## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3606/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu
Hardyanti 1 , Evi Rosdiyanti 2 , Noni Antika Khairunnisah 3
STKIP Harapan Bima
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Article Info Abstract Article history: Received; 15 Juli 2022 Publish: 20 July 2022 The purpose of this study is to describe public accountability and the clarity of targets for managing  village  fund  allocations  in  Lanci  Jaya  Village,  Manggelewa  District,  Dompu Regency which includes 1) Village fund allocation planning). 2) Implementation of village fund  allocation.  3)  Accountability  for  village  fund  allocation.  This  type  of  research  is descriptive  with  a  qualitative  approach,  the  instruments  used  in  the  research  are questionnaires and interviews. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the planning, implementation  and  accountability  of  village  fund  allocations  in  Lanci  Jaya  Village, Manggelewa District, Dompu Regency are in the good category.
Keywords:
Accountability, Clarity, Village Fund Allocation
Info Artikel ABSTRACT Article history: Diterima: 15 Juli 2022 Publis: 20 July 2022 Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  tentang  akuntabilitas  publik  dan kejelasan sasaran pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu yang meliputi 1) Perencanaan alokasi dana desa (ADD). 2)  Pelaksanaan  alokasi  dana  desa  (ADD).  3)  Pertanggungjawaban  alokasi  dana  desa (ADD).  Jenis  penelitian  ini  adalah  Deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  instrument yang digunakan dalam penelitian adalah angket dan wawancara, Teknik analisis data yang digunakan  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  dari penelitian  menunjukan  bahwa  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pertanggung  jawaban alokasi dana desa (ADD) di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu beradada pada kategori baik.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Hardyanti STKIP Harapan Bima Korespondensi : hardyantiazra@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  desa  di  Indonesia  selama  beberapa  terakhir  mengalami  peningkatan. Perkembangan desa ini tidak lepas juga dari dikeluarkannya Undang-Undang no. 6 tahun 2014 yang  lazim  disebut  sebagai  Undang-Undang  Desa.  Adanya  Undang-Undang  Dana  Desa membawa  angin  segar  sehingga  diharapkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dapat  meningkat sesuai potensi yang dimilikinya. Pembangunan yang baik ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Peningkatan sarana dan prasarana desa dapat dipenuhi dengan Dana Desa yang diterima oleh desa (Savitri & Kurniasari, 2019).
Pada hakekatnya UU desa memiliki visi dan misi yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan  menerima  dana  dari  pemerintah  melalui  anggaran  negara  dan  daerah  yang  jumlahnya berlipat jauh di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa (Priyanto, 2021).
Pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 37 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan dana desa yang baik membutuhkan Akuntabilitas dan Tranparansi agar dapat sesuai dengann kebijakan
yang berlaku. Diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat  maupun  daerah  adalah  dengan  menyampaikan  informasi  laporan  pertanggungjawaban berupa  laporan  keuangan.  Laporan  Keuangan  tersebut  diharapkan  dapat  dikelola  dengan  baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel (Napisah & Taufiqurachman, 2020; Priyanto, 2021).
Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya, ADD harus betul-betul bisa dimanfaatkan secaja bijak oleh pemerintah desa sehingga bisa dinikmati oleh seluruh warga desa. Dalam pemanfaatannya, Kepala Desa sekaligus pelaksana sebagai penanggungjawab dari pengelolaan ADD harus mampu mengemban  tugasnya  dengan  mengedapankan  keterbukaan  ataupun  prinsip  transparansi. Transparansi sendiri  merupakan ciri yang melekat bagi  sebuah daerah atau pemerintahan yang bersih dan modern. Banyaknya Desa yang mengalami kegagalan dalam mengelola ADD, salah satunya  disebabkan  oleh  ketidak  terbukaan  pemerintah  desa  dalam  mengelolakeuangan  desa (Tamani & Agussalim, 2019).
