## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 3 No 3 – Desember 2022 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5789.435-440

## PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN AWIG-AWIG TERHADAP KRAMA BANJAR TEGEHA DESA ADAT SEMPIDI
Kadek Yogi Pranata Mulyawan A, I Nyoman Putu Budiartha, I Ketut Sukadana Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia Email: yogipranata378@gmail.com , budhiartha59@gmail.com , sukadanaketut1966@gmail.com

## ABSTRAK
Awig-awig  adalah  aturan  yang  ditetapkan  oleh  adat  desa  atau  krama  Banjar  Adat,  yang  digunakan  sebagai pedoman dalam melakukan Tri Hita Karana sesuai dengan desa Mawacara dan agama Perancis di desa adat/banjar dengan reaksi oleh adat yang sama. Terus pelajari konsep Tri Hita Karana sedemikian rupa sehingga melanggar tangan depan akan menyebabkan ketidakseimbangan besar atau harmonisasi ringkasan dan juga akan dihukum sesuai  kesepakatan  tangan.  Atas  dasar  itu,  permasalahan  yang  diajukan  dalam  skripsi  ini  adalah  bagaimana penerapan hukuman awig awig di desa adat Banjar Tegeha Sempidi terhadap warga/krama Banjar yang melanggar aturan  dan  unsur  krama  Banjar.  /pelanggar  etika.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum eksperimental dengan pendekatan masyarakat dan kerja lapangan langsung. Hasil penelitian ini, penegakan sanksi dilakukan karena Paruman dipimpin oleh  Kelian dan Banjar Prajuru serta didukung oleh seluruh krama banjar yang  mengikuti  Paruman  dan  unsur  larangannya.  menipu  dengan  mengurangi  takaran  nasi.  pelanggar  sanksi sedemikian rupa dengan waktu yang sudah ditentukan saya tidak keberatan karena saya sadar akan kesalahan saya dan lagi pula waktu paruman pengesahan awig-awig beserta sanksinya tersebut saya hadir dan ikut menyetujuinya karena itu semua kan demi kebaikan seluruh masyarakat adat Banjar Tegeha sehinggga harapanan kedepan dengan adanya awig-awig tersebut  beserta  sanksinya  bisa  membuat kerama Banjar  kita  lebih  maju  dan  lebih  disiplin dalam  mengikuti  kegiatan  adat  lainnya  dan  hambatan-hambatan  yang  kerap  terjadi  di  saat  penerapan  sanksi terhadap pelanggar awig-awig berupa khususnya bagi pelaku pelanggar awig-awig yang tinggal di  luar daerah banjar karena sering berhalangan hadir jika diundang untuk mengikuti paruman penerapan sanksi dengan alasan berbagai macam.
Kata kunci: perapan sanksi, dan hambatan

## ABSTRACT
Awig-awig is a rule set by village adat or krama Banjar Adat, which is used as a guideline in  carrying out Tri Hita  Karana in  accordance  with Mawacara village and French religion  in  adat/banjar villages  with the same reaction by adat. Keep learning the concept of Tri Hita Karana in such a way that breaking the front hand will cause a major imbalance or harmonization of the summary and will also be punished according to the agreement of the hand. On that basis, the problem posed in this thesis is how to apply the punishment of awig awig in the traditional village of Banjar Tegeha Sempidi to  Banjar residents/krama  who violate the rules and elements of Banjarese  manners.  /  violators  of  ethics.  The  research  method  used  is  experimental  legal  research  with  a community  approach  and  direct  field  work.  The  results  of  this  study,  enforcement  of  sanctions  is  carried  out because Paruman is led by Kelian and Banjar Prajuru and is supported by all banjar krama who follow Paruman and  its  prohibition  elements.  cheat  by  reducing  the  amount  of  rice.  violators  of  such  sanctions  with  a predetermined time, I have no objections because I am aware of my mistakes and besides, during the ratification of awig-awig and the sanctions, I was present and agreed to it because it was all for the good of all the indigenous people  of  Banjar  Tegeha  so  that  there  is  hope  for  the  future  with  the  existence  of  such  awig-awig and  its sanctions can make our.
