## “BERFIKIR INTELEKTUAL, BERWAWASAN GLOBAL,
DAN TETAP MELANGKAH LOKAL”: PROSPEK KAMPUNG NAGA MENJADI DESA ADAT 1

## “THINKING INTELLECTUALLY, KNOWING GLOBALLY, AND ACT LOCALLY”: THE PROSPECT OF KAMPUNG NAGA AS AN INDIGENOUS VILLAGE

## Maulida Illiyani
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI maulidailliyani@gmail.com

## Abstract
Kampung Naga is a living space of a society’s group that still maintain their local wisdom, for instance to not allow the present of the modern way of life like electricity and gas stove in their daily life. This paper aims to answer some questions related to Kampung Naga, such as how can Kampung Naga survive with their choice to maintain  the  local  wisdom  in  the  modern  age?  And  what  is  the  prospect  of  Kampung  Naga  to  become indigenous society? This research combines the literature study and interview  methods. Kampung Nagapeople claimed that they cannot avoid the possibility of clash between tradinional views and modernity with the change of  age.  Therefore,  Kampung  Naga  has  a  jargon  “Thinking  Intellectually,  Knowing  Globally,andAct  Locally”. Their  choice  to  maintain  traditional  views  become  stronger  by  the  support  of  Tasikmalaya’s  Government through their policies which are not contradict with the local wisdom of Kampung Naga. Nevertheless, there are some challenges in the proccess of makingKampung Nagato become indigeneous village (desa adat) as ruled by The  Act  of  Desa  (  Undang-Undang  Desa).  The  population  of  Kampung  Naga  is  only  305  persons.  It  cannot reach the minimum standard 6000 population as the requirement of the establishment the new village in Java.
Keywords : Kampung Naga, traditional way of life, changes, indigenous village, modernism.

## Abstrak
Kampung  Naga  adalah  tempat  tinggal  sekumpulan  warga  yang  hingga  saat  ini  masih  mempertahankan  cara hidup  tradisional,  diantaranya  dengan  tidak  memperkenankan  benda-benda  modern,  seperti  listrik  dan  kompor gas,  untuk  masuk  wilayahnya.  Tulisan  ini  ingin  menjawab  beberapa  pertanyaan  seputar  Kampung  Naga, diantaranya:  Bagaimana  Kampung  Naga  mampu  bertahan  dengan  pilihan  tradisionalnya,  ditengah  perubahan zaman?  Bagaimana  prospek  Kampung  Naga  untuk  menjadi  desa  adat?  Tulisan  ini  dibuat  dengan mengkombinasikan  antara  studi  literatur  dan  wawancara.  Berkaitan  dengan  benturan  modernisme,  Kampung Naga  memegang  prinsip  “Berfikir  Intelektual,  Berwawasan  Global,dan  Tetap  Melangkah  Lokal”.  Pilihan  ini semakin  kuat  eksistensinya,  karena  Pemerintah  Kabupaten  Tasikmalaya  tidak  melakukan  intervensi  terhadap Kampung Naga melalui kebijakan  yang  tidak bertentangan dengan kearifan lokal  yang dianut  oleh  masyarakat Kampung  Naga.  Namun,  prospek  Kampung  Naga  menjadi  desa  adat  sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh  UU Desa memiliki beberapa hambatan. Salah satu hambatan adalah jumlah warga Kampung Naga  yang hanya 305 jiwa  yang  masih  sangat  jauh  dari  standar  minimal  jumlah penduduk  dalam  pembentukan  desa  baru  di  wilayah Jawa, yaitu 6000 jiwa.
Kata kunci: Kampung Naga, pilihan hidup tradisional, perubahan, desa adat, modernisasi.
Pendahuluan 1
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  mulai bergelora di Indonesia sejak runtuhnya pemerintahan Orde  Baru.  Salah  satunya  ditandai  dengan adanya  amandemen  Undang-Undang  Dasar
1 Artikel ini merupakan hasil penelitian DIPA Ekosob  2016,  yang  mengalami  pengembangan  pada tahun 2017.
(UUD)  1945  yang  dianggap  belum  sempurna mengakomodasi  kepentingan  rakyat  sebanyak empat kali. HAM ditambahkan pada amandemen kedua,  secara  khusus  dalam  BAB  XA,  yang diturunkan  menjadi  10  pasal  (28A  sampai  28J). Hak  Atas  Budaya  termasuk  salah  satu  di dalamnya.  Namun,hak  budaya,  selain  terdapat dalam  Bab  XA,  juga  terdapat  di  dalam  Bab  XI tentang pemerintah daerah.
(1)  Negara  mengakui  dan  menghormati satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa  yang diatur  dengan  Undang-undang.  (2)  Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak tradisonalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang- undang. (18B UUD 1945)
Pada  perkembangannya,  lahir  beberapa turunan  dari  konstitusi  terkait  HAM,yaitu  UU dengan  spesifikasinya  masing-masing.  Salah satunya  adalah  Kovenan  Internasional  Tentang Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya  yang kemudian  diratifikasi  menjadi  UU  No  11  tahun 2005.  Hak  EKOSOB  memiliki  karakter  yang berbeda  dalam  pemenuhannya.  Banyak  buku yang membahas mengenai Ekosob, salah satunya sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Mulyani (2015)  mengenai“Hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya (EKOSOB) Warga Negara”.
Ratifikasi  Kovenan  Internasional  tentang Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya  pada tahun  2005  membawa  konsekuensi  bagi pemerintah  RI  untuk  mulai  memperhatikan terpenuhinya standar pemenuhan hak ekonomi,  sosial,  dan  budaya  bagi  seluruh warga  negaranya.  Hak  EKOSOB  dalam hukum  hak  asasi  manusia  internasional merupakan  bentuk  hak  positif  di  mana Negara memiliki kewajiban untuk mengusahakan segala  upaya  (kebijakan,  implementasi,  dan monitoring)  untuk  memenuhi  hak  EKOSOB secara  lebih  merata  bagi  seluruh  warga negaranya  tak  kecuali  dan  tanpa  diskriminasi. Implementasi  Hak  EKOSOB  juga  telah disertai dengan standar minimum pemenuhannya yang  dievaluasi  dan  dilaporkan  secara berkala  oleh  pemerintah  Negara  anggota kepada perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dapat  ditarik  pengertian  bahwa  hak ekosob  adalah  hak  positif,  yaitu  hak  yang  harus dipenuhi  oleh  Negara,  baik  dalam  tataran kebijakan maupun implementasinya (Hardiyanto, 2009).  Maka,  penelitian  ini  akan  melihat  salah satu Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah  pada  tahun  2014,  yaitu  Undang- Undang No.6 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU  Desa).  Undang-Undang  Desa  mengatur masalah-masalah  terkait  desa  adat.  Peraturan yang  terbilang  baru  ini  merupakan  bentuk  dari usaha  Negara  untuk  memenuhi  salah  satu  hak EKOSOB warga Negara, yaitu hak budaya. Hak budaya  dalam  EKOSOB  memiliki  dimensi
sangat  luas,  yaitu  mencakup  hak  warga  negara atas  bentuk-bentuk  kebudayaan  yang  sifatnya fisik  (artefak,  rumah  adat)  dan  kebiasaan (bahasa, upacara adat dan lain sebagainya).
Dalam  perkembangannya,  hak  budaya juga  kemudian  lebih  banyak  dikaitkan  pada gerakan-gerakan masyarakat adat untuk memper- tahankan cara hidupnya yang seringkali dianggap “tidak  sesuai”  dengan  cara  hidup  mayoritas warga  negara  lainnya  atau  tidak  sesuai  dengan kebijakan  pemerintah  yang  sifatnya  general. Misalnya  keinginan  kelompok  masyarakat  hukum adat  atau  lokal  tertentu  untuk  mempertahankan cara  hidup  tradisional,  yang  tidak  memper- kenankan  benda-benda  modern  untuk  masuk wilayahnya.  Namun,  seringkali  pula  gerakan masyarakat  hukum  adat  atau  masyarakat tradisional  ini  juga  terkait  dengan  pemenuhan hak  ekonomi  sosial  lainnya,  Seperti  hak  atas tanah  atau  hak  ulayat.  Hal  ini  penting  karena tanah tidak hanya menjadi wilayah tempat hidup namun  juga  merupakan  tempat  pengetahuan tradisional  berasal  dan  dikembangkan oleh masyarakat  tersebut.  Kehilangan  tanah  berarti kehilangan identitas dan warisan nenek moyang.
Kampung  Naga  adalah  salah  satu  dari banyak  komunitas  adat  (masyarakat  adat)  di Indonesia  yang  masih  mempertahankan  cara- cara hidup tradisionalnya. Oleh karena itu, sudah sejak  lama  banyak  akademisi  yang  menulis terkait Kampung Naga dari berbagai latar belakang keilmuan. Ningrum (2012) menulis tentang dinamika adat-istiadat  dalam  kehidupan  masyarakat  adat Kampung  Naga,  yang  kemudian  bertujuan  untuk menemukan  konsep  pemberdayaan  yang  tepat ditengah  masyarakat  adat  kampung  naga. Kemudian,  dari  ilmu  lingkungan,  Yulianingsih (2002),  Aziz  (2002),  Utami,  dkk.  (2014), Hermawan  (2014),  dan  Darusman  (2016) menulis  tentang  bagaimana  kearifan  warga Kampung  Naga  hidup  bersama  alam  yang terwujud  dalam  konsep  bangunan  rumah  ramah lingkungan,  pengelolaan  tumbuhan,  inovasi pertanian,  yang  semua  itu  terpolakan  dalam anjuran  dan  larangan.  Selain  itu,  ada  juga akademisi  yang  menulis  terkait  makanan  di Kampung  Naga,  yaitu  Hidayatullah  dan  Fasya (2012)  yang  meneliti  tentang  konsep  nasi, Jaenuddin,  dkk.  (2011)  yang  mengkaji  konsep padi,  serta  Retno,  dkk.  (2011)  yang  mengkaji ragam  jenis  makanan  tradisional  di  Kampung Naga.
Selain masalah pemberdayaan, lingkungan, dan  makanan,topik  lain  seputar  Kampung  Naga yang  pernah  ditulis  adalah  terkait  penetapan Kampung  Naga  sebagai  kawasan  strategis kabupaten  cagar  budaya  dan  menjadi  kawasan peruntukan  pariwisata  budaya.  Topik  tersebut ditulis oleh Mudzakkir (2011) yang menjelaskan salah satu konflik yang muncul terkait pariwisata di  Kampung  Naga  adalah  pengelolaan  lahan parkir.  Tulisan  tersebut  memaparkan  adanya solusi  penanganan  konflik  tersebut dengan  jalan konsensus  yang  tercipta  antara  pihak  penduduk dan pemerintah  dalam  pengelolaan  lahan parkir. Terciptanya konsensus tersebut kemudian semakin  memperkuat  argumen  bahwa  adat adalah  sesuatu  yang  dinamis.  Temuan  Mudzakkir tersebut  berbeda  dengan  apa  yang  disampaikan oleh  Purnama  (2016)  yang  mengkhawatirkan, bahwa  masuknya  pariwisata  ke  Kampung  Naga akan  mengakibatkan  pengikisan  sosial  budaya, akibat pengaruh yang dibawa masyarakat luar.
Dari  paparan  di  atas,  belum  terlihat adanya tulisan yang membahas prospek Kampung Naga untuk menjadi desa adat. Selain mengangkat isu tersebut yang merupakan sebuah issue yang baru, tulisan ini juga menjadi penting secara  substantif  karena  berperan  sebagai  salah satu  usaha  untuk  menjamin  kepastian  hukum Kampung  Naga  sebagai  desa  adat.  Hal  tersebut dikuatkan  juga  oleh  aspirasi  wakil  kuncen Kampung  Naga,  Ucu  Suherlin,  yang  diungkapkan kepada  penulis  pada  saat  penelitian  lapangan. Beliau menyarankan bahwa sebaiknya Kampung Naga ditetapkan menjadi desa adat sebagaimana yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
“Menjadikan  Kampung  Naga  menjadi  desa adat sebagaimana yang terdapat di dalam UU Desa  telah  muncul  dalam  niat  dan  ide  saya. Namun,  hal  ini  belum  disampaikan  kepada Kuncen  sebagai  tetua  adat  Kampung  Naga. Saya  duga  dengan  ditetapkannya  Kampung Naga  sebagai  desa  adat,  akan  menjadikan Kampung  Naga  memiliki  kepastian  hukum dan sebagai bentuk pengakuan atas eksistensi Kampung Naga dimata pemerintah dan  masyarakat  umum  lainnya.Kemudian, untuk  kuncen,  saya  kira  akan  setuju  dengan wacana  ini.  Selama  lembaga  adat  tetap  ada didalamnya.  Oleh  karena  itu,  tindak  lanjut dari usaha untuk membentuk desa adat, saya akan  mengajukan  proposal  studi  banding  ke Pulau  Bali  yang  salah  satu  wilayahnya  telah ditetapkan  sebagai  desa  adat.”  (wawancara Ade Suherlin,11 Mei 2016).
Maka, demi menanggapi prospek Kampung Naga  menjadi  desa  adat  berdasarkan  UU  Desa, lahirlah  dua  pertanyaan  turunan.  Pertanyaan pertama  adalah  bagaimana  Kampung  Naga mampu  bertahan  dengan  pilihan  tradisionalnya, ditengah  perubahan  zaman.  Pertanyaan  ini  akan dipaparkan dalam dua sub judul, yaitu Kampung Naga  dan  wilayah  adat  serta  kearifan  lokal  dan hukum adat. Pertanyaan kedua adalah bagaimana prospek  Kampung  Naga  untuk  menjadi  desa adat?  Pertanyaan  tersebut  secara  garis  besar memuat  dukungan  dan  hambatan  jika  Kampung Naga menjadi desa adat.

## Kampung Naga dan Wilayah Adat
Jawa  Barat  memiliki  beberapa  identitas budaya  lokal  yang  hingga  saat  ini  masih dipertahankan.  Salah  satunya  adalah  masyarakat hukum  adat  Kampung  Naga  yang  berlokasi  di Kabupaten  Tasikmalaya.  Hingga  saat  ini,  baru ada  dua  Peraturan  Daerah  yang  memayungi wilayah  adat  Kampung  Naga.  Pada  tahun  2005 Kampung  Naga  ditetapkan  Pemerintah  Kabupaten Tasikmalaya  sebagai  tujuan  wisata  budaya  yang termaktub  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  02 Tahun  2005  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Tasikmalaya.  Kemudian, peraturan terbaru adalah Peraturan No 01 Tahun 2014  tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya  di  Kabupaten  Tasikmalaya.  Kebijakan ini  diambil  karena  Kampung  Naga  dianggap unik sebagai komunitas adat dan dengan menjadi wisata  budaya  akan  meningkatkan  eksistensi identitas Kampung Naga.
Kampung  Naga  berasal  dari  kata “Nagawir” yang artinya lembah. Kampung Naga memang  berlokasi  di  lahan  miring  berupa lembah.  Kampung  Naga  secara  administratif berada  di  wilayah  Desa  Neglasari,  Kecamatan Salawu,  Kabupaten  Tasikmalaya,  Provinsi  Jawa Barat.  Kampung  ini  berjarak  sekitar  30  km  dari pusat  Kota  Tasikmalaya  ke  arah  Garut  atau sekitar  90  km  dari  Bandung.  Batas  wilayah kampung ini adalah di sebelah barat dibatasi oleh hutan  keramat,  sebelah  selatan  dibatasi  oleh sawah  penduduk  dan  sebelah  utara  serta  timur dibatasi  Sungai  Ciwulan  (Disbudpar  Tasikmalaya, 2015). Luas tanah pemukiman di Kampung Naga adalah 1,5 hektar  yang  didalamnya  terdapat  113 buah  bangunan,  yaitu  109  buah  rumah,  sebuah masjid,  bale  patemon  (gedung  pertemuan),  bale ageng  (rumah  besar),  dan  leuit  (lumbung  padi). Komposisi  bangunan  harus  sama  yakni  beratap ijuk  atau  rumbia,  dengan  dinding  terbuat  dari
serat-serat  rotan  yang  disusun  sedemikian  rupa menyerupai  tikar  besar  atau  terbuat  dari  bilik bambu. Bangunan di Kampung Naga tidak boleh menggunakan cat kecuali kapur putih (Disbudpar Tasikmalaya, 2015).
Perumahan  di  dalam  Kampung  Naga dihuni  oleh  101  KK  yang  terdiri  dari  305 jiwa.Sebenarnya,  warga  Kampung  Naga  terbagi dua,  ada  yang  tinggal  di  dalam  wilayah Kampung  Naga  dan  ada  yang  tinggal  di  luar. Mayoritas  warga  berada  di  luar  wilayah Kampung  Naga.  Perbedaan  warga  yang  tinggal di dalam dan di luar hanya dari sisi bangunannya saja. Warga Kampung Naga yang tinggal di luar boleh  menyesuaikan  bangunan  rumah  mereka dengan  lingkungan  tempat  mereka  berada. Demikian  juga  dengan  fasilitas.  Contohnya, warga  yang  berada  di  daerah  parkir  Kampung Naga.  Mereka  adalah  warga  Kampung  Naga tetapi  memiliki  bangunan  rumah  modern  pada umumnya,  dengan  fasilitas  tambahan,  seperti listrik. Sementara itu, bagi warga yang tinggal di dalam  Kampung  Naga,  bangunan  rumahnya harus  dalam  bentuk  yang  sama,  bahan  yang sama,  walaupun  ukuran  boleh  berbeda.  Ukuran yang  berbeda  bukan  untuk  membeda-bedakan, tapi  mengikuti  luas  lahan  yang  dimiliki  oleh warga  tersebut.  Jika  ada  warga  yang  lahannya luas, maka luas juga bangunan rumahnya.
Di luar pagar kampung, terdapat wilayah adat  lainnya,yaitu  persawahan  penduduk,  kolam ikan,  dan  tiga  jenis  hutan,  yaitu  hutan  larangan, hutan  rahasia,  dan  hutan  garapan.  Hutan larangan adalah hutan yang tidak boleh disentuh atau dimasuki sama sekali oleh siapapun.Apabila ada  orang  yang  melanggar  hal  itu,  dipercaya orang  itu  akan  mengalami  yang  disebut “kasarung”  yang  artinya  gelap-gulita.  Ada beberapa kemungkinan masalah ketika seseorang terkena  kasarung.  Pertama,  orang  bisa  masuk hutan tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar. Kedua, orang bisa keluar hutan tetapi pikirannya menjadi tidak jernih. Ketiga, orang itu bisa gelap rejekinya.
Hutan  keramat  adalah  hutan  yang dikeramatkan  oleh  masyarakat  Kampung  Adat sebab didalamnya  terdapat  empat  makam.  Salah satunya adalah Makam Sembah Dalem Singaparana (leluhur Kampung Naga). Ziarah ke makam  ini  hanya  dilakukan  pada  upacara- upacara  adat,  pada  hari-hari  yang  telah ditentukan  (selain  selasa,  rabu,  dan  sabtu),  serta bulan-bulan  terlarang  (safar  dan  ramadhan).
Sementara  itu,  hutan  garapan  adalah  hutan produktif milik perorangan dari warga Kampung Naga  yang  diwariskan  secara  turun-temurun. Biasanya  kayu  dari  pohonnya  digunakan  untuk membangun  rumah  adat  Kampung  Naga.  Hutan larangan  dan  hutan  keramat,  menurut  pak  Ade Suherlan  selaku  kuncen  Kampung  Naga,  tidak perlu  disertifikatkan  sebagai  milik  komunal Kampung Naga. Sebab, bagi masyarakat Kampung Naga,  hal  yang  utama  dari  kepemilikan  tanah adalah  asas  dan  manfaatnya  bagi  kehidupan, bukan  penguasaan  fisiknya.  Oleh  karena  itu, hutan  di  Kampung  Naga  tetap  lestari  sebab berlaku  pamali  bagi  yang  berani  mengganggu hutan.  Keyakinan  ini  terus  dipertahankan  sebab warga  Kampung  Naga  menyadari  jika  hutan rusak,  maka  yang  akan  merasakan  akibatnya tidak  lain  adalah  warga  disekitar  hutan  itu sendiri.
