## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 10 Nomor 1, Februari 2024 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP HAKEKAT RASA KEADILAN MASYARAKAT ADAT BALI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

## Holys Abdiel Lumira, I Nyoman Bagiastra
Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar e-mail : holysforce@gmail.com , nyoman_bagiastra@unud.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Desember 2023 Diterima: 15 Januari 2024
Terbit: 1 Februari 2024 Keywords: Philosophy, Justice, Balinese Legal philosophy according to Hans Kelsen is study of law as system of norms that regulate human behavior in  society  that  is  abstract  and  generally  applicable. Legal  philosophy  is  also  a  scientific  discipline  that seeks  knowledge  about  true  and  fair  law,  which  in this research aims to conduct a legal philosophy study essence of  Balinese justice indigenous people in the national  legal  system.  The  problem  lies  in  the disharmony  between  justice  according  to  national law and customary law, this studies are needed that can  create  legal  harmonization  between  Balinese Customary  Law  and  National  Law  or  Balinese Customary Law and Customary Law in other regions. The  creation  of  legal  harmonization  is  sought  to achieve  a  sense  of  justice  for  each  indigenous community. This certainly requires further research that existing norms can keep up with developments in modern  society.  Apart  from  that,  it  is  necessary  to study  what  are  the  parameters  of  the  Balinese Customary  Law  community  it  can  be  used  as  a definite or proportional measure in order to provide Legal Certainty if Customary Law is to become part of National Law. Abstrak Kata kunci: Filsafat, Keadilan, Bali Filsafat  hukum  menurut  Hans  Kelsen  yakni  studi terhadap  hukum  sebagai  sistem  norma  yang mengatur  perilaku  manusia  dalam  masyarakat yang  bersifat  abstrak  dan  berlaku  umum.  Filsafat hukum  juga  sebagai  disiplin  ilmu  yang  mencari pengetahuan  tentang  hukum  yang  benar  dan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 38
Corresponding Author: Holys Abdiel Lumira; holysforce@gmail.com hukum  yang  adil  yang  mana  dalam  penelitian  ini ingin  melakukan  kajian  filsafat  hukum  terhadap hakikat  rasa  keadilan masyarakat  adat  Bali  dalam sistem  hukum  nasional.  Letak  permasalahan adanya  disharmoni  antara  keadilan  menurut hukum  nasional  dengan  hukum  adat  sehingga diperlukan  kajian  yang  dapat  menciptakan harmonisasi  hukum  antara  Hukum  Adat  Bali dengan  Hukum  Nasional  atau  Hukum  Adat  Bali dengan  Hukum  Adat  di  daerah  lain.  Terciptanya harmonisasi hukum diupayakan supaya mendapatkan  rasa  keadilan  bagi  masin-  masing masyarakat  adat.  Hal  ini  tentunya  diperlukan penelitian lebih lanjut agar norma yang ada dapat mengikuti  perkembangan  masyarakat  modern. Selain itu, perlu dikaji apa yang menjadi parameter dari  masyarakat  Hukum  Adat  Bali  agar  dapat dijadikan  ukuran  yang  pasti  atau  ukuran  yang proposional  agar  dapat  memberikan  Kepastian Hukum jika ingin Hukum Adat bisa menjadi bagian Hukum Nasional.
@Copyright 2024.

## PENDAHULUAN
Hukum  adat  merupakan  hukum  yang  dapat  dikatakan  hukum  asli  yang dimiliki oleh masyarakat. Hukum adat mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa tentunya  hukum  adat  dapat  dikatakan  menjadi  bahan  dalam  membentuk  sistem hukum Indonesia (Ratna, 2005, Vol.X, No. 3). Keberadaan masyarakat hukum adat mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah masyarakat hukum adat di Indonesia beraneka ragam. Menurut data Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Sensus  Penduduk  2020,  jumlah  masyarakat  adat  di Indonesia adalah sebanyak 57,2 juta jiwa, atau sekitar 12,7% dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini terdiri dari 28,5 juta laki-laki dan 28,7 juta perempuan. Jumlah yang  disebutkan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Indonesia  merupakan  negara yang  memiliki  keanekaragaman  suku  dan  hukum  ini  yang  menjadikan  negara Indonesia  merupakan  negara  yang  unik  (  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  2020, https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020).  Hukum  adat  dibuat  dan  disusun oleh masyarakat adat hukum aday. Hal ini sama dengan arti dari asas ubi societas ibi ius yang artinya ada masyarakat ada hukum. Jika penulis dapat tafsirkan, maka hukum  berasal  dari  adanya  interaksi  dari  sebuah  kelompok  masyarakat  yang memiliki  tujuan  komunal  yang  kemudian  menghasilkan  produk  yang  menjadi pedoman  mereka  berperilaku.  Hukum  adat  sendiri  biasanya  mengatur  tata  cara peribadatan,  mengatur  berkaitan  dengan  hubungan  sesama  dan  mengatur berkaitan dengan hubungan antar individu. Selain ketiga hal tersebut di beberapa desa adat yang masih menerapkan hukum adat mengatur hal-hal lain.
Konstitusi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  mengakui  eksistensi hukum adat. Bukti dari pengakuan hukum adat dapat dilihat dari beberapa Hukum Positif  Indonesia  salah  satunya  terdapat  pada  Pasal  5  Undang-undang  Nomor  48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  ,  tertera  dalam  pasal  tersebut dikatakan  hakim  harus  menggali  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diketahui, bahwa Indonesia mengakui hukum adat dalam hukum positif. Disisi lain, keberadaan hukum adat tidak boleh menimbulkan suatu benturan  hukum  baik  Horizontal  maupun  Vertikal,  maka  dari  itu  urgensi  dari adanya harmonisasi antara hukum adat di suatu wilayah dengan wilayah lain dan antara  hukum  adat  dengan  hukum  yang  ada  diatasnya.  Menurut  Prof.  Dr.  R. Soepomo, mengatakan bahwasannya harmonisasi hukum adat dan hukum nasional dapat dilakukan dengan cara mengakui keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber  hukum  nasional  (  Soepomo,  1983:  121).  Terdapat  Pendapat  lain  yang dikemukakan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  ketika  kita  ingin  menggabungkan hukum adat dengan hukum nasional, maka diperlukan penelitian dan pengkajian terhadap  hukum  adat.    Kemudian,  mengambil  intisari  yang  masih  bisa  relevan dengan  masyarakat  modern  (Kusumaatmadja,  2005:120).  Selanjutnya,  menurut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa jika ingin adanya harmonisasi hukum antara hukum  adat  dengan  hukum  nasional  maka  kita  perlu  menggunakan  hukum  adat sebagai salah satu dasar dari pembentukan hukum nasional (Rahardjo 2006: 101). (Berdasarkan  ketiga pendapat ahli, penulis menafsirkan bawah jika ingin adanya harmonisasi  hukum  maka  diperlukanya  hukum  adat  sebagai  salah  satu  unsur pembentukan hukum nasional.  Maka   hal itu harus dilaksanakan, setelah dilakukan kajian mendalam agar dilakukan pemilahan unsur hukum adat yang  mana masih dapat  digunakan  dalam  masyarakat  modern,  sedangkan  yang  tidak  baru  dapat dimasukan  kedalam  hukum  nasional  dan  diharapkan  akan  tercipta  harmonisasi hukum.Indonesia merupakan Negara Hukum hal ini berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, Menurut Jimly Asshiddiqi, negara hukum adalah negara berdasarkan kepada Prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta hak asasi manusia  (Jimly  Asshiddiqie,  2006:85).  Ini  menjadi  suatu  dasar  bahwa  setiap perilaku  kita  diatur  oleh  hukum    satu  dengan  lain  yang  menunjukkan  adanya harmonisasi. Dalam praktiknya, sering terjadi suatu benturan hukum adat dengan hukum  nasional,  salah  satu  contoh  umumnya  adalah  didalam  hukum  adat membenarkan  adanya  eigenrichting yang  artinya  main  hakim  sendiri.  Kemudian, dalam  hukum  nasional  perbuatan  main  hakim  sendiri  tidak  dibenarkan.  Bisa diartikan bahwa terdapat suatu konflik hukum yang mana terjadi perbedaan yang tentunya  dalam  penerapanya  akan  ditemui  problematika.  Tindakan  main  hakim sendiri  atau  eigenrichting  masih  terjadi  di  Bali  terutama  di  daerah  yang  masih kental  hukum  adat  Balinya  tindakan  ini  dilakukan  sebagai  wujud  keadilan  yang mereka  yakini.  (Wisnu,  2022:,  Vol  No  1:12).  Ada  beberapa  faktor  yang melatarbelakangi  terjadinya  tindakan  main  hakim  sendiri  ini  antara  lain;  adanya ketidakpuasan  terhadapt  proses  peradilan,  keterbatasan  mengakses  hukum,  dan tindak kepercayaan masyarakat terhadap hukum nasional. Masyarakat menilai jika menggunakan main hakim sendiri hasilnya lebih cepat dan efektif. (Agus, 2022 Vol. 3 No 1). Masyarakat adat menilai main hakim sendiri merupakan tindak yang benar. Berdasarkan perspektif hukum nasional perbuatan tersebut dilarang. Masyarakat adat  menilai  main  hakim  sendiri  merupakan  perbuatan  yang  perlu  dilakukan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
40
kepada pelaku pelanggaran hukum adat karena hal adanya rasa keadilan didalam masyarakat.  Ini  bertentangan  dengan  hukum  nasional  yang  mana  keadilan didefinisikan  sebagai  keadilan  berdasarkan    peraturan-perundangan.  Disini  kita dapat  melihat  perbedaan  dari  kedua  hukum  tersebut.  Konflik  norma  dari  kedua hukum ini tentunya berdasarkan rasa keadilan yang berbeda. Dalam hukum adat Bali rasa keadilan  dalam masyarakat  juga berkaitan dengan menjaga keseimbangan kosmis, Menurut Sartono Kartodirdjo menyatakan bahwa rasa keadilan masyarakat adat  berdasarkan  kepada  nilai  moral  dan  agama  yang  dianut  oleh  masyarakat tersebut. Tentunya ini berbeda dengan hukum nasional (Kartodirdjo, 2002, Vol 1 No 2  :10).  Dalam  hukum  nasional  rasa  keadilan berdasarkan  hak  dan  kewajibannya, menurut M. Yahya Harahap k adalah suatu keadaan setiap orang diperlukan secara adil dan sama sesuai Dengan hukum positif yang berlaku (Harapah, 2009: 102).
Perbedaan  pandangan  terkait  unsur  keadilan  diatas  yang  menjadi  suatu masalah  yang  perlu  dikaji  karena  terdapat  norma  yang  berkonflik  dalam menentukan  unsur  keadilan  kajian  terhadap  permasalahan  ini  perlu  dilakukan untuk  melihat  langkah  apa  yang  perlu  dilakukan  dan  menjadi  pengetahuan  bagi akademisi,  praktis,  dan  masyarakat.  Dalam  kajian  ini  penulis  akan  menggunakan kajian filsafat hukum untuk mengetahui rasa keadilan masyarakat adat Bali dalam sistem  hukum  nasional  dan  parameter  rasa  keadilan  menurut  hukum  adat  Bali. Ketika Kita berbicara mengenai filsafat maka kita harus mengetahui asal dari ilmu filsafat  hukum  yang  mana    merupakan  cabang  filsafat  yang  mempelajari  hakikat hukum,  mempertanyakan apa hukum itu, apa tujuannya, mengapa hukum ada, dan mengapa  orang  harus  tunduk  kepada  hukum.  Filsafat  hukum  juga  membahas hubungan  antara  hukum  dan  moral,  dan  masalah  keabsahan  berbagai  macam lembaga  hukum  (Akbar,  2022,  Vol  1,  No.  16:  8).  Setelah  kita  mengetahui  apa  itu filsafat hukum, maka kita dapat mulai melakukan ” Kajian Filsafat Hukum Terhadap Hakekat Rasa Keadilan Masyarakat Adat Bali Dalam Sistem Hukum Nasional ”.

## RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  Rasa  keadilan  masyarakat  adat  Bali  dalam  sistem  Hukum Nasional Dikaji dalam Filsafat Hukum?
2. Apa yang menjadi Parameter rasa keadilan menurut hukum adat Bali?

## METODE PENELITIAN
Penelitian dalam karya tulis ini adalah Socio-Legal yang mana penulis akan melakukan kajian pustaka dan hukum positif di Indonesia yang termasuk dengan hukum  adat  sebagai  data  utama,  sedangkan  studi  kasus  sedangkan  sebagai  data sekunder.  Penelitian  Sosio-Legal  menggabungkan  dua  metode  penelitian,  yakni metode penelitian hukum normatif  dan hukum empiris.  Penelitian normayif adalah penelitian yang akan melakukan kajian terhadap tiga hal yakni norma yang kosong, norma  berkonflik,  dan  Norma  kabur.  Selanjutnya,  penelitian  empiris  merupakan penelitian melihat bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat. Dalam penulisan ini, penulis ingin mengkaji rasa keadilan masyarakat adat Bali dalam sistem hukum nasional berdasarkan kacamata filsafat hukum, serta penulis ingin mengetahui apa yang menjadi parameter keadilan masyarakat adat Bali.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bab  ini  penulis  akan  menjawab  rumusan  masalah  yang  telah  di kemukan pada bab sebelumnya. Penulis akan menggunakan Filsafat Hukum sebagai Pisau analisi utama dalam melakukan kajian pada penulisan kali ini. Selain Filsafat Hukum sebagai alat analisi Utama penulis akan menggunakan beberapa teori yang akan  membantu  mengupas  dan  menjelaskan  serta  menjawab  rumusan  masalah yakni teori keadilan, kebenaran dan teori lainnya yang tentunya dapat membantu penulis  dalam  melakukan  kajian  sebelum  kita  menjawab  rumusan  masalah  kita perlu  mengetahui  definisi  dari  teori  yang  kita  gunakan  agar  ada  kesepahaman antara penulis dengan pembaca.
1) Filsafat Hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari lebih lanjut setiap hal yang tidak dapat dijawab oleh cabang ilmu hukum. Objek kajiannya dari filsafat Hukum adalah hakekat atau intisari dari pada Hukum, keberadan filsafat Hukum untuk  menilai  kebenaran  dari  Hukum.  Menurut  Hans  Kelsen  filsafat  Hukum merupakan  studi  terhadap  Hukum  sebagai  sistem  norma  yang  mengatur perilaku  manusia  dalam  masyarakat  dan  norma  hukum  bersifat  abstrak  dan berlaku  umum.  Filsafat  Hukum  juga  sebagai  disiplin  ilmu  yang  memcari pengetahuan tentang hukum yang benar dan hukum yang adil (Arimbawa, 2019, Vol.3, No. 2:19).
2) Teori keadilan merupakan teori yang dapat dikatakan untuk melihat bagaimana hukum dalam masyarakat. Menurut Aristoteles keadilan dapat di bagi 2 yakni keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif adalah keadilan dalam hubungan antar individu, sedangkan keadilan distributif adalah keadilan dalam hubungan antara individu dan masyarakat (Tritayasa, 2015, Vol. 2, No. 1:15).
3) Teori kebenaran merupakan teori melihat suatu fenomena beradasarkan Norma yang ada dan menilai benar atau salahnya suatu fenomena. Kebenaran terdapat 3 teori kebenaran yakni korespodensi yakni melihat berdasarakan kenyataan, kemudian  teori  kebenaran  koherensi  kebenaran  beradasarkan  konsistenitas kemudian  teori  yang  terakhir  yakni  pragmatis  kebenaran  beradasarkan kesepakatan.
Keseluruhan  Teori  yang  penulis  paparkan  diatas  akan  digunakan  sebagai acunan dalam menjawab rumusan masalah yang akan di kaji yakni:

## Kajian Filsafat Hukum terhadap rasa keadilan masyarakat adat Bali dalam sistem Hukum Nasional.
Kajian Filsafat terhadap rasa keadilan dalam masyarakat Adat pada hakekatnya  perlu  melihat  beberapa  unsur  dalam  masyarakat  Hukum  adat Bali yakni; Pertama apa yang menjadi Pedoman masyarakat adat Bali dalam berprilaku, Kedua apa yang menjadi prinsip berprilaku masyarakat Adat Bali dan  bagaimana  pandangan  masyarakat  Adat  Bali  terhadap  Sistem  hukum Nasional.  Ketiga  unsur  ini  yang  perlu  kaji  agar  mendapatkan  jawaban terhadapa rumusan masalah Kajian Filsafat Hukum terhadap rasa keadilan masyarakat adat Bali dalam sistem Hukum Nasional. Dalam kajian Filsafat
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 42
Hukum  kita  akan  menggunakan  teori  dari  Hans  Kelsen  menurut  ia  filsafat Hukum  merupakan  studi  terhadap  Hukum  sebagai  sistem  norma  yang mengatur  perilaku  manusia  dalam  masyarakat  dan  norma  hukum  bersifat abstrak dan berlaku umum. Filsafat Hukum juga sebagai disiplin ilmu yang memcari  pengetahuan  tentang  hukum  yang  benar  dan  hukum  yang adil(Arimbawa, 2019, Vol.3, No. 2:19). Dari teori ini maka kita akan mengkaji ketiga unsur yang kita paparkan tadi yakni; 1) Pedoman masyarakat adat Bali dalam  berprilaku;  Pedoman  masyarakat  Hukum  Adat  Bali  adalah  Hukum Adat  Itu  sendiri  yang  kemudian  dibentuk  menjadi Pararem yang  dalam sistem  hukum  Nasional  merupakan  aturan  pelaksana.  Aturan  masyarakat Hukum  Adat  Bali  bersumber  dari  Kebiasanan  dan  Kitab  Keagamaan.  2) Prinsip  berprilaku  masyarakat  Adat  Bali;  Tedapat  banyak  Prinsip  yang dianut oleh masyarakat Adat Bali namun penulis hanya mengambil 1 contoh yakni Tri  Hita  Karana yang  memiliki  3  Unsur  yakni  1  menjaga  hubungan antara manusia dengan Tuhan, menjaga Hubungan manusia sesama manusia dan  menjaga  hubungan  manusia  Dengan  Lingkungan.  3)  Pandangan masyarakat  Adat  Bali  terhadap  Sistem  hukum  Nasional.  Terkait  poin  ini penulis akan menggunakan Hasil pengamatan penulis yang tentunya perlu dikaji kembali. Beradasarkan hasil pengamatan penulis dapat disumpulkan masyarakat  Adat  Bali  menilai  sistem  hukum  Nasional  Lambat  dan  tidak efektif  dalam  menyelesaikan  permasalahan  dalam  masyarakat.  Dalam penyelesaian menggunakan Hukum Nasional tidak dapat memberikan Rasa keadilan  masyarakat  Hukum  adat  karena  tidak  ada  pengembalian keseimbangan kosmis.
Dari  Ketiga  Unsur  yang  telah  diuraikan  maka  kita  menjawab Bagaimana  Rasa  keadilan  masyarakat  adat  Bali  dalam  sistem  Hukum Nasional Dikaji dalam Filsafat Hukum maka didapat sebuah pendapat bahwa Hukum  Nasional  seluruh  belum  dapat  memberikan  Rasa  keadilan Masyarakat Hukum Adat hal ini disebabkan perbedaan peraturan dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Diperlukanya adanya pemasukan Unsur  hukum  adat  dan  sanksi  adat  keadalam  sistem  peradilan/sistem Hukum nasional yang tentunya ada pembatasan agar terdapat Harmonisasi Hukum hal ini diperlukan agar tidak terjadi konfilk Norma dalam penegakan Hukum dan tentunya dapat memberikan Rasa keadilan Dalam masyarakat Hukum Adat Bali, Hal ini sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo beliau berpendapat  bahwa  jika  ingin  adanya  harmonisasi  hukum  antara  hukum adat  dengan  hukum  nasional  maka  kita  perlu  menggunakan  hukum  adat sebagai  salah  satu  dasar  dari  pembentukan  hukum  nasional.  (Rahadjo, 2006:103). Penulis menafsirkan jika ingin adanya harmonisasi hukum maka diperlukanya  hukum  adat  sebagai  salah  satu  unsur  pembentukan  hukum nasional tentunya hal itu lakukan harus setelah dilakukan kajian mendalam agar  dilakukan  pemilahan  unsur  hukum  adat  yang  mana  masih  dapat digunakan  dalam  masyarakat  moderen  mana  yang  tidak  barulah  dapat dimasukan  kedalam  Hukum  nasional  dan  diharapkan  akan  tercipta harmonisasi Hukum.  Artinya akan tercipta keadilan Bagi berbagai Pihak baik masyarakat modern maupun masyarakat Hukum adat semasih Hukum Adat
tersebut masih dapat mengikuti perkembangan Hukum Moderen dan tidak menganggu kelompok komunal/masyarakat Adat lainnya.
Parameter rasa keadilan menurut hukum adat Bali.
Kajian  terhadap  Parameter  rasa  keadilan  menurut  masyarakat hukum ada kita perlu mengetahui 3 Unsur untuk menilai masyarakat Hukum adat,  yang  sebelumnya  penulis  sebutkan  diatas  yakni;  Pertama  Pedoman masyarakat  adat  Bali  dalam  berprilaku,  Kedua  apa  yang  menjadi  prinsip berprilaku  masyarakat  Adat  Bali  dan  bagaimana  pandangan  masyarakat Adat Bali terhadap Sistem hukum Nasional.
1) Pedoman  masyarakat  adat  Bali  dalam  berprilaku;  Pedoman masyarakat Hukum Adat Bali adalah Hukum Adat Itu sendiri.
2) Prinsip  berprilaku  masyarakat  Adat  Bali;  Kita  mengambil  salah  satu contoh yakni Tri Hita Karana.
3) Pandangan masyarakat Adat Bali terhadap Sistem hukum Nasional.
Sebelum  kita  mengkaji  rumusan  masalah ini  kita  perlu mengetahui apa itu parameter. Menurut KBBI parameter merupakan seluruh populasi dalam  penelitian  yang  harus  diperkirakan.  Dapat  dikatakan  parameter adalah ukuran dalam menilai suatu objek, dalam penulisan ini ukuran dari rasa keadilan masyarakat adat Bali. (KBBI, 2016)
Ketiga Unsur yang penulis sebutkan diatas dapat menjadi acunan atau alat  ukur  rasa  keadilan  masyarakat  adat  Bali  karena  pertama  jika  kita mengetahui apa yang  menjadi dasar atau pedoman masyarakat adat Bali kita  dapat  mengetahui  apa  yang  diyakini  benar  dan  tidak  benar  oleh masyarakat  Adat  Bali  contohnya  dalam  hal  arti  penting  Anak  dalam masyarakat  Adat  Bali  terutama  Anak  laki-laki  terdapat  perbedaan  status dalam Hukum adat Bali berbeda Dengan Hukum Nasional Anak baik laki maupun  perempuan  statusnya  sama,  ini  merupakan  salah  satu  contoh sebuah  perbedaan  unsur  kebenaran  yang  diyakinin  oleh  masyarakat Hukum  Adat.  Kedua  Prinsip  berprilaku  masyarakat  Adat  Bali;  penulis mengambil  salah  satu  contoh  yakni Tri  Hita  Karana .  Ketika  kita  melihat sanksi  yang  ada  dalam  hukum  Nasional  kita  hanya  melihat  sanksi  yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang mana ketiga hal ini hanya mengakomodir 1 Unsur dari Tri Hita karana yaitu hubungan Dengan Sesama manusia tentunya dalam masyarakat Adat Bali ini kurang Adil dan tidak dapat mengembalikan keseimbangan kosmis diperlukan sanksi yang dapat memenuhi dua Unsur lain dari Tri Hita karana oleh karna itu perlukan sanksi yang dapat mengembalikan keseimbangan kosmis  dan  tentunya  sanksi  tersebut  hanya  ada  dalam  Hukum  Adat khususnya dalam Hal ini Hukum Adat Bali. Dan unsur yang terakhir dalam kajian ini adalah Pandangan masyarakat Adat Bali terhadap Sistem hukum Nasional  jika  berkaitan  Dengan  poin  ketiga  ini  penulis  belum  dapat memberikan data pasti, penulis hanya dapat memberikan hasil pengamatan penulis  yang  mana  masyarakat  Hukum  Adat  lebih  memilih  menggunkan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 44
Hukum  Adat  Bali  dibandingan  Dengan  Hukum  Nasional  Dengan  Dasar Adanya pengembalian Keseimbangan Kosmis.
Berdasarkan  Hasil  kajian  terhadap  2  Rumusan  masalah yang  penulis sebutkan maka penulis mendapat hasil dari Rumusan masalah berikut yakni pertama Kajian Filsafat Hukum terhadap rasa keadilan masyarakat adat Bali dalam sistem Hukum Nasional dan kedua Parameter rasa keadilan menurut hukum  adat  Bali.  Dalam  kajian  ini  penulis  menggunakan  Filsafat  Hukum sebagai  Pisau  analisi  dalam  mencari  jawaban  terhadap  kedua  Rumusan masalah  tersebut.  Seperti  yang  penulis  paparkan  diatas  mengenai  apa  itu Filsafat  Hukum  yang  mana  ilmu  yang  mempertanyakan  apa  hukum  itu,  apa tujuannya,  mengapa  hukum  ada,  dan  mengapa  orang  harus  tunduk  kepada hukum. (Irfani, 2023, Vol 12 No. 1:7)Dapat dikatakan merupakan pemikiran Kritis terhadap Hukum.  Maka Hasil Penelitian dari Kajian Ini yakni;
A. Kajian  Filsafat  Hukum  terhadap  rasa  keadilan  masyarakat  adat  Bali dalam sistem Hukum Nasional;
Berdasarkan  Hasil  Kajian  maka  pada  kajian  ini berbicara  mengenai Filsafat Hukum maka kita harus mengetahui Asal dari Ilmu Filsafat hukum yang mana ilmu Filsafat Hukum merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum, yang mana mempertanyakan apa hukum itu, apa tujuannya, mengapa  hukum  ada,  dan  mengapa  orang  harus  tunduk  kepada  hukum. Filsafat  hukum  juga  membahas  hubungan  antara  hukum  dan  moral,  dan masalah  keabsahan  berbagai  macam  lembaga  hukum.  (Akbar,  2022:67) artinya Tujuan adanya Penerapan Rasa keadilan masyarakat Adat kedalam sistem  Hukum  nasional  tentunya  untuk  mengakomodir  rasa  keadilan  dari masyarakat  adat  Bali,  Keberadaan  Hukum  Nasional  memang  harus  di utamakan  namun  tidak  harus  menghilangkan  Hukum  Adat  Karena bagaimana  pun  Hukum  Adat  merupakan  Hukum  Asli  Bangsa  Indonesia tentunya  Hukum  Adat  memiliki  unsur  Ke  moralan  yang  sama  dengan masyarakat  adat  yang  bersangkutan  dalam  hal  ini  Masyarakat  Adat  Bali. Adanya harmonisasi hukum maka diperlukanya hukum adat  sebagai salah satu unsur pembentukan hukum nasional tentunya hal itu harus dilakukan mendalam agar dilakukan pemilahan unsur hukum adat yang mana masih dapat digunakan dalam masyarakat moderen mana yang tidak barulah dapat dimasukan kedalam Hukum nasional dan diharapkan tercipta harmonisasi Hukum.    Artinya  adanya  tercipta  keadilan  Bagi  berbagai  Pihak  baik masyarakat modern maupun masyarakat Hukum adat semasih Hukum Adat tersebut masih dapat mengikuti perkembangan Hukum Moderen dan tidak menganggu kelompok komunal/masyarakat Adat lainnya.

## B. Parameter rasa keadilan menurut hukum adat Bali;
Berdasarkan Hasil Kajian maka parameter Rasa keadilan masyarakat ada  Bali  Adalah  Hukum  Adat  Itu  sediri  dan  Prinsip/pedoman  hidup masyarakat Adat Bali yakni salah satu contohnya Tri Hita Karana. Ketika kita
melihat  sanksi  yang  ada  dalam hukum  Nasional  kita  hanya  melihat  sanksi yang  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum,  keadilan  dan kemanfaatan yang mana ketiga hal ini hanya mengakomodir 1 Unsur dari Tri Hita  karana  yaitu  hubungan  Dengan  Sesama  manusia  tentunya  dalam masyarakat  Adat  Bali  ini  kurang  Adil  dan  tidak  dapat  mengembalikan keseimbangan kosmis diperlukan sanksi yang dapat memenuhi dua Unsur lain  dari  Tri  Hita  karana    oleh  karna  itu  perlukan  sanksi  yang  dapat mengembalikan keseimbangan kosmis dan tentunya sanksi tersebut hanya ada dalam Hukum Adat khususnya dalam Hal ini Hukum Adat Bali. Dan unsur yang  terakhir  dalam  kajian  ini  adalah  Pandangan  masyarakat  Adat  Bali terhadap  Sistem  hukum  Nasional  jika  berkaitan  Dengan  poin  ketiga  ini penulis  belum  dapat  memberikan  data  pasti,  penulis  hanya  dapat memberikan hasil pengamatan penulis yang mana masyarakat Hukum Adat lebih memilih menggunkan Hukum  Adat Bali dibandingan Dengan  Hukum Nasional Dengan Dasar Adanya pengembalian Keseimbangan Kosmis.
Bedasarkan  Hasil  Kajian  diatas  maka  penulis  berpendapat diperlukanya adanya penelitina lebih lajut berkaitan dengan Parameter rasa keadilan menurut hukum adat Bali yang mana meskipun kurang lebih sama disetiap  daerah  namun  tentunya  terdapat  perbedaan  disetiap  kabupaten diperlukan pengharmonisan agar terdapat keseragaman dan tentunya akan menghasilkan Harmosiasi Hukum Adat.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  Hasil  Kajian  maka  penulis  menarik  keseimpulan  dari  judul pembahasan yang berjudul Kajian Filsafat Hukum Terhadap Hakekat Rasa Keadilan Masyarakat  Adat  Bali  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional  yang  mana  didapat  suatu konklusi  yakni;  pertama  terdapat  Disharmoni  antara  Hukum  Nasional  dengan Hukum Adat Bali berkaitan dengan pemenuhan Rasa Keadilan Masyarakat Adat Bali Terhadap  Pelanggaran  Hukum  khususnya  yangt  terjadi  Di  Wilayah  Hukum  Adat Bali. Kedua belum  ditemukannya parameter  pasti dari Rasa keadilan masyarakat Adat  Bali  perlu  dilakukan  kajian  lebih  lanjut  apa  yang  menjadi  Parameter  Rasa keadilan menurut Hukum Adat Bali meskipun berdasarkan Hasil kajian terdapat 3 Unsur yang menjadi parameter rasa keadilan masyarakat adat Bali yakni Pedoman masyarakat  adat  Bali  dalam  berprilaku;  Pedoman  masyarakat  Hukum  Adat  Bali adalah  Hukum  Adat  Itu  sendiri,  Prinsip  berprilaku  masyarakat  Adat  Bali;  Kita mengambil  salah  satu  contoh  yakni  Tri  Hita  Karana  dan  Pandangan  masyarakat Adat Bali terhadap Sistem hukum Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Harahap,  M.  Yahya.  2009.  Hukum  Acara  Perdata:  Tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan,  Pembuktian,  Putusan  Hakim,  dan  Peninjauan  Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 46
Jimly Asshiddiqie. (2006). Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Konstitusi Indonesia. Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia.
Kusumaatmadja, Mochtar. (2005). Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsinya  Dalam  Era  Globalisasi.  Cetakan  ke-12.  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Rahardjo, Satjipto. (2006). Ilmu Hukum: Pengertian dan Ruang Lingkupnya. Cetakan ke-11. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Soepomo, R. (1983). Negara dan Hukum . Cetakan ke-7. Jakarta: Pradnya Paramita.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang dasar 1945
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman
Jurnal
Agus Triyadi.  (2022).  Eigenrichting dalam Masyarakat  Adat  Bali: Analisis  Hukum dan Sosial. Jurnal Hukum dan Peradilan , 3(1), 1-12.
Akbar, M., & Nurdin, W. (2022). Filsafat Hukum dalam Perspektif Kritis. Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang , 16(1), 1-12.
Arimbawa, A.A. Gede. (2019). Teori Hukum Murni Hans Kelsen dan Relevansinya dengan  Hukum  Positif  di  Indonesia. Jurnal  Hukum  dan  Masyarakat , Vol. 3, No. 2, Tahun 2019.
I Ketut Wisnu Wardana. (2022). Eigenrichting dalam Masyarakat Adat Bali: Analisis Hukum dan Sosiologi. Jurnal Hukum dan Peradilan , 4(1), 1-12.