Keywords: application of sanctions, and barriers

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Semua kehidupan membawa perubahan pada bagian dari kehidupan. Begitu pula yang dirasakan di Bali saat  ini  banyak  terjadi  perubahan  regulasi.  Bali  memiliki  aturan  yang  disebut  awig–awig  yang
merupakan bagian penting di masyarakat. Bali terdiri dari desa adat, yang memiliki aturan desa tertulis. Awig-awig pada desa adat, berperan penting dalam mengatur tatanan masyarakat dalam hukum adat. Kesatuan tradisi dan cara hidup sosial yang diturunkan dari generasi ke generasi dan terikat pada filosofi Tri Hita Karana.
Di dalam kepengurusan desa terdapat Prajuru Desa Adat dan Prajuru Banjar Adat yang dimana masing-masing  sebagai  pemerintahan  Desa  Adat/Banjar  Adat  dan  juga  sebagai  penyelenggaraan kegiatan  masyarakat  sesuai  dengan  kepercayaan  masing-masing  yang  legal  di  indonesia  sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap konsep Tri Hita Karana (Putra, 1997).
Konsep  tri  hita  karana  merupakan  pemberdayaaan  penerapan  sanksi  awig–awig  Desa  Adat yang  tidak  dapat  terlepas  dikarenakan  konsep  Tri  Hita  Karana  berhubungan  dengan  tuhan,  manusia dengan  manusia  dan  lingkungan.  Awig-awig  adalah  aturan  yang  dibuat  oleh  Desa  Adat  atau  krama Banjar  Adat  yang  dipakai  sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan  Tri  Hita  Karana  sesuai  dengan  Desa mawacara  dan  dharma  agama  di  Desa  Adat/Banjar  Adat  masing  masing  yang  disebutkan  dalam Peraturan daerah Provinsi Bali No 4 tahun 2019 tentang Desa  Adat di Bali, Pasal 1 angka 29. Awig awig ini sangat diperlukan untuk dapat menjaga persatuan dan kesatuan krama Desa/krama Banjar yang ada di Bali yang fungsinya sendiri sebagai pedoman bagi masyarakat di suatu Desa Adat atau Banjar Adat. Desa Adat Awig Awig dengan demikian merupakan unit desa adat yang diturunkan dari peraturan desa  yang  mengatur  tata  cara  desa  yang  normal  dalam  kehidupan  sehari  hari,  dan  oleh  desa  Prajuru (perangkat)  sebagai  pedoman  untuk  peraturan  dan  peraturan,  dengan  sanksi  dan  tata  cara  yang  juga digunakan.  Melindungi  kepentingan  adat  desa  dalam  segala  aspek  kehidupan  masyarakat  adat  desa. Demikian pula hukum adat berlaku di wilayah adat desa. Sayangnya, keberadaan desa adat Awig-Awig tidak  semurni  dulu,  Awig  Awig  mengancam  keberadaannya.  Oleh  karena  itu,  desa  adat  Awig  Awig perlu dihidupkan kembali secara efektif terhadap kehidupan masyarakat Hindu di wilayah desa adat. Sebelum perubahan itu sangat tergantung pada kapasitas negara itu sendiri (Made, 2021) . Untuk mencapai tujuan bersama tersebut, masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam proses  pembuatan  kebijakan  melalui Paruman ,  atau  yang  biasa  disebut  dengan  konferensi,  dalam rangka  memenuhi  kewajibannya  dan  menjaga  keutuhan  harmoni  keseimbangan Tri  Hita  Karana di desanya. Para pelanggar awig-awig dapat dikenakan hukuman berupa sanksi-sanksi yang telah disetujui oleh krama dan diterapkan oleh prajuru Desa Adat /Banjar Adat .
Desa  adat  adalah  merupakan  kesatuan  masyarakat  dimana  rasa  kesatuan  sebagai  warga  desa adat terikat oleh wilayah tertentu (karang desa) dengan batasbatas yang jelas dan terikat pula oleh satu sistem tempat persembahyangan yang disebut kahyangan tiga yang terdiri dari Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem (Widya Satya Dharma, 1999).
Dalam kasus seperti itu, penting untuk menjatuhkan sanksi pada desa tradisional Bali karena dapat menjadi hukum terkuat di Bali. Karena bagaimanapun perubahan yang terjadi di Bali juga akan terjadi di wilayah desa adat lainnya, dimana di wilayah desa adat sekarang banyak bentuk perubahannya salah satunya adalah bidang Pawongan.(masyarakat) tidak hanya banyak dihuni oleh masyarakat asli Bali. . tetapi juga menjadi tempat tinggal banyak pendatang dari berbagai suku, ras, agama, kondisi ini mempengaruhi perbedaan dari perbedaan budaya, perbedaan cara beribadah dan cara beribadah yang berbeda, perbedaan gaya hidup, yang dapat menyebabkan adanya dan berkembangnya konflik budaya.