Berhubungan dengan hal tersebut, tuntutan akan kinerja pelayanan publik yang baik sangat dibutuhkan. Beberapa studi menunjukan bahwa akar permasalahan yang menyebabkan buruknya kinerja  pelayanan  publik  adalah  prosedur  yang  berbelit-belit  dan  tidak  transparan  serta  tidak akuntabel.  Oleh  karena  itu,  transparansi dan  akuntabilitas  pelayanan  publik  adalah  merupakan salah satu hal yang harus segera diwujudkan demi untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan otonomi  daerah  dan  memenangkan  persaingan  era  globalisasi  ini.  Buruknya  kinerja  pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparansi dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi  pelayanan  public  memiliki  implikasi  yang  luas  dalam  mencapai  kesejahteraan masyarakat (Layn & Layn, 2020).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  tentang  akuntabilitas  publik  dan kejelasan  sasaran  pengelolaan  alokasi  dana  desa  (ADD)  di  Desa  Lanci  Jaya  Kecamatan Manggelewa  Kabupaten  Dompu  yang  meliputi  1)  Perencanaan  alokasi  dana  desa  (ADD).  2) Pelaksanaan alokasi dana desa (ADD). 3) Pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD).

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian ini merupakan peneletian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif . Penelitian ini berusaha mendeskripsikan  pengelolaan dana desa di Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa,  Kabupaten  Dompu.  Objek  pada  penelitian  ini,  yaitu  peran  perangkat  desa  dan musyawarah desa untuk melakukan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa  Lanci Jaya Kecamatan  Manggelewa.  Pengelolaan  keuangan  desa  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban pada Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa. Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, peneliti mengguakan instrument Angket dan wawancara secara mendalam, terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku Tim Pelaksana Kegiatan. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa  dan  Bendahara.  Selain  itu  untuk  memperoleh  data  yang berkaitan  dengan  pengawasan,  informan  yang  dipilih  adalah  Camat  dan  Sekretaris  Kecamatan (Sekcam). Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Pada tahapan perencanaan, Pemerintah Desa Lanci Jaya beranggapan bahwa penentuan prioritas  anggaran  merupakan  hal  yang  harus  dilakukan.  Hal  ini  ditujukan  untuk  bisa
mengantisipasi jika di kemudian hari akan terjadi kekurangan dana yang dapat menghambat pelaksanaan  program-program  yang  telah  disusun  sebelumnya.  Demikian  pula  untuk perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Desa  Lanci  Jaya  juga  telah  ditentukan  prioritas program  yang  akan  terlebih  dahulu  dilaksanakan,  yaitu  program  pembangunan  fisik  desa. Penentuan  program  pembangunan  desa  sebagai  prioritas  ADD  selain  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakatnya juga merupakan salah satu cara Pemerintah Desa Lanci Jaya untuk menarik  partisipasi  warganya  agar  turut  terlibat  di  dalam  program-program  pemerintahan. Adapun  hasil  penyebaran  kuesioner  yang  dilakukan  kepada aparat  Desa  Lanci  Jaya  terkait dengan Perencanaan ADD dapat disajikan pada Tabel berikut
Tabel 1. Hasil Jawaban Kuesioner Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu
Item Mean Kategori Rencana strategi daerah dan Arah Kebijakan Umum (AKU) merupakan dasar dalam pengelolaan alokasi dana desa 3,78 Baik Adanya  tuntutan  masyarakat  akan  akuntabilitas  dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah 3,56 Baik Opini  masyarakat  menyebabkan  tekanan  dalam  praktik pengelolaan alokasi dana desa 4,11 Baik Masyarakat  dilibatkan  dalam  memberikan  masukan  saat penyusunan  arah  dan  kebijakan  pengelolaan  alokasi  dana desa 3,89 Baik Hilangnya  akses  bagi  masyarakat  akan  mempengaruhi kualitas pengelolaan alokasi dana desa 3,78 Baik
Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa Perencanaan ADD secara keseluruhan masuk dalam kategori baik. Artinya bahwa dalam proses perencanaan  ADD memperhatikan opini masyarakat menyebabkan tekanan dalam praktik pengelolaan atau perencanaan alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa opini masyarakat menjadi pertmbangan utama dalam proses perencanaaan ADD.
Adapun  nilai  rata-rata  terendah  sebesar  3,56  yaitu  pada  tuntutan  masyarakat  akan akuntabilitas  dan  transparansi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil  tersebut menunjukkan  bahwa  dalam  proses  perencanaan  masih  rendanya  tuntutan  masyarakat mengenai  akuntabilitas  dan  transparansi  laporan  keuangan  sehingga  dalam  proses perencaanaan aspek tersebut sering diabaikan, namun demikian akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan masuk dalam kategori baik.
