## Efektifitas  Pengelolaan  Retribusi  Pasar  Sebagai  Sumber Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Upaya  Penanggulangan Penyimpangan
Frans Simagunsong¹, Hervina Puspitosari 2
¹  Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email : frans@untag-sby.ac.id 2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Email : hervina.ih@upnjatim.ac.id

## ABSTRACT
Developments organized by these regions are regional  in  nature, as a realization of development planning in accordance  with  development  priorities  at  the  regional  level  as  part  of  the  implementation  of  autonomous government  decentralization.  In  order  to  support  the  implementation  of  economic  development  goals  in  the regions, local governments are required to have the ability to meet the needs of these regional expenditures, namely by optimizing local revenue (PAD). is the establishment of a retribution policy through an accountable collection  system  with  the  use  of  information  technology  so  that  it  is  easily  controlled  and  supervised  by  all parties and transparent that  can be accountable to the public through the application of a book system that can  be  monitored  by  all  parties,  providing  strict  sanctions  in  accordance  with  the  laws  and  regulations. applicable regulations as well as applicable regional regulations related to taxes and levies in order to provide a deterrent  effect  for  those  who  abuse  their  authority.  The  need  for  supervision  of  officers  in  the  field.  Local governments that do not yet have electronic-based retribution services need to immediately prepare electronic services  in  collecting  market  retributions  through  e  levies  in  the  context  of  efficient,  transparent  and accountable  management  of  market  retributions.  Increased  supervision  of  the  Regional  Government  in  the management  of  user  fees  so  that  it  is  optimal  in  providing  income  for  Regional  Original  Income  and  the realization of a prosperous society and good governance.
Keywords: market levy; locally-generated income; deviation countermeasures.

## ABSTRAK
Pembanguan yang diselenggarakan oleh daerah tersebut bersifat regional, sebagai realisasi dari perencanaan pembangunan  yang  sesuai  dengan  skala  prioritas  pembangunan  di  tingkat  daerah  sebagai  bagian  dari pelaksanaan  desentralisasi  pemerintahan  yang  berotonomi.  Guna  menunjang  terlaksananya  tujuan  ekonomi pembangunan di daerah, pemerintah daerah dituntut  mempunyai kemampuan untuk  mencukupi kebutuhan belanja daerah tersebut yaitu dengan cara mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).. Upaya yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  penyimpangan  sistem  penarikan  retribusi  yang tidak mudah untuk diawasi adalah dengan pembentukan kebijakan retribusi melalui sistem pemungutan yang akuntabel dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga mudah dikontrol dan diawasi semua pihak serta trasnparan yang bisa dipertanggungjawababkan kepada publik dapat dengan aplikasi sistem buku yang dapat dimonitor  oleh  semua  pihak,  memberikan  sanksi  yang  tegas  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku serta peraturan daerah yang berlaku terkait dengan pajak dan retribusi agar dapat memberikan efek  jera  bagi  mereka  yang  menyalahgunakan  wewenang.  Perlunya  dilakukan  pengawasan  kepada  petugas dilapangan.  Pemerintah  Daerah  yang  belum  memiliki  layanan  rertibusi  berbasis  elektronik    perlu  segera menyiapakn layanan elektronik dalam memungut retribusi pasar.melalui e retribusi dalam rangka pengelolaan retribusi  pasar  yang  efisien,  transparan  dan  akuntabel.  Peningkatan  pengawasan  Pemerintah  Daerah  dalam pengelolaan  retribusi  agar  optimal  dalam  memberikan  pemasukan  bagi  Pendapatan  Asli  Daerah  serta terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan pemerintahan yang good governance.
Kata Kunci : retribusi pasar; pendapatan asli daerah; penanggulangan penyimpangan .

## PENDAHULUAN
Arah kebijakan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, pada hakekatnya merupakan suatu keinginan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Untuk  mewujudkan  cita-cita tersebut,  diperlukan  upaya  secara  terus  menerus  dan  berkelanjutan,  untuk  melaksanakan program pembangunan yang terencana dan terpadu secara berkesinambungan oleh aparat pemerintah  selaku  agen  pembangunan  ( development  agency )  maupun  peran  serta masyarakat  secara  luas.    Pembanguan  yang  diselenggarakan  oleh  daerah  tersebut  bersifat regional,  sebagai  realisasi  dari  perencanaan  pembangunan  yang  sesuai  dengan  skala prioritas  pembangunan  di  tingkat  daerah  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  desentralisasi pemerintahan  yang  berotonomi.  Guna  menunjang  terlaksananya  tujuan  ekonomi pembangunan  di  daerah,  pemerintah  daerah  dituntut  mempunyai  kemampuan  untuk mencukupi  kebutuhan  belanja  daerah  tersebut  yaitu  dengan  cara  mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
Peningkatan  pendapatan,  penerimaan  daerah  ini  bertujuan  sebesar-besarnya  untuk kesejahteraan  masyarakat  daerah.  Salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  sekaligus  wujud pelayanan  kebutuhan  masyarakat  daerah  yang  perlu  untuk  ditata  secara  yuridis  yakni pengaturan  tentang  aneka  usaha  dasa.  Berbagai  macam  bentuk  aneka  usaha  dan  jasa  di daerah merupakan motor penggerak perekonomian masyarakat daerah, dari mulai transaksi pengadaan  barang  dan  jasa,  distribusi  kebutuhan  sampai  dengan  pendapatan  daerah. Daerah  diberikan  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri. Wewenang sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang  berlaku  untuk  menimbullkan  akibat-akibat  hukum  yang  sah. 1 Dalam  penggunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan berlaku asas spesialitas yang berarti the administrative  organ  shall  use  its  power  to  take  decisions  for  not  other  purpose  than  the purpose for which the power has been granted . 2 Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika badan  atau  pejabat  pemerintahan  menggunakan  wewenangnya  untuk  tujuan  lain  yang menyimpang dari tujuan pemberian wewenang tersebut. 3
Perubahan  kebijakan  pengaturan  pemerintahan  daerah  tersebut  diselaraskan  dengan adanya  perubahan  kebijakan  terhadap  pajak  dan  retribusi  daerah  sebagai  landasan  bagi daerah  dalam  menggali  potensi  pendapatan  daerah  khususnya  pendapatan  asli  daerah. Hampir  semua  daerah  memiliki  pasar  dan  salah  satunya  fungsi  dari  pasar  adalah  sebagai upaya  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Berbagai  upaya  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  dalam  mengoptimalkan  retribusi  pasar  guna  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah. Problematika  yang  ada  adalah  munculnya  kendala  dalam    pengawasan  terhadap
1 Freddy Poernomo A’an Efendi, Hukum Administrasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 102.
2 Rene  J  G  H  Seerden,  René  Seerden,  dan  F  A  M  Stroink, Administrative  Law  Of  The  European  Union,  Its Member States And The United States : A Co mparative Analysis (Intersentia nv, 2002), XXXIX .
3 Yong  Zhang, Comparative  Studies  on  Governmental  Liability  In  East  and  Southeast  Asia (Martinus  Nijhoff Publishers, 1999), III .
penyelenaggaraan  retribusi  pasar.  Sehingga  perlunya  optimalasisasi  dalam  pengawasan mencegah terjadinya penyimpangan wewenang.

## METODE
Guna menjawab permasalahan dalam kajian efektivitas pengelolaan retribusi pasar sebagai sumber  pendapatan  asli  daerah  dan  upaya  penanggulangan  penyimpangan    sehingga penulis menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif menurut Johnny Ibrahim  merupakan  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya.  Logika  keilmuan  yang  ajeg  dalam  penelitian hukum  normatif  dibangun  berdasarkan  disiplin  ilmiah  hukum  yang  obyeknya  hukum  itu sendiri.  Sehingga  pendekatan  hukum  normatif  dipergunakan  dalam  usaha  untuk menganalisis  permasalahan  pengelolaan  retribusi  pasar  sebagai  sumber  pendapatan  asli daerah  dan  meminimalisir  terjadinya  penyimpangan  mengacu  pada  kepada  norma-norma hukum  yang  dituangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  sampai  pada  peraturan daerah.

## PEMBAHASAN
Dalam  sistem pemerntahan  daerah, Pemerintah  Daerah diberi wewenang  untuk  mengatur dan  mengurus  urusan  masyarakat  setempat  berdasarkan  kepentingan  dan  aspirasinya. Dengan  kewenangan  ini  masyarakat  daerah  setempat  melalui  wakil-wakilnya  membuat kebijakan  publik/kebijakan  daerah.  Kebijakan  daerah  ini  lalu  dilaksanakan  oleh  pejabat- pejabat  daerah  setempat.  Upaya  pembangunan  ekonomi  nasional  merupakan  upaya peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  secara  keseluruhan.  Guna  pembangunan  ekonomi, perlu  dilakukan  program  yang  terencana  dan  terarah  agar  tujuan  nasional  dapat  dicapai sesuai  dengan  falsafah  yang  mendasari  perjuangan  tersebut  yakni  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945. Upaya pembangunan ekonomi ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab  pemerintah  pusat  secara  tunggal.  Adanya  prinsip  otonomi  dan  desentralisasi  yang melahirkan  pemerintahan  daerah  di  daerah  otonom,  telah  mendelegasikan  pula  upaya pembangunan ekonomi secara mandiri oleh pemerintahan daerah.
Ditinjau dari sisi teori ekonomi publik, maka pasar khususnya tempat-tempat berjualan yang telah ditentukan pemerintah adalah komoditas privat bagi pedagang, namun keberadaanya sangat diharapkan oleh masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa pasar ini merupakan merit good . Bila pasar merupakan merit good maka ada kemungkinan bahwa pemerintah dengan alasan tertentu mengenakan tarif retribusi di bawah biaya per unit pasokan/pengelolaannya.  Dengan  kata  lain,  pemerintah  terpaksa  harus  mensubsidi penyelenggaraan pasar tersebut. Yang pentung untuk diperhatikan adalah : subisdi tersebut harus  rasional,  artinya  sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan  kalkulasi  biaya  dan  harapan penerimaan  dari  retribusi. 4 Esensi  dari  reformasi  kebijakan  tersebut  adalah  memberikan ruang  gerak  yang  lebih  luas  kepada  daerah  baik  propinsi,  kabupaten  dan  kota,  untuk menggali  segenap  potensi  pajak  dan  retribusi  daerah  di  wilayahnya.  Akhirnya  diharapkan
4 Uvi Mitra Vienny, “Evaluasi Penerimaan Retribusi Pa sar Jambu Dua Kota Bogor yang Dikelola oleh PD Pasar Pakuan Jaya” (Univers itas Indonesia, 2012), hal. 17 – 18.
akan  dapat  meningkatkan  kapasitas  keuangan  daerah  sejalan  dengan  nafas  kebijakan otonomi daerah. 5
Menurut  Henk  Addin,  prinsip  larangan  penyalahgunaan  wewenang (the  priciple  of prohibition  of  misuse  of power  atau  detournement  de  puvoir) berarti badan  pemerintahan atau  badan  hukum  tidak  boleh  menggunakan  wewenangnya  (berdasarkan  hukum  publik) untuk tujuan lain daripada tujuan diberikannya wewenang tersebut ( that an administrative authority or legal entitiy may not use its power (according public law) for another purpose than it was meant to be used for. 6 Menurut Bernard Schwartz, tindakan badan atau pejabat pemerintah dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang jika terdapat hal-hal sebagai berikut:
1. Badan atau pejabat pemerintahan tersebut melakukan tindakan dalam ruang lingkup wewenangnya,  mengikuti  prosedur  dengan  tepat,  dan  mematuhi  ketentuan  undang- undang  serta  regulasi  yang  mengatur  tindakannya,  tetapi  ia  menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan diberikannya wewenang itu;
2. Penyalahgunaan  wewenang  adalah  ketika  badan  atau  pejabat  pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang dilarang , yaitu tujuan lain dari yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.
