## Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 1, April 2019

## PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIKLATPIM POLA BARU DAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN MO’ODELO TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

## THE EFFECT OF LEADERSHIP TRAINING PROGRAM WITH NEWEST PATTERN AND MO’ODELO LEADERSHIP ON PUBLIC SERVICES QUALITY IN GORONTALO PROVINCIAL GOVERNMENT

## Irfan Ibrahim
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo email: irfanibrgorontalo@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh implementasi kebijakan Diklatpim IV Pola Baru terhadap kualitas pelayanan publik dimediasi oleh kompetensi kepemimpinan dengan pendekatan mo’odelo sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode eksplanatory  survey.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  angket  dan  wawancara.  Analisis  data menggunakan pendekatan PLS (Partial Least Square) dengan bantuan aplikasi SmartPLS 3.1. Populasi adalah seluruh Pejabat Eselon IV yang ada di Pemerintah Provinsi Gorontalo dan ASN pada Badan Diklat Provinsi Gorontalo,  jumlah  populasi  sebanyak  520  dengan  sampel  sebanyak  84  responden.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa:  (1)  Implementasi  Kebijakan  Diklatpim  IV  Pola  Baru  tidak  berpengaruh  langsung terhadap Kualitas Pelayanan Publik; (2) Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru berpengaruh tidak langsung terhadap Kualitas Pelayanan Publik di mediasi oleh Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan Mo’odelo. Rekomendasi dari penelitian ini kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo agar melakukan program pengembangan  Kompetensi  Kepemimpinan  dengan  Pendekatan  Mo’odelo  sebagai  kearifan  lokal  kepada pejabat-pejabatnya terutama dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik,  mengingat bahwa Diklat Kepemimpinan  sendiri  tidak  secara  langsung  berpengaruh  terhadap  kualitas  pelayanan  publik.  Pengaruh tersebut baru bisa terjadi bila ditunjang dengan kearifan lokal seperti Kepemimpinan Mo’odelo .
Kata Kunci : Kebijakan Diklat, Kompetensi Kepemimpinan, dan Kualitas Pelayanan Publik.

## Abstract
The purpose of this study was to analyze and determine the effect of the improved leadership training program designed for lower level public service managers on the quality of public service in which the local wisdom of Mo’odelo leadership was treated as an intervening variable. This research used quantitative research with explanatory survey method. Data were collected through questionnaires and interviews. The data analyzed using  PLS  (Partial  Least  Square) technique  with  SmartPLS  3.1  as  a software.  The  population consisted  of lower  level  managers  within  the  Gorontalo  Provincial  Government  and  ASN  personnel  at  the  Gorontalo Province Training Agency amounting to 520 people. Eighty-four sample respondents were drawn from the population. The results showed that: (1) the newly improved leadership program for lower level did not directly affect on Public Services Quality; (2) the effect of the new leadership program on Public Services quality was mediated  by  indigenous  Leadership  Competency  called  Mo’odelo.  This  study  therefore  recommends  that Gorontalo Provincial Government should complement the leadership development program with Mo'odelo as local wisdom if main goals to improvement of public service quality, because leadership training did not
directly affect on the Public Services Quality. The effect can only occur if supported by the local wisdom such as mo'odelo leadership .
Keywords : Training Policy, Leadership Competency, and Public Services Quality .

## PENDAHULUAN
Setiap  organisasi  publik  terutama  yang berhubungan  langsung  dengan  pelayanan publik  senantiasa  perlu  untuk  meningkatkan kualitas  dan  kinerja  pelayanan  mengingat semakin  hari  masyarakat  semakin  memahami haknya akan pelayanan publik yang berkualitas dan  profesional  serta  telah  memiliki  berbagai saluran komunikasi untuk menyuarakan tuntutan akan hak tersebut.
Untuk  dapat  memenuhi  tuntutan  akan kualitas  pelayanan  publik  ini,  organisasi pemerintahan membutuhkan aparatur pemerintah,  terutama  pejabat  eselon  IV  yang memiliki kemampuan memimpin dan mempengaruhi  serta  memobilisasi  bawahan dalam  memberikan  layanan  publik  yang berkualitas.  Maka  untuk  membentuk  sosok aparatur/pejabat struktural eselon IV seperti ini, perlu  diimplementasikan  Pendidikan  dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim)  IV Pola Baru  yang  memungkinkan  peserta  mampu berlatih dan menerapkan kemampuan memimpin  dalam  rangka  peningkatan  kinerja dan kualitas pelayanan organisasinya.
Selain faktor implementasi Diklatpim IV Pola  Baru,  upaya  peningkatan  kualitas pelayanan  publik  organisasi  pemerintahan  di tingkat pusat maupun daerah, dipengaruhi oleh
faktor  kompetensi  pejabat  di level  lower manager yang  merupakan  manajer  terdepan dalam pelayanan. Sejumlah kompetensi dibutuhkan  dalam  rangka  penataan  kegiatan pelayanan  di  unit  kerja  yang  dipimpinnya. Salah  satu  kompetensi  yang  menjadi  tuntutan dalam  pelaksanaan  kegiatan  pelayanan  publik adalah  adanya  kompetensi  kepemimpinan berbasis  kearifan  lokal  sebagaimana  konsep yang  dikemukakan  oleh  Setiawan  dkk (2015:31) yakni konsep Kompetensi
Kepemimpinan yang mengakomodir nilai-nilai budaya/kearifan  lokal.  Di  daerah  Gorontalo sendiri terdapat suatu karakteristik kepemimpinan  berbasis  kearifan  lokal  yang disebut  dengan  kepemimpinan mo’odelo (Botutihe,  2006:127),  yang  diinternalisasi sebagai  sebuah  kompetensi  kepemimpinan pejabat  struktural  eselon  IV  sebagai  upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Gorontalo.
Dengan  demikian  peningkatan  kualitas pelayanan publik sebagai masalah utama dalam penelitian  ini,  dibahas  pada  dua  aspek  yakni: Pertama,  Implementasi  Kebijakan  Diklatpim IV  Pola  Baru,  dalam  hal  ini  kebijakan Diklatpim IV Pola Baru sebagaimana diamanahkan dalam
Peraturan Kepala Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor  13
Tahun 2013 dan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Diklatpim  IV. Sebagai bentuk kebijakan publik, implementasi Peraturan Kepala LAN ini akan menjadi sia-sia jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, dengan demikian efektifitas implementasi  Diklatpim  Pola  Baru  ini  mutlak diperlukan sehingga Peraturan Kepala LAN ini dapat dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai  tujuan  kebijakan  itu  sendiri.  Oleh karena  itu  teori  dari  variabel  ini  diadopsi  dari teori implementasi kebijakan model YK (Kadji, 2015:66)  atau  disebut  juga  model MSN- Approach ,  mengemukakan  tiga  pendekatan yakni: (1) Pendekatan Mentalitas; (2)
Pendekatan System ;  dan  (3)  Pendekatan Networking . Dari ketiga dimensi ini kemudian diturunkan  menjadi  17  indikator  meliputi: saling menghargai, disiplin, integritas, keberanian bertindak, tanggung jawab, transparan,  mudah  dilaksanakan,  kepuasan pelanggan,  sistem  kerja,  interaksi,  hubungan harmonis,  kesetaraan,  dukungan  pimpinan, pengembangan  SDM,  dukungan  dana,  saling membutuhkan, dan saling menguntungkan.
Kedua, Kompetensi Kepemimpinan dengan  Pendekatan Mo’odelo ,  dalam  hal  ini Kompetensi Kepemimpinan Pejabat Eselon IV di  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  sebagai bentuk  kompetensi  yang  diperlukan  dari pemimpin di era globalisasi ini yang bersinergi dengan  nilai-nilai  kearifan  lokal.  Kompetensi kepemimpinan tersebut khususnya bagi
pemimpin level low  manager (Pejabat Struktural  Eselon  IV)  sebagai  pejabat  ujung tombak  pelayanan  publik  diwujudkan  dengan kemampuannya dalam memimpin perubahan di unit  kerjanya  menuju  pelayanan  yang  lebih baik.  Berdasarkan  penelusuran  kompetensi kepemimpinan  berbasis  pendekatan  kearifan lokal  di  Daerah  Gorontalo,  didapati  sebuah model  pendekatan  kompetensi  kepemimpinan “ Mo’odelo ” sebagai prasyarat-prasyarat kepemimpinan  yang  ideal  menurut  nilai-nilai lokal  di  daerah  Gorontalo  (Botutihe  dan Daulima, 2005:45). Karakteristik dari pendekatan  kompetensi  kepemimpinan  ini sebagaimana  dikemukakan  oleh  Botutihe (2006:129)  bahwa  untuk  menjadi  seorang Ta’uwa (gelar yang diberikan kepada pemimpin yang memenuhi persyaratan mo’odelo )  semestinya  memiliki  8  (delapan) prasyarat yakni: (1) memiliki dudelo (Karakter) yang baik; (2) mo’ulindhapo (cerdas merencanakan);  (3)  membangun dulohupa (permufakatan); (4) memelihara huyula (Mampu  berkolaborasi);  (5)  memiliki balata- yipilo (ketegaran);  (6)  berkarakter ponuwa (mengayomi);  (7) tinepo  wawu  tombula’o (Menggali  potensi);  dan  (8)  serta ikilale (berinovasi).  Lebih  lanjut  dikemukakan  oleh Botutihe  (2006:129)  bahwa  untuk  memenuhi kedelapan  syarat  kepemimpinan mo’odelo itu memang  sulit,  namun  demikian  seseorang dapat  dikatakan  sebagai  pemimpin mo’odelo jika  dia  memiliki  setidaknya  lima  aspek  dari
delapan  prasyarat  kepemimpinan  tersebut. Oleh  karena  itu  peneliti  menginternalisasikan nilai-nilai  dari  karakteristik  kepemimpinan kearifan  lokal mo’odelo ke  dalam  kompetensi operasional  pejabat  level  eselon  IV  sehingga diperoleh lima karakteristik kompetensi kepemimpinan  dengan  pendekatan mo’odelo sebagai  berikut:  (1)  Membangun  Karakter (dudelo) , (2) Kemampuan Perencanaan (mo’ulindhapo) ,  (3)  Kolaborator (huyula) ,  (4)
Inovator  ( ikilale) ,  dan  (5)  Menggali  Potensi ( tinepo wawu tombula’o) . Kelima karakteristik ini  dipilih  menjadi  dimensi  dari  kompetensi kepemimpinan  dengan  pendekatan mo’odelo serta diturunkan menjadi 25 indikator meliputi: mematuhi  kode  etik,  taat  norma,  memahami bawahan,  mengendalikan  emosi,  ketaatan spiritual,  mengidentifikasi  masalah,  memberi solusi,  kejelasan  program  kerja,  penerimaan bawahan, mengorganisasikan rencana,
komunikasi,  mudah  dimengerti,  menyatukan perbedaan,  menyamakan  persepsi,  kerjasama tim,  kekompakan  tim,  menciptakan  ide  baru, memimpin  perubahan,  mendorong  perubahan, adaptif, mengenali potensi, memberi kesempatan, memfasilitasi potensi, dan inspirator.
Ketiga,  Teori  dari  variabel  kualitas pelayanan publik diadaptasi dari teori Parasuraman,  Zeithaml,  dan  Berry  (1988:98), dimana  dalam  teorinya  mengemukakan  lima indikator dalam menilai kualitas layanan, yang meliputi:  (1) Tangibles ;  (2) Emphaty ;  (3)
Reliability ;  (4) Responsiveness ;  dan  (5) Assurance . Dari kelima  dimensi  ini kemudian diturunkan  menjadi  17  indikator  sebagai berikut: ketersediaan fasilitas gedung, kebersihan fasilitas, jumlah petugas, keramahan petugas, penguasaan tugas, ketepatan  waktu  pelayanan,  penerapan  SPM, pelayanan  cepat,  sesuai  harapan,  kemampuan petugas,  kesanggupan  membantu,  tanggap keinginan,  penanganan  keluhan,  keamanan, SOP  pengamanan,  kepastian  biaya,  dan kemudahan dihubungi.
Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik sebagai  masalah  utama  yang  akan  dibahas melalui Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola  Baru  dan  Peningkatan  Kompetensi Kepemimpinan  dengan  pendekatan mo’odelo , yang  tentunya  akan  dibuktikan  melalui aktivitas  penelitian  dengan  hipotesis  sebagai berikut:
1. Terdapat pengaruh signifikan Implementasi Kebijakan  Diklatpim  IV  Pola  Baru terhadap  Kualitas  Pelayanan  Publik  di Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2. Terdapat pengaruh signifikan Implementasi Kebijakan  Diklatpim  IV  Pola  Baru terhadap Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan
Mo’odelo di
Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Terdapat  pengaruh  signifikan  Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan Mo’odelo terhadap  Kualitas  Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4. Terdapat pengaruh signifikan Implementasi
Kebijakan  Diklatpim  IV  Pola  Baru terhadap Kualitas Pelayanan Publik dimediasi oleh Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan Mo’odelo
di Pemerintah Provinsi Gorontalo.

## METODE PENELITIAN
Pelaksanaan  penelitian  ini  dilakukan selama tiga bulan dari bulan Juni 2018 sampai dengan  bulan  Agustus  2018  di  lingkungan Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  yang  meliputi 32  Organisasi  Kerja  Perangkat  Daerah  (OPD) menggunakan desain kuantitatif dengan metode eksplanatori  survey ,  yakni  metode causality  research untuk  menjelaskan  sebab akibat yang terjadi (Kadji, 2016:72).
Mengingat  kompleksitas  variabel  dalam penelitian  ini,  maka  analisis  data  yang digunakan adalah analisis Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software SmartPLS 3.1 .
Populasi  dalam  penelitian  ini  merupakan keseluruhan ASN pada  Badan  Diklat Provinsi Gorontalo  dan  Pejabat  Struktural  Eselon  IV yang  tersebar  di  32  OPD  dengan  keseluruhan anggota populasi berjumlah 520 orang. Adapun sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  84 responden yang penarikan sampelnya
berdasarkan rumus Slovin (Mulyadi,
2016:115), yakni:
n = N 1+Ne 2 , dan
memperhatikan  responden  memiliki  strata berdasarkan  Golongan  yakni  Golongan  IV sebanyak 60 orang, Golongan III sebanyak 447
orang  dan  Golongan  II  sebanyak  13  orang, maka anggota sampel dari tiap strata ditentukan berdasarkan proportional  stratified  random sampling menggunakan  rumus 𝑛 𝑖 = 𝑁 1 𝑁 𝑥 𝑛 , sebagaimana  dikemukakan  oleh  Harun  Al Rasyid (Mulyadi, 2016:116), sehingga anggota sampel  dalam  setiap  strata  adalah  sebagai berikut: Golongan IV sebanyak 10 responden, Golongan  III  sebanyak  72  responden,  dan Golongan II sebanyak 2 responden.
Teknik pengumpulan data yang digunakan  disesuaikan  jenis  dan  sumber  data yang diperlukan. Data primer diperoleh melalui teknik  kuesioner,  wawancara  dan  observasi, serta  data  sekunder  diperoleh  melalui  studi dokumentasi dan  kepustakaan. Kegiatan pengumpulan data penelitian dengan menggunakan  instrumen  berupa  angket  yang disusun  secara  terstruktur.  Angket  terdiri  dari beberapa  butir  pertanyaan  disertai  alternatif jawaban,  sehingga  responden  dapat  memilih jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  Adapun  tingkat  pengukuran variabel  adalah  ordinal  dan  kategori  jawaban tertutup  yang  meliputi  lima  (5)  kategori jawaban  dengan  berpedoman  pada  skala perbedaan semantik yang menunjukkan adanya gradasi dari nilai yang sangat ideal hingga nilai yang sangat tidak ideal, yakni dari angka/bobot 5, 4, 3, 2, dan 1.
Selanjutnya  data  dianalisis  dengan menggunakan Software SmartPLS 3.1
berpedoman  pada  tujuh  langkah  analisis
berdasarkan  Ghozali  dan  Latan  (2015:47-54) yakni: membentuk model struktural; membentuk  model  pengukuran;  membuat diagram  jalur;  estimasi  model; bootstrapping ; evaluasi model; dan interpretasi model.

## HASIL PENELITIAN

## 1. Hasil  Uji  Validitas  dan  Reliabilitas Kesesuaian Model Pengukuran.
Hasil  uji  kesesuaian  model  pengukuran untuk variabel Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola baru dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel  1.  Uji  Validitas  Indikator  Variabel
Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru. No Indikator Validitas Convergent Loading Factor Ket 1. X 1.1 (Saling menghargai) 0,621 Valid 2. X 1.2 (Disiplin) 0,692 Valid 3. X 1.3 (Integritas) 0,777 Valid 4. X 1.4 (Keberanian bertindak) 0,666 Valid 5. X 1.5 (Tanggung jawab) 0,782 Valid 6. X 2.1 (Transparan) 0,584 Valid 7. X 2.2 (Mudah dilaksanakan) 0,674 Valid 8. X 2.3 (Kepuasan pelanggan) 0,645 Valid 9. X 2.4 (Sistem kerja) 0,655 Valid 10. X 2.5 (Interaksi stakeholders ) 0,686 Valid 11. X 2.6 (Hubungan harmonis) 0,647 Valid 12. X 3.1 (Kesetaraan) 0,523 Valid 13. X 3.2 (Dukungan pimpinan) 0,682 Valid 14. X 3.3 (Pengembangan SDM) 0,729 Valid 15. X 3.4 (Dukungan dana) 0,469 Tidak Valid 16. X 3.5 (Saling membutuhkan) 0,815 Valid 17. X 3.6 (Saling menguntungkan) 0,587 Valid
Sumber: Data Olahan
Tabel  di  atas,  menunjukkan  bahwa  dari 17 indikator terdapat satu indikator (X 3.4 ) yang nilai loading  factor -nya  di  bawah  0,5.  Oleh karena  itu  indikator  tersebut  dikeluarkan  dari analisis karena tidak memenuhi nilai convergent validity .
Hasil  uji  kesesuaian  model  pengukuran untuk variabel kedua, yakni Variabel Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan
Mo’odelo dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:
Tabel  2.  Uji  Validitas  Indikator  Variabel Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan Mo’odelo.
N o Indikator Validitas Convergent Loading Factor Ket 1 Y 1.1.1 (Mematuhi kode etik) 0,642 Valid 2 Y 1.1.2 (Taat norma) 0,661 Valid 3 Y 1.1.3 (Memahami bawahan) 0,833 Valid 4 Y 1.1.4 (Mengendalikan emosi) 0,742 Valid 5 Y 1.1.5 (Ketaatan spiritual) 0,361 Tidak Valid 6 Y 1.2.1 (Mengidentifikasi masalah) 0,689 Valid 7 Y 1.2.2 (Memberi solusi) 0,654 Valid 8 Y 1.2.3 (Kejelasan Program kerja) 0,789 Valid 9 Y 1.2.4 (Penerimaan bawahan) 0,373 Tidak Valid 10  Y 1.2.5 (Mengorganisasikan rencana) 0,637 Valid 11  Y 1.3.1 (Strategi Komunikasi) 0,712 Valid 12  Y 1.3.2 (Mudah dimengerti) 0,821 Valid 13  Y 1.3.3 (Menyatukan perbedaan) 0,868 Valid 14  Y 1.3.4 (Menyamakan persepsi) 0,737 Valid 15  Y 1.3.5 (Kerjasama Tim) 0,719 Valid 16  Y 1.3.6 (Kekompakan Tim) 0,774 Valid 17  Y 1.4.1 (Menciptakan ide baru) 0,586 Valid 18  Y 1.4.2 (Cara berpikir baru) 0,711 Valid
N o Indikator Validitas Convergent Loading Factor Ket 19  Y 1.4.3 (Memimpin perubahan) 0,856 Valid 20  Y 1.4.4 (Mendorong perubahan) 0,811 Valid 21  Y 1.4.5 (Adaptif) 0,690 Valid 22  Y 1.5.1 (Mengenali Potensi) 0,568 Valid 23  Y 1.5.2 (Memberi kesempatan) 0,812 Valid 24  Y 1.5.3 (Memfasilitasi Potensi) 0,813 Valid 25  Y 1.5.4 (Inspirator) 0,782 Valid

## Sumber: Data Olahan
Tabel di atas, menunjukkan terdapat dua indikator  yang  nilai loading  factor -nya  di bawah 0,5  yakni indikator Y 1.1.5 dan indikator Y 1.2.4 . Oleh karena itu kedua indikator tersebut harus  dikeluarkan  dari  model  karena  belum memenuhi convergent validity yang dipersyaratkan untuk uji validitas.
Hasil  uji  kesesuaian  model  pengukuran untuk variabel ketiga, yakni Variabel Kualitas Pelayanan  Publik  dapat  dilihat  sebagaimana tabel berikut:
Tabel  3.  Uji  Validitas  Indikator  Variabel Kualitas Pelayanan Publik.
No Indikator Validitas Convergent Loadin g Factor Ket 1 Y 2.1.1 (Fasilitas gedung) 0,850 Valid 2 Y 2.1.2 (Kebersihan fasilitas) 0,896 Valid 3 Y 2.1.3 (Jumlah Petugas) 0,657 Valid 4 Y 2.2.1 (Keramahan Petugas) 0,667 Valid 5 Y 2.2.2 (Penguasaan tugas) 0,879 Valid 6 Y 2.2.3 (Ketepatan waktu pelayanan) 0,838 Valid 7 Y 2.2.4 (Penerapan SPM) 0,819 Valid 8 Y 2.3.1 (Pelayanan cepat) 0,710 Valid 9 Y 2.3.2 (Sesuai harapan) 0,816 Valid 10 Y 2.3.3 (Kemampuan petugas) 0,777 Valid
11 Y 2.4.1 (Kesanggupan membantu) 0,888 Valid
No Indikator Validitas Convergent Loadin g Factor Ket 12 Y 2.4.2 (Tanggap keinginan) 0,858 Valid 13 Y 2.4.3 (Penanganan keluhan) 0,768 Valid 14 Y 2.5.1 (Petugas keamanan) 0,859 Valid 15 Y 2.5.2 (SOP Pengamanan) 0,903 Valid 16 Y 2.5.3 (Kepastian biaya) 0,721 Valid 17 Y 2.5.4 (Kemudahan dihubungi) 0,908 Valid

## Sumber: Data Olahan
Berdasarkan  tabel  di  atas,  menunjukkan bahwa seluruh indikator dari Variabel Kualitas Pelayanan Publik dapat dikatakan valid karena berada di atas 0,5.
Setelah  dilakukan  perbaikan  dengan mengeluarkan  indikator  yang  tidak  valid, selanjutnya  dilakukan  uji  validitas  dan reliabilitas model dari masing-masing variabel dengan hasil nilai Cross Loading, Cronbach’s Alpha, dan Composite Reliability dari masing- masing  variabel  lebih  dari  0,6  sehingga berdasarkan hasil uji ini dapat dikatakan bahwa model  dari  ketiga  variabel  telah  memenuhi persyaratan uji validitas dan reliabilitas model.

## 2. Pengujian Hipotesis
Dalam pengujian hipotesis, hasil evaluasi jalur model dari masing-masing jalur pengaruh dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis.
N o Jalur Pengaruh ( ➔ ) Nilai Koefisi en T Statisti c P- Value Kesimp ulan 1 Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola Baru ➔ Kualitas Pelayanan Publik. [(ξ) ➔ (Ƞ 2 )] 0,079 0,611 0,541 Tidak Signifik an 2 Implementasi Kebijakan Diklatpim IV Pola
0,758 13,691 0,000 Signifik an
N o Jalur Pengaruh ( ➔ ) Nilai Koefisi en T Statisti c P- Value Kesimp ulan Baru ➔ Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan Mo’odelo [(ξ) ➔ (Ƞ 1 )] 3 Kompetensi
Kepemimpinan dengan Pendekatan Mo’odelo ➔ Kualitas Pelayanan Publik [(Ƞ 1 ) ➔ (Ƞ 2 )] 0,604 5,062 0,000 Signifik an
4 Implementasi Kebijakan
Diklatpim IV Pola Baru ➔ Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan Mo’odelo ➔ Kualitas Pelayanan Publik [(ξ) ➔ (Ƞ 1 ) ➔ (Ƞ 2 )].
0,681 9,377 0,000 Signifik an

## Sumber: Data Olahan
Dari  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa  uji hipotesis  yang  pertama  yakni  pengaruh Implementasi  Kebijakan  Diklatpim  IV  Pola Baru terhadap Kualitas Pelayanan Publik tidak signifikan  pada  5%  karena  nilai T-Statistic di bawah  nilai t  table 1,96.  Begitu  pula  dengan nilai P-Value sebesar 0,541 berada di atas nilai signifikansi P-Value < 0,05 dan nilai koefisien pengaruhnya hanya sebesar 7,9%. Oleh karena P-Value  >  0,05  maka  dengan  demikian  untuk uji hipotesis ini didapatkan kesimpulan bahwa H 0 diterima, H 1 di tolak atau dengan kata lain tidak  terdapat  pengaruh  yang  signifikan Implementasi  Kebijakan  Diklatpim  IV  Pola Baru  terhadap  Kualitas  Pelayanan  Publik  di Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Hasil uji hipotesis kedua, yakni pengaruh Implementasi  Kebijakan  Diklatpim  IV  Pola Baru  terhadap  Kompetensi  Kepemimpinan dengan Pendekatan Mo’odelo, signifikan pada
5%  karena  nilai T-Statistic dari second  order tersebut  sebesar  13,691  memiliki  nilai  di  atas nilai  t  table  1,96.  Begitu  pula  dengan  nilai  P- Value  sebesar  0,000  berada  pada  nilai signifikansi P-Value < 0,05 dan nilai koefisien pengaruhnya  sebesar  75,8%.  Oleh  karena  itu untuk  uji  hipotesis  ini  didapatkan  kesimpulan bahwa H 1 diterima, H 0 di tolak atau dengan kata lain  terdapat  pengaruh  yang  signifikan Implementasi  Kebijakan  Diklatpim  IV  Pola Baru  terhadap  Kompetensi  Kepemimpinan dengan  Pendekatan  Mo’odelo  di  Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Hasil uji hipotesis ketiga, yakni pengaruh
Kompetensi
Kepemimpinan dengan Pendekatan  Mo’odelo  terhadap  Kualitas Pelayanan  Publik  signifikan  pada  5%  karena nilai T-Statistic sebesar 5,062 memiliki nilai di atas nilai t table 1,96. Begitu pula dengan nilai P-Value sebesar  0,000  berada  pada  nilai signifikansi P-Value < 0,05 dan nilai koefisien pengaruhnya sebesar 60,4%. Dengan demikian untuk  uji  hipotesis  didapatkan  kesimpulan bahwa H 1 diterima, H 0 di tolak atau dengan kata lain  terdapat  pengaruh  yang  signifikan Kompetensi
Kepemimpinan dengan Pendekatan  Mo’odelo  terhadap  Kualitas Pelayanan  Publik  di  Pemerintah  Provinsi Gorontalo.
Hasil  uji  hipotesis  keempat,  yakni pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Diklatpim IV  Pola  Baru  terhadap  Kualitas  Pelayanan Publik dimediasi oleh Kompetensi
Kepemimpinan dengan Pendekatan Mo’odelo, dibentuk  oleh  dua  jalur  hubungan  variabel yakni jalur Implementasi Kebijakan Diklatpim IV  Pola  Baru  ke  Kompetensi  Kepemimpinan dengan  Pendekatan Mo’odelo sebagai  jalur hubungan  pertama  dan  jalur  Kompetensi Kepemimpinan  dengan  Pendekatan  Mo’odelo ke  Kualitas  Pelayanan  Publik  sebagai  jalur hubungan  kedua.  Kedua  jalur  hubungan pengaruh ini signifikan pada 5% karena nilai T- Statistic berada di atas nilai t table 1,96. Begitu pula  dengan  nilai P-Value berada  pada  taraf signifikansi P-Value <0,05,  maka  didapatkan nilai  uji  pengaruh  Implementasi  Kebijakan Diklatpim  IV  Pola  Baru  terhadap  Kualitas Pelayanan  Publik  dimediasi  oleh  Kompetensi Kepemimpinan  dengan  Pendekatan Mo’odelo dengan nilai T-Statistic sebesar 9,377 signifikan pada 5% karena berada di atas nilai t table  1,96.  Begitu  pula  dengan  nilai P-Value sebesar 0,000 berada pada taraf signifikansi P- Value <  0,05  dan  nilai  koefisien  pengaruhnya sebesar 68,1%.
Oleh karena P-Value < 0,05 maka dengan demikian  untuk  uji  hipotesis  didapatkan kesimpulan bahwa H 1 diterima, H 0 di tolak atau dengan  kata  lain  terdapat  pengaruh  yang signifikan  Implementasi  Kebijakan  Diklatpim IV  Pola  Baru  terhadap  Kualitas  Pelayanan
Publik dimediasi oleh Kompetensi Kepemimpinan  dengan  Pendekatan Mo’odelo di Pemerintah Provinsi Gorontalo.

## PEMBAHASAN
a. Pengaruh Implementasi Kebijakan
Diklatpim  IV  Pola  Baru  Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Tidak signifikannya pengaruh Implementasi  Kebijakan  Diklatpim  IV  Pola Baru  menunjukkan  bahwa  Implementasi Kebijakan  Diklatpim  IV  Pola  Baru  belum berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik  dan memiliki koefisien sangat rendah  yakni hanya sebesar  7,9%.  Hasil  ini  berbanding  terbalik dengan  hasil  penelitian  Basir  (2016),  yang menunjukkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan Pegawai  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  kualitas  pelayanan  publik  dengan koefisien  pengaruh  sebesar  52%.  Demikian pula  dengan  hasil  penelitian  Muhadi  (2017) bahwa  Pendidikan  dan  Pelatihan  berpengaruh signifikan  sebesar  52,7%  terhadap  kualitas pelayanan. Ketidak konsistenan hasil penelitian ini  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya menunjukkan  bahwa  penerapan  model MSN-
Approach belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik oleh Implementor  kebijakan  (Ibrahim,  2018),  baik pendekatan mentalitas, sistem, maupun networking yang  terbukti  dengan  hasil  uji pengaruh  terhadap  kualitas  pelayanan  publik yang  tidak  signifikan.  Hal  ini  diperkuat  pula oleh  hasil  wawancara,  menunjukkan  bahwa terdapat  relevansi  antara  hasil  uji  yang  tidak
signifikan dengan belum sepenuhnya diimplementasikannya  model  MSN-Approach oleh Badan Diklat Provinsi Gorontalo sebagai implementor kebijakan. Kondisi ini tidak lepas dari  masih  rendahnya  komitmen  dan  motivasi dari  implementor  di  Badan  Diklat  Provinsi Gorontalo,  baik  itu  unsur  manajemen  diklat, widyaiswara, maupun staf pelaksananya.
Kurangnya  komitmen  dan  motivasi aparatur  di  atas,  ternyata  sejalan  dengan  hasil analisis  deskriptif  jawaban  responden  atas angket  penelitian  yang  item  pertanyaan memiliki nilai rendah, dimana unsur implementor kebijakan Diklatpim IV Pola Baru dinilai  responden  masih  kurang  memiliki komitmen terhadap penyelesaian tugasnya. Hal ini  berpengaruh  kepada  sikap  dan  perilaku implementor  yang  cenderung  bersikap  pasif dalam proses implementasi kebijakan Diklatpim  IV  Pola  Baru.  Upaya  implementor hanya  sekedar  untuk  memenuhi  ketentuan- ketentuan  dalam  peraturan  saja  serta  tidak berorientasi pada proses, akibatnya berdampak pada kurang optimalnya implementasi kebijakan  Diklatpim  IV  Pola  Baru  dalam rangka  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik (Ibrahim, 2018).
Aspek  ini  sebagaimana  ditegaskan  oleh Edward  III  (1980:148)  bahwa  jika  sikap  yang dimiliki  oleh  implementor  kebijakan  rendah, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, dan sifat demokratis, maka proses implementasinya menjadi  tidak  efektif  dan  efisien.  Demikian
pula  dengan  Wahab  (2016),  menjelaskan bahwa  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran,  dan  sifat  demokratis  sangat menentukan optimalisasi dan efektifitas implementasi kebijakan.
Diihat  dari  aspek  motivasi,  tidak maksimalnya implementasi kebijakan Diklatpim  IV  Pola  Baru  di  atas,  dapat dijelaskan  sebagaimana  pendapat  Hasibuan (2003:141)  bahwa  motivasi  berperan  penting dalam  mendorong  dan  menggerakkan  potensi agar bekerja mencapai tujuan yang ditentukan, dimana  jika  dorongan  keinginan  bekerja  ini rendah maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan  tercapai.  Oleh  karena  itu  motivasi diperlukan  dalam  merangsang  gairah  berkerja setiap  aparatur  terutama  aparatur  di  Badan Diklat  Provinsi  Gorontalo  guna  efektifitas implementasi  kebijakan  Diklatpim  IV  Pola Baru.
Oleh  karena  itu,  peningkatan  komitmen dan  motivasi  aparatur  ini  menjadi  perlu dilakukan  mengingat  pelaksanaan  Diklatpim IV  Pola  Baru  tidak  akan  efektif  jika  tidak didukung dengan komitmen dan motivasi dari semua pihak dalam lingkungan kebijakan tanpa terkecuali.  Hal  ini  sebagaimana  dikemukakan oleh  Weimer  dan  Vining  (1999:396)  bahwa terdapat  tiga  kelompok  besar  yang  dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: (1) Logika kebijakan; (2) Lingkungan  tempat  kebijakan  dioperasikan;
dan (3) Kemampuan, motivasi, dan komitmen implementor kebijakan. Sejalan dengan pendapat Weimer dan Vinning di atas, Conner
(1992:146) mengemukakan bahwa keberhasilan  pencapaian  tujuan  berakar  pada komitmen, karena pada kenyataannya kebanyakan kegagalan pencapaian tujuan dapat dilacak kembali pada kurangnya komitmen. b. Pengaruh Implementasi Kebijakan
Diklatpim  IV  Pola  Baru  Terhadap
Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan Mo’odelo.
Hasil uji hipotesis pengaruh Implementasi  Kebijakan  Diklatpim  IV  Pola Baru  terhadap  Kompetensi  Kepemimpinan dengan  Pendekatan Mo’odelo menunjukkan bahwa  Implementasi  Kebijakan  Diklatpim  IV Pola Baru berpengaruh positif secara signifikan terhadap  Kompetensi  Kepemimpinan  dengan Pendekatan Mo’odelo .
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan hasil  penelitian  Astra,  Mandey  dan  Londa (2016)  tentang  Pengaruh  Diklat  Struktural terhadap  Kompetensi  Kepemimpinan  ASN, dengan hasil bahwa Diklat Struktural berpengaruh signifikan dan berkorelasi  positif terhadap  Kompetensi  Kepemimpinan  ASN dengan  korelasi  determinasi  sebesar  74%. Begitu  pula  dengan  hasil  penelitian  Koton (2016)  tentang  Pengaruh  Pendidikan  dan Pelatihan  Kepemimpinan  Pola  Baru  terhadap Kompetensi Manajerial Pejabat Struktural yang menunjukkan  adanya  pengaruh  signifikan