Di Banjar Tegehe, Desa Adat Sempidi, terjadi pelanggaran awig-awig, seperti tidak mengikuti tata krama saat menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Tegeha Adat Banjar, namun karena penerapan  sanksi  banjar  prajuru  tidak  tegas.  mengakibatkan  pelanggaran  berulang.  Fenomena pelanggaran awig-awig telah dipelajari baik di Banjar Adat maupun desa adat lainnya di Bali, namun dari  sudut  yang  berbeda,  seperti  perbedaan  hukuman  yang  diterapkan  dan  jangka  waktu  yang ditentukan..
Hal ini menyebabkan saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Penerapan Sanksi Pelanggaran Awig-Awig Terhadap Krama Banjar Tegeha Desa Adat Sempidi ” karena melihat situasi yang terjadi dilapangan adanya hambatan dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran awig-awig .

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  hal  di  atas,  pertanyaan  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah:  Bagaimana  Banjar Tegeha Desa Adat Sempidi menerapkan hukuman terhadap warga/krama Banjar yang melanggar? dan Bagaimanakah  faktor  penghambat  menjatuhkan  sanksi  terhadap  krama  banjar  Tegeha  Desa  Adat Sempidi yang melakukan pelanggaran ?

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  hukum  empiris.  Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan  berbasis  masalah  yang  berkaitan  dengan  masalah  hukum  yang  dihadapi  dengan menerapkan pendekatan sosiologi hukum yang berusaha mengembangkan suatu pendapat.pengetahuan asli  dengan  membandingkan  studi  hukum  dan  masyarakat  dan  pendekatan  praktis  yang  digunakan karena  banyak  peristiwa  yang  terjadi.  dalam  masyarakat.  Penelitian  dilakukan  oleh  peneliti  yang dilakukan di Banjar Tegeha, Desa Adat Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, karena kurangnya  ketegasan  dalam  menerapkan  sanksi  kepada  pelanggar.  Analisis  data  yang  sah  dilakukan dari  analisis  data  kualitatif  dengan  menerapkannya  secara  deskriptif,  yaitu  memilih  dan  mensintesis data  yang  diperoleh  menjadi  data  yang  relevan  dengan  masalah  yang  dihadapi,  kemudian  dianalisis. Data dikumpulkan sebagai data primer dan data sekunder diklasifikasikan dan diidentifikasi, dari data primer dan data sekunder diolah dengan metode analisis kualitatif. Setelah melakukan analisis kualitatif, data akan disajikan secara deskriptif berdasarkan hasil studi lapangan. Menurut (Hadi, 2000) Penelitian atau  research  adalah  usaha  untuk  menemukan,  mengembangkan  dan  menguji  kebenaran  suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Jenis-jenis sanksi adat yang ada di Banjar Tegeha Desa Adat Sempidi
Banjar Adat Tegeha terletak tepat di jantung Kabupaten Badung yaitu di Desa Adat Sempidi, Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali. Kelurahan Sempidi terdiri dari 2 Desa Adat yaitu Desa Adat Sempidi dan Desa Adat kwanji. Desa Adat Sempidi terdiri dari 10 Bajar Adat yaitu  Banjar  Adat  Kangin,  Banjar  Adat  Tengah,  Banjar  Adat  Gede,  Banjar  Adat  Sungguhan,  Banjar Adat Sebita, Banjar Adat Grogak, Banjar Adat Ubung, Banjar Adat Batenasem, Banjar Adat Pande dan Banjar Adat Tegeha. Sedangkan Desa Adat Kwanji terdiri dari 3 Banjar Adat yaitu Banjar Adat Kwanji Kaja, Banjar Adat Kwanji Kelod dan Banjar Adat Umagunung. Banjar Adat Tegeha Desa Adat Sempidi terbentuk  pada  tanggal  27  bulan  Juli  tahun  1957 dimana  pada  saat  itu  Banjar  Adat  Tegeha  Menjadi Banjar  yang  kedua  terbentuk  setelah  Banjar  Adat  Kangin.  Banjar  Adat  Tegeha  Desa  Adat  Sempidi memiliki 567 orang jumlah penduduk yang tercatat dengan 122 jumlah KK.
Di  Banjar  Tegeha  Desa  Adat  Sempidi  terdapat  peninggalan  sejarah  yaitu  sebuah  pura  yang bernama Pura Gede Ulun Negara yang dimana pura tersebut terbentuk sebelum Desa Adat dan Banjar Adat  di  sempidi  terbentuk.  Pura  tersebut  juga  telah  diakui  sebagai  cagar  budaya  oleh  Pemerintah Kabupaten  Badung.  Di  dalam  menjalankan  kegiatan  dalam Banjar  Adat ,  struktur  organisasi  yang menjalankan awig-awig .
Menurut Sugira,  (2002) “  Tri  Hita  Karana  adalah  merupakan  tiga  unsur  keseimbangan  yang dapat  mendatangkan  kesejahteraan  dalam  kebahagiaan  hidup  manusia  secara  batiniah  dan  lahiriah sehingga terwujudlah apa yang menjadi tujuan hidup sesuai dengan ajaran Hindu yaitu “ Moksartham Jagadhita”, kebahagiaan hidup dunia dan diakhirat “
Surpha,  (1993) Tugas  dan  wewenang  Desa  Adat  Menurut  I  Wayan  Surpha,  secara  garis besarnya kewajban warga desa adat meliputi:
a. Melaksanakan ayahan desa (tugas-tugas krama desa) Ayahan desa berupa: kerja bakti memperbaiki atau  membangun  pura  milik  desa  adat,  menyelenggarakan  upacara  Dewa  Yajna  (ngodalin)  di  pura milik  desa,  menyelenggarakan  Bhuta  Yajna  (mecaru)  di  desa  setiap  tilem  kesanga,  melaksanakan upacara  makiyis,  menyelenggarakn  pembangunan-pembangunan  untuk  kepentingan  desa  adat,  dan melaksanakan tugas-tugas lainnya bagi desa adat.
b. Wajib tunduk dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku bagi desa adat yaitu : awig-awig baik tertulis  maupun  tidak  tertulis,  paswara  dan  sima  yang  telah  berlaku.  Selain  itu  warga  desa  adat berkewajiban  pula  menjaga  keamanan  dan  ketentraman  bersama,  menjaga  nama  baik  desanya  dan melaksanakan suka-duka (gotong royong) antara sesamanya.
Menurut Muhammad, (2002) Merumuskan unsur-unsur dari masyarakat hukum sebagai berikut: a. Kesatuan manusia yang teratur.
b. Menetap disuatu daerah tertentu.
c. Mempunyai penguasa-penguasa.
d. Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berujud, dimana para anggota kesatuan masing- masing  mengalami  kehidupan  dalam  masyarakat  sebagai  hal  yang  wajar  menurut  kodrat  alam  dan tidak  seorangpun  diantara  para  anggota  itu  mempunyai  pikiran  atau  kecenderungan  untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh.
Organisasi  tersebut  bernama prajuru sebagai  pemerintah Banjar  Adat dan  juga  sebagai penyelenggara  tata  kehidupan  bermasyarakat  di Banjar  Adat /Desa  Adat  yang  berkaitan  dengan parahyangan, palemahan dan pawongan yang diakui maupun dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sudantra I Ketut, 2007) .
Di Bali, ada awig awig, bagian penting dari masyarakat Bali. Bali dikenal sebagai rumah bagi banyak  desa  tradisional  yang  sering  memiliki  Awig-awig  (keinginan  desa).  Awig  Awig  di  desa  adat menjadi penting karena dapat mengatur kesatuan masyarakat hukum adat di Bali berdasarkan kesatuan tradisi  dan  tata  kehidupan  sosial  yang  diwariskan  secara  turun-temurun  dan  terikat  oleh  falsafah  Tri Hita Karana.
Awig  Awig  adalah  aturan  yang  ditetapkan  oleh  desa  Adat  atau  krama  Banjar  Adat,  yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Tri Hita Karana sesuai dengan desa Mawacara dan agama di masing-masing desa / Banjar  Adat. Bali. 2019 Tentang Desa  Adat di Bali, Pasal 1 No. 29. Desa  Adat  Awig  Awig  adalah  hukum  adat  yang  mengatur  dan  mengendalikan  perilaku  anggota masyarakat  dalam  kehidupan  bermasyarakat  agar  tercipta  ketertiban,  ketentraman  dan  ketentraman dalam masyarakat.
Dalam  kurun  waktu  5  tahun  terakhir  sejak  2017  tercatat  beberapa  pelanggaran  awig-awig khususnya  dalam  mengikuti  paruman  (rapat)  dan  kegiatan  lainya  yang  diselenggarakan  oleh  Banjar Adat Tegeha Desa Adat Sempidi.
Di  dalam  awig-awig  Desa  Adat  Sempidi  yang  juga  berlaku  di  Banjar  Tegeha  Palet  28  indik Pamindanda Pawos 71 angka (3) ditentukan bentuk-bentuk sanksi sebagai berikut : Danda Artha (sanksi dalam bentuk materi), Danda Sangaskara (melakukan ritual), Dedosan utawi danda artha lan paweweh nyane (denda dalam bentuk uang dan bunganya, Penyitaan/lelang, Nunas Pengampunan (masuwaka) (permohonan maaf), Nenten polih suaran kulkul (tidak dapat informasi adat), Danda Jiwa (dikucilkan), Kawusang dados angga Banjar (diberhentikan sebagai warga banjar).
Karena  yang  lain  dari  bagian  sanksi  Jiwa  danda  tersebut  sudah  termasuk  melanggar  hukum positif  yang  berlaku  di  Negara  Republik  Indonesia  dan  juga  berkaitan  dengan  pelanggaran  HAM contohnya  Kapademang  (dibunuh)  dan  Mapulang  ke  pasih.  (ditenggelamkan  ke  laut).  Dengan berkembangnya zaman jenis-jenis sanksi tersebut sudah tidak lagi diterapkan di masyarakat bahkan ada juga Desa Adat atau Banjar adat telah menghapus sanksi-sanksi tersebut dari awig-awig mereka.
Dengan perubahan  zaman dan perubahan hukuman, maka perlu diterapkan  hukuman  kepada pelaku di desa adat Bali, karena jig mungkin merupakan tameng pertahanan yang paling kuat di Bali. Karena bagaimanapun perubahan yang terjadi di Bali juga akan terjadi di wilayah desa adat lainnya, dimana di wilayah desa adat saat ini banyak sekali bentuk perubahannya, salah satunya oleh masyarakat Bali, tidak hanya dihuni oleh masyarakat adat Bali  saja. . tetapi juga menjadi  tempat tinggal banyak pendatang  dari  berbagai  suku,  ras,  agama,  kondisi  tersebut  mempengaruhi  perbedaan  perbedaan budaya,  perbedaan  cara  beribadah  dan  perbedaan  gaya  hidup,  yang  dapat  menyebabkan  adanya  dan berkembangnya konflik budaya. sebelumnya dimiliki oleh krama Desa Adat.

## 2. Hambatan Dalam Penerapan Awig-Awig Banjar Tegeha Desa Adat Sempidi
Pedoman  perilaku  pada  masyarakat,  diikuti  dengan  langkah-langkah  hukum  yang  dapat  menjamin kewenangan untuk menegakkan nilai dan peraturan yang  berlaku, dan untuk membimbing hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. ditentukan secara eksplisit di panel kustom (Saptomo, 2010) Hanya saja  tidak  semua  perbuatan  yang  dilarang  memiliki  kesamaan  dengan  semua  kebiasaan,  tergantung kondisi  yang  bersangkutan.  Konflik  kriminal  di  kalangan  orang  dewasa  terutama  karena  kelesuan ekonomi  nasional  telah  menimbulkan  banyak  krisis  di  masyarakat,  seperti  krisis  kepercayaan,  krisis integritas nasional, krisis legitimasi dan krisis moralitas, yang dapat menimbulkan konflik sosial, seperti sengketa  adat.  Sengketa  adat  yang  tidak  bersifat  pidana  diselesaikan  untuk  menyelesaikan keseimbangan alam semesta yang terganggu bukan dengan keadilan, sehingga bukan kejahatan yang digunakan tetapi diselesaikan oleh praktisi (pertemuan) dan juga memberikan sanksi yang tidak dapat disangkal  kepada  penciptanya.  Pengenaan  sanksi  berupa  hukuman  ritual  seperti  shalat  atau  bersuci (Jamin, 2001) .
