Volume : 22, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Pengaturan Warisan Beda Agama
Dipandang Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata
Oleh : Gema Rahmadani 1 Email : gemagemapsr1000@gmail.com

## Abstract
The  heir  who  dies  is  a  Muslim,  so  his inheritance  rights  are  Islam,  so  that  the settlement  of  inheritance  for  heirs  can  be carried  out  according  to  Islam  and  can  be resolved in the Religious Courts. If the heir has a  different  religion  from  the  heir,  then  the inheritance  settlement  is  carried  out  in  the District  Court.  Heirs  of  different  religions  still receive  inheritance  through  a  mandatory  will with  the  acquisition  of  inheritance  rights  for heirs  of  different  religions  whose  share  is  not more  than  1/3  of  the  inheritance.  So  that  in Islamic  law,  non-Muslim  heirs  of  different religions  with  Muslim  heirs  still  get  their  rights as heirs through a mandatory will.
Keywords : Inheritance, Religion, Islamic Law, Civil Law

## Abstrak
Seorang  pewaris  yang  meninggal  dunia  ia beragama  Islam  maka  hak  waris  nya  Islam maka  penyelesaian  pewarisan  atas  yang mewarisi  dapat  dilakukan  secara  Islam  dan dapat  diselesaikan  di  Pengadilan  Agama.  Jika yang  mewarisi  berbeda  Agama  dengan  yang mewarisi maka penyelesaian kewarisan tersebut  dilakukan  di  Pengadilan  Umum.  Ahli Waris  beda  agama  tetap  memperoleh  harta waris  dengan  melalui  wasiat  wajibah  dengan perolehan  hak  waris  ahli  waris  beda  agama bagiannya  tidak  lebih  dari  1/3  harta  warisan . Sehingga  dalam  hukum  Islam,  ahli  waris  non muslim  yang  berbeda  agama  dengan  pewaris yang beragama Islam tetap mendapatkan
1 Dosen Fakultas Hukum Darma Agung Medan
haknya  sebagai  ahli  waris  melalui  wasiat wajibah
Kata  kunci  : Warisan,  Agama,  Hukum  Islam, Hukum Prdata

## I.  PENDAHULUAN

## A.  Latar belakang
Di  antara  aturan  yang  mengatur hubungan  sesama  manusia  yang  ditetapkan Allah  adalah  aturan  tentang  harta  warisan, yaitu  harta  dan  pemilikan  yang  timbul  sebagai akibat  dari  suatu  kematian,  harta  yang ditinggalkan  seseorang  yang  telah  meninggal memerlukan  pengaturan  tentang  siapa  yang berhak  menerimanya,  berapa  jumlahnya  dan bagaimana cara mendapatkannya. 2
Hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang mengatur  tentang  pemindahan  hak  pemilikan harta peninggalan
(tirkah)
pewaris, menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi ahli  waris  dan  berapa  bagiannya  masing- masing.. 3
Adapun pengertian tirkah (harta peninggalan)  nenurut  imam  mazhab,  selain imam Hanafi. Hal ini sebagaimana dikemukakan  Sayyid  Sabiq,  bahwa  “Harta peninggalan (tirkah), menurut Malikiyah,
S yafi’iyah  dan  Hambaliah,  mencakup  segala apa yang ditinggalkan oleh si mati dari seluruh
2 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), cetakan 3,h. 2
3 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam ( Jakarta: Rajawali Press), h. 57.
harta  dan  hak,  baik  hak  kebenda’an  maupun bukan kebenda’an. 4
Dalam Al- Qur’an Allah SWT
menjelaskan  tentang  harta  yang  tidak  boleh  di ambil,  dan  harta  yang  boleh  di  ambil  dengan cara  yang  baik  dan  benar,  yang  mana merupakan  harta  yang  dapat  diambil  ialah harta  pusaka  atau  waris.  Waris  merupakan harta  yang  ditinggal  oleh  seseorang  yang meninggal,  sehingga  harta  tersebut  dimiliki oleh  keluarga  yang  ditingggalkan.  Waris merupakan  suatu  perkara  yang  begitu  penting sehingga  Islam  dengan  tegas  dan  jelas mengatur tentang pembagian harta waris, agar tidak terjadi perselisihan di dalam pembagiannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al- Qur’an.
“Untuk  laki-laki  sebagian  dari  harta yang ditinggalkan oleh ibu-bapak dan keluarga dekat, dan untuk perempuan sebagian dari  harta  yang di  tinggalkan  oleh  ibu-bapak  dan keluarga  dekat,  baik  sedikit  maupun banyak menurut bagian yang telah di tentukan  (dalam  kitab  suci).”  (Q.S An-Nisa:7) 5
Dalam  Undang-Undang  Kompilasi  Hukum Islam 6
Pasal 172 :
Ahli  waris  dipandang  beragama  Islam  apabila diketahui  dari  Kartu  Identitas  atau  pengakuan atau  amalan  atau  kesaksian,  sedangkan  bagi bayi  yang  baru  lahir  atau  anak  yang  belum
4 meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya 5 Muhamad Soim dkk, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bogor, Departemen Agana,2007) h. 78 6 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung :Citra Umbara, 2017)
dewasa,  beragama  menurut  ayahnya  atau lingkungannya.

## Pasal 173
Seorang  terhalang  menjadi  ahli  waris  apabila dengan  putusan  hakim  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 1.  dipersalahkan telah membunuh atau mencoba  membunuh  atau  menganiaya berat para pewaris;
2.  dipersalahkan  secara  memfitnah  telah mengajukan  pengaduan  bahwa  pewaris telah  melakukan  suatu  kejahatan  yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
Pasal 174
(1)  Kelompok-kelompok  ahli  waris  terdiri dari:
Menurut hubungan darah:
(a)  Golongan  laki-laki  terdiri  dari  : ayah,  anak  laki-laki,  saudara  laki- laki, paman dan kakek.
(b)  Golongan perempuan terdiri dari : ibu,
anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
Menurut  hubungan  perkawinan  terdiri dari : duda atau janda.
(2)  Apabila  semua  ahli  waris  ada,  maka yang  berhak  mendapat  warisan  hanya :anak, ayah, ibu, janda atau duda.

## Pasal 175
(1)  Kewajiban  ahli  waris  terhadap  pewaris adalah:
(a)  mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; (b)  menyelesaikan baik hutang- hutang berupa pengobatan,
perawatan,  termasuk  kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
(c)  menyelesaikan wasiat pewaris;
(d)  membagi  harta  warisan  di  antara wahli waris yang berhak.
(2)  Tanggung  jawab  ahli  waris  terhadap hutang  atau  kewajiban  pewaris  hanya terbatas  pada  jumlah  atau  nilai  harta peninggalannya.
Pembagian  warisan  menurut  hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki- laki dan perempuan. Dalam KUH Perdata tidak diatur  mengenai  pewarisan  beda  agama  atau
larangan  bagi  ahli  waris  yang  mewarisi  harta peninggalan  si  pewaris  apabila  di  antara pewaris dan ahli waris berbeda agama.
Meskipun  dalam  KHI  tidak  diatur secara  rinci  mengenai  larangan  beda  agama dalam  hal  pewarisan,  tetapi  jika  dilihat  dalam pembahasan  di  atas  antara  pewaris  dan  ahli waris harus beragama yang sama, yaitu Islam.

## B.  Rumusan Masalah
1.  Bagaimana  pengaturan  waris  dari sudut pandang Hukum Islam
2.  Bagaimana  pengaturan  waris  dari sudut pandang Hukum Perdata

## C.  Metode Penelitian
1.  Objek Penelitian
Objek  penelitian  ini  adalah  Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 tentang Kompilasi  Hukum  Islam,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdata.
2.  Sifat/Materi Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian
normatif  tentang  Hukum  Waris  Islam yang  termuat  pada  Instruksi  Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi  Hukum  Islam,  Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan  dan  KUHPerdata.  Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif  analisis  yuridis.  Dikatakan deskriptif  karena  dalam  penelitian  ini menggambarkan secara
rinci,
sistematis dan menyeluruh.
3. Metode Pendekatan
Penelitian  ini    dilakukan  melalui pendekatan  yuridis  normatif  yaitu suatu  penelitian  yang  secara  deduktif menganalis  norma  hukum  tertentu. Artinya  analisis  data  dalam  penelitian ini  melalui  pendekatan  berdasarkan bahan  hukum  utama  dengan  cara menelaah teori-teori, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Waris

## 4.  Alat Pengumpulan Data
Dalam  upaya  memperoleh  data  yang akurat,  dalam  penelitian  ini  data diperoleh  dengan  menggunakan  alat pengumpulan  data  menelaah  dan menginventarisasi bahan-bahan hukum di kepustakaan ( Library Research ).  Yaitu  pengumpulan  data dengan  mengadakan  studi  telaah terhadap  buku,  literatur,  Undang- Undang  yang  mempunyai  korelasi dengan masalah yang diteliti.

## II.  PEMBAHASAN
A.  Pengaturan Waris Dari Sudut

## Pandang Hukum Islam
Dari  segi  kewenangan  di  Pengadilan Agama  di  Indonsia  ada  dua  golongan  khusus yang  mengenai perkara-perkara tertentu, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2016  bahwa  Peradilan  Agama  adalah  salah satu  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  yang beragama  Islam  khususnya,  dalam  pasal  49 Undang-Undang
tahun 2006 bahwa
pengadilan  juga  berwenang  memeriksa  serta memutus  dan  menyelesaikan  perkara  tinggkat
pertama  antar  orang-orang  yang  beragama Islam  di  bidang  Perkawinan,  Waris,  Wasiat, Hibah,  Wakaf,  Zakat,  Infaq,  Sodaqoh,  dan
Ekonomi Syariah. Yahya Harahap
mengemukakan:  dengan  mengaitkan  asas personalitas  keIslaman  dengan  ketentuan Pasal  49  ayat  (2)  huruf  b,  jo.  Penjelasaan umum  angka  2  alinea  ke-2,  yang  menentukan salah  satu  bidang  perdata  tertentu  yang menjadi  kewenangan  mengadili  Peradilan Agama  berati  asas  personalitas  dalam  bidang perdata  warisan  meliputi  seluruh  golongan rakyat  beragama  Islam.  Dengan  kata  lain, sengketa  perkara  warisan  yang  terjadi  bagi setiap orang yang beragama Islam kewenangan mengadilinya tuduk dan takluk ke dalam  lingkungan  Peradilan  Agama,  bukan  ke lingkungan  Peradilan  Umum. 7 Dengan  kata lain  jika  seorang  pewaris  yang  meninggal dunia  ia  beragama  Islam  maka  hak  waris  nya Islam maka penyelesaian pewarisan atas yang mewarisi  dapat  dilakukan  secara  Islam  dan dapat  diselesaikan  di  Pengadilan  Agama.  Jika yang  mewarisi  berbeda  Agama  dengan  yang mewarisi maka penyelesaian kewarisan tersebut  dilakukan  di  Pengadilan  Umum. Namun demikian, apabila di antara orang yang berlainan Agama tersebut mewasiatkan kepada  yang  lainnya  untuk  menerima  harta setelah  kematiannya,  maka  wasiat  tersebut apabila  tidak  lebih  dari  sepertiga  dapat dilaksanakan  tanpa  memerlukan  izin  dari  para ahli  waris,  sebab  perbedaan  Agama  itu  dapat di  halangi  kewarisan  tidak  menghalangi
7 Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, Kompilasi Hukum Islam ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008) ed.2 h.
15 8
wasiat. 8 Menurut  ijma  para  ulama  Islam bahwa  orang  kafir  tidak  dapat  mewarisi  orang muslim  dan  orang  muslim,  orang  muslim  tidak dapat  mewarisi  orang  kafir,  yang  mana berdasarkan hadits Rasululllah SAW:
”orang  muslim  tidak  boleh  mewarisi oraang  kafir,  dan  orang  kafir  tidak boleh  mewarsi  orang  muslim”  H.R
Bukhori.(6764) Muslim (1/1614)12
Namun  demikian,  Mu’adz,  Muawiyah, Ibn  al-Musayyab,  Masruq,  dan  an- Nakha’i berpendapat  penghalang  warisan  di  atas (berbeda pendapat), tidak termasuk bagi orang muslim  untuk  mewarisi  harta  peninggalan  ahli warisnya yang non-muslim.
Dengan demikian itu jika salah seorang  di  antara  anak-anak  mayit  ada  yang non-muslim lalu ia masuk Islam sesudah orang yang diwarisi itu meninggal dan tirkahnya tidak di  bagikan  kepada  ahli  warisnya,  maka menurut  kesepakatan  para  ulama  mazhab orang tersebut tidak berhak atas waris, namun hal  tirkahnya  belum  dibagikan,  Imamiyah  dan Hanabilah  menyatakan  bahwa  orang  tersebut berhak atas waris.
Dengan  demikian  itu  jika  pewaris berbeda  Agama  dengan,  ada  beberapa pendapat  yang  berbeda  dikalangan  ulama. Para  ulama  berpendapat  mengenai  mengenai warisan  orang  muslim  dari  orang  kafir  serta warisan  orang  muslim  yang  murtad  serta mengenai  masalah  ahli  waris  yang  murtad atau  berdeda  Agama  yang  mana  ia  masuk Islam  setelah  yang  mewarisi  meninggal  dunia
8 Yusuf Somawinata, Ilmu Faraidh , (Tangerang : Sintesis Ilmu Indonesia Group, 2013) h.32
para  jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  yang mana  dipertimbangkan  dalam  urusan  warisan adalah  ketika  kematian  terjadi.  Dengan  kata lain  jika  pewaris  yang  Islam  meninggal  dunia jika  ahli  waris  nya  bukan  muslim,  maka  si  ahli waris  tidak  dapat  warisan  sama  sekali  dari pewaris,  baik  ahli  waris  tersebut  masuk  Islam sebelum  harta  waris  dibagikan  maupun sesudahnya. Demikian itu jika pewaris meninggal  dunia  dalam  keada’an  bukan muslim  baik  ahli  waris  nya  bukan  muslim  juga maka  ia  bisa  saling  mewarisi  satu  sama  lain, baik  ia  masuk  Islam  sebelum  pembagiannya atau sesudah pembagian warisan tersbut.

## B.  Pengaturan  Waris  Dari  Sudut  Pandang Hukum Perdata
Hukum waris perdata atau yang sering disebut  hukum  waris  barat  berlaku  untuk masyarakat  non  muslim,  termasuk  warga negara  Indonesia  keturunan,  baik  Tionghoa maupun  Eropa  yang  ketentuannya  diatur dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPer).  Hukum  waris  perdata  menganut sistem  individual  di  mana  setiap  ahli  waris mendapatkan  atau  memiliki  harta  warisan menurut bagiannya masing-masing.
Hukum  waris  diatur  di  dalam  Buku  II KUHPer. Pasal  yang  mengatur  tentang  waris sebanyak  300  pasal,  yang  dimulai  dari  Pasal 830  KUHPer  sampai  dengan  Pasal  1130 KUHPer.  Hukum  waris  adalah  hukum  yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya  seseorang,  mengenai  pemindahan kekayaan  yang  di  tinggalkan  oleh  si  pewaris. Terdapat tiga unsur di dalam warisan yaitu:
1.  Adanya pewaris
2.  Adanya harta warisan
3.  Adanya ahli waris
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menegaskan pembagian harta warisan baru  bisa  dilakukan  apabila  terjadi kematian.  Ada  dua  jalur  untuk  mendapatkan warisan  secara  adil,  yaitu  melalui pewarisan absentantio dan pewarisan testamentair . Pewarisan  absentantio  merupakan  warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam  hal  ini  sanak  keluarga  pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah  pihak  yang  berhak  menerima  warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat  golongan,  yaitu  anak,  istri  atau  suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek.
Sedangkan pewarisan secara testamentair/wasiat  merupakan  penunjukkan ahli  waris  berdasarkan  surat  wasiat.  Dalam jalur  ini,  terdapat  pernyataan  seseorang tentang  apa  yang  dikehendakinya  setelah  ia meninggal  dunia  suatu  saat  nanti  yang  oleh  si pembuatnya  dapat  diubah  atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai  dengan KUHPer  Pasal  992.  Cara  pembatalannya harus  dengan  wasiat  baru  atau  dilakukan dengan  Notaris.  Syarat  pembuatan  surat wasiat  ini  berlaku  bagi  mereka  yang  sudah berusia  18  tahun  atau  lebih  dan  sudah menikah  meski  belum  berusia  18  tahun.  Yang termasuk  golongan  ahli  waris  berdasarkan surat wasiat adalah semua orang yang ditunjuk oleh  pewaris  melalui  surat  wasiat  untuk menjadi ahli warisnya.
Di  dalam  KUHPer  telah  diatur  mengenai penerima waris dalam Pasal 832 menyebutkan
orang-orang  yang  berhak  menjadi  ahli  waris, yaitu:
 Golongan I
Keluarga  yang  berada  pada  garis  lurus  ke bawah,  yaitu  suami  atau  istri  yang ditinggalkan,  anak-anak,  dan  keturunan beserta  suami  atau  istri  yang  hidup  lebih lama.
 Golongan II
Keluarga  yang  berada  pada  garis  lurus  ke atas,  seperti  orang  tua  dan  saudara beserta keturunannya.
 Golongan III
Terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur.
 Golongan IV
Anggota  keluarga  yang  berada  pada  garis ke  samping  dan  keluarga  lainnya  hingga derajat keenam.
Selain itu, terdapat peraturan yang
membuat  seorang  ahli  waris  tidak  berhak menerimanya meskipun sebenarnya berhak  mendapatkan  warisan  baik  secara absentantio  atau  testamentair  tetapi  di dalam  KUHPer  telah  ditentukan  beberapa hal  yang  menyebabkan  seorang  ahli  waris dianggap  tidak  patut  menerima  warisan. Berikut  adalah  orang  yang  tidak  berhak menerima  warisan  meskipun  sebagai  ahli waris:
1.  Orang  yang  dengan  putusan  hakim telah  telah  dinyatakan  bersalah  dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba  membunuh  pewaris.  (Pasal 838 ayat 1 KUHPer).
2.  Orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan  telah  menghalang-halangi pewaris  untuk  membuat  surat  wasiat menurut  kehendaknya  sendiri.  (Pasal 838 ayat 3 KUHPer).
3.  Orang  yang  karena  putusan  hakim telah  terbukti  memfitnah  orang  yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan  sehingga  diancam  dengan hukuman lima tahun atau lebih. (Pasal 838 ayat 2 KUHPer).
4.  Orang  yang  telah  menggelapkan, merusak,  atau  memalsukan  surat wasiat  dari  pewaris.  Dengan  dianggap tidak  patut  oleh  undang-undang  bila warisan  sudah  diterimanya  maka  ahli waris  terkait  wajib  mengembalikan seluruh  hasil  dan  pendapatan  yang telah  dinikmatinya  sejak  ia  menerima warisan. (Pasal 838 ayat 4 KUHPer).
Sementara  yang  menjadi  objek  dari hukurn  waris  adalah  harta  warisan.  Harta warisan  adalah  kekayaan  berupa  keseluruhan aktiva  dan  passiva  yang  ditinggalkan  pewaris dan  berpindah  kepada  para  ahli  waris. Keseluruhan  kekayaaan  yang  berupa  aktiva dan  pasiva  yang  rnenjadi  milik  bersarna  ahli waris  disebut  boedel  harta  warisan  (boedel waris)  diberikan  oleh  pewaris  kepada  ahli warisnya  ketika  syarat  yang  disebut  dalam Pasal  830  KUHPer  terjadi  yakni  dengan adanya kernatian dari pewaris.
Adapun yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan  bersih.  Artinya,  setelah  dikurangi dengan  pembayaran  hutang  pewaris  dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Warisan  dalam  sistem  hukum  perdata  barat yang  bersumber  pada  BW  itu  meliputi  seluruh harta  benda  beserta  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  pewaris  dalam  lapangan  hukum harta  kekayaan  yang  dapat  dinilai  dengan uang.  Sistem  waris  KUH  Perdata  tidak mengenal  istilah “harta  asal  maupun  harta
gono- gini”  atau  harta  yang  diperoleh  bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam KUHPerdata  dari  siapa  pun  juga,  merupakan “kesatuan”  yang  secara  bulat  dan  utuh  dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya.
Ahli  waris  Non  Muslim  menurut  kitab Undang-Undang Dasar (UUD) Hukum Perdata. KUHPerdata,  atau  Burgerlijk  wetboek  (  BW) ialah  Sistem  Hukum  Barat  yang  masih  dipakai oleh  negara  Indonesia  sebagai  bekas  jajahan Belanda,  pernah  memberlakukan  KUHPerdata sebagai sumber hukum atas dasar concordance,  di  mana  negara  jajahan  harus menerapkan  hukum  sesuai  dengan  apa  yang terapkan di dalam (Belanda). Sesuai Pasal 838 kipra  UUD  Hukum  Perdata  yang  di  anggap tidak patut menjadi ahli waris adalah :
1.  Mereka  yang  dianggap  putusan  hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh,  atau  mencoba  membunuh  si yang meninggal.
2.  Mereka  dengan  putusan  hakim  penah dipersalahkan  karena  secara  fitnah  telah mengajukan pengaduan terhadapt si meninggal.  Ialah  suatu  pengaduan  telah 12  melakukan  suatu  kejahatan  yang terancam  hukuman  5  tahun  lamanya  arau hukuman yang lebih berat.
3.  Mereka  yang  dengan  kekerasan  atau perbuatan  yang  telah  mencegah  si  yang meninggal  untuk  membuat  atau  mencabut surat wasiatnya.
4.  Mereka yang telah menggelapkan, merusak  atau  memalsukan  surat  wasiat yang meninggal. 9 Pembagian warisan menurut hukum  perdata  tidak  membedakan  bagian antara  laki-laki  dan  perempuan.  Dalam
KUH Perdata tidak diatur mengenai
9 Susilo Febian Hutamaswara , Pembagian Warisan pada Keluarga Beda Agama di Jakarta Skripsi Fakultas Syariah. H. 31 , 32
pewarisan  beda  agama  atau  larangan  bagi ahli  waris  yang mewarisi  harta peninggalan si  pewaris  apabila  di  antara  pewaris  dan ahli waris berbeda agama.
Meskipun  dalam  KHI  tidak  diatur secara  rinci  mengenai  larangan  beda agama  dalam  hal  pewarisan,  tetapi  jika dilihat  dalam  pembahasan  di  atas  antara pewaris  dan  ahli  waris  harus  beragama yang sama, yaitu Islam.
Namun,  Mahkamah  Agung  telah mengeluarkan  suatu  Yurisprudensi  untuk mengatur  mengenai  ahli  waris  nonmuslim yaitu  dalam Putusan  Kasasi  Mahkamah Agung  Nomor  51/K/AG/1999  dan Nomor 16/K/AG/2010 , yang  menegaskan  bahwa ahli  waris  beda  agama  tetap  memperoleh harta  waris  dengan  melalui  wasiat  wajibah dengan perolehan hak waris ahli waris beda agama  bagiannya  tidak  lebih  dari  1/3  harta warisan . Sehingga dalam hukum Islam, ahli waris  non  muslim  yang  berbeda  agama dengan pewaris yang beragama Islam tetap mendapatkan  haknya  sebagai  ahli  waris melalui wasiat wajibah. 10

## III.  KESIMPULAN
1.  seorang  pewaris yang  meninggal dunia  ia  beragama  Islam  maka  hak waris  nya  Islam  maka  penyelesaian pewarisan  atas  yang  mewarisi  dapat dilakukan  secara  Islam  dan  dapat diselesaikan  di  Pengadilan  Agama. Jika  yang  mewarisi  berbeda  Agama
10 https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum- waris-yang-berlaku-jika-pewaris-dan-ahli-waris- beda-agama-lt61e98ff54d8a7
dengan yang mewarisi maka penyelesaian kewarisan tersebut dilakukan di Pengadilan Umum 2.  Ahli Waris beda agama tetap
memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan
perolehan  hak  waris  ahli  waris  beda agama  bagiannya  tidak  lebih  dari  1/3 harta warisan . Sehingga dalam  hukum Islam,  ahli  waris  non  muslim  yang berbeda  agama  dengan  pewaris  yang beragama  Islam  tetap  mendapatkan haknya  sebagai  ahli  waris  melalui wasiat wajibah
Daftar Bacaan

## A.  Buku
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam,
(Jakarta: Kencana, 2004) Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, suatu Analisis Komperatif Pemikiran  Mujtahid  dan  Kompilasi Hukum  Islam  (  Jakarta:  Rajawali Press) meninggal memerlukan pengaturan  tentang  siapa  yang
berhak menerimanya, berapa jumlahnya  dan  bagaimana  cara mendapatkannya
Muhamad  Soim  dkk,  Al- Qur’an  dan
Terjemahnya, (Bogor, Departemen Agana,2007) Suhrawardi K.Lubis dan Komis
Simanjuntak,  Hukum  Waris  Islam, Kompilasi  Hukum  Islam  (  Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
Susilo  Febian  Hutamaswara  ,  Pembagian Warisan  pada  Keluarga  Beda Agama  di  Jakarta  Skripsi  Fakultas
Syariah. Yusuf Somawinata, Ilmu Faraidh , (Tangerang : Sintesis Ilmu Indonesia Group, 2013) A.  Undang-Undang 1.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2.  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
3.  Undang-Undang  R.I  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## C.  website
1. https://www.hukumonline.com/klinik/a/ hukum-waris-yang-berlaku-jika- pewaris-dan-ahli-waris-beda-agama- lt61e98ff54d8a7
2.  https://pdb-lawfirm.id/pembagian- waris-berdasarkan-kuh- perdata/#:~:text=Hukum%20waris%20 perdata%20menganut%20sistem,sam pai%20dengan%20Pasal%201130%2 0KUHPer.