3 (6). https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1273 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X
Vol. 3, No. 6, Juni 2021

## POLITICAL  WILL  TERHADAP  KELEMBAGAAN  KPK  ERA  PRESIDEN JOKOWI

## Muhammad Ilham Akbar
Universitas Islam Indonesia (UII) Sleman Yogyakarta, Indonesia Email: memoparase@gmail.com

## Abstract
President  Joko  Widodo's  political  will  will  greatly  determine  the  slowness  and speed  of  the  Corruption  eradication  commission.  The  problems  raised  in  this research are, first, how Is The political will towards the KPK Institution during the era of President Jokowi. Second, how should President Joko Widodo's political will towards  the  KPK  institutions  be?  This  study  aims  to  find  and  formulate  the necessity of President Joko Widodo's political will for the sustainability of the KPK institutions.  The  legal  research  method  used  in  this  study  is  a  normative  juridical research  method,  based  on  primary  and  secondary  legal  materials.  This  study concludes  that  the  political  will  of  President  Joko  Widodo  towards  the  KPK institutions  is  still  far  from  what  is  aspired  to.  President  Joko  Widodo's  political will should be realized in the form of policies that support the strengthening of the KPK Institution.

## Keywords: political will; KPK institution; president jokowi

## Abstrak
Political will Presiden Jokowi akan sangat menentukan lambat dan lajunya komisi pemberantasan korupsi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pertama, Bagaimanakah political  will terhadap  Kelembagaan  KPK  era  Presiden  Jokowi.
Kedua,  bagaimanakah  seharusnya political  will Presiden  Jokowi  terhadap kelembagaan KPK? Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memformulasikan keharusan politicall will Presiden Jokowi terhadap keberlangsungan  kelembagaan  KPK.  Metode  penelitian  hukum  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis-normative,  didasarkan  pada bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa political will Presiden  Jokowi  terhadap  kelembagaan  KPK  masih  jauh  dari  yang  dicita- citakan.  Harusnya political  will Presiden  Jokowi  diwujudkan  dalam  bentuk kebijakan-kebijakan yang mendukung penguatan terhadap kelembagaan KPK.
Kata Kunci : political will; kelembagaan KPK; Presiden Jokowi

## Pendahuluan
Banyak  sekali  komentar  negatif  bahkan  umpatan-umpatan  terhadap  perilaku  dan pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Muak,  jengkel,  gregetan,  putus  asa,  marah,  dan  hal-hal negatif lain atas langgeng dan menjamurnya perilaku korupsi. Terlebih dalam tayangan televisi, tersangka, terdakwa, dan bahkan terpidana seakan-akan menunjukkan show of
force ataupun  berperilaku  sebagai celebrity (Waluyo,  2017). Ini  merupakan  fenomena dimana korupsi seakan menjadi hal yang biasa.
Perilaku  korupsi  merupakan  perbuatan  negatif,  perlu  diberantas  pemerintah sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. Dukungan politik pemerintah (presiden), menjadi suatu catatan pasti dalam pemberantasan korupsi (Yuwanto, 2016). Cerita kisah sukses negara yang mampu bangkit dari keterpurukan akibat korupsi umumnya dimulai dari sebuah komitmen (Damanik et al., 2010). pemimpinnya yang kemudian diturunkan dalam berbagai kebijakan politik (Fariz, 2019). Lazimnya dukungan tersebut diberikan terhadap  kelembagaan  yang  melaksanakan  pemberantasan  korupsi.  Berbicara  dalam potret  Indonesia,  maka  dukungan  tersebut  dilihat  dari  bagaimana  seorang  Presiden mendukung  segala  upaya  pemberantasan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  KPK,  sebagai anak  kandung  reformasi.  Komitmen  politik  Presiden  tersebut  jamak  dipahami  menjadi parameter  untuk  melihat  kehendak  baik  Presiden  ( political  will )  di  wilayah pemberantasan  korupsi.  Kebijakan  mendukung  KPK  dalam  pemberantasan  korupsi merupakan wujud nyata political will seorang Presiden.
Salah  satu political  will yang  menarik  untuk  kita  bicarakan  dalam  konteks mendukung  KPK  dalam  pemberantasan  korupsi,  adalah  era  Presiden  Jokowi.  Di  awal pemerintahannya  Presiden  Jokowi  dengan  tegas  secara  eksplisit  dalam  nawa-citanya ( Nomenklatur visi-misi Jokowi-JK ditahun 2014 ) menyebutkan bahwa pemerintahannya kelak menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang  bebas  korupsi,  bermartabat,  dan  terpercaya.  Namun  itu  merupakan  visi-misi, bukan  tahapan  implementasi.  Untuk  melihat  sejauh  mana  implementasi  visi-misi tersebut  maka  perlu  dilihat,  konsistenkah  kebijakan  pemerintah  dibawah  komando Presiden Jokowi untuk mendukung KPK, sebagai symbol pemberantasan nasional.
Secara  konseptual  strategi  pemberantasan  korupsi  harus  dibangun  dan  didahului oleh  adanya  itikad  kolektif,  yaitu  semacam  kemauan  dan  kesungguhan  ( willingness ) dari  kekuasaan  Presiden  tidak  memberikan  toleransi  sedikitpun  terhadap  perilaku korupsi. Oleh karena itu, dalam mewujudkan sebuah strategi yang efektif memberantas korupsi,  dibutuhkan pemenuhan prasyarat  yakni  didorong oleh political will yang kuat (Badjuri,  2011). Hal  tersebut  dilakukan  dengan  memberikan  dukungan  politik  yang jelas dan tegas, diberikan oleh Presiden terhadap lembaga KPK. Sikap politik Presiden yang  demikian,  sesungguhnya  menjadi  kunci  keberhasilan  strategi  pemberantasan korupsi.  Sebaliknya  sikap  politik  yang  tidak  berpihak  pada  kelembagaan  KPK  dapat merusak  cita-cita  pemberantasan  korupsi.  Maka  sangat  penting  untuk  melihat  sejauh mana  kebijakan  Presiden  Jokowi  yang  mendukung  kelembagaan  KPK,  dalam  arti sudahkah terlaksana dengan baik political will presiden jokowi terhadap KPK. Kita  ketahui  bersama  Sejak  tahun  2018  hingga  2021 political  will Presiden Jokowi  terhadap  kelembagaan  KPK  kerap  dipertanyakan.  Ada  tiga  persoalan  konkrit yang  penulis  ambil  sebagai  bahan  kajian  untuk  menilai  sejauh  mana political  will Presiden  Jokowi  terhadap  kelembagaan  KPK.  Tiga  persoalan  ini  juga  menimbulkan pertanyaan ditengah publik, perihal seriuskah Presiden Jokowi mendukung kiprah KPK. Pertama ,  Lambannya  penemuan  fakta  dibalik  penyiraman  air  keras  terhadap  mata
Novel  Baswedan  penyidik  senior  KPK. Kedua ,  Surat  Presiden  yang  dikirim  ke  DPR menandakan pembahasan revisi Undang-Undang 30/2002. Ketiga , Arahan Presiden soal pertimbangan  ulang  penon-aktifan  51  pegawai  KPK  di  abaikan  oleh  pimpinan  KPK. Tiga  persoalan  ini  menjadi  pilihan  penulis  untuk  melihat  sejauh  mana political  will Presiden Jokowi terhadap kelembagaan KPK.
Perjalanan  kelembagaan  KPK  dalam  treck  recordnya,  selalu  diwarnai  integritas. sulit  untuk  membantah  bahwa  KPK  dianggap  sebagai  lembaga  pemberantaskorupsi paling berhasil sepanjang republik berdiri (Ramadhana, 2019).

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian yuridis-normatif. Yakni hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( law in books ) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas (Badjuri, 2011). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan  perundang-undangan.  Metode  penelitian  yuridis  normatif  ini  akan  mengkaji tentang political  will terhadap  kelembagaan  KPK  era  Presiden  Jokowi.  Kemudian Menemukan  dan  memformulasikan  keharusan politicall  will Presiden  Jokowi  terhadap keberlangsungan kelembagaan KPK.

## Hasil dan Pembahasan
1. Politicall Will Terhadap Kelembagaan KPK Era Presiden Jokowi Dalam  ilmu  politik,  gagasan  arus  utama  pemberantasan  korupsi  dikembangkan dari  teori principal-agent .  Teori  ini  melihat  korupsi  sebagai  pengkhianatan  agen terhadap mandat yang telah diberikan oleh principal. Dalam korupsi politik, korupsi oleh  politisi  atau  agenmerupakan  pengkhianatan  politisi  terhadap  rakyat  sebagai principal  yang  telah  memberikan  mandat  dalam  Pemilu.  Dalam  korupsi  birokrasi, korupsi  oleh  pegawai  negeri  merupakan  pengkhianatan  terhadap  mandat  yang  telah diberikan oleh pemimpin instansi pemerintah Presiden (Johanes Danang Widoyoko, 2016). Sehingga  presiden  sudah  sewajarnya  dan  sepatutnya  berperan  memperbaiki masa depan pemberantasan korupsi.
Sahre  J.  Kpudeh  mengartikan  kemauan  politik  sebagai  “niatan  kredibel langsung  dari  aktor  politik  untuk  memerangi  penyebab  dan  akibat  dari  korupsi  di level sistemik” (Quah, 2003). Korupsi yang sistemik tidak saja terjadi pada aktivitas mengambil  uang  negara.  Lebih  dari  itu  menyerang  kelembagaan  dan  personal anggota kelembagaan pemberantasan korupsi juga merupakan rangkaian melakukan korupsi (Kurniawan, 2019). nilah yang terjadi di Indonesia, serangan koruptor tidak saja di alamatkan terhadap lembaga seperti KPK, namun juga personil lembaganya. Upaya  pelemahan  terhadap  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia,  dilakukan  mulai dari  menyerang  kelembagaan  melalui  upaya  legislasi  dengan  melemahkan  KPK, sampai dengan menyerang penyidik senior KPK novel baswedan.
Penyidik  Senior  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Novel  Baswedan meminta  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  segera  menyelesaikan  kasus  penyerangan air  keras  terhadapnya.  Novel  meminta  Jokowi  merealisasikan  janjinya  untuk mengungkap  siapa  pelaku  utama  dibalik  penyiraman  air  keras  yang  menyebabkan matanya menjadi tidak normal.
Permintaan  novel  terhadap  Presiden  Jokowi  sangatlah  berdasar.  Sebab  jika melihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 menyebutkan:
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden;
2. Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dipimpin  oleh  Kapolri  yang  dalam pelaksanaan  tugasnya  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Maka mekanisme atasan dan bawahan sangat  dimungkinkan antara Presiden dan Kepolisian.  Berpijak  pada  teori  pembagian  kekuasaan  dan  sistem  pemerintahan presidensil , fungsi pemerintahan diselenggarakan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, sehingga Presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu mengkaji tentang kedudukan kepolisian yang didasarkan pada  fungsi  utamanya,  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  fungsi  utama  pemerintah  yang dipimpin  oleh  Presiden (Danendra,  2013). Tidak  aneh  jika  Novel  meminta  Presiden untuk  menyelesaikan  kasusnya,  karena  Presiden  membawahi  Polri  yang  bertugas menuntaskan persoalan kasus kriminal.
Selain persoalan novel diatas, persoalan lain perihal political will Presiden Jokowi adalah  saat  masyarakat  ramai-ramai  menolak  revisi  Undang-Undang  30/2002  yang sekarang  telah  menjadi  Undang-Undang  19/2019  tentang  KPK.  Presiden  Jokowi  tidak tampil  sebagai  kepala  negara  yang  berpihak  terhadap  rakyat.  Malahan  yang  terjadi Presiden  Joko  Widodo  menandatangani  dan  mengirimkan  Surat  Presiden  (SurPres) terkait  revisi  Undang-Undang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat.  Dengan  terbitnya  surpres  ini,  pemerintah  setuju  untuk  membahas revisi  Undang-Undang  KPK  bersama  DPR.  Surpres  berisi  penjelasan  dari  Presiden, bahwa  presiden  telah  menugaskan  menteri  untuk  membahas  revisi  Undang-Undang KPK  bersama  DPR.  Sebelumnya,  semua  fraksi  di  DPR  setuju  revisi  Undang-Undang KPK  yang  diusulkan  Badan  Legislasi  DPR.  Persetujuan  seluruh  fraksi  disampaikan dalam  rapat  paripurna  DPR  yang  digelar  pada  Kamis  5  September  2019.  Draf  revisi langsung dikirim kepada Presiden Jokowi.
Sikap  presiden  jokowi  mengirimkan  surpres  menimbulkan  pertanyaan  mendasar, mengapa bisa presiden menyetujui revisi Undang-Undang yang ditolak oleh masyarakat luas.  Apakah  presiden  jokowi  tunduk  terhadap  rakyat  ataukah  kekuasaan  oligarki  di DPR.  Sebab  dengan  mengirimkan  surpres  maka  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2002  Tentang  pemberantasan korupsi  menjadi  disahkan,  yang  dampaknya  hingga  saat  ini  sangat  dirasakan  jauh  dari konsep hukum kelembagaan pemberantasan korupsi yang di idealkan (Wahyuningrum, Disemadi, & Jaya, 2020).
Padahal presiden punya waktu yang banyak untuk menolak pengesahan Undang- Undang  No  19  Tahun  2019  tersebut.  Sebab  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, memberikan kekuasaan legislatif begitu besar  kepada  Presiden.  Selain  mempunyai  kekuasaan  membentuk  undang-undang bersama  DPR,  dalam  kondisi  kegentingan  yang  memaksa  Presiden  juga  mempunyai kekuasaan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), serta berhak menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang (Ghoffar, 2019).
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  diatas  kekuasaan  legislasi  Presiden  pasca reformasi  begitu  besar  dan  kuat.  Presiden  bukan  saja  sebagai  pihak  terkait  atau pembahas, lebih dari itu Presiden menentukan sah atau tidaknya suatu Undang-Undang. Bahkan dalam hal Presiden ingin melakukan veto terhadap suatu Undang-Undang yang sudah  berlaku  dan  sementara  dijalankan.  Presiden  dapat  menerbitkan  Perppu  yang membatalkan  suatu  Undang-Undang,  dimana  hak  tersebut  merupakan  hak konstitusional  seorang  Presiden.  Maka  sudah  sangat  wajar  jika  masyarakat mempertanyakan political will Presiden Jokowi terhadap kelembagaan KPK. Pembelaan yang  selama  ini  terjadi  dalam  beberapa  era  presiden,  adalah  dalam  pengambilan keputusan  presiden  tidak  sendiri  ada  DPR  yang  kepentingannya  juga  harus diakomodasi.
Secara  politik,  Indonesia  memang  merupakan  negara  yang  menempatkan  koalisi sebagai  bagian  kekuatan  Partai  Politik  (Parpol)  dalam  pertarungan  merebut  kekuasaan pada  pemilihan  Presiden.  Koalisi  yang  diciptakan  diantara  partai  politik  di  Indonesia tidak  kaku  dan  cenderung liquid /cair,  dikarenakan  koalisi  lebih  mengutamakan  pada kesamaan  kepentingan  bersama  dalam  memperoleh  kekuasaan.  Kekuatan  koalisi  yang dibangun partai politik pada pemilihan Presiden berasal dari pada kekuatan penguasaan parlemen.  Hal  ini  dilakukan  oleh  koalisi-koalisi  dari  masing-masing  pendukung sehingga  bukan  hanya  koalisi  di  ranah  eksekutif  namun  legislatif  juga  diperkuat (Wospakrik, 2016).
Memang  menjadi  dilema,  sebab  system  pemerintahan  kita  menjadikan  siapapun menjadi  Presiden  akan  cenderung  bermuka  dua.  Disatu  sisi  harus  menjaga  suara masyarakat  sebagai  pemegang  suara  demokrasi  yang  sebenarnya.  Namun  disatu  sisi Presiden  juga  harus  mendengarkan  suara  politik  di  DPR.  Karena  jika  engan mendengarkan maka Presiden dapat dijebak dalam pengambilan keputusan. Dalam kata lain  Presiden  dapat  dipenjara  dalam  suatu  pengambilan  keputusan  dengan  kekuatan parlemen (DPR). Hanya saja jika seorang Presiden bersikap negarawan maka tentu dia tidak akan tunduk pada kepentingan oligarki di DPR.
Kemudian  untuk  melihat  konsistensi political  will presiden  Jokowi  dalam  ranah dukungan  terhadap  personil  kelembagaan  KPK,  dapat  kita  lihat  dalam  alih  status pegawai  KPK  menjadi  ASN.  Presiden  Jokowi  telah  memberikan  pernyataan  terkait tindak  lanjut  bagi  75  pegawai  KPK  yang  dinyatakan  tidak  lulus  dalam  tes  wawasan kebangsaan  (TWK)  sebagai  proses  pengalihan  status  menjadi  Aparatur  Sipil  Negara (ASN).  Dalam  pernyataannya,  Presiden  memandang  bahwa  hasil  TWK  terhadap
pegawai  KPK  hendaknya  menjadi  masukan  untuk  langkah-langkah  perbaikan  KPK, baik  terhadap  individu  maupun  institusi.  Presiden  Jokowi  juga  sependapat  dengan pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dalam  Putusan  Pengujian  Undang-Undang (Undang-Undang)  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang KPK. Selain itu, menurutnya, proses pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil  Negara  (ASN) tidak boleh merugikan hak  pegawai  KPK untuk  diangkat  menjadi ASN.  Jokowi  meminta  kepada  para  pihak  yang  terkait,  khususnya  pimpinan  KPK, Menteri  PANRB,  dan  Kepala  BKN  untuk  merancang  tindak  lanjut  bagi  75  pegawai KPK  yang  dinyatakan  tidak  lulus  tes,  dengan  prinsip-prinsip  sebagaimana  saya sampaikan tadi.
Instruksi  Presiden  Jokowi  ini  sama  sekali  tidak  di  indahkan,  baik  oleh  KPK maupun  kemenPAN-RB  dan  BKN  sebagai  pejabat  yang  melaksanakan  proses  seleksi. Padahal Presiden selain berfungsi sebagai kepala negara juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Maka fungsi kepala pemerintahan sebenarnya sudah cukup memberikan jawaban, bahwa  arahan  Presiden Jokowi harus didengarkan dan tidak boleh jadi angin lalu.  Padahal  secara  hierarki  jabatan  Presiden  tentu  merupakan  kepala  pemerintahan yang membawahi Menteri PANRB, BKN dan KPK. Presiden Jokowi harus mengambil alih, proses peralihan status ASN bagi pegawai KPK dengan membatalkan TWK yang diadakan tersebut.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2020  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2017  Tentang  Manajemen Pegawai  Negeri  Sipil  pada  pasal  3  ayat  (7)  menyebutkan:  Pendelegasian  kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal: a. Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK; atau
b. Untuk meningftatkan efektifitas penyelengaraan pemerintahan.
Artinya  Presiden  dapat  mengambil  alih  mandat  yang  telah  diberikan  kepada Menteri PANRB, dan Kepala BKN sebagai pelaksana seleksi terhadap 51 pegawai KPK yang  dinon-aktifkan.  Presiden  memegang  peranan  yang  begitu  penting  dalam menyelamatkan  51  pegawai  KPK  yang  diberhentikan  dengan  alasan  tidak  rasional. Mengapa  tidak  rasional?  Sebab  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2019  Tentang  KPK, maupun  PP  nomor  41  tahun  2020  Tentang  pengalihan  pegawai  komisi  pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi aparatur sipil negara sama sekali tidak mempersyaratkan pegawai  KPK  harus  diseleksi  untuk  dapat  dinyatakan  bisa  menjadi  ASN  atau  tidak. Sehingga jelas sekali Presiden Jokowi memiliki peluang yang besar untuk membatalkan TWK yang diselenggarakan oleh KemenPANRB, BKN dan KPK.
Abdul  Latif  dan  Hasbi  Ali  mengemukakan  bahwa  sesunggunya  politik  sebagai sumberdaya hukum. Menurutnya, ada tiga titik temu antara politik dan hukum di dalam kehidupan  masyarakat. Pertama ,  pada  waktu  pengangkatan  pejabat  hukum,  walaupun tidak  semua  proses  pengangkatan  pejabat  hukum  melibatkan  politik,  namun  proses  itu terbuka  bagi  keterlibatan  politik; Kedua ,  proses  pembuatan  hukum  itu  sendiri,  setiap proses  pembuatan  kebijaksanaan  formal  yang  hasilnya  tertuang  dalam  hukum  pada dasarnya  produk  politik;  dan Ketiga ,  proses  pelaksanaan  atau  penegakan  hukum  ( law
enforcement ),  di  mana  pihak-pihak  yang  berkepetingan  berusaha  mempengaruhi pelaksanaan  kebijaksanaan  yang  sudah  berbentuk  hukum,  sejalan  dengan  kepentingan dan kekuatannya (Sahid, 2016).
Pendapat  Abdul  Latif  dan  Hasbi  Ali  diatas,  memberikan  penegasan  bahwa penegakan hukum sebagai bagian dari proses hukum tidak dapat merdeka dari pengaruh politik.  Sangat  sulit  bagi  KPK  berdiri  diatas  perjuangan  pemberantasan  korupsi  yang dukungan politiknya krisis dan memprihatinkan. Harusnya KPK bukan lagi berada pada level mempersoalkan kewenangannya yang terseok-seok, bukan lagi pada fase mencari dukungan  politik.  Harusnya  KPK  sudah  berada  pada  level  membangun  system pengelolaan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, yang lazimnya dikenal dengan istilah zona integritas. Political  will Presiden Jokowi  sangat  dibutuhkan, sebab sejarah dapat  mencatat  di  era  siapa  KPK  mengalami  masa  krisis  dan  kehancuran.  Presiden Jokowi  perlu  mengingat  dan  merenungi,  bahwa  Kekuasaan  politik  yang  dijalankan dengan    tidak  mendukung  agenda  pemberantasan  korupsi  akan  menghasilkan pemerintahan dan pemimpin  masyarakat  yang tidak legitimate di  mata publik (Setiadi, 2018).

## 2. Keharusan Political Will Presiden Jokowi terhadap Kelembagaan KPK
Setiap kepemimpinan pasti menempatkan pembangunan ekonomi sebagai pilar utama  dalam  pembangunan  nasional.  Disaat  bersamaan  penghambat  pembangunan ekonomi  juga  terjadi,  yakni  korupsi.  Korupsi  menjadi  kendala  dalam  menciptakan kesejahteraaan  pembangunan.  Korupsi  menjadi  kendala  untuk  bangsa  ini mewujudkan  tujuan  Negara  kita  “memajukan  kesejahteraan”.  Maka  setiap  rezim kekuasaan  tidak  pernah  absen  untuk  selalu  menaruh  perhatian  pembangunan hukumnya  dalam  ranah  pemberantasan  korupsi.  Sehingga  setiap  rezim  sebenarnya sangat  membutuhkan  kehadiran  lembaga  pemberantasan  korupsi  yang  mampu memberantas  korupsi  secara  cepat  dan  berintegritas.  Begitupun  sebaliknya,  masa depan  pemberantasan  korupsi  pula  sangat  ditentukan  oleh  komitmen,  dorongan politik atau political will Presiden (Umam, 2019).
Mayoritas  peneliti  kajian  antikorupsi  kontemporer  bersepakat  bahwa  korupsi merupakan penghambat laju pembangunan ekonomi. Karena itu, agar arus investasi asing bisa masuk ke pasar dalam negeri, maka kepastian hukum dan stabilitas sosial, politik dan keamanan menjadi syarat mutlak untuk dihadirkan. Sehingga konsistensi political  will dalam  melawan  korupsi  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka  memerangi korupsi dan menciptakan efisiensi pelaksanaan pembangunan ekonomi yang menjadi agenda wajib dan utama setiap periodesasi kepemimpinan Presiden.
Untuk menghadirkan kepastian hukum dan pemberantasan korupsi yang efektif tersebut, lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), United  States  of  America  International  Development (USAID)  hingga  World  Bank yang  bermazhab  neo-liberalisme  acapkali  menawarkan  paket  kebijakan  struktural kepada  Negara-Negara  berkembang  berupa  resep  demokratisasi,  liberalisasi  pasar dan  juga  reformasi  kelembagaan.  Secara  teoritik,  terdapat  dua  prinsip  dasar
demokrasi  yang diyakini ampuh  menjadi instrumen pemberantasan korupsi,  dimana sistem  demokrasi  memberikan  mekanisme  dan  prosedur  yang  jelas  kepada  rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban (accountability) dan transparansi (transparency) dalam pemerintahan.
Masalah  yang  sangat  serius  terjadi  di  Indonesia  saat  ini  adalah  masalah korupsi.  Korupsi  telah  menjadi  penyakit  yang  muncul  perlahan-lahan  sebagai momok  yang  dapat  membawa  kehancuran  bagi  perekonomian  Negara (I  Wayan Yuda  SatriaI  Wayan  SuardanaIda  Bagus  Surya  Darmajaya,  2013). Ekonomi  yang rapuh  akan  berdampak  pada  perjalanan  demokrasi.  Sebab  stabilitas  ekonomi  akan sangat  mempengaruhi  stabilitas  pertahanan  dan  keamanan.  Tidak  mungkin membangun demokrasi tanpa kenyamanan internal negara.
Demokrasi sejatinya mensyaratkan sistem check and balance dalam kekuasaan dan  supremasi  hukum.  Selanjutnya,  agar  tidak  terjadi  ‘perselingkuhan’  antara kekuasaan  politik  dan  kekuatan  ekonomi  yang  berakibat  pada  anomali  pasar  dan sistem  demokrasi,  maka  mazhab  neo-liberal  ini  menekankan  pentingnya  liberalisasi pasar  untuk  menghilangkan  praktik-praktik  monopoli.  Kemudian,  setelah demokratisasi  dan  liberalisasi  pasar  dapat  menyehatkan  sistem  politik  dan  ekonomi suatu  Negara,  upaya  pemberantasan  korupsi  dapat  dipercepat  dengan  reformasi kelembagaan  dengan  menghadirkan  Undang-Undang  Antikorupsi  dan  pembentukan lembaga-lembaga khusus antikorupsi seperti KPK. Dengan demikian, secara teoritik, semakin  tinggi  kualitas  demokrasi  dan  pasar  suatu  Negara  yang  ditopang  dengan mesin  antikorupsi  yang  agresif,  maka  akan  semakin  efektif  upaya  pemberantasan korupsi. Berbeda dengan di Indoonesia yang komitmen politik terhadap kelembagaan KPK-nya lambat laun bergerak secara lambat dan tidak tentu arahnya. Utamanya saat memasuki  kepemimpinan  Presiden  Jokowi,  KPK  harus  menerima  kenyataan  untuk dilemahkan kewenangannya melalui pengesahan Undang-Undang 19/2019.
Political  will dari  pemimpin  politik  tertinggi  dalam  suatu  Negara  merupakan kunci  kesuksesan  sekaligus  kegagalan  dari  lembaga  pemberantasan  korupsi. Misalnya  Di  era  kepemimpinan  Presiden  Joko  Widodo,  KPK  menghadapi roller coaster agenda  pemberantasan  korupsi.  Berbagai  ancaman  yang  menghadirkan ketidakpastian  masa  depan  KPK,  telah  dilakukan  oleh  kekuatan  eksternal  maupun internal KPK. Hal itu berdampak signifikan pada efektivitas mesin antikorupsi KPK. Hanya  saja  entah  mengapa  kemudian  justru  Presiden  Jokowi  sendiri  mendukung pembentukan Undang-Undang  19/2019  yang hari  ini menjadikan KPK tidak efektif dalam memberantas korupsi. KPK dibuat berjuang sendiri tanpa adanya political will dari  Presiden.  Sebuah  fakta  yang  menunjukan  bahwa  Presiden  seakan  tunduk  pada kekuasaan koalisi yang dibentuknya sendiri.
Indonesia  telah  mendeklarasikan  hukum  sebagai  panglima  dalam  denyut kehidupan  ketatanegaraannya  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (Yulianto,  2020). Sebagai  suatu  hukum tertinggi,  tentu  presiden  harus  meletakkan  hukum  diatas  kepentingan  politik.  Sebab refleksi ketaatan seorang presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menunjukan
presiden sedang membangun peradaban ketaatan terhadap dunia hukum. Mendukung KPK  untuk  penegakan  hukum  adalah  bentuk  peradaban  anti  korupsi  sedang  di bangun oleh presiden Jokowi.
Presiden Jokowi dapat belajar dari filiphina yang pernah mengalami hal serupa seputar lemahnya kepemimpinan politik dalam mendukung lembaga pemberantasan korupsi. Di Filipina pada paruh 1983 mengalami krisis pemberantasan korupsi. Para pelaku  korupsi  ironisnya  yang  dapat  dibawa  ke  Pengadilan  sangat  sedikit  dari banyaknya  pelaku  korupsi.  Proses  hukum  pemberantasan  korupsi  tidak  menyentuh pimpinan  tertinggi.  Kendala  lemahnya  pemberantasan  korupsi  di  Filipina  tersebut terjadi  pada  proses  penyidikan  dan  penuntutan,  bukan  pada  ranah  pengadilan. Kepolisian  dan  Kejaksaan  di  filphina  tidak  adil  dalam  melaksanan  tugas pemberantasan  korupsi.  Hanya  kalangan  kecil  yang  tidak  memiliki  kekuasaan  kuat yang  biasanya  dituntut.  Pengadilan  di  Filipina  sebenarnya  bisa  saja  menghukum pelaku  dari  hulu  hingga  hilir  yang  melakukan  korupsi  secara  sistemik  sebagaimana yang  menjadi  keinginan  publik  Filipina  untuk  penegakan  hukum  yang  adil.  Hanya saja  proses  hukum  sebelum  masuk  ketingkat  pengadilan  kerap  kali  penegak  hukum pada  tingkat  Kepolisian  dan  Kejaksaan  membiarkan  pejabat  elit  yang  memiliki kekuasaan besar tidak tersentuh untuk diproses hukum.
Pasca  jatuhnya  Kekuasaan  Ferdinand  Emmanuel  Edralin  Marcos  Sr,  dalam revolusi Filipina 1986. Kekuasaan transisi melakukan upaya pemberantasan korupsi secara  sistemik  dan  universal.  Langkah  pertama,  pemerintahan Filipina  melakukan beberapa  upaya  yang  dilakukan  untuk  menangulangi  korupsi  antara  lain  adalah melakukan  apolitisasi  secara  positif  terhadap  biroktasi  sejalan  dengan  perubahan pemerintahan  di  Fhilipina  dan  perubahan  lainnya  di  dalam  masyarakat.  Kedua langkah yang dilakukan ialah memenuhi aspirasi desakan masyarakat yang direspon positif  kekuasaan  pemerintah  Filipina  dalam  rangka  membangun  komitment  yang tinggi dari pemimpin Negara Filipina untuk memerangi korupsi.
Langkah  konkrit  yang  menunjukan  pemerintah  Filipina  memiliki  konsistensi political  will ialah  tingginya  kemauan  politik  untuk  melakukan  perbaikan  terhadap Undang-Undang  lembaga  pemberantasan  korupsi,  yang  tujuannya  memperkuat kewenangan  dan  independensi  kelembagaan  pemberantasan  korupsi  di  filipina. Diantaranya  membentuk  secara  lengkap  undang-undang  lembaga  pemberantasan korupsi  Filipina  yang  merupakan  salah  satu  undang-undang  yang  paling komprehensif  di  mana  pun  di  dunia. Political  will tersebut  tercermin  secara berjamaah  oleh  semua  pejabat  tinggi  Negara,  terlebih  kepala  Negara  di  Filipina mendukung  penuh  undang-undang  lembaga  pemberantasan  korupsi  Filipina. Konsistensi political  will pemerintahan  Filipina  hingga  saat  ini  masih  membekas dan diamalkan oleh segenap elite pemerintahan di filipina. Konsistensi political will menjadi  kian  penting  ditengah  hukum  yang  selalu  digerogoti  oleh  keputusan- keputusan politik yang terkadang tanpa pertimbangan argumentasi hukum memadai utamanya pada wilayah perubahan legislasi.
Sejatinya  Konsistensi political  will terhadap  kelembagaan  KPK  dapat membantu  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  menjunjung  tinggi  asas good governence dan  sekaligus  juga  menunjukan  political  will  pemerintah  hadir  dalam membangun  zona  integritas.  Secara  konseptual  kebijakan  harus  sesuai  dengan norma  serta  ideologi  sebuah  bangsa  yang  telah  disepakati  bersama.  Ideology  tidak saja soal Pancasila, namun juga rasa keadilan dimasyarakat. Tidak ada satupun hasil survey  ataupun  penelitian  yang  menolak  pendapat  bahwa  korupsi  tidak  mendapat tempat dihati masyarkat Indonesia, dalam arti semua bersepakat korupsi merupakan musuh  bersama.  Sehingga  sangat  relevan  jika  kita  menyimpulkan  KPK  adalah wujud  kebijaksaan  pelaksanaan  ideology  bangsa  Indonesia  yang  anti  terhadap korupsi.
Kebijaksanaan legislasi kita terhadap kelembaagaan KPK seharusnya berpihak pada penguatan kewenangan pemberantasan korupsi. Menurut van Der Blies seperti dikutip  Krisnayuda.  Terdapat  beberapa  asas  yang  dapat  digunakan  sebagai  tolok ukur  apakah  sebuah  kebijakan  atau  aturan  yang  diterbitkan  merupakan  aturan  atau kebijakan yang baik atau tidak: a) Asas tujuan yang jelas, bahwa sebuah kebijakan dalam  berbagai  bentuknya  yang  dikeluarkan  pemerintah  sebagai  pembentuk regulasi, harus memiliki tujuan yang jelas harus tampak juga penjelasannya. Setiap pernyataan  dan  diksi  yang  digunakan  harus  diutarakan  dan  diungkapkan  secara eksplisit.  b)  Asas  urgensi  adalah  asas  untuk  menghindari  kemungkinan dikeluarkannya  suatu  kebijkan  dalam  bentuk  apapun  yang  sebenarnya  tidak memiliki  kegunaan  atau  tidak  diperlukan.  c)  Asas  kemungkinan  pelaksanaan,  asas ini  berkaitan  dengan  kemungkinan  untuk  mengimplementasikan  dan  menegakkan aturan di dalam praktiknya (Krisnayuda, 2016).
Olehnya  itu  sudah  seharusnya  Presiden  Jokowi  hadir  dalam  menyelesaikan persoalan  yang  sedang  menimpa  KPK.  Tidak  hanya  cukup  dengan  menyapaikan pidato  kenegaraan,  lebih  dari  itu  Presiden  harus  tampil  dengan  tindakan  hukum. Yakni  mengenai  kasus  novel,  Presiden  dapat  mengintervensi  Kapolri  untuk bertindak  secara  cepat  mengungkap  fakta  sebenarnya  dibalik  penyiraman  air  keras yang  menyebabkan  mata  penyidik  senior  KPK  novel  baswedan  menjadi  tidak normal.
Mengenai  Undang-Undang  KPK  Presiden  dapat  menerbitkan  perppu  KPK, membangun komunikasi dengan koalisi di DPR untuk menerima perppu yang isinya adalah  mengembalikan  marwah  KPK  seperti  dalam  Undang-Undang  30  Tahun 2002.  Kemudian  untuk  TWK  Presiden  harus  membatalkan  TWK  yang diselenggarakan KemenPANRB, BKN dan KPK.
Presiden  harus  mendukung  KPK  dari  segala  upaya  politisasi  yang  bertujuan melemahkan  KPK.  Sebab  KPK    merupakan    satu-satunya    lembaga  penegakan hukum   yang  dapat   berfungsi  secara   optimal,   intensif, efektif, profesional,  dan berkesinambungan  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  bagi  para  koruptor khususnya di Indonesia. Sebagaimana  telah  diputuskan  oleh  Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB)  melalui  suatu  konvensi  yang  disebut The  UN  Convention Against
Corruption  tahun 2003,      dimana      Indonesia      menjadi  negara    ke-48  yang meratifikasi  konvensi  ini  pada  Maret  tahun 2006 (Ridho, 2019).
Masyarakat    Indonesia    bahkan    dunia    terus    menyoroti    upaya    Indonesia dalam  mencegah  dan memberantas  korupsi.  Masyarakat  dan  bangsa  Indonesia harus  mengakui,   bahwa  hal   tersebut  merupakan sebuah prestasi,  dan juga harus jujur mengatakan, bahwa prestasi tersebut, tidak terlepas dari  kiprah  KPK  sebagai lokomotif  pemberantasan  dan  pencegahan  korupsi  di  Indonesia,  yang didukung oleh masyarakat dan LSM, walaupun dampaknya masih terlalu kecil, tapi tetap kita harus berterima  kasih  dan  bersyukur (Rahmanul & Adianto, 2020).
Beban  KPK  dari  waktu  ke  waktu  semakin  berat,  berbagai  tantangan  internal danexsternal  bersiap  untuk  mengadang  kerja  pemberantasan  korupsi15,  tantangan tersebut  diantaranya: (Wawan  Fransisco,  2020) a.  Konsolidasi  oligarkhi, desentralisasi  actor  &  wilayah  korupsi;b.  Tebang  pilih  dalam  penanganan  kasus korupsi. Revisi Undang-Undang KPK;d. Presiden yang tidak berpihak keapda KPK dan  upaya  pemberantasan  korupsi;e.  Korupsi  politik  oleh  oligarki  nasional  dan local; f. Aparat penegak hukum yangmasih korup; g. Pembentukan hak angket yang bertujuan  untuk  menghambat  kinerjaKPK;f.  Memasukkan  orang-orang  bermasalah kedalam instansi KPK

## Kesimpulan
Setelah  menganalisis  dan  menguraikan  dua  rumusan  masalah  pada  pembahasan diatas, maka dapat kita simpulkan, Political will Presiden Jokowi terhadap kelembagaan KPK  masih  menyimpan  berbagai  persoalan.  Presiden  belum  tampil  sebagaimana seharusnya seorang Presiden yang mencita-citakan pemberantasan korupsi. Seharusnya sikap  political  will  yang  baik  dari  Presiden  Jokowi  terhadap  kelembagaan  KPK  tidak hanya  dengan  stagment  semata.  Sebab  seorang  kepala  pemerintahan  tindakan konkritnya  adalah  dalam  bentuk  suatu  regeling  (pengaturan)  dan  beshikking (keputusan).  Dua  hal  inilah  yang  dapat  mengukur  apakah  Presiden  Jokowi  memiliki political  will  terhadap  kelembagaan  KPK.  Ataukah  political  will  tersebut  masih  jauh dari yang dicita-citakan.

## BIBLIOGRAFI
Badjuri,  Achmad.  (2011).  Peranan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sebagai lembaga  anti  korupsi  di  indonesia. Jurnal  Bisnis  Dan  Ekonomi , 18 (1). Google Scholar
Damanik,  Khairul  Ikhwan,  Lubis,  Elfian,  Siregar,  Tikwan  Raya,  Nilasari,  Ivo, Khairuddin,  Ahmad,  Mufti,  Norpan,  Siswoyo,  Gudo,  &  Ningsih,  Sutra.  (2010). Otonomi  Daerah,  Etnonasionalisme,  dan  Masa  Depan  Indonesia:  Berapa  Persen Lagi  Tanah  dan  Air  Nusantara  Milik  Rakyat .  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia.
Google Scholar
Danendra,  Ida Bagus  Kade. (2013).  Kedudukan  dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. Lex Crimen , 1 (4). Google Scholar
Fariz, Donal. (2019). Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik Terhadap KPK.
Integritas: Jurnal Antikorupsi , 5 (2), 19–33. Google Scholar
Ghoffar,  Abdul.  (2019). Perbandingan  kekuasaan  presiden  Indonesia  setelah perubahan  UUD  1945  dengan  delapan  negara  maju .Kencana:Jakarta. Google Scholar
https:// www. merdeka. com/ peristiwa/ jelang- pilpres- 2019 - novel- baswedan – tagih - janji- jokowi-selesaikan-kasusnya.html, dikutip 7 Juni 2021
https://nasional.kompas.com/read/2019/09/11/19372191/setujui-pembahasan-revisi-uu- kpk-jokowi-sudah-kirim-surpres-ke-dpr, dikutip 7 Juni 2021.
https://www.kompas.tv/article/174758/sikap-75-pegawai-kpk-terhadap-pernyataan- presiden-jokowi-soal-status-penonaktifan-dan-twk, dikutip 7 juni 2021.
I  Wayan  Yuda  SatriaI  Wayan  SuardanaIda  Bagus  Surya  Darmajaya.  (2013). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidi Indonesia. Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya , 1 (1), 1.
Johanes  Danang  Widoyoko.  (2016).  Menimbang  Peluang  Jokowi  Memberantas Korupsi:  Catatan  untuk  Gerakan  Anti  Korupsi. Jurnal  Integritas , 2 (1),  4. Google Scholar
Krisnayuda,  Backy.  (2016).  Pancasila  &  Undang-Undang"  Relasi  dan  Transformasi Keduanya  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia. Jakarta:  Kencana . Google Scholar
Kurniawan,  Kukuh  Dwi.  (2019).  Gagasan  Advokat  Menjadi  Whistleblower  dalam Pengungkapan  Tindak  Pidana  Korupsi. Justtia  Jurnal  Hukum , 3 (1),  100–115. Google Scholar
Nomenklatur visi-misi Jokowi-JK ditahun 2014 . (2014)
Quah, Jon S. T. (2003). Singapore’s anti-corruption strategy: is this form of governance transferable  to  other  Asian  countries?  In Corruption  and  governance  in  Asia (pp.
180–197). Springer. Google Scholar
Rahmanul,  Rahmanul,  &  Adianto,  Adianto.  (2020).  Peran  KPK  dalam  Menangani Kasus Korupsi di Indonesia. FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik , 5 (1), 28– 38. Google Scholar
Ramadhana,  Kurnia.  (2019).  Menyoal  Kinerja  KPK:  Antara  Harapan  dan  Pencapaian.
Integritas: Jurnal Antikorupsi , 5 (2), 151–163. Google Scholar
Ridho, M. Zainor. (2019). Kpk Dan Kekuasaan. Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan , 8 (1), 19–59. Google Scholar
Sahid,  Asep  Abdul.  (2016).  Konflik  Kpk  Vs  Polri  Jilid  Iii:  Kontestasi  Kuasa  Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Asy-Syari’ah , 18 (1), 139–148. Google Scholar
Setiadi,  Wicipto.  (2018).  Korupsi  Di  Indonesia  Penyebab,  Hambatan,  Solusi  dan Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia , 15 (3), 249–262. Google Scholar
Umam,  Ahmad Khoirul. (2019). Lemahnya  Komitmen Antikorupsi  Presiden di  tengah Ekspektasi  Pembangunan  Ekonomi  dan  Tekanan  Oligarki. Integritas:  Jurnal Antikorupsi , 5 (2), 1–17. Google Scholar
Wahyuningrum,  Kartika  Sasi,  Disemadi,  Hari  Sutra,  &  Jaya,  Nyoman  Serikat  Putra.
(2020).  Independensi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi:  Benarkah  Ada? Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2), 239–258. Google Scholar
Waluyo,  Bambang.  (2017).  Optimalisasi  pemberantasan  korupsi  di  indonesia. Jurnal Yuridis , 1 (2), 162–169. Google Scholar
Wawan  Fransisco.  (2020).  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,Kebijakan  Dan Tantangan Penanggulangan Korupsi Di Era 4.0. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 15 (1), 41.
Wospakrik,  Decky.  (2016).  Koalisi  Partai  Politik  Dalam  Sistem  Presidensil  Di Indonesia. Papua Law Journal , 1 (1), 142–161. Google Scholar
Yulianto,  Yulianto.  (2020).  Politik  hukum  revisi  undang-undang  KPK  yang melemahkan  pemberantasan  korupsi. Jurnal  Cakrawala  Hukum , 11 (1),  111–124. Google Scholar
Yuwanto,  Listyo.  (2016).  Kinerja  Penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi  Sumber  Daya Alam  dan  Kepercayaan  Terhadap  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 2 (1), 25–41. Google Scholar
Copyright holder : Muh. Ilham Akbar (2021)
First publication right : Jurnal Syntax Idea
This article is licensed under: