Vol. 7 No.1 2022
Politik Perempuan Perspektif Al- Qur’an : Studi Perbandingan Penafsiran Ayat-Ayat Politik Antara Ibnu Katsir dan Quraish Shihab
Rafika Hafiza 1* , Romlah Widayati 2 , M.Ziyad Ulhaq 3
1 Institut Ilmu Al-Qur ’ an (IIQ) Jakarta; email: rafikahafiza@gmail.com
2 Institut Ilmu Al-Qur ’ an (IIQ) Jakarta; email: romlah@iiq.ac.id
3 Institut Ilmu Al-Qur ’ an (IIQ) Jakarta; email: ziyadulhaq@iiq.ac.id
*Correspondence Received: 2022-01-12; Accepted: 2022-03-21; Published: 2022-06-30
Abstract — The involvement of women in politics is a problem in various parts of the world. Regarding the right of women to occupy positions of authority, there are differences of opinion among scholars, some opinions allow it, some prohibit it, and even forbid it. So that this research is focused on the views of Ibn Kathir and M. Quraish Shihab on women's political verses. And the difference in opinion between the two. The purpose of this study is to explain, explore, and uncover the interpretation of  Ibn  Kathir  and  M.  Quraish  Shihab on women's political verses and compare the similarities and differences of thought between the two interpreters. This research is classified as library research, which includes descriptive analysis research. Data collection by distinguishing between primary data and secondary data, the book Tafsir Al-Qur'an al- „Adzim and Tafsir al- Mishbah is primary data, while secondary data is taken from other books that are still related to the title of research. As for drawing conclusions, the inductive method is used, the method used to draw conclusions from specific descriptions into general descriptions, and comparative analysis, which is a technique of analysis carried out by making comparisons between elements. The results of this study are: Ibn Katsir and M. Quraish Shihab are both using the tahlili method. Namely, interpret verse by verse and letter by letter according to the order contained in the Al-Qur'an Manuscripts. And the fundamental difference in understanding women's political verses, Ibn Kathir is more inclined towards textuals by quoting normative texts which are then understood textually,  that  Men are leaders for women, as their head, who control, and who educate them. Because men men  are more afdal than women, that's why nubuwwah (prophethood) is only specifically for men. So M. Quraish Shihab took  a  contextual  approach  and  did  not  leave  the  sociological  side,  leadership  is  not  based  on  gender  differences  that a community structure will be achieved if leadership is in the hands of people who have competence.

## Keywords: Politics; Women
Abstrak — Keterlibatan  perempuan  dalam wilayah politik merupakan permasalahan diberbagai belahan dunia. Mengenai hak perempuan untuk menduduki jabatan penguasa, terdapat perbedaan pendapat para ulama, beberapa pendapat yang membolehkan, ada juga yang melarang, bahkan mengharamkan. Sehingga penelitian ini difokuskan pada pandangan Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat politik perempuan.  Serta  perbedaan  pandangan  antara  keduanya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menjelaskan, menggali, dan mengungkap penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat politik  perempuan  dan  membandingkan  persamaan  dan  perbedaan  pemikiran  antara  kedua  penafsir tersebut. Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan ( library research ), yang sifatnya termasuk penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data dengan cara membedakan antara data primer dan data sekunder, kitab Tafsir Al-Qur ’ an Al-Adzim dan Tafsir al-Mishbah merupakan data primer, sedangkan data sekunder diambil dari  buku-buku  lain  yang  masih  terkait  dengan  judul  penelitian.  Adapun  dalam  mengambil kesimpulan  digunakan  metode  induktif  yaitu  metode  yang  dipakai  untuk  mengambil  kesimpulan  dari uraian-uraian  yang  bersifat  khusus  kedalam  uraian  yang  bersifat  umum,  dan  analisis  komparatif  yaitu teknik  analisis  yang  dilakukan  dengan  cara  membuat  perbandingan  antar  elemen.  Hasil  penelitian  ini adalah: Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab sama-sama menggunakan metode tahlili . Yaitu, menafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf Al-Qur ’ an. Dan perbedaan yang mendasar dalam memahami ayat-ayat politik perempuan,  Ibnu Katsir lebih cenderung kepada tekstual dengan menukil teks-teks normatif yang kemudian dipahami secara tekstual, bahwa lelaki adalah  pemimpin  bagi  perempuan, sebagai kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya, karena kaum  laki-laki  lebih afdal daripada  kaum  perempuan,  karena  itulah  maka nubuwwah (kenabian)  hanya khusus  bagi  kaum  laki-laki.  Maka  M.  Quraish  Shihab  melakukan  pendekatan  kontekstual  serta  tidak meninggalkan  sisi  sosiologis, kepemimpinan tidaklah didasarkan pada perbedaan jenis kelamin  bahwa
sebuah  struktur  masyarakat  akan  tercapai  jika  kepemimpinan  berada  di  tangan  orang  yang  memiliki kompetensi.
Kata Kunci: Politik; Perempuan; Perspektif Al-Qur ’ an
A. Pendahuluan Al-Qur ’ an telah menjelaskan bahwa manusia bukan dipandang dari sisi gender atau jenis kelamin, baik  dalam  bentuk  teks  maupun  konteks.  Fokus  pandangan  Al- Qur’an  adalah  nilai,  maka  tidak  ada diskriminasi dalam penentuan hak dan kewajiban seseorang baik laki-laki maupun perempuan, baik hal yang terkait dengan hak dan kewajiban individual maupun hak dan kewajiban sosial.
Tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan, dari segi kemanusiaan. Perempuan akan semakin terbelakang dan tertindas apabila dianggap sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus suami dan mendidik anak. 1 Dan pernyataan ini tentu tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Al- Qur’an.
Berbicara masalah gender tentu tidak lepas dari peran laki-laki dan perempuan. Selama ini, laki-laki dianggap berperan di luar rumah dan perempuan berperan di dalam rumah. Masalah inilah yang kemudian marak  diperbincangkan  dan  menimbulkan  perdebatan  diantara  para  ulama,  khususnya  mufassir perempuan.  Perbincangan  ini  lalu  menimbulkan  pro  kontra  tentang pembolehan perempuan menjadi pemimpin. Berbicara tentang pemimpin, maka kata politik tidak bisa dielakkan.
Menurut  Poerwadarminta,  politik  memiliki  3  ( tiga )  arti,  yaitu:  (1)  segala  urusan  dan  tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain. (2) tipu muslihat atau kelicikan. (3) nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik. Politik adalah segala  urusan  dan  tindakan  (kebijakan,  siasat,  dan  sebagainya)  mengenai  pemerintahan  negara  atau terhadap negara lain. Juga dalam arti kebijakan, cara bertindak dalam menghadapi atau menangani satu masalah. 2
Pemimpin ideal seharusnya  memiliki kriteria kemampuan memimpin, terpercaya dan mempercayai orang lain, mencintai kebenaran dan mampu     menegakkan hukum. Setidaknya  ada  dua pendapat mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam. Pendapat pertama mengatakan bahwa perempuan dalam Islam tidak  bisa  menjadi  pemimpin  dalam kehidupan publik, sementara pendapat kedua menyatakan bahwa sejalan  dengan  konsep  kemitra  sejajaran  yang  diajarkan  Islam  maka  perempuan   boleh  menjadi pemimpin dalam   masyarakat atau dalam kehidupan publik. 3
Keterlibatan perempuan dalam wilayah politik  merupakan permasalahan yang masih menjadi isu utama  di berbagai  belahan dunia. Dalam  negara  yang sedang membangun,  di  mana  budaya  patriarki 4 masih sangat kental, maka tema perempuan dan politik senantiasa memicu  perdebatan sengit. Budaya patriarki menempatkan perempuan pada peran pengasuhan, pendidik, dan penjaga moral. Sementara  itu  peran  laki-laki  sebagai  kepala rumah  tangga, pengambil  keputusan dan pencari  nafkah. 5 Hal tersebut  dilatar  belakangi  oleh  beragam kepentingan, mulai dari politik,  historis, agama hingga tradisi dalam masyarakat. Hal tersebut, tidaklah mengherankan, karena memang dalam masyarakat kita terdapat satu “aksioma” bahkan  telah menjadi “ortodoksi”, di  mana  dianggap  bahwa  kaum  pria  merupakan pemimpin bagi perempuan atau lelaki lebih berhak menjadi pemimpin dibandingkan kaum perempuan. 6 Alasan lainnya yang  sering dijadikan sandaran bagi inferioritas perempuan adalah QS. An-Nisa (4): 34. Dalam surat An- Nisa’ (4): 34 yang ditafsirkan oleh ulama bahwa kata qawwamu pada ayat ini dalam berbagai   literatur tafsir yang berarti pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur dan lain-
1 Nasiawan, Teori-Teori Politik (Yogyakarta:  UNY Press,  2007), 22.
2 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai  Pustaka,1983),  763. 3 Istiqomah,  Kepemimpinan  Perempuan  di  Pondok  Pesantren  (Studi  di  Pondok  pesantren  Hajroh  Basyir Salafiyah  Kajen Magoyoso Pati), Skripsi Jurusan  Manajemen  Dakwah UIN Walisongo Semarang,  2014, 1.
4 Patriarki  ialah  istilah  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  sistem  sosial  di  mana  kaum  lelaki  sebagai kumpulan  mengendalikan  dan  berkuasa  atas  wanita.  Sistem  patriarki  boleh  diterapkan  mulai  dari  peringkat keluarga,  masyarakat  dan  negara.  Pada  patriarki,  lelaki  lebih  dominan  dalam  semua  hal  seperti  sumber  daya mnausia,  ekonomi,  politik,  sosial  dan  sebagainya.  Segala  aturan  yang  digunakan  dalam  sistem  patiarki  didasarkan kepada kepentingan pihak laki-laki.
5 Romany  Sihite, Perempuan,  Kesetaraan,  dan  keadilan:  Suatu  Tinjauan  Berwawasan  Gender (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada,  2007), 159.
6 Yusuf  Fadli, ”Islam, Perempuan  dan  Politik: Argumentasi  Keterlibatan  Perempuan  dalam  Politik di  Indonesia Pasca Reformasi” dalam Journal of Government and civil Society , Vol. 1, No. 1, 2017,  1.
lainnya.  Kemudian  mengatakan  bahwa  kelebihan  yang  dimiliki  laki-laki  atas perempuan adalah karena keunggulan akal  dan fisiknya. 7 Ayat ini dianggap  paling eksplisit berbicara mengenai supremasi laki-laki dan  bahwa  hal  itu  adalah  sebagai  suatu  yang given, sesuatu  yang ascribed ,  sudah  diberikan  sejak  lahir. Mengenai  hak  perempuan  untuk  menduduki  jabatan  penguasa, para ulama berbedaan pendapat. Ada beberapa  perempuan tidak layak menduduki jabatan dalam bidang politik, karena jabatan penguasa (kepala pemerintahan) dalam Islam berarti memikul tanggung jawab agama dan juga negara. Hal ini berlaku bagi kepala negara, gubernur, komandan pasukan, dan lain-lain.
Berdasarkan  prinsip  pembagian tugas dan tanggung jawab, jabatan penguasa seperti ini hanya dapat dipikul oleh laki-laki. Allah Swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kecenderungan fisik dan psikis yang berbeda untuk mempersiapkannya untuk menjalankan peran yang berbeda, namun sama pentingnya dalam masyarakat jika perempuan memikul jabatan penguasa maka dituntut untuk terus- menerus melakukan perjalanan  dalam rangka menunaikan pembaruan dan interaksi sosial dengan laki-laki dan ini dilarang dalam Islam.
Dengan adanya pernyataan di atas, perhatian terhadap  perempuan menjadi semakin terbelakang. Dan hak-hak perempuan untuk berkontribusi dalam ranah politik juga berkurang dan dibatasi. Padahal perempuan juga mampu untuk menjadi pemimpin ataupun sekedar berpartisipasi bahkan berkontribusi dalam ranah politik. Walaupun, masih banyak ulama yang menyerahkan masalah kepemimpinan kepada laki-laki, karena dianggap lebih berkompeten dan lebih berintelektual.
Al-Qur ’ an  telah  menghapus  berbagai  macam  diskriminasi  dan  memberi  hak  kepada  kaum perempuan.  Laki-laki  dan  perempuan  mempunyai  kewajiban  yang  sama  yaitu,  bekerja  sama, dan memberikan  bantuan  dalam  hal  mengerjakan  yang ma ’ ruf .  Ini  menandakan  bahwa  perempuan  juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam hal politik. 8 Al-Qur ’ an  memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana hak- hak  yang  diberikan  kepada  laki-laki.  Faktor  yang  dijadikan  pertimbangan  dalam  hal  ini  hanyalah kemampuannya  dan  terpenuhinya  kriteria  untuk  menjadi  pemimpin.  Jadi,  kepemimpinan  itu  bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan, bahkan bila perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria yang ditentukan, maka ia boleh menjadi hakim dan top leader (perdana menteri atau kepala negara). 9 Masalah ini disebutkan  dalam QS. At-Taubah (9): 71 dan QS. An-Nisa (4): 32. 10 Al-Qur ’ an tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, hakim, dan menteri, bahkan kepala negara sekalipun. Namun dengan syarat, dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum dan aturan yang telah  ditetapkan Al-Qur ’ an dan As-Sunnah. Misalnya, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya apabila perempuan tersebut telah bersuami supaya tidak mendatangkan sesuatu yang negatif terhadap diri dan agamanya, disamping tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga. 11
Para ulama berbeda pendapat mengenai hak perempuan untuk menduduki jabatan penguasa. Ada beberapa  pendapat  yang  membolehkan,  ada  juga  yang  melarang,  bahkan mengharamkan sama sekali. Pendapat  yang  melarang  perempuan menduduki jabatan dalam bidang politik beralasan bahwa jabatan penguasa dalam Islam berarti bertanggung jawab atas agama dan  negara.
Berdasarkan prinsip pembagian tugas dan tanggung jawab, jabatan penguasa hanya dapat dipikul oleh  laki-laki.  Sedangkan  pendapat  yang  membolehkan  perempuan  menduduki  jabatan  dalam  politik beralasan bahwa perempuan boleh memegang jabatan penguasa asalkan perempuan tersebut memenuhi kriteria  sebagai  seorang pemimpin,  mampu  menjalankan kepemimpinan  dan  bertanggung  jawab. 12 Penelitian ini penting dilakukan karena persoalan kepemimpinan adalah persoalan yang sangat penting yang sangat menentukan sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa.
7 Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  RI, Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender  dalam  Perspektif Agama  Islam (Jakarta: UNFPA,  2004), 117.
8 Istibsyaroh, “Hak Politik  Perempuan  Kajian  Tafsir  Mawdu ’i”  dalam Jurnal  Sipakalebbi ‟ ,  Vol.  1,  No.  2,  2014, 238.
9 Istiqomah,  Kepemimpinan  Perempuan  di  Pondok  Pesantren  (Studi  di  Pondok  pesantren  Hajroh  Basyir Salafiyah  Kajen Magoyoso Pati), Skripsi Jurusan  Manajemen  Dakwah UIN Walisongo Semarang,  2014, 4.
10 Al-Qur ’ an dan terjemahannya (Semarang:  PT. Karya  Toha Putra,  1998), 152.
11 Istiqomah,  Kepemimpinan  Perempuan  di  Pondok  Pesantren  (Studi  di  Pondok  pesantren  Hajroh  Basyir Salafiyah  Kajen Magoyoso Pati), Skripsi Jurusan  Manajemen  Dakwah UIN Walisongo Semarang,  2014, 5.
12 Desi  Purnama  Sari, “Persepsi Ulama  Tentang  Keterlibatan  Perempuan  dalam  Bidang  Politik  di Aceh  Selatan”, dalam Jurnal al- Lubb , Vol. 1, No. 1, 2016, 120.
Hal  ini  menarik untuk dikaji lagi menurut perspektif Al-Qur ’ an. Maka dalam hal ini, kita harus memahami duduk persoalan kepemimpinan perempuan di  dalam ajaran Islam, yang didukung oleh fakta peradaban  dari  masa  ke  masa  hingga  sekarang.  Dalam  penelitian  ini  juga  akan  dijelaskan  beberapa pendapat para ulama yang membolehkan dan menolak kepemimpinan perempuan.
B. Metode Pembahasan Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan ( library research ) karena menggunakan sumber data pustaka sebagai acuan dan referensi. Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu Al- Qur ’ an dan kitab Tafsir Al-Qur ’ an Tematik terbitan Kementerian Agama, Tafsir al-Jami ’ li Ahkamil Qur ’ an karya Imam al- Qurthubi, Tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab, Tafsir al-  Azhar  karya  Buya  Hamka,  dan  fi  Zilal  Al-Qur ’ an  karya  Sayyid  Qutb  serta  literatur  yang  berkaitan dengan ayat-ayat tokoh perempuan yang ikut berkontribusi dalam politik.
Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  buku  lain.  Data-data  yang  dibutuhkan  untuk menyelesaikan penelitian ini diperoleh dengan jalan dokumentatif atas naskah-naskah yang terkait dengan obyek penelitian ini .
Langkah  awal  dimulai  dengan  pengumpulan  data  ( data  collection ),  kedua  reduksi  data  ( data reduction ),  ketiga  penyajian data ( data display ), dan terakhir penarikan kesimpulan ( conclusion ) dari penelitian yang dilakukan.  Metode  yang digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh dari penelitian pustaka adalah deskriptif-analitik. Dalam penelitian ini, mendeskripsikan atau memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan  ayat-ayat politik perempuan. Langkah-langkah di atas dilakukan dengan cara: pertama , mengambil tema  besar  yang  akan  dibahas, fokusnya kepada ayat-ayat politik perempuan dalam Al-Qur ’ an. Kedua , mengkaji  data  tersebut  secara komprehensif  serta  menafsirkan  ayat-ayat tersebut. Ketiga ,  membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

## C. Gambaran Tentang Politik
Politik merupakan satu fungsi dari kebudayaan, yang pada gilirannya adalah fungsi dari agama, yang dapat didefinisikan sebagai ide yang paling pinggiran dalam orde sosial apapun. 13 Politik memungkinkan individu  atau  kelompok  melakukan  beberapa  hal yang tanpanya mereka tidak bisa melakukannya, dan politik  juga membatasi individu atau kelompok dari melakukan apa yang jika tidak ada politik, mereka akan bisa melakukannya. Politik itu jauh lebih luas dibanding apa yang dilakukan pemerintah. 14 Secara istilah beberapa ahli memberikan definisi politik dengan redaksi yang berbeda-beda. Dalam pandangan Roger H. Soltou, politik diartikan sebagai “... the term (politics) is reserved for those common affair which are  under the direction of an authority or agency managing or controlling these affair on behalf of, and in the name of, the community. This agency or authority we call the state. ” 15 Deliar  Noer  mendefinisikan  politik  sebagai “sikap atau  aktivitas  yang  berhubungan  dengan kekuasaan, mempengaruhi, mengubah atau mempertahankan susunan kepentingan umat manusia. 16 Islam memberikan  perhatian  yang  besar  pada  masalah  politik.  Ibnu  Qayyim  mengemukakan: “Allah Swt mengutus para Rasul beserta kitab suci agar manusia melaksanakan keadilan, yaitu keadilan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam agama Islam. Politik yang adil ialah politik yang  tidak bertentangan dengan syari ’ ah. Dan cara yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan yang sesuai dengan syari’ ah  termasuk bagian dari agama. Pengertian politik dalam pandangan Imam Syafi ’ i senada dengan yang diutarakan oleh Ibnu Agil bahwa politik adalah hal-hal yang mendekati kemaslahatan umat dan menjauhi kerusakan yang bersesuaian dengan syara’ , meskipun hal ini tidak dijelaskan oleh Rasulullah . 17
Oleh  karenanya  untuk  menangani  permasalahan-permasalahan  komunitas,  Allah  Swt  telah mengisyaratkan dan memerintahkan kepada Rasulullah Saw untuk melaksanakan keadilan,  sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Hadid (57): 25 tentang masyarakat. 18
13 Muhammad  Hari  Zamharir, Agama  dan  Negara:  Analisis  Kritis  Pemikiran  PolitikNurcholish  Madjid (Jakarta:  Ufuk Press, 2004),  Xiv.
14 Helmi  Mahadi dan Shohifullah, Teori dan Metode dalam  Ilmu Politik (Bandung:  Nusa Media, 2010), 11.
15 Hasan  Baharun  dan  Akmal  Mundiri,  dkk., Metodologi  Studi  Islam:  Percikan  Pemikiran  Tokoh  dalam  Membumikan Agama (Yogyakarta:  Ar- Ruzz Media, 2011), 95.
16 Budiarjo, Dasar-Dasar IlmuPolitik. , 6.
17 Salim  Ali  al-Bahnasawi, Al-Syari ’ ah  al-Muftara  Alaliha, terj.  Mustolah  Maufur, Wawasan  Sistem Politik  Islam (Jakarta:  Pustaka  al-Kautsar,  1995), 23.
Al-Bahnasawi memberikan definisinya lebih terfokus pada tujuan syari ’ at yaitu menangani masalah- masalah dengan undang-undang kemaslahatan umat manusia  dan mencegah  hal-  hal  yang  merugikan bagi “Sesungguhnya Kami  telah  mengutus Rasul-rasul  Kami  dengan  membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat  melaksanakan  keadilan.  Dan kami ciptakan  besi  yang  padanya  terdapat  kekuatan  yang  hebat  dan  berbagai  manfaat  bagi  manusia,  (supaya  mereka mempergunakan  besi itu)  dan  supaya  Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.”
Definisi politik yang diungkapkan oleh Deliar Noer adalah pemahamannya lebih luas dibanding pendapat  yang  lain.  Dimana  Deliar  Noer  mengungkapkan  bahwa  politik  tidak terbatas pada kegiatan pengambilan  keputusan  ( dessision  making ),  dan  kebijakan  umum  ( public  policies ),  namun  di  dalamnya mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pergeseran politik dari satu rezim ke rezim yang lain.  Sedang  definisi politik yang diungkapkan oleh Miriam Budiardjo dan Roger H. Soltou lebih melihat politik sebagai sebuah kegiatan. Namun tidak diungkapkan secara jelas dalam hal apa kegiatan tersebut. 19 Definisi yang  diungkapkan  Roger H. Soltou lebih dekat dengan definisi politik yang diungkapkan oleh Miriam Budiardjo yang membatasi politik hanya terbatas dalam menangani masalah-masalah umum negara yang mengatasnamakan masyarakat. Tentu saja pengertian ini lebih sempit dibandingkan dengan pengertian yang dipaparkan oleh Deliar Noer.
Dalam pandangan Deliar Noer, secara garis besar ilmuan politik telah menggunakan dua macam pendekatan. Pertama , pendekatan yang berbasis nilai. Kedua , pendekatan yang menekankan pada perilaku. Pendekatan nilai mencakup penggunaan nilai-nilai etis dalam hal menetapkan baik buruknya sebuah sistem pemerintahan. Konsep politik yang diajukan oleh Deliar Noer  tidaklah bersifat  parsial  karena  konsep tersebut tidak hanya memiliki sifat  keilmuan, tetapi juga bersifat filosofis. Konsep tersebut didukung oleh argumentasi yang bersifat empiris, normatif, dan analitis. 20 Sedangkan definisi yang diungkapkan Imam Syafi ’ i sama tujuannya dengan yang diungkapkan oleh Al-Bahnasawi. 21
Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa politik adalah upaya untuk mengatur sebuah sistem sosial,  baik  bersifat  internal maupun eksternal oleh para pelaku politik untuk mencapai tujuannya yang ideal. 22
1) Islam dan Politik Dalam sejarahnya Islam pernah melepaskan diri dari masalah kekuasaan. Kekuasaan tertinggi ialah kekuasaan Allah. Sementara itu, secara asasi manusia tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan, bahkan dengan tegas Islam menentang adanya penguasaan mutlak seorang manusia terhadap manusia yang lain, karena  hal  demikian  ini  dianggap  kontradiktif  dengan  dokrin laa ilaha illallah yang telah membebaskan manusia  dari  segenap thagut .  Sehingga, kekuasaan  manusia  yang  bersifat kontradiktif  terhadap hukum- hukum Allah dianggap tidak sah. 23 Islam bukan sekedar agama, ia memiliki prosesi ritual dan ajaran kasih sayang serta mencakup keseluruhan sendi dan tidak berat sebelah. 24
Sebagai salah satu sendi kehidupan, politik tidak terbatas dalam urusan politik saja, tetapi Islam juga mengatur hal yang lainnya. Dalam pandangan Islam kehidupan dunia adalah tempat untuk mengumpulkan bekal di akhirat. Allah mengatur  kehidupan  dunia  sesempurna dan semenarik mungkin agar manusia beribadah  dan  bersyukur  kepada  Allah  Swt.  Dikarenakan  kehidupan  dunia  hanya  sementara  maka seharusnya kehidupan dunia dijalankan sesuai dengan aturan agama. Konsep ini sesuai dengan iqamah al- din wa siyasah al-dunya , yang dianggap sebagai tujuan dari politik dalam Islam. 25
18 Salim  Ali  al-Bahnasawi, Al-Syari ’ ah  al-Muftara  Alaliha, terj.  Mustolah  Maufur, Wawasan  Sistem Politik  Islam (Jakarta:  Pustaka  al-Kautsar,  1995), 24.
19 Hasan  Baharun  dan  Akmal  Mundiri,  dkk., Metodologi  Studi  Islam:  Percikan  Pemikiran  Tokoh dalam  Membumikan Agama. ,  296.
20 Hasan  Baharun  dan  Akmal  Mundiri,  dkk., Metodologi  Studi  Islam:  Percikan  Pemikiran  Tokoh dalam  Membumikan Agama. ,  297.
21 Hasan  Baharun  dan  Akmal  Mundiri,  dkk., Metodologi  Studi  Islam:  Percikan  Pemikiran  Tokoh dalam  Membumikan Agam a.,  298.
22 Hasan  Baharun  dan  Akmal  Mundiri,  dkk., Metodologi  Studi  Islam:  Percikan  Pemikiran  Tokoh  dalam  Membumikan Agama. ,  295.
23 Abd.  Chalik  dan  Ali  Hasan  Siswanto, Pengantar  Studi  Islam, cet.  Ke-VII    (Surabaya: Kopertais IV Press, 2015), 188.
24 Abd. Chalik, Pengantar Studi Islam. , 189.
25 Abd. Chalik, Pengantar  Studi Islam. , 189
Ma ’ arif dan Sobary melakukan kajian yang menempatkan agama sebagai faktor dominan terhadap etos  kerja manusia yang dipengaruhi oleh semangat keagamaan dan merupakan faktor yang menentukan terhadap  kehidupan manusia. Namun, Sobary berasumsi bahwa agama bukan satu-satunya faktor, akan tetapi merupakan salah satu faktor yang menentukan prilaku manusia. 26
Di dalam Al-Qur ’ an terdapat ayat- ayat yang membahas tentang politik yaitu, QS. Al-Baqarah (2): 124, QS.  Sad (38): 26 dan QS. Al-An ’ am (6): 165. Ayat-ayat tersebut menjelaskan secara umum term-term fungsi dan tugas utama keberadaan manusia. Para mufassir setuju bahwa kata “khalifah” tidak berarti wakil dibumi.
Khalifah  adalah  sebuah  institusi  yang  merepresentasikan  kelanjutan  misi  Muhammad Saw, dan mengemban tugas itu untuk memelihara agama dan organisasi pemerintahan secara umum. 27 Al-Qur ’ an tidak menjelaskan secara detail hubungan terkait politik dan Islam. Sehingga muncul beberapa perspektif pemikiran  tentang  hubungan  Islam dan politik. Pertama , perspektif yang menyatakan antara agama dan negara adalah  integratif,  sebagaimana  pandangan “teokrasi” kaum  Shi`i  Iran,  dan  Jama`at  Islamiyyah Pakistan dengan tokoh sentralnya Abu al-A`la  al-Mawdudi memandang bahwa agama dan politik adalah simbiosis, sebagaimana al-Mawardi dan al-Ghazali. Ketiga , perspektif yang memandang bahwa antara agama dan negara sekularistik-kontra integratif maupun simbiosis,sebagaimana Ali `Abd al-Rozzaq. 28 Politik Islam merupakan kebijakan yang merepresentasikan nilai-nilai Islam yang terealisasi dalam masyarakat  Islam  secara  spesifik  (khusus).  Kebijakan  ini  dulunya  ada  pada zaman Rasulullah sebelum terbentuknya  masyarakat  Madinah  dengan  menjadikan  Piagam  Madinah  sebagai  konstitusinya. 29 Kandungan  piagam  tersebut  adalah,  (1) Umat Islam tidak melakukan ibadah haji pada tahun itu, akan tetapi  boleh  melakukannya  pada  tahun  berikutnya  dan  tidak  lebih  dari  tiga  hari;  (2)  siapapun  warga Makkah yang bergabung dengan umat Islam dipulangkan ke Makkah dan siapapun muslim yang datang ke Makkah  tidak  boleh  kembali  ke  Madinah;  (3) Orang Arab dari luar Makkah  yang hendak bergabung dengan Muhammad Saw boleh bergabung di Makkah atau dengan Muhammad Saw; dan (4) tidak boleh saling menyerang selama sepuluh tahun berikutnya .30
Terkait  hal  ini,  setidaknya  ada  tiga  fase  corak  pemikiran  politik  umat  Islam. Pertama ,  pasca- Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin. Pada masa ini, bangunan politik Islam belum memiliki corak dan pola yang  baku.  Dimulai  dari  pengangkatan  sebagai  khalifah  hingga  mengakhiri  jabatannya  sebagai  kepala negara. Kedua , masa klasik dan pertengahan. Pada masa ini, mulai ada diskursus yang bersifat teologis- filosofis. Pada  masa  ini,  muncul  pemikiran  tokoh. Kedua , perspektif yang tokoh seperti Ibn Arabi, Al- Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, dan lainnya .31 Pemikiran-pemikiran  dalam  masa ini,  dilatarbelakangi  oleh  realitas penerimaan sistem kekuasaan. Ketiga , pada awal abad 19 dan 20, pemikiran politik cendekiawan mengalami pergeseran dari sebelumnya, dari teologis-filosofis ke filosofis-empiris . 32 Pada masa ini, beberapa pemikir muslim baru mengenal konsep dan paham politik dari dunia Barat, seperti nasionalisme, liberalisme, kapitalisme, sosialisme, demokrasi, dan sebagainya. 33 Berangkat dari adanya realitas tersebut, kaum Muslimin telah berusaha sekuat tenaga untuk mencari solusi dalam memecahkan kondisi pelik  seperti  ini. Usaha yang dilakukan yakni mencari kontrol atas kehidupan kolektif di kalangan Muslim dan  mengaitkan antara masa lalu dengan masa depan yang mereka hadapi.
Dari  usaha  tersebut membuahkan hasil yakni ada usulan terkait  bentuk  negara  sekuler.  Sebagian yang lain mengusulkan negara yang berbasis syariah. Bahkan, sebagian lainnya berusaha mencari sintesis antara Islam, nasionalisme, demokrasi, dan kemampuan-kemampuan teknis modern. 34 Pasca perang dunia II,  kebanyakan negara Muslim telah merdeka dan terlepas  dari penjajahan Eropa. Demokrasi, sosialis, dan Marxisme  adalah  ideologi utama  dari  gerakan protes dan pembaruan radikal yang dibentuk oleh Barat. Negara-negara yang  merdeka bergabung dengan negara-negara yang berdaulat.
26 Doyle  Paul  Johnson, Teori  Sosiologi Klasik  dan Modern (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,  1994), 238.
27 Sri  Mulyati, Islam and Development : A Politico Religious Response (Yogyakarta:  Titian Ilahi Press, 1997), 9-10.
28 Din  Syamsuddin,  "Usaha  Pencarian  Konsep Negara  dalam  SejarahPemikiran  Politik  Islam"  dalam Ulumul Qur'an (Jakarta:  LSAF  & ICMI, 1994), Vol. IV, No. 2, 6-8.
29 Isma`il  Ragi al-Faruqi, The Cultural Atlas of Islam (New York: Macmillan  Publishing Company, 1986), 180.
30 Isma`il  Ragi al-Faruqi, The Cultural Atlas of Islam., 73-90.
31 Abdul  Rashid    Moten, Ilmu    Politik    Islam (Bandung: Pustaka,  2001), 30.
32 Munawir  Syadzali, Islam dan Tata Negara,  Sejarah, Ajaran, dan Pemikiran (Jakarta:  UI-Press, 1993), 46.
33 Abdul Rashid Moten, Ilmu Politik Islam. , 32.
34 Abdul Rashid Moten, Ilmu Politik Islam. , 5.
Baik  yang  memiliki  sistem  politik  berbentuk   republik,  radikal,  maupun  kerajaan konservatif, mengembang  struktur- struktur  yang  secara  esensial  termasuk  dalam  kerangka negara yang modern. Berangkat  dari  adanya perkembangan sistem politik ini berimbas kepada penentuan konteks politik di dunia Muslim pada paruh kedua abad ke-20. Di mana umat Islam tampil sebagai satuan-satuan politik yang berwujud  negara  bangsa  dan  ikut  andil  di  percaturan  politik internasional dan domestik. Konsekuensi logisnya ternyata berdampak langsung terhadap perkembangan politik kaum Muslim. 35 Salah satu contoh adalah ketika Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk merdeka, terjadinya perdebatan serius antara golongan nasionalis sekuler yang diwakili oleh Soekarno  dan golongan nasionalis Islam yang diwakili oleh Muhammad Natsir tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia. Dalam hal ini,  Soekarno  mengusulkan  agar  Indonesia  menggunakan  dasar  negara yang  sifat  sekuler.  Sedangkan Muhammad Natsir  mengusulkan  agar  Indonesia  menggunakan  syari ’ ah  dalam    menjalankan  urusan kenegaraan. 36 2) Prinsip Politik
Rasulullah  Saw  menata  kehidupan  sosial  politik  pada  masyarakat  Madinah dengan  melalui pendekatan. P ertama ; Menata bagian dalam kehidupan kaum muslimin, yaitu mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Anshor. Kedua; Rasulullah menyatukan antara kaum Muslimin dan kaum Yahudi, dengan membuat  perjanjian  berupa  tulisan  yang  dikenal  dengan  nama "Piagam  Madinah" .  Perjanjian ini adalah sesuatu yang menetapkan adanya persamaan hak dan kewajiban bagi semua komunitas, khususnya kaum yang  sepakat dengan perjanjian ini, baik dalam  kehidupan sosial maupun politik. 38
Di  dalam  Shahih  Bukhari,  Muslim,  Abu  Daud,  dan  Ahmad ibn Hanbal, Piagam Madinah ini disebut  juga  dengan "Shahifah,  Al-Kitab atau Watsiqah" , kemudian para peneliti mengartikannya dengan perjanjian, undang-undang, konstitusi  atau  piagam,  yang  isinya tentang persamaan hak dan kewajiban dalam hal membela negara.
Adapun ayat-ayat Al-Qur ’ an yang berhubungan dengan aspek kehidupan politik cukup banyak, namun yang menyangkut prinsip-prinsip penggunaan kekuasaan politik secara ekplisit terdapat pada dua ayat  Al-Qur ’ an  Surat  An-Nisa (4): 58-59 sebagai berikut: 37 menurut  Suyuthi  Pulungan 38 terdiri  dari 47 pasal,  secara  keumuman  memuat  prinsip-prinsip  ketatanegaraan,  di antaranya:  prinsip umat yang satu, prinsip persatuan dan    persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, prinsip tolong-menolong dan membela kaum yang teraniaya, prinsip hidup bertetangga, prinsip keadilan, prinsip  musyawarah,  prinsip pelaksanaan hukum, prinsip kebebasan beragama, prinsip hubungan antar bangsa/internasional, prinsip pertahanan dan perdamaian, prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar, prinsip kepemimpinan serta prinsip ketakwaan dan disiplin.
Dalam  penetapan  pasal  ini,  Salim Ali al-Bahnasawi (w. 204 H/820 M) memerinci lebih detail. Menurutnya Piagam Madinah memuat 69 pasal. 39 Psal tersebut dikelompokkan menjadi 4 bagian, bagian pertama berisi tentang hak dan kewajiban kaum muslim, bagian kedua berisi tentang hak dan kewajiban kaum non muslim, bagian ketiga berisi tentang bagaimana mempertahankan negara, yaitu melihat tanggung jawab bersama antara kedua kelompok, yaitu kaum muslim dan non muslim, dan bagian keempat berisi.
Adanya kepemimpinan umat adalah suatu kewajiban dan merupakan bagian terpenting dari ajaran Islam, agama tidak akan berdiri tanpa seorang pemimpin. Menurut Rasyid Ridha kandungan ayat diatas adalah  untuk  menjalankan pemerintahan,  karena  belum  ada  ayat  lain  yang  turun  berkaitan  dengann kehidupan  politik. 40 Pemikiran  Ibn  Taimiyah  (w.  728  H)  ini  sejalan  dengan  salah  satu  prinsip  yang menyatakan  bahwa  politik  dan  hukum  harus  bekerja  sama  dan  saling  menguatkan  melalui  ungkapan "Hukum  tanpa  sebuah  kekuasaan  adalah  angan-angan  saja,  lalu  kekuasaan  tanpa  hukum  adalah
35 Hasan  Baharun  dan  Akmal  Mundiri,  dkk., Metodologi  Studi  Islam:  Percikan  Pemikiran  Tokoh dalam  Membumikan Agama. ,  299-300.
36 Hasan  Baharun  dan  Akmal  Mundiri,  dkk., Metodologi  Studi  Islam:  Percikan  Pemikiran  Tokoh dalam  Membumikan Agama. ,  299-300.
37 M.  Zainuddin,  dan  Ismail  Maisaroh, “Posisi Wanita  Dalam  Sistem  Politik  Islam  (Telaah  Terhadap  Pemikiran Politik Yusuf  Al-Qardhawi), 185.
38 M.  Zainuddin,  dan  Ismail  Maisaroh, “Posisi Wanita  dalam  Sistem  Politik  Islam  (Telaah  Terhadap  Pemikiran Politik Yusuf Al- Qardhawi)”, Volume XXI No. 2 April-Juni 2005,  184.
39 J.  Suyuthi  Pulungan, Prinsip-prinsip  Pemerintahan  Dalam  Piagam  Madinah  Ditinjau  dari  Pandangan Al-Qur ’ an (Jakarta: Raja  Grafindo Persada,  1994), 92.
39 Salim  Ali  al-Bahnasawi, Al-Syari ’ ah  al-Muftara  Alaliha, terj.  Mustolah  Maufur, Wawasan  Sistem Politik  Islam (Jakarta:  Pustaka  al-Kautsar,  1995), 280-285.
40 Muhammad  Rasyid Ridha, Tafsir Al-Qur ’ an al- Hakim (Beirut: Dar  al- Fikr, t.t), 168.
kedzaliman". 41 Ibn Taimiyah lebih menegaskan lagi bahwa "penguasa adalah bayang-bayang Allah di muka bumi". 42 Untuk  mencapai  kehidupan  politik  yang  baik,  maka  negara harus mempunyai pemimpin yang berprinsip. 43 Pada  hakikatnya  fungsi  politik  dalam  Islam adalah untuk mengatur segala masalah rakyat secara menyuruh dan tuntas, bukan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Dalam Al- Qur ’ an sudah dijelaskan arahan kepada para pemimpin agar fungsi politik dapat berjalan maksimal dan terwujud sebuah negara yang baik. Penjelasan tersebut terdapat dalam poin-poin keadilan,  musyawarah, dan keadilan sosial.
D. Kiprah Perempuan Diranah Politik Politik pada hakekatnya adalah kekuasaan dan pengambilan keputusan. Perempuan terlibat dalam politik bukan untuk menurunkan, menjatuhkan ataupun merebut kekuasaan laki-laki, tetapi perempuan ikut andil  dalam  ranah  politik  agar  bisa  bekerja  sama  dengan  laki-laki.  Pada  kenyataannya  dalam  masalah politik, perempuan juga terlibat dalam masalah pokok kehidupan sehari-hari. 44
Berbicara  tentang  politik,  tentu  juga  berbicara  tentang  pelaku  politik  yang  juga sebagai  objek. Semua  pelaku  politik sudah dibahas di berbagai disiplin ilmu, namun ada pelaku politik yang terlupakan , yaitu  pelaku  politik  perempuan.  Seringkali,  perempuan  tidak  mendapat  tempat  yang  utama  bahkan terlupakan.  Kaum  laki-laki  lebih  akrab  dengan  aktivitas  di  lembaga  pemerintahan, kepemimpinan, perwakilan, dan kementerian dibanding dengan kaum perempuan. 45
Mengenai  kedudukan  perempuan dalam ranah politik bukan sekedar memepertanyakan boleh tidaknya perempuan ikut andil dalam ranah politik atau menjadi pemimpin publik, tetapi persoalan ini juga tentang konsep yang ditawarkan fiqh tentang bagaimana memandang peran politik perempuan. 46 Sehingga kaum perempuan mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki- laki dan tidak ada diskriminasi. Dalam membicarakan tentang hak-hak perempuan dalam berpolitik ada 3 pendapat.
Pertama pendapat konservatif, pendapat ini didukung oleh beberapa ulama seperti, Imam Ghazali yang mengatakan bahwa perempuan  tidak dapat menjadi pemimpin. Menurut pendapat ini dalam praktek politik, Islam tidak mengakui persamaan hak  antara laki-laki dan perempuan.  Perempuan tidak mampu melaksanakan  pemerintahan  dan  kepemimpinan,  karena  perempuan tidak  mempunyai  hak  untuk memutuskan suatu perkara dan tidak  mampu memberi kesaksian dalam permasalahan hukum. 47 Pesan  tersirat  dari  pendapat ini yaitu ingin mengatakan bahwa  perempuan  tidak layak menjadi penguasa  (pemimpin).  Perempuan  juga  tidak  boleh berkecimpung dalam urusan politik sesuai dengan tuntutan dan kondisi fisik psikologis. Dalam pandangan ini juga mengatakan bahwa Allah menginginkan peranan lain dari perempuan. Pendapat ini meyakini bahwa kemasalahatan perempuan terletak pada dirinya yang menjalani peranan seorang ibu. 48
Pendapat ini juga berdasarkan dari hadis yang berisi larangan terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin,  karena perempuan  memiliki  beberapa  kekurangan.  Hadis  tersebut  diriwayatkan oleh Imam Bukhari,  bahwa  tidak  akan  berjaya  suatu  kaum  yang  mengangkat  seorang  wanita  sebagai  pemimpin mereka. Hadis ini Shahih, karena tidak seorangpun pakar hadis yang memperselisihkannya. Sedang dari segi diroyah,  dalalah  hadis menyatakan larangan jelas terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin dalam suatu  negara.  Sepengetahuan  kelompok  ini,  Islam  tidak  pernah  menyerahkan  kepemimpinan  kepada
41 Moh.  Mahfud  Md, Politik  Hukum  di  Indonesia (Jakarta:  PT. Pustaka  LP3S,  1999), 13.
42 Juhaya  S. Praja, Filsafat  Hukum Islam (Bandung: LPPM  Universitas  Islam Bandung, 1995), 93.
43 Edi Irwanto,” Tafsir  Ayat  Ayat  Politik (Studi Kritik Penafsiran Makna Awliya , Kewajiban  Menegakan Hukum  Allah dan Ulil  Amri dalam  Buku  Tafsir  Al- Qur’an di  Medsos  Karya Nadirsyah Hosen), Skripsi Jurusan Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir,  Fakultas  Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang,  2018,  25-26.
44 Siti Musdah Mulia, Muslimah  Perempuan Pembaru Keagamaan  Reformis (Bandung: Mizan, 2005) , 275.
45 Syafiq  Hasyim, Hal-Hal  Yang  Tak  Terpikiurkan  Tentang  Isu-Isu  Keperempuanan  Dalam  Islam (Bandung:  Mizan, 2001), 189.
46 48 Liky  Faizal, “ Perempuan  Dalam  Poliitk  (Kepemiminan  Perempuan  Perspektif  Al-Qur ’ an) ” ,  dalam Jurnal  Tapis Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2016.
47 Syafiq  Hasyim, Hal-Hal  Yang Tak Terpikiurkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan DalamIslam., 191.
48 Muhammad  al- Caff,  Siti  Zinatun,  ”Partisipasi Politik  Perempuan  dalam  Al-Qur ’ an, Tanzil”, dalam Jurnal  Studi Al-Qur ’ an , Vol. 1, No. 2, April  2016, 169.
perempuan,  ini  sudah  berlaku  sejak  zaman nabi.  Menurut  kelompok  ini,  perempuan  memiliki  wilayah sendiri yaitu dirumah, bukan ikut andil dalam ranah politik atau menjadi pemimpin publik. 49 Selanjutnya pendapat liberal-progresif, ulama yang mendukung kelompok ini adalah kelompok Khawarij dan Musyabbihah. Mereka menggunakan dalil tentang konsep keadilan dan persamaan  yang selalu  dijunjung  tinggi  dalam  Islam.  Dan  juga  sebagai  organisasi  besar di Indonesia, NU tidak hanya menghiasi pepolitikan Indonesia, tetapi juga menjadi salah satu inspirasi bagi gerakan keislaman. 50 Ulama yang dimaksud sebagai penerus Nabi bukan hanya bagi kaum laki-laki, tetapi  juga bagi perempuan. 51 Berbeda  dengan  pendapat  sebelumnya,  kelompok  ini  mengatakan  bahwa  sejak  awal kemunculannya, Islam telah memperkenalkan keterlibatan perempuan dalam ranah politik. Kelompok ini berpendapat  bahwa  perempuan mempunyai  hak dalam memilih dan dipilih. Perempuan juga diizinkan untuk  memangku  tugas-tugas  pemerintahan  sebagaimana  laki-laki. 52 Pendapat  ini  menyatakan  bahwa perempuan boleh berkecimpung di bidang politik dan tidak ada halangan dan larangan. Perempuan dapat berpartisipasi dalam  seluruh aktivitas politik. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara bisa diduduki oleh perempuan apalagi jabatan-jabatan politik yang berkedudukan dibawahnya yang secara otomatis tentu bisa diduduki oleh perempuan. 53
Pendapat berikutnya apologis, kelompok ini berbeda dengan kelompok diatas, menurut kelompok ini bahwa ada beberapa wilayah politik yang bisa dimasuki oleh perempuan, tetapi ada juga wilayah yang tidak bisa dimasuki oleh perempuan. Kelompok ini beranggapan bahwa porsi emosional perempuan masih lebih  besar  dibanding dengan porsi rasional. 54
Kelompok ini berpendapat bahwa wilayah yang bisa bebas dimasuki perempuan adalah wilayah rumah tangga, yaitu peran perempuan menjadi ibu. Kelompok ini juga memberikan toleransi, perempuan boleh ikut dalam wilayah politik tetapi dengan batasan-batasan tertentu dan tidak meninggalkan tugasnya atau kewajibannya dalam rumah tangga. 55 Kelompok ini pada dasarnya mewakili corak pandang para ahli fiqh  zaman klasik.
Posisi  perempuan  belum  pernah  sampai  pada  posisi  yang  setara  dengan  laki-laki  ataupun melebihinya. Dalam sejarahnya, undang-undang yang berlaku dalam masyarakat primitif  sampai modern, tradisi, budaya, bahkan agama, pada umumnya adalah menempatkan perempuan pada posisi pada tempat yang lebih rendah dari pada laki-laki. 56 Dalam  beberapa  kasus,  ada  beberapa  perempuan  yang  tampil  melebihi  kemampuan  laki-laki, tetapi jumlahnya memang tidak banyak, dan tidak sampai tingkat  laki- laki. Namun tampilnya perempuan menimbulkan  kontroversi  dan  anggapan yang  bertentangan dengan ketentuan umum yang dianut oleh masyarakat.  Secara  konseptual,  kesetaraan  antara  laki- aki dan perempuan tidak pernah disepakati dan diakui. Pada masa pra- Islam masyarakat selalu memandang bahwa peremuan adalah manusia yang rendah dan hina, sebagai gambaran kehidupan yang kelam dan buram, dan dipandang tidak berharga. Keberadaan perempuan  sering menimbulkan  masalah,  hak-hak  nya  diitndas  dan  dirampas,  dirinya  dapat diperjualbelikan  dan  diwariskan, diletakkan dalam posisi marginal, serta dipandang sebelah mata. 57 Dari sini mucullah seseorang yang membawa perubahan yang besar terhadap adanya ketidakadilan di  dalam  cara  pandang  masyarakat  tersebut.  Mereka  menganggap  bahwa  perempuan  adalah  sumber bencana  dan  pangkal  keburukan. Pendapat- pendapat ini mengacu pada tradisi-tradisi keagamaan non- Islam. Misalnya agama Hindu yang memandang perempuan yang bisa membawa keberuntungan adalah perempuan  yang bisa haid, menjadi isteri dan mempunyai anak. Pernyataan seperti itu perempuan hanya diposisikan  sebagai  pelayan  suami.  Mereka  tidak  dapat  menggunakan  harta  dan  tidak  bebas  dalam berkarir.  Semua  harta  yang  dimiliki  kembali  kepada  laki-laki  di  dalam rumahnya. Kesetiaan isteri pada
49 Liky  Faizal, “Perempuan dalam  Politik  (Kepemimpinan  Perempuan  Perspektif  Al-Qur ’an)”, dalam Jurnal TAPIS , Vol.12 No.1 Januari-Juni  2016, 96.
50 Syafiq  Hasyim, Hal-Hal  Yang Tak Terpikiurkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan DalamIslam., 192.
51 Liky  Faizal,  “Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan  Perempuan  Perspektif  Al- Qur ’an)” ., 97.
52 Syafiq  Hasyim, Hal-Hal  Yang Tak Terpikiurkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan DalamIslam., 192.
53 Muhammad  al-Caff,  Siti Zinatun, “Partisipasi Politik Perempuan  dalam Al-Qur ’an” ., 172.
54 Syafiq  Hasyim, Hal-Hal  Yang Tak Terpikiurkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam., 195.
55 Liky  Faizal, “Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan  Perempuan  Perspektif  Al-Qur ’an)” , 97.
56 Ali Syariati, Fatimah  Citra Muslimah Sejati (Yogyakarta:  Shalahuddin Press, 1985), 39.
57 Salman  Harun, Mutiara Al-Qur ’ an: Aktualisasi Pesan Al-Qur ’ an dalam  Kehidupan (Jakarta:  Logos, 1999), 129.
suaminya harus dibuktikan jika seorang suami meninggal isteri harus mengikuti suami dengan membakar diri atau dikubur hidup-hidup. 58
Dalam tradisi Budha mereka menganggap seorang perempuan sebagai makhluk kotor yang suka menggoda laki-laki. Sehingga tidak ada kesempatan bagi perempuan untuk diselamatkan oleh Dewa yang tertinggi.  Anggapan orang Yahudi dan Nasrani pun sama, mereka memposisikan seorang perempuan adalah sebagai sumber kejahatan, kesalahan dan dosa. Mereka menyimpulkan bahwa seorang perempuan diciptakan  hanya untuk menghamba kepada laki-laki saja.
Pada  saat  Islam  datang, Islam mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka. Islam benar-benar menjunjung tinggi dan mengangkat harkat dan martabat perempuan yang selama ini ditindas pada masa Jahiliyah. Sejarah perjalanan pada masa awal pertumbuhan dan perkembangan Islam, perempuan telah menjalankan peranan yang sangat strategis baik dalam urusan domestik maupun politik. 59 Ini terbukti perempuan ikut membantu perjuangan Rasulullah Saw di medan perang. Khadijah, isteri Nabi Saw yang sangat setia, misalnya, menghibahkan banyak harta bendanya untuk perjuangan  Islam Arwa ibn Abd al-Muthalib yang meminta anak laki-lakinya  agar membantu Nabi dan memberi apa  saja yang dimintanya dan Ummu Syurayak yang telah membujuk perempuan-perempuan Mekah secara diam- diam melakukan konversi dari agama pagan ke Islam. 60 Dalam masalah hubungan natara laki-laki dan perempuan, prinsip dasar Al-Qur ’ an sebenarnya menunjukkan pandangan yang sama. Di dalam Al- Qur ’ an banyak ayat menjelaskan tentang prinsip-prinsip kesetaraan  gender. Nasaruddin Umar mencoba mengkompilasikannya sebagai berikut: pertama , prinsip kesetaraan  gender  mengacu  pada  suatu  realitas  antara  laki-laki  dan  perempuan,  dalam  hubungannya dengan  Tuhan,  sama-sama  sebagai  seorang  hamba.  Tugas  pokok  hamba  adalah  mengabdi  dan menyembah. 61 Kedua, adalah fakta bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai khalifah. Jika dicermati, Allah Swt, sama sekali tidak menegaskan jenis kelamin seorang khalifah. Jadi dalam Islam  prinsip kesetaraan gender telah dikenal sejak zaman `azali . Ketiga, laki-laki dan perempuan sama- sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Keempat, prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur ’ an dapat dilihat pada kenyataan antara Adam  dan Hawa  adalah  aktor  yang sama- sama aktif terlibat dalam drama kosmis.
Kisah  kehidupan  mereka  di  Surga,  karena  beberapa  hal,  harus  turun  ke  muka  Bumi, menggambarkan  adanya  kesetaraan  peran  yang  dimainkan  keduanya. 62 Kelima, sejalan  dengan  prinsip kesetaraan, maka laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak meraih prestasi dalam kehidupannya. 63 Dari penjelasan diatas terlihat bahwa Al-Qur ’ an menjunjung tinggi kesetaraan gender. Kesetaraan gender  adalah merupakan  bagian  dari  nilai  Islam  yang berlaku  menyeluruh.  Gender  dalam  hal  ini memperjuangkan kehidupan yang adil dan lebih manusiawi tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Oleh karena itu, tindakan yang diskriminatif terhadap perbedaan-perbedaan tersebut dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan. Termasuk di dalamnya pemahaman-pemahaman keagamaan yang mengarah kepada  dehumanisasi  dan  tindak diskriminasi  tentu  sangat  tidak  dibenarkan, karena  agama  sejatinya diperuntukkan  bagi  kesejahteraan  seluruh  umat  manusia  tanpa  memandang  perbedaan  dalam  bentuk apapun. 64 Dalam  fiqih bias gender, sumbernya baik Al-Qur ’ an maupun al-Hadis. Dengan menggunakan pisau bedah ushul fiqih , yaitu dengan pendekatan penalaran bayani, ta ’ lili, maupun istilahi , akan menghasilkan hukum yang berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain, dari satu masa ke masa yang  berbeda, meskipun mengambil dari sumber  teks ayat maupun matan Hadis yang sama.  Hal ini tergantung pada subjektivitas penafsir, latarbelakang pendidikannya, lingkungan yang melingkupinya, serta kondisi yang ada pada teks itu  sendiri yang bersifat dzonniyah atau multitafsir. Tetapi  tetap saja berujung pada marginalisasi kaum perempuan, subordinasi, dan pandangan yang menganggap bahwa kaum wanita itu lemah, tidak
58 60 Syafiq  Hasyim, Hal-hal  yang  Tak  Terpikirkan: Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam (Bandung: Mizan, 2001), 18-19.
59 Fadlan, “ Islam,  Feminisme,  dan  konsep  Kesetaraan  Gender  dalam  Al-  Quran ” dalam Jurnal  Karsa ,  Vol.  19,  No.  2  , 2011), 106.
60 Fadlan, “ Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur ’ an ” dalam Jurnal Karsa , Vol. 19, No. 2, 2011), 111.
61 Nasaruddin  Umar, Argumen  Kesetaraan  Gender:  Perspektif Al-Qur ’ an, (Jakarta:  Paramadina,1999), 204. 62 Nasaruddin  Umar, Argumen Kesetaraan Gender; Perspektif Al-Qur ’ an, (Jakarta:  Paramadina,1999),  260.
63 Nasaruddin  Umar, Argumen Kesetaraan Gender; Perspektif Al-Qur ’ an, (Jakarta:  Paramadina,1999),  263.
64 Fadlan, “ Islam, Feminisme, dan konsep Kesetaraan Gender., 117.
cerdas, dan kurang akal. 65 Hal itu  menimbulkan  konsep budaya, yang ada kaitannya dengan perbedaan gender  ( gender  difference )  dan  ketidakadilan  gender  ( gender  inqualities ),  dengan  struktur  ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.
Pandangan ini bertentangan dengan misi Islam yang ingin mewujudkan kemaslahatan  dan membebaskan  segala  bentuk  anarkhi, ketimpangan,  dan  ketidakadilan.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya pengkajian dan penafsiran ulang terhadap pandangan fiqih semacam itu. 66
Menurut  Khalid,  kekeliruan  yang  terjadi  diatas  disebabkan  oleh  adanya “fenomena otoritarianisme”, yakni menggunakan kekuasaan Tuhan ( author ) untuk membenarkan tindakan kesewenang- wenangan pembaca ( reader ) dalam memahami dan menginterpretasikan teks, dan ditindak lanjuti dengan keinginan untuk  mengimplementasikannya  dalam kehidupan  politik  dengan  menepikan  begitu  saja pemahaman  dan  interpretasi  pihak  lain  dalam  fatwa-fatwa  keagamaan  dan  dalam  kehidupan bermasyarakat. Solusi yang ditawarkan adalah harus ada interaksi yang hidup antara pengarang ( author ), teks  ( text ),  dan  pembaca  ( reader ),  dan  menghindari  kesewenang-wenangan  dan  pemaksaan  dengan mengusulkan lima persyaratan, yaitu, pertama , kemampuan dan keharusan seseorang, kelompok, organisasi atau lembaga untuk mengambil dan mengendalikan diri ( self  restraint ), kedua, mendahulukan tindakan yang masuk akal ( reasonableness ),  dan kelima , kejujuran ( honesty ). 67
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa misi utama ajaran Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan  bagi  manusia  dan  membebaskannyadari  ketidakadilan.  Pandangan  sebagian  ulama  dan masyarakat  yang  berbeda dengan prinsip- prinsip keadilan dan hak-hak asasi manusia itu dikarenakan adanya  pemahaman  yang  salah  dan  perlu  adanya  pengkajian  ulang,  karena  ini  berdampak  kepada pengabaian  terhadap  kesetaraan gender. Kekeliruan pemahaman tersebut dapat melahirkan fiqh wanita yang diskriminatif dan berbahaya jika diabaikan.
E. Perspektif  Tafsir  Al- Qur’an Tentang Politik Perempuan: Penafsiran  Ulama  Tentang Ayat- Ayat  Politik Perempuan
Kedudukan dan keberadaan perempuan Al-Qur ’ an sudah memberikan pandangan optimis, dari mulai  membicarakan  tentang  Adam  dan  Hawa, sampai keluar ke bumi. Al-Qur ’ an tidak membedakan antara keduanya, dari penyebutan saja Al- Qur’ an menggunakan kata ganti untuk dua orang ( damir musanna ), menggunakan fasilitas surga, mendapat kualitas godaan yang sama dari setan, sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibatnya yaitu terbuang ke bumi, sama-sama memohon ampun dan sama- sama diampuni Tuhan. 68 Karena antara keduanya saling melengkapi sebagimana dijelaskan  dalam QS.Al- Baqarah (2): 187, “mereka adalah pakaian bagimu dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka”. 69 Sungguh-sungguh  ( diligent ),  mempertimbangkan  berbagai  aspek  terkait  ( comprehensiveness ),  satu- satunya makhluk yang mempunyai derajat yang tinggi di  sisi Allah Swt adalah manusia. Tetap adakalanya derajat manusia naik turun di sisi Allah Swt. Sekalipun manusia ciptaan terbaik, namun tidak mustahil akan turun ke derajat paling rendah bahkan bisa lebih rendah dari pada hewan. 70 Tanpa membedakan etnik dan jenis kelamin, Al-Qur ’ an menilai manusia dari kualitas dan prestasi yang dicapainya. Al-Qur ’ an juga tdak memberikan keistimewaan hanya kepada laki-laki saja, tetapi kepada perempuan juga. Laki-laki maupun perempuan dari suku bangsa manapun punya kesempatan dan potensi yang sama untuk menjadi ‘ abid dan khalifah. Dalam Al-Qur ’ an Allah menamakan salah satu surah khusus tentang perempuan, yaitu QS. An- Nisa ’ . Dalam QS. An-Nisa (4): 1;  QS.  Al-An ’ am (6): 98;  QS. Al-A ’ raf (7):  189  dan QS. AZ-Zumar (39): 6, betapa Al-Qur ’ an memiliki semangat keadilan dan penghormatan luar biasa pada perempuan.
65 Fadlan, “ Islam, Feminisme, dan konsep Kesetaraan Gender., 117. 66 Khariri, “ Kesetaraan  Gender  dalam  Perspektif Islam: Reinterpretasi Fiqh Perempuan ” dalam Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang , Vol. 4, Januari-Juni  2009, 10.
67 Khariri, “ Kesetaraan  Gender  dalam  Perspektif Islam: Reinterpretasi Fiqh Perempuan ” dalam Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang , Vol. 4, Januari-Juni  2009, 10.
68 Nur  Faizah, “Ayat -Ayat  Tentang  Relasi  Laki- Laki  dan  Perempuan  dalam  Al-Qur ’ an  (Analisis  Struktural  Levi- Strauss)”, d a l a m , Al-Ahwal ,  Vol. 8, No. 2, 2015 M, 114.
69 Nur  Faizah, “Ayat -Ayat  Tentang  Relasi  Laki- Laki  dan  Perempuan  dalam  Al-Qur ’ an  (Analisis  Struktural  Levi- Strauss)”, d a l a m , Al-Ahwal ,  Vol. 8, No. 2, 2015 M.
70 Nur  Faizah, “Ayat -Ayat  Tentang  Relasi  Laki- Laki  dan  Perempuan  dalam  Al-Qur ’ an  (Analisis  Struktural  Levi- Strauss)”, d a l a m , Al-Ahwal ,  Vol. 8, No. 2, 2015 M, 115.
Menurut Quraish Shihab, 71 Pokok ajaran dan prinsip utama dalam Islam yaitu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, bangsa, suku, dan keturunan sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Hujarat (49):  13 Allah  ialah  orang  yang  paling  taqwa  diantara  kamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha Mengenal.
Ayat di atas menegaskan tinggi rendah derajat seseorang ditentukan oleh nilai pengabdian dan ketakwaan kepda Allah Swt. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan  yang  mendasar  dan substansial dalam beberapa hal utama seperti asal kejadian, hak-haknya dalam berbagai bidang, dan kedudukan serta perannya, tugas dan tanggung jawabnya. 72
Hak-hak  perempuan,  baik  dirumah  ataupun  diluar  rumah,  hak  memperoleh  pendidikan,  hak politik  dan  sebagainya,  setara  dengan  hak  laki-laki.  Al-Qur ’ an  tidak  mendiskriminasi  perempuan, dan membicarakan hal itu semua  dalam konteks keadilan dan kesetaraan.
Konsep feminisme Qur ’ ani yang berkembang memposisikan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dan saling membutuhkan. Hubungan laki-laki dan perempuan adalah hubungan keseimbangan dan kesetaraan  dan keadilan. Kesetaraan dan keadilan tidak berarti mengharuskan persamaan kadar, besar dan kecil sangat ditentukan oleh tugas proporsional masing-masing. Sehingga, Ali Jum’ ah, mufti Mesir, mengatakan bahwa: “Perempuan dan laki -laki  secara  taklif  (sama  di  hadapan  Allah). Perbedaaan   hak dan   kewajiban   antara keduanya yang berdasarkan perbedaan tugas dan kecakapan masing-masing bukan sama sekali sebagai bentuk  kedzaliman dan diskriminasi. 73 Pandangan Ali Jum ’ ah di atas sangat jelas bahwa kesetaraan  gender  tidak  berarti bahwa  memperjuangkan  persamaan  kadar  antar  keduanya,  seperti menyamakan pakaian keduanya, dalam artian fungsi dan tugas harus sama.
Kesetaraan  gender  yang  dijelaskan  dalam  Al- Qur’ an  adalah  menghilangkan  segala  bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan dengan sebuah prinsip hubungan saling melengkapi dengan  penuh kasih  sayang  antara  keduanya. 74 Allah  Swt    menjelaskan  dalam  QS.  An- Nisa’ (4):  124, sebagai  berikut:  akan  memasukkan  mereka  ke  dalam  surga, Allah  Swt  tidak  akan  menganiaya  pahala kebaikan mereka, dan tidak pula mengurangi sedikitpun. 75 Sedangkan menurut Quraish Shihab, kalimat “Barang siapa yang mengerjakan sebagian amal -amal shalih.” Kata pada penggalan ayat ini bermakna sebagian, untuk mengisyaratkan besar rahmat Allah  sehingga walau hanya sebagian, bukan semua amal-amal shalih yangdemikian Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.
Menurut Ibnu Katsir makna ayat di atas adalah bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin yang punya  akal  saat  meminta  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  maka  tuhan  akan  mengabulkanya, sebagaimana firman Allah Swt “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya  aku  adalah  dekat. Aku  mengabulkan  permohonan  orang  yang  berdoa  apabila  ia  memohon kepada- Ku, Maka  hendaklah  mereka  itu  memenuhi (segala  perintah-Ku)  dan  hendaklah  mereka  beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran” . 76
Ibnu  Katsir  mengatakan bahwa  seseorang  hamba  mendapat pembalasannya, adakalanya di dunia ini lebih baik baginya, dan adakalanya di akhirat dan memohonlah keselamatan di dunia dan akhirat serta  pemaafan,  ampunan,  dan  pembebasan  dari  Allah  Swt.  Hal  ini  Allah  Swt  menunjukkan  kasih sayangnya, kemurahannya dan rahmat-Nya dalam menerima amal-amal baik dari para hambanya baik pria maupun  perempuan, dengan  syarat  iman,  dan  bahwa  Allah  Swt  banyak diamalkan seseorang, 77 maka dengan amal yang sebagian tadi  telah dapat mengantarnya masuk kesurga dengan syarat bahwa dia adalah seorang mukmin . Dalam  ayat  ini  digunakan  kata min yang  berarti  sebagian,  tetapi  dari  sisi  lain  ayat ini mempersempit dengan mempersyaratkan yang bersangkutan mukmin, yaitu beriman dengan benar  dan
71 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-  Mishbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al-  Qur ’ an (Tangerang:  Lentera  Hati,  2006), Vol. 13, 261.
72 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-  Mishbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al-  Qur ’ an (Tangerang:  Lentera  Hati,  2006), Vol. 13, 261.
73 Ali Jum ’ ah  Muhammad, Al- Mar ’ ah  fi Hadarah al-Islamiyyah (Kairo: Dar  as-Salam,  2006), 17.
74 Muhammad,  Imarah, Tahrir  al-Mar ’ ah  baina  al-Islam  wa  al-Gharbi ,  cet.Ke-I,  (Kairo:  Dar  Imam  al- Bukhari, 2009), 18- 19.
75 Abu  al-Fada  Ismail  bin  Umar  bin  Kasir  al-Qurasyi, Tafsir  Al-Qur ’ an  al- ’ Adzim, Juz  2 (Dar  Tayibah  1999  M), 190.
76 Abu al-Fada  Ismail bin Umar  bin Kasir al-Qurasyi, Tafsir Al-Qur ’ an al- ’ Adzim, Juz 2 (Dar Tayibah  1999 M), 98.
77 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Mishbah:  Pesan, Kesan  dan  Keserasian  Al-Qur ’ an, cet  ke-VII,  Vol.  2 (Tangerang: Lentera  Hati, 2006), 597.
mantap. Perbedaan biologis laki-laki dan perempuan tidak menjadikan perbedaan atas potensi yang Allah Swt  berikan  kepada  manusia.  Baik  laki-  laki  maupun  perempuan  memiliki  tingkat  kecerdasan  dan kemampuan berpikir yang sama. Di dalam Al-Qur ’ an, Allah Swt memuji ulil albab , yaitu yang berzikir dan memikirkan  tentang  kejadian dan bumi agar dapat menyingkap rahasia alam semesta. 78 Ulul albab tidak hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan. Karena setelah Al-Qur ’ an menguraikan ayat-ayat yang membahas sifat-sifat ulul albab ,  berikutnya Al- Qur’ an menegaskan dalam QS. Ali Imran (3): 195. Kata اشٍق yang  diterjemahkan  dengan  sesuatu ada  ulama  yang  memahaminya dalam arti sesuatu yang  kecil  sebesar  yang  dipatuk  oleh  burung  dengan  paruhnya.  Ada  juga  yang memahami dalam arti lubang kecil yang terdapat pula biji kurma. Betapapun, kata ini seperti halnya dengan kata fatil yang disebut pada ayat 49 adalah sesuatu yang amat kecil, tidak berarti, bahkan hampir tidak terlihat. 79 l-Qur ’ an telah berusaha menghapuskan berbagai macam diskriminasi dan memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Dalam ayat tersebut Allah Swt mempergunakan kata “auliya ” (pemimpin), itu bukan hanya ditunjukan kepada pihak laki-laki saja, tetapi keduanya (laki-laki dan perempuan) secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini, perempuan juga bisa menjadi pemimpin yang penting  dia mampu dan memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin karena menurut  kitab tafsir  al-Maraghidan  tafsir  Al-Manar,  kata “auliya’ mencakup “wali” dalam artipenolong, solidaritas, dan kasih sayang. 80
Berdasarkan  penjelasan  ayat  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  Al- Qur’ an  tidak  melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru,dosen, dokter, pengusaha, hakim, dan menteri, bahkan sebagai kepala Negara sekalipun. Namun, dengan syarat, dalam tugasnya  tetap  memperhatikan  hukum  dan  aturan  yang  telah  ditetapkanoleh  Al-Qur ’ an  dan  sunnah. Misalnya, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya bila perempuan tersebut telah bersuami, supaya tidak  mendatangkan  sesuatu  yang negatif  terhadap      diri      dan      agamanya,      di  samping      tidak terbengkalai    urusan dan  diungkapkan dalam Q.S. At-taubah (9), tugasnya dalam rumah tangga.
81 Menurut
Ibnu Katsir adalah sebahagian mereka adalah penolong bagi sebahagian yang lain yakni, mereka saling menolong dan saling mendukung, artinya, dan orang-orang yang sebagaimana dinyatakan  dalam  hadis  shahih:  "Orang  Mukmin  terhadap  mukmin    beriman,  lelaki  dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Lain seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain" dan sebuahhubungan di antara jari-jarinya. Dan disebutkan juga dalam hadis shahih. Adapun orang-orang yang beriman adalah saling mendoakan dan saling menyayangi, sebagaimana satu  tubuh,  Jika  satu  anggota  mengeluh  sakit  bahwa  bagian  tubuh  lainnya  akan  terkena  demam  dan insomnia. 82 Firman  Allah (mendirikan  shalat,  menunaikan  zakat)  yaitu  taat  kepada Allah dan berbuat baik terhadap makhluknya (taat kepada Allah dan Rasulnya) yaitu: terhadap apa yang diperintahnya dan meninggalkan apa yang  dilarang, (mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah) yaitu: Allah akan merahmati terhadap orang yang mempunyai sifat-sifat terpuji di atas, (sesungguhnya Allah maha perkasa dan baha bijak sana) yaitu barang siapa yang taat maka memuliakannya, sesungguhnya kemuliaan dan keperkasaan hanya milik Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin (maha bijaksana) yaitu dalam pembagian sifat-sifat diatas. Sebagai mukmin dan mukminah harus saling menjadi pembela, sebab hubungan seagama terlebih jika saudara kandung, sebab hal ini mampu membangkitkan rasa persaudaraan, perempuan dikemukakan antara lain: (1) Lelaki secara umum lebih besar dan lebih tinggi daripada perempuan, (2) Suara dan telapak tangan laki-laki lebih kasar dari perempuan, (3) Pada umumnya pertumbuhan perempuan lebih cepat dari laki-laki, (4) Perempuan lebih mampu membentengi diri dari penyakit dibanding laki-laki, (5) Perempuan lebih cepat berbicara bahkan dewasa dari laki-laki, (6) Kemampuan paru-paru laki-laki menghirup udara lebih besar/banyak dari perempuan, (7) Denyut jantung perempuan lebih cepat dari denyut laki-laki. 83
78 M. Quraish  Shihab, Tafsir al-Mishbah:  Pesan, Kesan  dan  Keserasian  Al-Qur ’ an, cet  ke-VII, Vol. 2 (Tangerang: Lentera  Hati, 2006), 597.
79 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Mishbah:  Pesan, Kesan  dan  Keserasian  Al-Qur ’ an, cet  ke-VII,  Vol.  2 (Tangerang: Lentera  Hati, 2006), 597.
80 Ahmad  Mushthafa  Al-Maraghi, Tafsir  Al-Maraghi,  Al-Qahirah,  Mushthafa  Al-Baby  Al-  Halaby  Wa  Auladuh ,  1382 H/1963 M, juz 10 cet. Ke-3,159;  Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar ,  Juz 11, t.t., 1375,  626.
81 Al-Suyuthy, Al-Jami  Al-Shaghir, Jilid II, cet. Ke-1 (Beirut,  Dar Al- Kutub Al-Islamiyah, 1968), 314.
82 Abu  al-Fada  Ismail  bin,  Umar  bin  Kasir  al-Qurasyi, Tafsir  Al-Qur ’ an  al- ‘ Adzim, Juz  2 (Dar  Tayibah  1999  M), 174. 83 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Mishbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al-Qur ’ an, cet  Ke-VII,  Vol.  2  (Tangerang: Lentera  Hati, 2006),  405- 406 .
Perbedaan  perempuan  dari  segi  psikis: (1) Laki-laki lebih cenderung kepada olah raga,berburu dan pekerjaan yang melibatkan gerakan dibanding perempuan, (2) Laki-laki cenderung kepada tantangan dan perkelahian sedang perempuan tidak (3) Laki-laki lebih agresif dan suka ribut, sedang perempuan lebih tenang dan tenteram, (4) Perempuan selalu menghindari kekerasan pada dirinya atau orang lain dibanding laki-laki, (5) Perasan perempuan lebih cepat bangkit, sehingga sentiment, jengkel dan rasa takutnya segera muncul, berbeda dengan laki-laki yang biasanya berkepala dingin, dan seterusnya. 88
Selain  menciptakan  adanya  perbedaan  laki-laki  dan  perempuan,  Allah  Swt  juga memberikan anugerah  keistimewaan  pada  keduanya,  Al-Qur ’ an  memberikan  isyarat  dalam  QS.  An-Nisa ’ (4):  32, kesatuan,  tolong-menolong  dan  saling mengasihi  dengan  dasar  keimanan.  Sebagaimana  dalam  hadis dikatakan bahwa antara mukmin yang satu dan lainnya bagaikan sebuah bangunan dan saling menguatkan satu sama lain. 84 M. Quraish Shihab perbedaan sudah menjadi kodrat yang sudah termaktub dalam Al- Qur’ an.  Perbedaan tersebut dari segi biologis antara laki-laki dan perempuan. 85 Perbedaan  laki-laki  dan Artinya:  Dan  janganlah  kamu  iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.  (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada  apa  yang  mereka  usahakan,  dan bagi Para  perempuan  (pun)  ada  bahagian  dari  apa  yang  mereka  usahakan,  dan  mohonlah  kepada  Allah  sebagian  dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 86
Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa segala perbedaan antara laki- aki dan permpuan yang diciptakan oleh Allah Swt menyebabkan adanya fungsi dari masing-masing yang harus dilaksanakan. Laki-laki dan perempuan berbeda fungsi dan tugas serta mempeoleh hak yang sama dan mendapatkan hasilnya  sesuai  dengan  usaha  yang  mereka  lakukan. 87 Dengan  demikian,  kaum perempuan setara dan sejajar  dengan  kaum  laki-laki  dalam  potensi  intelektualnya.  Dan  Allah  tidak  mengurangi  sedikitpun ganjaran masing-masing menyangkut amal kebaikan yang sama. 88

## 1. Kepemimpinan Perempuan
Menurut  M.  Quraish  Shihab,  politik  diartikan  antara  lain  sebagai  urusan  dan  tindakan  atau kebijakan mengenai pemerintahan negara atau negara lain. Politik juga berarti kebijakan dan cara bertindak dalam menghadapi dan menangani satu masalah, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun selainnya. Al-Qur ’ an berbicara tentang politik melalui sekian ayatnya, khususnya yang menggunakan kata hukm . 89 Menurut  M.  Quraish  Shihab,  topik hangat  di  kalangan  masyarakat  Islam  sekarang  yaitu keterlibatan  perempuan dalam  politik,  yakni  yang  berkaitan  dengan urusan  negara  dan  masyarakat.  Di Kuwait pernah terjadi polemik hangat antara pendukungdan penentang hak perempuan untuk memilih dan  dipilih  sebagai  wakil rakyat yang berwenang menyalurkan aspirasinya  dan  terlibat  langsung dalam menetapkan kebijaksanaan pemerintah menyangkut masyarakat, bahkan ikut memerintah. 90 Di Saudi Arabia, hak memilih  dan dipilih bagi perempuan belum disetujui. Di Indonesia, hingga beberapa bulan yang lalu, masih terdengarsuara dari beberapa ulama yang melarang perempuan menduduki jabatan presiden, walaupun sudah tidak ada persoalan buat bangsa Indonesia dan ulamanya menyangkut hak perempuan  dipilih sertaterlibat dalam  lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif. 91 Kepemimpinan  dalam pandangan  Islam  sering  di  istilahkan dengan imamah, khilafah, ulul amri, amir, wali dan ra ’ in . Berdasarkan istilah pemimpin dalam Islam, maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin Islam yang ideal hendaknya memiliki karakter ideal dalammemimpin sebuah kegiatan organisasional, baik dalam konstelasi politik, hukum, ekonomi dan bisnis bahkan tata negara maupun pemerintahan.
Karakter  ideal  yang  terdapat  dalam  Tafsir  al-Mishbah  meliputi  memiliki  pengetahuan,  sehat jasmani dan rohani, aspek adil, memegang hukum Allah Swt, toleransi, mempunyai pandangan kedepan,
84 Abu  al-Fada  Ismail  bin,  Umar  bin  Kasir  al-Qurasyi, Tafsir  Al-Qur ’ an  al- ‘ Adzim, Juz  2 (Dar  Tayibah  1999  M), 174. 85 Atik  Wartini, “Tafsir Feminis  M.Quraish  Shihab:Telaah  Ayat-Ayat  Gender  dalam  Tafsir  al- Misbah”, Palastren , Vol. 6, No. 2, Desember  2013,  473
86 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Mishbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al-  Qur ’ an, cet.  Ke-VII,  Vol.  2  (Tangerang: Lentera  Hati,  2006),  405- 406.
87 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Mishbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al-  Qur ’ an, cet.  Ke-VII,  Vol.  2  (Tangerang: Lentera  Hati,  2006), 419.
88 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Mishbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al-  Qur ’ an, cet.  Ke-VII,  Vol.  2  (Tangerang: Lentera  Hati,  2006), 317.
89 M. Quraish Shihab, Perempuan (Jakarta:  Lentera   Hati, 2006), 343.
90 M. Quraish Shihab, Perempuan (Jakarta:  Lentera  Hati, 2006), 344.
91 M. Quraish Shihab, Perempuan (Jakarta:  Lentera   Hati, 2006), 344.
mempunyai keberanian dan kekuatan, mempunyai kemampuan dan wibawa. Prinsipnya, adalah setiap orang yang memiliki kredibilitas untuk menengahi pertikaian atau persengketaan di antara manusia. 92 Ada  beberapa perempuan yang berhasil menjadi pemimpin dan mempunyai kemampuan yang sama  dengan  laki-laki.  Sosok  ideal,  perempuan  muslimah  digambarkan  sebagai  kaum  yang memiliki kemandirian  politik,  seperti sosok  Ratu  Balqis  yang  mempunyai    kerajaan  super  power,  memiliki kemandirian ekonomi, seperti pemandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madyan, perempuan mengelola  peternakan,  kemandirian  di  dalam  menentukan  pilihan-pilihan  pribadi  yang  diyakini kebenarannya,  sekalipun  harus berhadapan  dengan  suami  bagi  perempuan  yang  sudah  menikah,  atau menentang pendapat orang banyak bagi perempuan yang belum menikah. Islam telah memberikan hak-hak politik perempuan yang mencerminkan bahwa status perempuan bermartabat, terhormat, mulia di dalam Islam  dan  mengakui  pentingnya  peran  kaum  perempuan  dalam  kehidupan  masyarakat  yaitu  hak Kebebasan  untuk  menyampaikan  pendapat,  hak  terhadap pemilihan,  hak  mendapat  perlindungan kehormatan, hak pengawasan.
2. Hukum Kepemimpinan Perempuan
Pengangkatan  tema  Ratu  Balqis  di dalam  Al-Qur ’ an  mengandung  makna  implisit  bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin sebagaimana halnya laki-laki. Oleh sebab itu, Muhammad Jarir Al- Thabary dan Ibn Hazm berpendapat bahwa hadis Abi Bakrah tersebut hanya melarang perempuan menjadi top leader seperti kepala Negara Islam atau khalifah. 93 Untuk jabatan lainnya boleh, seperti  jumhur ulama juga berpendapat demikian. Namun, kalau Al-Thabrani dan Ibn Hazm masih membolehkan perempuan menjadi perdana menteri atau hakim, sedangkan jumhur ulama tidak membolehkan, berdasarkan hadis dari Abi Bakrah yang telah disebutkan di atas.
Dr. Kamal Jaudah  mengatakan bahwa hadis Abi Bakrahdi atas melarang perempuan sendirian menentukan  urusan bangsanya,  sesuai  dengan  asbab  al-wurud  hadis  ini,  yaitu  telah  diangkat  anak perempuan Raja Kisrah untuk menjadi ratu atau pemimpin Persia. Sudah diketahui, bahwa sebagian besar raja-raja  pada  masa  itu,  kekuasaannya  hanya  di  tangan  sendiri    dan  diktator,  hanya  ia  sendiri  yang menetapkan urusan rakyat dan negerinya, ketetapannya tidak boleh digugat. 94
Sehubungan  dengan  kemungkinan bahwa  di  Negara-  negara  Islam  dewasa  ini  kepala  Negara dianggap  sebagai khalifah, dimana fungsi khalifah adalah sebagai pengganti Nabiuntuk menjadi kepala Negara  dan keagamaan sehingga tidak diperbolehkan seorang perempuan untuk memimpinnya, maka ijma ’ ulama mengatakan bahwa sistem khalifah yang sesungguhnya hanya berlaku pada masa al- Khulafa’ al- Rasyidun dan sesudah itu tidak ada lagi kepala Negara  Islam yang memenuhi persyaratan tersebut sebagai khalifah.  Negara  Islam  sekarang,  seperti  Saudi Arabia, Pakistan, dan lain- lain, hanyalah Negara-negara nasional yang kebetulan mencanangkan Islam sebagai agama resmi Negara, status kepala negaranya tidak lagi sebagai  khalifah dalam arti yang sesungguhnya.

## 3. Relevansi Ayat-ayat Politik dengan Realitas Politik diIndonesia
Dunia perpolitikan umat Islam di Indonesia mengalami pasang surut sejak masa kerajaan-kerajana Nusantara, masa penjajahan Belanda, pra kemerdekaan, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, orde baru dan reformasi. Masing-masing era memiliki kekhasan dan karakteristik yang mencerminkan zamannya. 95 Namun, disini akan membahas satu persatu fase tersebut. Disini juga akan memaparkan relevansi ayat-ayat politik yang sudah dibahas dengan realitas politik yang ada di Indonesia.
Di  Indonesia  perempuan  masih  merupakan  kelompok  pinggiran  dalam  lingkaran  pengambil keputusan.  Hal  ini,  dapat  dilihat  dari  persentase  perempuan  yang  duduk  pada  posisi  tertentu  dalam lembaga-lembaga eksekutif, legislatif,  dan  yudikatif yang masih sangat kecil, yaitu di bawah 20%. Apabila diperhatikan realitas politik di Indonesia, ada beberapa perempuan yang menduduki jabatan-jabatan politik seperti presiden perempuan, menteri perempuan, dan bupati perempuan. Di Indonesia, jabatan presiden pernah  dipegang  seorang  perempuan  yaitu  Megawati  Soekarno  Putri.  Pada  periode  pemerintahan Soesilo BambangYudhoyono, jabatan menteri keuangan dipegang oleh seorang perempuan yaitu Dr. Sri Mulyani. 96
92 Istiqomah, “Kepemimpinan Perempuan  di  Pondok  Pesantren  (Studi  di  Pondok  pesantren  Hajroh  Basyir Salafiyah  Kajen Magoyoso Pati)”, Skripsi Jurusan  Manajemen  Dakwah UIN Walisongo Semarang,  2014,  8.
93 Kamal  Jaudah, Wazhifah  Al Mar ‟ ah  Fi Nazhar  Al-Islam (Al-Qahirah  : Dar al-Hady,  1440  H/1980 M), 137. 94 Kamal  Jaudah, Wazhifah  Al Mar ’ ah  Fi Nazhar  Al-Islam (Al-Qahirah: Dar  al-Hady, 1440  H/1980 M), 141.
95 Jazilul  Fawaid, Bahasa    Politik    Al-Qur ’ an :Konsep dan Aktualisasinya dalam Sejarah (Jakarta: Azza Media, 2012), 200. 96 Nurul  Farida,  Analisis  Pendapat  M.  Quraish  Shihab  Tentang  Hak-  Hak  Politik  Perempuan,  Skripsi  Jurusan Siyasah  Jinayah  Iain Walisongo Semarang,  2008, 86.
Demikian  pula  jabatan  Gubernur  dan Bupati/Walikota adayang  dipegang seorang perempuan. Baru-baru ini, calon gubernur yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bibit Waluyo- Rustriningsih (mantan bupati) memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jateng 2008. Demikian pula Kabupaten Bekasi (Jakarta Timur) baru- baru ini jabatan bupati dipegang seorang perempuan (Sri Sunarti Harumningsih). Kesemuanya ini menunjukkan perkembangan baru dan satu langkah kemajuan di tengah- tengah hiruk-pikuk demokratisasi dan persamaan hak. 97 Berbicara tentang hak perempuan, Al-Qur ’ an telah menyebutkan dalam QS. At-Taubah (9): 71. Menurut Quraish Shihab perempuan memiliki hak di bidang politik. Dalam ayat ini  dikemukakan bahwa laki-laki  dan  perempuan  memiliki  kewajiban  melakukan  kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk  bidang politik.
Dan ditemukan juga sekian banyak dalil keagamaan yang dapat  dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak  perempuan  dalam bidang politik. Diantaranya  Al-Qur ’ an  mengajak  laki- laki dan perempuan untuk bermusyawarah  yang terkandung dalam QS. Asy-Syuura (26): 38.
Ayat  tersebut  dijadikan  dasar  oleh  banyak  ulama  untuk  membuktikan adanya hak politik bagi setiap  laki-laki  dan perempuan.  Syura  (musyawarah) merupakan  salah  satu prinsip pengelolaan bidang- bidang kehidupan bersama sesuai tuntunan Al-Qur ’ an, termasuk kehidupan politik. Menurut  Quraish Shihab belum ada hal mendasar yang kuat bagi larangan perempuan terlibat dalam  ranah  politik  atau  menjadi  pemimpin. Menurutnya juga, Al-Qur ’ an sangat memperhatikan dan memberi keistimewaan bagi kaum perempuan dan memberikan hak-hak yang sama dengan laki-laki. Namun sebagian kyai, ulama serta fuqaha' melarang perempuan menjadi seorang pemimpin politik seperti presiden berdasarkan firman Allah Swt “ ar-rijaalu qawwamuuna 'alan-nisa', yang terdapat dalam QS. An- Nisa’ (4): 34, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir bahwa laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan.  Ditambah  dengan  adanya sebuah  hadis  shahih “ lan-yufliha qaumun wallau amrahumimra'atan , tidak  akan  bahagia  kaum  yang  menyerahkan urusannya  (mengangkat  penguasa,  presiden)  seorang perempuan.
Menurut  Nasaruddin Umar,  kata dalam  ayat tersebut  lebih ditekankan pada aspek jender laki- laki  ( maskulinitas ),  bukan  pada  jenis  kelaminnya.  Ayat  ini  tidak  tepat  dijadikan  alasan  untuk  menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat. 98
Sebagaimana yang ditafsirkan oleh jumhur ulama, ayat ini terkait dengan kepemimpinan di dalam rumah tangga, bukan dalam pengertian umum. Karenanya, perempuan yang memiliki sifat maskulin, seperti independen,  tidak  emosional,  rasional,  ataupun  percaya  diri  dapat    menjadi pemimpin dalam rumah tangganya.
Jadi, perempuan boleh menjadi pemimpin jika ia memenuhi  syarat menjadi pemimpin dan tidak mengganggu urusan rumah tangga. Karena bagaimanapun, perempuan tetaplah seorang isteri jika berada di rumahnya. Pernyataan ini didukung oleh Zaitunah Subhan, yang menyatakan anjuran memperbolehkan wanita  (sebagai  isteri dan ibu rumah tangga serta  pendidik) bekerja di luar rumah, melahirkan konsep "peran ganda" wanita yang telah dipopulerkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia, yakni wanita boleh bekerja di  sektor publik, tetapi dengan syarat tidak mengganggu peran domestiknya. 99
Seruan Allah dalam hal aktivitas perempuan di dunia publik secara umum mempunyai implikasi pada  hukum  yang  berkaitan  dengan  wanita dalam  kedudukannya  sebagai  individu manusia.  Islam menetapkan hukum yang sama antara pria dan wanita dalam masalah kewajiban berdakwah ( amar ma'rufnahi munkar , kewajiban menuntut ilmu, serta kewajiban menunaikan ibadahibadahritual ( mahdhah ). 100
Salah satu dalil yang digunakan untuk melarang perempuan menjadi pemimpin adalah hadis sahih yang  diriwayatkan  Imam  Bukhari,  " lan-yuflihaqaumun  walluti  amra-hum  imra'atan ".  Hadis  ini  bermula dari negeri Persia yang dipimpin oleh perempuan, yaitu puteri Kisro yang bernama Buran. Mendengar realitas negeri Persia yang dipimpin perempuan, Nabi Saw mengomentari: " lan-yufliha qaumun wallau amrahum  imra'atan "  Hadis tersebut terdapat dalam musnad Ahmad Hambal (juz V), Shahih Al-Bukhari  (juz  III), dan Sunan An-Nasai (juz IV). Hadis itu  dinilai sahih (benar)  dari  sisi matan (isi),
97 Nurul  Farida,  Analisis  Pendapat  M.  Quraish  Shihab  Tentang  Hak-  Hak  Politik  Perempuan,  Skripsi  Jurusan Siyasah  Jinayah  Iain Walisongo Semarang,  2008, 86.
98 Nasaruddin  Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an (Jakarta:  Paramadina,  2001), 150 -157.
99 Zaitunah Subhan, Tafsir  Kebencian (Yogyakarta:  LKiS,  1999), 87.
100 Siti  Muslikhati, Feminisme  dan  Pemberdayan  Perempuan  dalam  Timbangan  Islam (Jakarta:  Gema  Insani,  2004),  130- 131.
sedangkan dari sisi sanadnya (periwayatannya) adalah hadis ahad, yang oleh sebagian orang otensitasnya diragukan.
Dengan demikian, hadis itu termasuk hadis yang sahih , tetapi perlu digarisbawahi bahwa hadis ini tidak  berlaku umum karena munculnya hadis itu merupakan komentar Nabi atas  situasi yang terjadi di Persia.  Peristiwa  yang  melatarbelakangi  lahirnya  hadis  tersebut  adalah  wafatnya  Kisra  Persia  dan diangkatnya  anak  perempuannya  yang bernama Buran menggantikan ayahnya. Kerajaan Persia saat itu sedang dihadapkan pada tantangan yang berat, yaitu kerajaan Romawi yang menyerbu wilayah Persia dan berhasil  menguasai  beberapa  daerah.  Di  samping situasi kerajaan yang kacau diperkirakan Bukan tidak memiliki  kemampuan  untuk  memimpin  kerajaan  besar  seperti  Persia. 101 Golongan ini memahami ayat tersebut secara  tekstual,  bahwa  term  pemimpin  itu  identik  dengan  pemimpin  politik  seperti  presiden, karenanya hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin (presiden).
Hak berpolitik bagi perempuan yang telah diberikan pada masa Rasulullah Saw bergulir pada masa pemerintahan  dinasti Islam  dengan  diangkatnya  beberapa  ratu  atau  sultanah.  Ada  beberapa  nama perempuan yang menjadi kepala negara, di antaranya adalah Sultanah Radhiyyah (634 H /1236 M), putri Sultan Iltutmisy, raja  Delhi.
Sewaktu  masih  hidup,  ayahnya telah memilih Radhiyyah sebagai calon pewaris tahta walaupun ayahnya  memiliki  tiga anak  laki-laki.  Iltutmisy  memilih  Radhiyyah  dengan  alasan  bahwa  Radhiyyah dipandang memiliki kemampuan untuk memimpin negara. Dengan pertimbangan itu, Radhiyyah diangkat sebagai Sultan sepeninggal ayahnya. la  memiliki  loyalitas  dan  kecakapan tinggi dalam menjalankan tugas- tugasnya dan dikenal sebagai administrator yang ulung oleh ahli sejarah. 102
Beberapa perempuan lainnya yang dikenal sebagai kepala negara,antara lain dari dinasti Mongol terdapat Sultanah Kuthugh Turkan (681 H/1282 M), Absh Khatun (1287 M), Padisyah Khatun (1295 M), DawlatKhatun,  dan  Sati  Bek (739H).  Di  Baghdad  terdapat  Sultanah  Tindu,  Sultanah  Fatema  di  Asia Tengah (1679-1681).
Di Meldives/Maladewa ada Sultanah Khodija (1379 M), Sultanah Myriam (1383), Sultanah Fatima (1388). Di Aceh juga pemah diperintah oleh para Sultanah, yaitu Taj al Alam Din Shah (1641-1675), Nur Al Alam Din Shah(1675-1678), mayat Shah Din Shah (1678-1688) dan Kamalat Shah (1699). 103 Pada masa Nabi Sulaiman as, ada negeri yang diabadikan sebagai salah satu nama surat dalam Al- Qur'an yang dikenal " baldatunthayyibatun wa rabbun ghafur" (negeri yang adil, makmur, aman dan sentosa), yaitu negeri Saba'. Negeri ini ternyata dipimpin oleh  penguasa perempuan/Ratu Bilqis.
Pada  periode  awal  perkembangan  Islam ,Ummul  Mukminin Siti  Aisyah  juga pernah  menjadi seorang  panglima perang  (pemimpin  pertempuran)    dalam perang Jamal. Realitas semacam ini semakin melunturkan  larangan  perempuan untuk tampil menggunakan hak-hak politiknya seperti sebagai seorang presiden. Dalam  hubungannya  dengan  pendapat  M.  Quraish  Shihab  dengan realitas  politik  aktual  di Indonesia, maka di Indonesia, persoalan boleh atautidaknya seorang perempuan memiliki hak-hak politik seperti menjadi kepala negara pernah mencuat pula sewaktu Megawati Soekarno putri dicalonkan sebagai presiden. Masalah tersebut sempat menimbulkan pro dan kontra dikalangan peserta Kongres Umat Islam Indonesia pada tahun 1998. 104
Di  samping  menimbulkan kontroversi  di  kalangan  umat  Islam,  persoalan  tersebut  sering digunakan pula oleh pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan Islam. Setidaknya sampai saat ini, masalah perempuan masih ramai dibicarakan, meskipun jauh sebelumnya telah banyak dibahas hal yang sama, baik dalam seminar, diskusi, halaqah maupun dalam kajian buku.
Para  elite  politik  Partai  Persatuan  Pembangunan  (P3)  dengan  mengatasnamakan  para  ulama, mereka  mengatakan  bahwa  perempuan tidak sah untuk menjadi pemimpin, mereka bersandar kepada hadis " lan-yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan " sehingga mereka menolak kepemimpinan perempuan. Namun  pada  waktu  itu  mereka  menyetujui  kepemimpinan  Megawati  Seokarno  Putri  untuk menggantikan  Abdurrahman  Wahid  sebagai  presiden  Indonesia.  Ini  bukan  karena  mereka  setuju perempuan  menjadi  pemimpin,  tetapi mereka  memiliki  kepentingan  lain  terhadap  keputusan itu. Dan menganggap bahwa kebolehan perempuan/Megawati menjadi presiden dengan alasan darurat.
101 Nurul  Farida,  Analisis  Pendapat  M.  Quraish  Shihab  Tentang  Hak-Hak  Politik  Perempuan,  Skripsi  Jurusan Siyasah  Jinayah  Iain Walisongo Semarang,  2008, 86.
102 Fatima  Mernissi, Ratu-Ratu  Islam yang  Terlupakan (Bandung: Mizan, 1994), 153 .
103 Fatima  Mernissi, Setara  di  Hadapan  Allah: Relasi  perempuan  dalam  Tradisi  Islam  Pasca Patriarkhi ,  terj.  Tim LSPPA  (Yogyakarta:  Tp: 1995), 227.
104 Nurul  Farida, “ Analisis  Pendapat  M.  Quraish  Shihab  Tentang  Hak-  Hak  Politik  Perempuan ” ,  dalam Skripsi Jurusan  Siyasah  Jinayah  Iain Walisongo Semarang,  2008, 87.
Faktanya  di  era  sekarang  perempuan  banyak  yang  mengerjakan  atau  membantu  para  suami mereka  dalam  mencari  nafkah. 105 Ini  menandakan  bahwa peremuan  juga  bisa  seperti  laki-  laki.  Dan menjalankan tugasnya dengan baik tanpa melalaikan urusan rumah tangga.
Perkembangan perempuan di Indonesia kini  banyak yang  menguasai transaksi keuangan, bisnis, muamalat dan berperan secara aktif dalam wilayah publik dantelah diakui secara internasional, maka tidak ada halangan bagi perempuan menjadi saksi dan kesaksian perempuan sebanding laki-laki. Walaupun ada beberapa yang tetap mengesampingkan perempuan dalam hal kesaksian.
Saat  ini  muncul  pemimpin-  pemimpin  perempuan  sebagai  pemimpin  alternatif,  di  mana kebebasan  berpolitiknya sama  dengan  kebebasan  kaum  laki-laki.  Kedudukan  mereka  juga  mulai  dari Presiden atau Perdana Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, dan lain-lain. Dapat dilihat dari hasil survey,  keterwakilan  perempuan  di  DPR  pada tahun  2004  yakni  11,5%.  Pada  tahun  2009  menjadi 17,67%. 106 Barulah pada pemilihan legislatif 2014, membuat laki-laki dan perempuan bersaing secara ketat untuk mendapatkan kursi parleman. Laki-laki dan perempuan berada di posisi yang sama dan mendapatkan hak yang  sama  dalam  hal  politik.  Tentu  saja  ini  disebabkan  karena  pemenuhan  hak  politik  terhadap perempuan sudah mulai berjalan dengan baik.

## F. Penutup
Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Peta politik perempuan dari Pra-Islam  hingga  era  kontemporer  menunjukkan  perekmbangan  yang  signifikan.  Dapat dilihat dalam sejarah, bahwa perempuan pada Pra-Islam kondisinya sangatlah memprihatinkan. Hingga Islam masuk ditengah-tengah masyarakat pada masa itu dan merubah segala ketidakadilan terhadap perempuan. Hingga di  era  kontemporer,  perempuan  mampu  bangkit  dan  diperbolehkan  ikut berpartisipasi dalam rananh politik.
Mufassir  era  klasik  dan  modern  ikut  memberikan  pandangan  nya  terkait  ayat-ayat  politik perempuan. Menurut   pandangan ulama yang tidak membolehkan perempuan ikut berpartisipasi dalam ranah  politik beralasan bahwa lelaki adalah pemimpin bagi perempuan, sebagai kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya. Karena kaum laki-laki lebih baik dari pada kaum perempuan, karena itulah maka nubuwwah (kenabian)  hanya  khusus  bagi  kaum laki-laki, begitu pula dengan seorang raja dan pemimpin publik. Bisa diartikan, akal dan pengetahuan laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan akal perempuan, dan untuk pekerjaan, laki-laki bisa mengerjakan dengan sempurna. Sedangkan ulama yang  membolehkan perempuan ikut berpartisipasi dalam ranah  politik beralasan  bahwa  seorang  perempuan dapat menjadi auliya` bagi  lelaki.  Kemudian  ia  menyebutkan  bahwa  arti  kata auliya ’ adalah  pemimpin,  pelindung dan penolong. Kepemimpinan tidaklah dikhusukan untuk laki- laki  saja, melainkan memberikan hak kepada perempuan untuk menjadi pemimpin dan ikut andil dalam ranah politik.
Al-Qur ’ an memperlihatkan bahwa perempuan disetarakan dengan laki-laki dalam hak bekerja dan perlindungan  kerja,  hak  kemandirian  ekonomi,  hak  pendidikan  tinggi,  hak  hidup  sehat,  dan  hak kepemimpinan.  Namun  kesetaraan  hak  tersebut  belum  sepenuhnya  terealisasikan  dalam  masyarakat, karena  masih  banyak ditemukan  sejumlah  penfsiran  yang  memprioritaskan  kaum  laki-laki,  khususnya terkait masalah kepemimpinan di ranah politik dan lebih menekankan kaum perempuan untuk konsentrasi pada tugas utamanya di ruang domestik sebagai isteri dan ibu rumah tangga.
105 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Mishbah:  Pesan,  Kesan dan Keserasian Al- Qur`an, Jil. I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 606-607.
106 Nurul  Farida,  Analisis  Pendapat  M.  Quraish  Shihab  Tentang  Hak-Hak  Politik  Perempuan,  Skripsi  Jurusan Siyasah  Jinayah  Iain Walisongo Semarang,  2008, 88.

## Daftar Pustaka
Abbas, Ibnu, Tanwir al-Miqbas min Tafsir ibnu Abbas, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. Imarah, Muhammad, Al-Islam wa al-Mar ’ ah fi Ray Muhammad ‘ Abduh , cet.Ke-5, Kairo: Dar ar-Rashad, 1997. Abd al-Halim Mahmud, Muni, Manahij al-Mufassirun, Mesir: Dar  al-Kutub, 1978. al-Qardhawy, Yusuf, Siyasah al-Syar ’ iyah, Cairo:  Maktabah Wahbah, 1998. Fakhruddin, Tafsir  al-Kabir, Tehran: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah,1998. Abduh, Muhammad , Tafsir al-Manar , Jilid II juz V, Mesir: al- Haiah li al- mishriyah, 1347 H. Abdullah, Amin, “ Studi Agama: Normativitas dan Historisitas?”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. Abou  el-Fadl,  Kholed,  terj.  Rumardi  dan  Wiwit  Rizka  Fathurahman,  Atas  Nama  Tuhan:  Dari  Fikih Otoriter ke Otoritatif ( Speaking God ‟ s Name: Islamic Law, Authority And Woman ) Perempuan Dalam Relasi  Agama dan Negara”, Jakarta: Komnas  Perempuan, 2010. Ahmad Syakir, Syaikh, Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir , Jakarta: Darus Sunnah, t.t. Al-  Alusiy, Ruh al-Ma ’ ani fi Tafsir al-Qur`an al- ‘ Azhim wa as- Sab ’ i al-Matsani, Jilid. III, Beirut: Dar Ihya at- Turats al- Arabi, t.t.
Al- Bukhari , Shahih al- Bukhari , Dar Thauq an-Najah 1422 H. al-Ghazali,  Muhammad, Berdialog dengan  Al-Qur ’ an:  Memahami  Pesan  Kitab  Suci dalam Kehidupan Masa Kini, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah, Bandung: Mizan, 1997. Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi , Mesir:  Syarkah Maktabah, 1969. Almirzanah, Syafa ’ atun, Teori dan Aplikasi Hermeneutika Yogyakarta:Lembaga Studi Qur ’ an Hadis/LSQH,
2009.
Anis, Ibrahim, al-Mu ’ jam al-Wasith, Kairo: Dar Ihya at-Turats al- Arbiy, 1972. Asy-Syaukani, Fath al-Qadir, Qahirah: Dar al-Hadits, 2007. Al- Zamakhsyari, Al-Kasysyaf, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t. Ali al-Bahnasawi, Salim, Al-Syari ’ ah al-Muftara Alaliha, terj. Mustolah Maufur, Wawasan Sistem Politik Islam , Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995. Ali as-Sabuni, Muhammad, Studi ‘ Ulum Al-Qur ’ an, Alih Bahasa Aminuddin,  Bandung: Pustaka  Syihabuddin,
1999.
Ali Engineer, Ashgar, Hak-Hak Perempuan dalam Islam , Yogyakarta: LSPPA, 2000. Anwar,  Rosihan, Melacak  Unsur-  Unsur  Israiliyyat  dalam  Tafsir  at-Tabari dan  Tafsir  Ibnu  Katsir, Bandung: Pustaka Setia, 1999. Asy-Syirbasi, Ahmad, Sejarah Tafsir Al-Qur ’ an, terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993. Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari , Jakarta: Pustaka Azzam, 2008. Az-Zarkasyi, al-Burhan fi Ulum Al-Qur ’ an , Beirut: Dar al- Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1957. Az-Zarqani, Manahil al-Irfan fi Ulum Al-Qur ’ an, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. B.  Miles,  Matthew  and  A.  Michael  Huberman, Qualitative  Data  Analysis, alih  bahasa  Tjetjep  Rohendi Rohidi, cet. Ke-I, Jakarta: UI-Press, 1992.
Baharun, Hasan dan Akmal Mundiri, dkk., Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran  Tokoh  dalam Membumikan Agama, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011. Baidan, Nasruddin , Metodologi Penafsiran alquran, cet. Ke-II,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Barth, Karl, Ethic , terj. Jerman ke Inggris oleh GeofrreyW. Bromiley, New York: Seabury Press, 1981. Bretens, K, Etika , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994. Budiardjo, Miriam, Dasar -Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998. Chalik, Abd dan Ali Hasan Siswanto, Pengantar Studi Islam , Surabaya: Kopertais IV Press, 2015. Chalil, Moenawar, Nilai Wanita , Solo: Ramadhani, 1984. Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 2002. Faizin Maswan, Nur, Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir, Yogyakarta: Menara Kudus, 2002. Fakhruddin  al-Razi, Tafsir  al-Kabir, Beirut: Dar al- Fikr, 1995. Fawaid, Jazilul, Bahasa Politik Al-Qur ’ an: Konsep dan Aktualisasinya dalam Sejarah , Jakarta: Azza Media, 2012. Hamka, Tafsir al-Azhar , Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1965. Hari  Zamharir,  Muhammad, Agama  dan Negara:  Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid , Jakarta: Ufuk Press, 2004.
Hasyim, Syafiq, Hal-Hal Yang Tak Terpikiurkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam ,  Bandung: Mizan, 2001.
Hayy al-Farmawi, Abdul, al-Bidayah Fi at-Tafsir al-Maudu ’ i, Kairo: Dar at- Thaba ’ ah wa an-Nasyr al-Islami, 2005.
Hazm, Ibnu , Al-Muhallah, Beirut: Maktabah al-Tijari li al- Taba ’ i, t.t. Husain az-Zahabi, Muhammad, at-Tafsir wa al-Mufassirun, Kairo: Dar al-Maktabah al-Hadisah, 1976. Ensiklopedia Tafsir , Terj. Nabbani Idris, Jakarta: Kalam Mulia, 2009. Husain Tabataba ’ i, Muhammad, al-Mizan fi Tafsir Al-Qur ’ an, Beirut:  Muassasah al-A`lami Li al-Matbu`at,
1991.
Ibnu Jarir Al- Thabary, Muhammad, Jami ’ Al- Bayan, An Ta ‟ wil Al-Qur ’ an, Kairo: Hajar, 2001. Ilyas, Yunahar, Kuliah  Akhlak , Yogyakarta: LPPI, 2001. Iqbal,  Muhammad, Etika  Politik  Qurani, Medan: IAIN Pres, 2010. Iriawan Maksudi, Beddy, Sistem Politik Indonesia ,  Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
J.S. Poerwadaminta, W., Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
Jatnika, Rahmat, Sistem Etika Islam, Akhlak Mulia , Surabaya: Pustaka Islam, 1985. Jawad Mughniyah, Muhammad, al- Tafsir al- Kasysyaf , Beirut: t.p, 1968. Journal of Government and civil Society , Vol. 1, No. 1, 2017.
Katimin, Mozaik Pemikiran Islam Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer , Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
Katsir,  Ibnu, Tafsir  Al-Qur ’ an  Al- ‟ Adzim, Beirut:  Dar  Al-  Fikr, Qashashul  Anbiya ,  penerjemah: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2015.
Tafs ir Juz „ Amma min Tafsir Al- Qur’ an al- ‘ Azim, terj. Farizal Tirmizi, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007. Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  RI, Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender dalam Perspektif Agama Islam, Jakarta: UNFPA, 2004.
Kencana Syafi ’ i, Inu, Ilmu Politik , Jakarta: Rineka Cipta, 1997. Khalil  al-  Qattan,  Manna ’ , Studi Ilmu- ilmu Al-Qur ’ an, terj. Mudzakir, cet. II, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
M Echols Shadily, John, Kamus Inggeris Indonesia , Jakarta: Gramedia, 1990. Magnis Suseno, Franz, 13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad XIX , Jakarta:Kanisius, 1998. Magnis  Suseno,  Franz, Berfilsafat  dari Konteks, Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,  1992:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2001.
Magnis Suseno, Franz,, Etika Sosial  , Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,1993  Mahadi,  Helmi  dan Shohifullah, Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik , Bandung: Nusa Media, 2010. Mahfud Md, Moh, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Pustaka LP3S, 1999. Maktabah Asy- Syamilah , Juz 2 Manzur, Ibnu, Lisan al- „Arab, Beirut: Dar al- Shadr, 1968. Marnissi, Fatima dan Riffat Hasan “Setara di Hadapan Allah , Terj. Tim LSPPA Yogyakarta: LSPPA, 1995. Mastuhu dan M. Deden Ridwan, Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjaun antar Disiplin Ilamu , Bandung: Nuansa, 1998.
Mernissi, Fatima, Ratu- Ratu Islam yang Terlupakan , Bandung: Mizan 1994. Mernissi,  Fatima, Setara  di  Hadapan  Allah:  Relasi  perempuan  dalam  Tradisi  Islam  Pasca  Patriarkhi ,  Terj. Tim LSPPA, Yogyakarta: 1995. Mohammad Mais  Qosim Ja ’ far, Misykat , Vol. 01, No. 01, Juni 2016. Muhammad „Imarah, Tahrir al- Mar ‟ ah baina al- Islam wa al-  Gharbi , Kairo: Dar Imam al- Bukhari, 2009.
Muhammad Ibnu Ali ad- Dawudi, Syamsuddin, Tabaqah  al- Mufassirin ,  Beirut:  Dar  al-Kutub  al-Ilmiyyah, 1956.
Muhammad, Ali Jum ‟ ah, Al- Mar ‟ ah fi Hadarah al- Islamiyyah, Kairo: Dar as- Salam, 2006. Muin  Salim,  Abd., Konsep  Kekuasaan  Politik  dalam  Al-Qur ’ an, Jakarta: Fakultas  Pascasarjana  IAIN  Syarif Hidayatullah, 1989.
Mulyati, Sri, Islam and Development : A Politico Religious  Response Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997 Musdah Mulia, Siti, Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis, Bandung: Mizan, 2005. Muslikhati, Siti, Feminisme  dan Pemberdayan Perempuan dalam Timbangan Islam , Jakarta: Gema Insani, 2004. Mustaqim, Abdul, Madzhibut Tafsir; Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur ’ an Dari Preode Klasik Hingga Kontenporer, Yogyakarta: t. p, 2003. Nasiawan, Teori- Teori Politik , Yogyakarta: UNY Press, 2007. Nata, Abuddin, Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia , Jakarta:  Grafindo Persada, 2005. Noer, Deliar, Pemikiran Politik di Negeri Barat, Jakarta: Rajawali, 1988. Paul Johnson, Doyle, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994. Qardlawi, Yusuf, Fatwa-Fatwa Kontemporer , Jakarta: Gema Insani Press, 2000. Qodim Zallun, Abdul, Pemikiran Politik Islam, Bangil: al-Izzah, 2001. Quraish Shihab, M, Membumikan Al-Qur ’ an , Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004.
Quraish Shihab, M Lentera Al-Qur ’ an: Kisah dan Hikmah Kehidupan , Bandung: Mizan, 2014. Quraish Shihab, M Perempuan , Jakarta: Lentera Hati, 2006. Quraish Shihab, M Wawasan
Al-Qur ’ an:  Tafsir  Maudhu'  Atas berbagai  Persoalan  Umat, Bandung: Mizan, 1996.
Qurthubi, Tafsir Jami ‟ li ahkam Al-Qur ’ an, Mesir: Dar al-Katib al- Arabiy, 1967. Ragi al-Faruqi, Isma`il, The  Cultural Atlas of Islam, New York: MacmillanPublishing Company, 1986. Rahman, Fazlur, Major Themes of The Qur ’ an, Chicago: Biblioteca Islamica, 1980. Rais, Amien, Kearifan Dalam Ketegasan , Yogyakarta: Bilgraf, 1999. Rashid Moten, Abdul, Ilmu  Politik  Islam, Bandung: Pustaka, 2001. Rasyid Ridha, Muhammad, Tafsir Al-Qur ’ an al- Hakim, Beirut: Dar al- Fikr, t.t. Raziqin, Baidatul, 101 Jejak Islam Indonesia , Yogyakarta:  e- Nusantara, 2009. Redaksi, Dewan, Suplemen Ensiklopedi  Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, tt. RI, Depag, Al-Qur ’ an dan Terjemahnya , Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993. S, Asmaran, Pengantar Studi Akhlak , Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
S. Hornby, A., Oxford Advanced Learner ‟ s Dictionary of Current English , London: The English Language Book Society and Oxford University Press, 1974. S. Praja, Juhaya, Filsafat Hukum Islam, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
Sihite, Romany, Perempuan, Kesetaraan, dan keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Subhan, Zaitunah, Tafsir Kebencian , Yogyakarta: LKiS, 1999Subakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia, 1999.
Suyuthi  Pulungan,  J, Prinsip-  prinsip  Pemerintahan  Dalam  Piagam  Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur ’ an, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994. Syadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara, Sejarah, Ajaran, dan Pemikiran, Jakarta: UI- Press, 1993. Syukur, Suparman, Etika Religius ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Tahido Yanggo, Huzaemah, Fikih Perempuan Kontemporer , Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. Tahir Ibnu `Asyur, Muhammad, Tafsir at- Tahrir wa at-Tanwir, Tunis: Dar as- Suhnun, 1997. Tesis Prodi Tafsir Hadis IAIN Sumatera Utara Medan, 2014. Tim Kementrian Agama RI, Al-Qur`an dan Tafsirnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009. Umar Nasif, Fatimah, Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam , Terj. Burhan Wirasubrata, Jakarta: CV. Cendekia, 2003.
Umar  Nasif,  Fatimah, Hak  Dan  Kewajiban Perempuan Dalam Islam , terj. Burhan Wirasubrata, Jakarta: CV. Cendekia, 2003.
Umar, Nasaruddin, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an , Jakarta: Paramadina, 2001. Umar, Nasruddin, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur ’ an Jakarta: Paramadina, 2001. Wadud  Muhsin,  Aminah, Perempuan  di  dalam  Al-Qur ’ an ,  Alih  bahasa  oleh  Yaziar  Radianti,  Bandung: Pustaka, cet I, 1994. Widodo, Joko, Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja , Malang: Bayumedia Publishing, 2011. Ya ‟ kub, Hamzah, Etika Islam , Jakarta: Publicita, 1978. Yusuf, M, Studi Kitab Tafsir: Menyuarakan Teks yang Bisu , Yokyakarta: Teras, 2004. Zaki Khursyid, Ibrahim, Da ’ irah al- Ma ‟ rifah al- Islamiyyah, juz. I Beirut: Dar al-Fikri, t.t. Zaki Yamani, Ahmad, Syariat Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini , Jakarta: Lembaga Studi Ilmu- Ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1978. Zaki Yamani, Ahmad, Syariat Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini , Jakarta: Lembaga Studi Ilmu- Ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1978. Zamakhsyari, Tafsir al- Kasysyaf, Beirut: Dar al- Fikr,1995.