Visi Sosial Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

## Pranata Royganda Sihaloho
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Darma Agung, Medan pranataroey90@gmail.com

## Info Artikel
Diterima :  15 November  2021 Revisi     :  10 Desember 2021 Terbit     :  18 Desember 2021
Key words: Investigation, Child, Criminal Act, Narcotics
Kata Kunci: Penyidikan, Anak, Tindak Pidana, Narkotika
Corresponding Author :
Pranata Royganda Sihaloho Email: pranataroey90@gmail.com

## Abstract
This  Research  at  the  Regional  Police  of  North  Sumatra  is  carried  out  by investigators, both Polri investigators, and investigators from the North Sumatra National Narcotics Agency.  Have found about this  research, namely research on the  factors  that  cause  children  to  commit  narcotics  crimes,  carrying  out investigations  against children  who are  perpetrators  of narcotics  crimes  within the  North  Sumatra  Regional  Police,  obstacles  in  investigating  children  who  are perpetrators of narcotics crimes in the Sumatra Regional Police.  The results of the  study  indicate  that  the  factors  that  cause  children  to  commit  narcotics crimes are broken homes; lack of attention and time given to children, both in the context of education and maintenance of intimate relationships in the family; the fragility of family values or norms, including the introduction of polite values; family economy that is not able to support the necessities of life, including the need to continue school or find employment, to prove their courage to carry out dangerous actions such as speeding, fighting, associating with women, to oppose or against an authority (parents, teachers, law); to lighten sexual desires and facilitate sexual intercourse

## Abstrak
Penelitian  ini  di  lingkungan  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara  adalah  dilakukan oleh  penyidik,  baik  penyidik  Polri,  dan  penyidik  Badan  Narkotika  Nasional Sumatera Utara. Adanya temuan tentang faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak  pidana  narkotika,  pelaksanaan  penyidikan  terhadap  anak  pelaku  tindak pidana  narkotika  di  lingkungan  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara,  hambatan dalam  penyidikan  anak  pelaku  tindak  pidana  narkotika  di  Kepolisian  Daerah Sumatera  Utara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  penyebab anak  melakukan  tindak  pidana  narkotika  adalah  perpecahan  keluarga  (broken home);  kurangnya  perhatian  dan  waktu  yang  diberikan  untuk  anak,  baik  dalam rangka  pendidikan  maupun  pemeliharaan  hubungan  kemesraan  dalam  keluarga; rapuhnya  nilai-nilai atau norma-norma  keluarga, termasuk pengenalan  nilai-nilai sopan  santun;  ekonomi  keluarga  yang  tidak  mampu  menopang  kebutuhan  hidup, termasuk  kebutuhan  untuk  melanjutkan  sekolah  atau  mencari  lapangan  kerja, untuk  membuktikan  keberaniannya  melakukan  tindakan  yang  berbahaya  seperti mengebut, berkelahi, bergaul dengan wanita, untuk menetang atau melawan suatu otoritas (orang tua, guru, hukum); untuk mengentengkan keinginan-keinginan seks dan mempermudah perbuatan seks.
Visi Sosial Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## PENDAHULUAN
Penegakan  hukum  merupakan  salah  satu  usaha  untuk  menciptakan  tata  tertib  keamanan  dan ketenteraman  dalam  masyarakat,  baik  sebagai  usaha  pencegahan  maupun  pemberantasan  atau  penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. 1 Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah jelas ditentukan tujuan dari penegakan hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari  suatu  perkara  pidana  dengan  menerapkan  ketentuan  hukum  acara  pidana  yang  diatur  secara  jujur  dan tepat .
Peradilan  Pidana  Anak  bertujuan  memberikan  yang  paling  baik  bagi  anak,  tanpa  mengorbankan kepentingan masyarakat dan  tegaknya  keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggal-kan perilaku buruk yang selama ini  telah  ia  lakukan.  Perlindungan  anak,  yang  diusahakan  dengan  memberikan  bimbingan/pendidikan  dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak 2 . Pasal 16 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (selanjutnya  disebut  SPPA) 3 menentukan  bahwa  ketentuan  beracara dalam  Hukum  Acara  Pidana  berlaku  juga  dalam  acara  peradilan  pidana  anak,  kecuali  ditentukan  lain  dalam Undang-Undang ini.
Dalam  rangka  penegakan  hukum,  apabila  terjadi  suatu  peristiwa  yang  diduga  atau  patut  diduga merupakan  tindak pidana, maka  aparat  hukum  wajib  melakukan  berbagai  tindakan  sesuai  dengan  kewenangan masing masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan oleh penyelidik dan kemudian diteruskan dengan penyidikan sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya. 4
Upaya  menemukan  dan  menentukan  pelaku  dalam  suatu  peristiwa  pidana  sangat  penting  untuk menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas peristiwa pidana tersebut. Mengenai pertanggungjawaban pidana, dapat dikemukakan bahwa:
Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut
1 Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 6
2 Ruben Achmad, “ Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang ”, Jurnal Simbur Cahaya No. 27, 2005, hlm. 24.
3 Daniel S. Marunduri, “ Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polsek Sunggal ”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 167
4 Ibid, hlm. 11.
Visi Sosial Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung-jawabpidanakan atas  tindakan-tindakan  tersebut  apabila  tindakan  tersebut  bersifat  melawan  hukum  (dan  tiada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. 5
Penyidikan  sebagai  upaya  menemukan  dan  menentukan  pelaku  dalam  suatu  peristiwa  pidana dilaksanakan  oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut  Polri).  Dalam  sistem  peradilan  pidana Indonesia, Polri menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum, sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang  digariskan  KUHAP.  Kepada  Polri  diberikan  peran  berupa  kekuasaan  umum  menangani  kriminal  ( general policing authority in criminal matter) di seluruh wilayah negara Indonesia. 6 Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban  dan Anak  Saksi,  Penyidik wajib  meminta  laporan  sosial dari  Pekerja Sosial Profesional atau  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  setelah  tindak  pidana  dilaporkan  atau  diadukan  Pasal  27  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disingkat dengan UU SPPA).
Dalam melaksanakan fungsi penyidikan, Polri harus taat dan tunduk kepada prinsip the right of due process. Setiap tersangka berhak disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara, tidak boleh secara unduc process.   Hak due  process  dalam  melaksanakan  tindakan  penegakan  hukum  bersumber  dari cita-cita  negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum ( the law is supreme), yang menegaskan “k ita diperintah oleh hukum ” dan bukan “ oleh orang ” ( govemment of law and not of men). 7 Bertitik tolak dari asas  ini, Polri dalam melaksanakan  fungsi  dan  kewenangan  penyidikan  harus  berpatokan  dan  berpedoman  pada  ketentuan  khusus yang diatur dalam KUHAP.