3. Badan atau pejabat pemerintah melakukan tindakan bukan untuk tujuan kepentingan umum, tetapi untuk tujuan personal atau pribadi. 7
Asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas  tugas  pembantuan.  Asas-asas  Desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang pemerintahan  oleh  Pemerintah  kepada  daerah  otonom  dalam  rangka  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Asas  Dekonsentrasi  adalah  pelimpahan  wewenang  dari  Pemerintah kepada Gubenur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas  Tugas  Pembantuan  adalah  penugasan  dari  pemerintah  kepada  daerah  dan  desa,  dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran  dan  prasarana  serta  sumber  daya  manusia  dengan  kewajiban  melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.
Retribusi,  yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut  dengan user  charge, adalah  pungutan pemerintah  kepada  para  pengguna  langsung  ( users )  komoditas  baik  yang  berbentuk fisik/barang  ataupun  jasa/pelayanan  yang  dipasok  pemerintah.  Dengan  kata  lain,  retribusi tidak  lain  adalah  ongkos  yang  harus  dibayar  oleh  mereka  yang  memanfaatkan  langsung barang/jasa yang dihasilkan dan dikelola distribusinya oleh pemerintah.
Menurut  Syamsi:  “Retribusi  me rupakan  iuran  dari  masyarakat  tertentu  (individu  yang bersangkutan)  yang  ditetapkan  berdasarkan  peraturan  pemerintah  yang  prestasinya ditunjukkan  secara  langsu ng  dan  pelaksanaan.” 8 Dalam  retribusi,  hubungan  antara
5 Wasti  Aprillia  Bedes,  Florence  Leng kong,  dan  Gustaaf  Buddy  Tampi,  “Strategi  Peningkatan  Ret ribusi  Pasar Youtefa Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jayapura,” Jurnal Administrasi Publik , 5.78 (2019).
6 G Henk Addink, “Good Governance: A Principle of International Law,” 2015.
7 Bernard  Schwartz, French  Administrative  Law  And  The  Common  Law  World (The  Lawbook  Exchange,  Ltd., 2006), hal. 216.
8 Ibnu Syamsi, Dasar Dasar kebijaksanaan Keuangan Negara, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 221.
pembayaran  dengan  prestasi  kembali  bersifat  langsung.  Retribusi  memang  dimaksudkan untuk  memperoleh  prestasi  yang  bersangkutan.  Sifat  paksaan  yang  terkandung  dalam retribusi  hanya  mencakup  pihak  yang  mengharapkan  prestasi  tadi.  Kepada  mereka  yang tidak  memperoleh  prestasi,  tidak  dapat  dipungut  retribusi.  Retribusi  merupakan  jenis pungutan resmi yang dilakukan oleh pemerintah pada orang atau badan yang memohon izin atau  pemegang  izin.  Pembayaran  retribusi  merupakan  prestasi  yang  harus  dilakukan  oleh para  pemohon  agar  mereka  dapat  diberikan  izin.  Ini  adalah  pungutan  yang  dapat dipertanggungjawabkan  oleh  pemerintah.  Uang  dari  retribusi  dimasukkan  ke  dalam  kas pemerintah dan kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 9
Berbagai  upaya  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  mengoptimalkan  sumber Pendapatan  Asli  Daerah  yang  salah  satunya  dari  pengelolaan  pasar  melalui  retribusi  yang dibayarkan oleh pedagang yang berjualan dipasar. Diharapkan dari retribusi tersebut tidak memberatkan  pedagang  sehingga  masih  disesuaiakan  dengan  kondisi  masyarakat  lokal masing-masing  daerah  yang  berbeda  dalam  penetapan  besaran  tarif  retribusi.  Kendala dalam pengelolaan retribusi pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya  adalah  sistem  penarikan  retribusi  kepada  pedagang  oleh  pengelola  pasar  melalui sistem  karcis  yang  masih  memungkinkan  terjadinya  penyimpangan  serta  kurangnya pengawasan  baik  internal  maupun  eksternal.  Tidak  mudah  untuk  mengawasi  berapa banyaknya  pedagang  yang  berjualan  setiap  harinya  karena  pedang  yang  berjualan  setiap harinya tidak selalu sama ada pedang kios yang tentunya lebih terdata, pedagang los yang terkadang  sistem  retribusi  karcis  yang  berjalan  jika  jualan  ditarik  retribusi  jika  tidak  jualan tidak  ada  pungutan  retribusi  dan  sama  halnya  dengan  pedagang  oprokan  serta  masih  ada pedagang yang berjualan dipinggir jalan pasar.
Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  terdapat tiga unsur utama penyalahgunaan wewenang, yaitu:
1. met opzet (dengan sengaja);
2. mengalihkan tujuan wewenang;
3. ada interes pribadi yang negatif. 10
Penyalahgunaan wewenang terjadi karena kesengajaan bukan kealpaan atau kelalaian, yaitu dengan  sengaja  mengalihkan  tujuan  wewenang  sehingga  menyimpang  dari  tujuan diberikannya  wewenang  tersebut.  Tindakan  mengalihkan  tujuan  wewenang  tersebut dilandasi interes pribadi yang negatif, misalnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang  lain.  Devas,  dkk.  mengemukakan  ada  lima  tolok  ukur  untuk  menillai  pajak  atau retribusi  daerah.  Tolok  ukur  ini  menjadi  prinsip  atau  kriteria  untuk  menilai  apakah  suatu pungutan  pemerintah  itu  cukup  baik  atau  sebaliknya.  Tolok  ukur  itu  adalah :  (i) yield,  (ii) equity, (iii) economic efficiency, (iv) ability to implement dan (v) suitability as a local source. 11 Prinsip hasil (yield) mensyaratkan bahwa hasil dari pungutan retribusi adalah memadai bila penerimaan dari retribusi tersebut dapat menutup biaya yang dikeluarkan untuk mengelola layanan  pada  mana  retribusi  itu  dipungut.  Hasil  pungut  penerimaan  retribusi  itu  juga diharapkan stabil dan mudah diperkirakan.
Hasil retribusi diharapkan memadai, atau dapat menutup biaya pengelolaan layanan, tiada lain untuk menghindari subsidi yang tidak dikehendaki; terlebih jika layanan yang dipungut
9 Y Sri Pudyatmoko, Perizinan : Problem Dan Upaya Pembenahan (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 66.
10 Philipus  M  Hadjon,  “Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam  Konteks  Undang -Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” Jurnal Hukum dan Peradilan , 4.1 (2015), 51 – 64.
11 Nick Devas et al., “Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia,” 1989.
retribusinya  itu  lebih  bersifat  barang  privat.  Lain  halnya  bila  layanan  tersebut  juga menghasilkan  eksternalitas  positif,  subsidi  diperkenankan,  hanya  saja  harus  rasional. Artinya,  subsidi  itu  diperhitungkan  setelah  biaya  yang  sesungguhnya  dalam  pengelolaan dibandingkan  dengan  penerimaan  yang  seharusnya  bisa  dikumpulkan.  Prinsip  keadilan (equity) dalam  pemungutan  retribusi  mensyaratkan  bahwa  tarif  retribusi  harus  dikenakan berbeda terhadap pengguna (user) dengan kemampuan ekonomi yang beda; atau berbeda jika  manfaat  layanan  yang  diterima  oleh  pengguna  berbeda.  Untuk  kasus  pasar,  misalnya, tarif  retribusi  pengguna  kios  harus  lebih  tinggi  daripada  pengguna  los,  karena  pertama, pengguna  kios  umumnya  berkemampuan  ekonomi  (memiliki  modal  usaha)  lebih  besar daripada pengguna los. Di samping itu, kedua, kios umumnya memiliki lebih lengkap sarana ketimbang los.
Prinsip  efisiensi  ekonomi (economic  efficiency) mensyaratkan  bahwa  pungutan  retribusi jangan  sampai  terlalu  memberatkan  pengguna  layanan  sehingga  kehendak  pengguna memanfaatkan  layanan tersebut  menjadi  surut, dan  akhirnya berdampak  negatif  terhadap perkembangan perekonomian. Kembali, dalam kasus retribusi pasar, pungutan retribusi itu harus sedemikian sehingga tidak sampai mematikan/menyurutkan para pedagang berjualan di  pasar  yang  bersangkutan,  yang  menjadi  nadi  perekonomian,  yang  pada  gilirannya menghambat perkembangan perekonomian.
Prinsip  kemudahan  untuk  diimplementasikan  mensyaratkan  bahwa  rancangan  pungutan retribusi harus relatif mudah diterapkan. Dalam kasus retribusi pasar, tarif retribusi jangan dirancang  terlalu  beragam,  misalnya:  berbeda  menurut  jenis  barang  dagangan,  berbeda menurut  asal  pedagang  apakah  dari  daerah  sekitar  atau  dari  daerah  berbeda  menurut frekuensi  perputaran  barang  dagangan,  dan  sebagainya.  Rancangan  yang  seperti  ini  akan, pertama,  menyulitkan  pengelola  untuk  mengelolanya;  dan  kedua,  sulit  mengawasi terjadinya  kolusi  negatif  antara  pedagang  dan  petugas  lapangan  dalam  menentukan besarnya pungutan  retribusi.  Dalam  kondisi  rancangan  yang  rumit  selalu  terdapat  peluang kerjasama  negatif  antara  petugas  lapangan  dengan  wajib  retribusi  untuk  merendahkan kewajiban  retribusi  yang  sebenarnya,  yang  merugikan  institusi  pengelola  layanan  tapi menguntungkan  petugas  dan  pedagang.  Kriteria  kecocokan  sebagai  sumber  penerimaan daerah (suitability as a local revenue source). Kriteria ini mensyaratkan agar retribusi yang dipungut oleh pemerintah (daerah) memang merupakan kewenangannya. 12
Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  penyimpangan  sistem penarikan retribusi yang tidak mudah untuk diawasi adalah dengan pembentukan kebijakan retribusi  melalui  sistem  pemungutan  yang  akuntabel  dengan  pemanfaatan  teknologi informasi  sehingga  mudah  dikontrol  dan  diawasi  semua  pihak  serta  trasnparan  yang  bisa dipertanggungjawababkan  kepada  publik  dapat  dengan  aplikasi  sistem  buku  yang  dapat dimonitor  oleh  semua  pihak,  memberikan  sanksi  yang  tegas  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  serta  peraturan  daerah  yang  berlaku  terkait  dengan pajak  dan  retribusi  agar  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  mereka  yang  menyalahgunakan wewenang. Perlunya dilakukan pengawasan kepada petugas dilapangan.
Diharapkan  hasil  retribusi  pasar  yang  optimal  dan  diminimalisir  terjadinya  penyimpakan akan  mewujudkan good  governance. British  and  Irish  Ombudsman  Association mengetengahkan prinsip-prinsip good governance sebagai berikut:
12 Devas et al.
1) Independence adanya jaminan kebebasan dari campur tangan pihak lain bagi pejabat yang akan mengambil keputusan.
2) Openess  and  transparancey  : adanya  jaminan  keterbukaan  dan  transparansi  bagi stakeholder dalam rangka proses manajemen dan pengambilan keputusan.
3) Accountability: adanya  jaminan  bahwa  semua  keputusan  yang  telah  diambil  oleh pejabat, anggota pegawai akan dapat dipertanggungjawabkan.
4) Integrity: adanya  jaminan  secara  langsung  mengenai  kompetensi,  berdasarkan kejujuran,  tanpa  pamrih  dan  objektif  ,  dan  memastikan  standar  fungsi  mengenai kejujuran  dan  kesopanan  dalam  bertingkahlaku  dan  keluhan  terhadap  pembuatan keputusan.
5) Clarity of purpose: adanya jaminan bahwa para stakeholders mengetahui mengenai apa yang menjadi harapan masyarakat.
6) Effectiveness: adanya  jaminan  bahwa  apa  yang  diberikan  adalah  berkualitas  dan efisien. 13
Melalui  upaya-upaya  tersebut  diatas  diharapkan  kpengelolaan  retribusi  pasar  akan  lebih optimal dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan tercapainya good governance.

## SIMPULAN
Hampir  semua  daerah  memiliki  pasar  dan  salah  satunya  fungsi  dari  pasar  adalah  sebagai upaya  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Berbagai  upaya  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  dalam  mengoptimalkan  retribusi  pasar  guna  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah. Problematika  yang  ada  adalah  munculnya  kendala  dalam    pengawasan  terhadap penyelenaggaraan  retribusi  pasar.  Sehingga  perlunya  optimalasisasi  dalam  pengawasan mencegah  terjadinya  penyimpangan  wewenang. Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk mencegah dan menanggulangi penyimpangan sistem penarikan retribusi yang tidak mudah untuk diawasi adalah dengan pembentukan kebijakan retribusi melalui sistem pemungutan yang  akuntabel  dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  sehingga  mudah  dikontrol  dan diawasi  semua  pihak  serta  trasnparan  yang  bisa  dipertanggungjawababkan  kepada  publik dapat  dengan  aplikasi  sistem  buku  yang  dapat  dimonitor  oleh  semua  pihak,  memberikan sanksi  yang  tegas  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta peraturan  daerah  yang berlaku terkait  dengan pajak  dan  retribusi  agar dapat  memberikan efek  jera  bagi  mereka  yang  menyalahgunakan wewenang. Perlunya dilakukan pengawasan kepada petugas dilapangan.

## REFRENSI
A’an Efendi, Freddy Poernomo, Hukum Administrasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
Addink, G Henk, “Good Governance: A Principle of International Law,” 2015
Association,  British  and  Irish  Ombudsman,  “Guide  To  Principles  Of  Good  Governance,”
13 British  and  Irish  Ombudsman  Association,  “Guide  To  Principles  Of  Good  Governance,” British  and  Irish Ombudsman Association, October , 2009.
British and Irish Ombudsman Association, October , 2009
Bedes, Wasti Aprillia, Florence Lengkong, dan Gustaaf Buddy Tampi, “Strategi Peningkatan Retribusi  Pasar  Youtefa  Sebagai  Salah  Satu  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Kota Jayapura,” Jurnal Administrasi Publik , 5.78 (2019)
Devas,  Nick,  Anne  Booth,  Brian  Bi nder,  Kenneth  Davey,  dan  Roy  Kelly,  “Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia,” 1989
Hadjon,  Philipus  M,  “Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam  Konteks  Undang -Undang  Nomor 30 Tahun 2014 T entang Administrasi Pemerintahan,” Jurnal Hukum dan Peradilan , 4.1 (2015), 51 – 64
Pudyatmoko, Y Sri, Perizinan : Problem Dan Upaya Pembenahan (Jakarta: Grasindo, 2009)
Schwartz, Bernard, French Administrative Law And The Common Law World (The Lawbook Exchange, Ltd., 2006)
Seerden, Rene J G H, René Seerden, dan F A M Stroink, Administrative Law Of The European Union, Its Member States And The United States : A Co mparative Analysis (Intersentia nv, 2002), XXXIX
Syamsi,  Ibnu, Dasar  Dasar  kebijaksanaan  Keuangan  Negara,  Edisi  Revisi (Jakarta:  Rineka Cipta, 1994)
Vienny,  Uvi  Mitra,  “Eva luasi  Penerimaan  Retribusi  Pasar  Jambu  Dua  Kota  Bogor  yang Dikelola oleh PD Pasar Pa kuan Jaya” (Universitas Indonesia, 2012)
Zhang,  Yong, Comparative  Studies  on  Governmental  Liability  In  East  and  Southeast  Asia (Martinus Nijhoff Publishers, 1999), III