## HAMBATAN BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

## ANGGO  DOYOHARJO, SH MH Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract: The Copy-right Act is a modern law/regulation and it is not rooted from any culture in Indonesia.  Yet,  as  a  positive  law,  it  has  the  power  to  regulate  and  to  enforce  people. The impediment of The Copy-right Act  practices are caused by the lack of information on copy-right law in Indonesia. Consequently,  there are lack awareness of people to obey the Copy-right law.
Keywords: impediment, copy-right practices.

## PENDAHULUAN
Pengaturan  di  bidang  hak  cipta  pada  dasarnya    untuk  memberikan  perlindungan  hukum bagi  pencipta  atas  karya  ciptanya,  dengan  harapan  mampu  memberikan  perlindungan  hukum sehingga  timbul  rasa  aman  serta  dapat  mendorong  munculnya  ide-ide  dan  kreativitas  para pencipta untuk terus menghasilkan karya cipta yang berkualitas.
Pengertian hak cipta berdasarkan Pasal 1 Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,  bahwa  Hak  Cipta  adalah  hak  khusus  bagi  Pencipta  atau  penerima  hak  untuk mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaannya  atau  memberikan  izin  untuk  itu  dengan  tidak mengurangi    pembatasan-pembatasan    menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut hak cipta atau copyrights terdiri dari kata hak dan cipta. Kata hak yang  sering  dikaitkan  dengan  kewajiban  adalah  suatu  kewenangan  yang  diberikan  kepada pihak  tertentu  yang  sifatnya    bebas  untuk  digunakan  atau  tidak  digunakan. Cipta tertuju  pada hasil  kreasi  manusia  dengan  menggunakan    sumberdaya  yang  ada  padanya  berupa  pikiran, perasaan, pengetahuan dan pengalaman.
Pengertian  hak  khusus (Exclusive  Rights) kepada  pencipta  maupun  penerima  hak  cipta mengandung  maksud  adanya  hak    monopoli  terhadap  ciptaannya  yang  dilindungi  oleh  hukum, karena  di  dalam Exclusive  Rights tersebut  terdapat  dua  hak,  yaitu  Hak  Ekonomi (Economic Rights) dan Hak Moral ( Moral Rights).
Hak Ekonomi pada dasarnya dikenal adanya dua hak, yaitu Hak Mengumumkan dan Hak Memperbanyak.    Hak  Mengumumkan      suatu  karya  cipta,  yaitu  suatu  hak  yang  dimiliki  oleh pencipta untuk melarang atau memberi ijin kepada pihak lain untuk menyanyikan, membacakan, menyiarkan  atau  menyebarkan  karya  ciptanya.  Hal  ini  berarti,  bahwa  setiapkali  pihak  lain melakukan pengumuman tersebut harus mendapatkan ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dalam pemberian ijin tersebut terkandung suatu  nilai pembayaran tertentu.  Hak Memperbanyak hak  yang  dimiliki  pemegang  hak  cipta  untuk  melarang  ataupun  memberikan  ijin  untuk memperbanyak  karya  ciptaannya  dalam  bentuk  apapun  dan  dalam  berbagai  media  atau  alat apapun.
Pemberian  ijin    untuk  mengumumkan  atau  pmemperbanyak  tersebut  mempunyai  nilai komersial, maka  mengandung konsekuensi bagi  siapapun   untuk memberikan imbalan kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai royalty . Dalam pelaksanaan  hak mengumumkan dan hak  memperbanyak,  nampaknya  Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta mengalami hambatan-hambatan.

## PEMBAHASAN

## 1. Berlakunya  Hukum  Dalam  Masyarakat
Pendapat Lawrence M. Friedman (Budi  Agus Riswandi  & M.Syamsudin, 2004:151)  yang menyatakan  bahwa  system  hukum  terdiri  dari  tiga  komponen,  yaitu  substansi,  struktur,  dan budaya  hukum.  Tiga  komponen  tersebut  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam  bekerjanya atau berlakunya peraturan perundang-undangan di masyarakat.
Undang-undang sebagai salah satu produk hukum memang tidak sekedar dibuat dan  untuk tidak  dilaksanakan,  tetapi  harus  dilaksanakan  dalam  rangka    untuk  mempertahankan  hak  dan kewajiban.    Perlindungan  hukum  terhadap  suatu  hak  yang  diberikan  oleh  negara,  yaitu  dengan adanya Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang mengatur bahwa   hak cipta adalah  hak    ekslusif  atau  hak  khusus  bagi    pencipta  atau  penerima    hak  untuk  mengumumkan atau  memperbanyak  ciptaannya  atau  memberi  izin  untuk  itu  dengan  tidak  mengurangi pembatasan-pembatasan  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hukum  adalah  ilmu  yang  mempunyai  tujuan  praktis,  yaitu  untuk  menyelesaikan  kasus- kasus konkret di  lapangan. Dengan demikian, ada nuansa tertentu yang  harus diperhatikan dari
penerapan  hukum  itu,  seperti:  apakah  sudah  dirasakan  adil  oleh  masyarakat,  apakah  sejalan dengan  moralitas masyarakat, dan seterusnya (Siti Fatimah, 2005:181).
Hukum paling sedikit berfungsi untuk mencapai  dua target utama : ketertiban  umum dan (yang pada gilirannya menciptakan keadaan yang kondusif untuk mencapai) keadilan. Ketertiban umum  adalah  suatu  keadaan    yang  menyangkut  penyelenggaraan  kehidupan  manusia  sebagai kehidupan  bersama.  Keadaan  tertib  umum  menyiratkan  suatu  keteraturan  yang  diterima  secara umum  sebagai  suatu  kepantasan  minimal  yang  diperlukan,  supaya  kehidupan  bersama  tidak berubah  menjadi  anarki.  Keadilan  tampaknya  secara  empiris  merupakan    persoalan  nomor  dua setelah ketertiban (Budiono Kusumohamidjojo, 2004:166-167).
Pendapat  yang berbeda diajukan oleh Darji Darmodiharjo dan Sidarta (Darji Darmodiharjo dan Sidarta, 2004:155), bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.
Menurut  Budiono  Kusumohamidjojo  (Budiono  Kusumohamidjojo,  2004:171)  yang meneruskan  alur  pemikiran  Apeldoorn,  bahwa  keadilan  niscaya  juga  mengimplikasikan  tertib hukum.  Konsekuensi  lebih  jauh  adalah:  jika  ketertiban  umum  harus  merupakan  tertib  hukum, ketertiban umum itu haruslah  merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi, keadilan  adalah substansi dari tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan  jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk menegakkan keadilan.
Dalam kacamata kaum positivis,  keadilan memang merupakan tujuan hukum. Hanya saja mereka  pun  menyadari  sepenuhnya  bahwa  relativitas  dari  keadilan  ini  seringkali  mengaburkan unsur  lain  yang  juga  penting,  yakni  unsur  kepastian  hukum  (Darji  Darmodiharjo  dan  Sidharta, 2004:158-159).
Pendapat  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  Budiono  Kusumohamidjojo  (Budiono Kusumohamidjojo, 2004 : 196) yang mengikuti pendapat Zippelius, bahwa   rasa keadilan adalah senantiasa  relatif  sifatnya.  Artinya,  rasa  keadilan  itu  punya  keterkaitan  spatial  dan  temporal, sehingga tidak  bisa dilepaskan dari keterlibatan pribadi dari sang subjek hukum yang pasti hadir dalam konteks yang spatial dan temporal.
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  bahwa  pandangan  perspektif  normatif  berhubungan  dengan keyakinan  rakyat  akan  adanya  keadilan  dan  moral  yang  termuat  dalam  hukum,  kendati  hal  itu bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Maka apabila   hukum dirasakan adil, rakyat akan
sukarela  mematuhinya,    kendatipun  harus  mengorbankan  kepentingannya  (Satjipto  Rahardjo, 2002:189).
Undang Undang No. 19 Tahun 2002 sebenarnya merupakan hukum yang diadopsi dari luar yurisdiksi  hukum  Indonesia,  sebab  dalam  Undang  Undang  tersebut  secara  sadar  telah dimasukkan  konvensi-konvensi  internasional  yang  berkenaan  dengan  hak  cipta.  Selain  itu  juga keikutsertaan  Indonesia  dalam World  Trade  Orgnization (WTO)  yang  tercakup    di  dalamnya TRIP’s ( Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights , including counterfeit goods ) dan menjadi  anggota World  Intellectual  Property  Rights Organization (WIPO),    maka  sebenarnya norma-norma  hukum  dari  luar  tersebut  diberlakukan  di  Indonesia.  Padahal  menurut  budaya hukum Indonesia suatu hak milik mengandung suatu nilai-nilai  kebersamaan sebagaimana pola masyarakat  pada  negara  agraris,  kemudian  dimasukkan  nilai-nilai  budaya  dari  luar  sehingga menjadi individualis yang  bersifat komersial.