Dalam penerapan sanksi tersebut terdapat polemik pada masyarakat terutama yang dikenakan sanksi,  dulu  pernah  ada  yang  memprotes  katanya  waktunya  terlalu  mepet  sehingga  tidak  sempat menyiapkan  uang  untuk  membeli  beras  dan  sudah  dikenakan  ketikel  katanya  dan  ada  ada  juga masyarakat yang menerima dengan lapang dada dikenakan sanksi akibat pelanggaran yang dilakukan katanya dia sadar sudah melakukan kesalahan dan berjanji tidak melakukannya lagi. Secara ini awig- awig dan penerapan sanksinya kan sudah disetujui oleh semua masyarakat sewaktu paruman saya kan sebagai kelihan tinggal  menjalaninya  saja  dan  penerapan  sanksinya  bilamana  kedapatan  warga  yang melanggar, ya mau tidak mau warga harus mematuhi semua peraturan yang ada di dalam awig-awig tersebut  karena  mereka  semua  yang  telah  menyetujui awig-awig tersebut  beserta  sanksi-sanksinya sewaktu paruman pada saat itu. (wawancara denga I Putu Masda Sebagai Kelihan Adat Banjar Tegeha Sempidi pada Tanggal 23 April 2022).
Terkait adanya polemik di masyarakat tentang penerapan sanksi tersebut, penulis mencari tahu informasi  di  masyarakat  dengan  langsung  mewawancarai  beberapa  pelanggar awig-awig yang dikenakan sanksi untuk mendapatkan informasi tentang polemik dalam penerapan sanksi tersebut. pelanggar tidak keberatan dikenakan sanksi sebagaimana mestinya tetapi yang menjadi keluhan adalah waktu penerapan sanksi tersebut yaitu hanya 3 hari saja, sedangkan itu sanksinya harus memberi 2 kg beras kepada  semua kk yang ada di Banjar Tegeha,  sekarang kan  untuk membeli berasnya kita butuh uang apalagi itu tidak sedikit jumlahnya bagi kalangan orang yang seperti saya yang ekonominya kurang  mampu  seperti  ini.  Pada  saat paruman pengesahan awig-awig beserta  sanksinya  tersebut kebetulan  saya  tidak  hadir,  kalo  misalkan  saya  hadir  pasti  saya  tidak  setuju  dan  minta  waktu  dalam penerapan sanksi tersebut diperpanjang lagi. (wawancara dengan Si Made Oka Putra pada tanggal 26 April 2022).
pelanggar sanksi sedemikian rupa dengan waktu yang sudah ditentukan saya tidak keberatan karena  saya  sadar  akan  kesalahan  saya  dan  lagi  pula  waktu paruman pengesahan awig-awig beserta sanksinya  tersebut  saya  hadir  dan  ikut  menyetujuinya  karena  itu  semua  kan  demi  kebaikan  seluruh masyarakat  adat  Banjar  Tegeha  sehinggga  harapanan  kedepan  dengan  adanya awig-awig tersebut beserta  sanksinya  bisa  membuat kerama Banjar  kita  lebih  maju  dan  lebih  disiplin  dalam  mengikuti kegiatan adat lainnya. (wawancara dengan Nyoman Mudita pada tanggal 29 april 2022).
Berdasarkan hasil penelitian, hambatan-hambatan yang kerap terjadi di saat penerapan sanksi terhadap pelanggar awig-awig berupa khususnya bagi pelaku pelanggar awig-awig yang tinggal di luar daerah  banjar  karena  sering  berhalangan  hadir  jika  diundang  untuk  mengikuti paruman penerapan sanksi dengan alasan berbagai macam “mungkin dia sengaja mengulur  waktu sehingga dia berharap melupakan kesalahannya” dan hambatan-hambatan lain yaitu seringnya warga yang membandel saat penerapan sanksi tersebut “pernah ada kejadian ada seorang pelanggar yang seharusnya memberikan 2 kg  beras  ke  setiap  kk  tapi  beras  yang  diberikan  hanya  1  kg  saja,  setelah  ketahuan  melakukan pelanggaran  tersebut,  orang  tersebut  langsung  dikenakan penikel atau  hukuman  dilipat  gandakan”. (wawancara dengan I Putu Masda sebagai Kelihan Adat pada tanggal 23 april 2022)
Dapat  dikatakan  bahwa  faktor-faktor  yang  menjadi  hambatan  dalam  penerapan  sanksi pelanggaran awig-awig di antara lain : Si Pelanggar sering mengulur-ulur waktu, si pelanggar sering membandel, si pelanggar berlaku curang dengan mengurangi takaran berat beras.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Dari Uraian bab per bab di atas dapat disimpulkan bahwa :
Penerapan  sanksi  terhadap  pelanggar  awig-awig  di  Banjar  Tegeha  Desa  Adat  Sempidi  dalam kurun  waktu  5  tahun  terakhir  yang  rata-rata  terjadi  10  pelanggaran  tidak  dilaksanakan  sebagaimana yang  diamanatkan  awig-awig.  Terhadap  pelanggar  awig-awig  yang  tidak  hadir  mengikuti  paruman dikenakan sanksi melalui proses paruman yang memutuskan sanksi berupa beras 2 kg yang diputuskan melalui paruman.
