PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP IBU KANDUNG DI UNIT PPA POLRES SIJUNJUNG
Ajiza Amelia Putri 1 ; Erry Gusman 2 ; Riki Zulfiko 3 .
Fakultas Hukum Universitas Muhamma diyah Sumatera Barat Jalan Tarok Dipo, Guguk Panjang, Bukittinggi City, Sumatra Barat 26181 Email : ajiza1504@gmail.com; erry-aw@yahoo.co.id;rikiabumufid@gmail.com Naskah diterima : 30/06/2023, revisi : 30/07/2023, disetujui 04/08/2023

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  menjelaskan  bahwa  tindak  pindana  tidak  hanya ditemui terjadi diluar lingkungan kehidupan sehari-hari saja, bahkan pada lingkungan terdekat  seperti  keluarga  pun  sangat  sering  ditemui  adanya  kejadian  atau  tindak pidana. Metode penelitian ini adalah hukum empiris  dengan  sifat  penelitian  deskriptif analitis.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data sekunder, Seperti kasus yang terjadi pada wilayah hukum Kota Sijunjung dimana ayah kandung membunuh ibu kandung yang disaksikan langsung oleh seorang anak, sehingga anak tersebut menjadi saksi satu-satunya dalam kejadian ini hanyalah anak yang tergolong dalam kategori di bawah umur yang keterangannya sulit untuk digali.  hambatan pada saat pemeriksaan terhadap  keterangan  anak  dalam  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai saksi  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  adalah  terdapat  adanya  perbedaan  persepsi antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia,  penegak hukum, Lembaga Perlindungan Saksi  dan  Korban,  lembaga  swadaya  masyarakat  terkait  penanganan  terhadap  anak yang menjadi saksi baik pada saat sebelum dan sesudah pemeriksaan.

## Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan, Perlindungan Hak Anak, Saksi

## Abstract
The purpose of this research is to explain that criminal acts are not only found to occur outside the environment of everyday life, even in the closest environment such as the family, criminal incidents or acts are very often encountered. This research method is empirical  law  with  analytical  descriptive  research  characteristics.  The  data  used  is primary  data  and  secondary  data,  such  as the  case  that  occurred  in  the  legal  area  of Sijunjung  City  where  the  biological  father  killed  the  biological  mother  which  was witnessed directly by a child, so that the child who was the only witness in this incident was only a child who was classified in the following category. minors whose information is  difficult  to  dig  up.  The  obstacle  when  examining  children's  statements  in  efforts  to legally  protect  children  as  witnesses  in  criminal  acts  of  murder  is  that  there  are differences  in  perception  between  the  Indonesian  Child  Protection  Commission,  law enforcement,  the  Witness  and  Victim  Protection  Agency,  non-governmental
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
organizations  regarding  the handling  of  children  who  are  good  witnesses. before  and after the examination.
Keywords: Crime of Murder, Protection of Children's Rights, Witnesses

## A. Pendahuluan
Indonesia telah mengadopsi sistem peradilan pidana yang melayani "penyidikan, persidangan, dan ajudikasi kriminal" dalam menyelesaikan kasus pidana. Salah satu proses  yang  menjadi  bagian  dari  tahap  pembuktian  adalah  kebutuhan  akan  bukti dalam penyidikan suatu perkara pidana. Salah satu poin terpenting dan terpenting saat memeriksa bukti adalah "saksi" dalam kesaksian. Hal ini karena berkaitan dengan alat bukti dan merupakan prasyarat sahnya kesaksian. di Pengadilan. 1 Tujuan pembuktian adalah  untuk  mengetahui  siapa  pelaku  yang  dituduh  melanggar  hukum,  kemudian untuk menyelidiki dan mengambil keputusan yang tepat untuk membuktikan bahwa kejahatan itu dilakukan atau bahwa orang itu adalah pelakunya. tidak dapat dituntut tanpa diadili. 2 .
Hal  Ini  didasarkan  pada  sistem  peradilan  pidana  Indonesia,  dan  salah  satu fungsinya adalah mengungkap kebenaran suatu kasus dengan mengirimkan beberapa lembaga  penegak  hukum  untuk  menyelesaikan  kasus  tersebut.  Salah  satu  hal  yang sangat penting dalam persidangan adalah perlunya pembuktian berdasarkan Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya  disebut “KUHAP”). ”“alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 dan salah satu hal terpenting dalam proses pembuktian (pemberian keterangan) ialah alat bukti berupa keterangan saksi dalam siste m peradilan pidana Indonesia” 3
Pembuktian  merupakan  bagian  dari  proses  yudisial  dan  memegang  peranan yang  sangat  penting  dalam  proses  judicial  review.  Karena  bukti  menentukan  nasib terdakwa, dan hanya bukti kejahatan yang cukup untuk membuat keputusan .4 Selain itu, bukti juga merupakan ketentuan yang mengatur jenis bukti yang dibenarkan oleh undang-undang  yang  boleh  digunakan  oleh  hakim  untuk  membuktikan  bahwa terdakwa  melakukan  kesalahan.  Menurut  Syaiful  Bakhri,  teori  pembuktian berdasarkan  "undang-undang  secara  negatif"  berarti  bahwa  hakim  dapat  membuat keputusan  tentang  seorang  terdakwa  berdasarkan  bukti  hukum.  Oleh  karena  itu, hakim harus  mempertimbangkan keyakinan yang  akan  membantu proses peradilan
1 . Junetha,  Betha  Intan.  “ Kekuatan  Alat  Bukti  Keterangan  Saksi  Yang  Berbeda  Antara  Berita  Acara Pemeriksaan  Di  Penyidik  Dengan  Keterangan  Saksi  Di  Pengadlan  Terhadap  Putusan  Hakim  Nomor 456/Pid.B/2009/Pn.Bjn .” Jurnal Universitas Brawijaya: Ilmu Hukum: Artike l Ilmiah S, (2013): hlm. 7. 2 . Cahya,  Disepta  Firdan.  “ Penggunaan  Alat  Bukti  Saksi  Anak  Dalam  Persidangan  Tindak  Pidana Persetubuhan  Terhadap  Anak  Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Ngawi  Nomor  113/Pid.Sus.An/2014/Pn.Ngw .” Verstek: Jurnal Hukum Acara UNS 2, No.2 (2014): 51. 11 Bakhri, Syaiful. Beban Pembuktian. (Gramata Publishing, Jakarta, 2012): hlm. 53
3. Sani, Adam. “Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”. Jurnal UTU 1, No.1 (2015): hlm. 42
4. Andi Sofyan, Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2012, h. 531
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
saat mengadili perkara.
