Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2020 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Hareuta Peunulang: Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law
Mohd. Kalam Daud Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Email: moh.kalam@yahoo.com Rahmatul Akbar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Email: rahmatulakbar04@gmail.com

## Abstract
This  study  discusses  the  protection  of  women  through  the provision  of hareuta  peunulang in  terms  of  traditional aspects  and  Islamic  law.  This  study  uses  a  qualitative approach based on the theory of benefits in Islamic law and traditional  theory.  This  research  chooses  research  locations namely  Banda  Aceh,  Aceh  Besar,  and  Pidie  because  these three regions practice the giving of hareuta peunulang. This research  concludes  that  the  pattern  of  giving  hareuta peunulang is  usually  the  parents  submitted  to  their children after marriage.  Hareuta  peunulang  is  usually in  the form  of land,  houses,  gardens,  household  appliances,  livestock  or other forms of assets that can be used as capital in taking on a  new  life  after  being  married  and  separated  from  their parents. Giving this property is proven to protect women in economic,  social,  and  even  psychological  aspects,  for example  when  a  girl  is  given  a  house  or  land,  she  will  be protected  economically  and  socially.  Then  from  the customer perspective that this is part of a tradition that aims to preserve adat, while from the perspective of Islamic law, this  gift  contains maslahat values  that  lead  to  harmony, prevent  divorce,  mobilize  brotherhood  between  nuclear families.
Keywords: Hareuta Peunulang , Protection of Women, Adat Aceh, Islamic law
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## HAREUTA PEUNULANG:
Perlindungan Perempuan Dalam Masyarakat Aceh Menurut Adat dan Hukum Islam
Mohd. Kalam Daud Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Email: moh.kalam@yahoo.com Rahmatul Akbar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Email: rahmatulakbar04@gmail.com

## Abstrak
Kajian  ini  membahas  tentang  perlindungan  perempuan melalui  pemberian hareuta  peunulang yang  ditinjau  dari aspek  adat  dan  hukum  Islam.  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  berdasar  pada  teori  maslahat dalam  hukum  Islam  dan  teori  adat.  Penelitian  ini  memilih lokasi  penelitian  yaitu  Banda  Aceh,  Aceh  Besar  dan  Pidie dengan alasan bahwa ketiga wilayah ini yang mempraktikkan pemberian hareuta peunulang . Penelitian ini menyimpulkan  bahwa  pola  pemberian  hareuta  peunulang biasanya  orang  tua  diserahkan  kepada  anaknya  sesudah pernikahan. Hareuta  peunulang biasanya  berupa  tanah, rumah,  kebun,  alat-alat  rumah  tangga,  binatang  ternak  atau bentuk  harta  lainnya  yang  dapat  dijadikan  sebagai  modal dalam  menempuh  kehidupan  baru  setelah  berumah  tangga dan berpisah dari orang tuanya. Pemberian harta ini terbukti melindungi perempuan dalam aspek ekonomi, sosial bahkan psikologis,  misalnya  ketika  anak  perempuan  diberikan rumah  atau  tanah  maka  secara  ekonomi  dan  sosial  ia  akan terlindungi.    Kemudian  dari  perspektif  adat  bahwa  hal  ini merupakan  bagian  dari  tradisi  yang  bertujuan  untuk melestarikan  adat,  sedangkan  dari  perspektif  hukum  Islam, pemberian ini mengandung nilai maslahat yakni menimbulkan keharmonisan, mencegah perceraian,
mengerakan persaudaraan antara keluarga inti.
Kata Kunci: Hareuta Peunulang , Perlindungan Perempuan, Adat Aceh, Hukum Islam
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law Mohd. Kalam Daud & Rahmatul Akbar

## Pendahuluan
Kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  terus  meningkat  tiap tahun  sebagaimana  dilaporkan  oleh  kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  Jika  pada  tahun  2010  kasus yang  dilaporkan  sebanyak  15.648  kasus,  maka  pada  tahun  2011 sebanyak  11.089  kasus,  dan  pada  tahun  2012  sebanyak  18.718 kasus.  Menurut  Menteri  ketika  membuka  Rapat  Koordinasi Nasional  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), tahun 2016. Ada dua hal yang  ditekankan dalam rangka  pemberdayaan  perempuan  yaitu:  1)  memberdayakan perempuan  di  berbagai  bidang  pembangunan;  2)  memberikan perlindungan  terhadap  perempuan  dari  berbagai  bentuk  tindak kekerasan, antara lain: pencegahan. 1
Salah  model  pencegahan  agar  anak  perempuan  tidak menderita  secara  ekonomi  dan  sosial  setelah  menikah  yaitu diberikan  modal  hidup  berupa  harta  dari  orang  tuanya.  Pemberian tersebut  dalam  masyarakat  Aceh  ini  disebut  dengan hareuta peunulang yang dapat berupa tanah, rumah, kebun, alat-alat rumah tangga,  biantang  ternak  atau  bentuk  harta  lainnya  yang  dapat dijadikan sebagai modal dalam menempuh kehidupan baru setelah berumah tangga dan berpisah dari orang tuanya. 2
Tujuan pemberian hareuta peunulang adalah sebagai bekal anak yang akan membentuk keluarga baru  dan untuk mendukung kondisi  sosial  keagamaan  masyarakat  Aceh.  Harta  ini  juga  secara ekonomi  untuk  mengantisipasi  jika  anak  mendapat  musibah  jika ditinggal  oleh  suami. 3 Karena  itu,  pemberian hareuta  peunulang merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  perempuan  dalam masyarakat Aceh yang dikuatkan secara adat. Meskipun selama ini hukum  Islam  dan  adat  dianggap  mendiskriminasikan  perempuan, hal  ini  membuktikan  bahwa  kedua  sistem  hukum  ini  justru memberikan perlindungan terhadap perempuan.
Oleh  karena  itu,  secara  umum  posisi  perempuan  dalam memperoleh harta menurut hukum Islam dan adat dan budaya Aceh
1 https://www.kemenpppa.go.id/index, diakses, 24/09/2018
2 Afrizal, Pelaksanaan Dan Status Hukum Pemberian Orang Tua Kepada Anak Perempuan Melalui Hareuta Peunulang Di Kabupaten Aceh Besar, Jurnal Premise Law , Vol 7, 2015, hlm. 179.
3 Abdurrahman, Hareuta Peunulang: Suatu Penelitian di Pidie, Laporan Penelitian  Pusat  Penelitian  Ilmu  Sosial  dan  Budaya  Universitas  Syiah  Kuala, Banda Aceh, 2000, 42.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law Mohd. Kalam Daud & Rahmatul Akbar
cukup  baik.  Selain hareuta peunulang masyarakat  Aceh  juga mengenal hareuta  seuharkat (harta  bersama)  merupakan  bagian proteksi  terhadap  perempuan.  Pemberian  harta  tersebut  dari  orang tua  semacam  modal  hidup  sebelum  membangun  rumah  tangga dengan  suaminya  lebih  lanjut.  Itulah  sebabnya  perempuan  Aceh disebut juga peurumoh , atau orang yang memiliki rumah. 4
Proses  pemberian hareuta  peunulang biasanya  dilakukan secara  tradisi  dihadapan Keuchik , Teungku  Imum dan  perangkat adat di gampong pada saat peumekleh (pemisahan anak) yang akan membangun  rumah  tangga  baru  bersama  dengan  suaminya. 5
Setelah  anak  perempuan  tersebut  berumah  tangga  maka  harta tersebut  dalam  hukum  dapat  disebut  harta  bawaan,  sebab  ia merupakan hibah (pemberian) dari orang tuanya sesudah menikah. Menurut  Ilyas,  bahwa  pemberian Hareuta  peunulang kepada  anak  perempuan yang  telah  menikah  merupakan  tradisi yang  berkembang  dalam  masyarakat  untuk  mengimbangi kenyataan bahwa pembagian warisan memberikan porsi lebih besar kepada  ahli  waris  laki-laki. 6 Harus  dicatat  bahwa  walaupun  harta peunulang dapat  diperhitungkan  sebagai  hibah  dari  orang  tua kepada  anak.  Ironisnya  pasca  tsunami  ketika  sertifikat  hilang banyak  kasus hareuta  peunulang milik  istri  yang  digugat  oleh keluarga  suami  atau  pihak  lainnya.  Kasus-kasus  ini  diselesaikan baik secara adat maupun secara formal di Mahkamah Syar’iyah. 7
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  menunjukkan  bahwa tradisi  pemberian peunulang merupakan  model  perlindungan perempuan  dalam  masyarakat  Aceh.  Karena  itu  penelitian  ini
4 Abidin  Nurdin, Praktek Pembayaran Nafkah Mut’ah dan Iddah:  Studi Terhadap Putusan Dan Eksekusinya Di Mahkamah Syar’iyah Aceh, Proceeding International  Conference  “Resistance  and  Accommodation:  Law,  Women  And Property In Contemporary Indonesia” 27- 28 Agustus, UIN Jakarta, 2013, hlm. 5.
