Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 190-205 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.669
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kompetensi Manajerial, Dan Akuntabilitas, Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Di Kabupaten Padang Pariaman)

## Aryanto Nur
Fakultas Teknik Informatika Universitas Binasarana Informatika email: aryantonur@gmail.com

## Abstract
This study aims to test and analyze empirically about whether Human Resource Competence (HR), Managerial Competence, Accountability have an effect on Village Fund fraud prevention, Community Participation can moderate the relationship between Human Resource Competence, Managerial Competence, Accountability and Village Fund fraud prevention . The research target population is the Village Fund fraud prevention and the variables  that  influence  it  in  Padang  Pariaman  Regency.  The  number  of  samples  is  39  nagari  in  Padang Pariaman Regency, with 100 respondents, the sample technique is nonprobability sampling. This research is quantitative descriptive. The data used in this research is primary data. Data collection was carried out online or offline using a questionnaire form. The analysis tool used is Smart Partial Least Square (PLS). The results of the study show that Human Resource Competence, Managerial Competence have no effect on the prevention of  Village  Fund  fraud.  Accountability  influences  the  prevention  of  Village  Fund  fraud.  Community Participation  cannot  strengthen  and  influence  the  relationship  between  Human  Resource  Competence, Managerial Competence, Accountability and Village Fund fraud prevention. The theoretical implications of the  research  strengthen  existing theories,  pragmatically  village  officials  must  be  obliged  to prevent  Village Fund fraud, which has a detrimental impact on state finances. For this reason, village officials must improve Human  Resource  Competence,  Managerial  Competence,  and  Accountability  regularly/periodically,  and include Community Participation.
Keywords: Prevention, Fraud, Village Fund

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secarai empiris tentang apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Kompetensi Manajerial, Akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan fraud Dana Desa,  Partisipasi  Masyarakat  dapat  memoderasi  hubungan  antara  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Kompetensi Manajerial, Akuntabilitas dengan pencegahan fraud Dana Desa. Populasi sasaran penelitian adalah pencegahan fraud Dana  Desa  beserta  variabel-variabel  yang  mempengaruhinya  di  Kabupaten  Padang Pariaman. Jumlah sampel sebanyak 39 nagari di Kabupaten Padang Pariaman, dengan 100 responden, teknik sampel nonprobability  sampling .  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan online maupun o ffline menggunakan form kuesioner.  Alat  analisis yang digunakan  adalah SmartPartial  Least Square (PLS).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kompetensi Manajerial tidak berpengaruh terhadap  pencegahan fraud Dana  Desa.  Akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud Dana  Desa. Partisipasi Masyarakat tidak dapat memperkuat dan mempengaruhi hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia,  Kompetensi  Manajerial,  Akuntabilitas  dengan  pencegahan fraud Dana  Desa.  Implikasi  penelitian secara teoritis memperkuat teori yang sudah ada, secara pragmatis perangkat desa harus berkewajiban untuk melakukan pencegahan fraud Dana Desa, yang berdampak merugikan keuangan Negara. Untuk itu perangkat desa  harus  meningkatkan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Kompetensi  Manajerial,  dan  Akuntabilitas secara rutin/berkala, serta mengikutsertakan Partisipasi Masyarakat.
Kata Kunci: Pencegahan, Fraud , Dana Desa

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  representasi  dari kesatuan  masyarakat  hukum  terkecil  yang telah  ada  dan  tumbuh  berkembang  seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia  dan  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  tatanan  kehidupan  bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara
terhadap  desa,  khususnya  dalam  rangka memperjelas  fungsi  dan  kewenangan  desa, serta  memperkuat  kedudukan  desa  dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan
penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 190-205 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.669
Sumber: Kemenkeu.informasi-apbn-2020 Gambar 1: Dana Desa tahun 2015 – 2020
(Triliun Rupiah) Output dari  Dana  Desa  secara  total sepanjang tahun 2015-2018 telah
menghasilkan  sarana  dan  prasarana  bagi masyarakat, seperti Jalan Desa 191,6 ribu km, Jembatan Desa 1.140,4 km, Pasar Desa 8.983 unit,  BUMDes  37.830  kegiatan,  Tambatan Perahu 5.371 unit, Embung Desa 4.175 unit, Irigasi  58.931  unit,  Sarana  Olahraga  19.526 unit,  Penahan Tanah 192.974 unit, Air bersih 959,6  ribu  unit,  Sarana  MCK  240.587  unit, POLINDES  9.692  unit,  Sumur  45.169  unit, PAUD  Desa  50.854  unit,  Drainase  29.557,9 ribu  meter,  POSYANDU  24.820  unit. (Sumber:  Kemenkeu.informasi-apbn-2020, dan diolah penulis)
Jumlah  Dana  Desa  yang  sangat  besar dan terus meningkat tersebut perlu dilakukan pengawasan  agar  tepat  sasaran,  untuk  itu Pemerintah  Pusat  perlu  melakukan  sinergi, baik  antar  kementerian  maupun  dengan daerah dalam
rangka
pelaksanaan pengawasan  Dana  Desa  secara  berjenjang dengan  melibatkan  partisipasi  masyarakat, aparat  pengawas  di  daerah,  sampai  dengan KPK.  Pengawasan  terhadap  pengelolaan keuangan  desa  harus  dilakukan  secara profesional,  ketat,  dan  terkontrol  dan berintegritas.
Permasalahan  yang  timbul  selama peluncuran  Dasa  Desa,  periode  2015-2020, setelah  diinvestaris  penulis  dari  berbagai sumber,  adalah  sebagai  berikut:  a.  Tentang sumber daya manusia, b. Tentang pelaporan, c.  Tentang  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan.  Adanya  semua  permasalahan ini mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan  kepada  kepala  desa,  aparatur terkait, dan mekanisme yang ada.
Permasalahan  yang  sudah    diinvetarisir  dan dilakukan  ini  adalah  sebagai  bahan  untuk mengantisipasi dan mempercepat penanganan terhadap munculnya permasalahan baru. Pengalokasian  Dana  Desa  sekarang  ini menuntut  akuntabilitas  keuangan  publik, karena  sangat  rentan  sekali  dengan  potensi penyelewengan, maka dalam hal akuntabilitas  tidak  menutup  kemungkinan terjadinya fraud (kecurangan)    Menurut Cressey, D. (1953), ada  3 (tiga) faktor yang mendorong  seseorang  melakukan fraud (kecurangan), diantaranya tekanan ( pressure ), peluang ( opportunity) , dan rasionalisasi  ( rationalization ).  Ketiga  faktor tersebut  dikenal  juga dengan fraud  triangle.
Kecurangan  akan  dilakukan  jika  ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki  akses  terhadap  aset  atau  memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan. Terjadinya fraud dalam  pengelolaan  Dana  Desa  juga dapat dicegah dengan memperhatikan lingkungan  pengendaliannya.  Lingkungan pengendalian dapat digunakan untuk memproteksi pengelolaan keuangan desa dari tindakan fraud, dengan  mengoptimalkan sistem  pengendalian  internal  yang  baik sehingga  segala  tindak  kecurangan  dapat dicegah. Selain itu, sistem pengendalian akan berjalan  dengan  baik  jika  didukung  oleh sikap  dan  budaya  personal  yang  baik  atau yang sering disebut dengan moralitas.
Bertolak dari permasalahan yang muncul  seperti  disampaikan  di  atas  terkait pengelolaan  Dana  Desa,  penulis  tertarik untuk  mengadakan  penelitian  dalam  bidang Fraud Dana  Desa  tersebut.  Adapun  judul yang  penulis  buat  dari  penelitian  ini  adalah “Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia, Kompetensi Manajerial, dan Akuntabilitas  Terhadap  Pencegahan Fraud Dana  Desa  dengan  Partisipasi  Masyarakat Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman)”.
Rumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1.Apakah Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  berpengaruh terhadap  pencegahan fraud Dana  Desa?, 2.Apakah Kompetensi Manajerial berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud Dana Desa?, 3.Apakah Akuntabilitas berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud Dana Desa?, 4.Apakah Partisipasi
Masyarakat  dapat  memoderasi  hubungan antara  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  dengan  pencegahan fraud Dana Desa?,  5.Apakah  Partisipasi  Masyarakat dapat memoderasi hubungan antara
Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 190-205 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.669

## Kompetensi  Manajerial  dengan  pencegahan
fraud Dana  Desa?,  6.Apakah  Partisipasi Masyarakat  dapat  memoderasi  hubungan antara  Akuntabilitas  dengan  pencegahan fraud Dana Desa?