Akhir-akhir ini, banyak menjadi sorotan yaitu proses pembuktian dalam suatu tindak pidana yang melibatkan anak. Anak tidak hanya menjadi pelaku atau korban, tetapi  terkadang  anak  juga  menjadi  saksi  dalam  proses  pembuktian  suatu  tindak pidana.  Anak  adalah  seseorang  yang  lemah  dan  mudah  terpengaruh  dengan lingkungan sekitarnya, sehingga anak membutuhkan perlindungan daru orang dewasa agar terhindar dari  ancaman  kekerasan  baik secara verbal atau fisik.  Di lingkungan masyarakat,  biasanya  anak  sebagai  objek  kekerasan  maupun  ekploitasi  dari  orang dewasa yang berada disekitarnya. Untuk itu anak harus dilindungi baik oleh orang tua, negara, ataupun hukum secara tertulis
Perihal  anak  merupakan  bagian  dari  anak  bangsa  merupakan  “sumber  daya manusia”  yang  potensial  serta  dapat  menjadi  penerus  perj uangan  bangsa,  karena memiliki peran penting dan memiliki ciri serta sifat tersendir i.5 Pada penjelasan “UU SPPA”  anak  merupakan  salah  satu  komponen  tak  terpisah  terhadap  kehidupan manusia dan negara serta keberlangsungannya. Oleh karna itu, “anak” adalah bagian terpenting dari negara dan statusnya dilindungi oleh negara. 6
Namun, kategori anak yang dapat menjadi saksi dalam perkara tindak pidana tidak  selalu  anak  berumur  15  (lima  belas)  tahun  sehingga  terdapat  perbedaan pengertian antara umur dalam “KUHAP” dan “UU SPPA”.
Keterangan  saksi  yang  diberikan  oleh  orang  yang  sudah  dewasa  dan  telah memenuhi  syarat  tidak  akan  menjadi  suatu  masalah  ataupun  perdebatan,  tetapi bagaimana jika suatu keterangan saksi diberikan oleh saksi anak. Kesaksian dari saksi anak  tersebut  dapat  memiliki  kekuatan  pembuktian  dan  dapat  dijadikan  alat  bukti yang sah atau tidak. Mengingat dalam proses persidangan, saksi anak tidak disumpah dan  saksi  anak  dianggap  belum  dewasa.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dijelaskan  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  mengenai kedudukan anak anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana anak.
Status  kedudukan  anak  sebagai  saksi  yang  berhadapan  dengan  hukum  pada sistem  peradilan  pidana  anak  diatur  dalam  “UU  SPPA”,  yang  menyatakan  “anak merupakan  pemberian  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagai  amanah  dan  diberikan harkat  serta  martabat  seutuhnya  sebagai  manusia.  Berdasarkan  undang-undang  ini anak yang menjadi saksi dalam perkara tindak pidana disebut sebagai anak saksi, anak saksi disebut juga anak yang berhadapan dengan hukum.
Anak saksi merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau  dialaminya  se ndiri”.  Maka  dari  itu  anak  yang  dikategorikan  anak  saksi didalam  perkara  pidana  mendapatkan  hak  untuk  memberikan  keterangan  berupa
5. Makarao, Mohammad Taufik dkk. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga . (Rineka Cipta, Jakarta, 2013): hlm 1
6. Afifah,  Wiwik  dan  Gusrin  Lessy.  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Saksi  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak ”. DIH: Jurnal Ilmu Hukum 10, No. 20, (2014): hlm. 64
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
informasi, dikarenakan terdapat peraturan yang mewadahinya.
Khusus bagi anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Undang- undang  tersebut  memberikan  pembedaan  dalam  perlakuan  antara  anak  yang berkonflik dengan hukum dan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UUSPPA menegaskan bahwa  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.
Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah  anak  yang  berumur  12  tahun tetapi belum berumur 18 tahun, sedangkan anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum  berumur  18  tahun  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat, dan/atau yang dialaminya sendiri. Mengingat adanya ciri dan sifat yang khas pada anak, untuk menciptakan perlindungan terhadap anak, anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada masih pada lingkungan peradilan umum.
UUSPPA  menyebutkan,  mulai  tahap  penyelidikan  sampai  dengan  tahap pembimbingan  setelah  menjalani  pidana  maka  sebagai  suatu  sistem  proses penyelesaian  perkara  pidana  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  harus berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yakni  acara  peradilan pidana  anak.7 Keterangan  saksi  yang  diberikan  oleh  orang  yang  sudah  dewasa  dan telah memenuhi syarat tidak akan menjadi suatu masalah ataupun perdebatan, tetapi bagaimana jika suatu keterangan saksi diberikan oleh saksi anak. Kesaksian dari saksi anak  tersebut  dapat  memiliki  kekuatan  pembuktian  dan  dapat  dijadikan  alat  bukti yang sah atau tidak. Mengingat dalam proses persidangan, saksi anak tidak disumpah dan saksi anak dianggap belum dewasa.
Lebih jauh, dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan  hidup  manusia  dan  keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara. Dengan  demikian,  maka  anak  adalah  komponen  penting  dari  bangsa  Indonesia sehingga kedudukannya adalah sebagai pihak yang wajib dilindungi. Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  menjelaskan  secara  eksplisit  dalam  Pasal  1  Ayat (2),“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat kekerasandan diskriminasi.
Seperti  kasus  yang  terjadi  di  Kabupaten  Sijunjung  Sumatera  Barat,  Dua  anak berusia 8 tahun dan 3 tahun tersebut sampai berpelukan ketakutan melihat ayahnya
7. R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 61.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
membabi  buta  membuat  sang  ibu tewas  seketika  menggunakan  sebuah parang saat menjadi saksi kekejaman yang dilakukan ayahnya hingga membuat sang ibu meninggal dunia.  Balita  tersebut  melihat  dengan  mata  kepalanya  sendiri  bagaimana  sadisnya sang ayah membunuh kemudian memutilasi jasad ibu tercintanya. Peristiwa dua anak menyaksikan  ibunya  dibunuh  terjadi  di  Jorong  Simaru,  Nagari  Tamparungo, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumbar, Sabtu (3/9/2022)
Di umurnya yang masih belia, dua anak tersebut harus menyaksikan kejadian memilukan  yang  mana  korbannya  merupakan  ibunya  sendiri.  Menurut  pemaparan sang  anak,  anak yang paling besar sempat  melarang ayahnya  menganiaya  sang  ibu. Namun pelaku menjawab , “ Ibu malawan taruih ka ayah, tu dek ayah bituan (ibu selalu melawan ke ayah  makanya  ayah seperti itu  pada ibu). ” Pelakunya  berinisial  D (42) menghabisi nyawa istrinya berinisial MYS (27) dengan sebilah parang di depan kedua anaknya yang masih di bawah umur.
