## TANAH TERLANTAR, MENYALAHI FUNGSI SOSIAL TANAH
Yuwono *

## Abstrak
Undang-undang Dasar 1945 BAB XIV pasal 33 ayat (3) mengamanahkan bahwa bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di    dalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tanah, yang merupakan tempat pijakan sekaligus tempat untuk tinggal dan dapat juga  digunakan  untuk  berusaha,  sering  dimiliki  secara  berlebih  (posesif  )  oleh orang perorang atau suatu badan.
Hal  tersebut  tidaklah  terlalu  salah,  namun  ironisnya,  terkadang  melupakan kewajiban terhadap tanah tersebut dan fungsi dari tanah tersebut. Kewajibannya adalah  membayar  pajak  terhadap  tanah  tersebut  (PBB=Pajak  Bumi  dan Bangunan) dan fungsi tanah tersbut sebagai fungsi sosial dari tanah tersebut.
Pada setiap bidang tanah akan melekat suatu hak, hak ini merupakan suatu bukti kuat  terhadap  kepemilikan  bidang  tersebut.  Contoh  hak  atas  tanah  adalah  hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan sebagainya.
Walaupun kepemilikan tanah telah jelas, namun tanah tidak boleh ditelantarkan, misalnya Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan ataupun Hak Pakai.  Tanah  dapat  dinyatakan  sebagai  tanah  terlantar  apabila  tanah  tersebut dengan  sengaja  tidak  dipergunakan  oleh  pemegang  haknya  sesuai  dengan keadaannya  atau  sifat  dan  tujuan  haknya  atau  tidak  dipelihara  dengan  baik.  , karena  jika  tanah  ditelantarkan  ,  maka  tanah  tersebut  akan  dikuasai  langsung oleh negara.
Kata  Kunci: Fungsi  sosial  tanah,  tanah  telantar,  dan  kewenangan  negara terhadap tanah telantar.
Tanah  yang  dikaruniakan  oleh  Tuhan  kepada  manusia,  keberadaannya sangat penting sekali, artinya tanah dipakai untuk tempat tinggal, untuk usaha, dan untuk kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan kehidupan.
Sebidang tanah yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan usaha, harus jelas batasnya, letaknya dan bukti kepemilikannya. Untuk menandai hal tersebut, maka tanah diberi hak yang melekat padanya oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti kuat kepemilikan.
* Dosen pada Jurusan Geodesi FTSP ITS
Ada  berbagai  jenis  hak  yang  ada  terkait  dengan  tanah,  namun  sebidang  tanah hanya mempunyai satu jenis hak. Hak tersebut antara lain adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan ataupun Hak Pakai.
Dengan adanya hak tersebut, maka akan jelas siapa pemilik tanah, dimana letak tanah, berapa luas tanah dan sejenisnya yang tertuang dalam sertifikat.
Kepemilikan  tanah  dapat  beralih  dari  satu  pihak  ke  pihak  lainnya  dengan  cara misalnya jual beli, hibah, wris dan sebgainya.
Harga  tanah  dari  waktu  ke  waktu  cenderung  untuk  terus  naik,  khususnya di  daerah  perkotaan  yang  mempunyai  posisi  strategis,  juga  untuk  tanah-tanah yang  subur.  Oleh  karena  itu  perasaan  “memiliki”  terhadap  tanah  akan  semakin tinggi dan terkadang sangat berlebihan.
Dengan  melihat  peluang  tanah  yang  harganya  semakin  hari  semakin tinggi,  maka  ada  beberapa  pihak  yang  memanfaatkan  tanah  sebagai  investasi ataupun  tabungan.  Tanah  dikuasi  ataupun  dibeli,  lalu  dibiarkan  tidak  diurusi, hanya  sebagai  tabungan.  Dengan  berjalannya  waktu,  maka  tanah  tersebut  tidak akan  turun  harganya.  Tanah  yang  dibiarkan  inilah  yang  disebut  dengan  tanah terlantar.
Hal  ini  tidak  dibenarkan  ,  karena  tanah  mempunyai  fungsi  sosial,  artinya tanah  tersebut  seharusnya  bisa  digunakan  untuk  pihak  lain,  baik  untuk  tempat tinggal, tempat usaha dan sebagainya.
Tanah  yang  dibiarkan  tidak  terurus  atau  terlantar  atau  ditelantarkan (sebagai  investasi)  tentu  akan  merugikan  berbagai  pihak  antara  lain  pemerintah (yang seharusnya dapat menarik pajak yang lebih besar apa bila tanah difungsikan dengan benar), orang yang seharusnya bisa memperoleh tanah menjadi terhalang, dan juga tanah akan “rusak” , dalam arti kesuburannya dan kemanfaatannya.
Dalam  peraturan  pemerintah,  tanah  yang  ditelantarkan  oleh  pemiliknya dapat  dikuasi  oleh  Negara    (lihat  :  PERATURAN  PEMERINTAH  (PP) REPUBLIK INDONESIA NOMOR
36 TAHUN 1998 TENTANG
PENERTIBAN  DAN  PENDAYAGUNAAN  TANAH  TERLANTAR), pasal  15
ayat (1) Tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah terlantar menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
Ruang  lingkup  tanah  terlantar  yang  berada  di  Indonesia  dengan  berbagai jenis hak yang melekat pada tanah tersebut, misalnya Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan ataupun Hak Pakai. Tanah.
Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  seberapa  bayak  tanah terlantar  atau  yang  ditelantarkan  dan  kaitannya  dengan  Peraturan  Pemerintah tentang tanah terlantar atau yang lebih tepat ditelantarkan.
Metoda  yang  digunakan  adalah  dengan  menggunakan  data  sekunder  dari bahan-bahan pustaka dan data primer yang berupa pengambilan gambar atau foto di lapangan yang berada di lapangan.
Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  untuk  mendukung  aturan  yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan data primer untuk memberi ilustrasi adanya taah terlantar.
Pengolahan data dilakukan dengan pentabelan yang selanjutnya dianalisis, dan tahap penutup berupa simpulan hasil penulisan.

