## EVALUASI PROSEDUR PELEPASAN INFORMASI MEDIS DALAM MENJAMIN ASPEK HUKUM KERAHASIAAN REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT ONKOLOGI SURABAYA

## Eka Wilda Faida
STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo Surabaya ekawildafaida@gmail.com
Abstract
medical records can provide information about the social identity of patients, diagnoses (primary, secondary, the doctors and / or dentists, health professionals and leaders of health-care facilities. Health-care facility allowed to release the person / institution that is irresponsible. Based on the results of a study of 82 petition are  processed  in  accordance  with  the  SPO,  91%  groove insurance services in accordance with the SPO, the requirements that must be taken by the applicant include: copy of ID / KK, power of attorney and an insurance form and accompanied by the patient unless the patient›s own pleading, the applicant is the patient›s own 63 and 43% release of information that does not comply with the Act and PERMENKES.

## Keywords

## Abstrak
Penilaian  pelayanan  kesehatan  dapat  dilihat  dari  pencatatan  di  berkas  rekam  medis, dari  pencatatan  di berkas rekam medis dapat memberikan informasi mengenai identitas sosial pasien, diagnosa (utama, sekunder, komplikasi), riwayat penyakit, pemeriksaan dan pengobatan kepada pasien yang harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter dan/atau dokter gigi, tenaga kesehatan dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang terkandung di dalam berkas rekam medis dan tidak diperbolehkan melepaskannya pada orang/institusi  yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 82 permohonan pengisian formulir asuransi reimbursement rawat jalan dan rawat inap pada bulan Mei-Juni 2015 diperoleh 82% permohonan yang diproses sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO),  91%  alur  pelayanan  asuransi  sesuai  dengan  SPO,  persyaratan  yang  wajib  dibawa  oleh  pemohon meliputi: fotocopy Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga (KTP/KK), surat kuasa dan formulir asuransi serta didampingi  oleh  pasien  kecuali  yang  memohon  pihak  pasien  sendiri, 63  pemohon  adalah  pasien  sendiri dan 43% pelepasan informasi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang serta Peraturan Menteri Kesehatan.
Kata kunci: Prosedur Pelepasan Informasi, Asuransi, Hukum Kerahasiaan

## PENDAHULUAN
Sarana pelayanan kesehatan berkewajiban menjaga kerahasiaan  informasi  yang  terkandung  di  dalam berkas  rekam  medis  dan  tidak  diperbolehkan melepaskannya pada orang atau institusi yang tidak bertanggung  jawab.  Sedangkan  isi  berkas  rekam medis  merupakan  kondisi  dari  pasien,  oleh  sebab itu  berkas  rekam  medis  dapat  dilepaskan  dengan persetujuan dari pasien atau ahli warisnya.
Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti di  Rumah  Sakit  Onkologi  Surabaya  selanjutnya disingkat  RSOS,  dengan    cara    mewawancarai secara langsung kepada kepala rekam  medis. Dari hasil  wawancara  tersebut  peneliti  menemukan permasalahan jika pihak asuransi yang ingin meminta resume medis  ada  beberapa  yang  tidak  membawa surat kuasa  dari  pasien  dan  tidak  didampingi oleh pihak pasien atau wali terdekat dari pasien.
Tabel 1 Prosentase Persyaratan Pelepasan Informasi

## Medis Tahun 2015
Uraian Jan Feb Mar % Ada surat kuasa 73 77 108 258 93 Tidak  ada  surat kuasa 13 3 3 19 7 p e l e p a s a n informasi medis 86 80 111 277 100
Sumber: Data Sekunder RS. Onkologi Surabaya
Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa dalam tiga  (3)  bulan  kebelakang,  jumlah    permintaan informasi    untuk  asuransi reimburse rawat  jalan, reimburse rawat  inap dan  riwayat  penyakit  pasien sebanyak  277,  yang  tidak  membawa  surat  kuasa sebanyak  19  dengan  prosentase  7%,  sedangkan standar untuk pelepasan informasi medis itu harus 100%  menggunakan  surat  kuasa.  Dikarenakan didalam berkas medis terdapat nilai hukum rahasia dari  pasien  sekalipun  yang meminta dan mengambil pasien itu sendiri.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  diskriptif  kualitatif yaitu  digunakan  menjelaskan  gambaran  secara umum  proses  pelepasan  informasi  medis  dalam menjamin  aspek  hukum  kerahasiaan  rekam  medis di  Rumah  Sakit  Onkologi  Surabaya.  Berdasarkan waktunya  adalah  jenis  penelitian cross  sectional karena pengambilan data dalam penelitian dilakukan serentak  dalam  kurun  waktu  yang  sama.  Waktu penelitian  ini  dilakukan  pada April  2015  sampai dengan Juni 2015.  Tempat penelitian dilakukan di Rumah Sakit Onkologi Surabaya.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Seluruh pelepasan  informasi  medis  sehubungan  dengan kebutuhan klaim asuransi  di  Rumah  Sakit  Onkologi Surabaya sebesar 82 permohonan.
Sampel    yang    digunakan    adalah  keseluruhan dari  populasi  berdasarkan  jumlah  permintaan resume  medis  yang  sehubungan  dengan  klaim asuransi. Teknik  sampling  yang  digunakan  adalah nonprobability  sampling  purposive. Karena  peneliti tidak  memberi  peluang atau kesempatan yang sama pada setiap populasi.  Teknik purposive  sampling dipilih    dikarenakan    sampel    dalam  penelitian ini  adalah  yang  sesuai  dengan tujuan  penelitian saja,  misalnya  subyek  penelitian  adalah  pemohon
pelepasan  informasi.  Sedangkan  obyek  penelitian adalah    prosedur,    alur,    persyaratan  pelepasan informasi medis sehubungan dengan  klaim  asuransi dan  hukum mengenai kerahasiaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data    hasil    penelitian    berikut    ini    didapat  dari hasil  pengamatan  yang  dilakukan  peneliti  kepada petugas rekam medis yang hendak melayani pasien menggunakan lembar observasi, berjumlah 4 orang dan 82  permohonan  pengisian  formulir asuransi, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabular dan tekstular.
Hasil  penelitian menunjukkan bahwa  rata-rata  nilai tertinggi  sebesar 82 (100%) seluruh responden yang sesuai pada:
(a)  Pelepasan  informasi  medis  pasien  diberikan jika terdapat permintaan dari pasien, keluarga dan/ atau pihak ketiga (asuransi) di RSOS;  (b) Petugas menyajikan  informasi  medis  dalam  waktu  3x24 jam di RSOS; (c) Petugas menginformasikan waktu penyelesaian pengerjaan informasi medis yang akan diambil oleh pasien di RSOS.
Sedangkan  hasil  penelitian  yang  menunjukkan nilai  terendah sebesar  76 (93%)  yang tidak  sesuai dengan  SPO pelepasan  informasi  medis mengenai petugas meminjam identitas pemohon dalam  bentuk KTP/KK  di  RSOS.  Selain itu formulir pelepasan informasi  bagian  identitas  sosial  tidak  diisi  dan ditanda tangani oleh pemohon sebesar 22 (27%), tidak terdapat kejelasan dan keterangan tujuan mengenai jenis informasi yang diminta sebesar 1 (1%), petugas tidak menjelaskan  ketentuan  dalam  hal pelepasan informasi  medis  sebesar  10  (12%),  petugas  tidak melakukan pemeriksaan kembali pengisian formulir pelepasan  informasi  medis  sebesar  14  (17%)  dan
tentang kebenaran dari pengisian formulir pelepasan informasi medis sebesar 22 (27%).
Menurut  Rano  (2015)  mengenai  Dasar  Hukum Penyelenggaraan  Rekam  Medis,  “Penyampaian informasi  rekam  medis  kepada  orang  atau  badan yang diberi  kuasa pasien, misalnya pihak asuransi yang  menanggung  biaya  pengobatan,  diperlukan surat  kuasa  pasien  atau  yang  bertanggungjawab terhadap pasien tersebut (bila   pasien   tak   kuasa membuat  surat  kuasa).  Surat  kuasa  ini  dapat disediakan oleh  sarana  kesehatan  atau  rumah  sakit yang  bersangkutan.  Selanjutnya  pemegang  kuasa harus menunjukkan identitas diri.
Didalam  SPO  tentang  pelepasan  informasi  medis khususnya bagian ketentuan dan tata laksana sudah dijelaskan cara berinteraksi dan tata cara melakukan pelepasan informasi dimulai dari:
(a) Pelepasan informasi medis diberikan apabila ada permintaan  informasi  medis  oleh  pasien  sendiri ataupun  pihak  ketiga;  (b)  Formulir  pelepasan informasi medis pada bagian identitas sosial diisi dan ditanda  tangani  oleh  pasien  sendiri  atau wali yang bertanggungjawab atas pasien; (c)  Jenis  informasi medis  yang  diminta jelas dan terdapat keterangan tujuan dari permintaan informasi medis; (d) Jelaskan ketentuan  pelepasan  informasi  medis  oleh  pasien; (e) Minta pasien mengisi formulir pelepasan medis, seperti bagian identitas pasien dan surat  kuasa; (f) Periksa kembali kelengkapan dan kesesuaian isian;
untuk melengkapi dan memperbaiki apabila terdapat isian yang kurang  jelas,  tidak  lengkap  atau  tidak sesuai dengan ketentuan; (h) Periksa jenis informasi yang   diterima   dan   tentukan waktu penyelesaian penyajian informasi medis;  (i)  Pinjam  KTP  pasien dan copy ;  dan  (j)  Jelaskan  waktu  penyelesaian penyajian informasi medis sesuai dengan ketentuan.
Namun demikian dalam pelaksanaannya dilapangan, peneliti  menemukan  petugas  dalam  menjalankan tugasnya  sebanyak  76  kali  tidak  meminjam  KTP/ KK  pemohon  yang  hendak  meminta  pengisian formulir  pelepasan  informasi  untuk  keperluan klaim asuransi baik itu pasien sendiri atau keluarga pasien sedangkan untuk pihak asuransi yang hendak memohon pengisian formulir asuransi terdapat 2 kali petugas meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli pemohon saat mengambil beserta dengan   fotocopy dari   pasien.   KTP/KK sendiri diperlukan rumah sakit untuk arsip yang berkaitan dengan pelepasan informasi  medis. Akan  tetapi  untuk  pasien  yang memohon isian data medis pada formulir asuransi petugas  tidak  meminjam  KTP  asli  untuk    di copy dikarenakan    diawal  mendaftar  petugas  sudah meminjam / meminta KTP pasien untuk arsip rumah sakit.
Selain  itu  peneliti  menemukan  ketidaklengkapan pengisian  surat  kuasa  bagi  pemohon  dari  pihak pasien  maupun  keluarga  pasien,  sebanyak  22 kali  peneliti  menemukan  surat  kuasa  yang  tidak terisi  pada  bagian  identitas  sosial  dari  pasien. selain  itu  2  dari  4  petugas  yang  menerima  isian formulir  asuransi  tidak  melakukan  pemeriksaan kembali    pada    formulir  asuransi  yang  diterima
atas  kebenaran  isian  data  sosialnya.  Berdasarkan pengamatan  yang  dilakukan  oleh    peneliti    pada petugas rekam  medis, peneliti menyimpulkan berikut beberapa kemungkinan petugas tidak menjelaskan ketentuan mengenai pelepasan informasi medis, tidak melakukan pemeriksaan kembali    pengisian formulir
kebenaran isian asuransi kepada pasien, diantaranya:
(a)  Pasien  memintakan  agar  formulir  asuransinya segera  diisikan  dan  diambil  (Rumah  pasien  jauh); (b) Pasien mengajukan isian formulir asuransi lebih dari 1 kegiatan (kontrol); (c) Petugas yang tergesa- gesa mengerjakan isian formulir asuransi, sehingga yang dilihat hanya terdapat  tanda  tangan  dan  nama pasien  pada  surat  kuasa;  dan  (d)  Petugas  rekam medis  tidak  hanya  menerima  dan/atau  melakukan isian  pada  formulir  asuransi saja melainkan juga melakukan  koding,  serah  terima  hasil  –  hasil  dari pasien,  menerima  surat  masuk  dan  hasil  –  hasil, mengerjakan laporan, assembling, melakukan entrian data pasien ke sistem rumah sakit “ health corner ” dan retensi.

## Pelepasan  informasi  medis  dalam  menjamin aspek  hukum  kerahasiaan  dari  berkas  rekam medis di RSOS
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  menunjukkan rata-rata  nilai  tertinggi  sebesar 82  (100%)  seluruh responden yang sesuai dengan permenkes serta UU kesehatan dalam menjamin hukum kerahasiaan yaitu tentang:
(a) Rekam medis dibuka untuk permintaan institusi atau  lembaga  berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan;  (b)  Ringkasan  medis  pasien  dapat dicatat atau di copy oleh pasien dan/atau orang yang diberikan  kuasa;  (c)  Petugas  menolak  permintaan untuk   menginformasikan   isi dalam berkas medis pasien  ke  publik;  (d)  Petugas  wajib  menyimpan rahasia kedokteran.
Sedangkan  hasil  penelitian  menunjukkan  rata-rata nilai terendah sebesar 82 (100%)   seluruh   responden yang  tidak  sesuai  dengan  permenkes  serta  UU kesehatan  dalam  menjamin  hukum  kerahasiaan yaitu tentang:
(a) Pasien memiliki hak untuk mengetahui kondisinya dengan  meminta  berkas  rekam  medisnya;  (b) Permintaan untuk pelepasan informasi medis harus dilakukan  secara  tertulis  kepada  kepala  sarana pelayanan kesehatan.
Selain itu pelepasan informasi untuk resume medis pasien   tidak   diisi   dan ditanda tangani oleh dokter yang  merawat  pasien  memiliki  nilai  sebesar  76 (93%) serta pada berkas rekam medis tidak dibubuhi dengan tanda tangan, nama terang oleh dokter yang merawat   dan waktu memiliki nilai sebesar 42 (51%).
Di  dalam  undang-undang  Republik  Indonesia nomor  29  tahun 2004  tentang praktek kedokteran, diantaranya:
(a) Pasal 46  ayat (3) “setiap catatan rekam medis harus  dibubuhi  nama,  waktu,  dan  tanda  tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan”. (b)  Pasal  47  ayat  (1)  “dokumen  rekam  medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 merupakan milik  dokter,  dokter  gigi,  atau  sarana  pelayanan kesehatan,  sedangkan  isi  rekam  medis  merupakan milik  pasien”.(c)  Pasal  48  ayat  (2)      “rahasia kedokteran   dapat   dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan  pasien,  memenuhi  permintaan  aparatur penegak  hukum  dalam  rangka  penegakan  hukum, permintaan    pasien    sendiri,    atau  berdasarkan ketentuan perundang- undangan”.
Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit diantaranya: Pasal 32 ayat (1, butir  i)  “setiap  pasien  mempunyai  hak salah satunya mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk  data-data  medisnya; mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata  cara  tindakan  medis,  tujuan  tindakan  medis, alternatif tindakan, risiko   dan   komplikasi   yang mungkin  terjadi,  dan  prognosis  terhadap  tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan”.

## Didalam Peraturan Menteri Kesehatan 269
Tahun  2008  tentang  rekam  medis  diantaranya: (a) Pasal 10  ayat (3) “permintaan   tersebut   harus dilakukan  secara  tertulis  kepada  pimpinan  sarana pelayanan  kesehatan”;  (b)  Pasal  11  ayat  (1 ) “penjelasan  tentang  isi  rekam  medis  hanya  boleh dilakukan    oleh    dokter    atau    dokter  gigi  yang merawat  pasien  dengan  ijin  tertulis  pasien  atau berdasarkan  peraturan perundang-undangan”;   (c) Pasal      12  ayat  (2)  “isi  rekam  medis  merupakan milik pasien” ayat (3) “isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam bentuk ringkasan rekam medis” ayat (4) “ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan, dicatat, atau di copy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu”.
Namun      dalam      pelaksanaannya,      pasien  tidak diperbolehkan  meminta  berkasnya  untuk  melihat kondisinya dikarenakan berkasnya merupakan milik sarana  pelayanan    sedangkan     isi     dari    berkas barulah milik pasien, jika pasien ingin mengetahui kondisinya  maka  petugas  meng copy kan  resume medis  pasien  beserta  hasil  yang  diinginkan  dan dilegalisir.
Sed an gka n  da lam  me njamin   aspek   hu k um kerahasiaan  dari  berkas  rekam  medis  di  RSOS pada  setiap  pelepasan  informasi  untuk  pasien reimbursement tidak terdapat surat pengantar yang ditujukan  kepada  direktur  serta  tanda  tangan  dari direktur RSOS sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak  RSOS  atas  setiap  data    medis  pasien  yang pernah  mendapatkan  pelayanan  dan  atau  sedang mendapatkan  pelayanan  dirumah      sakit,      yang akan   dilepaskan kepada pemohon untuk keperluan melakukan  klaim  asuransi.  Dikarenakan  direktur rumah  sakit sudah  mengeluarkan surat    keputusan kepada    Dokter  Penanggung  Jawab  Pelayanan selanjutnya disingkat    DPJP tentang pendelegasian wewenang   mengenai   isian   data   medis untuk permohonan klaim asuransi.
Selain  itu  yang  melakukan  isian  pada  formulir asuransi adalah petugas rekam medis menggunakan pensil  kemudian  melakukan  konsultasi  dan meminta  tanda  tangan  dari  dokter  yang  merawat (bertanggungjawab)  pada  pasien,  kecuali  untuk dokter spesialis ginekologi karena tulisan  diagnosa dan  pemeriksaan  yang sulit dibaca sehingga dokter sendiri  yang  mengisikan  diagnosa,  pemeriksaan dan terapi  serta obat.  Selanjutnya di  dalam berkas rekam medis pasien, peneliti mendapatkan  beberapa temuan  pada bagian  catatan  perkembangan  tidak terdapat nama atau inisial dari dokter yang merawat pasien melainkan ditanda tangani saja.
Evaluasi  yang  peneliti  lakukan berdasarkan teori dan kenyataan, pada pelepasan informasi medis di Rumah  Sakit  Onkologi  Surabaya  (RSOS)  dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan terbilang  cukup baik.  Akan  tetapi sebaiknya pada setiap permohonan pengisian formulir klaim asuransi perlu ditambahkan surat  pengantar  yang ditujukan   kepada   direktur RSOS   atau orang yang diberikan wewenang sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit mengenai  kebenaran  data  yang  dilepaskan.  Surat pengantar sendiri berisikan   keterangan   bahwasanya data yang telah dikeluarkan oleh pihak RSOS adalah benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jadi   untuk   selanjutnya   ketika   petugas rekam medis  melakukan  konsultasi  isian  dan      meminta tanda   tangan   dari   DPJP pasien  beserta  tanda tangan  surat pengantar pelepasan informasi untuk klaim asuransi. Selain itu jika didalam berkas rekam medis dokter terlupa menuliskan nama, hendaknya petugas  membantu  mengingatkan  saat  melakukan konsultasi mengenai isian formulir asuransi tersebut. Sehingga petugas tidak perlu bolak – balik ke tempat dokter.

## SIMPULAN
Prosedur  pelepasan  informasi  medis  berdasarkan standar prosedur operasional selanjutnya  disingkat SPO  di  Rumah  Sakit  Onkologi    Surabaya    pada periode    Mei    –  Juni  2015.  Dari  82  permohonan pelepasan  informasi  medis  didapatkan  total permohonan 820 (100%) dari 10 point dalam   lembar observasi,   terdapat   674 (82%) proses pelepasan informasi  medis  yang  dilaksanakan  oleh  petugas sesuai dengan SPO yang ada, sedangkan 146 (18%) tidak sesuai.
1.  Alur  klaim  asuransi  berdasarkan  standar prosedur operasional di Rumah Sakit Onkologi Surabaya  pada  periode  Mei-Juni  2015.  Dari 82     permohonan pelepasan informasi  medis didapatkan total permohonan 820 (100%) dari
10 point dalam lembar observasi, terdapat 746 (91%) proses pelepasan informasi medis yang dilaksanakan oleh petugas sesuai dengan Alur pelayanan asuransi untuk keperluan klaim atau reimbursement yang  ada,  sedangkan  74  (9%) tidak sesuai.
2.   Persyaratan  pengajuan  pelepasan  informasi medis berdasarkan standar prosedur operasional di  Rumah  Sakit  Onkologi  Surabaya  pada periode  Mei- Juni  2015.  Dari  82 permohonan pelepasan informasi medis, diantaranya:
a.    Pihak  pasien  berjumlah  63  dengan total 189   ada   3   point   pertanyaan. Terdapat  126  (67%)  persyaratan  permo- honan yang sesuai dengan SPO, sedangkan 63 (33%) tidak sesuai.
b.   Pihak  keluarga  pasien  12  dengan total 36  ada  3  point  pertanyaan.  Terdapat  22 (61%) persyaratan permohonan yang sesuai dengan  SPO,  sedangkan  14  (39%)  tidak sesuai.
c.    Pihak  asuransi  7  dengan  total  28  ada 4  point  pertanyaan.  Terdapat  14  (50%) persyaratan  permohonan  yang  sesuai
dengan  SPO,  sedangkan  14  (50%)  tidak sesuai.
3.    Pihak pemohon pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Onkologi Surabaya pada periode  Mei  –  Juni  2015.  Terdapat  82 permohonan  pelepasan  informasi  medis, yang mendominasi permohonan pelepasan informasi adalah pasien sebanyak 63 (77%), sedangkan  keluarga  pasien  sebanyak  12 (15%)  dan  yang  terakhir  adalah  pihak asuransi sebanyak 7 (9%).
4.   Pe lep a san   in f o rma si  me d is  d ala m menjamin  aspek  hukum  kerahasiaan dari    berkas    rekam  medis  di    Rumah Sakit  Onkologi  Surabaya  pada  periode Mei  –  Juni  2015.  Dari  82  permohonan pelepasan informasi medis didapatkan total permohonan 656 (100%) dari 8 point dalam lembar  observasi,  terdapat  376  (57%) proses pelepasan informasi medis   dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan yang sesuai dengan PERMENKES dan Undang- Undang kesehatan, sedangkan 280 (43%) tidak sesuai.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen    Kesehatan    Republik  Indonesia Direktorat  Jenderal  Bina  Pelayanan  Medik. 2006. Pedoman  Penyelenggaraan  Dan Prosedur  Rekam  Medis  Rumah  Sakit  Di Indonesia Revisi II . Jakarta
Dwi  Santoso,  Joko.  2014. Lebih Memahami S.O.P (Standart  Operation  Procedure) .  Surabaya: Kata Pena.
Hendrik.  2010. Etika  Hukum  Kesehatan . Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
Herlambang,  Susatyo  dan  Arita  Murwan i,
2012.  Cara  Mudah  Memahami  Manajemen Kesehatan  dan  Rumah  Sakit.    Yogyakarta: Gosyen Publising.
Ibnu  dkk.  2013.  Makalah  Pembiayaan  Kesehatan 1: Makalah Pembiayaan Kesehatan Asuransi Kesehatan  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta cited in: www.scrib.com diakses tanggal 27 april 2015.
Tominanto. Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Rawat ...
Ide,  Alexandra.  2012. Etika  &  Hukum  dalam Pelayanan  Kesehatan . Yogyakarta:  Grasia Book Publisher.
Isfandyarie, Anny. 2006. Tanggung Jawab Hukum dan  Sanksi  bagi  Dokter  Buku  I .  Jakarta:
Prestasi Pustaka
Etika  Kedokteran  & Hukum Kesehatan Edisi 4. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2011.
Standar  Akreditasi  Rumah  Sakit  Edisi  1.
Jakarta.
M. Tambunan,  Rudi.  2013. Pedoman  Penyusunan Standar Operating  Procedures (SOP)  Edisi Kedua . Jakarta: Maiestas Publishing.
Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. Metodologi Penelitian Kesehatan .  Jakarta: Rineka Cipta.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia N o mo r:   2 6 9 /ME N KE S /PE R/ II I /2 0 0 8 mengenai Rekam Medis.
Rano.  2015.  Dasar  Hukum Penyelenggaraan Rekam Medis  :  Pelepasan  Informasi  Data  Rekam Medis. Jawa Tengah cited in : www.medrec07. com diakses tanggal 20 april 2015.
Rustiyanto, Ery. 2009. Etika Profesi Perekam Medis & Informasi Kesehatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rustiyanto,  Ery.  2010. Statistik  Rumah  Sakit   Untuk Pengambilan Keputusan . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Soeparto,  Pitono.  dkk.  2006. Etik  dan  Hukum  di Bidang  Kesehatan  Edisi  Kedua .  Surabaya: Airlangga University Press.
Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 Tentang Praktek Kedokteran.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan.
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009 Tentang Rumah Sakit.