## Amanna Gappa

## Pemulihan  Korban  Pengguna  Narkoba  (Suatu  Tinjauan Sosiologi Hukum)
Musakkir * dan Ratnawati
Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
* E-mail Korespondensi: musakkir@unhas.ac.id

## Abstract:
Drug  abuse  in  Indonesia  is  a  very  worrying  threat  for  families  in  particular  and  a  nation  in  general.  The aggressive  efforts  of  the  nation's  components  continue  to  be  intensified  in  three  main  dimensions,  namely, Prevention,  Rehabilitation  and  Law  Enforcement.  These  three  dimensions  must  be  executed  in  a  balanced manner; hence the demand and supply of drugs can be suppressed. This paper uses an empirical or sociological approach,  which  analyzes  the  implementation  of  legal  (normative)  aspects  and  describes  legal  (empirical) sociological aspects of the recovery of drug users. The research shows that most requirements for becoming a resident  have  not  met  the  rehabilitation  objectives  because  the  resident  verification  has  not  been  carried  out carefully and optimally. The rehabilitation program implemented is a community therapy model and is still limited to medical and social rehabilitation. In contrast, vocational rehabilitation has not been implemented due to  limited  resources  and  facilities.  The  socialisakion  of  the  rehabilitation  program  has  not  been  carried  out systematically and consistently. This is due to the limited ability of medical and social workers (counsellors) regarding rehabilitation methods and materials and the existence of a priori actions for some medical personnel and counsellors in carrying out their main functions and duties. Most of the methods and substances are not under the values held by the Indonesian people or do not follow the characteristics of the Indonesian people.
Keywords: Narcotics; Victim Recovery; Rehabilitation; Sociology of Law

## Abstrak:
Penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan  suatu  bangsa  pada  umumnya.  Upaya  agresif  komponen  bangsa  terus  digencarkan  dalam  tiga  dimensi utama, yakni; Pencegahan, Rehabilitasi dan Penegakkan Hukum. Ketiga dimensi ini harus dieksekusi secara seimbang  sehingga  demand  and  supply  narkoba  bisa  ditekan.  Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  empiris atau  sosiologis  (sociological  approach),  yaitu  menganalisis  implementasi  aspek  hukum  (normatif)  dan mendeskripsikan  aspek  sosiologi  hukum  (empirik)  terhadap  pemulihan  korban  pengguna  narkoba.  Temuan penelitian  menunjukkan  bahwa  persyaratan  untuk  menjadi  residen  sebagian  besar  belum  memenuhi  tujuan rehabilitasi, karena belum dilakukan verifikasi residen secara cermat dan optimal. Program rehabilitasi yang dijalankan  adalah  model  terapi  komunitas  dan  masih  terbatas  pada  rehabilitasi  medis  dan  sosial,  sedangkan rehabilitasi vokasional belum dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Sosialisasi program rehabilitasi belum dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan tenaga medis dan sosial (konselor) tentang metode dan materi rehabilitasi dan adanya tindakan apriori bagi sebagian tenaga medis dan konselor dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya. Metode dan substansinya sebagian  besar  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  masyarakat  Indonesia  atau  belum  selaras dengan karakteristik masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Narkotika; Pemulihan Korban; Rehabilitasi; Sosiologi Hukum

## 1. Pendahuluan
Setiap  individu  dalam  kehidupan  bermasyarakat  segala  tingkah  lakunya  diatur  oleh hukum,  baik  hukum  lokal  di  daerahnya  maupun  hukum  yang  telah  dibuat  oleh pemerintah.  Menurut  Achmad  Ali,  hukum  tidak  otonom  atau  tidak  mandiri,  berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada
di  dalam  masyarakat. 1 Narkotika  adalah  salah  satu  zat  kimia  sejenis  obat  bius  atau obat  yang  sangat  dibutuhkan  untuk  kepentingan  medis  dan  ilmu  pengetahuan. Namun  di  sisi  lain,  narkotika  sering  digunakan  di  luar  kepentingan  medis  dan  ilmu pengetahuan,  yang  menimbulkan  akibat  yang  sangat  berbahaya  bagi  pemakainya, pada  akhirnya  dapat  menjadi  pengaruh  negatif  pada  tatanan  kehidupan  sosial masyarakat, bangsa dan negara.
Dalam  dunia  kedokteran,  narkotika  banyak  digunakan  khususnya  dalam  proses pembiusan  sebelum  pasien  menjalani  operasi,  mengingat  di  dalam  narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Hampir  setiap  negara  di  dunia  menyatakan  perang  terhadap  penyalahgunaan narkotika, dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat atau extra ordinary crime , terutama bagi penanam bibit, memproduksi, meracik secara ilegal, dan para pengedar gelap.  Penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia  saat  ini  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  sebagai  persoalan  yang  sangat  membahayakan  bagi  bangsa  Indonesia. Sebagai  negara  kepulauan  yang  mempunyai  letak  strategis,  baik  ditinjau  dari  segi ekonomi,  sosial,  dan  politik  dalam  dunia  Internasional,  Indonesia  telah  ikut berpartisipasi  menanggulangi  kejahatan  penanggulangan  narkotika,  yaitu  dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya ditulis UU Narkotika). Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat  bagi  kehidupan  umat  manusia,  peredarannya  harus  diawasi  secara  ketat sebagaimana diatur dalam UU Narkotika.
Pengguna pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang  melanggar  peraturan  perundang-undangan,  dan  mereka  itu  semua  merupakan warga  negara  Indonesia  yang  diharapkan  dapat  membangun  negeri  ini  dari keterpurukan  hampir  di  segala  bidang.  Hal  yang  menarik  dalam  Undang-Undang tentang Narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis  maupun  rehabilitasi  sosial.  Secara  tersirat,  kewenangan  ini  mengakui,  bahwa pecandu  narkotika  selain  sebagai  pelaku  tindak  pidana  juga  sekaligus  korban  dari kejahatan narkotika itu sendiri.
Sampai  saat  ini,  penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia  adalah  ancaman  yang  sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkoba  sangatlah  buruk,  baik  dari  segi  kesehatan  pribadi  maupun  dampak  sosial yang  ditimbulkannya.  Mereka  para  korban  narkotiba  akan  menanggung  beban psikologis  dan  sosial.  Meski  demikian,  upaya  agresif  komponen  bangsa  ini  terus digencarkan  dalam  tiga  dimensi  utama,  antara  lain;  pencegahan,  rehabilitasi  dan penegakkan  hukum.  Ketiga  dimensi  ini  harus  dieksekusi  secara  seimbang  sehingga demand and supply narkoba bisa ditekan. Oleh karena itu, solusi yang perlu dilakukan dengan  cara  menginformasikan  guna  menyediakan  tempat  untuk  membantu  dalam hal pemulihan bagi para pengguna.
Salah  satu  program  untuk  memulihkan  pengguna  narkoba  agar  tidak  menggunakan kembali  adalah  program  rehabilitasi.  Rehabilitasi  merupakan  salah  satu  upaya pemerintah  dalam  menaggulangi  penyalahgunaan  narkotika.  Upaya  ini  merupakan upaya  atau  tindakan  alternatif,  karena  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  juga merupakan  korban  kecanduan  narkotika  yang  memerlukan  pengobatan  atau
1 Achmad  Ali,  2002. Menguak  Tabir  Hukum  Suatu  Kajian  Filosofi  dan  Sosiologis, Cet.  Kedua.  Jakarta: P.T. Gunung Agung, hlm. 53.
perawatan.  Pengobatan  atau  perawatan  ini  dilakukan  melalui  fasilitas  rehabilitasi. 2 Penetapan  rehabilitasi  bagi  pecandu  narkotika  merupakan  alternatif  yang  dijatuhkan oleh  hakim  dan  diperhitungkan  sebagai  masa  menjalani  hukuman.  Namun  dalam faktanya  masih  terdapat  adanya  pencandu  narkotika  yang  setelah  menyelesaikan tahap  rehabilitasinya  di  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  dan  tetap  masih melanjutkan  kebiasaan  buruk  untuk  menggunakan  narkotika  bahkan  meningkat menjadi  pengedar.  Oleh  karena  itu,  BNN  sebagai  sebuah  Lembaga  Pemerintah  Non Kementerian  (LPNK)  Indonesia  yang  merupakan focal  point pencegahan  dan pemberantasan  penyalagunaan  narkotika  di  Indonesia  yang  dibentuk  dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002. BNN mempunyai visi yang harus dicapai pada  tahun  2015  yaitu  sebagai  tahun  bebas  narkoba.  Tahun  penyelamatan  narkoba tersebut  yaitu  dengan  menyosialisasikan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 bahwa pengguna narkoba wajib direhabilitasi.
