## PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA
(Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995)
Muhammad Rinaldi Arif
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan E-mail: mrinaldiarif@gmail.com

## Abstract
According  to  Islamic  law,  one  of  the  obstacles  to  get  inheritance  is  the religious  difference  between  joint  heirs  and  testator.  The  condition  for  the  joint heirs of different religions felt unfair, so the problem is then brought to the realm of law. The Supreme Court Decision Number 368.K/AG/1995 provides a way for the  joint  heirs  of  different  religions  to  obtain  the  inheritance  through  a  wasiat wajibah.  This  study  is  a  descriptive  analysis  that  leads  to  normative  legal research,  with  a  research  of  legal  approach.  Data  collection  is  obtained  from secondary  data  by  library  study.  The  data  obtained  is  then  analyzed  using qualitative  analysis.  Based  on  the  results  of  the  research  according  to  the Supreme Court Decision Number 368.K/AG/1995, the concept of wills is not only for adopted children or adoptive parents, but also for non-Muslim heirs by giving Part  or  portion  of  the  heirs  of  different  religions  based  on  the  heirs  of  different religions  based  when  he/she  is  Muslim.  Analysis  of  the  Decision  of  the  Supreme Court of  the Republic of  Indonesia  Number 368.K/AG/1995, about  the provision of wasiat wajibah to the heirs of different religions is that the provision of wasiat wajibah to the heirs of non-Muslims actually is not in accordance with the rules of Islamic law.

## Kata Kunci: Ahli Waris, Beda Agama, Wasiat Wajibah

## A. Latar Belakang
Hukum  waris  di  Indonesia  masih  bersifat  pluralistis,  karena  saat  ini berlaku  tiga  sistem  hukum  kewarisan,  yaitu  Hukum  Waris  Adat,  Hukum  Waris Islam dan Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum waris di Indonesia berbeda-beda (Syarif dan Elmiyah, 2005: 1-3), antara lain:
1. Adanya  Hukum  Waris  Islam  yang  berlaku  untuk  segolongan  penduduk Indonesia,
2. Adanya  Hukum  Waris  menurut  Hukum  Perdata  Barat  yang  berlaku  untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat;
3. Adanya Hukum Adat yang di sana-sini berbeda-beda, tergantung pada daerah masing-masing,  yang  berlaku  bagi  orang-orang  yang  tunduk  kepada  hukum adat.
Dalam  hal  pemberian  wasiat  ini,  baik  dalam  KUHPerdata  dan  Hukum Islam terangkai dalam hukum waris. Pada dasarnya pemberian wasiat itu berbeda dengan pembagian warisan, tetapi pemberian wasiat ini diatur dalam hukum yang sama dalam pembagian warisan, yakni hukum waris karena pemberian wasiat dan pembagian warisan ini kegiatan yang berkelanjutan pada esensinya.
Belakangan  ini  terjadi  sebuah  dinamika  dan  kemajuan  hukum  terkait dengan  isu  kewarisan  beda  agama.  Pengembangan  tersebut  dapat  dilihat  dari kenyataan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat gebrakan baru terkait kewarisan beda agama. Gebrakan tersebut dapat dengan nyata dilihat dari  putusan-putusannya  yang  memberikan  celah  dan  peluang  kepada  pihak  non muslim  untuk  dapat  menerima  bagian  harta  pewaris  Muslim.  Peluang  tersebut memang  tidak  disediakan  dalam  bentuk  praktik  kewarisan  murni,  tetapi  dibuat dengan mempergunakan konsep atau aturan wasiat wajibah.
Wasiat wajibah pada awalnya adalah sebuah sistem yang diterapkan dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  untuk  memberikan  bagian  harta  peninggalan  di antara para pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak. Penerapan sistem wasiat wajibah ini ternyata digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan  juga  bagian  harta  peninggalan  pada  pihak  non  muslim  dari  pihak Muslim (Jahar, 2013: 94).
Mengenai perkara wasiat wajibah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bagi  ahli  waris  non  muslim,  menurut  berbagai  kalangan,  merupakan ijtihad sebagai  penemuan  hukum  dengan  menggunakan  metode  yuridis  sosiologis, dengan  merujuk  pada  pandangan  Hazairin  yang  mengambil  pendapat  Ibn  Hazm dan menegaskan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil „ alamin yang men- junjung  tinggi  asas  keadilan  berimbang,  asas  kepastian  (kemutlakan),  asas individual dan asas bilateral (Jahar, 2013: 98).
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  368K/AG/1995  sesungguhnya  mem- berikan  sebuah  paradigma  baru  terkait  pemberian  wasiat  kepada  ahli  waris  yang
berbeda agama. Wasiat wajibah dianggap sebagai kompromi yang paling realistis bagi  ahli  waris  yang  berbeda  agama  dengan  pewarisnya.  Apalagi  dalam  hukum Islam,  perbedaan  agama  merupakan  salah  satu  halangan  ( hijab )  untuk  menerima warisan.  Tidak  hanya  dalam  Hukum  Islam  saja  ahli  waris  seharusnya  berhak mendapatkan  warisan,  tetapi  karena  sesuatu  hal  atau  terhalang  maka  ahli  waris tersebut tidak mendapatkan hak warisnya.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dan  jenisnya  yuridis  normatif.  Penelitian deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan  objek,  menerangkan  dan  men- jelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk  mengetahui keadaan objek yang diteliti.  Penelitian  deskriptif  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala  lainnya  (Soekanto,  2007: 10).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  terhadap  sistematika  hukum. Bentuk-bentuk  penelitian  hukum  normatif  sebagaimana  yang  dikatakan  Ronny Hanitijo  Soemitro  (1990:  4),  meliputi:  inventarisasi  hukum  positif,  penelitian asas-asas  hukum,  penelitian  hukum in  concreto ,  penelitian  sinkronisasi  hukum, penelitian  sistem  hukum  dan  perbandingan  hukum.  Lazimnya  lokasi  penelitian dilaksanakan  di  perpustakaan,  di  masyarakat  dan  lembaga  atau  instansi (pemerintah  ataupun  non-pemerintah).  Sehubungan  dengan  jenis  data  dalam penelitian ini hanya difokuskan pada data sekunder, maka lokasi penelitian  yang dipilih  adalah  perpustakaan,  sedangkan  teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara  studi  kepustakaan  ( library  research )  atau  penelusuran  literatur  di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pertimbangan hukum mengenai pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama
Menurut  hukum  Islam,  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  penghalang pewarisan  ( mawani’  al-irtsi ),  yaitu  penghalang  terlaksananya  waris  mewarisi.
