InFestasi Vol. 18 No. 1 Juni 2022 Hal. 76-87
Analisis Persepsi Wajib Pajak dan Implementasi Undang- Undang Cipta Kerja Segmen Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan
The Analysis of Taxpayer Perceptions and Implementation of Job Creation Law Easy Business Segments in Taxation
Imam Agus Faisol 1 Emi Rahmawati 2 1,2 Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article History : Received 25 Mei 2022
Revised 17 Juni 2022 Publish 27 Juni 2022
Keywords:
Implementation, Job Creation Law,
Perception, Taxpayer,
DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i1.14616

## A B S T R A C T
This  study  aims  to  analyze  the  implementation  and  perception  of  taxpayers  in utilizing  tax  facilities  according  to  the  work  copyright  law.  This  research  uses  a qualitative method with a case study approach. The results indicate that the policy of relaxing input tax crediting rights for taxable entrepreneurs  benefits taxpayers.
However, there is a need for synergy between tax authorities and business actors.
Delivery  of  coal  categorized  as taxable  goods  has  the  potential  to  reduce  revenue because coal as an export item and export activity is subject to a 0% tariff. Includ- ing the buyer's identification number on the e-invoice provides a sense of fairness for  all  taxpayers,  especially  entrepreneurs.  Exemption  from  the  imposition  of  In- come Tax on dividends to increase investment funding and assist the recovery of the national economy. Legal aspects of general provisions and taxation procedures, implementation  of  a  five-year  policy,  no  tax  assessments  are  issued,  tax  returns (SPT) are certain except for committing tax crimes and issuing tax invoices with an expiration date of five years.

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  dan  persepsi  wajib pajak dalam memanfaatkan fasilitas perpajakan sesuai undang-undang cipta kerja. Riset  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  relaksasi  hak  pengkreditan  pajak  ma- sukan bagi pengusaha kena pajak memberikan manfaat bagi wajib pajak meskipun perlu sinergi antara otoritas pajak dan pelaku usaha.  Penyerahan batu bara yang terkategori sebagai  barang kena pajak berpotensi menurunkan pendapatan karena batu bara sebagai barang ekspor dan aktivitas ekspor dikenakan tarif 0%. Pencan- tuman nomor induk kependudukan pembeli di e-faktur memberikan rasa adil bagi semua  wajib  pajak  khususnya  para  pengusaha.  Pembabasan  pengenaan  Pajak Penghasilan  atas  dividen  untuk  meningkatkan  pendanaan  investasi  serta  dapat membantu  pemulihan  perekonomian  nasional.  Aspek  undang-undang  ketentuan umum dan tata cara  perpajakan, pengimplementasian  kebijakan  lima  tahun tidak diterbitkan surat ketetapan pajak, surat pemberitahuan (SPT) menjadi pasti kecua- li, melakukan tindak pidana perpajakan serta penerbitan surat tagihan pajak masa daluwarsa selama lima tahun.

## 1. PENDAHULUAN
Omnibus law merupakan konsep regulasi yang  menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu bentuk aturan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik dari sisi pertumbuhan ekonomi serta investasi yang berkualitas. Selain itu, juga bertujuan untuk menyelesaikan berbagai perma- salahan  regulasi  yang  tumpang  tindih  dan  mendorong  pendanaan  investasi  dalam  negeri  (Saptono  &
* Corresponding author: imam.faisol@trunojoyo.ac.id
Ayudia,  2021).  Regulasi  tersebut  telah  disahkan  dan  tersaji  dalam  UU  cipta  kerja  yang  memuat  tiga  hal utama yaitu  undang-undang perpajakan, cipta lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil menengah. Pasal 3 dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja menjelaskan bahwa tujuan aturan tersebut  untuk  peningkatan  ekosistem  investasi,  kemudahan  berusaha,  peningkatan  perlindungan  dan kesejahteraan  pekerja,  investasi  pemerintah  pusat  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional  serta  kemu- dahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM serta perkoperasian. Momentum pengesahan dan pem- berlakuan undang-undang cipta kerja sangat baik dan tepat mengingat kondisi ekonomi triwulan II tahun 2020  berada  pada  posisi  minus  5,32%  (Badan  Pusat  Statistik,  2020) . Kondisi  ekonomi  yang  berada  pada level tidak wajar dibutuhkan langkah strategis oleh pemerintah untuk mengembalikan ekonomi Indonesia pada kondisi normal.
Kebijakan  dan  langkah  strategis  pemerintah  guna  pemulihan  ekonomi  nasional  yaitu  dengan  pro- gram insentif pajak dan perubahan beberapa pasal pada undang-undang ketentuan umum dan  tata cara perpajakan  (UU  KUP),  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  (UU  PPh)  dan  undang-undang  pajak  per- tambahan nilai (UU PPN) yang disajikan dalam UU cipta kerja serta program insetif pajak. Manfaat lebih luas dari perubahan sebagian pasal dari ketiga undang-undang perpajakan tersebut adalah untuk mening- katkan penerimaan negara melalui kemudahan berusaha. Pemerintah melalui kementerian keuangan telah banyak  memberikan  insentif  khususnya  perpajakan.  Insentif  perpajakan  dapat  menjadi  pilihan  untuk pemulihan ekonomi meskipun aspek lainnya perlu diperhatikan secara makro ekonomi. Aspek-aspek yang perlu  diperhatikan  yaitu  stabilitas  politik,  efektivitas  pemerintahan  kualitas  regulasi,  penegahan  hukum dan  pengendalian  korupsi  (Siregar  &  Patunru,  2021). Khusus  program  perubahan  beberapa  pasal  perpa- jakan yang tertuang dalam UU Cipta Kerja merupakan bentuk hadirnya pemerintah untuk mempercepat recovery ekonomi  nasional  dan  peningkatan  iklim  investasi.  Undang-undang  cipta  kerja  terbagi  menjadi tiga klaster utama yaitu klaster cipta lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat dan kemudahan berusaha. Khusus  klaster  kemudahan  berusaha  terdapat  bidang  perpajakan  yang  tujuan  utamanya  adalah  pening- katan kepastian  hukum,  menciptakan keadilan  iklim  berusaha dalam  negeri, peningkatan pendanaan in- vestasi dan mendorong kepatuhan wajib pajak.
Bentuk kebijakan yang bertujuan peningkatan pendanaan investasi yaitu penurunan tarif PPh badan menjadi 22%, penurunan tarif PPh badan untuk wajib pajak yang go public sebesar 19%, penyesuaian tarif PPh pasal 26 atas bunga. Penurunan tarif PPh badan menjadi kabar baik bagi para pengusaha khusunya yang telah menjadi pengusaha kena pajak (PKP) karena dapat menjadi pengurang beban perusahaan yang tengah bangkit dari kondisi Pandemi Covid-19. Narasi yang sama juga diungkapkan oleh Fidiana F (2021), menjelaskan  insentif  pajak  dapat  menjadi  instrument  dan  dapat  menjamin  kepastian  investasi  di  daerah sehingga dapat mendorong akselerasi ekonomi pasca pandemi. Kebijakan selanjutnya yiatu imbreng tidak terhutang  PPN,  sisa  hasil  usaha  (SHU)  koperasi  dan  dana  haji  yang  dikelola  BPKH  termasuk  non  objek pajak penghasilan, penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri. Potret pelaksanaan pengecualian PPh atas dividen  dalam  UU  cipta  kerja  menjelaskan  bahwa  tujuan  pemerintah  melakukan  pembebasan  pajak penghasilan  yaitu  untuk  mendorong  investasi  dalam  negeri    (Wijaya  &  Melati,  2021).  Manfaat  dengan adanya kebijakan pembebasan pajak atas dividen juga diteliti oleh Asshidiqi Fahmi & Irawan Ferry (2021) yang  menjelaskan  bahwa  ketentuan  pembebasan  pengenaan  pajak  atas  dividen  mampu  memperbaiki kualitas kepastian hukum atas investasi di Indonesia, penempatan kembali harta atau modal warga negara Indonesia dari luar negeri ke Indonesia, serta mempersempit aktivitas penghindaran pajak atas dividen.