Berdasarkan konstruksi fenomena tersebut, tulisan ini akan fokus membahas pada dua hal: Pertama ,  untuk  menganalisis  persyaratan  untuk  menjadi  residen  dan  bentuk penyelenggaraan program pemulihan atau rehabilitasi bagi korban pengguna narkoba oleh  Badan  Narkotika  Nasional; Kedua ,  untuk  menganalisis  efektivitas  pelaksanaan program  pemulihan  atau  rehabilitasi  bagi  korban  penggunaan  narkoba  oleh  Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.

## 2. Landasan Teoretis

## 2.1. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum
Ilmu Hukum (normatif) seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Tata Negara, dan Ilmu Hukum Acara dengan Sosiologi Hukum Pidana, Sosiologi Hukum Tata Negara, Sosiologi Hukum Acara, adalah ilmu hukum normatif menekankan pada kajian law in books , hukum sebagaimana seharusnya dan karena itu berada dalam dunia das Sollen . Sebaliknya, sosiologi hukum menekankan kajiannya pada law in action , hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia yang berarti berada di dunia das Sein .  Sosiologi  hukum  menggunakan  pendekatan  empiris  yang  bersifat  deskriptif, sebaliknya ilmu hukum menggunakan pendekatan normatif yang bersifat preskreptif. 3 Hukum yang merupakan objek dari ilmu hukum dilihat dari dalam hukum itu sendiri. Sebaliknya,  sosiologi  hukum  menempatkan  juga  hukum  sebagai  objeknya,  tetapi meneropong  dari  luar  hukum  dengan  menggunakan  konsep-konsep  atau  teori-teori ilmu sosial. Menurut pendapat Achmad Ali: 4
Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian sosiologi yang objeknya fenomena hukum, tetapi  menggunakan  optik  atau  kacamata  ilmu  sosial  dan  teori-teori  sosiologi, pendekatan  yang  dipakai  dalam  sosiologi  hukum  berbeda  dengan  pendekatan  yang digunakan oleh ilmu-ilmu hukum lainnya.
Selanjutnya Satjipto Rahardjo, 5 menambahkan bahwa untuk memahami permasalahan yang  dikemukakan  dalam  kitab  ujian  ini  dengan  seksama,  orang  hanya  dapat melakukan  melalui  pemanfaatan  teori  sosial  mengenai  hukum.  Teori  ini  bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya
2 Soedjono Dirdjosisworo, 1990. Hukum Narkotika Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 3.
3 Achmad Ali, 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum , Jakarta: Yarsif Watampone, , hlm. 11
4 Ibid , hlm. 9
5 Ibid.
keluar  dari  sistem  hukum.  Kehadiran  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat,  baik  itu menyangkut  soal  penyusunan  sistemnya,  memilih  konsep-konsep  serta  pengertian- pengertian,  menentukan  subjek-subjek  yang  diaturnya,  maupun  soal  bekerjanya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila disini boleh dipakai istilah ‘sebab-sebab sosial’, maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan baik dalam kekuatan- kekuatan  budaya,  politik,  ekonomi  atau  sebab-sebab  sosial  yang  lain.  Menurut pendapat Max Weber:
“…these  three  approaches  are  (1)  a  moral  approach  to  law,  (2)  an  approach  from standpoint  of  jurisprudence,  and  (3)  a  sociologycal  approach  to  law.  Each  of  these approaches  has  a  distinct  focus  on  the  relations  among  law  and  society  and  ways  in which law should be studied”. 6
Pandangan  sosiologi  hukum  pada  dasarnya  adalah  hukum  hanya  salah  satu  dari banyak  sistem  sosial  dan  sistem-sistem  sosial  lain  yang  juga  ada  di  dalam masyarakatlah  yang  banyak  memberi  arti  dan  pengaruh  terhadap  hukum.  Dengan menggunakan  pandangan  yang  sosiologis  terhadap  hukum,  maka  akan menghilangkan kecenderungan untuk selalu mengidentikkan hukum sebagai undang- undang belaka, seperti yang dianut oleh kalangan positivis atau legalistik. 7

## 2.2.  Teori Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  sesungguhnya  adalah  proses  bagaimana  unsur-unsur  sistem hukum beroperasi di dalam masyarakat. Seperti yang digambarkan oleh Lawrence M. Friedman bahwa:
“Structure and substance here are durable features slowly carved out of the landscape by long run sosial forces. They modify current demands and are themselves te long term residue  of  other  sosial  demands.  Legal  culture  may  also  affect  the  rate  of  use,  that  is, attitudes toward whether it is right or wrong, useful or useless, to go to court will also enter into a decision to seek formal divorce. Some people will also be ignorant of their rights or fearful of using them. Values in the general culture will also powerfully affect the rate of use: what relatives or neighbors will think about the divorce; the effec on the children and the childen’s friends; religion and moral scruples”. 8
Jadi,  nilai-nilai  dalam  kultur  umum,  sangat  berpengaruh  kuat  terhadap  tingkat penggunaan  aturan  hukum.  Oleh  karena  itu,  kultur  hukum  sangat  menentukan apakah suatu aturan hukum itu efektif atau tidak di dalam realitasnya.
Penegakan  hukum  dalam  struktur  negara  modern,  dijalankan  oleh  komponen eksekutif  dan  dilaksanakan  oleh  birokrasi  dari  eksekutif  tersebut,  sehingga  sering disebut  birokrasi  penegakan  hukum.  Sejak  negara  itu  mencampuri  banyak  bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka campur tangan hukum juga semakin intensif.  Eksekutif  dengan  birokrasinya  merupakan  bagian  dari  mata  rantai  untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai welfare state . 9
6 Gerald Turkel, 1996, Law and Society: Critical Approaches , USA: Allyn & Bacon, hlm. 10.
7 Musakkir,  1996, Putusan  Hakim  yang  Diskriminatif  Dalam  Perkara  Pidana  Suatu  Tinjauan  Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 45.
8 Lawrence  M.  Friedman,  1998, American  Law  an  Introduction  (Hukum  Amerika  Sebuah  Pengantar), disadur oleh Wishnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, hlm. 7-8.
9 Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 181.
Pemberian  arti,  penjelasan  atau  penafsiran  terhadap  ketentuan  undang-undang  itu sangat logis. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa, kalaupun undang-undang  itu  jelas,  undang-undang  itu  tidak  sempurna  tidak  mungkin undang-undang itu lengkap dan tuntas. Tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, karena kegiatan manusia itu tidak terbilang  banyaknya.  Kecuali  itu  undang-undang  adalah  hasil  karya  manusia  yang sangat  terbatas  kemampuannya.  Ada  kalanya  undang-undang  itu  tidak  lengkap  dan tidak jelas. Meskipun demikian, undang-undang itu harus ditegakkan. 10

## Sejalan dengan pernyataan di atas, Ismail Saleh menyatakan:
Menegakkan hukum bukanlah sekedar melaksanakan huruf, kalimat atau pasal "mati" dalam  peraturan  perundang-undangan  sebagai  hukum  positif.  Hukum  positif mempunyai kekurangan-kekurangan atau kekosongan-kekosongan, karena sifat hukum positif memang tidak dapat mengikuti kecepatan dinamika perkembangan masyarakat, bahkan  dalam  beberapa  hal  ketinggalan  dengan  masalah-masalah  yang  timbul  dalam masyarakat.  Kekosongan  hukum  tersebut  dapat  diisi  oleh  hakim,  sehingga  hakim  pun dalam hal ini menjadi pembuat hukum. 11
Selanjutnya A. Pitlo memberikan suatu perumpamaan, sebagai berikut:
“Naskah  undang-undang  sebagai  pertitur  sebuah  lagu.  Undang-undang  merupakan huruf  mati.  Lagu  itu  akan  hidup  apabila  ia  dimainkan.  Lagu  itu  akan  semakin  baik terdengarnya, apabila dimainkan oleh seorang pemusik ulung. Sang pemusik memberi isi dan jiwa pada lagu tersebut”. 12
Perumpamaan  di  atas,  menekankan  bahwa  hakim  sebagai  penegak  hukum  melalui peradilan, harus berperan sebagai penafsir yang baik terhadap peraturan perundang- undangan  yang  merupakan  huruf  mati,  dengan  memberi  isi  dan  jiwa  sesuai  dengan rasa keadilan warga masyarakat. Putusan pengadilan senantiasa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, juga tampak dalam pandangan B. Cardozo bahwa hukum dan ketaatan  pada  hukum  adalah  kenyataan-kenyataan  yang  setiap  saat  berlaku senyatanya secara empiris. Kita harus mencari suatu konsepsi yang dapat dibenarkan oleh kenyataan. 13
Selanjutnya,  menurut  Soerjono  Soekanto  terdapat  lima  faktor  yang  sangat mempengaruhi  penegakan  hukum,  kelima  faktor  tersebut  saling  berkaitan  erat, sehingga  merupakan  esensi  dari  penegakan  hukum,  dan  merupakan  tolok  ukur  dari efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut, adalah faktor hukumnya sendiri, terutama undang-undang; faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk dan menerapkan hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan;  faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 14
10 Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum , Citra Adtya bekerja sama dengan Konsorsium  Ilmu-ilmu  Hukum,  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan  The  Asia  Fondation, Bandung. hlm. 12.
11 Baharuddin  Lopa,  1987, Permasalahan  Pembinaan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta:  Bulan Bintang, hlm. 20.
12 Setiawan, 1992, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata , Bandung: Alumni, hlm. 447.
13 Achmad  Ali,  1990, Mengembara  di  Belantara  Hukum ,  Makassar:  Lembaga  Penerbitan  Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, hlm. 186.
14 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Ilmu Hukum . Cetakan Ketiga, Jakarta: UI Press, hlm. 5-6.

## 2.3.  Pemulihan atau Rehabilitasi
Rehabilitasi  adalah  program  untuk  membantu  memulihkan  orang  yang  memilki penyakit  kronis  baik  dari  fisik  ataupun  psikologisnya.  Pusat  Rehabilitasi menggunakan  berbagai  metode  yang  berbeda  terhadap  si  pasien,  perawatan  pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk beluk dari awal terhadap si pasien tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antarpasien. Para pasien yang masuk  di  pusat  Rehabilitasi  kebanyakan  menderita  rendah  diri  dan  kurangnya pandangan  positif  terhadap  kehidupan.  Oleh  karena  itu,  psikologi  memainkan peranan yang sangat besar dalam program Rehabilitasi, dan hal ini juga sangat penting untuk  menjaga  pasien  dari  teman-teman  dan  lingkungan  yang  memungkinkan kecanduan kembali terhadap obat-obat terlarang.
Jadi  arti  umum  rehabilitasi  adalah  pemulihan-pemulihan  kembali.  Rehabilitasi mengembalikan  sesuatu  kepada  keadaan  semula  yang  tadinya  dalam  keadaan  baik, tetapi  karena  sesuatu  hal  kemudian  menjadi  tidak  berfungsi  atau  rusak.  Apabila dikaitkan  dengan disability pengertiannya  adalah  pengembalian  orang-orang  cacat kepada  kegunaan  secara  maksimal  baik  dalam  aspek  fisik,  mental,  personal,  sosial, vocational serta  ekonomi  sesuai  dengan  kemampuannya.  Diperlukan koordinasi dari berbagai bidang usaha itu menjadi suatu proses yang berhubungan erat satu dengan yang  lain,  yang  merupakan team  work menuju  ke  arah  tujuan  akhir.  Rehabilitasi dipergunakan  secara  luas,  mencakup  rehabilitasi  yang  diartikan  sebagai  suatu  usaha untuk membantu mereka yang mengalami kelainan sejak lahir atau pada masa kanak- kanak.
Rehabilitasi  bertujuan  untuk  memulihkan  kembali  rasa  harga  diri,  percaya  diri, kesadaran  serta  tanggung  jawab  terhadap  masa  depan  diri,  keluarga  maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara  wajar.  Selain  penyembuhan  secara  fisik  juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh. Adapun sasaran rehabilitasi adalah meningkatkan wawasan (insight) individu terhadap problem yang dihadapi, kesulitan dan  tingkah  lakunya,  membentuk  sosok self  identity yang  lebih  baik  pada  individu, memecahkan  konflik  yang  menghambat  dan  mengganggu,  mengubah  dan memperbaiki  pola  kebiasaan  dan  pola  reaksi  tingkah  laku  yang  tidak  diinginkan, meningkatkan  kemampuan  melakukan  relasi  interpersonal  maupun  kemampuan lainnya,  modifikasi  asumsi-asumsi  individu  yang  tidak  tepat  tentang  dirinya  sendiri dan  dunia  lingkungannya,  dan  membuka  jalan  bagi  eksistensi  individu  yang  lebih berarti dan bermakna atau berguna.

## 3. Metode Pendekatan
Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  empiris  atau  sosiologis  ( sociological  aproach ), yaitu menganalisis implementasi aspek hukum (normatif) dan mendeskripsikan aspek sosiologi  hukum  (empirik)  terhadap  Pemulihan  Korban  Pengguna  Narkoba . Oleh karena  itu,  penulis  telah  melakukan  berbagai  upaya  yakni  melakukan  penulitian terhadap  pelaksanaan  rehabilitasi  pada  Balai  Rehabilitasi  BNN  Baddoka  Makassar. Penetapan sampel pengguna, dan mantan pengguna yang akan dijadikan responden. Penetapan  sampel  dari  pihak  aparat  BNN  Kota  Makassar,  yang  akan  dijadikan responden atau nara sumber.

## 4. Persyaratan  Residen  dan  Bentuk  Penyelenggaraan  Program Rehabilitasi Oleh Badan Narkotika Nasional
Persyaratan  untuk  menjadi  residen  dalam  program  rehabilitasi  tersebut  berdasarkan wawancara  dengan  nara  sumber  Bapak  Frengky  sebagai  salah  seorang  Konselor  dan Pengelola Rumah Damping BNN, 15 adalah:
a. Pengguna narkoba aktif dengan pemakaian terakhir kurang lebih 12 bulan.
b. Jika  terakhir  mengomsumsi  narkoba  lebih  dari  3  bulan  wajib  untuk melampirkan  surat  keterangan  dokter  yang  menerangkan  bahwa  yang bersangkutan adalah pengguna narkoba.
c. Berdasarkan  putusan  hakim  yang  menyatakan  terdakwa  harus  menjalani rehabilitasi, meskipun tidak mempunyai cukup bukti bahwa terdakwa tersebut pengguna narkoba.
d. Bersangkutan  diserahkan  oleh  pihak  BNN  meskipun  tidak  melalui  proses pengadilan  dengan  dasar  kesepakatan  antara  pecandu  dengan  pihak  BNN pada  saat  melakukan  operasi  penangkapan  para  penyalahguna  narkoba  yang biasa dilakukan di tempat hiburan malam.
Terkait  dengan  persyaratan  yang  keempat  di  atas,  berdasarkan  wawancara  nara sumber  Bapak  Frengky  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  BNN  dalam  memproses penyalahguna narkoba tanpa proses peradilan sangat mencederai asas praduga tidak bersalah,  karena  meskipun  dalam  proses  penangkapan  tersebut  telah  terbukti  positif dalam  memakai  narkoba  tetapi  bisa  saja  pecandu  tersebut  adalah  korban  dari penyalahgunaan narkoba.
Adapun jangka waktu dan peraturan selama menjalani Program Rehabilitasi, sebagai berikut:
a. Masa  pembinaan  residen  selama  6  (enam)  bulan  meliputi  detoksifikasi, entry unit , primary, dan re-entry.
b. Selama masa detoksifikasi dan entry unit , residen tidak dapat dikunjungi oleh pihak keluarga.
c. Residen baru dapat dikunjungi setelah memasuki fase primary dan re-entry .
d. Apabila  residen  melarikan  diri  dari  tempat  rehabilitasi  dan  kembali  ke keluarga, maka keluarga wajib menginformasikan kepada UPT T&R BNN dan mengantar kembali untuk melanjutkan proses rehabilitasi.
Berikut ini penulis memaparkan hasil wawancara dengan beberapa residen baik yang sedang menjalani maupun yang telah menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, dan penulis tidak akan mencantumkan identitas mereka di dalam tulisan ini, demi menghormati dan menjaga privasi mereka di dalam masyarakat.
Persyaratan untuk menjadi residen yang membutuhkan pemulihan tersebut, di dalam praktiknya  berdasarkan  wawancara  dengan  beberapa  residen  menyatakan  bahwa sebagian  persyaratan  tersebut  tidak  dijelaskan  secara  rinci  kepada  residen  dan  baru diketahui setelah berada di dalam Balai Rehabilitasi, yang sekiranya dijelaskan kepada mereka  maka  mereka  belum  tentu  bersedia  untuk  mengikuti  program  rehabilitasi  di Balai  Rehabilitasi  BNN  Baddoka.  Antara  lain  yang  tidak  dijelaskan  kepada  residen adalah dalam proses rehabilitasi selama masa detoksifikasi dan entry unit , residen tidak dapat  dikunjungi  oleh  pihak  keluarga,  sementara  kehadiran  keluarga  dalam  masa-
15 Wawancara Tanggal 17 Maret 2017
masa seperti itu menurut para residen adalah sangat penting dalam mengatasi tekanan yang dialami oleh residen terutama tekanan psikologis.
Selain itu, menurut hasil wawancara dengan beberapa responden yang telah menjalani program  rehabilitasi  menyatakan  bahwa  salah  satu  persyaratan  yang  sangat  penting bagi residen sebelum menjalani proses rehabilitasi yang tidak dilakukan, sehingga di dalam praktiknya sangat amburadul adalah tidak ada verifikasi dan klasifikasi residen, antara  lain  tidak  memisahkan  antara  residen  yang  perlu  menjalani  rawat  inap  dan rawat  jalan,  residen  yang  menjalani  rawat  inap  tidak  diverifikasi  untuk  mengetahui mana  residen  yang  pecandu  berat,  sedang,  ringan.  Ibaratnya  orang  sakit  yang membutuhkan pemulihan, tidak diverifikasi mana yang sakit parah, kronis, dan tidak parah. Di dalam praktiknya pecandu berat, dengan pengguna yang baru, terlebih lagi residen  yang  sama  sekali  tidak  pernah  menggunakan,  tetapi  hanya  karena  alasan adanya  SEMA,  semuanya  digabung  dalam  satu  ruangan.  Akibatnya  adalah  residen yang  yang  tidak  pernah  mengenal  narkotika  menjadi  tahu  berdasarkan  cerita pengalaman dari residen yang sudah tergolong pecandu berat. Bahkan salah seorang residen  yang  telah  menjalani  program  rehabilitasi  menyatakan  bahwa  residen  yang dapat  menjauhi  untuk  tidak  menggunakan  narkotika  setelah  menjalani  rehabilitasi adalah  residen  yang  masuk  di  Balai  Rehabilitasi  karena  memang  sebelumnya  tidak pernah menggunakan, dan boleh jadi residen yang tidak pernah menggunakan bahkan dapat menjadi pengguna karena terpengaruh oleh pergaulannya dengan para pecandu di dalam Balai Rehabilitasi.
Salah  satu  responden  memberikan  informasi  yang  lebih  parah  yang  menyatakan bahwa  terdapat  beberapa  teman-teman  mereka  yang  telah  telah  menjalani  program rehabilitasi,  yang  sebelum  masuk  Balai  Rehabilitasi  hanya  sebagai  pengguna  saja, tetapi setelah keluar dari Balai Rehabilitasi bukan berhenti menjadi pecandu narkotika, bahkan  telah  meningkat  dan  beralih  menjadi  pengedar  narkotika,  akibat  dari pergaulan  mereka  di  dalam  Balai  Rehabilitasi  yang  banyak  memperoleh  teman  yang telah  berpengalaman  sebagai  pengedar.  Data  ini  juga  menunjukkan  bahwa penerimaan  residen  masih  kurang  selektif  dan  cermat,  karena  di  dalam  ketentuan hukum  yang  mengatur  tentang  rehabilitasi  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  yang dapat diterima sebagai residen adalah hanya pengguna atau pecandu saja dan bukan pengedar, apatah lagi bandar narkoba.
Demikian  pula  dengan  metode  yang  digunakan  dalam  menjalankan  program rehabilitas  tersebut,  banyak  yang  tidak  sesuai  dengan  kebiasaan  orang  timur  atau orang  Indonesia,  antara  lain  tidak  dibenarkan  untuk  melakukan  komunikasi  sesama residen yang berada pada tahap yang berbeda, yang tidak dijelaskan apa maksud dan tujuan  sehingga  dilarang  untuk  berkomunikasi.  Sebagian  besar  istilah-istilah  atau jargon-jargon yang digunakan setiap hari yang tidak pernah ditemui dalam pergaulan dan  interaksi  pada  masyarakat  Indonesia,  tetapi  istilah  dan  jargon-jargon  yang digunakan sepenuhnya adalah istilah dan jargon-jargon yang digunakan oleh pecandu di  Amerika,  sehingga  semua  residen  hanya  sekadar  menghafal  jargon-jargon  yang tidak  akan  pernah  ditemukan  setelah  keluar  dari  Balai  Rehabilitasi,  dan  terpaksa melakukan itu karena takut tidak dipertemukan dengan keluarganya.
Kemudian jangka waktu rehabilitasi menurut ketentuan perundang-undangan adalah 6  bulan,  tetapi  di  dalam  kenyataannya  sebagian  besar  residen  yang  masuk  secara sukarela menjalani lebih dari 6 bulan, rata-rata mereka menjalani hingga 8 -10 bulan. Kondisi  ini  menurut  para  responden  membuat  residen  menjadi  bosan,  sehingga menyimpan  rasa  dendam  untuk  mengulangi  lagi  perbuatannya.  Begitu  pula  dengan
materi rehabilitasi sangat minim muatan religius atau agama, padahal ini yang sangat dibutuhkan  oleh  residen  di  dalam  proses  pemulihan.  Begitu  pula  jangka  waktu perpindahan  dari  setiap  fase  sering  tidak  konsisten,  antara  lain  jangka  waktu detoxifikasi adalah 2 minggu, tetapi di dalam kenyataannya ada yang 1 bulan bahkan lebih dari 1 bulan baru dipindahkan ke tahap entry unit . Begitu juga pada tahap entry unit janka waktunya adalah 2 minggu tetapi kebanyakan lebih dari 3 minggu bahkan lebih  dari  `1  bulan  baru  dipindahkan  ke  tahap  primary,  tetapi  ada  yang  lebih  ironis lagi terkadang ada residen baru 1 minggu pada tahap detoxifikasi sudah dipindahkan ke tahap entry unit . Menurut para responden bahwa tidak jelas indikator atau alat ukur yang digunakan oleh pelaksana program rehabilitasi dalam memindahkan residen dari setiap tahap ke tahap berikutnya.
BNN  menetapkan  alur  tahapan  program  rehabilitasi  bagi  pengguna  narkotika, sebagaimana tertuang di dalam Buku Walking Paper, yaitu:
a. Tahap Screening intake meliputi tes urine, persetujuan pihak keluarga, dan body spot check
b. Tahap Detoxifikasi. Tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan  mental  oleh  dokter  terlatih.  Dokterlah  yang  memutuskan  apakah  pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita.  Pemberian  obat  tergantung  dari  jenis  narkoba  dan  berat  ringanya  gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna memdeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.
c. Tahap Entry  unit. Tahap  stabilisasi  putus  zat,  Pengenalan  Program,  Family Dialog selama 2 minggu dalam kegiatan ini para residen setelah melewati proses detoxifikasi  akan  melanjutkan  ke  tahap  pengstabilan  zat-zat  yang  telah  di keluarkan dalam tubuh dan residen disosialisasikan mengenai program selama rehabilitasi  dan  dilakukan  family  dialog  antara  residen  dan  keluarganya mengenai proses rehabilitasi dan proses ke depannya.
d. Tahap Primary. Tahap penerapan program Therapeutic Community kurang lebih 4 bulan di mana dalam program tersebut para residen dikumpulkan untuk saling sharing  dalam  menghadapi  masalah  yang  dihadapinya,  dengan  kata  lain man helping  man  to  help  himself atau  seseorang  yang  menolong  orang  lain  untuk menolong  dirinya  sendiri  dan  tujuan  dari  TC  ini  adalah  untuk  mengantarkan para pecandu dari dampak.
e. Tahap  Re-Entry.  Tahap  pelaksanaan  program  TC  lanjutan,  Terapi  Vokasional dan Resosialisasi dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan.
f. Pasca  Rehabilitasi.  Tahap  program  lanjutan  di  luar  Balai  Rehabilitasi  BNN Baddoka  meliputi  konservasi  hutan  dan  laut,  rumah  dampingan,  serta  rumah mandiri.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  responden  yakni  residen,  baik  yang sedang  mengikuti  program  rehabilitasi  maupun  yang  telah  mengikuti  program rehabilitasi atau pasca rehabilitasi tentang metode yang digunakan dalam menjalankan program rehabilitasi menyatakan bahwa ada beberapa metodenya sudah bagus tetapi sebagian  besar  metodenya  tidak  tepat,  karena  tidak  akan  digunakan  dalam berinteraksi setelah keluar dari Balai Rehabilitasi. Antara lain di dalam tahap entry unit dinyatakan  bahwa  pada  tahap  ini  merupakan  tahap  sosialisasi  pengenalan  program, tetapi di dalam kenyataannya tidak dilaksanakan secara baik dan sistematis, sehingga banyak  residen  yang  sama  sekali  tidak  paham  tentang  apa  maksud  dan  tujuan
program  yang  diterapkan  kepada  residen,  sehingga  kebanyakan  hanya  sekadar  ikut- ikutan melakukan apa yang diperintahkan agar terhindar dari pemberian sanksi atau hukuman.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  persyaratan  untuk  menjadi  residen sebagian besar belum memenuhi tujuan rehabilitasi, karena belum dilakukan verifikasi residen  secara  cermat  yang  membutuhkan  rehabilitasi  rawat  inap  dan  rawat  jalan, masih terdapat residen yang bukan hanya sebagai pengguna saja, tetapi juga sebagai pengedar yang seharusnya diproses ke tingkat penyidikan dan penuntutan, sehingga tempatnya bukan di Balai Rehabilitasi tetapi di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan.

## 5. Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Rehabilitasi  Bagi  Korban Pengguna  Narkoba  oleh  Balai  Rehabilitasi  Badan  Narkotika Nasional
Badan  narkotika  nasional  telah  mekalukan  upaya  bagi  para  pengguna  narkotika dengan cara mengarahkan para pecandu untuk mengikuti rehabilitasi mulai dari para pengguna  narkotika  hasil  tangkapan (compulsory )  dan  penyalahguna  narkotika  yang datang  secara  sukarela  ( voluntary ).  Masing-masing  penanganannya  akan  berbeda. Penyalahguna  yang  berasal  dari  hasil  tangkapan  ( compulsory )  apabila  penyalahguna tersebut  tidak  mempunyai  atau  membawa  barang  bukti,  maka  dari  bidang pemberantasan akan meminta ke bidang rehabilitasi untuk dilakukan asesmen terlebih dahulu, untuk mengetahui kondisi si penyalahguna narkoba secara mendetil. Karena secara umum tujuan dari proses rehabilitasi adalah untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan  kemampuan  fisik,  mental  dan  sosial  penyalahguna  narkoba  agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman. Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu mencapai kemandirian  optimal  secara  fisik,  mental,  sosial,  vokasional  dan  ekonomi  sesuai dengan kemampuannya. Jadi tujuan rehabilitasi adalah terwujudnya anak atau peserta didik yang berguna.
Aspek  berguna  dapat  mencakup self  realisakion , human  relationship,  economic  efficiency , dan civic  responsibility .  Artinya  melalui  kegiatan-kegiatan  rehabilitasi  penyalahguna narkotika diharapkan:
a. Dapat  menyadari  ketergantungan  dan  dapat  menguasai  diri  sedemikian  rupa, sehingga tidak menggantungkan diri pada narkotika (self realisakion) .
b. Dapat bergaul dan bekerjasama dengan orang lain dalam kelompok, tahu akan perannya,  dan  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  perannya  di  lingkungannya (human relationship) .
c. Mempunyai  kemampuan  dan  keterampilan  ekonomis  produktif  tertentu  yang dapat menjamin kehidupannya kelak dibidang ekonomi (economic efficiency) .
d. Memiliki  tanggung  jawab  dan  mampu  berpartisipasi  terhadap  lingkungan masyarakat (civic responsibility) .
Persepsi  sebagian  besar  responden  yakni  residen,  dan  masyarakat  pada  umumnya sebelum  mengikuti  program  rehabilitasi  adalah  salah  satu  metode  yang  diberikan kepada  para  pengguna,  agar  dapat  berhenti  atau  menggunakan  narkotika  dengan pemberian obat atau ramuan farmasi tertentu di dalam Balai Rehabilitasi. Akan tetapi,
persepsi ini sangat keliru ketika sudah berada di dalam Balai, karena tidak ada obat- obatan  atau  ramuan  farmasi  tertentu  yang  diberikan  kepada  residen  terkait  dengan pemulihan  atau  yang  membuat  mereka  berhenti  menggunakan  narkotika.  Persepsi yang keliru ini tidak hanya dialami oleh residen bahkan sebagian petugas polisi yang ditugaskan di dalam Balai Rehabilitasi juga memiliki persepsi seperti itu.
Persepsi  yang  keliru  tersebut  dialami  oleh  seluruh  residen  yang  menjadi  responden dalam  penelitian  ini.  Salah  seorang  residen  menjelaskan  bahwa  pernah  terjadi  silang pendapat antara residen dengan petugas medis kemudian datang petugas dari petugas kepolisian berpangkat perwira menegah yaitu kompol memberikan penjelasan tentang rehabilitasi,  dan  pada  saat  petugas  kepolisian  ini  memberikan  penjelasan  tentang rehabilitasi,  maka  semua  residen  tertawa  geli  mendengarkan  penjelasannya.  Dia menjelaskan  kepada  residen  bahwa  kalian  residen  ini  harus  rajin  minum  obat  yang diberikan  oleh  petugas  medis  supaya  cepat  pulih  dari  kecanduan  narkoba.  Semua residen  tertawa  karena  residen  tahu  persis  bahwa  dalam  program  rehabilitasi  tidak ada  sama  sekali  obat  atau  ramuan  farmasi  tertentu  yang  diberikan  untuk menghentikan  penggunaan  narkoba.  Residen  diberikan  oleh  dokter  atau  petugas medis apabila ada yang sakit, misalnya sakit flu, pilek, atau demam.
Setelah penulis menanyakan kembali tentang mengapa mereka memiliki persepsi yang keliru  seperti  di  atas,  maka  mereka  menjelaskan  bahwa  begitulah  penjelasan  yang diperoleh baik dari petugas BNN maupun dari putugas kepolisian sebelum memasuki Balai  rehabilitasi.  Jadi  program  rehabilitasi  yang  diselenggarakan  oleh  BNN  sama sekali  tidak  ada  yang  berhubungan  dengan  obat  atau  ramuan  farmasi  tertentu  yang berhubungan dengan pemulihan residen dari kecanduan narkoba. Selain itu, menurut penjelasan beberapa residen yang diwawancarai menyatakan bahwa banyak informasi yang  diperoleh  sebelum  masuk  dalam  Balai  Rehabilitasi  yang  tidak  sesuai  dengan kenyataannya,  informasi  yang  diperoleh  sebelumnya  ternyata  ada  yang  tidak  ada  di dalam Balai Rehabilitasi bahkan ada yang sebaliknya. Jadi informasi tersebut semacam iming-iming  agar  orang  mau  masuk  ke  dalam  Balai  Rehabilitasi  untuk  mengikuti program  rehabilitasi.  Contohnya,  sebelum  masuk  ke  Balai  Rehabilitasi,  petugas  BNP atau  petugas  kepolisian  menginformasikan  bahwa  di  dalam  Balai  bebas  menelpon, keluarga  bisa  menjenguk  kapan  saja,  di  dalam  Balai  ada  kolam  renang,  ada supermarket mini semacam Indomart atau Alfamart, residen boleh jalan-jalan di dalam lingkungan Balai.
Di dalam kenyataannya, semua itu tidak ada bahkan yang terjadi sebaliknya, misalnya tidak  ada  kolam  renang,  tidak  supermarket  mini,  selama  berbulan-bulan  baru  boleh dijenguk  oleh  keluarga  dan  tidak  boleh  berkomunikasi  dengan  keluarga,  apalagi membawa handphone, justeru kalau kedapatan ada yang membawa Handphone maka yang bersangkutan diberikan sanksi atau kedapatan berkomunikasi langsung dengan keluarga  atas  bantuan  petugas,  maka  petugasnya  yang  dipecat.  Bahkan  pada  tahap detoxifikasi dan entry unit residen disimpan di dalam ruangan berjeruji besi dan tidak boleh  keluar  sama  sekali  dari  ruangan  itu  kecuali  shalat  Jumat.  Semua  ini  bukannya membuat residen itu betah dan dapat pulih, tetapi sebaliknya malah tambah stress dan dendam.  Oleh  karena  itu,  sering  terjadi  kasus  adanya  residen  yang  melarikan  diri dengan jalan merusak.
Seluruh  responden  residen  menyatakan  bahwa  seandainya  situasi  dan  kondisi  di dalam  Balai  Rehabilitasi  BNN  Baddoka  diketahui  sebelumnya  oleh  mereka,  maka mereka tidak akan masuk di dalam Balai Rehabilitasi tersebut. Oleh karena itu, residen yang masuk ke Balai Rehabilitasi BNN karena tangkapan polisi atau BNN (compulsory) ,
semuanya  meminta  untuk  dipindahkan  ke  Rumah  Tahanan  Negara  (Rutan),  dengan pertimbangan  di  Rutan  dapat  bertemu  dan  berkomunikasi  dengan  keluarga  setiap saat.  Apabila  ada  residen compulsory ditarik  oleh  penyidik  atau  jaksa  penuntut umumnya, maka mereka sangat gembira dibandingkan tinggal berbulan-bulan di Balai Rehabilitasi.
Selanjutnya,  untuk  mengetahui  apakah  tujuan  penyelenggaraan  rehabilitasi  tersebut tercapai  atau  tidak,  maka  penulis  memaparkan  data  yang  diperoleh  dari  responden yaitu residen baik yang sementara menjalani rehabiliatsi maupun yang telah menjalani program  rehabilitasi.  Penulis  telah  menyebarkan  daftar  pertanyaan  atau  kuesioner kepada  40  orang  residen  dengan  rincian  20  orang  residen  yang  sementara  menjalani program rehabilitasi dan 20 orang residen yang telah menjalani program residen atau pasca rehabilitasi. Pemahaman responden terhadap materi yang diberikan pada setiap tahap rehabilitasi menunjukkan bahwa 97,5% yang tidak memahami dan hanya 2.5% yang dapat memahaminya. 16
Data 1 . Pemahaman responden terhadap materi pada setiap tahap rehabilitasi
Sumber: Data Primer (diolah).
Setelah  penulis  menanyakan  secara  langsung  melalui  wawancara  kepada  responden yang  menjawab  tidak  paham  dengan  materi  yang  diperoleh  pada  setiap  tahap rehabilitasi, maka semuanya memiliki jawaban yang serupa yaitu mereka tidak paham karena tidak ada sosialisasi atau penjelasan materi sebelum masuk pada setiap tahap, padahal  di  dalam  ketentuan  program  jelas  dinyatakan  bahwa  pada  tahap entry  unit adalah tahap pengenalan program. Residen diberikan semacam buku pedoman yang disebut  dengan walking  paper ,  yang  di  dalamnya  tercantum  jenis-jenis  materi  dan program  yang  akan  diberikan,  tetapi  disuruh  baca  sendiri.  Ketika  residen  ingin menanyakan  materi  yang  tercantum  dalam Buku  Walking  Paper tersebut  kepada  staf medis dan konselor, mereka hanya menjawab nanti dijelaskan pada tahap selanjutnya dan  ikuti  saja  program.  Jawaban  seperti  ini  membuat  residen  ogah-ogahan  untuk mengikuti  program  karena  rupanya  jawaban  dari  staf  seperti  itu  ternyata  adalah jawaban dari ketidakmampuan yang mereka dalam menjelaskan program.
Materi  program  yang  terdapat  di  dalam  Buku  di  atas,  sangat  sarat  dengan  jargon- jargon dalam bahasa asing, yang sebagian besar adalah bahasa Inggris. Jargon-jargon itu  disuruh  hafal  dan  kalau  tidak  mampu  menghafal  maka  akan  diberikan  sanksi. Semua  responden  menyatakan  bahwa  menghafal  saja  sulit  apalagi  memahami
16 Data diperoleh pada tanggal 20 Maret 2017
2,50% 97,50% Memahami Tidak Memahami
maknanya,  sehingga  di  dalam  praktiknya  kebanyakan  hanya  pura-pura  serius  ikut yang  penting  tidak  kena  sanksi.  Mereka  hanya  dapat  menerima  dengan  baik  materi yang berkaitan dengan agama, bahkan mereka menyatakan bahwa sebaiknya program rehabilitasi  ini  lebih  banyak  diberikan  materi  keagamaan,  karena  dengan  banyak menanamkan  nilai-nilai  agama  akan  membuat  mereka  sadar  dan  dapat  memulihkan dari kecanduan narkoba.
Selanjutnya  semua  responden  menyatakan  bahwa  selain  materinya  lebih  banyak bahasa asing, juga banyak yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. Oleh  karena  itu,  kalaupun  sudah  menjalani  semua  tahap  rehabilitasi,  maka  setelah keluar dari Balai Rehabilitasi tidak mungkin dapat menerapkan apa yang diperoleh di dalam  Balai  Rehabilitasi.  Contohnya  istilah  permisi  dalam  kebiasaan  masyarakat Indonesia  di  dalam  Balai  Rehabilitasi  diganti  dengan  istilah communicate ,  istilah  ini tidak  akan  mungkin  digunakan  setelah  keluar  dari  Balai  Rehabilitasi.  Kemudian metode  penerapan  materi  rehabilitasi  itu  di  dalam  praktiknya  sangat  mirip  dengan perpoloncoan.  Ironisnya  menurut  semua  responden  bahwa  ketika  ditanyakan  apa maksud  dan  tujuan  dari  setiap  program  itu  kepada  staf,  maka  merekapun  tidak mampu menjelaskan dengan baik, malah jawaban yang paling sering didengar adalah tidak usah banyak bertanya ikuti saja program.
Mencermati  materi  yang  diterapkan  di  dalam  program  rehabilitasi  yang diselenggarakan  oleh  Balai  Rehabilitasi  BNN  Baddoka,  maka  tampak  bahwa  metode dan  materinya  sulit  dipahami  oleh  residen,  karena  program  tersebut  diadopsi  secara utuh  dari  Negara  asalnya  yaitu  Amerika.  Di  mana  substansi  dan  metodenya  sudah pasti  sejalan  dengan  kebiasaan  atau  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  masyarakat  di Amerika,  seperti  jargon-jargon  yang  digunakan  di  dalam  program  metode Terapiutic Commnunity (TC) tersebut adalah jargon-jargon yang digunakan dalam pergaulan para pecandu  narkotika  di  Amerika,  sehingga  sangat  mudah  diterima  dan  dipahami  oleh mereka.  Kemudian  diadopsi  ke  Indonesia  dan  terapkan  secara  utuh  atau copy  paste saja . Ketika  penulis  melakukan  konfirmasi  mengenail  hal  tersebut  dengan  pihak pengelola Balai Rehabilitasi BNN, yakni pihak pengelola membenarkan kalau program rehabilitasi  yang  menggunakan  istilah  yang  lebih  dikenal  dengan  metode Terapiutic Commnunity (TC)  adalah  metode  yang  diterapkan  di  Amerika  bagi  para  pecandu narkotika, dan di Amerika metode ini sangat efektif dalam memulihkan para pecandu.
Jikalau di Amerika penerapannya sangat efektif adalah hal yang sangat wajar, karena cocok  atau  sesuai  dengan  nilai-nilai  dan  kebiasaan  mereka.  Sekalipun  di  Amerika berjalan  efektif  tetapi  belum  tentu  efektif  di  Indonesia,  karakteristik  masyarakatnya yang  berbeda.  Sebagaimana  Teori The  law  of  the  non  transferability  of  law yang dicetuskan  oleh  Robert  Seidman,  bahwa  hukum  yang  berlaku  di  suatu  tempat sekalipun efektif belum tentu dapat ditranfer ke tempat lain, apabila karakter hukum dan  masyarakatnya  berbeda.  Dalam  banyak  hal  karakteristik  masyarakat  Amerika sangat berbeda dengan karakteristik masyarakat Indonesia, baik dari tipe hukumnya maupun  dari  tipe  masyarakatnya.  Salah  satu  contoh  perbedaan  tipe  masyarakat Amerika  dengan  tipe  masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat  Amerika  dikenal sebagai  masyarakat  konflik,  sedangkan  masyarakat  Indonesia  dikenal  sebagai masyarakat kompromistis.
Harapan  responden  sebagai  seorang  pecandu  narkoba  sebelum  mengikuti  program rehabilitasi medis dan sosial BNN, menunjukkan bahwa 92,5% yang yang menyatakan ingin pulih dan tidak tertarik lagi menggunakan narkoba, dan 7.5% yang menyatakan untuk menghindari atau takut dengan hukuman penjara yang jangka waktunya yang
lebih  lama  dibandingkan  dengan  masa  rehabilitasi.  Apa  yang  diharapkan  oleh  para residen  pada  umumnya  adalah  ingin  pulih,  hal  ini  sesungguhnya  sejalan  dengan tujuan yang hendak dicapai oleh program rehabilitasi tersebut. Akan tetapi, harapan ingin  pulih  tersebut  tidak  akan  tercapai  apabila  materi  yang  diberikan  tidak  sejalan dengan  nilai-nilai  yang  mereka  anut  sebagai  masyarakat  ketimuran  atau  masyarakat Indonesia.
Kemudian responden yang memiliki harapan berbeda yaitu untuk menghindari atau takut dengan hukuman penjara yang jangka waktunya yang lebih lama dibandingkan dengan  masa  rehabilitasi,  menyatakan  bahwa  bagi  mereka  mengerti  atau  tidak mengerti  yang  penting  ikut  saja  daripada  dipenjara.  Setelah  penulis  menanyakan mengapa  menghindar  dari  hukuman  penjara,  mereka  menyatakan  bahwa  mereka sebenarnya adalah tangkapan polisi dan memiliki barang bukti, dan kalau dilanjutkan ke  tingkat  penyidikan  dan  penuntutan,  hukumannya  minimal  4  tahun  penjara, mendingan direhabilitasi paling lama waktunya adalah 1 tahun.
Pendapat responden terhadap materi yang diberikan terkait dengan apakah memiliki pengaruh atau manfaat bagi pemulihan dari kecanduan narkoba, menunjukkan bahwa 100%  atau  seluruhnya  menyatakan  tidak  ada  pengaruh  atau  manfaatnya  terhadap pemulihan.  Setelah  penulis  melakukan  wawancara  dengan  beberapa  di  antara responden  untuk  melakukan  klarifikasi  atau  penjelasan  tambahan  terhadap  jawaban mereka,  maka  mereka  menyatakan  bahwa  apanya  yang  akan  memulihkan,  yang mereka  butuhkan  adalah  bimbingan  rohani,  karena  mereka  sadar  kalau  sebelum masuk di Balai Rehabilitasi BNN sangat jauh dari kehidupan agama. Sementara materi tentang  agama  sangat  sedikit,  selama  sepekan  hanya  maksimal  2  kali  memperoleh pengetahuan agama, itupun hanya maksimal satu jama setiap sesi, selebihnya adalah kegiatan-kegiatan yang tidak masuk diakal karena sama saja dengan perpoloncoan.
Setelah  penulis  mencermati  data  dan  pernyataan-pernyataan  responden  yang diperoleh  melalui  wawancara  di  atas,  maka  tampak  bahwa  materi  yang  diberikan pada  setiap  tahap  program  rehabilitasi  di  Balai  Rehabilitasi  BNN  tidak  akan memberikan  pengaruh  yang  dapat  mengubah  kebiasaan  residen  sebagai  pengguna atau  pecandu  narkoba  untuk  pulih,  karena  mereka  mengharapkan  lebih  banyak bimbingan  rohani  atau  bimbingan  agama.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  mereka mengikuti program rehabilitasi selama itu, lebih banyak tertuju pada mengubah cara berpikir, dari cara berpikir orang timur menjadi cara berpikir orang barat, atau dengan perkatan  lain  yang  diberikan  makanan  hanya  pikirannya  bukan  hatinya.  Mereka menyadari bahwa mereka sangat butuh bimbingan rohani, berarti hati atau batinnya yang harus diisi atau dipenuhi dengan pemahaman ajaran agama.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  penulis  menanyakan  lebih  lanjut  kepada  mereka  bahwa mengapa masuk di Balai Rehabilitasi BNN dan tidak masuk ke pesantren saja. Mereka menyatakan  bahwa  informasi  yang  diberikan  oleh  petugas  di  BNP  atau  BNK,  dan kepolisian  bahwa  di  dalam  Balai  Rehabilitasi  BNN  akan  diperlakukan  sama  dengan pesantren, akan diberikan pemahaman tentang materi kerohanian, makanya menurut mereka pada umumnya lebih banyak membawa pakaian dan alat perlengkapan shalat. Berdasarkan  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  program  rehabilitasi  ini  belum tersoisialisasi dengan baik kepada masyarakat dan orang-orang yang bertugas di BNN sendiri.
Tanggapan Responden terhadap tujuan program rehabilitasi yakni pemulihan  residen dari  kecanduan  narkoba  yang  merupakan  tujuan  utama  hendak  dicapai  dalam pelaksanaan  rehabilitasi  medis  dan  sosial,  menunjukkan  bahwa  tujuan  utama  untuk
memulihkan  residen  dari  kecanduan  narkoba  tidak  atau  belum  tercapai,  karena tampak dari jawaban seluruh responden yakni sebanyak 20 orang yang telah menjalani rehabilitasi medis dan sosial atau pasca rehabilitasi, menyatakan bahwa mereka belum berhenti atau masih tetap memakai, menggunakan atau mengkonsumsi narkotika atau zat adiktif lainnya hingga saat ini.
Penulis  juga  masih  melakukan  wawancara  kepada  beberapa  mantan  residen  sebagai responden penelitian, untuk mengetahui mengapa mereka masih tetap mengkonsumsi narkoba,  padahal  telah  mengikuti  program  rehabilitasi.  Jawaban  mereka  adalah  apa yang  diperoleh  di  dalam  Balai  Rehabilitasi  BNN  Baddoka  tidak  ada  sama  sekali pengaruhnya  kepada  mereka  untuk  membuat  mereka  dapat  berhenti  atau  pulih, karena apa yang mereka peroleh di dalam Balai Rehabilitasi tidak menyentuh hatinya untuk  berhenti,  kecuali  materi  tentang  agama  yang  dapat  bermanfaat  bagi  mereka tetapi porsinya sangat sedikit. Bahkan di antara mereka ada yang berpandangan lebih ekstrem,  yang  menyatakan  bahwa  program  rehabilitasi  yang  dilakukan  oleh  Balai Rehabilitasi  BNN  Baddoka  adalah  pemborosan  uang  Negara  saja.  Penulis  juga  telah menanyakan tentang kisaran biaya kepada salah seorang konselor, dan diperoleh data bahwa  untuk  satu  orang  residen  perbulan  menghabiskan  biaya  6  juta  perbulan.  Jadi kalau  dalam  satu  tahun  terdapat  200  residen,  maka  besarnya  uang  Negara  yang dihabiskan  adalah  sebesar  14,4  milyar  rupiah.  Tentu  belum  termasuk  gaji  dan  honor para  pegawai  dan  staf  yang  bertugas.  Jadi,  sangat  masuk  akal  atau  logis  kalau pendapat  responden  tersebut  menyatakan  pemborosan  uang  Negara,  karena tujuannya tidak tercapai.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  program  rehabilitasi  bagi korban pengguna narkotika oleh Balai Rehabilitasi Baddoka tidak atau belum efektif, karena  baik  metode  maupun  substasinya  sebagian  besar  tidak  sesuai  atau  selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia yakni program rehabilitasi yang  diterapkan  adalah  program  rehabilitasi  yang  diterapkan  di  Amerika  yang diterima  dan  diterapkan  secara  bulat  tanpa  ada  penyesuaian  atau copy  paste dari Negara asalnya yaitu Amerika dan Eropa, keterbatasan kemampuan tenaga medis dan sosial (konselor) tentang metode dan materi rehabilitasi, dan adanya tindakan apriori bagi  sebagian  tenaga  medis  dan  konselor  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugas pokoknya, serta sosialisasi pengenalan program belum dilaksanakan secara sistematis dan konsisten.

## 6. Penutup
Persyaratan  untuk  menjadi  residen  sebagian  besar  belum  memenuhi  tujuan rehabilitasi,  karena  belum  dilakukan  verifikasi  residen  secara  cermat  yang membutuhkan  rehabilitasi  rawat  inap  dan  rawat  jalan,  masih  terdapat  residen  yang bukan  hanya  sebagai  pengguna  saja  tetapi  juga  sebagai  pengedar  yang  seharusnya diproses  ke  tingkat  penyidikan  dan  penuntutan,  sehingga  tempatnya  bukan  di  Balai rehabilitasi tetapi di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan. Program rehabilitasi yang dijalankan adalah model terapi komunitas dan masih terbatas pada rehabilitasi  medis  dan  sosial,  sedangkan  rehabilitasi  vokasional  belum  dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban  pengguna  narkotika  oleh  BNN  Baddoka  belum  efektif,  karena  sosialisasi program  belum  dilaksanakan  secara  sistematis  dan  konsisten,  keterbatasan kemampuan  tenaga  medis  dan  sosial  (konselor)  tentang  metode  dan  materi rehabilitasi,  dan  adanya  tindakan  apriori  bagi  sebagian  tenaga  medis  dan  konselor
dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugas  pokoknya,  serta  metode  dan  substansinya sebagian besar tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia atau belum selaras dengan karakteristik masyarakat Indonesia.
Sebagai  rekomendasi  penelitian,  diperlukan  verifikasi  residen  untuk  mengetahui dengan  jelas  residen  yang  membutuhkan  rehabilitasi  rawat  inap  dan  rawat  jalan, sehingga penanganan residen yang parah dan yang ringan tidak disatukan dalam satu bagian,  dan  pihak  Balai  Rehabilitasi    juga  seyogianya  lebih  selektif  dan  berhati-hati dalam menerima residen compulsory yang diserahkan oleh penyidik, begitu pula bagi hakim  dalam  memutus  perkara  agar  lebih  selektif  dan  membedakan  antara  korban, pengguna,  pengedar,  dan  bandar  untuk  menghindari  adanya  pengedar  atau  bandar narkoba  yang  menjadi  residen.  Penyelenggaraan  rehabilitasi  medis  dan  sosial seyogianya  diselaraskan  dengan  kondisi  dan  karakteristik  masyarakat  Indonesia. Substansi  program  seyogianya  disesuaikan  dengan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh masyarakat  Indonesia  dengan  menyeimbangkan  antara  materi  tentang  kesehatan, agama, dan kemasyarakatan, peningkatan kualitas tenaga medis dan sosial (konselor), serta  monitoring  dan  evaluasi  program  seyogianya  dilakukan  secara  berkala  agar sosialisasi  pengenalan  program  dan  pelaksanaannya  dapat  berjalan  secara  sistematis dan konsisten.

## Referensi
Achmad  Ali,  1990, Mengembara  di  Belantara  Hukum ,  Makassar:  Lembaga  Penerbitan Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
Achmad  Ali,  1998. Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum ,  Jakarta:  Yarsif Watampone.
Achmad Ali, 2002. Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis, Cet. Kedua. Jakarta: P.T. Gunung Agung.
Baharuddin Lopa, 1987, Permasalahan Pembinaan Penegakan Hukum di Indonesia , Jakarta: Bulan Bintang.
Gerald Turkel, 1996, Law and Society: Critical Approaches , USA: Allyn & Bacon.
Lawrence  M.  Friedman,  1998, American  Law  an  Introduction  (Hukum  Amerika  Sebuah Pengantar), disadur oleh Wishnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa.
Musakkir, 1996, Putusan Hakim yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum, Yogyakarta: Rangkang Education.
Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Setiawan, 1992, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata , Bandung: Alumni.
Soedjono Dirdjosisworo, 1990. Hukum Narkotika Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Ilmu Hukum . Cetakan Ketiga, Jakarta: UI Press.
Sudikno  Mertokusumo,  1993, Bab-bab  Tentang  Penemuan  Hukum ,  Citra  Adtya  bekerja sama  dengan  Konsorsium  Ilmu-ilmu  Hukum,  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan dan The Asia Fondation, Bandung.