## PERJANJIAN PRANIKAH: SOLUSI BAGI WANITA

## Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar
*)
*) Ahmad Dahlan adalah Master Studi Islam dan Dosen Tetap Jurusan Hukum Islam (Syariah) STAIN Purwokerto. Firdaus Albar adalah Sarjana Hukum Islam alumni Jurusan Hukum Islam (Syariah) STAIN Purwokerto.
Abstract: prenuptial agreement (Perjanjian pranikah) is social phenomenon that still uncommon among Indonesian society. However, polygamy  practice  that  still  controversial  necessitates  such  an  arrangement  and  prenuptial  agreement  can  become  basic  to  alleviate polygamy that not based on Islamic law. prenuptial agreement content not only cover polygamy, but also harta gono gini (joint marriage property)  arrangement,  even  touched  family  life  design  that  will  practiced  by  spouse.  Keywords: prenuptial  agreement,  polygamy controversy.

## A. PENDAHULUAN
Pernikahan  atau  perkawinan  merupakan  perilaku  sakral  yang  termaktub  dalam  seluruh  ajaran agama. Dengan pernikahan diharapkan akan menciptakan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, 1 interaksi  hidup  berumah  tangga  dalam  suasana  damai,  tenteram,  dan  rasa  kasih  sayang antara anggota keluarga, 2 yang semuanya bermuara pada harmonisasi keluarga.
Namun  fakta  yang  berkembang,  harmonisasi  keluarga  terganggu  oleh  fenomena  poligami. Walaupun secara normatif poligami diakui oleh hukum Islam, tetapi karena suatu hal, maka poligami ditentang  banyak  intelektual,  lebih-lebih  para  penggerak  wanita.  Apalagi  terdapat  sinyalemen  bahwa poligami yang dipraktikkan oleh banyak muslim telah mereduksi rasa penghargaan kepada wanita dan nilai-nilai keadilan.
Belakangan muncul wacana tentang perjanjian pranikah, yaitu suatu perjanjian yang diproyeksikan sebagai “senjata” bagi wanita untuk mencegah calon suami untuk berpoligami. Perjanjian pranikah yang selama  ini  berjalan,  materinya  masih  pada  harta  gono  gini  (harta  bersama  sebelum  menikah),  atau manajemen harta percampuran setelah menikah akan dibagaimanakan, jika ternyata terjadi perceraian. Contoh  perjanjian  pranikah  tentang  harta  gono  gini  pernah  dilakukan  oleh  Dessy  Ratnasari,  aktris  top Indonesia,  pada  pernikahan  pertamanya.  Ironinya,  ada  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  contoh perjanjian pranikah yang hanya untuk memisahkan harta suami-istri sehingga pihak yang mengusulkan, seperti Dessy Ratnasari sebagai orang yang pelit. 3
Bagaimana  bila  perjanjian  pranikah  berisi  klausal  syarat  suami  tidak  berpoligami?  Pertanyaan  ini menarik jika dikaitkan dengan data pada Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia dari tahun 1996- 2001, ternyata poligami telah banyak membuat pasangan suami-istri bercerai secara tidak sehat. Adapun daftar perceraian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Sumber: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Depag RI 4
Dari  data  di  atas,  mungkinkah  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  bahwa  perjanjian  pranikah  dengan materi  suami  tidak  boleh  berpoligami  merupakan  suatu  solusi  bagi  wanita  dalam  mengarungi  bahtera rumah tangganya?

## B. PERJANJIAN PRANIKAH
Perjanjian  pranikah  sering  juga  disebut  dengan  perjanjian  perkawinan.  Jika  diuraikan  secara etimologi, maka dapat merujuk pada dari dua akar kata, perjanjian dan pernikahan. Dalam bahasa Arab, janji atau perjanjian biasa disebut dengan  atau , 5 yang dapat diartikan dengan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. 6
Dalam  Islam,  pernikahan  secara  etimologis  diartikan  dari  lafadz  an-nikâh ()  yang  merupakan mashdar dari fi’il madhi  (nakaha) yang mempunyai arti kawin, setubuh, atau senggama. 9 Menurut al-Jaziri . 10
Lafadz an-nikâh juga bisa berarti bergabung dan berkumpul, dipergunakan juga dengan wata atau akad nikah, tetapi kebanyakan pemakaiannya untuk akad nikah. 11
Dalam  pemakaian  bahasa  sehari-hari,  perkataan  nikah  lebih  banyak  dipakai  dalam  arti  kiasan daripada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai. 12
Adapun  perjanjian  pranikah  (prenuptial  agreement), yaitu  suatu  perjanjian  yang  dibuat  sebelum pernikahan  dilangsungkan  dan  mengikat  kedua  belah  pihak  calon  pengantin  yang  akan  menikah  dan berlaku  sejak  pernikahan  dilangsungkan. 13 Perjanjian  biasanya  dibuat  untuk  kepentingan  perlindungan hukum  terhadap  harta  bawaan  masing-masing,  suami  ataupun  istri,  meskipun  undang-undang  tidak mengatur  tujuan  perjanjian  perkawinan  dan  apa  yang  dapat  diperjanjikan,  segalanya  diserahkan  pada kedua pihak. 14
Dengan  perjanjian  pranikah  diharapkan  dapat  menjadi  acuan  jika  suatu  saat  timbul  konflik  serta menjadi salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban mereka.

