## DINAMIKA PENCAPAIAN IDENTITAS SOSIAL POSITIF ATAS KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

## Muhammad johan N Huda
Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email : johannasrul@gmail.com

## INTISARI
Artikel ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika kelompok pro penetapan dalam memaknai dan mencapai identitas sosial positif atas status keistimewaan Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jumlah subyek 6 orang yang merupakan anggota kelompok pro-penetapan.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa kelompok pro penetapan mempersepsikan bahwa demokrasi  bukan  didefinisikan  secara  tunggal,  tetapi  disesuaikan  dengan  lokalitas  budaya masyarakatnya.  Pemaknaan  terhadap  keistimewaan Yogyakarta  meliputi  unsur  penetapan pemimpin secara langsung, pengelolaan pertanahan, tata ruang, kelembagaan pemerintahan dan kebudayaan sesuai tradisi yang sudah berjalan ratusan tahun lalu.  Kelompok pro penetapan menggunakan strategi kompetisi sosial dalam mencapai/mempertahankan identitas sosial positif atas status keistimewaan Yogyakarta.
Kata kunci : identitas sosial, redefinisi atas demokrasi, kompetisi sosial

## ABSTRACT
This article tries to focus deeper on the dynamic of pro-stipulation group in identifying meaning which given on Yogyakarta’s province as special status. As part of identity it follows with their strategy to achieve positive social identity.  The research used both qualitative method and phenomenological framework. Subject consist of six (6) individuals, stand from member of pro-authority group.
The result is that meaning of Yogyakarta’s special status relate with democracy, for the people of Yogyakarta it was not singular definition like in  modern concept already given the meaning toward it. Furthermore, there are meanings of Yogyakarta’ special status include stipulation leader, authority in landform, public space, administration of government and cultural identity that has been rooted for hundreds of years ago. Last part of this research is the finding of cultural competition as an effective strategy of to achieve positive social identity. It is so, since the action implicates the obvious gap between local and national identity throughout the strategy.
Key words : social identity, redefinition of democracy, social competition

## LATAR BELAKANG
Status  keistimewaan  Daerah  Istimewa Yogyakarta kini cenderung mengalami pen- dangkalan makna saat motif politik mendomi- nasi perdebatan wacana. Politisasi dari pihak pro-pemilihan  tampak  mereduksi  subtansi
keistimewaan menjadi mekanisme pengisian jabatan kepala daerah semata.
Nampak  jelas  dalam  sejarah  perjalanan pemahamaan keistimewaan, ada pihak yang menentang pengisian jabatan gubernur melalui penetapan.  Mereka  menganggap  pemilihan
gubernur selama ini tidak demokratis karena tidak  memberi  peluang  yang  sama  kepada rakyat untuk menjadi pemimpin. Muhammad Ulinnuha,  Koordinator  Paguyuban  Rakyat Yogyakarta Bersatu Untuk Demokrasi (Pagar- betis), misalnya menyatakan (Kompas, Rabu, 28 Maret 2012),
“ Fakta  sejarah  kerap  dipakai  oleh  ke- lompok pro penetapan sudah kadaluarsa. Ijab Kabul keistimewaan antara Presiden Soekarno  dan  Sultan  HB  IX  dan  Paku Alam  VIII  hanya  berlaku  untuk  kedua tokoh ini, yang merelakan wilayah Yogya- karta sebagai bagian dari Indonesia”.
Menurutnya,  semangat  demokrasi  mo- dern mengharuskan semua jabatan publik bisa diperebutkan oleh seluruh rakyat. Pasca wafat- nya Paku Alam VIII tahun 1998, jabatan gu- bernur yang diemban Sultan HB X diperoleh melalui  proses  pemilihan  di  DPRD.  Meski pengesahan jabatan dilakukan dengan pene- tapan, Sultan melewati sebuah tahap kompetisi politik yang menjadi prasyarat demokrasi.
Dibalik menguatnya demokratisasi seba- gai media penataan pemerintahan di Indonesia tidak bisa dipungkiri bahwa ada fakta menge- nai status keistimewaan Daerah IstimewaYog- yakarta (DIY) yang memiliki dimensi historis sangat  kuat, dan dilegitimasi pula dalam pasal 18 UUD 1945. Dimana secara historis sebelum bergabung dengan Negera Kesatuan Repub- lik Indonesia (NKRI), Yogyakarta memiliki tatanan  pemerintahan  sendiri  dengan  nama Ngayogyakarta  Hadiningrat  yang  berdiri sejak  13  Februari  1755.  Disamping  memi - liki sistem pemerintahan yang telah berjalan ratusan tahun, sistem kesultanan Yogyakarta juga melahirkan sebuah entitas sosial yang mengkrostruksi  nilai-nilai  kultural  tertentu, misalnya, tatanan tersebut mampu menghadir- kan situasi stabil kondusif, keramahan warga, dan kekayaan budaya menjadi ciri wilayah hingga saat ini Sebagai implikasi dari fakta sejarah yang mengakar itu muncul kelompok pro-penetapan
yang sangat kuat menolak adanya intervensi dari  pemerintah  pusat  maupun  kelompok pro-pemilihan. Menurut Widihasto Wasono Putro selaku Koordinator Sekretaris Bersama Keistimewaan Yogyakarta munculnya aspirasi yang berbeda soal keistimewaan Yogyakarta merupakan  hal  yang  wajar.  Namun  sudah sangat jelas proses perjuangan keistimewaan Yogyakarta  telah  berjalan  bertahun-tahun menunjukkan  masyarakat Yogyakarta  tetap menginginkan Sultan dan Paku Alam seba- gai pemimpin. Dukungan wakil rakyat juga kembali ditegaskan dalam peringatan 66 tahun Amanat 5 September tahun lalu (2011). Saat itu ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Lak- sana menyampaikan isi amanat rakyat DIY, yang berisi Sultan dan Paku Alam agar tetap memimpin Yogyakarta sebagai gubernur dan wakil  gubernur  (Kompas,  Kamis  18  Maret 2012). Persoalan yang sedang membelit sistem kesultanan Yogyakarta ini tidak bisa dilokalisir hanya menjadi persoalan yang terkait dengan isu pengisian jabatan gubernur dan wakil gu- bernur saja. Sebaliknya, telah meluas menjadi persoalan  yang  terkait  dengan  peneguhan sebuah identitas sosial yang bernama keistime- waan.  Sehingga tidak dipungkiri manifestasi dari krisis  identitas sosial ini semakin lama se- makin meluas dan kompleks. Hal ini nampak sekali dari ekspresi masyarakat Yogyakarta yang merasa terancam dan menguat identitas sosialnya dengan menuliskan kata-kata  perla- wanan seperti “ Pejah gesang nderek Sultan ”,
“ Ijab Kabul HB IX ”, “ Keistimewaan Harga Mati ” yang terpampang di sudut-sudut kota Yogyakarta  sebagai  bentuk  protes,  frustasi dan ekspresi kekecewaan terhadap pemerintah pusat dan kelompok pro-pemilihan.
Penggunaan teori identitas sosial menurut Reicher (Hogg, Michael. Abrams, Dominic. Otten, Sabine. Hinkle,Steve. 2004) dapat juga digunakan untuk mempelajari partisipasi da- lam protes sosial atau kelompok aksi sosial. Studi tentang protes sosial menunjukkan ba- gaimana kekecewaan atau ketidaknyamanan
Dinamika Pencapaian Identitas Sosial Positif atas Keistimewaan Yogyakarta (Muhammad Johan N Huda)
individu ditransformasikan dalam aksi sosial. Begitu pula, protes tersebut menjadi meka- nisme  dan  motivasi  simpatisan  sehingga mudah dimobilisasi sebagai aktivis atau par- tisipan  (Klandermans.  1997).  Klandermans berpendapat bahwa mobilisasi mencerminkan hubungan sikap-perilaku dari partisipan yang simpati terhadap isu yang berkembang akan mempengaruhi  sikap  mereka.  Lebih  lanjut diungkapkan bahwa partisipasi akan menim- bulkan dilema sosial, dimana protes secara umum baik untuk kebaikan sosial (mencapai persamaan) atau untuk melawan penyakit so- sial (penindasan). Dengan kata lain, dapat di- jelaskan adanya identifikasi sosial cenderung meningkatkan  kemungkinan  terhadap  aksi sosial dan protes secara kelompok.
Unsur kelompok memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menjelaskan konsep identitas  sosial,  dimana  kelompok  men- jadi tempat untuk mengkonstruksi kognitif, perasaan dan perilaku anggotanya. Selain itu kelompok dianggap sebagai kumpulan dari distribusi orang yang sama identitas sosialnya, dan melakukan persaingan dengan orang lain dalam mencapai keunikan yang positif (Hogg, at all, 2004).  Identitas sosial juga dijelaskan sebagai rasa keterikatan, peduli, bangga dapat berasal  dari  pengetahuan  seseorang  dalam berbagai kategori keanggotaan sosial dengan anggota yang lain, bahkan tanpa perlu memi- liki hubungan personal yang dekat, mengeta- hui atau memiliki berbagai minat (Hogg dan Abrams,  1990).  Dengan  kata  lain  identitas sosial menjadi bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya selama be- rada dalam kelompok sosial tertentu dengan disertai  internalisasi  pentingnya  nilai-nilai, emosi, partisipasi, peduli dan bangga sebagai anggota kelompok terhadap kelompoknya.
Penting  pula  kiranya  mencermati  pola masyarakat Yogyakarta  mengekspresikan protes mereka, mengapa selalu memakai cara- cara yang elegan, tidak frontal, dan didukung oleh pembentukan pengetahuan. Misal, kirab
masal pro-penetapan, pagelaran budaya pro- penetapan,  sarasehan  dan  peringatan  100 tahun HB IX. Mungkinkah hal itu memiliki hubungan  dengan penanaman budaya  yang dilakukan  Sultan?  atau  justru  semata-mata penanda/proses meneguhkan identitas sosial positif mereka saja?
Berdasarkan fenomena dan analisa per- masalahan  di  atas  sangat  menarik  untuk mengkaji dinamika psikologi dari kelompok pro-penetapan dalam mencapai identitas sosial positif untuk mempertahankan status keistime- waan Yogyakarta. Dengan kata lain melalui pengkajian  identitas  sosial  pada kelompok pro-penetapan akan ditemukan intisari pikiran, perasaan  dan  perilaku  anggota  masyarakat dalam  konteks  budaya  lokal  yang  sedang berhadapan dengan kepentingan penguasa dan tuntutan alam berfikir demokratis.
Melalui  kajian  dengan  menggunakan teori  identitas  sosial  terhadap  fenomena perjuangan  keistimewaan Yogyakarta  akan diketahui bentuk (re)aksi dari tekanan sosial dan  politik  yang  dialami  oleh  masyakarat yang pro-penetapan dalam mempertahankan eksistensinya  di  dalam  konteks  hubungan berbangsa dan bernegara. Tekanan sosial mau- pun politik yang dirasakan secara tidak sadar akan menimbulkan krisis identitas dan dapat membangkitkan kebutuhan terhadap harga diri (self esteem) tinggi serta menyadarkan kepada masyarakat Yogyakarta untuk mencapai iden- titas sosial yang positif.