Budaya  hukum  merupakan  semacam  kekuatan  yang  menggerakkan  bekerjanya  hukum. Kendati  bangsa-bangsa  menggunakan  hukum  yang  sama,  tetapi  perbedaan  budaya  hukum  dari bangsa-bangsa itu akan menentukan bagaimana dalam kenyataannya hukum itu bekerja (Satjipto Rahardjo, 2004:77).
Menurut  Adi  Sulistiyono  (Adi  Sulistiyono,  2002:7)  yang  sependapat  dengan    Satjipto Rahardjo dan Soetandyo Wignyosoebroto, bahwa keberhasilan penerapan sebuah aturan hukum di luar negeri tidak menjadi jaminan aturan tersebut bisa diterapkan di Indonesia. Adopsi aturan hukum dari mancanegara harus memperhatikan struktur sosial dan budaya masyarakat di negara itu.  Karena  selain  mengatur masyarakat, hukumpun  mempunyai  struktur sosialnya  sendiri.  Jika tidak  memperhatikan  hal  tersebut,    penerapan  aturan  hasil  adopsi  tersebut  tidak  akan  berhasil dilaksanakan bahkan bisa  menimbulkan akibat yang tidak diharapkan.
Hukum mempunyai tujuan untuk melindungi dan mengatur warga negaranya. Oleh karena adanya  tingkatan  sosial  yang  berbeda  dalam  masyarakat,  sehingga  dapat  dimaklumi  jika masyarakat  memberikan  arti  hukum  bermacam-macam.  Menurut  Soerjono  Soekanto  (Soerjono Soekanto, 1986:44), arti hukum yang diberikan  oleh masyarakat  adalah :
1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan);
2. Hukum sebagai disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan;
3. Hukum dalam arti kaedah atau norma;
4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positip tertulis;
5. Hukum dalam arti keputusan pejabat;
6. Hukum dalam arti petugas;
7. Hukum dalam arti proses pemerintahan;
8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur atau ajeg;  dan
9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai.
Menyimak beberapa arti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di atas,  maka dapat disimpulkan  bahwa  ketentuan    perlindungan  hukum  mengenai  hak  cipta,  yang  diatur  dalam Undang  Undang  No.  19  Tahun  2002  ini  sebagai  hukum  dalam  arti    tata  hukum    atau  hukum positip yang tertulis.
Hukum  merupakan  institusi  sosial  yang  tujuannya  adalah    untuk  menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Sebagai suatu institusi sosial, maka penyelenggaraan yang demikian itu berkaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya (Satjipto Rahardjo, 1982:153).
L.Fuller  tersebut  apabila  dipakai    untuk  mengkaji  pelaksanaan  atau  berlakunya  Undang Undang  No.  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta,  nampaknya  yang  paling  penting  bahwa peraturan-peraturan  yang  telah  dibuat  itu  harus  diumumkan.    Pada  Undang  Undang  No.  19 Tahun  2002  tidak  sekedar  telah  diumumkan,  tetapi  secara  yuridis  telah  disahkan  dan diundangkan. Sehingga menurut  asas fiksi hukum dimana setelah diundangkan, maka  dianggap semua  anggota  masyarakat  telah  mengetahui  semua  isi  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Oleh  karena  hanya  bersifat  anggapan,  maka  diundangkannya  Undang  Undang  Hak Cipta belum dapat memberikan pengetahuan sepenuhnya tentang adanya peraturan tersebut.
Diundangkannya  suatu  peraturan  dan  masyarakat  mengetahuinya  baru  merupakan anggapan  atau  fiksi  hukum  saja,  sehingga  perlu  dilakukannya  tindakan  penyuluhan  hukum. Dalam  penyuluhan  hukum  ini  idealnya  dilakukan  penjajagan  lebih  dahulu,  berupa  penerangan sehingga diketahui pada tingkatan apa pengetahuan masyarakat tersebut.  Penyuluhan hukum ini penting  sekali,  karena  masalah  pengetahuan  terhadap  Undang  Undang  No.  19  Tahun  2002 tersebut akan turut menentukan adanya kepatuhan hukum masyarakat.
Menurut  Satjipto  Rahardjo  (Satjipto  Rahardjo,  2002:194),  bahwa  undang-undang  tidak secara  langsung  berpengaruh  terhadap  perilaku    kecuali  apabila  undang-undang  tersebut
disampaikan    dengan  baik  kepada  masyarakat,  sehingga  masyarakat  mengetahui  isinya. Diperlukan  adanya  komunikasi  hukum  atau  tingkat  penyebaran  isi  undang-undang  merupakan variabel yang menjembatani antara peraturan hukum dan perilaku orang.
Penyuluhan  hukum  merupakan  langkah  selanjutnya  dari  kegiatan  penerangan  hukum tujuannya  adalah  agar  warga  masyarakat    memahami  pokok-pokok  bidang-bidang  tatahukum tertentu.  Dengan  demikian,    sebelum  dilakukan  penyuluhan  hukum  terlebih  dahulu  harus diadakan  penelitian  awal  untuk  mengidentifikasikan    masalah-masalah  hukum  yang  dihadapi golongan  masyarakat  yang  bersangkutan  (Soerjono  Soekanto,  Chalimah  Suyanto  dan  Hartono Widodo, 1988:71).
Penyuluhan  hukum  ditujukan    pada  kolektiva.  Tujuannya  adalah  meningkatkan  taraf kesadaran  hukum  dan  ketaatan  hukum  kolektiva  tersebut.  Oleh  karena  itu,  berbeda  dengan penerangan  hukum,  penyuluhan    hukum  bertujuan  agar  warga  masyarakat    memahami  aturan- aturan  hukum  yang  berlaku  (Soerjono  Soekanto,  Chalimah  Suyanto  dan  Hartono  Widodo (1988:73).
Adanya  tahap  komunikasi    ini  diharapkan  evektifitasnya    yang  dapat  dilakukan    berbagai macam  jalan.  Pertama-tama,  hal  ini  tergantung  pada  taraf  kejelasan  peraturan  perundang- undangan.  Yang  menjadi  ukuran  adalah  taraf  kejelasan  bagi  warga  masyarakat  terhadap  siapa peraturan  perundang-undangan  tersebut  tertuju,  dan  juga  bagi  para  penegak  hukum.  Semakin spesifik suatu peraturan perundang-undangan semakin besar kemungkinannya, bahwa efek yang dikehendaki akan tercapai disamping itu perlu diperhitungan besar kecilnya atau luas sempitnya sasaran,  yaitu  kalangan-kalangan  tertentu  dalam  masyarakat  (Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa Abdullah, 1982:61-62).
Setelah  suatu  peraturan  diundangkan  dan  masyarakat  memahami    peraturan  perundang- undangan  tersebut,  maka  perlu  dipertanyakan  apakah    hukum  itu  benar-benar  berlaku    atau dilaksanakan di  masyarakat. Hal ini disebabkan suatu hukum dalam hal ini Undang Undang No. 19 Tahun 2002  dibuat untuk dilaksanakan, sebagaimana pendapat  Paul Scholten bahwa apabila suatu  hukum  dibuat  ternyata  tidak  dilaksanakan  maka  sudah  berhenti  sebagai  hukum.  Suatu hukum  yang  berlaku  di  masyarkat  idealnya  memang  harus  dilaksanakan  dan  dipatuhi  oleh masyarakatnya.

## 2. Kesadaran  dan  Kepatuhan   Hukum
Selain  konsep  kepatuhan  masyarkat    terhadap  hukum,  juga  dikenal  konsep  kesadaran hukum.  Konsep  kesadaran  hukum  ini    timbul,  karena  adanya  jurang  antara  asumsi-asumsi tentang  legitimasi  hukum  dan  kenyataan  kepatuhan  terhadap  hukum  (Soerjono  Soekanto  dan Mustafa Abdullah, 1982:222).
Kesadaran  hukum  mempunyai  posisi  antara    legitimasi  hukum  dengan  kenyataan kepatuhan  atau  dilaksanakannya  hukum  tersebut.  Hukum  sebagai  kaedah    mempunyai  tujuan agar  kehidupan  tiap-tiap  individu  dalam  masyarakat  saling  terjaga  kepentingannya,  sesuai dengan  hak  dan  kewajiban  yang  dimilikinya.  Apabila  telah  timbul  kesadaran  hukum,  untuk saling  menjaga  dan  melaksanakan    hak  dan  kewajiban  sebagaimana  telah  diatur  oleh  hukum, maka  sebenarnya  tidak  ada  lagi  kesenjangan  hukum    antara  hukum  yang  berlaku  dengan kehidupan masyarakatnya. Pada situasi ini telah timbul kesadaran hukum.
Kepatuhan  sendiri  bukan  akibat  langsung  dari  hukum  itu  sendiri,  akan  tetapi  merupakan akibat  dari  taraf  kesadaran  hukum  tertentu.  Jadi  didalam  proses  hukum  ada  faktor  kepatuhan hukum,  kesadaran  hukum  dan  perilaku  manusia  (Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa  Abdullah, 1982:228).
Petunjuk yang relatif konkrit tentang adanya  kesadaran hukum masyarakat adalah dengan mengetahui  indikator-indikator  taraf  kesadaran  hukum.  Adapun  indikator-indikator  kesadaran hukum dapat diketahui apabila dilakukan penelitian secara sosiologis tentang pelaksanaan suatu hukum,  dalam  hal  ini  adalah  Undang  Undang  No.19  Tahun  2002.  Menurut  Soerjono  Soekanto dan  Mustafa  Abdullah  (Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa  Abdullah  1982  :  228-229),  indikator- indikator kesadaran hukum tersebut adalah :
a. Pengetahuan Hukum .
Seseorang    mengetahui    bahwa  perilaku-perilaku    tertentu  diatur  oleh  hukum.  Tentu  saja hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis, yang menyangkut  pengetahuan tentang perilaku  yang  dilarang  dan  diperbolehkan  oleh  hukum.  Termasuk  di  dalamnya  adalah pengetahuan atas perilaku yang diperbolehkan dan dilarang beserta  sanksi hukumnya.

## b. Pemahaman Hukum.
Seorang warga  masyarakat tidak sekedar   mempunyai pengetahuan, tetapi  juga pemahaman mengenai  aturan-aturan  tertentu    terutama  dari  segi  isinya.  Pengetahuan  hukum  dan
pemahaman  hukum  secara  teoritis  bukan  merupakan  dua  indikator  yang  saling  bergantung. Apabila  seseorang  berperilaku  tertentu, tidak  menyadari  apakah  perilakunya  tersebut  sesuai atau bertentangan dengan hukum. Selain itu ada orang yang secara sadar bahwa suatu kaedah hukum  yang  mengatur  perilaku  tertentu,  tetapi  tidak  mengetahui  isi  hukum  tersebut  atau hanya mengetahui sedikit saja tentang isi hukum tersebut.
c. Sikap Hukum
Seseorang  mempunyai  kecenderungan    untuk  mengadakan  penilaian  tertentu  terhadap hukum.
d. Perilaku Hukum .
Tindakan atau perilaku  seseorang  terhadap  hukum  yang  berlaku, apakah telah sesuai   atau justru menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  indikator-indikator  di  atas  maka  akan  dapat  dinilai  mengenai  kepatuhan hukum.  Namun  demikian  antara  pengetahuan  hukum  dan  pemahaman  hukum  secara  teoritis bukan  merupakan    dua  indikator  yang  saling    bergantung.    Artinya  apabila  seseorang  dapat berperilaku tertentu atau mempunyai ide tertentu mengenai perilaku tersebut, kemungkinan tidak menyadari    bahwa  perilaku  tersebut  sesuai  atau  tidak  sesuai  dengan  norma  hukum  tertentu. Selain  itu  juga  dimungkinkan  ada  orang  yang  secara  sadar,  bahwa  suatu  norma  hukum  yang mengatur  perilaku  tertentu,  akan  tetapi    tidak  mengetahui  isi  hukumnya,    atau  hanya  sekedar mengetahui  sedikit tentang isi hukumnya.
Keempat indikator di atas sekaligus  menunjuk pada tingkatan-tingkatan kesadaran  hukum tertentu  didalam  perwujudannya.  Apabila  seseorang  hanya    mengetahui  hukum,  maka  tingkat kesadaran  hukumnya  masih  rendah;  kalau  dia  sudah  berperilaku  sesuai  dengan  hukum,  maka kesadaran hukumnya tinggi (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980:329).
Tinggi  rendahnya  tingkat  kesadaran  hukum  tersebut  dapat  dilihat  dari  derajat  kepatuhan hukum  dalam  pola  perilaku  manusia    terhadap  hukum  yang  berlaku.  Apabila  hukum  ditaati, maka  hal  itu  merupakan    petunjuk    bahwa  hukum  itu  telah  berlaku  secara  efektip  dalam mencapai  tujuannya.  Menurut  Satjipto  Rahardjo  (Satjipto  Rahardjo,  2002:189),  bahwa  dalam pembicaraan    mengenai  kepatuhan    hukum,  maka  peraturan  tidak  dapat  dilihat  sebagai  satu- satunya faktor, melainkan juga ditentukan oleh bagaimana sikap masyarakat menanggapi hukum yang ditujukan kepadanya itu.
Sementara fihak  menganggap, bahwa kepatuhan hukum terutama disebabkan karena rasa takut  pada  sanksi  yang  negatif,  karena  ingin  memelihara  hubungan  baik  dengan  rekan-rekan sekelompok atau pimpinan, karena kepentingannya terlindungi,  karena cocok dengan  nilai-nilai yang dianutnya (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982:213).
Pelaksanaan Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta khususnya mengenai pelaksanaan  hak  mengumumkan ciptaan  lagu  campursari,  sebenarnya  berhubungan erat dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan  oleh pihak-pihak yang mengumumkan suatu hak cipta,  yaitu  penyelenggara  pertunjukan.  Pihak  yang  mengumumkan  mempunyai  kewajiban meminta  ijin  dari  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  untuk    mengumumkannya,  tentu  saja pemberian  ijin  ini  mempunyai  konsekuensi  untuk  memberikan  pembayaran  royalty  kepada pencipta atau pemegang hak cipta.
Dalam pelaksanaan Undang Undang Hak Cipta, masyarakat menjadi obyek dari berlakunya peraturan  tersebut.  Kepatuhan  masyarakat    dalam  pelaksanaan  Undang  Undang  selalu berhadapan    dengan  hak  dari  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  sehingga    tidak  akan  berjalan secara  sepontan,  hal  ini  disebabkan  kondisi  masyarakat  yang  heterogen  dengan  berbagai  latar belakang  dan  kepentingan  yang  berbeda  pula.    Dengan  demikian    Undang  Undang  Hak  Cipta bukan  merupakan  satu-satunya  faktor  yang  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  Undang Undang,  melainkan  juga    ditentukan  bagaimana  sikap  masyarakat    yang  menjadi  obyek  atau sasarannya.
Masalah pengetahuan masyarakat  mengenai adanya peraturan yang merupakan faktor yang perlu diperhatikan pada waktu kita  membicarkan kepatuhan masyarakat  terhadap hukum. Dari pembacaan  terhadap  penelitian  mengenai  hubungan  antara  pengetahuan  hukum  dan  kepatuhan atau  perilaku  tidak  dapat  dipastikan,  bahwa  hubungan  itu  bersifat  kausal.    Pada  umumnya masyarakat  memiliki  pengetahuan  yang  rendah  mengenai  isi  peraturan,  sehingga  kepatuhan terhadap  hukum  berjalan  berdampingan  dengan  pengetahuan  yang  rendah  mengenai  hukum. Dengan demikian, maka  hukum dan pengetahuan mengenai hukum tidak dapat ditunjuk sebagai faktor absolut dalam wacana kepatuhan hukum (Satjipto Rahardjo, 2002:193).
Apabila  memperhatikan  pendapat  Satjipto  Rahardjo  tersebut  di  atas,  maka  dalam pelaksanaan Undang Undang hak cipta tentu akan mengalami hambatan-hambatan atau tekanan-
tekanan, baik hambatan itu yang datang karena  tidak adanya  pengetahuan hukum, tidak adanya kepatuhaan hukum dan bahkan kurangnya peranan aparat penegak hukum.
Selain  itu  oleh  karena  Undang  Undang  No.  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta  termasuk hukum  modern,  sesuai  dengan  ciri-ciri  yang  dikemukakan  oleh  Roberto  Mangabeira  Unger (Satjipto  Rahardjo,  2002:43),  maka  yang  menonjol  adalah  sifat  birokratisnya.  Menurut Chambliss  dan  Robert  B.Seidman  (Satjipto  Rahardjo,  tanpa  tahun:45)  pola  penegakan  hukum birokratis  ini  merupakan  jawaban  masyarakat  modern    terhadap  tantangan  untuk  mengambil keputusan-keputusan  dengan  tingkat  rasional  maksimal.  Melaluhi  cara-cara  birokratis  ini  ingin dicapai  efisiensi  yang otomatis, sehingga pembuatan keputusan-keputusan  benar-benar  berjalan secara lancar dan sekedar merupakan kegiatan rutin.
Bentuk  konkrit  dari  adanya  hukum  yang  bersifat  birokratis  tersebut,  yaitu  berupa  adanya struktur atau kelembagaan yang dibentuk oleh Undang Undang Hak Cipta, yang fungsinya untuk memberikan  pelayanan  berkenaan  dengan  kepentingan  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta. Keberadaan  Undang Undang Hak Cipta merupakan salah satu norma atau tatanan yang berlaku dalam  masyarakat,  sehingga  untuk  dapat  mengetahui  efektifitas  berlakunya  undang-undang tersebut selalu mengarah kepada struktur kelembagaan serta hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan tersebut. Menurut Chambliss dan Siedman kenyataannya tidak demikian, karena dalam  masyarakat  itu  sendiri  terdapat  beberapa  tatanan  yang  dapat  menekan  berlakunya peraturan perundang-undangan.
Menurut  Satjipto  Rahardjo  yang  meneruskan  alur  pemikiran  Chambliss  dan  Siedman (Satjipto Rahardjo, 1982:22-23), bahwa kekuatan sosial tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai  sasaran  yang  diatur  oleh  hukum,  melainkan  juga  terhadap  lembaga-lembaga  hukum. Sehingga perilaku masyarakat terhadap berlakunya Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak  Cipta  tidak  hanya  terbatas  pada  selalu  sesuai  dengan  undang-undang  tersebut,  tetapi perilakunya juga ditentukan oleh kekuatan-kekuatan sosial lainnya.

## PENUTUP
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002  tentang Hak Cipta sudah menjadi hukum positip, sehingga  harus  dilaksanakan.  Namun  demikian  dalam  pelaksanaannya    atau  bekerjanya  suatu peraturan  perundang-undangan  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal,  yaitu  pengetahuan  hukum,
pemahaman  hukum,  sikap  hukum,  dan  perilaku  hukum.  Kenyataan  bahwa    Undang  Undang Nomor  19  Tahun  2002,  yang  sebenarnya  norma  tersebut  berasal  dari  luar    budaya  hukum Indonesia  sehingga  akan  mengalami  tekanan-tekanan  dari  masyarakat  yang  berupa  sikap  tidak mentaati peraturan perundangan tersebut.
Supaya  Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  2002    dapat  ditaati  maka  diperlukan  adanya perubahan  sikap    hukum,  bahwa  hak  cipta  merupakan  kebutuhan  dan  mempunyai  nilai kepentingan untuk masyarakat.
----------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Budi  Agus  Riswandi  &  M.Syamsudin,2004, Hak  Kekayaan  Intelektual  Dan  Budaya  Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Pers.
Darji  Darmodiharjo  dan  Sidarta,  2004, Pokok  Pokok  Filsafat  Hukum,  Apa  Dan  Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Fatimah, Siti, 2005,. Manfaat Filsafat  Di Dalam Kajian Ilmu Hukum (Sebuah Refleksi Historis).
Yogyakarta:  Jurnal  Berkala  Fakultas  Hukum  UGM,  MIMBAR  HUKUM,  No 50/VI/2005. ISSN 0852-100X
Kusumohamidjojo,  Budiono,2004, Filsafat  Hukum  Problematic  Ketertiban  Yang    Adil, Yogyakarta: Kanisius.
Rahardjo,    Satjipto,  Dimyati  dan  Khudzaifah,2004, Ilmu  Hukum,  Pencarian  Pembebasan  Dan Pencerahan . Surakarta: Muhamadiyah University Press,.
________, Satjipto ,2002, Ilmu Hukum , Bandung: Alumni.
Soekanto,  Soerjono  dan  Mustafa  Abdullah,  1982, Sosiologi  Hukum  Dalam  Masyarakat  Adat . Jakarta: Rajawali.
________Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta UI Press.
________Soerjono,  Chalimah  Suyanto  dan  Hartono  Widodo,  1988, Pendekatan  Sosiologis Terhadap Hukum. Jakarta: Bina Aksara.
Sulistiyono,  Adi,2002, Mitos  Penegakan  Hukum  di  Bidang  HAKI .  Surakarta:  Fakultas  Hukum UNS, 28 September.
_________,  2006, Membangun  Paradigma  Non-Litigasi  di  Indonesia .  Surakarta:  P3HAKI- LPKWU UNS, 1-2 Juli.