## SISTEM MANAJERIAL BADAN AMIL ZAKAT  KABUPATEN CIREBON DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT

## Nursyamsudin
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon E-mail: nursyamsu_din@yahoo.co.id

## Abstrak
Profesionalisme  amil  sangat  dituntut  dalam  pengelolaan  zakat.  Tanpa keberadaan  amil  yang  professional,  mustahil  dana  zakat  dapat  dioptimalkan perannya.  Sebagai  langkah  awal  membenahi  manajerial  amil  telah  dibuat  berbagai peraturan  perundang-undangan  tentang  pengelolaan  zakat.  Namun  demikian, pengumpulan  maupun  pemberdayaan  dana  zakat  masih  belum  memberikan  pengaruh besar  bagi  terwujudnya  kesejahteraan  umat  Islam.  Dengan  memfokuskan  diri  pada si stem  manaje rial   BAZ  Kabupaten Cirebon  dal am  pendayagunaan zakat, tulisan ini menyimpulkan  bahwa  secara  umum  sistem  manajerial  yang  berlaku  di  BAZ Kabupaten  Cirebon  belum  berjalan  secara  efektif  karena  berbagai  kendala.  Fungsi- fungsi  manajerial  tidak  dapat  diterapkan  secara  efektif.  BAZ  merupakan  lembaga pengelola zakat bentukan pemerintah yang kepengurusannya melibatkan beberapa unsur yang sebagian besar merupakan pekerja aktif . Hal ini telah mengurangi efektifitas kerja mereka di BAZ. Selain itu, manajemen  kompensasi zakat belum berjalan efektif dan  efesien  karena  belum  adanya  standar  baku  untuk  mengatur  dan  mengevaluasi berbagai pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap pengurus.
Kata kunci : sistem, kinerja manajerial, manajemen, pendayagunaan

## Abstract
The  Amil  professionalism  is  highly  demanded  in  the  management  of  zakat.  Without  the presence of professional collectors, it is impossible to optimize the roles of zakat funds. As a  first  step  to  fix  the  Amil  management,  various  laws  on  the  management  of  zakat  have been made. However, the collection and empowerment of zakat funds give minor influence on the realization of the welfare of Muslims. By focusing on managerial system of the BAZ Cirebon  in  the  utilization  of  zakat,  this  paper  concludes  that  in  general  the  managerial system in force in the BAZ Cirebon does not operate effectively due to various constraints. Managerial functions can not be applied effectively. The BAZ is an institution established by the Government that its staff involves several elements that are mostly active workers. This has reduced the effectiveness of their work in the BAZ. In addition, the compensation management of zakat has not been effective and efficient because there are no standards to regulate and evaluate a variety of work to be done by each board.
Keywords : system, managerial performance, management, empowerment

## Pendahuluan
Kondisi  umat  Islam  saat  ini  sangat memilukan. Dalam kancah percaturan kehidupan  internasional  misalnya,  umat Islam seakan tengah kehilangan taringnya.  Umat  yang  pernah  berjaya  di Spanyol  dan  Eropa  dengan  pencapaian intelektual  yang  mengagumkan,  kini  seakan tenggelam  di  tengah  gemerlap  romantika kehidupan  bangsa-bangsa  besar.  Tidak hanya  itu,  bahkan  tidak  jarang  umat  Islam menjadi  obyek  sasaran  berbagai  tindakan diskriminasi.
Fakta  seputar  kuantitas  umat  Islam yang  mayoritas  dan  perintah  zakat  sebagai aktualisasi keimanan, sangat kontradiksi dengan  fakta  di  lapangan,  di  mana  angka kemiskinan  belum  tertangani  dengan  baik. Hingga  kini  masih  banyak  masyarakat  kita yang  hidup  miskin,  papa,  dan  serba kekurangan,  belum  tersentuh  oleh  hasil distribusi  zakat.  Banyak  program  lembaga pengelola  zakat  yang  manfaatnya  bagi  umat belum dirasakan secara signifikan.
Padahal potensi zakat Indonesia di atas kertas luar biasa besar. Secara matematis, jika kesadaran berzakat telah tumbuh, maka  akan kita  dapatkan  angka  minimal  sebesar  Rp  19 trilyun  per  tahun.  Angka  ini  akan  bertambah jika  diakumulasikan  dengan  pemasukan  dari infaq,  shadaqah,  serta  wakaf.  Tentunya  akan kita peroleh angka yang cukup bombastic.
Namun,  angka  di  atas  masih  dalam hitungan  kertas  saja.  Dalam  kenyataannya, saat  ini  baru  terkumpul  lebih  kurang  Rp  250 milyar  per  tahun  (ini  menurut  data pengumpulan  zakat  oleh  lembaga,  balk BAZ  maupun  LAZ).  Itu  artinya  hanya  1,3% saja  dana  zakat  dapat  terkumpul  dari  jumlah potensial yang ada.
Di sisi lain, angka kemiskinan dari hari ke hari grafiknya semakin naik. Menurut data yang  ada,  angkanya  saat  ini  sudah  mencapai 150  juta  orang.  Dengan  status  sebagai  umat mayoritas,  sudah  barang  tentu  yang  banyak berada  dalam  garis  kemiskinan  adalah  umat Islam.  Ini  adalah  sebuah  beban  umat  yang harus ditanggung bersama.
Menjadi  sebuah  pertanyaan  besar, mengapa  hal  ini  bisa  terjadi.  Mengapa
potensi  zakat  tidak  bisa  mencapai  angka 50%?.Mengapa dana zakat belum sepenuhnya  terserap  dengan  baik  untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat? Menjadi  penting  untuk  mempertanyakan semua  ini,  mengingat  umat  ini  telah mengamalkan sejak lama perintah berzakat.
Jika  kita  berbicara  zakat,  maka  hal terpenting  yang  harus  segera  dibenahi adalah  peran  para    amil  zakat  selaku pengemban  amanah  pengelolaan  dana-dana itu. Amil memiliki peranan yang besar untuk mengelola potensi zakat agar bisa dimaksimalkan untuk memberdayakan ekonomi  umat.  Professionalisme  amil sangat  dituntut  guna  mengelola  zakat. Tanpa keberadaan amil yang professional,  maka  mustahil  dana  zakat dapat  dioptimalkan  perannya.  Di  sinilah kita  melihat  peran  sentral  amil  dalam pemberdayaan  zakat.  Jika  amil  zakat profesional,  maka  tujuh  asnaf  mustahik lainnya  akan  bisa  meraskan  fungsi  zakat bagi  kesejahteraannya.  Sebaliknya,  jika  amil tidak memiliki profesionalisme, maka jangan diharap tujuh asnaf mustahik yang lain dapat merasakan  manfiaat  dari  zakat.  Dengan kata  lain,  hal  terpenting  dari  zakat  adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya).
Sebagai  langkah  awal  membenahi manajerial  amil,  telah  dibuat  peraturan perundang-undangan  tentang  pengelolaan zakat.  Saat  ni  telah  ada  berbagai  peraturan yang mengatur masalah ini, yaitu:
1. Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999 tentang  Pengelolaan  Zakat.  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2000  tentang Perubahan  Ketiga  atas  UU  No.  7  Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
2. Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  581 Tahun  1999  tentang  Pelaksanaan  UU  No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Keputusan  Dirjen  Bimas  Islam  dan Urusan  Haji  Nomor  D/291  tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. 1
Kesemua  undang-undang  tersebut adalah  landasan  yuridis  bagi  pengelolaan
1 Depag  RI, Panduan  Organisasi  Pengelola Zakat (Jakarta:  Dirjen  Bimas  Islam  Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), 7.
zakat  yang  dilakukan  oleh  organisasi pengelola  zakat,  baik  Badan  Amil  Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu, keberadaan undang-undang juga diharapkan  bisa  menuntun  OPZ  untuk  bisa bekerja lebih baik lagi, sehingga kepercayaan  masyarakat  muzakki  kepada organisasi pengelola zakat dapat meningkat.
Namun  demikian,  walaupun  telah dibuat  perangkat  hukum,  yakni  Undang- Undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  hingga kini  belum  memberikan  hasil  yang  optimal. Pengumpulan  maupun  pemberdayaan  dana zakat  masih  belum  mampu  memberikan pengaruh  terlalu  besar  bagi  terwujudnya kesejahteraan  umat  Islam.  Salah  satu penyebabnya  adalah  lemahnya  manajerial dalam pendayagunaan zakat.
Karena  itu,  mekanisme  kinerja suatu  lembaga  zakat  harus  dijaga  dan ditingkatkan.  Ini  merupakan  kewajiban bagi  lembaga  pengelola  zakat  yang mengemban  amanah  dari  masyarakat  untuk mengelola  dan  menyalurkan  dana  zakat kepada  yang  membutuhkannya  ( mustahik ) secara proposional dan profesional.
Pengertian  Sistem,  Kinerja  Manajerial, Manajemen, dan Pendayagunaan 1. Sistem
Secara  etimologis,  kata  sistem  berasal dari  bahasa  Latin systema yang  berarti menghimpun atau. menyusun. Secara terminologis,  sistem  merupakan  sekumpulan komponen  atau  aspek  yang  bekerja  sama sebagai  sate  kesatuan  untuk  melakukan suatu  tugas  atau  meraih  suatu  tujuan. Sementara,  jika  dikaitkan  dengan  ajaran Islam,  sistem  hidup  yang  Islami  berarti seperangkat  aturan  kehidupan  manusia yang  bersumber  dari  Qur'an  dan  Sunah Rasul. 2
Dalam  pengertian  serupa,  sistem  adalah himpunan  sesuatu  benda  nyata  atau  abstrak yang  terdiri  atas  bagian-bagian  atau komponen-komponen yang saling
2 Didin  Hafiduddin  dan  Hendri  Tanjung, Manajemen  Syariah  Dalam  Praktik (Jakarta:  Gema Insani Press, 2003), 10.
berkaitan, berhubungan, dan saling mendukung,  yang  secara  keseluruhan bersatu  untuk  mencapai  tujuan  tertentu secara efisien dan efektif. 3

## 2. Kinerja Manajerial
Kinerja  manajerial  adalah  kinerja para  individu  anggota  organisasi  dalam berbagai  aktivitas  manajerial,  yang  di antaranya  meliputi  proses  perencanaan, investigasi, koordinasi, supervise, pengaturan  staf,  negosiasi,  dan  representasi. Kinerja manajerial yang baik akan menghasilkan efektifitas kinerja yang berujung pada peningkatan keuntungan yang dicapai oleh perusahaan atau suatu lembaga. Kinerja  manajerial  yang  stabil  bahkan meningkat  akan  menambah  kepercayaan investor atau konsumen terhadap perusahaan.
Istilah- : kinetja  merupakan  padanan Indonesia  untuk  kata job  performance yang  berarti  prestasi  kerja  atau  prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang.Penilaian kinerja merupakan sebagai  suatu  penilaian  formal  secara sistematis,  yang  dilakukan  untuk  mengukur prestasi kerja aktual seorang karyawan (atau pekerjaan  seseorang). 4 Kinerja  adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang  secara  keseluruhan  selama periode  tertentu  dalam  melaksanakan  tugas dibandingkan dengan
berbagai kemungkinan.
Jika  dilihat  dari  asal  katanya, kata  kinerja  adalah  terjemahan  dari kata performance, yang  menurut The Scribner-Bantam English Distionary, terbitan  Amerika  Serikat  dan  Canada (1979),  berasal  dari  akar  kata "to perform". Kata ini memiliki beberapa entri makna,  yaitu  (1)  melakukan,  menjalankan, melaksanakan (to do or carry out, execute); (2) memenuhi atau melaksanakan kewajiban
3 Hendri  Raharjo, Modul  Perkuliahan  Sistem Informasi Manajemen (Jakarta: STIE Perbanas, 2004), 4.
4 Muhammad  Ismail  Yusanto  &  Muhammad Karebet  Widjajakusuma, Menggagas  Bisnis  Islami (Yogyakarta: Gema Insane Press, 2002), 199.
suatu neat atau nazar (to discharge of fulflll; as vow); (3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab (to execute or complete an understaking); dan (4) melakukan  sesuatu  yang  diharapkan  oleh seseorang atau mesin (to do what is expected of a person machine). Beberapa pengertian 13drikut  ini  akan  memperkaya  wawasan kita tentang kinerja.
Dari  berbagai  pengertian  yang diungkapkan  oleh  ahli  bahasa  dapat dikemukakan beberapa poin penting mengenai kinerja:
a. Kinerja  merupakan  seperangkat  hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian  serta  pelaksanaan  sesuatu pekerjaan yang diminta.
b. Kinerja merupakan salah satu kumpulan  total  dari  kerja  yang  ada pada diri pekerja.
c. Kinerja dipengaruhi oleh tujuan.
d. Kinerja  merupakan  suatu  fungsi  dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan,
seseorang harus
memliki derajat kesediaan  dan
tingkat
kemampuan tertentu.
Kesediaan dan keterampilan seseorang  tidaklah  cukup  efektif untuk  mengerjakan  sesuatu  tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.
e. Kinerja merujuk kepada pencapaian  tujuan  karyawan  atas tugas yang diberikan.
f. Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta  kemampuan  untuk  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Kinerja dinyatakan  baik  dan  sukses  jika  tujuan yang  diinginkan  dapat  tercapai  dengan baik.
g. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan merupakan  salah  satu  tolok  ukur kinerja  individu.  Ada  tiga  kriteria dalam  melakukan  penilaian  kinerja individu,  yakni:  (a)  tugas  individu;  (b) perilaku individu; dan (c) ciri individu.
h. Kinerja  sebagai  kualitas  dan  kuantitas
dari  pencapaian  tugas-tugas,  baik  yang dilakukan  oleh  individu,  kelompok maupun perusahaan.
i. Kinerja  sebagai  fungsi  interaksi  antara kemampuan  atau ability  (A), motivasi atau motivation (M)  dan  kesempatan atau opportunity (0), yaitu kinerja = f (A  x  M  x  0).  Artinya:  kinerja merupakan  fungsi  dari  kemampuan, motivasi  dan  kesempatan  (Robbins: 1996). Dengan demikian, kinerja ditentukan oleh faktor-faktor kemampuan, motivasi, dan kesempatan.
Kesempatan  kinerja  adalah  tingkat- tingkat  kinerja  yang  tinggi  yang sebagian merupakan fungsi dari tiadanya  rintangan-ringtangan  yang mengendalikan karyawan itu.
Meskipun  seorang  individu  mungkin bersedia  dan  mampu,  bisa  saja  ada rintangan yang menjadi penghambat.
3. Manajemen
a.
Pengertian
Secara  etimologis,  kata  manajemen (management) berasal  dari  bahasa  Italia, managiare, yang  berarti  "melatih  kuda", dan dari bahasa Latin, manes, yang berarti tangan.  Secara  istilah,  manajemen adalah  ilmu  atau  seni  mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia darisurnber-sumber lainnya secara  efektif  dan  efisien  untruk  mencapai suatu tujuan tertentu.
Manajemen  adalah  suatu  proses  yang khas  terdiri  dari  tindakan,  perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran- sasaran  yang  telah  ditentukan  melalui pemanfaatan  sumber  daya  manusia  dan sumber-sumber lainnya. 5
b. Fungsi-Fungsi Manajerial Fungsi  manajemen  adalah  elemen dasar yang selalu ada dan melekat dalam proses  manajemen  yang  akan  dijadikan acuan  oleh  manajer  dalam  melaksanakan
5 Malayu  S.P.  Hasibuan, Manajemen:  Dasar, Pengertian, dan Masalah (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 3.
kegiatan  untuk  mencapai  tujuan. 6 Pada tingkatan tertentu, arti bahasa dan kegagalan memakai  istilah  secara  tepat  merupakan suatu  problem  tersendiri.  Demikian  pula ada perbedaan pendapat di antara kelompok- kelompok paham tentang fungsi-fungsi yang harus ditekankan dalam proses manajemen.
Secara  umum,  manajemen  meliputi beberapa fungsi berikut ini:
1. Planning atau perencanaan adalah merancang dan menyusun rencana pekerjaan  yang  harus  dilaksanakan  oleh kelompok  untuk  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan.  Menyusun  rencana berarti  memikirkan  apa  yang  akan dikerjakan  disesuaikan  dengan  sumber daya yang dimiliki. 7
2. Organizing yang berarti pengorganisasian atau penyusunan adalah suatu proses penentuan,
pengelompokan,    dan  pengaturan aneka macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan  wewenang  yang  secara relatif didelegasikan kepada setiap individu  yang  akan  melakukan  aktivitas tersebut. 8
3. Actuating, atau  disebut  juga  "gerakan aksi"  mencakup  kegiatan  yang  dilakukan seorang  manajer  untuk  mengawali  dan melanjutkan  kegiatan  yang  ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.
4. Staffing atau  penempatan  staf  (pegawai) yang  meliputi  aktivitas  mendapatkan, menempatkan, dan mempertahankan anggota pada posisi yang dibutuhkan oleh pekerjaan organisasi yang bersangkutan.
5. Directing atau pengarahan, yaitu aktivitas  untuk  mengarahkan  semua bawahan  agar  mau  bekerja  sama  dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.
6. Controlling atau  pengendalian,  yaitu
6 Abdus  Salam  Dz, Manajemen  Sumber  Daya Insani (Cirebon: STAIN Press, 2008), 33
7 Abdus  Salam  Dz, Manajemen  Sumber  Daya Insani, 34 8 Malayu  S.P.  Hasibuan, Manajemen:  Dasar, Pengertian, dan Masalah, 40.
proses  pengaturan  berbagai  faktor dalam  suatu  perusahaan,  agar  sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. 9
7. Innovating atau penciptaan dan pengembangan,  adalah  kegiatan  yang mencakup pengembangan berbagai gagasan baru, mengombinasikan pemikiran  baru  dengan  pemikiran yang lama, mencari gagasan - gagasan  dari  kegiatan  lain  dan melaksanakannya  atau  dapat  juga dilakukan dengan berbagai cara memberi  stimulasi  kepada  rekan-rekan kerja untuk mengembangkan dan menerapkan gagasan-gagasan baru dalam pekerjaan mereka.
c. Peran Manajerial Dalam menjalankan
kegiatan organisasi, para manajer menjalankan serangkaian peran. 10
Berdasarkan penelitian  Henry  Minzberg  tentang bagaimana manajer menggunakan waktunya  untuk  melaksanakan  tugas- tugasnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  para manajer  pada  dasarnya  melaksanakan  tiga kelompok peran, yaitu:
1) Peran antar pribadi (interpersonal roles)
Peran ini menitikberatkan pada hubungan antar pribadi yang meliputi:
1. Peran tokoh (figurehead) dilaksanakan  dengan  melakukan tugas  seremonial  seperti  menerima tamu, menghadiri pesta perkawinan bawahannya, dan sebagainya. 2. Peran pemimpin (leader), dilakukan dengan cara
mengarahkan dan mengordinasi tugas-tugas  bawahannya.  Peran  ini  di antaranya meliputi tugas staffing (merekrut, melatih; memotivasi, melakukan promosi, dan pemberhentian kerja). 11
9 Malayu  S.P.  Hasibuan, Manajemen:  Dasar, Pengertian, dan Masalah, 41.
10 A.M. Kadarman dan Jusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 21.
11 A.M. Kadarman dan Jusuf Udaya, Pengantar
3. Peran  penghubung (liaison), dilakukan dengan cara menjalin hubungan antarpribadi dengan pihak-pihak, baik yang berada  di  dalam  organisasi maupun yang berada di luar organisasi, misalnya dengan manajer dan  individu  yang  ada  di  dalam organisasi,  maupun  dengan  pemasok, pelanggan, serta pemerintah.
2) Peran informasional (informational
roles)
Peran  ini  mengenai  penerimaan  dan pengkomunikasian informasi yang dibutuhkan  untuk  pengambilan  keputusan. Peran ini meliputi:
a. Peran  pemantau (monitor), manajer secara terus-menerus mencari informasi- informasi  yang  berguna  baik  dari  dalam organisasi maupun dari luar organisasi.
b. Peran penyebar (disseminator), yaitu membagi-bagi . informasi yang diperoleh  dari  hasil  pemantauannya kepada  bawahannya  yang  dirasakan memerlukan informasi tertentu.
c. Peran  juru  bicara (spokesperson), yaitu menyampaikan sebagian informasi  yang dikumpulkannya kepada para individu di  luar  unitnya  atau  pihak-pihak  lain  di luar organisasi.
3) Peran Pengambilan
Keputusan (Decision Making Roles)
Dalam  peran  ini  manajer  mengambil keputusan-keputusan berdasarkan
hubungan antar pribadi yang dibangunnya  dan  informasi-informasi yang  dipantau  sebelumnya.  Peran  ini terdiri atas:
a. Peran wirausahawan (entrepreneur), manajer  melakukan  perubahan-perubahan di  dalam  cara  mengelola  organisasinya, sebagai akibat dari p e r u b a h a n - p e r u b a h a n   a t a u   p e l u a n g - p e l u a n g y a n g   t e r j a d i   d i   lingkungannya. 12
b. Peran  pereda  gangguan (disturbance handler), menghadapi  dan  menangani masalah-masalah  yang  timbul  secara mendadak dan berada di luar kendalinya.
Ilmu Manajemen, 22
12 A.M. Kadarman dan Jusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen, 23
c. Peran pengalokasian sumber daya (resource  allocator), yaitu  menentukan bagaimana  dan  kepada  siapa  sumber daya  yang  dimiliki  organisasi  dan waktu yang dimilki akan digunakan,.
d. Peran  perunding (negotiator), yaitu mengadakan  perundingan  dengan  pihak internal maupun eksternal organisasi.
4. Pendayagunaan Zakat
Pendayagunaan  berasal  dari  kata  “Guna” yang  berarti  manfaat,  adapun  pengertian pendayagunaan menurut kamus besar bahasa Indonesia : 13
a. Pengusaha  agar  mampu  mendatangkan hasil dan manfaat.
b. Pengusaha  (tenaga  dan  sebagainya)  agar mampu menjalankan tugas dengan baik . Maka dapa disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaiman cara atau usaha  dalam  mendatangkan  hasil  dan manfaat  yang  lebih  besar  serta  lebih baik.2. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan.
Ada  dua  bentuk  penyaluran  dana  zakat antara lain :
a. Bentuk  sesaat,  dalam  hal  ini  berarti bahwa  zakat  hanya  diberikan  kepada seseorang  satu  kali  atau  sesaat  saja. Dalam  hal  ini  juga  berarti  bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai  target  terjadinya  kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini di karenakan  mustahiq  yang  bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri  orang  tua  yang  sudah  jompo,  orang cacat.  Sifat  bantuab  sesaat  ini  idealnya adalah hibah.
b. Bentuk Pemberdayaan, merupakan penyaluran  zakat  yang  disertai  target merubah  keadaan  penerima  dari  kondisi kategori  mustahiq  menjadi  kategoro muzakki.  Target  ini  adalah  target  besar yang  tidak  dapat  dengan  mudah  dan dalam  waktu  yang  singkat.  Untuk  itu, penyaluran  zakat  harus  disertai  dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan  yang  ada  pada  penerima. Apabila permasalahannya adalah
13 Pengertian Pendayagunaan Zakat, http://md- uin.blogspot.com/2009/06/pengertian-pendayagunaan- zakat_17.html (diakses 20 September 2014).
permasalahan kemiskinan, harus
diketahui  penyebab  kemiskinan  tersebut sehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat  demi  tercapainya  target  yang  telah dicanangkan .
Dengan  demikian,  pendayagunaan  zakat adalah  cara/sistem  distribusi  dan  alokasi dana zakat berdasarkan tuntutan , perkembangan  zaman  dan  sesuai  dengan syariat, serta, pesan dan kesan ajaran Islam.
BAZ merupakan lembaga pengelola zakat professional yang memiliki kewajiban sebagai berikut: 14 a. Melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
b. Menyusun  laporan  tahunan  termasuk laporan keuangan.
c. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan  yang  telah  diaudit  oleh  akuntan publik atau lembaga, pengawas pemerintah  yang  berwenang  melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.
d. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan  Pcrwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
e. Merencanakan kegiatan tahunan.
f. Mengutamakan  pendistribusian  dan pendayagunaan  dana  zakat  yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

## Gambaran Umum Baz Kab. Cirebon
1. Kondisi Geografis Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon merupakan Kabupaten  di  Jawa  Barat  yang  secara geografis  terletak  di  pesisir  pulau  Jawa, berada antara 108° 40-108° 41 BT dan 6°30- 7°  LS  dan  memiliki  luas  Wilayah  990,36 km 2 , terletak dikawasan pesisir pantai utara (pantura)  Jawa  Barat  dan  mengitari  kota Cirebon. Batasan-batasannya meliputi: a. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Indramayu;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan
14 Depag  RI, Manajemen  Pengelolaan  Zakat (Jakarta:
Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), 6-10.
Kabupaten  Brebes  (Propinsi  Jawa Tengah);
c. Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan Kabupaten Kuningan;
d. Sebelah  Barat  berbatasan  dengan Kabupaten Majalengka. 15
Secara administarsi Kabupaten Cirebon  terbagi  dalam  37  Kecamatan, 412  Desa, dan 12 Kelurahan. Dari 412 desa kelurahan tersebut,123 desa masih merupakan desa tertinggal.
Ketersediaan  jaringan  jalan  (jalan Negara,  Propinsi,  Kabupaten  dan  Desa) secara kuantitatif sudah memadai. Indikasi yang  mudah  diamati  adalah  lalu  lintas yang relatif rendah dan tidak ada kemacetan, kecuali ruas jalan Cirebon-Palimanan.
Keadaan  angkutan  jalan  raya  meliputi kendaraan  pribadi  dan  angkutan  umum. Kendaraan  pribadi  meliputi  mobil,  motor, dan  becak.  Secara  kuantitatif  ketersediaan layanan  angkutan  umum  sudah  memadai, bahkan  cenderung  lebih,  kecuali  beberapa ruang  tertentu  masih  perlu  penambahan  dan peningkatan.  Ketersediaan  prasarana  dan sarana transportasi umum bukan merupakan masalah bagi penyampaian layanan masyarakat dan mobilitas penduduk.
2. Kondisi Ekonomi Kegiatan  ekonomi  masyarakat  di wilayah  ini  meliputi  pertanian  serta perdagangan,  jasa,  dan  industri.  Kegiatan pertanian pada umumnya berupa pesawahan dan palawija. Kegiatan perdagangan  berupa  pasar  tradisional dan  pertokoan  yang  berskala  pelayanan lokal  (kota)  dan  wilayah  (kecamatan) kecuali  untuk  4  kota  (Arjawnangun,  Tegal Gubung,  Weru,  Lemahabang,  Babakan  dan Ciledug). Kegiatan jasa berupa perbengkelan,  tukang  jahit,  salon,  dan  jasa- jasa  kebutuhan  rutin  penduduk.  Kegiatan industri  berupa  rotan,  batik,  produksi makanan, minuman, mainan anak. Peningkatan  skala  usaha  ekonomi  yang menonjol  di  bidang  industri  terjadi  pada industri  rotan  di  Kecamatan  Weru  dan Kecamatan  Plumbon,  industri  batik  di
15 Katalog BPS: 1403.3209, Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2010.
Trusmi Kecamatan Plered.
Kegiatan  usaha  yang  berada  di beberapa kecamatan sekitarnya ini memberikan cermin  tingkat  kekayaan masyarakat yang memiliki potensi berzakat.
Kurang  lebih  (K.I)  60℅  keluarga  di
Kabupaten Cirebon termasuk dalam kelompok Pra-KS dan KS-1 dari proporsi itu K.I.30 ℅  dari keluarga masuk kekelompok itu  karena  alasan  ekonomi  (kantor  BKKBN Kabupaten  Cirebon  2009).  Keragaman proporsi  keluarga  ditingkat  kecamatan  yang kemampuan  ekonominya  rendah  sehingga dipandang berhak memperoleh zakat.
3. Sejarah  Berdirinya  BAZ  Kabupaten
Cirebon Badan Amil Zakat (BAZ)
Kabupaten  Cirebon  didirikan  oleh Pemda  Kabupaten Cirebon pada tahun 1985 yang  bertujuan  untuk  mengatur,  mengelola, dan  mengurus  masalah  zakat,  baik  zakat fitrah,  zakat  mal,  infak  dan  shadaqoh  di kabupaten Cirebon.
Awal mulanya BAZ kabupaten Cirebon  bertempat  di  JL.  Tuparev  (sekarang gedung Islamic Center) dan pada tahun 1988 bertempat  di  gedung  Badan  Amil  Zakat (BAZ)  Kabupaten  Cirebon  JL.  Sunan  Malik Ibrahim No. 15 komplek perkantoran Pemda Sumber.
Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon bertugas mengumpulkan, mengelola, dan  mendistribusikan  zakat,  infak,  maupun shadaqoh yang dikumpulkan dari:
a. Karyawan dinas Instansi
Sipil/Militer, perusahaan BUMN melalui  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ) masing-masing.
b. Siswa SD/MI Kabupaten Cirebon
c. Siswa SMP, MTS, SLTA/MA
d. Dari  masyarakat  desa  melalui  Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan.
Hasil  pengumpul  zakat  tersebut didistribusikan  dan  disalurkan  kepada  para mustahik  (yang  berhak  menerima  zakat). Badan Amil Zakat inipun diberikan
wewenang untuk mengatur ketentuan- ketentuan  tentang  segala  hal  yang  berkaitan dengan masalah zakat.
Kepengurusan  pada  Badan  Amil Zakat Kabupaten
Cirebon dalam kepengurusan  yang  barunya  ditetapakan berdasarkan  pada  keputusan  Bupati  Cirebon Nomor: 450/Kep.74-Kesra/2011.
Kepengurusan  baru  terbentuk  dengan masa  bakti  tahun  2011-2014.  Personal kepengurusan  tersebut  berasal  dari  pejabat yang  ada  dipemda  Kabupaten  Cirebon, Kementrian  Agama  Kabupaten,  MUI,  dan wakil dari masyarakat.
Keputusan SK Bupati Nomor: 450/Kep.74-Kesra/2011  disusun  berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Tim  Formatur  yang  terdiri  dari  Pemda, Kemenag  Kab  Cirebon,  MUI,  dan Masyarakat memilih ketua umum, sekretaris,  bendahara;  Ketua  umum bersama-sama sekretaris,bendahara menentukan pembantu-pembantunya;
Setelah  terbentuk  dewan  pelaksana, dewan  pertimbangan,  dan  pengawas diserahkan kembali kepada tim formatur untuk di plenokan; Hasil pleno diserahkan  kembali  ke  ketua  umum untuk  diserakan  kepada  Bupati  guna pembuatan SK kepengurusan masa bakti tahun 2011-2014. 16
b.
4. Visi,    Misi    dan  Program  BAZ Kabupaten Cirebon
a. Visi
1. Profesional:  meningkatkan  kemampuan dan moral amilin agar mampu memberikan  pelayanan  yang  mudah, cepat,  tepat  dan  akurat  pads muzzaki (wajib  pajak)  dan  mustahik  (penerima zakat)
2. Amanah:  Terwujudnya  Badan  Amil Zakat  Kabupaten  Cirebon  yang  dapat dipercaya.
3. Aku nt abel & Tr an spar an:
Ter w uj ud nyape ngel ol aan z aka t yang  da p at   dipertanggung  jawabkan dan trasparan
16 Wawancara  dengan  Ade  Hasanudin  (Staf Sekretariat)  dan  Abdul  Rifa`i,  S.E  (wakil  bendahara) tanggal 1 Nopember 2011 di Gedung BAZ Kabupaten Cirebon.
b. Misi
1. Membangun  Organisasi  dan  manajemen Badan Amil Zakat yang professional;
2. Meningkatkan  fungsi  dan  peran
Badan Amil Zakat sebagai lembaga pemberdayan umat;
3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia.
c. Program Badan Amil Zakat
1. Penataan  Organisasi  dan  Administrasi BAZ
a. Penyusunan Pedoman
umum, petunjuk  teknis,  dan  tata  kerja pengelolaan zakat;
b. Komputerisasi  adminitrasi  keuangan, dengan pembuatan software
adminitrasi keuangan;
c. Pembuatan laporan keuangan secara  berkala  untuk  disampaikan kepada muzzaki;
d. Pembuatan  pusat  data muzzaki dan mustahik.
2. Pemberdayaan BAZ
a. Koordinasi  BAZ  Kabupaten  dengan BAZ Kecamatan;
b. Pembinaan Unit Pengumpul Zakat.
3. Peningkatan  Kinerja  dan  Profesionalisme Amil Zakat
a. Pelatihan  bagi  anmil  zakat  guna meningkatkan
pengetahuan,
pemahaman  dan  wawasan  tentang pengelolaaan zakat.
4. Sosialisasi dan Motivasi Bagi Masyarakat a. Pembuatan  dan  Penyabaran  Media Sosialisasi tentang zakatdengan menerbitkan buletin  “Info  BAZ
Kabupaten  Cirebon”yang  dibuat  sejak awal tahun 2010;
b. Pengembangan sistem informasi melalui  media  masa  dan  jaringan computer dengan alamat
http:/bazkabcirebon.blogspot.com.
5. Peningkatan Sarana Keagamaan
a. Bantuan sarana masjid dan mushola;
b. Bantuan untuk Madrasah;
c. Bantuan untuk Pondok Pesantren.
6. Pemberdayaan Ekonomi Umat
a. Bantuan Model Bergulir;
b. Pelatihan Peningkatan SDM.
7. Bantuan Sosial
a. Bantuan  untuk  Lembaga  Penyatuan Fakir Miskin;
b. Bantuan Pengobatan;
c. Bantuan Bagi Ibnui Sabil dan Muallaf.
8. Peningkatan Kualitas Pendidikan
a. Pemberian  Bantuan  Stimulus  Biaya
Pendidikan Bagi Siswa TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA; b. Pemberian Bantuan Sarana Pendidikan;
c. Pemberian  bantuan  bagi  guru  honorer TKQ dan MD.
9. Penyehatan Lingkungan Pemukiman
a. Program  Gemar  Zakat/Bedah  Rumah (Gerakan  Membangun  Rumah  Tidak Layak Huni).
Secara  umum,  program  kerja  itu  terbagi ke dalam dua bagian besar, yaitu peningkatan  kualitas  pelayanan  dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat. Sesungguhnya  kedua  bagian  program  itu saling  berkaitan  satu  sama  lain.  Ketika tingkat pelayanan semakin bagus, tingkat  kepercayaan  masyarakat  pun semakin  tinggi  untuk  mengamanatkan zakatnya kepada BAZ, dan  pada gilirannya, tingkat
d. Prinsip  Pengelolaan  Zakat  pada  BAZ Kabupeten Cirebon
Berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 38  tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat, yang  dimaksud  "Pengelolaan  Zakat" adalah kegiatan yang meliputi per encana an,
pengor gan i sasi a n ,
pel aksana an,
da n pen gawas a n
t e r hadap p endistribusian
serta pendayagunaan zakat.

## Sistem Manajerial BAZ Kab. Cirebon
Pendayagunaan zakat adalah cara/sistem  distribusi  dan  alokasi  dana zakat  berdasarkan  dengan  tuntutan perkembangan  zaman  dan  sesuai  dengan cita  dan  rasa  syaria,  serta  pesan  dan  kesan ajaran Islam.
Qur`an  surat  al-taubat  ayat  60 menetapkan  delapan  golongan  yang  berhak menerima  zakat  ( asnaf    al-Muzaki ),  yaitu
miskin,  amil,  muallaf,  riqob,  ghorimin, fisabilillah,  dan  ibnu  sabil.  Klasifikasi golongan  mustahik  tersebut  dapat  dibagi  ke dalam  dua  kelompok  besar,  yaitu  kelompok permanen dan kelompok temporer.
Kelompok
permanen adalah fakir,
miskin, . amil, dan muallaf. Keempat golongan  mustahik  ini  diasumsikan  akan selalu  ada  di  wilayah  kerja  organisasi pengelolaan  zakat  sehingga  penyaluran  dana kepada  mereka  akan  terus  dilakukan  atau dalam  waktu  lama  walaupun  secara individu penerimannya berganti-ganti. Kelompok  mustahik  temporer  meliputi  riqob, ghorimin,  fisabilllah,  dan  ibnu  sabil.  Empat golongan  mustahik  tersebut  diasumsikan tidak  selalu  ada  di  wilayah  kerja  suatu organisasi pengelolaan zakat.
Secara lebih rinci, konsep pendayagunaan zakat dijelaskan dalam Keputusan  Menteri  Agama  RI  Nomor  581 tahun  1999  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  38  tahun  1999  tentang Pengelolaan  Zakat.  Pada  Bab  V  tentang persyaratan  prosedur  pendayagunaan  hasil pengumpulan  zakat,  Pasal.  28  disebutkan bahwa  pendayagunaan  hasil  pengumpulan zakat untuk musthahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran musthahik  delapan  asnaf    yaitu  fakir, miskin,amil,  muallaf,  riqab,  gharim, sabilillah, dan ibnu sabil;
2. Mendahulukan  orang    yang  paling  tidak berdaya  memenuhi  kebutuhan  dasar secara  ekonomi  dan  sangat  memerlukan bantuan;
3. Mendahulukan musthahik dalam wilayahnya masing-masing.
Sementara, jika dana hasil pengumpulan zakat  itu  akan  didayagunakan.  untuk  usaha produktip maka harus dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
1. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
2. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang member keuntungan;
3. Mendapat persetujuan tertulis dari
dewan pertimbangan.
Kemudian,
Pasal 28 disebutkan prosedur yang harus ditempuh jika pengelola zakat hendak mendayagunakan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif, yaitu:
1. Melakukan studi kelayakan;
2. Menetapkan jenis usaha produktif;
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
5. Mengadakan evaluasi;
6. Membuat pelaporan Keputusan Menteri
Agama itu menjadi landasan penting bagi pengeolalan hasil  pengumpulan  zakat  yang  dilakukan oleh  Badan  Amil  Zakat,  termasuk  BAZ Kabupaten Cirebon.
Berikut ini beberapa jenis pendayagunaan  hasil  pengumpulan  zakat yang  dilakukan  oleh  BAZ  Kabupaten Cirebon:
1. Pendistribusian dana fakir miskn; Dana fakir miskin diarahkan untuk usaha pemberdayaan  mustahik  dan  disalurkan melalui sektor-sektor produktif. Hal ini tidak berarti  mengabaikan  penyaluran  dana  yang bersifat konsumtif, terutama untuk mewujudkan  kesejahteraan  di  hari  Raya Fitrah. BAZDA Kabupaten Cirebon selanjutnya  berorientasi  pada  pemberdayaan mustahik. Sudah saatnya BAZDA Kabupaten Cirebon  memikirkan  fakir  miskin  bukan hanya  bagaimana  nasib  mereka  hari  ini, tetapi bagaimana nasib mereka besok. Untuk itu  dana  yang  dialokasikan    untuk  fakir miskin disistribusikan melalui program:
a. Bedah Rumah;
b. Bantuan  Siswa  Miskin  (Stimulan  Biaya Pendidikan);
c. Bantuan Modal Usaha Kecil;
d. Bantuan Lembaga Penyantun Anak Yatim-Piatu, Tuna Netra, orang jompo;
e. Bantuan pengobatan orang tidak mampu.
2. Pendistribusian dana sabilillah
Sebagaimana  halnya  dana  fakir  miskin, dana  sabilillah  diarahkan  untuk  memberi bantuan
kepada lembaga-lembaga keagamaan  yang  lebih  produktif.  Untuk  itu,
dana  zakat  yang  dialokasikan  untuk  ashnaf sabilillah disalurkan melalui program : a. Bantuan kepada lembaga-lembaga peribadatan;
b. Bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan/yayasan;
c. Bedah madrasah;
d. Bantuan mushola kantor dan sekolah;
e. Bantuan Guru Ngaji;
f. Bantuan  Guru  Agama  Honorer    (Guru MD);
g. Bantuan majelis Ta’lim/Guru TKQ-TPQ.
3. Pengunaan dana amilin
Dana  amilin  yang  bersumber  dari zakat  digunakan  untuk  biaya  operasional pendistribusian bantuan, biaya rapat pleno dan  biaya  daya  dan  jasa.  Sedangkan  dana amilin  yang  bersumber  dari    APBD  dan mudlarabah  digunakan  untuk  biaya  rapat dan perjalanan dinas, pemeliharaan kendaraan, perawatan kantor dan kesejahteraan Pegawai. Adapun  rincian  data  mengenai  data tersebut adalah sebagai berikut: Tabel Pendayagunaan/Penyaluran Asnaf Fakir Miskin

## BAZ Kabupaten Cirebon Tahun 2010 M
No Kegiatan Zakat Fitrah Zakat Profesi Jumlah 1 Bantuan Bedah Rumah 20.000.000,00 210.000.000,00 230.000.000,00 2 Bantuan Stimulan Biaya Pendidikan 277.000.000,00 - 277.000.000,00 3 Bantuan Modal Produktif 75.000.000,00 5.000.000,00 80.000.000,00 4 Bantuan bagi Lembaga Penyantun Fakir Miskin/yatim 50.000.000,00 - 50.000.000,00 5 Bantuan Insidental Fakir Miskin 3.975.000,00 9.205.000,00 13.180.000,00 Jumlah 425.975.000,00 224.205.000,00 650.180.000,00
Tabel Pendayagunaan / Penyaluran Asnaf Sabilillah

## BAZ Kabupaten Cirebon Tahun 2010 M
No Kegiatan Zakat Fitrah Zakat Profesi Jumlah 1 Bantuan Sarana Keagamaan 370,000,000.00 370,000,000.00 2 Bantuan Pengembangan Islamic Centre 35,000,000.00 35,000,000.00
3 Bantuan Alat Peraga PAI 10,000,000.00 10,000,000.00 4 Bantuan DKM Masjid Agung 10,000,000.00 10,000,000.00 5 Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf 15,000,000.00 15,000,000.00 6 Bantuan Bagi Guru Ngaji 40,000,000.00 40,000,000.00 7 Bantuan Operasional MUI 15,000,000.00 15,000,000.00
8 Biaya Pemeliharaan Gedung BAZ 14,655,500.00 14,655,500.00 9 Bantuan Guru Honorer MD 25,000,000.00 25,000,000.00 10 Biaya Monitoring dan Evaluasi 14,865,000.00 14,865,000.00 11 Biaya Sosialisasi Zakat 15,000,000.00 10,000,000.00 25,000,000.00 12 Bantuan Bagi Guru Agama TKQ/TPQ 10,000,000.00 10,000,000.00 13 Biaya Adm dan Blanko Kupon Zakat 54,361,100.00 54,361,100.00 14 Pengadaan Media Sosialisasi 4,650,000.00 4,650,000.00 15 Bantuan Pembangunan Gedung IPHI 15,000,000.00 15,000,000.00 16 Bantuan Insidentil Sabilillah 4,978,600.00 4,978,600.00 17 Bantuan Bedah Madarasah 120.000.000,00 120.000.000,00 18 Bantuan Musholla Kantor Dinas & sekolah 20.000.000,00 20.000.000,00 19 Bantuan Insidental Sabilillah 5.550.000,00 5.550.000,00 Jumlah 653.510.200,00 155.550.000,00 809.060.200,00
Tabel
Pendayagunaan / Penyaluran Asnaf Amilin

## BAZ Kabupaten Cirebon Tahun 2010 M
No Kegiatan Zakat Fitrah
Zakat Profesi
Jumlah 1 Biaya Operasional Pendistribusian Bantuan Stimulan Biaya Pendidikan 8.095.000,00 8.095.000,00 2 Biaya Operasional Pendistribusian Bantuan sarana Keagamaan 6.060.000,00 6.060.000,00 3 Biaya Adm. Kantor dan ATK 3.077.481,00 3.077.481,00 4 Transport Amilin / Rapat Pleno 27.000.000,00 27.000.000,00 5 Biaya Operasional Pengumpulan zakat fitrah 5.000.000,00 5.000.000,00 6 Biaya Kesejahteraan Amilin 1.980.000,00 1.980.000,00 7 B. Operasional Pendistribusian Bantuan Pada Lembaga Penyantun Fakir Miskin 1.975.000,00 1.975.000,00 8 Biaya Operasional Pendistribusian bantuan guru ngaji 2.000.000,00 2.000.000,00 9 Biaya Pemantauan dan Pembinaan BIDUK 2.000.000,00 2.000.000,00 10 Biaya Operasional Bantuan Bedah Madarasah 5.000.000,00 5.000.000,00 11 Biaya Operasional Bantuan Bedah Rumah 10.000.000,00 10.000.000,00 12 Biaya Daya dan Jasa 3.915.701,28 3.915.701,28 13 Biaya Lain-lain 3.005.100,00 2.170.500,00 5.175.600,00
Jumlah 60.192.581,00 21.086.201,28 81.278.782,28
Jika  manajemen  pengelolaan zakat  yang  dilakukan  oleh  BAZ Kabupaten  Cirebon  dianalisis  dari  sisi manajemen maka dapat dikatakan bahwa  sistem  manajerial  pengelolaan zakat  belum  berjalan  secara  efektif karena  ada  beberapa  fungsi  yang  tidak dapat dijalankan dengan baik. Misalnya, sebagaimana  dikatakan  oleh  sekretaris BAZ,  fungsi  manajerial  yang  cukup penting,  yaitu staffing dan directing tidak  dapat  dijalankan  secara  efektif karena  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,  dan  aturan-aturunannya,  pengurus BAZ  di  tingkat  kabupaten  ditetapkan  oleh Bupati. Karenanya, ketua Badan Pelaksana BAZ  sebagai  manajer  operasional  tidak memiliki  kewenangan  yang  luas  untuk memilih  dan  membentuk  kepengurusan sendiri  yang  sekiranya  dapat  bekerja secara lebih profesional. Sebagai contoh,  pada  Pasal  7  Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 disebutkan bahwa  setiap  pejabat  urusan  agama Islam  di  semua  tingkatan,  karena jabatannya,  secara ex-officio menjabat sebagai sekretaris BAZ.
Selain  itu,  para  pengurus  yang sebagian besar diambil dari unsur Kemenag danpegawai pemda merupakan  para  pekerja  aktif  yang sehari-hari bekerja di kantor
Kemenag  dan  kantor  pemerintah  daerah. Akibatnya,  para  pengurus  tidak  punya waktu yang cukup luang untuk menjalankan berbagai program yang telah dirancang  dan  ditetapkan  oleh  BAZ.
Maka,  beberapa  program  krusial,  seperti sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan  kesadaran  berzakat  tidak dapat dilakukan secara efektif.
Sosialisasi  dilakukan  menjelang bulan  Ramadan  dengan  mengumpulkan para  kiyai  yang  merupakan  utusan  dari desa  pada  setiap  kecamatan  di  wilayah Kabupaten  Cirebon  dan  berbarengan dengan  pelaksanaan  taraweh  atau  Jumat
keliling  pada  bulan  Ramadan.  Bulletin ”Info BAZ Kabupaten Cirebon”  yang baru diterbitkan  awal  tahun  2010  didalamnya memuat  program  BAZ  dan  laporan Program  yang  telah  direalisaikan  baru tersebar  di  Masjid  agung  Sumber  dan sekitar  wilayah  perkantoran  Sumber. Belum  ada  upaya  lebih  jauh  yang dilakukan  oleh  pengurus  BAZ  untuk meningkatkan  kesadaran  para  aghniya agar  mau  membayar  zakat  mal  kepada BAZ.
Program  lain,  seperti  pendataan calon  muzakki  dan  mustahik  pun  tidak dapat dilakukan dengan baik. Persoalan ini lebih  banyak  disebabkan  oleh  ketiadaan dana operasional dan sumber daya manusia untuk melakukannya. Maka, proses pendataan  calon  muzakki  dan  mustahik bertumpu pada data-data yang ada di UPZ kecamatan.  Sering  kali  data-data  itu tidak  akurat  karena  masyarakat  yang terus  berkembang  atau  mengalami fluktuasi.  Dengan  demikian,  ditinjau dari aspek manajemen, sistem manajerial  pengelolaan  zakat  di  BAZ Kabupaten Cirebon belum berjalan secara efektif karena adanya berbagai kendala dan kesulitan. Bukti ketidakefektifan itu adalah tidak berjalannya beberapa fungsi manajerial.
Praktik  Manajerial  BAZ  Kab.  Cirebon dalam Pendayagunaan Zakat
Pendayagunaan zakat tahun anggaran  tahun  2010  bersumber  dari  hasil pengumpulan  zakat  tahun  2009.  Dari jumlah hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah  pada  tahun  2009  sebesar  2,9 milyar, dana yang dikelola BAZ Kabupaten  Cirebon  hanya  sebesar  1,25 milyar  dan  sisanya  langsung  disalurkan kepada  yang  berhak  di  masing-masing Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
Pendistribusian  zakat  yang  di kelola  BAZ  untuk  tahun  anggaran  2010, didasarkan  pada  hasil  keputusan  rapat pleno BAZ Kabupaten Cirebon tanggal 19
Pebruari 20110. Sesuai dengan fungsi yang melekat  pada  Badan  Amil  Zakat  Daerah sebagai  pengemban  misi  untuk  berusaha menanggulangi kemiskinan dan kerawanan masyarakat  Kabupaten  Cirebon,  maka  di dalam anggaran tersebut masih mencermin prioritas  alokasi  untuk  santunan  terhadap fakir miskin (+/- 60%), disamping memperhatikan  kepentingan  peningkatan kehidupan  beragama  sabilillah  melalui bantuan  bagi  sarana  keagamaan  dan majeli-majelis ta’lim.
Adapun Praktek manajerial pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZ Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:
1. Manajerial Penyaluran Bantuan Bedah Rumah
a. Keluarga  miskin  yang  rumahnya tidak  layak  huni  (rutilahu)  atau yang memiliki kepedulian mengajukan permohonan ke BAZDA Kabupaten Cirebon, dengan  ketentuan  status  tanah adalah  milik  sendiri  dan  tidak dalam sengketa;
b. Permohonan  diketahui  oleh  Kepala Desa  dengan  dilampiri  foto  copy KTP  dan  KK  pemilik  rumah  serta foto kondisi rumah;
c. BAZDA Kabupaten Cirebon menerima dan menyeleksi permohonan guna menentukan urutan  prioritas  sesuai  dana  yang dianggarkan;
d. BAZDA Kabupaten Cirebon membentuk Tim Pelaksana Penyaluran  Dana  Bedah  Rumah beranggotakan  5 orang yang terdiri dari  atas  Badan  Pelaksana  Bazda,
Komisi  Pengawas  dan  PU  Cipta Karya;
e. Tim  Pelaksana  Bedah  Rumah bertugas untuk :
1) Meninjau lapangan.
2) Mengambil gambar rumah yang tidak layak huni.
3) Mengambil keputusan hasil survey,  untuk  disetujui  atau tidak. 4) Menggambar dan merencanakan  bangunan  serta RAB. 5) Melaporakan  kepada Bazda
Kabupaten Cirebon. f. Bazda Kabupaten Cirebon mengadakan rapat koordinasi dengan  Tim  untuk  merealisasikan bantuan bedah rumah sesuai dengan alokasi dana yang tersedia;
g. Realisasi :
1) Bazda Kabupaten Cirebon mengundang  penerima  bantuan bedah  rumah  untuk  menerima bantuan secara langsung. 2) Penerima bantuan bedah rumah didampingi oleh kepala desa/sekdes masing-masing. 3) Bupati/sekda berkenan memberikan  bantuan  kepada penerima  bedah  rumah  secara langsung. h. Monitoring dan Evaluasi 1) Bazda Kabupaten Cirebon bersama komisi pengawas mengadakan monitoring pelaksanaan bedah rumah. 2) Bazda Kabupaten Cirebon melihat  dukungan  masyarakat terhadap  pelaksanaan  bedah rumah. 3) Bazda Kabupaten Cirebon mengevaluasi  dan  melaporkan hasil  pelaksanaan  bedah  rumah kepada ketua dewan pertimbangan. 4) Evaluasi dilakukan untuk menilai  keberhasilan  maupun kegagalan program.
5) Evaluasi dijadikan sebagai bahan penyusunan program
bedah rumah selanjutnya.
2. Manajerial Penyaluran Bantuan
Modal Usaha Kecil
a. Pedagang kecil mengajukan
permohonan bantuan modal kepada Bazda Kabupaten Cirebon dengan  dilampiri  photocopy  KTP yang masih berlaku dengan mengisi formilir yang telah
disediakan melalui ketua kelompok. b. Ketua  kelompok  menyampaikan permohonan tersebut secara kolektif kepada Bazda Kabupaten Cirebon. c. Bazda Kabupaten Cirebon menerima  permohonan  tersebut dan menyeleksi untuk menentukan urutan prioritas sesuai alokasi dana yang dianggarkan.
d. Bupati/Sekda
berkenan menyerahkan bantuan modal bergulir kepada pedagang/pengusaha  kecil  secara simbolik  yang  telah  dibentuk  dan disahkan  oleh  Bazda  Kabupaten
Cirebon.
e. Bazda Kabupaten Cirebon menyerahkan  pembinaan  para pedagang/pengusaha kecil tersebut  kepada  Tim  Biduk  (Bina Dhuafa  dan  Usaha  Kecil)  yang telah  dibentuk  dan  disahkan  oleh Bazda.
3. Manajerial Bantuan Siswa Miskin
(Stimulan Biaya Pendidikan)
a. Bazda Kabupaten Cirebon menetapkan anggaran untuk bantuan  melalui  rapat  pleno  dan menyusun  draft  alokasi  jumlah siswa miskin yang akan mendapat  bantuan  di  semua tingkatan, SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA.
b. Bazda Kabupaten Cirebon mengadakan rapat koordinasi dengan  kepala  Dinas  Pendidikan dan  Kepala  Kementrian  Agama Kabupaten Cirebon.
c. Kepala  Dinas  Pendidikan  dan Kepala Kementrian Agama Kabupaten Cirebon membuat surat  edaran  ke  sekolah  dan madrasah  yang  akan  mendapat bantuan stimulant biaya pendidikan.
d. Kepala  Sekolah  dan  Kepala Madrasah  mengirimkan  nama- nama  siswa  ke  Bazda  Kabupaten
Cirebon melalui Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama. e. Bazda Kabupaten Cirebon menerima dan meng-SK-kan nama-nama siswa penerima bantuan stimulan biaya pendidikan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. f. Bupati  berkenaan  menyerahkan bantuan  secara  simbolis  kepada penerima bantuan stimulant biaya pendidikan pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional  (Hardiknas)  tanggal  2 Mei.
4. Manajerial Bantuan lembaga peribadatan dan keagamaan a. Kepala/ketua lembaga mengusulkan permohonan bantuan  ke  Bazda  Kabupaten Cirebon yang disampaikan melalui Baz Kecamatan. b. Baz Kecamatan mengusulkan secara kolektif permohonan bantuan  kepada  Bazda  Kabupaten Cirebon sesuai dengan alokasi yan telah ditentukan. c. Bazda Kabupaten Cirebon menerima dan menyeleksi permohonan tersebut untuk menentukan urutan prioritas sesuai dengan anggaran yang ada. d. Bazda Kabupaten Cirebon membuat  SK  penyaluran  dana bantuan lembaga peribadatan tersebut.
e. Ketua Dewan pertimbangan berkenan  menyerahkan  bantuan kepada  lembaga  keagamaan  yang telah ditetapkan.
5. Manajerial Bantuan Lembaga penyantun yatim piatu/fakir miskin/jompo. Bantuan diberikan kepada lembaga  penyatun  yatim  piatu/fakir miskin/jompo  yang  telah  terdaftar  di Dinas  Sosial  Kabupaten  Cirebon dengan mekanisme :
a. Lembaga mengajukan permohonan bantuan kepada
Bazda Kabupaten Cirebon melalui Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
b. Dinas  Sosial  mengusulkan  secara kolektif permohonan bantuan
kepada Bazda Kabupaten Cirebon c. Bazda Kabupaten Cirebon menerima dan menyeleksi permohonan  untuk  menentukan urutan prioritas sehubungan dengan terbatasnya dana. d. Bazda Kabupaten Cirebon membuat  SK  tentang  lembaga lembaga penyantun yatim piatu/fakir  miskin/orang  jompo yang mendapat bantuan.
e. Bupati/wakil bupati berkenan memberikan bantuan secara simbolis.
6. Manajerial Bantuan Guru Ngaji
a. Bazda Kabupaten Cirebon mengalokasikan  bantuan  untuk guru Ngaji untuk setiap Kecamatan  berdasarkan  anggaran yang tersedia.
b. Bazda Kabupaten
Cirebon menjalin  kerjasama  dengan  KUA Kecamatan  untuk  mengajukan nama  guru  ngaji  yang  akan menerima  bantuan  kepada  Bazda Kabupaten Cirebon.
c. Bazda Kabupaten Cirebon menerima  dan  menyeleksi  guru ngaji yang akan menerima bantuan untuk menentukan urutan prioritas.
d. Bantuan diserahankan secara langsung  kepada  Guru  Ngaji  di Bazda Kabupaten Cirebon .
7. Manajerial Bantuan Bedah Madrasah a. Yayasan/Pengurus
Madrasah mengajukan  permohonan  bantuan ke Bazda Kabupaten Cirebon. b. Bazda Kabupaten Cirebon membentuk Tim Bedah
Madrasah.
c. Tim  Bazda  Kabupaten  Cirebon melakukan seleksi melalui survey dengan meninjau lokasi.
d. Tim mengambil keputusan berdasarkan  hasil  survey  dan
melaporkannya  kepada  Bazda
Kabupaten Cirebon. e. Bazda Kabupaten Cirebon membuat  SK  madrasah  yang mendapat bantuan bedah madrasah. f. Ketua Dewan Pertimbangan berkenan  menyerahkan  bantuan bedah  madrasah  kepada  ketua lembaga/kepala madrasah.
8. Manajerial Bantuan Mushola Kantor dan lainnya a. Kepala/Ketua lembaga mengajukan  permohonan  kepada Bazda Kabupaten Cirebon b. Bazda Kabupaten Cirebon menyeleksi  permohonan  tersebut untuk menentukan kebijakan sesuai  dengan  anggaran  yang tersedia
c. Ketua  Bazda  Kabupaten  Cirebon menyerahkan bantuan tersebut.
Sebagaimana diarahkan oleh Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 38 tahun 1999,
seharusnya pengurus atau lembaga pengelola  zakat  mengadakan  penelitian dan  pendataan  secara  intens  mengenai keadaan  fakir  miskin  yang  ada  di daerah  kerjanya.  Pendataan  dan penelitian  itu  mesti  dilakukan  untuk mengetahui  kebutuhan  utama  masyarakat miskin  agar  mereka  dapat  meningkatkan kesejahteraan  hidup  mereka.  Penelitian diperlukan  untuk  mengetahui  bidang garapan  atau  bidang  usaha  yang  bisa ditawarkan  kepada  masyarakat  miskin dengan modal usaha dari BAZ.
Namun,  prosedur  penting  seperti itu tidak dapat dilakukan karena:
1. keterbatasan  dana  dan  kemampuan sumber  daya  manusia  yang  terbatas. Pengurus  BAZ  Kabupaten  belum memiliki  anggota  yang  benar-benar menguasai bidang ekonomi kesejahteraan  atau  yang  memahami pengembangan usaha produktif.
2. Keterbatasan  sumber  daya  manusia baik pada tataran pengurus operasional BAZ di tingkat
Kabupaten  maupun  pengurus  UPZ di  tingkat  Kecamatan  dan  sekolah. Sebagaimana  dijelaskan,  ketua badan pelaksana BAZ tidak memiliki  wewenang  yang  luas  untuk memilih  dan  menentukan  siapa  saja yang  layak  menjadi  pengurus  BAZ
Kabupaten  Cirebon.  Selain  itu, personil  yang  dipilih  dan  kemudian ditetapkan oleh Bupati sebagai pengurus BAZ sebagian besar merupakan  pegawai  aktif  yang sebagian besar waktunya dihabiskan  untuk  menjalankan pekerjaan  masing-masing.  Karena  itu, nyaris  mereka  tidak  punya  waktu untuk mengembangkan
dan memberdayakan zakat.
3. Kurangnya  koordinasi  antara  badan pelaksana, dewan pertimbangan dan komisi  pengawas  dilakukan  sekali dalam  satu  tahun  pada  rapat  pleno.
Koordinasi antar pengurus
dibutuhkan  agar  BAZ  mengetahui secara  lebih  akurat  berbagai  data masyarakat  atau  umat  yang  mereka layani.  Perkembangan  mustahik  dan muzakki  bisa  terpantau  jika  BAZ melakukan koordinasi dengan kecamatan,  lembaga  keuangan  di kecamatan  dan  Kabupaten.  Program peningkatan  perolehan  zakat  dan pendistribusiannya  dapat  berjalan lebih  baik  dan  efisien  jika  BAZ memiliki  data-data  yang  akurat mengenai tingkat pendapatan masyarakat, sumber utama pendapatan mereka,  dan  juga  perkembangan ekonomi  yang  terjadi  di  masing- masing Kecamatan.
4. Kurangnya  kepercayaan  masyarakat terhadap  pengelolaan  BAZ,  hal  ini disebabkan  lemahnya  sosialisasi  yang dilakukan pihak  BAZ, baik sosialisasi terhadap  program-program  yang  akan dilaksanakannya  maupun  sosialisasi terhadap  aplikasi  program  itu  sendiri. Bulletin  ”Info  BAZ  Kabupaten Cirebon”    yang  baru  diterbitkan  awal tahun  2010  didalamnya  memuat program  BAZ  dan  laporan  Program
yang  telah  direalisaikan  baru  tersebar di  Masjid  agung  Sumber  dan  sekitar wilayah  perkantoran  Sumber.  Kodisi tersebut  berpengaruh  besar  terhadap upaya peningkatan kinerja dan manajemen pengelolaan zakat di BAZ
Kabupaten Cirebon .
Manajemen  Kompensasi  Amil  Zakat dan AnalisisBAZ Kab. Crebon
Alquran telah menjelaskan siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat.  Allah  berfirman  dalam  surah  al- Taubah ayat 60:
“Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah untuk  orang-orang  fakir,  orang-orang miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  Para mu'allaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,  untuk  jalan  Allah  dan  untuk mereka  yuang  sedang  dalam  perjalanan, sebagai  suatu  ketetapan  yang  diwajibkan Allah,  dan  Allah  Maha  mengetahui  lagi Maha Bijaksana”.
Berdasarkan  ketetapan  al-Qur'an itulah pengelola zakat, dalam hal ini BAZ, m e n d i s t r i b u s i k a n   h a r t a   z a k a t   y a n g d i t e r i m a .   S e b a g i a n   b e s a r   h a r t a z a k a t didistribusikan kepada golongan  fakir  miskin.  Kemudian, sesuai  dengan  arahan  firman  Allah  di atas,  pengurus  atau  pengelola  BAZ berhak  mendapatkan  bagian  dari  harta zakat  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAZ tingkat kabupaten,  bersumber  dari  dana  APBD.
Hingga  saat  ini  tidak  ada  aturan  atau dasar  hukum  yang  baku  mengenai kompensasi yang layak diberikan kepada pengelola zakat atas tugas yang dijalankannya  untuk  menghimpun  dan mendistribusikan zakat.
Langkah  yang  diambil  yaitu membagi harta zakat ke dalam delapan bagian  sesuai  dengan  jumlah  mustahik yang  disebutkan dalam  al-Qur'an.