M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa:
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Polri berperan melakukan kontrol kriminal ( crime control) dalam  bentuk:  investigasi  penangkapan-penahanan-penggeledahan-penyitaan.  Sesuai  dengan  otoritas kepolisian  itu,  semestinya  Polri  harus  mengembangkan  peran  pelayanan  ( civil  service). Di  antara fungsi pelayanan polisi yang harus dikembangkan pada saat sekarang, antara lain: mengatur lalu lintas, mengontrol  keributan,  memberi  pertolongan  darurat  ( emergency medical care) dan  pengaturan  jam malam. 8
Proses  penyidikan  Anak,  wajib  dirahasiakan.  Pasal  19  UU  SSPA  menentukan  bahwa  Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
5 E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal.249
6 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.91
7 Ibid, hal.95
8 Ibid.
Visi Sosial Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Pengertian  Narkotika  menurut  Undang-Undang  No.  35  Tabun  2009  tentang  Narkotika  dalam  Bab  I Ketentuan Umum Pasal 1 nomor  unit  1, Narkotika  adalah zat atau obat  yang  berasal dari tanaman atau bukan tanaman  baik sintetis  maupun  semi sinestis  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 9 Undang- Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, para pengguna dan atau pemakai dikategorikan selaku pelaku dan suatu tindak pidana di Indonesia.
Kebijakan  pidana  terhadap  diri pengguna  dan  atau  pemakai narkotika  yang  menggunakan  dan atau mengkonsumsi suatu tindak pidana yaitu dengan adanya Surat Edaran Ketua (selanjutnya disingkat SEMA) No. 07 tahun 2009  tanggal 17 Maret  tentang Menempatkan Pemakai Narkotika  ke  dalam Panti  Terapi dan  Rehabilitasi kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Para Ketua Pengadilan Indonesia.
Polisi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibedakan antara tugas yang bersifat preventif dan tugas yang bersifat represif.  Tugas  yang  bersifat  preventif  tersebut menghendaki  kehadiran dan eksistensi polisi di tengah-tengah  kehidupan  masyarakat,  dimaksudkan  sebagai  upaya  prevensi.  Kehadiran  dan  keberadaan  Polisi dianggap  mengandung preventive effect  yang  memiliki  daya  cegah  anggota  masyarakat  melakukan  tindak kriminal.  Tugas  yang  bersifat  represif  dilakukan  dengan  mengadakan  penyidikan  atas  suatu  kejahatan  dan pelanggaran  menurut  ketentuan  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dan  Tindak  Pidana  Khusus  yang diatur di luar KUHP. 10
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  berbeda  dengan  Sistem  Peradilan  Pidana  bagi  orang  dewasa  dalam berbagai  segi.  Peradilan  Pidana  Anak  meliputi  segala  aktivitas  pemeriksaan  dan  pemutusan  perkara  yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada “ kepentingan anak ” h arus merupakan pusat perhatian  dalam  Peradilan  Pidana  Anak.  Dalam  Peradilan  Pidana  Anak  terdapat  beberapa  unsur  yang  saling terkait  yaitu:  Penyidik Anak, Penuntut  Umum Anak,  Hakim  Anak dan Petugas  Pemasyarakatan Anak.  Berbicara mengenai  penyidikan  atau  pemeriksaan  pendahuluan  menurut  KUHAP  berarti  mengemukakan  penyelidik  dan penyidik  seperti  yang  diuraikan  mengenai  pelaksanaan  kegiatan  penyelidikan  dan  penyidikan  serta  berbagai kewenangan kepolisian di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
Sementara itu penyidikan berasal dari kata "sidik" yang berarti:
a.   Terang, penyidikan artinya membuat terang atau jelas.
9 Undang-Undang Narkotika dan Psikotripika, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 3.
10 Ibid, M. Yahya Harahap, hal. 90.
Visi Sosial Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Bekas (sidik jari), menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan yang berarti setelah bekas-bekas terdapat dan terkumpul kejahatan menjadi terang. 11
Bertolak dari ketua kata "terang" dan "bekas" dari arti kata sidik itu, penyidikan artinya membuat terang kejahatan, sehingga dapat diketahi peristiwa pidana apa yang telah terjadi dan siapa pelakunya.
Mengenai penyidikan ini, Pasal 1 ayat (2) KUHAP menentukan:
"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang  ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".
Berdasarkan rumusan tersebut di atas, dapat melihat unsur-unsur dari tindakan penyidikan, yaitu: a.      Merupakan serangkaian tindakan,
b.      Dilakukan oleh penyidik,
c.      Dalam hal yang diatur dalam KUHAP,
d.      Menurut cara yan diatur dalam KUHAP.
e.  Untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan guna membuat terang suatu tindak pidana dan siapa tersangkanya.
Kepentingan  penyidikan,  Penyidik  berwenang  melakukan   penahanan  anak  yang  diduga  keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup 12 . Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam  hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan  melarikan  diri,  tidak  akan  menghilangkan  atau  merusak  barang  bukti,  dan/atau  tidak  akan  mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama  Anak ditahan,  kebutuhan  jasmani,  rohani,  dan  sosial  Anak harus  tetap  dipenuhi.  Melindungi  keamanan Anak,  dapat  dilakukan  penempatan  Anak  di  Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  (selanjutnya disingkat dengan LPKS), diatur dalam Pasal 32 UU SPPA.
Selanjutnya Pasal 33 UU SPPA menentukan bahwa penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk  kepentingan  penyidikan  dilakukan  paling  lama  7  (tujuh)  hari.  Jangka  waktu  penahanan  sebagaimana
11 Ibid, hal. 37.
12 Muhammad Harismatulloh Sanjaya, “ Analisis Pelaksanaan Diskresi Fungsional Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana ”, Jurnal Poenale Vol. 2 No. 4, 2014, hlm. 4.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
dimaksud  pada  ayat  (1)  atas  permintaan  Penyidik  dapat  diperpanjang  oleh  Penuntut  Umum  paling  lama  8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (Selanjunya LPAS). Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.
Dalam  hal  penahanan  dilakukan  untuk  kepentingan  penuntutan,  Penuntut  Umum  dapat  melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal jangka waktu 5 (lima) hari telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 34 UU SPPA).
