## MEMAHAMI KEWAJIBAN GURU DALAM MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Ida Bagus Made Astawa idabagusmadeastawa@yahoo.com

## Abstrak
Otonomi  pendidikan  melalui  UU  Sisdiknas  telah  memberikan  kewenangan  pada  guru sebagai pengembang kurikulum. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  merupakan salah  satu  wujud  dari  pengembangan  kurikulum  yang  wajib  disusun  oleh  guru  dan digunakan  sebagai  pedoman  dalam  melaksanakan  pembelajaran.  Namun,  realitanya masih banyak guru yang belum melaksanakan kewajiban tersebut. Paling tidak terdapat tiga  faktor  yang  dipandang  sebagai  penyebab  guru  belum  melaksa-nakan  kewajiban tersebut.  Pertama,  karena  sudah  terlalu  lama  menjadi  ”tukang  mengajar”  (kurikulum 1950  –  1994),  sehingga  belum  tumbuhnya  kesadaran  bahwa  menyusun  RPP  adalah kewajiban  guru;  kedua,  karena  belum  dipahaminya  makna  sebuah  RPP  dalam pembelajaran;  dan  ketiga  dengan  sistem  rekrutmen  guru  dan  sifat  terbukanya  profesi guru, bisa jadi sebagian guru belum memiliki kompetensi untuk menyusun RPP.
Kata kunci :  tukang mengajar; standar kompetensi, rencana pelaksanaan pembelajaran.
Kualitas  sumberdaya  manusia  Indonesia  dinyatakan  rendah  dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal tersebut terlihat dari Index Pengembangan Sumber-daya Manusia ( Human Development Index /HDI) Indonesia yang hanya menempati urutan ke 108  dari  177  negara  yang  terukur.  Dalam  hal  daya  saing,  peringkat  Indonesia  juga menempati urutan ke-46 di antara 47 negara. Sementara itu, hasil survey The Political and  Economic  Risk  Consultancy (PERC)  menunjukkan  betapa  rendahnya  kualitas pendidikan di Indonesia dibandingkan negara lain di Asia, bahkan di ASEAN berada di bawah Vietnam (dalam Mulyasa, 2011).
Memperhatikan  hal  tersebut,  dunia  pendidikan  harus  mampu  menghadirkan pendidikan  yang  dapat  menghasilkan  SDM  berkemauan  dan  berkemampuan  untuk senantiasa  meningkatkan  kualitasnya  secara  terus  menerus  dan  berkesinambungan ( continuous  quality  improvement ).  Pemberlakuan  UU  No.20  Tahun  2003,  tentang Sisdiknas, dan UU No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen,  yang ditindak lanjuti
dengan  PP.  No.  19  Tahun  2005,  tentang  SNP  yang  diperbaharui  dengan  PP.  No.  32 Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005 tentang  SNP,  membuka  harapan  untuk  mewujudkannya.  Hal  tersebut  sekaligus menciptakan SDM yang mampu mengangkat Indonesia untuk bersaing di kancah global sesuai dengan tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan.
Penyempurnaan  kurikulum  yang  terus  dilakukan  adalah  salah  satu  bentuk implementasi  dari  usaha  pemerintah  dalam  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional. Menjadi  kewajiban  guru  sebagai  pengembang  kurikulum  (otonomi  guru)  untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berperan sebagai pedom-an dalam  melaksanakan  pembelajaran  dan  pembentukan  kompetensi  peserta  didik (Mulyasa, 2010; Majid, 2011: Sanjaya, 2011). Berkenaan dengan itu, Pusat Kuriku-lum (Puskur)  Balitbang  Depdiknas  juga  telah  mengembangkan  kurikulum  dalam  bentuk silabus  untuk  seluruh  mata  pelajaran  pada  berbagai  jenis  dan  jenjang  pendi-dikan. Penyusunan  silabus  tersebut  dimaksud  sebagai  acuan  guru  dalam  pengem-bangan kurikulum di sekolahnya masing-masing (Mulyasa, 2010). Silabus yang disusun Puskur dapat  dikembangkan  guru  sesuai  dengan  sumberdaya  yang  tersedia  untuk  mendukung keberhasilan proses pembelajaran di sekolah masing-masing.
Sayangya,  guru  dalam  merencanakan  pembelajaran  masih  secara  fanatik menggunakan  silabus  yang  dikembangkan  oleh  Puskur  sebagai  pedoman  yang  bersifat mutlak.  Dalam  hal  ini,  guru  tidak  saja  menggunakan  Kompetensi  Inti  (KI)  dan Komptensi  Dasar  (KD),  tetapi  seluruh  indikator  yang  dikembangkan  dalam  silabus tersebut  digunakan  dalam  menyusun  RPP  tanpa  disesuaikan  dengan  sekolah  dan lokalitas daerahnya masing-masing. Selain itu, masih terdapat sebagian guru yang tidak membuat RPP, dan jika membuat tidak dijadikan sebagai pedoman dalam pembelajaran. RPP hanya untuk memenuhi kewajiban administratif atau untuk kepentingan portofolio dalam rangka sertifikasi (Mulyasa, 2010).
Dari  pelaksanaan  PLPG  di  Rayon  21  Undiksha  Singaraja  (2011,  2012,  2013) terpantau realita lain terkait dengan RPP. Terdapat sejumlah RPP dari berbagai SMA di Provinsi  Bali  yang  persis  sama  pada  bidang  studi  yang  sama.  Perbedaan  yang  terlihat hanya pada identitas RPP dan bagian legalitasnya. Dalam hal ini, ada kemungkinan RPP
tersebut  bukan  disusun  oleh  guru  yang  bersangkutan,  melainkan  hasil  mengkopi perencanaan pembelajaran yang dihasilkan dalam satu pelatihan, atau disusun bersama- sama  melalui  MGMP  tanpa  kemudian  disesuaikan  dengan  memperhatikan  segala sumberdaya  yang  tersedia  yang  dapat  mendukung  terhadap  keberhasilan  proses pembelajaran  di  sekolahnya  masing-masing.  Kenyataan  tersebut  menyebabkan  suatu perencanaan  pembelajaran  belum  tentu  dapat  dimplementasikan  atau  dijadikan pedoman dalam suatu pembelajaran.
Memperhatikan  paparan  yang  telah  dikemukakan  tersebut,  pertanyaannya adalah,  mengapa  masih  terdapat  guru  belum  melaksanakan  kewajibannya  untuk menyusun RPP.  Pada dasarnya paling tidak terdapat tiga faktor yang perlu dikaji lebih jauh,  yaitu  (1)  kesadaran  seorang  guru  akan  kewajibannya  sebagai  pengembang kurikulum, (2) pemahaman guru tentang  makna dari RPP dalam pembelajaran, dan (3) kompetensi guru dalam menyusun RPP.

## Kesadaran Guru akan Kewajibannya Menyusun RPP.
UU RI No.14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, pada Bab IV Pasal 21 (item ”a”)  menjelaskan,  dalam  melaksanakan  tugas  keprofesionalannya  guru  berke-wajiban merencanakan  pembelajaran,  melaksanakan  proses  pembelajaran  yang  bermutu,  serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Dengan demikian, menyusun RPP adalah salah  satu  kewajiban  seorang  guru  dalam  pembelajaran.  Perencanaan  pembelajaran merupakan  bagian  yang  harus  diperhatikan  dalam  pengimplementasian  kurikulum, karena akan menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, kualitas pendidikan, dan  kualitas  sumberdaya  manusia,  baik  di  masa  sekarang  maupun  di  masa  depan (Mulyasa,  2010).  Oleh  karena  itu,  dalam  kondisi  dan  situasi  bagaimanapun  guru  tetap harus  membuat  RPP  sebagai  pedoman  dalam  melaksanakan  pembelajaran.  Mulyasa (2010)  bahkan  mengemukakan,  bahwa  guru  boleh  saja  tidak  membuat  kurikulum,  alat peraga,  dan  bahkan  dalam  hal  tertentu  tidak  melakukan  penilaian,  tetapi  ”tidak  boleh tidak” harus membuat perencanaan pembelajaran.
Penyusunan RPP merupakan kewajiban guru sebagai tenaga profesi. Dalam hal ini,  sedikitnya  terdapat  dua  fungsi  RPP  sebagai  implementasi  dari  kurikulum,  yaitu
fungsi  perencanaan  dan  fungsi  pelaksanaan  pembelajaran  (Mulyasa,  2010). Fungsi perencanaan ,  RPP  berfungsi  mendorong  guru  lebih  siap  melakukan  kegiatan pembelajaran  dengan  perencanaan  yang  matang.  Setiap  akan  melaksanakan  pembe- lajaran guru wajib memiliki persiapan, baik tertulis maupun tidak. Guru yang mengajar tanpa  persiapan  hanya  akan  merusak  mental  dan  moral  peserta  didik. Fungsi pelaksanaan , RPP harus disusun secara sistemik dan sistematis, utuh dan menyeluruh, dengan  beberapa  kemungkinan  penyesuaian  dalam  situasi  pembela-jaran  yang  aktual. RPP dalam hal ini berfungsi untuk mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Materi standar yang dikem-bangkan dan dijadikan bahan kajian oleh  peserta  didik  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  kemampuannya, mengandung  nilai  fungsional,  praktis,  serta  sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan lingkungan, sekolah, dan daerah.
Dilihat  dari  perjalanan  kurikulum  di  Indonesia,  semenjak  kurikulum  1950, kurikulum  1958,  kurikulum  1964,  kurikulum  1968,  hingga  kurikulum  1975  berbagai petunjuk atau pedoman sudah disiapkan dari pusat. Masing-masing mata pelajaran telah memiliki  pedoman  khusus  dan  model  satuan  pelajaran.  Misalnya  dalam  Kurikulum 1975.  Pedoman  khusus  telah  memuat  Garis-Garis  Besar  Program  (GBPP),  pengertian pokok  bahasan,  alokasi  waktu,  pendekatan  yang  digunakan,  metode  penyampaian, media  pengajaran,  sumber  pokok  pengajaran,  dan  penilaian  (Chamidi,  2000).  Jadi dalam hal ini, guru hanya sebagai pengajar atau jika diis-tilahkan hanya sebagai ”tukang mengajar”.
Demikian  juga  pada  saat  pemberlakuan  kurikulum  1984  (disebut  juga  dengan Kurikulum  1975  yang  disempurnakan)  sampai  pemberlakuan  kurikulum  1994. Walaupun  terjadi  penyempurnaan-penyempurnaan,  namun  otonomi  guru  sebagai pengembang kurikulum belum ada, peran guru masih tetap sebagai ”tukang mengajar”.
Kebiasaan  yang  sudah  diperankan  guru  dalam  pembelajaran  selama  puluhan tahun sudah tentu menjadi kebiasaan. Dalam hal ini ada kemungkinan pola pikir bahwa segala  sesuatu  terkait  dengan  pembelajaran  sudah  disiapkan  dari  pusat.  Pola  pikir  ini sudah  mapan  terbentuk  pada  diri  seorang  guru,  sehingga  RPP  dipandang  bukan kewajiban  guru,  tugasnya  hanyalah  mengajar  di  kelas.  Apalagi  kemudian  Puskur  juga
sudah menyiapkan silabus untuk masing-masing mata pelajaran untuk semua  jenis dan jenjang pendidikan dari SD sampai SLTA (Mulyasa, 2010).
Pemberlakuan  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (2004)  yang  kemudian  sejalan dengan otonomi daerah disempurnakan dengan KTSP (2006), memberikan kewenangan kepada  guru  sebagai  pengembang  kurikulum.  Guru  harus  menyusun  silabus  yang kemudian  dijabarkan  dalam  RPP  untuk  dipakai  pedoman  dalam  pelaksanaan pembelajaran di kelas. Perubahan peran guru dari ”tukang mengajar” kemudian menjadi tenaga  profesi  yang  juga  pengembang  kurikulum,  tampaknya  masih  masih  belum disadari  oleh  guru.  Dalam  Kurikulum  2013,  otonomi  guru  walaupun  sudah  berkurang, tetapi  sebagai  pengembang  kurikulum  dalam  wujud  RPP  masih  tetap  menjadi kewajibannya.
Berkenaan dengan itu, peran Kepala Sekolah dan Pengawas sangat dibutuhkan dalam  menumbuhkembangkan  budaya  dikalangan  guru  sebagai  pengem-bang kurikulum. Dalam hal ini penting ditegaskan bahwa setiap guru mengajar, perencanaan pembelajaran  harus  dibuat  dan  diserahkan  kepada  pihak  sekolah.  Perencanaan pembelajaran  tidak  diserahkan  ke  pihak  sekolah  setelah  akhir  semester  atau  pada  saat ada pemeriksaan.

## Makna dari suatu RPP dalam Pembelajaran
Kurikulum adalah salah satu komponen paling penting dalam upaya peningkatan kualitas  pendidikan,  karena  tidak  saja  akan  memberikan  arah  kepada  kegiatan pendidikan,  tetapi  juga  menunjukkan  apa  yang  seharusnya  diajarkan  kepada  peserta didik,  menerangkan  bagaimana  kegiatan  pendidikan  seharusnya  dilakukan,  dan menentukan  gagal  atau  suksesnya  pelaksanaan  pendidikan  (Chamidi,  2000).  Seperti telah  dikemukakan  dalam  KTSP,  KBK,  maupun  Kurikulum  2013,  pengembangan kurikulum  di  tingkat  sekolah  dilakukan  oleh  guru  dalam  bentuk  perencanaan pembelajaran.
Berdasarkan  Kurikulum  2013,  perencanaan  pembelajaran  yang  disusun  oleh guru  sebagai  pengembang  kurikulum  adalah  menjabarkan  silabus  yang  secara operasional  dilakukan  dengan  menyusun  RPP.  Terdapat  beberapa  hal  yang
menyebabkan  perencanaan  pembelajaran  dibutuhkan  dan  disusun  oleh  guru  (Sanjaya, 2011).
1) Pembelajaran adalah proses yang bertujuan
Sesederhana  apapun  proses  pembelajaran  yang  dibangun  guru,  arahnya  adalah untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan memerlukan perencanaan. Semakin kompleks tujuan yang harus dicapai, maka semakin kompleks proses pembelajaran, sehingga perencanaan yang harus disusun guru juga semakin kompleks.
2) Pembelajaran adalah proses kerja sama
Proses pembelajaran minimal akan melibatkan guru dan siswa. Di antara ke duanya itu tidak akan bisa jalan sendiri-sendiri dalam suatu proses pembe-lajaran. Dengan demikian,  dalam  proses  pembelajaran  guru  dan  siswa  perlu  bekerja  sama  secara harmonis.  Dalam  hal  inilah  pentingnya  perencanaan  pembelajaran.  Guru  harus merencanakan  apa  yang  harus  dilakukan  siswa  agar  tujuan  pembelajaran  dapat dicapai  secara  optimal.  Selain  itu,  guru  juga  harus  merencanakan  apa  yang sebaiknya diperankan oleh dirinya sebagai pengelola pembelajaran.
3) Proses pembelajaran adalah proses yang komplek
Pembelajaran  bukan  hanya  menyampaikan  materi  pelajaran,  melainkan  suatu proses  pembentukan  perilaku  siswa.  Sementara  siswa  adalah  individu-individu yang  unik  yang  sedang  berkembang,  dengan  kemampuan,  minat  dan  bakat  yang bervariasi.  Gaya  belajar  siswa  juga  berbeda-beda,  dan  sebagainya.  Dengan demikian  proses  pembelajaran  adalah  proses  yang  kompleks  yang  harus memperhitungkan  berbagai  kemungkinan  yang  akan  terjadi.  Berkenaan  dengan itulah proses pembelajaran memerlukan perencanaan yang matang oleh setiap guru.
4) Proses pembelajaran akan efektif jika memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk memanfaatkan berbagai sumber belajar.
Harus  diakui  kelemahan  guru  saat  ini  dalam  pengelolaan  pembelajaran  adalah kurangnya  pemanfaatan  sarana  dan  prasana  yang  tersedia.  Guru  termasuk  profesi yang  sangat  lambat  dalam  memanfaatkan  hasil-hasil  teknologi.  Berbagai  sumber belajar yang mutakhir juga dapat dimanfaatkan dalam proses pembe-lajaran. Untuk
itu  perlu  perencanaan  yang  matang  bagaimana  memanfaatkannya  bagi  keperluan pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.
Kemampuan membuat RPP merupakan langkah awal yang harus dimiliki guru, dan  sebagai muara  dari  segala  pengetahuan  teori,  keterampilan  dasar,  dan  pemahaman yang  mendalam  tentang  objek  belajar  dan  situasi  pembelajaran  (Mulyasa,  2010).  RPP merupakan  suatu  perkiraan  atau  proyeksi  guru  mengenai  seluruh  kegiatan  yang  akan dilakukan,  baik  oleh  guru  maupun  peserta  didik,  terutama  dalam  kaitannya  dengan pembentukan kompetensi dan pencapaian tujuan pembelajaran (Mulyasa, 2010; Majid, 2011; Sanjaya, 2011).
Dalam  RPP  harus  dipahami,  kompetensi  dasar  yang  akan  dimiliki  oleh  peserta didik, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipelajari, bagaimana mempelajarinya, serta bagaimana guru mengetahui bahwa peserta didik telah menguasai potensi tertentu. Aspek-aspek  tersebut  menurut  Mulyasa  (2010)  merupa-kan  unsur  utama  yang  secara minimal  harus  ada  dalam  setiap  RPP,  sebagai  pedoman  guru  dalam  melaksanakan pembelajaran, dan membentuk kompetensi peserta didik.
Dengan disusunnya RPP,  guru dapat memprediksi seberapa besar keberha-silan yang  akan  dicapai  dalam  pembelajaran.  Guru  akan  terhindar  dari  keberhasilan  yang bersifat  untung-untungan.  Bisa  dibayangkan  apa  yang  terjadi  jika  guru  dalam  proses pembelajaran tidak memahami dengan jelas tujuan apa yang harus dicapai oleh peserta didiknya, strategi apa yang harus dilakukan, media dan sumber belajar apa yang harus digunakan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Dalam  hal  ini  proses  pembelajaran  akan berlangsung  seadanya,  dan  hasilnya  tentu  tidak  optimal.  Dengan  perencanaan  yang matang  hal  tersebut  akan  terhindari,  di  samping  pembelajaran  yang  berlangsung  juga akan menjadi terarah dan terorganisir.
Proses  pembelajaran  merupakan  sesuatu yang  komplek  dan  sangat  situasi-onal, berbagai  kemungkinan  bisa  terjadi.  Seorang  perencana  yang  baik  akan  dapat memprediksi kesulitan yang akan dialami siswanya dalam mempelajari materi pelajaran tertentu.  Dengan  perencanaan  yang  matang  guru  akan  dengan  mudah  mengantisipasi berbagai  permasalahan  yang  mungkin  timbul,  termasuk  di  dalamnya  kesulitan  peserta
didik  dalam  memilih  sumber  belajar  seiring  dengan  perkembangan  berbagai  sumber belajar yang semakin beragam.
Menyadari  makna  dari  RPP  dalam  suatu  pembelajaran,  semestinya  setiap  guru menyusunnya  sebagai  pedoman  dalam  pembelajaran  guna  melakukan  perubah-an perilaku  peserta  didik  ke  arah  kompetensi  yang  menjadi  tujuannya.  Merubah  perilaku peserta  didik  tidak  bisa  dilakukan  tanpa  perencanaan  yang  matang  atau  untung- untungan.  Perubahan  kurikulum  yang  terjadi  harus  disikapi  secara  positif  oleh  guru dengan  mengkaji  dan  memahami  implementasinya  di  sekolah.  Jika  tidak,  perubahan kurikulum  yang  terjadi  saat  ini  tidak  akan  menghasilkan  apa-apa.  Dalam  hal  ini, memaknai  RPP  bukan  sebagai  kelengkapan  administrasi  yang  harus  ada  untuk ditunjukkan pada kepala sekolah dan pengawas. RPP harus dimaknai sebagai kebutuhan guru  untuk  merencanakan  pembelajaran  sehingga  pembelajaran  dapat  menghasilkan perubahan perilaku siswa sesuai dengan tuntutan kompetensi.

## Standar Kompetensi Guru dalam Penyusunan RPP
Landasan  yuridis  yang  mengharuskan  seorang  guru  untuk  memiliki  standar kompetensi  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  khususnya  pada  Bab  VI  Pasal  28.  Pada  bagian tersebut  dikemukakan  bahwa  pendidik  harus  memiliki  kualifikasi  akademik  dan komptensi  sebagai  agen  pembelajaran,  sehat  jasmani  dan  rohani,  serta  memiliki kemampuan  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional.  Sedangkan  kompetensi yang dimakud dalam pasal 28 tersebut mencakup, kompetensi pedagogik, kompe-tensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial.
Majid  (2011)  mengemukakan,  bahwa  standar  kompetensi  guru  adalah  suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan berperilaku  layaknya  seorang  guru  untuk  menduduki  jabatan  fungsional  sesuai  bidang tugas,  kualifikasi,  dan  jenjang  pendidikan.  Wilayah  umum  kompetensi  seo-rang  guru meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang pembelajaran (kompetensi pedagogik),
sikap  (kompetensi  kepribadian),  dan  penguasaan  bidang  studinya  (kompetensi professional).
Dalam Pedoman Pengembangan Bahan Ajar  yang dikeluarkan oleh Depdik-nas (2004)  dikemukakan  bahwa  ruang  lingkup  standar  kompetensi  guru  meliputi  tiga komponen  kompetensi,  yaitu:  (1)  komponen  kompetensi  pengelolaan  pembe-lajaran (meliputi,  penyusunan  perencanaan  pembelajaran,  pelaksanaan  interaksi  belajar mengajar,  penilaian  prestasi  belajar  peserta  didik,  dan  pelaksanaan  tindak  lanjut  hasil penilaian); (2) komponen kompetensi pengembangan potensi  yang diorientasikan pada pengembangan  profesi;  dan  (3)  komponen  kompetensi  pengua-saan  akademik (mencakup,  pemahaman  wawasan  kependidikan,  dan  penguasaan  bahan  kajian akademik).  Dalam  hal  ini,  secara  umum  dapat  dikemukakan  bahwa  terdapat  tiga komponen  kompetensi  yang  wajib  dimiliki  oleh  seorang  guru,  yaitu  kompetensi pedagogik, kompetensi professional, dan komptensi akademik.
Berdasakan  apa  yang  dikemukakan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  Standar  Kompetensi  Guru  adalah  ”suatu  kriteria  yang  berkenaan dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  guru  terkait dengan  pembelajaran,  yang  meliputi  kompetensi  pedagogik,  kompetensi  profesional, dan  kompetensi  akademik”.  Untuk  menjadi  seorang  guru  yang  memenuhi  standar semestinya tidak hanya menguasai secara akademik bidang yang akan diajarkan, namun juga harus melengkapi diri dengan kemampuan pedagogik untuk dapat merencanakan, melaksanakan,  mengevaluasi,  dan  menindaklanjuti  hasil  evaluasi  dalam  pembelajaran, di  samping  juga  kompetensi  profesional  untuk  mengembang-kan  profesinya  sebagai seorang guru.
Dalam  hal  ini  secara  implisit  tersirat  bahwa  pada  hakekatnya  yang  menjadi tujuan dari adanya standar kompetensi guru adalah untuk digunakan sebagai acuan baku dalam  pengukuran  kinerja  guru,  sehingga  dapat  menjamin  kualitas  guru  dalam meningkatkan  kualitas  proses  pembelajaran.  Penggunaan  standar  kompetensi  guru sangat vital dalam pengembangan profesi guru, karena akan dapat ditetapkan siapa yang boleh  atau  tidak  boleh  masuk  ke  dalam kategori  profesi  guru.  Di  samping  itu,  dengan standar kompetensi guru akan dapat dibangun ” public trust ” terhadap eksis-tensi profesi
guru  bagi  kepentingan  masyarakat  luas,  dan  sekaligus  mengembangkan  ” public acceptance ” terhadap segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan opera-sional profesi guru (Roth, dalam Majid, 2011).
Terkait  dengan  perencanaan  pembelajaran,  Gagne  dan  Briggs  dalam  Mulyasa (2010)  mengisyaratkan  bahwa  dalam  mengembangkan  rencana  pembelajaran  untuk meningkatkan  kualitas  pembelajaran,  perlu  memperhatikan  empat  asumsi,  yaitu  (1) rencana  pembelajaran  perlu  dikembangkan  dengan  system;  (2)  rencana  pembelajaran harus  dikembangkan  berdasarkan  pengetahuan  tentang  peserta  didik;  (3)  rencana pembelajaran  harus  dikembangkan  untuk  memudahkan  peserta  didik  belajar  dan membentuk  kompetensi  dirinya;  (4)  rencana  pembelajaran  dibuat  tidak  dengan  asal- asalan, apalagi hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi.
Dengan  demikian  jelas  menunjukkan  bahwa  guru  harus  mempersiapkan perangkat yang harus dilaksanakan dalam merencanakan pembelajaran. Sanjaya (2011) mengemukakan  bahwa  perangkat  yang  harus  dipersiapkan  dalam  merenca-nakan pembelajaran  adalah  berupa  kemampuan  dasar  (standar  kompetensi)  guru  untuk memahami  kurikulum,  penguasaan  bahan  ajar,  menyusun  program  pengajar-an, melaksanakan  program  pengajaran,  serta menilai  program  pengajaran  dan  hasil  proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.
Dari uraian yang telah dikemukakan tersebut tampak bahwa pengembangan RPP menuntut  pemikiran,  pengambilan  keputusan,  pertimbangan  guru,  serta  memer-lukan usaha  intelektual,  pengetahuan  teoritis,  pengalaman  yang  ditunjang  oleh  sejumlah aktivitas, seperti memperkirakan, mempertimbangkan, menata, dan memvisualisasikan. Guna dapat dikategorikan telah mampu merencanakan pembelajaran tidak hanya dapat dilihat  dari  ada  tidaknya  RPP  ,  melainkan  adanya  RPP  yang  relevan  dan  dapat dimplementasikan dalam membentuk kompetensi yang dikehendaki dalam KI dan KD. Permasalahannya  kemudian  RPP  yang  bagaimana  yang  relevan  dan  dapat diimplementasikan sehingga diyakini dapat membentuk kompetensi peserta didik sesuai dengan tuntutan KI dan KD dalam kurikulum. Berkenaan dengan ini dipandang penting adanya satu instrument yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan suatu RPP untuk diimplementasikan.
Dalam  hal  ini  dapat  dikemukakan  bahwa  penyusunan  RPP  yang  dapat diimplementasikan  sangat  tergantung  pada  kompetensi  guru  yang  menyusunnya. Asumsi  dasarnya,  semakin  baik  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  seorang  guru,  ada kecenderungan semakin baik pula perencanaan pembelajaran yang disusun.  Dalam hal ini  perlu  dipahami  juga  oleh  seorang  guru  dalam  menyusun  RPP  bahwa  pendi-dikan adalah merupakan suatu proses pemanusiaan manusia (Tilaar, 2001).
Hakekat  dari  proses  pemanusiaan  manusia  adalah  pengembangan  harkat  dan martabat  manusia.  Dengan  demikian  pendidikan  merupakan  wahana  transpormasi budaya, dan pendidikan itu sendiri adalah budaya intingeble , merupakan social culture , dan yang juga akan mendukung culture system . Di samping itu, RPP yang disusun guru juga dituntut berperan sebagai agen pembentuk peradaban bangsa dengan pembentukan nilai-nilai modern yang tetap bercirikan Indonesia dengan berbagai kearifan lokalnya.
Dengan  demikian  dapat  dikemukakan  bahwa,  di  samping  keempat  komptensi guru  (pedagogik,  profesional,  sosial,  dan  kepribadian)  seorang  guru  harus  menyadari sesadar-sadarnya  akan  hakekat  pendidikan  itu  sendiri  (semestinya  sudah  dimiliki  guru dalam kompetensi pedagogiknya), sehingga proses dalam rangka nation and character building tetap  dapat  terjadi  dalam  suatu  pembelajaran.  Tanpa  perenca-naan,  hal-hal tersebut  sering  dilupakan  pada  saat  pelaksanaan  pembelajaran,  karena  akan  lebih terfokus pada materi pembelajarannya.
Secara  formal  bagi  seorang  yang  menekuni  profesi  guru  diasumsikan  sudah memiliki  kompetensi  pedagogik  dan  profesional  dibidangnya,  sehingga  dipandang kompeten  untuk  menyusun  perencanaan  pembelajaran  yang  akan  dijadikan  pedoman dalam  melaksanakan  pembelajaran  (guru  profesional).    Namun,  realitanya  masih  perlu diklarifikasi  secara  rasional  dilihat  dari  penguasaan knowledge-base  of  teaching -nya”. Hingga  saat  ini  belum  terdapat  kriteria  yang  dapat  dijadikan  parameter  untuk  menilai tinggi  rendahnya  kualitas  kinerja  dan  produktivitas  pekerjaan  seorang  guru  (Majid, 2011).
Parameter    tersebut  dipandang  sangat  urgen  keberadaannya  untuk  menjadi-kan guru sebagai profesi yang betul-betul dapat dipercaya dalam mengubah perilaku peserta didik  sesuai  dengan  kompetensi  yang  dituju  (KI  dan  KD).  Dengan  melalui  Portofolio
dan PLPG yang sementara ini digunakan untuk menjadikan guru terserti-fikasi sehingga mendapatkan  tunjangan  profesi,  tampaknya  belum  dapat  menjamin  profesionalisme guru seperti yang diharapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sisdiknas dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Belum  adanya  parameter  yang  jelas  untuk  menilai  perencanaan  pembe-lajaran yang  disusun  guru,  dan  tidak  adanya  kriteria  yang  dapat  dijadikan  parameter  untuk menilai tinggi rendahnya kualitas  perencanaan pembelajaran yang disusun, menjadikan relevansi  dan  kelayakan  perencanaan  pembelajaran  yang  dihasilkan  guru  menjadi beragam.  Di  samping  itu,  juga  ada  kemungkinan  guru  belum  memiliki  kompetensi untuk  menyusun  perencanaan  pembelajaran,  karena  rekrutmern  guru  (tes  seleksi  tidak berkaitan  dengan  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembelajaran)    dan  sifat  terbukanya profesi guru (sarjana apapun boleh memasuki profesi guru jika sudah memiliki akta IV).
Memperhatikan paparan tentang kompetensi guru, memberikan gambaran bahwa masih ada keraguan tentang dimilikinya atau belum kompetensi yang dimaksud. Belum disusunnya  RPP  secara  optimal  oleh  para  guru  dalam  proses  pembelajaran dikhawatirkan  karena  belum  dimiliki  komptensi  tersebut  oleh  guru.  Seperti  telah dikemukakan, model sertifikasi guru yang diterapkan sekarang, sistem rekrutmen guru, dan sifat terbukanya profesi guru, sepertinya belum mampu menjamin bahwa guru telah memiliki kompetensi guru.

## Penutup
Belum  disusunnya  RPP  oleh  guru  tidak  saja  mencerminkan  ketidak  pahaman guru  akan  makna  RPP,  tetapi  juga  belum  tumbuhnya  kesadaran  profesi  bahwa  dalam suatu  proses  pembelajaran  perencanaan  itu  adalah  wajib  untuk  disusun,  atau  mungkin memang  belum  dimilikinya  standar  guru  professional  sehingga  mengalami  kesulitan untuk menyusun RPP.
Standar guru professional merupakan kebutuhan mendasar yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Berkenaan dengan itu, standar kompetesi guru dalam merencanakan pembelajaran adalah sesuatu yang semestinya juga ada dan penting sebagi acuan baku
yang  digunakan  dalam  pengukuran  kinerja  guru  untuk  menda-patkan  jaminan  kualitas guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
Di  samping  itu,  vitalnya  peran  RPP  dalam  suatu  pembelajaran  dalam pembentukan  perilaku  peserta  didik  sesuai  dengan  tututan  kurikulum,  maka  sudah saatnya  adanya    suatu  instrument  yang  digunakan  mengevaluasi  kelayakan  suatu  RPP untuk  dipentaskan  dalam  suatu  pembelajaran,  dengan  parameter-parameter  yang  tegas dan jelas.

## Daftar Pustaka
Chamidi,  Safrudin.  2000. Upaya  meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Melalui Kurikulum  1994 .  Dimuat  dalam Jurnal Pendidikan  dan  Kebudayaan,  No. 23 Tahun  ke-6, Mei 2000 .  Hal 90 – 104.
Depdiknas  RI.  2003. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003, Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional .  Jakarta:  Departemen  Pendidikan Nasional RI.
Depdiknas  RI.  2005. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005, Tentang Guru dan Dosen . Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI.
Depdiknas RI. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Tentang  Standar  Nasional  Pendidikan .  Jakarta:  Departemen  Pendidikan Nasional RI.
Majid,  Abdul.  2011. Perencanaan  Pembelajaran.  Mengembangkan  Standar Kompetensi Guru . Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
Mulyasa, H.E. 2010. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah . Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
Mulyasa,  H.E.  2011. Menjadi  Guru  Profesional.  Menciptakan  Pembelajaran  Kreatif dan Menyenangkan . Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
Sanjaya, H. Wina. 2011. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran . Rawamangun- Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
Tilaar,  H.A.R.  2001. Agenda  Reformasi  Pendidikan  Nasional  Menyongsong  Indonesia Baru . Jakarta: PT. Grasindo.