INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 5593-5604 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Atas Terjadinya Tindak Pidana Malpraktik Medis oleh Dokter yang Bertugas Di Rumah Sakit
T. Riza Zarzani 1 ✉ , Ismaidar 2 , Abdur Rahman Sirait 3
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: tengkuriza49@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Rumah sakit bukan semata tempat praktik pelayanan kesehatan namun memiliki kedudukan sebagai subyek hukum. Subyek hukum rumah sakit berbentuk korporasi yang berbadan hukum. Karakteristik badan  hukum  korporasi  rumah  sakit  mempunyai  perbedaan  dengan  korporasi  lainnya.  Hal  ini dipengaruhi oleh struktur organ korporasi rumah sakit yang membedakan pemilik, organisasi manajerial dan pelayanan. Malpraktik merupakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam  melaksanakan  profesinya  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional, dimana akibat dari kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan mengkaji aspek hukum pidana dalam hukum kesehatan tentang malpraktik, teori dan pendapat ahli untuk usulan kebijakan hukum yang lebih baik. Melakukan studi kepustakaan yang bersumber dari 3 (tiga)  bahan  hukum  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  yang  menyebabkan  terjadinya  tindak pidana  malpraktek  di  rumah  sakit,  upaya  apa  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya malpraktik medis di rumah sakit dan kebijakan hukum pidana terhadap korporasi atas terjadinya tindak pidana malpraktik medis oleh dokter yang bertugas di rumah sakit. Berdasarkan permasalahan yang diangkat  dapat disimpulkan  bahwa  pelayanan  dalam  rumah  sakit sangat bertumpu  pada  pelayanan dokter  karena  berperan  penting  dalam  fungsi  memberi  pelayanan  kepada  pelanggan  rumah  sakit. Dalam  melakukan  profesinya,  dokter  dituntut  harus  mematuhi  kode  etik  kedokteran  yaitu  ilmu kedokteran mutakhir, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama.
Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana Korporasi, Malpraktik Medis, Dokter, Rumah Sakit

## Abstract
Hospitals are not merely places where health services are practiced but have a position as legal subjects. The legal subject of hospitals is in the form of legal corporations. The characteristics of hospital corporate legal entities are different from other corporations. This is influenced by the structure of the hospital's corporate organs which differentiate between owner, managerial and service organizations. Malpractice is an error or negligence committed by health workers in carrying out their profession which is not in accordance with professional standards and standard operational procedures, where as a result of the error or negligence the patient suffers serious injury, disability or even death. The research method used is a normative legal method by examining aspects of criminal law in health law regarding malpractice, theory and expert opinions to propose better legal policies. Conduct literature studies sourced from 3 (three)  legal  materials,  namely  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary  legal materials.  This  research  aims  to  find  out  what  factors  cause  criminal  acts  of  medical  malpractice committed  by  hospital  doctors,  what  efforts  can  be  made  to  prevent  the  occurrence  of  medical malpractice committed by hospital doctors and what is the corporate criminal law policy regarding the occurrence of criminal acts of malpractice? medical treatment carried out by hospital doctors. Based on the problems raised, it can be concluded that services in hospitals rely heavily on the services of doctors because this position is an important role in the function of providing services to hospital customers. In carrying out their profession, doctors are required to comply with the code of medical ethics, namely the latest medical science, general ethics, medical ethics, law and religion.
Keywords: Corporate Criminal Law Policy, Malpractice, Doctors, Hospitals

## PENDAHULUAN
Manusia  dalam  hidupnya  tidak  selamanya  diberikan  kesehatan.  Disaat  sakit  pasti merasakan  lemah  dan  tak  berdaya  sehingga  hal  yang  lazim  apabila  memutuskan  untuk pergi berobat ke dokter. Setiap manusia mempunyai hak untuk memelihara kesehatannya sendiri karena kesehatan adalah milik semua umat manusia. Seperti yang sudah tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa  kesehatan  adalah  sehat,  baik  secara  fisik,  mental,  spiritual  maupun  sosial  yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Pembangunan kesehatan merupakan sebagian dari unsur kesejahteraan yang perlu diagendakan  dalam  bentuk  berbagai  upaya  kesehatan  bagi  seluruh  masyarakat.  Harus melaksanakan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan efisien di masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pancasila dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan (Maulana, Panji, 2019). Undang-Undang Republik Indonesia No.29 Tahun 2004 tentang Praktik  Kedokteran juga menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan ditujukan
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam  rangka  mewujudkan  derajat  kesehatan  yang  optimal  sebagai  salah  satu  unsur kesejahteraan umum.
Perkembangan  dunia  medis  sangat  mempengaruhi  fungsi  rumah  sakit  sebagai penyedia  jasa  pelayanan  kesehatan.  Rumah  sakit  sering  mengalami  krisis  pelayanan kesehatan karena fungsi rumah sakit bukan saja tempat untuk berobat tetapi pelayanannya meliputi  kegiatan  yang  bersifat  kuratif,  rehabilitatif,  promotif  dan  preventif.  Batas kewenangan dan tanggung jawab etik para tenaga kesehatan di rumah sakit harus sesuai dengan  standard  profesi  karena  setiap  tindakan  medis  yang  dilakukan  mempunyai hubungan hukum antara rumah sakit, dokter dan pasien.
Rumah  sakit  dalam  bahasa  Inggris hospital  berasal  dari  kata  dalam  bahasa  latin hospitalis  yang  berarti  tamu.  Secara  lebih  luas  kata  itu  bermakna  menjamu  para  tamu. Menurut  sejarahnya, hospital  atau  rumah  sakit  adalah  suatu  lembaga  yang  bersifat kedermawanan ( charitable) untuk merawat pengungsi atau memberikan pendidikan bagi orang-orang  yang  kurang  beruntung  (miskin)  berusia  lanjut,cacat,atau  para  pemuda (Bambang Hadikusuma, 2010).
Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah menempatkan rumah sakit  sebagai  institusi  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat.  Rumah  sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dalam bentuk pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pembentuk undang-undang rumah sakit telah memposisikan rumah  sakit  sebagai  institusi  pelayanan  kesehatan  yang  berbadan  hukum.  Hal  itu menjelaskan  bahwa  rumah  sakit  merupakan  bagian  dari  subyek  hukum.  Rumah  sakit memiliki  hak  dan  kewajiban  dalam  hal  pertanggungjawaban  hukum  rumah  sakit  dalam transaksi pelayanan kesehatan.
Rumah sakit merupakan lembaga pelayanan kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh  kemajuan  teknologi,  perkembangan  ilmu  pengetahuan  kesehatan  dan  kehidupan sosial  ekonomi  masyarakat.  disaat  melaksanakan  pelayanan  kesehatan  terhadap  para pasien, tidak selamanya layanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Ada kalanya layanan terjadi karena kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan malapetaka seperti misalnya cacat, lumpuh atau bahkan meninggal dunia (Setya Wahyudi, 2011).
Hukum kesehatan Indonesia tidak mengatur secara tegas pengertian malpraktik oleh tenaga kesehatan maupun malpraktik oleh rumah sakit. Bahkan di dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit hanya ada 3 (tiga) pasal yang menyinggung adanya  bentuk  malpraktik,  yakni  Pasal  29  Undang-Undang  Kesehatan  yang  mengatur
adanya  kelalaian  tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan  profesinya,  Pasal  58  mengatur adanya kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan serta Pasal 32 Undang-Undang Rumah Sakit yang mengatur tuntutan baik perdata maupun pidana atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar.
Rumah  sakit  harus  mengikuti  kemajuan  teknologi  dan  perkembangan  ilmu pengetahuan kesehatan agar dapat menaikkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, termasuk  menghindari  praktik-praktik  yang  dapat  merugikan  hak  pasien  atas  pelayanan kesehatan yang tidak bermutu, yang sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan rumah sakit.
