Faletehan Health Journal , 9 (2) (2022) 170-175 www. journal.lppm-stikesfa.ac.id/ojs/index.php/FHJ ISSN 2088-673X | e-ISSN 2597-8667

## Analisis Pernikahan Usia Dini pada Wanita Usia Subur (Data SKAP BKKBN Provinsi Banten 2019)
Refi Lindawati 1 , Husnul Khotimah 1* , Rd. Deden Gumilar Nugraha 2
1 Universitas Faletehan
2 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten *Corresponding Author: husnulmehu@gmail.com

## Abstrak
Pernikahan usia dini adalah masalah yang muncul baik di Indonesia maupun di dunia, dari data SKAP Remaja BKKBN Provinsi Banten  tahun 2019 banyak yang melakukan pernikahan di bawah usia 18 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pendidikan, tempat tinggal dan suku dengan pernikahan usia dini pada wanita usia subur  di  Provinsi  Banten  tahun  2019.  Penelitian  ini  berjenis  kuantitatif  analitik  dengan  pendekatan  cross  sectional. Variabel independen; pendidikan, tempat tinggal dan suku. Variabel dependen adalah Pernikahan usia dini. Responden seluruh data wanita usia subur yang terdapat pada data SKAP BKKBN Provinsi Banten tahun 2019 berjumlah 1709 orang. Menggunakan  data  sekunder  dari  SKAP  BKKBN  Provinsi  Banten  tahun  2019.  Analisis  data  bivariat  menggunakan  chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara pendidikan (P:0,000), tempat tinggal (P:0,000),  dan  suku  (P  :  0,000)  dengan  pernikahan  usia  dini.  Perempuan  yang  tidak  berpendidikan  formal  beresiko melakukan pernikahan dini, wanita yang bertempat tinggal di pedesaan memiliki kecenderungan menikah secara dini dibandingkan  dengan  perempuan  yang  bertempat  tinggal  di  perkotaan  serta  suku  tertentu  yang  biasa  melakukan pernikahan dini.
Kata Kunci: Pernikahan Dini, Pendidikan, Tempat Tinggal, Suku

## Analysis of Early Marriage in Women of Childbearing Age Based (Data on SKAP BKKBN Banten Province 2019)

## Abstract
Early  marriage  is  a  phenomenon  that  occurs  at  the  national  and  international  levels,  one  of  which  is  in  Indonesia, according to the results of the Banten Province BKKBN Youth SKAP data in 2019 there are still many people who marry under the age of 18. The purpose of this study was to determine the relationship between education, place of residence, and  ethnicity  with  early  marriage  in  women  of  childbearing  age  in  Banten  Province  in  2019.  This  research  was quantitative analytic with a cross-sectional approach. Independent variable; education, place of residence, and ethnicity. The dependent variable is early marriage. Respondents were all data on women of childbearing age contained in the 2019  Banten  Province  BKKBN  SKAP  data,  which  amounted  to  1709  people.  Data collection  uses  data  from  the  2019 Banten Province BKKBN SKAP which is already available. Bivariate data analysis using chi-square. The results showed that there was a significant relationship between education (P: 0.000), place of residence (P: 0.000), and ethnicity (P: 0.000) with early marriage. Education can influence a woman to delay the age of marriage. The longer a woman attends formal education, the higher the age at first marriage, and women who live in rural areas have a higher tendency to marry young than women who live  in  urban areas and certain  ethnic groups have a very close relationship  with the occurrence of early marriage.
Keywords: Early Marriage, Education, Place of Residence, Ethnicity
ISSN 2088-673X | 2597-8667

## Pendahuluan
Indonesia  termasuk  negara  berkembang dengan angka pernikahan dini yang tinggi di dunia. Pernikahan  dini  tersebar  merata  di  berbagai provinsi di Indonesia dan menempatkan Indonesia menjadi  urutan  ke-37  dunia  dalam  hal  jumlah pernikahan  dini  dan  tertinggi  kedua  di  ASEAN setelah  Kamboja.  Dengan  demikian  pernikahan dini menjadi permasalahan baik di dalam maupun diluar negeri (Hadinoto, 2012).
Undang-undang Pernikahan dini mengalami perubahan, dari yang semula adalah Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa batas usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Kemudian dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki, tertuang dalam bunyi pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun (Dewi, 2020).
Pernikahan  pada  usia  dibawah  18  tahun banyak dilakukan di masyarakat. Berdasarkan data dari perkawinan usia anak  di Indonesia, di provinsi Banten  usia  perkawinan  didaerah  perkotaan ditemukan 11,35% kurang dari 16 tahun, usia 17- 18 tahun 15,86%, usia 19-20 tahun 24,63%, usia 21 tahun  keatas  48,16%,  dan  didaerah  pedesaan ditemukan 23,53% kurang dari 16 tahun, usia 17- 18  tahun  25,38%,  usia  19-20  tahun  24,61%,  dan 26,48% usia 21 tahun keatas. Data Survei Kinerja dan  Akuntabilitas  Program  (SKAP)  Remaja BKKBN  Provinsi  Banten    tahun  2019  usia perkawinan  yang  baik  adalah  jika  seorang  pria dengan usia minimal 25 tahun dan nilai tengah usia menikah pertama kali bagi wanita menurut provinsi adalah antara 21 hingga 25 tahun (BPS, 2018).
Indonesia pada urutan ke-10 (sepuluh) negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Hal ini ditunjukkan berdasarkan persentase perkawinan usia anak perempuan yang mengalami penurunan  yang  sangat  lambat  begitu  pula  angka absolut  meskipun  terjadi  penurunan  setiap tahunnya.  Berdasarkan  hasil  Susenas  2018 menyebutkan  1  dari  9  anak  perempuan  menikah dan  jumlah    perempuan  umur  20-24  tahun  yang menikah  sebelum  berumur  18  tahun  diperkirakan mencapai 1.220.900 perempuan. (BPS, 2020).
Tingkat  pendidikan  maupun  pengetahuan anak  yang  rendah  dapat  menyebabkan  adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini akibat  kurangnya  pengetahuan  yang  ia  miliki. Salah satu faktor penyebab nya adalah pendidikan orang  tua.  Tingkat  Pendidikan  mempengaruhi keadaaan seseorang dalam menangani permasalahan  dan  memutuskan  penyelesaian masalah  dikarenakan  hal  tersebut  mengandung unsur kompleksitas dan membutuhkan kematangan psikososial (Sarwono, 2011).
Penyebab  pernikahan  dini  lainnya  yaitu tempat  tinggal.  Masyarakat  di  daerah  pedesaan memiliki  sifat  yang  taat  terhdap  adat  istiadat  dan kebudayaan daerahnya serta berpengetahuan yang lebih sempit bila dibandingkan dengan masyarakat di daerah perkotaan yang cenderung lebih mampu dalam menerima perbedaan adat dan terbuka dalam menerima  pengetahuan  yang  ada  (Febriyanti  & Dewi, 2017).
Begitu pula berdasarkan hasil laporan Badan Pusat  Statistik  (  2020  )  menemukan  bahwa  anak yang  beresiko  melakukan  pernikahan  dini  adalah anak yang memiliki pendidikan rendah, tinggal di keluarga  miskin,  dan  tinggal  di  pedesaan. Perempuan  yang  menikah  pada  usia  dibawah  18 tahun memiliki peluang bekerja di bidang informal sehingga menjadi sangat rentan bila dibandingkan dengan  perempuan  yang  menikah  di  atas  usia  18 tahun. Data ini pula menunjukkan bahwa penyebab yang paling mungkin pernikahan dini yaitu faktor ekonomi  keluarga,  tempat  tinggal  pedesaan  dan Pendidikan  yang  rendah  (BPS,  2020).  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  hubungan antara  Pendidikan,  tempat  tinggal  dan  suku terhadap pernikahan usia dini di Provinsi Banten.

## Metode Penelitian
Penelitian kuantitatif analitik dengan desain cross-sectional. Dalam  penelitan  ini  variabel independennya adalah pendidikan, tempat tinggal dan  suku.  Sementara  itu,  variabel  dependennya adalah  Pernikahan  usia  dini.  Data  dikumpulkan dengan  menggunakan  data  SKAP  BKKBN Provinsi Banten tahun 2019 yang sudah tersedia.
Populasi  target  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh wanita usia subur yang terdapat pada data SKAP  BKKBN  Provinsi  Banten  tahun  2019 berjumlah  2132  orang.  Sedangkan  besar  sampel penelitian  adalah  seluruh  data  wanita  usia  subur
Faletehan Health Journal , 9 (2) (2022) 170-175 www. journal.lppm-stikesfa.ac.id/ojs/index.php/FHJ ISSN 2088-673X | 2597-8667
yang terdapat pada data SKAP BKKBN Provinsi Banten tahun 2019 yang berjumlah 1709 orang.
Kriteria  inklusinya  adalah  wanita  usia  subur yang  sudah  menikah  dan  memiliki  kelengkapan data  yang  dibutuhkan  pada  setiap  variabel  yang diteliti.  Adapun  pengelompokan  untuk  variabel dependen  dan  independen  adalah  1)  Pernikahan dini  adalah  usia  pernikahan  yang  pertama  pada Wanita  Usia  Subur  (WUS)  yang  kurang  dari  19 tahun  ;  2)  Pendidikan  yaitu  sekolah  formal  yang pernah  diikuti  oleh  responden  dikelompokkan dalam kategori Tidak (tidak menempuh pendidikan formal) dan Ya (menempuh pendidikan formal) ; 3) Tempat  tinggal  adalah  tempat  dimana  responden tinggal  dan  menetap  dan  dikelompokkan  dalam Pedesaan dan Perkotaan; 4) Suku adalah identitas suku  bangsa  responden  dikelompokkan:  Sunda, Jawa,  Banten,  Betawi,  Batak,  Minangkabau, Melayu,  China,  Bugis,  Madura,  Bali,  Suku Lainnya.  Pengolahan  data univariat  dalam  bentuk frekuensi dan olah data bivariat menggunakan kai kuadrat .

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan analisis data secara univariat dan bivariat didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Analisis Data Univariat Variabel F % Pernikahan Usia Dini Menikah dini 529 31 Tidak Menikah dini 1180 69 Pendidikan formal Tidak 1391 81,4 Ya 318 19,6 Tempat Tinggal Pedesaan 596 34,9 Perkotaan 1113 65,1 Suku Sunda 790 46,2 Jawa 360 21,1 Banten 328 19,2 Betawi 148 8,7 Suku Lainnya 83 4,8 Tabel  1  di  atas  menunjukkan  bahwa  hampir setengahnya  (31%)  responden  menikah  dini, sebagian besar (81,4%) responden tidak menempuh  pendidikan  formal  (tidak  bersekolah), hampir setengahnya  (34,9%) responden bertempat
tinggal  di  pedesaan,  sebagian  besar    (46,2%) responden bersuku bangsa Sunda.
Tabel 2 memperlihatkan responden yang tidak berpendidikan  formal  proporsinya  lebih  besar melakukan pernikahan dini yaitu (33,6%) dibandingkan dengan responden yang berpendidikan  formal  (19,2%).  Hasil  uji  statistik dengan  menggunakan Chi  Square pada  α=0,05 didapatkan nilai P sebesar  0,000  (P<0,05) artinya secara  statistik  ada  hubungan  yang  bermakna antara  pendidikan  dengan  Pernikahan  usia  dini. Dan didapatkan hasil OR 2,136 artinya responden yang tidak berpendidikan formal memiliki peluang 2 kali lebih besar untuk melakukan pernikahan usia dini  bila  dibandingkan  dengan  responden  yang berpendidikan formal.
Berdasarkan  tabel  3  terlihat  responden  yang tinggal  di  pedesaan  lebih  banyak  melakukan pernikahan  dini  (39,8%)  dibandingkan  dengan responden yang tinggal di perkotaan (26,2%). Hasil pengolahan  data  didapatkan  nilai  P  sebesar  0,000 (P<0,05)  yang  artinya  ada  korelasi  antara  tempat tinggal  dengan  Pernikahan  usia  dini.  Hasil  OR 1,856  menunjukkan  responden  yang  tinggal  di pedesaan  cenderung  akan  melakukan  pernikahan usia dini 2 kali lebih tinggi daripada yang tinggal di perkotaan.
Berdasarkan  tabel  4  menunjukan  bahwa responden yang bersuku Banten proporsinya paling besar  melakukan  pernikahan  dini  yaitu  (39,6%) dibandingkan  dengan  suku-suku  lainnya.  nilai  P didapatkan    0,000    (P<0,05)  yang  menandakan bahwa  variabel  suku  berhubungan  dengan Pernikahan usia dini.
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi pernikahan  dini  yaitu  Pendidikan. Semakin  tinggi Pendidikan  seseorang  maka  akan  dengan  mudah memahami informasi yang didapatkan. Pendidikan dapat  memudahkan  seseorang  mempersepsikan pengetahuan  yang  diperoleh  melalui  proses berpikir  dan  membangun  kematangan  psikologis sehingga  pengalaman  mengolah  informasi  dapat lebih baik lagi. (Mahfudin & Waqi’ah, 2016). Hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Idawati  (2018)  yang  berjudul Determinan  pernikahan  dini  pada  satu  kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan hasil yang  berhubungan  antara  pendidikan  dengan pernikahan usia dini (P = 0,003) (Idawati, 2018).
Tabel 2. Hubungan antara Pendidikan dengan Pernikahan Usia Dini
Pendidikan Formal Pernikahan Usia Dini Menikah Dini Tidak Menikah Dini p value OR CI 95% F % F % Tidak 468 33,6 923 66,4 0,000 2,136 1,582-2,885 Ya 61 19,2 257 80,8 Total 529 31 1.180 69
Tabel 3. Hubungan antara Tempat Tinggal dengan Pernikahan Usia Dini
Tempat Tinggal Pernikahan Usia Dini Menikah Dini Tidak Menikah Dini p value OR CI 95% F % F % Pedesaan 237 39,8 359 60,2 0,000 1,856 1,502-2,293 Perkotaam 292 26,2 821 73,8 Total 529 31 1.180 69
Tabel 4. Hubungan antara Suku dengan Pernikahan Usia Dini
Suku Pernikahan Usia Dini Menikah Dini Tidak Menikah Dini p value F % F % Sunda 265 33,5 525 66,5 0,000 Jawa 92 25,6 268 74,4 Banten 130 39,6 198 60,4 Betawi 32 21,6 116 78,4 Suku Lainnya 10 12 73 88 Total 529 31 1.180 69
Begitu  pula  dengan  hasil  penelitian  oleh Pohan  sejalan  dengan  penelitian  ini  dengan  hasil yaitu  ada  hubungan  antara  pendidikan  dengan pernikahan  usia  dini  (P=0,005)  (Pohan,  2017). Penelitian Rodiah tentang perilaku pernikahan dini di  kecamatan  Tongas  Kabupaten  Probolinggo sependapat  dengan  hasil  penelitian  ini,  yaitu pernikaha  dini  berkaitan  dengan  Pendidikan (P=0,000) (Rodiyah, 2019). Hasil penelitian di atas sejalan  dengan  pendapat  Idawati  (2018)  yang mengatakan bahwa seseorang akan menerima dan merespon hal yang belum pernah dan yang sudah diketahui  melalui  proses  berpikir,  dan  berkorelasi dengan  Pendidikan.  Oleh  karena  itu  Pendidikan sangat  berpengaruh  terhadap  pernikahan  dini (Idawati,  2018).  Begitu  pula  dengan  kesimpulan oleh Pohan (2017), seseorang akan memahami dan mempelajari informasi-informasi yang baru diperoleh melalui proses berpikir untuk mendapatkan pengetahuan baru. Agar pengetahuan yang didapatkan bisa lebih baik maka dibutuhkan Pendidikan  yang  baik.  Pendidikan  yang  semakin baik  akan  membuat  seseorang memahami
pengetahuan  yang  diperoleh  dengan  lebih  baik pula,  khususnya  pengetahuan  tentang  kesehatan reproduksi (Pohan, 2017).
Pernyataan lainnya yang sejalan adalah bahwa masyarakat  yang  tidak  berpendidikan  atau  tidak sekolah lebih memilih untuk melakukan pernikahan dini. Hal ini disebabkan ketidakmampuan dalam mengambil keputusan dan kesulitan  dalam  mencerna  informasi  khususnya terkait  kesehatan  reproduksi  yang  baik  termasuk usia yang tepat untuk menikah. Paling tidak, ketika seseorang sudah mendapatkan Pendidikan menengah  dianggap  mampu  memahami  dengan baik  tentang  menikah  usia  dini    (Hastuty,  2018). Pada  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  sebagian besar  responden  yang  menikah  dini  tidak menempuh  pendidikan  formal  sehingga  mereka tidak  memiliki  daya  intelektual  yang  baik  dalam memutuskan  setiap  hal  khususnya  tentang keputusan  untuk  menikah  dini  atau  tidak,  serta tidak  memiliki  pengetahuan  yang  baik  tentang dampak  buruk  pernikahan  dini  terutama  terhadap kesehatan reproduksi.
Faletehan Health Journal , 9 (2) (2022) 170-175 www. journal.lppm-stikesfa.ac.id/ojs/index.php/FHJ ISSN 2088-673X | 2597-8667
Pendidikan  menjadi  hal  yang  mempengaruhi pernikahan  dini.  Pendidikan  merupakan  faktor utama  dalam  memahami  pengetahuan  yang diperoleh  yang  pada  akhirnya  akan  membentuk sikap dalam mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk  melakukan  pernikahan  dini  atau  tidak melakukan  pernikahan  dini.  Pendidikan  formal yang  didapatkan  seorang  perempuan  dapat mempengaruhi  perilaku  untuk  menunda  usia pernikahan.  Semakin  tinggi  pendidikan  maka semakin rendah kemungkinan melakukan pernikahan  dini.  Masyarakat  dengan  Pendidikan tinggi  mampu  mengetahui  dampak  negatif  yang diakibatkan dari pernikahan usia dini.  Oleh karena itu  diperlukan  adanya  upaya  untuk  mengurangi resiko  pernikahan  dini,  diantaranya  adalah mengajak  dan  mendukung  anak-anak  perempuan untuk menempuh pendidikan formal dan membantu  secara  finansial  seperti  pemberian beasiswa,  subsidi  pendidikan,  santunan  seragam dan  bantuan  lainnya  agar  anak-anak  perempuan dapat menempuh Pendidikan formal (Kurniawati et al., 2016).
Upaya  lainnya  untuk  mengurangi  resiko pernikahan dini adalah bersinergi dengan institusi Pendidikan formal yaitu misalnya dengan menambahkan  materi  tentang  dampak  negatif pernikahan  dini  ke  dalam  kurikulum  sekolah, menyesuaikan  materi    pelajaran  bertingkat  dari mulai  SD,  SMP,  SMA  dengan  kondisi  dan  pola pikir  anak  sesuai  usianya  serta  menyelaraskan dengan  kebiasaan  yang  dilakukan  masyarakat. Dengan  demikian,  diharapkan  masyarakat  dapat terpapar informasi mengenai pernikahan dini sejak dini  dan  secara  pemikiran  sudut  pandang  anak terkait  pernikahan  dini  juga  akan  lebih  baik. Sehingga  angka  pernikahan  dini  dapat  dikurangi melalui  pemberian  pendidikan  formal  khususnya anak perempuan. Pada umumnya, wajib belajar dan pendidikan yang layak adalah hak bagi semua anak sebagai  bekal  untuk  tumbuh  menjadi  penerus bangsa  yang  berkualitas  dan  berdaya  saing  tinggi (Kurniawati et al., 2016).
Tempat tinggal dapat mempengaruhi keputusan  seseorang.  Tempat  tinggal  dibagi menjadi  2  yaitu  pedesaan  dan  perkotaan. Pengetahuan  dan  Pendidikan  masyarakat  desa cenderung  lebih  rendah  dibandingkan  masyarakat kota  sehingga  lebih  sulit  dalam  memahami pernikahan dini. Masyarakat pedesaan juga sangat
menghormati  adat  istiadat  setempat  sehingga ketika  ada  informasi  yang  bertentangan  dengan adat  buadaya  maka  tidak  akan  diterima  dengan mudah, diantaranya adalah beberapa adat setempat ada  yang  memberlakukan  pernikahan  dini  bagi masyarakatnya (Septialti et al., 2017).
