PERMODELAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SECARA TERPADU YANG BERBASIS MASYARAKAT (STUDI KASUS PULAU RAAS KABUPATEN SUMENEP MADURA)

## Adi Waluyo
Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura Raya Telang PO BOX 2 Kamal Bangkalan Madura e-mail: adiwaluyo2@gmail.com

## ABSTRAK
Negara Indonesia adalah negara maritim yang memiliki banyak pulau baik yang bernama maupun yang belum bernama. Salah satunya adalah pulau Raas Madura, dimana pulau ini memiliki sumber daya alam yang melimpah di sepanjang garis pantainya. Dibalik melimpahnya sumber daya alam tersebut  masih  terdapat  masyarakat  yang  sebagian  besar  prasejahtera.  Pemanfaatan  yang berlebih  (over  exploitation)  dan  krisis  ekonomi  yang  menyebabkan  terjadinya  persaingan  untuk memperoleh sumber daya alam yang tersisa sehingga mengakibatkan terjadinya degradasi sumber daya alam. Sistem  pengelolaan  wilayah pesisir dan  pulau-pulau kecil yang secara terpadu yang dapat mengatisipasi terjadinya degradasi sumber daya alam  tersebut. Upaya  ini harus didukung oleh pemerintah untuk memberikan kesejahteraan mayarakat di darah pesisir di pulau-pulau kecil.
Kata kunci : degradasi, over-exploitation, pengelolaan terpadu, sumber daya alam

## COMMUNITY-BASED AND INTEGRATED MODELLING OF COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS MANAGEMENT (STUDY CASE ON RAAS ISLAND, SUMENEP REGENCY, MADURA)

## ABSTRACT
Indonesia is a maritime country that has a large number of named and unnamed islands. One of the islands is Raas Island in Madura, in which this island poses overwhelming natural resources along  its  coastal  line.  Behind  the  overwhelming  natural  resources,  there  lives  a  disadvantaged community.  The  over  exploitation  and  economy  crisis  create  a  competition  in  acquiring  the remaining  natural  resources,  which  leads  to  natural  resources  degradation.  The  integrated management system in the coastal areas and small islands can anticipate the degradation of natural resources. This effort must be supported by the government to make the community in the coastal and small islands prosperous.
Keywords : degradation, integrated management, natural resources, over exploitation

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  dengan  jumlah  pulau  yang  cukup  besar,  menurut data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia  tahun 2004  adalah sebanyak 17.504 buah. 7.870 di antaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama. Jumlah pulau yang tidak sedikit inilah yang menjadi salah satu faktor banyaknya jumlah nelayan yang tersebar di bumi Nusantara Indonesia, yang berjumlah sekitar dua juta nelayan. Indonesia juga akrab dikenal sebagai  negara  maritim  yang  memiliki  wilayah  laut  2/3  dari  seluruh  luas  wilayah  negara  dan memiliki kekayaan bahari yang begitu melimpah, layaknya menjadi surga setiap pelaut dan nelayan yang hidup di bumi ini. Wilayah pesisir yang merupakan sumber daya potensial di Indonesia adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Sumber daya ini sangat besar yang didukung oleh  adanya  garis  pantai  sepajang  sekitar  81.000  km  (Dahuri et  al., 2001).  Garis  pantai  yang panjang ini menyimpan potensi kekayaan sumber alam yang besar.  Potensi itu diantaranya potensi hayati dan non hayati.  Potensi hayati misalnya: perikanan, hutan mangrove dan terumbu karang, sedangkan potensi non-hayati, misalnya mineral dan bahan tambang serta pariwisata. Di daerah ini  juga  berdiam  para  nelayan  yang  sebagian  besar  masih  prasejahtera.  Keadaan  pantai  di
Indonesia sangat bervariasi, yaitu mulai dari pantai pasir putih-berbatu, landai-terjal, bervegetasi- berlumpur, teduh, bergelombang yang semua ini sangat cocok dengan berbagai peruntukannya, seperti perikanan pantai, budidaya perikanan, industri perhotelan, pariwisata dan lain-lain.
Sumber  daya  pesisir  merupakan  modal  dasar  pembangunan  yang  penting  bagi  pembangunan ekonomi  Indonesia  pada  masa  mendatang.  Ekosistem  Pesisir  dan  keanekaragaman  hayatinya berperan dalam menyangga dan merespon perubahan iklim nasional dan global terutama di pulau yang  sangat  kecil  (<  100  ha)  yang  rawan  tenggelam.  Dalam  kondisi  yang  demikian,  upaya pengelolaan pesisir untuk memanfaatkan sumber dayanya secara lestari belum memadai.
Pemanfaatan  yang  berlebih  ( over  exploitation )  telah  mengakibatkan  degradasi  sumber  daya pesisir. Tekanan pemanfaatan sumber daya pesisir semakin parah dengan adanya krisis ekonomi, sehingga  mendorong  banyak  pihak  bersaing  mendapatkan  sumber  daya  yang  masih  tersisa dengan  berbagai  cara.  Situasi  ini  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  dan  menimbulkan marginalisasi masyarakat pesisir. Permasalahan ini disebabkan banyak faktor, antara lain belum diadopsi pendekatan Pengelolaan Pesisir terpadu.
Salah  satu  pembuktian  akan  keseriusan  pemerintah  dalam  menunjang  kesejahteraan  daerah pesisir yaitu dengan disahkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  dimana  dalam  salah  satu  pasalnya,  Pasal  10  ayat  (2)  UU  Nomor  22  Tahun  1999 menyatakan kewenangan daerah di wilayah laut adalah : Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan  kekayaan  laut  sebatas  wilayah  laut  tersebut,  Pengaturan  kepentingan  administratif, Pengaturan tata ruang, Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang  dilimpahkan  kewenangannya  oleh  Pemerintah  dan  Bantuan  penegakan  keamanan  dan kedaulatan negara. Undang Undang ini dengan jelas memberikan kewenangan akan pemanfaatan sebesar-besarnya daerah pesisir dengan tetap memerhatikan keseimbangan di daerah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir di pulau Raas Madura
Keterpaduan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu ini mencakup 4 (empat) aspek,  yaitu:  (1)  keterpaduan  wilayah/ekologis;  (2)  keterpaduan  sektor;  (3)  keterpaduan  disiplin ilmu dan (4) keterpaduan stakeholder.

## a. Keterpaduan Wilayah/Ekologis
Secara  keruangan  dan  ekologis  wilayah  pesisir  memiliki  keterkaitan  antara  lahan  atas  (daratan) dan  laut  lepas.  Hal  ini  disebabkan  karena  wilayah  pesisir  merupakan  daerah  pertemuan  antara daratan dan laut. Dengan keterkaitan kawasan tersebut, maka pengelolaan kawasan pesisir dan laut  tidak  terlepas  dari  pengelolaan  lingkungan  yang  dilakukan  di  kedua  kawasan  tersebut. Berbagai dampak lingkungan yang mengenai kawasan pesisir dan laut adalah akibat dari dampak yang  ditimbulkan  oleh  kegiatan  pembangunan  yang  dilakukan  di  lahan  atas,  seperti  pertanian, perkebunan,  kehutanan,  industri,  pemukiman  dan  sebagainya,  demikian  juga  dengan  kegiatan yang dilakukan di laut lepas, seperti kegiatan pengeboran minyak lepas pantai dan perhubungan laut.
Penanggulangan  pencemaran  yang  diakibatkan  oleh  industri  dan  limbah  rumah  tangga, sedimentasi  akibat  erosi  dari  kegiatan  perkebunan  dan  kehutanan,  dan  limbah  pertanian  tidak dapat  hanya  dilakukan  di  kawasan  pesisir  saja,  melainkan  harus  dilakukan  mulai  dari  sumber dampaknya.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  di  wilayah  ini  harus  diintegrasikan  dengan  wilayah daratan dan laut serta Daerah Aliran Sungai (DAS).
Menjadi  satu  kesatuan  dan  keterpaduan  pengelolaan.  Pengelolaan  yang  baik  di  wilayah  pesisir akan  hancur  dalam  sekejap  jika  tidak  diimbangi  dengan  perencanaan  DAS  yang  baik  pula. Keterkaitan antar ekosistem yang ada di wilayah pesisir harus selalu diperhatikan.

## b. Keterpaduan Sektor
Sebagai konsekuensi dari besar dan beragamnya sumberdaya alam di kawasan pesisir dan laut adalah  banyaknya  instansi  atau  sektor-sektor  pelaku  pembangunan  yang  bergerak  dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut.
Akibatnya, sering kali terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut antar satu sektor  dengan  sektor  lainnya.  Agar  pengelolaan  sumberdaya  alam  di  kawasan  pesisir  dapat dilakukan secara optimal dan ber-kesinambungan, maka dalam perencanaan pengelolaan harus mengintegrasikan semua kepentingan sektoral.
Kegiatan suatu sektor tidak dibenarkan mengganggu, apalagi sampai mematikan kegiatan sektor lain.  Keterpaduan  sektoral  ini,  meliputi  keterpaduan  secara  horizontal  (antar  sektor)  dan keterpaduan  secara  vertikal  (dalam  satu  sektor).  Oleh  karena  itu,  penyusunan  tata  ruang  dan panduan  pembangunan  di  kawasan  pesisir  sangat  perlu  dilakukan  untuk  menghindari  benturan antara satu kegiatan dengan kegiatan pembangunan lainnya.

## c. Keterpaduan Displin llmu
Wilayah  pesisir  dan  laut  memiliki  sifat  dan  karakteristik  yang  unik,  baik  sifat  dan  karakteristik ekosistem pesisir maupun sifat dan karakteristik sosial budaya masyarakat pesisir. Sehingga dalam mengkaji wilayah pesisir dan laut tidak hanya diperlukan satu disiplin ilmu saja, tetapi dibutuhkan berbagai disiplin ilmu yang menunjang sesuai dengan karakteristik pesisir dan lautan tersebut.
Berdasarkan  sistem  dinamika  perairan  pesisir  yang  khas,  dibutuhkan  disiplin  ilmu  khusus  pula seperti hidrooseanografi, dinamika oseanografi dan sebagainya. Selain itu, kebutuhan akan disiplin ilmu  lainnya  juga  sangat  penting.  Secara  umum,  keterpaduan  disiplin  ilmu  dalam  pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut adalah ilmu-ilmu ekologi, oseanografi, keteknikan, ekonomi, hukum dan sosiologi.

## d. Keterpaduan Stakeholder
Segenap  keterpaduan  di  atas,  akan  berhasil  diterapkan  apabila  ditunjang  oleh  keterpaduan  dari pelaku dan pengelola pembangunan di kawasan pesisir dan laut (stakeholder). Seperti diketahui bahwa  pelaku  pembangunan  dan  pengelola  sumberdaya  alam  wilayah  pesisir  antara  lain  terdiri dari  pemerintah  (pusat  dan  daerah),  masyarakat  pesisir,  swasta/investor  dan  juga  lembaga swadaya  masyarakat  (LSM)  yang  masing-masing  memiliki  kepentingan  terhadap  pemanfaatan sumberdaya  alam  di  kawasan  pesisir.  Penyusunan  perencanaan  pengelolaan  terpadu  harus mampu mengakomodir segenap kepentingan pelaku pembangunan sumberdaya pesisir dan laut. Oleh  karena  itu,  perencanaan  pengelolaan  pembangunan  harus  menggunakan  pendekatan  dua arah, yaitu pendekatan top down dan pendekatan bottom up.

