## PENERAPAN ELEMEN ISM CODE UNTUK MENUNJANG KESELAMATAN PELAYARAN PADA KM PANTOKRATOR
Mika Patayang 1) dan Rakhel Lia 2)
1,2 Kemaritiman, Politeknik Negeri Samarinda.
1,2 Jl Batu Cermin Sempaja Ujung, Samarinda, 75119. E-mail : m.patayang81@gmail.com 1) , rakhel.l@gmail.com 2)

## ABSTRAK
Tingginya  tingkat  kecelakaan  kapal  merupakan  indikasi  perlunya  perhatian  terhadap  penerapan  system  manajemen  code pada sebuah perusahaan pelayaran. Oleh karena itu keselamatan dalam berlayar merupakan hal yang sangat penting dalam dunia  pelayaran.  Kenyamanan  crew  di  atas  kapal  dalam  beraktivitas    sangat  berpengaruh  terhadap  efektivitas  kerja  crew tersebut.  Ada  beberapa  faktor  yang  dapat  menyebabkan  crew  merasa  nyaman  dan  aman  berada  diatas  kapal,  diantaranya kapal dan perlengkapannya harus dipelihara dan diusahakan selalu baik dan berfungsi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  apakah  elemen  pada  ISM  CODE  khususnya  elemen  10  tentang  kapal  dan  perlengkapannya  harus dipelihara dan diusahakan selalu baik dan berfungsi. Semua peralatan/perlengkapan  yang penting bagi  keselamatan  harus selalu  terpelihara  dan  diyakini  akan  berfungsi  dengan  baik  melalui  pengujian  secara  teratur/berkala.  Pada  penelitian  ini menggunakan  metode  studi  kasus  dimana  data  diperoleh  melalui  observasi,  wawancara  terhadap  crew  kapal  KM Pantokrator dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang berhubungan dengan elemen 10 (pemeliharaan kapal dan perlengkapannya)  dimana  kapal  dan  perlengkapannya  harus  dipelihara  dan  diusahakan  selalu  baik  dan  berfungsi, manajemen kapal harus selalu menaati semua ketentuan serta perlengkapan alat keselamatan harus memenuhi jumlah dan kondisi yang telah ditentukan sesuai dengan  pada ISM CODE. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh data bahwa pada KM  Pantokrator  telah  menerapkan  elemen  10  ISM  CODE  untuk  menunjang  keselamatan  pelayaran  berupa  adanya kelengkapan  alat  keselamatan  dan  kondisi  alat  keselamatan  yang  berfungsi  dengan  baik,  dokumen-dokumen  berupa fire control  plan,  muster  list,  emergensi  prosedur,  nautikal  publication, dan  jadwal  perawatan  perlengkapan  kapal.  Dengan diterapkannya elemen 10 dari ISM CODE maka diharapkan keselamatan dalam pelayaran dapat ditingkatkan.
Kata Kunci: Keselamatan, Pelayaran ,Kapal, crew, Perusahaan, ISM CODE.
1. PENDAHULUAN
Peningkatan kesejahteraan hidup merupakan dambaan  bagi  pemerintah  dan  seluruh  rakyat  Indonesia. Hal  ini  dapat  terwujud  jika  seluruh  komponen  aspek dapat  dikembangkan  dan  di  tingkatkan  peranannya secara  maksimal.  Keberadaan  Negara  kita  Indonesia yang      merupakan  negara  kepulauan  yang  dihubungkan oleh  laut  maka  keberadaan  moda  transportasi  laut  yaitu kapal  merupakan  hal  yang  sangat  penting.  Oleh  karena itu  pemerintah  harus  mampu  membuat  suatu  regulasi agar  keselamatan  pelayaran  dapat  terwujud.  Ketentuan dasar mengenai pelayaran tersebut telah diatur dalam UU No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran nasional. Salah satu isi  dari  pasal-pasal  UU  No.  17  Tahun  2008  tentang pelayaran  adalah  keselamatan  pelayaran.  Keselamatan pelayaran  yang  dimaksud  adalah  kelaiklautan  kapal (Utomo. dkk. ,  2017).  Secara  keseluruhan  termasuk  di dalam pasal 1 ayat 32 sampai ayat 44 UU no. 17 Tahun 2008,  sementara  pasal  1  ayat  34  khusus  berisi keselamatan  kapal  yaitu  keadaan  kapal  yang  memenuhi persyaratan  material,  konstruksi,  bangunan,  permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan  termasuk  perlengkapan  alat  penolong  dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
Keselamatan  pelayaran  itu  ditentukan  oleh  banyak faktor,  bukan  hanya  ditentukan  oleh  satu  faktor  saja. Misalnya  kecanggihan  kapal  dan  peralatan-peralatan modern  yang  melengkapinya  namun  juga  sangat tergantung  kepada  berbagai  faktor,  seperti  kemampuan sumber daya manusia, peralatan di darat, koordinasi yang dilaksanakan  selama  sebelum  dan  selama  pelayaran berlangsung  serta  memperhitungkan  rambu-rambu  laut dan faktor penumpang sangat berperan untuk mewujudkan  hal  tersebut  (Ar,  2015).  Tingginya  tingkat kecelakaan    kapal  mengakibatkan  banyaknya  kerugian yang  ditimbulkan  baik  secara  moril  maupun  materil, kerugian  moril  seperti  banyaknya  crew  kapal  dan penumpang yang tewas dalam kecelakaan kapal tersebut dan  akibat  kecelakaan  kapal  juga  berdampak  negatif terhadap ekosistem laut.
