DOI: 10.15575/kh.v3i1. 100009
Diterima: 10 Oktober 2020; Direvisi: 31 Oktober 2020; Disetujui: 25 Januari 2020

## EKSISTENSI KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA DITERBITKANNYA UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA

## Ary Fatanen
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia Email : aryfatanen86@gmail.com

## ABSTRACT
After the issuance of the Job Creation Law, which also regulates deleting, modifying, and making new arrangements  for  the  provisions  of  articles  in  Law  Number  32  of  2009  concerning  Environmental Protection  and  Management  which  affect  regional  authority  autonomously  in  implementing  business licenses of course it needs to be implemented with due regard to environmental impacts. The research method used is a qualitative legal material analysis method with a statutory approach method. Collecting data by reviewing statutory regulations, theory and literature review supported by the opinions of related experts, namely experts with expertise in their fields. The purpose of this research is to study and analyze the regional government authority in protecting and managing the environment after the enactment of the Job Creation Law, which regulates changes to the Environmental Law on the substance of environmental approval.
Keywords: Authority, Local Government, Environment

## ABSTRAK
Pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja yang di dalamnya juga mengatur terkait menghapus, merubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap ketentuan pasal dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mempengaruhi terhadap kewenangan daerah secara otonom  dalam  melaksanakan  perijinan  usaha  yang  tentu  perlu  dilaksanakan  dengan  memperhatian dampak lingkungan. Motode penelitian menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif dengan metode  pendekatan  perundang-undangan.  Pengumpulan  data  dengan  cara  mengkaji  peraturan perundang-undangan, teori serta telaah pustakan yang didukung dengan pendapat para ahli terkait yaitu ahli  yang  berkopeten  dibidangnya.  Tujuanya  penelitian  ini  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  tentang kewengan Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca ditertapkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur perubahan UU Lingkungan pada substansi persetujuan lingkungan.
Kata Kunci:  Kewenangan, Pemerintah Daerah, Lingkungan

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan otonomi daerah hari ini memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap daerah untuk mengurus wilayahnya sendiri secara mandiri (Hariyanto, 2020). Tujuannya dalam sisi lingkungan, pemerintah daerah bisa lebih dekat kepada hubungan masyarakat dengan lingkungan. Kewenangannya adalah Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1: 1 - 7
Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja Ary Fatanen
1945), baik otonomi maupun tugas pembantuan sama-sama mengandung kebebasan dan kemandirian, perbedaannya hanya pada tingkat kebebasan dan kemandirian (Susanto, 2015).
Diterapkan  pada  konsep  hukum  lingkungan,  otonomi  daerah  memilki  peran  sangat  penting terutama dalam hal mengatur wilayah secara mandiri berdasarkan karakteristik lingkungan hidupnya masing-masing (Suharjono, 2014). Karakteristik lingkungan hidup satu wilayah dengan wilayah lain tentu memiiki  perbedaan  terutama  pada  segi  geografisnya.  Otonomi  daerah  memiliki  kaitan  erat  dengan karakteristik pembangunan, yang menjadi parameter akan pembangunan berkelanjutan. Sifat keterkaitan ( interdependensi ) dan keseluruhan ( holistik ) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan  lingkungan,  termasuk  sistem  pendukungnya  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  akan  tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah  (Sabardi,  2014).  Dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  Pemerintah  Daerah memiliki kewenangan secara hak dan kewajiban yang ditur dalam UUPPLH terutama pada sisi yuridis administrasi (Sutrisno, 2013). Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, dan administrasi lain berdasarkan kewenangan daerah yang menjadi obyek kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Belum lama ini sekitar tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat baru saja mengesahkan UU Cipta Kerja yang Undang Undang tersebut menggunkan metode penyusunan omnibus law, dengan menggabungkan beberapa pengaturan tingkat Undang-Undang menjadi satu. Salah satu Undang-Undang yang masuk  di  dalam  substansi pengaturan UU  Tentang  Cipta Kerja adalah UUPPLH. UUPPLH masuk dalam Paragraf 3 Pasal 21 dan Pasal 22, yang di dalamnya secara langsung menjelaskan terkait mengubah, menghapus,  atau  menetapkan  pengaturan  baru  beberapa  ketentuan  terkait  Perizinan  Berusaha  yang diatur  dalam  UUPPLH.  Beberapa  penelitian  terdahalu  mengalami  kekosongan  pada  penelitian  ini kebanyakan penelitian yang telah di kaji mengenai dampak omibus law dan lebih focus pada pasal – pasal mengenai  dunia kerja  (Darmawan,  2020; Orinaldi,  2020; Suryokumoro  & Ula,  2020). Oleh  karena  itu penelitian ini mencoba mengisi kekosongan kajian terhadap dampak dari omnibus law pada kekuatan pemerintah  menjaga  lingkungannya  dikarenakan  Omnibuslaw  juga  mengatur  masalah  lingkungan, Berdasarkan perubahan inilah akan diamati terkait eksistensi kewenangan daerah pasca disahkannya undang-undang tentang Cipta Kerja tersebut.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  kategori  termasuk  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder (Rahayu et al.,  2020).  Bahan  hukum  sekunder  dalam  penelitian  hukum  normatif  berupa  penelitian  kepustakaan (library  research).  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  konsep  pendekatan  undang-undang  (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu  hukum  yang  sedang  ditangani  (Marzuki,  2015).  Penelitian  kepustakaan  ini  digunakan  untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik yang berupa Peraturan perundang-undangan, Peraturan  Pemerintah,  Keputusan/Peraturan,  Yurisprudensi,  jurnal-jurnal,  Hasil  Penelitian,  Publikasi ilmiah  dan  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan  yang  diteliti  dan  tentu  dilakukan diperkaya dengan data-data lapangan.
Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja Ary Fatanen

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Otonomi Daerah
Dengan  adanya  UU  Pemerintah  Daerah  (UU  No.  23  Tahun  2014),  menjadi  dasar  pengaturan otonomi  Pemeintah  Daerah  yang  secara  konkrit  dijelaskan mengenai  hak  dan  kewajiban Pemerintah Daerah  beserta pengaturannya. Lingkungan Hidup termasuk ke  dalam  rumpun  urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf (e). Kunci dalam otonomi  daerah  sebagai  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  pada  situasi karakteriristik lingkungan di masing-masing wilayah kewenangan, karena sejatinya kondisi lingkungan memiliki  tipikal  secara  unik  yang  masing-masing  wilayah  perlu  perlakuan  khusus  dalam mengeksplorenya.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  menjadi  tidak  seimbang  sebagaimana  daerah  akan membangun  dengan  tetap  memperhatikan  keunggulan  dan  ciri  khas  masing-masing  daerah  otonom (Kholid et al., 2018). Mendasari hal ini maka adanya kewenangan daerah untuk mengatur daerah sendiri menunjukan  bahwa  daerah  tersebut  bisa  menentukan  arah  pembangunan  sesuai  dengan  kebutuhan daerah tersebut.
Otonomi Daerah secara mendasar berkaitan dengan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan (Wijayanti, 2017). Konsep otonomi daerah sebenarnya adalah konsep yang bertujuan mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga pemerintah daerah dalam hal pembangunan mampu mengakomodir permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi masyarakat.
Masalah  Otonomi  Daerah  berkaitan  erat  dengan  pembagian  kekuasaan  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah. Artinya hubungan mendasar antara pemerintah pusat dan pmerintah daerah secara kebijakan adalah berjenjang atau upbottom. Oleh karena itu pendelegasian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus diatur secara sistematis, sehingga akan memudahkan dalam sisi pembinaan dan pengendalian.
Pengambilan keputusan dalam konsep otonomi daerah secara ideal akan lebih teliti melihat kepada sisi local wisdom, sehingga pemerintah daerah dalam melakukan pengambilan keputusan akan lebih teliti khsususnya  pada  sisi  kebutuhan  masyarakat.  Ada  tiga  bentuk  kegiatan  pengambilan  keputusan  yang dapat dibedakan dengan penggunaan istilah “peraturan”, “keputusan/ketetapan” dan “tetapan”, menurut Jimly istilah-istilah tersebut sebaiknya hanya digunakan untuk (Assiddiqie, 2014):
1. Istilah “peraturan”  digunakan  untuk menyebut  hasil  kegiatan  pengaturan  yang  menghasilkan peraturan ( regels ).
2. Istilah “keputusan” atau “ketetapan” digunakan untuk menyebut hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif ( beschikkings ).
3. Istilah “tetapan” digunakan untuk menyebut penghakiman atau pengadilan yang menghasilkan putusan ( vonnis ).
Dalam  pemerintah  daerah,  peraturan  ( regels )  yaitu  berbentuk  peraturan  daerah,  peraturan gubernur pada tingkat provinsi, peraturan walikota/bupati pada tingkat kota/kabupaten. Lalu keputusan atau  ketetapan (beschikkings) kepala  daerah  Gubernur/Bupati/Walikota.  Kedua  hal  tersebutlah  yang selalu melekat di dalam kewenangan pemerintah daerah, karena kedua hal tersebut harus identik dengan kewilayahan.
Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1: 1 - 7
Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja Ary Fatanen

## Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UUPPLH
Membahas  terkait  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup berarti secara yuridis yang termaktub dalam UU Pemerintah Daerah (Nomor 23 Tahun 2014) yang di dalamnya secara langsung memberikan kewenangan dalam hal urusan terkait lingkungan hidup. Ada setidaknya 11 (sebelas) Sub bidang (Lampiran huruf K, Undang-Undang Pemerintah Daerah):
1. Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS);
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Keanekaragaman Hayati (Kehati);
5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
8. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
10. Pengaduan Lingkungan Hidup;dan
11. Persampahan.
Kewenangan pemerintah daerah dalam hal lingkungan hidup diatas bersumber  dari (Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), UUPPLH), yang Pasal tersebut memberikan amanat dalam hal tugas dan tanggungjawab kepada Daerah, agar mampu menentukan tipe atau model pendekatan pembangunan apa yang harus digunakan  dalam  wilayahnya  yang  mendasarkan  akan  keberlangsungan  lingkungan  hidup  sesuai pengaturannya.
Baerdsarkan  tugas  dan  tanggungjawab  tersebut  dalam  perjalan  pelaksanaan  otonomi  daerah dalam bidang lingkungan ternyata terdapat kecemasan dalam menjalankan otonomi khususnya dalam bidang lingkungan yaitu (Husin, 2009):
1. Adanya  kecenderungan  bahwa  Pemerintah  Daerah  mengejar  Pendapatan  Asli  Daerah,  maka penyelematan lingkungan terabaikan.
2. Pemerintah  Daerah  tidak  siap  dengan  SDM  untuk  melakukan  pengelolaan  lingkungan  guna menciptkan pembangunan yang berkelanjutan.
Kecemasan ini relevan ketika pelaksanaan otonomi daerah menjadi hal yang baru pada waktu itu, namun  harapan  adanya  otonomi  daerah  juga  tidak  bisa  memberikan  solusi  dalam  pembangunan, sehingga hal ini oleh pemerintah pusat menjadi kendala dalam menentukan arah ekonomi negara, karena masih banyak otonomi yang digulirkan ternyata tidak berjalan dengan semestinya, maka dengan adanya undang-undang cipta kerja ini menjawab permasalahan ini, namun demikian permasalahan ini menjadi tidak bisa memberikan perlindungan terhadap rakyat yang ada di daerah melalui kepala daerah yang dipilih setiap lima tahun dalam menentukan pembanungan dan pengelolaan kekayaan alam, karena ketika kepala daerah ingin menentukan kebijkan yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat maka kebijakan tersebut akan di anulir oleh pemerintah pusat sehingga muncul desentrlisasi kekuasaan dalam pembangunan.
Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja Ary Fatanen

## Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Undang-Undang Cipta Kerja
Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Yang di dalamnya juga memuat pengaturan terkait perubahan UUPPLH (Muqsith, 2020). UUPPLH masuk kedalam substansi pengaturan pada Paragraf 3 Pasal 21 dan Pasal 22 UU Cipta Kerja. Secara substansi ternyata ketentuan dalam UUPPLH banyak yang dirubah dan dihapus,  terutama  pada  hal  kewenangan  Pemerintah  Daerah.  Poin  pokok  kewennagan  Daerah  yang berubah adalah:
1. Pasal 22 angka 3 UU Cipta Kerja merubah ketentuan Pasal 24 UUPPLH yang menjelaskan terkait teknis dalam Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan oleh Tim Uji yang dibentuk Pemerintah Pusat. Berdasarkan hal tersebut berarti Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam membentuk  Tim  Uji,  sehingga  unsur  tim  lebih  dominan  terhadap  unsur  Pemerintah  Pusat meskipun  unsur  Pemerintah  Daerah  termasuk  dalam  Tim  Uji.  Pasal  ini  mempengaruhi  Pasal selanjutnya yang dalam UU Cipta Kerja
2. Pasal 22 angka 8 sampai angka 10 UU Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 29 sampai dengan  Pasal  31  UUPPLH  yang  secara  substansi  mengatur  tentang  Komisi  Penilaian  Amdal. Dengan  dihapusnya  Komsisi  Penilaian  Amdal  yang  disederhanakan  dengan  tahapan  Uji Kelayakan Lingkungan yang Tim Uji nya dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah kehilangan kewenangan dalam menentukan kebijakan tersebut.
3. Pasal 22 angka 12 UU Cipta Kerja merubah ketentuan Pasal 34 UUPPLH yang secara substansi menghilangkan kewenangan dalam menentukan suatu kewenwngan bagi Pemerintah Daerah dalam kebijakan dalam hal menentukan bentuk usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL UPL, karena kewnenangan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
4. Pasal  22  angka  17  UU  Cipta  Kerja  merubah  ketentuan  Pasal  39  UUPPLH  secara  substansi merubah  cara  dalam  memberikan  pengumuman  terhadap  Keputusan  Kelayakan  Lingkungan yang cara tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
5. Pasal  22  angka  19  UU  Cipta  Kerja  merubah  ketentuan  Pasal  55  UUPPLH  secara  substansi kewenangan Pemerintah Daerah dalam menentukan Bank Pemerintah dalam hal dana penjamin pemulihan fungsi lingkungan hidup dan menetapkan pihak ketiga yang melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang secara kewenangan ditegaskan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
6. Pasal  22  angka  23  UU  Cipta  Kerja  merubah  ketentuan  Pasal  63  UUPPLH  yang  secara  tegas merubah ketentuan kewennagan Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan Pemerintah Daerah  dalam menetapkan  kebijakan terkait  Amdal  dan  UKL-UPL,  Pemerintah  Daerah  hanya diberikan wewenang untuk melaksanakan kebijakan saja dalam hal tersebut.
Melihat pada uraian tabel diatas, sebenarnya secara karakteristik unsur dominasi kewenangan ada pada  Kewenangan  Pusat,  yang  jelas  menghilangkan policical  will Pemerintah  Daerah.  Kewenangan- kewenangan  tersebut  merupakan    kewenangan-kewenangan  strategis,  yang  wilayah  kewnenangan tersebut sebenarnya syarat dengan karakteristik Daerah. Pola pemilahan kewenangan dalam pengaturan UU Cipta Kerja ini adalah pola sentralistik yang model tersebut Pemerintah Pusat menjadi lebih  dominan. Substansi  pengaturan  UUPPLH  di  dalam  UU  Cipta  Kerja  sebenarnya  sudah  mencederai  unsur pembentukan  UUPPLH  itu  sendiri,  yang  bisa  dilihat  dalam  unsur  menimbang  dalam  pembentukan
Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1: 1 - 7
Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja Ary Fatanen
UUPPLH  tersebut  dalam  huruf  c  semangat  otonomi  daerah  menjadi  salah  satu  unsur  dasar pembentukannya.
Kewenangan-kewenangan yang ditegaskan menjadi kewenenangan Pemerintah Pusat, merupakan dasar  fundamental  secara  yuridis  administrasi  yang  syarat  dengan  karakteristik  wilayah,  yang  hal tersebut syarat dengan kebijakan kewilayahan. Lingkungan satu dengan lingkungan lain memiliki potensi dan kelemahan masing-masing yang memerlukan sentuhan campur tangan Pemerintah Daerah untuk dapat menentukan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan dapat berkelanjutan.

## Pudarnya Semangat Otonomi Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Problematika  yang  telah  dijabarkan  diatas  secara  nyata  bertentangan  dengan  konsep pembangunan yang dilaksanakan dengan model otonomi daerah, karena makna otonom adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan  pemerintah  antara  pusat  dan  daerah  (Said,  2015).  Pembagian  kewenangan  ini  pada  prinsip dilaksanakan untuk dapat memajukan daerah tersebut dengan tetap memperhatikan keadaan yang ada khususnya  terhadap  lingkungan.  Jika  mengacu  dari  sini  berdasarkan  kelembagaan  terkait  Pengolaan Lingkungan  terdapat  beberapa  kelembagaan  yang  terkait  yaitu  Kementrian  Lingkungan  Hidup, Kementrian  Sektoral  dan  Lembaga  pemerintah  Non  Kemetrian  serta  Kelembagaan  Pengelolaan Lingkungan di Daerah.
Berbicara  tentang  kelembagaan  diatas  berarti  berbicara  tentang  tanggungjawab  terhadap pemeliharaan  negara  dengan  lingkungan,  maka  terkait  dengan  kelembagaan  lingkungan  yang  ada  di daerah  pada  intinya  di  kelola  dengan  kelembagaan  pengelolaan  lingkungan  di  daerah.  Kelembagaan lingkungan di daerah ini sejak berlakukanya Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan di daerah dapat dibentuk Bapedal Daerah dan ketentuan ini bersifat wajib sehingga pemebentukan ini diserahkan kepada kemampuan dan kemauan Daerah (Akib, 2014). Kekuatan dan keberimbangan daerah inilah yang seharusnya di dorong oleh pemerintah pusat melalui otonomi  daerah  dalam  menjalankan  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  bukan  memanfaatkan pembangunan  untuk  kepentingan  politik  ekonomi  sesaat  sehingga  kehidupan  manusia  yang  seharus dapat hidup berdampingan dengan alam karena adanya kebijakan pembangunan melalui undang-undang cipta kerja membentuk monopoli baru dalam pembagian kewenangan daerah untuk menjaga alam serta pemetaan pembangunan yang tidak ramah lingkungan akan berdampak pada masyarakat. Sehingga nilai otonomi daerah dalam bidang lingkungan hidup tidak bisa  menciptkana nilai nilai yang terkandung dalam sila ke 2 yaitu “ Kemanusian yang Adil dan Beradab.

