EFISIENSI EKSEKUSI  JAMINAAN FIDUCIA PASCA PUTUSAAN MK NO: 18/PUU-XVIII/2019  TERHADAB PERUSHAAN PEMBIAYAAN

## (MULTI FINANCE)
Pinto Utomo Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : pintoutomo.lawyer@gmail.com
Budiarsih Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : buddyarsih@gmail.com
Evi Konggres Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : evikonggres@gmail.com

## Abstract
Decicion of the Constitotional Courst nomber 18/PUUU-VXIII / 2019 annulls some of the phrases and their explanations contained in article 15 paragraph (2) along with their  explanations  and  faragraph  (3)  of  the  fiduusiary  Acts  contrary  to  thee  1945 Constitution as long  it is not edited as interpreted by thi Panel off Judges off the Court Thee Constitution contained in the related decision. The implementation of fiduciary guarantee  execution  is  no  longer  as  effective  and  as  efficient  as  before.  This  paper focuses  on  how  efficient  is  the  implementation  of  Fiduciary  Guarantee  after  the Decision  of  Mk  No:  18  /  PUU-XVII  /  2019  towards  Financing  Companies.  The normative juridical method for  reviewing written legislation and legal principles  by examining  the  rules  of  legal  norms.  The  results  of  the  study  found  that  fiduciary guarantees still have or are attached to an executorial power whose decisions are the same  as  court  decisions  that  have  legal  power  permanent,  and  thi  creditur  as  the recipent of fidusiaary retains full authority tu be able to carry out his own execution (parate execution), as long as the debtor has "breach of promise" both recognized by the debtor or based on legal remedies, and there is no objection to voluntarily handing over the objec of fidosiary guarantee, if exsecution of fiduciary guarantees must always be  carried  out  through  the  mediation  process  of  the  court,  thereby  eliminating  the specificity  of  fiduciary  guarantees  as  referred  to  in  the  explanation  of  Articl  15 paragrap (3) off thi Fiduciary Guarantee Act, namely the ease in carrying out their executions so that the execution of fiduciary guarantees is ineffective and inefficient . Keywords : Guarantee. Fidusia

## A. PENDAHULUAN
Sebagaimana kitaketahui lembaga jaminan fidusia telah diatur dalam perondang- ondangan yang dapat memberikan kepastian hukum dan mampu memberikan jaminan yang kuat  bagi  kreditur  selaku penerima  fidusia.  Namun  dalam pelaksanannya tidak terlepas  dari  permasalahan  yang  timbul  dalam  pemberian  kredit  dengan  jaminan fidusia,  ada  kalanya  disebabkan  debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya  atau  dengan kata lain debitur melakukan wanprestasi.  Tidak hanya itu, terhadap frasa “cidera janji” sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (3)  UU  Jaminan  Fidusia,  Mahcamah  joga menjatakan  frase  “cidira  jinji”  tesebot  betentongan  dengan  Undang-Ondang  Daser Tahon  1945  dan  tidak  mepunjai  kekuasan  hokum  mengikat  sipanjang  tidak  dimanai bawa “adanja cidira janji tidak ditentokan secara sepihak oleh kriditor melaikan atas dasar  kesefakaton  antara  kreditor  denyan  dibitur  atau  atas  dasar  opaya  hokum  yang menentukan telah terjadinya cidira janjii”.