Sebenarnya  malpraktik  di  Indonesia  sangat  sering  terjadi  meskipun  sudah  ada beberapa perangkat hukum yang mengatur rumah sakit dan praktik kedokteran dengan sanksi-sanksinya bagi pelanggar hukum kesehatan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pasien yang menjadi korban akibat malpraktik dokter. Sehingga tidak heran jika seorang dokter digugat oleh pasien atau keluarganya setelah diketahui bahwa penyakit si pasien menjadi bertambah parah bahkan menimbulkan cacat serta kematian (Zaeni Asyhadie, 2017). Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menulis karya ilmiah yang berjudul “ Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Atas Terjadinya Tindak Pidana Malpraktik Medis Oleh Dokter Yang Bertugas Di Rumah Sakit“ .

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  suatu  cara  yang  dipakai  peneliti  untuk  mendapatkan jawaban  dari  hal-hal  yang  dipertanyakan  dalam  rumusan  masalah.  Jenis  penelitian  yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan  penelitian  ini  memerlukan  bahan  hukum  sebagai  data  utama.  Sedangkan  sifat penelitian  ini  bersifat  deskriktif  analitis  yang  akan  digambar,  diuraikan  dan  dianalisa. Penelitian yang bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan (Bambang Sunggono,  2003)  seperti  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran  dan  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Bahan  hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi  buku,  hasil  penelitian,  pendapat  hukum,  dokumen-dokumen  lain  yang  ada relefansinya  dengan  masalah  yang  diteliti.  Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, meliputi kamus hukum atau kamus bahasa lain. Sedangkan pengumpulan bahan dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  studi  dokumen  (studi  kepustakaan)  terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan atau literatur  seperti  buku,  artikel,  jurnal  dan  hasil  penelitian  yang  ada  kaitannya  dengan penelitian yang diangkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Malpraktik Medis Oleh Dokter Yang Bertugas Di Rumah Sakit
Malpraktik  merupakan  kesalahan  maupun  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan  dalam  melaksanakan  profesinya  melakukan  suatu  tindakan  dengan  standar operasional  prosedur  yang  benar  tetapi  mengakibatkan  kerugian  kesehatan  dan keselamatan  konsumen  yang  ditanganinya.  Yang  mana  akibat  dari  kesalahan  atau kelalaiannya tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia (Sibarani, S, 2017). Menurut M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir (1999), pengertian dari Malpraktik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu yang lazim dipergunakan  dalam  mengobati  pasien  atau  orang  yang  terluka  menurut  ukuran  di lingkungan yang sama. Yang dimaksud dengan kelalaian adalah sikap kurang hati-hati dan tidak wajar dalam memperlakukan seseorang.
Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita- cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 (Oemar Seno Adji,  1991).  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  yang dimaksud  dengan  kesehatan  adalah  keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental,  spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tanpa kesehatan manusia tidak akan bisa merasakan hidup yang layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik.
Dokter  sebagai  profesi  yang  mengabdikan  ilmunya  untuk  kepentingan  umum mempunyai kebebasan dan kemandirian yang berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan sesuai  dengan  kode  etik  kedokteran.  Kode  etik  kedokteran  ini  bertujuan  untuk mengutamakan  kepentingan  dan  keselamatan  pasien,  serta  menjamin  bahwa  profesi kedokteran harus senantiasa dilaksanakan dengan niat yang luhur dan dengan cara yang benar (S. Soetrisno, 2010). Jika dilihat dari perkembangan dunia medis di Indonesia, kasus malpraktik yuridis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terutama dokter dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan besar yang terdiri dari :
a. Malpraktik  Perdata  ( Civil  Malpractice)  terjadi  apabila  terdapat  hal-hal  yang menyebabkan  tidak  terpenuhinya  isi  perjanjian  (wanprestasi)  di  dalam  transaksi terapeutik  oleh  dokter  atau  tenaga  kesehatan  lain  atau  terjadinya  perubahan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian pada pasien;
b. Malpraktik Pidana ( Criminal Malpractice) terjadi apabila pasien meninggal dunia atau cacat karena dokter maupun tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati dan kurang cermat dalam upaya penyembuhan terhadap pasien; dan
c. Malpraktik  Administratif  ( Administrative  Malpractice)  terjadi  apabila  dokter  atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang  berlaku.  Contohnya  :  menjalankan  praktik  dokter  tanpa  lisensi  atau  izinnya, menjalankan praktik dengan izin yang sudah kadaluwarsa dan menjalankan praktik tanpa membuat cacatan medik.
Perlu  kita  ketahui  bahwa  Penuntutan  pertanggungjawaban  pidana  hanya  dapat dilakukan jika pasien menderita cacat permanen atau meninggal dunia (Muhamad Sadi Is, 2015). Malpraktik pidana terjadi apabila seorang dokter yang tidak melakukan pekerjannya sesuai dengan standar operasional kedokteran dan standar prosedur tindakan medik berarti telah melakukan kesalahan dan kelalaian, yang dapat ditunutut secara hukum pidana.
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana malpraktik medis oleh dokter yang bertugas di rumah sakit, yaitu :
a. Faktor materi;
b. Kondisi fisik yang mengalami kelelahan atau kecapekan;
c. Kurangnya ketersediaan alat dan bahan perawatan disaat mau melakukan tindakan;
d. Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Medik (SPM),
e. Perbandingan jumlah tenaga medis yang tidak merata sehingga menyebabkan terjadi pecahnya suatu konsentrasi dalam tindakan medis;
f. Tidak  menambah  ilmu  pengetahuan  serta  tidak  mengikuti  perkembangan  ilmu kedokteran;
g. Tidak merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian serta kemampuan yang lebih baik
h. Tidak memegang rahasia dokter;
i. Kurangnya pengawasan oleh Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia);
j. Terjadinya komunikasi dua arah yang tidak berhasil antara dokter dengan pasien serta dokter  dengan  keluarga  pasien.  Contohnya  :  dalam  penanganan  di  IGD  (Instalasi Gawat Darurat);
k. Melakukan  hal-hal  yang  ceroboh  atau  penanganan  yang  menyimpang  terhadap pasien  sehingga  menimbulkan  kerugian  dan  memberikan  dampak  yang  buruk terhadap pasien; dan
l. Mengabaikan perikemanusiaan dengan tidak melakukan pertolongan darurat kepada seorang pasien.
Upaya  Apa  Yang  Dapat  Dilakukan  Untuk  Mencegah  Terjadinya  Malpraktik  Medis  Oleh Dokter Yang Bertugas Di Rumah Sakit
Tenaga  kesehatan  diharapkan  memberikan  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan standar profesinya, dalam arti kata jangan hanya mengejar materi sedangkan pengobatan yang  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Kepentingan  pertama  dalam pengobatan adalah kesembuhan pasien. Serta perlu diadakan hubungan kerjasama antara tenaga  kesehatan  dengan  para  aparat  penegak  hukum  untuk  menyatukan  persepsi mengenai kasus malpraktek mengingat upaya kesehatan harus dilaksanakan secara serasi dan  seimbang  oleh  pemerintah  dan  masyarakat.  Pemerintah  diharapkan  lebih  mampu menghadapi tugasnya agar dapat mengatur secara baik masalah yang menyangkut dengan kesehatan. Untuk itu masalah organisasi dan manajemen kesehatan harus selalu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh (Bahder Johan Nasution, 2013).
Dokter yang menjalankan profesinya sangat diharapkan agar bersikap bijaksana dan teliti  dalam  menjunjung  tinggi  ilmu  kedokteran  serta  bersikap  profesional  dokter  dalam melaksanakan pelayanan tindakan medis terhadap pasien. Sebenarnya tidak ada manusia yang sempurna akan tetapi profesi dokter merupakan profesi yang sangat mulia. Seorang dokter tidak harus menjamin keselamatan nyawa pasien tapi seberapa besar dan sesuai usaha  yang  telah  dijalankan  dokter  untuk  menyelamatkan  kehidupan  seorang  pasien. Seseorang yang berprofesi dokter diharuskan memiliki integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Dan hal yang terpenting yang tidak  bisa  diabaikan adalah agar selalu  memperhatikan  sarana  dan  prasarana  di  rumah  sakit  itu  demi  menunjang  kinerja tenaga medis dalam bekerja dan meminimalisir terjadinya malpraktik.
Adapun  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  malpraktik  medis oleh dokter yang bertugas di rumah sakit, yaitu :
a. Harus mengutamakan kepentingan pasien. Jika tim medis merasa ragu atas tindakan yang  akan  dilakukan,  segera  diskusikan  bersama  tim  medis  lain  atau  senior  agar mendapatkan masukan yang diperlukan bagi tim medis lainnya;
b. Meningkatkan pengetahuan di bidang ilmu kedokteran;
c. Tidak melakukan tindakan medis yang belum dikuasai oleh dokter terhadap pasien;
d. Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis;
e. Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan tindakan karena perjanjian berbentuk daya upaya ( inspaning verbintenis) bukan perjanjian akan berhasil (resultaat verbintenis);
f. Menjalin  komunikasi  yang  baik  antara  dokter,  keluarga  pasien  dan  pasien. Memberikan kasih sayang kepada pasien dan keluarganya dengan keterbukaan, jujur dan penuh hormat; serta
g. Memeriksa ulang hasil diagnose pasien agar tidak salah dalam memberikan obat dan selanjutnya dapat merencanakan perawatan pasien dengan tepat.
Kebijakan Hukum Pidana Korporasi Atas Terjadinya Tindak Pidana Malpraktik Medis Oleh Dokter Yang Bertugas Di Rumah Sakit
Rumah  sakit  berperan  sebagai  institusi  pelayanan  kesehatan  yang  dalam penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  tersebut  dilakukan  secara  paripurna  dengan menyediakan  rawat  inap,  rawat  jalan  dan  gawat  darurat  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Rumah Sakit merupakan sebuah organisasi  yang  dibentuk  oleh  suatu  Badan  Hukum  (Pemerintah,  Yayasan,  Perseroan Terbatas, Perkumpulan). Salah satu prinsip dari setiap organisasi adalah unsur “ authority ”. Jika dilihat dari sudut manajemen maka dalam setiap organisasi termasuk organisasi rumah sakit  harus ada  pucuk  pimpinan yang memikul tanggungjawab dan wewenang tertinggi (Hasrul Buamona, 2016). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Rumah Sakit.
Hukum  berpandangan  bahwa  rumah  sakit  tidak  sekedar  tempat  praktik  pelayanan kesehatan namun juga suatu organisasi yaitu institusi kesehatan. Menurut kamus bahasa Indonesia, kata institusi merujuk pada sesuatu yang bersifat kelembagaan. Kelembagaan yang tidak dapat lepas dari aturan hukum di Indonesia. Rumah sakit sebagai lembaga badan hukum diberikan kekuasaan pendukung hak dan kewajiban. Pengurus badan hukum rumah sakit ada 3 (tiga) yaitu pemilik rumah sakit, management rumah sakit dan staff medis (Don Griffin,  2006).  Kasus  hukum  kedokteran  umumnya  terjadi  di  rumah  sakit  dimana  dokter tersebut  bekerja  (Khoirunisa,  Qorina,  2019).  Penerapan  hukum  di  bidang  kedokteran
merupakan suatu intervensi hukum. Tetapi saat ini intervensi hukum ini tidak berlaku lagi sejak adanya Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI) yang mengatur dan mengawasi dokter dalam menjalankan tugasnya.
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  istilah  asing  disebut  dengan toekenbaardheid atau dalam bahasa Inggris disebut dengan criminal responsibility, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka  dipertanggungjawabkan  atas  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  atau  tidak. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan tersebut terbukti melawan hukum dan perbuatannya memenuhi unsur delik yang telah di tentukan dalam undang- undang (Andi Sofyan dan Nur Azis, 2016).
Apabila  tenaga  medis  terbukti  melakukan  tindakan  malpraktik  atau  perbuatan pelanggaran hukum dalam profesi kedokteran maka tenaga medis tersebut akan dituntut secara hukum adminitrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Manajemen rumah sakit juga dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  karena  memiliki  wewenang  melakukan  tindakan pencegahan, penghentian atas tindakan dokter yang tidak sesuai serta manajemen yang kurang melakukan pengawasan terhadap perbuatan dokter, Seperti yang tercantum dalam Pasal 190 dan pasal 201 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Ketentuan  Pasal  190  mengatur  bahwa  “  (1)  Pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 2 atau Pasal 85 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1  mengakibatkan  kecacatan  atau  kematian,  pimpinan  fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Ketentuan  Pasal  201  mengatur  bahwa  “  (1)  Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat 1, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200  dilakukan oleh korporasi.  Selain pidana  penjara  dan denda terhadap pengurusnya,  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  korporasi  berupa  pidana  denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat 1, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199 dan Pasal 200. (2) Selain pidana  denda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1,  korporasi  dapat  dijatuhi  pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.
Unsur  kesalahan  dalam  malpraktek  tidak  hanya  melanggar  aturan  hukum  pidana tetapi melanggar etika kedokteran yang telah ditetapkan oleh kode etik kedokteran dan sumpah  dokter.  Dalam  memberikan  pelayanan  medis  terhadap  pasien  terdapat  standar yang  harus  dilaksanakan  oleh  seorang  dokter,  yang  mana  jika  standar  tesebut  tidak dilaksanakan akan menjadi sebuah pelanggaran yang dianggap sebagai suatu kesalahan secara professional. Korporasi atau badan hukum rumah sakit dapat pula dituntut sebagai pelaku perbuatan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 2 dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dilapangan  yang  telah  diuraikan  dalam pembahasan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak  pidana malpraktik medis oleh dokter  yang  bertugas  di  rumah  sakit,  yaitu  :  Faktor  materi,  Kondisi  fisik  yang mengalami  kelelahan  atau  kecapekan,  Kurangnya  ketersediaan  alat  dan  bahan perawatan disaat mau melakukan tindakan, Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Medik (SPM),
Perbandingan  jumlah  tenaga  medis  yang  tidak  merata  sehingga  menyebabkan terjadi pecahnya suatu konsentrasi dalam tindakan medis, Tidak menambah ilmu pengetahuan serta tidak mengikuti perkembangan ilmu kedokteran, Tidak merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian serta kemampuan yang lebih baik, Tidak  memegang  rahasia  dokter,  Kurangnya  pengawasan  oleh  Dinas  Kesehatan yang bekerja sama dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Terjadinya komunikasi dua arah yang tidak berhasil antara dokter dengan pasien serta dokter dengan keluarga pasien. Contohnya : dalam penanganan di IGD (Instalasi Gawat Darurat), Melakukan hal-hal  yang  ceroboh  atau  penanganan  yang  menyimpang  terhadap  pasien sehingga menimbulkan kerugian dan memberikan  dampak yang buruk terhadap pasien, dan Mengabaikan perikemanusiaan dengan tidak melakukan pertolongan darurat kepada seorang pasien.
2. Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  malpraktik  medis  oleh dokter yang bertugas di rumah sakit, yaitu Mengutamakan kepentingan pasien, Jika tim  medis  merasa  ragu  atas  tindakan  yang  akan  dilakukan,  segera  diskusikan bersama tim medis lain atau senior agar mendapatkan masukan yang diperlukan bagi  tim  medis  lainnya,  Meningkatkan  pengetahuan  di  bidang  ilmu  kedokteran, Tidak melakukan tindakan medis yang belum dikuasai oleh dokter terhadap pasien,
Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis, Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan tindakan karena perjanjian berbentuk daya upaya ( inspaning verbintenis) bukan perjanjian akan berhasil (resultaat verbintenis), Menjalin  komunikasi  yang  baik  antara  dokter,  keluarga  pasien  dan  pasien, Memberikan  kasih  sayang  kepada  pasien  dan  keluarganya  dengan  keterbukaan, jujur  dan  penuh  hormat  serta  Memeriksa  ulang  hasil  diagnose  pasien  agar  tidak salah  dalam  memberikan  obat  dan  selanjutnya  dapat  merencanakan  perawatan pasien dengan tepat.
3. Kebijakan hukum pidana korporasi atas terjadinya tindak pidana malpraktik medis oleh  dokter yang bertugas di rumah sakit, yakni rumah sakit  merupakan institusi pelayanan kesehatan yang berdasar pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit harus berbadan hukum. Pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap malpraktek medik di rumah sakit jika ditinjau dari sudut rumah  sakit,  maka  tanggungjawab  rumah  sakit  itu  sendiri  meliputi  tiga  hal  yaitu tanggungjawab  yang  berkaitan  dengan  personalia,  tanggungjawab  yang menyangkut sarana dan peralatan, tanggungjawab yang menyangkut duty of care (kewajiban memberikan perawatan yang baik). Korporasi atau badan hukum rumah sakit dapat pula dituntut sebagai pelaku perbuatan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 2, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran serta Pasal 190 Jo. Pasal 201 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Sofyan dan Nur Azis, 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar : Pustaka Pena Press. Bahder Johan Nasution, 2013. Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta, Rineka Cipta.
Bambang Hadikusuma, 2010, Manajemen Pemasaran Untuk Rumah Sakit, Jakarta : Rineka Cipta.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
2003.
Don Griffin, 2006. Hospitals : What They Are And How They Work, Third Edition, Jones And Bartlett Publishers, Massachusetts.
Hanafiah M. Jusuf dan Amri Amir, 1999. Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan, Buku Kedoketran, Jakarta.
Muhamad  Sadi  Is,  2015. Etika  Hukum  Kesehatan  Teori  dan  Aplikasinya  di  Indonesia, Jakarta, Kencana.
Oemar Seno Adji, 1991. Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter Profesi Dokter, Jakarta : Erlangga.
S.  Soetrisno,  S.H.,M.H,  2010. Malpraktek  Medik  Dan  Mediasi  Sebagai  Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang, Hal. V.
Zaeni  Asyhadie, Aspek-Aspek  Hukum  Kesehatan  Di  Indonesia.  Edisi.  1  Cet.  1  Depok  : Rajawali Pers, 2017.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Hasrul Buamona, 2016. Tanggung Jawab Pidana Korporasi Rumah Sakit, Jurnal Hukum Novelty Vol.7 No.1 Februari, Hal. 108.
Khoirunisa, Qorina. 2019. “ Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Pasien Korban Malpraktik Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” , JOM : Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VI, No. 1, P. 2
Maulana,  Panji.  2019.  “ Pertanggungjawaban  Pidana  Rumah  Sakit  Akibat  Kelalaian Pelayanan Medis (Studi Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak ).”  Syiah Kuala Law. Journal 3, no. 3 : 424.
Setya Wahyudi. 2011. “ Tanggungjawab Rumah Sakit Terhadap Kergian Akibat Kelalaian Tenaga  Kesehatan  dan  Implikasinya ”,  Jurnal  Dinamika  Hukum  Vol.  11  No.  3 September.  Hal. 505.
Sibarani, S, 2017. Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia, Justitia eT Pax, 33 (1). Hal. 1-22.