https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/ Volume 4 Nomor 1 Mei 2022 : 1-14 Doi : http://dx.doi.org/10.25105/teraslrev.v4i1.15052 p-Issn : 2715-8950 | e-Issn : 2716-2060

## ANALISIS PERJANJIAN CLOUD TERHADAP POTENSI PERANG SIBER DARI PERSPEKTIF ASAS KEPENTINGAN MILITER

## ( ANALYSIS ON CLOUD ACT THROUGH CYBERWAR POTENTIAL FROM THE PERSPECTIVE OF MILITARY NECESSITY PRINCIPLE)
Alessandro Praputranto Jun Justinar Fakultas Hukum Universitas Trisakti Praputranto.alessandro@gmail.com , jun.j@trisakti.ac.id

## Abstrak
Program  perjanjian  antara  negara  yang  dijuluki cloud act  ini  diikuti  oleh  Negara  Paman  Sam (Amerika Serikat) bersama dengan Irlandia Utara dan Inggris. Perjanjian ini mengatur mengenai kewajiban negara anggota perjanjian multilateral ini untuk mematuhi kewajiban mereka untuk menyimpan, mencadangkan, atau mengungkapkan data elektronik yang mereka miliki terlepas dari di mana informasi itu berada. Dari disini terlihat bahwa akan adanya “penggabungan data- data negara anggota dalam sebuah server yang dikenal dengan nama cloud computing system.” Nantinya data-data dari negara anggota ini akan tersimpan dalam sebuah server berbasis cloud sehingga dapat mempermudah aksesibilitas, mobilitas, dan juga portabilitasnya. Tidak dimaksud bahwa  data-data  negara  akan  digabung,  namun  hal  ini  ditujukan  untuk  memberikan  akses khusus  bagi  Amerika  Serikat  untuk  dapat  mengakses  data-data  negara  tanpa  perlu  surat perintah. Lantas dari perjanjian yang nantinya akan membuka privasi negara anggotanya akan meninuai pro dan kontra dan berbagai macam ancaman terhadap keamanan dan pertahanan dari  negara  yang  menjadi  anggota  daripada  perjanjian  tersebut.  Dengan  demikian  maka diperlukannya sebuah analisa terhadap penggunaan hukum humaniter dalam perjanjian cloud act ini.
Kata kunci: Perjanjian penyimpanan di dunia maya (cloud); perang siber; kepentigan militer; hukum humaniter.

## Abstract
The agreement program between the countries dubbed the cloud act was followed by the United States of America along with Northern Ireland and the United Kingdom. This agreement regulates the  obligations  of  member  countries  of  this  multilateral  agreement  to  comply  with  their obligations to store, back up, or disclose their electronic data regardless of where the information is located. From here it can be seen that there will be a "merging of member country data in a server known as a cloud computing system." Later, the data from these member countries will be stored in a cloud-based server so that it can facilitate accessibility, mobility, and portability. It is not meant that country data will be merged, but this is intended to provide special access for the United States to be able to access country data without the need for a warrant. Then from the agreement, which will open up the privacy of its member countries, there will be pros
2   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
and cons and various kinds of threats to security and defense from countries that are members of the agreement. Thus, an analysis of the use of humanitarian law is needed in this cloud act agreement.
Keywords: Cloud Act; Cyberwar; Military Necessity; Humanitarian Law.

## Pendahuluan
Sejak Tahun 2020, perkembangan dunia digital semakin pesat sehingga membuat segala layanan penggunaan internet maupun dunia virtual menjadi semakin menjanjikan dan semakin disukai  oleh  berbagai  pihak.  Perkembangan  zaman  yang  begitu  pesat  membuat  dunia bertranformasi  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tekonologi.  Setiap  reformasi tekonologi memiliki ciri khas tersendiri. Sebagai sebuah contoh, reformasi teknologi abad ke - 18 ditandai  dengan  perkembangan  lokomotif  seperti  kereta  uap  dan  mesin  penggerak  lainnya. Seiring perkembangan zaman, sampailah kita pada generasi ke - 4 dimana perjalan teknologi menjadi serba mudah dan dapat dijangkau siapa saja tanpa halangan dan tanpa hambatan yang besar. Pada era teknologi ini kita mengenal robot yang bisa mengurangi penggunaan manpower dan seluruh kekurangan dari penggunaan sumber daya manusia dalam sebuah pekerjaan. a Pada era revolusi industri 4.0 ini kita dapat melihat bahwa yang dahulu kala semua hal disimpan  dalam  bentuk  perangkat  keras  berupa  dokumen  hingga  alat  menyimpan  data berkapasitas kecil dengan bentuk fisiknya yang sangat besar hingga sekarang dapat disimpan dengan  penyimpanan  data  berbasis cloud.  Kemajuan  zaman  ini sangat  memudahkan seluruh umat manusia di muka bumi ini dengan memudahkan penyimpanan data tanpa perlu membawa perangkat fisik yang mudah untuk hilang atau menjadi kendala karena bentuk perangkat fisik yang cukup besar untuk menyimpan data yang besar. Kemajuan zaman ini sangat dinikmati dan dimanfaatkan oleh dunia internasional terutama dunia militer. Pada bulan July 2020, dalam kerja sama antara Negeri Paman Sam, Inggris, dan Irlandia telah mencapai sebuah kesepakatan dalam akses terhadap data elektronik untuk keperluan penanggualangan kejahatan maupun terrorisme dan perjanjian ini dikenal dengan sebuah nama yang disebut sebagai CLOUD ACT. Perjanjian ini sudah dibahas dan dinegosiasikan sejak maret 2018 dan berbuah manis pada July 2020. 1 a Tujuan utama dari perjanjian yang dikenal dengan nama CLOUD ACT ini dibagi menjadi 2 poin utama. Poin pertama adalah untuk mengubah penyimpanan data komunikasi agar penyedia jasa  komunikasi  dapat  mematuhi  ketentuan  untuk  menyimpan,  mencadangkan,  atau mengungkapkan data elektronik yang dimiliki oleh penyedia jasa komunikasi terlepas dari mana informasi  itu  berada  dan  kemana  tujuannyanya.  Poin  keduanya  adalah  untuk  mengizinkan Pemerintah Amerika Serikat untuk memiliki akses dengan pemerintah terikat untuk akses timbal balik  yang  dipercepat  terhadap  informasi  elektronik  yang  dipegang  oleh  penyedia  jasa komunikasi yang berbasis di luar negeri. 2
Melihat  perjanjian  multilateral  antara  tiga  negara  ini,  dapat  kita  lihat  bahwa  perjanjian antara  ke  tiga  negara  ini dapat  berbuah  manis  bagi  keamanan  dan  pertahanan  negara  serta dapat membuat penanggulangan aksi terorrisme menjadi berkurang serta menjaga keeratakan hubungan diplomasi ke tiga negara tersebut. Namun setiap langkah yang diambil sebuah negara dapat  memliki  kelebihan  dan  kekurangan  terhadap  keputusannya,  tidak  ada  keputusan  yang tidak membuahkan resiko maupun nilai plus dan hal ini tentu perlu ditelaah lebih serius dan lebih
1 The CLOUD Act. (2020, October 2). Center for Strategic and International Studies. Retrieved October 27, 2021, from https://www.csis.org/blogs/technology-policy-blog/cloud-act
2 ibid.
lanjut. Dalam penggunaan cloud service level agreement ini akan menimbulkan berbagai macam permasalahan dan resiko bagi sebuah keamanan negara yang tergabung dalam perjanjian ini. A Dengan dibukanya akses terhadap database dari sebuah negara, maka dapat dilihat bahwa negara tersebut telah membuka privasinya secara tidak langsung. Dengan dibukakannya portal privasi  negara  tersebut  maka  setiap  negara  dapat  saling  mengakses  rahasia  negara  yang teraffiliasi  dalam  perjanjian  tersebut.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  dengan  sebuah pertanyaan apakah keputusan kerjasama multilateral ini merupakan suatu hal yang baik atau yang buruk bagi pertahanan dan keamanan negara – negara anggota cloud act itu sendiri?

## Pembahasan
Perjanjian  antar  negara  telah  ada  sejak  tahun  1969.  Konvensi  Viena,  konvensi  yang dianggap sebagai induk dari segala perjanjian karena konvensi ini memuat mengenai ketentuan -  ketentuan  yang  mengatur  mengenai code  of  conduct  atau  perihal  perjanjian  internasional. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan resmi antara dua negara atau lebih dalam bidang keamanan, perdagangan, dan sebagainya. 3 Dalam Black Law Dictionary, An  agreement  between  two  or  more  independent  states.  Brande.  An  agreement,  league,  or contract between two or more nations or sovereigns, formally signed by commissioners properly authorized, and solemnly ratified by the several sovereigns or the supreme power of each state. 4 Jadi dapat disimpulkan dari pengertian perjanjian menurut Kamus besar bahasa Indonesia dan kamus Black Law  Dictionary,  perjanjian adalah  suatu  kesepakatan  yang resmi,  mengikat  dua negara atau lebih dalam bidang-bidang kepentingan negara dalam taraf internasional dengan pengesahan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  berotoritas  dan  berdaulat.  Dalam  perjanjian internasional, bentuk dari perjanjian itu sendiri tidak hanya sebatas sebuah kesepakatan yang diperlukan  untuk  dijanjikan. Perjanjian  internasional  sendiri  bisa  berbentuk  Perjanjian  yang meliputi  perjanjian  dari  kontrak,  piagam,  protokol,  konvensi,  kerjasama  yang  melahirkan perjanjian  internasional  dan  lain  hal  sebagainya.  Selama  tercapainya  kata  sepakat  dan  kata setuju, maka disitu sebuah perjanjian telah lahir. Biasanya perjanjian lahir dalam bentuk sebuah klausula – klausula yang terkodifikasi dalam sebuah kertas dan disimpan dalam bentuk fisik yang kasat mata. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin maju dengan pesat. Perjanjian yang dahulu dibuat dengan diketik atau dituliskan dalam sebuah kertas lalu dikodifikasi setelah disahkan secara langsung, kini tidak perlu lagi dilakukan pengesahan  secara  konvensional.  Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  memberikan terobosan baru beruba cloud computing yang dapat menyimpan data – data perjanjian atau file lainnya dalam penyimbanan berbasis cloud database. Dengan diberlakukannya cloud database, kini perjanjian tidak lagi harus dilakukan dengan cara yang tradisional. Sebagai bentuk contoh realisasi dari perjanjian yang menggunakan sistem berbasis cloud database ini, negara adikuasa di  bumi  ini,  Amerika  Serikat,  mengajak  Irlandia  Utara  dan  Inggris  untuk  terjun  bersama mengaplikasikan  pemanfaatan  kemajuan  peradaban  serta  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dalam  sebuah  perjanjian  internasional  bernama cloud  act.  Pengaturan  mengenai  perjanjian internasional dalam cloud act tertuang pada pasal 2 dari cloud act ini yang membahas mengenai tujuan dari pejanjian ini.
Munculnya  perjanjian  data  elektronik  yang  memberikan  kebebasan  bagi  negara  yang terikat oleh perjanjian Cloud Act ini adalah bentuk dari peradaban zaman karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jelas setiap perkembangan datang dengan kelebihan dan juga
3 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2016). KBBI Daring. Kbbi.Kemdikbud.Go.Id. Retrieved October 30, 2021, from
https://kbbi.kemdikbud.go.id/Error.htm?aspxerrorpath=/entri/perjanjian
4 Black’s Law Dictionary 2nd Edition. (2014, February 25). What is TREATY? definition of TREATY (Black’s Law Dictionary). The Law Dictionary. Retrieved October 30, 2021, from https://thelawdictionary.org/treaty/
4   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
kekurangan. Perlu diketahui bahwa selain membawa segudang kelebihan, perjanjian berbasis cloud database ini juga membawa segudang calon masalah yang harus ditanggulangi terelebih dahulu. Salah satu masalah yang menjadi perhatian serius adalah munculnya perang cyber yang sangat rentan terjadi karena dibukanya akses oleh penyedia jasa komunikasi. Dengan dibuatnya sebuah  perjanjian  yang  bertujuan  untuk  memberikan  keamanan  dan  kenyamanan  melalui pemberian  akses  untuk  melihat  data  negara  -  negara  yang  berada  dalam  ikatan  perjanjian tersebut, keamanan sebuah negara menjadi suatu hal yang penting dan krusial karena dengan perjanjian ini ancaman keamanan negara menjadi suatu hal yang sangat serius.
Dalam  kontek  keamanan  nasional,  Negeri  Paman  Sam  melihat  keamanan cyber  ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan vital untuk ditelaah. Keamanan dunia maya telah menjadi prioritas bagi kebijakan politik domestik Amerika Serikat mengingat eksistensinya yang sangat vital. Pemerintah Amerika Serikat membangun jaringan sistem keamanan informasi dalam bidang militer, agraria, sistem pengaturan lalu lintas, air dan sanitasi, energi dan transportasi. Aspek vital tersebut sangat tergantung pada peranan komputer dan dunia maya. Oleh karena itulah, pemerintah Amerika Serikat melakukan pembaharuan untuk standardisasi cyber security. 5 Membicarakan mengenai keamanan negara yang rentan terusik oleh karena perang cyber, dibukanya akses privasi negara terhadap seluruh negara yang terikat pada perjanjian berbasis cloud bernama Cloud Act akan memiliki hubungan spesial dengan keberadaan hukum humaniter di  dalamnya.  Sebagai  hukum  yang  lahir  karena  tragisnya  perang  dunia  yang  menewaskan puluhan  juta  nyawa  manusia,  Hukum  Humaniter  Internasional  lahir  sebagai  bentuk  produk hukum yang mempertimbangkan hak asasi manusia dan konflik - konflik internasional maupun nasional dalam segi waktu real time. Sebagaimana telah dijelaskan secara singkat bahwa Hukum Humaniter  lahir  sebagai  produk  hak  asasi  manusia  paska  perang  dunia  pertama  dan  kedua, Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya mencakup 2 poin penting yaitu perlindungan dan pembatasan.  Prinsip  pembatasan  merupakan  salah  satu  asas  dasar  kepentingan  miiter  yang berperan  besar  pada  pembentukan  norma  hukum  humaniter.  Perlindungan  mengacu  pada aturan  yang  melindungi  dan  pembatasan  membatasi  “metode  -  metode”  taktik  atau  cara berperang dalam sebuah pertempuran atau sebuah konflik. Selain itu, sarana dan sasaran perang seperti objek dan orang sipil dilindungi oleh prinsip pembatasan. Hal tersebut diwujudkan oleh ‘asas kepentingan militer’ yang dikodifikasi pada aturan-aturan hukum humaniter
Lantas dengan diberlakukannya dan dibuatnya serta dijalankannya Cloud Act, bagaimana dengan  pertimbangan  peperangan cyber  yang mudah  terjadi karena  hilangnya  privasi antara negara  -  negara  yang  terikat?  Bagaimana  asas  kepentingan  militer  dalam CLOUD  Act  dalam konteks perang cyber? Apakah dengan diberlakukannya Cloud Act, hal ini tidak akan melanggar hukum  humaniter  yang  mengatur  tentang  seluk  beluk  keamanan  negara  baik  dari  segi pertahanan dan segi lainnya?

## Pembahasan topik pertama

## Pengertian Cloud Act
Cloud  Act  merupakan  sebuah  perjanjian  berbasis  cloud  database  yang  dapat  dikenal dengan Cloud Computing atau komputasi awan. Cloud computing merupakan kombinasi antara pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis Internet. Awan (cloud) adalah katalain  dari  internet  atau  dunia  maya  (cyber  world),  sebagaimana  awan  yang  sering digambarkan  di  diagram  jaringan  komputer,  awan  (cloud)  dalam  cloud  computing  juga
5 Triwahyuni,  D.,  &  Agustin  Wulandari,  T.  (2016).  STRATEGI  KEAMANAN  CYBER  AMERIKA  SERIKAT.  JURNAL  ILMU POLITIK  DAN  KOMUNIKASI,  6(1),  107–118.  https://core.ac.uk/download/pdf/267935114.pdfProgram  Studi  Ilmu Hubungan  Internasional  Universitas  Komputer  Indonesia,  Program  Studi  Ilmu  Komunikasi  Universitas  Komputer Indonesia
merupakan bentuk abstrak dari infrastruktur kompleks yang tidak terlihat. Internet Cloud adalah suatu model komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan, sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat Internet. 6
Cloud act sendiri merupakan sebuah perjanjian multilateral antara negara Amerika Serikat, Irlandia,  dan  Inggris.  CLOUD  Act  sendiri  memiliki  dua  tujuan  utama:  1)  mengubah Stored Communications Act untuk mewajibkan penyedia jasa internet(ISP) mematuhi kewajiban mereka untuk  menyimpan,  mencadangkan,  atau  mengungkapkan  data  elektronik  yang  mereka  miliki terlepas dari di mana informasi itu berada; dan 2) untuk mengizinkan pemerintah Amerika Serikat mengadakan perjanjian eksekutif dengan pemerintah asing untuk akses cepat timbal balik ke informasi  elektronik  yang  dipegang  oleh  penyedia  yang  berbasis  di  luar  negeri.  Perumusan perjanjian ini akan memungkinkan lembaga penegak hukum Amerika dan Inggris, dan Irlandia, dengan otorisasi yang sesuai, untuk meminta data elektronik mengenai kejahatan serius, seperti terorisme,  pelecehan  seksual  anak,  dan  kejahatan  dunia  maya,  langsung  dari  perusahaan teknologi yang berbasis di negara lain, sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut. Perjanjian bersejarah  ini  secara  dramatis  akan  mempercepat  penyelidikan,  memungkinkan  lembaga penegak hukum untuk melindungi masyarakat dari kejahatan serius. Di sisi lain, perjanjian ini tentu—(diharapkan)--untuk menjaga privasi dan keamanan data para masyarakat terkait.
Pengaruh  CLOUD  Act  tidak  dapat  disangkal.  akses  data  yang  dipercepat  jelas  sangat penting  dari  fakta  bahwa  Inggris  dan  Australia  memperkenalkan  undang-undang  baru  yang serupa dengan perjanjian ini. Dengan sebagian besar data dunia disimpan di Amerika Serikat, keterlambatan dalam menerima bukti elektronik dari penyedia AS telah menjadi tantangan yang serius bagi penyelidik luar negeri. Ini harus dianggap sebagai insentif bagi negara lain untuk meningkatkan perlindungan privasi dan kebebasan sipil mereka
Bagian pertama, sekarang dikodifikasikan dalam artikel 18 USC 2713, menyatakan bahwa layanan  komunikasi  elektronik  atau  penyedia  layanan  komputasi  jarak  jauh  harus  mematuhi kewajiban  dalam  bab  tentang  komunikasi  kabel  dan  elektronik  yang  tersimpan  “terlepas  dari apakah komunikasi, catatan, atau informasi lain tersebut berada di dalam atau di luar Amerika Serikat.”  Ketiga  pemerintah  menyetujui  persyaratan  yang  secara  luas  mencabut  pembatasan demi  kepentingan  investigasi  yang  luas,  tidak  menargetkan  penduduk  negara  lain,  dan meyakinkan penyedia jasa layanan internet bahwa pengungkapan data melalui Perjanjian sesuai dengan  undang-undang  perlindungan  informasi  penggunanya.  Negara  pihak  terkait  juga berkomitmen untuk mendapatkan izin dari yang negara lain sebelum menggunakan data yang diperoleh melalui kesepakatan dalam penuntutan yang berkaitan dengan kepentingan esensial suatu  Pihak—khususnya,  penuntutan  hukuman  mati  terkait  persoalan  yang  diatur  UU.  Dalam memorandumnya  tentang  perlunya  merundingkan  kesepakatan  dengan  Amerika  Serikat,  UE menunjukkan  skala  masalah  untuk  yurisdiksi  asing:  “Bukti  elektronik  diperlukan  di  sekitar 85 7 persen￼  investigasi  kriminal,  dan  dalam  dua  pertiga  dari  investigasi  ini  ada  perlu mendapatkan bukti dari penyedia layanan online yang berbasis di yurisdiksi lain.”
Beberapa organisasi menyampaikan kekhawatiran tentang bahaya yang dapat ditimbulkan oleh  perjanjian  ini  terhadap  privasi  dan  hak  asasi  manusia,  dengan  alasan  bahwa  perjanjian CLOUD merusak “hak individu baik di  dalam maupun di luar Amerika Serikat.” Selain menilai hukum domestik negara asing dan penerapannya sebagai penghormatan terhadap “perlindungan substantif dan prosedural untuk privasi dan kebebasan sipil”, perjanjian tersebut juga membatasi siapa yang dapat menjadi sasaran orang Amerika Serikat atau orang yang berada di Amerika Serikat, non – Amerika Serikat.
6 Firmansyah Pradana, M (2018). Perlindungan Hkum terhadap Pengguna Cloud Computing atas Privasi dan Data Pribadi Legal Protection of Cloud Computing Users on Privacy and Personal Data. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 42-47.
7 . Center for Strategic and International Studies, Loc. Cit.
Kegunaan dari perjanjian ini adalah untuk “memfasilitasi kemampuan Para Pihak untuk memperoleh  data  elektronik”  (Pasal  3.4  Perjanjian),  menyelesaikan  potensi  konflik  kewajiban hukum  yang  dapat  dihadapi  oleh  penyedia  layanan  komunikasi  ketika  diminta  untuk menghasilkan data elektronik (Pasal 2.1).
Dengan sejumlah negara yang terlibat, penilaian tentang bagaimana masing - masing dari mereka memenuhi persyaratan untuk memenuhi syarat untuk perjanjian multilateral ini, antara lain: 8
1)  hukum substantif dan prosedural yang memadai tentang kejahatan dunia maya dan bukti elektronik
2)   penghormatan terhadap aturan hukum dan prinsip non - diskriminasi
3)   kepatuhan dan penghormatan terhadap kewajiban hak asasi manusia internasional yang berlaku
4)   mandat dan prosedur hukum yang jelas kepada lembaga pemerintah yang berwenang untuk meminta data
5)   mekanisme  akuntabilitas  dan  transparansi  untuk  pengumpulan  dan  penggunaan  data elektronik
6)   komitmen  terhadap  promosi  dan  perlindungan  arus  bebas  informasi  global  dan  Internet terbuka adalah yang paling penting.
Terlepas  dari  syarat  untuk  mengikuti  perjanjian  multilateral  ini,  ketiga  negara  anggota perjanjian  multilateral  ini  harus  mematuhi  peraturan  mengenai  pembatasan  terhadap penggunaan sumberdaya yang dimiliki dan dihasilkan dari perjanjian ini sebagaimana telah ditulis di dalam perjanjiannya. Selain daripada limitasi terhadap penggunaan sumberdaya yang dimiliki dan dihasilkan dari perjanjian ini, para peserta atau anggota yang terikat dalam perjanjian Cloud Act  ini  harus  juga  dapat mematuhi mengenai privasi  daripada  negara anggotanya agar  tidak terjadi perbuatan yang tidak diinginkan. Hal ini di atur dalam pasal 9 ayat 1 dan 2 Cloud Act Agreement.

## Kekurangan dan Kelebihan Cloud Act
Sebelum memasuki penjelasan lebih lanjut mengenai perjanjian cloud act yang mengikat negara Amerika Serikat, Inggris, dan Irlandia Utara, perlu kita mengerti terlebih dahulu bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian yang berbasis cloud database yang menggunakan sistem Cloud computing. Dengan menggunakan sistem Cloud computing, akan ada segudang kelebihan dan kekurangan daripada penggunaan sistem tersebut.

## a.   Kelebihan
Kelebihan dari sistem cloud computing adalah: 9
 Availability atau  ketersedian terhadap  data  yang  memungkinkan  untuk  dibuka dimana saja dan kapan saja selama ada persediaan jaringan internet
 Performance atau  performa kerja  yang  cepat  dan  singkat  karena  kodifikasi  dalam cloud computing mudah untuk diakses dan lebih rapih.
 Security/privacy  atau  kemanan  dan  privasi  data terjamin  aman  karena  hanya dapat di akses oleh orang - orang yang memiliki akses kepada berangkas penyimpanan data tersebut.
 Disaster recovery expectation, atau harapan pemulihan bencana akan menjadi mudah karen sistem cloud computing dapat melakukan pembuatan file cadangan/backup file secara otomatis.
8 The CLOUD Act. (2020, October 2). Center for Strategic and International Studies. Loc. Cit.
9 Biztech.  (2020,  August  18). Apa  Itu  Cloud  Service  Level  Agreement? Retrieved  October  28,  2021,  from https://biztech.proxsisgroup.com/cloud-service-level-agreement/
7
 Location of the data atau lokasi penyimpanan data yang rapih dan terorganisir serta tersistemasi sehingga lebih mudah dan lebih cepat untuk diakses.
 Access to the data sangat mudah karena sistemasi data yang terorganisir.
 Portabilitas  data akan  sangat  mudah  karena  mobilitas  data  akan  cepat  dan  tidak berbiaya.
 Proses  untuk  mengidentifikasi  masalah  dan  harapan  penyelesaiannya akan menjadi sangat mudah karena menghilangkan faktor kesalahan pengaksesan data akibat dari file berbentuk fisik mebutuhkan usaha yang lebih untuk diidentifikasi .
 Proses  manajemen  perubahan yang  mudah  karena  operator  dapat  melakukan perubahan drastic dengan singkat dan cepat.
Bila kelebihan - kelebihan ini disandingkan kepada cloud act, maka hal ini dapat membuat negara yang  terikat  dengan  perjanjian  cloud  act  akan  sangat  mudah  untuk  mengakses  data  karena kemudahan  dalam  aksesibilitas  data,  performa  data,  pemulihan  data,  penemuan  lokasi  data, portabilitas  data,  dan  segudang  kelebihan cloud  computing  lainnya  yang  berguna  untuk kemudahan berjalannya cloud act.

