## PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN KELILING PEREKAMAN E-KTP DI KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN
Oleh : Siti Zubaidah 1
Rusdi Laili 2 Dian Kristiawan 3 STIA Bala Putra Dewa Palembang 1,2 dan 3
siti39196@gmail.com 1 rusdilaili01@gmail.com 2 m.dian25121982@gmail.com 3

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pelaksanaan  Kegiatan Perekaman Keliling E-KTP di Kecamatan Tanjung Lago, Hambatan dalam kegiatan  perekaman  E-KTP  adalah  mesin  cetak.  Daerah  belum  diberi wewenang untuk mencetak E-KTP mereka sendiri, karena otoritas masih di pusat. Atas dasar permasalahan diatas aparatur pemerintah khususnya di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin melakukan pelayanan keliling  perekaman  E-KTP  untuk  membantu  dan  mempermudah masyarakat  dalam  proses.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  teknik  observasi  dan  wawancara  langsung  pada  informan. Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  Masih  adanya  masyarakat  yang belum mempunyai E-KTP karena Masyarakat di Kecamatan Tanjung Lago terkesan malas untuk melakukan perekaman e-ktp dan terkait mesin cetak yang  masih  di  pusat  serta  masih  adanya  keluhan  terhadap  pelayanan yang  kurang  ramah  dari  aparatur  pemerintahan  di  Kecamatan  Tanjung Lago  untuk  itu  diperlukan  sarana  prasarana  untuk  menunjang  proses perekaman  e-ktp  di  Kecamatan  Tanjung  Lago  disediakan  terutama Pemerintah Pusat harus menyediakan alat cetak e-ktp di setiap Kecamatan dan  juga  aparatur  sipil  Negara  yang  ramah  melayani  permasalahn masyarakat.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Kegiatan Pelayanan Keliling, Perekaman E-KTP

## ABSTRACT
This study discusses the implementation of Mobile Recording E-Identity Card Service Activities in Tanjung Lago District, One of which supports the implementation of the E-Identity Card is a printing press. The regions do not yet have permission to choose their own E-Identity Card because the  current  authority  is  still  at  the  Center.  On  the  basis  of  the  above problems,  a  special  government  apparatus  in  Tanjung  Lago  Subdistrict,
Banyuasin  District,  did  a  recording  of  the  E-Identity  Card  to  help  and facilitate  the  community  in  the  process.  This  study  uses  a  qualitative method  with  observation  techniques  and  direct  interviews  with informants. The conclusion of this study is that there are still people who do  not  have  an  E-Identity  Card  because  the  people  in  Tanjung  Lago District are happy to record e-ID Card and related printing machines that are still at the center and there are still responses to the government that are less friendly from the government apparatus in Tanjung District, For this  reason,  infrastructure  facilities  to  support  the  e-ID  card  recording process  in  Tanjung  Lago  Subdistrict  are  provided  by  the  central government.
Keywords: Implementation, Mobile Services Activities, E-ID Card Recording

## A. Pendahuluan
KTP  Elektronik  adalah  sebuah  kartu  kependudukan  yang  dilengkapi dengan  sistem  keamanan  dari  perspektif  manajemen  dan  teknologi informasi berdasarkan pada basis data populasi nasional.
Dasar  hukum  Pembuatan  E-KTP  merujuk  pada  Undang  –  Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan,  dijelaskan  bahwa:  “Penduduk  hanya  diperbolehkan memiliki  1  (satu)  KTP  yang  tercantum  Nomor  Induk  Kependudukan (NIK).  NIK  merupakan  identitas  tunggal  setiap  penduduk  dan  berlaku seumur hidup”.
Tufoksi  terpenting  pemerintah  adalah  pemberian  pelayanan  yang baik  kepada masyarakat. Semua warga negara membutuhkan pelayanan pemerintah  atau  birokrat  sebagai  penguasa  kekuasaan.  Berdasarkan Undang-Undang  25  tahun  2009,  pelayanan  publik  diartikan  sebagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas  barang,  jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Di  Indonesia  dalam  Pengurusan    e-KTP  di  seluruh  kecamatan tanpa  dipungut  biaya  administrasi,  sehingga  masyarakat  untuk  segera mengurus  dan  mendapatkan  e-KTP  tersebut.  Namun,  dalam  pelayanan pengurusan  e-KTP  ini,  di  Kecamatan  Tanjung  Lago  ditemukan permasalahan  di  lapangan  yang  dilakukan  petugas  di  Kecamatan. permasalahan ini antara lain seperti masyarakat yang mendatangi kantor camat  untuk  mengurus  e-KTP  sesuai  jadwal  yang  telah  ditetapkan, ternyata tidak mendapatkan pelayanan maksimal.
Layanan  Keliling  Rekam  e  KTP  berlangsung  di  Kantor  Camat Tanjung Lago di Jl. Tanjung Api-Api Km 9,5. Dalam proses pelaksanaan pelayanan keliling dalam perekaman e-KTP  di Kecamatan Tanjung Lago masih  dijumpai  beberapa  kelemahan  dan  permasalahan  seperti  operator
pelayanan  terbatas  dan  proses  perekaman  yang  melebihi  jam  kerja Kecamatan,  bahkan  kelelahan  operator  terkadang  menimbulkan kekeliruan  data  yang  di  input.  Beberapa  masyarakat  atau  aparatur pemerintah terbatas pada distribusi e-KTP, dan aktivasi dilakukan di esok harinya, sebagai akibatnya masyarakat yang jauh dari instansi pemerintah malas  untuk  datang  ke  instansi.  Kekeliruan  lain  oleh  operator  adalah kesalahan  foto  dengan  data.  Ini  mungkin  karena  kesalahan  operator secara  tidak  sengaja  memasukkan  data  populasi  ketika  proses  registrasi data untuk e-KTP dan E-KTP tidak dibaca oleh versi lama dari pembaca kartu.
Seluruh  rantai  proses  pelayanan  dan  penerbitan  harus  sesuai disupervisi  secara  ketat  dan  benar  agar  tidak  ada  penyalahgunaan pelayanan  e-KTP,  selain  itu,  tim  supervisi  perlu  memahami  alur  proses supervisi supaya proses perekaman data penduduk dan pengiriman data hasil  perekaman  di  daerah  berjalan  lancar  secara  baik  dan  benar.  Selain itu, perlu secara keseluruhan dapat ditinjau permasalahan teknis dan non teknis  yang  terjadi  dan  memberikan  masukan  rekomendasi  pemecahan masalah kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Berdasarkan  pendahuluan,  peneliti  menuangkan  keingintahuan dalam    rumusan  masalah  Bagaimana  Pelaksanaan  Kegiatan  Pelayanan Keliling  Perekaman  E-KTP  di  Kecamatan  Tanjung  Lago? serta  manfaat dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  yang jelas  mengenai  Analisis  Pelaksanaan  Kegiatan  Pelayanan  Keliling Perekaman  E-KTP  di  Kecamatan  Tanjung  Lago  dan  dapat  menambah ilmu pengetahuan dan dijadikan bahan kajian yang bermanfaat bagi para akademisi untuk penelitian lebih lanjut juga sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak  atau  instansi  terkait  yang  berkompeten  dalam  melakukan usaha-usaha  menganalisis  Pelaksanaan  Kegiatan  Pelayanan  Keliling Perekaman  E-KTP  di  Kecamatan  Tanjung  Lago,  dan  juga  memberikan informasi  bagi  pihak-pihak  yang  membutuhkan  data-data  tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Keliling Perekaman E-KTP di Kecamatan Tanjung Lago.

## 1. Pelaksanaan
Pelaksanaan  merupakan  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  suatu badan  atau  wadah  secara  berencana,  teratur  dan  terarah  guna  mencapai tujuan  yang  diharapkan.  Keberhasilan  suatu  kegiatan  atau  karyawan tergantung  pada  manajemen.  Pekerjaan  akan  berhasil  jika  manajemen terorganisasi dengan baik dan terorganisir, manajemen mana pun sebagai alat  dengan  melakukan  proses  tertentu  dalam  fungsi  terkait.  Intinya adalah  bahwa  berbagai  tahap  kegiatan  berkisar  dari  awal  kegiatan  atau
pekerjaan  hingga  akhir  pencapaian  kegiatan  atau  pekerjaan.  Apa  yang diketahui beberapa ahli tentang manajemen? berikut penjelasannya:
Pengertian  /  Teori  manajemen  menurut  beberapa  ahli  adalah sebagai berikut :
1. Menurut  Terry  (2000:45)  :  Manajemen  sebagai  proses  atau  kerangka kerja,  yang  mencakup  instruksi  atau  arahan  sekelompok  orang  ke dalam tujuan atau sasaran organisasi yang realistis.
2. Richard    (2002:67)  Manajemen  merupakan  gerakan  pengelolaan karyawan-karyawan  dan  mengarahkan  semua  fasilitas  kerja  untuk tujuan organisasi agar benar-benar tercapai.
3. Siagian  pada  “Filsafat  Administrasi”  Manajemen  dapat  diartikan keterampilan atau kemampuan untuk mendapatkan suatu hasil dalam pencapaian tujuan melalui orang lain.
Menurut  Terry  (2006:  9-15)  fungsi  manajemen  adalah  serangkain kegiatan  atau  tugas  memanage  yang  mempunyai  peranan  khas  dan bersifat  saling  berhubungan  dalamm  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan sebelumnya.  Terry  menyatakan  bahwa  fungsi-fungsi  fundamental pengelolaan meliputi hal-hal sebagai berikut yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), menggerakkan (actuating), mengawasi (controlling), atau disingkat POAC.
a. Perencanaan adalah  Pemikiran  logis  dan  rasional  didasarkan  pada data  atau  informasi  sebagai  dasar  untuk  kegiatan  organisasi, manajemen  dan  individu  untuk  mencapai  tujuan  mereka. Perencanaan  adalah  keputusan  tentang  pekerjaan  yang  harus dilakukan  kelompok  untuk  mencapai  tujuannya.  Rencana  tersebut mencakup  kegiatan  pengambilan  keputusan  karena  mencakup pengambilan keputusan. Mengembangkan pola tindakan berwawasan  ke  depan  membutuhkan  kemampuan  untuk  berefleksi dan berpikir positif.
b. Pengorganisasian (Organizing) ialah terkait dengan pembagian tugas. Siapa yang melakukan apa dan siapa yang bertanggung jawab untuk itu. Penyelenggara adalah proses mempersiapkan struktur organisasi mereka  sesuai  dengan  tujuan  organisasi,  sumber  daya  dan lingkungan mereka.
c. Penggerakan/Pelaksanaan (Actuating) ialah  usaha  menggerakaan anggota organisasi sehingga mereka berusaha dan berkeinginan untuk mencapai sasaran baik perusahaan maupun anggota. Karenanya para anggota  juga  ingin  mencapai  sasaran-sasaran  tersebut.  Penggerakan merupakan fungsi manajemen yang  berhubungan dengan bagaimana cara  menggerakkan  kerabat  kerja  (bawahan)  agar  bekerja  dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.
d. Pengawasan (Controlling) ialah  semua  pekerjaan  yang  dilakukan dilakukan  sesuai  dengan  rencana  yang  ditetapkan  sebagai  suatu
proses  pemantauan  pelaksanaan  semua  kegiatan  organisasi  untuk memastikan  bahwa.  Ukuran  pengawasan  seperti  yang  direncanakan, mulai perencanaan yang dapat direncanakan dan pengawasan adalah dua sisi dari koin yang sama.

