## PENGARUH ROA DAN UKURAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA BANK UMUM SYARIAH
Herawati a, *, Rawi b , Rina Destiana c a Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia
b Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia
c Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia *heracrb@gmail.com
Diterima : Mei 2019. Disetujui : Mei 2019. Dipublikasikan : Juni 2019

## ABSTRACT
Islamic Social Reporting is a form of accountability of the management to stakeholders for the performance  of  companies  based  on  the  provisions  of  Sharia.  One  of  the  means  of  corporate accountability is the annual report. The annual report includes a variety of information about the company can be used by investors and creditors as a material consideration in making investment decisions and granting credit. This study aims to examine the effect of return on assets and size of the sharia supervisory board on islamic social reporting. Research method use is asosiative method. Population in this research is the public sharia bank in Indonesia 2012-2017 period. Sampling is done by the purposive sampling method and produce 42 data of samples. Types of data this study uses  secondary  data  in  the  form  of  the  annual  report  of  the  foundation of  the public  Sharia  bank samples. Data analysis technique in this study using multiple regression analysis previously tested by  the  classical  assumption  test  that  includes  the  normality  test,  the  multicolonierity  test,  the autocorrelation test and the heteroscedasticity test. The results showed that partially return on asset and size of the sharia supervisory board had no effect on islamic social reporting.
Keywords: Islamic Social Reporting; Return On Asset; Size of The Sharia Supervisory Board

## ABSTRAK
Islamic  Social  Reporting merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  pihak manajemen kepada stakeholders atas kinerja perusahaan berdasarkan ketentuan syariah. Salah satu sarana  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  perusahaan  adalah  laporan  tahunan.  Pada  laporan tahunan mencakup berbagai informasi mengenai perusahaan yang dapat digunakan oleh investor dan kreditur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan pemberian kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh return on asset dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap islamic  social  reporting .  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  asosiatif. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  bank  umum  syariah  di  Indonesia  periode  2012-2017. Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  metode purposive  sampling dan  menghasilkan  42  sampel data. Jenis data penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dari bank umum syariah  yang  dijadikan  sampel.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis regresi  linier  berganda  yang  sebelumnya  dilakukan  uji  asumsi  klasik  meliputi  uji  normalitas,  uji multikolonieritas,  uji  autokorelasi  dan  uji  heteroskedastisitas.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa return on asset dan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap islamic social reporting .
Kata Kunci: Islamic Social Reporting; Return On Asset ; Ukuran Dewan Pengawas Syariah
Volume 14 Nomor 1 Januari-Juni 2019 1-12 http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak ISSN: 1907-9958 (Print)
Herawati, Rawi, Rina Destiana/ Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 1 Januari-Juni 2019 Hal. 1-12

