## Pendahuluan
Migrasi internasional pekerja Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu persoalan penting  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari seluruh proses pembangunan. Tingginya arus mobilitas pekerja selain akan menghasilkan devisa bagi negara ( foreign exchange ), pada sisi  lain  juga  dapat  mengundang  berbagai persoalan, seperti persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, dan kemanusiaan.
Terutama  dalam  hal  pembangunan ekonomi, kontribusi para pekerja Indonesia yang  bekerja  di  luar  negeri  dapat  dilihat manfaatnya melalui besarnya remitan yang mereka kirimkan. Ini akan lebih bermakna lagi jika remitan tersebut dilihat dalam konteks yang lebih luas, tidak saja dalam bentuk uang, tetapi juga nonmateri. Hal-hal, seperti ide-ide baru, pengetahuan akan teknologi modern, keahlian,
dan  kedisiplinan  kerja,  merupakan  remitan nonmateri  yang  berkontribusi  positif  dalam pembangunan.
Program pengiriman tenaga kerja magang dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ke Jepang  yang  dilakukan  oleh  Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan  lembaga-lembaga  terkait  dapat dipandang sebagai program yang menjanjikan. Selain  berupaya  memperkecil  risiko pengangguran dan meningkatkan pendapatan, program  ini  memberikan  peluang  adanya transfer teknologi yang lebih cepat. Hal ini patut dipertimbangkan dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional secara menyeluruh. Dalam  arti,  pemerintah  terutama  melalui departemen terkait perlu menciptakan aturan- aturan yang lebih transparan guna menjamin seluruh proses pemagangan yang dilakukan

## PEMAGANGAN LUAR NEGERI TENAGA KERJA: PROSES, PENDAPATAN, DAN ALIH TEKNOLOGI
Agus Joko Pitoyo*

## Abstract
This study is aimed to investigate the mechanism of abroad apprenticeship labour program, including income rate, to understand the process of transferring knowledge, and to portray its implementation to regional development. There are at least three aspects will be discussed, firstly, to understand the process of apprenticeship overseas; secondly, to evaluate their income and economic activities after returning home; and thirdly, to evaluate how the local government involves in empowering ex-apprentice labour overseas. The research employed several methods for getting data such as structured interview by using questionnaire, focus group discussion, in- depth interview, tracking, and observation. This study indicated that (1) Apprenticeship process mechanism is not fully transparent yet; (2) Their income are relatively high, however, looking at their job they are still absorbed in 3D jobs (dirty, dangerous, difficult); (3) Several arising problems set the volunteer in low bidding position, and (4) process of transferring knowledge they got from overseas is vague.
Keywords: apprenticeship, migrant worker, transferring knowledge
* Staf Pengajar Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.
pekerja  di  luar  negeri  dapat  dimanfaatkan hasilnya setelah kembali ke tanah air. Dengan demikian, program pemagangan pekerja yang dilaksanakan  tersebut  benar-benar  dapat sejalan  dengan  program  percepatan pembangunan, baik di tingkat lokal maupun secara keseluruhan.
Disadari  bahwa  upaya-upaya  perbaikan kebijakan pada tingkat lokal terkait dengan program tenaga kerja magang merupakan hal yang  serius  diperhatikan.  Dalam  konteks pemanfaatan tenaga kerja pascapemagangan, pemerintah menghadapi banyak tantangan dan persoalan. Terlebih lagi setelah krisis melilit kehidupan  ekonomi  nasional,  hampir dipastikan  tidak  satu  pun  peserta  program magang dapat dilibatkan dalam proses-proses pembangunan  yang  ada.  Hal  ini  terutama disebabkan oleh adanya kekaburan konseptual yang digunakan pemerintah berkaitan dengan program pemagangan luar negeri. Konsep ini secara ekonomi sesungguhnya menguntungkan, baik secara regional maupun nasional.  Akan  tetapi,  keterbatasan kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja menyebabkan banyak di antara para peserta magang tidak dapat memberikan kontribusi  nyata  atau  terlibat  aktif  dalam aktivitas ekonomi yang ada.
Kondisi  semacam  ini,  pada  gilirannya, menempatkan program magang luar negeri tidak  banyak  berbeda  dengan  program- program pengiriman tenaga kerja reguler yang biasa dilakukan oleh banyak agen pengerah jasa  tenaga  kerja  luar  negeri.  Kelemahan- kelemahan yang ada ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan  tanpa  mempertimbangan  perlu tidaknya memberikan perlindungan bagi calon pekerja  dan  jaminan  penempatan  setelah proses  pemagangan  ini  selesai.  Misalnya, seberapa  jauh  peserta  magang  dapat diberdayakan  pada  pembangunan  lokal  di daerah asalnya.
Tulisan ini bermaksud mengkaji program magang  tenaga  kerja  dari  Provinsi  D.I. Yogyakarta  ke  Jepang.  Beberapa  hal  yang menjadi  fokus  kajian  adalah  mekanisme pengiriman, pendapatan dan pemanfaatannya, serta  masalah  yang  timbul  selama  proses pemagangan. Selain itu, aspek lain yang juga menarik untuk dilihat adalah persoalan yang menjadi kendala dalam pemberdayaan peserta magang yang telah kembali ke daerah asal; sejauh mana mereka dapat mandiri dan terlibat dalam  proses  pembangunan  daerah.  Data dicakup  dari  sekitar  15  pemagang  yang berhasil  dihubungi  dan  melalui  kombinasi beberapa metode, yakni wawancara terstruktur dengan  kuesioner,  wawancara  mendalam, diskusi  kelompok  terfokus,  dan  pelacakan terhadap  kegiatan  usaha  yang  dilakukan pemagang sekembalinya dari Jepang.

## Profil Pekerja Magang
Umur merupakan faktor demografi penting yang  turut  menentukan  kondisi  fisik  dan produktivitas seseorang. Batas umur minimal dan  maksimal  bagi  calon  pekerja  magang merupakan  prasyarat  agar  mereka  dapat bekerja secara optimal di luar negeri. Peraturan yang diberlakukan oleh Yayasan IMM Japan menyebutkan  bahwa  umur  maksimal  bagi calon  pekerja  magang  yang  berpendidikan terakhir SMU adalah 25 tahun, sementara bagi mereka yang berpendidikan terakhir universitas atau perguruan tinggi adalah 27 tahun.
Untuk umur memang sangat ketat, bahkan kalau perusahaan tahu umur kita sudah melebihi  batas  maksimal,  kita  dapat dipulangkan ... untuk yang SMU 25 tahun, kalau sarjana 27 tahun (Gyto, 29 tahun).
Atas dasar batas umur maksimal yang ketat diberlakukan oleh perusahaan-perusahaan di Jepang, kebanyakan pekerja magang yang hendak berangkat terkonsentrasi pada umur sekitar 20 tahun untuk pendidikan SMU dan sekitar  26  tahun  untuk  mereka  yang
berpendidikan  sarjana.  Dengan  ketentuan bahwa  selama  3  tahun  menjadi  pekerja magang  di  Jepang,  mereka  pun  masih tergolong muda ketika pulang ke tanah air, yaitu berkisar  25  tahun  untuk  mereka  yang berpendidikan SMU dan sekitar 30 tahun untuk mereka yang berpendidikan sarjana.
Berdasarkan jenis kelamin, terutama untuk pemberangkatan  tahun  2001,  Provinsi  D.I. Yogyakarta hanya memberangkatkan calon pekerja  laki-laki.  Beberapa  partisipan menyebutkan bahwa untuk angkatan-angkatan awal, misalnya pemberangkatan tahun 1999, 2000, dan 2001, kebanyakan pekerja magang luar  negeri  adalah  laki-laki.  Oleh  para partisipan, hal ini dijelaskan terkait dengan jenis-jenis  pekerjaan  yang  lebih  banyak menggunakan tenaga fisik dan stamina yang prima, seperti di pelat konstruksi bangunan, operator mesin logam, pemasangan rangka beton, pengecoran logam, dan pengeboran. Walau banyak partisipan yang menyebutkan bahwa  dominasi  pekerja  laki-laki  hanya  di
tahun-tahun awal program magang, kenyataan menunjukkan bahwa dominasi tersebut masih terjadi  hingga  sekarang.  Tahun  2004, Disnakertrans Provinsi D.I. Yogyakarta bekerja sama  dengan  Suruga  Miyagawa  Company Japan  memberangkatkan  sekitar  36  calon pekerja magang dan hanya tiga orang yang perempuan.
Kebanyakan pemagang, jika dilihat dari spesifikasi  pendidikannya,  cenderung terkonsentrasi  pada  pendidikan  kejuruan tingkat atas ketimbang pendidikan umum (lihat Tabel  1).  Bagi  peserta  yang  berpendidikan umum, mereka diharuskan memiliki ijazah dari Balai Latihan Kerja (BLK) dengan spesifikasi latihan  kejuruan  atau  kemampuan  khusus, seperti permesinan, montir, listrik, dan mekanik. Persyaratan tersebut dapat dimaklumi karena jenis-jenis pekerjaan yang hendak dilakukan di luar negeri, terutama di Jepang, memang lebih bersifat kerja teknik dan mekanik yang berurusan  dengan  mesin,  listrik,  otomotif, bangunan, dan perindustrian.

## Sumber Informasi dan Mekanisme Seleksi
Terkait dengan informasi program magang, ternyata  banyak  dari  pekerja  yang  tidak sengaja mengetahui informasi tentang adanya program magang di luar negeri ini. Informasi pada umumnya datang dari saudara, teman, atau orang yang mempunyai akses terhadap lembaga yang berwenang mengatur program pemagangan  tersebut,  yaitu  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Saya kerja di Jakarta 1996-1998, di-PHK, lalu  nganggur,  iseng-iseng  main  ke Depnaker,  sebetulnya  saya  tidak  punya cita-cita ke luar negeri, cuma iseng-iseng saja, mendaftarkan diri, ternyata setelah tes, saya dinyatakan lolos, setelah tes yang terakhir saya jadi mantap, kadung sudah di tengah-tengah, akhirnya saya menjadi peserta magang (Skato, 25 tahun).
Tabel 1 Spesifikasi Pendidikan Peserta Program Magang di Jepang
Bagian Spesifikasi
Pendidikan
Pelistrikan * STM Listrik
*  STM Teknik Listrik
* STM Elektronika
*  D3 Elektronika, dll.
Permesinan * S1 Teknik Mesin
*  D3 Teknik Mesin
*  D1 Teknik Mesin
*  SMK Mesin Tenaga
* SMK Mesin Konstruksi
*  SMK Mekanik Umum
*  SMK Mekanik Otomotif
* SMK Otomotif *  SMK Mesin Produksi, dll. Bangunan * S1 Teknik Sipil
*  D3 Teknik Sipil
*  STM Bangunan, dll.
Sumber:  Disnakertrans, Provinsi D.I. Yogyakarta, 2004.
Persoalannya  adalah  banyak  pekerja purnamagang yang justru tidak mendapatkan informasi langsung dari Disnakertrans ataupun jika sumber informasi itu adalah Disnakertrans, biasanya dibawa oleh orang dalam, dalam arti dari mereka yang bekerja di Disnakertrans. Fakta ini menunjukkan Disnakertrans kurang mempunyai kepedulian terhadap penyebaran informasi  tentang  peluang  untuk  menjadi pekerja magang luar negeri. Penyebarluasan informasi  yang  mereka  lakukan  kurang menjangkau  sasaran  walaupun  dari  segi jumlah permintaan, Disnakertrans tetap dapat memenuhi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  jumlah permintaan relatif kecil. Tidak mengherankan jika beberapa pekerja purnamagang adalah mereka  yang  keluarganya  bekerja  di Disnakertrans D.I. Yogyakarta maupun di luar D.I. Yogyakarta.
Patut disayangkan, ada beberapa pekerja purnamagang yang kena calo terkait dengan informasi  pekerjaan  dan  besarnya  biaya administrasi.  Berawal  dari  penyebaran informasi tentang peluang kerja magang secara terbuka, hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu  untuk  mengeruk  keuntungan. Ditemukan beberapa pekerja purnamagang pernah didekati oleh calo dengan menjual informasi  dan  jaminan  lolos  seleksi  asal membayar sejumlah uang. Mereka yang gagal umumnya tersandung pada tes psikologi dan tes fisik. Diperkirakan hal ini merupakan salah satu  penjelasan  logis  berlainannya  biaya administrasi  bagi  tiap-tiap  calon  pekerja magang.  Data  yang  berhasil  dikumpulkan menjelaskan bahwa besar biaya ini bervariasi dari dua juta rupiah sampai dengan enam juta rupiah.
Sebelum terbang ke Jepang, para calon harus  menjalani  beberapa  tes  atau  seleksi untuk  menentukan  lolos  tidaknya  mereka sebagai  pekerja  magang  yang  siap diberangkatkan.  Beberapa  tes  yang  harus dilalui,  antara  lain,  adalah  tes  seleksi
administrasi, tes kesempatan atau tes fisik, dan tes  psikologi  yang  dilanjutkan  dengan  tes wawancara.  Ini  merupakan  prosedur  resmi yang harus dilalui dan calon peserta harus lolos seleksi  dari  tes  demi  tes.  Dengan  lain perkataan, jika calon peserta telah gagal dalam tes administrasi, maka tidak mungkin mengikuti tes fisik dan tes wawancara. Walau begitu, ada juga kasus tentang peserta magang di Jepang yang lolos tanpa melalui tahapan-tahapan tes yang ditentukan.
Saat tes fisik, banyak yang tidak lari juga lulus  saat  tes  fisik,  saya  sangat  marah kenapa kita dulu sudah lewat jalur yang resmi, tapi kok tahu-tahu ada nama baru (tidak  mengikuti  tes)  muncul  (Shl,  26 tahun).
Saya pernah lihat sendiri, untuk lari, push up itu ada joki, banyak bukti tidak ikut tes, tapi kok dapat lulus, lebih aneh lagi ada yang tidak ikut tes di daerah (di Yogyakarta), tapi lolos juga di pusat (di Bandung, Jakarta, atau Bekasi), tapi ya itu dengan bayar 40 sampai 60 juta (Str, 28 tahun).

## Proses Pembekalan
Setelah  dinyatakan  lolos,  calon  peserta magang  harus  mengikuti  pembekalan  di Yogyakarta.  Pembekalan  di Yogyakarta  ini dimaksudkan  untuk  memberi  dasar-dasar keterampilan bahasa Jepang dan kemampuan fisik.  Waktu  yang  dialokasikan  untuk pembekalan  ini  adalah  selama  satu  bulan. Beberapa partisipan menyebutkan setiap hari mereka  harus  bangun  sangat  pagi, berolahraga, lalu masuk kelas untuk mengikuti materi  bahasa  Jepang.  Pemberian  materi bahasa  pada  pembekalan  di  daerah  ini merupakan  hal  yang  penting  karena menentukan lolos tidaknya pada saat tes di akhir  pembekalan.  Disebutkan  juga  bahwa ketidaklulusan  calon  peserta  di  daerah biasanya  disebabkan  oleh  ketidak- mampuannya berbahasa Jepang.
Diperoleh  informasi  bahwa  biaya  yang harus dikeluarkan oleh calon peserta untuk pembekalan bervariasi antara calon yang satu dengan yang lain mulai dari Rp2.000.000,00 sampai  Rp6.000.000,00  sehingga  tidak diketahui sesungguhnya berapa besar biaya resminya.  Biaya  yang  dipungut  tersebut digunakan untuk pembuatan paspor, medical check  up ,  biaya  pelatihan,  dan  keperluan administrasi lain. Kalau dilihat dari surat kerja sama  antara  Disnakertrans  Provinsi  D.I. Yogyakarta  dengan  Suruga  Miyagawa Company Japan tahun 2004, ternyata tiap-tiap peserta magang diwajibkan membayar biaya sekitar tiga juta (lihat Tabel 2).
Setelah  peserta  dinyatakan  lulus  di Yogyakarta,  mereka  harus  mengikuti pembekalan  tahap  kedua  di  Lembang, Bandung  selama  3  bulan.  Pada  dasarnya, materi pembekalan yang diberikan sama, yaitu bahasa  Jepang,  seluk-beluk  kehidupan  di Jepang, latihan disiplin, serta kesehatan fisik mental agar tetap dalam kondisi prima untuk mengikuti proses pemagangan di Jepang. Satu bulan sebelum berangkat ke Jepang, biasanya mereka diberi penjelasan tentang pekerjaan yang  akan  dilakukan.  Namun  demikian, sebagian besar partisipan menyatakan bahwa
pekerjaan di Jepang tidak cocok dengan yang telah diberitahukan sebelumnya, bahkan tidak sesuai  dengan  latar  belakang  pendidikan/ keterampilan yang dimiliki.

## Pemagangan dan Permasalahannya
Program pemagangan tenaga kerja dari Yogyakarta ke Jepang adalah buah kerja sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  dengan  IMM  Japan,  Suruga Miyagawa Company. Program ini dilaksanakan atas dasar:
1. Nota  Kesepakatan  Kerja  Sama  antara Departemen Tenaga Kerja R.I. dengan The
Association  International  Manpower Development  of  Medium  and  Small Enterprises Japan (IMM Japan);
2. Memorandum  of  Understanding  The Ministry of Manpower at the Republik of Indonesia (MOM) and The Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprises Japan (IMM Japan).
