## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 3 Nomor 2 June 2022: TheJournalish Hal. 95-100 DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.253
Kebijakan  Pelayanan  Pelayanan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  Bagi Warga  Non  KMS  Di  Kelurahan Brontokusuman Kemantren  Mergangsan Kota Yogyakarta

## Sutikno
Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Indonesia Email Korespondensi: prostkn@gmail.com
Abstrak: Pelayanan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  di  Kota  Yogyakarta  termasuk  di  Kelurahan Brontokusuman  diatur  dengan  ketentuan  Surat  Edaran  (SE)  Sekretaris  Daerah  Kota  Yogyakarta.  Pelayanan SKTM berkaitan dengan permasalahan ketidakmampuan warga dalam pembiayaan diantaranya biaya pendidikan (sekolah/kuliah)  dan  biaya  kesehatan  (berobat  di  rumah  sakit).  Surat  Edaran  mengatur  ketentuan  bahwa Pemerintah  Kota  Yogyakarta  termasuk  didalamnya  unit  pelayanan  di  Kelurahan  Brontokusuman  tidak menerbitkan SKTM kecuali bagi warga yang memiliki KMS. Data pelayanan menunjukkan pemohon SKTM dari masyarakat non KMS. Penelitian ini bertujuan mengetahui kebijakan pelayanan SKTM bagi warga non KMS di Kelurahan Brontokusuman Kota Yogyakarta.  Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan informan Perangkat Kelurahan,  Ketua  RT,  Ketua  RW  dan  masyarakat  pemohon.  Informan  dipilih  dengan  teknik  purposive.  Hasil penelitian menunjukkan Kelurahan Brontokusuman memiliki lima kebijakan pelayanan SKTM untuk warga non KMS  yaitu:  1)  pengesahan  SKTM  dengan  syarat  lampiran  pernyataan,  2)  perubahan  penamaan  pelayanan,  3) berbasis kewilayahan 4) pemberian fasilitas, dan 5) proses berjenjang dan prosedural. Kebijakan pelayanan untuk melindungi (proteksi) dan distribusi (penyaluran) akses pendidikan atau akses kesehatan kepada warga yang tidak mampu di luar KMS.
Kata kunci; Melayani; SKTM; Aturan; Kelurahan.
Abstract: Service  Certificate  of  Disability  (SKTM)  in  the  City  of  Yogyakarta  including  in  the  Brontokusuman Village is regulated by the Circular Letter (SE) of the Regional Secretary of the City of Yogyakarta. The SKTM service is related to the problem of the inability of residents to finance, including the cost of education in schools and hospital fees. The Circular stipulates that the Yogyakarta City Government, including service units in the Brontokusuman  Village,  does  not  issue SKTM  except  for  residents  who  have  KMS.  Service  data  shows  SKTM applicants  from  non-KMS  communities.  This  study  aims  to  determine  the  SKTM  service  policy  for  non-KMS residents  in  the  Brontokusuman  Village,  Yogyakarta  City.  Qualitative  descriptive  research  method  with informants of Kelurahan, Head of RT, Head of RW and the requesting community. Informants were selected by purposive technique. The results showed that the Brontokusuman Village had five SKTM service policies for non- KMS residents, namely: 1) SKTM approval with a statement attachment requirement, 2) service naming changes, 3) regional based 4) facility provision, and 5) tiered and procedural processes. Service policy for protection and distribution to underprivileged residents outside KMS.
Keywords: Service; SKTM; Policy; Kelurahan.
Informasi Artikel: Disubmit: 2022-02-26; Direvisi 2022-03-26; Disetujui: 2022-04-12

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  1945  mengamanatkan  tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Pemerintah  sebagai  penyelengggara  pelayanan  berkewajiban memenuhi hak-hak pelayanan kepada warganya (Suryana: 2018). Pemenuhan hak-hak rakyat adalah perwujudan tugas  pokok  peemerintah  sebagai  pelayan  publik  (Nurdin;2019).  Pelayanan  publik  didaerah  dilaksanakan oleh Pemerintah di Daerah. Menurut Hardiyansyah (2018) pelayanan publik sebagai isu aktual bagi pemerintah dalam penyelenggaraan kepemerintahan.
