Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Neni Rahmawati
(Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang) email: nenirahmawati26@gmail.com
Anwar Made Doni Wirshandono Y
(Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang)

## ABSTRAK
Studi  ini  bertujuan  untuk  memahami  perbandingan  laporan  keuangan  sebelum  dan  sesudah penerapan  PP  Nomor  71  Tahun  2010  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Malang.  Laporan  studi  ini meneliti  laporan  keuangan  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Malang  dengan  menggunakan  basis  kas menuju akrual pada tahun anggaran 2014. Selain itu, studi ini juga menjelaskan masalah dalam proses laporan  keuangan  berbasis  akrual.  Karena  penelitian  kualitatif,  data  yang  ditetapkan  oleh  kondisi natural. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil data  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  yang  dikembangkan  berdasarkan  paradigma deskriptif.  Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  secara  umum,  pegawai  Sekretariat  DPRD Kabupaten  Malang  telah  memahami  standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual.  Implementasi laporan keuangan berbasis akrual akan dilaksanakan penuh oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2016.
Kata kunci : standar akuntansi pemerintahan, basis akrual, implementasi.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  understand  the  comparative  financial  statements  before  and  after  the application of Regulation No. 71 Year 2010 at Sekretariat DPRD Kabupaten Malang. This study reports examined financial statements Parliament Sekretariat DPRD Kabupaten Malang by using the cash basis to  the  accrual  in  fiscal  year  2014.  In  addition,  the  study  also  describes  the  problems  in  the  process  of accrual-based  financial  statements.  Because  of  qualitative  research,  data  was  set  by  natural  condition. The technique of collecting data was done by observation, interview and documentation study. The results of data were analyzed using qualitative methods were developed based on the descriptive paradigm. The findings  of  this  study  indicate  that  in  general,  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Malang  employees  have understood  the  accrual-based  government  accounting  standards.  Implementation  of  accrual-based financial statements will be fully implemented by the Sekretariat DPRD Kabupaten Malang in fiscal year 2016.
Keywords: government accounting standards, accrual basis, implementation.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Perubahan dibidang akuntansi pemerintahan ditandai lahirnya Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Dengan  adanya  pedoman  tersebut  akan meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  sekaligus  mendukung  adanya good  governance .  Perubahan berikutnya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menggunakan basis akrual.
Diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, pada Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.
PP Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan  yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan  ekuitas  dalam  pelaporan  finansial  berbasis  akrual,  serta  mengakui  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan  dalam  pelaporan  pelaksanaan  anggaran  berdasarkan  basis  yang  ditetapkan  dalam APBN/APBD.  Dalam  penyusunan  laporan  keuangan,  sampai  dengan  saat  ini  Sekretariat  DPRD Kabupaten Malang  masih  menerapkan SAP Berbasis Kas  Menuju  Akrual. Terkait dengan  implementasi basis  akrual  sendiri,  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Malang  harus  melakukan  berbagai  persiapan,  seperti penyusunan  sistem  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual,  pelatihan  sumber  daya  manusia,  dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan laporan keuangan berbasis akrual.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perbandingan  laporan  keuangan  di  Sekretariat DPRD Kabupaten Malang sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 didukung  dengan  Permendagri  Nomor  64  Tahun  2013  Tentang  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah .

## TINJAUAN PUSTAKA

## Standar Akuntansi Pemerintahan
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Pasal  1  ayat  (3)  tentang  Standar akuntansi  pemerintahan  didukung  dengan  Permendagri  Nomor  64  Tahun  2013  Pasal  1  ayat  (3)  tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan  yang  selanjutnya  disingkat  SAP,  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Menurut  Fakhrurazi  (2010)  manfaat  yang  dapat  diperoleh  dengan  adanya  SAP  adalah  laporan keuangan  yang  dihasilkan  dapat  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka,  jujur,  dan  menyeluruh kepada stakeholders .  Selain  itu,  dalam  lingkup  manajemen  dapat  memudahkan  fungsi  perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

## Basis Akuntansi di Pemerintahan
Basis akuntansi yang pernah digunakan di pemerintahan, yaitu basis kas, basis kas menuju akrual dan basis akrual.
1. Basis kas menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 adalah basis akuntansi  yang  mengakui pengaruh transaksi  dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
2. Basis kas menuju akrual menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
3. Basis  akrual  menurut  Lampiran  I.02  PSAP  01  dalam  paragrapf  8  PP  Nomor  71  Tahun  2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) adalah basis akuntansi yang mengakui  pengaruh  transaksi  dan  peristiwa  lainnya  pada  saat  transaksi  dan  peristiwa  itu  terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

## Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Menurut International Federation of Accountants (IFAC) terdapat beberapa kelebihan sekaligus kekurangan  dalam  penerapan  basis  akrual  pada  akuntansi  pemerintahan.  Kelebihan  penerapan  basis akrual pada akuntansi pemerintahan, antara lain:
1. Memberikan  gambaran  bagaimana  pemerintah  membiayai  aktivitas-aktivitasnya  dan  memenuhi kebutuhan pendanaannya;
2. Memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini;
3. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya;
4. Menyediakan ruang bagi pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya;
5. Memberikan manfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas serta pencapaian hasil akhir atas penggunaan sumber daya yang dikelolanya.
Adapun  kekurangan  dalam  penerapan  penerapan  basis  akrual  pada  akuntansi  pemerintahan, antara lain:
1. Biaya yang cukup besar yang harus disiapkan;
2. Basis  akrual  pada  dasarnya  didesain  untuk  mengukur  laba  sehingga  kurang  memberikan  arti  pada sektor publik atau pemerintahan;
3. Basis akrual lebih kompleks dibandingkan dengan basis kas;
4. Memerlukan ruang yang lebih luas dalam hal pertimbangan professional ( professional judgment ).
Secara  sederhana,  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  ditujukan  mengatasi  ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. Tujuannya untuk memberikan informasi yang lebih transparan  mengenai  biaya  pemerintah  dan  meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputusan  di  dalam pemerintah  dengan  menggunakan  informasi  yang  diperluas,  tidak  sekedar  basis    kas.  Tujuan  kuncinya adalah  untuk  meminta  pertanggungjawaban  para  pengelola  dari  sisi  keluaran  dan  hasil  serta  pada  saat yang sama mengendalikan atas masukan.

## Penelitian Terdahulu
1. Sari  Rahayu  (2014)  dengan  judul  Implementasi  PP  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  SAP  Berbasis Akrual  dan  SAP  Berbasis  Kas  Menuju  Akrual  di  Jombang.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  implementasi  Pengelolaan  Keuangan  berasarkan  PP  Nomor  71  Tahun  2010    pada DPPKAD  pada  Pemerintahan  Kabupaten  Jombang.  Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif interpretif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kesiapan  pemerintah  Kabupaten  Jombang  dalam implementasi SAP berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas.
2. Andi  Faradillah  (2013)  dengan  judul  Analisis  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 Tahun 2010). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesiapan pemerintah kota Makasar dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual. Metode yang digunakan adalah  metode  kualitatif  menggunakan  pendekatan  interpretif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa kompleksitas  laporan  keuangan  menjadi  faktor  utama  dalam  sikap  resisten  pengelola  keuangan pemerintah dalam implementasi SAP berbasis akrual.
3. Langelo,  Saerang,  Alexander  (2015)  dengan  judul  Analisis  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Bitung.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  Mengetahui  penyajian  laporan  keuangan  dan  kesiapan  Pemerintah Kota  Bitung  berdasar  PP  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  SAP  Berbasis  Akrual.  Metode  yang digunakan  adalah  studi  lapangan.  Hasil  penelitan  ini  menunjukkan  bahwa  Pemkot  Bitung  sebagai salah  satu  entitas  pelaporan,  dalam  menyajikan  laporan  keuangannya  masih  berdasarkan  PP  No.24 Tahun 2005 berbasis CTA ( Cash Toward Acrual ) dan/atau Berbasis Kas Menuju Akrual.
4. Etrin  Damayanti  (2012)  dengan  judul  Analisis  Implementasi  Basis  Akrual  pada  Laporan  Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Cash Toward Accrual Tahun Anggaran 2007-2009. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  penerapan  konsep  akrual  dalam  proses  penyusunan  laporan  keuangan  dan mengkaji  kelemahan  pemerintah  kota  Bekasi  dengan  basis  CTA.  Metode  yang  digunakan  adala deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjuukan bahwa masih terdapat beberapa penyajian pos- pos  akrual  tersebut  yang  belum  memadai,  dikarenakan  oleh  kurangnya  peraturan  teknis  yang  detail, dan ketidaksiapan Pemkot Bekasi untuk melaksanakannya.

## Kerangka Konseptual Penelitian
Kerangka  konseptual  penelitian  ini  adalah  bagaimana  laporan  keuangan  berbasis  kas  menuju akrual  dan  perbandingan  laporan  keuangan  berbasis  akrual  dengan  adanya  PP  Nomor  71  Tahun  2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  untuk  mengetahui  perbandingan  laporan  keuangan sebelum  dan  sesudah  penerapan  PP  Nomor  71  Tahun  2010  didukung  dengan  Permendagri  Nomor  64 Tahun 2013 di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Sekretrariat DPRD Kabupaten Malang di Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen dan waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2016.

## Prosedur Penelitian
Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah:
1. Mengidentifikasi latar belakang masalah dalam penelitian ini;
2. Merumuskan masalah dan menentukan tujuan serta manfaat penelitian;
3. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai penyajian laporan keuangan;
4. Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif;
5. Mengajukan  kesimpulan  yang  logis  berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  dan  memberikan  saran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

## Teknik Pengumpulan data
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  lapangan.  Metode  ini  digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam studi lapangan ini  menggunakan tiga cara  yaitu observasi (pengamatan), interview dan studi dokumentasi.

## Operasional Variabel
Variabel  penelitian  dalam  penulisan  skripsi  ini  diukur  dengan,  standar  akuntansi  pemerintahan, laporan keuangan, basis akrual dan implementasi.

## PEMBAHASAN

## Deskripsi Objek Penelitian
Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Malang  beralamat  di  Jalan  Panji  Nomor  119  Kepanjen.  Secara geografis Kabupaten Malang terletak antara 112 o 17’,10,90” sampai dengan 122 o 57’,00,00” Bujur Timur dan  7 o 44’,55,11”  sampai  dengan  8 o 26’,35,45”  Lintang  Selatan.  Dengan  luas  wilayah  sekitar  3.534,86 km 2 ,  Kabupaten  Malang  menduduki  urutan  kedua  terluas  setelah  Kabupaten  Banyuwangi  dari  38 kabupaten/kota  di  Wilayah  Propinsi  Jawa  Timur.  Dengan  jumlah  penduduk  ±  3  juta  jiwa,  diperlukan mobilisasi  yang cukup tinggi  bagi DPRD untuk dapat  menyerap seluruh aspirasi  masyarakat Kabupaten Malang.
Sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah  Kabupaten  Malang  ,  bagian  Kesatu  pasal  3  menyatakan  :  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Malang mempunyai  tugas  menyelenggarakan  administrasi  kesekretariatan,  administrasi  keuangan  guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Malang yaitu:
1. Bagian  Umum,  terdiri  dari:  a)  Sub  Bagian  Tata  Usaha  dan  Kepegawaian;  b)  Sub  Bagian  Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan c) Sub Bagian Protokol dan Publikasi.
2. Bagian  Perundang  –Undangan,  terdiri  dari:  a)  Sub  Bagian  Data  dan  Dokumentasi;  b)  Sub  Bagian Perundang–Undangan; dan c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian  Rapat,  terdiri  dari:  a)  Sub  Bagian  Rapat;  b)  Sub  Bagian  Risalah;  dan  c)  Sub  Bagian Hubungan Lembaga
4. Bagian  Keuangan, terdiri dari: a) Sub  Bagian  Anggaran; b) Sub Bagian Perbendaharaan;  dan c) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan

## Hasil Penelitian
Laporan  keuangan  merupakan  salah  satu  wujud  pertanggungjawaban  pemerintah  atas pengelolaan  keuangan  daerah.  Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  sebelum  adanya  penerapan  SAP Berbasis  akrual  terdiri  dari  LRA,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas  dan  CaLK.  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Malang menyajikan laporan keuangan berbasis kas menuju akrual terdiri dari: 1) LRA; 2) Neraca; dan 3) CaLK.  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Malang  sebagai  entitas  akuntansi  tidak  diwajibkan  menyusun Laporan Arus Kas karena tidak melakukan fungsi perbendaharaan.

## Perbandingan  Laporan  Keuangan  Sebelum  dan  Sesudah  Penerapan  PP  No.  71  Tahun  2010 didukung dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013  tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
Perbandingan  laporan  keuangan  sebelum  penerapan  PP  Nomor  71  Tahun  2010  (sebagaimana diatur  dalam  PP  Nomor  24  Tahun  2005)  dan  setelah  penerapan  PP  Nomor  71  Tahun  2010  didukung dengan    Permendagri  Nomor  64 Tahun  2013  tentang  Penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:
1. Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA).  Dalam  LRA  pos-pos  yang  disajikan  antara  basis  kas  menuju akrual dan basis akrual adalah sama
2. Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  (LPSAL).  LPSAL  merupakan  salah  satu  komponen laporan  keuangan  yang  diisyaratkan  oleh  SAP  Berbasis  Akrual.  Sebelumnya  SAP  Berbasis  Kas Menuju  Akrual  tidak  mengisyaratkan  LPSAL  disajikan  oleh  entitas  pemerintahan.  LPSAL  hanya disajikan  pada  entitas  pelaporan  yaitu  Pemerintah  Daerah,  sehingga  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Malang sebagai SKPD tidak wajib menyusun dan menyajikannya.
3. Neraca.  Perbandingan  Neraca  sebelum  dan  sesudah  penerapan  PP  Nomor  71  Tahun  2010    yaitu: a) Pada sisi aset lancar, adanya tambahan pos penyisihan piutang dan pos belanja dibayar dimuka;
b)  Pada  sisi  kewajiban  jangka  pendek,  adanya  penambahan  pos  berupa  utang  belanja;  c)  Pada  sisi pos ekuitas, tidak disebutkan lagi Ekuitas Dana namun hanya disebutkan Ekuitas.
4. Laporan  Operasional  (LO).  Sebelum  adanya  penerapan  PP  71  Tahun  2010,  tidak  ada  LO  dalam penyajian laporan keuangan, namun  sesudah penerapan PP  71 Tahun 2010 tersebut SKPD, PPKD
dan  Pemda  sebagai  entitas  pelaporan  wajib  menyusun  dan  menyajikan  LO  sebagai  Laporan Keuangan Pokok.
5. Laporan  Arus Kas (LAK). Perbandingan LAK sebelum dan sesudah penerapan PP 71 Tahun 2010 yaitu pengklasifikasian dari aktivitas arus masuk dan keluar kas. Sebelum adanya PP 71 Tahun 2010 yaitu  menggunakan  basis  kas  menuju  akrual  mengklasifikasikan  berdasarkan  aktivitas  operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Sedangkan LAK sesudah penerapan PP 71  Tahun  2010  mengklasifikasikan  berdasarkan  aktivitas  operasi,  investasi,  pendanaan  dan transitoris.
6. Laporan  Perubahan  Ekuitas  (LPE).  Sebelum  adanya  penerapan  PP  71  Tahun  2010,  LPE  tidak diamanatkan untuk disajikan dalam laporan keuangan berbasis kas  menuju akrual. Namun sesudah penerapan  PP  71  Tahun  2010,  LPE  wajib  disusun  dan  disajikan  oleh  entitas  akuntansi  dan  entitas pelaporan yaitu disusun pada tingkat SKPD, PPKD dan Pemda.
7. Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK).  Perbandingan  CaLK  sebelum  dan  sesudah  penerapan  PP 71  Tahun  2010  yaitu  jumlah  pos  yang  disajikan  dan  penjelasan  atau  daftar  terincinya.  Sebelum penerapan PP 71 Tahun 2010, CaLK hanya  menyajikan dan  menjelaskan pos-pos  yang terdiri dari LRA, Neraca dan LAK. Sedangkan sesudah penerapan PP 71 Tahun 2010, pos-pos yang disajikan dan dijelaskan bertambah, yaitu meliputi LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE.

## Artikulasi Antar Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  Pemda  mempunyai  artikulasi  antar  satu  jenis  laporan  keuangan  yang  lain. Artikulasi antar laporan keuangan tersebut yaitu LO mempunyai artikulasi dengan LPE dan Neraca.

## SAP Berbasis Akrual di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang
Adanya  PP    Nomor  71  Tahun  2010  tentang  SAP  didukung  dengan  Permendagri  Nomor  64 Tahun  2013  Tentang  Penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah  Daerah  yang  menggantikan  PP Nomor  24  Tahun  2005  membawa  konsekuensi  perubahan  dalam  penyajian  laporan  keuangan  oleh pemerintah  termasuk  Pemerintah  Daerah  dari  yang  sebelumnya  menggunakan  akuntansi  berbasis  kas menuju akrual ( cash toward accrual ).
SAP  Berbasis  Akrual  merupakan  standar  baru  bagi  lingkungan  pemerintahan,  khususnya  di Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Malang,  beberapa  kendala  akan  dihadapi  oleh  dalam  penyusunan  dan penyajian laporan keuangan.
Implementasi SAP Berbasis Akrual di Sekretariat DPRD Kab. Malang akan dimulai pada tahun anggaran  2016.  Dalam  implementasi  yang  akan  dilaksanakan,  ada  beberapa  kendala  yaitu  sistem akuntansi  dan  aplikasi  yang  digunakan,  resistensi  terhadap  perubahan  dengan  diterapkannya  SAP Berbasis Akrual, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dan dukungan penuh dari pimpinan.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian dengan rumusan masalah menunjukkan bahwa adanya penambahan pos dalam  Neraca dan  CaLK, serta penambahan jumlah laporan keuangan  yang terdiri  LPSAL, LO dan LPE.  Adanya  penambahan  3  (tiga)  jenis  laporan  keuangan  tersebut,  sebenarnya  dapat  dikatakan pengembangan  dari  laporan  keuangan  sebelumnya.  LPSAL  merupakan  pengembangan  dari  LRA, sedangkan  LO  dan  LPE  merupakan  pengembangan  dari  Neraca.  Selain  itu  ada  perbedaan  dalam pengklasifikasian arus masuk dan arus keluar dalam  LAK, namun dalam LRA masih terdapat kesamaan di  dalam  penyajian  laporan  keuangan  Berbasis  Kas  Menuju  Akrual  maupun  Berbasis  Akrual.  Dalam penyajian  laporan  keuangan  terdapat  artikulasi  antar  laporan  keuangan  yaitu  LO  mempunyai  artikulasi dengan LPE dan Neraca.
Implementasi SAP Berbasis Akrual di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang akan dilaksanakan penuh  pada  tahun  anggaran  2016.  Akan  tetapi,  dalam  mengimplementasikan  laporan  keuangan  tersebut menemui  beberapa  kendala,  yaitu  sistem  dan  aplikasi  yang  digunakan,  resistensi  terhadap  perubahan, kurangnya  SDM  yang  berkompeten  dan  dukungan  penuh  dari  pimpinan.  Kendala-kendala  tersebut diharapkan adanya pengendalian internal yang memadai agar tercapainya laporan keuangan basis akrual yang efektif dan efisien dan keandalan pelaporan keuangan. Selain itu dibutuhkan lebih banyak pelatihan untuk  meningkatkan  kompetensi  sumber  daya  manusia  khususnya  bidang  akuntansi  pemerintah. Penyusunan kebijakan dan  sosialisasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang perlu dilakukan kepada pihak-pihak terkait, sehingga implementasi SAP Berbasis Akrual dapat berjalan dengan baik.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  hasil  penelitian  terdahulunya,  pertama  penelitian  yang  dilakukan oleh  Sari  Rahayu  (2014)  dengan  judul  Implementasi  PP  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  SAP  Berbasis Akrual  dan  SAP  Berbasis  Kas  Menuju  Akrual  di  Jombang  yang  menunjukkan  bahwa  kesiapan pemerintah Kabupaten Jombang dalam implementasi SAP berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas.  Kedua,  yang  dilakukan  oleh  Andi  Faradillah  (2013)  dengan  judul  Analisis  Kesiapan Pemerintah  Daerah  dalam  Menerapkan  SAP  (PP  Nomor  71  Tahun  2010)  yang  menunjukan  bahwa kompleksitas  laporan  keuangan  menjadi  faktor  utama  dalam  sikap  resisten  pengelola  keuangan pemerintah  dalam  implementasi  SAP  berbasis  akrual.  Ketiga,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Langelo, Saerang,  Alexander  (2015)  dengan  judul  Analisis  Penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  Dalam  Penyajian Laporan  Keuangan  Pada  Pemerintahan  Kota  Bitung  yang  menunjukkan  bahwa  Pemkot  Bitung  sebagai salah  satu  entitas  pelaporan,  dalam  menyajikan  laporan  keuangannya  masih  berdasarkan  PP  Nomor  24 Tahun  2005  berbasis  CTA  ( Cash  Toward  Acrual )  dan/atau  Berbasis  Kas  Menuju  Akrual.  Keempat, pnelitian yang dilakukan oleh Etrin Damayanti (2012) dengan judul Analisis Implementasi Basis Akrual pada  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota  Bekasi  Cash  Toward  Accrual  Tahun  Anggaran  2007-2009 yang  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  beberapa  penyajian  pos-pos  akrual  tersebut  yang  belum memadai,  dikarenakan  oleh  kurangnya  peraturan  teknis  yang  detail,  dan  ketidaksiapan  Pemkot  Bekasi untuk melaksanakannya.
