TULIP: Tulisan Ilmiah Pariwisata E-ISSN: 2720-9873
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/Tulip/index Vol. 3, No. 2 Desember 2020
DOI: http://dx.doi.org/10.31314/tulip.3.2.42-48.2020

## KAJIAN  PENGGUNAAN  KRITERIA  DAN  INDIKATOR  GSTC  SEBAGAI  INSTRUMEN PENILAIAN  PEMBANGUNGAN  PARIWISATA  BERKELANJUTAN  BERBASIS LINGKUNGAN
Irma Charisma Hatibie, 1 Srilian Laxmiwaty Dai, 2 Anggraini M.S Lagalo, 3 Program Studi Pariwisata, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia Email;1. irma@umgo.ac.id , 2. lyanlaxmiwaty@umgo.ac.id , 3. anggraenims@umgo.ac.id Info Artikel Abstract: The  tourism  sector  is  built  based  on  development  that  prioritizes  welfare, especially  for  people  in  rural  areas.  Not  only  as  a  sector  that  can  provide  an economic  boost  but  at  the  same  time  providing  a  sense  of  security  against concerns  over  the  overexploitation  of  natural  resources.  Therefore,  as  part  of the process in the management of a tourism destination, it requires an in-depth study  of  instruments  that  can  assist  tourism  destination  management  in assessing  the  environmental  resilience  crisis.  This  instrument  is  needed  to reduce  environmental  impacts,  which  are  currently  feared  to  damage  the environment  around  the  destination.  One  of  the  instruments  used  in  this research is the criteria and indicators of the Global Sustainable Tourism Council (GSTC).  The  method  of  this  research  used  a  descriptive  qualitative  method, comparative  analysis  (implementation  and  indicators).The  result  of  this research  is  Tunggul  Arum  rural    tourism  destination  does  not  fulfill  the environmental-based on GSTC criteria and indicators.
Keywords: Indikator  GSTC,  Desa  Wisata,  Pembangunan  Pariwisata,  Tunggul Arum.
Diterima: 20 Mei 2020 Disetujui: 02 Juni 2020

## Abstrak:
Sektor pariwisata dibangun berdasarkan pembangunan yang mengutamakan kesejahteraan,  terutama  bagi  masyarakat  di  pedesaan.  Tidak  hanya  sebagai sektor  yang  dapat  memberikan  dorongan  ekonomi  tetapi  sekaligus memberikan  rasa  aman  terhadap  kekhawatiran  eksploitasi  sumber  daya alam  yang  berlebihan.  Oleh  karena  itu,  sebagai  bagian  dari  proses  dalam pengelolaan  suatu  destinasi  pariwisata,  diperlukan  kajian  mendalam terhadap  instrumen-instrumen  yang  dapat  membantu  manajemen  destinasi pariwisata  dalam  menilai  krisis  ketahanan  lingkungan.  Instrumen  ini diperlukan  untuk  mengurangi  dampak  lingkungan  yang  saat  ini dikhawatirkan  merusak  lingkungan  sekitar  destinasi.  Salah  satu  instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria dan indikator dari Global Sustainable  Tourism  Council  (GSTC).  Metode  penelitian  ini  menggunakan metode deskriptif kualitatif, analisis komparatif (pelaksanaan dan indikator). Hasil dari  penelitian ini  adalah  Destinasi  Wisata  Desa  Tunggul Arum  belum memenuhi kriteria dan indikator GSTC berbasis lingkungan.
Kata Kunci: Indikator GSTC, Desa Wisata, Pembangunan Pariwisata, Tunggul Arum

## PENDAHULUAN
Konsekuensi  dari  kegiatan  pariwisata dapat  menjadi  salah  satu  faktor  yang berimbas pada kerentanan isu lingungan saat ini.  Kegiatan  pengembangan  pariwisata  yang tidak  diimbangi  dengan  memperhatikan aspek-aspek  keberlanjutan  lingkungan  dapat berakibat  fatal  terhadap  lingkungan  itu sendiri.  Dalam  sebuah  literatur  seperti pembangunan  patriwisata  di  Venesia  yang tidak  memperhatikan  kebijaka  dan  daya dukung  lingkungan  dapat  menimbulkan polemik  pada pengelolaannya  (Russo,  2002).
Hal  tersebut  didukung  oleh  penelitian  Cole (2012) yang mengemukakan bahwa perkembangan pariwisata  di pulau Bali yang massif menyebabkan krisis air antara industri dengan  masyarakat  lokal  terutama  bagi mereka yang membutuhkan untuk keperluan pertanian.  Hal  ini  semakin  menambah urgensi  dan  perhatian  banyak  pihak  bahwa pariwisata  dapat  memberikan  dampak  yang merugikan bagi lingkungan itu sendiri.
Sektor  pariwisata  dibangun  atas  dasar pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan  terutama  masyarakat  di daerah  perdesaan.  Bukan  hanya  sebagai sektor  yang  dapat  memberikan  peningkatan ekonomi,  namun  disaat  yang  bersamaan memberikan rasa aman terhadap kekhawatiran  pada  ekploitasi  sumber  daya alam  yang  berlebihan.  Oleh  karena  itu, sebagai bagian dari proses dalam manajemen sebuah destinasi pariwisata, maka
dibutuhkan kajian mendalam tentang instrument  yang  dapat  membantu  pihak manajemen  destinasi  wisata  dalam  menilai krisis  ketahanan  lingkungan.  Instrument  ini dibutuhkan  untuk  mereduksi  dampak lingkungan yang pada saat ini dikhawatirkan dapat  merusak  lingkungan  di  sekitar destinasi.
Salah  satu  instrumen  yang  dapat digunakan  dalam  mengukur  kerentanan  isu
lingkungan  pada  sektor  pariwisata  adalah kriteria  dan  indikator  Global  Sustainable Tourism  Council  (GSTC).  Kriteria  dan indikator  ini  memiliki  beberapa  poin  yang dapat  digunakan  untuk  menilai  dan mengevaluasi  destinasi  wisata  berdasarkan empat  pilar  utama  pembangunan  pariwisata berkelanjutan.  salah  satu  dari  pilar  yang diambil  sebagai  rujukan  dalam  mengukur kerentanan  lingkungan  dalam  penelitian  ini adalah pilar nomor empat yaitu “Memaksimalkan  manfaat  untuk  lingkungan dan meminimalkan dampak negatif”.
Indikator  dan  kriteria  pada  setiap kategori  yang  ditawarkan  adalah  pilar keempat  dari  GSTC  sesuai  dengan  standar kebijakan yang dikeluarkan oleh UNWTO dan dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk mengukur ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan  pariwisata yang  berorientasi  pada  lingkungan  (GSTC, 2013). Seperti yang diusulkan oleh Kementrian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif, mengenai percepatan pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu pembangunan yang
meemperhatikan lingkungan,  sosial,  budaya  ekonomi  untuk masa  kini  dan  masa  yang  akan  datang (Kemenparekraf,  2020).  Pembangunan  ini pula  sejalan  dengan  kebutuhan  akan pemberdayaan masyarakat lokal dan wisatawan.
Penelitian  terdahulu  di  desa  wisata Kembang  Arum  dalam  hal  penggunaan kriteria  dan  indikator  GSTC  belum  pernah dilakukan. Terutama pada aspek penggunaan alat yang berhubungan dengan isu kerentanan  lingkungan.  Penggunaan  kriteria dan indikator ini diharapkan dapat memberikan  wawasan  dan  pendekatan  baru terhadap  kebutuhan  akan  media  yang digunakan atau alat ukur yang aplikatif pada pembangunan pariwisata berkelanjutan. Oleh karena  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah
menjawab tantangan isu kerentanan lingkungan pada suatu destinasi
menggunakan  salah  satu  kriteria  dan indikator GSTC.
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  deskriptif  kualitatif,  analisis komparatif  (implementasi  dan  indikator). Tujuan  dari  metode  ini  adalah  untuk mengemukakan  hasil  penelitian  berdasarkan pokok  tujuan,  yaitu  sejauh  mana  penerapan pengembangan  desa  wisata  Kembang  Arum dan  Tunggul  Arum  dijalankan,  berdasarkan kriteria  yang  telah  disusun  dalam  GSTC (Global  Sustainable  Tourism  Council).  Hasil penelitian dari meodologi penelitian kualitatif digambarkan  selalu  terbuka  untuk  persoalan baru, dan sesuai dengan pandangan subyektif mengenai realitas sosial (Mulyana, 2004).
Alat pengumpulan data yang digunakan adalah    menggunakan  kuesioner.  Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka variabel-variabel  yang  digunakan  diukur dengan  mempergunakan  model  skala    likert, yang  diberi  tiga  kategori,  yaitu  YA,  Tidak Tahun,  dan  Tidak.  Dalam  penelitian  ini,  data primer merupakan data yang akan dideskripsikan secara kualitatif,
pengumpulan  data  tersebut  berbentuk kuesioner  yang  dijadikan  dasar  wawancara dengan  responden  yang  telah  ditunjuk. Pengambilan data yang bersifat satu arah ini tidak menampilkan hubungan secara
langsung antara responden dengan masyarakat  karena  disesuaikan  dengan rujukan kriteria dan indikator GSTC.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kriteria  GSTC  merupakan  upaya  minimum yang  perlu  dicapai  oleh  setiap  organisasi dalam destinasi wisata untuk
mempertimbangkan  keberlanjutan  destinasi pariwisata  (Batari,  2018).  Dari  hasil penelitian  menunjukan,  setiap  indikator memiliki  tiga  kriteria  penilaian  yaitu  YA,
Tidak  Tahu,  dan  TIDAK.  Keterpenuhan  dari kriteria  dan  indikator  setiap  bagian  akan mempengaruhi  dari  banyaknya  jawaban antara  YA  dan  TIDAK.  Berikut  adalah  tabel kriteria  dan  indikator Memaksimalkan manfaat
bagi lingkungan, dan meminimalkan dampak negatif. Tabel  1  Kriteria  dan  Indikator  GSTC Terkait isu Lingkungan No Pertanyaan 1  2 D.1.a Penilaian keberlanjutan destinasi  untuk  5  tahun terakhir telah teridentifikasi risikonya terhadap lingkungan √ D.1.b Sistem  penanganan  risiko telah tersedia √ D.2.a Melaksanakan dan memperbaharui inventarisasi  habitat  dan margasatwa  yang  sensitif dan terancam punah. √ D.2.b Sistem  pengelolaan  untuk memonitor  dampak  dan melindungi ekosistem, lingkungan  dan  spesies yang sensitif √ D.2.c Sistem  untuk  mencegah masuknya  spesies  asing ( invasive ) √ D.3.a Convention on International  Trade  in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) √ D.3.b Peraturan  dan  standar untuk mengontrol perburuan atau penangkapan, memamerkan dan menjual flora dan fauna √ D.4.a Program pendampingan untuk membantu perusahaan dalam √
mengukur, memonitor, meminimalkan dan melaporkan  kepada  public mengenai emisi gas rumah kaca D.4.b Sistem pendampingan untuk membantu perusahaan melakukan mitigasi  emisi  gas  rumah kaca √ D.5.a Program untuk mempromosikan dan mengukur konservasi energi, memonitor, mengurangi serta melaporkan konsumsi energy kepada publik √ D.5.b Kebijakan  dan  insentif untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar  fosil,  meningkatkan efisiensi energi dan mendorong  adopsi  serta penggunaan teknologi energi terbarukan √ D.6.a Program pendampingan untuk membantu perusahaan dalam mengukur, memonitor, mengurangi dan melaporkan  penggunaan air √ D.7.a Sistem  pengelolaan  untuk memastikan  bahwa  air yang digunakan oleh perusahaan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat  lokal  telah seimbang dan sesuai √ D.8.a Sistem  pengelolaan  untuk memonitor dan melaporkan  kualitas  air minum dan rekreasi √
kepada publik D.8.b Hasil  monitoring  tersedia untuk publik √ D.8.c Sistem  untuk  menanggapi isu  kualitas  air  dengan tepat √ D.9.a Peraturan dalam penempatan, pemeliharaan dan pengujian  isi  septic  tank dan  sistem  pengolahan limbah  cair,  serta  bukti tindakan penegakannya √ D.9.b Peraturan untuk memastikan  ukuran  dan jenis  pengolahan  limbah cair  yang  sesuai  untuk lokasi  tersebut  dan  bukti tindakan penegakannya √ D.9.c Program pendampingan untuk membantu perusahaan dalam mengolah dan menggunakan kembali limbah cair secara efektif √ D.9.d Program untuk memastikan  pengolahan limbah  yang  baik,  aman untuk  digunakan  kembali atau  dibuang  dengan  efek kerugian  yang  minimal bagi  warga  lokal  dan lingkungan √ D.10.a  Sistem pengumpulan limbah  padat  dilakukan dengan  mencatat  jumlah limbah yang dihasilkan √ D.10.b  Perencanaan  pengelolaan limbah padat yang diterapkan, memiliki tujuan  kuantitatif  untuk meminimalkan dan memastikan  pembuangan √
secara aman dan berkelanjutan,  serta  tidak digunakan kembali maupun didaur ulang D.10.c  Program  untuk  membantu perusahaan  mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur  ulang  limbah padat √ D.10.d  Program untuk mengurangi  penggunaan botol  air  kemasan  plastik oleh perusahaan dan pengunjung √ D.11.a  Panduan  dan  peraturan untuk meminimalkan polusi cahaya dan suara √ D.11.b  Program pendampingan untuk mendorong perusahaan mengikuti panduan  dan  peraturan dalam meminimalkan polusi cahaya dan suara √ D.12.a  Program untuk meningkatkan penggunaan transportasi ramah lingkungan √ D.12.b  Program  untuk  membuat pengunjung tertarik menggunakan transportasi aktif (seperti berjalan kaki dan bersepeda) √

## Sumber: GSTC, 2013
Hasil  analisis  dari  semua  indikator  pada bagian  D  dengan  total  sub  indikator berjumlah  28  adalah  jawaban  hampir keseluruhan  indikator yang terjawab TIDAK. Kriteria dan indikator yang hanya dijawab YA yaitu  Sistem  pengelolaan  untuk  memastikan bahwa  air  yang  digunakan  oleh  perusahaan dan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  lokal telah seimbang  dan sesuai. Dengan  demikian dapat  diketahui  bahwa  desa  wisata  Tunggul
Arum tidak  memenuhi  kriteria dan indikator GSTC  tersebut,  dengan    bobot  pertanyaan hanya terjawab < 50% dari total keseluruhan sub pertanyaan.
Secara  teori  desa  wisata  Tunggul  Arum masuk  dalam  kategori  desa  wisata,  yang menyebutkan bahwa; desa wisata didefinisikan sebagai suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan  keaslian  desa,  baik  dari  segi kehidupan  sosial  budaya,  dan  struktur  tata ruang  desa,  serta  potensi  yang  mampu dikembangkan  sebagai  daya  tarik  wisata, misalnya:  atraksi,  makanan  dan  minuman, cinderamata,  penginapan,  dan  kebutuhan wisata  lainnya  (Fandeli, 2002).  Teori  lainnya menyebutkan  bahwa;  desa  wisata  adalah suatu  wilayah  pedesaan  yang  menawarkan keaslian  baik  dari  segi  sosial  budaya,  adat- istiadat,  keseharian,  arsitektur,  tradisional, sturuktur  tata  ruang  desa  yang  disajikan dalam  suatu  bentuk  integrasi  komponen pariwisata  antara  lain  seperti  atraksi, akomodasi, dan fasilitas pengunjung (Darsono;  2005,  Ahimsa,  2010).  Maka  jika dilihat  dari  ciri-ciri  desa  wisata  berdasarkan teori  diatas,  Kembang  Arum  dan  Tunggul Arum;  masuk dalam kategori desa wisata.
Menuju “Desa Wisata” Berkelanjutan Sebuah pengembangan desa wisata semestinya menerapkan pendekatan community based tourism,
yang menitikberatkan  peran  penting  masyarakat dalam  menunjang  pembangunan  pariwisata. Sedangkan  keterlibatan  pemerintah  dan swasta  sebatas  memfasilitasi  masyarkat sebagai  pelaku  utama  pengembangan  desa wisata  (Raharjana,  2012,  Damanik,  2017). Wacana  tentang  desa  wisata  merupakan wacana  yang  belum  sepenuhnya  didasarkan pada  temuan-temuan  empiris  yang  berasal dari penelitian lapangan yang cukup seksama dan mendalam (Ahimsa, 2010). Wacana yang dimaksud  adalah  eksistensi  desa  wisata
sebagai  sesuatu  yang  “diinginkan”  atau  yang “seharusnya” ada, tetapi belum membicarakan desa wisata sebagaimana desa tersebut  ditemui  dalam  kehidupan  sehari- hari, dengan seribu-satu
macam persoalannya (Damanik, 2009; Firdaus, 2007; Sumadi,  2010;  Ahimsa,  2010).  Dari  hasil penelitian  ini,  ditemukan  bahwa  masalah yang  sering  dihadapi  adalah  kelembagaan dari  struktur  organisasi  pengelola  destinasi wisata.  hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil wawancara dengan
Dinas Pariwisata
Kabupaten Sleman, sebagai berikut; “Kriteria dari desa disebut desa wisata dilihat dari  peran  masyarakat  itu  sendiri.  Salah satunya  adalah  kelembagaan,  yang  dilihat struktur organisasi. Kami telah menetapkan 8 indikator penilaian untuk melihat pengelolaan desa  wisata  itu  berkembang.  Jikalau  dari indikator  tidak  dipenuhi  maka  itu  dapat dinaikkan atau diturunkan statusnya”
(Responden, Pemerintah DISPAR Kab
Sleman)
Asas keberlanjutan oleh lembaga besar dunia seperti  UNWTO  menyebutkan  bahwa  “ All Countries  should  have  clearly  articulated tourism  policies  and  strategies  that  embrace the  principles  of  sustainable  tourism”
(UNWTO,  2012) . Hal  ini  menunjukan  bahwa setiap destinasi seharusnya memperhitungkan langkah membangun pariwisata  berkelanjutan  beberapa  tahun kedepan.  Tantangan  yang  dihadapi  oleh beberapa daerah terpencil adalah jika sebuah destinasi  tidak  dikelola  dengan  baik,  maka dikhawatirkan  destinasi  tersebut  tidak  akan mampu bertahan dengan pesaingnya.
Akibatnya,  pembangunan  yang  mengalami resesi akan berdampak pula pada kredibilitas suatu destinasi, penurunan tingkat kepercayaan  wisatawan  dan  sulit  bertahan ketika krisis melanda.
Peran masyarakat itu penting, oleh karenanya, peran pengembangan destinasi di
suatu  wilayah  tidak  dapat  mengabaikan peran  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Hasil penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  salah satu  desa  masih  berpegang  pada  asas pengelolaan  destinasi  secara  kelembagaan dengan  menunjuk  pengelola  desa  wisata sebagai  bagian  dari  organisasi  kelembagaan yang  ikut  bertanggungjawab  dengan  seluruh kegiatan desa wisata, sementara desa satunya berjalan  sendiri  dalam  pengelolaannya,  yang tidak  lagi  mengandalkan  kelembagaan  dan peran masyarakat.

## KESIMPULAN
Dalam melakukan penelitian tentunya masih  ada  kekuarangan  dan  batasan  yang perlu  untuk  diperbaiki  atau  ditambahkan. Tidak  terkecuali  dalam  penelitian  ini. Beberapa  kendala  lainnya  yang  masih ditemukan peneliti, misalnya; waktu penelitian  yang  masih  dirasa  kurang,  karena untuk  mengevaluasi  suatu  destinasi  dengan mencocokan kriteria dan indikator GSTC yang sangat  banyak  butuh  upaya  ke  beberapa lembaga pariwisata setempat,  tak hanya dari dinas pariwisata saja, tapi juga dari beberapa dinas  lain,  misalnya  dari  Dinas  Lingkungan Hidup.
Tantangan  lainnya  dalam  penelitian  ini adalah banyaknya pertanyaan indikator GSTC disesuaikan  dengan  masalah  kebutuhan  oleh destinasi.  Bagi  desa  wisata  yang  ada  di Kabupaten  Sleman,  tentu  ini  merupakan tantangan  untuk  mendapatkan  pengakuan destinasi  yang  telah  sesuai  dengan  indikator ini  agar  tetap  bertumbuh  dan  bersaing dengan  destinasi  wisata  lainnya  yang berkelas dunia dan telah sesuai standar GSTC. Rekomendasi  penulis  adalah,  agar  di penelitian  selanjutnya  dilakukan  pemilihan salah  satu  indikator  dari  4  elemen  kriteria yang telah disebutkan. Hal ini agar data yang ditemukan  dapat  lebih  spesifik  pada  satu permasalahan dan kaitannya dengan
kekauratan  data.  Batasan    lainnya  adalah dengan  memilih  subjek  informan  akan memandu peneliti dalam kemudahan pengkajian dan pengkayaan data.
Pembatasan  penelitian  kepada  beberapa aparatur  desa  terutama  bagi  mereka  yang terlibat  langsung  pada  pengelolaan  desa wisata dievaluasi kembali. Pada contoh kasus wawancara  dengan  Kepala  Dukuh  desa Tunggul  Arum,  ternyata  beliau  tidak  begitu mengenal  betul  seperti  apa  SOP  (Standar Operasional  Prosedur)  desa  wisata  itu berjalan.  Kurangnya  informasi  responden yang dianggap paling mengetahui pengelolaan  desa  wisata,  ternyata  masih bingung dengan beberapa indikator pertanyaan  GSTC  yang  berkaitan  dengan program-program
pengembangan.
Kebingungan  ini  dapat  dimaklumi  karena beberapa  desa wisata masih  berupaya  untuk “tetap  bertahan”  dengan  status  dalam klasifikasi  desa  wisata  itu  agar  terus  hidup. Hal-hal yang bersifat teknis dalam melakukan pengambilan  data  adalah  penyederhanaan pertanyaan  indikator  yang  lebih  sederhana dan mudah dipahami oleh responden.
Beberapa  tema  yang  berkaitan  dengan penelitian ini, penulis rekomendasikan untuk menjadi penelitian lanjutan dapat dijabarkan sebagai  berikut; Pertama, evaluasi  terhadap SDM  maupun  kinerja  aparat  desa  dalam pengembangan  desa. Kedua ,  Evaluasi  desa wisata  menggunakan  kriteria  dan  indiaktor GSTC  setiap  tahunnya  kaitannya  dengan penurunan/kenaikan  klasifikasi  desa  wisata akan  sangat  menarik  untuk  menjadi  bahan penelitian. Ketiga , Implementasi kriteria dan indikator  GSTC  ini  sejauh  mana  dapat meningkatkan  perekonomian  desa,  serta,
Keempat , peran  desa  wisata  di  Indonesia apakah  mampu  bersaing  dengan  destinasi global  berdasarkan  pengukuran  kriteria  dan indikator  GSTC  akan  menjadi  penelitian menarik selanjutnya.

## REFERENSI
Ahimsa Putra, 2010., Pariwisata di Desa dan Respon  Ekonomi:  Kasus  Dusun  Brayut di Sleman, Yogyakarta. Journal: Patrawidya, Vol. 12 No 4, Hal. 635-842 Fandeli, Chafid, 2002., Perencanaan Kepariwisataan Alam, Yogyakarta: Fakultas Kehutanan UGM Darsono,  2005., Pengertian  Desa. Diunduh tanggal 12 Juni 2019 dari: http//desasentonorejo.wordpress.com
/bab-ii/, Bandung: Angkasa
GSTC., Global  Sustainable  Tourism  Council., 2013, Global  Sustainable  Tourism Council  Criteria;  Indikator  Kinerja  yang Disarankan  Bagi  Destinasi .  Versi  2.0. https://www.gstcouncil.org Soeroso, Amiluhur., 2007. Konservasi Lingkungan Kawasan Borobudur Dengan  Manajemen  Berbasis  Pada Pembangunan Masyarakat Lokal. Jurnal:  Ekonomi  Pembangunan,  Vol  12 (1) . hal 49-67