Judge : Jurnal Hukum Volume 05, Number 02, 2024,  doi.org/10.54209/judge. v5i02.568 E.SSN : 2775-4170 (Online - Elektronik)
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index

## ARTI PENTINGNYA PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENEMUAN HUKUM DI PERADILAN PERDATA
Muhammad Irfan Luthfi Damanik 1 ,Fauziah Lubis 2
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan
Article Info ABSTRACT Kata Kunci: Pembuktian, Hukum, Peradilan Perdata, KUHP Penelitian ini mengkaji peran sentral pembuktian dalam sistem peradilan perdata  di  Indonesia,  dengan  fokus  pada  tantangan  praktis  dan  filosofis yang dihadapi dalam era globalisasi. Pendahuluan membahas pentingnya pembuktian sebagai elemen kunci dalam proses penegakan hukum, serta kerumitan  yang  terkait  dengan  interpretasi  dan  aplikasi  prinsip-prinsip pembuktian  di  konteks  hukum  perdata.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk mengeksplorasi teori-teori dasar dan perkembangan terkini dalam hukum pembuktian,  dengan  menggunakan  metode  Studi  Literatur  untuk menganalisis  kerangka  hukum  yang  relevan  dan  penelitian  sebelumnya. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa pembuktian bukan hanya sebagai alat  teknis,  tetapi  juga  sebagai  proses  intelektual  yang  memerlukan pertimbangan  mendalam  terhadap  bukti-bukti  yang  dipersembahkan dalam sengketa perdata. This is an open access article under the CC BY-NC license Corresponding Author: Nama:Muhammad Irfan Lutfi Damanik, Fauziah Lubis Alamat:UIN Sumatera Utara, Medan E-mail:mluthfidamanik2@gmail.com 1 ,fauziahlubis@uinsu.ac.id 2

## Pendahuluan
Proses  peradilan  perdata  merupakan  pilar  utama  dalam  menjaga  keadilan  dan  menyelesaikan sengketa di masyarakat hukum. Di dalamnya, pembuktian memegang peran sentral sebagai alat untuk memastikan kebenaran fakta-fakta yang menjadi dasar keputusan pengadilan. Dalam konteks hukum perdata  di  Indonesia,  proses  pembuktian  diatur  secara  tegas  oleh  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan prosedur yang harus diikuti untuk menyajikan dan menilai bukti di pengadilan.
Prinsip-prinsip  pembuktian  dalam  hukum  perdata  menuntut  adanya  kejelasan  dan  kepastian dalam proses peradilan. Bukti yang diajukan haruslah memadai dan meyakinkan, sehingga pengadilan dapat membuat keputusan yang adil dan berdasarkan fakta yang objektif. Pentingnya pembuktian juga terkait  erat  dengan  perlindungan  hak  asasi  manusia,  dimana  setiap  individu  memiliki  hak  untuk memberikan bukti demi membela diri atau mendukung klaimnya (Ali, 2012).
Dalam  kondisi  saat  ini,  kompleksitas  dalam  proses  pembuktian  semakin  meningkat  seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara bukti dikumpulkan, disajikan, dan dievaluasi di persidangan. Penggunaan bukti digital, misalnya, menjadi hal yang umum dan mendesak perlunya regulasi yang ketat untuk menjaga integritas bukti elektronik serta mencegah potensi manipulasi atau pemalsuan (Sulistyono, 2020).
Tantangan lainnya datang dari kompleksitas sengketa modern yang melintasi batas-batas negara. Dalam konteks global, kerjasama internasional dalam hal pembuktian menjadi krusial, karena seringkali bukti-bukti harus dikumpulkan dari berbagai yurisdiksi. Hal ini menuntut harmonisasi dalam prosedur hukum internasional untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang efektif dan adil antar negara.
Di samping itu, perlindungan terhadap hak individu terkait privasi dan data juga menjadi isu yang penting  dalam  penggunaan  bukti  digital.  Pengadilan  harus  mempertimbangkan  keabsahan  dan keakuratan  bukti  elektronik  serta  memastikan  bahwa  proses  pembuktian  tidak  melanggar  hak-hak privasi pihak yang terlibat.
Selain itu, transparansi dalam proses pembuktian menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat  terhadap  keadilan  sistem  peradilan.  Prinsip-prinsip  keterbukaan  dan  akuntabilitas  harus diterapkan secara konsisten untuk menghindari penyalahgunaan proses hukum serta menjaga integritas institusi peradilan.
Dalam konteks hukum perdata, bukti yang diterima harus memenuhi standar yang ketat untuk relevansi,  keotentikan,  dan  kredibilitas.  Pengadilan  harus  dapat  memutuskan  apakah  bukti  yang diajukan  memadai  untuk  mendukung  klaim  atau  tanggapan  yang  disampaikan,  dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran.
Pembuktian  bukan  hanya  sekadar  alat  untuk  menanggapi  klaim  atau  tanggapan,  tetapi  juga merupakan proses intelektual yang kompleks yang  membutuhkan analisis mendalam terhadap setiap fakta  yang  diajukan.  Keberhasilan  proses  pembuktian  ini  akan  memastikan  bahwa  keputusan pengadilan  dapat  diandalkan  dan  memberikan  keadilan  yang  sejati  bagi  semua  pihak  yang  terlibat (Lubis, 2021).
Oleh  karena  itu,  artikel  ini  akan  mengulas  secara  mendalam  tentang  pentingnya  pembuktian dalam  proses  penemuan  hukum  di  peradilan  perdata,  serta  tantangan-tantangan  praktis  dan  filosofis yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip pembuktian di era modern yang semakin kompleks dan terhubung secara global. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, kita dapat lebih memahami bagaimana pembuktian menjadi landasan yang tak tergantikan dalam upaya mencapai keadilan di dalam sistem peradilan perdata.

## Metode
Dalam  penelitian  ini,  metode  Studi  Literatur  digunakan  untuk  mendalami  teori-teori hukum  perdata  yang  dan  penelitian  terdahulu  yang  relevan.  Sumber  data  yang digunakan  meliputi  buku-buku  teks  hukum,  artikel  jurnal  terkini,  serta  dokumen- dokumen  hukum  yang  relevan.  Pendekatan  ini  memungkinkan  untuk  mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep hukum yang mendasari proses pembuktian dalam peradilan perdata (Kartiningrum, 2015).
Penggunaan  buku-buku  teks  hukum  memberikan  landasan  teoritis  yang  kuat mengenai  prinsip-prinsip  dasar  pembuktian,  seperti  standar  bukti,  kewajiban pembuktian,  dan  evaluasi  bukti  dalam  proses  peradilan.  Artikel  jurnal  terbaru menghadirkan perspektif-perspektif  baru dan penelitian terkini dalam bidang hukum perdata,  memperkaya  diskusi  mengenai  aplikasi  teori-teori  hukum  dalam  praktik peradilan.  Selain  itu,  dokumen-dokumen  hukum  yang  relevan,  seperti  putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, memberikan contoh konkret tentang penerapan  teori-teori  hukum  tersebut  dalam  penyelesaian  kasus-kasus  hukum  di lapangan.

## Hasil dan Pembahasan
Pembuktian  dalam  hukum  perdata  merupakan  aspek  yang  krusial  dalam penentuan kebenaran fakta-fakta yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa di  pengadilan.  Proses  ini  melibatkan  pengumpulan,  penyajian,  dan  penilaian  bukti- bukti  yang  relevan  untuk  mendukung  atau  menolak  klaim  yang  diajukan  oleh  para pihak yang bersengketa.
Dalam sistem hukum, terdapat dua pembagian utama berdasarkan fungsinya, yaitu hukum  materiil  dan  hukum  formil.  Hukum  materiil  merujuk  kepada  peraturan  yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Ini mencakup bidang-bidang seperti  hukum  pidana  yang  menetapkan  larangan  perilaku  kriminal  dan  sanksinya,
hukum  perdata  yang  mengatur  hubungan  antarindividu  dan  badan  hukum,  hukum adat  yang  mengatur  kehidupan  masyarakat  tradisional,  hukum  administrasi  negara yang  mengatur  tata  cara  pemerintahan,  dan  hukum  tata  negara  yang  mengatur struktur negara dan hubungan antara pemerintah dan warganya (Nursadi, 2008). Di sisi lain, hukum formil mengacu pada peraturan-peraturan yang mengatur proses atau  mekanisme  bagaimana  hukum  materiil  tersebut  diterapkan  dan  ditegakkan. Contoh dari hukum formil termasuk hukum acara perdata yang menetapkan prosedur pengajuan  dan  penyelesaian  perkara  perdata  di  pengadilan,  hukum  acara  pidana yang mengatur proses persidangan dan penuntutan dalam kasus-kasus pidana, serta hukum  acara  peradilan  tata  usaha  negara  yang  mengatur  penyelesaian  sengketa terkait dengan tindakan administratif pemerintah.
Secara  khusus,  hukum  perdata  sebagai  bagian  dari  hukum  materiil  memfokuskan pada pengaturan hubungan hukum antara individu dan badan hukum lainnya. Ketika terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum perdata, penyelesaiannya  dilakukan  melalui  hukum  acara  perdata.  Hukum  acara  perdata, meskipun merupakan bagian dari hukum formil, tidak menentukan substansi hak dan kewajiban tetapi mengatur prosedur yang harus diikuti untuk menyelesaikan sengketa tersebut di pengadilan (Imani et al., 2023).
Pembuktian  memegang  peran  sentral  dalam  proses  hukum  acara  perdata.  Ini merupakan tahap di mana pihak-pihak yang bersengketa menyajikan bukti-bukti untuk mendukung  klaim atau  pembelaan  mereka.  Kredibilitas  dan  relevansi bukti menjadi kunci  dalam  proses  pembuktian  ini,  karena  hal  ini  berkaitan  langsung  dengan kemampuan pengadilan untuk mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan fakta yang terbukti secara hukum (Smith et al., 2008).
Landasan  hukum  pembuktian  biasanya  diatur  dalam  hukum  acara  perdata  suatu  negara. Secara umum, prinsip-prinsip yang mengatur pembuktian meliputi:
1. Beban Pembuktian: Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang mengajukan klaim atau tanggapan bertanggung jawab untuk membuktikan kebenaran klain mereka. Ini dikenal dalam hukum dengan prinsip "onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat atau beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan klaim.
2. Kriteria Bukti: Bukti yang diajukan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu agar dapat diterima oleh pengadilan. Kriteria tersebut mencakup:
3. Relevansi Bukti harus relevan terhadap fakta yang diperlukan untuk mendukung atau menentang klaim yang diajukan.
4. Keabsahan:  Bukti  harus  sah  secara  hukum,  artinya  diperoleh  atau  disajikan.  dengan cara yang tidak melanggar hukum atau prinsip-prinsip keadilan.
5. Kredibilitas:  Bukti  harus  dapat  dipercaya  atau  memiliki  kecenderungan  untuk membenarkan atau mendukung fakta yang diajukan.
6. Kompetensi: Orang yang menyajikan bukti (baik saksi atau ahli) harus kompeten untuk memberikan  kesaksian  atau  pendapat  ahli  mengenai  fakta  yang  menjadi  objek pembuktian.
7. Prosedur  Hukum  Acara:  Pembuktian  melibatkan  prosedur  yang  teratur.  untuk pengumpulan, penyajian, dan penilaian bukti-bukti di hadapan pengadilan. Prosedur ini diatur  secara  rinci  dalam  hukum  acara  perdata  setiap  negara,  yang  bertujuan  untuk memastikan  bahwa  proses  peradilan.  berlangsung  secara  adil,  transparan,  dan  sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
Pengertian  pembuktian  secara  khusus  mencakup  proses  intelektual  dan  teknis  untuk menemukan kebenaran fakta-fakta yang relevan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan. Pembuktian tidak hanya sekedar mengumpulkan bukti- bukti, tetapi juga melibatkan analisis
mendalam  terhadap  bukti-bukti  tersebut  untuk  memastikan  bahwa  keputusan  pengadilan didasarkan pada fakta-fakta yang teruji secara objektif (Lubis, 2021)
Dalam konteks peradilan perdata, perlu dibedakan antara "fakta" (matters of fact) dan "hukum (matters of law). Pembuktian berfokus pada fakta-fakta yang menjadi dasar untuk penerapan prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku  dalam  kasus  tersebut.  Ini  menegaskan  pentingnya pengadilan dalam memutuskan berdasarkanbukti-bukti yang sah dan relevan, serta menerapkan hukum secara adil dan konsisten (Purwadi, 2016).
Sebagai contoh, dalam sebuah kasus perdata tentang sengketa kepemilikan tanah, fakta-fakta yang  harus  dibuktikan  mungkin  termasuk  bukti-bukti  fisik  seperti  sertifikat  tanah,  kontrak- kontrak  yang  relevan,  atau  kesaksian  dari  saksi-saksi  yang  mengetahui  sejarah  kepemilikan tanah tersebut. Proses pembuktian akan memastikan bahwa semua bukti ini dianalisis dengan seksama untuk menentukan kebenaran tentang siapa yang sebenarnya memiliki hak atas tanah tersebut.
Pentingnya pembuktian dalam peradilan perdata tidak hanya terletak pada menentukan fakta- fakta yang benar, tetapi juga dalam menerapkan hukum secara adil dan konsisten. Hakim harus mampu menilai bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan obyektif dan  mengikuti  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Dengan  demikian,  proses  pembuktian  bukan hanya  sekedar  teknis,  tetapi  juga  fundamental  dalam  menjamin  keadilan  dalam  sistem peradilan (Butarbutar, 2012).
1. Di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata  (KUHAP)  Indonesia,  proses pembuktian diatur dalam Pasal 164 hingga Pasal 208 yaitu:
2. Di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata  (KUHAP)  Indonesia,  proses pembuktian  diatur  dalam  Pasal  164  hingga  Pasal  208.  Berikut  adalah  beberapa  pasal  yang relevan dalam KUHAP terkait dengan pembuktian:
3. Pasal 164 KUHAP: Menjelaskan bahwa pembuktian dilakukan untuk menentukan kebenaran fakta-fakta yang menjadi pokok perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa.
4. Pasal  165  KUHAP:  Menyebutkan  bahwa  hakim  memutuskan  berdasarkan  bukti-bukti  yang dianjurkan atau dilarang oleh hukum.
5. Pasal  166  KUHAP:  Mengatur  tentang  jenis-jenis  bukti  yang  dapat  diterima,  seperti  bukti tulisan, bukti saksı, bukti ahli, dan bukti petunjuk.
6. Pasal 167 KUHAP: Menjelaskan bahwa hakim bebas menilai bukti-bukti yang diajukan untuk menentukan kebenaran dalam perkara
7. Pasal 168 KUHAP: Menetapkan bahwa bukti-bukti harus dihadirkan di muka pengadilan secara langsung kecuali bukti tertulis yang dikecualikan.
8. Pasal 169 KUHAP: Menjelaskan bahwa bukti yang dihadirkan harus memenuhi syarat-syarat keabsahan yang ditentukan oleh hukum.
9. Pasal  170  KUHAP:  Mengatur  tentang  pembuktian  fakta-fakta  yang  menguntungkan  atau merugikan tersangka atau terdakwa
10. Pasal 171 KUHAP Mengatur tentang pembuktian dalam perkara yang bersifat gugatan
11. Pasal  172  KUHAP:  Mengatur  tentang  penunjukan  ahli  oleh  hakim  untuk  memberikan keterangan ahli.
12. Pasal  208  KUHAP:  Menyatakan  bahwa  keputusan  hakim  harus  didasarkan  pada  fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.
Pasal-pasal  ini  memberikan  landasan  yang  jelas  mengenai  proses  pembuktian  dalam  sistem  hukum acara perdata di Indonesia, yang  mengatur bagaimana bukti-bukti diperoleh, diajukan, dan dinilai di muka pengadilan untuk menentukan kebenaran dalam suatu perkara.

## Pemeriksaan Perkara Perdata
Sesuai  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  negara  merdeka memiliki kewenangan untuk mengelola sistem peradilan untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
dalam  rangka  mendirikan  Negara  Hukum  Republik  Indonesia.  Pasal  18  Undang-Undang tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menyoroti  bahwa  Mahkamah  Konstitusi,  peradilan  umum, angkatan bersenjata, agama, dan administrasi negara adalah beberapa entitas peradilan di mana Mahkamah Agung menjalankan wewenangnya (Lamijan & Tohari, 2022).
Dalam  konteks  kompetensi  pengadilan,  peradilan  yang  berwenang  mengadili  suatu  perkara ditentukan oleh undang-undang yang mengatur jenis pengadilan tersebut (kompetensi absolut), sementara  dalam  hal  prosedur  pengadilan,  kompetensi  relatif  ditentukan  oleh  hukum  acara masing-masing pengadilan.
Pasal  25  ayat  (2)  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  memberikan  kekuasaan  kepada peradilan  umum  untuk  menyelidiki,  memutuskan,  dan  mengambil  keputusan  dalam  perkara pidana dan perdata sesuai  dengan undang-undang. Prosedur persidangan perdata pengadilan distrik terdiri dari tiga tahap: pendahuluan, ditentukan, dan dilaksanakan. Tahap awal dimulai ketika  penggugat  mengajukan  gugatan,  yang  kemudian  ditinjau  oleh  hakim  yang  ditunjuk untuk bertugas di majelis hakim yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan.
Pada sidang pertama, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek jika tergugat tidak hadir atau tidak  diwakili,  yang  dapat  mengabulkan  sebagian  atau  seluruh  gugatan  kecuali  jika bertentangan  dengan  hukum.  Tergugat  dapat  mengajukan  perlawanan  atau  verzet  terhadap putusan  verstek.  Alternatif  lain  adalah  putusan  gugur,  terjadi  jika  penggugat  atau perwakilannya  tidak  hadir,  yang  biasanya  mengakibatkan  penolakan  gugatan  dan  denda perkara. Putusan perdamaian mungkin juga dijatuhkan jika kedua belah pihak hadir dan hakim berhasil mendamaikan mereka.
Tahap penentuan dimulai dengan proses jawab-menjawab di persidangan jika perdamaian tidak tercapai.  Pihak  yang  bersengketa  saling  menjawab  gugatan  dan  eksepsi  atau  tangkisan terhadapnya.  Hakim  memerintahkan  pembuktian  untuk  membuktikan  klaim  yang  diajukan oleh pihak-pihak di persidangan, dengan tujuan memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa.
Pasal  163  HIR,  Pasal  283  RBg,  dan  Pasal  1865  KUH  Perdata  memberi  wewenang  kepada hakim  untuk  membagi  beban  pembuktian  antara  penggugat  dan  tergugat.  Penggugat  harus membuktikan peristiwa yang diajukan, sedangkan tergugat harus membuktikan bantahannya. Risiko dari beban pembuktian adalah jika salah satu pihak tidak dapat membuktikan klaimnya, pihak tersebut akan kalah dalam perkara.
Pasal 164 HIR/284 RBg mengatur secara lengkap lima alat bukti dalam hukum acara perdata: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Meskipun demikian, di luar alat bukti yang tertera, masih dikenal alat bukti lain seperti pemeriksaan setempat dan keterangan ahli untuk menetapkan kebenaran suatu peristiwa.
Setelah  proses  pembuktian,  para  pihak  dapat  menyampaikan  konklusi  atau  kesimpulan. Meskipun  tidak  diwajibkan  secara  undang-undang,  ini  menjadi  praktik  umum  dalam persidangan perdata. Tahap akhir dari proses ini adalah hakim menjatuhkan putusan, dimana nasib masing-masing pihak ditentukan.
Dalam  peradilan  perdata  yang  diatur  dalam  UU  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  11  ayat  (1), hakim majelis menggunakan proses musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan. Jika tidak ada konsensus yang dapat dicapai, suara mayoritas digunakan untuk membuat keputusan, yang mencakup penjelasan tentang berbagai perspektif hakim.
