## PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Andyta Novasari 1 , Dyah Ratnawati 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia
Email: andyta_novasari@yahoo.com 1

## ABSTRACT
This research aims to find out what the impact of tax extensification, the level of compliance of taxpayers, and tax audits of income tax receipts (PPh) Personal Taxpayers. The focus of this research is  KPP Pratama Surabaya  Pabean  Cantikan  in  year  2016  to  2018.  The  classification  of this  study  is quantitative  research.  The  sample  used  36  data  with  using  secondary  data.  The  technique  of determining the sample using boring sampling. The data research method of this study is multiple linear regression analysis using SPSS. The outcome from this research is the tax extensification and the level of  compliance  of  taxpayers  do  not  have  an  impact  on  the  income  taxpayers  (PPh)  of  individual taxpayers, but tax audit has an impact on income tax receipts (PPh) of individual taxpayers.
Keywords: tax extensification, taxpayer compliance, tax audit, income tax revenue, individual taxpayers

## ABSTRAK
Studi  pembahasan  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  apa  dampak  ekstensifikasi  pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dan pemeriksaan pajak kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Objek  studi  pembahasan  ini  adalah  KPP  Pratama  Surabaya  Pabean Cantikan pada tahun 2016 sampai 2018. Tipe studi pembahasan ini ialah penelitian kuantitatif. Sampel yang  dipakai  sebesar  36  data  dengan  menggunakan  data  sekunder.  Teknik  penentuan  sampel menggunakan  boring  sampling.  Teknik  kajian  data  studi  pembahasan  ini  ialah  analisis  regresi  linier berganda  menggunakan  SPSS.  Hasil  studi  pembahasan  ini  menandakan  Ekstensifikasi  Pajak  serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak tidak berdampak kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak  Orang  Pribadi  namun  Pemeriksaan  Pajak  memberikan  dampak  kepada  penerimaan  Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi.
Kata  kunci: ekstensifikasi  pajak,  kepatuhan  wajib  pajak,  pemeriksaan  pajak,  penerimaan  pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi (WPOP)

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan fenomena yang  sangat  kompleks  bagi  masyarakat  dan pemerintah Indonesia  saat  ini  (Cahyadi,  2019).  Penggalian  potensi  pendapatan  negara  di  bidang perpajakan adalah suatu upaya pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Hudany, 2015).
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  menyebutkan  bahwa  pajak merupakan  bagian  dari  sumber  penerimaan  keuangan  negara  yang  berguna  dalam menunjang  pengembangan  negara  dalam  rangka  mendorong  pertumbuhan  perekonomian nasional (Sari dkk., 2020). Dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah terus berusaha untuk menumbuhkan  capaian  penerimaan  nasional  dari  hasil  pajak.  Dimana  pajak  kendaraan
bermotor merupakan penerimaan pajak terbesar serta memiliki pengaruh yang signifikan pada penerimaan daerah (APBD) (Widajantie, 2019).
Berbagai  kalangan  menempatkan  pajak  menjadi  suatu  tanggung  jawab  yang  wajib dituntaskan,  demi  ikut  berpartisipasi  pada  program  pembangunan  sebuah  Negara.  Hal  ini dapat dilihat melalui peningkatan besaran Wajib Pajak yang ikut serta dalam penyelanggaraan kegiatan perpajakan. Menurut (Hernadi, 2013) dalam Hudany (2015), pajak memiliki kontribusi yang  esensial  dalam  menjalankan  pemerintahan  negara,  terutama  pada  pembangunan, dikarenakan pajak adalah mata air pendapatan negara dalam membayar segala pengeluaran yang perlu dikeluarkan oleh negara.
Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2019
Persentase  pemenuhan  target  penerimaan  pajak  untuk  tahun  2019  mengalam penurunan, dari tahun 2018 sebesar 94,02% menjadi 86,5%. Tetapi, persentase pemenuhan target  penerimaan  pajak  untuk  tahun  2017  ke  2018  mengalami  kenaikan,  dari  tahun  2017 sebesar  89,4%  menjadi  94,02%  (Anggit,  2019).  Pemenuhan  target  penerimaan  pajak mengalami pengurangan di tahun 2016 serta 2019, dan mendapati peningkatan di tahun 2017 serta  2018.  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  Dirjen  Pajak  belum  mencapai  tujuan penerimaan pajak yang telah ditetapkan pada APBN.
Persentase  pemenuhan  target  penerimaan  pajak  untuk  tahun  2019  mengalami penurunan, dari tahun 2018 sebesar 94,02% menjadi 86,5%. Tetapi, persentase pemenuhan target  penerimaan  pajak  untuk  tahun  2017  ke  2018  mengalami  kenaikan,  dari  tahun  2017 sebesar  89,4%  menjadi  94,02%  (Anggit,  2019).  Pemenuhan  target  penerimaan  pajak mengalami pengurangan di tahun 2016 dan 2019, dan mendapati peningkatan di tahun 2017 dan  2018.  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  Dirjen  Pajak  belum  mencapai  tujuan penerimaan pajak yang telah ditetapkan pada APBN.
Gambar 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-
Bersumber  pada  data  di  tahun  2017,  besaran  warga  negara  Indonesia  yang mempunyai  pendapatan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sjumlah 50 juta orang. Tapi, yang terdaftar sebagai Wajib Pajak hanya 30 juta orang  (Ariyanti, 2017). Untuk mengatasi masih rendahnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, maka Dirjen Pajak menerapkan berbagai kebijakan ektensifikasi guna menjangkau seluruh Wajib Pajak yang belum terdaftar.
Selain  dari  kegiatan  ekstensifikasi,  hal  penting  lainnya  untuk  meningkatkan penerimaan  pajak  ialah  ketaatan  yang  dipunyai  oleh  Wajib  Pajak  saat  menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai Wajib Pajak yang benar (Hudany, 2015). Tapi, sekarang tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  masihlah  rendah.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Aviliani, Sekretaris Komite Ekonomi Nasional, Pajak dari PPh 21 maupun pajak badan kontribusinya masih  kecil  terhadap  APBN.  Artinya  masyarakat  kelas  menengah  ke  atas  jumlahnya meningkat, namun  kepatuhan bayar pajaknya  masih  rendah  (Anggit,  2019). Apabila  Wajib Pajak  taat  dalam  menyelesaikan  perpajakannya  pastinya  dapat  berpengaruh  pada penambahan penerimaan pajak (Hudany, 2015).
Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh  Dirjen Pajak (DJP)  adalah wujud pengawasan pada  sistem self  assessment  (Anonymous,  2019) . Jumlah  keseringan  pemeriksaan  yang dikerjakan  dapat  memberikan  dampak  pada  penerimaan  pajak  penghasilan.  Menurut Kastolani dan Ardiyanto (2017), semakin sering pemeriksaan dilakukan, akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.
Berdasarkan yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2019 yang dirilis BPK menggambarkan bahwa aktivitas pengawasan dan pemeriksaan pajak belumlah seutuhnya  optimal  terkait  dengan  penerimaan  pajak.  Hal  ini  terjadi  salah  satunya  karena kurangnya pemantauankepada ketaatan pelunasan pajak yang belum dilakukan secara penuh (BPK, 2019).
Rumusan  masalah  yang  ada  pada  studi  pembahasan  ini  adalah:  1)  Apakah ekstensifikasi pajak memberikan dampak kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib
Pajak  Orang  Pribadi?;  2)  Apakah  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  berdampak  kepada penerimaan Pajak Penghasilan  (PPh) Wajib  Pajak  Orang Pribadi?;  3) Apakah pemeriksaan pajak berdampak kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi?
Tujuan dari studi pembahasan ini adalah: 1) Menguji, menganalisis, dan membuktikan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi; 2) Menguji, menganalisis, dan membuktikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib  Pajak berpengaruh kepada  penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi;  3)  Menguji, menganalisis, dan meyakinkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Teori Pemungutan Pajak
Berbagai teori yang mendukug pemungutan pajak (Resmi, 2019: 6-7), adalah sebagai berikut:
a. Teori Asuransi
Menurut teori ini negara berhak memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi segala kepentingannya, keselamatan, dan keamanan jiwa juga harta bendanya.
b. Teori Kepentingan
Menurut teori ini negara memungut pajak karena negara melindungi kepentingan jiwa dan harta  benda  warganya.  Teori  ini  memperhatikan  pembagian  beban  pajak  yang  harus dipungut dari seluruh penduduk.
c. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti
Teori  ini  berdasarkan  atas  paham Organische  Staatsleer, diajarkan  bahwa  karena  sifat negara  sebagai  suatu  organisasi  (perkumpulan)  dari  individu-individu  maka  timbul  hak mutlak  negara  untuk  memungut  pajak.  Orang-orang  tidaklah  berdiri  sendiri  tetapi menciptakan persatuan dan persatuan tersebut berubah menjadi negara dan memiliki hak terhadap satu dan lainnya.