Berdasarkan  PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang  SAP didukung dengan Permendagri  Nomor 64 Tahun  2013  tentang  Tentang  Penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah  Daerah,  teori  dari penelitian  ini  telah  sesuai  dengan  aturannya.  Namun  dalam  proses  implementasi  tidak  sesuai  dengan
aturan  yang  digunakan,  dimana  dalam  aturan  menyatakan  bahwa  penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  pada Pemda  paling  lambat  mulai  tahun  anggaran  2015.  Sedangkan  implementasi  SAP  Berbasis  Akrual  di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang akan dilaksanakan penuh pada tahun anggaran 2016.
Penyajian  laporan  keuangan  sebelum  penerapan  PP  Nomor  71  Tahun  2010  didukung  dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013  yakni  yang  menggunakan basis  kas  menuju akrual  berbeda dengan sesudah  diterapkannya  aturan  tersebut,  dimana  dalam  basis  akrual  adanya  penambahan  jumlah  laporan keuangan yang disajikan dan penambahan pos-pos dalam laporan keuangan. Penerapan SAP basis akrual dalam  laporan  keuangan  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Malang  akan  dilaksanakan  penuh  pada  tahun anggaran  2016.  Implementasi  SAP  berbasis  akrual  tersebut  harus  disertai  dengan  adanya  sistem  dan aplikasi  yang  memadai  guna  pencapaian  laporan  keuangan  yang  lebih  baik.  Selain  itu  perlu  untuk pengembangan  sumber  daya  manusia  dengan  mengikuti  berbagai  pelatihan  tentang  penerapan  basis akrual khusunya di Pemerintah Daerah.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  rumusan  masalah  dalam  penelitian,  yaitu  bagaimana  perbandingan  laporan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan  Permendagri Nomor 64 Tahun 2013  tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam  penelitian  ini  adalah  adanya  perbandingan  dalam  jumlah  laporan  keuangan  yang  disajikan  dan adanya  penambahan  pos-pos  dalam  laporan  keuangan  berbasis  akrual.  Penyajian  laporan  keuangan berbasis  akrual  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Malang  akan  dilaksanakan  penuh  pada  tahun  anggaran 2016.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  diajukan  peneliti  sebagai  hasil  dari  penelitian  ini  adalah  dengan menyusun perencanaan sumber daya manusia di bidang akuntansi dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya  manusia  yang  berkompeten  di  bidang  akuntansi  pemerintahan  dengan  mengikuti  seminar  dan pelatihan  tentang  penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  khususnya  di  Pemerintah  Daerah.  Selain  itu  perlu adanya  pengembangan  sistem  akuntansi  dan  aplikasi  (SIMDA)  agar  segera  disosialisasikan  ke  pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
Faradillah  Andi,  2013,  Analisis  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Menerapkan  Standar  Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), Skripsi , Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014, Modul Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual .
Langelo  Friska,  Saerang  E.P.D,  Alexander  W.S,  2015,  Analisis  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  Berbasis  Akrual  Dalam  Penyajian  Laporan  Keuangan  Pada  Pemerintahan Kota Bitung, Jurnal EMBA , Vol. 3 No. 1, Hal. 1-8.
Mohammadi Saman, Maher Mohamahhadi and Zare Sahar, 2012, Implementation of full accrual basis in governmental  organizations  (Case  Study:  Shiraz  University  of  Technology,  Iran), Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business , Vol. 4 No. 2, pp. 287- 298.
Niu  L.A.F,  Karamoy  H,  Tangkuman  S,  2014,  Analisis  Penerapan  PP.  71 Tahun  2010  Dalam  Penyajian Laporan  Keuangan  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kota Kotamobagu, Jurnal EMBA , Vol. 2 No. 4, Hal. 714-722.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan
Rahayu  Sari,  2014,  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Standar AKuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual Di Jombang, Skripsi , UPN “Veteran” Jatim.
Ratmono  Dwi  dan  Sholihin  Mahfud,  2015, Akuntansi  Keuangan  Daerah  Berbasis  Akrual ,  Cetakan Pertama,  Penerbit UPP STIM YKPN, Yogkakarta.
Yabbar Rahman dan Hamzah Ardi, 2015, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual , Penerbit Pustaka, Surabaya.