Dengan  demikian,  jumlah  bagian  zakat yang  diberikan  kepada  para  amil  adalah seperdelapan atau 12,5%'dari
seluruh  harta  zakat  yang  diterima BAZ  Kabupaten.  Dengan  rincian  8  % untuk  amil  tingkat  Desa,  2  %  untuk  amil tingkat  Kecamtan  dan  2,5  %  untuk  amil tingkat Kabupaten. Sedangkan untuk zakat profesi  7,5  %  untuk  ami,  tingkat kecamatan  dan  5  %  untuk  amil  tingkat Kabupaten. 17
Pasal  3  Undang-Undang  No  38 Tahun  1999  Tentang  Pengelolaan  Zakat menyebutkan bahwa "Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzzaki,
mustahik,  dan  amil  zakat."  Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada amil  atau  pengelola  zakat  adalah perlindungan hukum sehingga pengurus memiliki kewenangan untuk menghimpun
atau mengumpulkan harta umat, baik berupa  zakat,  infak,  maupun  sedekah. Setiap  orang  yang  diberi  kewenangan sebagai pengurus zakat memiliki kewenangan  itu  dan  dilindungi  secara hukum.
Jaminan lain yang diberikan kepada  amil  zakat  adalah  jaminan kompensasi.  Jaminan  ini  ditegaskan dalam  surah  al-Taubah  ayat  60,  yakni bahwa  amil  zakat  termasuk  dalam delapan  asnaf  yang  berhak  mendapat zakat. Sesuai dengan jumlah  asnaf yang berhak  mendapat  zakat,  yaitu  delapan asnaf,  maka  bagian  untuk  amil  zakat adalah  1/8  atau  12,5%.  Namun,  bagian 12,5%  itu  bukan  jumlah  yang  mutlak dan  tak  dapat  diubah,  karena  sering  kali di  suatu  daerah  hanya  ada  empat  atau lima  asnaf  sehingga  bagian-bagian  untuk asnaf    yang  tidak  ada  dialihkan  kepada asnaf  lain  sesuai  dengan  prioritas  yang ditetapkan oleh BAZ.
Sebagaimana organisasi,
perusahaan, atau lembaga lainnya, kompensasi  yang  diberikan  kepada pengurus  harus  disesuaikan  dengan
17 Wawancara dengan Abdul Rifa`i, S.E tanggal 1 Nopember 2011 di Gedung BAZ Kabupaten Cirebon.
beban  kinerja  yang  mereka  lakukan. Pengurus  yang  mendapat  beban  kerja lebih banyak dan lebih besar akanmendapatkan  kompensasi  yang juga lebih besar. Dalam hal ini, ketua Badan  Pelaksana  BAZ,  sebagai  manajer operasional  memiliki  kewenangan  untuk mengatur dana kompensasi yang diberikan  kepada  semua  pengurus  BAZ.
Tentu  saja  dalam  pelaksanaan  proses tersebut  ia  harus  berkoordinasi  dengan Dewan Pertimbangan dan Komisi
Pengawas.  Selain  itu,  setiap  bentuk pengeluaran  dan  pendayagunaan  zakat harus dilaporkan kepada Komisi Pengawas,  Dewan  Pertimbangan,  dan masyarakat luas. Proses manajerial tersebut  telah  berjalan  dengan  baik  di BAZ Kabupaten Cirebon. Setiap pengurus  mendapat  kompensasi  dari bagian  amil  zakat  sesuai  dengan  jabatan dan  beban  kinerja  masing-masing.  Selain itu,  pengurus  juga  telah  melaporkan pendayagunaan  harta  zakat  kepada pihak-pihak yang berwenang dan kepada masyarakat.
Namun, hingga saat ini pengurus  BAZ  hanya  mendapat sedikit  danakompensasi  zakat,  karena harta  zakat  yang  berhasil  dikumpulkan pun masih sangat minim. Sebagian besar harta zakat yang dikelola dan diberdayakan oleh pengurus BAZ Kabupaten  Cirebon  merupakan  zakat fitrah  dan  zakat  profesi  yang  jumlahnya tidak  seberapa  dibandingkan  dengan potensi  zakat  mal  yang  ada  di  wilayah tersebut. Karenanya, untuk meningkatkan  kompensasi  bagi  para pengurus  zakat  maka  pengurus  harus meningkatkan  perolehan  zakat  dari luar  zakat  fitrah,  seperti  zakat  mal, zakat  pertanian,  zakat  peternakan,  dan zakat profesi.
Kendala  tersebut  menghambat kinerja pengurus
BAZ untuk menerapkan
sistem manajeman kompensasi  yang  efektif  dan  efisien. Tahapan-tahapan penetapan kompensasi,seperti analisa jabatan
(meliputi  deskripsi  jabatan,  spesifikasi
jabatan,  identifikasi  dan  pemerolehan informasi  jabatan,  evaluasi  jabatan (meliputi job  ranking,  job  grading, dan keadilan internal), serta survei kompensasi,  tidak  dapat  dilakukan  oleh manajer untuk menatapkan besaran kompensasi  yang  dapat  diberikan  kepada semua pengurus BAZ.
Kendala  lain  yang  dihadapi BAZ yang berkaitan dengan manajemen  kompensasi  adalah  tidak adanya  standar  baku  untuk  mengatur dan  mengevaluasi  berbagai  pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap pengurus.  BAZ  belum  memiliki  Standar
Operasional Pekerjaan (SOP) untuk berbagai  tugas  dan  fungsi  yang  mereka jalankan. Pada gilirannya, hal itu menyebabkan  manajer  pelaksana  atau ketua  badan  pelaksana  BAZ  tidak  bisa melakukan  evaluasi  personal  terhadap masing-masing  pengurus.  Sering  kali semua  pengurus  bekerja  serabutan  tanpa arahan yang jelas mengenai tugas maisng- masing.

## Penutup
Sebagai sebuah lembaga publik yang melandaskan keberlangsungan aktivitasnya pada kepercayaan masyarakat, BAZ Kabupaten
Cirebon harus menerapkan dan menjalankan  sistem  manajerial  yang efisien  sehingga  tingkat  kepercayaan masyarakat  semakin  tinggi.  Sebagai sebuah organisasi  sosial, BAZ  Kabupaten Cirebon telah menjalankan peran utamanya,  yaitu  menghimpun  zakat dan kemudian mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berhak
menerima.
Namun,  secara  umum,  sistem manajerial  yang  berlaku  di  BAZ
Kabupaten Cirebon belum berjalan secara  efektif  karena  berbagai  kendala.
Pengurus  BAZ  Kabupaten  Cirebon  telah menjalankan  beberapa  macam  fungsi manajerial, termasuk fungsi perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan,  dan  pengawasan.  Namun, fungsi-fungsi tersebut tidak dapat diterapkan  secara  efektif  karena  BAZ merupakan  lembaga  pengelola    zakat bentukan pemerintah yang kepengurusannya  melibatkan    beberapa unsur  tertentu,  yaitu  Kementrian  Agama, Pemerintah  Daerah,  dan    masyarakat yang sebagian besar merupakan pekerja aktif telah mengurangi efektifitas kerja mereka di BAZ.
Berkaitan  dengan  manajemen kompensasi zakat belum berjalan efektif  dan  efesien  hal  ini  dikarenakan belum  adanya  standar  baku  untuk mengatur  dan  mengevaluasi  berbagai pekerjaan  yang  harus  dilakukan  oleh setiap  pengurus.  BAZ  belum  memiliki Standar  Operasional  Pekerjaan  (SOP) untuk  berbagai  tugas  dan  fungsi  yang mereka jalankan.
Tahapan-tahapan penetapan
kompensasi,seperti analisa jabatan
(meliputi  deskripsi  jabatan,  spesifikasi jabatan,  identifikasi  dan  pemerolehan informasi  jabatan,  evaluasi  jabatan (meliputi job  ranking,  job  grading, dan keadilan internal), serta survei kompensasi,  tidak  dapat  dilakukan  oleh manajer untuk menatapkan besaran kompensasi  yang  dapat  diberikan  kepada semua pengurus BAZ.

## Daftar Pustaka
Depag  RI, Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  tentang  Pengelolaan  Zakat , Bandung: Kanwil Depag Provinsi Jawa Barat Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf, 2007.
Depag  RI, Manajemen  Pengelolaan  Zakat ,  Jakarta:  Dirjen  Bimas  Islam  Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009.
Depag  RI, Panduan  Organisasi  Pengelola  Zakat ,  Jakarta:  Dirjen  Bimas  Islam  Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009.
Dz, Abdus Salam, Manajemen Sumber Daya Insani, Cirebon: STAIN Press, 2008.
Hafiduddin, Didin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah Dalam Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
Hasibuan, Malayu S.P., Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
Katalog BPS 1403.3209, Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2010.
Pengertian Pendayagunaan Zakat , http://md-uin.blogspot.com/2009/06/pengertian- pendayagunaan-zakat_17.html (diakses 20 September 2014)
Raharjo,  Hendri, Modul  Perkuliahan  Sistem  Informasi  Manajemen, Jakarta:  STIE Perbanas, 2004.
Udaya,  A.M.  Kadarman,  Jusuf, Pengantar  Ilmu  Manajemen: Buku  Panduan  Mahasiswa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islami, Yogyakarta: Gema Insane Press,  2002.