## EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN JALAN MASUK ( ACCESS CONTROL ) KE DAERAH KEAMANAN

## TERBATAS DI BANDAR UDARA DALAM MENDUKUNG ACARA NASIONAL DAN INTERNASIONAL DI BALI

## Joko Susanto
Bidang Keamanan Angkutan Udara Dan Kelaikudaraan, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV
Jl. Airport I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 Email: joko_susanto@kemenhub.go.id
Abstrak – Bali  sering  menjadi  tuan  rumah  penyelenggaraan  acara  bertaraf  nasional maupun  internasional.  Beragam  acara  bertaraf  nasional  maupun  internasional  yang berlangsung  di  Bali  berjalan  sukses  dan  memberikan  dampak  positif  bagi  Bali. Kesuksesan  acara  salah  satunya  karena  Kantor  Otoritas  Bandara  Wilayah  IV  yang memberikan pas bandara untuk panitia yang akan masuk ke bandara. Tujuan penelitian ini  adalah  mengidentifikasi  permasalahan  dalam  proses  pembuatan  pas  bandara  untuk acara  nasional  maupun  internasional  yang  diselenggarakan  di  Bali.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  normatif  dengan  melakukan  tinjauan  pustaka  terhadap peraturan yang terkait pembuatan pas bandara untuk acara nasional maupun internasional di  Indonesia.  Peneliti  juga  melakukan  wawancara  terhadap  pihak  yang  terlibat  dalam proses  pembuatan  pas  bandara  untuk  mendapatkan  informasi  yang  terpercaya.  Hasil penelitian adalah bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian  Jalan  Masuk  ( Access  Control )  ke  Daerah  Keamanan Terbatas  di  Bandar Udara  Kurang  Efektif  dalam mendukung acara  kenegaraan  nasional  maupun internasional yang diselenggarakan di Bali. Solusi dari hasil penelitian adalah merubah aturan yang ada atau menyusun aturan baru tentang tata cara mendapatkan pas bandara untuk acara bertaraf nasional maupun internasional di Indonesia.
Kata kunci: Daerah keamanan terbatas, Pas bandara, Pas bandara untuk panitia.
Abstract – Bali  often  hosts  national  and  international  events.  Various  national  and international events that took place in Bali were successful and had a positive impact on Bali. The success of the event is partly due to the Region IV Airport Authority Office which provides airport pass for the committee who will enter the airport. The purpose of this study  is  to  identify  problems  in  the  process  of  making  airport  pass  for  national  and international events held in Bali. This research uses a normative approach by conducting a  literature  review  of  regulations  related  to  making  airport  passes  for  national  and international  events  in  Indonesia  Researchers  also  conducted  interviews  with  parties involved in the process of making airport passes to obtain reliable information. The result of  the  research  is  that  the  Minister  of  Transportation  Regulation  Number  33  of  2015 concerning  Access  Control  to  Limited  Security  Areas  at  Airports  is  less  effective  in supporting  national  and  international  state  events  held  in  Bali.  The  solution  from  the
research results is to change the existing rules or develop new rules on how to get airport pass for national and international events in Indonesia.
Keywords: Security Restricted Area, Airport Pass, Airport Pass for the committee.

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  bangsa  yang berdaulat  sejak  proklamasi  kemerdekaan 17 Agustus  1945  telah  memplokamirkan diri  sebagai  negara  yang  berprinsip “bebas”  dan  “aktif”  dalam  menjalin hubungan dengan bangsa lainnya di dunia. Dalam  bahasa  sederhana  prinsip  “bebas dan  aktif”  dapat  dimaknai  sebagai  sikap “netral”.  Politik  “bebas”  dan  “aktif” mengacu pada pendekatan diplomasi yang mendorong  negara  untuk  menjaga kedaulatan,  kebebasan,  dan  kepentingan nasionalnya  dengan  tetap  menjalin  kerja sama  dan  kemitraan  dengan  berbagai negara,  tanpa  mengambil  sikap  yang ekstrem  atau  mengikuti  salah  satu  blok kekuatan.(Sabir, 1987)
Prinsip  “bebas  dan  aktif”  sebagai sumber  kebijakan  luar  negeri  Indonesia telah  diadopsi  sejak  awal  kemerdekaan. Prinsip ini tetap digunakan dan seringkali menjadi acuan dalam mengukur kebijakan luar  negeri  Indonesia.  (Haryanto,  2015). “Bebas”  artinya  bangsa  Indonesia  bebas menjalin  hubungan  kerjasama  dengan bangsa  atau  negara  manapun  di  dunia serta  “aktif”  artinya  bahwa  Indonesia senantiasa  berusaha  aktif  dalam  upaya menciptakan perdamaian dunia berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi  dan  keadilan  sosial  sebagaimana tercantum pada alinea keempat
Pembukaan UUD 1945 dan pada pasal 11 UUD 1945.
Politik  “bebas”  dan  “aktif” merupakan  ekstrasi  dari  kearifan  para pendahulu diplomat Indonesia yang telah mengakumulasi  pengalaman  pahit  dan getir  berinteraksi  dengan major  powers . Secara  filosofis,  Indonesia  dipersepsikan sebagai negara yang cinta damai, namun yang  lebih  mencintai  kemerdekaan. Rivalitas antar kekuatan dunia dipandang sebagai bentuk perilaku yang berorientasi pada  kepentingan  masing-masing  negara ( self  centered )  tanpa  memperdulikan kesulitan yang ditimbulkannya pada pihak lain, terutama negara-negara kecil ( lesser states ).(Mochamad  Yani  &  Montratama, 2017).
Dalam  perspektif  pembanguan ekonomi  dunia  dengan  adanya  prinsip “bebas”  dan  “aktif”  yang  dimiliki Indonesia  tentunya  akan  mempermudah bagi  negara  lain  dalam  mengambil  sikap atau  keputusan    terkait  hubungan kerjasama dengan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan  negara  di  dunia  telah mengetahui  sejak  awal platform yang diusung  Indonesia  ketika  menghadapi beragam konfik dalam segala bidang yang terjadi di belahan bumi manapun.
Lebih  spesifik  dalam  rangka pembangunan  dunia,  Indonesia  ingin mendorong  dan  meningkatkan  peran
negara middle  power di  dunia.  Dalam butir pertama Nawacita Jokowi, disebutkan bahwa “Kami akan memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama  global  dan  regional  untuk membangun  saling  pengertian  antar peradaban,  memajukan  demokrasi  dan perdamaian  dunia,  meningkatkan  kerja sama  pembangunan  selatan-selatan,  dan mengatasi  permasalahan  global  yang mengancam  umat  manusia.”  (Larasasati & Desy Natasya, 2017).
Terkait  dengan  pembangunan nasional, Jokowi selaku presiden berkeinginan  Indonesia  menjadi  poros maritim  dunia,  maka  untuk  mewujudkan cita-cita  tersebut  paling  tidak  beberapa kekuatan dibidang kelautan yang mendukung  harus  dimiliki  Indonesia. Kekuatan dimaksud antara lain keuangan dan  regulasi  kuat  dibidang  kelautan seperti  negara  Inggris,  industri  galangan kapal  berkelas  dunia  seperti  di  Korea Sealatan,  komunikasi  Sea  Lines  of Communications/SLOCs seperti Amerika Serikat  atau  seperti  Singapura  sebagai negara  operator  pelabuhan  terbesar  di dunia  (BAPPENAS,  2015).(Ardiyanti, 2018).
Tentunya  apa  yang  menjadi keinginan  Indonesia  untuk  memajukan pembangunan  di  dalam  maupun  luar negeri  akan  dengan  mudah  tercapai apabila  Indonesia  tampil  dan  berperan serta  memiliki  daya  tawar  dalam  kancah pembangunan ekonomi dunia.
Terdorong oleh prinsip politik luar negeri “bebas” dan “aktif” serta kemauan
kuat  Indonesia  untuk  berperan  dalam percaturan  politik,  ekonomi  sosial  dan budaya  dunia,  maka  Indonesia  berupaya lebih  aktif  memperlihatkan  eksistensinya kepada  dunia  luar  dengan  selalu  tampil dalam berbagai acara internasional. Selain selalu berpartisipasi dalam berbagai acara internasional,  Indonesia  juga  pro  aktif berusaha  menjadi  tuan  rumah  bagi berbagai acara internasional.
Indonesia  secara  konsisten  turut serta dalam upaya memajukan perekonomian  dunia  dengan  berusaha menjadi  jembatan  atau  mediator  antar negara  di  dunia  dalam  melaksanakan hubungan  bilateral  mereka.  Salah  satu upaya tersebut diantaranya adalah dengan menarik berbagai agenda kegiatan politik, ekonomi,  sosial  budaya  yang  berskala internasional agar diadakan di Indonesia. Dalam  hal  ini  Indonesia  ingin  menjadi penghubung antar negara dalam mewujudkan perdamaian dan
membangun  dunia  ke  arah  yang  lebih baik.
Banyak  acara  yang  bertaraf nasional  maupun  internasional  dalam berbagai  bidang  yang  diselenggarakan Indonesia berjalan sukses dan memberikan  dampak  positif  yang  sangat signifikan terhadap kemajuan pembangunan  di  Indonesia  khususnya, mulai dari seminar, workshop , perlombaan, festival, pertemuan bilateral, hingga konferensi tingkat tinggi.
Beberapa acara internasional  yang sukses  digelar  Indonesia  dan  telah menjadi  perhatian  dunia  diantaranya:
Indonesia  Masters,  WSBK  Indonesia, MotoGP Mandalika, Jakarta International
E-Prix  Circuit  (JIEC),  G20  Indonesia, KTT ASEAN, Samosir Music International,  World  Water  Forum  dan masih banyak lainnya. Pulau  Bali  yang  terkenal  akan keindahan  alamnya  serta  keramahan penduduknya  telah  menjadi  langganan sebagai tempat atau lokasi diselenggarakannya berbagai acara
nasional  maupun  internasional  tersebut. Selain  dikarenakan  fasilitas  yang  telah memadai, harus diakui pesona pulau Bali menjadi  daya  tarik  tersendiri  sebagai bahan  pertimbangan  pemilihan  lokasi digelarnya acara.
Adapun kesuksesan dalam menyelenggarakan  berbagai  acara  yang berskala nasional dan internasional di Bali tidak  lepas  dari  kerjasama  semua  pihak yang terlibat dalam upaya menyukseskan acara tersebut.
Salah satu pihak yang terlibat dan berperan penting dalam penyelenggaraan acara  nasional  maupun  internasional  di Bali adalah keberadaan Liaison Organizer (LO). Liaison  Organizer (LO)  atau  yang biasa  disebut  dengan  sebutan  LO, merupakan  salah  satu  bagian  dari Event Organizer (EO)  dimana  LO  ini  bertugas langsung  menangani  para  tamu  atau delegasi yang akan menjadi pengisi acara, bisa  dikatakan  bahwa  LO  yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan tamu  atau  delegasi  pengisi  acara.  Dalam berbagai acara tersebut Liaison Organizer
(LO) bertindak sebagai bagian dari panitia
kegiatan, jadi perannya sangat vital dalam mengatur  kelancaran  setiap  tahapan agenda kegiatan.
Dikarenakan  acara  yang  digelar bertaraf nasional atau internasional, maka berdasarkan pengamatan dan pengalaman peneliti  sebagaian  besar  tamu  atau delegasi  yang  hadir  datang  melalui bandara  dan  sebagian  disambut  dengan upacara  kenegaraan.  Terkait  dengan  hal itulah Liaison  Organizer (LO)  yang bertindak sebagai bagian dari kepanitiaan berkewajiban  turut  mengatur  proses penyambutan  atau  penjeputan  para  tamu atau delegasi di bandara.
Untuk  mempermudah  kerja  atau aktivitasnya  selama  pergelaran  acara nasional  maupun  internasional,  maka sudah dapat dipastikan Liaison Organizer (LO)  sangat  membutuhkan  dukungan bandara.  Oleh  karena  itu  pihak Liaison Organizer (LO)  memerlukan  izin  agar bisa  masuk  dan  beraktivitas  di  dalam bandara,  dimana  izin  masuk  bandara tersebut disebut pas bandara.
Untuk  mendapatkan  pas  bandara,
Liaison Organizer (LO) harus
mengajukan  permohonan  penerbitan  pas bandara kepada Kantor Otoritas Bandara Wilayah  IV  selaku  pihak  yang  memiliki wewenang  menerbitkan  pas  bandara sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor  PM  33  tahun  2015  tentang Pengendalian  Jalan  Masuk  ( Access Control )  Ke  Daerah  Keamanan  Terbatas Di  Bandar  Udara.  (Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor
E-ISSN: 2723-5572
PM 33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan  Terbatas  Di  Bandar  Udara, 2015)
Terkait  dengan  penerbitan  pas bandara  untuk  acara  nasional  maupun internasional itulah berdasarkan
pengamatan  dan  pengalaman  dilapangan yang  dilakukan  oleh  peneliti  ditemukan permasalahan yang perlu dicarikan solusi agar  proses  penerbitan  pas  bandara dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.
Salah  satu  permasalahan  yang berhasil diidentifikasi oleh peneliti adalah adanya  “diskresi”  yang  yang  seringkali diambil  dalam  proses    penerbitan  pas bandara  bagi  kegiatan  atau  acara kenegaraan  yang  bersifat  nasional maupun internasional. Diskresi dimaksud misalnya dalam hal pemenuhan persyaratan penerbitan pas bandara.
Asas  diskresi  sebagai  suatu  asas yang berkembangan dalam sistem hukum di  negara  ini  sebagaimana  dimaksudkan adalah  untuk  fleksibilitas  (Garner,  2004) ( flexible constitution is a constitution that has  a  few  or  no  special  amending procedures )  terhadap  perwujudan  dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat atau subjek hukum, sehingga pencitraan terhadap pola dan pemahaman terkait  juridis  formil  tidak  sepenuhnya dilakukan, tetapi juga di lain pihak bahwa aspek  hukum  positif  terkait  pemberian perijinan  perlu  dilakukan  sesuai  dengan prosedur  dan  tatanan  yang  telah ditetapkan. (Sarira, 2011)
Menurut  pakar  hukum  Saut  P. Panjaitan, diskresi ( pouvoir discretionnaire ,  Perancis)  atau Freies Ermessen (Jerman)  adalah  suatu  bentuk penyimpangan  terhadap  asa  legalitas dalam  pengertian wetmatigheid  van bestuur ,  jadi  merupakan  “kekecualian” dari  asas  legalitas.  Menurut  Prof. Benyamin, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan  pejabat  mengambil  keputusan menurut pertimbangannya sendiri. Dengan  demikian,  menurutnya  setiap pejabat  publik  memiliki  kewenangan diskresi.(Yulikhsan, 2016).
Selanjutnya  Gayus  T.  Lumbuun menerangkan arti diskresi sebagai berikut:
“Diskresi  adalah  kebijakan  dari pejabat  negara  dari  pusat  sampai daerah  yang  intinya  membolehkan pejabat  publik  melakukan  sebuah kebijakan  yang  melanggar  dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Yakni,  demi  kepentingan  umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB).” Sesuai pasal 1 Angka 9 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, “diskresi adalah keputusan dan/atau  tindakan  yang  ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan  untuk  mengatasi  persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan  perundang-undangan  yang memberikan  pilihan,  tidak  mengatur, tidak  lengkap  atau  tidak  jelas,  dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.” (Undang-
E-ISSN: 2723-5572 Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang
Administrasi Pemerintahan, 2014)
Pejabat yang mengeluarkan keputusan  diskresi  haruslah  memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan  diskresi  baik  kewenagan berkaitan  dengan  cara  memperolaeh kewenangan  yaitu  atribusi  atau  delegasi ataupun kewenangan menyangkut wilayah,  materi  dan  waktu.  Selanjutnya diskresi hanya dikeluarkan oleh pemerintah  (eksekutif)  baik  ditingkat pusat  maupun  ditingkat  daerah  beserta seluruh jajarannya karena dalam penggunaan  kebijakan  diskresi  yang melanggar  atau  merugikan  hak  warga negara  terhadap  pemerintah  (eksekutif)
dapat dimintai pertanggungjawaban melalui pengadilan. (Tobrani, 2018)
P. Nicolai berpendapat wewenang pemerintahan  adalah  kemampuan  untuk melakukan  tindakan  atau  perbuatan hukum  tertentu  yakni  tindakan  atau perbuatan  yang  dimaksudkan  untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. (Taufiqurrahman, 2019)
Diskresi mempunyai peranan yang sangat  penting  dalam  segala  aspek kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Utamanya  dalam  mengisi  kekosongan ketentuan  tertulis,  serta  melenturkan ketentuan  yang  kaku  ( rigid )  dan  sudah usang ( out of date ). Bahkan menyesuaikan dengan konteks kekinian yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat ( public ).
(Susilo, 2015)
Peneliti sangat mendukung terhadap berbagai kebijakan yang diambil dalam proses penerbitan pas bandara bagi Liaison Organizer (LO) guna menyukseskan  acara  kenegaraan  bertaraf nasional  maupun  internasional  yang digelar  di  Bali.  Akan  tetapi  menurut peneliti apabila sebuah kebijakan berlangsung terus-menerus artinya berulang, maka ada sesuatu yang kurang tepat  pada  regulasi  yang  berlaku  atau boleh dikatakan bahwa “proses penerbitan pas  bandara  bagi  kegiatan  atau  acara kenegaraan  bertaraf  nasional  maupun internasional  di  Bali  berjalan  kurang efektif”.
Untuk itulah peneliti berpendapat  harus  segera  dicari  jalan keluar terhadap permasalahan dimaksud.
Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan pendekatan normatif, dimana peneliti akan melakukan tinjauan pustaka  terhadap  peraturan  yang  terkait penerbitan tanda izin masuk bandara bagi kegiatan  atau  acara  kenegaraan  bertaraf nasional maupun internasional. Selain itu peneliti  juga  melakukan  wawancara terhadap  para  pihak  yang  terlibat  guna mendalami  permasalahan  yang  ada, sekaligus  menggali  solusi  terbaik  yang mungkin bisa dilaksanakan untuk perbaikan. Penelitian ini selain akan menguraikan  beragam  kendala  dan penyebab  kurang  efektifnya  penerbitan pas  bandara  bagi  kegiatan  atau  acara kenegaraan  bertaraf  nasional  maupun internasional di Bali juga akan memberikan  rekomendasi  perbaikan terhadap  permasalahan  yang  ada,  agar
kedepannya  proses  penerbitan  pas bandara  berjalan  efektif  dan  efisien.
Artinya mudah, sesuai regulasi dan tetap mengutamakan aspek
keamanan penerbangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerbitan  pas  bandara  sebagai izin  masuk  adalah  sebuah  sistem penggunaan jalan masuk yang merupakan implementasi langkah-langkah
pengendalian keamanan ( security control ) terhadap  akses  ke  daerah  keamanan terbatas  dan  daerah  steril  ( sterile  area ) pada suatu bandara.
Pengertian dari “Daerah Keamanan  Terbatas  ( Security  Restricted
Area ) adalah daerah-daerah di sisi udara di bandar  udara  yang  diidentifikasi  sebagai daerah  berisiko  tinggi  dan  dilakukan langkah- langkah pengendalian keamanan,  dimana  jalan  masuknya dikendalikan serta dilakukan pemeriksaan keamanan.  Yang  termasuk  dalam  daerah keamanan  terbatas  diantaranya  (1)  area keberangkatan  penumpang  antara  tempat pemeriksaan  keamanan  dan  pesawat udara; (2) daerah service road ; (3) apron ( ramp );    (4)  fasilitas  perbaikan  pesawat udara  (hanggar);  (5)  tempat  penyiapan bagasi  ( baggage  make  up  area );  (6) tempat  penurunan  dan  pengambilan bagasi tercatat; (7) gedung terminal kargo ( cargo  sheds );  (8)  daerah  penempatan bagasi  tercatat  dan  kargo  yang  telah diperiksa  yang  akan  dimuat  ke  pesawat udara;  (9) runway dan taxiway ;  (10) shoulder ;  daerah  sisi  udara  catering;  dan (11) fasilitas pembersihan pesawat udara.”
Kemudian
yang dimaksud “Daerah  Steril  ( Sterile  Area )  adalah daerah  di  antara  tempat  pemeriksaan penumpang  dan  pesawat  udara,  yang mana  aksesnya  dikendalikan  secara ketat.”  Contoh  daerah  yang  termasuk daerah  steril  di  bandara  adalah  ruang tunggu, garbarata dan jalur penumpang di apron ketika proses penaikan penumpang ke  dalam  pesawat  udara.  (Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor  KM  211  Tahun  2020  Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, 2020)
Pas bandara adalah izin masuk ke daerah  keamanan  terbatas  dan  daerah steril yang berada di dalam bandara yang dilengkapi  fitur  berupa:  foto  pemilik  pas bandara,  masa  berlaku  pas  bandara,  area yang  diizinkan  untuk  diakses  atau dimasuki  pemilik  pas  bandara  serta terdapat fitur keamanan.\Dalam perhelatan  acara  kegiatan  kenegaraan bertaraf  nasional  maupun  internasional pihak Liaison Organizer (LO) atau panitia kegiatan biasanya mengajukan area yang ingin diakses untuk kepentingan penjemputan  adalah  area  kedatangan domestik  maupun  internasional,  bahkan hingga  ke appron apabila  dalam  proses penyambutan tamu atau delegasi menggunakan upacara kenegaraan.
Sedangakan  untuk  proses  pemulangan para  tamu  atau  delegasi,  pihak Liaison Organizer (LO)  biasanya  mengajukan permohonan dapat mengakses area check- in dan ruang keberangkatan.
Kendala penerbitan pas banadara bagi kegiatan kenegaraan
Untuk melakukan identifikasi dan menjelaskan  beragam  kendala  dalam proses  penerbitan  pas  bandara  bagi kegiatan  kenegaraan  nasional  dan internasional khususnya yang diadakan di Bali,  peneliti  akan  menggunakan  4 (empat) aspek yang dapat dijadikan acuan sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 33 tahun 2015 yang kemudian diperbarui  dengan  PM  167  tahun  2015 tentang  Pengendalian  Jalan  Masuk
( Access  Control )  Ke  Daerah  Keamanan
Terbatas Di Bandar Udara.

## 1. Wilayah kerja (area) pas bandara
Dalam Peraturan Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  nomor 33 tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk  ( Access  Control )  Ke  Daerah Keamanan  Terbatas  Di  Bandar  Udara, dijelaskan bahwa pas bandara untuk orang perseorangan yang melakukan kegiatan di daerah keamanan terbatas harus ditentukan  wilayah  kerjanya.  Yang dimaksud wilayah kerja disini adalah area yang dijinkan untuk diakses atau dimasuki pemilik pas bandara.

## Tabel 1
Wilayah Kerja Pas Bandara
Untuk  keperluan  kepanitiaan kegiatan  atau  acara  nasional  maupun internasional,  wilayah  kerja  (area)  pas bandara yang diajukan biasanya adalah A, B  dan  P.  A  untuk  kedatangan,  B  untuk ruang keberangkatan dan P untuk platform atau apron .
Seperti  dijelaskan  sebelumnya area  A  dan  P  digunakan  untuk penyambutan tamu atau delegasi,
sedangkan  area  B  digunakan  untuk kepentingan  pemulangan  tamu  atau delegasi.
Terkait wilayah kerja atau area pas bandara, hal yang perlu diwaspadai adalah pemberian  area  P  ( platform ).  Hal  ini dikarenakan siapapun pemilik pas bandara dengan area P memiliki kesempatan atau kemungkinan  besar  untuk  mendekati, menyentuh  bahkan  masuk  ke  dalam
pesawat udara apabila prosedur perlindungan pesawat udara tidak berjalan sesuai regulasi yang ada.
Sesuai ketentuan yang ada bahwa selama  berada  dalam  bandara  pesawat udara harus dijamin tidak disusupi barang dilarang  ( prohibited  item )  dan  tidak terdapat  orang  yang  tidak  berwenang ( unauthorized  persons )  masuk  ke  dalam pesawat udara.
Apabila  kita  melihat  dari  segi resiko  keamanan  dan  keselamatan penerbangan  sebenarnya  tidak  harus mendekati atau masuk ke dalam pesawat udara,  cukup  bisa  masuk  ke  dalam  area platform atau apron sudah  dapat melakukan  tindak  kejahatan,  misalkan sabotase.  Dengan  demikian  pemberian area P ( platform ) pada pas bandara tanpa melalui  proses  seleksi  yang  cermat  dan jumlahnya kurang dibatasi sangat beresiko terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan. Persetujuan  penentuan  wilayah kerja (area) pada pas bandara sepenuhnya merupakan
kewenangan inspektur keamanan  penerbangan  Kantor  Otoritas Bandar  Udara  Wilayah  IV.  Berdasarkan wawancara  dengan  beberapa  inspektur keamanan  penerbangan,  para  inspektur juga  sepakat  bahwa  pemberian  wilayah kerja atau area P pada pas bandara sangat beresiko bagi keamanan dan keselamatan penerbangan.
Yang kemudian jadi permasalahan dalam  penerbitan  pas  bandara  bagi  tim kepanitiaan adalah hampir sebagian besar para pemohon pas bandara untuk kegiatan
atau acara nasional maupun internasional terkadang  tidak  mengikuti  tahapan screening pas  bandara.  Padahal,  pada tahap screening itulah  tim  inspektur Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dapat  melakukan  pengecekan  latar belakang para pemohon pas bandara.
Dalam  kepanitian  inti  sebuah kegiatan  atau acara nasional  maupun internasional biasanya terdiri dari 2 pihak, pihak  pertama  yakni  pihak  kementerian atau  instansi  selaku  pemilik  atau  yang mempunyai acara, dan pihak kedua adalah Liaison  Organizer (LO)  selaku  panitia penyelenggara.  Berdasarkan  pengalaman peneliti pemohon dari pihak kementerian atau  instansi  yang  paling  banyak  tidak mengikuti tahapan screening pas bandara.

## 2. Tahapan penerbitan pas bandara
Dalam  penerbitan  pas  bandara yang  bersifat  tetap  untuk  orang perseorangan  sesuai  Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  nomor 33 tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk  ( Access  Control )  Ke  Daerah Keamanan  Terbatas  Di  Bandar  Udara terdapat  beberapa  tahapan  yang  harus dilalui.  Setiap  tahapan  telah  ditentukan standar waktu prosesnya dan harus dilalui oleh  para  pemohon  pas  bandara  tanpa terkecuali.
Beragam  tahapan  penerbitan  pas bandara  mulai  dari  pendaftaran  akun  - verifikasi  akun  –  persetujuan  akun  – permohonan kuota – persetujuan kuota – upload berkas  permohonan  –  verifikasi kelengkapan/ validasi berkas – perbaikan/ persetujuan berkas – penyuluhan
pemahaman kepedulian keamanan penerbangan ( aviation security awareness )  – screening –  pembayaran  - penerbitan pas bandara.
Secara  sederhana  tahapan  dalam proses  penerbitan  pas  bandara  untuk orang  perseorangan  yang  bersifat  tetap dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Tahapan penerbitan pas bandara
Dari  tahapan  penerbitan  pas bandara seperti yang terlihat pada gambar 1,  terdapat  dua  tahapan  yang  biasanya jarang diikuti para pemohon pas bandara yang  bertugas  untuk  kepanitiaan  acara atau acara kenegaraan  nasional  maupun internasional.
Tahapan  pertama  adalah  tahapan penyuluhan pemahaman kepedulian keamanan  penerbangan,  padahal  untuk saat  ini  mengikuti  kegiatan  penyuluhan
pemahaman kepedulian keamanan penerbanga  para  pemohon  pas  bandara dapat mengikutinya dari manapun karena bisa diikuti secara online .
Tahapan  kedua  penerbitan  pas bandara yang jarang diikuti para pemohon pas  bandara  yang  bertugas  untuk kepanitiaan  acara  kenegaraan  nasional maupun  internasional  yakni  tahapan screening. Tahapan screening terhadap para pemohon pas bandara tertuang dalam
SOP  penerbitan  pas  bandara  Kantor Otoritas  Bandar  Udara Wilayah  IV  yang dilakukan  setelah  tahapan  penyuluhan pemahaman kepedulian keamanan penerbangan.  Selain  untuk  melakukan validasi ulang terhadap dokumen persyaratan,  tahapan screening bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman  para  pemohon  pas  bandara terhadap  materi  penyuluhan  kepedulian keamanan penerbangan, jika para pemohon pas bandara dinilai  belum atau kurang  memahami  materi  kepedulian keamanan  penerbangan,  maka  inspektur keamanan penerbangan akan memperjelas materi  dimaksud.  Dan  yang  yang  paling penting  dari  tujuan  tahapan screening adalah  untuk  mengetahui  latar  belakang pemohon  pas  bandara  melalui  proses wawancara.
3. Persyartan pas bandara
Untuk memastikan bahwa penerbitan  pas  bandara  hanya  diberikan kepada  mereka  yang  memang  berhak mendapatkan  pas  bandara  sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  nomor
33 tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk  ( Access  Control )  Ke  Daerah Keamanan  Terbatas  Di  Bandar  Udara, maka  ditetapkan  persyaratan  untuk mendapatkan pas bandara.
Beberapa  pihak  yang  berhak mendapatkan pas bandara sesuai
peraturan  yang  berlaku  diantaranya:  (1) Unit Penyelenggara Bandar Udara, dalam hal ini pengelola bandara seperti angkasa pura;  (2)  Badan  Usaha Angkutan  Udara, yang  dimaksud  adalah airline domestik maupun airline asing;  (3)  Badan  hukum yang melakukan kegiatan di bandar udara, seperti  restoran,  bank,  retail  dan  lain sebaginya;  (4)  Instansi  pemerintah  yang melakukan  kegiatan  pemerintahan  di bandar  udara,  misalkan  bea  cukai, imigrasi,  BMKG,  LPPNPI,  POLRI;  dan (5)  Anggota  komite  keamanan  bandar udara.
Agar  dapat  memperoleh  pas bandara orang perseorangan yang bersifat sementara  ( visitor )  seseorang  hanya cukup  menyerahkan  kartu  identitas  diri dan  didampingi  selama  berada  di  daerah keamanan  terbatas  oleh  personel  yang mempunyai  pas  tetap  (permanen)  yang berlaku dan sesuai dengan wilayah kerja. Ketentuan inilah yang semakin
mempertegas mengapa pas bandara yang bersifat  sementara  ( visitor )  tidak  tepat digunakan untuk pas bandara kepanitiaan acara nasional dan internasional. Ketentuan ini menurut peneliti merupakan salah  satu  bentuk  “kekaburan  norma”, karena  belum  secara  jelas  mengatur perbandingan jumlah pendamping dengan yang didampingi.
Apakah
satu
pendamping
hanya diizinkan mendampingi satu pemegang pas bandara yang bersifat sementara ( visitor )? jika satu pendamping hanya diizinkan mendampingi satu pemegang pas bandara yang  bersifat  sementara  ( visitor )  jelas tidak efisien. Begitu pula sebaliknya, jika satu pendamping diizinkan mendampingi beberapa  pemilik  pas  bandara  yang bersifat  sementara  ( visitor )  juga  tidak efisien,  karena  tiap  personel  pemilik  pas bandara yang bersifat sementara ( visitor ) yang didampingi dimungkinkan memiliki agenda  dan  tujuan  masing-masing,  dan tentunya  tingkat  resiko  keamanan  dan keselamatan  makin  meningkat.  Jadi penggunaan  pas  bandara  yang  bersifat sementara  ( visitor )  untuk  keperluan kepanitiaan  acara  nasional  maupun internasional  akan  membuka  peluang besar  pelanggaran  terhadap  Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 33 tahun 2015 tentang
Pengendalian  Jalan  Masuk  ( Access Control )  Ke  Daerah  Keamanan  Terbatas Di Bandar Udara.
Selanjutnya  pas  bandara  tetap dengan  jangka  waktu  mingguan  karena tergolong  pas  tetap  (permanen),  maka untuk mendapatkannya pimpinan instansi atau  entitas  harus  mengajukan  surat permohonan  tertulis  kepada  Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV yang  dilengkapi  persyaratan  sekurang- kurangnya:  (1)  surat  pernyataan  dari atasan  di  tempat  pemohon  bekerja;  (2) daftar  riwayat  hidup;  (3)  identitas  diri (KTP,  Paspor  atau  KITAS);  (4) background  check dari  Kepolisian,  Surat
Keterangan  Catatan  Kepolisian  (SKCK), kecuali bagi pegawai  instansi pemerintah dan  pegawai  badan  usaha  milik  negara; dan (5) SK Pegawai atau Kontrak Kerja.
Dari beberapa dokumen persyaratan yang harus dilampirkan dalam mengajukan  permohonan  pas  bandara yang  bersifat  tetap  dengan  jangka  waktu mingguan  untuk  keperluan  kepanitiaan acara  nasional  maupun  internasional terdapat beberapa dokumen yang biasanya tidak dapat dipenuhi seperti daftar riwayat hidup  dan background  check dari
Kepolisian,  Surat  Keterangan  Catatan Kepolisian (SKCK) khusus bagi pegawai honorer (paruh waktu) instansi
pemerintah.

## 4. Persyaratan pas bandara
Kegiatan  atau  acara  nasional maupun internasional yang digelar di Bali biasanya berlangsung selama satu sampai dengan  tiga  hari,  akan  tetapi  pada kenyataannya  tidak  jarang  diperlukan masa  persiapan  sekitar  satu  minggu sebelum hari pelaksanaan dan dua sampai dengan tiga hari untuk masa pemulangan, jadi total masa berlaku pas bandara yang dibutuhkan  kurang  lebih  selama  satu minggu.
Pas  bandara  untuk  perseorangan berdasarkan  sifatnya  terdiri  atas  pas bandara tetap (permanen) dan pas bandara sementara  ( visitor ).  Jangka  waktu  untuk pas  bandara  orang  perseorangan  yang bersifat tetap (permanen) terdiri dari: (1) tahunan; (2) bulanan; dan (3) mingguan.
Pas  bandara  orang  perseorangan yang bersifat sementara ( visitor ) diberikan
untuk kegiatan (1) kunjungan kedinasan; (2) survey ;  dan  (3)  praktek  pendidikan atau  pelatihan.  Selain  itu  pas  bandara orang perseorangan yang bersifat sementara  ( visitor )  harus  dikembalikan pada hari yang sama, artinya pas bandara yang  bersifat  sementara  ( visitor )  hanya berlaku maksimal selama 24 jam.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka pas  bandara  untuk  orang  perseorangan yang  bersifat  sementara  ( visitor )  tidak tepat  atau  tidak  efektif  jika  digunakan sebagai izin masuk bagi kepanitiaan acara nasional  maupun  internasional,  selain karena masa berlakunya hanya maksimal 24  jam  juga  melanggar  atau  tidak  patuh dengan  aturan  penggunaannya,  sesuai ketentuan  yang  telah  dijelaskan  diawal bahwa  pas  bandara  yang  bersifat sementara  ( visitor )  diberikan    untuk kegiatan  (1)  kunjungan  kedinasan;  (2) survey ;  dan  (3)  praktek  pendidikan  atau pelatihan.
Pada  kenyataannya  terkadang masih  diterbitkan  pas  bandara  yang bersifat sementara ( visitor ) untuk keperluan kepanitiaan acara yang bersifat nasional maupun internasional, meskipun hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  regulasi yang berlaku.
Dengan demikian jika dilihat dari aspek  masa  berlaku  pas  bandara,  maka yang tepat digunakan untuk kegiatan atau acara yang  bersifat  nasional  atau internasional  adalah  pas  bandara  yang bersifat  tetap  dengan  jangka  waktu mingguan.
Tidak  seperti  pas  bandara  orang perseorangan  yang  bersifat  sementara ( visitor )  yang  tidak  dikenakan  biaya penerbitan atau “gratis”, pas bandara yang bersifat  tetap  dengan  jangka  waktu mingguan  dikenakan  biaya  penerbitan sebagaimana  di  atur  dalam  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15
Tahun  2016  tentang  Jenis  dan Tarif Atas Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.  (Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun
2016 Tentang  Jenis  Dan Tarif Atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan,
2016).
Meskipun  terdapat  ketentuan bahwa  terhadap  kegiatan  tertentu,  jenis penerimaan  negara  bukan  pajak  yang berlaku  pada  Kementerian  Perhubungan yang  peruntukannya  tidak  bersifat komersial  dapat  dikenakan  tarif  sampai dengan  sebesar  Rp.  0,00  (nol  rupiah) seperti pada kegiatan (1) kenegaraan; (2) tugas pemerintahan tertentu; (3) pencarian dan  pertolongan,  bencana  alam,  dan bantuan kemanusiaan; (4) untuk kepentingan  umum  dan  sosial;  (5)  yang bersifat  nasional  dan  internasional;  atau (6)  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah. Akan  tetapi,  guna  pemenuhan  ketentuan tersebut tetap diperlukan tahapan tertentu yang membutuhkan waktu.
Dengan  demikian  berdasarkan semua  uraian  diatas,  menurut  peneliti beragam  jenis  pas  bandara  yang  ada belum  cukup  efektif  dan  efisien  untuk digunakan  sebagai  tanda  izin  masuk  ke
daerah  keamanan  terbatas  bagi  acara kenegaraan  yang  bersifat  nasional maupun internasional, karena berpeluang memunculkan pelanggaran terhadap regulasi  yang    berlaku,  dalam  hal  ini Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia  nomor  33  tahun  2015  yang diubah  dengan  PM  167  tahun  2015 tentang  Pengendalian  Jalan  Masuk ( Access  Control )  Ke  Daerah  Keamanan Terbatas Di Bandar Udara.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan peneliti  menyimpulkan  bahwa  Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 33 tahun 2015 tentang
Pengendalian  Jalan  Masuk  ( Access Control )  Ke  Daerah  Keamanan  Terbatas Di  Bandar  Udara  masih  kurang  efektif dalam menjawab kebutuhan izin masuk ke daerah  keamanan  terbatas  bandara  yang akan  dipergunakan  untuk  kepentingan kepanitiaan  acara  nasional  maupun internasional di Bali.
Indikator  utama  dari  kesimpulan yang  diambil  oleh  peneliti  adalah  masih sering  dibutuhkannya  diskresi  dalam bentuk  kebijakan  kemudahan  dalam proses  penerbitan  pas  bandara  untuk kepentingan  kepanitiaan  acara  nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Bali.
Beberapa  diskresi  dalam  bentuk kebijakan  kemudahan  dalam  proses penerbitan pas bandara untuk kepentingan kepanitiaan  acara  nasional  maupun internasional  yang  diselenggarakan  di Bali diantaranya: (1) wilayah kerja (area)
pas bandara disesuaikan kebutuhan acara; (2)  tidak  diikutinya  sebagian  tahapan penerbitan  pas  bandara;  (3)  tidak dipenuhinya sebagian persyaratan
penerbitan  pas  bandara;  dan  (4)  masa berlaku pas bandara yang fleksibel (sesuai kebutuhan acara).
Adapun saran yang menurut peneliti dapat  diterapkan  guna  mengurangi  atau bahkan  menghilangkan  kemungkinan dikeluarkannya  diskresi  dalam  proses penerbitan pas bandara untuk kepentingan kepanitiaan acara nasional atau internasional  yang  diselenggarakan  di Bali antara lain: 1. Proses  penyambutan  tamu  atau delegasi termasuk upacara kenegaraan  dilakukan  di  ruang kedatangan atau di area gedung VIP,
dengan  demikian  jumlah  wilayah kerja  (area)  “P”  pada  pas  bandara dapat diperkecil sehingga secara tidak langsung  akan  menurunkan  tingkat resiko  keamanan  dan  keselamatan penerbangan.
2. Dalam  hal  tidak  diikutinya  sebagian tahapan  proses  penerbitan  pas bandara yang pada umumya disebabkan keterbatasan waktu (proses pengajuan pas bandara terlalu mendadak), maka diperlukan sosialisasi  yang  lebih  intensif  ke berbagai  instansi/  entitas/  lembaga pemerintahan terkait tahapan proses
3. penerbitan pas bandara dengan tujuan agar  kedepannya  dalam  mengajukan permohonan  penerbitan  pas  bandara dijadwalkan  lebih  awal  sehingga seluruh  pemohon  pas  bandara  dapat
mengikuti  segala  tahapan  proses penerbitan pas bandara.
4. Agar  persyaratan  penerbitan  pas bandara  dapat  dipenuhi  secara lengkap, maka diperlukan sosialisasi kepada  instansi/  entitas/  lembaga pemerintahan  terkait  proses  dan persyaratan  yang  wajib  dipenuhi dalam  pengajuan  penerbitan  pas bandara.
5. Perlu  diatur  secara  khusus  terkait penerbitan pas bandara yang digunakan untuk kepentingan kepanitiaan acara kenegaraan nasional maupun internasional dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia nomor  33  tahun  2015  tentang Pengendalian  Jalan  Masuk  ( Access Control )  Ke  Daerah  Keamanan Terbatas Di Bandar Udara.
6. Menerbitan  peraturan  menteri  atau peraturan lainnya yang mengatur tata cara  penerbitan  pas  bandara  untuk acara  kenegaraan  nasional  maupun internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
ArArdiyanti, D. (2018). Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Jurnal Sosial
Politik , 1 (2).
https://doi.org/https://doi.org/10.32
699/resolusi.v1i2.290
Haryanto, A. (2015). Prinsip Bebas Aktif Dalam  Kebijakan  Luar  Negeri Indonesia  Perspektif  Teori  Peran. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi , IV . Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 211
Tahun  2020  Tentang  Program Keamanan  Penerbangan  Nasional, Pub. L. No. 211 (2020).
Larasasati, C., & Desy Natasya, E. (2017).
Peran  Indonesia  di  G-20:  Peluang dan  Tantangan. Jurnal  Hubungan Internasional , 2 . www.presidenri. Mochamad  Yani,  Y.,  &  Montratama,  I. (2017). Quo  Vadis  Politik  Luar Negeri  Indonesia .  PT.  Elex  Media Komputindo.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia  Nomor  PM  33  Tahun 2015  Tentang  Pengendalian  Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan  Terbatas  Di  Bandar Udara, Pub. L. No. 33 (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  15  Tahun  2016  Tentang Jenis  Dan  Tarif  Atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak Yang  Berlaku  Pada  Kementerian
Perhubungan,  Pub.  L.  No.  15 (2016).
Sabir,  M.  (1987). Politik  Bebas  Aktif:
Tantangan  Dan  Kesempatan (1st ed.). Haji Masagung.
Sarira,  I.  (2011).  Kebijakan  Perizinan Sesuai  Asas  Diskresi  Terkait Manajemen Risiko Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan. Humaniora , 2 (2).
https://doi.org/https://doi.org/10.21 512/humaniora.v2i2.3219 Susilo, A. B. (2015). Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan Dan/Atau Tindakan  Pejabat  Publik  Dalam Mewujudkan  Tata  Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Hukum Peradilan , 4 (1).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.
25216/jhp.4.1.2015.133-152
Taufiqurrahman,  M.  (2019).  Kedudukan Diskresi  Pejabat  Pemerintahan. JURNAL RETENTUM , 1 (1), 48–61. https://doi.org/http://dx.doi.org/10. 46930/retentum.v1i01.299.
Tobrani, R. (2018). Pengujian Keputusan
Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap  Diskresi Yang  Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintahan. Samudra Keadilan , 13 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.33 059/jhsk.v13i1.694 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,  Pub.  L.  No.  30 (2014). Yulikhsan, E. (2016). Keputusan Diskresi dalam  Dinamika  Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN) . Deepublish.