## Strategi Penyaluran Pembiayaan Sektor Konstruksi di Bank NTB Syariah
Siti Hudaniyah
200404015.mhs@uinmataram.ac.id Universitas Islam Negeri Mataram
Musawar
musawar@uinmataram.ac.id
Universitas Islam Negeri Mataram
Zainuddin Mansyur zaenudinmansyur@uinmataram.ac.id Universitas Islam Negeri Mataram

## Abstract
In channeling financing to the construction sector at Bank NTB Syariah there are challenges and risks faced in its implementation, including because the project being financed cannot be completed on time, there are delays in payment or the project is not paid, construction activities are delayed due to the transmission  rate of the Covid-19 virus . This study aims to determine the  strategy of Bank  NTB  Syariah  in  channeling  financing  to  the  construction  sector  in  dealing  with  existing challenges  and  risks.  This  study  uses  a  qualitative  descriptive  research  method  which  aims  to explain the strategy of Bank NTB Syariah in increasing financing growth in the construction sector with  challenges  and  risks.  The  sampling  technique  used  in  this  study  was  snowball  sampling, namely  key  informants  would  appoint  people  who  knew  the  problem  to  be  studied,  the  data collection  technique  used  by  researchers  was  to  conduct  in-depth  interviews  with  all  informants which were then documented in the form of sound recordings, personal notes, photos, and videos, the results of interviews with informants were then analyzed and explained. The results of the study explain that in implementing the distribution of financing to the construction sector at Bank NTB Syariah it is given to construction business actors/contractors who  have project contracts whose funds are sourced from the government/private budget with the aim of infrastructure development projects,  financing  using  musyarakah  contracts,  Bank  NTB  strategy  Sharia  in  channeling construction sector financing by conducting in-depth analysis with several stages of the process, as well as mitigating risks in dealing with existing challenges and risks.
Keywords : construction financing, risk, strategy

## 1. Pendahuluan
Sektor konstruksi adalah satu sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan selalu dituntut untuk tetap meningkatkan kontribusinya melalui tolak ukur terhadap PDB nasional.  Sebagai  upaya  pemerataan  pembangunan,  pemerintah  terus  berupaya  dalam melakukan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak  terutama  dengan  kontraktor  dalam  pengadaan barang/jasa.  Peluang  bisnis  bagi  perbankan  untuk  dapat  berperan  dalam  mendukung percepatan  proses  pembangunan  merupakan  peluang  pasar.  Aktivitas  tersebut  merupakan peluang bisnis untuk meningkatkan portofolio pembiayaan pada perbankan (Wahyu, 2021).
Selain  itu,  sektor  konstruksi  merupakan  sektor  yang  dinamis  dan  dapat  memberikan multiplier effect yang berguna dalam peningkatan ke-sejahteraan, baik secara langsung melalui penciptaan  lapangan  pekerjaan  maupun  tidak  langsung  melalui  kontribusi  terhadap  PDB nasional (Mahalik, 2010). Salah satunya terlihat dari kontribusi PDRB provinsi Nusa Tenggara Barat  Tahun  2013-2017,  di  mana  kontribusi  sektor  konstruksi  berada  dalam  posisi    ke-6 (keenam).  Sejak  tersebarnya  pandemi  Covid-19  di  indonesia  dan  pasca  penetapan  Perpres
54/2020,  adanya  penghematan  lanjutan  atas  belanja  Kementerian/Lembaga,  di  mana  sumber penghematan adalah kegiatan/proyek terhambat akibat adanya pandemi Covid-19,  atau dapat ditunda ke tahun berikutnya, pedoman penghematan tersebut adalah belanja yang tidak terkait dengan  penanggulangan  Covid-19,  belanja  modal  untuk  proyek  ditunda,  atau  diperpanjang waktunya ( single-year menjadi multi years , dan multi-years diperpanjang ke tahun berikutnya), kegiatan/proyek yang sudah dikontrak dinegosiasi kembali dengan pihak ketiga untuk ditunda pengerjaannya karena terdampak Covid-19 (Tamia Tyahardi et al., 2021).
Berdasarkan  Laporan Penyesuaian APBD 8 Mei Tahun 2020,  komposisi belanja daerah mengalami  perubahan  yaitu  adanya  penurunan  belanja  barang/jasa  dari  24,87%  menjadi 20,86%, dan modal dari 18,16% menjadi 12,89%. Di sisi lain, ada kenaikan belanja lainnya yaitu dari 24,63% menjadi 30,33% yang ditujukan  untuk bantuan sossial dan belanja tidak terduga. Total  belanja  yang  direalokasi  dan refocussing adalah  sebesar  Rp51,09  triliun,  yang  ditujukan untuk  Bidang  Kesehatan  (Covid-19)  sebesar  Rp22,34  triliun,  Jaring  Pengaman  Sosial  sebesar Rp18,88 triliun, dan Penanganan Dampak Ekonomi sebesar Rp9,88 triliun (Keuangan, 2020).
Menurut Satria, dkk. (2021) dalam penelitiannya dikatakan bahwa hasil analisis kinerja keuangan  diketahui  bahwa  laba  perusahaan  sektor  konstruksi  secara  keseluruhan  pada  masa pandemi  mengalami  rugi  komprehensif  hingga  mencapai  Rp  10.615  milyar  di  tahun  2020. Kerugian  ini  mengakibatkan  turunnya  kondisi  keuangan  perusahaan  sektor  konstruksi  pada tahun  2020.  Komposisi  aset  lancar  terhadap  liabilitas  lancar  mengalami  penurunan  menjadi sebesar  90,70%  dibandingkan  tahun  sebelumnya  sebesar  120,59%.  Total  utang  terhadap  aset juga meningkat. Komposisi total utang terhadap total aset meningkat menjadi sebesar 77,51% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 74,76%.,
Penelitian yang dilakukan Tumiwa, dkk. (2019) dengan judul Analisis Efektifitas Kredit Konstruksi (KMK Kontraktor) PT. Bank Sulutgo terhadap pembangunan Infrastruktur Provinsi Sulawesi  Utara,  meneliti  bagaimana  prosedur  penerapan  pembiayaan  kredit  modal  kerja kontraktor  dan  untuk  mengetahui  bagaimana  efektivitas  pembiayaan  kredit  modal  kerja kontraktor  di  Bank  Sulutgo  dalam  meningkatkan  pembangunan  infrastruktur.  Metode  analisis yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  hanya  terfokus  kepada pemberian  kredit  sektor  konstruksi,  sedangkan  perbedaannya  hanya  terletak  pada  mengukur efektifitas pemberian kredit pada sektor konstruksi.
Pada  penelitian  lain  yang  ditulis  oleh  Tyahardi  et  al.  (2021)  dengan  judul  Analisis Pembiayaan  Perbankan  Syariah  Pada  Sektor  Konstruksi  di  Indonesia  serta  faktor-faktor  yang mempengaruhinya,  penelitian  ini  hanya  ingin    mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah pada sektor konstruksi periode 2011-2018. Objek penelitian ini adalah  Tingkat  Kecukupan  Modal  (CAR),  Tingkat  Likuiditas  (FDR),  Sertifikat  Bank  Indonesia Syariah  (SBIS)  dan  rasio  pembiayaan  sektor  konstruksi.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  korelasional  dan  pendekatan  kuantitatif  dengan  desain  eksplanatori  dengan  analisis regresi  linear  berganda.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Tingkat  Kecukupan  Modal (CAR),  Tingkat  Likuiditas  (FDR),  dan  Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah  (SBIS)  berpengaruh signifikan  secara  simultan  terhadap  pembiayaan  konstruksi.  Penelitian  ini  hanya  terfokus kepada  pemberian  kredit  sektor  konstruksi,  serta  memperhatikan  faktor-faktor  yang mempengaruhi pembiayaan sektor konstruksi dengan metode korelasioanl dengan pendekatan kuantitatif.
Berdasarkan  penelitian-penelitian  tersebut  di  atas,  kesemuanya  terfokus  kepada pemberian kredit sektor konstruksi serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan  tanpa memperhatian strategi penyaluran pembiayaan yang tepat terhadap sektor konstruksi.  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  menemukan  strategi  penyaluran  pembiayaan  yang  efektif  dalam mencapai  target  yang  diharapkan  dan  terhindar  dari  pembiayaan  bermasalah  yang  dapat merugikan  Lembaga  Keuangan  utamanya  pada    Bank  Syariah  itu  sendiri.  Hal  ini  diperlukan untuk  menjaga  beberapa  kontraktor  yang  menyebabkan  proyek  konstruksi  pemerintah,  gagal menyelesaikan  proyek  yang  ditargetkan  pada  tahun  2020  dengan  terjadinya  Covid-19. Sementara, refocussing anggaran membuat sejumlah proyek konstruksi mengalami penundaan hingga  tahun  2021.  Terhambatnya  proyek-proyek  pemerintah  tersebut,  akan  sangat memengaruhi  kinerja  perusahaan  sektor  konstruksi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  dua  hal,  yaitu
pertama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan konsumen utama dalam sektor ini. Kedua, sumber pembiayaannya sangat bergantung pada pendanaan dari pihak  ketiga.  Keterlambatan  ataupun  penundaan  proyek  akan  menyebabkan  naiknya  beban pendanaan yang harus ditanggung.
Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui strategi PT. Bank NTB Syariah dalam penyaluran pembiayaan sektor kontruksi dalam menghadapi tantangan dan risiko yang ada dalam pelaksanaannya, sehingga ditemukan strategi yang tepat agar terhindar dari proyek- proyek pemerintah dari faktor kegagalan sehingga terhindar dari pembiayaan yang bermasalah terutama yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1 Pembiayaan Konstruksi
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan terkait perbankan  syariah,  termuat  pada  pasal  1  ayat  25  memberikan  definisi  bahwa  pembiayaan merupakan  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  nasabah  yang melakukan pembiayaan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, dan adanya kewajiban dari nasabah untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan tambahan bagi hasil (Undang, 2015)

## 2.2 Pelaksanaan Pembiayaan Sektor Konstruksi
Pembiayaan  pada  bank  syariah  dengan  tujuan  untuk  sektor  konstruksi  termasuk kedalam  Produk  Pembiayaan  Modal  Kerja.  Dimana  dalam  pelaksanaannya  pembiayaan menggunakan akad musyarakah (bagi hasil).
Pembiayaan  modal  kerja  merupakan  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank  syariah untuk  membantu  kebutuhan  modal  kerja  usaha  atau  perputaran  usaha  nasabah  pembiayaan. Pada  bank  syariah,  pembiayaan  modal  kerja  umumnya  menggunakan  akad musyarakah atau mudharabah, kecuali pembiayaan untuk modal kerja yang berbasis pengadaan barang, aset, atau tangible asset , maka akad yang digunakan adalah akad murabahah atau investasi (IBI, 2017).

## 3 Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  analitik. Metode kualitatif digunakan agar data yang diperoleh di lokasi penelitian dapat disajikan dalam bentuk  faktual  dan  detail,  kemudian  dianalisa  secara  mendalam  untuk  memperoleh  hasil penelitian yang deskriftif dan akurat (Nugrahani, 2008). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah snowball sampling, yaitu informan kunci akan menunjuk orang-orang yang mengetahui masalah yang akan diteliti untuk melengkapi keterangannya dan orang-orang yang ditunjuk  akan  menunjuk  orang  lain  bila  keterangan  kurang  memadai  dan  begitu  seterusnya (Nurdiani,  2014).  Dengan  metode snowball  sampling ,  jumlah  informan  sedikit  dan  kemudian bertambah.  Awalnya  dipilih  satu  atau  dua  orang  informan,  namun  karena  dianggap  belum lengkap,  peneliti  mencari  informan  lain  yang  bisa  melengkapi  data  tersebut.  Beberapa  teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  peneliti  adalah  dengan  melakukan  wawancara  mendalam dengan  semua  informan  yang  kemudian  didokumentasikan  dalam  bentuk  rekaman  suara, catatan pribadi, foto, dan video.
Teknik snowball  sampling pada  pelaksanaannya  adalah  suatu  teknik  yang  berisi multitahap yang didasarkan pada analogi bola salju, yaitu dimulai dengan bola salju yang kecil kemudian  membesar  secara  bertahap  karena  ada  penambahan salju  ketika  digulingkan  dalam hamparan salju. Teknik snowball sampling ini adalah salah satu cara yang dapat diandalkan dan sangat  bermanfaat  dalam  menemukan  responden  yang  dimaksud  sebagai  sasaran  penelitian melalui  keterkaitan  hubungan  dalam  suatu  jaringan,  sehingga  dapat  tercapai  jumlah  sampel yang dibutuhkan.
Hasil  wawancara  dengan  informan  kemudian  dianalisa  dengan  pertama-tama melakukan  reduksi  data  yaitu  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada  penyederhanaan, pengabstrakkan  dan  transformasi  data  mentah  atau  data  kasar  yang  muncul  dari  catatan- catatan  tertulis  di  lokasi  penelitian;  menyajikan  data  yang  kompleks  ke  dalam  bentuk  yang sistematis dan sederhana dan selektif yang dapat dipahami maknanya untuk kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan dilakukannya penelitian ini.

## 4 Analisis Data dan Pembahasan

## 4.1 Pelaksanaan Pembiayaan Sektor Kontruksi di Bank NTB Syariah
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  peneliti,  penyaluran  pembiayaan  pada  sektor kontruksi memiliki peluang yang besar di Bank NTB Syariah, salah satunya karena merupakan bank  pengelola  keuangan  daerah,  artinya  pembayaran  proyek-proyek  daerah  pembayarannya melalui  Bank  NTB  Syariah,  dan  menjadi  sektor  yang  dapat  berperan  untuk  pertumbuhan ekonomi  khususnya  di  Nusa  Tenggara  Barat.  Pembiayaan  konstruksi  di  Bank  NTB  Syariah termasuk  kedalam  produk  pembiayaan  modal  kerja,  dalam  pelaksanaannya  pembiayaan konstruksi  menggunakan  akad musyarakah (bagi  hasil),  pelaksanaan  pembiayaan  pada  sektor konstruksi di Bank NTB Syariah diberikan atas dasar kontrak proyek yang dananya bersumber dari anggaran pemerintah/swasta.
Pembiayaan  proyek  pembangunan  infrastruktur  dengan al-musyarakah yaitu  suatu perjanjian antara Bank NTB Syariah dengan kontraktor (pelaku usaha konstruksi) di mana Bank NTB Syariah menyediakan sebagian dari modal pembiayaan proyek sedangkan sebagian modal akan  disediakan  oleh  kontraktor  (nasabah).  Pembagian  keuntungan/laba  berdasarkan  porsi modal yang disertakan dalam pembiayaan proyek tersebut, yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan  apabila  terjadi  kerugian  maka  kerugian  tersebut  menjadi  tanggungan  bersama antara  Bank  NTB  Syariah  dan  kontraktor  sebagai  nasabah  sesuai  dengan  jumlah  porsi  modal yang disertakan dalam proyek tersebut.
Bank  NTB  Syariah  menyalurkan  pembiayaan  kepada  sektor  konstruksi  dengan  tujuan dapat  memaksimalkan  pencapaian  laba,  dengan  meminimalkan  resiko  yang  ditimbulkan, memberikan pertumbuhan bagi pembiayaan pada sektor konstruksi dan menghadapi tantangan dalam  penyalurannya.  Tujuan  dari  penyaluran  pembiayaan  sektor  konstruksi  di  BankNTB Syariah  salah  satunya  karena  prospek/peluang  penyaluran  pembiayaan  sektor  konstruksi  ini sangat  besar  bagi  Bank  NTB  Syariah,  namun  pertumbuhannya  tidak  dapat  lebih  besar  dari penyaluran sektor konsumtif yang ada di Bank NTB Syariah. Bank NTB Syariah terus berupaya untuk  menumbuhkan  penyaluran  pembiayaan  kepada  sektor  konstruksi  ini  dengan  berbagai cara/strategi dengan meminimalkan resiko yang ditimbulkan.
Beberapa  resiko  yang  dapat  ditimbulkan  dalam  penyaluran  pembiayaan  pada  sektor konstruksi ini bagi Bank NTB Syariah sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa responden antara  lain  keterlambatan  dalam  memenuhi  perjanjian  dalam  kontrak,  ketidaksesuaian  antara pengerjaan  proyek  dengan  spesifikasi  yang  telah  ditetapkan  dalam  kontrak,  resiko  yang disebabkan  oleh  adanya  perubahan  kebijakan  pemerintah,  resiko  berupa  penundaan pembayaran  atau  tidak  dibayarnya  termyn  oleh  pemberi  proyek,  resiko  kecurangan  atau ketidakjujuran  kontraktor  dalam  mengelola  dana  pembiayaan  yang  diberikan  ataupun  karena adanya  pengalihan  anggaran  atas  pembayaran  proyek  tersebut,    untuk  menghindari  adanya
kualitas  pembiayaan  yang  buruk  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  Bank  NTB  Syariah,  maka Bank NTB Syariah harus memiliki strategi dalam penyaluran pembiayaan sektor konstruksi ini, agar  pembiayaan  yang  disalurkan  tepat  guna,  tepat  sasaran,  aman  dan  menghasilkan keuntungan bagi Bank NTB Syariah.

## 4.2 Strategi Penyaluran Pembiayaan Sektor Konstruksi di Bank NTB Syariah
Hal  pertama  yang  dilakukan  oleh  Bank  NTB  Syariah  dalam  penyaluran  pembiayaan sektor konstruksi ini adalah menetapkan produk pembiayaan yang tepat dengan tujuan untuk pembangunan/pengadaaan  jasa  konstruksi,  menganalisa  secara  mendalam  antara  lain memastikan  ketersediaan  dana  untuk  pembayaran  proyek  pembangunan/pengadaan  jasa konstruksi  itu  telah  tersedia,  baik  itu  dana  yang  bersumber  dari  APBD/APBN  ataupun  pihak swasta  dan  memastikan  kemampuan  dari  pengusaha  jasa  konstruksi  dalam  menyelesaikan pembangunan/pengadaaan  jasa  konstruksi  dapat  di  selesaikan  sesuai  dengan  kesepakatan dalam kontrak perjanjian
Proses  analisa  kelayakan  nasabah  dilakukan  untuk  memastikan  penggunaan  dana pembiayaan  benar  digunakan  untuk  menyelesaikan  proyek  yang  sedang  dikerjakan,  proses analisa  dilakukan  terlebih  dahulu  dengan  melakukan  survey  ke  lokasi  proyek,  survey  juga dilakukan  kepada  pemberi  pekerjaan,  biasanya  survey  dilakukan  dengan  menemui  PPK (pemberi pekerjaan).
Pelaksanaan pembiayaan di Bank NTB Syariah dilakukan dengan prosedur membiayai usaha  konstruksi  baik  fisik  ataupun  pengadaan  barang dan  jasa yang diberikan  kepada  badan usaha  dengan  kriteria  perusahaan  tersebut  dimiliki  dan  dikelola  oleh  perorangan  atau  badan usaha,  berdomisili/bertempat  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  memiliki legalitas  pribadi  dan  legalitas  usaha  konstruksi  atau  pengadaan,  usia  minimal  21  Tahun  atau telah menikah, berstatus Warga Negara Indonesia, tidak termasuk dalam penerima sanksi daftar hitam  Bank  Indonesia,  memiliki  Surat  Perjanjian  Kontrak  (SPK)  dan  atau  memiliki  Kontrak Kerjasama  Operasi  (KSO)  dan  memiliki  Surat  Perintah  Mulai  Kerja,  pembayaran  proyek  yang dituangkan  dalam  kontrak  wajib  menunjuk  rekening  di  Bank  NTB  Syariah,  jangka  waktu pembiayaan yang diberikan selama jangka waktu kontrak.
Proses  pembiayaan  pada  sektor  konstruksi  ini  dilakukan  dengan  beberapa  tahapan yaitu:
1) Tahap  pertama  adalah  tahap  investigasi,  dimana  bank  melakukan  kunjungan  langsung atau  melihat  dari  aplikasi  Lembaga  Pelelangan  Sistem  Elekstronik  (LPSE),  kemudian melakukan penawaran kepada kontraktor yang menang tender, dan ada juga kontraktor yang lansgung datang atau menelpon untuk mengajukan pembiayaan modal kerja.
2) Tahap  kedua  adalah  tahap  pengajuan  permohonan  pembiayaan,  nasabah  harus melakukan  pengajuan  permohonan  pembiayaan  dengan  mencantumkan  jumlah permohonan,  identitas  pribadi  dan  usaha,  izin  izin  usahanya  dan  kelengkapan persyaratan lainnya.
3) Tahap ketiga adalah tahap survey, Bank NTB Syariah melakukan survey setelah memiliki keyakinan  bahwa  permohonan  pembiayaan  yang  diajukan  layak  untuk  ditindaklanjuti, investigasi  ini  merupakan  survey  atau  yang  disebut on  the  spot (OTS)  nasabah,  baik survey  kepada  perusahaaan,  tahap  survey  lapangan  di  mana  petugas  pembiayaan melakukan  kunjungan  atau  penawaran  langsung  kepada  calon  nasabah  yaitu  pelaku usaha  konstruksi/kontraktor  yang  telah  mendapatkan  paket  pekerjaan  pembangunan infrastruktur daerah/pengadaaan barang dan jasa, hal-hal yang disurvey adalah sebagai berikut:  Survey  pada  perusahaan  nasabah  untuk  memastikan  bahwa  perusahaan tersebut akan mampu menyelesaikan paket pekerjaan pembangunan infrastruktur yang diperolehnya, survey lokasi proyek yang akan dikerjakan oleh kontraktor, sesuai dengan yang  tertuang  dalam  kontrak  kerja/surat  perintah  kerja  yang  diserahkan,  survey pemberi  proyek/ bowheer yaitu  kantor  pemerintahan/perusahaan  yang  memberikan proyek, dan yang akan melakukan pembayaran atas proyek tersebut, untuk memastikan sumber  pengembalian  pembiayaan,  survey  kepada  supplier-supplier  yang  yang
bekerjasama  dengan  kontraktor  yang  menyediakan  kebutuhan  kontraktor  dalam menyelesaikan proyek yang diperolehnya.
4) Tahap  keempat  adalah  tahap  analisa,  yaitu  menyiapkan  usulan  pembiayaan  kepada pemutus pembiayaan sehubungan dengan pengajuan permohonan pembiayaan dan hasil survey, dengan data data dan fakta yang ada dilapangan, ada beberapa aspek ayang akan di  analisa  yaitu  aspek  legalitas,  aspek  yuridis,  aspek  manajemen,  aspek  teknis,  aspek keuangan, dan aspek agunan.
5) Tahap kelima adalah tahap keputusan pembiayaan, yaitu setelah memalui proses analisa yang  dilakukan  oleh  analis  bank,  maka  usulan  berbentuk  nota  analisa  pembiayaan diajukan  kepada  pemutus  pembiayaan,  bila  nota  analisa  proyek  pembangunan infrastruktur  dianggap  layak  oleh  pemutus,  maka  pembiayaan  dinyatakan  disetujui, karena memenuhi kriteria penyaluran pembiayaan di sektor konstruksi, namun jika nota analisa  dinyatakan  tidak  disetujui,  artinya  proyek  dianggap  tidak  layak  dan  tidak memenuhi  kriteria,  setelah  pembiayaan  disetujui,  maka  akan  dikeluarkan  surat keputusan  pembiayaan  (SKP)  yang  berisi  struktur  pembiayaan  yang  telah  disetujui antara  lain  berisi:  jumlah  persetujuan  pembiayaan,  tujuan  penggunaan  pembiayaan, nisbah  bagi  hasil,  cara  penarikan  dan  pembayaran  kembali  pembiayaan  dan  agunan pembiayaan yang akan diserahkan.
6) Tahap  keenam  adalah  tahap  penandatanganan  akad  pembiayaan,  dilaksanakan  setelah nasabah  menyetujui  syarat-syarat  pendantanganan  akad,  antara  lain:  nasabah  telah menyetujui  syarat  yang  tertuang  dalam  surat  keputusan  pembiayaan  dengan  cara nasabah  mengembalikan  surat  keputusan  pembiayaan  yang  telah  ditandatangan  oleh pengurus  perusahaan  yang  berwenang  di  atas  materai,  nasabah  menyerahkan  surat kepemilikan  agunan/jaminan  yang  akan  menjadi  agunan  pembiayaan  sesuai  dengan surat  keputusan  pembiayaan,  nasabah  menyerahkan  biaya-biaya  yang  timbul  dalam proses  realisasi  pembiayaan,  nasabah  telah  membuka  rekening  di  Bank  NTB  Syariah untuk  menampung  realisasi  pembiayaan  dan  menyerahkan  surat  kuasa  pendebetan rekening untuk pembayaran kembali pembiayaan, Bank NTB Syariah akan menyiapkan akad pembiayaan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen dan rincian/spesifikasi proyek dan segala ketentuan yang tertera dalam surat keputusan pembiayaan yang telah disepakati antara nasabah dengan Bank NTB Syariah.
7) Tahap  ketujuh  adalam  tahap  realisasi/pencairan  pembiayaan,  setelah  akad ditandatangani  artinya  nasabah  telah  menyetujui  dan  memenuhi  syarat  realisasi pembiayaan,  kemudian  nasabah  dapat  mengajukan  penarikan  dana  untuk  memulai proses  pelaksanaan  pembangunan  proyek  sesuai  dengan  kontrak  atau  sesuai  dengan tujuan penggunaan pembiayaan.
8) Tahap  kedelapan  adalah  tahap  pelaksanaan  bagi  hasil  atau  pengembalian pembiayaan, setelah  proyek  berjalan  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  disepakati,  dan  telah  sesuai dengan standarnya, maka nasabah akan membayar sebesar pokok pembiayaan berikut bagi hasil pembiayaan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sesuai dengan akad pembiayaan yang telah ditandatangani melalui pendebetan rekening nasabah yang telah menerima  pembayaran  atas  proyek  yang  telah  dikerjakannya,  pembayaran pengembalian pembiayaan mengikuti metode pembayaran yang tertuang dalam kontrak, metode itu antaran lain melalui pembayaran secara termyn /sesuai pencapaian progress pekerjaan  dan  atau  pembayaran  secara  sekaligus  di  akhir  proyek.  Penentuan  skema pembayaran  tersebut  sesuai  dengan  skema  pembayaran  yang  tertuang  dalam  kontrak kerja kontraktor dengan pemberi pekerjaan/ PPK.
Untuk  meminimalisir  resiko  dalam  penyaluran  pembiayaan  kepada  sektor  konstruksi, adapun  strategi  yang  dilakukan  oleh  Bank  NTB  Syariah  dalam  meningkatkan  pertumbuhan pembiayaan  sektor  konstruksi  antara  lain  dengan  melakukan  penawaran  langsung  kepada kontraktor  yang  mendapat  proyek,  dengan  cara  mencari  data  pemenang  tender  proyek  dari aplikasi LPSE, melakukan wawancara langsung kepada nasabah, tujuannya untuk mendapatkan keyakinan  mengenai  dokumen  yang  telah  diserahkan,  wawancara  dimaksudkan  untuk mengetahui  keinginan  dan  kebutuhan  yang  sebenarnya,  melakukan  kunjungan  langsung  ke
Lokasi  ( on  the  spot) ,  kunjungan  ke  lokasi  proyek  dan  pemberi  pekerjaan  dilakukan  untuk mencocokan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  melakukan  prosedur pembiayaan secara efektif, dengan tahap- tahapan analisa kelayakan pemberian pembiayaan.
Dalam menghadapi tantangan dalam penyaluran pembiayaan sektor konstruksi ini Bank NTB Syariah berdasarkan jawaban responden bahwa bank melakukan analisa mendalam terkait pemenuhan  syarat-syarat  pengajuan  pembiayaan  yang  banyak  memerlukan  bukti  pendukung yang sah, meminta kelengkapan administrasi yang memerlukan data-data yang akurat, nasabah harus  menyiapkan  agunan  pembiayaan  karena  agunan  pembiayaan  di  sektor  konstruksi merupakan salah satu mitigasi resiko yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah, setelah penarikan dana  pembiayaan  bank  akan  melakukan  monitoring  atas  setiap  pembiayaan  yang  telah disalurkan terutama pada sektor konstruksi yang membutuhkan pengawasan yang ketat, salah satunya  dengan  meminta  laporan  secara  berkala  kepada  nasabah,  melakukan  monitor  ke lapangan  atas  progress  pekerjaan  proyek  tersebut.  Pelaksanaan  monitoring  atau  pengawasan pada  Bank  NTB  Syariah  dilakukan  dengan  melakukan  monitoring  secara  acak,  dimaksudkan untuk  mengambil  sample  ada  tidaknya  penyimpangan  dalam  penggunaan  pembiayaan  dan memonitor  perkembangan  penyelesaian  pekerjaan  proyeknya,  mengasuransikan  pekerjaaan proyek yang di biayai, menjadi  langkah memitigasi resiko external akibat wanprestasi nasabah jika  tidak  dapat  menyelsaikan  proyek  sesuai  dengan  perjanjian  kontrak  kerja,  melaksanakan pengawasan  atau  monitoring  dalam  penyaluran  pembiayaan  pada  sektor  konstruksi,  dengan tahap-tahapan  penyaluran  pembiayaan  yang  tepat  dan  aman  agar  resiko  pembiayaan bermasalah  menjadi  lebih  kecil  dan  jika  terjadi  penundaan  pembayaran  proyek,  Bank  NTB Syariah  melakukan  perpanjangan jangka waktu  pembayaran  pembiayaan  atas  dasar  adendum kontrak

## 5 Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  dalam penyaluran pembiayaan kepada sektor kontruksi di Bank NTB Syariah di berikan kepada pelaku usaha  konstruksi/kontraktor  yang  memiliki  kontrak  proyek  yang  dananya  bersumber  dari anggaran pemerintah/swasta  dengan tujuan    proyek pembangunan  infrastruktur,  Pembiayaan konstruksi  di  Bank  NTB  Syariah  termasuk  kedalam  produk  pembiayaan  modal  kerja,  dalam pelaksanaannya  pembiayaan  konstruksi  menggunakan  akad musyarakah (bagi  hasil),  tujuan dari  penyaluran  pembiayaan  sektor  konstruksi  di  Bank  NTB  Syariah  salah  satunya  karena prospek/peluang  penyaluran  pembiayaan  sektor  konstruksi  ini  sangat  besar  bagi  Bank  NTB Syariah, namun pertumbuhannya tidak dapat lebih besar dari penyaluran sektor konsmtif yang ada di Bank NTB Syariah. Bank NTB Syariah terus berupaya untuk menumbuhkan penyaluran pembiayaan kepada sektor konstruksi ini dengan berbagai cara/strategi dengan meminimalkan resiko yang ditimbulkan,
Ada  beberapa  tantangan  yang  di  hadapi  Bank  NTB  Syariah  dalam  pelaksanaan penyaluran pembiayaan pada sektor konstruksi ini, antara lain adanya proyek yang tidak dapat diselesaikan  dan  adanya  penundaan  pembayaran  proyek  dari  bowheer  (pemberi  pekerjaan) ataupun  karena  adanya  pengalihan  anggaran  atas  pembayaran  proyek  tersebut,    untuk menghindari  adanya  kualitas  pembiayaan  yang  buruk  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  Bank NTB  Syariah,  maka  Bank  NTB  Syariah  harus  memiliki  strategi  dalam  penyaluran  pembiayaan sektor  konstruksi  ini,  agar  pembiayaan  yang  disalurkan  tepat  guna,  tepat  sasaran,  aman  dan menghasilkan keuntungan bagi Bank NTB Syariah.

## Referensi
(IBI),  I.  B.  I.  (2017). Mengelola  Bisnis  Pembiayaaan  BANK  Syariah .  Ikatan  Bankir  Indonesia Gramedia Pustaka Utama.
Keuangan,  K.  (2020).  Desentralisasi  Fiskal.  In Media  Defis  (Media  Komunikasi  dan  Informasi) (26th ed.).
Mahalik, M. & M. (2010). Constructing the Economy: The Role of Construction Sector in India ’ s Growth,. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 40(3) , 368 – 384. Nugrahani, F. (2008). Metode Penelitian Deskriptip Kualitatif . 1 (1), 305.
Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications , 5 (2), 1110.
https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427
Satria, Indra, C. M. (2021). Analisis Kinerja Perusahaan Sektor Konstruksi dan Properti Pada Masa Pandemi Covid-19 . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Tamia Tyahardi, Kusnendi, & Aneu Cakhyaneu. (2021). Analisis Faktor Pembiayaan Perbankan Syariah  Pada  Sektor  Konstruksi  Di  Indonesia. Ekspansi:  Jurnal  Ekonomi,  Keuangan,
Perbankan, Dan Akuntansi , 13 (1), 83 – 102. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v13i1.2331
Tumiwa,  Risy  Johanne,  Rumate,  Vekie  A.,  Rotinsulu,  D.  C.  (2019).  Analisis  Efektivitas  Kredit Konstruksi  (Kmk-Kontraktor)  Pt.  Bank  Sulutgo  Terhadap  Pembangunan  Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara. JURNAL PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH , 2 , 22 – 28. Undang, U. (2015). Undang Undang Nomor 2 Republik Indonesia tentang Jasa Konstruksi .
Wahyu,  D.  R.  (2021).  Pengaruh  Kualitas  Kredit  Yang  Diklasifikasikan  Tidak  Produktif  Sektor Konstruksi Terhadap Tingkat Kesehatan Kredit Pada Bank Jabar Banten Cabang Bekasi. Bussman  Journal :  Indonesian  Journal  of  Business  and  Management , 1 (2),  165 – 174. https://doi.org/10.53363/buss.v1i2.43