Submitted : 18 Februari 2023, Accepted : 1 Maret 2023, Published : 15 April 2023 Copyright © 2023 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, http://journal.yrpipku.com/index.php/msej

## Problematics of The Autonomy System in Local Government In Indonesia

## Problematika Sistem Otonomi Dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia
Abdur Rahim 1* , Muhammad Nur Fauzy 2 , Zahra Putri Alhaqni 3 , Puji Rasmuri 4 , Mujihadi 5 Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) 1,2,3,4,5 rahim@iai-alzaytun.ac.id 1 , fauzynoor29@gamail.com 2 , zahrotullhaq@gmail.com 3 , pujira.bonjerjkt@gmail.com 4 , mujihadijogja.69@gmail.com 5
* Corresponding Author

## ABSTRACT
The spirit of reform produces a new system of governance called regional autonomy. The granting of the widest  possible  autonomy  to  the  regions  in  the  administration  of  regional  government  is  directed  to accelerate  the  realization  of  community  welfare  through  improved  services,  empowerment,  and community participation. In addition, through broad autonomy, it is hoped that the regions will be able to increase competitiveness by taking into account the principles of democracy, equity, justice, specialty and specificity as well as the potential and diversity of regions within the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Regional autonomy is an ideal idea for the Republic of Indonesia, but that does not mean that the concept can be implemented without flaws and shortcomings. The implementation of regional autonomy and its problems is still a study for academics and government practitioners, because our country is currently still looking for the most appropriate form in an effort to prosper the people of Indonesia. The negative impacts of regional autonomy are the emergence of opportunities for individuals at the regional level to commit various violations, the emergence of conflicts between local governments and the center and the emergence of gaps between regions with high incomes and regions that are still developing. It can be seen that there are still many problems that accompany the running of regional autonomy in Indonesia. These problems must certainly be sought for solutions and solutions so that the initial goals or noble ideals of regional autonomy can be achieved and realized properly.
Keywords: Regional Autonomy, Problems, Countermeasures.

## ABSTRAK
Semangat  reformasi  menghasilkan  sebuah  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  baru  yang  disebut otonomi  daerah.  Pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada  daerah  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat.  Di  samping  itu  melalui  otonomi yang  luas  diharapkan  daerah  mampu  meningkatkan  daya  saing  dengan  memperhatikan  prinsip demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan  serta  potensi  dan  keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan suatu gagasan yang  ideal  bagi  Negara  Republik  Indonesia,  namun  bukan  berarti  konsep  tersebut  dapat diimplementasikan  begitu  saja  tanpa  cela  dan  kekurangan.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  dan permasalahannya  hingga  saat  ini  masih  menjadi  kajian  bagi  kalangan  akademis  dan  praktisi pemerintahan, oleh karena Negara kita saat ini memang masih terus mencari bentuk yang paling tepat dalam  upaya  mensejahterakan  masyarakat  Indonesia.  Adapun  dampak  negatif  dari  otonomi  daerah adalah  munculnya  kesempatan  bagi  oknum-oknum  di  tingkat  daerah  untuk  melakukan  berbagai pelanggaran,  munculnya  pertentangan  antara  pemerintah  daerah  dengan  pusat  serta  timbulnya kesenjangan  antara  daerah  yang  pendapatannya  tinggi  dangan  daerah  yang  masih  berkembang.  Bisa dilihat bahwa masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari solusi dan penyelesaiannya agar tujuan awal ataupun cita-cita luhur dari otonomi daerah dapat tercapai dan terwujud dengan baik.
Kata kunci: Otonomi Daerah, Problematika, Penanggulangan

## 1. Pendahuluan
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  mengalami  perubahan  sangat  mendasar semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang telah diganti dengan  Undang-Undang  No  32  Tahun  2004  dan  terakhir  diganti  dengan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip yang digunakan dalam undang- undang  ini  adalah  prinsip  otonomi  yang  seluas-luasnya  dalam  arti  daerah  diberikan kewenangan  mengurus  dan  mengatur  semua  urusan  pemerintahan  di  luar  yang  menjadi urusan pemerintah pusat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat.  Di  samping  itu  melalui  otonomi  luas,  dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi  dan  keanekaragaman  daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (Azikin, 2018).
Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi yang seluas-luasnya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, telah banyak mengundang berbagai perdebatan dan bahkan memasuki tataran  yang  kontroversial.  Hal  ini  menurut  Syaukani  disebabkan  pada  dua  hal.  Pertama, perubahan yang dibawakan oleh UU ini begitu besar. Mission yang sangat kental dari otonomi daerah yang dicanangkan melalui UU No. 22 Tahun 1999 adalah pengaturan masyarakat lokal dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  demokrasi  baik  ditingkat  lokal  ataupun  nasional, pengembalian  martabat  dan  harga  diri  masyarakat  daerah  yang  sudah  sekian  lama dimarginalkan, bahkan dinafikan oleh pemerintah dan masyarakat di pusat menjadi terganggu. Kekuasaan  dengan  segala  atributnya  kemudian  harus  dibagi  dengan  pemerintah  daerah  dan masyarakat di daerah. Tentu saja tidak mudah bagi pemerintah untuk merelakan kekuasaan tersebut untuk dibagi bagi, sementara itu kata kunci dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah “devolusi” kekuasaan kepada daerah. Kedua, begitu kebijakan ini dicanangkan tiba-tiba banyak  orang  yang  memperdebatkannya.  Bermunculan  sejumlah  ahli  atau  pakar pemerintahan  daerah  atau  pakar  desentralisasi  yang  sebelumnya  belum  atau  tidak  dikenal (Mahriadi et al., 2021).
Otonomi sering da l n sela l lu dika l itka l n denga l n bera l pa l besa l r ua l ng ya l ng da l pa l t dimobilisa l si oleh  da l era l h  guna l membia l ya l i  kegia l ta l nnya l .  Sering  tida l k  mema l ha l mi  ba l hwa l da l la l m penyelengga l ra l a l n  pemerinta l ha l n  tida l k  a l da l sa l tu  pemerinta l ha l npun  ya l ng  ma l mpu  denga l n sendirinya l mencukupi kebutuha l nnya l sendiri (Ekaputra, 2021). Ka l ta l kunci da l ri otonomi da l era l h a l da l la l h  “kewena l nga l n”,  sebera l pa l besa l rka l h  kewena l nga l n  ya l ng  dimiliki  oleh  da l era l h  di  da l la l m menginisia l tifka l n  kebija l ksa l na l a l n,  mengimplementa l sika l nnya l ,  da l n  memobila l sa l si  dukunga l n sumber  da l ya l untuk  kepentinga l n  implementa l si.  Denga l n  kewena l nga l n,  ma l ka l da l era l h  a l ka l n menja l di  krea l tif  untuk  mencipta l ka l n  kelebiha l n  da l n  insentif  kegia l ta l n  ekonomi  da l n pemba l nguna l n da l era l h (Akbar, 2019; Mahardika et al., 2022). Oleh  ka l rena l itu  a l da l la l h  sua l tu  ha l l  ya l ng  tida l k  ma l suk  a l ka l l  ka l la l u  a l da l ya l ng  menya l ta l ka l n otonomi merupa l ka l n a l nca l ma l n terha l da l p integra l si na l siona l l. Justru seba l liknya l jika l kebija l ksa l na l a l n otonomi da l era l h ga l ga l l diha l nta l rka l n kepa l da l ma l sya l ra l ka l t, da l n ba l hka l n kecenderunga l n sentra l lisa l si ya l ng muncul, ma l ka l tida l k musta l hil a l ka l n menimbulka l n kekecewa l a l n ma l sya l ra l ka l t di da l era l h da l n tida l k musta l hil a l ka l n menga l ra l h pa l da l disintegra l si. Stigma l tisa l si terha l da l p otonomi da l era l h tida l k ha l nya l muncul  da l ri  ka l la l nga l n  peja l ba l t  eksekutif,  a l ka l n  teta l pi  juga l da l ri  piha l k  legisla l tif.  Ha l l  ini sema l kin  menja l dika l n  otonomi  da l era l h  tida l k  da l pa l t  berkemba l ng  denga l n  ba l ik  da l la l m  bingka l i nega l ra l kesa l tua l n.
2. Metode Penelitian
Penelitia l n ini bersifa l t litera l tur, terma l suk pa l da l jenis penelitia l n pusta l ka l ( libra l ry resea l rch ). Penelitia l n kepusta l ka l a l n ( libra l ry resea l rch ) ya l itu penelita l n ya l ng pengumpula l n da l ta l nya l dila l kuka l n denga l n penghimpu da l ta l da l ri berba l ga l i litera l tur litera l ture ya l ng diteliti tida l k ha l nya l buku-buku teta l pi juga l ma l ja l la l h, jurna l l, dokumenta l si, da l n sura l t ka l ba l r. Tujua l n penelitia l n ini a l da l la l h Seba l ga l i ba l ha l n  ka l jia l n  da l la l m  bida l ng  pemerinta l ha l n  da l era l h  da l n  sector  public  serta l da l pa l t  dija l dika l n seba l ga l i sa l la l h ba l ha l n referensi untuk penelitia l n sela l njutnya l .

## 3. Hasil dan Pembahasan
Setela l h unda l ng-unda l ng tenta l ng pemerinta l ha l n da l era l h berla l ku, ba l nya l k ya l ng berbica l ra l tenta l ng  a l spek  positifnya l .  Tida l k  da l pa l t  dipungkiri  ba l hwa l otonomi  da l era l h  tela l h  memba l wa l peruba l ha l n positif ba l gi da l era l h da l la l m ha l l penga l tura l n diri da l era l h. Kewena l nga l n ini merupa l ka l n impia l n ka l rena l sistem pemerinta l ha l n ya l ng sentra l listik cenderung memposisika l n da l era l h seba l ga l i a l ktor pemba l nguna l n ya l ng kura l ng penting a l ta l u perifera l l. Da l hulu, pengeruka l n potensi da l era l h ke  a l ra l h  pusa l t  dila l njutka l n  denga l n  pemera l ta l a l n  pemba l nguna l n  ya l ng  sta l bil.  Buka l nnya l berkemba l ng,  da l era l h  justru  menga l la l mi  proses  pemiskina l n  ya l ng  lua l r  bia l sa l .  Denga l n kewena l nga l n  tersebut,  ba l nya l k  da l era l h  ya l ng  seola l h  berha l ra l p  da l pa l t  menguba l h  kea l da l a l n  ya l ng kura l ng  menguntungka l n  tersebut,  na l mun  di  tenga l h  optimisme  tersebut  tida l k  a l da l ra l sa l ta l kut ba l hwa l otonomi  da l era l h  juga l a l ka l n  menimbulka l n  bebera l pa l perma l sa l la l ha l n  ya l ng  a l ka l n mempersulit penyelesa l ia l n jika l tida l k segera l dica l rika l n solusinya l terha l da l p upa l ya l da l era l h untuk memberda l ya l ka l n  ma l sya l ra l ka l t.  Ba l nya l k  persoa l la l n  ya l ng  jika l dibia l rka l n  dikha l wa l tirka l n  a l ka l n berda l mpa l k  sa l nga l t  merugika l n  ba l gi  struktur  keta l ta l nega l ra l a l n  Indonesia l .  A l da l pun  ma l sa l la l h- ma l sa l la l h tersebut a l nta l ra l la l in:
1. A l da l nya l Eksploita l si Penda l pa l ta l n Da l era l h Sa l la l h  sa l tu  konsekuensi  da l ri  otonomi  a l da l la l h  meningka l tnya l kewena l nga l n  da l era l h da l la l m  mengelola l perekonomia l n,  mula l i  da l ri  mengumpulka l n  penda l pa l ta l n  hingga l menga l loka l sika l n pengguna l a l n penda l pa l ta l n da l era l h. Ba l hka l n, a l da l risiko ya l ng meleka l t denga l n otorita l s  tersebut  ba l hwa l da l era l h  berusa l ha l untuk  mema l ksima l lka l n  da l ri  pa l da l mengoptima l lka l n penda l pa l ta l n da l era l h. Upa l ya l ini dida l sa l rka l n pa l da l kenya l ta l a l n ba l hwa l da l era l h ha l rus memiliki sumber da l ya l ya l ng cukup ba l ik untuk keperlua l n rutin ma l upun pemba l nguna l n. Da l la l m  skena l rio  seperti  itu,  ba l nya l k  da l era l h  a l ka l n  ja l tuh  ke  da l la l m  pera l ngka l p peningka l ta l n  a l lira l n  penda l pa l ta l n  a l sli  da l era l h,  ya l itu  pemunguta l n  pa l ja l k  da l n  retribusi.  Ba l gi kota l ma l dya l ,  model  ini  tentu  sa l nga l t  muda l h  ditera l pka l n  ka l rena l koherensi  lemba l ga l nega l ra l . kekua l ta l n  ya l ng  tida l k  da l pa l t  dija l la l nka l n  da l la l m  nega l ra l demokra l si  modern.  Model  wa l risa l n kolonia l l  ini  merupa l ka l n  piliha l n  ya l ng  pa l ling  penting  ka l rena l pemerinta l h  tida l k  da l pa l t mengemba l ngka l n ka l ra l kter kewira l usa l ha l a l n. Diteliti  denga l n  cerma l t,  intensifika l si  eksploita l tif  da l la l m  mengha l silka l n  penda l pa l ta l n cenderung  memba l wa l ba l nya l k  ma l sa l la l h  ba l ru  da l la l m  ja l ngka l pa l nja l ng  da l ri  pa l da l keuntunga l n ekonomi  ja l ngka l pendek  ba l gi  da l era l h.  Ma l sa l la l h  perta l ma l a l da l la l h  beba l n  bera l t  ya l ng  ha l rus dita l nggung  a l nggota l gereja l .  Wa l la l upun  pa l ja l k  a l ta l u  bia l ya l ya l ng  dibeba l nka l n  kepa l da l ma l sya l ra l ka l t ha l nya l sekita l r sera l tus rupia l h, na l mun jumla l h ya l ng ha l rus dikelua l rka l n ma l sya l ra l ka l t da l la l m  sebula l n  tida l kla l h  sedikit,  a l pa l la l gi  jika l ya l ng  memba l ya l r  pa l ja l k  a l ta l u  bia l ya l tersebut a l da l la l h  ora l ng  ya l ng  tida l k  memiliki  cukup  pengha l sila l n.  Ma l sa l la l h  la l innya l a l da l la l h  konflik denga l n  upa l ya l pemerinta l h  da l era l h  untuk  merevita l lisa l si  perekonomia l n  da l era l h.  Buka l nka l h seca l ra l empiris  tida l k  da l pa l t  dipungkiri  ba l hwa l tingka l t  punguta l n  ha l nya l mena l mba l h  bia l ya l ekonomi  ya l ng  pa l da l a l khirnya l ha l nya l mengha l mba l t  perkemba l nga l n  ekonomi  da l era l h setempa l t.  Jika l pemerinta l h  kota l ingin  mena l rik  seba l nya l k  mungkin  investor,  menga l pa l mengura l ngi mina l t investor untuk berinvesta l si seka l ligus?.
2. Pema l ha l ma l n terha l da l p Konsep Desentra l lisa l si da l n Otonomi Da l era l h ya l ng Belum Ma l nta l p
Desentra l lisa l si a l da l la l h meka l nisme ma l na l jemen ya l ng mempenga l ruhi hubunga l n a l nta l ra l nega l ra l da l n pemerinta l h da l era l h. Desentra l lisa l si diperluka l n untuk meningka l tka l n efisiensi da l n efektivita l s a l dministra l si. Seba l ga l i instrumen pendidika l n politik di da l era l h. Menja l ga l keutuha l n nega l ra l kesa l tua l n  a l ta l u  integra l si  na l siona l l.  Implementa l si  dina l mika l demokra l si  da l la l m penyelengga l ra l a l n  pemerinta l ha l n  da l ri  da l era l h.  Memberika l n  kesempa l ta l n  ba l gi  ma l sya l ra l ka l t untuk  memba l ngun  ka l rir  di  bida l ng  politik  da l n  pemerinta l ha l n.  Untuk  percepa l ta l n pemba l nguna l n da l era l h. Diwujudka l n denga l n pemerinta l ha l n ya l ng bersih da l n berwiba l wa l . Oleh ka l rena l itu, pema l ha l ma l n tenta l ng konsep desentra l lisa l si da l n otonomi ha l rus kokoh. Berda l sa l rka l n  UU  No.  32  Ta l hun  2004  tenta l ng  Pemerinta l ha l n  Da l era l h  da l n  UU  No.  33 Ta l hun  2004  tenta l ng  Perimba l nga l n  Perekonomia l n  Pusa l t  da l n  Da l era l h,  ba l nya l k  fungsi pemerinta l ha l n ya l ng dia l lihka l n da l ri pusa l t ke da l era l h, ba l hka l n ba l nya l k ya l ng melewa l ti provinsi. Berda l sa l rka l n  kedua l unda l ng-unda l ng  tersebut,  semua l tuga l s  pela l ya l na l n  publik  kecua l li perta l ha l na l n,  politik  lua l r  negeri,  kebija l ka l n  moneter  da l n  keua l nga l n,  perda l ga l nga l n  da l n pera l dila l n  dia l lihka l n  ke  da l era l h  otonom.  Kota l da l n  da l era l h  berta l nggung  ja l wa l b  a l ta l s  ha l mpir semua l a l spek  pela l ya l na l n  publik  seperti  keseha l ta l n,  pendidika l n  da l n  infra l struktur;  nega l ra l berpera l n seba l ga l i koordina l tor. Jika l a l da l kewa l jiba l n la l in ya l ng tida l k disebutka l n da l la l m unda l ng- unda l ng, itu menja l di ta l nggung ja l wa l b pemerinta l h kota l . Kedua l unda l ng-unda l ng tersebut mencerminka l n rea l lita l s politik ba l hwa l seba l gia l n besa l r wa l rga l nega l ra l Indonesia l menginginka l n pera l n ya l ng lebih besa l r da l la l m menga l tur urusa l nnya l sendiri.  Na l mun,  ta l ta l pemerinta l ha l n  da l era l h  ya l ng  ba l ik  sa l a l t  ini  belum  ditera l pka l n  di Indonesia l ,  meskipun  sistem  desentra l lisa l si  tela l h  ditera l pka l n.  Menta l lita l s  penyelengga l ra l nega l ra l ,  ba l ik  di  pusa l t  ma l upun  di  da l era l h,  tida l k  beruba l h  seca l ra l funda l menta l l.  Ini  ka l rena l peruba l ha l n  sistem  tida l k  menca l kup  pengua l ta l n  kua l lita l tif  sta l f  ya l ng  mendukung  sistem ma l na l jemen  ba l ru.  Pela l ya l na l n  publik  ya l ng  diha l ra l pka l n,  ya l itu  birokra l si  ya l ng  diperuntukka l n ba l gi  kebutuha l n  ma l sya l ra l ka l t  seba l ga l i  “pengguna l la l ya l na l n”,  a l da l la l h  pela l ya l na l n  publik  ya l ng idea l l.  Implementa l si  bentuk  pela l ya l na l n  publik  sesua l i  denga l n  prinsip  desentra l lisa l si memerluka l n  peruba l ha l n  pa l ra l digma l ya l ng  ra l dika l l  da l ri  mesin  birokra l si  ya l ng  merupa l ka l n fa l ktor uta l ma l di ba l lik terwujudnya l penyelengga l ra l a l n pemerinta l ha l n da l era l h.
3. Penyedia l a l n A l tura l n Pela l ksa l na l a l n Otonomi Da l era l h ya l ng Belum Mema l da l i. Kekua l ta l n  politik  ba l ru  ya l ng  nya l ta l muncul  da l ri  pa l rlemen  da l era l h.  Ba l da l n  legisla l tif tersebut  da l pa l t  seca l ra l ma l ndiri  memilih  gubernur  da l n  kepa l la l nega l ra l /wa l likota l ta l npa l memba l ha l ya l ka l n kepentinga l n da l n penga l ruh politik pemerinta l h pusa l t. Kebija l ka l n da l era l h juga l da l pa l t diputuska l n seca l ra l ma l ndiri di tingka l t da l era l h denga l n persetujua l n pemerinta l h da l era l h da l n Dewa l n Perwa l kila l n Ra l kya l t Da l era l h (DPRD). Setida l knya l a l la l sa l n  uta l ma l menga l pa l ha l l  ini  bisa l terja l di,  ya l itu  pemerinta l h  pusa l t ta l mpa l knya l tida l k  perna l h  serius  memberika l n  ha l k  otonom  kepa l da l pemerinta l h  da l era l h. Kedua l , desentra l lisa l si memicu sema l nga l t ya l ng tida l k terkenda l li di ka l la l nga l n elite di bebera l pa l da l era l h,  sehingga l menimbulka l n  sentimen  da l era l h  ya l ng  sa l nga l t  kua l t.  Istila l h  "a l na l k  da l era l h" muncul  di  ma l na l -ma l na l untuk  mewa l kili  sentimen  da l era l h,  ya l ng  diwujudka l n  seba l ga l i sema l ca l m keha l rusa l n a l ga l r posisi tertinggi da l la l m pemerinta l ha l n da l era l h diisi oleh penduduk a l sli da l era l h itu.
A l nca l ma l n da l n ha l ra l pa l n juga l teta l p a l da l da l la l m hubunga l n pusa l t da l n da l era l h. Berba l ga l i tuntuta l n membua l tnya l menja l di a l nca l ma l n ya l ng berujung pa l da l keruntuha l n ba l ngsa l . Dia l wa l li denga l n  kemerdeka l a l n  Timor-Leste  (a l ta l u  Timor  Timur)  pa l da l 30  A l gustus  1999  mela l lui referendum. Berba l ga l i gelomba l ng tuntuta l n pembuba l ra l n juga l meletus di bebera l pa l da l era l h seperti  A l ceh,  Pa l pua l ,  Ria l u,  da l n  Ka l lima l nta l n.  Wa l la l upun  ba l nya l k  piha l k  ya l ng  menila l i  ba l hwa l kemerdeka l a l n  Timor  Timur  ha l rus  diberika l n  ka l rena l a l da l nya l perbeda l a l n  seja l ra l h  denga l n ba l ngsa l Indonesia l da l n merupa l ka l n a l neksa l si da l ri pemerinta l h Orde Ba l ru, na l mun efek domino ya l ng ditimbulka l n da l ri ha l l tersebut ma l sih sa l nga l t tera l sa l , ba l hka l n ya l ng dipimpin oleh Nota l
Kesepa l ha l ma l n  Helsinki.  denga l n  UU  Pemerinta l ha l n  A l ceh.  Gejola l k  terus  berla l njut  hingga l a l khirnya l otonomi khusus diberika l n kepa l da l A l ceh da l n Pa l pua l .
4. Kondisi  SDM  A l pa l ra l tur  Pemerinta l ha l n  ya l ng  Belum  Menunja l ng  Sepenuhnya l Pela l ksa l na l a l n Otonomi Da l era l h. Seja l k berla l kunya l otonomi da l era l h. Bebera l pa l pemerinta l h da l era l h da l pa l t mela l ksa l na l ka l n a l ma l na l t  konstitusi  untuk  meningka l tka l n  ta l ra l f  hidup  ma l sya l ra l ka l t,  meningka l tka l n keseja l htera l a l n  ma l sya l ra l ka l t,  da l n  mencerda l ska l n  ma l sya l ra l ka l t.  Menurut  da l ta l sa l a l t  ini,  20% kota l ma l dya l ma l mpu  mewujudka l n  pemerinta l ha l n  da l era l h  ya l ng  ma l ndiri  da l n  mengha l silka l n keseja l htera l a l n  ma l sya l ra l ka l t  di  da l era l hnya l .  Na l mun,  80%  pemerinta l h  kota l belum  berha l sil mengimplementa l sika l n  visi,  misi  da l n  progra l m  desentra l lisa l si.  Penca l pa l ia l n  otonomi  da l era l h ya l ng seha l t da l pa l t dica l pa l i denga l n meningka l tka l n ka l pa l sita l s da l n kea l hlia l n ma l sya l ra l ka l t seba l ga l i pela l ksa l na l n.