## 2. Pelayanan
Menurut  Poerwadarminta  dalam  Hardiyansyah  (2011:10-11) berpendapat bahwa:
“secara  etimologis  pelayanan  berasal  dari  kata  layan  yang  berarti membantu  menyiapkan  atau ’ mengurus  apa-apa  yang  diperlukan seseorang, kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai: Perihal atau cara melayani; Servis atau jasa; Sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Dari  uraian  tersebut,  maka  pelayanan  dapat  diartikan  sebagai  aktivitas yang  diberikan  untuk  membantu,  menyiapkan  dan  mengurus  baik  itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain”.
Pelayanan  umum  atau  pelayanan  publik  menurut  Wasistiono dalam  Hardiyansyah  (2011:11)  adalah ’ pemberian  jasa,  baik  oleh pemerintah,  pihak  swasta  atas  nama ’ pemerintah  atau ’ pun  pihak ’ swasta kepada  masyarakat,  dengan  atau  tanpa  pembayaran  guna  memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Berbeda dengan pendapat di atas, Ratminto dan Winarsih (2005:5) berpendapat bahwa:
“pelayanan  publik  atau  pelayanan  umum  sebagai  segala  bentuk jasa  pelayanan,  baik  dalam  bentuk  barang  publik  maupun  jasa publik  yang  pada  prinsipnya  menjadi  tanggungjawab  dan dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  di  pusat,  di  daerah,  dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik  Daerah  (BUMD),  dalam  upaya  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Sedangkan  pelayanan  umum  menurut  Moenir  (2010:26)  adalah kegiatan  yang  dilakukan ’ oleh  seorang  atau  sekelompok  orang  dengan landasan  faktor  materiel  melalui  sistem,  prosedur  dan  metode  tertentu dalam  rangka  usaha  memenuhi ’ kepentingan  orang  lain  sesuai  dengan haknya.
Sinambela (2011:5) berpendapat bahwa:
“pelayanan  publik  adalah  pemenuhan  keinginan  dan  kebutuhan masyarakat  oleh  penyelenggara  negara.  Negara  didirikan  oleh publik  (masyarakat)  tentu  saja  dengan  tujuan  agar  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara dalam  hal  ini  pemerintah  (birokrat)  haruslah  dapat  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Kebutuhan  dalam  hal  ini  bukanlah
kebutuhan secara individual, akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya  diharapkan  oleh  masyarakat,  misalnya  kebutuhan akan kesehataan, pendidikan, dan lain lain”.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  di  atas,  dapat  ditarik  simpulan bahwa  pelayanan  publik  adalah  kegiatan  menyediakan  layanan  oleh penyedia  layanan  publik,  yaitu  pemerintah,  BUMN,  atau ` BUMD  yang dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  dan  prinsip  layanan  publik  dan ketentuan  hukum  untuk  memenuhi  kebutuhan  publik  dalam  bentuk barang  publik  dan  layanan  publik  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 3. E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)
Saat  ini  masih  banyak  terdapat  satu  orang  yang  sama  memiliki lebih  dari  satu  Kartu  Keluarga  (KK)  ataupun  KTP  yang  berbeda-beda tentunya kondisi seperti ini berdampak merugikan orang lain dan bahkan tidak  jarang  pula  merugikan  pemerintah.  Berdasarkan    Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  tersebut  diharapkan  sudah  tidak  ada  lagi penduduk  yang  mempunyai  Kartu  Tanda  Penduduk  ataupun  kartu keluarga yang lebih dari satu.
Menindaklanjuti  hal  tersebut  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  Tahun  2007  Tentang  Pelaksanaan  UU  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang  Administrasi  Kependudukan,  maka  pemerintah  Kecamatan Tanjung  Lago  Kabupaten  Banyuasin  telah  memberlakukan  Peraturan Daerah  Nomor  05  Tahun  2008  tentang  administrasi ` kependudukan. Dengan  disahkannya  Perda  Nomor  05  Tahun  2008  proses  Pelaksanaan Administrasi  Kependudukan  yang  dulunya  dilaksanakan  oleh  pihak kecamatan  berubah  ke  instansi  pelaksanaan  yakni  Dinas  Kependudukan dan ` Pencatatan Sipil adalah:
a. Perumusan  kebijakan  teknis  dalam  bidang  pendaftaran ` penduduk, pecatatan  sipil  dan  pengelolaan  dan  informasi  administrasi kependudukan.
b. Melaksanakan ` urusan  pemerintah  dan  pelayanan  umum  dibidang pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil  dan  informasi  administrasi kependudukan.
c. Membina  dan  melaksanakan  tugas  pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan Sipil.
d. ` Melaksanakan urusan penatausahaan dinas.
e. Melaksanakan tugas- tugas lain yang  diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Perekaman E-KTP
Dalam pencapaian target Ada tiga unsur yang memegang peranan penting  perekaman  e-KTP,  seperti  konsorsium,  Pemerintah  Daerah  dan Pemerintah  Pusat.  sebagian  besar  merupakan  fungsi  dari  tim  supervisi sebagai  representasi  dan  pemegang  peran  kunci  dalam  mensukseskan program nasional e-KTP agar ketiga unsur ini dapat
mengimplementasikan tugas dan fungsinya, maka.•.
Agar  tidak  ada  penyalahgunaan  pelayanan  e-KTP,  seluruh  rantai proses pelayanan dan penerbitan e-KTP harus disupervisi secara ketat dan menyeluruh.  Untuk  itu,  tim  supervisi  perlu  memahami  alur  proses  dan mensupervisi  agar  proses  perekaman  data  penduduk  dan  pengiriman data  hasil  perekaman  di  daerah  berjalan  lancar  secara  baik  dan  benar. Selain itu, perlu  secara periodik mereview permasalahan teknis  dan non teknis  yang  terjadi  dan  memberikan  masukan  rekomendasi  pemecahan masalah kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Layanan Keliling Rekam e KTP yang berlangsung di Kantor Camat Tanjung Lago di Jl. Tanjung Api-Api Km 9,5. Dalam proses pelaksanaan pelayanan keliling dalam perekaman e-KTP di Kecamatan Tanjung Lago yang  sampai  saat  ini  berjalan  masih  dijumpai  beberapa  permasalahan. Pertama,  banyak  warga  masih  mengeluh  tentang  layanan  publik  yang tidak  memadai untuk  mendukung  pelayanan keliling  perekaman e-KTP. Mereka  mengeluhkan  layanan  publik  yang  ditawarkan  oleh  pemerintah. Beberapa  orang  di  desa  (kepala  desa)  membayar  biaya  ilegal  ketika mengambil  e-KTP.  Ada  biaya  Rp  standar  untuk  setiap  akuisisi  e-KTP. Bahkan jika e-KTP gratis, pemerasan ini adalah 20.000 per orang. Banyak warga bahkan tidak puas dengan layanan distribusi e-KTP di kantor desa. Selain pemerasan (tuduhan ilegal), hampir semua petugas Kerlahan tidak cukup ramah untuk melayani masyarakat.

## B. Metode Penelitian Pendekatan Penelitian
Dasign  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  metode  kualitatif dengan  pendekatan fenomena  logis  naturalistik .  Pemilihan  pedekatan penelitian  ini  didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  data  yang  hendak dicari dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Keliling Perekaman E-KTP di  Kecamatan  Tanjung  Lago  adalah  data  yang  menggambarkan pelaksanaan  proses  pendekatan  ini  juga  bertujuan  untuk  memperoleh pemahaman dan penafsiran secara mendalam dan natural tentang makna yang  ada  di  lapangan.  Oleh  karena  itu  peneliti  harus  turun  sendiri  ke lapangan  aktif  mendengar,  mengamati,  bertanya,  mencatat,  terlibat,
menghayati,  berfikir  dan  menarik  inferensi  dari  apa  yang  diperoleh  di lapangan.

## Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian digunakan sebagai pembatasan masalah yang diteliti sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Camat  Tanjung Lago dan sebagai  Ruang  Lingkup  penelitian  yang  hendak  diteliti  adalah Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Keliling Perekaman E-KTP di Kecamatan Tanjung Lago.

## Variabel Penelitian
1. Klasifikasi Variabel
2. Defenisi Konseptual
3. Definisi Operasional

## Unit Analisis
Unit analisis dalam penelitian ini adalah  Kecamatan Tanjung Lago.

## Informan
Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Camat Kecamatan Tanjung Lago
2. Lurah/ Kepala Desa yang ada di Kecamatan Tanjung Lago
3. Kepala  Disdukcapil  (Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil) Kabupaten Banyuasin
4. Petugas Perekaman E-KTP Keliling di Kecamatan Tanjung Lago
5. Tokoh Masyarakat (RT,RW)
6. Masyarakat
Jenis dan Sumber Data
a) Jenis Data Data Kuantitatif dan Data Kualitatif, adalah data dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.
b) Sumber data
a. Data primer
b. Data sekunder

## Teknik Pengumpulan Data
Peranan  data  dalam  suatu  penelitian  merupakan  sumber pelengkap  utama  yang  mutlak  diperlukan,  terutama  untuk  menjelaskan dan  mendukung  terhadap  pertanyaan  yang  telah  dirumuskan  dan diidentifikasi pada bab satu dimuka. Sugiyono (2012:253)
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  penulis  pergunakan adalah sebagai berikut:
1. Wawancara
2. Observasi Teknik Analisis Data
1. Reduksi  data;sebagai  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada penyederhanaan,  pengabstrakan,  dan  transformasi  data  “kasar”  yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Sajian  data;  serangkaian  informasi  terstruktur  yang  memberi kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan tindakan.
3. Kesimpulan/  Verifikasi  data;  penarikan  kesimpulan  suatu  kegiatan dari konfigurasi yang utuh.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam  pengurusan  e-KTP  di  Kecamatan  Tanjung  Lago  masih ditemukan hambatan di lapangan yang dilakukan petugas di Kecamatan. Kelemahan ini yaitu masyarakat yang datag ke Kantor Kecamatan untuk mengurus e-KTP sesuai jadwal tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Aparatur terksesan acuuh di dan operator juga mengeluhkan kewenangan daerah  untuk  mencetak  e-ktp  langsung  terkendala  Mesin  cetak  E-KTP yang berada di Pusat.
Berikut  adalah  Analisis  Pelaksanaan  Kegiatan  Pelayanan  Keliling Perekaman  E-KTP  di  Kecamatan  Tanjung  Lago  dideskripsikan  dengan empat indikator yang dikemukakan oleh Terry ,(2000 ), yaitu:
1. Perencanaan
a. Dokumen Perencanaan kegiatan Pelayanan
Dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  umum  pemerintahan  berkaitan erat dengan Fungsi pelayanan masyarakat ( public services function ). Sistem Administrasi  Kependudukan  yang  sejalan  dengan  kemajuan  teknologi informasi  dan  komunikasi  untuk  memenuhi  tuntutan  masyarakat  atas pelayanan  kependudukan  yang  profesional.  Seperti  yang  dikatakan  oleh Camat  Kecamatan  Tanjung  Lago,  serangkaian  kegiatan  penataan  dan penertiban  dokumen  dan  data  kependudukan  melalui  pencatatan  sipil, pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan  publik dan  pembangunan  sektor  lain  disebut  administrasi  Kependudukan. Permasalahannya  di  Kecamatan  Tanjung  Lago,  masyarakat  terkesan malas  untuk  melakukan  perekaman  e-ktp  karena  aparatur  pemerinta Kedcamatan  terkesan  acuh  oleh  karena  itu  dalam  pelayanan  pembuatan EKTP dari pemerintah yang ada di Kecamatan Tanjung Lago harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang ada.

## b. SDM
Sumber  daya  manusia  dalam  penelitian  yang  dimaksud  adalah pegawai Kecamatan yang merupakan tolak ukur keberhasilan perekaman e-KTP di Kecamatan. dalam menjalankan tugas sering mengalami kendala dan  pada  giliranya  kualitas  layanan  yang  diberikan  kurang  optimal. Seperti  halnya  yang  terdapat  dikantor  Kecamatan  Tanjung  Lago  belum semua  aparatur  memiliki  kompetensi  profesional.  Selain  itu  Adanya keluhan  dari  masyarakat,  seperti  kekecewaan  terhadap  pelayanan  yang kurang  ramah  dari  aparatur  pemerintahan  di  Kecamatan  Tanjung  Lago, Untuk  menunjang  kelancaran  pelayanan  pembuatan  e-KTP  diperlukan petugas  yang  memiliki  kemampuan  yang  handal  atau  dengan  kata  lain didukung  dengan  kemampuan  yang  yang  dapat  diandalkan,akurat  dan konsisten dalam menjalankan tugas secara profesional. sebagaimana yang kemukakan  pada  latar  belakang  penelitian  bahwa  untuk  mendukung kelancaran  pelayanan  hendaknya  perlu  dipersiapkan  sumber  daya aparatur  yang  berkualitas.  Pada  umumnya  keberadaan  aparatur dilembaga  publik  belum  semuanya  memiliki  kopetensi  profesional. Karena itu.
c. Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  yang  dimaksud  untuk  menunjang pelaksanaan perekaman e-Ktp adalah seperti ruang tunggu antrian, ruang menyusui bagi ibu hamil, took ATK, kantin, toilet, parkir, layanan khusus, layanan antrian, dan juga genset jika diperlukan Selain itu juga alat cetak E-Ktp.
2. Pengorganisasian
a. Struktur Organisasi
Struktur  Organisasi  atau  biasa  disebut  kegiatan  kerja  organisasi atau  sejenis  saling  berhubungan  dan  dapat  dikerjakan  bersama. Keberadaan  aparatur  di  Kecamatan  belum  semuanya  memiliki kompetensi  profesional.  Oleh  sebab  itu  itu  tidaklah  heran  ketika  dalam menjalankan tugas sering mengalami kendala dan pada giliranya kualitas layanan  yang  diberikan  kurang  optimal.  Seperti  halnya  yang  terdapat dikantor  Kecamatan  Tanjung  Lago  belum  semua  aparatur  memiliki kopetensi profesional. Data secara tidak langsung menunjukkan sebagian besar  legalitas  pelatihan  yang  dimiliki  pegawai  terbatas,  sehingga merefleksi  kinerja  aparatur  dalam  layanana  publik  kurang  optimal.  Hal ini  akan  tercermin  pada  struktur  formal  suatu  organisasi  dan  tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi..

## b. Pembagian Tugas
Pembagian  Tugas  adalah  perincian  tugas  pekerjaan  agar  setiap individu  pada  organisasi  bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan sekumpulan  kegiatan.  Pembagian  tugas  sudah  ada  bagiannya  masing-
masing.  Yang  menjadi  kendala  Program  perekaman  e-KTP  terkesan terburu-buru  untuk  di  implementasikan  dengan  bukti  adanya pengunduran  program  sampai  pada  31  Desember  2018  karena  jumlah penduduk  pada  saat  rekapitulasi  tahun  2017  tidak  ditargetkan  atau  di asumsikan sesuai dengan jadwal implementasi program.
3. Pergerakan ( Actuating )
a. SOP (Standar Operasional Prosedur)
Standar  Operasional  Prosedur  dalam  penelitian  yang  dimaksud adalah SOP. Cara perekaman e-KTP (KTP Elektronik), Pelayanan dibuka dari pagi jam 08.00 hingga selesai, bahkan sampai malam hari jika banyak yang datang melakukan perekaman.  selain itu juga pengambilan sidik jari dan  scan  retina  mata  yang  bertujuan  agar  tercipta  data  tunggal,  yaitu setiap  satu  orang  dengan  satu  identitas  (KTP).  Namun  karena keterbatasan  alat  perekam,  maka  mengantri  menunggu  giliran. Banyaknya  wajib  e-KTP  yang  ingin  segera  melakukan  perekaman berakibat  antrian  di  kantor  Kecamatan.  Hal  ini  mengakibatkan  ada penduduk    yang  mengurungkan  niat  melakukan  perekaman.  Untuk  itu Pelayanan keliling perekaman e-KTP dilaksanakan di setiap Kecamatan.