Secara umum tujuan program pemagangan tenaga  kerja  tersebut  untuk  mengurangi penganggur yang tidak sedikit jumlahnya di Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Pada  jangka
Tabel 2

## Kalkulasi Biaya Pemagangan di Jepang
Sumber dana dan besarnya dana Komponen Peserta Suruga Miyagawa Pemerintah Provinsi DIY Medical Check Up Rp480.000,00 - - Paspor Rp500.000,00 - - Visa - Rp250.000,00 - Pelatihan Pemagangan Rp1.400.000,00 Rp1.000.000,00 - Uang saku - - Rp400.000,00 Transport Yogya – Jakarta Transport Jakarta - Tokyo Ditanggung Miyagawa Jumlah Rp2.380.000,00 Rp1.250.000,00 plus transport Rp400.000,00
Sumber:  Disnakertrans Provinsi D.I. Yogyakarta, 2004.
panjang  diharapkan  para  purnamagang mampu mengimplementasikan keterampilan yang  mereka  peroleh  di  Jepang  dalam pembangunan daerah.
Sesuai  dengan  informasi  pada  saat pembekalan,  sesampainya  di  salah  satu perusahaan Jepang, pemagang masih harus mengikuti  pelatihan  selama  satu  bulan. Penilaian diberikan setelah satu bulan dilatih dan bekerja selama satu tahun. Setelah itu, diadakan ujian dengan hasil akhir lolos atau tidak.  Pemagang  yang  lolos  memperoleh sertifikat dari perusahaan yang bersangkutan kemudian bekerja sampai kontrak habis (tiga tahun) dan bagi yang tidak lolos, mereka akan putus kontrak, dan dapat segera pulang ke kampung halaman.
Hasil diskusi terfokus menguak cerita lain tentang fakta magang di Jepang selama satu bulan atau tiga tahun. Istilah magang yang bahasa Jepang kerennya adalah Kenabusai hampir  tidak  pernah  dialami  oleh  pekerja magang. Pihak manajemen perusahaan lebih pada memberikan instruksi dengan bahasa Jepang  berkaitan  dengan  pekerjaan  dan memberikan  penilaian  setelah  satu  bulan. Mereka harus belajar sendiri dari senior-senior yang sudah ada di sana. Mereka sama sekali tidak  memperoleh  buku-buku  panduan. Sebagai ilustrasi, berikut adalah ungkapan dari pemagang.
 Unine trening (katanya training), tapi kok sudah kayak karyawan biasa, tidak ada yang membimbing (Hrtn, 28 tahun). Kan kita di sana training sehingga gajinya ya gaji training, tetapi kok kerjanya justru banyak lemburnya (Ags, 22 tahun).
Masih banyak komentar senada mengenai persepsi magang. Banyak di antara mereka memprotes istilah magang karena sebenarnya penggunaan  istilah  program  pemagangan tidak tepat. Walau demikian, di tengah jeritan pilu pemagang, selama ini program berjalan
terus dan jumlah peminatnya pun tidak sedikit. Berakit-rakit  ke  hulu,  berenang-renang  ke tepian. Peribahasa itu sungguh cocok dengan pemagang di Jepang, mereka puas dengan hasil yang diperoleh, baik finansial maupun pengalaman, dan dirasakan lebih baik daripada menganggur di daerah asal.
Komentar  lain  yang  tak  kalah  menarik adalah kesesuaian pekerjaan dengan minat pemagang.  Hampir  70  persen  dari  mereka menyatakan pekerjaan yang diterima tidaklah sesuai dengan keinginan. Sesampai di Jepang, mereka  dihadapkan  pada  pilihan  bekerja seadanya  atau  tidak  bekerja  sama  sekali. Kebanyakan  perusahaan  yang  akan menampung tidak memberikan pilihan, tidak ada jenis pekerjaan yang diinginkan, atau ada jenis  pekerjaan  pilihan  calon  pemagang, namun  tidak  ada  lowongan  untuk  itu.  Oleh karena itu, mereka diberi pekerjaan lainnya yang  memerlukan  tenaga  kerja  baru.  Ini merupakan  kekecewaan  mendalam  yang dialami  oleh  pemagang.  Tidaklah  begitu mengherankan  jika  sekitar  78  persen pemagang menyatakan bahwa pelatihan yang diterima selama ini tidak mendukung pekerjaan di Jepang.
Kecocokan  antara  pendidikan  dengan pekerjaan cukup menggembirakan. Persentase yang  menjawab  bahwa  pekerjaan  yang dilakukan  tidak  cocok  dengan  spesifikasi pendidikan tidak setinggi angka sebelumnya. Sekitar  44  persen  pemagang  menyatakan bahwa  pekerjaan  yang  dilakukan  sesuai dengan pendidikan. Mereka yang menyatakan sesuai adalah pemagang yang berpendidikan kejuruan  atas  karena  jurusannya  sesuai dengan  jenis  pekerjaannya,  misalnya  STM jurusan mesin memperoleh jenis pekerjaan di bagian permesinan.
Patut diakui bahwa nasib baik atau buruk selalu mengikuti masing-masing pemagang. Bagi yang bernasib baik, walaupun mungkin
tidak sesuai dengan keinginan dan pendidikan, pekerjaan yang harus dilakukan tidak terlalu berat,  terlebih  lagi  bos  perusahaan  baik. Sebaliknya,  bagi  pemagang  yang  bernasib buruk, sudah pekerjaan yang mereka jalani tidak sesuai dengan keinginan, terlalu berat, risikonya  tinggi,  bosnya  pun  pelit.  Sebagai contoh, ada seorang pemagang yang bekerja di  bagian  pengepresan  (karet  untuk kendaraan),  pekerjaan  semua  dilakukan secara  tradisional  (tidak  dengan  mesin). Bahan-bahan  harus  dibakar  ke  pemanas bersuhu sampai 180 derajat dengan tangan pekerja  tanpa  pelindung  sehingga  sering tangan pekerja terbakar. Seorang pemagang lain yang bernasib buruk menyatakan bahwa salah  satu  perusahaan  (pengecoran)  tidak memberikan perlakuan yang manusiawi. Selain mendapat  pekerjaan  yang  berat,  gaji/upah tidak  lancar  diberikan,  ia  diperlakukan sewenang-wenang. Berdasarkan hasil diskusi terfokus, pemagang bernasib malang memang tidak  banyak  jumlahnya,  yakni  sekitar  20 persen,  namun  kenyataan  ini  tentunya memberikan warna tersendiri bagi program pemagangan yang dilakukan oleh pemerintah.
