Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 3, Oktober 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

## Dommy Allen Driandhola
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: dommyallen_driandhola@yahoo.com

## ABSTRACT
Act  Number  11  of  2012  on  the  Criminal  Justice  System  Childrenmandates  the  Social Advisor  is  a  functional  officer  of  law  enforcement  who  conducts  community  research, guidance, supervision, and mentoring to the Child inside and outside the criminal justice process.  A  Civic  adviser  in  the  divertion  of  a  child’s  case  is  particularly  important  in providing  input  and  consideration  to  law  enforcement  officers  in  the  form  of  Community Research Report.
Kata Kunci : Diversi, Pembimbing Kemasyarakatan, Tindak Pidana

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  aset  bangsa,  karena  sebagai  bagian  dari  generasi  muda  anak berperan  sangat  strategis  sebagai successor suatu  bangsa.Dalam  konteks  Indonesia,  anak adalah  penerus  cita-cita  perjuangan  suatu  bangsa.  Selain  itu,  anak  merupakan  harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta  memiliki  peran  strategis,  mempunyai  ciri  atau  sifat  khusus  yang  akan  menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. 1
Ketika anak diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada  akhirnya  menempatkan  anak  dalam  status  narapidana  tentunya  membawa konsekuensi  yang  cukup  besar  dalam  hal  tumbuh  kembang  anak.  Proses  penghukuman yang  diberikan  kepada  anak  lewat  sistem  peradilan  pidana  formal  dengan  memasukkan anak  ke  dalam  penjara  ternyata  tidak  berhasil  menjadikan  anak  jera  dan  menjadi  pribadi yang  lebih  baik  untuk  menunjang  proses  tumbuh  kembangnya.  Penjara  justru  seringkali
1 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1
membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. 2
Anak seharusnya tidak dihadapkan pada sistem peradilan jika ada cara  yang lebih tidak  menekan  untuk  menangani  perbuatan  yang  melawan  hukum,  maka  dari  itu  dalam rangka  memberikan  pemenuhan  hak  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum pemerintah  telah  berupaya  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak-anak Indonesia.  menerbitkan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  merumuskan perlindungan  terhadap  anak-anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  salah  satu implementasinya  adalah  dengan  lahirnya  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 3
Dalam melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk  membuat  aturan  formal  tindakan  mengeluarkan  ( remove )  seorang  anak  yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain  yang dianggap lebih baik  untuk  anak.Salah satu  solusi yang  dapat  ditempuh  dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  anak  adalah  pendekatan restorative juctice , yang dilaksanakan dengan carapengalihan ( diversi ) . 4
Keadilan  restoratif  ( restorative  justice) merupakan  proses  penyelesaian  yang dilakukan  di  luar  sistem  peradilan  pidana  ( criminal  justice  system )  dengan  melibatkan korban,  pelaku,  keluarga  korban  dan  keluarga  pelaku,  masyarakat  serta  pihak-pihak  yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana  yang terjadi untuk  mencapai  kesepakatan dan penyelesaian. 5
Diversi  tidak  bertujuan  untuk  mengabaikan  hukum  dan  keadilan  sama  sekali,  akan tetapi berusaha tidak memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum  negara,  pelaksanaannya  tetap  mempertimbangkan  rasa  keadilan  sebagai  prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana
2 M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 1
3 Ibid ., hlm. 7
4 Edy  Ikhsan, Diversi  dan  Keadilan  Restoratif  Kesiapan  Aparat  Penegak  Hukum  dan  Masyarakat, Pustaka Indonesia, Medan, 2014, hlm.58.
5 Afthonul  Afif, Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice , Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014, hlm. 18.
seperti  ganti  rugi,  kerja  sosial  atau  pengawasan  orang  tuanya. Diversi dilakukan  dengan alasan  untuk  memberikan  suatu  kesempatan  kepada  pelangar  hukum  agar  menjadi  orang yang  baik  kembali  melalui  jalur  non  formal  (luar  pengadilan)  dengan  melibatkan  sumber daya  masyarakat.Diversi  berupaya  memberikan  keadilan  kepada  kasus  anak  yang  telah terlanjur melakukan tindak pidana.
Pasal  1  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  menyebutkan  bahwa:  “Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemasyarakatan di Bapas dengan tugas pokok melaksanakan  bimbingan  dan  penelitian  terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan  (WBP). Sedangkan  dalam  Pasal  1  angka  13  UU  SPPA  disebutkan  bahwa:  “Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum  yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Sedangkan pengertian Balai Pemasyarakatan (Bapas) menurut Pasal 1 angka 13 UU SPPA adalah:  “unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan  tugas  dan  fungsi  penelitian  kemasyarakatan,  pembimbingan,  pengawasan, dan pendampingan”.
Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  diversi  pada  perkara  anak  sangat  penting terutama  dalam  memberikan  masukan  dan  pertimbangan  kepada  aparat  penegak  hukum dalam  bentuk  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  sebagaimana  yang  terjadi  pada pelaksanaan diversi terhadap  Klien  atas  nama  Ramadhan  Hidayat  Pgl.  Dayat  dan  Irfan Kurniawan  Pgl.  Ifan,  pelaku  tindak  pidana  pencurian  kendaraan  bermotor  dengan  cara mencuri  sepeda  motor  Honda  Beat  Nomor  Polisi  BA  3823  CN  yang  kunci  kontaknya tergantung  di  jok  belakang  sepeda  motor  tersebut  pada  hari  Sabtu  tanggal  1  November 2014  pukul  16.30  WIB  di  Parkiran  Plaza  Biologi  Kampus  Universitas  Andalas  (Unand) Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang. Perbuatan Ramadhan Hidayat Pgl. Dayat dan Irfan  Kurniawan  Pgl.  Ifan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  363  KUHP.  Perkara  tindak  pidana  pencurian kendaraan  bermotor  tersebut  akhirnya  diselesaikan  melalui  proses  diversi  berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor: 01/Pid-Sus- Anak/2014/PN.Pdg.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang?
2. Apasaja  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam proses  diversi  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  pencurian  di  Pengadilan Negeri Klas IA Padang dan bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan tersebut?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu  suatu penelitian yang menggambarkan tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang dan hambatan yang ditemui Balai Pemasyarakatan Padang dalam proses diversi terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  pencurian.  Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  adalah  metode  pendekatan yuridis  normatif sebagai  pendekatan  utama dan  didukung  dengan  pendekatan yuridis  empiris, yaitu  pendekatan  masalah  melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta  yang  ada  dalam  masyarakat  sehubungan  dengan  permasalahan  yang  ditemui  dalam penelitian. 6

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Klas IA Padang Pasal  1  angka  7  Undang-undang  Nomor.11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,menyebutkan diversi adalah  “pengalihan  penyelesaian  perkara anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana”.  Dimana  dalam penyelesaian  perkara  tersebut  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum memerlukan  adanya  bantuan  dari  pihak  Balai  Pemasyarakatan  yang  dalam  hal  ini dilakukan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  merupakan  pejabat  fungsional penegak  hukum  yang  melaksanakan  penelitian  kemasyarakatan,  pembimbingan, pengawasan,  dan  pendampingan  terhadap  anak  di  dalam  dan  diluar  proses  peradilan pidana sebagaimana diatur Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.
6 Amirudin  dan  Zaenal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo  Persada,Jakarta, 2006, hlm. 133.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  berkaitan  dengan  peran Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  dalam  proses diversi terhadap  anak  yang melakukan  tindak  pidana  pencurian  di  Pengadilan  Negeri  Klas  IA  Padangdiperoleh penjelasan sebagai berikut:
1. Sebagai Fasilitator.
Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  ditunjuk  untuk  menangani  kasus  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  tersebut  memfasilitasi  pertemuan  antara  penyidik dengan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengetahui dan membahas kasusyang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.
2. Sebagai Pengumpul Informasi. Pembimbing Kemasyarakatan setelah mendapatkan informasi mengenai kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut maka Pembimbing Kemasyarakatan mulai melakukan  pengumpulan  informasi  dan  data  mengenai  anak  yang  berhadapan dengan hokum.
3. Sebagai Peneliti Kemasyarakatan. Pembimbing  Kemasyarakatan  setelah  mengumpulkan  data  dan  informasi  yang lengkap, selanjutnya melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang berisi:
a. Identitas klien
b. Identitas orang tua klien
c. Gambaran tindak pidana yang disangkakan pada klien:
d. Riwayat hidup klien.
e. Kondisi keluarga klien.
f. Kondisi lingkungan setempat
g. Tanggapan klien terhadap masalahnya
h. Kebutuhan klien
i. Pandangan masa depan klien
j. Tanggapan berbagai pihak terhadap klien dan masalahnya
k. Analisa masalah klien
l. Kesimpulan dan rekomendasi.
4. Sebagai Pendamping dan Pembimbing Sebagai  pendamping, Pembimbing Kemasyarakatan  melakukan pertemuan kepada pelaku dan keluarga pelaku serta korban dan keluarga korban secara terpisah untuk melakukan  pendekatan  kepada  masing-masing  serta  memberikan  tanggapan  dan nasehat kepada kedua belah pihak agar mau menyelesaiakan perkara tersebut secara diversi. Adapun sebagai  pendamping, Pembimbing Kemasyarakatan ketika diversi dilakukan  wajib  mendatangkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku  dan  korban, pekerja  sosial  profesional  serta  proses diversi tersebut  dilakukan  secara musyawarah dengan pendekatan keadilan restoratif.
5. Sebagai Pelapor Hasil Penelitian Setelah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan maka hasil  penelitian  kemasyarakatan  tersebut  akan  diberikan  kepada  penyidik.Dengan melihat  hasil  penelitian  masyarakatan  tersebut  dan  syarat  syarat  dari  untuk dilakukannya diversi yaitu  ancaman  pidana  dibawah  7(tujuh)  tahun  dan  bukan pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun
2012,  selanjutnya  Pembimbing  Kemasyarakatan  merekomendasikan  kepada penyidik agar dilakukannya diversi. 7
Kasus  yang  penulis  teliti  adalah  diversi  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana pencurian. Pada pelaksanaan diversi dalam perkara Ramadan Hidayat Pgl Dayat didahului  dengan  penelitian  kemasyarakatan  yang  dilakukan  di  Balai  Pemasyarakatan (Bapas)  Klas  I  Padang  dengan  Pembimbing  Kemasyarakatan  Aifa  Alamsyah, S.H.,yang  meneliti  kehidupan  anak  dari  berbagai  aspek  sosiologis,  psikologis,  dan ekonomis.  Adapun  hasil  penelitian  kemasyarakatan  yang  diperoleh  dari  penelitian Bapas yaitu sebagai berikut:
1. Riwayat Hidup dan Perkembangan Ramadan Hidayat.
a. Riwayat kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan Klien
b. Riwayat pendidikan Klien
c. Riwayat Pekerjaan Klien
d. Riwayat pelanggaran hukum klien
2. Kondisi orang tua Ramadan Hidayat
a. Riwayat perkawinan orang tua
b. Relasi sosial dalam keluarga
c. Relasi Sosial Keluarga Klien dengan Lingkungan Masyarakat
d. Keadaan sosial Ekonomi Keluarga
e. Keadaan Rumah.
3. Kondisi lingkungan sosial, budaya, dan alam tempat tinggal Ramadan Hidayat a. Penggolongan Mata Pencarian
b. Strata Sosial Masyarakat
c. Tingkat Pendidikan Masyarakat dilingkungan tempat tinggal klien.
d. Kegiatan Keagamaan
e. Kegiatan Sosial dilingkungsn Tempat Tinggal Klien.
4. Faktor Penyebab Ramadan Hidayatmelakukan tindak pidana
a. Faktor Individu.
b. Faktor Keluarga
c. Faktor Lingkungan.
5. Tanggapan Klien Terhadap Masalah yang dihadapinya
6. Tanggapan keluarga, korban, masyarakat dan pemerintah setempat.
a. Tanggapan Pihak Keluarga
b. Tanggapan Pihak Keluarga Korban
c. Tanggapan Masyarakat dan Pemerintah Setempat
7. Kesimpulan
7 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Iskandarsah,  Bc.IP,  S.H.,  Kepala  Balai  Pemasyarakatan  Klas  I Padang pada tanggal 2 September 2017 di Padang.
B. Hambatan-hambatan  yang  Dihadapi  Pembimbing  masyarakatan  Dalam Pelaksanaan  Proses Diversi Terhadap  Anak  yang  Melakukan  Tindak  Pidana Pencurian  Di  Pengadilan  Negeri  Klas  IA  Padang  dan  Upaya  Untuk  Mengatasi Hambatan Tersebut.
Pelaksanaan diversi pada  prinsipnya  dapat  dilakukan  di  setiap  tingkat pemeriksaan,  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  dipersidangan  dan  pelaksanaan putusan  hakim.Tetapi  dalam  ketentuan  hukum  di  Indonesia, Diversi hanya dimungkinkan  di  tingkat  penyidikan,  sedangkan  lembaga-lembaga  lain  belum  ada aturannya. Diversi harus dilakukan sesuai dengan prinnsip-prinsip diversi yakni:
1. Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui tindakan pidananya.
2. Hanya dapat dilakukan bila anak mengakui kesalahan
3. Pemenjaraan/penahanan  bukan  bagian  dari diversi (tidak  boleh  ada  pencabutan kemerdekaan anak)
4. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan bila sosial tidak berhasil
5. Hak anak tetap diperhatikan dalam hal kasus anak diajukan ke pengadilan.
6. Tidak ada diskriminasi.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan hambatan- hambatan  yang  dihadapi  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  pelaksanaan  proses diversi terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  pencurian  di  Pengadilan  Negeri Klas IA Padang diperoleh penjelasan sebagai berikut: 8
1. Kurang aktifnya partisipasi para pihak terhadap proses penyelesaian perkara secara diversi.
Ketika  sudah  ditetapkan  tanggal  untuk  pelaksanaan  pertemuan  musyawarah  untuk melakukan diversi adakalanya  para  pihak  tidak  hadir  dalam  musyawarah  untuk diversi tersebut. Ketidakhadiran mereka disertai dengan berbagai alasan seperti ada kesibukan lain, kerja, dan lain-lain.
2. Adanya  rasa  ketidakpercayaan  dari  pihak  korban  terhadap  Pembimbing Kemasyarakatan.
Seringkali  pihak  korban  beranggapan  bahwa  Pembimbing  Kemasyarakatan berpihak  kepada  pelaku.Dengan  adanya  anggapan  tersebut  para  korban  merasa diperlakukan  tidak  adil,  selain  itu  juga  merasa  telah  dirugikan  akibat  kejadian  ini dan enggan untuk melakukan diversi tersebut.
3. Faktor keegoisan dari pihak korban yang dari awal ingin mempidanakan pelaku. Seringkali  pihak  korban  bersikukuh  untuk  tidak  mau  melakukan  upaya diversi tersebut  dengan  alasan  apapun.Dan  yang  menjadi  kendala  tersendiri  yaitu permintaan  dari  pihak  korban  untuk  adanya  ganti  rugi  yang  dianggap  sangat memberatkan bagi pihak pelaku sehingga kalau ganti rugi yang diminta oleh pihak korban  tidak  dapat  dipenuhi  maka  pihak  korban  tidak  ingin  melakukan  yang namanya diversi .
8 Hasil Wawancara dengan Bapak  Reno Listowo, S.H., M.H., Hakim Pada Pengadilan  Negeri Klas IA Padang yang Menangani Perkara Anak Melalui Diversi, pada tanggal 2 September 2017 di Padang.
4. Kurangnya Sarana dan Prasarana. Kurangnya  sarana  dan  prasarana  dimaksud  salah  satunya  adalah  belum  adanya lembaga  khusus  anak,  Hal  ini  menyebabkan  hasil  kesepakatan  diversi  berupa keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  di  lembaga  pendidikan  atau Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan efektif.
5. Kurangnya koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak. Ada  berbagai  lembaga  yang  terlibat  dalam  penanganan  anak  yang  berhadapan dengan hukum selain Balai Pemasyarakatan, diantaranya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, namun koordinasi antar lembaga ini masih kurang baik, pendampingan dan  pembinaan  dari  pembimbing  kemasyarakatan  menjadi  tidak  efektif,  sehingga berpotensi  gagalnya  dilaksanakan  diversi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum.
6. Terbatasnya  jumlah  pembimbing  kemasyarakatan  di  Balai  Pemasyarakatan  Klas  I Padang.
Balai Pemasyarakatan Klas I Padang hanya memiliki 5 (lima) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan  sehingga  tidak  seimbang  dengan  jumlah  perkara  anak  yang berhadapan dengan hukum yang harus dielesaikan, oleh karena itu penanganannya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.
7. Kurangnya pemahaman dari pihak pelaku maupun pihak korban mengenai diversi . Alasan pemanggilan terhadap orang tua/wali adalah memberitahukan kepada orang tua/wali pelaku mengenai status dan kedudukan anaknya yang sedang dalam proses hukum,  namun  dalam  prakteknya  sangat  minim pihak  orang  tua/wali  pelaku  yang mengerti  akan  tugas  dan  peranan  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  melakukan bimbingannya.  Pada  umumnya  orang  tua/wali  pelaku  tidak  mau  patuh  dan  taat terhadap  surat  panggilan  tersebut,  kebanyakan  orang  tua  beranggapan  bahwa panggilan dari pihak Balai Pemasyarakatan tidak berdampak positif terhadap status hukum anaknya, justru beranggapan hanya akan lebih mempersulit anaknya dalam penyelesaian perkara yang dihadapinya.
8. enentuan  kesepakatan  ganti  kerugian  yang  tidak  dapat  disanggupi  oleh  pihak pelaku.
Terlaksananya  diversi  sangat  dipengaruhi  oleh  kesediaan  pihak  korban  namun untuk  menentukan  kesepakatan  antara  pihak  korban  dan  pihak  pelaku  tidaklah mudah.  Perbedaan  kepentingan  antara  keduanya  merupakan  masalah  mendasar dalam  penentuan  kesepakatan,  terkadang  permintaan  pihak  korban  tidak  dapat dipenuhi  oleh  pihak  pelaku,  namun  pihak  korbanpun  tidak  ingin  mengubah persyaratan kesepakatannya sehingga pelaksanaan diversi gagal dilakukan.
Berdasarkan hasil penelitian  yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa berangkat dari hambatan-hambatan yang dihadapi, maka  upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah: 9
9 Hasil Wawancara dengan Bapak Aifa Alamsyah, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Klas I  Padang pada tanggal 5 September 2017 di Padang.
1. Melakukan pertemuan terpisah ( kaukus ) untuk menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak pelaku.
2. Menjalin  komunikasi  yang  intensif  dan  persuasif  dengan  pihak  korban  dan  pihak pelaku.
3. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan diversi .
4. Perbaikan koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak.
5. Menambah petugas Pembimbing Kemasyarakatan di  Balai  Pemasyarakatan Klas  I Padang.
6. Mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat.
7. Perlunya pembatasan dan pengawasan dalam pelaksanaan kesepakatan diversi

## PENUTUP
Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  proses diversi terhadap  anak  yang melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang sangat penting, yaitu pertama, sebagai  fasilitator, kedua, sebagai  pengumpul  informasi, ketiga, sebagai peneliti  kemasyarakatan, keempat, sebagai  pendamping  dan  pembimbing  dan kelima, sebagai pelapor hasil penelitian.
Hambatan-hambatan yang  dihadapi  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam pelaksanaan  proses diversi terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  pencurian  di Pengadilan  Negeri  Klas  IA  Padang  adalah  kurang  aktifnya  partisipasi  para  pihak, ketidakpercayaan  pihak  korban  terhadap  Pembimbing  Kemasyarakatan,  faktor  keegoisan dari  pihak  korban,  kurangnya  sarana  dan  prasarana,  kurangnya  koordinasi  antar  lembaga yang  menangani  masalah  anak,  terbatasnya  jumlah  Pembimbing  Kemasyarakatan, kurangnya  pemahaman  dari  pihak  pelaku  maupun  pihak  korban  mengenai diversi , penentuan  kesepakatan  ganti  kerugian  yang  tidak  dapat  disanggupi  oleh  pihak  pelaku. Adapun  upaya  untuk  mengatasi  hambatan  tersebut  dengan  cara  melakukan  pertemuan terpisah  ( kaukus )  untuk  menyatukan  pemikiran  antara  pihak  korban  dan  pihak  pelaku, menjalin  komunikasi  yang  intensif  dan  persuasif  dengan  pihak  korban  dan  pihak  pelaku, meningkatan  sarana  dan  prasarana,  perbaikan  koordinasi  antar  lembaga  yang  menangani masalah anak,  menambah petugas Pembimbing  Kemasyarakatan, mengadakan sosialisasi, pembatasan dan pengawasan dalam pelaksanaan kesepakatan diversi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afthonul  Afif, Pemaafan,  Rekonsiliasi  dan  Restorative  Justice ,  Pustaka  Pelajar,  Jakarta, 2014.
Aminah Aziz, 1998, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Universitas Sumatera Utara (USU) Press, Medan, 1998
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari Retribusi keReformasi) , PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
Djoko  Prakoso  dan  B.Simanjuntak, Lembaga  Bimbingan  Kenakalan  Remaja  (Etiologi Juvenile Deliquency) , Alumni,Bandung,1997 Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia ,Liberty,Jakarta,1998 Edy  Ikhsan, Diversi  dan  Keadilan  Restoratif  Kesiapan  Aparat  Penegak  Hukum  dan Masyarakat, Pustaka Indonesia, Medan, 2014 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak , Bumi Aksara, Jakarta,1990 M.  Joni  dan  Zulchaina  Z.  Tanamas, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  dalam  Perspektif Konvensi Hak Anak , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008 Marlina, Pengantar  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice  dalam  Hukum  Pidana , Universitas Sumatera Utara (USU) Press, Medan, 2010
______, Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia,  Pengembangan  Konsep  Diversi danRestorativeJustice , Refika Editama,Bandung,2009 Purnianti,  Mimik Sri Supatmi,  Ni Made Martini Tinduk, Analisa Situas  Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia ,Unicef, Jakarta, 2004 Setya  Wahyudi, Implementasi  Ide  Diversi  Dalam  Pembaruan  Sistem  Peradilan  Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014 Marlina, Penerapan  Konsep  Diversi  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  DalamSistem Peradilan Pidana Anak , Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008 Dwidja  Priyatno, Pemidanaan  untuk  Anak  dalam  Konsep  Rancangan  KUHP  (dalam Kerangka  Restorative  Justice) ,  Lembaga  Advokasi  Hak  Anak  (LAHA),  Edisi VIII/Volume III, Bandung, 2007
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sisitem Peradilan Pidana Anak.