Wahyudi  Siswanto  (2022),  Implikasi  Politik  Hukum  Kebebasan  Berserikat  dan  Hak  Berorganisasi Pekerja/Buruh Dalam Produk Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pelaksanaan Hubungan Industrial di Indonesia 7(11) , http://Dx.Doi.Org/10.36418/syntax-literate.v7i11.11965 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 11, November 2022

## IMPLIKASI  POLITIK  HUKUM  KEBEBASAN  BERSERIKAT  DAN  HAK BERORGANISASI
PEKERJA/BURUH

## DALAM PRODUK HUKUM
KETENAGAKERJAAN TERHADAP

## PELAKSANAAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA

## Wahyudi Siswanto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Indonesia E-mail: wahyuditrisakti@gmail.com

## Abstrak
Politik hukum (legal policy) adalah berbagai tujuan dan alasan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan, yang dibedakan dalam dua dimensi, yaitu dimensi kebijakan dasar (basic policy), dan dimensi kebijakan pemberlakuan (enachtmen policy). Penelitian ini berfokus pada dimensi kedua politik hukum, yaitu formulasi politik  hukum  kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi  pekerja/buruh  dalam perundang-undangan ketenagakerjaan yang diundangkan pada Periode Pemerintahan Sebelum Reformasi, Periode Pemerintahan Reformasi, dan Periode Pemerintahan  Setelah  Reformasi.  Ruang  lingkup  penelitian  dan  pembahasan mencakup segi normatif, implementasi dan termasuk juga didalamnya bentuk atau model ideal formulasi politik hukum kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh  yang  merupakan  masukan  bagi  Pemerintah  dalam  rangka penyempurnaan Sistem Hubungan Industrial di Indonesia.
Kata Kunci: Politik Hukum, Kebebasan Berserikat, Hak Berorganisasi Pekerja/Buruh, Hukum Ketenagakerjaan.

## Abstract
Legal  policy is  the various  objectives and reasons for  the establishment  of  laws and  regulations,  which  are  distinguished  in  two  dimensions,  namely  the  basic policy dimension, and the enactment policy dimension. This research focuses on the second dimension of legal politics, namely the formulation of legal politics of freedom  of  association  and  the  right  to  organize  workers  /  workers  in  labor legislation  promulgated  in  the  Government  Period  Before  the  Reformation,  the Period of Government of the Reformation, and the Period of Government After the Reformation. The scope of research and discussion   includes normative aspects, implementation and also includes  the ideal form or model of political formulation, law, freedom of  association and workers/labor rights of  organization which are inputs  for  the  Government  in  the  context  of  improving  the  Industrial  Relations System in Indonesia.
Keywords: Legal Politics, Freedom of Association, Workers' Right to Organize, Labor Law

## Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  telah  memberikan  pengakuan  dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan hak berorganisasi dalam konstitusi Negara. Pasal 28E ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 memberikan rumusan bahwa,  “Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan pendapat” (Kemenhuk & HAM, 2009). Rumusan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Negara RI  Tahun  1945  tersebut  tidak  hanya  menjadi  landasan  pengertian  yuridis  konseptual tentang  makna  kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi  bagi  setiap  Warga  Negara Indonesia,  namun  bagi  pekerja/buruh  di  Indonesia,  rumusan  tersebut  menjadi  dasar pengakuan  dan  perlindungan  secara  konstitusional,  terhadap  hak  untuk  secara  bebas berserikat dan hak untuk berorganisasi bagi pekerja/buruh di Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie,  kebebasan  berserikat  bukan  hanya  kebebasan  untuk  mendirikan  sebuah organisasi/serikat  pekerja,  tetapi  lebih  dari  itu  terjaminnya  pelaksanaan  dan  tujuan dilaksanakannya  kebebasan  berserikat  tersebut  sesuai  dengan  konstitusi.  Sebagai  salah satu  wujud  pengorganisasian  ide,  pikiran,  dan  pandangan  dalam  masyarakat  yang demokratis  melalui  pembentukan  organisasi (freedom  of  association), bentuk natural rights yang  bersifat  fundamental  dan  melekat  dalam  peri  kehidupan  bersama  umat manusia (Asshiddiqie, 2017).
Kebebasan untuk terlibat dalam organisasi atau perkumpulan memang terkait erat dan penting dalam mengekspresikan gagasan, aspirasi, dan keyakinan. Karena manusia pada  hakikatnya  merupakan  makhluk  sosial  yang  berarti  senantiasa  untuk  hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok itulah manusia saling mengkomunikasikan gagasan dan menyusun  aksi  bersama untuk  memenuhi kepentingan/kebutuhan mereka. Kepentingan  atau  kebutuhan  bersama  melahirkan  gagasan  untuk  melindungi  dan memperjuangkan  pemenuhan  kebutuhan  bersama  melalui  wadah  organisasi,  sebagai konsep  hak  atas  kebebasan  berserikat  (Hakim,  2020).  Bagi  pekerja/buruh,  wadah organisasi  serikat  pekerja/serikat  buruh  menjadi  sarana  yang  strategis  untuk mengkomunikasikan gagasan, aspirasi dan keyakinan, serta wadah untuk menyusun aksi bersama guna memenuhi kepentingan/kebutuhan mereka.
Secara  yuridis,  pengakuan  dan  jaminan  perlindungan  terhadap  prinsip-prinsip kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi  pekerja/buruh  telah  diberikan,  baik  oleh instrumen internasional, maupu instrumen nasional (perundang-undangan organik) yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (Asnawi, 2012). Deklarasi Universal Hak Asasi  Manusia (Universal  Declaration  of  Human  Rights) Perserikatan  Bangsa-Bangsa 1948 (DUHAM PBB 1948) menjadi instrumen internasional pertama yang memasukkan hak berserikat (union rights) sebagai bagian dari HAM. Hal tersebut termuat dalam Pasal 20 ayat (1) DUHAM PBB 1948 yang menyebutkan, “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan”. Pasal 23 ayat (4) DUHAM PBB 1948, dengan rumusan, “Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya” (Setiawan et al., 2022).
Hak  berserikat (union  rights) yang  oleh  DUHAM  PBB  1948  dideklarasikan sebagai HAM, oleh Kovenan Internasional Mengenai Hak Sipil dan Politik (International
Covenan on Civil and Political Rights/ICCPR) 1976 (Setiawan et al., 2022), hak dasar tersebut ditetapkan (lebih rinci) menjadi dua hak, yaitu hak untuk berkumpul yang bersifat damai (the rights of peaceful assembly), dan hak setiap orang atas kebebasan berserikat (freedom  of  association). Pasal  22  ayat  (1) ICCPR, menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak  untuk  bergabung  berasosiasi  dengan  dengan  orang  lain,  termasuk  hak  untuk membentuk  dan memasuki serikat  pekerja untuk menjaga kepentingan-kepentingannya sendiri”. Dalam perkembangannya DUHAM PBB 1948 juga diadopsi oleh International Labour Organisation (ILO), dalam dua konvensi, yaitu Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi 1948 (No. 87), dan Konvensi ILO tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Kolektif 1949 (No. 98) (Sandra et al., 2016).
Substansi  Konvensi  ILO  tentang  Kebebasan  Berserikat  dan  Perlindungan  Hak Berorganisasi 1948 (No. 87), yaitu (Kartini et al., 2022): Menjamin semua pekerja dan pengusaha tanpa perbedaan apapun, dan tanpa ijin  sebelumnya, hak untuk membentuk dan  mengikuti  organisasi  pilihannya  sendiri.  Organisasi  ini  harus  memiliki  hak  untuk membuat konstitusi dan peraturannya sendiri, memilih wakil-wakilnya dengan kebebasan penuh,  mengatur  administrasi  dan  kegiatannya,  serta  menyusun  program-programnya, tanpa  campur  tangan  oleh  pemerintah.  Organisasi  ini  tidak  dapat  dibubarkan  atau dibekukan  oleh  pemerintah,  organisasi  ini  harus  mempunyai  hak  untuk  membentuk federasi  dan  konfederasi,  dan  berafiliasi  dengan  organisasi  internasional  pekerja  dan pengusaha. Hal yang sama berlaku untuk federasi dan konfederasi.
Sedangkan  substansi  Konvensi  ILO  tentang  Hak  Berorganisasi  dan  Berunding Kolektif 1949 (No. 98) melengkapi Konvensi ILO 1948 (No. 87), lebih diarahkan pada masalah  hubungan-hubungan  antara  pengusaha  dan  pekerja.  Konvensi  ini  melindungi pekerja  terhadap  tindakan  diskriminasi  anti  serikat  pekerja/serikat  buruh  dalam hubungannya dengan pekerjaan, dan khususnya mempersyaratkan agar organisasi pekerja mendapatkan  perlindungan  cukup  terhadap  campur  tangan  pengusaha  (Setiawan  et  al., 2022).
Di  samping  instrumen  internasional  tengang  HAM  seperti  diuraikan  di  atas, prinsip-prinsip pengakuan dan perlindungan kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh  juga  diatur  dalam  instrumen  nasional  tentang  HAM  yang  merupakan perundang-undangan  formil  sebagai  pelaksanaan  dari  amanat  konstitusi  Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, diantaranya adalah Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Negara telah memberikan pengakuan dan  jaminan  perlindungan  kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi  pekerja/buruh, melalui  pengaturan  dalam  bentuk  hukum  tertinggi  yaitu  dalam  konstitusi  Negara. Instrumen  internasional  tentang  HAM  juga  telah  diratifikasi,  termasuk  mengatur pengakuan  dan  jaminan  perlindungan  hak  dasar  tersebut  dalam  perundang-undangan formel  melalui  Ketetapan  MPR  tentang  HAM  dan  Undang-undang  HAM.  Dalam perspektif politik hukum (legal policy) (Putra, 2015), dengan pengaturan dalam konstitusi
Negara  tersebut,  maka  Negara  telah  memformulasikan  dalam  UUD  Negara  RI  Tahun 1945  kebijakan  dasar (basic  policy) (Sihombing,  2019) , pengakuan  dan  perlindungan kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh di Indonesia.
Kebijakan  dasar (basic  policy) kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi pekerja/buruh  yang  telah  diformulasikan  dalam  konstitusi  Negara  tersebut,  harus dijabarkan  melalui  kebijakan  pemberlakuan (enachment  policy) dalam  peraturan perundang-undangan  formil  (produk  hukum  ketenagakerjaan).  Persoalannya  adalah, kebijakan dasar yang telah ditetapkan dalam konstitusi Negara, tidak serta merta paralel dengan  kebijakan  pemberlakuan  dalam  produk  hukum  ketenagakerjaan  yang diundangkan oleh pemerintah. Relasi antara dua dimensi politik hukum tersebut sangat dipengaruhi  oleh  kehendak  politik  rezim  pemerintahan  yang  sedang  berkuasa.  Pada periode tertentu dimana cara penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Negara dilakukan secara otoriter, maka kebijakan pemberlakuan kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh  yang  diformulasikan  dalam  produk  hukum  ketenagakerjaan  cenderung bersifat  represif/ortodoks/elitis.  Sebaliknya,  pada  periode  tertentu  dimana  cara penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintahan  Negara  dilakukan  secara  demokratis,  maka kebijakan pemberlakuan kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh yang diformulasikan dalam produk hukum ketenagakerjaan cenderung bersifat responsive/populis (Siswanto, 2023).
Perbedaan  sifat/karakter  produk  hukum  ketenagakerjaan  tersebut  di  atas memberikan  dampak/pengaruh  dalam  pelaksanaan  hubungan  industrial  (Sahabuddin, 2017),  yang  melibatkan  unsur/sub  sistem  Organisasi  SP/SB,  unsur/sub  sistem Pengusaha/Asosiasi  Pengusaha,  dan  unsur/sub  sistem  Pemerintah.  Dampak/pengaruh dalam pelaksanaan hubungan industrial, lebih banyak ditentukan oleh kekuatan relative ketiga  unsur/sub  sistem  tersebut.  Teori  hubungan  industrial  mengakui  adanya  konflik kepentingan yang bersifat inheren (bawaan) antara pengusaha dan pekerja. Namun teori ini  juga  mengakui  adanya  kesamaan-kesamaan  kepentingan  antara  pengusaha  dan pekerja.  Karena  itu,  upaya  untuk  mencapai  hubungan  industrial  yang  harmonis hendaknya  dititikberatkan  kepada  kesamaan-kesamaan  kepentingan  tersebut  dan merekonsiliasikan  (menjembatani)  perbedaan-perbedaan  kepentingan  yang  berpotensi menimbulkan konflik.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan  kajian bagaimana  kebijakan  pemberlakuan  kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi pekerja/buruh diformulasikan dalam produk hukum ketenagakerjaan yang diundangkan pada  setiap  periode  pemerintahan  di  Indonesia,  sehingga  dapat  diketahui  implikasi kebijakan pemberlakuan tersebut terhadap pelaksanaan hubungan industrialnya. Kajian dilakukan dengan membagi sejarah penyelenggaraan pemerintahan di  Indonesia dalam tiga  kategori  (Aditya,  2019),  yaitu  pada  Periode  Pemerintahan  Sebelum  Reformasi, Periode Pemerintahan Reformasi, dan Periode Pemerintahan Setelah Reformasi.
Reformasi  menjadi  acuan  dalam  penyusunan  kategori  periode  pemerintahan, karena  seperti  yang  disebutkan  Satya  Arinanto,  reformasi  tidak  hanya  menghasilkan transisi demokrasi, namun juga menghasilkan keadilan transisional (transitional justice),
yaitu  keadilan  dalam  masa  transisi  politik.  Menurut  Ruti  G.  Teitel,  konsepsi  keadilan dalam periode perubahan politik bersifat luar biasa konstruktif. Hal ini secara bergantian dibentuk oleh, dan merupakan inti dari, transisi politik. Konsepsi keadilan yang timbul bersifat kontekstual dan parsial. Apa yang dipertimbangkan sebagai sesuatu yang “adil” bersifat  tidak  pasti  dan  dapat  dikaitkan  dengan  masa  yang  akan  datang  dan  hal  ini didasarkan atas informasi dari ketidakadilan sebelumnya (Prasetyawati, 2013).
Pada Periode Pemerintahan Sebelum Reformasi, yaitu Pemerintahan Orde Lama Presiden Soekarno dan Pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto. Kepentingan untuk mendapatkan detail, pada Pemerintahan Orde Lama Soekarno dibagi lagi menjadi dua, yaitu Periode Demokrasi Parlementer (1950 s/d 1955) dan Periode Demokrasi Terpimpin (1955  s/d  1966).  Pada  Pemerintahan  Orde  Lama  Soekarno,  produk  hukum ketenagakerjaan  yang  diundangkan  adalah  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; Undang-undang Nomor 7 PRPS 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock Out) Perusahaan, Jawatan dan Badan Vital. Sementara pada Pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, diundangkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Mengenai  Tenaga  Kerja,  dan  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1997  tentang Ketenagakerjaan (Subijanto, 2011).
Pada  Periode  Pemerintahan  Reformasi,  yang  oleh  banyak  kalangan  disebut sebagai era transisi demokrasi politik di Indonesia, pada era Pemerintahan Presiden B.J. Habibie meratifikasi Konvensi ILO tentang   Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi 1948 (No. 87) melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 83 Tahun 1998 tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO  Nomor  87  Tentang  Kebebasan  Berserikat  dan Perlindungan  Hak  Berorganisasi.  Masih  dalam  Periode  Pemerintahan  Reformasi,  pada era  Pemerintahan  Presiden  Abdulrahman  Wahid,  diundangkan  Undang-undang  Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Selanjutnya Periode Pemerintahan Reformasi  pada  era  Pemerintahan  Presiden  Megawati  Soekarno  Putri,  diundangkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terakhir, pada Periode Pemerintahan  Setelah  Reformasi,  hasil  dari  transisi  demokrasi  pada  era  sebelumnya adalah  telah  mulai  dilakukannya  konsolidasi  politik  pada  era  Pemerintahan  Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Pada  periode  pemerintahan  ini  diundangkan  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial (Maudina & Nurdin, 2023).
Berdasarkan uraian di atas, pada tiga periode pemerintahan yang berbeda tersebut, diundangkan  produk  hukum  ketenagakerjaan  dengan  sifat/karakter  yang  berbeda. Perbedaan sifat/karakter produk hukum ketenagakerjaan tersebut disebabkan perbedaan dalam  memformulasikan  kebijakan  pemberlakuan  kebebasan  berserikat  dan  hak berorganisasi  pekerja/buruh  dalam  produk  hukum  ketenagakerjaan  yang  diundangkan. Formulasi  kebijakan  pemberlakuan  yang  memberikan  dampak  terhadap  sifat/karakter produk  hukum,  menjadi  dasar  untuk  mengkonstruksikan  asumsi  dalam  penelitian  ini,
yaitu bahwa tidak serta merta relasi terhubung secara paralel antara kebijakan dasar yang telah  ditetapkan  dalam  konstitusi  Negara,  dengan  kebijakan  pemberlakuan  yang diformulasikan dalam rumusan pasal-pasal perundang-undangan. Determinasi politik atas hukumlah  yang  kemudian  melekatkan  perbedaan  sifat/karakter  produk  hukum ketenagakerjaan yang diundangkan pada tiga periode pemerintahan di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian doktrinal dan  penelitian  non  doktrinal.  Penelitian  doktrinal  atau  penelitian  hukum  normatif merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Marzuki, 2010). Penelitian hukum normatif mencakup penelitian inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas  hukum,  penelitian  hukum  klinis,  sistimatika peraturan  perundang-undangan,  sejarah  hukum  dan  perbandingan  hokum  (Marzuki, 2010).  Sifat  penelitian  yang  digunakan  dalan  penelitian  ini  adalah  deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) , dan pendekatan konseptual (conseptual approach).
Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi produk  lembaga  legislatif  (Campbell  &  MacDougall,  1967).  Bahan  hukum  sekunder dipergunakan  pula  dalam  penelitian  ini  untuk  memberikan  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer,  meliputi  berbagai  literatur  tentang  Hukum  Ketenagakerjaan,  didukung oleh  buku-buku  ilmiah,  artikel,  jurnal,  makalah  ilmiah,  hasil-hasil  penelitian  yang dilakukan  sebelumnya.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan Disertasi  ini, berupa Kamus  Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedi.
Untuk menyusun hasil penelitian ini, peneliti menggunakan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data penelitian yang diperoleh disusun secara sistimatis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Bahan hukum  yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan  merangkai  data  yang  telah  diperoleh  dan  disusun  sistematis,  kemudian  ditarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Analisis Formulasi Politik Hukum Kebebasan Berserikat dan Hak Berorganisasi Pekerja/Buruh dalam Produk Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia
a. Formulasi  Kebijakan  Dasar (basic  policy) Kebebasan  Berserikat  dan  Hak Berorganisasi Pekerja/Buruh dalam Konstitusi Negara
Salah satu cakupan dalam pembangunan hukum adalah pembangunan materi hukum,  yang  oleh  Bagir  Manan  digunakan  istilah  politik  pembentukan  hokum (Manan  &  Harijanti,  2016),  atau  istilah  lain  seperti  yang  digunakan  Hikmahanto Juwono,  politik  hukum  perundang-undangan  (Juwono,  2014).  Di  dalam  politik
pembentukan hukum, secara konseptual melekat dua dimensi politik hukum, yaitu dimensi politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan.  Politik  hukum  dalam  dimensi  demikian  disebut  sebagai kebijakan  dasar (basic  policy). Dimensi  kedua  dari  politik  hukum  adalah  tujuan atau  alasan  yang  muncul  dibalik  pemberlakuan  suatu  peraturan  perundang- undangan.  Politik  hukum  dalam  dimensi  ini  disebut  kebijakan  pemberlakuan (enachtment policy) (Juwono, 2014) .
Dimensi kebijakan dasar politik pembentukan hukum, bersifat netral karena bergantung kepada nilai universal dari tujuan dan alasan pembuatan undang-undang tertentu.  Kebijakan  dasar  tersebut  diformulasikan  atau  dituangkan  pada  bentuk hukum  yang  tertinggi  yaitu  dalam  konstitusi  Negara.  Dalam  kaitannya  dengan politik  hukum  kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi  pekerja/buruh  dalam produk  hukum  ketenagakerjaan  di  Indonesia,  Negara  mengakui  dan  memberikan jaminan  perlindungan  kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi  pekerja/buruh, sebagai  kebijakan  dasar (basic  policy) dalam  pembentukan  perundang-undangan ketenagakerjaan,  yang  diformulasikan  melalui  rumusan  pasal-pasal  dalam konstitusi Negara, yaitu Pasal 28E ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, dengan rumusan,  “Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan mengeluarkan pendapat” (Indonesia, 1959).
Selanjutnya identifikasi  yang dilakukan terhadap 3 (tiga) konstitusi  Negara yang  pernah  berlaku  di  Indonesia,  kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi pekerja/buruh juga ditetapkan sebagai kebijakan dasar dalam pembentukan hukum, dan diformulasikan pada pasal tertentu pada ketiga konstitusi Negara tersebut, yaitu UUD 1945, Pasal 28 dengan rumusan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan atau lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”  Konstitusi  RIS  1948,  Pasal  28  dengan  rumusan,  “Setiap  orang berhak  mendirikan  serikat  pekerja  dan  masuk  didalamnya  untuk  melindungi kepentingannya;  serta  UUDS  1950,  Pasal  29  yang  menyebutkan,  “Setiap  orang berhak mendirikan serikat-sekerja dan masuk kedalamnya untuk memperlindungi dan memperjuangkan kepentingannya” (Kemenhuk & HAM, 2009).
b. Formulasi  Kebijakan  Pemberlakuan (Enachtment  Policy) Kebebasan  Berserikat dan Hak Berorganisasi Pekerja/Buruh dalam Produk Hukum Ketenagakerjaan
1) Periode Pemerintahan Sebelum Reformasi
Periode  Pemerintahan  Sebelum  Reformasi,  terdiri  dari  Pemerintahan Orde  Lama  Presiden  Soekarno  (Periode  Demokrasi  Parlementer  1950-1955 dan Periode Demokrasi Terpimpin 1956-1965), dan Pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, merepresentasikan dua kutup  penyelenggaraan kekuasaan Negara,  yaitu  dalam  kutub  konfigurasi  politik  yang  demokratis,  dan  kutub konfigurasi politik yang otoriter. Periode Demokrasi Parlementer 1950-1955, adalah rentang waktu dimana Presiden Soekarno menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan Negara secara demokratis. Selebihnya, yaitu sampai dengan saat
dimana  Pemerintahan  Orde  Baru  berkuasa,  Soekarno  menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan Negara secara otoriter, yaitu pada Periode Demokrasi Terpimpin 1956-1965.
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  produk  hukum ketenagakerjaan  yang  diundangkan  pada  Periode  Demokrasi  Parlemter, formulasi  kebijakan  dasar  dalam  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan, dan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, adalah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh untuk melaksanakan  hak  kolektifnya  (termasuk  berserikat  dan  berorganisasi),  dan perlindungan  terhadap  serikat  buruh  (sebagai  pihak  yang  posisi  alamiahnya lemah),  melalui  intervensi  pemerintah  dalam  penyelesaian  perselisihan perburuhan (Nomor, 32 C.E.).
Kebijakan pemberlakuan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954, yang  berorientasi  kepada  kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi pekerja/buruh,  diformulasikan  dalam  rumusan  pasal-pasal  undang-undang, diantaranya  penggunaan  hak  kolektif  serikat  buruh  untuk  berunding  dengan pengusaha baru dapat dilakukan apabila merupakan Serikat Buruh Terdaftar di Kementrian Perburuhan, bentuk tertulis Perjanjian Perburuhan, akibat hukum pembubaran  organisasi  serikat  buruh,  pembatalan  Perjanjian  Perburuhan melalui pengadilan. Kebijakan pemberlakuan dalam Undang-Undang Nomor 22  Tahun  1957,  juga    berorientasi  kepada  kebebasan  berserikat  dan  hak berorganisasi pekerja/buruh, diformulasikan dalam rumusan pasal-pasal dalam undang-undang,  diantaranya  adalah,  penyelesaian  perselisihan  melalui Pegawai Perantara, penyelesaian perselisihan melalui P4D dan P4P, serta Veto Menteri  Perburuhan.  Sampai  disini,  dapat  menjelaskan  bahwa  dengan konfigurasi  politik  yang  demokratis,  cenderung  diundangkan  produk  hukum ketenagakerjaan  yang  bersifat/berkarakter  responsive/populis  (Nomor,  32 C.E.).
Pada Periode Demokrasi Terpimpin (1956-1965), cara penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Negara dilakukan secara otoriter, dimana kebijakan yang diambil pemerintah mulai bersifat subyektif, diantaranya dikeluarkannya Tap  MPR  tentang  pembubaran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Konstituante. Presiden  Soekarno  bahkan  membuat  Tap  MPR  yang  berisi  penegasan kepemimpinannya  yang  tanpa  batas  masa  jabatan.  Istana  menjadi  menguat, partai-partai lain selain PKI menjadi lemah dan bahkan kekuatan militer pun menguat.  Dengan  konfigurasi  politik  yang  otoriter  tersebut,  memberikan dampak  pada  politik  hukum  dalam  produk  hukum  ketenagakerjaan  yang bersifat represif/elitis, dimana kebijakan pemberlakuan dalam Undang-undang Nomor 7 PRPS 1963 bertujuan memberikan larangan melakukan pemogokan atau  penutupan (lock-out )  di  perusahaan  dimaksudkan  untuk  mengamankan kepentingan dan tujuan revolusi. Sedangkan diundangkannya Undang-Undang
Nomor  12  Tahun  1964  tentang  Pemutusan  Hubungan  Kerja  di  Perusahaan Swasta, ditujukan untuk mengamankan Manifesto Politik Pemerintah.
Pemerintahan  Orde  Baru  Presiden  Soeharto,  masih  mempertahankan penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintahan  Negara  secara  otoriter.  Pilihan prioritas pada pembangunan ekonomi, dan kepentingan agar stabilitas nasional terjaga,  Pemerintah  Orde  Baru  secara  sistematis  berusaha  menjauhkan masyarakat dari politik, dengan melakukan depolitisasi di dalam masyarakat. Dalam konfigurasi politik yang otoriter diundangkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.
Periode pemerintahan Orde Baru, dengan rentang waktu berkuasa yang relative lama (32 tahun), berhasil secara terstruktur melaksanakan pembatasan kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi  pekerja/buruh,  dan  berhasil melakukan unifikasi organisasi pekerja/buruh dalam wadah tunggal SPSI, serta mengembangkan  konsep  Hubungan  Industrial  Pancasila  (HIP).  Kebijakan pemberlakuan  produk  hukum  ketenagakerjaan  yang  bertujuan  memberikan pembatasan-pembatasan  terhadap  hak  dasar  pekerja/buruh  seperti  diuraikan diatas, maka sifat/karakter produk hukumnya cenderung represif/elitis.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  pada  Periode  Pemerintahan Sebelum  Reformasi,  khususnya  pada  Periode  Demokrasi  Terpimpin  (1956- 1965)  dan  Pemerintahan  Orde  Baru  Soeharto  (1966-1998),  politik  hukum dimensi kebijakan pemberlakuan kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh  dalam  produk  hukum  ketenagakerjaan,    secara  paradok bertentangan  dengan  kebijakan  dasar  (basic  policy)  yang  telah  ditetapkan dalam  konstitusi  Negara  (UUDS  1950  dan  UUD  1945),  dimana  Negara mengakui  dan  menjamin  perlindungan  kebebasan  berserikat  dan  hak berorganisasi bagi pekerja/buruh di Indonesia.
2) Periode Pemerintahan Reformasi
Reformasi  politik  tahun  1998,  mengakhiri  periode  Pemerintahan  Orde Baru  Soeharto  yang  menjalankan  kekuasaan  pemerintahan  Negara  secara otoriter,  dan  kemudian  beralih  kepada  Periode  Pemerintahan  Reformasi (melalui  Presiden  B.J.  Habibie,  Presiden  Abdulrahman  Wahid,  dan  Presiden Megawati Soekarno Putri), yang menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara secara demokratis. Berbeda dengan Orde Baru yang tidak memberikan ruang yang luas kepada pekerja/buruh untuk berserikat, pada periode pemerintahan reformasi kebebasan berserikat dan hak berorganisasi mendapatkan ruang yang luas, karena menjadi bagian dari tuntutan reformasi komponen masyarakat.
Formulasi  kebijakan  pemberlakuan  dalam  Undang-undang  Nomor  21 Tahun  2000,  menegaskan  komitmen  pemerintahan  reformsai  terhadap pemenuhan  kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi  pekerja/buruh,  salah satu  diantaranya  seperti  yang  dirumuskan  dalam  konsideran  (menimbang)
Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2000,  yang  merumuskan,  “Diundangkan undang-undang  ini  adalah  untuk  mewujudkan  kemerdekaan  berserikat, pekerja/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja/serikat buruh  yang  bebas,  terbuka,  mandiri,  demokratis,  dan  bertanggung  jawab” (Nomor,  32  C.E.).  Formulasi  kebijakan  pemberlakuannya  dalam  undang- undang ini, dalam banyak hal sejalan dengan standar/prinsip-prinsip dasar ILO tentang  kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi  pekerja/buruh  yang termuat dalam Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak  Berorganisasi  1948  (No.  87),  dan  Konvensi  ILO  tentang  Hak Berorganisasi dan Berunding Kolektif 1949 (No. 98), bahkan dalam pandangan penulis  kebijakan  pemberlakuan  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  5  ayat  (2) melampaui  standar/prinsip  dasar  dalam  Konvensi,  karena  “Serikat pekerja/serikat  buruh  dibentuk  oleh  sekurang-kurangnya  10  (sepuluh)  orang pekerja/buruh” (Nomor, 32 C.E.).
Perundang-undangan  ketenagakerjaan  yang  diundangkan  pada  Periode Pemerintahan  Reformasi  terkoneksi  dari  aspek  materi  hukum  yang  diatur. Persoalan/masalah hukum yang belum diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun  2000,  mendapatkan  pengaturannya  dalam  Undang-undang  Nomor  13 Tahun  2003.  Formulasi  kebijakan  pemberlakuan  dua  produk  hukum ketenagakerjaan  tersebut,  dengan  spirit  yang  sama,  yaitu  kepentingan  untuk memenuhi  hak  dasar  pekerja/buruh,  khususnya  yang  berkaitan  dengan kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi.  Konfigurasi  politik  yang demokratis  yang  dijalankan  Pemerintahan  Reformasi,  memberikan  dampak kepada sifat/karakter produk hukumnya yang cenderung responsive/populis.
3) Periode Pemerintahan Setelah Reformasi
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan pemilihan Presiden dan  Wakil  Presiden  yang  diselenggarakan  secara  langsung  untuk  pertama kalinya  di  Indonesia  pada  tahun  2004  menjadi  akhir  periode  pemerintahan reformasi dan sekaligus menjadi awal periode pemerintahan pasca reformasi. Presiden  terpilih,  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  melanjutkan  cara penyelenggarakan  pemerintahan  Negara  pada  periode  sebelumnya  yang mengedepankan  praktik  politik  yang  demokratis.  Pada  periode  ini, diundangkan  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  penyelesaian Perselihan Hubungan Industrial.
Formulasi  kebijakan  pemberlakuan  dalam  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2004,  memberikan  penguatan  kebebasan  berserikat  dan  hak berorganisasi  pekerja/buruh.  Persoalan/masalah  hukum  yang  dipicu  pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor  13  Tahun  2003,  mendapatkan  mekanisme  penyelesaiannya  melalui pengaturan  dalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2004.  Sebagai  contoh, Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2004,  mengisi  kekosongan  hukum  dampak pengaturan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003, yaitu dalam penyelesaian perselisihan apabila di dalam satu  perusahaan  terdapat  lebih  dari  satu  organisasi  serikat  pekerja/serikat buruh.  Pasal  1  angka  5  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2004,  memberikan rumusan bahwa, “Pertama kali diatur penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja/serikat  buruh adalah perselisihan antara  serikat  pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan”. Hal ini  sekaligus  mengkonfirmasi  adanya  koneksitas  tiga  undang-undang  yang merupakan  produk  hukum  pemerintahan  reformasi,  yaitu  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2004.
Berdasarkan analisis dan pembahasan formulasi dimensi politik hukum kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi  pekerja/buruh  dalam  produk hukum  ketenagakerjaan  di  Indonesia,  beberapa  catatan  penting,  sebagai ikhtisar, yaitu:
a) Formulasi  politik  hukum  kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi pekerja/buruh  dalam  produk  hukum  ketenagakerjaan,  mengkonfirmasi relasi  antara  konfigurasi  politik  dengan  karakter  produk  hukum  yang dihasilkan, seperti yang pernah dikemukakan oleh Satya Arinanto, bahwa dalam konfigurasi politik demokratis karakter produk hukumnya bersifat responsive/populis,  sedangkan  pada  konfigurasi  politik  yang  otoriter karakter produk hukumnya bersifat konservatif/ortodoks/elitis.
b) Temuan hasil penelitian, menunjukkan bahwa formulasi politik hukum kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi  pekerja/buruh,  berbanding lurus dengan konfigurasi politik dan karakter produk hukumnya, yaitu: Pada  konfigurasi  politik  yang  demokratis,  yang  direpresentasikan  oleh Pemerintahan  Orde  Lama  Presiden  Soekarno  Periode  Demokrasi Parlementer,  Pemerintahan  Reformasi  (Presiden  B.J.  Habibie, Abdulrahman  Wahid,  Megawati  Soekarno  Putri),  dan  Pemerintahan Setelah Reformasi (Presiden Susilo Bambang yudhoyono), diundangkan produk hukum ketenagakerjaan  yang bersifat responsive/populis, maka formulasi politik hukumnya memberikan kebebasan secara luas kepada pekerja/buruh untuk berserikat dan melaksankan hak berorganisasi.
c) Pada  konfigurasi  politik  yang  otoriter,  yang  direpresentasikan  oleh Pemerintahan Orde Lama Soekarno Periode Demokrasi Terpimpin, dan Pemerintahan  Orde  Baru  Soeharto,  diundangkan  produk  hukum ketenagakerjaan  yang  represif/ortodoks/elitis,  maka  formulasi  politik hukumnya  memberikan  pembatasan  kebebasan  berserikat  dan  hak berorganisasi.
2. Analisis  Implikasi  Formulasi  Politik  Hukum  Kebebasan  Berserikat  dan  Hak Berorganisasi  Pekerja/Buruh  Terhadap  Dinamika  Pelaksanaan  Hubungan Industrial
a. Pelaksanaan Hubungan Industrial dalam Konfigurasi Politik Otoriter
Dalam  sejarah  pemerintahan  di  Indonesia,  representasi  pemerintahan dengan  konfigurasi  politik  otoriter  adalah  pada  Pemerintahan  Orde  Lama Soekarno  Periode  Demokrasi  Terpimpin  (1959-1965),  dan  Pemerintahan  Orde Baru  Soeharto  (1966-1998).  Karakteristik  menonjol  pada  dua  pemerintahan tersebut,  adalah  peran  Negara  yang  dominan  dalam  mengatur  semua  aspek kehidupan  masyarakat.  Dominasi  politik  dan  kekuasaan,  ditunjukkan  dengan mengintervensi  secara  langsung  kehidupan  masyarakat  menggunakan  alat-alat kekuasaan negara (militer), namun juga dilakukan secara tidak langsung melalui kontrol pemerintah dalam pembentukan hukum (peraturan perundang-undangan), melalui formulasi politik hukum perundang-undangan yang arah tujuannya untuk mendukung  kepentingan  kekuasaan  pemerintah.  Hal  ini  ditunjukkan  dalam formulasi  politik  hukum  kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi  dalam produk hukum ketenagakerjaan yang memberikan pembatasan dan/atau larangan kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh.
Implikasi  dari  formulasi  politik  hukum  tersebut,  tidak  hanya  membatasi penggunaan  hak  untuk  berserikat  dan  berorganisasi  bagi  pekerja/buruh,  namun meluas, memberikan dampak negative merugikan kepentingan Organisasi SP/SB dalam pelaksanaan hubungan industrial. Sebelum dilakukan pembahasan perihal dampak  negative  tersebut,  diuraikan  terlebih  dahulu  beberapa  aspek  mendasar terkait dengan hubungan industrial.
Internasional Labour Organisation (ILO), memberikan deskripsi mengenai konsep dasar hubungan industrial, yaitu hubungan individual dan kolektif antara pekerja  dan  pengusaha  di  tempat  kerja  yang  timbul  dari  situasi  kerja;  dan/atau hubungan antara wakil-wakil pekerja dan pengusaha di tingkat industri (sektoral) dan di tingkat nasional, dan interaksi antara wakil-wakil pekerja dan pengusaha dengan Negara (pemerintah) (Ghosh, 2021).
Mengacu  kepada  konsep  dasar  hubungan  industrial  menurut  ILO,  maka hubungan  industrial  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  hubungan  individual  antara pekerja/buruh dengan pengusaha di  tempat  kerja  yang timbul dari situasi  kerja, dan/atau dilaksanakan dalam bentuk hubungan kolektif, yaitu antara wakil-wakil pekerja/buruh dan pengusaha di tingkat industri (sektoral) dan di tingkat nasional, dan  interaksi  antara  wakil-wakil  pekerja  dan  pengusaha  dengan  negara (pemerintah).  Dengan  demikian,  secara  umum  dapat  diberikan  pengertian mengenai  pelaksanaan  hubungan  industrial,  aktivitas/kegiatan/interaksi  yang dilakukan  oleh  para  pihak/subjek  yang  terlibat  dalam  hubungan  industrial tersebut,  yaitu  unsur  pekerja/buruh  (termasuk  Organisasi  SP/SB),  unsur pengusaha  (termasuk  asosiasi  pengusaha),  dan  unsur  pemerintah.  Tujuan  dari aktivitas/kegiatan/interaksi tersebut adalah upaya dari masing-masing pihak/subjek  yang  terlibat  dalam  hubungan  industrial  untuk  memperjuangkan kepentingannya.
Teori  hubungan  industrial  mengakui  adanya  konflik  kepentingan  yang bersifat  inheren  (bawaan)  antara  unsur  pekerja/buruh  dengan  unsur  pengusaha. Disinilah  posisi  strategis  pemerintah  (unsur  ketiga  dalam  hubungan  industrial) untuk  merekonsiliasikan  (menjembatani)  perbedaan-perbedaan  kepentingan antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  yang  berpotensi  menimbulkan  konflik (Ghosh,  2021).  Kedudukan  pemerintah  dalam  pelaksanaan  hubungan  industrial adalah sebagai pihak ketiga yang netral, untuk merekonsiliasikan (menjembatani) perbedaan-perbedaan kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
Persoalannya  adalah,  sistem  hubungan  industrial  pada  waktu  tertentu, dalam sejarah perkembanganya akan ditentukan oleh bagaimana tiga unsur yang terlibat  dalam  hubungan  industrial  (Organisasi  SP/SB,  Pengusaha,  dan Pemerintah),  masing-masing  mengambil  dan  memberikan  porsi/bagian  masing- masing. Dalam kurun waktu tertentu, salah satu unsur, bisa jadi mengambil dan memberikan  porsi/bagiannya  secara  berlebihan,  karena  pelaksanaan  hubungan industrial  akan  ditentukan  oleh  konteks  (social,  ekonomi,  politik)  dan  ikatan idiologi.  Oleh  karena  itu,  sistem  hubungan  industrial  yang  dikembangkan  oleh Pemerintahan  dengan  konfigurasi  politik  otoriter  maupun  pemerintahan  dengan konfigurasi politik demokratis, secara diametral berbeda, karena masing-masing unsur dalam hubungan industrial akan memberi dan mengambil porsinya sesuai dengan kontek social, ekonomi, dan politik serta idiologi yang saat itu.
Pada  periode  pemerintahan  dengan  konfigurasi  politik  otoriter,  di  dalam sistem  dan  praktik  pelaksanaan  hubungan  industrialnya,  kedudukan  pemerintah tersebut  tidak  dapat  sepenuhnya  netral.  Posisi  strategis  pemerintah  juga  tidak dapat sepenuhnya menjalankan fungsi-fungsi rekonsiliatif untuk mengkompromikan konflik kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Pemerintah, justru menjadi unsur ketiga dalam hubungan industrial, yang terlibat masuk  dan  menjadi  bagian  dalam  praktik  pelaksanaan  hubungan  industrial, dengan membawa dan memaksakan kepentingannya sendiri. Hal ini dapat diamati dalam  pelaksanaan  hubungan  industrial  pada  Periode  Demokrasi  Terpimpin (1959-1965), dan Pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto (1966-1998).
Upaya  pemerintah  untuk  terlibat  masuk  dan  menjadi  bagian  dalam pelaksanaan  hubungan  industrial,  dengan  membawa  dan  memaksakan kepentingannya  sendiri,  tersirat  dalam  produk  hukum  ketenagakerjaan  yang diundangkan.  Undang-undang  Nomor  7  PRPS  1963  tentang  Pencegahan Pemogokan  dan/atau  Penutupan  (Lock  Out)  Perusahaan,  Jawatan  dan  Badan Vital,  dalam  konsideran  (menimbang),  memberikan  rumusan,  “Larangan melakukan  pemogokan  atau  penutupan  (lock-out)  di  perusahaan  dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan dan tujuan revolusi”. Undang-Undang Nomor 12  Tahun  1964  tentang  Pemutusan  Hubungan  Kerja  di  Perusahaan  Swasta, Penjelasan Umum, juga memberikan rumusan, “Diundangkannya undang-undang ini  ditujukan  untuk  mengamankan  Manifesto  Politik  Pemerintah”.  Rumusan
dalam  konsideran  (menimbang)  dan  penjelasan  umum  seperti  tersebut  diatas, menegaskan  bahwa  produk  hukum  dijadikan  sebagai  alat  kekuasaan  untuk mencapai  tujuan  kekuasaan.  Salah  satu  tujuan  kekuasaan  adalah  untuk mempertahankan usia kekuasaan, dan dengan kekuasaan itu suatu pemerintahan melakukan apa saja yang dikehendakinya karena hukum telah dijadikan sebagai alat  semata-mata.  Tujuan  revolusi  dan  manifesto  politik,  adalah  kepentingan kekuasaan  pemerintahan  Negara,  diluar  kepentingan  pekerja/buruh  dan pengusaha.  Dengan  demikian,  pemerintah  pada  Periode  Demokrasi  Terpimpin, memaksakan kepentingannya sendiri dalam pelaksanaan hubungan industrial.
Melalui  pola  yang  lebih  terstruktur,  Pemerintahan  Orde  Baru  Soeharto, melanjutkan  politik  hukum  yang  dikembangkan  oleh  Pemerintahan  Demokrasi Terpimpin  Soekarno,  dengan  melembagakan  Hubungan  Industrial  Pancasila (HIP). Perbedaannya adalah, Pemerintahan Orde Baru tidak menetapkan produk hukum  yang  berseifat  imperative  melalui  larangan  dengan  sanksi  pidana/penal, namun  kepentingan  kekuasaan  pemerintahan  Negara  dipaksakan  dalam pelaksanaan  hubungan  industrial,  melalui  HIP  yang  merepresentasikan pembatasan-pembatasan kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh.
Formulasi kebijakan pemberlakuan dalam produk hukum ketenagakerjaan yang  menetapkan  larangan  dan/atau  pembatasan  kebebasan  berserikat  dan  hak berorganisasi  perkerja/buruh,  merupakan  kebijakan  pemerintah  masing-masing pada  Periode  Demokrasi  Terpimpin  (1959-1965),  dan  Pemerintahan  Orde  Baru Presiden  Soeharto  (1966-1998).  Pada  kedua  periode  pemerintahan  tersebut, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Negara, sama-sama dijalankan secara otoriter.
Dengan  konfigurasi  politik  yang  otoriter  tersebut,  Pemerintahan  Orde Lama Soekarno Periode Demokrasi Terpimpin, melakukan upaya-upaya unifikasi organisasi  serikat  pekerja/serikat  buruh.  Presiden  Soekarno  berusaha  untuk menyatukan  buruh  dalam  satu  wadah  bersama  (unitaris)  dengan  membentuk Serikat Bersama Buruh (Sekber Buruh) yang merupakan gabungan dari berbagai macam organisasi buruh di Indonesia. Formulasi kebijakan pemberlakuan dengan menetapkan  larangan  mogok  kerja  pada  perusahaan,  jawatan  dan  badan  vital, diundangkan melalui Undang-undang Nomor 7 PRPS 1963. Larangan melakukan pemogokan  dan  penutupan  (lock-out)  di  perusahaan,  jawatan,  dan  badan  vital bertujuan untuk mengamankan kepentingan dan tujuan revolusi (Kritis & Rizal, 2012).  Melalui  undang-undang ini, pemerintah  akan memberikan sanksi pidana terhadap  barang  siapa  melakukan  atau  turut  melakukan  pemogokan  atau penutupan  (lock-out)  di  perusahaan,  jawatan  atau  badan  vital.  Sanksi  pidana terhadap  barang  siapa  memberi  kesempatan  atau  memancing,  mengajak, menganjurkan, menghasut, menyuruh, memerintahkan atau memaksa dilakukannya pemogokan atau penutupan (lock-out) di perusahaan, jawatan atau badan vital. Tindakan penyitaan terhadap barang-barang yang dipergunakan untuk
mewujudkan  atau  yang  berhubungan  dengan  atau  yang  diperoleh  dari  tindakan pemogokan atau penutupan perusahaan (lock-out) (Devi Rahayu, 2020).
Undang-undang  Nomor  7  PRPS  1963  efektif  bagi  pemerintah  dalam mengkontrol  hubungan  industrial,  sekaligus  memberikan  tekanan  terhadap gerakan serikat buruh, yang ditunjukkan dengan berkurangnya intensitas aksi-aksi unjuk rasa dan pemogokan pekerja/buruh. Pada tahun 1960 tercatat 1.096 kasus pemogokan.  Tahun  1961  tercatat  1.159  kasus  pemogokan.  Tahun  1962  tercatat 914 kasus pemogokan. Tahun 1963 tercatat 809 kasus pemogokan. Tahun 1964 tercata 341 kasus pemogokan (Soegiri & Cahyono, 2003). Data statistik tersebut menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah kasus pemogakan.
Sebagai komparasi, situasi yang bertolak belakang pada saat Pemerintahan Orde  Lama  Soekarno  Periode  Demokrasi  Parlementer  (1950-1957),  dimana pemerintah  memberikan  hak  kepada  pekerja/buruh  bebas  berserikat  dan berorganisasi,  yang  kemudian  memicu  peningkatan  jumlah  kasus  pemogokan. Mengutip  keterangan  Suri  Suroto,  data  statistik  perselisihan  perburuhan  antara 1951-1955  tercatat  11.736  kasus  perselisihan,  disertai  1.787  pemogokan,  yang melibatkan  918.739  buruh.  Sementara,  antara  1956-1959  terdapat  14.003  kasus perselisihan perburuhan, disertai 631 pemogokan, yang melibatkan 441.900 buruh (Irmayani, 2017).
Unifikasi  organisasi  serikat  pekerja/serikat  buruh  yang  dirintas Pemerintahan  Soekarno  Periode  Demokrasi  Terpimpin,  baru  benar-benar  dapat dilaksanakan  dalam  Pemerintahan  Orde  Baru  Soeharto  melalui  pembentukan Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (SPSI)  sebagai  wada  Lembaga  Penelitian SEMURU  (Toyamah  &  Usman,  2004),  merilis  bahwa  pembentukan  Serikat Pekerja  Seluruh  Indonesia  (SPSI)  sebagai  satu-satunya  serikat  pekerja memberikan  peran  dominan  kepada  serikat  pekerja  dalam  proses  hubungan industrial.  Tetapi,  SPSI  secara  luas  dianggap  dikendalikan  oleh  pemerintah. Pegawai  negeri,  pejabat  militer  dan  politisi  yang  sudah  pensiun  sering  kali mendapat kursi dalam struktur kepengurusan SPSI.
Model  sistem  politik  yang  diterapkan  pemerintahan  Orde  Baru  adalah korporatisme  Negara,  yaitu  sistem  politik  dari  representasi  dan  artikulasi kepentingan. Pada sistem  politik ini, masyarakat  diorganisir ke dalam sejumlah terbatas kelompok kepentingan dalam bentuk asosiasi, sosietas dan serikat pekerja (Dwikardana,  2020).  Hubungan  industrial  dikendalikan  secara  ketat  oleh pemerintah Orde Baru, sebagai upaya menarik investasi asing dan pertumbuhan industri baru. Termasuk dalam praktek pengendalian ini adalah intervensi militer dalam  perselisihan  industrial  dan  pembatasan  hak  berserikat  (Boulton,  2002). Pemerintahan Orde Baru kemudian mengembangkan konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP).
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sistem hubungan industrial yang dikembangkan Pemerintahan Orde Lama Soekarno Periode Demokrasi Terpimpin
dan  Pemerintahan  Orde  Baru  Soeharto,  adalah  sistem  hubungan  industrial berbasis  konfiguasi  politik  yang  otoriter.  Secara  teoritis  sistem  hubungan industrial  yang  dikembangkan  pada  dua  periode  pemerintahan  tersebut  dapat dikualifikasikan  ke  dalam  model  corporatist  model.  Menurut  Uwiyono  (2017), corporatist  model  adalah  suatu  model  hubungan  industrial  dimana  peran pemerintah  sangat  dominan  dalam  menentukan  syarat-syarat  kerja  dan  kondisi kerja. Kemudian, model keserikatburuhannya adalah single union. Dalam hal ini serikat  buruh  diposisikan  sebagai  kepanjangan  tangan  pemerintah  (Uwiyono, 2017).
b. Pelaksanaan Hubungan Industrial dalam Konfigurasi Politik Demokratis Pemerintahan Reformasi (Presiden B.J Habibie, Abdulrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri), yang kemudian diteruskan oleh Pemerintahan Setelah Reformasi  (Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono),  mengembangkan  sistem hubungan industrial berbasis konfigurasi politik demokratis, yang teridentifikasi pada  formulasi  politik  hukum  dalam  produk  hukum  ketenagakerjaan  yang memberikan  kebebasan  secara  luas  kepada  pekerja/buruh  untuk  berserikat  dan berorganisasi.
Pemerintahan  Reformasi  dan  Pemerintahan  Setelah  Reformasi, menunjukkan komitmen kuat untuk memberikan perlindungan (pemenuhan) hak- hak  dasar  pekerja/buruh,  termasuk  didalamnya  kebebasan  berserikat  dan  hak berorganisasi.  Komitmen  tersebut,  dikonversi  dalam  bentuk  formulasi  politik hukum  kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi  dalam  rumusan  pasal-pasal perundang-undangan  ketenagakerjaan  yang  diundangkan  pada  kedua  periode pemerintahan  tersebut,  yaitu  Pemerintahan  Reformasi  Presiden  B.J.  Habibie meratifikasi  Konvensi  ILO  No.  87/1948  tentang  Kebebasan  Berserikat  dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi (Freedom of Association and Protection of Right  to  Organize)  dibuat    pada  tahun  1948  dan  diratifikasi  pada  tahun  1998 berdasarkan  Kepres  Nomor  83  Tahun  1998,  Undang-undang  Nomor  21  Tahun 2000  tentang  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh,  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Formulasi  politik  hukum  tersebut  menandai  proses  demokratisasi  di lingkungan  Organisasi  SP/SB.  Formulasi  politik  hukum  telah  menggeser Organisasi  SP/SB  dari  yang  sebelumnya  bersifat  monolitik  (wadah tunggal/FSPSI),  menjadi  bersifat  pluralistik.  Kebebasan  berserikat  dan  hak berorganisasi menjadi pintu pembuka, pendirian banyak Organisasi SP/SB baru di Indonesia.  Sejak tahun 1998 pemerintah mengijinkan pembentukan organisasi buruh selain FSPSI, dan hingga bulan Agustus 2001 tercatat sebanyak 59 serikat buruh telah dibentuk di Indonesia. Data Statistik Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  menunjukkan  peningkatan  jumlah  yang  signifikan  organisasi serikat  pekerja/serikat  buruh  terdaftar  Tahun  1998-2003.  Pada  bulan  Februari 2003 tercatat sekitar 66 Federasi serikat pekerja di tingkat nasional dan lebih dari
11  ribu  serikat  pekerja  tingkat  perusahaan  di  tingkat  lokal.  Pada  Oktober  1998 tencatat  20  serikat  pekerja/serikat  buruh  yang  terdaftar  dan  pada  Februari  2003 jumlah ini meningkat menjadi 70 serikat pekerja/serikat buruh terdaftar.
Implikasi formulasi politik hukum tersebat memberikan dampak terhadap pelaksanaan  hubungan  industrial.  Hal  yang  menonjol  dalam  sistem  hubungan kerja  yang  dikembangkan  dalam  konfigurasi  politik  yang  demokratis,  adalah menguatnya  peran  dari  Organisasi  SP/SB  dan  melemahnya  dominasi/peran Negara  (pemerintah)  dalam  hubungan  kerja.  Indikator  menguatnya  peran Organisasi  SP/SB  dalam  pelaksanaan  hubungan  kerja  terkait  dengan  semakin banyaknya berdiri Organisasi SP/SB, sehingga memberikan dampak pada posisi tawar  pada  saat  melakukan  negosiasi  baik  dengan  unsur  Pengusaha  maupun dengan Pemerintah.
Peran-peran  Negara  (Pemerintah)  yang  dominan  dalam  hubungan industrial pada pemerintahan dengan konfigurasi politik otoriter, telah direduksi, dan mengembalikan peran Pemerintah dalam hubungan industrial sebagai pihak penyeimbang antara kepentingan pekerja/buruh dengan kepentingan majikan/pengusaha.  Dengan  karakteristik  tersebut,  maka  sistem  hubungan industrial  yang  dikembangkan  oleh  Pemerintahan  Reformasi  dan  Pemerintahan Setelah Reformasi adalah contractualits model yaitu model hubungan industrial dimana peran pemerintah dalam menentukan syarat-syarat kerja sangat minim

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  dilakukan  terhadap  dua  pokok permasalahan  yang  diajukan  dalam  penelitian,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut: 1) Politik hukum (legal policy) pada dasarnya merupakan visi politik pemerintah dalam pembentukan hukum, yaitu arah, tujuan dan alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan  perundang-undangan.  Politik  hukum  tersebut  dapat  dibedakan  dalam  dua dimensi, yaitu politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan.  Politik  hukum  dalam  dimensi  demikian  disebut  kebijakan  dasar (basic policy). Dimensi kedua dari politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik  pemberlakuan  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  diundangkan  dalam rentang waktu periode pemerintahannya. Politik hukum dalam dimensi ini disebut sebagai kebijakan pemberlakuan (enachtment policy). 2) Implikasi dari adanya perbedaan dalam memformulasikan politik hukum dimensi kebijakan pemberlakuan kebebasan berserikat dan hak berorganisasi dalam rumusan pasal-pasal perundang-undangan ketenagakerjaan yang  diundangkan  oleh  masing-masing  periode  pemerintahan  tersebut,  memberikan dampak terhadap pelaksanaan hubungan industrial.

## BLIBLIOGRAFI
Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Konstribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 8 (1), 37–54. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305
Asnawi, H. S. (2012). Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 1 (1).
Asshiddiqie,  J.  (2017).  Telaah  Kritis  Mengenai  Perspektif  Historis-Evolusioner  Dalam Studi  Hukum  dan  Perkembangan  Sosial  di  Indonesia. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 18 (3), 254–266.
Boulton,  A.  J.  (2002).  Struktur  Hubungan  Industrial  di  Indonesia  Masa  Mendatang.
Masalah Dan Tantangan, Jakarta: Kantor Perburuhan International .
Campbell, E., & MacDougall, D. J. (1967). Legal research: materials and methods . Law Book Company.
Devi Rahayu, S. H. (2020). Buku Ajar: Hukum Ketenagakerjaan . SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
Dwikardana, S. (2020). Reinventing Cities as Global Players. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 95–102.
Ghosh, A. (2021). An Exemplary Gay Scientist and Mentor: Martin Gouterman (1931– 2020). Angewandte Chemie International Edition , 60 (18), 9760–9770.
Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen .
Indonesia, R. (1959). Undang-Undang Dasar 1945 . Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader.
Irmayani,  T.  (2017).  Gerakan  Buruh  Sejak  Proklamasi  Sampai  1965. Politeia:  Jurnal Ilmu Politik , 3 (2).
Juwono,  H.  (2014).  Penanganan  Illegal  Migrant  dalam  Rangka  Menjaga  Ketahanan Nasional. Jurnal Lemhannas RI , 2 (1), 53–62.
Kartini, S., Perdana, F. W., Irwan, I., Setiawan, B., & Purboyo, P. (2022). Politik Hukum Kebebasan  Berserikat  Pekerja/Buruh  dalam  Produk  Hukum  Ketenagakerjaan  di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , 3 (02), 342–350.
Kemenhuk & HAM. (2009). UU No. 44 tentang Rumah Sakit. Peraturan Presiden .
Kritis,   ditinjau dari kriminologi,  & Rizal,  M. (2012). Kriminalisasi Protes Buruh dan Serikat Buruh .
Manan,  B.,  &  Harijanti,  S.  D.  (2016).  Artikel  Kehormatan:  Konstitusi  dan  Hak  Asasi Manusia. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 3 (3), 448–467.
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum, Jakarta. Kencana Prenada Media Group .
Maudina, F., & Nurdin, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  dalam  Hal  Penyelesaian Pemenuhan Hak Pekerja Wanita. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 5 (1), 393–400.
Nomor, U.-U. (32 C.E.). Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang RI Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Perkawinan. Talak, Dan Rujuk Diseluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura .
Prasetyawati,  E.  (2013).  Konsep  Hukum  Pembiayaan  Konsumen  Di  Masa  Yang  Akan Datang. Yustisia Jurnal Hukum , 2 (2).
Putra, M. A. (2015). Eksistensi lembaga negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (3).
Sahabuddin, E. S. (2017). Filosofi Cemaran AIR . PTK Press.
Sandra,  R.,  Pratiwi,  C.  S.,  &  Mugiyanto,  M.  (2016). Modul  Pelatihan  Prinsip-prinsip Panduan PBB Tentang  Bisnis dan HAM. Memastikan Praktik Yang Menghormati Hak Asasi Manusia .
Setiawan,  B.,  Perdana,  F.  W.,  Apriani,  D.  D.,  Pusriansya,  F.,  &  Santoso,  S.  (2022). Implementasi  Instrumen  Internasional  Tentang  Kebebasan  Berserikat  dan  Hak Berorganisasi Pekerja/Buruh di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , 3 (02), 307–314.
Sihombing,  E.  N.  A.  M.  (2019).  Perilaku  Lgbt  Dalam  Perspektif  Konstitusi  Negara Republik  Indonesia  Dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/Puu-Xiv/2016. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 5 (1).
Siswanto,  W.  (2023). Implikasi  Politik  Hukum  Kebebasan  Berserikat  dan  Hak Berorganisasi  Pekerja/Buruh  Dalam  Produk  Hukum  Ketenagakerjaan  Terhadap Pelaksanaan Hubungan Industrial di Indonesia .
Soegiri, D. S., & Cahyono, E. (2003). Gerakan serikat buruh . Hasta Mitra.
Subijanto, S. (2011). Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 17 (6), 705–718.
Toyamah,  N.,  &  Usman,  S.  (2004).  Alokasi  Anggaran  Pendidikan  di  Era  Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar. Education
Budget  Allocation  in  the  Era  of  Regional  Autonomy:  Its  Implications  on  Basic Education Service Management]. Laporan Lapangan SMERU. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta .
Uwiyono, A. (2017). Masalah Perselisihan Perburuhan. Jurnal Hukum & Pembangunan , 15 (5), 499–507.

## Copyright holder:
Wahyudi Siswanto (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: