## ANGGARAN RESPONSIF GENDER SEBAGAI SUATU INSTRUMEN NEGARA UNTUK PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DI INDONESIA
Syarifah Ida Farida 1)
1) dosen Universitas Pamulang, email: dosen01477@unpam.ac.id ARTICLES INFORMATION ABSTRACT JURNAL ILMIAH MANAJEMEN FORKAMMA
Vol.1, No.2, Februari  2018 Halaman  : 67 – 86 © LPPM & FORKAMMA
Prodi Magister Manajemen UNVERSITAS   PAMULANG
ISSN ( online )  : 2599-171X ISSN ( print )     : 2598-9545
Keyword : Anggaran responsif, gender, kebijakan pemerintah, hak perempuan
JEL. classification : G31, G38, H61, H72, I38

## Contact Author :

## PRODI
MAGISTER MANAJEMEN &

## FORKAMMA UNPAM
JL.Surya Kencana No.1 Pamulang Tangerang Selatan – Banten Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491 Email : jurnalforkamma.unpam@gmail.com
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  mengkaji  lebih dalam  mengenai  Anggaran  Responsif  Gender  sebagai kebijakan  publik  serta  memahami  peranan,  peluang,  manfaat dan  efektivitas Anggaran  Responsif  Gender  sebagai  instrumen negara  dalam  pemenuhan  hak  perempuan  di  Indonesia.  Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder ( secondary data ) berupa  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan,  hasil penelitian, artikel, jurnal dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang  diperoleh  melalui  pencarian  data  di  perpustakaan  dan penelusuran  melalui  internet.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  analisis  deskriptif  dan  mencoba melihat  peluang  merubah  dengan  memberikan  rekomendasi atas kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia. Untuk itu ada beberapa solusi, seperti meningkatkan kuota perempuan di parlemen atau menggalakkan pengarusutamaan  gender  dalam  pembangunan.  Solusi  lainnya adalah  menerapkan  anggaran  responsif  gender  yang  sudah terbukti keberhasilannya di beberapa negara.
The  purpose  of  this  research  is  to  know  and  deepen  about Gender Responsive  Budget as public policy and to  understand the role, opportunity, and benefit of Gender Responsive Budget effectiveness  as  state  instrument  in  fulfilling  women’s  right  in Indonesia. The data in this study is secondary data in the form of  books,  legislation,  reseacrh  results,  articles,  journals  and other  literary materials obtained through the search  data  in the library  and  via  internet.  This  research  uses  qualitative  analysis and  try  to  see  change  opprtunities  by  giving  recommendation on  goverment  policy  in  empowering  women  in  Indonesia.  for that  there are  several  solutions,  such  as  increasing  women’s quota  in  parliament  or  promoting  gender  mainstreaming  in development. Another solution is to implement a proven gender responsive budget in several countries.

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X

## A. Pendahuluan
Setiap  warga  negara  memiliki  hak  dan  kewajiban  sebagai  warga  negara,  di Indonesia  hak  dan  kewajiban  warga  negara  diatur  dalam  pasal  27  sampai  dengan  34 Undang-Undang Dasar 1945 tanpa membedakan jenis kelamin, agama dan suku bangsa. Bagi  orang  yang memiliki  agama  dan  meyakini  bahwa  manusia  adalah  anugerah Tuhan Yang  Maha  Esa,  maka  hak  yang  melekat  pada  diri  manusia  dan  merupakan  hak  yang diberikan  sebagai  anugerah  Tuhan,  maka  tidak  ada  yang  boleh  mencabut  dan menghilangkan  selain  Tuhan.  Perjuangan  untuk  memperoleh  pengakuan  dan  jaminan terhadap hak asasi manusia selalu mengalami pasang surut sejalan peradaban manusia dan  mengalami  perjuangan  yang  panjang.  Sejak  abad  ke-13  usaha  perlindungan terhadap hak asasi manusia telah dimulai. Usaha melindungi hak-hak asasi manusia telah ditempuh oleh bangsa Inggris sejak tahun 1215 dengan ditandatanganinya Magna Charta oleh  Raja  John  Lackland.  Sebelumnya  di  dunia  Islam  telah  terlebih  dahulu  ada  suatu piagam  tentang  hak  asasi  manusia  yang  dikenal  dengan  “ Piagam  Madinah” di  Madinah pada  tahun  622,  yang  memberikan  jaminan  terhadap  perlindungan  hak-hak  asasi manusia  bagi  penduduk  Madinah  yang  terdiri  atas  berbagai  suku  dan  agama  (Natalia, 2013: 20)
Pada  10  Desember  1948,  Majelis  Umum  PBB  mengadopsi  dan  memproklamirkan Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) dengan resolusi UN GA No. 217 A (III) di Palais  de  Chaillot ,  Perancis.  DUHAM  merupakan  dokumen  yang  berisi  prinsip-prinsip HAM.  Bentuk  deklarasi  dan  bukannya  perjanjian  internasional  membuat  DUHAM dimaksudkan  sebagai  pedoman  atau  rujukan  prinsip-prinsip  HAM.  Sesuai  namanya, DUHAM  bersifat  universal.  Oleh  karena  itu,  prinsip-prinsip  DUHAM  dimaksudkan  untuk berlaku  bagi  setiap  orang  di  seluruh  dunia  di  setiap  negara  (Gerung,  2006:  187), dinyatakan dalam Pasal 1 DUHAM:
“Setiap  manusia  dilahirkan  bebas  dan  sama  dalam  hak  dan  martabat.  Mereka dikaruniai  akal  budi  dan  hati  nurani,  dan  harus  bersikap  terhadap  satu  sama  lain dalam semangat persaudaraan”.
Pasal  pertama  ini  dianggap  mendefinisikan  dasar  filosofis  HAM.  Prinsip universalitas  dan  non-diskriminatif  dari  HAM  menghendaki  pemenuhan  HAM  yang  sama tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat  lain,  asal  usul  bangsa,  status  sosial,  harta  milik,  status  kelahiran  atau  status lain.
Selain  anak,  perempuan  adalah  kelompok  masyarakat  yang  paling  rentan mengalami  diskriminasi.  Perlakuan  diskriminasi  terhadap  perempuan  dilandasi  oleh anggapan dan penilaian yang merendahkan peran perempuan dalam masyarakat. Dalam kehidupan  sehari-hari,  masyarakat  membagi  antara  laki-laki  dan  perempuan  tidak semata-mata  berdasarkan  biologis  sebagai  perbedaan  kodrati,  yang  disebut  dengan istilah  seks.  Namun,  masyarakat  juga  membagi  laki-laki  dan  perempuan  berdasarkan gender. Pembagian tersebut didasarkan pada sifat, peran dan watak yang ditentukan oleh kebiasaan,  adat  atau  kebudayaan  suatu  masyarakat  di  suatu  tempat  pada  suatu  masa (Hasanah,  2004:  2).  Gender  sangat  berkaitan  dengan  proses  keyakinan  bagaimana seharusnya  laki-laki  dan  perempuan  diharapkan  berpikir  dan  bertindak  sesuai  dengan ketentuan sosial dan budaya dimana mereka berada.
Kenyataan  menunjukkan  bahwa  perbedaan  gender  dengan  pemilahan  sifat,  peran dan  watak  seperti  dijelaskan  di  atas  menimbulkan  ketidakadilan  bagi  perempuan.  Sikap tradisional  dimana  perempuan  dianggap  sebagai  subordinasi  laki-laki  menghalangi perempuan  untuk  menduduki  jabatan  publik  atau  berpartisipasi  dalam  perumusan kebijakan  pemerintah.  Bentuk ketidakadilan  lainnya  adalah  prasangka-prasangka  negatif ( stereotype )  yang  dalam  prakteknya  semakin  meluas.  Misalnya  kawin  paksa  atau penyunatan perempuan ( genital mutilation ) yang dianggap sebagai bentuk perlindungan dan  kontrol  atas  perempuan.  Akibat  dari  perbuatan  semacam  itu  terhadap  integritas

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
perempuan  adalah  penghilangan  atau  pencabutan  atas  kesamaan  penikmatan  dan pelaksanaan akan HAM, juga kebebasan fundamental (Kolibonso, 2006: 19).
Data  mengenai  perempuan  di  seluruh  dunia  menunjukkan  statistik  mengejutkan tentang  perbedaan  ekonomi  dan  sosial  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Perempuan merupakan  golongan  mayoritas  dari  orang  miskin  di  dunia,  sekaligus  mayoritas penyandang buta huruf di dunia. Perempuan di Asia dan Afrika setiap minggu bekerja 13 jam lebih banyak daripada kaum laki-laki dan sebagian besar tidak mendapat bayaran. Di seluruh dunia penghasilan perempuan berkisar antara 30 sampai 40 persen lebih rendah daripada  laki-laki  untuk  suatu  pekerjaan  yang  sama  (Sitorus,  2006:  113).  Data  tersebut memperlihatkan  fakta  akan  pemiskinan  ( marginalisasi )  yang  dialami  oleh  perempuan sebagai bentuk ketidakadilan gender lainnya. Dalam beberapa observasi memperlihatkan perempuan  mengerjakan  hampir  90%  dari  pekerjaan  rumah  tangga.  Terlebih  bagi perempuan  yang  berkarir,  beban  perempuan  mengganda  karena  mereka  masih  tetap dibebani pekerjaan rumah tangga selain pekerjaan di tempat kerja (Hasanah, 2004: 3).
Bentuk  ketidakadilan  gender  lainnya  adalah  kekerasan  terhadap  perempuan. Kekerasan  dapat  bersifat  fisik,  seperti  pemukulan,  pemerkosaan  ataupun  penyiksaan. Kekerasan  lainnya  adalah  kekerasan  yang  bersifat  nonfisik,  seperti  pelecehan  seksual atau membuat perempuan tergantung secara emosional (Hasanah, 2004: 4).
Untuk  mengurangi  ketidakadilan  gender  maka  dibutuhkan  anggaran  responsif gender untuk pemenuhan kebutuhan hak perempuan. Anggaran responsif gender sering diidentikkan  dengan  alokasi  anggaran  untuk  perempuan,  bukan  untuk  perwujudan kesetaraan  antara  perempuan  dan  laki-laki.  Akibatnya  para  penentu  kebijakan  merasa anggaran  sudah  responsif  gender  jika  sudah  ada  alokasi  khusus  untuk  PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan pemberdayaan perempuan (Rinusu, 2006: 11).  Sementara  untuk  menyelenggarakan  pelatihan  yang  terkait  senantiasa  mengalami hambatan dari segi pembiayaan. Padahal pelatihan-pelatihan seperti itu dibutuhkan untuk membantu  membangkitkan  kesadaran  sekaligus  membangun  keterampilan  untuk penerapan  Pengarusutamaan  Gender  (PUG).  Sedangkan  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri Nomor  132 Tahun 2003 secara jelas memandatkan alokasi anggaran untuk PUG (Rinusu, 2006: 11).
Permasalahannya  alokasi  anggaran  untuk  PUG  seringkali  ditafsirkan  sebagai alokasi anggaran untuk unit Pemberdayaan Perempuan. Padahal seharusnya disediakan juga  untuk  pengadaan  perangkat  dan  keahlian  bagi  personil  dinas  dan  instansi  PUG dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya  masing-masing.  Termasuk  juga penyusunan  perencanaan  dan  anggaran  (Rinusu,  2006:  11). Akibatnya  seringkali  timbul resistensi  dari  instansi  atau  dinas  lain  di  luar  Pemberdayaan  Perempuan.  Sementara anggaran responsif gender hanya akan berlaku efektif jika mendapat dukungan dari para penentu kebijakan (Budlender, 2005: 12). Ketiadaan alokasi anggaran untuk penyediaan profil  gender,  pelatihan  gender  atau  evaluasi  membuat  anggaran  responsif  gender menjadi sulit untuk diterapkan.
Debbie  Budlender,  seorang  konsultan  ahli  untuk  isu  Anggaran  Belanja  yang Responsif  Gender  ( Gender  Budgeting )  juga  pernah  memfasilitasi  Indonesia  dalam menerapkan isu tersebut. Debbie menyatakan bahwa permasalahan utama dari kesulitan Indonesia  untuk  menerapkan  isu  ini  adalah  ketidakmampuan  untuk  memahami  gagasan (Manaf, 2006: 107). Padahal mestinya Indonesia dapat menjalankan suatu pemerintahan yang  demokratis  dan  menjamin  penegakan  HAM  dengan  potensi  sumberdaya manusianya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian  yang telah dipaparkan sebelumnya, ada berbagai permasalahan yang layak dipertanyakan sehubungan dengan anggaran responsif gender sebagai  instrumen  negara  dalam  pemenuhan  hak  perempuan  di  Indonesia.  Namun, dalam penelitian ini permasalahan utama yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
1. Bagaimanakah konsepsi dan model penerapan Anggaran Responsif Gender sebagai kebijakan publik?
2. Bagaimanakah  peranan,  peluang,  manfaat  dan  efektivitas  Anggaran  Responsif Gender dalam pemenuhan hak perempuan di Indonesia?

