## PERAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI INDONESIA
Miftahur Rahman * , Masrizal *
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya Email: miftahurrahman565@gmail.com

## Abstrak
Kemiskinan  merupakan  fenomena  ekonomi  yang  dianggap  sebagai penyakit  berat  di  beberapa  negara.  Berbagai  cara  dan  upaya  yang  dilakukan oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  kemiskinan  yang  terjadi,  tetapi  kemiskinan tetap  berlanjut  tanpa  ada  pengurangan  yang  signifikan.  Zakat  merupakan sistem  khas  dari  ekonomi  Islam  yang  berbeda  dengan  ekonomi  konvensional. zakat  bertujuan  untuk  mencapai  efek  menguntungkan  pada  beberpa  dimensi seperti  konsumsi  agregat,  tabungan  dan  investasi,  penawaran  agregat  tenaga kerja dan modal, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai instrument obligatory system diperlukan peran pemerintah untuk penghimpunan hingga pendistribusia agar tercapai keadilan ekonomi.
Keywords: Zakat, Kemiskinan

## A. Pendahuluan
Islam  adalah  agama  yang  membawa  keselamatan,  sebagai  agama  yang membawa  keselamatan  bagi  ummatnya  tentunya  sangat  anti-kemiskinan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumuah ayat 10:
اَذِئَف
أمُكَّلَعَّل ا ٗريِثَك َ َّللَّٱ ْاوُرُكأذٱ َو ِ َّللَّٱ  ِل أضَف هِم ْاىُغَتأبٱ َو  ِض أرَ ألۡٱ يِف ْاوُرِشَتوٲَف ُة ٰىَلَّصلٱ  ِتَي ِضُق
َنىُحِل أفُت ١٠
Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka  bumi;  dan  carilah  karunia  Allah  dan  ingatlah  Allah  banyak-banyak supaya kamu beruntung”
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda “Kemiskinan mendekati kekufuran”
Kemiskinan  menjadi permasalahan yang selalu timbul di setiap negara, bahkan  telah  ada    sejak  dahulu  kala.  Pada  zaman  Nabi  Musa  alaihissalam, dikisahkan  salah  seorang  kerabat  beliau  bernama  Qarun  pada  awalnya  sangat miskin,  kemudian  meminta  nabi  untuk  memohon  kepada  Allah  agar  dirinya diberi  kekayaan  sehingga  bisa  lebih  khusyuk  dalam  menjalankan  ibadah  dan permintaan  tersebut  dikabulkan  oleh  Allah  SWT.  Setelah  menjadi  kaya  raya, Qarun  menjadi  sombong  dan  merasa  bahwa  kekayaannya  tersebut  bersumber
dari usahanya, 1 padahal harta yang dimilinya merupakan ujian dari Allah SWT. Pada  akhirnya  Allah  murka  dan  Qarun  meninggal  dengan  ditenggelamkan bersama  kekayaannya  ke  dalam  bumi. 2 Kisah  tersebut  menunjukkan  bahwa kemiskinan telah ada sejak zaman dahulu.
Meskipun  sudah  banyak  program-program  dan  upaya  yang  ditujukan untuk  membrantas  kemiskinan,  namun  masalah  ini  tidak  kunjung  selesai. walaupun  sampai  saat  ini  belum  ditemukan  formula  yang  dianggap  paling sempurna  dalam  penanganan  kemiskinan,  tetapi  program-program  dan  upaya tersebut harus terus di upayakan. Krisis ekonomi yang melanda Indoensia pada tahun  97-98  diyakini  berakibat  buruk  bagi  kesejahteraan  rakyat  sehingga berdampak  tingkat  kemiskinan  juga  meningkat.    Jumlah  dan  persentase penduduk  miskin  pada  periode  1996-2011  berfluktuatif  dari  tahun  ke  tahun (Kuncoro, 2015). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13, 96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi  47,  97  juta  pada  tahun  1999.  Persentase  penduduk  miskin  meningkat dari 17,47% menjadi 23,43% pada periode yang sama. (Dapat dilihat pada tabel
1.1) Tabel 1.1. Persentase Penduduk Miskin pada Periode 1996-2011 Tahun
Penduduk Miskin (%) Jumlah Penduduk Miskin (juta) Kota Desa Kota Desa 1996 13.60 19.9 9.6 24.9 1998 21.9 25.7 17.6 31.9 1999 15.1 20.2 12.4 25.1 2000 14.58 22.14 12.1 25.2 2001 9.76 24.95 8.5 28.6 2002 14.46 21.1 13.3 25.1 2003 13.57 20.23 12.2 25.1 2004 12.13 20.11 11.4 24.8 2005 11.37 19.51 12.4 22.7 2006 13.47 21.81 14.49 24.81 2007 12.52 20.37 13.56 23.61 2008 11.65 18.93 12.77 22.19 2009 10.72 17.35 11.91 20.62 2010 9.87 16.56 11.1 19.93
1 Al-Qasas: 78
2 Al-Qasas: 81
2011 9.23 15.72 11.05 18.97
Semua  program  yang  telah  ditempuh  oleh  pemerintah  masih  belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.  Berbagai  upaya dan kebijakan yang telah  dilakukan  demi  menanggulangi  kemiskinan.  Untuk  itu,  sebagai  negara komunitas  terbesar,  sudah  sepatutnya  menciptakan  sebuah  kebijakan  sendiri untuk keluar dari jurang kemiskinan.
Upaya  dan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  tidak  akan mampu  berhasil  tanpa  didorong  dengan  instrument  lainnya,  salah  satu instrument  tersebut  adalah  zakat.  Zakat  sebagai  instrument  pengentas kemiskinan,  saat  ini  dikumpulkan  oleh  pemerintah  dari  beberapa  negara Muslim.  Libya,  Malaysia  (dikesultanan  yang  berbeda),  Pakistan,  Arab  Saudi, Sudan,  dan  Yaman  mengumpulkan  zakat  melalui  prakarsa  pemerintah. Meskipun  Bahrain,  Bangladesh,  Mesir,  Iran,  Irak,  Yordania,  Kuwait,  Qatar, Indonesia  dan  Oman  telah  membentuk  lembaga-lembaga  public  khusus, pembayaran  zakat  kepada  lembaga  pemerintah  di  negara-negara  ini  atas  dasar sukarela (Aziz & Mohamad, 2016).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  makalah  ini  mencoba  menjelaskan potensi  zakat  dalam  membantu  pemerintah  membrantas  kemiskinan  serta efektivitasnya  dalam  ekonomi  makro  untuk  kehidupan  yang  lebih  adil  dan sejahtera.

## B. Pengertian dan Esensi Zakat
Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus di tunaikan oleh umat Islam.  Secara  bahasa  zakat  memiliki  arti  berkah,  berkembang,  suci  dan kebaikan. Sementara itu secara terminology zakat memiliki arti bagian tertentu dari harta yang telah diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (Qardhawi, 1973). Allah SWT berfirman dalam surat asy- Syams 9: “sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”, yakni menyucikan  dari  kotoran  dan  dosa.  Dikatakan  zakatuz  zari’i  artinya  tatkala tumbuhan sedang tumbuh mekar dan bertambah.
Perkataan  zakat  berarti  mensucikan  merujuk  pada  pembersihan  diri setelah melaksanakan tanggung jawab menunaikan zakat. Seseorang dikatakan berhati  suci  dan  mulia  apabila  dia  tidak  bakhil  atau  terlalu  mencintai  hartanya untuk  keperluan  diri  sendiri.  Mereka  yang  membelanjakan  hartanya  untuk orang  lain  akan  memperoleh  kesucian  dan  kemuliaan.  Zakat  merupakan  aspek kerohanian dan dia tidak dipertanggungn jawabkan kepada mereka yang bukan beraga  Islam  karena  itu  mereka  tidak  boleh  dipaksa  mengerjakan  suatuibadah
yang  diperintahkan  oleh  Islam. 3 Aspek  zakat  telah  di  gambarkan  dalam  surat Al- Taubah 103:
“Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan dan mensucikan”
Zakat  membersihkan  dan  menyucikan  jiwa  dari  sifat  kikir  dan  bakhil. Ketika  mengeluarkan  zakat  zakat  dengan  merelakan  hartanya,  tatkala  itulah seseorang  memenagkan  nafsunya,  menang  atas  kikir  dan  bakhilnya  sehingga mensucikan  dan  membersihkan  jiwanya.  Zakat  juga  membersihkan  dan menyucikan masyarakat dari saling dendam dan dengki ari kegoncangan fitnah. Pada  saat  masyarakat  saling  membantu  menutupi  mereka  yang  sangat membutuhkan,  ketika  itulah  mengikis  huru-hara  dan  kegoncangan  yang terwujud  dari  rasa  dendam  kaum  melarat  terhadap  mereka  yang  hidup berlebihan. 4
Zakat  merupakan  satu  bagian  dari  rukun  Islam  dan  juga  salah  satu  ciri dari  sistem  ekonomi  Islam  dalam  mambangun  perekonomian  umat.  Menurut Muhammad Abdul Mannan (1997) dalam bukunya teori dan Praktek Ekonomi Islam mengemukakan zakat terdapat enam prinsip:
1. prinsip pertama yaitu zakat sebagai prinsip keyakinan dalam Islam. Karena membayar zakat adalah suatu ibadah dan dengan demikian hanya seseorang yang  benar-benar  berimanlah  yang  dapat  melaksanakannya  dalam  arti  dan jiwa  yang  sesungguhnya,  atau  dengan  kata  lain  zakat  merupakan manifestasi keyakinan dalam beribadah kepada Allah SWT.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan  dengan membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip  produktifitas  atau  telah  sampai  batas  waktunya.  Demikian  zakat dibayar setiap tahun setelah memperhatikan nisab.
4. Prinsip  nalar,  yaitu  orang  diharuskan  membayar  zakat  adalah  orang  yang berakal dan bertanggung jawab. Dari sinilah muncul anggapan bahwa orang orang  belum  dewasa  dan  tidak  waras  bebas  dari  zakat  yang  dalam  hal  ini merupakan suatu ibadat. Tetapi menurut mazhab Maliki dan Mazhab Syafii (terutama dalam hal ternak dan panen), orang yang belum dewasa dan tidak waras terkena zakat. Dasar pada pendirian ini ialah zakat adalah pajak pada harta benda. Karena itu dapat dilaksanakan, walaupun harta benda tersebut mungkin  milik  orang  yang  belum  dewasa  dan  mereka  yang  tidak  waras. Menurut Mannan, orang yang belum dewasa dan mereka  yang tidak waras terkena  zakat  bila  harta  benda  mereka  dalam  pemeliharaan  para  walinya.
3 Afzalurahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid II . (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994). hlm. 40-43
4 A.M.  Al-Assal  ,  dkk, Sistem,  Prinsip  dan  Tujuan  Ekonomi  Islam .  Judul  asli: An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu . (Bandung: CV Pustaka setia, 1999)
Dan  para  wali  ini  diharapkan  dapat  memanfaatkan  harta  benda  mereka dengan dengan cara yang masuk akal.
5. Kemudahan  zakat  diperoleh  sebagian  dari  pemungutan  zakat  dan  sebagian dri hukum Islam tentang etika ekonomi. Mengenai pemungutan zakat, tidak ada  yang  lebih  menyenagkan  dari  pada  zakat  yang  dibayarkan  pada  akhir tahun.  Di  samping  itu  orang  kafir  yang  berada  di  suatu  negara  non  Islam tidak dinyatakan bertanggung jawab untuk membayar zakat.
6. Prinsip  kemerdekaan.  Seseorang  harus  menjadi  menusia  bebas  sebelum dapat  disyaratkan  untuk  membayar  zakat.  Karena  itu,  seorang  budak  atau tawanan  tidak  diharuskan  membayarkan  zakat  bila  ia  dianggap  tidak memiliki  suatu  harta.  Seorang  budak  berhak  memperoleh  harta  zakat  yang mungkin dapat digunakan untuk memperoleh kebebasan. Sekarang di mana perbudakan  telah  di  hapuskan,  orang  yang  dipenjara  mungkin  dapat ditempatkan  dalam  golongan  ini  yang  diangap  bukan  orang  bebas,  dan tanggungan  mereka  yang  tidak  berdaya  bisa  memperoleh  penghasilan zakat. 5
Menurut Khaf (1999) dalam Nurul Huda et.al (2012), tujuan dari zakat adalah  utuk  mencapai  keadilan  social  ekonomi. 6 Zakat  merupakan  transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada  si  miskin.  Hal  lain  juga  di  kemukakan  oleh  Muhammad  Daud  Ali bahwa  tujuan  zakat  yaitu:  mengangkat  derajat  fakir  miskin;  membantu memecahakn masalah gharimin, ibnu sabil, dan mustahak lainnya; membina tali persaudaraan sesame umat  Islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan siat kikir para pemilik harta; menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat; mengembangkan rasa tanggung jawab social pada diri seseorang terutama  yang memiliki harta;  mendidik  manusia untuk  disiplin menunaikan  kewajiban  dan  menyerahkan  hak  orang  lain;  sarana  pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan social.
Dengan demikian zakat merupakan ciri khas dari sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi dan peran dalam mengentaskan kemiskinan khususnya di Indonesia.

## C. Landasan Kewajiban Zakat
1. Dalili Al-Quran
Dalam  Al-Qur’an  terdapat  32  kata  zakat,  dan  82  kali  diulang  dengan menggunakan  istilah  yang  merupakan  sinonim  dari  kata  zakat  yaitu
5 Muhammad abdul Mannan, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997) hlm. 60-64.
6 Nurul Huda, dkk, Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah . (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 85
shadaqah  dan  infak.  Pengulangan  tersebut  mengandung  maksud  bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peran yang sangat penting dalam Islam. 7 Salah  satu  ayat  perintah  menunaikan  zakat  terdapat  pada  ayat  Al- Baqarah  ayat 43:
َّٰرلٱ َعَم ْاىُعَك أرٱ َو َة ٰىَكَّزلٱ ْاىُتاَء َو َة ٰىَلَّصلٱ ْاىُميِقَأ َو َهيِعِك ٤٣
Artinya: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.
Tidak  hanya  di  dalam  Al-Qur’an  peyebutan  zakat  bersamaan  dengan shalat juga sering kita temukan dalam beberapa hadist. Di antaranya adalah “Aku  berbaiat  kepada  Rasulullah  untuk  mendirikan  sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap orang Islam” (HR al-Bukhari dan Muslim).
Menurut  Ibnu  Kasir  dalam  Al  Faizin  &  Akbar  (2018)  penyebutan sholat  dan  zakat  secara  bersamaan  disebabkan  keduanya  merupakan  dua bentuk  ibadah  vital  dalam  Islam  yang  memiliki  aspek  berbeda.  Di  mana sholat  merupakan  bentuk  ibadah  yang  merupakan  hak  Allah  SWT  yang terkandung  di  dalamnya  pengesaan,  pujian,  pengagungan,,  permohonan, doa,  dan  penyerahan  diri  kepada  Allah  SWT.  Sementara  zakat  merupakan hak  makhluk  (penerima  zakat)  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  ihsan (perbuatan  baik)  kepada  makhluk.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  erat kaitannya  antara  sholat  dengan  zakat  sekaligus  menunjukkan  bahwa  Islam sangat memperhatikan hubungan manusia dengan tuhan (hablun min Allah) dan hubungan antar manusia (hablun min al-nas).

## 2. Dalil sunnah
Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun sekitar 800 hadist yang berkaitan  dengan  zakat,  termasuk  beberapa. 8 Salah  satu  perintah  zakat terdapat pada hadist Rasulullah :
“  sesungguhnya  Allah  mewajibkan  kepada  mereka  zakat  atas  harta mereka  yang  diambil  dari  golongan  kaya  mereka  akan  dikembalikan kepada fakir-miskin mereka ( Muttafaq’alaih).
Hadist-hadist  yang  berkaitan  dengan  zakat  tersebut  ada  yang memberikan perintah umum tentang zakat, da nada pula hadist yang berupa rincian  dari  pelaksanaan  zakat  tersebut,  seperti  jenis  harta  yang  wajib dizakati, nisab, haul, dan sasaran zakat. Ketentuan zakat dalam hadist-hadist
7 Nuruddin  Mhd  Ali, Zakat  Sebagai  Instrumen  Dalam  Kebijakan  Fiskal ,  (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2006) hlm. 27
8 Ibid, 35
tersebut  ditampilkan  dalam  uslub  targhib  (motivasi),  tarhib  (peringatan), dan juga berisi tentang hikmah zakat dengan maksud memberikan dorongan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat secara sukarela.

## 3. Landasan Histori
Dari segi sejarah, kewajiban zakat telah disyaratkan kepada para nabi dan rasul sebelum nabi Muhammad SAW. Risalah zakat telah diperintahkan kepada  pada  nabi  Isa  a.s 9 dan  Islamil  a.s 10 .  Bahkan  terhadap  umat  nabi Musa 11 yaitu  Bani  Israil  juga  diterapkan.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  zakat  merupakan  ajaran  yang  universal  karena diperintahkan  keapa  setiap  umat  pada  setiap  zaman  dan  merupakan  salah satu  risalah  kenabian  dan  rasul.  Perbedaannya  mungkin  hanya  pada  aspek teknis  pelaksanaan  perintah  zakat,  namun  subtansinya  tetap  sama,  yaitu sebagai ibadah kepada Allah SWT dan solidaritas social.
Meski  demikian  penerapan  zakat  pada  umat-umat  sebelum  Islam belum  merupakan  suatu  perintah  yang  mutlak  dan ilzami .  Tetapi  bersifat solidaritas  dan  rasa  balas  kasihan  dalam  rangka  menyantuni  orang-orang miskin.  Barulah  dalam  syariat  Islam  zakat  ditetapkan  menjadi  suatu kewajiban yang bersifat mutlak dan menjadi salah satu rukun Islam. 12

## D. Pemberdayaan Harta Melalui Zakat
Dalam  Al-Quran  ketentuan  zakat  yang  disebutkan  dengan  rinci  hanya berkenaan dengan mustahik saja. Ayat ini membatasi dan mengkhususkan para mustahik zakat hanya pada delapan golongan saja. Zakat tidak boleh diberikan kepada  selain  mereka.  Sebagaimana  friman  Allah  dalam  surat  at-Taubah  ayat 60:
اَه أيَلَع  َهيِلِمَٰع ألٱ َو  ِهيِك َٰسَمألٱ َو  ِءٓاَرَقُفألِل  ُتَٰقَدَّصلٱ  اَمَّوِإ۞ ِباَق ِّرلٱ  يِف َو  أمُهُبىُلُق  ِتَفَّلَؤُمألٱ َو
ميِكَح ٌميِلَع ُ َّللَّٱ َو ِِۗ َّللَّٱ َهِّم ٗتَضي ِرَف  ِِۖليِبَّسلٱ ِهأبٱ َو ِ َّللَّٱ ِليِبَس يِف َو َهيِم ِرَٰغألٱ َو

## ٦٠
Artinya: “  Sesungguhnya  zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang  fakir,  orang miskin,  amail  zakat,  yang  dilunakkan  hatinya  (mualaf),  untuk  (membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan,  sebagai  kewajiban  dari  Allah.  Allah  Maha  Mengetahui  dan  Allah Maha Bijaksana” (at-Taubah: 60).
Adapun  yang  dimaksud  dengan  delapan  pihak  yang  menerima  zakat seperti dijelaskan oleh surat at-Taubah: 60 tersebut adalah sebagai berikut:
1. Fakir
9 QS Al-Anbiyaa:73
10 QS Marya: 55
11 QS Al-Baqarah: 83
12 Ibid, 37
Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan  penghasilan  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  pokok  diri  dan  keluarga berupa pangan, pakaian, dan perumahan
2. Miskin
Miskin  adalah  orang  yang  memiliki  pekerjaan  atau    usaha  tapi penghasilannya  hanya  mampu  menutupi  sebgian  kebutuhan  hidup  diri maupun  keluarganya.  Menurut  jumhur  ulama,  kedua  golongan  ini sebetulnya  sama  yakni  mereka  yang  kekurangan  dalam  memenuhi kebutuhannya.
3. Amil
Petugas  zakat  (amil)  adalah  orang-orang  yang  ditunjuk  untuk mengumpulkan zakat  dari para wajib zakat  (muzaki) dan mendistribusikan harta  zakat  tersebut  kepada  orang-orang  yang  berhak  menerimanya. 13
Adapun definisi amil menurut ulama adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak. 14
Abu  Ubaid  al-Qasim  meriwayatkan  dalam  kitabnya  Al-Amwal  (2009) dari Yazid  bin  Amru  al-Ma’afiri  dari  orang  yang  pernah  mendengar Uqbah  bin  Amir  al-Juhani,  ia  berkata,  ”Rasulullah  telah  mengutusku sebagai  petugas zakat. Lalu  saya meminta  izin kepadanya bahwa kami nantinya  akan  memakan  sebagaian  dari  zakat  itu.  Lalu  beliau  pun memberikan  izin  kepada  kami.” Akan  tetapi  dari  Malik,  ia  berkata, “petugas  Zakat  (Amil)  tidak  mempunyai  ketentuan  yang  jelas.
Walaupun  demikian,  bagiannya  diserahkan  kepada  pandangan kemaslahatan dan ijtihad seorang pemimpin. Demikian  hal  nya  menurut  Ibnu  Arabi,  ulama  sepakat  tidak memperbolehkan  memberikan  seluruh  zakat  kepada  amil  (petugas zakat)  karena  mampu  merusak  tujuan  utama  dari  pensyari’atan  zakat berupa memenuhi kebutuhan umat Islam .
4. Orang yang Dirayu Hatinya (Mualaf)
Mualaf  adalah  orang-orang  yang  dipandang  oleh  negara  layak  untuk menerima  zakat  untuk  menguatkan  iman  mereka.  Mereka  seperti  para pemimpin  ,  tokoh  masyarakat  yang  berpengaruh,  dan  yang  baru  masuk Islam  dan  belum  kuat  imannya.  Dalam  hal  ini  Khalifah  atau  pada  wali
13 Ibid, 45
14 Abdul  Wahid  Al-Faizin  dan  Nashr  Akbar, Tafsir  Ekonomi  Kontemporer:  Menggali
Teori Ekonomi dan Ayat-ayat Al-Qur’an , (Jakarta: Gema Insani, 2018) hlm. 73
berhak  menilai,  apakah  orang-orang  ini  perlu  diberikan  zakat  untuk mengikat  hati  mereka,  menguatkan  iman  mereka,  memanfaatkan  mereka untuk  kepentingan  Islam  dan  kaum  muslimin,  atau  untuk  mempengauhi para pengikut mereka. 15
5. Budak
Zakat  difungsikan  untuk  membebaskan  budak  disamping  juga  untuk mengentaskan  kemiskinan.  Sarana  yang  ada  dalam  Islam  untuk membebaskan budak tidak hanya dengan zakat, tetapi sarana seperti kafarat sumpah. Sebagaimana Firman Allah surat al-Maidah ayat 89
“….  Maka  kafaratnya  (dendapelanggaran  sumpah)  ialah  memberi makan  sepuluh  orang  misikin  yaitu  dari  makanan  yang  biasa  kamu berikan  kepada  keluargamu,  atau  memberi  mereka  pakaian  atau memerdekakan seorang hamba sahaya….”
Menurut Syahatan dalam Huda et al (2016) termasuk kategori pembebasan budak  dalam  konteks  kontemporer  adalah  membantu  pembebasan  tawanan muslim  dari  tangan  kaum  kafir,  di  samping  dalam  pembebasan  tersebut terdapat  penjagaan  terhadap  kehormatan  Islam  dan  penjagaan  kaum Muslimin dari kaum kair.
6. Orang-orang yang Berhutang
Gharimin  adalah  orang-orang  yang  mempunyai  utang,  yang  tidak  mampu melunasi  utang-utang  mereka.  Mereka  yang  memikul  beban  utang  untuk memperbaiki  hubungan  sesame  manusia,  atau  untuk  membayar  diyat,  atau memnuhi  kebutuhan-kebutuhan  pribadi  mereka,  baik  mereka  miskin maupun  kaya.  Menurut  ulama  kontemporer  Yusuf  Qardhawi  memaknai Gharimin  sebagai  orang  yang  mengalami  musibah  dan  bencana  dalam hartanya,  sedangkan  ia  mempunyai  kebutuhan  yang  mendesak  sehingga  ia harus  meminjam  dari  orang  lain,  berhak  untuk  mendapatkan  zakat.  Imam Mujahid  berkata:  “tiga  kelompok  orang  yang  termasuk  mempunyai  utang, orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan  orang  yang  mempunyai  keluarga  akan  tetapi  tidak  mempunyai  harta, sehingga ia berutang untuk menafkahi keluarganya (Huda et al., 2016). 7. Fisabilillah
Jumhur  ahli  fiqih  berpendapat,  maksud  sabilillah  (jalan  Allah)  ialah  para pahlawan sukarelawan. Mereka diberi zakat, meskipun mereka kaya, untuk mendorong  keberanian  mereka  dalam  bertempur.  Imam  Muhammad, sahabat  Imam  Abu  Hanifah,  berpendapat  bahwa  maksud  sabilillah  ialah orang yang menunaikan ibadah haji, tetapi terputus karena kehabisan biaya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sabilillah maksudnya semua bentuk qurbah  (usaha  mendekatkan  diri  kepada  Allah).  Jadi,  termasuk  dalam
15 Ibid . 70
sabilillah  adalah  setiap  usaha  untuk  mentaati  Allah  dan  jalan  bermacam- macam  kebijakan  apabila  diperlukan.  Prof.  Syekh  Abdul  Wahab  Khallaf rahimahullah  memperkuat  pendapat  Imam  Abu  Hanifah.  Ia  berkata,  “saya tidak  melihat  adanya  indikasi  yang  mengharuskan  kita  mesti  mengartikan sabilillah  khusus  hanya  perjuangan  (perang)  dan  haji  semata.  Zakat  yang dikeluarkan  untuk  kepentingan-kepentingan  umum  dan  untuk  hal-hal  yang merupakan umat, itulah yang disebut sabillah (Al-Assal & Karim, 1999).
Yusuf Qardawi juga tidak sepakat kepada pendapat yang mempersempit arti jihad  hanya  pada  pertempuran  semata.  Menurut  beliau  ini  jihad  adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW..
“Barangsiapa  yang  berperang  untuk  meninggikan  kalimat  Allah, maka  ia  telah  berjuang  di  jalan  Allah”.  (HR  al  –Bukhari  dan Muslim).
Oleh Karena itu menurut Yusuf Qardhwi jihad tidak hanya terbatas dengan senjata. Namun, juga bisa dengan pena dan lisan. Begitu pula orang berjihad tidak  hanya  terbatas  pada  orang  yang  bertempur.  Namun,  juga  bisa mencakup  orang  yang  jihad  dalam  aspek  pemikiran,  pendidikan,  ekonomi, social dan aspek lainnya.
8. Musafir (Ibnu Sabil)
Orang  yang  kehabisan  bekal  dalam  perjalananya,  yang  tidak  mempunyai harta  yang dapat mengantarkannya untuk sampai ke negerinya. Kepadanya diberikan  zakat  dengan  jumlah  yang  dapat  mengantarkan  ia  sampai  ke negrinya,  baik  jumlah  yang  dibutuhkan  itu  banyak  maupun  sedikit.  Dalam konteks  distribusi  zakat  ada  kategori  musafir  (Al-Faizin  &  Akbar  2018). yakni orang yang berpergian ke suatu daerah dan dia kehabisan bekal untuk dia kehabisan bekal unuk kembali ke daerahnya. Para ulama sepakat bahwa musafir  seperti  ini  berhak  mendapat  alokasi  distribusi  zakat  sebesar  bekal yang dia butuhkan untuk kembali ke daerahnya.
Dengan  demikian  inilah  golongan  yang  berhak  menerima  zakat.
Mengenai  harta  zakat  diberikan  untuk  kepentingan  umum  diluar  golongan tersebut,  dengan  dalil  yang  diriwayatkan  oleh  Ziyad  bin  al-Harith  ash-Shuda’I yang  telah  kami  sebutkan  di  atas  dan  juga  jumhur  fukaha  mengatakan  bahwa selain dari delapan ashnaf, tidak halal menerima zakat. 16

## E. kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  suatu  fenomena  yang  komplek  dan  mencakup berbagai  aspek  kehidupan,  baik  itu  dari  kondisi  ekonomi,  social  bahkan kebijakan  sekalipun.  Konsep  tentang  kemiskinan  telah  banyak  dikembangkan
16 Rozalinda, Ekonomi  Islam  Teori  dan  Aplikasi  pada  Aktivitas  Ekonomi .  (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm. 25
oleh  para  ahli  dan  akademisi.  Menurut  Islamic  Devlopment  Bank  dalam  buku Wakaf pengaturan dan tata kelola yang efektif yang diterbitkan atas kerja sama Depertemen  Ekonomi  dan  Keuangan  syariah  Bank  Indonesia  dan  Depertemen Ekonomi  Syariah  Universitas  AIrlangga  (2016)  mendefinisikan  kemiskinan dengan  merujuk  pada  definisi  International  Labour  Organization  (ILO)  adalah keterbatasan dalam berkontribusi secara efektif dalam suatu masyarakat. Lebih jauh  lagi,  mereka  kekurangan  makanan  dan  pakaian  untuk  keluarga,  tidak mempunyai  pendidikan  yang  cukup  dan  jaminan  kesehatan.  Tidak  juga  punya lahan  di  mana  mereka  bisa  menghasilkan  makanan  dan  juga  tidak  punya pekerjaan dan akses kepada pinjaman. Kemiskinan juga berarti ketidakamanan, ketidakmampuan  dan  terbuang  dalam  komunitas.  Selain  itu,  kemiskinan  juga sangat rentan terhadap kekeran dan tidak jarang hidup dalam suatu kondisi yang rawan. Tidak adanya akses terhadap air bersih dan sanitasi.
United  National  Devlopment  Programme,  kemiskinan  diukur  dengan menggunakan  indeks  pendidikan,  indeks  kesehatan,  dan  standar  kehidupan sehari-hari. Beberapa studi menggunakan biaya kebutuhan dasar, asupan energy makanan,  dan  evaluasi  subyektif  untuk  mengukur  kemiskinan.  Para  peneliti pada  Konference  Ekonomi  Afrika  ke  10  membahas  kesenjangan  baru  dalam pengukuraan  kemiskinan.  Mereka  percaya  bahwa  pengukuran  kemiskinan berdasarkan  pendapatan  rata-rata  nasional  tidak  secara  akurat  mengungkapkan distribusi  kekayaan  untuk  memberantas  ancaman  kemiskinan  (Ahmed,  Johari, Wahab. 2017).
Menurut  Edwin  G.  Dolan  dalam  Jusmaliani  dkkada  tiga  pandangan mengenai kemiskinan yaitu:
1. kemiskinan berarti tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang  paling  mendasar  untuk  menjaga  keberlangsungan  kehidupan.  Standar hidup ini tentunya perlu diterapkan secara objektif.
2. Rendahnya  pendapatan  harus  diukur  secara  subjektif,  yakni  relatif  rendah terhadap pendapatan orang lain di dalam masyarakat.
3. Kemiskinan  dihubungkan  dengan  usaha  seseorang  untuk  menghasilkan pendapatan yang memadai. 17
Menurut  Kuncoro  (2015)  kemiskinan  pada  umumnya  menunjukkan tingkat  pendapatan  di  bawah  garis  kemiskinan  tertentu.  Penduduk  disebut miskin bila memiliki rata-rata pengeluaran per capital per bulan di bawah garis kemiskinan.  Semakin  tingi  garis  kemiskinan,  semakin  banyak  penduduk  yang tergolong  sebagai  penduduk  miskin.  Batas  kemiskinan  yang  digunakan  setiap negar  berbeda-beda.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  perbedaan  lokasi  dan standar kehidupan hidup. BPS menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah
17 Jusmaliani,  dkk, Kebijakan  Ekonomi  Dalam  Islam .  (Yogyakarta:    Kreasi  Wacana, 2005) hal. 45-46
yang  dibelanjakan  per  capital  sebulan  untuk  memnuhi  kebutuhan  minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan  2.100  kalori  per  hari.  Sedangkan  pengeluaran  kebutuhan  minimum bukan  makanan  meliputi  pengeluaran  untuk  perumahan,  sandang,  serta  aneka barang  dan  jasa.  Dengan  kata  lain  BPS  menggunakan  pendekatan  kebutuhan dasar  (Basic  needs  approach)  sebagai  ketidakmampuan  untuk  memnuhi kebutuhan  dasar.  Pendekatan  kebutuhan  dasar  adalah  salah  satu  pendekatan utama untuk pengukuran kemiskinan absolut di negara-negara berkembang. Ini adalah  upaya  untuk  menentukan  sumber  daya  minimum  absolut  yang diperlukan untuk kesejahteraan jangka panjang, biasanya dalam bentuk barang- barang konsumsi. 18
Menurut  penyebabnya  kemiskinan  terbagi  menjadi  2  macam.  Pertama adalah  kemiskinan  kultural  dan  kedua  adalah  kemiskinan  structural. Kemiskinan  kultural  yaitu  kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  adanya  faktor- faktor  adat  atau  budaya  suatu  daerah  tertentu  yang  membelenggu  seseorang atau  sekelompok  masyarakat  tertentu  sehingga  membuatnya  tetep  melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan  mengabaikan  faktor-faktor  yang  menghalangi  untuk  melakukan perubahan  kearah  tingkat  kehidupan  yang  lebih  baik.  Sedangkan  kemiskinan structural merupakan kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang  atau  sekelompok  masyarakat  tertentu  terhadap  sistem  atau  tatanan social yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka  sendiri  dari  perangkap  kemiskinan  atau  dengan  kata  lain  “seseorang atau  sekelompok  masyarakat  menjadi  miskin  karena  mereka  misikin”. (Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2016). 19
Namun  yang  lebih  umum,  kemiskinan  dibagi  menjadi  dua  jenis,  yakni kemiskinan mutlak ( absolute poverty ) dan kemiskinan relatif ( relative poverty ). Kemiskinan  absolut  adalah  kemiskinan  yang  dihubungkan  dengan  garis kemiskinan  atau  poverty  line.  Jadi  seseorang  dikatakan  miskin  secara  absolut jika  pendapatan  atau  pengeluarannya  berada  tepat  atau  di  bawah  garis kemiskinan tertentu. Tingginya garis kemiskinan itu ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan  kondisi  objektif  yang  ada.  Sedangkan  kemiskinan  relatif  adalah kemiskinan  yang  dihubungkan  dengan  tingkat  pendapatan  atau  pengeluaran
18 A. Atkinson, “Multidimensional deprivation: contrasting social welfare and counting approaches”, Journal of Economic Inequality, Vol. 1 No. 1, pp. 51-65. 2003
19 Depertemen  Ekonomi  dan  Keuangan  syariah  Bank  Indonesia  dan  Depertemen Ekonomi Syariah Universitas AIrlangga (2016). Wakaf pengaturan dan tata kelola yang efektif . Jakarta: Depertemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia
orang lain. Jadi seseorang atau sekelompok orang dikatakan relatif miskin jika pengeluaran atau pendapatannya lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan atau pengeluaran kelompok lain.
Dari sisi Islam, para ahli fikih dan tafsir juga berbeda pendapat tentang definisi  kemiskinan.  Islam  biasanya  menyandingkan  miskin  dengan  fakir. Secara  umum  dikatakan  bahwa  kedua  kelompok  tersebut  memiliki  arti  yang sama,  yaitu  orang  yang  hidup  melarat  dan  membutuhkan  bantuan.  Sedangkan ulama mendefinisikan fakir sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa atau harta  yang  dimilikinya  tidak  mencapai  separuh  dari  kebutuhan  diri  dan keluarganya.  Sedangkan  orang  miskin  adalah  orang  yang  bisa  memenuhi separuh atau lebih kebutuhannya, tetapi tidak mempu memenuhi secara penuh.

## F. Peran zakat dalam mengatasi kemiskinan
Kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi yang dihadapi oleh berbagai  negara,  terutama  negara  sedang  berkembang.  Dalam  mengatasi kemiskinan,  strategi  pengentasan  dimulai  dari  kebijakan  pemerintah  yang bersifat  top  down  sehingga  setiap  elemen  masyarakat  tinggal  mendukung kebijakan pemerintah tersebut.
Penelitian  terbaru  Mohsin  dalam  Raimi,  Patel  dan  Adelopo  (2014) mengidentifikasi  angka  kemiskinan  dua  digit  di  sembilan  negara  mayoritas Islam,  yaitu  Pakistan  (24%),  Afganistan  (53%),  Indonesia  (18%),  Iran  (18%), Banglades  (45%),  Sudan  (40%),  Yaman  (45%),  Aljazair  (23%),  Mesir  (20%) dan Nigeria (70%). Total  jumlah orang  yang menderita kemiskinan di  negara- negara  tersebut  di  atas  335  juta.  Penyebab  dari  kemiskinan  di  negara-negara tersebut  terkait  dengan  kebijakan  pemerintah  yang  tidak  efektif  menyebabkan peningkatan  ketidaksetaraan  pendapatan  dan  harapan  warga  yang  tidak terpenuhi. 20
Semua  program  yang  telah  ditempuh  oleh  pemerintah  masih  belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan mampu berhasil tanpa didorong dengan instrument lainnya, salah satu instrument tersebut adalah zakat.
Salah  satu  ajaran  Islam  yang  bertujuan  mengatasi  kesenjangan  dan gejolak  social  adalah  zakat.  Zakat  yang  menjadi  salah  satu  rukun  penyanggah tegaknya Islam serta kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungan  horizontal  antara  sesame  manusia  yang  pada  akhirnya  mampu mengurangi  gejolak  akibat  problematika  kesenjangan  dalam  hidup  mereka. Selain  itu,  zakat  juga  dapat  memperkuat  hubugan  vertical  manusia  dengan Allah  karena  Islam  menyatakan  bahwa  zakat  merupakan  bentuk  (ibadah)
20 Lukman  Raimi,  Ashok  Patel,  Ismail  Adelopo,  (2014)  "Corporate  social responsibility,  Waqf  system  and  Zakat  system  as  faith-based  model  for  poverty  reduction", World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. 10 Issue: 3, pp.228-242,
kepada  yang  maha  kuasa  (Mujahidin,  2013).  Hal  senada  juga  dikatakan  oleh Mahuyudin dan Abdullah (2011) melihat bahwa zakat sebagai alat untuk sistem ekonomi Islam dengan tujuan untuk memberantas kemiskinan di kalangan umat Islam dan memenuhi  kesejahteraan social  umat  Islam.  Dia berpendapat  bahwa penerimaan  zakat  terutama  yang  miskin  dan  membutuhkan,  harus  mencapai kualitas minimum kehidupan dari yang diterima.
Dengan  asumsi  bahwa  zakat  merupakan  ketentuan  yang  wajib  dalam sistem ekonomi ( obligatory zakat system ), sehingga pelaksanaannya dilakukan melakukan  institusi  resmi  negara  yang  memiliki  ketentuan  hukum  sehingga pengumpulan,  pengelolaan  atau  pendistribusiannya  bisa  terarah.  Ada  dua hikmah penting yang dikemukakan oleh asy-Sya’rawi dalam pengelolaan zakat oleh  pemerintah.  Pertama,  terhindarnya  mustahik  dari  aib  karena menengadahkan  tangannya  untuk  meminta  zakat  dari  muzakki.  Dengan  danya pengelolaan  zakat  dari  pemerintah,  para  mustahik  tidak  perlu  lagi menengadahkan  tangannya  untuk  meminta  zakat  karena  mereka  langsung menerimanya  dari  pemerintah.  Kedua,  terhindarnya  mustahik  terutama  orang fakir  dan  miskin  dari  dampak  psikologis  negatif  yang  terjadi  ketika  menerima langsung dari muzakki.
Muahmmad  Abu  Zahrah  dalam  Inayah  (2003)  mengemukakan  bahwa fuqaha sepakat bahwa pada dasarnya zakat itu disyariatkan sebagai bagian dari usaha  pemerintah,  baik  dalam  hal  pengumpulan,  atau  pengalokasian  dan administrasinya.  Ada  beberapa  alasan  mengapa  negara  perlu  campur  tangan dalam  pengelolaan  zakat  (Ali,  2006).  Pertama,  zakat  bukanlah  bentuk charity biasa  atau  bentuk  kedermawaan  sebagaimana  infak,  wakaf,  dan  hibah.  Zakat hukumnya  wajib,  padahal  satu-satunya  lembaga  yang  mempunyai  otoritas untuk  melakukan  pemaksaan  seperti  itu  adalah  negara  lewat  perangkat pemerintah.  Kedua,  potensi  zakat  yang  dikumpulkan  dari  masyarakat  sangat besar. Menurut sebuah sumber, potensi zakat di Indonesia mencapai hampir 20 triliun  per  tahun.  Hasil  penelitian  Pusat  Bahasa  dan  Budaya  UIN  Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation tahun 2005 mengungkapkan jumlah potensi filantropi  (kedermawaan)  umat  Islam  Indonesia  mencapai  Rp  19,3  triliun.  Di antara  potensi  tersebut  5,1  triluin  bentuk  barang  dan  14,2  triliun  berbentuk uang. Salah satu temuan yang menarik dari hasil penelitian tersebut adalah 61% zakat fitrah dan 93% zakat maal diberikan langsung kepada penerima. Penerima zakat  fitrah  dan  zakat  maal  terbesar  (70%)  adalah  masjid-masjid.  Badan  Amil Zakat pemerintah hanya menapatkan 5% zakat fitrah dan 3% zakat maal, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta hanya 4% zakat maal. Potensi  yang sangat besar  itu  akan  dapat  dicapai  dan  disalurkan  kalau  pelaksanaannya  dilakukan oleh  negara  melalui  depertemen  teknis  pelaksana.  Ketiga,  zakat  mempunyai potensi  untuk  turut  membantu  pencapaian  sasaran  pembangunan  nasional. Keempat,  agar  dana  zakat  dapat  disalurkan  secara  tepat,  efisien,  dan  efektif
sehingga  mencapai  tujuan  zakat  itu  sendiri  yaitu  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat.  Kelima,  memberikan  control  kepada  pengelola  zakat.  Masuknya dana  zakat  ke  dalam  perbendaharaan  negara  diharapkan  akan  menyadarkan mereka bahwa di antara uang yang dikorupsi itu terdapat dana zakat yang tidak sepantasnya dikorupsi juga.
Tujuan  utama  dari  zakat  adalah  untuk  mencapai  keadilan  sosio- ekonomi.  Sehubungan  dengan  dimensi  ekonomi  dari  zakat,  bertujuan  untuk mencapai efek menguntungkan pada beberpa dimensi seperti konsumsi agregat, tabungan dan investasi, penawaran agregat tenaga kerja dan modal, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi (Wahab & Rahman, 2011).
Dilihat  dari  sisi  makro,  zakat  memunginkan  perekonomian  terus berjalan  pada  tingkat  minimum.  Menurut  Metwally  (1995)  zakat  berpengaruh positif tepada ekonomi. Karena dalam ekonomi Islam, semua bentuk asset yang tidak/kurang  produktif  terkena  zakat.  Oleh  karena  itu  instrument  zakat  akan mendorong  dalam  investasi  dan  menekan  penimbnan  uang.  Zakat  akan mendorong  investasi  secara  langsung  dan  tidak  langsung.  Secara  langsung, dengan  dikenakannya  zakat  terhadap  kekayaan  maka  kekayaan  yang  ditabung akan  segera  diaktifkan  atau  diinvestasikan.  Secara  tidak  langsung,  dengan meningktakan  konsumsi  barang-barnag  dan  jasa-jasa  pokok  sebagai  akibat meingkatnya  pendapatan  oang-orang  fakir-miskin  karena  zakat  maka permintaan  terhadap  barang  dan  jasa-jasa  pokok  akan  meningkat. Meningkatnya  oermintaan  barang  dan  jasa  ini  akan  merangsang  produksi barang-barang  dan  jasa-jasa  tersebut,  yang  berarti  meningkatnya  investasi terutama terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok. 21
Besarnya zakat yang harus dibayarkan penabung jika ia tidak melakukan investasi adalah Z A I. hal ini diikuti oleh harapan investasi bersh yang efektif (g) akan  sama  dengan  tingkat  keuntungan  bersih  yang  diharapkan  (e)  ditambah dengan tingkat zakat atas asset yang kurang/tidak produktif Z A .
r2 r1 0 I o I 1 I 2
21 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam . (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) hlm. 18
Grafik  di  atas  menunjukkan  permintaan  investasi  baru  dalam  ekonomi diatur  oleh  hukum  Islam,  yaitu  sebagai  fungsi  tingkat  keuntungan  yang diharapkan.  Seperti  diperlihatkan  bahwa  tingkat  keuntungan  yang  diharapkan tersebut  menentukan  volume  investasi  dalam  ekonomi  yang  menegnal  zakat tanpa bunga. Sehingga zakat memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro.
Dari  sisi  konsumsi,  kelebihan  harta  golongan  mustahik  memang  punya potensi untuk diterjemahkn manjadi konsumsi jika tidak terkena zakat. Namun, potensi  untuk  menjadi  konsumsi  itu  lebih  besar  jika  kelebihan  harta  (berupa zakat)  itu  ada  ditangan  golongan  mustahik.  Karena  kelebihan  harta  ditangan golongan  muzakki  relatif  untuk  pembelian  barang-barang  sekunder  atau mewah, sementara jika harta tersebut ditangan golongan mustahik, hampir pasti harta  tersebut  akan  dibelanjakan  untuk  barang  kebutuhan  pokok.  Jadi  jika dilihat  dari  potensi  zakat  konsumsi  yang  akan  terjadi  kelebihan  harta  zakat sangat  efektif  atau  potensial  sekali  berada  di  tangan  mustahik  dari  pada muzakki.  Dengan  kata  lain  golongan  yang  sangat  dominan  terdampak  zakat adalah golongan mustahik. Di mana angka konsumsi mereka sangat tergantung pada  distribusi  zakat.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  zakat  akan mempengaruhi konsumsi secara positif.
Mereka  yang  menerima  zakat  akan  mengeluarkannya  kembali  dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsinya, baik yang berupa barang-barang maupun  jasa-jasa.  Ini  biasanya  mempercepat  arus  konsumsi.  Dalam  masalah perekonomian meningkatnya konsumsi menimbulkan usaha berproduksi.
Dalam  pandangan  Islam,  sebenarnya  kemiskinan  bermula  dari kegagalan  kaum  muslimin  dalam  mengelola  sumber  penghasilan.  Islam  tidak menyukai  kemiskinan  dan  sangat  mendorong  umatnya  untuk  bekarja  keras dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Namun  demikian,  ada  suatu kondisi  di  mana  seseorang  berada  dalam  kondisi  yang  kurang  beruntung sehingga  ia  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Di  sinilah sesungguhnya  Islam  telah  membentuk  mekanisme  support  social  untuk mengatasi  masalah  kemiskinan,  yakni  dengan  mendorong  setiap  muslim  agar menolong  saudaranya  yang  membuthkan.  Allah  berfirman  dalam  surat  al- Ma’arij : 24-25
“Dan  orang-orang  yang  dalam  hartanya  tersedia  bagian  tertentu.  Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”
Tanggung  jawab  kaum  kaya  terhadap  kaum  miskin  telah  terpola sedemikian  rupa  dalam  Islam.  Dalam  harta  setiap  muslim  terdapat  hak  orang miskin  yang harus dipenuhi,  untuk  itulah  Islam  mensyariatkan zakat  dan amal social lainnya. Yusuf Al-Qardawi dalam Beik (2010) menegaskan bahwa tujuan
dasar dari zakat  adalah  untuk  memecahkan masalah social  seperti kemiskinan, pengangguran,  bencana  alam,  hutan,  distribusi  pendapatan  yang  tidak  adil  dan lain-lain.  Oleh  karena  itu  sistem  distribusi  zakat  merupakan  solusi  untuk masalah  kemiskinan  dan  bantuan  untuk  orang  misikin  tanpa  memandang  ras, warna  kulit,  dan  suku.  Sadeq  (2002)  dalam  penelitiannya  menemukan  bahwa institusi zakat membantu memberantas kemiskinan yang membawa penderitaan yang  tak  terkatakan.  Kemiskinan  akan  mendorong  seseorang  untuk  mengemis sebagaimana hal itu dikutuk oleh Islam. Dengan demikian masalah kemiskinan tidak  diharapkan  menjadi  masalah  yang  serius  dalam  ekonomi  Islam.  Hal senada  juga  terdapat  consensus  para  ulama  bahwa  prioritas  yang  lebih  tingi dalam  zakat  adalah  pemberantasan  kemiskinan.  Hal  senada  juga  dikemukakan oleh  Abdullah,  Derus  dan  Malkawi  (2015)  bahwa  zakat  menjadi  cara  yang sangat  efektif  untuk  membantu  orang  miskin  menyingkirkan  mereka  dari kemiskinan sehingga pengumpulan dan pencairan zakat harus diefektifkan.
Dengan demikian, Islam mensyaratkan zakat dan menentukan nisabnya dengan  tujuan  meratakan  jaminan  social,  sehingga  semakin  banyak  hak  orang fakir  yang  tepenuhi  dan  dengan  demikian  semakin  mengurangi  perbedaan kelas-kelas dalam masyarakat. Islam membenci perbedaan kelas yang mencolok karena perbedaan ini menimbulkan adanya  rasa dendam  dan kebencian seperti keresahan-keresahan dan kegoncangan-kegoncangan yang sering menjadi sebab timbulmya perpecahan dalam masyarakat.
Bila  seluruh  rakyat  sudah  memahami  zakat  sebagai  suatu  kewajiban serta  menyadari  arti  pentingnya  zakat  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  maka dalam waktu dekat, pemulihan ekonomi nasional dalam waktu dekat akan dapat terealisasi.  Dengan  demikian,  kita  dapat  mengharapkan  Indonesia  mencapai kemakmuran sebagaimana yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Abd Aziz, di mana dana negara saat itu surplus dan rakyat hidup dalam kemakmuran.

## G. Kesimpulan
Masalah kemiskinan merupakan salah satu  permasalahan dasar  yang di hadapi  oleh  bangsa  Indonesia  saat  ini.  Semua  program  yang  telah  ditempuh oleh pemerintah masih belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Upaya dan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  tidak  akan  mampu  berhasil tanpa didorong dengan instrument lainnya, salah satu instrument tersebut adalah zakat.  Sebagai  negara  yang  mayoritas  Islam,  Indonesia  memiliki  potensi  yang besar  dalam  penghimpunan  dana  zakat,  tetapi  potensi  tersebut  belum teroptimalkan.  Oleh  karena  itu  sudah  saatnya  pengelolaan  zakat  diintervensi oleh  pemerintah  agar  potensi  yang  besar  tersebut  dapat  di  salurkan  dengan efektif.
Zakat  merupakan salah satu  penyangga tegaknya  Islam dan merupakan kewajiban  bagi  pemeluknya.  Tujuan  utama  dari  zakat  adalah  untuk  mencapai keadilan  sosio-ekonomi.  Sehubungan  dengan  dimensi  ekonomi  dari  zakat,
bertujuan  untuk  mencapai  efek  menguntungkan  pada  beberpa  dimensi  seperti konsumsi agregat, tabungan dan investasi, penawaran agregat tenaga kerja dan modal,  pengentasan  kemiskinan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  demikian zakat  dapat  membantu  pemerintah  dalam  mengentaskan  kemiskinan  di Indonesia.
Berdasarkan  kajian  potensi  dan  tujuan  zakat  ini,  untuk  itu  perlu kerjasama  pemerintah,  amil  zakat  dan  masyarakat  keseluruhannya  untuk mewujudkan  pembangunan  zakat  dan  mewujudkan  tujuan  zakat  yang  mulia adalah  membrantaskan  kemiskinan  dan  juga  membangun  perekonomian  untuk kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Assal,  A.M.,  Abdul  Karim,  Fathi  Ahad.  1999.  Sistem,  Prinsip  dan  Tujuan Ekonomi  Islam.  Judul  asli:  An  Nizamul  Iqtisadi  Fil  Islam  Mabadiuhu
Wahdafuhu. Bandung: CV Pustaka setia.
Al-Qasim,  Abu  Ubaid.  2009.  Al-Amwal  Ensiklopedia  Keuangan  Publik, Panduan Lengkap Mengelola Keuangan zakat, pajak dll. Jakarta: Gema Insani. Ali,  Nuruddin  Mhd.  2006.  Zakat  Sebagai  Instrumen  Dalam  Kebijakan  Fiskal. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Al-Faizin,  Abdul  Wahid.,  Nashr  Akbar.  2018.  Tafsir  Ekonomi  Kontemporer: Menggali  Teori  Ekonomi  dan  Ayat-ayat  Al-Qur’an.  Jakarta:  Gema Insani Afzalurahman, 1994. Doktrin Ekonomi Islam Jilid II. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka Atkinson, A. (2003), “Multidimensional deprivation: contrasting social welfare and counting approaches”, Journal of Economic Inequality, Vol. 1 No. 1, pp. 51-65. Badan  Pusat  Statistik.  Perhitungan  dan  Analisis  Kemiskinan  Makro  Indonesia Tahun 2016.
Beik,  Irfan  Syauqi.  2010.  Economic  Role  of  Zakat  in  Reducing  Poverty  and Income  Inequality  :  A  case  Study  in  the  Province  of  DKI  Jakarta, Indonesia. German: LAP LAMBERT  Academic Publishing Bilqis  Ololade  Ahmed,  Fuadah  Johari,  Kalsom  Abdul  Wahab,  (2017) "Identifying  the  poor  and  the  needy  among  the  beneficiaries  of  zakat: Need  for  a  zakat-based  poverty  threshold  in  Nigeria",  International Journal  of  Social  Economics,  Vol.  44  Issue:  4,  pp.446-458, https://doi.org/10.1108/ IJSE-09-2015-0234
Depertemen  Ekonomi  dan  Keuangan  syariah  Bank  Indonesia  dan  Depertemen Ekonomi Syariah Universitas AIrlangga (2016). Wakaf pengaturan dan tata  kelola  yang  efektif  .  Jakarta:  Depertemen  Ekonomi  dan  Keuangan Syariah-Bank Indonesia
Huda,  Nurul.,  dkk.  2016.  Keuangan  Publik  Islam:  Pendekatan  Teoritis  dan Sejarah. Jakarta: Kencana
Inayah, Gazi. 3002. Teori Koprehensif Tentang Zakat dan Pajak. Judul Asli: al-
Iqtisad  al-Islami  az-Zakah  wa  ad-Daribah  (Dirasah  Muqaranah).
Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
Jusmaliani,  dkk.  2005. Kebijakan  Ekonomi  Dalam  Islam.  Yogyakarta:    Kreasi Wacana
Lukman  Raimi,  Ashok  Patel,  Ismail  Adelopo,  (2014)  "Corporate  social responsibility, Waqf system and Zakat system as faith-based model for poverty  reduction",  World  Journal  of  Entrepreneurship,  Management and  Sustainable  Development,  Vol.  10  Issue:  3,  pp.228-242, https://doi.org/10.1108/WJEMSD-09-2013-0052 Mahyuddin,  H.A.B.  and  Abdullah,  H.A.G.  (2011),  “Towards  achieving  the quality  of  life  in  the  management  of  zakat  distribution  to  the  rightful recipients  (the  poor  and  the  needy)”,  International  Journal  of  Business and Social Science, Vol. 2 No. 4.
Mannan, M.A. 1997. Teori Dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: PT Dana
Bhakti Prima Yasa
Metwally,  M.M.  1995.  Teori  dan  Model  Ekonomi  Islam.  Jakarta:  PT  Bangkit Daya Insana
M.  Nusrate  Aziz,  Osman  Bin  Mohamad,  (2016)  "Islamic  social  business  to alleviate  poverty  and  social  inequality",  International  Journal  of  Social Economics, Vol. 43 Issue: 6, pp.573-592, https:// doi.org/10.1108/IJSE-
06-2014-0129
Norazlina Abd. Wahab, Abdul Rahim Abdul Rahman, (2011) "A framework to analyse the efficiency and governance of zakat  institutions", Journal  of Islamic  Accounting  and  Business  Research,  Vol.  2  Issue:  1,  pp.43-62, https://doi.org/10.1108/17590811111129508 Naziruddin  Abdullah,  Alias  Mat  Derus,  Husam-Aldin  Nizar  Al-Malkawi, (2015)  "The  effectiveness  of  zakat  in  alleviating  poverty  and inequalities:  A  measurement  using  a  newly  developed  technique", Humanomics,  Vol.  31  Issue:  3,  pp.314-329,  https://doi.org/10.1108/H- 02-2014-0016 Rozalinda.  2016.  Ekonomi  Islam  Teori  dan  Aplikasi  pada  Aktivitas  Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers.
Sadeq, A.M. 2002. A Suervey of  The Institution of  Zakat: Issues, Theries, and Administration. Jeddah: IRTI-IDB.
Sakti, Ali.  2007. Ekonomi  Islam: Jawaban Atas  Kekacauan Ekonomi Modren. Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing. Suprayitno, Eko. 2005. Ekonomi Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu.