## TRADISI SIRIT MASYARAKAT LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
Nency Dela Oktora
Institut Agama Islam Negeri Metro Email : nencydelaoktora31@yahoo.com

## Abstract
Marriage is one of the laws that apply to all the creatures of Allah are dead. Sirit is carry off a woman by force, deceit sense, even violence to marry. Problematic is that Sirit is not in accordance with the concept of marriage in Islam is that her marriage was  valid  if  it  meets  the  requirements  of  marriage  is  one  of  the  conditions  is  the willingness  between  two  potential  partner,  which  may  mean  that  that  marriage should not be forced to either party. The formulation of the problem are (1) the factors behind  the  occurrence  of  Sirit?,  (2)  How  is  the  operational  /  implementation  and impact Sirit ?, and (3) How Sirit Lampung ethnic communities in the Perspective of Islamic Family Law. Objective: (1) Knowing the factors that cause Sirit in Lampung ethnic society, (2) Explain the operational/ implementation Sirit and the impact Sirit, (3)  Analyze  Sirit  Lampung  ethnic  society  in  the  perspective  of  the  Islamic  Family Law. Data collection methods used was interviews and documentation. Data analysis method used is qualitative method. Based on the analysisof, it was concluded that the factors that caused the most dominant Sirit is a lack of awareness of self or less of its sturdywalls  of  faith  to  comply  with  religious  law  and  customary  law,  economic factors, and self-controlfactor (liver).  Sirit is  done by means  of deceit, coercion and even violence and some aresexually abused. Sirit can not be justified because Islam does not teachsuch things, as explained in Firman of Allah and the Hadis is the Hadis is  more  concerned  with  the  right  of  a  woman  to  decide  a  case  which  is  about  the marriage of their own. If viewed from the eyes of urf' the tradition Sirit is customary imperfect,  that  is  not  in  accordance  with  the  texts  of  Personality  'so  that  this tradition must be rejected or abandoned.
Keywords : Sirit, Lampung tribe, Islamic Family Law .

## Abstrak
Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah  SWT  yang  bernyawa.    Sirit  adalah  membawa  lari  perempuan  dengan  cara paksa,  akal  tipu  daya,  bahkan  kekerasan  untuk  dinikahi.    Problematika  nya,  bahwa sirit  tidak  sesuai  dengan  konsep  perkawinan  dalam  Islam  menyebutkan  sahnya pernikahan  jika  memenuhi  syarat-syarat  perkawinan  yaitu  adanya  kerelaan  antara dua calon pasangan. Permasalahan yang dibahas yaitu tradisi sirit masyarakat suku Lampung  Perspektif  Hukum  Keluarga  Islam.  Tujuan  (1)  Mengetahui  faktor-faktor yang  menyebabkan  terjadinya  sirit    masyarakat  suku  Lampung,  (2)  Menjelaskan operasional/pelaksanaan  sirit  dan  dampak  sirit,  (3)Menganalisis    sirit  masyarakat
suku Lampung dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.  Metode pengumpulan data berupa  wawancara  dan  dokumentasi.    Metode  analisis  data  menggunakan  metode kualitatif.  Berdasarkan  hasil  analisis  disimpulkan  Faktor-faktor  yang  menyebabkan terjadinya  sirit  yaitu  kurangnya  kesadaran  diri  atau  kurang  kokoh  nya  tembok keimanan  untuk mentaati hukum agama dan hukum adat, faktor ekonomi, dan faktor pengendalian  diri  (hati).    Sirit    dilakukan  dengan  cara  tipu  daya,  paksaan  bahkan dengan  kekerasan  serta  ada  juga  yang  mengalami  pelecehan  seksual.    Sirit  tidak dibenarkan  dalam  Islam,  sebagaimana  diterangkan  dalam  Firman  Allah  SWT  dan hadis  yaitu  dalam  hadis  lebih  mementingkan  hak  seorang  perempuan  dalam memutuskan  sesuatu  yaitu  mengenai  pernikahan  mereka  sendiri.    Jika  dilihat  dari urf‟, tradisi sirit merupakan adat yang fasid, tidak sesuai dengan nash-nash  syara‟ sehingga tradisi ini wajib ditolak atau ditinggalkan.
Kata Kunci : Sirit, Suku Lampung, Hukum Keluarga Islam.

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  salah  satu  sunnatullah  yang  berlaku untuk  semua.  Dengan  tujuan  untuk  memperoleh  kebahagiaan  dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan  akhirat.    Kompilasi  Hukum  Islam  Bab  II  pasal  2,  menyatakan bahwa  perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan  yaitu akad yang sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang  dalam  Islam  disebut  sebagai miitsaaqan  gholiidhan, yaitu  akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 1 al-Qur`an  juga  menjelaskan  bahwa  manusia  secara  naluriah, sangat  menyukai  lawan  jenisnya,  untuk  itu  Islam  menetapkan  suatu ketentuan  yang  harus  dilalui  dengan  memberikan  jalan  keluar  yang terbaik  mengenai  hubungan  manusia  yang  berlainan  jenis  tersebut, yaitu  perkawinan,  dan  selanjutnya  dari  perkawinan  tersebut  akan melahirkan  anak  keturunan,  memperoleh  harta  kekayaan,  dan  lain- lain.    Hal  tersebut  sesuai  dengan  firman  Allah  dalam  surat  Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :
                                                                                                         
                                                  
1 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), h. 114.
Artinya: ”Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia menciptakan  untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. 2
Berdasarkan  ayat  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  Islam  tidak menyetujui  seorang  Muslim  memilih  hidup  membujang.  Namun sebaliknya,  Islam  justru  memerintahkan  umat  Islam  untuk  menikah. Tujuan perkawinan dalam Islam, pada hakikatnya bukan semata-mata untuk  kesenangan  lahiriah  melainkan  juga  membentuk  suatu  ikatan kekeluargaan,  pria  dan  wanita  dapat  memelihara  diri  dari  kesesatan dan perbuatan tidak senonoh. Tujuan perkawinan yang lainnya adalah memenuhi  kebutuhan  persuami  istrian  yang  wajar  dan  melahirkan keturunan serta memeliharanya untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.
Sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:
عَا عَ دٍ نْ عُ نْ عَ  عِ نْ  عِا  عِ نْ عَ  نْ عَ
: عَمَّلعَسعَو عِهنْيعَلعَ  عُا  يَّلعَص عِا  عُانْ عُسعَر عَا عَ : عَةعَء عَ نْل  عُمعُكنْنعِ  عَع عَطعَتنْس  عِ عَ   عِب عَ َّشل  عَرعَشنْ عَ  عَي
عِرعَ عَ نْلعِل ضُّ عَ عَ  عُهَّ عِ عَ  نْ َّوعَ عَتَتعَينْل عَ عُ عَ نْ عَ عَو ءٌء عَ عِو عُهعَل عُهَّ عِ عَ  عِ نْ َّ ل عِ  عِهنْيعَلعَ عَتَ  نْ عِطعَتنْ عَي نْعَ  نْ عَ عَو عِ نْرعَ نْلعِل . 3
Artinya: “ Dari Abdullah bin Mas‟ud ra, dia berkata: „Rasulullah SAW bersabda: „Wahai sekalian  pemuda! Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menyediakan sarana untuk menikah, maka hendaklah kalian menikah, karena  sesungguhnya  pernikahan  itu  lebih  dapat  menahan  pandangan  mata dan  lebih  dapat  menjagakemaluan.  Dan  barang  siapa  yang  tidak  mampu, maka hendaklah ia shaum (berpuasa), karena shaum itu merupakan penawar syahwat baginya. 4
Hadist  di  atas  menjelaskan  bahwa  karena  menjaga  kehormatan dan  menahan  hawa  nafsu  itu  merupakan  kewajiban,  sementara  para pemuda  memiliki  dorongan  hawa  nafsu  yang  sangat  kuat,  maka Rasulullah  SAW  menyeru  mereka  untuk  memelihara  kehormataan mereka,dengan  cara,  bagi  mereka  yang  mendapatkan  sarana  untuk menikah,  berupa  maskawin,  nafkah  dan  tempat  tinggal,  maka hendaklah menikah, karena pernikahan itu dapat menahan pandangan
2 Departemen  Agama  RI, Qur‟an  Tajwid  dan  Terjemah  ( Jakarta  :  Maghfirah Pustaka, 2006), h. 406.
3 Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Taisir Al-„Alam Syarhu Umdathi Al- Ahkam , (Kairo: Dar Al-Azhar, 2009), h. 616.
4 Abdullah  bin  Abdurrahman  Ali  Bassam, Terjemah  Syarah  Hadits  Pilihan Bukhari-Muslim , ( Jakarta: Darul-Falah, 2004), h. 742.
mata dari hal-hal yang diharamkan untuk dipandang dan memelihara farji‟ dari berbagai perbuatan keji.  Adapun orang yang tidak sanggup menyediakan  sarana  pernikahan,  beliau  memerintahkannya  untuk berpuasa,  karena  puasa  itu  mendatangkan  pahala  dan  sekaligus mampu  meredam  hawa  nafsu  dan  melemahkannya,  karena  orang yang berpuasa tidak makan dan minum, sehingga nafsunya melemah dan  dapat  menutup  semua  pembuluh  darah  yang  menjadi  tempat masuknya syetan, karena puasa dapat meredam hawa nafsu. 5
Masalah-masalah yang  berkaitan dengan hal perkawinan sangat diperhatikan  demi  menjaga  sakralitas  dari  perkawinan  itu  sendiri. Realita  kehidupan  menunjukkan  bahwa  perkawinan  berlaku  di seluruh  dunia  termasuk  Indonesia.  Di  Indonesia  juga  begitu  banyak suku  dan  adat  istiadat,  yang  setiap  suku  mempunyai  aturan  adat istiadat  yang  berbeda-beda  termasuk  dalam  hal  perkawinan  dan peminangannya  banyak  aturan  adat  yang  digunakan,  contohnya masyarakat  suku  Lampung.    Perkawinan  masyarakat  suku  lampung berbentuk  perkawinan  jujur  di  mana  telah  dikatakan  bahwa perkawinan jujur tersebut pelamaran dilakukan oleh pihak pria.
Masyarakat penduduk asli Lampung bersifat genealogis patrilineal . Di  mana  kepengurusan  pemerintahan  adat  kekerabatannya  dipegang oleh keluarga kebuwaian (keturunan) menurut garis laki-laki. Di daerah Lampung dalam pengambilan sampai pelaksanaan pernikahan diatur dalam  hukum  adat  yang  dipimpin  atau  dibimbing  oleh  ketua adat .6 Perkawinan  menurut  hukum  adat  pada  umumnya  di  daerah Lampung dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perkawinan dengan meminang dan perkawinan dengan tidak meminang/ kawin lari.
Kawin lari ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kawin lari bersama dan kawin bawa lari. 7 Kawin lari bersama (kawin sebambangan yaitutindakan  kawin  lari  untuk  melaksanakan  perkawinan  yang disetujui  si  gadis  dengan  “tanda  kepergiannya”  berupa  surat  atau sejumlah uang) dan kawin bawa lari (kawin lari yang terdapat unsur pemaksaan atau dapat diartikan sebagai semacam penculikan  (kawin bawa  lari) 8 ,  meskipun  merupakan  salah  satu  cara  perkawinan  dalam
5 Abdullah  bin  Abdurrahman  Ali  Bassam, Terjemah  Syarah  Hadits  Pilihan Bukhari-Muslim , h. 742-743. 6 Hilman Hadikusuma, Pengantar Hukum Adat Indonesia , (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 125.
7 Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia , h. 289.
8 Surojo  Wignjodipuro, Pengantar  dan  Asas-Asas  Hukum  Adat ,  (  Jakarta:  PT Gunung Agung, 1982), h. 127.
adat  Lampung,  namun  cara  perkawinan  tersebut  sebenarnya menyalahi aturan hukum adat atau pelanggaran terhadap hukum adat itu sendiri, akan tetapi karena hal itu sering terjadi, sehingga dianggap oleh masyarakat Lampung itu sendiri sebagai hal yang biasa, dan pada akhirnya  perbuatan  kawin  lari  tersebut  menjadi  sebuah  tradisi  yang membudaya.
Kecamatan  Sukadana  Kabupaten  Lampung  Timur  adalah  salah satu  contoh  kecamatan  yang  masyarakatnya  masih  ada  yang melakukan  kawin  bawa  lari  atau  kawin  paksa  ( sirit ). Sirit adalah bahasa  sehari-hari  yang  dipakai  masyarakat  khususnya  masyarakat adat Lampung Pepadun yaitu Lampung Sai Putih Abung Siwo Mego, dengan kata lain sebagai sebutan saja, tetapi aslinya diartikan sebagai perempuan atau gadis yang diambil secara paksa, akal tipu, tidak atas persetujuan  si  gadis  dan  tidak  menurut  tata  tertib  adat  berlarian, bahkan  dengan  kekerasan  untuk  dinikahi. 9 Atau  Perkawinan  lari paksaan (Belanda:schaak-huwelijk, Lampung: dibembangkan, ditekep, ditunggang, Bali:melegandong). 10
Sirit atau  Kawin  paksa  ini  bukanlah  jenis  perkawinan  yang didasari  cinta  kedua  belah  pihak,  bahkan  ketika  hal  ini  terjadi  maka kasusnya akan menjadi rumit.  Kerabat gadis akan menuntut dan akan terjadi baku hantam, sekalipun bukan didasari rasa cinta, perkawinan seringkali  pula  tetap  berlangsung  karena  si  gadis  yang  telah  dibawa lari  dianggap  aib  oleh  masyarakat,  karena  secara  hukum  adat, perempuan yang telah dibawa lari oleh seorang laki-laki harus segera dinikahkan  dengan  laki-laki  tersebut.    Jika  tidak  dilakukan,  maka kedudukan  siperempuan  yang  telah  dibawa  lari  akan  menjadi  tidak baik  dimata  adat.    Bahkan,  perempuan  ini  bisa  dianggap  tidak berharga  lagi,  sehinggauntuk  memulihkan  nama  baik  si  perempuan, harus  dilakukan  semacam  upacara  adat  yaitu  perkawinan.    Maka, daripada  nama  baiktercoreng  lebih  baik  keluarga  perempuan  dan perempuan  itu  sendiri  menyetujui  perkawinan  yang  diminta  oleh keluarga laki-laki.
Masyarakat  yang  melakukan sirit biasanya  melakukan  dengan cara  diam-diam. Sirit tidak  meninggalkan  surat tengepik (surat pemberitahuan  yang  ditinggalkan  di  rumah  si  gadis  pada  saat sebambangan ,  biasanya  surat  ini  diletakkan  di  bawah  tempat  tidurnya
9 Wawancara,  10  September  2014,  Adanan  (Ketua  Adat    Penyimbang Kecamatan Sukadana).
10 Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia , h. 292.
atau dilemari atau di tempat-tempat lainnya) 11 dan tidak meninggalkan sejumlah  uang  adat  seperti  halnya  adat  larian  yang  berdasarkan  tata cara adat larian atau sebambangan. Adat larian atau sebambangan yaitu tindakan kawin lari untuk melaksanakan perkawinan yang disetujui si gadis  atau  keinginan  gadis  yang  disetujui  bujang,  terlepas  dari  ada atau  tidak  adanya  persetujuan  orang  tua. 12 Kasus sirit ini  bahkan, perempuan  diambil,  mungkin  tidak  ada  yang  tahu,  dan  biasanya,  si perempuan  dibohongi  dahulu,  diajak  nonton,  ke  pasar,  atau  main  ke rumah teman.
Pada  kasus sirit ini  banyak  korban  yang  mengalami  tindak kekerasan  dan  pelecehan  seksual.    Tidak  sedikit  korban  kemudian diculik  dan  dipaksa  untuk  melakukan  hubungan  intim  dengan penculiknya,dalam proses penculikan inipun korban kerap mengalami intimidasi  dan  ancaman  agar  mau  menikah  dengan  sipenculik  yang notabenenya adalah seseorang yang ia kenal. 13

## Pembahasan Tradisi Sirit Masyarakat Lampung
Sirit yang  dilakukan  masyarakat  Kecamatan  Sukadana Kabupaten  Lampung  Timur  merupakan  bentuk  melarikan  gadis dengan  cara  dipaksa,  akal  tipu,  bahkan  dengan  kekerasan,  sehingga telah  dianggap  keluar  dari  aturan  hukum  adat  Lampung  dan  tidak dapat  dibenarkan. Sirit ini  merupakan  suatu  proses  yang  dilakukan sebelum perkawinan terjadi.
Laki-laki yang melakukan sirit akan dikenakan sanksi atau denda adat (uang adat)  yang harus/wajib dibayarkan setiap pelanggar adat. Sirit yang  dilakukan  di  Kecamatan  Sukadana  ini  tidak  dapat dibenarkan dan dapat dipidanakan di muka pengadilan, dengan pasal 332 KUHP, sebagai dasar pengaduan.  Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf F berbunyi: “Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan dapat dibatalkan”.  Berdasarkan penjelasan di atas maka sirit dalam  perkawinan  adat  Lampung  dapat  dibatalkan  karena mengandung unsur pemaksaan.
11 Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat , ( Bandung: PT Alumni, 1989), h. 81.
12 Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia , h. 291-292.
13 Wawancara,  10  September  2014,  Adnan  (Ketua    Adat  Penyimbang Kecamatam Sukadana).
Menurut  pandangan  Islam  perbuatan  kawin sirit tersebut bertentangan dengan agama karena selain penyebabnya berupa status sosial, penindasan hak asasi manusia, dan pemaksaan kehendak tanpa adaanya  musyawarah  antara  para  pihak,  serta  akibat  yang ditimbulkan  akan  dapat  menimbulkan  dosa  seperti  terbukanya  aib keluarga maupun perbuatan-perbuatan maksiat lainnya.
Sirit ini dapat merupakan solusi peminangan jika pada akhirnya terjadi pernikahan,  meskipun demikian secara hukum keluarga Islam hal  ini  tidak  dibenarkan,  yaitu  karena  dalam sirit ini  terdapat  unsur pemaksaan,  tipu  daya  dan  kekerasan,  yang  tentunya  hal  ini bertentangan  dengan  syarat-syarat  perkawinan  yang  seharusnya perkawinan itu harus didasari atas suka sama suka. 14
Bagi orang Islam di Indonesia, sahnya perkawinan adalah apabila dilaksanakan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dalam Islam yaitu diantaranya  wajib  memenuhi  rukun  dan  syarat-syarat  perkawinan. Perkawinan  yang  merupakan  perjanjian  suci  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita,  menurut  Islam  seharusnya  didasarkan  atas asas:
a. Kesuka-relaan
b. Persetujuan ke dua belah pihak
c. Kebebasan memilih
d. Kemitraan suami dan isteri
e. Untuk selamanya
Tujuan  utama  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang sakinah (ketenangan)  cinta  dan  kasih  sayang,  jika  tujuan  ini  dapat dicapai secara sempurna, maka tujuan-tujuan lain dari perkawinan itu dapat  terpenuhi.  Dengan  ungkapan  lain,  tujuan  lain  adalah  sebagai pelengkap  untuk  memenuhi  tujuan  utama  ini.  Sebagaimana  Firman Allah SWT Q.S Ar-Rum ayat 21, yang dimaksud dengan rasa kasih dan sayang  adalah  rasa  tenteram  dan  nyaman  bagi  jiwa  raga  dan kemantapan  hati  menjalani  hidup  serta  rasa  aman  dan  damai,  cinta kasih bagi kedua pasangan, dan hal tersebut akan dapat dirasakan jika suatu perkawinan itu didasari atas suka sama suka.  Suatu rasa aman dan  cinta  kasih  yang  terpendam  jauh  dalam  lubuk  hati  manusia sebagai hikmah yang dalam dari hikmah Allah kepada makhluk-Nya yang  saling  membutuhkan,  sehingga  jika  rasa  itu  telah  ada  diantara kedua pasangan maka keharmonisan rumah tangga pun akan tercapai.