## Kriteria Tanah Terlantar
Tanah  terlantar  tentu  ada  penyebabnya,  misalnya  terlantar  karena  tidak mampu  untuk  membiayai  tanah  tersebut,  yaitu  untuk  mendirikan  bangunan  atau memanfaatkan  tanah  tersebut.  Ada  kemungkinan  lain  yaitu  sadar  disengaja,  jadi lebih tepatnya tanah ditelantarkan. Walaupun pemilik tetap membayar pajak atas tanah  tersebut  dan  juga  bangunannya,  maka    tanah  yang  terlantar  tersebut  tetap menyalahi  fungsi  sosial  dari  tanah  yang    seharusnya  dapat  dimanfaatkan  untuk keperluan orang banyak dan untuk kehidupan.
Ada  beberapa  kriteria  tanah  terlantar  menurut      PP  No.  36  Tahun  1998 Tentang  Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar), yaitu :
Tanah  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  atau  Hak  Pakai  dapat dinyatakan  sebagai  tanah  terlantar  apabila  tanah  tersebut  dengan  sengaja  tidak
dipergunakan  oleh  pemegang  haknya  sesuai  dengan  keadaannya  atau  sifat  dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik.( Pasal 3)
Sebagai contoh, pembebasan tanah yang diperuntukkan perumahan, setelah tanah dibebaskan  dan  ijin  untuk  memulai  pembangunan  perumahannya  sudah  ada, daearah  tersebut  dibiarkan  saja  tidak  segera  dilakukan  pembangunan  atau pengadaan  rumahnya.  Dengan  dibiarkan  saja,  maka  harga  tanah  akan  cenderung untuk  naik  terus  sesuai  dengan  berjalannya  waktu.  Hal  ini  yang  menyebabkan tanah terlantar.
Pasal  4  pada  PP  tersebut  menjelaskan  tentang  Hak  Milik,  Hak  Guna Bangunan dan Hak Pakai yang tidak dimaksudkan untuk dipecah, yaitu :
Tanah  Hak  Milik,  Hak  Guna  Bangunan  atau  Hak  Pakai  yang  tidak  dimaksudkan untuk dipecah menjadi beberapa bidang tanah dalam  rangka penggunaannya tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3,  apabila  tanah  tersebut tidak  dipergunakan  sesuai  dengan peruntukannya  menurut  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  yang  berlaku  pada  waktu permulaan penggunaan atau pembangunan fisik di atas tanah tersebut.

## Pada pasal 5  PP tersebut dijelaskan tentang Hak guna Usaha  yang ditelantarkan yaitu apabila memenuhi criteria sebagai berikut
(1)  Tanah  Hak  Guna  Usaha  tidak  dipergunakan  sesuai  dengan  keadaannya  atau sifat  dan  tujuan  haknya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3,  apabila  tanah  itu tidak  diusahakan  sesuai  dengan  kriteria  pengusahaan  tanah  pertanian  yang  baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Jika hanya sebagian dari bidang tanah Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria terlantar, maka hanya bagian tanah tersebut yang dapat dinyatakan terlantar.
Selanjutnya dalam pasal 6 dijelaskan tentang  Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang termasuk dalam tanah terlantar, yaitu
(1) Tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang dimaksudkan untuk dipecah menjadi  beberapa  bidang  tanah  dalam  rangka  penggunaannya  tidak  dipergunakan sesuai  dengan  keadaannya  atau  sifat  dan  tujuan  haknya  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  3,  apabila  tanah  tersebut  tidak  dipecah  dalam  rangka pengembangannya
sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.
(2)  Jika  hanya  sebagian  dari  bidang  tanah  Hak  Guna  Bangunan  atau  Hak  Pakai sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memenuhi  kriteria  terlantar,  maka  hanya bagian bidang tanah tersebut yang dapat dinyatakan terlantar.
Untuk tanah dengan hak pengelolaan, yang dimaksud dengan terlantar adalah bial kewenangan  hak  menguasai  dari  Negara  tidak  dilaksanakan  oleh  pemegang  hak pengelolaan seperti yang dijelaskan pada pasal 7 berikut ini.
(1)  Tanah  Hak  Pengelolaan  dapat  dinyatakan  sebagai  tanah  terlantar,  apabila kewenangan hak menguasai dari Negara atas tanah tersebut tidak dilaksanakan oleh pemegang  Hak  Pengelolaan  sesuai  tujuan  pemberian  pelimpahan  kewenangan tersebut.
(2) Jika hanya sebagian dari bidang tanah Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  yang  memenuhi  kriteria  terlantar,  maka  hanya  bagian  bidang  tanah tersebut yang dapat dinyatakan terlantar.

## Selanjutnya pada pasal 8 dijelaskan sebagai berikut :
(1)  Tanah  yang  sudah  diperoleh  penguasaannya,  tetapi  belum  diperoleh  hak  atas tanah  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dapat dinyatakan  sebagai  tanah  terlantar,  apabila  tanah  tersebut  oleh  pihak  yang  telah memperoleh dasar penguasaan tidak dimohon haknya atau tidak dipelihara dengan baik.( Pasal 8)
(2)  Jika  hanya  sebagian  dari  bidang  tanah  yang  sudah  diperoleh  dan  dikuasai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi kriteria terlantar, maka hanya bagian bidang tanah tersebut yang dapat dinyatakan terlantar.
Jadi  tanah  yang  ditelantarkan  menurut  jenis  haknya  cukup  banyak  yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Untuk jumlah tanah terlantar dari berbagai jnis hak tersebut, seluruh Indonesia mencapai sekitar 8 (delapan) juta bidang seperti yang akan dijelaskan pada uraian berikut ini.

## Beberapa Tanah Terlantar Di Indonesia
Wilayah Indonesia yang cukup luas ini terdiri beberapa bidang tanah ( ada istilah  lain  dari  bidang  yaitu  persil,  walaupun  ada  yang  menyebut  persil  adalah bagian dari bidang. Namun demikian persil dan bidang dalam konteks ini adalah sama).
Berdasarkan    hasil  sidang  kelompok    musrenbangnas  bulan  Mei  tahun 2008  diperkirakan  adanya  tanah  yang  terlantar  di  seluruh  Indonesia  dengan berbagai  jenis  hak  adalah  8  (delapan)  juta  bidang.  Jumlah  ini  agak  sulit  untuk diekivalenkan  dengan  berapa  hektar  (ha)  ,  karena  tiap  bidang  luasannya  tentu
tidak  sama.  Untuk  bidang  atau  persil  tanah  di  kota-kota  umumnya  kecil,  tetapi untuk  persil-persil  di  desa  yang  berupa  sawah,  tegalan  atau  kebun  dapat  luas sekali untuk ukuran satu persilnya.
Sebagai gambaran lain tentang tanah yang terlantar adalah di propinsi Riau dengan  jenis  hak  tanah  adalah  HGU  (Hak  Guna  Usaha)  sebesar  17.127  (tujuh belas  ribu  seratus  dua  puluh  tujuh)  ha  dan  pelepasan  hutannya  yang  dijadikan HGU sebesar 18.650 (delapan belas juta enam ratus lima puluh) ha .
Untuk  daerah  di  kota  metropolitan,  Jakarta  Barat,  terdapat  tanah  yang tidak  jelas  pemiliknya  yaitu  sebayak  1.500  (seribu  lima  ratus  )  persil.  Menurut laporan  Ditjen  Pajak,  persil  tersebut  pajak  bumi  bangunannya  dibayar,  tetapi pemiliknya tidak jelas. Tanah ini disebut juga sebagai tanah yang ditelantarkan.
Lokasi  tanah  seperti  di  Jakarta  Barat  tersebut  tentu  sangat  disayangkan  ,  karena tidak  dimanfaatkan  dengan  baik,  dibiarkan.  Ada  kemungkinan  hanya  sebagai tabungan atau investasi.
Ada  juga  tanah  yang  diterlantarkan  yang  terkait  dengan  permohonan  ijin usaha  yang  telah  disetujui,  tetapi  tidak  segera  ditindaklanjuti  susuai  dengan permohonan  ijinnya.  Di  Jawa  Barat  misalnya  Dari  136.794  ha  yang  diberi  izin lokasi untuk perumahan, ternyata pembebasannya baru sekitar 50% . Jumlah yang 50%  inipun  tidak  dibangun  semuanya  pada  kenyataan  di  lapangan  yaitu    kurang dari  20%.  Masih  di  Jawa  Barat  sebagai  contoh,  darii  79  izin  lokasi  kawasan industri  (27.543  ha)  yang  diberikan  baru  51  lokasi  yang  dibebaskan,  dan  itupun yang sudah dibangun kurang dari 10%.
Secara  ringkas,  penjelasan  tentang  contoh  keadaan  tanah  yang ditelantarkan di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1

## Contoh Keadaan Tanah Yang Ditelantarkan Di Indonesia
Lokasi Jenis Luasan atau jumlah bidang Keteranagan/ Sumber Seluruh Indonesia Berbagai jenis hak sekitar 8 juta bidang ,yang perlu diidentifikasi lokasi. http://musrenbangnas.bappenas.go.id. Dikunjungi 21/10/2008 jam 16.31 RINGKASAN SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2008 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2009  Kelompok : IB Wilayah D (Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan) Hari/ Tanggal : Kamis/8 Mei 2008 Sesi pada jam : 09.00– 12.30 Propinsi Riau saat ini HGU (Hak Guna Usaha) Pelepasan hutan 17.127 ha 18.650 ha Said Didu, http://kapanlagi.com. Dikunjungi 21/10/2008 jam 16.31 Jakarta Barat - 1.500 persil tanah yang tidak jelas pemiliknya (terlantar) John MacDougall, Penertiban Tanah Terlantar : apakabar@clark.net Sun oct 30 1994 , Dikunjungi pada 19/9/2008 jam 10:47 (Berdasar laporan Ditjen Pajak) Di Jawa Barat Dari 136.794 ha yang diberi izin lokasi untuk perumahan, ternyata pembebasannya baru sekitar 50% , sedang yang dibangun kurang dari 20%. Dari 79 izin lokasi kawasan industri (27.543 ha) yang diberikan baru 51 lokasi yang dibebaskan, dan yang sudah dibangun kurang dari 10% John MacDougall, Penertiban Tanah Terlantar : apakabar@clark.net Sun oct 30 1994 , Dikunjungi pada
19/9/2008 jam 10:47
Sebagai tambahan untuk tanah yang ditelantarkan , berikut ini ada ilustrasi bangunan  dan  tanah  di  wilayah  Surabaya  yang  telah  lama  (lebih  dari  15  tahun) dibiarkan, ditelantarkan, dibiarkan rusak tidak terurus. Padahal letak bangunan ini cukup strategis, gambar 1 dan 2
Penyebab  ditelantarkan  tanah  dan  bangunan  ini  karena  unsur ketidakmampuan financial pemilik atau sebab lain.
Gambar 1
Contoh Tanah dan Bangunan Yang Telantar (Lokasi Surabaya)
Gambar 2
Contoh Tanah dan Bangunan Yang Telantar (Lokasi Surabaya), foto dari sisi lain

## Jalan Pemecahan Adanya Tanah Terlantar
Akibat adanya tanah terlantar, maka banyak pihak yang dirugikan. Tanah tersebut  tidak  digunakan  sebagaimana  mestinya,  banyak  orang  per-orang  yang seharusnya  bisa  memanfaatkannya  menjadi  terhalang.  Pemerintah  yang seharusnya  mendapatkan  pemasukan  dari  manfaat  tanah  tersebut,  misalnya  dari pajak, akan terhambat juga.
Oleh karena itu pemerintah telah mengeluar Peraturan Pemerintah (PP)
Dalam Pearaturan Pemerintah  (PP) No. 36 Tahun 1998 Tentang  Penertiban dan Pendayagunaan  Tanah  Terlantar),  pada  prinsipnya  antara  lain  adalah  Negara menguasai  tanah  tersebut,  dengan  mengganti  rugi    sesuai  dengan  Ketetapan Menteri dan tidak merugikan bagi pemiliknya. Hal ini tertuang pada pasal 15 PP tersebut, yang berbunyi :

## Pasal 15
(1)  Tanah  yang  sudah  dinyatakan  sebagai  tanah  terlantar  menjadi  tanah  yang dikuasai langsung oleh Negara.
(2)  Kepada  bekas  pemegang  hak  atau  pihak  yang  sudah  memperoleh  dasar penguasaan atas tanah yang kemudian dinyatakan sebagai tanah terlantar diberikan ganti  rugi  sebesar  harga  perolehan  yang  berdasarkan  bukti-bukti  tertulis  yang  ada telah  dibayar  oleh  yang  bersangkutan  untuk  memperoleh  hak  atau  dasar penguasaan atas tanah tersebut yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri.
(3) Dalam hal pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas  tanah  tersebut  telah  mengeluarkan  biaya  untuk  membuat  prasarana  fisik  atau bangunan  di  atas  tanah  yang  dinyatakan  terlantar,  maka  jumlah  yang  telah dikeluarkan  tersebut  diperhatikan  dalam  penetapan  ganti  rugi  sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)  Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dibebankan  pada  pihak  yang oleh Menteri ditetapkan sebagai pemegang hak yang baru atas tanah tersebut.
Ada  bentuk  usulan  pemecahan  lain  tentang  tanah  terlantar  yaitu  meniru model  yang  diterapkan  oleh  Gubernur  Daerah  istimewa  Jogjakarta  yaitu memanfaatkan  tanah-tanah  terlantar  atau  tanah  tidur  (Sitorus,  Oloan  ,  2006). Modifikasi  dan  improvisasi  dari  semangat  reforma  agraria  inilah  yang  mungkin diistilahkan oleh Gub DI Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, sebagi land
reform  “gaya  baru”,  seperti  mengijinkan  pemakaian  tanah  terlantar  atau  lahan tidur  untuk  ditanami  sayuran  yang  panennya  setiap  30  hari  atau  pemanfaatan tanah hanya pada malam hari untuk berjualan makanan dan minuman )
Usulan  lebih  ekstrim  untuk  mencabut  hak-hak  yang  telah  diberikan sehubungan  dengan  tanah  yang  ditelantarkan  (Said  Didu,  2008).  Ada  pula  yang mengusulkan tanpa ganti rugi.
Usulan  penulis  adalah  penerapan  pajak progresif terhadap  tanah-tanah yang  terlantar,  hal  ini  belum  diterapkan,  namun  demikian  penerapan  pajak progresip  ini  akan  mendorong  orang-perorang  atau  badan  untuk  segera memberdayakan tanah-tanah tersebut.
Pajak progresif adalah  pajak  yang  besarnya  meningkat  dari  nilai  pajak yang  normal,  misalnya  untuk  contoh  pembanding  saja,  apabilla  mempunyai sepeda motor satu pajaknya  ” X ” rupiah, maka sepeda motor ke dua, ketiga dan seterusnya  yang  dimilik  orang  tersebut  ,  pajak  tersebut  tidak  sama,  yaitu  lebih besar besar untuk yang kedua, yang ketiga lebih besar lagi dan seterusnya. Namun demikian besarnya pertambahan progresip tersebut, misalnya apakah 10 %, 20 % dan seterusnya , perlu adanya kajian yang lebih mendalam.
Untuk tanah terlantar, mungkin tanah progresif dapat dihitung berdasarkan luas tanahnya atau jenis haknya  atau posisi (letak) tanah tersebut, atau kombinasi dari parameter tersebut.

## Kesimpulan
Sebagai penutup, ternyata di Indonesia cukup banyak tanah yang terlantar atau  yang  ditelantarkan.  Dalam  bentuk  lain  tanah  tersebut  diistilahkan  dengan tanah tidur. Tanah ditelantarkan ini selain merugikan pemerintah, juga menyalahi fungsi  sosial  dari  tanah  tersebut,  karena  tanah  yang  dibiarkan  tidak  terurus  dan ditelantarkan seharusnya dapat digunakan bagi banyak orang yang membutuhkan, baik sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha.
Sebelum tanah terlantar dikuasai kembali oleh Negara, maka langkah yang dapat ditempuh adalah menerapkan pajak progresip bagi tanah yang terlantar,yaitu menaikan pajak untuk tanah-tanah yang terlantar. Perlu adanya inventarisasi yang lebih menyeluruh  tentang  letak-letak  atau  posisi  tanah-tanah  terlantar  baik  dari segi jenis haknya maupun luasannya.

## Daftar Pustaka
John MacDougall, Penertiban Tanah Terlantar  : apakabar@clark.net Sun oct 30 1994, Dikunjungi pada 19/9/2008 jam 10:47
PERATURAN  PEMERINTAH  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  36  TAHUN 1998  TENTANG  PENERTIBAN  DAN  PENDAYAGUNAAN  TANAH

## TERLANTAR
Sitorus, Oloan . Reforma Agraria dan Sektor Informal
(http://nasih.staff.ugm.ac.id), Monday, 25 September 2006. Dikunjungi pada 19/9/2008 jam 10:48
Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemennya , penerbit ARKOLA. http://musrenbangnas.bappenas.go.id. Dikunjungi 21/10/2008 jam 16.31