Dapat  dikatakan  bahwa  faktor-faktor  yang  menjadi  hambatan  dalam  penerapan  sanksi pelanggaran awig-awig di antara lain : Si Pelanggar sering mengulur-ulur waktu, kemudian si pelanggar sering membandel, dan si pelanggar berlaku curang dengan mengurangi takaran berat beras.

## 2. Saran
Kepada  masyarakat:  Hendaknya  mentaati  apa  yang  kira  diatur  bagian  dalam  awig-awig  kepada menjauhi  pengenaan  hukuman  semenjak  prajuru  Banjar  yang  bisa  melahirkan  penyepelean  bagian dalam mengamalkan kompromi di masyarakat.
Kepada  prajurit:  Di  dalam  memberikan  sanksi  kepada  masyarakat,  hendaknya mempertimbangkan limit waktu yang lebih banyak dalam kewajiban pemenuhan sanksi.
Dalam seksi menazamkan koneksi mufakat sirat-sirat krama Desa Adat khususnya di bilangan Banjar Tegeha Desa Adat Sempidi bisa dilakukan sejumlah cara: Meningkatkan umbi kekuasaan orang prajuru  kampung  kehalusan  terhitung  juga  kenaikan  umbi  kekuasaan  orang  prajuru  perangkat) kehalusan jalur maupun prajuru kampung kehalusan, selalu mewujudkan penghampiran terhadap krama kampung kehalusan peri pentingnya mengempu kesimpulan perserikatan dan grup di stadium kampung kehalusan maupun jalur kehalusan agar terciptanya situasi yang aman, tentram, tata di semesta kampung kehalusan  dan  jalur  kehalusan,  lebih  menekankan  dan  mengintensifkan  perserikatan  dan  grup  demi terciptanya  ajeg  kampung  kehalusan  di  bali  khususnya  Indonesia  muka  umumnya,  Menghilangkan/ menangkal kebiasan-peraturan negatif yang jiwa di masyarakat, desa kehalusan maupun jalur kehalusan diharapkan menyimpan kekuasaan filterisasi terhadap peradaban orang dan takjub yang bersemangat negative,  desa  Adat  maupun  jalur  kehalusan  diharapkan  mampu  membentuk  tiru  mengoperasikan program yang terdapat di semesta kampung maupun jalur kehalusan itu orang.

## DAFTAR BACAAN
Hadi, S. (2000). Metode Research Jilid I . ANDI. Jamin, M. (2001). fenomena pengadilan massa dalam perspektif sosiologi hukum, dalam satjipto Rahardjo, wajah hukum di era reformasi . PT Citra Aditya Bakti . Made, D. C. I. (2021). desa adat kesatuan masyarakat hukum adat di provinsi Bali . Denpasar upada sastra. Muhammad, B. (2002). Asas-asas Hukum Adat, cetakan ke 11 . Pradnya Paramita. Putra,  A.  T.  istri.  (1997). pemberdayaan  hakim  perdamaian  desa  dalam  menyelesaikan  kasus  adat  diluar pengadilan . Unud . Saptomo, A. (2010). Hukum dan kearifan lokal : revitalisasi hukum adat Nusantara . Grasindo. Sudantra I Ketut, D. (2007). wiraca lan panin dana pemberdayaan desa pakraman dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan . Upada sastra.
Sugira, I. K. S. (2002). Tri Hita Karana Dalam Pembangunan Berwawasan Budaya Masyarakat Bali . Surpha, I. W. (1993). Eksistensi Desa Adat di Bali, . PT. Upada Sastra . Widya  Satya  Dharma.  (1999).  Kajian  Hindu  Budaya  dan  Pembangunan  Edisi  Puputan  STIE. Kajian  Hindu Budaya , 5 (2), 23.