JURNAL AUDIENS VOL. 2, NO. 1 (2021): MARCH 2021                                                                                               https://doi.org/10.18196/jas.v2i1.8608

## Resepsi Audiens atas Kekerasan Seksual Terhadap Pemberitaan Korban Pelecehan Seksual Baiq Nuril
Miranda Ainin Prihandini Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia mirandaaininprihandini@gmail.com Diserahkan: 12 April 2020; Direvisi: 5 Maret 2021; Diterima: 13 Maret 2021

## Abstract
This study tries to investigate how the audience reception for sexual violence regarding the news of victim of sexual harassment Baiq Nuril. The issue of sexual violence in the media is interesting because through reporting by the media can bring up the meaning of the audience. Audiences have their respective meanings of sexual violence in this case as well as what is happening in Indonesia now. The purpose of this study is to find out how the audience reception for sexual violence regarding the news of victims of sexual harassment Baiq Nuril. This study uses a critical paradigm from Hall’s thinking by using qualitative methods and descriptive research types. The sampling technique used are purposive and snowball sampling. The results of this study indicate that the informants have various meanings regarding the coverage of the Baiq Nuril case. The informant agreed that the media placed Baiq Nuril as a victim of sexual violence. Informants have the meaning of sexual violence based on their respective backgrounds, namely perspective, education, gender, and their social role. The position of women in cases of sexual violence as a vulnerable party because women are considered as objects and even triggers.
Keywords: Audience Reception, Baiq Nuril News, Media, Sexual Violence.

## Abstrak
Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana resepsi audiens atas kekerasan seksual terhadap pemberitaan korban pelecehan seksual Baiq Nuril. Isu kekerasan seksual di media menarik untuk diteliti karena melalui pemberitaan yang dilakukan oleh  media  dapat  memunculkan  pemaknaan  dari  audiens.  Audiens  memiliki  pemaknaan  mereka  masing-masing  atas kekerasan  seksual  dalam  kasus  ini  maupun  yang  terjadi  di  Indonesia  sekarang  ini.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu bagaimana resepsi audiens atas kekerasan seksual terhadap pemberitaan korban pelecehan seksual Baiq Nuril? Penelitian ini  menggunakan  paradigma  kritis  dari  pemikiran  Hall  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dan  jenis  penelitian deskriptif. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive dan snowball sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  informan  memiliki  pemaknaan  yang  beragam  mengenai  pemberitaan  kasus  Baiq  Nuril.  Informan  memiliki pemaknaan  atas  kekerasan  seksual  berdasarkan  latar  belakang  mereka  masing-masing  yaitu  perspektif,  pendidikan, gender,  dan  peran  sosial  mereka.  Berdasarkan  pemaknaan  informan,  posisi  perempuan  pada  kasus  kekerasan  seksual sebagai pihak yang rentan karena perempuan dianggap sebagai objek bahkan pemicu. Kata Kunci: Berita Baiq Nuril, Kekerasan Seksual, Media, Resepsi Audiens.

## PENDAHULUAN
Ramainya pemberitaan mengenai kasus Baiq Nuril sebagai korban pelecehan seksual memberikan tanggapan,  kritik,  dan  menjadi  perbincangan  tersendiri  bagi  masyarakat.  Pemberitaan  tersebut menjadi sorotan berbagai media massa seperti pemberitaan di televisi, website berita online , bahkan program gelar wicara ( talkshow ) di televisi. Kasus yang terjadi pada tahun 2012 ini, di mana inisial M selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Mataram yang kerap kali menelepon Baiq Nuril yang saat itu menjadi guru honorer dan menceritakan mengenai pengalaman hubungan seksualnya dengan wanita lain  (Kompas.com,  2019b).  Baiq  Nuril  merekam  percakapan  telepon  tersebut  yang  akan  dijadikan sebagai bukti terjadinya pelecehan seksual secara verbal yang dialaminya (Kompas.com, 2019b).
Tersebarnya  rekaman  tersebut  membuat  M  tidak  terima  dan  akhirnya  melaporkan  Baiq  Nuril (Kompas.com,  2019b).  Mahkamah  Agung  (MA)  menyatakan  Baiq  Nuril  bersalah  telah  melanggar pasal  27  ayat  1  Undang-Undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  karena menyebarkan rekaman telepon, padahal yang menyebarkan rekaman tersebut bukanlah dirinya sendiri namun rekan kerjanya (Kompas.com, 2019b).
Setelah diputuskan bersalah, Baiq Nuril mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada akhirnya, MA menolak PK yang telah diajukan Baiq Nuril (Metrotvnews, 2019). MA menilai perkara dalam permohonan PK tersebut berbeda dengan perkara dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. MA hanya mengadili perkara yang menjadikan Baiq Nuril sebagai terdakwa kasus UU ITE (Kompas.com, 2019a).
Selanjutnya,  Baiq  Nuril  memohon  amnesti  kepada  Presiden  Joko  Widodo  karena  tidak mendapatkan keadilan dalam PK yang diajukannya. Amnesti menjadi satu-satunya jalan agar Baiq Nuril dibebaskan atas perkara tersebut. Perjuangan Baiq Nuril akhirnya membuahkan hasil karena Presiden  Joko  Widodo  mengeluarkan  surat  pertimbangan  amnesti  dan  disepakati  oleh  seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna pada 25 Juli 2019 (Kompas.com, 2019b).
Menurut  Equal  Employment  Opportunity  Commission  (EEOC)  Amerika  Serikat,  pelecehan seksual merupakan pengalaman sosiologis berdasarkan perilaku seksual yang tidak diinginkan, ofensif, dan mengancam di tempat kerja. Berdasarkan definisi tersebut, maka terdapat tiga kategori utama pelecehan seksual yaitu pemaksaan seksual, perhatian seksual yang tidak diinginkan, dan pelecehan gender (Keplinger, Johson, Kirk, & Barnes, 2019).
Pada kasus tersebut, Baiq Nuril yang menjadi korban tidak melaporkan pelecehan seksual di ranah komunitas yang terjadi di lingkungan kerja tersebut dikarenakan takut akan kehilangan pekerjaan sebagai  guru  honorer  pada  saat  itu  (Metrotvnews,  2019).  Budaya  patriarki  juga  turut  andil melatarbelakangi  dalam  kasus  ini  di  mana  adanya  relasi  kuasa  antara  laki-laki  yang  memiliki kekuasaan yaitu kepala sekolah menjadi pihak yang superior dan perempuan yang hanya sebagai guru honorer sebagai pihak inferior (Adisa, Abdulraheem, & Isiaka, 2019).
Selain itu, Baiq Nuril yang menjadi korban pelecehan seksual secara verbal justru dilaporkan dan divonis bersalah karena melanggar UU ITE (MetroTV, 2019). Hal tersebut yang membuat hukum melakukan victim blaming . Konsep blaming the victim yaitu di mana perempuan yang disalahkan padahal perempuan tersebut merupakan korban dari suatu kasus (Astuti, Pradoto, & Romaria, 2019). Dalam kalimat  lain,  perempuan  dianggap  sebagai  pemicu  perbuatan  pelecehan  seksual  tersebut.  Konsep blaming the victim juga merupakan pembenaran atas ketidakadilan dengan menemukan kesalahan pada korban yang tidak diberikan keadilan (Astuti et al., 2019). Hal tersebut yang membuat korban memilih untuk  diam  daripada  mengambil  sikap  melawan  atau  melaporkan  kasus  tersebut  karena  dianggap menyebarkan aib sendiri. Bahkan ketika ada korban yang berani menyuarakan tindakan kekerasan atau pelecehan seksual tersebut, mereka dianggap sebagai pihak yang bersalah karena mereka sendiri yang telah memancing perbuatan tersebut (Keplinger et al., 2019).
Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang  terdapat  dalam  Catatan  Tahunan  (CATAHU)  2020,  kekerasan  terhadap  perempuan  semakin meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Pada  tahun  2018  sebanyak  406.178  kasus  dan  pada  tahun  2019
meningkat  sebanyak  6%  menjadi  431.471  kasus.  Kekerasan  terhadap  perempuan  terjadi  dalam berbagai ranah, salah satunya di ranah publik atau komunitas. Sebanyak 58% dari angka kekerasan terhadap perempuan di ranah publik atau komunitas pada tahun 2019 merupakan kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2020).
Media dalam peranannya sangat penting sebagai sumber informasi terutama dalam pemberitaan suatu kasus. Menurut Thacker (2017), melalui media dapat membentuk suatu konstruksi atas realitas dan juga dapat mengubah pemikiran audiens. Bahkan, banyak audiens yang menganggap bahwa media adalah satu-satunya sumber informasi bagi mereka  (Thacker, 2017). Audiens akan memproses dan menerima  apa  yang  mereka  percaya  sebagai  suatu  realitas  setelah  melalui  proses  yang  saling berpengaruh  (Nisa,  2017).  Maka  dari  itu,  seharusnya  media  mampu  memposisikan  perannya, khususnya  dalam  mengadvokasi  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  agar  tidak  melanggengkan budaya victim blaming tanpa melihat keadilan atas realitas yang sebenarnya.
Menurut  Barker,  seperti  yang  dikutip  dalam  Toni  &  Fajariko  (2017),  setiap  audiens  memiliki pandangan dan interpretasi mereka sendiri terhadap suatu pemberitaan. Khalayak sebagai produsen makna dalam kaitannya dengan teks, dipengaruhi oleh kompetensi kultural dan pengalaman individu yang akhirnya mereka bawa dalam teks, sehingga audiens yang terbentuk dengan cara yang berbeda akan memberikan makna yang berbeda pula (Toni & Fajariko, 2017).
Pemberitaan  mengenai  kasus  Baiq  Nuril  pada  media  massa  televisi  salah  satunya  yaitu  pada program berita di MetroTV yang dapat diakses pada website www.metrotvnews.com. Terdapat sebanyak 11  video  tayangan  mengenai  pemberitaan  kasus  Baiq  Nuril,  namun  hanya  10  video  yang  dapat ditayangkan dalam website tersebut. Video yang terdapat pada website tersebut dipublikasikan pada tanggal 23-29 Juli 2019 dan juga disiarkan di MetroTV. Pemberitaan di MetroTV juga dapat diakses melalui channel Youtube resmi MetroTV yaitu metrotvnews, di mana pada channel tersebut terdapat sebanyak 56 video yang diunggah pada tahun 2018 dan 2019 mengenai Baiq Nuril.
Pada  pemberitaan di  MetroTV,  kronologi  kasus dijelaskan  dengan  detail dan cukup  informatif. MetroTV juga menghadirkan secara langsung berbagai pihak terkait seperti Baiq Nuril dan kuasa hukumnya,  serta  menampilkan  saat  wawancara  dengan  Presiden  dan  Menteri  Sekretaris  Negara (Mensesneg),  atau  hanya  dengan  melalui  sambungan  telepon  dengan  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR).  Pada  10  video  tayangan  pemberitaan  yang  berada  di website tersebut  hanya menyebutkan nama dari pelaku dan tidak pernah menampilkan pelaku kekerasan seksual. Kemudian pada channel Youtube metrotvnews hanya terdapat satu dari 56 video yang menampilkan sosok pelaku kekerasan seksual tersebut.
Pemberitaan mengenai kasus Baiq Nuril pada media massa televisi lainnya yaitu pada program berita  di  RCTI  yang  juga  dapat  diakses  pada channel Youtube  RCTI  Seputar  iNews.  Pada channel Youtube tersebut hanya terdapat sebanyak tiga video pemberitaan mengenai kasus Baiq Nuril yang diunggah pada November 2018. Pada channel Youtube Official iNews juga mengunggah sebanyak 104 video mengenai Baiq Nuril dengan sebanyak sepuluh video di antaranya yang terdapat logo RCTI. Pemberitaan  yang  dilakukan  oleh  RCTI  cukup  informatif  dengan  menyajikan  informasi  mengenai perkembangan  kasus  Baiq  Nuril  dengan  menampilkan  wawancara  dengan  pihak  terkait  sehingga memberikan penjelasan dari berbagai sisi, bukan hanya dari sisi Baiq Nuril namun juga dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
Pemberitaan  lain  mengenai  Baiq  Nuril  juga  terdapat  pada  program  gelar  wicara  ( talkshow )  di televisi yaitu Mata Najwa pada Trans7. Mata Najwa episode “Hukuman Salah Alamat” ini diunggah kembali  pada channel Youtube  Najwa  Shihab  dan  terbagi  ke  dalam  tujuh  bagian  ( part )  yang dipublikasikan pada tanggal 22 November 2018. Pada episode tersebut menghadirkan langsung pihak- pihak terkait seperti Baiq Nuril, Kuasa Hukum Baiq Nuril, Juru Bicara Mahkamah Agung, bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai kasus tersebut.
Pemberitaan pada Mata Najwa cukup informatif karena memberikan informasi dari berbagai pihak, baik  dari  pihak  Baiq  Nuril  sendiri  dan  juga  pihak-pihak  dari  pemerintah.  Namun  dalam  tayangan tersebut  tidak  mendatangkan  pelaku  kekerasan  seksual  dan  hanya  beberapa  kali  disebutkan  dalam kronologi kasus. Pada episode tersebut tidak hanya membahas mengenai kasus Baiq Nuril, tetapi juga membahas mengenai kasus lain yang terjerat UU ITE.
Selanjutnya, pemberitaan lain mengenai kasus Baiq Nuril terdapat pada website Kompas.com. Pada kategori  regional  maupun nasional  dari  Kompas.com,  dalam  mengawal  berjalannya  kasus  tersebut cukup aktif dengan selalu memberikan informasi terbaru kepada masyarakat sejak tahun 2017 hingga berakhirnya kasus tersebut yaitu tahun 2019. Ketika mengetik kata kunci “Baiq Nuril” pada mesin pencarian  yang  disediakan  pada website Kompas.com,  Kompas.com  hanya  menampilkan  sebanyak sepuluh teks berita saja setiap halamannya dan halaman maksimal yang ditampilkan sebanyak sepuluh halaman. Sehingga total teks berita yang dapat ditampilkan hanya sebanyak 100 teks berita. Apabila mengakses berita melalui https://www.kompas.com/tag/Baiq-Nuril?sort=desc, maka akan menampilkan sebanyak  20  teks  berita  setiap  halamannya  dan  halaman  maksimal  yang  ditampilkan  sebanyak  13 halaman, sehingga jumlah berita keseluruhan mengenai Baiq Nuril dari tahun 2017-2019 terdapat sebanyak 260 berita yang dapat diakses.
Kompas.com sebagai media yang cukup informatif dalam memberitakan kasus tersebut, di mana menjelaskan dari berbagai sudut pandang pihak yang terlibat dalam kasus tersebut seperti Baiq Nuril, Mahkamah Agung, bahkan Presiden. Hal tersebut menambah pengetahuan baru kepada audiens dan audiens berhak menentukan pilihannya sendiri dalam memaknai pemberitaan tersebut menggunakan sudut pandang mereka masing-masing.
Pemberitaan mengenai kasus Baiq Nuril juga memberikan anggapan tersendiri yang berbeda-beda bagi masyarakat baik pro maupun kontra. Misalnya seperti bentuk dukungan dengan adanya petisi dalam website change.org yaitu  “Amnesti  untuk  Nuril”  sebagai  dorongan  agar  Presiden  bersedia memberikan amnesti. Bahkan ada pula yang menilai sikap Baiq Nuril salah karena tidak melaporkan kasus  pelecehan  seksual  yang  dialaminya  dan  justru  memberikan  rekaman  tersebut  kepada  rekan kerjanya. Selain itu ada juga yang lebih setuju dengan keputusan MA yang menyatakan bahwa Baiq Nuril bersalah.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menggunakan judul “Resepsi Audiens atas Kekerasan Seksual  terhadap  Pemberitaan  Korban  Pelecehan  Seksual  Baiq  Nuril”.  Masalah  ini  menarik  dan penting  untuk  diteliti  karena  ingin  mengetahui  resepsi  audiens  atas  kekerasan  seksual  mengenai pemberitaan  kasus  Baiq  Nuril  yang  menjadi  korban  pelecehan  seksual  yang  sekarang  ini  menjadi perbincangan yang menarik simpati dari masyarakat dan menuai banyak pro dan kontra. Audiens yang berbeda  maka  akan  memberikan  interpretasi  yang  berbeda  juga  terhadap  pemberitaan  kasus  ini. Tujuan  penelitian  ini  yaitu  ingin  mengetahui  bagaimana  resepsi  audiens  atas  kekerasan  seksual terhadap pemberitaan korban pelcehan seksual Baiq Nuril.

## KERANGKA TEORI

## KEKERASAN SEKSUAL
Menurut Komnas Perempuan (2017), pelecehan seksual termasuk salah satu bentuk dari kekerasan seksual.  Tindakan  pelecehan  seksual  ini  dilakukan  baik  melalui  sentuhan  fisik  maupun  non-fisik. Pelecehan tersebut seperti siulan, ucapan bernuansa seksual, gerakan isyarat seksual, dan hal lainnya yang  membuat  korban  tidak  nyaman  dan  merasa  direndahkan  martabatnya  (Komnas  Perempuan, 2017).  Perempuan  yang menjadi  korban  kekerasan  seksual  sering  kali  diam  dan  tidak  melaporkan kasus yang dialaminya tersebut karena korban seringkali disalahkan dan dianggap sebagai penyebab terjadinya  kekerasan  seksual  tersebut.  Hal  tersebut  yang  membuat  kekerasan  seksual  sulit  untuk diungkap dan ditangani karena dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat di mana perempuan dianggap  sebagai  simbol  kesucian  dan  kehormatan.  Maka  dari  itu  perempuan  yang  mengalami kekerasan seksual dianggap sebagai aib (Komnas Perempuan, 2017).
Selain  itu  juga  terdapat  budaya  patriarki  yang  melatarbelakangi  kekerasan  seksual  terhadap perempuan.  Patriarki  merupakan  sebuah  sistem  sosial  yang  menganggap  bahwa  posisi  laki-laki sebagai  pemegang  kekuasaan  dan  lebih  dominan  dibangingkan  perempuan  (Adisa  et  al.,  2019). Menurut  Messerschmidt  (2012),  hegemoni  maskulinitas  juga  turut  andil  di  mana  laki-laki menunjukkan  dominasi  dan  kekuasaannya  sebagai  laki-laki  sehingga  hal  tersebut  melegitimasi ideologi  subordinasi  global  perempuan  dengan  laki-laki.  Hegemoni  maskulinitas  merupakan  pola praktik yang memungkinkan dominasi laki-laki atas perempuan yang dapat berlanjut. Posisi kualitas maskulin dianggap superior dibandingkan kualitas inferior yang melekat pada feminitas, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidaksetaraan gender (Messerschmidt, 2012).
Menurut Meyers (1997), media dalam memberitakan kasus kekerasan terhadap perempuan jarang mewakili korban perempuan yang aktif menolak dan membela diri. Media cenderung memberitakan mengenai  korban  perempuan  yang  pasif  seperti  tidak  melawan  atau  mengambil  tindakan  untuk membela diri mereka. Maka dari itu istilah “korban” lebih akurat menggambarkan bagaimana berita memberitakan perempuan pada umumnya. Representasi perempuan sebagai korban kekerasan yaitu di mana perempuan dibuat rentan oleh laki-laki, namun mereka dapat dibuat aman hanya oleh laki- laki (Meyers, 1997).
Berita  membingkai  kekerasan  terhadap  perempuan  untuk  mendukung,  mempertahankan,  dan mereproduksi supremasi laki-laki dikarenakan oleh mitos budaya dan stereotipe mengenai perempuan dan laki-laki (Meyers, 1997). Melalui liputan berita mengenai kekerasan terhadap perempuan akan memunculkan dikotomi perempuan baik dan perempuan buruk, hal tersebut mencerminkan gagasan patriaki mengenai tempat dan peran perempuan yang layak (Meyers, 1997).

## RESEPSI AUDIENS (ENCODING-DECODING)
Level penelitian ini terdapat pada level komunikasi massa yaitu di mana komunikasi yang dilakukan melalui media massa. Cakupan penelitian ini yaitu pada studi khalayak dengam bidang kajian gender. Penelitian  ini  menggunakan  Teori  Resepsi  Audiens  yang  dikemukakan  oleh  Stuart  Hall  yang membahas mengenai pemaknaan audiens dalam memaknai sebuah teks yang disajikan oleh media.
Menutut  Livingstone,  sebagaimana  dikutip  dalam  Nightingale  (2011),  dalam  definisi  yang mencakup sebagian besar penelitian mengenai khalayak yang terkait dengan studi media dan budaya, menggambarkan  resepsi  audiens  sebagai  kerja  yang  berfokus  pada  hubungan  interpretatif  antara audiens dan media, di mana hubungan ini dipahami dalam konteks etnografi (Nightingale, 2011).
Hall,  seperti  yang  dikutip  dalam  Yusuf  &  Liman  (2015),  mengatakan  bahwa  dalam  proses komunikasi  terdapat encoding oleh  media  dan decoding yang  dilakukan  oleh  audiens. Encoding merupakan  proses  membuat  pesan  yang  sesuai  dengan  menerjemahkan  kode  tertentu,  sedangkan decoding adalah proses menerjemahkan kembali kode untuk memaknai sebuah pesan (Yusuf & Liman, 2015). Audiens berperan aktif dalam memaknai dan menginterpretasikan pesan yang mereka terima, di mana makna yang dipahami dapat berbeda dengan makna yang terkandung dalam pesan tersebut (Pertiwi, Ri'aeni, & Yusron, 2020).
Menurut Hall (1993), tanggapan dari audiens tidak dapat digeneralisasikan apakah itu salah atau benar.  Pemaknaan  dalam  resepsi  audiens  terdapat  tiga  macam  yaitu Dominant  Hegemonic  Position , Negotiated  Position ,  dan Oppositional  Code .  Pertama, Dominant  Hegemonic  Position merupakan  posisi dominan di mana hasil decoding teks pada diri audiens sesuai dengan encoding dan pemaknaan tersebut terinstitusionalisasikan  dalam  diri  mereka.  Kedua, Negotiated  Position merupakan  posisi  gabungan audiens  ketika  tidak  menyepakati  keseluruhan  dari encoding ,  namun  juga  tidak  menolak.  Ketiga, Oppositional Code merupakan posisi oposisi di mana menolak encoding yang telah diberikan oleh teks (Hall, 1993).

## KAJIAN PUSTAKA
Penelitian yang serupa dengan penelitian ini yaitu dengan jurnal berjudul “Studi Resepsi Khalayak terhadap Pemberitaan Syariat Islam pada Kompas.com” yang ditulis oleh Uswatun Nisa pada tahun 2017. Penelitian tersebut mendapatkan hasil penelitian bahwa setiap pembaca memiliki interprestasi yang berbeda terhadap pemberitaan yang sama sesuai dengan kerangka pengetahuan dan pengalaman dari masing-masing informan. Posisi pembaca dari informan lebih dominan pada oppositional reading dibandingkan  posisi dominant  reading di  mana  perbedaan  pemaknaan  dipengaruhi  oleh  faktor sosiologis, psikologis, dan media habit dari masing-masing informan (Nisa, 2017).
Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu meneliti mengenai resepsi audiens terhadap sebuah pemberitaan dengan menggunakan Teori Resepsi Audiens oleh Stuart Hall dengan metode  penelitian  kualitatif.  Sedangkan  perbedaannya  di  mana  penelitian  terdahulu  mengenai pemberitaan syariat Islam pada Kompas.com dan pada penelitian ini mengenai pemberitaan korban pelecehan seksual Baiq Nuril di berbagai media.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengkaji  mengenai  resepsi  audiens  atas  kekerasan  seksual  terhadap  pemberitaan korban pelecehan seksual Baiq Nuril sehingga penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan menggunakan metode  kualitatif.  Menurut  Kriyantono  (2010),  penelitian  kualitatif  bertujuan untuk menjelaskan  fenomena  dengan  sedalam-dalamnya  dan  pengumpulan  data  sedalam-dalamnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif.
Teknik sampling yang  digunakan  yaitu purposive  sampling kepada  dua  informan  yaitu  informan pertama dan ketiga dengan karakteristik informan penelitian ini yaitu khalayak yang pernah membaca mengenai pemberitaan kasus tersebut dan memiliki pemahaman atas tema penelitian ini. Informan pertama yaitu Fatwa, seorang laki-laki pekerja yang memiliki pemahaman dalam bidang sosial dan pernah  mengikuti  pemberitaan  kasus  Baiq  Nuril  pada  MetroTV.  Informan  ketiga  yaitu  Singgih, seorang laki-laki yang memiliki pemahaman dalam bidang hukum di mana informan ini merupakan Dosen  Hukum  dan  pernah  membaca  pemberitaan  pada website Kompas.com.  Peneltian  ini  juga menggunakan teknik snowball sampling kepada dua informan yaitu informan kedua dan keempat di mana informan kedua informan ini dipilih berdasarkan informasi dari informan pertama yaitu Vanny, seorang ibu rumah tangga yang pernah menonton tayangan kasus Baiq Nuril pada program gelar wicara  Mata  Najwa  di  Trans7,  sedangkan  informan  keempat  yaitu  Eva,  seorang  perempuan  yang memiliki  pemahaman  dalam  bidang  gender  yang  merupakan  Dosen  Sosiologi  yang  juga  pernah mengikuti pemberitaan kasus Baiq Nuril tersebut pada RCTI.
Teknik pengumpulan data melalui in-depth interview (wawancara mendalam) kepada informan yang telah  ditentukan.  Wawancara  dilakukan  secara  tatap  muka  kepada  masing-masing  informan berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama. Pengumpulan Selain itu, data pendukung diperoleh dari berita kasus Baiq Nuril pada pemberitaan di MetroTV, tayangan Mata Najwa pada episode Baiq Nuril, teks berita pada Kompas.com, dan pemberitaan di RCTI.
Sedangkan teknik analisis data menggunakan model Miles & Huberman (1994) dengan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data ( data reduction ), penyajian data ( data display ), dan penarikan kesimpulan ( conclusion  drawing ).  Reduksi  data  dilakukan  dengan  memilih  dan  menyederhanakan  transkrip wawancara  dengan  menghilangkan  parabahasa  dari  informan  dan  suasana  saat  dilakukannya wawancara.  Selanjutnya  penyajian  data  dilakukan  dalam  bentuk  berupa  narasi  dari  hasil  transkrip wawancara sehingga mendapatkan hasil analisis bahwa informan termasuk ke dalam kategori posisi penafsiran yang mana. Sedangkan penarikan kesimpulan dengan mengambil informasi penting dalam penelitian secara garis besar. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori di mana analisis data akan diuji dengan teori yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan encoding- decoding Stuart Hall dari paradigma kritis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL Resepsi Audiens terhadap Keberpihakan Media
Keberpihakan  yang  dilihat  oleh  informan  memiliki  berbagai  macam  bentuk,  misalnya  informan Singgih  yang  memaknai  bahwa  Kompas.com  dalam  melakukan  pemberitaan  mengenai  kasus  Baiq Nuril  telah  berimbang  dengan  tidak  menyudutkan salah  satu  pihak  saja,  namun  juga  memberikan informasi lengkap mengenai kronologi pemberitaan.
Saya  kira  informatif. Tidak  tendentious,  artinya  tidak ingin  menyudutkan  salah  satu  pihak  seolah-olah misalkan si pelaku, si kepala sekolah itu hanya dia yang bersalah. Tidak seperti itu, tetapi dari kronologi itu kita bisa mempunyai pemahaman yang lengkap menurut saya pribadi. Sehingga kita dalam memaknai berita itu, kita bisa punya pemahaman yang cukup untuk menilai dari perspektif mana. (Singgih)
Menurut  Singgih,  pemberitaan  di  Kompas.com  mengenai  kasus  kekerasan  seksual  juga  telah mematuhi etika jurnalistik yaitu presumption of innocence dengan tidak menyebutkan dengan jelas nama terdakwa sebelum dinyatakan benar-benar bersalah dalam kasus tersebut.
Kemudian pada tindakan yang dilakukan oleh Baiq Nuril, Singgih memaknai bahwa Baiq Nuril ingin membuktikan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan spesial dengan kepala sekolah dan juga rekaman  tersebut  digunakan  sebagai  bukti  kekerasan  seksual  yang  dialaminya.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa tindakan Baiq Nuril sebagai korban yang membela diri dan ingin membuktikan bahwa  dirinya  tidak  bersalah  dengan  melakukan  perekaman  tersebut.  Namun,  apabila  mengalami kasus kekerasan seksual sebaiknya menyampaikan kepada pihak terkait misalnya Komnas Perempuan dan  Koalisi  Perempuan  untuk  mendapatkan  dukungan  baik  secara  psikis,  moril,  dan  hukum.  Pada umumnya perempuan kesulitan mengungkapkan kekerasan yang dialaminya karena menganggap hal tersebut sebagai aib.
Selanjutnya, informan Vanny memaknai bahwa pemberitaan di media yaitu Mata Najwa informatif dan cukup terbuka membahas kasus yang sensitif secara detail dan mendalam dengan mendatangkan berbagai sumber, sehingga tidak hanya menyalahkan Baiq Nuril, namun juga membahas dari sisi Baiq Nuril. Maka dari itu peran media cukup membantu Baiq Nuril untuk mendaparkan keadilan dari MA, hukum, dan dari bantuan pemerintah. Tujuan mendatangkan berbagai pihak yaitu untuk mendapatkan kebenaran informasi dari banyak pihak, khusunya pihak Baiq Nuril dan kuasa hukumnya serta pihak pemerintah  yaitu  Juru  Bicara  MA  dan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  mengenai  klarifikasi bagaimana proses perkara tersebut di dalam MA yang akhirnya MA menyatakan bahwa Baiq Nuril bersalah. Media juga menjelaskan kronologi kasus kekerasan seksual verbal yang dialami oleh Baiq Nuril.
Menurut  Vanny,  media  dalam  kasus  kekerasan  seksual  tidak  pernah  memberitakan  mengenai pelaku kekerasan seksual, namun media justru ramai memberikan mengenai korban kekerasan seksual saja.
Harusnya pelakunya yang si A nya itu kenapa gak disorot media, kenapa si A nya itu malah ditutup-tutupi, kenapa yang pelakunya itu malah seolah-olah nggak pernah disorot media. Kita nggak pernah tahu kan si kepala sekolah itu kayak apa sih orangnya, kenapa malah Baiq Nuril yang istilahnya menjadi korbannya yang  malah  jadi  sasarannya,  terus  malah  jadi yang disalahkan,  malah  kena  Undang-Undang ITE  itu. (Vanny)
Pada tindakan yang dilakukan Baiq Nuril, Vanny memaknai bahwa Baiq Nuril memang tidak ada niat untuk melaporkan dan hanya merekam karena merasa risih dengan tindakan kepala sekolah yang dilakukan  secara  berkali-kali  tersebut.  Baiq  Nuril  juga  tidak  melaporkan  kekerasan  seksual  yang dialaminya karena takut akan kehilangan pekerjaannya.
Informan  Fatwa  memaknai  bahwa  media  yaitu  MetroTV  secara  implisit  dalam  melakukan pemberitaan berusaha untuk memunculkan empati dari masyarakat sehingga membentuk oponi agar masyarakat peduli terhadap kasus tersebut dan membuat gerakan-gerkan yang mendukung Baiq Nuril.
Menurut Fatwa, media hanya memberitakan kasus kekerasan seksual untuk menjadi konsumsi saja, hanya dari kasus muncul hingga kasus tersebut selesai, namun proses preventif dan edukasi dari media belum maksimal.
Alangkah baiknya ada upaya preventif dari media itu bahwa media berperan dalam melakukan sosialisasi dalam melakukan informasi, mengedukasi masyarakat bahwa di sekitar kita itu masih banyak pelaku-pelaku kekerasan  seksual  sehinga  untuk  semua  kalangan  baik  anak-anak  maupun  perempuan  itu  juga  harus waspada  terhadap  adanya  kekerasan  seksual  itu.  Jadi  media  itu  harus  dapat  sebagai  fungsi  edukasi  di masyarakat. (Fatwa)
Fatwa memaknai bahwa tindakan Baiq Nuril yaitu Baiq Nuril belum memiliki pemahaman dalam pelaporan mengenai rekaman percakapan telepon tersebut, di mana seharusnya Baiq Nuril melaporkan hal tersebut melalui prosedur yang tepat yaitu kepada pihak yang berwenang dalam hukum seperti Komnas Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Polisi, dan sebagainya untuk medapatkan dukungan serta perlindungan.
Informan  Eva  memaknai  bahwa  pemberitaan  di  media  yaitu  RCTI  cukup  obyektif  dengan memberikan  kronologi  yang  jelas  dalam  memberitakan  kasus  Baiq  Nuril,  namun  masih  terdapat ketimpangan gender di mana hanya satu pihak saja yang diberitakan, sedangkan pelaku kekerasan seksual itu tidak pernah dimunculkan, dan pihak yang sebenarnya menyebarkan rekaman tersebut juga tidak ditampilkan media.
Selanjutnya pada kasus kekerasan seksual, media menyebutkan inisial nama dari korban, namun media sendiri masih memunculkan identitas korban kekerasan seksual seperti alamat lengkap korban tersebut. Media juga sering kali membuat judul yang bombastis sebagai ajang promosi agar laku di pasaran.
Karena saya tahu bahwa media itu membutuhkan headline yang cukup bombastis. Kalo saya melihat media itu masih sedikit timpang, jadi masih sedikit ada perlakuan-perlakuan yang timpang gender, tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam suatu berita. (Eva)
Kemudian Eva memaknai bahwa tindakan yang dilakukan Baiq Nuril pada awalnya bukan tindakan yang tepat karena belum ada keberanian untuk melaporkan. Baiq Nuril memikirkan mengenai dampak panjang  yang  mungkin  akan  terjadi  selanjutnya  apabila  dia  melaporkan  kasus  tersebut,  seperti bagaimana nasib anak-anaknya nanti, bagaimana apabila melaporkan maka nama Baiq Nuril sendiri akan terseret menjadi buruk, bagaimana nanti jika dia akhirnya dipecat, dan sebagainya. Namun, Baiq Nuril bukan orang yang bodoh karena dia berani merekam percakapan telepon tersebut. Baiq Nuril cukup cerdik namun tidak melaporkan pada pihak berwajib yang berhak menangani kasus tersebut.
Berdasarkan pemaknaan dari Singgih, media Kompas.com merupakan media yang berpihak atau pro  pada  keadilan  gender  dan  Singgih  juga  sepakat  dengan  pemaknaan  yang  ditampilkan  dari Kompas.com. Menurut pemaknaan dari Vanny, Mata Najwa juga merupakan media yang pro keadilan gender dan Vanny juga menyepakati pemaknaan dari pemberitaan di Mata Najwa, namun media tidak pernah memberitakan mengenai pelaku dan hanya menyoroti korban saja. Sedangkan pemaknaan dari Fatwa, media MetroTV merupakan media yang pro keadilan gender dengan berusaha memunculkan empati  dari  masyarakat,  namun  MetroTV  hanya  melakukan  pemberitaan  yang  dijadikan  sebagai komoditas publik. Eva juga memaknai bahwa RCTI merupakan media yang tidak sensitif terhadap keadilan gender, Eva juga mengkritik mengenai masih adanya ketimpangan gender dari pemberitaan yang dilakukan oleh RCTI.
Memaknai  keberpihakan  pemberitaan  di  media,  satu  informan  yaitu  Singgih  terdapat  dalam dominant  hegemonic  position . Dua informan lainnya yaitu Vanny dan Fatwa berada dalam negotiated position . Sedangkan satu informan lainnya yaitu Eva berada dalam posisi oppositional code.

## Resepsi Audiens terhadap Keterlibatan Pemerintah
Keterlibatan pemerintah yang dilihat oleh informan menghasilkan bentuk yang bermacam-macam, misalnya informan Fatwa yang memaknai bahwa MA telah melakukan vonis sesuai dengan aturan yang  ada  pada  undang-undang.  Pemerintah  dinilai  cukup  obyektif  dalam  melakukan  penanganan terhadap  kasus tersebut  dan  Presiden  sendiri  juga  terlibat  dalam  kasus tersebut  yaitu  mendukung dengan hak amnesti untuk membebaskan Baiq Nuril.
Pemerintah juga tidak tinggal diam, artinya pemerintah juga melakukan pengumpulan-pengumpulan fakta berkaitan  dengan  hal  tersebut,  meskipun  Baiq  Nuril  dijerat  dengan  UU  ITE  tetapi  pemerintah  tetap mendukung dengan hak-hak amnestinya untuk membebaskan Baiq Nuril itu. (Fatwa)
Informan Eva juga memberikan pemaknaan yang sama, di mana MA telah bertindak pada posisinya. MA tidak hanya mendengarkan dari satu sisi saja, namun juga mendengarkan dari pihak lain seperti Komnas Perempuan dan Anggota DPR. Lembaga pemerintah lainnya juga ikut terlibat dalam kasus tersebut  seperti  Komnas  Perempuan,  Kementerian  Pemberdayaan  Perlindungan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (PPPA),  serta  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud)  baik dalam upaya pendampingan maupun masukan dalam kasus Baiq Nuril ini. Selain itu, Presiden juga terlibat dengan memberikan amnesti yang berdasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dan empati.
Saya kira sudah semestinya dan saya yakin bahwa beliau tidak segampang menjatuhkan amnesti. Dalam pertimbangan dengan landasan hukum yang ada, dari segi kemanusiaan, dari segi sosial nah mungkin beliau juga  ada  pertimbangan  kemanusiaan  kemudian  empati  dan  sebagainya.  Saya  kira  sudah  masuk  di  situ Presiden. (Eva)
Informan  Vanny  memaknai  bahwa  seharusnya  MA  dapat  bertindak  adil  dengan  tidak  hanya melihat Baiq Nuril bersalah karena melanggar UU ITE dari kasus tersebut, karena Baiq Nuril sendiri merupakan  korban  pelecehan  seksual  yang  justru  mendapatkan  hukuman.  MA  seharusnya  juga melihat Baiq Nuril sebagai seorang ibu yang membutuhkan keadilan hukum. Kemudian, Vanny juga memaknai bahwa Presiden telah memberikan perhatian dengan memberikan amnesti pada kasus ini.
Harusnya  MA  adil,  nggak  melihat  Baiq  Nuril  sebagai  korban  aja  tapi  juga  dia  seorang  ibu  yang membutuhkan keadilan hukum. Jadi harus nggak cuman disalahkan juga. Jadi harus bener-bener diselidiki gak cuman dari Baiq Nuril, kan sebenernya itu Baiq Nuril itu bukan pelaku ya, kenapa dia malah bersalah gitu lho. (Vanny)
Sedangkan  informan  Singgih  memaknai  bahwa  berdasarkan  dari  sisi feminist  jurisprudence seharusnya MA lebih memperhatikan perspektif gender karena perempuan termasuk dalam kategori kaum  yang  rentan  sebagai  korban  dari  sebuah  tindak  pidana.    Selanjutnya,  Singgih  tidak  sepakat dengan  pernyataan  Presiden  mengenai  pemberian  amnesti.  Presiden  menyatakan  bahwa  dapat memberikan  amnesti,  namun  lebih  baik  lakukan  upaya  Peninjauan  Kembali  (PK)  terlebih  dulu. Amnesti  merupakan  semacam  pengampunan  yang  diberikan  negara  untuk  tujuan  tertentu  setelah terpidana tersebut dinyatakan benar-benar bersalah, padahal Baiq Nuril selama ini melakukan upaya perlawanan  hingga  ke  tingkat  kasasi  hanya  untuk  membuktikan  bahwa  dirinya  tidak  bersalah. Sehingga amnesti menjadi saling berlawanan dan upaya mencari amnesti kurang tepat.
Nah, apakah mau si Baiq Nuril ini dinyatakan sebagai yang bersalah, ya kan? Sehingga upaya mencari amnesti  ini  menurut  saya  kurang  tepat,  yang  perlu  dilakukan  adalah  lakukan  dulu  upaya  Peninjauan Kembali. Cuman memang kekhawatirannya Peninjauan Kembali kan juga nanti ujung-ujungnya di MA. Kalau di tingkat kasasi aja MA-nya sudah salah menerapkan hukum, apakah tidak mungkin di-PK nanti Mahkamah Agung juga masih dengan putusan yang sama? (Singgih)
Berdasarkan  pemaknaan  dari  Fatwa,  pemerintah  ikut  terlibat  dalam  kasus  kekerasan  seksual dengan  memberikan  dukungan  dalam  penegakan  hukum.  Eva  juga  memaknai  bahwa  keterlibatan pemerintah  dalam  kasus  tersebut  melalui  banyak  sisi  seperti  Lembaga  Hukum,  Lembaga Pemerintahan, Kementerian, bahkan Presiden. Informan Vanny memaknai bahwa pemerintah cukup terlibat dalam kasus tersebut dengan memberikan perhatian amnesti, namun dalam proses penegakan hukum,  MA  seharusnya  lebih  bertindak  adil  agar  korban  tidak  menjadi  pihak  yang  justru mendapatkan  hukuman  dari  kasus  yang  dialaminya.  Sedangkan  Singgih  memberikan  pemaknaan bahwa keterlibatan pemerintah dalam kasus kekerasan seksual dinilai tidak sensitif terhadap gender, masih  perlu  adanya  pertimbangan  mengenai feminist  jurisprudence yang  melihat  perspektif  gender dalam penegakan hukum.
Memaknai keterlibatan pemerintah, dua informan yaitu Fatwa dan Eva terdapat dalam dominant hegemonic  position .  Informan  Vanny  berada  dalam negotiated  position, sedangkan  informan  Singgih berada dalam posisi oppositional code.

## Resepsi Audiens berdasarkan Latar Belakang
Informan  dalam  memberikan  pemaknaan  mengenai  kekerasan  seksual  dan  kekerasan  berbasis gender berdasarkan pada latar belakang mereka masing-masing, baik melalui pengalaman maupun pengetahuan.  Informan  dalam  memaknai  kekerasan  seksual  terdapat  beberapa  macam,  seperti informan  Fatwa  yang  memaknai  bahwa  kekerasan  seksual  sekarang  ini  sangat  meresahkan.  Hal tersebut dikarenakan belum ada payung hukum yang jelas dan seharusnya dapat diimplementasikan dari tingkat bawah hingga atas agar pelaku kekerasan seksual mendaparkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga hal tersebut menjadi dilematik apabila ada korban yang ingin melaporkan kasus yang dialaminya. Perlu ada perlindungan dan dukungan terhadap perempuan dari lembaga khusus yang berkaitan dengan kekerasan seksual sehingga korban tidak takut untuk melapor.
Fatwa  memberikan  pemaknaan  bahwa  posisi  perempuan  dalam  kasus  kekerasan  seksual  yaitu sangat  dirugikan  karena  perempuan  dieksploitasi  dari  kasus  mereka  sendiri.  Perempuan  dianggap sebagai pemicu terjadinya kekerasan seksual seperti mengenakan pakaian yang mengundang hasrat laki-laki, padahal hal tersebut juga dikarenakan laki-laki tersebut yang kurang memiliki etika. Maka dari itu perlu adanya aturan yang memberikan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual serta perlu adanya  kehati-hatian  dari  perempuan  agar  tidak  menimbulkan  pola-pola  yang  memicu  adanya kekerasan seksual.
Artinya perlu ada sebuah aturan atau undang-undang dalam memberikan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dan kekerasan seksual ini juga harus dimaknai bahwa harus ada kehati-hatian dari si perempuan, yang  artinya  perempuan  di zaman sekarang  kan banyak  yang  malem-malem itu  masih  berkeliaran dan sebagainya itu menjadi pola-pola yang menurut saya juga memicu adanya kekerasan. Malam dia bepergian sendiri dan ini sangat riskan terhadap hal-hal tersebut seperti itu. (Fatwa)
Fatwa  memahami  kekerasan  berbasis  gender  berdasarkan  dari  pernah  berkuliah  di  Jurusan Sosiologi  dan  melakukan  penelitian  berkaitan  dengan  analisis  gender.  Fatwa  memaknai  bahwa kekerasan merupakan sebuah perbuatan yang bersifat untuk melukai, di mana ada satu pihak yang dirugikan dari perbuatan itu dan gender merupakan hal yang berkaitan dengn ketimpangan antara laki-laki  dan  perempuan. Maka  dari  itu, kekerasan  terhadap  gender  adalah  sebuah  perlakuan  yang
sangat  mendiskreditkan  perempuan  sebagai  korban,  di  mana  perempuan  sebagai  hal  yang  dapat dieksploitasi baik dari tubuh, tenaga, maupun waktu.
Selanjutnya, informan Vanny memaknai bahwa sekarang ini kekerasan seksual bukan hanya dalam bentuk  fisik  saja  seperti  sentuhan dan  lainnya,  namun  juga  dalam  bentuk  verbal  seperti  komentar seksual dan sebagainya. Selain itu, kasus kekerasan seksual kebanyakan menimpa perempua dan jarang menimpa laki-laki. Banyak kasus kekerasan seksual di Indonesia seperti pada transportasi umum di dalam angkot misalnya, di mana hal tersebut sangat dekat dengan keseharian kita. Kemudian upaya untuk  menangani  kekerasan  seksual  tidak  hanya  dari  pemerintah  karena  pemerintah  hanya memfasilitasi seperti dengan memberikan ruang publik, namun ditambah dengan adanya empati dan simpati  dari  orang  lain,  menghargai  sesama,  dan  hal  pertama  yang  harus  dimulai  adalah  dari  diri sendiri. Kita harus dapat membentengi diri sendiri agar terhindar dari kekerasan seksual.
Vanny memberikan pemaknaan bahwa posisi perempuan selalu menjadi korban karena perempuan selalu dijadikan sebagai objek. Seperti objek dalam kekerasan seksual baik secara fisik maupun verbal. Vanny memahami kekerasan berbasis gender berdasarkan dari membaca di media dan tidak terlalu mengikuti  hal-hal  yang  berkaitan  mengenai  gender.  Vanny  mendapatkan  pengetahuan  mengenai gender  hanya  sekilas  membaca  misalnya  ketika  ada  kekerasan  seksual  yang  sedang  diberitakan  di media televisi atau media massa lainnya.
Kalo  saya  nggak  terlalu  ini  ya  mengikutinya  tentang  gender,  maksudnya  secara  spesifik  gender,  nggak, cuman sekilas  membaca, misalnya  kalo  ada  kekerasan  seksual  dan  sebagainya.  Jadi  belum  begitu ini sih (paham) untuk masalah gender. (Vanny)
Sedangkan informan Singgih memaknai bahwa kekerasan seksual tidak hanya secara fisik namun juga beragam bentuknya seperti tindakan pelecehan seksual secara psikis bahkan fisik. Sebuah siulan atau colekan saja termasuk dalam bentuk pelecehan seksual karena telah menimbulkan perasaan tidak menyenangkan atau tidak nyaman dari perempuan. Kasus kekerasan seksual di Indonesia sekarang ini lebih  disebabkan  karena  orang-orang  terutama  remaja  yang  tidak  cukup  bijaksana  dalam berkomunikasi melalui internet. Perlu adanya peran dari orang tua, pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan rohaniawan dalam mengedukasi. Selain itu dalam meminimalisir kekerasan seksual dapat melalui lembaga  seperti  Komnas  Perempuan,  Koalisis  Perempuan,  dan  lainnya  yang  dapat  memberikan perlindungan pada korban.
Posisi  perempuan  dalam  kasus  kekerasan  seksual  menurut  pemaknaan  dari  Singgih,  seringkali perempuan menjadi pihak yang rentan dan lemah karena seringkali menjadi korban pelecehan seksual. Perempuan memiliki dua kualitas di mana perempuan dapat menjadi korban atas perbuatannya sendiri atau  memang  murni  atas  perbuatan  orang  lain.  Hal  tersebut  kembali  ke  bagaimana  perempuan menjaga dirinya karena tidak ada perlindungan terbaik kecuali menjaga diri sendiri.
Perempuan itu khususnya di Indonesia selama ini kan seolah-olah menjadi pihak yang selalu dipandang lemah. Sehingga di dalam perjalanan hidup seorang perempuan, itu sudah menjadi hal yang lumrah kalo perempuan  itu  adalah  pihak  yang  lemah.  Tapi  hari  ini  perempuan  saya  kira  posisinya  jauh  lebih  kuat. (Singgih)
Singgih  memahami  kekerasan  berbasis  gender  berdasarkan  dari  pernah  berkuliah  di  Fakultas Hukum dan mendapat mata kuliah mengenai victimology yang khusus mempelajari tentang korban dan krimonologi  yang  mempelajari  mengenai  bagaimana  sebuah  tindakan  kriminalitas  itu  bisa  terjadi. Kekerasan  berbasis  gender  pada  umumnya  yaitu  perempuan  sangat  rentan  terkait  dengan  tindak pidana  pornografi,  kesusilaan,  perzinaan,  dan  pemerkosaan.  Perempuan  khususnya  di  Indonesia selama  ini  seolah-olah  menjadi  pihak  yang  selalu  dipandang  lemah.  Namun  hari  ini  perempuan posisinya jauh lebih kuat.
Kemudian  informan  Eva  memberikan  pemaknaan  terhadap  kekerasan  seksual  yaitu  kekerasan seksual  sekarang  ini  bukan  hanya  bertambah  jumlahnya,  namun  bertambah macamnya.  Kekerasan seksual  tidak  hanya  menimpa  pada  hari  itu  saja,  namun  dalam  jangka  panjang  seperti  trauma, pengobatan,  dan  sebagainya.  Sekarang  ini  telah  banyak  lembaga  yang  bersedia  mendampingi, sosialisasi mengenai kekerasan, dan adanya keberanian perempuan untuk mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya.
Eva  juga  memaknai  posisi  perempuan  dalam  kasus  kekerasan  seksual  masih  sebagai  korban. Bahkan  sering  kali  perempuan  yang  menjadi  korban  mengalami  viktimisasi  sekunder  baik  dari berbagai  pihak,  misalnya  pihak  berwajib  dalam  mengajukan  pertanyaan  kepada  korban  yang cenderung menyalahkan korban. Sehingga korban tersebut menjadi korban untuk kedua kalinya, maka perlu adanya empati dari pihak lain. Meskipun kasus kekerasan meningkat, namun perempuan telah mulai berani untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Bahkan di Solo misalnya telah ada konsorsium antara Rumah Sakit, LSM, Kepolisian, dan pemerintah untuk pelaporan, pendampingan, pemberian modal bagi yang tidak mampu, dan sebagainya. Sehingga perempuan lebih berdaya dengan dilakukannya pendampingan serta mapan dalam ekonomi.
Jadi sudah ada (konsorsium) seperti itu, nah inilah yang dibutuhkan sebenarnya. Supaya perempan jadi lebih berdaya. Jadi kalo saya sudah lapor, saya lari ke rumah sakit ada visumnya, ke kepolisian sudah ada (laporan),  kemudian  ke  LSM  atau pemerintah  dilakukan  pendampingan dan pada  akhirnya  perempuan menjadi lebih mapan ekonominya. (Eva)
Eva  memahami  kekerasan  berbasis  gender  berdasarkan  dari  proses  belajar  dengan  pernah mengikuti  berbagai  seminar,  dari  pengalaman,  serta  pembelajaran  pada  pertemuan-pertemuan tertentu.  Eva  sekarang  ini  menjadi Dosen  Sosiologi yang  mengajar  mengani Mata  Kuliah  Analisa Gender dan sedang menempuh Pendidikan S3 dengan studi pendalaman disertasi mengenai Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Eva juga tergabung dalam Pusat Studi Gender di Universitas. Menurut Eva, kekerasan berbasis gender merupakan suatu tindakan yang menimpa salah satu jenis kelamin dengan pelakunya juga salah satu jenis kelamin yang mengakibatkan suatu keadaan tertentu yanda dapat menyebabkan luka baik secara fisik, non fisik atau verbal, ekonomi, bahkan hingga menyebabkan korban meninggal.

## PEMBAHASAN
Pada resepsi audiens terhadap keberpihakan media, peneliti menemukan bahwa informan Singgih berada  pada  posisi  dominan  ketika  informan  memberikan  pemaknaan  mengenai  pemberitaan kekerasan  seksual  sesuai  seperti  yang  ingin  ditampilkan  oleh  media  tersebut.  Media  berhasil menggiring  informan  untuk  sepakat  dengan  ideologi  dominan  yang  digunakan  oleh  media. Selanjutnya, informan Vanny dan Fatwa berada dalam posisi negotiated karena informan menyepakati apa yang ingin ditampilkan media yang mereka konsumsi, namun informan memahami bagaimana media mengkonstruksikan berita dan juga melihat dari perspektif gender, sehingga informan dapat mengkritik  mengenai  pemberitaan  yang  dilakukan  oleh  media,  misalnya  media  dalam  melakukan pemberitaan kekerasan seksual hanya dijadikan sebagai konsumsi publik. Sedangkan informan Eva pada posisi oposisi karena informan memahami mengenai bagaimana media mengkonstruksikan berita dan juga memaknai bahwa media tidak sensitif terhadap gender karena masih terdapat ketimpangan di dalam pemberitaan media.
Menurut pemahaman informan Fatwa dan Vanny, media dalam membuat pemberitaan suatu kasus, khususnya  kasus  kekerasan  seksual  seringkali  menggiring  audiens  untuk  berpihak  mengikuti pemberitaan di media tersebut, meskipun tujuan pemberitaan dari media adalah untuk menyampaikan informasi  yang  benar  kepada  khalayak.  Menurut  Satiti  (2010),  media  tidak  netral  dalam
mendefinisikan realitas namun sesuai dengan kepentingan media itu sendiri. Seperti kelompok dan ideologi mana yang dominan, maka itulah yang akan tampil dalam suatu pemberitaan (Satiti, 2010).
Informan Eva memaknai bahwa media cenderung membuat judul headline berita yang bombastis demi  menarik  perhatian  audiens.  Bahkan  sering  kali  adanya  ketimpangan  gender  yang  dilakukan media dalam membuat suatu pemberitaan, di mana fokus pemberitaan hanya pada korban dan tidak pernah memberitakan mengenai pelaku kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa berita hanya dijadikan sebagai komoditas untuk menarik perhatian publik (Geruh, Dwi N., & Basuki, 2010), selain itu  perempuan  juga  dijadikan  sebagai  komoditas  bahkan  objek  yang  dieksploitasi  (Sutarso,  2012). Media  juga  memberitakan  bahwa  seolah-olah  korban  tidak  memiliki  perlawanan  terhadap  kasus kekerasan seksual yang menimpanya (Meyers, 1997).
Berdasarkan pemaknaan informan Singgih, media telah mematuhi Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 ayat (d), yaitu asas praduga tak bersalah ( presumption of innocence ) adalah prinsip tidak menghakimi seseorang dengan tidak menyebutkan nama pelaku sebelum terbukti menjadi terdakwa dalam kasus tersebut. Namun, berbeda dengan informan Eva yang memaknai bahwa media masih menyebutkan identitas korban seperti alamat lengkap korban di mana hal tersebut berarti melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 di mana wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila (Dewan Pers, 2013).
Pada kasus kekerasan seksual, adanya relasi kuasa menjadi salah satu penyebab kekerasan tersebut terjadi. Dalam kasus Baiq Nuril, yaitu adanya relasi kuasa antara kepala sekolah sebagai pihak superior dan  guru  honorer  sebagai  pihak  inferior  menunjukkan  bahwa  adanya  ketidaksetaraan  gender (McLaughlin, Uggen, & Blackstone, 2012). Sehingga korban takut dan tidak melaporkan kekerasan yang menimpanya karena akan menimbulkan dampak kehilangan pekerjaannya.
