## JURNAL PARIS LANGKIS
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.4 Nomor 1, Agustus 2023 E-ISSN: 2723-7001 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis

## FORMULASI  SANKSI  PIDANA  DALAM  PERATURAN  PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG KESEHATAN (STUDI KASUS VAKSIN PALSU)
Maxon Martinus Pah Email: Pahmaxon@yahoo.co.id
Program Pasca Sarjana Universitas Nusa Cendana
Abstrak: Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  memberi peluang bagi pengguna jasa atau barang untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum  terhadap  pelaku  usaha  apabila  terjadi  konflik  antara  pelanggan  dengan pelaku  usaha  yang  dianggap  telah  melanggar  hak-haknya.  Oleh  sebab  itu  masalah dalam penelitian ini yakni; bagaimanakah formulasi sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan  di  bidang  kesehatan  dalam  mengantisipasi  peredaran  vaksin palsu? serta apakah formulasi sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan memberikan efek jera bagi pelaku dunia usaha? penelitian ini menggunakan jenis penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  formulasi  sanksi pidana  dalam  penagakan  hukum  terhadap  pelaku  vaksin  palsu  masih menitikberatkan  pada  penghukuman  dan  penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap individu  saja  sedangkan  korporasi  yang  sebenarnya  juga  dapat  bertanggungjawab masih  saja  tidak  dirumuskan  dalam  setiap  peraturan  perundang-undangan  yang ada.
Kata Kunci: Formulasi Sanksi, Peraturan Perundang-Undangan, Vaksin Palsu
Abstack: Law  No.  36  Year  2009  on  Health,  providing  opportunities  for  service  users  or goods to file lawsuits or lawsuits against business actors in case of conflict between customers and business actors who are considered to have violated their rights. There for the problem in this research that is; how is the formulation of criminal sanctions in legislation in the field of health in anticipating the circulation of fake vaccines? and does the formulation of criminal sanctions in the legislation provide a deterrent effect for business actors? this study used a type of normative juridical research. The results showed that the formulation of criminal sanctions in  law  enforcement  against  fake  vaccine  perpetrators  still  focuses  on  punishment  and
imposition  of  criminal  sanctions  against  individuals  only  while  the  actual  corporation  can also be responsible still not formulated in every existing legislation. Keywords: Sanction Formulation, Legislation, Fake Vaccine

## Pendahuluan
Dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  tercantum  jelas  cita-cita bangsa  Indonesia  yang  sekaligus  merupakan  tujuan  nasional  bangsa  Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan  perdamaian  abadi  serta  keadilan  sosial.  Untuk  mencapai  tujuan nasional  tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang  merupakan  suatu  rangkaian  pembangunan  yang  menyeluruh,  terarah  dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.
Kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah  satu  unsur  kesejahteraan yang  harus  diwujudkan  negara  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Pancasila  dan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Oleh  karena  itu,  setiap  kegiatan  dan upaya  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia,  peningkatan  ketahanan  dan  daya  saing  bangsa  serta  pembangunan nasional.
Pembangunan nasional harus dilandasi dengan wawasan kesehatan yang artinya pembangunan  nasional  itu  sendiri  harus  memperhatikan  kesehatan  masyarakat. Apabila terjadi suatu hal yang menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat
Indonesia tentunya akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, tapi disisi lain setiap keberhasilan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat akan  meningkatkan  investasi  bagi  pembangunan  negara.  Oleh  karena  itu,  semua pihak  baik  pemerintah  maupun  masyarakat  bertanggung  jawab  dalam memperhatikan kesehatan masyarakat.
Sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi,  negara  bertanggung  jawab  dalam mengatur setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Atas dasar itulah maka negara membentuk Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengatur mengenai bidang kesehatan di Indonesia. Untuk  selanjutnya,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan akan disebut dengan UU Kesehatan. (Bunga, 2015)
Vaksin  adalah  bahan  antigenik  yang  digunakan  untuk  menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar. Dalam Wikipedia juga disebutkan bahwa vaksin akan mempersiapkan sistem kekebalan manusia atau  hewan untuk bertahan terhadap serangan  patogen tertentu terutama bakteri, virus, atau  toksin. vaksin  juga  bisa  membantu  sistem  kekebalan  untuk  melawan  sel-sel  degeneratif (kanker). Pada intinya vaksin sangat membantu tubuh manusia dalam menghadapi serangan virus yang akan menyerang kita pada suatu saat nanti. Untuk menjaga dari hal tersebut tubuh kita harus kebal dari semua serangan. Karena tidak semua tubuh manusia memiliki kekebalan tubuh yang mempuni (melawan serangan virus) maka pemerintah  memberikan  vaksin  kepada  setiap  anak  di  Indonesia  supaya  dapat menangkal virus yang menyebar tersebut.
Vaksin  pada  dasarnya  sebagai  pencegah  penyakit  dengan  cara  menjaga kekebalan tubuh manusia. Dengan adanya vaksin palsu yang beredar di masyarakat, menimbulkan  kekhawatiran  bagi  ibu-ibu  khususnya  dampak  yang  terjadi  akibat mengonsumsi vaksin tersebut. Vaksin yang diduga palsu adalah Vaksin Engerix B, Vaksin  Pediacel,  Vaksin  Eruvax  B,  Vaksin  Tripacel,  Vaksin  PPDRT23,  Vaksin
Penta-Bio,  Vaksin  TT,  Vaksin  Campak,  Vaksin  Hepatitis,  Vaksin  Polio  BOPV, Vaksin BCG, Vaksin Harvix.
Produk-produk  tersebut  merupakan  barang  impor  yang  dilakukan  oleh orang-orang  yang  tidak  bertanggungjawab  dengan  niatan  hanya  meraup  untung yang  besar  dalam  dunia  bisnis  dengan  tidak  memikirkan  akibat  yang  akan ditimbulkan dari konsumsi barang tersebut.
Sejatinya, vaksin yang dipalsukan oleh pelaku usaha yang nakal yaitu dengan menyampurkan  vaksin  asli  dengan  cairan  infus  sehingga  kualitas  dari  vaksin  yang dibuatnya tidak sama dengan takaran yang semestinya diberikan kepada anak-anak Indonesia. (Kurrahman, 2016)
Dampak  yang  akan  dirasakan  oleh  masyarakat  (sebagai  konsumen) bermacam-macam  tergantung  jenis  vaksin  yang  diberikan.  Berikut  ini  adalah beberapa  dampak  yang  akan  muncul  1)  Anak  yang  dianggap  kebal  terhadap penyakit yang dicegah dengan imunisasi tersebut. Karena vaksin palsu maka anak jadi  tidak  kebal  dan  bisa  terkena  infeksi  tersebut.  Misalnya  bila  anak  sudah menerima vaksin DPaT HIB palsu anak tersebut masih bisa terkena infeksi Difteri,
Tetanus,  Polio  atau  Infeksi  HiB.  2)  Pemalsu  biasanya  tidak  higienis  dalam pembuatannya.  Bila  itu  terjadi  maka  beresiko  terjadi  infeksi.  Infeksi  yang  terjadi biasanya  dalam  beberapa  hari  timbul  infeksi  lokal  pada  bekas  suntikan  muncul bengkak kemerahan dan keluar pus atau nanah. Gangguan bengkak ini tidak akan membaik  tanpa  pemberian  antibiotika.  Terdapat  sebagian  anak  dengan  riwayat kulit  sensitif  saat  menerima  vaksin  juga  mengalami  pembengkakkan  tetapi pembengkakan  tersebut  berbeda  bukan  karena  infeksi  karena  reaksi hioersesnitifitas vaksin. (Galih, 2017)
Perubahan paradigma dan pelayanan jasa dari sudut pandang masyarakat dan pengelola  saat  ini  adalah  adanya  pelayanan  yang  berkualitas  dan  memuaskan. Pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan dan pendapatan masyarakat semakin meningkat  berdampak  pada  ekspektasi  yang  tinggi  terhadap  apa  yang  dibutuhkan
oleh  masyarakat  termasuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas  dan memuaskan.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif.  Metode pendekatan yang digunakan yakni, Statute approach , Conceptual approach , Cases Study Approach. Adapun  jenis  dan  sumber  data/  bahan  hukum  yakni  berupa  bahan hukum  primer  yaitu:  Semua  peraturan  perundang-undangan  yang  mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer  berupa  Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, buku-buku  ilmiah  yang  relevan  dengan  masalah  yang  diteliti,  makalah-makalah seminar,  hasil  penelitian  terkait,  jurnal-jurnal.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan  hukum  sekunder  berupa  kamus-kamus  hukum  dan  ensiklopedia  hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu menggunakan teknik studi kepustakaan. Bahan  hukum  yang  diperoleh  selanjutnya  diolah  dengan  menggunakan  metode: Inventarisasi, Klasifikasi,  Sistematisasi, dan  Verifikasi. Selanjutnya metode  analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis preskriptif dengan tetap berpedoman pada metode interpretasi dan konstruksi hukum sesuai dengan asas dan kaidah hukum serta teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
Tindak  pidana  di  bidang  kesehatan  adalah  semua  perbuatan  di  bidang pelayanan  kesehatan  atau  yang  berhubungan  atau  yang  menyangkut  pelayanan kesehatan  yang  dilarang  oleh  undang-undang  disertai  ancaman  pidana  tertentu terhadap  siapapun  yang  melanggar  larangan  tersebut.  Dengan  demikian,  objek tindak pidana di bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan atau segala hal yang
menyangkut atau berhubungan dengan pelayanan kesehatan.
Pemalsuan terhadap obat-obatan atau yang berkaitan dengan farmasi terdapat di dalam  Undang-undang No. 36 tahun 2009.  Di dalam undang-undang  tersebut telah  diatur  mengenai  perbuatan  apa  saja  yang  dilarang  yang  berkaitan  dengan memproduksi  atau  mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/  atau  alat  kesehatan  yang tidak  memenuhi  standar.    Bahwa  pelaku  kejahatan  pemalsuan  vaksin  dijerat dengan menggunakan pasal 196, 197 dan 198 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang  Kesehatan,  selain  itu  pula  dijerat  dengan  pasal  62  jo  pasal  8  Undang- Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Mardianto, 2012)
Tujuan  diberlakukannya  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  adalah  untuk  mewujudkan  keseimbangan  perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta kepastian hukum bagi keduanya.  Pasal  19  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  menyebutkan  bahwa hubungan tenaga medis dan pasien dikategorikan sebagai hubungan produsen dan konsumen.  Pertanggungjawaban  tenaga  medis  dalam  Undang-Undang  No.  8 Tahun 1999 berupa kewajiban tenaga medis untuk memberikan ganti rugi berupa pengembalian  uang  atau  barang  yang  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan dan/  atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangan yang berlaku apabila pasien mengalami kerugian atas tindakan medis yang dilakukan tenaga medis.
Pasal 58 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa: Setiap orang berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap  seseorang,  tenaga  kesehatan,  dan/atau penyelenggara  kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian  akibat  kesalahan  atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Kemudian Pasal 190, juga menentukan  bahwa  1)  Pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan/atau  tenaga kesehatan  yang  melakukan  praktik  atau  pekerjaan  pada  fasilitas  pelayanan kesehatan  yang  dengan  sengaja  tidak  memberikan  pertolongan  pertama  terhadap pasien  yang  dalam  keadaan  gawat  darurat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32
ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp200.000.  000,00  (dua  ratus  juta  rupiah).  2) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan terjadinya  kecacatan  atau  kematian,  pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp  1.000.000.000  (satu  miliar  rupiah). (Heryanto, 2010)
Aspek  hukum  perdata  yang  menyangkut  gugatan  seorang  pasien  terhadap dokter  yang  menanganinya  hampir  semuanya  adalah  masalah  tuntutan  ganti kerugian.  Pasal  1365  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa  tiap  perbuatan  melanggar hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain  mewajibkan  orang  yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
Perbuatan melanggar hukum ( onrecht-matige daad ) dalam perkembangannya diperluas  menjadi  4  (empat)  kriteria. Pertama ,  bertentangan  dengan  kewajiban hukum si pelaku; kedua , melawan hukum hak subjektif orang lain; ketiga , melawan kaidah  tata  susila; keempat bertentangan  dengan  kepatutan,  ketelitian  dan  sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. (Bawono, 2011)
Hukum  pidana  di  Indonesia  yang  disusun  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  diarahkan  pada  fungsi  Hukum  sebagai  pengayoman  terasa  dan terwujud  dengan  sebenar-benarnya  sehingga  seluruh  rakyat  bahkan  siapapun  yang berada  dalam  wilayah  Republik  Indonesia  dapat  mengenyam  kerindangan  dan keadilan  yang  dipancarkan  oleh  pohon  beringin  lambang  pengayoman  yang bagaikan  mercusuar  yang  memancarkan  sinar-sinarnya  keseluruh  pelosok  dunia. (Moeljatno, 1985)
Hukum  Indonesia  telah  mengakui  korporasi  sebagai  subjek  hukum  yang dapat  dibebankan  pertanggungjawaban  pidana.  Meskipun  Kitab  Undang-Undang
Hukum  Pidana  (KUHP)  masih  menganut  pertanggungjawaban  pidana  hanya terhadap  "orang"  ( hij  die ),  namun  berbagai  undang-undang  di  luar  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  telah  mengatur  korporasi  sebagai  subjek  pelaku tindak  pidana  termasuk  di  dalamnya  Undang-Undang  Kesehatan  dan  Undang- Undang Perlindungan Konsumen.
Kesadaran  akan  kenyataan  bahwa  banyak  perilaku  korporasi  yang merugikan masyarakat ( res ipsa loquitur ) telah meninggalkan mitos lama dalam dunia hukum  bahwa  korporasi  atau  badan  hukum  tidak  mungkin  dipidana  ( universitas delinquere non potest ).
Pasal  196  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan menyatakan  setiap  orang  yang  sengaja  memproduksi  atau  mengedarkan  sediaan farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memenuhi  standar  dan/atau persyaratan  keamanan,  khasiat  atau  kemanfaatan,  dan  mutu  diancam  pidana penjara sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
Selanjutnya,  dalam  Pasal  197  dinyatakan  setiap  orang  yang  sengaja memproduksi  atau  mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang tidak memiliki izin edar diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Selain  "orang"  sebagai  pelaku  tindak  pidana  Undang-Undang  Kesehatan mengakui  pula  korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  sebagaimana  dinyatakan dalam  Pasal  201,  bahkan  korporasi  dapat  dikenakan  pemberatan  pidana  denda  3 (tiga) kali dari pidana denda yang dapat dijatuhkan terhadap "orang" sebagai pelaku.
Undang-undang  kesehatan  juga  menentukan  pidana  tambahan  terhadap korporasi  berupa  pencabutan  izin  usaha;  dan/atau  pencabutan  status  badan hukum.  Disamping  Undang-undang  kesehatan,  Undang-undang  perlindungan
konsumen juga memberikan perlindungan bagi  konsumen di dalamnya, termasuk pasien rumah sakit. Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 ayat (1) menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa  diantaranya:  a)  Tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan  perundang-udangan;  b)  Tidak  sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
Selanjutnya  dalam  ayat  (3)  dinyatakan:  "Pelaku  usaha  dilarang memperdagangkan  sediaan  farmasi  dan  pangan  yang  rusak,  cacat  atau  bekas  dan tercemar  dengan  atau  tanpa  memberikan  informasi  secara  lengkap  dan  benar". Pelanggaran  terhadap  ketentuan  tersebut  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
Memproduksi, mengedarkan dan memasukkan vaksin palsu pada anak jelas perbuatan melawan hukum ( onrechtmatigedaad ), secara formil melanggar ketentuan Undang-undang  kesehatan,  Undang-undang  perlindungan  konsumen,  Undang- undang perlindungan anak dan berbagai ketentuan hukum lainnya. Secara materil perbuatan  tersebut  melukai  perasaan  masyarakat,  bertentangan  dengan  kepatutan dan kesusilaan. Dengan demikian pelaku dalam kasus vaksin palsu telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materil.
Hal yang senada juga ditetapakan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  menjelaskan  bahwa  tiap  perbuatan  melanggar hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  seseorang  lain  mewajibkan  orang  yang karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu  mengganti  kerugian  tersebut. Sebagaimana  juga  dijelaskan  pada  Pasal  1367  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUHPerdata)  bahwa  setiap  orang  bertanggung  jawab  tidak  saja  untuk kerugian  yang  disebabkan  perbuatannya  sendiri,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang disebabkan  perbuatan  orang-orang  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  atau
disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku doktrin vicarious liability atau tanggung jawab vicarious. Doktrin vicarious liability mensyaratkan bahwa atasan atau majikan  bertanggung  jawab  "mutlak"  atas  kerugian  yang  timbul  akibat  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  bawahan  atau  pegawainya.  Dalam  konteks vaksin palsu, tidak perlu dibuktikan lagi ada tidaknya kesalahan rumah sakit sebagai badan hukum ( recht persoon ).
Keberadaan  hukum  kesehatan  membawa  pengaruh  yang  sangat  besar terhadap  pembangunan,  khususnya  di  bidang  kesehatan.  Hukum  kesehatan termasuk hukum lex specialis yang melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan
(provider) dalam  program  pelayanan  kesehatan  manusia  ke  arah  tujuan  deklarasi Health  for  All dan  perlindungan  secara  khusus  terhadap  pasien (receiver) untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan. (Marpung, 2008)
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para dokter, perawat atau pegawainya  sudah  cukup  menjadi  dasar  membebankan  rumah  sakit  untuk bertanggung jawab membayar kerugian materil maupun imateril yang timbul akibat perbuatan  para  pelaku  sesuai  dengan  tingkat  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  para pihak  yang  melanggar  aturan  hukum  maka  akan  dikenakan  sanksi  sebagaimana dijelaskan  menurut  teori  pemidanaan.  Teori  ini  juga  disebut  dengan  teori pembalasan bahwa setiap perbuatan yang mana mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan  yang  dilakukan  sebagaimana  dikatakan  oleh Hegel mengajarkan  bahwa “hukum adalah suatu kenyataan kemerdekaan.
Oleh sebab itu, kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan hak. Hukuman  dipandang  dari  sisi  imbalan  sehingga  hukuman  merupakan dialectische vergelding (pembalasan dialektis).
Suatu  hubungan  hukum  dianggap  sah  apabila  memenuhi  syarat  subjektif dan objektif, yaitu kesepakatan untuk saling mengikatkan diri ( vandegeenen die zich
verbinden )  dan  kecakapan  untuk  saling  memberikan  prestasi  (dengan  berbuat  atau tidak  berbuat)  mengenai  suatu  hal  atau  suatu  sebab  yang  diperbolehkan ( bekwaamheid  om  eeneverbintenis  aan  te  gaan ).  Dari  sudut  kecakapan  ( bekwaam ), ketidak seimbangan pengetahuan dan kemampuan ( different of knowledge and ability ) mungkin akan menempatkan pasien pada posisi yang lemah. Oleh sebab itu, yang harus  diutamakan  dalam  hubungan  ini  adalah  terbentuknya  saling  percaya  dalam usaha membangun kesederajatan di antara kedua belah pihak.
Hak individu di bidang kesehatan bertumpu pada dua prinsip, yaitu: 1) hak atas  pemeliharaan  kesehatan  ( right  to  health  care )  dan  2)  hak  untuk  menentukan (nasib) sendiri ( right to self determination ). Hak yang pertama berorientasi pada nilai sosial dan hak yang kedua berorientasi pada ciri atau karakteristik individual. Hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan pasien dengan dokter (dan dokter gigi) meliputi  penyampaian  informasi  dan  penentuan  tindakan.  Pasien  wajib memberikan  informasi  yang  berkaitan  dengan  keluhannya  dan  berhak  menerima informasi  yang  cukup  dari  dokter/dokter  gigi  ( right  to  information ),  selanjutnya pasien  berhak  mengambil  keputusan  untuk  dirinya  sendiri  ( right  to  self determination ). Dokter berhak mendapatkan informasi yang cukup dari pasien dan wajib memberikan informasi yang cukup pula sehubungan dengan kondisi ataupun akibat  yang  akan  terjadi.  Selanjutnya  dokter  berhak  mengusulkan  yang  terbaik sesuai kemampuan dan penilaian profesionalnya ( ability and judgement ) dan berhak menolak  bila  permintaan  pasien  dirasa  tidak  sesuai  dengan  norma,  etika  serta kemampuan profesionalnya. Selain hal diatas, dokter wajib melakukan pencatatan (rekam medik) dengan baik dan benar. (Iswandari, 2006)
Sanksi pidana dalam Undang-undang perlindungan konsumen dalam batas- batas  tertentu  dipandang  sepadan  dengan  kebutuhan  untuk  melindungi  dan mempertahankan  kepentingan-kepentingan  tersebut,  yang  secara  lebih  khusus kepentingan-kepentingan itu dirumuskan dalam hak-hak konsumen.
Jadi  penggunaan  hukum  pidana  tidak  hanya  pragmatis,  tetapi  juga berorientasi pada nilai ( value ). Adanya sanksi perdata (Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1)). Sanksi administrasi negara (Pasal 8 ayat (4)) merupakan sarana-sarana non penal yang diharapkan memiliki pengaruh prefentif. Apabila  semua hukum pidana digunakan  karena  instrument-instrumen  hukum  lainnya  sudah  tidak  berdaya  lagi untuk melindungi konsumen ( ultimum remedium ) maka sebaliknya Undang-undang perlindungan  konsumen  telah  memulai  paradigma  baru  bahwa  hukum  pidana digunakan  bersama-sama  dengan  instrument-instrumen  hukum  lainnya  ( primum remedium ).
Selanjutnya  Romli  Atmasasmita  mengemukakan  bahwa  bentuk  tindak pidana dalam era perdagangan bebas tidaklah dapat diantisipasi dengan ketentuan mengenai  tindak  pidana  perbuatan  curang  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  378 Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi seharusnya diatur dalam ketentuan baru yang komprehensif. (Atmasasmita, 1998)
Perlindungan  hukum  merupakan  tanggung  jawab  negara  yang  harus direalisasikan  untuk  memberikan  pelayanan  dan  keadilan  hukum  bagi  warganya demi  terciptanya  ketertiban  dan  keselarasan  dalam  kehidupan.  Bagaimana  pun perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara dimanapun berada dan pemerintah sebagai bagian dari negara mempunyai tanggung jawab besar untuk menegakkan  hukum  demi  terselenggaranya  perlindungan  hukum  bagi  warganya tanpa ada diskriminasi.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah dalam bab terdahulu, maka dapat  disimpulkan  bahwa  formulasi  sanksi  pidana  dalam  penagakan  hukum terhadap  pelaku  vaksin  palsu  masih  menitikberatkan  pada  penghukuman  dan penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  individu  saja  sedangkan  korporasi  yang sebenarnya juga dapat bertanggungjawab masih saja tidak dirumuskan dalam setiap
peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Formulasi  sanksi  pidana  yang  dapat memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  apabila  dalam  perumusan  sanksinya  korporasi juga dipertanggungjawabkan secara perdata, pidana maupun administrasi.

## Saran
Perlu  adanya  reformulasi  sanksi  pidana  dalam  perundang-undangan  di  bidang kesehatan  saat  ini  dengan  menitikberatkkan  pada  pertanggungjawaban  baik terhadap  individu  maupun  terhadap  korporasi  supaya  pelaku  pemalsuan  vaksin baik itu individu dan korporasi mendapat efek jera maka perlu dirumuskan suatu aturan  khusus  yang  merumuskan  tanggungjawab  secara  pidana,  perdata  dan administrasi terhada individu dan korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Leden Marpaung, 2008, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta.
Moeljatno,  1985, Fungsi  Dan  Tujuan  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Rencana  Undang- undang  Tentang  Asas  dan  Dasar-Dsar  Pokok  Tata  Hukum  Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.
Bunga  Agustina,  “Kewenangan  Pemerintah  Dalam  Perlindungan  Hukum  Pelayan Kesehatan  Tradisional  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” Jurnal Wawasan Hukum Vol. 32 No. 1 Februari 2015, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
Taufik  Kurrahman  “Peran  BPOM  Dan  BPKN  Dalam  Memberikan  Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Vaksin Palsu”, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , Vol. 3 No. 1 Edisi Juni 2016, (STAIN Pamekasan Jl. Raya Panglegur Km. 4 Tlanakan Pamekasan.
Yuliana Surya Galih, “ Keajaiban Negara Melindungi Anak Bangsa”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 5 No. 1 Edisi 1 Maret 2017, hlm. 10-11.
Tedi  Sudrajat  dan  Agus  Mardianto  “Hak  Atas  Pelayanan  Dan  Perlindungan Kesehatan  Ibu  Dan  Anak  (Implementasi  Kebijakan  Di  Kabupaten Banyumas)”, Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Vol.  12  No.  2  Edisi  Mei  2012, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
Bambang  Heryanto,  “Malpraktek  Dokter  Dalam  Perspektif  Hukum”, Jurnal Dinamika  Hukum ,  Vol.  10  No.  2  Edisi  Mei  2010,  Fakultas  Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
Bambang  Tri  Bawono,  “Kebijakan  Hukum  Dalam  Upaya  Penanggulangan Malpraktik  Profesi  Medis” Jurnal  Hukum, Vol.  XXV  No.  1  April  2011,
Fakultas Hukum Unissula.
Hargianti  Dini  Iswandari  “Aspek  Hukum  Penyelenggaraan  Praktik  Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 9/2004 Tentang Praktik Kedokteran” Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Kesehatan ,  Vol.  09  No.  02  Juni 2006,  Program  Magister  Hukum  Kesehatan  Universitas  Soegiopranoto Semarang, Jawa Tengah.
Dian  Kartika,  Pan  Lindawaty  s  Sewu  dan  Rullyanto  W,  “Pelayanan  Kesehatan Tradisional dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien” SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan ,  Vol.  2  No.  1  Tahun  2016,  Magister  Hukum  Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.