Program  pemagangan  ditetapkan  untuk jangka tiga tahun. Ini berarti selama tiga tahun tersebut para pemagang harus menerima dan melakukan  pekerjaan  apa  saja  yang  telah ditugaskan kepada mereka dengan disiplin. Pada  awalnya,  memang  mereka  merasa sangat  berat  dalam  melaksanakan  tugas pekerjaan sehari-hari, apalagi bagi pemagang yang  berpendidikan  tinggi  dan/atau  yang merasa  tidak  cocok  dengan  keinginannya. Namun lama-kelamaan rasa berat tersebut terpaksa tidak dirasakan. Menurut mereka, bila dirasakan, justru mereka tidak bisa bekerja apa-apa dan sakit hati. Sesuai tujuan dan niat awal dari keberangkatan mereka ke Jepang untuk  magang  atau  bekerja,  maka  dalam kondisi  seberat  apa  pun,  pada  umumnya, mereka berusaha disiplin dan dapat bekerja
sebaik  mungkin  sesuai  dengan  perintah- perintah atau arahan-arahan yang diberikan dari pihak perusahaan.
Pemagang melarikan diri dari perusahaan di Jepang juga merupakan isu menarik yang dihadapi  oleh  Dinas Tenaga  Kerja  Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan surat dari Direktorat  Jenderal  Pembinaan  dan Penempatan  Tenaga  Kerja  Dalam  Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik  Indonesia  tertanggal  antara November 2003 hingga Maret 2004, tercatat ada 26 pekerja dari beberapa provinsi yang melarikan  diri  dan  sembilan  di  antaranya berasal  dari  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Dalam surat tersebut lengkap tertulis identitas pekerja, nama perusahaan, jenis kerja, tanggal melarikan diri, serta penjelasan alasan mereka melarikan diri. Pada umumnya tidak diketahui secara pasti alasan pemagang meninggalkan perusahaan. Namun demikian, kebanyakan di antara pemagang yang melarikan diri pernah berbicara akan mencari pekerjaan lain, mencari gaji yang lebih banyak, dan tidak kuat bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Beberapa partisipan menyebutkan bahwa larinya pekerja magang  tersebut,  pada  umumnya,  karena pekerja  tidak  kuat  bekerja  di  perusahaan dengan pekerjaan yang begitu berat, terlebih lagi apabila pekerjaannya di lapangan yang kondisinya panas atau dingin. Selain hal itu, terkadang pekerja magang mendapat iming- iming gaji yang lebih tinggi dari temannya yang sudah lama di Jepang.
Berkaitan dengan kontrak kerja, ada dua predikat  yang  disandang  oleh  pemagang, pertama ,  pemagang  yang  selesai  kontrak, yakni pekerja yang telah bekerja selama tiga tahun dan kedua , pemagang yang kontraknya terpaksa  selesai,  baik  karena  dipulangkan perusahaan maupun melarikan diri. Pekerja kelompok pertama tidak mengalami masalah karena mereka dapat pulang dengan tenang
di  samping  membawa  hasil  yang  menurut mereka  cukup  banyak  dan  tidak  mungkin mereka peroleh di negara sendiri dalam jangka waktu  yang  sama.  Bagi  kelompok  kedua, mereka dipulangkan dengan alasan tidak dapat bekerja karena tidak dapat menerima instruksi (menurut penilaian dari pihak perusahaan) atau karena melanggar peraturan. Sementara itu, bagi  pekerja  yang  melarikan  diri,  apabila mereka  dapat  kembali  ke  perusahaan meskipun  tidak  boleh  bekerja  lagi  di perusahaan bersangkutan, biaya kembali ke daerah  asal  masih  tetap  ditanggung  oleh perusahaan. Namun apabila kelompok kedua ini tidak dapat ditemukan atau tidak kembali ke perusahaan bersangkutan, mereka akan menjadi tenaga kerja ilegal yang sangat riskan bagi keamanan dirinya.

## Pemanfaatan Pendapatan dan Alih Teknologi
Hampir  seluruh  pekerja  purnamagang mengambil  keputusan  untuk  berangkat  ke Jepang  dengan  tujuan  serta  harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik, dari sisi materi dan sisi keterampilan. Memang bila dilihat dari kontrak kerja yang berkaitan dengan masalah upah/gaji, yang akan diterima jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan upah/ gaji di daerah asal. Masing-masing pekerja akan menerima upah/gaji bersih yang berbeda pada tahun pertama, kedua, dan ketiga, yakni 80 ribu yen, 90 ribu yen, dan 100 ribu yen. Kemudian setelah kontrak selesai, menjelang pekerja  purnamagang  pulang,  mereka diberikan 600 ribu yen 1 yang disebutkan bonus sebagai modal.
Tidak ada masalah yang dihadapi berkaitan dengan pemberian upah/gaji. Pada umumnya, pemberian upah/gaji berdasarkan ketentuan dan  lancar.  Semua  pekerja  purnamagang minimal menerima upah/gaji seperti yang telah
ditentukan.  Sementara  itu,  bagi  pekerja purnamagang  yang  nasibnya  baik  atau beruntung, mereka bisa menerima upah/gaji lebih daripada yang telah ditentukan tersebut. Memang  ada  beberapa  perusahaan  yang memberikan upah/gaji kepada mereka lebih dari ketentuan, yakni antara 95 ribu135 ribu yen untuk tahun kedua dan antara 110-150 untuk tahun ketiga. Pemberian kelebihan gaji ini dilakukan pada tahun kedua. Hal ini masuk akal sebab pada tahun pertama, selain mereka masih dalam latihan, juga pihak perusahaan belum  mengetahui  kualitas  pekerja  itu, termasuk rajin, disiplin, dan baik atau tidaknya pekerjaannya.
