## TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  PEMENUHAN  HAK-HAK  ANAK  DI  LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS  I A MAKASSAR
OLEH :

## HERLINA SULAIMAN DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

## ABSTRACT
The perpetrator of the criminal act of the child cannot be equated with criminal adults. Therefore it needs more  attention  in  the  case  of  children.  However,  the  child  is  the  successor  Nations  that  should  be developed physically and mentally. The purpose of this research is to analyze the role of the Ombudsman in the performance of Marisa Polres versioned as well as analyze constraints are faced by Investigators in Marisa Polres versioned. This type of research is research used empirical research focus i.e. normative on secondary data sources (research libraries). This research uses the main data source i.e. secondary data, backed up with primary data sources. Secondary data is used that is derived from legislation such as the ACT on the criminal justice system of the child, the child protection ACT, Act No. 8 Of 1981 Year Book of the Police Act, Police ACT and some of the literature-literature as well as the results of his research,  and books related to the role of the Ombudsman in conducting versioned on criminal act committed by the child.  Research  results  show  that  Marisa  Polres  in  performing  the  investigation  is  a  criminal  act committed  by  the  child  by  women  and  children  protection  Unit  (UPPA).  Starting  from  the  stage  of investigation, arrest, detention up at the stage of investigation conducted in accordance with the mandate of the ACT on the criminal justice system. Investigators in conducting versioned, get consideration from BAPAS. In addition, the investigators also act as mediator to conduct deliberations involving the child and the  parent/guardian, the  victim  and  the  parent/guardian, supervisor  of community,  social  professional pekera based on approach restorative. Obstacles faced by Investigators in the conduct of Marisa  Polres diversion  that  is  not  yet  the  existence  of  BAPAS  in  counties  Marisa  so  complicate  investigators  to coordinate-in  terms  of  asking  for  consideration  in  doing  versioned.  In  addition  the  party  victims sometimes do not want to make peace so that the attempted diversion by Investigators was not achieved.
Key Words: Diversion, Crime, Police

## A. PENDAHULUAN
Manusia  tidak  pernah  bisa  memilih  untuk  dilahirkan  sebagai  dari  ras  atau  etnis tertentu.  Adanya  perbedaan  ras  atau  etnis  tidak  dengan  sendirinya  berarti  terdapat
perbedaan  hak  dan  kewajiban  antar  kelompok  ras  atau  etnis  dalam  masyarakat  dan negara.  Setiap  warga  negara    berhak  memperoleh  perlakuan  yang  sama  untuk mendapatkan  hak-hak  sipil,  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  Perundang-undangan,  tanpa  membedakan  ras  dan  etnis,  dalam pemberian  perlindungan  terhadap  warga  negara  dari  segalah  bentuk  tindakan diskriminasi ras dan etnis, diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh KOMNAS HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang  dilakukan secara berkala atau insedental dengan cara memantau, mencari fakta, menilai  guna  mencari  dan  menemukan  ada  tidaknya  diskriminasi  ras  dan  etnis  yang ditindak  lanjuti dengan rekomendasi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
Hak  Asasi  yang  dimiliki  setiap  manusia  merupakan  hak  dasar  yang  bersifat universal  dan  langgeng  yang  dilindungi,  dihormati,  dipertahankan  dan  tidak  boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun, mereka memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Adanya persamaan hak yang dimiliki oleh setiap individu bukan hanya ditujukan pada orang dewasa tapi diberlakukan juga bagi anak-anak  baik  yang  sudah  lahir  maupun  anak  yang  masih  berada  dalam  kandungan Ibunya. Pernyataan ini diperjelas dalam Pasal 1 angka 5 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun  dan  belum  menikah  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan  apabila  hal tersebut adalah demi kepentingannya.
Anak  adalah  bagian  dari  genersi  muda  sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia yang  merupakan  potensi  dan  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  yang  memiliki peranan  strategis  dan  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus,  memerlukan  pembinaan  dan perlindungan  dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang, karena di dalam diri anak terdapat hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kedua Pasal 28 ayat ( 2 ).
Berhubungan  dengan  proses  perkembangan  adalah  saat  anak  menyadari permintaan  dan  syarat–syarat  hidup  dalam  suatu  lingkungan.  Meskipun  masih  dalam
lingkungan keluarga, batas–batas dalam bentuk disiplin mulai dapat diberikan. Disiplin yang  tegas  tetapi  disertai  kasih  sayang  akan  membantu  anak  dalam  perkembangan emosinya.  Sebaliknya  jika  disiplin  dilakukan  dengan  kekerasan  yang  tidak  beralasan dan  tanpa  kasih  sayang,  akan  menimbulkan  keragu-raguan  pada  diri  anak  dan  anak akan  kehilangan  kepercayaan  diri.  Apabila  ini  terjadi  pada  dua  anak  dalam  satu keluarga  (Seayah/Seibu)  secara  individual,  perkembangan  emosinya  akan  jelas  bisa dibedakan.
Pelaksanaan pembinaan dan pemberian perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan  baik  yang  menyangkut  kelembagaan  maupun  perangkat  hukum  yang  lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.
Perkembangan  zaman  dan  teknologi  seperti  sekarang  ini,  sering  menyebabkan terjadinya pergesaran  nilai, norma, budaya dan adat ketimuran, yang tidak dapat kita abaikan, karena membawa pengaruh baik yang positif maupun negatif bagi masyarakat, tak terlepas pula bagi anak.
Kadang  kala  perilaku  anak  sering  menyimpang  dalam  perkembangan  tingkah lakunya,  yangmemperlihatkan  gejala  perilaku  anak  menjurus  kepada  tindak  pidana kejahatan, seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian antar pelajar dan lain-lain.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  anak  tersebut  diharuskan  berhadapan  dengan proses hukum yang disamakan dengan orang dewasa. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  anak,  dapat  disebabkan  oleh  berbagai faktor, baik dalam lingkungan anak itu sendiri maupun dari luar, faktor tersebut antara lain  dampak  negatif  perkembangan  yang  cepat,  arus  globalisasi  dan  komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan cara hidup atau pergeseran nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat.
Menyangkut  hal  di  atas  mengenai  penyimpangan-penyimpangan  yang ditimbulkan  sang  anak,  baik  penyimpangan  berat  maupun  ringan  perlu  diberikan perhatian besar, baik dari pihak keluarga, masyarakat, maupun dari pihak pemerintah.
Untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan maka diperlukan kaidah atau norma  yang  dapat  dijadikan  pedoman  hidup  manusia  serta  menentukan  apa  yang
seharusnya  dapat dilakukan oleh manusia dan  apa  yang tak boleh dilakukannya.  Oleh karena  itu  diperlukan  penanganan  sejak  dini  terhadap  bahaya-bahaya  yang  dapat ditimbulkan  dari  penyimpangan  yang  dilakukan  anak,  dan  memberikan  pengawasan serta  pembinaan  terhadap  anak,  baik  dari  pihak  orang  tua  yang  mengawasi  perilaku anak-anak  secara  langsung,  serta  keikutsertaan  atau  peran  serta  dan  keterpaduan berbagai pihak, baik masyarakat umum maupun pemerintah khususnya.
Sehubungan  dengan  itu  menganalisis  persoalan  secara  rasional  dan  mendasar agar dapat dipecahkan sebaik-baiknya dapat juga dilihat dari pendapat Muladi (Djisman Samosir : 1992 :1) yaitu sebagai berikut :
“Pengaruh  perubahan  sosial  sebagai  akibat  perubahan  proses  modernisasi mengharuskan setiap orang untuk menganalisis segala sesuatu secara rasional dan mendasar, agar setiap masalah yang timbul di Masyarakat dapat dipecahkan sebaik- baiknya. Demikian juga di dalam usaha mencapai suatu sistem hukum pidana yang mantap,  para  perencana  dan penyelenggara  hukum pidana  harus memperhitungkan  kenyataan-kenyataan  kemanusiaan  dan  sosial,  serta  mencoba untuk  menciptakan  prasyarat-prasyarat  yang  sedapat  mungkin  jelas  dan  efisien serta selalu menyesuaikan pada kecenderungan yang menjadi tanda ciri dari suatu masyarakat”.
Indonesia  yang  menganut  konsep  negara  hukum (Rechtstaat) idealnya memposisikan  hukum  sebagai  Panglima  untuk  menjamin  kepastian  tata  tertib  sosial (social  order) masyarakat  secara  objektif  dan  tampa  diskriminasi  serta  memberikan jaminan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  pelaksanaan  hak-hak  asasi  setiap individu.  Hal  tersebut  menjadi  konsekuensi  logis  dari  cita-cita  masyarakat  Indonesia untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis.
Sebagai  negara  yang  merdeka  idealnya  memiliki  suatu  perangkat  hukum  yang sesuai sebagai aspirasi sebagai suatu bangsa yang merdeka. Selain itu perangkat hukum tersebut  menjadi  aturan  main  yang  terbingkai  dalam  suatu  kodifikasi  hukum  untuk menjaga  agar  selaras  dengan  rasa  keadilan  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam masyarakat  yang  merupakan  persyaratan  utama  terciptanya  masyarakat  adil  dan makmur dimana melekat padanya perubahan kondisi sosial kultur.
