## TELAAH KRITIS TENTANG IMPELEMENTASI RELIGIOSITAS DAN SPIRITUALITAS YANG JUSTRU BERPOTENSI MENIMBULKAN KONFLIK
Yuga Adi Kusuma Pusat Kajian Komunikasi Email : yuga.work@yahoo.com

## ABSTRACT
The  implementation  of  Pancasila  in  thereformation  erahas  not  been  done  eagerly. Moreover, Pancasila is not always used as a foundation of government administration practice.  This  is  because  globalization  has  infiltrated  Indonesia.  Religion  is  the foundation of every human life, without religion human beings are not able to think instinctively.  Besides,  Humans  will  get  difficulty  to  distinguish  right  and  wrong. Unluckily,  the  incorrect  implementation  of  religiosity  and  spirituality  practices sometimes becomes the trigger of conflict.

## Key Words: Pancasila, Globalization, Conflict

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  Pancasila  pada  masa  reformasi  cenderung  meredup  dan  tidak adanya  istilah  penggunaan  Pancasila  sebagai  propoganda  praktik  penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terjadi lebih dikarenakan oleh adanya globalisasi yang melanda Indonesia  dewasa  ini.  Masyarakat  terbius  akan  kenikmatan  hedonisme  yang  dibawa oleh  paham  baru  yang  masuk  sehingga  lupa  dari  mana,  di  mana,  dan  untuk  siapa sebenarnya  mereka  hidup.  Seakan-akan  mereka  melupakan  bangsanya  sendiri  yang dibangun  dengan  semangat  juang  yang  gigih  dan  tanpa  memandang  perbedaan. Dalam  perkembangan  masyarakat  yang  secara  kultur,  masyarakat  lebih  cenderung menggunakan  Pancasila  sebagai  dasar  pembentukan  dan  penggunakan  setiap kegiatan yang mereka lakukan.
Peran  Pancasila  dalam  hal  ini  sebenarnya  adalah  untuk  menciptakan masyarakat  “kerakyatan”,  artinya  masyarakat  Indonesia  sebagai  warga  negara  dan warga masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak serta kewajiban harus seimbang dan tidak  memihak  ataupun  memaksakan  kehendak  kepada  orang  lain.Dalam  pokok- pokok kerakyatan, masyarakat dituntut untuk saling menghargai dan hidup bersama
dalam  lingkungan  yang  saling  membaur  dan  bisa  membentuk  sebuah  kepercayaan (trust)  sebagai  modal  untuk  membangun  bangsa  yang  berjiwa  besar  dan  bermoral sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila.
Pancasila  disebut  sebagai  identitas  bangsa  dimana  Pancasila  mampu memberikan satu pertanda atau ciri khas yang melekat dalam tubuh masyarakat. Hal ini  yang  mendorong  bagaimana  statement  masyarakat  mengenai  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  Pancasila  tersebut.  Sebagai  contoh  nilai  keadilan  yang  bermakna sangat luas dan tidak memihak terhadap satu golongan ataupun individu tertentu.
Unsur pembentukan Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Sejarah Indonesia  membuktikan  bahwa  nilai  luhur  bangsa  yang  tercipta  merupakan  sebuah kekayaan  yang  dimiliki  dan  tidak  bisa  tertandingi.  Di  Indonesia  tidak  pernah  putus- putusnya orang percaya kepada Tuhan, hal tersebut terbukti dengan adanya tempat peribadatan  yang  dianggap  suci,  kitap  suci  dari  berbagai  ajaran  agamanya,  upacara keagamaan,  pendidikan  keagamaan,  dan  lain-lain  merupakan  salah  satu  wujud  nilai luhur dari Pancasila khususnya sila ke-1.
Bangsa  Indonesia  yang  dikenal  ramah  tamah,  sopan  santun,  lemah  lembut terhadap  sesama  mampu  memberikan  sumbangan  terhadap  pelaksanaan  Pancasila, hal  ini  terbukti  dengan  adanya  pondok-pondok  atau  padepokan  yang  dibangun mencerminkan  kebersamaan  dan  sifat  manusia  yang  beradab.  Pandangan  hidup masyarakat yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah suatu wawasan  yang  menyeluruh  terhadap  kehidupan  itu  sendiri.  Pandangan  hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya.
Dalam  praktik  kehidupan  bernegara,  berbangsa  dan  bermasyarakat,  secara mendasar ( grounded, dogmatic ) dimensi kultur seyogyanya mendahului dua dimensi lainnya,  karena  di  dalam  dimensi  budaya  itu  tersimpan  seperangkat  nilai  ( value system ). Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan ( policy ) dan kemudian  disusul  dengan  pembuatan  hukum  ( law  making )  sebagai  rambu-rambu yuridis dan code of conduct dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan  mencerminkan  nilai-nilai  luhur  yang  dimiliki  oleh  bangsa  yang  bersangkutan
(Solly  Lubis:  2003).  Masyarakat  Indonesia  sekarang  ini  tidak  hanya  mendambakan adanya  penegakan  peraturan  hukum,  akan  tetapi  masalah  yang  muncul  ke permukaan  adalah  apakah  masih  ada  keadilan  dalam  penegakan  hukum  tersebut. Hukum berdiri diatas ideologi Pancasila yang berperan sebagai pengatur dan pondasi norma masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada  masa  Orde  Baru  menginginkan  pemerintahan  yang  ditandai  dengan keinginan  melaksanakan  Pancasila  dan  UUD  1945  secara  murni  dan  konsekuen. Penanaman  nilai-nilai  Pancasila  pada  masa  Orde  Baru  dilakukan  secara  indoktrinatif dan  birokratis.Akibatnya,  bukan  nilai-nilai  Pancasila  yang  meresap  ke  dalam kehidupan  masyakat,  tetapi  kemunafikan  yang  tumbuh  subur  dalam  masyarakat. Sebab  setiap  ungkapan  para  pemimpin  mengenai  nilai-nilai  kehidupan  tidak  disertai dengan  keteladanan  serta  tindakan  yang  nyata  sehingga  Pancasila  yang  berisi  nilai- nilai  luhur  bangsa  dan  merupakan  landasan  filosofi  untuk  mewujudkan  masyarakat yang  adil  dan  makmur,  bagi  rakyat  hanyalah  omong  kosong  yang  tidak  mempunyai makna apapun. Lebih-lebih pendidikan Pancasila dan UUD 45 yang dilakukan  melalui metode  indoktrinasi  dan  unilateral,  yang  tidak  memungkinkan  terjadinya perbedaan pendapat,  semakin  mempertumpul  pemahaman  masyarakat  terhadap  nilai-nilai Pancasila.Cara  melakukan  pendidikan  semacam  itu,  terutama  bagi  generasi  muda, berakibat  fatal.  Pancasila  yang  berisi  nilai-nilai  luhur,  setelah  dikemas  dalam pendidikan  yang  disebut  penataran  P4  (Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan Pancasila)  dan  PMP  (  Pendidikan  Moral  Pancasila),  atau  nama  sejenisnya,  ternyata justru mematikan hati nurani generasi muda terhadap makna dari nilai luhur Pancasila tersebut.
Hal  tersebut  terutama  disebabkan  oleh  karena  pendidikan  yang  doktriner tidak  disertai  dengan  keteladanan  yang  benar.  Mereka  yang  setiap  hari  berpidato dengan selalu mengucapkan kata-kata keramat: Pancasila dan UUD 45, tetapi dalam kenyataannya  masyarakat  tahu  bahwa  kelakuan  mereka  jauh  dari  apa  yang  mereka katakan.  Perilaku  itu  justru  semakin  membuat  persepsi  yang  buruk  bagi  para pemimpin  serta  meredupnya  Pancasila  sebagai  landasan  hidup  bernegara,  karena masyarakat menilai bahwa aturan dan norma hanya untuk orang lain (rakyat) tetapi bukan atau tidak berlaku bagi para pemimpin. Selain itu Pancasila digunakan sebagai
asas  tunggal  bagi  organisasi  masyarakat  maupun  organisasi  politik  (Djohermansyah Djohan: 2007).Karena Orde Baru tidak mengambil pelajaran dari pengalaman sejarah pemerintahan  sebelumnya,  akhirnya  kekuasaan  otoritarian  Orde  Baru  pada  akhir 1998-an runtuh oleh kekuatan masyarakat.
Hal itu memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk membenahi dirinya, terutama  bagaimana  belajar  lagi  dari  sejarah  agar  Pancasila  sebagai  ideologi  dan falsafah  negara  benar-benar  diwujudkan  secara  nyata  dalam  kehidupan  sehari-hari (Djohermansyah Djohan: 2007). Berakhirnya kekuasaan Orde Baru menandai adanya Pemerintahan  Reformasi  yang  diharapkan  mampu  memberikan  koreksi  dan perubahan  terhadap  penyimpangan  dalam  mengamalkan  Pancasila  dan  UUD  1945 dalam  praktik  bermasyarakat  dan  bernegara  yang  dilakukan  pada  masa  Orde  Baru. Namun  dalam  praktik  pada  masa  reformasi  yang  terjadi  adalah  tindakan  korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan fundamentalisme. Hal inilah yang menandai bahwa pada masa itulah masyarakat Indonesia sedang mengalami krisis identitas bangsa.

## PEMBAHASAN

## Pancasila sebagai Wujud Modal Sosial Bangsa
Modal  sosial  ( social  capital )  bisa  dikatakan  sebagai  kelompok  individu  atau grup yang digunakan untuk merealisasi kepentingan manusia. Kalau mau didefinisikan sebagai satu kata maka trust (kepercayaan) adalah kata yang bisa mempresentasikan kondisi  tersebut  (Konioko  dan  Woller,  1999).  Sedangkan  James  Coleman sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Francis  Fukuyama  dalam  bukunya  Trust:  The  Social and  Creation  of  Prosperity  (1995)  mendefinisikan  modal  sosial  sebagai  kemampuan masyarakat  bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan  bersama  di  dalam  berbagai kelompok organisasi.
Trust (kepercayaan)  sangat  diperlukan  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  hal ini  dikarenakan  kepercayaan  bersifat  fundamental.  Bahkan  dapat  dikatakan  kualitas relasi  sosial  terletak  pada  sejauh  mana  nilai  fundamental  itu  mendapat  perhatian. Ketika sebuah nilai kepercayaan itu hilang maka yang timbul adalah perpecahan yang sifatnya  mendarah  daging.  Sangat  jelas  bahwa  kepercayaan  menyentuh  sendi
kehidupan yang paling mendasar dari sisi kemanusiaan baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.
Sebagai  bahan  analisis  yang  menjadikan  kepercayaan  itu  merupakan  sebuah faktor  utama  dari  pelaksanaan  Pancasila,  sebut  saja  4  (empat)  pilar  kehidupan berbangsa. Antara lain Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika. Empat pilar tersebut ibaratkan sebuah kepercayaan untuk  mewujudkan  kehidupan  berbangsa  yang  rukun  dan  tanpa  adanya  sebuah keganjalan  seperti  konflik  dan  sebagainya.  Namun  sebuah  fenomena  dan kelangsungan  dari  perjalanan  reformasi  memberikan  ruang  bagi  para  masyarakat yang  tidak  mengerti  akan  hal  tersebut,  sehingga  disini  rawan  terjadinya  konflik  di dalam masyarakat itu sendiri.
Konflik  yang  sering  terjadi  di  Indonesia  merupakan  konflik  yang  sebagian besar  disebabkan  karena  krisis  moral  dan  tidak  bisa  mengamalkan  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  ideologi  Pancasila.  Sebagai  contoh  konflik  yang  terjadi  di Cengkareng,  Bekasi,  Jawa  Barat  yaitu  bentrokan  antara  Front  Pembela  Islam  (FPI) dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Pihak HKBP yang terdapat dalam kasus penyegelan  rumah  milik  jemaat  HKBP  yang  disalahgunakan  menjadi  gereja.  HKBP merasa  tidak  terima  atas  keputusan  pemerintah  yang  kurang  demokratis  yang akhirnya terjadi bentrokan antara jemaat HKBP dengan warga Muslim Bekasi. Sekilas kasus  ini  merupakan  bentuk  ketidakharmonisan  antar  umat  beragama,  hal  tersebut merupakan  cermin  lunturnya  nilai-nilai  dalam  Pancasila.  Sebagai  dasar  negara Pancasila mempunyai keunggulan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, yang  mengandung  makna  saling  menghormati,  menghargai,  menjunjung  tinggi kebersamaan,  dan  sebagainya  justru  kenyataannya  adalah  sebaliknya.  Paham fundamentalisme yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang menyebabkan semua itu. Kerusuhan tersebut menyebabkan berbagai fasilitas umum menjadi rusak dan identitas bangsa sebagai negara yang menjunjung persatuan dan kesatuan sedikit demi sedikit sudah mulai luntur.
Pada  12  Februari  2010,  Forum  Komunikasi  Kristiani  Jakarta  (FKKJ) mengeluarkan  data,  yang  menurut  mereka  dalam  tahun  2007  ada  100  buah  gereja yang  diganggu  atau  dipaksa  untuk  ditutup.  Tahun  2008,  ada  40  buah  gereja  yang
mendapat  gangguan.  Tahun  2009  sampai  Januari  2010,  ada  19  buah  gereja  yang diganggu  atau  dibakar  di  Bekasi,  Depok,  Parung,  Purwakarta,  Cianjur,  Tangerang, Jakarta, Temanggung dan Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas (Sumatera Utara).
Menurut data FKKJ tersebut, selama masa pemerintahan Presiden Soekarno (1945 - 1966) hanya ada 2 buah gereja yang dibakar. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto  (1966-1998)  ada  456  gereja  yang  dirusak  atau  dibakar.  Pada  periode  1965- 1974, ada 46 buah gereja yang dirusak atau dibakar. Sedangkan dari tahun 1975 atau masa  setelah  diberlakukannya  SKB  2  Menteri  tahun  1969  hingga  saat  lengsernya Soeharto  tahun  1998,  angka  gereja  yang  dirusak  atau  dibakar  sebanyak  410  buah. Sebenarnya  kasus  yang  terdapat  di  Bekasi  tersebut  bukan  merupakan  kasus kebebasan beribadat dan beragama ataupun yang berbau SARA, namun merupakan kasus tempat beribadat dan persoalan perijinan mendirikan bangunan.
Hilangnya  kepercayaan  ( trust )  sebagai  wujud  modal  sosial  dalam  kehidupan masyarakat  merupakan  awal  munculnya  beberapa  akibat  adanya  paham fundamentalis  dan  kapitalis  di  Indonesia.  Adanya  kebutuhan  yang  mendesak  dan ketidakterbatasan  masyarakat  juga  ikut  serta  dalam  mewujudkan  sebuah  konflik tersebut terjadi.

## Krisis Identitas dalam Kehidupan Berbangsa
Era  globalisasi  yang  sedang  melanda  masyarakat  dunia,  cenderung  melebur semua  identitas  menjadi  satu,  yaitu  tatanan  dunia  baru.  Masyarakat  Indonesia ditantang  untuk  makin  memperkokoh  jatidirinya.  Bangsa  Indonesia  pun  dihadapkan pada  problem  krisis  identitas,  atau  upaya  pengaburan  (eliminasi)  identitas.  Hal  ini didukung dengan fakta sering dijumpai masyarakat Indonesia  yang dari segi perilaku sama  sekali  tidak  menampakkan  identitas  mereka  sebagai  masyarakat  Indonesia. Padahal  bangsa  ini  mempunyai  identitas  yang  jelas,  yang  berbeda  dengan  kapitalis dan  fundamentalis,  yaitu  Pancasila.  Krisis  identitas  yang  mulai  tergerus  itulah  yang menyebabkan  banyaknya  perbedaan  diantara  golongan  dan  berdampak  timbulnya konflik ataupun permusuhan.
“Bangsa Indonesia krisis identitas. Pluralisme yang menjadi alasan berdirinya NKRI  (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia),  terancam,”  ucap  Gus  Dur,  selanjutnya
beliau  menjelaskan  sejarah  Indonesia  sejak  abad  ke-18  telah  menunjukkan  kultur bangsa  dan  semangat  yang  berkobar,  antara  lain  adanya  konflik  yang berbau  SARA dan  lain  sebagainya.  Meskipun  demikian  bangsa  Indonesia  pada  tataran  selanjutnya masih  banyak  terjadi  konflik  yang  berbau  SARA,  seperti  konflik  yang  terjadi  antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Ahmadiyah.
Konflik  tersebut  menjadi  konflik  yang  struktural,  artinya  konflik  tersebut berlanjut  dan  dengan  adanya  tindakan  nyata  dari  kedua  belah  pihak  untuk  saling memenangkan  argumen  mereka.  Menurut  MUI,  pemerintah  kurang  tegas  dalam menangani  masalah  tersebut  sehingga  menimbulkan  masalah  baru  yang  bersifat struktural dan berkelanjutan.
Faktor  yang  mendorong  krisis  identitas  dalam  mewujudkan  kehidupan berbangsa dan bernegara terdiri dari dua faktor yang mendasar, yaitu faktor internal dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  merupakan  faktor  yang  terjadi  karena  adanya kegiatan-kegiatan  didalam  sub  sistem  tersebut,  yaitu  ketika  masa  Orde  Baru, Pancasila  dijadikan  sebagai supported  regime dan  pada  masa  sekarang  menjadi favourable dalam  kekuasaan.  Selain  itu  lengsernya  kekuasaan  Soeharto  yang menandakan  jatuhnya  Orde  Baru  sebagai  bentuk  kekuasaan  yang  otoritarian. Sedangkan  faktor  eksternal  merupakan  faktor  pendorong  krisis  identitas  dari  luar substansi,  salah  satunya  yaitu  setelah  kehancuran  Perang  Dingin  (1947-1991)  antara Uni  Soviet  dengan  Amerika  Serikat  sehingga  memperkuat  pertahanan  keamanan  di Amerika  Serikat,  sehingga  Amerika  Serikat  disebut  sebagai  polisi  dunia.  Namun pengakuat sebagai polisi dunia pada negara Amerika Serikat tidak bisa dilakukan, hal tersebut dikarenakan jika Amerika Serikat menjadi polisi dunia maka Amerika Serikat berhak dan berkewajiban untuk melindungi semua negara di dunia ini. Adanya faktor- faktor  tersebut  Indonesia  tidak  lepas  dari  dampaknya  yaitu  adanya  krisis  identitas bangsa, dimana paham-paham yang muncul ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia.  Ketika  itu,  banyak  paham  yang  masuk  seperti  globalisasi  dan fundamentalis.

## Korupsi sebagai Wujud Krisis Identitas Bangsa
Adanya  krisis  identitas  bangsa  yang  terjadi  selama  beberapa  dekade menyebabkan  mentalitas  bangsa  menjadi  tergerus  dan  menurunnya  kepercayaan masyarakat  terhadap  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila.  Ketika  krisis kepercayaan  itu  terjadi,  pada  masa  kini  masyarakat  hanya  menjadikan  Pancasila sebagai “buah bibir” saja tanpa bisa menghayati dan mengamalkannya secara utuh. Munculnya paham fundamentalis dan kapitalis sebagai kenyataan akan hal tersebut. Sebagai  contoh  adalah  kasus  korupsi  ditengah-tengah  masyarakat.  Kecenderungan tindak  korupsi  tersebut  hanya  memihak  dan  menguntungkan  satu  pihak  saja, sedangkan masyarakat sebagai korban dari korupsi tersebut.
Adanya tindak pidana korupsi disebabkan karena lemahnya moral individu, di samping  itu,  lemahnya  penegakan  hukum  dalam  menindaklanjuti  tindak  pidana korupsi  yang  semakin  merajalela.  Perspektif  ke  depan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945 yang memiliki  dasar negara Pancasila,  sehingga  diperlukan  kajian  tentang  konsepsi  sistem  hukum  di  Indonesia. Hal ini dengan tegas dinyatakan pada Pembukaan UUD 1945 alenia IV dan pada Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, kedudukan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi yang dalam tata hukum global  disebut ground  norm atau staat  fundamental  norm mengingat  sesuai kenyataan  sejarah  ( legal  history )  selama  60  tahun  tidak  goyah  sebagai  ideologi  dan dasar negara hukum di Indonesia.
Berdasarkan tesis Hans Kelsen, kedudukan Pancasila dalam UUD 1945 berada pada  tingkat  tertinggi  (Ilham  Bisri:  2005).  Hal  ini  berarti  bahwa  Pancasila  harus diletakkan  sebagai  kaidah  dasar  yang  mempunyai  arti  sebagai  sumber  dari  segala sumber  hukum  serta  menjadi  dasar  bagi  berlakunya  UUD  1945.  Penyimpangan  dan implementasi dari sistem hukum yang berlapis seperti dijelaskan pada gambar di atas adalah  ketidakkonsistenan  dalam  interaksi  dan  penerapan  dari  pasal  tersebut  yang dapat menjadi akar masalah korupsi di Indonesia.
Perbuatan korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan internasional karena telah  ditetapkan  melalui  Konvensi  Internasional  (Atmasasmita,  2004:  40).  Praktik
penegakan  hukum  dan  peradilan  yang  timpang  dengan  rasa  keadilan  masyarakat sebagai wujud terkikisnya nilai Pancasila yang berperan sebagai modal sosial bangsa, contoh  vonis  bebas  korupsi  atau  SP3  (Surat  Perintah  Pemberhentian  Penyidikan) lebih banyak di tingkat penyidikan dibandingkan kasus-kasus pencurian ayam bahkan sering kali korban penganiayaan yang dihakimi oleh masa. Kondisi seperti ini sangat bertentangan sengan rasa keadilan sebagai salah satu nilai ideologi yang terkandung dalam  Pancasila  sebagai  dasar  negara  Indonesia  dan  peran  Pancasila  sebagai  modal sosial.
Dalam kurun waktu 5 tahun (2004-2008) Dirtipikor dan WCC, Bareskrim Polri mampu  menangani  kasus  tindak  pidana  korupsi  sebanyak  1.824  kasus,  dan  mampu diselesaikan  sekitar  39,6%  dan  menyebabkan  kerugian  negara  sebesar  Rp 9.986.129.025.963,66. Penyebab tindak korupsi tersebut jika dilihat dari aspek sosial politik sangat berkaitan dengan masalah kekuasaan yang diperoleh dengan aktivitas kegiatan  dalam  kepentingan politik.  Ini  menunjukkan  adanya  nilai  ideologi  Pancasila sudah  tidak  dihiraukan  lagi  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.  Sebagai  modal sosial,  tentunya  Pancasila  memberikan  nilai  tersendiri,  artinya  Pancasila  mempunyai nilai dan peran implementasinya dalam penyelenggaraan negara. Ketika kepercayaan ( trust ) masyarakat mulai meredam terhadap nilai dan makna Pancasila, maka disitulah titik  awal  dari  munculnya  krisis  identitas  yang  menyebabkan  seseorang  melakukan segala  cara  untuk  mendapatkan  dan  mempertahanlan  kekuasaan  dengan  tidak menghiraukan  lagi  nilai-nilai  ideologi  yang  terkandung  dalam  Pancasila  itu.  Selain krisis  identitas  yang  bersifat  moralitas  dan  kekuasaan,  muncul  kasus  fundamentalis agama  dalam  hal  tindak  pidana  korupsi.  Faktor  pendidikan  dikalangan  keagamaan menjadi sangat penting dan strategis dalam membangun moral, mental, dan karakter bangsa yang peka dan anti korupsi.

## KESIMPULAN
Agama  merupakan  pondasi  hidup  setiap  manusia,  tanpa  adanya  agama manusia  tidak  bisa  berpikir  secara  naluri  dan  tidak  bisa  membedakan  mana  yang benar dan mana yang salah. Indonesia merupakan negara yang meyakini keberadaan agama sebagai hal tersebut, ada 6 keyakinan yang terdapat di Indonesia dan masing- masing keyakinan mempunyai dasar ataupun pedoman sesuai dengan keyakinannya.
Pancasila khususnya Sila ke-1 menyebutkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah jelas dan tidak diragukan lagi, setiap manusia pasti mempunyai Tuhan dan percaya bahwa Tuhan  itu  ada.  Keharmonisan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang  berbeda kepercayaan  merupakan  wujud  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  dalam bentuk  keharmonisan,  kebersamaan,  ketentraman,  dan  sebagainya.  Perbedaan keyakinan  yang  terdapat  di  dalam  masyarakat  itu  merupakan  multikulturalisme bangsa  Indonesia.  Namun,  tidak  jarang  hal  tersebut  justru  mendorong  berbagai keributan/kerusuhan. Substansi kerusuhan tersebut sangat sempit dan kecil, tapi bisa juga menjadi kerusuhan berskala besar dan sulit untuk menemukan jalan tengahnya, dan  bahkan  bisa  membawa  nama  masing-masing  kelompok  tersebut  dalam  ranah konflik yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).
Krisis  agama  yang  bersifat  kerusuhan  tersebut  tidak  hanya  terdapat  pada masyarakat  yang  berbeda  keyakinan,  bahkan  tak  jarang  dari  mereka  yang mempunyaikeyakinan dan tujuan yang sama justru malah mengalami konflik internal. Hal  tersebut  dikarenakan  rendahnya  jiwa  nasionalisme  bangsa,  yaitu  jiwa  yang mengikat  kita  pada  satu  rasa  dan  satu  tujuan.  Modal  sosial  terbentuk  karena  trust (kepercayaan)  masyarakat  terhadap  apa  yang  mereka  dengar  dan  lihat.  Pancasila berperan penting dalam segala hal, begitu pula dalam keagamaan. Fundamentalisme seperti  yang  telah  dikemukakan  oleh  Karen  Armstrong,  merupakan  salah  satu fenomena  yang  sangat  mengejutkan  pada  abad  ke-20.  Begitu  mengerikan  ekspresi dari  fundamentalisme  ini,  peristiwa  paling  menghebohkan  dunia  yang  terjadi  pada Semtember 2001 silam yaitu penghancuran gedung World Trade Center (WTC) di New York,  Amerika  Serikat,  kejadian  tersebut  dihubungkan  dengan  fundamentalisme. Sementara  di  Indonesia terjadi peristiwa bom  bunuh  diri  di  berbagai  tempat  seperti Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Kedutaan Besar Australia di Jakarta, dan lain sebagainya. Motif  dari  peristiwa  itu  tidak  jauh  dari  fundamentalisme  agama  yaitu  menghalalkan segala  cara  demi  mencapai  tujuan  dengan  dilandasi  fanatisme  agama  yang berlebihan.
Fenomena  yang  disebut  sebagai  fundamentalisme  agama  tersebut  memang tidak  dapat  dilepaskan  dari  situasi  sosial,  politik,  dan  ekonomi  masyarakat  kita.
Kegagalan  pemerintah  mengatasi  kemiskinan  dan  masalah-masalah  ekonomi  selalu membuat  masyarakat  tergoda  untuk  melakukan  kekerasan  dalam  menyalurkan aspirasinya.  Di  samping  itu,  ketidaktegasan  aparat  juga  turut  memberi  andil  bagi kelangsungan hidup organisasi yang identik dengan kekerasan dalam mengemukakan pendapatnya.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  selama  tidak  ada  perubahan  dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat dan selama aparat tidak tegas dalam menindak kejadian-kejadian seperti itu, hal-hal itu tetap akan terus berlangsung.

## REFERENSI
Atmasasmitha. Sekitar  Masalah  Korupsi,  Aspek  Nasional  dan  Aspek  Internasional . Bandung: MajuMundur, 2004.
Bagus, Lorens. Kamus Filsafat . Jakarta: PT Gramedia, 1996
Bisri, Ilham. SistemHukumPrudensia . Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2008.
Budiyanto. Kewarganegaraanuntuk SMA Kelas X . Jakarta: Erlangga, 2004
Dhont,  Frank,  dkk. Pancasila's  Contemporary  Appeal:  Re-legitimizing  Indonesia's Founding Ethos . Yogyakarta:Sanata Dharma University Press, 2010
Douglas,  Stephen. Student  Activism  in  Indonesia .  Boston:  The  Litle,  Brown  and Company, 1974
Fukuyama, Francis. Trust, The Social Virtues and The Creation of Prosperity . New York: Free Press, 1995
Ir.  Soekarno. FilsafatPancasilamenurut  Bung  Karno (Penyunting:  Floriberta  Aning). Yogyakarta: Media Pressindo, 2006
Kaelan. PendidikanPancasilaEdisiReformasi . Yogyakarta: Paradigma, 2008
Nurdjana,  Igm. SistemHukumPidanadan  Bahaya  Laten  Korupsi:  "Perspektif  Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum" . Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010
Putnam, Robert. Making Democracy Work: Civic Tradisions in Modern Italy . Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993.
Rahma,  Srijanti  A  dan  Purwanto  S.  K. EtikaBerwarga  Negara:  Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta: SalembaEmpat, 2008.
S, UbedAbdilah. PolitikIdentitasEtnis . Magelang: Indonesiatera, 2002
Soegito,  A.  T,  dkk. PendidikanPancasila .  Semarang:  PusatPengembangan  MKU-MKDK Unnes. 2009
Suwarno, P. J. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia . Yogyakarta: Kanisius, 1993