## SIMPULAN
Berdasar pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya undang-undang cipta kerja telah  mengambil alih  kewenangan  daerah  untuk mmenetapkan  kebijakan mengenai  Amdal  dan UKL-UPL  sehingga  mengakibatkan  degradasi  kewenangan  daerah  yang  berpotensi  kepada  kebijakan Pemeintah Pusat yang tidak sesuai karakteristik wilayah. Tindakan ini jelas tidak bisa dipungkiri bahwa kewenangan Pemerintah Pusat dalam menjalan pembangunan hari ini tentu berorientasi pada ekonomi tanpa melihat keadaan alam dimasa yang akan datang, sehingga berpotensi memberikan dampak yang tidak bisa diduga karena akibat pembangunan industri.
Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja Ary Fatanen
Keberadaan  undang-undang  cipta  kerja  sama  saja  memangkas  kewenangan  daerah  dalam menerapkan sistem otonomi daerah dengan harapan pemerintah daerah yang mengetahui keberdaan dan kondisi daerahnya jika kewenangan tersebut bertentangan dengan pembangunan dalam menciptkan lapangan kerja, maka kebijakan pemerintah daerah dapat dianulir atau dihilangkan, padahal kedudukan dan pemerintah daerah dan pusat dalam sistem demokrasi kedudukannya sama. Kesamaan ini dikarekan kekuasaan yang didapat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sama-sam dari pemilihan langsung sehingga jika  saling  menangan  dalam  memakmurkan  rakyat  hal  ini  yang  harus  dibenahi  melalui  kordinasi kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Akib, M. (2014). Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada . Assiddiqie, J. (2014). Perihal Undang-Undang (3rd ed.). RajaGrafindo.
Darmawan,  A.  (2020).  Politik  Hukum  Omnibus  Law  dalam  Konteks  Pembangunan  Ekonomi Indonesia. Indonesian Journal of Law and Policy Studies , 1 (1), 13 – 24.
Hariyanto,  H.  (2020).  Hubungan  Kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah Berdasarkan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan Konstitusi , 3 (2). Husin, S. (2009). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia . Sinar Grafika. Kholid, F. N., Harjiyatni, F. R., & Wardani, S. H. R. (2018). The Decree Of Cancellation Of The Minister Of  The  Republic  Of  Indonesia  And  The  Implication  Of  Authorityregional  People’s Representative Assembly . Marzuki,  P.  M.  (2015). Penelitian  Hukum.  Surabaya:  Kencana  Prenada  Media  Group.  Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 78-K . PM II-11/AD/X.
Muqsith, M. A. (2020). UU Omnibus law yang Kontroversial. ’ADALAH , 4 (3).
Orinaldi, M. (2020). Relasi Antara Omnibus Law di Era Pandemi Covid-19 Dan Perekonomian di Indonesia. J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains) , 5 (2), 269 – 275. Rahayu, D. P., SH, M. H., & Ke, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Thafa Media . Sabardi, L. (2014). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yustisia, FH UNS Edisi , 88 .
Said, A. R. A. (2015). Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (4).
Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (19).
Suryokumoro, H., & Ula, H. (2020). Menelaah Koperasi Era Omnibus Law. Mulawarman Law Review , 80 – 95.
Susanto, M. (2015). Book Review: Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang- Undang Pelaksanaannya). Padjadjaran Journal of Law , 2 (3), 620 – 625.
Sutrisno,  B.  (2013).  Kerancuan  Yuridis  Kewenangan Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (17).
Wijayanti,  S.  N.  (2017).  Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum , 23 (2),
186 – 199.