## UPAYA  PENCEGAHAN

## TINDAK  PIDANA  PERDAGANGAN  ORANG  (TRAFFICKING)

## TRI WAHYU WIDIASTUTI, SH.MH. Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract: The criminal conduct on human trafficking in Indonesia is a complex problem. Poverty and obsession of getting rich at once become the reasons why people are vulnerable to be exploited by the human trafficker. The victims of human trafficking are enforced to  work  in  a  long  time  and  prone  to  suffer  from  physical,  mental  as  well  as  sexual abuse. They also don’t have support and minimum protection from the outsider. Their health condition tends to suffer from sexual disease, alcohol and drug addiction.
Keywords: criminal prevention, human trafficking.

## PENDAHULUAN
Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana  perdagangan  orang  juga  merupakan  salah  satu  bentuk  perlakuan  terburuk  dari pelanggaran  harkat  dan  martabat  manusia.  Bertambah  maraknya  tindak  pidana  perdagangan orang  di  berbagai  negara,  termasuk  Indonesia  dan  negara-negara  berkembang  lainnya,  telah menjadi  perhatian  Indonesia  sebagai  bangsa,  masyarakat  internasional  dan  anggota  organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Berdasarkan  bukti  empiris,  perempuan  dan  anak  adalah  kelompok  yang  paling  banyak menjadi  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Korban  diperdagangkan  tidak  hanya  untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu. Pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  pemindahan, penyembunyian  atau  penerimaan  orang  untuk  tujuan  menjebak,  menjerumuskan  atau memanfaatkan  orang  tersebut  dalam  praktek  eksploitasi  dengan  segala  bentuknya  dengan ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan    atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  sehingga  memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
Bentuk-bentuk  eksploitasi  meliputi  kerja  paksa  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  dan praktek-praktek serupa perbudakan. Kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul  melalui  cara,  rencana  atau  pola  yang  dimaksudkan  agar  seseorang  yakin  bahwa  jika  ia tidak  melakukan  perbuatan  tertentu,  maka  ia  atau  orang  yang  menjadi  tanggungannya  akan menderita  baik  secara  fisik  maupun  psikis.  Perbudakan  adalah  kondisi  seseorang  di  bawah kepemilikan  orang  lain.  Praktik  serupa  perbudakan  adalah  tindakan  menempatkan  seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara  melawan  hukum  diperintahkan  oleh  orang  lain  itu  kepadanya,  walaupun  orang  tersebut tidak menghendakinya.
Tindak  pidana  perdagangan  orang  khususnya  perempuan  dan  anak,  telah  meluas  dalam bentuk  jaringan  kejahatan  baik  terorganisasi  maupun  tidak  terorganisasi.  Tindak  pidana perdagangan  orang  bahkan  melibatkan  tidak  hanya  perorangan  tetapi  juga  korporasi  dan penyelenggara  negara  yang  menyalahgunakan  wewenang  dan  kekuasaannya.  Jaringan  pelaku tindak pidana perdagangan orang  memiliki  jangkauan operasi tidak  hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.

## PEMBAHASAN .
A. Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking).
Menurut  Undang  Undang  No.21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  Pasal  1  ayat  (1),  perdagangan  orang  adalah  tindakan  perekrutan, pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan  atau  penerimaan  seseorang  dengan ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Ada  tiga  elemen  pokok  yang  terkandung  dalam  pengertian  pedagangan  orang  di  atas yaitu, pertama elemen perbuatan,  yang  meliputi  merekrut,  mengangkut,  memindahkan, menyembunyikan atau menerima. Kedua , elemen sarana atau cara untuk mengendalikan korban,
yang meliputi ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan  atau  pemberian/penerimaan  atau keuntungan  untuk  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  korban. Ketiga ,  elemen  tujuannya,  yang  meliputi  eksploitasi,  setidaknya  untuk  prostitusi  atau  bentuk eksploitasi  seksual  lainnya,  kerja  paksa,  perbudakan,  penghambaan  dan  pengambilan  organ tubuh.
Definisi  korban  dalam  hal  ini  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  psikis, mental,  fisik,  seksual,  ekonomi  dan  atau  sosial  yang  diakibatkan  tindak  pidana  perdagangan orang.  Pengertian    eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk  mendapatkan keuntungan  baik  materiil  maupun  immaterial. Sedangkan eksploitasi  seksual  merupakan  segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh  lain dari korban untuk  mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
Modus  operandi  tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  trafficking  yang  sering  terjadi adalah :
1. merekrut calon pekerja wanita usia 16-25 tahun.
2. dijanjikan bekerja di restoran, salon kecantikan, karyawan hotel, pabrik dengan gaji tinggi.
3. identitas dipalsukan.
4. biaya administrasi, transportasi dan akomodasi ditipu oleh pihak agen.
5. tanpa ada calling visa atau working permit atau menggunakan visa kunjungan singkat.
6. putusnya jaringan.
7. korban dijual, disekap dan dipekerjakan sebagai PSK.
Adapun jalur masuk sindikat perdagangan orang adalah :
1. Medan-Penang/Ipoh-Kuala Lumpur;
2. Tanjung Pinang/Batam-Staling Laut/Tg. Belungkor-Kuala Lumpur;
3. Jakarta-Pontianak-Entikong-Kuching-Kuala Lumpur;
4. Nunukan-Tawau-Kota Kinabalu.
Kasus perdagangan perempuan dengan  modus pelacuran di  luar negeri adalah kasus  yang paling umum terjadi. Bahkan fenomena ini makin meningkat dari tahun ke tahun, Tindak pidana perdagangan  orang  umumnya  terjadi  pada  kasus-kasus  pengiriman  TKI  ke  luar  negeri.  Untuk itulah  penanganan  tindak  pidana  perdagangan  orang  juga  perlu  memperhatikan  masalah pengiriman TKI ke luar negeri tersebut. Hal ini karena banyak calon TKI yang akan berangkat ke luar  negeri tidak  memiliki pengetahuan  yang  memadai tentang  bagaimana prosedur dan  syarat- syarat  yang  harus  dipenuhi.  Kelengahan  atau  ketidaktahuan    mereka  kemudian  dimanfaatkan secara ekonomi  namun tidak bertanggung  jawab  oleh sejumlah agen, calo atau jasa pengiriman TKI.
Tindak  pidana  perdagangan  orang  merupakan  tindak  pidana  terorganisir.  Ada  beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia yaitu :

## 1.Kerja paksa seks dan eksploitasi seks.
Dalam  hal  ini  biasanya  wanita  dan  anak-anak  dijanjikan  sebagai  buruh,  pembantu  rumah tangga,  pekerja  restoran,  penjaga  toko  atau  pekerjaan-pekerjaan  lain  tanpa  keahlian,  namun kemudian mereka dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Kadang mungkin  wanita  tersebut  mengetahui  bahwa  mereka  akan  memasuki  industri  seks  tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

## 2.Pembantu rumah tangga.
Pembantu rumah tangga baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke dalam kondisi  kerja  yang  sewenang-wenang,  misalnya  jam  kerja  wajib  yang  sangat  panjang, penyekapan  illegal,  upah  yang  tidak  dibayar  atau  dikurangi,  kerja  karena  jeratan  hutang, penyiksaan  fisik  ataupun  psikologis,  penyerangan  seksual,  tidak  diberi  makan  atau  kurang makanan dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa  majikan  dan  agen  menyita  paspor  dan  dokumen  lain  untuk  memastikan  para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.
3.Bentuk lain dari kerja migran.
Meskipun  banyak  orang  Indonesia  yang  bermigrasi  sebagai  pembantu  rumah  tangga,  yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali.  Banyak  juga  yang  dijebak  ditempat  kerja  seperti  itu  melalui  jeratan  hutang,  paksaan atau kekerasan.
Terjadinya tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari  berbagai  kondisi  persoalan  yang  berbeda-beda.  Kondisi-kondisi  yang  menyebabkan terjadinya trafficking atau perdagangan orang adalah :
1.Kurangnya kesadaran.
Banyak  orang  yang  bermigrasi  atau  berpindah  untuk  mencari  pekerjaan,  namun  tidak mengetahui  bahaya  perdagangan  orang  dan  tidak  mengetahui  cara-cara  yang  dipakai  untuk menipu  atau  menjebak  mereka  dalam  pekerjaan  yang  disewenang-wenangkan  atau  pekerjaan yang mirip perbudakan.
2.Kemiskinan.
Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.
3.Keinginan cepat kaya.
Keinginan  untuk  memiliki  materi  dan  standar  hidup  yang  lebih  tinggi  memicu  terjadinya migrasi  dan  membuat  orang-orang  yang  bermigrasi  rentan  terhadap  perdagangan  orang  atau trafficking.
4.Peran perempuan dalam keluarga.
Meskipun  norma-norma  budaya  menekankan  bahwa  tempat  perempuan  adalah  di  rumah sebagai  isteri  dan  ibu,  juga  diakui  bahwa  perempuan  seringkali  menjadi  pencari  nafkah tambahan/pelengkap untuk kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka.
5.Peran anak dalam keluarga.
Kepatuhan  terhadap  orang  tua  dan  kewajiban  untuk  membantu  keluarga  membuat  anak-anak rentan terhadap perdagangan orang. Buruh atau pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerj dan buruh  anak  karena  jeratan  hutang  dianggap  sebagai  strategi-strategi  keuangan  keluarga  yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.
6.Perkawinan din.
Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi dan  seringkali  juga  perceraian  dini.  Anak-anak  perempuan  yang  sudah  bercerai  secara  sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap perdagangan orang yang disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.
7.Sejarah pekerjaan karena jeratan hutang.
Praktek  menyewakan  tenaga  anggota  keluarga  untuk  melunasi  pinjaman  merupakan  strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang menjadi buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip perbudakan.
8.Kurangnya pencatatan kelahiran.
Orang tanpa pengenal pribadi  yang  memadai akan  lebih  mudah  menjadi  mangsa atau korban tindak  pidana  perdagangan  orang,  karena  usia  dan  kewarganegaraan  mereka  tidak terdokumentasi.  Anak-anak  yang  diperdagangkan  misalnya  lebih  mudah  diwalikan  ke  orang dewasa manapun yang memintanya atau membelinya.
9.Kurangnya pendidikan.
Orang dengan pendidikan yang rendah atau terbatas memiliki keahlian dan kesempatan  kerja, mereka lebih mudah diperdagangkan karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.
10.Korupsi dan lemahnya penegakan hukum.
Pejabat  penegak  hukum  dan  imigrasi  yang  korup  dapat  disuap  oleh  pelaku  tindak  pidana perdagangan orang untuk tidak memperdulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda  pengenal  (KTP),  akte  kalahiran  dan  paspor  yang  membuat  buruh  migran  lebih  rentan terhadap  trafficking  karena  migrasi  illegal.  Kurangnya  budget  atau  anggaran  negara  untuk
menanggulangi usaha-usaha trafficking menghalangi kemampuan para aparat penegak hukum untuk secara efektif membuat jera dan menuntut pelaku trafficking.