14 Wawancara, 3 April 2015, Ustad Syamsudin (Tokoh Agama di Kecamatan sukadana).
Keharmonisan  keluarga  adalah  situasi  dan  kondisi  dalam keluarga  di  mana  di  dalamnya  tercipta  kehidupan  beragama  yang kuat,  suasana  yang  hangat,  saling  menghargai,  saling  pengertian, saling terbuka, saling menjaga, dan diwarnai kasih sayang dan saling percaya  sehingga  memungkinkan  anak  untuk  tumbuh  dan berkembang  secara  seimbang.    Untuk  itu  dalam  upaya  membina keharmonisan rumah tangga perlu diperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh.    Diantaranya  peranan  masing-masing  isteri  dan  suami baik yang individual maupun yang dimiliki bersama.
Perkawinan  haruslah  didasari  atas  suka  sama  suka  atau persetujuan kedua belah pihak, karena jika tidak didasari hal tersebut tidak  akan  tercapai  tujuan  utama  dari  perkawinan  tersebut  yaitu mencapai  keharmonisan  keluarga  yaitu  sakinah,  mawaddah  dan rahmah.    Keluarga  harmonis  akan  terbentu  berkat  upaya  semua anggota  keluarga  yang  saling  berinteraksi  dan  berkomunikasi  dalam satu  keluarga.    Upaya  untuk  membangun  keharmonisan  dalam keluarga  diperlukan  tiga  pilar  sebagai  dasar  dan  sendi  keluarga harmonis,  yaitu:  kasih  sayang,  keharmonisan,  dan  ekonomi.    Hal tersebut tidak akan tercapai jika bahtera keluarga yang dijalani diawali dengan perkawinan yang dipaksakan.
Salah  satu  faktor  yang  terjadi  jika  perkawinan  yang  tidak didasarkan atas suka sama suka yaitu pertengkaran antara suami dan isteri,  tidak  hormat  dan  santunnya  isteri  terhadap  baik  itu  kepada suaminya  maupun  keluarga  suaminya,  dan  bahkan  akan  tidak terlaksananya  atau  terpenuhinya  hak-hak  dan  kewajiban  masing- masing  suami  isteri  tersebut,  sehingga  jika  hal  itu  terjadi  maka  akan sangat  mempengaruhi  terwujudnya  dan  bahkan  tidak  adanya keharmonisan  di  dalam  kehidupan  rumah  tangga,  serta  hal  tersebut juga dapat memberikan efek negatif yang sangat besar di dalam rumah tangga.
Upaya  untuk  menjaga  langgengnya  sebuah  bahtera  rumah tangga,  Al- Qur‟an  menegaskan  agar kedua belah  pihak  (suami  isteri) harus  saling  memperlakuakan  pasangannya  dengan  tiga  sikap,  yang tercermin  dalam  Al- Qur‟ an.    Al- Qur‟an  Surat  An -Nisa  ayat  19,  Allah SWT berfirman:
                                                                                                     
                                                                                              
                                                                            
Artinya  :  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  tidak  halal  bagi  kamu mempusakai  wanita  dengan  jalan  paksa  dan  janganlah  kamu menyusahkan  mereka  karena  hendak  mengambil  kembali  sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara  patut.  kemudian  bila  kamu  tidak  menyukai  mereka,  (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. 15
Ayat  di  atas  secara  tegas  menunjukkan  cara  bergaul  yang  baik dalam keluarga. Pada intinya, baik  suami  maupun  isteri harus saling menghormati dan berbuat baik, berarti secara tersirat dapat dikatakan bahwa  ayat  tersebut  tidak  membolehkan  perkawinan  yang dipaksakan,  karena  akan  menimbulkan  suatu  sikap  dimana  suami isteri  tidak  dapat  memenuhi  tugas  dan  tanggung  jawabnya  sebagai suami  isteri,  yang  pada  akhirnya  sikap  saling  menghormati,  berbuat baik,  saling  pengertian,  menyayangi,  dan  lain-lain  tidak  akan terwujud.
Terdapat banyak hadis yang mengemukakan bahwa tidak boleh memaksakan  wanita  untuk  menikah  tanpa  persetujuan  atau kerelaannya.
عِهنْيعَلعَ عُ َّلل  َّلعَص عِهَّلل  عَانْ عُسعَر َّ عَ  عَةعَرنْتَيعَرعُ  نْعِ عَ  نْ عَ
‎‎ عَا عَ عَ َّلعَسعَو : َّ عَ  عُيِّمُ عَنْا  عُ عَكنْنعُتَ   عَ ‎‎ عُ عَكنْنعُتَ   عَ عَو عَرعَ نْ عَتنْ عُ ‎‎ عَ عَ نْ عَتنْ عُ   َّ عَ  عُرنْكعِ نْل ‎‎ عَي   عُل عَ عِهَّلل  عَا عُسعَر ‎‎ نْ عَ  عَا عَ   عَ عُتَ نْ عِ  عَ نْيعَ عَو ‎‎ عَ عُكنْ عَ 16
Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh  menikahkan  seorang  janda  sebelum  dimusyawarahkan dengannya  dan  tidak  boleh  menikahkan  anak  gadis  (perawan) sebelum  meminta  izin  darinya.”  Mereka  bertanya,  “Wahai
15 Departemen Agama RI, Qur‟an  Tajwid dan Terjemah , h. 80.
16 Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari , (Kairo: Dar Ibn Hazm, 2010), h. 639.
Rasulullah,  bagaimana  mengetahui  izinnya?”  Beliau  menjawab, “Dengan ia diam (tidak berbicara).” 17 (HR. Bukhari dan Muslim).