## C.  Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan harapan tercapainya tujuan yang diinginkan dengan baik. Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:
1.  Tujuan Umum
Mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai Anggaran Responsif Gender sebagai kebijakan publik.
2.  Tujuan Khusus
Mengetahui  dan  memahami  peranan,  peluang,  manfaat  dan  efektivitas  Anggaran Responsif  Gender  sebagai  instrumen  negara  dalam  pemenuhan  hak  perempuan  di Indonesia.

## D.  Kontribusi Penelitian
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  berupa  informasi  kepada pengambil  keputusan  dan  pemerintah  khususnya  instansi  terkait  dalam  upaya pemenuhan  hak  perempuan.  Selain  itu  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan sumbangan saran berdasarkan kajian akademik dalam bidang sosial.

## E.  Landasan Teori

## Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, dan Kasus
Adanya  tuntutan  akan  pemenuhan  hak  mengandaikan  sebelumnya  telah  terjadi pelanggaran  hak  atau  pengabaian  hak.  Jadi  tuntutan  semacam  itu  muncul  karena  ada pelanggaran.  Demikian  juga  halnya  dengan  kelahiran  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia  pada  tahun  1948  yang  merupakan  reaksi  terhadap  sejarah  masa  lalu  yang penuh dengan berbagai bentuk pelanggaran terhadap HAM.
Kesadaran  akan  HAM  tidak  hanya  memerlukan  sekedar  kampanye  publik, melainkan juga sistem penanaman nilai sejak dini. Dasar pikirannya adalah bahwa negara membutuhkan  basis  kesadaran  hak  yang  kuat  agar  demokrasi  dapat  dikembangkan secara  melembaga.  Dengan  basis  itu  warga  negara  memastikan  otonomi  individualnya dan  menikmati  kebebasannya  sebagai  manusia  berakal  yang  mampu  membuat  pilihan dan menghormati pilihan orang lain.
Buku  ini  berisi  perbincangan  tentang  HAM. Apa  yang  dibicarakan  adalah  gagasan yang  mendasari  pembelaan  universal  tentang  perlunya  perlindungan  HAM  sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Buku ini juga memberikan pengertian hukum  dan  aturan-aturan  internasional  maupun  nasional  yang  diperlukan  dalam memajukan  HAM.  Juga,  lembaga-lembaga  penting  yang  menyelenggarakan  pembelaan dan advokasi HAM.

## Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan
Indonesia telah meratifikasi Convention on the Elimination of Discrimination Against Woman (CEDAW)  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan Mengenai  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan. Makna  ratifikasi  suatu  Konvensi  Internasional  dengan  undang-undang  adalah  suatu perjanjian  internasional  yang  menciptakan  kewajiban  dan  akuntabilitas  negara  yang meratifikasinya. Ratifikasi oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  menjadikan  prinsip-prinsip  dan  ketentuan-ketentuan  substansif  Konvensi  sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional.

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
Bahan  ajar  ini  mengungkapkan  secara  gamblang  peraturan  perundang-undangan yang  memuat  kewajiban  untuk  melindungi  dan  menegakkan  hak  perempuan.  Selain  itu diperlihatkan  juga  peraturan  perundang-undangan  yang  memuat  ketentuan-ketentuan yang  memberikan  dampak  merugikan  hak,  kedudukan  dan  peran  perempuan  dalam keluarga  dan  masyarakat.  Ada  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  yang menjamin  hak  perempuan,  tetapi  kenyataan  menunjukkan  bahwa  kewajiban  itu  tidak terpenuhi,  seperti  terlihat  dari  angka-angka  yang  disajikan  mengenai  pendidikan  dan perwakilan politik di bidang politik dan publik.

## F.  Metodologi Penelitian
Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan di atas,  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  akan  dikaji  secara  normatif  dengan metode kualitatif, yaitu metode yang menekankan pada banyak aspek dari satu variabel, jika  mungkin  dijadikan  permasalahan  yang  diteliti  lebih  mendalam  dengan  desain penelitian studi kasus dan menjawab masalah (Idrus, 2009: 22-23).

## Tempat dan Waktu Penelitian
Tidak  ada  tempat  yang  khusus  diteliti  dalam  penelitian  ini,  karena  penelitian  ini adalah  penelitian  yang  bersifat  normatif  sehingga  obyek  dalam  penelitian  ini  adalah peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  anggaran  responsif gender  dalam  rangka  pemenuhan  hak-hak  perempuan  di  Indonesia.  Selain  itu  karena penelitian  ini  bersifat  kepustakaan  sehingga  lebih  menitikberatkan  pada  teori-teori  yang ada  dikaitkan  pada  kebijakan  pemerintah  terhadap  pemenuhan  hak-hak  perempuan  di Indonesia.  Sedangkan  waktu  penelitian  sampai  dengan  penulisan  laporan  selama  8 bulan.

## Ruang Lingkup dan Objek Penelitian
Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, maka ruang lingkup dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai  konsepsi  dan  model  penerapan  Anggaran Responsif  Gender  sebagai  kebijakan  publik.  Serta  mencoba  melihat  peranan,  peluang, manfaat  dan  efektivitas Anggaran  Responsif  Gender  dalam  pemenuhan  hak  perempuan di  Indonesia  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan  kebijakan- kebijakan  perempuan  di  bidang  pemberdayaan  perempuan  serta  konvensi-konvensi terkait.

## Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Selain menggunakan data sekunder, penelitian ini juga diperkuat dengan data yang didapat dengan wawancara mendalam. Data sekunder yang digunakan berupa buku-buku,  peraturan  perundang-undangan,  hasil  penelitian,  artikel,  jurnal  dan  bahan- bahan  kepustakaan  lainnya  yang  diperoleh  melalui  pencarian  data  di  perpustakaan  dan penelusuran melalui internet.

## Pengolahan dan Analisis Data
Data  sekunder  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif,  yaitu  analisis  yang menggunakan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  dan  gejala  lainnya yang  dimaksudkan  untuk  mempertegas  hipotesa-hipotesa  yang  ada  agar  dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori- teori  baru.  Serta  mencoba  melihat  peluang  merubah  dengan  memberikan  rekomendasi atas kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia.

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X

## G.  Hasil Analisis
Konsepsi Dan Model Penerapan Anggaran Responsif Gender 1.  Komitmen Pengarusutamaan Gender Dalam Anggaran
Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  against  Women (CEDAW)  sebagai  instrumen  internasional  untuk  menghapuskan  segala  bentuk diskriminasi  terhadap  perempuan  diratifikasi  oleh  Majelis  Umum  PBB  pada  tanggal  19 Desember  1979.  Hingga  saat  ini  telah  ada  185  negara  yang  telah  meratifikasi  Konvensi ini.  Dalam  hal  ini,  jika  sebuah  negara  ikut  meratifikasi  konvensi  ini,  saat  itulah pemerintahan  negara  tersebut  menyatakan  komitmennya  untuk  memperjuangkan kesetaraan  gender.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  seringkali  ada  kesenjangan  antara pernyataan politik tersebut dibandingkan dengan bagaimana pemerintahannya mengelola anggaran  (Elson,  2001:  15).  Hal  ini  dapat  dipahami  mengingat  bahwa  anggaran merupakan  ungkapan  kebijakan  yang  paling  solid  dan  konkret.  Berbagai  kebijakan  yang telah dirumuskan akan diperhitungkan bagaimana alokasi sumber daya untuk mendukung perwujudannya dalam anggaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa anggaran merupakan rumusan  kebijakan  di  tingkat  yang  paling  akhir  (Fatimah,  2006:  21).  Di  dalam  anggaran dapat  dilihat  komitmen-komitmen  kunci  dalam  pembangunan,  termasuk  dalam  hal penyelesaian ketimpangan gender.
Anggaran sebagai sebuah kebijakan bukan hanya menjadi urusan administrasi dan pengelolaan  yang  sering  dirangkai  dengan  ilmu  akuntansi.  Penyusunan  anggaran mengandung pilihan ideologi yang sarat dengan keputusan politik.  Pilihan posisi ideologi jelas  akan  menjadi  pandu  arah  kebijakan  anggaran,  yakni  keberpihakan  kepada  siapa fungsi  anggaran  berupa alokasi,  distribusi  dan  stabilisasi  diberikan.  Berbagai  pihak  yang terlibat  dalam  penyusunan  anggaran  tentunya  akan  memperjuangkan  kepentingannya masing-masing. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah pemerintah melalui  instansinya yang  berwenang,  parlemen,  pengusaha,  partai  politik,  organisasi  kemasyarakatan  dan rakyat. Penting untuk diperhatikan bahwa kelompok masyarakat yang terpinggirkan pada umumnya  tidak  memiliki  kekuasaan  yang  setara  dengan  pihak  lainnya  dalam  hal mengakses  anggaran.  Kesulitan  tersebut  yang  pada  akhirnya  membuat  mereka  tidak cukup kuat dalam memperjuangkan  kepentingannya (Waidl, 2008: 35).
Sementara itu pola pikir kebanyakan pengambil kebijakan merasa bahwa kebijakan yang  dihasilkan  tidaklah  diskriminatif,  dalam  arti  tidak  lagi  membedakan  antara  laki-laki dan  perempuan.  Padahal  jelas  ada  keunikan  kebutuhan  dalam  setiap  jenis  kelamin, seperti  kebutuhan  atas  kesehatan  reproduksi  perempuan  yang  jelas  lebih  spesifik ketimbang  laki-laki.  Cara  berpikir  yang  menyeragamkan  kebutuhan  laki-laki  atau perempuan  sering  dikatakan  sebagai  kebijakan  yang  netral  gender.  Justru  hal  itu membuka  peluang  pada  tindakan  yang  diskriminatif  terhadap  perempuan,  karena mengabaikan  keunikan  tersebut.  Sehingga  lebih  tepat  dikatakan  bahwa  kebijakan tersebut adalah kebijakan yang buta gender (Sugiyantoro, 2006: 73-74).
Sebuah  data  menyatakan  bahwa  lebih  dari  separo  penduduk  miskin  di  negara berkembang  adalah  perempuan.  Kendati  seorang  laki-laki  dan  perempuan  sama-sama miskin,  namun  kemiskinan  itu  disebabkan  oleh  alasan  yang  berbeda,  pengalaman  yang berbeda  serta  kemampuan  yang  berbeda  pula  dalam  menghadapinya.  Kemiskinan memiliki dimensi yang sangat bias gender karena adanya ketimpangan gender dan akses kekuasaan (Cahyono, 2005: 11-12).
Kemudian  sebagai  pilihan  penyelesaian  masalah  muncullah  gagasan  anggaran responsif  gender  yang  berupaya  mengurangi  kesenjangan  tersebut,  memastikan pertambahan  dan  pembelanjaan  uang negara  berjalan  dengan  lebih  efektif. Gagasan  ini membantu  perwujudan  cita-cita  kesetaraan  gender  dan  pemenuhan  prinsip-prinsip  yang tertuang  dalam  CEDAW.  Melalui  konsep  ini,  negara  didorong  untuk  lebih bertanggungjawab atas penggunaan sumber daya kepada rakyatnya.

