e-ISSN 2528-2581

## Susunan Redaksi

## Penanggungjawab
Ketua STIE Kesuma Negara Blitar
Pemimpin Editor Retno Murnisari

## Sekretaris Editor
Sura Klaudia
Dewan Editor Siti Sunrowiyati Sulistya Dewi

## Reviewer
Yudhanta Sambharakresna
Alamat Redaksi: Jurnal PETA Program Studi Akuntansi STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788 Email : peta@stieken.ac.id
e-ISSN 2528-2581
Vol 5 No 1, Januari 2020

## Daftar Isi
Rosdiana Rohi-Mone, Keshia Budiansyah, Rinaningsih, Retno Yuliati Pengaruh Besaran Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia .................................................. 1-26
Yuha Nadhirah Qintharah, Diana Fajarwati,Yossika Cindy Ovitasari Struktur Kepemilikan, Keaktifan Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba  .............................................................................. 27-50

## Dian Kusumaningtyas, Gesty Ernestivita
E-Commerce : Berada Diantara Pilihan Masa Depan Atau Kembali Ke Masa Lalu? (Studi pada Cashback Promo Tokopedia)  ........................................................... 51-64

## Badrus Zaman, Diah Nurdiwaty
Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)  ......... 65-84
Akhmad Imam Amrozi, Endang Sulistyorini Pengaruh DPK, NPL, CAR, dan LDR Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus Pada Bank yang Terdaftar di Indeks LQ45 Tahun 2014-2018) ........................... 85-98

## Aris Nur Rahmayani, Verni Mardiyantika
Penerapan Metode CVP Sebagai Alat Bantu Analisis Perencanaan Laba Dalam Mencapai Target Perusahaan ( Studi Kasus Mebel Bocah Angon Di Dusun
Kalianyar Deket , Lamongan )  .......................................................................... 99-116 Zuhrotun Nisak, Joko Lesmana
Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kecukupan Pembiayaan Kerja Pada PT. PERTANI (Persero) UP Lamongan ............................................................ 117-136

## Maretta A’yun Masitoh, Iwan Setya Putra
Analisis Kesehatan Keuangan Bumn Untuk Melihat Keberlanjutan Perusahaan Di Masa Datang Pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk ............................... 137-151
Hal 65-84

## PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri) Badrus Zaman 1 Diah Nurdiwaty 2 12 Universitas Nusantara PGRI Kediri Jalan KH. Ahmad Dahlan No.76, Mojoroto, Kota Kediri
Surel: pak.badrus@gmail.com
Abstrak.  Penerapan  Prinsip Good  Governance Dalam  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  (Studi  pada  Desa  Kampungbaru,  Kecamatan  Kepung, Kabupaten Kediri). Penelitian  ini  memiliki  latar  belakang    masih  adanya  pengelolaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang    belum  menerapkan  prinsip good governance di  Indonesia . Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  desa  Kampungbaru kecamatan  Kepung  kabupaten  Kediri  sebagai  penerima  ADD.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan ADD di desa Kampungbaru, kecamatan Kepung kabupaten Kediri tahun 2017 - 2018.
Hasil  dari  penelitian  ini  bahwa  penerapan  prinsip Good  Governance dalam pengelolaan  ADD  pada  desa  Kampungbaru,  kecamatan  Kepung  kabupaten Kediri  secara  garis  besar  telah  sesuai  dengan  prinsip good  governance yaitu akuntabel,  transparan,  dan  partisipatif,  tetapi  secara  teknis  masih  terdapat kendala.  Adapun  kendala  yang  dialami  yaitu  aparatur  desa  yang  masih  belum menguasai  teknologi    serta  adanya  keterlambatan  dalam  pembuatan  Peraturan Bupati  mengenai  peraturan  tentang  ADD  dan  pengelolaannya,  sehingga berdampak  pada  keterlambatan  pelaporan  terkait  pengelolaan  ADD  di  desa Kampungbaru.
Kata kunci: Good Governance .
Abstract.  Application  of  Good  Governance  Principles  in  Managing  Village  Fund Allocation  (Study  in  Kampungbaru Village, Kepung  District, Kediri Regency). This research has the background that there is still a Village Fund Allocation (ADD) financial management that has not yet applied the principles of good governance in Indonesia. This study took place in the village of Kampungbaru, Kepung subdistrict, Kediri district, as the recipient of ADD. The purpose of this study is to determine the application of the principles
of good governance in the management of ADD in the village of Kampungbaru, Kepung sub-district of Kediri in 2017 - 2018.
The  results  of  this  study  that  the  application  of  the  principles  of  good  governance  in  the management  of  ADD  in  the  village  of  Kampungbaru,  Kepung  sub-district,  Kediri  in general, are in accordance with the principles of good governance, which are accountable, transparent,  and  participatory,  but  technically  there  are  still  obstacles.  As  for  the constraints experienced by the village apparatus who still have not mastered the technology as well as the delay in making Regents Regulations regarding regulations on ADD and its management,  so  that  it  has  an  impact  on  the  delay  in  reporting  related  to  ADD management in Kampungbaru village.

## Keywords: Good Governance.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah, Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang  Desa,    maka  desa  dapat menjalankan  otonominya  dengan lebih  luas  dalam  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas  otonomi dan tugas pembantuan. Mengacu pada peraturan  tersebut,  setiap  desa diberikan  hak,  kewajiban  dan wewenang  untuk  mengelola  apa yang  dimiliki  oleh  desa  tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah Indonesia  mengeluarkan  kebijakan yang dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD).  ADD  tersebut  bertujuan untuk mewujudkan pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran  mereka  sendiri.  ADD merupakan  dana  yang  dialokasikan
oleh  pemerintah  kabupaten  atau kota  untuk  desa,  yang  bersumber dari  bagian  dana  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang diterima  oleh  kabupaten  atau  kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Beberapa pertimbangan penyaluran ADD diantaranya jumlah  penduduk  desa,  angka kemiskinan  desa,  luas  wilayah  desa, dan  tingkat kesulitan geografis  desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30%.  Untuk  proses  penyalurannya dibagi  menjadi  dua  tahap  yaitu tahap  pertama  pada  bulan  Maret sebesar  60%  dan  tahap  kedua  pada bulan  Agustus  sebesar  40%  (PMK 49/PMK.07/2016).
Adanya program ADD merupakan  salah  satu  bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah untuk dapat mengelola  anggaran  sesuai  dengan kebutuhan  daerahnya.  Atau  dapat dikatakan  bahwa  tujuan  ADD tersebut untuk mewujudkan
pemerintah desa yang dapat mengelola  pembangunan  desanya berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. ADD pada prinsipnya  harus  menganut  prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi  maupun  efisiensi.  Hal tersebut  sesuai  dengan  pokok pengelolaan  keuangan  daerah  yang termaktup  dalam  Permendagri  No. 113 Tahun 2014.
Untuk  mendukung  terwujudnya tata kelola yang baik ( good governance )  dalam  penyelenggaraan desa,  maka  pengelolaan  keuangan desa  harus  merujuk  pada  prinsip Good Governance diantaranya transparansi, akuntabilitas, partisipasi. Bahwa  dalam pengelolaan ADD tersebut pemerintah  desa  dituntut  untuk menyediakan informasi  yang cukup, akurat,  tepat  waktu  kepada  segenap stakeholder-nya  dalam  hal  ini pemerintah  pemberi  tanggungjawab dan  masayrakat.    Dalam  hal partisipasi,  hendaknya  pemerintah desa  dalam  pengelolaan  ADD melibatkan  masyarakat  sehingga program yang dijalankan mencerminkan kepentingan masyarakat desa. Akuntabilitas pada prinsip good  governace dimaksudkan agar pengelolaan ADD lebih terstruktur. Adanya kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban  dalam  pelaksa pengelolaan  ADD  tersebut.  Apabila prinsip  ini  diterapkan  secara  efektif, maka  akan  ada  kejelasan  akan fungsi,
hak, kewajiban dan wewenang serta tanggungjawab
antara  pemerintah  desa  sebagai penerima  ADD,  masyarakat  serta pemberi  tanggungjawab  pengelolaan ADD  tersebut.  Meskipun  pada pelaksanaannya  masih  menemui hambatan,  tetapi  kebijakan  ini dirasakan lebih bermanfaat,
transparan  dan  partisipatif,  serta pemanfaatannya  lebih  demokratis karena  berdasarkan  rembug  desa yang  diikuti  oleh  berbagai  elemen warga  desa.  Dengan  diterapkannya prinsip good governace pada pengelolaan ADD tersebut tentu saja menggambarkan bahwa sistem perencanaan  serta  pengendaliannya berjalan  dengan  baik,  sehingga tujuan  dari  ADD  tersebut  akan terwujud  dengan  baik.  Hal  tersebut akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa karena  segala  kebutuhan  fisik  yang belum  tersedia  akan  terwujud dengan program ADD yang dikelola dengan baik.
Pelaksanaan  kebijakan  ADD yang  dilakukan  pada  tiap  desa  di Indonesia tentunya akan memberikan  hasil  yang  berbeda antara  desa  yang  satu  dengan  desa yang  lainnya.  Hal  tersebut  sesuai dengan  kondisi  di  lapangan  masing- masing  desa  serta  kebutuhan  dalam menerapkan
kebijakan ADD tersebut.  Begitu  juga  dengan  jumlah atau  besaran  ADD  tiap  desa  juga berbeda tergantung kebutuhan masing-masing  desa.  Menurut  data yang ada menunjukkan bahwa setiap tahun anggaran untuk ADD mengalami kenaikan. Seiring dengan peningkatan  besar  anggaran  ADD
tersebut,  tentu  saja  diikuti  dengan tanggungjawab  yeng besar juga oleh aparat  pemerintahan  desa  dalam pengelolaannya.
Pemanfaatan ADD menjadi salah satu  permasalahan  yang  kritis  di masyarakat  terkait  tanggungjawab penggunaannya.  Masyarakat  sudah semakin  cerdas  dibuktikan  dengan banyaknya tuntutan dari masyarakat kepada  pemerintah  untuk  dapat melaksanakan  penyelenggaraan  tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) , hal  tersebut  sejalan dengan  semakin  tingginya  tingkat pengetahuan masyarakat.  Selain itu adanya  pergeseran  paradigma  dari government kearah governance yang menekankan  pada  kolaborasi  dalam kesetaraan  dan  keseimbangan  tiga pilar governance , maka dikembangkan paradigma  baru  administrasi  publik yang disebut dengan kepemerintahan  yang  baik  ( good governance ) (Astuti, 2016). Yang menjadi pertanyaan penelitian adalah: Bagaimana penerapan  prinsip Good  Governance dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana Desa di Desa Kampungbaru, Kecamatan  Kepung,  Kabupaten Kediri? METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun alasannya  karena  yang  menjadi fokus penelitian ini adalah pengelolaan ADD dengan menerapkan prinsip Good Governance pada  satu  desa,  kemudian  peneliti akan mencari informasi dan menganalisis secara mendetail tentang  suatu  fenomena  yang menjadi  fokus  penelitian  tersebut. Dimana informasi dengan wawancara dari pihak yang berkompeten  dalam  pengelolaan ADD  akan  diperoleh  sebagai  data penelitian. Data yang bersumber dari hasil  wawancara  tersebut  akan dideskripsikan  dan  dikaji  tanpa menggunakan  data  non  numerik. Peneliti tidak membuktikan ataupun menolak    hipotesis  yang  di  buat sebelum  penelitian, karena dari hasil wawancara  tersebut  akan  menjadi bahan kajian yang akan disandingkan  dengan  teori  yang mendukung untuk memperoleh kesimpulannya.
Lokasi Penelitian Lokasi  penelitian  merupakan tempat  dimana  peneliti  dapat memperoleh atau menangkap keadaaan  dan  informasi  sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka memperoleh data penelitian. Peneliti mengambil lokasi penelitian   di desa Kampungbaru  kecamatan    Kepung kabupaten    Kediri.  Ada  beberapa alasan,  diantaranya  desa  tersebut sebagai  salah  satu  penerima  ADD.
Menjadi pertimbangan lainnya bahwa diketahui tingkat keterampilan  aparatur  desa  dalam penggunaan  teknologi  informasi yang masih rendah. Sementara di era teknologi sekarang sudah seharusnya semua  aktifvitas  akan  lebih  mudah dan  cepat  dengan  memanfaatkan
teknologi  tersebut.  Padahal  selama ini  di  desa  Kepungbaru  memiliki program  kerja  dengan  wewajibkan segala  bentuk  urusan  administrasi maupun  data-data  desa  harus memanfaatkan  teknologi  komputer, dari yang sebelumnya masih menggunakan  cara  yang  manual. Suatu  permasalahan  yang  cukup dilematis  karena  program  tersebut masih  belum  didukung  dengan sumber  daya  manusia  yang  kurang berkompeten dalam teknologi. Sementara sebagai bentuk tanggungjawab  atas  pengelolaan ADD  wajib  menyusun  laporan penggunaan.  Peneliti  lebih  banyak melakukan aktivitas penelitian dalam  memperoleh  data  di  kantor desa    Kampungbaru,  Kecamatan Kepung,  Kabupaten  Kediri,  yang terletak  di  Jl.  Rajawali  No.  98 Dusun Kampungbaru, Kampungbaru,  Kecamatan  Kepung, Kabupaten Kediri. Data Penelitian
Dalam  penelitian  ini    menggunakan data  primer  dan  data  sekunder. Adapun  yang  menjadi  sumber  data primer  antara  lain  hasil  wawancara dengan  kepala  desa,  sekertaris  desa dan  salah  satu  warga  di  desa Kampungbaru. Informasi yang diperoleh  dari  wawancara  dengan Kepala Desa Kampungbaru, tentang perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban    pengelolaan ADD.  Selain  itu  wawancara  juga dilakukan  dengan  sekretaris  desa Kampungbaru  tentang  perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban    pengelolaan ADD.  Selain  itu  wawancara  juga dilakukan  dengan  salah  satu  warga sebagai  wakil  dari  masyarakat  desa tersebut  yang  ikut  aktif  dalam rembug desa. Adapun data sekunder yang  digunakan  peneliti  adalah sumber  tertulis  yang  ada  di  desa Kampungbaru  berkaitan  dengan penggunaan  ADD.  Selain  itu  untuk mendukung kajian penelitian, peneliti juga menggunakan dokumen-dokumen, laporan- laporan, peraturan perundang-
undangan  dan  sumber-sumber  lain yang  memberikan  penjelasan  akan permasalahan  yang  diteliti  yaitu penerapan  prinsip Good  Governance dalam  pengelolaan  ADD  yang  ada di desa Kampungbaru.

## Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  teknik  analisis data  yang  digunakan  yaitu  analisis interaktif  tentang  penerapan good governance dalam  pengelolaan ADD yang  mengacu  dari  teori  Sugiyono (2013:  91).  Dimana  ada  tiga indikator  yang  digunakan  yaitu transparansi,
partisipasi dan akuntabilitas.  Beberapa  prosedur yang  dilakukan  peneliti  dalam penelitian ini meliputi : 1. Pengumpulan Data ( Data
Collection ).
Data  yang  diperoleh  dalam penelitian  ini  dengan  melakukan wawancara  kepada    narasumber yang berkompeten dalam pengelolaan  ADD  dan  studi dokumentasi. Adapun yang
menjadi materi wawancara meliputi item dalam good governance yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas terkait pengelolaan ADD.
2. Reduksi Data ( Data Reduction ) Data  yang  telah  direduksi  akan memberikan gambaran yang lebih jelas  dan  mempermudah  peneliti untuk  melakukan  pengumpulan data berikutnya. Data pendukung akan  diperoleh  penelitin  dengan melakukan  wawancara,  observasi dan  studi  dokumentasi.  Hal tersebut  untuk  mempermudah peneliti  dalam  mengelompokkan data,  mengklarifikasi  data  yang sesuai  dengan  masalah  yang diteliti.
3. Display Data Display data yang dilakukan oleh peneliti ditampilkan dalam bentuk uraian singkat dari hasil wawancara dengan pihak berkompeten  dalam  pengelolaan ADD.  Dari  keseluruhan  data yang  diperoleh  tersebut  dapat dipahami  satu  persatu  kemudian disatukan  dan  diinterpretasikan sesuai  dengan  rumusan  masalah yang  ada  serta  disandingkan dengan  prinsip good  governance
yaitu  akuntabel,  transparan,  dan partisipatif. 4. Verifikasi dan penegasan kesimpulan  ( Conclution  Drawing and Verification ).
Akhir  dari  penelitian  ini  yaitu membuat  kesimpulan  dengan melakukan    analisis  data  untuk mencari  arti,  makna,  penjelasan
terhadap data yang telah diperoleh.  Kesimpulan  tersebut kemudian  diverifikasi  selama proses penelitian berlangsung agar teruji validitasnya sehingga mampu ditarik kesimpulan akhir. Pengecekan Keabsahan Temuan Untuk mengungkapkan kebenaran  yang  obyektif,  maka diperlukan pengecekan atas keabsahan  data  yang  diperoleh (triangulasi).  Hal  tersebut  mutlak dilakukan dalam penelitian kualitatif.  Adapun  tujuannya  adalah agar    kredibilitas  (kepercayaan) penelitian  kualitatif  dapat  tercapai. Triangulasi  tersebut  atas  sumber data  yang  berupa  informasi  dari tempat, peristiwa dan dokumen serta arsip  yang  memuat  catatan  terkait dengan data penelitian. Peneliti akan melakukan  uji  silang  antara  hasil wawancara dengan keadaan dilapangan. Pengumpulan data yang berasal dari observasi serta wawancara dengan narasumber langsung  serta  dokumen  yang  berisi catatan terkait tersebut akan ditelusuri kebenarannya di lapangan. Hal  tersebut  untuk  memperoleh tingkat keabsahan yang tinggi dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Kampungbaru berada kurang  lebih  5  km  di  selatan Kecamatan Kepung kabupaten Kediri, dengan luas wilayah 787,140 Ha  dan  berpenduduk  7698  jiwa. Adapun sumber penghasilan
masyarakat desa Kampungbaru sangat  beragam,  tetapi  mayoritas penduduk  bekerja  dalam  sektor agrobisnis  yang  meliputi:  pertanian, perkebunan dan peternakan.
Tabel 1 Pekerjaan Masyarakat Desa Kampungbaru Sumber: Data Pemerintahan Desa Kampungbaru Tahun 2017. Dari  data  yang  diperoleh  di  desa Kampungbaru  menunjukkan  tingkat kesejahteraan masyarakat desa Kampungbaru, yang termasuk dalam keluarga prasejahtera terdapat 185  KK,  keluarga  sejahtera  terdapat 382  KK  sedangkan  untuk  keluarga kurang mampu terdapat 776 KK. Setelah peneliti melakukan wawancara  dengan  nara  sumber penelitian tentang penerapan prinsip Good  Governance dalam  Pengelolaan ADD  di  Desa  Kampungbaru,  dapat diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Prinsip Partisipasi
dalam
Pengelolaan ADD. Dalam  pengelolaan  ADD  dilihat dari tahapan perencanaan di Desa Kampungbaru sudah sesuai dengan  prinsip GCG .  Hal  ini ditunjukkan dari hasil wawancara dengan sekretaris desa Kampungbaru  bapak Sugeng Asmoro di kantor desa Kampungbaru yang menyampaikan bahwa: “pada tahap perencanaan, pertama  mengadakan  musdus (musyawarah  dusun),  dan  yang kedua  adalah  melakukan  musdes (musyawarah  desa)  setelah  itu kemudian dilanjutkan ke musrengbangdes  lalu  hasil  dari musrengbangdes  dituangkan  dalam rencana  kegiatan  pemerintah  desa (RKPDes)  untuk  dituangkan  ke APBDes    dan  setelah  dituangkan  ke APBDes kemudian langsung melaksanakan kebijakan perdes yaitu berupa angggaran pendapatan belanja desa tahun tersebut” Narasumber menyampaikan bahwa musrenbangdes merupakan forum diskusi, usulan, rencana kegiatan pembangunan di tingkat  desa  yang  berpedoman pada  prinsip-prinsip  Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Dalam prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat  untuk  mengambil keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan  khususnya  yang berlokasi di desa yang bersangkutan. Karena masyarakat tersebut yang mengetahui No  Nama Jumlah  Satuan 1  Pemilik sawah 579 Orang 2  Penyewa/penggarap  348 Orang 3  Buruh tani 2100 Orang 4  Peternak 860 Orang 5  Pengusaha  rumah tangga 8 Orang 6  PNS 42 Orang 7  Warung / kios 105 Orang 8  Pedagang kecil 48 Orang 9  Tukang kayu / batu  24 Orang 10  Penjahit 26 Orang
kebutuhan  di  wilayah  sekitarnya. Dengan  begitu  keputusan  yang dihasilkan benar-benar mencerminkan  kebutuhan  atau aspirasi masyarakat.. Dalam musrenbangdes  ada  beberapa persiapan  yang  harus  dilakukan. Seperti    pemerintah  desa  bekerja sama dengan BPD untuk mengumpulkan  lembaga-lembaga masyarakat  yang  lain  seperti perangkat  desa/ kasun,  RT, RW, tokoh  masyarakat,  tokoh  agama, karang taruna, tokoh wanita, dan juga tokoh budaya untuk dimintai pendapat  tentang  apa  yang dibutuhkan dilingkungannya. Dengan melibatkan semua lapisan masyarakat mencerminkan tertampungnya aspirasi masyarakat dalam rangka membangun  desanya.  Seperti yang  dituturkan  oleh  Sekretaris
Desa Kampungbaru:
“dalam  musrengbangdes    tersebut dipimpin  langsung  oleh  kepala desa  dan  di  moderator  oleh sekretaris desa. Dalam musyawarah  tersebut    juga dihadiri  oleh  ketua  BPD  beserta anggota,  ketua  LPMD  beserta anggota,  perangkat  desa  atau kasun  beserta  RT/RW    dan  juga tokoh  masyarakat,  tokoh  agama, tokoh  pemuda,  tokoh  wanita,  dan juga  tokoh  budaya  yang  ada  di desa  Kampungbaru.  Kehadiran tersebut untuk memberikan masukan  tentang  pembangunan fisik  didesa  Kampungbaru  serta bidang  lain  (non  fisik)  ,  yang diwadahi dengan adanya Musrenbangdes.” Pernyataan sekertaris desa tersebut    didukung  juga  dengan apa yang disampaikan oleh kepala desa Kampungbaru yang menyatakan  bahwa  yang  ikut hadir dalam musyawarah tersebut antara  lain  perangkat  desa  dan lembaga-lembaga yang terkait.
“…yang  hadir  musrenbangdes otomatis masyarakat dilingkungan  itu  seperti  tokoh masyarakat, tokoh agama termasuk  pak  tukang  yang  ada  di situ termasuk ada ibu-ibu dari pkk ada  dari  ibu-ibu  muslimat,  tokoh- tokoh agama, tokoh-tokoh
masyarakat  selalu  ikut  terutama juga karang taruna…”
Dari  dua  pernyataan  tersebut sangatlah  menguatkan    bahwa adanya partisipasi dari warga desa Kampungbaru dalam pengelolaan ADD.
ADD  bagi  desa  Kampungbaru merupakan sarana untuk membangun desa tersebut menjadi lebih baik. Segala fasilitas yang  dibutuhkan  masyarakat  di desa Kampungbaru akan terwujud  dengan  adanya  bantuan ADD tersebut. Bahwa pembangunan  di  desa  tersebut selalu  mengacu  pada  usulan  atau kebutuhan  warganya.    Seperti yang  disampaikan  kepala  desa Kampungbaru bahwa untuk tahun  2017-2018  penggunaan ADD difokuskan pada pembangunan  infrastruktur.    Hal ini  dapat  dilihat  dari  hasil
Musrenbangdes di desa Kampungbaru yang memfokuskan  pembangunan  fisik meliputi:    Pembangunan  gedung TK  Kampungbaru  II,  paving dusun  Wonorejo    di  Jln  Durian, paving  dusun  Wonorejo  di  Jln Anggur,  jembatan  Kebonduren, gedung kantor desa Kampungbaru,  pengerasan  jalan dusun Notorejo arah desa Kebonduren,  pembangunan  jalan CTB  di  dusun  Kebonduren, pengadaan alat-alat seni. Adapun  prinsip  terpenting  dalam musrenbangdes    adalah  adanya partisipasi  dan  transparansi  dari pihak  perangkat  desa  kepada masyarakat.  Desa  Kampungbaru juga  telah  mewujudkan  prinsip partisipasi yang dapat  dilihat dari komitmen  pemerintah  desa  yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musrenbangdes.  Seperti  yang disampaikan kepala desa: “Untuk mewujudkan prinsip partisipasi pemerintah desa Kampungbaru,  masyarakat  ikut dalam  rapat  menentukan  usulan tiap-tiap  dusun  minta  di  bangun apa  sesuai  dengan  dusun  itu, sekaligus  partisipasi  masyarakat setelah  rapat  maupun  saat  lokasi tersebut  di  bersihkan  masyarakat aktif dalam bentuk kerja bakti dan memberikan makanan nasi bungkus …. “ Bentuk partisipasi dalam perencanaan  dengan  musyawah dan mengambil usulan dari tokoh masyarakat,  perangkat  desa,  RT, RW, tokoh agama, tokoh pemuda,  dan  tokoh  budaya  di desa  Kampungbaru  untuk  di dilibatkan  dalam  musyawarah untuk  perencanaan  pengelolaan ADD  melalui  musrenbangdes tingkat  desa.  Pernyataan  dari kepala  desa  dan  sekretaris  desa telah  konsisten  dengan  hasil wawancara dari elemen masyarakat  desa  Kampungbaru. Beberapa  informan  (warga)  yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka ikut diundang dan berpartisipasi dalam Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musrenbangdes.  Seperti  yang disampaikan bapak Zunaidi sebagai wakil dari karang taruna
“ …saya  sebagai  wakil  dari  karang taruna  juga  mendapat  undangan dalam  musrenbangdes  tersebut. Kami  diberi  kesempatan  untuk menyampaikan  usulan  tentang pembangunan di desa Kampungbaru ini….” Dari  hasil  wawanca  tersebut menunjukkan bahwa perencanaan
ADD  di  Desa  Kampungbaru sudah menunjukkan adanya prinsip partisipasi sebagai indikator Good  Governance. Dari cerminan  keadaan  dilapangan membuktikan bahwa prinsip partisipasi dalam tahap perencanaan  dapat  dilihat  dari komitmen  pemerintah  desa  yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam
Musrenbangdes.  Untuk  tahap pelaksanaan  pembangunan  yang di  danai  oleh  ADD  harus melibatkan  seluruh  masyarakat atau  lembaga  kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola  dengan  menggunakan sumber  daya  atau  bahan  baku lokal,  dan  diupayakan  dengan lebih  banyak  menyerap  tenaga kerja  dari  masyarakat  desa setempat. Ketika proses pembangunan  warga  memang aktif  dan  ikut  andil  yang dibuktikan  dengan  gotong-royong menyelesaikan pembangunan gedung  TK  Kampungbaru  II. Dengan suka rela mereka membantu menyelesaikan pembangunan  tersebut.  Hasil wawancara dan keadaan dilapangan  menunjukkan  bahwa masyarakat  terlibat  aktif  dalam proses  pengelolaan  ADD  baik saat perencanaan maupun pembangunannya.  Hal  ini  berarti bahwa,  prinsip  partisipasi  sudah diwujudkan  secara  nyata  oleh pemerintah Desa Kampungbaru.
2. Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan  ADD Dalam pengelolaan ADD di desa Kampungbaru menunjukkan telah melaksanakan prinsip transparansi,  hal  tersebut  seperti yang  disampaikan  kepala  desa Kampungbaru
“Pemerintah  desa  Kampungbaru melaksanakan  itu  melalui  proses atau  petunjuk  pelaksanaan  dalam pengelolaan  alokasi  dana  desa yaitu melalui pertama transaparansi  itu  menuangkan dalam anggaran alokasi dana desa yaitu ke APBDes, Untuk transparansinya,  kita  memberikan atau  melakukan  atau  meletakkan sebuah  banner  yaitu  tentang anggaran alokasi dana desa setelah anggaran sudah selesai berjalan”
Dari  hasil  wawancara  tersebut menunjukkan  bahwa  salah  satu bentuk transparansi yang dijalankan  didesa  Kampungbaru dalam  pengelolaan  ADD    adalah dengan  membuat banner. Dimana banner tersebut  berisi  tentang alokasi  penggunaan  ADD  pada periode yang bersangkutan.
Dengan  melihat banner tersebut masyarakat bisa mengetahui alokasi  ADD  dan  foto-foto  fisik kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.  Dalam    aktivitas pembangunan  fisik,  sepenuhnya menjadi tanggungjawab tim pelaksana  desa.  Kemudian  tim pelaksana  desa  akan  membentuk Tim  Pengelola  Kegiatan  (TPK) untuk  melaksanakan  program kegiatan  di  lapangan.    Pada  desa Kampungbaru,  Tim  Pelaksana Kegiatan  terdiri  dari  sepuluh anggota  yang  dipimpin  langsung oleh  LPMD  atau  tim  pelaksana desa  yang  di  koordinatori  oleh sekretaris  desa.  Tim  ini  bertugas untuk  menjalankan,  mengawasi, dan  melaporkan  segala  kegiatan dari  program  kerja  yang  ada  di lapangan.
Sebagai pemegang tanggungjawab anggaran
dibentuk bendahara yang bertugas  untuk  menerima  dana dari  desa  untuk  digunakan  sesuai dengan  RAB  yang  ada.  Seperti yang disampaikan kaur keuangan:
..dalam  proses  pelaksanaan  dan mekanisme  penatausahaan  dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di
Desa,  ada  PTPKD  di  situ  dia pengelolaannya melalui bendahara dan  juga  proses  pelaksanaanya oleh TPK Desa.. Seperti yang disampaikan sekretaris  desa  bahwa  dalam pelaksanaan program ADD, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana  Desa  kepada  seluruh masyarakat.  Salah  satu  wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di desa Kampungbaru dalam mendukung keterbukaan informasi  program  ADD  adalah dengan memasang papan informasi  yang  berisikan  jadwal pelaksanaan  kegiatan  fisik  yang sedang dilaksanakan. Keterbukaan informasi ini merupakan  usaha  pemerintah desa  untuk  melaksanakan  prinsip transparansi  dalam  pengelolaan ADD. “Untuk  peran  pemerintah  Desa dalam  mendukung  keterbukaan yaitu kita untuk menginformasikan    disegala    lini yaitu  apabila  dari  pemerintah Desa  ada  kegiatan-kegiatan  dari masyarakat di situ kita pemerintah desa  memberikan  informasi  secara terbuka kepada masyarakat bahwasannya    Alokasi    Dana
Desa  kita  di  gunakan  untuk  apa dan  di  mana,  di  situ  sudah  di jelaskan” Pemerintah  desa  Kampungbaru juga melibatkan masyarakat dalam  pelaksanaan  program  fisik yang di danai oleh ADD sehingga dengan  partisipasi  tersebut  akan menambah  tingkat  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah desa.  Masyarakat  akan  merasa ikut andil dan mengetahui aktivitas pelaksanaan pembangunan  fisik  sesuai  dengan program  yang  sudah  disepakati. Sehingga  tidak  ada  penguasaan dari  pemerintah  desa  saja.  Selain itu dengan melibatkan masyarakat dalam aktivitas pembangunan,  akan  membantu tingkat  perekonomiannya.  Warga yang  ikut  aktif  dalam  aktivitas tersebut akan memperoleh lapangan pekerjaan dan tentu saja akan membantu ekonomi mereka. “…untuk peran masyarakat diwujudkan  dengan  melibatkan masyarakat  dalam  pembangunan fisik, tujuannya untuk menciptakan  lapangan  kerja,  jadi untuk tenaga kerja kita ambil dari dalam desa kita …” Sedangkan  dalam  penatausahaan penggunaan ADD atau pertanggungjawabannya, pemerintah desa harus menggunakan  sistem  yang  telah memanfaatkan Teknologi Informasi  (TI).  Dimana  untuk pelaporannya menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh  BPKP.  Aplikasi  ini  diberi
nama Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan  Desa  atau  SIMDA Desa yang telah launching pada 13 Juli  2015.    Sesuai  dengan peraturan  tersebut,  maka  desa Kampungbaru, juga telah menggunakan  aplikasi  SIMDA Desa dalam pelaporan penggunaan  ADD.  Meskipun aplikasi  tersebut  telah  digunakan tetapi dalam prakteknya pemerintah  desa  Kampungbaru masih  menemui  kendala  apabila terjadi error atau  permasalahan tehnis  pada  aplikasi  tersebut.  Hal itu  dikarenakan  masih  kurangnya kemampuan  dan  kesiapan  tenaga teknis  pengelola  dalam  bidang IT di  desa  Kampungbaru.    Sehingga apabila  ada  permasalahan  teknis pada IT, maka untuk pembenahannya  harus  menunggu tenaga  teknis  dari  kabupaten. Permasalahan inilah yang menurut  kaur  keuangan  desa Kampungbaru menjadi salah satu kendala  dalam  penatausahaan yang  berdampak  pada  ketepatan waktu  penyelesaian  pelaporan penggunaan  ADD  tersebut  dan juga  berimbas  pada  mundurnya penerimaan ADD tahun berikutnya. Prinsip  transparansi  di  desa Kampungbaru  juga  terlihat  dari adanya  peraturan  desa  yang dibuat setelah hasil musrenbangdes di sepakati. Dimana hasil keputusan musrenbangdes  tersebut  akan disampaikan  kepada  masyarakat dan pelaksanaannya sesuai dengan keputusan hasil musrenbangdes tersebut. Sehingga  masyarakat  tetap  bisa mengontrol  segala  aktivitas  di desanya.    Selain  itu  wujud transparansi  yang  lain  dapat dilihat pula dalam bentuk pemasangan banner tentang penggunaan ADD. Dengan melihat banner tersebut    semua masyarakat bisa langsung melihat jadwal dan penggunaan anggaran ADD  di  desa  Kampungbaru. Banner tersebut  cukup  besar, dipasang  di  depan  kantor  kepala desa yang cukup strategis, sehingga setiap orang bisa mudah melihatnya.  Selain  itu  foto kegiatan  fisik  juga  dipasang sebagai  bukti  dari  aktivitas  yang telah dilakukan dengan penggunaan  ADD.  Terkadang pada  acara-acara  besar  yang diadakan  oleh  warga  (pengajian dll), banner tersebut  juga  ikut dipasang  sehingga  semua  warga yang hadir bisa melihatnya. Namun  demikian  pihak  desa merasa  masih ada  kendala  dalam mewujudkan prinsip transaparansi  tersebut.  Ketika penyusunan laporan pertanggungjawaban  penggunaan
ADD    tersebut  ada  kendala  IT sehingga  laporan  harus molor penyelesaiannya, maka akan berdampak  pada  tidak  tepat waktunya  dalam  pemasangan banner. Mengingat untuk pemesanan banner juga membutuhkan  waktu  yang  tidak
sebentar. Dengan begitu masyarakat  yang  seharusnya  bisa melihat  aktivitas  penggunaan ADD  pada  periode  tahun  yang bersangkutan, bisa mundur sehingga terkesan sudah kadaluwarsa informasinya. 3. Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan  ADD Akuntabilitas berhubungan dengan  kewajiban  dari  institusi pemerintah  maupun  para  aparat yang  bekerja  di  dalamnya  untuk membuat kebijakan maupun melakukan  aksi  yang  sesuai dengan nilai yang berlaku maupun  kebutuhan  masyarakat. pada prinsip akuntabilitas pelaksanaan  ADD  ini,  aktivitas yang  ditempuh  oleh  desa  melalui sistem  pelaporan  yaitu  pelaporan bulanan  dan  laporan  masing- masing tahapan kegiatan. Laporan  tersebut  sebagai  bentuk tanggungjawab penggunaan ADD pada  periode  yang  tertentu.  Hal tersebut  dibuktikan  dari  hasil wawancara dengan kaur keuangan yang mengatakan: “Dengan  pelaporan  transaksi keuangan  berbentuk  SPJ,  LPPD, LKPP, Laporan tiap semester serta pelaporan tiap akhir tahun” Setiap penggunaan ADD senantiasa harus dilaporkan perkembangan  dan  pelaksanaan kegiatannya  oleh  pengelola  ADD di  tingkat  desa.  Adapun  yang harus dilaporkan meliputi kegiatan fisik yang sudah dilakukan  atau  yang  sedang berjalan serta penyerapan dananya. Dengan demikian dapat diketahui  bahwa  tanggungjawab pengelola  ADD  di  tingkat  desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD secara bertahap dan laporan akhir kegiatan. Untuk pertanggungjawaban  pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya (kabupaten)  dilakukan  melalui sistem  pelaporan  yang  dilakukan secara  periodik.  Adapun  laporan pelaksanaan  ADD  yang  harus dibuat terdiri dari laporan pendahuluan,  laporan  masing- masing  tahap  kegiatan,  laporan bulanan,  dan  laporan  akhir kegiatan  yang  disusun  secara komprehensip .  Pemerintah    desa Kampungbaru juga telah melaksanakan tahap pertanggungjawaban dalam bentuk  pelaporan    sesuai    dengan Permendagri  No.  113  Tahun 2014.  Bentuk      pelaporan  yang dibuat    oleh  pemerintah  desa Kampungbaru   meliputi   laporan semesteran, yaitu semester awal dan akhir, kemudian laporan pertanggungjawaban    realisasi pelaksanaan        APBDes.  Seperti pernyataan kepala desa Kampungbaru  kepada  peneliti sebagai berikut: “Proses pertanggungjawaban setelah  pembangunan  selesai  di lakukan  mulai  dari  nol  sampai 50% sampai 100% yang namanya fonis  ini  langsung  membuat  surat
Zaman, Nurdiwaty
pertanggungjawaban bentuk tertulis  sesuai  dengan  RAB  yang ada  ini  di  laporkan  pada  bupati melalui  camat.  Dan  kami  juga telah melakukan mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan  peraturan  yang      berlaku dari Kabupaten” Dalam penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan ADD di desa  Kampungbaru  ternyata  juga ada kendala yang harus dihadapi. Dimana kendala tersebut meliputi  adanya  keterlambatan dari  kabupaten  terkait  peraturan bupati  (Perbup)  yang  berlaku tentang pengelolaan ADD, pencairan  ADD  sampai  dengan peraturan terkait dengan evaluasi. Hal  tersebut  sesuai  pernyataan yang disampaikan sekretaris desa, bahwa kendala tersebut berdampak  pada  penyusunan pelaporan  yang  diwajibkan  akan terlambat,  realisasi  dari  program kerja  pun  akan  terlambat  dan pencairan  dana  ADD  tahun berikutnya juga akan terlambat.
“Untuk  kesulitan  sementara  ini semua  yang  di  alami  oleh  desa- desa yang ada di kabupaten Kediri adalah bahwasannya untuk pelaksanaan pembangunan khususnya dari fisik itu tidak bisa di  laksanakan  sesuai  dengan anggaran pendapatan desa karena pencairan  dana  alokasi  dana  desa itu  tidak  sesuai  dengan  anggaran pendapatan belanja desa contohnya:  kita  melaksanakan dari  RKP  nya  itu  bulan  5  itu
dananya  cairnya  bulan  7  jadi molor  sampai  dua  bulan,  terus untuk  SPJ  nya  juga  molor  untuk termin pertama terus untuk termin yang kedua itu seharusnya bulan 8 itu  sudah  cair  itu  bulan  10    baru cair  terus  kita  melaksanakan pembangunan  begitu  juga  untuk pencairan  dana  yang  selanjutnya juga akan molor.”