Milaluii Putosan No.18/PUUU-XVIII/2019, MK merubah mikanisme exsekusi obyek  jaminaan  fidosia  seepanjang  tidak  diibeerikan  secaraa  sokarela  oleh  debitor. Biila  UU  tentaang  Jaaminan  Fidosia  awaalnya  mebolehkaan  kreditor  mengexsekosi seendiri,  maka  pasca  putosan  Mahcamah  Konsstitusi  tersebut  kreditur  harus mengajukan  permohonan  exsekusi  ke  pengadilan  negeri  (PN),  daalam  haal  debitor tidak seecara sokarela menjerahkan jminannya dlam plaksanaan exsekusi
Bila  UU  tetang  Jminan  Fidosia  awalnja  membolihkan  creditur  mengxsekusi seendiri, maka per 6 Janoari 2020 kreditor mesti megajukan permohnan exsekusi ke peengadilan  negeeri  (PN),  dalam  hal  debitor  tidak  seecara  sokarela  menjerahkan jaaminan  nya  dalam  pelaksanaan  exsekusi.  Mahkamah  Konstitusi  pada  tanggal  06 Januari 2020 membacakan putusan dalam  perkara uji  materi  atas UU No. 42 Tahun 1999  tntang  Jaaminan  Pidusia  ("UU  Jaminan  Pidusia").  Yang  dimhonkan  oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo adafun fasal yang dimhonkan untuk diujie dalam  ferkara  tesebot  adalah  Faasal  15  ayaat  (2)  dan  (3)  UU  Jminan  Fidosia  yang megatur  menggenai  kekoatan  exsekutorial  sertipikat  fidosia  dan  parate  exsekusi. Dalam  amaar  putosannya  Mahcamah  Konstitosi  menggabulkan  permohonan  para
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pemohon  tersebut  dan  menjatakan  bahawa  Fasal  15  ayat  (2)  UU  Jamnan  Fidosia sepaanjang frase "kekuatan exsekutorial" dan frase "sama dengan potosan pengdilan yang  berkekuaataan  hukom  tetap"  betentanggan  dengan  UUD  1945  dan  tidak mempunjai  kekuatan  hukom  mengikat  sepnjang  tidak  diimaknaii  "tehadap  jaminan fidosia yang tidak ada kespakatan tntang cidra janji dan debitor kberatan menjerahkan secara  sokarela  obyek  yang  menjadi  jamnan  fidosia,  maka  segala  mekanisma  dan prosedore hokum dalam plaksanan exsekusi Srtifikat Jaminan Pidusia harus dilkukan dan  berlaku  sama  dengan  pelaksanaan  exsekusi  putusan  pengadilan  yang  tlah bekekuatan hokum tetap".

## C. METODE PENELITIAN
Metode pinilitian yang diggunakkan dlm peenulisan Jurnal ini adlh Yuridis Normatif yaitu  pnelitian  yang  dilakokan  dengan  objek  penilitian  adalah  Peratoran  Perondang undngan  yang  tertolis  dan  asas-asas  hukum  dengan  cara  meneliti  aturan  –  aturan norma- norma hukum.

## D. PEMBAHASAN
1.  Efisiensi  Pelaksanaan  Exsekusi  Jaminan  Fidosia  Paska  Putosan  Mahcamah Konsstitusi No: 8/PUU-XVIII/20119 Terhdap Pelaksanaan Exsekusi Jaminan Fidosia Pada Perusahaan Pembiayaan ( Multifinance)
Sebagaimana    telah  kita  ketahui  jminan  fidusia  meruupakaan  jaamainan kepercajaan  yang  beraasal  dari  adannya  suatu  hubongan  antara  satu  orang    dengan lainnya yang maana mreka merassa nyaman, sehinga tumboh rasa kepercayan diantara orang-orang tesebut, untok selanjotnya meberikan harta benda mereka untuk dijadikan jaminan  kepada  tempat  mereka  berhutang.  Di  zaamaan  romawi  fidusia  disebut  juga Fidusia  Cume  Creditore ,  aartinya  adaalah  penjerahan  sebgai  jminan  saja  bokan peeralihan  kepeemiliikan. 1 Fidusia  tdk  diator  dalam  KUH  Perdata,  dan  lahir  dari
1 J. Strio, Hukum Jminan Hak Jminan Kbendaan Fidosia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandong, 2002, hlm 64.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pelaksanaan azas kebebasssan berkuntrak yang diatur dalam Psl 1338 KUH Per yang menjatakan  bahwa  suatu  perjanjiian  yang  diboat  adlah  syah  bagi  para  pihak  yang membuatnja  dan  berlaku  sebagai  udang-udang  bagi  yang  membuatnya (pacta  sun servanda) .  Yang  berarti  semua  org  diperblhkan  memboat  perjanjian  apa  sadja  baik yang suudah diator dalam udang-udang maupun blum diator dlm udang-udang, sehinga bannyak muncol peerjanjian-peerjanjian dlm bentok baru yang mengambarkan maksot dan kehindak masjarakat yang selalu dinamis. 2
Sesudah Indonesia merdeka, pengakuan fidusia sebagai lembaga jaminan yang sah dapat  dilihat  dari  Putusan  Penggadillan  Tingi  Soerabaja  Nmr  158  /  1950  Pdt  tgl  22 Mareet 1951. Perkara ini atara Algeemene Volkscrediet Benk di Semarang melawan The Gwan Gee dan Marpuah. 3 Pengakuan fidosia sebagai lembaga jaminan juga diakui dalam  Putosan  Mahcamah  Agong  Nmr  372  K  /  Sip  /  1970  tertanggal  01  Sept  1971 dalam  perkara  Bank  Negara  Indonesia  (BNI)  Unit  1  Semarang  melawan  Lo  Ding Siang.  Dalam  Putusan  Mahkamah  Agong  ini  menegaskan  bahwa  pidusia  sebagai lembaga jaminan hanya berlaku untuk barang-barang bergerak saja. 4
Selain  itu  berdasarkan  putosan  Mahcamah  Agong  Nmr  1500  K  /Sip/1978 /tertanggal 02 Febr 1980 dalam perkara Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 melwan Firma  Meegaaria  juga  mngakui  fidosia  sebagai  lembaga  jamiinan.  Dalam  Putusan Mahkamah  Agung  ini  ditegaskan  bahwa  fidusia  diakui  sebagai  lembaga  jaminan karena  lembaga  gadai  kurang  bisa  memenuhi  kebutuhan  praktek. 5 Dari  beberapa putusan  pengadilan  di  Indonesia  juga  diakui  bahwa  fidusia  merupakan  suatu  bentuk lembaga jaminan karena :
1. Memiliki Sifat ikutan (accesoir) ;
2. Adanya kewenangan-kewenangan tertentu pada kreditur ;
3. Kreditur memiliki hak tanpa menguasai benda miliknya ;
4. Pemberi jaminan berkedudukan  sebagai kuasa dari kreditur ;
2 Nuurwidiatmoo, Kompiilasi Biidang Hukom Ttg  Leasing, BPHN, Jakarta, 2011, hlm 2
3 J. Satrioo (1), Hokum Jaaminan : Haak Jaaminan Kebaendaan Fidosia, cet. kedua (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 112
4 ibid
5 Ibid , h. 118

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
5. Pengakuan pemberi jaminan secara constitutum possesorium ;
6. Kreditur merupakan pemegang jaminan ;
7. Kreditur memiliki hak  atas jaminan dalam hal debitur cidera janji;
8. Kewajiban kreditur atas hasil eksekusi. 6
Setelah  bertahun-tahun  hanya  diakui  melalui  yurisprudensi  dan  tidak  adanya peratoran peroendang-oendangan  yang kusus menggenai lembaga jaaminan fidossia, akhirnya  tanggal  30 September 1999  disahkan Undang-ondang Nmr  42  Tahun 1999 ttng  Jaminan  Fidosia  (LN  Nomor  168  Tahun  1999,  TLN  Nomor  3889)  atau  disebut dengan UU Jaminan Fidosia. UU  Jaaminan  Fidussia ini merupakan pengkuan resmi dari  peembuat  oendang-oendang  akan  lmbaga  jaminan  fidosia  yang  selama  ini  baru memproleh penggakuaannya melalui juuriisprudensi. 7 Oleh karenanya setelah itu tidak ada  lagi  polemik  mengenai  leambaaga  jaaminan  fidosia  sebbagai  suatu  model lemmbaga jamiinan keebendaan. 8
Menurut  penjelasan  umum,  beberapa  hal  yang  melatar  belakangi  disusunnya undang-undang jaminan fidusia ini, diantaranya  :
1. Bahwa kebutohan perrmodalan  yg sgt  besar dan  teros meniingkat  bagi  donia osaha, perluu diimbaangi deengan lahirnya ketentoan hukom yg jelas dan lkap yang megatur mengenai lembaaga Jamiaanan.
2. Jamianan fidosia sebagai salah satu bentuk lemabaga jamianan sampai saat ini masih  didassarkan  pada  jurisprudensi  dan  belum  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan secara lengkaap dan sistematis dan terinci.
3. Bahwa  untuk  memenuhi  kebutohan  hukom  yang  dapat  memberikan  stimulos pembanggunan nasiunal dan untuk mennjamin kepaastian hokum serta mampu memberikan  perlindongan  hokum  bagi  semua  pihak  yang  berkepentigan, dipandang perlu dibentuk ketentuan yang lengkap megenai jaminan fidosia dan jaminan tersebot perlu didftarkan pada Kaantor Pendftaran Fidosia.
6 Ibid, h. 123 - 124
7 J. Satrio (2), Hukom Jaminaan Hak Jaminan Kebeendaan, cet. ke - IV (Bandung : PT Citra Aditia Bakti, tahun 2002), h.157
8 Ibid
4. Bahwa  berdsarkan  beberapa  peertimbanggan  sebagaimaana  dimaksod  di  atas dipandang perlu dibentuk UU Jaaminan fidosia.
Sebagai  bentuk jamiinan  yang ideal,  slah saatu ciri lemmbaga Jamiinan  Fidusia adalah kemdahan dan kepastian dalam pelaksanan exsekusinya. 9 Apbila debitur atau pemberi  fidosia cidera janji maka eksekusi jaminan  fidusia dapat  dilakukan dengan cara sbb :
1. Pelaksanan titel exsekutorial yang memiliki kekoatan hukum yg sama dengan putusan penggadilan yang telah memproleh kekuatan hukum tetap ;
2. Penjuaalan beenda yang menjaadi obyek jaminan fidusia atas kekuasan pnerima fidusia sendiri melalui pelelangan umom serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan untuk melunasi piutangnya ;
3. Penjualan  di  baawah  tanggan  yang  didasarkan  kesepakatan  peemberi  dan peneerima fidusia sehingga diperoleh harga paling tinggi yang menguntongkan para fihak. 10
Untok  memudahkan  dalam  memahami  ketentuan  Fasal  15  ayat  (2)  bserta penjelassannya dan ayaat (3), baik sblm maupun sesdh dibacakannya Putusan MK RI in cassu , dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
9 Arie S. Hutagalong, Tebaraan Pemikiraan Seputar Masalah Hukom Tanah , cet.pertama,(Jakarta : Lembaga Pemberdayan Hukom Indonesia, Agustus 2005), h. 339
10 Undang-undang  Nomor 42 ttg Jaminan Fidusia th.1999,  LN Nomor 168 Tahun 1999, TLN Nomor 3889, psl. 29
UU Fidusia Putusan MK RI No. 18/PUU-
XVII/2019
Pasal 15 ayat (2)
Sertifikat Jaminaan Fidosia sebgaimana dimaksud dlam ayat (1)
mempunyai kekuatan eksekutorial
yg sama dgn putosan pngadilan yg
Psal 15 ayt (2) UU Fidosia sepanjang frase “kekuuatan exsekutorial” dan frasa “sma dgn putosan pengadilan yang berkekuatan hukom tetap” bertentangan dengan UUUD 1945 dan tidak memiliki kekuaatan hokum
tlah memperoleh kekuatan hukom tetap.
mengikat spanjang tidak diartikan“terhdp jaminan fidosia yg
tdk ada ksepakatan tetng cideera jaanji (wanprestasii) dan debitor keeberaatan menyeerahkan secara sukarila obyek yg mnjadi jaminan fidosia, maka segala mekanisme dan proseduur hokum dalam pelaksanaan exsekusi Sertiifiikat Jaminan Fidosia haros dilakuukan dan beerlaku sama dengan pelaksanan exsekusi putosan pengadiilan yg tlah berkekuatan hukom tetap”
Pasal 15 ayat (3)
Apaabila debitor ciideera jannji,
Penerima Fidosia mempunyai hak untok menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
Pasal 15 ayat (3)
UU Fidusia  sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tdk memiliki kekuatan hukom mengikat sepnjang tdk dimaknai “adanya cideera jaanji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor tetapi atas dasar kespakatan antaara kreaditur dengan debitor atau atas dasar upaya hukom yang menentukan tlah terjadi ciidera jaanji”
Terbitnya Putosan MK RI in casu tentunya mengakibatkan dampak kpd  pelbagai fihak  yang  berkefentingan    baik  dg  cara  langsung  maopun  tidak  langsong.  Dari berbagai  pihak  yang  memiliki  kepentingan  tersebut    diantaranya  adalah  perusahaan pembiayaan,  sehingga  perusahaan  pembiayaan  wajib    menyesuaiikan  paska  putosan tesebut karrena tentu akan terdampak sekali. Tentu  putusan MK ini menjadi pekerjaan rumah  tambahan  yang  cukup  berat  untuk  sektor  lembaga  keuangan  terlebih Pembiayaan  karena  mekanisme  eksekusi  jaminan  fidusia  tidak  lagi  diistimewakan seperti sebelum adanya uji materi dari MK tersebut. Terhadap exsekusi pada jaminan fidusia berkaitan dengan kepastian dan perlindongan hukom setelah diunddangkannya UU Jaminan Fidosia, maka perihal exsekusi diatur dlm Bab V dari Psl 29 - 34. Dan
Penjelasan Pasal 15 ayat (2)
Dalaam ketentoan ini, yg dimaksud dari  "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui penggadilan dan bersifat finale serta mengikat para pihak utk melaksanakan putusan tersebut.