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
2. Anggaran  Negara  sebagai  Kebijakan  Publik  yang  Menjabarkan  Komitmen Pemerintah
Konsep  anggaran  responsif  gender  tidak  dimaksudkan  untuk  membuat anggaran  yang  terpisah  bagi  perempuan.  Melainkan  bermaksud  untuk  menganalisa berbagai  bentuk  metode  pertambahan  atau  belanja  publik  dari  perspektif  gender. Konsep  ini  menunjukkan  seberapa  besar  anggaran  yang  telah  disusun  membawa pengaruh  terhadap  perempuan.  Konsep  ini  tidak  hanya  mengandalkan  satu  cara untuk  menjalankannya,  melainkan  dapat  digunakan  berbagai  instrumen  dalam melakukan  analisa  (Elson,  2001:  15).  Secara  rinci,  penerapan  gagasan  anggaran responsif  gender  haruslah  disesuaikan  dengan  kondisi  politik,  ekonomi  dan  moneter suatu  negara.  Namun  ada  dua  prinsip  umum  yang  akan  selalu  menjadi  pegangan dalam  menerapkan  gagasan  anggaran  responsif  gender.  Kedua  prinsip  tersebut diantaranya  adalah  perlunya  menyatukan  dua  cabang  pengetahuan  yang  biasanya selalu  dipisahkan,  yaitu  pengetahuan  mengenai  ketimpangan  gender  dan pengetahuan  mengenai  keuangan  publik.  Prinsip  lainnya  adalah  pengetahuan mengenai program-program pada sektor publik (Elson, 2001: 18).
Dengan  demikian  komitmen  untuk  mewujudkan  anggaran  yang  responsif  gender jelas  memerlukan  pemahaman  akan  anggaran  itu  sendiri.  Mulai  dari  proses penganggarannya  seperti  penentuan  prioritas  anggaran,  alokasi  dan  pembelanjaannya. Hingga  penggunaan  bahasa  khusus  yang  sering  digunakan  oleh  para  ekonom  dan penyusun  anggaran.  Hal  tersebut  menjadi  penting  mengingat  seringkali  pihak  yang melakukan  advokasi  terhadap  anggaran  memiliki  pengetahuan  yang  terbatas  mengenai anggaran dan proses pembuatannya, terlebih masyarakat awam (Budlender, 2003: 33).
Anggaran pemerintah adalah perwujudan kebijakan keuangan yang menggambarkan  potensi  pendapatan  dan  belanja  pemerintah  dalam  satu  periode tertentu, biasanya selama satu tahun (Budlender, 2003: 33). Anggaran berperan sebagai pedoman  pengelolaan  sumber  daya  bagi  pemerintah,  terutama  perencanaan  program dan  pengelolaan  keuangan  untuk  satu  periode.  Memahami  anggaran  dan  proses pembuatannya  memungkinkan  untuk  turut  mengawasi  penyelenggaraan  pemerintahan dan pembangunan. Sebagai sebuah produk politik yang memberikan konsekuensi kepada publik,  anggaran  merupakan  instrumen  bagi  publik  untuk  dapat  mengontrol  penggunaan uang. Temuan atas praktik korupsi misalnya, termasuk dalam konteks pengawasan publik ini. Anggaran  juga  dapat  digunakan  untuk  menilai  kinerja  pemerintahan.  Dalam  konteks ini, anggaran memberikan informasi mengenai tujuan, hasil, dampak, dan kelompok yang menjadi  sasaran rencana program-program yang disusun pemerintah (Waidl, 2008: 33). Anggaran negara pada umumnya, terdiri atas (Budlender, 2003: 34):
1.  Pendapatan,  yang  merupakan  potensi  dana  yang  mungkin  akan  diperhitungkan selama  periode  anggaran.  Termasuk  didalamnya  pajak,  hibah,  pendapatan  badan layanan  umum,  dan  uang  dari  sumber  yang  lainnya  seperti  bunga  dari  pinjaman pemerintah;
2.  Belanja, yaitu dana yang dimaksudkan pemerintah untuk dihabiskan atau dibelanjakan. Terdiri  atas  belanja  rutin  dan  belanja modal.  Belanja  umum  termasuk  didalamnya  gaji untuk pegawai negeri, belanja barang, bantuan sosial, subsidi, dan pembayaran bunga utang. Pendanaan ini biasanya dialokasikan dan dibelanjakan dalam satu periode yang ditentukan.  Sementara  belanja  modal  adalah  belanja  yang  dilakukan  dalam  rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan  serta  dalam  bentuk  fisik  lainnya.  Untuk  pendanaannya  bisa  jadi  menjalar  ke lebih  dari  satu  periode  anggaran,  seperti  halnya  proyek-proyek  infrastruktur  yang membutuhkan lebih dari satu tahun untuk dapat selesai.
Di Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan UU No 41, LN 171 Tahun 2008, TLN No. 4920, pasal 1 butir 1, terdiri atas:

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
1.  Pendapatan  negara  dan  hibah  yang  merupakan  semua  penerimaan  negara  yang berasal  dari  penerimaan  perpajakan,  penerimaan  negara  bukan  pajak,  serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri;
2.  Belanja  negara  yang  merupakan  semua  pengeluaran  negara  yang  digunakan  untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat berdasarkan  jenisnya  adalah  belanja  yang  digunakan  untuk  membiayai  belanja pegawai,  belanja  barang,  belanja  modal,  pembayaran  bunga  utang,  subsidi,  belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain yang ditentukan.
Di  Indonesia,  anggaran  belanja  Pemerintah  Pusat  bersama-sama  dengan  transfer ke  daerah  sebagai  komponen  belanja  negara  mempunyai  peran  yang  sangat  penting dalam  mencapai  sasaran-sasaran  pokok  pembangunan  nasional.  Melalui  intervensi anggaran  belanja  negara,  berbagai  sasaran    program  pembangunan  dapat  dijabarkan secara  operasional  dalam  bentuk  program  dan  kegiatan  pemerintah  dengan  rencana pembiayaan  yang  lebih  konkret  sesuai  dengan  kemampuan  pengerahan  sumber  daya negara. Agenda pembangunan nasional yang dituangkan dalam rencana jangka panjang menengah  lima  tahunan  (RPJMN)  adalah  penjabaran  visi  dan  misi  Presiden  selaku kepala pemerintahan. Untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai prioritas dan  tema  pembangunan,  yang  secara  formal  dituangkan  dalam  Rencana  Kerja Pemerintah  (RKP).  RKP  yang  memuat  arah  kebijakan  nasional  merupakan  komitmen pemerintah  untuk  memberikan  kepastian  kebijakan  dalam  melaksanakan  pembangunan nasional  yang  berkesinambungan.  Pemerintah  berkomitmen  bahwa  pengarusutamaan gender  ( gender  mainstreaming) menjadi  salah  satu  prinsip  yang  menjadi  landasan operasional  bagi  seluruh  aparatur  negara  dalam  melaksanakan  program-program pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  menjadi  acuan dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan  angggaran  belanja  pemerintah  pusat.  Peraturan perundang-undangan  tersebut  mengamanatkan  tiga  pilar  dalam  penganggaran  belanja negara, yaitu meliputi (1) penganggaran terpadu; (2) penganggaran berbasis kinerja; dan (3) kerangka pengeluaran jangka menengah.
Di antara implikasinya adalah penyusunan anggaran belanja tidak lagi memisahkan antara  anggaran  belanja  rutin  dengan  anggaran  belanja  pembangunan.  Namun penyusunan anggaran dilakukan secara terintegrasi antarprogram/antarkegiatan dan jenis belanja  pada  kementerian  negara/lembaga  beserta  seluruh  satuan  kerja  yang bertanggungjawab terhadap aset dan kewjiban yang dimilikinya. Dengan demikian satuan kerja  ditempatkan  sebagai  business  unit  yang  menjadi  titik  sentral  dari  seluruh  proses siklus  anggaran  ( budget  cycle ).  Penganggaran  berbasis  kinerja  menuntut  keterkaitan antara  pendanaan  ( input )  dengan  keluaran  ( output )  dan/atau  hasil  yang  diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
Dengan  demikian  anggaran  negara  bukanlah  sekedar  instrumen  teknis  yang mengumpulkan  dan  melaporkan  rencana  pendapatan  dan  belanja  negara.  Akan  tetapi merupakan pernyataan politik yang penting oleh pemerintah. Anggaran selalu menjadi hal yang  penting  karena  berupaya  mempertemukan  antara  kebutuhan  dengan  sumber  daya yang  tersedia.  Secara  proses,  anggaran  negara  pada  umumnya  diajukan  kepada parlemen  oleh  Menteri  Keuangan  pada  Hari  Anggaran,  bersamaan  dengan  pandangan umum  atas  situasi  ekonomi  negara.  Di  banyak  negara,  kementerian  juga  menyajikan dokumen yang melaporkan pencapaian yang diraih selama periode anggaran yang telah lalu serta rencananya untuk masa yang akan datang. Pidato menteri Keuangan dan nota keuangan  secara  bersama-sama  menunjukkan  pokok-pokok  kebijakan  pemerintah  yang mendasarinya.  Anggaran  menguraikan  pandangan  pemerintah  terhadap  tingkat  sosial ekonomi  sebuah  bangsa.  Mendeklarasikan  kebijakan  fiskal,  keuangan,  dan  tujuan ekonomi  beserta  berbagai  prioritas  dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi  (Budlender,  2003: 34).

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
Di Indonesia, Rancangan APBN (RAPBN) disusun oleh Pemerintah untuk kemudian dibahas dan ditetapkan menjadi APBN oleh Pemerintah dan DPR. Jika ternyata DPR tidak menyetujui  RAPBN  yang  diusulkan  oleh  Pemerintah,  maka  Pemerintah  menjalankan anggaran  tahun  yang  lalu.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  tahap  pelaksanaan  yang  akan diawasi  oleh  instansi  yang  berwenang  antara  lain  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK). Berakhir dengan tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh Pemerintah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat di hadapan sidang paripurna DPR untuk disahkan. Hal ini sekaligus mengakhiri satu tahun periode anggaran.
Sejatinya  anggaran  memberikan  peluang  besar  untuk  menilai  tingkat  kepedulian gender  dalam  program-program  pemerintah.  Di  sisi  lain,  sebagian  besar  pemerintah dalam  hal  menyusun  anggaran  mereka  dan  berbagai  dokumen  terkait  lainnya  sangat sedikit  mengungkapkan  fakta  gender.  Penilaian  akan  kepedulian  gender  pada  akhirnya memerlukan  berbagai  analisa  untuk  dapat  mengungkapkan  implikasi  terhadap  gender secara  lengkap.  Salah  satu  tujuan  gagasan  anggaran  responsif  gender  adalah Pemerintah  mulai  menyusun  laporan  anggaran  dengan  menyebutkan  secara  tegas  dan jelas.  Dengan  demikian  baik  Pemerintah  dan  pihak  lainnya  dapat  melihat  secara  jelas yang sesungguhnya terjadi.
Penerapan  anggaran  responsif  gender  membutuhkan  kemampuan  teknis  baik dalam  memahami  anggaran  Pemerintah maupun  penerapan perspektif gender ke dalam anggaran. Kemampuan advokasi dan negosiasi juga penting dalam upaya mempengaruhi penyusunan anggaran. Kemampuan tersebut dapat dikembangkan dengan mendiskusikan  bahan-bahan  sumber,  bekerjasama  dengan  berbagai  organisasi  yang berpengalaman  dalam  bidang  gender  dan  anggaran,  dan  menjalin  komunikasi  dengan kelompok-kelompok serupa di negara lain.

## 3. Penerapan Anggaran Responsif Gender
Anggaran responsif gender adalah satu bidang yang relatif baru sehingga tidak ada model  ataupun  contoh  yang  baku  dalam  penerapannya.  Selain  itu,  karena  susunan  dan prioritas  anggaran  berbeda  dari  satu  negara  dengan  negara  lainnya,  maka  masing- masing  penerapannya  mesti  disesuaikan  dengan  negara  contoh  dimana  gagasan  itu diterapkan.  Sehingga  apabila  suatu  kelompok  yang  mengadvokasi  konsep  anggaran responsif  gender  meminjam  instrumen  dan  metode  dari  negara  lain,  mereka  mesti menyesuaikan dengan keadaan negaranya sendiri.
a.  Kelompok yang Dapat Dilibatkan dalam Penerapan Anggaran Responsif Gender
Analisa anggaran responsif gender tidak serta merta menyelesaikan permasalahan ketimpangan  gender.  Analisa  ini  menyajikan  informasi  tentang  bagaimana  anggaran negara  dapat  memberikan  pengaruh  yang  setara  terhadap  perempuan,  laki-laki,  anak perempuan,  anak  laki-laki,  dan  kelompok  lainnya.  Untuk  itu,  supaya  kerja  anggaran  ini dapat  membawa  manfaat  bagi  masyarakat  awam,  harus  disusun  strategi  selanjutnya demi menindaklanjuti berbagai isu yang timbul dari analisa yang dihasilkan.
Kelompok  yang  terlibat  dalam  advokasi  anggaran  responsif  gender  memerlukan dukungan untuk dapat menerapkan dan mengembangkan program-programnya. Terdapat sejumlah  pihak  yang mau  menyediakan  dukungan finansial  dan  dukungan  lainnya  untuk mewujudkan  gagasan  ini.  Di  setiap  negara,  ada  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam gagasan  anggaran  responsif  gender. Adapun  pihak  mana  saja    yang  terlibat  tergantung pada  penggagasnya,  apakah  tujuannya  dan  siapa  sasaran  dari  tujuan  tersebut  yang merupakan pemangku kepentingan ( stakeholder ).
Sejatinya  masyarakat  sipil  dan  Pemerintah  dapat  dengan  mudah  bekerjasama dalam  menerapkan  gagasan  anggaran  responsif  gender,  apabila  ada  kesepakatan diantara mereka untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Jika sudah demikian tenaga ahli gender yang ada dalam pemerintahan biasanya akan lebih lentur dalam menanggapi tekanan  dari  kelompok  luar  pemerintah.  Sementara  masyarakat  sipil  dapat

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
mempercayakan  kepada  aliansinya  di  pemerintahan  untuk  mengakses  informasi  untuk kemudian mempengaruhinya.
Pihak  lainnya  yang  terlibat  adalah  organisasi  yang  bergerak  pada  isu-isu  tentang perempuan  dan  gender.  Organisasi  semacam  ini  baik  di  tingkat  lokal,  nasional  ataupun internasional berada di garis terdepan dalam mengadvokasi penganggaran berperspektif gender. Tentunya tidak mengherankan mengingat mereka telah mempunyai pengalaman, komitmen dan keahlian gender yang dibutuhkan untuk membawa gagasan ini. Kelompok akar rumput juga menjadi pihak yang penting untuk terlibat. Istilah akar rumput seringkali digunakan  untuk  pihak  yang  lemah,  misalnya  untuk  menyebut  sekelompok  orang  yang tinggal  di  daerah  pinggiran.  Kelompok  akar  rumput  dan  rakyat  miskin  biasanya  tidak terorganisasi  dan  termarjinalkan,  serta    memiliki  sedikit  waktu  dan  tenaga  yang  dapat diluangkan  untuk  permasalahan  warga  negara.  Namun  pada  umumnya  di  tingkat  inilah gagasan anggaran responsif gender bisa lebih mengena (Budelnder, 2003: 60).
Sebuah  gagasan  biasanya  menarik  akademisi  untuk  ikut  terlibat,  biasanya  dalam bentuk  penelitian.  Bahkan  beberapa  akademisi  justru  berada  di  garis  depan  untuk memperjuangkan gagasan tertentu. Tidak terkecuali dengan gagasan anggaran responsif gender  (Budlender,  2003:  62).  NGO  biasanya    cenderung  untuk  mengajak  akademisi melakukan pendampingan, saat mereka merasa tidak memiliki keterampilan tertentu yang dibutuhkan.  Hal  demikian  bisa  berpotensi  membahayakan  apabila  NGO  tidak  memiliki cukup  kekuatan  untuk  berperan  dalam  mengarahkan  dan  mengawasi  penelitian.  Oleh karena penelitian akademis biasanya hanya sedikit membuka ruang gerak dalam memilih tema. Bahaya lainnya adalah jika anggota NGO tidak memahami hasil penelitian dengan cukup  baik  untuk  dapat  menggunakannya  secara  efektif  pada  saat  mengadvokasi. Melibatkan  akademisi  dalam  memberikan  pelatihan  juga  bisa  menguntungkan.  Dalam beberapa  hal,  pejabat  pemerintah  lebih  menghormati  akademisi  ketimbang  perwakilan NGO.  Sementara  di  sisi  lain,  akademisi  terlihat  tidak  memiliki  pengetahuan  lapangan, terlalu teoritis dan sulit untuk dipahami.
Keterlibatan  media  juga  bisa  jadi  berperan  penting  dalam  mendorong  tuntutan perubahan  terhadap  kebijakan,  program,  dan  anggaran  pemerintah.  Potensi  tersebut tergantung  pada  tingkat  independensi  media  tersebut  dari  pengaruh  politik.  Di  beberapa negara  media  bisa  menjadi  mekanisme  yang  kuat  untuk  menjamin  transparansi  dan akuntabilitas Pemerintah. Politikus dan pejabat biasanya sensitif terhadap kecaman publik dan  pemberitaan  media  mengenai  ketidakefektifan  dan  kesalahan  dalam  penggunaan uang negara. Jika sudah demikian akan terbuka peluang untuk perubahan sebagaimana yang diharapkan. Potensi ini akan menjadi lebih besar jika media bebas untuk mengkritisi pemerintah dan bisa menyajikan analisa yang meliputi isu eknomi dan anggaran beserta perdebatannya.  Dalam  hal  ini,  kelompok-kelompok  yang  terlibat  dalam  kerja  anggaran responsif  gender  bisa  menggunakan  media  untuk  menyebarkan  pandangan  mereka kepada khalayak yang lebih luas.
Pihak lain tentunya adalah Pemerintah. Anggaran tak bisa lepas dari politik, karena sumber daya yang tersedia selalu lebih sedikit daripada kebutuhan yang mesti dipenuhi. Pemerintah sebagai politikus yang memiliki jabatan sebagai pengambil keputusan, dalam hal  mengalokasikan  dana  yang  ada  tergantung  pada  pemahaman  mereka  mengenai kebutuhan-kebutuhan  yang  beraneka  rupa  dan  pilihan  yang  ada  dalam  masyarakat. Seperti  pemahaman  akan  kekuasaan  masing-masing  kelompok  pemilik  kebutuhan- kebutuhan tersebut (Budlender, 2003: 65).
Beberapa  konsep  anggaran  responsif  gender  jelas  dikendalikan  oleh  dinamika kekuatan  politik.  Anggaran  perempuan  di  Australia  lahir  di  pertengahan  tahun  1980 setelah kemenangan Partai Buruh dalam pemilihan umum. Gagasan Anggaran Responsif Gender di Afrika Selatan dimulai setelah pemilihan demokratis yang pertama pada tahun 1994  dan  komitmen  dari  Kongres  Nasional  Afrika  untuk  menetapkan  masyarakat non- racist dan non-sexist .  Keberhasilan  konsep  anggaran  responsif  gender  dalam