## PENDAHULUAN
Setiap  perusahaan  harus  memiliki tanggung  jawab  sosial  terhadap  lingkungan yang  berkaitan  dengan  kegiatan  operasional bisnisnya  meliputi  aspek  ekonomi  ( profit ), sosial ( people ) dan lingkungan ( planet ) yang sering  disebut  dengan Triple  Bottom  Line (3P). Triple  Bottom  Line dapat  diwujudkan dalam  bentuk  pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Perpaduan tiga elemen  ( triple  bottom  line )  ini  adalah  kunci dari konsep pembangunan yang keberlanjutan.
Di  Indonesia,  pelaksanaan  program
Corporate Social Responsibility telah disusun  beberapa  regulasi  yang  dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan Corporate Social  Responsibility ,  antara  lain  adalah UUD  Pasal  33  UUD  1945,  UU  No.23/1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.25/2007 Tentang Penanaman Modal, UU No.  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah, dan Peraturan Mentri BUMN No. 5 Tahun 2007, PSAK No. 101 Tahun 2017 dan Peraturan  Pemerintah  No.47  tahun  2012 tentang  pengungkapan Corporate  Social Rsponsibility (CSR).
Berikut  penelitian  yang  dilakukan oleh  Pusat  Ekonomi  dan  Bisnis  Syariah (PEBS)  tentang  kondisi  terkini  Lembaga Keuangan  Syariah  di  Indonesia  jika  dinilai menggunakan  indikator Islamic  Financial Development  Indonesia (IFDI)  pada  tahun 2016 yaitu:
Sumber: Economic Sharia Outlook (2018)
Gambar 1. Peringkat Aspek Corporate Social Responsibility pada Lembaga Keuangan Syariah di Negara Islam
Berdasarkan gambar 1 dengan membandingkan  nilai  Indikator Islamic Financial  Development  Indonesia (IFDI) pada  tahun  2016  dari  10  besar  negara islam lainnya  seperti  Malaysia,  Bahrain, Unaited Emirate Arabia (UEA), Oman, Saudi Arabia, Pakistan,  Kuwait,  Jordan,  Qatar  dan Indonesia  ternyata  Lembaga  Keuangan Syariah  di  Indonesia  berada  di  urutan pertama pada aspek regulasi tetapi mendapatkan urutan ke-8 pada aspek Sharia Governance karena  Perbankan  Syariah  di Indonesia masih lemah pada aspek Corporate Governance . Hal tersebut semakin didukung dengan  masih  rendahnya  aspek Corporate
Social
Responsibility (CSR), seperti lemahnya pengungkapan terkait dana Qardhul  Hasan serta  dana Zakat , Infaq dan Sadaqah (ZIS).
Pengungkapan Corporate Social Responsibility tidak hanya ada di perusahaan konvensional tetapi juga berkembang dalam perusahaan yang berbasis islam yaitu disebut dengan Islamic  Social  Reporting . Islamic Social  Reporting (ISR)  adalah  standar pelaporan  kinerja  sosial  perusahaan  yang berbasis  syariah.  Indeks Islamic  Social Reporting dikembangkan menggunakan standar  pelaporan  dari Accounting  Islamic Social Reporting and Auditing Organization for  Islamic  Financial  Institution (AAOIFI). Indeks tersebut berkaitan dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengungkapan Islamic  Social  Reporting sebenarnya bersifat wajib (mandatory disclosure) bagi  setiap  perbankan  syariah tetapi di Negara Indonesia tidak ada standar baku  terkait  pengungkapan Islamic  Social Reporting, sehingga  pengungkapan  pada setiap perbankan syariah menjadi tidak sama. Perbankan syariah di Indonesia berpedoman pada negara lain seperti Malaysia yang telah memiliki standar baku terhadap pengungkapan Islamic  Social  Reporting .
Indikator Islamic  Social  Reporting (ISR) dengan
menggunakan item-item
pengungkapan  yang  digunakan  sebagai indikator  dalam  pelaporan  kinerja  sosial institusi  bisnis  syariah.  Terdapat  enam  tema
0 200 400 600 800 Awareness CSR Governace
Knowledge
Herawati, Rawi, Rina Destiana/ Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 1 Januari-Juni 2019 Hal. 1-12
pengungkapan yaitu, Pembiayaan dan Investasi,  Produk  dan  Jasa,  Karyawan, Masyarakat,  Lingkungan  dan  Tata  Kelola Perusahaan.
Salah  satu  tema  pengungkapan Islamic Social Reporting adalah pembiayaan dan  investasi . Pembiayaan  dan  investasi dapat  diukur  melalui  rasio  keuangan  suatu perusahaan  yang  dapat  digunakan  untuk menganalisis  seberapa  besar  kemampuan perusahaan dalam melakukan pengungkapan Islamic  Social  Reporting .  Rasio  keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
menghasilakan laba adalah Return On Asset . Return  On  Asset (ROA)  merupakan  salah satu  rasio  profitabilitas , rasio  keuangan  ini berfungsi  untuk  menggambarkan  seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan  laba  bersih  sebelum  pajak. Perusahaan  yang  berada  pada  tingkat  laba yang  tinggi  akan  cenderung  melakukan pengungkapan  informasi  yang  lebih  luas dalam  laporan  tahunannya.  Semakin  besar laba  yang  diperoleh  perusahaan  maka perusahaan dapat menanggung biaya pengungkapan  sehingga  dapat  melakukan pengungkapan Islamic Social Reporting yang lebih luas.
Selain
menggunakan tema
pembiayaan  dan  investasi,  pengungkapan Islamic Social Reporting juga menggunakan tema  pengungkapan  tata  kelola  perusahaan. Perusahaan berbasis syariah dalam melakukan  tata  kelola  perusahaan  dituntut untuk  memilki  institusi  atau  pihak  yang mengawasi  setiap  kegiatan  operasionalnya, agar  senantiasa  mematuhi  segala  aturan syariah.  Pihak  yang  berwenang  mengawasi kegiatan  tersebut  adalah  Dewan  Pengawas Syariah.  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah  yang  telah  difatwakan  oleh  Dewan Syariah  Nasional  (DSN).  Ukuran  Dewan Pengawas  Syariah  (UDPS)  adalah  jumlah pengawas internal syariah dari suatu institusi perbankan  syariah.  Semakin  besar  ukuran dewan  pengawas  syariah  maka  semakin efektif pengawasan yang dilakukan sehingga
perbankan  syariah  cenderung  melakukan pengungkapan Islamic social reporting yang lebih luas.
Penelitian yang dilakukan Nadlifiyah dan  Laila  (2016),  Rimayanti  dan  Jubaedah (2017) serta Wulandari (2015) menyatakankan  bahwa Return  On  Asset berpengaruh terhadap Islamic Social
Reporting (ISR)  berbeda  dengan  penelitian Sulistyawati dan Yuliani (2017), Santoso dkk (2017),  Rosiana  (2015),  Astuti  (2013)  dan Ramadhani  (2016)  yang  menyatakan  bahwa Return On Asset tidak berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting .
Hasil  penelitian  yang  dilakukan Ramadhani  (2016)  dan  Mahdalena  (2017) yang  menyatakan  bahwa  Ukuran  Dewan Pengawas  Syariah  berpengaruh  terhadap Islamic Social Reporting sedangkan penelitian  Inuzula  dkk  (2016)  dan  Sudrajat (2016)  menyatakan  bahwa  Ukuran  Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting.
Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu,  maka  rumusan  masalah  pada penelitian  ini  adalah  (1)  Apakah Return  On Asset (ROA)  berpengaruh  terhadap Islamic Social Reporting (ISR); (2)  Apakah  Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) berpengaruh terhadap Islamic Social
Reporting (ISR).

## Teori Stakeholders
Freeman  (1984:409)  menyatakan bahwa stakeholders merupakan  kelompok maupun individu  yang dapat mempengaruhi atau  dipengaruhi  oleh  proses  pencapaian tujuan organisasi.
Teori stakeholders menyatakan bahwa  perusahaan  bukanlah  entitas  yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para stakeholders- nya  seperti  pemegang  saham, kreditur,  konsumen,  supplier,  pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain. Tanggung jawab  perusahaan  yang  semula  fokus  pada indikasi  ekonomi  dalam  laporan  keuangan, saat ini bergeser dan lebih memperhitungkan faktor-faktor  sosial  terhadap stakeholders. Salah satu strategi yang digunakan
Herawati, Rawi, Rina Destiana/ Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 1 Januari-Juni 2019 Hal. 1-12
perusahaan untuk menjaga hubungan dengan stakeholders adalah  dengan  melakukan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.
Teori Stakeholders memiliki  kaitan terhadap  pengungkapan Corporate  Social Responsibility (CSR)  yang  merupakan strategi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan  informasi  para stakeholders. Semakin  baik  pengungkapan Corporate Social Responsibility yang dilakukan perusahaan  maka stakeholders akan  merasa semakin  puas  sehingga  akan  memberikan dukungan  penuh  kepada  perusahaan  atas segala  aktivitas  yang  bertujuan  untuk menaikkan  kinerja  perusahan  dan  mencapai laba (Sudrajat, 2016 : 6).
Kinerja  perusahaan  dalam  mencapai laba  dapat  dilihat  melalui  kinerja  keuangan yang  dinilai  dengan  rasio  keuangan  suatu perusahaan  bernama Return  On  Asset. Semakin  tinggi  laba  yang  dihasilkan perusahaan  maka stakeholders akan  merasa semakin  puas  dengan  kinerja  perusahaan sehingga akan selalu memberikan dukungan dan  bahkan  menambah  investasinya  kepada perusahaan  atas  segala  aktivitas  yang bertujuan untuk menaikkan laba.
Tanggung  jawab  perusahaan  yang semula  hanya  berfokus  pada  kinerja perusahaan  aspek  ekonomi  melalui  kinerja keuangan,  saat  ini  lebih  berkembang  dan memperhitungkan kinerja sosial melalui tata kelola perusahaan. Diperlukan adanya pihak yang  melakukan  pengawasan  tata  kelola perusahaan  tersebut  terutama  perusahaan yang berbasis syariah. Pihak yang berwenang melakukan  pengawasan  dalam  aspek  tata kelola  perusahaan  agar  perusahaan  selalu mematuhi  prinsip  syariah  adalah  Dewan Pengawas Syariah. Semakin baik opini yang diberikan  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah terhadap perusahaan maka stakeholders akan merasa  semakin  percaya  dengan  kinerja perusahaan  sehingga  mempercayai  segala aktivitas  yang  bertujuan  untuk  melakukan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.
Islamic Social Reporting (ISR))
Othman et al. (2010:139) menyatakan bahwa Islamic Social Reporting (ISR) adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan- perusahaan yang berbasis syariah.
Haniffa (2002:133) menyatakan bahwa  pelaporan  tanggung  jawab  sosial perusahaan pada sistem konvensional  hanya berfokus pada aspek material dan moral.
Haniffa  (2002:133)  menambahkan pernyataan bahwa seharusnya aspek spiritual juga  dijadikan  sebagai  fokus  utama  dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.
Islamic  Social  Reporting merupakan suatu  indeks  pengungkapan  kinerja  sosial suatu perusahaan yang menggunakan prinsip syariah.  Terdapat  enam tema  pengungkapan Islamic  Social  Reporting yaitu  Pembiayaan dan  Investasi,  Produk  dan  Jasa,  Karyawan, Masyarakat,  Lingkungan  dan  Tata  Kelola Perusahaan  yang  kemudian  dibagi  menjadi 43 indikator.
Bukti telah dilakukannya
pengungkapan Islamic social reporting pada suatu  perusahaan  adalah  dengan  opini  yang diberikan  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah. Jika  opini  Dewan  Pengawas  Syariah menyatakan  bahwa  perusahaan  melakukan kegiatan  operasionalnya  sesuai  prinsip- prinsip  syariah  maka  perusahaan  tersebut telah  melakukan  pengungkapan Islamic social reporting.

## Return On Asset
Muhamad  (2015:255)  menyatakan bahwa Return  On  Asset adalah  salah  satu rasio  profitabilitas  yang  menggambarkan tentang kemampuan bank dalam menghasilkan laba.
Sujarweni  (2017:114)  menyatakan bahwa Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan  dari modal  yang  diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Munawir (2016:91) menyatakan bahwa Return  On  Asset merupakan  rasio profitabilitas yang dapat mengukur
Herawati, Rawi, Rina Destiana/ Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 1 Januari-Juni 2019 Hal. 1-12
kemampuan perusahaan dalam menghasikan laba dari aktivitas yang digunakan.
Return  On  Asset merupakan  suatu rasio keuangan yang berfungsi menggambarkan  kemampuan  perusahaan dalam  menghasilkan  laba.  Proksi  laba  pada rasio  ini  menggunakan  laba  sebelum  pajak karena  sesuai  kebijakan  pada  Surat  Edaran Bank  Indonesia Nomor    15/43/DPNP  pada 21 Oktober 2013 .

