## I S L A M I K A Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan
p-ISSN : 2656-5382 e-ISSN : 2656-0224
Terindeks  :  Sinta  5,  Crossref, Garuda, Moraref, Google Scholar, dan lain-lain.
KAJIAN KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM ISLAM
Arif Muzayin Shofwan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar Email: arifshofwan2@gmail.com

## Abstract
Some  experts  claim  that  multicultural  education  comes  from  the  West,  especially  from  the United States which only knows blacks and whites. However, this statement has been strongly denied by other experts. In Islam, actually multicultural education has existed since the time of  the  Prophet  Muhammad.  Research  with  this  literature  study  resulted  in  the  following conclusions. First, Islam has recognized multicultural education since the time of the Prophet Muhammad SAW, namely Islam does not recognize the existence of a class system, because it is not in accordance with its character, but there is only one level where all individuals have the same  rights  and  obligations.  Second,  in  the  context  of  Indonesia,  the  foundation  for multicultural education is Pancasila and the 1945 Constitution. Third, the characteristics of multicultural education in Islam have three characteristics, namely: (1) principles, justice, & fairness; (2) the principle of humanity, togetherness, and peace; and (3) develop an attitude of acknowledging, accepting, and  appreciating  cultural diversity, which  is based  on  the  Qur'an and the Hadith of the Prophet Muhammad.
Keywords : Multicultural Education, Democracy, Tolerance, Equality
Abstrak  : Beberapa  pakar  menyatakan  bahwa  pendidikan  multicultural  berasal  dari  Barat, terutama  dari  Amerika  Serikat  yang  hanya  mengenal  kulit  hitam  dan  kulit  putih.  Namun secara  tegas  pernyataan  tersebut  dibantah  oleh  pakar  lainnya.  Dalam  Islam,  sebenarnya pendidikan multicultural sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Penelitian dengan studi kepustakaan ini menghasilkan simpulan sebagai berikut. Pertama, Islam telah mengenal pendidikan  multicultural  sejak  zaman  Nabi  Muhammad  SAW,  yakni  Islam  tidak  mengakui adanya  sistim  kelas,  karena  tidak  sesuai  dengan  wataknya,  tetapi  yang  ada  hanyalah  satu tingkatan  yang  semua  individunya  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama  pula.  Kedua, dalam konteks Indonesia landasan pendidikan multicultural berupa Pancasila dan UUD 45. Ketiga,  karakteristik  mengenai  pendidikan  multikultural  dalam  Islam  mempunyai  tiga
karakteristik,  yaitu:  (1)  berprinsip  kepada  demokrasi,  kesetaraan,  &  keadilan;  (2)  berprinsip kepada  kemanusiaan,  kebersamaan,  dan  kedamaian;  dan  (3)  mengembangkan  sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman budaya, yang berdasarkan pada Al-Qur‟an dan Hadist Rasulullah SAW.
Kata Kunci : Pendidikan Multikultural, Demokrasi, Toleransi, Kesetaraan

## PENDAHULUAN
Sementara  pakar  menyatakan  bahwa  kemunculan  pendidikan  multikultural tidak  dapat  dilepaskan  dari  berbagai  gejolak  sosial  di  Amerika  Serikat  untuk persamaan  hak  bagi  golongan  minoritas  dan  kulit  hitam  serta  kulit  berwarna  mulai muncul  di  akhir  tahun  1950-an. 1 Puncaknya  terjadi  pada  tahun  1960-an  ketika  ada praktik-praktik  kehidupan  diskriminatif  yang  dilakukan  oleh  kelompok-kelompok mayoritas  terhadap  kelompok-kelompok  minoritas  di  Amerika.  Praktik  kehidupan diskriminatif  ini  terjadi  karena  selama  tahun  1950-an,  Amerika  hanya  mengenal kebudayaan  yang  dominan  dan  mayoritas,  yaitu  kebudayaan  kulit  putih.  Sementara golongan-golongan  lainnya  yang  ada  dalam  masyarakat  tersebut  dikelompokkan sebagai minoritas dengan pembatasan hak-hak mereka. 2
Multikulturalisme  (di  Amerika),  dilakukan  oleh  kalangan  radikal  kiri  dalam rangka mengkritisi bias eropasentrisme. Yang paling kentara, tatkala muncul gerakan dari  etnis  Afrika  yang  meminta  agar  meletakkan  kebudayaan  Afrika,  di  samping budaya  asli  Amerika  dan  sejarah  Barat.  Mereka  juga  minta  agar  mendapatkan penghargaan dan hak pendidikan bagi orang-orang Afrika di Amerika. Dalam hal ini, multikulturalisme tidak hanya sekadar menjadi paham yang dapat memproteksi hak- hak minoritas, tetapi juga sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan yang dilakukan pemerintah,  terutama  terhadap  kelompok-kelompok  minoritas.  Karena  itu, multikulturalisme telah menjadi paham baru yang memberikan ruang bagi kelompok
1 Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 96.
2 Wilson  J.  Gonzales-Espada,  “Multicultural  Education:  Helping  All  Student  Succeed  in Science” dalam Journal of Literacy Throught Science , Volume 3 (12), 2004, hal. 2.
minoritas,  yang  sebelumnya  tidak  pernah  secara  spesifik  menjadi  konsern inklusivisme dan pluralisme. 3
Memang tak dapat dipungkiri bahwa pada era-era itu, di Amerika Serikat dan Eropa  Barat,  hanya  mengenal  adanya  satu  kebudayaan  yaitu  kebudayaan  kulit  putih yang Kristen. Hal ini sebagaimana diungkapkan Parsudi Suparlan dalam Simposium Internasional jurnal Antropologi Indonesia ke-3 di Bali sebagaimana berikut: “Kalau kita  melihat  apa  yang  terjadi  di  Amerika  Serikat  dan  negara-negara  Eropa  Barat sampai Perang Dunia ke-2, masyarakat- masyarakat tersebut hanya mengenal adanya satu  kebudayaan,  yaitu  kebudayaan  kulit  putih  yang  Kristen.  Golongan-golongan lainnya  yang  ada  dalam  masyarakat-masyarakat  tersebut  dikategorikan  sebagai minoritas  dengan  segala  hak-hak  mereka  yang  dibatasi  dan  dikebiri.  Di  Amerika Serikat,  berbagai  gejolak  untuk  persamaan  hak  bagi  golongan  kaum  minoritas  dan kulit  hitam  serta  kulit  berwarna  mulai  muncul  di  akhir  tahun  1950-an.  Puncaknya adalah  pada  tahun  1960-an  dengan  dilarangnya  perlakuan  diskriminasi  oleh  orang kulit  putih  terhadap  orang  kulit  hitam  dan  berwarna  di  tempat-tempat  umum, perjuangan hak-hak sipil, dan dilanjutkannya perjuangan hak-hak sipil ini secara lebih efektif  melalui  berbagai  affirmative  action.  Kegiatan  ini  membantu  mereka  yang terpuruk  dan  minoritas,  untuk  dapat  mengejar  ketingggalannya  dari  golongan  kulit putih yang dominan di berbagai posisi dan jabatan dalam beragam bidang pekerjaan dan usaha”. 4
Sementara dalam catatan Misrawi disebutkan bahwa sebagai sebuah kebijakan publik,  multikulturalisme  merupakan  paham  yang  relatif  baru.  Paham  ini  muncul tahun 70-an di Kanada, Inggris dan Australia, yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur  pluralitas  etnik  dalam  kebijakan  publik.  Pada  tahun  1965,  pemerintah Kanada  mengeluarkan  kebijakan  multikulturalisme,  setelah  melihat  pesatnya  arus imigrasi  dan  mengacu  pada  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  keyakinan  yang
3 Zuhairi  Misrawi, Al-Qur’an  Kitab  Toleransi:  Inklusivisme,  Pluralisme  dan  Multikulturalisme , (Jakarta: Penerbit Fitrah, 2007), hal. 216.
4 Parsudi  Suparlan,  “Menuju  Masyarakat  Indonesia  yang  Multikultural”,  dalam Keynote Address , Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002, hal. 99.
mana  di  dalamnya  memberikan  perhatian  kepada  nilai  persamaan,  toleransi  dan inklusivisme terhadap kelompok migran dari berbagai etnis. 5
Di  Inggris,  multikulturalisme  baru  dikembangkan  pada  tahun  1998  oleh Komisi  Masa  Depan  Multietnis,  yang  diantara  promosinya,  yaitu  keadilan  ras  dan masyarakat multikultural. Kuatnya arus imigrasi dari pelbagai negara lain yang notabene berbeda  budaya  telah  menempatkan  multikulturalisme  sebagai  kebijakan  politik. 6 Menurut  Amartya  Sen,  kebijakan  pemerintah  Inggris  untuk  menjadikan multikulturalisme  sebagai  kebijakan  yang  memberikan  hak  politik  kepada  minoritas etnis setara dengan warga negara merupakan salah satu prestasi yang patut diacungi jempol.  Menurutnya,  ada  perbedaan  yang  amat  mencolok  sejak  kedatangannya  ke Inggris pada tahun 1953 bila dibandingkan sekarang. 7
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  tampak  menarik  apabila  meneliti  konsep pendidikan  multicultural  dalam  Islam.  Alasannya,  Islam  yang  merupakan  agama terakhir dan sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya  tentu memiliki sejarah dan konsep pendidikan multicultural yang berbeda dengan konsep Barat. Oleh karena itu,  bagaiamana  sejarah  dan  konsep  pendidikan  multicultural  dalam  Islam    harus digali dan diketahui oleh seluruh umat Islam. Konsep pendidikan multicultural dalam Islam  harus  ditawarkan  kepada  dunia  untuk  solusi  berbagai  masalah  yang  terkait multikulturalisme yang semakin menglobal.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  kualitatif  ini  menggunakan  studi  kepustakaan  ( library  research )  dalam melakukan  penelitiannya.  Nazir  menyatakan  bahwa  studi  kepustakaan  adalah  teknik pengumpulan  data  dengan  mengadakan  studi  penelaahan  terhadap  buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. 8 Menurutnya, studi kepustakaan merupakan langkah yang
5 Zuhairi Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi... , hal. 215.
6 Ibid, hal. xxxv. 7 Ibid, hal. xxxv.
8 Moh. Nazir, Metode Penelitian . (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 122.
penting  dimana  peneliti  menentukan  sebuah  topik  kemudian  melakukan  kajian dengan topic yang sedang diteliti. 9
Tak  jauh  dari  pengertian  di  atas,  studi  kepustakaan  diartikan  sebagai serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka mulai dari membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. 10 Dengan demikian, penelaahan buku-buku, bacaan-bacaan, dan catatan-catatan yang terkait dengan kajian penelitian  ini  merupakan  sesuatu  hal  yang  urgen.  Sebab  penggalian  dari  data-data terkait itulah yang akan menjadikan penelitian ini berhasil secara maksimal.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Konsep Pendidikan Multikultural dalam Islam
Mahdi  Fadulullah  memberikan  kritik  atas  konsep  multikulturalisme  yang mengusung persamaan itu berawal dari negara-negara tersebut terutama dari Amerika Serikat.  Kritik  Fadulullah  yang  menyatakan  bahwa  jauh  sebelum  negara  Amerika Serikat  mengusung  pendidikan  multikultural,  sebenarnya  Islam  telah  menerapkan pendidikan multikultural sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw sendiri secara langsung. Berikut kritik yang dilontarkan Fadulullah:
“Masyarakat  Islam  tidak  mengakui  adanya  sistim  kelas,  karena  tidak  sesuai  dengan wataknya.  Tidak  ada  tingkat  budak  dan  tuan-tuan.  Tidak  ada  kaum  penguasa  dan yang  dikuasai.  Tetapi  yang  ada  hanyalah  satu  tingkatan  yang  semua  individunya mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama  pula,  tanpa  ada  disebutkan  perbedaan kaum muslim dan bukan muslim. Maka Nabi saw sendiri tanpa ragu-ragu mengawini anak  putri  bibinya,  yaitu  Zainab  binti  Jahz,  bekas  istri  Zaid  bin Haritsah  yang  dulu menjadi  hamba  sahayanya,  yang  ditawan  sebelum  masuk  Islam,  dan  kemudian dimerdekakan.  Padahal  perkawinan  ini  di  Arab  dahulu  dianggap  suatu  problema besar  yang  menusuk  perasaan.  Tidak  diperbolehkan  samasekali  menikah  dengan hamba  yang  merdeka.  Nabi  saw  membuktikan  perbuatan  terpuji  ini  karena  Islam tidak  membedakan  manusia  satu  sama  lainnya.  Zaman  sekarang  perbudakan  telah
9 Ibid, hal. 122.
10 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan . (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 3
hilang  melalui  peraturan  undang-undang,  namun  kita  saksikan  di  Amerika  Serikat, upamanya,  orang  kulit  hitam  tidak  hanya  dilarang    mengawini  orang  kulit  putih walaupun sembarang gadis kulit putih, tetapi juga dilarang masuk sekolah, perguruan tinggi, restoran, duduk di kendaraan umum, tinggal di hotel-hotel khusus orang kulit putih" 11
Bahkan  dalam  pembahasan  lain  dinyatakan  bahwa  multikulturalisme  dalam Islam  telah  dibuktikan  oleh  Nabi  Muhammad  saw  ketika  hijrah  di  Madinah. Kekerasan  dan  tekanan  yang  dialami  di  Mekah  membuat  nabi  pindah  ke  Madinah. Madinah pada masa itu dikenal dengan sebutan Yatsrib , merupakan kota multikultural dan plural. Penghuninya adalah kelompok penyembah berhala, Nasrani, dan Yahudi. Namun  kota  itu  tidak  memiliki  pemimpin  yang  mampu  dijadikan  rujukan  untuk menyelesaikan  persengketaan  yang  terjadi  dikalangan  mereka.  Periode  Madinah merupakan masa dimana nabi tampil dalam masyarakat yang lebih luas. 12
Ada yang bisa diambil dari embrio tradisi penghargaan terhadap keberagaman di Madinah pada masa itu adalah cara kehidupan nabi sendiri. Meskipun nabi menjadi pemenang di Madinah, namun kepemimpinannya tidak menghapuskan segala tradisi penghargaan  terhadap  keberagaman  yang  dicapai  di  Mekah.  Perpindahan  nabi  dari Mekah  ke  Madinah  dikenal  dengan  Hijrah,  membawanya  dalam  kehidupan  baru. Dalam  waktu  yang  tidak  terlalu  lama,  nabi  berhasil  menjadi  pemimpin  di  Madinah. Kepemimpinan  yang  dicapainya  merupakan  hasil  akhlak  beliau.  Dia  mengunjungi pemimpin suku-suku Yahudi dan menjalin persahabatan dengan kalangan terhormat mereka.  Nabi  terkadang  melaksanakan  puasa  pada  hari-hari  dimana  mereka  juga berpuasa.  Kehidupan  demikian  ini  menghantarkan  pada  terbentuknya  piagam Madinah.  Piagam  Madinah  adalah  salah  satu  bentuk  kontrak  sosial  tertua  di  dunia yang secara jelas mengatur kehidupan masyarakat multikultural (beragam) dan plural yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  keadilan,  kedamaian,  saling  bekerja  sama,  dan saling membantu, kerja keras, bertanggung jawab dan menghormati pihak lain. 13
11 Mahdi Fadulullah, Titik Temu Agama dan Politik: Analisa Pemikiran Sayyid Qutub , (Solo: CV. Ramadhani, 1991), hal. 109.
12 Imam  Tholkhah  (ed), Buku  Pengayaan  Guru  PAI:  Pendidikan  Kewarganegaraan,  Budaya  dan Agama , (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hal. 175-176. 13 Ibid, hal. 176-178.
Senada  dengan  hal  diatas,  Suryadharma  Ali  menyatakan  bahwa  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Nabi Muhammad saw telah mencontohkan cara mengelola  bangsa  yang  heterogen.  Penduduk  Madinah  pada  masa  kehadiran  Nabi memiliki  keragaman  suku,  agama,  dan  bahasa.  Dalam  keragaman  tersebut,  Nabi Muhammad  saw  membuat  Piagam  Madinah  sebagai  pengikat  masyarakat  majemuk tersebut  ke  dalam  tali ummatan  wahidatan (satu  ummat),  dimana  semua  elemen masyarakat menjunjung persamaan dan mengesampingkan perbedaan serta berjuang bersama  dalam  membela  negara. 14 Sebagai  pemimpin,  nabi  memberikan  perhatian yang besar terhadap seluruh kelompok masyarakat, menunjukkan rasa kasih sayang, namun  tetap  tegas  dan  adil.  Dalam  masyarakat  Madinah  setiap  pemeluk  agama mendapatkan  hak  hidup  dan  kebebasan  menjalankan  agamanya  dengan  seluas- luasnya. Islam memberikan contoh yang paling ideal tentang toleransi dan kerukunan antar  umat  beragama.  Tidak  ada  paksaan  untuk  menganut  agama  Islam  dan  Islam sendiri  tidak  disebarkan  dengan  kekerasan  dan  pemaksaan  secara  kasar  maupun terselubung. 15
Dalam konteks Islam di Indonesia dimasa lalu, sebenarnya peran Islam sejak awal masuk ke Indonesia telah memiliki kesadaran multikulturalisme yang tinggi. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Suryadharma Ali berikut:
“Menguatnya  peran  Islam  di  Indonesia  sejak  abad  14  Masehi,  terutama  pasca berdirinya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh dan Kerajaan Demak, diyakini oleh sejarawan, tidak merusak identitas lokal. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam di Indonesia memiliki karakter moderat. Istilah moderat dalam konteks ini dapat  didefinisikan  toleran  dan  simpatik.  Sebuah  bentuk  keberagamaan  yang menghormati  identitas  kebudayaan  dan  tradisi  pribumi.  Karakter  seperti  itulah yang  sebetulnya  mengakar  kuat  dalam  perkembangan  Islam  pada  periode- periode berikutnya.” 16
14 Suryadharma Ali, Mengawal Tradisi Meraih Prestasi: Inovasi dan Aksi Pendidikan Islam , (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal. 20.
15 Ibid, hal. 20-21.
16 Ibid, hal. 17.

## Pendidikan Multikultural dalam Konteks Indonesia
Dalam konteks Indonesia sekarang, sebenarnya pendidikan multikultural atau multikulturalisme  di  Indonesia  mempunyai  landasan-landasan  yuridis  yang  dapat dijadikan pijakan untuk mengembangkannya di Indonesia. Landasan itu adalah:
Pertama , Pancasila sebagai landasan ideal bangsa. Sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa, Pancasila mengandung pesan nilai, moral, etika, dan rasa toleransi yang termaktub  dalam  sila-sila  Pancasila.  Artinya,  semua  agama,  budaya,  dan  bahasa mendapat  tempat  setara  dalam  kehidupan  berbangsa.  Juga,  semua  nilai  yang terkandung  dalam  Pancasila  bukan  sekedar  simbol  semata,  tetapi  merupakan falasafah dan ideologi bangsa yang harus terwujud dalam kehidupan sehari-hari.
Kedua ,  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945  merupakan  landasan konstitusional.  UUD  1945  juga  mengandung  muatan  nilai,  norma,  dan  etika masyarakat  berbangsa.  Hal  itu  dapat  dicermati  dalam  pembukaan  UUD  dan batang tubuh UUD. Muatan UUD menganjurkan pentingnya keselarasan hak dan kewajiban setiap warga negara. Ketiga, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor  20  tahun  2003  sebagai  landasan  operasional  penyelenggaraan  pendidikan nasional.  Berdasarkan  ketetapan  UUSPN  ini  mengandung  implikasi  perlunya mendesain pembelajaran yang sesuai dengan budaya masyarakat, norma masyarakat, dan kebutuhan masyarakat. 17

## Karakteristik Pendidikan Multikultural dalam Islam
Dalam kajian ini,  pendidikan multikultural dalam Islam mengikuti pendapat Abdullah  Aly  yang  merumuskan  bahwa  karakteristik  mengenai  pendidikan multikultural  dalam  Islam  mempunyai  tiga  karakteristik,  yaitu: Pertama ,  berprinsip kepada  demokrasi,  kesetaraan,  &  keadilan; Kedua ,  berprinsip  kepada  kemanusiaan, kebersamaan,  dan  kedamaian; Ketiga ,  mengembangkan  sikap  mengakui,  menerima, dan  menghargai  keragaman  budaya,  yang  berdasarkan  pada  al-Qur‟an  dan  Hadist
17 Ali  Maksum, Pluralisme  dan  Multikulturalisme  Paradigma  Baru .  (Yogyakarta:  Aditya  Media Publishing, 2011), hal. 206.
Rasulullah  SAW. 18 Adapun  penjelasan  ketiga  karakteristik  tersebut  sebagaimana berikut:
1. Berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan.
Petunjuk  atau  doktrin  prinsip  demokrasi  ( al-musyawarah atau al-syura )  dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran (3): 159. Mengenai ayat ini, Nurcholish Madjid pernah menyatakan bahwa:
“Dari  ayat  suci  itu  tampak  jelas  bahwa  perintah  Allah  kepada  Nabi  saw  untuk bermusyawarah  dikaitkan  dengan:  (1)  adanya  rahmat  Allah  kepada  beliau  (3) dengan  rahmat  Allah  itu  beliau  senantiasa  menunjukkan  sikap-sikap  lemah lembut,  lapang  dada  dan  penuh  pengertian  kepada  orang  lain  (4)  beliau  tidak kejam,  dan  tidak  pula  kasar  (5)  perintah  untuk  memohonkan  ampun  kepada Allah bagi orang  lain  (6)  perintah  musyawarah,  sebagai  kelanjutan  wajar  semua hal  itu  (7)  menyadarkan  diri  (tawakal)  kepada  Allah  jika  sudah  membuat keputusan.  Dari  ayat  itu  juga  jelas  bahwa  semuanya  dimulai  dengan  adanya rahmat atau kasih Allah kepada Nabi saw, suatu petunjuk adanya korelasi positif antara rahmat Allah itu dengan nilai-nilai lainnya yang langsung berkaitan dengan musyawarah.  Tegasnya,  musyawarah  yang  memerlukan  sikap-sikap  dasar keterbukaan, penuh pengertian dan toleransi kepada orang lain itu memerlukan adanya rahmat Allah untuk terlaksana dengan baik. Atau, dari sudut lain, tanpa adanya  rahmat  Allah  kepada  seseorang,  maka  ia  tidak  dapat,  sekurangnya mungkin  sulit  sekali,  melakukan  musyawarah,  mengakui  hak  orang  lain  untuk berpartisipasi  dalam  proses-proses  pengambilan  keputusan  yang  menyangkut kepentingan orang banyak dalam masyarakat” 19
Adapun  doktrin  tentang  prinsip  kesetaraan  ( al-musawa atau kalimat  sawa’ ) terdapat  dalam  QS.  Ali  Imran  (3):  64.  Nilai sawa’ atau al-musawa’ (persamaan  atau kesetaraan) menyangkut cara manusia melakukan perjumpaan dengan memahami diri sendiri  dan  dunia  lain  pada  tingkat  terdalam,  membuka  kemungkinan-kemungkinan untuk  menggali  dan  menggapai  selaksa  makna  fundamental  kehidupan  secara
18 Abdullah  Aly, Pendidikan  Islam  Multikultural  di  Pesantren:  Telaah  terhadap  Kurikulum  Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 109.
19 Nurcholish  Madjid, Islam  Agama  Kemanusiaan:  Membangun  Tradisi  dan  Visi  Baru  Islam Indonesia , (Jakarta: Paramadina, 2010), hal. 195-196.
individual  dan  kolektif  dengan  berbagai  dimensinya.  Secara  eksperimental, sawa’ tampil  kedalam  permukaan  dan  menjangkau  perjumpaan  antardunia  multikultural yang  begitu  luas.  Ketika  manusia  hidup  melalui  perjumpaan  agama-agama,  seolah- olah  mendapatkan  pengalaman  antarkultural  ( intercultural  experiences ). 20 Menanggapi kalimat sawa dalam konteks Indonesia sebagaimana ayat tersebut, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa:
“Perkara  kalimat  persamaan  atau  common  flatform  bangsa  ini  yaitu  Pancasila dengan kelengkapan konstitusionalnya kiranya sekarang sudah tidak ada masalah, antara lain berkat sikap-sikap yang tepat dari berbagai organisasi semisal NU dan Muhammadiyah.  Hanya  perlu  kita  ingat  kembali  bahwa  masalahnya  sekarang adalah  bagaimana  mengisi  dan  menjalankan  Pancasila  dan  UUD  45  itu  secara baik  dan  konsisten  ( istiqamah ).  Mengingat  bahwa  Pancasila  adalah  ideologi terbuka  (sebagaimana  dinyatakan  presiden  dan  wakil  presiden),  maka  berarti terbuka lebar kesempatan untuk semua kelompok sosial guna mengambil bagian secara  positif  dalam  pengisian  dan  pelaksanaannya.  Maka  para  pemuka  Islam pun harus tanggap kepada masalah ini” 21
Sedangkan Tobroni memaknai “ kalimat sawa ” (titik temu: common platform ) dalam ayat diatas  dengan  pandangan  yang  berbeda,  yakni  lewat  jalur esoteris  (bathin). Kata Tobroni:
“... Dengan demikian, semua agama hanya mungkin kita pertemukan lewat jalur esoteris (bathin). Dialog antaragama untuk toleransi tidak akan pernah mencapai „kata  sepakat‟  jika  masing-masing  pemeluk  agama  masih  melihat  dengan kacamata eksoteris (organized relegion)” 22
20 Mundzier Suparta, Islamic Multicultural Education , (Jakarta: Al-Ghazali Center, 2008), hal. 60. 21 Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan..., hal. 77.
22 Tobroni, Relasi  Kemanusiaan  dalam  Keberagaman:  Mengembangkan  Etika  Sosial  Melalui Pendidikan , (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012), hal. 50.
Doktrin tentang prinsip keadilan ( al-adl atau al-adalat) terdapat dalam  QS. Al- Hadid (57): 25, QS. Al-A‟raf (7): 181, QS. An-Nisa‟ (4): 135, dan QS. An-Nisa‟ (4):
58. Mengenai makna dari keadilan, Nurcholish Madjid menyatakan sebagai berikut:
“...  keadilan  adalah  prinsip  yang  merupakan  hukum  seluruh  jagad  raya.  Oleh karenanya,  melanggar  keadilan  adalah  melanggar  hukum  kosmis,  dan  dosa ketidakadilan akan mempunyai dampak kehancuran tatanan masyarakat manusia. Hal ini tidak peduli, apakah masyarakat itu (secara formal) terdiri dari masyarakat yang beragama atau tidak, seperti bangsa ini.” 23

## 2. Berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian.
Prinsip  kepada  kemanusiaan  menurut  Nurcholish  Madjid  terkandung  dalam makna  dan  semangat  ucapan  salam  ketika  shalat,  yakni  “ assalamualaikum  wa rahmatullahi  wa  barakatuh”  (semoga  kedamaian,  kasih  sayang  dan  berkah  terlimpah  kepada kalian) ketika menengok ke kanan dan ke kiri. 24 Semangat ucapan salam dalam shalat ini  merupakan  isyarah  bahwa  Islam  cinta  kedamaian,  selalu  mendoakan  kedamaian dan  kesejahteraan  kepada  seluruh  masyarakat,  baik  yang  ada  disamping  kanan maupun  kiri.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  kisah  isra‟  mi‟raj  Nabi  Muhammad  SAW, ketika  di  langit  pertama  ia  bertemu  dengan  Nabi  Adam  AS.  Pada  saat  itu,  Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Adam AS ketika menoleh ke kanan, ia tersenyum – lalu  ketika  Nabi  Adam  AS  menoleh  ke  kiri,  ia  menangis.  Saat  itu,  Nabi  Adam  AS tidak  marah-marah  ketika  menoleh  ke  kiri.  Hal  ini  merupakan  isyarat  bahwa  Nabi Adam  AS  selalu  memikirkan  sisi-sisi  kemanusiaan  (umat  manusia)  dengan  penuh kasih sayang dan damai, bukan dengan jalan marah-marah atau kekerasan.
Doktrin tentang kemanusian terdapat dalam QS. Al-Maidah (5): 2 yang berisi tentang ta’awun (tolong-menolong),  QS.  al-Syura:  15  yang  berisi  tentang  saling menghormati  dan  bekerjasama  antara  pemeluk  agama,  dan  QS.  al-Hujurat  (49):  13 yang  berisi  tentang ta’aruf (saling  mengenal)  dalam  perbedaan  suku,  bangsa,  bahasa, warna kulit dan jenis kelamin serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan
23 Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan..., hal. 173-174.
24 Ibid, hal. 194.
kewajiban  antar  sesama  manusia.  Dalam  menanggapi  ayat  yang  terakhir,  Moqsith Ghazali menyatakan bahwa:
“Tuhan  menciptakan  manusia  secara  beragam,  dan  keragaman  itu  tidak dimaksudkan  agar  masing-masing  saling  menghancurkan  satu  sama  lain,  akan tetapi agar manusia saling mengenal dan menghargai eksistensi masing-masing ( li ta’arafu ).  Tuhan  menciptakan  bumi  bukan  hanya  bagi  satu  golongan  atau  umat agama  tertentu,  melainkan  bagi  seluruh  umat  manusia.  Dengan  menurunkan bermacam-macam  agama,  tidak  berarti  Tuhan  membenarkan  diskriminasi  satu umat  atas  umat  yang  lain,  melainkan  agar  masing-masing  berlomba  berbuat kebaikan.  Agama  bukan  tujuan  ( ghayat ),  melainkan  sarana  ( wasilat )  yang menghantarkan penganut agama menuju Tuhan. Kemuliaan manusia di hadapan Tuhan dinilai berdasarkan kebaikan dan ketulusannya dalam beramal.” 25
Sedangkan  doktrin  tentang  kedamaian  tercermin  dalam  QS.  An-Nahl  (16): 125,  dan  QS.  Fusshilat  (41):  34  Menanggapi  kedua  ayat  ini,  Maulana  Wahiduddin Khan dalam bukunya yang berjudul “ Islam Anti Kekerasan ” menyatakan bahwa karena berdasarkan  kedua  ini,  seorang  musuh  merupakan  sosok  yang  potensial  untuk  bisa menjadi  teman.  Karena  itu,  seseorang  tidak  memiliki  wewenang  untuk  memanggil orang  lain  sebagai  orang  kafir,  ketika  seorang  muslim  melihat  non-muslim  sebagai orang yang berbeda. 26
3. Mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai
Doktrin  tentang  prinsip  mengembangkan  sikap  mengakui,  menerima  dan menghargai  akan  keragaman  tercermin  dalam  QS.  Ar-Rum  (30):  2,  QS.  Al-Hujurat (49): 13,  dan QS. Al-Maidah (5): 48. Menaggapi ayat yang terakhir, Moqsith Ghazali mengatakan sebagaimana berikut:
“Yang  perlu  dilakukan  adalah  mencari  titik  temu  sebanyak  mungkin  di  antara umat yang beraneka ragam tersebut. Umat Islam diperintahkan agar menghargai
25 Abd.  Moqsith  Ghazali, Argumen  Pluralisme  Agama:  Membangun  Toleransi  Berbasis  al-Qur’an, (Depok: Penerbit Kata Kita, 2009) hal. 4
26 Maulana Wahiduddin Khan, Islam Anti Kekerasan , terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hal. 150-151.
bahkan  mempelajari  syari‟at-syariat  sebelum  Islam  tersebut.  Ini  sebabnya sebagian  para  ahli  ushul  fikih  menyatakan  bahwa  syari‟at  sebelum  Islam  ( syar’u man qablana ) bisa menjadi sumber hukum Islam.” 27
Doktrin  tentang  mengakui,  menerima  dan  menghargai  juga  terdapat  dalam QS. Al-Baqarah (2): 148 dan QS. Al-Baqarah (2): 62. Menanggapi ayat yang terakhir, Moqsith Ghazali menguraikan panjang lebar melalui argumennya yang disaripatikan dari  berbagai  ulama  ahli  tafsir  seperti  At-Thabari,  Az-Zamakhsyari,  Ibn  Katsir  dan Rasyid Ridha. Kata Ghazali:
“Jika diperhatikan secara seksama, jelas bahwa dalam ayat itu tak ada ungkapan agar  orang  Yahudi,  Nashrani,  dan  orang-orang  Shabi‟ah  beriman  kepada  nabi Muhammad. Dengan mengikuti pernyataan eksplisit ayat tersebut, maka orang- orang  beriman  yang  tetap  keimanannya,  orang-orang  Yahudi,  Nashrani,  dan Shabi‟ah yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir serta melakukan amal-amal saleh  –  sekalipun  tak  beriman  kepada  Nabi  Muhammad,  maka  mereka  akan memperoleh  balasan  dari  Allah.  Pernyataan  agar  orang  Yahudi,  Nashrani,  dan Shabi‟ah  beriman  kepada  Nabi  Muhammad  adalah  pernyataan  mufasir  dan bukan ungkapan Al-Qur‟an.” 28
Doktrin  tentang  prinsip  mengembangkan  sikap  mengakui,  menerima,  dan menghargai tersebut juga  terwujudkan dalam sikap toleransi ( al-tasamuh ) akan segala keragaman yang ada, termasuk pengakuan akan kebebasan dalam memilih keyakinan tercermin  yang  terdapat  dalam  petunjuk  QS.  Al-Baqarah  (2):  256.  Menanggapi  ayat ini,  Abdulrahim  dalam  bukunya  yang  berjudul:  “ Islam  Sistem  Nilai  Terpadu ” 29 menyatakan bahwa:
“Ayat  ini  tegas  menyatakan  bahwa  manusia  tidak  berhak  sedikitpun  memaksa manusia lain agar beriman, karena urusan iman dan kufurnya seseorang mutlak
27 Abd. Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama..., hal. 165.
28 Ibid, hal. 249.
29 Muhammad  Imaduddin  Abdulrahim, Islam  Sistim  Nilai  Terpadu ,  (Jakarta:  Gema  Insani, 2002), hal. 8.
urusan  Allah  semata-mata  dengan  masing-masing  hamba-Nya.  Hak  memilih Islam atau menolak ketentuan Allah ini hanya diberikan kepada manusia. Oleh karena  itu,  kemerdekaan  inilah  pembeda  yang  terpenting  antara  manusia  dan makhluk Allah yang lain. Maka dapat diambil pula kesimpulan bahwa bagi setiap manusia justru dalam melaksanakan hak-pilih inilah nilai kemanusiaannya dapat ditentukan,  sehingga  dapat  dikatakan,  bahwa  nilai  kemanusiaan  seseorang tergantung pada dan sebanding dengan kemerdekaan yang dihayati”.
Doktrin  tentang  prinsip  toleransi  atas  pengakuan,  penerimaan,  dan penghargaan kebebasan akan keyakinan juga tercermin dalam QS. Al-Kafirun (109): 6 dan  QS.  Yunus  (10):  99.  Mengenai  ayat  pertama,  Tobroni  menyatakan  sebagai berikut:
“Konsep  „lakum  dinukum  waliyaddin‟  menggambarkan  pengakuan  secara  de facto  agama-agama  selain  Islam,  walaupun  tidak  meyakini  kebenarannya. Mengakui tetapi tidak meyakini, tidak menyakiti, dan [tetap; pen] menghormati. Sumber  pengakuan  ini  secara  teologis  diserahkan  kepada  Allah.  Allah  secara tegas  menyatakan  memang  tidak  menghendaki  umat  manusia  itu  menjadi  satu umat (QS. [5]: 48)”. 30
Sedang dalam kesempatan lain, Nurcholis Madjid menyatakan:
“Suatu  wawasan  tentang  makna  hidup  tidak  dapat  dipaksakan.  Dan  sejalan dengan itu, agama dan keagamaan – dalam hal ini sebagai sistem keyakinan yang menyediakan  konsep-konsep  kepercayaan  dan  makna  hidup  –  juga  tidak  dapat dipaksakan.  Sebab  sesuatu  yang  dipaksakan  tentu  tidak  akan  menjadi  sebuah keyakinan  yang  tulus,  padahal  suatu  keinsafan  akan  makna  hidup  dengan sendirinya menuntut ketulusan kepercayaan” 31
30 Tobroni, Relasi Kemanusiaan ... , hal. 18
31 Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius , (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. xii.
Oleh  karena  itu,  Madjid  menyatakan  bahwa  berbicara  tentang  agama memerlukan  suatu  sikap  ekstra  hati-hati.  Sebab,  sekalipun  agama  merupakan persoalan sosial, tetapi penghayatannya amat bersifat individual. Apa yang dipahami dan – apalagi – dihayati sebagai agama oleh seseorang amat banyak bergantung pada keseluruhan  latar  belakang  dan  kepribadiannya. 32 Agama  yang  berkaitan  dengan takwa yang sangat pribadi itu mempunyai dampak sosial, yaitu bahwa manusia harus dipelihara kebebasan nuraninya, tidak boleh dipaksa. Maka agama apapun tidak boleh dipaksakan. 33

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka tulisan ini menghasilkan kesimpulan  sebagaimana  berikut.  Pertama,  Islam  telah  mengenal  pendidikan multicultural  sejak  zaman  Nabi  Muhammad  SAW,  yakni  Islam  tidak  mengakui adanya  sistim  kelas,  karena  tidak  sesuai  dengan  wataknya,  tetapi  yang  ada  hanyalah satu  tingkatan  yang  semua  individunya  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama pula.  Kedua,  dalam  konteks  Indonesia  landasan  pendidikan  multicultural  berupa Pancasila  dan  UUD  45.  Ketiga,  karakteristik  mengenai  pendidikan  multikultural dalam  Islam  mempunyai  tiga  karakteristik,  yaitu:  (1)  berprinsip  kepada  demokrasi, kesetaraan,  &  keadilan;  (2)  berprinsip  kepada  kemanusiaan,  kebersamaan,  dan kedamaian;  dan  (3)  mengembangkan  sikap  mengakui,  menerima,  dan  menghargai keragaman budaya, yang berdasarkan pada Al-Qur‟an dan Hadist Rasulullah SAW

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulrahim, Muhammad Imaduddin, Islam Sistim Nilai Terpadu , Jakarta: Gema Insani, 2002.
Ali,  Suryadharma, Mengawal  Tradisi  Meraih  Prestasi:  Inovasi  dan  Aksi  Pendidikan  Islam , Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
Fadulullah, Mahdi, Titik Temu Agama dan Politik: Analisa Pemikiran Sayyid Qutub , Solo: CV. Ramadhani, 1991.
32 Nurcholish Madjid, Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan , (Bandung: Mizan, 1987), hal. 121
33 Nurcholish  Madjid, Pesan-pesan  Takwa:  Kumpulan  Khutbah  Jum’at  di  Paramadina ,  (Jakarta: Paramadina, 2000), hal. 97.
Ghazali,  Abd.  Moqsith, Argumen  Pluralisme  Agama:  Membangun  Toleransi  Berbasis  Al- Qur’an, Depok: Penerbit Kata Kita, 2009.
Khan,  Maulana  Wahiduddin, Islam  Anti  Kekerasan ,  terj.  Samson  Rahman,  Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
Madjid, Nurcholish, Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia , Jakarta: Paramadina, 2010.
--------, Masyarakat Religius , Jakarta: Paramadina, 1997.
--------, Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan , Bandung: Mizan, 1987.
--------, Pesan-pesan Takwa: Kumpulan Khutbah Jum’at di Paramadina , Jakarta: Paramadina, 2000.
Mahfud, Choirul, Pendidikan Multikultural , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
Maksum,  Ali, Pluralisme  dan  Multikulturalisme  Paradigma  Baru ,  Yogyakarta:  Aditya Media Publishing, 2011.
Misrawi, Zuhairi, Al-Qur’an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme , Jakarta: Penerbit Fitrah, 2007.
--------, Pandangan  Muslim  Moderat:  Toleransi,  Terorisme,  dan  Oase  Perdamaian ,  Jakarta: Kompas, 2010.
Nazir, Moh, Metode Penelitian , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
Suparlan, Parsudi, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”, dalam Keynote Address , Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002.
Suparta, Mundzier, Islamic Multicultural Education , Jakarta: Al-Ghazali Center, 2008.
Tholkhah,  Imam  (ed), Buku  Pengayaan  Guru  PAI:  Pendidikan  Kewarganegaraan,  Budaya dan Agama , Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011. Tobroni, Relasi  Kemanusiaan  dalam  Keberagaman:  Mengembangkan  Etika  Sosial  Melalui Pendidikan , Bandung: Karya Putra Darwati, 2012.
Wilson J. Gonzales-Espada, “Multicultural Education: Helping All Student Succeed in Science” dalam Journal of Literacy Throught Science , Volume 3 (12), 2004.
Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.