Akibat tingginya tingkat kecelakaan kapal mendorong  pemerintah  untuk  membuat  suatu  regulasi yang diharapkan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan kapal.  Salah  satu  regulasi  yang  diterapkan  bahwa  setiap perusahaan  pelayaran  harus  dapat  menerapkan  sistem ISM  CODE  dalam  pengoperasian  kapal  (Kritis,  Kapal and  Pt,  2010).  Penelitian  ini  dilakukan  pada  kapal penumpang  KM  Pantokrator,  dimana  kapal  ini  berlayar dari  pelabuhan  Samarinda-Kalimantan  Timur  menuju
pelabuhan  penumpang  Pare-pare  Sulawesi  Selatan. Kapal  ini  melakukan  pelayaran  setiap  minggu  dengan kapasitas penumpang 1000-1760 orang. Untuk menjamin keselamatan  crew  dan  penumpang  maka  kondisi  kapal harus dipastikan laiklaut pada saat  melakukan pelayaran dan  alat  keselamatan  harus  dalam  keadan  yang  baik secara  kualitas  dan  kuantitas.  Diharapkan  dengan diterapkannya  elemen  ISM  CODE  diatas  kapal penumpang KM Pantokrator maka crew dan penumpang dapat  merasa  aman  diatas  kapal  dan  pelayaran  dapat berjalan dengan baik (Terhadap and Kapal, 2015).

## 2. RUANG LINGKUP
Dalam penelitian ini permasalahan mencakup:
1. Cakupan  permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu meneliti tentang kelengkapan alat keselamatan di atas kapal  dan  kondisi  alat  keselamatan  dipastikan  dalam keadaan  yang  baik,  dokumen  prosedur  dan  jadwal perawatan  kapal  dan  peralatannya,    serta    dokumen- dokumen keselamatan pada KM Pantokrator.
2. Pada  penelitian  ini  hanya  fokus  meneliti  pada penerapan elemen 10 dari ISM CODE mengenai alat keselamatan,  jadwal  dan  prosedur  perawatan  serta dokumen keselamatan pada  kapal KM Pantokrator .
3. Rencana  hasil  yang  didapatkan  dari  penelitian  ini adalah informasi tentang kelengkapan alat keselamatan,  baik  secara  jumlah  dan  fungsinya berjalan dengan baik, dilakukannya prosedur perawatan serta memiliki dokumen-dokumen keselamatan,  sehingga  dari  hasil  penelitian  ini  dapat memberikan  masukan kepada pihak  yang berwenang agar  kapal  yang  tidak  menerapkan  elemen  10  dari ISM CODE untuk tidak diberikan ijin berlayar.

## 3. BAHAN DAN METODE
Metode  yang  penulis  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  studi  kasus.  Studi  kasus  yaitu  mempelajari  kasus tertentu  pada  obyek  yang  terbatas.  Dalam  hal  ini  adalah penerapan  elemen  10  ISM  CODE  dikapal  penumpang KM Pantokrator. Uraian hasil penelitian dilakukan secara deskriptif  yaitu  menguraikan  hasil  penelitian  secara terinci dan sitematis. Kapal Penumpang KM Pantokrator yang  menjadi  objek  penelitian  adalah  kapal  penumpang yang  memiliki  rute  dari  pelabuhan    Samarinda    di Kalimantan  Timur  ke  pelabuhan  Pare-pare  di  Sulawesi Selatan    yang  melakukan  pelayaran  satu  kali  seminggu. Gross  Tonnage:  5920  dan Length  Overall  x  Breadth Extreme:  109.2m  ×  15.03m,  serta  kapasitas  penumpang 1760  orang.  Data  penelitian  diambil  di  kapal  KM Pantokrator yang sedang sandar di pelabuhan Samarinda, dimana  data  diperoleh  dengan  melakukan  observasi, wawancara  terhadap  crew  dan  melakukan  pemeriksaan terhadap dokumen keselamatan kapal .  Jenis dan sumber data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  kualitatif dan  kuantitatif.  Data  dikumpulkan  dalam  bentuk  tabel isian  tentang  ketersediaan  dan  kondisi  alat  keselamatan, jadwal dan prosedur perawatan, dan dokumen keselamatan  pelayaran.  Adapun  data  yang  digunakan
dalam  penelitian  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui pengamatan.  Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh dari  perusahaan,  dinas  Perhubungan,  dan  studi  pustaka mengenai  jenis  dan  alat  keselamatan  yang  digunakan  di atas kapal KM Pantokrator.

## 3.1. Keselamatan Pelayaran
Keselamatan  pelayaran  Peraturan  Safety  Of  Life  At Sea  (SOLAS)  adalah  peraturan  yang  mengatur keselamatan  maritim  paling  utama  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  jaminan  keselamatan  hidup  di  laut  yang dimulai  sejak  1914,  mengingat  saat    itu  banyak    terjadi kecelakaan   kapal   yang  menelan  banyak  korban  jiwa (Pelabuhan  and  Perak,  2018).  Pada    tahap  permulaan, dimulai    dengan    fokus    pada  peraturan  kelengkapan navigasi,    kekedapan  dinding    penyekat    kapal    serta peralatan  berkomunikasi,  kemudian  berkembang  pada konstruksi    dan    peralatan    lainnya.  Modernisasi peraturan  SOLAS    sejak    1960  adalah  menggantikan Konvensi  191  dengan    SOLAS    1960.    Sejak    saat    itu, peraturan  mengenai  desain  untuk meningkatkan  faktor keselamatan    kapal  mulai  dimasukan  seperti:  Desain konstruksi  kapal,    Permesinan    dan    instalasi    listrik, Pencegah  kebakaran,  Alat-alat  keselamatan,  Alat komunikasi  dan    keselamatan  navigasi.  Adapun,    usaha penyempurnaan    peraturan  tersebut  dengan  cara mengeluarkan peraturan  tambahan  (amandement)   hasil konvensi  IMO  yang    dilakukan    secara    berturut-turut pada  1966, 1967, 1971  dan 1973. Namun usaha  untuk memberlakukan    peraturan-  peraturan    tersebut    secara internasional  kurang    berjalan    sesuai    dengan    yang diharapkan,    terutama    karena    hambatan  prosedural, yaitu:  diperlukannya  persetujuan  2/3    dari    jumlah negara    anggota    untuk  meratifikasi    peratruran dimaksud,    ternyata  sulit    dicapai    pada    waktu    yang diharapkan.  Selanjutnya  pada    rentang    1974,    dibuat konvensi    baru    SOLAS    1974,    yakni    pada  setiap amandemen  diberlakukan  sesuai  target  waktu    yang sudah    ditentukan,    kecuali    ada  penolakan    dari    1/3 jumlah  negara  anggota atau 50 % dari pemilik tonnage yang  ada  di  dunia(Rahman dkk. ,  2017). Beberapa fasilitas keselamatan yang terdapat diatas kapal meliputi: 1. Life  Boy    digunakan    sebagai    pelampung  untuk penumpang  apabila  tetjadi  kecelakaan,  tersedia sebanyak 13 buah.
2. Life  Jacket  merupakan    jaket  pelampung  yang dikenakan    oleh    setiap    penumpang  apabila    dalam kondisi  darurat  kapal mengalami  kecelekaan.  Alat tersebut  disediakan  pada  tiap  -tiap  ruang  penumpang dengan  jumlah  sesuai  dengan jumlah  penumpang, untuk  penggunaan    alat  terse  but  terlebih  dahulu dilakukan peragaan cara penggunaan.
3. Fire  Plant  merupakan  peta  denah  evakuasi  keadaan darurat  alat  tersebut  terdapat  pada  di  dinding  dan diletakan pada suatu tempat yang mudah terjangkau.
4. Life  raft  berfungsi  seperti  sekoci    yang  digunakan dengan  melempar  kelaut  dan  akan  mengembang, didalamnya terdapat oksigen.
5. Rakit dengan kapasitas  untuk  12 orang sebagai  alat angkut    penumpang    diatas    air  yang    digunakan dalam    kondisi    darurat  apabila    terjadi    kecelakaan kapal,  alat tersebut, tersedia sebanyak 14 buah.
6. Sekoci    merupakan    perahu    kecil    yang  dilengkapi dengan mesin motor, tersedia satu unit.
7. Top    Deck    (Muster    station)    merupakan  tempat berkumpul/evakuasi    penumpang  pada    keadaan darurat,  tempat  ini  terdapat dilantai  atas  kapal  dan merupakan  ruang terbuka.
8. Alat  pemadam  kebakaran dan perlengkapannya.
9. Disamping beberapa fasilitas keselamatan yang  telah disebutkan    diatas,    untuk  mengamankan    kendaraan diatas    kapal  dipasang    suatu    alat    yang    bemama Tali Lasing yang  berguna  unuk  mengikat kendaraan terutama  kendaraaan  besar  seperti  truk    agar    tidak bergerak  bila  terjadi guncangan.
10. Diatas  kapal  disediakan  pula  tabung  alat  pemadam kebakaran  bila  diatas  kapal  terjadi  kebakaran  kecil, alat  ini  berjumlah  11  buah  dan    diletakan    di beberapa  tempat  yang mudah terjangkau . (Santara . , 2014) .