## Teori  Tata  Kelola  Adaptif  (Adaptive
Governance Theory)
Teori  tata  kelola  adalah  konstruksi analitis yang dikembangkan melalui pengamatan  empiris, penalaran deduktif dan banyak  imajinasi  dan kreativitas.  ( Ansell & Jacob,  2022).  Dengan  demikian,  teori  tata kelola bersifat
abstrak, meskipun bergantung  pada  konteks,  cara  penalaran yang  bertujuan untuk  mendefinisikan, memahami,  dan  menjelaskan  bagaimana masyarakat  kontemporer  diatur.  Teori-teori pemerintahan sering kali secara implisit atau eksplisit mengandung serangkaian komponen  berikut:  asumsi-asumsi  yang dibenarkan  secara  teoritis  tentang  sifat dunia;  anggapan  yang  dapat  diverifikasi secara empiris  yang  membantu  menentukan ruang  lingkup  dan  validitas  teori;  konsep dan kategori yang bertujuan untuk menangkap  berbagai  aspek  objek  analisis; prinsip dan argumen teoretis yang memungkinkan    kita  untuk  memahami  dan menjelaskan  tren,  peristiwa,  dan  kejadian bersama;  penilaian  normatif  berdasarkan standar  tertentu;  dan  generalisasi  dan prediksi empiris berdasarkan metode induktif  dan deduktif.

## Tata Kelola Adaptif
Praktik  dari  tata  kelola  adaptif  untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan demi kepentingan  bersama.  Tata  kelola  adaptif merupakan  akselerasi  dari  tiga  cabang  ilmu utama, yaitu  ilmu  sosio-ekologis,  ilmu kelembagaan,  dan  ilmu  kebijakan .  Tata kelola  adaptif  juga  sering  digabungkan dengan  manajemen  adaptif.  Manajemen adaptif  muncul  dari  kebutuhan  untuk membuat proyek atau program yang spesifik, literatif  sedang  belajar  sistem  ke  mengelola ekologis  sumber  daya.  Pengelolaan  adaptif awalnya  diidentifikasi  sebagai  cara  untuk menghadapi  ketidakpastian  yang  terkait dengan  ilmu  ekologi  dalam  pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.
Tata kelola adaptif adalah cerminan dari sistem  pemerintahan  yang  lebih  luas  yang memungkinkannya beradaptasi dengan keinginan  publik  dan  peristiwa  lain  –
termasuk  dalam  penelitian  ini.  Strategi  tata kelola  adaptif  memanfaatkan  kemampuan internal  dan  eksternal,  mendesentralisasikan kekuasaan  pengambilan  keputusan,  dan berusaha menginformasikan keputusan tingkat yang lebih tinggi dari bawah ke atas membantu koordinasi, yang dapat memfasilitasi adaptasi juga.

## Good Public Management dan Good Public Governance
Good  Public  Management dan Good Public  Governance ini  mengambil  sebuah reflektif  dan  agak  kritis  melihat  pada administrasi  melalui  manajemen  ke  tata kelola  yang  terkait  dengan  reformasi  publik dan  sistem  distribusi.  Bidang  ini  juga menyajikan  dan  mengatur  dari  masukan tentang  layanan  publik  yang  telah  cacat  dan perlu  penanganan  melalui  keterlibatan  teori layanan.

## Good Public Management
Good Public Management sebuah teori ekonomis dari perilaku birokratis. ( Ansell & Jacob, 2022). Ini merupakan pergeseran dari gagasan  administrasi  publik  dan  pelayanan publik  terhadap  pasar,  konsumen  yang  juga dikenal  dengan  istilah  NPM  ( New  Public Management ). New  Public  Management (NPM)  adalah  suatu  sistem  manajemen desentralisasi  dengan  perangkat  manajemen seperti pengawasan ( controlling ) dan perbandingan ( benchmarking ) yang
menerapkan  praktik  kerja  sektor  privat  ke sektor  publik  untuk  menciptakan  efisiensi dan  efektivitas  kinerja  pemerintah  daerah yang baik ( Good Governance ) sehingga akan tercipta kesejahteraan masyarakat ( Ansell & Jacob, 2022).
Tujuan dari teori NPM yaitu memperbaiki  efisiensi  dan  efektivitas,  dan memperbaiki  akuntabilitas  kinerja. New Public Management berfokus pada manajemen  sektor  publik  yang  berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan.

## Good Public Governance
Good Public Governance (GPG) merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan  pengelolaan  wewenang  oleh  para penyelenggara  negara  dalam  menjalankan tugasnya  secara  bertanggung  jawab  dan akuntabel ( Ansell & Jacob, 2022). GPG pada dasarnya  mengatur  pola  hubungan  antara penyelenggara negara dan masyarakat, antara
Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 190-205 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.669
penyelenggara  negara  dan  lembaga  negara, serta antar lembaga negara. Penerapaan GPG mempunyai  pengaruh  yang  sangat  besar. GPG wajib dilaksanakan oleh para penyelenggara  negara  di  setiap  lembaga negara,  baik  di  ranah  legislatif,  eksekutif maupun  yudikatif,  bahkan  juga  di  lembaga- lembaga non struktural.
Implementasi Pedoman Umum Governansi  Sektor  Publik  Indonesia (PUG-SPI)
Implementasi  adalah  proses  untuk memastikan  mengenai  pelaksanaan  dan pencapaian  kebijakan  tertentu.  Menurut Komite  Nasional  Kebijakan  Governansi dalam  Pedoman  Umum  Governansi  Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI) (2022) governansi sektor publik merupakan keniscayaan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Implementasi pedoman umum governansi  sektor  publi  diharapkan  dapat mencapai  sejumlah  target  governansi  sektor public. Governansi yang baik dalam organisasi publik diperlukan untuk membantu meningkatkan efektivitas organisasi, keberlanjutan,  akuntabilitas,  dan  keadilan. Governansi organisasi sektor publik diperlukan  untuk mencegah terjadinya peristiwa yang merugikan, dugaan
penyalahgunaan  wewenang  dan  tanggung jawab, serta mencegah kegagalan organisasi. Kebutuhan terhadap governansi sektor publik semakin penting karena harapan masyarakat terhadap  perilaku  dan  kinerja  organisasi dalam memberikan pelayanan publik semakin meningkat.
Dengan  mempertimbangkan  beberapa hal tersebut, maka ditetapkan 13 (tiga belas) nilai  dasar  dalam  Pedoman  Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI) (Komite Nasional  Kebijakan  Governansi,  2022), yaitu:  kepemimpinan,  etika  dan  kejujuran, supremasi hukum,
transparansi, independensi, akuntabilitas, amanah, berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

## Moralitas Individu
Moralitas atau moral berarti cara hidup atau  kebiasaan.  Menurut  Assumpta  (2002), pengertian moral adalah aturan aturan ( rule ) mengenai  sikap  ( attitude )  dan  perilaku manusia ( human behavior ) sebagai manusia.
Menurut  Rahimah  et  al.  (2018) moralitas  individu  dapat  dinilai  dengan beberapa item diantaranya: kesadaran seorang  pegawai  terhadap  tanggung  jawab suatu  entitas,  nilai  kejujuran  dan  etika, menaati setiap aturan yang berlaku di dalam entitas  dan  sikap  individu dalam  melakukan tindakan tidak jujur. Individu yang mempunyai  tingkat  moral  yang  tinggi  akan dapat  mencegah  terjadinya  kecurangan karena individu yang mempunyai moral yang tinggi  akan  menaati  aturan  sesuai  dengan prinsip-prinsip  etika  universal,  begitupun sebaliknya.    Individu  yang  memiliki  moral yang  rendah  cenderung  membuat  keputusan berdasarkan hak yang diinginkan oleh dirinya sendiri  dan  tidak  menaati  peraturan  dan kewajiban yang diinginkan oleh dirinya.

## Fraud
Menurut  the  Association  of  Certified Fraud Examiners (ACFE, 2016), Kecurangan (fraud) adalah  perbuatan  yang  melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang  dari  dalam  atau  luar  organisasi untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak  langsung  merugikan  pihak  lain.
Albrecht & Zimbelman (2019) mendefinisikan Kecurangan (fraud) sebagai segala  cara  yang  dirancang  oleh  kecerdikan manusia untuk merugikan orang lain dengan penyajian yang tidak sesuai.
Dari  pengertian  kecurangan (fraud) di atas, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan  tentang fraud.  Fraud adalah perbuatan  secara  disengaja  yang  dilakukan sendiri,  dengan  melibatkan  orang  lain, kelompok  yang  bisa  diajak  berkompromi, baik dengan mengunakan teknologi maupun tidak,  dengan  mengambil  kesempatan  atau penyalahgunaan  dari  tugas,  jabatan,  dan kedudukan yang dipunyai untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan kelompok tertentu dengan  cara  mengelabui,  menghilangkan, berbuat  curang,  tidak  melaporkan  atau membuat  salah  saji  laporan  keuangan,  dan atau cara-cara yang lain yang bisa disamakan dengan hal tersebut. Kecurangan dapat terjadi karena  sifat  ketidak  jujuran  dan  integritas yang  lemah  serta  sifat  egois  yang  dimiliki seseorang sehingga mendorong untuk melakukan  kecurangan.  Dari  definisi  ini fraud mengandung  beberapa  aspek,  yaitu:
Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 190-205 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.669
penipuan ( deception ), ketidakjujuran ( dishonest ) dan niat ( intent ).

## Desa dan Pemerintahan Desa
Definisi  desa  dan  pemerintahan  desa menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Gambaran tentang desa ini  tercermin  dalam  Gambar  2.3.  Struktur Dasar Kewenangan Pemerintah di Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Menurut  BPKP  (2015) dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Perangkat  desa  tersebut  menurut  buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa dari
BPKP (2015), terdiri atas:
1. Sekretariat Desa;
2. Pelaksana Kewilayahan; dan
3. Pelaksana Teknis.
Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan kelompoknya menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan-BPKP  (2015)  dalam  buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa, terdiri dari:
1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
2. Pendapatan Transfer (salah-satunya adalah Dana Desa)
3. Pendapatan Lain-Lain
Pengertian  Dana  Desa  menurut  Badan
Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan- BPKP (2015) dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi
Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah  dana yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kajian Variabel Penelitian Kompetensi Sumber Daya Manusia
(SDM) Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia adalah  kemampuan  dan  karakteristik  yang dimiliki  seseorang  berupa  pengetahuan, keterampilan,  dan  sikap  perilaku  yang diperlukan      dalam      pelaksanaan      tugas jabatanya   dalam   lingkungan pekerjaanya. Tingkat  kompetensi  dibutuhkan  agar  dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk  kategori  baik  atau  rata-rata.  Penentu ambang  kompetensi yang dibutuhkan tentunya  akan  dapat  dijadikan  dasar  bagi proses seleksi, suksesi, suksesi  perencanaa, evaluasi kinerja, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (Wati et al., 2014).

## Kompetensi Manajerial
Hong (2001) yang meneliti kompetensi manajerial mendefenisikan kompetensi manajerial  sebagai  karakteristik  seorang manajer yang akan menunjukkan keterampilan  dan  kemampuannya  dalam menghasilkan kinerja yang efekrif di dalam wilayah  pekerjaannya.  Kompetensi  ini  juga menunjukkan kemampuan manajer mentransfer kemampuan dan keterampilannya  kepada  orang  lain  atau menerapkan
kemampuannya kepada pekerjaan lain.
Akuntabilitas. Menurut Undang-Undang No.06 Tahun 2014  tentang  Desa,  yang  dimaksud  dengan akuntabilitas  adalah  asas  yang  menentukan bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat  Desa  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  pendapat  dari  beberapa  ahli ini  dapat  disimpulkan  bahwa  akuntabilitas adalah  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  dan kewajibana  atas  seluruh  tindakan  kinerja  yang telah  dilakukan  baik  oleh  pelaksana  maupun pimpinan  dalam  sebuah  intansi  atau  entitas secara  teknis  maupun  administratif  sesuai ketentuan yang berlaku.

## Partisipasi Masyarakat
Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 190-205 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.669

## Menurut  Undang-Undang  Republik
Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah partisipasi masyarakat  adalah  peran  serta  masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya  dalam  pemerintah  daerah. Partisipasi  masyarakat  merupakan  salah satu  prinsip  otonomi  daerah  dan  daerah harus  mampu  meningkatkan  partisipasi masyarakat.
Berdasarkan  difinisi  tersebut,  penulis dapat  mengambil  k  disimpulkan  bahwa partisipasi  masyarakat  adalah  keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program  pembangunan  dan  terlibat  mulai dari  perencanaan,  pelaksanaan,  monitoring sampai pada tahap evaluasi.

## Pencegahan Kecurangan (Fraud)
Pencegahan dan penanggulangan korupsi harus adanya komitmen dari  seluruh komponen  bangsa,  meliputi  komitmen seluruh  rakyat  secara  konkrit,  Lembaga Tertinggi  Negara,  serta  Lembaga  Tinggi Negara. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan  dalam  bentuk  strategi  yang komprehensif  untuk  meminimalkan  aspek penyebab  kecurangan  atau fraud tersebut. Strategi  tersebut  mencakup  aspek  preventif, detektif dan represif menurut Tim Pengkajian  Strategi  Pemberantasan  Korupsi Nasional-SPKN, Badan Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan-BPKP  (2002) harus dilaksanakan  secara intensif  dan terus menerus. 1.    Strategi  Preventif Upaya  preventif adalah  usaha  pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan  penyebab  dan peluang untuk melakukan korupsi. Strategi  preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya
korupsi  dengan  cara  menghilangkan  atau meminimalkan  faktor-faktor  penyebab  atau peluang terjadinya korupsi.
2.    Strategi  Detektif
Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk  mendeteksi  terjadinya  kasus-kasus korupsi  dengan  cepat,  tepat  dengan  biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti.
Strategi detektif
diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi. 3.    Strategi  Represif Upaya represif adalah usaha yang diarahkan  agar  setiap  perbuatan  korupsi yang  telah  diidentifikasi  dapat  diproses secara  cepat,  tepat,  dengan  biaya  murah, sehingga  kepada  para  pelakunya  dapat segera  diberikan  sanksi  sesuai  peraturan perundangan yang  berlaku. Strategi represif diarahkan untuk menangani atau  memproses perbuatan  korupsi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pengembangan Hipotesis
1.  Pengaruh Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  terhadap  Pencegahan Fraud Dana Desa Berdasarkan temuan-temuan penelitian  yang  dilakukan  Laksmi  dan Sujana (2019) menghasilkan Kompetensi sumber  daya  manusia  berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.
Berdasarkan paparan-paparan yang telah  disebutkan,  dapat  penulis  rumuskan hipotesis kedua (H1) untuk variabel Kompetensi Manajerial ini, yakni:
H1 :  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  berpengaruh  positif  terhadap pencegahan fraud Dana Desa. 2.  Pengaruh Kompetensi Manajerial terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa. Islamiyah et al (2020) juga menemukan hasil penelitian yang sama, yaitu Kompetensi Aparatur  Desa  berpengaruh  positif  terhadap pencegahan fraud dalam  pengelolaan  Dana
Desa, yang berarti semakin tinggi kompetensi aparatur desa maka akan semakin mempengaruhi  kecenderungan  kecurangan akuntansi.
Berdasarkan paparan-paparan yang telah  disebutkan,  dapat  penulis  rumuskan hipotesis kedua (H2) untuk variabel Kompetensi Manajerial ini, yakni: H2 :  Kompetensi  Manajerial  berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud Dana
Desa. 3.  Pengaruh Akuntabilitas terhadap
Pencegahan Fraud Dana Desa. Babulu  (2020)  juga  mendapat  hasil yang  sama  dalam  penelitiannya  yang menunjukkan  bahwa  Akuntabilitas  dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap Pencegahan fraud Mengacu  pada  paparan-
Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 190-205 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.669
paparan yang telah disebutkan, maka penulis bisa merumuskan hipotesis ketiga (H3) untuk variabel skeptisme Akuntabilitas ini, yakni: H3  :  Akuntabilitas  berpengaruh  positif terhadap  pencegahan fraud Dana
Desa.
4.  Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  dapat
Memoderasi Hubungan
antara
Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia
(SDM)  dengan  Pencegahan Fraud Dana Desa. Mengacu  pada  paparan-paparan  pada penelitian ini, dan penulis sudah menelusuri diberbagai literatur belum ada yang meneliti tentang  hal  ini,  maka  penulis  tertarik membuat  sebuah  rumus  hipotesis  keempat (H4) untuk variabel moderasi, yaitu sebagai berikut: H4  :  Partisipasi  Masyarakat  memperkuat hubungan antara Kompetensi Sumber
Daya Manusia (SDM) dengan pencegahan fraud Dana Desa.
5.  Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  dapat Memoderasi
Hubungan antara Kompetensi Manajerial dengan Pencegahan Fraud Dana Desa. Sama  seperti  H4,  mengacu  pada paparan-paparan  pada  penelitian  ini,  dan penulis sudah menelusuri diberbagai literatur belum ada yang meneliti tentang hal ini,  maka  penulis  tertarik  membuat  sebuah rumus  hipotesis  keempat  (H5)  untuk variabel moderasi, yaitu sebagai berikut: H5  :  Partisipasi  Masyarakat  memperkuat
hubungan antara
Kompetensi
Manajerial  dengan  pencegahan fraud Dana Desa.
6.  Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  dapat Memoderasi Hubungan antara Akuntabilitas dengan Pencegahan Fraud Dana Desa.
Sama  juga  seperti    H4,  dan  H5, mengacu pada paparan-paparan pada penelitian ini, dan penulis sudah menelusuri diberbagai literatur belum ada yang meneliti tentang  hal  ini,  maka  penulis  tertarik membuat  sebuah  rumus  hipotesis  keempat (H6) untuk variabel moderasi, yaitu sebagai berikut: H6  :  Partisipasi  Masyarakat  memperkuat hubungan antara Akuntabilitas dengan pencegahan fraud Dana Desa.
Kerangka  Konseptual  dan  Kerangka Berpikir
Sumber: Data Diolah Penulis, 2021 Gambar 2: Kerangka Konseptual
Sumber: Data Diolah Penulis, 2021 Gambar 3: Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN
Sejalan  dengan  permasalahan  yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu “Pengaruh
Kompetensi Sumber Daya Manusia,
Kompetensi  Manajerial,  dan  Akuntabilitas, Terhadap  Pencegahan Fraud Dana  Desa dengan  Partisipasi  Masyarakat  Sebagai Variabel Moderating ,  penulis  mengambil lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Padang Pariaman, di 39 Nagari dari 103 Nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman,
Sumatera Barat, Indonesia, dengan mengumpulkan 100 kuesioner. 17 kecamatan dan 103 nagari. Penelitian menggunakan metode kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi.
Tahap  pengumpulan  data  yang  dilakukan
Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 190-205 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.669
pada  penelitian  ini  adalah  membagikan kuesioner  atau gogle  form secara online kepada responden penelitian. Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini adalah dengan penggunaan kuesioner (angket). Teknik  pengukuran  dalam  kuesioner (angket)  ditetapkan  berdasarkan  rangking atau  peringkat  yang  dinyatakan  untuk variabel  eksogen  maupun  variabel  endogen, dimana  masing-masing  jawaban  diberi  skor dengan  skala.  Skala  pengukuran  yang digunakan  oleh  peneliti  untuk  menyatakan tanggapan  dari  responden  terhadap  setiap pertanyaan  yang  diberikan  adalah  dengan menggunakan Skala Likert. untuk menjawab beberapa  pertanyaan  atau  pernyataan  yang telah  diajukan  oleh  peneliti dengan memilih salah  satu  jawaban  diantara  kategori  poin- poin pada kuesioner berkisar antara 1-5, yaitu “sangat tidak setuju” pada batas bawah skala (1) dan “sangat setuju”pada batas atas skala (5).  Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kuantitatif.  Alat  analisis  yang digunakan adalah SmartPartial Least Square (PLS), dilanjutkan dengan membuat kesimpulan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Model Pengukuran (Outer Model)
Analisa outer  model mendefinisikan bagaimana  setiap  indikator  berhubungan dengan variabel latennya. Uji yang dilakukan pada outer model diantaranya adalah: 1. Convergent Validity . dengan indikator- indikatornya.  Nilai  yang  diharapkan melebihi  dari  angka  >  0.7,  atau  sering digunakan batas 0,6.
2. Discriminant  Validity .  dengan  cara membandingkan  nilai loading pada konstruk  yang  dituju  harus  lebih  besar dibandingkan  dengan  nilai loading dengan konstruk yang lain.
3. Average  Variance  Extracted (AVE). Nilai  AVE  yang  diharapkan  melebihi dari angka > 0.5.
4. Composite  Reliability .  Data  yang memiliki composite  reliability >  0.7 mempunyi reliabilitas yang tinggi.
5. Cronbach Alpha . Uji reliabilitas diperkuat  dengan Cronbach  Alpha . Nilai diharapkan melebihi dari angka > 0.6 untuk semua konstruk.
Berdasarkan  pada  Gambar  4.  Dan Tabel  1 dapat  dilihat  bahwa  dalam  hasil  uji
model  pengukuran  dengan PLS  algorithm terdapat  nilai loadings (indikator)  dari keempat konstruk laten dan adanya nilai path dari  konstruk  eksogen  X1  -  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  X2  - Kompetensi Manajerial (KM), X3 -
Akuntabilitas  (A),  dan  Z  -  Partisipasi Masyarakat    (PM)  terhadap  satu  konstruk endogen yaitu  Y - Pencegahan Fraud Dana Desa (PFDD) dengan hasil pemeriksaan dan penilaian ( assessment ) terhadap kriteria pada Goodness  of  Fit (GoF)  adalah  sebagai berikut:
1.  Uji  Validitas  Konvergen  ( Assessment  of
Convergent  Validity ) dan Uji Discriminant Validity.
Nilai convergent  validity yang  dihasilkan pada  penelitian  ini:  setelah  dilakukan eliminasi  atau  dihapus  dari  model,  hasil kalkulasi  model SmartPLS Uji Convergent Validity nilai loading  factor indikator- indikator  pada  setiap  variabelnya  tidak  ada lagi  yang  di  bawah  0,6,  semua  dinyatakan valid dan  memiliki  tingkat  validitas  yang tinggi,  hal  tersebut  bisa  kita  lihat  pada gambar  Gambar  4.  Hasil  Uji  Model Pengukuran setelah Modifikasi dan Tabel 1: Hasil  Pemeriksaan  Validitas  Konvergen setelah Modifikasi Kedua.
Sumber  :  Data primer diolah Penulis, dengan mengunakan SmartPLS ver. 3, 2022 Gambar 4: Hasil Uji Model Pengukuran setelah Modifikasi Kedua
Tabel 1: Hasil Pemeriksaan Validitas Konvergen setelah Modifikasi Kedua
Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 190-205 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.669
Sumber  :  Data primer diolah Penulis, dengan mengunakan SmartPLS ver. 3, 2022
Dari  hasil  hasil  uji convergent  validity , keseluruhan  dari  28  indikator  variabel  yang tersisa memenuhi convergent validity ( valid ) dan  sudah  memenuhi  kategori  untuk dilanjutkan  pada  uji  selanjutnya,  yaitu  uji discriminant validity.
2. Uji Average Variance Extracted ( AVE ) Untuk  mengevaluasi  validitas  diskriminan dapat  dilihat  dengan  metode average variance  extracted ( AVE )  untuk  setiap konstruk  atau  variabel  laten.  Dari  Tabel  1. Hasil  Pemeriksaan  Validitas  Konvergen setelah  Modifikasi  Kedua  di  atas  diketahui bahwa  nilai AVE terjadi  perubahan  atau perbaikan  untuk  masing-masing  konstruk variabel  setelah  dilakukan  eliminasi  atau penghapusan indikator yang tidak valid , nilai AVE berada di bawah 0,5 menjadi di atas 0,5, sehingga tidak ada permasalahan convergent validity pada  model  yang  diuji.  Nilai AVE masing  masing  variabel  tersebut  yaitu:  X1 - Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) 0,605,  X2  -  Kompetensi  Manajerial  (KM) 0,520,  X3  -  Akuntabilitas  (A)  0,648,  Y  - Pencegahan Fraud Dana Desa (PFDD) 0,551,
Z - Partisipasi Masyarakat (PM) 0,590.
Untuk menilai validitas diskriminan ( Assesment of Discriminant Validity ) digunakan  dasar Fornel  Lacker  Criterion . Pemeriksaan dan penilaian terhadap validitas diskriminan ini untuk dapat diterima jika nilai akar  kuadrat AVE -nya  lebih  besar  dari  nilai korelasi  variabel  laten  tersebut  dengan seluruh variabel laten lainnya (korelasi setiap variabel  laten  yang  dihasilkan  dalam  uji
model  pengukuran  dapat  dilihat  pada  Tabel 4.13. Kriteria Fornell-Lacker untuk Validitas Diskriminan  yang  mana  nilai  dari  akar kuadrat  AVE  dari  setiap  variabel  laten ditandai dengan efek shading.
Tabel 2: Kriteria Fornell-Lacker untuk
Validitas Diskriminan
Sumber:   Data primer diolah Penulis, dengan mengunakan SmartPLS ver. 3, 2022
Berdasarkan pada Tabel  2. Kriteria Fornell- Lacker untuk  Validitas  Diskriminan  dapat diketahui bahwa nilai akar kuadrat AVE dan nilai korelasi suatu variabel (konstruk) laten dengan  konstruk  lainnya  menunjukkan  nilai yang  lebih  besar.  Konstruk  laten  Y  - Pencegahan Fraud Dana  Desa  (PFDD) memiliki  nilai  akar  kuadrat  AVE  sebesar 0,742  yang  mana  nilai  tersebut  lebih  besar dari  nilai  korelasi  konstruk  laten  Y  - Pencegahan Fraud Dana  Desa  (PFDD) terhadap konstruk lainnya.
Sama  halnya  dengan  konstruk  X1  - Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM), X2  - Kompetensi  Manajerial  (KM),  X3  – Akuntabilitas  (A),  dan  Z  -  Partisipasi Masyarakat    (PM)  yang  juga  memiliki  akar kuadrat  AVE  lebih  besar  dari  nilai  korelasi dengan konstruk laten lainnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan validitas diskriminan melalui kriteria fornell- lacker untuk konstruk laten secara keseluruhan memiliki nilai validitas diskriminan.
3. Uji Composite Reliability atau Reliabilitas  Konsistensi  Internal  dan Cronbach Alpha .
Dalam penelitian ini, peneliti tetap menggunakan nilai composite reliability dan cronbach’s  alpha agar  lebih  memberikan keyakinan terhadap reliabilitas pada masing- masing konstruk laten. Nilai yang disarankan untuk mendapatkan konsistensi internal yang reliabel, yaitu composite reliability ≥ 0,7 dan cronbach’s  alpha ≥  0,6  (Abdillah,  2018). Berikut  ini  hasil  reliabilitas  konsistensi internal yang dapat dilihat pada Tabel 3. Nilai Reliabilitas Konsistensi Internaldi bawah ini:
Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 190-205 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.669

## Tabel 3: Nilai Reliabilitas Konsistensi
Internal
Sumber:   Data primer diolah Penulis, dengan mengunakan SmartPLS ver. 3, 2022
Hasil  nilai  reliabilitas  konsistensi  internal pada  Tabel  3.  Nilai  Reliabilitas  Konsistensi Internal menunjukkan bahwa kelima konstruk  laten,  yaitu  X1  -  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  X2  - Kompetensi Manajerial (KM), X3 -
Akuntabilitas  (A),  Y  -  Pencegahan Fraud Dana  Desa  (PFDD),  Z  -  Partisipasi Masyarakat    (PM)  memiliki  nilai composite reliability masing-masing sebesar  (0,821),
(0,843),  (0,879),  (0,880),  (0,935),    kelima nilai  tersebut  bernilai composite  reliability ( CR )  ≥ 0,7. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari  kelima  konstruk  laten  tersebut  reliabel yang  baik  dengan  melampau  batas  nilai minimum  yang  disyaratkan  untuk  dapat dianalisis ke tahap selanjutnya.
Begitu  juga  dengan  nilai cronbach's  alpha ( CA )  pada  masing-masing  konstruk  laten sudah  reliabel  (sudah  ≥  0,6),  baik  itu  X1  - Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM), X2  -  Kompetensi  Manajerial  (KM),  X3  – Akuntabilitas  (A),  Y  -  Pencegahan Fraud Dana  Desa  (PFDD),  Z  -  Partisipasi Masyarakat  (PM) memiliki nilai cronbach's alpha masing-masing sebesar (0,673), (0,771), (0,815), (0,837), (0,922).

