## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN PADA MUSRENBANG KAMPUNG

## COMMUNITY PARTICIPATION IN FORMULATING POLICY ON VILLAGE MUSRENBANG
Hasan Basri 1 , Hasiun Budi 2 , Alwin Teniro 3 *, Subhan AB 4 , Muhsin Efendi 5 , Achmad Surya 6 1,3,5, Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIP. Universitas Gajah Putih, Aceh. Indonesia 2,4,6 Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP. Universitas Gajah Putih, Aceh. Indonesia *Koresponden email: alwintenirougp@gmail.com

## ABSTRAK
Musyawarah rencana pembangunan merupakan forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah Kampung bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Pe- nyelenggaraan musyawarah salah satu tugas pemerintah kampung untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tujuan Penelitian, untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan dalam musyawarah rencana pembangunan kampung Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Pengorganisasian musyawarah rencana pemba- ngunan kampung mulai dari pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah kampung, Tim Pemandu, persiapan teknis pelaksanaan musyawarah dan kajian Kampung secara partisipatif dan dialogis tidak dilaksanakan secara optimal. Masyarakat kampung Kute Gelime Kecamatan Ketol, kurang berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan pada musyawarah rencana pembangunan kampung. Ketidak aktif-pan masyarakat untuk berpartisipasi disebabkan karena faktor internal yang terkait dengan kesadaran akan arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pada musyawarah rencana pembangunan kampung dan faktor eksternal kurangnya sosialisasi dari aparatur pemerintah kampung Kute Gelime, sehingga banyak masyarakat yang tidak paham apa dan mengapa harus mengikuti musyawarah rencana pembangunan kampung.
Kata kunci: Partisipasi masyarakat; kebijakan; pembangunan; musyawarah

## ABSTRACT
Abstract : The development plan deliberation is a public planning forum (program) organized by a public institution, namely the village government in collaboration with residents and stakeholders. The holding of deliberation is one of the duties of the village government to carry out government, development and community affairs. The purpose of the study was to determine community participation in formulating policies in the deliberation of development plans for Kute Gelime Village, Ketol District. Central Aceh Regency. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. The data was collected through observation, interviews and documentation. Data analysis technique is done by data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the research. Organizing the village development plan deliberation starting from the formation of the Village Deliberation Organizing Team, the Guiding Team, technical preparations for the implementation of the participatory and dialogical village deliberation and study were not carried out optimally. The people of Kute Gelime village, Ketol sub-district, did not participate in formulating policies in village development planning deliberations. The inactivity of the community to participate was due to internal factors related to awareness of the importance of community participation in formulating policies at village development planning deliberation and external factors, the lack of socialization from the Kute Gelime village government apparatus, so that many people did not understand what and why to do it. Participate in village development planning deliberation.
Keywords: Society participation; policy; development; discussion
PENDAHULUAN Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, mus- renbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan
dan pembangunan pemerintah mulai dari taha- pan proses, penentuan, dan pelaksanaan ter- masuk masyarakat secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasi- kan hasil musrenbang. Hal ini biasa terjadi ma- nakala benar pemerintah duduk secara bersama
dan setara dalam memikirkan pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat ke depan. Musrenbang kampung merupakan sebuah mekanisme yang benar-benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan mas- yarakat kampung dan bagaimana pemerintah kampung merespon hal tersebut.
Apalagi kenyataan yang ada hasil musren- bang kampung bukan menjadi bagian dari amanah yang akan dijalankan tahun berikutnya, akan tetapi terlihat dan terasa oleh masyarakat begitu banyak program yang terlaksana tanpa melalui musyawarah atau proses komunikasi antar mas- yarakat dan pihak pelaksana. Musyawarah pe- rencanaan pembangunan (musrenbang) kampung adalah forum musyawarah tahunan para pema- ngku Kepentingan ( stakeholder ) kampung untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun ang- garan berikutnya. Musrenbang kampung dilaku- kan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan dengan mengacu atau mem- perhatikan pada rencana pembangunan jangka menengah kampung (RPJMKampung) yang telah disusun untuk 5 tahun ke depan.
Pemerintah Kampung Kute Gelime saat ini belum melaksanakan program pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat baik itu dalam proses pelaksanaan, maupun penga- wasan pembangunan program-program pember- dayaan yang telah dan sementara dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung Kute Gelime merupa- kan program-program yang bersifat berkelanjutan serta meletakkan masyarakat bukan sebagai pe- laku utama dari program. Program-program ter- sebut untuk mewujudkan kemandirian dan ke- sejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses maupun pelaksanaan pemba- ngunan dan juga pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat kam- pung untuk menyongsong masa depan agar lebih baik. Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pe- merintahan Kampung Kute Gelime, agar dapat lebih ditekankan pada peningkatan partisipasi secara aktif dari masyarakat dalam rangka pe- ningkatan kesejahteraan mereka, sehingga prog- ram-program yang dilaksanakan tersebut mendu- kung tercapainya visi Pemerintah Kampung Kute Gelime. Pemberdayaan yang dilakukan adalah bagaimana pemerintah kampung dan masyarakat lainnya mampu bersinergi dalam merencanakan program dan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal yang sudah ada.
Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau seke- lompok pelaku guna memecahkan masalah ter- tentu. Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah diurai-kan di atas maka dapat di- simpulkan bahwasanya kebijakan dapat dilaku- kan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku Negara pada umum-nya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan Negara atau kebijakan publik (public policy ) (Elsi, Bafadhal, & Ahmad, 2020; Muadi & MH, 2016; Sahli, 2021) Partisipasi masyarakat dimaknai sebagai keikutsertaan sekelompok anggota masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan ling- kungan (Mikkelsen, 2003). Makna tersebut sela- ras dengan pendapat Isbandi) bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Deviyanti, 2013; Wirawan, Mardiyono, & Nurpratiwi, 2015) Partisipasi masyarakat meru- pakan prakarsa dan swadaya gotong royong yang merupakan ciri khas dari kepribadian bangsa Indonesia. Prakarsa yang berarti kemauan, ke- hendak atas hasrat, sedang swadaya gotong royong yang berarti kemampuan, kekeluargaan, sehingga perlu diorganisasi (Herman, 2019; Setiawan, Suwaryo, & Rahmatunnisa, 2020) Partisipasi masyarakat dalam pembangu- nan sangat diperlukan dalam setiap tahapan pem- bangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi (Deviyanti, 2013). Hal tersebut karena keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasar pada kemampuan pemerintah, tetapi juga ber- kaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan. Namun, masalah yang muncul di kalangan masyarakat yaitu sering dikecewakan oleh program pem- bangunan sebelumnya, sehingga mereka cen- derung curiga terhadap program pembangunan selanjutnya (Makhmudi & Muktiali, 2018; Manghayu, 2018; Syukron, 2022). Partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Keikutser- taan masyarakat dalam bentuk partisipasi meru-
pakan penunjang keberhasilan program yang di berikan oleh pemerintah (Agustin, 2016; Winarni et al., 2019) Pemerintah menginginkan agar proses pembangunan digagas dari bawah. Ada beberapa persoalan yang menyebabkan Musrenbang tidak efektif. Pertama, prinsip partisipasi rakyat dalam proses Musrenbang sangat minim. Kedua, prinsip responsive, Musrenbang kurang ditopang oleh pembangunan organisasi-organisasi rakyat. De- mokrasi tidak mungkin berdiri tanpa adanya rakyat yang terorganisir. Ketiga, prinsip holistic, proposal Musrenbang sering disabotase oleh birokrasi korup peninggalan kolonialisme. Dalam banyak kasus, proposal Musrenbang dari desa tidak diwakili oleh delegasi yang ditunjuk rakyat. Akan tetapi, pada tingkat desa, forum Musren- bang berpotensi dimajukan oleh gerakan rakyat. Asalkan bisa membangkitkan partisipasi rakyat di dalamnya, maka forum Musrenbang di tingkat lokal bisa menjadi alat untuk memaksa pemerin- tahan lokal merespon kebutuhan-kebutuhan mendesak rakyat (Salangka, 2020). Proses peren- canaan partisipatif merupakan proses perenca- naan yang mempertemukan mekanisme perenca- naan dari pusat ( top down ) dan perencanaan dari bawah ( bottom up ) yang diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Wartika & Fitriyah, 2017).
Tujuan penelitian adalah untuk meng- analisis partisipasi masyarakat dalam merumus- kan kebijakan pada Musrenbang Kampung Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.
METODE Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pemilihan metode ini di- dasarkan atas pertimbangan bahwa yang hendak dicari dalam penelitian ini adalah data yang memberikan gambaran dan melukiskan realita sosial yang kompleks menjadi kongkret. Pene- litian menggunakan pendekatan kualitatif ialah mengembangkan pengertian konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi teori. Tahap ini dikenal dan sebagai ” Grounded theory research ” (Moleong, 2018). Metode ilmiah yang dipakai dalam ilmu tertentu sangat tergantung pada objek formal ilmu yang bersangkutan. Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara lang- sung dari sumbernya. Di sini penulis melakukan wawancara dengan reje kampung, aparat dan masyarakat Kampung Kute Gelime. Sumber data dari penelitian ini berasal dari literatur-literatur
seperti buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, ma- kalah-makalah, majalah, surat kabar, penelitian- penelitian sebelumnya maupun data yang telah disediakan oleh pihak lain yang bersangkutan. Teknik Pengumpulan Data, Observasi, Wawan- cara, Studi Dokumentasi, Teknik Analisa Data, sedangkan Reduksi Data, Penyajian Data, Me- narik Kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN Untuk menunjang pelaksanaan pemerintah dan pembangunan Kampung, dibutuhkan bantuan dana dari pemerintah yang saat ini salah satunya berupa Alokasi Dana Kampung (ADK) (Basri, 2021). Fakta membuktikan selama kajian dilaku- kan, kewenangan dan hak yang dimiliki Kam- pung Kute Gelime untuk mengurus Kampung sesuai dengan aspirasi warga yang hidup di kampung, masih bersifat semu dan terdapat sejumlah permasalahan dalam pelaksanaannya. Faktanya, aspirasi dan kebutuhan masyarakat kampung yang sudah dirumuskan melalui pe- ngorganisasian musyawarah kampung, tidak banyak yang diakomodir oleh para pengambil kebijakan pada level yang lebih tinggi atau sistem dengan alasan keterbatasan anggaran dan atau usulan dari masyarakat kampung bukan prioritas pembangunan dan tidak sesuai dengan rencana strategis kabupaten.
Pada pelaksanaannya, pengorganisasian musyawarah kampung seringkali belum men- cerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis, cenderung masih menekankan pada aspek formal administratif da- lam artian program wajib dilaksanakan. Imple- mentasi musyawarah kampung Kute Gelime Kecamatan Ketol, belum dijadikan ajang de- mokrasi yang mengakar rumput dan bersahabat bagi warga kampung, terutama kelompok miskin, perempuan dan petani serta golongan marjinal lainnya dalam menyuarakan aspirasi dan kebu- tuhannya. Suara kelompok miskin dan marjinal tersingkir dan tidak menjadi perhatian pada saat penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan di kampung. Faktor lain penyebab dan kendala yang dapat diidentifikasi antara lain; Eksplorasi kebutuhan di dusun tidak per- nah dirumuskan, tidak adanya fasilitator untuk memandu forum-forum perencanaan partisipatif dan inklusif di tingkat rukun warga dan dusun, metodologi musyawarah yang tidak sesuai, kurang kesediaan media dan kurangnya kapasitas lembaga penyelenggara musyawarah. Informasi peserta Musrenbang Kampung yang tentang proses penyusunan personil Tim Penyelenggara
Musyawarah Kampung (TPK), hasilnya adalah pra Musrenbang Kampung tidak dilaksanakan. Tidak ada pembentukan kelompok kerja. Tidak ada pelatihan ataupun simulasi musyawarah kampung, dan penyusunan agenda pelaksanaan musrenbang. Dalam hal ini, pemerintah kampung sesuai dengan instruksi dari kecamatan, telah menyiapkan rancangan program yang akan di- biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. Untuk menghasilkan perencanaan pembangunan kampung yang optimal, seharus- nya dalam tahap awal, usulan warga dimusya- warahkan dan digelar dalam suatu forum mas- yarakat dusun yang disebut Musyawarah Dusun (Musdus) dan secara partisipatif dilaksanakan oleh pemangku kepentingan (stakeholders) dusun. Tujuan penyelenggaraan Musyawarah Du- sun adalah: (1) menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya, (2) menetapkan kegiatan prioritas Dusun yang akan dibiayai melalui alokasi dana dusun yang berasal dari APBK Kabupaten Aceh Tengah maupun sumber pendanaan lain, (3) menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada forum Musyawarah Kampung untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten. Di Kampung Kute Gelime terdapat 3 (tiga) dusun. Ketiga dusun tersebut tidak melaksanakan pertemuan Mus-yawarah Pembangunan Dusun (Musbangdus). Pertemuan tersebut tidak dilakukan berdasarkan kebiasaan, karena rancangan program sudah di-persiapkan oleh kampung. Alasan lain, jadwal Musrenbang Kampung pada tahun 2020 bersamaan dengan sibuknya aktivitas warga di kebun dan sawah, sehingga penduduk kampung tidak dapat melaksanakan pertemuan dusun. Kepala Dusun I mengatakan: “Hambatan yang paling sulit pada saat Musbangdus dan Musren-bang Kampung adalah masalah waktu, sebab warga mempunyai kesibukan masing-masing Ada pernyataan dari warga yang memberi- kan kesan kekesalan dalam mengikuti pertemuan, Pengulu Kampung Baru mengemukakan: “Dalam setiap musyawarah kampung kadang-kadang hadir dan terkadang juga tidak hadir, kemudian pada saat musyawarah tidak bisa hadir karena ada keperluan yang lain, tetapi saya tahu hasil musyawarah kampung karena setiap hari selalu ke kampung, dengan begitu tahu informasi mengenai musyawarah tersebut; tidak ada tim atau kelompok kerja dalam rapat tersebut, sering mengikuti rapat kampung, selalu mengajukan pembangunan Jalan ke kebun penduduk dan
jembatan, yang sampai sekarang masih meng- gunakan bambu, tetapi sampai sekarang tidak ditanggapi, padahal jembatan tersebut sangat penting untuk para warga seperti pergi ke pasar, sekolah, mengaji dan sebagainya” Jika Musyawarah Dusun dilaksanakan, output yang semestinya dihasilkan adalah:
1. Daftar Kegiatan Prioritas (DKP) yang dilaksanakan sendiri oleh Dusun yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APB-Kampung), serta swadaya gotong- royong masyarakat dusun.
2. DKP yang akan diusulkan ke kampung untuk dibiayai melalui APBK Kabupaten, dan.
3. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musyawarah Dusun pada Musrenbang Kampung. Secara teoritis, hal-hal yang seharusnya dipersiapkan untuk pelaksanaan Musyawarah Dusun Kampung Kute Gelime agar optimal adalah:
1. Daftar prioritas masalah pada dusun dan kelompok-kelompok masyarakat seperti ke- lompok tani, pendidik, buruh, kalangan pondok pesantren, perempuan, pemuda, dan kelompok lainnya sesuai dengan kondisi dusun.
2. Daftar permasalahan Dusun, seperti peta kerawanan, kemiskinan dan pengangguran.
3. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dusun.
4. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pemba- ngunan Dusun pada tahun sebelumnya. Informasi lain dari informan berkenaan dengan pembentukan Tim Penyelenggara Mus- renbang (TPM); informan menyatakan pem- bentukan TPM merupakan hak prerogatif reje kampung, Penyusunan personil TPM sepenuhnya ditetapkan oleh reje kampung, hal ini tertuang dalam Berita Acara Kampung. TPM tidak representatif. Tidak ada keterwakilan perempuan dan keterwakilan elemen warga dalam TPM tersebut. Dalam hal pembentukan TPM, warga dan peserta Musrenbang Kampung mengemuka- kan pendapatnya sebagai berikut: “Dengan secara musyawarah dan menunjuk keberwakilan yang mengerti dan memahami pembentukan panitia Musyawarah kampung”. “Dikumpulkan dulu atau diundang kampung oleh Reje Kampung yaitu Pengulu, tokoh masyarakat alim ulama, lalu oleh Reje Kampung pihak Kecamatan, disampaikan pada masyarakat yang diundang oleh kampung, tentang musrenbang kampung, lalu menampung masukan dari masyarakat mana saja pemba- ngunan yang perlu dibangun untuk kepentingan
masyarakat yang ada di lingkungannya masing- masing setiap dusunnya.
Lalu ditampung dan diagendakan, lalu dibentuk TPM, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, yang diambil dari setiap perwakilan masyarakat. “Diadakan rapat dikantor kampung dengan undangan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sesuai dengan peraturan yang berlaku”, “Yang sudah dikerjakan di kampung kami tidak di- bentuk dulu team penyelenggara Musyawarah, yang diundang pengulu, tokoh-tokoh masyara- kat”. “Dilaksanakan dengan melakukan musya- warah kampung yang terdiri dari unsur aparat kampung dan tokoh masyarakat lainnya, Ikut berperan aktif menyuarakan suara perempuan” Pada hakikatnya Musyawarah Dusun ada- lah fase kunci dan paling strategis dari seluruh tahapan proses perencanaan pembangunan di kampung. Dari musyawarah dusun inilah sebe- narnya berbagai masalah dan potensi masyarakat paling bawah dapat digali dari sumbernya secara langsung. Hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam Musyawarah Dusun adalah penting untuk menjaga akurasi informasi, proporsio- nalitas keterlibatan warga, dan tingkat partisipasi warga Dusun. Diluar Musyawarah Dusun, dapat dibuka alternatif lain untuk mengeksplorasi masalah yang dihadapi warga, seperti musya- warah-musyawarah kelompok kepentingan, se- perti kelompok tani, kelompok posyandu, karang taruna, dan lain-lain. Tujuan ruang alternatif ini dibuka sebagai upaya untuk memastikan bahwa masalah dan potensi masyarakat kampung tergali secara komprehensif.
Setelah Musyawarah Dusun, tahap se- lanjutnya dalam proses pra musrenbangdes, melaksanakan lokakarya kampung. Lokakarya Kampung adalah serangkaian kegiatan musya- warah untuk menyusun rancangan materi Rencana Kerja Pembangunan Kampung dengan proses pembahasan sebagai berikut:
Evaluasi terhadap RKP kampung tahun berjalan; Melakukan review RPJM kampung rencana kegiatan tahun berkenaan; evaluasi rencana program/kegiatan di kampung pada tahun berjalan melalui analisa RKPK, DU APBK, dan atau R/APBK; Analisa keadaan darurat/ kerawanan; Penyusunan desain kegiatan dan pagu anggaran dalam matrik rencana program dan kegiatan; serta Menyusun rancangan Peraturan Reje Kampung tentang RKP Kampung. Peserta lokakarya adalah seluruh anggota Pokja (Tim), delegasi dusun, dan unsur masya- rakat lain yang dianggap kompeten, serta dapat mengundang narasumber sesuai kebutuhan.
Seperti dikemukakan dalam analisis diatas, disamping pelaksanaan musyawarah Warga secara formal tidak dilaksanakan, di Kampung Kute Gelime tidak ada agenda penyusunan pelaksanaan rencana Lokakarya Kampung. Padahal lokakarya kampung adalah forum antar delegasi dusun, sektor, dan kelompok kepenti-ngan kampung, yang sangat penting untuk input perencanaan kampung berdasarkan kegiatan dan atau bidang yang dibutuhkan masyarakat kam-pung. Lokakarya Kampung dimaksudkan untuk menganalisis informasi yang ditemukan dalam Musyawarah Dusun (Musdus). Tahapan ini me- merlukan kesabaran, kecermatan, kepekaan, daya kritis pro-aktif warga untuk menjaga agar apa yang menjadi kebutuhan riil warga kampung yang diwakili tiap kelompok agar supaya benar- terakomodir.
Lokakarya Kampung adalah wadah ber- sama antar pelaku pembangunan di tingkat kampung untuk membahas perencanaan tahunan kampung. Lokakarya kampung ini merupakan salah satu bentuk dari fungsi tugas administrator kampung. Handoko mengemukakan “fungsi administrator berupa pengorganisasian. Pengor- ganisasian menurutnya: ”menyangkut penyusu- nan kegiatan-kegiatan, penataan material maupun tenaga kerja/pegawai dalam rangka pencapaian tujuan (Handoko, 2016) Analisis Pembentukan Tim Pemandu atau Kelompok Kerja Musrenbang kampung oleh TPM Djohani, menjelaskan “pemandu sering disebut sebagai fasilitator, berasal dari kata asilis yang artinya mempermudah. Tugas utama pemandu atau fasilitator Musrenbang Kampung adalah mempermudah peserta untuk terlibat secara aktif sehingga Musrenbang bisa berjalan dengan baik, dalam pengertian:
Proses Musrenbang Kampung benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Musrenbang kampung;
Hasil Musrenbang Kampung benar-benar merupakan rencana program dan atau kegiatan pembangunan kampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengutamakan kepentingan kelompok miskin (marjinal). Hasil kajian di Kampung Kute Gelime menunjukkan bahwa TPM dalam tugasnya tidak membentuk Tim Pemandu/Pokja Musyawarah Kampung. Agenda yang sangat penting dan menentukan kualitas Musrenbang diabaikan. Informan mengemukakan pendapatnya tentang tim pemandu/ kelompok kerja ini. Menurut warga/informan: “semestinya ada, tim pemandu akan memperlengkapi TPM dan pembentukannya
harus lengkap dari semua unsur/bidang yang ada di masyarakat dan pemilihannya harus demo- kratis. Keterwakilan perempuan sangat penting, sangat dibutuhkan untuk mewakili keterwakilan perempuan di masing-masing kampung. Tim pemandu sangat diperlukan dalam Musrenbang Kampung. Kriteria untuk menyusun personil tim pemandu harus lengkap dari semua unsur yang di masyarakat dan pemilihannya harus demokratis keterwakilan dari perempuan sangat penting. Kalau semua yang ada di dalam masyarakat dapat dikoordinasikan maka diharapkan segala kepenti- ngan di masyarakat kampung terpenuhi. Sangat baik sekali jika diadakan musyawarah, supaya masyarakat dapat memahaminya. Sangat mem- bantu sekali jika perempuan diikutsertakan, masyarakat dan pemuda diikut sertakan dalam tim pemandu atau gugus tugas, Kriteria untuk menyusun personil tim pemandu menurut saya, semua elemen masyarakat terakomodir di dalam tim ini baik dari sisi ketokohan, profesi, jabatan dalam masyarakat dan dedikasinya yang peduli terhadap pembangunan kampungnya, setiap pe- mikiran harus demokratis.