Dalam  terminologi  ulama faraidh , yaitu  suatu  keadaan  atau  sifat  yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat  dan  ada  hubungan  pewarisan  (Nasution,  2012:  78).  Pada  awalnya seseorang  sudah  berhak  mendapatkan  warisan,  tetapi  karena  ada  suatu  keadaan tertentu  yang  mengakibatkan  dia  tidak  mendapatkan  harta  warisan.  Keadaan- keadaan  yang  menyebabkan  seorang  ahli  waris  tidak  dapat  memperoleh  harta warisan adalah:
a. Pembunuhan
Seorang yang membunuh orang lain yang merupakan warisnya, maka ia tidak dapat  mewarisi  harta  orang  yang  terbunuh  itu.  Ketentuan  ini  mengandung kemaslahatan  agar  orang  tidak  mengambil  jalan  pintas  untuk  mendapatkan harta  warisan  dengan  jalan  membunuh  orang  yang  mewariskan  (Nasution, 2012: 78).
b. Berlainan agama
Berlainan  agama  dalam  hukum  Islam  adalah  dimana  seseorang  yang beragama  Islam  tidak  dapat  mewariskan  hartanya  kepada  seorang  yang berlainan  agama,  begitu  juga  sebaliknya.  Dengan  kata  lain  bahwa  seorang muslim  tidak  dapat  memberikan  hartanya  atau  mewariskan  hartanya  kepada orang yang beda agama sekalipun dia termasuk golongan ahli waris.
Al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 221 yang secara langsung melarang laki-laki muslim menikahi  wanita  yang musyrik, demikian sebaliknya, wanita muslim dilarang  menikahi  laki-laki  musyrik.  Menurut  Idris  Ramulyo  bahwa  intisari dari surat al-Baqarah ayat 221 tersebut adalah bahwa orang-orang yang Islam tidak  dapat  mewarisi  harta  peninggalan  orang  kafir  dan  orang  non  muslim tidak dapat mewarisi harta orang Islam (Ramulyo, 1994: 111).
c. Perbudakan
Seorang  budak  adalah  milik  dari  tuannya  secara  mutlak,  karena  itu  ia  tidak berhak  untuk  memiliki  harta,  sehingga  ia  tidak  bisa  menjadi  orang  yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun. Seorang budak dipandang tidak  cakap  menguasai  harta.  Status  keluarga  terhadap  kerabat-kerabatnya sudah putus karena ia menjadi keluarga asing.
Menurut Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan adalah:
a. Ahli  waris  yang  dengan  putusan  hakim  telah  dihukum  karena  dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris;
b. Ahli  waris  yang  dengan  putusan  hakim  telah  dihukum  karena  dipersalahkan memfitnah  dan  mengadukan  pewaris,  bahwa  pewaris  melakukan  kejahatan yang diancam hukuman penjara empat tahun lebih;
c. Ahli  waris  yang  dengan  kekerasan  telah  nyata-nyata  menghalangi  atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat; dan
d. Ahli  waris  yang  telah  menggelapkan,  memusnahkan,  dan  memalsukan  surat wasiat (Perangin-angin, 2010: 10).
Ahli  waris  adalah  sebagai  orang-orang  yang  mempunyai  keperluan  atas kejadian  meninggalnya  seorang  yang  pada  hubungannya  dengan  adanya  suatu harta kekayaan yang disiapkan untuk dimanfaatkan akan kebutuhan dan keperluan seorang  yang bersangkutan dengan pewaris. Keturunan dari orang  yang mening- galkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting, karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan. Hal ini  juga  dijelaskan  dalam  Hukum  Adat,  Hukum  Islam  dan  BW  (Oemarsalim, 2000: 23-24).
Menurut hukum Islam, ahli waris tidak boleh mendapat bagian dari wasiat. Larangan  berwasiat  kepada  ahli  waris  yang  telah  ditentukan  pembagian warisannya,  menurut  para  ahli  fikih  agar  tidak  ada  kesan  bahwa  wasiat  itu menunjukkan  perbedaan  kasih  sayang  antara  sesama  ahli  waris,  yang  pada akhirnya  akan  menyulut  perselisihan  di  antara  ahli  waris  yang  ditinggalkan  oleh pewaris.  Sebagian  ulama  mengatakan  boleh  memberikan  wasiat  kepada  ahli waris,  terutama  yang  dipandang  sangat  membutuhkan,  seperti  jika  sebagian mereka itu kaya dan sebagian lagi miskin, maka layaklah apabila kepada si miskin selain  dia  mendapatkan  warisan  dia  juga  mendapatkan  tambahan  dengan  jalan wasiat,  atau  kepada  anak  yang  bapaknya  telah  menceraikan  ibunya  sementara ibunya  tidak  memiliki  anggota  keluarga  yang  lain  selain  anaknya  itu.  Satri  M.
Zein (1998: 92), mengatakan bahwa pendapat yang diikuti di kalangan Malikiyah dan Zhahiriyah, yaitu bahwa larangan berwasiat kepada ahli waris tidaklah gugur dengan sendirinya karena adanya izin dari ahli waris lainnya. Larangan seperti ini merupakan hak Allah yang tidak bisa gugur dengan kerelaan manusia yang dalam hal ini adalah para ahli waris.
Dasar hukum pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dalam Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  368.K/AG/1995  adalah  dengan  ditemukan beberapa  alasan  hakim  memberikan  bagian  wasiat  wajibah  terhadap  ahli  waris beda agama. Alasan-alasan tersebut dijabarkan sebagai berikut:
a. Faktor  historis  adanya  larangan  memberikan  warisan  pada  ahli  waris  yang tidak beragama Islam.
Alasan pertama, yaitu ketentuan yang menghalangi pemberian warisan kepada ahli  waris  non  muslim,  secara  historis  ditetapkan  pada  masa  peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir di masa lalu. Untuk menjaga akidah dan  harta  yang  dimiliki  orang  muslim  dari  penguasaan  ahli  waris  kafir  yang berpotensi untuk digunakan sebagai alat untuk memerangi umat Islam sendiri, maka  larangan  tersebut  diberlakukan.  Melihat  kondisi  saat  ini  dimana  tidak ada  lagi  peperangan  antara  orang  muslim  dan  non  muslim,  maka  ketentuan penghalang  tersebut  dianggap  tidak  diperlukan  lagi  (Nugraheni,  Ilhami,  dan Yulkarnain, 2010: 318).
b. Penggunaan  metode  interpretasi  sosiologis  dalam  melakukan  penemuan hukum.
Alasan kedua terkait dengan kewajiban hakim untuk menemukan hukum atas setiap  perkara  yang  diperiksanya.  Kewajiban  ini  bersumber  dari  salah  satu asas  dalam  hukum  acara,  bahwa  hakim  dilarang  menolak  perkara  dengan alasan tidak ada hukumnya, karena hakim memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penemuan hukum. Penetapan wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhalang  untuk  menerima  warisan  karena  tidak  beragama  Islam  merupakan hasil dari penemuan hukum yang dilakukan hakim dengan metode interpretasi sosiologis. (Nugraheni, Ilhami, dan Yulkarnain, 2010: 319).
c. Penggunaan metode argumentum per analogium dalam melakukan penemuan hukum.
Alasan  ketiga,  penggunaan  metode argumentum  per  analogium dalam menetapkan wasiat wajibah dilakukan sebagai penerapan asas ius curia  novit oleh  hakim  di  lingkungan  Peradilan  Agama.  Dalam  melakukan  penemuan hukum  atas pemberian  wasiat wajibah terhadap  ahli waris  yang beda agama, hakim  menggunakan  metode argumentum  per  analogian dengan  cara menemukan  ketentuan  hukum  lain  yang  sejenis,  memiliki  kemiripan,  serta adanya  tuntutan  dalam  masyarakat  untuk  mendapatkan  penilaian  yang  sama. Ketentuan  yang  sejenis  untuk  mengatasi  kekosongan  dalam  hal  ini  adalah menggunakan  ketentuan  wasiat  wajibah  yang  ada  dalam  KHI  khusus  untuk anak angkat dan atau orang tua angkat.
Terhadap  kedua  peristiwa  tersebut,  ditemukan  kesamaannya,  yaitu  keduanya terjadi pada orang-orang yang secara yuridis formal tidak mendapatkan bagian harta  warisan  padahal  mereka  memiliki  ikatan  kekeluargaan  dengan  pewaris baik sebagai anak kandung, maupun anak angkat. Adanya kesamaan tersebut, menyebabkan aturan yang berlaku pada satu peristiwa diberlakukan pula pada peristiwa lain, sehingga ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat diberlaku- kan pula pada anak atau ahli waris yang beda agama (Nugraheni, Ilhami, dan Yulkarnain, 2010: 320).
d. Eksistensi hukum kewarisan Islam di antara sistem hukum kewarisan lainnya Alasan  keempat  yang  digunakan  oleh  hakim  dalam  menetapkan  pemberian wasiat  wajibah  bagi  ahli  waris  beda  agama  adalah  eksistensi  hukum  waris Islam  dalam  sistem  hukum  nasional.  Secara  faktual,  hukum  waris  Islam  di Indonesia  hidup,  berkembang  dan  berdampingan  dengan  hukum  waris  lain, yaitu hukum waris adat dan hukum waris barat. Ketiganya digunakan sebagai pilihan  hukum  bagi  rakyat  Indonesia.  Penemuan  hukum  yang  memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama merupakan upaya mengaktualisasi- kan  hukum  Islam  di  tengah-tengah  masyarakat  Indonesia  yang  pluralistik, baik  di  bidang  sosial,  budaya,  hukum,  maupun  agama.  Upaya  ini  sekaligus untuk  memelihara  jati  diri  hukum  Islam  tanpa  memperhatikan  dinamika
masyarakat  yang  banyak  dipengaruhi  oleh  ruang  dan  norma  hukum  yang hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat  Indonesia  akan  menjadi  hukum Islam  yang  kehilangan  daya  tariknya,  karena  tidak  memenuhi  kebutuhan masyarakat yang melingkupinya.
Selain  itu,  dengan  diberikannya  wasiat  wajibah  terhadap  ahli  waris  beda agama  sebagai  alternatif  agar  memperoleh  haknya,  sesungguhnya  telah memberikan  gambaran  positif  bahwa  hukum  Islam  tidaklah  eksklusif  dan diskriminatif  yang seolah-olah telah menempatkan warga non muslim sebagai kelas dua di depan hukum. Apabila ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama  tetap  dipertahankan  sebagai  orang  yang  tidak  dapat  mewarisi  dengan alasan apapun, sebagaimana hukum asal, maka hukum Islam akan dipandang sebagai  suatu  ancaman  yang  menghilangkan  hak  waris.  Selanjutnya  bila dibandingkan  dengan  sisten  hukum  waris  lainnya,  keadaan  ini  akan  sangat tidak  menguntungkan  bagi  hukum  Islam  karena  akan  dikalahkan  oleh  sistem hukum  waris  lain  yang  tidak  mempersoalkan  agama  sebagai  penghalang seseorang  dalam  menerima  bagian  warisnya.  Alasan  ini  juga  dipertegas dengan  tujuan  hukum  Islam,  yaitu  untuk  mencegah  kemudharatan  dalam hidup manusia. (Nugraheni, Ilhami, dan Yulkarnain, 2010: 321).
e. Pilihan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia
Alasan  kelima  mengenai  pemberian  wasiat  wajibah  terhadap  ahli  waris  beda agama  adalah  kondisi  nyata  kehidupan  masyarakat  Indonesia  sendiri. Indonesia  terdiri  dari  berbagai  suku  dan  agama.  Keberadaan  agama  yang berbeda-beda  sudah  ada  sejak  dahulu  dan  tidak  menjadi  penghalang  bagi masyarakat  Indonesia  untuk  hidup  berdampingan.  Adanya  perbedaan  agama bahkan  di  dalam  lingkup  keluarga  bukan  merupakan  hal  asing  di  Indonesia. Masyarakat Indonesia telah melakukan kesepakatan sosial untuk hidup rukun, damai,  saling  menghormati,  dan  tidak  saling  merendahkan  martabat  manusia atas  dasar  apapun  juga,  baik  karena  perbedaan  suku,  budaya  atau  agama. Kesepakatan  sosial  itu  tercantum  dalam  Undang  Undang  Dasar  Republik Indonesia  1945.  Perbedaan  agama  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia, negara  melarang  dilakukannya  segala  bentuk  tindakan  diskriminatif  dengan
menyatakan,  bahwa:  “setiap  orang  berhak  bebas  dari  perlakuan  yang diskriminatif  atas  dasar  apapun  dan  berhak  mendapat  perlindungan  yang diskriminatif itu”.
f. Teori hukum mengenai asas hukum dan penyimpangan terhadap asas hukum Alasan  hakim  yang  menjadi  dasar  hukum  pertimbangan  hakim  adalah ketentuan asas hukum dalam teori hukum pada sistem hukum Indonesia. Teori hukum  mengenal  adanya  teori  asas  hukum  dan  penyimpangan  atas  asas hukum. Penetapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama telah memenuhi teori tersebut.
Berdasarkan  teori  hukum,  salah  satu  asas  hukum  dalam  hukum  kewarisan Islam  adalah  terhalangnya  seorang  ahli  waris  untuk  mendapatkan  bagian warisan karena memeluk agama yang berbeda dengan pewaris. Terhadap asas hukum  ini  kemudian  terbuka  pintu  penyimpangan,  yaitu  melalui  wasiat wajibah.  Penetapan  wasiat  wajibah  oleh  hakim  akan  memberikan  hak  atas bagian warisan bagi mereka yang berdasarkan asas hukum tidak mendapatkan bagiannya. Wasiat wajibah adalah penyimpangan terhadap asas hukum dalam hukum  kewarisan  Islam.  Berdasarkan  alasan  ini  maka  hakim  menggunakan penyimpangan  asas  hukum  kewarisan  Islam  dalam  memutuskan  perkara terkait  adanya  ahli  waris  beda  agama  dengan  pewaris.  Penyimpangan  yang digunakan  diwujudkan  melalui  putusan  pemberian  wasiat  wajibah  bagi  ahli waris beda agama tersebut (Nugraheni, Ilhami, dan Yulkarnain, 2010: 324).
Mayoritas  argumentasi  hukum  yang  digunakan  oleh  hakim  Mahkamah Agung adalah bahwa sistem kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan yang lebih  utama  bila  dibandingkan  dengan  perbedaan  agama  sebagai  penghalang mewarisi.  Penghalang  kewarisan  karena  berbeda  agama  justru  ditujukan  semata- mata  kepada  ahli  waris,  sehingga  ahli  waris  muslim  untuk  mendapatkan  harta warisan  dari  pewaris  tidak  boleh  keluar  dari  agama  Islam.  Pada  sisi  lain,  dalam pertimbangan  hukumnya,  majelis  hakim  tampak  tidak  konsisten  dengan  logika hukum  yang  dibangunnya,  ketika  membedakan  kedudukan  ahli  waris  muslim dengan  ahli  waris  non  muslim  dalam  hal  pewaris  berbeda  agama  dengan  ahli waris.  Dalam  hal  pewaris  non  muslim  dan  ahli  waris  muslim,  maka  ahli  waris
muslim  bukan  ahli  waris  dan  tidak  dapat  menuntut  warisan  dari  pewarisnya. Sementara dalam hal pewaris muslim dan ahli waris  non muslim, ahli waris non muslim  dapat  menjadi  ahli  waris  dan  menuntut  pembagian  harta  warisan  dari pewaris muslim berdasarkan hukum Islam (Wahyudi, 2015: 277).
Berbagai  deskripsi  dari  putusan-putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim, maka dapat disimpulkan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam konteksnya adalah untuk menjaga keutuhan keluarga dan mengakomodir adanya realitas  sosial  di  masyarakat  Indonesi,  bila  ditinjau  dari  segi  kemaslahatan  patut dipertimbangkan dan boleh jadi terkait dengan maksud ajaran agama Islam, yaitu memenuhi rasa keadilan.
2. Pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama
Mayoritas para ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak  mewarisi  adalah  saat  pembagian  warisan,  tentu  akan  muncul  perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan (Rahman, 1981:  12).  Mengenai  orang  murtad  yang  keluar  dari  agama  Islam,  para  ulama memandang  mereka  mempunyai  kedudukan  hukum  tersendiri.  Hal  ini  karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali ( shilah ) dan melakukan kejahatan terhadap  agama.  Berdasarkan  fakta  tersebut,  meskipun  dalam  isyarat  Al-Qur‟an bahwa  mereka  dikategorikan  sebagai  orang  yang  kafir,  para  ulama  menyatakan bahwa  harta  warisan  orang  murtad  tidak  diwarisi  oleh  siapa  pun,  termasuk  ahli warisnya  yang  sama-sama  murtad.  Harta  peninggalannya  dimasukkan  ke baytul mal sebagai  harta fai’ atau  rampasan,  dan  digunakan  untuk  kepentingan  umum (Maruzi, 1981: 16).
Dalam KHI mengenai kedudukan ahli waris telah diatur secara jelas dalam Pasal 174 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris tersebut  ada  dua  kriteria,  yaitu  adanya  hubungan  darah  yang  meliputi  anak  laki- laki,  perempuan,  kakek,  paman,  sedangkan  menurut  dari  hubungan  perkawinan yaitu  duda  atau  janda,  hal  tersebut  dikuatkan  dengan  ketentuan  KHI  Pasal  171 huruf  c.  Selanjutnya  dalam  KHI  yang  tersirat  dalam  Pasal  ini  bahwa  ahli  waris tidak hanya memiliki hubungan darah ataupun perkawinan melainkan juga harus
beragama Islam. Dapat dikatakan seorang itu berkedudukan sebagai ahli waris ia harus  memenuhi  syarat  yang  ada  pada  Pasal  171  huruf  c  KHI  yang  memiliki hubungan  darah  atau  perkawinan  serta  harus  beragama  Islam.  Lantas  bagaimana jika seorang yang beragama bukan Islam apakah kedudukannya sama seperti ahli waris non Islam.
Menurut  pendapat  ulama mutaakhkhirin ,  wasiat  wajibah  ditujukan  pada kerabat dekat atau  yang memiliki hubungan nasab,  tetapi tidak mendapatkan hak waris  bukan  terhadap  anak  angkat  sebagaimana  yang  disampaikan  dalam  teori hukum yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayli bahwa wasiat kepada kerabat itu adalah disunnahkan menurut jumhur ulama (Amruzi, 1981: 27-28).
Seiring  berkembangnya  waktu,  kasus-kasus  yang  terjadi  dalam  hukum kewarisan  beda  agama  semakin  marak.  Salah  satu  faktor  penyebabnya  adalah ketidaksetujuan  ahli  waris  (non  muslim)  terhadap  pembagian  harta  yang  dinilai tidak  adil.  Atas  pertimbangan  kasus  inilah,  maka  Pengadilan  Agama  bahkan Mahkamah  Agung  terdorong  mengeluarkan  putusan-putusan  baru  dalam  hukum kewarisan beda agama.