Pela l ksa l na l a l n otonomi da l era l h ha l nya l da l pa l t berja l la l n denga l n seba l ik-ba l iknya l jika l pa l ra l pela l ksa l na l nya l memiliki  menta l lita l s,  integrita l s  da l n  kema l mpua l n  ya l ng  ba l ik.  Pentingnya l ja l ba l ta l n sta l f pela l ksa l na l tersebut bermula l da l ri kenya l ta l a l n ba l hwa l ma l nusia l merupa l ka l n unsur dina l mis  da l la l m  orga l nisa l si  ya l ng  berpera l n/berfungsi  seba l ga l i  subyek  penggera l k  roda l orga l nisa l si  pemerinta l ha l n.  Oleh  ka l rena l itu,  ketida l kcukupa l n  menta l lita l s  da l n  ketera l mpila l n ma l nusia l seca l ra l otoma l tis  menimbulka l n  konsekuensi  nega l tif  ba l gi  terwujudnya l otonomi da l era l h.
5. Korupsi di Da l era l h. Fenomena l la l in  ya l ng  tela l h  la l ma l meresa l hka l n  ba l nya l k  ka l la l nga l n  terka l it  denga l n pela l ksa l na l a l n  otonomi  da l era l h  a l da l la l h  mereba l knya l pra l ktik  korupsi  da l ri  pusa l t  ke  da l era l h. Demonstra l si  ini  lebih  la l njut  dibuktika l n  denga l n  ma l sih  ba l nya l knya l peja l ba l t  ya l ng  memiliki kebia l sa l a l n mengha l mbur-ha l mburka l n ua l ng ra l kya l t ke lua l r negeri, berda l sa l rka l n studi ba l nding. Sela l in itu, terdenga l r ba l ga l ima l na l legisla l tor mula l i mengguna l ka l n kekua l sa l a l nnya l a l ta l s eksekutif untuk mengesa l hka l n a l ngga l ra l n rutin DPRD ya l ng ja l uh lebih besa l r da l ri sebelumnya l . Ba l ru-ba l ru ini diberita l ka l n di Ha l ria l n Kompa l s. ka l rena l DPRD Kota l Yogya l menga l loka l sika l n 700 juta l euro, a l ta l u 17,5 juta l per ora l ng, kepa l da l 40 a l nggota l untuk menutupi bia l ya l opera l siona l l da l n tuga l s kesekreta l ria l ta l n.  Menga l pa l sisa l a l ngga l ra l n  ha l rus  diba l gi?  Buka l nka l h  a l tura l nnya l suda l h  jela l s ba l hwa l sisa l a l ngga l ra l n  tida l k  bisa l diguna l ka l n  untuk  progra l m  penya l lura l n,  ta l pi  ha l rus  disetor kemba l li ke ka l s nega l ra l ? Da l la l m sega l la l ha l l, perila l ku peja l ba l t ya l ng bia l sa l nya l sena l ng menerima l ua l ng ya l ng buka l n ha l knya l a l da l la l h tida l k etis da l n tida l k bermora l l, a l pa l la l gi jika l dila l kuka l n denga l n sa l nga l t terbuka l .
Sumber la l in da l ri pra l ktik korupsi ya l ng terus berla l njut terleta l k pa l da l proses peroleha l n ba l ra l ng da l n ja l sa l loka l l (penga l da l a l n). Seringka l li ha l rga l a l ngga l ra l n produk ja l uh lebih tinggi da l ri ha l rga l pa l sa l r.  Kola l bora l si  a l nta l ra l depa l rtemen  pembelia l n  da l n  mitra l tela l h  menja l di  lebih umum.  Pemberia l n  ba l ntua l n  ya l ng  berlebiha l n  oleh  pemerinta l h  da l era l h  juga l merupa l ka l n indika l si keceroboha l n pemerinta l h kota l da l la l m mengelola l perekonomia l n da l era l h. Hiba l h ya l ng diberika l n  oleh  piha l k  ketiga l kepa l da l pemerinta l h  da l era l h  menja l di  lebih  umum  da l n  tida l k perna l h  ba l nya l k  diperha l tika l n.  Jika l meliha l t  ha l l  ini  da l n  ma l suk  a l ka l l,  bera l pa l ba l nya l k peningka l ta l n  keka l ya l a l n  peja l ba l t  da l era l h  setela l h  mereka l menduduki  ja l ba l ta l n  tertentu? Sebera l pa l dra l stis ca l ra l hidup PNS beruba l h?.
6. A l da l nya l Potensi Munculnya l
Konflik  a l nta l r  da l era l h  Terda l pa l t  geja l la l ya l ng  cukup  kua l t  da l la l m  pela l ksa l na l a l n  otonomi da l era l h,  ya l itu  konflik  horizonta l l  ya l ng  terja l di  a l nta l ra l pemerinta l h  ka l bupa l ten  denga l n pemerinta l h  ka l bupa l ten/kota l seja l k  penca l buta l n  UU  No.  22  Ta l hun  1999  ya l ng  menega l ska l n tida l k a l da l . hubunga l n hira l rkis a l nta l ra l mereka l a l da l la l h pemerinta l h ka l bupa l ten da l n pemerinta l h kota l /ka l bupa l ten, sehingga l pemerinta l h provinsi/kota l setuju denga l n pemerinta l h ka l bupa l ten da l n tida l k mena l a l tinya l .
Denga l n  terwujudnya l otonomi  da l era l h,  geja l la l etnosentrisme  a l ta l u  fenomena l a l wa l l da l era l h sema l kin mengua l t. Ta l nda l -ta l nda l etnosentrisme ini terliha l t pa l da l bebera l pa l kebija l ka l n sektora l l terka l it pemeka l ra l n da l era l h, pemiliha l n kepa l la l da l era l h, rekruitmen birokra l si da l era l h, da l n kebija l ka l n la l innya l . Sela l in  itu,  a l nca l ma l n  keruntuha l n  da l pa l t  memicu  konflik.  Ga l ga l sa l n  pendelega l sia l n kekua l sa l a l n  seca l ra l lua l s  ke  da l era l h  merupa l ka l n  kebija l ka l n  pemba l gia l n  ba l mbu  ya l ng  suda l h dita l na l mka l n seja l k za l ma l n kolonia l l. Otonomi da l era l h memba l gi da l era l h menja l di da l era l h ba l sa l h da l n  da l era l h  kering.  Pemba l gia l n  ini  tela l h  memperleba l r  kesenja l nga l n  pemba l nguna l n  a l nta l ra l da l era l h ka l ya l da l n miskin. A l da l nya l kemungkina l n sumber da l ya l a l la l m di da l era l h tersebut juga l menyeba l bka l n kesulita l n da l la l m menentuka l n ba l ta l s ma l sing-ma l sing da l era l h. Konflik horizonta l l muda l h  berkoba l r.  Di  era l otonomi  da l era l h,  tuntuta l n  pemeka l ra l n  da l era l h  juga l sema l kin meningka l t  dima l na l -ma l na l .  Pemeka l ra l n  itu  menguba l h  nega l ra l kesa l tua l n  Republik  Indonesia l menja l di peca l ha l n-peca l ha l n. Sebua l h provinsi diba l gi menja l di dua l a l ta l u tiga l provinsi, sebua l h distrik diba l gi menja l di dua l a l ta l u tiga l ka l bupa l ten, dll. Sema l kin terpeca l h bela l h NKRI sema l kin muda l h sepa l ra l tisme da l n perpeca l ha l n. Kemungkina l n disintegra l si ba l ngsa l sa l nga l t tinggi disini, kemungkina l nnya l lebih  besa l r  la l gi  ka l rena l otonomi  da l era l h  memuda l hka l n  ga l nggua l n  a l sing ma l suk ke desa l -desa l . Ma l kna l buda l ya l otonomi meliha l t politik loka l l seba l ga l i sa l tu kesa l tua l n nila l i, buda l ya l , a l da l t istia l da l t,  ta l ta l kra l ma l da l n  buka l n  seba l ga l i  konsep  politik.  Perspektif  ini  juga l menga l kui kera l ga l ma l n  ma l sya l ra l ka l t,  teta l pi  da l la l m  a l rti  sosio-kultura l l  di  ma l na l setia l p  ma l sya l ra l ka l t  da l n tempa l t a l da l la l h unik, sehingga l setia l p ma l sya l ra l ka l t da l n tempa l t memiliki ha l k sosia l l, ekonomi, buda l ya l da l n identita l s diri ya l ng terpisa l h da l ri identita l s na l siona l l. Pema l ha l ma l n ini kemudia l n mela l hirka l n  berba l ga l i  kebija l ka l n  da l era l h  ya l ng  bernua l nsa l etnik.  Ka l ra l kteristik  ma l sya l ra l ka l t Indonesia l ya l ng  sedikit  ba l nya l k  plura l l  da l n  terfra l gmenta l si  juga l mempenga l ruhi  tumbuh kemba l ngnya l etnona l siona l lisme. Model hubunga l n kelompok etnis diimplementa l sika l n da l la l m proses linier ta l npa l kemungkina l n tumpa l ng tindih. A l kiba l tnya l , tida l k a l da l tempa l t pertemua l n ba l gi  kelompok  etnis  ya l ng  berbeda l seca l ra l sosia l l.  Seca l ra l politis,  penera l pa l n  politik  kultus mema l stika l n ba l hwa l dia l a l ka l n memilih pa l rta l i Muslim. Denga l n demikia l n, jela l sla l h ba l hwa l pola l intera l ksi  a l nta l retnis  sulit  dila l kuka l n  ka l rena l ia l tida l k  memiliki  rua l ng  untuk  mengena l l  etnis la l in,  a l pa l la l gi  mema l ha l mi  etnis  la l in  di  lua l r  stereotype  ya l ng  sela l ma l ini  muncul.  Ya l ng kemudia l n  muncul  da l n  mengua l t  a l da l la l h  identita l s  etniknya l ,  buka l n  identita l s  na l siona l l  ya l ng meleka l t pa l da l na l siona l lisme.