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
mempengaruhi  perubahan  pada  kebijakan  anggaran  atau  alokasi  akan  tergantung  pada tingkat dukungan politik sehingga dapat menarik tingkat pemerintahan yang tertinggi.
Pembahasan  siklus  anggaran  akan  menunjukkan  peran  sentral  dari  Menteri Keuangan.  Sebagian  besar  pemerintah  yang  menerapkan  gagasan  anggaran  responsif gender berpusat pada Menteri Keuangan, karena mereka memiliki pengaruh politik untuk menggerakkan  dukungan  terhadap  penerapan  anggaran  responsif  gender.  Pada beberapa  gagasan,  parlemen  telah  memainkan  peranan  memimpin.  Strategi  yang digunakan  umumnya  adalah  dengan  melakukan  loby  dan  pelatihan,  khususnya  untuk anggota  parlemen  yang  perempuan.  Strategi  lainnya  adalah  dengan  menyampaikan gagasan  anggaran  responsif  gender  melalui  mekanisme  Rapat  Dengar  Pendapat  (RDP) atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), sekaligus menyajikan berbagai fakta terkait yang dapat memperkuat argumentasi. Parlemen dapat memainkan peran kuncinya dalam anggaran  responsif  gender,  yaitu  sebagai  akses  terhadap  informasi.  Dengan  demikian parlemen dapat membuka ruang bagi publik untuk dapat mengikuti proses penganggaran sehingga  dapat  ikut  mengawal  pembahasan  dalam  penentuan  program  dan  besaran anggaran (Budlender, 2003: 71).
b.  Menentukan Fokus Penerapan Anggaran Responsif Gender
Konsep  anggaran  responsif  gender  memungkinkan  tercapainya  tujuan  masing- masing pihak, yang bisa jadi berbeda-beda. Bagi pemerintah, anggaran responsif gender berguna  sebagai  alat  bagi  pemerintah  untuk  meningkatkan  dayaguna  anggaran.  Dapat juga  untuk  menunjukkan  pertanggungjawaban  kepada  parlemen,  perempuan  dan masyarakat  secara  umum.  Selain  itu,  bisa  juga  untuk  mengawasi  dan  melaporkan  aksi untuk mewujudkan komitmen-komitmen internasional dalam berbagai konvensi.
Beberapa  pihak  akan  menjalankan  gagasan  anggaran  responsif  gender  berdiri sendiri dari gagasan lainnya. Sementara yang lain, khususnya kelompok masyarakat sipil yang  sudah  terlibat  dalam  advokasi,  akan  menggunakan  konsep  anggaran  responsif gender  sebagai  pendekatan  untuk  mengelaborasi  dan  menguatkan  advokasi  non- anggaran  yang  mereka  lakukan.  Padahal  anggaran  responsif  gender  lebih  merupakan alat  ketimbang  tujuan,  yaitu  alat  untuk  kemajuan  advokasi  terhadap  kebijakan  tertentu. Dengan  demikian  akuntabilitas  anggaran  akan  meningkat  dan  kesetaraan  gender  di negara tersebut akan lebih berkembang. Untuk itu perlu ditentukan fokus kerja penyokong gagasan anggaran responsif gender (Budlender, 2003: 78).
Salah  satu  strategi  awal  yang  memungkinkan  adalah  untuk  memilih  satu  dari sejumlah  sektor  pemerintahan.  Pemilihan  sektor  memerlukan  sejumlah  pemikiran  yang mendalam. Umumnya yang lebih mudah diterima adalah sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan gender. Bagaimanapun, sektor lainnya seperti perkara hukum, industri, pertanian, air dan tanah  juga  memiliki  dampak  terhadap  kemajuan  gender  yang  patut  untuk dipertimbangkan.  Banyak  negara  berkembang  yang  memilih  untuk  memulainya  dengan pendidikan  dan  kesehatan  karena  sektor  inilah  yang  sering  menjadi  sasaran  empuk pemotongan  ketika  terjadi  penyesuaian  anggaran.  Namun  banyak  juga  yang  memilih pertanian sebagai salah satu sektor untuk memulai karena sektor ini juga penting dalam usaha perekonomian perempuan.
Sebuah  NGO  dari  Korea,  WomenLink  memulai  dengan  mempelajari  alokasi anggaran  yang  diperuntukkan  bagi  kebijakan-kebijakan  yang  terkait  dengan  perempuan seperti  pembuatan  peraturan  perundang-undangan,  lembaga  dan  kebijakan  yang berpihak  terhadap  perempuan.  Gagasan  anggaran  responsif  gender  di  Afrika  Selatan adalah  salah  satu  dari  sedikit  yang  telah  mampu  meliputi  keseluruhan  sektor pemerintahan.  Gagasan  ini  dilakukan  melalui  analisa  yang  menyeluruh  demi membuktikan  bahwa  permasalahan  gender  bisa  ditemukan  di  semua  sektor.  Semula  di Afrika  Selatan,  anggaran  responsif  gender  dimulai  dengan  sebuah  panduan  yang berpusat  pada  hanya  enam  sektor  sehingga  memungkinkan  untuk  diuji  dan

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
dikembangkan  metodenya.  Dalam  pemilihan  keenam  sektor  tersebut,  penggagas memastikan bahwa pemilihan memasukkan baik sektor ekonomi maupun sosial, sehingga dapat meruntuhkan anggapan bahwa permasalahan gender hanya terkait dengan kedua sektor tersebut (Budlender, 2003: 78).
c.  Anggaran Responsif Gender di Tingkat Lokal
Bolivia,  Cili,  Meksiko,  Filipina,  Afrika  Selatan,  Tanzania,  dan  Uganda  adalah beberapa  negara  yang  telah  menggagas  anggaran  responsif  gender  hingga  ke  tingkat lokal.  Intervensi  di  tingkat  lokal  tepat  untuk  diterapkan  mengingat  banyak  negara  yang meningkatkan fungsi desentralisasi dan anggaran (Budlender, 2003: 80).
Pergeseran fokus ke tingkat lokal mesti didasarkan pada pemahaman akan potensi keuntungan  maupun  kerugian  atas  desentralisasi,  dan  bagaimana  hal  tersebut  dapat mempengaruhi  fokus  dan  lingkup  kerja  gagasan  anggaran  responsif  gender.  Bisa  jadi dibutuhkan  pertanyaan  kemana  arah  desentralisasi,  misalnya,  apakah  pemberian  tugas dan  kewenangan  diiringi  pendanaan  kepada  unit  yang  terdesentralisasi  atau  dimana fungsi  itu  didelegasikan.  Seringkali  desentralisasi  berarti  bahwa  negara  membebaskan dirinya  atas  tanggungjawab,  namun  berusaha  melakukannya  tanpa  visi  yang  jelas. Seringkali desentralisasi dibenarkan oleh pendapat yang menyatakan bahwa hal ini akan mendorong  rasa  kepemilikan  dan  meningkatkan  akuntabilitas.  Namun  pada  faktanya, daerah  dengan  mudahnya  tertinggal  karena  hanya  dapat  mengandalkan  pada sumberdaya yang kecil. Aspek desentralisasi ini berdampak pada permasalahan gender. Fokus pada tingkat lokal memerlukan untuk melihat baik apa yang terjadi terhadap posisi individu sebagaimana hubungan fiskal antarpemerintahan secara keseluruhan.
Di Uganda, Forum untuk Perempuan dan Demokrasi berpendapat bahwa intervensi pada  tingkat  lokal  adalah  satu  hal  yang  bijaksana  mengingat  bahwa  perempuan  miskin tidak  diberikan  kepercayaan,  berdasarkan  pembatasan  sumberdaya,  untuk  dapat menggunakan  pengaruhnya  diluar  lingkungannya  (Budlender,  2003:  81).  Intervensi pada tingkat  lokal  ini  bisa  jadi  tidak  mudah.  Pada  banyak  negara,  tradisi  dan  hal-hal  yang berpotensi  mendesak hubungan gender akan seringkali lebih berurat akar di tingkat lokal, sementara  pimpinan  nasional  cenderung  untuk  lebih  memiliki  kesadaran  akan  isu kesetaraan gender. Hal ini terlihat mencolok pada hubungan kekuasaan secara langsung diperlihatkan dalam anggaran lokal pada beberapa negara.
Memberikan kemudahan dan perubahan pada struktur yang sudah didesentralisasi terjadi  di  banyak  negara,  pada  tingkat  lokal  gagasan  anggaran  responsif  gender diarahkan  kepada  masyarakat  sipil  atau  perwakilan  daerah  dengan  menjelaskan  fungsi yang  berbeda  pada  masing-masing  tingkat  pemerintahan.  Hal  ini  penting  untuk  tujuan advokasi demi mencegah upaya dan sumberdaya habis hanya untuk meloby pihak yang tidak  mempunyai  kewenangan  dalam  hal  menyelesaikan  permasalahan.  Penting  untuk diketahui  bahwa  dimana  lembaga  pemerintah  lokal  yang  relatif  kecil,  hubungan  antara pelaku kunci seringkali lebih langsung dan personal. Pada dasarnya hubungan semacam ini dibutuhkan untuk diambil sebagai perbendaharaan strategi dalam perencanaan.

## 4. Kerangka Dasar dalam Analisa Anggaran Responsif Gender
Ada  dua  kerangka  dasar  yang  dengan  berbagai  variasinya  telah  digunakan  dalam praktik  penerapan  gagasan  anggaran  responsif  gender.  Kerangka  itu  adalah pengelompokan  komponen  belanja  kedalam  tiga  kategori  yang  diterapkan  di  Australia. Kerangka  yang kedua  adalah  pendekatan  lima  langkah  seperti  yang  diterapkan  di Afrika Selatan. Dua contoh metode yang dominan ini dapat diadopsi kedalam kerangka analisa umum,  yang  bisa  digunakan  sebagai  dasar  baik  untuk  analisa  anggaran  yang  berjalan ataupun laporan oleh sektor kementerian.
a.  Kategorisasi Komponen Belanja pada Anggaran Responsif Gender
Metode  pengelompokan  komponen  belanja  kedalam  tiga  kategori  dikembangkan oleh  Rhonda  Sharp,  Debbie  Budlender,  dan  Kerri Alen  (Budlender,  2003:  87).  Model  ini

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
memusatkan pada komponen belanja dalam anggaran negara, dimana komponen belanja dibedakan  menjadi  alokasi  anggaran  gender  yang  targetnya  khusus  ditentukan,  alokasi anggaran  untuk  meningkatkan kesempatan  yang  setara  dalam ruang  publik,  dan  alokasi anggaran umum dengan mempertimbangkan dampak gendernya. Salah satu kelemahan dari  metode  ini  adalah  potensi  kekacauan  antara  istilah  perempuan  dengan  gender. Penerapan  metode  ini  di  Australia  disusun  dalam  istilah  perempuan  ketimbang  gender. Hal ini dapat menimbulkan kesalahan ketika menyusun analisa. Terlebih khusus, belanja yang  ditargetkan  untuk  perempuan  bisa  jadi  bukanlah  sesuatu  yang  tepat  untuk meningkatkan  kesetaraan  gender.  Sebagai  contoh,  program  keluarga  berencana  yang hanya  berpusat  pada  upaya  mengontrol  populasi  dengan  mengontrol  tubuh  perempuan biasanya akan menimbulkan kecaman.
Alokasi anggaran gender dengan target khusus adalah belanja yang diperlukan bagi perempuan  atau  laki-laki  dalam  komunitas  untuk  memenuhi  kebutuhannya  (Budlender, 2003:  87).  Misalnya  alokasi  anggaran  untuk  kesehatan  reproduksi  perempuan,  alokasi anggaran  untuk  papsmear,  dan  lain-lain.  Kategori  ini  dilakukan  dengan  cara mengidentifikasi tujuan/maksud dari program atau proyek yang ada didalam daftar belanja anggaran  negara,  termasuk  juga  potensi  masalah  yang  mungkin  timbul.  Kemudian mengidentifikasi  kegiatan  yang  direncanakan  untuk  mewujudkan  program  dan  proyek tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengukur alokasi atas sumber daya yang ada, lalu menentukan  indikator  dari output .  Setelah  itu  menentukan  dampak  atau  indikator keberhasilan,  untuk  mengukur  perubahan  terkait  situasi  perempuan,  laki-laki,  anak perempuan,  dan  anak  laki-laki.  Selanjutnya  mengulas  perubahan  yang  direncanakan untuk  tahun  berikutnya,  agar  dapat  menilai  apakah  anggaran  sudah  lebih  atau  malah kurang responsif terhadap gender.
Alokasi anggaran untuk meningkatkan kesempatan yang setara dalam ruang publik merupakan affirmative  action untuk  mewujudkan  kesempatan  yang  setara  antar  laki-laki dan  perempuan  terutama  dalam  lingkungan  pemerintahan  atau  ruang  publik  lainnya (Budlender,  2003:  88).  Misalnya  alokasi  anggaran  untuk  pelatihan  teknologi  pertanian bagi perempuan, alokasi anggaran untuk fasilitas penitipan anak di tempat kerja, dan lain- lain.  Peluang  yang  sama  dalam  sektor  publik  dapat  dianalisa  dengan  cara menggambarkan  pola  kepegawaian  dalam  sektor  tertentu  atau  sektor  publik  secara keseluruhan.  Mengidentifikasi  berbagai  gagasan  yang  dapat  mendorong  peningkatan kesempatan  yang  sama.  Mendata  persebaran  berdasarkan  jenis  kelamin,  tingkat jabatan/pekerjaan,  bentuk-bentuk  pekerjaan  (penuh  atau  paruh  waktu,  tetap  atau sementara),  upah,  dan  keuntungan.  Persebaran  lainnya  seperti  ras  dan  cacat  jasmani juga  bisa  dimasukkan.  Pada  kerja  anggaran,  isu gender  pada  sektor  publik  dapat  dilihat dari  dua  perspektif.  Pertama, jumlah  alokasi  untuk  upah  mencapai  proporsi  jumlah  yang besar  dalam  anggaran  sebagian  besar  negara.  Pola  kepegawaian  dalam  ruang  publik menunjukkan  pihak  yang  diuntungkan  secara  langsung  dari  pembayaran  upah  tersebut. Pola yang demikian merefleksikan kesetaraan peluang kerja antara perempuan dan laki- laki. Kedua, keberadaan perempuan atau laki-laki pada posisi tertentu dapat memberikan pengaruh  untuk  merespon  masalah  gender  pada  pembuatan  keputusan  ataupun pemberian pelayanan umum.
Kategori  yang  ketiga,  yaitu  alokasi  anggaran  umum  dengan  mempertimbangkan dampak gendernya dimaksudkan untuk menjamin agar pelayanan publik dapat diperoleh dan  dinikmati  oleh  semua  anggota  masyarakat  baik  laki-laki  ataupun  perempuan (Budlender, 2003: 89). Contohnya alokasi anggaran untuk penyediaan fasilitas WC umum yang  proporsional  terhadap  jumlah  pengguna  ataupun  alokasi  anggaran  untuk penyediaan gerbong terpisah bagi laki-laki dan perempuan.
b.  Metode Pendekatan Lima Langkah
Metode lainnya adalah pendekatan dengan lima langkah, yaitu (Budlender, 2003: 90):

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
1)  Menganalisa situasi dan kondisi perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki;
2)  Melakukan  penilaian  atas  respon  pemerintah  terhadap  permasalahan  gender dalam kebijakannya;
3)  Melakukan penilaian terhadap alokasi anggaran;
4)  Memantau pembelanjaan dan pemberian pelayanan;
5)  Melakukan penilaian terhadap outcome .
Metode  ini  telah  digunakan  baik  secara  implisit  maupun  eksplisit  untuk  gagasan anggaran  reponsif  gender  yang  dijalankan  oleh  kelompok  di  luar  pemerintah  seperti  di Filipina, Afrika Selatan, Tanzania, dan Afrika Selatan. Pada praktiknya, kelemahan utama dari  penggunaan  pendekatan  ini  adalah  pembatasan  kemampuan  untuk  berpindah  dari tahap  kedua  menuju  tahap  selanjutnya.  Umumnya,  para  peneliti  terlibat  dan  ikut  serta dalam  menggambarkan  situasi  dan  mendiskusikan  kebijakan,  tapi  bagian  tentang anggaran  singkat  dan  seringkali  lemah.  Bagaimanapun,  dalam  banyak  kasus  faktanya anggaran  negara  hanya  mengungkap  apa  yang  betul-betul  terlihat.  Banyak  keluhan bahwa anggaran mengungkapkan fakta dengan sangat sempit.
Mengumpulkan  informasi  yang  dibutuhkan  untuk menganalisa  situasi  atas  laki-laki, perempuan,  anak  laki-laki,  dan  anak  perempuan  (dan  sub-kelompoknya  yang  berbeda) dapat  dilakukan  melalui  kombinasi  sumber  data  lokal-nasional  dan  internasional  yang termasuk  didalamnya  ikhtisar  internasional,  data  statistik  antar-negara,  rencana pembangunan  nasional,  dokumen  kebijakan  pemerintah,  statistik  pejabat  pemerintah, data administratif dan penelitian mandiri. Oleh karena sejarah yang bias gender sehingga merugikan perempuan, sebagian besar dokumen yang menganalisa situasi gender mesti berkonsentrasi dalam mencari status perempuan dan anak perempuan (Budlender, 2003: 93).
Sumber  dalam  negeri  yang  terkait  dengan  data  dan  informasi  khusus  gender mencakup didalamnya data sensus, survey rumah tangga, statistika pelayanan nasional, data  di  Kementerian  Negara  Pemberdayaan  Perempuan,  data  administratif  pada  sektor kementerian/lembaga,  perguruan  tinggi,  lembaga  penelitian,  perpustakaan,  organisasi perempuan dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Contohnya, The Philippines Women in  Development  and  Nation-Building  Act yang  merupakan  peraturan  perundangan  yang memperkenalkan  5  persen  anggaran Gender  and  Development ,  sekaligus  memberikan mandat  kepada  pemerintah  untuk  dapat  menyusun  data  terpilah  berbasis  gender (Budlender, 2003: 93).
Sementara  sumber  internasional  yang  menyajikan  informasi  khusus  gender mencakup didalamnya database statistik gender ( GenderStats ) yang dikembangkan oleh World Bank . Database ini menyediakan informasi khusus negara dengan kategori sebagai berikut:  data  demografis  dasar;  dinamika  populasi;  dan  indikator  kebijakan  negara  dan penilaian  lembaga.  Perbandingan  skala  internasional  juga  dimasukkan  diantaranya pengembangan  perempuan,  perolehan  sektor  pendidikan,  dan  kesehatan  reproduksi. Sumber  lainnya  adalah  dari United  Nations  Statistic  Division yang  mengumpulkan  data statistik dari banyak sumber internasional. Sumber ini juga menyajikan perincian berbagai metode terbaik dalam mengumpulkan informasi sehingga data dari berbagai sumber bisa siap untuk diperbandingkan (Budlender, 2003: 95).
Kemudian  langkah  selanjutnya  adalah  menilai  apakah  kebijakan  atau  program tertentu  sudah  meningkatkan  ketidaksetaraan  gender  sebagaimana  yang  digambarkan pada  langkah  sebelumnya,  atau  malah  tetap  pada  kondisi  yang  sama  atau menguranginya.  Beberapa  negara  memiliki  kebijakan  gender  secara  menyeluruh  yaitu bagaimana  mereka  melihat  ketidaksetaraan  gender  di  dalam  negaranya  dan  apa  yang mereka  rencanakan  untuk  itu.  Beberapa  negara  sudah  lebih  jauh  mengembangkan kebijakan  sektor  khusus  gender  yang  menampilkan  fungsi  yang  sama  seperti  seperti sektor  lainnya  (Budlender,  2003:  97).  Dalam  melakukan  penilaian  atas  penerapan kebijakan gender, juga penting untuk melihat secara umum, pengarusutamaan kebijakan

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
baik pada sektor ataupun pembangunan secara keseluruhan. Kebijakan pengarusutamaan  harus  dinilai  untuk  apa  mereka  dibuat,  baik  implisit  ataupun  eksplisit, mengenai gender. Harus juga dilihat apakah kontradiktif dengan kebijakan gender.
Dokumen  yang  dapat  berguna  untuk  mengidentifikasi  respon  terhadap  gender dalam  kebijakan  di  suatu  negara  diantaranya  adalah  rencana  pembangunan  nasional, strategi  pemberantasan  kemiskinan,  kebijakan  gender  nasional,  Rencana Aksi  Nasional sebagai  strategi  untuk  menerapkan Beijing  Platform  for  Action ,  laporan  pelaksanaan CEDAW,  kebijakan  sektoral,  analisa  kebijakan  yang  disusun  oleh  akademisi  dan organisasi  perempuan,  analisa  kebijakan  yang  disusun  oleh  perwakilan  pembangunan bilateral  dan  multilateral  (Budlender,  2003:  98).  Kadangkala  pemerintah  dan  sektor tertentu tidaklah menghasilkan dokumen kebijakan atau rencana strategi. Pada kasus ini, untuk menerapkan gagasan anggaran responsif gender dengan menarik kesimpulan dari pernyataan  anggaran  atau  alokasi  belanja.  Hal  ini  mempermudah  penerapan  anggaran responsif gender pada negara yang memiliki jenis format anggaran yang sederhana.
Dengan  latar  belakang  analisa  situasi  dan  kebijakan,  fokus  pada  langkah  ketiga adalah mengkaji anggaran itu sendiri. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk melihat apakah alokasi anggaran mencukupi untuk menerapkan kebijakan responsif gender yang teridentifikasi  pada  langkah  kedua.  Jika  langkah  kedua  menampakkan  bahwa  kebijakan tidak  sensitif  gender,  atau  bahkan  memperburuk  ketidaksetaraan  gender,  langkah  ketiga dapat  digunakan  untuk  mengungkapkan  tingkat  dimana  pendanaan  tidak  dialokasikan sebagaimana mestinya.
Langkah  selanjutnya  untuk  mengawasi  pembelanjaan  dan  pelayanan  publik membutuhkan data-data yang dibagi kedalam tiga kategori, yaitu (Budlender, 2003: 99): 1) Input ,  mengukur  apa  saja  yang  masuk  kedalam  proses.  Misalnya  jumlah  uang  yang dianggarkan atau dialokasikan untuk program atau proyek tertentu;
2) Output ,  mengukur  produk  langsung  dari  program  atau  proyek  tertentu.  Misalnya penerima pelayanan kesehatan atau jumlah klinik yang dibangun;
3) Outcome ,  mengukur  apa  yang  dihasilkan  oleh  program  atau  proyek  pemerintah. Misalnya peningkatan kesehatan ataupun tingkat pendidikan.
Ketiga  kategori  tersebut  merupakan  data  yang  dibutuhkan.  Manakala  sebuah  negara telah  mengadopsi  program  atau  pelaksanaan  anggaran,  biasanya  akan  memasukkan beberapa  pengukuran outcome pada  dokumen  anggarannya.  Bagaimanapun,  mungkin juga  data  ini  bukanlah  pemilahan  berbasis  gender  atau  cara  yang  lain.  Bahkan  dimana pemerintah yang memenuhi beberapa indikator output , hal ini bermanfaat untuk mengusut apakah indikator lainnya tersedia. Analis dari pemerintah ataupun pihak diluar pemerintah bisa  jadi  juga  berkepentingan  dalam  mengembangkan  sejumlah  indikator  silang  atas anggaran  responsif  gender. The  Commonwealth  Secretariat mengidentifikasi  sejumlah indikator  yang  dapat  digunakan  untuk  menyiapkan  pernyataan  anggaran  responsif gender, diantaranya (Budlender, 2003: 100):
1)  Bagian dari total belanja yang ditargetkan untuk program kesetaraan gender;
2)  Keseimbangan  gender  dalam  ketenagakerjaan  sektor  publik  yaitu  jumlah  perempuan dan laki-laki pada tingkat yang berbeda dan pekerjaan yang berbeda;
3)  Bagian  dari  belanja  yang  dicurahkan  untuk  prioritas  kebutuhan  perempuan  dari pelayanan publik;
4)  Bagian  dari  belanja  Kementerian  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  unit perempuan dari setiap Kementerian;
5)  Bagian  dari  belanja  pada  pergantian  pendapatan  yang  dicurahkan  untuk  prioritas perempuan.  Misalnya  jaminan  dukungan  anak  untuk  pemberian  perawatan  kepada anak-anak kecil di rumah tangga miskin;
6)  Keseimbangan gender di dukungan usaha, seperti subsidi, pelatihan, atau penyediaan kredit  untuk  pembangunan  rumah  oleh  Kementerian  Pertanian,  Perdagangan  dan Industri;

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
7)  Keseimbangan  gender  dalam  sektor  publik  terkait  pemberian  kontrak,  termasuk kontrak pembangunan rumah atau untuk pekerjaan publik;
8)  Keseimbangan  gender  dalam  keanggotaan  komisi-komisi  pemerintahan  dan  posisi pembuat keputusan lainnya
9)  Keseimbangan gender dalam program pelatihan pemerintah.
Kesempatan  yang  diberikan  dalam  kebijakan  atau  dalam  sebuah  proyek  akan mempengaruhi input dan output lebih  jauh  secara  cepat  ketimbang  mempengaruhi outcome .  Hal  ini  juga  biasanya  sangat  sulit  untuk  menghubungkan outcome yang diberikan  kepada  satu  proyek  atau  kebijakan  tertentu.  Terakhir,  bagaimanapun,  sebuah kebijakan atau proyek mesti dinilai dengan hasil dasar.
Di  Malaysia  misalnya,  meskipun  negaranya  belum  memiliki  anggaran  responsif gender, tapi sudah ada pengembangan program sistem anggaran berbasis kinerja dalam hal  menempatkan  kepatuhan  terhadap  anggaran  operasional.  Setiap  kementerian melaporkan  berdasarkan  format  ini  setiap  tahunnya  untuk  semua  kegiatan  pada  setiap program. Di Tanzania, dilakukan pendekatan yang berbeda. Setiap tahunnya, bersamaan dengan  anggaran,  tabel  daftar  indikator  menunjukkan  keseluruhan  kemajuan  dalam pencapaian  kesetaraan  gender.  Indikator  yang  dikemukakan  adalah  disusun  dengan memilih satu atau dua indikator untuk setiap pasal dari Beijing Platform for Action . Kriteria dalam  memilih  indikator  ini  menjadi  data  yang  dibutuhkan  akan  menjadi  relatif  lebih mudah tersedia dan bisa diperbarui setiap tahun. Salah satu kelemahan dari pendekatan ini adalah tidak membuat hubungan langsung antara program pemerintahan tertentu dan indikator tertentu (Budlender, 2003: 101).
c.  Analisa Perolehan Pendapatan dalam Anggaran Responsif Gender
Seperti halnya belanja dan pendapatan berada di posisi yang berlawanan layaknya mata uang logam, penting pula untuk memastikan bahwa pendapatan pokok cukup besar untuk mendorong belanja program pemerintah. Kelima langkah sebagaimana yang telah dibahas dapat juga diadaptasi untuk menganalisa hal tersebut.
Secara  keseluruhan,  anggaran  responsif  gender  cenderung  untuk  fokus  pada  sisi belanja ketimbang  pendapatan. Terkecuali  di  Inggris,  dimana  banyak kelompok  penggiat anggaran  responsif  gender  berfokus  pada  tindakan  yang  terkait  dengan  pajak  seperti jaminan  sosial  anak.  Kelompok  ini  menggunakan  argumentasi  antara  kontribusi  kerja mengasuh sukarela dalam kaitannya dengan keuangan Inggris. Pada bulan Maret 2002, Ketua Parlemen mengumumkan bahwa jaminan sosial anak mulai dari tahun 2003 akan dibayarkan  kepada  pihak  yang  melakukan  pengasuhan.  Sehingga,  dalam  praktiknya  hal tersebut  biasanya  dibayar  kepada  perempuan.  Bendahara  negara  telah  diyakinkan  oleh pendapat  untuk  efisiensi,  yaitu  dana  yang  dibayarkan  kepada  perempuan  lebih  mungkin digunakan  untuk  dimanfaatkan  ketimbang  dana  tersebut  diberikan  untuk  laki-laki (Budlender, 2003: 102).
Pada  negara  berkembang  seperti  Afrika  Selatan,  Tanzania,  dan  Uganda  telah menyusun  beberapa  analisa  tentang  perpajakan  dan  pendapatan  pemerintah  lokal.  Satu alasan  bahwa  kurangnya  keseriusan  pemerintah  mengakibatkan  kurangnya  pajak  yang terbayar.  Sementara    pendapatan  bagi  pemerintah  negara  berkembang  bersumber  dari proporsi  jumlah  penduduk  yang  membayar  pajak  langsung,  dengan  demikian  jumlahnya terbatas  pada  yang  diterima  melalui  sistem  perpajakan.  Pada  akhirnya  pemerintah kemungkinan  memperoleh  pendapatan  yang  berbeda,  menjadi  lebih  sedikit  ketimbang belanja (Budlender, 2003: 102).
Terkait  peresebaran  dampak  pemungutan  pajak,  pajak  langsung  sebagai  pajak pendapatan  perorangan  cenderung  untuk  lebih  banyak  laki-laki  karena  keberadaan mereka  dalam  jumlah  yang  lebih  besar  dalam  angkatan kerja formal,  lebih  senior  dalam posisi  dan  lebih  banyak  dalam  hal  pendapatan.  Pendapatan  yang  diperoleh  sepasang suami-istri  secara  bersama-sama  bisa  jadi  mendatangkan  pertanggungjawaban  pajak yang lebih besar ketimbang individu lajang (Budlender, 2003: 102).

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
Bias  gender  juga  dapat  terjadi  ketika  pendapatan  pengangguran  (dari  aset, simpanan, properti, atau usaha) atau pajak belanja (subsidi, potongan, pembebasan, atau cicilan)  dialokasikan  kepada  istri  ataupun  janda.  Pajak  tak  langsung,  seperti  pajak pertambahan  nilai  atau  pajak  konsumsi,  dapat  terlihat  netral  gender  karena  mereka diberlakukan  pada  barang  dan  jasa  ketimbang  perorangan  dengan  jenis  kelamin. Betapapun,  pajak  ini  cenderung  memiliki  dampak  yang  lebih  besar  terhadap  rakyat miskin,  dimana  mereka  menghabiskan  lebih  besar  presentase  ketimbang  pendapatan mereka  pada  konsumsi  barang  dan  akhirnya  membayar  bagian  pajak  lebih  besar daripada pendapatan mereka untuk pajak. Pajak tak langsung juga memiliki dampak yang lebih  besar  terhadap  perempuan,  yang  kontribusinya  lebih  besar  untuk  konsumsi  rumah tangga daripada laki-laki (Budlender, 2003: 103).
Kecenderungan  strategi  yang  dijalankan  oleh  kelompok  masyarakat  sipil  pada gender  dan  pendapatan  seringkali  menggunakan  strategi  dengan  mengurangi  berbagai macam pajak. Pada faktanya, bagaimanapun, kesetaraan gender bisa jadi seringkali lebih baik  dalam  didorong  melalui  peningkatan  pajak  langsung.  Hal  ini  karena  laki-laki  lebih mungkin  untuk  mendapatkan  pendapatan  tunai,  dan  kemudian  lebih  mungkin  untuk berkontribusi terhadap pajak, sementara perempuan lebih mungkin berkontribusi kepada masyarakat  melalui  pekerjaan  sukarela  yang  umumnya  tidak  memperoleh  pendapatan sehingga  tidak  dikenakan  pajak.  Dengan  pemungutan  pajak  yang  demikian  siapa  yang mendapatkan  keuntungan  dari  pendapatan  tunai,  pemerintah  dapat  meningkatkan  dana yang tersedia untuk diterapkan, diantara yang lain, program yang mengurangi beban dari pekerja sukarela baik perempuan maupun anak perempuan.
Selain  pajak,  yang  juga  mesti  mendapat  perhatian  adalah  retribusi.  Banyak pemerintah  yang menjadikan  retribusi  atas  pelayanan  publik  sebagai  pilihan  pendapatan negara selain pajak. Atas dasar alasan efisiensi, efektivitas, dan bahkan keadilan, retribusi atas  pelayanan  publik  dijadikan  sumber  pendapatan  bagi  pemerintah.  Meskipun sebetulnya sangat sedikit fakta yang mendukung pernyataan tersebut. Sedangkan di sisi lainnya, ada beberapa fakta yang menggelisahkan mengenai penurunan rasa keadilan di tengah  masyarakat  manakala  retribusi  diperkenalkan.  Misalnya,  bagi  rakyat  miskin pemanfaatan  pelayanan  publik  tentu  lebih  besar  ketimbang  golongan  kaya,  sehingga semakin  tinggi  retribusi  maka  akan  semakin  sulit  untuk  mendapatkan  pelayanan  publik. Akibatnya akan berdampak pada kesejahteraan dan kesehatan rakyat miskin.
Pendapatan  negara  lainnya  juga  mesti  diawasi  terkait  dengan  dampak  yang mungkin timbul bagi permasalahan gender. Termasuk didalamnya pajak korporasi, seperti pinjaman  untuk  insentif  bagi  sektor  tertentu  yang  membawa  akibat  tertentu.  Dampak globalisasi,  khususnya  penurunan  bea  cukai  dan  pajak  perdagangan;  dan  hutang  yang jatuh  tempo.  Satu  area  lainnya  yang  secara  mengejutkan  dalam  penerapan  analisa anggaran  responsif  gender  adalah  kontribusi  donor  terhadap  anggaran  suatu  negara. Secara  khusus  sangat  mengejutkan  manakala  ditemukan  fakta  bahwa  di  beberapa negara,  donor  bertanggungjawab  dalam  proporsi  yang  sangat  besar  dari  pendapatan negara.  Di Afrika  Selatan,  dimana  penyandang  dana  mengumpulkan  lebih  dari  2  %  dari anggaran  negara (Budlender,  2003:  105).  Semestinya  ada kewajiban  untuk tidak mudah begitu  saja  menerima  bantuan  dana,  melainkan  mesti  menyelidikinya  terlebih  dahulu. Oleh karena bisa jadi memberikan pengaruh terhadap proses penganggaran.
Telah  dibahas  berbagai  metode  sebagai  potensi  peluang  yang  mungkin  bisa digunakan demi menerapkan anggaran responsif gender. Namun pada akhirnya kembali kepada  kekhasan  situasi  negara  dimana  gagasan  anggaran  responsif  gender  ini  akan diterapkan.