Kemudian,  terkait  pemerintahan  yang berjalan  di  Kampung  Naga,  terjadi  dualisme pemerintahan  di  Kampung  Naga.  Hal  itu  terjadi antara pemerintahan formal dalam bentuk Rukun Tetangga  (RT)  dan  pemerintahan  nonformal yaitu  lembaga  adat  yang  terdiri  dari  Kuncen, wakil  Kuncen,  punduh,  lebe,  dan  para  sesepuh. Kuncen  bertugas  sebagai  pemangku  adat, sedangkan wakil kuncen sebagai jabatan terbaru dalam  lembaga  adat  dibuat  untuk  mengatasi urusan  yang  tidak  bisa  ditangani  langsung  oleh kuncen,  seperti  menerima  tamu,  termasuk  para peneliti yang berkunjung ke Kampung Naga. Hal tersebut  perlu  diatur,  sebab  tidak  semua  warga Kampung  Naga  boleh  menceritakan  tentang Kampung  Naga  pada  peneliti.  Selain  itu,  ada punduh  yang  bertugas  ngurus  laku  memeras gawe  (mengurusi  hal-hal  umum  menyangkut masyarakat),  seperti  jika  ada  perubahan  waktu untuk  upacara  adat.  Sementara  itu,  tugas lebeadalah  ngurus  mayitti  awal  dugi  ka ngureubkeun  (mengurusi  jenazah  dan  upacara kematian)  serta  masalah  keagamaan  pada umumnya.  Terakhir  adalah  para  sesepuh  yang berasal  tidak  hanya  dari  Kampung  Naga  tetapi juga  dari  kampung  lain.  Hal  ini  karena masyarakat Kampung Naga ada yang menetap di kampung  lain.  Wilayah  pesebaran  masyarakat Kampung Naga  termasuk  sangat  luas,  yaitu dari Kabupaten Tasik sampai  Garut. Namun, kebanyakan dari mereka ada di Kabupaten Tasik Kecamatan  Salawu  dan  Cigalontang.  Para sesepuh  ini  akan  diundang  saat  upacara-upacara adat atau rapat-rapat adat.
Meskipun  warga  Kampung  Naga  adalah masyarakat  hukum  adat,  mereka  juga  mengakui diri  sebagai  warga  negara  Indonesia,  sehingga mereka  memiliki  hak  dan  kewajiban  sama seperti warga negara lainnya. Hubungan diantara dua  sistem  pemerintahan  formal  dan  adat berjalan  dengan  baik  tanpa  konflik.  Sebab, menurut  kepala  RT,  kebijakan  adat  lebih diutamakan  daripada  kebijakan  RT,  dan  tidak ada  masalah  dengan  hal  ini  (wawancara  11  Mei 2016).  Jika  ada  program  dari  pemerintah  yang masuk ke Kampung Naga maka akan disampaikan  melalui  desa  kemudian  diteruskan ke  RT.  Selanjutnya,  apapun  program  tersebut semuanya akan dimusyawarahkan bersama-sama lembaga adat. Jika secara adat dianggap program tersebut tidak menyalahi pakem adat, maka akan diterima.Namun,  bila  tidak  sesuai,  akan  ditolak. Jadi  tidak  semua  program  pemerintah  dapat direalisasikan.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka
dapat dikatakan bahwa posisi pemerintahan adat lebih  tinggi  daripada  sistem  pemerintahan formal.
Pemerintahan di Kampung Naga sebenarnya sudah sesuai dengan pemerintahan yang dikonsepkan di dalam UU Desa. Diatur di bagian kedua  tentang  Lembaga  Adat Desa  Pasal 95. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa  pemerintah  desa  dan  masyarakat  desa dapat  membentuk  lembaga  adat  desa.  Lembaga adat  desa  yang  dibentuk  merupakan  lembaga yang  menyelenggarakan  fungsi  adat  istiadat dan menjadi  bagian  dari  susunan  asli  desa  yang tumbuh  dan  berkembang  atas  prakarsa  masyarakat desa.  Lembaga  adat  desa  sebagaimana  yang dimaksud  pada  ayat  (1)  bertugas  membantu pemerintah  desa  dan  sebagai  mitra  dalam memberdayakan,  melestarikan  dan  mengembangkan adat-istiadat  sebagai  wujud  pengakuan  terhadap adat istiadat masyarakat desa.

## Diagram 1
Susunan Pemerintahan Kampung Naga
Sumber: wawancara informan di Kampung Naga tahun 2016
Lembaga  adat  berjalan  secara  turun- temurun dari keturunan laki-laki atau patrilineal. Sosok  yang  terpilih  dalam  lembaga  adat  tidak dipilih  melalui  suara  terbanyak,  tetapi  dengan musyawarah.  Kandidat  didapatkan  melalui  wangsit yang  hadir  dalam  mimpi.  Wangsit  biasanya muncul  saat  kuncen  sudah  tidak  mampu  lagi melaksanakan  tugasnya  atau  yang  selama  ini terjadi  adalah  saat  kuncen  sudah  mendekati ajalnya. Musyawarah untuk menentukan pengganti  kuncen  tidak  hanya  dihadiri  oleh
warga  yang  tinggal  di  Kampung  Naga  tapi  juga ada  perwakilan  dari  tiap  kampung  yaitu  para sesepuh  dan  orang  luar  Kampung  Naga  yang mendapat  wangsit.  Oleh  karena  itu,  untuk memutuskan  siapa  Kuncen  selanjutnya  tidak cukup dengan satu kali pertemuan.
Ada  beberapa  kriteria  untuk  menjadi Kuncen.  Pertama,  tidak  ada  batasan  usia,  yang penting  sudah  menikah  dan  dewasa  yang  tidak diukur  dengan  umur.  Meskipun  umur  sudah masuk kategori tua, tetapi jika sikap dan tingkah
Pemerintahan Kampung Naga Pemerintahan Formal Lembaga Adat 1. Kuncen 2. Wakil Kuncen 3. Punduh
4. Lebei
RT 01 (101 KK)
laku tidak dewasa, maka tidak akan bisa menjadi Kuncen. Kedua adalah masih keturunan Kuncen. Dua  kriteria  ini  muncul  karena  wangsit  selama ini  muncul  dengan  sosok  semacam  dua  kriteria tersebut di atas. Seseorang yang terpilih menjadi Kuncen  tidak  boleh  menolak.  Menurut  cerita Kuncen, bahwa sebenarnya keturunan juga tidak mau  menjadi  Kuncen  karena  tanggungjawab Kuncen berat sekali. Apalagi pada era sekarang. Posisi  Kampung  Naga  yang  dekat  dengan  kota dan sudah banyak dikunjungi  tamu,  perkembangan ilmu  pengetahuan,  informasi  tegnologi,  dan segala  perkembangan  zaman  semakin  membuat berat  tantangan untuk  tetap  bisa bertahan dalam kebersahajaan  adat.  Sebenarnya  Kuncen  boleh mengundurkan  diri,  tetapi  berdasarkan  wawancara dengan wakil Kuncen, hal tersebut belum pernah terjadi.  Maka,  hingga  saat  ini,  penyebab seseorang  tidak  lagi  menjadi  Kuncen  adalah karena kematian.

## Kearifan Lokal dan Hukum Adat
Walaupun  berupa  lembah,  Kampung Naga  memiliki  letak  geografis  berada  ditepi jalan  lintas  provinsi.  Hal  ini  menjadi  tantangan tersendiri  bagi  masyarakat  Kampung  Naga. Menurut Ade Suherlin, Kuncen Kampung Naga, benturan dengan berbagai macam kemajuan tidak bisa  dihindari,  seperti  teknologi  yang  berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, tidak asing melihat warga  Kampung  Naga  memegang  handphone bahkan  yang  android.  Tidak  hanya  teknologi, benturan  dengan  kebijakan  pemerintah  pun terjadi,  yang  kadangkala  di  luar  karakter Kampung Naga.
Sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas, hingga  saat  penelitian  lapangan  dilakukan, terdapat dua Perda yang dikeluarkan Pemerintah daerah atas Kampung Naga. Kebijakan pemerintah kabupaten  dengan  menetapkan  Kampung  Naga sebagai  tujuan  wisata  budaya  dalam  perjalanannya menimbulkan  beberapa  konflik.  Mudzakkir (2011)  pernah  menuliskan  tentang  konflik- konflik  yang  terjadi  di  Kampung  Naga,  yang kemudian  dapat  disimpulkan  menjadi  dua konflik yang terkait pariwisata.
Diawali pada tahun 1976 ketika Pemkab Tasikmalaya  ingin  menjadikan  Kampung  Naga sebagai  objek  pariwisata  dengan  fasilitas pendukung didalamnya, seperti penginapan. Hal tersebut  dianggap  melecehkan  oleh  warga Kampung  Naga,  sebab  warga  merasa  dijadikan tontonan.  Pada  intinya  adalah  para  turis  boleh
berkunjung sebagai tamu, tetapi Kampung Naga bukan  objek  wisata.  Istilah  “objek  wisata” menurut warga Kampung Naga adalah merendahkan, bukan penghormatan dan penghargaan.
Konflik tidak membesar, karena Pemkab Tasikmalaya  tidak  memaksakan  niatnya  tersebut. Pada akhirnya Pemkab hanya membangun lahan parkir  yang  diatasnya  juga  terdapat  toko  yang menjual souvenir  khas Kampung Naga.  Namun, sayangnya Mudzakkir tidak menyebutkan secara ekplisit  di  dalam  artikelnya,  apakah  pembangunan lahan parkir ini atas persetujuan warga Kampung Naga  atau  tidak.  Sebab pada perjalanannya,  ada konflik  diam-diam  di  atas  lahan  parkir  tersebut. Menurut  pemerintah,  lahan  parkir  adalah  tanah negara  maka  seluruh  pengelolaan  dan  pendapatan dari  parkir  masuk  pada  kas  daerah.  Sementara itu,  sebagian  penduduk  berpendapat  bahwa pemerintah  sewajarnya  mengalokasikan  sebagian pendapatan  dari  lahan  parkir  dengan  pihak Kampung Naga.
Masih  berkaitan  dengan  pariwisata, konflik  yang  muncul  selanjutnya  disebabkan rencana  Pemda  untuk  menarik  retribusi  masuk Kampung  Naga.  Sebagaimana  di  atas,  warga kembali merasa akan dijadikan tontonan, seperti “kebun binatang”. Merespon penolakan tersebut, Pemkab  Tasikmalaya  kemudian  membatalkan rencananya  tersebut.  Namun,  usaha  Pemkab untuk mendapatkan penghasilan lebih besar dari Kampung  Naga  belum  selesai.  Tahun  2006, Pemkab  Tasikmalaya  mengeluarkan  Perda  No 16  yang  menaikkan  retribusi  parkir.  Hal  ini kembali  ditentang  oleh  warga  Kampung  Naga, karena  warga  Kampung  Naga  yang  tidak  tahu- menahu  tentang  kenaikan  retribusi  menjadi sasaran  protes  pengunjung  dan  hal  tersebut memperlihatkan  bahwa  warga  Kampung  Naga tidak  dilibatkan  dalam  proses  pembuatan kebijakan yang sangat berkaitan dengan keseharian warga Kampung Naga.
Di  luar  benturan  dengan  pemerintah daerah  terkait  pariwisata.  Kampung  Naga  juga pernah  mengalami  konflik  terkait  konversi minyak  tanah  ke  gas  dan  pengadaan  listrik.  Di dalam  bukunya,  Mudzakkir  tidak  menjelaskan kapan  penolakan  terhadap  pengadaan  listrik terjadi, sedangkan konflik minyak tanah disebutkan terjadi  pada  tahun  2009.  Pada  saat  itu, pemerintah pusat yang  kemudian ditindaklanjuti oleh  Pemda  diseluruh  Indonesia  menjalankan program  konversi  minyak  tanah  menjadi  gas. Hal  tersebut  menyebabkan  harga  minyak  tanah
naik sangat tinggi. Kondisi tersebut mengganggu kestabilan  ekonomi  warga  Kampung  Naga. Sebab gas dan listrik adalah barang modern yang ditolak  masuk  oleh  adat  ke  Kampung  Naga. Alasan  praktis  selain  ketentuan  adat  karena rumah warga yang terbuat dari kayu-bambu-atap rumbia  akan  sangat  rentan  kebakaran.  Pada akhirnya,  Mudzakkir  memaparkan,  pada  tahun 2010  berdirilah  koperasi  yang  dikelola  oleh warga Kampung Naga, untuk mengurus retribusi parkir  dan  subsidi  minyak  tanah.  Hal  tersebut memperlihatkan bahwa pemda melakukan tugasnya  dengan  baik,  yaitu  mengakomodasi aspirasi  atau  kearifan  lokal  warga  Kampung Naga.
Selain  beberapa  kali  terjadi  benturan kepentingan dengan pemerintahan  daerah, terdapat  masalah  geografis  yang  kemudian berdampak  secara  sosial.  Intervensi  budaya  luar juga  sangat  pesat  masuk  kedalam  Kampung Naga. Menurut Kuncen Ade Suherlin, Kampung Naga sampai saat ini masih bisa bertahan karena masyarakat  Kampung  Naga  mengutamakan budaya  yang  telah  diwariskan  selama  ini  untuk dipelihara  dalam  kehidupan.  Menurut  Kuncen, seharusnya  budaya  adalah  gaya  hidup,  bukan hidup gaya. Jika budaya yang diamalkan  adalah hidup  gaya,  maka  akan  menjadi  bumerang  bagi masyarakat  sendiri.  Sebab  kehidupan  duniawi tidak  pernah  ada  habisnya.  Oleh  karena  itu, Kampung  Naga  di  bawah  pimpinan  Kuncen, walaupun tetap menerima kemajuan jaman, tetap berusaha  untuk  mempertahankan  gaya  hidup tradisional/budaya  yang  selama  ini  diturunkan dari generasi ke generasi.
“Jadi ada slogan yang kami terapkan, bahwa warga  Kampung  Naga  “Berfikir  intelektual, Berwawasan  global,  namun  Melangkah lokal.”  (wawancara  Ade  Suherlin,  9  Mei 2016)
Pedoman hidup berbudaya warga Kampung  Naga  adalah  mendidik  bukan  hanya untuk  pintar,  tidak  juga  benar.  Oleh  karena  itu, Kuncen  mengharapkan  di  masa  depan  ada pengembalian budaya ketika pola hidup berbudaya  adalah  pola  hidup  bersama  alam, bukan  hanya  hidup  di  alam  dengan  memper- lakukan  alam  semata  menjadi  objek.  Alam seharusnya menjadi subjek sesuai dengan agama Kampung  Naga  yang  mengajarkan  bahwa  alam adalah Rohmandan Rahim.
“Alam  tidak  akan  membuat  bencana,  justru yang menyebabkan bencana adalah keserakahan
manusia.  Ini  wujud  nyata  bahwa  Kampung Naga  sekalipun  berada  di  lembah  pinggir sungai  tidak  pernah  terkena  longsor  dan banjir.”  (Wawancara  Ade  Suherlin,  10  Mei 2016)
Kemudian masih dalam harapan Kuncen bahwa  dengan  berlandaskan  budaya  tidak  akan ada  sikap  membeda-bedakan  etnis,  agama,  dan akidah. Sebab, dari perspektif budaya, perbedaan itu  bukan  perdebatan  atau  pertentangan  apalagi peperangan.  Namun,  perbedaan  adalah  warna kehidupan yang indah dan rukun.
“Tidak seperti saat ini dimana sudah banyak orang  yang  kehilangan  jati  dirinya.  Saat budaya  atau  seni  tradisional  di  klaim  oleh budaya  lain  baru  teriak.  Hal  tersebut memperlihatkan  bahwa  rasa  memiliki  sudah hilang,  tergantikan  dengan  rasa  individual.” (Wawancara Ade Suherlin, 10 Mei 2016)
Selanjutnya,  mengenai  asal-usul  Kampung Naga.  Menurut  cerita  Kuncen,  warga  Kampung Naga saat inipun telah kehilangan jejak.
“Pada  tahun  1956  Kampung  Naga  pernah dibumihanguskan  oleh  gerombolan  DI/TII. Saat  itu  DI/TII  ingin  mendirikan  negara islam  di  Indonesia.  Sedangkan  kiblat  warga Kampung  Naga  dan  sekitarnya  adalah  ke pemerintahan  republik  yang  sah.  Hal  ini jelas  bertolak  belakang  dengan  keinginan DI/TII.  Oleh  karena  itu,  generasi  terdahulu tidak  bisa  menyelamatkan  benda/dokumen pusaka Kampung Naga, bahkan jiwapun ada yang tidak terselamatkan.” (wawancara  Ade Suherlin, 9 Mei 2016).
Namun,  jika  berdasarkan  petilasan,  di Kampung  Naga  ada  beberapa  petilasan  yang sampai  saat  ini  dikeramatkan.  Misalnya, Petilasan Pangsolatan yang menunjukkan bahwa Islam  turun  dengan  perintah  solat.  Kemudian Petilasan Lumbung, yang  memperlihatkan bahwa  nenek  moyang  Kampung  Naga  sudah memberikan  suri  tauladan  untuk  ketahanan pangan apabila menghadapi masa paceklik. Ada juga  Bumi  Ageng  tempat  dilaksanakannya upacara  adat–dalam  pelaksanaan  upacara  adat, tidak sembarang orang bisa masuk kesana.
Kampung  Naga  masih  menerapkan beberapa  kearifan  lokal,  salah  satunya  adalah pengobatan.  Walaupun  telah  menerima  masuknya obat-obat luar, tetapi masyarakat masih mempercayai  obat-obatan  yang  bersifat  magis, yaitu  doa-doa.  Misalkan  ada  orang  sakit,  maka yang  pertama  dilakukan  adalah  membawa  air putih kepada Kuncen atau sesepuh lainnya untuk
meminta doa, kemudian dilanjutkan dengan obat tradisional  setelah  itu  jika  masih  tidak  berhasil baru  diberikan  pengobatan  modern.  Biasanya ketika  bulan  Mei  di  saat  musim  sibuk,  yaitu musim  panen,  banyak  orang  yang  ingin  lekas sembuh  agar  dapat  mengikuti  kerja  panen. Pengobatan  tradisional  di  Kampung  Naga  tidak hanya  untuk  orang  Kampung  Naga  saja.Orang luar  juga  diperkenankan  untuk  berobat  dengan cara  yang  diyakini  Kampung  Naga,  apalagi keturunan Kampung Naga atau warga Kampung Naga yang tinggal di luar.
Sistem  teknologi  dan  peralatan  yang digunakan untuk pertanian masih mengandalkan peralatan  tradisional,  seperti  cangkul.  Pemerintah pernah menyumbang traktor untuk mengembangkan hasil  budidaya  padi  dengan  mengurangi  biaya operasional.  Awalnya,  traktor  tersebut  memng digunakan.Namun,  pada  musim  kedua  sudah tidak digunakan lagi karena menurut warga hasil panen  menjadi  tidak  bagus.  Pada  akhirnya traktor  ini  tidak  banyak  digunakan  lagi  kecuali warga  yang  kesulitan  mencari  tenaga  mencangkul tanah  mereka.  Traktor  ini  sifatnya  alternatif terakhir.
