## TANTANGAN TERHADAP EKSISTENSI NEGARA BANGSA INDONESIA DAN PEMAKNAAN KEMBALI NASIONALISME
Oleh Sugiyarto Pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

## ABSTRACT
Concrete experience in the past has made the term nationalism very important in constructing Indonesian identity, as a unifying factor of diverse  communities  throughout  the  archipelago,  not  merely  an academic,  theoretical  concept.  The  nation  state  ideology  found  its final  expression  in  Pancasila  and  the  1945  Constitution.  But  even since  the  birth  of  this  Republic,  ideological  conflicts  never  stop happening.  And  unfortunately,  since  the  new  order  regime,  the meaning  of  nationalism  keeps  on  being  distorted,  manipulated,  and then  decreases  into  phenomena  of  separating  actions  from  many local communities, showing their refusal to continue to be a part of Indonesia  nation  state.  There  is  a  need  to  reinterpret  nationalism through Pancasila values in the current global era.
Keywords: nationalism, Pancasila, globalization

## A. PENDAHULUAN
Fenomena  pembentangan  Benang Raja,  bendera  Republik  Maluku  Selatan (RMS),  pengibaran  bendera  Gerakan Papua  Merdeka  (GPM),  Bintang  Kejora, dan  pembentukan  partai  politik  lokal  di Aceh  yang  mirip  Gerakan  Aceh  Merdeka (GAM)  mendorong  pertanyaan  tentang keberadaan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI) sebagai finalisasi konsep kebangsaan. Bagi Indonesia, konsep  nasionalisme  bukan  wawasan
kebangsaan baru sekali pun istilah itu pada akhir-akhir  ini  banyak  dibicarakan  oleh para cendekiawan dan negarawan. Berbagai  pandangan  banyak  juga  ditemui di  media  massa,  baik  pada  media  cetak maupun  elektronik.  Jikalau  demikian halnya maka apakah yang bisa mendorong nasioanlisme  menjadi  aktual  kembali dalam masyarakat Indonesia.
Aktualisasi perbincangan nasionalisme  bertepatan  waktunya  dengan meluasnya pembicaraan globalisasi.
Antara  nasionalisme  dengan  globalisasi memang mempunyai hubungan fungsional yang sangat relevan untuk diperbincangkan.  Pada  umumnya  kita memahami kebangsaan selalu dihubungkan dengan pengelompokan umat manusia  menurut  bangsa  masing-masing, sedangkan istilah globalisasi lebih diarahkan  kepada  pengertian  masyarakat umat  manusia  tanpa  sekat  kebangsaan (Hobsbawm, 1992:25-27).
Dalam memahami dan memecahkan  abad  ke-21  posisi  Indonesia berada di tengah-tengah tuntutan perkembangan di dalam dan di luar negeri, maka  apa  yang  dimaksudkan  dengan pembaharuan  konsep  kebangsaan  susah untuk dirumuskan secara jelas. Abad ke-21 bukan  zamannya  generasi  „45,  tetapi sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  dan bahkan  sebagai  kehormatan  bagi  generasi pasca  revolusi  untuk  menemukan  makna baru tentang nasionalisme.

## B. RELEVANSI NEGARA KEBANGSAAN
Merebaknya  masalah  nasionalisme dewasa ini sebenarnya lebih tertuju kepada permasalahan relevansi negara kebangsaan. Dalam hubungan ini pendekatan sejarah dapat digunakan untuk dapat  melacak  bahwa  terkristalisasinya aspirasi  kebangsaan  pada  tahap  idealisasi perjuangan,  terwujud  lebih  menonjol
dalam bentuk Sumpah Pemuda (SP) 1928. Rumusan tiga pengakuan yang merupakan kesatuan tentang pengertian wilayah ( territory ), bangsa ( sociological majorities ), dan bahasa ( language ) sebagai alat komunikasi yang homogen (Suhartono, 2001:79) pada dasarnya dijadikan  tujuan  perjuangan  bangsa  dalam mewujudkan  kemerdekaan.  Rumusan  ini merupakan  hasil  dari  proses  sejarah perjuangan  kemerdekaan  bangsa  yang melahirkan  keyakinan  bahwa  perjuangan kemerdekaan bukan gerakan etnik. Keyakinan  mereka  cukup  beralasan  sebab kejayaan bangsa Indonesia yang berbentuk kerajaan  pada  masa  sebelumnya  mudah dilumpuhkan  oleh  kolonialisme  melalui politik devide et impera . Politik yang sama juga  digunakan  untuk  menumpas  gerakan kaum  nasionalis  pada  masa  pergerakan nasional.
Proses  empiris  perjuangan  para perintis  kemerdekaan  yang  meletakkan prasyarat bahwa Indonesia harus mengikat diri  menjadi  satu  kesatuan  yang  utuh. Akan tetapi kondisi geografis, kultural dan etnikal menyebabkan pemaknaan wawasan kebangsaan  Indonesia  dihadapkan  pada aspek  multikultural.  Kesumuanya  ini merupakan  daya  dorong  para  perintis kemerdekaan berada dalam zaman idealisasi  perjuangan  dengan  menganut paham  bahwa  bangsa  adalah  kelompok masyarakat  yang  memiliki  latar  belakang
sejarah,  nasib,  tujuan  dan  cita-cita  yang sama. Rumusan inilah yang dapat menyatukan seluruh suku bangsa Indonesia menjadi satu bangsa, di samping yang  secara  empiris  berhasil  menghantar bangsa
Indonesia ke gerbang kemerdekaan.
Dengan
demikian nasionalisme yang di dalamnya mengandung  totalitas  unsur  persatuan  dan kesatuan,  ke-ika-an  dalam  kebhinekaan, bagi  bangsa  Indonesia  bukanlah  masalah teoritikal atau akademikal semata.

## C.  PEMAKNAAN  NASIONALISME DALAM PERGERAKAN NASIONAL
Rumusan dan pengertian nasionalisme  di  Indonesia  tumbuh  pada berbagai  golongan  yang  menjadi  dasar politik dengan berimajinasi akan terbentuknya  sebuah  bangsa  Indonesia sebagai  hasil  akhir  perjuangan  menuju tercapainya  Indonesia  merdeka.  Pada awalnya  dirintis  melalui  pemikiran  para pelajar  STOVIA  ketika  mereka  berusaha meraih  kemajuan bersama lewat  semangat persatuan sebagai bentuk organisasi modern, Budi Utomo (perkumpulan perantara), maka dinyatakan bahwa tujuan selanjutnya  adalah  terbentuknya  suatu persaudaraan nasional tanpa perbedaan ras, jenis  kelamin,  dan  kepercayaan  ke  dalam satu perkumpulan di Jawa. Dengan strategi itu  organisasi  akan  mampu  mewujudkan cita-citanya  dan  secara  spontan  menuju
kearah  pertumbuhan  yang  tidak  hanya mementingkan  diri  sendiri  tetapi  lebih mementingkan  berbagai  etnik  Hindia (Suhartono, 2001:30)
Ketika Sarekat Islam (SI) didirikan dan  dalam  perkembangannya  pada  tahun- tahun  pertama  ternyata  Islam  dapat dipergunakan  sebagai  alat  pengikat  bagi penduduk  yang  heterogen.  Sifat  SI  yang nasionalis tampak dari ketentuan anggaran dasarnya  yang  menentukan  bahwa  orang Islam  yang  berkebangsaan  asing  tidak boleh  menduduki  jabatan-jabatan  penting dalam  pimpinan  partai  (Deliar  Noer, 1988:102). Kata “nasional” ketika diadakan  Kongres  Nasional  I  SI  di
Bandung (1916) diartikan oleh
Tjokroaminoto sebagai cita-cita pergerakan  rakyat  membentuk  persatuan bersama dan bersama seluruh suku bangsa naik  menuju  sebuah  bangsa  (Blumberger, 1935:63)
Tujuan untuk memupuk nasionalisme  bangsa  pada  waktu  itu  tidak hanya  mencakup  penduduk  Bumiputera, tetapi  juga  golongan  keturunan  Belanda, Tionghoa  dan  penduduk  Timur  Asing lainnya,  yang menganggap Hindia sebagai national  home (Kartodirdjo,  1990:  113) . Dibandingkan dengan  Budi  Utomo  dan SI ternyata Indische  Partij (IP)  programnya lebih terperinci  dalam merumuskan tujuan dan  daftar  kegiatannya.  IP  berimajinasi tentang entuk negara Hindia dengan kaum
Hindia sebagai warganegara baru. Walaupun  umurnya  pendek,  pengaruh pemikiran IP tentang wawasan kebangsaan menjadi landasan perjuangan Perhimpunan Indonesia  (PI)  yang  dikemas  ke  dalam empat  pokok  pikirannya,  yaitu  kesatuan nasional,  solidaritas,  nonkoperasi,  dan swadaya (Suhartono, 2001:61).
Pemikiran  dengan  rumusan  awal dari BU, SI dan IP kemudia diolah oleh PI sehingga setelah diterimanya kata Indonesia  menggantikan  istilah  Hindia Belanda pada akhirnya menjadi pengertian ketatanegaraan  sebagai  identitas  Bangsa Baru.  Di  kalangan  perkumpulan  pemuda segera menindaklanjuti perjuangan pemahaman  konsep  Indonesia  sebagai pengertian  ketatanegaraan  dan  Bangsa Baru  melalui  Kongres  Sumpah  Pemuda yang  menghasilkan  nilai-nilai  kebebaan, kemandirian, dan kebersamaan.
Selain organisasi dan partai politik, lembaga  pendidikan  ekstra  kolonial  juga merupakan  tempat  penyebaran  wawasan kebangsaan.  Tujuan  institusi  ini  untuk mendidik  murid-murid  agar  mempunyai rasa  tanggung  jawab  dan  kewajiban  untuk mengembalikan harkat dan martabat rakyat. Pendidikan mencoba menghasilkan manusia yang merdeka pikirannya, batinnya dan tenaganya berdasarkankeyakinan kepada hakekat pendidikan  yang  hendak  melepaskan berbagai  bentuk  dan  manifestasi  ikatan-
ikatan yang membelenggu dan menurunkan derajat kemanusiaan (Sugandi, 2004:56-57).

## D.  PEMAKNAAN  NASIONALISME SESUDAH REVOLUSI
Ideologi  kebangsaan  yang  tumbuh dan  berkembang  melalui  proses  sejarah dalam  kesadaran  antarkaum  terpelajar Indonesia  pada  akhirnya  dapat  menjadi bagian integral dari dasar negara Pancasila dan  Pembukaan  UUD  1945  sehingga menjadi  sumber  hukum  yang  tertinggi. Sekali pun demikian di dalam perkembangannya,  penghayatan  terhadap kesadaran  berbangsa  mengalami  pasang- surutnya  yang  seringkali  terkait  dengan upaya-upaya mendramatisasi proses sejarah kelahiran Pancasila sebagai ideologi nasional.
Pada awal dasawarsa kedua kelahiran  NKRI,  tidak  jarang  muncul konflik-konflik  ideologi  secara  eksplisit dan  terbuka  di  dalam  konstituante,  baik ideologi yang berusaha mengajukan ideologi  alternatif  maupun  ideologi  yang ingin  memodifikasi  Pancasila.  Dekrit Presiden  5  Juli  1959  secara  formal  dapat mengakiri pertarungan ideologis itu, tetapi friksi-friksi  masih  terus  berlanjut.  Antara 1958-1961 bermunculan kekuatan- kekuatan sentrifugal dalam bentuk daerahisme  dan  regionalisme.  Sementara itu,  konflik-konflik  yang  bersumber  pada
perbedaan  interpretasi  ideologi  negara masih  berkepanjangan  yang  mencapai puncaknya  pada  Gerakan  30  September 1965.
Pemerintah  Orde  Baru  yang  lahir pada  masa abortive  coup senantiasa mewarisi  sejumlah  patologi  politik  yang pada esensinya merefleksikan menurunnya kadar  penghayatan  terhadap  nasionalisme. Dipandang  dari  kerangka  yang  lebih  luas paket pembangunan politik jangka panjang pemerintahan  Orde  Baru  secara  implisit nampak  merefleksikan  upaya-upaya  untuk mengeliminasi  kecenderungan  sentrifugal dan mengatasi  destabilisasi  kekuatan  yang diletakkan semata-mata untuk menegakkan sistem  politik  berdasarkan  Pancasila  dan UUD 1945 (Pamudji, 1985: 21-22).
Pancasila  yang  secara  historis berkembang  dan  terbuka  selalu  dapat menyesuaikan  diri  dengan  kebutuhan- kebutuhan  zaman  dan  persoalan  generasi, tetapi esensinya tidak berubah. Di kalangan  generasi  muda  Indonesia  sdah terlihat  secara  perlahan  meninggalkan paradigma  budaya  agraris  dan  masuk  ke dalam  galaksi  budaya  industri  dan  pasca- industri.  Mereka  sudah  belajar  secara terbuka  untuk  menghayati  sila  pertama dengan  lebh  dewasa.  Dalam  penghayatan yang  demikian  itu  iman  dan  taqwa diberikan  bobot  yang  lebih  tinggi.  Di  sini kepada  kaum  muda  harus  diberikan pemahaman bahwa agama dengan
iman/taqwa/  religiositas  mestinya  saling berkaitan,  tetapi  tidak  sama  esensinya. Untuk  itu  guna  mewujudkan  kebenaran penghayatan  dan  pengamalan  sila  I  perlu dipilah.  Sementara  itu,  kita  juga  harus lebih  arif  untuk  menyikapi  bahwa  agama sering  menjadi  penyebab  perpecahan, sedangkan  iman  dan  taqwa  bahkan menjadi  unsure  pemersatu  dan  perekat persaudaraan.
Pemaknaan terhadap sila kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  juga akan  mengalami  proses  pendewasaan  di kalangan  generasi  muda,  terutama  dalam pemahaman, pemghayatan dan pengamalan  kuajiban  dan  hak-hak  asasi manusia Indonesia dalam konteks kemanusiaan  secara  universal.  Logikanya tidak ada manusia yang berakal sehat akan mengatakan  bahwa  situasi  dan  kondisi budaya  dan  pekembangan  histories  dari semua  bangsa  itu  sama  persis.  Sekalipun demikian  tidak  jarang  dalam  pengakuan perbedaan  cultural  dan  histories  itu  bagi kawula  muda  Indonesia  pasti  sudah memahami  bahwa  pelanggaran  hak-hak asasi  pribadi  antarwarga  negara  pada akhirnya  akan  merugian  kepentingan bangsa dan negaranya jua.
Sila ketiga dari Pancasila mendapatkan  pemaknaan  yang  cukup mencolok  dalam  wawasan  kebangsaan, terutama  sekali  dalam  pengertian  politik, ekonomi,  edeologi,  dan  sosial.  Sekali  pun
demikian,  kita  teap  konsisten  pada kebhinekatunggalikaan. Wawasan kebangsaan  yang  kita  pilih  bukanlah nasionalisme  model  Nazi  Hitler  yang berasas  kecongkakan  yang  eksklusif,  atau bangsa  Inggris mempunyai  pedoman right or  wrong  my  country .  Bahkan  sering  kita mendengarkan  seruan  para  pejabat  kita bahwa nasionalisme dan patriotisme hanya mempunyai  makna  jika  didasarkan  pada nilai-nilai  yang  ada  di  dalam  sila-sila Pancasila, khususnya pada nilai moral dan etika  yang  bersumber  pada  Pancasila sebagai  ideologi  negara  dan  pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian sekarang  kita  dapat  bertanya  kepada  diri sendiri, sudah sampai dimana kita terutam kaum  muda  memiliki  kerelaan  berkorban demi  tanah  air,  meneladani  nilai-nilai kejuangan para pendahulu kita.
Generasi  muda  rupanya  sudah jenuh dengan berbagai teori dan pembohongan  publik,  bahwa  demokrasi bukan  demokrasi  liberal  atau  komunis, bukan Barat dan tidak mengimpor dari luar negeri,  dan  seterusnya.  Pada  dasarnya generasi  muda  kita  mencari  hakikat  dari konsistensi  dan  konsekuensi  struktur- struktur poltik, ekonomi, dan sosial budaya yang  benar-benar  pancasilais.  Mereka selalu mencari pengamalan arti kebijaksanaan.  Dalam  hal  ini  apakah kebijaksanaan  dalam  pengertian  kearifan, bermoral,  beretika,  ataukah  eufemisme
kebijaksanaan yang berarti korupsi, berkonotasi  uang  semir  dan  masih  banyak lagi  bentuk-bentuk  tipuan-tipuan.  Bahkan masalah perwakilan di lembaga kekuasaan eksekutif  dan  legislative  perlu fair  play terjamin dan terjaga.
Bagaimanakah memaknai nasionalisme  dalam  sila  kelima.  Jika dalam  dasawarsa-dasawarsa  yang  lampau sila  ketigalah  yang  dipandang  ujian  berat dan  krits,  tetapi  dewasa  ini  justru  dua  sila terakhir  yakni  sila  keempat  dan  kelima yang  masih  merupakan  tantangan  yang berat.  Pengertian  adil  rupanya  bukan barang  yang  sudah  jadi  dan  mapan,  tetapi merupakan  hasil  dari  proses  cara  pikir, ctarasa  dan  rasa  dalam  menghayati kehidupan. Khususnya menyangkut masalah hak dan kuajiban perseorang atau hak dan kuajiban kolektif konkrit. Dengan demikian  secara  otomatis  sila  kelima  ini sesuatu  yang  tumbuh  dalam  proses historis.  Demikian  halnya  ukuran  tentang penafsiran  kata  seluruh  rakyat.  Dalam konteks feodal bahwa seluruh rakyat sudah dinyatakan makmur apabila seluruh golongan  atasan  atau  para  ksatria  sudah sejahtera.

## E. PENUTUP
Nasionalisme sebagai bentuk pernyataan pikiran dan ungkapan perasaan yang  bermakna  ternyata  telah  mendorong munculnya  gagasan-gagaan  baru  di  dalam
masyarakat Indonesia yang sedang mempersoalkan dikotomi fenomena antara yang lama dengan baru, antara tradisionalitas dengan modernitas
Dewasa  ini  yang  perlu  dipolakan dalam  gagasan  dan  tindakan  adalah wawasan kebangsaan yang terbuka, nasionalisme  yang  memberikan  peluang dan  kesempatan  untuk  menyesuaikan prinsip-prinsip  dalam  UUD  1945  sebagai landasan  konstitusional  serta  Pancasila dalam  landasan  idealnya.  Untuk  itu kepercayaan  kepada  kemampuan  sendiri perlu dikembangkan bedasarkan kesungguhan,  kejujuran,  dan  idealisme tinggi.
Bertolak  dari  iklim  keterbukaan akan  dapat  ditanamkan  pola  pikir  untuk mendiskusikan hal-hal tindakan sewenang- wenangan menunjukkan ketidakkonsistenan kebijakan-kebijakan yang  menyangkut  hak-hak  rakyat  dalam UUD  1945.  Keberanian  untuk  melakukan interpretasi  ualng  atas  dasar-dasar  negara dalam praktik politik dan pemikiran kreatif
tanpa prasangka harus dapat iklim demokrasi

## DAFTAR PUSTAKA
Blumberger,  J.  Th.  Petrus.  1935. De
Communistische Beweging in
Nederlandsch-Indie .  Haarlem:  HD
Tjeek Willink & Zoon.
Hobsbawm,  E.J.  1992. Nasionalisme Menjelang  Abad  XXI .  Yogyakarta:
PT Tiara Wacana.
Kartodirdjo,  Sartono.  1990. Pengantar
Sejarah  Indonesia  Baru:  Sejarah
Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme  sampai  Nasionalisme . Jakarta: PT Gramedia. Lemhannas. 1982. Kewiraan Untuk
Mahasiswa . Jakarta:PT Gramedia Noer,  Deliar.  1988. Gerakan  Modern Islam  di  Indonesia  1900-1942 .
Jakarta: LP3ES
Pamudi,  S.  1985. Demokrasi  Pancasila dan  Ketahanan  Nasional:  Suatu Analisa  di  Bidang  Politik  dan Pemerintahan .  Jakarta:  PT  Bina Aksara
Suhartono.  2001. Sejarah  Pergerakan Nasional  (Dari  Budi  Utomo  samapi Proklamasi 1908-1945 ). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugandi, Achmad. 2004. Teori Pembelajaran . Semarang: UPT MKK UNNES.