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X

## Anggaran responsif gender dan pemenuhan hak perempuan di indonesia
Aspek yang terpenting adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran.  Kontrol  publik  adalah  hal  yang  sangat  penting  karena  akan  menjadi saluran  bagi  masyarakat,  termasuk  perempuan  Indonesia  untuk  mempengaruhi bagaimana  belanja  anggaran  ditentukan.  Partisipasi  warga  negara  dalam  perencanaan dan  penganggaran  menjadi  cara  untuk  memastikan  pembangunan  yang  berkeadilan terhadap  rakyatnya,  sebab  perencanaan  dan  penganggaran  adalah  proses  yang menentukan  ke  arah  mana  anggaran  publik  telah  memihak  kepentingan  rakyatnya. Partisipasi warga yang sungguh-sungguh dalam perencanaan penganggaran memerlukan cara pandang, yakni tidak lagi memandang warga negara sebagai obyek dari pembangunan.
Permasalahannya,  pada  tataran  praktis,  partisipasi  warga  negara  belumlah dijadikan arus utama dalam perencanan penganggaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala,  seperti  prosedur,  komitmen,  kemauan  politik  dari  pemerintah,  serta  kapasitas warga negara sendiri. Apatah lagi bagi seorang perempuan, melibatkan perempuan untuk berpartisipasi  dalam  perencanaan  penganggaran  jelas  lebih  menantang.  Budaya patrairkhi membuat perempuan tidak bisa mengambil peran dalam pembuatan keputusan penting dalam masyarakat dan pemerintahan.
Untuk itu, perlu adanya dorongan melalui perundangan dan regulasi yang menjamin keterlibatan  dan  keterwakilan  perempuan  di  seluruh  proses  penganggaran.  Juga menyangkut  adanya  keterwakilan  perempuan  di  lembaga-lembaga  penentu  kebijakan anggaran  (Panitia  Anggaran  DPR/DPRD,  Tim  Anggaran  Eksekutif,  Satuan  Kerja Pemerintah  Daerah  atau  Dinas).  Pengarusutamaan  gender  mesti  diintegrasikan  dalam Perencanaan  dan  Penganggaran.  Kemudian  para  pejabat  penentu  kebijakan  anggaran diharuskan  memiliki  konsep  yang  jelas  tentang  pengarusutamaan  gender  dalam penganggaran.
Penerapan  anggaran  responsif  gender  mutlak  memerlukan  ketersediaan  data terpilah  berdasarkan  jenis  kelamin.  Tentang  multidimensi  kemiskinan  yang  didasarkan pada data terpilah, hal ini penting untuk mengetahui kebutuhan mendasar keluarga miskin (laki-laki  dan  perempuan,  serta  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan).  Dengan  jumlah kemiskinan  berdasarkan  data  terpilah  akan  memudahkan  perencana  untuk  merancang program  penanggulangan  kemiskinan.  Selain  itu,  keberadaan  data  ini  akan memungkinkan  adanya  analisis  atas  setiap  mata  anggaran  bahwa  apakah  kelompok gender  yang  marjinal  (perempuan)  mendapat  kebermanfaatan  dari  kebijakan penganggaran yang diberlakukan.
Kemudian  langkah  selanjutnya  adalah  mengintegrasikan  gender  dalam  proses penyusunan  anggaran  menjadi  berpihak  kepada  orang  miskin  dengan  pendekatan anggaran  berbasis  kinerja. Pertama, mengidentifikasi  masalah  yang  dihadapi  oleh perempuan Indonesia, menilai dan menyusun apa yang menjadi prioritas kebutuhan bagi perempuan  Indonesia  dan  sesuai  dengan  kepentingan  kelompok.  Jangan  lupa  untuk menetapkan prioritas masalah dari sejumlah masalah yang teridentifikasi. Kedua, mengusulkan  atau  menetapkan  program  dan  proyek  sesuai  hasil  pemetaan kebutuhan  yang  telah  diidentifikasi. Ketiga ,  menetapkan  perkiraan  anggaran  untuk masing-masing  program  atau  proyek. Keempat, mengukur  keberhasilan  pelaksanaan program  dan  proyek,  apakah  mempunyai  dampak  dan  manfaat  terhadap  perubahan masyarakat sebelum dan sesudah proyek tersebut diberlakukan (Rinusu, 2006: 59-60).
Dua  hal  yang  mestinya  menjadi  prinsip  dasar  bagi  anggaran  publik,  yaitu  jaminan tersedianya  anggaran  dan  anggaran  tersebut  harus  dekat  dan  mudah  diakses  publik. Dalam  konteks  tersebutlah  setiap  anggaran  yang  tujuannya  untuk  kepentingan  publik, seharusnya  diletakkan  dalam  posisi  yang  benar-benar  dekat  atau  dapat  dimanfaatkan oleh masyarakat. Tanpa itu semua maka dibuatnya anggaran publik menjadi tidak berarti.

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X

## H.  Kesimpulan
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  meratifikasi  CEDAW  dituntut  untuk mampu melindungi perempuan dari berbagai praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.  Salah  satu  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  adalah  membuat  berbagai kebijakan  yang  menghapuskan  ketimpangan  gender.  Untuk  itu  ada  beberapa  solusi, seperti meningkatkan kuota perempuan di parlemen atau menggalakkan pengarusutamaan  gender  dalam  pembangunan.  Solusi  lainnya  adalah  menerapkan anggaran responsif gender yang sudah terbukti keberhasilannya di beberapa negara.
Anggaran  responsif  gender  bisa  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  ada  yang  tidak memiliki  anggaran  khusus  untuk  pemberdayaan  perempuan,  namun  mereka  sudah memastikan  bahwa  anggaran  yang  responsif  gender  sudah  terintegrasi  dalam keseluruhan  jenis  anggaran  melalui  alat  analisa  penganggaran  gender  maupun  audit gender.
Untuk  itu,  integrasi  anggaran  responsif  gender  ke  dalam APBN  sangat  diperlukan mengingat anggaran memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Anggaran responsif gender  yang  meliputi  perencanaan,  alokasi  anggaran,  restrukturisasi  pendapatan,  dan pengeluaran  sangat  diperlukan  guna  mencapai  kesetaraan  dan  kesejahteraan  melalui pemenuhan  hak-hak  dasar  bagi  perempuan  dan  laki-laki.  Dengan  mengintegrasikan anggaran  responsif  gender  ke  dalam  APBN  diharapkan  kesenjangan  dan  ketidakadilan gender yang masih terjadi sampai saat ini dapat berkurang.
Secara  implisit  kebijakan  anggaran  responsif  gender  terdapat  dalam  Instruksi Presiden  Nomor  9 Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  dalam  Pembangunan Nasional.  Di  tingkat  daerah,  juga  terdapat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  132 Tahun  2003  tentang  Pedoman  Umum  Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  dalam Pembangunan di Daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran responsif gender.
Anggaran  yang  ada  selama  ini  di  Indonesia  belum  responsif  gender.  Beberapa masalah  yang  ditemui  dalam  penerapan  anggaran  responsif  gender  di  Indonesia  antara lain:  masih  adanya  pandangan  bahwa  masalah  gender  merupakan  tanggungjawab  satu sektor  pemerintahan,  proses  penganggaran  yang  belum  berperspektif  gender,  kecilnya pagu  indikatif  yang  diajukan  oleh  pemerintah,  dan  minimnya  keterwakilan  perempuan dalam posisi strategis dalam penyusunan APBN.

## I. Daftar Pustaka
Budlender, Debbi dan Guy Hewitt. 2003.  Engendering Budgets: A Practitioner’s Guide to Understanding  and  Implementing  Gender  Responsive  Budgets,  (London: Commonwealth Secretariat)
________,  Debbie.  2005. Expectations  Versus  Realities  in  Gender-Responsives  Budget Initiative . UNRISD.
Cahyono, Imam.  2005. “Wajah Kemiskinan Wajah Perempuan” dalam Jurnal Perempuan 42:  Mengurai  Kemiskinan  Dimana  Perempuan?.  Jakarta:  Yayasan  Jurnal Perempuan.
Fatimah,  Dati.  2004. Yang  Terlupakan:  Menyoal  Perempuan  dan  Anggaran .  Jogjakarta: IDEA.
___________.  2006. “Mengapa  Perlu  Anggaran  Responsif  Gender” Jurnal  Perempuan 46 .
Gerung,  Rocky.  Ed.  2006. Hak  Asasi  Manusia  Teori,  Hukum,  Kasus .  Depok:  Filsafat  UI Press.

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
Hasanah,  Uswatun.  2004. Modul  Instrumen  HAM  Nasional:  Hak  Perempuan .  Jakarta: Direktorat  Jenderal  Perlindungan  HAM  Departemen  Hukum  dan  HAM  Republik Indonesia.
Idrus,  Muhammad.  2009. Metode  Penelitian  Ilmu  Sosial  Pendekatan  Kualitatif  dan Kuantitatif . Edisi Kedua. Yogyakarta: Erlangga.
Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Tahun Anggaran 2009, UU No. 41, LN No. 171 Tahun 2008, TLN No. 4920.
Indonesia.  2009.  Nota  Keuangan  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara Tahun Anggaran 2009
Kolibonso,  Rita  Serena.  2006. “Diskriminasi  itu  Bernama  Kekerasan  Terhadap Perempuan”, Jurnal Perempuan 45.
Kementerian  Negara  Pemberdayaan  Perempuan,  Fact  Sheets  Laporan  CEDAW Pemerintah RI.
Manaf,  Kamilia.  2006. “Profil Debbie Budlender: Anggaran Responsif Gender, Kebijakan yang Realistis.” Jurnal Perempuan 46 .
Natalia, Dewi. 2013. “Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kerja di Indonesia”, Skripsi Universitas Jenderal Soedirman.
Rinusu.  2006. “Gender  Budget  Analysis:  Upaya  Mewujudkan  Keadilan  Gender”. Jurnal Perempuan 46 .
Sitorus,  Magdalena.  2006. “Menjamin  Hak  Perempuan  dan  Anak  Melalui  Konvensi”, Jurnal Perempuan 45 .
Sugiyantoro, Eko Bambang. 2006. “Mengintip Perspektif Gender dalam Dokumen APBD” dalam Jurnal Perempuan 46: Sudahkah Anggaran Kita Responsif Gender?. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
United  Nations  Human  Development  Report.  2006. “The  Human  Development  Report,” < http://hdr.undp.org/ >.
Waidl,  Abdul,    Arie  Sudjito,  dan  Sugeng  Bahagijo.  2008.  Mendahulukan Si  Miskin:  Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat. Yogyakarta: LKIS.