e-ISSN : 2621-4105

## Tenaga Kerja Bongkar Muat Pasca Pemberlakuan Asas Cabotage di Indonesia

## Elfrida Ratnawati Gultom, Siti Nurbaiti
Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia elfrida.r@trisakti.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penulisan  ini  membahas  tentang  peluang  kerja  tenaga  kerja  bongkar  muat  (TKBM)  di pelabuhan  setelah  diberlakukannya  asas Cabotage di  Indonesia,  karena  perannya  yang  penting dalam proses pengangkutan laut dan dibutuhkan oleh masyarakat Pelabuhan sebagai alat pembantu kegiatan bongkar  muat barang di  kapal, dan/atau  kegiatan  lepas pantai di perairan  laut Indonesia serta kegiatan lain. Asas Proses bongkar dan muat barang di atas kapal dilakukan oleh tenaga kerja bongkar  muat  dan  Cabotage  merupakan    asas  yang  memberlakukan  suatu  aturan  bahwa  kapal asing dilarang untuk bongkar muat barang di perairan Indonesia, tujuannya untuk memberdayakan pelayaran  nasional.  Bagaimana  kinerja  TKBM  pasca  diberlakukannya  asas  Cabotage  adalah bahasan dalam penelitian ini yang menggunakan kerangka konsep didukung data sekunder sebagai bahan  pustaka  dan  dianalisis  secara  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  bahwa  setelah diberlakukannya  asas  Cabotage,  jumlah  kapal  Indonesia  terus  bertambah  hingga  tahun  2022 tercatat sebanyak 33.000 an, dikarenakan asas ini melarang kapal asing untuk mengangkut barang dan penumpang di perairan Indonesia, kecuali kapal yang berbendera merah putih saja, dan dengan diberlakukannya asas ini, justru kinerja TKBM di Pelabuhan Indonesia semakin tinggi.
Kata kunci: Bongkar Muat; Cabotage; Pelabuhan

## Abstract
The  purpose  of  this  writing  is  to  discuss  TKBM  work  opportunities  in  ports  after  the implementation  of  the  Cabotage  principle  in  Indonesia,  because  of  its  important  role  in  the  sea transportation process and is needed by the port community as a tool for loading and  unloading goods on ships, and/or offshore activities in Indonesian sea waters. as well as other activities. The process of loading and unloading of goods on board is carried out by the Loading and Cabotage Workforce  is  a  principle  that  enforces  a  rule  that  foreign ships  are  prohibited  from  loading  and unloading goods in Indonesian waters, the aim is to empower national shipping. The performance of  TKBM  after  the  application  of  the  Cabotage  principle  is  discussed  in  this  study  which  uses  a conceptual  framework  supported  by  secondary  data  as  library  material  and  is  analyzed descriptively. The results of the study show that after the implementation of the cabotage principle, the  number  of  Indonesian  ships  continues  to  increase  until  2022  is  recorded  at  33,000,  because this  principle  prohibits  foreign  ships  from  transporting  goods  and  passengers  in  Indonesian waters, except for ships with red and white flags only, and with the enactment of the principle In fact, the performance of TKBM in Indonesian Ports is getting higher.
Keywords : Cabotage; Harbor, Loading and Unloading
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan    pelayanan  publik  merupakan  salah  satu  upaya  dari pemerintah    demi    terwujudnya  kesejahteraan  rakyat.  Pelayanan  publik      adalah salah   satu   konsep untuk mencapai apa yang dikehendaki  oleh  masyarakat  dan negara.  Salah  satu  bentuk  pelayanan    publik    bagi    masyarakat    adalah penyelenggaraan    sarana    dan    prasarana    publik. 1 Sejak  tahun  2005,  melalui aturan  Instruksi  Presiden  Nomor  5,  negara  Indonesia  melakukan  pemberdayaan industri  pelayaran  nasional  dengan  membatasi  pengoperasian  kapal  asing  di Indonesia,  dengan  memberlakukan  asas  Cabotage.  Beberapa  tahun  terakhir mayoritas  kapal  yang  digunakan  di  wilayah  perairan  Indonesia  merupakan  kapal milik asing, dimana kapal-kapal tersebut dijadikan angkutan laut domestik. Hal ini menyebabkan  penguasaan  kapal-kapal  berbendera  asing  sangat  banyak  di Indonesia  sehingga  menyebabkan  kepentingan  usaha  angkutan  laut  nasional menjadi menurun dan tidak produktif.  Hal tersebut disebabkan belum banyaknya kapal  berbendera  Indonesia, karena  pelayaran dalam negeri belum mampu untuk membeli  kapal  sendiri.    Kapal  yang  digunakan  untuk  melakukan  transportasi pengangkutan  laut  yaitu  kapal-kapal  besar  yang  mengangkut  barang-barang dengan kontainer.
Dulu  proses  pelaksanaan  angkutan  laut  dalam  dan  luar  negeri  yang dilakukan  oleh  kapal-kapal  Indonesia  masih  minim  perlindungan  hukumnya  dan dipayungi  oleh  aturan  yang  lazim  digunakan  dalam  pelayaran  internasional  dan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  masih  belum  memadai  akan kebutuhan pelayaran di Indonesia. Kondisi pelayaran di Indonesia saat itu sangat memprihatinkan  di  mana  Indonesia  memiliki  luas  wilayah  perairan  sangat  besar tetapi tidak mampu untuk melakukan penguasaan atas wilayahnya sendiri. Setelah penerapan  asas Cabotage yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Pelayaran tercantum  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Pelayaran  yang  pada  pokoknya menyatakan  bahwa  kegiatan  angkutan  laut  dalam  negeri  dilakukan  oleh perusahaan  angkutan  laut  nasional  dengan  menggunakan  kapal  berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia sehingga kapal asing mendapat pelarangan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antar  pulau  maupun  antar  pelabuhan  di  wilayah  perairan  Indonesia. 2 Asas Cabotage merupakan hak eksklusif  suatu negara dalam kegiatan angkutan barang dan  orang  di  dalam  negeri  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  pelayaran  atau angkutan  laut  nasional. 3 Urgensi    penerapan  asas  Cabotage    bagi    pelayaran Indonesia  didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  transportasi  laut  dalam  negeri mempunyai  peranan    strategis    dan    signifikan    dalam    pembangunan    nasional,
1 Emut  Suharsono,  “Kedudukan  Pemerintah  Pusat  Dalam  Taraf  Singkronisasi  Dan  Harmonisasi Peraturan  Terkait  Pengaturan  Angkutan  Non-Umum  Berbasis  Online  Sesuai  Dengan  Keadilan  Pancasila,” Jurnal Ius Constituendum 3, no. 2 (2018): 125–46, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1036.
2 Indonesia, “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran” (2008).
3 Lidya Yuniartha, “Asas Cabotage Dipertahankan Di UU Cipta Kerja,” Kontan.Co.Id (Jakarta, 2020), https://nasional.kontan.co.id/news/asas-cabotage-dipertahankan-di-uu-cipta-kerja-ini-kata-insa.
e-ISSN : 2621-4105
mulai  bidang  ekonomi, sosial,  budaya,  politik,  pertahanan  sampai  keamanan. Selain    itu    juga    terkait    dengan  mobilitas,  interaksi  sosial  dan  budaya  bangsa Indonesia. 4
Melalui asas ini, pemerintah mulai melakukan penataan yang mengharuskan perusahaan  pelayaran  dalam  negeri  mempunyai  kapal  berbendera  Indonesia  atau dengan kata lain mempunyai kapal sendiri dan dapat menggunakan jasa anak buah kapal  dalam  negeri.  Penerapan  asas  Cabotage  ini  jangan  dianggap  sebagai hambatan bagi masuknya investasi asing karena dengan adanya asas ini menutup kemungkinan  pihak  asing  yang  ingin  berpartisipasi  dalam  pelayaran  nasional. 5 Penerapan  asas  Cabotage  di  satu  sisi  memberikan  keuntungan  dan  melindungi kepentingan  pelayaran  nasional  Indonesia  tetapi  di  sisi  lain  juga  dapat menghambat  dan  menutup  masuknya  investasi  asing  di  Indonesia.  Bagi  negara yang  sebagian  besar  wilayahnya  terdiri  dari  laut  seperti  Indonesia,  keberadaan sarana  pengangkutan  laut  menjadi  hal  yang  sangat  penting,  tidak  saja  untuk kegiatan  ekonomi,  melainkan  juga  untuk  menjaga  keutuhan  kedaulatan  wilayah negara.  Hal    ini  yang  akan  menjadi  pokok  pembahasan  penelitian  ini,  yaitu tentang  bagaimana  kinerja  tenaga  kerja  bongkar  muat  di  Indonesia  setelah diberlakukannya asas Cabotage di angkutan laut Indonesia, apakah mempengaruhi kinerjanya,  karena  otomatis  kapal-kapal  asing  yang  biasanya  masuk  untuk beroperasi  dan  berdampak  pada  penghasilan,  saat  ini  terbatas  hanya  pada  kapal- kapal dalam negeri saja.
Penelitian  sebelumnya  yang  mengkaji  tentang  asas  Cabotage  antara  lain oleh  Aprilianto  (2014),  hasil  dari  penelitian  ini  menyebutkan  bahwa  setelah implementasi  asas  Cabotage  ini  dilakukan,  industri  pelayaran  nasional  menjadi semakin  berkembang.  Jumlah  perusahaan  pelayaran  nasional  dan  kapal  nasional semakin  bertambah,  sehingga  seluruh  kegiatan  bongkar  muat  di  pelabuhan nasional  dapat  dikuasai  oleh  perusahaan  pelayaran  nasional.  Selain  itu,  jumlah pengangguran  ikut  berkurang  karena  kapal-kapal  nasional  harus  diawaki  oleh anak  buah  kapal  berkewarganegaraan  Indonesia. 6 Sedangkan  penelitian  oleh Rahayu  (2019)  hasil  penelitiannya  menjelaskan  bahwa  implementasi    asas Cabotage  memberikan  pengaruh    yang   besar    terhadap   industri   pelayaran nasional.   industri pelayaran  nasional  menjadi  semakin  berkembang.  Jumlah perusahaan  pelayaran    nasional    dan    kapal    nasional    semakin    bertambah, sehingga  seluruh  kegiatan  bongkar  muat  di  pelabuhan  nasional  dapat  dikuasai oleh  perusahaan      pelayaran      nasional.  Penerapan      asas      Cabotage      banyak dampak  positif  yang  dirasakan  bagi  pertumbuhan  ekonomi  bagi  perusahaan
4 Purnama  Trisnamansyah Arumadanti Poerwanto, An  An Chandrawulan, “Peran Asas Cabotage Di Indonesia  Dalam  Rangka  Menghadapi  Konsep  21st  Maritime  Silk  Road,” Jurnal  Hukum  To-Ra 6,  no.  3 (2020): 238–49, https://doi.org/https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102.
5 Marselin  Yuniarti  Hardani,  “Eksistensi  Penerapan  Asas  Cabotage  Di  Perairan  Indonesia  Dalam Menghadapi  Pemberlakuan  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN”  (Universitas  Atmajaya,  2016),  https://e- journal.uajy.ac.id/11118/1/JURNAL.pdf.
6 Rizky Aprilianto, Abdul Hakim, and Ainul Hayat, “Implementasi Asas Cabotage Dalam Kebijakan Pelayaran Di Indonesia,” Jurnal Administrasi Publik 2, no. 4 (2014): 758.
e-ISSN : 2621-4105
pelayaran.  Peningkatan    jumlah    kapal  angkutan    serta    peningkatan    pangsa muatan  bagi  perusahaan  angkutan laut  merupakan  suatu  dampak  yang  sangat terasa  bagi  perusahaan pelayaran. 7
Terakhir  penelitian  oleh  Alison  (2021)  menjelaskan  bahwa  implementasi kebijakan asas Cabotage pada sektor perdagangan telah mendorong bertumbuhnya jasa pelayaran domestik dengan bertambahnya armada berbendera Indonesia, pada sektor  perhubungan  telah  meningkatkan  penyelenggaraan  pelabuhan  yang  baik dalam  memberikan  pelayanan  yang  efektif  dan  efisien  meskipun  ukuran pelabuhan  relatif  kecil  bila  dibanding  negara  lain  di  Asia,  serta  pada  sektor perindustrian  telah  mendorong  pertumbuhan  industri  galangan  kapal  domestik, tetapi  pertumbuhannya  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan  domestik  karena produksi  yang  dilakukan  pada  industri  galangan  kapal  dalam  negeri  lebih  mahal dibanding negara Asia lainnya. 8
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian  ini  fokus  pada  tenaga  kerja  bongkar  muat  di  pelabuhan  setelah penerapan  asas  Cabotage.  Bagaiman  setelah  penerapan  asas  Cabotage  ini meningkatkan  peran  tenaga  kerja  bongkar  muat  di  pelabuhan  seiring  dengan meningkatnya  pertumbuhan  pelayaran  nasional.  Penelitian  ini  memilih menganalisis tenaga kerja bongkar muat karena banyak diperlukan dalam kegiatan pengangkutan  laut  yang  banyak  digunakan  karena  dapat  menampung  barang dalam  jumlah  besar,  dan  ongkos  angkutnya  yang  relatif  lebih  murah  daripada angkutan  lainnya.  Jasa  dan  peran  dari  tenaga  kerja  bongkar  muat  sangat diperlukan  untuk  kegiatan  proses  bongkar  muat  kapal  di  pelabuhan.  Tujuan penulisan  ini  membahas  tentang  peluang  kerja  TKBM  di  pelabuhan  setelah diberlakukannya  asas Cabotage di  Indonesia,  karena  perannya  yang  penting dalam  proses  pengangkutan  laut  dan  dibutuhkan  oleh  masyarakat  pelabuhan sebagai  alat pembantu kegiatan bongkar muat barang di kapal, dan/atau kegiatan lepas pantai di perairan laut Indonesia serta kegiatan lain.
2. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  normatif  yaitu  penelitian  yang mempelajari  norma-norma  hukum  dan  perundangan,  pandangan  pendapat  para ahli dan diuraikan dalam karya penelitian ilmiah, serta menggunakan bahan-bahan yang  sifatnya  normatif  dalam  rangka  mengolah  dan  menganalisis  data-data  dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Penelitian ini merupakan penelitian yang  bersifat  deskriptif  yaitu  untuk  menggambarkan  Implikasi  kegiatan  bongkar muat  barang  di  pelabuhan  pasca  pemberlakuan  asas  Cabotage  di  Indonesia, sedangkan  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  didukung  oleh  data primer.
7 Trisnowati  Rahayu,  “Pengaruh  Penerapan  Asas  Cabotage  Di  Bidang  Offshore  Pada  PT.  Orela Bahari,” Venus 7, no. 14 (2020): 1–20, https://doi.org/10.48192/vns.v7i14.246.
8 Jener  Alison  and  L  Denny  Siahaan,  “Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Asas  Cabotage  Dalam Perkembangan Industri  Pelayaran  Nasional”  8,  no.  1  (2021):  1–10,  https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.25292/j.mtl.v8i1.414.
e-ISSN : 2621-4105
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Indonesia
Di  Indonesia  bidang  ketenagakerjaan  mengatur  tentang  hubungan  kerja antara    pemberi    kerja    dengan    pekerja,    dimana    pemberi    kerja    memberikan perintah  pekerjaan  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pekerja,  dan  pekerja  akan diberi    upah    sebagai    imbalan    terhadap    pekerjaan    yang    telah    dilakukannya. Bekerja  merupakan  usaha  yang  dilakukan  oleh  seseorang  untuk  mendapatkan penghasilan    agar    dapat    memenuhi    semua    kebutuhan    hidupnya. 9 Pencapaian kinerja,  kelancaran,  kecepatan  dan  faktor  keselamatan  dalam  melaksanakan bongkar muat barang dari dan ke kapal merupakan akumulasi kinerja dari banyak pihak yang berkepentingan. Kinerja dari tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan dituntut  adanya  kelancaran,  kecepatan  dan  keselamatan  dalam  pelaksanaan bongkar  muat  barang  dari  dan  ke  kapal  adalah  kinerja  yang  bersifat  sinergis. 10 Posisi tenaga kerja bongkar muat  tidak bisa dianggap sebagai  bagian dari tenaga kerja  dalam  hubungan  industrial  dalam  hubungannya  dengan  pelaku  usaha  (baik pelaku  usaha  angkutan  laut  maupun  perusahaan  bongkar  muat)  dikarenakan sistem kerjanya yang berbeda. Untuk teknis pekerjaan tenaga kerja bongkar muat, umumnya terdapat perjanjian antara tenaga kerja bongkar muat yang diwakili oleh koperasi  dengan  perusahaan  bongkar  muat,  yang  mana  kesepakatan  upah  tenaga kerja  bongkar  muat  dihitung  melalui  sistem  borong  (pemborongan/kelompok pekerjaan), sehingga dikualifikasikan sebagai tenaga kerja di luar hubungan kerja (TKLHK) karena pekerjaan pemborongan bukanlah hubungan kerja seperti antara pemberi kerja dengan buruh.
Sistem  kerja  borong  adalah  sistem  yang  mana  pemberi  kerja  dan  tenaga kerja  sepakat  untuk  pengerjaan  suatu  pembongkaran  barang  dengan  jumlah tertentu. Jumlah ini adalah angka bersih pengeluaran pemberi kerja, terlepas dari jangka  waktu,  jumlah  tenaga  dan  lain-lain.  Semakin  cepat  pekerjaan  tersebut selesai,  maka  tenaga  kerja  bongkar  muat  akan  lebih  diuntungkan.  tenaga  kerja bongkar  muat  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjan  yang  berlaku. Dasar  hukum  yang  menjadi  patokan  dalam  menilai  kualifikasi  tenaga  kerja bongkar  muat  dan  efektifitas  hukum  salah  satunya  adalah  Keputusan  Bersama Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut,  Direktur  Jenderal  Pembinaan  Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  Nomor  UM.008/41/2/DJPL-11,  Nomor  93/DJPPK/XII/2011  dan Nomor  96/SKB/DEP.1/XII/2011  tertanggal  29  Desember  2011  tentang Pembinaan  dan  Penataan  Koperasi  Tenaga  Kerja  Bongkar  Muat  (TKBM)  di Pelabuhan.
9 Aan  Ahmad  Sancoko,  “Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  Dalam  UU  N0  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  Suatu  Analis  Maslahah  Mursalah  Dan  Keadilan  Pancasila,” Jurnal  USM  Law Review 1, no. 2 (2018): 141, https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2249.
10 Siti Krisnawati, Sugandi, and Gena Bijaksana, “Upaya Peningkatan Kinerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Marunda Jakarta,” Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik (JMBTL) 5, no. 2 (2019): 267–82.
e-ISSN : 2621-4105
TKBM  adalah  tenaga  kerja  di  sektor  informal  yang  tidak  terlepas  dari berbagai  bahaya  dalam  aktifitas  melakukan  bongkar  muat  di  pelabuhan.  TKBM dalam menjalankan pekerjaannya perlu adanya perlindungan dan dikoordinasikan oleh  suatu  lembaga/instansi.  Berdasarkan  surat  keputusan  bersama  antara  Dirjen Perhubungan  Laut,  dan  Deputi  Bidang  Kelembagaan  Koperasi  Kementerian Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Pasal  1  angka  2,  tenaga  kerja  bongkar  muat  adalah pekerja  yang  memenuhi  persyaratan  administratif  dan  teknis  tertentu  bekerja  di bidang  kegiatan  bongkar  muat  yang  dikelola  dalam  wadah  koperasi  tenaga  kerja bongkar  muat  (Koperasi  TKBM),  sedangkan  berdasarkan  Pasal  1  angka  4  Surat Keputusan  Bersama  tersebut,  koperasi  tenaga  kerja  bongkar  muat  di  pelabuhan adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  para  tenaga  kerja  bongkar  muat  di pelabuhan yang bergerak di bidang kegiatan penyediaan jasa tenaga kerja bongkar muat  dengan  melandaskan  kegiatan  berdasarkan  prinsip  efisiensi  dan  efektifitas kerja  dalam  rangka  pencapaian  tingkat  produktivitas  kerja,  peningkatan  jaminan kesejahteraan dan perlindungan kerja.
Perusahaan  bongkar  muat  tidak  dapat  dipisahkan  oleh  peran  serta  tenaga kerja  bongkar  muat  (TKBM)  yang  membantu  proses  berjalannya  kegiatan bongkar muat itu sendiri. Tenaga kerja bongkar  muat adalah semua tenaga kerja yang  melakukan  bongkar  muat  di  pelabuhan  dan  terdaftar  pada  pelabuhan setempat. 11 Sedangkan  kegiatan  tenaga  kerja  bongkar  muat  dapat  dilaksanakan dengan  3  (tiga)  cara,  yaitu  melakukan  pemuatan  dan  pembongkaran  muatan  di gudang, melakukan,  pemuatan  dan pembongkaran melalui truk, melakukan muat dan  pembongkaran  melalui  tongkang.  Pelaksanaan  yang  dilakukan  oleh  tenaga kerja  bongkar  muat  di  laut  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar.  Pelaksanaan kegiatan  TKBM  kadang  mengalami  beberapa  hambatan  yaitu:  1)  Cuaca,  yang menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  pekerjaan  memuat  atau  membongkar barang.  Apabila  cuaca  kurang  baik,  maka  proses  bongkar  muat  tidak  mungkin dilakukan;  2)  Peralatan  yang  rusak,  merupakan  faktor  penghambat  pengerjaan bongkar  muat.  Tersedianya  sarana  dan  prasarana  yang  baik  sangat  diperlukan untuk membantu pengerjaan bongkar muat yang dilakukan oleh TKBM; 3) Kapal datang  tidak  tepat  waktu,  apabila  kapal  sampai  di  pelabuhan  dengan  mengalami keterlambatan  maka  akan  membuat  proses  bongkar  muat  terhambat,  karena barang yang harusnya dimuat mengalami penumpukan di pelabuhan dan membuat pengangkutan juga terhambat. Selain mengenai hambatan yang terjadi saat proses bongkar muat, tentu barang-barang yang akan dimuat ataupun dibongkar memiliki risiko.

## 3.2 Pelaksanaan Asas Cabotage di Indonesia
Bangsa  Indonesia  telah  mengalami  beragam  kemajuan  terutama  di  bidang pelayaran.  Fakta  di  lapangan  menunjukan  masih  minimnya  masyarakat  yang
11 Budi  Priyono  Widya  Zatayu,  “Optimalisasi  Tenaga  Kerja  Bongkar  Muat  Terhadap  Kelancaran Bongkar  Muat  Petikemas  Di  PT  Berlian  Jasa  Terminal  Indonesia  Cabang  Surabaya  (Workforce,” Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan 2, no. 6 (2018): 44–52.
e-ISSN : 2621-4105
memiliki  kapal,  perusahaan  pelayaran,  dan  keterbatasan  angkutan  laut.  Dengan keterbatasan  spesifikasi  kemampuan  kapal,  potensi  kecelakaan  dapat  terus meningkat  akibat  ketidakstabilan  kapal. 12 Melihat  fakta  yang  ada  terkait  masih maraknya  kapal-kapal  asing  yang  memasuki  wilayah  Indonesia  kian mengkerdilkan  perusahaan  pelayaran  di  wilayah  tersebut,  maka  perlu dipertanyakan  peranan  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat  dalam  hal pengawasan serta bagaimana upaya pemenuhan dan pemberlakuan asas Cabotage sebagai  upaya  perlindungan  terhadap  kepentingan  nasional  dalam  membangun sektor  pelayaran  yang  akan  berdampak  pada  sektor  perekonomian  dan perdagangan di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat terwujud pemberdayaan industri pelayaran di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2008  tentang  Pelayaran  dan  Instruksi  Presiden  Nomor  5  Tahun  2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional.
Pemberlakuan  asas  Cabotage dapat  disebut  sebagai  suatu  tindakan  proteksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kesempatan kepada  perusahaan  pelayaran  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  kemampuan industri pelayaran nasional. 13 Prinsip ini dapat dijelaskan karena pelayaran dalam negeri  sepenuhnya  merupakan  hak  negara  dalam  negeri.  Negara  dalam  negeri berhak melarang dan membatasi kapal asing untuk berlayar dan berbisnis di dalam negeri.  Untuk  menjaga  kedaulatan  suatu  negara  merdeka,  setiap  kapal,  terutama kapal yang berbendera asing, harus mendapat izin untuk melintasi dan memasuki wilayah suatu negara. 14
Dikeluarkannya  Intruksi  Presiden  No.5  Tahun  2005  disebabkan  Undang- Undang  No.  21  Tahun  1992  tentang  Pelayaran  penegakan  asas  Cabotage  belum tegas.  Hal  ini  berakibatkan  kapal-kapal  asing  dapat  masuk  kedalam  perairan secara  bebas  dan  menguasai  pangsa  muatan  angkutan  dalam  negeri.  Setelah diundangkannya  Undang-Undang  nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  dan tiga  tahun  sebelum  digantinya  Undang-Undang  Pelayaran,  dikeluarkanlah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional.  Instruksi  Presiden  No.  5  Tahun  2005  dikeluarkan  di  Jakarta  pada tanggal 28 Maret 2005 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden ini menyatakan bahwa melaksanakan prinsip-prinsip transportasi pesisir, merumuskan  kebijakan  dan  mengambil  tindakan  yang  diperlukan  sesuai  dengan tanggung jawab, fungsi, dan wewenangnya masing-masing negara merdeka, setiap kapal, terutama kapal yang berbendera asing, harus mendapat izin untuk melintasi dan memasuki wilayah suatu negara. 15
12 Putri  Salsabila,  “Budaya  Keselamatan  Lemah,  Ini  Ancaman  Nyata  Sektor  Pelayaran  Indonesia,” Bisnis.Com ,  August  2018,  https://ekonomi.bisnis.com/read/20191010/98/1157493/budaya-keselamatan- lemah-ini-ancaman-nyata-sektor-pelayaran-indonesia.
13 Rahayu, “Pengaruh Penerapan Asas Cabotage Di Bidang Offshore Pada PT. Orela Bahari.”
14 Peter Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008).
15 Marzuki.
e-ISSN : 2621-4105
Sebelum  Intruksi  Presiden  No.  5  Tahun  2005  dikeluarkan,  banyak  kapal berbendera asing menyediakan jasanya di Indonesia disebabkan perusahaan kapal dalam  negeri  tidak  mampu  bersaing  karena  tuntutan  jasa  maritim  yang  tinggi. Menyadari pentingnya kapal sebagai armada pelayaran nasional, maka diterbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 mengenai pemberdayaan industri pelayaran nasional sehingga seluruh pangsa pasar kargo antar pulau atau dalam negeri dapat diangkut  oleh  kapal  berbendera  Indonesia.  Inti  dari  dikeluarkannnya  Intruksi Presiden No.5 Tahun 2005 untuk secara terus menerus melaksanakan kembali dan merumuskan  kebijakan  sesuai  dengan  tanggung  jawab,  fungsi  dan  kewenangan masing-masing,  serta  mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk memberdayakan industri pelayaran nasional. 16 Arahan Presiden diharapkan dapat mendorong  pengembangan  sektor  perdagangan,  keuangan,  transportasi  dan industri.  Secara  ekonomi  penerapan  Instruksi  Presiden  no.  5  Tahun  2005 memberikan manfaat berupa menciptakan multiplier effect kegiatan ekonomi baru di  industri  pelayaran/pelayaran,  meningkatkan  pendapatan  nasional  berupa  pajak dan  devisa,  serta  menciptakan  lapangan  kerja  baru.  Untuk  mempertahankan keunggulan teritorial dan melindungi sumber daya alam, seluruh pulau/kepulauan harus menjadi satu kesatuan. 17
Penerapan  asas  Cabotage  dalam  kegiatan  pelayaran  laut  di  Indonesia sebagai  bentuk  kemandirian  dalam  sektor  pelayaran  nasional  pada  dasarnya mengacu  pada  ketentuan  Pasal  33  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang menyatakan  bahwa:  “Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasarkan  atas demokrasi  ekonomi,” maka  demokrasi  ekonomi  tersebut  memberi makna bahwa perekonomian  nasional  tidak  hanya  terbatas  kepada  penguasaan  pasar  demi kemakmuran rakyat, namun juga penguasaan nasional akan kepemilikan aset vital dan  kekuatan  ekonomi  negara.  Pemberlakuan  asas  Cabotage  sebagai  suatu tindakan  perlindungan  yang  memberikan  hak  eksklusif  bagi  perusahaan  dalam negeri. Upaya pemberlakuan asas Cabotage merupakan tuntutan pemerintah yang bertujuan  untuk  menjadi  tuan  rumah,  menjadi  raja  di  negara  sendiri,  dan meningkatkan  kemampuan  industri  dalam  negeri.  Pemerintah  telah  memperkuat pengawasan  dan  menerapkan  prinsip  angkutan  pantai  wajib.  Hal  ini  dicapai melalui  kewajiban  perusahaan  pelayaran  dalam  negeri  untuk  mendapatkan  izin dari pemerintah, salah satunya adalah memiliki operasional kapal sendiri.
3.3 Asas Cabotage dan TKBM di Pelabuhan Indonesia
Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Pelayaran tersebut seolah memberikan harapan  dan  kekuatan  bagi  perusahaan  pelayaran  dalam  negeri  baik  skala  kecil, menengah  hingga  skala  besar  sekalipun  untuk  terus  bersaing  dan  menguasai wilayah  perairan  Indonesia.  Adanya  pemberlakuan  asas  Cabotage  ini  juga memberikan  perubahan  tersendiri  bagi  bangsa  Indonesia.  Diberlakukannya  asas
16 Panky  Tri Febiyansah, “Kebijakan Maritim Dan Tranformasi Industri Pelayaran Indonesia Dalam Kerangka  Penerapan  Asas  Cabotage,” Jurnal  Ekonomi  Dan  Pembangunan 18,  no.  1  (2018):  67–80, https://doi.org/https://doi.org/10.14203/JEP.18.1.2010.67-80.
17 Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia , 4th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
e-ISSN : 2621-4105
ini  sebagai  hukum  nasional  Indonesia  maka  Indonesia  berhak  untuk  melarang kapal-kapal  asing  berlayar  dan  melakukan  perniagaan  di  sepanjang  perairan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pemberlakuan  asas  Cabotage  dipertegas  dengan  ketentuan  bahwa  kegiatan angkutan  laut  dalam  negeri  dilakukan  oleh  perusahaan  angkutan  laut  nasional dengan menggunakan kapal  berbendera  Indonesia serta diawaki  oleh awak kapal berkewarganegaraan  Indonesia.Hal  ini  berbeda  dengan  undang-undang  terdahulu yang  hanya  mengatur  mengenai  penggunaan  kapal  berbendera  Indonesia  untuk beroperasi  di  wilayah  perairan  nasional.  Aturan  ini  menutup  kemungkinan  bagi kapal  asing  untuk  melakukan  kegiatan  angkutan  laut  dalam  negeri,  kapal  asing dilarang  mengangkut  penumpang  dan/atau  barang  antar  pulau  atau  antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia. 18
Penerapan  asas  Cabotage  dalam  muatan  angkutan  laut  yang  mewajibkan penggunaan kapal berbendera Indonesia akan meningkatkan tenaga kerja di sektor pelabuhan  sehingga  hal  ini  juga  akan  menghemat  devisa  negara.  Ketersediaan tenaga  kerja  di  pelabuhan  harus  mendapatkan  perhatian  dari  pemerintah  dalam memberikan perlindungan bagi  tenaga kerja terutama bagi  tenaga kerja biongkar muat.  Definisi  secara  umum  menurut  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan,  tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  baik  untuk memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk  masyarakat.  Undang-undang Ketenagakerjaan  mengatur  tentang  tenaga  kerja  dan  hubungan  kerja.  Artinya, pokok bahasan dalam undang-undang ini adalah perjanjian-perjanjian melakukan suatu  pekerjaan  yang  mencantumkan  perjanjian  kerja  dan  hubungan  kerja  dalam konteks hubungan industrial.
Semakin  bertambahnya  kebutuhan  yang  diminta  oleh  para  konsumen kepada  produsen  maka  semakin  banyaknya  produksi  yang  harus  dihasilkan  oleh produsen.  Pada  zaman  era  globalisasi  ini  semakin  berkembang  pesatnya perkembangan  dalam  bidang  teknologi  dan  industri.  Tepat  waktu  dalam mengantarkan  barang  kepada  konsumen  merupakan  hal  yang  dibutuhkan  oleh para  konsumen.  Ketepatan  waktu  dalam  pengiriman  adalah  hal  penting  dalam pengangkutan karena itu setiap perusahaan pengangkutan membutuhkan teknologi untuk mempercepat membongkar muat barang yang dikirimkan produsen kepada konsumen. Hal ini memberikan efisiensi pengelolaan kepada perusahaan bongkar muat,  pihak  konsumen  dari  pengangkutan  dan  diharapkan  dapat  meningkatkan biaya  operasional  dan  distribusi  yang  mempengaruhi  kepada  harga  barang ditingkat  internasional  yang  dapat  meningkatkan  devisa  Indonesia  dalam  bidang ekspor dan Indonesia mempunyai daya saing yang cukup tinggi pada pasar global. Di  mana  setiap  perusahaan  membutuhkan  teknologi  untuk  membantu menyelesaikan  target  yang  ingin  dicapai  secara  otomatis  dan  dengan  biaya  lebih
18 Graciella  Eunike  Sumenda,  “Keberadaan  Asas  Cabotage  Terhadap  Perusahaan  Angkutan  Laut Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran,” Lex et Societatis 5, no. 7 (2017): 1–14.
e-ISSN : 2621-4105
murah  dibandingkan  harus  membayar  upah  serta  pesangon  tenaga  kerja  yang cukup besar.
Seiring  dengan  berkembang  pesatnya  teknologi  tersebut  diharapkan  untuk kualitas  sumber  daya  manusia  yang  diingkan  pun  bertambah  dalam mengendalikan  alat  tersebut.  Namun  hal  ini  hanya  dapat  dilakukan  oleh  tenaga kerja  yang  mengerti  dan  memahami  mengenai  teknologi  yang  digunakan perusahaan bongkar muat  tersebut,  dimana hal  tersebut  dapat  membuat  beberapa tenaga  kerja  bongkar  muat  yang  telah  bekerja  disana  diputus  hubungan  kerjanya dikarenakan  para  tenaga  kerja  tidak  memahami  dan  mengerti  cara  untuk mengoperasikan  teknologi  tersebut,  maka  hal  tersebut  meningkatkan  angka pengangguran  di  suatu  negara  dan  meningkatkan  angka  pengangguran  di  suatu negara.  Namun  ada  beberapa  industri  yang  tidak  bisa  pekerjaan  sepenuhnya dilakukan  oleh  teknologi  tersebut,  dan  setiap  perusahaan  tetap  membutuhkan tenaga kerja guna memenuhi target apabila mesin tersebut bermasalah.
TKBM bukan karyawan terikat dengan pengguna jasa bongkar muat, hanya berhubungan dalam suatu proyek pembongkaran dan atau pemuatan barang, tetapi terlepas  dari  itu  tidak  ada  hubungan  lain  maupun  hak  dan  kewajiban  antara  para pihak selain kewajiban tenaga kerja bongkar muat untuk menyelesaikan pekerjaan pembongkaran  dan  atau  pemuatan  barang  dan  hak  tenaga  kerja  bongkar  muat untuk mendapatkan upah bayaran sesuai yang diperjanjikan dengan pengguna jasa bongkar muat untuk  menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka  ketentuan  Undang- Undang  Ketenagakerjaan  tidak  dapat  diberlakukan  untuk  tenaga  kerja  bongkar muat  di  pelabuhan  mengingat  kondisi-kondisi  yang  telah  diuraikan  tersebut  di atas. Berkaitan dengan slogan “no work no pay ”, sebenarnya sesuai dengan sistem kerjasama  yang ada,  yaitu kerjasama berdasarkan proyek dan pemborongan. Jika tenaga  kerja  bongkar  muat  tidak  mendapatkan  giliran  untuk  pekerjaan  bongkar muat  barang,  maka  ia  tidak  mendapatkan  upah.  Hal  tersebut  sangat  umum ditemukan  dalam  masyarakat  di  luar  mengenai  tenaga  kerja  bongkar  muat  di pelabuhan. Pemerintah      sebagai      regulator      harus      bisa      mengakomodir perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat  yang lemah dalam hal ini adalah  pekerja, 19 terutama  pekerja  bongkar  muat  di  pelabuhan,  jangan  sampai dengan  penerapan  asas  Cabotage  ini  yang  seharusnya  dapat  meningkatkan kesejahteraan  tenaga  kerja  malah  merugikan  tenaga  kerja  bongkar  muat  di pelabuhan.
Setelah  menguraikan  tentang  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  TKBM  di  atas kapal dan dihubungkan pemberlakuan asas Cabotage di Indonesia, maka ada suatu pemikiran  bahwa  kinerja  TKBM  menjadi  terbatas  sejak  diberlakukannya  asas tersebut,  karena  jumlah  kapal-kapal  asing  tidak  ada,  tetapi  hasil  penelitian lapangan  yang  dilakukan  dengan  wawancara  berbagai  pihak,  justru  bertolak
19 Agung  Nababan  et  al.,  “Keabsahan  Materi  Muatan  Terkait  Uang  Pesangon  Dalam  Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 314–30,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4808.
e-ISSN : 2621-4105
belakang  dengan  prasangka  dan  dugaan.  Implementasi  asas  Cabotage  tersebut membuahkan hasil dan turut mendorong pertumbuhan industri pelayaran nasional baik  perusahaan  pelayaran  dan  perkapalan  nasional,  juga  meningkatkan  jumlah armada  kapal.  Pertumbuhan  jumlah  angkutan  kapal  dari  tahun  ke  tahun mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan. 20 Sejak  diberlakukannya  asas Cabotage  di  lingkungan  angkutan  laut  Indonesia  justru  meningkat,  karena semangat  pelayaran,  nasional  sangat  tinggi  dan  berdampak  pada  jumlah  kapal nasional  yang  saat  ini  terus  bertambah  menjadi  33.000  an  yang  sebelumnya  di tahun  2019  hanya  berjumlah  sekitar  32.587  unit  kapal,  ini  yang  baru  mendaftar, jika  semuanya  ikut  terdaftar,  maka  mencapai  63.000  unit  kapal 21 dan  di  Tahun 2022,  saat  ini  mencapai  total  99.982  unit  kapal,  yang  terdiri  dari  kapal penumpang,  ikan  dan  barang. 22 Implementasi  asas  Cabotage  tersebut membuahkan hasil dan turut mendorong pertumbuhan industri pelayaran nasional baik  perusahaan  pelayaran  dan  perkapalan  nasional,  juga  meningkatkan  jumlah armada  kapal.  Pertumbuhan  jumlah  angkutan  kapal  dari  tahun  ke  tahun mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan.  Pemberlakuan  asas  Cabotage, membuat  pelayaran  nasional  semakin  bersemangat  untuk  meningkatkan kinerjanya,  dan  apabila  tidak  mampu,  sudah  seharusnya  pemerintah  membantu pelayaran  nasional  agar  mampu  membangun  kapal-kapal  merah  putih,  seperti amanat dari Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008.
4. PENUTUP
Sejak  diberlakukan  asas  Cabotage,  kegiatan  angkutan  laut  dalam  negeri dilakukan  oleh  perusahaan  angkutan  laut  nasional  dengan  menggunakan  kapal berbendera  Indonesia  serta  diawaki  oleh  awak  kapal  berkewarganegaraan Indonesia.  Tujuan  dari  asas  Cabotage  untuk  meningkatkan  kinerja  pelayanan kapal  nasional  dan  mendorong  pemberdayaan  industri  pelayaran  nasional, sehingga  diharapkan  dapat  meningkatkan  ekonomi  bangsa.  Hal  tersebut  ternyata juga  membantu  peningkatan  kegiatan  tenaga  kerja  bongkar  muat  seiring  dengan meningkatnya  pelayaran  nasional  di  pelabuhan  yang  terbukti  dengan  semakin meningkatnya  jumlah  kepemilikan  kapal  di  Indonesia.  Jadi  bukan  berarti  adanya penolakan  kapal  asing  menjadikan  kinerja  tenaga  bongkar  menjadi  berkurang, justru pelayaran nasional semakin baik pelayanannya, dan jika pun kurang, maka menjadi  tugas  pemerintah  untuk  membantu  pelayaran  nasional  dan  peningkatan sumber daya manusia di bidang pelayaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Alison,  Jener,  and  L  Denny  Siahaan.  “Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Asas
20 Arumadanti Poerwanto, An An Chandrawulan, “Peran Asas Cabotage Di Indonesia Dalam Rangka Menghadapi Konsep 21st Maritime Silk Road.”
21 Herdi  Alif  Al  Hikam,  “Ada  Berapa  Sih  Jumlah  Kapal  Laut  RI?  Ini  Jawabannya,”  detik.com (Jakarta,  August  2020),  https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5144227/ada-berapa-sih-jumlah- kapal-laut-ri-ini-jawabannya.
22 Kementerian Perhubungan, “Data Kapal Terdaftar Di Indonesia,” 2022.
e-ISSN : 2621-4105
Cabotage  Dalam  Perkembangan  Industri  Pelayaran  Nasional”  8,  no.  1 (2021): 1–10. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.25292/j.mtl.v8i1.414. Aprilianto, Rizky, Abdul Hakim, and Ainul Hayat. “Implementasi Asas Cabotage Dalam  Kebijakan  Pelayaran  Di  Indonesia.” Jurnal  Administrasi  Publik 2, no. 4 (2014): 758.
Arumadanti  Poerwanto,  An  An  Chandrawulan,  Purnama  Trisnamansyah.  “Peran Asas  Cabotage  Di  Indonesia  Dalam  Rangka  Menghadapi  Konsep  21st Maritime  Silk  Road.” Jurnal  Hukum  To-Ra 6,  no.  3  (2020):  238–49. https://doi.org/https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102.
Emut Suharsono. “Kedudukan Pemerintah Pusat Dalam Taraf Singkronisasi Dan Harmonisasi  Peraturan  Terkait  Pengaturan  Angkutan  Non-Umum  Berbasis Online Sesuai Dengan Keadilan Pancasila.” Jurnal Ius Constituendum 3, no. 2 (2018): 125–46. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1036. Febiyansah, Panky Tri.  “Kebijakan Maritim Dan Tranformasi  Industri Pelayaran
Indonesia  Dalam  Kerangka  Penerapan  Asas  Cabotage.” Jurnal  Ekonomi Dan Pembangunan 18, no. 1 (2018): 67–80. https://doi.org/https://doi.org/10.14203/JEP.18.1.2010.67-80. Hardani,  Marselin  Yuniarti.  “Eksistensi  Penerapan  Asas  Cabotage  Di  Perairan Indonesia  Dalam  Menghadapi  Pemberlakuan  Masyarakat  Ekonomi ASEAN.” Universitas Atmajaya, 2016. https://e- journal.uajy.ac.id/11118/1/JURNAL.pdf.
Hikam, Herdi Alif Al. “Ada Berapa Sih Jumlah Kapal Laut RI? Ini Jawabannya.” detik.com.  Jakarta,  August  2020.  https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-5144227/ada-berapa-sih-jumlah-kapal-laut-ri-ini-jawabannya.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (2008). Krisnawati,  Siti,  Sugandi,  and  Gena  Bijaksana.  “Upaya  Peningkatan  Kinerja Tenaga  Kerja  Bongkar  Muat  Di  Pelabuhan  Marunda  Jakarta.” Jurnal Manajemen  Bisnis  Transportasi  Dan  Logistik  (JMBTL) 5,  no.  2  (2019): 267–82.
Marzuki, Peter. Pengantar Ilmu Hukum, . Jakarta: Kencana, 2008. Nababan,  Agung,  Muhammad  Junaidi,  Kukuh  Sudarmanto,  and  Zaenal  Arifin. “Keabsahan  Materi  Muatan  Terkait  Uang  Pesangon  Dalam  Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  1  (2022):  314–30. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4808.
Perhubungan, Kementerian. “Data Kapal Terdaftar Di Indonesia,” 2022.
Rahayu,  Trisnowati.  “Pengaruh  Penerapan  Asas  Cabotage  Di  Bidang  Offshore Pada  PT.  Orela  Bahari.” Venus 7, no. 14 (2020): 1–20. https://doi.org/10.48192/vns.v7i14.246. Salsabila,  Putri.  “Budaya  Keselamatan  Lemah,  Ini  Ancaman  Nyata  Sektor Pelayaran Indonesia.” Bisnis.Com . August 2018. https://ekonomi.bisnis.com/read/20191010/98/1157493/budaya- keselamatan-lemah-ini-ancaman-nyata-sektor-pelayaran-indonesia.
Sancoko, Aan Ahmad. “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam UU N0 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Suatu Analis Maslahah Mursalah Dan  Keadilan  Pancasila.” Jurnal  USM  Law  Review 1,  no.  2  (2018):  141. https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2249.
Subagyo, Joko. Hukum Laut Indonesia . 4th ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2009. Sumenda,  Graciella  Eunike.  “Keberadaan  Asas  Cabotage  Terhadap  Perusahaan
e-ISSN : 2621-4105
Angkutan  Laut  Dalam  Undang  –  Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran.” Lex et Societatis 5, no. 7 (2017): 1–14.
Widya  Zatayu,  Budi  Priyono.  “Optimalisasi  Tenaga  Kerja  Bongkar  Muat Terhadap Kelancaran Bongkar Muat Petikemas Di PT Berlian Jasa Terminal Indonesia  Cabang  Surabaya  (Workforce.” Jurnal  Aplikasi  Pelayaran  Dan Kepelabuhanan 2, no. 6 (2018): 44–52.
Yuniartha,  Lidya.  “Asas  Cabotage  Dipertahankan  Di  UU  Cipta  Kerja.”
Kontan.Co.Id . Jakarta, 2020. https://nasional.kontan.co.id/news/asas- cabotage-dipertahankan-di-uu-cipta-kerja-ini-kata-insa.