Selain  pengobatan  tradisional,  terdapat pula  upacara  ritual  khas  Kampung  Naga, diantaranya:  (1)  Pedaran,  yakni  upacara  sakral yang  dilaksanakan  sewindu  sekali  setiap  bulan Maulud  tahun  alif,  (2)  Syukuran  tengah  tahun pada  bulan  Jumadil  Akhir,  (3)  Syukuran  tengah bulan  Sya’ban,  dan  (4)  Lebaran  Idul  Fitri  dan Idul Qurban (Disparbud Tasik, 2015). Selain itu, padaa  bulan  Mei  ada  acara  Nisfu  Sa’ban  yang biasanya  diadakan  pada  tanggal  14  ruwah  yang biasa  disebut  hajadsasih.  Saat  perayaan  ini berlangsung,  lokasi  Kampung  Naga  ditutup untuk  umum  atau  rombongan.  Hal  itu  karena segala  bentuk  acara  diKampung  Naga  bukan untuk  dipertontonkan  atau  menjadi  ajang  untuk menarik  wisatawan.  Upacara  ini  dilaksanakan untuk meneruskan amanat dari karuhun (leluhur) dan  berjalan  dengan  hikmat.  Semua  Upacara adat  tersebut  dilaksanakan  oleh  kaum  laki-laki termasuk  warga  yang  tinggal  di  luar  Kampung Naga  yang  datang  kedalam  Kampung  Naga untuk  melaksanakan  upacara  adat  dan  ziarah  ke makam  di  Kampung  Naga.  Peran  kaum perempuan  dalam  upacara  adat  ini  adalah menyediakan  makanan  atau  tumpeng  yang  khas pada  upacara  adat  tersebut.  Kemudian  selesai ziarah,  dilakukan  doa  bersama  di  masjid  yang dipimpin oleh Kuncen.
Aktifitas keseharian warga disini  adalah bertani  di  sawah  dan  di  ladang,  yang  hasilnya dikonsumsi  oleh  warga.  Hasil  panen  tersebut akan  dibawa  keluar  kampung  apabila  sudah memenuhi  kebutuhan  pangan  masyarakat  minimal untuk  setengah  musim.  Jadi,  warga  lebih mengutamakan stok pangan daripada hasil panen dijual.  Kemudian  untuk  penghasilan  tambahan, ada juga warga yang membuat kerajinan anyam- anyaman, menjadi pegawai, dsb.
Mata pencaharian masyarakat Kampung Naga yang utama tetap pertanian, dengan sistem pertanian  yang  berbeda  dengan  tempat  lain. Warga  masih  menggunakan  budidaya  padi varietas lama, yang panennya setiap enam bulan sekali  dengan  menggunakan  ani-ani.  Hal  ini tetap  dipertahankan  sebab  berhubungan  dengan kelestarian  alam.  Warga  menyadari  bahwa mereka  hidup  bersama  alam,  jadi  mereka  harus merawat  alam  terlebih  dahulu,  barulah  alam akan  mengembalikan  hasil  yang  baik  bagi mereka.  Warga  berprinsip  bahwa  mereka  tidak hanya  mengambil  tapi  juga  memelihara.  Padi tradisional  yang  ditanam  berukuran  tinggi, sehingga  jeraminya  yang  kemudian  telah dipanend  akan  disebar  di  atas  tanah  dan  bagus untuk  menjadi  pupuk.  Oleh  karena  itu,  terdapat aturan di Kampung Naga agar warga tidak boleh membakar  jerami.  Ada  banyak  jenis  padi  yang ditanam  oleh  masyarakat  Kampung  Naga, bahkan  sampai  puluhan  jenis.  Beberapa  jenis padi tersebut adalah Pari Gede, Jamlang, Ocang, Sari Kuning, dan sebagainya.
Penyimpanan padi setelah panen dilakukan dengan  cara  mengikat  padi  dengan  rapi  dan meletakkannya  di  dalam  bale  lumbung  khas Kampung Naga. Daya tahan padi dengan sistem penyimpanan  seperti  itu  lebih  bagus  dibanding dengan  cara  lain.  Lebih  lanjut,  kebanyakan masyarakat di Kampung Naga masih menggunakan sistem  penanaman  organik  atau  semi  organik. Namun,  sebagian  warga  menggunakan  semi organik  karena  mereka  tidak  hanya  menggunakan abu  untuk  menyuburkan  tanah  persawahan, tetapi  juga  mengandalkan  pupuk  urea.  Ada beberapa  orang  saja  yang  sama  sekali  tidak memakai  urea,  salah  satunya  adalah  wakil Kuncen Ucu Suherlan. Beliau sejak dulu hingga sekarang  selalu  menggunakan  sistem  pertanian organik.  Hal  ini  dilakukan  bukan  karena  adat, tetapi  karena  ingin  memelihara  tanah  agar  tidak rusak. Menurut beliau saat ini kebanyakan petani ingin  hasilnya  banyak  dan  cepat  sehingga menggunakan  pestisida  pupuk  kimia.  Hasilnya
memang  baik  tapi  mengakibatkan  tanah  rusak (wawancara,  10  Mei  2016).  Pola  penanaman pertanian  Kampung  Naga  tidak  disela  dengan kacang-kacangan,  karena  masyarakat  memiliki lahan  hanya  sedikit  dan  makanan  pokok  disini adalah  padi.  Wakil  Kuncen  menyatakan  nanti jika  diselingi  palawija,  akan  mengakibatkan defisit.  Untuk  irigasi,  sumber  air  di  Kampung Naga  tidak  pernah  kekeringan,  karena  lokasi persawahan  warga  terletak  ditepi/dekat  dengan sungai dan sistem irigasinya bagus.
Dasar dari pelestarian pertanian tradisional itu  berakar  pada  budidaya  padi.  Padi  di Kampung  Naga  dianggap  sangat  sakral.  Jadi, proses  menanam  padi  tidak  dilakukan  dengan sembarangan–semua  ada  prosesi  dan  ritualnya. Warga  Kampung  Naga  pasti  tidak  akan meninggalkan bercocok tanam. Sebab anak laki- laki  setelah  tamat  Sekolah  Dasar  atau  setelah merasa dewasa akan belajar bagaimana menanam  padi  yang  baik  dan  benar.  Menanam padi memiliki ritualnya sendiri. Oleh karena itu, regenerasi  petani  di  Kampung  Naga  ini  masih terjadi  dengan  baik,  tidak  seperti  di  beberapa tempat  lain  di  Indonesia  yang  kesulitan  dalam regenerasi  petani.  Meskipun  demikian,  masih ada  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  warga Kampung  Naga,  yaitu  dalam  pengolahan  tanah. Maksudnya  adalah  anak  muda  Kampung  Naga mau mengolah untuk sawah sendiri, tetapi tidak mau jika diminta mengolah lahan orang lain.
Hukum  adat  di  Kampung  Naga  tidak banyak  aturan,  tetapi  hanya  ada  satu  larangan dalam  satu  kata  yakni  “pamali”.  Tidak  ada sanksi  fisik,  semuanya  diserahkan  kepada  Yang Maha  Kuasa.  Pamali  hidup  di  dalam  petuah- petuah  yang  diyakini  warga  Kampung  Naga, salah  satunya  adalah  “Daging  kasaabanruyung, keretpicen”  yang  artinya  seperti  daging  yang tertusuk duri, maka durinya harus dibuang. Salah satu  contoh untuk hal  ini  adalah saat  ada  warga Kampung  Naga  yang  keluar  dari  Islam,  maka sangsinya  adalah  dikeluarkan  dari  Kampung Naga  dan  tidak  diakui  sebagai  keturunan. Contoh  di  atas  sudah  termasuk  sanksi  yang berat.
Contoh pelanggaran berat lainnya adalah jika  ada  perbuatan  warga  yang  bersimpangan dengan  adat  istiadat.  Misalnya  punya  ide  atau paham  dari  luar  yang  mempengaruhi  keyakinan masyarakat Kampung Naga juga akan dikeluarkan.  Namun  dua  contoh  di  atas  selama ini  belum  pernah  terjadi  karena  semua  warga
Kampung  Naga  taat,  patuh,  dan  sangat  takut pada  pamali.  Jika  pamali  dilanggar,  selain khawatir  akan  berakibat  tidak  baik  pada  diri sendiri,  juga  akan  berdampak  pada  anak  cucu. Namun,  dalam  realitanya  ada  saja  yang  pernah melanggar  pamali  yang  biasanya  dilakukan karena  tidak  disengaja  atau  tidak  tahu.  Hal  ini nantinya  dapat  dibersihkan  dengan  mengadakan proses  pengampunan  atau  bertobat  yang  biasa disebut upacara rarasul. Namun, untuk pelanggaran  pamali  yang  dilakukan  dengan sengaja,  biasanya  tidak  ada  ampunan,  para sesepuh menyebutnya sebagai “pantas”. Semisalkan  sakit  yang  tidak  sembuh-sembuh walaupun  sudah  melakukan  pratobat.  Upacara rarasul  ini boleh diikuti oleh orang  luar.  Kapan pelaksanaan  tergantung  keluarga,  biasanya  saat keluarga  merasa  ada  salah,  baik  itu  terhadap alam, sesama atau kepada adat istiadat.
Ada juga upacara yang diadakan setahun sekali  yaitu  tolak  bala  atau  sawen.  Upacara  ini semacam ruwatan setiap bulan Muharam, ketika semua  warga  Kampung  Naga  berkumpul  dan masing-masing  membawa  tolak  bala  yang disebut  sebagai  sawen  yang  nantinya  akan diletakkan  di  atas  palang  pintu  rumah  masing- masing.  Hal  ini  diyakini  dapat  menolak  mara bahaya  dan  penyakit.  Warga  di  luar  Kampung Naga  juga  boleh  memasang  sawen  di  palang pintunya dengan mengikuti pelaksanaan upacara tolak  bala  terlebih  dahulu  di  Kampung  Naga. Setelah upacara di Kampung Naga dilaksanakan, selanjutnya baru di kampung-kampung lain juga mulai  diadakan.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa Kampung  Naga  menjadi  tonggak  adat  bagi masyarakat  disekitarnya.  Contoh  lain  pamali yang  khusus  berlaku  di  Kampung  Naga  adalah adanya  hari  tabu,  yaitu  selasa,  rabu,  dan  sabtu ketika  masyarakat  tidak  boleh  berziarah  ke makam  leluhur  dan  tidak  boleh  membuka silsilah  tentang  karuhun  (nenek  moyang). Kemudian  untuk  ziarah  hanya  diperbolehkan  di waktu-waktu  tertentu  saja,  yaitu  setahun  6  kali itu,  hanya  bagi  orang-orang  yang  memenuhi syarat  saja.  Sementara  itu,  larangan  pamali lainnya  sama  saja  dengan  yang  ada  diseluruh Tanah Sunda.