## Teori Keadilan Pajak
Musgrave  (1993)  yang  dikutip  oleh  Boediono  (2009)  menegaskan  bahwa  sebuah sistem pajak yang tidak berat sebelah bukanlah mudah, susunan pajak yang kompleks, selain dari  memberi  pengaruh  kepada Wajib  Pajak  supaya berjerih payah  menghindari  pajak  ( tax avoidance )  serta  mempengaruhi  penghindaran  pajak  secara  ilegal  ( tax  evasion )  dimana berakibat dapat menurunkan aspek keadilan. Metode terbaik guna memastikan seuah pajak berat sebelah atau adil ialah dilihat distribusi pendapatan dari masyarakatnya. Sebuah pajak bisa  dibilang  adil  bila  berhasil  menyusutkan  jarak  kesenjangan  variabel  penerimaan  bila
dibanding  dengan  saat  belum  diimplementasikannya  pajak  atau  peningkatan  pajak.  Juga sebaliknya, pajak bisa dibilang tidaklah adil apabila ketimpangan itu semakin meningkat atau tidak terdampak oleh penetapan pajak atau peningkatan pajak.

## Pajak
Pajak ialah iuran wajib yang mesti diberikan pada pemerintah (bisa bersifat memaksa) untuk  mendanai  pembangunan  untuk  kebutuhan  dan  juga  kesejahteraan  bersama  selaras dengan peraturan perpajakan yang pemerintah tetapkan.

## Pajak Penghasilan Orang pribadi
Pajak penghasilan orang pribadi ialah pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak orang pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

## Ekstensifikasi Pajak
Ekstensifikasi  ialah  upaya  peningkatan  pendapatan  Negara  yang  dilakukan pemerintah  serta  Direktorat  Jenderal  Pajak  dengan  cara  melakukan  pengawasan  dan perluasan subjek pajak (Wajib Pajak) maupun objek pajak (penghasilan Wajib Pajak). Seiring meningkatnya  total  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  tercatat  sehingga  dapat  memberikan pengaruh  kepada  taraf penerimaan pajak penghasilan, dikarenakan  maksud poko  kegiatan ekstensifikasi ini ialah penggalian penerimaan pajak  dari  peningkatan kuantitas Wajib Pajak (SEDIRJENPAJAK, 2013). Menurut studi pembahasan yang dilakukan (Putra & Irwadi, 2015) menjelaskan  kegiatan  ekstensifikasi  berdampak  secara  berarti  kepada  penerimaan  pajak penghasilan  wajib pajak  orang  pribadi.  Maka  sebab  itu,  hipotesis  yang  pertama  pada  studi pembahasan ini dapat dirumuskan seperti berikut.
H1: Ekstensifikasi pajak berdampak kepada penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  ialah  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  tidak  terlambat  saat memberikan SPT, tidak memiliki hutang pajak, memiliki laporan keuangan yang telat diaudit akuntan  public,  dan  belum  pernah  mendapatkan  pidana,  dalam  rangka  melaksanakan tanggung jawabnya dan memenuhi hak perpajakannya. Tingkat kepatuhan ialah perpindahan kerelaan Wajib Pajak untuk menuntaskan tanggung jawab pajaknya dari kondisi awal menuju fase yang lebih bagus ataupun sebaliknya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan aspek krusial di  dalam  mewujudkan  target  penerimaan  pajak.  Makin  tinggi  kepatuhan  Wajib  Pajak, penerimaan  pajak  juga  semakin  bertambah,  begitupun  juga  kebalikannya.  Hal ini  didukung
oleh  studi pembahasan  (Hudany,  2015)  menegaskan bahwa  kepatuhan  berdampak  secara berarti kepada penerimaan pajak penghasilan. Maka dari itu, hipotesis yang kedua pada studi pembahasan ini bisa dirumuskan seperti berikut.
H2: Tingkat kepatuhan wajib pajak berdampak kepada penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

## Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan  ialah  rangkaian  aktivitas  yang  bertujuan  untuk  mengetes  kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  rangka  melaksanakan  tanggung  jawab  perpajakannya  dengan mengumpulkan serta mengolah data, kesaksian, dan/atau fakta yang dilakukan dengan cara faktual  dan  secara  ahli  yang  didasarkan  pada  sebuah  standar  pemeriksaan.  Berdasarkan Herryanto  dan  Toly  (2013)  dalam  Azizah  dkk.  (2018)  menyatakan  pemeriksaan  pajak berdampak kepada  penerimaan pajak penghasilan,  tapi  beda dengan  apa yang ditegaskan oleh (Hudany, 2015) ialah pemeriksaan pajak tidaklah  berdampak  kepada  penerimaan  pajak penghasilan.  Maka  dari  itu,  hipotesis  ketiga  pada  studi  pembahasan  ini  bisa  dirumuskan seperti berikut.
H3: Pemeriksaan pajak berdampak kepada penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi

## METODE PENELITIAN
Populasi  pada  studi  pembahasan  ini  ialah  seluruh  Penerimaan  Pajak  Penghasilan (PPh)  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP)  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Surabaya Pabean Cantikan Tahun 2016-2018 sebanyak 36 data dan tipe data runtut waktu ( time series ) sepanjang 3 (tiga) tahun dengan data per bulan.
Peneliti memakai teknik pemungutan sampel nonprobability sampling dengan metode boring  sampling (sampling  jenuh)  sehingga  jumlah  populasi  sama  dengan  jumlah  sampel. Pada  studi  pembahasan  ini  digunakan  sumber  data  sekunder,  adalah  sumber  yang  tak langsung memberikan data pada penerima data atau melalui perantara orang lain.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  yang  dipakai  memakai  analisis  regresi  berganda.  Model  tersebut dinyatakan dalam persamaan:

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Pada  studi  pembahasan  ini  variabel  independennya  ialah:  ekstensifikasi  pajak  (X1), tingkat kepatuhan Wajib Pajak (X2), pemeriksaan pajak (X3), sedangkan variabel dependennya ialah penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

## Variabel Independen (X)
Variabel  ini  kerap  disebut  sebagai  variabel  stimulus  dan  predictor.  Pada  studi pembahasan ini, yang berperan sebagai variabel bebas ialah, seperti berikut:
1.  Ekstensifikasi Pajak (X1)
Ekstensifikasi adalah upaya dengan tujuan menaikkan pendapatan negara yang dilakukan pemerintah  serta  Direktorat  Jenderal  Pajak  dengan  cara  melakukan  pengawasan  dan perluasan subjek pajak (Wajib Pajak) maupun objek pajak (penghasilan Wajib Pajak).
Ekstensifikasi pajak = Jumlah WPOP Terdaftar
2.  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X2)
Kepatuhan wajib pajak ialah keadaan dimana Wajib Pajak tidak terlambat saat memberikan SPT,  tidak memiliki hutang pajak, memiliki laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik, dan belum pernah mendapatkan pidana, dalam rangka memenuhi tanggung jawab dan melaksanakan hak perpajakannya.
Tingkat kepatuhan wajib pajak = Jumlah SPT PPh 25/29 yang dilaporkan tepat waktu 3.  Pemeriksaan Pajak (X3)
Pemeriksaan  ialah  rangkaian  aktivitas  yang  bertujuan  untuk  mengetes  kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan tanggung jawab perpajakannya dengan mengumpulkan serta mengolah data, kesaksian, dan/atau fakta  yang dilakukan dengan cara faktual  dan secara ahli yang didasarkan pada sebuah standar pemeriksaan.
Pemeriksaan pajak = Jumlah surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB)