## Dewan Pengawas Syariah
Soemitra (2016:40) menyatakan bahwa  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) adalah wakil Dewan Syariah Nasional (DSN) pada  lembaga  keuangan  Syariah  yang bersangkutan.
Yaya  dkk  (2014:26)  menyatakan bahwa  Dewan  Pengawas  Syariah  adalah suatu badan terafiliasi yang ditempatkan oleh Dewan  Syariah  Nasional  dalam  setiap Lembaga Keuangan Syariah, Dewan
Pengawas Syariah terdiri dari pakar di bidang syariah yang memiliki pengetahuan di bidang perbankan.
Salman (2017:20) menyatakan bahwa peran  utama  para  ulama  dalam  Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya  operasional  bank  sehari-hari  agar selalu  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan syariah.
Tugas  dan  Wewenang  Dewan  Pengawas Syariah
Keputusan Dewan Pimpinan Majelis
Ulama  Indonesia  (MUI)  tentang  susunan pengurus DSN-MUI No.Kep-
98/MUI/III/2001  menyatakan  bahwa  tugas dan  wewenang  dari  Dewan  Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap  Lembaga  Keuangan  Syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Membuat  pernyataan  atau  opini  secara berkala  minimal  setiap  tahun  bahwa Lembaga Keuangan  Syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
3. Mengajukan usulan pengembangan
Lembaga Keuangan  Syariah yang
diawasinya  kepada  Dewan  Syariah Nasional.
4. Meneliti, membuat rekomendasi produk, melaporkan  perkembangan  produk  dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional  minimal  dua  kali  dalam  satu tahun anggaran.
5. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

## Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Pengaruh Return  On  Asset Terhadap Islamic Social Reporting
Freman (1984:409) menyatakan pada teori stakeholders bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan  sendiri,  namun  juga  harus memberi  manfaat  bagi  para stakeholders- nya . Salah  satu  strategi  yang  digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan stakeholders adalah  dengan  melakukan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.
Return  On  Asset merupakan  rasio keuangan  perusahaan  dalam  mengukur kemampuan laba yang dihasilkan. Perusahaan  dengan  laba  yang  tinggi  akan melakukan  pengungkapan Islamic  Social Reporting secara  rinci  sebagai  bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada stakeholders .
Semakin tinggi laba perusahaan akan dapat mengatasi timbulnya biaya-biaya pengungkapan sehingga perusahaan mampu melakukan
pengungkapan Islamic  Social  Reporting secara lebih luas.
Penelitian yang dilakukan Nadlifiyah dan  Laila  (2016),  Rimayanti  dan  Jubaedah (2017) serta Wulandari (2015)
menyimpulkan  bahwa  variabel Return  On
Asset berpengaruh  terhadap Islamic  Social Reporting . Dengan demikian, dalam penelitian ini diajukan hipotesis:
H 1 : Return  On  Asset berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting .
Pengaruh  Ukuran  Dewan  Pengawas Syariah Terhadap Islamic Social Reporting
Herawati, Rawi, Rina Destiana/ Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 1 Januari-Juni 2019 Hal. 1-12
Freman (1984:409) menyatakan
dalam  teori stakeholders bahwa  perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan  sendiri,  namun  juga  harus memberi manfaat bagi para stakeholders nya. Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan stakeholders adalah  dengan  melakukan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.
Ukuran  Dewan  Pengawas  Syariah
(UDPS) merupakan jumlah pengawas internal  syariah  dari  institusi  Perbankan Syariah.  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah  yang  telah  difatwakan  oleh  Dewan Syariah  Nasional  (DSN).  Semakin  besar ukuran  dewan  pengawas  syariah  maka
semakin  tinggi  pengawasan  yang  dilakukan sehingga  lembaga  keuangan  syariah  dalam penelitian ini adalah perbankan syariah akan berusaha  meningkatkan  kinerja  perusahaan dan  cenderung  melakukan  pengungkapan islamic social reporting secara lebih luas. Penelitian yang dilakukan Ramadhani (2016) dan Mahdalena (2017) menunjukkan hasil bahwa variabel ukuran dewan pengawas syariah  berpengaruh  terhadapn Islamic Social  Reporting. Dengan  demikian,  dalam penelitian ini diajukan hipotesis:
H 2 :  Ukuran  Dewan  Pengawas  Syariah berpengaruh  terhadap Islamic  Social Reporting .
Gambar  kerangka  pemikiran  dapat dibuat sebagai berikut:

## Gambar 2. Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

## Variabel Penelitian
Variabel  dependen  dalam  penelitian ini adalah Islamic  Social Reporting.  Islamic Social  Reporting adalah  suatu  standar pelaporan  kinerja  sosial  bagi  perusahaan- peruasahaan  yang  menggunakan  prinsip syariah (Othman et al., 2010:139). Pengungkapan Islamic  Social  Reporting merupakan  tolak  ukur  dalam  pengungkapan kinerja sosial perusahaan, khususnya perusahaan  yang  berbasis  syariah. Islamic Social  Reporting memilki  enam  tema pengungkapan  yang  dinyatakan  dalam  43 pernyataan.
Variabel independen dalam penelitian ini  adalah Return  On  Asset dan  Ukuran Dewan  Pengawas  Syariah. Return  On  Asset adalah  salah  satu  rasio  profitabilitas  yang digunakan  untuk  mengukur  kemampuan suatu  perusahaan  dalam  menghasilkan  laba (Muhamad,  2015:255).  Ukuran  Dewan Pengawas  Syariah  (UDPS)  adalah  jumlah Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  suatu perbankan  syariah  (Ramadhani,  2016:7). Jumlah  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam setiap perbankan syariah harus lebih dari satu orang  agar  tugas  dari  dewan  pengawas syariah  dapat  lebih  independen  dalam melakukan pengawasan.
Return On Asset (X1) Ukuran Dewan Pengawas Syariah (X2) Islamic Social Reporting (Y) H 1 H 2
Herawati, Rawi, Rina Destiana/ Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 1 Januari-Juni 2019 Hal. 1-12
Operasionalisasi variabel disajikan dalam tabel berikut:

## Tabel 1. Operasionalisasi Variabel
Variabel Pengukuran Skala Pengukuran Islamic Social Reporting Jumlah skor disclosure yang dipenuhi ISR = Jumlah  skor disclosure maksimum Rasio Return On Asset Laba Bersih Sebelum Pajak ROA = Total Aset Rasio Ukuran Dewan Pengawas Syariah Jumlah Dewan Pengawas Syariah pada setiap Bank Umum Syariah di Indonesia. Rasio
Sumber:  Haniffa  (2002),  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor    15/43/DPNP  pada  21  Oktober 2013 dan Ramadhani (2016:7)

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia periode  2012-2017.  Teknik  pengambilan sampel  yang  digunakan  yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan  sampel  berdasarkan  kriteria- kriteria  yang  telah  ditentukan  (Sekaran, 2017:136).
Kriteria  yang  digunakan  dalam pengambilan sampel adalah (1) Bank Umum Syariah  yang  terdaftar  di  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2012-2017;
(2) Bank  Umum  Syariah  mempublikasikan laporan  tahunan  selama  periode  2012-2017;
(3)  Bank  Umum  Syariah  melakukan pengungkapan Islamic  Social  Reporting selama periode 2012-2017; (4) Bank Umum Syariah  tidak  mengalami  kerugian  selama periode  2012-2017.  Adapun  bank  syariah yang  memenuhi  kriteria  sebagai  sampel sebanyak 7 bank syariah.

## Metode Analisis Data

## Uji Normalitas
Berikut  ini  tabel  hasil  uji  normalitas menggunakan  uji  statistik non-parametric Kolmogorov-Smirnov :
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 42 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation ,09002306 Most Extreme Differences Absolute ,069 Positive ,068 Negative -,069 Test Statistic ,069 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

## Sumber: Data yang diolah (2018)
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar  0,200. Nilai ini lebih  besar  dari  nilai  signifikansi  yang
ditetapkan  yaitu  0,05  sehingga  disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.
Herawati, Rawi, Rina Destiana/ Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 1 Januari-Juni 2019 Hal. 1-12

## Uji Multikolinearitas
Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan
SPSS versi 23 for windows :
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) ROA ,980 1,020 UDPS ,980 1,020

## a. Dependent Variable: ISR
Sumber: Data Sekunder yang telah diolah (2018)
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  tidak ada  satupun  variabel  independen  yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 dan nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak
ada multikolonieritas antar variabel independen.

## Uji Autokorelasi
Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Run Test :

## Tabel 4.  Hasil Uji Autokorelasi menggunakan Uji Run Test
Unstandardized Residual Test Value a ,00130 Cases < Test Value Cases >= Test Value 21 21 Total Cases Number of Runs Z 42 28 1,728 Asymp. Sig. (2-tailed) ,086 a. Median
Sumber: Data yang telah diolah (2018)
Tabel  4  menunjukkan  bahwa  nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,086. Nilai ini lebih  besar  dari  0,05  artinya  nilai  residual random atau tidak terjadi autokorelasi.
Uji Heteroskedastisitas Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Park :
Tabel 5. Hasil Uji Park Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -,636 2,423 -,262 ,794 ROA ,428 ,363 ,181 1,179 ,246 UDPS -2,583 1,808 -,219 -1,429 ,161
a. Dependent Variable: LnU2i
Sumber: Data yang diolah (2018)
Herawati, Rawi, Rina Destiana/ Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 1 Januari-Juni 2019 Hal. 1-12
Tabel  5  menunjukkan  bahwa  nilai signifikansi  masing-masing  variabel  lebih besar  dari  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
Analisis Regresi Linear Berganda
Berikut ini adalah tabel untuk menentukan persamaan regresi:
Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,607 ,072 8,430 ,000 ROA -,554 2,237 -,040 -,248 ,806 UDPS ,009 ,029 ,049 ,301 ,765 a. Dependent Variable: ISR

## Sumber: Data yang diolah (2018)
Berdasarkan  tabel  6  maka  diperoleh persamaan  regresi  linear  berganda  sebagai berikut:

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  tabel  6,  hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa Return On Asset tidak berpengaruh terhadap Islamic Social
Reporting .  Nilai  signifikansi  variabel Return On  Asset sebesar  0,806.  Nilai  tersebut  lebih besar  dari  nilai  signifikan  yang  ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Artinya, hipotesis pertama (H 1 ) yang menyatakan bahwa Return On Asset berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting tidak dapat diterima.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sulistyawati dan  Yuliani  (2017),  Santoso  dkk  (2017), Rosiana (2015), Astuti (2013) dan Ramadhani (2016)  yang  menyatakan  bahwa Return  On Asset tidak  berpengaruh  terhadap Islamic Social  Reporting tetapi  hasil  penelitian  ini tidak  konsisten  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Nadlifiyah  dan  Laila  (2016), Rimayanti  dan  Jubaedah  (2017)  serta Wulandari  (2015)  menyatakankan  bahwa Return On Asset berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting.
Berdasarkan data sampel yang diperoleh  dari  penelitian  ini,  mayoritas  Bank Umum Syariah  yang dijadikan sampel dalam penelitian  berada  pada  kondisi  kinerja
keuangan  yang  kurang  baik  karena  Bank Umum Syariah tidak menguasai pangsa pasar perekonomian di Indonesia dibuktikan dengan laba  perusahaan  yang  mayoritas  menurun. Kinerja  keuangan  yang  kurang  baik  tersebut menyebabkan  rasio Return  On  Asset tidak berpengaruh terhadap
Islamic Social
Reporting .
Dalam  penelitian ini Return  On  Asset tidak  berpengaruh  terhadap Islamic  Social Reporting. Artinya,  besar  kecilnya  rasio Return  On  Asset tidak  akan  mempengaruhi luas  tidaknya  pengungkapan Islamic  Social Reporting. Alasan  yang  menjadi  penyebab tidak  berpengaruhnya Return  On  Asset terhadap Islamic Social Reporting yaitu Bank Umum  Syariah  beranggapan  bahwa  praktik dalam pengungkapan Islamic Social Reporting tidak  perlu  memperhatikan  atau mempertimbangkan  berdasarkan  tingkat  laba atau  rugi  suatu  Bank  Umum  Syariah  karena Islamic  Social  Reporting merupakan  salah satu  wujud  dari  akuntabilitas  perusahaan kepada  Allah  SWT  dan  masyarakat  serta memenuhi kebutuhan stakeholder s lain khususnya stakeolders muslim. Hal ini sejalan dengan  Haniffa  (2002)  yang  menyatakan bahwa  dalam  pandangan  islam  perusahaan yang memilki niat untuk melakukan pengungkapan penuh tidak akan
mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut mengalami untung atau rugi.
Sesuai dengan teori stakeholders yang menyatakan  bahwa  perusahaan  bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan  sendiri,  namun  juga  harus
ISR = 0,607 - 0,554ROA + 0,009UDPS + e
Herawati, Rawi, Rina Destiana/ Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 1 Januari-Juni 2019 Hal. 1-12
memberi manfaat bagi para stakeholders- nya. Hal tersebut dapat terlihat bahwa Bank Umum Syariah  tetap  melakukan  pengungkapan Islamic  Social  Reporting sebagai  wujud pertanggungjawaban  kepada  Allah  SWT, masyarakat, investor, kreditur dan stakeholders muslim lainnya .
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa  Ukuran  Dewan  Pengawas  Syariah tidak  berpengaruh  terhadap Islamic  Social Reporting .  Hasil  penelitian  diperoleh  nilai signifikansi  sebesar  0,765  dimana  nilai  ini lebih  besar  dari  nilai  signifikan  yang ditetapkan  yaitu  sebesar  0,05.  Artinya, hipotesis kedua (H 2 ) yang menyatakan bahwa Ukuran Dewan
Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Islamic
Social Reporting tidak dapat diterima.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Inuzula  dkk (2016)  dan  Sudrajat  (2016)  menyatakan bahwa  Ukuran  Dewan  Pengawas  Syariah tidak  berpengaruh  terhadap Islamic  Social Reporting tetapi  hasil  penelitian  ini  tidak konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Ramadhani  (2016)  dan  Mahdalena (2017)  yang  menyatakan  bahwa  Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting.
Berdasarkan data sampel yang
diperoleh  dari  penelitian  ini,  Bank  Umum Syariah  yang  dijadikan  sampel  dalam penelitian mayoritas memiliki Dewan Pengawas  Syariah  sebanyak  dua  orang. Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  (DSN  MUI)  mewajibkan  setiap Bank  Umum  Syariah  memiliki  minimal  dua orang  Dewan  Pengawas  Syariah.  Jumlah Dewan Pengawas Syariah yang yang mayoritas dua orang tersebut karena manajemen  bank  syariah  menghindari  biaya tinggi  yang  harus  ditanggung  Bank  Umum Syariah jika jumlah Dewan Pengawas Syariah yang  dimilikinya  semakin  banyak  sehingga Ukuran  Dewan  Pengawas  Syariah  menjadi tidak  berpengaruh  terhadap Islamic  Social Reporting.
Dalam  penelitian  ini  Ukuran  Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap
Islamic  Social  Reporting .  Artinya  besar kecilnya  ukuran  dewan  pengawas  syariah yang  terdapat  pada  masing-masing  Bank Umum  Syariah  tidak  mempengaruhi  kualitas pengungkapan Islamic  Social  Reporting. Hal ini  disebabkan  oleh  tidak  semua  Dewan Pengawas Syariah berperan dalam pengungkapan Islamic  Social  Reporting. Keterlibatan  Dewan  Pengawas  Syariah  dapat dilihat  pada  tupoksinya  dalam  PBI  No. 11/3/PBI/2009  dan  DSN  MUI  No.  Kep- 98/MUI/III/2001  yang  menyatakan  bahwa tupoksi dan mekanisme kerja Dewan Pengawas  Syariah  hanya  terbatas  pada kesesuaian produk atau akad yang berlandaskan  pada  prinsip  syariah,  tidak terlibat  secara  langsung  berkaitan  dengan keputusan  manajemen  dalam  melakukan pengungkapan Islamic Social Reporting.
Sesuai dengan teori stakeholders yang menyatakan  bahwa  perusahaan  bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan  sendiri,  namun  juga  harus memberi manfaat bagi para stakeholders- nya. Hal tersebut dapat terlihat bahwa Bank Umum Syariah  tetap  melakukan  pengungkapan Islamic  Social  Reporting sebagai  wujud pertanggungjawaban  kepada  Allah  SWT, masyarakat, investor, kreditur dan stakeholders muslim .

