## KEKUATAN HUKUM ALAT BANTU PENDETEKSI MATA SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN
Muhammad Wahyudi 1 , Hari Soeskandi 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: muhammadwahyudi060@gmail.com 1 , harisoeskandi@gmail.com 2

## Abstract
As time goes on, the use of eye detection tools has become more widespread, both in the workplace and in the legal process in Indonesia. While these tools are a relatively new technology in Indonesia and have both benefits and drawbacks that must be considered, their importance in collecting relevant and  reliable  evidence  in  court  cannot  be  denied.  The  use  of  eye  detection  tools  can  facilitate  the investigation process and provide a higher level of legal certainty for those involved. However, there are still issues that need to be addressed regarding the use of eye detection tools as evidence in legal proceedings,  such  as  the  lack  of  regulation  in  Indonesian  law.  Therefore,  it  is  important  to  have  a deeper  understanding  of  the  legal  status  of  eye  detection  tools  in  the  criminal  judicial  process  in Indonesia. The goal of this research is to examine the legal strength of eye detection tools as a support tool  in  the  criminal  judicial  process  in  Indonesia.  The  research  method  used  is  normative  juridical, involving an analysis of relevant laws and journals. In this research, there are issues that need to be addressed, including the lack of regulation on the legal status of eye detection  tools  as evidence in criminal proceedings and the lack of regulation in Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code. Despite this, eye detection tools are widely used in various places, such as hospitals, offices, and others. The public sees the existence of eye detection tools as providing certainty and security in terms of data protection."
Keywords: Evidence; Verification, EyeDetection

## Abstrak
Seiring  perkembangan  zaman,  penggunaan  alat  bantu  pendeteksi  mata  semakin  meningkat  baik dalam dunia kerja maupun dalam proses peradilan di Indonesia. Meskipun alat bantu pendeteksi mata merupakan teknologi yang relatif baru di Indonesia dan memiliki kelebihan maupun kekurangan yang harus dipertimbangkan, namun tidak dapat mengesampingkan pentingnya penggunaan alat tersebut dalam  mengumpulkan  bukti-bukti  yang  relevan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam persidangan.  Penggunaan  alat  bantu  pendeteksi  mata  dapat  membantu  mempermudah  proses penyelidikan  dan  memberikan  kepastian  hukum  yang  lebih  baik  bagi  para  pihak  yang  terlibat. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan yang perlu diatasi dalam penggunaan alat bantu pendeteksi  mata  sebagai  alat  pembuktian  dalam  proses  peradilan,  seperti  belum  diatur  dalam perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Oleh  karenanya,  perlu  adanya  pemahaman  yang lebih  mendalam  mengenai  kekuatan  hukum  alat  bantu  pendeteksi  mata  dalam  proses  peradilan pidana  di  Indonesia.Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  kekuatan  hukum  alat  bantu pendeteksi mata sebagai alat bantu dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  metode  normatif  yuridis,  yang  melibatkan  analisis  terhadap  perundang- undangan dan jurnal yang relevan. Dalam penelitian ini, terdapat permasalahan yang perlu diatasi, yaitu belum diatur status hukum alat bantu pendeteksi mata sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan pidana serta belum diatur dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Walaupun  demikian,  alat  bantu  pendeteksi  mata  sudah  banyak diterapkan di berbagai tempat, seperti rumah sakit, kantor, dan lainnya. Masyarakat menganggap bahwa keberadaan alat bantu pendeteksi mata dapat memberikan kepastian dan keamanan terkait pengamanan data.
Kata Kunci: Alat Bukti; Pembuktian, Alat Bantu Pendeteksi Mata

## PENDAHULUAN
Dengan munculnya teknologi informasi yang mana telah mempengaruhi perubahan sikap  dan  perilaku  masyarakat  serta  peradaban  manusia  secara  cakupan  yang  cukup  luas dengan  berbagai  kemudahan-kemudahan  yang  didapatkan  oleh  masyarakat  untuk mendapatkan informasi yang aktual serta mempermudah masyarakat  menjalin komunikasi dengan  yang  lainnya.  Tentunya  semua  dikarenakan  percepatan  perkembangan  teknologi yang setiap hari semakin canggih salah satunya yakni pada bidang komputer.