Segmen kemudahan berusaha bidang berpajakan bertujuan untuk mendorong peningkatan kepatu- han  wajib pajak  baik aspek pelaporan  maupun pembayaran yang dilakukan dengan  sukarela. Selain itu, skema relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak (PKP) dalam kondisi diperik- sa atau dilakukan penelitian oleh otoritas pajak. Kemudian, terdapat kebijakan perubahan dan pengaturan sanksi  administrasi  dan  imbalan  bunga.  Menciptakan  iklim  berusaha  didalam  negeri  dengan  aturan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) di e-faktur dan pemajakan atas transaksi elektronik. Pelu- ang  penerimaan  pajak  dari  sektor  perdagangan  menggunakan  sistem  elektronik  sangat  besar  seperti pengenaan  pajak  dengan  menggunakan  skema over  the  top (OTT)  dengan  melakukan  pemungutan  PPN pada  setiap  transaksi  penjualan  maupun  pembelian.  Tinjauan  dari  sisi  aspek  PPh,  pemerintah  juga  akan meredefinisi  bentuk  usaha  tetap  (BUT)  (Ridayati  et  al.,  2020).  Kebijakan  ini  merupakan  strategi  untuk menghindari pajak berganda sehingga celah penghindaran pajak dapat diminimalisir (Fidiana F, 2021).
Tujuan terakhir dengan adanya UU cipta kerja klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan yaitu peningkatan kepastian hukum. Skema kebijakan tersebut penentuan subjek pajak orang pribadi, konsinyasi
bukan termasuk penyerahan barang kena pajak (BKP), Sisa lebih dana badan social dan badan keagamaan termasuk non objek pajak penghasilan, penerbitan surat tagihan pajak (STP) daluwarsa 5 tahun dan pidana yang telah diputus tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak. Kebijakan tidak lagi diterbitkannya STP diteliti oleh Sultony (2021) yang menerangkan bahwa penghapusan pasal 13 (5) dan Pasal 15 (4) UU KUP dikha- watirkan  akan  menghilangkan  pemulihan  kerugian  keuangan  negara  di  bidang  perpajakan.  Kemudian kebijakan  penyerahan  batu  bara  yang  termasuk  dalam  kategori  penyerahan  BKP  menjelaskan  bahwa pelaksanaan  dan  penerapan  penyerahan  batu  bara  dalam  UU  cipta  kerja  telah  diteliti  oleh  (Putri  N  A  & Muhasan I, 2021). Penelitian menjelaskan bahwa batubara menjadi BKP justru berpotensi pada penurunan penerimaan negara akibat restitusi yang dapat diajukan oleh pengusaha tambang batu bara. Reformulasi pengkreditan pajak masukan pasca omnibus law menjelaskan bahwa pengusaha yang ingin menggunakan hak mengkreditkan pajak masukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) harus  teradministrasi  di  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  dengan  diwajibkan  untuk  dikukuhkan  sebagai PKP terlebih dahulu (Wijaya et al., 2021).
Riset  tentang  implementasi omnibus  law pada  segmen  perpajakan  telah  banyak  dilakukan  oleh  be- berapa peneliti namun  masih terbatas pada beberapa aspek. Misalnya riset yang dilakukan oleh  (Burton, 2020)  yang  fokus  pada  kepastian  hukum  terhadap omnibus  law sisi  perpajakan.  Ia  menjelaskan  bahwa Keberhasilan pemungutan pajak tidak lepas dari keberhasilan peningkatan investasi di suatu negara. (Sap- tono & Ayudia, 2021) meneliti tentang pajak penghasilan dalam omnibus law dan implikasinya di Indoensia. Hasil penelitian mengemukakan bahwa perubahan undang-undang PPh yang tertuang dalam omnibus law bertujuan  untuk  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  regulasi  yang  tumpang  tindih  dan  mendorong pendanaan investasi dalam negeri.
Penelitian Wijaya & Melati (2021), Putri N A & Muhasan I (2021), Hadi et al., (2022) dan Antic (2014) memotret  pelaksanaan  pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  dari  sisi  efektivitas  dan  reformulasi  pengkreditan pajak serta penyerahan atas PPN batu bara. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa  pengimplementa- sian relaksasi pengkreditan pajak masukan masih menimbulkan konflik antar pengusaha kena pajak, salah satunya  terkait  pengkreditan  pajak  masukan  sebelum  pengusaha  dikukuhkan  sebagai  pengusaha  kena pajak. batu bara sebagai BKP, justru berpotensi menyebabkan penurunan penerimaan negara. Lalu Rach- mawati Evie & Ariyanti Nur (2021) dan Asshidiqi Fahmi & Irawan Ferry (2021) fokus membahas tentang pajak penghasilan pasca undang-undang cipta kerja dilihat dari sisi yuridis dan pengaturan pembebasan PPh  Dividen.  Hasil  penelitian  mengemukakan  bahwa  tata  cara  pengenaan  pajak  penghasilan  pasca keluarnya undang-undang cipta kerja mengubah sistem perpajakan di Indonesia. Selain itu, pembebasan pajak  dividen  mampu  menurunkan  beban  pajak  efektif  di  Indonesia.  Penelitian  lainnya  mencoba menyajikan dan membahas tentang transaksi e-commerce Ridayati et al., (2020) dan upaya pemungutan ter- hadap Netflix (Satvikarani I. A.  R et al., 2020). Kedua penelitian tersebut  mengemukakan hal yang sama bahwa  potensi  penerimaan  pajak  atas  transaksi e-commerce sangat  potensial  dan  menjadi  sumber  pen- erimaan penghasilan.
Kebijakan dan implementasi omnibus law tertutama klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan memperoleh  reaksi  yang  beragam  diantara  wajib  pajak.  Reaksi  tersebut  disebabkan  berubahnya  regulasi perpajakan  secara  bersama-sama  baik  pada  UU  PPh,  UU  PPN  dan  UU  KUP.  Penelitian  terdahulu  telah banyak melakukan eksplorasi terhadap implementasi undang-undang cipta kerja namun hanya fokus pada beberapa aspek dan menggunakan studi kepustakaan untuk menjawab permasalah penelitian.
Penelitian  ini  mengeksplorasi  dan  membahas  implementasi omnibus  law bukan  hanya  aspek  PPN dan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP) namun aspek lain seperti pada sisi perubahan di PPh mau- pun KUP. Tambahan pembahasan PPN terpusat pada kebijakan otoritas pajak tentang penggunaan NIK di e-faktur serta  pajak  masukan  yang  dapat  dikreditkan  sebesar  80%  dari  pajak  keluaran  ketika  terdapat temuan  pemeriksaan  sebelum  menjadi  PKP . Aspek  PPh  fokus  pada  pembebasan  pengenaan  pajak  atas dividen serta KUP membahas tentang ketentuan penerbitan surat tagihan pajak (STP) dan masa daluwar- sanya. Pembahasan bukan hanya aspek yuridis ataupun studi kepustakaan melainkan memotret persepsi wajib  pajak  yang  fokus  mengulas  pelaksanaan  praktis  implementasi  UU  cipta  kerja  bidang  perpajakan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  implementasi  UU  cipta  kerja  bidang  perpajakan  serta  mem- berikan gambaran tentang  persepsi wajib pajak, konsultan pajak dan akademisi perpajakan atas pelaksa- naan  regulasi  tersebut.  Ruang  lingkup  dan  batasan  penelitian  adalah  akademi  pajak,  wajib  pajak  orang pribadi, wajib pajak badan serta konsultan pajak yang memanfaatkan fasilitas perpajakan yang tersaji da- lam UU cipta kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan respon wajib pajak dalam
memanfaatkan  fasilitas  perpajakan  yang  tertuang  dalam  UU  cipta  kerja  klaster  kemudahan  berusaha  bi- dang perpajakan.

## 2. TELAAH LITERATUR
Langkah  strategis  peningkatan  pendapaan  negara  dari  sektor  investasi  yaitu  dengan  adanya  ke- bijakan keuangan negara dari sisi fiskal dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid- 19  yang  tertuang  dalam  UU  Nomor  2  tahun  2020.  Isi  regulasi  diantaranya  menjelaskan  bahwa  adanya penurunan tarif PPh badan dilakukan secara bertahap. Perubahan tarif sebesar 25% turun sebesar 3% men- jadi 22% pada bulan Juli tahun 2020 dijadikan acuan untuk besaran tarif yang digunakan oleh wajib pajak badan pada tahun selanjutnya. Kebijakan selanjutnya yaitu tarif PPh pasal 26 sebesar 20% dapat diturunk- an  menjadi  10%  diatur  di  PP  Nomor  9  Tahun  2021  tentang  perlakuan  perpajakan  untuk  mendukung kemudahan berusaha (2021). Setoran modal dalam bentuk asset ( inbreng) tidak terhutang PPN kemudian klasifikasi  non  objek  pajak  untuk  bagian  laba  koperasi  dan  dana  haji  yang  dikelola  BPKH  dikategorikan dikecualikan objek PPh. Salah satu langkah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak yaitu dengan adanya relaksasi pengkreditan  pajak masukan  sebesar 80% dari pajak keluaran  ketika terdapat temuan pemerik- saan sebelum menjadi PKP dan meninjau kembali sanksi administrasi pajak.
Meningkatkan  kepastikan  hukum  distrategikan  dalam  bentuk  kebijakan  pengembalian  pajak  ma- sukan yang telah dikreditkan, penghentian bukti permulaan dan penyidikan, penerapaan satu jenis sanksi administrasi, penerbitan STP daluwarsa 5 tahun, asset neto atas sisa lebih dana badan sosial dan lembaga pendidikan dikategorikan non objek pajak penghasilan. Warga negara asing merupakan subjek pajak da- lam  negeri  atas  profesi/keahlian  dari  penghasilan  yang  diperoleh  dari  dalam  negeri  dikenakan  PPh. Tujuan terakhir yaitu membentuk kondisi berusaha berkeadilan yang tersaji dalam klaster perpajakan sep- erti  pemajakan  transaksi  elektronik  dan  pencantuman  NIK  pembeli  atas  transaksi  berfaktur  pajak  yang kondisi pembelinya tidak berNPWP.
Struktur klaster perpajakan bidang pajak penghasilan diatur dalam pasal 111 Undang-undang cipta kerja. Pasal 111 tersebut mengubah beberapa pasal dalam UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak pengha- silan yaitu pasal 2, pasal 4 dan pasal 26. Hal penting yang berubah dalam pasal 2 yaitu tentang penentuan subjek pajak orang pribadi. UU PPh menjelaskan bahwa “subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia,  orang  pribadi  yang  berada  di  Indonesia  lebih  dari  183  hari  dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempu- nyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia”. UU cipta kerja Pasal 111 menjelaskan bahwa “subjek pajak dalam  negeri  adalah  orang  pribadi  baik  yang  merupakan  warga  negara  Indonesia  maupun  negara  asing yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia,  orang  pribadi  yang  berada  di  Indonesia  lebih  dari  183  hari  dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempu- nyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia”. Perubahan kriteria berlaku juga untuk subjek pajak luar negeri,  pada  pasal  yang  sama  di  UU  cipta  kerja  dijelaskan  bahwa  “subjek  pajak  luar  negeri  yaitu  orang pribadi  yang  tidak  bertempat  tinggal  di  Indonesia,  warga  negara  asing  yang  berada  di  Indonesia  tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih  dari  183  hari  dalam  jangka  waktu  12  bulan  serta  memenuhi  persyaratan  tempat  tinggal,  pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan atau persyaratan tertentu lainnya. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia”. Perubahan mendasar dari pasal 2  ayat  3  huruf  a  UU  PPh  yang  disajikan  di  pasal  111  UU  cipta  kerja  yaitu  penegasan  penyebutan  status kewarganegaraan yang awalnya hanya menyebutkan kriteria orang pribadi. Begitu juga dengan perubahan pasal 2 ayat 4 huruf a, b dan c di UU PPh yang mempertegas tentang penentuan status subjek pajak bagi WNI  yang  berada  di  luar  Indonesia  yang  lebih  dari  183  hari.  Kriteria  tersebut  termasuk  dalam  kategori subjek pajak luar negeri.
Perubahan selanjutnya yaitu berkenaan dengan pengenaan pajak penghasilan bagi warga negara as- ing.  UU  PPh  pasal  4  ayat  1a,  1b,  1c  mengatur  bahwa  penghasilan  yang  diterima  WNA  baik  dari  dalam maupun  luar  Indonesia  tetap  dikenakan  PPh  namun  dalam  pasal  111  UU  cipta kerja,  ketentuan  tersebut mengalami  perubahan.  Poin  penting  perubahannya  tidak  semua  penghasilan  yang  diterima  WNA  akan dikenakan  pajak  penghasilan.  PPh  akan  dikenakan  atas  penghasilan  yang  diterima  WNA  jika  memiliki keahlian tertentu dan hanya berlaku selama 4 tahun menjadi subjek pajak dalam negeri. Selain itu, adanya penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri. Undang-undang PPH menjelaskan pengenaan pajak atas
dividen diatur dengan ketentuan jika penerima wajib pajak badan dalam negeri dengan kepemilikan >25% tidak dikenakan PPh, wajib pajak badan dalam negeri dengan kepemilikan <25% dikenakan PPh tarif dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan PPh Final. Namun dengan adanya undang-undang cip- ta kerja ketentuan di UUP PPh tidak berlaku. Ketentuan pasal 111 UU cipta kerja menjelaskan bahwa “div- iden yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan di  wilayah  NKRI dalam jangka waktu tertentu dan  wajib pajak  badan dalam negeri tidak dikenakan pajak penghasilan”. Ketentuan tersebut merubah pasal 4 ayat 3 huruf f angka 1 yang pada da- sarnya dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dikenakan PPh berdasarkan  kategori.  Wajib  pajak  badan  dalam  negeri  yang  memiliki  saham  lebih  dari  25%  tidak dikenakan  PPh  namun  wajib  pajak  badan  dalam  negeri  yang  memiliki  saham  kurang  dari  25%  akan dikenakan tarif 15% serta wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan PPh final sebesar 10%.