## Sentralistik pengelolaan wilayah pesisir di pulau Raas Madura
Sebagaimana  kebijakan  pengelolaan  lingkungan  di  Indonesia  lainnya  bahwa  pengelolaan lingkungan  dengan  pendekatan  s tated-based didasarkan  pada  pendekatan top  down ,  dimana dilaksanakan karena ada anggapan bahwa penduduk yang berpenghasilan rendah tidak memiliki pengetahuan  teknis  yang  dibutuhkan  untuk  memberikan  kontribusi  efektif  dalam  proses perencanaan  (William,  1997).  Pendekatan state-based mengandung  arti  bahwa  komitmen pemerintah terhadap partisipasi masyarakat sangat terbatas yang ditunjukkan dengan rendahnya alokasi budget yang digunakan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam hal ini tanggung jawab  untuk  membentuk  partisipasi  masyarakat  seringkali  dibebankan  secara  tumpang  tindih, sehingga akan memperlemah fisibilitas dan efektifitas upaya suatu badan pemerintah (Gilbert and Ward, 2005). Pendekatan State-based tersebut juga kurang memberikan kesempatan/ kekuasaan kepada  masyarakat  untuk  memiliki  bagaimana  mereka  harus  terlibat,  bagaimana  sumber  daya dialokasikan/ bagaimana keputusan kunci harus dibuat (Gilbert and Ward, 1984), sehingga dalam pelaksanaan seringkali mengalami kegagalan/ hambatan yang disebabkan oleh pendekatan yang tidak  fleksibel,  lemahnya  kapasitas  kelembagaan,  kurang  tepatnya  design  dan  implikasi  serta kurangnya  partisipasi  mayarakat  Strategi  yang  berdasarkan  pada  s tate-based bukan  suatu
ISSN: 1907-9931
alternatif, terlebih bila ditujukan pada suatu kasus dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi, maka kurang tepat dan relatif tidak memenuhi sasaran dalam implementasinya (Hamel, 1996).
Sebagaimana  dinyatakan  oleh  Ueta  (1994)  dalam  laporannya  menyebutkan  tentang  beberapa hambatan yang terkait dengan penerapan kebijakan yang bersifat s tate-based/top down sebagai berikut:
a.  Bahwa kebijakan top down akan lebih efisien diterapkan untuk program jangka pendek.
b.  Bahwa kebijakan tersebut belum mampu memulihkan kualitas hidup yang rusak, sehingga sulit untuk memperolah strategis perlindungan lingkungan yang bersifat ekonomis dan efektif.
c. Bahwa kebijakan tersebut  pada umumnya mengabaikan prinsip”polluters pays  principle”  dan sebaiknya dana negara yang digunakan untuk mengatasi polusi.
d.  Bahwa  kebijakan  tersebut  ditujukan  untuk  media  lingkungan  tertentu  dengan  tidak mempertimbangkan  koordinasi  aksi,  sehingga  kebijakan  ini  tidak  mengatasi  masalah  dasar akan  tetapi  hanya  mengatasi  gejalanya,  yang  pada  akhirnya  masalah  lingkungan  hanya bergeser tanpa ada penyelesaiannya.
Kelemahan top down dan bottom up
Model pengelolaan wilayah PPPK top-down lebih cendrung digunakan pada negara berkembang karena kuatnya pemerintah dalam mengelola aset strategisnya. Model top-down bertumpu pada format  perencanaan,  metode  pelaksanaan  dan  manfaatnya  di  pusatkan  ke  pemerintah  nasional dan  pemerintah  daerah  melaksanakan  program  tersebut.  Pemerintah  nasional  membagi  rata manfaat  pengelolaan  sumberdaya  wilayah  PPPK  ke  pemerintah  daerah,  walau  daerha  tidak memiliki wilayah pesisir.
Kelemehan  model  top-down  adalah  minimnya  muatan  karakter  lokal  (kearifan  lokal)  di  dalam pelaksanaanya sehingga seringkali berbenturan dengan realita dan masalah yang ada. Benturan tersebut berakibat terjadi dualisme pengelolaan yaitu pengelolaan berbasis masyarakat yang telah berlangsung sejak dulu dengan konsep top-down. Sedangkan hal positif model ini yaitu besarnya persediaan pendanaan dan efektifnya instrumen pengelolaan, seperti pengawasan dan penegakan hukum.
Model bottom-up adalah  model  pengelolaan  yang  telah  lama  digunakan  oleh  sebagian  besar masyarakat  PPPK  yang  memiliki  hak  tradisional  dan  begitu  kuat  diakui.  Saat  sekarang  model pengelolaan berbasis masyarakat ini masih ada, seperti sistem pengelolaan sasi, ondoapi, lebak bulung, panglima laot atau sistem ponggawa-sawi di Sulawesi Selatan.
Kelemahan  model  bottom-up  adalah  mengenai  pertanyaan  tentang  kesejahteraan  masyarakat PPPK,  instrumen  yang  tersedia  makin  sulit  melakukan  penegakan  hukum  yang  disepakati, legalitasnya masih sulit dipenuhi landasannya, hanya sedikit masyarakat yang memahami prinsip pengelolaan model ini. Kelebihan model ini adalah dibentuk oleh masyarakat PPTK sendiri dimana pelaksanaannya berdasarkan sistem norma, kepatuhan dan loyalitas.

## Desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir di pulau Raas Madura
Paradigma pembangunan masa lalu lebih memprioritaskan masyarakat perkotaan dan pertanian pedalaman, sedangkan masyarakat pesisir kurang diperhatikan sudah saatnya memang paradigm tersebut  diubah  dengan  memberikan  perhatian  yang  sama  terhadap  masyarakat pesisir  mereka juga  adalah  warga  negara  Indonesia.  Konsekuensinya  justru  masyarakat  pesisir  perlu mendapatkan perhatian khusus karena ketertinggalan mereka akibat paradigm masa lampau, yang perlu  dilakukan  adalah  pemberdayaan  masyarakat  pesisir.  Karena  arah  kebijakan  sekarang  ini untuk  pemberdayaan  masyarakat,  umumnya  bukan  lagi  ditekankan  pada  pembangunan (depelopment)  dalam  arti  memberikan  barang  atau  uang  kepada  masyarakat,  tetapi  dengan pelatihan dan pendampingan selama beberapa waktu akan tetapi perlu waktu bertahun-tahun agar masyarakat  mempunyai  kemampuan  manajemen    (pengelolaan),  jadi  kebijakan  pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil harus dikaji lebih menekankan pada kebijakan pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil lengkap dengan segala visi dan misinya (Bangen, 2002).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang  luas  kepada  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakatnya  sendiri  berdasarkan  aspirasi  msyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Pasal  10  ayat  (2)  UU  Nomor  22  Tahun  1999  menyatakan  kewenangan daerah di wilayah laut adalah:
a.  Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut.
b.  Pengaturan kepentingan administratif.
c.  Pengaturan tata ruang.
d.  Penegakan  hukum  terhadap  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Daerah  atau  yang  dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah.
e.  Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.
Dengan demikian, wilayah laut Daerah Propinsi adalah sejauh dua belas mil laut yang diukur dari garis pantai arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Sedangkan wilayah laut Daerah Kabupaten dan Kota adalah sepertiga dari wilayah laut Daerah Propinsi. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka daerah pesisir merupakan kewenangan dari Daerah Kabupaten dan Kota.
Daerah  pesisir  sebagai  transisi  dari  ekosistem  darat  dengan  ekosistem  laut  berada  dalam kewenangan  Daerah  di  bidang  kelautan.  Sesuai  dengan  UU  22/1999  yang  menyatakan  bahwa wilayah laut dari Kabupaten/Kota adalah sepertiga dari wilayah laut Propinsi berarti sepanjang 4 (empat)  mil  laut  dari  garis  pantai,  maka  wilayah  pesisir  berada  dalam  kewenangan  Daerah Kabupaten atau Kota setempat.
Sejalan dengan kewenangan Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka  Daerah  akan  mengelola  dan  memanfaatkan  daerah  pesisir  untuk  digunakan  bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah. Untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah  Daerah  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  di  Daerah  maka  seluruh  potensi sumber daya yang tersedia di Daerah akan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Salah satu potensi sumber daya yang dimiliki Sebagian Daerah adalah potensi daerah pesisir.
Secara alamiah potensi pesisir di daerah dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang bertempat tinggal  di  kawasan  tersebut  yang  pada  umumnya  terdiri  dari  nelayan.  Nelayan  di  pesisir memanfaatkan kekayaan laut mulai dari ikan, rumput laut, terumbu karang dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya potensi pesisir dan kelautan  yang dimanfaatkan oleh para nelayan baru terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup.
Pemanfaatan potensi daerah pesisir secara besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat belum banyak dilakukan. Pemanfaatan  pesisir  untuk  usaha  ekonomi  dalam  skala  besar  baru  dilakukan  pada  sebagian Kabupaten dan Kota yang berada di daerah pesisir. Pada umumnya usaha ekonomi pemanfaatan daerah pesisir ini bergerak di sektor pariwisata.
Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah berupaya untuk memanfaatkan potensi  daerah  pesisir  ini  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Disamping  itu Pemerintah  Daerah  juga  memanfaatkan  potensi  daerah  pesisir  ini  untuk  meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat di Daerah.
Mengingat  kewenangan  Daerah  untuk  melakukan  pengelolaan  bidang  kelautan  yang  termasuk juga daerah pesisir masih merupakan kewenangan baru bagi Daerah maka pemanfaatan potensi daerah pesisir ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten atau Kota yang berada di pesisir. Jadi belum semua Kabupaten dan Kota yang memanfaatkan potensi daerah pesisir.
Prinsip-prinsip penataan ruang laut pesisir di pulau Raas Madura

## 1.  Peran serta Masyarakat dan Pelaku Pembangunan
Penataan  ruang  dapat  dilihat  sebagai  kebijakan  publik  yang  mengoptimalisasikan  kepentingan antar pelaku pembangunnan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam pemanfaatan ruang laut
ISSN: 1907-9931
pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga di dalam proses perencanaan tata ruang yang demokratis dan akomodatif terhadap semua kepentingan pelaku pembangunan.
Pengalaman-pengalaman masa lalu banyak menunjukkan bahwa perencanaan yang prosedural, normatif  dan  kurang  mengakomodasikan  kepentingan  para  pelaku  pembangunan  yang  ada  di dalam proses penyusunannya, menjadi kurang dapat diimplentasikan karena menghadapi berbagai kendala  di  lapangan.  Rencana-rencana  seperti  itu  selain  kurang  aspiratif  juga  cenderung  tidak diakui, tidak diterima dan tidak ditaati didalam pelaksanaannya.

## 2. Kompensasi
Masyarakat selama ini tidak mengetahui ataupun diberi hak untuk menegosiasikan penyelesaian konflik,  ataupun  aspek  kompensasi  terhadap  konsekuensi-konsekuensi  biaya  dampak  yang ditimbulkan oleh akibat diberlakukannya rencana tata ruang pada suatu kawasan, baik terhadap timbulnya dampak lingkungan fisik ataupun sosial-ekonomi.

