## REFORMASI HUKUM DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK MENGANTISIPASI PELANGGARAN MEREK MELALUI NAMA DOMAIN
(CYBERSQUATTING)
Widiya Murti Astrini 1 , Elfrida Ratnawati 2
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti Jakarta Email: widyawood@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Cybersquatting; Kepastian Hukum; Perlindungan Hukum Artikel  ini  ditulis  dengan  tujuan  mengkaji  pelindungan  terhadap  pemilik  merek terdaftar yang menjadi korban kejahatan cybersquatting secara hukum. Masalah difokuskan pada implikasi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  terkait  penanganan  kasus  cybersquatting  di
Indonesia. Guna mendekati masalah ini digunakan acuan teori kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  kajian  menyimpulkan  bahwa  Undang- Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 belum menjelaskan dan mengatur dengan tegas tentang cybersquatting, sehingga akan sulit untuk menjerat pelakunya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memformulasikan peraturan khusus yang mengatur tentang cybersquatting ini agar kedepannya dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
ABSTRACT Keywords: Cybersquatting; Legal Certainty; Legal Protection The article was written with the purpose of examining protection for registered trademark owners who become the victims of cybersquatting crime legally. The problem is focused on the implications of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks  and  Geographical  Indications  regarding  the  handling  of cybersquatting cases in Indonesia. To approach this problem, the legal certainty theory is used as a reference. This study uses a type of normative legal research with  secondary  data  which  is  analyzed  qualitatively.  The  results  of  the  study concluded that Law Number 20 of 2016 has not clearly explained and regulated cybersquatting, so it will be difficult to ensnare the perpetrators. Therefore, the government needs to formulate special regulations governing cybersquatting so that in the future it can provide legal certainty to the public.

## PENDAHULUAN
Cybersquatting merupakan bentuk kejahatan baru semenjak adanya internet yang menjadi isu pelik dan perhatian banyak negara. Kejahatan baru ini dilakukan dengan membajak atau meniru merek  terkenal  dalam  bentuk  nama  domain  dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan.  Pemilik merek di Indonesia, seperti halnya di negara lain, juga menjadi sasaran pembajakan ini. Sebut saja kasus Mustika Ratu pada 5 September 1996 dan Traveloka. Pembajakan yang dialami kedua merek terkenal tersebut dilakukan baik dengan tujuan mengelabui calon konsumen maupun pelanggan untuk  mendapatkan  keuntungan.  Keuntungan  diperoleh  pelaku  dengan  cara  menjual  domain
tersebut  kepada  pemegang  merek  asli.  Selain  merugikan  pemegang  merek  asli,  kejahatan cybersquatting ini juga merugikan calon konsumen yang tertipu akibat penggunaan nama domain yang serupa merek yang sedang mereka butuhkan.
Menyikapi  maraknya  kejahatan  cybersquatting  tersebut,  pemerintah  telah  mengambil upaya tegas dengan mengeluarkan peraturan, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Undang-Undang  (UU)  Nomor  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 23  nama  domain,  hak  kekayaan  intelektual  dan  perlindungan  hak  pribadi  diatur  bahwasanya “setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat  berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama yang didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip  persaingan  usaha  secara  sehat,  dan  tidak  melanggar  hak  Orang  lain”.  Selanjutnya  juga disebutkan  bahwasanya  gugatan  pembatalan  nama  domain  dapat  diajukan  ketika  ditemukan indikasi penggunaan nama domain yang terasosiasi dengan merek tertentu tanpa persetujuan dari pemilik sah dari merek tersebut.
Pengaturan  terkait  penggunaan  nama  domain  yang  berhubungan  dengan  merek  tertentu tanpa  persetujuan  pemilik  sah  merek  tersebut  terdapat  dalam  Undang-Undang  (UU)  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  Pasal  83.  Pasal  tersebut  menyatakan bahwasanya “pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk  barang  atau  jasa  yang  sejenis  berupa  gugatan  ganti  rugi,  dan/atau  penghentian  semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut”.
Kendati sudah ada peraturan yang mengatur perihal  larangan penggunaan nama domain yang  terasosiasi  dengan  merek  terdaftar,  kasus  cybersquatting  masih  sering  terjadi.  Salah  satu celah yang dimanfaatkan oleh pelaku ialah proses pendaftaran merek dan  domain yang dikelola oleh  2  lembaga  berbeda.  Pendaftaran  merek  dikelola  oleh  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual (DJKI) yang secara organisasi berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia.  Sementara  itu  pengelolaan  pendaftaran  domain  dilakukan  oleh Pengelola  Nama  Domain  Internet  Indonesia  (PANDI).  Penunjukan  PANDI  untuk  melakukan administrasi domain di Indonesia ini dilakukan atas dasar penunjukan oleh Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi.
Mekanisme  pendaftaran  domain  lebih  sederhana  jika  dibandingkan  dengan  pendaftaran merek  yang  harus  melalui  pemeriksaan  substantif  sehingga  memberi  celah  bagi  pihak-pihak tertentu  yang  menginginkan  keuntungan  untuk  melakukan  cybersquatting.  Terlebih  lagi  antara DJKI dan PANDI belum melakukan integrasi data merek terdaftar yang mana data tersebut dapat menjadi filter guna mencegah cybersquatting. Jadi ketika pendaftar domain terindikasi melakukan cybersquatting,  permohonan  nya  akan  langsung  ditolak  sistem  kendati  pemilik  merek  terdaftar yang namanya akan digunakan belum mendaftarkan domain.
Selain  belum  adanya  akses  integrasi  data  merek  terdaftar  yang  diberikan  DJKI  kepada PANDI,  definisi  cybersquatting  belum  diatur  secara  jelas  baik  dalam  Undang-Undang  (UU) Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  maupun  Undang-Undang  (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini tentu akan menyulitkan para penegak hukum ketika akan menjerat pelaku cybersquatting. Berbeda halnya dengan Vietnam yang sudah  mengatur secara khusus  terkait cybersquatting  dalam Pasal  130 Ayat  1 (d) Law on Intellectual Property. Oleh karena itu, pemerintah kedepannya diharapkan dapat memformulasikan peraturan khusus yang mengatur tentang cybersquatting sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  penulis  menilai  perlunya  kajian  lanjutan  tentang perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  pemilik  merek  terdaftar  sebagai  korban cybersquatting  dan  bagaimana  implikasi  peraturan  yang  ada  terhadap  penanganan  kasus cybersquatting  merujuk  pada  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  (Dharma, 2014; Muti’ah & Mufid, 2022; Reva, 2020; Syarief et al., 2021) (Diep, 2021).

## METODE
Metode  penelitian  hukum  normatif  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yang  mana  penulis menggunakan  data-data  yang  bersumber  dari  bahan  kepustakaan  kemudian  ditelaah  melalui pendekatan  konseptual  dan  perundang-undangan.  Perlindungan  secara  hukum  terhadap  pemilik merek  terdaftar  yang  menjadi  korban  cybersquatting  menjadi  objek  penelitian  atau  kajian. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis digunakan sebagai sumber bahan hukum primer. Selain itu, penulis juga menggunakan peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan. Untuk bahan hukum sekunder, penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam hal menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang digunakan. Teknik analisis kualitatif digunakan untuk menganalisa data hasil penelitian yang selanjutnya disampaikan secara deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai suatu alamat website, nama domain awalnya digunakan dengan tujuan memudahkan pengguna  internet  untuk  mengingat  alamat  website.  Nama domain lebih  dipilih  dibanding IP address karena IP address dianggap lebih rumit. IP Address yang berisi sekumpulan angka yang terdiri dari 0 sampai 255 sebanyak 4 kali (IPv4) akan lebih sulit untuk diingat. Oleh karena itu, penulisan  alamat  web  kemudian  dilakukan  penyederhanaan  oleh Internet  Assigned  Numbers Authority (IANA)  dengan  menulisnya  menggunakan  karakter  alfanumerik  agar  lebih  mudah diingat oleh pengguna internet.
Dengan  adanya  nama  domain  ini,  perdagangan  melalui  internet  menjadi  lebih  mudah. Pemilik bisnis cukup menggunakan nama domain yang terasosiasi dengan nama barang dan/atau jasa  yang  dijual  atau  merek  produk  sehingga  pelanggan  dapat  dengan  mudah  menemukannya.
Kemudahan tersebut ternyata menjadi celah timbulnya jenis kejahatan baru, yaitu cybersquatting . Cybersquatting merupakan  tindakan  atau  kegiatan  pendaftaran domain yang  berkaitan  dengan nama perusahaan tertentu atau merek orang lain yang dilakukan untuk mencari keuntungan dengan menjualnya  kepada  pemilik  perusahaan  atau  merek  tersebut.  Pelaku  tindak  kejahatan  yang kemudian disebut cybersquatter ini biasanya mendahului mendaftarkan domain yang terkait merek tertentu  dengan  tujuan  mendapatkan  keuntungan.  Pelaku  akan  menawarkan domain tersebut dengan harga yang tinggi kepada pemilik merek asli.
Tindakan  pelaku cybersquatting tersebut  jelas  sangat  meresahkan  masyarakat.  Hal  ini dikarenakan kerugian yang timbul akibat tindakan pelaku tentunya tidak hanya merugikan pemilik merek  asli,  melainkan  juga  konsumen  merek  tersebut.  Terlebih  lagi  jika  pelaku  menggunakan domain yang mirip dengan merek terkenal, maka kerugian yang ditimbulkan akan semakin besar. Kendati  demikian  Indonesia  belum  menjelaskan  dan  mengatur  dengan  tegas  definisi  mengenai cybersquatting ini dalam peraturan perundang-undangan nya.
Pasal 1 angka 20 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur Perubahan atas  Undang-Undang  (UU)  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik mengatur  bahwa  “definisi  nama domain adalah  alamat  internet  penyelenggara  negara,  orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang  berupa  kode  atau  susunan  karakter  yang  bersifat  unik  untuk  menunjukkan  lokasi  tertentu dalam internet”. Dalam era perdagangan dengan dukungan teknologi internet yang memungkinkan transaksi  perdagangan  lintas  negara,  nama domain menjadi  sangat  penting  untuk  mendukung pelaku bisnis dalam hal menjaring pelanggan. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku cybersquatting untuk  mendapatkan  keuntungan.  Cara  yang  ditempuh  pelaku  yaitu  dengan mendahului  mendaftarkan domain yang  berhubungan  atau  menyamai  merek  tertentu,  sehingga pemilik merek asli tidak bisa mendaftar nama domain yang sama.
Merek  sendiri  merupakan  salah  satu  bentuk  kekayaan  intelektual  yang  akan  memperoleh perlindungan hukum ketika sudah didaftarkan. Artinya hanya pemilik merek terdaftar yang boleh memperoleh keuntungan komersil dari penggunaan merek tersebut. Keuntungan komersil disini juga termasuk keuntungan yang diperoleh pemilik melalui penggunaan nama domain yang sama dengan merek. Namun dalam praktiknya masih terdapat kemungkinan penyalahgunaan merek oleh pihak atau orang lain, yang bukan pemilik hak atas merek tersebut, dalam bentuk nama domain . Selanjutnya  hak  atas  merek  merupakan  hak  eksklusif  yang  diperoleh  pemilik  merek  dari negara dengan jangka waktu perlindungan 10 tahun. Setelah masa perlindungan 10 tahun tersebut habis, merek dapat diperpanjang setiap 10 tahun untuk tetap memperoleh perlindungan hukum. Dalam hal perlindungan hukum terhadap merek ini Indonesia menganut sistem konstitutif first-to- file . Artinya perlindungan hukum terhadap hak atas merek diperoleh setelah adanya pendaftaran dan hanya diberikan kepada pendaftar pertama sesuai kelas barang dan/atau jasa.
Terkait  pendaftaran  merek  untuk  memperoleh  perlindungan  hukum,  pemohon  dapat mengajukan  pendaftaran  melalui  DJKI.  Terdapat  syarat  dan  prosedur  yang  harus  dipenuhi
pemohon sebelum nantinya akan melalui beberapa tahapan, yaitu proses pemeriksaan formalitas, pengumuman  dan  pemeriksaan  substantif.  Syarat  dan  prosedur  yang  harus  dipenuhi  pemohon yakni berupa:

## Gambar. 1 Syarat dan prosedur pemohon
Setelah syarat dan prosedur tersebut dipenuhi oleh pemohon maka proses pendaftaran akan masuk tahap pengumuman. Jika pada saat pengumuman tidak ada pihak atau orang, baik secara individu  maupun  perusahaan,  yang  mengajukan  keberatan  terhadap  merek  yang  akan  didaftar, maka akan dilakukan pemeriksaan substantif. Pada tahap inilah nantinya akan diputuskan apakah merek tersebut  layak diberi perlindungan atau tidak. Layak disini  maksudnya merek yang akan didaftarkan tidak memiliki  kemiripan, baik  pada  pokoknya atau keseluruhannya, dengan merek barang atau merek jasa terdaftar lainnya dan tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang (UU)  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Namun  jika  kemudian ditemukan  kesamaan  maka  pendaftaran  merek  akan  ditolak.  Kendati  demikian  pemohon  masih bisa mengajukan tanggapan hingga banding ketika pendaftaran mereknya ditolak.
Hampir  sama  dengan  pendaftaran  merek,  untuk  memiliki  nama domain pemohon  perlu melengkapi syarat dan prosedurnya. Hanya saja prosesnya tidak perlu melalui tahap pemeriksaan substantif seperti pada pendaftaran merek sehingga prosesnya akan lebih singkat dan menganut prinsip  pelayanan first-come-first-served (Fazari, 2014). Prinsip  ini bisa sangat  menguntungkan dan bisa saja merugikan karena adakalanya pemilik merek terdaftar tidak sekaligus mendaftarkan mereknya  sebagai  nama domain .  Celah  ini  bisa  dimanfaatkan  oleh  pelaku  kejahatan cybersquatting untuk  lebih  dulu  mendaftarkan  nama domain dengan  merek  tersebut,  sehingga pemilik merek terdaftar tidak akan bisa menggunakan nama domain yang sama.
Selain mendaftarkan terlebih dulu nama domain yang sama dengan merek terdaftar, pelaku cybersquatting juga  dapat  mendaftarkan  nama domain dengan  sedikit  modifikasi  agar  dapat menyamai merek tertentu. Hal ini terjadi karena sistem, baik penamaan maupun registrasi domain hanya didesain  mengenali kata dan huruf yang sama, serta tidak terlalu  memperdulikan apakah nantinya  nama domain yang  didaftarkan  akan  menyamai  nama  atau  merek  tertentu  yang  dapat
membingungkan pelanggan atau tidak. Kesamaan yang dimaksud ialah kesamaan kata dan huruf dalam nama domain . Sistem akan langsung menolak registrasi domain ketika ditemukan kesamaan kata dan huruf. Kendati demikian modifikasi karakter yang merujuk pada domain yang sama masih diperbolehkan. Misalnya domain traveloka.com yang sudah terdaftar dimodifikasi menjadi trave- loka.com agar tetap dapat didaftarkan domain nya.
Sebagai upaya mencegah terjadinya pembajakan merek terdaftar melalui nama domain ini, pemerintah  melalui  Kominfo  menugaskan  PANDI  untuk  melakukan  pengelolaan  nama domain dalam media internet dan penyampaian informasi persyaratan dalam hal pembuatan suatu nama domain berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 23 Undang-Undang (UU) ITE, Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Penyelenggara  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (RPP-PITE), serta Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informasi Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006  yang  mengelola domain khusus  situs  web  resmi  pemerintah (pemerintah  pusat  dan  daerah)  (Wiener,  1988).  Selain  itu,  PANDI  juga  menggunakan  software tertentu pada saat proses registrasi untuk mendeteksi nama domain yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama domain pihak lain (Wahid, 2005).
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  hal  pencegahan  pembajakan  merek  terdaftar melalui nama domain ini sudah dilakukan dengan baik. Hanya saja hasilnya akan lebih maksimal jika kementerian atau lembaga yang berkaitan dapat saling berkolaborasi. Dalam hal ini kolaborasi dapat dilakukan oleh DJKI dan PANDI dalam hal integrasi data merek terdaftar mengingat pada praktiknya  semakin  banyak  pendaftaran  nama domain yang  ternyata  juga  merupakan  merek terdaftar  atau  merek  dagang  (Tollett,  2001).  Dengan  adanya  integrasi  data  merek  terdaftar  dari DJKI, maka PANDI dapat  langsung mendeteksi  pelanggaran nama domain yang menggunakan nama merek terdaftar atau merek dagang tersebut. Dengan demikian kasus cybersquatting seperti yang dialami Mustika Ratu, Traveloka, eBay, channel5, SonyAK dan kasus sejenis dapat dicegah.
Terlepas  dari  upaya  pencegahan  yang  telah  dilakukan  pemerintah,  perlu  kita  sadari bahwasanya  kejahatan cybersquatting merupakan  kejahatan  dunia  maya  yang  aktifitasnya mempunyai spesifikasi tersendiri yang tidak lagi patuh pada batasan-batasan territorial (Dewi & Martana,  2019).  Hukum  yang  berlaku  saat  inipun  masih  dianggap  belum  cukup  kuat  untuk menangani  kasus-kasus  kejahatan  dunia  maya,  khususnya cybersquatting sebab  belum  adanya norma yang mengatur secara khusus mengenai cybersquatting . UU ITE sendiri hanya mengatur mengenai definisi, prosedur pendaftaran, dan pengelolaan nama domain sehingga akan sulit untuk menjerat pelaku kejahatan cybersquatting .
Sama halnya dengan UU ITE, Undang-Undang (UU) tentang Merek dan Indikasi Geografis pun belum bisa secara efektif menjerat pelaku cybersquatting . Hal ini dikarenakan tidak adanya klausul yang menyatakan bahwasanya nama domain berfungsi layaknya merek, sehingga ketika ada  pelanggaran  pelaku  dapat  dikenai  sanksi.  Oleh  karena  itu  jika  pasal  dalam  UU  Merek  dan Indikasi  Geografis  dipaksakan  untuk  menjerat  pelaku,  maka  peluang  untuk  lolos  dari  jeratan semakin  besar  akibat  tidak  adanya  pertanggungjawaban  pidana  yang  bisa  dimintakan  kepada
pelaku.
Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas yang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwasanya  “tiada  suatu  perbuatan  dapat  dipidana,  kecuali  berdasarkan  ketentuan perundang- undangan pidana  yang  telah  ada  sebelumnya”.  Artinya  suatu  perbuatan  belum  bisa  dianggap perbuatan pidana jika belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) kendati menimbulkan kerugian  materiil  pada  korbannya  seperti  pada  kasus cybersquatting yang  dialami  Traveloka. Pelaku menggunakan domain yang berasosiasi dengan Traveloka namun diarahkan ke situs porno. Pada kasus Mustika Ratu, pelaku memodifikasi nama domain sedemikian rupa sehingga customer tidak bisa mengakses ke website resmi Mustika Ratu melainkan terhubung ke website belia.com yang menjual produk Sariayu.
Bercermin  pada  kedua  kasus cybersquatting tersebut,  pemerintah  hendaknya  mulai memikirkan formulasi peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap pemilik merek terdaftar.  Seperti  halnya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Vietnam  dalam  formulasi  Undang- Undang  (UU)  Kekayaan  Intelektual  negaranya  yaitu  Pasal  130  Ayat  1  (d) Law  on  Intellectual Property , dimana cybersquatting diatur secara khusus di dalamnya dan dianggap sebagai acts of unfair competition (Chauhan & Sharma, 2015). Kendati demikian kasus cybersquatting masih saja terjadi di Vietnam karena belum adanya integrasi merek terdaftar antara Kantor IP Vietnam dan Kementerian Komunikasi dan Informasi Vietnam (VNNIC) (Amirullah, 2015).

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  sebelumnya  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwasanya  dalam  rangka mencegah  kejahatan  cybersquatting,  pemerintah  telah  mengupayakan  yang  terbaik  dengan menerbitkan  Undang-Undang  (UU)  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dan  Undang-Undang  (UU)  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.  Hanya  saja  kedua  peraturan  tersebut  dianggap  belum  mampu  menjerat  para  pelaku kejahatan cybersquatting dikarenakan belum ada pengaturan yang jelas terkait cybersquatting di dalamnya.  Pemerintah  diharapkan  mulai  membuat  formulasi  peraturan  yang  sesuai  terkait cybersquatting seperti yang sudah dilakukan pemerintah Vietnam dalam Pasal 130 Ayat 1 (d) Law on Intellectual Property.
Selain dalam bentuk peraturan, pemerintah juga telah membentuk PANDI sebagai pengelola nama domain di Indonesia. PANDI sendiri telah melakukan pencegahan terhadap cybersquatting dengan  menetapkan  peraturan  berdasarkan  kedua  Undang-Undang  (UU)  tersebut.  Bahkan software atau perangkat lunak pendeteksi juga telah digunakan. Hanya saja akan lebih baik jika perangkat  lunak  tersebut  dilengkapi  dengan  data  merek  terdaftar  yang  bersumber  dari  DJKI. Dalam  hal  ini  diperlukan  integrasi  data  antara  DJKI  dan  PANDI  yang  dapat  dipertimbangkan kedepannya sehingga kejahatan cybersquatting dapat dicegah.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirullah,  A.  (2015).  Pengantar  Manajemen.  Fungsi–Proses–Pengendalian. Jakarta:  Mitra Wacana Media .
Chauhan, D., & Sharma, S. (2015). Performance evaluation of different routing protocols in IPv4 and IPv6 networks on the basis of packet sizes. Procedia Computer Science , 46 , 1072–1078. Dewi,  N.,  &  Martana,  N.  A.  (2019).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pendaftaran  Merek  Nama Domain  dalam  Tindakan  Cybersquatting  di  Indonesia. Jurnal  Kertha  Semaya  Fakultas Hukum Universitas Udayana , 8 , 12.
Dharma,  S.  (2014).  Perlindungan  Merek  Terdaftar  Dari  Kejahatan  Dunia  Maya  Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain. Jurnal Cita Hukum , 2 (2), 76138.
Diep, T. T. X. (2021). Conflict Between Protection of Industrial Property Rights for Trademarks and Domain Names Under Vietnamese Law. VNU Journal of Science: Legal Studies , 37 (2). Fazari,  S.  L.  (2014). Perlindungan  Nama  Domain  Merek  Terkenal  Terhadap  Tindakan Cybersquatting Di Internet Menurut Undang-Undang Nomer 15 tahun 2001 Tentang Merek . Brawijaya University.
Muti’ah,  D.,  &  Mufid,  F.  L.  (2022).  Regulasi  Kejahatan  Cyber  Sebagai  Upaya Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Cybersquatting. YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum , 8 (1), 1–9.
Reva, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Cybersquatting Di Indonesia . Syarief,  E.,  Shahrullah,  R.  S.,  Jaya,  F.,  &  Hengky,  I.  (2021).  Hubungan  Antara  Hukum  Merek Dengan Cybersquatting Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 299/PDT. G/2013/PN. JKT. PST. Pagaruyuang Law Journal , 4 (2), 179–190.
Tollett, I. (2001). Domain names and dispute resolution. World Patent Information , 23 (2), 169– 175.
Wahid, A. (2005). Kejahatan Mayantara (cyber crime) .
Wiener, N. (1988). The human use of human beings: Cybernetics and society (Issue 320). Da Capo Press.

## is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License