Peran  perangkat  desa  dalam  pelaksanaan  perencanaan  alokasi  dana  desa  dalam  hal  ini kepala desa yaitu merupakan orang yang bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan dana desa  yang  masuk  ke  rekening  desa.  Selaku  penanggungjawab  setiap  kegiatan  yang  ada  di Pemerintah  Desa,  kepala  desa  selalu  mengkoordinasikan  perangkatnya  dalam  menjalankan tugas-tugasnya dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan disetujui. Hal  tersebut  dapat  ditunjukkan  dari  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Laci  Jaya  yaitu sebagai berikut:
“sebagai kepala desa, saya berperan dalam penanggungjawaban pengelolaan dana desa dan menjalankan  program-program  yang  sudah  disetujui  dari  musyawarah  desa.  Setelah melakukan musyawarah dengan masyarakat kita membentuk Tim sembilan/sebelas itu untuk melakukan perumusan kira-kira apa yang menjadi prioritas utama di desa kita ini. Kita juga membentuk Tim Pelaksana Kegiatan termasuk di dalamnya itu Kaur Pembanguan, Kepala Dusun  dan  LKMD  yang  bertugas  untuk  membuat  rincian  anggaran  biaya  dan  design pembangunan atau kegiatan yang akan kita lakukan, rincian anggaran biaya itu tadi setelah diverifikasi  Sekretaris  desa  kemudian  saya  tanda  tangani  dan  kita  verifikasikan  lagi  ke Kecamatan.
Hasil  wawancara  didukung  dari  hasil  penyebaran  kuesioner  yang  menunjukkan  bahwa sebagain besar responden menyatakan menyatakan bahwa tuntutan atau memperhatikan opini masyarakat  masyarakat  akan  akuntabilitas  dan  transparansi  laporan  keuangan  pemerintah daerah mempengaruhi praktik penyusunan laporan pengelolaan alokasi dana desa. Kondisi ini
menjadikan  bahwa  tuntutan  masyarakat  kepada  pemerintah  muncul  karena  adanya  konsep transparansi  dan  akuntabilitas  terhadap  pengelolaan  keuangan  negara  yang  belum  mampu diterapkan  dengan  baik,  sehingga  terwujudnya clean  governance  and  good  governance di Desa Laci Jaya yang semakin meningkat. Semakin meningkatnya juga tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang adil, bersih, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Akuntabilitas dan transparansi merupakan tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat  maupun  daerah.  Akuntabilitas  dan  transparansi  tersebut  dimaksudkan  untuk memastikan  bahwa  pengelolaan  keuangan  pemerintah  yang  dilakukan  aparatur  pemerintah berjalan dengan baik (Wiratama & Budiartha, 2015).
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Camat  Manggelewa  terkait  dengan  proses  proses perencanaaan ADD yaitu sebagai berikut
‘Kami selaku pimpinan kecamatan selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah di tingkat desa  dalam  upaya  pengelolaan ADD,  sehingga  perencanaan yang  dilakukan  dapat  secara tepat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan desa. Proses perencaan dilakukan secara cermat sehingga  kebijakan  yang  ditetapkan  benar-benar  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  harapan masyarakat”.
Pernyataan  tersebut  juga  didukung  oleh pernyataan  sekretaris  kecamatan  yaitu  sebagai berikut:
“Saya dengan Bapak Camat sesuai dmelakukan koordinasi terkait dengan proses penyusunan anggaran  dalam  ADD,  yaitu  melakukan  analisis  terkait  dengan  kebutuhan  masyarakat dengan segala bentuk pengembangan yang dilakukan”.
Hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  tersebut  mengindikasikan  bahwa  selama  ini pengelolaan  yang  dilakukan  secara  transparan  dan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan dan opini masyarakat menjadi salah satu dukungan dalam pengelolaannya. Hal ini sesuai dengan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, dimana menunjukkan bahwa sebagan besar responden menyatakan setuju bahwa opini masyarakat menyebabkan tekanan dalam  praktik  pengelolaan  alokasi  dana desa.  Dalam  penyelenggaraan  pemerintah  di  suatu desa  masih  ada  yang  belum  siap  dengan  sistem  pemerintahan  untuk  menyelenggarakan pemerintahan  daerah  sesuai  dengan good  governance .  Terdapat  tiga  aspek  utama  yang mendukung  terciptanya  kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance ),  yaitu  pengawasan, pengendalian,  dan  pemeriksaan  (Mardiasmo,  2005).  Pengawasan  merupakan  bagian  dari pengendalian.  Pengawasan  adalah  kegiatan  untuk  mengawasi  kinerja  pemerintah  yang biasanya kegiatan ini dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat. Pengendalian ( control ) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif agar tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien sehingga dapat menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan  dengan  baik.  Sedangkan  pemeriksaan  (audit) adalah  kegiatan  yang  dilakukan oleh  pihak  yang  memiliki  independensi  dan  memiliki  kompetensi  profesional  untuk memeriksa apakah standar yang ditetapkan telah sesuai dengan hasil kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.
2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada aparat Desa Lanci Jaya terkait dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Jawaban Kuesioner Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu
Item Mean Kategori Kritik dan saran masyarakat 3,78 Baik Partisipasi publik  menjadi dasar dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa 3,56 Baik Masyarakat selama ini tidak berpartisipasi aktif dalam pengelolaan alokasi dana desa 4,11 Baik Dewan,  masyarakat  dan  eksekutif  mengkonsultasikan  rancangan pengelolaan alokasi dana desa 3,89 Baik
Pemantauan  pelaksanaan  pengelolaan  alokasi  dana  desa  bukan kewenangan masyarakat Jika terjadi perubahan kebijakan dalam hal pengelolaan alokasi dana desa biasanya  dewan  mensosialisasikan  dan  masyarakat  mendapatkan informasi Pengelolaan alokasi dana desa disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat Pengelolaan alokasi dana desa merupakan aktivitas yang masyarakat tidak perlu tahu
Proses dan pertanggung  jawaban pengelolaan alokasi dana desa diawasi secara terus menerus Pengelolaan  alokasi  dana  desa  dipertanggungjawabkan  kepada  otoritas yang lebih tinggi (vertical) dan kepada masyarakat luas (horizontal) Informasi masa lalu (sebelumnya) tidak perlu disajikan dalam pengelolaan alokasi dana desa
Berdasarkan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lanci  Jaya  Kecamatan  Manggelewa  Kabupaten  Dompu  secara  keseluruhan  masuk  dalam kategori baik. Artinya bahwa dalam proses pelaksanaan  ADD Desa  Lanci Jaya  Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu  yaitu adanya kondisi masyarakat yang tidak berpartisipasi aktif  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Namun  demikian  aparat  desa  selalu  berupaya untuk  melakukan  pengelolaan  alokasi  dana  desa  disajikan  secara  terbuka,  cepat,  dan  tepat kepada  seluruh  masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  masyarakat  belum memiliki  partisipasi  dalam  proses  pengelolaan  namun  upaya  pengelolaan  sesuai  prosedur tetap dilakukan dengan baik. Nilai rata-rata terkecil yaitu pada item partisipasi publik menjadi dasar  dalam  rangka  pengelolaan  alokasi  dana  desa,  rendahnya  hasil  tersebut  menunjukkan bahwa  masyarakat  belum  sepenuhnya  memberikan  dukungan  dalam  proses  pengelolaan ADD.
Hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa adanya dukungan dari masyarakat dan eksekutif  mengkonsultasikan  rancangan  pengelolaan  alokasi  dana  desa  ditanggapi  oleh responden  dengan  sebagian  besar  menyatan  setuju,  dimana  hal  ini  dilakukan  untuk menghindari  terjadinya  kelemahan  yang  terjadi  terkait  dengan  proses  penyelenggaraaan pengendalian. Lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan  salah  satu  penyebab  terjadinya  ketidakefisienan  dan  ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan  keuangan  daerah.  Tingkat  pengawasan  yang  dilakukan  menjadi  sorotan  masyarakat sehingga  auditor  harus  melakukan  penyempurnaan  dalam  hal  pencapaian  tujuannya  agar dapat  dipercaya  oleh  masyarakat.  Selain  itu  juga,  profesi  auditor  pemerintah  harus melaksanakan  standar  dan  aturan  etika  profesi  yang  ada  dengan  sebaiknya  agar  tercipta kualitas kerja yang baik (Noveri, 2010).
3. Pertanggungwaban Alokasi Dana Desa (ADD)
Hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada aparat Desa Lanci Jaya terkait dengan pertangungjawaban ADD dapat disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Jawaban Kuesioner Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu
Item Mean Kategori Jaminan  pengelolaan  alokasi  dana  desa  merupakan  kepatuhan  terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam pengelolaan alokasi dana desa 3,78 Baik Kejelasan  sasaran  anggaran  suatu  program  harus  dimengerti  oleh  semua aparat dan pemimpin Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik 4,00 Baik Pengawasan pengelolaan alokasi dana desa perlu dilakukan secara continue 3,89 Baik
Membuat  laporan  kepada  atasan  setiap  kegiatan  atau  program  yang  telah dilaksanakan 3,78 Baik Memberikan  pertanggungjawaban  terhadap  pengelolaan  alokasi  dana  desa menjadi tanggungjawab kepada masyarakat 4,22 Baik Masyarakat  mempunyai  hak  untuk  meminta  pertanggungjawaban  terhadap segala  aktivitas  yang  telah  diamanahkan  dalam  pengelolaan  alokasi  dana desa 3,78 Baik Informasi yang diberikan kepada publik selama ini tidak dapat meningkatkan kebijakan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa 3,78 Baik
Berdasarkan  Tabel  3.  dapat  diketahui  bahwa  pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  Desa  Lanci  Jaya  Kecamatan  Manggelewa  Kabupaten  Dompu  secara  keseluruhan masuk dalam kategori baik. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa dalam hal ini memberikan  pertanggungjawaban  terhadap  pengelolaan  alokasi  dana  desa  menjadi tanggungjawab  kepada  masyarakat.  Bagi  subyek  penelitian,  akuntabilitas  merupakan keharusan  bagi  desa  dalam  bentuk  laporan  pertanggungjawaban  agar  supaya  dana  periode berikutnya dapat dicairkan. Pengelolaan ADD mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Dompu Nomor 17 tahun  2015  tentang  tata  cara  pengalokasian  dan  penyaluran  ADD.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan Kepala Desa dan menjelaskan sebagai berikut:
“Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa akan digunakan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Biaya  penyelenggaraan  pemerintah meliputi pembangunan fisik dan pemberdayaan sebesar 70 % dan 30 % biaya operasional pemerintah  desa.  Biaya  untuk  pemberdayaan  masyarakat  meliputi  biaya  pembangunan sarana dan prasarana desa, yaitu pembuatan drainase, mengembangkan BUMDes”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Camat  Manggelewa  mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebagai berikut:
”Saya selalu berupaya memberikan masukan kepada para kepala desa untuk  menjalankan ADD sebagai upaya menyejahterakan masyarakat. Jadi tanggungjawab harus dilakukan agar seluruh kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan”.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatan dukungan dalam proses pengelolaan dana desa yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara menunjukkan bahwa jika terjadi perubahan kebijakan dalam hal  pengelolaan  alokasi  dana  desa  biasanya  dewan  mensosialisasikan  dan  masyarakat mendapatkan informasi dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju. Fungsi  dari  pengawasan  yang  telah  dilakukan  adalah  melaksanakan  fungsi  pemeriksaan internal  yang  merupakan  suatu  fungsi  penilaian  yang  independen  dalam  suatu  organisasi untuk  menguji  dan  mengevaluasi  kegiatan  organisasi  yang  dilakukan.  Selain  itu,  dalam meningkatan  kinerja  pengawasan  diharapkan  pula  dapat  lebih  memperbaiki  efisiensi  dan efektivitas.  Dengan  demikian  yang  memegang  peranan  sangat  penting  dalam  proses terciptanya  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan  di  daerah  adalah  auditor internal  pemerintah.  Salah  satu  yang  melakukan  tugas  audit/pemeriksaan  terhadap pelaksanaan  urusan  pemerintahan  di  daerah/provinsi,  pelaksanaan  pembinaan  atas penyelenggaraan pemerintahan.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam proses pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan dilakukan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, dimana jaminan pengelolaan alokasi dana desa merupakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam pengelolaan  alokasi  dana  desa  dan  dapat  diketahui  bahwa  sebagian  besara  responden menyatakan setuju. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Muhammad, 2007). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbalbalik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan  di  dalam  memperoleh  informasi  yang  akurat  dan  memadai.  Transparansi  dan akuntabilitas  merupakan  konsep  yang  berkaitan  erat  satu  dengan  yang  lain,  karena  tanpa
transparansi  tidak  mungkin  ada  akuntabilitas.  Sebaliknya  transparansi  tidak  akan  banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas.
Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penyebaran  kuesioner  dimana  sebagain  besar  responden menyatakan setuju bahwa kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik dan dilakukan secara transparan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah adalah organisasi pelayanan publik  yang  bersih  dan  berwibawa,  bersih  dalam  arti  tidak  KKN  (Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme)  dan  berwibawa  dalam  arti  professional.  Transparansi  bertujuan  untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah daerah dan publik melalui informasi yang  memadai  dan  menjamin  kemudahan  dalam  memperoleh  informasi  yang  akurat (Muhammad, 2007).

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya maka kesimpulan hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Laci Jaya berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No.  17  Tahun  2015.  Proses  perencanaan  alokasi  besaran  dana  berdasarkan  skala  prioritas program  usulan  masing-masing  dusun  dan  dievaluasi  di  tingkat  desa  dengan  melibatkan partisipasi  masyarakat  melalui  forum  musyawarah  desa.  Penggunaan  ADD  30  %  untuk belanja aparatur dan belanja operasional, 70 % untuk pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan ADD  dapat  dikatakan  akuntabel,  dimana  prosedur  pencairan,  penyaluran,  dan  pelaksanaan kegiatan ADD sesuai dengan Peraturan Bupati setempat dan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014.
2. Dalam pelaporan pertanggungjawaban belum ada standarisasi laporan keuangan. Rendahnya kompetensi  yang  dimiliki  aparat  desa  dibuktikan  dengan  adanya  beberapa  orang  aparatur pemerintah desa yang belum menguasai dengan baik pemanfaatan teknologi komputerisasi dalam mendukung efektivitas pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dibiayai oleh dana ADD. Mengatasi kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan program ADD, maka perlu adanya pelatihan pengelolaan ADD dari tim pendamping tingkat kecamatan kepada pelaksana teknis pengelolaan ADD.

## SARAN
Dari  kesimpulan  di  atas,  untuk  tercapainya  pengelolaan  dana  desa  yang  lebih  efektif  dan efisien  di  tahun  anggaran  berikutnya  dan  untuk  mewujudkan  citacita  terciptanya  sumber  daya manusia  yang  berkualitas  agar  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat,  maka  harus  ada peningkatan dalam beberapa hal.  Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan yaitu:
1. Diharapkan  agar  perangkat  desa  selaku  tim  pelaksana  desa  untuk  terus  dapat  mengkuti pelatihan-pelatihan  untuk  meningkatkan  keahlian  dan  pengetahuan  yang  sesuai  dengan bidangnya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan mandiri.
2. Diharapkan  kepada  perangkat  desa  agar  meningkatkan  penyampian  rencana  penggunaan APBDesa,  laporan  realisasi  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  penggunaan  APBDesa demi tercapainya prinsip transparansi dan akuntabelnya kinerja pemerintah desa.

## 5. REFERENSI
Layn, A. S., & Layn, M. R. (2020). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada  Kantor  Kecamatan  Leihitu  Kabupaten  Maluku  Tengah. Jurnal  Noken:  Ilmu-Ilmu Sosial , 5 (2), 73. https://doi.org/10.33506/jn.v5i2.977 Mardiasmo. (2005). Akuntansi Sektor Publik . Penerbit Andi.
Muhammad, Hamid. 2007. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) , Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
Napisah,  L.  S.,  &  Taufiqurachman,  C.  (2020).  Model  Pengelolaan  Dana  Desa  Melalui  Prinsip
Akuntabilitas  Publik  Dan  Transparansi  Di  Kabupaten  Bandung. JRAK  (Jurnal  Riset Akuntansi Dan Bisnis) , 6 (2), 79–88. https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397
Noveri,  Helsa.  2010.  Pengaruh  Pemahaman  Good  Governance  dengan  Independensi  Auditor, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dengan Komitmen Organisasi sebagai Mediasi Terhadap Kinerja Auditor Internal, Tesis desertasi Universitas Andalas
Priyanto, A. (2021). Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Simpang Bangkuang Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur. Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan , 6 (1), 1–15.
https://doi.org/10.37304/jispar.v6i1.644
Savitri, D. A. M., & Kurniasari, D. (2019). Peran Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian
Internal  Terhadap  Optimalisasi  Penyusunan  Anggaran  Dana  Desa  Di  Kabupaten Boyolali. Balance Vocation Accounting Journal , 3 (2), 35. https://doi.org/10.31000/bvaj.v3i2.2238
Tamani,  H.,  &  Agussalim,  A.  (2019).  Transparansi  Kepala  Desa  Dalam  Pemanfaatan  Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 6 (2), 144–151. https://doi.org/10.37606/publik.v6i2.16
Wiratama,  W.  J.,  &  Budiartha,  K.  (2015).  Pengaruh  Independensi,  Pengalaman  Kerja,  Due Professional  Care  Dan  Akuntabilitas  Terhadap  Kualitas  Audit. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , 10 , 91–106.
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa, PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa PP  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 tentang desa
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa. Undang–Undang Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa. UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah mengenai Otonomi Daerah