## Ekonomis: Journal of Economics and Business
Vol 8, No 1 (2024): Maret, 101-109
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Webite: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI: 10.33087/ekonomis.v8i1.1268

## Analisis Faktor-Faktor yang Memengharuhi NPF Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah Periode 2019-2022

## Abdul Hakim Muntashir*, Cupian
Magister Manajemen Keuangan Mikro Terpadu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran *Correspondence : abdul22006@mail.unpad.ac.id

## ABSTRAK
Usaha  mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  saat  ini  masih  merupakan  sektor  terbesar  yang  menghidupi mayoritas  masyarakat  Indonesia  namun  dalam  pengembangan  usahanya  UMKM  cenderung  sulit  tumbuh mengingat  sektor  perbankan  cenderung  hati-hati  saat  memberikan  pembiayaan  terhadap  UMKM  dikarenakan sektor tersebut memiliki rasio NPF yang tinggi. Saat ini dengan adanya PBI Nomor 23/13/PBI/2021 yang salah satu instruksinya mewajibkan perbankan untuk meningkatkan pembiayaan terhadap UMKM membuat perbankan syariah dilema dikarenakan di satu sisi peningkatan tersebut dapat memperburuk kesehatan masing-masing bank karena tingginya NPF. Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang memengaruhi NPF pembiayaan UMKM seperti equivalent rate pembiayaan  modal kerja, equivalent rate pembiayaan investasi, ROA,  jumlah pembiayaan, dan Inflasi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui arah  dan  seberapa  besar  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Dari  hasil  penelitian  ini didapat bahwa kedua jenis equivalent rate berdampak berkebalikan terhadap NPF dimana sebenarnya perbankan syariah dapat menurunkan equivalent rate untuk membantu pengembangan UMKM sekaligus mengurangi rasio NPF  dikarenakan  ROA  perbankan  syariah  masih  berada  di  kategori  sangat  sehat  dan  ROA  berbanding  lurus dengan NPF apabila ditingkatkan. Selain itu jika perbankan syariah meningkatkan jumlah pembiayaan terhadap UMKM maka akan menurunkan rasio NPF dan inflasi tidak akan meningkatkan rasio NPF pembiayaan UMKM.
Kata kunci : NPF; Pembiayaan Syariah; UMKM

## ABSTRACT
MSMEs are currently still the largest sector that supports the majority of Indonesian people, but MSMEs business development tends to be difficult considering that banking sector tends to be careful when providing financing to MSMEs  because  this  sector  has a  high  NPF  ratio.  Meanwhile,  Bank  Indonesia made regulations PBI Number 23/13/PBI/2021 that requiring banks to increase financing for MSMEs, this creates a dilemma for Islamic banking because  this  can  make  worsen  the  health  of  bank due  to the higher  NPF. This study examines  the factors  that could  influence  the  NPF  of  MSMEs  Islamic  banking  such  as  equivalent  rate  of  working  capital  financing, equivalent  rate  of  investment  financing,  ROA,  the  amount  of  financing,  and  Inflation.  This  research  is  a quantitative  study  using  multiple  linear  regression  to  determine  the  direction  and  how  much  influence  the independent  variables  have  on  the  dependent  variable.  From  this  study  it  was  found  that  the  two  types  of equivalent rates have the opposite impact on NPF where Islamic banking can actually reduce the equivalent rates to help MSMEs development while reducing the NPF ratio because Islamic banking ROA is still in the very healthy category and ROA is directly proportional to NPF if it is increased. Then, if Islamic banking increases the amount of financing for MSMEs will reduce the NPF and the effect of inflation will not affect the increase in the NPF of MSMEs financing.

## Keywords : NPF, Sharia Financing; MSMEs

## PENDAHULUAN
Dalam  upaya  membangun  ekonomi  kerakyatan,  Presiden  RI  telah  memberikan  arahan  untuk melakukan pengembangan UMKM Naik Kelas dan Modernisasi Koperasi. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional (Limanseto, 2022). Namun besarnya dampak sektor tersebut belum diimbangi dengan penguatan UMKM terutama permodalan yang baik sehingga UMKM cenderung mudah bankrut dan rawan PHK. Umumnya UMKM awalnya dimodali dari dana
pribadi, namun untuk mengembangkan usaha UMKM yang lebih besar dibutuhkan dana dari pihak lain yang mayoritas bekerjasama dengan lembaga keuangan.
Lembaga  Keuangan  khususnya  perbankan  selaku Agent  of  Development tentunya  memiliki kemampuan  yang  signifikan  untuk  membantu  UMKM  pada  aspek  permodalan,  perbankan  hadir  di masyarakat  bertujuan  untuk  menghimpun  dana  serta  menyalurkan  kembali  kepada  masyarakat  yang membutuhkan. Dalam menyalurkan pembiayaan  kepada UMKM perbankan memiliki kriteria  seleksi yang ketat dan bunga atau margin yang tinggi serta menyertakan jaminan agunan sehingga pertumbuhan pembiayaan UMKM cenderung belum maksimal. Dengan adanya instruksi Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  23/13/PBI/2021  tentang  Rasio  Pembiayaan  Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum  Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) maka seluruh bank diberikan beberapa instruksi yang salah satunya adalah bank diharuskan untuk meningkatkan rasio pembiayaan terhadap UMKM atau terkait UMKM dengan target  30%  di  akhir  tahun  2024.  Dengan  demikian,  peningkatan  rasio  tersebut  berpotensi  merugikan pihak  perbankan  dikarenakan  umumnya  pembiayaan  sektor  UMKM  lebih  tinggi  pembiayaan bermasalah  atau Non  Performing  Financing (NPF)  nya  dibanding  sektor-sektor  lain,  bahkan  di Perbankan  Syariah  (Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah)  tingkat  NPF  dari  pembiayaan UMKM  menurut  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  melalui  Statistik  Perbankan  Syariah  (SPS)  periode 2019-2022  setiap  bulannya  mayoritas  rasio  NPF  pembiayaan  UMKM  diatas  5%,  hal  ini mengindikasikan bahwa meningkatkan pembiayaan UMKM berpotensi merugikan pihak perbankan.
Sumber : data olahan

## Gambar 1
NPF Pembiayaan UMKM 2019-2022
Penelitian Hariyanto dan Nafi’ah (2022) meneliti pembiayaan syariah melalui Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan mengaitkan antara pengaruh Capital Adequacy ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), NPF, dan Return On Assets (ROA)  terhadap pembiayaan sektor  UMKM di BPRS dengan hasil CAR, NPF, dan FDR berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM di BPRS namun pada ROA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM  di  BPRS.  Penelitian  tersebut  mengindikasikan  bahwa  pembiayaan  UMKM  di  BPRS dipengaruhi oleh faktor internal bank terkait NPF, jika terjadi penurunan NPF maka pembiayaan juga akan mengalami penurunan. Untuk menggambarkan pembiayaan lembaga keuangan syariah terhadap UMKM yang lebih luas, penelitian tersebut perlu dikembangkan untuk meneliti perbankan syariah agar mendapat  gambaran  lebih  jelas  terkait  kondisi  pembiayaan  UMKM  di  lembaga  keuangan  syariah. Selain itu penelitian tersebut perlu diperdalam agar bisa menjelaskan tingginya NPF dampak dari biaya yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan UMKM ( equivalent rate pembiayaan UMKM), pengaruh efisiensi  pada  lembaga  keuangan  berdasarkan  aset  yang  lebih  besar,  jumlah  pembiayaan  terhadap UMKM apabila ditingkatkan, dan inflasi sebagai faktor eksternal yang mungkin berdampak pada NPF. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti data perbankan syariah terkait pengaruh antara equivalent rate pembiayaan UMKM (peruntukan modal kerja serta investasi), ROA sebagai gambaran kemampuan perbankan  syariah  dalam  mengelola  asset  untuk  menghasilkan  laba,  jumlah outstanding pembiayaan
sebagai  gambaran  banyaknya  jumlah  pembiayaan  UMKM,  dan  inflasi  umum  yang  menggambarkan kondisi ekonomi nasional. Seluruh faktor tersebut dihubungkan dengan rasio NPF pembiayaan UMKM di perbankan syariah. Dengan demikian diharapkan perbankan syariah lebih mengetahui faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengakomodir instruksi PBI Nomor 23/13/PBI/2021.

## Tinjauan Pustaka UMKM
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah menjelaskan kriteria masing-masing bentuk usaha sehingga suatu usaha dapat diidentifikasi bentuknya. Selain  itu,  peraturan  tersebut  mengatur  tentang  peran  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  untuk menumbuhkan  iklim  usaha,  salah  satunya  melalui  aspek  pendanaan  yang  diwujudkan  dengan memperluas  sumber  pendanaan  dan  memfasilitasi  UMKM  untuk  dapat  mengakses  kredit  perbankan dan  lembaga  keuangan  bukan  bank,  memberikan  kemudahan  dalam  memperoleh  pendanaan, memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha mikro dan kecil, memberikan insentif, dan sebagainya  (Tarigan  dkk,  2022).  UMKM  memainkan  peran  bersama  dalam  banyak  industri,  yaitu sebagai  organisasi  pendukung  yang  memberikan  lebih  banyak  peluang  integrasi  vertikal  di  daerah terpencil  atau  pedesaan,  dengan  demikian  sektor  ini  memberikan  kontribusi  yang  sangat  besar  bagi kemajuan  fiskal  negara.  UMKM  dihubungkan  dengan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  unggul, membangun penduduk yang inklusif dan dapat dipertahankan, melalui peningkatan mata pencaharian dengan biaya minimal, pembangunan daerah yang merata, kesetaraan dalam masyarakat serta gender, pertumbuhan yang berkelanjutan secara ekologis, dan terlepas dari semua, memberikan perlindungan terhadap deflasi, yang selalu ditunjukkan oleh UMKM (Gade, 2018).
Perkembangan UMKM di Indonesia cukup pesat. Saat ini jumlah UMKM melebihi 64 juta atau 99% pelaku usaha di Indonesia, meningkat 5 juta sejak tahun 2015. Dengan pertumbuhan yang cepat, UMKM berpengaruh secara dominan dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa  UMKM  merupakan  sumber  mata  pencaharian  mayoritas  masyarakat  Indonesia  sehingga menjadi penyumbang terbesar PDB dan penyerapan tenaga kerja yang besar dapat mengurangi tingkat pengangguran  (Tarigan  dkk,  2022).  Berdasarkan  hasil  SE2016,  lebih  dari  66%  UMK  menyatakan memiliki  kendala  permodalan.  Angka  ini  lebih  tinggi  dibandingkan  permasalahan-permasalahan lainnya,  seperti  adanya  pesaing  usaha,  pemasaran,  bahan  baku,  infrastruktur,  tenaga  kerja,  BBM, peraturan dan birokrasi pemerintah. Hasil SE2016, mayoritas UMK mengeluarkan modal awal berasal dari dompet sendiri atau dari sumber informal seperti rentenir, hanya 7% yang mengandalkan modal awal  dari  bank  (Diana,  2019).  Dalam  mengembangkan  usaha  UMKM,  banyak  instrumen  yang  bisa digunakan untuk meningkatkan permodalan. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah menggunakan pembiayaan syariah yang merupakan produk dari perbankan syariah dengan kepastian keamanan dan kehalalan atas akad yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

## Pembiayaan Syariah
Pembiayaan  sendiri  merupakan  aktivitas  penyaluran  dana  yang  dilakukan  oleh  bank  syariah kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana yang digunakan untuk pembiayaan merupakan dana yang telah  dikumpulkan  bank  dari  masyarakat  yang  memiliki  dana  surplus  (Dana  Pihak  Ketiga).  Secara umum,  segmen  pembiayaan  nasabah  perbankan  syariah  di  Indonesia  didominasi  oleh  pembiayaan konsumtif,  kemudian  diikuti  dengan  pembiayaan  produktif.  Rata-rata  komposisi  pembiayaan  sektor ritel konsumtif adalah 40,8% dari total portofolio perbankan. Sementara itu, presentase rata-rata untuk sektor mikro sebesar 21,66% dan korporasi 36,5%. Sektor kecil dan menengah memiliki peran yang sangat besar di  Indonesia, dengan kontribusi  terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup  signifikan. Namun,  sektor  kecil  dan  mikro  menghadapi  masalah  terkait  untuk  pembiayaan  eksternal.  Beberapa bank komersial masih enggan untuk membiayai sektor kecil dan mikro dikarenakan sektor ini masih memiliki  masalah  internal  seperti  aspek  kemampuan  manajerial  dan  kurangnya  komitmen  dalam  hal perjanjian.  Hal  ini  menyebabkan  penyaluran  pembiayaan  pada  segmen  mikro  justru  dinilai  memiliki tingkat risiko yang tinggi (Kuswahariani dkk, 2020). Pembiayaan UMKM di era terkini dapat menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Pembiayaan merupakan hal yang penting bagi kegiatan usaha, pengadaan jasa ataupun kegiatan lain dengan modal terbatas. Dengan adanya sistem pembiayaan, maka pembiayaan  dapat  menjadi  solusi  dalam  mengatasi  berbagai  kekurangan  dalam  pemenuhan  modal (Muttaqin dkk, 2020).

## NPF
NPF  merupakan  kredit  bermasalah  yang  disalurkan  oleh  pihak  perbankan  kepada  penerima kredit  dengan  klasifikasi  kurang  lancar  (kolektibilitas  3),  diragukan  (kolektibilitas  4)  dan  macet (kolektibilitas 5). Adapun rumus perhitungan dari rasio NPF adalah dengan menjumlahkan pembiayaan kurang  lancar  (kolektibilitas  3  –  menunggak  91  hari  sampai  120  hari),  diragukan  (kolektibilitas  4  – meunggak 121 hari sampai 180 hari), dan macet (kolektibilitas 5 – menunggak diatas 180 hari) dibagi dengan  jumlah  pembiayaan  secara  keseluruhan.  Semakin  kecil  NPF  maka  semakin  kecil  pula  risiko pembiayaan  yang  akan  ditanggung  oleh  bank.  Umumnya  kualitas  pembiayaan  dapat  dikatakan  baik apabila jumlah pembiayaan yang bermasalah maksimal 5% dibanding seluruh total pembiayaan yang diberikan.  Oleh  sebab  itu,  rasio  NPF  baiknya  berada  dibawah  5%  di  setiap  produknya  untuk menghindari  terjadinya  risiko  kredit  sehingga  bank  merugi.  Dengan  demikian,  perlunya  dilakukan penelitian untuk memitigasi risiko atas peningkatan NPF yang disebabkan dari peningkatan penyaluran pembiayaan UMKM sehingga pada penelitian ini NPF dari pembiayaan UMKM akan dijadikan variabel terikat.

## Equivalent Rate Pembiayaan UMKM peruntukan Modal Kerja
Equivalent  rate merupakan  indikasi  tingkat  imbalan  dari  suatu  penanaman  dana  atau penghimpunan  dana  yang  dilakukan  bank. Equivalent  rate juga  berarti  tingkat  pengembalian  atas investasi  yang  telah  ditanamkan. Equivalent  rate ini  perannya  sama  dengan  bunga  pada  bank konvensional,  yaitu  memberikan  gambaran  seberapa  besar  tingkat  pengembalian  atas  investasi  yang ditanam. Bedanya, bunga langsung diperjanjikan diawal kontrak sebelum investasi berjalan. Sedangkan equivalent  rate dihitung  oleh  pihak  bank  setiap  akhir  bulan  setelah  investasi  yang  dijalankan memberikan  hasil.  Nasabah  dapat  melihat  berapa equivalent  rate bank  bulan  yang  lalu  untuk memberikan perkiraan berapa equivalent rate bank pada bulan berjalan (Machmud & Rukmana, 2010). Pembiayaan modal kerja UMKM merupakan fasilitas pembiayaan yang penggunaanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja UMKM dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha dan biasanya akan  habis  dalam  satu  siklus  produksi,  seperti  untuk  pengadaan  bahan  baku  atau  untuk  membiayai kekurangan  biaya  operasional  lain  yang  umumnya  menggunakan  prinsip Murabahah , Qardh , Mudharabah ,  dan Musyarakah . Equivalent  rate yang  diberikan  pada  pembiayaan  modal  kerja umumnya  lebih  tinggi  dibanding  pembiayaan  investasi  karena  pembiayaan  yang  diberikan  memiliki pola pembayaran kewajiban lebih fleksibel dan jangka waktu yang singkat.

## Equivalent Rate Pembiayaan UMKM peruntukan Investasi
Nasabah investasi di sektor UMKM merupakan nasabah yang dibiayai oleh perbankan syariah dan dananya harus digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik. Periode pembiayaan  investasi  umumnya  relatif  lebih  lama  dan  biasanya  kegunaaan  kredit  ini  adalah  untuk kegiatan utama suatu perusahaan, fasilitas yang diterima nantinya ditujukan untuk membiayai investasi atau  pengadaan  barang-barang  modal  yang  tidak  habis  dipakai,  dalam  siklus  usahanya  pembiayaan investasi  dapat  dilakukan  dengan  dengan  menggunakan  prinsip Murabahah , Ijarah  Muntahiyah  Bit Tamlik (IMBT), serta Qardh . Umumnya equivalent rate pembiayaan investasi memiliki rasio yang lebih rendah  dibanding equivalent  rate pembiayaan  modal  kerja  karena  usaha  yang  dibiayai  lebih  stabil, sistematis, dan jangka waktu yang lama.

## ROA
Menurut Hery  (2015) menyatakan bahwa ROA mempunyai  arti yang  sangat penting sebagai salah satu teknik analisa keuangan yang bersifat menyeluruh atau komprehensif. Rasio ini mengukur efektivitas  perusahaan  dengan  keseluruhan  aktiva  yang  digunakan  untuk  operasi  perusahaan  dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Berdasarkan Surat Edaran BI No 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, rumus untuk menghitung ROA adalah jumlah laba sebelum pajak (EBIT) dibagi dengan rata-rata total  asset.  Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Pravasanti  (2018)  menunjukkan  bahwa  NPF berpengaruh signifikan  negatif terhadap ROA, hal ini menunjukkan bahwa  semakin besar NPF akan berdampak  pada  penurunan  Profitabilitas.  Dengan  demikian  makin  tinggi  ROA  maka  NPF  juga umumnya semakin rendah.

## Jumlah Pembiayaan kepada UMKM
Jumlah pembiayaan kepada UMKM didapat dari penjumlahan seluruh pembiayaan perbankan syariah baik itu peruntukan modal merja maupun investasi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mukhlis  dan  Wahdaniyah  (2016)  menjelaskan  bahwa  NPF  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap pembiayaan pada UKM. Apabila tingkat NPF rendah maka bank akan semakin menggalakkan dananya untuk mencapai pendapatan maksimal.

## Inflasi Umum
Inflasi  adalah  proses  kenaikan  harga-harga  umum  barang-barang  secara  terus  menerus. Kenaikan  harga  dari  satu  atau  dua  macam  barang  saja  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  inflasi  kecuali kenaikan  tersebut  membawa  dampak  terhadap  kenaikan  harga  sebagian  besar  barang-barang  lain. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firmansari dan Suprayogi (2015) yang meneliti pengaruh variabel  makroekonomi  dan  variabel  spesifik  bank  terhadap  NPF  pada  BUS  dan  UUS  di  Indonesia Periode 2003-2014 mengungkapkan bahwa Inflasi berpengaruh signifikan dan bernilai negatif. Ketika inflasi meningkat maka NPF akan menurun begitu juga sebaliknya, hal tersebut dimungkinkan terjadi terutama pada produk Murabahah dimana barang yang dijual harganya menjadi naik saat inflasi naik sementara pembelian modal sebelumnya diawal harga modal yang dibeli tetap.

## METODE
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data internal dan eksternal perbankan syariah. Data internal perbankan syariah berupa data rekap dari seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia berupa data bulanan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 dengan jumlah total data observasi sejumlah 48 data, data tersebut diperoleh dari data publikasi SPS OJK setiap bulan melalui website resmi OJK. Adapun data yang digunakan dari SPS OJK adalah data perbankan syariah terkait NPF  sektor  UMKM  (diolah), equivalent  rate pembiayaan  UMKM  (peruntukan  modal  kerja  maupun investasi), ROA, dan Jumlah pembiayaan perbankan syariah untuk sektor UMKM (diolah). Selain itu untuk  data  eksternal  digunakan  data  inflasi  umum  per  bulan  dari  tahun  2019  sampai  dengan  2022 dengan jumlah total data observasi sejumlah 48 data yang diperoleh melalui website resmi Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS).
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitatif,  karena  data  yang diperoleh  nantinya  berupa  data  angka  dan  akan  dianalisis  menggunakan  statistik.  Metode  kuantitatif dinamakan  metode  tradisional,  karena  metode  ini  sudah  cukup  lama  digunakan  sehingga  sudah mentradisi  sebagai  metode  untuk  penelitian.  Metode  ini  disebut  sebagai  metode  positivistic  karena berlandaskan  pada  filsafat  positivisme.  Metode  ini  sebagai  metode  ilmiah  karena  telah  memenuhi kaidah-kaidah  ilmiah  yaitu  konkrit,  obyektif,  terukur,  rasional,  dan  sistematis.  Serta  dikatakan kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik  (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini diperlukan metode analisis data untuk mengetahui pengaruh variabel antara NPF pembiayaan UMKM di perbankan syariah (variabel dependen) terhadap lima variabel independen yaitu Equivalent  Rate Peruntukan  Modal  Kerja  sektor  UMKM  (X1), Equivalent  Rate Peruntukan Investasi sektor UMKM (X2), ROA perbankan syariah (X3), jumlah pembiayaan UMKM perbankan syariah (X4) dan  Inflasi Umum (X5). Menurut Ghozali (2018) analisis regresi linear berganda dapat digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.  Untuk  meneliti  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda  agar  hasilnya  maksimal diperlukan metode analisa data menggunakan statistika deskriptif, uji asumsi klasik, penentuan model regresi linear berganda, dan uji kelayakan model ( goodness of fit ).

## HASIL

## Tabel 1 Statistika Deskriptif
N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation NPF Pembiayaan UMKM (Y) 48 0.0437 0.0650  0.057863 0.0058552 Equivalent Rate Modal Kerja UMKM (X1) 48 17.07 21.83 19.5948 1.06358 Equivalent Rate Investasi UMKM (X2) 48 10.14 12.35 11.1856 0.64920 ROA (X3) 48 1.32 2.15 1.7421 0.25442
(Ln) Outstanding Pembiayaan UMKM (X4) 48 11.00 11.38 11.1791 0.10767 Inflasi Umum (X5) 48 -0.27 1.17 0.2425 0.30378
Sumber : data olahan
Tabel 1 dijelaskan bahwa selama periode 2019-2022 rasio NPF sektor UMKM secara rata-rata mencapai 5,79% dan pernah mencapai 6,50%, hal tersebut menjelaskan bahwa NPF pada pembiayaan UMKM cukup tinggi. Sementara itu equivalent rate pembiayaan modal kerja UMKM secara rata-rata mencapai  19,59%  bahkan  pernah  mencapai  21,83%.  Nilai  tersebut  merupakan equivalent  rate yang cukup  tinggi  dibanding equivalent  rate pembiayaan  investasi  yang  hanya  memiliki  rata-rata  11,19% dengan  nilai  maksimum  12,35%.  ROA  perbankan  syariah  secara  rata-rata  mencapai  1,74%,  nilai tersebut  menurut  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  6/23/DPNP  Tahun  2004  untuk  rasio  ROA  bank diatas  1,50%  dikatakan  sangat  sehat.  Untuk outstanding pembiayaan  UMKM  secara  nilai  rata-rata, maksimum, dan minimum memiliki nilai yang tidak jauh berbeda sehingga dapat diasumsikan bahwa jumlah pembiayaan UMKM perbankan syariah cenderung stabil selama 2019-2022. Sementara itu nilai inflasi  mengalami  keadaaan  fluktuatif  dimana  nilai  terendahnya  mencapai  -0,27%  sementara  nilai maksimum mencapai 1,17% dengan rata-rata selama empat tahun terakhir berada di 0,24%, hal tersebut disebabkan  adanya pandemi  covid-19 dalam periode tersebut sehingga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi  terutama  di  tahun  2020 dan  2021.  Sedangkan  Tabel  2  diketahui  bahwa  nilai  Asymp.  Sig  = 0,102 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian normal.
Tabel 2