Para  hakim  mempertimbangkan  dan  menyiapkan  putusan  yang  akan  dibacakan  dalam  sesi terbuka sebelum memberikan putusan. Menurut Pasal 14 ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman, setiap hakim wajib memberikan pendapat secara tertulis.
Menurut  Pasal  161  HIR/188  RBg  dan  179  HIR/190  RBg,  konferensi  konsultasi  hakim berlangsung pada hari yang sama dengan sidang terakhir. Para pihak dipanggil kembali untuk
mendengar  Ketua  Panel  membacakan  putusan  dengan  lantang  kepada  mereka  (Butarbutar, 2012).
Tahap terakhir dari proses peradilan perdata adalah pelaksanaan putusan. Hakim bertanggung jawab untuk memastikan putusannya dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan masalah hukum baru.  Oleh  karena  itu,  peran  hakim  tidak  hanya  selesai  pada  tahap  pengadilan,  tetapi  juga mencakup pengawasan pelaksanaan putusan untuk menyelesaikan perkara dengan tuntas.

## Proses Penemuan Hukum
Penemuan  hukum,  menurut  Pontier,  adalah  reaksi  terhadap  kesulitan  yang  dihadapi  hakim ketika menangani kasus. Tujuan dari tanggapan ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana  hakim  menangani  kasus  spesifik  yang  diajukan  kepadanya  untuk  membuat keputusan. Selama proses penemuan hukum, hakim sering menghadapi dua pertanyaan utama; pertama,  apa  sebenarnya  peristiwa  konkret  yang  menjadi  sengketa  yang  dihadapi  pencari keadilan?  dan  kedua,  bagaimana  hakim  menetapkan  bahwa  suatu  aturan  hukum  tertentu relevan dengan fakta atau peristiwa konkret tersebut?
Dalam konteks mengadili perkara, hakim harus memahami dua hal utama: peristiwa konkret yang  menjadi  sengketa,  yang  diketahui  melalui  proses  peradilan,  dan  pengetahuan  tentang hukum  yang  relevan,  sesuai  dengan  prinsip  ius  curia  novit.  Penemuan  hukum  oleh  hakim melibatkan serangkaian kegiatan untuk menemukan aturan hukum yang akan diterapkan pada peristiwa  konkret  yang  telah  dikonfirmasi  terjadi,  untuk  kemudian  mengkualifikasikan peristiwa itu sebagai peristiwa hukum. Ini penting karena hukum hanya berlaku untuk peristiwa hukum.
Proses penemuan hukum adalah serangkaian kegiatan kompleks dari awal pemeriksaan perkara hingga  pengambilan  putusan.  Hakim  memulai  dengan  memahami  peristiwa  yang  menjadi sengketa,  memisahkan  peristiwa  yang  relevan  dan  tidak  relevan  hukum,  dan  menyusunnya secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kasusnya. Setelah peristiwa relevan dibuktikan, hakim menetapkan bahwa peristiwa itu telah terjadi, dan kemudian mencari atau menemukan aturan hukum yang relevan. Setelah aturan hukum ditemukan, hakim dapat mengaplikasikannya  dalam  putusan  yang  bersifat  final  dan  mengikat,  kecuali  direvisi  oleh pengadilan yang lebih tinggi (Helmi, 2020).
Dengan  proses  ini,  hakim  dapat  mengisi  celah  dalam  undang-undang  yang  mungkin  tidak lengkap atau menjelaskan ketidakjelasan undang-undang dalam kasus yang dihadapi. Hal ini diperlukan karena bahasa undang-undang seringkali ambigu, dan undang-undang tidak selalu mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dinamis. Namun demikian, hakim tetap harus beroperasi dalam kerangka hukum yang ada, dapat mengisi celah dalam undang-undang, dan menjelaskan ketidakjelasan yang ada.

## Arti Penting Pembuktian dalam Penemuan Hukum
Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Kehakiman menyoroti bahwa sistem peradilan Indonesia berusaha  untuk  menegakkan  dan  melaksanakan  keadilan  dan  hukum  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  Pancasila.  Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  yang  memuat  asas  rechtsweigering,  peran  hakim  dalam  konteks  ini tidak terbatas pada pelaksanaan hukum selama proses persidangan, yang biasa disebut sebagai corong  hukum  (bouche  de  la  loi).  Ini  juga  mencakup  pembentukan  hukum  dalam  situasi  di mana ketentuan hukum ambigu atau tidak ada. Melalui proses pertanyaan dan jawaban antara penggugat  dan  tergugat,  hakim  dapat  mengetahui  esensi  dari  sengketa  yang  diajukan  dan peristiwa yang menjadi pokok perselisihan.
Tugas  utama  hakim  adalah  menciptakan  peristiwa  konkret,  mengklasifikasikan  peristiwa tersebut  sebagai  peristiwa  hukum,  dan  kemudian  memberikan  penilaian.  Undang-Undang tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  4  ayat  (1)  menyoroti  bahwa  pengadilan  memberikan keputusan sesuai dengan hukum; Akibatnya, hakim memiliki pengetahuan tentang hukum dan
peristiwa atau fakta yang dipermasalahkan, yang ditemukan selama proses persidangan. Proses pembuktian sangat penting karena itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan kebenaran insiden,  yang  merupakan  dasar  untuk  mencapai  kesimpulan  yang  adil.  Dengan  demikian, hakim  perlu  mengenal  baik  hukum  yang  berlaku  maupun  fakta  yang  disajikan  untuk mengkonstitusi peristiwa yang telah terbukti kebenarannya (Azhar et al., 2021).
Pengadilan  hanya  menerapkan  hukum  untuk  kejadian  tersebut  jika  peristiwa  tertentu  telah ditetapkan  dan  hukum  yang  mengatur  pasti  dan  tidak  ambigu.  Dalam  hal  ini,  kualifikasi memerlukan pembentukan hubungan antara undang-undang hukum yang relevan (das Sollen) dan  kejadian  konkret  yang  diverifikasi  (das  Sein).  Hakim  harus  membuat  hubungan  antara insiden  spesifik  dan  nyata  dan  standar  hukum  umum.  Karena  sifatnya  yang  umum,  norma- norma hukum yang diperlukan untuk peristiwa konkret tidak dapat langsung diterapkan oleh pengadilan, meskipun mereka memiliki sifat tertentu.
Pada  kenyataannya,  menentukan  hukum  melibatkan  lebih  dari  sekadar  menerapkan  hukum pada situasi, terutama ketika hukum itu ambigu atau tidak lengkap. Dalam hal ini, hakim tidak hanya  menafsirkan  hukum  tetapi  juga  membuat  undang-undang  baru  dan  menerapkan  yang sudah  ada.  Proses  penemuan  hukum  biasanya  berakhir  dengan  kualifikasi  kejadian  konkret. Proses  ini  melibatkan  unsur  kreativitas,  di  mana  hakim  tidak  hanya  beroperasi  secara  logis seperti  dalam  mengkonstatasi  peristiwa,  tetapi  juga  mengadakan  penilaian  kreatif  dalam mengubah peristiwa konkret menjadi peristiwa hukum.
Kreativitas hakim sangat penting dalam proses mengklasifikasikan peristiwa konkret sebagai peristiwa  hukum.  Hakim  harus  memiliki  keberanian  untuk  memberlakukan  undang-undang yang memenuhi tuntutan masyarakat sambil konsisten dengan seluruh sistem hukum. Langkah selanjutnya  setelah  mengkualifikasi  acara  konkret  adalah  membuat  konstitusi  atau menjadikannya undang-undang. Hakim pada tahap ini menetapkan hukum yang berlaku untuk pihak  yang terlibat,  memastikan bahwa keadilan tercapai  sesuai  dengan peran negara dalam menyelenggarakan peradilan (Fakhriah, 2020).
Putusan  hakim  dapat  ditegakkan  secara  hukum  karena  disampaikan  dan  diberi  efek  resmi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pertimbangan hukum keputusan adalah apa yang memberinya nilai dalam sengketa perdata. Penilaian hakim terhadap faktor-faktor hukum yang berperan harus selalu mempertimbangkan fakta dan bukti hukum dari persidangan. Keputusan hakim  tidak  hanya  menyelesaikan  kasus  tetapi  juga  menetapkan  norma-norma  hukum  yang mapan  yang  menentukan  bagaimana  orang  harus  berperilaku  dalam  masyarakat  untuk melindungi kepentingan mereka sendiri dan orang lain.
Keputusan hakim yang menetapkan kaidah hukum dapat menjadi panduan (landmark decision) bagi hakim lain dalam memutuskan perkara serupa di masa depan, sesuai dengan asas similia similibus yang terdapat dalam Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata.

## Kesimpulan
Penilitian ini menunjukkan bahwa integritas bukti mengangkat peran sentral dalam memastikan keadilan  dalam  sistem  peradilan  perdata.  Meskipun  tantangan  seperti  kompleksitas  sengketa  yang semakin meningkat dan adopsi teknologi bukti digital menjadi hal yang mendesak, prinsip-prinsip dasar pembuktian tetap relevan dan penting untuk diterapkan secara konsisten. Adanya interpretasi yang jelas dan  konsisten  terhadap  bukti-bukti  yang  disajikan  merupakan  langkah  kritis  dalam  mendukung kepercayaan  publik  terhadap  keadilan  sistem  peradilan.  Di  masa  depan,  penelitian  lebih  lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi adaptasi hukum pembuktian terhadap perubahan sosial dan teknologi yang  terus  berkembang,  guna  memastikan  bahwa  sistem  hukum  tetap  relevan  dan  efektif  dalam menangani tantangan masa kini dan mendatang.

## Referensi
Ali, A. (2012). Hukum Pembuktian Perdata (Edisi Pert). Kencana.
Azhar,  F.,  Rahman,  S.,  &  Khalid,  H.  (2021).  Analisis  Hukum  Tentang  Kekuatan  Pembuktian  Pada Perkara Perdata. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 1(1).
Butarbutar, E. N. (2012). Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata.  Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  22(2),  347. https://doi.org/10.22146/jmh.16225
Fakhriah,  E.  L.  (2020).  Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Melalui  Pembuktian  Dengan  Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata. Jurnal Bina Mulia Hukum, 5(1), 89–102. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.50
Helmi,  M.  (2020).  Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Berdasarkan  Paradigma  Konstruktivisme.  Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22(1), 111–132. https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14792
Imani, Y. N., Amaliah, S. N., Abdul, R. R., & Tarina, D. D. Y. (2023). Analisis Sumber Hukum Formil Dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat Di Aceh. Intelektiva, 4(10), 51–56.
Kartiningrum, E. D. (2015). Panduan Penyusunan Studi Literatur. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto, 1–9.
Lamijan,  & Tohari,  M.  (2022). Jurnal  Penelitian  Hukum  Indonesia  -  Jpehi  (Vol  3,  No  02  2022)  40. 3(02), 40–59.
Lubis,  T.  S.  (2021).  Hukum  Pembuktian  Dalam  Peradilan  Di  Indonesia  (Fajaruddin  (Ed.)).  Medan, Cv.Pustaka Prima. https://pustaka-prima.com/
Nursadi, H. (2008). Sistem Hukum Indonesia (Syamsir (Ed.); 1st Ed.). Jakarta: Universitas Terbuka. https://jdih.situbondokab.go.id/
Purwadi,  A.  (2016).  Dasar-Dasar  Hukum  Perdata  Internasional.  Pusat  Pengkajian  Hukum  Dan Pembangunan (Pphp). https://erepository.uwks.ac.id
Smith, R. K. M., Høstmælingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Riyadi, E. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia (K. D. Asplund, S. Marzuki, & E. Riyad (Eds.)). Yogyakarta: Pusham Uii. https://jdih.situbondokab.go.id
Sulistyono,  T.  (2020).  Prosedur  Autentifikasi  Alat  Bukti  Elektronik  Pada  Pemeriksaan  Persidangan. https://pn-sumedang.go.id/