Penjlsan Fasal 15 ayat (2) UU Fidosia sepanjang frase “kekuatan exsekutorial” bertentanggan dgn UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukom mengikaat sepanjang tidak diartikan“terhadap jaminan fidosia yg tdk ada kesepakatan tentang cideeera jannji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yg menjadi jaminan fidosia, maka sgl mecanisme dan procedure hukom dalam pelaksanaan exsekusi Sertipikat Jaminan Fidosia haros dilakokan dan berlaaku sama dgn pelaksanaan exsekusi putosan pengadilan yang tlah berkekuaatan hokum tetap”
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 2 Oktober 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
salah satu cara exsekusi diatur dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidosia adalah pelaksanaan tytel exsekutorial seperti dimaksud dlm Psl 15 ayat (2) UU Jaminan Fidosia. Karenanya dalam ketentuan pasal 15 Ayat (2) tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pasal 29 UU Jaminan Fidosia. Penulis berkesimpulan dalam dunia bisnis jaminan fidosia diminati krn  ciri  khas    jamiinan  khuusus  kebendaan  fiidusia  yakni  kemudahan  dalam pelaksanaan exsekusinya. Ini didasarkan pertimbangan bahwa dalam jaaminan khhusus kebendaan  debitor  tlah  memberikan  jaminan  secara  khhusus  kepada  kreditor  berupa benda-benda  tertentu  kepunyaan  debitor  guna  menjamin  kewajiban  debitor sebagaimana tertuang dlm perjanjian pokoknya apabila debitur ingkar janji melakukan kewajiban atau prestasinya kepada kreditur.
Selain  benda-bennda  yang  kusus  telah  ditunjuk,  jamminan  kusus  kebendaan menggambarkan  hubunggan  kusus  antara  kreditor  dengan  debitor  berdassarkan perjanjjian. Dengan kekuzusan jaminan fidosia tersebut maka mecaanisme exsekusinya juga perlu diatur secara kusus (Lexi spesialis) yg tentu berbeda dengan exsekusi pada umumnya (Lexi generalis). Dengan kekususan berkaitan dengan kemudahhan exsekusi tersebut,  sangat  fenting  untuk  merangsang kreditor untuk  meyalurkan  daananya dlm bentuk  pijaman  disebabkan  adanya  keyyakinan  dan  kepastian  hukom  bagi  kreditor bahwa  debitor  akan  membayar  kewajiban    yang  tlah  diperjanjikan  sebelumnya  dan manakala tidak maka akan memperoleh peluunasan kewajiibannya dan apabila hal ini juga  tdk  di  lakssanakan  oleh  debitor  maka  kreditor  akan  mendapatkan  peluunasan kewajiban debitor melalui exsekusi benda yang telah di jaddikan jamminan.
Hal ini didasarkan pertimbangan, dalam hal jaminan kusus kebendaan debitor tlah memberikan jamminan secara kusus kepada kreditor berrupa benda-benda tetentu milik debitor  guna  menjjamin  kewajiban  debitor  sebgaimana  trtuang  dlm  perjanjian pokooknya apabila debitur ingkar janji melakukan kewajiban atau prestasinya kepada kreditor. Akan tetapi setelah terbitnya putosan MK RI diatas maka segala mekanisme exsekusi jaminan fidosia harus mengikuti segala prosedur yang berlaku saama dengan pelaaksanaan exsekusi putosan pengadilan yg tlah berkekuuatan hukom tetap (Incracht van  gewijsde). Seharusnya  hanya  eksekusi  berdasarkan  titel  eksekutorial  saja  yang
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 2 Oktober 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dilakukan melalui pengadilan,  jika eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan melalui perantara pengadilan makka ini menjadi tdk efektife dan efisieen, dikarenakan  cukup banyak objek jaminan fidusia seperti kendaraan bermotor ( motor atau mobil) dengan nilai pinjaman yg relatife kecil.