## 3.2. ISM CODE
ISM  Code  atau  kependekan  dari  International  Safety Management  Code  adalah  standar  internasional    Sistem Manajemen  Keselamatan  untuk  pengoperasian  kapal secara  aman  dan  usaha  pencegahan  pencemaran  di  laut. Tujuan  dari  penerapan  ISM  Code  adalah  menjamin keselamatan  di  laut  untuk  menghindari  kecelakaan  yang dapat  menimbulkan  korban  jiwa  serta  kerusakan  kapal yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan di laut. ISM  Code  merupakan  produk  IMO  (International Maritime  Organization)  yang  akhirnya  diadopsi  oleh SOLAS  (Safety  of  Life  at  Sea)  pada  tahun 1994 . (Rahman dkk. ,  2017) . Disamping  persyaratan teknis  dan  non  teknis,  dalam    manajemen    keselamatan pelayaran  ada  beberapa  persyaratan  atau    kelengkapan administrasi  yang  harus  dipenuhi  diantaranya  :  1. Dokumen    Penyesuaian    Manajemen  Keselamatan  ( Document  Of  Compliance  )  Merupakan    audit    dari Sistem    Manajemen  Keselamatan    Perusahaan    yang telah  memenuhi  ketentuan  dari  Koda  Manajemen Intemasional  untuk  Keselamatan Pengoperasian  Kapal dan    Pencegahan  Pencemaran  (ISM-Code),  dokumen tersebut  berlaku    selama    5    (  lima)    tahun    dan    wajib dilakukan  verfikasi    secara  berkala  setiap  1  (satu)  tahun sekali. 2.  Sertifikat  Manajemen  Keselamatan  (Safety Man-  agement  Certificate  )  Sertifikat    Manajemen Keselamatan  diterbitkan    oleh    Menteri    Perhubungan berdasarkan Konvensi
Intemasional tentang KeselamatanJiwa    di    Laut    1974,    sertifikat  diterbitkan setelah    dikakukan    audit    Sistem  Manajemen Keselamatan    perusahaan    yang  telah    memenuhi ketentuan    dari    Koda  Manajemen  Intemasional  untuk
Keselamatan  pengoperasian    kapal    dan    Pencegahan Pencemaran  (  ISM  -  Code  )  3.  Sertifikat  keselamatan Kapal  Penumpang  (  Passanger  Ship  Safety  Certifikate  ) Sertifikat    Keselamatan    Kapal    Penumpang  diterbitkan berdasarkan pemeriksaan  teknis atas  kelengkapankapal termasuk  kelengkapan  keselamatan  yang  harus  tersedia diatas    kapal    berdasarkan    ketentuan    yang berlaku . (Kalu, Kaparang E and Modaso O J, 2017)
Ada  13  elemen  yang  tercantum  dalam International Safety Management Code diantaranya:
1. Umum
2. Kebijakan
Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan
3. Tanggung jawab dan Wewenang Perusahaan
4. Designated Person
5. Tanggung jawab dan Wewenang Master
6. Sumber Daya dan Tenaga Kerja
7. Pengembangan Rencana Operasi Kapal
8. Kesiapan Menghadapi Keadaan Darurat
9. Pelaporan dan Analisa Non Conformity, Kecelakaan dan Kejadian Berbahaya
10. Pemeliharaan Kapal dan Perlengkapannya
11. Dokumentasi
12. Verifikasi, Tinjauan Ulang dan Evaluasi Perusahaan 13. Sertifikasi, Verifikasi dan Pengawasan.
Tujuan  ISM  Code  adalah  untuk  menjamin  keselamatan dilaut, mencegah kecelakaan dan hilangnya jiwa manusia serta  menghindari  kerusakan  lingkungan  khususnya lingkungan  laut  dan  hilangnya  harta  benda.  Penerapan ISM CODE pada semua pihak yang terlibat dalam proses pelayaran  baik  pemerintah,  perusahaan  dan  lingkungan dan  kesemuanya  itu  bersatu  untuk  menciptakan pelayaran  yang  aman  sehingga  keselamatan  pelayaran dapat tercapai.(Safety and Code, 2014).
Beberapa  alasan  untuk  menjalankan  ISM  Code  yaitu: ISM  Code  menjadikan  kapal  sebagai  tempat  yang  aman untuk bekerja;
1. ISM Code melindungi laut dan lingkungan/ wilayah perairan.
2. ISM  Code  mendefinisikan  tugas  secara  jelas  dan ISM Code adalah hukum.
3. Dengan  diterapkannya  ISM  CODE  di  dunia pelayaran  maka  akan  melindungi  crew  kapal, perusahaan dan lingkungan (Rahman dkk. , 2017).
Kapal  yang  telah  memenuhi  persyaratan  manajemen keselamatan  dan  pencegahan  pencemaran  dari  kapal akan  diberi  sertifikat.  Dalam  pemenuhan  persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan akan diberikan sertifikat  diantaranya  dokumen  Penyesuaian  Manajemen Keselamatan  (Document  of  Compliance/DOC)  untuk perusahaan  dan  Sertifikat  Manajemen  Keselamatan (Safety  Management  Certificate/SMC)  untuk  kapal. Faktor  yang  sangat  berperan  dalam  penerapan  elemen ISM  CODE  adalah  faktor  pengawasan,  dimana  faktor pengawasan ada dua  yaitu pengawasan internal  meliputi Kualifikasi  SDM  Pengawas,  Jumlah  SDM  pengawas, Cara  Pengawasan,  Anggaran  Pengawasan,  Prosedur Pengawasan  Internal  serta  Peralatan  pengawasan  dan
pengawasan  external  yang  meliputi  Kualifikasi  SDM Pengawas,  Prosedur  Pengawasan  External.(Anjas dkk , 2019).