Penelitian  menurut  Widyawati  &  Pierewan (2017)  yang  berjudul  determinan  pernikahan  dini di  Indonesia  juga  menyatakan  hal  yang  tidak senada  dengan  hasil  penelitian  ini  yaitu  bahwa tempat  tinggal  tidak  memiliki  hubungan  terhadap pernikahan  usia  dini  di  Indonesia  (Widyawati  & Pierewan,  2017).  Hal  ini  dikarenakan  adanya perbedaan  tempat  penelitian,  metode  dan  teknik penelitian. Hal tersebut didukung oleh pernyataan pada  kelompok  Wanita  usia  20-24  tahun  telah menikah pada usia 15 tahun dengan perbandingan tempat tinggal yang di pedesaan 3 kali lebih tinggi daripada  daerah  perkotaan  menurut  hasil  Susenas 2008-2012 (BPS, 2016).  Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian ini,  yaitu pernikahan dini lebih banyak  terjadi  pada  masyarakat  yang  tinggal  di pedesaan daripada perkotaan.
Angka pernikahan dini pada perempuan yang tinggal  di  pedesaan  lebih  tinggi  daripada perempuan  yang  tinggal  di  perkotaan.  Ada beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  pernikahan dini  di  pedesaan  yang  menyebabkan  masyarakat desa mengalami ketertinggalan, diantaranya adalah ketidakmerataan sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya akses Pendidikan,  kesehatan,  teknologi  dan  lapangan pekerjaan  serta  adat  istiadat  setempat.  Adanya kebiasaan  menikahkan  anak  gadisnya  agar  tidak menjadi perawan tua dan untuk meringankan beban orang  tua,  lebih  baik  bercerai  setelah  menikah daripada tidak menikah sampai usia tua (Febriyanti & Dewi, 2017).
Penelitian  Rodiah  tentang  variabel  yang mempengaruhi  pernikahan  dini  di  kecamatan Tongas  Kabupaten  Probolinggo  sesuai  dengan hasil  penelitian  ini,  yaitu  suku  tertentu  ada hubungan  dengan  pernikahan  usia  dini  (P=0,000, P=0,024,  P=0,000)  (Rodiyah,  2019).  Hasil penelitian  ini  sejalan  pula  dengan  penelitian  oleh Rahman  (2016)  yang  menyimpulkan  bahwa pernikahan  dini  terjadi  karena  budaya  yang dilakukan masyarakat (Rahman et al., 2016).
Pada  penelitian  ini  ditemukan  hasil  bahwa suku  memiliki  hubungan  dengan  pernikahan  dini. Suku  dengan  jumlah  terbanyak  yang  melakukan pernikahan  dini  adalah  suku  Banten.  Oleh  karena
ISSN 2088-673X | 2597-8667
itu diperlukan kajian budaya yang lebih mendalam terhadap  suku  Banten  khususnya  dan  suku-suku lainnya  yang  ada  di  Provinsi  Banten  untuk mengetahui lebih mendalam penyebab pernikahan dini dilihat dari aspek budaya, adat dan kebiasaan suku tersebut.
Oleh  karena  penelitian  ini  diambil  dari  data sekunder  yaitu data  SKAP  Provinsi  Banten  tahun 2019,  maka  tidak  bisa  dikaji  lebih  lengkap mengenai  adat  istiadat  suku  tertentu,  maka diperlukan  penelitian  lebih  lanjut  dengan  metode yang lebih komprehensif seperti studi kualitatif dan yang lainnya terkait pengkajian mengenai budaya terhadap pernikahan dini.

## Simpulan
Faktor  yang  mempengaruhi  pernikahan  dini adalah  Pendidikan,  tempat  tinggal  dan  suku. Perempuan yang berpendidikan formal cenderung akan  menunda  usia  pernikahannya,  Perempuan yang  tinggal  di  pedesaan  memiliki  peluang  lebih besar  untuk  menikah  dini  dibandingan  perkotaan, dan suku tertentu akan melakukan pernikahan dini.
Diharapkan  masyarakat  Provinsi  Banten khususnya perempuan mendapatkan informasi dan pengetahuan  melalui  penyuluhan  dan  konseling yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA)  dan  tenaga  kesehatan  tentang  pernikahan terkait  Pendidikan  seks  pada  remaja,  pernikahan dini  termasuk  dampak  negatif  nya,  serta  dapat menangani  dengan  baik  kasus-kasus  pernikahan dini yang sudah ada.

## Referensi
BPS. (2016). Analisis Data Perkawinan .
BPS.  (2018).  Statistik  Kesejahteraan  Rakyat.  In
Jakarta: Badan Pusat Statistik .
BPS.  (2020).  Pencegahan  Perkawinan  Anak.
Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional . Dewi,  M.  A.  (2020).  Tinjauan  yuridis  UU  no.  16 tahun  2019  menurut  asas  monogami  dan hubungan  hukum  dalam  perkawinan. Jurnal Ilmiah  Hukum  Dan  Dinamika  Masyarakat , 17 (2).
Febriyanti,  N.  P.  V.,  &  Dewi,  M.  H.  U.  (2017).
Pengaruh  Faktor  Sosial  Ekonomi  dan Demografi  Terhadap  Keputusan  Perempuan Menikah Muda di Indonesia. Jurnal Kependudukan  Dan  Pengembangan  Sumber Daya Manusia , 13 (2), 108–117.
Hadinoto, S. (2012). Kajian pernikahan dini pada beberapa  provinsi  di  indonesia:  dampak overpopulation,  akar  masalah  dan  peran kelembagaan di daerah. Didamduk BKKBN.[Internet] .
Hastuty,  Y.  D.  (2018).  Faktor-Faktor  Yang Berhubungan  Dengan Terjadinya  Pernikahan Dini  Di  Desa  Sunggal  Kanan  Kabupaten Deliserdang. AVERROUS , 2 (2), 55–64.
Idawati,  I.  (2018).  Determinan  Pernikahan  Dini pada Satu Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik , 13 (1), 132–141. Kurniawati, L., Nurrochmah, S., & Katmawanti, S. (2016). Hubungan antara tingkat pendidikan, status  pekerjaan  dan  tingkat  pendapatan dengan  usia  perkawinan  pertama  wanita  di Kelurahan Kotalama
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Preventia: The Indonesian  Journal  of  Public  Health , 1 (2),
210–219.
Mahfudin, A., & Waqi’ah, K. (2016). Pernikahan Dini  dan  Pengaruhnya  terhadap  Keluarga  di Kabupaten  Sumenep  Jawa  Timur. Jurnal Hukum Keluarga Islam , 1 (1), 33–49.
Pohan,  N.  H.  (2017).  Faktor-Faktor  yang Berhubungan  Dengan  Pernikahan  Usia  Dini terhadap  Remaja  Putri. Jurnal  Endurance ,
2 (3), 424–435.
Rahman,  F.,  Syahadatina,  M.,  Aprillisya,  R.,  & Afika,  H.  D.  (2016).  Kajian  budaya  remaja pelaku  pernikahan  dini  di  Kota  Banjarbaru Kalimantan Selatan. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia , 11 (2), 108–117.
Rodiyah,  A.  (2019). Analisis  faktor  yang berhubungan  dengan  perilaku  pernikahan dini  di  Kecamatan  Tongas  Kabupaten Probolinggo . Universitas Airlangga. Sarwono,  S.  W.  (2011).  Psikologi  Remaja  edisi revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta .
Septialti,  D.,  Mawarni,  A.,  Nugroho,  D.,  & Dharmawan, Y. (2017). Hubungan Pengetahuan Responden dan Faktor
Demografi  dengan  Pernikahan  Usia  Dini  di Kecamatan Banyumanik Tahun 2016. Jurnal Kesehatan  Masyarakat  (e-Journal) , 5 (4),
198–206.
Widyawati,  E.,  &  Pierewan,  A.  C.  (2017).
Determinan  Pernikahan  Usia  Dini  Di Indonesia. SOCIA:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Sosial ,
14 (1).