## B.Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Upaya  pencegahan  tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  trafficking  dapat  dilakukan melalui  beberapa  cara  yaitu, pertama pemetaan  tindak  pidana  perdagangan  orang  di  Indonesia baik  untuk  tujuan  domestik  maupun  luar  negeri. Kedua, peningkatan  pendidikan  masyarakt, khususnya pendidikan alternative bagi anak-anak perempuan, termasuk dengan sarana prasarana pendidikannya. Ketiga ,  peningkatan  pengatahuan  masyarakat  melalui  pemberian  onformasi seluas-luasnya  tentang  tindak  pidana  perdagangan  orang  beserta  seluruh  aspek  yang  terkait dengannya.  Keempat,  perlu  diupayakan  adanya  jaminan  aksesbilitas  bagi  keluarga  khususnya perempuan  dan  anak  untuk  memperoleh  pendidikan,  pelatihan,  peningkatan  pendapatan  dan pelayanan  social.  Cara-cara  tersebut  terkesan  sangat  ideal,  tinggal  bagaimana  implementasinya secara nyata.
Upaya  tersebut  juga  memerlukan  keterlibatan  seluruh  sektor  pemerintah,  swasta,  LSM. badan-badan Internasional, organisasi masyarakat, perseorangan termasuk media massa. Sebagai salah satu bentuk implementasi cara-cara tersebut, langkah yang selama ini baru dilakukan oleh Kantor  Pemberdayaan  Perempuan  untuk  meminimalisir  praktek  trafficking  adalah  dengan mengadakan pelatihan bagi para kepala desa tentang tertib administrasi. Salah satu tujuan utama tertib administrasi tersebut adalah  mengantisipasi  praktek pemalsuan  identitas  yang kian  marak terjadi dalam hal pengurusan syarat-syarat TKI. Dalam hal ini banyak bentuk kegiatan yang bisa menyentuh  masyarakat  secara  umum,  termasuk  kaum  perempuan  di  dalamnya  yang  rentan dengan trafficking .
Masyarakat secara umum  sangat rawan  menjadi  korban tindak pidana perdagangan orang apabila  tidak  mempunyai  bekal  pengetahuan  yang  memadai  tentang  masalah  ini.  Untuk  itulah perlu dilakukan kampanye (sosialisasi) secara  massif untuk  menyebarluaskan  informasi tentang apa  dan  bagaimana  praktek trafficking (perdagangan  orang)  yang  harus  diwaspadai.  Upaya sosialisasi  ini adalah  bagian dari program pendidikan  yang  mampu  memberdayakan para calon
TKI.  Mereka  perlu  mendapatkan  pengetahuan  secara  komprehensif  tentang  tawaran  kerja  di mana dan bagaimana konsekuensinya.
Dengan  adanya  pendidikan  ( traning )  tersebut,  maka  para  calon  TKI  akan  merasa  aman karena  tidak  adanya  biaya-biaya  yang  menyusahkan  mereka.  Umumnya,  Praktek tindak  pidana perdagangan  orang  bermula  dari  tindakan  tidak  bertanggung  jawab  dari  sejumlah  pihak  (calo TKI)  yang  merekrut  calon  TKI  dengan  iming-iming  tertentu.  Tentunya  para  calon  TKI  yang berasal dari pedesaan dan sedang dalam himpitan masalah ekonomi dengan mudahnya menerima tawaran  tersebut.  Biasanya  mereka  hanya  berpikir  bahwa  yang  penting  mendapat  pekerjaan. Ketika terjepit dalam masalah ekonomi, akhirnya mereka menerima pekerjaan secara asal-asalan. Mereka kurang memperhatikan bagaimana akibatnya kemudian.
Langkah  selanjutnya  dalam  mencegah  tindak  pidana  perdagangan  orang  adalah memberantas  kemiskinan,  ketidaksetaraan  jender,  sempitnya  lapangan  kerja  dan  peningkatan konsumerisme. Faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian untuk segera dipecahkan. Disamping itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memerlukan adanya penegakan hukum yang tegas. Tanpa penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana  perdagangan  orang  akan  sia-sia.  Sebab  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  akan semakin  leluasa  saja  menjalankan  pebuatannya.  Peningkatan  kasus  tindak  pidana  perdagangan orang ternyata tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang ketat, hal ini karena hanya kurang dari  1  persen  kasusnya  yang  dibawa  dan  diselesaikan  di  pengadilan.  Padahal  Undang  Undang No.21 Tahun 2007 telah merumuskan sanksi pidana hingga 15 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah.
Semua  kasus  tindak  pidana  perdagangan  orang  diharapkan  dapat  diproses  secara  hukum dan pelakunya diberi hukuman yang seberat-beratnya. Hukuman selama 5  (lima) tahun memang dirasa  masih  kurang,  sehingga  penambahan  masa  hukuman  penjara  selama  15  tahun  cukup membuat jera mengingat begitu beratnya kasus kejahatan yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  yang  sudah  atau  belum  tertangkap  menjadi  jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum tersebut.
Dalam pandangan hukum Islam, perbudakan juga dilarang. Salah satu misi dakwah ketika Islam datang  adalah menghapus perbudakan di muka bumi. Islam menawarkan solusi terhadap masalah  perbudakan,  yaitu  dengan  memasukkan  budak  ( riqab )  dan  orang  yang  dililit  hutang
sebagai pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Mayoritas korban tindak pidana perdagangan orang  adalah  mereka  yang  pada  awalnya  berasal  dari  keluarga  yang  miskin  dan  berada  dalam kelas  ekonomi  yang  rendah.  Sehingga  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  pada  dasarnya berhak mendapatkan zakat.
Pandangan Islam di atas perlu ditransformasikan  untuk  menangani  masalah tindak pidana perdagangan  orang  secara  praktis.  Meski  tidak  dalam  pengertian  memberikan  zakat  secara langsung  terhadap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang,  namun  yang  pasti  solusi  tersebut dapat  bermanfaat  bagi  pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  secara  umum.  Solusi yang  dimaksud  adalah  memfungsikan  zakat  sebagai  pendukung  dalam  pendanaan  program- program pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
Disamping peran agama, keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat  (ormas)  juga  berperan  penting  dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana perdagangan orang. Jika agama  fungsinya adalah  memberikan  interpretasi  yang  bernilai penting, maka fungsi LSM dan ormas adalah sebagai praktisi dalam pemecahan masalah tindak pidana perdagangan orang yang dalam hal ini LSM sebagai mitra pemerintah. Inti program LSM dan ormas adalah melakukan pemberdayaan dan pembelaan terhadap kasus-kasus tindak pidana perdagangan  orang.  Namun  LSM  dan  ormas  sampai  saat  ini  belum  menjangkau  masyarakat secara  luas,  sehingga  perlu  adanya  keterlibatan  elemen-elemen  masyarakat  misalnya  partai politik.
Nahdatul  Ulama  (NU)  pernah  mengeluarkan  fatwa  tentang  tindak  pidana  perdagangan orang  atau  trafficking  pada  Musyawarah  Nasional  Ulama  yang  digelar  Pengurus  Besar  NU  di Surabaya, tanggal 28-31 Juli 2006. Ada dua fatwa tentang isu ini yang dikeluarkan PBNU yaitu, pertama mengharamkan  eksploitasi  selama  proses  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman,  pemindahan  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman,  penggunaaan  kekerasan, penculikan,  penyekapan  ,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan, penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  itu,  baik  yang  dilakukan  dalam  negara  atau  antar negara,. Kedua ,  mewajibkan  setiap  pihak,  pemerintah,  tokoh  agama  dan  masyarakat  mencegah tindak  pidana  perdagangan  orang  dan  melindungi.  Fatwa  NU  tersebut  bersifat  strategis  karena disertai  adanya  rekomendasi  dari  PBNU  beserta  seluruh  badan  otonom  dan  lembaganya  dari
pusat hingga daerah yang secara tegas menyatakan untuk melakukan gerakan bersama menolak perdagangan orang ( trafficking ).

## KESIMPULAN .
Penanganan  tindak  pidana  perdagangan  orang    bersifat  kompleks,  dimana  penanganan terhadapnya  memerlukan  pemetaan  yang  komprehensif.  Disamping  itu  keseriusan  pemerintah dan keterlibatan seluruh elemen bangsa diharapkan dapat berkontribusi secara partisipasif dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
Masyarakat  perlu  banyak  mendapat  pengetahuan  dan  sosialisasi  tentang  bahaya  tindak pidana perdagangan orang tersebut. Pendidikan dan sosialisasi tersebut juga mengenai prosedur dan  syarat  yang  harus  diketahui  oleh  para  calon  TKI  sebelum  berangkat  ke  luar  negeri.  Calon TKI  diharuskan  memperhatikan  bagaimana  kelengkapan  dokumen  resmi  yang  akan  dibawa, pengetahuan yang memadai tentang jasa TKI agar mereka mendapatkan jaminan keamanan dan tidak terus-menerua ditipu.

## DAFTAR PUSTAKA
Ruth Rosenberg,2003. Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, Jakarta: ICMC
T.O.Ihromi  dan  A.S.  Luhulima,  2004, Hak  Asasi  Perempun,  Jakarta:  Conventional  Watch  UI dan Yayasan Obor
Undang Undang No.21 Tahun 2007 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## BIODATA  PENULIS

## ENDANG  YULIANA SUSILAWATI, SH MH.
Menyelesaikan  S1  Fakultas  Hukum  UNS  Surakarta  tahun  1991,  dan  menyelesaikan  S2  dengan konsentrasi  hukum  pidana  pada  program  pasca  sarjana  Magister  Hukum  UNISRI  Surakarta  tahun 2009. mengajar di UNISRI sebagai dosen DPK sejak Juli 1998 sampai sekarasng. Matakuliah utama yang diampu adalah Hukum Pidana dan Kriminologi

## SHINTA RUKMI BUDIASTUTI, SH MHum
Lahir  di  Solo  23  Agustus  1977.  Pekerjaan  staf  pengajar  Fakultas  Hukum  UNISRI  Surakarta  sejak 1997 sampai sekarang.  Lulus S1  Fakultas  Hukum UNISRI Surakarta tahun 2000,  lulus S2 UNDIP Semarang  tahun  2003.  Sekarang  sedang  menyelesaikan  S3  Ilmu  Hukum  UNDIP  Semarang. Matakuliah  yang  diampu  antara  lain:  Hukum  Pidana  Khusus,  Hukum  Pidana  Lingkungan,  Hukum Pidana Anak dan Viktimologi.

## SUPRIYANTA, SH MHum
Staf pengajar Fakultas Hukum UNISRI sejak tahun 1991 sampai  sekarang. Menyelesaikan S1 dan S2  Fakultas  Hukum  UNDIP,  Semarang.  Sekarang  sedang  menyelesaikan  S3  Ilmu  Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Matakuliah utama yang diampu adalah Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana dan Kriminologi. Telah lulus Sertifikasi Dosen pada tahun 2008.

## SUNARNO, SH MHum
Dosen  Negeri  yang  dipekerjakan  di  Fakultas  Hukum  UNISRI,    Surakarta.  Menyelesaikan  S1 Fakultas  Hukum  UNISRI  Surakarta  tahun  1985,  dan  menyelesaikan  S2  pada  Fakultas  Hukum Atmajaya,  Yogyakarta  pada  tahun  2004.  matakuliah  utama  yang  diampu  adalah  Hukum Ketenagakerjaan. Telah lulus Sertifikasi Dosen pada tahun 2008.

## ANGGO   DOYOHARJO, SH MH
Staf  pengajar  Fakultas  Hukum  UNISRI  Surakarta  sejak  tahun  1993  sampai  sekarang.  Alumnus Program  Studi  S1  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro  (UNDIP)  Semarang  tahun  1989,  dan Program Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum UNS Surakarta tahun 2007. Mata kuliah utama yang diampu adalah Hukum Ekonomi, Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Pajak.

## RADJIJO
Menyelesaikan    S1  UNS    Surakarta  tahun  1978,  dan  menyelesaikan  S2  Konsentrasi  Kebijakan Publik pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNS Surakarta tahun 2006
TOTOK  DWINUR  HARYANTO, SH., MHum .
Bekerja  sebagai  staf  pengajar  pada  Fakultas  Hukum  UNISRI  sejak  tahun  1985  hingga  sekarang. Lulus S1 Fakultas Hukum UNS tahun 1984, lulus S2 Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2004. Mata kuliah yang diampu Hukum Agraria, Metode Penelitian Hukum (MPH) dan PIH.

## SANTOSO  BUDI  NURSAL  UMAR, SH MH
Lahir  di  Sragen  20  Maret  1966.  Bekerja  sebagai  dosen  Fakultas  Hukum  Unisri  sejak  tahun  1993 hingga sekarang. Lulus S1 Fakultas Hukum UNS tahun 1991, dan S2 Magister Ilmu Hukum UNISRI Surakarta  lulus  pada  tahun  2007.  Mata  kuliah  utama  yang  diampu  adalah  Hukum  Tata  Negara, Hukum Otonomi Daerah dan Hukum Lingkungan

## TRI   WAHYU  WIDIASTUTI, SH MH
Lahir  di  Semarang  28  Februari  1967.  Pekerjaan  Staf  Pengajar  Fakultas  hukum  UNISRI,  Surakarta sejak tahun 1991 sampai sekarang. Lulus S1 Fakultas Hukum UNDIP Semarang tahun 1989, dan S2 juga dari UNIP Semarang lulus pada tahun 2008. matakuliah yang diampu antara lain Hukum Acara Pidana, Viktimologi, dan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban.