E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 7, No. 7, Juli 2022

## PENGENTASAN  PATRONASE  KEMISKINAN  NELAYAN  PUNGGAWA- SAWI

## Bambang Arwanto
Universitas Kutai Kartanegara, Indonesia Email: bambangarwanto@unikarta.ac.id

## Abstrak
Berbagai  kebijakan  anti  kemiskinan  terus  diagendakan  dari  yang  bersifat  derma sampai  yang  bersifat  pemberdayaan  dalam  upaya  meningkatkan  produktivitas masyarakat  miskin.  Namun  kebijakan  anti  kemiskinan  yang  menghabiskan  dana publik  dalam  jumlah  besar  Ternyata  tidak  efektif,  dikarenakan  kebijakan  tersebut belum  mampu  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  miskin  dan  keterlibatan mereka  dalam  proses  pembangunan.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk  memberikan suatu model analisis untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dengan suatu  keniscayaan  bahwa  kemiskinan  pedesaan  merupakan  suatu  yang  unik  dan spesifik  dan  tidak  dapat  diseragamkan  pengentasannya,  dengan  melakukan pendekatan terhadap kelompok  nelayan miskin (sawi) yang mengalami patronisasi kemiskinan  oleh  nelayan  kaya    (punggawa).  Penelitian  menggunakan  pendekatan studi  kasus,  kebijakan  apa  yang  paling  efektif  dilakukan  untuk  meningkatkan produktivitas masyarakat  nelayan miskin  yang mengalami patronisasi kemiskinan punggawa-sawi,  pengumpulan  data  terhadap  unit  analisis  dilakukan  dengan menggunakan  metode  PRA  ( Participatory  Rural  Appraisal )  untuk  menggali permasalahan  yang  dikembangkan  dalam  penelitian  secara  partisipatif,  dimana peneliti hanya berperan sebagai fasilitator sedangkan kelompok-kelompok nelayan berperan aktif  dalam menganalisa  dan  mengkaji  permasalahan  yang  mereka alami sendiri  dalam  diskusi  terfokus  ditengah  aktivitas  mereka  sehari-hari.  Hasil penelitian  mengkonfirmasi  kebijakan  yang  perlu  dilaksanakan  dalam  upaya meningkatkan produktivitas s masyarakat nelayan miskin Desa Amborawang Laut dapat  dilakukan  melalui  kebijakan  bantuan  permodalan,  pembentukan  jaringan pemasaran  hasil  perikanan,  serta  peningkatan  penerapan  teknologi  penangkapan dan  pengolahan  hasil  perikanan  sebagai  alternatif  kebijakan  yang  terpilih  untuk direkomendasikan.
Kata kunci : Pengentasan, Kemiskinan, Nelayan, Punggawa-sawi, Patronisasi

## Abstract
Various  anti-poverty  policies  continue  to  be  on  the  agenda,  from  charitable  to empowering  ones  in  an  effort  to  increase  the  productivity  of  the  poor.  However, anti-poverty  policies  that  appear  in  public  funds  are  ineffective,  because  these policies  have  not  been  able  to  increase  the  capacity  of  the  poor  and  their involvement  in  the  process.  This  study  aims  to  provide  an  analytical  model  to increase  the  productivity  of  the  poor  with  a  necessity  that  a  rural  area  is  unique and specific and cannot be uniformly reduced by taking an approach to groups of
poor  fishermen  (sawi)  who  experience  poverty  patronization  by  rich  fishermen (punggawa). ) ). The research uses a case study approach, what policies are most carried out to increase the productivity of poor fishing communities who experience patronization of punggawa-sawi poverty, data collection on the unit of analysis is carried  out  using  the  PRA  (Participatory  Rural  Appraisal)  method  to  explore problems developed in participatory research, where the researcher only acts as a facilitator while the fishing groups play an active role in analyzing and reviewing the problems they experience themselves in focused discussions in the midst of their daily  activities.  The  results  of  policy  research  that  need  to  be  carried  out  in  an effort to increase the productivity of the poor fishing communities of Amborawang Laut  Village  can  be  carried  out  through  capital  assistance  policies,  the establishment of a marketing network for fishery products, as well as increasing the application of technology and processing of fishery products as an alternative that is chosen to be recommended.
Keywords: Alleviation, Poverty, Fishermen, Punggawa-sawi, Patronization

## Pendahuluan
Ketidakmampuan  memahami  kemiskinan  sebagai  suatu  gejala  yang  unik  dan berbeda  disetiap  tempat,  mengakibatkan  pendekatan  sentralistik  digunakan  dalam pengagendaan setiap kebijakan yang secara langsung ataupun tidak langsung ditujukan untuk  mengentaskan  kemiskinan,  bias  pendekatan  ini  mengakibatkan  ketimpangan sosial,  ketimpangan  regional,  ketimpangan  pembangunan  kota  dengan  desa,  serta semakin besarnya ketergantungan masyarakat dalam pembangunan (Suwandi, 1998:12).
Kegagalan  pendekatan  sentralisasi  mengakibatkan  meningkatnya  perhatian pada pendekatan desentraliasi dalam pembangunan dan pentingnya pembangunan sosial yang  menekankan  pada  arti  penting  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pembangunan, sejalan dengan pemikiran tersebut maka politik desentralisasi mulai digulirkan kembali dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang No  22  Tahun  1999  serta  Undang  Undang  No 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Reposisi hubungan pemerintah pusat dan daerah tersebut memberikan makna yang lebih luas bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan sentral dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kemampuan dan kebutuhan masyarakat sendiri.
Momen  penguatan  otonomi  daerah  ini  disambut  oleh  masyarakat  Kabupaten Kutai  Kartanegara  dengan  antusias,  mengingat  ironi  yang  telah  lebih  tiga  dasawarsa terjadi  sebagai  daerah  yang  kaya  sumber  daya  alam  namun  juga  memeliki    desa  yang dihuni  oleh  penduduk  miskin  terisolir  dan  terpencil  di  sepanjang  anak  Sungai Mahakam,  tepi  hutan,  dan  daerah  pantai  dengan  kondisi  infrastuktur  yang  sangat memprihatinkan,  jauh  dari aksebilitas  pasar,  komunikasi  dan  perkembangan  teknologi, dimana  mereka  mencukupi  kebutuhan  dengan  berladang  secara  berpindah, mengumpulkan  hasil  hutan  dan  berburu.  Sulitnya  komunikasi  menjadikan  desa  desa terpencil di Kabupaten Kutai ini jauh dari peradaban sehingga bisa digolongkan sebagai masyarakat miskin terasing (Syaukani,2000:86).
Kondisi  tersebut  tidak  hanya  diakibatkan  oleh  timpangnya  perimbangan keuangan  antara  pusat  dan  daerah  pada masa  lalu,  namun juga  karena luas  Kabupaten Kutai  yang  memiliki  kondisi  geografis  yang  sulit  dalam  orbitasi  sungai,  pegunungan, hutan  dan  pantai    yang  merupakan  kendala  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif.
Guna  mempercepat  laju  pertumbuhan  daerah  sejalan  dengan  aspirasi masyarakat  yang  berkembang  maka  dengan  memperhatikan  perkembangan  jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja  di  bidang  pemerintahan,  pembangunan  dan  kemasyarakatan  melalui  Undang- Undang  No.47  Tahun  1999  Kabupaten  Kutai  dimekarkan  menjadi  3  Kabupaten  dan  1 kota  yaitu:  Kabupaten  Kutai  Kertanegara,  Kabupaten  Kutai  Timur,  Kabupaten  Kutai Barat serta Kota Bontang.
Setelah  pemekaran  tersebut  konsentrasi  penyebaran  penduduk  miskin  hampir separuh  berada  di  Kabupaten  Kutai  Kertanegara  (45,31%),  kemudian  hampir seperempatnya  berada  di  Kabupaten  Kutai  Timur  (24,00  %)  sedangkan  di  Kutai Barat berkisar  15,13  %  dan  Kota  Bontang  sebesar  15,56  %  ,  Sedangkan  konsentrasi  jumlah rumah  tangga  miskin  di  Kabupaten  Kutai    pasca  pemekaran  terbanyak  berada  di Kabupaten Kutai Kertanegara sebesar 45,25 %, selanjutnya Kutai Timur sebesar 24,64 %, sisanya masing- masing di Kutai Barat sebesar 17,25 %  dan Kota Bontang sebesar 12,86%.
Pasca pemekaran Kabupaten Kutai menjadi 3 kabupaten dan 1 kota, Kabupaten Kutai  Kertanegara  memiliki  masalah  yang  paling  serius  mengenai  kemiskinan masyarakatnya  dibandingkan  dengan  daerah  lainnya,  Karena  jumlah  penduduk  miskin hampir separuhnya berdomisili di Kabupaten Kutai Kertanegara yang tersebar pada 18 kecamatan.  Jumlah  penduduk  miskin  Kabupaten  Kutai  Kertanegara    pasca  pemekaran adalah 54.499 jiwa dari total jumlah penduduk sebesar 463.440 jiwa atau berkisar 11,76 % dari total jumlah penduduk, persebaran penduduk miskin tersebut terkonsentrasi pada daerah  pedesaan  sebesar  95,6  %  dan  pada  daerah  perkotaan  hanya  sebesar  4,4  %. Terkonsentrainya  penduduk  miskin  di  pendesaan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  erat kaitannya dengan kesenjangan pembangunan antara kota dan desa (Syaukani, 2000:102- 102),  sehingga  mengakibatkan  minimnya  infrasturktur,  komunikasi,  teknologi,  serta jangkauan  pasar,  pendidikan,  kesehatan,  penerangan,  air  bersih  di  pedesaan  sebagai dasar bagi pengembangan wilayah. Akibat minimnya potensi dan fasilitas desa, fasilitas perumahan,  serta  fasilitas  lingkungan,  banyak  desa-desa  di  Kabupaten  Kutai Kertanegara  berada  dalam  kategori  desa  miskin,  adapun  jumlah  desa  miskin  di Kabupaten  Kutai  Kertanegara  pasca  pemekaran  mencapai  51,6%  dari  keseluruhan jumlah desa yang ada.
Mengingat  karakteristik  desa-desa  Kabupaten  Kutai  Kertanegara  Pasca Pemerkaran  wilayah  sangat  beragam  dan  umumnya  separuh  desa  (51,6  %)  yang berkategori  miskin  tersebar  pada  berbagai  kondisi  geografis  dan  orbitasi  yang  sukar dijangkau,  seperti  pada  daerah  sepanjang  anak  sungai  Mahakam,  Danau  Jempang, Semayang  dan  Melintang,  hutan  serta  pantai  yang  berbatasan  dengan  Selat  Makassar.
Keadaan demikian tentunya menunjukan bahwa masalah yang dihadapi setiap desa serta indikasi program yang diberikan tidaklah akan sama karena tipe dan tingkat kemajuan desa yang jelas berbeda.
Untuk mengetahui kelompok mayarakat pedesaan yang rentan terhadap proses kemiskinan,  tipe  serta  proses  yang  menciptakan  kelompok  miskin  tersebut  dapat dilakukan  dengan  cara  memetakan  kelompok  fungsional  pedesaan  yang  memiliki tingkat vulnerabilitas yang tinggi terhadap berbagai intervensi dan perubahan kebijakan yang  merupakan  kelompok  miskin  spesifik  (Jazairy,  1992:45-51),  kelompok  funsional ini  dipilih  karena  merupakan  kelompok  yang  paling  mungkin  dimodifikasi  melalui berbagai alternatif kebijakan untuk dapat meningkatkan produktivitas mereka agar dapat keluar  dari  kemiskinan,  mereka  adalah  kelompok  nelayan  yaitu  keluarga  yang pendapatannya  tergantung  dari  aktivitasnya  mencari  ikan,  kelompok  petani  baik  yang memiliki  lahan  sempit  (0,5-3  Ha)  maupun  petani  tanpa  tanah  (penggarap),  dan kelompok  masyarakat  suku  terasing  yang  merupakan  kelompok  suku  asli  dimana mereka hidup berdasarkan adat komunitas, jauh dari sentuhan modernitas, dan memiliki status linguistik yang rendah.
Adapun  Konsentrasi  kelompok  fungsional  nelayan  dapat  dilihat  pada kecamatan pantai di Kabupaten Kutai Kertanegara dengan orbitasi Selat Makassar yang pada  umumnya  terletak  pada  bagian  Timur  Kabupaten  Kutai  Kertanegara  yaitu Kecamatan  Samboja,  Muara  Jawa,  Muara  Badak,  Anggana,  dan  Marang  Kayu, Kelompok Nelayan miskin merupakan nelayan yang mengalami patronisasi kemiskinan dari kelompok nelayan kaya (punggawa).
Penelitian ini akan memberikan rumusan kebijakan dalam upaya meningkatkan produktivitas  masyarakat  miskin  pedesaan  melalui  pendekatan  kelompok  miskin spesifik  pedesaan  nelayan  yang  mengalami  patronisasi  kemiskinan,  dengan  asumsi bahwa  situasi  kemiskinan  pedesaan  tidaklah  sama,  baik  kelompok  yang  tercipta  oleh proses  kemiskinan,  tipe,  maupun  proses  yang  membuat  kelompok  masyarakat  nelayan tersebut  menjadi  potensial  untuk  miskin,  sehingga  program  anti  kemiskinan  yang diberikan tidaklah harus seragam baik dalam jumlah maupun dalam perlakuannnya.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, pendekatan yang digunakan  adalah  studi  kasus (case  study) dengan  menggunakan  metode  PRA (Participatory Rural Appraisal). Dalam hal ini studi kasusnya adalah pencarian masalah (problem  structuring) terhadap  sumber  dan  proses  yang  melatarbelakangi  kemiskinan masyarakat  nelayan,  serta  kebijakan  yang  perlu  dikakukan  untuk  mengatasi  masalah tersebut.
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Kabupaten  Kutai  Kertanegara,  Propinsi Kalimantan Timur, yang dijadikan objek penelitian adalah proses pembuatan alternatif kebijakan  dalam  upaya  peningkatan  produktivitas  masyarakat  nelayan  miskin  di Kabupaten  Kutai  Kertanegara.  Unit  analisis  penelitian  ini  berada  pada  level  organisasi yaitu  desa,  penentuan  unit  analisis  dilakukan  secara  sengaja  sesuai  tujuan  penelitian
(purposive), yaitu  desa-desa  miskin  menurut  klasifikasi  desa  miskin  yang  didekati berdasarkan  kelompok  fungsional masyarakat  yang  rentan  terhadap  proses  kemiskinan yaitu kelompok  nelayan, sehingga dipilih unit analisis desa  nelayan miskin yaitu Desa Amborawang Laut, Kecamatan Samboja.
Dalam  upaya  menghimpun  data  yang  akan  dipergunakan  dalam  penelitian  ini peneliti  menggunakan  metode  yang  disebut Chambers (1996:5)  sebagai Participatory Rural  Appraisal (PRA)  untuk  pengumpulan  data    primer  pada  unit  analisis  desa Amborawang  Laut,  melalui  observasi  langsung  turun  ke  desa  dan  wawancara  dengan sumber informasi terpilih yang relevan dengan penelitian.
Teknik evaluasi alternatif  kebijakan yang digunakan untuk memilih alternatif kebijakan  adalah  penggabungan Franklin  method yaitu  suatu  Teknik  memilih  atau membandingkan  alternatif  yang  terbaik  dengan  cara  menginventarisir  alasan-alasan positif  maupun  negatif  atau  konsekuensi  masing  masing  alternatif  kebijakan  dan equivalent  alternatif  method  yang  merupakan  metode  seleksi  alternatif  kebijakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan menganggap sama ( equivalent) terhadap semua  kriteria  atau  rasionalitas  standar  (Stokey  dan  Zeckauser  dalam  Effendi,  2000). Metode ini digunakan untuk melihat seberapa jauh trade off yang terjadi pada alternatif kebijakan  yang  akan  diseleksi  bila  kriteria  disamakan,  kemudian  dilakukan  skoring terhadap alternatif melalui dua cara; pertama, menginventarisir alasan-alasan positif dan konsekuensi  masing-masing  alternatif  kebijakan,  sehingga  akan  diperoleh  salah  satu alternatif  kebijakan  dengan  alasan  dan  konsekuensi  yang  paling  baik,  kedua,  seleksi alternatif  kebijakan  berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditetapkan,  kemudian  dilakukan skoring,  alternatif  kebijakan  yang  memiliki  skor  tertinggi  akan  direkomendasikan sebagai alternatif Kebijakan terpilih.
Dalam teknik evaluasi alternatif kebijakan equivalent alternative method, skor yang  digunakan  untuk  penilaian  masing-masing  alternatif  kebijakan  adalah  sebagai berikut : Nilai Skor 1  =  Tidak  dapat  diterapkan,  Nilai  Skor  2  =  Kurang  Efektif,    Nilai Skor 3 = Cukup Efektif, Nilai Skor 4 = Sangat Efektif.

## Hasil dan Pembahasan

## Situasi Kemiskinan Desa Ambarawang Laut
Desa Ambarawang Laut merupakan unit analisis yang diambil sebagai contoh desa nelayan miskin di Kabupaten Kutai Kertanegara. Luas wilayah desa ini ±3.600 Ha dengan  orbitasi  selat  Makassar  dan  ketinggian  dari  permukaan  laut  mencapai  500  m dengan  curah  hujan  rata-rata  600-700  mm.  Jarak  Desa  Amborawang  Laut  dari  pusat Kecamatan Samboja adalah 34 km dengan kondisi jalan yang buruk (13 km), tidak ada sarana  transportasi  umum  menuju  desa ini.  Situasi  kemiskinan  pedesaan  Amborawang laut merupakan situasi kemiskinan tipikal desa nelayan yang dapat digambarkan dengan kondisi perumahan yang buruk dengan bahan yang bermutu rendah, terbatasnya  sarana umum  mandi,  cuci,  kakus  (MCK)  sendiri,  tidak  memiliki  fasilitas  kesehatan  seperti Puskesmas  atau  Puskesmas  Pembantu,  tidak  ada  fasilitas  air  bersih,  tidak  memiliki
sarana  komunikasi,  tidak  memiliki  sarana  penerangan  umum  (listrik),    listrik  yang dimiliki warga adalah listrik diesel sebanyak 3 buah dalam jangkauan terbatas.
Penghidupan  warga  Desa  Amborawang  Laut  pada  umumnya  tergantung  pada sektor  kelautan  sesuai  potensi  wilayahnya,  namun  arah  kebijakan  pengembangan potensi  desa  ini  dalam  data  profil  Dinas  Pembangunan  Masyarakat  Desa  (PMD) Kabupaten  Kutai  Kertanegara  diarahkan  pada  pengembangan  perladangan,  sehingga proyek  masuk  desa  banyak  merupakan  proyek  pertanian  bukan  proyek  perikanan. Penduduk desa seluruhnya berjumlah 1.045 jiwa (217 KK) bermata pencaharian sebagai nelayan  (melaut)  dan  juga  memiliki  usaha  purna  waktu  berkebun  Pisang  dan  Kelapa, sedangkan menanam padi umumnya tidak berhasil mengingat tanah desa yang berpasir dan kondisi air yang asin.
Untuk  memperjelas  situasi  kemiskinan  Desa  Amborawang  Laut  berikut  ini ditampilkan karakteristik kemiskinan Desa Amborawang Laut :
Tabel 1 Karakteristik kemiskinan Desa Amborawang Laut No Variabel Keadaan 1 Klasifikasi desa Swadaya 2 Jalan utama desa Jalan Tanah Urukan (+13 km) 3 Potensi penduduk desa Sektor primer , Nelayan 4 Jarak desa ke kecamatan 34 km 5 Fasilitas pendidikan SD (1 buah) 6 Fasilias Kesehatan Tidak ada 7 Tenaga kesahatan yang tinggal didesa Tidak ada 8 Saana komunikasi Tidak ada 9 Pasar desa Tidak ada 10 Kepadatan penduduk 29 jiwa/km 2 11 Sumber air bersih Tidak ada 12 Jembatan Tidak ada 13 Penerangan Diesel swasta dengan jangkauan terbatas 14 Angkutan penduduk Tidak ada angkutan reguler Sumber : Analisis Data Primer
Seperti  yang  dikatakan  oleh  Chambers  (1983)  bahwa  kaum  miskin  pedesaan umumnya mengalami Intergrated
Poverty (kemiskinan terpadu) dari ketidakberuntungan  yang  terkait  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  ketidakberuntungan tersebut dapat digambarkan pada situasi pedesaan yang secara geografis terasing, tidak memiliki  akses  terhadap  sumber  informasi  dan  sarana  angkutan  umum  reguler  yang jelas menyulitkan hasil pemasaran tangkapan mereka.
Dimensi ketidakberuntungan selanjutnya tergambar pada situasi ketidakberdayaan  menghadapi  hubungan  eksploitasi  punggawa-sawi  (Patron  Client), karena dari 217 KK nelayan 13,5 % diantaranya adalah nelayan kaya (28 KK) sisanya
sebanyak 179 KK adalah nelayan miskin (nelayan kecil dan buruh nelayan). Hubungan patron-client ini  dimulai  sejak  tahun  1970-an  dengan  luncuran  kredit  motorisasi modernisasi  alat  tangkap  yang  lebih  banyak  diakses  oleh  nelayan  kaya  karena  faktor relasi dan informasi.
Ketidakberdayaan nelayan kecil (sawi) dalam eksploitasi punggawa membawa ketidakberuntungan berupa kerentanan, terutama terjadi pada musim angin (September- Desember)  yang  merupakan  musim-musim  kemiskinan  nelayan  karena  umumnya mereka tidak melaut.  Pada masa paceklik ini mereka menjual aset yang mereka miliki atau berhutang kepada punggawa untuk kebutuhan hidup mereka selama masa paceklik, akumulasi  hutang  ini  merupakan  alat  bagi  punggawa  untuk  memobilisasi  dana  dan tenaga dalam kehidupan nelayan miskin.
Tipe  kemiskinan  Desa  Amborawang  Laut  merupakan Interstitial  Poverty (kemiskinan ditengah kemakmuran), karena berada disekitar PT Ekspan Indonesia yang merupakan kontraktor Pertamina milik Canada yang beroperasi di Kecamatan Samboja dan lepas pantai yang kaya akan sumur minyak, dimana kemiskinan Desa Amborawang laut tercipta karena komplikasi deprivasi materiil dan alienasi .

## Sumber dan proses kemiskinan masyarakat nelayan Desa Ambarawang Laut
Situasi  problematis  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  nelayan  miskin  Desa Amborawang Laut tersebut diakibatkan oleh meta problem yaitu rendahnya pendapatan nelayan  kecil  dan  buruh  nelayan  (sawi)  Rendahnya  pendapatan  nelayan  miskin  ini bersumber  pada substantive  problem yaitu  rendahnya  hasil  tangkapan  ikan/produksi ikan nelayan miskin Desa Amborawang Laut, hasil tangkapan ikan nelayan miskin amat rendah, karena hasil tersebut harus didistribusikan dengan 179 kepala keluarga nelayan miskin  dengan  total  tangkapan  per  tahun  hanya  0,22  Ton  atau  0,018  Ton  per  kepala keluarga  tiap  bulannya,  yang  merupakan  angka  yang  sangat  rendah  jika  dibandingkan dengan  distribusi  hasil  tangkapan  nelayan  kaya  yang  berjumlah  28  kepala  keluarga dengan  rata-rata  hasil  tangkapan  5,56  Ton/Tahun  per  kepala  keluarga  atau  0,46 Ton/bulan per kepela keluarga.
Melalui identifikasi  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  penyebab  masalah    dari rendahnya hasil tangkapan produksi ikan nelayan miskin tersebut adalah sebagai berikut :
1. Bias Pengembangan Potensi Desa Amborawang laut
Menurut data profil desa yang diolah Dinas Pemberdayaan Mayarakat Desa (PMD)  Kabupaten  Kutai  Kertanegara  arah  pengembangan  Desa  Amborawang  Laut adalah:  perladangan.  walaupun  pada  kenyataannya  Amborawang  Laut  merupakan desa nelayan yang potensial, bias pengembangan potensi desa ini membuat bias tipe desa  yang  seharusnya  merupakan  desa  bertipe  nelayan  menjadi  desa  dengan  tipe perladangan,  adapun  arah  pengembangan  Desa  Amborawang  Laut  menurut  Dinas PMD Kabupaten Kutai Kertanegara sebagai berikut:
Tabel 2 Tingkat dan Arah Potensi Pengembangan Desa Amborawang Laut No Tipe Pembangunan Potensi Pembangunan 1 Perladangan 65% 2 Persawahan 32% 3 Pertenakan 37% 4 Perkebunan 50% 5 Nelayan 41% 6 Kerajinan 24% 7 Industri 16% 8 Pertambagan 23% 9 Perdaganagan 29% Sumber : Analisis Data Primer
Dengan  bias  arah  pengembangan  potensi  desa  yang  ditetapkan  oleh  Dinas PMD  Kabupaten  Kutai  Kertanegara  tersebut,  maka  proyek  yang  masuk  Desa Amborawang  Laut  umumnya  merupakan  proyek  pertanian  bukan  proyek  yang menunjang sektor perikanan, sehingga merupakan proyek yang sangat tidak relevan dengan  keadaan  desa  yang  merupakan  desa  pantai,  seperti  projek  persiapan  lahan berpengairan, pengembangan irigasi desa dan optimalisasi lahan pertamian.
2. Rendahnya Akses Permodalan Bagi Nelayan Miskin
Dari  diskusi  terfokus  yang  dilakukan  terhadap  nelayan  dengan menggunakan  Metode  PRA  (Baiquni,1999)  terungkap  bahwa  akses  modal  yang pernah diberikan pemerintah hanya dinikmati oleh punggawa saja, hal ini disebabkan relasi dan informasi yang dimiliki punggawa (nelayan kaya) lebih luas, adapun jenis bantuan  modal  yang  mengalami  disorientasi  terhadap  nelayan  kaya  tersebut  adalah sebagai berikut :