## 3. Otonomi Daerah dan Desentralisasi
Undang-Undang  No.22/1999  tentang  pemerintah  daerah  memberi  peluang  kepada  daerah  agar leluasa  mengatur  dan  melaksanakan  kewenangan  atas  dasar  prakarsa  sendiri  sesuai  dengan kepentingan  masyarakat  setempat  dan  potensi  setiap  daerah.  Kewenangan  daerah  tersebut dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian  dan  evaluasi  pada  semua  bidang.  Dalam  kerangka  negara  kesatuan,  meskipun daerah  diberikan  otonomi  secara  luas,  tetapi  tetap  diperlukan  adanya  konsistensi  baik  hal keterpaduan substansi maupun kesamaan visi-misi secara nasional. Oleh karena itu sesuai dengan kewenangannya,  pemerintah  pusat  berkepentingan  dalam  merumuskan  kebijakan-kebijakan strategis dan pedoman-pedoman teknis yang berlaku secara umum.

## 4. Penentuan Zona Preservasi, Konservasi dan Pemanfaatan Intensif
Prinsip  pembangunan  berkelanjutan  diterapkan  pada  penataan  ruang  dengan  terlebih  dahulu membagi  ruang  kedalam  zona  preservasi,  konservasi  dan  pemanfaatan  intensif.  Bangen  (2002) mendefinisikan daerah preservasi, pemanfaatan intensif dan konservasi sebagai berikut:
a.  Zona  preservasi  adalah  zona  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  publik  baik  itu rekreasi, ekonomi, estetika maupun daerah proteksi banjir, namun daerah ini direkomendasikan untuk  dilindungi  dari  kegiatan  pembangunan  yang  dapat  merusak  ekosistem.  Termasuk didalamnya mangrove, rawa yang produktif dan bernilai bagi masyarakat pesisir.
b.  Zona  pemanfaatan  intensif  adalah  zona  yang  secara  fisik  dapat  dibangun,  daerah  ini  dapat dibangun langsung atau dengan syarat hanya perubahan yang kecil.
c.  Zona konservasi meliputi kawasan lindung yang secara ekologis sangat kritis untuk dibangun, zona  ini  berfungsi  sebagai  penyanggah  antara  zona  preservasi  dan  daerah  pemanfaatan intensif.

## 5.  Penentuan Sektor Unggulan
Sektor  unggulan  merupakan  sektor  potensial  untuk  dikembangkang  pada  zona  konservasi  dan zona  pemanfaatan  intensif.  Sektor  tersebut  memiliki  kriteria,  yaitu:  penghasil  devisa,  menyerap tenaga kerja banyak dan lain-lain.

## 6. Penentuan Struktur Tata Ruang
Struktur  tata  ruang  wilayah  yang  meliputi  sistem  jaringan  dan  pusat-pusat  kegiatan  yang membentuk  ruang  fisik  wilayah  harus  mendukung  dan  kondusif  bagi  pengembangan  sektor unggulan yang telah ditentukan, khususnya dalam hal kegiatan pemanfaatan ruang atau kegiatan pembangunan  yang  menggunakan  faktor-faktor  produksi  (seperti  tenaga  kerja, kapital,  teknologi dan  lain-lain)  dan  memiliki  eksternalitas  negatif  baik  dampak  yang  berupa  bahan  pencemar, sedimen, maupun terhadap perubahan bentang alam dan lain-lain.

## 7. Tata Ruang Sistem Wilayah Aliran Sungai
Perlunya  keterpaduan  dengan  kegiatan  penataan  ruang  dalam  sistem  wilayah  aliran  sungai  di lahan  atasnya.  Kegiatan  pemanfaatan  ruang  di  wilayah  aliran  sungai  tersebut  harus  mengikuti persyaratan lingkungan bagi pengembangan sektor unggulan serta persyaratan yang berlaku pada zona preservasi di wilayah pesisir.

## 8. Jarak antar Zona Preservasi dengan Eksternalitas Negatif
Jarak  minimal  antar  Zona  preservasi  dengan  kegiatan  penataan  ruang  yang  mengeluarkan eksternalitas  negatif  (pencemaran,  sedimen  dan  lain-lain)  ditentukan  berdasarkan  daya  sebar eksternalitas tersebut dari sumbernya.

## 9. Musyawarah dan Hak Adat/ Tradisional
Keputusan  terhadap  konflik kepentingan  dalam kegiatan  pemanfaatan  ruang  yang  terjadi  antara para pelaku pembangunan diselesaikan melalui pendekatan musyawarah, dan  media partisipatif lainnya. Penataan ruang juga memperhatikan dan mengadopsi akan adanya hak adat/tradisional dan  hak-hak  lainnya  yang  sudah  hidup  dan  berlaku  dalam  sistem  tatanan  sosial  setempat. Penataan ruang merupakan kebijakan publik yang bermaksud mengoptimalisasikan kepentingan antar  pelaku  pembangunan  dalam  kegiatan  pemanfaatan  ruang.  Penataan  ruang  juga menterpadukan  secara  spatial  fungsi-fungsi  kegiatan  pemanfaatan  ruang,  baik  antar  sektor maupun  antar  wilayah  administrasi  pemerintahan  agar  bersinergi  positif  dan  tidak mengganggu. Penataan ruang meliputi  proses perencanaan  tata ruang,  pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Husbandi, 1994).
Perencanaan tata ruang perlu memperhatikan factor yang menentukan terjadinya produk rencana, yaitu :
a.  Konsensus,  adanya  peran  serta  aktif  dan  kesepakatan-kesepakatan  antar  pelaku pembangunnan di dalam penyusunan rencana
b.  Konsistensi, secara teknis ada kesamaan materi dengan rencana-rencana pada tingkat makro c.  Legitimasi, produk rencana diakui, dapat diterima dan ditaati oleh semua pelaku pembangunan (karena memperhatikan faktor konsensus di atas)
d.  Legal aspek, produk rencana mempunyai kekuatan dan kepastian hukum
e.  Kompensasi  memperhatikan  konsekuensi-konsekuensi  biaya  dampak  yang  ditimbulkan  oleh akibat rencana tata ruang dilaksanakan, baik terhadap biaya dampak lingkungan fisik maupun sosial-ekonomi.
Pemerintah,  dalam  hal  ini  termasuk  sebagai  pelaku  pembangunan,  sebaiknya  bukan  hanya sebagai pengambil keputusan kebijakan tata ruang, tetapi dituntut peranannya sebagai fasilitator dalam  kegiatan  penataan  ruang,  sehingga  perencanaan  dapat  lebih  didekatkan  kepada masyarakat ataupun pelaku pembangunan.