عِهنْيعَلعَ عُ َّلل  َّلعَص َّعِ َّنل  َّ عَ  دٍس َّ عَ  عِ نْ   عِ عَ
‎‎ عَا عَ  عَمَّلعَسعَو : ضُّ عَ عَ  عُ يِّمُيَّتَلل ‎‎ عَ يِّمُتَيعِلعَو نْ عِ   عَ عِ نْ عَتَنعِ ‎‎ عَ عُتَ عِ نْ عَتنْ عَي عُرنْكعِ نْل عَو ‎‎ عَ عِ نْ عَتَ   عِفِ  عَ  عُ عَ ‎‎ عَ عُتَ نْ عِ عَو عَ عُتَ  عَ عُص 18
Dari  Ibnu  Abbas  RA  bahwasannya  Nabi  SAW  bersabda,  "Seorang janda  lebih  berhak  atas  dirinya  daripada  walinya,  sedangkan  perawan maka  ayahnya  harus  meminta  persetujuan  dari  dirinya.  Dan persetujuannya adalah diamnya.” (HR. Muslim) 19
عَ عَ َّوعَز  عَ  عَ عَ  َّ عَ  عِةَّيعِر عَ نْ عَنْا  دٍ  عَ عِخ  عِ نْنعِ  عَء عَ نْنعَخ نْ عَ
‎‎ نْ عَ عِرعَكعَ  ءٌ يِّمُيعَتَ  عَيعِ عَو ‎‎ َّعِ َّنل  نْ عَ عَ عَ  عَ عِلعَ ‎‎ عِهنْيعَلعَ  عُهَّلل   َّلعَص ‎‎ َّ عَرعَتَ  عَمَّلعَسعَو عَ عَ  عَكعِ 20
Dari Khansa‟ binti Khidzam al-Anshariyah RA: Bahwa ayahnya pernah menikahkan  dia  -ketika  itu  dia  janda-  dengan  laki-laki  yang  tidak disukainya.  Maka  dia  datang  menemui  Nabi  SAW  (untuk  mengadu) maka Nabi SAW membatalkan pernikahannya.” 21 (HR. Bukhari) Makna  dari  hadis-hadis  di  atas  yaitu  menjelaskan  bahwa  akad nikah  merupakan  akad  yang  teramat  penting,  karena  seorang  suami meminta  pembolehan  sesuatu  yang  amat  dijaga  wanita,  yaitu hubungan  persuami  isterian.    Melalui  akad  nikah  ini  dia  menjadi tawanan di sisi suaminya, lalu suami dapat mengarahkannya menurut kehendaknya,   Karena itulah pembuat syariat yang adil dan bijaksana menyerahkan  keputusan  kepada  wanita,  sehingga  dia  mempunyai kewenangan untuk memilih pasangan hidupnya, menjatuhkan pilihan menurut sisi pandangannya, karena dialah yang akan hidup bersama pilihannya  dan  dia  sendiri  yang  tahu  kecenderungan  dan kesukaannya. 22
Berdasarkan hadis-hadis di atas, Rasulullah SAW melarang wali menikahkan  putrinya  tanpa  persetujuan  atau  kerelaannya.    Ini  jelas membuktikan  bahwa  hak  anak  (wanita)  juga  sangat  mempengaruhi
17 Zainuddin  hamidy  dan  Fachruddin  HS, Terjemah  Shahih  Bukhari ,  Jilid  IV (Jakarta: Widjaya, 1992), h. 12.
18 Abu  al-Husain,  Muslim  bin  Hajjaj  al-Naisaburi, Sahih  Muslim, Kairo:  al- Maktabah al-Islamiyah, 2011, h. 305.
19 Muhammad  Fuad  Abdul  Baqi, Terjemah  Shahih  Muslim ,  Jilid  2  (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), h. 729.
20 Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Kairo: Dar Ibn Hazm, 2010), h. 639.
21 Zainuddin  hamidy  dan  Fachruddin  HS, Terjemah  Shahih  Bukhari ,  Jilid  IV (Jakarta: Widjaya, 1992), h. 12.
22 Abdullah  bin  Abdurrahman  Ali  Bassam, Terjemah  Syarah  Hadits  Pilihan Bukhari-Muslim , h. 760-761.
dalam perkawinan, sedangkan sirit dalam masyarakat adat Lampung sangat  bertentangan  dengan  hadis  tersebut,  karena sirit mengandung unsur  pemaksaan  di  dalamnya,  yang  dalam  hal  ini  laki-laki memaksakan  wanita  untuk  menikah  dengannya  bahkan  prosesnya pun melalui tipu daya, ancaman, bahkan kekerasan.
Hadis-hadis tersebut tidak mengajarkan unsur pemaksaan karena di  dalam  hadis  tersebut  dijelaskan  ada  hak  gadis  atau  wanita  dalam memutuskan  suatu  hal  yaitu  pernikahan,  jadi  wali  saja  tidak  boleh memaksa  anak  gadis  atau  wanita  yang  dibawah  perwaliannya  untuk menikah, apalagi dalam kasus sirit ini yang jelas-jelas yang  memaksa menikah adalah notabenenya orang lain, hal demikian tentunya sangat dilarang dalam Islam.
Perkawinan di Indonesia tidak dilihat sekedar sebagai hubungan kontraktual  antara  laki-laki  dan  perempuan  saja.  Hukum  Islam memandang perkawinan sebagai sebuah institusi yang terdiri dari tiga unsur  yaitu  :  legal,  sosial  dan  agama. 23 Agama  sesungguhnya  dapat dipandang  sebagai  suatu  bentuk  hukum  apabila  dilihat  dari  definisi yang ditawarkan oleh masyarakat Indonesia secara umum.
Adat  pada  esensinya  dipahami  sebagai  norma  yang  mengikat dan  dipelihara  dalam  masyarakat  dalam  rangka  kepentingan  mereka mengatur  kehidupan  sehari-hari  masyarakat.  Adat  kebiasaan  yang sudah  mengakar  dalam  kehidupan  masyarakat  selama  kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah  satu  dasar  dalam  pengambilan  keputusan  hukum.  Dalam  adat tradisi sirit yang terjadi di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, adat tersebut telah ada sejak dahulu dan masih terjadi hingga sekarang, bila fenomena tersebut dikaitkan dengan hukum Islam maka fenomena adat tersebut tidak lepas dari adanya „urf .
Setiap masyarakat mempunyai sistem sosial yang berbeda antara satu  dan  yang  lain,  maka  hukum  Islam  pun  berkembang  dengan bentuk-bentuk yang berbeda pula, perkembangan hukum Islam yang berbeda tersebut salah satunya ditandai dengan adanya Urf . „Urf yaitu sumber  hukum  yang  mendasarkan  diri  pada  adat  dan  kebiasaan masyarakat setempat.
„Urf sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu:
1. „Urf ditinjau dari kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari‟ah) „urf ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:
23 Ratno Lukito, Trasidi Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 107.
a. „Urf yang fasid atau „urf yang batal, yaitu yang bertentangan dengan  syariah,  seperti  kebiasaan  minum-minuman  keras saat merayakan pesta kelahiran.
b. „Urf yang  shahih  atau Al-Âdah  al-shahihah yaitu „urf yang tidak  bertentangan dengan syara‟, seperti memesan barang dagangan.
2. „Urf ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, yaitu mengenai adat dan kebiasaan kita, „urf ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:
a. Urf yang  bersifat  umum,  yaitu  adat  kebiasaan  yang  berlaku untuk semua orang disemua negeri, Misalnya membayar bis kota dengan tidak menggunakan akad ijab qobul.
b. „Urf yang  khusus,  yaitu  hanya  berlaku  disuatu  daerah tertentu saja,  Misalnya adat gono-gini dalam adat jawa.
Syarat-Syarat Urf yang  dapat  dijadikan  sumber  penetapan hukum, yaitu:
1. Tidak bertentangan dengan nash yang qat‟i .
2. Urf harus  berlaku  universal.  Tidak  dibenarkan urf yang menyamai Urf lainnya  karena  adanya  pertentangan  antara mereka yang mengamalkan dan yang meninggalkan.
3. Urf harus  berlaku  selamanya.  Tidak  dibenarkan Urf yang datang kemudian. 24
Berkait dengan keterangan „urf diatas, terdapat kaidah ushul fiqh yang berbunyi:
ة كمحة   ل
“ Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum” Dasar kaidah ini adalah Q.S al-Baqarah ayat 236
                                                                                        
                                                                                                 
              
Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut
24 Rachmat Syafe‟I, Ilmu Ushul Fiqh , h. 76.
kemampuannya  dan  orang  yang  miskin  menurut  kemampuannya (pula),  Yaitu  pemberian  menurut  yang  patut.  yang  demikian  itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. 25
» ءٌ يِّمُيعَ عِ َّلل عَ نْنعِ عَ عُ عَتَ  نً يِّمُيعَ عَ  عُ عِلنْ عُ نْل عُ  عَر عَ عَ ءٌتَنعَ عَ عِ َّلل عَ نْنعِ عَ عُ عَتَ  نًنعَ عَعَو عُ عِلنْ عُ نْل عُ  عَر عَ
26 «
"Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di  sisi  Allah  juga  merupakan  kebaikan.  Dan  apa  saja  yang  dipandang kaum  muslimin  merupakan  keburukan  maka  ia  di  sisi  Allah  juga merupakan keburukan." (HR. Ahmad, no: 3600).
Al- „Urf  dan  Al - A‟adalah  searti,  yang  keduanya  harus betul-betul  telah  berulang-ulang,  sehingga  melekat  pada  jiwa, diterima dan dibenarkan oleh akal dan pertimbangan yang sehat tabiat  yang  sejahtera.    Hal  yang  demikian  itu  tentu  merupakan hal  yang  bermanfaat  dan  tidak  bertentangan  dengan  syaraa‟, sehingga merupakan apa yang dimaksud oleh hadis di atas yaitu apa  yang  dipandang  baik  oleh  kaum  muslimin,  maka  baik  pula disisi Allah. 27
Adapun syari‟at Islam bukan untuk batas waktu tertentu, bukan untuk bangsa dan tempat tertentu tetapi bersifat universal, untuk  seluruh  alam.  Alasan  itulah  kaidah-kaidah  hukumnya bersifat  umum,  prinsip  dan  pokok-pokok  saja  yang  disebutkan dan diberi kesempatan kepada ilmuan bidang hukum dan sosial ditempat  masing-masing  untuk  menguraikannya  lebih  lanjut dalam  mengatasi  berbagai  masalah  yang  timbul  di  daerahnya masing-masing. Hendaknya hukum mengakomodasi problematika  masyarakat  seiring  dengan  perkembangan  zaman, dengan  ini,  akan  tercermin  fleksibilitas  dan  elastisitas  proses pembentukan  suatu  hukum,  Islam  merupakan  agama  yang dinamis  dan  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  termasuk dalam  masalah  hukum.  Lebih  lanjut  lagi  apabila  hukum  itu ditetapkan berdasarkan adat, maka dapat berubah sejalan dengan perubahan  waktu  dan  tempat,  karena  perbedaan  keinginan manusia.
Adat  perkawinan  yang  ada  pada  masyarakat  Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur merupakan adat yang ada sejak zaman dahulu, dan masih terjadi hingga sekarang,  namun,
25 Departemen Agama RI, Qur‟an Tajwid dan Terjemah , h. 38. 26 Imam  Ahmad  bin  Hanbal, al-Musnad,  ( Riyadh:  Bait  al-Afkar  al-Dauliyah, 1998), h. 337.
27 Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh , (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 45.
walaupun adat tersebut telah terjadi sejak lama dan masih terjadi hingga  sekarang,  tradisi sirit ini  tidak  dapat  di  masukkan  ke dalam  kaidah  ini  yaitu  dikarenakan  tradisi sirit ini  walaupun perbuatan yang dilakukan berulang-ulang namun perbuatan atau tradisi  tersebut  bertentangan  dengan  nash- nash  syara‟  dan hikmah-hikmahnya.
Pada  pelaksanaan  tradisi sirit tidak  ada  pelaksanaan pertunangan terlebih dahulu, sedangkan menurut Islam sebelum pernikahan  dianjurkan  mengunakan  pertunangan  terlebih dahulu,  agar  kedua  calon  mempelai  dan  kedua  keluarga  bisa saling  menjalin  silaturahmi  dan  mengenal  lebih  jauh  dengan adanya ta‟aruf . Mekanisme pelaksanaan sirit rentan terjadi hal-hal yang  tidak  sesuai  dengan  norma  agama,  norma  hukum,  dan norma sosial, seperti halnya adanya tipu daya, ancaman, bahkan kekerasan dari pihak bujang terhadap pihak gadis, pihak bujang melarikan  gadis  dngan  pemaksaan,  hal  ini  sangat  jauh  dengan kaidah hukum Islam. Hal ini te rkait dengan kaidah ushūl al -fiqh yaitu:
ا  يررضل
“ Kemadhlorotan itu harus dihilangkan”
Dasar  dari  kaidah  ini  ialah  Firman  Allah  SWT  dan  Hadis  Nabi SAW:
Q.S Al‟A‟raf ayat 56
                                                                                             
                  
Artinya:  ”Dan  janganlah  kamu  membuat  kerusakan  di  muka  bumi, sesudah  (Allah)  memperbaikinya  dan  Berdoalah  kepada-Nya  dengan rasa  takut  (tidak  akan  diterima)  dan  harapan  (akan  dikabulkan). Sesungguhnya  rahmat  Allah  Amat  dekat  kepada  orang-orang  yang berbuat baik”. 28 Q.S Al-Qasas ayat 77
28 Dpartemen Agama RI, Qur‟an Tajwid dan Terjemah , h. 157.
                                                                                    
                                                                                        

## 
Artinya:”Dan  carilah  pada  apa  yang  telah  dianugerahkan  Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu  dari  (kenikmatan)  duniawi  dan  berbuat  baiklah  (kepada orang  lain)  sebagaimana  Allah  telah  berbuat  baik,  kepadamu,  dan janganlah  kamu  berbuat  kerusakan  di  (muka)  bumi.  Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. 29
عَا عَ عَ َّلعَسعَ عِ نْيعَلعَ عُ َّلل  َّلعَ دٍ لل عَ  عُسعَرَّتَ عَ  ن  لل يرريِّمُير عُا دٍ  عَنعِ عِن كعِل عَ عِن عِ  عَسدٍ ي عَ ي عَ نْن : » عَر عَرعِرعَ عَوعَرعَرعَرعَ « هعَ  عَ عُننْتَ  عُ  عَوعَرءٌتَنعَ عَ لنْيعِ عَ 30
Dari  Abu  Sa'id,  Sa‟ad  bin  Malik  bin  Sinan  al-Khudri  RA, sesungguhnya  Rasulullah  SAW  telah  bersabda,  “Janganlah  engkau membahayakan  diri  sendiri  dan  orang  lain .” (HR.  Ibnu  Majah,  no: 2341).
Makna  yang  terkandung  dalam  konsep  kaidah  ini,  yang secara  emplisit  memotifasi  kita  untuk  membuang  jauh-jauh semua bahaya, baik bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.  Bahaya  yang  berwujud  kesusahan,  kesulitan  atau kesempitan,  baik  didunia  maupun  di  ahirat,  sebisa  mungkin harus  disingkirkan,  walaupun  demikian  bukan  berarti  segala kemudahan dan kenikmatan bisa direngkuh, sebab bisa jadi yang kita anggap baik atau maslahah ternyata berdampak negatif atau mafsadah bagi orang lain, bagi agama, bahkan bagi diri sendiri. Penjelasan  diatas  menggambarkan  bahwa  tradisi sirit tersebut  pelaksanaannya  atau  cara  yang  dilakukan  tidak  sesuai dengan  ajaran  hukum  Islam  dan  hukum  adat  Lampung  itu sendiri,  dapat  dikatakan  bahwa  tradisi sirit tidak  diberlakukan pada  semua  wilayah,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  tradisi tersebut  tidak  berlaku  universal  dan  tidak  terdapat  dalam  nāsh atau  syara‟,  oleh  karena  itu  tradisi sirit tidak  memenuhi  syarat
„urf yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, maka dapat
29 Dpartemen Agama RI, Qur‟an Tajwid dan Terjemah , h. 394.
30 Abu Abdillah, Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, ( Kairo: Dar al-Fajr, 2010), h. 393.
disimpulkan  ketika  dilihat  dari  segi  kebiasaanyatradisi sirit dalam  masyarakat  Kecamatan  Sukadana  Kabupaten  lampung Timur  termasuk  kategori al-„urf  al-fāsid .    Jadi,  dengan  demikian secara hukum Islam tradisi sirit ini sangat bertentangan, sehingga seharusnya tradisi ini ditolak.
Disisi  lain,  masyarakat  Kecamatan  Sukadana  sebenarnya sangat  mentaati  hukum  adat  yang  berlaku  di  daerah  setempat termasuk dalam hal pelaksanaan perkawinan, seperti yang sudah dijelaskan  bahwa  tradisi sirit ini  sebagian  dilaksanakan  karna faktor  ekonomi,  maka  faktor  biaya  merupakan  salah  satu penghambat  untuk  mengadakan  peminangan  atau  pelamaran. Dari  penjelasan  diatas,  jika  tinjauan  dari  segi  ekonomi masyarakat maka tradisi sirit tersebut bisa juga membawa kepada kemaslahatan bagi masyarakat di Kecamatan Sukadana.
Upaya  dalam  mencetuskan  hukum  baru,  fenomena budaya  bukanlah  sebuah  dalil  yang  berdiri  sendiri  dan  akan melahirkan produk hukum baru, melainkan “sekedar ornament” untuk  meligitimasi  hukum-hukum  syariat,  dan  perlu  dicatat pula,  yang  bisa  dijadikan  hukum  hanyalah  adat  istiadat  atau tradisi yang dinilai baik menurut perspektif syariah dan tentunya tidak  bertentangan  dengan  nash- nash  yang  syar‟i.  Artinya, syariat  hanya  memberikan  ketentuan  secara  umum,  maka batasan  pastinya  diserahkan  pada  penilaian  adat  istiadat  yang berlaku.

## Simpulan
Sirit adalah  perempuan  atau  gadis  yang  diambil  secara  paksa, akal tipu, tidak atas persetujuan si gadis dan tidak menurut tata tertib adat  berlarian,  bahkan  dengan  kekerasan  untuk  dinikahi. Sirit ini merupakan prosesi atau tata cara mengawali perkawinan atau tradisi sebelum  perkawinan  terjadi.    Faktor-faktor  yang  menyebabkan terjadinya sirit yang  paling  dominan  yaitu  kurangnya  kesadaran  diri dalam  mentaati  perintah  agama  atau  kurang  kokoh  nya  tembok keimanan,  faktor  ekonomi,  dan  faktor  hati  yaitu  rasa  menyukai seseorang  yang  berlebihan  dan  tidak  diikuti  dengan  fikiran  atau  hati nurani yang sehat, sehingga menimbulkan pemikiran bahwa seseorang yang kita sukai tersebut harus dapat dimiliki dengan cara apapun.
Operasional  atau  pelaksanaan sirit (tata  cara sirit) yang dilakukan yaitu dengan akal tipu daya, magic, paksaan bahkan dengan
kekerasan, dan lebih mengenaskan lagi ada yang tega menodai korban sirit terlebih  dahulu  dengan  maksud  agar  korban sirit menyetujui perkawinan  tersebut.    Orang  yang  melakukan sirit akan  dikenakan sanksi  denda  adat  bagi  yang  menyetujui  dan  dapat  pula  diadukan kepada  pihak  kepolisian  jika  perempuan  atau  keluarga  perempuan tidak menyetujui, serta sirit ini juga akan berdampak yang tidak baik, baik itu bagi diri pelaku dan korban maupun keluarga keduanya dan kehidupan rumah tangga mereka nantinya.
Menurut  Hukum  Keluarga  Islam, sirit tidak  dapat  dibenarkan karena Islam tidak mengajarkan hal yang demikian, sebagaimana yang diterangkan  dalam  Firman  Allah  SWT  dan  hadis  yang  dipaparkan pada  Bab  sebelumnya,  yaitu  dalam  hadis  lebih  mementingkan  hak seorang  perempuan  dalam  memutuskan  suatu  hal  yaitu  mengenai pernikahan mereka sendiri.  Jika dilihat dari kacamata urf‟ maka tradisi sirit ini  merupakan  adat  yang fasid ,  yaitu  karena  tidak  sesuai  dengan nash- nash syara‟ sehingga tradisi ini wajib ditolak atau ditinggalkan. []

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  bin  Abdurrahman  Ali  Bassam, Taisir  Al-„Alam  Syarhu Umdathi al-Ahkam , Kairo: Dar Al-Azhar, 2009.
--------------, Terjemah  Syarah  Hadits  Pilihan  Bukhari-Muslim ,  Jakarta: Darul-Falah, 2004.
Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh , Jakarta: Kalam Mulia, 2001. Abdurrahaman, Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
Abu  Abd  Allah  Muhammad  Khathib  al-Tibrizi, Misykat  al-Mashabih , Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007, Jilid 1. Abu  Abdillah,  Muhammad  bin  Ismail  al-Bukhari, Shahih  al-Bukhari, Kairo: Dar Ibnu Hazm, 2010. Abu Abdillah, Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kairo: Dar al-Fajr, 2010. Abu  al-Husain,  Muslim  bin  Hajjaj  al-Naisaburi,  Sahih  Muslim,  Kairo: al-Maktabah al-Islamiyah, 2011.
Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajistani al-Azdi, Sunan Abi Daud, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1998.