Ada beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung  khususnya  ketika  misalnya  menetapkan  yurisprudensi  Mahkamah  Agung Nomor  51.K/AG/1999,  yang  memberikan  hak  ahli  waris  kepada  ahli  waris  non muslim  dengan  wasiat  wajibah,  serta  relevansi  wasiat  wajibah  terhadap  realisasi kontemporer,  juga  mengacu  kepada  pertimbangan  legalitas  dan  moral.  Hampir semua  putusan  Pengadilan  Agama  terkait  dengan  ahli  waris  beda  agama  dengan memberikan  wasiat  wajibah  untuk  memenuhi  rasa  keadilan  sebenarnya  tepat karena  tujuan  dimasukkannya  suatu  perkara  ke  dalam  pengadilan,  yaitu  untuk memenuhi rasa keadilan itu sendiri, yang dikarenakan dalam pengadilan, seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum dan tidak terfokus hanya pada undang- undang.
Pertimbangan hakim untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda  agama  tersebut  merupakan  jalan  alternatif  yang  bersifat  komprimistis  atau dalam  hukum  Islam  dikenal  dengan  istilah ijbari .  Maksud  dari ijbari yaitu peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa
tergantung  kepada  kehendak  pewaris  atau  permintaan  ahli  warisnya,  sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang mengubahnya.
Putusan  yang  diambil  oleh  Hakim  di  lingkungan  Mahkamah  agung Republik  Indonesia  yang  memberikan  bagian  harta  bagi  ahli  waris  non  muslim dan memberikan status ahli waris dari pewaris muslim bagi ahli waris non muslim merupakan  hal  menarik  untuk  dicermati.  Dalam  putusan  tersebut  seorang  ahli waris non muslim mendapatkan harta bagian dari pewaris muslim sebanyak harta yang  diterima  oleh  ahli  waris  muslim  dalam  posisi  yang  sama.  Al-Qur‟an  surat Al-Baqarah  ayat  180  dapat  dijadikan  sumber  wasiat  wajibah,  sekaligus  sebagai sumber  hukum  materiil  pada  ahli  waris  pengganti,  seperti  dalam  Pasal  209  KHI dan ahli waris beda agama yang belum dijadikan undang-undang atau yang belum ada aturannya.
Ayat  80  surat  Al-Baqarah  tersebut  dapat  digunakan  oleh  hakim  dalam memutuskan perkara demi tercapai  keadilan bagi  pihak pencari keadilan. Hal  ini perlu  dilakukan,  agar  para  hakim  tidak  hanya  sebagai  corong  undang-undang (hukum  positif),  tetapi  berusaha  melakukan  ijtihad  sebagai  perintah  agama  yang tidak boleh berhenti dengan dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila  dilihat  dari  sisi  teori  keadilan,  maka  putusan  Mahkamah  Agung telah  berhasil  mewujudkan  keadilan  hukum  tersebut  dengan  memberikan  bagian ahli  waris  non  muslim  harta  warisan  dengan  menggunakan  terminologi  wasiat wajibah.  Pendapat  tersebut  sesuai  dengan  statemen  yang  dikeluarkan  oleh  Ibn Hazm  yang  menyatakan  bahwa  orang  yang  berhak  menerima  wasiat  wajibah adalah kaum kerabat yang tidak menerima warisan, baik karena ia menjadi budak atau karena berbeda agama dengan pewaris,  ataupun karena ia terhijab mewarisi karena ada kerabat atau ahli waris lain yang menghalanginya,  atau karena ia tidak berhak  mewarisi.  Terhadap  mereka  ini  hendaknya  berwasiat,  sekiranya  pewaris tidak berwasiat, maka ahli waris harus memberikan harta si pewaris kepada yang menurut  mereka pantas.  Begitu pun terhadap kaum  kerabat  yang tidak beragama Islam, si pewaris wajib berwasiat bagi mereka, dan jika si pewaris tidak berwasiat atau  lupa  maka  sebagian  harta  warisannya  wajib  diberikan  kepada  kerabat  yang berlainan agama tersebut (Anshary, 2013: 61).
Dilihat  dari  sisi  perlindungan  hukum  bagi  ahli  waris  non  muslim,  maka putusan  Mahkamah  Agung  ini  juga  telah  memberikan  sebuah  perlindungan hukum  secara konkrit.  Perlindungan hukum  itu juga membuat  sebuah paradigma baru  terkait  anggapan  bahwa  yang  minoritas  selalu  tertindas,  dan  tidak  mungkin akan menang melawan muslim yang mayoritas.
3. Perbandingan  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  368.K/AG/1995  dan fikih Islam
Suatu hukum baru yang tersurat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995  adalah  masalah  wasiat  wajibah  bagi  ahli  waris  beda  agama. Berdasarkan  putusan-putusan  Mahkamah  Agung  tersebut  dapat  ditarik  paling tidak 3 (tiga) garis hukum yang selama ini belum pernah terjadi di dunia peradilan dan  diterapkan  dikalangan  komunitas  muslim  Indonesia,  kecuali  garis  hukum yang pertama ini (Anshary, 2013: 155), yaitu:
a. Bagi  ahli  waris  beda  agama  tidak  mendapat  hak  warisan  dari  harta  pening- galan almarhum pewaris muslim;
b. Ahli waris beda agama, karena tidak mendapat hak warisan dari harta pening- galan pewaris muslim, maka terhadapnya dicarikan solusi agar tetap mendapat bagian yaitu melalui jalan wasiat wajibah; dan
c. Besar perolehan wasiat wajibah ahli waris non muslim dari harta peninggalan pewaris itu sebesar yang dia peroleh seandainya ia beragama Islam.
Penerapan wasiat  wajibah kepada ahli waris non muslim oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, bagiannya diambil dari harta peninggalan pewaris muslim sebesar  3/4  dari  bagian  ahli  waris  perempuan.  Pertanyaan  pentingnya  adalah apakah  yang  menjadi  pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Jakarta,  sehingga memberikan  bagian  seorang  perempuan  ahli  waris  non  muslim  sebesar  3/4  dari bagian  seorang  ahli  waris  perempuan  yang  muslim.  Hal  ini  tidak  jelas,  karena dalam  putusannya  tidak  ditemukan  alasan/pertimbangan  hukum  dari  hakim  yang memutus,  sehingga  memberikan  bagian  seorang  anak  perempuan  non  muslim sebesar  3/4  dari  bagian  seorang  ahli  waris  perempuan  muslim  yang  diambil  dari harta peninggalan orang tuanya yang muslim.
Berdasarkan  hal  itu,  ketika  Putusan  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama Jakarta tersebut diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Majelis Hakim Mahkamah Agung  memperbaiki  putusan  dari  Pengadilan  Tinggi  Agama  Jakarta  yang menetapkan bagian seorang anak perempuan non muslim sebesar 3/4 dari bagian ahli waris perempuan muslim. Hasil perbaikan oleh Majelis Hakim Agung adalah bagian seorang anak perempuan non muslim bagiannya sama dengan bagian ahli waris  perempuan  muslim,  yang  diambil  dari  harta  peninggalan  pewaris  yang muslim.
