## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.83

## Eksistensi Etika Hakim Dalam Persidangan Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih dari KKN
Ririn Oktaviani 1
Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Correspondence email : ririnoktaviani.06@gmail.com
Abstrak. Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya  memiliki peraturan yang jelas. Untuk mewujudkan peradilan yang bersih dari praktik korupsi, kinerja hakim mendapat pengawasan secara komperehensif dan menyeluruh. Mahkamah Agung (MA), selaku  lembaga  kekuasaan  kehakiman  tertinggi,  melakukan  pengawasan  secara  internal,  sementara  pengawasan  eksternal dilakukan  oleh  Komisi  Kehormatan  Profesi  Hakim    dari  IKAHI  dan  Komisi  Yudisial  (KY).  Namun  fakta  menunjukkan  bahwa kasus  suap  yang  menjerat  para  hakim  kian  banyak  dan  telah  mencoreng  institusi  hukum  terlebih  kepercayaan  publik  terhadap sistem peradilan di Indonesia. Hal ini menarik karena masih ada hakim yang tidak patuh terhadap kode etik bagi hakim sebagai pedoman  dalam  menjalankan  tugasnya,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  fungsi  pengawasan  oleh  MA  dan  KY  ternyata  belum  bisa berjalan dengan baik. Metode  yang digunakan adalah  yuridis  normatif. Hasil  yang didapat  menyatakan  bahwa  upaya  mengatasi ketidakpercayaan  publik  pada  peradilan  yang  disebabkan  oleh  hakim  yang  terjerat  kasus  korupsi  yakni  dengan  memperbaiki mekanisme  seleksi  calon  hakim  agar  terpilih  hakim  dengan  personalitas  yang  profesional  dan  berintegritas  tinggi.  Selain  itu, perlunya peningkatan fungsi pengawasan MA dan KY dengan cara meningkatkan sanksi bagi pelanggar kode etik hakim.
Kata Kunci : Hakim, kode etik, good governance.
Abstract.  Judges  in  carrying  out  their  duties  and  authorities  have  clear  rules.  To  create  a  judiciary  that  is  clean  from  corrupt practices,  the  performance  of  judges  receives  comprehensive  and  comprehensive  supervision.  The  Supreme  Court  (MA),  as  the highest  judicial  power  agency,  carries  out  internal  supervision,  while  external  supervision  is  carried  out  by  the  Judicial Professional  Honorary  Commission  of  IKAHI  and  the  Judicial  Commission  (KY).  However,  the  facts  show  that  bribery  cases which  ensnared  judges  are  increasing  and  have  tarnished  legal  institutions  especially  public  trust  in  the  justice  system  in Indonesia. This is interesting because there are still judges who do not comply with the code of ethics for judges as a guideline in carrying out their duties, this shows that the oversight function by the MA and KY has not been able to run properly. The method used is normative juridical. The results obtained state that efforts to overcome public distrust in the judiciary caused by judges who  are  entangled  in  corruption  cases  are  by  improving  the  selection  mechanism  for  prospective  judges  so  that  judges  are selected with professional personality and high integrity. In addition, the need to improve the MA and KY supervisory functions by increasing sanctions for violators of the judge's code of ethics.
Keywords: law enforcement, judge, criminal justice system.