## 3.3 Perawatan Kapal
Pengertian  Perawatan    adalah:    ”Memelihara  kapal agar  selalu  dalam  keadaan  yang  siap  operasional  dan dapat  memenuhi  jadwal  pelayaran  kapal  yang  telah ditentukan  tepat  pada  waktunya”.(Kapal  and  Ad,  no date)”.  Perawatan  adalah  gabungan  dari  suatu  kegiatan- kegiatan yang bertujuan untuk menjaga atau mengembalikan suatu peralatan menjadi seperti sediakala pada  kondisi  yang  baik  untuk  dapat  dipergunakan kembali. Lebih lanjut pengertian perawatan adalah suatu usaha  kegiatan  untuk  merawat  suatu  materil  atau  mesin agar  supaya  materil  atau  mesin  itu  dapat  dipakai  secara produktif  dan  mempunyai  umur  yang  lama. Menurut pasal  309  ayat  (1)  KUHD,  “kapal”  adalah  semua  alat berlayar, apapun  nama dan sifatnya.(Utomo dkk. , 2017).
Termasuk  didalamnya  adalah:  kapal  karam,  mesin pengeruk  lumpur,  mesin  penyedot  pasir,  dan  alat pengangkut  terapung  lainnya.  Meskipun  benda-benda tersebut  tidak  dapat  bergerak  dengan  kekuatannya sendiri,  namun  dapat  digolongkan  kedalam  “alat berlayar”  karena  dapat  terapung/mengapung  dan bergerak  di  air.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, “kapal” adalah kendaraan air  dengan  bentuk  dan  jenis  tertentu,  yang  digerakkan dengan  tenaga  angin,  tenaga  mekanik,  energi  lainnya, ditarik  atau  ditunda,  termasuk  kendaraan  yang  berdaya dukung  dinamis,  kendaraan  di  bawah  permukaan  air, serta  alat  apung  dan  bangunan  terapung  yang  tidak berpindah-pindah. Peraturan  Pemerintah  Nomor  47 Tahun  1857  mengenai  2  (dua)  macam  kapal  laut,  yaitu kapal  laut  biasa  dan  kapal  niaga.  “Kapal  niaga  ialah setiap  kapal  laut  yang  digerakkan  secara  mekanis  dan yang  digunakan  untuk  mengangkut  barang  dan/atau orang  untuk  umum  dengan  pungutan  biaya.  Untuk menjaga  kapal  agar  dapat  beroperasi  maka  perawatan kapal merupakan hal yang harus dilakukan.
Pemeliharaan  Kapal  adalah  kegiatan  perawatan  dan perbaikan  kapal  yang  dilaksanakan  sendiri  atau  pihak lain  baik  pada  masa  operasi  atau  diluar  masa  operasi kapal,  dalam  rangka    mempertahankan  kelayakan  kapal sehingga dapat beroperasi secara maksimal. Para pemilik kapal  pada  saat  ini  dalam  melakukan  penjadwalan pemeliharaan  kapal  menggunakan  sistem  yang  bernama Planned Maintenance System. (Oktalisa, Matondang and Ishak,  2013).  Sistem  perawatan  dan  pemeliharaan  kapal terbagi atas dua yaitu
1. Rencana Kerja Docking Repair
Schedule  docking  repair  disusun  dan  ditetapkan berdasarkan  masa  laku  surat-surat  kapal  atau  sesuai dengan ketentuan Badan Klasifikasi dan Pemerintah. Sesuai  regulasi  schedule  docking  dilaksanakan  setiap  2 tahun  untuk  Annual  Survey  dan  setiap  5  tahun  untuk Special Survey.
Owner  Superitendant  (OS)  menyiapkan  dan  menyusun Rencana  Kegiatan  Pemeliharaan  kapal  atau  Plan Maintenance  System  (PMS)  berdasarkan  informasi:  a. Jenis Survey, b. Last docking report, c. Outstanding class recommendations,  d.  Due  date  class  items.  e.  Informasi terakhir  dari  Ship  Board  Management.  f.  Kumpulan permasalahan dari running repair yang masih ada. Perkiraan waktu pelaksanaan docking repair diperhitungkan secara cermat dan ditetapkan lama waktu pelaksanaannya dengan memperhatikan volume pekerjaan yang direncanakan.(Kapal and Ad, no date)
2. Rencana Kerja Running Repair.
Rencana  kerja  running  repair,  pemeliharaan  kapal direncanakan berdasarkan pertimbangan: tidak mengganggu  operasi  kapal  dan  ketersediaan  peralatan kerja, material/suku cadang serta tetap harus memperhitungkan waktu pelaksanaannya. Pelaksanaan Running Repair ini diselesaikan berdasarkan    Plan  Maintenance  System  yang  telah disusun dan ditetapkan.(Demmatacco dkk , 2013)
Owner  Superintendant  (OS)  bertanggung  jawab  atas kelancaran  pelaksanaannya  dan  setiap  saat  berkordinasi dengan  Bagian  Pengadaan  untuk  memastikan  material, peralatan  maupun  sparepart  yang  dibutuhkan  telah tersedia sebelum pekerjaan Running Repair dilaksanakan.  Tingkat  kepentingan  terhadap  kualitas perawatan  dan  reparasi  kapal  yang  paling  berpengaruh berturut-turut  adalah  pekerjaan  penggantian  pelat  pada lantai  car  deck  dan  ruang  bawah  car  deck,  pekerjaan penggantian  pondasi,  pekerjaan  replating  pada  bagian lambung kapal, kemudian pekerjaan pada cleaning tangki serta  pekerjaan  pada  as  propeller,  lalu  pekerjaan penggantian sekat dan pekerjaan penggantian beam pada kapal . (Hidayah and Ahmadi, 2017) .
Standar perawatan kapal terdiri atas 4 yaitu:
1) Standar perawatan/ pemeliharaan  bagian dek.
2) Standar perawatan/ pemeliharaan  bagian mesin.
3) Standar perawatan/ pemeliharaan  bagian radio.
4) Standar perawatan/ pemeliharaan alat-alat keselamatan.(Terhadap and Kapal, 2015)

## 4. PEMBAHASAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan    di  kapal KM  PANTOKRATOR  mengenai  kelengkapan  alat keselamatan  dan  berfungsi  dengan  baik,  jadwal  dan prosedur  perawatan  kapal    dan  perlengkapannya  serta dokumen  keselamatan.  Kelengkapan  alat  keselamatan diatas  kapal  KM  Pantokrator  seperti  yang  ditunjukkan pada  tabel  1,  terlihat  bahwa  jumlah  alat  keselamatan diatas  kapal  berupa  life  jacket  sebanyak  2000  buah, sedangkan kapasitas penumpang maksimal KM Pantokrator  1760. Menurut regulasi SOLAS Jumlah life jacket  untuk  anak-anak  adalah  10  %  dari  jumlah keseluruhan  penumpang  yang  ada  di  kapal.  (SOLAS Chapter  III,Regulasi  7.2).  Setiap  kapal  harus  membawa life  jacket  tidak  kurang  dari  5%  dari  jumlah  personil yang  ada  di  atas  kapal.  (SOLAS  Chapter  III,Regulasi
22.2).  Berdasarkan  aturan  diatas  menunjukkan  bahwa jumlah  life  jacket  telah  memenuhi  aturan  ISM  CODE berdasarkan  aturan  dari  SOLAS.  (Terhadap  and  Kapal, 2015).  Untuk  jumlah  life  boy    yang  ada  diatas  kapal  itu ditentukan  berdasarkan  panjang  dari  kapal  tersebut menurut    SOLAS  regulasi  22.1  Life  Boy  (Pelampung Penolong)  untuk  kapal  barang  minimal  8  buah sedangkan  untuk  kapal  penumpang  tergantung  dari panjang (p)  kapal:   p < 200 ft  minimal 8 buah,  p 200  ft s.d.400  ft  minimal  12  buah,  p  400  ft  s.d  600  ft  minimal 18  buah,    p  600  ft  s.d.800  ft  minimal  32  buah,  dan  p  > 800 ft minimal 32 buah.(Riantini and Subiyanto, 2017). Dari  shippartikuler  panjang  KM  Pantokrator  357,6  ft, maka  jumlah  life  boy  yang  harus  dimiliki  KM Pantokrator  minimal  12  buah  dan  pada    tabel  1  jumlah life  boy  pada  KM  Pantokrator  ada  12  buah.  Adanya keberadaan  alat  pemadam  api  ringan  merupakan  salah satu  bagian  penting  dalam  menunjang  keselamatan dalam  pelayaran.  Dari  tabel  1  terlihat  jumlah  APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di kapal KM Pantokrator 30 buah.  Hal  tersebut  sudah  sesuai  dengan  jumlah  APAR yang  harus  dimiliki  KM  Pantokrator  sebanyak  27  buah menurut  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Transmigrasi Nomor PER 04/MEN/1980, ketentuan-ketentuan pemasangan  APAR  satu  dengan    yang  lainnya  tidak boleh  melebihi  15  meter  (dengan  kata  lain  jarak  antar APAR  15  meter)  dari  luas  bangunan  yang  akan dilindungi.  Untuk  hidran  dilihat  dari  gross  tonase  (GT) dari kapal  menurut SOLAS Chapter II-2, Regulasi 10.2, Kapal  harus  dilengkapi  dengan  pompa  pemadam,  fire mains,  hydran  dan  hoses.  Tekanan  pada  hidran  untuk kapal  passenger,  lebih  dari  4000  GT  => 0.4  N/mm 2 dan urang  dari  4000  GT  =>  0.3  N/mm 2 .  Dari  tabel  1  dapat dilihat  bahwa  tekanan  hydran  pada  KM  Pantokrator dengan  GT  5920  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yaitu sebesar 0,4N/mm 2 . (Riantini and Subiyanto, 2017)
Untuk  dokumen  keselamatan,  manajemen  KM Pantokrator telah melengkapi semua dokumen keselamatan  yang  telah dipersyaratkan. Karena dengan tidak  lengkapnya  dokumen  keselamatan  maka  ijin berlayar  dari  kapal  tidak  akan  diterbitkan  oleh  pihak yang  berwenang  yaitu  syahbandar  .  Menurut  Undang- Undang  Pelayaran  no.  17  tahun  2008,  kapal  dinyatakan laik  laut  apabila  sudah  dilengkapi  dengan  sertifikat Keselamatan  Kapal,  sertifikat  pencemaran  dari  kapal, sertifikat  Garis  Muat  dan  pemuatan,  Gross  Akta,  Surat Laut/Pas  Besar/Pas  Kecil/Pas  Sungai  dan  danau, sertifikat  Manajemen  Keselamatan  dan  Pencegahan Pencemaran  dari  Kapal  serta  Sertifikat  Manajemen Keamanan Kapal yang sesuai dengan daerah pelayarannya.  Dokumen  keselamatan  yang  ada  di  kapal KM Pantokrator dapat dilihat pada tabel 2.
Untuk  prosedur  dan  jadwal  peawatan    pada  sebuah kapal merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya  prosedur  dan  jadwal  perawatan  maka  pekerjaan diatas  kapal  dapat  di  kontrol  dan  lebih    efisien. Dalam SOLAS 1974/1978 Chapter II Part C, D, E, dengan jelas menegaskan bahwa semua kapal dari Negara IMO harus
melaksanakan ”Perawatan dan Perbaikan Mesin Kapal”. Untuk  setiap  perawatan  yang  dilakukan  diatas  kapal setiap  crew    harus  mengikuti  SOP  yang  telah  ada. Perawatan  yang  dilakukan  dikapal  KM  Pantokrator meliputi  perawatan  harian,  perawatan  periodik,  dan perawatan  berkalah.  Perawatan  harian  yang  dilakukan meliputi  pemeriksaan  pada  pipa-pipa,  pemeriksaan    dan pencatatan  parameter  (temperatur,  tekanan,  laju  aliran) yang  biasanya  dilakukan  pada  mesin  induk  dan  mesin bantu,  perawatan  terhadap  sirkulasi  air  pendingin. Perawatan  periodik  adalah  perawatan  yang  dilakukan menurut  batas  waktu  yang  ditentukan  dan  biasanya mengikuti  petunjuk  dari  buku  manual.  Perawatan periodik ini biasanya dilakukan setiap 50-250 jam kerja. Adapun  jenis-jenis  perawatan  periodik  yang  dilakukan dikapal KM Pantokrator adalah sebagai berikut :
1) Membersihkan saringan bahan bakar.
2) Membersihkan elemen saringan minyak pelumas
3) Penggantian minyak pelumas
4) Pemeriksaan air pendingin. Perawatan setiap 500-1000 jam kerja,    pmeriksaan dan perawatan yang dilakukan antara lain :
1) Mengganti elemen saringan bahan bakar
2) Mengganti elemen saringan oli
3) Periksa clearence katup kepala silinder. Perawatan berkala adalah perawatan yang dilakukan secara teratur atau rutin diantaranya adalah :
1) Memeriksa  minyak  pelumas  setiap  kali  sebelum mesin start.
2) Mengganti  minyak  pelumas  sesudah  dipakai  250 jam  kerja,  kecuali  mesin  yang  masih    baru  atau selesai direparasi besar-besaran (over haul).
Penggantian  minyak  pelumas  dilakukan  setelah  60  jam pertama. Penggantian minyak pelumas dilakukan dangan terlebih  dahulu  membuang  minyak  pelumas  yang  lama dengan  jalan  membuka  baut  pembuangnya  pada  waktu motor  masih  panas  atau  setelah  motor  berhenti  bekerja. Disamping  itu  minyak  pelumas  juga  harus  dikeluarkan dari  dalam  saringan  dan  pendingin  minyak  pelumas. Apabila  diperlukan  ganti  kertas  saringannya.dengan adanya  jadwal  perawatan  yang  telah  dibuat  maka regulasi  perawatan  diatas  kapal  dapat  dilakukan  dengan teratur  sehingga  seluruh  komponen  baik  itu  komponen mesin,  komponen  alat  navigasi  dan  komponen  alat-alat keselamatan  dipastikan  telah  dilakukan  perawatan sedangkan  dengan  adanya  prosedur  perawatan  itu mengidentifikasi  bahwa  perawatan  yang  dilakukan terhadap  komponen-komponen  telah  dilakukan  dengan baik  dan  benar  serta  untuk  lebih  memudahkan mengontrol  pekerjaan  yang  akan  dilakukan  selanjutnya. Jadwal  dan  prosedur  perawatan  pada  kapal  KM Pantokrator dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 1 Daftar dan Jumlah Alat Keselamatan . Nama Alat jumlah (buah) kondisi Baik tidak Sekoci Penyelamat 2 √ Ring Life Boy 10 √ Life Jaket 2000 √ Inflatable Life Raft 40 √ Line Throwing Apparatus 5 √ Appar 30 √ Hydrant (0,4N/mm 2 ) 20 √

## Tabel 2 Daftar Dokumen Keselamatan
Dokumen Ketersediaan ada tidak ada Sertifikat Keselamatan Kapal √ Sertifikat pencemaran dari kapal √ Sertifikat Garis Muat √ Sertifikat Klas yang terdiri dari Sertifikat Lambung (Hull) √ Fire Control Plan √ Muster List √ Emergensy Prosedur √ Nautikal Publication √ Jadwal perawatan √ Mesin utama √ Pompa-pompa √ OWS √ Fres water generator √ Kompresor √ Alat keselamatan √
Tabel 3 Daftar Prosedur Kerja Dokumen Ketersediaan ada tidak ada Prosedur Perawatan system pelumasan √ Prosedur perawatan dan perbaikan mesin utama √ Prosedur perawatan dan perbaikan mesin bantu √ Perawatan system bahan bakar √ Perawatan dan perbaikan pipa-pipa √ Perawatan system pendinginan √ Prosedur dan perawatan alat-alat navigasi. √ Prosedur dan perawatan alat komunikasi √ Prosedur perawatan alat keselamatan √ Prosedur perawatan dan perbaikan  alat pemadam kebakaran √

## 5. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan pada kapal KM Pantokrator    mengenai  alat-alat  keselamatan  (baik  dari jumlah  dan  berfungsi  dengan  baik),  kelengkapan dokumen  keselamatan  pelayaran  serta  kelengkapan jadwal  dan  prosedur  perawatan  yang  dipersyaratkan dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  elemen  10  ISM CODE    tentang    perawatan  kapal  dan  perlengkapannya untuk  menunjang  keselamatan  telah  dilakukan  dengan baik  oleh  seluruh  crew  kapal  maupun  dari  pihak manajemen kapal KM Pantokrator.

## 6. SARAN
Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  melakukan penelitian  untuk  penerapan  semua  elemen  yang  ada dalam  ISM  CODE,  khususnya  pada  kapal  penumpang agar keselamatan dalam berlayar dapat ditingkatkan.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Anjas,  G.dkk.  (2019)  ‘Analisis  Penerapan  Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) Pada Kapal Penumpang di PT PELNI Semarang’, (2), pp. 2–3.
Ar, H. M. T. (2015) ‘PENCEGAHAN  KECELAKAAN KAPAL  KE  TITIK  NOL  (  ZERO  ACCIDENT  )’, 3.
Demmatacco,  F.  dkk.  (2013)  ‘Optimalisasi  Sistem Perawatan  Dan  Perbaikan  Terencana  Mesin Produksi  Berdasarkan  Analisis  Keandalan  Pada Pltd  Hatiwe  Kecil  Kota  Ambon’,  Jurnal  Rekayasa Mesin, 4(2), pp. 141–146.
Hidayah,  N.  Y.  and  Ahmadi,  N.  (2017)  ‘Analisis Pemeliharaan  Mesin  Blowmould  Dengan  Metode RCM  Di  PT.  CCAI’,  Jurnal  Optimasi  Sistem
Industri, 16(2), p. 167. doi: 10.25077/josi.v16.n2.p167-176.2017.
Kalu,  Y.,  Kaparang  E,  F.  and  Modaso  O  J,  V.  (2017)
‘Studi  tentang  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  di atas  kapal  pole  and  line  yang  berpangkalan  di Aertembaga Bitung’, Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap, 2(6), pp. 212–216.
Kapal, K. and Ad, T. N. I. (no date) ‘Pemilihan variabel penentu  perawatan  permesinan kapal untuk menaikkan keandalan kapal tni ad 1’, 1(2), pp. 123– 132.
Kritis,  P.,  Kapal,  P.  and  Pt,  B.  (2010)  ‘Analisis pengawasan..., Very Rastanto, FKM UI, 2010.’
Oktalisa,  P.,  Matondang,  N.  and  Ishak,  A.  (2013)
‘Perancangan  Sistem  Perawatan  Mesin  Dengan
Pendekatan Reliability Engineering Dan
Maintenance  Value  Stream  Mapping  (MVSM) Pada PT  XXX’, Jurnal  Teknik Industri USU, 3(1), pp. 52–56.
Pelabuhan, D. I. and Perak, T. (2018) ‘Implementasi ism code pada kapal kapal di pelabuhan tanjung perak’, pp. 11–24.
Rahman, H. dkk (2017) ‘Determination of the Dominant Factor  Cause  of  Ship  Accidents  in  Tanjung  Priok

## Oleh :  Korespondensi :  dansville88@yahoo.com’,
I(3), pp. 277–284.
Riantini,  R.  and  Subiyanto,  L.  (2017)  ‘Aplikasi Penentuan  Jumlah  dan  Peletakan  Lifeboat  dan Liferaft  pada  Kapal  Penumpang  dan  Kargo berdasarkan  Ketentuan  SOLAS’,  1509,  pp.  201– 208.
Safety, I. and Code, M. (2014) ‘ISM Code’. Santara, A. G. dkk. (2014) ‘Peralatan Keselamatan Kerja
Pada  Perahu  Slerek  di  PPN  Pengambengan, Kabupaten  Jembrana,  Bali  Safety  Equipment  On Slerek  In  Pengambengan  Nusantara  Fishing  Port, Jembrana,  Regency,  Bali’,  Jurnal  IPTEKS  PSP, 1(1), pp. 53–68.
Terhadap, A. And Kapal, K. (2015) ‘Volume I Nomor 1, April  2015  (Danny  Faturachman,  dkk.)’,  I(April), pp. 14–21.
Utomo, H. Dkk. (2017) ‘SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB MENURUT HUKUM’, pp. 57–76.