikro  dan  Kecil  yang  berada di  Kota  Palembang  dan  berdiri  lebih dari 1 tahun.
Hal ini dikarenakan Usaha Mikro dan
Kecil yang berdiri kurang dari 1 tahun belum  memiliki  kewajiban  apapun dalam pajak.
2. Memiliki  omset  per  tahun  dengan peredaran    bruto  tidak  melebih  dari Rp  4,8  miliar  dalam  1(satu)  Tahun Pajak.
Hal ini sesuai dengan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM)  dalam  cakupan usaha  mikro  dan  kecil  yang  peneliti ambil dalam penelitian ini.

## 3.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini menggunakan teknik angket
(kuesioner).  Menurut  Jogiyanto  (2011), teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan  kepada  responden  untuk dijawabnya. Jenis kuesioner yang dipakai adalah  kuesioner  tertutup  dimana  dalam kuesioner  ini,  jawaban  sudah  disediakan oleh  peneliti  sehingga  responden  tinggal memilih  saja  mana  jawaban  yang  sesuai dengan kebutuhan dalam riset

## 3.4. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian ini  menggunakan  analisis  regresi  linear berganda, yaitu untuk mengetahui besarnya  pengaruh  variabel  independen terhadap  variabel  dependen.  Teknik analisis  regresi  linear  berganda  dapat dirumuskan sebagai berikut:
Y = a + b 1 x 1 + b 2 x 2 + b 3 x 3 + e Keterangan: Y  = Kepatuhan wajib pajak UMKM a   = Konstanta x 1 = Keadilan Wajib Pajak b  = Koefisien regresi x 2 = Pemahaman Perpajakan e = Standar error

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1. Data Penelitian
Peneliti  menyebar  sebanyak  60 kuesioner  kepada  60  Usaha  Mikro  dan Kecil  yang  bergerak  di  kota  Palembang. Penyebaran kuesioner dimulai dari tanggal 28 April 2020 sampai dengan 10 Mei 2020. Dari 60 kuesioner yang disebar oleh  peneliti,  terdapat  60  kuesioner  yang dapat  diolah.  Selanjutnya  hasil  jawaban dari responden diukur dan diolah dengan menggunakan  alat  uji  statistik  berupa software ,  yaitu Statistical  Package  for Service Solution (SPSS) 21.
4.2. Demografi Responden
Analisis karakteristik responden bertujuan  untuk  memberikan  gambaran mengenai  identitas  responden  yang menjadi  sampel.  Analisis  karakteristik responden  pada  penelitian  ini  adalah berdasarkan  omzet  dan  kekayaan  bersih per tahun. Berikut merupakan karakteristik  responden  dalam  penelitian ini:
Tabel 4.1. Karakteristik Responden berdasarkan Omzet dan Kekayaan Bersih Per tahun Keterangan Responden Persentase Golongan Usaha
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
- Usaha Mikro 35 58,3% - Usaha Kecil 25 41,7% Total 60 100% Sumber: Data yang diolah, 2020 Berdasarkan golongan usaha menunjukkan bahwa usaha mikro memilki penjualan per tahun maksimal Rp 300 juta yaitu 35 usaha mikro, kemudian sisanya sebanyak 25 responden merupakan  usaha  kecil.  Dari  hasil penyebaran kuesioner  ini dapat diketahui bahwa  yang  menjadi  responden  adalah usaha mikro dan kemudian usaha kecil.

## 4.3. Statistik Deskriptif
Hasil analisis statistik deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:
Tabel 4.2. Hasil Statistik Deskriptif N Min Max Mean Std. Dev Keadilan 60 7.00  23.00 17.9833 3.70292 Pemahaman 60 8.00  24.00 19.2333 2.91906 Kepatuhan 60  10.00  25.00 19.8833 2.74999 Sumber: Data yang diolah, 2020
Berdasarkan  tabel  4.2  mengenai statistik deskriptif untuk variabel keadilan pajak  dengan  jumlah  pernyataan  5  butir, dapat diketahui bahwa  wajib pajak usaha mikro  dan  kecil  rata-rata  menjawab dengan  nilai  17.98  yang  berarti  wajib pajak  usaha  mikro  dan  kecil  cenderung netral sehingga setuju dengan pernyataan- pernyataan yang ada dalam kuesioner.
4.4. Uji Kualitas Instrumen