Hukum  adat  di  Kampung  Naga  dalam hal  ini  “pamali”  tidak  dibuat  tertulis,  sebab menurut  Kuncen  dikhawatirkan  bisa  ditawar, sebagaimana yang biasa terjadi di Indonesia.
“Ya  mungkin  kalau  tertulis  mungkin  bisa ditawar.  Seperti  yang  terjadi  di  negara kitakan  KUHP  gitu  bisa  ditawar.  Kalau
inikan  tidak  ada  adu  tawar,  kalau  masalah sanksikan  hubungannya  dengan  Yang  Maha Kuasa.  Itu  malah  malah  lebih  kuat  karena tertanam  disetiap  jiwa  warga.  Dan  kami percaya  meski  tidak  ada  tulisan  pasti  ada penerusnya,  percaya  tidak  akan  punah.” (wawancara, 11 Mei 2015)
Keberlanjutan  hukum  adat  ini  diyakini oleh  Kuncen  akan  terus  hidup  walaupun  tidak tertulis  sebab  regenerasi  Kampung  Naga  masih berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  terlihat  ketika secara  alamiah  anak-anak  Kampung  Naga setelah  tamat  Sekolah  Dasar  sudah  tampak  rasa mencintai  tradisi  dan  kampungnya.  Hal  ini menurut  kuncen  disebabkan  oleh  banyaknya ritual  yang  melibatkan  anak-anak,  baik  turut menyaksikan  upacara,  ikut  makan-makan,  dan melakukan  segala  persiapannya.  Hal  tersebut menampakkan kerukunan yang memperkuat rasa memiliki anak-anak terhadap adat dan kampungnya.
Kampung Naga Menjadi Desa Adat
Peraturan yang terkait dengan desa telah melalui  perjalan  panjang.  Dimulai  dengan  UU No  5  Tahun  1979  tentang  pemerintahan desa di masa  Orde  Baru.  Menurut  Nurul  Hadi  dalam artikelnya  yang  berjudul  “Bangkitnya  desa  adat melalui  UU  Desa”,  keanekaragaman  bentuk desa,  nagari,  kampung  dan  banyaknya  sebutan lainnya  bertahan  sampai  ratusan  tahun,  eksis dengan  historikalnya  masing-masing.  Hingga pada  tahun  1979  Orde  Baru  melalui  UU  No.  5 Tahun  1979  Orde  Baru  melakukan  upaya penyeragaman nama, bentuk, susunan pemerintahan, dan  bahkan  warna.  Hal  ini  oleh  sebagian pemerhati  pemerintahan  desa  dianggap  sebagai kesalahan fatal dalam pengelolaan desa.
Undang-undang  No.  6  Tahun  2014 tentang  Desa  (selanjutnya  disebut  UU  Desa) merupakan  satu-satunya  Undang-Undang  yang khusus  mengatur  tentang  Desa.  UU  Desa  ini membawa  angin  segar  bagi  masyarakat  hukum adat, dengan mengatur tentang jenis desa dengan wilayah yang masyarakatnya memiliki ciri khas. Borni  Kurniawan  menulis  di  dalam  artikelnya yang  berjudul  “Keterpaduan  Regulasi  Desa dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  Lainnya” bahwa  adanya  UU  Desa  ini  memperlihatkan kembalinya  cara  pandang  negara  kepada keragaman  desa  sebagai  konsekuensi  fakta sejarah adanya 250 kesatuan masyarakat  hukum adat yang berbeda-beda (Kurniawan, 2015).
Pengertian desa adat di  dalam UU Desa tidak berdiri  sendiri, desa  adat  merupakan  salah satu bentuk dari desa. Oleh karena itu, di dalam ketentuan  umum  UU  Desa  dijelaskan  bahwa desa terdiri dari dua macam, yaitu desa dan desa adat.  Syarat  suatu  wilayah  disebut  desa  adalah terdapat  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  dengan  kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsahak  asal-usul  dan  hak  tradisional masyarakat  setempat  yang  diakui  dalam  sistem pemerintahan.
Hal  ini  sejalan  dengan  Konstitusi  yang menyatakan  bahwa  “Negara  mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat  serta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang- Undang”  (Pasal  18B,  UUD  1945).  Maksud  dari Pasal  18  B  UUD  1945  di  atas  dijelaskan  secara lebih  rigid  dalam  UU  Desa  Pasal  97  sebagai syarat substantif dari penetapan desa adat adalah memiliki  wilayah,  pranata  pemerintahan  adat, harta  kekayaan  adat,  benda  adat,  dan  hukum adat.  Kemudian  maksud  dari  sesuai  dengan “Kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan  masyarakat”  yaitu  keberadaanya diakui  UU  yang  bersifat  umum/sektoral  dan diakui oleh warga bersangkutan dan masyarakat pada umumnya, serta tidak bertentangan dengan hak  asasi  manusia.  Lebih  lanjut,  maksud “Kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak tradisionalnya  sesuai  dengan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia”  adalah  tidak mengganggu  keberadaan  NKRI  sebagai  sebuah kesatuan  politik  dan  kesatuan  hukum,  dan  tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI.
Kemudian  terkait  pembentukan  desa adat,  menurut  UU  ini,  prosesnya  sama  saja dengan  pembentukan  desa,  yaitu  ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan  prakarsa  masyarakat  desa, asal-usul,  adat  istiadat,  kondisi  sosial  budaya masyarakat  desa,  serta  kemampuan  dan  potensi desa.  Pembentukan  desa  adat,  sebagimana desa, harus  memenuhi  8  syarat  yang  ditetapkan  oleh UU Desa, yaitu; (1) Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan, (2)  Jumlah  penduduk  wilayah  jawa  paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua  ratus)  kepala  keluarga,  (3)  Wilayah  kerja
yang  memiliki  akses  transportasi  antarwilayah, (4)  Sosial  budaya  yang  dapat  menciptakan kerukunan  hidup  bermasyarakat  sesuai  dengan adat  istiadat  Desa,  (5)  Memiliki  potensi  yang meliputi  sumber  daya  alam,  sumber  daya manusia  dan  sumber  daya  ekonomi  pendukung, (6)  Batas  wilayah  Desa  yang  dinyatakan  dalam bentuk  peta  desa  yang  telah  ditetapkan  dalam peraturan  bupati/walikota,  (7)  Sarana  dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik  dan  (8)  Tersedianya  dana  operasional, penghasilan  tetap  dan  tunjangan  lainnya  bagi perangkat  pemerintah  desa  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Syarat  pembentukan  desa  yang  terkait jumlah  penduduk,  yaitu  paling  sedikit  6.000 (enam  ribu)  jiwa  atau  1.200  (seribu  dua  ratus) kepala  keluarga  sedikit  menyulitkan  Kampung Naga.  Jumlah  penduduk  Kampung  Naga  yang saat  ini  terdiri  dari  305  Jiwa  atau  101  kepala keluarga  jauh  dari  setandar  minimal  pembentukan desa  baru  di  Pulau  Jawa.  Jika  berdasarkan wawancara bersama Staf Ahli Desa Adat Subdit Adat  dan  Budaya  Kementerian  Desa,  Bapak Andik Hardiyanto, dibutuhkan suatu mekanisme baru  untuk  mempermudah  pengakuan  dan penetapan  desa  adat,  untuk  mewadahi  kondisi khusus  seperti  kasus  Kampung  Naga  tersebut (wawancara, 14 September 2016).
Pembentukan  desa  yang  dimaksud dalam  UU  Desa  diatur  lebih  lanjut  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  telah ditetapkan  pada  tanggal  30  Mei  2014  yang masuk di bagian keempat dengan judul subtema penetapan  desa  dan  desa  adat.  Penetapan  desa adat dilakukan dengan mekanisme pengidentifikasian dan pengkajian yang dilakukan oleh pemerintah daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah  kabupaten/ kota  bersama  majelis  adat.  Berdasarkan  hal  di atas, kemudian bupati/walikota setempat melakukan penetapan  dengan  persetujuan  paripurna  dewan perwakilan  rakyat  daerah  kabupaten/kota  dalam bentuk  rancangan  peraturan  daerah  yang disampaikan  pada  gubernur  untuk  mendapatkan nomor  register  dan  kepada  menteri  untuk mendapatkan kode desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Pak  Andik  Hardiyanto,  diketahui  bahwa  hingga saat ini baru ada dua desa yang ingin mengubah statusnya  menjadi  desa  adat  yang  sedang memproses penetapannya (wawancara 14
Sepetember  2016).  Namun,  pengajuan  itu  baru sampai  pada  tahap  rancangan  peraturan  daerah ditingkat  kabupaten/kota,  belum  sampai  di tingkat  gubernur  ataupun  kementerian  (dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri). Oleh karena itu, dua rancangan perda ini belum mendapatkan nomer  register  dan  kode  desa,  sehingga  tidak bisa  ditetapkan  sebagai  perda.  Padahal  aturan dalam  ketentuan  peralihan  bahwa  pemerintah daerah  kabupaten/kota  harus  sudah  menetapkan peraturan  daerah  tentang  penetapan  desa  adat (sudah  dalam  bentuk  perda)  paling  lama  satu tahun  sejak  undang-undang  desa  diundangkan yaitu 15 Januari 2015.
Kontradiksi  antara  das  sein  dan  das sollen  di  atas  menurut  Pak  Andik  disebabkan oleh kebijakan mengenai penetapan desa adat di tingkat kementerian masih diperdebatkan. Nomenklatur penetapan desa berdasarkan tupoksi kementerian tahun 2015 yang termaktub dalam  Perpres  Nomor  11  dan  12  Tahun  2015 tentang Kementerian  Dalam  Negeri  dan Kementerian  Desa  menetapkan  bahwa  penetapan desa menjadi kewenangan Kemendagri dibawah Direktur  Penataan  Desa,  bukan  Kementerian Desa.  Sementara  itu,  Kementerian  Desa  ada ditataran pemberdayaan desa.
Ketidakjelasan  tupoksi  ini  pun  tampak di dalam peraturan pemerintah tentang UU Desa dalam  ketentuan  umum  yang  menyebutkan bahwa  menteri  yang  dimaksud  adalah  menteri yang  menaganidesa. Namun, hingga saat inipun di  Kemendagri  belum  ada  Permendagri  tentang penetapan desa adat (Wawancara 14 Sepetember 2016). Bahkan, hingga saat penelitian dilakukan, ditingkat daerah belum nampat turunan regulasi atas UU tentang Desa khususnya terkait dengan desa  adat.  Yando  Zakaria,  Peneliti  di  Lingkar Pembaruan  Desa  dan  Agraria,  mengatakan bahwa  “kalau ada inisiasi  dari kabupaten tentang pembentukan  desa  adat,  seperti  yang  terjadi  di Papua  dengan  penetapan  36  desa  adat,  namun Perda  Provinsi  juga  belum  tersedia,  demikian yang terjadi di Bali, di Sumatera Barat dan Riau, ada  inisiatif  dari  kabupaten,  namun  belum  ada regulasi ditingkat provinsi” (Zakaria, 2016).
Desa  dan  desa  adat  pada  dasarnya melakukan  tugas  yang  hampir  sama.  Perbedaan dari  keduanya  hanyalah  dalam  pelaksanaan  hak asal-usul,  terutama  menyangkut  pelestarian sosial  desa  adat,  pengaturan  dan  pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman  dan  ketertiban  bagi  masyarakat
hukum  adat,  serta  pengaturan  pelaksanaan pemerintahan  berdasarkan  susunan  asli.  Desa adat  memiliki  fungsi  pemerintahan,  keuangan desa,  pembangunan  desa,  serta  mendapat fasilitasi  dan  pembinaan  dari  pemerintah kabupaten/kota.  Dalam  posisi  seperti  ini,  desa dan  desa  adat  mendapat  perlakuan  yang  sama dari  pemerintah  dan  pemerintah  daerah.  Oleh karena  itu,  suatu  wilayah  yang  telah  mendapatkan penetapan  sebagai  desa  adat  akan  memiliki  4 (empat)  kewenangan,  yaitu  (1)  Kewenangan berdasarkan hak asal-usul, (2) Kewenangan lokal berskala  desa,  (3)  Kewenangan  yang  ditugaskan oleh  pemerintah  (pusat,  provinsi,  kabupaten/ kota), (4) dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh  pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundangan.
Ketentuan mengenai empat kewenangan di  atas  terbagi  dalam  dua  karakter.  Pelaksanaan kewenangan pertama dan kedua yang berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala  desa  diatur  dan  diurus  oleh  desa  itu sendiri,sedangkan  kewenangan  yang  ditugaskan pemerintah  dan  kewenangan  lain  berdasar perundangan diurus oleh desa, tetapi ditentukan/ diatur  oleh  pemerintah  dan  perundangan.  Oleh karena  itu,  realita  di  lapangan,  menurut  Andik Khardiyanto,  menunjukkan  tidak  semua  kesatuan masyarakat  hukum  adat  mau  menjadi  desa  adat karena  resikonya  saat  menjadi  desa  adat  adalah dia  akan  menjalankan  fungsi-fungsi  publik seperti  desa  biasa,  yang  belum  tentu  kesatuan masyarakat  hukum  adat  tersebut  mampu melaksanakannya.  Fungsi-fungsi  publik  itu antara  lain  menyediakan  pelayanan  kesehatan, pelayanan  pendidikan,  administrasi  kependudukan, dan hak-hak dasar lainnya.
Pada  dasarnya  untuk  pengembangan kapasitas personal,adat tidak boleh menghalangi, dan  kebijakan baik  lokal maupun nasional  tidak boleh  menghasilkan  kemunduran.  Oleh  karena itu,  dalam  konteks  hak  ekosob  mengenai  adat, hal yang dilindungi adalah identitas dan wilayah adat. Klaim identitas adat tidak boleh menghalangi  setiap orang  untuk  mencapai  masa depannya.  Sebab,  masa  depan  ditentukan  oleh setiap  individu,  bukan  tetua  adat.  Dalam  hal  ini jika  dikontekskan  dengan  salah  satu  kebijakan lembaga  adat  yang  berdasar  kearifan  turun- temurun  Kampung  Naga  yang  menolak  listrik, menurut  Andik  Hardiyanto,  akan  menghambat pemenuhan  kriteria  Kampung  Naga  untuk menjadi desa adat, karena alat kesehatan dengan
standar  pemerintah  pasti  membutuhkan  listrik (Wawancara 14 September 2016).
Sampai saat ini, masih terjadi kesimpangsiuran  dalam  pengelolaan  masyarakat hukum adat di Indonesia, yaitu antara Kementerian Dalam Negeri (selanjutnya disebut Kemendagri),  Kementerian  Desa  Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi (selanjutnya disebut  Kemendes),  Kementerian  Agraria,  dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Awal  mula  yang  menjadi  acuan  dari  penetapan wilayah  adat  dalam  tulisan  ini  adalah  Undang- Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  yang  salah  satunya  mengatur  mengenai desa  adat.  Namun,  setelah  ditelusuri,  ternyata ada  kekosongan  fungsi  dari  UU  Desa.  Hingga saat  ini  Peraturan  Pemerintah  (PP)  turunan  UU Desa  mengenai  penetapan  desa  adat  belum  ada. Jika secara awam melihat UU Desa, sampai saat ini  belum  ada  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian Desa mengenai desa adat.
Kemudian,  kesimpangsiuran  wewenang mengenai desa adat ini juga tampak dari tupoksi terbaru  yang  dikeluarkan  oleh  Jokowi  pada tahun  2015.  Di  dalam  tupoksi  Kemendes  dalam Perpres  No  11  Tahun  2015  disebutkan  bahwa salah satu tugas Kemendes adalah menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  pembangunan desa  dan  kawasan  pedesaan.  Dalam  proses pelaksanaan tugas tersebut ada beberapa langkah yang  berhak  dilakukan  oleh  Kemendes,  salah satunya  yang  sesuai  dengan  judul  tulisan  ini adalah  perumusan,  penetapan,  dan  pelaksanaan kebijakan  di  bidang  pembangunan  desa  dan kawasan  perdesaan.  Untuk  merealisasikan  tugas tersebut,  divisi  yang  relevan  diantara  empat belas divisi Kemendes, yaitu Direktorat Jenderal Pembangunan  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat Desa. Direktorat ini mempunyai tugas menyelenggarakan  perumusan  dan  pelaksanaan kebijakan  di  bidang  pembinaan  pengelolaan pelayanan sosial dasar.
Jika  dilihat  dari  paparan  di  atas,terlihat bahwa  kewenangan  Kemendes  untuk  desa  adat adalah  pemberdayaan  masyarakat  hukum  adat setelah wilayah tersebut ditetapkan sebagai desa adat.  Kemudian  yang  menjadi  pertanyaan lanjutan adalah kementerian mana yang berwenang  melakukan  penetapan  desa  adat? Untuk menjawab pertanyaan ini maka kita perlu mengkaji mengenai tupoksi Kemendagri. Perpres  Nomor  12  Tahun  2015  menyebutkan bahwa salah satu fungsi dari Kemendagri adalah
pembinaan  pemerintahan  desa.  Untuk  mencapai pelaksanaan  tugas  tersebut  maka  salah  satu divisi  yang  terdapat  di  Kemendagri  adalah Direktorat  Jenderal  Bina  Pemerintahan  Desa. Salah  satu  tugas  dari  direktorat  ini  adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi  penataan  desa,  pengelolaan  keuangan dan  aset  desa,  produk  hukum  desa,  pemilihan kepala  desa,  perangkat  desa,  pelaksanaan penugasan  urusan  pemerintahan,  kelembagaan desa,  kerja  sama  pemerintahan,  serta  evaluasi perkembangan  desa.  Untuk  merealisasikan tupoksi  tersebut,  Kemendagri  mengeluarkan peraturan Nomor 52 Tahun 2014 pada taggal 11 Juli  2014  tentang  pedoman  pengakuan  dan perlindungan  masyarakat  hukum  adat,  dimana peraturan  inipun  merujuk  pada  UU  Desa. Namun,  hal  yang  menjadi  pertanyaan  besar  dan kemudian  memunculkan  kerancuan  adalah mengapa  Kemendagri  mengeluarkan  peraturan mengenai  “masyarakat  hukum  adat”–mengapa tidak  konkrit  tentang  desa  adat.  Hal  ini memunculkan kesimpangsiuran, bahwa Kemendagri pun  tidak  melakukan  penetapan  atas  desa  adat melainkan  masyarakat  hukum  adat.  Hal  ini  jika dilihat  dalam  teks  UU  Desa,  maka  yang dimaksud  desa  adat  adalah  masyarakat  hukum adat,  sebagaimana  terdapat  di  dalam  pasal  97 UU Desa.
Pemaparan  tupoksi  serta  peraturan kementerian  di  atas  memperlihatkan  adanya kesimpangsiuran  kewenangan  dalam  penanganan desa.  Kemendagri  sebagai  kementerian  yang mengurus  urusan  dalam  negeripun  turut  mengurus desa.  Hal  ini  membuat  kewenangan  tata  kelola atas desa maupun desa adat tidak terpusat di satu kementerian,  yaitu  Kementerian  Desa.  Kemendes pada  tanggal  30  Januari  2015  telah  mengeluarkan Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  1  Tahun  2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal  Usul  Ddn  Kewenangan  Lokal  Berskala Desa. Peraturan ini merupakan turunan dari UU desa  dan  tiga  Peraturan  Pemerintah  atas  UU Desa tersebut. Namun, Permendes inipun belum mengatur  mengenai  prosedur  penetapan  desa adat.  Oleh  karena  itu,  perlu  segera  dirumuskan peraturan menteri atas desa adat. Jika berdasarkan tupoksi yang dibuat presiden, maka penetapan desa adat menjadi wewenang Kemendagri.
Penutup
Potensi  Kampung  Naga  untuk  menjadi desa  adat  secara  materiil  telah  terpenuhi.
Sebab,Kampung  Naga  mampu  bertahan  dengan pilihan-pilihan  hidup  tradisionalnya  ditengah perubahan  karena  mengutamakan  warisan  budaya. Kampung  Naga  dibawah  pimpinan  Kuncen menerima kemajuan zaman, tetapi tetap berusaha  untuk  mempertahankan  gaya  hidup tradisional/budaya  yang  selama  ini  diturunkan dari  generasi  ke  generasi.  Kemudian  Kampung Naga  memiliki  modal  yang  sangat  baik,  yaitu eksistensinya  dihormati  oleh  pemerintah  daerah Kabupaten  Tasikmalaya.  Hal  ini  tampak  dari berbagai  kebijakan  yang  diambil  pemda, berdasarkan aspirasi warga Kampung Nama.
Namun,  jika  dilihat  dari  aspek  formal UU  Desa,  proses  Kampung  Naga  menjadi  desa adat menghadapi beberapa kendala dan membutuhkan  waktu  yang  panjang  untuk mewujudkannya.  Jumlah  warga  Kampung  Naga adalah  305  jiwa  atau  101  KK.  Jumlah  tersebut masih  sangat  jauh  dari  standar  minimal  jumlah penduduk  dalam  pembentukan  desa  baru  di wilayah  Jawa,  yaitu  6000  Jiwa  atau  1.200  KK. Oleh  karena  itu,  untuk  menghadapi  kondisi semacam  inidibutuhkan  suatu  mekanisme  baru dalam  proses  pengakuan  dan  penetapan  desa adat.
Selain kendala dalam pemenuhan syarat sebagai  desa  adat  menurut  UU  Desa,  pilihan hidup  warga  Kampung  Naga  untuk  menolak listrik  memperlihatkan  bahwa  tidak  semua program pemerintah dapat terlaksana di Kampung Naga. Mekanisme yang terjadi selama ini jika  ada program pemerintah  yang masuk  ke Kampung  Naga  akan  dimusyawarahkan  bersama- sama  lembaga  adat.  Jika  secara  adat  program tersebut  dianggap  tidak  sesuai  dengan  pakem adat,  maka  akan  ditolak.  Hal  ini  bertentangan dengan  dua  syarat  kewenangan  desa,  yaitu  saat sebuah  wilayah  telah  ditetapkan  sebagai  desa adat,  kewenangan  yang  ditugaskan  pemerintah dan  kewenangan  lain  berdasar  perundangan yang  diurus  oleh  desa,  tetapi  ditentukan/diatur oleh pemerintah dan perundangan. Oleh karena itu, realita  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  tidak semua  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  mau menjadi desa adat.
Lebih  lanjut,  indikator  struktural  dalam tataran  kebijakan  normatif  mengenai  desa  adat memang  sudah  ada,  tetapi  masih  tampak  bias dan  tumpang  tindih  dalam  hal  kewenangan penetapannya–apakah  hal  itu  menjadi  kewenangan Kemendagri  atau  Kemendes.  Hal  itu  membuat penetapan desa adat hingga saat ini belum dapat
direalisasikan. Oleh karena itu, penulis menyarankan perlunya  ketentuan  yang  memperjelas  dan mengunifikasi  status  hukum  masyarakat  hukum adat  di  Indonesia.  Kemendes  ataupun  Kemendagri harus  segera  membuat  peraturan  pelaksana mengenai desa adat.
Selain itu, faktor lain yang menghambat terbentuknya desa adat adalah komitmen pemda untuk  mengeluarkan  Perda  Masyarakat  Hukum Adat  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Yuliana  Ratnasari.  Dia  menyatakan  bahwa komitmen  Pemda  belum  maksimal  terkait mengeluarkan  Perda  Pengakuan  dan  Perlindungan untuk  masyarakat  adat.  Hal  itu  berdampak pada terganjalnya  penetapan  status  desa  adat  hingga pemberian  SK  hutan  adat  berdasar  MK  35 Tahun  2012.  Perda  Pengakuan  Masyarakat Hukum Adat sangat dibutuhkan untuk menetapkan  status  desa  adat  di  Kemendagri, penerbitan  SK  hutan  adat  (HA)  di  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK), serta  penetapan  Tanah  Objek  Reforma  Agraria (TORA)  di  Kementerian  Agraria  Tata  Ruang dan Badan Pertanahan nasional (ATR/BPN).
Ada  tiga  kunci  untuk  mendorong  agar pengakuan terhadap masyarakat adat oleh pemda bisa  cepat  terealisasi  menurut  Yando  Zakaria, yaitu  (1)  Komitmen  kepemimpinan  kepala daerah,  misalnya  seperti  yang  terjadi  di  Luwuk Utara  oleh  Bupati  Pak  Lutfi  Andi  Mutti,  (2) Kapasitas  Pemda,  yang  mungkin  sudah  tahu tentang  proses  pengakuan,  tapi  perlu  didorong lagi  sampai  terealisasi,  dan  (3)  Perlu  adanya kontrol  sosial  agar  Pemda  mau  dengan  cepat mengurus  Perda  pengakuan  dan  perlindungan untuk masyarakat adat ini.
Maka,  penulis  berpendapat  bahwa Kemendagri  sebagai  kementerian  yang  berwenang atas  Pemda,  perlu  melakukan  stimulus  aktif kepada pemerintah daerah agar segera mengeluarkan  perda  terkait  Masyarakat  Hukum Adat  sebagai  langkah  pemenuhanhak  atas budaya Masyarakat Hukum Adat. Perda tersebut nantinya akan menjadi unsur paling penting dari proses penetapan desa adat oleh Kemendagri.
Daftar Pustaka
Aziz,  A.  (2002).  Analisis  jaringan  komunikasi dalam  masyarakat  tradisional  kampung naga:  kasus dalam usahatani padi.  Tesis S-2 Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Darusman,  Y.  (2016).  Kearifan  lokal  dan pelestarian  lingkungan  (studi  kasus  di kampung  naga,  kabupaten  tasikmalaya dan  di  kampung  kuta,  kabupaten ciamis).  Jurnal  cendekiawan  ilmiah PLS, 1(1).
Dinas  pariwisata  dan  kebudayaan.  (2016). Gambaran Umum kampung Adat “Kampung Naga” Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya. Pemkab Tasik.
Dinas  Pariwisata  Dan  Kebudayaan.  (2015). Pesona  Wisata  Dan  Budaya  Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya: Pemkab Tasik.
Herdiyanto,  A.  (2009,  1  Agustus).  Mengenal Kovenan  Internasional  Tentang  Hak- Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya.  10 Januari  2017,  diunduh  dari  http:// indonesia-escrights-net.blogspot.co.id/ 2009/08/mengenal-kovenan- internasional-tentang.html.
Hermawan,  I.  (2014).  Bangunan  Tradisional
Kampung Naga: Bentuk Kearifan Warisan  Leluhur  Masyarakat  Sunda. Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, 1(2), 141-150
Hidayatullah,  Rizki  dan  Mahmud  fasya.  (2012). Konsep Nasi dalam Bahasa Sunda: Studi Antropolinguistik  di  Kampung  Naga, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Makalah  pada  Konferensi  Linguistik. UPI.
Jaenudin,  dkk.  (2001).  Konsep  Padi  dalam bahasa  sunda  (kajian  antropolinguistik).
Jurnal kelas linguistic, 2(2), 1-17.
Kurniawan, B. (2015, 19 November).
Keterpaduan  Regulasi  Desa  dengan Peraturan Perundangan Lain. 10 Agustus 2016, diunduh dari https://kerja membangundesa.wordpress.com/2015/1 1/19/  keterpaduan-regulasi-desa-dengan- peraturan-perundangan-lain/.
Mudzakkir,  A.  (2011).  Revivalisme  Masyarakat Adat  dalam  Politik  Lokal  di  Indonesia Pasca Soeharto: Studi  Kasus Komunitas Kampung  Naga  Tasikmalaya.  Jurnal Masyarakat  dan  Budaya,  13(1),  167- 184.
Mulyani,  L.  (2015).    Membingkai  Hak  Ekosob dengan  Hukum  Indonesia.  Dalam  J. Propiona, A.Suganda, S. Octaviana (Ed),
Hak  Ekosob  Warga  Negara  dan Pemenuhannya  di  Tengah  Perubahan Lokal, Nasional dan Global (hlm. 1-23). Jakarta: PT Gading Inti Prima.
Ningrum,  E.  (2012).  Dinamika  Masyarakat Tradisional  Kampung  Naga  di  Kabupaten Tasikmalaya. Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 28(1), 47-54.
Purnama,  ESM.  (2016).  Identifikasi  potensi  dan kendala kampung naga sebagai kawasan strategis  cagar  budaya  di  kabupaten tasikmalaya.  Jurnal  Online  Mahasiswa Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota,
1(1).  Diunduh  dari  http://jom.unpak. ac.id/index.php/teknikpwk/article/view/1 21.
Retno, dkk. (2011). Leksikon Makanan Tradisional (Kajian  Etnolinguistik).  Jurnal  Kelas Linguistik, 2(2), 97-115.
Utami,  MN,  dkk.  (2014).  Kajian  sustainable material  bamboo,  batu,  ijuk  dan  kayu pada  bangunan  rumah  adat  kampung naga. Jurnal Reka Karsa, 2(2), 1-9.
Yulianingsih,  D.  (2002).  Etnobotani  pada Masyarakat  Adat  Kampung  Naga,  Desa Neglasari,  Kecamatan  Salawu,  Kabupaten Tasikmalaya,  Provinsi  Jawa  Barat,
Skripsi  S-1  Jurusan  Manajemen  Hutan
Fakultas  Kehutanan  Institut  Pertanian Bogor.
Zakaria,  Y.  (2016,  13  November).  Workshop Penyusunan  Panduan  Teknis  Fasilitasi Pembanguan Desa, Ditjen PPMD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi”. Diunduh  dari  http://pendampingdesa. or.id/rekoknisi-bangkitkan-desa-adat/.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Kovenan  Internasional  Hak  Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Peraturan  Presiden  No.  11  Tahun  2015  tentang Kementerian Dalam Negeri.
Peraturan  Presiden  No.  12  tahun  2015  tentang Kementerian  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  1  Tahun  2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak  Asal-Usul  dan  Kewenangan  Lokal Berskala Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  52  Tahun 2014  Tentang  Pedoman  Pengakuan  dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.