Sementara dalam proses eksekusi melalui pengadilan, dimulai dari pengajuan permohonan  sita,  penetapan  panggilan, aanmaning ,  bahkan  jika  debitur/  Termohon tidak hadir maka agenda sidang harus ditunda selama 8 hari, dan apabila tidak hadir lagi direntang waktu yang telah ditentukan oleh Pengadilan maka  penyitaan baru bisa dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri.    Akan  tetapi  dalam  hal    ada  perlawanan  dari termohon  ,  maka  pengadilan  harus  menunggu  sampai  dengan  proses  perlawanan selesai, oleh karenanya hal tersebut menjadi tidak efisien bagi penerima fidusia, selain membutohkan waktu yang cukop lama dan prosses yg panjanng, juga berisiko objek jaminan fidosia turun nilai ekonpmisnya serta sulit dieksekusi karena secara fisik sudah tidak ada pada kekuasan debitur. Selain itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini cidera janji adalah faktore yg sanngat pennting dalam exsekusi jaminan fidosia, oleh karenanya dalam kaitannya dengan kewenangan notaris, maka notaris harus mengubah akta  fidusia  yang  selama  ini  dibuatnya,  khususnya  tentang  klausula  cidera  janji  , sehingga definisi cidera janji menjadi lebih jelas. Oleh karenanya jika putusan MK RI ini  ditafsirkan  bahwa  exsekusi  jamminan  fidosia  harus  selalu  dilakkukan  melaluui proses  pengadilan  maka  telah  menghilangkan  ciri  darri  jaminan  fidosia  yaitu kemuudaahan dlm pellaksanaan exsekusinya.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Bahwa paska uji materi  Mahkamah Konstitusi  yg  dituangkan dalam putusan Nomer :18 tahun 2019, jaminan fidosia tetap memiliki atau meleekat kekuaatan exsekutorial yang putusannya dipersamakan sebagaimana putosan pengaadilan yg tlah mempunnyai kekuatan  hukom  tetap,  dan  kreditur  sebagai  pennerima  jaminan  fidosia  tetap memmiliki  kewenanggan  penuh  utk  dapat  melaksanakan  exsekusi  sendiri  (paarate
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
exsekusi),  sepanjang  debitor  tlah  cidra  janji  baik  yang  diakui  oleh  debitur  maupun berdasarkan upaya hukum, dan tidak ada keberatan dari debitur utk menjerahkan secara sokarela objek jaminan fidosia. Jika exsekusi jaminan fidosia harus selalu dilaksanakan dg  proses  perantaraan  pengadilan  maka  hal  tersebut  menghilangkan  kekhususan jamiinan  fidosia  sebagaimana  dimaksut  dlm  penjelasan  Paasal  15  ayaat  (3)  UU Jaaminan Fidosia, yaitu kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya sehingga eksekusi jaminan fidusia tidak  efektif dan efisien.

## 2. Saran
Sebaiknya  perlu  diusulkan  kepada  pemangku  kepentingan  baik  Pemerintah, DPR,OJK (Otoritas jasa keuangan) tentng pembeentukan lembaga exsekusi terhadap perrjanjian jaminan fidosia, mengingat bahwa fidosia merupakan lembaga jamminan atas  bennda  beergerak  yg  penguasaan  fisiknya  oleh  pemberi  fidosia,  sehinga  scara logica  rawan  utk  berpindah  tanggan,  sangat  diperlukan  adanya  penyyadaran  hukom dan  sosialisasi  mengenai  pelaksanaan  exsekusi  jaminan  fidosia  sehingga  segala kelemahan  yg  terdpat  dalam  UU  Jamminan  Fidosia  dapat  diminimalisir  sedemikian rupa  dlm  suaatu  perjanjiaan  fidosia,  misalnya  dgan  membeentuk  keseepakatan penggawasan terhadap objek fidosia, karena objek fidusia paling banyak adalah benda bergerak  yang  sangat  rawan  untuk  berpindah  tangan  sehingga  dapat  menyulitkan pelaksanaan eksekusi nya.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## DAFTAR PUSTAKA
Ariee S. Hutaagalung, Tebaaran Pemaikiran Seputaar Masaalah Hukom Tanah , cet. pertama, (Jakartah : Lembaga Pembberdayaan Hukom Indonesiaa, Agustus 2005
J. Satrioo, Hukom Jamiinan Hak Jaminan Kebeendaan Fidosia, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 2002,
_________ Hukom Jaminan : Hak Jaminan Kebendaan Fidosia, cet. kedua (Bandunng: Penerbit PT Citra Aditia Bhakti, 2005
Nurwiidiaatmo, Kompilasi Bidang Hukom Tentang Leassing, BPHN, Jakarta, 2011,