5 Syahrizal, Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  di  Indonesia:  Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan di Aceh , Lhokseumawe: Nadia Foundation, 2004, hlm. 219.
6 Ilyas,  (2016).  Analisis  Penyelesaian Hareuta  Peunulang Menurut Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam ,  Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.  18,  No.  1, April, 2016, hlm. 24.
7 Arskal  Salim, Adat  and  Islam  in  Contemporery  Aceh:  Coexistence  or Constentasi ? Paper presented at the International Conference on “Adat Law 100 years  on:  Towards  a  new  interpretation?”  organized  by  Van  Vollenhoven Institute, Leiden University, on 22-24 May, 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law Mohd. Kalam Daud & Rahmatul Akbar
signifikan  dilakukan  untuk  menemukan  bentuk  perlindungan perempuan  berbasis  adat,  pola  pemberian  harta  orang  tua  kepada anak  dan  tinjauan  hukum  Islam  tentang  pemberian hareuta peunulang .

## Hareuta Peunulang: Suatu Kajian Literatur
Kajian  tentang hareuta  peunulang dapat  dikatakan  masih kurang  dilakukan  oleh  peneliti,  terutama  yang  terkait  dengan perlindungan  perempuan.  meskipun  ada  beberapa  beberapa  artikel yang  mengkaji hareuta  peunulang aspek  hukum  Islam  dan  adat. Misalnya.  Evi Djuniarti  menegaskan  bahwa hareuta  peunulang merupakan  harta  bawaan  yang  diberikan  oleh  orang  tua  pada  saat anak  berpisah  dari  orang  tuanya. 8 hareuta  peunulang dapat diperhitungkan  sebagai  harta  warisan,  namun hareuta  peunulang tidak merupakan bagian dari warisan orangtua, dan juga tidak dapat menafikan  hak  waris  anak  perempuan.  hal  ini  berarti  bahwa hareuta  peunulang merupakan  harta  bawaan  dan  oleh  karena  itu tetap  berada  di  bawah  penguasaan  mutlak  dan  eksklusif  dari  anak perempuan tersebut. Hareuta peunulang tidak boleh dibagi dengan ahli  waris  lainnya.  juga  penting  untuk  dicatat  bahwa  sangat  kecil kemungkinannya  ahli  waris  yang  lain  akan  mempersoalkan penyerahan hareuta  peunulang karena  tindakan  tersebut  akan dianggap tidak menghormati keputusan orangtuanya.
Ilyas  menyatakan  bahwa  pemberian hareuta  peunulang kepada  anak  perempuan  dalam  masyarakat  Aceh  menurut  hukum Islam  adalah  tidak  melanggar  ketentuan-ketentuan  yang  telah digariskan dalam al-qur’an dan hadits. 9 pemberian hareuta kepada anak  perempuan  oleh  orang  tuanya  yang  disebut  dengan hareuta peunulang pada  prinsipnya tidak  ada  larangan  dan  perintah  dalam hukum  islam,  namun  pemberian hareuta  peunulang tersebut  tidak boleh ketentuan yang ada, yaitu tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) hareuta tersebut.  Tanggapan  anak  laki-laki  terhadap  pemberian hareuta  peunulang kepada  anak  perempuan  secara  umum  dapat
8 Evi Djuniati, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang- Undang Perkawinan dan KUH Perdata, De Jure: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 17 No. 4, Desember, 2017, hlm. 45.
9 Ilyas, Analisis Penyelesaian Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam , Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 1, April, 2016, hlm. 105.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law Mohd. Kalam Daud & Rahmatul Akbar
menerima,  namun  dalam  kenyataannya  masih  ada  anak  laki-laki yang  tidak  menerima  dan  tidak  menyetujui  pemberian hareuta peunulang tersebut. Hal ini baru timbul pada saat orang tua mereka yang  memberikan hareuta  peunulang tersebut  telah  meninggal dunia.  alasan  yang  diberikan  oleh  anak  laki-laki  adalah  karena pemberian hareuta  peunulang kepada  anak  perempuan  oleh  orang tua semasa hidupnya tanpa sepengetahuan anak laki-laki, sehingga anak  laki-laki  beranggapan  bahwa  orang  tua  pada  dasarnya  tidak pernah  memberikan hareuta  peunulang tersebut  kepada  anak perempuan.
Arskal Salim dalam penelitiannya melaporkan bahwa pasca tsunami  tahun  2004  banyak  terjadi  sengketa  tanah  yang  telah disertifikasi  yang  diselesaikan  di  Mahkamah  Syar'iyah  Banda Aceh. 10 Kasus-kasus yang muncul misalnya berkaitan baik dengan warisan  maupun  harta  bersama  dan  ada  yang  diklaim  sebagai hareuta  peunulang ,  meskipun  terdakwa  mengklaim  bahwa sengketa  itu  adalah  hak  milik  dan  karena  itu  termasuk  dalam yurisdiksi peradilan sipil. para penggugat, yang merupakan saudara dari  seorang  istri  yang  telah  meninggal,  mengklaim  bahwa  tanah yang dimaksud adalah peunulang merupakan hadiah dari orang tua istrinya. Sudah menjadi kebiasaan di beberapa daerah di aceh bagi orang  tua  untuk  memberikan  sebidang  tanah  kepada  putri  mereka pada saat pernikahannya.
Afrizal  menjelaskan hareuta peunulang adalah  pemberian orang  tua  kepada  anak  perempuan  hingga  sekarang  masih dilaksanakan dalam masyarakat. 11 Penelitian ini dilakukan di Aceh Besar  dari  30  orang  responden  yang  melaksanakan  pemberian kepada  anak  perempuan  dalam  bentuk  tanah  kebun,  tanah  sawah dan  rumah  beserta  pekarangannya,  dengan  alasan  faktor  sebagai bekal dikemudian hari, faktor kasih sayang, faktor ekonomi, faktor yuridis,  faktor  budaya,  faktor  agama,  dan  faktor  keadilan. pemberian hareuta  peunulang dilakukan  pada  saat  diadakan upacara pemengkleh dengan  dihadiri  oleh  kepala  desa,  imam meunasah,  tetua gampong ,  dan  tokoh  masyarakat. Status
10 Arskal Salim, Adat and Islam in Contemporery Aceh: Coexistence or Constentasi ? Paper presented at the International Conference on “Adat Law 100 years  on:  Towards  a  new  interpretation?”  organized  by  Van  Vollenhoven Institute, Leiden University, on 22-24 May, 2017, hlm. 68-70.
11 Afrizal, Op. Cit, hlm. 15.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law Mohd. Kalam Daud & Rahmatul Akbar
pemberian  orang  tua  kepada  anak  perempuan  melalui hareuta peunulang ini dapat disamakan dengan hibah dalam hukum Islam, dapat  dilihat  dari  terpenuhinya  syarat  dan  ketentuan  hibah  dalam hukum Islam juga terdapat dalam pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui hareuta peunulang .
Menurut  Rasyidah, hareuta  peunulang adalah  pemberian orang  tua  yang  masih  hidup  kepada  anak  perempuan  yang  sudah menikah  di  hadapan  perangkat  desa  saat  anak  perempuannya memisahkan  tempat  tinggal  ( peumeungkleh )  dengan  orang tuanya. 12 Pemisahan tempat tinggal ini dilakukan lazimnya setelah lahir  anak  pertama  atau  setelah  usia  perkawinan mereka  mencapai satu  tahun.  bentuk  hareuta  peunulang  ini  sangat  beragam,  bisa dalam bentuk benda bergerak atau tetap (tidak bergerak). biasanya jenis  benda  yang  dijadikan  hareuta  peunulang  di  kalangan masyarakat  aceh  dapat  berupa  tanah,  rumah,  emas,  kebun  kelapa, perabot  rumah/peralatan  dapur,  dan  binatang  ternak. hareuta peunulang diserahkan  oleh  orangtua  kepada  anak  perempuannya yang  masih  berstatus  pengantin  baru  ( dara  baroe ).  Penyerahan dilakukan  melalui  rapat  keluarga  plus  perangkat  desa  dengan menghadirkan semua anak-anak dan keluarganya.
Abdurrahman  menjelaskan  bahwa hareuta  peunulang berfungsi  untuk  memperkuat  kedudukan  istri  dalam  keluarga  dan mendukung  kondisi  sosial  keagamaan  masyarakat  Aceh. 13 hal  ini terlihat  dalam  tujuan  pemberian  harta  tersebut  dari  sisi  ekonomi sebagai bekal anak perempuan dalam menghadapi kehidupan yang baru  dan  sebagai  antisipasi  jika  ia  mendapat  musibah  suami meninggalkannya.  dari  sisi  budaya  agar  anak  perempuan  tetap dapat  tinggal  dalam  lingkungan  keluarga  dan  istri  dapat kerkedudukan sebagai pemilik rumah ( peu rumoh ).
Hirdayadi  dan  Anshar  pernah  mengkaji  tentang  pemberian rumah  kepada  anak  perempuan  bungsu  di  kemukiman  Lamblang Aceh  Besar. 14 Teknik  pembagian  warisan  terhadap  anak  bungsu
12 Rasyidah,    Konstruksi  Makna  Budaya  Islam  Pada  Masyarakat  Aceh, Ibda:  Jurnal  Kebudayaan  Islam, Vol.  10,  No.  2,  Juli  –  Desember,  2012,  hlm. 226.
13 Abdurrahman, Hareuta Peunulang: Suatu Penelitian di Pidie, …, hlm. 42.
14 Israr  Hirdayadi  dan  M.  Ansar,  (2108).  Teknik  Pembagian  Warisan terhadap  Anak  Bungsu  Perempuan  dalam  Masyarakat  Kemukiman  Lamblang Kec.  Kuta  Baro  Kab.  Aceh  Besar  Menurut  Hukum  Islam, Samarah:  Jurnal
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law Mohd. Kalam Daud & Rahmatul Akbar
perempuan  dalam  masyarakat  tidak  bertentangan  dengan  hukum Islam.  Teknik  pembagiannnya  dilakukan  dengan  dua  tahapan umum.  Pertama  harta  waris  dalam  sebuah keluarga  sebelumnya telah  ditentukan  bagiannya  masing-masing,  bagian  tersebut  baru dapat diambil ketika telah terjadi kematian orang tua. Kedua yaitu setelah  kematian  orang  tua,  ahli  waris  melakukan  musyawarah kembali  dalam  membagikan  harta  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  bagian  anak  perempuan  bungsu  secara  khusus diberikan  berdasarkan  asas  keadilan,  yaitu  dilihat  dari  sisi kemandirian dan kematangan ekonomi. dalam islam juga asas yang harus  dipenuhi  adalah  rasa  keadilan  masing-masing  ahli  waris, serta  pembagiannyapun  dilakukan  setelah  pewaris  meninggal dunia.  Namun  pemberian  termasuk  dalam  bagian  warisan,  bukan peunulang seperti  yang  telah  disebutkan  oleh  pembahasan sebelumnya.
Dari  beberapa  penelitian  yang  disebutkan  sebelumnya nampaknya  belum  ada  yang  mengkaji hareuta  peunulang dengan aspek  perlindungan  perempuan.  Ilyas,  mengkaji  penyelesaian hareuta  peunulang menurut  hukum  adat  dan  hukum  Islam , tidak menyinggung perlindungan perempuan. Djuniati, hanya dilihat dari sudut  undang-undang  perkawinan  dan  kuh  perdata. Salim,  dalam bukunya, Contemporary  Islamic  Law  in  Indonesia, menyebutkan mengenai penyelesaian sengketa hareuta peunulang di Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh. Rasyidah,  mengkaji  konstruksi  makna budaya Islam pada masyarakat Aceh diantaranya adalah pemberian peunulang .  Hanya  ada  dua  artikel  yang  membahas  cukup  panjang tentang  masalah  tersebut  yaitu  Afrizal,  mengkaji hareuta peunulang di  Aceh  Besar  dan  Abdurrahman,  di  Pidie.  namun keduanya  tidak  mengaitkan  dengan  konsep  hukum  Islam  secara dalam khususnya maslahat .

## Hareuta Peunulang dalam Timbangan Adat dan Maslahat
Menurut  M.  Amin  Summa,  bahwa  problematika  hukum keluarga  Islam  kontemporer  yang  banyak  dikaji  saat  ini  adalah masalah  hibah  di  samping  pernikahan,  harta  bersama,  nafkah sesudah  perceraian,  hadhanah,  perwalian,  warisan,  wasiat  dan
Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Islam  Volume  2  No.  1.  Januari-Juni, 2018,  hlm. 266-267.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law Mohd. Kalam Daud & Rahmatul Akbar
waqaf. 15 Hibah  atau  pemberian  harta  kepada  seseeorang  termasuk kepada  anak  oleh  orang  tua  merupakan  praktik  masyarakat  yang telah lama dilakukan, karenanya, ia tidak dapat dipisahkan dengan adat  dan  budaya.  Bustaman-Ahmad  menegaskan  bahwa  ke  depan kajian  tentang  hukum  Islam  akan  lebih  mengarah  kepada antropologi  hukum  lebih  tepatnya  pluralisme  hukum,  sosiologi hukum, maslahat dan urf (adat). 16 Maslahat dan  hukum  adat  ini yang akan dipakai sebagai teori dalam kajian ini.
Konsep maslahat mengacu  pada  prinsip  bahwa  syari’at Islam  bertujuan  untuk  kemaslahatan  manusia  dan  menjadikan kehidupan  masyarakat  yang  lebih  baik  dan  harmonis.  Menurut  al- Syatiby, maslahah terdiri  dari  tiga  kategori,  yaitu; daruriyat , hajiyat dan tahsiniyat . Pertama , daruriyat adalah yang mutlak atau mesti  ada  dalam  upaya  manusia  mewujudkan  kemaslahatan  di dunia dan di akhirat. Bila Daruriyat tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak dapat diraih bahkan akan merusak maslahah itu sendiri. Kedua, hajiyat adalah  sesuatu  yang  dibutuhkan  dari  segi keleluasaan  ( tawassu' )  dan  menghilangkan  kesempitan  yang mengarah  kepada  kesulitan  ( masyaqqah ).  Akan  tetapi  rusaknya hajiyat  tidak  sampai  merusak  kemaslahatan  yang  ada  pada  tingkat daruriyat.  Ketiga, tahsiniyyat adalah  mengambil  sesuatu  yang sesuai  dengan  kebaikan  adat  dan  menjauhi  keadaan-keadaan  yang mengotori  atau  menodai  sehingga  menjadi  aib  dalam  pandangan akal. 17
Ulama  ushul  fiqih  membagi  maslahat  dari  segi  kandungan ke  dalam  dua  kategori: Pertama , maslahah  al-'ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan  umum  yang  dimaksud  tidak  berarti  untuk kepentingan  semua  orang,  tetapi  bisa  berbentuk  kepentingan mayoritas  umat  atau  kebanyakan  umat. Kedua , maslahah al- khashshah ,  yaitu  kemaslahatan  pribadi,  seperti  kemaslahatan  yang
15 M.  Amin  Summa  (2005). Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
16 Kamaruzzaman  Bustaman-Ahmad, Islam  Historis:  Dinamika  Studi Islam di Indonesia, Edisi Revisi, Yogyakarta: Jogya Bangkit Publisher, 2017.
17 Abu Ishaq Ibrahim Al-Lakhmi al-Gharnati Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 6-9.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law Mohd. Kalam Daud & Rahmatul Akbar
berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang ( maqfud ). 18
Kemudian,  dalam  terminologi  hukum  Islam  dikenal  adat atau ‘urf ,  yang  dapat  disandingkan  dengan living  law . Penyandingan ‘urf dengan living  law sebagai  sumber  hukum dengan pertimbangan bahwa secara sosiologis dan kultural hukum Islam  adalah  hukum  yang  mengalir  dan  telah  berurat  akar  pada budaya masyarakat Indonesia, karena itulah hukum Islam tergolong sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat ( the living law ). Di samping  itu,  hukum  Islam  merupakan  entitas  agama  yang  dianut oleh  mayoritas  penduduk  Indonesia,  yang  dalam  dimensi praksisnya  hukum  Islam  telah  menjadi  bagian  tradisi  (adat) masyarakat yang terkadang dianggap sakral. 19
Konsep living  law bermula  dari  tiga  hal,  yaitu: pertama , hukum yang hidup adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri  meskipun  belum  dibahas  di  dalam  proposisi  hukum. Sumber  pengetahuan  tentang  hukum  adalah  dokumen  hukum modern dan observasi langsung pada kehidupan, perdagangan, dari adat dan kebiasaan dan semua asosiasi, tidak hanya bermula bahwa hukum  telah  diakui  tetapi  juga  dari  orang-orang  yang  telah diabaikan  dan  disahkan,  bahkan  oleh  orang-orang  yang  telah dipersalahkan”. Kedua ,  studi  tentang  norma  hukum  tidak  hanya dalam kaitannya dengan negara, tetapi juga dalam hubungan sosial. Ketiga ,  tatanan  sosial  tidaklah  pernah  statis.  Lembaga  yang  lama menghilang,  selanjutnya  lembaga  yang  baru  datang  dan  menjadi ada,  dan  orang-orang  yang  tetap  mengubah  substansinya  secara terus-menerus. 20
Meskipun  banyak  yang  menganggap  bahwa  praktik  adat yang kemudian melembaga menjadi hukum adat merupakan bagian dari  politik  hukum  Belanda  yang  menginginkan  hukum  Islam
18 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam , Jakarta: Logos  Wacana Ilmu, 1997, hlm. 116-117.
19 Bani Syarif Maula, “Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan  Politik  di  Indonesia:  Perspektif  Sosiologi  Hukum  Tentang  Perkembangan Hukum  Islam  di  Indonesia”, Hermeneia:  Jurnal  Kajian  Islam  Interdisipliner , Vol. 2 No. 2, Juli-Desember, 2003, hlm. 240.
20 Nafi Mubarak, Living law dan Urf sebagai Sumber Hukum Posistif di Indonesia, Islamica:  Jurnal  Studi  Keislaman, UIN  Surabaya, Volume  11, Nomor 1, September, 2016, hlm. 137.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
hilang  dalam  bangunan  hukum  Indonesia. 21 Seperti  sikap  ambigu pemerintah Indonesia terhadap kewenangan Peradilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah di Indonesia, yang awalnya tidak mempunyai kekuatan  hukum  sebelum  terbitnya  Undang-Undang  Peradilan Agama 1989. 22 Namun perlu juga dicatat bahwa adat yang selama ini dipraktikkan di Aceh, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan atau daerah  lainnya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  nilai-nilai  Islam  yang mengakar kuat dalam masyarakat tersebut. Karena itu, tidak dapat dihindari  terjadinya  kontestasi  dan  kompetisi  antara  hukum  Islam, hukum  Barat  (Belanda)  dan  hukum  Adat  dalam  bangunan  hukum positif di Indonesia. 23
Namun  belakangan  revitalisasi  adat  sebagai  mekanisme yang  digunakan  masyarakat  terus  meningkat  di  Indonesia.  Seperti yang  disimpulkan  oleh  Bowen  yang  menjelaskan  bahwa masyarakat  Gayo,  Aceh  Tengah  yang menggunakan edet (adat)  di samping  hukum  Islam.    Beckmann  menemukan  masyarakat Minangkabau  memiliki  lembaga  peradilan  adat  Kerapan  Adat Nagari (KAN) yang  berperan dalam kehidupan sosial dan budaya di  Sumatera  Barat.  Kemudian  Salim  meneliti  di  Aceh  dan menyimpulkan bahwa saat ini penggunaan adat sebagai mekanisme penyelesaian  hukum  tetap  eksis.  Kemudian  Zubair  dan  Zubair, Muljam  dan  Rosita  dan  Sihombing  mengkaji masyarakat  Bugis  di Riau  dan  Sulawesi  Selatan  yang  mengkaji  pembagian  warisan banyak merujuk pada praktik adat di samping hukum Islam.
Eksisnya adat di Aceh dimungkinkan karena didukung oleh UU  No.  11  Pemerintahan  Aceh  2006  dijelaskan  bahwa  di  Aceh terdapat  lembaga  adat  yaitu, Keuchik,  Tuha  Peut,  Teungku  Imum, Imum  Mukim dan  lainnya  berfungsi  untuk  menyelesaikan masalah sosial  kemasyarakatan  secara  adat.  Bahkan  lembaga  adat  dapat menyelesaikan  18  perkara  misalnya:  perselisihan  dalam  rumah tangga,  sengketa  warisan,  pencurian  ringan,  pencurian  ternak  dan lainnya.
21 Yaswirman, Hukum  Keluarga:  Karakteristik  dan  Prospek  Doktrin Islam dan Adat  dalam Masyarakat  Matrilineal Minangkabau, Jakarta: Rajawali Persada, 2011, hlm. 319.
22 Achmad Gunaryo, Pergumulan  Politik  dan  Hukum  Islam:  Reposisi Peradilan  Agama  dari  Peradilan  “Pupuk  Bawang”  menuju  Peradilan Sesungguhnya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 381.
23 Azizy,  A.  Qodri.  (2002). Elektisisme  Hukum  Nasional:  Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law Mohd. Kalam Daud & Rahmatul Akbar
Lebih  jauh  dapat  dikatakan  bahwa  pemberian hareuta peunulang kepada  anak  perempuan  dalam  adat  Aceh  merupakan bagian dari beberapa bentuk integrasi dari hukum adat dan hukum Islam  khususnya  bidang  kewarisan  dalam  tatanan  hukum Indonesia. 24 Pemberian  tersebut  dapat  dimasukkan  sebagai  bagian dari  hibah  atau  harta  bawaan  perempuan  dalam  pernikahan termasuk  dalam  pembahasan  hukum  waris  di  Indonesia  lebih bercirikan kombinasi antara adat dan syariat. 25
Oleh karena itu, pemberian hareuta peunulang kepada anak perempuan oleh orang tua akan ditelaah dengan menggunakan dua teori  tersebut  di  atas  yaitu  maslahat  dan  hukum  adat. Hareuta peunulang meskipun  tidak  ada  aturannya  dalam  hukum  formal  di Indonesia  namun  secara  adat  masih  terus  dipraktikkan  dalam masyarakat  Aceh.  Jika  dilihat  dalam  konteks  hukum  Islam,  maka pemberian  harta  semacam  ini  tidak  bertentangan,  bahkan mengandung  kemaslahatan  bagi  anak  perempuan  agar  ia terlindungi dan terproteksi secara ekonomi dan sosial.

## Hareuta Peunulang dan Perlindungan Perempuan

## a.  Pola  Pemberian  Hareuta  Peunulang  Kepada  Anak Perempuan
Biasanya  pemberian  hareuta  peunulang  kepada  anak perempuan  pada  prakteknya  dalam  masyarakat  adalah  pada  saat anak  tersebut  akan  berpisah  dari  rumah  orang  tuanya  atau  dalam tradisi  Aceh  disebut peumekleh. Pihak-pihak  yang  hadir  pada  saat harta tersebut diberikan adalah kedua orang tua sebagai orang yang memberikan peunulang, kemudian anak perempuan dan anak-anak yang  lain.  Aparat  gampong  terutama Keuchik (kepala  desa), Teungku  Imum (imam  desa), Tuha  Peut (tokoh  adat)  turut menyaksikan  upacara  tersebut.  Kehadiran  aparat  gampong  dan tokoh adat tersebut salah satu tujuannya agar suatu saat nanti ketika pembagian  harta  warisan  diantara  anak-anak  atau  keluarga  akan
24 Syahrizal, Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  di  Indonesia:  Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan di Aceh , Lhokseumawe: Nadia Foundation, 2004.
25 Komari,  Eksistensi  Hukum  Waris  di  Indonesia:  Antara  Adat  dan Syariat, Jurnal Asy-Syari‘ah, Vol. 17 No. 2, Agustus 2015, hlm. 172.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law Mohd. Kalam Daud & Rahmatul Akbar
timbul rasa keadilan dan tidak ada yang merasa dizalimi pembagian tersebut.  Karena  pihak  gampong  mengetahui  masing-masing  anak merima  harta  dari  orang  tua  jumlah  dan  harta  dari  harta  tersebut. Proses  semacam  ini  masih  saya  dapatkan  di  daerah  pidie  sekitar awal  tahun  2000-an  yang  masih  melakukan  upacara.  Belakangan upacara tersebut sudah jarang dilakukan, meskipun pemberian harta tersebut masih terus berlangsung. 26
Menurut Abdurrahman salah seorang anggota Majelis Adat Aceh dan akademisi bahwa harta tersebut diberikan oleh orang tua kepada  anak  perempuan  dalam  berbagai  bentuk,  misalnya  rumah, tanah,  modal  usaha,  bahkan  ada  juga  hanya  dalam  bentuk  kamar yang  masih  dalam  bagian  rumah  orang  tua  atau  rumah  induk. Keluarga  kecil  yang  baru  ini  akan  menempati  kamar  tersebut sampai  mereka  mempunyai  satu  atau  dua  anak.  Bahkan  dalam waktu  lama  mereka  tetap  tinggal  di  kamar  tersebut  untuk  waktu lama tetapi dapurnya dipisah dengan orang tua. Dengan tujuan agar orang  tua  dan  anak  perempuan  serta  cucunya  tetap  dapat  tinggal bersama. 27
Pola pemberian hareuta peunulang kepada anak perempuan dalam  tradisi  masyarakat  Aceh  adalah  ketika  anak  perempuan tersebut  telah  menikah,  bahkan  ada  yang  telah  memiliki  anak. Kemudian  ketikan  mereka  akan  membangun  rumah  sendiri  atau ingin berpisah ( peumekleh ) dari orang tua, pada saat inilah ia akan diberikan hareuta peunulang.

## b. Kaitan Hareuta Peunulang dan Perlindungan Perempuan
Pemberian harta peunulang dengan perlindungan perempuan jelas mempunyai kaitan yang cukup erat. Abdurrahman, mengatakan  bahwa  harta  peunulung  muncul  dalam  tradisi  Aceh sebenarnya  memang  untuk  melindungi  perempuan.  Bahkan  ada ungkapan  dalam  bahwa  Aceh,  orang  laki-laki  dapat  meninggal dimana  saja,  tetapi  perempuan  harus  meninggal  dirumah. Ungkapan  tersebut  memiliki  makna  yang  cukup  dalam  karena perempuan  dianggap  sebagai  kelompok  yang  lemah  karena  itu  ia harus  dilindungi  dengan  memberikan  tempat  tinggal  atau  rumah.
26 Wawancara dengan Abdurrahman, salah seorang Keala Desadi Pidie, 2 Juli 2019.
27 Wawancara  dengan  Abdurrahman,  salah  seorang  Kepala  Desa  di Pidie, 2 Juli 2019.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law Mohd. Kalam Daud & Rahmatul Akbar
Disinilah  letak  perlindungan  perempuan  dalam  konteks  adat  dan budaya  dalam  masyarakat  Aceh.  karena  itu,  hubungan  antara pemberian  hareuta  peunulang  dengan  perlindungan  anak perempuan  sangat  erat  karena  pemberian  harta  ini  dilakukan memang karena adat mengingkan perempuan dilindungi. 28
Senada  dengan  itu,  Keuchik  Pulo  Dayah  dan  Pulo  Lon  di Kecamatan  Glumpang  Tiga  Kabupaten  Pidie  mengatakan  bahwa pemberian  hareuta  peunulang  dengan  perlindungan  anak perempuan  jelas  memiliki  kaitan  yang  erat,  sebab  anak  tersebut secara  ekonomi,  sosial  telah  mempunyai  pondasi  yang  kuat. Kehidupannya  akan  terjamian  secara  ekonomi  dan  sosial  sebab harta pemberian berupa rumah atau modal usaha sangat dibutuhkan dalam memulai kehidupan yang baru. 29
Bahkan  sebagian  masyarakat  di  Aceh  Besar  jika  suami membawa  isterinya  ke  kampungnya,  artinya  isteri  meninggalkan orang  tua  dan  kampungnya,  maka  biasanya  pihak Keuchik atau orang tua gampong akan bertanya kepada pihak suami “apakah ada rumah  atau  tempat  tinggal  yang  disediakan  oleh  pihak  suami sehingga  ia  membawa  isterinya  meninggalkan  orang  tua  dan kampungnya.  Sebab,  secara  adat  biasanya  sesudah  pernikahan suami  yang  meninggalkan  gampongnya  menetap  dan  tinggal  di kampong isterinya. 30
Jika  ada  orang  tua  yang  mempunyai  kemampuan  secara ekonomi tetapi  tidak  memberikan hareuta  peunulang kepada anak perempuan,  maka  orang  tua  tersebut  akan  menjadi  cemoohan masyarakat. Hal ini merupakan bukti bahwa masyarakat juga sejak dahulu  sadar  akan  pentingnya  harta  tersebut  untuk  melindungi perempuan. 31
28 Wawancara  dengan  Abdurrahman,  salah  seorang  Kepala  Desa  di Pidie, 2 Juli 2019.
29 Wawancara  dengan  Umar,  Keuchik  Pulo  Dayah  dan  Pulo  Lon  di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie 24 Juni 2019.
30 Wawancara dengan Abdurrahman, salah seorang Kepala Desadi Pidie, 2 Juli 2019.
31 Wawancara  dengan  Abdurrahman,  salah  seorang  Kepala  Desa  di Pidie, 2 Juli 2019.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law Mohd. Kalam Daud & Rahmatul Akbar

## c. Aspek-Aspek yang Dilindungi dalam Harueta Peunulang
Pemberian harta hareuta peunulang kepada anak perempuan akan  memberikan  manfaat  pada  perempuan  untuk  dilindungi  dari berbagai aspek yaitu: Dari aspek sosial, ketika istri yang memiliki rumah,  maka  nilai  atau  bargaining  posisi  dia  ketika  berhadapan dengan  suaminya  akan  tinggi.  Suami  tidak  akan  berlaku  semena- mena  atau  sewenang-wenang  kepada  isterinya  karena  rumah tersebut  adalah  milik  isterinya.  Suami  juga  tidak  akan  membawa kawan atau orang lain ke rumah tanpa izin dari isteri karena rumah tersebut merupakan pemberian dari orang tua isteri. 32
Di  Pidie,  menurut  Keuchik  Umar,  bahwa  anak  yang diberikan  harta  peunulang  oleh  orang  tuanya  secara  sosial cenderung akan lebih rukun hidupnya karena telah ada rumah atau modal usaha. Kerukunan hidup dalam rumah tangga itulebih utama dalam  pangangan  orang  tua.  Secara  adat  ini  merupakan  bagian pelestarian adat  yang  telah  lama  dipraktekkan  di  Pidie,  dan  ketika pemberian  harta  tersebut  dilakukan,  maka  secara  adat  ada  ikatan antara  anak,  menantu  dan  orang tua  sebagai  orang  yang  dihormati semakin erat. 33
Kemudian secara ekonomi, anak perempuan atau isteri yang diberikan  peunulang  misalnya  rumah,  tanah,  bahkan  modal  usaha akan  aman  dan  stabil  secara  ekonomi,  karena  sebagai  keluarga yang  baru  menempuh  hidup  tentu  membutuhkan  modal  dan  uang yang  banyak.  Misalnya,  rumah  atau  kontrakan,  barang-barang seperti  peralatan  dapur,  peralatan  kamar  yang  harganya  cukup mahal. Karena itu dengan adanya harta pemberian orang tua kepada anak  perempuan  maka  secara  ekonomi  sangat  membantu.  Uang yang  seharusnya  diperuntukkan  untuk  membeli  peralatan  rumah tangga  dapat  digunakan  untuk  hal  lain  yang  lebih  penting.  Harta tersebut tidak boleh dijual atau diselewengkan oleh suami, bahkan orang tua boleh saja mengambilnya kembali jika dipandang tujuan pemberiannya  tidak  sesuai  yaitu  untuk  melindungi  anak perempuannya.
32 Wawancara  dengan  Abdurrahman,  salah  seorang  Kepala  Desa  di Pidie, 2 Juli 2019.
33 Wawancara  dengan  Umar,  Keuchik  Pulo  Dayah  dan  Pulo  Lon  di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie 24 Juni 2019.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law Mohd. Kalam Daud & Rahmatul Akbar
Lebih  lanjut  Keuchik  Umar  mengatakan  bahwa  tujuan pemberian harta kepada anak perempuan merupakan cerminan dari rasa  kasih  sayang  orang  tua  kepada  anaknya,  orang  tua  yang memiliki  kemampuan  tidak  akan  tega  melihat  anaknya  menderita, jika  anaknya  rukun  dan  bahagia  dalam  rumah  tangga  maka  orang tua  ikut  merasakannya,  sebaliknya  jika  anaknya  menderita  maka orang  tuanya  juga  akan  merasakan  penderitaan  tersebut  (Umar, Wawancara, 24 Juni 2019). Pada konteks ini anak perempuan akan terlindungi  secara  psikologis,  karena  ia  merasa  nyaman  dengan keluarga  (suami  dan  anaknya)  karena  ada  tempat  tinggal  rumah atau tanah yang sudah disiapkan oleh orang tuanya.
Pengakuan  Keuchik  tersebut  dialami  sendiri  ZL  seorang suami  yang  isterinya  mendapatkan  peunulang  berupa modal  usaha dari orang tuanya. Ia mengakui bahwa secara ekonomi perempuan yang diberikan peunulang oleh orang tuanya akan sangat terbantu. Contoh  isteri  saya  yang  mendapatkan  modal  usaha  dari  orang tuanya, berupa uang sekitar 150 juta untuk membuka toko pakaian muslim di Kota Sigli, Pidie. Usaha tokoh pakaian ini sudah berjalan selama  empat  tahun.  Awalnya  memulai  usaha  tersebut  dengan modal  sendiri,  sekitar  30  juta  kemudian  dibantu  mertua  sehingga usaha kami semakin berkembang. Jika dihitung aset pintu satu took dengan  barang  yang  ada  dalam  tokoh  sekitar  700  juta.  Jadi  kami sangat  terbantu  secara  ekonomi  dalam  menjalankan  usaha  dagang tersebut.  Bahkan  omset  penjualan  dalam  satu  tahun  sampai sekarang ini sekitar 350 juta dan keuangan atau laba bersih sekitar 150 juta per tahun. 34
Cukup banyak contoh pemberian harta peunulang di daerah ini  yang  kemudian  terbukti  melindungi  perempuan,  contohnya adalah  saya  sendiri  dan  keluarga  saya.  Rumah  yang  saya  tempati sekarang  yang  ada  di  Banda  Aceh  adalah  bagian  dari  contoh pemberian hareuta peunulang yang melindungi perempuan. 35
Menurut  DW,  seorang  perempuan  di  Banda  Aceh  yang mendapatkan hareuta  peunulang berupa  rumah  dan  sawah mengakui bahawa pemberian harta peunulang sebagai upaya orang tua  untuk  menjaga  anaknya  yang  sudah  menikah  dari  aspek
34 Wawancara  dengan  ZL,  Seorang  suami  yang  Istrinya  mendapatkan Hareuta Peunulang di Pidie, 25 Juni 2019.
35 Wawancara  dengan  Abdurrahman,  salah  seorang  Kepala  Desa  di Pidie, 2 Juli 2019.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law Mohd. Kalam Daud & Rahmatul Akbar
ekonomi.  ini  sebagai  bentuk  perlindungan  perempuan  dari  aspek ekonomi juga sebagai perlindungan perempuan dalam aspek sosial. Dengan  adanya  pemberian  harta  penulang  tersebut,  seorang perempuan  sudah  terlindungi  setidaknya dalam aspek  ekonomi.  Ia menjelaskan  pemberian  harta  peunulang  ini  sangat  bagus  dalam aspek  perlindungan  perempuan,  dimana  jika  seorang  perempuan yang  harus  menjadi  tulang  punggung  keluarga  sepeninggalan suaminya,  maka  ada  modal  yang  dapat  digunakan  dari  pemberian harta peunulang tersebut untuk anaknya kelak. 36
Imum Mukim T. Busairi ( imum mukim merupakan lembaga pemerintahan  dan  lembaga  adat  yang  membawahi  beberapa gampong )  menjelaskan  bahwa  pemberian hareuta  penulang merupakan  sebuah  aspek  perlindungan  perempuan  yang  sudah berkeluarga,  harta  tersebut  sebagai  modal  atau  sebagai  harta  yang dapat  digunakan  oleh  perempuan  tanpa  ada  keterikatan    dengan harta  suaminya.  Pemberian  harta  peunulang  ini  selain  sebuah  adat dalam  masyarakat  aceh,  juga  sebagai  sebuah  perlindungan perempuan dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang  dimaksud adalah  jika  perempuan  itu  ditinggalkan  oleh  suami  atau  berpisah dengan  suami,  maka  harta  peunulang  dapat  menjadi  modal  dalam membangun dan meningkatkan ekonomi perempuan dan juga anak- anaknya. Pemberian harta peunulang lebih diutamakan kepada anak perempuan karena sebagai bentuk perlindungan perempuan setelah menikah. 37
Senada  dengan  itu,  menurut  Saridin  Harun  (tokoh masyarakat  di  Aceh  Besar)  bahwa hareuta  peunulang yang diberikan juga dapat berupa sebuah kamar dari rumah orang tua si anak namun dapur untuk memasak di pisah menjadi dua, satu dapur untuk  orang  tua  dan  satunya  lagi  dapur  anaknya.  Walaupun terkadang mereka tetap memasak secara bersama-sama dalam satu dapur.  Tujuan  pemisahan  ini  sebagai  bentuk  menjaga  sebuah keutuhan  rumah  tangga  sehingga  si  anak  dapat  mengatur keluarganya sendiri. 38
36 Wawancara  dengan  DW,  salah  seorang  perempuan  yang  menerima Hareuta Peunulang , Banda Aceh, 1 Juli 2019. 37 Wawancara dengan T. Busairi, salah seorang Imum Mukim di Banda Aceh, 2 Juli 2019.
38 Wawan cara dengan Saridin Harun, salah seorang tokoh masyarakat di Aceh Besar, 4 Juli 2019.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law Mohd. Kalam Daud & Rahmatul Akbar
Kondisi  ekonomi  sebuah  keluarga  mempengaruhi  bentuk pemberian  harta  peunulang.  Ini  dikarenakan  pemberian  harta peunulang  bukan  sebuah  kewajiban,  hanya  saja  sebagai  budaya yang  ada  dalam  masyarakat  Aceh  sebagai  bentuk  perlindungan perempuan.

## d. Hareuta Peunulang dalam Perspektif Hukum Islam
Islam  merupakan  agama  yang  sangat  menjunjung  tinggi harkat  dan  martabat  perempuan.  Ketika  Islam  datang  perempuan justru  berada  dalam  kondisi  yang  memperihatinkan,  saat  itu  di Jazirah Arab perempuan yang baru lahir dibunuh secara keji, konon lagi  mendapat  harta  warisan,  tetapi  ia  justru  dapat  diwariskan kepada  anaknya.  Pada  kondisi  tersebut  dapat  untuk  membebaskan dan  mengangkat  derajat  menjadi  mulia.  Islam  memposisikan memang  berbeda  tetapi  tidak  diskriminatif,  seorang  anak  harus lebih  menghormati  ibu  dari  pada  ayah  yang  laki-laki.  Seorang  ibu yang  mampu  mendidik  dan  membesarkan  tiga  anak  perempuan, maka  ibu  tersebut  diberikan  balasan  syurga,  pada  saat  yang  sama tidak diberikan kepada laki-laki.
Kedudukan  harta peunulang dalam  hukum  Islam  tidak bertentangan  karena  ini  dianggap  pemberian  atau  hibah.  Hibah jelas  kedudukannya  dalam  islam  yaitu  boleh.  Sedangkan  warisan juga  lain,  peunulang  dibandingkan  dengan  harta  warisan  yang diberikan  orang  tua  kepada  anak-anak  laki-laki  misalnya  masih lebih  banyak  dari  pada  pemberian  orang  tua  kepada  anak perempuan.  Dan  pemberian  peunulang  tersebut  diterima  secara suka rela oleh anak laki-laki atau saudara lainnya.
Menurut  pandangan  Keuchik  Umar,  kedudukan hareuta peunulang tidak  bertentang  dengan  hukum  Islam  sebab  pada prakteknya  harta  tetap  lebih  bnayak  kepada  anak  laki-laki.  Lagi pula  pemberian  harta  peunulang  tersebut  ada  dasarnya  dalam agama  yakni  hibah,  kepada  anak  yang  dikehendaki  oleh  orang tuanya,  atas  dasar  kasih  sayang.  Anak  yang  lain  tidak  boleh menolak karena harta warisan tidak semuanya diberikan, masih ada harta lainnya yang akan dibagi sebagai warisan. 39
39 Wawancara  dengan  Umar,  Keuchik  Pulo  Dayah  dan  Pulo  Lon  di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie 24 Juni 2019.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law Mohd. Kalam Daud & Rahmatul Akbar
Manfaat  atau  maslahat  yang  didapatkan  dari  pemberian peunulang adalah  mempererat    ikatan  keluarga,  antara  anak  dan orang tuanya, orang tua dengan cucu-cucunya, bahkan isteri dengan saudara-saudara-saudaranya  yang  lain.  Misalnya,  jika  orang  tua memberikan  rumah  di  Banda  Aceh,  orang  tua  atau  saudara berkunjung  ke  Banda  Aceh,  maka  rumah  peunulang  tersebut  akan menjadi rumah induk yang kedua, tempat berkumpul keluarga inti, orang tua, anak dan cucu-cucu. 40
Keuchik  Umar  berpandangan  bahwa  pemberian hareuta peunulang jelas  dapat  mendatangkan maslahat kepada  anak perempuan,  menantu  dan  orang  tua  bahkan  masyarakat.  Anak  dan menantu  sebagai  keluarga  yang  baru  membangun  rumah  tangga akan cukup terbantu secara ekonomi dan sosial, karena ada bantuan berupa pemberian dari orang tuanya. Hal ini juga akan berdampak pada  kebahagiaan  dan  kerukunan  dalam  rumah  tangga.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  banyaknya  perceraian  antara  suami  dan  istri padahal  umur  keluarga  mereka  baru  beberapa  tahun,  disebabkan karena  faktor  ekonomi  yang  tidak  mapan.  Ikatan  antara  orang  tua dan  anak  juga  akan  semakin  erat  karena  pemberian  tersebut. Dampak  lebih  lanjut  adalah  jika  keluarga  rukun,  maka  akan melahirkan  ketahanan  keluarga  yang  baik  dan  akhirnya  tercipta ketahanan  masyarakat  yang  baik  pula.  Ketahanan  keluarga  dan masyarakat  merupakan  sebuah  kemasalahatan  tidak  hanya  dalam agama tetapi juga bangsa dan Negara.
Pada  konteks  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  pemberian hareuta  peunulang kepada  anak  perempuan  jelas  tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam  justru  selaras  dengan  ajaran Islam  itu  sendiri.  Terutama  dalam  aspek  maslahat  bagi  anak perempuan, orang tua, keluarga besar bahkan anak dari perempuan tersebut  jika  ia  ditinggal  oleh  suaminya  (cerai  atau  suaminya meninggal).
Maslahat  yang  lain  adalah  suami  dan  isteri  atau  keluarga yang mendapatkan peunulang cenderung akan harmonis, kekerasan dalam  rumah  tangga  akan  terhindarkan  bahkan  dapat  mencegah perceraian.  Sebab  salah  satu  factor  penyebab  perceraian  adalah masalah  ekonomi,  misalnya  karena  tidaka  ada  pekerjaan, pendapatan  yang  kurang,  jadi  dengan  adanya  harta  pemberian
40 Wawancara  dengan  Abdurrahman,  salah  seorang  Kepala  Desa  di Pidie, 2 Juli 2019.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law Mohd. Kalam Daud & Rahmatul Akbar
orang  tua  berupa  rumah,  tanah  bahkan  modal  usaha  maka  suami dan  isteri  akan  tentrang  dan  damai  dalam  mengarungi  kehidupan keluarga.
Maslahat  yang  lain  adalah  munculnya  kepercayaan  yang tinggi dari orang tua kepada menantu dan anaknya. Misalnya yang terjadi  di  Kota  Sigli,  Pidie  ZL  mengatakan  bahwa  kami  juga dipercayakan  untuk  mengelola  sebuah  swalayan  dua  pintu  took persisi  bersebelahan  dengan  tokoh  pakaian  tersebut.  Model pembagian keuangan adalah 50% untuk pemodal atau mertua kami dan  50%  bagi  kami  sebagai  pengelola.  Memang  ini  tidak  dapat dikagoerikan  sebagai  harta  peunulang  dari  orang  tua  isteri  saya, namun  ini  bagian  dari  kepercayaan  setelah  berhasil  mengelola hareuta peunulang berupa modal usaha. 41
Jadi dengan  demikian dapat dijelaskan  bahwa kedudukan hareuta peunulang sejalan dengan hukum Islam dan mendatangkan kemaslahatan tidak hanya bagi anak perempuan, suami, anak-anak, orang  tua  bahkan  masyarakat.  Karena  jika  individu  baik  yaitu suami  dan  isteri,    maka  akan  tercipta  masyarakat  yang  baik  pula, jika masyarakat baik maka akan terwujud bangsa dan Negara yang baik.

## Penutup
Hareuta  peunulang adalah  harta  pemberian  orang  tua kepada anak perempuan pada saat anak tersebut akan membangun rumah  tangga  yang  baru.  Harta  tersebut  yang  dapat  berupa  tanah, rumah, kebun, alat-alat rumah tangga, binatang ternak atau bentuk harta lainnya yang dapat dijadikan sebagai modal dalam menempuh kehidupan  baru  setelah  berumah  tangga  dan  berpisah  dari  orang tuanya.  Namun  demikian  berdasarkan  data  yang  diperoleh  tiga daerah  yaitu,  Pidie,  Aceh  Besar  dan  Banda  Aceh hareuta peunulang yang diberikan dalam bentuk, tanah, rumah, sawah dan modal usaha.
Pemberian  harta  ini  terbukti  melindungi  perempuan  dalam aspek  ekonomi,  sosial  dan  psikologis.  Anak  perempuan  yang diberikan harta tersebut akan terlindungi kehidupannya, martabatnya,  bahkan  anak-anaknya  jika misalnya  ia  ditinggal  oleh
41 Wawancara  dengan  ZL,  Seorang  suami  yang  Istrinya  mendapatkan Hareuta Peunulang di Pidie, 25 Juni 2019.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law Mohd. Kalam Daud & Rahmatul Akbar
suaminya.  Kemudian  dari  perspektif  hukum  Islam,  pemberian  ini mengandung  nilai  maslahat  yakni  menimbulkan  keharmonisan, mencegah  perceraian,  memperkuat  persaudaraan  antara  keluarga inti.
Daftar Pustaka
Abdurrahman,  (2000). Hareuta  Peunulang:  Suatu  Penelitian  di Pidie, Laporan  Penelitian  Pusat  Penelitian  Ilmu  Sosial  dan Budaya Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Afrizal, (2015).  Pelaksanaan Dan Status Hukum Pemberian Orang Tua  Kepada  Anak  Perempuan  Melalui Hareuta  Peunulang Di Kabupaten Aceh Besar, Jurnal Premise Law , Vol 7. Al-Syatibi,  Abu  Ishaq  Ibrahim  Al-Lakhmi  al-Gharnati.  (t.th.) Al- Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr.
Azizy,  A.  Qodri.  (2002). Elektisisme  Hukum  Nasional:  Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Yogyakarta: Gama Media.
Beckmann,  Franz  von  Benda-  and  Keebet  von  Benda-Beckmann, (2013). Political  and  Legal  Transformations  of  an Indonesian  Polity:  The  Nagari  From  Colonisation  to Decentralisation, United  Kingdom:  Cambridge  University
Press.
Bowen, John R. (2003). Islam, Law and Equality in Indonesia: An Antropology  of  Public  Reasoning, United  Kingdom: Cambrigde University Press.
Denzin,  Norman  K.  dan  Yvonna  S.  Lincoln.  (2009). Handbook  of Qualitatif  Research, diterjemahkan  oleh  Dariatno  dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Djamil,  Fathurrahman.  (1997). Filsafat  Hukum  Islam ,  Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Djuniati,  Evi,  (2017).  Hukum  Harta  Bersama  Ditinjau  Dari Perspektif  Undang-Undang  Perkawinan  dan  KUH  Perdata, De  Jure: Jurnal  Penelitian  Hukum, Vol.  17  No.  4,
Desember.
Gunaryo, Achmad. (2006). Pergumulan Politik dan Hukum Islam:
Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” menuju  Peradilan  Sesuangguhnya, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Hirdayadi, Israr dan M. Ansar, (2108). Teknik Pembagian Warisan terhadap  Anak  Bungsu  Perempuan  dalam  Masyarakat
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law Mohd. Kalam Daud & Rahmatul Akbar
Kemukiman  Lamblang  Kec.  Kuta  Baro  Kab.  Aceh  Besar Menurut  Hukum  Islam, Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni.
Ilyas,  (2016).  Analisis  Penyelesaian Hareuta  Peunulang Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam , Kanun Jurnal Ilmu Hukum,
Vol. 18, No. 1, April.
Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, (2017). Islam Historis: Dinamika  Studi  Islam  di  Indonesia, Edisi  Revisi, Yogyakarta: Jogya Bangkit Publisher.
Komari,  Eksistensi  Hukum  Waris  di  Indonesia:  Antara  Adat  dan
Syariat, Jurnal Asy-Syari‘ah, Vol. 17 No. 2, Agustus 2015. Lev.  Danis  S.  (1990). Hukum  dan  Politik  di  Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan, Jakarta: LP3S.
Maula,  Bani  Syarif.  (2003).  “Realitas  Hukum  Islam  dalam Konfigurasi  Sosial  dan  Politik  di  Indonesia:  Perspektif Sosiologi  Hukum  Tentang  Perkembangan  Hukum  Islam  di Indonesia”, Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner , Vol. 2 No. 2, Juli-Desember.
Meneg  PP&PA:  Fluktuasi  Jumlah  Kasus  Kekerasan  Perlu Diwaspadai , https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/188/p ress-release-fluktuasi-jumlah-kasus-kekerasan-perlu- diwaspadai, diakses, 24/09/2018.
Mubarak,  Nafi.  Living  law  dan  Urf  sebagai  Sumber  Hukum
Posistif  di  Indonesia, Islamica:  Jurnal  Studi  Keislaman,
UIN Surabaya, Volume 11, Nomor 1, September. Nurdin,  Abidin.  (2013).  Praktek  Pembayaran  Nafkah  Mut’ah  dan
Iddah:  Studi  Terhadap  Putusan  Dan  Eksekusinya  Di Mahkamah  Syar’iyah  Aceh, Proceeding  International Conference “Resistance And Accommodation: Law, Women
And Property In Contemporary Indonesia” 27- 28 Agustus, UIN Jakarta.
Qanun  No.  9  Tahun  2008  tentang  Kehidupan  Adat  dan  Adat
Istiadat
Rasyidah,  (2012)  Konstruksi  Makna  Budaya  Islam  Pada
Masyarakat Aceh, Ibda: Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 10, No. 2, Juli – Desember.
Salim,  Arskal.  (2015). Contemporary  Islamic  Law  in  Indonesia:
Sharia  and  Legal  Pluralism, United  Kingdom:  Edinburgh
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
University Press. Salim,  Arskal.  (2017). Adat  and  Islam  in  Contemporery  Aceh: Coexistence  or  Constentasi ?  Paper  presented  at  the International  Conference  on  “Adat  Law  100  years  on: Towards  a  new  interpretation?”  organized  by  Van Vollenhoven Institute, Leiden University, on 22-24 May. Sihombing,  Deo  Andika  Putra.  (2017). Pembagian  Waris  Adat Masyarakat  Suku  Bugis  di  Kecamatan  Enok,  Kabupaten Indragiri  Hilir,  Provinsi  Riau, Tesis:  Universitas  Sumatera Utara.
Summa, M. Amin, (2005). Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Syahrizal,  (2004). Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  di  Indonesia: Refleksi  Terhadap  Beberapa  Bentuk  Integrasi  Hukum Dalam  Bidang  Kewarisan  di  Aceh ,  Lhokseumawe:  Nadia Foundation.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tentang Pemerintahan
Aceh Tahun 2006.
Yaswirman.  (2011). Hukum  Keluarga:  Karakteristik  dan  Prospek Doktrin  Islam  dan  Adat  dalam  Masyarakat  Matrilineal Minangkabau, Jakarta: Rajawali Persada. Zubair, Asni, Muljam dan Rosita,  (2016).  Integrasi Hukum Islam
Dan Hukum Adat Dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone (Studi  Di  Kecamatan  Palakka), Al-Risalah:  Jurnal  Hukum
Keluarga Islam , Volume II, No. 1 Nopember.
Zubair, Asni. (2014). Praktik Pembagian Harta Warisan masyarakat di  Kelurahan  Macanang  Kecamatan  Tanete  Riattang  Barat, al-Risalah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam, Volume  1, Nomor 1, Nopember.