## Uji Validitas
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Nilai r- Hitung Nilai r – Tabel Sig. (2- tailed) Kesimp ulan Variabel Keadilan Pajak Pernyataan 1 0,840 0,259 0,000 Valid
Pernyataan 2 0.889 0,259 0,000 Valid Pernyataan 3 0,806 0,259 0,000 Valid Pernyataan 4 0,839 0,259 0,000 Valid Pernyataan 5 0,698 0,259 0,000 Valid Variabel Pemahaman Perpajakan Pernyataan 1 0,836 0,259 0,000 Valid Pernyataan 2 0,847 0,259 0,000 Valid Pernyataan 3 0,866 0,259 0,000 Valid Pernyataan 4 0,740 0,259 0,000 Valid Pernyataan 5 0,784 0,259 0,000 Valid Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pernyataan 1 0,840 0,259 0,000 Valid Pernyataan 2 0,889 0,259 0,000 Valid Pernyataan 3 0,806 0,259 0,000 Valid Pernyataan 4 0,839 0,259 0,000 Valid Pernyataan 5 0,689 0,259 0,000 Valid Sumber : Data yang diolah, 2020
Berdasarkan  Tabel  4.3  dapat  dilihat bahwa  setiap  butir  pernyataan  dalam semua  variabel  lebih  besar  dari  0,259. Nilai  0,259  didapat  dari  r  tabel  dengan jumlah responden 60 (df= n-4) maka df= 56 dengan tingkat signifikansi 5%. Maka, setiap  butir  pernyataan  dalam  semua variabel dinyatakan valid. Selain itu, valid atau  tidaknya  butir  pernyataan  dapat dilihat  dari  sig  (2-tailed)  dari  variabel total.  Apabila  sig  (2-tailed)  <  0,05  maka dinyatakan  valid.  Dari  tabel  4.3  dapat dilihat  bahwa  setiap  butir  pernyataan dalam  semua  variabel  memiliki  sig  (2- tailed) < 0,05. Maka dari itu, setiap butir pernyataan dalam semua variabel dinyatakan valid.

## Uji Reliabilitas Variabel Keadilan Pajak
Tabel 4.4. Uji Reabilitas Variabel
Keadilan Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .869 .871 5 Sumber: Data yang diolah, 2020 Berdasarkan tabel 4.4 nilai Cronbach’s
Alpha untuk variabel sosialisasi perpajakan  sebesar  0,869.  Nilai  tersebut lebih  besar  dari  0,60,  maka  butir-butir pernyataan  variabel  keadilan  pajak  dapat dinyatakan reliabel.
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507

## Variabel Pemahaman Perpajakan
Tabel 4.5 Uji Reabilitas Variabel
Pemahaman Perpajakan Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .871 .873 5 Sumber : Data yang diolah, 2020 Berdasarkan tabel 4.5 nilai Cronbach’s Alpha
untuk variabel sosialisasi perpajakan  sebesar  0,871.  Nilai  tersebut lebih  besar  dari  0,60,  maka  butir-butir pernyataan variabel pemahaman perpajakan dapat dinyatakan reliabel.

## Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
Tabel 4.6 Uji Reabilitas Variabel
Kepatuhan Wajib Pajak Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .874 .874 5 Sumber : Data yang diolah, 2020 Berdasarkan tabel 4.6 nilai Cronbach’s Alpha untuk variabel mekanisme pembayaran  pajak  sebesar  0,874.  Nilai tersebut  lebih  besar  dari  0,600,  maka butir-butir pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliabel.

## Uji Normalitas
Tabel 4.7. Uji Normalitas

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Setelah Bootsraping
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .796 a .634 .621 1.69188
a. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN,

## KEADILAN
Sumber : Data yang diolah, 2020
Dapat  dilihat  bahwa  hasil  dari  nilai Adjusted  R  Square sebesar  621.  Artinya seluruh variabel dalam penelitian ini baik keadilan, pemahaman mampu menjelaskan hubungannya sebesar 621. Tabel 4.8. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Setelah Bootsraping ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regre ssion 283.023 2 141.511 49.437 .000 b Residu al 163.160 57 2.862 Total 446.183 59 a. Dependent Variable : KEPATUHAN
b. Predictors : (Constant), PEMAHAMAN, KEADILAN Sumber : Data yang diolah, 2020
Dapat  dilihat  bahwa  hasil  dari  nilai Sig. 0,000 yang berada dibawah minimal 0,05. Artinya  penelitian  ini  sangat  layak  untuk digunakan.
Tabel 4.9. Uji Normalitas One-Sample
Kolmogorov-Smirnov Test

## Setelah Bootsraping
Bootstrap for Coefficients Model Bootstrap a Bias Std. Error Sig. (2- tailed) 95% Confidence Interval Lower Upper 1 (Constant) .126 1.705 .004 2.462 9.483 Keadilan .009 .096 .485 -.093 .278 Pemahaman -.015 .117 .001 .436 .898
a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples Sumber : Data yang diolah, 2020
Dapat dilihat hasil dari nilai Sig. (2-tailed) di  dalam  variabel  keadilan  yaitu  sebesar 0,485 yang berada dibawah minimal 0,05 yang  artinya  berpengaruh  positif.  Dan pada  variabel  pemahaman  sebesar  0,001 yang  berada  dibawah  minimal  0,05  yang artinya berpengaruh positif.
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507

## Pengujian Hipotesis
Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 4.10. Hasil Uji Analisis Regresi
Linear Berganda Coefficients a Model Unstandardiz ed Coefficients Standar dized Coeffic ients t Sig.
B Std.
Error Beta 1 (Constant) .631 .228 2.772 .008 SQ_Keadilan .114 .102 .142 1.111 .271 SQ_Pemaha man .617 .136 .579 4.531 .000

## a. Dependent Variable: SQ_KEPATUHAN
Sumber : Data yang diolah, 2020
Berdasarkan  hasil  dari  Tabel  4.10  dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: Y = 0,631+0,114X 1 +0,617X 2 +e
Persamaan  di  atas  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
a. Dari  persamaan  regresi  tersebut  nilai konstanta sebesar 0,631 secara sistematis  menyatakan  bahwa  jika nilai variabel keadilan pajak,
pehamaman perpajakan, sama dengan nol maka nilai y sebesar 0,631.
b. Nilai koefisien regresi keadilan pajak sebesar  0,114  artinya  jika  variabel sosialisasi  perpajakan  ditingkatkan sebesar  satu  satuan,  maka  variabel keadilan pajak akan meningkat sebesar 0,114 satuan. Sebaliknya jika variabel  keadilan  pajak  diturunkan satu satuan, maka pemahaman
variabel keadilan pajak akan menurun sebesar 0,114. c. Koefisien regresi pemahaman perpajakan sebesar 0,617 artinya jika variabel saksi perpajakan
ditingkatkan  sebesar  satu  satuan, maka variabel sanksi perpajakan akan meningkat  sebesar  0,617  satuan. Sebaliknya  jika  variabel  pemahaman
perpajakan  diturunkan  satu  satuan, maka pemahaman variabel pemahaman perpajakan akan menurun sebesar 0,617. Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 4.11. Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .680 a .462 .443 .53498
a. Predictors: (Constant), SQ_PEMAHAMAN, SQ_KEADILAN
a. Predictors: (Constant) , MPP_TOTAL, SA_TOTAL, SO_TOTAL
Sumber : Data yang diolah, 2020
Berdasarkan  Tabel  4.11  menunjukkan nilai adjusted  R 2 sebesar  0,443  yang berarti  44,3%  tidak  mampu  menjelaskan kesinambungan  kepatuhan  pajak  Usaha Mikro dan Kecil di  kota Palembang oleh kedua variabel independen yaitu keadilan pajak dan pemahaman perpajakan. Sementara  sisanya  55,7%  dipengaruhi oleh  variabel-variabel  lain  yang  berada diluar penelitian ini.

## Uji Statistik F
Tabel 4.12Uji Statistik F ANOVA a Model Sum of Square df Mean Square F Sig. 1 Regress ion 13.997 2 6.999 24.453 .000 b Residu al 16.314 57 .286 Total 30.311 59 a. Dependent Variable : SQ_KEPATUHAN
b. Predictors: (Constant), SQ_PEMAHAMAN, SQ_KEADILAN
Sumber : Data yang diolah, 2020
Dari  tabel  4.12  didapat  nilai  f  hitung sebesar 24.453 dengan signifikansi 0,000 karena  signifikansi  dibawah  dari  0,05, maka  dapat  dikatakan  bahwa  model
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
penelitian ini sangat layak untuk digunakan.
Uji Statistik T
Tabel 4.13 Uji Statistik t Coefficients a Model Unstandardize d Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std.
Error Beta 1 (Constant) .631 .228 2.772 .008 SQ_Keadilan .114 .102 .142 1.111 .271 SQ_Pemahaman .617 .136 .579 4.531 .000
a. Dependent Variable : SQ_KEPATUHAN

## Sumber : Data yang diolah, 2020
Dari  tabel  4.13  dapat  diketahui bahwa  variabel  keadilan  pajak,  dan pemahaman perpajakan  memiliki tingkat signifikansi  0,271;  ,000  dibawah  0,05. Sehingga  dapat  diartikan  bahwa  variabel keadilan pajak dan pemahaman perpajakan  memiliki  pengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  usaha  mikro  dan kecil di kota Palembang secara signifikan.
4.5. Pembahasan
1. Keadilan tidak berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Usaha Mikro dan Kecil
Uji  t  keadilan  pajak  menunjukkan tingkat  signifikansi  0,271  >  0,05. Berdasarkan  hasil  uji  t  tersebut, disimpulkan  bahwa  hipotesis  (H1) yang  berbunyi  “keadilan  pajak berpengaruh positif
terhadap kepatuhan  wajib  pajak  usaha  mikro dan kecil di kota Palembang“. ditolak yang  berarti  bahwa  keadilan  pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro dan kecil.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Raihan (2018)  yang  menyimpulkan  bahwa keadilan  pajak  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Jadi dapat  disimpulkan  bahwa  walaupun semakin
meningkatnya atau
menurunnya keadilan pajak tidak akan mempengaruhi kepatuhan  wajib pajak
usaha  mikro  dan  kecil.  Hal  ini memungkinkan adanya variabel lain di luar penelitian yang lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil Uji  t  pemahaman  perpajakan menunjukkan tingkat signifikansi 0,000  <  0,05.  Berdasarkan  hasil  uji  t tersebut, disimpulkan bahwa hipotesis (H2)  yang  berbunyi  “pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Palembang“. diterima yang  berarti Pemahaman  perpajakan  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  usaha  mikro  dan  kecil.  Dalam hal  ini  dikarenakan  semakin  wajib pajak  paham  terhadap  peraturan perpajakan  maka  akan  mendorong mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian Farid Syahril (2012) yang menemukan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak  Jadi  dapat disimpulkan bahwa walaupun semakin meningkatnya pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  usaha  mikro dan kecil.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:
1. Keadilan  pajak  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Pemahaman  perpajakan  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara signifikan.
Dengan  adanya  pemahaman  akan  pajak, diharapkan  pelaku  UMKM  akan  tumbuh
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
lebih  pesat  dan  semakin  berdaya  saing dengan  kesadaran  dan  kepatuhan  pajak yang tinggi

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 1. Penelitian selanjutnya dapat
menambah  jumlah  responden  lebih banyak  agar  hasil  penelitian  dapat lebih relevan dan layak.
2. Diharapkan  peneliti  selanjutnya  agar dapat menambah variabel-variabel lain untuk  mengukur  kepatuhan  wajib pajak usaha mikro dan kecil.

## R EFERENCES
Amalia,  Rizki  Fitri.  (2016).  Pengaruh Penerapan e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan  Account  Representative sebagai Variabel Intervening Di Kota
Palembang.  Jurnal  Ilmiah  Orasi Bisnis – Volume 15 Bulan Mei.  ISSN 2085- 1375.
Agustiningsih,  Wulandari  dan  Isroah. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing,
Tingkat  Pemahaman  Perpajakan  dan Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di  KPP Pratama Yogyakarta. Jurnal Economia. Universitas Negeri Yogyakarta. Arum,  Harjanti  Puspa.  (2012)  Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan
WP  OP  yang  melakukan  Kegiatan Usan  dan  Pekerjaan  Bebas.  Jurnal Volume 1, Nomor 1,  Halaman 1 – 8. Averti  dan  Suryaputi.  (2019).  Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap Penggelapan Jogiyanto,  H.M.  (2011).  Metodologi Penelitian Bisnis.Edisi Keempat.
BPFE. Yogyakarta.
Julianti,  Murni.  (2015).  Analisis  Faktor- Faktor yang Mempengaruhi KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi Untuk  Membayar  Pajak  Dengan Kondisi  Keuangan  dan  Preferensi
Risiko  Wajib  Pajak  SebagaiVariabel Moderating. Universitas Diponegoro. Leo, Armadus. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman  Wajib  pajak,  Sanksi Pajak  dan  Kualitas  Pelayanan  Fiskus
Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Kota Pontianak.  Jurnal  Kajian  Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE). Volume 7. Nomor 2. Robbins,  P.  Stephen.  (2006).  Perilaku Organisasi. Edisi Sepuluh. Diterjemahkan  oleh:  Drs.  Benyamin Molan. Erlangga, Jakarta. Siahaan, Marihot P. (2010). Hukum Pajak
Material. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
Suryadi, Dedi. (2016). Pengaruh Dimensi Keadilan  Pajak  dan  Tax  Morale Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak  Badan  yang  Terdaftar  di  KPP Pratama  Kota  Bandung. TEDC Vol.10 No.1 Januari: 61-69. Sugiyono.  (2013).  Metode  Penelitian Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitati, Kualitatif,  dan  R&D).  Alfabeta.
Bandung.

## Peraturan:
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan  atas  Penghasilan  Dari Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh
Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507