## Variabel Dependen (Y)
Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi ialah penambahan perilaku proaktif Wajib Pajak  kepada  pajak.  Perilaku  proaktif  Wajib  Pajak  ialah  suatu  elemen  konatif  dari  perilaku Wajib  Pajak  yang  berdampak  kepada  suksesnya  perpajakan.  Komponen  konatif  (tindakan) dari perilaku (Azwar, 2013: 5) adalah bagian kecenderungan berlaku dan menanggapi kepada suatu  hal  melalui  metode-metode  spesifik  sesuai  dengan  perilaku  yang  dipunyai  oleh seseorang.  Oleh  karena  itu,  kesuksesan  penerimaan  pada  hal  ini  seharusnya  sebagai kecenderungan agar berperilaku positif oleh Wajib Pajak ataupun reaksi positif Wajib Pajak kepada pajak (PPh Wajib Pajak Orang Pribadi) melalui metode-metode spesifik yang dipunyai Wajib Pajak.
Penerimaan pajak penghasilan WPOP = Jumlah Realisasi Penerimaan PPH OP

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Statistik Deskriptif
Kajian ini digunakan  agar memahami penjabaran data seperti nilai rata-rata ( mean ), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari  tiap-tiap variabel penelitian. Berikut ini diberikan statistik deskriptif pada variabel-variabel penelitian.
1.  Ekstensifikasi  pajak  mempunyai  nilai  minimum  sebesar  71  pada  bulan  Juni  2018, sedangkan  nilai  maksimum  sebesar  136  terjadi pada bulan  Februari  2017 dan  Januari 2018. Nilai rata-rata variabelnya sejumlah 91,56 dan standar deviasinya sejumlah16,877.
2.  Tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  mempunyai  nilai  minimum  sebesar  433  pada  bulan Desember 2018, sedangkan nilai maksimum sebesar 8900 terjadi pada bulan Desember 2016.  Nilai  rata-rata  variabelnya  sejumah  2373,47  dan  standar  deviasinya  sejumlah 2811,432.
3.  Pemeriksaan  pajak  mempunyai  nilai  minimum  sebesar  226  pada  bulan  Juni  2018, sedangkan nilai maksimum sebesar 780 terjadi pada bulan September 2016. Nilai rata- rata variabelnya sejumlah 384,83 dan standar deviasinya seejumlah 130,511.
4.  Penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai  angka minimum sejumlah  3.075.211.599  pada  bulan  April  2017,  sedangkan  nilai  maksimum  sebesar 30.518.010.638  terjadi  pada  bulan  September  2016.  Nilai  rata-rata  untuk  variabel  ini sebesar 7.056.196.723,39 dengan standar deviasi sebesar 5.738.849.674,579.

## Hasil Uji Normalitas
Metode  agar  dapat  menemukannya  ialah  dengan  cara  memperhatikan  persebaran data di sumber diagonal di grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized selaku pedoman
pemberian keputusan. Apabila menghambur di dekat garis  serta ikut dengan garis diagonal sehingga  model  regresi  tersebut  normal  serta  cocok  digunakan  dalam  memproyeksikan variabel bebas (Ghozali, 2018: 156). Berdasarkan Gambar 3, dapat diketahui bahwa titik-titik tersebar di sekitaran garis serta serta ikut dengan garis diagonal, sehingga model regresi itu normal serta cocok digunakan dalam memproyeksikan variabel bebas.

## Gambar 3. Hasil Uji Normalitas

## Hasil Uji Asumsi Klasik

## Hasil Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  bertujuan  agar  tahu ada  apa  tidak  adanya  kekeliruan asumsi  klasik autokorelasi  ialah  korelasi  yang  terbentuk  diantara  residual  satu  pemantauan  dengan pemantauan  yang  lain  di  model  regresi.  Metode  pengetesan  yang  kerap  dipakai  ialah menggunakan uji Durbin-Watson (uji DW). Dari hasil uji autokorelasi, dihasilkan nilai Durbin- Watson sejumlah 1,498, jadi bisa diketahui model regresi tidak memberikan hasil kesimpulan yang pasti.

## Hasil Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  dipakai  sebagai  penguji  apakah  pada  model  regresi  didapati apakah ada korelasi antarvariabel independen (bebas). Model regresi yang benar adalah ketika tak  terjadinya  korelasi  diantara  variabel  independen  (bebas).  Kriteria  pengujiannya  ialah apabila nilai VIF ( Variance Inflation Factors ) < 10 sehingga tak terdapatnya multikolinearitas pada  variabel  independen,  dan  kebalikannya.  Berdasarkan  tes  multikolinearitas  bisa  kita ketahui  nilai  VIF  tiap-tiap  variabel  independen  kurang  dari  10.  Hal  ini  menunjukkan  model regresi tak terbentuknya korelasi diantara variabel independen.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas  bertujuan untuk  mengetes pada model regresi apakah terjadi
pertidaksamaan  variansi  antara  residual  sebuah  observasi  kepada  observasi  yang  lainnya. Model regresi yang telah mencapai kriteria ialah apabila ada keserupaan varians pada residual di antara setiap observasi yang telah dilakukan (homoskedastisitas).
Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan Gambar 4, titik-titik tersebar pada pola yang tidak beraturan di bagian atas serta di bagian bawah angka 0 di sumbu Y, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa dalam model regresi tak terjadi heteroskedastisitas.

## Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Dependent Variable :  Penerimaan Pajak  Penghasilan  Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan Tabel 1, dapat dibuat persamaan model regresi linear berganda berikut:

## Hasil Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  efek  variabel
independen kepada variabel dependen.
Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Dari Tabel 2, didapat nilai R Square sejumlah 0,576 (57,6%). Hal ini menunjukkan jenis variabel independen yang dipakai pada model (Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak) sanggup  menerangkan 57,6%  variasi  variabel  Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan sisanya dijelaskan dengan variabel lainnya yang tak disertakan pada model studi pembahasan ini.

## Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP
Dari hasil analisis uji t menandakan nilai thitung bagi variabel Ekstensifikasi Pajak ialah sejumlah -1,143 beserta signifikansi sejumlah 0,261 lebih besar daripada 0,05 (α = 0,05) maka H1 tidak diterima dan H0 diterima. Hasil studi pembahasan ini mendukung studi pembahasan sebelumnya  yang  telah  dikerjakan  (Wulandari  &  Wibowo,  2019)  dimana  ditunjukkan Ekstensifikasi Pajak secara parsial tidak berdampak berarti kepada Penerimaaan PPh WPOP, karena kegiatan ekstensifikasi pajak hanya menambah jumlahan Wajib Pajak Orang Pribadi yang teregistrasi teetapi belum optimal untuk meningkatkan penerimaan pajak.

## Pengaruh  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan WPOP
Dari hasil analisis uji t menandakan nilai thitung bagi variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak  ialah sejumlah 0,910  sera signifikansi sejumlah 0,370 lebih besar  daripada 0,05 (α = 0,05)  maka H1 tidak diterima dan H0 diterima. Hasil dari studi pembahasan ini mendukung studi  pembahasan  sebelumnya  yang  telah  dikerjakan  oleh  (Wulandari  &  Wibowo,  2019) dimana  ditunjukkan  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  secara  parsial  tidaklah  memberikan dampak yang berarti kepada Penerimaaan PPh WPOP, karena total SPT disampaikan dengan tepat  waktu  belumlah  pasti  mempengaruhi  jumlah  penerimaan  pajak  sebagai  bentuk kepatuhan dalam perpajakannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak memberikan  dampak yang berarti  kepada penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, namun lebih
dipengaruhi oleh pembayaran pajak Wajib Pajak.

## Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP
Dari  hasil  analisis  uji  t  menandakan  nilai  thitung  untuk  variabel  Pemeriksaan  Pajak adalah sejumlah 6,013 dengan signifikansi sejumlah 0,000 lebih  rendah daripada 0,05 (α = 0,05)  sehingga  H1  diterima  dan  H0  ditolak.  Hasil  studi  pembahasan  ini  mendukung  studi pembahasan sebelumnya yang telah dilakukan oleh Herryanto dan Toly (2013) dalam Azizah dkk. (2018) dimana ditunjukkan Pemeriksaan Pajak secara parsial memberikan dampak yang berarti  kepada  Penerimaaan  PPh WPOP  karena  semakin  banyak  SKPKB yang diterbitkan, maka makin besar juga tingkat pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh fiskus. Akan tetapi, hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah. Penerimaan pajak penghasilan akan ikut berpengaruh dikarenakan total pajak yang dibayar lebih kecil daripada total pajak yang tertunggak.

## SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

## Simpulan
Dari pembahasan hasil studi pembahasan, bisa disimpulkan seperti berikut:
1.  Hipotesis pertama (H1) ditolak, variabel Ekstensifikasi Pajak terbukti tidaklah memberikan dampak  secara  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Wajib  Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil tersebut di atas maka hipotesis pertama (H1) tidak teruji kebenarannya.
2.  Hipotesis  kedua  (H2)  ditolak,  variabel  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  terbukti  tidaklah berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil tersebut di atas maka hipotesis kedua  (H2)  tidak  teruji kebenarannya.
3.  Hipotesis  ketiga  (H3)  diterima,  variabel  Pemeriksaan  Pajak  terbukti  berdampaksecara signifikan  kepada Penerimaan Pajak Penghasilan  (PPh) Wajib  Pajak Orang Pribadi.  Hal tersebut menandakan apabila tingkat pemeriksaan pajak yang telah dilakukan oleh fiskus besar maka dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan WPOP.

## Saran
Beberapa saran yang diberikan antara lain:
1.  Disarankan agar Kantor Pelayanan Pajak, diharapkan mampu untuk lebih menggali potensi penerimaan  pajak  dengan  melakukan  kegiatan  ekstensifikasi  yang  juga  dibarengi  oleh kegiatan intensifikasi yang tepat sasaran.
2.  Pada studi pembahasan yang selanjutnya diharapkan data yang digunakan makin banyak
serta  dilakukan  ke beberapa  Kantor  Pelayanan  Pajak  sehingga  hasil  studi  pembahasan lebih  valid,  populasi  lebih  luas,  dan  bisa  dibandingkan  dengan  Kantor  Pelayanan  Pajak yang lain.
3.  Pada studi pembahasan yang selanjutnya diharapkan dapat digunakannya variabel yang berbeda dan  makin banyak agar hasil  studi pembahasan makin bervariasi karena masih banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan WPOP.
4.  Pada studi pembahasan selanjutnya diharapkan bisa menambah variabel moderating dan variabel intervening.

## Keterbatasan
Hal-hal yang jadi keterbatasan peneliti pada studi pembahasan ini, diantaranya adalah:
1.  Studi pembahasan  ini cuma terbatas di satu Kantor Pelayanan Pajak dan jumlah datanya hanya sebesar 36 data (3 tahun) sehingga kurang akurat jika menggunakan populasi yang lebih luas.
2.  Studi pembahasan  ini cuma digunakan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi saja sehingga belum mencakup semua Wajib Pajak.
3.  Variabel  yang  digunakan  hanya  terbatas  pada  Ekstensifikasi  Pajak,  Tingkat  Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak saja, karena masih banyak hal-hal yang memberikan dampak kepada Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggit, I. 2019. Aviliani: Kepatuhan Pajak di Indonesia Masih Rendah . Jakarta. Diambil dari: https://www.cnbcindonesia.com/news/20190326160157-4-63008/aviliani-kepatuhan- pajak-di-indonesia-masih-rendah [Diakses pada 5 November 2019].
Anonymous.  2019. Jangan  Lupa,  WP  Punya  Hak  &  Kewajiban  Saat  Pemeriksaan  Pajak . Jakarta. Diambil dari: https://news.ddtc.co.id/jangan-lupa-wp-punya-%20hak-- kewajiban-saat-pemeriksaan-pajak-16902?page_y=0 [Diakses pada 1 Maret 2020].
Ariyanti, F. 2017. RI Punya 50 Juta Orang Kaya, Tapi Tidak Semua Punya NPWP . Jakarta. Diambil dari: https://www.liputan6.com/bisnis/read/2821829/ri-punya-50-juta-orang- kaya-tapi-tidak-semua-punya-npwp [Diakses pada 19 November 2019].
Azizah,  M.  N.,  Sumarno,  &  Mubarok,  A.  (2018).  Pengaruh  Jumlah  Wajib  Pajak  Terdaftar, Tingkat Kepatuhan Menyampaikan  Spt dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Tegal. PERMANA, 10 (1), 109-119. Diambil dari http://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana
Azwar,  S.  (2013). Sikap  Manusia:  Teori,  dan  Pengukurannya .  Yogyakarta:  Pusat  Pelajar Offset.
Boediono. (2009). Ekonomi Moneter . Yogyakarta: BPFE.
BPK.  (2019). IHPS  I  Tahun  2019 .  Jakarta  Pusat:  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  Republik Indonesia.
Cahyadi,  H.  2019. Pengaruh  e-Faktur  terhadap  Kepatuhan  WP .  Diambil  dari:
https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/pengaruh-e-faktur-terhadap-kepatuhan-wp [Diakses pada 1 Maret 2019].
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hudany, R. W. (2015). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak,  Penagihan  Pajak  dan  Surat  Paksa  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Solok. Jom FEKON, 2 (2), 1-15. Diambil dari https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON
Kastolani, O. J. Y., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan. Diponegoro  Journal  of Accounting, 6 (3), 669-679. Diambil dari
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting
Putra, F., & Irwadi, M. (2015). Pengaruh Jumlah Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap  Penerimaan  Pajak  Dengan  Pemoderasi  Penghasilan  Pajak  Pada  Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumsel Dan Kepulauan Babel. Jurnal Akuntanika, 1 (1).
Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus . Jakarta: Salemba Empat.
Sari, C. Y. P., Priono, H., & Widayantie, T. D. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan  Bea  Balik  Nama  Terhadap  Kinerja  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  Sebagai Variabel  Intervening. Jurnal  MEBIS:  Manajemen dan  Bisnis,  5 (1),  24-30.  Diambil dari https://doi.org/10.33005/mebis.v5i1.98
Sedirjenpajak.  (2013). Surat  Edaran  Nomor  SE-51/PJ/2013  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-35/PJ/2013  tentang  Tata  Cara Ekstensifikasi . Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
Widajantie,  T.  D.,  Ratnawati,  D.,  Thamrin,  T.,  &  Arifin,  M.  H.  (2019).  Pengaruh  Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  (Studi  Kasus  Kantor  Bersama  SAMSAT  Surabaya  Selatan). Jurnal  BAJ:
Behavioral Accounting Journal, 2 (1), 41-53. Diambil dari https://doi.org/10.33005/baj.v2i1.38
Wulandari,  D.  S.,  &  Wibowo,  E.  T.  (2019).  Ekstensifikasi  Dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak Menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Terhadap  Penerimaan  PPh  Pasal  21. Jurnal Ekonomi, 24 (3), 383. Diambil dari https://doi.org/10.24912/je.v24i3.605