## Pengaruh Pemahaman Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak BUMDes (Studi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng)
Putu Febry Sugiantara 1 , Ni Kadek Sinarwati 2
1,2,3 Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia
e-mail: 1 | febry.sugiantara@undiksha.ac.id, 2 | nikadeksinarwati@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  pemahaman  pajak,  tingkat  pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng pasca terbitnya Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Jenis  penelitian  ini adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  metode  penyebaran  kuesioner  berskala  likert  dan  data  diolah menggunakan  SPSS  Versi  25.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  BUMDes  yang  terdata  di  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Buleleng  tahun  2023.  Pengambilan  sampel menggunakan teknik Purposive Sampling dengan jumlah sampel 63 BUMDes. Analisis data penelitian ini  menggunakan  analisis  statistik  deskriptif,  uji  kualitas  data,  uji  asumsi  klasik,  dan  pengujian hipotesis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemahaman  pajak  secara  parsial  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak  BUMDes,  sedangkan  tingkat  pendidikan  dan  sosialisasi perpajakan  secara  parsial  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak  BUMDes,  dan secara  simultan  pemahaman  pajak,  tingkat  pendidikan,  dan  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes.
Kata kunci: kepatuhan pajak BUMDes, pemahaman pajak, tingkat pendidikan, sosialisasi perpajakan

## Abstract
This study aims to analyze the effect of tax understanding, education level, and tax socialization on  BUMDes  tax  compliance  in  Buleleng  Regency  after  the  issuance  of  Government  Regulation Number  11  of  2021  concerning  Village-Owned  Enterprises.  This  type  of  research  is  quantitative research  with  a  Likert  scale  questionnaire  distribution  method  and  data  processed  using  SPSS Version 25. The population is BUMDes recorded in the Community and Village Empowerment Office of Buleleng Regency in 2023. Sampling using Purposive Sampling technique with a total sample of 63 BUMDes.  Data  analysis  of  this  study  used  descriptive  statistical  analysis,  data  quality  test,  classical assumption test, and hypothesis testing. The results showed that tax understanding has a significant effect  on  BUMDes  tax  compliance,  while  education  level  and  tax  socialization  does  not  have  a significant effect on BUMDes tax compliance, and simultaneously tax understanding, education level, and tax socialization have a significant effect on BUMDes tax compliance.
Keywords : BUMDes tax compliance, tax understanding, education level, tax socialization

## 1.  Pendahuluan
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  negara  terbesar  sampai  saati  ini  bagi  negara maju maupun negara berkembang (Aladejebi, 2018; Nurkhin et al., 2018; Sjahril et al., 2020). Pajak  digunakan  sebesar-besarnya  untuk  membiayai  kebutuhan  rakyat,  seperti  pelayanan, fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur sampai pemerataan pembangunan desa (Angesti et  al.,  2018;  Sanita  et  al.,  2018).  Selama  5  tahun  terakhir,  tren  positif  penerimaan  negara menunjukkan  hampir  80%  bersumber  dari  pajak  (Yasa  &  Martadinata,  2019;  Yasa  et  al., 2020;  Yasa  et  al.,  2020;  Yustina  et  al.,  2020).  Meskipun  demikian,  rasio  pajak  Indonesia hanya  mengalami  naik  turun  dan  bergerak  tidak  lebih  dari  10%  bahkan  jauh  dari  rata-rata negara ASEAN di tahun 2020 sekitar 19% dan OECD sekitar 33,5% (Roeswan, 2023). Hal ini
karena rasio pajak erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak sebab semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak maka semakin besar pula pajak yang akan diterima negara  (Amrullah et al., 2021).
Penerimaan  pajak yang tinggi akan berimbas pada  tingginya dana pembiayaan  negara terutama untuk pemerataan pembangunan desa. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 87 ayat (1), telah mempertegas bahwa peran desa  sangatlah penting  melalui distribusi dana desa sebagai sumber modal penggerak usaha ekonomi sosial milik desa, yaitu Badan Usaha Milik  Desa.  Penelitian  Sinarwati  &  Prayudi  (2021)  menunjukkan  kontribusi  BUMDes  bagi perkembangan  desa,  yakni  71,4%  BUMDes  mengalokasikan  laba  kepada  PADes  di  atas 20%.  Hal  tersebut  menunjukkan  eksistensi  BUMDes  yang  semakin  tinggi  bahkan  di  tahun 2020  Kemendes  PDTT  mencatat  keberadaan  51.134  BUMDes  di  Indonesia  (Ramdhanny, 2022). Bali adalah provinsi yang gencar mengembangkan BUMDes di setiap desa, bahkan di tahun  2022  sudah  tercatat  626  BUMDes  dari  636  desa.  Kabupaten  Buleleng  merupakan kabupaten dengan jumlah BUMDes terbanyak kedua setelah Tabanan dengan 126 BUMDes di awal tahun 2023, serta hanya 2 desa yang belum memiliki BUMDes yaitu Desa Busungbiu dan Desa Pelapuan.
Tabel 1. Data BUMDes di Kabupaten Buleleng Tahun 2023
No Kecamatan Jumlah BUMDes 1 Tejakula 10 2 Kubutambahan 13 3 Sawan 14 4 Buleleng 12 5 Sukasada 14 6 Banjar 17 7 Seririt 19 8 Busungbiu 13 9 Gerokgak 14 Total 126
Kehadiran PP No. 11 Tahun 2021  tentang Badan Usaha Milik Desa telah memperjelas status hukum BUMDes sebagai badan usaha, sehingga otomatis pula memberikan kejelasan mengenai peraturan perpajakan BUMDes layaknya  badan usaha. Berbicara kepatuhan pajak BUMDes,  Ketua  Forkom  BUMDes  Kabupaten  Buleleng  menyebutkan  bahwa  rata-rata pengelola  BUMDes  sadar  akan  kewajiban  pajaknya,  namun  kendalanya  adalah  kurangnya pemahaman  akan  aturan  dan  teknis  prosedural  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan setiap  tahunnya.  Selain  itu,  beliau  juga  memaparkan  bahwa  tingkat  pendidikan  pegawai BUMDes yang mayoritas lulusan SMA/SMK serta kurangnya peran fiskus melalui  sosialisasi perpajakan  turut  menjadi  faktor  terkendalanya  BUMDes  dalam  melaksanakan  kewajiban pajak.  Hal  tersebut  selaras  dengan  penelitian  Sinarwati  &  Marhaeni  (2019)  bahwa  kendala pengelolaan  BUMDes  terletak  pada  kurangnya  pemahaman  cara  memanajemen  dan pengelolaan BUMDes.
Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketut Edy Susena, S.E.,  selaku Ketua Forkom BUMDes  Kabupaten  Buleleng,  kepatuhan  pajak  BUMDes  masih  didasari  oleh  faktor pemahaman pajak, tingkat pendidikan, serta sosialisasi perpajakan. Faktor pemahaman pajak yang mempengaruhi kepatuhan pajak didukung oleh penelitian Wulandari (2020) dan Andiani (2022),  namun  penelitian  Areo  et  al.  (2020)  dan  Yusril  &  Syaepudin  (2021)  menyatakan sebaliknya  bahwa  pemahaman  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan.  Selain pemahaman  pajak,  tingkat  pendidikan  juga  dinilai  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak seperti hasil penelitian Qorina (2019) dan Le et al. (2020), namun Susanti et al. (2020) dan  Andiani  (2022)  mengemukakan  bahwa  tingkat  pendidikan  tidak  dapat  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Begitu pula terhadap faktor sosialisasi pajak yang menurut Wardani & Wati  (2018)  dan  Putri  &  Nurhasanah  (2019)  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak, sedangkan Alfasadun et al.  (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan.
Berdasarkan  fenomena  dan  gap  penelitian  tersebut,  artikel  ini  disusun  untuk menganalisis  pengaruh  pemahaman  pajak,  tingkat  pendidikan,  dan  sosialisasi  perpajakan terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini didukung oleh teori atribusi  yang  menjelaskan  perilaku patuh  seseorang  terhadap  aturan pajak disebabkan oleh faktor  internal  maupun  eksternal.  Menurut  Heider,  faktor  internal  berada  di  bawah  kendali pribadi  seseorang,  sedangkan faktor  eksternal  muncul  sebagai akibat  dari  sebab-sebab  luar (Indriyani, 2020). Dengan melaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas  kendala  perpajakan  yang  dialami  BUMDes,  beserta  menemukan  solusi  alternatif  baik bagi  BUMDes  maupun  fiskus  sehingga  mampu  mengatasi  masalah  perpajakan  BUMDes  di Kabupaten Buleleng kedepannya.
Berdasarkan  teori  atribusi,  pemahaman  pajak  sebagai  faktor  internal  yang  dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Pengelola BUMDes yang memiliki pemahaman pajak tinggi akan  dapat  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dengan  baik.  Hal  itu  sejalan  dengan penelitian  Nurkhin  et  al.  (2018),  Putra  et  al.  (2020),  dan  Indriyani  (2020)  yang  menyatakan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sehingga dikemukakan hipotesis sebagai berikut:
H 1 : Pemahaman Pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak BUMDes Tingkat  pendidikan  dalam  teori  atribusi  juga  sebagai  salah  satu  faktor  internal  yang dapat  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  BUMDes.  Pendidikan  yang  tinggi  dinilai  mampu mempengaruh  perilaku  seseorang  dalam  memahami  dan  mematuhi  peraturan  perpajakan yang  ada.  Putri  &  Nurhasanah  (2019),  Qorina  (2019),  dan  Widia  &  Yasa  (2021)  turut menyatakan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  wajib  pajak  maka  akan  berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:
H 2 : Tingkat Pendidikan berpengaruh signigikan terhadap tingkat kepatuhan pajak BUMDes Sosialisasi  perpajakan  adalah  faktor  eksternal  dalam  teori  atribusi  yang  mampu mempengaruhi kepatuhan pajak BUMDes. Sosialisasi yang efektif akan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan penelitian Putra et al. (2020), Yusril & Syaepudin  (2021),  dan  Andiani  (2022)  menyatakan  bahwa  sosialisasi  perpajakan berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak.  Maka  dikemukakan  hipotesis  sebagai berikut:
H 3 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak BUMDes Pada dasarnya, tingkat kepatuhan wajib  pajak dipengaruhi oleh dua faktor baik internal maupun  eksternal.  Penelitian  dari  Andriani  &  Herianti  (2015)  menyatakan  bahwa  sosialisasi pajak,  pemahaman  pajak,  dan  tingkat  pendidikan  berpengaruh  positif  secara  simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, dikemukakan hipotesis sebagai berikut: H 4 :  Pemahaman  Pajak,  Tingkat  Pendidikan,  dan  Sosialisasi  Perpajakan  berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak BUMDes

## 2.  Metode
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang menguji teori melalui pengukuran variabel  penelitian  berupa  angka  dan  menganlisisnya  dengan  metode  statistik  (Pandoyo  & Sofyan,  2018).  Populasi  penelitian  ini  terdiri  dari  BUMDes  yang  terdata  dalam  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Buleleng  tahun  2023  sejumlah  126 BUMDes.  Sampel  penelitian  berjumlah  63  BUMDes  yang  ditentukan  dengan  teknik Purposive  Sampling melalui  2  kriteria  sampel,  yaitu  BUMDes  yang  masih  aktif  dan  dapat dihubungi  peneliti.  Responden  berjumlah  63  orang  yang  nantinya  masing-masing  sampel diwakili  oleh  satu  pejabat  pelaksana  operasional  yang  bertanggung  jawab  atas  perpajakan BUMDes, baik itu direktur, sekretaris, maupun bendahara.
Pengumpulan data menggunakan metode survei melalui pemberian kuesioner dengan skala  pengukuran likert .  Setiap  pernyataan  disediakan  5  jawaban  dengan  skor  masing- masing, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) = 1, Tidak Setuju (TS) = 2, Netral (N) = 3, Setuju (S)  =  4,  dan  Sangat  Setuju  (SS)  =  5.  Indikator  variabel  terikat  yakni  kepatuhan  pajak BUMDes  menerapkan  referensi  dari  penelitian  Kusuma  (2017),  terdiri  dari  kepatuhan mendaftarkan diri, lapor SPT, menghitung dan membayar pajak.  Pada variabel pemahaman pajak mengambil indikator penelitian As’ari (2018) yaitu pengetahuan KUP, fungsi pajak, dan
kepatuhan membayar pajak dengan benar. Kemudian pada tingkat pendidikan mengadopsi indikator penelitian Manalu et al. (2016) yakni pendidikan formal, pengaruh pendidikan, dan pentingnya pendidikan. Serta indikator variabel sosialisasi perpajakan menerapkan referensi dari Wardani & Wati (2018) yang terdiri atas penyelenggaraan sosialisasi, media sosialisasi, dan manfaat sosialisasi.
Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Penelitian
Variabel Indikator No. Butir Skala Pengukuran Kepatuhan Pajak BUMDes (Y) (Kusuma, 2017) 1.  Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak 2.  Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu 3.  Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar 4.  Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak 1 - 2 3 - 5 6 - 7 8 - 9 Skala likert Pemahaman Pajak (X 1 ) (As’ari, 2018) 1.  Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan 2.  Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan 3.  Kepatuhan dalam membayar dan menyelesaikan pajak dengan benar 10 - 11 12 - 14 15 - 16 Skala likert Tingkat Pendidikan (X 2 ) (Manalu et al., 2016) 1.  Pendidikan formal 2.  Pengaruh pendidikan 3.  Pentingnya pendidikan 17 - 18 19 - 20 21 Skala likert Sosialisasi Perpajakan (X 3 ) Wardani & Wati (2018) 1.  Penyelenggaraan sosialisasi 2.  Media sosialisasi 3.  Manfaat sosialisasi 22 - 23 24 25 - 27 Skala likert
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  bantuan  program  SPSS  Versi 25.  Terdapat  beberapa  metode  serta  teknik  analisis  data  yang  diterapkan,  yaitu  analisis statistik deskriptif, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji mulikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, serta uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear, uji t, uji F, dan koefisien determinasi.

## 3.  Hasil dan Pembahasan Hasil
Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Pemahaman Pajak (X 1 ) 63 22 35 28,76 2,680 Tingkat Pendidikan (X 2 ) 63 13 25 18,98 2,530 Sosialisasi Perpajakan (X 3 ) 63 21 30 25,75 2,110 Kepatuhan Pajak BUMDes (Y) 63 26 45 32,25 3,910 Valid N (listwise) 63
Bersumber pada tabel 3, ditarik deskripsi umum penelitian, yaitu: 1) Pemahaman Pajak (X 1 )  dari  63  responden  yang  menjawab  7  item pernyataan dalam  kuesioner,  nilai  minimum 22, nilai maksimum 35, nilai mean 28,76 dan nilai standar deviasi sebesar 2,680; 2) Tingkat Pendidikan  (X 2 )  dari  63  responden  yang  menjawab  5  item  pernyataan  kuesioner,  nilai minimum  13, nilai maksimum 25, nilai mean 18,98 dan nilai standar deviasi sebesar 2,530; 3)  Sosialisasi  Perpajakan  (X 3 )  dari  63  responden  yang  menjawab  6  item  pernyataan kuesioner,  nilai minimum 21, nilai maksimum 30, nilai mean 25,75 dan nilai standar deviasi sebesar 2,110; dan 4) Kepatuhan Pajak BUMDes (Y) dari 63 responden yang menjawab 9 item pernyataan kuesioner, nilai minimum 26, nilai maksimum 45, nilai mean 37,25 dan nilai standar deviasi sebesar 3,910.
Sebelum dianalisis regresi linear berganda, uji kualitas data dilakukan dari uji validitas kemudian uji reliabilitas. Sebanyak 63 responden, digunakan tingkat α = 5%, dan nilai df dari 63 diperoleh 0,244. Kriteria  keputusan  valid  dinyatakan  apabila  r hitung >  r tabel dan  nilai  sig.  < 0,05 (Ghozali, 2018). Ditunjukkan hasil uji validitas  bahwa seluruh instrumen di tiap variabel bernilai r hitung lebih tinggi dari r tabel dan nilai sig. lebih rendah dari 0,05 sehingga semua butir pernyataan  dalam  kuesioner  dinyatakan  valid.  Reliabelnya  suatu  variabel  jika Alpha Cronbach bernilai  lebih  besari  dari  0,60  (Ghozali,  2018).  Pemahaman  pajak  bernilai Alpha Cronbach 0,679,  tingkat  pendidikan  bernilai Alpha  Cronbach 0,604,  kemudian  sosialisasi perpajakan  bernilai Alpha  Cronbach 0,601,  dan  kepatuhan  pajak  BUMDes  bernilai Alpha Cronbach 0,771.  Artinya  seluruh  instrumen  telah  melebihi  nilai Alpha  Cronbach 0,60  dan dinyatakan reliabel untuk diuji lebih lanjut.
Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Asumsi Klasik Nilai/Output Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Z 0,068 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 Uji Multikolinearitas VIF Pemahaman Pajak 1,314 Tingkat Pendidikan 1,088 Sosialisasi Perpajakan 1,372 Tolerance Pemahaman Pajak 0,761 Tingkat Pendidikan 0,919 Sosialisasi Perpajakan 0,729 Uji Heteroskedastisitas Sig. Pemahaman Pajak 0,146 Tingkat Pendidikan 0,125 Sosialisasi Perpajakan 0,675
Menggunakan Kolmogorov Smirnov uji normalitas menunjukkan hasil bahwa penelitian ini memiliki nilai signifikan Asymp. Sig. (2-tailed) senilai 0,200, artinya nilai 0,200 lebih tinggi daripada  0,05,  dan  disimpulkan  bahwa  nilai  residual  dari  penelitian  ini  terdistribusi  normal. Kemudian  hasil  uji  dari  SPSS  menunjukkan  bahwa:  Pemahaman  Pajak  bernilai  VIF  1,314 dan  toleransi  sebesar  0,761;  Tingkat  Pendidikan  bernilai  VIF  1,088  dan  toleransi  sebesar 0,919; dan Sosialisasi Perpajakan  bernilai VIF  1,372 dan  toleransi bernilai 0,729,  sehingga disimpulkan  bahwa  model  regresi  tanpa  ada  multikolinearitas  antar  variabel  independen. Serta  uji  heterokedastisitas  membuktikan  nilai Residual  Absolute secara  statistik  variabel bebas tidak  berpengaruh  signifikan dengan  variabel  terikat.  Pemahaman pajak  bernilai sig. 0,146,  tingkat pendidikan bernilai  sig.  0,125, dan  sosialisasi  perpajakan  bernilai  sig. 0,675. Dengan  demikian,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  model  regresi  pada  penelitian  ini  tanpa memiliki ataupun tidak terjalin heteroskedastisitas.

## Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1 ( Constant ) 9.804 5.795 1.692 0.096 Pemahaman Pajak 0.752 0.177 0.516 4.247 0.000 Tingkat Pendidikan 0.038 0.171 0.025 0.223 0.824 Sosialisasi Perpajakan 0.198 0.230 0.107 0.859 0.394
Berlandaskan  hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  persamaan  regresi  variabel  terikat dan bebas dalam penelitian ini adalah:
Y = 9,804 + 0,752X 1 + 0,038X 2 + 0,198X 3 + 
Persamaan regresi di atas memperlihatkan bahwa ada hubungan positif antar masing- masing  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat.  Persamaan  di  atas  juga  diartikan:  1) Konstanta 9,804 menunjukkan jika variabel bebas memiliki nilai konstan, dan variabel terikat mempunyai  nilai  9,804  satuan;  2)  Nilai  koefisien  pemahaman  pajak  senilai  0,752 menunjukkan  nilai  positif  maka  ada  pengaruh  positif  variabel  pemahaman  pajak  terhadap variabel Y; 3) Nilai koefisien  tingkat pendidikan senilai 0,038 menunjukkan nilai positif maka ada  pengaruh  positif  variabel  tingkat  pendidikan  terhadap  variabel  Y;  4)  Nilai  koefisien sosialisasi  perpajakan  senilai  0,198  menunjukkan  nilai  positif  maka  ada  pengaruh  positif variabel sosialisasi perpajakan terhadap variabel Y.
Uji  t  melihatkan  terdapat  atau  tidak  pengaruh  dari  variabel-variabel  bebas  terhadap variabel terikat secara parsial. Dengan melihat besarnya nilai probabilitas, dimana apabila: 1) Nilai  probabilities  <  0,05,  berarti  H 0 dikatakan  ditolak  dan  H a diterima.  Artinya  terdapat pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat; 2) Nilai probabilities > 0,05, berarti  H 0 diterima  atau  H a ditolak.  Artinya  tidak  terdapat  pengaruh  signifikan  dari  variabel bebas  terhadap  variabel  terikat.  Berdasarkan  hasil  uji  t  menggunakan  SPSS  versi  25.0, dapat diinterpretasikan bahwa variabel pemahaman pajak bernilai sig. uji t senilai 0,000 lebih rendah  daripada  0,05  dan  koefisien  regresi  variabel  bernilai  0,752.  Variabel  tingkat pendidikan  bernilai  sig.  uji  t  0,824  lebih  tinggi  daripada  0,05  dan  koefisien  regresi  variabel bernilai  0,038.  Serta  variabel  sosialisasi  perpajakan  bernilai  sig.  uji  t  0,394  lebih  tinggi daripada  0,05  dan  koefisien  regresi  variabel  bernilai  0,198.  Maka  hasil  uji  t  membuktikan bahwa  variabel  pemahaman  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan pajak  BUMDes  di  Kabupaten  Buleleng,  sedangkan  variabel  tingkat  pendidikan  dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Bueleleng.
Tabel 6. Hasil Uji ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 320.067 3 106.689 10.025 0.000 Residual 627.870 59 10.642 Total 947.937 62
Uji  F  adalah  uji  yang  bertujuan  untuk  menilai  apakah  terdapat  pengaruh  secara simultan antara keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat.  Dasar keputusan uji F apabila nilai sig. < 0,05 atau F hitung > F tabel dimana F tabel dengan df 59 diperoleh 2,76. Dilihat dari tabel ANOVA bahwasanya nilai sig. < 0,05 dan nilai F hitung senilai 10,025 lebih besar dari F tabel 2,76. Maka disimpulkan bahwa secara simultan pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak  BUMDes  di Kabupaten Buleleng.
Tabel 7. Hasil Analisis Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .581 a .338 .304 3.262
Uji  koefisien  determinasi  (R 2 )  adalah  uji  yang  bertujuan  dalam  menilai  seberapa  jauh variabel bebas mampu untuk menerangkan variasi variabel terikat. Menurut tabel  7 di atas, diketahui  bahwa Adjusted  R  Square senilai  0,304.  Hal  tersebut  memperlihatkan  bahwa 30,4%  variabel  kepatuhan  pajak  BUMDes  dipengaruh  oleh  variabel  pemahaman  pajak, tingkat  pendidikan,  dan  sosialisasi  perpajakan,  sedangkan  69,6%  dipengaruhi  oleh  faktor lainnya  di  luar  ketiga  variabel  bebas  yang  diajukan  dalam  penelitian  kepatuhan  pajak BUMDes ini.

## Pembahasan Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak BUMdes
Atas  dasar  hasil  pengujian  hipotesis  tentang  pengaruh  pemahaman  pajak  secara parsial terhadap kepatuhan pajak BUMDes didapat nilai sig. uji t senilai 0,000, yang artinya 0,000  <  0,05.  Oleh  sebab  itu,  pemahaman  pajak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan pajak BUMDes. Variabel pemahaman pajak bernilai koefisien regresi positif yakni
senilai 0,752. Ini menjelaskan bahwa pemahaman pajak terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan  pajak  BUMDes.  Maka  dipastikan,  H 0 ditolak  atau  H 1 diterima,  sehingga pemahaman  pajak  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak BUMDes.
Menurut  teori  atribusi,  pemahaman  pajak  sebagai  faktor  internal  yang  turut mempengaruhi kepatuhan pajak BUMDes. Perilaku kepatuhan ini tumbuh dari pribadi wajib pajak BUMDes karena tingkat pemahaman pajak yang tinggi, baik itu mengenai hak maupun kewajibannya.  Dengan pengetahuan tersebut  maka  BUMDes  akan  termotivasi untuk patuh terhadap  peraturan  perpajakan.  Hal  ini  konsisten  dengan  hasil  penelitian  Putri  (2018), Susanti  et  al.  (2020),  dan  Wardhani  &  Daljono  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  semakin tinggi pemahaman pajak maka akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Pajak BUMDes
Atas  dasar  hasil  pengujian  hipotesis  tentang  pengaruh  tingkat  pendidikan  secara parsial terhadap kepatuhan pajak BUMDes didapat nilai sig. uji t senilai 0,824, yang artinya 0,824 > 0,05. Oleh sebab itu, pemahaman pajak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes. Variabel tingkat pendidikan bernilai koefisien regresi positif yakni senilai 0,038. Ini menjelaskan bahwa pemahaman pajak terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan  pajak  BUMDes.  Maka  dipastikan,  H 0 diterima  atau  H 2 ditolak,  sehingga pemahaman  pajak  memiliki  pengaruh  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap  kepatuhan pajak BUMDes.
Tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor internal yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Meskipun  hasil  penelitian  ini  H 2 ditolak,  namun  frekuensi  jawaban responden pada penelitian yang menyatakan sangat setuju mengenai pentingnya pendidikan formal  sebesar  71,4%  tetap  memperkuat  teori  atribusi.  Rasional  tingkat  pendidikan  tidak mampu  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  BUMDes  adalah  distribusi  tingkat  pendidikan sampel  terbanyak  berada  di  tingkat  SMA/SMK  yaitu  31  orang  yang  mana  dengan  latar pendidikan tersebut BUMDes masih mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu,  lulusan  sarjana  yang  bertanggung  jawab  pada  perpajakan  BUMDes  tidak  semuanya merupakan  lulusan  sarjana  fakultas  ekonomi  yang  dasarnya  mendapatkan  pengetahuan perpajakan  lebih  dominan  dibandingkan  lulusan  sarjana  non  ekonomi.  Hasil  ini  selaras dengan  penelitian  Yosi  et  al.  (2020),  Susanti  et  al.  (2020),  dan  Yusril  &  Syaepudin  (2021) yang  menyatakan  tingkat  pendidikan  tidak  memiliki  kemampuan  dalam  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak BUMDes
Atas  dasar  hasil  pengujian  hipotesis  tentang  pengaruh  sosialisasi  perpajakan  secara parsial terhadap kepatuhan pajak BUMDes didapat nilai sig. uji t senilai 0,394, yang artinya 0,394  >  0,05.  Oleh  sebab  itu,  sosialisasi  perpajakan  memiliki  pengaruh  tidak  signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes. Variabel sosialisasi perpajakan bernilai koefisien regresi positif  yakni  senilai  0,198.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  terdapat pengaruh  positif terhadap  kepatuhan pajak  BUMDes.  Maka  dipastikan,  H 0 diterima atau  H 3 ditolak,  sehingga  sosialisasi  perpajakan  memiliki  pengaruh  positif  namun  tidak  signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes.
Meskipun  demikian, hasil  penelitian  tetap  mendukung teori  atribusi  dimana  sosialisasi perpajakan sebagai faktor eskternal yang mempengaruhi kepatuhan pajak BUMDes. Sebab wajib pajak yang aktif dalam sosialisasi diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan  kepatuhan  pajak.  Hal  ini  didukung  dengan  jawaban  responden  yang menyatakan “Pemerintah  harus  sering  melakukan  sosialisasi  perpajakan  kepada masyarakat” yang memiliki frekuensi jawaban setuju 44,4% dan sangat setuju 54%. Rasional H 3 ditolak dalam penelitian ini adalah tidak konsisten dan meratanya pelaksanaan sosialisasi pajak  yang  dilakukan  fiskus  kepada  BUMDes  di  Kabupaten  Buleleng,  bahkan  fakta  di lapangan  menyebutkan  bahwa  terakhir  BUMDes  memperoleh  sosialisasi  pajak  dari  fiskus adalah  tahun  2019  akhir.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Syaputra  (2019),  Indriyani
(2020),  dan  Hayati  (2022)  yang  juga  turut  menyatakan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh  Pemahaman  Pajak,  Tingkat  Pendidikan,  dan  Sosialisasi  Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak BUMDes
Berdasarkan  hasil  uji  F,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  sig.  dalam  tabel  ANOVA  sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 serta dengan nilai F hitung sebesar 10,025 lebih besar dari F tabel 2,76 yang  berarti  H 4 diterima.  Maka  dapat  dipastikan  bahwa  secara  simultan  variabel  bebas pemahaman  pajak,  tingkat  pendidikan,  dan  sosialisasi  perpajakan  memiliki  pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng.
Hasil  ini  menguatkan  konsep  teori  atribusi  bahwa  kepatuhan  pajak  dipengaruhi  oleh faktor  internal  (pemahaman  pajak  dan  tingkat  pendidikan)  dan  faktor  eksternal  (sosialisasi perpajakan). Penelitian ini mendukung hasil  penelitian Andriani & Herianti (2015) dan Yusril &  Syaepudin  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  pemahaman  pajak,  tingkat  pendidikan,  dan sosialisasi  perpajakan  secara  simultan  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak.

## 4.  Simpulan dan Saran Simpulan
Berdasarkan  dari  penjelasan  hasil  dan  pembahasan  di  atas,  maka  ditarik  simpulan bahwa: 1) Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak BUMDes;  2)  sedangkan  Tingkat  Pendidikan  dan  Sosialisasi  Perpajakan  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  Kepatuhan  Pajak  BUMDes;  dan  3)  Pemahaman  Pajak,  Tingkat Pendidikan,  dan  Sosialisasi  Perpajakan  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap Kepatuhan Pajak BUMDes.
Hal tersebut menandakan bahwa meskipun secara parsial tidak semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes di Buleleng, namun  pemahaman pajak,  tingkat  pendidikan,  dan  sosialisasi  perpajakan  merupakan  faktor-faktor  yang  saling terhubung  satu  sama  lain  dalam  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  BUMDes.  Bahwasanya pemahaman pajak yang baik haruslah dimiliki oleh pejabat pelaksana operasional BUMDes yang  didukung  dengan  pendidikan  baik  yang  dapat  memupuk  rasa  sukarela  wajib  pajak dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  serta  peran  fiskus  yang  merata  dan  konsisten melalui pengadaan sosialisasi perpajakan kepada BUMDes.

## Saran
Berlandaskan  dari  hasil  bahasan  dan  simpulan,  masukan  yang  peneliti  bisa  berikan adalah sebagai berikut.
1.  Bagi BUMDes
Perlu  peran  inisiatif  BUMDes  untuk  memberikan  akses  pendidikan  para  pegawainya terutama  mengenai  perpajakan,  baik  melalui  pemberian  beasiswa  pendidikan  atau mengikutsertakan pelatuhan khusus perpajakan melalui instansi swasta terkait.
2.  Bagi Fiskus
Perlu  peran  fiskus  yang  lebih  efektif  dengan  mencanangkan  kegiatan  sosialisasi perpajakan  secara  merata  dan  konsisten  kepada  para  pengelola  BUMDes  di Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan kepatuhan pajak BUMDes kedepannya.
3.  Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil  koefisien  determinan  menyebutkan  bahwa  69,6%  kepatuhan  pajak  BUMDes masih  dipengaruhi  oleh  faktor  lainnya,  sehingga  perlu  pengembangan  variabel  bebas lain  yang turut  mempengaruhi  kepatuhan  pajak BUMDes,  seperti  tingkat pendapatan, kesadaran  pajak,  sanksi  pajak.  Serta  memperluas  subjek  sekaligus  responden penelitian  yakni  memperluas  penelitian  kepada  BUMDes  di  tingkat  provinsi  dengan melibatkan  responden  baik  dari  pimpinan  BUMDes  maupun  pimpinan  Pemerintah Desa.

## Daftar Pustaka
Aladejebi, D. O. (2018). Measuring Tax Compliance Among Small and Medium Enterprises in Nigeria. International Journal of Accounting and Taxation , 6 (2), 29 –40.
Alfasadun, Hardiningsih, P., & Rachmawati. (2016). Coaching Taxpayers Policy (Tpwp) and Tax  Penalties  Against  Tax  Compliance. Proceedings-International  Conference  of Banking,  Accounting,  Management  and  Economics  &  Call  For  Papers  (ICOBAME) , 978 –979.
Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., & Ruwanti, G. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru). STIE Indonesia Banjarmasi , 22 (April 2019), 2.
Andiani,  Y.  (2022). Pengaruh  Pemahaman  Wajib  Pajak,  Sosialisasi  Perpajakan,  Tingkat Pendidikan,  Tingkat  Pendapatan  dan  Religiusitas  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rejang Lebong . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Andriani,  Y.,  &  Herianti,  E.  (2015).  Pengaruh  Sosialisasi  Pajak,  Pemahaman  Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris UMKM di Pasar Tanah Abang , Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015 ). Syariah Paper Accounting FEB UMS , 487 –496.
Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM  Atas  Pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  Dan Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Perpajakan. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi , 9 (1), 1 –10.
Areo,  O.  S.,  Gershon,  O.,  &  Osabuohien,  E.  (2020).  Improved  Public  Services  and  Tax Compliance of Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria: A Generalised Ordered Logistic Regression. Asian Economic and Financial Review , 10 (7), 833 –836.
As ’ari,  N.  G.  (2018).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan, Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  (Studi  Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Kecamatan  Rongkop). Jurnal Ekobis Dewantara , 1 (6), 64 –76.
Ghozali,  I.  (2018). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS  25  (9th  ed.) . Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
Hayati,  C.  N.  (2022). Pengaruh  Sosialisasi  Pajak,  Kesadaran  Pajak,  dan  Sanksi  Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Banda Aceh . Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
Indriyani,  P.  D.  (2020). Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Pemahaman  Perpajakan, Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Pelaku  E-Commerce Dalam  Memenuhi  Kewajiban  Perpajakan  (Studi  Kasus  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Pelaku E-Commerce di Kota Semarang Pada Platform . Universitas Negeri Semarang.
Kusuma,  K.  C.  (2017). Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Pajak,  Pemahaman  Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP .
Le,  H.  T.  H.,  Tuyet,  V.  T.  B.,  Hanh,  C.  T.  B.,  &  Do,  Q.  H.  (2020).  Factors  Affecting  Tax Compliance  among  Small-and  Medium-Sized  Enterprises:  Evidence  from  Vietnam. Journal of Asian Finance, Economics and Business , 7 (7), 209 –217.
Manalu,  D.,  Nasir,  A.,  &  Sofyan,  A.  (2016).  Pengaruh  Kesadaran,  Sanksi  Perpajakan, Tingkat  Pendidikan  Dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Melaporkan  Pajak  Restoran  Di  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas Ekonomi Universitas Riau , 3 (1), 822 –836.
Nurkhin,  A.,  Novanty,  I.,  Muhsin,  M.,  &  Sumiadji,  S.  (2018).  The  Influence  of  Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. Jurnal Keuangan Dan Perbankan , 22 (2), 240 –255.
Pandoyo,  &  Sofyan,  M.  (2018). Metodologi  Penelitian  Keuangan  dan  Bisnis .  Bogor :  In Media.
Putra, B. P., Agustin, H., & Angelina Setiawan, M. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Preferensi  Risiko  Sebagai Variabel Moderasi. In Jurnal Eksplorasi Akuntansi (Vol. 2, Issue 2).
Putri,  A.  A.  (2018).  Kepatuhan Wajib  Pajak:  Studi  Aspek  Penerapan  E-Filing,  Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika , 8 , 2.
Putri, N. E., & Nurhasanah. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sanksi Pajak Terkait  Dengan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UKM  (Studi  Kasus:  Pengusaha  UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur). Jurnal STEI Ekonomi , 28 (02), 213 –232.
Qorina, R. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, dan  Pekerjaan  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Wilayah  Kabupaten Sleman Yogyakarta . Universitas Islam Indonesia.
Ramdhanny, I. (2022). Kewajiban Perpajakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Kebangkitan Ekonomi Pasca-Pandemi Covid-19. Jurnal Info Artha , 6 (2), 139 –148.
Roeswan, S. (2023). Peningkatan Tax Ratio Indonesia di Tahun 2022 Setelah Sebelumnya Terus  Menurun .  https://www.mib.group/news/peningkatan-tax-ratio-indonesia-di-tahun- 2022-setelah-sebelumnya-terus-menurun
Sanita, N. M. M., Yasa, I. N. P., & Atmadja, A. T. (2018). The Effect of Subjective Norms On Taxpayer  Compliance  In  Paying  Motor  Vehicle  Tax. JIMAT  (Scientific  Journal  of Accounting Students Undhiksha) , 9 (1), 145 –154.
Sinarwati,  N.  K.,  &  Marhaeni,  A.  (2019).  The  Role  of  Village  Own  Enterprises  to  Rural Development. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law , 18 (5), 77 –83.
Sinarwati, N. K., & Prayudi, M. A. (2021). Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Asli Desa. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 10 (3), 505 –518.
Sjahril,  R.  F.,  Yasa,  I.  N.  P.,  &  Dewi,  G.  A.  K.  R.  (2020).  Analisis  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Tarif  Pajak  Efektif  pada  Wajib  Pajak  Badan  (Studi  Perusahaan  Real Estate  &  Property  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2016-2018). JIMAT(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) , 11 (1), 56 –65.
Susanti,  S.,  Susilowibowo,  J.,  &  Hardini,  H.  T.  (2020).  Apakah  Pengetahuan  Pajak  Dan Tingkat  Pendidikan  Meningkatkan  Kepatuhan  Membayar  Pajak? Jurnal  Akuntansi Multiparadigma , 11 (2), 420 –431.
Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  Dengan  Sosialisasi  Perpajakan  Sebagai  Variabel Moderas. Jurnal Magister Akuntansi Trisakti , 6 (2), 121 –144.
Wardani,  D.  K.,  &  Wati,  E.  (2018).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Dengan  Pengetahuan  Perpajakan  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen , 7 (1), 33 –54.
Wardhani,  A.  R.,  &  Daljono.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Sosialisasi Perpajakan,  dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  (Studi terhadap  Bendahara  Pemerintah  pada  Badan  Pengelola  Pendapatan  Daerah  Provinsi Jawa Tengah). Diponegoro Journal Of Accounting , 9 (4), 1 –9.
Widia,  K. A.,  &  Yasa,  I.  N.  P.  (2021).  Pengaruh Kesadaran Wajib  Pajak,  Kewajiban  Moral,
Tingkat  Pendidikan  dan  Kondisi  Keuangan  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi , 9 (1), 101.
Wulandari,  R.  (2020).  Analisis  Pemahaman  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi , 9 (2), 150.
Yasa,  I.,  Devi,  S.,  &  Martadinata,  I.  (2020).  Relevansi  Slippery  Slope  Theory  Ditinjau  Dari Perspektif Gender Wajib Pajak. InFestasi: Jurnal Bisnis Dan InFestasi , 16 (1), 13 –27.
Yasa, I. N. P., & Martadinata, I. P. H. (2019). Taxpayer Compliance from the Perspective of Slippery  Slope  Theory:  An  Experimental  Study. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan . https://doi.org/10.9744/jak.20.2.53-61
Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2020). Peran Theory of Planned Behavior  Dan  Nilai  Kearifan  Lokal  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak:  Sebuah  Kajian Eksperimen. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) , 3 (2), 149 –167.
Yosi, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020).  Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran  Wajib  Pajak,  Tingkat  Pendidikan  dan  Sosialisasi  Perpajakan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  UMKM  di  Kota  Padang. JEMSI  (Jurnal  Ekonomi  Dan Manajemen Sistem Informasi) , 1 (4), 305 –310.
Yusril,  Y.,  &  Syaepudin,  A.  (2021).  Pengaruh  Sosialisasi  Pajak,  Tingkat  Pendidikan,  dan Pemahaman Wajib  Pajak Badan Pada  UKM  Kota  Bekasi. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis , 1 (1), 1 –15.
Yustina,  L.  A.,  Diatmika,  I.  P.  G.,  &  Yasa,  I.  N.  P.  (2020).  Pengaruh  tingkat  pendidikan, kewajiban  moral  dan  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor  (studi  pada  Kantor  Samsat  Kabupaten  Buleleng). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi , 11 (1), 138 –145.