Karena  itu  dalam  perumusan  suatu  aturan  hokum  hendaknya  otoritas  sosial dalam  hal  ini  pemerintah  hendaknya  melihat  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat apakahproduk  hukum  yang  dilahirkannya  telah  mengakomodir  kepentingan  dan keinginanmasyarakat.  Sehingga  pada  akhirnya  meminimalisir  reaksi-reaksi  kontra terhadap terhadap produk hukum yang dilahirkan serta perdebatan- perdebatanyangmungkin  lahir  sebagai  impilikasi  dari  eksistensi  produk  hukum tersebut.
Adapun  implikasi  dan  eksistensi  produk  hukum  tersebut  melahirkan  tujuan nasional  dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita  luhur  bangsa  Indonesia  menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang merata baik secara materiil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Demi  mewujudkan  cita-cita  luhur  bangsa  yang  tertuang  dalam  Undang-undang Dasar  1945,  olehnya  itu  diperlukan  suatu  perangkat  hukum  yang  dapat  mengayomi masyarakat,    terutama  dibidang  hukum  pidana.  Hal  ini  dapat  diwujudkan  melalui penegakan  hukum  pidana  yang  bekerja  secara  operasional  melalui  suatu  sistem  yang disebut sistem peradilan pidana (Criminal justice System).
Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang  dikenal  dengan  istilah  pembaharuan  hukum  ( law  reform ).  Pembaharuan  hukum nasional  sebagai  bagian  dari  rangkaian  pembangunan  nasional  ini  dilakukan  secara menyeluruh  dan  terpadu  baik  hukum  pidana,  hukum  perdata  maupun  hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materielnya.
Sebagai  suatu  sistem,  peradilan  pidana  mempunyai  perangkat  struktur  atau  sub sistem yang harus bekerja secara koheren, koordinatif dan integral agar dapat mencapai efisiensi dan efetivitas yang maksimal.
Subsistem-subsistem  ini  berupa  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan,  Advokat  dan Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  Lembaga  Pembinaan.  Inilah  dinamakn  struktur hukum (legal structure).
Lembaga  Pemasyarakatan  (LP)  sebagai  salah  satu  subsistem  peradilan  pidana mempunyai  peranan  penting    dan  strategis  di  dalam  penegakan  hukum  pidana,  yang
semua  itu  dapat  terwujud  dalam  pelaksanaan  pembinaan  bagi  narapidana  dan  anak didik  pemasyarakatan.  Pelaksaanaan  pembinaan  inilah  dikenal  dengan  nama Pemasyarkatan.
Adanya  perubahan  sistem  dalam  Pemasyarakatan,dari  Penjara  menjadi Pemasyarakatan membawa perubahan yang mendasar. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal  1  butir  ke-2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan, ditegaskan  bahwa  Sistem  Pemasyarkatan  adalah  suatu  tatanan  mengenai  arah  dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan  secara  terpadu  antara  pembina,  yang  dibina,  dan  masyarakat  untuk meningkatkan  kualitas  Warga  Binaan,  Pemasyarkatan  agar  mampu  menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan  tidak mengulangi kejahatan yang telah  dilakukanya, sehinga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan dalam pembangunan, dan dapat bertanggung jawab.(Tolib Effendi, 2013: 163).

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode penelitian Empirik  yaitu  penelitian  yang  langsung  dilakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  serta bentuk pelaksanaannya di lapangan,  bertujuan untuk menjelaskan proses pemenuhan hak-hak  bagi  Anak  Didik  Pemasyaratan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I  Makassar. Sedangkan  metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  sosiolagis.  Tipe penelitian  dalam  tesis  ini  bersifat  deskriptif,  yaitu  dengan  menganalisa  realitas  dan implementasi  hukum,  serta  memberikan  gambaran  tentang  fenomena  sosial  tertentu dan  digambarkan  secara  terperinci,  untuk  memberikan  informasi  secara  lengkap. Penelitian  ini  berusaha  untuk  menggambarkan  secara  terperinci  bagaimana pemenuhan hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar yang kemudian menyajikan secara lengkap.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a. Pemenuhan Hak-Hak Anak Didik Pemasyarakatan di  Lembaga  Pemasyarakatan Klas I Makassar.
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995  tentang Pemasyarakatan pasal 1  angka 1 memberikan pengertian mengenai pemasyarakatan. Disebutkan bahwa :
“Pemasyarakatan  adalah  kegiatan  untuk  melakukan  pembinaan  Warga  Binaan Pemasyarakatan  berdasarkan  sistem,  kelembagaan,  dan  cara  pembinaan  yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.
Selanjutnya  dalam  pasal  1  angka  3  di  sebutkan  lagi  :Lembaga  Pemasyarakatan yang  selanjutnya  disebut  LAPAS  adalah  tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.
Anak yang telah dijatuhkan pidana karena telah melakukan kejahatan akan dibina di Lembaga pemasyarakatan yang kemudian akan berganti status menjadi Anak Didik Pemasyarakatan.  Dalam  Pasal  1  angka  8  UU  No  12  tahun  1995  menjelaskan  tentang Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
a. Anak  Pidana  yaitu  anak  yang  berdasarkan  putusan  pengadilan  menjalani pidana  di  lembaga  pemasyarakatan  Anak  paling  lama  sampai  berumur  18 (delapan belas) tahun;
b. Anak  Negara  yaitu  anak  yang  berdasarkan  putusan  pengadilan  diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
c. Anak  Sipil  yaitu  anak  yang  atas  permintaan  orang  tua  atau  walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
Pada  saat  penulis  melakukan  penelitian  diLembaga  Pemasyarakatan  Klas  I Makassar  hanya  terdapat  anak  pidana.  Anak  negara  dan  anak  sipil  tidak  ada  karena pada  umumnya  mereka  diserahkan  kepada  dinas  sosial  (Wawancara  dengan  Ibu  Sira Te’dang Patandean pada tanggal 20 januari 2014).
Senada  dengan  ibu  Sira  Te’dang  Patandean  ,  Bapak  Andi  Moh.  Hamka  juga menjelaskan  bahwa  alasan  tidak  adanya  anak  sipil  dan  anak  negara  di  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  I  Makassar  disebabkan  seringnya  hakim  memberikan  putusan terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  dengan  putusan  sebagai  anak  pidana bukan anak negara dan anak sipil. Hal ini disebabkan karena kasus yang dilakukan oleh anak-anak  tersebut  tergolong  kasus-kasus  yang  berat.  Kalaupun  ada  putusan  yang
menempatkan anak tersebut menjadi anak sipil atau anak negara, maka anak tersebut langsung diserahkan kepada Dinas Sosial atau dikembalikan kepada orang tuanya.
Dalam  pasal  60  ayat  (1)  UU  No.  3  tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak disebutkan  bahwa  :  Anak  Didik  Pemasyarakatan  ditempatkan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Kemudian dalam Pasal 18  UU  No  12  Tahun  1995  ayat  (1)  menjelaskan  juga  :  Anak  Pidana  ditempatkan  di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
Apabila  mengacu  pada  pasal  tersebut  seharusnya  Anak  Didik  Pemasyarakatan tidak  ditempatkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I  Makassar  karena  Lembaga Pemasyarakatan  tersebut  hanya  diperuntukkan  Narapidana  Dewasa  tetapi  pada kenyataannya  disana  terdapat  lebih  dari  70  orang  tahanan  dan  30  orang  Anak  Didik Pemasyarakatan.
Pada awalnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar tidak terdapat tahanan anak maupun Anak Didik Pemasyarakatan. Tetapi anak-anak tersebut berada di Rumah Tahanan Negara Klas I  Makassar.

## b. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar
Ketika  berbicara  mengenai  pemenuhan  hak  anak  di  Lembaga  Pemasyarakatan sudah tentu sangat berkaitan dengan sumber daya manusia dalam hal ini potensi yang ada  pada  Pegawai  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I  Makassar.  Dari  hasil  data  yang penulis  dapatkan  jumlah  pegawai  pria  sebanyak  104  orang  dan  wanita  sebanyak  19 orang  dengan  total  123  orang  pegawai  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I  Makassar. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan yaitu:
1. SMA atau SMK : 59   orang
2. Diploma                 : 13 orang.
3. S1 : 37   orang
4. S2
:14 orang
5. Akip
: 8 orang
Berdasarkan data diatas jumlah pegawai yang memiliki pendidikan terkahir SMA dan SMK adalah 59 orang, Diploma (termasuk AKIP) sebanyak 13 orang, S1 sebanyak
37 orang, S2 sebanyak 14 orang, dan AKIP (Akademi Ilmu Pemasyarakatan) sebanyak 8 orang.  Dengan  demikian  tingkat  pendidikan  dari  para  pegawai  Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar menurut penulis sudah cukup memadai.