Dalam  pelaksanaan  wewenang  dan  tugasnya  penyelidik  yaitu  Polri  yang  juga  termasuk  sebagai penyelidik  dalam  melakukan  proses  penyelidikan,  suatu  kasus  kejahatan  dahulunya  sering  kali  melakukan ketimpangan-ketimpangan, terutama pada saat melakukan interogasi kepada pelaku dan saksi korban kejahatan, ketimpangan-ketimpangan  atau  kesalahan-kesalahan   yang  dilakukan   oleh  Polri  selaku   penyelidik  dalam melakukan interogasi kepada pelaku atau saksi korban kejahatan adalah sebagai berikut:
a.   Ruangan interogasi yang tidak layak dimana pada ruangan tersebut belum bebas dari gangguan yang membisingkan, sehingga proses interogasi tidak berjalan dengan efektif.
b.   Sikap  anggota  Polri  sebagai  seorang  interrogator  selalu  saja  tidak  jauh  dari  segala  macam tindakan kekerasan yang membawa akibat penyiksaan.
c.   Sikap   menakut-nakuti  dan   kekerasan  masih  saja   dipakai  seorang   interrogator   pada  saat melakukan interogasi kepada pelaku (tersangka) dan saksi korban suatu kejahatan. 13
Dapat  diketahui  bahwa  banyak  Penyidik  yang  memahami  bahwa  anak  adalah  yang  berumur  18 (delapan  belas)  tahun  ke  bawah.  Pasal  1  angka  3  UU  SPPA,  menentukan  bahwa  Anak  yang  Berkonflik  dengan Hukum  yang  selanjutnya  disebut  Anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana.  Apabila  pemahaman  UU  SPPA  dan peraturan lain yang berkaitan dengan Peradilan Pidana Anak tidak benar, maka penerapannya dalam melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penyidikan juga tidak benar, dan hal ini sangat merugikan anak atau menjadikan anak sebagai korban ketidaktahuan penyidik.
Adanya ketimpangan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Polri sebagai penyelidik, fungsi penyelidikan  yang  antara  lain  adanya  perlindungan 14 dan  jaminan  terhadap  hak  asasi  manusia  tidak  akan
13 Andi Hamzah, Op. Cit, hal. 55
14
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
tercapai.  Dalam  kenyataannya  hal  ini  belum  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya,  ini  terlihat  bahwa  dalam melakukan penyidikan, penyidik masih sering melakukan penyimpangan terhadap asas praduga tak bersalah dan belum memperhatikan hak-hak tersangka pada tahap penyidikan.

## METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  Hukum  Empiris  (Yuridis  Sosiologis)  yaitu  penelitian  tentang faktor-faktor  penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika, pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak  pidana  narkotika  di  lingkungan  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara,  hambatan  dalam  penyidikan  anak pelaku tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hambatan Dari Luar (Ekstern)
Hambatan-hambatan  dalam melakukan  penyidikan  terhadap  anak pelaku  penyalahgunaan  narkotika adalah:
1. Sebagian masyarakat merasa enggan untuk dimintai keterangan sebagai saksi bahkan berusaha untuk tidak mau dimintai keterangan;
2.      Keterlambatan menyampaikan laporan sehingga mengakibatkan rusaknya TKP;
3.      Kurangnya alat bukti;
4.  Dalam  pemeriksaan  sering  kita  temukan  para  oknum  kepolisian  dalam  prakteknya  banyak melakukan over acting yang mengarah kepada pemaksaan;
5.      Pungli/penyelesaian damai yang melibatkan semua pihak. 15
Hambatan lain dihubungkan dengan peranan Polri dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu  perilaku  polisi dan  kebudayaan  yang tumbuh  ditengah masyarakat  memandang  terhadap polisi.  Terlepas dari rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, mandat (tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban. 16
Hambatan  dalam  pelaksanaan  tugas  polisi sebagai penyidik  tidak hanya  memberikan  bantuan  atau melayani  ( support atau service) yang  menyenangkan  kepada  pencarian  keadilan  tetapi  juga  dalam  keadaan tertentu polisi selaku penyidik mengambil tindakan korektir yang menyakitkan. Control dan support merupakan dua karakter fungsi kepolisian. Di lain pihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin berhasil menjalankan tugasnya
15 Ibid.
16 Ibid., hlm. 91.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
tanpa  adanya  dukungan  masyarakat.   Dukungan  akan  datang  jika  polisi  tersebut  disenangi  oleh  masyarakat (dipercayai belum tentu disenangi). 17
Di  samping  itu,  penelitian  tersebut  juga  menyimpulkan:  jati  diri  anggota  polri  yang  militeristik, intelektualitas  anggota  Polri  di  lapangan  yang  rendah,  sikap  kerja  yang  tidak  proaktif  dan  kreativitas  yang rendah, orientasi tindakan pada keselamatan dan kelengkapan karir, serta kemandirian lembaga yang rendah.

## Hambatan Dari Dalam (Intern)
Berdasarkan   hasil  riset   diperoleh   beberapa   hambatan   yang   dihadapi  Polri  dalam   melakukan penyidikan dan penyelidikan yaitu:
1.  Hambatan dari dalam (intern)
a.      Minimnya pendidikan dan pengalaman yang diperoleh Polri dalam hal penyidikan;
b.      Kurangnya pendidikan bidang kejuruan Reskrim;
c.      Dukungan sarana, prasarana dan biaya operasional yang tidak memadai;
d.      Kualitas penyajian layanan;
e.      Penyalahgunaan kekuasaan.
2. Hambatan dari luar (ekstern)
a.  Sebagian masyarakat merasa enggan untuk dimintai  keterangan sebagai saksi bahkan  berusaha untuk tidak mau dimintai keterangan;
b.  Keterlambatan menyampaikan laporan sehingga mengakibatkan rusaknya TKP;
c.  Kurangnya alat bukti;
d.  Dalam pemeriksaan sering ditemukan para oknum  kepolisian dalam praktiknya banyak melakukan over acting yang mengarah kepada pemaksaan;
e.  Pungli/penyelesaian damai (penyelesaian di tempat). 18
Hambatan lain dihubungkan dengan peranan Polri dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu  perilaku  polisi dan  kebudayaan  yang tumbuh ditengah masyarakat memandang  terhadap polisi.  Terlepas dari rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mandat (tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban.
Hambatan  dalam  pelaksanaan  tugas  polisi sebagai penyidik tidak hanya  memberikan  bantuan atau melayani  ( support atau service) yang  menyenangkan  kepada  pencarian  keadilan  tetapi  juga  dalam  keadaan
17 Maidin Gultom, Op-Cit., hlm. 89.
18 Ibid.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
tertentu polisi selaku penyidik mengambil tindakan korektir yang menyakitkan.  Control dan support merupakan dua karakter fungsi kepolisian. Di lain pihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin berhasil menjalankan tugasnya tanpa  adanya  dukungan  masyarakat.   Dukungan  akan  datang  jika  polisi  tersebut  disenangi  oleh  masyarakat (dipercayai belum tentu disenangi).
Di  samping  itu,  penelitian  tersebut  juga  menyimpulkan:  jati  diri  anggota  polri  yang  militeristik, intelektualitas  anggota  polri  di  lapangan  yang  rendah,  sikap  kerja  yang  tidak  proaktif  dan  kreativitas  yang rendah, orientasi tindakan pada keselamatan dan kelengkapan karir, serta kemandirian lembaga yang rendah.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan, di samping secara oranisatoris polri kurang efektif dalam menjalankan misinya, individu anggota Polri masih menunjukkkan perilaku-perilaku negatif dalam pemberian layanan-layanan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1.  Penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power)
a. Penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang
b. Penuntutan imbalan materi uang, seperti pemerasan pungli dan denda damai.
