## PERATURAN KEBIJAKAN  PENDIDIKAN  DI  INDONESIA  PADA  MASA ORDE  LAMA,  ORDE BARU,  REFORMASI,  DAN  KABINET KERJA

## Sarfika Datumula
Dosen Universitas Al-khairat Palu sarpika@unisapalu.ac.id

## Abstrack
The education system as we know it today is the result of educational developments that  have  grown  in  the  history  of  our  nation's  experience.  There  have  been  some writings  discussing  the  regulations  of  education  policy  in  Indonesia  from  time  to time,  but  this  paper  examines  the  comparison  of  education  policies  from  the  Old Order  era  to  the  implementation  of  education  policies  to  the  work  cabinet  period.
Through  a  literature  review,  this  paper  aims  to  describe  how  education  policy regulations in Indonesia were during the Old Order, New Order, Reform, and Work Cabinet  Periods.  The  results  of  this  study  reveal  as  has  been  explained  in  the discussion,  that  during  the  New  Order  era  education  only  took  place  in  terms  of quantity  without  being  matched  by  quality  developments.  In  this  period,  it  is  to create  as  many  educated  graduates  as  possible  without  producing  quality teaching and  educational  outcomes.  The  curricula  used  at  this  time  were  the  1968 curriculum,  the  1975  curriculum,  the  1984  curriculum,  and  the  1994  curriculum. However, education in the next period during the New Order period was not said to be  fully  successful,  so  in  the  next  period  of  the  reform  period,  improvements  were needed, both in the field of curriculum. as well as in terms of the teaching staff. The curricula used in this reform era are the Competency-Based Curriculum (KBK) and the Education Unit Level Curriculum (KTSP), and K13.
Keywords: policy regulations, education in indonesia

## Abstrak
Sistem pendidikan yang kita kenal sekarang adalah hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh  dalam  sejarah  pengalaman  bangsa  kita.  Telah  ada  sejumlah  tulisan  membahas tentang peraturan kebijakan pendidikan di Indonesia pada masa ke masa, namun tulisan ini mengkaji perbandingan kebijakan pendidikan dari orde masa orde lama sampai pada penerapan kebijakan pendidikan hingga masa kebinet kerja. Melalui kajian kepustakaan, tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peraturan kebijakan Pendidikan di  Indonesia  Pada  Masa Orde  Lama,  Orde Baru,  Reformasi,  dan  Kabinet Kerja. Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  pembahasan, bahwa  pada  masa  orde  baru  pendidikan  hanya  berlangsung  dari  segi  kuantitas  tanpa diimbangi  dengan  perkembangan  kualitas.  Pada  masa  ini  adalah  menciptakan  lulusan terdidik  sebanyak-banyaknya  tanpa  menghasilkan kualitas  pengajaran  dan  hasil  didikan. Adapun kurikulum yang digunakan pada masa ini yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum  1984  dan  kurikulum  1994.  Namun  pendidikan  pada  masa  berikutnya  pada masa orde baru belum dikatakan berhasil sepenuhnya, maka pada masa berikutnya masa reformasi  diperlukan  adanya  pembenahan-pembenahan,  baik  dalam  bidang  kurikulum maupun  dari  segi  tenaga  pengajarnya.  Kurikulum  yang  dipakai  pada  era  reformasi  ini yaitu  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK)  dan  Kurikulum  Tingkat  Satuan Pendidikan (KTSP) dan K13.
Kata kunci: Peraturan Kebijakan, Pendidikan di Indonesia
Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1, No. 2, h. 56-78

## Pendahuluan
Pada  dasarnya,  landasan  adalah  suatu  alas  atau  dasar  pijakan  dari  sesuatu  hal  atau suatu  titik  tumpu  atau  titik  tolak  dari  sesuatu  hal  atau  suatu  fundasi  tempat  berdirinya sesuatu hal. Pendidikan dalam arti luas adalah hidup, artinya segala pengalaman belajar di berbagai  lingkungan  yang  berlangsung  sepanjang  hayat  dan  berpengaruh  positif  bagi perkembangan  individu.  Pendidikan  dalam  arti  sempit  identik  dengan  penyekolahan ( schooling ),  yaitu  pengajaran  formal  di  bawah  kondisi-kondisi  yang  terkontrol.  Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Landasan  historis  pendidikan  adalah  asumsi-asumsi  pendidikan  yang  bersumber  dari konsep  dan  praktek  pendidikan  masa  lampau  sejarah  yang  menjadi  titik  tolak perkembangan  pendidikan  masa  kini  dan  masa  datang.  Dengan  mengacu  pada  suatu landasan  yang  kokoh,  pendidikan  akan  dapat  dilaksanakan  secara  mantap,  jelas  arah tujuannya,  relevan  isi  kurikulumnya,  serta  efektif  dan  efisien  metode  atau  cara-cara pelaksanaannya.
Dalam  proses  pertumbuhan  menjadi  negara  maju,  Indonesia  telah  mengalami berbagai  perubahan,  termasuk  bidang  pendidikannya.  Perubahan-perubahan  itu merupakan hal yang wajar karena perubahan selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bisa berganti selaras dengan perkembangan serta tuntutan zaman pada saat itu. Tidaklah mengherankan  apabila  sistem  pendidikan  yang  kita  anut  segera  setelah  merdeka  adalah sistem kontinental karena kontak kita pada saat itu adalah dengan negara-negara Eropa, khususnya  negeri  Belanda  Setelah  kita  merdeka  dan  menerapkan  sistem  pendidikan kontinental sekitar lima windu, kita dapati bahwa pendidikan dengan sistem Eropa tidak cocok lagi dengan tuntutan perkembangan zaman.
Masa  lampau  memperjelas  pemahaman  kita  tentang  masa  kini.  Sistem  pendidikan yang  kita  kenal  sekarang  adalah  hasil  perkembangan  pendidikan  yang  tumbuh  dalam sejarah pengalaman bangsa kita. Telah ada sejumlah tulisan membahas tentang peraturan kebijakan  pendidikan  di  Indonesia  pada  masa  ke  masa,  namun  tulisan  ini  mengkaji perbandingan  kebijakan  pendidikan  dari  orde  masa  orde  lama  samapai  pada  penerapan kebijakan  pendidikan  hingga  masa  kebinet  kerja  pemeritahan  peresiden  Joko  Widodo. Dalam  hal  peneliti  mengajukan  pertanyaan  yaitu  Bagaimana  kebijakan  Pendidikan    di Indonesia  Pada  Masa Orde  Lama,  Orde Baru,  Reformasi,  dan  Kabinet Kerja ? Untuk  itu  tulisan  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  bagaimana  peraturan kebijakan Pendidikan  di  Indonesia  Pada  Masa Orde  Lama,  Orde Baru,  Reformasi, dan    Kabinet  Kerja.  Melalui  tulisan  ini  diharapkan  adanya  bahan  pembanding  dalam melihat  perbandingan  kebijakan  pendidikan  dari  masa  ke  masa,  dimana  penelitian  ini dapat menjadi kajian pembanding demi perbaikan kebijakan pedidikan di Indonesia pada masa-masa akan datang.

## Metode
Jenis  peelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  kepustakaan,  dengan  menggunakan literatur  sesuai dengan objek kajian yang dikaji. Pelineliti melakukan pencarian data baik sumber  primer  maupun  sekunder  yang  relevan  dengan  tema.  Data  yang  terkumpul kemudian dilakukan dianalisis, interpretasi, penyajiaan data melalui dideskripsi, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

## Pembahasan

## Kebijakan Pendidikan Pada Masa Kemerdekaan sampai Orde Lama (1945-1969)
Pada  masa  ini,  usaha  penting  dari  pemerintah  Indonesia  pada  permulaan  adalah tokoh  pendidik  yang  telah  berjasa  dalam  zaman  kolonial  menjadi  menteri  pengajaran. Dalam  kongres  pendidikan,  Menteri  Pengajaran  dan  Pendidikan  tersebut  membentuk panitia perancang RUU mengenai pendidikan dan pengajaran.  Hal ini dimaksudkan untuk membentuk sebuah sistem pendidikan yang  berlandaskan pada ideologi Bangsa Indonesia sendiri.  Pemerintah  Indonesia  berupaya  melaksanakan  pendidikan  nasional  yang berlandaskan pada budaya bangsa sendiri. Tujuan pendidikan nasional adalah  untuk  menciptakan  warga  negara  yang  sosial,  demokratis,  cakap dan  bertanggung  jawab  dan  siap  sedia  menyumbangkan  tenaga  dan  pikiran untuk negara. Praktek pendidikan selepas penjajahan menekankan
pengembangan jiwa patriotisme.
Praktek pendidikan tidak bisa
dilepaskan dari lingkungan, baik lingkungan sosial, politik, ekonomi maupun lingkungan lainnya.
Tujuan dari pendidikan zaman kemerdekaan adalah untuk mengisi  tata  kehidupan  dan  pembangunan.  Tujuan  tersebut  mengalami kendala, yaitu penjajah Belanda ingin menjajah kembali sehingga kondisi ini menuntut kembali bangsa Indonesia berjuang secara politik dan fisik.
Pada  kondisi  ini,  pemerintah  mulai  mempersiapkan  sistem  pendidikan  nasional sesuai  amanat  UUD  1945.  Beberapa  bulan  setelah  proklamasi  kemerdekaan  Menteri Pendidikan,  Pengajaran  dan  Kebudayaan  (PP  dan  K)  mengeluarkan  “Intruksi  Umum” agar  para  guru  membuang  sistem  pendidikan  kolonial  dan  mengutamakan  patriotisme. Selanjutnya, diawali dengan Kongres Pendidikan, Menteri PP dan K membentuk Komisi Pendidikan  dan  komisi  ini  membentuk  Panitia  Perancang  Undang-Undang  (RUU) mengenai pendidikan dan pengajaran. Karena terganggu dengan pecahnya perang kolonial kedua, pembahasan RUU di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) terhenti dan baru dapat dilaksanakan kembali pada tanggal 29 Oktober 1949. Tanggal  5 April 1950 RUU tersebut diundangkan sebagai UU RI No.4 Tahun 1950 Tentang Dasar- Dasar  Pendidikan  dan  Pengajaran  di  Sekolah.  UU  RI  No.4  Tahun  1950  ini  kemudian diterima  oleh  DPR  pada  tanggal  27  Januari1954,  kemudian  disyahkan  oleh  pemerintah pada tanggal 12 Maret 1954 dan diundangkan tanggal 18 Maret 1954 sebagai UU No.12 Tahun 1954. 1
1 Kurikulum di Indonesia (meilanikasim.wordpress.com, Diakses 11 Desember 2020
Sekalipun terjadi pergantian bentuk dan konstitusi negara sebagaimana terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara hingga pada  akhirnya  terbentuk  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS)  yang  memberlakukan  UUD RIS,  Pada  saat  RIS  kembali  ke  negara  kesatuan  RI,  UUD  RIS  diganti  dengan  UUD Sementara  RI  atau  UU  No.  7  Tahun  1950,  tetapi  pendidikan  nasional  Indonesia  tetap dilaksanakan  sesuai  jiwa  UUD  1945,  dan  bahwa  UU  RI  No.4  Tahun  1950 de  fakto digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, kebudayaan untuk seluruh daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2
Dalam UU No 4/1950 Bab II, pasal, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk  manusia  susila  yang  cakap  dan  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarkat dan tanah air.

## Struktur persekolahan dan Kurikulum Pendidikan pada masa awal kemerdekaan
Tata susunan persekolahan sesudah Indonesia merdeka yang berdasarkan satu jenis sekolah  untuk  tiga  tingkat  pendidikan  seperti  pada  zaman  Jepang  tetap  diteruskan sedangkan rencana pembelajaran pada umumnya sama dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai  bahasa  pengantar  untuk  sekolah.  Buku-buku  pelajaran  yang  digunakan  adalah buku-buku  hasil  terjemahan  dari  bahasa  Belanda  ke  dalam  bahsa  Indonesia  yang  sudah dirintis  sejak  jaman  Jepang.  Adapun  susunan  persekolahan  dan  kurikulum  yang  berlaku sejak tahun 1945-1950 adalah sebagai berikut:
1. Pendidikan Rendah
Pendidikan  yang  terendah  di  Indonesia  sejak  awal  kemerdekaan  yang  disebut dengan Sekolah Rakyat (SR) lama pendidikannya semula 3 tahun. Maksud pendirian SR ini  adalah  selain  meningkatkan  taraf  pendidikan  pada  masa  sebelum  kemerdekaan  juga dapat  menampung  hasrat  yang  besar  dari  mereka  yang  hendak  bersekolah.  Mengingat kurikulum SR diatur sesuai dengan putusan Menteri PKK tanggal 19 nopember 1946 NO 1153/Bhg  A  yang  menetapkan  daftar  pelajaran  SR  dimana  tekanannya  adalah  pelajaran bahasa  berhitung.  Hal  ini  dapat  telihat  bahawa  dari  38  jam  pelajaran  seminggu,  8  jam adalah untuk bahasa Indonesia, 4 jam untuk bahasa daerah dan 17 jam berhitung untuk kelas IV< V dan VI. Tercatat sejumlah 24.775 buah SR pada akhir tahun 1949 pada akhir tahun 1949 di seluruh Indonesia. 3
2. Pendidikan Guru Dalam periode antara tahun 1945-1950 dikenal tiga jenis pendidikan guru yaitu:
a. Sekolah  Guru  B  (SGB)  lama  pendidikan  4  tahun  dan  tujuan  pendidikan  guru untuk  sekolah  rakyat.  Murid  yang  diterima  adalah  tamatan  SR  yang  akan  lulus dalam  ujian  masuk  sekolah  lanjutan.  Pelajaran  yang  diberikan  bersifat  umum untuk di kelas I,II,III sedangkan pendidikan keuruan baru diberikan di kelas IV. Untuk kelas IV ini juga dapat diterima tamatan sekolah SMP,SPG dipimpin oleh
2 Kurikulum di Indonesia (meilanikasim.wordpress.com, Diakses 11 Desember 2020
3 Kurikulum di Indonesia (meilanikasim.wordpress.com, Diakses 11 Desember 2020
Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1, No. 2, h. 56-78
seorang  kepala  sekolah  yang  membawahinya  sejumlah  guru  dan  diantaranya merupakan  tenaga  tidak  tetap  karena  memang  sangat  kekuarangan  guru  tetap. Adapun sistem ujian pelaksanaannya dipecah menjadi dua yaitu, perta ditempuh di kelas II dan ujian kedua di kelas IV.
b. Sekolah  Guru  C  (SGC)  berhubung  kebutuhan  guru  SR  yang  mendesak  maka terasa  perlunya  pembukaan  sekolah  guru  yang  dalam  tempo  singkat  dapat menghasilkan.  Untuk  kebutuhan  tersebut  didirikan  sekolah  guru  dua  tahun setelah  SR  dan  di  kenal  dengan  sebutan  SGC  tetapi  karena  dirasakan  kurang bermanfaat kemudian ditutup kembali dan diantaranya dijadikan SGB.
c. Sekolah guru A (SGA) karena adanya anggapan bahwa pendidikan guru 4 tahun belum  menjamin  pengetahuan  cukup  untuk  taraf  pendidikan  guru,  maka dibukalah SGA yang memberi pendidikan tiga tahun  sesudah SMP. Disamping Itu dapat pula diterima pelajar-pelajar dari lulusan kelas III SGB. Mata pelajaran yang diberikan di SGA sama jenisnya dengan mata pelajaran yang diberikan di SGB hanya penyelenggaraannya lebih luas dan mendalam. 4
3. Pendidikan Umum
Ada  dua  jenis  pendidikan  Umum  yaitu  sekolah  menengah  pertama  (SMP)  dan sekolah menengah Tinggi (SMT).
a. Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  seperti  halnya  pada  zaman  jepang,  SMP mempergunakan  rencana  pelajaran  yang  sama  pula,  tetapi  dengan  keluarnya surat keputusan menteri PPK thun 1946 maka diadakannya pembagian A dan B mulai  kelas  II  sehingga  terdapat  kelas  II  A,IIB,  IIIA  dan  IIIB.  Dibagian  A diberikan juga sedikit ilmu alam dan ilmu pasti. Tetapi lebih banayak diberikan pelajaran bahasa dan praktek administrasi. Dibagian B sebaliknya diberikan Ilmu Alam dan Ilmu Pasti.
b. Sekolah Menengah Tinggi (SMT), Kementerian PPK hanya mengurus langsung SMAT  yang  ada  di  jawa  terutama  yang  berada  di  kota-kota  sperti: Jakarta,bandung, semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan Cirebon. SMT di  Luar  Jawa  berada  di  bawah  pengawasan  pemerintah  daerah  berhubung sulitnya  perhubungan  dengn  pusat.  SMT  merupakan  pendidikan  tiga  tahun setelah SMP dan setelah lulus dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Mengenai rencana  pelajaran  belum  jelas,  dan  yang  diberikan  adalah  rencana  pelajaran dalam garis besar saja. Karena pada waktu itu msaih harus menyesuaikan dengan keadaan zaman yang masih belum stabil. Demikian rencana pembelajaran yang berlaku yaitu: (1) isinya memenuhi kebutuhan nasional, (2) bahasa pengantarnya adalah  bahasa  Indonesia,  (3)  mutunya  setingkat  dengan  SMT  menjelang kemerdekaan.  Ujian  akhir  dapat  diselenggarakan  oleh  masing-masing  sekolah
4 Rianti  Nugroho, Pendidikan  Indonesia:  Harapan,  Visi,dan  Strategi ,  (Jogjakarta:  Pustaka  Pelajar, 2008),15-16.
selama belum ada ujian negara, tetapi setelah tahun 1947 barulah berlaku ujian negara tersebut. 5

## 4. Pendidikan Kejuruan
Pendidikan kejuruan adalah Pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan.
a. Pendidikan ekonomi Pada awal kemerdekaan pemerintah baru dapat membuka sekolah dagang yang lama,  pendidikannya  tiga  tahun  sesudah  Sekolah  Rakyat.  Sekolah  dagang  ini bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga  administrasi  atau  pembukuan, sedangkan penyelenggaraan sekolah dagang tersebut dilaksanakan oleh inspektur sekolah dagang.
b. Pendidikan Kewanitaan Sesudah  kemerdekaan  pemerintah  membuka  Sekolah  Kepandaian  Putri  (SKP) dan  pada  tahun  1947  sekolah  guru  kepandaian  putri  (SGKP)  yang  lama pelajaranya empat tahun setelah SMP atau SKP. 6
5.  Pendidikan Teknik
a. Kursus  Kerajinan  Negeri  (KKN),  sekolah/kursus  in  lamamnya  satu  tahun lamanya  dan  merupakan  pendidikan  teknik  terendah  berdasarkan  SR  enam tahun. KKN terdiri atas jurusan-jurusan: kayu, besi,anyaman.perabot rumah, las dan batu.
b. Sekolah  Teknik  Pertama  (STP),  bertujuan  mendapatkan  tenaga  tukang  yang terampil  tetapi  disertai  dengan  pengetahuan  teori.  Lama  pendidikan  ini  dua tahun sesudah SR dan terdiri atas jurusam-jurusan: kayu, batu, keramik, perabot rumah, anyaman, besi ,listrik, mobil, cetak, tenun kulit, motor, ukur tanah dan cor.
c. Sekolah Teknik (ST), bertujuan mendidik tenaga-tenaga pengawasan bangunan. Lama  pendidikan  dua  tahun  stelah  STP  atau  SMP  bagian  B  dan  meliputi jurusan-jurusan:  bangunan  gedung,  bangunan  air  dan  jalan,  bangunan  radio, bangunan kapal, percetakan dan pertambangan.
6. Sekolah Teknik menengah (STM)
Bertujuan  mendidik  tenaga  ahli  teknik  dan  pejabat-pejabat  teknik  menengah.  Lama pendidikan empat tahun setelah SMP bagian B atau ST dan terdiri atas jurusn-jurusan: bangunnan  gedung,  bangunan  sipil,  bangunan  kapal,  bangunan  mesin,  bangunan mesin, bangunan listrik, bangunan mesin kapal, kimia, dan pesawat terbang.
Pendidikan guru untuk sekolah-sekolah teknik, untuk memenuhi keperluan guru- guru  sekolah  teknik,  dibuka  sekolah/kursus-kursus  untuk  mendidik  guru  yang menghasilkan:
a. Ijazah A Teknik (KGSTP) guna mengajar dengan wewenang penuh pada STP dalam jurusan: bangunan sipil, mesin, listrik dan mencetak.
5 Ibid., 6 Ibid, 20
Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1, No. 2, h. 56-78
b. Ijazah  B  I  Teknik  (KGST)  untuk  mengajar  dengan  wewenang  penuh  pada ST/STM  kelas  I  dalam  jurusan  bangunan  sipil,  bangunan  gedung-geung  dan mesin.
c. Ijazah B II Teknik guna mengajar dengan wewenang penuh pada STM dalam jurusan bangunan sipil, bangunan gedung, mesin dan listrik. 7
7. Pendidikan Tinggi
Dalam  periode  1945-1950  kesempatan  untuk  meneruskan  studi  pendidikan  tinggi semakin  terbuka  lebar  bagi  warga  negara  tanpa  syarat.  Lembaga  pendidikan  ini berkembang pesat tetapikarena adanya pelaksanaannya di lakukan perjuangan fisik maka perkuliahan kerap kali di sela dengan perjuangan garis depan.
Lembaga  pendidikan  yang  ada  adalah  Universitas  Gajah  Mada,  beberapa  sekolah tinggi dan akademi di Jakarta (daerah kependudukan) Klaten, Solo dan Yogyakarta. 8

## 8. Pendidikan Tinggi Republik
Sejak  awal  kemerdekaan  di  Jakarta  pada  waktu  merupakan  daerah  pendudukan Belanda, berdiri sekolah Tinggi kedokteran sebagai kelanjutan Ika Daigaku zaman Jepang. Pada bulan Nopember 1946 dibuka pula Sekolah Tinggi Hukum serta filsafat dan sastra. Setelah  aksi  agresi  militer  I  kedua  lembaga  pendidikan  tinggi  terakhir  ini  di  tutup  oleh belanda  sehingga  secara  resmi  sudah  tidak  ada  lagi,  dengan  demikian  pendidikan  tinggi waktu itu terpecah menjadi dua yaitu pendidikan tinggi republik dan Pendidikan tingkat tinggi pendudukan belanda. Tetapi kuliah-kuliah masih dilanjutkan di rumah-rumah dosen sehingga merupakan semacam kuliah privat. Sebelum agresi militer I di Malang terdapat pula lembaga pendidikan tinggi republik, dengan adanya. Demikian pula terdapat sekolah tinggi kedokteran hewan sekolah tinggi teknik di Bandung dipindahkan ke Yogyakarta. 9
9. Pendidikan Tinggi di Daerah Pendudukan Belanda
Atas  prakarsa  pihak  belanda  pada  bulan  Januari  1946  didirikan  suatu  universitas darurat  (NOOD  Universiteit)  yang  terdiri  dari  lima  fakultas  yaitu  fakultas-fakultas kedokteran,  hukum,  sastra  dan  filsafat  dan  pertanian  di  jakarta  dan  fakultas  teknik  di bandung.
Pada  bulan  Maret  1947  oleh  pemerintah  belanda  secaea  resmi  nama  universitas darurat  diganti  dengan  nama  Universitas  Indonesia  (Universiteit  Van  Indonesie).  Oada Tahun  1947  juga  universitas  tersebut  di  perluas  dengan  fakultas  ilmu  pasti  dan  alam  di Bandung, kedokteran hewan di Bogor, Kedokteran di Surabaya dan Ekonomi di maksar (Ujung Pandang). Pada Bulan maret 1948 fakutas pertanian di pindahkan ke Bogor. 10

## Pendidikan Masa Orde Lama
Secara umum pendidikan orde lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di  bawah  kendali  kekuasaan  Soekarno  cukup  memberikan  ruang  bebas  terhadap
7 Ibid, 21 8 Ibid, 22 9 Moh. Yamin, Menggugat Pendidikan Indonesia (Jogjakarta: Ar Ruz, 2009), 36.
10 Ibid, 41.
Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1, No. 2, h. 56-78
pendidikan.  Pemerintahan  yang  berasaskan  sosialisme  menjadi  rujukan  dasar  bagaimana pendidikan  akan  dibentuk  dan  dijalankan  demi  pembangunan  dan  kemajuan  bangsa Indonesia  di  masa  mendatang.  Pada  prinsipnya  konsep  sosialisme  dalam  pendidikan memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial.
Pada masa ini Indonesia mampu mengekspor guru ke negara tetangga, dan banyak generasi  muda  yang  disekolahkan  di  luar  negeri  dengan  tujuan  agar  mereka  kelak  dapat kembali  ke  tanah  air  untuk  mengaplikasikan  ilmu  yang  telah  mereka  dapat.  Tidak  ada halangan  ekonomis  yang  merintangi  seseorang  untuk  belajar  di  sekolah,  karena diskriminasi dianggap sebagai tindakan kolonialisme. Pada saat inilah merupakan suatu era di  mana  setiap  orang  merasa  bahwa  dirinya  sejajar  dengan  yang  lain,  serta  setiap  orang memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan.  Orde  lama  berusaha  membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan.
Banyak  pemikir-pemikir  yang  lahir  pada  masa  itu,  sebab  ruang  kebebasan  betul- betul  dibuka  dan  tidak  ada  yang  mendikte  peserta didik.  Tidak  ada  nuansa  kepentingan politik sektoral tertentu untuk menjadikan pendidikan sebagai alat negara maupun kaum dominan  pemerintah.  Seokarno  pernah  berkata:  “….sungguh  alangkah  hebatnya  kalau tiap-tiap guru di perguruan taman siswa itu satu persatu adalah Rasul Kebangunan! Hanya guru  yang  dadanya  penuh  dengan  jiwa  kebangunan  dapat  ‘menurunkan’  kebangunan  ke dalam jiwa sang anak,”
Dari  perkataan  Soekarno  itu  sangatlah  jelas  bahwa  pemerintahan  orde  lama menaruh  perhatian  serius  yang  sangat  tinggi  untuk  memajukan  bangsanya  melalui pendidikan.
Di  bawah  menteri  pendidikan  Ki  Hadjar  Dewantara  dikembangkan  pendidikan dengan  sistem  “among”  berdasarkan  asas-asas  kemerdekaan,  kodrat  alam,  kebudayaan, kebangsaan, dan kemanuasiaan yang dikenal sebagai “Panca Dharma Taman Siswa” dan semboyan “ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani” pada 1950 diundangkan pertama kali peraturan pendidikan nasional yaitu UU No. 4/1950 yang kemudian disempurnakan (jo) menjadi UU No. 12/1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada 1961 diundangkan UU No. 22/1961 tentang Pendidikan Tinggi,  dilanjutkan  dengan  UU  No.14/1965  tentang  Majelis  Pendidikan  Nasional,  dan UU No. 19/1965 tentang Pokok-Pokok Sitem Pendidikan Nasional Pancasila. Pada masa akhir  pendidikan  Presiden  Soekarno,  90  %  bangsa  Indonesia  berpendidikan  SD. 11 Kurikulum pendidikan pada masa Orde Lama sebagai berikut :
1. Rentang Tahun 1945-1968
Kurikulum  pertama  yang  lahir  pada  masa  kemerdekaan  memakai  istilah  dalam bahasa  Belanda  “leer  plan” artinya  rencana  pelajaran.  Perubahan  arah  pendidikan  lebih bersifat  politis,  dari  orientasi  pendidikan  Belanda  ke  kepentingan  nasional.  Sedangkan,
asas  pendidikan  ditetapkan  Pancasila.  Kurikulum  yang  berjalan  saat  itu  dikenal  dengan sebutan  “Rencana  Pelajaran  1947”,  yang  baru  dilaksanakan  pada  tahun  1950.  Orientasi Rencana  Pelajaran  1947  tidak  menekankan  pada  pendidikan  pikiran.  Yang  diutamakan adalah  pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat.
Pada  masa  tersebut  siswa  lebih  diarahkan  bagaimana  cara  bersosialisasi  dengan masyarakat. Proses pendidikan sangat kental dengan kehidupan sehari-hari. Aspek afektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bela negara. 12
2. Rencana Pelajaran Terurai 1952
Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut “Rencana Pelajaran Terurai 1952”. Silabus mata pelajarannya jelas sekali, dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran.  Pada  masa  ini memang  kebutuhan  peserta  didik  akan  ilmu  pengetahuan  lebih diperhatikan,  dan  satuan  mata  pelajaran  lebih  dirincikan.  Namun,  dalam  kurikulum  ini siswa  masih  diposisikan  sebagai  objek  karena  guru  menjadi  subjek  sentral  dalam pentransferan  ilmu  pengetahuan.  Guru  yang  menentukan  apa  saja  yang  akan  diperoleh siswa di kelas, dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan. 13
3. Kurikulum 1964
Fokus kurikulum 1964 adalah pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan mor al (Panca wardhana). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral,  kecerdasan,  emosional/artistik,  keterampilan,  dan  jasmaniah.  Pendidikan  dasar lebih  menekankan  pada  pengetahuan  dan  kegiatan  fungsional  praktis.  Pada  kurikulum 1964  ini,  arah  pendidikan  mulai  merambah  lingkup  praksis.  Dalam  pengertian  bahwa setiap  pelajaran  yang  diajarkan  disekolah  dapat  berkorelasi  positif  dengan  fungsional praksis siswa dalam masyarakat.
Dalam masa transisi yang singkat RIS menjadi RI tidak memungkinkan pemerintah melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang komprohensif yang berlaku untuk seluruh tanah air. Belanda meninggalkan sekolah kolonial di daerah yang dikuasai oleh pemerintah RI  telah  mulai  dilaksanakan  sistem  pendidikan  pendidikan  yang  direncanakan  akan berlaku secara nasional dengan segala kemampuan yang terbatas. 14
Setelah RIS terbentuk pada bulan Desember 1949 pemerintah RIS dan pemerintah RI  yang  menjadi  inti  dari  negara  kesatuan  dan  mempunyai  aparat  relatif  paling  lengkap menandatangani  suatu  “Piagam  Persetujuan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Serikat  dan Pemerintah  Republik  Indonesia”.  Piagam  ini  ditanda  tangani  oleh  Perdana  Menteri Republik  Indonesia  Drs.  Moh  Hatta  dan  perdana  menteri  Republik  Indonesia  Dr.  A Halim pada tanggal 19 Mei 1950.
12 http://www.unindra.ac.id/?q=node/31, Diakses 11 Desember 2020 13 http://www.unindra.ac.id/?q=node/31, Diakses 11 Desember 2020 14 Umasih,  Ketika  Kebijakan  Orde  Lama  Memasuki  Domain  Pendidikan:  Penyiapan  Dan  Kinerja  Guru Sekolah Dasar Di Indonesia, Vol 24, No 1 (2014), 12.
Atas  dasar  piagam  ini  ada  kaitan  khusus  dengan  penyelenggraan  pendidikan  dan pengajaran  Kementerian  Pendidikan  Pengajaran  dan  Kebudayaan  RIS  dan  Kementerian Pendidikan  Pengajaran  dan  Kebudayaan  RI  mengadakan  “pengumuman  Bersama  pada tanggal  30  Juni  1950  yang  bertujuan  untuk  sementara  tahun  ajaran  1950/1951  sistem pengajaran yang berlaku dalam RI dahului berlaku untuk seluruh Indonesia sampai sistem itu ditinjau kembali. Pelaksanaan UU Pokok Pendidikan dan Pengajaran
Mengenai pelaksanaan UU No 4 tahun 1950 (juncto UU no 12 tahun 1954) dapat dilihat pada beberapa jenis pendidikan dan kegiatannya yaitu:
a. Pendidikan Jasmani Di indonesia departemen olahraga mengejar prestasi olahraga. Sikap ambivalensi ini  dapat  dilihat  dari  UGM  yang  memasukkan  jurusan  pendidikan  jasmani  dalam fakultas  sastar.  Pendagogik  dan  filsafat  yang  berarti  dalam  ilmu  kerohanian (Geiisteswissenshafft). Di UI yang aakademi pendidian jasamaninya ada di bandung dimasukkan  dalam  fakultas  kedokteran  artinya  digolongkan  dalam  ilmu  alam ( naturrwissenchafft ).
b. Pendidikan Orang Dewasa Pendidikan orang dewasa ini lebih dikenal dengan pendidikan masayarakat yang diselenggarakan  oleh  jawatan  pendidikan  masyarakat.  Kegiatan  pendidikan masyarakat  ditentukan  menurut  kebjakan  pemerintah  berdasarkan  atas  surat keputusan menteri PP dan K tanggal 15 Februari 1961 Nomor 4223/Kab. Dalam pasal 17 disebutkan:
1) Merencanakan,  memimpin,  menggiatkan  dan  mengawasi  pemberantasan  buta huruf.
2) Merencanakan, memimpin, menggiatkan dan mengawasi pengetahuan umum
3) Mengusahakan buku-buku untuk mengisi perpustakaan rakyat.
4) Mengikuti dan mrmbantu perkembanagan gerakan pramuka
5) Mengusahakan  buku-buku  pimpinan  dan  pelajaran  untuk  pemberantasan  buta huruf,  serta  buku-buku  dan  majalah-majalah  untuk  memelihara  dan memperdalam kecakapan membaca dan menulis
6) Memimpin dan mengawasi pendidikan jasmani di luar sekolah
7) Menyelenggarakan kursus-kursus kader untuk pendidikan masyarakat.
8) Memajukan dan membantu gerakan kepanduan
9) Membantu inisiatif masyarakat untuk memajukan kaum wanita.
c. Pendidikan Luar Biasa. 15
Berdasarkan  surat  keputusan  menteri  PP  dan  K  nomor  /Kab.  Tanggal  9 Agustus  1953  jawatan  pengajaran  membentuk  sebuah  instansi  urusan  Pendidikan Luar  Biasa  yang  bertugas  “mengatur,  mengurus  dan  mengawasi  penyelenggaraan pendidikan  luar  bias  di  Indonesia”.  Inspeksi  pendidikan  guru  pun  mempunyai
15 Ibid.,
“inspeksi sekolah guru luar biasa” yang ditandatangani oleh Pendidikan Luar Biasa ini ilaha para tuna netra, tuna rungu, tuna wicara dan lemah ingatan bahkan anak- anak  cacad  tubuh  seperti  Yayasan  Pemeliharaan  Anak-Anak  Cacad  dari  Dr. Soeharso.  Kebanyakan  pendidikan  semacam  ini  banyak  dikelola  oleh  yayasan- yayasan  sedangkan  pemerintah  turut  memberi  bantuan  material,  fungsional  dan tenaga pengajar.
d. Pendidikan Guru
Pada tahun 1951 jawatan pengajaran telah membuat rencana 10 tahun kewajiban belajar. Diperkirakan pada tahun itu jumlah anak yang bersekolah kira-kira sebesar 5.921.200.  Untuk  itu  diperkirakan  diperlukan  tenaga  guru  sebesar  118.424  orang. Untuk  maksud  tersebut  diperlukan  pengadaan  guru  yamg  amat  mendesak. Sehubungan  dengan  itu  kementerian  PP  dan  K  melalui  kerjasama  PGRI menyelenggarakan  pendidikan  guru  darurat  yaitu  berupa  kursus-kursus  yang berbnetuk  kursuss  pengajar  untuk  kursusu  pengantar  kewajiban  balajar  atau  di singkat  KPKPKB.  Di  setiap  kabupaten  terdapat  dua  KPKPKB  dengan  masing- masing murid 80 orang.
e. Pendidikan kejuruan
Setelah  Indonesia  merdeka  pendidikan  kejuruan  masih  elatif  terbelakang dibandingkan  debgabn  pendidikan  umum.  Kendala-kendalanya  anrara  lain  karena pendidikan umum masih menjanjikan kemungkinan untuk memperolah pendidikan setinggi-tingginya disamping itu lowongan pekerjaan ketika itu masih terbuka. Selain itu peralatan tidak mencukupi, tenaga pengajar kurang dan pemahaman masyarakat sendiri  terhadap  manfaat  pendidikan  kejuruan  itu  belum  banyak  sehingga  mereka enggan menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah kejuruan. 16
Sehubungan  dengan  kurangnya  alat  pendidikan  maka  pada  tahun  1951 pemerintah  dengan bantuan luar negeri mencoba memesan alat-alat untuk sekolah teknik, tetapi setelah bantuan ada pelaksaaannya tidak lancar karena tidak ada tenaga yang menggunakannya dan infrastruktur berupa gedung masih belum tersedia.
f. Pendidikan wanita
UU  Nomor  4  tahun  1950  membuka  kesempatan  seluas-luasnya  bagi  para  kaum wanita untuk mengikuti semua jenis dan jenjang pendidikan sehiingga dapat menjamin kehidupan mereka dalam masyarakat sebagai WNI yang sederajat dengan kaum pria. Sehubungan  dengan  itu  selain  sekolah-sekoah  umum  yang  dapat  diikuti  oleh  kaum wanita sampai ke jenjang setinggi-tingginya. Ketika itu pemerintah menyelenggarakan pula pendidikan-pendidikan kejuruan wanita seperti Sekolah Kepandaian Puteri (SKP)
16 Muh. Said dan Junima Affan, Mendidik dari Zaman ke Zaman, (Bandung: Jemmars, 1999), 28
Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1, No. 2, h. 56-78
dan  Sekolah  Guru  kepandaian  Puteri  (SGKP).  Di  SKP  dibuka  kejuruan-kejuruan seperti  menjahit,  memasak,  kerajianan  tangan,  memimpin  rumah  tangga,  mengasuh anak.
g. Pendidikan Agama
Berdasarkan peraturan bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama maka di setiap  sekoah  rendah  dan  sekolah  lanjutan  (umum  dan  kejuruan)  diberi  pendidikan agama  sebanyak  dua  minggu  sekali  saejak  di  kelas  IV  kecuali  untuk  lingkungan istimewa diberikan sejak kelas I. Pendidikan agama diberikan menurut agama murud masing-masing.  Guru-guur  agama  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Menteri  Agama serta biaya pendidikan di tanggung oleh kementerian agama. Yang nantinya sistem ini juga berlaku di sekolah-sekolah swasta jika pengurusnya mengkehendakinya dan orang tua murid memintanya. 17
h. Pendidikan Tinggi
Dalam  rangka  pelaksanaan  UU  darurat  Nomor  7  Ferbruari  1950,  dibentuklah Universitas Indonesia dengan Ir. Surachman sebagai presiden (rektor) Universitas ini merupakan  gabungan  anatara  balai  Perguruan  Tinggi  Republik  Indonesia  dengan Universiteit  van  Indonesie,  termasuk  cabang-cabangnya  dari  berbagai  fakultas  di Bogor, Bandung, Surabaya dan Makasar.
i. Pendidikan Swasta
Pada  zaman  koonial  Belanda  mengijinkan  berdiri  sekolah-sekolah  swata  yang diselenggarakan oleh misi katolik dan zending Protestan. Namun demikian terhadap masyarakat islam yang sejak lama mempunyai lembaga-lembaga pendidikan tersendiri seperti  madrasah-madrasah,  pemerintah  kolonial  melakukan  kebijakan  politik  van onthouding (politik tidak campur). 18
Dalam  masa  kemerdekaan  terutama  dalam  periode  antara  tahun  1950-1959 bermunculan  sekolah  swasta,  baik  yang  baru  berdri  ataupun  melanjutkan  kembali sekolah-sekolah  swata  yang  pernah  ada  sebelumnya.  Sekolah-sekolah  swata  itu tidak ahnya  atas  dasar  agama  isalam  seperti  Muhamadiyah  tetapi  juga  atas  dasar  aagama protestan dan katolik.
Meskipun  ada  lembaga  pendidikan  dari  berbagai  bidang  dan  jenjang  pendidikan yang  diselenggarakan  oleh  pihak  swata  ini,  pemerintah  PP  dan  K  tetap  melakukan tugas  koordinasi.  Selain  memberikan  subsidi  untuk  sekolah  swata  yang  belum memenuhi  syarat,  pemerintah  juga  menyediakan  tenaga-tenaga  pengajar  untuk diperbantukan.
17 Ibid.,
18 https://makalah-ibnu.blogspot.com/2009/12/sistem-pendidikan-pada-masa-orde- lama.html#axzz6GWrGyL6G, Diakses 11 Desember 2020

## Pendidikan Pada Masa Orde Baru
Orde baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998, dan dapat dikatakan sebagai era  pembangunan  nasional.  Dalam  bidang  pembangunan  pendidikan,  khususnya pendidikan  dasar,  terjadi  suatu  loncatan  yang  sangat  signifikan  dengan  adanya  Instruksi Presiden  (Inpres)  Pendidikan  Dasar.  Namun,  yang  disayangkan  adalah  pengaplikasian inpres  ini  hanya berlangsung  dari  segi  kuantitas  tanpa  diimbangi  dengan  perkembangan kualitas.  Yang  terpenting  pada  masa  ini  adalah  menciptakan  lulusan  terdidik  sebanyak- banyaknya tanpa memperhatikan kualitas pengajaran dan hasil didikan.
Pelaksanaan pendidikan pada masa orde baru ternyata banyak menemukan kendala, karena pendidikan orde baru mengusung ideologi “keseragaman” sehingga memampatkan kemajuan dalam bidang pendidikan. EBTANAS, UMPTN, menjadi seleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik.
Pada  pendidikan  orde  baru  kesetaran  dalam  pendidikan  tidak  dapat  diciptakan karena  unsur  dominatif  dan  submisif  masih  sangat  kental  dalam  pola  pendidikan  orde baru. Pada masa ini, peserta didik diberikan beban materi pelajaran yang banyak dan berat tanpa  memperhatikan  keterbatasan  alokasi  kepentingan  dengan  faktor-faktor  kurikulum yang lain untuk menjadi peka terhadap lingkungan. Beberapa hal negatif lain yang tercipta pada  masa  ini  adalah,  produk-produk  pendidikan  diarahkan  untuk  menjadi  pekerja. Sehingga,  berimplikasi  pada  hilangnya  eksistensi  manusia  yang  hidup  dengan  akal pikirannya  (tidak  memanusiakan  manusia),  Lahirnya  kaum  terdidik  yang  tumpul  akan kepekaan  sosial,  dan  banyaknya  anak  muda  yang  berpikiran  positivistic,  dan  hilangnya kebebasan berpendapat. 19
Pemerintah  orde  baru  yang  dipimpin  oleh  Soeharto  megedepankan  motto “membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  Masyarakat  Indonesia”.  Pada  masa  ini seluruh bentuk pendidikan ditujukkan untuk memenuhi hasrat penguasa, terutama untuk pembangunan  nasional.  Siswa  sebagai  peserta  didik,  dididik  untuk  menjadi  manusia “pekerja”  yang   kelak  akan  berperan  sebagai  alat  penguasa  dalam  menentukan  arah kebijakan negara. Pendidikan bukan ditujukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, namun untuk mengeksploitasi intelektualitas mereka demi hasrat kepentingan penguasa.
Kurikulum-kurikulum yang digunakan pada masa orde baru yaitu sebagai berikut:
1. Kurikulum 1968
Kurikulum  1968  menekankan  pendekatan  organisasi  materi  pelajaran:  kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan.
Pada  masa  ini  siswa  hanya  berperan  sebagai  pribadi  yang  masif,  dengan  hanya menghapal teori-teori yang ada, tanpa ada pengaplikasian dari teori tersebut. Aspek afektif dan  psikomotorik  tidak  ditonjolkan  pada  kurikulum  ini.  Praktis,  kurikulum  ini  hanya menekankan pembentukkan peserta didik hanya dari segi intelektualnya saja.
19 https://makalah-ibnu.blogspot.com/2009/12/sistem-pendidikan-pada-masa-orde- lama.html#axzz6GWrGyL6G, Diakses 11 Desember 2020
Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1, No. 2, h. 56-78

## 2.  Kurikulum 1975
Kurikulum  1975  menekankan  pada  tujuan,  agar  pendidikan  lebih  efektif  dan efisien  berdasar  MBO  ( management  by  objective ).  Metode,  materi,  dan  tujuan  pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang  dikenal dengan istilah  “satuan  pelajaran”,  yaitu  rencana  pelajaran  setiap  satuan  bahasan.  Setiap  satuan pelajaran dirinci menjadi : tujuan instruksional  umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi.
Pada  kurikulum  ini  peran  guru  menjadi  lebih  penting,  karena  setiap  guru  wajib untuk  membuat  rincian  tujuan  yang  ingin  dicapai  selama  proses  belajar-mengajar berlangsung.  Tiap  guru  harus  detail  dalam  perencanaan  pelaksanaan  program  belajar mengajar. Setiap tatap muka telah di atur dan dijadwalkan sedari awal. Dengan kurikulum ini semua proses belajar mengajar menjadi sistematis dan bertahap.
3. Kurikulum 1984
Kurikulum  1984  mengusung “process  skill  approach”. Proses  menjadi  lebih  penting dalam  pelaksanaan  pendidikan.  Peran  siswa  dalam  kurikulum  ini  menjadi  mengamati sesuatu,  mengelompokkan,  mendiskusikan,  hingga  melaporkan.  Model  ini  disebut  Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL). CBSA memposisikan guru sebagai  fasilitator,  sehingga  bentuk  kegiatan  ceramah  tidak  lagi  ditemukan  dalam kurikulum ini. Pada  kurikulum ini siswa diposisikan sebagai subjek dalam  proses belajar mengajar. Siswa juga diperankan dalam pembentukkan suatu pengetahuan dengan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan mendiskusikan sesuatu.
4. Kurilukum 1994
Kurikulum  1994  merupakan  hasil  upaya  untuk  memadukan  kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini bentuk opresi kepada siswa  mulai  terjadi  dengan  beratnya  beban  belajar  siswa,  dari  muatan  nasional  sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. 20
Berbagai  kepentingan  kelompok-kelompok  masyarakat  juga  mendesak  agar  isu-isu tertentu  masuk  dalam  kurikulum.  Akhirnya,  Kurikulum  1994  menjelma  menjadi kurikulum  super  padat.  Siswa  dihadapkan  dengan  banyaknya  beban  belajar  yang  harus mereka tuntaskan, dan mereka tidak memiliki pilihan untuk menerima atau tidak terhadap banyaknya beban belajar yang harus mereka hadapi.

## Pendidikan Pada Masa Reformasi
Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan- kebijakan  pendidikan  baru  yang  bersifat  reformatif  dan  revolusioner.  Bentuk  kurikulum menjadi  berbasis  kompetensi.  Begitu  pula  bentuk  pelaksanaan  pendidikan  berubah  dari sentralistik  (orde  lama)  menjadi  desentralistik.  Pada  masa  ini  pemerintah  menjalankan
20 Mustafa, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia . (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 137.
amanat  UUD  1945  dengan  memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara.
“Negara  memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  dua  puluh persen  (20%)  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara,  serta  dari  anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 21
Dengan didasarkan oleh UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang diperkuat  dengan  UU  No.  25  tahun  1999  tentang  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah,  maka  pendidikan  digiring  pada  pengembangan  lokalitas,  di  mana  keberagaman sangat  diperhatikan.  Masyarakat  dapat  berperan  aktif  dalam  pelaksanaan  satuan pendidikan.
Pendidikan  di  era  reformasi  1999  mengubah  wajah  sistem  pendidikan  Indonesia melalui UU No 22 tahun 1999, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Pemerintah memperkenalkan model “Manajemen Berbasis Sekolah”. Sementara  untuk  mengimbangi  kebutuhan  akan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas, maka dibuat sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi”.
Memasuki tahun 2003 pemerintah membuat UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989., dan sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai:
“usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
pendidikan  di  masa  reformasi  juga  belum  sepenuhnya  dikatakan  berhasil.  Karena, pemerintah  belum  memberikan  kebebasan  sepenuhnya  untuk  mendesain  pendidikan sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kepentingan  lokal,  misalnya  penentuan  kelulusan  siswa masih diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Walaupun telah ada aturan yang mengatur posisi  siswa  sebagai  subjek  yang  setara  dengan  guru,  namun  dalam  pengaplikasiannya, guru  masih  menjadi  pihak  yang  dominan  dan  mendominasi  siswanya,  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  pelaksanaan  proses  pendidikan  Indonesia  masih  jauh  dari  dikatakan untuk memperjuangkan hak-hak siswa.
Ada  beberapa  kesalahan  dalam  pengelolaan  pendidikan  pada  masa  ini,  telah melahirkan hasilnya yang pahit yakni:
a. Angkatan kerja yang tidak bisa berkompetisi dalam lapangan kerja pasar global.
b. Birokrasi yang lamban, korup dan tidak kreatif.
c. Masyarakat luas yang mudah bertindak anarkis.
d. Sumberdaya alam (terutama hutan) yang rusak parah.
e. Hutang Luar Negeri yang tak tertanggungkan.
f. Merajalelanya tokoh-tokoh pemimpin yang rendah moralnya. 22
21 Ricklefs, M.C, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 . (Jakarta PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), 87.
Adapun  kurikulum-kurikulum  yang  dipakai  pada  masa  reformasi  yaitu  sebagai berikut:

## 1.  Kurikulum Berbasis Kompetensi
Pada  pelaksanaan  kurikulum  ini,  posisi  siswa  kembali  ditempatkan  sebagai  subjek dalam  proses  pendidikan  dengan  terbukanya  ruang  diskusi  untuk  memperoleh  suatu pengetahuan.  Siswa  justru  dituntut  untuk  aktif  dalam  memperoleh  informasi.  Kembali peran guru diposisikan sebagai fasilitator dalam perolehan suatu informasi.
Kegiatan  pembelajaran  menggunakan  pendekatan  dan  metode  yang  bervariasi, sumber  belajar  bukan  hanya  guru,  tetapi  juga  sumber  belajar  lainnya  yang  memenuhi unsur  edukatif.  Hal  ini  mutlak  diperlukan  mengingat  KBK  juga  memiliki  visi  untuk memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik siswa sebagai subjek pendidikan. Berikut karakteristik utama KBK, yaitu:
a. Menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi.
b. Kurikulum  dapat  diperluas,  diperdalam,  dan  disesuaikan  dengan  potensi  siswa (normal, sedang, dan tinggi).
c. Berpusat pada siswa.
d. Orientasi pada proses dan hasil.
e. Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual.
f. Guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan.
g. Buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar.
h. Belajar sepanjang hayat;
i. Belajar mengetahui ( learning how to know ),
j. Belajar melakukan ( learning how to do ),
k. Belajar menjadi diri sendiri ( learning how to be ),
l. Belajar hidup dalam keberagaman ( learning how to live together ). 23

## Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006
Secara  umum  KTSP  tidak  jauh  berbeda  dengan  KBK  namun  perbedaan  yang menonjol  terletak  pada  kewenangan  dalam  penyusunannya,  yaitu  mengacu  pada desentralisasi  sistem  pendidikan.  Pemerintah pusat menetapkan  standar  kompetensi  dan kompetensi  dasar,  sedangkan  sekolah  dalam  hal  ini  guru  dituntut  untuk  mampu mengembangkan  dalam  bentuk  silabus  dan   penilaiannya  sesuai  dengan  kondisi  sekolah dan daerahnya. 24
Jadi pada kurikulum ini sekolah sebagai satuan pendidikan berhak untuk menyusun dan  membuat  silabus  pendidikan  sesuai  dengan  kepentingan  siswa  dan  kepentingan lingkungan.  KTSP  lebih  mendorong  pada  lokalitas  pendidikan.  Karena  KTSP  berdasar
23 Syaripudin, Tatang dan Nur’aini. Landasan Pendidikan (Bandung: UPI PRESS, 2006), 82. 24 Izhaman, Fitrial. (2013). Landasan
Historis Pendidikan . [Online]. Tersedia:meyzzacompany.blogspot.com/2013/06/landasan-historis-pendidikan.html, Diakses 11
pada  pelaksanaan  KBK,  maka  siswa  juga  diberikan  kesempatan  untuk  memperoleh pengetahuan secara terbuka berdasarkan sistem ataupun silabus yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah.
Dalam  kurikulum  ini,  unsur  pendidikan  dikembalikan  kepada  tempatnya  semula yaitu  unsur  teoritis  dan  praksis.  Namun,  dalam  kurikulum  ini  unsur  praksis  lebih ditekankan  dari  pada  unsur  teoritis.  Setiap  kebijakan  yang  dibuat  oleh  satuan  terkecil pendidikan  dalam  menentukan  metode  pembelajaran  dan  jenis  mata  ajar  disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar.

## Kurikulum 2013
Kurikulum  menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  pasal  1  ayat  19 adalah:  Seperangkat  rencana  dan  pengaturan  mengenai  tujuan,  isi  dan  bahan  pelajaran serta  cara  yang  digunakan  sebagai  penyelenggara  kegiatan  pembelajaran  untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 25
Sedangkan  Kurikulum  2013  adalah  langkah  lanjutan  pengembangan  kurkulum berbasis kompentensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompentensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu. 26
Kurikulum  2013  yang  berbasis  karakter  dan  kompentensi  lahir  sebagai  jawaban terhadap berbagai  kritikan  terhadap  kurikulum  2006,  serta  sesuai  dengan  perkembangan kebutuhan  dan  dunia  kerja.  Kurikulum  2013  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan teknologi sepert yang digariskan dalam haluan negara. Pengembangan kurikulum 2013 didasari oleh pemikiran tentang  tantangan  masa  depan,  persepsi  masyarakat  pengetahuan  dan  pedagogi, kompentensi masa depan, serta fenomena negatif yang mengemuka. 27
1. Karateristik Kurikulum 2013
Terdapat  sejumlah  karakteristik  kurikulum  2013  berdasarkan  salinan  lampiran Permendikbud  No.  96  Tahun  2013,  yang  membedakan  dengan  kurikulum  sebelumnya. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:
a. Mengembanggkan  keseimbangan  antara pengembangan  sikap  spritual  dan  sosial, rasa  ingin  tahu,  kreativitas,  kerja  sama  dengan  kemamuan  intelektual  dan psikomotorik.
b. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana  dimana  peserta  didik  menerapkan  apa  yang  dipelajari  disekolah  ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebaga sumber belajar.
c. Mengembangkan  sikap,  pengetahuan  dan  keterampian  serta  menerapkan  dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat.
25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
26 E Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: Rosdakarya, (2013),163.
27 Pedoman  Pelatihan  Implementasi  Kurikulum  2013,  Kementarian  Pendidkan  dan  Kebudayaan Tahun 2013, 4.
Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1, No. 2, h. 56-78
d. Memberi  waktu  yang  cukup  leluasa  untuk  mengembangkan  berbagai  sikap, pengetahuan dan keterampilan.
e. Kompetensi  dinyatakan  dalam  bentuk  kompetensi  inti  kelas  yang  dirinci  lebih lanjut dalam kompetensi dasa mata pelajaran.
f. Kompentensi  inti  kelas  menjadi  unsur  pengorganisasian  kompentensi  dasar, dimana  semua  kompetensi  dasar  dan  proses  pembelajaran  dikembangkan mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti.
g. Kompetensi  dasar  dikembangkan  didasarkan  pada  prinsip  akumulatif,  saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. 28
Dari  sekian  banyak  unsur  sumber  daya  pendidikan,  kurikulum  merupakan  salah satu  unsur  yang  bisa  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  untuk  mewujudkan  proses berkembangnya  kualitas  potensi  peserta  didik.  Kurikulum  2013  yang  dikembangkan dengan  berbasis  pada  kompetensi  sangat  diperlukan  sebagai  instrumen  untuk mengarahkan  peserta  didik  menjadi:  (1)  manusia  berkualitas  yang  mampu  dan  proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; dan (2) manusia terdidik yang beriman dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Pengembangan  dan  pelaksanaan  kurikulum  2013  yang  berbasis  kompetensi merupakan  salah  satu  strategi  pembangunan  pendidikan  nasional  sebagaimana  yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 29
Kurikulum  2013  dalam  dimensi  proses  adalah  realisasi  ide  dan  rancangan kurikulum  menjadi  suatu  proses  pembelajaran.  Guru  adalah  tenaga  kependidikan  utama yang  mengembangkan  ide  dan  rancangan  tersebut  menjadi  proses  pembelajaran. Pemahaman guru tentang kurikulum akan menentukan rancangan guru (Rencana Program Pembelajaran/RPP)  dan  diterjemahkan  ke  dalam  bentuk  kegiatan  pembelajaran.  Peserta didik  berhubungan  langsung  dengan  apa  yang  dilakukan  guru  dalam  kegiatan pembelajaran dan menjadi pengalaman langsung peserta didik. Apa yang dialami peserta didik akan menjadi hasil belajar pada dirinya dan menjadi hasil kurikulum. Oleh karena itu proses pembelajaran harus memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan  potensi  dirinya  menjadi  hasil  belajar  yang  sama  atau  lebih  tinggi  dari yang dinyatakan dalam Standar Kompetensi Lulusan.
Kurikulum  2013  yang  berbasis  kompetensi  diarahkan  pada  pencapaian kompetensi  yang  dirumuskan  dari  Standar  Kompentensi  Lulusan. 30 Demikian  pula penilaian  hasil  belajar  dan  hasil  kurikulum  diukur  dari  pencapaian  kompetensi. Keberhasilan  kurikulum  diartikan  sebagai  pencapaian  kompetensi  yang  dirancang  dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta didik. Secara rinci karakteristik kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi adalah sebagai berikut:
28 Salinan Lampiran Permendikbud No 69 Tahun 2013 Tentang Kurikulum SMA-MA, 1.
29 Ibid, 2. 30 Pedoman Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013, Kementerian, 1-7.
1) Isi  atau  konten  kurikulum  adalah  kompetensi  yang  dinyatakan  dalam bentuk      Kompetensi  Inti  (KI)  mata  pelajaran  dan  dirinci  lebih  lanjut  ke dalam       Kompetensi Dasar (KD).
2) Kompetensi  Inti  (KI)  merupakan  gambaran  secara  kategorial  mengenai kompetensi yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran
3) Kompetensi  Dasar  (KD)  merupakan  kompetensi  yang  dipelajari  peserta  didik untuk suatu mata pelajaran di kelas tertentu.
4) Penekanan  kompetensi  ranah  sikap,  keterampilan  kognitif,  keterampilan psikomotorik, dan pengetahuan untuk suatu satuan pendidikan dan mata pelajaran ditandai  oleh  banyaknya  KD  suatu  mata  pelajaran.  Untuk  SD  pengembangan sikap menjadi kepedulian utama kurikulum.
5) Kompetensi  Inti  menjadi  unsur  organisatoris  kompetensi  bukan  konsep, generalisasi,  topik  atau  sesuatu  yang  berasal  dari  pendekatan  “disciplinary–based curriculum” atau “content-based curriculum”.
6) Kompetensi Dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran.
7) Proses  pembelajaran  didasarkan  pada  upaya  menguasai  kompetensi  pada  tingkat yang memuaskan dengan memperhatikan karakteristik konten kompetensi dimana pengetahuan adalah konten yang bersifat tuntas (mastery). Keterampilan kognitif dan  psikomotorik  adalah  kemampuan  penguasaan  konten  yang  dapat  dilatihkan. Sedangkan  sikap  adalah  kemampuan  penguasaan  konten  yang  lebih  sulit dikembangkan dan memerlukan proses pendidikan yang tidak langsung.
8) Penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi, bersifat formatif dan hasilnya  segera  diikuti  dengan  pembelajaran  remedial  untuk  memastikan penguasaan  kompetensi  pada  tingkat  memuaskan  (Kriteria  Ketuntasan Minimal/KKM dapat dijadikan tingkat memuaskan). 31
9) Kompetensi  adalah  kemampuan  seseorang  untuk  bersikap,  menggunakan pengetahuan  dan  keterampilan  untuk  melaksanakan  suatu  tugas  di  sekolah, masyarakat,  dan  lingkungan  dimana  yang  bersangkutan  berinteraksi.  Kurikulum 2013 dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik  untuk  mengembangkan  sikap,  keterampilan  dan  pengetahuan  yang diperlukan untuk membangun kemampuan tersebut. Hasil dari pengalaman belajar tersebut adalah hasil belajar peserta didik yang menggambarkan manusia dengan kualitas yang dinyatakan dalam Standar Kompentensi Lulusan.
2. Tujuan Kurikulum 2013
Kurikulum  2013  bertujuan  untuk  mempersiapkan  manusia  Indonesia  agar memiliki  kemampuan  hidup  sebagai  pribadi  dan  warga  negara  yang  beriman,  produktif,
kreatif,  inovatif  dan  efektif  serta  mampu  berkontribusi  pada  kehidupan  bermasyarakat berbangsa dan bernegara dan peradaban dunia. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum 2013  difokuskan  pada  pembentukan  kompetensi  dan  karakter  peserta  didik,  berupa paduan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat di demontrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara konseptual. 32

## Kebijakan Pendidikan Kabinet Kerja
Menindaklanjuti  arahan  Presiden  Republik  Indonesia  Joko  Widodo  dan  Wakil Presiden  Republik  Indonesia  Ma’ruf  Amin  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  (SDM),  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Mendikbud)  Nadiem  Anwar Makarim,  menetapkan  empat  program  pokok  kebijakan  pendidikan  “Merdeka  Belajar”. Program  tersebut  meliputi  Ujian  Sekolah  Berstandar  Nasional  (USBN),  Ujian  Nasional (UN),  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP),  dan  Peraturan  Penerimaan  Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.
Empat  program  pokok  kebijakan  pendidikan  tersebut  akan  menjadi  arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia 33 .  Arah  kebijakan  baru  penyelenggaraan USBN,  kata  Mendikbud,  pada  tahun  2020  akan  diterapkan  dengan  ujian  yang diselenggarakan  hanya oleh  sekolah.  Ujian  tersebut  dilakukan  untuk  menilai  kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih  komprehensif,  seperti portofolio  dan penugasan  (tugas  kelompok,  karya  tulis,  dan sebagainya).  “Dengan  itu,  guru  dan  sekolah  lebih  merdeka  dalam  penilaian  hasil  belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran. 34
Selanjutnya,  mengenai  ujian  UN, tahun  2020  merupakan  pelaksanaan  UN  untuk terakhir  kalinya.  “Penyelenggaraan  UN  tahun  2021,  akan  diubah  menjadi  Asesmen Kompetensi  Minimum  dan  Survei  Karakter,  yang  terdiri  dari  kemampuan  bernalar menggunakan  bahasa  (literasi),  kemampuan  bernalar  menggunakan  matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” jelas Mendikbud. Pelaksanaan  ujian  tersebut  akan  dilakukan  oleh  siswa  yang  berada  di  tengah jenjang  sekolah  (misalnya  kelas  4,  8,  11),  sehingga  dapat  mendorong  guru  dan  sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa  ke  jenjang  selanjutnya.  “Arah  kebijakan  ini  juga  mengacu  pada  praktik  baik  pada level  internasional  seperti  PISA  dan  TIMSS,”  Sedangkan  untuk  penyusunan  Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP),  Kemendikbud  akan  menyederhanakannya  dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih,  membuat,  menggunakan,  dan  mengembangkan  format  RPP.  Tiga  komponen
32 Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi, 163. 33 https://news.detik.com/berita/d-4822012/keluarkan-4-program-merdeka-belajar-nadiem-ini- baru-langkah-awal, Diakses 11 Desember 2020
34 https://news.detik.com/berita/d-4822012/keluarkan-4-program-merdeka-belajar-nadiem-ini- baru-langkah-awal, Diakses 11 Desember 2020
inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. “Penulisan RPP  dilakukan  dengan  efisien  dan  efektif  sehingga  guru  memiliki  lebih  banyak  waktu untuk  mempersiapkan  dan  mengevaluasi  proses  pembelajaran  itu  sendiri.  Satu  halaman saja cukup,” jelas Mendikbud.
Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses  dan  kualitas  di  berbagai  daerah.  Komposisi  PPDB  jalur  zonasi  dapat  menerima siswa  minimal  50  persen,  jalur  afirmasi  minimal  15  persen,  dan  jalur  perpindahan maksimal  5  persen.  Sedangkan  untuk  jalur  prestasi  atau  sisa  0-30  persen  lainnya disesuaikan  dengan  kondisi  daerah.  “Daerah  berwenang  menentukan  proporsi  final  dan menetapkan wilayah zonasi 35 .
Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan  akses  dan  kualitas  pendidikan  “Pemerataan  akses  dan  kualitas  pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru 36 .

## Kesimpulan
Historis pendidikan dari masa awal kemerdekaan hingga masa orde baru mengalami perubahan yang signfikan baik dalam sistem maupun komponen pendidikan yang terlibat didalamnya. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan, bahwa pada masa orde baru pendidikan hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas.  Yang  terpenting  pada  masa  ini  adalah  menciptakan  lulusan  terdidik  sebanyak- banyaknya tanpa menghasilkan kualitas pengajaran dan hasil didikan. Adapun kurikulum yang digunakan pada masa ini yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984 dan kurikulum  1994.  Namun pendidikan  pada masa  berikutnya  pada  masa  orde  baru belum dikatakan  berhasil  sepenuhnya,  maka  pada  masa  berikutnya  masa  reformasi  diperlukan adanya pembenahan-pembenahan, baik dalam bidang kurikulum maupun dari segi tenaga pengajarnya.  Kurikulum  yang  dipakai  pada  era  reformasi  ini  yaitu  Kurikulum  Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan K13.
Landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal atau suatu titik tumpu atau  titik  tolak  dari  sesuatu  hal  atau  suatu  fundasi  tempat  berdirinya  sesuatu  hal. Sedangkan  pendidikan  merupakan  segala  pengalaman  belajar  yang  berlangsung  dalam segala  lingkungan  dan  sepanjang  hidup.  Pendidikan  adalah  usaha  sadar  yang  dilakukan oleh  keluarga,  masyarakat,  dan  pemerintah,  melalui  kegiatan  bimbingan,  pengajaran, dan/atau  latihan,  yang  berlangsung  di  dalam  dan  luar  sekolah  sepanjang  hayat,  untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang.
35 https://nasional.kontan.co.id/news/nadiem-makarim-program-merdeka-belajar-merupakan- solusi-untuk-mengubah-pola-pikir?page=all, Diakses 11 Desember 2020
36 https://nasional.kontan.co.id/news/nadiem-makarim-program-merdeka-belajar-merupakan- solusi-untuk-mengubah-pola-pikir?page=all, Diakses 11 Desember 2020
Diharapkan  dengan  telah  dibahasnya  landasan  historis  pendidikan,  kita  sebagai generasi  penerus  bangsa  mampu  menghargai  para  pahlawan  pendidikan  yang  telah berjuang mempertahankan keberdaan pendidikan dalam situasi apapun, sehingga generasi penerus  bangsa  bisa  berkaca  dari  perjuangan  para  pahlawan  pendidikan  untuk  menuju pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang.

## Daftar Pustaka
http://www.unindra.ac.id/?q=node/31, Diakses 11 Desember 2020
https://makalah-ibnu.blogspot.com/2009/12/sistem-pendidikan-pada-masa-orde lama.html# axzz6GWrGyL6G, Diakses 11 Desember 2020
https://nasional.kontan.co.id/news/nadiem-makarim-program-merdeka-belajar merupakan-solusi-untuk-mengubah-pola-pikir?page=all, Diakses 11 Desember 2020
https://news.detik.com/berita/d-4822012/keluarkan-4-program-merdeka-belajar- nadiem-ini-baru-langkah-awal, Diakses 11 Desember 2020
Izhaman, Fitrial. (2013). Landasan Historis Pendidikan . [Online]. Tersedia:meyzzacompany.blogspot.com/2013/06/landasan-historis- pendidikan.html, Diakses 11 Desember 2020
Kurikulum di Indonesia (meilanikasim.wordpress.com, diakses 11 Maret 2020
M.C, Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 . Jakarta PT Serambi Ilmu   Semesta,
2008
Mulyasa, E. Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. Bandung:   Rosdakarya, 2013.
Mustafa. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia . Bandung: Pustaka Setia, 2001
Nugroho, Rianti. Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi,dan Strategi . Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008
Pedoman  Pelatihan  Implementasi  Kurikulum  2013,  Kementarian  Pendidkan  dan Kebudayaan Tahun 2013.
Said, Muh. dan Junima Affan, Mendidik dari Zaman ke Zaman. Bandung: Jemmars, 1999.
Salinan Lampiran Permendikbud No 69 Tahun 2013 Tentang Kurikulum SMA-MA Syaripudin, Tatang dan Nur’aini. Landasan Pendidikan . Bandung: UPI PRESS,  2006.
Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1, No. 2, h. 56-78
Umasih. Ketika Kebijakan Orde Lama Memasuki Domain Pendidikan: Penyiapan Dan  Kinerja Guru Sekolah Dasar Di Indonesia, Vol 24, No 1 (2014)
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
Yamin, Moh. Menggugat Pendidikan Indonesia . Jogjakarta: Ar Ruz, 2009