Menghadapi kasus dalam perkara pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris  beda  agama  seperti  kasus  dalam  penelitian  ini  terjadi  perbedaan  putusan antara  Majelis  Hakim  ketiga  tingkatan  peradilan  tersebut,  yakni  Hakim  Penga- dilan Agama (Tingkat  Pertama), tidak memberikan bagian kepada anak kandung yang  murtad,  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama  (Tingkat  Banding)  memberikan bagian  lebih  sedikit  dari  bagian  ahli  waris  yang  terkecil  bagiannya  (3/4  bagian anak perempuan), sedangkan Hakim Kasasi di Mahkamah Agung memberi bagian yang  sama  dengan  bagian  anak  perempuan  (karena  dalam  kasus  ini  anak  non muslim tersebut adalah seorang anak perempuan).
Hasil dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995 tersebut sebenarnya  menimbulkan  kebimbangan  terhadap  permasalahan  serupa  dalam pemberian  wasiat  wajibah  terhadap  ahli  waris  beda  agama  terutama  dalam  porsi atau  bagian  yang  diberikan  hakim  kasasi  terhadap  anak  perempuan  si  pewaris yang  berbeda  agama  tersebut.  Hakim  kasasi  memberikan  bagian  wasiat  wajibah terhadap ahli waris beda agama dengan berpatokan kepada bahwa ahli waris beda agama tersebut merupakan anak perempuan si pewaris, sehingga Hakim memberi- kan  bagian  yang  sama  dengan  anak  perempuan  pewaris  yang  beragama  Islam. Hakim  tidak  berpatokan  terhadap  besarnya  bagian  wasiat  wajibah  yang  sudah ditentukan porsinya sebesar maksimal 1/3 bagian dari jumlah harta warisan.
Apabila Mahkamah Agung memberikan porsi wasiat wajibah terhadap ahli waris  beda  agama  tersebut  berdasarkan  bagian  ahli  waris  yang  non  muslim  itu manakala  masih  beragama  Islam,  maka  jumlah  wasiat  wajibah  yang  didapatkan- nya  akan  melebihi  jumlah  maksimal  wasiat  wajibah  yang  telah  ditentukan,  yaitu
sebesar  1/3  dan  hal  ini  justru  tidak  sesuai  dengan  aturan  bagian  satu  porsi maksimal wasiat wajibah dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan KHI Pasal 209.
Pembagian  warisan  seperti  pendapat  hakim  tingkat  banding  dan  tingkat kasasi  dapat  diartikan  bahwa  non  muslim  berhak  mendapat  harta  warisan, meskipun  wasiat  wajibah  yang  diselewengkan,  seolah-olah  wasiat  wajibah  telah menghapus kesepakatan ulama bahwa non muslim tidak berhak mendapat warisan dari pewaris muslim. Dalam tujuan hukum kewarisan Islam sesuai dengan konsep maqashid  syari’ah ,  operasionalnya  bertujuan  memelihara  harta  dan  keturunan. Harta  pewaris  tidak  boleh  diberikan  kepada  selain  ahli  waris,  pemberian  wasiat wajibah  kepada  anak  kandung  pewaris  yang  murtad  bukan  hanya  bertentangan dengan  hukum  syariat  kewarisan,  tetapi  juga  bertentangan  dengan  tujuan  syariat itu sendiri, yakni memelihara jiwa dan memelihara akal, dan bahkan sangat tidak memperdulikan tujuan memelihara agama.
Dapat  dipahami  bahwa  pemberian  wasiat  wajibah  kepada  anak  kandung yang  telah  berpindah  agama  keluar  dari  Islam  telah  merusak  iman,  karena mengingkari  ayat  Al-Qur‟an  dan  Sunnah  Rasulullah  SAW.  Kenyataannya, beberapa  hakim  di  pengadilan  agama  telah  memaksakan  hal  tersebut  dalam putusannya,  dan  terkadang  mengabaikan  ketentuan  Al-Qur‟an  yang  telah  meng- atur tentang warisan.
Ketentuan hukum memberikan harta warisan kepada ahli waris pengganti, anak  angkat,  dan  ahli  waris  beda  agama  dalam  KHI  bukan  hanya  bertentangan dengan  prinsip-prinsip  dan  asas-asas  hukum  kewarisan  Islam,  tetapi  juga  ber- tentangan  dengan  tujuan  syariat.  Selain  itu,  ketentuan  tersebut  bukan  merupakan manifestasi  ijtihad  ulama  di  Indonesia  untuk  menjustifikasi  hukum  yang  keliru menjadi benar, yang haram menjadi halal, dan yang makruh menjadi mubah. Hal tersebut  boleh  jadi  merupakan  hasil  ijtihad  yang  keliru.  Terlebih  lagi  jika  dikaji dari aspek pemikiran hukum Islam, aturan hukum waris dalam KHI dapat dilihat sebagai manifestasi ijtihad ulama di  Indonesia. Kompilasi Hukum Islam hendak- nya lebih mengedepankan maslahah al-ummah (masalahat untuk umat) dan tidak menghalalkan  barang  haram,  serta  tidak  mengharamkan  barang  yang  halal,  atau mengorek  hal-hal  yang  dapat  mendatangkan  kemaslahatan  yang  bersifat  hakiki,
nyata,  dan  untuk  umum.  Meminjam  istilah  yang  banyak  digunakan  dalam pemikiran  hukum  Islam,  menjustifikasi  hukum  yang  keliru  menjadi  benar,  yang haram menjadi halal, yang makruh menjadi mubah.
Terkait  warisan  bagi  ahli  waris  non-muslim,  dalam  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) tidak ada ketentuannya, tetapi adanya kekosongan hukum atas suatu perkara, bukan berarti perkara tersebut tidak akan pernah terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam hal inilah hakim dituntut untuk dapat memberikan keadilan  dan  membuat  aturan  melalui  penemuan  hukum.  Sehubungan  dengan hakim  bukan  sebagai  corong  undang-undang,  maka  hakim  dituntut  untuk  meng- gali sumber hukum agar rasa keadilan dalam masyarakat dapat terpenuhi. Dalam konteks  pembagian  harta  peninggalan  orang  tua  muslim  kepada  anak-anaknya yang tidak seluruhnya muslim, sumber hukum lain yang bisa digali adalah hukum Islam, serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
Dalam  surat  Al-Baqarah,  ayat  141,  serta  Hadits  yang  diriwayatkan  oleh Bukhari-Muslim  dan  Hadits  yang  riwayatkan  oleh  Ashab  As-Sunan,  maupun pendapat  imam  mazhab  empat (Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi‟i) dinyatakan bahwa  berlainan  agama  antara  ahli  waris  dengan  pewaris  merupakan  halangan yang menjadikan ahli waris kehilangan hak warisnya. Apalagi kalau ahli waris itu termasuk  kategori  orang  murtad,  selain  ia  tidak  bisa  mewarisi,  ia  juga  tidak memiliki hak untuk mewariskan hartanya kepada ahli warisnya.
Sudah  menjadi  kesepakatan  ulama  ( ijma’ )  bahwa  perbedaan  agama (muslim  dan  non-muslim)  merupakan  salah  satu  faktor  penghalang  untuk  dapat mewarisi.  Berkaitan dengan perbedaaan  agama,  yang disepakati oleh para ulama tersebut  adalah  bahwa  ahli  waris  non  muslim,  baik  karena  sejak  awal  tidak beragama  Islam  (kafir)  ataupun  keluar  dari  agama  Islam  (murtad),  tidak  dapat mewarisi pewaris muslim (Zuhayli, 1989: 608).
Wasiat  wajibah  yang  diberikan  oleh  Mahkamah  Agung  tersebut  adalah untuk  saudara  kandung  non  muslim.  Padahal,  wasiat  wajibah  dalam  KHI dianalogikan  kepada  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat,  sedangkan  perbedaan agama  tetap  merupakan  salah  satu  penghalang  untuk  dapat  saling  mewarisi. Pertimbangan  Mahkamah  Agung  dalam  memberikan  wasiat  wajibah  ini  adalah
dengan mengusahakan suatu langkah positif dengan tidak membatasi pemahaman hukum  waris  selama  ini.  Dalam  hukum  waris  telah  dijelaskan  bahwa  seseorang yang  keluar  dari  agama  Islam  tidak  berhak  mendapatkan  waris  dari  kerabatnya yang  beragama  Islam.  Sama  halnya  dengan  seorang  muslim  yang  tidak  boleh mewarisi dari seorang non muslim. (Zulfia Hanum, 2017: 8).
Menurut  Azhar  Basyir  (1990:  16)  dalam  bukunya  Hukum  Waris  Islam mengatakan  bahwa  berlainan  agama  antara  pewaris  dan  ahli  waris  termasuk penghalang kewarisan, tetapi apabila yang berlainan agama antara suami dan istri, misalnya  suami  beragama  Islam,  sedangkan  istri  beragama  Kristen,  maka  suami atau  istri  tersebut  setelah  salah  satunya  meninggal  dunia  dapat  menikmati  harta benda peninggalannya, dan hal ini dapat dilakukan melalui wasiat.
Mahkamah  Agung  membuat  suatu  langkah  besar  melalui  wasiat  wajibah bagi anggota keluarga yang non muslim dengan berlandaskan bahwa agama Islam bukanlah  agama  yang  diskriminatif,  tetapi  Islam  adalah  agama  yang  merangkul seluruh  umat  di  dunia.  Terlepas  apapun  pilihan  dari  individu  tersebut  untuk memeluk  agama  dan  kepercayaannya  masing-masing,  serta  untuk  memahamkan bahwa hukum  Islam tidaklah bersifat kaku. Hukum  Islam ternyata mampu mem- berikan perlindungan dan rasa keadailan kepada non muslim sekalipun.
Pemberian  wasiat  wajibah  dalam  kasus  ini  sepertinya  tidak  dilihat  dari agama  seseorang  yang  diberikan,  tetapi  dilihat  dari  kedekatan  pewaris  dengan penerima wasiat wajibah. Dalam kasus ini,  ahli waris sebagai anak kandung dari pewaris  merupakan  orang  dekat  dari  pewaris  yang  dianalogikan  sama  dengan kedudukan  dari  anak  angkat  atau  orang  tua  angkat,  yang  dalam  KHI  berhak mendapatkan  wasiat  wajibah.  Apabila  dilihat  dari  aspek  hukum  Islam,  maka pemberian wasiat wajibah kurang tepat jika diperuntukkan kepada ahli waris yang terhalang karena berbeda agama.
Majelis  Hakim  pada  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  ahli  waris yang non muslim dengan pewaris, dapat memperoleh pusaka melalui jalan wasiat wajibah,  sedangkan nasakh-mansukh ayat  wasiat  dengan  waris,  berlaku  hanya untuk  sementara  waktu.  Ketika  ayat  hukum  yang  di nasakh tersebut  dapat  mem-
bawa  kemaslahatan  dan  terciptanya  keamanan  serta  kesejahteraan  masyarakat, maka hukum tersebut berlaku kembali.
Pemberian bagian wasiat wajibah bagi anggota keluarga non muslim tidak berlangsung  begitu  saja,  apalagi  di  Indonesia  terdapat  ratusan  kelompok- kelompok  etnis  yang  hidup  dalam  kawasan  teritorial  tersendiri  dengan  bahasa, sistem  sosial  budaya  yang  berbeda-beda  (Pasamai,  2011:  67),  tetapi  perlu dipertimbangkan  bahwa  ahli  waris  non  muslim  itu  bagaimanapun  juga  adalah suami/isteri atau anak pewaris, maka tentulah wajar bila mengharapkan memper- oleh  bagian  dari  harta  pewaris,  walaupun  secara  formal  ahli  waris  non  muslim tidak berkedudukan sebagai ahli waris, maka Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi  Agama  mendudukkan  mereka  sebagai  penerima  wasiat  wajibah  (Irsyad, 2001:  5-6),  alasannya  karena  wasiat  wajibah  merupakan  adanya  keterkaitan hubungan darah yang sangat dekat antara orang tua dengan anak/suami/isteri, oleh sebab  itu  sangat  wajar  kalau  mereka  mendapat  bagian  dari  orang  tuanya  atau suami/isteri yang muslim melalui wasiat wajibah (Soleh, 2013: 92).

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
a. Konsep  wasiat  wajibah  menurut  hukum  Islam  adalah  untuk  ahli  waris yang tidak mendapat bagian warisan karena ada hijab yang menghalangi- nya,  sedangkan  menurut  KHI,  wasiat  wajibah  dikhususkan  bagi  anak angkat  atau  orang  tua  angkat  dengan  alasan  rasa  kemanusiaan.  Menurut Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  368.K/AG/1995,  konsep  wasiat wajibah tidak hanya untuk anak angkat  atau orang tua angkat,  tetapi juga untuk ahli waris non muslim. Pendapat Mahkamah Agung itu didasari atas konsep keadilan dan perlindungan hukum.
b. Pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995, memberikan bagian atau porsi terhadap ahli waris beda  agama dengan berpedoman terhadap bagian ahli waris  beda  agama  yang  berkedudukan  manakala  ia  beragama  Islam. Hakim  tidak  berpatokan  terhadap  bagian  wasiat  wajibah  maksimal  1/3
bagian warisan, dan dengan demikian apabila pewaris hanya memiliki ahli waris tidak lebih dari 2 (dua) orang, maka ahli waris beda agama tersebut kemungkinan  besar  mendapat  bagian  lebih  dari  1/3  bagian  warisan,  dan apabila  bagian  wasiat  wajibah  itu  melebihi  bagian  maksimal  1/3  bagian warisan, maka akan batal demi hukum.
c. Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  368K/AG/1995  sesungguhnya  tidak sesuai  dengan  kaidah-kaidah  hukum  Islam,  alasannya  bahwa  Mahkamah Agung  sama  sekali  tidak  memberikan  dasar  yang  jelas  terkait  pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Putusan Mahkamah Agung itu menciderai rasa keadilan yang telah tertera dalam Al-Qur‟an dan Sunnah, serta mengabaikan perlindungan hukum bagi ahli waris yang Islam.
2. Saran
a. Undang-undang  Materiil  Pengadilan  Agama  sebaiknya  segera  dibuat, untuk  mengisi  kekosongan  hukum  yang  selama  ini  terjadi  di  Pengadilan Agama.  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  368K/AG/1995  salah  satu contoh  tidak  adanya  hukum  materiil  yang  mengatur  tentang  wasiat wajibah,  sedangkan  KHI  tidak  mampu  memberikan  jawaban  terhadap kasus ahli waris beda agama serta akibat-akibat hukumnya.
b. Pemberian wasiat  wajibah kepada ahli waris non  muslim sebaiknya tidak hanya  memerhatikan  asas  keadilan  dan  perlindungan  hukum  semata,  tapi juga  harus  melihat  dasar  hukum  pemberian  wasiat  wajibah  tersebut. Menurut hukum  Islam, perbedaan agama menjadikan seseorang terhalang untuk  mendapatkan  warisan.  Intinya  tidak  boleh  ada  pengalihan  hak terhadap seseorang dengan memakai cara yang dianggap legal.
c. Mahkamah  Agung  dalam  memutuskan  perkara  hak  wasiat  wajibah  bagi ahli waris non muslim, sebaiknya kembali kepada Al-Qur‟an dan Sunnah, karena  kasus  tersebut  merupakan  kasus  yang  melibatkan  umat  Islam, sehingga kasus itu harus diselesaikan dengan cara yang Islam pula.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ahmad Azhar Basyir. 1990. Hukum Waris Islam. Yogyakarta: UII Press. Amin Husein Nasution. 2102. Hukum Kewarisan . Jakarta: Rajawali Pers.
Anshary, M. 2013. Hukum Kewarisan Islam Indonesia . Bandung: Mandar Maju. Asep  Saepuddin  Jahar.  2013. Hukum  Keluarga,  Pidana  dan  Bisnis .  Jakarta: Kencana Prenada Media.
Az-Zuhaili,  Wahbah  1989. Al-Fiqhu  al-Islamy  Wa  Adillatuhu ,  Juz.  VIII.  Beirut: Dar al-Fikr.
Effendi Perangin. 2010. Hukum Waris . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Fahmi  Al  Amruzi.  2012. Rekonstruksi  Wasiat  Wajibah  dalam  Kompilasi  Hukum Islam . Yogyakarta: AswajaPrassindo.
Fathur Rahman. 1981. Ilmu Waris . Bandung: Al-Ma‟arif.
Idris  Ramulyo,  M.  1994. Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam dengan  Kewarisan  Menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata . Jakarta: Sinar Grafika.
Muslich Maruzi. 1981. Pokok-pokok Ilmu Waris . Semarang: Pustaka Amani.
Oemarsalim.  2000. Dasar-dasar  Hukum  Waris  di  Indonesia .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Rachmadi Usman. 2009. Hukum Kewarisan Islam . Bandung: Mandar Maju.
Ronny  Hanitijo  Soemitro.  1990. Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri . Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI-Press.
Soleman  Soleh.  2013.  “Pembagian  Harta  Warisan  Untuk  Ahli  Waris  Berbeda Agama”. Jurnal Mimbar Hukum & Peradilan . Edisi No. 76. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
Surini Ahlan Syarif dan  Nurul  Elmiyah. 2005. Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan  Menurut  Undang-udang .  Jakarta:  Kencana  Media  Group  dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Syamsuddin  Pasamai.  2011. Sosiologi  &  Sosiologi  Hukum  Suatu  Pengetahuan Praktis dan Terapan . Makassar: Penerbit Umitoha.
Jurnal/Makalah:
Destri  Budi  Nugraheni,  Haniah  Ilhami  dan  Yulkarnain  Harahap.  2010. “Pengaturan  dan  Implementasi  Wasiat  Wajibah  di  Indonesia. Mimbar Hukum. Nomor 2, Volume 22 Juni.
Muhammad  Isna  Wahyudi.  2015.  “Penegakan  Keadilan  dalam  Kewarisan  Beda Agama,  Kajian  Lima  Penetapan  dan  Dua  Putusan  Pengadilan  Agama dalam  Perkara  Waris  Beda  Agama”. Jurnal  Yudisial .  Vol.  8.  No.  3 Desember.
Satria  Effendi  M.  Zein,  1998.  “Analisis  Fiqih  Analisis  Yuripsrudensi”. Mimbar Hukum . No. 37. Thn. IX.
Syamsuhadi  Irsyad. 2001. “Kapita Selekta Hukum  Perdata Agama pada  Tingkat Kasasi”, Makalah .  Disampaikan  pada  Pelatihan  Teknis  Fungsional  di Yogyakarta. 31 Juni.
Zulfia Hanum Alfi Syahr, “Wasiat Wajibah sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris  Beda  Agama  dalam  Perkembangan  Sosial  Masyarakat”. Holistik. Volume 2. Nomor 1

## Peraturan perundang-undangan:
Republik  Indonesia,  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam.
Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Muhammad Rinaldi Arif, S.H., M.Kn Pekerjaan :   Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Jabatan :  - Nomor HP :  081262911212 E-mail :  mrinaldiarif@gmail.com
Alamat Kantor  :  Jl. Abdul Haris Nasution No. 32, Medan