4. Penutup
Otonomi  da l era l h  a l da l la l h  sua l tu  kea l da l a l n  ya l ng  memungkinka l n  da l era l h  da l pa l t menga l ktua l lisa l sika l n  sega l la l potensi  terba l ik  ya l ng  dimilikinya l seca l ra l optima l l.  Dima l na l untuk mewujudka l n  kea l da l a l n  tersebut,  berla l ku  proposisi  ba l hwa l pa l da l da l sa l rnya l sega l la l persoa l la l n sepa l tutnya l disera l hka l n  kepa l da l da l era l h  untuk  mengidentifika l sika l n,  merumuska l n,da l n memeca l hka l nnya l , kecua l li untuk persoa l la l npersoa l la l n ya l ng mema l ng tida l k mungkin diselesa l ika l n oleh  da l era l h  itu  sendiri  da l la l m  perspektif  keutuha l n  nega l ra l -  ba l ngsa l .  A l da l pun  da l mpa l k  nega l tif da l ri  otonomi  da l era l h  a l da l la l h  munculnya l kesempa l ta l n  ba l gi  oknum-oknum  di  tingka l t  da l era l h untuk mela l kuka l n berba l ga l i pela l ngga l ra l n, munculnya l pertenta l nga l n a l nta l ra l pemerinta l h da l era l h denga l n pusa l t, serta l timbulnya l kesenja l nga l n a l nta l ra l da l era l h ya l ng penda l pa l ta l nnya l tinggi da l nga l n da l era l h  ya l ng  ma l sih  berkemba l ng.Bisa l diliha l t  ba l hwa l ma l sih  ba l nya l k  perma l sa l la l ha l n  ya l ng mengiringi  berja l la l nnya l otonomi  da l era l h  di  Indonesia l .  Perma l sa l la l ha l n-perma l sa l la l ha l n  itu  tentu ha l rus dica l ri solusi da l n penyelesa l ia l nnya l a l ga l r tujua l n a l wa l l a l ta l upun cita l -cita l luhur da l ri otonomi da l era l h da l pa l t terca l pa l ida l terwujud denga l n ba l ik.

## Daftar Pustaka
Azikin, A. (2018). Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi. Jurnal Mp (Manajemen Pemerintahan) , 35-41.
Akbar, S. (2019). Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelengaraan Otonomi Daerah. JIAGANIS , 3 (1). A l bu Da l ud Busroh.  (1990). Ilmu Nega l ra l . Ja l ka l rta l : Bumi A l ksa l ra l . A l fa l n Ga l ffa l r, (2002). Otonomi Da l era l h Da l la l m Nega l ra l Kesa l tua l na l l , Yogya l ka l rta l : Pusta l ka l Pela l ja l r. Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. Otonomi , 21 (1), 62-79. Mahardika, A. G., Fatayati, S., & Furqan, F. N. (2022). Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara  Kepala  Daerah  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia. Legacy:  Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan , 2 (2), 22-36.
Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Korupsi dana desa problematika otonomi desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 8 (2), 324-336. Meria l m Budia l rjo.  (1989). Da l sa l r-Da l sa l r Ilmu Politik. Ja l ka l rta l :  PT. Gra l media l . Supa l rmoko, (2002). Ekonomi Publik , Yogya l ka l rta l : A l ndi, Unda l ng-Unda l ng Nomor 22 Ta l hun 1999 tenta l ng Pemerinta l ha l n Da l era l h Unda l ng-Unda l ng Nomor 32 Ta l hun 2004 ta l nta l ng Pemerinta l h Da l era l h. Ja l ka l rta l . CV.Eko Ja l ya l . Unda l ng-Unda l ng  Nomor  33  Ta l hun  2004  tenta l ng  Perimba l nga l n  Perekonomia l n  Pusa l t  da l n Da l era l h. Ja l ka l rta l . CV.Eko Ja l ya l . Yulia l ti,  (2001),  A l na l lisis  Kema l mpua l n  Keua l nga l n  da l era l h  da l la l m  mengha l da l pa l i  Otonomi  da l era l h, Ma l na l jemen Keua l nga l n Da l era l h. Yogya l ka l rta l : UPP YKPN.