## RUMUSAN MASALAH
Pertanyaan  dasar  penelitian  ini  adalah a)  bagaimanakah  kelompok  pro-penetapan memaknai  keistimewaan Yogyakata  seba- gai bagaian dari identitas sosialnya, dan b) bagaimana pula dinamika psikologi kelom- pok pro-penetapan dalam rangka mencapai identitas  sosial  positif  meski  berhadapan dengan  tantangan  secara  politik  dan  arus demokrasi?.

## TUjUAN PENELITIAN
Penelitian  yang  akan  dilakukan  meng- gunakan teori identitas sosial untuk mengkaji tentang upaya untuk mencapai identitas sosial yang  positif.  Hal  ini  akan  sangat  berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya kare- na menempatkan adanya politisasi terhadap identitas sosial yang sudah mapan yaitu keis- timewaan Yogyakarta
LANDASAN TEORI Penelitian ini menggunakan teori identitas sosial dalam menjelaskan dinamika pencapai- an identitas sosial positif atas keistimewaan Yogyakarta.  Identitas  sosial  pertama  kali didefinisikan  oleh  Tajfel  (Haslam,  2001) sebagai  bagian  dari  pengetahuan  individu tentang keanggotaanya dalam kelompok atau kelompok  sosial  yang  disertai  pentingnya nilai dan emosi sebagai anggota kelompok. Unsur kelompok berdasarkan definisi tersebut memiliki  pengaruh  yang  cukup  signifikan dalam menjelaskan konsep identitas sosial, dimana  kelompok  menjadi  tempat  untuk mengkonstruk kognitif, perasaan dan perilaku anggotanya.  Selain  itu  kelompok  dianggap sebagai kumpulan dari distribusi orang yang sama identitas sosialnya, dan melakukan per- saingan dengan orang lain dalam mencapai keunikan yang positif Penelitian  teori identitas sosial berasumsi bahwa orang berjuang dengan keras untuk me- melihara nilai positif dari identitas sosialnya. Penyebabnya diantaranya nilai dari kategori sosial dibangun melalui perbandingan dengan kategori sosial lain yang relevan, dimana ang- gota kelompok akan bersikap berbeda, dengan menilai lebih positif terhadap kelompok di- dalam dibandingkan kelompok di-luar, yang pada akhirnya nilai positif tersebut menjadi karakter kelompok sebagai rangkaian men- jadi kelompok mayoritas (Hogg, dkk, 2004). Evaluasi  positif  seseorang  terhadap  salah satu  kelompok  dapat  membangun  identitas personal orang itu sendiri dan sebagai upaya menghormati identitas orang lain.
Pada level hubungan antar kelompok, ide ini menerangkan mengapa kelompok berkom- petisi dengan kelompok lain untuk menjadi berbeda dan lebih baik, serta mengapa mereka berjuang mencapai status yang tinggi, prestise dan keberbedaan. Berkaitan dengan hal  terse- but kelompok terlebih dahulu harus dipahami sebagai kumpulan yang terdiri dari pembagian orang  yang  sama  identitas  sosialnya,  kom- petisi dengan orang lain dalam penilian positif terhadap sesuatu yang khusus. Kompetisi ada- lah strategi yang tergantung pada keyakinan orang tentang hubungan antar kelompok yang alami. Secara umum ide tersebut menjadi teori identitas sosial dan perilaku antar kelompok (Hogg, dkk, 2004).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  akan  di- pahami  melalui  pendekatan  fenomenologi. Fenomenologi adalah pendekatan yang meng- gambarkan arti dari pengalaman hidup (lived experience) dari beberapa individu mengenai suatu  konsep  atau phenomenon (Creswell, 1998). Menurut Moustakas (1994) terdapat beberapa proses inti dalam penelitian fenom- enologi yaitu, epoche, reduction, imaginative variation dan synthesis of meanings and es- sensce . Penggunaan pendekatan fenomenologi selain  bertujuan  untuk  menangkap  makna terdalam dari status keistimewaan Yogyakarta juga untuk mencari asas-asas budaya, sejarah dan  politik  yang  mewarnai  pembentukan makna itu sendiri.
Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu yang memiliki data me- ngenai variabel-variabel yang diteliti (Azwar, 2003). Adapun subyek penelitian ini terdiri dari para tokoh pro-penetapan seperti Ketua Sekretariat Bersama Keistimewaan Yogyakar- ta, anggota Sekretaris Bersama Keistimewaan, dan Anggota  budaya Yogyakarta. Kedua , adalah informan yang terdiri dari masyarakat umum  yang  secara  geneologis  berasal  dari daerah istimewa Yogyakarta.
Dinamika Pencapaian Identitas Sosial Positif atas Keistimewaan Yogyakarta (Muhammad Johan N Huda)
Untuk memperoleh data yang represen- tatif baik data primer maupun data sekunder dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 1999) menggunakan metode observasi partisipan, dokumentasi dan wawancara mendalam. Ketiga metode peng- umpulan data digunakan untuk memperoleh fakta-fakta psikologis dari individu maupun kelompok  yang  tengah  berhadapan  dengan tekanan  politik  dan  arus  demokrasi  dalam mencapai identitas sosial positif keistimewaan Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di ling- kungan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kancah lapangan difokuskan pada lokasi di sekitar pusat keraton kasultanan Yogyakarta. Lokasi tersebut dipilih dikarenakan memiliki hubungan yang erat dengan kontrol kekuasan dari kesultanan Yogyakarta.

## HASIL PENELITIAN
a.  Pemaknaan Keistimewaan Yogyakarta Hasil penelitian menunjukkan pemaknaan terhadap  keistimewaan Yogyakarta  sangat positif sebagaimana wawancara berikut:
Sebagai suatu atribut dari lokalitas bu- daya  berperan  penting  mengarahkan individu sebagai bagian dari kelompok untuk mengevaluasi secara positif (WI,
22-23).
Sekretariat Bersama (Sekber) Keistime- waan mengidentifikasikan kelompoknya se - bagai kelompok pro penetapan yang bersatu memperjuangkan terealisasinya keistimewaan yogyakarta.
Sekber  keistimewaan  menjadi  wadah bersama  yang  di  dalamnya  terdiri  dari individu lintas agama yang bersatu mem- perjuangkan terealisasinya keistimewaan yogyakarta (W III, 35-36) .
Makna keistimewaan yogyakarta meliputi: Pertama penetapan Gubernur dan Wakil Gu- bernur tanpa melalui mekanisme demokrasi sebagaimana wawancara berikut ini:
Mekanisme  penetapan  Gubernur  dan Wakil Gubernur tanpa melalui mekanisme demokrasi dipilih masyarakat Yogyakarta sebagai  cara  berdemokrasi  yang  khas di dalam menentukan pemimpin (W IV, 56-58)
Kekuasaan dalam masyarakat Yogyakarta bukanlah  sesuatu  yang  pantas  untuk  diper- ebutkan seperti saat ini. Bagaimana hubungan antara  pemimpin  dan  yang  dipimpin  lebih bersifat magis sebagaimana wawancara beri- kut ini:
Kekuasaan dalam masyarakat Yogyakarta diletakkan  dalam  yang  syarat  dengan magis. Adalah  konsep  “Manunggaling Kawulu Gusti” mewakili dimensi kema- gisan  dalam  relasi  kekuasaan  antara yang dipimpin dan yang memimpin (W II, 10-13 )
Kedua, keistimewaan Yogyakarta  di- maknai sebagai otonomi dalam pengelolaan pertanahan  sebagai  perwujudan  sifat  raja yang mengayomi dan melindungi untuk kese- jahteraan rakyatnya, sebagaimana wawancara berikut:
Siapapun  rakyat  dapat  memperoleh penguasaan tanah untuk kesejahteraan. Keraton memberikan penguasaan tanah untuk fasilitas umum, seperti stasiun, tugu, lempuyangan. Tanah juga diberikan untuk para  abdi  dalem  (keluarga  kerajaan), perkebunan rakyat, dan peruntukan tanah untuk rakyat jelata (W IV, 89-100)
Masyarakat Yogyakarta mempersepsikan bahwa pengelolaan tanah berdasarkan hukum keraton Yogyakarta jauh melebihi peraturan pertanahan yang ada di Indonesia sekarang, yang dipengaruhi oleh Belanda juga banyak mengadopsi peraturan pertanahan dari keraton Yogyakarta sebagaimana wawancara berikut ini: Pengaturan tanah di DIY sudah lama dia- tur Kerajaan Mataram Yogyakarta. Kon-
sep pengaturan itu berakar pada folosofi dan kultur yang melekat pada raja. Arti- nya raja bukan sama sekali tuan tanah. Namun atas nama Tuhan raja mengatur peruntukan tanah semata-mata untuk kes- ejahteraan bersama (W III, 44-46)
Makna  dari  keistimewaan  selanjutnya adalah terkait dengan kelembagaan DIY yang secara  tegas  membedakan  dengan  propinsi lainya. Karena keistimewaan sebagai atribut identitas sosial masyarakat Yogyakarta seba- gaimana wawancara berikut ini: kelembagaan  DIY  menghilangkan  kata propinsi  di  setiap  nomenklatur  Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Hal  ini  menindaklajuti  disahkannya UUK nomer 13 tahun 2012 tentang keis - timewaan DIY. Contoh penyebutan Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi DIY sekarang menjadi Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY (W I, 47-50)
Tata ruang yang juga menjadi point pen- ting memaknai keistimewaan Yogyakarta ada- lah dengan melakukan penataan area publik yang bebas dengan polusi visual sebagaimana wawancara berikut:
Area  hijau  harus  diselamatkan  dengan semacam peraturan yang melarang me- maku, dan menalikan iklan pada pepohon- an dan tiang listrik. Semakin sedikit iklan- iklan visual akan semakin baik tingkat tata ruang kotanya (W II, 89-91)
Terakhir  tidak  kalah  pentingnya  dari pemaknaan  terhadap  keistimewaan  adalah sektor kebudayaan. Kebudayaan selama ini menjadi magnet bagi wisatawan untuk datang ke Yogyakarta untuk sekedar bernostalgia atau berbelanja di kota batik ini. namun yang lebih utama dari budaya material yang selama ini sudah eksis, perlu juga membangun budaya immaterial yang berdasarkan nilai.
Nilai-nilai  tersebut  nantinya  menjadi bagian integral dari jati diri masyakarat
Yogyakarta. Salah satunya adalah nilai- nilai toleransi yang harus dipupuk terus- menerus  dalam  hubungannya  dengan kehidupan berbangsa dan bernegara (W III, 55-57) .
Yogyakarta harus menjadi pelopor lahirnya civil tolerance yang menjunjung tinggi nilai- nilai keberagaman dan membangun kerjasama dengan siapapun. Memberikan kenyamanan bagi siapapun yang singgah di bumi Mata- ram ini. di bawah ini digambarkan diagaram pemaknaan  atas  keistimewaan Yogyakarta, sebagaimana wawancara berikut ini: menjadi pelopor lahirnya civil tolerance yang menjunjung tinggi nilai-nilai keber- agaman..Memberikan kenyamanan bagi siapapun ya ng singgah di bumi Mataram ini (W IV, 66-67)
b.  Perbandingan Sosial Pro Penetapan atas Status Keistimewaan Yogyakarta Tuntutan atas keistimewaan Yogyakarta dari kelompok pro penetapan yang diwakili oleh  Sekber  Keistimewaan Yogyakarta  dan masyarakat  lainya  mengundang  pertanyaan mendasar mengenai apa yang menjadi mo- tivasi  dan  bagaimana  cara  untuk  mencapai keinginan  baik  secara  individu  maupun kolektif.
Pada level individu upaya mempertahank- an status keistimewaan Yogyakarta dimotivasi oleh kategorisasi diri terhadap atribut-atribut lokalitas  yang  dimiliki  yogyakarta  seperti budaya, tradisi, agama, keturunan, maupun yang bersifat etnisiti. Individu masuk ke da- lam batas-batas kelompok yang sulit untuk ditembus, dikarena di dalam kelompok indi- vidu merasa memperoleh kesesuaian antara identitas  personal  dengan  identitas  sosial. Keistimewaan ibarat  rumah bersama yang di dalamnya sudah lama hidup beragama iden- titas personal secara harmonis.
Warga  Yogyakarta  merasakan  tinggal dalam  kondisi  yang  nyaman  dalam  ke- beragaman. Sehingga secara individual
Dinamika Pencapaian Identitas Sosial Positif atas Keistimewaan Yogyakarta (Muhammad Johan N Huda)
warga Yogyakarta memiliki tingkat identi- fikasi yang tinggi terhadap status keistime - waan dikarenakan muncul kepuasan yang seimbang antara identitas personal dan identitas sosial kelompok (W III, 70-73) .
Sebagaimana menurut teori ini optimal- isasi  keunikan  seseorang  akan  melakukan identifikasi  secara  kuat  terhadap  kelompok yang  memberi  kepuasan  secara  seimbang antara  identitas  personal  dan  identitas  ke- lompok. Ekspresi dari optimalisasi keunikan warga Yogyakarta dapat ditunjukkan dengan melihat perilaku keseharian warga Yogyakarta yang menonjolkan keyakinan terhadap nilai- nilai luhur yang hidup dalam tradisi. Dapat dilihat bagaimana nilai-nilai luhur itu menjadi pengontrol perilaku individu saat berjumpa dengan ancaman dari luar.
Misal masalah status keistimewaan Yog- yakarta  yang  sempat  membuat  warga Yogyakarta resah, tidak mampu meman- cing munculnya chaos dalam kehidupan masyarakat  Yogyakarta.  Justru  hal  itu dijadikan  sebagai  perekat  sosial  yang menyatukan  seluruh  warga  Yogyakarta (W II, 80-83)
Pada  level  kelompok  upaya  memper- tahankan identitas sosial atas keistimewaan Yogyakarta diawali dengan mempersepsikan status keistimewaan Yogyakarta sebagai se- suatu yang tinggi atau rendah sebagai bagian dari harga diri kelompok. Penelusuran terh- adap tokoh-tokoh Sekber Keistimewaan Yo- gyakarta ditemukan bahwa penilaian identitas sosial adalah tinggi. Hal ini disebabkan oleh komparasi  dengan  kategori  sosial  yang  di- wakili oleh pemerintah pusat. Perbandingan sosial (social comparison) antara kelompok adalah  dasar  untuk  mengevaluasi  identitas sosial mereka. Untuk mendapatkan identitas sosial positif, perbandingan akan difokuskan pada pembentukan aspek positif kepada in- group (establishment of positif distinctiveness) sebagaimana wawancara berikut :
Yogyakarta memiliki kebudayaan, keaman- an, toleransi, anti korupsi dan sejarah ka- wasan sedangakan pemerintah pusat (In- donesia) yang kerap diidentikkan dengan tingginya korupsi, kekerasan dan hal-hal yang negatif lainya (W IV, 100-101).
Status  keistimewaan Yogyakarta  oleh kelompok pro penetapan dipersepsikan memi- liki dimensi yang lebih unggul dibandingkan dengan dimensi dari pemerintah pusat seba- gaimana wawancara berikut :
Tetap  mempertahankan  mekanisme  pe- merintahan yang sudah ada sejak berdi- rinya kerajaan Mataram di atas alam pikir demokrasi saat ini (W II. 56-57) .
Basis motivasi dari kelompok pro pene- tapan  adalah  identifikasi  dari  unggulnya identitas lokal dibandingkan identitas nasional dalam  kerangka  hubungan  antar  identitas sosial. Meskipun secara teritorial, wewenang dari identitas nasional lebih unggul, namun itu tidak berarti persepsi masyarakat pro peneta- pan terhadap identitas lokalnya menjadi ren- dah. Hal ini disebabkan oleh strereotype dari identitas nasional gagal dalam memberikan pengayoman dan mewujudkan kesejahteraan sosial.
c.  Strategi Pencapaian Identitas Sosial Positif Atas Keistimewaan Yogyakarta Tekanan  pemerintah  pusat  dan  sistem demokrasi  yang  menjadi  tonggak  menye- lenggarakan pemerintahan di setiap jengkal teritorial  menjadi  faktor  yang  mendorong menguatnya krisis identitas sosial masyarakat Yogyakarta. Yogyakarta sebagai wilayah yang sudah memiliki bentuk pemerintahan kerajaan sudah ada sebelum NKRI dikumandangkan. Kenyataan  sejarah  inilah  yang  dinilai  oleh kelompok  pro  penetapan  adalah  batas  ke- lompok  yang  tidak  dapat  ditembus  dengan kontrak politik dan demokrasi sebagaimana wawancara berikut :
Yogyakarta sebagai wilayah yang sudah memiliki bentuk  pemerintahan kerajaan sudah ada sebelum NKRI dikumandang- kan (W III, 88-89) .
Kelompok  pro  penetapan  merasakan adanya pengabaian atas keistimewaan Yogya- karta dengan dalih menegakkan keadilan dan demokrasi. Kondisi ini membawa ketegangan hubungan vertikal antara pusat dan daerah, antara identitas lokal melawan identitas na- sional guna mempertahankan identitas sosial positif atas keistimewaan Yogyakarta.
Melihat berbagai ketimpangan di sektor nasional tersebut telah membuka ruang kom- petisi sosial antara kelompok pro penetapan yang mewakili identitas lokal dengan pemerin- tah pusat yang menginginkan alam demokrasi hidup di bumi Mataram. Strategi kompetisi sosial dipilih oleh kelompok pro penetapan untuk mempertahankan status keistimewaan Yogyakarta sebagaimana wawancara berikut Kata-kata    perlawanan  seperti  “Pejah gesang nderek Sultan”, “Ijab Kabul HB IX”, “Keistimewaan Harga Mati” yang terpampang di sudut-sudut kota Yogya- karta  sebagai  bentuk  protes,  terhadap pemerintah  pusat  dan  kelompok  pro- pemilihan (W IV, 111-113) .
Kelompok  pro  penetapan  sampai  pada akhirnya  mampu  menggerakan  istana  ke- sultanan Yogyakarta untuk mengambil sikap dengan tegas guna meredakan ketidakpastian yang dirasakan oleh masyarakat Yogyakarta melalui  sabda  tama  Sultan  Hamengku  Bu- wono X tanggal 10 Mei 2012. Sabda Tama Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan  Hamengku  Buwono  X  disampaikan dalam bahasa Jawa. Berikut isi Sabda Tama Sultan, Ingsun Kang Jumeneng Nata Mataram medarake Sabda :
‘’Dene Kraton Ngayogyakarta saha Ka- dipaten Paku Alaman iku, loro-loroning atunggal.  Mataram  iku  Negri  kang
merdika lan nduweni paugeran lan tata kaprajan dewe. Kaya kang dikersaake lan dikaperangake,  Mataram  ngesuhi  Nus- wantara, nyengkuyung jejeging negara, nanging tetep ngagem paugeran lan tata kaprajane dewe.
Kang mangkana iku kaya kang dikersaake, Sultan Hamengku Buwono sarta Adipati Paku Alam  kang  jumeneng,  katetepake jejering Gubernur lan Wakil Gubernur’’ (V I, 120-125)
Sabda Tama  ini  kali  pertama  sejak  Sri Sultan Hamengku Buwono X naik tahta di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Menurut KRT Jatiningrat atau Romo Tirun, Sabda Tama itu dikeluarkan bila ada persoalan genting yang menyangkut  Keraton Yogyakarta  maupun Kadipaten Puro Pakualaman. Bagi kelompok pro penetapan Sabda Tama Sultan Hamengku Buwono X memiliki arti yang sangat penting yaitu sebagai momentum untuk melakukan ideologisasi atas keistimewaan Yogyakarta. Istilah keistimewaan adalah harga mati yang harus  diperjuangkan  untuk  menjaga  segala warisan  sejarah  dan  kebudayaan  masa  lalu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta.
Kepuasan dan meningkatnya status identi- tas sosial warga Yogyakarta atas keistimewaan yang berhasil diraih pada tahun 2012 dianggap sebagai hal yang wajar,  karena perjuangan untuk mencapai identitas sosial positif itu te- lah dilakukan sejak tahun 1998 hingga 2012. Saat ini yang perlu untuk dilakukan adalah bagaimana  mengimplementasikan  UUK nomer  13  tahun  2012  untuk  mewujudkan kesejahteraan DIY. Kelompok pro penetapan yang diwakili oleh Sekber keistimewaan akan terus mengawal implementasi UUK tersebut sehingga  identitas sosial positif atas keistime- waan tetap terjaga dan bisa  memberi manfaat yang besar bagi warga Yogyakarta maupun Indonesia.
Dinamika Pencapaian Identitas Sosial Positif atas Keistimewaan Yogyakarta (Muhammad Johan N Huda)

## PEMBAHASAN
Makna keistimewaan yogyakarta menurut ketua  Sekber  keistimewaan  meliputi  lima hal sebagai mana termaktub dalam Undang- undang Keistimewaan (UUK) yaitu: (1) Tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur  melalui  penetapan  bukan  pemi- lihan,  (2)  Kelembagaan  pemerintah  daerah DIY  yang  diselenggarakan  secara  efektif dan efisien demi melakukan pelayanan yang maksimal berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparasi, dan partisipasi, (3) Kebudayaan  yang  diselenggarakan  untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan,  norma,  adat  istiadat,  benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY, (4) Pertanahan, Kesultanan dan  Kadipaten  berwenang  mengelola  dan memanfaatkan  tanah  Kesultanan  dan  tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan  kebudayaan,  kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat, (5) Tata ruang,  pengelolaan  tata  ruang  harus  mem- perhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY.
Kelima atribut pemaknaan atas keistime- waan yogyakarta secara bersama-sama mem- bangun sebuah identitas sosial dari masyarakat di dalamnya. Bahkah juga menjadi faktor yang mendorong menguatnya identitas sosial jika sewaktu-waktu terjadi ketidakyamanan dan ketidakpastian  dalam  hubungannya  dengan identitas  sosial  lain.  Dengan  ditetapkannya UUK Nmoer 13 tahun 2012 (kompas, 2012) yang memasukkan kelima atribut pemaknaan atas keistimewaan yogyakarta, seolah menjadi sangat  signifikan  bahwa  masyarakat Yog- yakarta menjadikan Sultan dan Paku Alam, Kebudayaan, Pertanahan, Kelembagaan, dan Tata Ruang DIY sebagai atribut sosial yang tidak berubah-ubah dan harus ada yang tidak dipengaruhi oleh kondisi dan situasi apapun. Menurut Kelly & White (2006) masyarakat Yogyakarta telah mempunyai apa yang disebut sebagai identitas sosial terbayang (imagery social identity) yaitu salah satu atribut sosial yang bersifat melekat dengan diri kita yang tidak terpengaruh oleh perubahan situasi Di bawah ini digambarkan diagaram pe- maknaan atas keistimewaan Yogyakarta.

## Gambaran Pemaknaan Atas Keistimewaan Yogyakarta
Jurnal Psikologi Integratif , Vol. 2, No. 1, Juni 2014, Halaman 30 - 41
Ekspresi dari optimalisasi keunikan warga Yogyakarta dapat ditunjukkan dengan melihat perilaku keseharian warga Yogyakarta yang menonjolkan keyakinan terhadap nilai-nilai
luhur  yang  hidup  dalam  tradisi.  Dapat  di- lihat bagaimana nilai-nilai luhur itu menjadi pengontrol perilaku individu saat berjumpa dengan  ancaman  dari  luar.  Misal  masalah
status  keistimewaan Yogyakarta  yang  sem- pat membuat warga Yogyakarta resah, tidak mampu memancing munculnya chaos dalam kehidupan  masyarakat Yogyakarta.  Justru hal itu dijadikan sebagai perekat sosial yang menyatukan  seluruh  warga Yogyakarta  da- lam satu barisan memperjuangkan identitas sosialnya.
Penggunaan teori identitas sosial menurut Reicher (Hogg, dkk, 2004) dapat juga digu- nakan untuk mempelajari partisipasi dalam protes sosial atau kelompok aksi sosial. Dapat dikatakan  bahwa  pola  pencapaian  identitas sosial  pada  level  individu  dengan  melaku- kan partisipasi dalam protes sosial maupun kelompok  aksi  sosial  dalam  hal  ini  Sekber Keistimewaan Yogyakarta adalah salah satu bentuk  tempat  berjuangnya  individu  yang memiliki identitas sosial yang sama.
Perbandingan sosial (social comparison) antara kelompok adalah dasar untuk mengeval- uasi identitas sosial mereka. Untuk mendapat- kan identitas sosial positif, perbandingan akan difokuskan pada pembentukan aspek positif kepada in-group (establishment  of  positif distinctiveness) . Perbandingan diarahkan pada atribusi lokal yang dimiliki Yogyakarta seperti kebudayaan, keamanan, toleransi, anti korupsi dan sejarah kawasan dengan pemerintah pusat yang kerap diidentikkan dengan hal-hal yang negatif (Brown, 2004).
Status perbandingan sosial antara identitas lokal yang diwakili oleh Yogyakarta dan identi- tas nasional sangat dinamis. Secara keseluruh- an Yogyakarta dievaluasi secara positif dari- pada identitas keindonesiaan. Sebagaimana tergambarkan dalam tabel di bawah ini
Pada  level  kelompok  upaya  memper- tahankan identitas sosial atas keistimewaan Yogyakarta diawali dengan mempersepsikan status keistimewaan Yogyakarta sebagai se- suatu yang tinggi atau rendah sebagai bagian dari harga diri kelompok. McDonald (Cicilia, 2003) berpendapat bahwa kebutuhan akan self estem yang tinggi adalah hal yang mendorong terjadinya keseluruhan proses identitas sosial dan  kategori  sosial.  Penelusuran  terhadap tokoh-tokoh Sekber Keistimewaan Yogyakarta ditemukan  bahwa  penilaian  identitas  sosial adalah tinggi. Hal ini disebabkan oleh kom- parasi dengan kategori sosial yang diwakili oleh pemerintah pusat.
Kompetisi  sosial  adalah  strategi  yang tergantung  pada  keyakinan  orang  tentang hubungan antar kelompok yang alami. Secara umum  ide  tersebut  menjadi  teori  identitas
sosial dan terakhir teori identitas sosial dari perilaku antar kelompok (Hogg, dkk, 2004). kelompok berkompetisi dengan kelompok lain untuk menjadi berbeda dan lebih baik, serta mengapa  mereka  berjuang  mencapai  status yang tinggi, prestise dan keberbedaan.
Melihat berbagai ketimpangan di sektor nasional tersebut telah membuka ruang kom- petisi sosial antara kelompok pro penetapan yang mewakili identitas lokal dengan pemerin- tah pusat yang menginginkan alam demokrasi hidup di bumi Mataram. Strategi kompetisi sosial dipilih oleh kelompok pro penetapan untuk mempertahankan status keistimewaan Yogyakarta.
Kepuasan dan meningkatnya status identi- tas sosial warga Yogyakarta atas keistimewaan yang berhasil diraih pada tahun 2012 dianggap sebagai  hal  yang  wajar,  karena  perjuangan
Dinamika Pencapaian Identitas Sosial Positif atas Keistimewaan Yogyakarta (Muhammad Johan N Huda)
untuk mencapai identitas sosial positif itu te- lah dilakukan sejak tahun 1998 hingga 2012. Saat ini yang perlu untuk dilakukan adalah bagaimana  mengimplementasikan  UUK nomer  13  tahun  2012  untuk  mewujudkan kesejahteraan DIY. Kelompok pro penetapan yang diwakili oleh Sekber keistimewaan akan terus mengawal implementasi UUK tersebut
sehingga identitas sosial positif atas keistime- waan tetap terjaga dan bisa  memberi manfaat yang besar bagi warga Yogyakarta maupun Indonesia.
Di bawah ini digambarkan upaya penca- paian identitas sosial positif atas keistimewaan Yogyakarta.
KESIMPULAN Pemaknaan identitas sosial atas keistime- waan Yogyakarta diterjemahkan dalam lima hal yaitu istimewa dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui meka- nisme penetapan, istimewa dalam kebudayaan, istimewa dalam kelembagaan, istimewa dalam Tata ruang dan istimewa dalan pengelolaan pertanahan.
Upaya  memperjuangkan  identitas  so- sial positif melaui dua cara yaitu: pertama , level  individual  dengan  cara  menciptakan optimalisasi keuinikan untuk meningkatkan status  kesadaran  terhadap  identitas  sosial yang  mengalami  krisis  akibat  tekanan  dari pemerintah pusat dan alam demokrasi. Dalam tahap  ini  individu  mengevaluai  kesesuaian antara identitas personal dan identitas sosial sebagai bagian dari kelompok. Warga Yogya- karta merasa bahwa keistimewaan tidak hanya melekat pada tatanan kepemerintahan tetapi juga secara individual mereka menganggap
dirinya  istimewa  dengan  kepemilikan  atas budaya, adat istiada serta persepsional lainya terhadap ligkungan hidup mereka. Optimal- isasi  keuinikan  ini  merupakan  tahap  yang penting bagi individu untuk bergabung dalam kelompok dengan aktif dan partisipatif. Ini merupakan tahap terjadinya depersonalisasi sebagai syarat munculnya kolektivisme dalam mencapai tujuan bersama Kedua, pada level kelompok upaya mem- perjuangkan identitas sosial positif dilakukan dengan strategi kompetisi sosial. Kelompok pro  penetapan (in  group) melakukan  ber- bagai aksi atau gerakan sosial yang berupa protes, demostrasi serta menggunakan bahasa simbolik yang semuanya mengartikulasikan adanya pertentangan, dan perlawanan terhadap pemerintah pusat yang dalam hal ini dipahami sebagai outgroup. Kompetisi sosial dipilih ka- rena adanya penilain dari ingroup atas status- nya yang lebih tinggi dari outgroup. Outgroup merasa memiliki legitimasi yang kuat terhadap
Jurnal Psikologi Integratif , Vol. 2, No. 1, Juni 2014, Halaman 30 - 41
status keistimewaan dengan dibuktikan oleh fakta sejarah dari terbentuknya negara-bangsa Indonesia.
SARAN Peneliti yang tertarik pada kajian lokalitas masyarakat Yogyakarta,  disarankan  meng- gali lebih lanjut persoalan hubungan antara identitas lokal dan identitas nasional pasca di- sahkanya UUK. Mengingat bahwa hubungan antar identitas sosial tidak berada pada garis yang  seimbang,  tetapi  selalu  diwarnai  oleh dinamika yang bersifat heterogen.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrams, D., Hogg, M. A. (1990). “Social Iden- tification. Self Categorization and Social Influence”. European  Review  of  Social Psychology, Vol. 1, pp. 195-228. Ahmadi, Abu. (1999). Psikologi Sosial . Ja- karta. Rineka Cipta. Arikunto, Suharsimi. (1998) Prosedur Peneli- tian : Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta. Rineke Cipta Azwar, Saifuddin. (2003). Metode Penelitian . Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Cameron,  James  E.  (2004).  “Three  Factor Model  of  Social  Identity” ,  Self  and  Idl entity. Vol. 3, pp. 239-262. Taylor & Fracis Group.  Psychology Press. Creswell,  John, W.  (1998). Qualitative  In- quiry  and  Research  Design  :  Choosing Among Five Traditions. California. Sage Publications Haslam, Alexander,  S.  (2001). Psychology in Organzation (The Social Identity Ap- proach). New Delhi. Sage Publication. Hogg, Michael A. & Abrams, D. (1990). “So- cial Motivation, Self Esteem and Social
Identity”. In D. Abrams & M. A. Hogg (Eds), Social Identity Theory : Construc- tive and Critial Advance, pp. 28-47. New York. Haverster Wheatsheaf Hogg,  Michael. Abrams,  Dominic.  Otten, Sabine. Hinkle,Steve. (2004). “The Social Identity Perspective Intergroup Relations, Self-Conception, And  Small  Groups”. Small Group Research, Vol. 35, No. 3, pp. 246-276. Sage Publication. Klandermans. (1997). The Social Psychology of Protest . Oxford. Blackwell. Kompas,  Kamis 18 Maret 2012. Keistime- waan Yogyakarta: “ Aspirasi  Masyarakat Yogyakarta Sudah  Jelas” Kompas,  Rabu,  28  Maret  2012  tentang Konsolidasi  Demokrasi  Di Yogyakarta: “Demokrasi  dalam   Wacana  Keistime- waan”.
Prawasti, Y.  Cicilia.  (2003).  “Pertikaian Kelompok  Etnik  di  Kalimantan  Barat  : Tinjauan Berdasarkan Teori Identitas So- sial”. Jurnal Psikologi Sosial, 77. Fakultas Piskologi Universitas Indonesia. Moleong. Lexy J. (1998). Metodelogi Pene- litian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosda Karya Moustakas, Clark. (1994). Phenomenologi- cal Research Methodes. New Delhi. Sage Publication
Turner,  J.  C.  Giles,  Howard.  (Eds)  (1981).
Intergroup Behavior . Oxford. Blackwell Strauss Anslem, Corbin Juliet. (1990). Basics of Qualitatif Research Grouded Theory Procedure  and  Technique. New  Delhi. Sage Publications. Whitley, B. E. Kite, M. E. (2006). The Psy- chology of Prejudice and Discrimination. Canada:
Dinamika Pencapaian Identitas Sosial Positif atas Keistimewaan Yogyakarta (Muhammad Johan N Huda)