## Analisis Model Struktural (Inner Model)
Evaluasi inner  model dapat  dilakukan dengan  tiga  analisis,  yaitu  dengan  melihat dari  R 2 ,  Q 2 .  Model  struktural  ( Inner  Model ) mendefinisikan  hubungan  antar  konstruk laten dengan melihat hasil estimasi koefisien parameter dan tingkat signifikansinya.
Oleh  sebab  itu,  sangat  penting  untuk terlebih  dahulu  dilakukan  evaluasi  secara keseluruhan  terhadap goodness  of  fit  (GoF) inner  model dengan  melihat  parameter  dari nilai persentase varian sebagai berikut:
1. Variansi Konstruk Endogen pada Nilai R -
Square Adjusted
Dalam melihat kekuatan prediksi dari model struktural  dapat  menggunakan  nilai  R2 adjusted  dari  setiap  konstruk  endogen (Ghozali,  2015).  Nilai  dari  R2  adjusted (0,75), (0,50) dan (0,25) dapat diinterpretasikan bahwa model yang dibentuk (kuat),  (moderat)  dan  (lemah)  terhadap jumlah  varian  dari  konstruk  yang  dapat dijelaskan  oleh  model  (Ghozali,  2015), sehingga  dapat  digunakan  untuk  mengukur variansi perubahan keempat konstruk eksogen yaitu X1 - Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), X2 - Kompetensi
Manajerial  (KM),  X3  –  Akuntabilitas  (A), dan  Z  -  Partisipasi  Masyarakat    (PM) terhadap  konstruk  endogen  yaitu  Y  - Pencegahan  Fraud  Dana  Desa  (PFDD). Artinya, bahwa variansi perubahan konstruk endogen  (koefisien  determinasi)  yang  dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen yaitu sebear Nilai R2 Adjusted.
Tabel 4: Nilai R 2 A djusted Konstruk Endogen
Sumber:   Data primer diolah Penulis, dengan mengunakan SmartPLS ver. 3, 2022
Pada  Tabel  4  Nilai  R 2 Adjusted Konstruk Endogen  dapat  diketahui  nilai  R 2 adjusted sebesar  70,7%  pada  konstruk  endogen  “Y  - Pencegahan Fraud Dana  Desa  (PFDD)” memperlihatkan  bahwa  keempat  konstruk eksogen  “X1  -  Kompetensi  Sumber  Daya
Manusia (SDM), X2 - Kompetensi
Manajerial  (KM),  X3  – Akuntabilitas  (A), dan Z - Partisipasi Masyarakat  (PM) ” secara moderat mampu menjelaskan 70,7% variansi dari  konstruk  endogen,  kemampuan  Y  - Pencegahan Fraud Dana Desa (PFDD).
2. Relevansi  Prediksi  pada  Nilai Q-Square dan Effect Size
Evaluasi  model  struktural  kedua  adalah dengan melihat nilai pada Q 2 yang bertujuan dalam  mengukur  seberapa  baik  nilai observasi  yang  dihasilkan  oleh  model  dan estimasi  parameternya.  Nilai  Q 2 (0,02),
(0,15),  dan  (0,35)  dapat  disimpulkan  bahwa nilai predictive relevance (kecil), (medium), dan  (besar),  sehingga  perhitungan  nilai  Q 2 melalui metode blindfolding estimation dapat dilihat  pada  Tabel  4.16. Construct  Cross- Validated Redundance . Pada  Tabel  5  dapat  diketahui  nilai  Q 2 pada konstruk  laten  endogen,  yaitu  kemampuan
Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 190-205 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.669
mendeteksi  korupsi  sebesar  0,373.  Hal  ini dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  nilai  Q 2 di atas  sangat  jelas  mendukung  relevansi prediksi model, karena berada pada predictive  relevance (besar),  diatas  0,35, yaitu 0,373. Sehingga menunjukkan relevansi prediktif model atas variabel laten endogen.
Tabel 5:. Construct Cross-Validated Redundance
Sumber:   Data primer diolah Penulis, dengan mengunakan SmartPLS ver. 3, 2022
3. Overall Fit Index (GoF)
Kriteria  evaluasi overall  fit  index terhadap keseluruhan  model  yang  diperoleh  dari average  communalities  index dikalikan dengan  R 2 model.  Nilai  GoF  terbentang antara 1-0 dengan  interpretasi terhadap nilai ini  adalah  0,1  (GoF  Kecil),  0,25  (GoF Moderat), dan 0,36 (GoF Besar), yang mana formula dari GoF Index yaitu: 𝐺𝑜𝐹 = √ ( 𝐴𝑉𝐸 𝗑 R 2 ) Tabel 6. Overall Model Fit Sumber:   Data primer diolah Penulis, dengan mengunakan SmartPLS ver. 3, 2022
Dalam  Tabel  6. Overall  Model  Fit dapat diketahui  bahwa  kesesuaian  model  secara keseluruhan  memperlihatkan  nilai  sebesar 64,2%.  Hal  ini  menujukkan  bahwa  model yang  dibentuk  dalam  penelitian  ini  secara keseluruhan memiliki kekuatan prediksi yang besar dalam menjelaskan hubungan konstruk eksogen  X1  -  Kompetensi  Sumber  Daya
Manusia (SDM), X2 - Kompetensi Manajerial  (KM),  X3  – Akuntabilitas  (A), dan  Z  -  Partisipasi  Masyarakat    (PM) terhadap  satu  konstruk  endogen  yaitu terhadap  konstruk  endogen  Y  -  Pencegahan Fraud Dana Desa (PFDD).

## Signifikansi  Model  Struktural  dengan Bootstrapping
Dalam PLS, pengujian setiap hubungan dilakukan  dengan  menggunakan  simulasi dengan  metode bootstrapping terhadap sampel.  Pengujian  ini  bertujuan  untuk meminimalkan  masalah  ketidak  normalan data penelitian.
Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  hasil signifikansi dari model struktural yang dibuat dalam  penelitian  ini  digunakan  prosedur bootstrapping ,  yaitu  dengan  melakukan resampling kembali  menggunakan  seluruh data empiris atau sampel asli (Ghozali, 2015). Hasil  analisis  tersebut  dapat  dilihat  pada Gambar  4.5.  Model  Struktural  dengan bootstrapping di bawah ini:
Sumber: Data primer diolah  Penulis, dengan
mengunakan SmartPLS ver. 3, 2022

## Gambar 5: Model Struktural dengan
Bootstrapping
Dari  Gambar  5.  Model  Struktural  dengan
Bootstrapping diketahui bahwa hasil metode bootstrapping secara statistik
memperlihatkan  nilai  koefisien  jalur  dari korelasi  tiap  konstruk  laten  memiliki pengaruh  yang  signifikan  (taraf  signifikansi 0,05 atau 5%).
Hasil  Uji  Pengaruh  Langsung  (Direct Effect)
Hasil bootstrapping juga  dapat diringkas  dan  dilihat  pada  Tabel  7.  Total Hasil Uji Pengaruh Langsung ( Direct Effect) . Adapun  untuk  menguji  hipotesis  dapat dilakukan dengan melihat nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Berdasarkan pada pengembangan  hipotesis  dan  sesuai  dengan ketentuan  pada rule  of  thumb  for  accepting the  hypothesis di  atas,  maka  hasil  uji pengaruh  langsung  ( direct  effect )  harus mengambil output parameter yang dilihat dari tabel  total  efek  dan  tidak  pada  tabel path coefficients .  Untuk  melihat  uji  pengaruh
Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 190-205 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.669
maka  peneliti  menggunakan  indikator  nilai probilitas P- value < α (0,05) atau T-hitung > T-tabel 1,96 ( one tailed ). Hasil total efek dari uji  pengaruh  langsung  dapat  dilihat  pada Tabel 7. Total Hasil Uji Pengaruh Langsung ( Direct Effect) di bawah ini, yang menunjukkan  bahwa  hasil  uji  hipotesis terhadap  pengaruh  langsung  ( direct  effect ) dengan prosedur boostrapping adalah sebagai berikut:
Tabel 7: Total Hasil Uji Pengaruh Langsung
( Direct Effect )
Sumber: Data primer diolah  Penulis, dengan mengunakan SmartPLS ver. 3, 2022
H 1 : Pengaruh  X1-Kompetensi Sumber Daya Manusia  (SDM),  terhadap  Y-Pencegahan Fraud Dana Desa (PFDD).
Pengaruh  langsung  konstruk  eksogen  X1- Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) terhadap  konstruk  endogen  Y-Pencegahan Fraud Dana  Desa  (PFDD)  memiliki  nilai sample mean , yakni (0,030) dengan probabilitas  P- value (0,375)  >  α  (0,05), standarnya nilai probilitas P- value < α (0,05), dan T-hitung sebesar (0,319) < T-tabel (1,96), standarnya T-hitung > T-tabel (1,96). Hal ini menunjukkan  pada  hipotesis  pertama  X1- Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) tidak  berpengaruh  terhadap  Y-Pencegahan Fraud Dana Desa (PFDD). H 2 :  Pengaruh  X2-Kompetensi  Manajerial (KM)  terhadap  Y-Pencegahan Fraud Dana Desa (PFDD).
Pengaruh  langsung  konstruk  eksogen  X2- Kompetensi  Manajerial  (KM)  terhadap konstruk  endogen  Y-Pencegahan Fraud Dana  Desa  (PFDD)  memiliki  nilai sample mean ,  yakni  (0,031)  dengan  probabilitas  P- value (0,443)  >  α  (0,05),  standarnya  nilai probilitas  P- value <  α  (0,05),  dan  T-hitung sebesar  (0,234)  <  T-tabel (1,96),  standarnya T-hitung > T-tabel (1,96). Hal ini menunjukkan  pada  hipotesis  kedua  X2-
Kompetensi Manajerial (KM) tidak berpengaruh  terhadap  Y-Pencegahan Fraud Dana Desa (PFDD). H 3 : Pengaruh X3-Akuntabilitas (A) terhadap Y-Pencegahan Fraud Dana Desa (PFDD).
Pengaruh  langsung  konstruk  eksogen  X3- Akuntabilitas (A) terhadap konstruk endogen Y-Pencegahan Fraud Dana  Desa  (PFDD) memiliki  nilai sample  mean ,  yakni  (0,326) dengan  probabilitas  P- value (0,000)  <  α
(0,05), standarnya nilai probilitas P- value < α (0,05),    dan  T-hitung  sebesar  (3,530)  >  T- tabel  (1,96),  standarnya  T-hitung  >  T-tabel (1,96).  Hal  ini  menunjukkan  pada  hipotesis ketigas  X3-Akuntabilitas  (A)  berpengaruh terhadap  Y-Pencegahan Fraud Dana  Desa (PFDD).

## Hasil Uji Pengaruh Efek Moderasi
Efek moderasi/pengaruh tidak langsung yang dilakukan untuk variabel moderator Z-
Partisipasi  Masyarakat  (PM)  berbentuk metrik  laten,  menggunakan  analisis  efek interaksi  antara  variabel  eksogen  dengan variabel moderator dalam  mempengaruhi variabel  endogen,  yaitu  variabel moderator dengan tipe  indikator reflektif  melalui pendekatan product  indicator  approach. Untuk  melihat  uji  pengaruh  maka  peneliti menggunakan  indikator  nilai  probilitas  P- value < α (0,05) atau T-hitung > T-tabel 1,96 ( one  tailed ).  Berikut  ini  hasil  total  efek dari uji  pengaruh  tidak  langsung  atau  moderasi yang  dapat  dilihat  pada  Tabel  8  Hasil  Uji Efek  Moderasi  di  bawah  ini,  menunjukkan bahwa  hasil  uji  efek  moderasi  dengan prosedur bootstrapping adalah  sebagai berikut:
H 4 : Z-Partisipasi Masyarakat (PM) memperkuat hubungan antara X1-
Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) dengan  Y-Pencegahan Fraud Dana  Desa (PFDD)?
Pengaruh  interaksi  Z-Partisipasi  Masyarakat (PM)  memperkuat  hubungan  antara  X1- Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) dengan  Y-Pencegahan Fraud Dana  Desa (PFDD)  pada  hasil  uji  efek  moderasi memiliki  nilai Sample  Mean  (M) ,  yakni  - 0,019  (minus)  dengan  probabilitas  P- value
(0,443) > α (0,05), standarnya nilai probilitas P- value <  α  (0,05),  dan  T-hitung  sebesar (0,144) < T-tabel (1,96), standarnya T-hitung
> T-tabel (1,96).
Tabel 8: Hasil Uji Efek Moderasi
Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 190-205 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.669
Sumber:  Data primer  diolah Penulis, dengan mengunakan SmartPLS ver. 3, 2022
Hal ini menunjukkan pada hipotesis keempat Z-Partisipasi  Masyarakat  (PM)  tidak  dapat memperkuat  dan  mempengaruhi  hubungan antara X1-Kompetensi Sumber Daya
Manusia  (SDM)  dengan  Y-Pencegahan Fraud Dana Desa (PFDD). H 5 : Z-Partisipasi Masyarakat (PM) memperkuat hubungan antara X2-
Kompetensi  Manajerial  (KM)  dengan  Y- Pencegahan Fraud Dana Desa (PFDD)? Pengaruh  interaksi  Z-Partisipasi  Masyarakat (PM)  memperkuat  hubungan  antara  X2- Kompetensi  Manajerial  (KM)  dengan  Y- Pencegahan Fraud Dana Desa (PFDD) pada hasil uji efek moderasi memiliki nilai Sample Mean (M) , yakni (0,057) dengan probabilitas P- value (0,323)  >  α  (0,05),  standarnya  nilai probilitas  P- value <  α  (0,05),  dan  T-hitung sebesar  (0,460)  <  T-tabel (1,96),  standarnya T-hitung > T-tabel (1,96). Hal ini menunjukkan  pada  hipotesis  kelima  Z- Partisipasi  Masyarakat  (PM)  tidak  dapat memperkuat  dan  mempengaruhi  hubungan antara    X2-Kompetensi  Manajerial  (KM) dengan  Y-Pencegahan Fraud Dana  Desa (PFDD).
H 6 : Z-Partisipasi Masyarakat (PM) memperkuat hubungan antara X3-
Akuntabilitas  (A)  dengan  Y-Pencegahan Fraud Dana Desa (PFDD)?
Pengaruh  interaksi  Z-Partisipasi  Masyarakat (PM)  memperkuat  hubungan  antara  X3- Akuntabilitas  (A)  dengan  Y-Pencegahan Fraud Dana Desa (PFDD) pada hasil uji efek moderasi  memiliki  nilai Sample  Mean  (M) , yakni (-0,014) (minus) dengan probabilitas P- value (0,483)  >  α  (0,05),  standarnya  nilai
probilitas  P- value <  α  (0,05),  dan  T-hitung sebesar  (0,043)  <  T-tabel (1,96),  standarnya T-hitung > T-tabel (1,96). Hal ini menunjukkan  pada  hipotesis  keenam  Z- Partisipasi  Masyarakat  (PM)  tidak  dapat memperkuat  dan  mempengaruhi  hubungan antara  X3-Akuntabilitas  (A)    dengan  Y-
Pencegahan Fraud Dana Desa (PFDD).

## Pembahasan Hasil Penelitian
1.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  terhadap  Pencegahan
Fraud Dana Desa. Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) tidak berpengaruh positif terhadap
pencegahan fraud Dana Desa. Hasil penelitian    menunjukkan    bahwa    nilai signifikansi  yang  terbentuk pada perubahan Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) dengan probabilitas lebih besar  dari  α 0,05, yaitu  0,375,  standarnya  nilai  probilitas  P- value < α (0,05), dan T-hitung sebesar (0,319) <  T-tabel  (1,96),  standarnya  T-hitung  >  T- tabel  (1,96),    sehingga  H1    dalam  hasil penelitian  ini  ditolak.  Dapat  disimpulkan bahwa  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia (SDM) secara langsung berpengaruh kecil/tidak  signifikan  dan  mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya Kompetensi Sumber Daya  Manusia  (SDM)  pada  suatu  nagari (aparatur  nagari  dan  masyarakatnya)  tidak akan mempengaruhi pencegahan fraud Dana Desa di desa/nagari tersebut.
Analisis yang digunakan untuk mengukur Kompetensi Sumber Daya
Manusia (SDM) yaitu uji pengaruh langsung ( direct  effect )  pada bootstrapping .    Analisis pengaruh  langsung  ( direct  effect )  adalah pengaruh  yang  dapat  dilihat  dari  koefesien jalur  dari  satu  variabel  ke  variabel  lainnya, atau  pengaruh  langsung  yang  dapat  dilihat dari koefisien jalur dari variabel eksogen ke variabel endogen.
2.  Pengaruh Kompetensi Manajerial terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa. Kompetensi  Manajerial  tidak  berpengaruh positif  terhadap  pencegahan fraud Dana Desa. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa nilai    signifikansi    yang    terbentuk  pada perubahan  Kompetensi  Manajerial  dengan probabilitas lebih besar  dari  α 0,05, yaitu 0,407, standarnya nilai probilitas P- value < α (0,05), dan T-hitung sebesar (0,234) < T- tabel  (1,96),  standarnya  T-hitung  >  T-tabel (1,96),  sehingga  H1  dalam hasil penelitian ini  ditolak.  Dapat  disimpulkan  bahwa
Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 190-205 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.669
Kompetensi  Manajerial  secara  langsung berpengaruh  kecil/tidak  signifikan  dan mengindikasikan  bahwa  tinggi  rendahnya Kompetensi Manajerial pada aparatur nagari tidak akan mempengaruhi pencegahan fraud
Dana Desa di nagari tersebut. Analisis  yang  digunakan  untuk  mengukur Kompetensi Manajerial Kompetensi Manajerial  yaitu  uji  pengaruh  langsung
( direct effect ) pada Bootstrapping.  Analisis pengaruh  langsung  ( direct  effect )  adalah pengaruh  yang  dapat  dilihat  dari  koefesien jalur  dari  satu  variabel  ke variabel  lainnya, atau  pengaruh  langsung  yang  dapat  dilihat dari koefisien jalur dari variabel eksogen ke variabel endogen. 3.  Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa.
Akuntabilitas  berpengaruh  positif  terhadap pencegahan fraud Dana  Desa.  Hasil penelitian    menunjukkan    bahwa    nilai signifikansi  yang  terbentuk pada perubahan Akuntabilitas  dengan  probabilitas  lebih kecil  dari  α 0,05, yaitu 0,000, standarnya nilai  probilitas  P- value <  α  (0,05),  dan  T- hitung  sebesar  (3,530)  >  T-tabel  (1,96), standarnya  T-hitung  >  T-tabel  (1,96), sehingga  H1    dalam  hasil  penelitian  ini diterima. Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas  secara  langsung  berpengaruh besar/signifikan berpengaruh dan
mengindikasikan  bahwa  tinggi  rendahnya Akuntabilitas  pada  aparatur  nagari  akan mempengaruhi  pencegahan fraud Dana Desa di nagari tersebut. Hal  ini  berarti  bahwa  penting  bagi  semua pemerintahan desa untuk memahami pentingnya  penerapan  konsep  akuntabilitas karena pencegahan fraud dapat dimulai dari pemaksimalan akuntabilitas dan pengendalian  internal  pada  pemerintahan desa/nagari.
4. Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  dalam Memoderasi  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  terhadap  Pencegahan Fraud Dana Desa.
Dalam  penelitian  ini  menghasilkan  bahwa Partisipasi  Masyarakat    tersebut  tidak  dapat memperkuat  hubungan  positif  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  terhadap pencegahan fraud Dana Desa, karena hasil uji efek moderasi memiliki nilai probabilitas P- value lebih besar  dari α (0,05), yaitu 0,443, standarnya nilai probilitas P- value < α (0,05), dan T-hitung sebesar (0,144) < T-tabel (1,96), standarnya  T-hitung  >  T-tabel  (1,96).  Dapat
disimpulkan  bahwa  Partisipasi  Masyarakat tidak  dapat  memperkuat  dan  mempengaruhi hubungan  antara  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia dengan Y-Pencegahan Fraud Dana Desa.
Jika  kita  meninjau  lebih  dalam  terhadap hubungan  tersebut,  kita  harus  mendelik terlebih  dahulu  definisi  dari  Partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat, dan apa bisa  mempengaruhi  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia  (SDM).  Dapat  dilihat  dari fakta  di  sekitar  kita,  walaupun  Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) nya memiliki kompetensi  yang  sangat  bagus,  namun  jika Partisipasi Masyarakat tidak berjalan selama pelaksanaan  Dana  Desa,  maka  Kompetensi Sumber  Daya  yang  dimiliki  tidak  ada artinya.
5. Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  dalam Memoderasi  Kompetensi  Manajerial terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa. Dalam  penelitian  ini  menghasilkan  bahwa Partisipasi  Masyarakat  tersebut  tidak  dapat memperkuat  hubungan  positif  Kompetensi Manajerial terhadap pencegahan fraud Dana Desa,  karena  hasil  uji  efek  moderasi memiliki  nilai  probabilitas  P- value lebih besar dari α (0,05), yaitu 0,323,  standarnya nilai  probilitas  P- value <  α  (0,05),  dan  T- hitung  sebesar  (0,460)  <  T-tabel  (1,96), standarnya T-hitung > T-tabel (1,96).  Dapat disimpulkan  bahwa  Partisipasi  Masyarakat tidak dapat memperkuat dan mempengaruhi hubungan  antara  Kompetensi  Manajerial terhadap pencegahan fraud Dana Desa. Sesuai pengertian dan tujuan dari Partisipasi Masyarakat.  Partisipasi  Masyarakat  (PM) yang  sudah  dibahas  diatas,  dihubungkan dengan keterkaitan dan kekuatan Partisipasi
Masyarakat dalam mempengaruhi Kompetensi Manajerial terhadap
pencegahan fraud Dana Desa, dapat dilihat dari  fakta-fakta  yang  terjadi  di  sekitar  kita, walaupun  Kompetensi  Manajerial  nya memiliki  kompetensi  yang  sangat  bagus, namun  jika  Z-Partisipasi  Masyarakat  tidak berjalan  selama  pelaksanaan  Dana  Desa, maka Kompetensi Manajerial yang dimiliki tidak ada artinya.
6. Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  dalam Memoderasi Akuntabilitas terhadap Penceg6. ahan Fraud Dana Desa.
Dalam  penelitian  ini  menghasilkan  bahwa Z-Partisipasi  Masyarakat    (PM)    tersebut tidak  dapat  memperkuat  hubungan  positif memoderasi X3-Akuntabilitas (A) terhadap
Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 190-205 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.669
pencegahan fraud Dana  Desa,  karena  hasil uji efek moderasi memiliki nilai probabilitas P- value lebih  besar    dari  α  (0,05),  yaitu 0,483, standarnya nilai probilitas P- value < α (0,05), dan T-hitung sebesar (0,043) < T- tabel  (1,96),  standarnya  T-hitung  >  T-tabel (1,96). Dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat  tidak  dapat  memperkuat  dan mempengaruhi hubungan antara Akuntabilitas  terhadap  pencegahan fraud Dana Desa. Sesuai pengertian dan tujuan dari Partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat dihubungkan dengan keterkaitan dan kekuatan Akuntabilitas terhadap pencegahan fraud Dana Desa, akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk
pertanggungjawaban  atas  segala  bentuk aktivitas  yang  dilakukan  oleh  seseorang pemegang  amanah  terhadap  orang  atau badan  yang  meminta  pertanggungjawaban tersebut.  Untuk  itu  dibutuhkan  peran  dan partisipasi  masyarakat  dalam  menjalankan pengawasan  terhadap  aparatur  desa/nagari sehingga  akan  menjadi  efektif  pencegahan fraud Dana Desa.
Akuntabilitas  ini  dilakukan  sebagai  bentuk transparansi  daripada  kegiatan  operasional di  sebuah  desa/nagari.  Pada  dasarnya, akuntabilitas  adalah  pemberian  informasi dan pengungkapan ( disclosure ) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak- pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik pusat  maupun  daerah,  harus  dapat  menjadi subyek  pemberi  informasi  dalam  rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu,  hak  untuk  diberi  informasi,  dan  hak untuk didengar aspirasinya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian,  analisis, dan pembahasan, kesimpulan sesuai rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud Dana Desa karena hasil dari penelitian ini menunjukkan probabilitas P-value nya > α  0,05,  yaitu  0,375,  dan  T-hitungnya  <  T- tabel  1,96,  yaitu  0,319.  Kompetensi Manajerial  tidak  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud Dana  Desa  karena  hasil dari penelitian ini menunjukkan probabilitas P-value  nya  >  α  0,05,  yaitu  0,407,  dan  T- hitungnya  <  T-tabel  1,96,  yaitu  0,234.
Akuntabilitas
berpengaruh terhadap pencegahan fraud Dana  Desa  karena  hasil
dari penelitian ini menunjukkan probabilitas P-value  nya  >  α  0,05,  yaitu  0,000,  dan  T- hitungnya  <  T-tabel  1,96,  yaitu  3,530. Partisipasi Masyarakat tidak dapat memperkuat  dan  mempengaruhi  hubungan antara  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  dengan  pencegahan fraud Dana Desa  karena  hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  probabilitas  P-value  nya  >  α 0,05, yaitu 0,443, dan T-hitungnya < T-tabel 1,96,  yaitu  0,144.  Partisipasi  Masyarakat tidak dapat memperkuat dan mempengaruhi hubungan  antara  Kompetensi  Manajerial dengan pencegahan fraud Dana Desa karena hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan probabilitas  P-value  nya  >  α  0,05,  yaitu 0,323 dan T-hitungnya < T-tabel 1,96, yaitu 0,460.
Partisipasi  Masyarakat  tidak  dapat memperkuat  dan  mempengaruhi  hubungan antara  Akuntabilitas  dengan  pencegahan fraud Dana Desa karena hasil dari penelitian ini menunjukkan probabilitas P-value nya > α  0,05,  yaitu  0,483  dan  T-hitungnya  <  T- tabel 1,96, yaitu 0,043.
Penelitian ini meskipun telah dirancang dengan baik, namun penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan, yaitu sebagai  berikut:  Keterbatas  jumlah  sampel pada  penelitian  ini,  data  yang  didapatkan dengan menggunakan kuesioner baik secara online mapun offline mungkin  dapat mempengaruhi  hasil  karena  persepsi  setiap orang  yang  berbeda  sehingga  belum  tentu mencerminkan  keadaan  yang  sebenarnya. Keterbatasan saat pengumpulan data. Pengumpulan  data  dilakukan  secara  online dengan  cara  mengirimkan link kuesioner online kepada  para  calon  responden dikarenakan  kondisi  pandemi.  Penyebaran kuesioner  telah  dilakukan  dari  tanggal  20 Desember  2021  hingga  10  April  2022 (kurang lebih tiga bulan). Penulis menyatakan  bahwa  dalam  pengumpulan data  secara online ini  membutuhkan  waktu yang agak lama dikarenakan para responden tidak  segera  mengisi  kuesioner  tersebut. Keterbatasan  saat  melakukan  wawancara secara  langsung  kelapangan  secara offline juga  dicoba  penulis  untuk  pengisian kuesioner. Namun ada beberapa pernyataan dari  para  responden  yang  menyatakan bahwa  mereka  tidak  dapat  meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan mengisi kuesioner.  Oleh  karena  itu  Penulis  selalu mencoba  mengkomunikasikannya  dengan
Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 190-205 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.669
responden  lain  agar  dapat  diwawancarai, sehingga  Penulis  tidak  dapat  melakukan wawancara  kepada  banyak  pihak.  Dari  39 tempat  nagari  sebagai  sampel  responden yang  di  datangi  penulis  secara  langsung, hanya  432  orang  yang  bersedia  untuk diwawancarai  dan  mengisi  kuesioner  dari target 50 responden.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,  atas  berkat  dan  karuniaNya  sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
Terima  kasih  kepada  keluarga,  dosen MAKSI Universitas Trisakti Jakarta, teman- teman,  dan  semua  pihak  yang  telah membantu dalam pelaksanaan dan penulisan tesis    ini,  yang  tak  bisa  disebutkan  satu persatu, untuk di jadikan jurnal ilmiah.