Usai mengakhiri nyawa istrinya dengan keji, pelaku membasuh badannya yang bersimbah  darah  dan  mengganti  baju  langsung  pergi  ke  Polsek  Sumpur  Kudus  di Kumanis,  sambil  membiarkan  jasad  istrinya  terkapar  di  dekat  pintu  rumah. "Ayah pergi dulu, tunggu disini, ucap pelaku Dasril kepada kedua anaknya, kemudian berlalu pergi  keluar  rumah  dengan  mengunci  pintu  rumah  dari  luar,"  terang  Muhammad Ikhwan Lazuardi. Rentang sekitar dua jam, menjelang anggota Polsek datang (pukul 05.00 wib) dua kakak beradik ini saling berpelukan sambil isak tangis dan kucuran air mata  ditinggalkan  begitu  saja  di  dalam  rumah  sembari  melihat  jasad  ibunya berlumuran  darah,  tak  lagi  bergerak.  Terkait  pembunuhan  sadis  ini  Kapolres menambahkan  bahwa  motifnya  dilatarbelakangi  oleh  persoalan  ekonomi.  Sehingga adanya konflik yang cukup lama dipendam dan diaktualisasikan secara spontan oleh pelaku.
Korban MYS merupakan istri kedua pelaku, sebelumnya bercerai dengan istri pertama.  Dalam  keseharian  Dasril  bekerja  sebagai  petani  karet,  sedangkan  korban bekerja untuk mencari tambahan keuangan keluarga sebagai kader Posyandu dan guru TPQ.  Pasangan  suami  istri  itu  sering  terlibat  perdebatan  karena  masalah  ekonomi rumah tangga. Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolres Sijunjung dan mengaku menyesali  perbuatannya.  Sementara  anak-anak  korban  yang  mengalami  trauma mendalam, Dinas Sosial Kabupaten setempat akan melakukan pemulihan mental dan psikologi serta pendampingan sampai kondisi anak kembali pulih.
Kadis  Sosial  Kabupaten  Sijunjung,  Yofritas,  bersama  Dinsos  Provinsi  Sumbar sudah mengunjungi anak yang ditinggal ibu selamanya.  Saat ini  anak dalam kondisi trauma mendalam. Disebutkan Yofritas, Dinsos sudah berkordinasi dengan keluarga agar anak dibawa dan dilakukan pemulihan, tapi pihak keluarga belum mau, upaya ini sudah 2 kali kita lakukan. Pihaknya juga sudah melibatkan psikiater dan melakukan asesmen terhadap anak untuk membantu pemulihan secara psikologi.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan, kegunaan tertentu, upaya pencaian yang pada dasarnya pengetahuan, juga  suatu  cara  untu  memecahkan  masalah  ataupun  cara  mengembangkan  ilmu pengetahuan serta wawasan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian ini pada dasarnya  merupakan cara ilmiah untuk  mendapatkan  dengan tujuan, kegunaan tertentu. Jenis Penelitian Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ( empirical law research ), merupakan penelitian hukum yang mengkaji  hukum  sebagai  perilaku  nyata  ( actual  behavior ),sebagai  gejala  sosial  yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian dilaksanakan pada Unit PPA Polres Sijunjung.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Sebagai Saksi Di Unit PPA Polres Sijunjung Pada  hal  keterangan  saksi  anak  sebagai  alat  bukti  yang  sah  atau  tidak  dalam  suatu perkara  pidana,  salah  satu  alat  bukti  dalam  perkara  pidana  adalah  keterangan  saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Apakah keterangan saksi anak yang tidak  disumpah  bukan  merupakan  alat  bukti  yang  sah  atau  tidak.  Menjadi  sah  sebagai keterangan saksi, namun kekuatan pembuktiannya tidak dipersamakan dengan keterangan saksi  yang  disumpah,  tetap  dianggap  sebagai  alat  bukti  yang  sah.  Keterangan  saksi  anak sebagai alat bukti yang sah, namun kekuatan pembuktiannya berbeda. Jadi untuk alat bukti diperbolehkan bagi para   pihak   menghadirkannya   dalam   persidangan,   namum   kekuatan pembuktiannya bagaimana hakim menilai dan hakim menilai berdasarkan batasan-batasan hukum acara pidana. 8
Sejalan  dengan  itu  keterangan  saksi  anak  ini  sudah  di  akomodir  di  dalam  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  bahwa anak dapat memberikan  keterangan  sebagai  saksi  anak  dalam  suatu  perkara  pidana  dan  juga keterangan  dari  saksi  anak  harus  didukung  dengan  alat  bukti  lain,  karena  dalam yurisprudensi yang mengatur satu saksi selama bisa dibuktikan dengan alat bukti lain, maka bisa menjadi pertimbangan oleh hakim. Dalam perkara- perkara misalnya pencabulan atau persetubuhan  sulitnya  untuk  membuktikan  karena  biasanya  kejadian  tersebut  terjadi  di tempat yang tersembunyi dan tidak ada orang yang melihatnya, maka harus adanya alat-alat bukti lainnya agar bisa dihubungkan dengan keterangan dari saksi dan menambah kekuatan pembuktiannya.9
Selanjutnya  keterangan  saksi  anak  ini  menjadi  pertimbangan  oleh  hakim  dalam penjatuhan putusan karena keterangan saksi anak didengarkan dan memenuhi syarat untuk memberikan  keterangan  sebagai  saksi  berdasarkan  KUHAP  dan  SPPA  yang  berumur
8. R. Soesilo. Hukum Acara Pidana “ Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum ”. Bogor: Politeia. 1982.Hlm. 129 9. W . Afifah and G. Lessy, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ,” DiH J. Ilmu Huk., vol. 10, no. 20, 2014, doi: 10. 30996/dih.v10i20.358
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
dibawah 18 tahun, berarti hakim harus mempertimbangkan keterangan saksi anak ini dalam menjatuhkan  putusan.  Untuk  nilai  kekuatan  pembuktian  keterangan  dari  saksi  anak  ini tergantung bagaimana penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi  secara  umum  tidak  mengikat,  begitupun  dengan  keterangan  saksi  anak.  Dapat disimpulkan bahwa alat bukti keterangan saksi adalah alat bukti yang sah adalah bersifat bebas  dan  tidak  sempurna  serta  tidak  menentukan  atau  mengikat.  Hakim  bebas  untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya dari keterangan saksi tersebut.10
Kedudukan  keterangan  saksi  anak  ini  dalam  pembuktian  pada  persidangan dipertimbangkan  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  walaupun  saksi  anak  dalam memberikan keterangan tidak disumpah. Dan juga harus didukung dengan alat bukti lain sehingga dapat menjadi petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Dalam praktiknya hakim terikat pada kode etik hakim, yaitu hakim wajib memiliki sifat adil yang mana dalam penerapan salah satu butirnya hakim dalam persidangan wajib mendengarkan kedua belah pihak,  yang  mana  saksi  anak  termasuk  dalam  pihak-pihak  tersebut,  walaupun keterangannya  tidak  dibawah  sumpah,  hakim  tidak  serta  merta  mengesampingkan keterangan  tersebut,  sehingga  terhadap  keterangan  saksi  anak  tersebut  dapat  dinilai menjadi alat bukti yang sah.11
Seorang  anak  diperlakukan  secara  khusus  karena  mengingat  tumbuh  kem-  bangnya yang  belum  purna  akan  mem-  pengaruhi  psikologi  anak  dalam  beberapa  hal.  Sehingga mutlak memerlukan "perla- kuan khusus" diantaranya pelindungan khusus, terutama pada tindakan-tindakan  yang  dapat  merugikan  perkembangan  mental  maupun  jasmani. Perlakuan khusus dimulai sejak penahanan yaitu ditahan terpisah dari orang dewasa, demi meng- hindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang dapat diserap karena kontak sosial, perlakuan khusus diterapkan pada seluruh proses pidana, disidik menggunakan pendekatan yang efektif, afektif dan simpatik.12
Pada pemeriksaan dan pengambilan keterangan saksi anak pada perkara permbunuhan yang dilakukan oleh ayah kepada ibu kandung yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Sijunjung  ini,  pemeriksaan  dilakukan  Berdasarkan  permintaan  fasilitasi  pemeriksaan psikologi  Nomor:  460/Sosial  PPrPA-2022  kepada  Ketua  Prodi  Psikologi  Fakultas Kedokteran Universitas Andalas untuk melakukan Pendampingan Psikologis terhadap saksi anak inisial GM (8 tahun) dari kasus pembunuhan istri oleh suami di Kabupaten Sijunjung yang dilakukan oleh Septi Mayang Sarry, M.Psi., Psikolog, yaitu perwakilan psikolog dari Unit Pelaksana  Teknis  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (UPTD  PPA)  Kabupaten  Sijunjung memberikan  keterangan  dari  hasil  pendampingan  psikologis  terhadap  saksi  anak  yang bernama Gema Desmantari (GM).13
10. E. Asmadi, “ Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana ,” Iuris Stud. J. Kaji. Huk., vol. 1, no. 2, pp. 51 – 60, 2020, doi: 10.55357/is.v1i2.30.
11. D. Nabillah, Yusrizal, and Mukhlis, “ Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak ,” Suloh J. Progr. Stud. Magister Huk., vol. 8, no. 1, pp. 250 – 270, 2020 12. Deliyana, Shanty. Wanita dan Anak di Mata Hukum . Yogyakarta: Liberty, 1988. Hlm. 66
13. Wawancara dengan  Kanit PPA Polres Kabupaten Sijunjung, Kepolisian Sektor Sumpur Kudus
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
Berdasarkan penjadwalan yang disepakati dengan pihak Kanit PPA Polres Kabupaten Sijunjung,  Kepolisian  Sektor  Sumpur  Kudus,  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung maka pemeriksaan psikologis dilakukan di rumah nenek GM yang menjadi tempat tinggalnya saat ini. Pemeriksaan dilakukan pada hari Senin, tanggal Lima September Dua Ribu Dua Puluh Dua (05-09-2022).
Idenditas subjek pemeriksaan
Nama : Gema Desantari (GM) Jenis Kelamin : Laki-Laki Tanggal Lahir : 09 Mei 2014 Usia : 08 Tahun 03 Bulan Urutan kelahiran   : Anak ke-1 dari 2 bersaudara Pendidikan : Kelas III SD Alamat : Nagari Tamparungo, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak yang menjadi saksi sangat mengutamakan dan  melindungi  kondisi  anak  terutama  dari  sudut  mental  dan  psikis.  Oleh  karena  itu pemeriksaan difasilitasi dan dilakukan oleh seorang ahli psikolog. Metode pemeriksaan yang dilakukan untuk mengamati dan juga mengambil keterangan anak yang menjadi saksi dari tindak  pidana  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  seorang  ayah  terhadap  ibu  kandung. Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut
1. Observasi:  kegiatan  pengamatan  yang  dilakukan  oleh  panca  indera  terhadap perilaku yang memiliki makna psikologis selama pemeriksaan.
2. Wawancara kepada anak dan nenek: menggali informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan  peristiwa  kejadian  dan  berfungsi  juga  untuk  melihat  sinkronisasi  dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan
3. Tes  Informal:  pemeriksaan  psikologi  yang  dilakukan  menggunakan  beberapa permainan atau games yang bertujuan untuk melakukan pendekatan dengan anak dan membuat anak merasa nyaman dan untuk melihat gambaran kondisi emosional anak.
4. Dukungan  Psikologis  Awal  (DPA)  merupakan  kehadiran  yang  penuh  dukungan psikologis  untuk  mengurangi  dampak  negatif  dari  stres,  mencegah  terjadinya kesehatan  mental  yang  lebih  buruk,  dan  mengkaji  kebutuhan  layanan/intervensi kesehatan mental lebih lanjut.
Pada  hasil  pemeriksaan  psikologis  terhadap  GM  sebagai  saksi  anak  terhadap  tindak pidana  kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah  tangga  yang  mengakibatkan  kematian  ibu kandungnya untuk saat ini anak belum memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan sebagai  saksi  walaupun  anak  memiliki  pengetahuan  berdasarkan  pengalaman  melihat kejadian yang sudah terjadi.
Peristiwa yang terjadi merupakan kejadian yang traumatis sehingga bisa menimbulkan dampak  negatif  bagi  perkembangan  anak.  Oleh  karena  itu,  pemulihan  psikologis  anak merupakan hal utama yang perlu dilakukan. Anak belum mampu untuk dihadapkan dengan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
persidangan  yang  merupakan  situasi  dan    kondisi  asing  baginya,  anak  juga  akan  lebih cendrung  diam  dikarenakan  kondisi  yang  tidak  nyaman,  dan  juga  anak  sampai  saat pemeriksaan  ini  mengalami  dilema  terhadap  situasi  yang  sudah  terjadi  dimana  ayahnya harus ditahan dikarenakan telah membunuh ibunya.
Anak perlu mendapatkan pendampingan psikologis sehingga anak benar-benar stabil secara  psikologis,  termasuk  adiknya  sekarang  yang  sudah  berusia  3  tahun.Anak  perlu mendapatkan  penanganan  /  intervensi  yang  tepat  untuk  mencegah  ataupun  mengatasi permasalahan  psikologis  lebih  lanjut  dikarenakan  adanya  ingatan  traumatis  Diharapkan anak  tidak  meniru  hal-hal  negatif  yang  pernah  dilihat  ataupun  didengarnya  saat  ia  telah dewasa.  Wali  keluarganya  saat  ini  benar-benar  perlu  memberikan  dukungan  emosional kepada anak. Usia anak saat ini membutuhkan sosok yang bisa dijadikan figur yang positif untuk mengajarkan ekspresi emosi, aturan, dan norma. Selain itu, anak juga masih sangat membutuhkan  perlindungan,  kasih  sayang,  perhatian,  dan  motivasi  yang  seharusnya  ia dapatkan dari orangtuanya.
Lingkungan sekitar diharapkan tidak perlu mengungkit-ungkit kejadian jika tidak ada tujuan  yang  bermanfaat  dikarenakan  hal  ini  akan  sangat  riskan  bagi  anak  untuk menimbulkan emosi negatif. Selain itu, anak perlu dihindari dari informasi ataupun berita negatif baik terutama mengenai kedua orang tuanya.
Anak  perlu  kembali  diaktifkan  untuk  segera  bersekolah  namun  perlu  melakukan koordinasi dengan pihak sekolah agar situasi sekolah kondusif sehingga anak terhindari dari tindakan perundungan/pengejekan, termasuk bertanya mengenai situasi yang sudah terjadi oleh pihak guru dan orang dewasa lainnya di sekolah.
Keabsahan  saksi  anak-anak  dalam  memberikan  keterangan  di  pengadilan  dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 menyatakan:
Negara-negara pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah  yang  mempengaruhi  anak  itu,  pendapat-pendapat  anak  itu  diberi  bobot  yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan anak.
Anak  harus  diberikan  kesempatan  untuk  didengar  pendapatnya  dalam  persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung maupun melalui  suatu  perwalian  atau  badan  yang  tepat  dalam  suatu  cara  yang  sesuai  dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.
Seorang saksi adalah seorang manusia yang dapat dengan sengaja berbohong dan juga dapat jujur menceritakan mengenai suatu hal. Seorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau dan tergantung dari daya ingatnya sehingga dapat dipercaya atau tidak.Untuk menentukan  derajat  pembuktian  dari  keterangan  saksi,  maka  sebelum  memberikan keterangan  saksi  perlu  di  sumpah.  Pasal  160  ayat  (3) menyatakan,  sebelum  memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing- masing, bahwa ia akan memberikan  keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

## sebenarnya. 14
Dalam  sebuah  peristiwa,  seorang  anak  dapat  melihat,  mendengar  atau  bahkan mengalami sendiri maka ia dapat menjadi saksi untuk memberi keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, maupun dialami oleh anak yang bersangkutan.  Pasal 1 angka 3 UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyebutkan,  anak  yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah orang yang belum berumur  18  tahun  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan, penuntutan,  dan  peradilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat sendiri, dan ia alami sendiri. 15
Keabsahan saksi anak-anak dalam memberi keterangan dapat dilihat dalam Pasal 171 butir a KUHAP yang menyatakan, yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya  Pasal  171  KUHAP  menjelaskan  bahwa  anak  yang  belum  berumur  lima  belas tahun, begitupun orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meski hanya kadang-kadang, yang  dalam  ilmu  penyakit  jiwa  disebut  psikopat,  mereka  ini  tidak  dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Maka mereka tidak dapat diambil  sumpah  atau  janji  dalam  memberikan  keterangan  dan  keterangan  mereka  hanya dipakai keterangan. 16
Kedudukan  saksi  anak-anak  dalam  memberikan  keterangan  berpijak  pada  KUHAP. Dalam  tahap  pelaksanaannya  meliputi  tiga  tahapan  yaitu,  sebelum  peradilan,  sidang pengadilan,  dan  setelah  pengadilan.  Tahap  tersebut  merupakan  proses  yang  saling berhubungan dalam rangka penegakan hukum pidana untuk menentukan kebenaran dari suatu  peristiwa  pidana.  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  memberikan  kemudahan  bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan.
Keabsahan  saksi  anak-anak  dalam  memberi  keterangan  mempunyai  nilai  kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan anak saksi.  Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak  menentukan  atau  mengikat.  Hakim  bebas  untuk  menilai  kesempurnaan  dan kebenarannya,  tidak  ada  keharusan  bagi  hakim  untuk  menerima  kebenaran  setiap keterangan saksi termasuk saksi anak-anak. 17
Penyidikan  terhadap  anak  dilakukan  oleh  penyidik  anak  dan  berlangsung  dalam suasana  kekeluargaan,  untuk  itu  penyidik  wajib  meminta  pertimbangan  atau  saran  dari pembimbing  kemasyarakatan  sesuai  pasal  64  UURI  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  .  Diperiksa  dalam  suasana  kekeluargaan,  berarti  pada  waktu
14. Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukarno, Syaiful Asri. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga . Jakarta: Rineka Cipta, 2013. Hlm 55 15. Nashrina, 2012, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 33 16.  Vallerie  Moningka, Kesaksian  Anak  Pada  Pengadilan  Dalam  Pembuktian  Perkara  Pidana  Menurut Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Lex Crimen Vol. VI, Nomor 9, November 2017
17. Ibid.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
memeriksa  tersangka  anak,  penyidik  tidak  memakai  seragam/dinas  dan  melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik. Suasana kekeluargaan juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi, atau sejenisnya selama penyelidikan. 18
Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak  di  Kepolisian  Resort  Kabupaten  Sijunjung,    mengemukakan  bahwa: 19 Seorang  saksi yang masih berstatus anak, keterangannya diambil dengan pendampingan oleh Orang tua/ Wali/  Tenaga  sosial,  apabila  saksi  membutuhkan  perlindungan  yang  maksimal  maka kepolisian akan menyurat ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), karena oleh Kepolisian sendiri belum disediakan rumah perlindungan.Setelah menyurat ke LPSK, pihak dari LPSK akan datang dan menyiapkan tempat perlindungan bagi anak saksi, dan kami dari pihak  kepolisian  pun  tidak  mengetahui  lokasi  perlindungannya,  ketika  dibutuhkan keterangan di persidangan, maka kami menghubungi pihak LPSK untuk mendampingi anak ke pengadilan Perlindungan terhadap kejiwaan anak, kepolisian menyerahkan ke Psikolog dan berkoordinasi kepada pusat layanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) atau ke tenaga pekerja sosial di Dinas sosial Untuk menjadi penyidik anak harus dibekali dengan pelatihan khusus, pelaksanaannya di Polda atau Mabes Polri, namun tidak semua penyidik  aak  di  Polres  KabupatenSijunjung  telah  melakukan  pelatihan,  hanya  beberapa diantara  mereka  Pengaplikasian  atau  pelaksanaan  yang  terjadi  di  lapangan  tidak  kaku mengikuti  apa  yang  tertulis  di  dalam  Undang-undang,  melainkan  menyesuaikan  dengan keadaan yang terjadi pada saat kejadian, namun tidak melanggar hukum.
Sementara  itu,  Kepala  Unit  bagian  PPA  Polres  Sijunjung  selaku  polisi  yang  biasa menangani  perkara  anak,  menambahkan  bahwa:  “Perlindungan  terhadap  anak  saksi diserahkan kepada LPSK, dari pihak kepolisian perlindungannya sebatas merahasiakan atau menyamarkan identitas anak saksi tersebut dan pada saat pemeriksaan anak saksi tersebut didampingi oleh orang tua dan apabila anak saksi tersebut tidak bersedia datang ke kantor polisi untuk menyampaikan keterangan, maka penyidik yang akan mendatangi rumh anak saksi tersebut. 20
Perlindungan lebih difokuskan kepada anak saksi yang juga sebagai korban.” Penerapan ketentuan  perlindungan  terhadap  anak  saksi  di  Polres  KabupatenMakasssar  yang  belum terimplementasi  dengan  maksimal  dimana  Penyidikan  anak  sebagai  saksi  tidak  semua dilakukan oleh penyidik anak, hal ini bertentangan dengan Pasal 26 UURI Nomor 11 Tahun 2012  bahwa  syarat  untuk  menjadi  penyidik  anakadalah  telah  mengikuti  pelatihan  teknis tentang peradilan anak, sedangkan di Polres Sijunjung beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai  saksi  seringkali  ditangani  oleh  penyidik  dewasa  yang  belum  pernah  mengikuti pelatihan teknis sebagaimana syarat yang dimaksud untuk menjadi penyidik anak. 21 Hal  ini  dikhawatirkan  penyidik  tersebut  dalam  memeriksa  perkara  anak  karena
18. Nur Afni, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan No.327/Pid.B.2008/PN.Mks), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hlm. 49 19. Wawancara dengan  Kanit PPA Polres Kabupaten Sijunjung, Kepolisian Sektor Sumpur Kudus
21. Ibid.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
kurangnya  pemahaman  dan  dedikasi  masalah  anak,  maka  hanya  akan  mengutamakan bagaimana  kasus  tersebut  dapat  terselesaikan  dengan  mengabaikan  kepentingan – kepentingan  anak.  selain  itu,  penyidik  tidak  menyarankan  secara  langsung  kepada  pihak keluarga  anak  saksi  mengenai  pentingnya  pendampingan  anak  saksi  oleh  pekerja  sosial. Selanjutnya, suasana kekeluargaan pada tahap pemeriksaan terhadap anak saksi di Polres Kabupaten Sijunjung telah terimplementasi dengan baik, Apabila anak saksi tidak bersedia hadir  di  kantor  polisi, Maka  penyidik akan  mendatangi  dimana  tempat  yang  dikehendaki oleh anak saksi tersebut. 22
Penerapan  Perlindungan  Anak  Saksi  pada  Tahap  Pemeriksaan  oleh  Jaksa  Penuntut Umu m Dalam UURI Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 41 Ayat (1) ditentukan bahwa “Penuntutan terhadap  perkara  anak  dilakukan  oleh  penuntut  umum  yang  ditetapkan  berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang di tunjuk oleh jaksa agung”. Syarat untuk dapat ditetapkannya menjadi penuntut umum anak dalam UURI Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 41 Ayat (2) yaitu:
1. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum
2. Memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
3. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
Sehubungan  dengan  itu  ditemukan  juga  ketentuan  terkait  pemeriksaan  anak  sebagai saksi berdasarkan hasil wawancara  yang mengemukakan bahwa: 22
1. Pelatihan  Khusus  untuk  menjadi  jaksa  anak  hanya  diikuti  oleh  beberapa  jaksa kemudian  pengetahuan  setelah  mengikut  pelatihan  dibagikan  ke  jaksa  lain,  untuk menjadi jaksa pendamping bagi anak dilakukan berdasarkan surat perintah
2. Anak  korban  wajib  dijadikan  saksi,  kecuali  anak  yang  berumur  dibawah  5  tahun tidak  dapat  dijadikan  saksi  dalam  berkas  akan  tetapi,  tetap  dihadirkan  dalam persidangan dengan wajib didampingi oleh orang tua, wali atau pekerja sosial
3. Sidang  anak  dilakukan  secara  tertutup  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  memakai toga
4. Dalam  perkara  umum  yang  melibatkan  anak  sebagai  saksi  tidak  ditempatkan  di ruang khusus anak, kecuali dalam perkara khusus anak
5. Perlindungan mengenai jaminan keselamatan fisik, mental maupun psikis anak saksi seharusnya  dimaksimalkan  mulai  dari  tahap  penyidikan,  namun  pendampingan anak saksi oleh pekerja sosial pada saat menghadiri persidangan belum terlaksana dengan baik. Banyak anak saksi yang tidak didampingi oleh pekerja sosial salah satu penyebabnya karena penyidik kurang memahami dan mengupayakan bahwa anak saksi perlu pendampingan dari pekerja sosial
Anak saksi dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara diberikan apabila  keluarga  yang  bersangkutan  meminta,  kecuali  saat  akan  dilakukan  persidangan maka  jaksa  yang  akan  menghubungi  langsung.  Penerapan  Perlindungan  Anak  Saksi  pada Tahap Pemeriksaan di Polres Sijunjung pada tahap penyidikan dilakukan secara tertutup,
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
Anak harus didampingi Berdasarkan hasil wawancara penulis yang mengemukakan bahwa, Polres Sijunjung menyiapkan ruang tunggu khusus anak yang akan memberi keterangan di ruang  pemeriksaan,  saat  memberikan  keterangan  anak  tersebut  boleh  didampingi  oleh orang tua atau walinya Mengenai perlindungan fisik tergantung pada pihak penyidik dan LPSK,  dalam  menyampaikan  keterangan  anak  boleh  menyampaikan  keterangan  di  luar persidangan,  kebetulan  di  Pengadilan  Negeri  Sijunjung  belum  disediakan  alat  perekaman elektronik atau teleconference seperti yang dijelaskan dalam Pasal 58 UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seharusnya disediakan sebagaimana di kota- kota lain lebih dulu telah menyediakan, namun hal itu tidak menjadi kendala.
Berhubung anak yang belum berusia 15 tahun tidak dapat diambil sumpahnya, dalam hal ini keterangan anak saksi yang juga sebagai korban, kekuatan hukumnya masuk dalam alat  bukti  keterangan  saksi  meskipun  anak  tersebut  tidak  disumpah,  berbeda  dengan keterangan  anak  yang  murni  sebagai  saksi,  maka  hanya  digunakan  sebagai  alat  bukti petunjuk Suatu perkara yang korbannya bukan anak, sangat dihindari anak menjadi saksi, lebih baik tidak menjadi saksi karena tidak memiliki kekuatan hukum, kecuali apabila tidak ada alat bukti lain. 23
Pemeriksaan  terhadap  anak  saksi  di  Polres  Sijunjung  dilakukan  dengan  pemeriksaan dilakukan secara kekeluargaan dengan adanya pendampingan oleh orang tua anak saksi dan juga  disediakan  ruang  tunggu  khusus  anak.  Polres  Sijunjung  belum  menyediakan  alat perekaman elektronik sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 58 UURI No. 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dengan  disediakannya  maka  proses pemeriksaan  terhadap  anak  saksi  akan  lebih  mudah  terlaksana  apabila  anak  saksi  tidak bersedia hadir di persidangan.Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam  Pasal  1  Ayat  (14) UURI  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  anak  bahwa pendamping  adalah  pekerja  sosial  yang  mempunyai  kompetensi  profesional  dalam bidangnya. 24
Pasal 18 UURI No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa: “Dalam menangani perkara Anak, Anak  Korban,  dan/atau  Anak  Saksi,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  Pekerja  Sosial Profesional  dan  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial,  Penyidik,  Penuntut  Umum,  Hakim,  dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”
Selanjutnya  dibuthkan  juga  bantuak  pekerja  Sosial  (peksos)  wajib  memberikan pendampingan  kepada  Anak  saksi/korban,  pendampingan  tersebut  atas  permintaan kepolisian,  masyarakat  atau  dari  orang  tua.  Pendampingan  oleh  peksos  mulai  dari  awal penyidikan  hingga  pada  tahap  putusan  bahkan  setelahnya,  peksos  tetap  memberikan pendampingan dengan mengembalikan kondisi psikis anak. Peksos melakukan pendekatan tidak  hanya  kepada  anak  melainkan  juga  kepada  keluarga,  hingga  tenaga  pendidik menyangkut kehidupan anak saksi/korban di sekolah. 25
23. Ibid. 24 Nashrina, 2012, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 33 25 Wawancara dengan  Kanit PPA Polres Kabupaten Sijunjung, Kepolisian Sektor Sumpur Kudus.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
Peksos berperan dalam menangani keberfungsian sosial agar kondisi anak bisa kembali seperti  sebelum  terjadinya  peristiwa  pidana,  dalam  mendampingi  anak  saksi/korban, peksos melakukan beberapa metode agar anak dapat percaya sehingga lebih nyaman dalam menyampaikan  mengenai  detail  peristiwa  yang  disaksikan,  salah  satu  metodenya  dengan menggambarkan  kejadian  melalui  boneka  sehingga  anak  tidak  merasa  tertekan  saat menyampaikan informasi.
Dalam proses pendampingan, peksos mempelajari keseharian anak mulai dari bangun tidur, berangkat sekolah hingga kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh anak. kemudian menuliskan dalam laporan mengenai perubahan pola perilaku anak setelah peristiwa yang dialami, dari perubahan perilaku itulah peksos berperan mengembalikan ke keadaan semula kondisi psikis anak. Pendampingan oleh peksos tidak hanya melalui ranah hukum tetapi bisa juga  berupa  pendampingan  ke  psikolog,  anak  saksi  sangat  perlu  didampingi  karena berdasarkan  pengalaman,  beberapa  fakta  yang  terjadi  anak  saksi  lebih  trauma  dan  lebih takut dibandingkan dengan korban karena anak saksi merasa tidak melakukan kesalahan namun  dilibatkan  ke  ranah  hukum,  sehingga  apabila  tidak  dilakukan  konseling  bisa  saja kedepannya akan berdampak buruk bagi anak saksi. 26
Adapun  kendala  yang  dihadapi  diantaranya  kurangnya  pengetahuan  orang  tua mengenai pentingnya pendampingan peksos dan fakta yang terjadi di lapangan, peksos tidak dilibatkan ketika ada saksi anak, banyak anak saksi tidak mendapatkan pendampingan oleh peksos  karena  tidak  adanya  laporan  dari  penyidik.  kepolisian  lebih  fokus  kepada  anak korban dan anak saksi dikesampingkan, sehingga dalam penerapannya peksos mengetahui adanya saksi anak apabila memperoleh informasi dari hasil wawancara korban mengenai adanya saksi yang menyaksikan saat terjadinya peristiwa.
Kesadaran aparat penegak hukum khususnya penyidik mengenai pentingnya anak saksi didampingi pada saat pemeriksaan masih perlu dimaksimalkan, Dalam hal ini, apabila anak saksi  tidak  mendapat  pendampingan  dari  pekerja  sosial,  tidak  menutup  kemungkinan kondisi psikis anak akan terganggu, terlebih lagi mengenai dampak sosial yang dialami oleh anak. dengan adanya pendampingan oleh pekerja sosial dapat menumbuhkan kembali rasa percaya diri anak seperti saat sebelum terjadinya peristiwa. Oleh sebab itu, adanya laporan dari penyidik kepada pekerja sosial mengenai adanya anak saksi sangat diperlukan, penyidik harus melibatkan pekerja sosial dalam mendampingi anak saksi seperti yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UURI No. 11 Tahun 2012.

## 2.  Kendala  Unit  PPA  Polres  Sijunjung  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hak  Anak Sebagai Saksi,   Kaitkan Dengan Undang-Undang Peradilan Pidana.
Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Anton Sudarta Kepala UPTD Unit PPA Polres Sijunjung mengatakan bahwa kendala yang ditemui adalah sebagai berikut Sulitnya bagi anak-anak untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
1. Pemeriksaan keterangan saksi adalah suatu proses untuk mendapatkan kebenaran materiil  yaitu  kebenaran  yang  selengkap-  lengkapnya  dari  suatu  perkara  pidana
26. Ibid.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
yang bertujuan untuk membuat terang perkara pidana tersebut.
2. Penggunaan  bahasa  Indonesia  yang  kurang  lancar  dibandingkan  dengan  bahasa daerah Menurut  Pasal  153  ayat  (2) butir  a  KUHAP  menyebutkan  bahwa:  “Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi”. Jadi bisa kita  lihat  disini  dalam  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  harus  menggunakan bahasa Indonesia, dikarenakan negara Indonesia yang mempunyai beragam suku dan budaya serta ciri khas masing-masing termasuk bahasa daerah yang beragam.
3. Anak-anak cenderung menggunakan bahasa non-verbal Secara umum komunikasi verbal  adalah  komunikasi  yang  mengarah  pada  penggunaan  pada  bahasa  lisan ataupun  tulisan,  sedangkan  komunikasi  non-verbal  terjadi  melalui  sarana  selain kata-kata  misalnya  bahasa  tubuh,  seperti  gerakan  tangan,  mimik  wajah  dan  lain sebagainya.
Adapun  upaya  yang  dilakukan  penyidik untuk  mengatasi  kendala  dalam  melakukan penyidikan  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  pada  anak  di  Unit  PPA  Polres  Sijunjung. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak  Bripka Dedeng Vikardi, Anggota Penyidik Unit  PPA  Polres  Sijunjung  ialah  pertama  memberikan  rasa  aman  terhadap  anak  korban pada  saat  anak  korban  memeberikan  kesaksian  seperti  memberikan  cemilan,  mengajak bermain dan penyidik yang mengobrol dengannya adalah penyidik yang tidak memakai atribut kepolisian.

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada anak di Unit PPA Polres Sijunjung sudah dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku akan tetapi belum secara maksimal. Kendala yang  dihadapi  penyidik  Unit  PPA  Polres  Sijunjung  saat melakukan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada anak yaitu korban  masih  anak-anak,  tersangka  kurang  koperatif  dalam  memberikan  keterangan, sulitnya  berkomunikasi  bersama  tersangka  dan  ayah  anak  korban  meminta  untuk  di berhentikannya  penyidikan.  Adapun  upaya  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  kendala tersebut yaitu dengan memberikan rasa aman kepada anak korban, memberikan penjelasan terhadap  nenek  anak  korban  sebagai  pelaku  bahwa  tindakkan  yang  dilakukannya merupakan tindak pidana, pemeriksaan tersangka tindak pidana kekerasan terhadap anak dilakukan  secara  terpisah  agar  pemeriksaan  dapat  dilakukan  dengan  cepat  dan memberikan penjelasan mengenai penyabutan laporan kepada ayah anak  korban
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

## Daftar Pustaka

## A. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindangan Anak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## B. Buku
Abdussalam R., 2016. Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, PTIK, . Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ali Asakin, 2011, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Albi  Anggito,  2018.  Johan  Setiawan.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Sukabumi:  CV Jejak .
Amin Suprihatini. Perlindungan terhadap Anak, Cempaka Putih, Klaten, 2008, Andi Sofyan, 2012. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana Bakhri, Syaiful. 2012, Beban Pembuktian. Jakarta : Gramata Publishing.
Hanafi  Amrani  dan  Mahrus  Ali,  2015.  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana,  Jakarta:
Rajawali Pers
I Made Widnyana,2010, Asas-asas Hukum Pidana, , Jakarta: PT.Fikahat Aneska Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, , Jakarta. : Kencana,.
M.  Yahya  Harahap,  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Pemeriksaan Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2000,
Makarao, Mohammad Taufik dkk. 2013, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. , Jakarta. : Rineka Cipta
Moeljatno, 2009, Asas – Asas Hukum Pidana,, Jakarta. :  Rineka Cipta Muladi,2005,HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,Refika Aditama,Bandung. Soesilo,1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor.
Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Sajipto  rahardjo,1998,Bunga  Rampai  Permasalahan  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana,Jakarta:pusat pelayan keadilan dan pengabdian hukum.
Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris,1995, Hukum Pidana,
Cetakan
Pertama,Liberty,Yogyakarta.
Siswanto  Sunarso,  2012,  Viktimologi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,Sinar  Grafika,
Jakarta
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984 Sudarto,1990,  Hukum  Pidana  Indonesia,  Yayasan  Sudarto  Fakultas  Hukum UNDIP,Semarang.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999 Sugiyono. Metode Penelitian. Bandung: ALFABETA.cv. 2016, hlm 26. Sunarto Suridibroto, 2004, KUHP dan KUHAP, PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta. Teguh Prasetyo, 2015, Hukum Pidana, Rajawali Pers,Jakarta.
Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Zaina Abidin, Farid ,H.A. l, Hukum Pidana I, Jakarta. Sinar Grafika, 2008.
Zainal  Asikin  dan  Amirudin,2016,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,Rajawali Pers.
Zainuddin Ali, 2018, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

## C. Jurnal
Afifah,  Wiwik dan Gusrin Lessy.  “Perlindungan Hukum Terhadap  Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. DIH: Jurnal Ilmu Hukum 10, No. 20, (2014)
Aji  Mulyana,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Akib at  Tindak  Pidana Abortus Provocatus Criminalis,” Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 1 No. 2 September (2017) Cahya, Disepta Firdan. “Penggunaan Alat Bukti Saksi Anak Dalam Persidangan Tindak Pidana Persetubuhan  Terhadap  Anak  Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Ngawi  Nomor 113/Pid.Sus.An/2014/Pn.Ngw.” Verstek: Jurnal Hukum Acara UNS 2, No.2 (2014): 51. 1 Ismail. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2006 Tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban.” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1, No. 4 (2012
Junetha, Betha Intan. “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Berita Acara Pemeriksaan Di Penyidik Dengan Keterangan Saksi Di Pengadlan Terhadap Putusan Hakim Nomor 456/Pid .B/2009/Pn.Bjn.” Jurnal Universitas Brawijaya: Ilmu Hukum: Artikel Ilmiah S, (2013
Ketut  Adi  Wirawan,  2015, “Perlindungan  Terhadap  Korban  Sebagai  Penyeimbang  Asas Legalitas”, Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2.
Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap  Korban Kejahatan, Graha Ilmu,

## Yogyakarta, Hlm
Soerya  Respationo  dan  Guntur  Hamzah,  2013,  “Putusan  Hakim:  Menuju  Rasionalitas  Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum”, Yustisia Vol.2 No.2.
Syafrinaldi,  2006,  “Pertanggung  Jawaban  Pidana  Dalam  Tindak  Pembunuhan”,  Hukum  Islam,
Vol. VI. NO. 4