## Co-management pada wilayah pesisir di pulau Raas Madura
UU PWP3K meberi kepastian dan perlindungan hukum untuk memperbaiki kemakmuran, menjalin akses dan hak-hak masyarakat pesisir termasuk dunia pengusaha. Asas peranserta masyarakat mengandung  makna  membuka  peluang  bagi  masyarakat  berperan  dalam  perencanaan, pelaksanaan, bahkan sampai pengawasan dan pengendalianya (community based management). Ini  ditunjang  dengan  a  danya  peluang  masyarakat  memiliki  kesempatan  untuk  tahu  kebijakan pemerintah;  selain  itu  terbukanya  Representasi  suara  masyarakat  ikut  menentukan  putusan kebijakan  sebenarnya  cukup  strategis  didalam  pengelolaan  sumberdaya  pesisir  secara  rasional dan berkelanjutan; ujung-ujungnya melindungi masyarakat pesisir
Ketentuan menetabkan bahwa pemberian HP-3 wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian ekosistem  pesisir,  masyarkat  adat  maupun  kepentingan  nasional.  Rambu-rambu  semacam  ini menunjukan bahwa arah pengelolaannya bermuara pada upaya penyelamatan masyarakat pesisir dari  dampak  kesewenangan-wenangan  penetapan  HP3.  Apabila  penetapan  HP3  dibuat  rancu
unrtuk maksud tertentu; maka pada gilirannya secar sadar atau tidak; sertifikat yang terbitkan jelas merugikan keberadaan nelayan disepanjang pantai.
Pasal 41 mengisyaratkan adanya Forum Mitra Bahari yang dibentuk sebagai upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan wilayah pesisir. Mitra Bahari merupakan forum kerja sama pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga suadaya masyarakat, organisasi profesi,  dan  tokoh  masyarakat  termasuk  dunia  usaha.  Kegiatannya  difokuskan  pada  bentuk pendampingan/  penyuluhan,  pendidikan/pelatihan,  penelitian  terapan,  termasuk  rekomendasi kebijakan.  Artinya  forum  mempunyai  beban  moral  dan  harus  bertanggung  jawab  mengeliminasi dampak negative kehadiran HP3 bagi masyarakat pesisir/nelayan  dikawasan tertentu. Sekarang tinggal kemauan dan niat baik semua pihak yang terkait penetapan HP3 maupaun para pemangku kepentingan,  karena  aturan  main  sudah  ada  berupa  rambu-rambu  hukum  dan  ini  biasa  dipakai sebagai  pedoman.  Apabila  objektifitas  tetap  digunakan  sebagai  “iming-iming”  yang  ujungnya berdampak  menyesatkan  dalam  menentukan  ketetapan  sertifikat  HP3,  niscaya  masyarakat pesisir/nelayan masih bias terselamatkan dari dampak negatifnya (Adisasmita, 2006).

## Pengelolaan wilayah pesisir di pulau Raas Madura secara terpadu berbasis masyarakat
Pengelolaan  wilayah  pesisir  terpadu  yang  berbasis  masyarakat  diperlukan  beberapa  proses pengelolaan yang sesuai dengan tahapan manajemen yaitu mulai dari perencanan, implementasi, monitoring  dan  evaluasi.    Tahapan  proses  perencanaan  pengelolaan  wilayah  pesisir  berbasis masyarakat  tetap  mengacu  kepada  proses  perencanaan  pembangunan  berkelanjutan  wilayah pesisir dan lautan.

## Tahap Perencanaan
Tahap awal dari proses perencanaan adalah dengan cara mengidentifikasi dan mendefinisikan isu  dan  permasalahan  yang  ada,  yang  menyangkut  kerusakan  sumber  daya  alam,  konflik penggunaan,  pencemaran,  dimana  perlu  dilihat penyebab  dan  sumber  permasalahan  tersebut. Selanjutnya  juga  perlu  diperhatikan  sumber  daya  alam  dan  ekosistem    yang  ada  yang menyangkut    potensi,  daya  dukung,  status,  tingkat  pemanfaatan,  kondisi  sosial  ekonomi  dan budaya  setempat  seperti  jumlah  dan  kepadatan  penduduk,  keragaman  suku,  jenis  mata pencaharian masyarakat lokal, sarana dan prasarana ekonomi dan lain-lain.
Berdasarkan pendefinisian masalah yang dipadukan dengan informasi tentang sumber daya alam dan  ekosistem  serta  aspirasi  masyarakat  selanjutnya  disusun  tujuan  dan  sasaran  yang  ingin dicapai. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta melihat peluang dan kendala yang  ada  selanjutnya  mulai  dibuat  perencanaan  berupa  kegiatan  pembangunan  dalam  bentuk program  dan  proyek.    Perencanaan  yang  telah  disusun  perlu  disosialisasikan  kembali  kepada masyarakat  luas  untuk  mendapat  persetujuan,  setelah  mendapat  pesetujuan  rencana  ini  baru dimasukkan dalam agenda pembangunan baik daerah maupun nasional.
Penyusunan rencana pengelolaan ini perlu juga diperhatikan bahwa konsep pengelolaan sumber daya  pesisir  terpadu  berbasis  masyarakat  diharapkan  akan  mampu  untuk  (1)  meningkatkan kesadaran  masyarakat,  akan  pentingnya  SDA  dalam  menunjang  kehidupan  mereka  (2) meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan dan (3) meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan bentuk-bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan (Zamani dan Darmawan, 2000).

## Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Rencana
Pada  tahap  implementasi  perencanaan,  diperlukan  kesiapan  dari  semua  pihak  yang  terlibat didalamnya,  seperti  masyarakat  itu  sendiri,  tenaga  pendamping  lapangan  dan  pihak lainnya.  Selain itu juga diperlukan koordinasi dan keterpaduan antar sektor dan stakeholder yang ada sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan ego sektoral.  Dalam hal ini diperlukan adanya  lembaga  pelaksana  yang  melibatkan  semua  pihak  yang  berkepentingan  seperti Pemerintah Daerah, masyarakat lokal, Investor/swasta, instansi sektoral, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Pada tahap implementasi ini juga diperlukan kesamaan persepsi antara masyarakat lokal dengan lembaga  atau  orang-orang  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini  sehingga  masyarakat benar-benar  memahami  rencana  yang  akan  dilaksanakan.  Menurut  Zamani  dan  Darmawan (2000) kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap implementasi ini adalah:  (1) integrasi ke  dalam  masyarakat,  dengan  melakukan  pertemuan  dengan  masyarakat  untuk  menjawab seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan penerapan konsep dan mengidentifikasi pemimpin potensial yang terdapat di lembaga masyarakat lokal. (2) pendidikan dan pelatihan masyarakat, metoda  pendidikan  dapat  dilakukan  secara  non  formal  menggunakan  kelompok-kelompok kecil    dengan  cara  tatap  muka  sehingga  dapat  diperoleh  informasi  dua  arah  dan  pengetahuan masyarakat lokal (indigenous  knowledge )  dapat  dikumpulkan  untuk  dimasukkan  dalam  konsep penerapan (3) memfasilitasi arah kebijakan, dalam hal ini segenap kebijakan yang berasal dari masyarakat  dan  telah  disetujui  oleh  koordinator  pelaksana  hendaknya  dapat  didukung  oleh pemerintah  daerah,  sehingga  kebijakan  bersama  tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum  yang jelas,  dan  (4)  penegakan  hukum  dan  peraturan,  yang  dimaksudkan  agar  seluruh  pihak  yang terlibat akan dapat menyesuaikan tindakannya dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

## Tahap Monitoring dan Evaluasi
Monitoring  yang  dilakukan  sejak  dimulainya  proses  implementasi  perencanaan  dimaksudkan untuk  mengetahui  efektivitas  kegiatan,  permasalahan  yang  timbul  dalam  implementasi kegiatan.  Monitoring  dilakukan  dengan  melibatkan  seluruh  pihak  yang  ada.  Setelah  monitoring selanjutnya dilakukan evaluasi bersama secara terpadu dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Melalui evaluasi ini akan diketahui kelemahan dan kelebihan dari perencanaan yang ada guna perbaikan untuk pelaksanaan tahap berikutnya.
Pengelolaan  wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat sesuai dengan  prinsip  Ko-manajemen perikanan yaitu pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan  masyarakat  lokal  dalam  mengelola  sumber  daya  perikanan.  Oleh  sebab  itu  keberhasilan pengelolaan  wilayah  pesisir  berbasis  masyarakat dapat mengacu  kepada  indikator  keberhasilan Ko-manajemen perikanan.

## Model yang dapat diterapkan di pulau Raas Madura
Secara umum model-model pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PPPK) yang  digunakan  di  beberapa  wilayah  pesisir  yaitu  model  top-down  (inisiasi  dan  kontrol  di  pihak pemerintah)  atau  sentralistik,  bottom-up  (inisiasi  dan  kontrol  di  pihak  masyarakat  pesisir)  atau desentralistik,  co-management  (kemitraan  antara  dua  pihak  berkepentingan  terhadap  wilayah PPPK, misalnya  antara masyarakat dan pemerintah),  dan pengelolaan terpadu  yang melibatkan unsur-unsur yang memiliki kepentingan terhadap sumberdaya wilayah PPPK.
Model pengelolaan wilayah PPPK top-down lebih cendrung digunakan pada negara berkembang karena kuatnya pemerintah dalam mengelola aset strategisnya. Model top-down bertumpu pada format  perencanaan,  metode  pelaksanaan  dan  manfaatnya  di  pusatkan  ke  pemerintah  nasional dan  pemerintah  daerah  melaksanakan  program  tersebut.  Pemerintah  nasional  membagi  rata manfaat  pengelolaan  sumberdaya  wilayah  PPPK  ke  pemerintah  daerah,  walau  daerah  tidak memiliki wilayah pesisir.
Kelemahan  model  top-down  adalah  minimnya  muatan  karakter  lokal  (kearifan  lokal)  di  dalam pelaksanaanya sehingga seringkali berbenturan dengan realita dan masalah yang ada. Benturan tersebut berakibat terjadi dualisme pengelolaan yaitu pengelolaan berbasis masyarakat yang telah berlangsung sejak dulu dengan konsep top-down. Sedangkan hal positif model ini yaitu besarnya persediaan pendanaan dan efektifnya instrumen pengelolaan, seperti pengawasan dan penegakan hukum.
Model  bottom-up  adalah  model  pengelolaan  yang  telah  lama  digunakan  oleh  sebagian  besar masyarakat  PPPK  yang  memiliki  hak  tradisional  dan  begitu  kuat  diakui.  Saat  sekarang  model pengelolaan berbasis masyarakat ini masih ada, seperti sistem pengelolaan sasi, ondoapi, lebak bulung, panglima laot atau sistem ponggawa-sawi di Sulawesi Selatan.
Kelemahan  model  bottom-up  adalah  mengenai  pertanyaan  tentang  kesejahteraan  masyarakat PPPK,  instrumen  yang  tersedia  makin  sulit  melakukan  penegakan  hukum  yang  disepakati, legalitasnya masih sulit dipenuhi landasannya, hanya sedikit masyarakat yang memahami prinsip pengelolaan model ini. Kelebihan model ini adalah dibentuk oleh masyarakat PPTK sendiri dimana pelaksanaannya berdasarkan sistem norma, kepatuhan dan loyalitas.
Model pengelolaan Co-management yang berpola kemitraan, menganggap masyarakat PPPK dan pemerintah  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  sama  tentang  sumberdaya  wilayah PPPK.  Model  ini  menitikberatkan  bahwa  masyarakat  harus  berkelompok  sehingga  koordinasi, pemilihan prioritas dan pengambilan keputusan lebih akomodatif dalam meminimalkan bias dalam pencapaian  tujuan.  Proses  dalam  model  ini  biasa  lebih  menyita  banyak  waktu  untuk  tawar- menawar  antara  pihak  pemerintah  dan  kelompok  tentang  hal-hal  penting  yang  akan  disepakati, sehingga kedua pihak ini seringkali sulit disinergikan.
Model yang terakhir adalah model pengelolaan terpadu. Model ini adalah suatu mekanisme dimana setiap elemen mempunyai peran yang saling mendukung agar terlaksananya tujuan pengelolaan. Multi  disiplin  ilmu  bersinergis  dalam  suatu  wadah  tim  kerja  (teamwork)  sehingga  alokasi  waktu untuk menciptakan kesamaan persepsi, prinsip dan tujuan nampak lebih lama. Model terintegrasi (terpadu) ini memerlukan dukungan kelembagaan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat pesisir itu sendiri, disamping validasi daya dukung sumberdaya bagi terselenggaranya tujuan ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pengelolaan  wilayah  pesisir  terpadu  yang  berbasis  masyarakat  diperlukan  beberapa  proses pengelolaan yang sesuai dengan tahapan manajemen yaitu mulai dari perencanan, implementasi, monitoring  dan  evaluasi.    Tahapan  proses  perencanaan  pengelolaan  wilayah  pesisir  berbasis masyarakat  tetap  mengacu  kepada  proses  perencanaan  pembangunan  berkelanjutan  wilayah pesisir dan lautan.
Model pengelolaan wilayah PPPK top-down lebih cendrung digunakan pada negara berkembang karena  kuatnya  pemerintah  dalam  mengelola  aset  strategisnya.  Model  bottom-up  adalah  model pengelolaan yang telah lama digunakan oleh sebagian besar masyarakat PPPK yang memiliki hak tradisional  dan  begitu  kuat  diakui.  Model  pengelolaan  Co-management  yang  berpola  kemitraan, menganggap  masyarakat  PPPK  dan  pemerintah  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  yang sama tentang sumberdaya wilayah PPPK.
Model ini menitikberatkan bahwa masyarakat harus berkelompok sehingga koordinasi, pemilihan prioritas  dan  pengambilan  keputusan  lebih  akomodatif  dalam  meminimalkan  bias  dalam pencapaian tujuan. Model yang terakhir adalah model pengelolaan terpadu. Model ini adalah suatu mekanisme dimana setiap elemen mempunyai peran yang saling mendukung agar terlaksananya tujuan pengelolaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Rahardjo,  A.  (2006). Pembangunan  kelautan  dan  kewilayahan .  Edisi  Pertama.  Graha  Ilmu. Yogyakarta. Bengen, D. G. (2002). Pengembangan konsep daya dukung dalam pengelolaan lingkungan pulau- pulau  kecil .  Kantor  Kementrian  Lingkungan  Hidup  RI  dan  Fakultas  Perikanan  dan Kelautan Institut Pertanian Bogor.
Bengen,  D.  G.  (2002). Sinopsis  ekosistem  sumberdaya  alam  pesisir  dan  laut  serta  prinsip pengelolaannya . Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) IPB Bogor. Bell, G. F., & William (2001). The new Indonesian laws relating to regional autonomy: good intentions, confusing laws. Asian-Pacific Law & Policy Journal , 2 , 1. Budiharsono,  S.  G.,  &  Ward  (2005). Teknik  analis  pembangunan  wilayah  pesisir  dan  lautan . Cetakan Kedua. Prodya Pramita. Jakarta.
Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. J. (2004). Pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan secara terpadu . Cetakan Keempat. Padya Paramita. Jakarta.
Departemen  Kelautan  dan  Perikanan  RI  (2001). Pedoman  umum  pengelolaan  pulau-pulau  kecil yang  berkelanjutan  dan  berbasis  masyarakat .  Ditjen  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil. Jakarta. 21 hal
Departemen  Kelautan  dan  Perikanan  RI  (2002). Pedoman  umum  perencanaan  pengelolaan pesisir . Departemen Kelautan dan Perikanan: Jakarta
Hamel,  I.  M.,  Sofa,  F.,  &  Tulungen,  J.  (1998).  Proyek  pesisir:  towards  decentralized  and strengthened coastal resources management in Indonesia. In Bengen. D. G (ed.), Proc. First National Coastal Conference , 19-20 March 1998, Institut Pertanian Bogor. A63-A73. Husbandi, F., & Ueta (1994). Desentralisasi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Jurnal Hukum Lingkungan, 5 (1), 97-100. Kementerian Lingkungan Hidup & FPIK IPB (2005). Laporan akhir: pengembangan konsep daya dukung  dalam  pengelolaan  lingkungan  pulau-pulau  kecil .  Bogor:  Kementerian Lingkungan Hidup kerjsama dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.