Abu  Malik  Kamal  bin  as-Sayyid  Salim, Shahih  Fiqih  Sunnah ,  Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 1424 H/2003 M.
Ahmad  Mudjab  Mahalli, Wahai  Pemuda  Menikahlah ,  Yogyakarta:
Menara Kudus, 2002.
Ahmad  Rafiq, Hukum  Islam  Di  Indonesia, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2000.
Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga , Jakarta: AMZAH, 2010. Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta: Kencana, 2011. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, Hukum Perdata Islam  Di Indonesia , Prenada Media: Jakarta, 2004.
Burhan  Ashshofa, metode  penelitizan  Hukum, Jakarta:  Rineka  Cipta, 2004.
Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010 Dedi  Junaiedi, Bimbingan  Perkawinan  Membina  Keluarga  Sakinah Menurut  al- Qur‟an dan  As-Sunnah ,  Jakarta:  Akademika Pressindo, 2000. Departemen Agama RI, Qur‟an Tajwid dan Terjemah, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006. Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,
Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
Didi Jubaidi Ismail, M embina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Allah, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.
Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian: Aplikasi Praktis , (Jakarta dan Metro: Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008.
H.  S.  A.  Al-Hamdani, Risalah  Nikah  (Hukum  Perkawinan  Islam), terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
Hermawan warsito, Pengantar Metodologi Penelitian , Jakarta: Gramedia,
1976.
Hilman  Hadikusuma  dkk, Adat-Istiadat  Lampung ,  Bandar  Lampung:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, 1983.
-----------------------------------, Hukum Perkawinan Adat, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1985.
-----------------------------------, Hukum  kekerabatan  Adat, Jakarta  :  Fajar Agung, 1987.
-----------------------------------, Hukum  Pidana  Adat ,  Bandung:  PT  Alumni,
1989.
-----------------------------------, Hukum  Perkawinan  Adat  dan  Adat  Istiadat dan Upacara Adatnya , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
-----------------------------------, Pengantar Hukum  Adat Indonesia , Bandung: Mandar Maju, 2003.
-----------------------------------, Hukum  Perkawinan  Indonesia  menurut :Perundangan,  Hukum  Adat,  dan  Hukum  Agama, Bandung  : Mandar Maju,  2007.
H.S.M. Nasaruddin Latif, Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan RumahTangga, Bandung:  Pustaka Hidayah, 2001.
Husain  Mazhahiri, Membangun  Surga  dalam  Rumah  Tangga, Bogor: Cahaya, 2004.
Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid  Wanihayatul  Muqtashid ,  Terj.  Mad‟ali jilid II, Bandung: Triganda Karya, 1996. Ibrahim Amini, Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri, Bandung:
Al- Bayan, 1998.
Imam  Ahmad  bin  Hanbal, al-Musnad, Riyadh:  Bait  al-Afkar  al- Dauliyah, 1998.
Jonathan  Sarwono, Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif , (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006 Kamal  Muchtar, Azas-azas  Hukum  Islam  tentang  Perkawinan ,  Jakarta: Bulan  Bintang, 1974. Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 , Yogyakarta: Tazzafa, 2005. --------------, Pengantar  Dan  Pemikiran  Hukum  Keluarga  Perdata  Islam Indonesia , Yogyakarta: Academia+TAZZAFA, 2010. Koentjaraningrat, Metode-Metode  Penelitian  Masyrakat, Jakarta: Gramedia   Pustaka Umum, 1994.
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kulalitatif Edisi Revisi , (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2013.
L.M. Syarifie, Cinta dan Perkawinan , Jatim: CV. Bintang Pelajar, tth.
Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Jakarta: Bumi Aksara,
2007.
Mohammad Nasir, Metode Penelitian , Jakarta: Ghelia Indonesia, 1999. Mohd.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam:  Suatu  Analisis  dari Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam ,
Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002.
Mufidah, Psikologi Keluarga Islam, Malang: UIN Malang Pers, 2008.
Muhammad Fuad Abdul Baqi, Terjemah Shahih Muslim , Jilid 2, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.
M.  Hariwijaya  dan  Bisri  M.  Djaelani, Tekhnik  Penulisan  Skripsi  dan Thesis , Cetakan 1, Jogjakarta: Zenith Publisher, 2004.
Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Terjemah Shahih Sunan Abu Daud , Jakarta: Pustaka Azzam, 2012. Muhyidin Abu Zakaria bin Syarof an-Nawawi, Syarah Muslim, Jilid 9, Riyadh: Maktabah al- Ma‟arif, 1998.
Musa Turoichan, Kado Perkawinan, Surabaya: Ampel Mulia, 2009.
Rachmat Syafe‟I, Ilmu-Ilmu Ushul Fiqh , Bandung: Pustaka Setia, 2007. Ratno Lukito, Trasidi Hukum Indonesia, Yogyakarta: Teras, 2008. Shahih  Muslim,  B i  Syarh  al-Nawawi ,  Jilid  16  Cet.  Ke  -5,  Maktabah  al-
Ma‟arif: 1419/1998.
Sayuti Thalib, Receptio A Contrario , Jakarta: Bina Aksara, 1985. Sayyid  Sabiq, Fiqh  Sunnah, Terj.  Moh.  Tholib, “Fiqih  Sunnah  6”, Bandung:  PT. al- Maarif, 1994. Sudarmawan, “ Pelaksanaan Kawin Lari untuk Menerobos Ketidaksetujuan Orangtua  setelah  Berlakunya  UU  No.1Tahun  1974  tentang Perkawinan” ,  Tesis    Magister  Kenotariatan  Universitas Dipenegoro Semarang, 2009 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2012. Suharsimi  arikunto, Prosedur  penelitian  Suatu  Pendekatan ,  Jakarta:  PT Rineka Cipta, 1997.
--------------, Prosedur  Penelitian  :  Suatu  Pendekatan  Praktik ,  Cet.  XII, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006.
Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat , Jakarta: PT
Gunung Agung, 1982.
Sutrisno  hadi, Metodelogi  Research ,  Jilid  1,  Yogyakarta:  Fakultas Psikologi, UGM.
Tatang  M.    Amirin, Menyusun  Rencana  Penelitian ,  Jakarta:  Rajawali Pers, 1990. Titik  Riyani, “Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Adat  Lahi  Kawin  (Studi Kasus  di  Rejosari,  Pamenang,  Merangin,  Jambi)” ,    Tesis  Fakulstas
Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2011. Tormenset Parlindungan, “Budaya Kawin Lari dan Akibat Hukumya pada Masyarakat Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti Kabupaten Tanggamus  Provinsi  Lampung” ,  Tesis  Magister  Kenotariatan Universitas Dipenegoro Semarang, 2004.
Zaini  Ahmad  Noeh  dan  Abdul  Basit  Adnan, Sejarah  Singkat  Peradilan Agama Islam di Indonesia , Bina Ilmu: Surabaya, 1983.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2011.