DOI: https://doi.org/10.24127/j-sanak.v5i01.4268

## IMPLEMENTASI KEBIJAKANPERLINDUNGAN ANAK MELALUIPERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2018 DI DESAPANDUMANKECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER
Meilina Ulfa 1* ,Arif 2 ,  Moch. Ilham Noer Sunan 3 ,  Debby Andrean Ady Mahardika 4 ,  Primahesti Gitri Zuhudia 5
1*,2,3,4,5 Universitas Jember, Jember, Jawa Timur, Indonesia
* Corresponding author. Jl. Kalimantan Tegalboto 37, 68121, Krajan Timur, Sumbersari, Kabupaten Jember,Jawa
Timur, Indonesia. E-mail: meilinaulfa0144@gmail.com 1)* arifteamresearch@gmail.com 2) ilhamsunan5@gmail.com 3) Debbyady7@gmail.com 4) primahesti05@gmail.com 5)
Received 2-8-2023; Received in revised form 04-10-2023; Accepted 13-10-2023 .

## ABSTRAK
Implementasi  Peraturan  Desa  Tentang  Perlindungan  Anak  Nomor  4  Tahun  2018 merupakan  salah  satu  ketetapan  perintah  Desa  Panduman  sebagai  upaya  dalam mencegah,  menekan,  dan  mengatasi  fenomena  pelanggaran  anak  yang  terjadi  di  Desa Panduman seperti kondisi anak yang putus sekolah, pernikahan dini, kekerasan terhadap anak, pekerja anak, dan juga stunting . Metode penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Adapun ketiga program tersebut diantaranya ialah Program Sanggar Merdeka, Program Forum Anak, dan Program Rumah Desa Sehat. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik  observasi  secara  langsung,  wawancara  semi  tertsruktur,  dan  juga  studi dokumentasi  dalam  mengumpulkan  berbagai  data  yang  ditemukan  dilapangan. Fokuskajian penelitian ini menggunakan teori model implementasi dalam menganalisis sebuah implementasi kebijakan peraturan desa yang dapat dilihat melalui enam indikator yakni tujuan dan ukuran dari kebijakan, sumber daya yang terlibat dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana kebijakan, responsifitas para pelaksana dan masyarakat, pola komunikasi,  kondisi  lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  juga  politik.  Secara  garis  besar, hasil dari penelitian ini dapat di analisa bahwasanya kebijakan yang dilakukan melalui ketiga  program  menggambarkan  bahwasanya  ketiga  program  tersebut  mampu memberikan  perubahan  peningkatan  kesejahteraan  anak  terutama  dalam  ranah pemenuhan  hak  dan  kebutuhan  mereka.  Adapun  perubahan  yang  terjadi  ialah terpenuhinya  hak  dan  kebutuhan  anak  dalam  ranah  pendidikan,  kesehatan,  dan  juga kehadiran mereka dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.
Kata Kunci: Peraturan Desa; Perlindungan Anak; Implementasi Kebijakan .
J-SANAK : Jurnal Kajian Anak (p-ISSN: 2686-5343 |e-ISSN: 2715-7989) Vol. (5)(01), (Juli-Desember)(2023), (Halaman)(1-16) DOI: https://doi.org/10.24127/j-sanak.v5i01.4268

## ABSTRACT
Implementation of Village Regulation Number 4 of 2018 concerning Child Protection is one of the provisions of the Panduman Village order as an effort to prevent, suppress, and overcome the phenomenon of child violations that occur in Panduman Village such as the large number of children dropping out of school, early marriage,violence against children, child labor, and also stunting. This study uses a descriptive qualitative research method. The three programs include the Merdeka Studio Program, the Children's Forum Program, and the Healthy Village House Program. Furthermore, in collecting research data  in  the  field,  researchers  used  three  qualitative  techniques,  namely  direct observation, semi-structured interviews, and also documentation studies. The focus is on the  realm  of  analysis  in  reviewing  the  implementation  of  village  regulations,  here  the researcher uses implementation model theory according to Donald Van Matter and Van Horn (2016) suggests that in analyzing an implementation of village regulations policies can  be  seen  through  six  indicators,  namely  policy  size  and  objectives,  the  resources involved,  policy  implementers,  responsiveness  of  implementers  and  the  public, communication  patterns,  social,  economic,  and  political  environmental  conditions. Broadly speaking, the results of this study can be analyzed that the policies implemented through the three programs illustrate that the three programs are able to fulfill several indicators  of  policy  success  so  that  they  can  provide  changes  in  improving  children's welfare, especially in the realm of fulfilling their rights and needs. The changes that occur are the fulfillment of children's rights and needs in the realm of education, health, and also their presence in the social environment.
Keywords: Village Regulations, Child Protection, Policy Implementation
This is an open access article under the Creative Commons Attribution 4.0 International License

## A. PENDAHULUAN
Perlindungan  anak  beriorientasi  dan  memprioritaskan  penegakan  prinsip-prinsip umum  mengenai  perlindungan  anak,  yakni  non  diskriminasi,  kepentingan  utama  anak- anak  dalam  hak  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  perlindungan,  serta  partisipasi  oleh anak. serta menghargai partisipasi anak. Selanjutnya, hak dasar terpenting anak meliputi tumbuh  kembang  secara  optimal  baik  fisik,  mental,  sosial,  dan  intelektual  yang  sudah terjamin  hak  dan  kebutuhannya.  Hal  ini  telah  tertuang  dalam  Konvensi  Hak  Anak ( Convention on the Rights of the Child ) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui  hasil  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990,  kemudian  juga  dituangkan dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  dan  juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
DOI: https://doi.org/10.24127/j-sanak.v5i01.4268
Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  melalui  data  yang dikeluarkan  oleh  Bank  Data  Perlindungan  Anak  Indonesia  telah  mencatat  bahwa sebanyak 24.974 kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak dari tahun 2016 hingga 2020. Data hasil monitoring Komnas Anak dari pengaduan langsung KPAI, pengaduan  hasil  pemantauan  dan  investigasi  mencatat  bahwa  jumlah  pelanggaran terhadap  anak  terbesar  ialah  kasus  Anak  Berhadapan  Dengan  Hukum  (ABH),  dan selebihnya  ialah  kasus  kekerasan  fisik,  anak  dalam  kondisi  darurat  atau  penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, anak dengan proses jenjang pendidikannya, eksploitasi seksual  komersial  serta  kasus-kasus  perebutan  anak  yakni  perdagangan  anak  ( child trafficking ). (Bank Data KPAI, 2021).
Disamping itu, sebagai data pendukung  yang didasarkan pada hasil dari data  yang dikeluarkan  oleh  Lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA)  Jawa  Timur  mencatat  bahwa Kabupaten Jember masuk kedalam kategori 10 Kabupaten di Jawa Timur dengan kasus pelanggaran  terhadap  anak  terbanyak.  Sebagaimana  data  kekerasan  anak  yang dikeluarkan  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak  dan  KB  di Kabupaten Jember jugaa mencatat hingga Desember 2020 terdapat 67 kasus kekerasan pada fisik, 251 kasus kekerasan yang menyerang psikis, 281 kasus kekerasan seksual, 8 kasus  penelantaran, 9 kasus  trafficking, 2 kasus  ABH, dan 11 kasus  pelanggaran  yang lain.
Tabel  1 Data Kasus Pelanggaran Anak di Kabupaten Jember
No Kasus Perlindungan Anak Jumlah Total 2016  2017  2018  2019  2020  2021 1 Kekerasan Fisik 0 8 42 7 6 4 67 2 Kekerasan Psikis 0 3 47 67 80 54 251 3 Kekerasan Seksual 48 24 45 60 64 40 281 4 Penelantaran 0 4 0 2 1 1 8 5 Trafficking 6 0 2 1 0 0 9 6 ABH 0 0 1 1 0 0 2 7 Lain2 0 0 1 1 0 9 11 Total Keseluruhan 54 39 138 139 151 108 629

## Sumber : Data BidangPerlindunganAnak DP3AKB
Dari  hasil  data  yang  telah  dipaparkan  menunjukkan  bahwasanya  persoalan  anak masih cukup tinggi dan perlu untuk diberikan tindakan khusus untuk melindungi segala hak dan kebutuhannya. Maka dari itu semakin banyak kasus pelanggaran terhadap anak, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat telah menggambarkan bahwa masih minimnya implementasi kebijakan dan bentuk perlindungan terhadap anak. Hal  ini  menggambarkan  pula  bahwa  masih  rendahnya  tingkat  perlindungan ataslingkungan yang ramah dan aman bagi anak dan juga menggambarkan pula bahwa masih  jauhnya  lingkungan  yang  ramah  dan  aman  bagi  anak.  Sebagai  acuan  dalam
J-SANAK : Jurnal Kajian Anak (p-ISSN: 2686-5343 |e-ISSN: 2715-7989) Vol. (5)(01), (Juli-Desember)(2023), (Halaman)(1-16) DOI: https://doi.org/10.24127/j-sanak.v5i01.4268
mencegah  meningkatnya  jumlah  pelanggaran  terhadap  anak,  maka  diperlukan  adanya sebuah kebijakan yang mampu menekan persoalan tersebut. Implementasi atas kebijakan perlindungan anak yang dilakukan melalui program sanggar merdeka, rumah desa sehat, dan  forum  anak  mampu  memberikan  perubahan  dalam  memenuhi  hak  dan  kebutuhan anak.
Pemerintah  Kabupaten  Jember  berkewajiban  dalam  mewujudkan  tindakan  dalam memberikan perlindungan terhadap anak dengan komitmennya yakni merintis kabupaten layak anak melalui program kerja yang ramah anak, kebijakan yang ditetapkan, hingga pada kegiatan  yang menunjang terpenuhinya hak anak secara menyeluruh hingga pada pembangunan desa layak anak. Salah satu upaya pembangunan desa ramah anak yang ada di Kabupaten Jember ialah Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk. Desa Panduman menjadi desa  pertama  yang  mulai  merintis  upaya  dalam  membangun  desa  ramah  anak  melalui peraturan  desa  tentang  perlindungan  anak.  Tujuan  dari  adanya  pembangunan  desa  ini menjadi  salah  satu  faktor  dalam  memberikan  keberhasilan  dari  strategi  pengembangan kota  atau  kabupaten  layak  anak.  Berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  anak,  maka melalui peraturan perlindungan bagi anak yang ada di tingkat desa dapat menjadi sebuah formula untuk mendorong terbentuknya desa ramah anak guna merintis kabupaten layak anak di Kabupaten Jember.
Melihat keadaan  yang demikian maka sangat diperlukan adanya aksi tindakan dan kerjasama  untuk  meminimalisir  kasus  fenomena  pelanggaran  pada  anak,  maka pemerintah  Desa  Panduman  bersama  stakeholder  membentuk  sebuah  Peraturan  Desa Panduman  Nomor  4  Tahun  2018  tentang  Perlindungan  Anak  sebagai  landasan  dalam upaya  menekan  jumlah  kasus  pelanggaran  anak  yang  marak  terjadi  di  desa  tersebut. Adapun alasan peneliti memilih fokus penelitian ini ialah didasarkan pada fenomena yang telah  digambarkan  dan  beberapa  hasil  temuan  dilapangan  bahwasanya  fenomena pelanggaran  anak  yang  terjadi  di  Desa  Panduman  memiliki  tingkat  urgensi  dan kompleksitas  yang lebih tinggi. Terlihat dari beberapa desa  yang lain, Desa Panduman menjadi satu-satunyaa desa dengan jumlah kasus pelanggaran anak terbanyak yang ada di Kabupaten Jember. Data yang digambarkandalamprofildesaPanduman (2015), desa ini memiliki  banyak  jumlah  penduduk  berusia  kurang  dari  18  tahun  (anak),  dan  rata-rata mereka belum mampu melanjutkan pendidikannya hingga pada jenjang yang lebih tinggi. Sebagian dari mereka juga banyak sekali yang melakukan pernikahan dini setelah mereka putus sekolah di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD).
Hampir  tidak  ada  satu  anak  yang  berhasil  melanjutkan  pendidikan  hingga  pada jenjang perguruan tinggi. Kondisi sosial dan faktor pendukung lainnya menjadi salah satu dorongan terbesar mereka untuk tidak melanjutkan pendidikan dan memilih menikah dini hingga bekerja. Tercatat sebanyak lebih dari 150 anak yang mengalami putus sekolah dan kesemuanya hampir tidak bisa membaca, menulis, dan juga berhitung (Data Demografis Desa Panduman, 2015). Selain itu, kondisi pola hidup yang tidak sehat dan juga kondisi lingkungan  yang  ada  juga  menjadi  salah  satu  pengaruh  terbesar  bagi  anak  mengalami kondisi stunting. Tercatat juga sebanyak lebih dari 50 anak yang lahir mengalami kondisi
J-SANAK : Jurnal Kajian Anak (p-ISSN: 2686-5343 |e-ISSN: 2715-7989) Vol. (5)(01), (Juli-Desember)(2023), (Halaman)(1-16) DOI: https://doi.org/10.24127/j-sanak.v5i01.4268
stunting akibat kurangnya gizi yang didapat (Data Stunting yang dikeluarkan oleh Rumah Desa Sehat). Data yang ada dan kondisi yang menjadi kebutuhan tersebut menjadi acuan pemerintah desa untuk menetapkan peraturan desa tentang perlindungan anak. Sehingga melalui  peraturan  tersebut  menjadi  upaya  pihak  desa  melalui  beberapa  program  yang mampu  menunjang  dalam  memberikan  perubahan  terutama  pada  peningkatan kesejahteraan anak.
Setelah  peraturan  desa  tersebut  ditetapkan,  banyak  sekali  perubahan  yang  terjadi. Adapun perubahan yang ada diantaranya ialah banyak anak yang sudah bisa membaca, menulis,  dan  juga  berhitung  walaupun  mereka  telah  putus  sekolah,  jumlah  anak  yang mengalami  putus  sekolah  semakin  berkurang  ditiap  tahunnya,  dorongan  dan  semangat anak untuk tetap melanjutkan pendidikan sudah mulai tertanam kuat walaupun masih ada beberapa  diantara  mereka  yang  mengikuti  adat  desa  untuk  menyegerakan  menikah. Hingga saat ini banyak dari mereka yang melanjutkan pendidikan hingga pada jenjang perguruan  tinggi.  Pernikahan  dini  pun  hampir  jarang  terjadi  kecuali  bagi  mereka  yang telah  hamil  diluar  nikah  dan  harus  segera  dinikahkan  oleh  pihak  keluarga.  Pada  ranah kesehatan juga terlihat bahwasanya pendampingan bagi anak yang mengalami stunting berjalan optimal walaupun skema perkembangan stunting masih belum dapat dikatakan stabil  akibat  faktor  lingkungan  masyarakat  desa  dan  pola  hidup  yang  kurang  sehat. Fenomena ini lah yang menjadi landasan peneliti untuk melihat bagaimana implementasi peraturan  desa  tersebut  dilakukan  hingga  mampu  memberikan  perubahan  dalam peningkatan kesejahteraan anak.
Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember merumuskan dan menetapkan kebijakan  perlindungan  anak  sebagai  acuan  dalam  membangun  desa  ramah  anak  yang menjadi  rintisan  dalam  membangun  Kabupaten  Layak  anak  dengan  didasarkan  pada Undang-Undang  Nomer  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  dan  Peraturan Pemerintah PPPA Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak. Manifestasi dari pemikiran  (Midgley, 2009) tentang kebijakan sosial dalam kajian ilmu kesejahteraan sosial juga mengemukakan bahwa kebijakan sosial merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Selarasdengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Midgley,pemerintah  desa  panduman memformulasikan  kebijakan  tentang  perlindungan  anak  sebagai  tujuan  dalam memberikan kebebasan pada anak untuk memenuhi hak dan kebutuhan serta memberikan jaminan pelindungan bagi mereka terhadap kasus kejahatan anak yang kerap terjadi.
Perlindungan sosial pada anak fokus dalam memenuhi hak-hak anak dan menjamin perlindungan  anak  dari  kejahatan  atau  fenomena  anak  yang  sangat  kompleks.  Kondisi fenomena  anak  yang  terjadi  di  Desa  Panduman  membutuhkan  berbagai  disiplin  ilmu untuk  menanganinya,  salah  satunya  ialah  kajian  kebijakan  sosial  dalam  ilmu kesejahteraan  sosial  hingga  pada  bentuk  pengimplementasiannya  melalui  sinergi  dari seluruh  elemen  masyarakat  untuk  mencegah  dan  mengurangi  adanya  fenomena pelanggaran  terhadap  anak.  Dalam  hal  ini  aspek  yang  harus  disentuh  bukan  lagi  pada anak, melainkan juga upaya penyadaran dan membangun kepedulian warga masyarakat
J-SANAK : Jurnal Kajian Anak (p-ISSN: 2686-5343 |e-ISSN: 2715-7989) Vol. (5)(01), (Juli-Desember)(2023), (Halaman)(1-16) DOI: https://doi.org/10.24127/j-sanak.v5i01.4268
untuk  melakukan perlindungan sosial  pada anak.  Melalui  kebijakan perlindungan anak yang di sahkan dalam bentuk peraturan desa menjadi salah satu acuan dalam menekan angka  pelanggaran  kasus  anak  dan  memberikan  perubahan  yang  terjadi  di  Desa Panduman. Hal ini pula menjadi sebuah langkah awal dalam mendorong Desa Panduman menjadi  Desa  Ramah  Anak.  Oleh  karena  itu  berdasarkan  gambaran  kondisi  di  atas, penelitian  ini  fokus  dalam  menganalisis  lebih  dalam  mengenai  Implementasi  dari Peraturan  Desa  Nomor  4  Tahun  2018  Tentang  Perlindungan  Anak  di  Desa  Paduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember.

## B. METODOLOGI
Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam metode ini, data  yang diperoleh adalah secara subjektif dan objektif. Pada  penelitian  ini,  peneliti  berusaha  mendeskripsikan  fenomena  sesuai  dengan  hasil observasi  dan  pengkajian  informasi  secara  mendalam.  Sehingga,  dalam  penelitian  ini, peneliti  memaparkan  hasil  penelitian  di  balik  fenomena  yang  diamati,  kemudian ditafsirkan  dan  dianalisa  untuk  mendapatkan  hasil  dan  gambaran  secara  mendalam, terkait dengan penerapan atau implementasi peraturan desa. Fokus yang dilakukan adalah mendalami  informasi  berkaitan  dengan  kebijakan  Perlindungan  Anak  yang  terdapat  di desa  panduman,  serta  mengamati  bagaimana  ketiga  program  yang  diterapkan  dapat berjalan sesuai peraturan yang berlaku.
Dalam  hal  ini, purposive  area adalah  teknik  yang  digunakan  untuk  menentukan lokasi  penelitian.  Teknik  tersebut  adalah  metode  yang  dianggap  relevan  dan  sesuai dengan  beberapa  kriteria  masalah  dan  tujuan  penelitian  (Bungin,  2012).  Penelitian  ini dilakukan  di  Desa  Panduman  sebagai  desa  yangsangat  kompleks  dengan  fenomena persoalan  pelanggaran  terhadap  anak  terbanyak.Oleh  sebab  itu,  desa  ini  diresmikan menjadi  salah  satu  desa  rujukan  desa  pertama  yang  ada  di  Kabupaten  Jember  dalam membangun  desa  ramah  anak  melalui  peraturan  desa,  tentang  perlindungan  anak  yang bertujuan untuk menekan angka terjadinya pelanggaran terhadap anak.
Teknik  penentuan  infoman  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  terpilih  dengan beberapa pertimbangan tertentu  yang ditekankan pada mereka  yang mengetahui secara mendalam  terkait  kajian  fenomena  penelitian  yang  diangkat.  Adapun  informan  pokok dalam penelitian ini ialah pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Lalu selanjutnya untuk informan tambahan ialah pendamping desa, karangtaruna, pengurus Rumah Desa Sehat, dan  masyarakat  penerima  kebijakan  sosial.  Disamping  itu,  pengumpulan  data  yang dilakukan ialah menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi.
Analisis  kualitatif  berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  melalui  proses pengkajian  permasalahan,  menghasilkan  data  lapang  yang  dapat  dianalisa  secara kualitatif  sesuai  dengan  pemecahannya,  sesuai  dengan  perspektif  oleh  Miles  dan HuberMan  (Sugiyono,  2015).  Dalam  hal  ini,  peneliti  menggunakan  teknik  triangulasi sumber. Berdasarkan teknik tersebut, data diolah melalui kroscek informasi berdasarkan
DOI: https://doi.org/10.24127/j-sanak.v5i01.4268
sumber data maupun informasi yang telah diperoleh dan bersifat berbeda, tetapi diolah menggunakan teknik yang sama.
Hasil  berdasarkan  triangulasi  data  akan  dikategorisasikan  serta  harus  dapat dideskripsikan guna membedakan perspektif yang sama meskipun berbeda. Berdasarkan sumber  data  yang  ada,  dalam  hal  ini  triangulasi  merupakan  instrumen  untuk  menguji validitas  serta  kredibilitas  sebuah  data  yang  diolah  dengan  tujuan  untuk  menjabarkan suatu  keadaan  di  balik  fakta  yang  ada,  dengan  mengkaji  serta  mengkroscek  data  yang didapatkan  melalui  berbagai  sumber  dan  metode  yang  telah  ditentukan.  Hal  ini memerlukan  banyak  data  yang  valid  berdasarkan  adanya  informan  yang  telah  dipilih, sehingga hasil penelitian dapat bersifat ilmiah dan objektif.
Adapun  hasil  dari  triangulasi  data  tersebut  harus  dapat  dideskripsikan  dan dikategorisasikan  untuk  membedakan  pandangan  yang  sama  dan  berbeda  dari  sumber data. Triangulasi sumber sebagai instrumen untuk menguji validitas dan kredibilitas data dilakukan  karena  penelitian  ini  berupaya  untuk  dapat  mengungkapkan  makna  dibalik fakta yang ada dengan cara mengkroscek dan mengkaji data yang diperoleh dari berbagai sumber  dan  metode  yang  ditemukan.  Hal  tersebut  tentunya  memerlukan  data  yang lengkap dan valid dari beberapa informan yang telah ditetapkan sehingga hasil penelitian ini ilmiah dan objektif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun  hasil  penelitian  dan  juga  pembahasan  yang  tercakup  diantaranya  ialah gambaran kondisi Desa Panduman yakni salah satu desa di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, fenomena pelanggaran anak  yang kerap  terjadi di  Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, perumusan kebijakan tentang perlindungan anak, dan proses implementasi kebijakan perlindungan anak.

## a) Kondisi Desa Panduman
Letak geografis Desa Panduman berada di wilayah dataran tinggi. Desa Panduman memiliki batas-batas administrasi, antara lain yakni, di sebelah Utara terdapat Desa jelbuk dan  desa  Suco  pangepok,  di  sebelah  timur  terdapat  desa  Candijati  dan  desa  Jelbuk, sebelah selatan terdapat Candijati, Kamal, dan Darsono. Serta di sebelah barat terdapat Hutan  dan  pegunungan  Hyang.  Informasi  luas  wilayah  yang  didapatkan  yakni  sekitar 862,728 Ha.
Lebih  lanjut  dipaparkan,  bahwa  di  sebelah  bagian  utara  wilayah  Desa  Panduman Kabupaten Jember, tergolong daerah yang subur dan memiliki potensi yang baik untuk pengembangan sektor pertanian termasuk tanaman pangan.
J-SANAK : Jurnal Kajian Anak (p-ISSN: 2686-5343 |e-ISSN: 2715-7989) Vol. (5)(01), (Juli-Desember)(2023), (Halaman)(1-16) DOI: https://doi.org/10.24127/j-sanak.v5i01.4268

## Gambar 1 Peta Desa Panduman
Saat ini, otonomi desa mewajibkan setiap desa mampu membangkitkan sumber daya yang lebih inovatif dan kreatif baik dalam pelayanan maupun pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan. Namun nyatanya, langkah tersebut mengalami beberapa tantangan baik dari kondisi sosial ekonomi seperti tingginya angka kemiskinan dan  pengangguran,  kurangnya  pemenuhan  hak  dan  perlindungan  terhadap  anak, rendahnya  kualitas  pendidikan,  serta  beberapa  permasalahan  sosial  lain  yang  menjadi hambatan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  desa.  Oleh  sebab  itu,  Desa  Panduman menetapkan  visi  yang  secara  umum  fokus  dalam  mewujudkan  pemerintah  desa  yang bersih,  demokratis,  dan  terwujudnya  kehidupan  masyarakat  yang  sejahtera,  adil,  dan makmur melalui penerapan misi pada ranah peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, peningkatan  aspek  pendidikan  dan  kesehatan,  pengembangan  potensi  desa, meminimalisir peningkatan kemiskinan, dan mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana desa.
Secara umum kondisi sosial pada masyarakat yang ada di Desa Panduman ini masih mengalami  adanya  kesenjangan  antar  satu  masyarakat  dengan  masyarakat  yang  lain akibat  tidak  meratanya  sumber  daya  yang  ada.  Terutama  dalam  upaya  menjaga  dan melindungi anak, masyarakat masih ikut terlibat dalam menjalankan program pendukung kesejahteraan  yang  telah  disiapkan  oleh  pihak  desa.  Walaupun  sebagian  dari  mereka masih ada yang paten dalam menjalankan kultur adat istiadatnya sehingga enggan untuk ikut andil dalam setiap upaya yang telah direncanakan oleh pihak desa.
Berbicarara  mengenai  dukungan  masyarakat  Desa  Panduman  dalam  menjaga  hak dan kebutuhan anak menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pihak desa. Sosialisasi pun  dilakukan  oleh  pihak  desa  secara  menyeluruh  sebagai  acuan  adanya  pemerataan tindakan yang sama pada setiap warga masyarakat. Bapak Supriyadi pun menyampaikan bahwa :
“Iya  pasti  mendukung  dan  tidak  ada  kontroversi  karena  juga  menjangkau seluruh  luas  wilayah.  Masyarakat  juga  selalu  antusias  dalam  mengarahkan anak mereka untuk sekolah ketika ada program belajar mengajar”. Informan Bapak Supriyadi, 21 Januari 2022.
DOI: https://doi.org/10.24127/j-sanak.v5i01.4268
Upaya  mengajak  masyarakat  untuk  ikut  andil  memberikan  buah  hasil  yang  cukup maksimal dan jarang adanya kontroversi disana. Mereka masih memiliki antusias yang tinggi dalam mengarahkan anak-anaknya untuk tetap melakukan program belajar supaya jenjang  pendidikannya  semakin  tinggi  dan  dapat  menjadi  acuan  semangat  baru  untuk anak-anakyang lain. Walaupun kadang kala ada beberapa kebiasaan para orang tua untuk menikahkan  anak-anaknya  di  usia  yang  masih  belum  waktunya.  Itu  terjadi  lagi  karena adat  kebiasaan  disana,  lagi  -  lagi  karena  kebiasaan  nenek  moyang  yang  telah  ada sebelumnya. Adapun adat yang kerap terjadi dalam pernikahan dini disampaikan oleh Bu Yatin yakni :
“Iyaa tapi itu nantinya juga tergantung orang tuanyaaa. Biasanya itu sudah ada janjian antar orang tuaa juga untuk menikahkan anak.Dari pada anaknya jarang sekolah jadi dinikahkan saja”. Informan Bu Yatin, 23 Januari 2022.
Perjanjian  antar  orang  tua  dalam  hal  menikahkan  anak-anaknya  kerap  terjadi  di lingkungan  desa.  Mereka  lebih  baik  menikahkan  anaknya  dari  pada  anaknya  jarang sekolah dan mengikuti kegiatan pembelajaran lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, kesenjangan  yang  terjadi  pun  sedikit  mengalami  adanya  perubahan  dikalangan masyarakat walaupun kebiasaan untuk mengajak anak-anakbekerja di kebun sendiri tetap kerap terjadi.Begitu juga dengan peraturan desa panduman, peraturan tersebut disahkan dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak dan kebutuhan anak. Pelindungan hak dan kebutuhan anak diwujudkan sebagai gerakan hukum yakni dengan meletakkan seluruh pembangunan sosial anak menjadi bagian terpenting dalam pembangunan yang dilakukan.
Berdasarkan pemaparan tersebut, seluruh institusi lokal seperti pemerintah daerah, keluarga,  dan  masyarakat  bertanggungjawab  dalam  memberikan  perlindungan  kepada anak  supaya  mereka  dapat  merasakan  dan  terpuni  hak  dan  juga  kebutuhannya.  Upaya implementasi  yang  dilakukan  tetap  didasarkan  pada  prinsip  pemenuhan  dan  jaminan perlindungan terbaik bagi anak. Selanjutnya, sebagai upaya implementasi atas ratifikasi tersebut, maka pemerintah Desa Panduman telah mengesahkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak, yang secara subtantif telah mengatur beberapa hal  antara  lain  kewenangan  desa  dalam  melindungi  hak  dan  kebutuhan  anak,  hak  dan kewajiban anak untuk hidup, non diskriminasi, hak atas identitas, hak untuk beribadah, hak untuk memperoleh layanan kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk berpendapat, hak untuk  beristirahat, peran dan tanggung jawab pemerintah desa dalam tumbuh  kembang  dan  kehidupan  terbaik  bagi  anak,  peran  dan  tanggung  jawab masyarakat, peran dan tanggung jawab keluarga dan orang tua, dan pelindungan khusus bagi anak. Upaya pemenuhan hak dan kebutuhan anak dilaksanakan melalui kegiatan dan program yang ranahnya berperan dalam mensejahterakan anak dimana seluruh pihak ikut berperan dalam menjamin dan memberikan perlindungan terhadap anak.
J-SANAK : Jurnal Kajian Anak (p-ISSN: 2686-5343 |e-ISSN: 2715-7989) Vol. (5)(01), (Juli-Desember)(2023), (Halaman)(1-16) DOI: https://doi.org/10.24127/j-sanak.v5i01.4268

## b) Implementasi Kebijakan
Secara garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori yang dilihat pada teori  Midgley  (2000)  dalam  Suharto  (2008)  yang  salah  satunya  ialah  berupa  peraturan dan  Undang-Undang.  Dimana  dalam  hal  ini  pemerintah  berwenang  dalam  membuat kebijakan  yang  mampu  mengatur  kondisi  sosial  yang  ada  supaya  nantinya  dapat memberikan keputusan yang berdampak langsung pada kesejahteraan. Kebijakan sosial dalam hal ini mengarah pada suatu ketetapan yang memiliki beberapa batasan dan perlu untuk  dijalankan  sebagai  acuan  untuk  menghindari  permasalahan  sosial.  Sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Muhajir  (2000),  bahwasanya  kebijakan  adalah    upaya  yang dilakukan  untuk  memecahkan  masalah  sosial  yang  didasarkan  pada  asas  keadilan  dan kesejahteraan masyarakat.
Isi  dari  kebijakan  sekurang  -  kurangnya  harus  memenuhi  empat  hal  penting  yang diantaranya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terjadi keadilan : by the law, social justice ,  peluang  prestasi,  dan  kreasi  individual,  membuka  peluang  atas  partisipasi  dari masyarakat baik dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan, dan implementasi, terjamin  pengembangan  yang  berkelanjutan.  Didasarkan  pada  teori  tersebut,  adanya kebijakan melalui peraturan desa menjadi salah satu cara dalam mencegah permasalahan sosial yang terjadi di Desa Panduman yakni fenomena pelanggaran anak yang belum juga terselesaikan. Penetapan kebijakan tersebut selaras dengan apa yang menjadi salah satu misi  pemerintah  desa  dalam  ranah  kesejahteraan  anak  yakni  pada  misi  pemberdayaan pendidikan  dan  meningkatkan  kesehatan.  Peraturan  ini  dibuat  dengan  didasarkan  pada kondisi yang ada secara objektif sebagai tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan anak-anakyang ada disana, memberikan keadilan dan proses yang seharusnya didapatkan, membangun  kondisi  sosial  partisipatif  mengenai  kepeduliannya  terhadap  anak,  hingga pada terjaminnya hak dan kebutuhan dasar mereka.
Selanjutnya, kebijakan sosial melalui peraturan desa yang telah ditetapkan memiliki beberapa  program  yang  nantinya  mampu  menunjang  hak  dan  kebutuhan  anak  yakni melalui sanggar merdeka, forum anak, dan juga rumah desa sehat. Kondisi ini diperkuat dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Bessant,  Watts,  Dalton  dan  Smith  (2006), bahwasanya “ In short social policy refers to what governments do when they attempt to improve the quality of people’s live by providing a range of income support community services  and  support  programs ”.  Artinya,  Peraturan  Desa  Panduman  Nomor  4  Tahun 2018  Tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah desa  dalamupaya  meningkatkan  kualitas  hidup  anak-anak  di  Desa  Panduman  melalui pemberian  beragam  program  dan  kegiatan  penunjang  lainnya  seperti  tunjangan  untuk biaya  pendidikan,  pembangunan  akses  jalan  raya  yang  menjadi  jalur  untuk  pergi  ke sekolah,  layanan  masyarakat  dan  tunjangan  sosial  lainnya  yang  mendukung perkembangan  kualitas  hidup  anak  terutama  pada  bidang  pendidikan  dan  juga  bidang kesehatan. Sejauh ini adapun klasifikasi anak yang telah menyelesaikan pendidikan ialah
DOI: https://doi.org/10.24127/j-sanak.v5i01.4268
sebanyak 360 anak mulai pada jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga pada jenjang pasca sarjana.
Kebijakan  sosial  merupakan  keputusan  yang  dilaksanakan  secara  bersamaan  guna preventif  terhadap  masalah  sosial,  sebagai  fungsi  kuratif,  serta  mempromosikan kesejahteraan sebagai fungsi pengembangan. Yakni sebagai upaya dan kewajiban negara ( state  obligation )    dalam  memenuhi  hak-hak  sosial  masyarakatnya  (Suharto,  2002). Selaras  dengan  teori  tersebut,  ditetapkannya  peraturan  desa  juga  didasarkan  pada  misi yang difokuskan guna mencegah adanya fenomena pelanggaran terhadap anak terutama fenomena pernikahan dini dan anak putus sekolah, mengatasi masalah anak yang telah terjadi seperti stunting dengan imunisasi sebagaimana yang juga tertuang dalam peraturan tersebut mengenai kesehatan anak, dan juga memberikan arahan kepada masyarakat akan pentingnya lingkungan sosial yang ramah terhadap anak yakni dengan melindungi segala hak dan kebutuhan mereka.
Sebagaimana yang menjadi arah kebijakan berdasarkan hasil dari data dokumentasi memaparkan bahwa arah kebijakan yang dikeluarkan oleh desa memiliki urgensi pertama pada  upaya  memberdayakan  pendidikan  dan  meningkatkan  kesehatan  yakni  melalui kegiatan  belajar  dan  mengajar  serta  jaminan  atas  layanan  kesehatan  yang memadai.Analisis  implementasi  dari  peraturan  desa  tersebut  dilakukan  dengan didasarkan  pada  tiga  prinsip  analisis  kebijakan  sebagai  landasan  dalam  menguji  atau menelaah faktor-faktor kebijakan sosial  yang diantaranya ialah (1) Pernyataan masalah sosial yang akan diselesaikan menggunakan kebijakan sosial, (2) Pernyataan mengenai metodebagaimana  sebuah  kebijakan  sosial  dilaksanakan.  (3)  Berbagai  pertimbangan mengenai dampak dari implementasi kebijakan dan yang diprediksi akan muncul sebagai dampak  penerapan  kebijakan  sosial  tersebut.  Dengan  demikian,  analisis  dari  peraturan desa tentang perlindungan anak tersebut dilakukan setelah kebijakan peraturan tersebut telah ditetapkan dan dijalankan guna melihat sejauh mana respon dari penerima kebijakan serta  perubahan  atas  ditetapkannya  peraturan  tersebut  bagi  perlindungan  dan kesejahteraan anak.
Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan dalam hal ini mengarah pada upaya dalam memberikan jaminan atas kondisi fenomena anak  yang  kerap  dialami  yakni  fenomena  anak  yang  putus  sekolah,  pernikahan  dini, pekerja anak, kekerasan terhadap anak, dan stunting atau kondisi gizi buruk yang dialami oleh anak-anakdi Desa Panduman. Perlindungan sosial pada anak atau perlindungan anak ini  dimaksudkan  untuk  mencegah  dan  mengurangi  resiko  kerentanan  anak  dengan melindungi  dan  menjamin  hak-haknya  dan  terpenuhi  melalui  kebijakan  peraturan  desa tentang perlindungan anak yang telah dibuat oleh pemerintah Desa Panduman, sehingga anak  dapat  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  serta  mampu  berpartisipasi  atau menyuarakan  aspirasi  secara  optimal  terkait  segala  hal  yang  menjadi  kebutuhan  anak dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan sosial yang ada disekitarnya.
J-SANAK : Jurnal Kajian Anak (p-ISSN: 2686-5343 |e-ISSN: 2715-7989) Vol. (5)(01), (Juli-Desember)(2023), (Halaman)(1-16) DOI: https://doi.org/10.24127/j-sanak.v5i01.4268
Perumusan dan penetapan peraturan desa tersebut yang dilakukan melalui beberapa tahapan yakni diantaranya ialah asesmen kebutuhan dan masalah anak yang ada di desa, pelatihan penyusunan naskah kebijakan, sosialisasi melalui workshop, serta penyusunan draft kebijakan hingga pada penetapan peraturan desa tersebut juga menjadi salah satu acuan yang memiliki outcome dalam membangun desa yang ramah anak.   Dalam hal ini,  desa  panduman  memiliki  tujuan  dalam  membangun  desa  yang  ramah  anak  yakni dimana  lingkungan  tersebut  fokus  memberikan  jaminan  atas  perlindungan  anak. Sebagaimana dengan apa yang dijelaskan bahwa desa ramah anak merupakan desa yang inklusif dan peduli terhadap segala kebutuhan untuk memprioritaskan perlindungan anak (Irmawati,  2009).  Sesuai  dengan  apa  yang  mejadi  hasil  temuan  dilapangan,  Desa Panduman  menjadi  desa  pertama  yang  memiliki  peraturan  desa  tentang  perlindungan anak. Adapun outcome dari adanya peraturan tersebut ialah untuk membangun desa yang ramah  anak  guna  terciptanya  lingkungan  yang  peka  dan  peduli  terhadap  hak  dan kebutuhan anak-anakdisana. Namun upaya pembangunan ini masih menjadi rintisan yang kerap dilakukan melalui beberapa program penunjang yang telah disediakan oleh pihak desa.
Dalam membangun desa yang ramah, terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan bahwasanya desa tersebut layak untuk dikatakan sebagai desa yang ramah anak. Adapun beberapa prinsip tersebut diantaranya ialah (a) anak mendapatkan hak atas akta kelahiran, informasi  yang  layak  bagi  mereka,  dan  forum  anak.  (b)  adanya  lingkungan  dan pengasuhan  yang memberikan layanan kepada anak. (c) tersedianya layanan kesehatan bagi  kesejahteraan  anak.  (d)  adanya  layananpendidikan  yang  mampu  menunjang kebutuhan dasar mereka, baik pada pendidikan yang bersifat akademik dan nonakademik. (e) terjaminnya upaya perlindungan khusus bagi mereka. Dengan begitu, melalui kelima prinsip  tersebut  desa panduman menetapkan peraturan desa tentang perlindungan  anak sebagai  upaya  dalam  memberikan  jaminan  perlindungan  guna  membangun  desa  yang ramah anak. Sebab dalam hal ini, pembangunan desa  yang layak anak perlu dilakukan secara  sadar,  terencana,  dan  berkelanjutan  dengan  didasarkan  pada  segala  hal  yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang diimbangi dengan sumber daya dan potensi desa.
Selanjutnya, pembangunan desa yang ramah anak menjadi salah satu alternatif dalam merintis dan mewujudkan adanya kabupaten yang layak anak. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri  Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2011  tentang  Kebijakan  Pengembangan Kabupaten/Kota  Layak  Anak  yang selanjutnya disingkat  KLA  adalah  program  dimana kabupaten/kota  memiliki  sistem  pembangunan  yang  ramah  anak  dan  komitmen  dalam menjamin  terpenuhinya  hak  dan  kebutuhan  anak.  Dalam  hal  ini  KLA  menjadi  sebuah tombak  dalam  mewujudkan  lingkungan  yang  ramah  dan  mampu  memenuhi  hak  dan kebutuhan  dari  anak  dengan  melibatkan  beberapa  desa  yang  ada  dibawahnya.  Saat  ini kabupaten  jember  berupaya  untuk  merintis  kabupaten  jember  sebagai  kabupaten  yang
J-SANAK : Jurnal Kajian Anak (p-ISSN: 2686-5343 |e-ISSN: 2715-7989) Vol. (5)(01), (Juli-Desember)(2023), (Halaman)(1-16) DOI: https://doi.org/10.24127/j-sanak.v5i01.4268
layak  anak  melalui  pembangunan  desa  yang  ramah  anak  dan  didukung  oleh  adanya peraturan desa tentang perlindungan anak.
Desa  panduman  adalah  desa  perdana  yang  memiliki  peraturan  desa  tentang perlindungan  anak.  Dalam  hal  ini, outcome yang  diharapkan  dari  adanya  peraturan tersebut  adalah  untuk  membangun  desa  yang  ramah  anak  dan  mendorong  rintisan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jember. Adapun fokus pada kegiatan ini diarahkan pada bentuk realisasi atas kebijakan perlindungan anak yang telah dibuat. Pada tahapan implementas,  pemerintah  desa  bertanggung  jawab  untuk  menjalankan  peraturan  yang telah  dirancang  dan  disesuaikan  apakah  peraturan  tersebut  benar-benar  aplikatif  di lapangan  dan  berhasil  mencapai output yang  telah  di  rencanakan  sebagai  tujuan  dari dibentuknya  peraturan  desa  tentang  perlindungan  anak.  Sehingga  dalam  keterlibatan masyarakat  menjadi  faktor  utama  yang  mempengaruhi  keberhasilan  atas  kebijakan tersebut.  Berdasarkan  peraturan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang perlindungan  anak,  dijelaskan  bahwa  di  Indonesia  menetapkan  hukum  yang  mengatur mengenai  pemenuhan  hak  dan  kebutuhan  anak.  Namun  tidak  dapat  dipungkiri  dalam pengaplikasiannya  sering  kali  terjadi  ketidakefektifan  hukum  yang  mengakibatkan adanya fenomena pelanggaran anak.
Berdasarkan informasi yang telah didapatkan, Desa Panduman telah memiliki aturan hukum  yang  berisi  kebijakan  perlindungan  anak  pada  Peraturan  Desa  Nomor  4  Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak. Menurut ketentuan yang telah diatur secara rinci dan jelas, telah ditetapkan tahapan-tahapan dalam upaya melindungi hak dan kebutuhan anak yang memerlukan partisipasi dari berbagai pihak yang ada di Desa Panduman. Adapun hasil  analisa  dari  implementasi  kebijakan  melalui  peraturan  desa  tersebut  telah  dibagi menjadi 3 katerogi sesuai dengan kondisi dan hasil implementasi yang dilakukan dan juga dilandaskan  pada  teori  menurut  gaya  implementasi  kebijakan  Donald  Van  Matter  dan Van  Horn  (2016)  dalam  buku  William,  D  (2000)  yang  dimana  dalam  implementasi peraturan desa tersebut dilakukan melalui tiga program yakni Program Sanggar Merdeka, Program  Forum  Anak,  dan  Program  Rumah  Desa  Sehat  dimana  kesemuanya  dilihat melalui  enam  indikator  analisa  kebijakan  yakni  tujuan  dan  ukuran  keberhasilan  atas kebijakan  yang  telah  dijalankan,  sumber  daya  yang  terlibat  didalamnya,  pelaksana kebijakan,  responsifitas  masyarakat  dan  pelaksana  kebijakan,  pola  komunikasi  yang dibangun, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.
Penerapan peraturan desa ini juga didukung dari adanya peran dan partisipasi tokoh yang berkaitan seperti tokoh masyarakat desa dan juga orang tua dari anak-anak di Desa Panduman. Di samping itu, adapun penghambat lainnya ialah semakin maraknya kasus pelanggaran  anak  akibat  faktor  kondisi  sosial  ekonomi  yang  dialami  oleh  masyarakat desa. Oleh karena, atas kondisi  yang terjadi beberapa program implementasi kebijakan dilakukan  untuk  mengurangi  dan  mencegah  semakin  tingginya  kasus  pelanggaran terhadap  anak.  Dari  ketiga  program  yang  dibentukoleh  pemerintah  Desa  Panduman sebagai  tindakan  implementasi  atas  peraturan  desa  yang  telah  ditetapkan  mampu mengurangi  fenomena  pelanggaran  anak  yang  terjadi.  Melalui  peraturan  desain
J-SANAK : Jurnal Kajian Anak (p-ISSN: 2686-5343 |e-ISSN: 2715-7989) Vol. (5)(01), (Juli-Desember)(2023), (Halaman)(1-16) DOI: https://doi.org/10.24127/j-sanak.v5i01.4268
pemerintah  Desa  Panduman,  masyarakat,  dan  keluarga  berperan  dalam  memberikan jaminan  perlindungan  di  bidang  pendidikan,  kesehatan  pencegahan  pernikahan  anak, keamanan lingkungan terbaik bagi anak. Pada peraturan desa tersebut telah dipaparkan secara  keseluruhan  mengenai  upaya  perlindungan  anak.  Namun  dalam  upaya implementasinya, pemerintah  desa masih fokus  pada penanganan fenomena  anak  yang marak terjadi terlebih dahulu yakni seperti mereka yang putus sekolah, pernikahan dini serta stunting.

## D. KESIMPULAN
Pemerintah Desa Panduman sebagai pelaksana kebijakan bersama stakeholder dan tokoh  masyarakat  Desa  Panduman  juga  memerlukan  berbagai  kesiapan  dalam  upaya merumuskan, menetapkan, dan mengimplementasikan Peraturan Desa Panduman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Adapun kesiapan tersebut  meliputi: sumber daya  manusia  (pemerintah  desa,  keluarga,  masyarakat  dan  anak),  program  pemenuhan hak anak, dan  fasilitas pendukung program. Desa Panduman telah menetapkan kebijakan perlindungan anak sebagai acuan dalam membangun desa ramah anak. Dengan demikian, pemerintah desa memiliki peran dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan pada  bidang  pendidikan,  kesehatan,  dan  pencegahan  pernikahan  anak,  serta  partisipasi anak.
Bentuk  implementasi  peraturan  desa  dalam  pelaksanaan  upaya  perlindungan  anak dilakukan  melalui  Program  Sanggar  Merdeka,  Forum  Anak  serta  Rumah  Desa  Sehat (RDS).  Adapun  analisis  yang  menjadi  progres  dari  implementasi  tersebut  adalah pertama, implementasi  peraturan  desa  melalui  Program  Sanggar  Merdeka  berjalan dengan baik, dilakukan melalui pendampingan yang fokus dalam memberikan pengajaran terutama  bagi  anakserta  sasaran  terhadap  para  pelajar  yang  masih  bersekolah  namun memiliki kemampuan membaca, menulis serta berhitung yang kurang. Dengan demikian hasil  analisis  implementasi  dapat  menggambarkan  bahwasanya  program  ini  mampu memberikan  perubahan  dalam  ranah  peningkatan  kemampuan  membaca,  menulis,  dan juga berhitung bagi anak-anakserta pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kedua ,  penerapan  peraturan  desa  melalui  Program  Forum  Anak  belum  berjalan dengan  maksimal  karena  belum  adanya  keterlibatan  dari  para  pelaksana  baik  pada organisasi  formal  dan  non  formal.  Dengan  demikian,  pelibatan  anak  dalam  setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak desa belum sepenuhnya dirasakan oleh mereka. Dan ketiga, implementasi peraturan desa melalui Program Rumah Desa Sehat (RDS) belum optimal memberikan pengaruh atau perubahan  yang lebih baik karena ukuran program ini  dapat  dikatakan  aplikatif  dilapangan  jika  kasus  penderita  stunting  dapat  berkurang. Selain itu, kondisi  lingkungan  yang digambarkan juga belum mampu mendukung pola hidup yang sehat. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi faktor pendorong meningkatnya jumlah penderita stunting.
DOI: https://doi.org/10.24127/j-sanak.v5i01.4268
Sebagaimana yang telah digambarkan bahwasanya ketiga program tersebut menjadi upaya pemerintah Desa Panduman dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak yang ada  disana.  Hal  ini  dilakukan  guna  menciptakan  lingkungan  yang  ramah  anak  dan outputnya dapat terbangun desa yang ramah anak. Oleh karenanya, pembangunan desa yang ramah anak tersebut mampu menjadi kekuatan dalam merintis Kabupaten Jember sebagai Kabupaten yang layak anak.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. (2016). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. Atmasasmita,  R.  (2011). Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  di  Indonesia .  Kota Besar : Rajawali Pers.
Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith. (2006). Talking Policy: How Social Policy in Made. Crows Nest: Allen and Unwin.
Blackmore, Ken. and Edwin Griggs. (2007). “Social Policy an Introduction”. New York : McGraw-Hill.
Burhan Bungin. (2012). Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rajawali
Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3.
Dunn,  William  N.  (2000). Analisis  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta  :  Gadjah  Mada University Press.
Engkus. (2019). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Kota Bandung. Jurnal System Volume 14 Nomor 3.
Gosita, Arif. (2004). Masalah Perlindungan Anak. Jakarta : Badan Penerbit FHUI.
Isbandi, Rukminto. (2008). Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta : Rajawali Pers.
Livemore M, Midgley J. (2009). Handbook of Social Policy. USA : Sage Publication.
Moleong,  L.  J.  (2014). Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Edisi  Revisi  Cetakan  Ke  33.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Masriani.  (2017).  Implementasi  Kebijakan  Tentang  Perlindungan  Anak  (Studi  Kasus Anak-Anak Pengemis di Kecamatan Mandau). Jurnal Fisip Volume 4 Nomor 2.
Midgley,  James  and  Michelle  Livermore.  (2009).  “The  Handbook  of  Social  Policy”.
California : SAGE Publications Ltd. Nasharian.  (2012). Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  Indonesia. Jakarta  :  Raja Grafindo Persada.
Nugroho  D,  Riant.  (2004). Kebijakan  Publik,  Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi . Jakarta : Gramedia.
Nugroho D, Riant. (2016). Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : Elex Media Komputindo.
Novianti, Rita dan Muhammad Sahrul. (2020) ImplementasiKebijakanPerlindunganAnak (Telaah UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1). Journal of Social Work and Social Service Volume 1 Nomor 2.
Sugiyono, 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Cetakan Ke-11. Bandung: Alfabeta. Suharto, E. (2002). Analisis Kebijakan Sosial . Bandung : Refika Aditama. Suharto, E. (2008). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
J-SANAK : Jurnal Kajian Anak (p-ISSN: 2686-5343 |e-ISSN: 2715-7989) Vol. (5)(01), (Juli-Desember)(2023), (Halaman)(1-16) DOI: https://doi.org/10.24127/j-sanak.v5i01.4268
Suyanto, B. (2010). Masalah Sosial Anak . Jakarta : Kencana.
Sheahan,  F.  (2011).  A  focus  on  child  protection  within  social  protection  system (Transforming Children’s live). Sweden: Save The Children Sweden
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Zastrow, Charles.  (2010). “Social Work and Social Welfare”. Canada :  Brooks /  Cole,
Cengage Learning.