PENGARUH  PENERAPAN  STANDAR  PELAPORAN  AKUNTANSI  SEKTOR  PUBLIK TERHADAP  AKUNTANSI  PERTANGGUNGJAWABAN  SEKTOR  PUBLIK  SERTA DAMPAKNYA TERHADAP GOOD GOVERNANCE .
Zaenudin Tachyan – Dosen Program Studi Akuntansi STIE Kridatama Bandung

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  penerapan  standar  laporan akuntansi  sektor  public  terhadap  akuntansi  pertanggungjawaban  sektor  publik  serta dampaknya  terhadap Good  Governance pada  lembaga  Sekretariat  DPRD  Kota Bandung.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  lembaga  sekretariat  DPRD  Kota  Bandung dengan  menggunakan  metode  sensus,  pengumpulan  data  dilakukan  dengan menyebarkan  angket  kuesioner  pada  karyawan  lembaga  sekretariat  DPRD  Kota Bandung.  Analisis  data dan  pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  menggunakan Path Analysis (Analisis Jalur).
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1)  penerapan  standar  laporan  akuntansi sektor  publik  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntansi  pertanggungjawaban  sektor publik dan besaran pengaruh termasuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar laporan akuntansi sektor publik memberikan kontribusi yang cukup dalam meningkatkan akuntansi pertanggungjawaban sektor publik namun belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan (2) Akuntansi pertanggungjawaban sektor publik berpengaruh signifikan terhadap good governance . Besarnya variasi dari variabel good  governance yang  dapat  dijelaskan  oleh  akuntansi  pertanggungjawaban  sektor publik  adalah  sebesar  23,3%  .  sedangkan  sisanya  sebesar  76,7%  dijelaskan  atau merupakan kontribusi variabel lain tetapi tidak terdapat dalam model penelitian ini.
Kata  kunci: Penerapan  Standar  laporan  akuntansi  sektor  publik,  akuntansi pertanggung- jawaban Sektor Publik, Good Governance.

## PENDAHULUAN
Akuntansi  Sektor  Publik  saat  ini  telah  menjadi  bagian  penting  dalam  kegiatan  aktivitas keuangan  pemerintahan  dalam  mewujudkan Good Governance .  Selain  pemahaman  umum  atas

## JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS
VOLUME 1 NO 2 JULI 2015
Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com
pentingnya fungsi akuntansi sektor publik, peningkatan atas  keberadaan Akuntansi sektor publik dan lembaga pemerintah. Lebih lanjut lagi, konsep Good Governance merupakan tuntutan yang harus  dipenuhi  oleh  sektor  publik  khususnya  adalah  pemerintah  daerah.  Mardiasmo  (2006:2) menyatakan  bahwa  terdapat  3  (tiga)  mekanisme  yang  dapat  dilaksanakan  daerah  agar  lebih responsive,  transparan,  dan  akuntabel  serta  selanjutnya  dapat  mewujudkan good  governance yaitu:  (1)  mendengarkan  suara  atau  aspirasi  masyarakat  serta  membangun  kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta markertisasi layanan. Tuntutan-tuntutan hukum yang biasanya dihadapi oleh lembaga birokrasi dan kerugian- kerugian  keuangan  yang  terkait  dengan  tuntutan  tersebut  memunculkan  berbagai  dimensi keperilakuan  pada  diri  lembaga  birokrasi,  khususnya  aspek-aspek  yang  terkait  dengan  proses pengambilan  keputusan  dan  aktivitas-aktivitas  lembaga  birokrasi  dalam  mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan.
Prinsip tata kelola keuangan yang baik akan mempengaruhi kinerja lembaga pemerintah yang  menyajikan  laporan  keuangan.  Penyajian  laporan  keuangan  yang  baik  didasarkan  pada akuntansi  pertanggungjaban  yang  merupakan  akuntabilitas  laporan  keuangan  publik. Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Negara adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Penerapan akuntansi yang baik oleh lembaga pemerintah serta pengawasan yang optimal dari  pihak  internal  maupun  ekternal  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  lembaga  pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntanbilitas kinerja lembaga pemerintah sehingga kinerja penyelenggara  urusan-urusan  pemerintah  dapat  optimal.  Kualitas  perbaikan  ( quality improvement )  terhadap  kualitas  akuntabilitas  dan  kinerja  lembaga  pemerintah  diharapkan  akan berimplikasi  pada moral  hazard atau  minimalnya  praktek  korupsi  sehingga  diharapkan  good governance dapat terwujud oleh pemerintah Indonesia baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
Berdasarkan  LAKIP  (  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Sekretariat  DPRD  Kota  Bandung Tahun  2014,  menyajikan  capaian  kinerja  dari  Sekretariat  DPRD  Kota  Bandung  selama  tahun 2014  dalam  laporannya  menyajikan  berbagai  keberhasilan  maupun  kegagalan  dalam  bidang peningkatan  kapasitas  lembaga  DPRD  disimpulkan  ada  beberapa  indicator  ketidak  berhasilan dalam mewujudkan good governance yang professional, efektif, efisien dan bersih (www.dprd- bandungkota.go.id)  berkaitan  dengan  fenomena  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntansi Pertanggungjawaban sektor publik serta dampaknya terhadap Good Governance.

## LANDASAN TEORI
Teori Keagenan ( Agency Theory )
Konsep agency theory menurut Anthony dan Govindarajan (1995) dalam Ma’ruf (2006) adalah  hubungan  atau  kontrak  antara principal dan Agent.  Principal memperkerjakan agent untuk  melakukan  tugas  untuk  kepentingan principal ,  termasuk  pendelegasian  otoritas pengambilan keputusan dari principal kepada agent . Begitu juga menurut Sulistyanto (2008:117) mendefinisikan  hubungan  keagenan  sebagai  sebagai  sebuah  kontrak  dimana  satu  atau  lebih
( principal )  menyewa  orang  lain( agent )  untuk  melakukan  beberapa  jasa  untuk kepentingan mereka dengan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen.
Dari pengertian tersebut diatas jika diimplementasikan pada hubungan antara masyarakat dan pemerintah adalah seperti hubungan antara principal dan agent . Masyarakat adalah principal dan  pemerintah  adalah agent . Principal memberikan  kewenangan  dan  sumber  daya  kepada agent, sebagai  bentuk  pertanggungjawaban agent memberikan  laporan  pertanggungjawaban terhadap principal .
Teori entitas ( Entity Theory ).
Teori  entitas  menekankan  pada  konsep  kepentingan  “ stewardship ”  dan  pertanggung jawaban” accountability ”.  Kesatuan  usaha  menjadi  kesatuan    pelopor  ( reporting  entity )  yang bertanggungjawab  kepada  pemilik.  Kesatuan  usaha  merupakan  pertanggungjawaban  entitas pelaporan  sedangkan  laporan  keuangan  merupakan  medium  pertanggungjawaban.  Dijelaskan pula mengenai entitas pelaporan dalam Undang-undang pasal 51 ayat (2)  dan ayat (3) dari UU Nomor  1  Tahun  2004  tentang  pembendaharaan  Negara  yang  berbunyi:  tiap-tiap  kementerian Negara/lembaga  merupakan  entitas  pelaporan  yang  tidak  hanya  wajib  menyelenggarakan akuntansi,  tetapi  juga  wajib  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  berupa  laporan keuangan.
. Akuntansi Pertanggungjawaban ( Responsibility accounting )
Akuntansi  pertanggungjawaban  ( responsibility  accounting )  merupakan  istilah  yang digunakan  dalam  menjelaskan  akuntansi  perencanaan  serta  pengukuran  dan  evaluasi  kinerja organisasi  sepanjang  garis  pertanggungjawaban.  Garis  pertanggungjawaban  ini  meliputi pendapatan,  serta  biaya-biaya  yang  diakumulasikan  dan  dilaporkan  oleh  pusat pertanggungjawaban.
4. Good Governance Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance , pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi  bahan  pendorong  terciptanya  lingkungan  yang  mampu  memfasilitasi  pihak  lain  di komunitas.

## METODE PENELITIAN
Objek dalam penelitian ini adalah penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, akuntansi pertanggungjawaban sektor publik, dan good governance.
Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran atau deskripsi mengenai pengaruh penerapan  standar  pelaporan  akuntansi  sektor  publik  terhadap  akuntansi  pertanggungjawaban sektor public, serta dampaknya  terhadap good governance . Penelitian ini akan dilakukan pada lembaga  sekretariat  DPRD  Kota  Bandung.  Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode deskriftif.  Sedangkan  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  verifikatif.  Unit  analisis  dalam penelitian ini adalah organisasi/lembaga secretariat DPRD kota Bandung

## Populasi dan sample
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  sekretariat/lembaga  DPRD  Kota  Bandung. Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  unit  analisis  adalah  seluruh  pegawai  lembaga  DPRD  Kota Bandung.  Sedangkan  yang  dijadikan  responden  dari  secretariat/lembaga  DPRD  Kota  Bandung adalah  kepala  dan  wakil  sekretariat  lembaga  DPRD  dan  bendahara  atau  Kepala  Bagian Akuntansi. jumlah responden  secara keseluruhan berjumlah 62 orang.
Adapun dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sedangkan sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  Primer.  Data  kualitatif  atau  primer  diperoleh  dari responden  dengan  teknik  pengumpulan  data  sebagai  berikut  :  Kuesioner,  Wawancara,  dan Observasi.  Data  primer  yang  dikumpulkan  melalui  penyebaran  kuesioner  perlu  dilakukan pengujian terlebih dahulu dengan pertimbangan bahwa kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  penelitian  ini.  Untuk  itu diperlukan dua macam pengujian yaitu uji validitas ( test of validitas) dan ujin reabilitas ( test of reability ).

## Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah Analisis Jalur (Path  Analysis).    Alasan  digunakan  model  analisis  jalur  tersebut,  selain  karena  tujuan  dari penelitian  dari  penelitian  ini  yaitu  melihat  sejauhmana  pengaruh  variabel  eksogenus  terhadap variabel endogenus, adalah karena hubungan kausal antar variabel yang hendak diuji didasarkan atas dasar kerangka teoritis tertentu yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel tersebut. Analisis jalur merupakan bagian statistika parametrik yang mensyaratkan skala minimal interval,  sehingga  data  ordinal  hasil  Kuesioner  perlu  dinaikkan  menjadi  skala  interval  melalui metode  interval  berututan  ( Method  of  Successive  Interval ).  Kenaikan  skala  dari  ordinal  ke interval untuk setiap item per sub variabel/variabel berdasarkan kepada skor ordinal responden.

## Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: variabel independen (X 1 ),  variabel  interverning  (X 2 )  dan  variabel  dependen  (Y).  berikut  ini  dijelaskan  definisi menurut variabel yaitu :
a. Variabel dependen (X 1 )
Menurut standar akuntansi sektor publik yang kredibel yang dibentuk oleh komite SAP. Penerapan  SAP  yang  diyakini  akan  berdampak  kualitas  pelaporan  keuangan  di  sektor  publik yang  akan  menjadi  dasar  pengambilan  keputusan  untuk  mewujudkan  sektor  publik  yang transparan dan akuntabilitas.
Dalam  variabel  dependen  yang  digunakan  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  untuk memastikan standar yang telah ditetapkan telah terrealisasi dengan baik dan memastikan semua pihak  telah  bekerja  sesuai  standar  yang  berlaku.  Alat  ukur  dan  indicator  atau  elemen  yang digunakan adalah finansial dan non finansial dengan menggunakan skala ordinal.
b. Variabel Interverning (X 2 )
Akuntansi  pertanggungjawaban  sektor  publik  (X 2 )  adalah  implementasi  fungsi manajemen  keuangan  sektor  publik  dalam  pengelolaan  PNBP  sesuai  dengan  ketentuan  dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Alat ukur dan indikator atau elemen yang digunakan
adalah  dilihat  dari  perencanaan,pengorganisasian,pelaksnaan  dan  pengawasan    dengan menggunakan skala ordinal.

## c. Variabel Independen (Y)
Variabel  independen  dalam  penelitian  adalah good governance yang  merupakan  suatu penggunaan  semua  wewenang  mencakup  wewenang  ekonomi,  politik,dan  administrasi  guna mengelola  urusan  sektor  publik  pada  semua  tingkat. Good governance adalah    prinsip-prinsip yang  mendasari  adanya  kinerja  sektor  publik  yang  memiliki  pengaruh  terhadap  implementasi kebijakan dari pengelolaan keuangan sektor publik.
Alat  ukur  dan  indikator  atau  elemen  yang  digunakan  adalah  dilihat  dari  pengelolaan sektor publik  dengan menggunakan skala ordinal.

## PEMBAHASAN

## Variabel Penerapan Standar pelaporan Akuntansi sektor publik.
Berdasarkan  statistik  deskriptif  dapat  dijelaskan  bahwa  hasil  perhitungan  nilai  indeks terhadap  variabel  penerapan  standar  pelaporan  akuntansi  sektor  publik,  menunjukkan  bahwa variabel  penerapan  standar  pelaporan  akuntansi  sektor  publik  memiliki  indeks  88,73  %, sehinggga dapat disimpulkan bahwa penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik yang meliputi  :  integrasi  informasi  keuangan  yang  memadai,  pembentukan  laporan  keuangan  yang berguna,  penyebaran  laporan  keuangan  yang  efektif  dan  informasi  akuntansi  yang  dipercaya berada dalam kategori tinggi. Dari keempat indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, indikator mengenai penyebaran pelaporan keuangan yang efektif memiliki skor paling tinggi yaitu 92,18 %, sedangkan indikator mengenai integrasi informasi keuangan yang memadai memiliki skor paling rendah yaitu sebesar 84,06%. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi informasi keuangan yang memadai masih kurang optimal sehingga perlu perhatian yang lebih dari para pimpinan Sekretariat DPRD Kota Bandung.

## Variabel Akuntansi Pertanggungjawaban.
Berdasarkan  statistik  deskriptif  dapat  dijelaskan  bahwa  hasil  perhitungan  nilai  indeks terhadap  variabel  akuntansi  pertanggungajwaban,  menunjukkan  bahwa  variabel  akuntansi pertanggungjawaban  memiliki  indeks  80,19  %,  sehinggga  dapat  disimpulkan  bahwa  efektifitas akuntansi pertanggungjawaban yang meliputi : struktur organisasi,  anggaran, pemisahan biaya terkendali  dan  tidak  terkendali  dan  laporan  pertanggungjawaban  yang  dipercaya  berada  dalam kategori  tinggi.  Dari  keempat  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  variabel  akuntansi pertanggungjawaban,  indikator  mengenai  laporan  pertanggungjawaban  memiliki  skor  paling tinggi  yaitu  84,26  %,  sedangkan  indikator  mengenai  pemisahan  biaya  terkendali  dan  tidak terkendali  memiliki  skor  paling  rendah  yaitu  sebesar  76,04%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali masih kurang optimal sehingga perlu perhatian yang lebih dari para pimpinan Sekretariat DPRD Kota Bandung.

## Variabel Good Governance
Berdasarkan  statistik  deskriptif  dapat  dijelaskan  bahwa  hasil  perhitungan  nilai  indeks terhadap  variabel good  governance ,  menunjukkan  bahwa  variabel good  governance memiliki
indeks  82,72%,  sehinggga  dapat  disimpulkan  bahwa good  governance yang  meliputi  : akuntabilitas dan transparansi berada dalam kategori tinggi. Dari kedua indicator yang digunakan untuk  mengukur  variabel good  governance ,  indicator  mengenai  akuntabilitas  public  memiliki skor  paling  tinggi  yaitu  85,79  %    sedangkan  indicator  mengenai  transparansi  memiliki  skor paling rendah yaitu 79,64 %. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi yang ada pada secretariat DPRD Kota Bandung masih kurang optimal sehingga perlu di tingkatkan lagi.

## Pengujian Kualitas Data
Sebelum  analisis  data  dikerjakan,  maka  terlebih  dahulu  perlu  dilakukan  pengujian  atas data  yang  diperoleh  meliputi  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas  dengan  menggunakan  bantuan program  SPSS  version  17.  Berdasarkan  output  SPSS  bahwa  semua  pertanyaan  pada  kuesioner tentang variabel-variabel yang diteliti dinyatakan valid dan reliabilitas.

## Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis jalur ( path analysis ) atas data yang tersedia  bagi  variabel  dependen  yaitu Good  Governance (Z)  dan  penerapan  standar  laporan akuntansi Sektor publik (Y) dan variabel independen yaitu akuntansi pertanggungjawaban (X). Data  dari  kuesioner  yang  memiliki  skala  ordinal  terlebih  dahulu  ditransformasi  menjadi  skala interval  dengan  menggunakan Methode of Succesive Interval (MSI).  Adapun  model  penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

## PY 1 PZ 1

## PYX                                         PZY

## PZX
Gambar 2. Model Penelitian
Model di atas akan diuraikan menjadi sub struktur sebagai berikut : Sub struktur 1 : Y = P YX. X + 1 Sub struktur 2 : Z = P ZX . X + 2 Sub struktur 3 : Z = P Z y . Y + 3
Hasil  Analisis  Pengaruh  Penerapan  Standar  laporan  akuntansi  sektor  public  terhadap akuntansi pertanggungjawaban serta dampaknya terhadap good governance.
Model Sub struktur 1 : Y = P YX. X + 1
Berdasarkan  pengolahan  data  dengan  menggunakan  SPSS,  diperoleh  koefisien  untuk mencari  P YX sebagai berikut :
ε ε ε ε ε ε ε ε X Y Z
Table 1
Koefisien Jalur Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik
coefficients a Unstandardized Coefficients Standardired Coefficients Model B Std Error Beta t Sig 1 (Constant) Penerapan Standar laporan akuntansi Sektor publik 22.351 . 422 5.031 .081 .565 4.443 5.206 .000 .000

## a. Dependent  Variabel Akuntansi Pertangggungjawaban
Berdasarkan output SPSS di atas memberikan nilai standardized beta penerapan standar laporan  akuntansi  sector  public  pada  persamaan  pertama  untuk  P YX sebesar  0,585  pada  taraf signifikansi  0,000.  Hal  ini  berarti  bahwa  penerapan  standar  laporan  akuntansi  sektor  publik mempengaruhi  akuntansi  pertanggungjawaban  dapat  dilihat  dari  koefisien  diterminasi. Berdasarkan  hasil  pengolahan  menggunakan  software  SPSS  diperoleh  koefisien  determinasi penerapan  standar  laporan  akuntansi  sektor  publik  terhadap  akuntansi  pertanggungjawaban sebagai berikut :
Table 2.
Koefisien Determinasi Pengaruh Penerapan Standar Laporan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntansi Pertanggungjawaban
Model Summary
Change Statistics Model R Square Change F Change Beta df2 Sig.F Change 1 343 a . 27.103 1 52 .000
a. Predictors: (Constant), PENERAPAN STANDAR LAPORAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Berdasarkan  perhitungan  di  atas  diperoleh  R 2 sebesar  0,343  atau  34,3  %.  Dengan demikian  maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Laporan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap akuntansi pertanggungjawaban sebesar 34,3 %  dan sisanya sebesar 65,7 % lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

## Pengujian Hipotesis
Dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil uji hipotesis sebagai berikut:

## Table 3
Uji Hipotesis  Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik
coefficients a Unstandardized Coefficients Standardired Coefficients Model B Std Error Beta t Sig 1 (Constant) Penerapan Standar laporan akuntansi Sektor publik 22.351 . 422 5.031 .081 .585 4.443 5.206 .000 .000

## a. Dependent  Variabel Akuntansi Pertangggungjawaban
Dari table 3 nilai t hasil perhitungan untuk variabel penerapan standar laporan akuntansi sektor  publik  sebesar  5,206  pada  taraf  signifikansi  sebesar  0,000.  Nilai  t  hitung  akan dibandingkan  dengan  nilai  t  pada  table  t  distribusi  t,  sedangkan  nilai  signifikansi  akan dibandingkan dengan   = 0,05 dan derajat bebas (db) sebesar 51 diperoleh nilai t table sebesar 2,009.  Dikarenakan  nilai  t  hitung  untuk  penerapan  standar  laporan  akuntansi  sektor  publik (5,206)  lebih  besar  dari  table  (  2,009)  maka  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima.  Hal  ini  sesuai  dengan nilai  signifikansi  hasil  perhitungan  untuk  variabel  penerapan  standar  laporan  akuntansi  sektor public  sebesar  0,000  yang  lebih  kecil  dari   =  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan standar  laporan  akuntansi  sektor  publik  berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntansi Pertangggungjawaban Sektor Publik.
Hasil  Analisis  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Sektor  Publik  terhadap Good Governance.
Sub struktur 2 : Z = P ZX . X + 2
Berdasarkan  pengolahan  data  dengan  menggunakan  SPSS,  diperoleh  koefisien  jalur untuk mencari P ZX sebagai berikut:
Table 4
Koefisien Jalur Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik terhadap Good
Governance coefficients a Unstandardized Coefficients Standardired Coefficients Model B Std Error Beta t Sig 1 (Constant) 25.744 . 4.736 5.436 .000 α ± α ε
Penerapan Standar laporan
akuntansi Sektor publik 294 .076 .472 3.858 .000

## a. Dependent  Variabel GOOD GOVERNANCE
Nilai standardized  beta penerapan  standar  laporan  akuntansi  sektor  publik  pada persamaan kedua untuk P ZX sebesar 0,472 dengan taraf signifikansi 0,000. Hal ini berarti bahwa Penerapan  standar  laporan  akuntansi  sektor  public  mempengaruhi good governance .  Besarnya pengaruh  penerapan  standar  laporan  akuntansi  sektor  publik  terhadap good governance dapat dilihat  dari  koefisien  determinasi.  Koefisien  determinasi  penerapan  standar  laporan  akuntansi sektor public terhadap variabel good governance sebagai berikut:
Table 5.
Koefisien Determinasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik terhadap Good Governance
Model Summary
Change Statistics Model R Square Change F Change Beta df2 Sig.F Change 1 223 a . 14.867 1 52 .000
a. Predictors: (Constant), PENERAPAN STANDAR LAPORAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

## Pengujian Hipotesis
Dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil uji hipotesis sebagai berikut:
Table 6
Uji Hipotesis  Pengaruh Penerapan Standar Laporan Akuntansi Sektor Publik terhadap Good Governance
coefficients a Unstandardized Coefficients Standardired Coefficients Model B Std Error Beta T Sig 1 (Constant) Penerapan Standar laporan akuntansi Sektor publik 25.744 . .294 4.736 .076 .472 5.436 3.858 .000 .000

## a. Dependent  Variabel GOOD GOVERNANCE
Dari table 3 nilai t hasil perhitungan untuk variabel penerapan standar laporan akuntansi sektor  publik  sebesar  3,858  pada  taraf  signifikansi  sebesar  0,000.  Nilai  t  hitung  akan dibandingkan  dengan  nilai  t  pada  table  t  distribusi  t,  sedangkan  nilai  signifikansi  akan dibandingkan dengan   = 0,05 dan derajat bebas (db) sebesar 53 diperoleh nilai t table sebesar 2,009.  Dikarenakan  nilai  t  hitung  untuk  penerapan  standar  laporan  akuntansi  sektor  publik (3,858)  lebih  besar  dari  table  (  2,009)  maka  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima.  Hal  ini  sesuai  dengan nilai  signifikansi  hasil  perhitungan  untuk  variabel  penerapan  standar  laporan  akuntansi  sektor public  sebesar  0,000  yang  lebih  kecil  dari   =  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan standar laporan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap Good Governance .
Hasil Analisis Pengaruh Penerapan Standar Laporan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Good Governance Sub struktur 3 : Z = P ZY. Y + 3
Table 7
Koefisien Jalur Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik terhadap Good
Governance coefficients a Unstandardized Coefficients Standardired Coefficients Model B Std Error Beta T Sig 1 (Constant) Penerapan Standar laporan akuntansi Sektor publik 23.587 . .418 5.136 .105 .483 4.592 3.973 .000 .000

## a. Dependent  Variabel GOOD GOVERNANCE
Berdasarkan output SPSS di atas memberikan nilai standardized beta penerapan standar laporan  akuntansi  sektor  publik  pada  persamaan  keempat  sebesar  0,483  dan  signifikansi  pada 0,000. Hal ini berarti bahwa penerapan standar laporan akuntansi sektor publik mempengaruhi good governance .
Besarnya  pengaruh  dari  variabel  penerapan  standar  laporan  akuntansi  sektor  publik terhadap  variabel good  governance dapat  dilihat  dari  koefisien  determinasi.  Koefisien determinasi  diperoleh  dari  mengkuadratkan  nilai  koefisien  jalur,  jadi  koefisien  determinasi penerapan standar laporan akuntansi sektor publik terhadap variabel Good Goverenance dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
R 2 Z = (PZY) 2 = (0,483) 2 = 0,233.
α
±
α ε
Berdasarkan table 8 diperoleh R 2 sebesar 0,233 atau 23,3 %. Berarti Penerapan Standar Laporan  Akuntansi  Sektor  Publik  memberikan  pengaruh  terhadap Good  Governance sebesar 23,3  %  dan  sisanya  sebesar  76,7%  lainnya  merupakan  pengaruh  dari  variabel  lain  yang  tidak diteliti.
Table 8.
Koefisien Determinasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik terhadap
Good Governance Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 1 483 a . .218 .218 7.035234058
a. Predictors: (Constant), PENERAPAN STANDAR LAPORAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

## Pengujian Hipotesis
Dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil uji hipotesis sebagai berikut:
Table 9
Uji Hipotesis  Pengaruh Penerapan Standar Laporan Akuntansi Sektor Publik terhadap Good Governance
coefficients a Unstandardized Coefficients Standardired Coefficients Model B Std Error Beta T Sig 1 (Constant) Penerapan Standar laporan akuntansi Sektor publik 23.587 . .418 5.136 .105 .483 4.592 3.973 .000 .000

## a. Dependent  Variabel GOOD GOVERNANCE
Dari table 9 nilai t hasil perhitungan untuk variabel penerapan standar laporan akuntansi sektor publik sebesar 3,973 dan  nilai pada taraf signifikansi sebesar 0,000. Nilai t hitung akan dibandingkan  dengan  nilai  t  pada  table  t  distribusi  t,  sedangkan  nilai  signifikansi  akan dibandingkan dengan   = 0,05 dan derajat bebas (db) sebesar 53 diperoleh nilai t table sebesar 2,009.  Dikarenakan  nilai  t  hitung  untuk  penerapan  standar  laporan  akuntansi  sektor  publik (3,973)  lebih  besar  dari  table  (  2,009)  maka  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima.  Hal  ini  sesuai  dengan nilai  signifikansi  hasil  perhitungan  untuk  variabel  penerapan  standar  laporan  akuntansi  sektor public  sebesar  0,000  yang  lebih  kecil  dari   =  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan standar laporan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap Good Governance .
α
±
α

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Pengaruh  Penerapan  Standar  Laporan  Akuntansi  Sektor  Publik  terhadap  Akuntansi Pertanggungjawaban serta dampaknya terhadap Good Governance Hasil  pengujian  pengaruh  Penerapan  standar  laporan  Akuntansi  sektor  public menunjukkan nilai t hitung (5,206) > t table (2,009), maka pada tingkat kekeliruan 5 %  (  = 0,05) diputuskan untuk menolak H 0 dan menerima H 1 . Hal ini berarti penerapan standar laporan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap Akuntansi pertanggungjawaban sektor public pada lembaga secretariat DPRD Kota Bandung.
Besaran pengaruh penerapan standar laporan akuntansi sektor publik terhadap akuntansi pertanggungjawaban  sektor  publik  adalah  34,3  %.  Besaran  ini  termasuk  ke  dalam  kategori sedang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  standar  laporan  akuntansi  sektor  public memberikan  kontribusi  yang  cukup  dalam  meningkatkan  efektivitas  penerapan  standar  laporan akuntansi sektor publik namun belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan.
Temuan  dilapangan  menunjukkan  bahwa  penerapan  standar  laporan  akuntansi  sektor publik  pada  lembaga  secretariat  DPRD  Kota  Bandung  sudah  baik.  Hal  ini  dapat  ditunjukkan secara  deskriptif  yang  dapat  dilihat  dari  skor  rata-rata  yang  dihasilkan  yaitu  sebesar  88,73  %. Dari  seluruh  indikator  yang  ada  untuk  mengukur  penerapan  standar  laporan  akuntansi  sektor publik menunjukkan skor di atas 80%. Hal ini berarti penerapan standar laporan akuntansi sektor publik di lembaga sekretariat DPRD Kota Bandung secara keseluruhan sudah baik namun belum mencapai  tingkat  maksimal  yang  diharapkan,  sehingga  perlu  adanya  peningkatan  lagi  sesuai dengan apa yang diharapkan. Sedangkan temuan di lapangan untuk variabel penerapan standar laporan  sektor  publik  yang  dilakukan  oleh  lembaga  sekretariat  DPRD  sudah  baik.  Kondisi  ini dapat  ditunjukkan  secara  deskriptif  yang  dapat  dilihat  dari  skor  rata-rata  yang  dihasilkan  yaitu sebesar  80,18  %.  Namun  dari  keempat  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  penerapan standar  laporan  akuntansi  sektor  publik  ternyata  terdapat  dua  indicator  yang  memiliki  skor  di bawah  80  %  yaitu;  integrasi  informasi  keuangan  yang  memadai  dengan  skor  76,04  %  dan indikator  informasi  akuntansi  yang  dipercayai  dengan  skor  78,50%.  Berdasarkan  kondisi  ini diharapkan  lembaga  sekretariat  DPRD  Kota  Bandung  perlu  meningkatkan  lagi  integrasi informasi  keuangan  yang  memadai  dengan  cara  lebih  memperhatikan  pengelolaan  dokumen secara sistematis di setiap bagian yang ada, membuat standar tunggal yang lebih ketat di dalam mengintegrasian  informasi  antar  bagian,  selain  itu  juga  dalam  meningkatkan  hasil  informasi yang  dipercaya  dapat  dilakukan  dengan  cara  selalu  menggunakan  standar  laporan  akuntansi sektor  publik  di  setiap  praktek  akuntansi  yang  ada  di  dalam  lembaga  sekretariat    DPRD,  dan lebih  mempertimbangkan  proses  yang  ada  di  dalam  maupun  dari  luar  Lembaga  Sekretariat DPRD Kota Bandung dalam menghasilkan informasi akuntansi.
Pengaruh  Penerapan  Standar  Laporan  Akuntansi  Sektor  Publik  terhadap Good Governance .
Hasil pengujian pengaruh Penerapan Standar laporan Akuntansi Sektor Publik terhadap Good  Governance menunjukkan  nilai  t  hitung  (3,858)  >  t  table  (2,009),  maka  pada  tingkat kekeliruan  5%  (  =  0,05)  diputuskan  untuk  menolak  H 0 dan  menerima  H 1 .  Hal  ini  berarti penerapan  standar  laporan  akuntansi  sektor  public  berpengaruh  signifikan  terhadap good governance pada lembaga sekretariat DPRD Kota Bandung.
α
α
Besaran  pengaruh  peneerapan  standar  laporan  akuntansi  sektor  publik  terhadap Good Governance adalah  22,3  %.  Besaran  ini  termasuk  ke  dalam  kategori  sedang.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  penerapan  standar  laporan  akuntansi  sektor  publik  kurang  mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan good governance sehingga belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan.
Kurang optimalnya besaran pengaruh penerapan standar laporan akuntansi sektor public terhadap good governance didasarkan dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan hasil yang belum maksimal. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa penerapan standar laporan akuntansi sektor  publik  pada  lembaga  secretariat  DPRD  Kota  Bandung  sudah  baik,  hal  ini  dapat ditunjukkan  secara  deskriptif  dari  skor  rata-rata  yang  dihasilkan  sebesar  88,73%.  Dari  seluruh indikator  yang  ada  mengukur  penerapan  standar  laporan  akuntansi  sektor  publik  menunjukkan skor di atas 80%. Hal ini berarti penerapan standar laporan akuntansi sektor publik di lembaga secretariat DPRD Kota Bandung secara keseluruhan sudah baik namun belum mencapai tingkat maksimal  yang  diharapkan,  sehingga  perlu  adanya  peningkatan  lagi  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan.  Selain  itu  hasil  temuan  juga  menunjukkan good  governance pada  lembaga sekretariat  DPRD  Kota  Bandung  juga  menunjukkan  kondisi  yang  sangat  baik.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  hasil  statistik  deskriptif  yang  memiliki  skor  rata-rata  82,72%.  Walaupun  rata-rata skor  ini  tinggi  namun  ternyata  salah  satu  indikator good governance memiliki  skor  di  bawah 80% yaitu indikator mengenai transparansi yang memiliki skor 79,64%.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  dihasilkan  bahwa  pengaruh  variabel  penerapan standar  laporan  akuntansi  sektor  publik  terhadap good  governance tergolong  rendah,  yaitu 22,3%. Kondisi ini dapat terjadi karena penerapan standar laporan akuntansi sektor publik hanya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi good governance, sedangkan faktor yang dapat  mempengaruhi good governance cukup  banyak,  sedangkan  faktor-faktor  itu  tidak  diteliti dalam penelitian ini.
Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban sektor publik terhadap Good Governance . Hasil  pengujian  pengaruh  akuntansi  pertanggungjawaban  sektor  publik  terhadap good governance menunjukkan nilai t hitung (3,973) > t tabel (2,009), maka pada tingkat kekeliruan 5%  (  =  0,05)  diputuskan  untuk  menolak  H 0 dan  menerima  H 1 .  Hal  ini  berarti  akuntansi pertanggungjawaban  sektor  publik  berpengaruh  signifikan  terhadap good  governance pada lembaga sekretariat DPRD Kota Bandung.
Dari  hasil  pengujian  statistik  juga  didapat  nilai  koefisien  determinasi  R 2 sebesar  0,233. Nilai  koefisien  determinasi  R 2 menunjukkan  besarnya  variasi  dari  variabel good  governance yang dapat dijelaskan oleh akuntansi pertanggungjawaban sektor publik adalah sebesar 23,3%, sedangkan sisanya sebesar 76,7% dijelaskan atau merupakan kontribusi variabel lain tetapi tidak terdapat  dalam  model  penelitian  ini.  Pengaruh  variabel  ini  dapat  dikategorikan  rendah.  Nilai koefisien determinasi (R 2 ) ini menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban sektor publik kurang mampu mempengaruhi good governance pada lembaga sekretariat DPRD Kota Bandung. Temuan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  akuntansi  pertanggungjawaban  sektor  publik pada lembaga sekretariat DPRD Kota Bandung sudah sangat baik, namun ada beberapa indikator yang  perlu  ditingkatkan  sehingga  akuntansi  pertanggungjawaban  sektor  publik    berjalan  lebih efektif. Sedangkan temuan di lapangan menunjukkan good governance pada lembaga sekretariat DPRD Kota Bandung juga menunjukkan kondisi yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil statistik  deskriptif  yang  memiliki  skor  rata-rata  82,72%.  Walaupun  rata-rata  skor  ini  tinggi
α
namun  salah  satu  indikator good  governance memiliki  skor  di  bawah  80%  yaitu  indikator mengenai  transparansi  dengan  skor  79,64%.  Kondisi  ini  memperlihatkan  bahwa  transparansi pada  lembaga  sekretariat  DPRD  Kota  Bandung  masih  perlu  ditingkatkan  lagi,  sehingga transparansi  pada  lembaga  secretariat  DPRD  Kota  Bandung  dapat  berjalan  sesuai  dengan harapan.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  pengaruh  variabel  akuntansi  pertanggungjawaban sektor publik terhadap good governance tergolong sedang, yaitu hanya 23,3%. Kondisi ini dapat terjadi  karena  akuntansi  pertanggungjawaban  sektor  publik  hanya  merupakan  salah  satu  faktor yang dapat mempengaruhi good governance, sedangkan faktor yang dapat mempengaruhi good governance cukup banyak, yang tidak diteliti dalam penelitian ini

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Penerapan  Standar  Laporan  Akuntansi  Sektor  Publik  berpengaruh  signifikan  terhadap akuntansi pertanggungjawaban sektor publik. Besaran pengaruh penerapan standar laporan akuntansi sektor publik terhadap akuntansi pertanggungjawaban sektor public termasuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar laporan  akuntansi sektor  publik  memberikan  kontribusi  yang  cukup  dalam  meningkatkan  akuntansi pertanggungjawaban  sektor  publik  namun  belum  mencapai  tingkat  maksimal  yang diharapkan.
2. Penerapan  Standar  Laporan  Akuntansi  Sektor  Publik  berpengaruh  signifikan  terhadap Good Governance .  Besaran  pengaruh  penerapan  standar  laporan  akuntansi  sektor  publik terhadap good governance. Besaran pengaruh yang diberikan termasuk ke dalam kategori rendah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  standar  laporan  akuntansi  sektor  publik kurang  mampu  memberikan  kontribusi  dalam  meningkatkan good  governance sehingga belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan.
3. Akuntansi  pertanggungjawaban  sektor  publik  berpengaruh  signifikan  terhadap Good Governance. Besarnya  variasi  dari  variabel good governance yang  dapat  dijelaskan  oleh akuntansi  pertanggungjawaban  sektor  publik  adalah  sebesar  23,3%.  Sedangkan  sisanya sebesar  76,7%  dijelaskan  atau  merupakan  kontribusi  variabel  lain  tetapi  tidak  terdapat dalam  model  penelitian  ini.  Pengaruh  variabel  ini  dikategorikan  sedang.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  akuntansi  pertanggungjawaban  sektor  publik  kurang  mampu mempengaruhi good governance pada lembaga sekretariat DPRD Kota Bandung.

## Saran
1. Bagi lembaga sekretariat DPRD Kota Bandung sebaiknya tetap mempertahankan apa yang telah dilaksanakan terhadap penerapan standar laporan akuntansi sektor publik. Selain itu akuntansi  pertanggungjawaban  sektor  publik  yang  telah  berjalan  efektif,  namun  perlu adanya  peningkatan  terhadap  integrasi  informasi  keuangan  yang  memadai  dengan  cara lebih  memperhatikan  pengelolaan  dokumen  secara  sistematis  di  setiap  bagian  yang  ada, membuat  standar  tunggal  yang  lebih  ketat  di  dalam  mengintegrasikan  informasi  antar bagian, memberikan perhatian lebih dalam menjembatani informasi antar bagian. Selain itu
juga dalam meningkatkan hasil informasi akuntansi yang dipercaya dapat dilakukan dengan cara  selalu  menggunakan  standar  laporan    akuntansi  disetiap  praktek  akuntansi  yang  ada dalam  lembaga  sekretariat  DPRD  Kota  Bandung.  Dan  lebih  mempertimbangkan  proses yang  ada  di  dalam  maupun  dari  luar  lembaga  sekretariat  DPRD  Kota  Bandung  dalam menghasilkan akuntansi keuangan sektor publik. Selain itu juga lembaga sekretariat DPRD Kota  Bandung  sebaliknya  lebih  bersifat  terbuka  terhadap  informasi  yang  ada  di  dalam lembaga kesekretariatan DPRD Kota Bandung kepada publik, karena lembaga DPRD Kota Bandung merupakan institusi yang mempunyai fungsi memberikan layanan kepada public atau dalam hal ini masyarakat.
2. Bagi  pengembangan  ilmu  akuntansi  khususnya  akuntansi  sektor  publik.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penerapan  standar  laporan akuntansi sektor  publik  berpengaruh terhadap  akuntansi  pertanggungjawaban  sektor  publik  serta  berdampak  terhadap good governance pada lembaga sekretariat DPRD Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa dalam  akuntansi  pertanggungjawaban  sektor  publik  agar  berjalan  efektif  maka  faktor penerapan standar laporan akuntansi sektor publik sangat perlu diperhatikan sehingga pada akhirnya berdampak dalam peningkatan good governance.
3. Bagi  peneliti  berikutnya  perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan  untuk  melihat  pengaruh  dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  &  Arisanti,  Herlin  (2010). Pengaruh  Budaya  Organisasi,  Komitmen  Organisasi  dan Akuntabilitas  Publik  terhadap  Kinerja  Organisasi. Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Vol.  9. No. 2 Agustus 2010.
Artjana  (2002), Upaya  Membangun  Akuntabilitas  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban Keuagan  Negara  di  Lingkungan  Militer  Menuju  Terciptanya  Good  Governance Tantangan dan Harapan, http//www.go.id. down load tanggal 1 Agustus 2015.
Bastian, Indra(2006), Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Jakarta Erlangga
BPKP  (2007) ,  Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah, Edisi  Keempat.  Pusat  Pendidikan  dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2005), Peraturan Nomor : 02/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan  Pembayaran  Atas  Beban  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara,  Departemen Keuangan Republik Indonesia.
Effendi  (2006), Kendala  dalam  Penerapan  Ketentuan  dalam  PNBP  dan  Penetapan  Aset  Tetap Universitas Gajah Mada. Sofian. Staff.ugm.1 ../kendala dalam penerapan PNBP.pdf.
Ghozali,  Imam(2009), Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS, Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005), Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemereintah.
Komite  Penyempurnaan  Manajemen  Keuangan  (2006), Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor:  24  Tahun  2005  Tentang  Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi Pemerintah, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
Masdiasmo (2006),Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol.05. No. 02: Halaman 1-17.
-------------,(2010), Akuntansi Sektor Publik , Penerbit Andi, Yogyakarta.
Mulyawan,  Budi,  (2009), Pengaruh  Pelaksanaan  Good  Governance  Terhadap  Kinerja Organisasi. Skripsi Universitas Sumatera Utara.
Wijaya, Toni. (2012) Cepat Menguasai SPSS 20 . Penerbit Cahaya Atma, Jakarta Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara , Bandung: Fok.