Adapun  terminologi  mengenai  pembuktian  yang  tidak  terdapat  pada  iUndang- iUndang  iNomor  i8  iTahun  i1981  (KUHAP)  yang  mana  dapat  mengakibatkan  timbulnya kekosongan  hukum  ataupun  kesamaran  hukum  yang  mana  dapat  mempersulit  proses peninjauan kembali serta pembuktian atas suatu tindak pidana ataupun kejahatan.[1] Adapun pada pasali 184i ayati (1) Undangi-iUndang iNomor i8 iTahun i1981 KUHAP yang menyatakan bahwasannya alat bukti, yakni:[2]
a. iKeterangani isaksi;
b. iKeterangan iahli;
c. iSurat;
d. iPetunjuk;
e. iKeterangan iterdakwa.
Dari penjelasan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa secara tegas pada pasal 184 KUHAP tidak menyebutkan alat bukti berupa alat bantu pendeteksi mata namun dengan adanya percepatan teknologi yang sedang terjadi di Indonesia baik itu dari aspek informasi maupun digital terlebih pada bidang elektronik yang kian hari semakin meningkat pesatnya hal  ini  menjadikan  alat  bantu  pendeteksi  mata  sebagai  alat  bukti  yang  digunakan  oleh penyidik untuk menggali maupun  mengumpulkan bukti-bukti atas terjadinya suatu perkara pidana salah satunya yakni alat bantu pendeteksi mata.
Oleh  karenanya  dengan  mempergunakan  alat  bantu  pendeteksi  mata  pada  tingkat penyidikan yang mana ialah salah satu konsep atas penyidikan yang dilakukan oleh instansi kepolisian maupun penegak hukum lainnya yang mana untuk saat ini sudah berbasis scientific investigation atau dengan kata lain investigasi secara data yang dimana dengan digunakannya alat bantu  pendeteksi  mata sebagai alat bantu  dan  juga  alat  bukti  pada proses penyidikan yang  dilakukan  oleh  penyidik  dan  juga  aparat  hukum  lainnya  adapun  daripadanya  juga
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
mempunyai  peranan  untuk  menyesuaikan  fakta-fakta  yang  diperoleh  ataupun  didapatkan selama berlangsungnya proses penyidikan untuk pengumpulan bukti-butki tersebut.[3]
Namun  tidak  menutup  kenyataan  bahwa  selain  pelbagai  kelebihan  teknologi  yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti juga mempunyai kelemahan dari adanya teknologi ini yakni  bahwa  hasil  yang  diperoleh  masih  tergantung  pada  kemampuan  operator  dalam mengoperasikan  alat  tersebut.  Selain  itu,  ada  juga  kemungkinan  terjadinya  kesalahan identifikasi  jika  terdapat  ciri-ciri  mata  yang  sama  pada  individu  yang  berbeda.  Namun demikian, meskipun masih terdapat kelemahan-kelemahan tersebut, penggunaan alat bantu pendeteksi mata tidak dapat dikesampingkan oleh karena hal tersebut sudah sesuai dengan amanat Instansi Kepolisian Republik Indonesia dan juga telah dianggap mempunyai potensi yang tinggi guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi para aparat penegak hukum maupun penyidik  pada  proses  penyelidikan  dan  juga  penyidikan  untuk  mengumpulkan  atau memperoleh bukti-bukti yang ada pada suatu perkara tindak pidana.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis telah menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mencari  tahu  dan  menemukan  prinsip,  aturan,  dan  doktrin  hukum  yang  dapat  digunakan untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang  dihadapi.  Pendekatan  hukum  normatif merupakan  suatu  proses  yang  bertujuan  untuk  menggali  dan  menemukan  prinsip  hukum, aturan  hukum,  maupun  doktrin  hukum  yang  kemudian  dapat  digunakan  untuk  menjawab permasalahan  hukum  yang  dihadapi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi kebenaran koherensi dari aturan hukum, yaitu apakah aturan hukum tersebut sesuai dengan norma  hukum  yang  berlaku  dan  apakah  norma  hukum  yang  mengandung  kewajiban  dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang ada.[4]
Untuk  memahami  konteks  yang  terkait  dengan  kekuatan  alat  bukti  dalam  proses persidangan  pidana,  yang  merupakan  fokus  penelitian,  penulis  telah  menggunakan  dua pendekatan,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual. Pendekatan perundang-undangan melibatkan penelitian terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan alat bukti yang sah menurut hukum, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara  kenyataan  apa  yang  terjadi  pada  masyarakat  sampai  sejauh  apa  undang-undang tersebut  sesuai  dengan  kenyataannya.  Pendekatan  konseptual,  di  sisi  lain,  melibatkan
pemahaman terhadap pandangan, doktrin, konsep, dan asas hukum di dalam ilmu hukum. Pemahaman tentang hal-hal tersebut merupakan pedoman bagi penulis dalam membangun argumentasi hukum yang solid untuk memecahkan isu yang dihadapi. Dengan menggunakan kedua  pendekatan  tersebut,  penulis  berusaha  untuk  memberikan  analisis  yang  lebih mendalam  dan  menyeluruh  tentang  permasalahan  yang  dihadapi  dan  mencari  solusi  yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Kekuatan Hukum Alat Bantu Pendeteksi Mata Sebagai Alat Pembuktian
Pada dasarnya suatu alat bukti pada perkara tindak pidana ialah segala sesuatu atau hal  yang  ada  keterkaitannya  dengan  suatu  tindakan  maupun  perbuatan  seseorang  yang melawan  hukum,  dalam  hal  ini  segala  sesuatu  atau  hal  tersebut  yang  masih  ada keterkaitannya dengan tindakan atau perbuatan pelaku tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan  pembuktian  maupun  sebagai  bahan  pertimbangan  hakim  untuk  menyatakan kebenaran atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. [5] Menanggapi hal tersebut Bambang Waluyo[6] memberikan argumentasinya yakni alat bukti ialah sesuatu hal baik itu berupa barang maupun bukan barang yang sudah ada ketentuan padanya dan oleh sebab hal tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pernyataan dakwaan atau melakukan tuntutan atau gugatan atau melakukan penolakan dakwaan yang didakwakan kepada dirinya atas suatu perkara tindak pidana.
Mengenai alat bukti yang dapat dipergunakan pada pembuktian didalam persidangan pidana.  Dimana  pada  pasal  tersebut  masih  terdapat  gap  atau  batasan  atas  jenis-jenis  alat bukti  yang  dipergunakan pada  pembuktian  pada  persidangan  pidana.  Namun, dikarenakan perkembangan  jaman  akhirnya  dicetuskanlah  UU  No.19  Th.  2016  dan  pelbagai  UU  khusus lainnya (Lex Spesialis) yang pada intinya memperbolehkan adanya alat bantu pendeteksi mata sebagai alat bukti secara hukum.[7]
Penjelasan alat bukti pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdiri atas:
a. iKeterangan isaksi
Ialah  suatu  keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi  atas  peristiwa  pidana.  Bukanlah keterangan dari pihak luar (testimonium de audit) namun dari individu yang memberikan keterangan sebagai alat bukti. Ini sudah sesuai dengan tujuan Hukum  Beracara Pidana
yakni  mencari  suatu  kebenaraan  atas  materiil,  melindungi  HAM  perorangan.  Maka keterangan saksi baru dianggap punya  nilai jika sudah memenuhi beberapa hal  antara lainnya:  pertama  wajib  mengucapkan  ikrar  atau  janji,  kedua  keterangan  haruslah  dari individu  tersebut  bukan  yang  lain,  ketiga  pendapat  pihak  lain  bukanlah  alat  bukti, keempat  wajib  diberikan pada  proses  persidangan pidana,  kelima harus ada  bukti  lain minimal 2 alat bukti.[8]
b. Keterangan ahli
Ialah  pernyataan  para  ahli  guna  proses  pemeriksaan  di  perisdangan  pidana.  Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwasannya hanya orang yang mempunyai keahlian khusus  atau  kemampuan  khusus  saja  dapat  memberikan  keterangan  ahli  untuk membantu pada saat proses penyelidikan perkara pidana untuk dilakukan pemeriksaan. Misalnya, jika suatu perkara terkait dengan kecelakaan lalu lintas, maka keterangan ahli yang  diperlukan  mungkin  akan  datang  dari  seorang  ahli  teknik  sipil  atau  seorang  ahli keselamatan  transportasi.  Keterangan  ahli  harus  didasarkan  pada  pengetahuan  yang dimiliki oleh orang tersebut, bukan pada asumsi yang tidak mendukung bukti.
Dalam  proses pengadilan,  keterangan  ahli  biasanya  akan  disampaikan  di depan hakim atau juri, dan akan dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum atau pengacara pembela. Keterangan  ahli  harus  dianggap  sebagai  salah  satu  sumber  informasi  saja  dalam membuat  keputusan,  dan  tidak  boleh  dianggap  sebagai  satu-satunya  bukti  yang menentukan keputusan dalam suatu perkara pidana. Sebelum mengeluarkan keputusan, hakim atau juri harus mempertimbangkan semua bukti yang tersedia dengan seksama dan wajib menimbang semua fakta-fakta yang ada keterkaitannya dengan perkara tindak pidana tersebut.
c. Surat
Dalam proses persidangan pidana surat tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya alat bukti yang diperlukan untuk mencapai keputusan pengadilan. Meskipun surat  tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun hakim wajib tetap mempertimbangkan alat bukti  lain  dalam  proses  penilaian  kebenaran  fakta  yang  terkait  dengan  tindak  pidana tersebut, dengan minimal dua alat bukti yang sah. [9] Jadi pada intinya yakni surat diakui sebagai alat bukti jika telah memenuhi syarat berikut:
1) Surat harus resmi atau sah;
2) Surat harus autentik, yaitu asli dan tidak dipalsukan;
3) Surat harus berbentuk surat, yaitu tidak bisa dianggap sebagai alat bukti jika hanya merupakan tulisan tangan atau teks pesan elektronik;
Meskipun  surat  dianggap  sebagai  alat  bukti  kuat  dalam  persidangan  pidana,  namun hakim wajib mempertimbangkan bukti-bukti yang lain selain surat pada proses penilaian kebenaran fakta yang ada keterkaitannya dengan klausula tersebut. Disisi lain, surat juga wajib memenuhi prinsip alat bukti pada Pasal 185 KUHAP, yaitu merupakan fakta yang terbukti,  merupakan  hasil  pengamatan  atau  pengalaman  seseorang,  merupakan  hasil percobaan yang benar, atau merupakan pernyataan saksi yang diakui benar. Oleh sebab itu,  surat  wajib  dipertahankan  keaslian  dan  keabsahannya  yang  nantinya  akan dipergunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  hakim  untuk  memutuskan  suatu  perkara tindak pidana pada peradilan pidana.
d. Petunjuk
Adapun pengertian petunjuk pada pasal 188 ayat (1) intinya yakni adanya suatu indikasi telah  terjadi  tindak  pidana  atas  suatu  peristiwa/perbuatan  melawan  hukum.  Jadi, petunjuk  dalam  proses  peradilan  pidana  baru  dipergunakan  apabila  bukti-bukti  yang sudah  diajukan  sebelumnya  pada  persidangan  belum  mencukupi  batas  minimum pembuktian menurut hakim. Maka hakim boleh untuk menilai ataupun mempergunakan petunjuk  sebagai  alat  bukti  pada  pembuktian  di  peradilan  pidana.  Petunjuk  harus didukung  dengan  alat  bukti  lainnya  agar  mempunyai  kekuatan  hukum  di  persidangan pidana.
Selain  itu,  petunjuk  wajib  memenuhi  beberapa  syarat-syarat  yang  ditetapkan  pada pasal 190 KUHAP. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:
1) Alat bukti petunjuk harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artinya, alat bukti  petunjuk  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya  oleh  seseorang yang menyatakannya.
2) Alat  bukti  petunjuk  harus  bersifat pasti. Artinya,  alat  bukti  petunjuk  harus  merujuk pada sesuatu yang pasti dan tidak ambigu.
3) Alat  bukti  petunjuk  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  keasliannya.  Artinya,  alat bukti petunjuk harus dapat dipertanggungjawabkan keasliannya oleh seseorang yang menyatakannya.
4) Alat bukti petunjuk harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Artinya, alat bukti  petunjuk  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  keabsahannya  oleh  seseorang yang menyatakannya.
e. Keterangan terdakwa
Ialah  pengakuan  dari  pihak  terdakwa  atas  klausul  yang  dilakukan/diketahui  oleh terdakwa  pada  persidangan  pidana.  Berbeda  dengan  pasal  295  HIR  yang  menyatakan pengakuan oleh terdakwa sebagai alat bukti bukan keterangan terdakwa.
Dari  penjelasan  diatas,  penggunanaan  alat  bantu  pendeteksi  mata  sebagai  alat  untuk mengetahui kebenaran yang diterapkan dipelbagai tempat seperti halnya rumah sakit, kantor,  persidangan  dan  ditempat  lainnya.  Keberadaan  alat  bantu  pendeteksi  mata dinilai  oleh  masyarakat  dapat  memberikan  kepastian  dan  keamanan  bagi  pengamana data.
Adapun  bagian-bagian  penting  dari  alat  pendeteksi  mata  agar  dapat  berfungsi sebagaimana mestinya, terdiri atas:
1) Pelacak  Mata  ( Eye  Tracker )  yang  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengukur  arah  atau posisi pandangan mata (kearah mana mata mematap) serta gerakan retina mata saat berhenti untuk menatao sebuah objek ( eye fixations ) dan juga pergerakan relatif mata yang dikirim ke otak.
2) Laptop yang berfungsi sebagai media untuk instalasi pendeteksi mata yang berguna untuk pengontrol, pengawas, serta pemantauan.
3) Headphone yang berfungsi untuk mendengarkan audio atau perintah secara pribadi.
4) Senderan  Dagu  ( Chinrest )  yang  berfungsi  sebagai  senderan  dagu  agar  kepala  tetap tenang dan tidak banyak bergerak.
5) Mouse  yang  berfungsi  untuk  mengarahkan  kursor  pada  laptop  guna  menjalankan program pendeteksi mata.
Adapun  poin  penting  pengunaan  alat bantu pendeteksi  mata  yakni sebagai  alat  tes untuk menyaring pelamar kerja, karyawan, pembebasan bersyarat dan imigran serta penegak hokum  dan  petugas  keamanan  public  untuk  melindungi  dari  korupsi  dan  kejahatan.[10] Adapun  pengertian  alat  bantu  pendeteksi  mata  yakni  alat  pendeteksi  kebohongan  mata dengan menggunakan media mata dengan mengukur sedikit perubahan pada perilaku mata untuk  mendeteksi  kebohongan  dengan  akurasi  mencapai  86-88%  dengan  tes  skrining  30
menit atau tes diagnostik (masalah tunggal) selama 15 menit. Setelah melakukan pengujian, respon pengujian peserta ujian dengan menggunakan alat bantu pendeteksi mata yang sesuai dianalisis oleh algoritme dan disimpan di server cloud yang aman dan akan dijadikan laporan terperinci dengan skor kredibilitas yang menunjukkan kemungkinan bahwa individu tersebut benar adanya atau berbohong dan untuk laporan sebagaimana dimaksud hanya bisa diakses oleh personel yang berwenang.[11]
Adapun  unsur  yang  harus  dipenuhi  agar alat  bantu  pendeteksi  mata  diakui  sebagai petunjuk menurut A.Chazawi sebagai berikut: [12]
a) Adanya tindakan, peristiwa maupun situasi yang berkaitan;
b) Adanya keterkaitan tindakan, peristiwa maupun situasi dengan gugatan; dan
c) Adanya indikasi benar telah terjadi serta adanya pelakunya.
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa alat bantu pendeteksi mata merupakan alat bantu pendeteksi mata ( digital evidence ) dalam KUHAP. Bukti elektronik yang diperoleh dari  kejahatan  dengan  bantuan  alat  bantu  pendeteksi  mata  atas  suatu  peristiwa  pidana. Menurut Hakim Mohammed Chawki, mengklasifikasikan bukti elektronik,antara lain:[13] a. Real Evidence
Ialah alat bukti dari objek yang dapat sentuh dan dilihat. Dalam proses pengadilan, real evidence harus  dipertimbangkan  dengan  hati-hati  dan  diuji  keabsahannya  secara terperinci  sebelum  dianggap  sebagai  bukti  yang  sah.  Hal  ini  penting  karena  real evidence dapat mudah diubah, hilang, atau rusak, sehingga harus diperlakukan dengan hati-hati dan dilakukan penanganan yang tepat untuk menjamin keabsahannya. Dalam hal real evidence merupakan rekaman otomatis yang dihasilkan oleh komputer atau alat lain, seperti file log komputer, maka penting untuk memastikan bahwa rekaman atau salinan data tersebut dihasilkan dengan cara yang sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah dikalibrasi dan diprogram dengan benar. Hal ini penting agar hasil print out data tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam proses pengadilan.[14]

## b. Testamentary Evidence
Ialah  keterangan  saksi/keterangan  ahli  yang  mana  dapat  diberikan  selama berlangsungnya  proses  persidangan  tindak  pidana  atas  dasar  pengalaman  dan  juga pengamatan  yang  dilakukan  secara  individu  inilah  yang  dinamakan  dengan Testamentary  Evidence atau Hearsay  Evidence .  Berdasarkan  UU  No.8  Tahun  1981
tentang  KUHAP  atas peranan  keterangan  ahli  dalam persidangan  pidana  mempunyai nilai sebagai alat pembuktian atas dasar keahlian khusus yang dimilikinya baik itu secara pengetahuan maupun secara pengalaman. Oleh sebab itu peranan seorang ahli sangat penting  selain  saksi  karena  bertugas  untuk  menjelaskan,  menerangkan, menggambarkan  kebenaran  atas  alat bantu  pendeteksi  mata  terhadap  tindak pidana yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara di peradilan pidana.[15]

## c. Circumstantial Evidence
Ialah  alat  bukti  yang  tidak  langsung  membuktikan  suatu  kesimpulan,  tetapi  dapat memberikan dukungan terhadap kesimpulan tersebut jika dikombinasikan dengan bukti lain yang sah.
Adapun syarat yang wajib dipenuhi,yaitu:
1) Dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya,  yaitu  bukti  sekunder  harus  dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan tidak terbantahkan.
2) Bersifat  pasti,  yaitu  bukti  sekunder  harus  dapat  dianggap  sebagai  fakta  yang  tidak diragukan lagi.
3) Dapat  dipertanggungjawabkan  keasliannya,  yaitu  bukti  sekunder  harus  dapat dianggap sebagai fakta yang asli dan tidak diubah-ubah.
4) Dapat  dipertanggungjawabkan  keabsahannya,  yaitu  bukti  sekunder  harus  dapat dianggap sebagai fakta yang sah dan tidak dapat disangkal.
Apabila bukti sekunder tidak memenuhi syarat tersebut, maka alat bukti tersebut tidak valid  pada  pengadilan  pidana.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  hakim  atau  juri  untuk mempertimbangkan  bukti  sekunder  dengan  hati-hati  dan  memverifikasi  keabsahannya sebelum menggunakannya sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara.
Bukti  sekunder  dapat  berupa  berbagai  macam  fakta  yang  tidak  secara  langsung membuktikan suatu kesimpulan, tetapi dapat memberikan dukungan terhadap kesimpulan tersebut jika dikombinasikan dengan bukti lain yang sah.[12]
Dengan  demikian,  untuk  memenuhi  kebutuhan  pengumpulan  bukti  yang  lebih memadai dalam proses hukum pidana, alat bantu pendeteksi mata dapat digunakan sebagai alat  yang  membantu  mengidentifikasi  bentuk  dari  informasi  elektronik  yang  dijadikan  alat bukti. Berdasarkan pendapat peneliti, alat bantu pendeteksi mata termasuk dalam kategori
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
alat bantu petunjuk, karena alat ini menggunakan pemindaian optik presisi untuk mengukur perubahan  ukuran  pupil  mata  dan  gerakan  mata  yang  mencerminkan  perubahan  aktivitas otak seseorang saat membaca dan menanggapi kuesioner. Dengan demikian, tidak tepat jika informasi yang diperoleh dari pemindaian optik tersebut harus dicetak, karena tidak seluruh informasi elektronik tersebut dapat tersaji dengan sempurna melalui proses cetak. Alat bantu pendeteksi  mata  dapat  membantu  mengumpulkan  bukti-bukti  yang  relevan  dan  dapat dipertanggungjawabkan  dalam  persidangan,  sehingga  dapat  mempermudah  proses penyelidikan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Maka  dari  semua  penjelasan  diatas  dapat  dipahami  bahwasannya  alat  bantu pendeteksi mata merupakan perluasan dari alat bukti sehingga atas hal tersebut mempunyai nilai  pembuktian  di  suatu  persidangan  pidana,  sedangkan  mengenai  bentuknya  alat  bantu pendeteksi mata tersebut dapat di masukkan kedalam kategori alat bukti petunjuk.
Alat  bantu  pendeteksi  mata  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam pembuktian  pidana,  terutama  dalam  kasus-kasus  tertentu.  Meskipun  demikian,  terdapat perbedaan  dalam  penggunaan  istilah  alat  bantu  pendeteksi  mata  di  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  saat  ini.  Beberapa  narasumber  juga  memiliki  pendapat yang  berbeda  tentang  kekedudukan  alat  bantu  pendeteksi  mata.  Pendapat  pertama menentukan kekedudukan alat bukti berdasarkan substansi dari alat bukti itu sendiri. Dengan demikian,  alat  bantu  pendeteksi  mata  dapat  dianggap  sebagai  alat  surat  atau  sebagai perluasan  dari  alat  bukti  petunjuk.  Sedangkan  pendapat  kedua  mengartikan  kekedudukan alat bantu pendeteksi mata sebagai perluasan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang kekedudukan  alat  bantu  pendeteksi  mata,  namun  yang  pasti  adalah  bahwa  alat  bantu pendeteksi mata memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian pidana.[16]
Meskipun demikian, sistem hukum pembuktian di Indonesia belum mengatur dengan jelas  mengenai  penggunaan  alat  bantu  pendeteksi  mata  sebagai  alat  bukti  untuk menyelesaikan perkara di peradilian.[17] Sebelum berlakunya UU ITE, penggunaan alat bantu pendeteksi  mata  pada  pembuktian  belum  ada  yang  mengatur.[18]  Namun,  setelah diundangkannya UU ITE, alat bantu pendeteksi mata dianggap mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti petunjuk pada persidangan pidana. Ini berarti bahwa alat bantu pendeteksi mata dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.[19]

## KESIMPULAN
Alat bantu pendeteksi mata dapat dianggap sebagai alat bukti dalam proses hukum jika  digunakan  oleh  negara  dalam  penegakan  hukum  atas  permintaan  institusi  penegak hukum, informasi yang diperoleh asli dan orisinil sesuai perundang-undangan yang berlaku, serta dapat diakses dan ditampilkan sebagai bukti dalam proses pembuktian perkara pidana. Hal  ini diatur dalam  Pasal  6  Jo. dengan Pasal  31  ayat  (3)  UU  ITE  serta  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
Alat bantu pendeteksi mata diakui sebagai alat bukti dalam hukum acara yang berlaku, menurut  pasal  11  sampai  pasal  14  dari  UU  ITE.  Alat  bantu  pendeteksi  mata  juga  dapat digunakan sebagai alat  bukti  dalam pembuktian  perkara pidana  yang diatur dalam  pasal  5 ayat (1) dan (2) juncto pasal 44 UU ITE. Meskipun demikian, tidak ada pengaturan tentang status alat bantu pendeteksi mata dalam KUHAP. Sebaliknya, pengaturannya terdapat dalam peraturan  perundang-undangan  khusus yang  ditentukan oleh  prinsip  Lex  Specialis  Derogat Legi Generalli, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan khusus (lex specialis) mengalahkan peraturan perundang-undangan umum (lex generalis).

## DAFTAR PUSTAKA
Y. N. Eato, “Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana,” Lex Crim. 6 , vol. 2, 2017.
S. Saleh, M. Akhir, dan S. B, “Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung,” Equilib. J. Pendidik. , vol. 6, no. 1, hal. 10 – 20, 2019, doi: 10.26618/equilibrium.v6i1.1793.
D. R. Monica, “Penggunaan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Proses Penyi dikan,” Univ. Lampung , 2018.
L. M. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., “PENELITIAN HUKUM,” Jakarta: Kencana, 2005, hal. 33.
Fachrul Rozi, “SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA,” J. Yuridis Unaja , vol. 1, 2018.
B.  W.  Endah  Puspita  Sari,  Sihabudin,  “KEKUATAN  PEMBUKTIAN  AFFIDAVIT  SEBAGAI  ALAT BUKTI SURAT,” Univ. Brawijaya Malang , vol. 2, no. 2, hal. 154 – 164, 2016.
Rahman Amin, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata . Sleman: Deepublish Publisher, 2020.
B.  I.  J.  M.S,  “KEKUATAN  ALAT  BUKTI  KETERANGAN  SAKSI  YANG  BERBEDA  ANTARA  BERITA ACARA  PEMERIKSAAN  DI  PENYIDIK  DENGAN  KETERANGAN  SAKSI  DI  PERSIDANGAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 465/PID.B/2009/PN.BJN,” Univ. Brawijaya , 2017. D. S. Angelo Lu ntungan Geraldo, Michael Barama, “Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana,” Lex Crim. , vol. VII, no. 5, hal. 8, 2018, [Daring].
Tersedia pada: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20542 A. Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
Moeljatno, Hukum acara pidana -Indonesia . Jakarta: Universitas Gadjah Mada, 1978.
P. P. Kartika, “Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pen cucian Uang,” Indones. J. Crim. Law , vol. 1, no. 1, hal. 39, 2019.
C. Law, A. Hukum, dan R. Aditama, “Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom,2011, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi ,Bandung,Refika Aditama,hlm.22. 1 1,” hal. 1– 17, 2011.
E.  Makarim,  “Tindak  Pidana  terkait  dengan  Komputer  dan  Internet:  Suatu  Kajian  Pidana Materiil dan Formil,” Univ. Indones. , vol. 1, 2017.
Herlina Hanum Harahap, “Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” Amaliah  J.  Pengabdi.  Kpd.  Masy. ,  vol.  4,  no.  2,  hal.  186 – 190,  2020,  doi: 10.32696/ajpkm.v4i2.551.
N.  Isima,  “KEDUDUKAN ALAT  BUKTI  ELEKTRONIK  DALAM  PEMBUKTIAN  PERKARA PIDANA,” Gorontalo Law Rev. , vol. 5, no. 1, hal. 179 – 189, 2022.
Anwar  Kurniadi,  “Pemilihan  Ibukota  Negara  Re publik  Indonesia  Baru  Berdasarkan  Tingkat Kebencanaan,” vol. Vol. 5 No., 2019.
R. Atmasasmita, Sistem peradilan pidana kontemporer . Jakarta: Kencana, 2017.
K.  A.  C.  T.  Dewi,  “Kedudukan Alat Bukti Elektronik  dalam  Hukum Acara  Pidana  Indonesia,” Kertha  Wichara ,  vol.  8,  no.  7,  hal.  1 – 18,  2019,  [Daring].  Tersedia  pada: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/54706