## Diplomasi Soft Power Indonesia melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan

## Sartika Soesilowati
Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga

## ABSTRAK
Studi  ini  membahas  implementasi  diplomasi  Soft  Power  Indonesia  melalui pertukaran  dan  pengembangan  pendidikan  dan  kebudayaan  di  luar  negeri. Bagaimana sebenarnya strategi dan karakter diplomasi ini? Sampai seberapa jauh  diplomasi  pendidikan  memperkuat  tujuan  dan  kepentingan  nasional? Apa  saja  upaya,  tantangan  dan  kesempatan  dalam  mengimplementasikan tipe  diplo-masi  ini?  Studi  ini  menguatkan  argumen  bahwa  ada  hubungan secara  langsung  atau  tidak  langsung  antara  diplomasi  pendidikan  dan kepentingan  nasional.  Disamping  beberapa  beberapa  capaian,  masih  ada beberapa  kekurangan,  dan  kendala  yang  menghambat  untuk  dapat memaksimalkan  hasil  dari  upaya  pertukaran  pendidikan  internasional  ini. Artikel  ini  juga  berargumen  bahwa  diplomasi  Soft  Power  memperkuat signifikansi    ‘new  diplomacy’  atau  ‘neo  diplomacy’.  Bentuk  diplomasi  ini melibatkan berbagai aktor sehingga bersifat inklusif dalam proses diplomasi saat ini dibutuhkan. Untuk menjelaskan secara lebih terperinci dari fenomena ini  maka  juga  akan  diterangkan  dengan  studi  kasus  atase  Pendidikan  dan Kebudayaan Indonesia di Filipina.
Kata-Kata  Kunci :  Soft  Power,  Diplomasi  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Atase.
This research discusses the implementation of Soft Power Diplomacy through international  education  exchange.  How  does  actually  the  strategies  and character of this diplomacy? To what extend does the educational diplo-macy enhance the national interest? What are the challenge, effort and oppor-tnity to implement this type of diplomacy? This study strengthens the argument that there  is  relations  directly  or  indirectly  between  the  implementation  of  edu- cational  diplomacy  and  the  purpose  of  national  interest.  This  article  also argues  that  soft  power  diplomacy  reinforces  the  significance  of  'new diplomacy'  or  'neo  diplomacy'.  This  form  of  diplomacy  involving  various actors,  and  hence    inclusiveness  in  the  process  of  diplomacy  is  now  needed. However,  there  are  still  some  weakness  and  challenge  that  hamper  to maximise the result. In order to explain more detailed this study conducts the case of Education and Cultural Attache of Indonesia in Manila, Philippines.
Keywords : Education, Soft Power Diplomacy,  Attache.
Diplomasi  adalah  salah  satu  cara  untuk  meraih  kepentingan  nasional. Melalui  diplomasi Soft  Power khususnya  di  bidang  pendidikan  dan kebudayaan,  kepentingan  nasional  dalam  memperkuat  kredibilitas  RI diluar  negeri  dan  peningkatan  sumber  daya  manusia  dapat  tercapai. Tujuan  peningkatan  sumber  daya  manusia  ini  telah    tercantum  antara lain  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN 2005  –  2025).  Secara  lebih  spesifik  di  dalam  Rencana    Pembangunan Jangka Menengah RPJM tahun 2015-2019 menyatakan: “Memantapkan pembangunan  secara  menyeluruh  dengan  menekankan  pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM  yang  berkualitas,  serta  kemampuan  IPTEK”  (Kemdikbud  2014). Dalam  kerangka  ini  maka  diplomasi  pendidikan  menjadi  salah  satu strategi  yang  efektif  dalam  rangka  membuka  peluang  untuk  merealisir tujuan tersebut.
Mengacu  pada  tujuan  tersebut  selama  beberapa  tahun  terakhir  ini, pemerintah  RI  melalui  Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kemdikbud)  menjalankan  berbagai  kegiatan  kerjasama  luar  negeri antara  lain:  1)  mengirimkan  pelajar,  mahasiswa,  staf  pengajar,  tenaga pendidik Indonesia ke luar negeri; 2) meningkatkan pemberian beasiswa pada  mahasiswa  asing;  3)  melakukan Memorandum  of  Understanding (MoU); 4)  mengikutsertaan  para  pejabat  tinggi  dalam  berbagai  forum internasional  dan  pertemuan  dengan  pihak  asing;  5)  menggalang kerjasama  dalam  publikasi,  riset  dan  alih  tekhnologi;  6)  pelatihan  dan pendirian  sekolah  untuk  WNI  di  luar  negeri;  serta  7)  memfasilitasi pertukaran kurikulum, double degree dan sister city (Kemdikbud 2011). Untuk  lebih  memperkenalkan  dan  menguatkan  pengaruh  Indonesia  di luar  negeri  Kemdikbud  pada  tahun  2013  membuka  Rumah  Budaya Indonesia  di  hampir  10  negara  (Republika  2012).  Aktivitas  tersebut dilakukan dengan kesadaran  untuk meningkatkan s oft power .
Dalam  menjalankan  kebijakan  tersebut  Atase  Pendidikan  RI  menjadi salah satu agen utama yaitu sebagai fasilitator, koordinator, dan server dalam  menjalankan  aktivitas  diluar  negeri.  Untuk  menunjang pelaksanaan diplomasi ini, pemerintah RI pada beberapa tahun terakhir juga telah menambah jumlah Atase Pendidikan dari 16 Atase yang sudah ada.  Tahun  2013,  misalnya,  dibuka  perwakilan  Atase  Pendidikan  di Singapura,  dan  India  guna  mengantisipasi  perkembangan  yang  ada. Pemerintah  juga  berupaya  membuka  Atase  Pendidikan  di  negara  yang berminat  menjalin  hubungan  bilateral  yang  lebih  dekat,  seperti  Korea Selatan.  Penguatan  dan  perluasan  fungsi  Atase  Pendidikan  RI  ini sesungguhnya  menandai  telah  terjadi  upaya  penguatan neo-diplomacy atau  diplomasi  yang  dilakukan  oleh people  to  people ,  untuk membedakannya  dari  diplomasi  klasik  yang  hanya  melibatkan  elit negara.
Berbagai aktivitas yang terkait dengan diplomasi pendidikan dan upaya meningkatkan soft power RI ini menggiring pada pertanyaan: Apa yang bisa dimaknai dari strategi diplomasi RI yang dikategorikan sebagai soft power yang sedang dilakukan ini? Seberapa jauh diplomasi pendidikan dan budaya yang dikategorikan sebagai soft power ini dapat merealisasi tujuan  nasional  khususnya  dalam meningkatkan sumber  daya  manusia Indonesia  dan  lebih  luas  lagi  pengaruh  Indonesia  di  luar  negeri?  Apa saja kendala, upaya dan peluang untuk menjalankan diplomasi ini?
Studi  ini  berpendapat  bahwa  upaya  kerjasama  keluar  negeri  tersebut bisa  dimaknai  sebagai  suatu  aktivitas Diplomasi  Soft  Power untuk mencapai tujuan nasional seperti memperkuat pendidikan dan keahlian bangsa  dan  meningkatkan  kredibilitas  Indonesia  di  luar  negeri.  Meski tidak  dapat  dipungkiri,  ada  beberapa  kelemahan  dan  hambatan  dalam pelaksanaannya.  Untuk  menunjang  argumentasi  secara  detail,  maka diterangkan  melalui  studi  kasus  Atase  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indoneisa (KBRI) di Manila, Filipina. Diawali dengan  mengulas  perdebatan  teoritis  dan  empiris  tentang Soft  Power, dilanjutkan  dengan  menjelaskan  signifikansi  dan  tujuan  diplomasi pendidikan/kebudayaan  RI,  kemudian  menguraikan  kepentingan nasional  RI  di  Filipina  beserta  pelaksanaan  diplomasi  pendidikan  dan kebudayaan yang dijalankan Atase di Manila.
Diplomasi Soft Power : Tinjauan Karakter dan Signifikansi
Pembahasan  tentang  definisi  dan  makna  dari  diplomasi  secara  umum seringkali  dikaitkan  dengan  proses,  aktivitas,  dan  negosiasi  yang dilakukan secara damai oleh suatu negara dalam menjalin hubungannya dengan negara lain dengan maksud untuk mencapai tujuan nasionalnya. “ Diplomacy  is  peaceable  coercion  to  promote  the  interest  of  the  state and  nation ”  (Freeman  2006,  72).  Diplomasi  adalah  suatu  cara berhubungan antara negara yang tidak dilakukan dengan perang dalam mempromosikan  kepentingan  negara.  Diplomasi  juga  bermakna mempertemukan  kepentingan  yang  berbeda  diantara  negara.  Hedley Bull  (1997,  117)  menyatakan  bahwa  diplomasi  adalah  “states  have different interest, and … common interests have first to be identified by process of bargaining before any question of maximization of them can rise.” Melalui diplomasi maka kepentingan yang  berseberangan mudah diidentifikasikan  dan  sebaliknya  kepentingan  yang  sama  dapat dipertemukan sehingga terjalin kerjasama.
Meski  relevansi  diplomasi  sudah  jelas  dalam  menunjang  kepentingan nasional  di  forum  internasional,  namun  sesungguhnya  dalam  Ilmu Hubungan Internasional teorisasi diplomasi dianggap tidak sepenuhnya berkembang. Upaya melakukan generalisasi terhadap praktek diplomasi
sulit  dilakukan  karena  aktivitas  diplomasi  dianggap  sangat  bervariasi sekaligus  paling  tidak  pasti  dan  sulit  diprediksi  (Steiner  2004,  493). Bahkan  diantara  berbagai  aktivitas  umat  manusia  “diplomacy  is  the most protean” (Nicholson di Olson 1994, 122 ). Terkait problematika ini maka adalah sangat signifikan untuk terus mengungkap variasi praktek diplomasi  yang  ada  dan  pengembangan  teori  ini  khususnya  seberapa jauh aktivitas diplomasi dapat mendukung kepentingan nasional.
Keberhasilan  berdiplomasi  ditentukan  oleh  dimensi  kekuatan  atau pengaruh yang dimiliki oleh negara yang dibedakan antara hard power dan soft  power . hard  power adalah  kekuatan/pengaruh  yang  bersifat tangible  seperti militer,  geografi,  dan  ekonomi.  Sedangkan soft  power yang dipopulerkan  Joseph  Nye  (2004,  256)  bersumber  pada  “cultural attraction,  ideology,  and  international  institutions” dan diasumsikan sebagai  “the  ability  of  a  state  to  get  other  countries  to  want  what  it wants” dan “ability to get what you want through attraction rather than coercion  or  payments.”  Cara  diplomasi  ini  tidak  memerlukan stick (paksaan)  atau carrots (iming-iming)  untuk  menggerakkan  seseorang menuruti arahan kita.
Membandingkan kedua tipe power tersebut, sesungguhnya unsur hard power relatif  mudah  untuk  diidentifikasi    dan  diukur. Soft  Power memiliki  bentuk,  dan  kharakter  yang  „ uncontrollable ”  dan “ unpredictable ” (Fan 2007, 147) Memprediksi sekaligus mentarget hasil dari diplomasi soft power menjadi hal yang tidak mudah karena sifatnya yang intangible dan melibatkan masyarakat luas . Yang menarik, meski kesulitan  tersebut  jelas  namun  kecenderungan  saat  ini  menunjukkan bahwa  negara-negara  di  dunia  berupaya  untuk  mengembangkan Soft Power secara  lebih  intensif.  Amerika  Serikat  (AS)  saat  ini  mendorong upaya  perningkatan  diplomasi soft  power .  Hegemoni  AS  didunia diramalkan  akan  runtuh  apabila  AS  tidak  mengimplementasikan soft power secara  signifikan  (Nye  2004;  Nye  2010).  Pengakuan  terhadap Tiongkok  sebagai  salah  satu  kekuatan  ekonomi  dunia  dan  dianggap pesaing  dekat  dari  AS  tidak  lepas  dari  keberhasilan  negara  ini  dalam mengelola  diplomasi  s oft  power nya.  Strategi  diplomasi  Tiongkok  yang disebut  sebagai  “ charm  offensive” dianggap  lebih  berhasil  dalam melakukan  pendekatan  kepada  negara-negara  yang  dituju  daripada misalnya AS yang  menjalankan diplomasi konvensionalnya (Kurlantzick 2007).  Pemerintah  Tiongkok  piawai  dalam  menjual  “ attractiveness ” Tiongkok  melalui  budaya,  sejarah,  nilai-nilai  etos  kerja,  disamping secara  simultan  mengembangkan  sumber  daya  keluar  secara  ekspansif di bidang pendidikan dan riset.
Salah  satu  negara  di  Asia  yang  saat  ini  dianggap ‘The  Rising  Middle Power’ , India, juga yakin dengan keampuhan strategi soft power terkait nilai dan budaya dalam kebijakan luar negerinya. PM India Manmohan Singh menyatakan bahwa pada masa lalu India pernah menjadi „ global
super  power’ dikarenakan  kekuatan  nilai  dan  ide  budaya  dan  agama yang  dimiliki  oleh  negara  ini.  Hal  ini  dilakukan  tidak  melalui  upaya penaklukan  berdarah  (www.pmindia.nic.in).  India  menyatakan tekadnya  untuk  merevitalisasi  kembali soft  power nya  guna meningkatkan  posisinya  di  dunia.  Bagi  negara-negara  dengan  unsur kepemilikan hard  power  - nya  relatif  lemah,  maka  tumpuan  untuk menggunakan soft  power menjadi  suatu  hal  yang  rasional  bila  ingin berhasil  dalam  mempertahankan  kepentingan  nasionalnya  dalam berdiplomasi. Khusus bagi Indonesia, pilihan penguatan diplomasi yang tidak  bertumpu  pada  material  sesungguhnya  lebih  bijak.  Indonesia diyakini memiliki kekuatan nasional yang berdimensi hard power yang kuat namun tidak ditunjang kualitas. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Indonesia 240 juta jiwa  dan merupakan penduduk terbesar ke empat di dunia. Negara ini juga memiliki kepulauan terbesar didunia dengan luas wilayah  1,9  juta  km  persegi  dengan  17.000  pulau,  dan  meluas  7,9  juta km  persegi  ZEE.  Ditambah  posisi  geostrategis  dan  potensi  alam  yang luar biasa yang terkandung di bumi Indonesia. Kondisi geografis ini bisa diartikan bahwa sesungguhnya Indonesia berpotensi mempunyai status sebagai  pemimpin  regional  atau  global  yang  ditunjukkan  oleh  “has hitherto been determined by its large population, geographical position and its economic” (Smith 2000, 9).
Namun sayangnya kondisi fisik ini belum bisa diandalkan menjadi suatu kekuatan hard  power. Human  Index  Development  (HID)  Indonesia pada tahun 2014 masih dikategorikan medium ranking 108 diantara 187 negara  di  dunia  (UNDP  2014).  Meski  Indonesia  memiliki  potensi kepulauan  dan  kelautan  yang  luar  biasa  tapi  potensi  kelautan  yang semestinya menjadi  andalan  Indonesia  di  peta  dunia  terabaikan.  Salah satu  solusi  untuk  menyiasati  kelemahan  ini  maka  Indonesia  harus mampu  mempopulerkan    „ attractiveness’ atau  faktor  yang  membuat Indonesia  menarik  dimata  negara  lain.  Tumpuan  untuk  menjalankan diplomasi soft  power saat  ini  adalah  sesuai  dengan    karakter  dan kapabilitas RI yang diakui mempunyai modal budaya yang kuat, sistem politik  demokrasi,  Islam  yang  moderat  dan  negara  berhaluan  politik bebas  aktif.  Tujuan  diplomasi  s oft  power adalah  untuk  meningkatkan pembangunan  nasional,  dan  lebih  spesifik  lagi  bila  dikaitkan  dengan pendidikan berarti meningkatkan daya saing (Tatar 210, 47). Termasuk disini adalah meraih simpati, pengaruh  terhadap negara lain.

## Tujuan dan Peluang Diplomasi Pendidikan dan Budaya Indonesia
Berbagai  aktivitas  yang  terkait  dengan  luar  negeri  yang  dilaksanakan oleh Kemdikbud dapat dimaknai sebagai suatu bentuk diplomasi dalam upaya  untuk  mencapai  tujuan  kebijakan  nasional.  Perhatian  utama ditujukan  kepada  Pendidikan  karena  „pendidikan  adalah  sesungguhnya
dimensi utama dari diplomasi budaya‟ ( Asia Pulse 2011). Dampak yang diharapkan  dari  diplomasi  budaya  dan  pendidikan  ini  secara  langsung adalah  melakukan  internasionalisasi  pendidikan  yaitu  mengejar ketertinggalannya dalam riset dan pendidikan dan mentransformasikan bangsa  Indonesia  mampu  melakukan  aktivitas  dalam  bidang  riset  dan pendidikan setara dengan lembaga pendidikan di luar negeri yang telah mapan.
Tujuan  dari  diplomasi  pendidikan  saat  ini  juga  terkait  dengan pertimbangan  prioritas  nasional  Indonesia  untuk  mengembangkan sumber  daya  manusia  melalui  pendidikan  terkait  dengan  tantangan nasional  yang  dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia.  Mulai  tahun  2015, ASEAN  Community mulai  diberlakukan  yang  berarti  akan  terjadi persaingan  yang  lebih  kompetitif  dalam  pasar  tenaga  kerja.  Indonesia sangat  berkepentingan  untuk  dapat  bersaing  dan  memanfaatkan kemudahan  yang  terjadi  dengan  diberlakukannya ASEAN  Community . Apalagi  pada  tahun  2020  -  2030  Indonesia  diperkirakan  akan menikmati yang disebut bonus demografi (BKKBN 2014). Tenaga pada umur  produktif  melebihi  dari  yang  tidak  produktif  yang  berarti  ada peluang  menikmati  kesejahteraan.  Namun  peluang  tersebut  tidak  akan diraih  apabila  sumber  daya  manusia  Indonesia  tidak  mampu berkompetisi dengan negara lain baik dalam mengelola kekayaan dalam negeri  maupun  meraih  kesempatan  diluar  negeri.  Oleh  karenanya peningkatan  sumber  daya  manusia  yang  kompetitif  di  tingkat  regional dan global adalah faktor yang sangat penting. Pendidikan, dan pelatihan serta  transfer  pengetahuan  dan  tekhnologi  menjadi  cara  yang  paling efektif  untuk  mempercepat  peningkatan  sumber  daya  manusia Indonesia.
Sebagaimana  Amartya  Sen  (2002,  2)  telah  menyatakan  bahwa pendidikan adalah penting bagi pengembangan human capability yang diperlukan  untuk meningkatkan human security agar mampu bersaing dalam kompetisi global. Karena melalui pendidikan akan terbuka akses dan  kesempatan  untuk  meningkatkan  kemampuan  bangsa  ditingkat global  sekaligus  memenangkan  persaingan  dan  berujung  pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Terlebih, diplomasi budaya ini diperlukan untuk meningkatkan hubungan antar bangsa secara kuat. Diplomasi pendidikan dan budaya diyakini akan meningkatkan ‘mutual understanding, mutual interest, mutual respect dan mutual trust’ (Asia Pulse  2011)  antar  kedua  belah  pihak.  Diplomasi  ini  merupakan  suatu strategi  yang  efektif  dalam  upaya  menumbuhkan  saling  perhatian  dan kepentingan  bersama.  Hal  ini  disebabkan  salah  satunya  karena diplomasi budaya dan pendidikan akan memberikan efek positif dalam merengkuh  „ Heart  and  Mind’ suatu  bangsa  (Nye  2004).  Signifikansi diplomasi  budaya  yang  mempunyai  kharakter  kuat  sebagai  suatu diplomasi  publik  ini  sesunguhnya    akan  melengkapi  diplomasi  yang
Global & Strategis, Th. 9, No.2
bertipe  formal,  klasik  atau  elitis  yang  biasanya  berkaitan  dengan  isu politik,  dan  keamanan.  Tipe-tipe  diplomasi  seperti  ini  seringkali  tidak menyentuh  secara  langsung  hubungan  dan  kebutuhan  masyarakat  di kedua negara.

## Kepentingan Nasional RI terhadap Filipina
Terdapat  berbagai  pertimbangan  strategis  dan  praktis  untuk memperkuat  kerjasama  pendidikan  dengan  Filipina. Pertama adalah dikaitkan  dengan  tujuan  untuk  memperdalam  hubungan  bilateral. Meski  hubungan  antara  Indonesia  Filipina  telah  berjalan  selama  lebih dari  setengah  abad  yang  berupa  The  Treaty  of  Frienship  (1951-2011), bekerjasama dalam ASEAN sejak 1967, namun sampai tahun 2011 kedua negara  belum  mempunyai  Memorandum  of  Understanding  (MoU) dalam  bidang  pendidikan.  Artinya  “kerjasama  kedua  negara  belum mempunyai  payung  kerjasama kedua  pemerintahan”  (Atdikbud  Manila 2014).  Berarti hal ini juga bisa diartikan bahwa sesungguhnya diplomasi pendidikan  di  level first  track diantara  kedua  negara  perlu  lebih diperkuat  guna  memberikan  kemudahan  bagi  publik  dikedua  negara untuk melakukan kerjasamanya dan mengambil manfaat dari kerjasama tersebut.
Pertimbangan kedua adalah  terkait  dengan  kepentingan  Indonesia untuk memanfaatkan sistem pendidikan di Filipina. Sistem pendidikan di negara ini dianggap mempunyai reputasi yang baik di tingkat regional dan  global.  Filipina  menjadi  rujukan  pendidikan  berbagai  kawasan. Atase  Pendidikan  (Atdik)  RI  di  Manila  menyatakan  bahwa  beberapa bidang  ilmu  di  Filipina  menjadi  pilihan  utama  bagi  mahasiswa  asing, khususnya  Indonesia  seperti  bisnis,  kedokteran,  keperawatan,  akuntasi dan  pendidikan  pilot/penerbang  dan  sekolah  pemeliharaan  pesawat terbang.  Pendidikan  di  Filipina  juga  umumnya  dilaksanakan  dengan bahasa  Inggris  yang  bisa  dimanfaatkan  bagi  pelajar  Indonesia  yang membutuhkan peningkatan bahasa Inggris.
Minat  untuk  membuka  kerjasama  pendidikan  dengan  mengirimkan mahasiswa  Indonesia  ke  Filipina  didasari  oleh  beberapa  alasan  praktis dan  efisiensi.  Salah  satunya  adalah  pertimbangan  biaya  yang  cukup murah  disamping  kedekatan  wilayah.  Contohnya  biaya  pendidikan kedokteran  ( Medical  Doctor /setara  magister  kedokteran)  di  Filipina biayanya  rata-rata  $700-1000  per  semester;  Sekolah  pilot  di  Filipina tarifnya  50-60  %  dari  biaya  sekolah  pilot  di  Indonesia  dan  dapat ditempuh  dalam  jangka  waktu  12-18  bulan  sedang  di  Indonesia  24-36 bulan. Dengan biaya pendidikan yang murah, dan relatif cepat lulus, hal ini  menjanjikan  untuk  mempercepat  ketersediaan  sumber  daya  pilot yang  sangat  dibutuhkan  oleh  Indonesia  saat  ini.  Kredibilitas kemampuan  pilot  Filipina  dikenal  di  dunia  karena  ditunjang  oleh
kondisi topografi Filipina. Mereka handal karena sudah terbiasa berlatih menyesuaikan kondisi alam Filipina yang relatif sulit.
Pertimbangan  berikutnya  bagi  Indonesia  akan  pentingnya  untuk mengirimkan siswanya dan melakukan kerjasama di bidang pendidikan adalah  diakuinya  reputasi  lulusan  dari  Filipina.  Misalnya,  lulusan keperawatan  dari  negara  ini  dikenal  mempunyai  reputasi  global  yaitu dapat  diterima  bekerja  di  hampir  semua  negara  didunia.  Hal  ini dikarenakan  pendidikan  keperawatan  dan  farmasi  di  Filipina mempunyai system board exam yang sangat bagus. Hal seperti ini yang ingin  ditiru  dan  dipelajari  oleh  Indonesia  dengan  kerjasamanya.    Dari kenyataan  ini,  Indonesia  dapat  mengambil  manfaat  dari  MoU  untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khususnya dalam hal keperawatan  yang  saat  ini  banyak  dibutuhkan  di  level  nasional  dan internasional.  Demikian  juga  dengan  bidang  pertanian,  sudah  lama Filipina  diakui memiliki institusi riset yang menonjol dan diakui  dunia dalam  bidang  ini.  Pendidikan  pertanian  adalah  salah  satu  bidang  yang sudah  lama  menjadi  favorit  bagi  mahasiswa  Indonesia  di  Filipina. Apalagi  saat  sekarang  dengan  isu  ketahanan  pangan  global,  maka dibutuhkan  ahli-ahli  pangan  yang  bisa  membantu  mempercepat terwujudnya  swasembada  pangan  di  Indonesia  sekaligus  bersaing  di level global  seperti pengekspor komoditi pertanian. Dengan  kesamaan topografi  ,  bagi  Indonesia  belajar  dari  keunggulan  Filipina  di  bidang pertanian  ini  akan  lebih  bermanfaat.  Dibidang  pengelolaan  hasil perikanan,  Indonesia  yang  masih  ketinggalan  dalam  pengelolaan  hasil perikanan  berkepentingan  belajar  dari  Filipina  sebagai    negara  yang bereputasi  dalam  bidang  ini  dilevel  global.  Adalah  suatu  ironi  bahwa Indonesia mempunyai wilayah laut yang luas dan sumber daya nelayan yang  melimpah  namun  tidak  mampu  memaksimalkan  pengelolaan komoditi  perikanan.  Dalam  konteks  tujuan  nasional  saat  ini  yang mengutamakan  kebijakan  kemaritiman  nasional,  maka  upaya  untuk meningkatkan    sumber  daya  manusia  Indonesia  seperti  peningkatan kemampuan pengelolaan perikanan adalah suatu hal yang krusial.
Banyak  sektor  lain  juga  bisa  disebutkan  menunjukkan  ketertinggalan Indonesia  dalam  sumber  daya  manusia  dibandingkan  dengan  Filipina. Tenaga  kerja  Filipina  mendominasi  lapangan  kerja  asing  di  Indonesia. Jauh  lebih  banyak  tenaga  kerja  Filipina  yang  berkerja  di  Indonesia dibandingkan  sebaliknya.  Contohnya  banyak  tenaga  kerja  Filipina bekerja sebagai guru, khususnya  bahasa Inggris di sekolah internasional di  Indonesia.  Para  profesional  Filipina  juga  terkenal  handal  bekerja diberbagai  perusahaan  swasta  ataupun  perusahaan  multinasional  di Indonesia,  khususnya  di  Jakarta.  Dengan  masih  banyaknya pengangguran  di  Indonesia,  sementara  warga  asing  seperti  Filipina mendapatkan  pekerjaan  di  Indonesia  menimbulkan  pertanyaan  adalah mengapa  bangsa  Indonesia  tidak  bisa  bersaing  bagi  pekerjaan  ditanah air  sendiri?  Bagaimana  pembinaan,  pelatihan  dan  sistem  pendidikan
Global & Strategis, Th. 9, No.2
khususnya  dibidang-bidang  yang  menunjukkan  keunggulan  sumber daya Filipina? Pertanyaan tersebut menggiring pada kebijakan dan aksi untuk  untuk  mengembangkan  diplomasi  pendidikan  ketingkat  yang lebih  erat  dengan  maksud  untuk  belajar  dari  pengalaman  profesional Filipina.
Indonesia  juga  berkepentingan  agar  proses  perdamaian  di  Filipina, khususnya Mindanao terwujud. Konflik bersenjata di Mindanao Selatan antara  pemerintah  Filipina  dengan  kelompok  MNLF,  MILF  atau  Abu Sayaff belum berakhir. Gangguan keamanan masih menjadi perihal yang mengkhawatirkan bagi Indonesia.  Duta Besar RI untuk Filipina, Johny Lumintang, menyatakan kecemasannya bahwa konlik semacam ini akan memberikan  dampak  terhadap  situasi  keamanan  di  wilayah  Indonesia, khususnya  yang  berbatasan  dengan  Indonesia  (wawancara  July  2014). Kekhawatiran  bahwa  wilayah  Indonesia  akan  menjadi  basis  pelatihan, perlindungan  teroris,  termasuk  aksi  teror  bukan  berlebihan  mengingat kedekatan wilayah, dan situasi geografis serta sosial budaya masyarakat di  wilayah  yang  rentan.  Sejauh  ini  pemerintah  Indonesia  melalui persetujuan  pihak  yang  bersengketa  yaitu  pemerintah  Filipina  dan MNLF/MILF  terlibat  dalam  implementasi  proses  perdamaian. Indonesia berkepentingan untuk membantu proses ini terwujud.

## Pelaksanaan Diplomasi Soft Power Atdikbud
Peran yang dilakukan oleh Atdikbud Filipina dalam menjalin hubungan di  bidang  pendidikan  dan  kebudayaan  di  luar  negeri  adalah  salah  satu contoh untuk menggambarkan pelaksanaan diplomasi soft power . Tugas dan  kewajiban  yang  dilakukan  Atase  ini  mempromosikan  kebijakan negara sekaligus mempromosikan hubungan yang lebih baik dengan elit lokal  (James  1980,  937).  Atdikbud  berfungsi  sebagai  sebagai  ujung tombak  sekaligus  pelaksana  riil  dilapangan  dalam  menjalankan diplomasi soft  power di  negara  yang  menjadi  wilayah  akreditasinya. Diplomasi  yang  dilakukan  oleh  Atdikbud  mempertimbangkan  prioritas nasional  Indonesia  untuk  mengembangkan  sumber  daya  manusia melalui pendidikan. Hal ini demi kepentingan meningkatkan kompetisi Indonesia.  Dalam  melaksanakan  diplomasi  yang  berjalan  dua  arah adalah  penting  bukan  hanya  berpijak  pada  pendekatan  yang  rasional tapi  juga  pendekatan  yang  mengutamakan common  interest . Kepentingan nasional adalah yang utama, tapi kerjasama tersebut tidak akan  berkesinambungan  apabila  pihak  tuan  rumah  tidak  mendapat keuntungan yang memadai.
Melalui  cara-cara  diplomasi soft  power khususnya  bidang  Pendidikan dan  Kebudayaan  ini,  diharapkan  Indonesia  akan  memperoleh  manfaat seperti: (1) Meningkatkan „ attractiveness ‟ Indonesia, yaitu unsur-unsur
yang  akan  meningkatkan  ketertarikan  dan  kedekatan  terhadap  negara dan  bangsa  Indonesia;  (2)  Membuka  peluang,  mendapatkan  dan memperluas  kerjasama  pendidikan  dengan  pihak  luar;  (3)  Dari kerjasama  tersebut  diharapkan  Indonesia  akan  mendapat  bantuan untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan.  Ini  akan  memperkuat kapasitas sumber daya Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global.
Atase  Pendidikan  dan  kebudayaan  RI  di  Manila  mengelola  kerjasama bilateral  pendidikan  dan  kebudayaan  dengan  Filipina,  Palau  Republic dan  Republic  of  Marshal  Island.  Dalam  tugas,  pelaksanaan  dan fungsinya  mengacu  pada  pengejawantahan  dari Tripple Mission secara nasional  yaitu Fungsi  Administrasi  dan  Keprotokoleran,  Fungsi
Akademik  dan  Inteligent  dan  Fungsi  Diplomasi  dan  Kerjasama . Pencapaian  kerja  Atdikbud  di  Manila  kurun  waktu  tahun  2010  sampai 2013 secara garis besar adalah (1) Melaksanakan kerjasama MOU G to G dengan Filipina; (2) G to G dengan Palau dan Marshal; (3) Pertukaran pelajar, pertukaran program Madrasah, tenaga pengajar, admistrasi; (4) Pengiriman  administrator,  tenaga  Pendidik/Kepala  Sekolah,  tenaga keperawatan  untuk  mengikuti  training;  (5)  Pameran  budaya  dan  tari traditional;  (6)  Pengembangan Madrasah  School,  sister  school;  (7 ) Implementasi MoU  University  to  University ;  (8)  Seminar  dan Workshop internasional; (9) Pelatihan seni dan Bahasa Indonesia  (10) Pembentukan Indonesia  Center ;  (11)  Beasiswa  Unggulan  bagi  pelajar Indonesia  untuk  belajar  di  universitas  di  Filipina  (Atdikbud  Manila 2014,  20-21).  Disamping  itu  Atase  juga  melakukan  tugas  khusus  yaitu:
(1) MOU  Government  to  Government  on  Basic  Education ;  (2) MOU University  to  University yang  hasilnya  berupa  implementasi double degree/dual  degree/joint  degree dan sister  school ;  pertukaran  ahli, pertukaran mahasiswa, seminar/workshop internasional, dan pengembangan  joint  journal.;  (3)  Pendirian  SMP  terbuka  di  Tupi  dan Leansasi,  Mindano;  (4)  Pemberian  500  beasiswa  untuk  siswa  WNI miskin di Mindano; (5) 25 beasiswa untuk guru di Mindanao.
Dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajiban  diatas  maka  Atdikbud  di Filipina  menjalankan  misi  diplomasinya  secara  bervariasi  baik „diplomasi  klasik‟  ,  dan    „neo    diplomasi‟  secara  simultan  atau multi track. Atase  dalam  kenyataan  menjalankan  misi  diplomasi  di  level  1 dengan pejabat tingkat atas, maupun di level pejabat eselon atau teknis sekaligus  berbaur,  berunding  langsung  dengan  masyarakat  khususnya mahasiswa,  pelajar  dan  dunia  pendidikan  di  Filipina.    Misi  tersebut diatas juga memberikan tugas dan tanggung jawab bagi Atdikbud untuk melakukan  „ diplomasi  dalam  dan  keluar ‟.  Diplomasi  kedalam  berarti diplomasi  yang  dijalankan  oleh  seorang  Atdikbud  dapat  meyakinkan para  kolega  serta  pimpinan  di  lingkungan  baik  di  Kemdikbud  dan Kemenlu,  khususnya  KBRI  Manila  dan stake  holder pendidikan  di Indonesia  akan  pentingnya  program  kerjasama  dan  pendidikan  yang dilakukannya di luar negeri. Ke pihak luar maka tugas Atdikbud adalah
Global & Strategis, Th. 9, No.2
melakukan diplomasi kepada pihak diwilayah tugas di luar negeri yang telah ditentukan. Tugas ini termasuk membuka, mempelopori, menjadi ujung  tombak  dan  fasilitator  dalam  pelaksanaan  kerjasama  dengan pihak terkait di wilayah akreditasi Atdikbud.
Dalam  konteks  pemaknaan  strategis,  beberapa  kebijakan  dan pelaksanaan  tugas  Atase  tersebut  dimaksudkan  untuk  secara  umum meningkatkan  hubungan  kedua  negara  dan  khususnya  pengaruh Indonesia  terhadap  Filipina.  Atdikbud  mempresentasikan  yang  disebut sebagai  “ attractiveness ”  Indonesia  lewat  budaya  terhadap  masyarakat Filipina.  Contohnya  adalah  pameran  Budaya  dan  tari  tradisional Indonesia,  pelatihan  seni  dan  budaya    Indonesia  (sekitar  42  siswa Filipina), pelatihan Bahasa Indonesia, serta pengembangkan bahasa dan budaya  Indonesia  di  Indonesia  Center  di  University  of  Philippines, University  of  Santo  Tomas,  Miriam  College  dan  Arellano  University. Disamping  itu  juga  dibentuk  wadah  SAHABAT  INDONESIA    (Atase Pendidikan KBRI Manila, 2014). Institusi semacam ini memberi wadah bagi  keterikatan  dan  simpati  masyarakat  Filipina  terhadap  Indonesia atau membuka “hati dan pikiran‟. Di lingkup yang lebih luas, kerjasama antar  pendidikan  tinggi  dan  pembukaan  berbagai  pusat  bahasa  dan budaya  diberbagai  universitas  di  Filipina  bermakna  bahwa  Indonesia bermaksud  untuk  tidak  hanya  sebatas  memperkenalkan  juga  lebih mendekatkan  sosok  Indonesia  terhadap  publik  Filipina.  Pembukaan pusat  seni  dan  budaya  ini  juga  bisa  diartikan  sebagai  bentuk  upaya untuk  memperkuat ASEAN  Social  and  Cultural  Community .  Karena sesungguhnya  pilar  dari ASEAN  Community terletak  pada  hubungan bilateral yang kuat. Di lingkup internasional, ini berarti bahwa Indonesia menunjukkan  bukti  dan  upaya  penguatan  strategi  diplomasi soft powernya yaitu dengan mempromosikan segi “ attractiveness ”.
Dalam  pelaksanaan  kerjasama  pendidikan  dilevel  perguruan  tinggi, sejauh  ini  MoU  perguruan  tinggi  belum  final.  Meski  demikian implementasi  kerjasama  telah  dilakukan  melalui  program  U  to  U collaboration  (UtoU). Contohnya  yang  sudah  ada  meliputi:  (1) pertukaran  dosen  dan  mahasiwa  a.l    antara  UI  dengan  University  of Philipines  dan  Santo  Thomas;  (2) joint  degree dan credit  transfer ;  (3) joint  research ,  (4) expert  exchange (5)  seminar,  workshop  dan pertemuan  ilmiah.  Kerjasama  antar  universitas  Filipina  dan  Indonesia semacam ini akan dapat meningkatkan performance Indonesia di level regional dan internasional. Indonesia harus diakui masih kurang dalam publikasi  internasional,  penelitian  dan  kerjasama  internasional  bahkan di level regional. Serangkaian kegiatan diplomasi pendidikan yang telah dilakukan  dalam  kurun  waktu  2011  –  2013  juga  menunjukkan  ada korelasi yang kuat antara kebijakan pendidikan dan kebudayaan dengan kepentingan  nasional  RI.  Ada  upaya  untuk  mensinergikan  antara kebutuhan  peningkatan  sumber  daya  manusia  di  Indonesia  melalui pemberian  beasiswa  untuk  bidang-bidang  yang  Indonesia  masih  relatif
lemah  semisal  keperawatan,  pertanian  dan  perikanan.  Pilihan  prioritas untuk kerjasama melalui pengiriman mahasiswa di bidang-bidang ilmu semacam keperawatan di Filipina didasarkan pada pertimbangan bahwa tenaga  keperawatan  Indonesia  belum  diakui  secara  internasional sebagaimana  Filipina.  Indonesia  perlu  belajar  dari  Filipina  untuk meningkatkan daya saing. Ini mencerminkan manfaat dan hakikat dari diplomasi yang pada tujuan akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan  nasional.
Strategi  pemerintah  Indonesia  untuk  mendekatkan  Indonesia  ke masyarakat  Filipina  juga  memiliki  kepentingan  politis  kuat.  Sebagai ilustrasi,  Pemerintah  RI  melalui  Atdikbud  mendirikan  SMP  terbuka  di Tupi  dan  Laensasi,  Mindanao  pada  2012  dan  memberikan    beasiwa untuk  500  anak  miskin  di  Filipina.  Pilihan  terhadap  mereka  bukan tanpa  alasan  khusus.  Para  siswa  tersebut  termasuk  dari  sekitar  1500- 2000  anak  dibawah  usia  sekolah    dari  WNI/keturunan  WNI  yang dikategorikan sebagai undocumented (Atase Pendidikan KBRI Manila, 2014).  Adalah tidak bisa diragukan bahwa kebijakan seperti ini adalah perlu dalam kerangka tanggung jawab pemerintah RI akan perlindungan dan  jaminan  terhadap  warga  negara  sesuai  UUD  45  khususnya pemenuhan Hak-hak Konstitusi warga negara dalam hal pendidikan dan tempat  tinggal.  Kebijakan  ini  menunjukkan  bahwa  negara  tidak mengabaikan  nasib  warga  negaranya.  Terlebih  lagi  wilayah  dengan penduduk undocumented rawan  dalam  segi  keamanan.  Mereka  adalah obyek  yang  mudah  digunakan  untuk  kejahatan trafficking dan terorisme. Pendekatan dengan mendirikan sekolah bagi anak-anak serta identifikasi status kependudukan adalah langkah awal untuk mendeteksi dan menghindarkan ancaman keamanan tersebut.
Pemberian  beasiswa  kepada  para  guru  dan  pengembang  madrasah  di wilayah  Mindano  juga  mempunyai  kepentingan  strategis.  Pada  tahun 2011/2012  diberikan  25  beasiswa,  dan  2013  sebanyak  40  beasiswa    s2 dan  s3  juga  pemberian  bea  siswa  Darmasiswa  sejumlah  10  orang  pada 2011/2012, dan 7 pada 2013. (Atase Pendidikan KBRI Manila 2014, 25). Para guru tersebut dikirim belajar ke beberapa Universitas di Indonesia. Mindano  adalah  wilayah  konflik  paling  berdekatan  dengan  Indonesia dan  penduduknya  memeluk  agama  Islam.  Pemberian  beasiswa  ini sebagai  suatu  strategi  untuk  tidak  hanya  meningkatkan  kapasitas  para guru  di  Mindano  juga  sebagai  upaya  Indonesia  dalam  kontribusinya untuk Peace  Making dikawasan  ini.    Seperti  yang  diungkapkan  oleh kedua  nara  sumber,  yaitu  Duta  Besar  Indoneisa  untuk  Filipina,  Johny Lumintang  dan  Atase  Pendidikan  KBRI  Manila  Ibu  Paristyanti Nurwandani  bahwa  pemberian  beasiswa  ini  diberikan  dengan  misi antara  lain  “meningkatkan  pengetahuan  Islam  yang  lebih  moderat seperti yang sudah diterapkan Indonesia”. Dengan kata lain beasiswa ini dimaksudkan  menjadi agent  of  change atau agent  of  transform untuk turut  membentuk  masyarakat/pemerintahan  moderat  Islam.    Bagi
Global & Strategis, Th. 9, No.2
Indonesia adalah penting untuk mempunyai kawasan/pulau perbatasan seperti Mindanao dalam kondisi aman. Seperti diungkapkan oleh Atase Pertahanan Indonesia di Filipina bahwa adalah  penting bagi Indonesia untuk  membantu  pemerintah  Filipina  menjadikan  wilayah  Mindanao sebuah kawasan yang tidak akan menjadi sarang pelarian, dan pelatihan bagi  kelompok  ekstrimis  dan  teroris.  Hal  ini  dikhawatirkan  menjadi ancaman keamanan bagi kawasan Indonesia lain.

## Tantangan Diplomasi oleh Atdikbud
Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Diplomasi soft power RI khususnya  yang  dilakukan  oleh  Atdikbud  meliputi: nature kerjasama, masalah  keuangan,  adminsitratif,  dan  kapasitas  personal.  Kerjasama yang  melibatkan  dua  negara  tidaklah  mudah  karena  terkait  dengan perbedaan  kepentingan  dan  prioritas  nasional.  Tidak  bertemunya kepentingan  nasional  kedua  negara,  atau  tidak  merasa  mendapatkan manfaat  sesuai  yang  diharapkan,  menyebabkan  kerjasama  tidak maksimal.  Contohnya  MOU antara  untuk  perguruan  tinggi  di  level pemerintah  belum  terealisir  karena  tidak  ada  persamaan  kepentingan antar  pemerintah/departemen.    Juga  terdapat  hambatan  teknis  yaitu pemegang  kunci  pendidikan  di  Filipina  tidak  tunggal  seperti  di Indonesia  yang  hanya  dipegang  Kemdikbud.  Sementara  di  Filipina dibawah  kendali  berbagai  institusi  seperti  Departemen  of  Education (DepEd),  Commision  on  Higher  Education  (CHED)  dan  Technical Education  dan  Skill  Development  Authority  (TESDA).  Prosedur  yang berbeda  antar  negara  perlu  dipahami  benar  sebelum  MoU  tersebut ditawarkan.  Bahkan  setelah  MoU  telah  disetujui  dan  berakibat  pada keharusan  untuk  melakukan  implementasinya,  mewujudkan  kerjasama tersebut bisa terkendala. Dalam kasus kerjasama Indonesia – Filipina ini masih  banyak  MoU  yang  ”tidur”.  Salah  satunya  dikarenakan  tidak adanya persamaan minat di tingkat Universitas.
Fungsi moniroting Atdikbud tidak mudah. Atdikbud seringkali kesulitan mendata  para  penerima  beasiswa  warga  negara  Indonesia,  khususnya yang  tidak  dibiayai  oleh  pemerintah  Indonesia.  Pemerintah  Indonesia tidak  pernah  tahu  sebenarnya  jumlah  keseluruhan  warga  negara  atau siswa baik Indonesia dan Filipina yang belajar atau melakukan aktivitas terkait pendidikan. Masalah keuangan mengurangi kinerja Atdikbud dan menghambat  program  kerja.  Penganggaran  keuangan  dan  kegiatan diluar  negeri  menghadapi  kendala  tidak  stabilnya  rupiah,  melemahnya kurs  rupiah  terhadap  dolar.  Keterlambatan  pencairan  keuangan  bagi penerima bea siswa juga sering terjadi yang menghambat proses belajar. Dalam  kondisi  ini  Atase  dipaksa  untuk  mampu  menyiasati    kegiatan yang harus dilakukan dan dengan dana yang ada atau belum tersedia.
Tantangan  berikutnya  adalah  terkait  dengan  karakter  yang  dibutuhkan oleh  seorang  atase.  Atase  diharapkan  mampu  berkoordinasi  dan berhubungan  dengan  berbagai  level  secara  langsung.  Dibutuhkan  figur yang  mempunyai  keahlian Public  Relations yang  sesuai.  Idealnya kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh Atase adalah sesuai dengan kondisi  wilayah  tugas  kerja.  Contohnya  seorang  Atase  Pendidikan  dan Kebudayaan  di  Manila,  tidak  hanya  mampu  berbahasa  Inggris,  juga bahasa  nasional  Tagalog,  serta  memahami  budaya  dan  kharakter setempat.  Hal  ini  akan  memudahkan  Atase  untuk  bekerja  khususnya dengan masyarakat lokal setempat.

## Simpulan
Pemaparan tentang implementasi  diplomasi soft power diatas semakin memperkuat  signifikansi    „ new  diplomacy ‟  atau  „ neo  diplomacy ‟. Inklusivitas  aktor    dalam  proses  diplomasi  saat  ini  dibutuhkan. Diplomasi bukan hanya dilakukan oleh elit Kementrian Luar Negeri atau Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Diplomasi yang berhasil harus mengikut  sertakan  publik  atau stake  holder secara  aktif  seperti penerima beasiswa, pelajar dan perguruan tinggi secara signifikan. Ada tuntutan  untuk  lebih  memfokuskan  pada  isu  yang  lebih  terkait  dengan kebutuhan masyarakat dan non politik. Diplomasi karenanya kemudian harus  berubah  untuk  dapat  merespon  aktor non  state dan pengembangan  sumber  daya  manusia  menjadi  isu  utama  dalam hubungan  antar  negara.  Dalam  diplomasi soft  power tercapainya „kepentingan  dan  keuntungan  bersama‟  antar  pelaku  adalah  suatu keharusan.  Kemampuan  untuk  memahami  kepentingan  dan  prioritas negara partner dalam proses diplomasi adalah sangat signifikan karena hakekatnya  aktivitas  ini  merupakan trade  off dari  kepentingan  antar pelaku.  Dibutuhkan  „kedekatan  yang  sesungguhnya‟  bukan  karena keterpaksaan,  tapi ketertarikan dan penghargaan tentang kesamaan ide dan  nilai  yang  dianut.  Suatu  bentuk  kedekatan  yang  dipengaruhi  oleh „ heart and mind ‟. Pendidikan dan pembelajaran budaya menjadi media untuk saling memahami dan menumbuhkan kedekatan tersebut.
Peranan  Atdikbud  dalam  melaksanakan  diplomas soft  power adalah krusial.  Lewat berbagai aktivitas seperti pemberian beasiswa, pendirian sekolah Indonesia, memfasilitasi program pertukaran dosen dan pelajar dan  mahasiswa  adalah  signifikan  dalam  kerangka  peningkatan hubungan  antar  negara  serta  pengaruh  Indonesia  di  Filipina  seklaigus perbaikan  pendidikan  di  Indonesia  guna  meningkatkan  daya  saing Indonesia  di  level  regional  dan  global.    Kapasitas  Atdikbud  perlu ditingkatkan  seperti  kemampuan  berkomunikasi  dan  beradaptasi  agar program dapat berjalan maksimal mengingat nature dari diplomasi soft power yang tidak mudah dikontrol dan diprediksi.
Global & Strategis, Th. 9, No.2
Terakhir,  penelitian  ini  menguatkan  relevansi  diplomasi  s oft  power dalam  pelaksanaan  kebijakan  luar  negeri  RI saat  ini.  Penekanan  untuk memprioritaskan  pada  unsur  „ attractivenes’ dari  nilai-nilai  ideologi, budaya,  ilmu  pengetahuan,  keahlian,  dan  pendidikan  adalah  lebih relevan  dalam  meyakinkan  publik  diluar  negeri  tentang  Indonesia  dan mencapai  tujuan  nasional  khususnya    peningkatan  sumberdaya manusia.

## Daftar  Pustaka

## Buku dan Artikel dalam Buku
Berridge,  G.R.,  2005. Diplomacy:  Theory  and  Practicde .  New  York: Palgrave. Bull,  Hedley,  1977. The  Anarchical  Society .  New  York  Columbia University Press.
Dunne,  Tim  dan  Brian  C.  Schmit,  2008.  „Realism‟    dalam  John  Baylis and Steve Smith, (eds.), The Globalization of World Politics , Oxford: Oxford University Press.
Feldman,  Shai,  2003. Track  II  Diplomacy:  Lesson  from  the  Middle East . Cambridge: The MIT Press.
Freeman,  Chas,  2006. The  Diplomat’s  Diary ,  National  Defense University Press. Scheuerman, W.E., 2009. Hans Morgenthau. Realism and Beyond. Cambridge: Polity Press

## Jurnal
Fan, Ying, 2008. “Soft Power: Power of Attraction or Confusion.” Place Branding and Public Diplomacy 4 (2): 147-158. Gill, Bates dan Yanzhong Huang, 2006. “Sources and Limits of Chinese Soft Power.” Survival 48 (2): 145-156.
James,  A.M.,  1980.  “Diplomacy  and  International  Society”,
International Relations 6: 6.
Nye,  Joseph  S.  Jr.,  2004.  “Soft  Power  and  American  Foreign  Policy”, Political Science Quarterly 119 (2). Nye, Joseph, 1990. “Soft Power”. Foreign Policy 80 : 153-171.
Seng, Ding, 2010, “Analyzing Rising Power From the Perspective of Soft Power: A New Look at China‟s Rise to the Status Quo Power” Journal of Contemporary China 19 (64); 255-272.
Tatar, Justyna Szczudlik, 2010. “Soft Power in China‟s Foreign Policy”
The Polish Quarterly of International Studies 3 (4).

## Working Paper
Asia  News  Monitor,  2011. Philippines/Indonesia:  Aquino  to  Push  for Advocacies that Will be Mutually Beneficial to Member Countries of ASEAN , 16 November. Asia  Pulse,  2011., Indonesia  to  Use  Education  as  Cultural  Diplomacy with US , 5 April.
Sen,  Amartya,  2002.  “Basic  Education  and  Human  Security” Background paper for the workshop on Basic Education and Human Security.” Jointly orga-nized by the Commission on Human Security,
UNICEF,  the Harvard University, Kolkata, 2-4 January 2002.
Smith,  Anthony  L,  2000.  “Strategic  Centrality:  Indonesia  Changing Role in ASEAN”, Pacific Strategic Paper 10, Singapore Institute.

## Koran, Majalah dan Terbitan Berkala
Bandoro,  Bantarto,  2008.  “Reassesing  Indonesia  Foreign  Policy”. Jakarta Post . 2 April.
Liddle,  William,  1984.  “Asia:  Indonesia‟s  Meat  May  Be  Philippines Poison”, Wall Street Journal , Maret 12. Yudhoyono, Bambang Susilo, 2005 „Revisiting Our Foreign Policy‟, The Jakarta Post , 2 Mei.

## Terbitan Resmi Pemerintah
Kemdikbud, 2011. Naskah Akademik Penempatan Atase Pendidikan di KBRI Seoul , Korea Selatan. Atase  Pendidikan  KBRI  Manila,  2014. Laporan  Kerjasama  Bilateral Indonesia dan Filipina Bidang Pendidikan 2010-2013.

## Internet
Ghose, Anindita,  2010. The Goverment Realizes the Value of Cultural Diplomacy [online] dalam http://www.livemint.com/Politics/qSiLCjnm8kkO15HIMSjY6N/The -govt-realizes-the-value-of-cultural-diplomacy.html. [diakses 17 Nopember 2015]. Republika,  2012.  Kemdikbud  Inisiasi  Rumah  Budaya  di  Beberapa Negara [online] dalam http://www.republika.co.id/berita/senggang/seni- budaya/12/10/27/mck0yg-kemdikbud-inisiasi-rumah,  diakses  27 Oktober 2015. QS World University ranking, 2012 [online] dalam http://www.topuniversities.com/university- rankings/worlduniversity-rankings  [diakses  pada  17  Nopember
2015].