## C. DASAR HUKUM
Dalam Islam banyak sumber yang berkaitan dengan suatu perjanjian. Firman Allah SWT:
15
16 Dalam Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, hal perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V tentang Perjanjian Perkawinan, yaitu pada pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 sebagai berikut.
Ayat 1.  Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
Ayat 2.  Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Ayat 3.  Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
Ayat  4.  Selama  perkawinan  berlangsung  perjanjian  tersebut  tidak  dapat  diubah,  kecuali  bila  dari  kedua  belah  pihak  ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 17
Adapun  penghormatan  terhadap  suatu  perjanjian  hukumnya  wajib,  jika  perjanjian  tersebut pengaruhnya positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan. 18
Selama  ini baru  sebagian kecil  masyarakat  Indonesia  yang  membuat  perjanjian  sebelum menikah. Anggapan  bahwa  setelah  menikah  segala  sesuatu  melebur  menjadi  satu  membuat  setiap  pasangan merasa  enggan  untuk  membuat  perjanjian.  Padahal,  perjanjian  pranikah  tidak  hanya  memuat  tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak.
Menurut M.  Rezfah Omar, pengacara LBH  APIK 19 Jakarta, posisi perjanjian  sebelum pernikahan lebih  kuat daripada  peraturan-peraturan yang  ada  dalam  UU  No  1/1974 tentang  Perkawinan.  Karena perjanjian  tersebut  dapat  melindungi  hak  kedua  belah  pihak.  Jika  terjadi  perceraian  dan  sengketa  di antara  keduanya,  maka  perjanjian  pranikah bisa  dijadikan pegangan untuk  penyelesaian.  Bahkan,  apa yang diatur oleh UU Perkawinan bisa batal oleh perjanjian pranikah. 20
Menurut  Oliver  Richard  Jones,  dalam  Laporan  Program  Pengalaman  Lapangan  ACICIS Universitas  Muhammadiyah  Malang bahwa  perjanjian  perkawinan  tidak  melanggar  UU  No.  7  Tahun 1984  tentang  Pengesahan  CEDAW  (Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Against Women),  yaitu  konvensi  tentang  penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  wanita.  Perjanjian perkawinan dibuat pada masa akad nikah. 21 Perjanjian perkawinan boleh menyangkut taklik talak, 22 yaitu janji  suami  untuk  menceraikan  istrinya  dalam  keadaan  tertentu  seperti  suami  tersebut  meninggalkan istrinya  atau  tidak  melakukan  kewajibannya. 23 Seorang  istri  berhak  mengajukan  gugatan  perceraian berdasarkan pelanggaran taklik talak. 24
Perjanjian perkawinan juga boleh menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan, 25 dengan maksud untuk  melindungi  kepentingan  pihak  wanita  atau  kedua  suami  dan  istri.  Jadi,  perjanjian  perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 2 butir f, Pasal 5 butir a atau Pasal 16 CEDAW. 26
Tidak  banyak  orang  yang  bersedia  menandatangani  perjanjian  pranikah.  Selama  ini,  perjanjian pranikah  dianggap  hanya  untuk  memisahkan  atau  mencampurkan  harta  suami-istri.  Akibatnya  pihak yang mengusulkan dinilai masyarakat sebagai orang yang ‘pelit’. 27

## E. ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN
Seperti  yang  dikaji  pembahasan  sebelumnya  bahwa  perjanjian  perkawinan  terdapat  dalam perundang-undangan  Indonesia,  yaitu  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  pada pasal  29  ayat  1,  2,  3,  dan  4,  atau  dapat  pula  dirujukan  pada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPer),  hal  perjanjian  diatur  pada  Bab  Kedua,  tentang  Perikatan-perikatan  yang  dilahirkan  dari kontrak atau perjanjian, pasal 1313,1314.
Kasus  yang  menimpa  Dina,  25  tahun,  karyawati  swasta  di  Jakarta,  ketika  akan  menikah,  calon suaminya mengusulkan untuk mengatur perjanjian pranikah. Ternyata Dina kaget, sakit hati dan meragu karena  belum  apa-apa  sudah  mengatur  harta  gono-gini  bila  terjadi  perceraian.  Beberapa  poin  yang tercantum dalam perjanjian tersebut antara lain, bila nanti bercerai, Dina tidak berhak menuntut uang dengan  jumlah  tertentu  dari  calon  suaminya.  Begitu  juga  waktu  masih  terikat  tali  pernikahan,  di  situ diatur cara pengelolaan uang Dina dan uang suaminya. Yang membuat Dina sakit hati sekali, kok belum menikah calon suami sudah membicarakan perceraian, apalagi kesannya dia itung-itungan sekali dalam mengatur  keuangan  sewaktu  menikah  nanti.  Walhasil,  Dina  kecewa  dan  berpikir  untuk mempertimbangkan kembali rencana pernikahannya dengan kekasihnya itu. 28
Dari  cerita  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  sampai  saat  ini,  khususnya  di  Indonesia  dan  mungkin negara  Timur  lainnya,  perjanjian  pranikah  menjadi  sesuatu  yang  belum  biasa  dilakukan  dan  bahkan
menjadi  persoalan  yang  sensitif  ketika  salah  seorang  calon  pasangan  mengajukan  untuk  membuat perjanjian.
Ada  berbagai  persoalan  yang  mengganjal  ketika  perjanjian  pranikah  diterapkan  oleh  calon pengantin. Di samping persoalan budaya, ada juga persoalan yang berkaitan dengan keyakinan bahwa perkawinan  adalah  sesuatu  yang  sakral,  suci,  dan  agung.  Oleh  karenanya, setiap  pasangan  yang  akan menjalani pernikahan harus menjaga kesuciannya sejak dari proses menuju pernikahan dan terus sampai pada menjalani pernikahan. Sebuah keluarga harus mempertahankan perkawinannya sekuat tenaga demi kesakralan,  kesucian,  dan  keagungan  perkawinan  tersebut.  Tragisnya,  tidak  jarang  perempuan  yang memperjuangkan  ikatan  perkawinannya,  meskipun  dirinya  terus-menerus  mengalami  kekerasan  oleh pasangannya. 29
Dalam  konteks  pemberdayaan perempuan,  perjanjian  pranikah  bisa  menjadi  alat  perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Rabia Mills memberi point-point  yang sebaiknya  masuk dalam perjanjian pranikah  menjadi hal yang penting. Yang perlu  dipertimbangkan  dalam  membuat  perjanjian  pranikah  adalah  persoalan  poligami,  mahar, perceraian, keuangan, dan menempuh pendidikan bagi perempuan. Persoalan-persoalan yang dianggap perlu  untuk  dimasukkan  ke  dalam  perjanjian.  Bahkan  jika  perlu  pembagian kerja,  juga  menjadi  hal penting yang dimasukkan ke dalam point perjanjian. 30
Menurut Muhammad Afandhi Nawawi, perjanjian pranikah sangat terkait dengan dua konsekuensi hukum,  berkaitan  dengan  suatu  perkawinan,  yaitu  tentang  status  anak  sebagai  buah  perkawinan  dan harta. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara “harta bawaan” dengan “harta bersama”,  semuanya  dianggap  sebagai  harta  yang  tunduk  pada  hukum  perkawinan  (huwelijk- svermogensrecht). Contoh, sebelum kawin, Tuan X telah memiliki harta senilai Rp 100 milyar, kemudian melangsungkan perkawinan dengan Nona Y, yang tidak memiliki harta selain pakaian yang melekat di badannya. Sejak saat perkawinan, jumlah “harta perkawinan” (huwelijksgoederen) tersebut berjumlah Rp 100  milyar. Ketika terjadi perceraian,  maka Nyonya Y  tersebut  akan  mendapat  pembagian  dari Harta Perkawinan sebesar Rp 50 milyar. Ketimpangan semacam inilah yang dikoreksi melalui lembaga hukum yang sering disebut sebagai Perjanjian Pisah Harta. UU No. 1 tahun 1974, sebenarnya telah melakukan koreksi, dengan cara membedakan jenis harta, yaitu “harta bawaan”, harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan,  yang  tunduk  pada  penguasaan  masing-masing  pihak,  dan  “harta  bersama”,  yakni  harta yang diperoleh semasa perkawinan). Dengan demikian, perjanjian pranikah dalam konstruksi UU No. 1/1974,  ternyata  hanya  melindungi  pasangan  yang  kaya  ketika  menikah,  dan  tidak  dapat  dimiliki pasangan yang miskin, jika terjadi perceraian. 31
Membuat  suatu  perjanjian  sebelum  perkawinan,  terutama  mengenai  harta  kekayaan  tergantung kepada keinginan dan kesepakatan antara calon suami dan istri. Sejak dimulainya perkawinan, otomatis akan terjadilah percampuran harta kekayaan antara suami dan istri, kecuali sebelum dilangsungkannya perkawinan  telah  dibuat  suatu  perjanjian  perkawinan  mengenai  pemisahan  harta  kekayaan  masing- masing  pihak.  Perjanjian  perkawinan  tersebut  harus  dibuat  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  dan isinya  tidak  boleh  melanggar  batas-batas  hukum,  agama,  dan  kesusilaan.  Banyak  terbukti  bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan. 32
Menurut M Rezfah Omar, pengacara LBH APIK Jakarta, perjanjian perkawinan sangat baik karena dapat  melindungi  hak  kedua  belah  pihak.  Jika  terjadi  perceraian  dan  sengketa  di  antara  keduanya, perjanjian ini bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaiannya. Perjanjian prapernikahan harus disahkan
di  depan pihak  yang berwenang,  seperti notaris  atau  pegawai pencatat perkawinan,  agar kuat  di  mata hukum. Jika hanya dituliskan di atas kertas bersegel atau bermeterai, tidak akan kuat posisinya. 33
Manfaat dari perjanjian pranikah adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain sebagai berikut.
1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada harta gono gini. Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi bikin pisah harta. Semuanya menjadi harta gono gini.
2. Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja bikin perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
3. Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian,
4. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut. Terutama mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa, berapa besar kontribusi masing-masing orangtua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin. 34
Bahwa  dalam  hal  hukum  tentang  persyaratan  atau  perjanjian  salah  satu  istri  atau  suami  menjadi ikhtilâf dalam kalangan ulama mazhab, dalam hal apakah perjanjian tersebut dapat mempengaruhi sah atau  tidaknya  pernikahan?  Atau  bagaimana  hukum  dari  kebolehan  persyaratan  tersebut  dalam  suatu akad pernikahan?
Menurut Mazhab Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Kamil Musa bahwa persyaratan yang diajukan oleh calon istri tidak wajib dilakukan oleh suami, dan tidak akan mempengaruhi akad nikah itu, baik dari segi ketidakabsahan maupun kelangsungan akad tersebut. Akad nikah tersebut tetap berlaku, jika suami dapat melakukan persyaratan tersebut, hal ini tidak menjadi problem. Namun, jika suami ternyata tidak menepatinya, maka suami harus berusaha membayar mahar yang telah diucapkannya. Misalnya, suami mengungkapkan untuk membayar mahar tertentu disertai syarat yang menguntungkan istrinya, misalnya suami  tidak  akan  keluar  dari  desanya,  tidak  akan  menikah  lagi,  atau  tidak  akan  menceraikannya. Apabila  suami dapat  memenuhi  persyaratan  tersebut,  itu  semua  dianggap sebagai  mahar. Akan  tetapi, jika tidak dapat melaksanakan persyaratan tersebut, sebaiknya suami memilih mahar yang lain. 35
Menurut  Syafi’i,  persyaratan  harus  logis  dan  dapat  dipenuhi  dan  tidak  melenceng  dari  tujuan pernikahan.  Seperti  jika  istri  mengajukan  persyaratan  kepada  suaminya  untuk  tidak  memindahkannya dari tempat tinggalnya maka persyaratan ini batal, namun akad nikahnya tetap berlaku. Akan tetapi, jika perjanjian tersebut bertentangan dengan keharusan dalam akad nikah seperti suami tidak akan mendapat bagian  rumah  sebagaimana  yang  didapat  dari  calon  istri,  maka  perjanjian  tersebut  batal  dan  akad nikahnya pun batal. 36

## F.  ANALISIS TERHADAP TIDAK BERPOLIGAMI DALAM PERJANJIAN PRANIKAH
Persoalan  poligami  sampai  saat  ini  masih  kontroversial  dalam masyarakat  muslim.  Pencantuman point poligami dalam perjanjian pranikah menjadi penting dalam upaya melindungi perempuan.
Di negara Barat, poligami adalah sesuatu yang dilarang (illegal). Begitu juga di Kanada, melakukan poligami adalah sesuatu yang dilarang oleh negara, meskipun demikian perempuan muslim di Kanada
dianjurkan  untuk  memasukan  point poligami  sebagai  bentuk  ketidakrelaannya  dipoligami  dalam perjanjian pranikah. Point ini penting masuk perjanjian pranikah juga sebagai antisipasi apabila pasangan muslim tersebut  pindah kewarganegaraan, yang di negara tersebut tidak  ada larangan  poligami. Tidak kalah pentingnya perjanjian pranikah tersebut dilakukan di hadapan pemimpin agama dan didampingi oleh masing-masing pengacaranya sehingga perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum. 37
Di Indonesia, poligami juga menjadi perdebatan, khususnya yang berkaitan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Menurut Amrie Hakim, perjanjian perkawinan yang bermaterikan tentang suami untuk berpoligami menjadi  penting.  Hal  ini  jika  dikaitkan  dengan  kenyataan  banyak  pasangan  suami-istri  yang  bercerai dikarenakan suami terbukti berpoligami sebagaimana tabel di pendahuluan.
Imam Hambali berpendapat apabila, seorang suami mensyaratkan atas dirinya bahwa dirinya tidak akan menikah dengan wanita lain (poligami), maka sahlah akadnya dan syarat yang ditetapkan tersebut. Konsekuensinya adalah suami wajib memenuhi syarat tersebut, dan bila tidak, maka istri berhak mem- fasakh (memutuskan atau membatalkan) perkawinannya. 38
Adapun Imam Hanafi, Syafi’i, dan Maliki berpendapat syarat tidak berpoligami bagi suami menjadi batal walaupun akan nikahnya tetap  sah. Namun, keadaan  seperti ini, Syafi’i dan Hanafi mengatakan suami wajib memberi mahar mishil, yaitu yang lazim  bagi wanita, bukan mahar musamma, yaitu mahar yang disepakati bersama. 39
Imamiyah mengatakan bahwa persyaratan tidak berpoligami dalam suatu pernikahan keduanya sah. Artinya,  persyaratan  tersebut  boleh  dilakukan  oleh  istri  kepada  suaminya  tanpa  membatalkan  akad nikahnya. 40
Menurut  as-Sayyid  Sâbiq  bahwa  penghormatan  terhadap  suatu  perjanjian  hukumnya  wajib,  jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif dan peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan, dan menciptakan kerukunan. 41 Dalam  bentuk  apapun,  pelanggaran  terhadap  janji  dianggap  sebagai  dosa  besar  yang  perlu  diberikan sanksi  dan  kemurkaan  karena  menempati  janji  merupakan  salah  satu  pertanda  kesempurnaan kepribadian  dan  harga  diri,  serta  suatu  lambang  keadilan. 42 Hal  ini  didasarkan  pada  beberapa ayat  al- Qur’an berikut ini.
43 44
Lebih  lanjut,  menurut  as-Sayyid  Sâbiq  bahwa penjegalan janji  yang dilakukan  oleh  manusia  akan dihisab  dan  dipertanggungjawabkan  di  hadapan  Allah  SWT 45 sebagaimana  dalam  firman-Nya  berikut ini.

## 46
Nursyahbani menilai para pelaku poligami telah membelokkan makna ayat-ayat suci sesuai dengan kepentingannya  sebagai  pembenaran  atas kesewenangan pemenuhan nafsu  seksualnya. Tidak ada  satu pun alasan yang cukup untuk membiarkan poligami. Bahkan ketika para pelaku poligami, tukang kawin itu, menggunakan ayat-ayat suci sebagai pembenaran atas tindakannya, kenyataan menunjukkan bahwa mereka mengedepankan nafsu belaka. 47
Fakta yang disajikan LBH-APIK terkait dengan praktik poligami menunjukkan bahwa dari 58 kasus poligami  yang  didampingi  LBH-APIK  selama  kurun  2001  sampai  Juli  2003  memperlihatkan  bentuk-
bentuk  kekerasan  terhadap  istri  dan  anak-anak  mereka,  mulai dari  tekanan  psikis,  penganiayaan  fisik, penelantaran  istri  dan  anak-anak,  ancaman  dan  teror,  serta  pengabaian  hak  seksual  istri.  Selain  itu, banyak poligami dilakukan tanpa alasan yang jelas (35 kasus). 48
Dari berbagai pendapat, sebagaimana pada kajian pada bab terdahulu bahwa dalam perkembangan di kalangan muslimin, banyak yang berpoligami. Namun, di sisi lain banyak perceraian yang disebabkan adanya poligami. Kemudian poligami yang banyak dilakukan pada dasarnya melalui persyaratan yang sangat ketat, yaitu suami yang akan melakukan poligami harus mempunyai sifat ‘adil yang komprehensif, dalam pembagian kasih sayang terhadap keluarga, dan dalam pembagian nafkah lahir batin. Fakta lain, bahwa  poligami  yang  telah  dilakukan  oleh  umat  muslim  lebih  mengarah  pada  indikasi  untuk  mem- perlakukan  perempuan  yang  menjadi  istri  sebagai  sex  provider, istilah  yang  dipakai  oleh  Amrie Hakim untuk menggambarkan akibat dari praktik poligami.
Pendapat  yang  lain,  seperti  pendapat  Sholahudin  Wachid,  juga  mengatakan  poligami  sebagai sesuatu yang darurat dan sangat ketat kebolehannya, maka menurut penyusun bahwa seorang calon istri mengajukan persyaratan kepada calon suami untuk tidak berpoligami menjadi sesuatu yang boleh.
Dari  beberapa pendapat  di  atas,  maka  untuk  mencegah  poligami  dan  menjaga  harmonisasi  suatu keluarga solusi dapat dilakukan dengan perjanjian  pranikah yang dapat disetujui  oleh sepasang  suami- istri.  Walaupun  ini  dilakukan  seperti  kurang  etis,  namun  mencegah  hal  yang  buruk  karena  istri  tidak ingin  dimadu  daripada  mencari  kebaikan  dengan  berpoligami,  tetapi  akan  menimbulkan  keretakan keluarga itu harus diutamakan dan dipertegas dengan perjanjian pranikah. Hal ini dasarkan pada qâ’idah fiqhiyyah berikut ini.
49

## G. PENUTUP
Perjanjian pranikah belum banyak dipraktikkan oleh masyarakat muslim, namun berdasarkan pada peraturan  perundang-undangan  Indonesia  dan  hukum  fiqih  tampaknya  memperbolehkan  untuk  itu. Sangat  sah  bagi  wanita  untuk  membuat  syarat-syarat  tertentu  dalam  lembaran  perjanjian  pranikah kepada calon suaminya, sepanjang tidak melanggar syariat.
Apalagi perjanjian  pranikah  ini  dimaksudkan untuk memberi kejelasan  hak dan kewajiban suami- istri dalam berkeluarga agar tercipta harmonis, sakinah mawaddah wa rahmah.

## ENDNOTE
1 Abd  Nashr  Taufik  Al-Athar, Saat  Anda  Meminang, Terj.  Abu  Syarifah  dan  Afifah  (Jakarta:  Pustaka  Azam, 2000), hal. 5.
2 Ahmad  Azar  Basyir, Hukum  Perkawinan  Islam (Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia, 1995), hal. 1.
3 Jurnal  Hukum  Jentera  online, “Perjanjian  Pranikah:  Solusi  Untuk  Semua?”,  31  Oktober  2005, (http://www.hukum.on-line.com), diakses pada 28 November 2005
4 Amrie Hakim,  “Poligami, Masalah  Krusial dalam  Revisi Undang-undang  Perkawinan”, dalam Jurnal  Hukum Jentera online, 25 September 2003, (http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 12 Januari 2006.
5 M. Abdul Mujieb, dkk., Kamus Istilah Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 138.
6 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, TT), hal. 355. 7 Ibrâhîm Muhammad al-Jamâl, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah (TTP: Dâr Nahd an-Nail, TT), hal. 153.
8 Mansur Ibn Yunus al-Bahuti, ar-Ra‘d al-Marbi’, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, TT), Jilid I, hal. 299. 9 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 1461. 10 Abdurrahman al-Jaziri, Kitâb al-Fiqh ‘Alâ al-Mazâhib al-‘Arba’ah (TTP: TP, TT), Jilid IV, hal. 1. 11 Muhammad asy-Syarbini al-Khâtib, Mughni al-Muhtâj (Mesir: Musthafâ al-Bâb al-Halabi, 1958 M/1377 H), Jilid III, hal. 123.
12 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal.1. 13 Mike  Rini,  “Perlukah  Perjanjian  Pra-nikah?”,  dalam Danareksa  online, 2  Maret  2005,
(http://www.danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act=), diakses pada 12 Januari 2006.
14 Jurnal  dunia-ibu.org  online ,  “Perjanjian  Pranikah”, copyright 2001-2002,  (http://www.dunia-ibu.org/html/ perjanjian_pra_nikah.html), diakses pada 10 Februari 2006.
15 Q.S. Al-Mâ’idah (5):1. 16 Q,S. Al-Isrâ’ (17):34. 17 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola, TT), hal. 15.
18 As-Sayyid Sâbiq, Fiqh as-Sunnah (Semarang: Thaha Putra, TT), III:99. 19 LBH  APIK  (Asosiasi  Perempuan  Indonesia  untuk  Keadilan)  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  aktif memprotes  ketentuan  pasal  tentang  poligami  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan.  Bahkan  lembaga tersebut  telah  tuntas  menyusun  usulan  amandemen  undang-undang  perkawinan  dan  dengan  aktif mensosialisasikannya.  Alasan  utama  yang  dilakukan  oleh  LBH  APIK  adalah  pasal  3,  4,  dan  5  Undang-undang perkawinan  mencerminkan  bahwa  perkawinan  semata-mata  ditujukan  untuk  memenuhi  kepentingan  biologis  dan kepentingan  mendapatkan  ahli  waris  atau  keturunan  dari  salah  satu  jenis  kelamin.  Ketentuan-ketentuan  ini  telah menempatkan  perempuan  sebagai  “ sex  provider ”.  Lihat  Amrie  Hakim,  “Poligami,  Masalah  Krusial  dalam  Revisi Undang-undang Perkawinan”, dalam Jurnal Hukum Jentera online, 25 September 2003,
(http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9232&cl=Berita), diakses pada 12 Januari 2006.
20 Kompas  Cyber  Media  online,  “ Perjanjian  Prapernikahan  dan  Manfaatnya”,  Minggu,  30  Mei  2004, (http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/30/085048.htm), diakses pada 10 Februari 2006.
21 Pasal 29 UU No.1/1974, Pasal 12 huruf f PP No.9/1975, Pasal 45 KHI. 22 Pasal 46 KHI. 23 Pasal 1 butir e KHI. 24 Pasal 51 yo. Pasal 116 butir g KHI. 25 Pasal 47 yo. Pasal 49 yo. Pasal 50 KHI.
26 Oliver  Richard  Jones,  “Kedudukan  Wanita  dalam  Hukum  Negara  dan  Hukum  Islam  di  Republik  Indonesia Ditinjau
dari Hukum Internasional”, dalam Universitas Malang online, 2005,
(http://www.acicis.murdoch.edu.au/hi/field_topics/ojones.doc), diakses pada 12 Februari 2006.
27 Ibid . 28 Salah  satu  pertanyaan  yang  ada  di  rubrik  konsultasi  di  SKH Sinar  Harapan .  Dikutip  dari Jurnal  Rahima online,
“Perjanjian Pranikah (Menilik Tradisi Pernikahan Muslim di Kanada)”, 2001,
(http://www.rahima.or.id/SR/14-05/Teropong.htm), diakses pada 12 Februari 2006.
29 Jurnal Rahima online.
30 Ibid. 31 Muhammad  Afandhi  Nawawi,  “Perjanjian  Pra-Nikah”,  tanggal  9  September  2005,  ( vandy@cbn.net.id). Tulisan  ini  adalah  tanggapan  terhadap  artikel Jurnal  Hukum  Jentera  online, “Perjanjian  Pranikah:  Solusi  Untuk Semua?”, 31 Oktober 2005, (http://www.hukum.on-line.com), diakses pada 28 November 2005. 32 Republika  online ,  “Perjanjian  sebelum  Perkawinan,  Perlukah?”, Minggu, 18  Februari  2001,
(http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=19353&kat_id=59), diakses pada 12 Februari 2006.
33 Kompas Cyber Media online, “ Perjanjian Prapernikahan dan Manfaatnya”, Minggu, 30 Mei 2004.
34 Mike Rini, “Perlukah”.
35 Kamil Musa, Suami-istri Islam, Cet. Ke-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal.45-46. 36 Ibid., hal. 46-47. 37 Ibid.
Pusat Studi Gender  STAIN Purwokerto
38 Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fiqh  Lima  Mazhab, alih  bahasa  Masykur  A.B,  dkk.,  (Jakarta:  Lentera Basritama, 2002), hal. 319.
39 Ibid., dikutip dari Ibn Qadamah, Al-Mugnî, bab az-Zawâj, (TTP: TP, TT), Jilid VI. 40 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh, hal. 320. 41 As-Sayyid Sâbiq, Fiqh as-Sunnah, Jilid III, hal. 99.
42 Ibid. 43 QS. Al-Mâ’idah (5):1.
44 QS. Ash-Shaff (61):1.
45 As-Sayyid Sâbiq, Fiqh , Jilid III, hal. 99.
46 QS. Al-Isrâ’ (17):34.
47 Ibid. 48 Ibid. 49 Asmuni Abdurrahman, Qaidah-Qaidah Fiqh, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 29.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Asmuni. 1976. Qaidah-qaidah Fiqh, Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang. Al-Athar, Abd Nashr Taufik. 2000. Saat Anda Meminang. Terj. Abu Syarifah dan Afifah. Jakarta: Pustaka Azam. Al-Bahuti, Mansur Ibn Yunus. TT. ar-Ra‘d al-Marbi’. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah. al-Jamâl, Ibrâhîm Muhammad. TT. Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah. TTP: Dâr Nahd an-Nail. Al-Jaziri, Abdurrahman. TT. Kitâb al-Fiqh ‘Alâ al-Mazâhib al-‘Arba’ah . TTP: TP. Al-Khatib, Muhammad asy-Syarbini. 1958. Mughni al-Muhtâj, Mesir: Musthafâ al-Bâb al-Halabi. Basyir, Ahmad Azar. 1995. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hakim, Amrie. 2003. “Poligami, Masalah Krusial dalam Revisi Undang-undang Perkawinan”, dalam Jurnal Hukum Jentera online, 25 September 2003, http://www.hukumonline.com. Ibn Qadamah. TT. Al-Mugnî, bab az-Zawâj. TTP: TP.
Jones, Oliver Richard. 2005. “Kedudukan Wanita dalam Hukum Negara dan Hukum Islam di Republik Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional”, dalam Universitas Malang online, 2005, http://www.acicis.murdoch.edu.au Jurnal dunia-ibu.org online , “Perjanjian Pranikah”, copyright 2001-2002, http://www.dunia-ibu.org Jurnal Hukum Jentera online, “Perjanjian Pranikah: Solusi Untuk Semua?”, 31 Oktober 2005, http://www.hukum.on-line.com November 2005 Jurnal Rahima online, “Perjanjian Pranikah (Menilik Tradisi Pernikahan Muslim di Kanada)”, 2001, http://www.rahima.or.id Kompas Cyber Media online, “ Perjanjian Prapernikahan dan Manfaatnya”, Minggu, 30 Mei 2004, http://www.kompas.com. Mughniyah, Muhammad Jawad. 2002. Fiqh Lima Mazhab. Terj. Masykur A.B, dkk. Jakarta: Lentera Basritama. Mujieb, M. Abdul, dkk. 1994. Kamus Istilah Fiqih. Jakarta: Pustaka Firdaus. Mukhtar, Kamal. 1974. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang. Munawwir, Ahmad Warson. 1997. Kamus Arab Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif. Musa, Kamil. 2000. Suami-istri Islam, Cet. Ke-2. Bandung: Remaja Rosdakarya. Nawawi, Muhammad Afandhi. 2005. “Perjanjian Pra-Nikah”, tanggal 9 September 2005, (vandy@cbn.net.id). Republika online . 2001. “Perjanjian sebelum Perkawinan, Perlukah?”, Minggu, 18 Februari 2001, http://www.republika.co.id Rini,
Mike. 2005. “Perlukah Perjanjian Pra-nikah?”, dalam Danareksa online, 2 Maret 2005,
(http://www.danareksa.com/home/index_uangkita. cfm?act=), diakses pada 12 Januari 2006.
Sâbiq, As-Sayyid. TT. Fiqh as-Sunnah. Semarang: Thaha Putra. Sudarsono. TT. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia . TT. Surabaya: Arkola.