## UPAYA PENDEKATAN POLA DIVERSI DI RANAH HUKUM PIDANA ADAT BAGI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi di Kecamatan Kluet Tengah  Aceh Selatan)

## Raihan Putry & Amrullah
Raihan Putry & Amrullah adalah Dosen Fakultas Tarbiyah  dan Keguruan UIN Ar-Raniry
Raihan.putry@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Keadilan Restoratif merupakan suatu proses  diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat  segala  sesuatunya  menjadi  lebih  baik  dengan  melibatkan  korban,  anak,  dan  masyarakat dalam  mencari  solusi  untuk  memperbaiki,  rekonsiliasi,  dan  menenteramkan  hati  yang  tidak berdasarkan  pembalasan.  Diversi  sendiri  mengandung  arti  yaitu  pengalihan  penyelesaian  perkara anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana.  Diversi  adalah  suatu keharusan  menurut  UU. No  11  tahun 2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak.  Kluet  Tengah merupakan  salah  satu  kecamatan  di  Aceh  selatan  yang  melaksanakan  hukum  pidana  adat  sendiri yakni  yang  tertuang  dalam    Qanun  Musyawarah  Adat  Kecamatan  Kluet  Tengah.  Tujuan  studi  ini penulis lakukan  untuk mengetahui bagaimana semangat diversi diupayakan oleh tokoh adat terhadap anak yang  berkonflik  dengan  hukum  pidana  adat  di  Kluet  Tengah.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian Sosiologi Hukum.
Kata Kunci : Diversi kasus Anak & Pidana Adat Kluet Tengah

## A. Pendahuluan
Kecamatan  Kluet  Tengah    (Menggamat)  merupakan  satu  kesatuan  wilayah  adat  yang terdiri  dari  1  (satu)  kemukiman,  13  (tiga  belas)  Gampong  atau  Gampong  dengan  Luas wilayah  19.600  ha  dengan  jumlah  6.744.    Kecamatan  ini  terletak  memanjang  mengikuti sungai Menggamat dan Sungai Krueng Kluet ( Lawe Melang ).
Secara  administratif,  Kecamatan  Kluet  Tengah  merupakan  salah  satu  Kecamatan  di Kebupaten Aceh Selatan. Secara geografis, Kecamatan ini berada pada 97' 16" 00 - 97' 24" 30 Bujur  Timur  dan  03'  08"  45  -03'  20"  40  Lintang  Utara  dengan  kondisi  alamnya  berbukit- bukit  yang  didominasi  oleh  lereng-lereng  yang  terjal.  Wilayah  Kecamatan  Kluet  Tengah 68,7% masih merupakan hutan belantara.
Secara umum, Kluet merupakan salah satu suku yang ada di Provinsi Aceh, yang mendiami  kawasan  pada  bagian  pedalaman  Krueng  Kluet  beserta  anak  sungai  Krueng Kluet  yaitu  Krueng  Meungkap,  Krueng  Simpali  dan  Krueng  Menggamat.  Menurut Bukhari, kawasan pemukiman suku Kluet yang berada di pedalaman membawa pengaruh terhadap  arus  transportasi  yang  menghubungkan  Kota  Banda  Aceh  ke  Medan.  Lokasi tersebut berjarak ± 50 Km ke kota Tapak Tuan, dan ± 500 Km ke Banda Aceh.

## Upaya Pendekatan Pola Diversi di Ranah Hukum Pidana Adat bagi Anak Berkonflik dengan Hukum
Selanjutnya,  Khusus  di  Kabupaten  Aceh  Selatan  Provinsi  Aceh  di  beberapa kecamatan sudah mulai mengqanunkan hukum pidana adat menjadi aturan yang tertulis dalam  pelaksanaan  adat  tersebut.  Hal  ini  telihat  dari  salah  satu  qanun  kecamatan  Kuala Ba’u  terutama  pada  konsideran  Mengingat  Qanun  kecamatan  (Qanun  Kuala  Ba’u;  2012) yang  bahwa  merujuk  pada  keberadaan  berbagai  dasar  hukum  untuk  kembali menghidupkan  hukum  adat  yang  sudah  berkembang  selama  berabad-abad  yang  lalu seperti UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi NAD dll.
Selanjutnya  di  Kecamatan  Kluet  Tengah  sendiri  memiliki  sebuah  qanun  yaitu Qanun  Musyawarah  Adat  Kecamatan  Kluet  Tengah  Kabupaten  Aceh  Selatan.  Sistem hukum  adat  ini  begitu  kental  dalam  keseharian  masyarakatnya.  Secara  legalitas    hal  ini mulai  di  terasa  setelah  di  sahkannya    sebuah    buku  yang  selanjutnya  di  sebut  sebagai qanun  adat  ini  berisi  Hasil  Musyarah  Adat  Kecamatan  kluet  Tengah  Kabupaten  Aceh selatan.  (Qanun  Kluet  Tengah  :  2012)    Qanun  ini  ditandatangani  oleh  13  Keuchik  pada tahun 1999 dan telah direvisi pada tahun 2012.
Dalam qanun tersebut, dinyatakan bahwa pembentukan dan pemberlakuan hukum adat  di  Kecamatan  Kluet  Tengah  sebagai  realisasi  atas  keistimewaan  Provinsi  Aceh, dimana diberikan keleluasaan dalam mengatur dan mengurus masyarakat, khususnya di Kecamatan  Kluet  Tengah  sebagai  bagian  dari  wilayah  Aceh  yang  notabene  diberi keistimewaan  tersebut.  Dalam  hal  ini,  manifestasi  atau  perwujudan  dari  bentuk keistimewaan  tersebut  adalah  dalam  hal  aturan  adat,  dengan  tidak  mengenyampingkan hukum agama, yaitu hukum Islam.
Substansi  yang  tertuang  di  dalam  qanun  adat  Menggamat  ini  yakni  dimulai  dari hukum-hukum  yang  berkenaan  dengan  kekeluargaan,  bahkan  hukum  yang  berkaitan dengan  tindakan  kriminal.  Secara  umum,  anatomi  qanun  adat  Kecamatan  Kluet  Tengah dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian hukum, yaitu hukum keluarga adat, hukum pidana adat, dan hukum perlindungan lingkungan hidup. Khusus dalam masalah hukum pidana, rumusan aturannya lebih banyak.
Terdapat  4  (empat)  aturan  pidana  adat  yaitu: Pertama ,  masalah “Malu  Rajo” yaitu  suatu kejadian adat yang merupakan suatu kesalahan di mata adat yang menyebabkan pimpinan adat turut merasa malu.
Kedua “ Gempar Malu ”, yaitu suatu kejadian adat yang merupakan suatu kesalahan di mata adat yang menyebabkan kegemparan/sangat memalukan semua masyarakat serta menggemparkan isi kampung setempat.
Ketiga ,  yaitu  aturan  hukum  pidana  dalam  masalah  perkelahian.  Meski  aturan perkelahian ini menjadi bagian dari hukum pidana, namun dalam masyarakat hukum adat di Kecamatan Kluet Tengah memandang perlu mengaturnya.

## Raihan Putry & Amrullah
Keempat , yaitu aturan hukum pidana adat tentang sumbang atau dalam istilah fikih dapat  dinamakan  dengan ikhtilath .  Dalam  nuku  “Musyawarah  Adat  Kecamatan  Kluet Tengah”, kata “ sumbang ” diartikan sebagai suatu kesalahan dalam pergaulan atau sistem bergaul  sehari-hari  antara  lelaki  dan  perempuan  menurut  pandangan  adat  dan hukum/syari’at. (Qanun Kluet Tengah : 2012).
Selanjutnya,  dalam  pembahasan  mengenai hukum  perlindungan  lingkungan  hidup yaitu  hutan  dan  sungai.  Juga  tertera  sanksi  tegas  terhadap  para  pelaku  yang  melanggar atauran  adat.  Semua  pelanggaran  dihukum  dengan  denda.  Kebanyakan  adalah  denda dalam  bentuk  binatang  kambing  dengan  syarat  lengkap  dan  kambingnya  sudah  sampai umur.

## B. Pembahasan
1. Pengarus  Utamaan  Diversi  dalam  Penanganan  Kasus  Anak  Saat    Berkonflik dengan Hukum
Secara  historis,  penerapan  diversi  merupakan  suatu  upaya  yang  digagas  oleh United Nations  Standard  Minimum  Rules  for  the  administrator  of  Juvenile  (The  Beijing  Rules  ) untuk menghindarkan anak dari efek negatif proses peradilan pidana yaitu dengan memberikan kewenangan  kepada  apparat  penegak  hukum  mengambil  tindakan  kebijakan  dalam menangani  atau  menyelesaikan  masalah  pelanggar  anak  dengan  tidak  mengambil  jalan formal,  anatara  lain  menghentikan  atau  tidak  meneruskan  atau  melepaskan  dari  proses pengadilan  atau  mengembalikannya  atau  menyerahkan  kepada  masyarakat  dan  bentuk- bentuk pelayana social lainnya. 1
Menurut  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  No.  11  tahun  2012,  Diversi  adalah pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:
1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Selanjutnya  dalam  Pasal  1  poin  6,  PP  No.  65  TAHUN  2015  Tentang  Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
1 Wiyono.R, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika ,2016. Hlm. 46

## Upaya Pendekatan Pola Diversi di Ranah Hukum Pidana Adat bagi Anak Berkonflik dengan Hukum
Dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPA, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang  dapat  dilakukan  diversi  pada  tahap  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan sidang di Pengadilan  negeri adalah apabila si anak tersebut melakukan perkara pidana yang :
1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun ; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 2
Dengan demikian, perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversi adalah perkara anak yang tindak pidananya dilakukan :
1. Diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun, atau
2. Merupakan pengulangan tindak pidana. 3
Sesuai dengan PP No. 65 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan  Anak  Yang  Belum  Berumur  12  (Dua  Belas)  Tahun,  maka  upaya  diversi merupakan upaya yang wajib ditempuh oleh setiap level dalam proses  system peradilan pidana  mulai  dari  tingkat  penyidikan  oleh  kepolisian,  penuntutan  oleh  pihak  kejaksaan sampai  pada  tingkat  pengadilan  oleh  hakim  yang  di  tujuk.  Artinya  pengarusutamaan upaya  diversi  merupakan  suatu  keharusan,  namun  kalau  upaya  diversi  dengan musyarawarh tetap tidak terwujud maka proses peradilan pidana yang pro pada hak anak tetap harus dilakukan yakni dengan merujuk pada UU. No. 11 tahun 2012.

## 2. Anak Berkonflik dengan Hukum adat dalam Pelaksanaan Qanun Kluet Tengah
Dalam  pembukaan  Simposium  Nasional  bertema  Revitalisasi  Hukum  Pidana  Adat dan Kriminologi Kontemporer Romli Atmasasmita, mengatakan, KUHP yang ada saat ini diadopsi  dari  hukum  peninggalan  barat,  sehingga  pembaharuan  menjadi  mutlak dibutuhkan. "Dengan hukum adat masyarakat cenderung aman dan tertib. Penerapannya berbarengan  dengan  hukum  nasional  menjadi  layak  dilakukan.  Bersyukur  pemerintah mulai melihat hukum sebagai alat pemulih keadaan, bukan untuk menghukum. Perlu ada sistem  peradilan adat  di  setiap daerah. Keberadaannya  juga akan  memangkas  biaya  dan waktu yang banyak terbuang dalam proses peradilan negara.
Dengan demikian, Romli menilai, sudah saatnya hukum pidana yang berlaku saat ini yang  berpedoman  pada  peninggalan  barat,  diubah  menjadi  hukum  yang  lebih  nasional, dengan tiang penyangga utamanya adalah hukum adat. "Saat ini RUU KUHP baru sudah dibahas DPR.
Dalam praktiknya di beberapa tempat, Romli melihat penerapan hukum pidana adat tidak  menuai  dukungan  penuh  dari  negara.  Masuknya  negara  dalam  persoalan  yang
2 Pasal 7 ayat 2 UU No. 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak.
3 Ibid, Wiyono.R, Sistem Peradilan ………………….. Hlm. 51

## Raihan Putry & Amrullah
seharusnya  bisa  diselesaikan  secara  adat  membuat  posisi  hukum  adat  kian  melemah. Sudah  sepantasnya,  sesuatu  yang  diawali  dengan  peradilan  adat,  diproses  hingga  akhir secara adat pula. "Nantinya, jika telah jatuh hukuman secara adat, penegak hukum tidak boleh lagi masuk ke kasus itu. Artinya keputusan hukum adat itu telah final. Dan ingat, tujuan dasar hukum adat itu terciptanya perdamaian dan wisdom. 4
Selanjutnya,  Nyoman  Syarikat  Putra  Jaya  juga  menyampaikan,  jika  memang  sistem peradilan  adat  kemudian  akan  diterapkan  penuh  di  Indonesia,  Nyoman  menegaskan prinsip  yang  harus  dijalankan.  Salah  satunya,  hukum  pidana  adat  tidak  boleh menjatuhkan  hukuman  pengurungan  terhadap  orang  yang  berkasus  dan  dinyatakan bersalah.  Sebab,  untuk  hukuman  mengurung  atau  memenjarakan,  menjadi  bagian  dari peradilan negara. 5
Dalam  perkembangan  hukum  pidana  modern  sekarang,  ranah  hukum  pidana  adat sudah  menjadi  perhatian  khusus  dari  pakar  pidana  Indonesia  sendiri,  karena  semua menyadari bahwa hokum pidana selama ini bersender dari hukum peninggalan Kolonial Belanda dulunya.  Artinya  kebutuhan  untuk  menghidupkan  kembali  hokum  pidana  adat adalah sebuah hal yang wajib.
Aceh sebagai daerah yang kental dengan hukum adat memiliki beragam basis hokum adat  yang  sebagiannya  sudah  menjadi  qanun.  Seperti  halnya  keberadaan  Qanun    adat Kluet Tengah di Aceh Selatan.
Secara  khusus,  qanun  adat  Kluet  Tengah  berlaku  juga  untuk  anak,  namun penghukumannya  dibebani  kepada  orang  tua  si  anak.  Menurut  beberapa  orang  kepala desa atau Keuchik di Kecamatan Kluet Tengah mengatakan bahwa  Qanun (hukum adat) yang  ada  di  Kluet  Tengah    juga  berlaku  bagi  anak  dibawah  17  tahun  dalam  artinnya dipertimbangkan  oleh  tetua  adat  sesuai dengan  perbuatan yang  dilakukannya  dan  tidak dibiarkan begitu saja.
Kalau  seandainya  ada  anak  dibawah  17  tahun  melanggar  hukum  adat  yang  ada  di Kluet  Tengah  para  tetua  adat  akan melakukan  peneguran/menasehati  terhadap pelaku 6 , peneguran  dilihat  dari  kesalahannya  kalau  tidak  memungkinkan  dilakukan  peneguran maka  tetua  adat  akan  melakukan  persidangan  ditingkat  gampong,  dengan  di  hadirkan sejumlah  tokoh  yang  ada  digampong  tersebut,  anggota  sidang  dalam  hal  ini  biasanya dihadiri oleh 14-15 orang para tetua adat dikampung tersebut dan dari hasil persidangan
4 https://www.harianhaluan.com/news/detail/69381/yenti-gunarsih-jabat-ketua-mahupiki/1 , diakses tanggal 30 januari 2019
5 https://www.harianhaluan.com/news/detail/69381/yenti-gunarsih-jabat-ketua-mahupiki/1 , diakses tanggal 30 januari 2019
6 Wawancara dengan Keuchik Gampong Pulo Air, Kec. Kluet Tengah, Bapak Arifni,Keuchik Sawah Bapak Minal Kasman,Keuchik Gampong Padang Bapak Amrullah tanggal 2-3 juni 2018.
Upaya Pendekatan Pola Diversi di Ranah Hukum Pidana Adat bagi Anak Berkonflik dengan Hukum
ini  akan  ditarik  kesimpulan  atas  hukuman  yang  akan  dijatuhkan  kepada  sipelanggar hukum adat.
Kalau  seandainya  anak  tersebut  dikenakan  hukuman  sesuai  hukum  adat,  biasanya tetua  adat  gampong  akan  meninjau  dulu  perbuatan  sipelaku,  kalau  memang  masalah tersebut  tidak  sanggup  diselesaikan  melalui  kekeluargaan  maka  masalah  tersebut  akan dinaikan  ketingkat  gampong,  ditingkat  gampong  akan  dilakukan  persidangan/sidang adat yang dihadirin sejumlah tokoh tetua adat yang berada di gampong tersebut.
Selanjutnya, jika hal tersebut tidak bisa diselesaikan atau diputuskan oleh tetua adat gampong tersebut maka masalah tersebut akan dinaik bandingkan ke tingkat kemukiman, sidang  ditingkat  kemukiman  dengan  memanggil  sejumlah  kepada  gampong  yang  ada dikluet tengah dan apa pun keputusan yang ada dikemukiman itulah yang akan diterima oleh sipelaku.
Hukum adat di Kluet Tengah menerapkan hukuman bagi pelanggar hukum adat bagi orang yang dewasa berbeda halnya dengan anak-anak, yang jelas hukuman anak-anak dan orang dewasa di Kluet Tengah tidak sama dengan hukuman orang dewasa atau setengah dari orang dewasa (khusus bagi laki-laki).
Sub  hukum  tentang  perlindungan  anak  dalam  hukum  adat  Kluet  Tengah  memang tidak ada dimasukan kedalam qanun memang dari dahulunya seperti itu, dikarena tetua adat mengacu kepada hasil musyawarah.
Disisi  lain  menurut  Imum  Mukim  Kec.  Kluet  Tengah,  seandainya  ada  anak  yang melakukan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  adat  bukan  si  anak  yang  mendapatkan hukuman tersebut tetapi orang tua si anak yang menanggung sanksinya. 7 Jadi kalau arah perbuatan anak itu mengarah kepada mesum pasti akan diadili oleh tetua adat tetapi ada hal yang perlu diperhatikan oleh tetua adat dalam kasus ini, apabila anak tersebut sebaya maka didamaikan saja tanpa ada sanksi diberikan dan apabila anak tersebut sudah keluar dari batas kewajaran dalam hal mesum maka dari pihak laki-laki harus memberikan denda barang berharga, seperti emas.
Namun  dalam  hal  ini  untuk  si  anak  tidak  diberikan  hukuman  tetapi  hukuman  itu diberikan kepada orang tua si anak atas keteledoran mengawasi anak tersebut, dari pihak tetua  adat  akan  memberikan  hukuman  sesuai  dengan  perbuatan  anak  tersebut  kepada orang tua anak tersebut.
Bagi  masyarakat  Kluet  tengah,  perbuatan  mesum  sudah  termasuk  kedalam  kategori gempar  malu ,  karena  sudah  masuk  kepada  ranah  perbuatan  zina.  Sedang malu  rajo ialah tingkatan  hukum-hukum  yang  telah  disepakati  secara  musyawarah  yaitu  jelas  apa
7 Wawancara dengan Imum Mukim Kec. Kluet Tengah Bapak Bintara Yakub, tanggal 5 juni 2018 di Aceh Selatan.

## Raihan Putry & Amrullah
pelanggaran dan jelas apa sanksi tertulis. Baik sumbang , malu rajo, gempar  malu (berkelahi) dan    membom paya (ngelanet) dalam  kategori  ini  anak  dibawah  umur  tidak  dikenakan sanksi terhadap pribadinya tetapi sanksi dibebankan kepada orang tua anak tersebut. 8
Mekanismenya  tetap  dengan  peradilan  dan  sesuai  dengan  putusan  peradilan  yang dibebankan kepada orang tuanya dan tidak pernah diberikan sanksi kepada anak, dalam hal ini penilaian tetua adat ini bukan merupakan perbuatan si anak melainkan perbuatan orang tua yang mana kesalahan dalam mendidik anak sehingga anak tersebut melakukan hal  yang  melanggar  hukum  adat,  dari  dahulu  setelah  terbentuknya  hukum  adat  kluet tengah tidak pernah menyalahkan anak sebagai pelaku kejahatan tetapi orang tua lah yang disalahkan karena keteledoran orang tuanya dalam mengawasi si anak tersebut atas dasar ini  lah  tetua  adat  menjatuhkan  hukuman  kepada  orang  tua  anak  tersebut  apa  pun pelanggaran yang dilakukan oleh si anak.
Kalau  anak  itu  melakukan  pelanggar  sudah  berulang  kali  maka  hukumannya  akan dilipat gandakan dari hukuman sebelumnya, kalau memang sudah melebihi 3x melakukan kesalahan hukuman tetap diberikan dan di tambah tengan pengawasan dari tetua adat dan berkerja sama dengan pihak keluarga.
Secara  umum  peneliti  melihat  bahwa,  dalam  penerapan  hukum  qanun  adat  di Kecamatan  Kluet  Tengah  Kabupaten  Aceh  Selatan  ini  untuk  kasus  sebagai  pelaku pelanggaran maka upaya mengalihkan sanksi hukuman yang seharusnya menjadi beban si anak kepada orang tua sangatlah besar dan sangat bijak. Walaupun dalam kategori hukum pidana perbuatan sianak tersebut di golongkan pada kejahatan murni yang seharusnya di hukum  dengan  pidana  penjara dan  harus  di  proses  sesuai  sistem  peradilan  pidana  yang berlaku.
Apresisasi  yang  luar  biasa  kepada  pimpinan  adat  yang  telah  menginisisikan perlindungan  hukum  dan  melakukan  pola-pola  diversi  yang  luar  biasa  terhadap  kasus- kasus pidana anak yang menjadikan hukum adat sebagai alternatif penyelesaian.

## C. Kesimpulan
Upaya  perlindungan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  pidana  adat Kluet Tengah dalam bentuk diversi tetap ditempuh oleh pimpinan adat walaupun aturan  khusus  tentang  pola  sejenis  diversi  tidak  diatur  dalam  qanun  tersebut. Untuk  kasus  anak  sebagai  pelaku  pelanggaran  maka  upaya  mengalihkan  sanksi hukuman  yang  seharusnya  menjadi  beban  si  anak  kepada  orang  tua  sangatlah
8 Wawancara dengan Imum Mukim Kec. Kluet Tengah Bapak Bintara Yakub, tanggal 5 juni 2018 di Aceh Selatan.
Upaya Pendekatan Pola Diversi di Ranah Hukum Pidana Adat bagi Anak Berkonflik dengan Hukum
besar  dan  sangat  bijak.  Pimpinan  adat  yang  telah  menginisiasikan  perlindungan hukum  dan  melakukan  pola  diversi  terhadap  kasus-kasus  pidana  bagi  anak berkonflik dengan adalah suatu kemajuan.

## Daftar Pustaka
Amrullah, Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  Pidana Adat    di  kemukiman  kuala  ba’u  kec.  kluet  utara  Kabupaten  Aceh  Selatan , Penelitian tahun 2017, UIN Ar-Raniry.
Juniart, Peran  Strategis  Peradilan  Adat  di  Aceh  dalam  Memberikan  Keadilan  Bagi Perempuan  dan  Kaum  Marjinal ,  AICIS    ke  XII,  UIN  SUNAN  ANPEL SURABAYA,
Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak , Bandung, Refika Aditama, 2008. UU No. 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012.
Qanun  Kemukiman  Kuala  Ba,U  Kecamatan  Kluet  Utara  tahun  2012  dan  Qanun Musyawarah Adat Kecamatan Kluet Tengah Kab. Aceh Selatan tahun 2012.
http://indonesiaunicef.blogspot.com/2017/08/keadilan-untuk-anak-anak-di-banda- aceh.html
ICJR, Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan http://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-
masih-ditemukan/, diakses tanggal 05 agustus 2018. Keadilan untuk Anak-Anak di Banda Aceh, http://indonesiaunicef.blogspot.com/2017/08/keadilan-untuk-anak-anak- di-banda-aceh.html, diakses tanggal 2 desember 2017
https://www.harianhaluan.com/news/detail/69381/yenti-gunarsih-jabat-ketua- mahupiki/1, diakses tanggal 30 januari 2019