Menurut  pemaknaan  informan  Eva  dan  Singgih,  korban  tidak  melaporkan  kasusnya  karena menganggap  kekerasan  yang  dialaminya  merupakan  sebuah  aib.  Korban  kekerasan  seksual  tidak melaporkan  kasusnya  terkait  dengan  adanya  ancaman  terhadap  harga  diri  dan  risiko  viktimisasi sekunder. Individu akan menghindar dari berbagi stigma karena membuat mereka menyalahkan diri sendiri ( self-blame ), menimbulkan rasa malu, dan takut akan adanya penilaian negatif dari orang lain (Keplinger et al., 2019).
Selanjutnya berdasarkan pemaknaan dari informan, tindakan Baiq Nuril dianggap cerdik karena merekam  percakapan  telepon  untuk  melindungi  dirinya  dan  digunakan  sebagai  bukti  adanya kekerasan seksual yang dialaminya. Namun, korban kekerasan seksual tidak melaporkan kekerasan yang  menimpanya  karena  korban  tidak  mengetahui  prosedur  yang  ada  untuk  melaporkan  kasus tersebut sehingga korban lebih memilih diam. Padahal, suara dari korban sangat penting baik untuk diri korban sendiri maupun orang lain. Pentingnya suara dari korban kekerasan seksual yaitu untuk meningkatkan  pengetahuan  orang  lain  mengenai  kekerasan  seksual,  melindungi  perempuan  dari dampak  negatif  kekerasan  seksual,  dan  dengan  bersuara  berarti  mereka  tidak  sendirian  dalam menghadapi  kekerasan  seksual,  serta  mendapatkan  perlindungan  dari  orang  lain  (Keplinger  et  al., 2019).
Pada resepsi audiens terhadap keterlibatan pemerintah, peneliti menemukan bahwa informan Eva dan Fatwa berada pada posisi dominan ketika informan memaknai pemberitaan di mana pemerintah telah terlibat secara dominan dalam kasus kekerasan seksual. Sedangkan, informan Vanny berada pada posisi negotiated karena menyepakati keterlibatan pemerintah, namun tidak sepakat dengan penegakan hukum yang seharusnya dapat bertindak adil dalam memutus kasus Baiq Nuril. Informan Singgih berada pada posisi oposisi karena pemahaman informan yang luas mengenai proses penegakan hukum dengan memperhatikan perspektif gender.
Berdasarkan  pemaknaan  dari  informan,  negara  seharusnya  turut  hadir  dalam  keadilan  gender, seperti pada kasus kekerasan seksual yang mengharuskan pemerintah untuk ikut terlibat di dalamnya. Negara bertanggungjawab dalam bertindak demi penghapusan kekerasan seksual melalui uji tuntas. Standar uji tuntas digunakan sebagai alat bagi pemegang hak untuk meminta pertanggungjawaban
kepada  negara.  Sementara  hukum,  kebijakan  dan  sumber  daya  sangat  penting  untuk  mengatasi kekerasan terhadap perempuan (Manjoo, 2013).
Negara  memiliki  tanggungjawab  dalam  tingkat  sistemik  dan  individu.  Pada  tingkat  sistemik, menciptakan  sistem  dan  struktur  yang  baik  serta  efektif  untuk  mengatasi  akar  penyebab  dan konsekuensi dari kekerasan terhadap perempuan, sedangkan tanggungjawab tingkat individu yaitu tanggungjawab  negara  untuk  memberikan  langkah-langkah  efektif  pencegahan,  perlindungan, hukuman, dan reparasi bagi setiap korban (Manjoo, 2013). Negara seharusnya terlibat dalam kasus kekerasan  seksual,  baik  mulai  dari  tahap  pencegahan  seperti  sosialisasi  dengan  edukasi  mengenai kekerasan seksual sehingga membuat orang-orang lebih sadar dan waspada. Kemudian pada tahap pendampingan dan perlindungan korban, mengajak agar korban yang mengalami kekerasan tersebut bersedia bersuara, mendukung mereka bahwa mereka tidak sendirian menghadapi ini, dan selanjutnya membantu korban dalam pelaporan hukum kasus tersebut. Pada tahap akhir yaitu tahap pemulihan dengan membantu korban agar tidak trauma dengan kejadian yang telah menimpanya dan membantu korban untuk lebih kuat.
Menurut  informan,  pada  kasus  kekerasan  seksual  negara  telah  terlibat  dominan  dalam  upaya perlindungan korban melalui lembaga pemerintahan yang ada seperti Komnas Perempuan misalnya dan  pemberian  amnesti  pada  korban  kekerasan  seksual  Baiq  Nuril.  Negara  seharusnya  lebih melindungi korban kekerasan seksual dengan adanya payung perlindungan hukum. Namun, belum ada hukum di Indonesia yang spesifik mengatur mengenai kasus kekerasan seksual, di mana pelaku kekerasan seksual hanya dijerat pasal pencabulan dalam delik kejahatan kesusilaan (Ramdhani, 2017).
Peneliti tidak menemukan adanya pengalaman mengenai kekerasan seksual yang dialami informan. Namun, informan memberikan pemaknaan yang berbeda berdasarkan dari perspektif mereka masing- masing, pendidikan, gender, serta peran sosial mereka. Informan Fatwa memaknai kekerasan berbasis gender berdasarkan dari penelitian yang pernah dilakukan sewaktu kuliah berkaitan dengan Analisa Gender. Berbeda dengan informan Vanny yang merasa dirinya minim dan tidak banyak paham secara mendalam mengenai kekerasan berbasis gender. Vanny memahami kekerasan berbasis gender hanya kekerasan dalam bentuk fisik saja, sebelum adanya pemberitaan media mengenai kasus Baiq Nuril di mana kekerasan ternyata juga dalam bentuk verbal.
Selanjutnya,  informan  Singgih  memaknai  kekerasan  berbasis  gender  berdasarkan  dari  pernah berkuliah di Fakultas Hukum dan mempelajari mengenai Mata Kuliah Victimology dan Kriminologi serta peran sosialnya sebagai seorang Dosen Hukum. Sedangkan informan Eva memiliki pemaknaan mengenai  kekerasan  berbasis  gender  yang  luas  yang  didapatkannya  dari  seminar,  pendidikan,  dan peran sosialnya sebagai seorang Dosen Sosiologi yang mengampu Mata Kuliah Analisa Gender.
Terdapat pemaknaan dari informan laki-laki di mana kekerasan terhadap perempuan bukan murni dari kesalahan orang lain. Perempuan dapat menjadi korban atas perbuatannya sendiri atau memang murni  atas  perbuatan  orang  lain.  Meskipun  laki-laki  memang  seharusnya  lebih  menghormati perempuan, namun perempuan juga harus berhati-hati menjaga diri agar tidak menimbulkan pola- pola yang memicu adanya kekerasan seksual. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nilan, Demartoto, Broom, & Germovet (2014), yang memberikan hasil penelitian salah satunya yaitu persepsi laki-laki yang  cenderung  menyalahkan  perempuan  jika  ada  laki-laki  yang  melakukan  kekerasan  terhadap perempuan tersebut (Nilan et al., 2014).
Salah satu informan perempuan juga memaknai bahwa dalam mengatasi kekerasan seksual, di mana harus dimulai dari diri sendiri dengan membentengi diri sendiri agar terhindar dari kekerasan seksual. Namun, hal tersebut justru dapat membuat perempuan menyalahkan diri sendiri ( self-blame ), malu, dan takut akan adanya penilaian negatif dari orang lain apabila mereka gagal untuk menjaga dirinya sendiri (Keplinger et al., 2019).
Selama  ini  media  memunculkan  pemberitaan  mengenai  kekerasan  berbasis  gender  di  mana perempuan seringkali menjadi korban karena dijadikan sebagai objek pasif sedangkan laki-laki sebagai subjek  aktif  (Bandelli,  2017).  Perempuan  bahkan  dianggap  sebagai  pemicu  terjadinya  kekerasan
seksual sehingga menimbulkan victim  blaming (Astuti et al., 2019). Masyarakat  membentuk sistem patriarki di mana konstruksi patriarkal tersebut nyata dan tertanam dalam budaya. Ideologi patriarki mengklaim bahwa laki-laki memiliki peran maskulin, dominan, dan superior, sedangkan perempuan selalu  memiliki  peran  bawahan  atau  feminin.  Konstruksi  budaya  membentuk  sistem  patriarki  di masyarakat  yang  membenarkan  dan  memperkuat  bahwa  perempuan  itu  lemah  dan  subordinat dibandingkan laki-laki (Adisa et al., 2019).
Berita di media seringkali secara tidak langsung memperingatkan perempuan mengenai tindakan dan  lokasi  mana  yang  tidak  aman,  mempengaruhi  perempuan  harus  pergi  ke  mana,  apa  yang seharusnya  dipakai,  dan  sebagainya.  Sehingga  hal  tersebut  menunjukkan  bagaimana  masyarakat memandang kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dan karena pemberitaan di media membatasi perilaku apa yang bisa diterima dan mana yang tidak bagi laki-laki dan perempuan (Meyers, 1997). Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kesulitan bagi perempuan untuk mengakses ruang publik yang bebas.
Berdasarkan  pemaknaan  dari  informan,  perempuan  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual mendapatkan pendampingan dengan adanya konsorsium antara Rumah Sakit, LSM, Kepolisian, dan pemerintah. Sehingga akan membuat perempuan menjadi lebih berdaya serta mapan dalam ekonomi. Penelitian dari Pathways of Empowerment Research Programme Consortium (RPC) menunjukkan bahwa kekerasan seksual mempengaruhi kesejahteraan perempuan yang pada akhirnya akan merusak pemberdayaan politik, sosial dan ekonomi (Hawkins, Cornwall, & Lewin, 2011).