Selama  bekerja  tiga  tahun  di  Jepang, setidaknya terdapat tiga sumber pendapatan utama, yaitu.
1. Gaji tiap bulan, berkisar antara 80 s.d. 120 ribu yen per bulan tergantung dari masa kerja dan tempat bekerja
2. Uang  lembur,  utamanya  diberikan  pada tahun kedua, berkisar antara antara 40 s.d. 60 jam per bulan. Besarnya upah lembur setiap jam adalah 1.000 yen.
3. Uang modal usaha yang diberikan sebagai bonus bagi pekerja yang selesai kontrak tiga tahun bekerja dengan jumlah 600 ribu yen.
Berdasar tiga sumber pendapatan di atas, dapat diperkirakan berapa jumlah uang yang diterima  pekerja.  Selain  untuk  kebutuhan sehari-hari  di  Jepang,  uang  tersebut  juga dikirim  berkala  dan/atau  dibawa  saat kepulangan  ke  Indonesia.  Pertanyaannya adalah berapa uang yang didapat dari bekerja selama tiga tahun, setelah bertahan tiga tahun berjuang mencurahkan tenaganya di negeri orang? Angka rupiah lebih valid ditentukan berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut.
1 Pada waktu itu, 1 yen = Rp 80,00.
1. Kurs mata uang yen terhadap rupiah adalah satu yen sama dengan 80 rupiah.
2. Penerimaan gaji tahun pertama biasanya sesuai  dengan  standar  yang  telah ditentukan, yakni sebesar 90 ribu yen per bulan.
3. Penerimaan gaji kedua sedikit lebih besar dari gaji tahun pertama, rata-rata sekitar 120 ribu yen per bulan.
4. Pada tahun ketiga gaji pekerja naik lagi dengan rata-rata 140 ribu yen per bulan.
5. Upah lembur dihitung dengan rata-rata 50 jam per bulan selama dua tahun dengan upah 1.000 yen per jam.
Atas  dasar  beberapa  asumsi  tersebut, dapat dihitung uang yang diperoleh selama tiga tahun. Dengan kurs 80 rupiah setiap yen, maka jumlah total uang yang diterima pekerja selama tiga tahun bekerja kurang lebih 480 juta rupiah. Ini  merupakan  jumlah  yang  fantastis dibandingkan dengan gaji pekerja di Indonesia.
Besarnya  pendapatan  yang  diterima pekerja tentu saja berbeda antara pekerja yang habis kontrak dengan pekerja yang tidak habis kontrak. Pekerja yang habis kontrak rata-rata akan  memperoleh  uang  sebesar  450  juta rupiah selama tiga tahun. Pekerja kelompok ini tidak  mengalami  masalah,  mereka  dapat pulang dengan tenang sembari membawa hasil berlebih yang tidak mungkin mereka peroleh
di negara sendiri dalam jangka waktu yang sama. Sementara itu, pekerja yang tidak habis kontrak, jumlah uang yang diperoleh bervariasi tergantung  kondisi  masing-masing  pekerja. Ada  pekerja  yang  memang  sengaja dipulangkan oleh perusahaan dengan alasan tidak disiplin dalam bekerja. Dalam hal ini, mereka jelas kehilangan kesempatan dalam meraup gaji sisa waktu kontrak kerja dan uang bonus yang juga disebut sebagai uang modal usaha.
Berbeda  halnya  dengan  pekerja  yang melarikan  diri,  dalam  arti  keluar  dari perusahaan tempat awal dia bekerja, biasanya mereka keluar pada tahun pertama dan kedua. Permasalahan  yang  sering  terkait  dengan alasan keluar dari perusahaan pada umumnya berkisar karena pekerja tidak kuat bekerja di perusahaan dengan pekerjaan yang begitu berat, pekerjaan di lapangan yang kondisinya panas atau dingin, pekerjaan berisiko tinggi yang rentan terhadap keamanan fisik, pekerja melanggar peraturan, dan pekerja ingin lebih lama di Jepang. Selain itu, banyak juga pekerja magang yang keluar dari perusahaan karena iming-iming gaji yang lebih tinggi dari temannya yang sudah lama di Jepang dari perusahaan lain.  Pekerja  yang  melarikan  diri  biasanya mencari pekerjaan di perusahaan lain, baik tanpa perantara maupun lewat jalur pekerja Indonesia lainnya yang telah lama di Jepang. Jika mereka berhasil mendapatkan pekerjaan
Tabel 3 Perkiraan Pendapatan Pekerja Purna Magang di Jepang
Rincian Jumlah Gaji tahun I = 90.000 X 12 X Rp80,00 = Rp86.400.000,00 Gaji tahun II = 120.000 X 12 X Rp80,00 = Rp115.200.000,00 Gaji tahun III = 140.000 X 12 X Rp80,00 = Rp134.400.000,00 Lembur = 50 X 24 X 1.000 X Rp80,00 = Rp96.000.000,00 Bonus akhir = 600.000 X Rp80,00 = Rp48.000.000,00 Jumlah = Rp480.000.000,00
baru,  gaji  mereka  tidak  lagi  gaji  pekerja magang,  tetapi  gaji  pekerja  penuh  yang besarnya  tiga  kali  lipat  dari  gaji  pekerja magang.  Namun  jika  gagal  mendapatkan pekerjaan  baru,  mereka  akan  menjadi penduduk ilegal di Jepang atau kembali ke Indonesia  dengan  bantuan  Kedutaan Indonesia.
Seperti tersebut dalam dokumen, tujuan pemagangan  di  Jepang  adalah  untuk menambah  ilmu  pengetahuan  dan keterampilan  teknik  peserta  magang  di perusahaan kecil dan menengah di Jepang sehingga  setelah  kembali  ke  Indonesia, mereka  mampu  berperan  aktif  dalam membangun  Indonesia.  Di  samping  itu, program  pemagangan  bertujuan  untuk membentuk sikap dan etos kerja agar lebih produktif  dalam  rangka  perluasan  kerja/ kesempatan kerja serta untuk kesejahteraan keluarga  dan  peserta  magang.  Rumusan tujuan pemagangan ini sesuai dengan salah satu teori pengembangan kualitas sumber daya manusia. Menurut teori Human Capital , kualitas sumber  daya  manusia  dapat  ditingkatkan melalui (1) peningkatan pendidikan formal atau pelatihan, (2) peningkatan kesehatan dan gizi, serta (3) proses migrasi (Effendi, 1993).
Pekerja magang yang diteliti di sini adalah mereka yang berangkat pada tahun 2001 dan kembali di tahun 2004. Namun berdasarkan hasil  kunjungan  lapangan,  belum  ada  dari mereka  yang  mampu  memanfaatkan pengalaman  magangnya  di  Jepang  untuk pekerjaan di Indonesia. Mungkin sekali karena jarak  waktu  mereka  kembali  dengan  saat penelitian  terlalu  pendek  sehingga  mereka belum  dapat  melamar  pekerjaan.  Namun demikian, peserta yang kembali sebelum tahun 2004 umumnya menyatakan belum mendengar adanya  teman  sesama  purnamagang  yang telah  mendapatkan  pekerjaan  yang  sesuai dengan  pengalaman  magang  di  Jepang. Konsep  menambah  ilmu  pengetahuan  dan
keterampilan teknik seperti dirumuskan dalam dokumen  tujuan  pemagangan  tersebut tampaknya sulit dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh informasi peserta magang tentang jenis pekerjaan yang mereka lakukan lebih bersifat pekerjaan  kasar  (seperti  telah  diuraikan sebelumnya yang sering dikenal dengan istilah 3D- dirty, dangerous , dan difficult ) yang kurang diminati  oleh  pekerja  lokal.  Umumnya  sifat pekerjaan 3D ini ditemui pada pekerja migran dengan  tingkat  pendidikan  yang  rendah. Banyak penelitian menemukan gejala ini, salah satu  di  antaranya  adalah  kajian  Hatmadji (2004).  Sifat  pekerjaan  3D  ini  ternyata ditemukan juga pada peserta magang dalam penelitian  ini  yang  tingkat  pendidikannya adalah  menengah  atas  ke  atas,  seperti diketahui  persyaratan  peserta  magang  ke jepang  minimal  berpendidikan  sekolah menengah atas. Di samping itu, untuk jenis pekerjaan  yang  sama,  pekerja  magang dipaksa atau terpaksa menerima upah yang lebih  rendah.  Kalau  mereka  tidak  mau menerima, mereka diancam akan dipulangkan. Ancaman  ini  yang  paling  menakutkan  bagi peserta magang.
Setelah mereka kembali ke daerah asal, mereka tidak tahu ke mana harus melamar pekerjaan karena tidak ada atau tidak diketahui adanya  informasi  kebutuhan  pekerja. Pekerjaan  yang  mereka  lakukan  saat  ini bervariasi,  mulai  dari  pekerjaan  mereka sebelum  berangkat  ke  Jepang  (bengkel reparasi sepeda motor, televisi, dan radio), membuka  warung  klontong,  toko  alat  jahit- menjahit, sampai mencoba melakukan usaha peternakan  ayam  dan  membuka  kursus bahasa Jepang. Semua pekerjaan ini tidak ada kaitannya  dengan  pekerjaan  magang  di Jepang.  Pada  dasarnya,  mereka memanfaatkan pendapatan dan bonus yang mereka  dapat  dari  proses  pemagangan. Beberapa  dari  mereka  mengatakan  akan menggunakan  hasil  kerja  mereka  untuk
memperbaiki  rumah  orang  tuanya, membangun rumah baru, membeli tanah, dan membeli  sepeda  motor.  Mereka  umumnya takut kalau sampai uang hasil pemagangan habis  tanpa  bekas  mengingat  kebutuhan keluarga yang bermacam-macam. Pemanfaatan  yang  lain  adalah  untuk pengembalian pinjaman yang mereka gunakan saat pemberangkatan. Pinjaman ini umumnya lunas pada tahun pertama. Mereka justru balik bertanya mengapa pemerintah/Disnakertrans tidak  dapat  menyalurkan  atau  tidak  dapat memberdayakan  mereka  agar  tujuan pemagangan ini dapat tercapai.
Dalam  hal  pemberdayaan  masyarakat, sebenarnya  Indonesia  telah  berhasil,  yaitu pada saat kebijakan atau program Inpres Desa
Tertinggal dilaksanakan.
Konsep pemberdayaan  harus  mengandung  unsur- unsur kepemihakan, pengorganisasian, dan pendampingan  (Kartasasmita,  1997). Sebenarnya  pemberdayaan  ini  tidak  harus dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi lembaga swadaya masyarakat dapat mengambil bagian. Hal  ini  dimaksudkan  agar  penggunaan pendapatan dari peserta magang tidak hanya untuk tujuan konsumtif, tetapi harus diarahkan untuk tujuan-tujuan ekonomi produktif di tingkat lokal  sehingga  tujuan  magang  ini  dapat tercapai.
Belum adanya unsur-unsur kepemihakan, pengorganisasian, dan pendampingan tersebut membuat  peserta  magang  was-was  atau khawatir akan keberhasilan atau kelangsungan usahanya  mengingat  mereka  belum mempunyai pengalaman pengelolaan usaha ekonomi  produktif.  Namun  demikian,  perlu dicatat bahwa peserta magang angkatan tahun 2001 ini telah berhasil mendirikan semacam perkumpulan/organisasi/paguyuban sebagai wadah berkomunikasi untuk saling membagi pengalaman  dalam  mengembangkan usahanya.  Dinas  terkait,  tidak  hanya
Disnakertrans, dapat memanfaatkan wadah ini dalam rangka pemberdayaan tersebut.

## Kesimpulan dan Saran
Secara  umum  program  magang  yang secara  operasional  dilakukan  oleh Disnakertrans  Provinsi  DI.  Yogyakarta mempunyai  tujuan  yang  mulia.  Upaya pemberdayaan masyarakat melalui program pemagangan tampaknya perlu ditindaklanjuti. Beberapa hasil akhir yang diimpikan, yakni menambah  ilmu  pengetahuan  dan keterampilan teknik sehingga setelah kembali, peserta program magang mampu berperan aktif dalam membangun Indonesia, boleh jadi bukan  sekadar  impian.  Berapa  hal  berikut tampaknya  harus  menjadi  acuan  bagi pengembangan program berikutnya.
1. Mekanisme  proses  pemagangan  belum sepenuhnya  transparan,  terutama  yang berkaitan dengan informasi yang belum merata  atau  meluas,  jumlah  biaya  dan rinciannya, kelulusan atau ketidaklulusan dalam  proses  pembekalan,  baik  yang dilakukan di daerah, seperti di Yogyakarta maupun di Bandung. Kejelasan isi kontrak kerja  dan  hak  serta  kewajiban  peserta magang  perlu  dicermati  kembali. Ditemukan  bahwa  posisi  tawar  peserta magang masih rendah.
2. Tujuan yang intinya adalah alih teknologi atau  transfer  teknologi  belum  optimal tercapai. Banyak pemagang yang bekerja di perusahaan kecil dan menengah yang pekerjaannya mempunyai ciri atau sifat 3D ( dirty, dangerous , dan difficult ). Fenomena missmatch (ketidaksesuaian  antara pekerjaan dengan pendidikan, umumnya pendidikan lebih tinggi daripada tingkatan pekerjaan) juga dijumpai.
3. Pendapatan yang diperoleh selama tiga tahun  di  Jepang  pada  umumnya  belum dioptimalkan  untuk  kegiatan  ekonomi
Populasi, 17(1), 2006, ISSN: 0853 - 0262
produktif.  Pemanfaatan  untuk  konsumsi rumah tangga masih cukup dominan.
4.  Tujuan  yang  berkaitan  dengan  dapat berperan aktifnya pekerja purnamagang dalam membangun Indonesia khususnya daerah  asal  jauh  dari  tercapai.  Hal  ini disebabkan  oleh  jaminan  penempatan setelah kembali mengikuti program magang tidak  ada  sama  sekali.  Pekerjaan  yang mereka lakukan setelah kembali sifatnya masih coba-coba. Tanpa ada bimbingan, rasa khawatir terhadap kegagalan usaha yang mereka lakukan dengan modal yang diperoleh  saat  pemagangan  selalu menghantui.
Sebagai respons dari beberapa kesimpulan di  atas,  beberapa  saran  berikut  patut diperhitungkan  agar  tujuan  dan/atau pertimbangan diadakannya program magang ini lebih berhasil.
1. Mekanisme proses pemagangan, mulai dari akses  terhadap  informasi,  besar  biaya, proses pembekalan, dan kontrak kerja agar dijelaskan kepada calon peserta secara lebih transparan. Dengan demikian, hasil program  magang  yang  direncanakan secara khusus ini berbeda dan lebih unggul dibandingkan dengan
program ketenagakerjaan yang lain, seperti program
TKI atau TKW.
2. Pemerintah  perlu  berperan  aktif  dalam proses  pemagangan,  terutama  yang berhubungan  dengan  negara  tujuan (Jepang) agar posisi tawar pekerja magang lebih baik. Dengan adanya peran aktif ini, mereka tidak menerima pekerjaan yang sifatnya 3D. Sifat ini umumnya terjadi pada pekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah.
3. Pemerintah harus mengambil bagian dalam memberdayakan  peserta  magang  yang telah kembali. Inti pemberdayaan ini adalah
agar pendapatan yang diperoleh tidak habis dikonsumsi, tetapi dapat dipergunakan dan dikembangkan  untuk  tujuan  ekonomi produktif. Di samping pemerintah, lembaga sosial masyarakat dapat berperan sebagai pendamping  mengingat  kelompok  atau angkatan  pemberangkatan  tahun  2001 telah memiliki wadah/organisasi.

## Daftar Pustaka
Effendi, Tadjuddin Noer. 1993. Sumberdaya Manusia, Peluang Kerja, dan Kemiskinan .
Yogyakarta: Tiara Wacana.
Hatmadji, Sri Harijati. 2004. Profil tenaga kerja migran Indonesia: beberapa karakteristik dan permasalahannya, Warta Demografi , 34(1): 6-16.
Tukiran, Endang Ediastuti, dan Sukamdi, 2000. Pemetaan Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja  Daerah  Istimewa  Yogyaka rta. Yogyakarta:  Kerjasama  Kantor  Wilayah Departemen Tenaga Kerja D.I. Yogyakarta dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Power dan empowerment: sebuah telaah mengenai konsep pemberdayaan masyarakat dalam Budhy Tjahyadi, S. Soegijoko dan B. S. Kusliantoro (Penyunting) Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia . Jakarta: Gramedia Widiasarana. Hlm. 169- 185.
Tulisan  ini  merupakan  bagian  laporan penelitian Program Pemagangan Luar Negeri Tenaga  Kerja:  Pertimbangan  dan  Jaminan Penempatan  (Studi  Kasus  Program  Kerja Magang Luar Negeri Asal Daerah Istimewa Yogyakarta),  proyek  Hibah  Bersaing  2005. Terima  kasih  kepada  rekan  penulis  dalam penelitian tersebut: Dra. Endang Ediastuti, M.S. dan Prof. Drs. Kasto, M.A.