dengan  koefisien  determinasi  sebesar  68,2%. Hasil  konsisten  lainnya  juga  dinyatakan  oleh Punu,  Rompas  dan  Tampongangoy  (2014) yang  meneliti  tentang  Pengaruh  Pendidikan dan  Pelatihan  terhadap  Kompetensi  Aparatur, mendapatkan  hasil  bahwa  Pendidikan  dan Pelatihan (Diklat) berpengaruh dan berkorelasi positif  dan  signifikan  terhadap  Kompetensi Kerja  Aparatur  dengan  koefisien  pengaruh sebesar 99,8%.
Signifikannya  pengaruh  implementasi kebijakan  Diklatpim  IV  Pola  Baru  terhadap kompetensi kepemimpinan dengan pendekatan mo’odelo ini disebabkan oleh tingginya tingkat relevansi  antara kurikulum  Diklatpim  IV Pola Baru dengan kebutuhan peserta dan stakeholder’s (Ibrahim, 2018), yang dibuktikan oleh hasil uji pengaruh implementasi kebijakan Diklatpim  IV Pola Baru  terhadap Kompetensi Kepemimpinan  dengan  pendekatan mo’odelo yang  signifikan.  Hal  ini  dikuatkan  oleh  hasil wawancara yang menegaskan adanya penerapan  kurikulum  diklat  pola  baru  tahun 2013  yang  telah  disempurnakan  pada  tahun
2015 sebagai pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan Diklatpim IV Pola  Baru  relevan  dengan  kebutuhan  peserta diklat  dan stakeholders lainya,  di  mana core kompetensinya  bermuara  pada  peningkatan kemampuan adaptive leadership peserta diklat serta lebih aplikatif dibanding dengan kebijakan  Diklatpim  sebelumnya.  Hal  ini sebagaimana pendapat Syukur (2015:1) bahwa
dalam  rangka  meningkatkan  kompetensi kepemimpinan,  kurikulum  Diklatpim  IV  Pola Baru mengadopsi pemikiran Heifetz, Grashow dan Linsky (2009) tentang adaptive leadership, dimana  kurikulum  ini  menekankan  pada kemampuan  beradaptasi  terhadap  nilai-nilai perubahan,  memiliki  enam  agenda  kurikulum pembelajaran  yang  salah  satunya  adalah agenda proyek perubahan sebagai implementasi langsung praktek kepemimpinan peserta di lapangan.
c. Pengaruh  Kompetensi  Kepemimpinan dengan  Pendekatan  Mo’odelo  Terhadap Kualitas Pelayanan Publik.
Hasil  uji  hipotesis  dari  Pengaruh
Kompetensi Kepemimpinan dengan Pendekatan Mo’odelo terhadap Kualitas Pelayanan Publik menunjukkan bahwa Kompetensi Kepemimpinan dengan
Pendekatan Mo’odelo berpengaruh  signifikan
terhadap kualitas pelayanan publik. Signifikannya pengaruh
Kompetensi
Kepemimpinan  dengan  Pendekatan Mo’odelo terhadap Kualitas Pelayanan Publik ini sejalan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Setiawan  dkk  (2015),  yang  melakukan penelitian  tentang  Pengaruh  Kepemimpinan Pelayan  terhadap  Kinerja  Pelayanan  Publik PNS di Kota Bekasi bahwa terdapat pengaruh signifikan dari Kepemimpinan Pelayan terhadap  Kinerja  Pelayanan  Publik  PNS  di Kota  Bekasi  dengan  koefisien  determinasi Kepemimpinan  Pelayanan  terhadap  Kinerja
Pelayanan  Publik  sebesar  43,6%.  Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Pranata (2015), menunjukkan bahwa Kompetensi  Aparatur  berpengaruh  signifikan terhadap  Kualitas  Pelayanan  Publik  dengan koefisien determinasi sebesar 77,5%. Demikian pula konsisten dengan penelitian oleh Setyawan  dan  Bagus  (2014),  bahwa  Kualitas Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap  Pelayanan  Publik  dengan  koefisien determinasi sebesar 52,3%.
Konsistensi  hasil  penelitian  ini  dengan penelitian-penelitian  sebelumnya  menguatkan pendapat  beberapa  ahli  seperti  pendapat Rondinelli (1998); Morgan dan Piercy (1998), bahwa  dalam  rangka  peningkatan  kualitas pelayanan publik, salah satu faktor utama yang mempengaruhinya adalah faktor kepemimpinan.  Hal  yang  sama  sebagaimana yang dikemukakan oleh Worsfold (1999:278), bahwa terdapat hubungan kausalitas yang kuat antara  kompetensi  dan  komitmen  pegawai dalam kegiatan pelayanan pelanggan.
Signifikannya pengaruh kompetensi kepemimpinan  dengan  pendekatan mo’odelo terhadap kualitas pelayanan publik disebabkan oleh  adanya  faktor  kemampuan  berinovasi dalam  pelayanan  sehingga  berdampak  pada meningkatnya  kualitas  pelayanan  publik (Ibrahim, 2018). Hal  ini terbukti dari hasil uji pengaruh  kompetensi  kepemimpinan  dengan pendekatan mo’odelo yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik serta dikuatkan oleh
hasil  wawancara  peneliti  yang  mempertegas bahwa hasil uji pengaruh kompetensi kepemimpinan  dengan  pendekatan mo’odelo yang  signifikan  terhadap  kualitas  pelayanan publik  tidak  lain  disebabkan  oleh  adanya kemampuan  berinovasi  pejabat  eselon  IV sebagai wujud dari kompetensi kepemimpinan dengan  pendekatan mo’odelo. Hasil  ini disamping  menunjukkan  peran  inovasi  dalam peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  di lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo, juga mempertegas pendapat Robbins
(2002:248) yang mengemukakan tujuh karakteristik budaya organisasi yang dibutuhkan  untuk  peningkatan  kinerja  dan layanan  organisasi,  yang  salah  satunya  adalah inovasi.
Temuan  hasil  penelitian  ini  lebih mempertegas  pendapat  beberapa  ahli,  seperti pendapat  Widodo  (2002:56),  bahwa  untuk meningkatkan  pelayanan  publik  diperlukan kemampuan  dan  kompetensi  kepemimpinan aparatur pemerintah agar pelayanan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan sesuai  dengan  harapan  publik.  Begitu  pula dengan  pendapat  Greenleaf  (1977),  yang mengemukakan  konsep Servant  Leadership (kepemimpinan melayani) guna meningkatkan kualitas  pelayanan  publik,  yakni  konsep kompetensi  kepemimpinan  dalam  mengatur, mengelola  dan  melayani  masyarakat  dengan lebih memprioritaskan pelayanan (pemenuhan
kebutuhan)  orang  lain  di  atas  kebutuhan pribadi/golongan.
d. Pengaruh Implementasi Kebijakan
Diklatpim  IV  Pola  Baru  Terhadap Kualitas  Pelayanan  Publik  dimediasi Kompetensi Kepemimpinan dengan

## Pendekatan Mo’odelo
Signifikannya  Implementasi  Kebijakan Diklatpim  IV  Pola  Baru  terhadap  Kualitas Pelayanan  Publik  dimediasi  oleh  Kompetensi Kepemimpinan  dengan  Pendekatan Mo’odelo ini  disebabkan  oleh  penerapan  model MSN- Approach dapat  diimplementasikan  dengan baik,  karena  ditunjang  oleh  tingginya  tingkat
Kompetensi
Kepemimpinan dengan
Pendekatan Mo’odelo yang  terbukti  dengan hasil uji pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik  yang signifikan.  Hal  ini diperkuat pula oleh  hasil  wawancara  bahwa  signifikannya Implementasi  Kebijakan  Diklatpim  IV  Pola Baru  terhadap  Kualitas  Pelayanan  Publik dimediasi  oleh  Kompetensi  Kepemimpinan dengan Pendekatan Mo’odelo , selain diintervensi oleh implementasi MSN- Approach  melalui  penerapan  kurikulum  baru yang sesuai kebutuhan peserta, juga diintervensi  oleh  kompetensi  kepemimpinan dengan pendekatan mo’odelo terutama kemampuan berinovasi pejabat eselon IV.
Sementara  itu  peran  mediasi  dari kompetensi kepemimpinan dengan pendekatan mo’odelo sebagai katalisator yang memperbesar  pengaruh  implementasi  nilai
koefisien terbesar yakni dimensi Inovator. Hal ini memberi arti bahwa dimensi inilah berperan menjadi katalisator yang memperbesar pengaruh  implementasi  kebijakan  Diklatpim IV  Pola  Baru  terhadap  kualitas  pelayanan publik. Peran dari dimensi Inovator terlihat dari peran kepemimpinan pejabat Eselon IV dalam mendorong  stafnya  dengan  ide-ide  kreatif melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas  pelayanan  publik.  Peran  ini  yang disebut  oleh  Suryanto  (2016:7)  sebagai  Peran Agen  Perubahan,  yaitu  peran  pemimpin mendorong  proses  kreatif  bagi  aparatur  untuk bergerak melakukan terobosan-terobosan guna mencapai  kondisi  ideal  (pelayanan)  yang diharapkan.
Pembahasan-pembahasan di atas mengemukakan adanya dua peran penting dari dari  masing-masing  variabel,  yakni  peran Implementasi  Kebijakan  Diklatpim  IV  Pola Baru dalam meningkatkan kompetensi kepemimpinan  dengan  pendekatan mo’odelo, dan peran yang kedua adalah peran Kompetensi Kepemimpinan  dengan  Pendekatan Mo’odelo
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## 3. Pengembangan Model
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya telah diidentifikasi
penyebab
tidak
signifikannya pengaruh implementasi kebijakan  Diklatpim  IV  Pola  Baru  terhadap kualitas  pelayanan  publik,  yakni  kurangnya komitmen  dan  motivasi  dari  implementor
kebijakan.  Begitu  juga  dengan  Kompetensi Kepemimpinan  dengan  Pendekatan Mo’odelo berpengaruh  signifikan  terhadap  Kualitas Pelayanan  Publik  disebabkan  oleh  adanya kemampuan  berinovasi  pejabat  eselon  IV  di Pemerintah  Provinsi  Gorontalo.  Sehingga dengan  demikian  ditemukan  faktor-faktor penting  pengaruh  Implementasi  Kebijakan Diklatpim  IV  Pola  Baru  dan  Kompetensi Kepemimpinan  dengan  Pendekatan Mo’odelo terhadap  Kualitas  Pelayanan  Publik.  Faktor- faktor  tersebut  adalah:  (1)  Pendekatan  MSN ( MSN-Approach ), (2) Komitmen, (3) Motivasi, dan (4) Kemampuan Berinovasi.
Akan tetapi faktor-faktor tersebut
didalam penerapannya tidak dapat dilaksanakan  secara  parsial  tetapi  dibutuhkan implementasi  secara  integral  dalam  rangka peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik.  Oleh karena itu kerangka model integrasi implementasi  faktor-faktor  tersebut  dapat digambarkan  dalam  bentuk prototype model yang  disebut Prototype Model  Integrasi sebagai berikut:
Gambar 1. Prototype Model Integrasi
Dalam prototype model  ini  Komitmen mengandung  arti  “perjanjian  (keterikatan) untuk melakukan sesuatu”, yang dihubungkan dengan  implementasi  kebijakan  merupakan tingkat kemauan seorang implementor kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan besar-kecilnya tingkat perjanjian (keterikatan) dalam diri implementor tersebut.  Kegiatan  yang  dilakukan  dalam rangka implementasi kebijakan akan dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya  jika terdapat  komitmen  yang  kuat  dalam  diri implementor, sebaliknya jika komitmen implementor kurang, maka pelaksanaan kegiatanpun  tidak  akan  berjalan  optimal  dan hanya  sekedar  asal  jadi.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  kecenderungan  implementor  untuk melibatkan  diri  secara  penuh  dalam  kegiatan implementasi  kebijakan  bergantung  pada seberapa  besar  komitmennya  terhadap  tujuan organisasi dimana dia berada. Sopiah (2008:23) menyebut  komitmen  ini  dengan  nama  lain sebagai  komitmen  organisasi,  yaitu  suatu ikatan psikologis pada karyawan yang ditandai dengan  adanya  Kepercayaan  dan  penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan  untuk  mengusahakan  tercapainya kepentingan  organsisasi,  dan  keinginan  untuk mempertahankan  kedudukan  sebagai  anggota organisasi. Meyer, Allen and Smith (1993:541) mengemukakan  bahwa  terdapat  tiga  aspek komitmen, yaitu: (1) Affective commitment , hal ini  berkaitan  dengan  adanya  ikatan  emosional
karyawan, identifikasi, dan keterlibatan dalam organisasi  karena  keinginan  dari  diri  sendiri; (2) Continuance commitment , adalah komitmen  yang  didasarkan  akan  kebutuhan rasional.  Dengan  kata  lain  komitmen  ini terbentuk  atas  dasar  untung  dan  rugi  yang didapatkan oleh karyawan.; dan (3) Normative commitment , adalah komitmen yang didasarkan  pada  norma  yang  ada  dalam  diri karyawan. Yang berisi keyakinan individu akan tanggung jawab terhadap organisasi. Berdasarkan tiga aspek komitmen di atas, maka dapat dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen seorang
implementor kebijakan, yakni: ikatan emosional, kesadaran diri, kebutuhan rasional, norma dan tanggung jawab.
Motivasi  dalam prototype model  ini  di definisikan sebagaimana pendapat Robbins dan Judge  (2008:222)  sebagai  proses  yang menjelaskan  intensitas,  arah,  dan  ketekunan seorang  individu  untuk  mencapai  tujuannya. Intensitas berhubungan  dengan  seberapa  giat seseorang berusaha. Arah berhubungan dengan sesuatu  yang  menguntungkan  organisasi,  dan ketekunan merupakan ukuran mengenai berapa lama seseorang bisa bertahan dalam berusaha. Dalam  proses  implementasi  kebijakan,  ketiga aspek ini mempengaruhi implementor kebijakan  dalam  mendorong  semangat  dan perilakunya  untuk  melaksanakan  tugas  guna pencapaian  tujuan  implementasi  kebijakan tersebut.
Sedangkan Kemampuan berinovasi dalam prototype model ini, adalah karakteristik dari  kepemimpinan  “ Mo’odelo ”  sebagaimana dikemukakan oleh Botutihe (2006:130) merupakan  intisari  dari  delapan  prasyarat kepemimpinan mo’odelo di  Gorontalo  adalah
“mopotuwawu  kalibi,  pi’ili  wawu  qauli” atau adanya  keserasian  (integritas)  antara  kalbu (hati  nurani),  perilaku  dan  perkataan,  serta kemampuan berpikir dan manajerial yang kuat. Karakteristik  ini  melahirkan  dorongan  yang kuat  untuk  memikirkan  ide-ide  maupun gagasan  baru  yang  lebih  inovatif  guna merespons tuntutan kebutuhan akan pelayanan yang lebih baik dari masyarakat yang dilayani. Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Christopher and  Thor  (2001:65)  bahwa  inovasi  muncul karena  adanya  dorongan  dari  dalam  (internal) untuk  melakukan  perubahan,  dan  karena adanya  desakan  kebutuhan  dari  pihak  luar (eksternal)  misalnya  permintaan  konsumen. Kemampuan  berinovasi  ini  menurut  De  Jong (2007:26-28) meliputi: (1) Opportunity exploration ,  proses  inovasi  ditentukan  oleh kesempatan  yang  memicu  individu  untuk mencari  atau  memikirkan  sebuah  alternatif baru  mengenai  proses  kerja,  produk  atau pelayanan.
(2) Idea
generation , membangkitkan sebuah konsep untuk peningkatan  performansi.  (3) Championing , melibatkan  perilaku  untuk  mencari  dukungan dan membangun koalisi, seperti mengajak dan mempengaruhi karyawan atau manajemen, dan
bernegoisasi  mengenai  suatu  solusi.  (4) Application , individu tidak hanya memikirkan ide-ide  kreatif  terhadap  suatu  hal  tapi  juga mengaplikasikan  ide  tersebut  ke  dalam tindakan nyata.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  hal-hal sebagai berikut:
1. Tidak  terdapat  pengaruh  langsung  secara signifikan Implementasi Kebijakan Diklatpim  IV Pola Baru  terhadap Kualitas Pelayanan  Publik  di  Pemerintah  Provinsi Gorontalo.
2. Terdapat pengaruh signifikan Implementasi Kebijakan  Diklatpim  IV  Pola  Baru terhadap Kompetensi Kepemimpinan dengan pendekatan mo’odelo di Pemerintah
Provinsi Gorontalo.
3. Terdapat  pengaruh  signifikan  Kompetensi Kepemimpinan dengan pendekatan mo’odelo terhadap  Kualitas  Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4. Terdapat  pengaruh  tidak  langsung  secara signifikan Implementasi
Kebijakan Diklatpim  IV Pola Baru  terhadap Kualitas Pelayanan Publik di mediasi oleh Kompetensi Kepemimpinan mo’odelo .
5. Pengembangan model implementasi kebijakan  Diklatpim  IV  Pola  Baru  dan kompetensi kepemimpinan Mo’odelo untuk  peningkatan  kualitas  pelayanan
publik menghasilkan suatu prototype model implementasi kebijakan terintegrasi dengan temuan penelitian yakni: komitmen, motivasi, dan kemampuan berinovasi.
Berdasarkan  simpulan  di  atas,  maka  dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:
1. Disarankan  kepada  Badan  Diklat  Provinsi
Gorontalo  meningkatkan  komitmen  dan motivasi  para  implementor  kebijakan Diklatpim  IV  Pola  Baru  melalui  kegiatan membangun komitmen bersama dan meningkatkan motivasi implementor melalui  pemberian  tambahan  penghasilan atas kelebihan Jam Pembelajaran.
2. Disarankan  kepada  Pemerintah  Provinsi Gorontalo agar melakukan program pengembangan Kompetensi
Kepemimpinan Mo’odelo kepada  pejabat- pejabat strukturalnya.
3. Untuk  mengetahui  efektifitas Prototype Model  Integrasi  dalam  implementasi kebijakan, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya  untuk  melakukan  penelitian lanjutan dalam rangka pengujian efektifitas model ini.

## REFERENSI
Astra,  Fadilla.  Mandey,  Jantje,  dan  Londa,
Very.  2016.  Pengaruh  Pendidikan  dan Pelatihan Struktural terhadap Kompetensi  Kepemimpinan  Aparatur Sipil Negara: Studi di Sekretariat Daerah
Kota Bitung. Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi Vol.3 No.400 tahun 2016.
Basir,  M.  Askal.  2016.  Pengaruh  Pendidikan dan  Pelatihan,  Motivasi  Kerja  Terhadap
Kualitas Pelayanan Dinas Kependudukan dan  Catatan  Sipil  Kota  Baubau.  Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton Vol.1 No.1 April 2016.
Botutihe,  Medi.  2006.  Mo’odelo:  Sifat  dan Perilaku  Pemimpin  Berdasarkan  Nilai Lokal  Gorontalo.  Gorontalo:  Pustaka Gorontalo.
Botutihe,  Medi.  dan  Daulima,  Farha.  2005. Pedoman  Tata Upacara  Adat  Gorontalo.
Jakarta: Media Otda
Christopher,  William  F.,  and  Thor,  Carl  G.
2001. World-Class Quality and Productivity:  Fiveteen  Strategies  for Improving
Performance. United
Kingdom: Financial World Publishing.
De Jong, Jeroen. 2007. Individual Innovation:
The Connection between Leadership and Employees.  Netherlands:  EIM  Business and Policy Research.
Edward  III,  George,  1980,  Implementing
Public Policy. Washingthon DC: Congressional Quarterly Press.
Ghozali,  I.,  Latan,  H.  2015.  Konsep,  Teknik, Aplikasi  Menggunakan  Smart  PLS  3.0 Untuk Penelitian Empiris. Semarang: BP Undip.
Hasibuan,  Malayu  S.P.  2003.  Manajemen Sumber  Daya  Manusia,  Edisi  Revisi, Jakarta: Bumi Aksara.
Heifetz,  Ronald.  Grashow,  Alexander.,  and Linsky,  Marty.  2009.  The  Practice  of Adaptive  Leadership.  Massachusetts. UK: Harvard Business Press
Ibrahim,  Irfan,  2018.  Implementasi  Kebijakan
Diklatpim IV Pola Baru Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Gorontalo. Jurnal Ilmu  Administrasi  STIA  LAN  Bandung
Volume XV Nomor 2 Desember 2018. p 242-260.
Ibrahim,  Irfan,,  2018.  Pengaruh  Implementasi Kebijakan  Pendidikan  dan  Pelatihan
Kepemimpinan  Tingkat  IV  Pola  Baru Terhadap  Kompetensi  Kepemimpinan Pejabat Pengawas di Lingkungan
Pemerintah  Provinsi  Gorontalo.  Jurnal Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Publik  UNM
Makassar  Volume  8  Nomor  2  Juli-
Desember 2018. p 165-172.
Kadji,  Yulianto.    2015.  Formulasi  Dan Implementasi Kebijakan Publik.
Gorontalo: UNG Press.
Kadji, Yulianto, 2016. Metode Penelitian Ilmu
Administrasi. Yogyakarta: Deepublish.
Meyer,  J.P,  Allen,  N.J.  &  Smith,  C.A.  1993. Commitment  to  Organizations  and Occupations:  Extension  and  Test  of  A Three  Component  Conceptualization.
Journal  of  Applied  Psychology,  78  (4),
538-551.
Muhadi.  2017.  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan,
Pelatihan dan Pengalaman Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Pelayanan Kepala  Urusan  (KAUR)  di  Desa  (Studi pada Desa se Kecamatan Natar
Kabupaten  Lampung  Selatan).  Tesis. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Mulyadi, Mohammad. 2016. Metode Penelitian Praktis, Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Publica Press.
Parasuraman,  A.,  Zeithaml,  V.A.  and  Berry,
L.L.1988.  SERVQUAL:  A  Multi-Item
Scale For Measuring Consumer Perceptions  of  The  Service  Quality. Journal of Retailing, Vol. 64, No. 1, pp.
12-40.
Pranata, Fajar Irja. 2015. Pengaruh Kompetensi Aparatur  Pemerintah  Terhadap  Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor
Kecamatan  Sangatta  Selatan  Kabupaten
Kutai  Timur.  Jurnal  Ilmu  Sosial  Untag 1945 Samarinda Vol.1 No.2 Tahun 2015. Punu,  A.  Sintia.,  Rompas,  W.Y.,  dan Tampongangoy, Deysi L. 2014.
Pengaruh  Pendidikan  dan  Pelatihan (Diklat)  Terhadap  Kompetensi  Kerja Aparatur  di  Sekretariat  Daerah  Kota Tomohon.  Jurnal  Administrasi  Publik Universitas Sam Ratulangi Manado Vol. 3 No. 004 Tahun 2014.
Robbins,  Stephen  P.  2002.  Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi. Terjemahan:
Halida.Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
Robbins, Stephen, P. and  Judge,  A. Timothy. 2008. Perilaku Organisasi. Buku 1. Edisi ke-12. Jakarta: Salemba Empat.
Rondinelli, Dennis. 1998. Privatization, Governance,  and  Public  Management: The Challenges Ahead. Business and The Contemporary World Vol.10 No.2 1998,
p.167
Setiawan, dkk. 2015. Pengaruh Kepemimpinan Pelayan  Terhadap  Kinerja  Pelayanan Publik  Pegawai  Negeri  Sipil  pada Pemerintah  Kota  Bekasi.  Proceeding Seminar  Psikologi  dan  Kemanusiaan. Malang: Psychology Forum UMM,
Setyawan,  Dodi.,  dan  Bagus,  Nanang.  2014.
Kualitas  Kepemimpinan,  Etos  Moralitas Pribadi,  Kompetensi,  dan  Pelayanan
Publik. Jurnal Ilmu Administrasi Negara UTT Malang Vol.13 No. 1, Juli 2014.
Sopiah. 2008. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Andi.
Suryanto,  Adi.  2016.  Sistem  Pengembangan Kader  Pimpinan  ASN:  Sebuah  Strategi
Resolusi Percepatan Reformasi Birokrasi di  Indonesia.  Jurnal  Pendayagunaan Aparatur Negara Vol.VI Tahun 2016.
Syukur, M. Hasan. 2015. Diklat Kepemimpinan Pola Baru, Apa, Bagaimana Implementasinya dan
Tantangannya.  Jurnal  Forum  Diklat Vol.04 No.2 Tahun 2015
Wahab, A Solichin. 2016. Analisis Kebijakan:
Dari  Formulasi  Ke  Penyusunan  Model- Model  Implementasi  Kebijakan  Publik.
Jakarta: Bumi Aksara.
Weimer, David, L. and Vining, Aidan. R.1999.
Policy  Analysis:  Concepts  and  Practice. New Jersey: Prentice Hall, Third Edition. Widodo, Joko.2002. Akuntabilitas dan Kontrol
Birokrasi. Surabaya:Insan Cendekia
Worsfold,  Philip.  1999.  HRM,  Performance Index  Approach  to  Managing.  Service Quality, Vol.10, No.5, p.273-278.