Salah  satu  bentuk  aktivitas  yang mendukung  prinsip  akuntabilitas dan  transparansi pemerintah desa Kampungbaru  yaitu  membuat banner mengenai  penggunaan ADD yang akan dipasang didepan  kantor  desa,  atau  pada acara yang diselenggarakan warga (pengajian  dll).  Hal  tersebut sesuai  dengan  pernyataan  yang disampaikan  oleh  kepala  desa Kampungbaru sebagai berikut:
“Untuk mendukung prinsip akuntabilitas  Desa  semampunya juga  melaksanakan,    dengan  cara memberikan informasi secara global  kepada  warga  masyarakat pada  saat  kegiatan  keagamaan, kegiatan  umum  dan  memfoto kegiatan  fisik/pembangunan  fisik yang ada sesuai dengan RKP yang ada  lalu  di  tuangkan  dalam bentuk  banner  yang  nantinya akan  di  pasang  di  lokasi  kantor desa dan pemerintah Desa
Kampungbaru  dan  supaya  nanti masyarakat  tau  sehingga  bisa  tau dana  desa  itu  ada  dan  bisa  di rasakan oleh masyarakat”
Bentuk  akuntabilitas    dalam proses    perencanaan  sesuai
denganNo.  113  Tahun  2014 meliputi penyusunan Berita Acara Musrenbangdes,  RPJM  Desa, RKP  Desa,  APBDesa  yang kemudian  ditetapkan  melalui Perdes. Untuk akuntabilitas dalam  proses  pelaporan  dapat dilihat pada proses penatausahaannya  yang  meliputi pembuatan  RAB,  SPP,  Buku Pembantu  Kegiatan,  Buku  Kas Umum,  Buku  Kas  Pembantu Pajak, dll. Sedangkan akuntabilitas pada proses pertanggungjawaban,  diwujudkan dalam  aturan  diwajibkannya  bagi pemerintah  desa  untuk  membuat laporan  penggunaan  dana  tiap semester dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Sampai sekarang desa Kampungbaru  sebagai  penerima ADD telah melakukan mekanisme  yang  sesuai  dengan peraturannya,  baik  pada  tahap perencanaan, pelaksanaan , penatausahaan,  sampai  dengan tahap pertanggungjawaban. Meskipun dalam tahap perencanaannya  masih  terdapat kekurangan yaitu mengenai penyusunan Berita Acara musrenbangdes  dan  RKPDesa yang  belum  terealisasi  karena keterlambatan. Keterlambatan turunnya  aturan  dari  tingkat kabupaten  dalam  pengelolaan ADD tersebut sebenarnya menghambat  pengelolaan  ADD dengan baik. Pelaksanaan perencanaan  dan  pembangunan fisik  pasti  akan  mundur,  sebab pemerintah desa belum mengetahui  jumlah  ADD  yang diterima  sehingga  tidak  bisa merencanakan pembangunan yang akan dilakukan. KESIMPULAN Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Pada tingkat partisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan ADD  di  Desa  Kampungbaru dijalankan  dengan  baik,  hal  ini terbukti  dengan  di  adakannya musyawarah  yang  melibatkan masyarakat dalam program pembangunan desa melalui musrenbangdes.  Berbagai  unsur masyarakat diundang dalam musrenbangdes  tersebut,  hal  itu mencerminkan keterlibatan masyarakat  dalam  perencanaan pengelolaan ADD. Dengan melibatkan  juga  tenaga  kerja  dari masyarakat  utk  proses  fisik  yg dikerjakan.
2. Transaparansi  pengelolaan  ADD di desa Kampungbaru juga sudah berjalan  dengan  baik.  Dapat dilihat  pada  aktivitas  pembuata n banner tentang informasi penggunaan  ADD  yang  dipasang ditempat strategis di depan kantor kepala  desa  atau  pada  kegiatan yang diadakan masyarakat.
3. Secara  umum  pengelolaan  ADD di  desa  Kampungbaru  sudah dapat  di  katakan  baik  karena sudah memenuhi semua indikator
yang di gunakan dalam penelitian ini (partisipasi, transparansi, akuntabilitas).  Walaupun    belum sepenuhnya dan masih membutuhkan inovasi kedepannya.  Seperti  media  yang digunakan  untuk  memberikan informasi  kepada  masyarakat tentang  penggunaan  ADD  tidak lagi  dengan  memasang banner tetapi  bisa  di  informasikan  lewat media masa ( website dan sosialisasi  mengenai  SOP  kepada masyarakat). SARAN Adanya temuan dilapangan bahwa tingkat keterampilan aparatur  desa  dalam  penggunaan teknologi informasi masih rendah, dibuktikan apabila terjadi permasalahan    pada  aplikasi SIMDA    maka  aparatur  desa tidak  bisa  bekerja  dan  harus menggun  perbaikan  dari  aparatur tingkat  kabupaten.  Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD  yaitu  dalam  penyusunan laporan  akhir  tahun  masih  sering terlambat dan hal itu menyebabkan mundurnya penerimaan ADD tahun anggaran selanjutnya.  Keterlambatan  itu berasal  dari  tingkat  kabupaten yaitu  keterlambatan  penyusunan peraturan  pengelolaan  ADD,
bukan  dari  pemerintah  desa Kampungbaru itu sendiri. Sehingga  dengan  peningkatan sumber  daya  manusia  pada bidang  teknologi  akan  dapa
menunjang  kelancaran  aktivitas pengelolaan  ADD.  Selain  itu peraturan  tentang  pengelolaan ADD seharusnya sudah disiapkan sehingga  tidak  menjadi  kendala dalam pengelolaannya.

## DAFTAR RUJUKAN
Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  di  Kabupaten  Jember . Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Keuangan  Jember:  Universitas Jember. Astuti,  Titiek  Puji  dan  Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan  Keuangan  Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang  No.  6  Tahun 2014. Berkala  Akuntansi  dan Keuangan Indonesia , 1 (1): 1-14. BPKP.2015. Membangun Good Governance Menuju Clean Government .  Warta  Pengawasan Vol.  XXII/  Edisi  HUT  Ke-70 RI/2015,  ISSN:  0854-0519.  17 November 2016. www.bpkp.go.id . David,  Fatima,  Rute  Abrue,  and
Odete Pinheiro. 2013. Local Action Groups: Accountability, Social Responsibility and Law. International Journal of Law and Management , 55 (1): 5-27.
Dercon,  Bruno.  2007. Corporate Governance  after  the  Asian  Crisis. Managerial Law, 49 (4): 129-140.
Zaman, Nurdiwaty
Diansari,  Rani  Eka.  2015.  Analisis
Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD)  Kasus  Seluruh  Desa  di Kecamatan  Kledung  Kabupaten Temanggung Tahun 2013. Seminar  Nasional  Universitas PGRI  Yogyakarta  2015.ISBN 978602-73690-3-0.
Gunawan.  I.  2013. Metode  Penelitian
Kualitatif  :  Teori  dan  Praktik . Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hadari,  nawawi.  2005.  Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University press. Hamidi.  2004. Metode  Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan  Proposal  dan  Laporan Penelitian . Malang: UMM Press. Krina  P,  Loina  Lalolo.  2003. Indikator  dan  Alat  Ukur  Prinsip Akuntabilitas,  Transparansi  dan Partisipasi. Bappenas: Jakarta. Kurrohman, Taufik. 2015. Accountability of Planning on Village Fund Allocation Osing Community in Banyuwangi. International Conference  on  Accounting  Studies (ICAS), 17-20 August 2015 Johor Bahru, Johor, Malaysia. www.icas.my . Lembaga  Administrasi  Negara  dan Badan  Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance . Bogor. Mardiasmo, 2002.Otonomi dan Manajemen  Keuangan  Daerah. Yogyakarta: ANDI Moh Nazir, 2011 . Metode penelitian .Cetakan 6. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia Moleong.  L.  J.  2015. Metode Penelitian  Kualitatif .  Bandung: Remaja Rosdakarya
.  2014. Metodologi  Penelitian Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya
.  2011. Metodologi  Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Ni  Kadek  Darmiasih,  dkk.  2015. Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa: Studi  Kasus  Desa  Tri  Buana, Kec. Sedemen, Kab.Karangasem e-Jurnal Jurusan  Akuntansi  Program S1, 1(3). Nofianti,  dkk.  2014. Factors  affecting implementation of good government  governance  (GGG) and  their  implication  towards performance accountability. International Conference on Accounting  studies 2014,  ICAS
2014, 18-19 August 2014. Prahono,  Agus  dan  Elidjen.  2015. Evaluating the Role e-Government on  Public  Administration  Reform: Case  of  Official  City  Government Websites  in  Indonesia.  Procedia Computer Science 59 (2015) 27 – 33. Pramusinto, Agus dan M. Syahbudin Latief. 2011. Dinamika Good  Governance di Tingkat  Desa.  Jurnal  Ilmu Administrasi Negara, 11 (1): 1 - 13.
Putriyanti, Aprisiami, 2012. Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di  Desa  Aglik  Kecamatan Grabag  Kabupaten  Purworejo. Yogjakarta: UNY Randa,  Fransiskus  dan  Paulus Tangke. 2015. Developing Accountability  Model  of  Local Government  Organization:  From Managerial  Accountability  To Public Accountability (Naturalistic Study on Local Government Tana
Toraja).  Procedia  Social  and Behavioral  Sciences 211  (2015)
665-672. Rasul,  Sjahruddin.  2009.  Penerapan Good  Governance di  Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Mimbar Hukum, 21 (3) Rosalinda,  Okta.  2014.  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD) dalam menunjangPembangunan pedesaan  (Studi  kasus:  Desa
Segodorejo  dan  Desa  Ploso
Kerep,  Kecamatan  Sumobito, Kabupaten  Jombang).  Jurnal Ilmiah.  Malang:  Universitas Brawijaya Malang. Rozaki,  Abdur  dan  Sg.  Yulianto. 2015.  Buku  Saku  Pelembagaan Demokrasi  Melalui  Musyawarah
Desa. Yogyakarta: IRE-CCES. Sanusi,  dkk.  2014.  Implementasi kebijakan  Alokasi  Dana  Desa (ADD) di Desa Balansiku Kecamatan  Sebatik  Kabupaten
Nunukan. 2 (3).
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
. 2015. Metode Penelitian Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif    dan  R&D ).  Bandung: Alfabeta. . 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan Kombinasi (Mixed Methods) . Bandung: Alfabeta. . 2010. Metode Penelitian
Pendidikan . Bandung: Alfabeta. .  2012.  Memahami  Penelitian Kualitatif.  Penerbit.  Bandung: Alfabeta.
Sukmadilaga,  Citra,  Arie  Pratama, dan  Sri  Mulyani.  2015. Good Governance Implementation In Public Sector:  Exploratory  Analysis  of Government  Financial  Statements Disclosures Across ASEAN Countries. Social and Behavioral Sciences 211
(2015) 513 – 518. Sumiati.  2015.  Pengelolaan  Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. E-Jurnal Katalogis,  3  (2):  135-142  ISSN: 2302-2019. Supriadi, Edy. 2015. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa Berdasarkan Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014 Tentang Desa. Jurnal IUS. Temenggung,  Yuswandi  A.  2016. Rural Financial Managements Perspective  Law  No.  6  of  2014 Concerning  the  Village.  International
Journal  of  Social  Sciences, 43  (1) ISSN 2305-4557.
Tomuka,  Shinta.  2012.  Penerapan
Prinsip-Prinsip Good  Governance dalam  Pelayanan  Publik  di Kecamatan  Girian  Kota  Bitung (Studi  tentang  Pelayanan  Akte Jual Beli). Warsono, dkk. 2014. The Obstacles of Implementation  of  Village  Allocation Fund  Program  in  the  North  Konawe Southeast  Sulawesi . Journal  of
Management  and  Sustainability ,  4 (3), ISSN 1925-4725 EISSN 1925- 4733).
Widjaja,  HAW.  2002.  Otonomi Daerah  dan  Daerah  Otonom.
Jakarta:
PT. raja Grafindo Perkasa. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2016). Kebijakan  Pengelolaan  Keuangan Desa  Berdasarkan  Permendagri  No. 113 Tahun 2014.7 Desember
2016 . www.djpk.kemenkeu.go.id . Direktorat  Jenderal  Pembangunan dan  Pemberdayaan  Masyarakat
Desa.(2015). Pokok-pokok Kebijakan  Prioritas  Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.7 Desember
2016. www.djpk.kemenkeu.go.id . Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  37 Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Republik  Indonesia.  2014.  Undang-
undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa. .  2004.  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. .  2005.  Peraturan  Pemerintah Nomor  72  Tahun  2005  Tentang Desa.
.  2016.  Permendesa  Nomor  22 Tahun  2016  Tentang  Tipologi Desa. .  2014.  Permendagri  No.  113 Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Keuangan Dae
Zaman, Nurdiwaty