## Hasil Uji Normalitas
Test Statistic Asymp. Sig (2-tailed) Keterangan 0,117 0,102 Data Normal Sumber : data olahan Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Tolerance VIF Equivalent Rate Modal Kerja UMKM (X1) 0,677 1,476 Equivalent Rate Investasi UMKM (X2) 0,479 2,087 ROA (X3) 0,512 1,953 (Ln) Outstanding Pembiayaan UMKM (X4) 0,372 2,685 Inflasi Umum (X5) 0,865 1,155
Sumber : data olahan
Tabel  3  diketahui  bahwa  seluruh  nilai  VIF  <  10,00  dan  Tolerance  >  0,10  sehingga  dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki masalah (tidak memiliki gejala) multikolinearitas pada seluruh variabel  independen.  Tabel  4  diketahui  bahwa  tidak  terdapat  gejala  heterokedastisitas  dari  seluruh variabel penelitian dikarenakan nilai Sig seluruhnya > 0,050 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.
Tabel 4

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel Sig Keterangan Equivalent Rate Modal Kerja UMKM (X1) 0,089  Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas Equivalent Rate Investasi UMKM (X2)
0,688  Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas
ROA (X3) 0,839  Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas (Ln) Outstanding Pembiayaan UMKM (X4)
0,400  Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas
Inflasi Umum (X5) 0,259  Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas
Sumber : data olahan
Tabel 5 Hasil Uji Run Test Z Asymp.Sig (2-tailed) Keterangan -1,021 0,307  Tidak terjadi gejala autokorelasi
Sumber : data olahan
Berdasarkan  Tabel  5  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  terjadi  gejala  autokorelasi dikarenakan  hasil  Asymp.Sig  pada  Run  Test  adalah  0,307  >  0,05.  Sedangkan  Tabel  6  melalui  hasil regresi  linear  berganda  yang  diteliti  pada  variabel Equivalent  Rate Peruntukan  Modal  Kerja  sektor UMKM (X1), Equivalent Rate Peruntukan Investasi sektor UMKM (X2), ROA perbankan syariah (X3), jumlah  pembiayaan  UMKM  perbankan  syariah  (X4)  dan  Inflasi  Umum  (X5)  terhadap  rasio  NPF perbankan  syariah  (Y)  dapat  dibuat  persamaan  nilai  regresi  sebagai  berikut  :  Y  =  0,656  - 0,003X1  - 0,001X2 + 0,008X3 - 0,049X4 – 0,001X5 + e.

## Tabel 6 Gabungan Hasil Uji Regresi Linear Berganda, Uji F, dan Uji T
Model B (Koefisien) Std Error t Hitung Sig Constant 0,656 0,097 6,748 0,000 Equivalent Rate Modal Kerja UMKM (X1) -0,003 0,001 -4,216 0,000 Equivalent Rate Investasi UMKM (X2) -0,001 0,001 -0,989 0,328 ROA (X3) 0,008 0,003 2,724 0,009 (Ln) Outstanding Pembiayaan UMKM (X4) -0,049 0,008 -5,971 0,000 Inflasi Umum (X5) -0,001 0,002 -0,609 0,546 F Hitung (Nilai Sig) 0,000 R Square 0,644
Sumber : Data diolah
Tabel  6  dapat  disimpulkan  bahwa  X1,  X3,  dan  X4  memiliki  pengaruh  signifikan  pada  Y dikarenakan nilai Sig < 0,05 sementara variabel X2 dan X5 tidak memiliki pengaruh signifikan pada Y dikarenakan nilai Sig >0,05. Selain itu pada uji F (simultan) diatas, dapat dilihat hasil F Hitung (Nilai Sig) = 0,000 < 0,05 dan disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan pada Y secara simultan. Selain itu melalui nilai R Square dapat disimpulkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan 64,4% dari variabel dependen sementara sisanya 35,6% dipengaruhi oleh variabel lain  diluar  penelitian.  Menurut  Sugiyono  (2014)  nilai  tersebut  termasuk  korelasi  antar  variabel  yang kuat karena nilai koefisien korelasi berada di rentan 60%-79,99%.

## Pengaruh Equivalent Rate Modal Kerja terhadap NPF di sektor UMKM
Variabel Equivalent Rate peruntukan Modal Kerja dinyatakan sebagai nilai dan nilai signifikan adalah  0,000  dengan  koefisien  beta  negatif.  Artinya  variabel  tersebut  memengaruhi  signifikan  atas pertumbuhan NPF di sektor UMKM dan berkorelasi secara berkebalikan. Analisisnya, semakin tinggi equivalent rate yang diberikan untuk modal kerja UMKM maka akan semakin kesulitan UMKM untuk membayar  kewajiban  sehingga  NPF  meningkat.  Dengan  demikian  perbankan  syariah  harus  mampu menyesuaikan equivalent rate modal kerja UMKM agar lebih terjangkau dan tidak terlalu membebani pengusaha UMKM terlalu tinggi yang dampaknya akan meningkatkan NPF jika equivalent rate modal kerja ditingkatkan.

## Pengaruh Equivalent Rate Investasi terhadap NPF di sektor UMKM
Variabel equivalent  rate peruntukan  Investasi  dinyatakan  sebagai  nilai  dan  nilai  signifikan adalah 0,328 dengan koefisien beta negatif. Artinya variabel tersebut tidak memengaruhi signifikan atas pertumbuhan NPF di sektor UMKM dan berkorelasi secara berkebalikan. Analisisnya, semakin tinggi equivalent  rate yang  diberikan  untuk  investasi  usaha  UMKM  maka  akan  semakin  kesulitan  UMKM untuk  membayar  kewajiban  sehingga  NPF  meningkat.  Dengan  demikian  perbankan  syariah  harus mampu  menyesuaikan equivalent  rate investasi  UMKM  agar  lebih  terjangkau  dan  tidak  terlalu membebani  pengusaha  UMKM  terlalu  tinggi.  Jika  dibandingkan  antara equivalent  rate peruntukan modal kerja dan investasi, terdapat perbedaan dimana peruntukan modal kerja memengaruhi signifikan terhadap  NPF  sementara  peruntukan  investasi  tidak.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  mengingat  jumlah pembiayaan peruntukan modal kerja lebih tinggi dibanding investasi.

## Pengaruh ROA terhadap NPF di sektor UMKM
Variabel ROA dinyatakan sebagai nilai dan nilai signifikan adalah 0,009 dengan koefisien beta positif. Artinya variabel tersebut memengaruhi signifikan atas pertumbuhan NPF di sektor UMKM dan
berkorelasi  secara  selaras.  Analisisnya,  semakin  tinggi  ROA  perbankan  syariah  maka  akan  semakin tinggi pendapatan bank  sehingga bank cenderung mencari  laba dari seluruh produknya, maka  secara tidak  langsung  kewajiban  nasabah  terhadap  bank  meningkat  dan  menyebabkan  nasabah  UMKM kesulitan  untuk  membayar  kewajiban  atau  cicilan  sehingga  NPF  meningkat.  Dengan  demikian perbankan  syariah  harus  mampu  menyesuaikan  biaya  kegiatan  usaha  dengan  lebih  selektif,  terlebih dengan adanya PBI 23/13/PBI/2021 bank perlu menyesuaikan biaya usaha terhadap UMKM agar lebih terjangkau  sehingga  makin  meningkatkan  minat  pelaku  UMKM  untuk  menggunakan  pembiayaan syariah.

## Pengaruh banyaknya jumlah pembiayaan terhadap NPF di sektor UMKM
Jumlah  ( outstanding )  pembiayaan  dinyatakan  sebagai  nilai  dan  nilai  signifikan  adalah  0,000 dengan koefisien beta negatif. Artinya variabel tersebut memengaruhi signifikan atas pertumbuhan NPF di  sektor  UMKM  dan  berkorelasi  secara  berkebalikan.  Analisisnya,  semakin  ditingkatkan  jumlah pembiayaan yang diberikan perbankan syariah untuk UMKM maka akan menurunkan NPF, hal tersebut memungkinkan  dikarenakan  tercukupinya  aspek  kebutuhan  permodalan  atau  investasi  usaha  serta UMKM  cenderung  saling  bergantung  dengan  UMKM  lainnya  sehingga  menyebabkan  kelancaran pembayaran  apabila  jumlah  uang  beredar  di  UMKM  meningkat,  hal  tersebut  menyebabkan  UMKM mampu  membayar  kewajiban  pada  bank  sehingga  NPF  turun.  Dengan  demikian  perbankan  syariah perlu meningkatkan jumlah pembiayaan terhadap UMKM (yang berkualitas) agar NPF menurun.

## Pengaruh Inflasi Umum terhadap NPF di sektor UMKM
Rasio inlfasi umum dinyatakan sebagai nilai dan nilai signifikan adalah 0,546 dengan koefisien beta negatif. Artinya variabel tersebut tidak memengaruhi  signifikan  atas peningkatan NPF di sektor UMKM dan berkorelasi secara berkebalikan. Analisisnya, semakin tinggi inflasi yang terjadi maka akan mengurangi  nilai  NPF  di  sektor  UMKM  perbankan  syariah,  hal  tersebut  dimungkinkan  dikarenakan pembiayaan UMKM umumnya menggunakan akad murabahah (jual beli) dimana dengan akad tersebut jika  terjadi  inflasi  maka  nasabah  memperoleh  (membeli)  modal  awal  lebih  murah  dan  harga  jual meningkat akibat inflasi, sehingga kemampuan bayar nasabah meningkat dampak dari bertambahnya selisih margin yang diapat.

## SIMPULAN
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa equivalent rate peruntukan modal kerja dan investasi pada pembiayaan UMKM perbankan syariah memiliki pengaruh berkebalikan dimana rasio NPF yang tinggi  saat  ini  dipengaruhi  oleh  tingginya equivalent  rate terutama  pada  pembiayaan  modal  kerja UMKM. Sementara itu ROA perbankan syariah yang saat ini kondisinya sangat sehat memungkinkan bank untuk memberikan pembiayaan dengan equivalent rate yang lebih rendah dan apabila ditingkatkan justru akan berbanding lurus dengan NPF sehingga disarankan agar perbankan syariah menyesuaikan biaya dana kepada nasabah dengan menurunkan equivalent rate terutama untuk pembiayaan UMKM. Dengan demikian, menurunkan equivalent rate pembiayaan UMKM secara terukur dapat menjadikan solusi  kemaslahatan  bersama,  pihak  UMKM  diuntungkan  dengan  makin  terjangkaunya  margin  yang perlu  mereka  bayarkan  sementara  pihak  perbankan  juga  otomatis  dapat  meningkatkan  jumlah pembiayaan  UMKM  sebagaimana  instruksi  PBI  Nomor  23/13/PBI/2021,  tentunya  apabila  jumlah pembiayaan  UMKM  meningkat  maka  akan  menurunkan  rasio  NPF.  Selain  itu  perbankan  syariah memiliki keunggulan atas produk pembiayaan UMKM yang menggunakan sistem murabahah dimana modal awal yang ditentukan saat akad tidak begitu terpengaruh secara langsung terhadap gejolak inflasi sehingga  perbankan  tidak  perlu  khawatir  atas  peningkatan  NPF  akibat  inflasi  dengan  batas  wajar tertentu terjadi terutama pada usaha UMKM yang stabil, bahkan nasabah pembiayaan bisa mendapatkan keuntungan  lebih  dari  kenaikan  harga  yang  dijual  saat  inflasi  dikarenakan  meningkatnya  gap  antara harga awal sebelum inflasi dan harga akhir saat produk dijual setelah inflasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Diana,  R.  2019.  Analisis  Aksesibilitas  Permodalan  Usaha  Mikro  Kecil  di  Provinsi  Sumatera  Barat. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 27(1), 67–80.
Firmansari, D. & Suprayogi, N. 2015. Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Variabel Spesifik Bank Terhadap  Non  Performing  Financing  Pada  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  di Indonesia Periode 2013-2014. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan , 2(6), 512-520.
Gade,  S.  2018.  MSMEs’  Role  in  Economic  Growth  -a  Study  on  India’s  Perspective. International Journal of Pure and Applied Mathematics , 118, 1727–1742. Ghozali,  I.  2018. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS  25 .  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hariyanto,  H.  &  Nafi’ah,  B.  2022.  Pengaruh  Aktivitas  Lembaga  Keuangan  Syariah  terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 8(1), 945-954. Hery. 2015. Analisis Laporan Keuangan : Pendekatan Rasio Keuangan . Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
Kuswahariani,  W.,  Siregar,  H.  &  Syarifuddin,  F.  2020.  Analisis  Non  Performing  Financing  (NPF) Secara  Umum  dan  Segmen  Mikro  pada  Tiga  Bank  Syariah  Nasional  di  Indonesia. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen , 6(1), 26-36.
Limanseto,  H.  2022. Perkembangan  UMKM sebagai  Critical  Engine  Perekonomian Nasional  Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah . Diakses melalui website https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine- perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah
Machmud,  A.  &  Rukmana.  2010. Bank Syariah :  Teori,  Kebijakan dan  Studi Empirik  di Indonesia . Jakarta: Erlangga.
Mukhlis & Wahdaniyah, T. 2016. Pengaruh DPK, Inflasi, Dan NPF Terhadap Pembiayaan UKM; Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia 2012-2013. Jurnal Islaminomic , 5(2), 15–28.
Muttaqin, H.M., Kosim, A.M. & Devi, A. 2020. Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  Dimasa  Pandemi  Covid-19. El-Mal:  Jurnal  Kajian  Ekonomi  & Bisnis Islam , 2(1), 110–119.
Pravasanti, Y.A. 2018. Pengaruh NPF dan FDR Terhadap CAR dan Dampaknya Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 4(03), 148-159.
Sugiyono 2014. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: CV. Alfabeta. Sugiyono 2017. Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D . Bandung: CV. Alfabeta.
Tarigan, Z.N.A., Dewi, F.N. & Pribadi, Y. 2022. Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di  Masa  Pandemi:  Dukungan  Kebijakan  Pemerintah. Jurnal  BPPK :  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan Keuangan , 15(1), 12–23.