Pemberdayaan kepada perempuan khususnya dalam bidang ekonomi bertujuan agar perempuan dapat  mengembangkan  potensi  dirinya  sehingga  dapat  menyelesaikan  ketimpangan  sosial  yang berasal  dari  adanya  ketidaksetaraan  gender  (Putri,  Sjamsuddin,  &  Nurani,  2013).  Melalui pemberdayaan  perempuan,  perempuan  mendapatkan  hak  kontrol  atas  tubuh  mereka,  dapat menegaskan hak atas otonomi fisik dan perlindungan dari pelecehan agar perempuan memiliki ruang lingkup yang bebas untuk kehidupan mereka (Hawkins et al., 2011).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  ini,  menunjukkan  bahwa  informan  memunculkan  pemaknaan yang beragam. Informan sepakat bahwa media menempatkan Baiq Nuril sebagai korban kekerasan seksual. Bahkan beberapa informan memaknai pemberitaan yang dilakukan media digunakan sebagai komoditas. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan sebagai pihak yang rentan, di mana terdapat media yang melindungi perempuan sebagai korban dan terdapat pula pemberitaan media mengenai kasus perempuan yang digunakan untuk mendapatkan profit.
Informan memiliki respon pemaknaan atas kekerasan seksual berdasarkan latar belakang masing- masing  informan  yaitu  perspektif,  pendidikan,  gender,  dan  peran  sosial  mereka.  Berdasarkan pemaknaan  informan,  posisi  perempuan  pada  kasus  kekerasan  seksual  sebagai  pihak  yang  rentan karena  perempuan  dianggap  sebagai  objek  bahkan  pemicu.  Selain  itu,  terdapat  media  yang  tidak melindungi identitas korban kekerasan seksual serta kurang terlibatnya pemerintah secara dominan karena belum adanya peraturan hukum yang spesifik mengatur mengenai kekerasan seksual.
Bagi  peneliti  selanjutnya  dapat  memberikan  sudut  pandang  yang  berbeda  mengenai  suatu pemberitaan tertentu di berbagai media dan dengan menggunakan informan penelitian dengan jumlah yang lebih banyak dan dengan kategorisasi peran sosial yang lebih beragam.

## REFERENSI
Adisa, T. A., Abdulraheem, I., & Isiaka, S. B. (2019). Patriarchal Hegemony: Investigating The Impact of  Patriarchy  on  Women’s  Work-Life  Balance. Gender  in  Management ,  34(1),  19–33. https://doi.org/10.1108/GM-07-2018-0095
Astuti, S. W., Pradoto, D., & Romaria, G. (2019). Victim Blaming Kasus Pelecehan Seksual (Studi Netnografi  Pelecehan  Seksual  Terhadap  Via  Valen  di  Instagram)  Victim  Blaming  Sexual Harassment Cases (Netnographic Study of Sexual Harassment Against Via Valen on Instagram).
Promedia ,  5(1),  145–165.  http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/view/ 1625/1124
Bandelli, D. (2017). Femicide, Gender and Violence (Discourses and Counterdiscourses in Italy) . Switzerland: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47785-5
Dewan
Pers. (2013). Pers
Berkualitas, Masyarakat
Cerdas. Dewan Pers.
https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822-
Buku%20Pers%20berkualitas%20masyarakat%20Cerdas_final.pdf Hall, S. (1993). Encoding, Decoding. In S. During (Ed.), The Cultural Studies Reader (The Cultur) . London: Routledge.
Hawkins, K., Cornwall, A., & Lewin, T. (2011). Sexuality and Empowerment: An Intimate Connection (Issue
October). Pathways of Women’s Empowerment RPC.
https://core.ac.uk/download/pdf/29136696.pdf
Geruh, F. Y., N, S. D., & Basuki. (2010). Berita Kekerasan dalam Rumah Tangga di Harian Kompas.
Jurnal  Ilmu  Komunikasi ,  8,  13–25.  http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/ article/download/65/78
Keplinger, K., Johnson, S. K., Kirk, J. F., & Barnes, L. Y. (2019). Women at work: Changes in sexual harassment  between  September  2016  and  September  2018. PLoS  ONE ,  14(7),  1–20. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218313
Kriyantono, R. (2010). Teknik Praktis Riset Komunikasi . Jakarta: Kencana.
Komnas  Perempuan.  (2017,  October  21).  Kekerasan  Seksual:  Kenali  dan  Tangani!  15  Bentuk Kekerasan. Komnas Perempuan. https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-kekerasan- seksual-kenali-dan-tangani-15-bentuk-kekerasan-seksual
Komnas  Perempuan.  (2020,  March  6).  Kekerasan  Meningkat:  Kebijakan  Penghapusan  Kekerasan Seksual  untuk  Membangun  Ruang  Aman  bagi  Perempuan  dan  Anak  Perempuan.  Komnas Perempuan. https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan Tahunan
Kekerasan Terhadap Perempuan 2020.pdf
Kompas.com. (2019a, July 9). MA dalam Perkara Baiq Nuril, Dituduh Malaadministrasi hingga Beri Masukan
Amnesti. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2019/07/09/10223411/ma-dalam-perkara-baiq-nuril- dituduh-malaadministrasi-hingga-beri-masukan?page=all
Kompas.com.  (2019b,  July  30).  7  Tahun  Baiq Nuril,  Berawal  dari  Pelecehan,  Tersangka  UU  ITE,
hingga Terima Amnesti. Kompas.Com.
https://nasional.kompas.com/read/2019/07/30/09564421/7-tahun-baiq-nuril-berawal-dari- pelecehan-tersangka-uu-ite-hingga-terima?page=all
Manjoo, R. (2013). State Responsibility to Act with Due Diligence in The Elimination of Violence against Women. International Human Rights Law Review , 2(2), 240–265.
https://doi.org/10.1163/22131035-00202006
McLaughlin, H., Uggen, C., & Blackstone, A. (2012). Sexual Harassment, Workplace Authority, and the Paradox of Power. American
Sociological Review , 77(4), 625–647. https://doi.org/10.1177/0003122412451728
Messerschmidt,  J.  W.  (2012).  Engendering  Gendered  Knowledge:  Assessing  the  Academic Appropriation  of  Hegemonic  Masculinity. Men  and  Masculinities ,  15(1),  56–76. https://doi.org/10.1177/1097184X11428384
MetroTV.  (2019,  July  29).  Jejak  Kasus  Baiq  Nuril  [Video  File].  MetroTV. https://www.metrotvnews.com/play/bJECYex5-jejak-kasus-baiq-nuril
Metrotvnews.  (2019,  July  6).  Kronologi  Kasus  Baiq  Nuril  [Video  File].  Metrotvnews. https://www.youtube.com/watch?v=1t2_kgPRwio&t=62s
Meyers,  M.  (1997). News  Coverage  of  Violence  Against  Women  (Engendering Blame) .  California:  Sage Publications, Inc.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (Vol. 251, Issue 2) . California: Sage Publications, Inc. Nightingale, V. (2011 ). The Handbook of Media Audiences . United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd. https://doi.org/10.1002/9781444340525
Nilan, P., Demartoto, A., Broom, A., & Germov, J. (2014). Indonesian Men’s Perceptions of Violence Against
Women. Violence Against Women , 20(7), 869–888.
https://doi.org/10.1177/1077801214543383
Nisa, U. (2017). Studi Resepsi Khalayak terhadap Pemberitaan Syariat Islam pada Kompas.com. Jurnal Komunikasi Global , 6(1), 74–89. http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JKG/article/view/9195 Pertiwi, M., Ri’aeni, I., & Yusron, A. (2020). Analisis Resepsi Interpretasi Penonton terhadap Konflik
Keluarga dalam Film “Dua Garis Biru.” Jurnal Audiens , 1(1), 1–8.
https://doi.org/10.18196/ja.1101
Putri,  R.  M.,  Sjamsuddin,  S.,  &  Nurani,  F.  (2013).  Pelaksanaan  Pemberdayaan  Perempuan  Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Jender di Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Jombang.
Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(1), 145–153.
http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/22/20
Ramdhani,  I.  (2017).  Kasus  Pelecehan  Seksual  Dalam  Transportasi  Umum  Menurut  Putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat. SALAM :  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I,  4(1),  95–120. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7871
Satiti, N. L. U. (2010). Perempuan Dalam Majalah Perempuan Muslim. KomuniTi , 2(1), 30–43. Sutarso, J. (2012). Perempuan, Kekuasaan dan Media Massa: Sebuah Studi Pustaka. KomuniTi , IV(1), 1–17.  https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1827/1_JokoSutarso.pdf? sequence=1&isAllowed=y
Thacker, L. K. (2017). Rape Culture, Victim Blaming, and the Role of Media in the Criminal Justice System.
Kentucky Journal of Undergraduate Scholarship , 1(1). http://encompass.eku.edu/kjus%0Ahttp://encompass.eku.edu/kjus/vol1/iss1/8
Toni, A., & Fajariko, D. (2017). Studi Resepsi Mahasiswa Broadcasting Universitas Mercu Buana Pada
Film Journalism “Kill The Messenger.”
Jurnal Komunikasi , 9(2), 151. https://doi.org/10.24912/jk.v9i2.161
Yusuf, M. K., & Liman, A. (2015). “Virtual Cultural Resonance” as an Evidence for “Media Effect by Consent”: Notes on Media Audience Theories and Proposing New. The International Journal Of Humanities  &  Social  Studies ,  3(11),  91–95.  http://internationaljournalcorner.com/ index.php/theijhss/article/view/141158