## PENDAHULUAN
Kode  etik  berfungsi  dan  bertujuan  untuk  menciptakan  profesional  yang  baik.  Kode  etik  apabila  dilanggar, maka  yang  bersangkutan  akan  dikenakan  sanksi.  Nilai-nilai  kebaikan  dalam  kehidupan  manusia  baik  secara perseorangan  ataupun  kelompok  yang  mengatur  perilaku  perseorangan  ataupun  kelompok    tertentu  dan  bersifat fleksibel merupakan arti dari kode etik profesi. 1
Kode  etik  hakim  menjabarkan  lambang  Panca  Dharma  Hakim  yang  berarti  mewakili  sifat  seorang  hakim. Kode  etik  hakim,  secara  umum,  lebih  merupakan  pedoman  bertingkah  laku  yang  harus  dipatuhi  oleh  semua  hakim dalam tugasnya. Terdapat 10 hal yang perlu diperhatikan mengenai kode etik hukum diantaranya :
1. Seseorang  yang  bertugas  dalam  bidang  peradilan  mengemban  tanggungjawab  menegakkan  hukum  yang  adil  dan benar dengan tidak membedabedakan orang
2. Bertindak jujur, dengan tidak condong pada satu pihak baik diluar maupun didalam persidangan.
3. Bertindak berdasarkan norma-norma yang berlaku dan mampu merperhitungkan akibat dari tindakannnya
4. Bertindak  sendiri  bebas  dari  campurtangan  orang  lain  dan  berpegang  teguh  pada  pendiriannya  sesuai  dengan ketentuan hukum yang berlaku
5. Berkepribadian taangguh dan berpegang pada norma yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya.
6. Bersedia menanggung segala resiko atas tugas dan wewenang yang diembannya
7. Berkepribadian kuat senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur hukum
8. Disiplin  dalam mengemban amanah dan tidak menyalahgunakan kepercayaan tersebut.
9. Tidak bersifat angkuh, sadar akan semua keterbatasan pada dirinya.
1 Widiartana G, 2009, Silabus Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Universitas Atma Jaya, hlm. 9.
Ririn  Oktaviani,  Eksistensi  Etika  Hakim  Dalam  Persidangan  Peradilan  Pidana  Guna  Mewujudkan  Lembaga  Peradilan  Yang Bersih dari KKN
10. Senantiasa  menjaga  dan  mempertahankan  kualitas  pekerjaan,  didukung  dengan  keterampilan  dan  wawasan  yang luas
Posisi  hakim  sangatlah  penting,  karena  hakim  dengan  segala  kewenangannya  dituntut  untuk  menegakkan keadilan  dan  hukum  dengan  seadil-adilnya.  Seorang  hakim  dalam  menjalankan  tugasnya,  tidak  hanya mempertanggung jawabkannya pada sesama manusia, tetapi juga dihadapan Tuhan YME. 2
Jabatan hakim berarti sebuah jabatan yang mulia tapi penuh dengan resiko dan juga tantangan. Bersifat mulia karena tujuannya menciptakan ketenangan di dalam masyarakat. Dikatakan jabatan penuh dengan resiko karena pasti ada  saja  orang  yang  tidak  puas  dengan  keputusan  sang  hakim,  dan juga  diancam  dengan  neraka jika  si  hakim  tidak memutuskan dengan adil. 3
Fakta  dilapangan  menunjukkan  keprihatinan  tentang  pelaksanaan  kode  etik  hakim  ini,  ditemukan  banyak hakim  yang  tidak  melaksanakan  kode  etik  hakim  secara  bertanggungjawab.  Misalnya,  hakim  secara  sukarela menerima  suap  dari  salah  satu  pihak  yang  berpekara  dengan  maksud  agar  sang  hakim  membantu  memenangkan perkaranya.
Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk meneliti dan menguraikan lebih lanjut tentang kode etik profesi  hakim:  (1)  bagaimana  seharusnya  eksistensi  etika  dan  (2)  bagaimana  penerapan  etika  sang  hakim  dalam persidangan guna mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dari KKN .

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk studi hukum yang bersifat yuridis normatif tentang sistematika hukum yang mengacu pada pemahaman dasar dalam sistem hukum 4 .
Penelitian seperti ini juga sering disebut sebagai penelitian kepustakaan, yaitu prosedur untuk mengumpulkan data  yang  bersumber  dari  literatur  atau  bahan  literatur,  perundang-undangan  terkait,  tulisan  atau  penelitian  hukum. 5 Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan berorientasi pada pengembangan narasi dan / atau deskripsi tekstual dari fenomena yang diteliti. Sumber data utama penelitian ini adalah studi literatur, yaitu dengan mengamati, mempelajari,  membaca  materi  hukum  dan  keputusan  serta  dokumen  yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Literatur tersebut berasal dari kode etik hakimdan UU kehakiman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tugas dan wewenang hakim dalam  peradilan
Berdasrakan    UU  kehakiman,  dalam  pelaksanaan  peradilan  hakim  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab, diantaranya :

## Kekuasaan kehakiman
Pada pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dijelaskan bahwa kekuasaan  kehakiman  ialah  kekuasaan  negara  yang  diberikan  pada  aparatur  peradilan  yakni  hakim  untuk menyelenggarakan  peradilan guna menegakkkan hukum dan keadilan berdasrkan pancasila.
Dalam  pasal  24  ayat  (2)  dan  pasal  2  UU  No.  49  tahun  2009,  disebutkan  bahwasannya  penyelenggaraan kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  MA  dan  peradilan  dibawahnya,  diantaranya  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh MK.

## Hakim dan kewajibannya
Hakim ialah orang yang mengemban tugas untuk mengadili dalam pengadilan atau mahkamah. Seperti yang diatur  dalam  UU  No.  48  tahun  2009,  Fungsi  dari  seoorang  hakim  yaitu  mengadili  perkara  yang  dilimpahkan  sesuai dengan weweang yang diperoleh berdasarkan UU.
Mengadili  merupakan  serangkaian  tindakan  menerima,  memeriksa  dan  memutuskan  perkara  pidana berdasarkan bebas, jujur, dan adil serta sesuai perauran UU KUHP  pasal 1 ayat 9. Ia dilarang menolak perkara yang aturan hukumnya tidak jelas.
2 Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim Yang Disusun Pada Tahun 2006 Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia
3 Dian  Yuni  Mustika  Ningrum.  2010. Studi  Analitik  Terhadap  Kode  Etik  Dan  Profesi  Hakim  Di  Indonesia  Dalam Perspektif Hukum Islam . Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman 1 4 Dwisvimiar,  Inge.  2006.  Legal  Research  Methodology  Diktat  Course.  Faculty  of  Law,  Sultan  Ageng  Tirtayasa University
5 Kurniasari, Siti. 2018. Legal Protection of Contract Workers Sent Off in Contract Period Attached to Law Number 13 Year  2003  Regarding  Employment  (Study  at  PT.  Tridharma  Kencana  Serang  Regency).  Thesis.  City  of  Serang:  Sultan  Ageng Tirtayasa University.

## Ririn  Oktaviani,  Eksistensi  Etika  Hakim  Dalam  Persidangan  Peradilan  Pidana  Guna  Mewujudkan  Lembaga  Peradilan  Yang Bersih dari KKN
Sesuai  pasal  28  UU  No.  4  /2004  Jo.  UU  No.  48/2009  hakim  selaku  penegak  hukum  wajib  menggali, mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  serta  mempertimbangkan  berat  ringannya,  ia  wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat terdakwa.
UU  No.  4/2004  pasal  30  ayat  1  Jo.  UU  No.  48/2009  menyebutkan  bahwasannya  apabila  terikat  hubungan sedarah atau  semanda  sampai derajat  ketiga,  hubungan  suami  istri  meskipun  telah  bercerai  dengan  ketua, salah  satu hakim anggota, jasa advotkat, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan.
Sementara  pada  pasal  153  KUHP  disebutkan  bahwa  dalam  pemeriksaan  perkara  di  sidang  peradilan  hakim ketua harus menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh penggugat atau terdakwa.
Dalam pelaksanaan sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan secara tertulis pada perkara yang sedang diperiksa, sesuai dengan pasal 14 ayat 2 UU No. 48 tahun 2009.

## Eksistensi  Etika  Hakim  Dalam  Persidangan  Peradilan  Pidana  Guna  Mewujudkan  Lembaga  Peradilan  yang Bersih dari KKN.
Eksistensi adalah proses yang dinamis untuk menuju ke sesuatu, yang bersifat fleksibel dan terus berkembang atau sebaliknya, tergantung pada kemampuan kita mengaktualisasikan potensi-potensi kita (Abidin Zaenal, 2007:16).
Analisis-eksistensial  oleh  Ludwig  Binswanger  diartikan  sebagai analisis  fenomenologis  yang  didalamya  ada aktualisasi eksistensi manusia. Analisis ini bertujuan merekonstruksi dunia pengalaman dan batin. 6
Secara istilah, hakim merupakan pejabat pemegang kekuasaan tertinggi kehakiman dan memperoleh hak dan wewenang  dari  UU  untuk  mengadili  suatu  perkara  di  pengadilan.  Sebagai  pejabat,  kewenangan  dan  tanggungjawab hakim diakui sebagai penegak hukum dan keadilan. 7 Hakim adalah orang utama yang secara praktek memiliki kuasa kehakiman. 8
Hakim  dan  seluruh  pejabat  struktural  yang  ada  dalam  semua  peradilan  di  Indonesia  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  harus  bisa  dipertanggung  jawabkan  dan  diteladani  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat.  Hal  ini  karena para hakim dan jajarannya berposisi sebagai pemutus perkara yang keputusannya, mau tidak mau harus dilaksanakan oleh masyarakat yang terkait dan terikat.
Untuk  menjadi  seorang  hakim  di  Indonesia  harus  memenuhi  beberapa  kriteria  berikut:  (1)  Memiliki berintegritas  dan  berkepribadian  baik,  selalu  adil,  paham  konstitusi  dan  hokum  ketatanegaraan.  (2)  Bertakwa,  setia pada  NKRI;  berwibawa  dan  jujur.  (3)  Profesional,  berakhlak  mulia,  berpengalaman  di  bidang  hukum,  sanggup mentaati kode etik dan pedoman perilaku. 9
Hakim  di  Indonesia  menjadi  sebuah  jabatan  yang  prestisius  dan  banyak  diperebutkan  oleh  orang  banyak. Menjadi hakim tidak melulu masalah kecerdasan dan kecermatan, tapi juga bagaimana ia meletakkan keadilan dengan seadil-adilnya.
Dalam hal melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim memiliki 3 jenis tanggung jawab, yaitu:
1. Tanggung jawab moral
Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab pada norma-norma yang ada pada tempat sang hakim bekerja, baik itu secara pribadi maupun kelembagaan.
2. Tanggung jawab hukum
Tanggung  jawab  hokum  yaitu  tanggung  jawab  aparat  atau  pejabat  ketika  melaksanakan  tugasnya  dengan  tidak melanggar  rambu-rambu  hukum  yang  ada  dan  berlaku.  Tanggung  jawab  hukum  profesi  hakim  diatur  dan disebutkan  pada  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  hakim  dan  peradilan 10 ,  salah satunya UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya menguraikan apa saja tugas dan kewajiban hakim.
3. Tanggung jawab teknis profesi
Tanggung jawab teknis profesi yaitu tuntutan bagi aparat atau pejabat untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi sang hakim, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dalam lembaganya. 11
6 Masyah, 1 Maret 20018: wordpress.com
7 Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. Kode Etik Hakim. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 56
8 Devi Nurfiyah. 2014. Analisis Yuridis Terhadap Tidak Diterapkannya Kewenangan Ex Officio Hakim Tentang Nafkah Selama  Iddah  Dalam  Perkara  Cerai  Talak  (Studi  Putusan  Nomor:1110/Pdt.G/2013/Pa.Mlg) .  Skripsi  Mahasiswi  Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, halaman 21
9 Wildan Suyuthi Mustofa. Op. Cit .,halaman 116
10 Rizky Argama. Op. Cit ., halaman 15
11 Iskandar  Kamil.  2006. “Kode Etik Profesi Hakim” Dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim Dan Makalah Berkaitan , Jakarta: Mahkamah Agung RI, halaman 2

## Ririn  Oktaviani,  Eksistensi  Etika  Hakim  Dalam  Persidangan  Peradilan  Pidana  Guna  Mewujudkan  Lembaga  Peradilan  Yang Bersih dari KKN
Jika kita lihat salah satu etika profesi yang ada, maka kita bisa merujuk pda etika profesi yang diusulkan oleh Socrates.  Etika  ini  digunakan  sejak  masa  awal  perkembangan  hukum.  Etika  profesi  ini  dinamakan The  Four Commandments for Judges : (1) mendengar dengan sopan dan beradab; (2) menjawab dengan arif dan bijaksana; (3) mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun; dan (4) memutus tidak berat sebelah. 12
Lebih  jauh,  seorang  hakim  haruslah  bertingkah  laku  dan  bersikap  sebagaimana  tercermin  dalam  Panca Dharma  Hakim,  yaitu:  (1)  Kartika,  artinya  bertakwa;  (2)  Cakra,  artinya  adil;  (3)  Candra,  artinya  bijaksana  dan;  (4) Sari, artinya berbudi luhur; dan (5) Tirta, artinya jujur. 13
Sebagai implementasi dari perilaku, sifat, dan sikap yang ada di dalam Panca Dharma Hakim, maka seorang hakim  harus  memiliki  sifat  bertakwa,  berwibawa,  berkelakuan  baik,  bisa  menjadi  teladan,  menjauhkan  diri  dari perbuatan asusila, menjaga martabat,  jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab, sabar, bijaksana, berilmu, selalu ingin meningkatkan nilai peradilan, dapat dipercaya dan berpandangan luas. 14
Pada  tahun 2009, MA  bersama  dengan  KY  merumuskan  dan  menetapkan Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku Hakim  yang  harus  ditaati  oleh  seluruh  Hakim  di  Indonesia.  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim  ini,  juga digunakan  oleh  MA  dan  KY  sebagai  acuan  dalam  pelaksanaan  fungsi  pengawasan,  baik  pengawasan  dari  dalam maupun dari luar.
Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dijabarkan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku, yaitu:  (1)  Berperilaku  Adil,  (2)  Berperilaku  Jujur,  (3)  Berperilaku  Arif  dan  Bijaksana,  (4)  Bersikap  Mandiri,  (5) Berintegritas  Tinggi,  (6)  Bertanggung  Jawab,  (7)  Menjunjung  Tinggi  Harga  Diri,  (8)  Berdisiplin  Tinggi,  (9) Berperilaku Rendah Hati, dan (10) Bersikap Profesional.
Setiap  hakim  diharuskan  untuk  melaksanakan  tugasnya  secara  profesional  sesuai  tanggung  jawabnya  dan secara bersamaan dituntut mampu mempertanggungjawabkan tindakannya sebagai profesional di bidang hukum, baik di  dalam  maupun  di  luar  kedinasan,  baik  secara  materil  dan  formil.  Ketidakmampuan  hakim  dalam mempertanggungjawabkan tindakannya secara teknis akan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. 15
Ketentuan  perilaku  hakim  secara  Undang-Undang  termasuk  dalam  tanggung  jawab  hukum  dan  secara  kode etik termasuk dalam tanggung jawab moral.
Kondisi  terkini  di  Indonesia,  yang  korupsi  dan  dekadensi  moral  terjadi  dimana-mana  dan  di  semua  lapisan masyarakat menjadikan hadirnya seorang hakim yang adil semakin dibutuhkan dan diharapkan.
Ada  banyak  peraturan  yang  berhubungan  dengan  pengawasan  pada  hakim,  baik  dalam  bentuk  UU  hingga peraturan bersama  yang  dibentuk  oleh  MA bersama  dengan KY.  Selain MA  dan  KY,  ada juga  Komisi Kehormatan Profesi Hakim yang dibentuk oleh IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) yang juga turut serta dalam mengawasi perilaku hakim.
Bentuk  pengawasan  ketaatan  seorang  hakim  terhadap  kode  etik  terbagi  jadi  2  bagian,  (1)  pengawasan  dari internal dan (2) pengawasan dari eksternal.

## Sistem Pengawasan Internal

## Mahkamah Agung (MA)
Menurut UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA pada Pasal 32A ayat 1, pengawasan internal tingkah laku hakim dilakukan oleh MA.
Tiga  objek  pengawasan  MA  meliputi  bidang  teknis  peradilan,  bidang  administrasi  dan  bidang  sikap  dan perilaku pejabat peradilan, apakah sudah sesuai dengan kode etik profesi hakim atau belum. 16
Dalam  menjalankan  pengawasannya,  MA  berhak  meminta  keterangan  tentang  semua  hal  yang  berhubungan dengan teknis peradilan, serta berwenang juga dalam memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan. Walaupun begitu, pengawasan dan kewenangan MA, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
12 Rizky Argama. 2006. Tanggung Jawab Profesi Hakim Sebagai Aktor Utama Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia . Makalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 12
13 C.S.T. Kansil. 1996. Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum . Jakarta: Pradnya Pramita, halaman 50
14 Abdulkadir Muhammad. 2001. Etika Profesi Hukum . Cet. ke-2. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 102
15 Ma’ruf  Amin.  2013. Peran  dan  Tanggung  Jawab  Hakim  dalam  Mewujudkan  Keadilan  Bagi  Masyarakat .  Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan “Hukum Acara Perdata” Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial Indonesia, di Bogor pada tanggal 12 Juni 2013, halaman 1
16 Wildan Suyuthi Mustofa. Op. Cit .,halaman 215
Ririn  Oktaviani,  Eksistensi  Etika  Hakim  Dalam  Persidangan  Peradilan  Pidana  Guna  Mewujudkan  Lembaga  Peradilan  Yang Bersih dari KKN

## Komisi Kehormatan Profesi Hakim
Komisi  Kehormatan  Hakim  ini  dibentuk  pada  Musyawarah  Nasional  (Munas)  XIII  IKAHI  di  Bandung. Tujuan dari komisi ini untuk menegakkan kode etik hakim yang dibuat oleh IKAHI, yang mana sifatnya mengikat ke setiap anggotanya.
Secara  umum,  tugas  dari  Komisi  ini  memberikan  pembinaan  pada  semua  anggota  untuk  selalu  menjunjung tinggi kode etik, meneliti dan memeriksa laporan atau pengaduan dari masyarakat atas tingkah laku dari para anggota IKAHI,  dan  memberikan  nasihat  dan  peringatan  kepada  anggota  jika  anggota  yang  bersangkutan  menunjukkan indikasi melakukan pelanggaran kode etik. 17

## Sistem Pengawasan Eksternal

## Komisi Yudisial (KY)
KY  merupakan  lembaga  negara  yang  bersifat  pendukung/penunjang  terhadap  kekuasaan  kehakiman. Berdasarkan UUD NKRI 1945, KY berkedudukan setara dengan lembaga tinggi negara yang lain seperti presiden dan DPR.  KY  tidak  memiliki  dan  melakukan  kekuasaan  kehakiman,  tetapi  memiliki  kewenangan  yang  berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. 18
Pada  Pasal  20  UU  No.  18  Tahun  2011  tentang  KY,  disebutkan  salah  satu  tugas  KY  adalah  menjaga  dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku Hakim. Di Pasal ini, KY bertugas melakukan pemantauan dan  pengawasan  terhadap  perilaku  Hakim.  KY  juga  bertugas  menerima  laporan  dari  masyarakat  berkaitan  dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Setelah  melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup, KY memutuskan benar  tidaknya  laporan  dugaan  pelanggaran  Kode  Etik  dan/atau  Pedoman  Perilaku  Hakim.  dan  terakhir,  KY mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.
KY  merupakan  lembaga  independen  yang  menjalankan  fungsi pengawasan  perilaku  hakim  secara  eksternal. Jadi,  dalam  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  hakim,  MA  dan  KY  bisa  bersinergi  sebagai  pengawas  internal  dan pengawas eksternal 19 , guna menghasilkan hasil yang lebih maksimal.
Penerapan  Etika  Hakim  dalam  Persidangan  Peradilan  Pidana  Guna  Mewujudkan  Lembaga  Peradilan  yang Bersih dari KKN.

## Sanksi Pelanggaran Kode Etik
Setiap dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman profesi hakim yang dilaporkan oleh siapapun, bersifat wajib  untuk  diteliti  lebih  lanjut  guna  memeriksa  kebenaran  laporan  tersebut.  Adapun  tahapan-tahapan  pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim terdiri dari:
1. Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Komisi Yudisial.
2. Pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Hakim.
Majelis  Kehormatan  Hakim  boleh  dikatakan  sebagai  forum  pembelaan  diri  bagi  hakim  yang  akan  diusulkan  tim pemeriksa  KY  maupun  MA  untuk  diberhentikan  sementara  ataupun  diberhentikan  dengan  tidak  hormat berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim yang bersangkutan.
3. Pemeriksaan Bersama.
Pemeriksaan  bersama  berarti  pemeriksaan  dari  tim  gabungan  yang  dibentuk  bersama  oleh  MA  dan  KY  guna mendapatkan keyakinan terbukti atau tidaknya suatu pelanggaran.
Setelah  melalui  tahap  pemeriksaan,  maka  akan  diperoleh  keputusan  dan  kesimpulan  akhir  mengenai  benar tidaknya  dugaan  pelanggaran.  Jika  dugaan  tidak  terbukti,  maka  akan  dilakukan  rehabilitasi  nama  baik  pada  hakim terlapor. Namun, apabila terbukti benar bahwa ada pelanggaran, maka akan ada sanksi yang dijatuhkan kepada hakim bersangkutan.  Sanksi  untuk  hakim  yang  melanggar  kode  etik  berasal  dari  IKAHI  dan  dari  MA,  mulai  dari  sanksi ringan, sedang, sampai berat.
Perbuatan  pelanggaran  kode  etik  bisa  saja  dianggap  sebagai  perbuatan  pidana,  karena  telah  melakukan perbuatan tercela dan dinyatakan melanggar hukum.  Hal ini diatur dalam Pasal 210, Pasal 420 ayat (1) dan (2) serta Pasal 418 KUHP. 20
17 Wildan  Suyuthi  Mustofa.  (Selannjutnya  disebut  Wildan  II)  2006. “Etika  Profesi,  Kode  Etik,  dan  Hakim  dalam Pandangan  Agama,”  dalam  Pedoman  Perilaku  Hakim  (Code  of  Conduct),  Kode  Etik  Hakim  dan  Makalah  Berkaitan .  Jakarta: Mahkamah Agung RI, halaman 34-35
18 Jimly  Asshiddiqie.  2006. Perkembangan  dan  Konsulidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi .  Jakarta:  Konstitusi Press, hal. 10
19 Rizky Argama. Op. Cit ., halaman 22-23
20 Wildan Suyuthi Mustofa. Op. Cit .,halaman 217
Ririn  Oktaviani,  Eksistensi  Etika  Hakim  Dalam  Persidangan  Peradilan  Pidana  Guna  Mewujudkan  Lembaga  Peradilan  Yang Bersih dari KKN

## Kasus Suap (Melanggar Kode Etik Berujung Pidana)
Sejak  2004  hingga  Mei  2018,  ada  sekitar  20an  hakim  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  tersangka  oleh  KPK. Mulai  dari  hakim  konstitusi,  hakim  tinggi,  hingga  hakim  pada  pengadilan  negeri. 21 Penangkapan  ini  pasti  akan berpengaruh  besar  terhadap  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  proses  hukum  di  pengadilan  dan  hukum  itu sendiri.
Deretan  kasus  suap  yang  menjerat  hakim  dari  tahun  ke  tahun  nyatanya  tak  membuat  jera.  Justru  setiap tahunnya terulang kembali, bahkan terjadi di pengadilan negeri Jakarta yang dinilai sebagai role-model pengadilan di Indonesia.
Atas kejadian hakim yang terjerat kasus suap, Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) melakukan evaluasi,  faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  terlibatnya  hakim  dalam  kasus  suap  yang  mencoreng  integritas lembaga hukum. Faktor pertama yang menjadi alasan hakim menerima suap adalah  ketamakan pribadi. Hakim tidak menjalankan  kode  etik  dan  sumpah  jabatan  yang  telah  ia  ucapkan  dalam  mengemban  tugas.  Faktor  pengawasan, Mahkamah Agung menyatakan pengawasan kepada hakim telah dilakukan secara berkala. Baik ditingkat hakim muda hingga  hakim  agung.  Pengawasan  tidak  hanya  dilakukan  kepada  hakim  namun  juga  proses  persidangan.  Upaya peningkatan integritas hakim juga telah diupayakan. Namun nyatanya kasus suap masih terjadi. Penyebab adanya suap kepada  hakim  terjadi  adanya  celah,  antara  hakim  dan  pihak  berperkara  dapat  bertemu,  sehingga  mempengaruhi independensi hakim dalam membuat keputusan.

## Upaya Mewujudkan Lembaga Peradilan Bersih KKN
Dari  pemaparan  diatas  gagasan  implementasi  dari  paham  konstitusionalisme  dan  prinsip-prinsip good governance dalam  mewujudkan  lembaga  peradilan  Bersih  dari  KKN,  melalui  penjabaran  dan  pengaturannya  secara normatif  dalam  produk  legislasi  yang  dinamakan  Undang-Undang  (UU)  sebagai  salah  satu  pilihan  yang  dianggap paling  ideal  untuk  menjamin  terjaganya  independensi  dan  imparsialitas  peradilan  itu  sendiri  melalui  personalitas hakimnya yang bermartabat luhur, mulia dan tidak tercela.
Pencapaian  terlaksananya  tata  kelola  kepemerintahan  yang  baik  secara  fungsional,  institusional  maupun personal.  Transparansi  Perubahan  sistem  peradilan,  dengan  mengubah  menjadi  e-court  sehingga  meminimalisir bertatap muka antar pihak berperkara.
Kemandirian  kekuasaan  kehakiman  di  revitalisasi  kembali  setelah  terjadinya  krisis  tahun  1998.  Hal  itu terangkum dalam Ketetapan MPR No. X Tahun 1998. Dengan adanya Tap MPR no. X tahun 1998, maka diputuskan bahwa  kekuasaan  kehakiman  yang  sebelumnya  dipegang  oleh  Eksekutif  (Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi Manusia) diserahkan seluruhnya pada MA. 22
Selanjutnya,  semua  Hakim  yang  sebelumnya  berstatus  PNS  diubah  menjadi  Pejabat  Negara.  Hal  ini menjadikan Hakim tidak lagi masuk golongan eksekutif, baik secara kelembagaan maupun individu.
Hakim  dan  sistem  pendukung  peradilan  diatur  secara  utuh  dan  mandiri  dalam  sistem  aparatur  yudikatif. Dengan diaturnya sistem satu atap di MA dan Hakim menjadi Pejabat Negara, maka diharapkan kekuasaan kehakiman menjadi  independen  sehingga  semua  fungsi  kekuasaan  kehakiman  bisa  dilaksanakan  dengan  baik,  yang  akhirnya hukum dan keadilan bisa ditegakkan dengan baik pula.
Melalui  peraturan  ini,  pengaturan  Jabatan  Hakim  menjadi  lebih  utuh  dan  komprehensif.  Aturan  ini memberikan landasan pemuliaan Hakim dan perbaikan penataan Hakim.
Semua  proses  penunjukkan  seorang  hakim  mulai  rekrutmen,  pengangkatan,  pembinaan,  pengawasan, perlindungan,  dan  pemberhentian  harus  dilakukan  dengan  baik  oleh  MA,  dengan  sinergi  dari  IKAHI  dan  KY  guna melahirkan  hakim-hakim  yang  memiliki  integritas,  independensi,  dan  dapat  mewujudkan  tegaknya  hukum  dan keadilan dengan sebaik-baiknya.

## SIMPULAN
KY  adalah  lembaga  konstitusional  negara  yang  independen  dan  memiliki  wewenang  mengusulkan pengangkatan  hakim  agung.  Hal  ini  merupakan  pintu  awal  dan  faktor  kunci  keberhasilan  guna  mewujudkan  semua lembaga  peradilan  yang  bersih, independen  dan  imparsial  melalui  peran  dan  tanggung  jawabnya  dalam  pelaksanaan rekrutmen  calon  hakim  agung.  Perlu  ada  upaya  untuk  terus  mempertahankan  sistem  seleksi  calon  hakim  agung berdasarkan meritokrasi (the merit-based selection) seperti yang ada saat ini dengan  beberapa upaya perbaikan seperti mengadopsi secara normatif asas konstitusionalisme dan prinsip-prinsip good governance . Diantara prinsip-prinsip itu seperti  supremasi  hukum  (the  rule  of  law),  transparansi  (transparency),  partisipasi  (participation)  dan  akuntabilitas
21 "Daftar Panjang Korupsi Dunia Peradilan dan Fenomena Hakim Tipikor",
https://nasional.kompas.com/read/2018/08/29/07241751/daftar-panjang-korupsi-dunia-peradilan-dan-fenomena-hakim-tipikor . diakses pada 11 Maret 2019.
22 Rancangan Undang-undang Jabatan Hakim.
Ririn  Oktaviani,  Eksistensi  Etika  Hakim  Dalam  Persidangan  Peradilan  Pidana  Guna  Mewujudkan  Lembaga  Peradilan  Yang Bersih dari KKN
(accountability) berikut dengan indikator-indikator minimalnya dalam ketentuan UU KY, UU MA dan/atau dalam UU Jabatan  Hakim  sepanjang  menyangkut  sistem  dan  mekanisme  seleksi  calon  hakim  agung  dalam  rangka  menjamin terwujudnya independensi peradilan melalui personalitas hakim yang profesional dan berintegritas tinggi.
Eksistensi  etika  dalam  persidangan  pidana  dilakukan  dengan  penanaman  etika  terhadap  semua  kalangan aparatur  peradilan  sebagai  suatu  bentuk  perbaikan  sistem  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Hakim  merupakan sosok yang tugas dan berwenang menjalan pelaksanaan peradilan, dalam pelaksanaannya hakim harus memiliki etika terhadap diri sendiri, profesi, rekan seprofesi dan masyarakat. Dalam penerapannya pperlu adanya pegawasan, karena jika  pelimpahannya  hanya  pada  ketua  pengadilan,  akan  berakibat  adanya    hubungnan  emsionala  maupun  rasa ketidakyamanan  oleh  hakim  dalam  membuat  pelaporan  yang  diserakan  pada  MA  atau  KY  yang  berdampak  pada laporan yang tidak realistis.

## DAFTAR PUSTAKA
"Daftar Panjang Korupsi Dunia Peradilan dan Fenomena Hakim Tipikor",
https://nasional.kompas.com/read/2018/08/29/07241751/daftar-panjang-korupsi-dunia-peradilan-dan- fenomena-hakim-tipikor. diakses pada 11 Maret 2019.
Dwisvimiar, Inge. Legal Research Methodology Diktat Course. Faculty of Law, Sultan Ageng Tirtayasa University. 2006 E. Sumaryono. Etika Profesi Hukum . Yogyakarta: Kanisius, halaman 149. 1995.
Iskandar Kamil. “Kode Etik Profesi Hakim” Dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim Dan Makalah Berkaitan , Jakarta: Mahkamah Agung RI, halaman 2. 2006. Jimly  Asshiddiqie. Perkembangan  dan  Konsulidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi .  Jakarta:  Konstitusi  Press, halaman 10. 2006.
Kansil  CS,  Kansil  CS.  Pokok-pokok  etika  profesi  hukum:  bagi  mahasiswa  dan  subyek  hukum  etika  profesi  hukum: hakim, penasihat hukum, notaris, jaksa, polisi. Pradnya Paramita; 1997.
Kurniasari, Siti. Legal Protection of Contract Workers Sent Off in Contract Period Attached to Law Number 13 Year 2003  Regarding  Employment  (Study  at  PT.  Tridharma  Kencana  Serang  Regency).  Thesis.  City  of  Serang: Sultan Ageng Tirtayasa University. 2018.
Ma’ruf  Amin. Peran  dan  Tanggung  Jawab  Hakim  dalam  Mewujudkan  Keadilan  Bagi  Masyarakat .  Makalah  yang disampaikan  dalam  Pelatihan  “Hukum  Acara  Perdata”  Bagi  Hakim  di  Lingkungan  Peradilan  Umum,  yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial Indonesia, di Bogor pada tanggal 12 Juni 2013, halaman 1. 2013 Muhammad AK. Etika Profesi Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke III. 2006.
Ningrum dy. Studi analitik terhadap kode etik dan profesi hakim di indonesia dalam perspektif hukum islam (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Nurfiyah D. Analisis Yuridis Terhadap Tidak Diterapkannya Kewenangan Ex Officio Hakim Tentang Nafkah Selama Iddah  Dalam  Perkara  Cerai Talak:  Studi  Putusan  Nomor:  1110/Pdt.  G/2013/PA.  Mlg  (Doctoral  dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim Yang Disusun Pada Tahun 2006 Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Rizky  Argama. Tanggung  Jawab  Profesi  Hakim  Sebagai  Aktor  Utama  Penyelenggara  Kekuasaan  Kehakiman  Di Indonesia . Makalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 12. 2006 Tupanto AP. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Kasus Perkara No. 39/Pid. B/2010/PN. Mgl).
Widiartana, G. Silabus Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Universitas Atma Jaya, hlm. 9. 2009 Wildan Suyuthi Mustofa. Kode Etik Hakim. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 56. 2013 Wildan Suyuthi Mustofa. (Selannjutnya disebut Wildan II). “Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama,”  dalam  Pedoman  Perilaku  Hakim  (Code  of  Conduct),  Kode  Etik  Hakim  dan  Makalah  Berkaitan . Jakarta: Mahkamah Agung RI, halaman 34-35. 2006.