## ETIKOMEDIKOLEGAL

## Klinik Tradisional

## Mahesa Paranadipa M
Staf Pengajar Etik dan Hukum Kesehatan, Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

## PERTANYAAN:
Salam Dok, Saya sebagai masyarakat awam agak bingung mengenai  pelayanan  oleh  klinik-klinik tradisional  yang  menawarkan  penyembuhan segala
macam
penyakit. Mohon pencerahannya  mengenai  hal  tersebut. Terima kasih.

## JAWABAN:
Saat  ini  penggunaan  kata  Klinik   sebagai penamaan sebuah tempat makin marak. Meski kata  Klinik  identik dengan fasilitas pelayanan kesehatan,  namun  perlu  sekiranya  kita  tahu aspek hukum penggunaan nama  Klinik .
Dalam  penelusuran  peraturan  perundang- undangan  yang  terbaru  (menggunakan  asas hukum Lex posterior derogat legi priori ), definisi klinik  ditemukan  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor  47  tahun  2016  tentang  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan.  Pada  penjelasan  Pasal 4 ayat (1) huruf c disebutkan:  Yang dimaksud dengan  klinik  adalah  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan  perorangan  yang  menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik . Di sini penegasannya klinik merupakan nama fasilitas pelayanan kesehatan. Peraturan lebih khusus yang mengatur tentang Klinik adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik.
Di  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (dapat  diakses  melalui  www.kbbi.web.id), definisi klinik adalah bagian rumah sakit atau lembaga  kesehatan.  Sekali  lagi,  pemahaman tentang  penggunaan  kata  klinik   di  sini identik dengan fasilitas kesehatan.
Jika  pertanyaannya  apakah  pengobatan tradisional bisa dilakukan di klinik? Jawabannya adalah khusus pelayanan kesehatan tradisional,  diatur  lebih  khusus  dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Di  dalam  PP  ini,  pemberi  layanan  kesehatan tradisional  dibagi  menjadi  2  kategori,  yang pertama  disebut  Penyehat  Tradisional  yaitu pemberi  pelayanan  kesehatan  tradisional empiris  yang  mendapatkan  ilmunya  secara
turun  temurun  atau  pendidikan  nonformal, dan  yang  kedua  disebut  Tenaga  Kesehatan Tradisional yang mendapat pendidikan formal paling rendah diploma tiga.
Fasilitas pelayanan bagi Penyehat Tradisional disebut  sebagai  Panti  Sehat,  sedangkan untuk  Tenaga  Kesehatan  Tradisional,  fasilitas pelayanannya  disebut  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan Tradisional. Aturan tentang tempat pelayanan  ini  diatur  lebih  lanjut  dengan peraturan menteri kesehatan.
Berdasarkan  cara  pengobatannya,  pelayanan kesehatan  tradisional  terbagi  menjadi pelayanan  yang  menggunakan  keterampilan dan  yang  menggunakan  ramuan  (Pasal  59 UU  Kesehatan).  Lebih  lanjut  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional, “Keterampilan”  yang  dimaksud  dilakukan dengan metode Teknik Manual, Terapi Energi, dan  atau  Terapi  Olah  Pikir.  Untuk  tenaga kesehatan  empiris,  keterampilan  diperoleh secara  turun  temurun,  sedangkan  untuk tenaga kesehatan kontemporer, keterampilan diperoleh melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan paling rendah diploma tiga.
Berikut  ini  penjelasan  teknik  keterampilan yang dimaksud:
1.  Teknik Manual adalah teknik pengobatan yang  berdasarkan  manipulasi  dan gerakan dari satu atau beberapa bagian tubuh.
2.  Teknik Energi adalah teknik pengobatan dengan  menggunakan  lapangan  energi baik dari luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri.
3.  Teknik  Olah  Pikir  adalah  teknik pengobatan  yang  bertujuan  untuk memanfaatkan  kemampuan  pikiran untuk memperbaiki fungsi tubuh.
Sedangkan  untuk  ramuan,  berdasarkan penjelasan  PP  tersebut,  digunakan  dengan metode  oral  (makan/minum),  topikal  (oles), atau tetes.
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  bisa  dipastikan tenaga  kesehatan  tradisional  tidak  bisa
melakukan tindakan intervensi dalam bentuk membuat  perlukaan  atau  menyuntikkan bahan obat/ramuan.
Pada  Pasal  23  ayat  (2)  dan  Pasal  24  ayat  (1) disebutkan  bahwa  penyehat  atau  tenaga kesehatan tradisional dilarang menggunakan alat  kedokteran  dan  penunjang  diagnostik kedokteran.  Namun  PP  memberikan  potensi kebingungan  di  Pasal  24  ayat  (2)  yang menyebutkan  bahwa  tenaga  kesehatan tradisional dapat menggunakan alat kedokteran  dan  penunjang  diagnostik kedokteran sesuai dengan metode, kompetensi, dan kewenangan.
Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009 tentang  Kesehatan  mencantumkan  tentang sanksi  pidana  bagi  setiap  orang  yang  tanpa izin  melakukan  praktik  pelayanan  kesehatan tradisional  yang  menggunakan  alat  dan teknologi yang menyebabkan kerugian harta benda,  luka  berat,  atau  kematian  dengan dipidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun dan  denda  paling  banyak  Rp  100.000.000,00 (seratus  juta  rupiah)  sebagaimana  yang disebutkan dalam Pasal 191.
Pasal  196  UU  Kesehatan  mengenai memproduksi  dan  mengedarkan  sediaan farmasi  dan  atau  alat  kesehatan  yang  tidak memenuhi  standar  dengan  ancaman  pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan denda paling banyak satu miliar rupiah, juga merupakan pasal yang dapat dikenakan.
Selain  itu,  hukum  publik  yang  selama  ini sering  dikenakan  kepada  tenaga  kesehatan seperti  dokter,  perawat,  dan  bidan  juga dapat  dikenakan  kepada  tenaga  kesehatan tradisional.  Di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal-pasal yang dapat dikenakan antara lain:
• Pasal 351 tentang penganiayaan
• Pasal 359 yaitu kesalahan menyebabkan kematian
• Pasal  360  yaitu  kealpaan  menyebabkan luka berat
• Pasal 361 yaitu kesalahan karena jabatan atau pekerjaannya menyebabkan kematian atau luka berat
mahesa.98@gmail.com

## ETIKOMEDIKOLEGAL
• Pasal  322  tentang  pelanggaran  rahasia pasien
• Pasal 242 tentang surat keterangan palsu
• Pasal  346,347,  dan  348  tentang  abortus provocatus
Selain  pasal-pasal  di  atas,  masih  terdapat pasal-pasal di KUHP yang dapat dipakai oleh penyidik  POLRI  ataupun  Kejaksaan  untuk melakukan proses hukum lebih lanjut.
Selain  hukum  pidana,  pelanggaran  dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional dapat digugat  oleh  masyarakat  melalui  gugatan perdata.  Adapun  pasal-pasal  yang  dapat dikenakan antara lain:
• Pasal 1239 tentang wanprestasi
• Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, di mana pasal ini paling banyak juga dikenakan pada sengketa medik
• Pasal 1367 tentang melalaikan pekerjaan.