## IMPLEMENTASI PROGRAM ONE DAY SERVICE AKTA KEMATIAN IMPLEMENTATION OF ONE-DAY SERVICE PROGRAM OF DEATH CERTIFICATE
Adelia Puspita 1 * , Andi Mulyadi 2 , M. Rijal Amirulloh 3
1,2,3 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sukabumi Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50, Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113, Indonesia
*Korespondensi: Adelia Puspita. Email: adeliapuspita1999@gmail.com (Diterima: 08-06-2022; Ditelaah: 12-07-2023; Disetujui: 23-08-2023)

## ABSTRACT
The Sukabumi Regency Population and Civil Registration Office is a government agency responsible for managing  population  records.  To  streamline  the  process  of  obtaining  death  certificates,  this  office  has introduced  a  flagship  initiative  known  as  the  One  Day  Service  program,  comprising  three  sections:  the Occupational Identity Section, the Migratory Section, and the Birth and Death Section. Under this program, applicants  can  complete  their  death  certificate  applications  within  a  single  day,  provided  they  meet  the necessary requirements. Despite the local government's endeavors to implement the One Day Service program, preliminary  observations  suggest  that  population  administration  services  still  require  up  to  three  days  to complete. The researchers have presented their findings in a tabular format. This study employs qualitative research methods to evaluate the implementation of the One Day Service program for death certificates at the Sukabumi Regency Population and Civil Registration Office. Data collection techniques encompass interviews, observations, and document analysis. The analysis of the data is qualitative in nature. The results reveal that the execution of the One Day Service program falls short of optimal due to inadequate infrastructure support for the program.
Keywords : Death Certificate, One Day Service, Program Implementation.

## ABSTRAK
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sukabumi  adalah  instansi  pemerintah  yang bertanggung jawab untuk mengelola catatan kependudukan. Untuk menyederhanakan proses pengurusan akta kematian, dinas ini telah memperkenalkan inisiatif unggulan yang dikenal dengan program One Day Service, yang terdiri dari tiga seksi: Seksi Identitas Penduduk, Seksi Migrasi, dan Seksi Kelahiran dan Kematian. Melalui program ini, pemohon dapat menyelesaikan permohonan akta kematian dalam satu hari, asalkan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Terlepas dari upaya pemerintah daerah untuk mengimplementasikan program One  Day  Service,  pengamatan  awal  menunjukkan  bahwa  layanan  administrasi  kependudukan  masih membutuhkan waktu hingga tiga hari untuk menyelesaikannya. Para peneliti telah menyajikan temuan mereka dalam format tabel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengevaluasi pelaksanaan program  One  Day  Service  untuk  akta  kematian  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Sukabumi.  Teknik  pengumpulan  data  meliputi  wawancara,  observasi,  dan  analisis  dokumen.  Analisis  data bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program One Day Service kurang optimal karena dukungan infrastruktur yang kurang memadai.
Kata kunci : Implementasi Program, Layanan Satu Hari, Sertifikat Kematian.
Puspita, A., Mulyadi, A., & Amirulloh, R. M. (2023). Implementasi Program One Day Service Akta Kematian. Jurnal Governansi , 9(2), 103-120.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik  mengatur prinsip, standar, dan mekanisme pelayanan publik  di  Indonesia.  Tujuannya  adalah meningkatkan kualitas, memberi kepastian hukum, dan memenuhi kebutuhan
masyarakat. Seluruh penyelenggara pelayanan wajib memiliki standar pelayanan  untuk  memastikan  kualitas  dan akuntabilitas. Di Kabupaten Sukabumi, permasalahan catatan akta kematian terkait data  kependudukan.  Masalah  ini  muncul karena  pandangan  masyarakat  bahwa setelah  kematian,  tidak  lagi  diperlukan pelaporan.
Kurangnya
kesadaran masyarakat ini menunjukkan ketidakpahaman tentang pentingnya pencatatan  akta  kematian.  Padahal  hal  ini sangat penting untuk perencanaan, hukum, asuransi, warisan, dan administrasi.
DISDUKCAPIL  Kabupaten  Sukabumi meluncurkan  program One  Day  Service untuk pengurusan akta kematian. Program ini memungkinkan pemrosesan dalam satu hari dengan syarat tertentu. Ini membantu mempercepat  pengurusan  akta  kematian secara  efisien.  Melalui  program One  Day Service untuk  akta  kematian,  semua permohonan  dapat  diselesaikan  dalam waktu  satu  hari,  dengan  syarat  pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dokumentasi program One Day Service ialah sebagai berikut:
Gambar 1. One Day Service
Sumber: (DISDUKCAPIL Kabupaten Sukabumi, 2021)
Meskipun  pemerintah  daerah  telah berupaya keras untuk menerapkan program One  Day  Service di  DISDUKCAPIL Kabupaten Sukabumi, namun hasil observasi  awal  menunjukkan  bahwa pelayanan  administrasi  kependudukan masih  memakan  waktu  hingga  tiga  hari. Sebuah tabel disediakan untuk menunjukkan rincian dari pengamatan ini.
Pelayanan Waktu Pelayanan Akta Kematian 3 hari Sumber: (DISDUKCAPIL Kabupaten Sukabumi, 2021)
Tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa pelayanan  akta  kematian  tidak  memenuhi kriteria One  Day  Service karena  melebihi waktu yang telah ditentukan. Situasi aktual terkait  pendaftaran  akta  kematian  di Kabupaten  Sukabumi  relatif  rendah, sebagaimana terlihat dari data pada Tabel 2:

## Tabel 2. Jumlah Data Kepemilikan Akta Kematian Kabupaten Sukabumi
Tahun 2020 No Wilayah Sukabumi Total Jml Kematian yang dilaporkan % Jml Akta Kematian yang diterbitkan % 1. Wilayah Sukabumi Utara 5727 70,39% 1788 21,98% 2. Wilayah Sukabumi Tengah 1933 23,76% 294 3,61% 3. Wilayah Sukabumi Selatan 476 5,85% 140 1,72% Total 8.136 100,00% 2.222 27,31%
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, 2020
Dari  total  8.136  peristiwa  kematian yang tercatat, hanya 2.222 (sekitar 27,31%) yang disertai dengan akta kematian. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat  akan  pentingnya  kepemilikan akta  kematian.  Kesenjangan  antara  kasus kematian  yang  dilaporkan  dan  penerbitan akta  kematian  mencapai  72,69%,  atau setara  dengan  5.914  kasus  yang  tidak tertangani.
Ketidaksiapan  layanan  satu  hari  jadi ini  disebabkan  oleh  fasilitas  layanan  yang kurang  memadai  bagi  masyarakat,  seperti ruangan  yang  terbatas  dan  kurangnya mesin  printer.  Berikut  ialah  dokumentasi lokasi pelayanan di DISDUKCAPIL Kabupaten Sukabumi:
Gambar 2. Tempat Pelayanan Administrasi Kependudukan Sumber: (DISDUKCAPIL Kabupaten Sukabumi, 2021) Selain  itu,  pelayanan  yang  dijanjikan belum  sesuai  dengan  yang  diterima  oleh masyarakat.  Dokumen  diselesaikan  dalam waktu yang lebih lama. Ketidaksesuaian ini dapat dilihat pada tinjauan ke DISDUKCAPIL Kabupaten Sukabumi:
Gambar 3. Ulasan One Day Service Sumber: (DISDUKCAPIL Kabupaten Sukabumi, 2021) Gambar  3  menunjukkan  penundaan dalam pembuatan akta kematian yang tidak
sesuai  dengan  program  One  Day  Service. Kurangnya  tanggapan  dari  DISDUKCAPIL Kabupaten  Sukabumi  tercermin  dalam keluhan  masyarakat  mengenai  proses  akta kematian.  Banyak  masyarakat  tidak mengetahui  persyaratan  pengurusan  akta, dan  pengetahuan  terbatas  tentang  situs resmi DISDUKCAPIL terlihat dari kurangnya pertanyaan  kepada  petugas.  Hal  ini menunjukkan  petugas  belum  memberikan panduan yang jelas kepada masyarakat.
Peneliti menemukan penelitian terdahulu  yang  serupa  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  peneliti.  Pratama  & Rahaju  (2022)  menunjukkan  keberhasilan inovasi  layanan  mobil  keliling  dalam meningkatkan  perekaman  administrasi kependudukan  di  Kabupaten  Trenggalek. Haris  (2023)  menemukan  kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akta  kematian  serta  kurangnya  sosialisasi dari  pemerintah  terkait  penggunaan Aplikasi  Silakas.  Sementara  Arini  & Hariyoko (2023) fokus pada berbagai jenis pelayanan  dan  upaya  pelatihan  untuk menciptakan  masyarakat  yang  lebih  sadar administrasi kependudukan.
Terlihat  dari  permasalahan  tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  dengan  judul  “Implementasi Program One  Day  Service Akta  Kematian pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi”.

## MATERI DAN METODE

## Implementasi
Implementasi  adalah  proses  atau langkah-langkah  konkret  yang  dilakukan untuk  menerapkan  atau  melaksanakan suatu  kebijakan,  rencana,  atau  program yang  telah  dirancang.  Implementasi melibatkan tindakan nyata untuk mengubah konsep atau ide menjadi realitas yang dapat dijalankan dan diimplementasikan  dalam  situasi  praktis (Alfitri  &  Dahlan,  2022).  Dalam  konteks yang  lebih  luas,  implementasi  juga  dapat mencakup  pemilihan  dan  penggunaan sumber  daya  yang  diperlukan,  koordinasi
antar pihak yang terlibat, serta pemantauan dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  untuk memastikan  pencapaian  tujuan  yang diinginkan. Implementasi seringkali melibatkan  langkah-langkah  operasional, pengorganisasian, alokasi anggaran, pelatihan,  dan  komunikasi  yang  efektif (Suherman, 2021).
Kata  "implementasi"  berasal  dari bahasa  Inggris  yang  berarti  pelaksanaan atau  penggunaan  sesuatu.  Seperti  yang dijelaskan oleh Wahab (2012), implementasi pada dasarnya merujuk pada proses penyampaian hasil kebijakan kepada kelompok  tertentu  dengan  tujuan  untuk mencapai  tujuan  kebijakan.  Tujuan-tujuan tersebut  diharapkan  dapat  tercapai  ketika kelompok sasaran menerima dan memanfaatkan  hasil  kebijakan  secara efektif,  yang  pada  akhirnya  menghasilkan hasil  kebijakan  yang  diinginkan,  seperti yang dikemukakan oleh (Piani, 2021) Edwards  III,  sebagaimana  dikutip (dalam  Nugroho,  2012:636)  implementasi kebijakan  dipengaruhi  oleh  empat  faktor yang  saling  terkait,  yaitu  komunikasi, sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur birokrasi.

## Kebijakan Publik
Istilah "kebijakan" berasal dari bahasa Inggris.  Umumnya,  orang  cenderung mengasosiasikan "kebijakan" dengan kebijaksanaan.  Namun,  setelah  ditelaah lebih  dekat,  "kebijaksanaan"  berasal  dari istilah  "bijaksana",  yang  berkaitan  dengan kapasitas seseorang untuk menjaga keseimbangan  yang  harmonis  antara  dua aspek  kehidupan.  Oleh  karena  itu,  para ulama  berpendapat  bahwa  “politik” berbeda  dengan  konsep  “kebijaksanaan”. Pembedaan ini didasarkan pada pengakuan bahwa kebijaksanaan memerlukan pemikiran lebih jauh, sedangkan kebijakan memerlukan peraturan yang melekat dalam konteks politik.
Kebijakan  publik  berkisar  pada tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga  publik  untuk  mengatasi  masalah
sosial,  mencapai  tujuan  tertentu,  atau memantau  perilaku  dan  interaksi    antara individu  dan  kelompok  dalam  sosial. Kebijakan  publik  mencakup  seluruh  siklus perumusan,  implementasi  dan  evaluasi kebijakan, yang melibatkan banyak pemangku  kepentingan  dan  mekanisme pengambilan keputusan. (Sitorus, 2021).
Perumusan kebijakan publik melibatkan identifikasi masalah, penelitian, analisis, dan penyusunan rencana tindakan. Dalam tahap ini, pemerintah mengumpulkan  data  dan  informasi, melibatkan  ahli,  dan  mendengarkan pendapat  masyarakat  untuk  memahami permasalahan yang dihadapi serta memformulasikan solusi yang tepat (Setiaji &  Pramudho,  2022).  Setelah  kebijakan dirumuskan,  tahap  implementasi  dimulai. Implementasi melibatkan proses penerapan kebijakan tersebut dalam praktik, termasuk pengalokasian  sumber  daya,  pembentukan aturan dan regulasi, pelatihan personel, dan pengawasan.  Pada  tahap  ini,  koordinasi yang  efektif  dan  komunikasi  yang  baik antara berbagai lembaga dan aktor terlibat menjadi  kunci  keberhasilan  implementasi (Masthura et al., 2023) Menurut Dye (dalam Nasution, 2022), kebijakan publik mencakup proses evaluasi kebijakan yang dilakukan untuk mengukur hasil  dan  efektivitas  kebijakan  yang dilaksanakan.  Penilaian  ini  mencakup aktivitas  seperti  pemantauan  kinerja, pengumpulan  data,  analisis  area  yang berhasil  dan  tidak,  dan  mengidentifikasi area  yang berpotensi untuk ditingkatkan.

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan publik merujuk  pada  proses  menerjemahkan keputusan  kebijakan  menjadi  tindakan konkret  dalam  rangka  melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan. Implementasi  kebijakan  publik  melibatkan serangkaian  kegiatan  untuk  mengubah kebijakan  menjadi  realitas  yang  dapat dijalankan  dalam  praktik  (Kusnadi  & Baihaqi, 2020).
Implementasi kebijakan publik, seperti  yang  didefinisikan  oleh  Purwanto dan  Sulistyastuti  (dalam  Subianto,  2020), Pertama-tama,  implementasi  kebijakan publik  melibatkan  pemahaman  yang  jelas tentang  tujuan  kebijakan  dan  langkah- langkah  yang  diperlukan  untuk  mencapai tujuan  tersebut.  Dalam  tahap  ini,  perlu dilakukan  perencanaan  yang  matang, termasuk  alokasi  sumber  daya  yang  tepat, pengaturan  waktu  yang  efisien,  dan pengorganisasian  pelaksanaan  kegiatan. Selanjutnya,  implementasi  membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang  terlibat.  Koordinasi  ini  dapat melibatkan  lembaga  pemerintah  yang berbeda,  tingkatan  pemerintahan  yang berbeda,  serta  pemangku  kepentingan lainnya.  Komunikasi  yang  efektif  dan mekanisme  koordinasi  yang  solid  menjadi kunci  untuk  memastikan  bahwa  semua pihak terlibat bekerja bersama-sama untuk mencapai  tujuan  kebijakan  (Yuliah,  2020), sehingga  dapat  menentukan  "kesesuaian" kebijakan.
Model Implementasi Kebijakan Publik Berbagai  ahli  telah  mengusulkan model  yang  berbeda  untuk  implementasi kebijakan.
Sebagai  permulaan,  Meter  &  Horn (1975),  telah  memperkenalkan  sebuah model yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja  implementasi  kebijakan  publik. Model  ini  memandang  implementasi kebijakan  sebagai  upaya  yang  disengaja untuk mencapai kinerja yang tinggi, dengan mempertimbangkan berbagai variabel yang saling berhubungan.
Model ini mengasumsikan  adanya  kemajuan  linier dari keputusan politik hingga implementasinya dan akhirnya
implementasi  kebijakan  publik.  (Meter  & Horn,  1975:463)  mengidentifikasi  enam variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu ruang lingkup dan tujuan kebijakan (Standar dan Tujuan),  sumber  daya,  karakteristik lembaga pelaksana, sikap dan
kecenderungan  praktisi  (Implementer Attitudes),  komunikasi  antara  organisasi dan  kegiatan  pelaksanaan,  dan  kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
Di  sisi  lain,  Edward  III  (dalam Nugroho,  2012)  mengajukan  model  yang menekankan    empat  faktor    atau  variabel penting yang menentukan dalam implementasi  kebijakan  publik,  yaitu komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  (sikap dan kecenderungan) dan struktur birokrasi. Dalam  penelitian  ini  penulis  menerapkan teori Edward III.
Implementasi kebijakan publik melibatkan  sejumlah  faktor  atau  variabel penting, sebagaimana dikemukakan Edward  III  sebagaimana  dikutip  (dalam Yuanita et al., 2022). Faktor-faktor tersebut meliputi  komunikasi,  sumber  daya,  tata letak, dan struktur birokrasi. Berikut  empat variabel yang dikemukakan oleh Edward III: 1. Komunikasi
Komunikasi  yang  efektif  merupakan elemen  kunci  dalam  implementasi kebijakan publik. Komunikasi yang baik antara  para  pemangku  kepentingan yang  terlibat  dalam  implementasi, seperti  pemerintah,  lembaga  publik, masyarakat, dan sektor swasta, diperlukan untuk memastikan pemahaman  yang  jelas  tentang  tujuan kebijakan, langkah-langkah yang diperlukan, serta memfasilitasi koordinasi  yang  efisien.  Komunikasi yang  efektif  juga  memungkinkan pertukaran informasi yang penting dan umpan  balik  yang  konstruktif  untuk perbaikan kebijakan dan proses implementasi.
2. Sumber daya Implementasi kebijakan publik membutuhkan  alokasi  sumber  daya yang  memadai.  Sumber  daya  yang diperlukan  meliputi  anggaran,  tenaga kerja,  infrastruktur,  teknologi,  dan waktu. Alokasi sumber daya yang tepat menjadi faktor penting dalam menjamin pelaksanaan yang sukses dan mencapai hasil  yang  diinginkan.  Kurangnya
sumber  daya  dapat  menjadi  hambatan dalam  implementasi  yang  efektif, sehingga  perlu  dilakukan  perencanaan yang  matang  untuk  mengidentifikasi dan  mengalokasikan  sumber  daya secara efisien.
3. Disposisi
Disposisi merujuk pada sikap, motivasi, dan  keinginan  dari  individu  atau kelompok yang terlibat dalam implementasi kebijakan
publik.
Disposisi yang positif, seperti dukungan, keterlibatan  aktif,  dan  motivasi  untuk mencapai  tujuan  kebijakan,  dapat memberikan  dorongan  yang  kuat  bagi implementasi yang berhasil. Di sisi lain, disposisi yang negatif, seperti resistensi, ketidakpedulian, atau keengganan untuk berubah, dapat menjadi hambatan dan menghambat keberhasilan implementasi. 4. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  mencakup  organisasi,
hierarki, dan tata kelola dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Struktur birokrasi  yang  efektif  dan  efisien  dapat mendukung implementasi
kebijakan dengan jelasnya peran dan tanggung jawab, alur  komunikasi  yang  baik,  dan  koordinasi yang  tepat  antara  unit  atau  bagian  terkait. Struktur  birokrasi  yang  baik  juga memungkinkan  pengambilan  keputusan yang  cepat  dan  responsif  terhadap perubahan  dan  tantangan  yang  muncul dalam pelaksanaan kebijakan.
Penelitian  ini  berfokus  pada  empat variabel  yang  saling  berhubungan  yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan publik,  menggarisbawahi  perlunya  para pembuat  kebijakan  untuk  secara  efektif mengelola variabel-variabel tersebut untuk mencapai  hasil  yang  sukses.  Penelitian kualitatif  ini  termasuk  dalam  kategori deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan  secara  sistematis  tentang subjek  penelitian,  termasuk  karakteristik dan  hubungannya.  Informan  penelitian  ini terdiri  dari  individu-individu  kunci  dari DISDUKCAPIL  Kabupaten  Sukabumi,  dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi
literatur, dan dokumentasi, dengan validasi data  melalui  triangulasi.  Analisis  data mengikuti  model  Milles  dan  Huberman, yang  terdiri  dari  reduksi  data,  penyajian, penarikan kesimpulan, dan tahap pengambilan keputusan. Penelitian ini akan dilakukan  di  DISDUKCAPIL  Kabupaten Sukabumi  pada  bulan  Desember  2020 hingga Juni 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar hukum pelaksanaan Pembuatan Akta Kematian antara lain:
1. Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Undang-undang  Nomor  24  Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Presiden Republik
Indonesia  Nomor  96  Tahun  2018 tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  108 Tahun  2019  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018  tentang  Persyaratan  dan  Tata Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan  Daerah  Nomor  10  tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sukabumi.
Implementasi  ini  berkaitan  dengan aplikasi praktis dari pelaksanaan kebijakan, dengan  tujuan  eksplisit  untuk  mencapai tingkat  kinerja  yang  tinggi  dalam pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi ini mencakup berbagai faktor, termasuk empat elemen penting yang telah disebutkan sebelumnya: komunikasi, sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur birokrasi (Basuki, 2022).
Untuk  melaksanakan  program  ini, DISDUKCAPIL Kabupaten
Sukabumi melakukan  perencanaan  yang  matang untuk  mengembangkan  prosedur  dan langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk penerbitan akta kematian. Koordinasi yang efektif  di  antara  berbagai  bagian  yang terlibat  sangat  penting  untuk  memastikan pelaksanaan  inisiatif  ini  berjalan  lancar. Pelaksanaan  program  Layanan  Satu  Hari Selesai  Akta  Kematian  meliputi  berbagai kegiatan,  seperti  pengumpulan  data  dan informasi  terkait  kematian,  penerimaan permohonan  akta  kematian,  verifikasi dokumen, perekaman data, dan penerbitan akta kematian dalam waktu satu hari. Dalam pelaksanaannya,  DISDUKCAPIL  Kabupaten Sukabumi  diuntungkan  dengan  adanya tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman  dalam  proses  administrasi kependudukan.
Selama  pelaksanaan  program  ini, pemantauan  dan  evaluasi  secara  terus menerus  dilakukan  untuk  menilai  kinerja dan  efektivitasnya.  Melalui  pemantauan berkala, DISDUKCAPIL Kabupaten Sukabumi  dapat  mengidentifikasi  masalah atau hambatan yang muncul dan melakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan. Tujuan dari Program Pelayanan Akta  Kematian  One  Day  Service  adalah untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan mempercepat  proses  pengurusan  akta kematian,  program  ini  bertujuan  untuk memberikan  kepastian  dan  kemudahan kepada  masyarakat  dalam  mengurus administrasi kependudukan yang berkaitan dengan  kematian.  Selain  itu,  program  ini juga  diharapkan  dapat  meningkatkan kepatuhan  masyarakat  dalam  melaporkan dan  mengurus  akta  kematian  yang  pada akhirnya  dapat  meningkatkan  persentase penerbitan  akta  kematian  di  Kabupaten Sukabumi.
Secara  ringkas,  pelaksanaan  Program Pelayanan  Akta  Kematian  One  Day  Service di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Sukabumi  merupakan
upaya nyata untuk meningkatkan pelayanan  publik  terkait  administrasi kependudukan. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dan  cepat  dalam  memperoleh  akta kematian,  sehingga  dapat  meningkatkan keakuratan  data  kependudukan  dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Edward  III  (dalam  Yuliah,  2020) menegaskan  bahwa  ada  empat  faktor  atau variabel  penting  yang  memainkan  peran krusial  dalam  eksekusi  kebijakan  publik, yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi, dan struktur birokrasi.

## 1. Komunikasi
Komunikasi  melibatkan  penggunaan berbagai  saluran  atau  media,  seperti  lisan, tulisan,  visual,  atau  nonverbal,  untuk menyampaikan  pesan.  Ini  juga  melibatkan pemilihan  kata,  pengekspresian  wajah, gerakan  tubuh,  intonasi  suara,  dan penggunaan  simbol  atau  kode  yang dimengerti  oleh  pihak  yang  terlibat (Agustina, 2021).
Indikator  komunikasi  terkait  dengan beragam kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.
Indikator- indikator  ini  menekankan  pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan  dan  membangun  komunikasi dan  koordinasi  yang  efektif  dalam  proses implementasi (Cristianingsih, 2018). Untuk implementasi yang optimal, sangat penting bagi mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan untuk memahami tugas-tugas  mereka.  Transmisi  instruksi implementasi  kebijakan  harus  diarahkan kepada  personel  yang  tepat,  dengan komunikasi  yang  jelas,  akurat,  dan konsisten(Nainggolan  et  al.,  2023).  Maka dari  itu,  faktor  komunikasi  mencakup  tiga aspek  kunci:  transmisi,  kejelasan,  dan konsistensi.
Peneliti  berusaha  untuk  mengetahui apakah DISDUKCAPIL Kabupaten Sukabumi bertanggung  jawab  terhadap  program layanan  satu  hari  jadi  dan  memiliki pemahaman  yang  jelas  tentang  tindakan
yang  diperlukan.  Temuan  dari  investigasi lapangan dan wawancara dengan informan 1,  2,  dan  3  menunjukkan  bahwa  tujuan penyediaan  layanan  akta  kematian  di DISDUKCAPIL  Kabupaten  Sukabumi  ialah untuk meningkatkan ketertiban administrasi  di  masyarakat.  Seperti  yang dinyatakan  oleh  informan  1,  tanggung jawab  dipastikan,  dan  penerbitan  akta kematian  dianggap  penting  ketika  terjadi peristiwa  penting,  seperti  kelahiran  dan kematian.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  akta kematian  diterbitkan  setelah  menerima laporan  dari  masyarakat  tentang  kematian seseorang, yang harus dilaporkan ke catatan sipil.  Berbagai  persyaratan  harus  dipenuhi oleh  pemohon  (baik  keluarga  atau  orang yang meninggal), termasuk:
1. Surat kematian:
a. Dikeluarkan  oleh  dokter,  kepala desa/lurah,  atau  pejabat  yang berwenang.
b. Surat  keterangan  dari  kepolisian untuk  kasus-kasus  di  mana  orang yang meninggal tidak jelas identitasnya.
c. Salinan  putusan  pengadilan  untuk kasus orang hilang atau meninggal dunia  namun  jenazahnya  belum ditemukan.
d. Surat  keterangan  kematian  dari maskapai penerbangan untuk kasus  dimana  orang  yang  hilang atau  meninggal  dunia  namun jenazahnya  belum  ditemukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Surat  keterangan  kematian  dari Perwakilan  Republik  Indonesia bagi  penduduk  yang  meninggal  di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Surat  Perjalanan  Republik  Indonesia bagi  WNI  bukan  penduduk  atau  Surat Perjalanan Laksana Paspor bagi WNA.
3. Nomor  telepon  atau  telepon  genggam yang masih aktif dari pemohon.
4. Alamat  email  pemohon  yang  masih aktif.
Penerbitan  akta  kematian  memiliki beberapa tujuan. Pertama, bertujuan untuk meningkatkan akurasi database kami, yang mencakup  berbagai  klasifikasi  penduduk seperti penduduk lama, penduduk baru, dan kelahiran  mati.  Dengan  menerbitkan  akta kematian dengan segera, data kependudukan dapat mencerminkan situasi terkini  secara  akurat.  Seluruh  program  ini dirancang untuk diselesaikan dalam waktu satu  hari  untuk  memastikan  kemudahan bagi masyarakat di masa depan.
Informan 2 juga memberikan pandangannya, dengan menekankan bahwa akta kematian memiliki arti penting secara hukum dan administratif bagi warga negara. Akta  ini  berfungsi  sebagai  bukti  kematian seseorang dan memiliki berbagai kegunaan, seperti  memenuhi  persyaratan  asuransi, memfasilitasi  klaim  dengan  organisasi seperti BPJS atau Jamsostek, dan menawarkan  manfaat  hukum  lainnya. Sangat  penting  bagi  individu  untuk  segera mengurus  proses  mendapatkan  akta kematian,  dan  kami  sebagai  DISDUKCAPIL bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dalam waktu satu hari.
Aspek  lain  yang  ditelusuri  ialah apakah DISDUKCAPIL Kabupaten Sukabumi telah  memilih  personil  yang  tepat  untuk program  layanan  satu  hari.  Informan  1 menyatakan bahwa dinas telah membentuk tenaga  kerja  berdasarkan  kapasitas  dan kemampuan pegawai.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari  wawancara,  dapat  ditafsirkan  bahwa sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku,  masyarakat  diharapkan  untuk melaporkan  kematian  kepada  pihak  yang berwenang.  Akta  kematian  berfungsi sebagai  bukti  hukum  mengenai  status kematian  seseorang.  Akta  kematian diperlukan  untuk  pemutakhiran  data kependudukan di DISDUKCAPIL, penentuan hak  waris,  penetapan  status  janda  atau duda,  dan  memudahkan  urusan  yang berkaitan  dengan  asuransi,  pensiun, perbankan, dan keperluan hukum lainnya(Sinaga, 2019).
Selain  itu,  penerbitan  akta  kematian juga  bertujuan  untuk  melindungi  dari penyalahgunaan  data  individu  yang  telah meninggal. Hal ini memastikan bahwa hak- hak orang yang meninggal tetap terlindungi bahkan  setelah  mereka  meninggal.  Selain itu,  akta  kematian  merupakan  persyaratan bagi  pasangan  yang  masih  hidup  untuk menikah  lagi.  Periode  pendaftaran  untuk mendapatkan akta kematian ialah maksimal 60  hari  kerja  setelah  kematian,  kecuali untuk  warga  negara  asing  yang  memiliki batas  waktu  10  hari  kerja  setelah  hari kematian.
Bidang  pencatatan  sipil  terutama bertanggung  jawab  untuk  mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan. Peristiwa-peristiwa ini mencakup berbagai peristiwa penting yang dialami  oleh  individu,  termasuk  kelahiran, lahir mati, pernikahan, perceraian, pengakuan  anak,  pengesahan  anak,  adopsi anak,  perubahan  nama,  perubahan  status kewarganegaraan, dan kematian. Sayangnya, kematian merupakan peristiwa yang  sering  kali  diabaikan  oleh  individu atau  anggota  keluarganya  (Cristianingsih, 2018).  Maka  dari  itu,  peneliti  ingin mengetahui  upaya-upaya  yang  dilakukan untuk mencapai tujuan pelayanan penerbitan akta kematian di DISDUKCAPIL
Kabupaten Sukabumi.
Dalam setiap pelayanan yang diberikan  oleh  DISDUKCAPIL,  terdapat prosedur  pelayanan  yang  telah  ditetapkan dan  pemangku  kepentingan  yang  terlibat (Eriyanti,  2019).  Pemberi  layanan  dalam konteks  ini  ialah  petugas  DISDUKCAPIL yang  memiliki  tanggung  jawab  untuk membantu masyarakat, khususnya pemohon  akta  kematian.  Sebagaimana disebutkan oleh informan 1, upaya pertama yang dilakukan ialah dengan meningkatkan kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya akta  kematian  melalui  berbagai  saluran media,  baik  media  cetak  maupun  media elektronik. Upaya kedua ialah meningkatkan  pelayanan  di  DISDUKCAPIL Kabupaten  Sukabumi  untuk  mempercepat
penerbitan  akta  kematian,  sehingga masyarakat  tidak  mengalami  penundaan yang  tidak  perlu  setelah  melaporkan kematian.
Upaya  awal  yang  dilakukan  ialah dengan melakukan sosialisasi. DISDUKCAPIL  telah  melakukan  kegiatan sosialisasi  yang  menargetkan  Petugas Registrasi  Desa  (PRD)  yang  berperan sebagai  duta  atau  perwakilan  desa.  Peran mereka  ialah  mengedukasi  masyarakat tentang  prosedur  yang  diperlukan  untuk mendapatkan  akta  kematian.  Melalui  PRD, masyarakat  menerima  penjelasan  dan panduan,  memastikan  bahwa  mereka memahami prosesnya. Selain itu, masyarakat juga dapat datang langsung ke DISDUKCAPIL  dengan  membawa  surat tugas  dari  desa.  Pendekatan  yang  lebih disukai  ialah  anggota  masyarakat  datang langsung  ke  kantor.  Selain  itu,  kegiatan sosialisasi  telah  dilakukan  di  tingkat  desa dan kecamatan.
Berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut,  peneliti  menyimpulkan  bahwa komunikasi  dan  koordinasi  yang  efektif sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan  program  atau  kegiatan. Sosialisasi memainkan peran penting dalam menyebarluaskan informasi penting kepada masyarakat terkait pencatatan akta kematian. Hal ini termasuk mengklarifikasi prosedur  yang  diperlukan,  dokumen  yang diperlukan,  biaya  yang  diperlukan,  dan rincian  lain  yang  relevan.  DISDUKCAPIL Kabupaten Sukabumi telah mendokumentasikan upaya sosialisasi yang mereka lakukan sebagai berikut:
Gambar 4. Sosialisasi DISDUKCAPIL Kabupaten Sukabumi (Sumber: DISDUKCAPIL Kota Sukabumi, 2021)
Dari  gambar  tersebut  terlihat  bahwa DISDUKCAPIL  Kabupaten  Sukabumi  lebih banyak  melakukan  kegiatan  sosialisasi dengan  pihak  desa.  Sebaliknya,  upaya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat  hanya  sebatas  penyebaran brosur. Akibatnya, pendekatan ini menyebabkan  kurangnya  pemahaman  di antara  anggota  masyarakat  mengenai proses  pengurusan  akta  kematian.  Upaya sosialisasi  yang  dilakukan  hanya  sebatas membagikan  dan  menempelkan  brosur  di kantor  desa  dan  kecamatan  tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Melihat  berbagai  upaya  yang  telah dilakukan untuk mempermudah pelayanan akta  kematian,  peneliti  menanyakan kejelasan,  ketepatan,  dan  konsistensi petunjuk yang diberikan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten  Sukabumi  dalam  program layanan satu hari jadi. Menurut informan 1, petunjuk  pelaksanaan  program One  Day Service sudah  jelas,  akurat,  dan  konsisten. Setiap  dokumen  yang  diajukan  diproses sesuai dengan standar operasional prosedur  (SOP).  Penerbitan  akta  kematian merupakan  proses  yang  mudah,  selama dokumen  yang  dibutuhkan,  seperti  surat keterangan  kematian  dari  desa  dan  berita acara pemakaman, sudah lengkap. Informan 1  menekankan  bahwa  kesederhanaan persyaratan  berkontribusi  pada  proses penerbitan yang efisien, karena instruksinya sangat jelas.
Tanggapan  yang  diberikan  oleh informan  1  mengindikasikan  bahwa pelayanan untuk memperoleh akta kematian  telah  sesuai  dengan  standar operasional  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini sejalan  dengan  pernyataan  informan  2 bahwa  prosedurnya  jelas,  akurat,  dan konsisten,  dengan  akta  kematian  selesai dalam waktu empat hari dan tanpa biaya.
Penyediaan informasi terkait penerbitan  akta  kematian  melibatkan
berbagai  faktor,  baik  yang  memudahkan maupun  menghambat,  yang  berdampak pada keberlangsungan layanan. Informan 3, 4,  5,  dan  6  menekankan  pentingnya komunikasi sebagai hambatan utama, yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat  terkait  prosedur  administrasi. Khususnya, Pasal 44 ayat 1 UU No. 24/2013 mengamanatkan bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak dapat menghapus data seseorang yang telah meninggal dunia dari data kependudukan tanpa adanya pelaporan  dan  penyerahan  akta  kematian. Oleh  karena  itu,  setiap  kematian  wajib dilaporkan  kepada  instansi  pelaksana setempat dalam waktu 30 hari sejak tanggal kematian,  dengan  menekankan  peran penting
Ketua RT dalam mendokumentasikan dan melaporkan peristiwa ini.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  program pencatatan  akta  kematian  di  Kabupaten Sukabumi mengikuti peraturan Pemerintah Pusat  yang  mengatur  Program  Nasional. Upaya  untuk  mempromosikan  program layanan  satu  hari  jadi,  khususnya  untuk penerbitan  akta  kematian,  telah  berhasil. Program ini telah memudahkan masyarakat dalam  mengakses  layanan  kependudukan, khususnya dalam pengurusan akta kematian.  Hal  ini  sejalan  dengan  definisi Lumataw (2021) yang menyoroti koordinasi  sebagai  mekanisme  yang  kuat dalam  implementasi  kebijakan.  Koordinasi dan  komunikasi  yang  lebih  baik  di  antara pihak-pihak yang terlibat dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan.
Dalam  konteks  ini,  DISDUKCAPIL Kabupaten Sukabumi telah menerjemahkan informasi  dan  arahan  dari  surat  edaran Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil ke dalam program layanan satu hari jadi. Program ini bertujuan untuk mempersingkat waktu pengurusan dokumen  kependudukan,  khususnya  akta kematian, bagi warga Kabupaten Sukabumi.

## 2. Sumber Daya
Sumber  daya  mencakup  semua elemen  yang  dapat  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan tertentu.  Sumber  daya  ini  dapat  berupa bahan baku, energi, tenaga kerja, teknologi, keuangan,  waktu,  atau  aset  lain  yang terdapat di lingkungan kita (Adha & Andiny, 2022).
Untuk  mencapai  keberhasilan  dalam implementasi  kebijakan,  sangat  penting bagi organisasi pelaksana untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya  secara  efisien  (Kusnadi  dan Baihaqi,  2020).  Di  antara  sumber  daya tersebut,  sumber  daya  manusia  (SDM) memegang  peran  penting  dan  memiliki dampak  yang  cukup  besar  terhadap keberhasilan  implementasi.  Sumber  daya manusia  yang  kompeten  dan  berkualitas diperlukan pada setiap tahap implementasi untuk  melaksanakan  tugas-tugas  yang diperlukan (Hidayat, 2021). Oleh karena itu, peneliti  menanyakan  kecukupan  sumber daya  manusia  dari  segi  kuantitas  dan kompetensi  dalam  program  One  Day Service.  Informan  1  dengan  segera mengkonfirmasi  bahwa  jumlah  sumber daya  manusia  yang  tersedia  sudah mencukupi  dan  mendapat  dukungan  yang memadai.  Demikian  pula,  informan  2 menyatakan telah menerima instruksi yang jelas tentang bagaimana melakukan proses penerbitan  akta  kematian  sesuai  dengan prosedur operasional standar (SOP).
Tanggapan dari informan 3, 4, 5, dan 6 cukup  konsisten.  Berdasarkan  jawaban- jawaban  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  prosedur  pelaksanaan  program pencatatan  akta  kematian  di  Kabupaten Sukabumi  pada  dasarnya  mengacu  pada Peraturan  Presiden  No.  96  Tahun  2018. Peraturan  ini  menguraikan  proses  untuk memperoleh  akta  kematian,  yang  meliputi memperoleh  surat  keterangan  dari  rumah sakit, dokter, atau desa, dengan opsi layanan daring,  sehingga  menyederhanakan  proses pendaftaran  bagi  masyarakat.  Oleh  karena itu,  pegawai  di  lingkungan  DISDUKCAPIL
Kabupaten Sukabumi memiliki pemahaman yang  jelas  mengenai  alur  kerja  program layanan satu hari jadi. Adanya sumber daya manusia  yang  memahami  proses-proses yang terlibat dalam program ini berkontribusi
pada kemampuan pemerintah  untuk  memberikan  layanan akta kematian yang lebih terorganisir.
Karena  sumber  daya  manusia  yang terlibat  dalam  program  layanan  satu  hari cukup  banyak  dan  memiliki  kemampuan yang  diperlukan,  peneliti  melanjutkan untuk  menanyakan  lebih  lanjut  tentang kecukupan  sumber  daya  yang  tersedia dalam  memahami  program  layanan  satu hari  di  Kabupaten  Sukabumi.  Informan  1 dan 2 mengindikasikan bahwa mereka telah menerima  bimbingan  dan  arahan,  yang menunjukkan  bahwa  mereka  memiliki pemahaman  yang  cukup  tentang  program ini.
Sebaliknya,  tanggapan  dari  informan 4, 5, dan 6 bertentangan dengan anggapan bahwa sumber daya yang tersedia memiliki pemahaman  yang  memadai  tentang program  layanan  satu  hari  di  Kabupaten Sukabumi. Informan 5 menyebutkan bahwa tidak  semua  sumber  daya  memiliki pemahaman yang memuaskan. Tidak jarang ada  individu  yang  kurang  sadar  akan pentingnya  melaporkan  kematian  dan mendapatkan  akta  kematian.  Meskipun beberapa  orang  mungkin  melaporkan kematian,
mereka sering tidak menindaklanjuti proses untuk mendapatkan  akta  kematian  dari  dinas. Biasanya,  pengetahuan  masyarakat  hanya sebatas pada kertas kuning.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  dapat disimpulkan  bahwa  sumber  daya  yang tersedia pada umumnya memiliki pemahaman  yang  memadai  tentang program  layanan  satu  hari  jadi  di Kabupaten  Sukabumi.  Pemahaman  ini sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan  administrasi  kependudukan, khususnya  dalam  konteks  pencatatan  akta kematian, sesuai dengan tuntutan pelayanan  administrasi  kependudukan
yang  profesional,  berteknologi  maju, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif.
Terkait pengawasan program layanan satu  hari  selesai,  Informan  1  menekankan bahwa  kepala  dinas  memiliki  kewenangan untuk memastikan kelancaran program ini. Informan 2 dan 3 juga memiliki pandangan yang  sama,  dengan  menyatakan  bahwa DISDUKCAPIL Kabupaten Sukabumi bekerja dalam struktur hirarki.
Lebih  lanjut,  ditanyakan  mengenai kecukupan  fasilitas  yang  ada  dalam program layanan satu hari selesai. Informan 2  dengan  segera  menyatakan  bahwa fasilitas  yang  ada  sudah  cukup  memadai, dengan  pejabat  pemerintah  memberikan panduan, dukungan, dan sumber daya yang diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya,  Informan  3  menyatakan ketidakpuasannya  terhadap  sarana  dan prasarana  yang  ada,  dengan  menyebutkan beberapa  permasalahan  seperti  tempat duduk  yang  tidak  memadai,  ruangan  yang sempit,  dan  lokasi  parkir  yang  jauh,  yang membuat masyarakat enggan untuk datang ke DISDUKCAPIL Kabupaten Sukabumi.
Sarana  dan  prasarana  tempat  duduk yang  tidak  memadai  mengakibatkan antrian, meskipun tersedia tempat duduk di dekat  meja  petugas.  Beberapa  orang terpaksa  duduk  di  sebelah  kiri  atau  di belakang meja petugas, sementara yang lain harus  berdiri.  Situasi  ini  disebabkan  oleh fasilitas tempat duduk yang tidak memadai dan ruang tunggu yang terbatas.
Kurang  memadainya  sarana  dan prasarana  menjadi  kendala  dalam  proses pengurusan  akta  kematian.  Pemerintah memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota  hanya  satu  kali,  dengan tanggung  jawab  pemeliharaan  berada  di tangan  pemerintah  daerah,  sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  67  Tahun  2011  yang mengubah  Peraturan  Presiden  Nomor  26 Tahun  2009  tentang  Penerapan  Kartu
Tanda  Penduduk  Berbasis  Nomor  Induk Kependudukan Secara Nasional.
Terkait adaptasi sumber daya manusia  (SDM),  DISDUKCAPIL  Kabupaten Sukabumi  menghadapi  tantangan  karena kurangnya fasilitas yang memadai. Keterbatasan  jumlah  SDM  di  kantor membatasi  kapasitas  pegawai  untuk melakukan kegiatan penjangkauan masyarakat  di  lapangan.  Selain  itu, kemahiran  pegawai  dalam  menggunakan perangkat  teknologi  yang  dirancang  untuk meningkatkan  efisiensi  kerja  terhambat oleh kurangnya pelatihan.
Sejalan dengan tren saat ini, pelayanan publik  harus  mengintegrasikan  inovasi teknologi  terbaru  untuk  menyelaraskan dengan perkembangan masyarakat saat ini, yang  bertujuan  untuk  mengoptimalkan pemberian  layanan.  Pelayanan  publik  di bidang  administrasi  kependudukan  harus menjamin  kesetaraan  akses  terhadap  hak- hak administratif, yang meliputi pelayanan publik  dan  perlindungan  terkait  dokumen kependudukan,  tanpa  diskriminasi  dalam bentuk apapun.
Mempertimbangkan  wawasan  yang diperoleh dari wawancara, peneliti menyimpulkan  bahwa  sumber  daya  yang tersedia  tidak  dapat  dianggap  sepenuhnya memuaskan  karena  kurangnya  sarana  dan prasarana  untuk  melayani  masyarakat secara  memadai.  Meskipun  demikian, pegawai
DISDUKCAPIL Kabupaten
Sukabumi  memiliki  keterampilan  dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan  program  secara efektif.

## 3. Disposisi
Disposisi  mengacu  pada  sikap, kecenderungan,  atau  keadaan  mental seseorang  terhadap  suatu  situasi,  objek, atau orang. Ini mencerminkan kecenderungan  atau  keadaan  pikiran  yang dapat mempengaruhi perilaku dan tanggapan individu terhadap stimulus atau peristiwa tertentu (Nurmala et al., 2022).
Disposisi melibatkan pola pikir, sikap, nilai-nilai,  keyakinan,  atau  emosi  yang dimiliki  seseorang  dalam  menghadapi situasi  atau  interaksi.  Disposisi  juga  dapat mencakup  kecenderungan  untuk  bersikap tertentu  atau  memberikan  respon  yang konsisten  dalam  situasi  yang  serupa (Zubaidah, 2019).
Disposisi  merujuk  pada  kesediaan, keinginan,  dan  kecenderungan  para pelaksana  kebijakan  untuk  secara  tekun melaksanakan  tanggung  jawab  mereka, sehingga  menjamin  tercapainya  tujuan kebijakan  (Suyitno,  2021).  Sehubungan dengan tantangan-tantangan yang teridentifikasi, peneliti menanyakan tentang  sikap  dan  pemahaman  para individu  yang  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan  program  layanan  satu  hari jadi  dalam  pembuatan  akta  kematian (Sriwati,  2020).  Informan  1,  yang bertanggung  jawab  atas  penerbitan  akta kematian,  dengan  cepat  menjawab  dengan menyatakan  bahwa  para  pelaksana  telah menunjukkan  sikap  dan  pemahaman  yang tepat  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi masing-masing.  Informan  2,  yang  juga terlibat  dalam  penerbitan  sertifikat, menyampaikan  hal  yang  sama,  dan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi.
Berdasarkan  informasi  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  penerbitan  akta kematian  di  DISDUKCAPIL  Kabupaten Sukabumi  secara  umum  telah  mengikuti aturan  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah Pusat terkait prosedur administrasi. Terkait dengan  hal  ini,  peneliti  menanyakan mengenai kelompok atau unit tertentu yang dapat menghambat implementasi kebijakan.  Informan  3  menyatakan  bahwa hambatan  utama  berasal  dari  kesadaran individu  itu  sendiri,  dengan  sesekali ketidakpatuhan terhadap prosedur operasi standar  (SOP).  Informan  3  lebih  lanjut menyebutkan adanya perantara yang tidak bermoral, yang juga menimbulkan tantangan. Namun, informan 2 menyebutkan  bahwa  tidak  ada  hambatan
yang berasal dari DISDUKCAPIL Kabupaten Sukabumi sendiri.
Lebih  lanjut,  peneliti  menanyakan mengenai  ketersediaan  personil  pengganti jika  pelaksana  kebijakan  yang  ditunjuk tidak dapat memenuhi tugasnya. Informan 4 yang  terlibat  dalam  penerbitan  akta menjawab dengan tegas, bahwa ketersediaan  personil  yang  cukup  untuk situasi seperti itu.
Peneliti  juga  menanyakan  kepuasan pelaksana  kebijakan  terkait  kecukupan insentif atau remunerasi untuk mendukung pelaksanaan program layanan satu hari jadi dalam pembuatan akta kematian. Menanggapi  hal  ini,  informan  2  yang bertanggung  jawab  atas  penerbitan  akta menyatakan puas dengan insentif yang ada dan menganggapnya sudah cukup.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut,  peneliti  menyimpulkan  bahwa indikator  disposisi  secara  umum  positif. Maka  dari  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa ketika  seorang  pelaksana  kebijakan  tidak dapat memenuhi tugasnya, mereka digantikan  oleh  personil  dari  tim  lain, asalkan  mereka  telah  menyelesaikan tugasnya sendiri atau memiliki beban kerja yang relatif lebih ringan.

## 4. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  mengacu  pada organisasi  dan  hierarki  yang  ada  dalam suatu  sistem  birokrasi  atau  administrasi pemerintahan.  Ini  mencakup  pembagian tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab antara  berbagai  unit  atau  departemen dalam  suatu  organisasi  atau  pemerintahan (Wahjono,  2022).  Struktur  birokrasi biasanya  terdiri  dari  level-level  hierarkis yang membentuk piramida, di mana setiap level memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda.  Posisi  dan  otoritas  seseorang dalam  struktur  birokrasi  ditentukan  oleh peran  dan  tanggung  jawab  yang  terkait dengan posisi tersebut (Tazid, 2020).
Menurut  teori  Edwards  III  (dalam Yuliah,  2020),  struktur  birokrasi  yang bertanggung  jawab  atas  implementasi
Akta Kematian
kebijakan memainkan peran penting dalam proses  tersebut.  Salah  satu  aspek  penting dari  struktur  organisasi  adalah  adanya prosedur  operasi  standar  (SOP),  yang menjadi  pedoman  bagi  para  pelaksana. Struktur  birokrasi  yang  berlebihan  dapat menyebabkan  melemahnya  pengawasan dan  terciptanya  birokrasi  yang  ditandai dengan  prosedur  yang  rumit  dan  tidak praktis  yang  menghambat  fleksibilitas organisasi.  Dalam  hal  struktur  birokrasi, fragmentasi  dapat  diamati,  di  mana kebijakan dikembangkan tanpa akuntabilitas  atau  koordinasi  yang  jelas, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan  penyelenggaraan  transportasi. Kekuatan  prosedur  operasi  standar  juga mempengaruhi  instruksi  lapangan,  yang sangat  penting  untuk  merampingkan kegiatan,  sementara  komitmen  personil sangat  penting  untuk  memperkuat  hasil kebijakan (Bailah & Pasla, 2021).
Maka  dari  itu,  peneliti  menanyakan tentang keberadaan SOP dalam pelaksanaan program  layanan  satu  hari  jadi  untuk pembuatan  akta  kematian.  Informan  1 menyatakan  bahwa  dinas  berkewajiban untuk menyelesaikan proses tersebut dalam waktu satu hari. Namun, karena keterbatasan sumber daya, warga bisa saja harus  menunggu  hingga  tiga  hari  untuk mendapatkan akta kematian.
Dalam  SOP  DISDUKCAPIL  Kabupaten Sukabumi,  jangka  waktu  yang  ditentukan untuk menerbitkan akta kematian ialah satu hari.  Namun,  keterbatasan  praktis,  seperti mesin  yang  tidak  memadai,  menyebabkan penundaan  lebih  dari  seminggu  untuk mendapatkan akta tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dapat  diketahui  bahwa  proses  pembuatan akta masih membutuhkan waktu beberapa hari,  hal  ini  bertentangan  dengan  tujuan penyediaan  layanan  satu  hari  jadi  atau program yang bertujuan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu satu hari.  Selain  itu,  permasalahan  lain  yang muncul  ialah  mengenai  daya  tanggap pelayanan yang diberikan oleh
DISDUKCAPIL  Kabupaten  Sukabumi,  yang dibuktikan  dengan  masih  adanya  keluhan masyarakat  mengenai  proses  pembuatan akta kematian.
Dari hasil observasi tersebut, peneliti dapat  menyimpulkan  bahwa  pelaksanaan Program  Pencatatan  Akta  Kematian  di Kabupaten  Sukabumi  sudah  sesuai  dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Prosedur untuk mendapatkan akta kematian  meliputi  mendapatkan  surat keterangan  dari  rumah  sakit,  dokter,  atau desa, dan layanan online juga tersedia untuk memudahkan  proses  pendaftaran  bagi masyarakat. Namun, perlu diketahui bahwa prosedur pelayanan khusus untuk mendapatkan akta kematian di DISDUKCAPIL  Kabupaten  Sukabumi  ialah sebagai berikut:

## Gambar 7. Prosedur Pelayanan Akta Kematian
(Sumber: DISDUKCAPIL Kota Sukabumi, 2021)
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  program layanan satu hari jadi untuk penerbitan akta kematian  terus  berkembang.  Ketersediaan layanan  satu  hari  jadi  ini  secara  signifikan telah menyederhanakan proses pengurusan akta kematian bagi individu.
Selain itu, ketika peneliti menanyakan tentang  pembagian  kerja  dan  tugas-tugas yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  program layanan  satu  hari  selesai,  Informan  2 menjawab  bahwa  pembagian  kerja  dan tugas-tugas  tersebut  disesuaikan  dengan tugas  dan  kemampuan  masing-masing pegawai.  Informan  3  juga  menyampaikan hal  yang  sama,  ialah  bahwa  hal  tersebut sudah  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  di berbagai bidang.
Terkait dengan keseluruhan penelitian pada dimensi struktur birokrasi, peneliti  berpendapat  bahwa  struktur birokrasi, khususnya dalam hal waktu yang dibutuhkan  untuk  menerbitkan  akta kematian  melebihi  tiga  hari  karena keterbatasan  mesin  yang  tersedia.  Hal  ini sejalan  dengan  definisi  adaptasi  menurut (Sikwan, 2021), yang merujuk pada proses individu,  kelompok,  atau  kesatuan  sosial menyesuaikan diri dengan norma, perubahan,  atau  kondisi  yang  diciptakan. Maka  dari  itu,  pemerintah  harus  mampu beradaptasi  dengan  perubahan  peraturan dan individu dengan pola pikir yang kurang terbuka  untuk  menjamin  kelancaran pelayanan penerbitan akta kematian ini.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Berdasarkan penelitian yang dilakukan  oleh  peneliti,  yang  meliputi pengumpulan  data  dan  pembahasan mengenai  pelaksanaan  Program One  Day Service oleh  DISDUKCAPIL  Kabupaten Sukabumi.  Penelitian  ini  mengungkap beberapa  implikasi  penting.  Pertama, pentingnya  memastikan  struktur  birokrasi yang  efisien  dan  fleksibel  agar  program layanan publik dapat berjalan lancar. Kedua, diperlukan  adaptasi  untuk  mengatasi tantangan  dan  perubahan  yang  muncul dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Ketiga, kualitas  layanan  publik  harus  dijaga  agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.
Keempat,
optimalisasi sumber daya, seperti infrastruktur  dan  personel,  menjadi  kunci dalam  mencapai  efisiensi.  Kelima,  kerja
sama dengan sektor swasta atau masyarakat  sipil  dapat  memperkuat pelaksanaan  program.  Terakhir,  evaluasi dan  perbaikan  terus-menerus  harus dilakukan  untuk  memastikan  konsistensi dalam penerapan prosedur dan responsifitas
terhadap kebutuhan masyarakat.  Semua  implikasi  ini  perlu dipertimbangkan  dalam  merancang  dan melaksanakan  program  layanan  publik guna meningkatkan efektivitas dan keberhasilan kebijakan.
Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dimensi  Komunikasi  di  DISDUKCAPIL Kabupaten  Sukabumi  dinilai  sudah cukup baik. Sosialisasi Program One Day Service dan  penerbitan  akta  kematian dinilai  sudah  dilaksanakan  secara optimal.  Dengan  adanya  program  ini, masyarakat semakin dimudahkan dalam mengakses pelayanan kependudukan, khususnya dalam pengurusan akta kematian. 2. Dimensi Sumber Daya belum sepenuhnya memuaskan, karena masih terdapat  sarana  dan  prasarana  yang belum  memadai  untuk  melayani masyarakat.  Di  sisi  lain,  pegawai DISDUKCAPIL  Kabupaten  Sukabumi memiliki  kompetensi  yang  sesuai dengan kebutuhan program yang ada.
3. Dimensi  Disposisi  dinilai  cukup memadai,  karena  dalam  praktiknya, ketika  salah  satu  personil  yang bertanggung
jawab dalam implementasi  kebijakan  berhalangan untuk  melaksanakan  tugasnya,  maka digantikan  oleh  personil  lain  dari  tim yang berbeda.
4. Dimensi  Struktur  Birokrasi  dinilai belum optimal, karena proses penerbitan  akta  kematian  memakan waktu  lebih  dari  tiga  hari  karena keterbatasan mesin.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Nugroho,  R.  (2012). Kebijakan  Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi . Gramedia. Subianto,  A.  (2020). Kebijakan  Publik: Tinjauan  Perencanaan,  Implementasi dan  Evaluasi. PT  Menuju  Insan Cemerlang Tazid,  A.  (2020). Interelasi  Disiplin  Ilmu Sosiologi:  Catatan  Kunci  Dan  Ikhtisar Teoritik . CV. Jakad Media Publishing. Jurnal Adha, A. A., & Andiny, P. (2022). Pengaruh Tenaga  Kerja  dan  Investasi  di  Sektor Pertanian  terhadap  Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di indonesia. Jurnal Samudra Ekonomika ,
6 (1).
Agustina, D. A. A. (2021). Komunikasi Guru Dan  Peserta  Didik  Penyandang  Tuna Rungu  Dalam  Mengenalkan  Bahasa Isyarat  Di  Sekolah  Luar  Biasa  Pertiwi
Ponorogo [Institut  Agama  Islam Negeri (IAIN) Ponorogo]. http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/ eprint/12832
Alfitri,  &  Dahlan.  (2022).  Implementasi Standar  Proses  Kurikulum  Sekolah Penggerak dalam Pembelajaran
Matematika  |  Alfitri  |  JIPM  (Jurnal Ilmiah  Pendidikan  Matematika). JIPM (Jurnal Ilmiah Pendidikan
Matematika) , 11 (1).
Arini,  N.  D.,  &  Hariyoko,  Y.  (2023). Optimalisasi  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  di  Kantor  Kelurahan Rangkah,  Kecamatan  Tambaksari, Kota  Surabaya. ULIL  ALBAB:  Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 2 (2).
Bailah,  B.,  &  Pasla,  B.  N.  (2021).  The
Challenges of Driving School Principals  in  Implementing  New Paradigm Learning. Jurnal Prajaiswara . Basuki, P. (2022).

## IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROGRAM USAHA EKONOMI  PRODUKTIF  MELALUI KUBE DI DESA CITARIK
PALABUHANRATU SUKABUMI. Jurnal Dialektika Politik , 6 (2). https://doi.org/10.37949/jdp.v6i2.4 Cristianingsih,  E.  (2018).  Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. Jurnal  Ilmiah  Magister  Ilmu Administrasi , 12 (2).
Eriyanti,  F.  (2019).  Efektivitas  Pelayanan Keliling  Online  Pada  DISDUKCAPIL Kabupaten  Tanah  Datar. Jurnal
Manajemen  Dan  Ilmu  Administrasi Publik (JMIAP) , 1 (2), 75–85. https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i2. 22 Haris,
F. (2023).

## IMPLEMENTASI PELAYANAN  PENCATATAN  AKTA KEMATIAN MENGGUNAKAN APLIKASI SILAKAS  DI  DINAS  KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN [Institut  Pemerintahan Dalam Negeri.]. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/1
2756 Hidayat, E. (2021). Implementasi kebijakan dana  desa  untuk  penanggulangan pandemi  covid-19  di  sampang. Soetomo
Communication and Humanities , 2 (1). https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3
165 Kusnadi,  I.  H.,  &  Baihaqi,  M.  R.  (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online  Single  Submission  (OSS)  Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. The World of Public Administration Journal . https://doi.org/10.37950/wpaj.v2i2. 926
Lumataw,  H.  S.  (2021).  IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN  PADA  LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
MANADO  DIMASA  PANDEMI  COVID- 19. AGRI-SOSIOEKONOMI .
Masthura,  L.  et  al.  (2023).  Keterpaduan Lintas Sektoral Dalam Pengembangan
Kebijakan Integrated Water Resources Management  (IWRM)  pada  Wilayah Sungai Aceh Meureudu Provinsi Aceh. Jurnal Daur Lingkungan , 6 (1). https://doi.org/10.33087/daurling.v
6i1.199 Meter, D. Van, & Horn, C. Van. (1975). The Policy  Implementing  Process:  A Conceptual Framework.
Administration  &  Society , 6 (4),  445– 488.
Nainggolan,  E.  M.  et  al.  (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH  TENTANG  PROGRAM BELA  PENGADAAN. Publik:  Jurnal Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Administrasi  Dan  Pelayanan  Publik , 10 (1). https://doi.org/10.37606/publik.v10
i1.476
Nasution,  F.  A.  (2022). IMPLEMENTASI
PERATURAN WALIKOTA
TEBING TINGGI  NOMOR  58  TAHUN  2021 DALAM  UPAYA  MENGOPTIMALKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI TEBING TINGGI . Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nurmala,  I.  et  al.  (2022). PSIKOLOGI KESEHATAN  DALAM  KESEHATAN MASYARAKAT .  Airlangga  University
Press. Piani,  I.  (2021).  PROSES  COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS. Public Policy and Management Inquiry ,
4 (2).
https://doi.org/10.20884/1.ppmi.20 20.4.2.2442 Pratama,  D.  Y.,  &  Rahaju,  T.  (2022). IMPLEMENTASI  INOVASI  LAYANAN MOBIL KELILING (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  KABUPATEN  TRENGGALEK). Publika .
https://doi.org/10.26740/publika.v1 0n2.p621-636
Setiaji,  B.,  &  Pramudho,  P.  A.  K.  (2022). PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI  BERBASIS  DATA  DAN JURNAL UNTUK REKOMENDASI
KEBIJAKAN  BIDANG  KESEHATAN. HEALTHY :  Jurnal  Inovasi  Riset  Ilmu Kesehatan ,
1 (3). https://doi.org/10.51878/healthy.v1i 3.1649 Sikwan, A. (2021). ADAPTASI MASYARAKAT  PENDATANG  (ETNIK MADURA SAMBAS) DENGAN
PENDUDUK  ASLI. Jurnal  Pendidikan Sosiologi  Dan  Humaniora , 12 (1). https://doi.org/10.26418/j- psh.v12i1.46321
Sinaga,  E.  J.  (2019).  Layanan  Hukum Legalisasi  dalam  Upaya  Memberikan
Kepastian  Hukum. Jurnal  Penelitian Hukum De Jure , 19 (1). https://doi.org/10.30641/dejure.201 9.v19.85-96 Sitorus,  A.  A.  (2021).  DISINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA  DALAM  PENANGANAN COVID-19. Jurnal  Renaissance , 6 (1). https://doi.org/10.53878/jr.v6i1.137
Sriwati,  N.  K.  (2020).  Analisis  Keuntungan Usaha Budidaya Rumput Laut di Desa Tokorondo. Ekomen , 15 (1), 1–19. Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif (2nd  ed.). Alfabeta. Suherman,  A.  (2021). Manajemen  Strategi . Drestanta Pelita Indonesia Press.
Suyitno,  H.  (2021).  Upaya  Dosen  dalam Adaptasi  Manajemen  Kelas  untuk Efektivitas  Pembelajaran  Daring. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan VI Prodi Pendidikan Pancasila  Dan  Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta , 111.
Wahab, S. A. (2012). Analisis kebijakan: Dari formulasi  ke  penyusunan  model- model implementasi kebijakan publik.
In Jakarta: Bumi Aksara (Vol. 77).
Wahjono,  S.  I.  (2022).  Struktur  Organisasi. Universitas Muhammadiyah Surabaya ,
Implementasi Program One Day Service Akta Kematian
4 , 1–18.
Yuanita, S. K. S. et al. (2022). Evaluasi Model CIPP  Program  Diklar  Berjenjang Tingkat  Dasar  Untuk  Meningkatkan Kompetensi  Pendidik  Anak  Usia  Dini di  Kota  Payakumbuh. Jurnal  Inovasi Penelitian , 2 (10). Yuliah,  E.  (2020).  Implementasi  Kebijakan Pendidikan. Jurnal  At-Tadbir :  Media Hukum  Dan  Pendidikan , 30 (2). https://doi.org/10.52030/attadbir.v3 0i2.58 Zubaidah,  S.  (2019).  Pendidikan  Karakter Terintegrasi  Keterampilan  Abad  Ke- 21. Jurnal  Penelitian  Dan  Pengkajian Ilmu  Pendidikan:  E-Saintika , 3 (2). https://doi.org/10.36312/e- saintika.v3i2.125
Dokumen Lain:
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  No.  63  Tahun  2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan  Pelayanan One  Day Service pada akta kematian Publik Peraturan  Daerah  Nomor  10  tahun  2017
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sukabumi
Rencana  Strategis  (RENSTRA)  Kabupaten Sukabumu Tahun 2016 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan One  Day  Service pada akta kematian Publik