Konteks  dividen  yang  diterima  wajib  pajak  luar  negeri  khususnya  perusahaan go  public maupun privat berlaku kebijakan  yang  dapat  menarik  investor  untuk  investasi  di  Indonesia.  Bentuk  kebijakannya seperti yang tertuang di pasal 111 UU cipta kerja yang mengemukakan bahwa “dividen yang berasal dari luar  negeri  dan  penghasilan  setelah  pajak  dari  luar  negeri  tidak  dikenakan  PPh  di  Indoensia  sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha  lainnya di Indonesia dengan ketentuan diinvestasi- kan kurang dari 30% laba setelah pajak badan usaha luar negeri, selisih dari 30% dikurangi realisasi inves- tasi di Indonesia yang kurang dari 30% dikenakan pajak penghasilan. Sisa laba setelah pajak badan usaha luar negeri setelah dikurangi dividen tidak dikenakan PPh”. Kebijakan tersebut merubah UU PPh pasal 4 ayat 3 huruf angka 2, 3 dan 4 yang ketentuan sebelumnya  mengatur semua penghasilan akan dikenakan pajak yang berlaku di Indonesia menggunakan skema kredit pajak.
Objek pajak penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh yaitu SHU koperasi dan dana haji. UU PPh pasal 4 ayat 3 huruf i dan o mengatur bahwa dana setoran haji dan SHU koperasi terkategori objek pajak  penghasilan.  Namun,  dengan  adanya  UU  cipta  kerja  pasal  111,  SHU  koperasi  dan  dana  haji  tidak dikenakan dan dikecualikan dari pajak penghasilan. Secara rinci pasal 111 menjelaskan bahwa dikecuali- kan  dari  objek  PPh  atas  “bagian  laba  atau  sisa  hasil  usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  anggota  dari koperasi,  perseoran  komanditer  yang  modalnya  tidak  terbagi  atas  saham-saham,  persekutuan,  perkum- pulan,  firma  dan  kongsi  termasuk  pemegang  unit  kontrak  investasi  kolektif”.  Kebijakan  khusus  dana setoran haji di UU cipta kerja pasal 111 menjelaskan bahawa “dana setoran biaya pengelenggaraan ibadah haji dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang/ instrument keuangan tertentu yang diterima BPKH”.
UU cipta kerja pasal 111 juga mengatur tentang “sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kem- bali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi merupakan non objek pajak”. Sedangkan UU PPh pasal 4 ayat 3 huruf p mengatur bahwa sisa lebih yang diterima oleh  lembaga sosial dan keagamaan merupakan objek PPh dan kondisi tersebut sudah tidak berlaku. Perubahan terakhir yang diatur dalam undang-undang cipta kerja yaitu tentang pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26. Tarif awal- nya  yaitu  20%  atas penghasilan  bunga  dari  dalam  negeri  yang  diterima  subjek  pajak  luar  negeri  namun tarif tersebut dapat turun kurang dari 20% dengan adanya peraturan pemerintah.
Dampak  dengan  adanya  undang-undang  cipta  kerja  yaitu  perubahan  pada  beberapa  aspek  dalam UU nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas ba- rang mewah. Enam poin perubahan yang tersaji dalam pasal 112 yaitu “konsinyasi bukan termasuk penye- rahan barang kena pajak, penyertaan modal dalam bentuk asset tidak terutang PPN, penyerahan batu bara termasuk  penyerahan  BKP,  relaksasi  hak  pengkreditan  pajak  masukan  bagi  pengusaha  kena  pajak,  pen- camtuman NIK pembeli bagi yang tidak memiliki NPWP dalam faktur pajak dan pengaturan faktur pajak bagi PKP pedagang eceran”.
Penyerahan barang secara konsinyasi awalnya merupakan dan kategori barang kena pajak. Namun adanya  undang-undang  cipta  kerja  pasal  112  menjelaskan  bahwa  penyerahan  barang  secara  konsinyasi tidak termasuk dalam kategori penyerahan barang kena pajak (BKP). Sisi yang lain, setoran modal dalam bentuk asset (inbreng) masuk dalam kategori penyerahan BKP namun dalam pasal 112 aktivitas tersebut tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak. Aktivitas pertambanganpun mendapat- kan  angin  segar  dari  berlakunya  undang-undang  cipta  kerja  yakni  hasil  pertambangan  batu  bara  tidak termasuk jenis barang tidak dikenakan PPN. Awalnya jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah ba-
rang tertentu dalam kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil dari sum- bernya.
Kebijakan  pengkreditan  pajak  masukan  sebelum  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  melakukan  penye- rahan BKP/JKP dari luar negeri ke dalam negeri dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan. Jika lebih bayar dapat dikompensasi atas semua perolehan BKP/JK dan dapat direstitusi di akhir tahun buku. Kebijakan  sebelumnya  menjelaskan  bahwa  pengusaha  kena  pajak  (PKP)  yang  belum  produksi  sehingga melakukan  penyerahan  penyerahan  (sebatas  barang  modal)  yang  terhutang  pajak,  pajak  masukan  atas perolehan tersebut dapat dikreditkan.
Selain itu, UU PPN pasal 9 ayat 9a menjelaskan bahwa “pajak masukan perolehan BKP/JKP sebelum pengusaha dikukuhkan menjadi PKP tidak dapat dikreditkan”. Namun, setelah diberlakukannya UU cipta kerja  pasal  112  menjelaskan  bahwa  “pajak  masukan  atas perolehan  BKP  dan/atau  JKP,  impor  BKP  serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, dapat dikreditkan oleh PKP dengan menggunakan pedoman  pengkreditan  PM  sebesar  80%  dari  Pajak  Keluaran  yang  seharusnya  dipungut".  Berkaitan dengan  pajak  masukan  yang  tidak  dilaporkan  di  SPT  yang  ditemukan  saat  pemeriksaan  tidak  dapat dikreditkan,  namun  pada  pasal  112  undang-undang  cipta  kerja  dijelaskan  bahwa  pajak  masukan  atas perolehan BKP/JKP yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN pada saat dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan.
Delapan kebijakan bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang tertuang dalam undang- undang cipta kerja yang mengubah Sebagian pasal dalam UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan dan tata  cara  perpajakan.  Kebijakan  tersebut  antara  lain  sanksi  administrasi  pengungkapan  sendiri  ketid- akbenaran,  pengaturan  ulang  sanksi  administrasi  pajak  dan  imbalan  bunga,  penerbitan  surat  ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), penerapan satu jenis sanksi administrasi, ketentuan ditebitkannya surat ke- tetapan pajak (SKP), pidana pajak, penerbitan surat tagihan pajak (STP) dan fungsi diterbitkannya.
Pasal  8  ayat  3  UU  KUP  menjelaskan  bahwa  “sanksi  pengungkapan  ketidakbenaran  perbuatan berupa  denda  sebesar  150%  dari  jumlah  pajak  yang  kurang  dibayar”.  Namun  pasal  113  undang-undang cipta kerja menjelaskan bahwa  “pengungkapan  ketidakbenaran perbuatan yang disertai pelunasan keku- rangan  pembayaran  jumlah  pajak  yang  sebenarnya  terutang  beserta  sanksi  administrasi  berupa  denda sebesar  100%  dari  jumlah  pajak  yang  kurang  dibayar”.  Penurunan  tarif  denda  sebesar  50%  mendorong tujuan  pemerintah  untuk  menciptakan  kepatuhan  wajib  pajak  secara  sukarela  namun  ada  beberapa  ke- tentuan  yang  harus  tepenuhi  yaitu  adanya  tindakan  pemeriksaan  bukti  permulaan  untuk  mengawali langkah wajib pajak untuk mengungkap ketidakbenaran atas perbuatannya yang dinyatakan dengan bukti tertulis.
Pengaturan sanksi administrasi yang tertuang di pasal 19 ayat 1, 2 dan 3 ditetapkan bunga per bu- lan sebesar 2%. Namun di UU cipta kerja sanksi administrasi tidak disajikan tetap namun berubah mengi- kuti suku bunga acuan. Imbalan bungapun juga mengalami perubahan skema seperti yang di jelaskan di pasal 113 UU cipta kerja. Imbalan bunga mengikuti suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keu- angan. Pengaturan skema awal yang tersaji di UU PPh mengatur besaran imbalan ditetapkan tarif sebesar 2%. Aspek yang lain, UU PPh tidak secar jelas mengatur tentang penerapan jenis sanksi. Namun, UU cipta kerja  pasal  113  mengatur  tentang  penerapan  satu  jenis  sanksi.  Wajib  pajak  diberikan  kepastian  atas pengenaan jenis sanksi antara sanksi bunga atau sanksi kenaikan dalam pemeriksaan PPN/PPnBM. Pem- berian kepastian status atas SPT juga diatur di UU cipta kerja. Awalnya UU PPh hanya mengatur mengenai kepastian SPT hanya 5 tahun dan tidak diterbitkan SKP. Saat ini, terdapat tambahan narasi pengecualian bagi wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan. Pasal 113 UU cipta kerja juga mengubah ten- tang surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) atau surat ketetapan pajak kurang tambahan (SKPKBT) tidak berlaku lagi. Selain itu, jangka waktu penerbitan STP atau masa daluwarsa STP adalah 5 tahun. UU cipta  kerja  mengatur  ketentuan  masa  daluwarsa  STP,  penerbitan  STP  untuk  imbalan  bunga,  penerbitan STP untuk menangih imbalan bunga yang sebelumnya tidak diatur di UU PPh. Perubahan terakhir di UU PPh mengatur tentang penghentian penyidikan tindak pidana bidang perpajakan. UU PPh pasal 44B ayat 2 mengatur  “sanksi  penghentian  penyidikan  tindak  pidana  pajak  berupa  denda  sebesar  4  kali  pajak  yang tidak  /kurang  dibayar  atau  yang  tidak  seharusnya  dikembalikan”.  UU  cipta  kerja  mengubah  pemberian denda yang awalnya 4 kali menjadi 3 kali jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar.

## 3. METODE PENELITIAN
Guna mengetahui dan menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana implementasi dan re- spon wajib pajak atas pelaksanaan UU cipta kerja yang merubah beberapa aturan di UU KUP, UU PPh dan UU PPN maka riset ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi ka- sus digunakan pada untuk mengungkap dan mengeksplorasi implementasi UU cipta kerja bidang perpa- jakan dengan terbatas pada kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dengan analisis data  bersifat  induktif  serta  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  dari  pada  generalisasi (Sugiyono, 2013). Peneltian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan dan pelaksanaan serta persepi wajib pajak tentang UU cipta kerja klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan ditinjau dari tiga aspek perpajakan yaitu perubahan atas UU KUP, UU PPh dan UU PPN. Jenis data yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder berupa dokumen perpajakan seperti surat pemberitahuan (SPT) masa/tahunan dan surat permintaan penjelasan data dan keterangan (SP2DK), sedangkan data pri- mer berupa hasil wawancara yang dijadikan sebagai data utama untuk menjawab masalah penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu jawaban atas wawancara dengan informan penelitian. Informan penelitian terdiri dari tiga unsur yaitu wajib pajak, konsultan pajak dan akademisi perpajakan. Pemilihan informan berdasarkan kriteria, untuk wajib pajak  kriteria  yang digunakan  yaitu  menerapakan perubahan undang-undang perpajakan yang terdapat di undang-undang cipta kerja. Kriteria untuk kon- sultan  pajak  yaitu  lulus  ujian  sertifikasi  konsultan  pajak  dan  pernah  menangani  kasus  perpajakan  yang berhubungan  dengan  undang-undang  cipta  kerja  bidang  perpajakan  sedangkan  akademisi  perpajakan kriterianya  yaitu telah  menjadi pengajar dan terlibat dalam dunia akademisi bidang perpajakan  minimal lima tahun. Infoman penelitian tersaji pada tabel 1 berikut:

## Tabel 1. Informasi informan penelitian
Unsur Informan Nama Samaran Keterangan Wajib Pajak Joe Ria Pelaku Usaha/Pekerjaan Bebas Karyawan Swasta Konsultan Pajak Ane Pendiri Kantor Konsultan Pajak Akademisi Pajak Ira Pengajar di peguruan tinggi lebih dari 6 Tahun
Sumber: data diolah, 2021
Teknik analisis data terdiri dari tiga tahapan antara lain reduksi data, penyajian data dan penari- kan kesimpulan (Moleong, 2018). Reduksi data merupakan proses pemilihan dan transformasi data yang muncul  dari  hasil  wawancara  maupun  observasi.  Peneliti  mengumpulkan  informasi  melalui  wawancara dengan  keempat  infoman  dan  data  SPT/SP2DK  yang  relevan.  Data  yang  sudah  didapatkan  kemudian direduksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan analisis  data  selanjutnya.  Langkah  selanjutnya  yaitu  penyajian  data  yaitu  dengan  mendeskripsikan  hasil dan data penelitian selama observasi dan wawancara. Data yang didapatkan disajikan berdasarkan kate- gori penerapan UU cipta kerja pada regulasi bidang perpajakan yang berdampak yaitu UU KUP, UU PPh dan UU PPN. Tahapan terakhir yaitu menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian ini merupakan  hasil  dari  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  dalam  bentuk  pernyataan  singkat  dan  mudah dipahami  sehingga  dapat  menyimpulkan  bagaimana  persepsi  dan  implementasi  undang-undang  cipta kerja khusunya pada segmen kemudahan berusaha bidang perpajakan.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Struktur perubahan UU PPN yang tersaji dalam UU cipta kerja mengubah beberapa pasal tentang konsinyasi,  penyerahan  batu  bara, inbreng, pengkreditan  pajak  masukan,  pencantuman  nomor  induk kependudukan  (NIK)  serta  faktur  pajak  untuk  pedagang  eceran  yang  berstatus  pengusaha  kena  pajak (PKP).  Konsep  perubahannya  tertuang  dalam  pasal  112  UU  cipta  kerja  yang  betujuan  untuk  mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela, meningkatkan kepastian hukum dan menciptakan keadilan iklim berusaha. Bentuk kebijakan UU cipta kerja yang merubah UU PPN menjelaskan bahwa penyerahan batu bara  termasuk  barang  kena  pajak  (BKP).  UU  PPN  menjelaskan  bahwa  penyerahan  batu  bara  terkategori non BKP dengan syarat batu bara diambil langsung dari sumbernya. Kondisi tersebut menimbulkan inter-
pretasi yang berbeda antar pengusaha sehingga perlu adanya regulasi pasti dan jelas atas penyerahan batu bara, seperti penuturan Ane berikut ini:
“seharusnya begitu, sejak awal sudah pasti, tidak banyak arti apalagi menimbulkan kebingunan antar pengusaha tambang, non BKP tapi harus dari sumbernya, lebih baik BKP tapi jelas barangnya, jelas toh barangnya,  batu  bara,  endingnya,  para  pengusaha  itu  mudah  memahaminya,  mengkreditkannya  dan melaporkannya”
Pengusaha  hanya  berfikir  sederhana  mengenai  batu  bara  sebagai  BKP  atau  non  BKP,  terpenting adalah  kejelasan  dan  kepastian  hukum  atas  BKP  tersebut.  Memudahkan  proses  administrasi  perpajakan khususnya PPN menjadi jelas ketika UU cipta kerja diterbitkan. Mengingat wajib pajak tidak hanya men- gidentifikasi  pajak  masukan  dan  pajak  keluaran  namun  perlu  mengidentifikasi  Non  BKP  dan  pajak  ma- sukan  yang  tidak  dapat  dikreditkan.  Kondisi  yang  jelas  itulah  yang  diharapkan  oleh  wajib  pajak  khu- susnya  PKP  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  tanpa  khawatir  keliru  penyajian  yang  berakibat pada pembetulan SPT Masa PPN.
Kebijakan batu bara dipastikan  menjadi BKP  menjadi dilematis mengingat batu bara merupakan barang ekspor penting Indonesia. Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ketiga setelah China dan  India  (BP  Statistical  Review  of  World  Energy,  2021).  Produksi  batu  bara  Indonesia  pada  tahun  2019 sebesar 454,5 juta ton dan memenuhi 25,7% dari total ekspor dunia (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,  2020).  Perspektif  ketentuan  yang  berlaku  di  UU  PPN  menjelaskan  bahwa  barang  ekspor dikenakan  tarif  0%,  sehingga  kondisi  tersebut  mendukung  para  pengusaha  untuk  meningkatkan  ekspor dan investasi dalam negeri. Namun pada sisi penerimaan negara dari sektor PPN khusunya untuk perus- ahaan  batu  bara  diprediksi  turun,  mengingat  pajak  masukan  cenderung  lebih  besar  daripada  pajak keluaran. Konsekuensi dari lebih bayar tersebut adalah kecenderungan wajib pajak untuk melakukan resti- tusi PPN. Hal ini juga didukung oleh penelitian  Putri N A & Muhasan I (2021) yang menjelaskan bahwa batu bara menjadi BKP, justru berpotensi pada penurunan penerimaan negara akibat restitusi yang dapat diajukan oleh pengusaha tambang batu bara.
Kebijakan  selanjutnya  yang  mengubah  pasal  di  UU  PPN  yaitu  relaksasi  hak  pengkreditan  pajak masukan  (PM)  bagi  PKP.  UU  PPN  mengatur  bahwa  pajak  masukan  atas  perolehan  jasa  kena  pajak (JKP)/BKP sebelum pengusaha dikukuhkan menjadi PKP tidak dapat dikreditkan. UU cipta kerja pasal 112 mengatur  bahwa  BKP/JKP  sebelum  dikukuhkan  menjadi  PKP  dapat  dikreditkan  dengan  menggunakan pedoman  pengkreditan  80%  dari  pajak  keluaran  yang  harus  dipungut.  Perubahan  sebagian  pasal  di  UU PPN menjadi fasilitas yang sangat baik bagi PKP yang karena kealpaannya terlambat untuk menjadi PKP ketika telah memenuhi syarat, seperti yang diutarakan Joe pada kutipan berikut ini.
“waktu  itu  tiba-tiba  omset  sudah  melebihi  4,8  M,  tapi  belum  sempat  ngurus  ke  KPP  dan  saya menunggu, berharap dijadikan PKP otomatis itu, tapi tidak kunjung ditetapkan PKP, tapi malah kena SP2DK dan ternyata berlaku surut, akhirnya harus bayar PPN, PPH juga dan untungnya masukann- ya bisa dikreditkan meskipun 80% saja”
Pemberlakuan  pengkreditan  pajak  masukan  80%  dari  pajak  keluaran  sudah  diterapkan  kepada wajib pajak melalui skema teguran menggunakan SP2DK yang dilanjutkan ke proses penelitian oleh otori- tas pajak. Skema ini memberikan fasilitas kepada wajib pajak dengan tidak membayar PPN kurang bayar secara  penuh.  DJP  memberikan  fasilitas  melalui  UU  cipta  kerja  dengan  mengurangi  beban  wajib  pajak menggunakan skema kredit pajak masukan 80%, sehingga beban wajib pajak tereduksi. Namun, disisi lain perlu  diperhatikan  aspek  administrasi  perpajakannya  khusunya  pada e-faktur, mengingat  administrasi perpajakan bukan hanya membayar tetapi ada aspek lain yang perlu diperhatikan misalkan terdaftar men- jadi PKP, menghitung dan melaporkan. Ane mengemukakan sisi lain tentang relaksasi hak pengkreditan pajak masukan,
“Iya, yang sebelum PKP. Tapi masalahnya itu, dia itu tidak ditetapkan sebagai PKP. Jadi administra- si PPNnya tuh tidak jalan. Tiba-tiba ditagih, tiba-tiba dibayar. Bayar dua kali malah. Itu kan repot.”
Kebijakan  relaksasi  hak  pengkreditan  pajak  masukan  berlaku  surut  dan  pajak  masukan  ditagih
berdasarkan  ketetapan  pajak.  Namun  wajib  pajak  dan  otoritas  pajak  perlu  bersinergi  agar  ketika  hutang pajak dilunasi tidak ada kewajiban lain yang menggantung. Sehingga proses administrasi perpajakan perlu diperjelas  baik  oleh  wajib  pajak  maupun  otoritas  pajak.  Otoritas  pajak  dapat  menunjukkan  transaksi- transaksi  PPN  masa  lalu yang  terhutang  PPN  lebih  rinci  dan  bukan  hanya  penyajian  saldo keseluruhan, seperti yang tersaji dalam gambar 1. Gambar 1 hanya mengemukakan peredaran bruto, pajak keluaran dan pajak masukan tanpa melampirkan rincian data penjualan wajib pajak.

## Gambar 1: Kertas Kerja Penelitian
Sumber: Data wajib pajak, 2021
Rincian data yang disampaikan oleh DJP/KPP dapat dijadikan data pembanding oleh wajib pajak dan dapat menjadi dasar  untuk input di e-faktur atas transaksi yang terhutang  PPN. Sehingga proses ad- ministrasi  perpajakan  atas  relaksasi  hak  pengkreditan  pajak  masukan  dapat  menguntungkan  kedua  sisi khusunya wajib pajak. Wajib pajak dapat dengan pasti melunasi hutang pajak dan melaporkannya di SPT masa PPN. Sisi yang lain, otoritas pajak dapat meningkatkan dan merealisisakan kepatuhan pajak secara sukarela  dan  meningkatkan  kepercayaan  wajib  pajak  terhadap  administrasi  perpajakan  (Wijaya  et  al., 2021).  Bentuk  lain  perubahan  kebijakan  yang  tertuang  dalam  UU  cipta  kerja  yang  merubah  pasal  di  UU PPN  yaitu  tentang  pencantuman  NIK  pembeli  di  faktur  pajak  bagi  yang  tidak  memiliki  NPWP.  Aturan sebelumnya  hanya  mengatur  pencantuman  keterangan  di  faktur  pajak  atas  penyerahan  BKP/JKP.  Ket- erangan  tersebut  memuat  nama,  alamat  dan  NPWP  pembeli.  Selama  ini  pencatuman  identitas  di  faktur pajak bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP hanya diisi dengan angka 0 (pengisian kolom NPWP diisi dengan angka 0 sampai dengan 15 digit atau terisi penuh) seperti yang diungkapkan oleh Ria,
“kalau isi e-faktur dan buat faktur pajak untuk jualan itu pak, terus tidak ada NPWPnya, saya isi 000 saja, katanya ada info pake NIK tapi ternyata saat ini (tahun 2021) belum diberlakukan, yang berlaku saat ini ya pake 0000 itu saja pak, tidak menggunakan NIK, karena kalau isian NPWP itu tidak terisi maka faktur pajak tidak dapat diproses pada tahap selanjutnya”