## DAFTAR PUSTAKA
(1) ACFE  Indonesia,  2016,  Lama  Pendeteksian Setiap Fraud.
(2) ACFE. 2020. Report to the Nation. Global Study on Occupational Fraud and  Abuse .  Asia-Pacific  Edition,  Association  of Certified Fraud Examiners, Inc.
(3) Albrecht, W. Steve, Chad O. Albrecht, Conan C. Albrecht,  dan  Mark  F.  Zimbelman.  2019. Fraud Examination. USA: Cengage Learning Inc.
(4) Ansell,  Christopher  and  Jacob  Torfing.  2022. Handbook  on  Theories  of  Governance,  Second Edition . Northampton, MA, USA: Edward Edgar Publicing
(5) Assumpta Rumanti, Sr Maria. 2002. Dasar-dasar Public  Relations :  Teori danp  raktik. Jakarta:  PT. Grasindo
(6) Babulu,  Natalia  Lily.  2020.  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Akuntabilitas  dalam  Pengelolaan
Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud .  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  (EKO PEM). Vol.5. No.2. 18-26. https://jurnal.unimor.ac.id/JEP/article/view/594 (diakses 1 Desember 2021) (7) Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunanmenurut. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi
Pengelolaan Keuangan Desa Jakarta: BPKP
(8) Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Padang Pariaman. 2021.
(9) https://padangpariamankab.bps.go.id/indicator/12 /188/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok- umur.html (diakses 1 Desember 2021)
(10) BPKP.  2019. Proavtive  Auditing “Instrumen Pencegahan Fraud ”, Jakarta: BPKP.
(11) BPKP. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Deputi  BPKP.  https://www.bpkp.go.id/public/ upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesa.pdf (diakses 1 Desember 2021)
(12) Fayol, Henry. 2010. Manajemen Public Relations , Jakarta: PT. Elex Media.
(13) Ghozali,  Imam.  2015.  Partial  Least  Squares Konsep,  Teknki  dan  Aplikasi  Menggunakan
Program  Smartpls 3.0  (ST-117)  untuk  Penelitian Empiris, Edisi ke Dua, Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.
(14) Hair, Jr., J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., &
Black,  W.  C.  2006. Multivariate  Data  Analysis. 6th Edition , New Jersey: Prentice-Hall
International, Inc.
(15) Hair, Joseph F., Jr., Marko Sarstedt, Christian M. Ringle,  and  Siegfried  P.  Gudergan.  2018. Advanced  Issues  in  Partial  Least  Squares Structural  Equation  Modeling .  Los  Angles: SAGE Publications, Inc.
(16) Handoko,  T.  Hani.  2014.  Manajemen  Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
(17) Hartono, Jogiyanto. 2013. Metodologi Penelitian
Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman- pengalaman. Edisi 5. Yogyakarta: BPFE.
(18) Hong.  2001.  Kompetensi  Manajerial.  Jakarta: Raja Wali
(19) Islamiyah, Faridatul, Anwar Made, dan Ati Retna Sari. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa,
Moralitas,  Sistem  Pengendalian  Internal,  Dan Whistleblowing Terhadap  Pencegahan Fraud
Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Kecamatan Wajak.  Jurnal  Riset  Mahasiswa  Akuntansi (JRMA). Vol.8, No.1. 1-13. https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/arti cle/ view/4452 (diakses 1 Desember 2021) (20) Komite  Nasional  Kebijakan  Governansi.  2022. Pedoman  Governansi  Sektor  Publik  Indonesia (PUG-SPI).  Jakarta:  Komite  Nasional  Kebijakan
Governansi. https://knkg.or.id/wp- content/uploads/2022/06/PUGSPI-2022-
LORES.pdf (diakses 25 Januari 2023)
(21) Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  2015.  KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa.www.kpk.go.id. (diakses 1 Desember 2021)
(22) Kumalasari,  Lisa.  2018.  Pengaruh  Partisipasi
Masyarakat,  Kompetensi  Aparat,  Dan  Sistem Pengendalian  Intern  Terhadap    Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  dengan  Peran  Kepala Desa  Sebagai  Variabel  Pemoderasi    (Studi  Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bayat). Fakultas Ekonomi, Akuntansi, unwidha. http://repository.unwidha.ac.id/1579/ (tidak
dipublikasikan).
(23) Laksmi, Putu Santi Putri dan I Ketut Sujana. 2019. Pengaruh  Kompetensi  SDM,  Moralitas  dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana, Vol.26. No.3. 2155-2182. https://ojs.unud.ac.id/index.php/ akuntansi/article/view/45797/28416  (diakses  1 Desember 2021) (24) Lembaga Administrasi Negara, 2015,
“AKUNTABILITAS”  Modul  Pendidikan  dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, Edisi, Jakarta: LAN.
(25) Islamiyah, Faridatul, Anwar Made, dan Ati Retna Sari. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa,
Moralitas,  Sistem  Pengendalian  Internal,  Dan Whistleblowing  Terhadap  Pencegahan  Fraud Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak,  Desa  Sukolilo,  Desa  Blayu  dan  Desa Patokpicis).  Jurnal  Riset  Mahasiswa  Akuntansi (JRMA) Vol.8, No. 1,
(26) https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/arti cle/view/4452/2632 (diakses 1 Desember 2021)
Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 190-205 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.669
(27) ng.pdf (diakses 1 Desember 2021)
(28) Putra,  Romy  Dwi,  R.  Ery  Agung  Santoso,  dan Nurcahyono  Nurcahyono.  2021.  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kecamatan Losari. MAKSIMUM:  Media  Akuntansi  Universitas Muhammadiyah  Semarang.  Vol. 11, No. 2.  110- 122.  https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX/ article/view/8079 (diakses 1 Desember 2021) (29) Rahimah,  L.  N.,  Murni,  Y.,  dan  Lysandra,  S.
(2018).  Pengaruh  Penyajian  Laporan  keuangan Desa,  Lingkungan  Pengendalian  dan  Moralitas Individu  Terhadap  Pencegahan Fraud yang Terjadi  dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Vol.6. No.12. 139- 154.  http://eprints.ummi.ac.id/226/  (diakses  1 Desember 2021) (30) Umar,  Haryono and Rahima  Br.  Purba.  2018 . Management Determinants among the Relation of Corruption,  Accountability,  and  Performance.
International  Journal  of  Civil  Engineering  and Technology (Ijciet). Vol.9. 768–773.
https://iaeme.com/MasterAdmin/Journal_upload s/IJCIET/VOLUME_9_ISSUE_9/IJCIET_09_09_ 073.pdf ( diakses 1 Desember 2021) (31) Undang Undang   Nomor 28 Tahun 1999 tentang  Penyelengaraan  Negara yang  Bersih  dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme.
(32) Undang  Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(33) Undang  Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara
(34) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara
(35) Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang
Desa
(36) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah,
(37) Vona,  L.  W.  2008. Fraud  Risk  Assessment: Building  a  Fraud  Audit  Program ,  New  Jersey, Canada:
(38) Wati, Kadek  Desiana,  Nyoman  Trisna  Herawati, dan  Ni  Kadek  Sinarwati.  2014.  Pengaruh Kompetensi  SDM,  Penerapan  SAP,  dan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Daerah.  E-Journal  S1 Akuntansi  Universitas  Pendidikan  Ganesha. Vol.2. No.1. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/ar ticle/view/2972 (diakses 1 Desember 2021)