## b.   Kekurangan
Kekurangan daripada penerapan sistem cloud computing pada cloud act adalah: 10
 Isu teknis Teknologi  pada cloud selalu  rentan  terhadap  isu  teknis  seperti  pemadaman  yang dikarenakan oleh server bug.
 Ancaman keamanan
Bahwa  ancaman  keamanan  akan  selalu  ada  karena  potensinya  di  bobol  oleh  peretas yang menimbulkan bocornya data privasi negara yang terikat
 Downtime
Masa loading yang cukup lama terkadang dikarenakan oleh server maintenance, server down, network problems dan lain hal sebagainya.
 Konektivitas internet
Dikarenakan  penggunaan  internet  pada  penyimpanan  data  akan  memakan  bandwith yang sangat besar sehingga sangat memungkinkan untuk terjadinya konektivitas yang fluktuatif.
 Bandwidth terbatas
Bandwith (kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per detik) yang  hanya disediakan  oleh  jasa  penyedia  internet akan  dibatasi  karena  kepentingan lainnya,  sehingga  hal  ini  juga  berdampak  pada  meningkatnya  biaya  peningkatan bandwith.
Dengan  melihat  fakta  bahwa cloud  computing  memiliki  banyak  keuntungan  juga kekurangan, tidak bisa dipungkiri bahwa faktanya sistem cloud computing sedang berkembang dengan sangat cepat dan bahkan digunakan oleh pemerintah dalam berbagai macam segmen. Meskipun demikian, tak bisa dibantah bahwa cloud computing memiliki segudang kelebihan dan kekurangan  yang  memungkinkan  untuk  disalahgunakan  oleh  sejumlah  oknum  yang  nantinya akan berakibat pada keamanan pengunanya. Pada kali ini, dalam perjanjian yang bernama cloud act Amerika Serikat anggota memiliki akses untuk mencari berbagai macam data pada negara anggota lainnya sehingga bisa dibilang tidak ada lagi privasi di dalamnya. Hal ini diatur dalam pembukaan pada perjanjian cloud act itu sendiri. Namun, meskipun dalam perjanjian tersebut telah diatur dan dituliskan sejumlah peraturan yang mengatur mengenai privasi dan kepribadian
10 indonesian cloud. (2021, June 17). Keuntungan dan Kelemahan Cloud Computing Untuk Infrastruktur IT Perusahaan . Retrieved October 29, 2021, from https://indonesiancloud.com/keuntungan-dan-kelemahan-cloud-computing/
serta tindakan yang semena-mena, hal ini masih saja memungkinkan bagi negara anggotanya untuk dapat terjun ke peperangan yang tidak kasat mata, cyber warfare.

## Pengertian Perang Siber
Peperangan  sendiri  merupakan  suatu  kejadian  yang  telah  lama  menjadi  bagian  dari sejarah peradaban manusia. Di dunia, peperangan besar telah terjadi banyak kali dan membekas dalam sejarah kehidupan manusia. Peperangan yang cukup fenomenal di bumi ini adalah perang dunia  1  dan  perang  dunia  ke  2.  Perang  dunia  1  pecah  karena  kejadian  meninggalnya  Franz Ferdinand  yang  merupakan  putra  mahkota  kakaisaran  Austria  dibunuh  oleh  seorang berkebangsaan Serbia bernama Gavrilio princip.11 Lalu setelah perang dunia pertama, terdapat perang  dunia  kedua  yang  mengubah  dunia  sehingga  menciptakan  berbagai  macam  evolusi teknologi  yang  menguntungkan  bagi  peradaban  dunia.  Perang  dunia  kedua  bermula  pada serangkaian tindakan - tindakan perang di antara tahun 1931 dan tahun 1939 yang dilakukan oleh Jerman, Italia, dan Jepang. Kala itu ketiga negara besar ini gencar melakukan invansi untuk menguasai negara lain dengan cara menjajah. Pada perang dunia kedua ini, lahir lah bom atom sebagai bentuk dari penemuan terbesar yang mengukir sejarah dunia dan mengubah jalannya perang serta memberikan dampak yang dashyat bagi perkembangan teknologi dunia. Penemuan bom atom sangat berguna bagi jalannya perkembangan teknologi dunia karena dengan lahirnya penemuan  penggunaan  terhadap  energi  nuklir  membuat  dunia  memutar  otak  untuk menggunakan energi nuklir sebagai salah satu energi rendah emisi.
Dari penemuan penggunaan bom atom yang melahirkan berbagai penemuan penggunaan energi nuklir sebagai sumber daya, hal ini menggambarkan dampak perang pada perang dunia kedua  masih  dapat  kita  rasakan.  Namun  seiring  berjalannya  waktu,  teknologi  semakin berkembang dengan pesat dan muncullah perang tanpa senjata. Perang tanpa senjata ini adalah peperangan yang tidak menggunakan senjata konvensional melainkan menggunakan teknologi sebagai  senjatanya  untuk  menciptakan  sesuatu  yang  berbahaya  dan  digunakan  untuk menyerang lawan sehingga menciptakan kekacauan yang berakibat pada kelumpuhan. Perang tanpa senjata ini datang dari berbagai jenis peperangan dan salah satunya adalah cyber war atau  perang cyber.  Dengan  kehadiran  globalisasi  di  bumi,  globalisasi  telah  menunjang perkembangan  teknologi  sehingga  berbagai  ancaman  konflik  dan  perang  antar  milisi  dengan pemerintah maupun antara negara besar dengan negara kecil menjadi semakin bervariasi sarana - prasarananya. Hal sedemikian rupa dapat terjadi karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi,  khususnya  dunia  maya,  yang  kemudian  mengarah  pada  ancaman  perang  cyber (Cyber Warfare). 12
Hal  -  hal  yang  terjadi  dalam  sebuah  peperangan  cyber  biasanya  terjadi  dalam  bentuk pembocoran  data  pribadi,  pembocoran  rahasia  negara,  peretasan  terhadap  situs  negara, peretasan  terhadap  sistem  keamanan  negara,  peretasan  terhadap  objek  vital  negara,  dan berbagai tindakan yang dilakukan guna memporak - porandakan lawan dan menghancurkannya tanpa menumpahkan darah dan tanpa menggunakan peluru. Namun, tidak dapat dihindari laju perkembangan TIK juga banyak digunakan untuk berbagai tujuan yang kontra produktif, bahkan destruktif, baik oleh perorangan (individuals), kelompok (non-state actors) atau bahkan oleh satu negara (state actors). Mereka mengeksploitasi informasi guna menyebarluaskan pengaruh dan dominasinya di dalam peperangan informasi (Information Warfare / Cyber Warfare). Di era cyber
11 IDN Times. (2021, October 25). 5 Penyebab Terjadinya Perang Dunia I . www.idntimes.com. Retrieved October 29, 2021, from https://www.idntimes.com/science/discovery/xehi-dekirty/penyebab-terjadinya-perang-dunia-i-exp- c1c2/2/full/5
12 Chairul, S. (2020). CYBER WARFARE - A POTENTIAL GLOBAL THREAT. The Rule-of-Law State: Theory and Practice ,
16 (4–1), 178–184. https://doi.org/10.33184/pravgos-2020.4.17 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
saat  ini,  penguasaan  dan  pemanfaatan  TIK  yang  destruktif  pada  dasarnya  juga  merupakan ancaman bagi keamanan serta ketahanan  nasional  suatu  bangsa.  Ketidakmampuan  menghadapi  era  cyber  dapat  menjadi ancaman apabila suatu bangsa dan negara tidak memiliki kapabilitas atau kemampuan untuk memanfaatkan  TIK  secara  baik,  benar  dan  tepat  guna.  Berdasarkan  hal  itulah  diperlukannya cyber security dan cyber defense dalam sebuah negara.

## Potensi Dampak pada Perang Siber
Sebelum memasuki potensi dampak cyber warfare yang dihasilkan oleh karena dibuatnya cloud act, kita perlu terlebih dahulu mengerti dan mengetahui apa itu cloud act terlebih dahulu. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian 2.1.1, Cloud Act adalah perjanjian yang didasarkan pada  basis  data  cloud,  yang  dapat  disebut  komputasi  awan.  Komputasi  awan  merupakan perpaduan antara penggunaan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Dalam hal ini, Cloud Act sendiri merupakan perjanjian multilateral antara Amerika Serikat, Irlandia, dan Inggris. CLOUD Act sendiri memiliki dua tujuan utama: 1) Mengubah Stored Communications Act untuk  mewajibkan  penyedia  mematuhi  kewajiban  mereka  untuk menyimpan, mencadangkan, atau mengungkapkan data elektronik yang mereka miliki, di mana pun informasi tersebut berada; 2)  Mengizinkan  Amerika  Serikat  pemerintah  untuk  menandatangani  perjanjian  administratif dengan pemerintah asing Perjanjian untuk akses timbal balik instan ke informasi elektronik yang dimiliki oleh pemasok luar negeri.
Dari sini, kita dapat melihat bahwa Amerika Serikat, Irlandia, dan Inggris akan membuka portalnya  terhadap  masing  -  masing  data  yang  mereka  miliki.  Dari  sini  dapat  kita  simpulkan bahwa  pembuatan cloud  act  ini  membuat  ketiga  negara  tersebut  menghapus  privasi  negara mereka dengan tujuan untuk kepentingan keamanan bersama. Potensi masalah pertama yang dapat muncul adalah kebocoran data penduduk negara - masing karena menghilangkan privasi dari negaranya, sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa privasi merupakan hak dari setiap umat manusia dimuka bumi ini. Selain itu, potensi permasalahan kedua adalah pengexploitasian data  vital  negara  yang  dapat  diperalat  oleh  negara  anggota cloud  act  sendiri.  Lalu  potensi masalah ketiga adalah apabila terjadi peretasan besar - besaran pada salah satu negara anggota cloud  act,  maka  data  dari  negara  anggota  lainnya  juga  dapat  tertarik  keluar  dan  terekspos dimana - mana. Sebagai salah satu contoh dari permasalah ini adalah dalam beberapa serangan cyber yang ditujukan ke Amerika Serikat, Tiongkok juga merupakan salah satu dalangnya. Pada tahun  2007,  peretas  dari  Tiongkok  yang  disponsori  oleh  pemerintahnya  menyerang  jaringan instansi pemerintah Amerika Serikat yang menargetkan sektor telekomunikasi, program angkasa, dan  luar  angkasa  Amerika  Serikat  untuk  memajukan  program  satelit  dan  kedirgantaraan Tiongkok  sendiri.  Beberapa  tahun  sebelum  itu,  Tiongkok  juga  melancarkan  serangan  cyber secara besar - besaran juga kepada Amerika yang diberi kode nama Titan Rain. Saat itu, Tiongkok berhasil meraup sekitar 20 terabytes data dari jaringan komputer Amerika Serikat. Dengan begitu majunya  kapabilitas  operasi  cyber  Tiongkok  saat  ini,  mereka  bisa  menggunakannya  untuk melakukan bermacam serangan cyber yang tak bisa dibalas Amerika, bahkan mungkin juga tidak bisa dideteksi. 13
Dengan diberlakukannya perjanjian berbasis cloud database yang dikenal dengan cloud act ini, jelas membawa segudang kelebihan. Perlu diperhatikan juga bahwa kelemahan daripada
13 Perwita  Sari,  L.  (2020).  Bentuk  Kebijakan  Amerika  Serikat  Terhadap  Ancaman  Cyber  Crime  China  Sebagai  Bentuk Upaya  Proteksianisme  Terhadap  Keamanan  Nasional. Jurnal  Kajian  Pemerintah:  Journal  of  Government,  Social  and Politics , 4 (1). https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4(1).5307 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
10   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
sistem cloud  computing  adalah  peretasan  sehingga  ini  memberikan  jendela  bagi  berbagai permasalahn yang dapat mengganggu kestabilan sebuah negara. Dengan demikian, pembuatan cloud  act  ini  sangat  lah  brilian  namun  disaat  yang  sama  juga  dapat  membahayakan  seluruh anggotanya.

## Prinsip Kepentingan Militer dalam Hukum Humaniter tentang Perang Siber sebagai Dampak Negatif Cloud Act.
Hukum humaniter, hukum yang dikenal dengan sebutan law of war merupakan hukum yang berasal dari bagian hukum publik internasional yang mengatur konflik - konflik bersenjata. 14 Hukum ini lahir dengan pertimbangan - pertimbangan nilai kemanusiaan yang dikarenakan oleh trauma paska perang dunia pertama dan perang dunia kedua, namun dalam hukum humaniter, kepentingan militer adalah kepentingan yang dijunjung tinggi oleh negara dalam urusan militer, hal ini diatur dalam asas yang dianut oleh hukum humaniter yaitu asas kepentingan militer. Asas ini mengandung arti bahwa suatu pihak yang bersengketa (belligerent) mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer, namun sekaligus tidak melanggar hukum perang. Asas kepentingan militer ini dalam pelaksanaannya sering pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip pembatasan (limitation principle) dan prinsip proporsionalitas (proportionally principle). Prinsip pembatasan adalah suatu prinsip yang membatasi sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa.  Sedangkan  prinsip  proporsionalitas  menyatakan  bahwa  kerusakan  yang  akan diderita  oleh  penduduk  sipil  atau  objek-objek  sipil  harus  proporsional  sifatnya  dan  tidak berlebihan dalam kaitan dengan diperolehnya keuntungan militer yang nyata dan langsung yang dapat diperkirakan akibat dilakukannya serangan terhadap sasaran militer.
Dengan  berkembangnya  zaman  dan  dibantunya  globalisasi,  saat  ini  perang  tidak  lagi menggunakan  senjata  konvensional  yang  menggunakan  peluru  dan  bahan  peledak  lainnya. Lantas apakah bisa hukum humaniter ini menjadi dasar untuk mengatur perang cyber yang dapat saja  timbul  karena  adanya cloud  act?  Hukum  humaniter  internasional  memang  mengatur mengenai permusuhan atau perselisihan antara 2 negara atau lebih namun kala itu, semua masih menggunakan  senjata  untuk  berperang.  Perang  saat  ini  adalah  perang  yang  tidak  lagi menggunakan senjata konvensional untuk berperang namun jika kita lihat dampak atau akibat yang ditimbulkan daripada cyber warfare itu sendiri masih memenuhi unsur - unsur daripada aturan  -  aturan  yang  terdapat  pada  Hukum  Humaniter  Internasional.  Menitikberatkan  pada penjelasan  tersebut,  timbul  suatu  polemik  baru  terkait  cyber  warfare  dan  bagaimana  peran hukum humaniter di dalamnya. Norma-norma dari hukum humaniter, khususnya kepentingan militer,  menjadi  pertimbangan  yang  serius  dalam  menilai  suatu  peperangan  cyber.  Prinsip pembatasan dan proposionalitas yang dianut dalam asas Hukum Humaniter Konvesional, menjadi persoalan  relevansi  terhadap  peperangan  baru  yang  berbentuk  cyber(daring).  Asas  yang mendasari norma hukum humaniter tersebut, menjadi pertimbangan perihal kepercayaan dasar masyarakat dan penerapannya dalam perang yang berwujud modern tersebut.
Dalam peperangan cyber, kita dapat merujuk kepada sebuah pasal dalam piagam PBB. Pasal 2 ayat 4 dalam piagam PBB menjelaskan bahwa seluruh anggota PBB harus bisa menahan diri dalam menjalani hubungan internasional dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap wilayah integritas atau kemerdekaan politik dari negara mana pun, atau dengan cara lain apa pun  tidak  sesuai  dengan  Tujuan  Perserikatan  Bangsa  –  Bangsa,  namun  apabila  terjadi peperangan dalam wilayah sebuah negara yang berdaulat maka keputusan yang diambil adalah keputusan  yang  berlandaskan  pada  asas  kepetingan  militer  yang  berarti  pemerintah  akan
14 Bakry, U. S. (2019). Hukum Humaniter International . Van Duuren Media. a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
mengedepankan kepentingan militer di atas segala kepentingan lainnya. Asas kepentingan militer berlaku  juga  pada  peperangan  cyber  karena  peperangan  cyber  memiliki  unsur domain,  yang mana domain itu sendiri merupakan bentuk dari daerah atau wilayah kedaulatan dari negara itu sendiri. Dengan demikian maka penggunaan kekuatan senjata konvensional dalam peperangan di laut, darat, dan udara memiliki dasar pada teritorial yang dimiliki oleh suatu negara tersebut, dan jelas bahwa teritorial dalam hal ini berhubungan kuat dengan kedaulatan, hal ini memiliki kesamaan  terhadap  penggunaan cyberpower.  Cyberpower  dapat  diperalat  menjadi  sebuah senjata dan dengan demikian untuk dapat dikatakan sebagai domain di dalam peperangan maka, terlebih dahulu harus ditentukan kedaulatan suatu Negara di dalam cyberspace.
Asas  hukum  humaniter  menekankan  akan  prinsip  pembatasan  dan  proposionalitas. Artinya, objek dan sarana yang digunakan harus sesuai dengan keuntungan militer juga sasaran militernya.  Dalam  konteks  peran  siber,  seorang  civilian  (masyarakat  sipil)  dan  angkatan bersenjata (yang menjadi sasaran perang) perlu dibatasi secara jelas dan mutlak. Di sisi lain, negara-negara  pihak  terkait  UU  seperti  amerika  serikat  menerapkan  prinsip Net  Neutrality, dimana  seluruh  pengguna  layanan  internet  dianggap  sama  dan  sederajat.  Hal  tersebut  tentu menjadi  persoalan  dalam  hukum  perang,  yang  mana  tidak  memisahkan  secara  jelas  sasaran perang dan masyarakat sipil biasa. Perjanjian CLOUD antara ketiga negara terkait, secara jelas tidak menerapkan asas kepentingan militer yang membatasi sarana dan sasaran perang sesuai prinsip  pembatasan.  Kurangnya  kepastian  tersebut  dalam  bentuk  hukum  tentu  akan menimbulkan persoalan yang perlu penjelasan lebih lanjut.
Kedaulatan sendiri dalam dunia cyberspace dapat disimpulkan sebagai ketika suatu Negara memiliki  kapabilitas  dalam  hal  infrastruktur  cyber  dan  aktivitas  cyber,  Negara  tersebut  dapat dikatakan telah memiliki kedaulatan di dalam cyberspace, dan syarat umum yang terdapat dalam hukum internasional mengenai cyberspace untuk dapat dikatakan sebagai domain terpenuhi. 15 Untuk  dapat  mengkategorikan cyber-attack  sebagai  sebuah  serangan  bersenjata  maka diperlukan peninjauan terhadap berbagai jenis kriteria sebagai mana diperlukan untuk memenuhi unsur dari Hukum Humaniter Internasional tersebut. Hukum yang mengatur konflik bersenjata konvensional menititk beratkan pada “kematian atau cedera/luka - luka fisik yang terjadi pada seseorang dan kehancuran benda - benda.” Hal ini merupakan pemenuhan dari kriteria use of force  dan  armed  attack.  Berdasarkan  seorang  ahli  hukum  internasional,  ahli  tersebut mengkategorikan kedalam enam kategori yang mana hal ini juga dapat menjadi pedoman bahwa, cyber-attack adalah salah satu bentuk serangan bersenjata. Kategori yang dijelaskan oleh ahli hukum internasional tersebut adalah:
 severity
 immediacy
 directness
 invasiveness
 measurability
 presumptive legitimacy.
Dari  pengkategorian  yang  dikemukakan  oleh  ahli  hukum  internasiional  tersebut,  dapat  dilihat bahwa terdapat unsur “adanya akibat atau dampak yang di timbulkan” oleh cyber-attack dapat memenuhi  memenuhi  kriteria  tersebut  sehingga cyber-attack  sama  dengan  serangan konvensional. Jika hubungkan dengan cyber warfare dan cloud act maka dari kelemahan berupa ancaman  keamanan  yang  dihasilkan  oleh cloud  act  sebagaimana  diketahui  bahwa  cloud  act merupakan  sistem  komputasi  berbasis cloud,  maka  serangan  cyber  dapat  terjadi  kapanpun
15 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. (2013, June). Tinjauan Mengenai Cyber Warfare Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (No. 13). Universitas Brawijaya. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/48/44 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
12   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
selama terdapat celah berupa bug atau peretasan lainnya yang memungkinkan untuk munculnya cyber-attack. Dari adanya cyber-attack, akan timbul permasalah yang menuju peperangan cyber sehingga  menyebabkan  ketegangan  di  dalam  hubungan  diplomasi  negara  -  negara  yang tergabung di dalam perjanjian cloud act tersebut.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  pada  analisa  ini  adalah  bahwa  perjanjian  berbasis cloud  database  ini merupakan suatu gebrakan yang baru dan membawa segudang keuntungan bagi keamanan dan pertahanan  negara.  Terlebih  lagi  dalam  hukum  humaniter  yang  menganut  asas  kepentingan militer,  asas  yang  menyatakan  bahwa  di  dalam  urusan  penyelenggaraan  pertahanan  dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan.  Keuntungan  daripada  perjanjian  dapat  membantu  negara  dalam  menjaga keamanan  dan  pertahanan  negara  dari  segala  serangan  terorrisme  dan  berbagai  macam tindakan yang menimbulkan kegaduhan dan mungkin pecahnya sebuah peperangan. Cloud Act ini berperan besar dalam memberikan bantuan kepada negara dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara karena dengan dibentuknya cloud act ini, negara - negara dapat menyediakan data  berupa  bukti  -  bukti  yang  tersimpan  secara  elektronik  untuk  kepentingan  investigasi kriminal, terorrisme, pelanggaran internasional, perdagangan manusia dan lain hal sebagainya.
Namun dari segudang kelebihan yang diberikan oleh pembuatan cloud act ini, perlu diingat juga bahwa seluruh privasi negara menjadi terbuka bagi anggota perjanian cloud act ini sehingga hal  ini  menjadi  sangat  rentan  terhadap  ancaman  -  ancaman  keamanan  yang  memungkinkan untuk  mengganggu  kestabilan  keamanan  negara.  Perlu  diingat  juga  bahwa  keamanan  dan pertahanan negara ini hanya berlandaskan kepada kepercayaan anggota cloud act ini, seperti pada pasal 9 ayat 1 dan 2 yang mengatur mengenai privasi dan proteksi data anggotanya. Seperti yang  telah  dijelaskan,  bahwa  dalam  sistem cloud  computing  yang  diterapkan  dalam  cloud database untuk cloud act ini memiliki ancaman keamanan. Ancaman keamanan ini sebagai mana telah dijelaskan pada sub - bab 2.1.5, bahwa ancaman keamanan dapat berasal dari bug, hacking atau peretasan, dan kebocoran data. Ancaman - ancaman ini dapat saja terjadi kepada salah satu dari tiga negara anggota yang tergabung dalam cloud act ini. Jadi dapat kita mengerti juga bahwa  semakin  besar  sebuah database,  bila  sekali  saja  kena  pertasan  atau  faktor  ancaman keamanan lainnya, maka ketiga negara anggota tersebut harus menanggapinya dengan cepat dan  serius.  Hal  ini  dikarenakan  kebocoran  dari  salah  satu  negara  anggota cloud  act  bisa membahayakan kestabilan ketiga negara anggota yang tergabung dalam cloud act tersebut. Jadi, dapat kita ibaratkan layaknya sebuah rumah, jika hanya ada satu pintu sebagai akses masuknya, maka pemilik rumah akan dengan sangat mudah untuk menanggulangi, mengidentifikasi, dan menyelesaikan masalah atau ancaman yang datang. Namun dengan dibuatnya cloud act, maka sekarang rumah tersebut menjadi memiliki 3 pintu yang rentan dengan ancaman keamanan.

## DAFTAR PUSTAKA
The  CLOUD Act.  (2020, October  2). Center  for  Strategic and  International Studies. Retrieved October 27, 2021, from https://www.csis.org/blogs/technology-policy-blog/cloud-act Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2016). KBBI Daring. Kbbi.Kemdikbud.Go.Id. Retrieved October 30, 2021, from https://kbbi.kemdikbud.go.id/Error.htm?aspxerrorpath=/entri/perjanjian
Black’s Law Dictionary 2nd Edition. (2014, February 25). What is TREATY? definition of TREATY (Black’s  Law  Dictionary).  The  Law  Dictionary.  Retrieved  October  30,  2021,  from https://thelawdictionary.org/treaty/
Triwahyuni,  D.,  &  Agustin  Wulandari,  T.  (2016).  STRATEGI  KEAMANAN  CYBER  AMERIKA
SERIKAT. JURNAL ILMU POLITIK DAN KOMUNIKASI, 6(1), 107–118. https://core.ac.uk/download/pdf/267935114.pdfProgram Studi Ilmu Hubungan
Internasional Universitas Komputer Indonesia, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia
FIRMANSYAH  PRADANA,  M.  (2018).  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PENGGUNA  CLOUD COMPUTING  ATAS  PRIVASI  DAN  DATA  PRIBADI  LEGAL  PROTECTION  OF  CLOUD COMPUTING  USERS  ON  PRIVACY  AND  PERSONAL  DATA.  Tesis  PROGRAM  STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 42–47.
Biztech. (2020, August 18). Apa Itu Cloud Service Level Agreement? Retrieved October 28, 2021, from https://biztech.proxsisgroup.com/cloud-service-level-agreement/
indonesian  cloud.  (2021,  June  17).  Keuntungan  dan  Kelemahan  Cloud  Computing  Untuk
Infrastruktur IT Perusahaan. Retrieved October 29, 2021, from https://indonesiancloud.com/keuntungan-dan-kelemahan-cloud-computing/
IDN  Times.  (2021,  October  25).  5  Penyebab  Terjadinya  Perang  Dunia  I.  www.idntimes.com. Retrieved  October  29,  2021,  from  https://www.idntimes.com/science/discovery/xehi- dekirty/penyebab-terjadinya-perang-dunia-i-exp-c1c2/2/full/5 Chairul, S. (2020). CYBER WARFARE - A POTENTIAL GLOBAL THREAT. The Rule-of-Law State: Theory and Practice, 16(4–1), 178–184. https://doi.org/10.33184/pravgos-2020.4.17 Perwita Sari, L. (2020). Bentuk Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Ancaman Cyber Crime China
Sebagai  Bentuk  Upaya  Proteksianisme  Terhadap  Keamanan  Nasional.  Jurnal  Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics, 4(1). https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4(1).5307
Bakry, U. S. (2019). Hukum Humaniter International. Van Duuren Media. Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya.  (2013,  June).  Tinjauan  Mengenai  Cyber  Warfare Berdasarkan  Hukum  Humaniter  Internasional  (No.  13).  Universitas  Brawijaya. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/48/44
14   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________