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Return  On  Asset tidak  berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting . Hal ini dapat  terjadi  disebabkan  Bank  Umum Syariah beranggapan bahwa praktik dalam pengungkapan Islamic  Social  Reporting tidak perlu memperhatikan dan mempertimbangkan  berdasarkan  tingkat laba  atau  rugi  suatu  Bank  Umum  Syariah karena Islamic Social Reporting
merupakan salah satu wujud dari akuntabilitas Bank Umum Syariah kepada Allah SWT dan masyarakat serta
Herawati, Rawi, Rina Destiana/ Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 1 Januari-Juni 2019 Hal. 1-12
memenuhi  kebutuhan stakeholder s  lain khususnya stakeolders muslim.
2.  Ukuran  Dewan  Pengawas  Syariah  tidak berpengaruh  terhadap Islamic Social
Reporting .  Hal  ini  dapat  terjadi  karena tidak  semua  Dewan  Pengawas  Syariah berperan  dalam  pengungkapan Islamic Social Reporting. Mekanisme kerja Dewan Pengawas  Syariah  hanya  terbatas  pada kesesuaian  produk  atau  akad  yang berlandaskan  pada  prinsip  syariah,  tidak terlibat  secara  langsung  berkaitan  dengan keputusan  manajemen  dalam  melakukan pengungkapan Islamic Social Reporting.
Setelah melakukan analisis penelitian, diketahui bahwa dalam penelitian ini memilki beberapa keterbatasan penelitian yaitu: Variabel  independen  yang  digunakan  hanya dua  variabel Return  On  Asset dan  Ukuran Dewan  Pengawas  Syariah  dan  perusahaan yang  digunakan  hanya  Bank  Umum  Syariah bukan  institusi  syariah  lain  yang  memiliki produk sesuai dengan ketentuan syariah.
Adapun saran untuk penelitian selanjutnya  antara  lain: (1)  Penambahan variabel  yang  diteliti  seperti Current  Ratio (CR), Return On Equity (ROE), Debt to Equity (DER) dan ukuran perusahaan sehingga dapat menggambarkan praktik pengungkapan Islamic Social Reporting yang sebenarnya; (2) Memilih  institusi  syariah  lain  yang  menjadi unit  analisis  penelitian  seperti  perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) untuk dijadikan sampel dalam penelitian agar dapat menganalisis pengungkapan yang sesuai prinsip syariah dengan lebih luas dan beragam.

## REFERENSI
Astuti,  T.  2013.  Pengaruh  Profitabilitas, Likuiditas  dan Leverage terhadap
Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi  Empiris  pada  perusahaan  yang terdaftar  di  JII  Tahun  2010-2012).
Jurnal  Ekonomi, Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2. Freeman, R. E. 1984. Strategic Management: A.  Stakeholders  Approach.  Boston:
Pitman 1994. The Politics Of Stakeholder  Theory:  Some  Future Directions .  Business  Ethics  Quarter, 409. Haniffa, R. 2002. Social Reporting Disclosure-An Islamic Perspective .
Indonesia  Management  &  Accounting
Research, 128-146.
Inuzula, L., Basri, H., dan Shabri. 2015. Peran Dewan  Pengawas  Syariah  dan  Dewan Komisaris Dalam Mengungkapkan Islamic  Social  Reporting Pada  Bank
Umum  Syariah  Di  Indonesia. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana , Universitas  Syiah  Kuala,  Darussalam, Banda Aceh. Vol. 4, No.4, 76.
Mahdalena.  2017.  Pengaruh  Komposisi Dewan  Komisaris  Independen,  Ukuran Dewan  Pengawas  Syariah,  Ukuran
Komite Audit dan Kepemilikan Institusional  Terhadap  Pengungkapan Corporate Social Responsibility
Berdasarkan  Indeks Islamic  Social
Reporting (ISR)  Pada  Bank  Umum
Syariah  yang  Terdaftar  di  Bank Indonesia. Jurnal Akuntansi , Universitas Maritim Raja Ali Haji. Muhamad.  2015.  Manajemen  Dana  Bank
Syariah. Rajawali Pers, Jakarta, 255. Munawir, S. 2016. Analisa Laporan
Keuangan.. Liberty, Yogyakarta, 91- 92.
Nadlifiyah, N.F., dan Laila, N. 2015. Analisis Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap Pengungkapan ISR Bank Umum
Syariah  Tahun  2010-2014. Jurnal Ekonomi , Universitas Airlangga, 58.
Othman,  R.,  Thani,  A.M  and  Ghani,  E.K. 2009.  Deteriminan  of  Islamic  Social Reporting Among Top Sharia Approved
Companies In Bursa Malaysia , Research Journal International Studies, 134.
Othman,  R.,  and  Thani,  A.M.  2010.  Islamic Social Reporting of Listed Companies in Malaysia.  International  Business  & Economics Research  Journal,  12, 135-
144. and Reporting by Listed
Companies in Zimbabwe. The
International Journal of Accounting, 33.
Herawati, Rawi, Rina Destiana/ Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 1 Januari-Juni 2019 Hal. 1-12
Ramadhani,  F.  2016.  Pengaruh  Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran  Dewan  Pengawas  Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting  (Studi  Empiris  Pada  Bank Umum  Syariah  di  Indonesia  Tahun 2010-2014). JOM  Fekom ,  Universitas
Riau, Pekanbaru. Vol. 3, No. 1, 2. Rimayanti dan Jubaedah, S. 2017. Determinan
Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia. Jurnal  Kajian  Akuntansi, Universitas  Swadaya  Gunung  Jati, Cirebon. Vol. 1, No. 2, 15.
Rosiana,  R.,  Arifin,  B.,  dan  Hamdani,  M. 2015.  Pengaruh  Ukuran  Perusahaan, Profitabilitas,  Leverage  dan  Islamic
Governance Score Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris pada Bank Umum yariah di Indonesia Tahun 2010-2012). Jurnal Bisnis  dan  Manajemen, Universitas Sultan  Ageng  Tirtayasa.  Vol.  5,  No.1, 96.
Salman,  K.R.  2017.  Akuntansi  Perbankan
Syariah Berbasis PSAK Syariah. Indeks, Jakarta, 20.
Santoso, N.T., Ningsih, R.M., dan Paramitha, R.P.  2017.  Determinan  Pengungkapan Islamic  Social  Reporting Pada  Bank Umum Syariah di Indonesia. Journal of Economics ,  Universitas  Sebelas  Maret, Surakarta, Vol. 4 (2), 138.
Sekaran,  U.  2014.  Metodologi  Penelitian Untuk  Bisnis  Buku  1. Salemba  Empat, Jakarta, 9.
Sekaran,  U.  2006.  Metodologi  Penelitian
Untuk  Bisnis  Buku  2 . Salemba  Empat,
Jakarta, 121.
Soemitra,  A.  2016.  Bank  dan  Lembaga Keuangan  Syariah..  Kencana,  Jakarta,
40.
Statistik Perbankan Syariah, (2017). https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data- dan-statistik/statistik-perbankan- syariah/default.aspx . (Diakses  pada  2 Januari 2018).
Sudrajat,  W.  2016.  Pengaruh Kinerja Keuangan,  Ukuran  Perusahaan,  dan
Mekanisme Corporate Governance terhadap  Pengungkapan  Islamic  Social Reporting  (ISR)  Studi  Empiris  Pada Perbankan  Syariah  yang  Terdaftar  di OJK. Jurnal Kajian Akuntansi ,
Universitas  Muhamadiyah  Yogyakarta, Yogyakarta, 6.
Sujarweni, V.W. 2017. Manajemen Keuangan
Teori,  Aplikasi  dan  Penelitian.  Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 114. Sulistyawati dan Yuliani. 2017. Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Indeks Saham Syariah di Indonesia. Journal  of  Accouning  and Finance, Universitas Semarang, Semarang. Vol. 13, No.2, 23. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/43/DPNP Pada 21 Oktober 2013.
Yaya, R., Martawireja, A.E., dan
Abudurahim, R. 2014. Akuntansi Perbankan  Syariah,  Teori  dan  Praktik
Kontemporer  Edisi  2.  Salemba  Empat, Jakarta, 26. Wulandari,  F.  2015.  Pengaruh  Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kinerja Lingkungan  dan  Leverage  Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi  Empiris  pada  Perusahaan  yang Terdaftar  di  Daftar  Efek  Syariah  tahun 2014). Jurnal Kajian Akuntansi ,
Universitas  Muhammadiyah  Surakarta,
Surakarta.
www.bankmuamalat.co.id Diakses  pada  10
Mei 2018.
www.bankmegasyariah.co.id Diakses pada 10 Mei 2018.
www.bcasyariah.co.id Diakses  pada  10  Mei 2018.
www.bnisyariah.co.id Diakses  pada  10  Mei 2018.
www.brisyariah.co.id Diakses  pada  10  Mei 2018.
www.ojk.go.id Diakses pada 10 Mei 2018. www.syariahbukopin.co.id Diakses  pada  10
Mei 2018.
www.syariahmandiri.co.id Diakses  pada  10 Mei 2018