Pencantuman  NIK  pembeli  di  faktur  pajak  memberikan  rasa  adil  bagi  semua  wajib  pajak  khu- susnya para pengusaha. Identitas pembeli menjadi jelas dan memudahkan otoritas pajak untuk mengiden- tifikasi  setiap  transaksi  yang  terjadi  disebabkan  semua  akan  terekam  di e-faktur .  Dampak  lainnya  adalah memudahkan pemantauan dan pengawasan atas transaksi wajib pajak. Selain PPN, UU cipta kerja mengu- bah beberapa pasal yang ada di UU PPh. Salah satu pasal yang mengubah UU PPh yang tercantum dalam Pasal  111  UU  cipta  kerja  yaitu  tentang  penghapusan  PPh  atas  dividen,  dividen  dari  penghasilan  setelah pajak dari luar negeri tidak dikenakan PPh serta kebijakan tentang penghasilan dari luar negeri selain BUT. Kebijakan penghapusan pengenaan PPh atas dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi harus me- menuhi  syarat  yaitu  diinvetasikan  kembali  di  wilayah  Indonesia  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Sebe- lumnya, dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif PPh 10% bersifat final dan 15% untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan kepemilikan kurang dari 25%. Ketentuan ini berlaku bagi  dividen  yang  berasal  dari  luar  negeri,  dibebaskan  dikenakan  PPh  di  Indonesia  jika  dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia. Selain itu, dividen digunakan untuk kegiatan usaha lainnya di Indo- nesia dalam jangka waktu tertentu baik yang berasal dari perusahaan go public luar negeri atau perusahaan private luar negeri. Ketentuan bentuk investasi yang menjadi syarat dividen bebas dari pengenaan PPh dia- tur dalam (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Cipta Kerja Di  Bidang  Pajak  Penghasilan,  Pajak  Pertambahan  Nilai  Dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah,  Serta
Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan,  2021)  dan  diinvestasikan  dalam  jangka  waktu  3  tahun. Tujuan utama pembebasan pengenaan PPh atas dividen yaitu untuk meningkatkan pendanaan investasi. Seperti penuturan Ira berikut ini:
“ya seperti itu, apalagi investasinya pada sektor rill dan sektor keuangan yang langsung berdampak pa- da ekonomi nasional, terutama untuk pelaku usaha kecil, memang secara nyata negara tak dapat uang dari PPh dividen, tapi kebijakan ini dampaknya kemudian, ok tidak saat ini, tapi lihat hasilnya tahun selanjutnya  setelah  dividen  itu  diinvestaikan,  namun  menurut  saya  karena  self  assessment  ya,  maka pengawasan kebijakan ini penting dilakukan, apalagi tujuannya untuk pemulihan ekononomi nasional dan investasi”
Dampak  nyatanya  akan  dirasakan  kemudian  ketika  wajib  pajak  secara  nyata  menginvestasikan kembali dividen yang diperolehnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Mela- ti    (2021)  yang  mengemukaka  bahwa  wajib  pajak  harus  menginvestasikan  dividen  tersebut  di  Indonesia sehingga  kebijakan  ini  dapat  memperbaiki  iklim  investasi  di  dalam  negeri.  Peningkatan  investasi  dapat mendorong  terciptanya  lapangan  kerja  sehingga  daya  serap  tenaga  kerja  akan  meningkat.  Pembebasan pajak dividen dipandang sebagai langkah strategis untuk recovery ekonomi nasional yang sedang lesu aki- bat pandemi Covid-19. Senada dengan hasil penelitian Asshidiqi Fahmi & Irawan Ferry (2021) yang men- jelaskan  bahwa  pembebasan  pajak  atas  dividen  mampu  meningkatkan  kepastian  hukum  atas  investasi, meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  meningkatkan  investasi  dalam  negeri,  meningkatkan  lapangan pekerjaan,  repatriasi  modal  warga  negara  Indonesia  dari  luar  negeri  ke  Indonesia,  serta  memperkecil kegiatan penghindaran pajak atas dividen.
Selain dividen, aspek lain dari UU cipta kerja yang mempengaruhi dan merubah pasal di UU PPh yaitu tentang transaksi e-commerce yang dikorelasikan dengan penentuan subjek pajak orang pribadi. Ben- tuk perubahannya yaitu tentang penyebutan status warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara as- ing (WNA) yang sebelumnya hanya menyebutkan kriteria orang pribadi. Sebenarnya tidak ada kebijakan pajak baru jika dihubungkan dengan transaksi e-commerce karena tarif yang digunakan adalah tarif yang eksisting (Ridayati et al., 2020) . Pengenaan tarifnya sama dengan tarif yang berlaku konvensional baik orang pribadi, badan maupun BUT. Fokus penentuannya adalah pada status subjek pajak dalam negeri atau luar negeri. Syarat dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri jika WNI/WNA bertempat tinggal di Indo- nesia dan lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sedangkan syarat dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, WNA yang berada di In- donesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan WNI yang berada diluar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. UU cipta kerja mengubah beberapa pasal di UU KUP yang ter- cantum  dalam  pasal  113  mengatur  salah  satunya  tentang  SPT  yang  menjadi  pasti  apabila  5  tahun  tidak diterbitkan SKP, namun ada narasi tambahan di UU cipta kerja yaitu kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sisi yang lain, lima tahun tidak diterbitkan SKP, SPT menjadi pasti kecuali wajib  pajak  melakukan  tindak  pidana  perpajakan.  UU  KUP  pasal  22  ayat  1  telah  mengatur  bahwa  dalu- warsa penagihan pajak ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak terbitnya STP maupun surat ketetapan pajak kurang bayar. UU KUP telah mengatur tentang daluwarsa penerbitan STP, namun dengan adanya UU cipta kerja memberikan  penegasan dan kepastian hukum kepada semua wajib pajak, seperti yang diungkapkan Ira pada kutipan berikut ini.
“sebenarnya di KUP itu sudah ada pak, tapi memang bisa ditafsirkan bebas, makanya di UU ciptaker itu diperjelas pemaknaannya, kalo g salah tidak pernah dipenjara ya, terus kalau STP itu habis masanya memang diatur di aturan itu pak, kalo di KUP memang tidak ada aturan itu, nah mangkanya semakin jelas kan dan tidak bias”
Pengaturan sanksi administrasi yang tertuang di UU PPh ditetapkan bunga per bulan sebesar 2%. Namun di UU cipta kerja sanksi administrasi tidak disajikan tetap namun berubah mengikuti suku bunga acuan. Imbalan bungapun juga mengalami perubahan skema seperti yang di jelaskan di pasal 113 UU cipta kerja. Imbalan bunga  mengikuti suku bunga acuan yang ditetapkan  oleh Menteri Keuangan. Pengaturan skema  awal  yang  tersaji  di  UU  PPh  mengatur  besaran  imbalan  ditetapkan  tarif  sebesar  2%.  Aspek  yang lain, UU PPh tidak secar jelas mengatur tentang penerapan jenis sanksi. Namun, UU cipta kerja pasal 113 mengatur tentang penerapan satu jenis sanksi. Wajib pajak diberikan kepastian atas pengenaan jenis sanksi
antara  sanksi  bunga  atau  sanksi  kenaikan  dalam  pemeriksaan  PPN/PPnBM.  Pemberian  kepastian  status atas SPT juga diatur di UU cipta kerja. Awalnya UU PPh hanya mengatur mengenai kepastian SPT hanya 5 tahun dan tidak diterbitkan SKP. Saat ini, terdapat tambahan  narasi pengecualian bagi wajib pajak yang melakukan  tindak  pidana  perpajakan.  Pasal  113  UU  cipta  kerja  juga  mengubah  tentang  surat  ketetapan pajak  kurang  bayar  (SKPKB)  atau  surat  ketetapan  pajak  kurang  tambahan  (SKPKBT)  tidak  berlaku  lagi. Selain itu, jangka waktu penerbitan STP atau masa daluwarsa STP adalah 5 tahun. UU cipta kerja mengatur ketentuan  masa  daluwarsa  STP,  penerbitan  STP  untuk  imbalan  bunga,  penerbitan  STP  untuk  menangih imbalan  bunga  yang  sebelumnya  tidak  diatur  di  UU  PPh.  UU  cipta  kerja  khusunya  pada  bidang  perpa- jakan  memberikan  kebijakan  yang  pasti  dan  terukur  pada  setiap  aspek  baik  kepastian  hukum,  mencip- takan iklim investasi, peningkatan pendanaan ataupun dorongan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Kebijakan tentang masa daluwarsa STP menjelaskan bahwa otoritas pajak berkomitmen untuk melakukan penataan administrasi perpajakan yang lebih baik.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Potret  implementasi  UU  cipta  kerja  klaster  kemudahan  berusaha  bidang  perpajakan  menemukan bahwa  kebijakan  relaksasi  hak  pengkreditan  pajak  masukan  (PM)  bagi  PKP  memberikan  manfaat  bagi wajib pajak meskipun perlu sinergi antara otoritas pajak dan pelaku usaha. Otoritas pajak diminta untuk memberikan  data  penjualan  yang  lebih  rinci  agar  dapat  menjadi  pedoman  PKP  untuk  melakukan  pem- betulan SPT masa PPN. Begitu juga dengan penyerahan batu bara yang terkategori sebagai BKP berpotensi menurunkan pendapatan. Penurun pendapatan disebabkan batu bara sebagai barang ekspor dan aktivitas ekspor dikenakan tarif 0%. Pencantuman NIK pembeli di e-faktur memberikan rasa adil bagi semua wajib pajak khususnya para pengusaha. Identitas pembeli menjadi jelas dan memudahkan otoritas pajak untuk mengidentifikasi  setiap  transaksi  yang  terjadi  disebabkan  semua  akan  terekam  di  e-faktur.  Selain  itu, pemebabasan pengenaan PPh atas dividen untuk meningkatkan pendanaan investasi dan untuk memban- tu recovery perekonomian nasional. Aspek UU KUP, pengimplementasian kebijakan lima tahun tidak diter- bitkan  SKP,  SPT  menjadi  pasti  kecuali  melakukan  tindak  pidana  perpajakan  serta  penerbitan  STP  masa daluwarsa selama lima tahun.
Keterbatasan riset ini adalah tidak dapat mengkonfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, mengingat  permohonan  untuk  melakukan  penelitian  di  KPP  tersebut  belum  disetujui  disebabkan  tidak tersedianya  data.  Selain  itu,  informan  penelitian  khususnya  wajib  pajak  masih  sebatas  terlibat  dan  men- galami  aktivitas  yang  berhubungan  dengan  UU  cipta  kerja  bidang  pajak  UU  PPN.  Oleh  karena  itu, penelitian  selanjutnya  dapat  melakukan  analisis  lebih  komprehensif  dengan  mengkonfirmasi  ke  otoritas pajak  dan  wajib  pajak  yang  pernah  mengalami/terlibat  transaksi  UU  cipta  kerja  pada  semua  aspek  baik UU PPN, UU PPh maupun UU KUP.

## DAFTAR PUSTAKA
Antic,  D.  (2014).  Efficiency  of  a  single-rate  and  broad-based  VAT  system:  the  case  of  Bosnia  and  Herze- govina. Financial Theory and Practice , 38 (3), 303–335. https://doi.org/10.3326/fintp.38.3.3 Asshidiqi Fahmi, & Irawan Ferry. (2021). Pengaturan Pembebasan Pajak Dividen Dalam Undang-Undang Cipta  Kerja  Berdasarkan  Asas  Keadilan  Dan  Asas  Kemanfaatan. Jurnal  Kertha  Semaya , 9 (10),  1917– 1931. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p16
Badan Pusat Statistik. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020. In Pertumbuhan Ekonomi Indonesia  Triwulan  II .  https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia- triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html
BP  Statistical  Review  of  World  Energy.  (2021). Full  report  –  Statistical  Review  of  World  Energy  2021 . https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy- economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf
Burton, R. (2020). Assessment of Certain Justice towards Tax Omnibus Law in Indonesia. International Jour- nal of Multicultural
and Multireligious Understanding , 7 (5), 486–493.
https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i5.1704
Fidiana F. (2021). Tax Facilities through Omnibus Law Taxation: A Canon Taxation Review. Policy & Gov- ernance Review , 5 (3), 195–205. https://doi.org/10.30589/pgr Hadi, S., Studi Akuntansi, P., & Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta, S. (2022). Analisis Dampak Dan Efektivitas
Adanya Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perpajakan Terhadap Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Pada Pt Suprajaya Duaribu Satu. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM) , 18 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.31599/jiam.v18i1.1107 Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral.  (2020). 03  Booklet  esdm  Batubara  2020  OK . https://www.esdm.go.id/id/booklet/booklet-etalase-tambang-2020
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentu- an Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2021). www.jdih.kemenkeu.go.id Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
Putri  N  A,  &  Muhasan  I.  (2021).  PPN  Atas  Penyerahan  Batu  Bara  Dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja (Menakar Potensi Kenaikan atau Penurunannya terhadap Penerimaan Negara). Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) , 5 (2), 108–113. https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2 Rachmawati Evie, & Ariyanti Nur. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja. ADIL:  Jurnal  Hukum , 12 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v12i2.2118
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, (2007). https://jdih.kemenkeu.go.id/
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, (2008). https://jdih.kemenkeu.go.id/ Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, (2009). https://jdih.kemenkeu.go.id/
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (2020).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tetang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabili- tas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keu- angan Menjadi Undang-Undang, (2020). https://jdih.kemenkeu.go.id/
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha, (2021). https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176382/PP_Nomor_9_Tahun_2021.pdf
Ridayati, E., Astuti, D., Sutrirubiyanto Nova, Y., Maulana, A., Sudjeni, A., Hanif, A., & Hermawan, G. K.
(2020).  Pengenaan  Pajak  E-Commerce  Pasca  Diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Lex Specialis , 1 (2), 196–208.
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index
Saptono, P. B., & Ayudia, C. (2021). Income Tax Issues on the Omnibus Law and Its Implications in Indone- sia. AKRUAL: Jurnal Akuntansi , 12 (2), 164. https://doi.org/10.26740/jaj.v12n2.p164-178
Satvikarani I. A. R, Ratnasari Ayu, & Sanjaya Ricky Bima. (2020). Upaya Pemungutan Pajak Terhadap Net- flix  yang  masih  belum  Berbadan  Usaha  Tetap. Diversi  Jurnal  Hukum , 6 (2),  118–142. https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v6i2.1025
Siregar, R. A., & Patunru, A. (2021). The Impact of Tax Incentives on Foreign Direct Investment in Indone- sia. Journal of Accounting Auditing and Business , 4 (1), 66. https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.30629 Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Sultony, A. (2021). Urgensi Regulasi Eksekusi Pidana Denda di Bidang Perpajakan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Wajah Hukum , 5 (1), 212. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.391
Wijaya, S., Keuangan, P., Stan, N., Awwalia, I., & Dewani, S. (2021). Reformulasi Pengkreditan Pajak Ma- sukan  Pasca  Omnibus  Law. Jurnal  Pajak  Indonesia  (Indonesian  Tax  Review) , 5 (1),  1–19. https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1
Wijaya,  S.,  &  Melati,  P.  (2021).  Income  Tax  On  Dividend  In  Job  Creation  Law. Bilancia:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi , 5 (4), 408–416. https://doi.org/https://doi.org/10.35145/bilancia.v5i4.1702