## b. Penjadwalan Perekaman E-KTP
Camat  Tanjung  Lago  menuturkan,  dalam  proses  penjadwalan Undangan  perekaman  mencantumkan  tempat,  dan  tanggal  perekaman. Masing-masing  penduduk  menerima  satu  undangan  dan  jalan  yang dilalui sebagian masyarakat desa yang cukup jauh di wilayah Kecamatan Tanjung  Lago  menjadikan  beban  biaya  transportasi  bagi  warga  yang mengurus  e-KTP  cukup  tinggi.  Inipun  karena  operator  kecamatan melakukan  jemput  bola  ke  dusun-dusun  wilayah  khususnya  Desa Tanjung Lago sendiri. Dua orang tenaga operator yang dimiliki, statusnya belum jelas karena tidak ber-SK. Sementara ini, kami cukup kebingungan untuk  membayar  honor  mereka.  Padahal  tenaganya  sangat  dibutuhkan. Penjadwalan Perekaman E-KTP di Kecamatan Tanjung Lago dijadwalkan seharusnya  dari  Pukul  07.30  s/d  17.00  WIB  (Dapat  diteruskan  sampai malam  hari  tergantung  kondisi  dilapangan)  setiap  hari.  Namun  yang terjadi dilapangan sebagian masyarakat yangn telah mendapat undangan untuk perekaman masih saja lama menunggu antrian jadwal perekaman.
4. Pengawasan
a. Tanggung Jawab Aparatur Pelayanan Perekaman
Tanggung  jawab  Aparatur  Pelayanan  Kecamatan  Tanjung  Lago yang terdiri dari 13 desa dan masalah di Kecamatan Tanjung lago adalah kelalaian pegawai tidak memberikan undangan pembuatan e-Ktp  kepada masyarakat  serta  penduduk  Kecamatan  Tanjung  Lago  yang  sebagian masih berada diluar kota, dan beberapa masyarakat yang kehilangan data
(Nomor Induk) yang terlaksana masih sekitar 75%, itu semua. Alasannya karena  sebagian  masyarakat  yang  memiliki  lapangan  pekerjaan  di  pasar dan ada sebagian masyarakat yang bercocok tanam dalam jangka waktu yang  cukup  lama  dan  sumber  daya  pemerintah  kecamatan  Singkil  yang dilihat  dari  identitas  pegawainya.  Serta  sikap  atau  karakteristik  aparat pemerintah    dalam  pelaksanaan  pelayanan  e-Ktp,  dan  aspek  Pergerakan dilihat  dari  pelaksana  dan  mekanisme  dan  prosedur  pelayanan pelaksanaan program e-Ktp untuk masyarakat yang berhalangan hadir.
b. Laporan Kegiatan Perekaman Keliling
Dalam  laporan  perekaman  e-ktp,  Pengurusan    e-KTP  di  seluruh kecamatan di Indonesia yang tanpa dipungut biaya administrasi saat ini, membuat  animo  masyarakat  sangat  tinggi  untuk  segera  mengurus  dan mendapatkan  e-KTP  tersebut.  Hanya  saja,  dalam  pengurusan  e-KTP  ini, masih  ditemukan  kelemahan-kelemahan  di  lapangan  yang  dilakukan petugas di Kecamatan. Kelemahan ini antara lain seperti masyarakat yang mendatangi  kantor  camat  untuk  mengurus  e-KTP  sesuai  jadwal  yang telah ditetapkan, ternyata tidak mendapatkan pelayanan maksimal..

## D. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan  dari penelitian pelaksanaan  pelayanan  keliling  dalam perekaman  e-KTP  di  Kantor  Kecamatan  Tanjung  Lago,  dalam implementasinya,  masih  ada  beberapa  macam  hambatan,  seperti kurangnya  pemahaman  tentang  manajemen  alat  teknologi  dalam penciptaan  e-KTP  oleh  karyawan  dalam  pembuatan  kartu  penduduk elektronik  di  kantor  Kecamatan  Tanjung  Lago,  belum  lagi  kurangnya komputer  di  kantor-kantor  di  distrik  Kecamatan  Tanjung  Lago, mengakibatkan antrian panjang orang yang akan mengurus e-KTP, masih dibatasi  oleh  peralatan  /  perangkat  e-KTP  yang  dapat  dengan  mudah rusak  kecuali  itu,  yang  lain  masalah  orang  yang  akan  melakukan perekaman  e-KTP,  di  mana  masyarakat  merasa  malas  datang  ke  kantor layanan  aparatur  yangn  terkesan  acuh  dalam  pengurusan  e-KTP, sedangkan  untuk  datang  kekantor  masyarakat  memiliki  kegiatan alasannya  mencari  nafkah  dengan  bekerja,  masalah  lain  untuk  bagian percetakan  untuk  e-KTP  di  pusat,  ini  tentu  akan  sangat  mempengaruhi antusiasme masyarakat untuk membuat atau merekam e-KTP. Untuk itu Diperlukan  petugas  yang  ramah,  memiliki  kemampuan  yang  handal, akurat  dan  konsisten  dalam  menjalankan  tugas  secara  profesional  agar masyarakat  merasa  nyaman  untuk  dalam  pembuatan  e-KTP,  sarana prasarana untuk menunjang proses perekaman e-ktp agar kekeliruan data tidak  terulang  lagi.  Serta  tersedianya  jaringan  komunikasi  internet  yang lancar supaya tidak menjadi kendala dalam penginputan data.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Al Fatta, Hanif. 2007. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset
Alfandi. Safuan. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Solo: Sendang Ilmu Arikunto,  Suharsimi,  1998. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta : Bina Aksara.
George R. Terry ,2000. Prinsip-Prinsip Manajemen. (edisi bahasa Indonesia).  PT. Bumi Aksara: Bandung.
Hasan ` M.  Iqbal.  2002.  Pokok  –  Pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  dan Aplikasinya. Ghalia Indonesia (Anggota IKAPI). Yogyakarta. Hasibuan Malayu. 2003. Manajemen (Dasar, Pengertian dan Masalah). Bumi Aksara. Jakarta.
Jhon Salindeho, 1998. Tata Laksana Dalam Manajemen, Sinar Grafika,
Jakarta.
Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, 1992. Analisis Data Kualitatif.
Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
M.Manullang,  Dasar-Dasar  Manajemen,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta,  1995, hal.18.
11 Sujanto, Op.Cit, hal.13. 12 Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. Beverly Hills CA: Sage Publications. Daft,  Richard  L.  2002.  Manajemen  Edisi  Kelima  Jilid  Satu.  Jakarta  : Erlangga.
Semil, Nurmah.Dkk. 2014.“Buku Pedoman Penulisan Tesis”. Palembang : Universitas Pascasarjana STISIPOL Candradimuka Siagian, Sondang P. 2014. Sistem Informasi Manajemen. Bumi Aksara. Jakarta Sinambela, Lijan Poltak. 2010. Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan. Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara Sugiyono,  2011.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif.Bandung: Alfabeta.

## Jurnal :
Dwi,  Jatmiko.  2012.  KualitasPelayanan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) Dalam
Meningkatkan  Kepuasan  Masyarakat  (Studi  di  Kecamatan Grobogan
Kabupaten Grobogan). Semarang: Universitas 17 Agustus 1945. Haq, Saiful, Agus Suharsono, Suji. 2014. Kualitas Pelayanan Pubik Dalam Pembuatan  e-KTP  Pada  Kecamatan  Suboh  Kabupaten  Situbondo. Jember:
Universitas Jember.

## Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi Kependudukan.
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 yang telah di ubah dengan Peraturan  Presiden  Nomor  35  Tahun  2010  Tentang  Penerapan Kartu  Tanda  Penduduk  Berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan Secara Nasional.
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan.
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Catatan Sipil. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 344 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah
Website : http://sisteminformasi.blog.binusian.org/2014/04/12/evaluasi- implementasi-e-ktp-di-indonesia/ diakses tanggal 2 Februari 2020 http://repository.uin-suska.ac.id/4069/3/BAB%20II.pdf diakses  tanggal 2 Februari 2020 http://kec-muarasugihan.banyuasinkab.go.id/ diakses  tanggal  3 Februari 2020 http://digilib.unila.ac.id/16188/13/BAB%202.pdf diakses  tanggal  12 Februari 2020 http://dispendukcapil.surakarta.go.id/20XIV/index.php/id/pelayanan- kami/kependudukan/ektp diakses tanggal 27 Februari 2020