Pelayanan  diselenggarakan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat.  Pemenuhan kebutuhan  masyarakat  menjadi  cerminan  pemerintah  dalam  melayani  masyarakat.  Apabila  pelayanan  yang
diberikan  baik  dan  memuaskan  masyarakat  maka  masyarakat  akan  memberikan  citra  positif  pada  pemerintah. Citra pelayanan publik pemerintahan dimulai dari unit-unit pelayanan yang paling awal bersinggungan dengan masyarakat. Salah satu unit pelayanan di pemerintahan yang bersingsungan awal dan langsung dengan masyarakat adalah pelayanan di kelurahan.
Kelurahan merupakan unit di bawah kemantren (nomenklatur kecamatan khusus wilayah Kota Yogyakarta). Pelayanan  kelurahan  melibatkan  perangkat  wilayah  sebagai  unit  pelaksana  pelayanan  yang  berada  di  bawah kendali Kelurahan. Unit-unit pelayanan dibawah kendali kelurahan adalah perangkat RT dan RW. Perangkat RT dan  RW  secara  struktur  bukan  organisasi  pemerintahan  tetapi  dalam  praktek  pelayanan  penerintahan  di  level kelurahan mewajibkan kehadiran RT dan RW dalam bentuk legalisasi dokumen yang akan diajukan di Kelurahan.
Pelayanan  Kelurahan  diselenggarakan  berdasarkan  Peraturan  Walikota  (Perwal)  Nomor  34  Tahun  2019. Dalam Perwal dijelaskan jenis-jenis layanan Jenis-jenis pelayanan umum yang dilaksanakan di kelurahan sesuai pasal  8  yaitu:  a.  pernyataan  beda  nama/identitas;  b.  pernyataan  domisili  usaha;  c.  pernyataan  domisili  tempat tinggal;  d.  pernyataan  pensiun;  e.  rekomendasi;  f.  keterangan  waris;  g.  legalisasi;  h.  relaas;  dan  i.  Pelayanan nonperizinan lain yang menjadi kewenangan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah bentuk kebutuhan pelayanan masyarakat di kelurahan yaitu layanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).  Surat  keterangan  tersebut  dipergunakan  bagi  masyarakat  terkait  kepentingannya  dengan  pengguna layanan atau stakeholder penguna SKTM lainnya. Stakeholder pengguna  SKTM  adalah  pihak  yang  memiliki  keterbuhungan  dengan  masyarakat  berkaitan dengan urusan pendidikan, kesehatan dan urusan lainnya. Misalnya keterhubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan  karena  warga  menyekolahkan  anggota  keluarganya  di  sebuah  lembaga  pendidikan/sekolah  baik tingkat  SD/SMP/SMA/Perguruan  Tinggi.  Keterhubungan  masyarakat  dengan  lembaga  lain  seperti  masyarakat yang mendapat bantuan dari lembaga sosial, keterhubungan masyarakat dengan lembaga kesehatan/rumah sakit karena masyarakat ada layanan kesehatan.
Dalam prakteknya keterhubungan tersebut terdapat permasalahan masyarakat yang timbul sebagai akibat dari ketidakmampuan  masyarakat  dalam  pemenuhan  kewajiban  dengan  stakeholder.  Dalam  hubungan  masyarakat dengan  stakeholder  pendidikan  masalah  yang  timbul  adalah  ketidakmampuan  masyarakat  dalam  pemenuhan kewajiban pembiayaan sekolah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk jenis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono  (2020) salah satu tujuan penelitian kualitatif yaitu mendapatkan kedalaman makna pada obyek yang sedang diteliti. Penelitian ini untuk mendalami kebijakan  pelayanan  bagi  warga  non  KMS  di  Kelurahan  Brontokusuman.  Penelitian  ini  mengambil  obyek kebijakan dalam pelayanan umum dengan fokus kebijakan pelayanan surat keterangan tidak mampu warga non- KMS di Kelurahan Brontokusuman. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Brontokusuman Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta. Subyek penelitian yaitu perangkat Kelurahan, perangkat wilayah dan masyarakat. Perangkat kelurahan terdiri Pejabat struktural dan staf. Perangkat wilayah terdiri dari Ketua RT dan RW yang sedang menjabat.  Masyarakat pemohon adalah masyarakat yang mengajukan pelayanan surat keterangan tidak mampu di Kelurahan Brontokusuman. Dari subyek-subyek tersebut dipilih beberapa orang informan. Penentuan informan/partisipan  dengan  teknik purposive yakni  informan  yang  dijadikan  sumber  data  sudah  diseleksi berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2020). Peneliti memilih subyek dari unsur aparatur pemerintah dan dari unsur masyarakat. Subyek dari unsur aparatur dipilih subyek berdasarkan  jabatan dan ketugasan. Berdasarkan pertimbangan tersebut subyek dipilih dari personil Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi Pemerinahan Ketentraman dan Ketertiban,  Kepala  Seksi  Pemberdayaan  Masyarakat,  Kepala  Seksi  Perekonomian  dan  Pembanguan,  dan  Staf pelayanan Kelurahan. Subyek dari unsur masyarakat dipilih berdasarkan jabatan sosial di masyarakat dan pernah berinteraksi dengan pelayanan. Berdasarkan jabatan sosial dipilih subyek Ketua RW dan Ketua RT. Dari unsur masyarakat  dipilih subyek yang pernah melakukan pelayanan SKTM pada tahun 2021. Data penelitian berupa data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam  dengan  informan  dan observasi  lapangan.  Data  sekunder  diperoleh  melalui  dokumentasi,  dan  studi  literatur.  Teknik  analisis  data menggunakan analisis model Miles dan Hubermen. Miles dan Hubermen  yaitu analisis secara interaktif selama berlangsungnya  kegiatan  peneltiaian  hingga  mendapatkan  data  yang  tuntas.  Validasi  data  menggunakan triangulasi terdiri dari triangulasi teknik, triangulasi sumber dan trinagulas hasil. Triangulasi teknik berarti peneliti mengumpulkan  data  dengan  beberapa  teknik  yaitu  dengan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  dan  studi literatur.  Triangulasi  sumber  berarti  peneliti  mengumpulkan  data  dengan  beberapa  informan  yaitu  dengan perangkat  kelurahan,  ketua  RT,  Ketua  RW  dan  masyarakat  pemohon  SKTM.  Triangulai  hasil  berarti  hasil penelitian telah disetujui oleh Lurah Brontokusuman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Profil Kelurahan
Kelurahan  Brontokusuman  Kemantren  Mergangsan  Kota  Yogyakarta  dibentuk  berdasarkan  Peraturan Daerah  Propinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Perda DIY)  Nomor 6 Tahun 1981  Tentan  Pembentukan, Pemecahan,  Penyatuan  dan  Penghapusan  Kelurahan  di Propinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Berdasarkan monografi semester 1 tahun 2021 didapatkan jumlah penduduk sejumlah 10.859 jiwa dengan 3.659 jiwa sebagai Kepala Keluarga.  Data kependudukan yang berkaitan dengan fokus penelitian sebagai berikut:
a. Jumlah  penduduk  berdasarkan  usia  mayoritas  usia  16-65  tahun  sebesar  69,62  %,  berikutnya  usia  0-15 tahun 22,35 % dan sisanya usia 65 tahun keatas 8,03 %.
b. Berdasarkan  Pekerjaan/Mata  Pencaharian  mayoritas  pekerjaan  sebagai  karyawan  swasta  47,74  % berikutnya pedagang/wirawasta sebesar 36,65 %.
c. Berdasarkan  Tingkat Pendidikan Masyarakat, mayoritas pendidikan SMU  28.26 %, berikutnya Sarjana 18.06 %, SMP 15,54 %, SD 17.94 % dan Taman Kanak-Kanak 15.54 %, D3 5.27 %, Pasca Sarjana 2.04 %. Dari  jumlah  ini  jika  untuk  mencapai  tingkat  SMA  yang  mungkin  masih  berlanjut  adalah  lulusan  TK sampai SMP sebanyak 45,50 %.
d. Berdasarkan  kepemilikan  KMS  oleh  KK  sebanyak  464  KK  memiliki  KMS  (12,68  %)  dan  3.195  KK (87,32 %) tidak memiliki KMS.

## Data Pelayanan
Permohonan SKTM selama 3 tahun dari tahun 2019-2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

## Tabel 1. Permohonan SKTM tahun 2019-2021
Tahun 2019 2020 2021 Jumlah 73 37 66

## Sumber: SIM Pelayanan Kelurahan
Berdasarkan tabel di atas jumlah pemohon SKTM dari tahun 2019-2020 mengali penurunan sebanyak 49,31 % sedangkan dari tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebesar 43,93%.

## Penamaan Pelayanan
Penamaan  atau  nomenklatur pelayanan  dari  tahun  2019-2021  terkait  keterangan  tidak  mampu disajikan dalam tabel sebagai berikut:
No Tahun/ Nomenklatur Jumlah % 2019 1 SKTM 55 75,34 2 SPTM 18 24,66 Jumlah 73 100 2020 1 SKTM 22 59,46 2 SPTM 15 40,54 Jumlah 37 100 2021 1 SKTM 22 33,33 2 SPTM 44 66,67 Jumlah 66 100
Sumber: SIM Pelayanan Kelurahan
Dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  nomenklatur  layanan  terdiri  dari  nomenklatur  Surat  Keterangan Tidak  Mampu  dan  (SKTM)  nomenklatur  Surat  Pernyataan  Tidak  Mampu  (SPTM).  Dari  kedua  nomenklatur layanan  terkait  keterangan  tidak  mampu  mayoritas  dengan  nomenklatur  SKTM  sebesar  tahun  2019  sebesar 75,34%. Prosentase layanan dengan nomenklatur SKTM menurun pada tahun 2020 menjadi 59,46 % dan pada tahun  2021  menurun  lagi  menjadi  33,33  %.  Prosentase  layanan  dengan  nomenklatur  SPTM  dari  tahun  2019 sampai tahun 2020 meningkat sebesar 15,58 % pada tahun 2020 sampai tahun 2021 meningkat sebesar 26,13 %.
1. Keperluan Pelayanan
Berdasarkan  data  dari  SIM  Pelayanan  Kelurahan  diperolah  data  keperluan  layanan  dalam  pelayanan SKTM yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:
No Tahun/ Keperluan Jumlah % 2019 1 Sekolah 64 87,67 2 Kesehatan 2 2,74 3 Lainnya 7 9,59 Jumlah 73 100 2020 1 Sekolah 32 86,49 2 Kesehatan 0 0 3 Lainnya 5 13,51 Jumlah 37 100 2021 1 Sekolah 60 90,91 2 Kesehatan 1 1,52 3 Lainnya 5 7,58 Jumlah 66 100

## Sumber: SIM Pelayanan Kelurahan
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas layanan surat keterangan tidak mampu dari tahun 2019- 2021. Prosentase keperluan pendidikan menurun dari  2019 sampai tahun 2020 sebesar 1,18 %, sedangkan dari tahun 2020 sampai tahun 2021 meningkat sebesar 4,42 %. Prosentase keperluan pengobatan meningkat menurun dari  2019  sampai  tahun  2020  sampai  0  %,  sedangkan  dari  tahun  2020  sampai  tahun  2021  meningkat  sebesar 1,52 %. Prosentase keperluan lainnya meningkat dari 2019 sampai tahun 2020 sebesar 3,92 %, sedangkan dari tahun 2020 sampai tahun 2021 menurun sebesar 5,93 %.

## 2. Kebijakan Pelayanan
Kebijakan adalah visualisasi dari tindakan para pihak tertentu dan dalam urusan tertentu semisal dalam urusan pelayanan (Winarno:2007). Kebijakan Pelayanan SKTM di Kelurahan Brontokusuman sebagai berikut: a. Perubahan Penamaan Layanan
Perubahan  nama  layanan  (transformasi  nomenklatur  layanan)  berupa  perubahan  dari  Surat  Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi Surat pernyataan Tidak Mampu (SPTM). Perubahan ini sebagai langkah normatif dalam rangka memenuhi ketentuan dalam SE Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta. Esensi dari perubahan terkait makna dan penanggungjawab dokumen.
Dokumen dengan nomenklatur surat keterangan dimaknai pejabat kelurahan yang memberikan keterangan sehingga isi dari dokumen menjadi tanggungjawab dari pejabat yang menandatangani dokumen. Dokumen dengan nomenklatur surat pernyataan dimaknai pernyataan yang dibuat sendiri oleh warga sehingga isi dari pernyataan merupakan  tangungjawab  dari  pembuat  pernuyataan  sedangkan  dari  pihak  kelurahan  hanya  mengetahui  atau mengesahkan dokumen. Perubahan penamaan layanan dilakukan bagi pemohon belum memiliki format SKTM sehingga kelurahan memberlakukan format pernyataan.
b. Pengesahan SKTM bersyarat
Kebijakan  ini  berupa  pengesahan dokumen  surat keterangan  tidak  mampu  dari  warga  pemohon  dengan persyaratan.  Kebijakan  diterapkan  kepada  pemohon  warga  non  KMS  yang  sudah  membawa  dokumen  surat keterangan tidak mampu format dari stakeholder ( pengguna surat keterangan). Dokumen tersebut oleh pemohon dimintakan tandatangan Lurah dan cap Kelurahan. Terhadap kondisi demikian Kelurahan berupaya menerapkan kebijakan transformasi surat pernyataan tidak mampu namun mendapat respon negatif dari stakeholder pengguna surat keterangan tiak mampu.
Langkah  yang  ditempuh  kelurahan  adalah  mengesahkan  dokumen  dengan  tanda  tangan  Lurah  dan  cap Kelurahan dengan persyaratan. Tindakan didasarkan argumentasi membantu warga dari permasalahan kesulitan
pembiayaan  pendidikan  dan  melindungi  warga  dari  ancaman  keterputusan  dalam  pendidikan  (putus  sekolah). Kebijakan ini didukung data layanan SKTM mayoritas untuk pendidikan/sekolah mengalami peningkatan sebesar 4,42 % dari tahun 2020 dan mencapai 90,91 % di tahun 2021.
Persyaratan untuk pengesahan dokumen tersebut adalah surat pernyataan tidak mampu yang dibuat oleh pemohon dan diketahui oleh lembaga RT, RW dan kelurahan artinya harus ada tanda tangan dan cap dari RT, RW dan Kelurahan.
c. Proses Pelayanan
Proses  pelayanan  SKTM  di  Kelurahan  Brontokusuman  menerapkan  hirarki  prosedural  yaitu  melewati tahapan secara berurutan. Urutan proses dipahami sebagai langkah yang harus ditempuh warga dalam mengurus dokumen surat keterangan tidak mampu. Hirarki proses permohonan melalui (melewati) lembaga RT, RW dan Kelurahan.  Prosedural  pelayanan  dimaknai  sebagai  proses  disetiap  hirarki  mengikuti  proses  pada  hirarki sebelumnya. Pengesahan permohonan di tingkat RW dilayani jika sudah ada pengesahan dari RT dan pengesahan permohonan di tingkat Kelurahan dilayani jika sudah ada pengesahan dari RT dan RW.
Pengesahan  pada  setiap  level  RT  dan  RW  menjadi  kemutlakan  dalam    pengajuan  berkas  di  kelurahan. Ketiadaan pengesahan di salah satu level RT atau RW menyebabkan prosedur pelayanan tertunda (dikembalikan untuk dilengkapi).
d. Fasilitas Pelayanan
Kelurahan  memberikan  beberapa  fasilitas  dalam  pelayanan.  Fasilitas  pelayanan  bertujuan  memberikan kemudahan dan kelancaran proses pelayanan. Fasilitas pelayanan diberikan kepada perangkat wilayah yakni ketua RT dan Ketua RW yang terlibat dalam pelayanan dan kepada pemohon. Kelurahan memberikan fasilitas kepada RT dan RW berupa informasi pelayanan SKTM dan penyediaan formulir surat pernyataan sebagai acuan bagi warga yang akan mengajukan permohonan. Informasi ini penting karena RT dan RW terutama menjadi pelaksana pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat dan menjadi sumber informasi bagi warga. Hal ini sesuai dengan prosedur pelayanan dimana pemohon sebelum ke kelurahan harus mendapat pengesaha dari RT dan RW terlebih dulu. Fasilitas pelayanan yang diberikan kepada pemohon berupa:
1. Informasi proses pelayanan
Fasilitas  ini  berupa  pemberitahuan  kepada  pemohon  bahwa  permohonan  sudah  selesai.  Informasi  proses diberikan dalam kondisi pelayanan tidak dapat selesai pada saat itu. Proses pelayanan terhenti disebabkan kendala  jaringan  karena  pelayanan  kelurahan  berbasis  internet  dan  pejabat  penandatangan  dokumen pelayanan sedang berhalangan.
2. Penyediaan form permohonan Form  permohonan  SKTM  disediakan  seiting  dengan  kebijakan  perubahan  penamaan  layanan  dari  surat keterangan menjadi surat pernyataan. Form permohonan sudah berisikan narasi pernyataan sesuai dengan keperluan warga. Masyarakat yang masih awam dalam dokumentasi pelayanan terkadang merasa kesulitan dalam membuat narasi pernyataan yang berisikan pernyataan tidak mampu.
3. dokumentasi produk pelayanan
Produk  pelayanan  berupa  dokumen  SKTM  yang  telah  disahkan  oleh  Kelurahan  selanjutnya  digandakan untuk  arsip  kelurahan.  Penggandaan  dilakukan  dengan  memfoto  copy  dokumen  SKTM.  Kelurahan memberikan  fasilitas  penggandaan  dokumen  sehingga  warga  tidak  perlu  banyak  mobilitas  keluar  masuk kelurahan untuk menggandakan dokumen dan menyerahkan hasilmya ke kelurahan.
e. Pelayanan berbasis kewilayahan
Pelayanan SKTM bagi warga non KMS diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
a) administrasi kependudukannya dengan bukti kepemilikan KTP dan KK tertulis alamat  wilayah Kelurahan Brontokusuman.
b) Memiliki  tempat  tinggal  dan  beraktifitas  sehari-hari  di  wilayah  Brontokusuman  dibuktikan  dengan keikutsertaan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat RT atau RW setempat.
Kriteria  tersebut  menggugurkan  permohonan  warga  yang  memiliki  KTP  dan  KK  beralamat  Kelurahan Brontokusuman  tetapi  tidak  tinggal  di  wilayah  Kelurahan  Brontokusuman,  atau  sebaliknya  sehari-hari bertempat  tinggal  di  Kelurahan  Brontokusuman  tetapi  KTP  dan  KK  tidak  beralamat  Kelurahan Brontokusuman.

## KESIMPULAN
Kebijakan  Kelurahan  Brontokusuman  dalam  pelayanan  SKTM  bagi  warga  non  KMS  terdiri  dari  : Perubahan penamaan layanan sebagai kebijakan ideal memenuhi Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta tentang  pelayanan  SKTM  di  Kota  Yogyakarta  berupa  perubahan  surat  keterangan  tidak  mampu  menjadi  surat pernyataan tidak mampu pengesahan SKTM bersyarat, Sebagai langkah untuk memenuhi kebuuthan masyarakat
non  KMS    yang  tidak  mampu  dalam  pembiayaan  pendidikan  atau  kesehatan.  Dokumen  SKTM  dilegalisasi kelurahan dengan lampiran surat  pernyataan tidak mampu diketahui oleh RT dan RW. Kebijakan kewilayahan berupa  kriteria  pemohon  memiliki  dokumen  kependudukan  berupa  KTP  dan  KK  serta  sehari-hari  bertempat tinggal  di  wilayah  Kelurahan  Brontokusuman.  Kebijakan  fasilitasi  berupa  informasi  kepada  RT  dan  RW, penyediaan  form  surat  pernyataan,  dokumentasi  produk  pelayanan  dan  informasi  proses  pelayanan.  Kebijakan hirarki dan prosedural dengan memberlakukan ketentuan pengesahan dokumen secara berurutan dari RT RW dan Kelurahan. Dokumen permohonan yang belum ada pengesahan dari RT dan RW maka akan dikembalikan oleh petugas.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2019. Pelayanan Kelurahan-Kecamatan Berbasis Elektronik . Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021. Jaminan Pendidikan Daerah . Hardiyansyah. 2018. Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikasi dan Implementasinya. Gava Media: Jakarta Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Albeta. Bandung. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses , Yogyakarta: Media Pressindo
Suryana. 2018. Pelayanan Publik: Kewajiban dan Kendalanya. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) No.1  Tahun  XII,  1.  http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/download/270/257  diakses  26  Juli 2021
Nurdin, I. 2019. Kualitas Pelayanan, Perilaku Aparatur dan Komunikasi. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. http://eprints.ipdn.ac.id/4509/2/BUKU%20KUALITAS%20PELAYANAN%20PUBLIK.pdf. 17. diakses 22 Juli 2021