Selama ini keputusan dari kampung jika ada pemberitahuan dari Kepala Dusun, saya selalu memahami dan menaatinya, tim pemandu apapun sebenarnya saya tidak tahu dalam TPM, tapi memantau kegiatannya. Contoh PAUD berjalan lancar, semua elemen masyarakat de-ngan adanya tim pemandu dalam kegiatannya akan selalu mengikuti apa yang diperintahkan. Hal lainnya, proses partisipasi dan dialogis dalam perencanaan di Musrenbang di Kampung Kute Gelime me- nghadapi distorsi dari proyek-proyek tambahan dari sektoral, apakah itu dekonsentrasi maupun tugas pembantuan, misalnya Program Peningkatan Infrastruktur Perkampungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Program Peningkatan Infra- struktur Perkampungan adalah:
1. Peningkatan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, yaitu: jalan dan jembatan per- kampungan;
2. Peningkatan infrastruktur yang mendukung produksi pangan, yaitu: irigasi perkampungan;
3. Peningkatan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu: penyediaan air minum, dan sanitasi perkam- pungan.
Kegiatan ini dilakukan dapat berbentuk satu infrastruktur atau lebih serta dapat dilak-sanakan secara terpadu. Program ini adalah proyek yang tidak menyatu atau terintegrasi dengan
musyawarah Kampung (Musrenbang), tetapi merupakan proses tersendiri dalam suatu forum perencanaan. Temuan di lapangan menun-jukkan bahwa masyarakat enggan berpartisipasi dalam kegiatan hasil Musrenbang Kampung, tetapi akan lebih bersemangat berpartisipasi dalam Program Peningkatan Infrastruktur Per-kampungan. Warga dan peserta Musrenbang Kampung mengungkap- kan bahwa keputusan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang Kampung, tidak ada kejelasan ang- garan yang bakal diterima kampung. Sebaliknya Program Peningkatan Infra- struktur Perkampungan, yang sudah berjalan sejak 2004 hingga sekarang, tampak lebih partisipatif dan bergairah karena proyek ini mampu me- mastikan pagu anggaran yang akan diperoleh oleh Kampung. Peserta Musrenbang Kampung Kute Gelime tidak mampu mengidentifikasi perkem- bangan peta masalah serta solusi untuk formulasi kebutuhan warga dan masalah dasar yang di- hadapi warga kampung, kajian cenderung pe- ngulangan dan masih tetap sama dengan kajian yang sudah dilakukan tahun sebelumnya. Peserta Musrenbang kampung tidak mampu mengkaji substansi isu internal dan eksternal kampung yang relevan karena tingkat pendidikan peserta sebagian besar lebih dominan lulusan Sekolah Dasar (SD) sehingga data dan informasi yang tersusun tidak optimal. Di samping itu, warga kampung yang mengikuti atau terlibat untuk pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kam- pung, dilihat dari jenis pekerjaan dan keber- wakilan sangat lemah.
Sebagai akibat dari kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam proses Musrenbang Kampung Kute Gelime, maka inti entry point dari mus- renbang yang sebenarnya yaitu partisipasi aktif warga dan dialogis tidak terjadi, proses mus- renbang masih terjebak dengan aktivitas sere- monial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato dari Petugas Kecamatan, Reje Kampung, Perangkat Kampung, Ketua RGM dan Aparat Sektoral dan didominasi oleh segelintir orang yang aktif saja. Semata-mata proses Musrenbang Kampung menjadi ajang keberla- ngsungan musrenbang kampung sebelumnya. Dengan kata lain, hanya berubah jilid, substansi kajian masih sama.
Proses perencanaan partisipatif dari bawah yang bekerja dalam wilayah yang luas, kondisi sosial yang segmented dan struktur pemerintahan yang bertingkat-tingkat, cenderung menimbulkan jebakan proseduralisme dan kesulitan repre- sentasi. Dalam proses partisipasi, kelompok-
kelompok marginal dan perempuan yang hidup di kampung sangat kurang terwakili dalam peren- canaan daerah. Selain itu perencanaan partisipatif yang bertingkat dari bawah memang tidak dihayati dan dilaksanakan secara otentik dan bermakna atau murni dan konsekuen, melainkan hanya prosedur yang harus dilewati (Ridwan, 2013). Pendapat warga dan peserta Musrenbang Kampung tentang cara melakukan kajian kampung secara partisipatif dan dialogis di kampungnya, antara lain dikemukakan oleh Husni: “untuk mengetahui kondisi permasalahan dan potensi wilayah harus melalui pencatatan, diteliti dan diusulkan, data dan informasi disusun untuk dimusyawahkan dalam musyawarah Bahari, me- ngemukakan pendapatnya tentang RPJM Kam- pung: Belum ada kaji ulang RPJM Kampung tahun lalu, program atau kegiatan yang di- tetapkan sebagian besar belum terealisir, RPJM Kampung hanya lanjutan dari tahun lalu yang programnya belum terealisasi. Ada beberapa program yang sudah disepakati pada musrenbang tahun sebelumnya pada saat realisasi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
Kebutuhan mendesak yang diperlukan masyarakat dan mendesak adalah: (1) sarana pendidikan berupa renovasi SD, Madrasah, Balai Latihan Kerja, (2) sarana umum berupa jalan kampung, gorong-gorong, (3) sarana kesehatan antara lain MCK, Posyandu, dan (4) bidang ekonomi antara lain modal usaha kecil. Salah seorang informan, Yayan Kosani menyikapi warga yang berpendidikan tinggi, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan yang diseleng- garakan Kantor Kampung Kute Gelime, pen- dapatnya adalah: “Masalahnya mereka bekerja di perkantoran sehingga sulit dihubungi, tetapi baik dan antusias, mereka cukup berpartisipasi. Sebagai prosedur formal, perencanaan dari bawah sebenarnya hanya sebagai alat justifikasi untuk menunjukkan kepada publik bahwa peren- canaan pembangunan yang dilalui oleh peme- rintah kabupaten telah berangkat dari bawah (dari Kampung) dan melibatkan partisipasi masyarakat. Yang terjadi sebenarnya adalah perencanaan yang tidak naik ke kabupaten, dan program-program kabupaten yang turun ke kampung ternyata juga tidak mengalami pemerataan.
Banyak masyarakat kampung yang kecewa karena setiap tahun membuat perencanaan tetapi ternyata programnya tidak turun. Ungkapan ke- kecewaan ini diungkapkan oleh Agus Rosid, yang mengatakan, jalan yang menghubungkan Blang Mancung dengan Kute Gelime kondisinya saat ini
sangat membahayakan, apalagi dalam guyuran hujan yang terus-menerus akan mempercepat terjadinya rusaknya jalan yang telah dilakukan pengerasan. Hal ini diperkuat oleh Banta. Pertama, bahwa jalan Blang Mancung dengan Kute Gelime masih dalam tahap perehaban. Banta Kampung Kute Gelime menjelaskan, bahwa hasil keputusan musrenbang yang telah ditandangani oleh Camat Kecamatan Ketol, untuk tahun, yang artinya didanai oleh APBK Kabupaten dan menjadi pagu dalam, belum terealisasi.
Apalagi keputusan internal kampung, yang jika diidentifikasi, usulan program yang disodor- kan warga sangat banyak dan beragam, dampak kritis yang terjadi, kebutuhan-kebutuhan warga tersebut tidak terpenuhi, mengingat dana yang sangat terbatas. Hal ini menurut banta, acap kali menimbulkan konflik dan kesalahpahaman atas usulan dan permasalahan yang tidak terelisasikan tersebut. Keterbatasan atas dana itulah sebenar- nya yang menjadi sumber masalah di Kampung Kute Gelime. Keterlibatan warga sebenarnya sangat baik, antusias dan aktif. Menurutnya partisipasi tidak selalu harus dengan mengikuti musrenbang kampung, usulan kegiatan dan prog- ram yang bermanfaat bagi warga kampung dapat diajukan secara tertulis dan direncanakan untuk kepentingan masyarakat Kampung Kute Gelime.
SIMPULAN Masyarakat kampung Kute Gelime Keca- matan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, kurang berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan pada musrenbang kampung. Ketidakaktifpan masya- rakat untuk berpartisipasi disebabkan karena faktor internal yang terkait dengan kesadaran akan arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pada musrenbang kam- pung dan faktor eksternal kurangnya sosialisasi dari aparatur pemerintah kampung Kute Gelime, sehingga banyak masyarakat yang tidak paham apa dan mengapa harus mengikuti musrenbang kampung.
Pengorganisasian musyawarah rencana pem- bangunan kampung mulai dari pembentukan TPM kampung, tim pemandu/kelompok kerja, persiapan teknis pelaksanaan musyawarah dan kajian kampung secara partisipasif dan dialogis tidak dilaksanakan secara optimal. Pembentukan TPM ditentukan oleh Reje Kampung sehingga para pengulu yang ada di Kampung Kute Gelime
berpendapat tidak perlu melaksanakan pertemuan awal musyawarah pembangunan dusun.
Ucapan Terima Kasih Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kolega atau rekan-rekan Fisipol Universitas Gajah Putih dan trima kasih banyak kepada jurnal Kebijakan Publik Universitas Riau yang telah menerima artikel dan publish pada jurnal JKP

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin, M. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang(Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.
Publika , 4 (1), 1689–1699.
Akadun. (2011). Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Mimbar , XXVII (2), 183–191.
Basri, H. (2021). Profesionalitas Dan
Akuntabilitas Aparatur Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung. Jurnal Kebijakan Publik , 12 (1), 11–18. Retrieved from https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/ article/view/7928 Deviyanti, D. (2013). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah. EJournal Administrasi Negara , 1 (2), 27. Retrieved from https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp- content/uploads/2013/05/JURNAL DEA (05-24-13-09-02-30).pdf Elsi, S. D., Bafadhal, F., & Ahmad, R. (2020). Inovasi Kebijakan Publik Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa.
Jurnal Kebijakan Publik , 11 (2), 71. https://doi.org/10.31258/jkp.11.2.p.71-76 Handoko, H. (2016). Manajemen . Yogyakarta: BPFE. Herman. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan , 1 (1), 78.
Makhmudi, P. D., & Muktiali, M. (2018).
Prasarana Lingkungan Pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang Dyah Putri Makhmudi*, Mohammad Muktiali, 6 (September), 108–117. https://doi.org/10. 14710/jpk.6.2.108
Manghayu, A. (2018). Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penerapan e-musrenbang. Jurnal Manajemen Pembangunan , 5 (5), 95– 115. Moleong, L. (2018). Metodologi penelitian kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Muadi, S., & MH, I. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. JRP (Jurnal Review Politik) , 6 (2), 195–224. Retrieved from http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/a rticle/view/1078 Ridwan. (2013). Perencanaan Partisipatif . Surabaya: CV. R.A.De.Rozarie. Sahli, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Menuju Ekosistem Wisata Ramah Muslim. Jurnal Kebijakan Publik ,
12 (2), 81–86. Retrieved from https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/ article/view/7934 Salangka, W. P. R. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Di Desa Malola Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Politico , 9 (3).
Setiawan, A., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung. Jurnal Academia Praja ,
3 (2),
251–270. https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.197 Syukron, M. A. (2022). Community Participation in Policy Implementation Green Open Spaces of Kampung City Settlement. Budapest International Research and Critics Institute-Journal , 5 (1), 3189–3202. https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci. v5i1.3975 Wartika, I., & Fitriyah, Z. (2017). Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Neo Bis , 1 (1), 28–40. Retrieved from http://journal.trunojoyo.ac.id/neo- bis/article/view/2952 Winardi. (2010). Asas-asas Manajemen . Jakarta: Mandar Maju. Winarni, E., Ahmad, A. A., & Suharno, S. (2019). Community Participation of Development Planning in Purbalingga Regency. Icore ,
5 (1), 571–576. Wirawan, R., Mardiyono, & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 4 (2), 1–87.