## D. PENUTUP
Pemenuhan  hak-hak  terhadap  anak  didik  pemasyarakatan  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, dibeberapa poin yang terdapat dalam pasal 14 belum terpenuhi dengan baik, seperti :
a. Anak  didik  pemasyarakatan  masih  di  tempatkan  atau  disatukan  dengan tahanan dewasa, meskipun telah memiliki blok tersendiri khusus untuk anak didik  pemasyarakatan  tetap  masih  bersosialisasi  di  lingkungan  yang  sama dengan dewasa.
b. Kualitas makanan yang disediakan masih kurang memadai baik dari segi rasa dan  kebersihan,  dan  menu  makanan  yang  di  berikan  kepada  anak  didik pemasyarakatan  masih  disamakan  dengan  warga  binaan  dewasa,  walaupun telah  ada  surat  ketetapan  (SK)  pembentukan  tim  pembina  khusus  blok  anak, berlaku pada tanggal 1 Februari 2014, namun kenyataannya belum terlaksana.
c. Dari  segi  pemenuhan  pendidikan,  program  pendidikan  yang  diberikan  sering tak  berjalan  dengan  baik,  atau  tak  terlaksana  dengan  baik,  disebabkan singkatnya masa hukuman untuk anak, sehingga anak yang telah berada di luar lembaga pemasyarakatan tak melanjutkan lagi pendidikan yang telah diberikan selama didik di lembaga pemasyarakatan. Kualifikasi keahlian dan pendidikan petugas  atau  pembina,  kadang  tak  sesuai  dengan  bidang  yang  dibebankan padanya,  dan  petugas  yang  membina  dan  memberikan  materi  kepada  anak didik  pemasyarakatan  juga  dibebani  tugas  administrasi,  serta  tidak  adanya daya paksa petugas terhadap anak didik pemasyarakatan juga mempengaruhi pembinaan keterampilan dan program pendidikan tak berjalan efektif.
d. Pemenuhan  dibidang  kesehatan  masih  belum  terlaksana  dengan  baik  karena disebabkan oleh kurangnya tenaga medis dan alat-alat kesehatan yang kurang memadai.
Prisonisasi  terhadap  anak  didik  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I  Makassar sangat rentan terjadi, disebabkan anak di tempatkan atau disatukan di Lembaga
pemasyarakatan  yang  sama  dengan  tahanan  dewasa,  dimana  masa  anak-anak atau  remaja  adalah  masa  mencari  jati  diri,  dan  terkadang  anak  sering  meniru apa yang dilihatnya di Lingkungan dimana  anak berada,  atau dengan  kata lain baik buruknya lingkungan mempengaruhi tumbuh kembang dan pola pikir anak. Yang  menjadi  hambatan  dalam  pemenuhan  hak-hak  anak  didik  pemasyarakatan yaitu: minimnya  anggaran yang tersedia menyebabkan beberapa program  pendidikan dan  keterampilan  tak  dapat  berjalan  dengan  maksimal.  Kualitas  petugas  yang  kadang tak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan keterampilan, serta minimnya fasiltas dan sarana prasarana yang menunjang pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan seperti fasilitas  pendidikan,  perpustakaan,  fasilitas  olah  raga,  serta  fasilitas  pelatihan keterampilan.  Dan  kurangnya  peranan  masyarakat  dalam  program  pembinaan  anak didik pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis DanSosiologis) . PT Toko Gunung Agung Tbk. cetakan ke-2: Jakarta.
__________,  2009. Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial Prudence). Kencana Predana Media Group. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1: Jakarta.
Ansori Sabuan, dkk, 1990 . Hukum Acara Pidana . Angkasa. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1: Bandung.
Azyumardi  Azra,  2006. Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional  Rekonstruksi  Dan Demokratisasi. Kompas : Jakarta.
Barda  Nawawi  Arief,  2004. Beberapa  Masalah  Perbandingan  Hukum Pidana.  PT  Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua: Jakarta.
Djisman  Samosir,  1992 .  Fungsi  pidana  penjara  dalam  sistem  pemidanaan  di  Indonesia, Binacipta : Bandung.
Dwidja Priyanto, 2006 . Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Refika Aditama : Bandung.
Endang Sumiarni dan Chandra Halim, 2000. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga . Atmajaya: Jogjakarta
Erma Rajagukguk, 1983. Hukum Dan Masyarakat. PT Bina Bangsa : Jakarta.
Hotman  paradomuan  Sibuea,  dan  Heryberthus  Sukartono,  2009 .  Metode  Penelitian Hukum . Krakatauw Book: Jakarta.
Karen Lebacqz, 2011. Teori-Teori Keadilan . Nusa Media : Bandung.