2.  Kualitas penyajian layanan ( quality of service delivery)
a. Tercela dari sudut moral (hukum) seperti diskriminasi, membiarkan permintaan layanan/pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang tepat, diskresi yang melampaui batas dan mengulur-ulur waktu;
b. Patut  disesalkan  dari sudut etika seperti arogan, tidak sopan,  lamban  dan tidak memperlakukan  orang lanjut usia, anak-anak, dan wanita secara patut. 19
Melihat  hambatan  diatas  dapat  dilihat  begitu  kornpleknya  kedudukan  polisi  dalam  suatu  sistem penyidikan,  sehingga  kompleknya  tersebut  akan  mengakibatnya  penyalahgunaan  wewenang  dari  polisi  yang melakukan tugasnya.
3. Penanggulangannya
Mengingat  dalam  melaksanakan  tugas  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  berkaitan  erat  dengan hak  serta  kewajiban  warga  negara  dan  masyarakat  secara  langsung  serta  diikat  oleh  kode  etik  profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya melanggar disiplin dan hukum pidana diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan.
Terhadap    pelanggaran    etika    Profesi,    anggota    tersebut   harus    mempertanggung    jawabkan perbuatannya dihadapan komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Polri dalam menjalankan
19 Ibid., hlm. 93.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
tugas dan kewenangannya sebagai penyidik harus memiliki kemampuan profesi, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 32 ayat (1), yang menentukan bahwa Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan  di  bidang  teknis  kepolisian  melalui  pendidikan,  pelatihan  dan  penugasan  secara  berjenjang  dan berlanjut.
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik harus dapat mencerminkan kepribadiannya Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pejuang pengawai dan pengaman Negara Republik Indonesia. Mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis  yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kepolisian  tersebut dirumuskan  dalam  kode  etik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  merupakan kristalisasi  nilal-nilai yang  terkandung  dalam Tribrata dan  Cater Prasatya yang  dilandasi  dan  dijiwai  oleh Pancasila. 20

## Hambatan dan Penanggulangan Pelaksanaan Diversi
Pelaksanaan  Konsep  diversi  bagi  Pengguna  dan  atau  Pemakai  Narkotika  diatur  dalam  SEMA  No.07 Tahun 2009. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia tahun terakhir ini menunjukkan kecendrungan yang semakin meningkat baik kwantitas maupun kwalitasnya. Meluasnya jalur peredaran narkotika telah menjadikan Indonesia bukan  saja  sebagai  tempat  transit  narkotika,  namun  seluruh  daerah  di  Indonesia  telah  menjadi  tempat pemasaran dan produk
Kondisi ini telah mendorong dan memacu meningkatkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan  masyarakat  Indonesia  yang  tak  mengenal  tingkat  kehidupan  maupun  usia.  Hal  itu  merupakan tantangan  bagi  seluruh  bangsa  Indonesia,  terutama  penegak  hukum  dan  aparat  pemerintah  untuk  bekerja bersama  masyarakat  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  peredaran  dan  penyalahgunaan  bahaya  narkotika, bahkan membrantasnya dan bumi Indonesia.
Penegakan hukum yang menyangkut kasus penyalahgunaan narkotika dilaksanakan dengan titik berat :
1)  Tindakan   Pre-emtif   dilaksanakan   untuk   mencegah   sedini   mungkin   timbulnya   niat   untuk   melakukan penyalahgunaa  narkotika,  dengan  mengosongkan  atau  membersihkan  niat  jahatnya,  yang  dilaksanakan
20 Ibid, 91.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
melalui bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang mempunyai tekad mengharamkan narkotika. Sehingga  masyarakat  memiliki  daya  tangkal  dan  daya  cegah  serta  mampu  menghindari  penyalahgunaan narkotika  dengan  tekad  mengharamkan  narkotika.  Namun  tindakan  ini  belum  optimal  karena  kesadaran masyarakat masih relatif rendah, dalam anti masih sedikit masyarakat yang memberi informasi dan laporan kepada Polisi  dan  Badan  Narkotika  Naadsional  tentang  orang dan  tempat  terjadinya  peredaran  narkotika dilingkungannya. Demikian juga masih rentannya masyarakat terlibat penyalahgunaan narkotika dengan alasan ekonomi  dan  pengangguran,  mengatasi  kemiskinan,  Tetapi  ada  juga  dengan  alasan  menyesuaikan  dengan perkembangan global.
2)  Tindakan Preventif dilaksanakan dalam rangka mencegah kemungkinan timbulnya penyalahgunaan narkotika, dengan  melakukan  kegiatan  patroli,  Polisi  melakukan  pengamanan/penjagaan  dan  pengawasan  serta melaksanakan deteksi dini di daerah rawan. Kegiatan inipun belum mendapatkan hasil yang optimal karena keterbatasan  saran  dan  prasarana  serta  kemampuan  aparat  dan  kurangnya  peran  serta  masyarakat, walaupun cara  ini dianggap  yang paling  efektif.  Masih  rendahnya  peran serta masyarakat  karena  kurang mendapat pembinaan yang intensif, siskamling yang telah ada tidak dimanfaatkan.
3)    Tindakan Represif dilaksanakan, dengan maksud untuk membuat jera bagi pelaku, upaya penegakan hukum, melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pengajuan ke sidang pengadilan. Upaya penegakan  hukum  ini  dilaksanakan  mielalui  operasi  rutin  maupun  operasi  khusus  oleh  Kepolisian, yang hasilnya  masih  belum  optimal,  karena  kemampuan  profesionalisme  aparat  penegak  hukum  masib lemah. Disamping itu kuantitas aparat Polisi dalam pelaksanaannya juga masih terbatas serta sarana dan prasarana pendukung  belum  memadai. Kenyataan  hanya ratusan  orang saja  anggota Polisi yang  ditugaskan sebagai Reserse Narkotika, sebingga belum mampu mengungkap secara tuntas sindikat dan jaringan narkotika  yang ada.  Peran  serta  masyarakat  belum  terlihat  maksimal  karena  masyarakat  enggan melaporkan kepada Poiri dan tidak mau melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini terjadi karena pejabat dan anggota Poiri Reserse Narkotika kurang responsif kepada laporan masyarakat dan bahkan membuat pelapor menjadi saksi, yang menurut UU harus dirabasiakan dan tidak boleh mengungkap identitas saksi.
4)  Rehabilitasi dan pengobatan tarhadap korban baik secara formal oleh instansi pemerintah maupun secara informal  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Kegiatan  ini  belum  dapat  berkembang  secara  maksimal  karena keterbatasan sarana, prasarana dan anggaran dan pemerintah serta tenaga professional yang menangani. Orang tua enggan memasukkan anaknya ke tempat rehabilitasi narkotika karena merasa malu nama baik
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
keluarga tercemar dan juga belum semua daerah memiliki tempat rehabilitasi narkotika sehingga orang tua hanya membawa anaknya ke dokter  praktek dengan permintaan jangan diberitahu orang lain. Rehabilitasi merupakan  proses  pemulihan  kembali  bagi  korban  penyalahgunaan  narkotika,  sehingga  terbebas  dari pengaruh ketergantungan narkotika. Kegiatan terapi dan rehabilitasi ini tidak hanya ditujukan terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang ditangkap oleh aparat, tetapi juga untak korban yang karena keasadarannya sendiri  ingin  sembuh  dan  ketergantungan  narkotika.    Dalam  proses  rehabilitasi  upaya dilakukan melalui mendirikan tempat-tempat rehabilitasi medis dan non medis oleh masyarakat.
Penanganan medis bertujuan untuk penyembuhn kondisi fisik dan korban, karena orang yang mengkonsumsi narkotika, organ tubuhnya seperti jantung, paru-paru, ginjal maupun jaringan syaraf mengalami kerusakan, kadar kerusakan masing-masing korban berbeda-beda, tergantung dan berat ringannya dalam mengkonsumsi narkotika.  Melalui penanganan medis  ini diharapkan  organ  tubuh  yang terganggu  dapat berfungsi  kembali secara  normal,  sehingga  kondisi  fisik  dapat  dipulihkan.  Orang  tua  yang  mengetahui anaknya  sebagai pengguna  narkotika  segera  dibawa  ke  dokter  untuk  dilakukan  rehabilitasi  medis. Penanganan  Psikologis, setelah  kondisi  fisik  pendenita  pulih  maka  dilakukan  penanganan  psikis  karena korban penyalahgunaan narkotika juga mengalami gangguan psikis yang sangat labi, disertai rasa ketakutan luar biasa dan cuniga kepada siapa saja bahwa dininya akan diserahkan ke Polisi. Melalui bantuan psikolog korban penyalahgunaan narkotika dapat ditangani menggunakan sentuhan yang bernuansa kejiwaan, agar dapat menumbuhkan kembali kesadaran dan rasa percaya terhadap dirinya sendini. Penanganan secara religius sangat diperlukan bagi korban penyalahgunaan narkotika. Karena para korban narkotika mengalami kerusakan moral sehingga untuk mengembalikan ke kondisi yang normal diperlukan penanganan melalui pendekatan keagamaan. Penangangan religius dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama sesuai yang dianut masing- masing individu.
5)    Kerjasama intemasional dengan negara lain, untuk mencegah masuknya narkotika ke Indonesia walaupun masih  belum  optimal  kerjasama  intemasional,  namun  sudah  berlanjut  saling  memberi  informasi  karena tergantung  kepentingan  negara  yang  bersangkutan.  Kerjasama  yang  dilaksanakan  antara  lain  dengan negara Amerika Serikat, Australia, Malaysia dan Singapura, dalam bentuk kerjasama dengan Interpol dalam rangka  memerangi  narkoba.  Beberapa  peluang  dan  kendala  yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar penyusunan  kebijakan,  strategi  dan  upaya  didalam  penanggulangan  pengedaran  dan  penyalahgunaan masalah  narkotika.  Peluangnya  adalah : Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  bermanfaat  untuk meningkatkan  kualitas  cumber  daya  manusia  dan  bangsa  Indonesia  sebagai  bangsa  beragama.  Karena
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
bangsa   Indonesia   adalah   bangsa   yang   beragama   akan   mudah   mengajak   seluruh   rakyat   untuk mengharamkan  narkotika.  Peningkatan  sosialisasi  dan  penyuluhan  bahaya  narkotika  pada  akhimya  akan menyadarkan  setiap  individu  atas  hak dan  kewajibannya  sebagai warga  negara, salah  satu  kewajibannya adalah  menyelamatkan  dirinya  dan  bahaya  penyalahgunaan  narkotikaa  kemudian  keluarga,  tetangga  dan wilayahnya. Adanya sumber kekayaan alam  yang melimpah apabila diolah dengan baik  akan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Kondisi  masyarakat  sibuk  dengan  pekerjaan  akan  menjadi  peluang  untuk dimanfaatkan  dalam  upaya  penanggulangan  narkotika  di  Indonesia,  sebaliknya  apabila  menganggur  akan rentan  terpengaruh  tertibat  penyalahgunaan  narkotika.  Nilai-nilai  agama  dan  kwalitas  bangsa  Indonesia yang telah mendarah daging  di setiap  individu,  khususnya  uniat  beragama, merupakan modal dasar yang sangat kuat untuk menangkal adanya bahaya narkotika, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Adanya  rasa  kebersamaan,  dan  merasa  senasib  sepenanggulangan  dalam  menghadapi  masalah penanggulangan narkoba. Kondisi demikian akan meningkatkan partisipasi masyarakat  di dalam mencegah dan menangkal terhadap bahaya narkotika. Adanya peraturan perundangundangan yang mengatur secara khusus  masalah  penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia,  sebingga  dengan  ancaman  hukuman  yang  berat bagi  pelaku,  pengguna  dan  pengedar  narkoba,  akan  dapat  menjadi  alat  pengendali  dan  pencegah merebaknya  penyalah-gunaan  narkotika  di  masyarakat.  Semangat  kerjasama  di  kalangan  bangsa-bangsa ASEAN  dan  kawasan  Pasilik  untuk  memberantas  narkotika  sangat  membantu  upaya  pemerintah  untuk menghilangkan  peredaran  jalur  narkotika.  Keberhasilan  pembangunan  ekonomi  di  kawasan  ASEAN  akan memberi  peluang  kepada  pemerintah,  masyarakat  untuk  bersama-sama  meningkatkan  perannya  dalam penanggulangan  narkotika.  Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  akan  meminimasi  niat  terjadinya. penyalahgunaan narkotika.
Kendala-kendala  dalam  pelaksanaan  diversi  adalah:  Dampak  negatif  dan  pengaruh  globarisasi khususnya dalam kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi, dimanfaatkan oleh para sindikat narkotikaa dunia  untuk  mengembangkan  jalur  peredarannya  keseluruh  dunia.  Dengan  kemampuan  teknologi  yang  tinggi peredaran  dan  operasional sindikat  narkotika  akan  susah  dideteksi  sehingga  akan  menyulitkan  pula  di  dalam memutuskan  jalur  peredarannya.  Sindikat  pengedar  narkotika  secara  terorganisir  mempunyai  jaringan internasional  dan  nasional  yang  sangat  luas  dan  biasanya  terkait  dengan  sindikat  penyelundupan  senjata, imigran gelap, dan lain-lain masih sulit diberantas. Berkembangnya jalur peredaran dari masuknya narkotika dan luar negeri dihadapkan dengan sarana dan prasarana penegak hukum Indonesia yang belum dapat membongkar sindilcat narkotika dunia dan nasional untuk memutuskan jaringan peredaran narkotika intemasional.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Langkah-langkah  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika   dan  psikotropika  secara  regional maupun secara internasional telah dilakukan yang dikoordinir oleh badan PBB dengan dukungan dana yang cukup besar untuk memperkecil kegiatan-kiegatan produksi narkotik dan psikotropika, kegiatan kultivasi narkotika dan psikotropika  tertentu,  untuk memutus  mata rantai peredaran gelap dari daerah  produsen ke  konsumen serta upaya-upaya yang diarahkan untuk penanganan terhadap korban penyalahgunaan tersebut.
Proses  demokratisasi  yang  tidak  mengindahkan  norma  hukum  dan  moral  masyarakat,  dapat berakibat  munculnya  tindakan  anarkis  yang  mengarah  perbuatan  kriminal  hal  ini  menjadi  kendala  di  dalam meningkatkan  kinerja  aparat  penegak  hukum  untuk  menanggulangi  penyalahgunaan  narkotika.  Adanya  krisis moneter menjadi kendala di dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, karena pemerintah tidak màmpu menyiapkan  anggaran yang cukup  untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika.  Masih adanya masyarakat yang apatis  hanya menyerahkan penanggulangan bahaya narkotika kepada Pofri dan Badan Narkotika Nasional seniata tanpa mau berperan serta karena dengan alasan adanya keterlibatan balk oknum penegak hukum (Poiri, Jaksa,  Hakim,  Pengacara)  maupun  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Tentara  Nasional  Indonesia  terlibat  dalam penyalahgunaan Narkotika.
Terkait  dengan  Pengguna  dan  atau  Pemakai  Narkotika  menurut  Undang-undang  No.22  tahun  1997 selaku  pelaku  dan  suatu  tindak  pidana  bukan  lagi  menjadi  suatu  pelaku  tindak  pidana  merupakan  suatu keuntungan  yang memberikan  manfaat  bagi pelaku  yang  merupakan  juga sebagai korban  bagi dirinya sendiri, namun  dalam. Pelaksanaan Konsep  diversi bagi Pengguna dan atau Pemakai Narkotika  menurut SEMA  No. 07 Tahun 2009 tertanggal 17 Maret 2009, penulis menelaah dan atau menganalisanya menjadi suatu problem yang baru, oleh karena menyangkut ke sistem hukum (peradilan pidana) dalam pelaksanaannya.
Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana  atau  Undang-undang  No.8  tahun  1981,  sebenamya  identik  dengan  penegakan  hukum  pidana  yang merupakan suatu sistem kuasaan / kewenangan dalam menegakkan hukum pidana.
Sistem penegakan hukum pidana ini sesuai ketentuan dalam Kitab Undang.dang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh 4 (empat) sub sistem yaitu :
1.    Kekuasaan Penyidikan oleh Lembaga Kepolisian.
2.    Kekuasaan Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum atau Kejaksaan.
3.    Kekuasaan mengadili oleh Badan Peradilan atau Hakim.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
4.    Kekuasaan    pelaksanaan    hukuman    oleh    aparat    pelaksana    eksekusi    (jaksa    dan    lembaga pemasyarakatan). 21
Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah integrated criminal justice system atau sistem peradilan Pidana. Berlakunya SEMA No.07 Tahun 2009 tertanggal 17 Maret 2009 disatu sisi mengharapkan kesiapan dan aparat penegak hukum itu sendiri, baik dalam proses penanganannya maupun aturan hukum dalam melakukan tindakan secara prosedural dan sisi lain sarana dan prasarana atau fasilitas. Negara dalam mensinkronisasikannya dalam pelaksanaannya. SEMA No.07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 belum bisa dikejewantahkan secara optimal, namun perangkat- perangkat  hukum  yang ada sekarang menjadi pilihan  dominan untuk melaksanakannya. Kelemahan dan  konsep diversi terhadap Pengguna dan atau Pemakai Narkotika dalam pelaksanaannya tidak ditujukan dan Penyidik yang melakukan penangkapan dan penahanan (Penyidik dan Penuntut Umum) hingga proses  persidangan penahanan yang dilakukan oleh Hakhn.
Pada waktu dilakukannya penahanan, seorang Pengguna dan atau Pemakai maupun sebagai pecandu, sehari-hari tidak terlepas dengan Narkotika. Selama ditahanan tentunya aparat penegak hukum yang melakukan penahanan menjadi khawatir selamá menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena jiwa Pengguna dan atau Pemakai Narkotika  maupun  sebagai  pecandu  pasti  akan  terganggu  jika  tidak  menggunakan  Narkotika.  Jadi  menurut penulis, konsep diversi bagi Pengguna dan atau Pemakai Narkotika menurut SEMA No.07 Tahun 2009 tertanggal 17 Maret 2009 hams direvisi dan disesuailcan dengan aturan, kelengkapan dan sarana dan prasarana Negara maupun mental dan aparat penegak hukumnya.
Konsep  diversi  yang  telah  ditetapkan  kepada  Pengguna  atau  Pemakai  Narkotika  tidak  lagi  dalam kategoni  selaku  tindak  pidana  menurut  peraturan  Indonesia  merupakan  suatu  kemajuan  terhadap  peraturan Narkotika dimaksud, sehingga menurut Penulis, SEMA No.07 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2009 adalah merupakan suatu kebijakan pidana dalam tata aturan hukum Indonesia  saat  mi.  Kebijakan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  merupakan  usaha  untuk  mewujudkan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (ius constitutum) dan masa mendatang (ius constituendum).
Terkait dugaan kebijakan hukum pidana, konsep diversi atau pengalihan merupakan suatu kebijakan hukum  pidana  dalam  aturan  tata  hukum  Indonesia  terhadap  Undang-Undang  Narkotika  No.22  tahun  1997
21 Martiman Prodjohamidjojo, Op-Cit., hlm. 95
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
terutama  terhadap  Pengguna  dan  atau  Pemakai  Narkotika  dengan  keluamya  SEMA  No.07  Tahun  2009  yang dikeluarkan  oleh  Mahkaznah  Agung  Republik  Indonesia  path  tanggal  17  Maret  2009.  Salah  satu  contoh Pelaksanaan SEMA No. 07 Tahun 2009: Pada hari Rabu, 29 Juli 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  dalam   perkara  nomor  798/Pid.B/2009/PN-Jkt.Pst,  dengan  ketua   H.  Makmun  Masduki,  SH,  MH menjatuhkan vonis rehabilitasi kepada seorang pecandu narkotika yang mengalai ketergantungan.
Dalam  pertimbangan  putusannya,  hakim  menyatakan bahwa banyak narapidana  narkotika  yang  dan sisi kesehatan adalah orang sakit yang butuh terapi kesehatan. Selanjutnya penjara bukanlah tempat yang tepat untuk para pecandu narkotika yang mengalami ketergantungan. Oleh karena itu hakim memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di RSKO Cibubur terlebih dahulu.
Pertimbangan putusan ini disampaikan dalam perkara atas nama Wulan Rahayu Nun Setiawan. Wulan adalah pecandu yang tertangkap tangan sedang menguasai narkotika untuk kebutuhan sekali pakai ketika baru saja membeli  dan  seorang  bandar  di  daerah  Salemba  Tengah  (sampai saat  ini  bandar  belum  tertangkap).  Selama persidangan, Wulan dan Tim Penasehat Hukumnya mengakui semua yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umun. Namun Wulan menambahkan kalau dirinya adalah pecandu yang mengalami ketergantungan sehingga wajib untuk menjalani rehabiitasi dan diperhitungkan sebagai masa tahanan. Dakwaan Jaksa yang hanya mendakwa dirinya sebagai  pemilik  narkotika  dipandang  tidak  tepat,  Jaksa  seharusnya  mendakwa  Wulan  sebagai  pemakai  yang mengalami ketergantungan. Majelis Hakim dalam putusan selanya, memerintahkan kepada Penasihat Hukum dan Terdakwa untuk membuktikan bahwa Wulan adalah pecandu yang mengalami ketergantungan. Selama persidangan, juga sempat diperiksa orang tua Wulan Rahayu yang menceritakan bahwa karena narkotika ia telah kehilangan anak sulung dan menantunya. Saat ini hanya tinggal Wulan dan seorang cucu yang merupakan anak Wulan. Wulan benar-benar mengalami ketergantungan narkotika.
Atas dasar itu semua, Majelis Hakim berani untuk melakukan terobosan dengan menggunakan Pasal 47  UU  Narkotika  yang  memberikan  kewenangan  kepada  hakim  untuk  menghukum  seorang  pecandu  narkotika menjalani  rehabilitasi.  Kewenangan  sebagaimana  telah  diinformasi  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Repuiblik Indonesia (SEMA RI) No.07 tahun 2009.
Dalam  amar  putusannya,  Majelis  Hakim  tidak  hanya  menjatuhkan  pidana  selama  1  tahun  8  bulan penjara (yang dipotong masa tahanan), tapi juga memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi terlebih dahulu di RSKO Cibubur selama 6 (enam) bulan yang akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.
Pertimbangan  Majelis  Hakim  yang  memandang  pecandu  sebagai  orang  sakit  yang  butuh  terapi kesebatan  serta  penjara  bukan  tempat  yang  pas  bagi  pecandu  adalah  sebuah  pertimbangan  yang  layak
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
diapresiasi dan dipertimbangkan oleh seluruh hakim di Indonesia. Majelis hakim justru akan mendukung program penanggulan narkotika di negara ini. Memenjarakan pecandu semata, tanpa memberi kesempatan untuk rehabilitasi sama  saja  dengan  mengabaikan  Hak  Asasi  Manusia 22 .  Sekarang,  giliran  kejakaan  khususnya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat  untuk segera melaksanakan  putusan  tersebut. Dengan segera melaksanakan putusan mi,  Jaksa berarti mendukung upaya penyembuhan dan pemuithan barkat dan maitabat pecandu sebagai manusia.
Proses  penyidikan  Anak,  wajib  dirahasiakan.  Pasal  19  UU  SSPA  menentukan  bahwa  Identitas  Anak,
Anak Korban,  dan/atau  Anak Saksi wajib  dirahasiakan  dalam  pemberitaan  di  media  cetak ataupun  elektronik. Identitas meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang  dapat  mengungkapkan  jati  diri  Anak,  Anak  Korban,  dan/atau  Anak  Saksi.  Tindakan  Penyidik  berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain  yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan,  wajib  dilakukan  secara  rahasia.  UU  SPPA,  tidak memberikan  sanksi  yang  tegas  terhadap Penyidik, apabila  kewajiban  ini  dilanggar,  dan  tidak  mengatur  akibat  hukum  terhadap  hasil  penyidikan.  Hal  ini mempengaruhi kualitas  kerja pihak Penyidik dan sangat berpengaruh terhadap  perlindungan anak. Anak dapat menjadi korban ketidaktegasan UU SPPA. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian fisik, mental, sosial anak, karena dapat  menghambat  perkembangan  fisik,  mental  dan  sosial  anak  dalam  pergaulan  hidupnya.  Pelanggaran kerahasiaan  proses  penyidikan  Anak,  tidak  dapat  digugat  melalui  sidang  pra-peradilan,  karena  pelanggaran tersebut  bukan  tergolong  alasan  untuk  diajukan  pra  peradilan.  Dalam  menanggulangi  pelanggaran  tersebut, ketika perkara anak diperiksa di persidangan, terdakwa atau penasihat hukum dapat menyampaikan keberatan (Pasal  156  ayat  (1)  KUHAP)  terhadap  surat  dakwaan.  Alasan  keberatan  adalah,  bahwa  surat  dakwaan  tidak memiliki  landasan  hukum  yang  benar,  karena  dibuat  berdasarkan  hasil  penyidikan  yang  tidak  sah,  yang  pada waktu proses penyidikan tidak dirahasiakan oleh Penyidik. Keberatan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang dapat meyakinkan Hakim dalam mengambil keputusan selanya, apabila hakim sependapat dengan terdakwa/penasihat hukumnya.
Penyidik   membuat   laporan   mengenai   kasus   anak,   sebab-sebab   melakukan   kenakalan,   latar belakangnya,  dengan  cara  wawancara  secara  sabar  dan  halus.  Harus  dijauhkan  tindakan  kekerasan  atau penyiksaan, tindakan yang sifatnya sugestif dengan tekanan-tekanan. Diciptakan suasana sedemikian rupa agar anak  merasa  aman,  tidak  takut  sehingga  anak  dengan  lancar  memberikan  jawaban-jawaban,  mengerti  dan
22 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 103-119.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
menghayati  yang  telah  dilakukan.  Dalam  proses  penyidikan  anak,  harus  dihindarkan  hal-hal  yang  dapat merugikan  anak.  Dalam  penyidikan,  dihindarkan  gertakan-gertakan,  kekerasan  fisik  dan  sebagainya.  Orang tuanya  mendampingi  dan  ikut  menginsyafi  kekurangan-kekurangan  dalam  melaksanakan  kewajibannya  kepada anaknya dan dapat berjanji untuk memperbaikinya. Polisi lain  yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut, tidak ikut menginterview, supaya tidak membingungkan anak dan orang tua/wali/orang tua asuhnya. Laporan interview  tersebut,  dilengkapi  dengan  penyelidikan  terhadap  orang  tua/wali/orang  tua  asuhnya, tentang  keadaan  kehidupannya  sehari-hari,  keadaan  anak  di  sekolah,  keadaan  lingkungan  yang  dapat mempengaruhi jiwa dan kehidupan anak, sehingga merupakan laporan yang komplit yang diajukan ke Jaksa untuk dibahas, diteliti, dan diajukan ke sidang pengadilan. Jika kasus anak tidak begitu berat, maka disarankan supaya Penyidik menangani sendiri dan anak cukup diberi teguran, nasihat. Orang tua/wali/orang tua asuhnya berjanji untuk mendidiknya  dengan  baik.  Jika  diperlukan  penahanan,  dipisahkan  dari orang  dewasa dan  Rutan  (Rumah Tahanan Negara), merupakan tempat pengamatan ( observation home atau remand home). Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir atas dasar pertimbangan kepentingan anak.
Diversi  (pengalihan),  suatu  mekanisme  yang  memungkinkan  anak  dialihkan  dari  proses  pelayanan sosial,  diprioritaskan,  karena  keterlibatan  anak  dalam  proses  peradilan  sebetulnya  telah  mengalami  proses stigmatisasi.  Penerapan  mekanisme  ini  di  semua  tingkatan  pemeriksaan,  akan  sangat  mengurangi  dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan itu. Penyidikan anak merupakan titik tolak yang mempengaruhi kepribadian  anak,  ia dapat menjadi baik atau sebaliknya,  karena  itu  diperlukan  adanya suatu kesatuan  khusus kepolisian yang terlatih dalam melanyani dan menangani anak. Bila ada penundaan sidang anak, diusahakan agar tidak terjadi penahanan anak hanya semata-mata karena penundaan sidang.
Ada   kalanya   Anak   memberikan   keterangan   yang   berbelit-belit,   sehingga   sulit   memperoleh keterangan. Dalam  hal ini pihak penyidik selalu  bersikap kekeluargaan dan tidak pernah melakukan  kekerasan, karena hal ini dapat membuat anak menjadi merasa takut. Apabila  anak masih sekolah  dan baru  pertama kali melakukan  kenakalan, dan kenakalan yang dilakukannya termasuk kenakalan ringan, maka pihak penyidik dapat mengambil inisiatif tidak melakukan penahanan di Rutan, tetapi dilakukan penahanan luar.
Penyidikan,  diupayakan  mewujukan  kesejahteraan  anak,  yang  dilaksana-kan  atas  dasar  asas proporsionalitas. Asas  ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang  bersifat punitif. Asas yang menginginkan  tanggapan  dan  reaksi  masyarakat  yang  proporsional  terhadap  Anak,  dilandaskan  pada  bobot perbuatan,  lingkungan  anak,  seperti  status  sosial,  keadaan  keluarga  dan  faktor-faktor  lain  yang  menjadi penyebab timbulnya kenakalan anak. Esensi reaksi yang diberikan pada perbuatan kenakalan anak, hendaknya
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
cukup  adil  dan  dilihat  kasus  per  kasus.  Bila  Penyidik  sudah  membuat  laporan  tertulis  mengenai  keterangan- keterangan  tersangka  dan  saksi-saksi,  dokumen-dokumen  dihimpun,  laporan  resmi  ini  bersama-sama  dengan catatan-catatan  berkas  kejahatan  dan  segala  informasi  lain  yang  dikumpulkan  dari  penyidikan,  diserahkan kepada kejaksaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat dirangkum sebagai berikut:
1.    Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika adalah perpecahan keluarga ( broken home); kurangnya  perhatian  dan  waktu  yang  diberikan  untuk  anak,  baik  dalam  rangka  pendidikan maupun pemeliharaan hubungan kemesraan dalam keluarga;  rapuhnya nilai-nilai atau norma-norma keluarga, termasuk pengenalan nilai-nilai sopan santun; ekonomi keluarga yang tidak mampu menopang kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan untuk melanjutkan sekolah atau mencari lapangan kerja,  untuk membuktikan  keberaniannya  melakukan  tindakan  yang  berbahaya  seperti  mengebut, berkelahi, bergaul dengan wanita, untuk menetang atau melawan suatu otoritas (orang tua, guru, hukum); untuk mengentengkan keinginan-keinginan seks dan mempermudah perbuatan seks, untuk melepaskan diri dari  kesepian dan memperoleh  pengalaman-pengalaman  emosional,  untuk mecoba menemukan  arti hidup,  karena  didorong  rasa  ingin  mengetahui  dan  iseng,  untuk mengisi  kekosongan dan  perasaan bosan, karena kurang kesibukan, untuk mengikuti kamauan kawan daan memupuk solidaritas kawan- kawan, untuk menghilangkan rasa frustasi (kejengkelan) dan kegelisaha, disebabakan sesuatu problema yang tidak dapat diatasi dan jalan pikiran sudah buntu.
2.  Pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera  Utara  adalah  dilakukan  oleh  penyidik,  baik  penyidik  Polri,  dan  penyidik  Badan  Narkotika Nasional Sumatera Utara. Penyidikan terhadap seorang tersangka pelaku penyalahgunaan narkotika, diketahui melalui:  laporan atau pengaduan,  pemberian pers, kedapatan tertangkap tangan. Penyidik dalam  menjalankan  penyidikan  berwewenang  melakukan:  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.
3.  Hambatan-hambatan  dalam  penyidikan  anak  pelaku  tindak  pidana  narkotika  di  Kepolisian  Daerah Sumatera  Utara  adalah  di  samping  secara  organisatoris  polri  kurang  efektif  dalam  menjalankan misinya,  individu  anggota  Polri  masih  menunjukkkan  perilaku-perilaku  negatif  dalam  pemberian
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## Saran
layanan-layanan  yang  dapat  dikelompokkan  sebagai  berikut  Penyalahgunaan  kekuasaan  ( abuse of power), Penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang, Penuntutan imbalan materi uang, seperti pemerasan  pungli  dan  denda  damai.  Tercela  dari  sudut  moral  (hukum)  seperti  diskriminasi, membiarkan permintaan layanan/pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang tepat, diskresi yang  melampaui  batas  dan  mengulur-ulur  waktu;  arogan,  tidak  sopan,  lamban  dan  belum memperlakukan orang lanjut usia, anak-anak, dan wanita secara patut.
Adapun saran yang dapat dirangkum sebagai berikut:
1.  Perlu  diperhatikan  sarana  dan  prasarana  dalam  melakukan  penyidikan,  dalam  hal  ini  termasuk sumber daya manusia petugas kepolisian.
2.  Perlu  dilakukan  pendidikan  khusus  kepada  penyidik,  dan  dilakukan  kerjasama  antar  penegak hukum dengan masyarakat agar mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang khusus  dalam melakukan penyidikan.
3.  Setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap  dan  perilakunya.  Etika  profesi  kepolisian  tersebut  dirumuskan  dalam  kode  etik  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  yang  merupakan  kristalisasi  nilal-nilai  yang  terkandung  dalam Tribrata dan Cater Prasatya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila. Di samping itu perlu ditambah Penyidik
Anak yang betul-betul dapat menyilami jiwa anak mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang cukup tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 6
E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal.249
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.91
Maidin  Gultom,  2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kedua. Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 103-119. Jurnal
Muhammad Harismatulloh Sanjaya, “ Analisis Pelaksanaan Diskresi Fungsional Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana ”, Jurnal Poenale Vol. 2 No. 4, 2014, hlm. 4.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Daniel S. Marunduri, “ Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polsek Sunggal ”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 167 Ruben Achmad, “ Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang ”, Jurnal Simbur Cahaya No. 27, 2005, hlm. 24.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981   tentang   Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Peraturann Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.