## Tabel 3
Disorientasi Pemberian Permodalan Nelayan Amborawang Laut
Sumber : Analisis data Primer
No  Jenis Batuan Tahun Instansi
Penerima 1 Kredit Motorisasi / Moderisasi Alat Tangkap 1974/1975  Dinas perikanan samarinda (sewaktu samboja masih merupakan wilayah kota samarinda) 20 KK nelayan punggawa
2 Inpres Desa Tertinggal 1993/1994  Dinas PMD Kabupaten Kutai 10 Pokmas bentukan punggawa
Selain mendapat fasilitas kredit dari sumber tersebut, punggawa juga mendapat bantuan  peralatan  tangkap,  dan  motor  serta  dana  siap  pakai    dari  PT.  Surya  Indah Perkasa  dengan  imbalan  pasar  perikanan  yang  monopolistik,  sedangkan  akses fasilitas peralatan dan kredit ini tidak dimiliki oleh nelayan miskin (Sawi).
3. Rendahnya Teknologi Penangkapan dan Pengolahan hasil. Kelompok  nelayan  miskin  mengalami  kesulitan  untuk  berusaha  mandiri,
karena  teknologi  penangkapan  ikan  yang  mereka  miliki  masih  terbatas  pada  area pantai  dan  tidak  efektif,  sedangkan  alat  tangkap  efektif  hanya  dimiliki  oleh punggawa seperti pada tabel dibawah ini
Tabel 4
Teknologi Perikanan Nelayan Desa Amborawang Laut No Jenis Teknologi Kepemilikan Nelayan Miskin (Sawi) Nelayan Kaya (Punggawa) 1 Penangkapan
a. Perahu tanpa motor
b. Perahu motor tempel Dongfeng 12 PK c. Perahu motol tempel Dongfeng 13 pk d. Kapal motor 6 GT
e. Kapal motor 10 GT
f. Bangan
g. Jaring Insang Hanyut
h. Bubu
i. Jaring Insang Tetap
j. Jala
k. Pancing 86 bh
-
-
- - - 87 bh 200 bh 56 bh 25 bh 547 bh 105 bh 64 bh 60 bh 18 bh 10 bh 143 bh 247 bh 865 bh 277 bh 290 bh 1264 bh 2 Penyimpanan a. Pendinginan (es)
b. Cold room -
-
44 bh - 3 Pengolahan hasil tangakapan
a. Pengasinan
b. Pengasapan
c. Tepung ikan
d. Terasi udang
e. Kerupuk ikan
f. Terasi udang
g. Amplang ikan
h. Abon ikan
i. Fillet j. Ikan presto Tidak ditemukan Tidak ditemukan Tidak ditemukan Tidak ditemukan
Tidak ditemukan Tidak ditemukan
Tidak ditemukan Tidak ditemukan
Tidak ditemukan
Tidak ditemukan Tidak ditemukan Tidak ditemukan Tidak ditemukan Tidak ditemukan
Tidak ditemukan Tidak ditemukan
Tidak ditemukan
Tidak ditemukan Tidak ditemukan Tidak ditemukan
Sumber :  Analisis Data Primer.
Teknologi  pengolahan  hasil  perikanan  yang  merupakan  cara-cara  atau keterampilan  yang  berkaitan  dengan  bidang  industri  dengan  tujuan  peningkatan produktivitas  pengolahan  hasil  perikanan,  sangat  rendah  penerapannya  di  Desa Amborawang  Laut  Teknologi  pengolahan  hasil  dalam  bentuk  sederhana  misalnya pengeringan  ikan,  pengasapan,  pembuatan  tepung  ikan,  kerupuk  ikan,  terasi,  ikan presto, abon ikan tidak ditemukan, karena PT Surya Alam Perkasa tidak menginginkan pemasaran  ikan  dalam  bentuk  hasil  pengolahan,  sementara  alternatif  untuk  pasar  lain tidak  ada,  hal  ini  sangat  disayangkan  mengingat  curah  hujan  Desa  Amborawang  Laut yang rendah (600-700mm/th) sangat mendukung untuk penerapan teknologi pengolahan ikan  secara  tepat  guna  terutama  untuk  pengasinan,  pengeringan,  kerupuk  ikan,  tepung ikan, dan amplang ikan.
4. Rendahnya Akses Terhadap Jaringan Pemasaran.
Nelayan  miskin  Desa  Amborawang  Laut  sangat  intens  dikontrol  oleh  pasar monopolistik,  pada  dasaranya  mereka  mengalami  2  kali  proses  eksploitasi  oleh  pasar yaitu  oleh  Punggawa  dan  PT  Surya  Alam  Perkasa,  dalam  hal  ini  terlihat  jelas  adanya kegagalan pasar. Pola patronase punggawa-sawi telah mengikat nelayan miskin secara permanen  dan  turun-temurun,  ketidakberdayaan  mereka  terhadap  kontrol  pasar dikarenakan  tidak  adanya  suatau  kelembagaan  yang  dapat  mewakili  mereka  untuk mengambil posisi tawar terhadap kontrol pasar yang intens.
Tidak  adanya  kelompok-kelompok  nelayan  ataupun  koperasi  nelayan  yang menyelenggarakan  kelompok  usaha  bersama  perikanan,  sejak  dari  proses  penagkapan, pelelangan, pemasaran dan pengolahan hasil perikanan non ekonomis, membuat mereka tidak    mampu  membuka  jaringan  terhadap  pasar,  walupun  sebenarnya  banyak perusahaan  yang  bergerak  disektor  perikanan  dalam  skala  usaha  ekspor.  Adapun beberapa  faktor  yang  menyebabkan  rendahnya  akses  terhadap multi  chanel  marketing adalah sebagai berikut
Tabel 5 Faktor Penyebab Rendahnya Akses Pasar Nelayan Desa Amborawang Laut No Sarana Pendukung Pasar Jumlah / Kondisi 1 Sarana / Prasarana
a. Jalanan Umum Desa
b. Pelabuhan perikanan (Pusat
Pendaratan Ikan / PPI) + 3 km rusak dari pusat kecamatan samboja (jalan tanah) Tidak ada 2 Kelembagaan
a. Kelompok tani
b. Tempat pelelangan ikan   (TPI)
c. Koperasi nelayan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sumber : Alat Analisis Data Primer
Faktor-faktor yang telah diidentifikasi tersebut merupakan penyebab rendahnya produktivitas  masyarakat  nelayan  miskin,  faktor  tersebut  juga  merupakan  sumber kemiskinan  masyarakat  nelayan,  Proses-proses  yang  melestarikan  kemiskinan  nelayan
kecil  Desa  Amborawang  laut  selain  bias  kebijakan  dalam  pengembangan  potensi  desa nelayan  menjadi  desa  perladangan,  juga  karena  proses  kemiskinan  yang  dominan  dari hubungan patronisasi punggawa-sawi.
Hubungan patron-client punggawa-sawi  menghasilkan  pembagian  hasil tangkapan yang amat timpang, karena nelayan kaya (Punggawa) sebagai pemilik modal dan  peralatan  membagi  hasil  operasi  penangkapan  dengan  persentasi  punggawa-sawi sebesar  80:  20,  begitu  pula  aturan  yang  ditetapkan  oleh  punggawa  kepada  kelompok nelayan  kecil  (Palis,  1992,  kapal  motor  <  10  GT  adalah  nelayan  kecil)  sebagai kompensasi sewa kapal motor bermesin 12 PK dan fasilitas alat tangkap, dengan sistem tersebut  rata-rata  nelayan  dan  buruh  nelayan  memiliki  penghasilan  rata-rata  perbulan sebesar Rp 180.000, s.d Rp.200.000,- atau rata-rata Rp.6.000,- sd. Rp.6.600,- per hari, hasil  tangkapan  yang  dikumpulkan  oleh  punggawa  tersebut  kemudian  di  jual  kepada satu-satunya  pelaku  pasar  di  Desa  Amborawang  Laut  yaitu  PT  Surya  Indah  Perkasa, yang rutin membeli hasil tangkapan nelayan setiap hari atau paling lama dua hari sekali untuk dipasarkan ke Balikpapan yang hanya ditempuh dengan perjalanan laut selama 3 jam  PT.  Surya  Indah  Perkasa  juga  merupakan  penyandang  dana  bagi  para  punggawa, menyediakan  berbagai  fasilitas  mesin  dan  alat  tangkap  dengan  konpensasi  monopoli hasil  tangkapan  nelayan,  namun  dana,  fasilitas  mesin  dan  alat  tangkap  tersebut  tidak diberikan oleh pihak perusahaan kepada nelayan kecil (sawi).
Umumnya  nelayan  punggawa  memiliki  resistensi  yang  besar  terhadap  setiap inovasi  baru  yang  dianggap  dapat  mengancam  hubungan  patronisasi  yang  selama  ini tebina, seperti pemberdayaan nelayan lewat kelompok kelompok nelayan, pembentukan TPI (tempat pelelangan ikan), koperasi nelayan dan sebagainya, bahkan punggawa tidak akan merespon pendanaan bagi nelayan kecil yang akan membuka peluang usaha purna waktu seperti menjadi petani tambak, sehingga tambak seluas 50 Ha yang mulai dicoba untuk dibuka oleh beberapa nelayan kecil menjadi terbengkalai.

## Program  Pemerintah  Dalam  Menanggulangi  Kemiskinan  Masyarakat  Nelayan Desa Ambarawang Laut dan Kelemahannya
Dengan pengembangan potensi desa menjadi desa perladangan (tabel 2), maka program-program  yang  turun  untuk  desa  nelayan  Amborawang  Laut  adalah  program- program  pertanian  seperti  Persiapan  Lahan  Berpengairan  pada  tahun  1996/1997  yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Pengembangan  Irigasi  Desa  yang dilaksanakan  pada  tahun  1996/1997  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  serta  Optimalisasi Lahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian tahun 1997/1998.
Program    yang  diluncurkan    kepada  masyarakat  nelayan  Desa  Amborawang Laut  sangat  tidak  memiliki  relevansi  dengan  kebutuhan  masyarakat,  sehingga mengakibatkan  potensi  kelautan  tidak  dapat  berkembang,  pengembangan  program pertanian  pada  desa  nelayan  dengan  kondisi  tanah  berpasir  dan  air  yang  asin  (paya) sangat  tidak  memungkinkan,  sehingga  program-program  yang  diluncurkan  tidak efesien, dan juga tidak akan mampu memblock-up masyarakat nelayan untuk keluar dari patronisasi kemiskinan punggawa-sawi.
Situasi problematis yang dihadapi oleh masyarakat nelayan miskin diakibatkan oleh meta  problem yaitu  rendahnya  pendapatan  nelayan  sawi,  rendahnya  pendapatan nelayan sawi ini disebabkan oleh Substantive Problem yaitu rendahnya hasil tangkapan ikan,  selanjutnya  akan  diidentifikasi  sebab  yang  dapat  ditindak  lanjuti  atau actionable cause.

## Problem Structuring Dengan Teknik Hirarki Untuk Alternatif Kebijakan
Untuk  tujuan  tersebut  maka  dilakukan  spesifikasi  permasalahan  dari substansive problem yaitu rendahnya kemampuan tangkapan ikan nelayan sawi menjadi formal problem yang juga merupakan tujuan kebijakan ( goal policy ), dengan melakukan teknik hirarki pencairan masalah dalam bentuk struktur diagram masalah:

## Gambar 1 Struktur Diagram Masalah Desa Amborawang Laut
Sumber : Analisis Data Primer
Setelah dilakukan spesifikasi permasalahan maka kemudian dilakukan analisis mengenai  kondisi  yang  diinginkan  dalam  analisis  tujuan,  analisis  tujuan  dilakukan dengan  cara  membalik  kondisi  yang  ada  pada  permasalahan  melalui  pengujian
Rendahnya Kemampuan Produksi/ Tangkapan Ikan Nelayan Miskin
Rendahnya akses permodalan
Rendahnya Aksen Teknologi
Rendahnya akses pemasaran hasil perikanan
1. Belum adanya program moderisasi/ motorisasi alat tangkap 2. Kurangnya penyuluhan teknologi / partisipasif 3. Belum diterapkannya pengolahan hasil perikanan 1. Sarana Jalan desa yang buruk 2. Tidak adanya Pelabuhan perikanan 3. Tidak adanya kelompok nelayan
4. Tidak adanya
TPI/PPI 5. Tidak adanya koperasi nelayan Minimnya program bantuan permodalan
untuk nelayan Tidak adanya
badan / Lembaga pengkreditan pedesaan
hubungan  sebab-akibat  diantaranya  secara  logis,  seperti  diagram  analisis  tujuan  di bawah ini

## Gambar 2 Struktur Diagram Tujuan
Sumber : Analisis Data Primer
Dari  diagram  analisis  tujuan  tersebut,  dapat  dijelaskan  bagaimana  hubungan logis  pencapaian  peningkatan  kemampuan  produksi  ikan/tangkapan  ikan  masyarakat nelayan  miskin  yang  dicapai  melalui  tujuan  kebijakan  peningkatan  akses  terhadap modal, teknologi serta jaringan pemasaran dalam upaya merentas patronisasi punggawa- sawi yang telah lama memiskinkan nelayan Desa Amborawang Laut.
Dengan  demikian  akan  diramalkan  masa  depan  kebijakan  untuk  menentukan alternatif  kebijakan  dari  sebab  yang  dapat  ditindaklanjuti  tersebut (actionable  causes), adapun metode yang digunakan untuk peramalan adalah metode projection forecasting sehingga  dari  identifikasi actionable  causes tersebut  diusulkan  alternatif  kebijakan sebagai berikut :
Meningkatkan Kemampuan Produksi/ Tangkapan Ikan Nelayan Miskin
Kemudahan akses permodalan / kredit Penerpan teknologi perikanan terhadap nelayan Rendahnya akses pemasaran hasil perikanan 1. Optimalisasi program moderisasi/ motorisasi alat tangkap 2. Peningkatan penyuluhan teknologi / partisipasif (terutama kaum wanita) 3. diterapkannya teknologi pengolahan hasil perikanan untuk menambah pendapatan 1. Perbikan Sarana Jalan desa.
2. Pembuatan Pelabuhan perikanan 3. Pembentukan kelompok- kelompok nelayan
(manajemen usaha)
4. Pembentukan TPI/PPI
5. Pembentukan koperasi nelayan adanya badan / Lembaga pengkreditan pedesaan Program bantuan permodalan bagi
nelayan yang
disalurkan lewat
Lembaga pengkreditan
1. Bantuan permodalan nelayan
2. Penerapan teknologi bagi nelayan
3. Pembentukan jaringan pasar perikanan

## Hasil  Analisis  Alternatif  Kebijakan  Pengentasan  Kemiskinan  Desa  Amborawang Laut
Kesemua  alternatif    kebijakan  tersebut  mungkin  dapat  dilaksanakan  dalam waktu  yang  sama,  tapi  mengingat  keterbatasan  sumber  daya  maka  sangat  mungkin untuk  tidak  dilaksanakan  seluruhnya,  sehingga  diperlukan  suatu  usaha  untuk  memilih dan  mengevaluasi  alternatif  kebijakan  mana  yang  sebagai  alternatif  kebijakan  yang direkomendasikan.  Tentunya  altenatif  kebijakan  tersebut  tepat  dalam  mencapai  tujuan yang  diharapkan,  untuk  itu  alternatif  kebijakan  diatas  akan  diseleksi  dengan menggunakan  metode  dan  kriteria  seleksi  alternatif  kebijakan franklin  method dan equivalent alternatif method.
Sedangkan  untuk  rekapitulasi  penilaian/skoring  alternatif  kebijakan  yang diajukan  untuk  meningkatkan  produksi  ikan/tangkapan  ikan  nelayan  Miskin  Desa Amborawang Laut, dapat dilihat pada tabel skor berikut ini :
Tabel 6 Rekapitulasi Skor Alternatif Kebijakan Peningkatan Produksi
Ikan/Tangkapan Ikan Nelayan Miskin Desa Amborawang Laut Alternatif Kebijakan Kriteria/Skor Teknis Ekonomis Hukum Sosial Administrasi Politik Total 1. Bantuan permodalan bagi nelayan 3 3 4 4 3 4 21
2. Penerapan teknologi nagi nelayan 4 4 4 3 3 4 22
3. Pembentukan jaringan pasar perikanan 3 4 4 2 2 4 19
Sumber: Analisis Data Primer.
Berdasarkan  skoring  tersebut  dapat  dihasilkan  rangking  kebijakan  alternatif sebagai berikut ini:
a) Rangking I adalah alternatif kebijakan peningkatan penerapan teknologi bagi nelayan dengan jumlah total skor dari seluruh kriteria sebesar 22 atau memiliki pertimbangan bobot  kriteria  sebesar  3,7  (bobot  kriteria  mendekati  skor  4)  yang  berarti  sangat efektif untuk diterapakan.
b) Rangking  II  adalah  alternatif  kebijakan  bantuan  permodalan  bagi  nelayan  dengan jumlah total skor dari seluruh kriteria sebesar 21 atau memiliki pertimbangan bobot kriteria sebesar 3,5 yang berarti efektif untuk diterapkan.
c) Rangking III adalah alternatif kebijakan pembentukan jaringan pasar perikanan tahun dengan jumlah total skor dari seluruh kriteria sebesar 19 atau memiliki bobot kriteria sebesar 3,1 yang berarti cukup efektif untuk diterapkan
Penjelasan diatas  tersebut menkonfirmasikan bahwa alternatif kebijakan yang direkomendasikan  merupakan  langkah  sinergis  sebagai  respon  terhadap  kompleksitas permasalahan  desa  nelayan  miskin,  respon  tersebut  untuk  menjawab  permasalahan sesuai  dengan  karakteristik  desa  yang  lokal  spesifik,    Untuk  menunjukan  variatifnya kemiskinan pedesaan di Kabupaten Kutai Kertanegara, maka berikut ini akan disarikan variasi yang ditemukan dalam kasus kemiskinan Amborawang Laut pada tabel 7 berikut ini:
Tabel 7 Variasi Kasus Kemiskinan Masyarakat Nelayan Desa Ambarawang Laut No Variabel Desa Ambarawang Laut 1 2 3 1  Kelompok miskin spesifik Nelayan 2  Tipe Kemiskinan Intersitisial Poverty 3  Proses Kemiskinan Patronisasi Kemiskinan Punggawa-Sawi 4  Sumber kemiskinan (masalah pokok kemiskinan) Rendahnya hasil tangkapan ikan kecil nelayan sawi (5,6ton/tahun/KK) 5  Penyebab kemiskinan pedesaan (masalah formal) 1. Rendahnya  askes  terhadap  permodalan.    Pada  saat  ini ada beberapa nelayan yang mengolah tambak produktif seluas  +  50  ha  dengan  keperluan  dana  sebesar  dana  + Rp  20-30  juta,  namun  terbengkalai  karena  ketiadaan akses pendanaan
2. Rendahnya  teknologi  penangkapan  dan  pengolahan ikan
3. Rendahnya  askes  terhadap  jaringan  pemasaran  karena burukunya sarana jalan desa (+ 13 km) tidak ada PPI, kelompok nelayan dan koperasi nelayan serta TPI 6  Respon pemerintah (kebijakan status quo) Pengembangan desa nelayan menjadi desa perladangan 7  Alternatif kebijakan 1. Bantuan  permodalan  bagi  nelayan  dengan  sasaran kebijakan pengadaan program bantuan permodalan dan pembentukan Lembaga kredit pendesaan 2. Penerapan  teknologi  bagi  nelayan  dengan  sasaran kebijakan peningkatan penyuluhan partisipatif program motorisasi  alat  tangkap  serta  penerapan  teknologi pengolahan hasil perikanan
3. Pembentukan jaringan pasar perikanan dengan sasaran kebijakan  perbaikan  sarana  jalan  desa  +  13  km pembentukan  kelompok  dan  koperasi  nelayan, pembentukan PPI dan TPI
Sumber: Analisis data primer

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  permasalahan  yang  dihadapi  oleh masyarakat nelayan miskin (sawi) Desa Ambarawang Laut dengan pendekatan analisis kebijakan publik, maka dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:
1. Masyarakat  miskin  pedesaan  nelayan  Desa  Ambarawang  Laut  Kabupaten  Kutai Kertanegara  merupakan  masyarakat  miskin  yang  mengalami  berbagai  dimensi kemiskinan baik dimensi property (kemiskinan kebendaan), physical weakness (rasio ketergantungan  akibat  kelemahan  fisik), Powerlesness (ketidakberdayaan  dalam menghadapi  pelaku  ekonomi  besar),  Isolasi  (secara  geografis)  dan vulnerability (kerentanan  menghadapi  berbagai  perubahan  alam,  sosial,  ekonomi  dan politik/kebijakan).  Tipe  kemiskinan  masyarakat  nelayan  Desa  Ambarawang  Laut merupakan  kemiskinan  dengan  tipe interstisial  poperty atau  kantong  kantong kemiskinan yang berada disekitar pelaku ekonomi besar (perusahaan besar).
2. Kemiskinan  masyarakat  pedesaan  Kabupaten  Kutai  Kertanegara  bersumber  pada produktivitas  mereka  yang  rendah,  rendahnya  produktivitas  masyarakat  pedesaan tersebut  ditandai  dengan  rendahnya  rendahnya  hasil  tangkapan  ikan  untuk masyarakat  nelayan,  rendahnya  produktivitas  masyarakat  pedesaan  ini  dikarenakan rendahnya  akses  mereka  terhadap  sumber  daya  produktif  seperti,  tanah,  air, kesempatan  kerja,  modal/kapital,  teknologi,  kebijakan  yang  berpihak,  pemasaran, pendidikan, pelatihan, serta daya dukung lingkungan yang berkelanjutan.
3. Proses-proses  kemiskinan  yang  menyebabkan  kemiskinan  masyarakat  pedesaan nelayan  umumnya  didominasi  oleh  proses  patronisasi  kemiskinan  punggawa-sawi, patronasiasi  kemiskinan  ini  mengakibatkan  rendahnya  askes  nelayan  miskin  (sawi) terhadap  permodalan,  rendahnya  akses  terhadap  teknologi  penangkapan  dan pengolahan ikan, serta rendahnya askes terhadap jaringan pemasaran.
4. Program-program  pemerintah  yang  turun  sebagai  respon  pemerintah  terhadap kemiskinan  masyarakat  desa  nelayan  tidak  relevan,  karena  tidak  menjawab permasalahan  lokal  spesifik  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  nelayan.  Program  yang turun  juga  banyak  memiliki  kelemahan,  selain  teramat  birokratis  dan  prosedural umumnya  juga  tidak  toleran  terhadap  variabilitas  yang  ada  pada  masyarakat pedesaan.
5. Adapun  alternatif  kebijakan  yang  direkomendasikan  untuk  pengentasan  kemiskinan masyarakat  nelayanan  Desa  Amborawang  Laut  adalah  bantuan  permodalan  bagi nelayan  dengan  sasaran  kebijakan  pengadaan  program  bantuan  permodalan  dan
pembentukan  Lembaga  kredit  pendesaan;  penerapan  teknologi  bagi  nelayan  dengan sasaran  kebijakan  peningkatan  penyuluhan  partisipatif  program  motorisasi  alat tangkap  serta  penerapan  teknologi  pengolahan  hasil  perikanan  serta  pembentukan jaringan pasar perikanan dengan sasaran kebijakan perbaikan sarana jalan desa + 13 km  pembentukan  kelompok  dan  koperasi  nelayan,  serta  pembentukan    Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
6. Untuk  mengentaskan  kemiskinan  pedesaan  perlu  diupayakan  peningkatan produktivitas  masyarakat  miskin  melalui  berbagai  kebijakan  yang  pada  dasarnya memudahkan  akses  mereka  terhadap  sumber  daya  produktif.  Peningkatan produktivitas  dengan  memberikan  akses  mereka  terhadap  berbagai  sumber  daya produktif  tersebut,  merupakan  kunci  dari  keberhasilan  berbagai  program  yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan pedesaan.

## BIBLIOGRAFI
Baiquni  M,  Participatori  Rural  Appraisal  Metode  dan  Teknik  Partisipatif  Dalam Pengembangan  Perdesaan-Petani  Adalah  Penentu  Kebijakan,  Makalah Program Pelatihan TMPP MAP UGM, Yogyakarta, 1999.
BPS,  Penduduk  Miskin  dan  Desa  Tertinggal  1993:  Metodologi  dan  Analisis,  Jakarta,
1994.
Chambers, Robert, Rural Development Putting The Last First, Logman Inc, 1983 Chambers,  Robert,  Participatory  Rural  Apraisal;  Memahami  Desa  Secara  Partisipatif Kanisius, Yogyakarta, 1992
Dunn, William,N, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, yogyakarta, 1994
Dye,R, Thomas, Undestanding Public Policy. Prentice hall,Inc, Englewood. Cliffs, New Jersey, 1972.
Effendi,  Sofian,  Analisis  Kebijakan  Publik,  Modul  Kuliah  MAP  Universitas  Gadjah
Mada, Yogyakarta, 1999
Effendi,  Sofian,  Implementasi  dan  Evaluasi  Kebijakan  Publik,  Modul  Kuliah  MAP
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2000
Jazairy, Idris, dkk, The State Of World Rural Proverty An Inquiry Into Its Causes And Concequences, New York University Press, NY, 1992
Nasikun,  Isu  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan,  Modul  Kuliah  MAP  UGM,
Yogyakarta, 2000.
Suwandi,  Made,  Penguatan  Otonomi  Daerah  Dan  Penghapusan  Kemiskinan  di Indonesia, Jurnal Pembangunan Daerah, Depdagri, Jakarta, 1998.
Syaukani,  HR,  Pokok-Pokok  Pikiran  Pemberdayaan  Masyarakat,  Lembaga Studi Pembangunan Kalimantan Timur, Tenggarong, 2000.
Koran:
➢ Kompas, Edisi 11 September 2000.
➢ Kompas, Edisi 19 Oktober 2000.

## Copyright holder:
Bambang Arwanto (2022)
First publication right: Jurnal Ilmiah Indonesia: Syntax Literate
This article is licensed under: