## PENYULUHAN HUKUM  DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BERLALULINTAS MELALUI PEMAHAMAN TERHADAP ISI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

## Sudjana
Departemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, email: sdjana@yahoo.com

## ABSTRACT
This  study  discusses  the  public  understanding  of  the  contents  of Law  No.  22  of  2009  regarding Traffic  and  Road  Transportation.  This  is  important,  considering  traffic  and  road  transportation has an important role to realize the security, prosperity, order traffic and road transportation to support  economic  development.  Methods  Research  method  used  is  a  normative  juridical approach,  Specifications  descriptive  analytical  research,  conducted  research  stage  through  the study  of  literature  to  examine  the  primary  legal  materials,  secondary  law,  and  tertiary  legal materials. Data collected through the study of documents, and the method of data analysis is done through qualitative normative. The results showed that the understanding of the contents of Law No. 22 of 2009 regarding Traffic and Road Transportation is difficult to measure the level of legal awareness  of  citizens  because  there  are  other  factors  that  affect  the  example  of  officials  and oversight mechanisms in determining well.
Keywords :  legal education, legal awareness, understanding, traffic and road transportation law.

## ABSTRAK
Kajian  ini  membahas  mengenai  pemahaman  masyarakat  terhadap  isi  Undang-undang  No  22 Tahun 2009 Tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini penting, mengingat lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran penting guna mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Metode  Penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif,  Spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis, Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi dokumen,  dan  metode  analisis  data  dilakukan  melalui  normatif  kualitatif.  Hasil  kajian menunjukkan  bahwa  pemahaman  terhadap  isi  Undang-undang  No  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  sulit  untuk  mengukur  tingkat  kesadaran  hukum  warga  masyarakat karena ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu teladan dari pejabat dan mekanisme pengawasan ikut menentukan juga.
Kata kunci : Penyuluhan hukum, kesadaran hukum, pemahaman, UU Lalulintas dan Angkutan Jalan.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  hukum  sebagai  bagian  integral dari  sistem  pembangunan  nasional,  secara strategis  merupakan  landasan  dan  menjadi perekat  bidang  pembangunan  lainnya  serta sebagai  faktor  integratif,  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  dalam  bingkai  NKRI melalui  pembangunan  sistem  hukum  nasional berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945. Pelaksanaan pembangunan hukum harus
dilakukan  secara  komprehensif  mencakup substansi  hukum,  kelembagaan  hukum  dan budaya hukum serta dibarengi dengan penegakan  hukum  secara  tegas  dan  konsisten dengan  tetap  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia,  sehingga  aktualisasi  fungsi  hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan, instrumen  penyelesaian  masalah  secara  adil serta  sebagai  pengatur  perilaku  masyarakat untuk  menghormati  hukum  dapat  tercapai 1 . Dalam  upaya  mewujudkan  cita-cita  luhur
2    Sudjana, Penyuluhan hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum berlalulintas…..
tersebut  sudah  tentu  harus  dilakukan  melalui suatu sistem perencanaan pembangunan nasional  yang  terarah  dan  berkesinambungan secara terpadu. Pembangunan nasional tersebut diselenggarakan  berdasarkan  asas  demokrasi dengan  prinsip-prinsip  kebersamaan,  berke- adilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, serta  kemandirian  dengan  menjaga  keseim- bangan  kemajuan  dan  kesatuan  Nasional. Pembangunan  bidang  hukum  harus  diarahkan pada  terwujudnya  sistem  pembangunan  hukum nasional  yang  bersumber  pada  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam rangka mewujud- kan  negara  hukum  serta  penciptaan  kehidupan masyarakat yang adil dan demokrasi 2 .
Berkat  rahmat  Tuhan  Yang  Maha  Esa, Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  telah dianugerahi  sebagai  negara  kepulauan  yang terdiri atas beribu pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa, serta di antara dua benua dan dua  samudera,  mempunyai  posisi  dan  peranan yang  sangat  penting  dan  strategis  untuk mendukung  pembangunan  ekonomi,  peman- tapan  integrasi  nasional  guna  memperkukuh ketahanan  nasional,  serta  menciptakan  keter- tiban  dunia  dan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  dalam  rangka  memajukan  kesejah- teraan  umum  sebagaimana  diamanatkan  oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3 . Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  mem- punyai  peran  strategis  dalam  mendukung pembangunan  dan  integrasi  nasional  sebagai bagian  dari  upaya  memajukan  kesejahteraan umum  sebagaimana  diamanatkan  oleh  UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional,  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  harus dikembangkan  potensi  dan  perannya  untuk mewujudkan  keamanan,  kesejahteraan,  keter- tiban  berlalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tek- nologi,  otonomi  daerah,  serta  akuntabilitas penyelenggaraan negara 4 .
Untuk  menekan  angka  kecelakaan  lalu lintas  yang  sangat  tinggi,  upaya  ke  depan diarahkan  pada  penanggulangan  secara  kom- prehensif  yang  mencakup  upaya  pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum.  Upaya  pembinaan  tersebut  dilakukan melalui  peningkatan  intensitas  pendidikan
berlalu  lintas  dan  penyuluhan  hukum  serta pembinaan  sumber  daya  manusia 5 .  Penyuluhan hukum  dilakukan  juga  untuk  mewujudkan ketertiban  berlalu  lintas  dan  angkutan  jalan dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran  hukum melalui  pemahaman  UU  No.  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan.
Berdasarkan uraian tersebut, maka identifikasi masalahnya adalah:” Apakah Pema- haman  terhadap  isi  Undang-Undang  No.  22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  melalui penyuluhan  hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum berlalulintas.”

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  digunakan  pendekatan yuridis  normatif,  yaitu  melakukan  pendekatan terhadap  permasalahan  didasarkan  pada  kaidah atau  norma  hukum  yang  menjadi  obyek  pem- bahasan. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis,  yaitu  menggambarkan  obyek  yang menjadi masalah kemudian dianalisis berdasar- kan  teori  dan  prinsif-prinsif  hukum  yang berlaku.  Tahap  penelitian  dilakukan  melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer  yaitu  perundang-undangan  nasional seperti  UU  No.  22  Tahun  2009  Tentang    Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dalam Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  :  M- 01.PR.08.10  Tahun  2007  Tentang  Perubahan atas  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  RI  Nomor:  M-01.PR.08.10  Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum,  bahan hukum  sekunder  yaitu  pendapat  para  akhli berupa  doktrin  atau  ajaran  tentang  hukum,  dan bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum pendukung,  seperti    bahan  digital  dari  internet. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui studi  dokumen,  yang  dilakukan  dengan mengkaji  dokumen-dokumen  tentang  hukum positif  indonesia  yang  berkaitan  dengan  obyek pembahasan. Selanjutnya  Metode analisis data dilakukan  melalui  normatif  kualitatif  yaitu mengkaji  terhadap  norma  yang  menjadi permasalahan kemudian dianalisis tanpa menggunakan rumus statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hubungan  Penyuluhan  hukum  dengan Kesadaran hukum dan Budaya hukum
Ketentuan  yuridis  tentang  penyuluhan hukum  diatur dalam  Peraturan Menteri Hukum
dan  HAM  RI  Nomor  :  M-01.PR.08.10  Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M- 01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan  Hukum.  Latar  belakang  keluarnya peraturan  menteri  tersebut  adalah  dalam  rangka mengembangkan  budaya  hukum  di  semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan  kepatuhan  hukum  demi tegaknya  supremasi hukum  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, perlu  dilakukan  penyuluhan  hukum  secara nasional  dan  agar  pelaksanaan  penyuluhan hukum  secara  nasional  dapat  berjalan  secara tertib, terarah, dan terpadu, perlu didasarkan pada pola penyuluhan hukum.
Penyuluhan  hukum  adalah  salah  satu kegiatan  penyebarluasan  informasi  dan  pema- haman  terhadap  norma  hukum  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan  dan  mengembangkan  kesadaran hukum  masyarakat  sehingga  tercipta  budaya hukum  dalam  bentuk  tertib  dan  taat  atau  patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  demi  tegak- nya  supremasi  hukum 6 .  Sedangkan  Kesadaran hukum  masyarakat  adalah  nilai  yang  hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan  atau  kepatuhan  masyarakat  terhadap norma  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku 7 .  Soerjono  Soekanto mengatakan  bahwa  kesadaran  hukum  adalah konsepsi  abstrak  dalam  diri  manusia  tentang keserasian  antara  ketertiban  dan  ketentraman atau  yang  sepantasnya.  Dengan  demikian, Kesadaran  hukum  masyarakat  merupakan output dari  proses  kegiatan  penyuluhan  hukum yang  ditandai  dengan  adanya  rasa  untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan,  hanya  cara  atau  teknik  penyuluhan hukum  yang  bersifat  komunikatif  dan  mampu menyentuh  hati  nurani  masyarakat  agar  meng- hargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan  kesadaran  hukum  masyarakat. Pilihan  orang  dalam  berperilaku  dan  bersikap tindak  sesuai  dengan  yang  dikehendaki  hukum sangat  dipengaruhi  oleh  moral  dan  karakter masyarakat,  dikarenakan  hukum  tidak  pernah lepas dari lingkungan sosialnya 8 .
Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan  tujuan  mewujudkan  kesadaran  hukum masyarakat  yang  lebih  baik  sehingga  setiap anggota  masyarakat  menyadari  dan  menghayati
hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan  budaya  hukum  dalam  sikap  dan perilaku  yang  sadar,  patuh,  dan  taat  terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia 9 . Lawrence  M.  Friedman  mengatakan bahwa  sistem  hukum,  ada  beberapa  komponen unsur  hokum, 10 yaitu  1)  Sistem  hukum mempunyai  struktur.  Sistem  hukum  terus berubah,  namun  bagian-bagian  sistem  itu berubah  dalam  kecepatan  yang  berbeda,  dan setiap  bagian  berubah  tidak  secepat  bagian tertentu  lainnya;  2)  Sistem  hukum  mempunyai substansi, yaitu berupa aturan, norma, dan pola perilaku  nyata  manusia  yang  berada  dalam sistem  itu;  3)  Sistem  hukum  mempunyai komponen budaya hukum,  yaitu sikap manusia terhadap  hukum  dan  sistem  hukum  itu  sendiri, seperti  kepercayaan,  nilai,  pemikiran  serta harapannya
Lawrence  Friedman  menjelaskan  lebih lanjut  bahwa  budaya  atau  kultur  hukum merupakan  faktor  nilai  yang  menimbulkan perbedaan  dalam  kehidupan  hukum  dalam masyarakat, sehingga kultur hukum merupakan sikap-sikap  dan  nilai-nilai  yang  dimiliki  oleh masyarakat  yang  berhubungan  dengan  hukum dan  lembaga-lembaganya,  baik  yang  bersifat positif maupun negatif 11 .
Untuk  mencapai  peningkatan  budaya hukum  dan  membentuk  kesadaran  hukum masyarakat,  kegiatan  penyuluhan  hukum  harus menetapkan arah kebijakan 12 :
1) Melakukan  edukasi  dan  pembudayaan hukum  secara  umum  ditujukan  kepada seluruh  masyarakat.  Bahwa  banyaknya pelanggaran  hukum  yang  terjadi  dikarena- kan  lemahnya  diseminasi  dan  penyuluhan hukum  yang  merupakan  bagian  dari tanggung  jawab  penyelenggara  negara  dan aparat penegak hukum.
2) Meningkatkan  penggunaan  media  komuni- kasi  yang  lebih  modern  dalam  pelaksanaan penyuluhan  hukum  yang  dapat  menunjang percepatan penyebaran, pengetahuan,
pemahaman, dan penghayatan hukum.
3) Meningkatkan koordinasi dalam melaksana- kan  sosialisasi  hukum  dengan  memanfaat- kan  partisipasi  masyarakat  aktif,  media elektronik  amupun  non  elektronik  dan  juga dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4) Meningkatkan  dan  memperkaya  metode pengembangan  dan  penyuluhan  hukum
4    Sudjana, Penyuluhan hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum berlalulintas…..
untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum masyarakat  dan  hak  asasi  manusia  secara terus menerus.
5) Memanfaatkan  segala  bentuk  kampanye hukum  baik  langsung  maupun  tidak  lang- sung,  dengan  menciptakan  slogan-slogan hukum  yang  melekat  di  hati  masyarakat sehingga masyarakat tergerak dengan sendi- rinya untuk meningkatkan budaya hukum.
6) Meningkatkan profesionalisme dan kemam- puan  tenaga  penyuluh  hukum  baik  dari substansi hukum, sosiologi serta pengenalan perilaku  masyarakat  setempat,  sehingga komunikasi  dalam  menyampaikan  materi hukum  yang  disuluh  dapat  lebih  tepat, dipahami,  diterima  dengan  baik  oleh masyarakat.
7) Melalui  kemampuan  dan  profesionalisme dalam  melakukan  penyuluhan  hukum,  agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat tercapai  dan  diterima  secara  baik,  maka harus  melakukan  langkah  cerdas  dalam penyuluhan  hukum  dengan  memberikan rasa  percaya  masyarakat  kepada  tenaga penyuluh.
8) Law  enforcement harus  dibarengi  dengan upaya  preventif  dalam  bentuk  sosialisasi produk-  produk  hukum  karena  hukum  juga harus  memberikan  perlindungan  kepada rakyat  untuk  memperoleh  keadilan  bukan untuk  menyengsarakan.  Oleh  karena  itu penyuluhan  hukum  harus  mendapatkan perhatian yang serius.
Bernard Arief Sidharta , dalam hubungan- nya dengan kesadaran hukum  dalam perspektif budaya  hukum  mengemukakan:  ”Kesadaran hukum  adalah  proses  dalam  kesadaran  atau kejiwaan  manusia  yang  di  dalamnya  berlang- sung  penilaian  bahwa  orang  seharusnya bersikap  dan  bertindak  dengan  cara  tertentu dalam  situasi  kemasyarakatan  tertentu  karena hal  itu  dirasakan  adil  dan  perlu  untuk terselenggaranya  ketertiban  masyarakat  atau kondisi  kemasyarakatan  yang  memungkinkan manusia  menjalani  kehidupan  secara  wajar sesuai  dengan  harkat  dan  martabatnya.” 13
Sjachran Basah dalam hubungan ini mengemu- kakan  tujuan  pembinaan  kesadaran  hukum masyarakat  adalah 14 :  (1).  Meningkatkan  kadar kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara;  (2)  Menyadari hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam
negara hukum berdasarkan Pancasila; (3).Melibatkan  diri  dalam  pembangunan  dan memelihara hasil-hasil pembangunan.
Kesadaran hukum berbeda dengan kepatuhan  hukum  meskipun  kedua-duanya dikonkritkan  dalam  sikap  dan  tindakan  atau perikelakuan  manusia  dalam  bermasyarakat. Menurut  Max  Weber,  kepatuhan  hukum berkaitan dengan paksaan yaitu sanksi, sehingga  seseorang  mentaati  hukum  karena takut  terhadap  sanksi  yang  dapat  diterimanya. Sedangkan  dalam  kesadaran  hukum,  pentaatan timbul  dengan  sendirinya  berdasarkan  hati nurani tanpa paksaan.
Menurut  H.C.  Kelman,  masalah  kepa- tuhan  hukum  tersebut  merupakan  suatu  derajat yang secara kualitatif dapat dibedakan pada tiga proses dasar 15 , yaitu: a. Compliance
Suatu  kepatuhan  yang  didasarkan  pada harapan  akan  suatu  imbalan  dan  usaha untuk  menghindarkan  diri  dari  hukuman yang  mungkin  dijatuhkan.  Kepatuhan  ini sama  sekali  tidak  didasarkan  pada  suatu keyakinan  pada  tujuan  kaedah  hukum  yang bersangkutan,  dan  lebih  di  dasarkan  pada pengendalian  dari  pemegang  kekuasaan. Sebagai  akibatnya  maka  kepatuhan  ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut. b. Identification
Terjadi apabila kepatuhan hukum ada bukan oleh  karena  nilai  instrinsiknya,  akan  tetapi agar  supaya  keanggotaan  kelompok  tetap terjaga,  serta  ada  hubungan  baik  dengan mereka yang memegang kekuasaan.
c. Internalization
Seseorang  mematuhi  hukum  karena  secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan.  Isi  kaedah  tersebut  sesuai  dengan nilai-nilai yang semula dianutnya. Dasar-dasar kepatuhan terhadap kaedah menurut R. Bierstedt adalah 16 :
a. Indoktrination
Sebab  pertama  mengapa  warga  masyarakat mematuhi  kaedah-kaedah  hukum  adalah karena  dia  diindoktrinir  untuk  berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam  masyarakat.  Sebagaimana  halnya dengan  unsur-unsur  kebudayaan  lainnya, maka  kaedah-kaedah  telah  ada  waktu
seseorang  dilahirkan.  Dan  semula  manusia menerimanya  secara  tidak  sadar.  Melalui proses  sosialisasi  manusia  dididik  untuk mengenal,  mengetahui,  serta  mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

## b. Habituation
Oleh  karena  sejak  kecil  mengalami  proses sosialisasi,  maka  lama  kelamaan  menjadi suatu  kebiasaan  untuk  mematuhi  kaedah- kaedah  yang  berlaku.  Memang  pada  mula- nya  sukar  sekali  untuk  mematuhi  kaedah- kaedah  tadi  yang  seolah-olah  mengekang kebebasan.  Akan  tetapi  apabila  hal  tersebut setiap  hari  ditemui,  maka  lama  kelamaan menjadi  suatu  kebiasaan  untuk  mematuhi- nya  terutama  apabila  manusia  sudah  mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.
c. Utility
Pada  dasarnya  manusia  mempunyai  kecen- derungan  untuk  hidup  pantas  dan  teratur. Akan  tetapi,  apa  yang  pantas  dan  teratur untuk  seseorang,  belum  tentu  pantas  dan teratur  bagi  orang  lain.  Oleh  karena  itu diperlukan  suatu  patokan  tentang  kepan- tasan  dan  keteraturan  tersebut.  Patokan- patokan  tadi  merupakan  pedoman-pedoman tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan  demikian,  maka  salah  satu  faktor yang  menyebabkan  orang  taat  pada  kaedah adalah  karena  kegunaan  dari  pada  kaedah tersebut. Manusia menyadari bahwa apabila dia  hendak  hidup  pantas  dan  teratur  maka diperlukan kaedah-kaedah.
d. Group identification
Salah  satu  sebab  mengapa  seseorang  patuh pada  kaedah,  adalah  karena  kepatuhan tersebut  merupakan  salah  satu  sarana  untuk mengadakan  identifikasi  dengan  kelompok. Seseorang  mematuhi  kaedah-kaedah  yang berlaku  dalam  kelompoknya  bukan  karena dia  menganggap  kelompoknya  lebih  domi- nan  dari  kelompok-kelompok  lainnya,  akan tetapi  justru  karena  ingin  mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.
Hoefnagles membedakan bermacam- macam derajat kepatuhan terhadap hukum 17 : a. Seseorang  bersikap  tindak  atau  berperi- kelakuan  sebagaimana  diharapkan  oleh hukum  dan  menyetujuinya  sesuai  dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
b. Seseorang  berperikelakuan  sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan  tetapi  tidak  setuju  dengan  penilaian yang  diberikan  oleh  yang  berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
c. Seseorang  mematuhi  hukum,  akan  tetapi tidak  setuju  dengan  kaidah-kaidah  tersebut maupun pada nilai-nilai dari yang berwenang.
d. Seseorang  tidak  patuh  pada  hukum,  akan tetapi  menyetujuinya  dan  demikian  juga terhadap  nilai-nilai  dari  mereka  yang berwenang.
e. Seseorang  sama  sekali  tidak  menyetujui  ke semuanya  dan  dia  pun  tidak  patuh  pada hukum (melakukan protes).
Soerjono  Soekanto  membagi  Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  hukum ke dalam tiga tahapan 18 , yaitu: a. Tahap prakonvensional
Pada  tahap  prakonvensional  ini  manusia mematuhi  hukum  karena  memusatkan perhatian pada akibat-akibat apabila hukum itu dilanggar. Proses yang terjadi pada tahap ini sebenarnya dapat dibagi dalam dua tahap lagi  yakni  tahap  kekuatan  fisik  (seseorang mematuhi  hukum  agar  terhindar  dari penjatuhan  hukuman  atau  sanksi  negatif), dan  tahap  hedonistik  (seseorang  mematuhi hukum  atau  melanggar  hukum  untuk kepuasan dirinya sendiri);
b. Tahap Konvensional
Pada  tahap  ini  tekanan  diletakkan  pada pengakuan,  bahwa  hukum  berisikan  aturan permainan  dalam  pergaulan  hidup,  yang senantiasa  harus  ditegakkan.  Tetapi  dalam kenyataannya,  bukan  hal  ini  yang  selalu terjadi  karena  dalam  tahap  ini  dikenal perbedaan  antara  dua  tahap,  yakni  tahap interpersonal  atau  antar  pribadi  seseorang mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak-pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain tadi. Tahap hukum  dan  ketertiban  (hukum  dipatuhi karena penegak hukum mempunyai  kekua- saan dan kekuasaan tersebut diakui);
c. Tahap Purna Konvensional
Dalam tahap ini, manusia mematuhi hukum karena  dia  mendukung  prinsip-prinsip moral,  terlepas  dari  apakah  hukum  itu didukung  suatu  kekuasaan  dan  wewenang atau  tidak.  Tahap  ini  biasanya  dijabarkan

## 6    Sudjana, Penyuluhan hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum berlalulintas…..
dalam tahap-tahap kontrak sosial (seseorang mematuhi  hukum  karena  hukum  dianggap sebagai  patokan  yang  dapat  mempertahan- kan  stabilitas  dan  memberikan  kemung- kinan pada terjadinya perubahan sosial), dan tahap  etika  universal  (ditandai  dengan kepatuhan hukum yang terutama disebabkan ada  anggapan  yang  sangat  kuat  bahwa hukum merupakan refleksi dari etika)
Penyuluhan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional, sedangkan pembangunan  hukum  nasional  bagian  dari pembangunan  nasional.    Kegiatan  penyuluhan hukum  merupakan  salah  satu  sosialisasi  untuk menggambarkan bagaimana itu keadilan tersebut 19 .  Peranan  hukum  sebagai  alat  Pemba- ngunan  masyarakat  sebagaimana  dikemukakan oleh  Roscoe  Pound  perlu  ditempatkan  pada persepsi  yang  disepakati  bersama  untuk memahami  sifat,  hakekat  dan  konsekuensi diterimanya  suatu  konsepsi.  Apabila  hukum diberi  peranan  sebagai  sarana  perubahan  dan pembangunan,  maka  pemikiran  ini  membukti- kan adanya kesadaran terhadap pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat 20 .
Mochtar Kusumaatmadja  mengemukakan “Teori  Hukum  Pembangunan”  yang  dibangun di  atas  teori  kebudayaan Northrop ,  teori orientasi kebijakan (polic y-oriented) dari Laswell  dan  Mc  Dougal  serta  teori  hukum pragmatis  dari  Roscoe  Pound 21 , sebagai berikut:  “Teori  Hukum   Mochtar  (Teori  Kebu- dayaan  Northrop  + Teori  “Policy  Oriented” - nya  Laswell  dan  Mc.  Dougal)  +  Teori  Hukum Pound  minus  konsepsi  mekanisnya  +  disesuai- kan  kondisi  Indonesia.”  Kelsey  dan  Herane mengemukakan  falsafah  penyuluhan  adalah bekerja  sama  dengan  masyarakat  agar  mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Pendapat tersebut terkandung penger- tian.  Pertama,  penyuluh  harus  bekerja  sama dengan  masayarakat.  Kehadiran  penyuluh bukan  sebagai  penentu  atau  pemaksa,  tetapi  ia harus  mampu  menciptakan  suasana  dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, menggerakkan,  serta  memelihara  partisipasi masyarakat.  Kedua,  penyuluhan  tidak  mencip- takan  ketergantungan  tetapi  harus  mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan  untuk  berswakarsa,  swadaya, swadana,  dan  swakelola  bagi  terselengaranya
kegiatan-kegiatan  guna  tercapainya  tujuan, harapan, dan keinginan masyarakat sasarannya. Ketiga, penyuluhan yang dilakukan harus selalu mengacu  kepada  terwujudnya  kesejahteraan ekonomi  masyarakat  dan  peningkatan  harkat- nya sebagai manusia 22 .
Adapun  fungsi  dari  penyuluhan  hukum adalah  langkah  pencegahan,  langkah  korektif, langkah  pemeliharaan  dan  fungsi  pengem- bangan.  Pertama,  penyuluhan  sebagai  langkah pencegahan  (preventif),  yakni  mencegah  tim- bulnya  hak-hak  negatif  dan  destruktif  yang dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi  masya- rakat.  Kedua,  penyuluhan  sebagai  langkah korektif,  yakni  berfungsi  sebagai  koreksi terhadap  hal  yang  telah  ada,  sehingga  apabila terdapat suatu hal yang melanggar hukum dapat mengurangi  dampak  ataupun  menghilangkan hal  tersebut.  Ketiga,  penyuluhan  sebagai langkah pemeliharaan (presevatif), yakni mem- berikan dorongan untuk menumbuhkan semangat supaya berpartisipasi dalam pembangunan  hukum  sesuai  dengan  kemam- puan dan kedudukannya masing-masing. Keempat,  penyuluhan  sebagai  fungsi  pengem- bangan  (developmental),  yakni  memberikan dorongan dan masukan terhadap suatu hal agar masyarakat  dapat  lebih  mandiri  dan  tidak tergantung ataupun mengandalkan pihak lain 23 . Visi  dan  misi  dari  kegiatan  penyuluhan hukum ini adalah agar dilaksanakannya aturan- aturan  hukum  tanpa  menyebabkan  perasaan takut  akan  sanksi  hukum  melainkan  patuhnya mereka pada aturan hukum dikarenakan adanya kesadaran dan penghargaan terhadap hukum.
Di  dalam  menyelenggarakan  kegiatan penyuluhan  hukum  ada  baiknya  bila  materi hukum  yang  akan  disuluhkan  dibuat  skala prioritas  yang  didasarkan  pada  pengetahuan, pemahaman,  dan  penghayatan  terhadap  materi hukum,  sehingga  untuk  materi  hukum  yang sangat  penting  untuk  kehidupan  berbangsa, bernegara  dan  bermasyarakat  dapat  segera disuluhkan  agar  segera  dipahami  dan  dihayati oleh  masyarakat.  Hal  ini  perlu  diinventarisir dan  ditelaah  berdasarkan  pertimbangan  yang komprehensif  serta  didasarkan  pada  hasil evaluasi,  peta  permasalahan  hukum,  kepen- tingan negara dan kebutuhan masyarakat 24 .
Substansi    Undang-undang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan
Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  merupa- kan faktor vital dalam kehidupan bermasyarakat  baik  dikaji  dari  segi  dari ekonomi, sosial,  dan hukum karena itu penting untuk  dijadikan  materi  penyuluhan  hukum. Dalam  kaitan  ini,  penyuluh  perlu  menjelaskan berbagai  ketentuan  terkait  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  apa  saja  permasalahan  yang timbul dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pengguna jalan untuk mengatasinya. Lalu lintas
dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang  terdiri  atas  lalu  lintas,  angkutan  jalan, jaringan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  prasa- rana  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  kendaraan, pengemudi,  pengguna  jalan,  serta  pengelolaan- nya.  Lalu  lintas  adalah  gerak  kendaraan  dan orang  di  ruang  lalu  lintas  jalan.  Angkutan adalah  perpindahan  orang  dan/atau  barang  dari satu  tempat  ke  tempat  lain  dengan  mengguna- kan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
Tabel 1. Sistematika Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan terdiri dari 326 Pasal, XXII Bab. BAB  I : KETENTUAN UMUM (Pasal 1) BAB  II : ASAS DAN TUJUAN (Pasal 2 sd 3) BAB  III : RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG (Pasal 4) BAB  IV : PEMBINAAN (Pasal 5 sd 6) BAB  V : PENYELENGGARAAN (Pasal 7 sd 13) BAB  VI : JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Pasal 14 sd 46) BAB  VII : KENDARAAN (Pasal 47 sd 76) BAB  VIII : PENGEMUDI (Pasal 77 sd 92) BAB  IX : LALU LINTAS (Pasal 93 sd 136) BAB  X : ANGKUTAN (Pasal 137 sd 199) BAB  XI : KEAMANAN  DAN  KESELAMATAN  LALU  LINTAS  DAN  ANGKUTAN JALAN (Pasal  200 sd 208) BAB  XII : DAMPAK LINGKUNGAN (Pasal 209 sd 218) BAB  XIII : PENGEMBANGAN  INDUSTRI  DAN  TEKNOLOGI  SARANA  DAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Pasal 219 sd 225) BAB  XIV : KECELAKAAN LALU LINTAS (Pasal 226 sd 241) BAB XV : PERLAKUAN  KHUSUS  BAGI  PENYANDANG  CACAT,  MANUSIA  USIA LANJUT,  ANAK-ANAK,  WANITA  HAMIL,  DAN  ORANG  SAKIT  (Pasal 242 sd 244) BAB XVI           : SISTEM  INFORMASI  DAN  KOMUNIKASI  LALU  LINTAS  DAN ANGKUTAN JALAN (Pasal 245 sd 252) BAB  XVII : SUMBER DAYA MANUSIA (Pasal 253 sd 255) BAB  XVIII : PERAN SERTA MASYARAKAT (Pasal 256 sd 258) BAB XIX : PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Pasal 259 sd  272) BAB  XX : KETENTUAN PIDANA (Pasal 273 sd 317) BAB  XXI : KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 318 sd 319) BAB  XXII : KETENTUAN PENUTUP (Pasal 320 sd  326)
Pemahaman  isi  UU  No.  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan melalui  Penyuluhan  Hukum  dihubungkan dengan Kesadaran Hukum Berlalulintas
Benjamin S. Bloom, 25 mengatakan bahwa  pemahaman  ( Comprehension )  adalah kemampuan  seseorang  untuk  mengerti  atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui  dan  diingat.  Dengan  kata  lain, memahami  adalah  mengerti  tentang  sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi 26 .
Menurut  Daryanto  kemampuan  pema- haman  berdasarkan  tingkat  kepekaan  dan derajat  penyerapan  materi  dapat  dijabarkan  ke dalam tiga tingkatan 27 , yaitu:
a. Menerjemahkan ( translation )
Pengertian  menerjemahkan  dapat  diartikan sebagai  pengalihan  arti  dari  bahasa  yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari  konsepsi  abstrak  menjadi  suatu  model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.
8    Sudjana, Penyuluhan hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum berlalulintas…..
b. Menafsirkan ( interpretation )
Kemampuan ini lebih luas daripada mener- jemahkan,  ini  adalah  kemampuan  untuk mengenal  dan  memahami.  Menafsirkan dapat  dilakukan  dengan  cara  menghubung- kan  pengetahuan  lalu  dengan  pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara  grafik  dengan  kondisi  yang  dijabar- kan  sebenarnya,  serta  membedakan  yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan. c. Mengekstrapolasi (extrapolation )
Ekstrapolasi  menuntut  kemampuan  intelek- tual  yang  lebih  tinggi  karena  seseorang dituntut untuk dapat melihat sesuatu dibalik yang  tertulis.  Membuat  ramalan  tentang konsekuensi  atau  memperluas  persepsi dalam  arti  waktu,  dimensi,  kasus,  ataupun masalahnya.
Kaitan  dengan  penyuluhan  hukum    ting- katan  ke  tiga  “mengekstrapolasi”  erat    dengan peningkatan  kesadaran  hukum  meskipun  ada faktor  lain  yang  mempengaruhinya,  karena masyarakat yang diberikan pemahaman tentang UU  Lalulintas  dan  Angkutan  jalan  dapat melihat  dibalik  UU  tersebut  ada  tujuan  hukum yang  hendak  dicapai  yaitu  kepastian,  keadilan dan kemanfaatan.
Ranah  kognitif  berkenaan  dengan  hasil belajar  intelektual  yang  berhubungan  dengan ingatan  atau  pengenalan  terhadap  pengetahuan dan  informasi  serta  pengembangan  keteram- pilan  intelektual.  Menurut  Taksonomi  Bloom (penggolongan)  ranah  kognitif  ada  enam tingkatan 28 , yaitu a. Pengetahuan,  merupakan  tingkat  terendah dari  ranah  kognitif.  Menekankan  pada proses  mental  dalam  mengingat  dan mengungkapkan  kembali  informasi  yang telah  siswa  peroleh  secara  tepat  sesuai dengan  apa  yang  telah  mereka  peroleh sebelumnya.  Informasi  dimaksud  berkaitan dengan  simbol-simbol,  terminologi  dan peristilahan,  fakta-fakta,  keterampilan  dan prinsip-prinsip.
b. Pemahaman  ( Comprehension ),  berisikan kemampuan  untuk  memaknai  dengan  tepat apa  yang  telah  dipelajari  tanpa  harus menerapkannya.
c. Aplikasi  ( Application ),  pada  tingkat  ini seseorang  memiliki  kemampuan  untuk menerapkan  gagasan,  prosedur,  metode, rumus, teori sesuai dengan situasi konkrit.
d. Analisis ( Analysis ), seseorang akan mampu menganalisis  informasi  yang  masuk  dan membagi-bagi  atau  menstrukturkan  infor- masi  ke  dalam  bagian  yang  lebih  kecil untuk  mengenali  pola  atau  hubungannya, dan  mampu  mengenali  serta  membedakan faktor  penyebab  dan  akibat  dari  sebuah kondisi yang rumit.
e. Sintesis  ( Synthesis ),  seseorang  di  tingkat sintesa  akan  mampu  menjelaskan  struktur atau  pola  dari  sebuah  kondisi  yang  sebe- lumnya tidak terlihat, dan mampu mengenali  data  atau  informasi  yang  harus didapat  untuk  menghasilkan  solusi  yang dibutuhkan.
f. Evaluasi  ( Evaluation ),  kemampuan  untuk memberikan penilaian berupa solusi, gagasan,  metodologi  dengan  menggunakan kriteria  yang  cocok  atau  standar  yang  ada untuk  memastikan  nilai  efektivitas  atau manfaatnya. Ranah afektif berkenaan dengan  sikap,  terdiri  dari  lima  aspek  yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi  dan  internalisasi.  Sedangkan ranah  psikomotor  berkenaan  dengan  hasil belajar  keterampilan  dan  kemampuan bertindak,  ada  enam  aspek  yakni  gerakan reflek, keterampilan gerakan dasar, kemampuan  perseptual,  keharmonisan  atau ketepatan,  gerakan  keterampilan  kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif 29 . Berdasarkan  taksonomi  Bloom,  maka pemahaman  berada  dalam  taraf  kemampuan untuk  memaknai  dengan  tepat  apa  yang  telah dipelajari tanpa harus menerapkannya. Dengan demikian,  pemahaman  setelah  mendapat  pe- nyuluhan  hukum  sulit  untuk  mengukur  tingkat kesadaran  hukum  karena  ada  kemungkinan meskipun  melakukan  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku, tetapi dipengaruhi faktor lain.
Paul  Sholten  yang  dikutip  oleh  Soerjono Soekanto  mengatakan  bahwa  “kesadaran hukum  sebenarnya  merupakan  kesadaran  atau nilai-nilai  yang  terdapat  di  dalam  diri  manusia tentang  hukum  yang  ada  atau  tentang  hukum yang  diharapkan  ada.”  Secara  sederhana  nilai- nilai tersebut pada hakekatnya didasarkan pada rasa susila dan rasa keadilan dari individu yang melakukan interaksi sosial 30 . Dengan demikian, kesadaran  hukum    merupakan  pentaatan  tanpa paksaan  sehingga  metode  penyuluhan  hukum juga  harus  bersifat ajakan bukan paksaan.
Metode  penyuluhan  hukum  dilakukan secara  langsung  (tatap  muka)  atau  tidak langsung (melalui media elektronik atau cetak), melalui pendekatan:
a. persuasif  yakni  penyuluh  hukum  dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga  mereka  merasa  tertarik  dan menaruh  perhatian  serta  minat  terhadap  hal- hal yang disampaikan oleh penyuluh;
b. edukatif  yakni  penyuluh  hukum  harus bersikap  dan  berperilaku  sebagai  pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing  masyarakat  yang  disuluh  ke arah tujuan penyuluhan hukum;
c. komunikatif  yakni  penyuluh  hukum  harus mampu  berkomunikasi  dan  menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta  suatu  pembicaraan  yang  bersifat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
d. akomodatif  yakni  penyuluh  hukum  harus mampu mengakomodasikan menampung dan memberikan  jalan  pemecahannya  dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat.
Penyuluhan Hukum  secara langsung dapat diselenggarakan dalam bentuk : a) ceramah; b)  diskusi; c) temu sadar hukum; d) pameran; e) simulasi;  f)  lomba  kadarkum;  g)  konsultasi hukum;  h)  bantuan  hukum;  dan/atau  i)  dalam bentuk  lain.  Sedangkan  Penyuluhan  Hukum tidak  langsung    dapat  diselenggarakan  dalam bentuk : a) dialog interaktif; b) wawancara radio; c) pentas panggung; d) sandiwara; e) sinetron; f) fragmen; g) film; h) spanduk; i) poster; j) brosur;
k)  leaflet;  l)  booklet;    m)  billboard;  n)  surat kabar;  o)  majalah;  p)  running  text;  q)  filler; dan/atau r) dalam bentuk lain.
Penyuluhan  Hukum  dilakukan  oleh tenaga  fungsional  penyuluh  hukum  dan/atau orang  yang  mempunyai  pengetahuan  dan keahlian  di  bidang  hukum  dan  mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan, secara jelas dan benar,  kepada  masyarakat  yang  disuluh. Pelaksanaan  penyuluhan  hukum  di  lingkungan Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, dikoordinasikan  oleh  Pusat  Penyuluhan  Hukum Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional.  Badan Pembinaan
Hukum Nasional dalam melaksanakan penyuluhan hukum dapat melakukan  kerja  sama  dengan  instansi  terkait atau organisasi kemasyarakatan di tingkat pusat. Bentuk  kerjasama  dapat  dituangkan  dalam peraturan  bersama,  kesepakatan  bersama  atau instrumen hukum lainnya.
Kelompok  sasaran  (warga  masyarakat) dalam  penyuluhan  hukum  merupakan  faktor penting untuk lebih diperhatikan tanpa mengurangi pentingnya penyuluh hukum, materi hukum  (substansi)  yang  akan  disuluhkan,  dan metode  penyuluhan  hukum  itu  sendiri,  karena pada  akhirnya  warga  masyarakat  tersebut  yang diharapkan    akan    adanya  perubahan  peri- kelakuan  hukum    menuju  tingkat  kesadaran hukum yang lebih baik.
Hasil survey yang dilakukan oleh Tabloit Otomotif  terhadap  jumlah  responden  10.045 orang  terkait  dengan  alasan  mengapa  tidak yakin  UU  Nomor  22  Tahun  2009  dapat memperbaiki masalah, seperti pada tabel 2.
Tabel 2. Hasil Survey Tabloit Otomotif tentang UU Nomor 22 Tahun 2009 Alasan Jumlah (%) Kesadaran/disiplin masalah 30 Volume kendaraan terus bertambah/sudah banyak 10 Mental aparat kurang baik 8 Pelaksanaan belum efektif 6 Infrastruktur kurang (jalan, rambu, fasilitas) 6 Jadi lebih macet 6 Tergantung kesadaran masyarakat 5 Sumber  :  Edy  Halomoan  Gurnin,  dalam  http://www.  bantuanhukum.or.id/  web/implementasi-undang- undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/
Berdasarkan data tersebut masalah kesadaran atau disiplin (masyarakat) menempati  posisi  tertinggi  berkaitan  dengan implementasi  UU  No.  22  Tahun  2009,  karena
10    Sudjana, Penyuluhan hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum berlalulintas…..
itu  fokus  perhatian  pada  warga  masyarakat dalam penyuluhan hukum UU tersebut merupa- kan  priotitas  utama  untuk  lebih  diperhatikan. Selanjutnya,  berkaitan  dengan  materi  UU  No.
22  Tahun  2009,  dari  sekian  banyak  ketentuan yang  ada,  beberapa  pasal  yang  mendapatkan respon  beragam  dan  menjadi  perdebatan  di masyarakat 31 adalah seperti pada tabel 3.
Tabel 3. Respon Masyarakat terhadap UU No. 2 Tahun 2009
Ketentuan Isi Catatan 107 Ayat (2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (1)  wajib  menya- lakan lampu utama pada siang hari Jika  alasannya  adalah  untuk  keselamatan, maka harus diyakinkan hubungan langsung lampu  dengan  keselamatan  pengendara. Selain  itu  dukungan  data-data  mengenai penyebab kecelakaan di jalan raya 112 Ayat (3) Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi  Kendaraan  dilarang  langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu  Lalu  Lintas  atau  Alat  Pemberi Isyarat Lalu Lintas Seberapa banyak sarana yang telah disediakan 273 Ayat (1) Setiap  penyelenggara  Jalan  yang  tidak dengan  segera  dan  patut  memperbaiki Jalan  yang  rusak  yang  mengakibatkan Kecelakaan  Lalu  Lintas  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  24  Ayat  (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan  dan/atau  kerusakan  Kendaraan dan/atau  barang  dipidana  dengan  penjara paling  lama  6  (enam)  bulan  atau  denda paling  banyak  Rp.  12.000.000,00  (dua belas juta rupiah Kementerian  PU  memper-  masalahkan pasal  pemida  naan  penyelenggara  jalan yang memang secara hukum tidak berdasarkan  konsep  yang  kuat.  Fungsi pemerintahan,  termasuk  penyeleng-garaan jalan,  pada  prinsipnya  adalah  pelaksanaan undang- undang. Wajarkah aturan perundangan yang memi- danakan pelaksana undang-undang Bab XIII pengembangan  industri  dan  teknologi sarana  dan  prasarana  lalu  lintas  dan angkutan jalan Hal ini cukup menarik untuk digarisbawahi, karena tidak cukup jelas mengapa harus ada pengaturan tersendiri dalam UU Lalu Lintas dan Jalan Raya menyangkut sektor industri dan pengembangan teknologi Pasal 302 Setiap orang yang mengemudikan
Kendaraan  Bermotor  Umum  angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan  penumpang  selain  di  tempat pemberhentian,  atau  melewati  jaringan jalan  selain  yang  ditentukan  dalam  izin trayek  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  126  dipidana  dengan  pidana kurungan  paling  lama  1  (satu)  bulan  atau denda  paling  banyak  Rp250.000,00  (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Seberapa banyak sarana halte yang disediakan  pada  satu  trayek  angkutan umum. Dapat dilihat  pada wilayah-wilayah di daerah khususnya di luar Pulau Jawa Pasal 310 Terkait  dengan  kelalaian  pengemudi hingga mengakibatkan korban jiwa Sudah diatur dalam Pasal 359 KUHP
Permasalahan  kesadaran  atau  disiplin hukum  masyarakat  lebih  berat  dan  kompleks dibandingkan dengan masalah substansi hukum,  karena  berkaitan  dengan  problema substansi  hukum  upaya  yang  dapat  dilakukan
lebih  mudah  yaitu  melakukan  revisi  atau amandemen,  atau  apabila  perubahan  tersebut melebihi  50%,  maka  dibuat  UU  yang  baru. Namun,  untuk  menyelesaikan  permasalahan kesadaran  hukum  warga  masyarakat  memang
bukan masalah yang mudah, perlu dicari dahulu akar  permasalahannya  kemudian  menentukan pola  atau  mekanisme  penyuluhan  hukum  yang efektif  dan  efisien.    Berkaitan  dengan  dengan hal  ini,  Soerjono  Soekanto berdasarkan  hasil penelitiannya  berpendapat  ada  4  (empat)  indi- kator  yang  mempengaruhi  tingkat  kesadaran hukum  atau  kepatuhan  hukum,  yaitu:  a. pengetahuan hukum; b. pengetahuan tentang isi hukum;  c.  sikap  hukum;  d.  pola  perikelakukan hukum.
Soerjono  Soekanto  dalam  penelitiannya yang  dilakukan  terhadap  489  mahasiswa Fakultas  Hukum  UI  terhadap  UU  Lalu  Lintas menyimpulkan  bahwa  pengetahuan  hukum tidak  mempengaruhi  secara  positif  maupun negatif  terhadap  tingkat  kesadaran  hukum.  Hal ini  berarti  pengetahuan  terhadap  UU  No.  22 Tahun  2009,  tidak  menjadi  ukuran  bahwa seseorang yang mengetahui UU tersebut tingkat kesadaran hukumnya lebih tinggi.
Pengetahuan  terhadap  isi  hukum  menye- babkan  terjadinya  kesadaran  hukum  tetapi sukar menentukan secara pasti derajat kepatuhan  seperti  apa  yang  dicapai  dengan pengetahuan  tersebut,  karena  tergantung  pada teladan yang diberikan oleh pejabat hukum dan taraf  kesempurnaan  mekanisme  pengawasan pelaksana  peraturan.  Sebagai  contoh:  seorang warga  masyarakat  akan  cenderung  mencontoh untuk  tidak  menggunakan  helm  pada  saat berkendaraan  karena  melihat  polisi  juga  tidak menunjukan  keteladan  untuk  menggunakan helm.  Contoh  lain,  seorang  warga  masyarakat pada  pagi  hari  tidak  menggunakan  helm  pada saat berkendaraan tetapi dibiarkan oleh petugas (polisi tidak melakukan pengawasan yang ketat dengan  cara  menegur).  Berdasarkan  kedua contoh  tersebut,  apabila  terus  menerus  terjadi maka perbuatan tersebut akan “dianggap biasa” padahal  merupakan  pelanggaran  hukum  yang dapat  dikenakan  sanksi  menurut  UU  No.  22 Tahun 2009.
Sikap  hukum  atau  kecenderungan  bertin- dak  berkaitan  erat  dengan  sikap  fundamental (seperti  meningkatnya  umur,  tingkat  pendi- dikan,  dan  lamanya  tinggal)  dan  sikap instrumental (pengetahuan tentang isi peraturan dan menonjolnya kepentingan pribadi). Seseorang  yang  bersikap  fundamental  akan bereaksi  secara  serta  merta  tanpa  memperhi- tungkan untung ruginya bagi diri sendiri (tanpa
didasarkan  kepentingan  pribadi).  Sebaliknya seorang  instrumentalis  akan  memperhitungkan keburukan-keburukan  dan  kebaikan-kebaikan suatu kaedah secara mantap (misalnya mematuhi hukum  karena takut sanksi, atau ada petugas  pengawas  atau  karena  kebanyakan orang mematuhinya). Dengan demikian, kepatuhan masyarakat terhadap UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada umumnya disebabkan sikap  fundamental  yang  tergantung  pada meningkatnya  usia,  tingkat  pendidikan,  dan lamanya tinggal.
Pola  perikelakuan  hukum  merupakan setiap  perikelakuan  teratur  yang  bertujuan untuk  mencapai  keserasian  antara  ketertiban dan kebebasan. Setiap perikelakuan yang sesuai dengan  hukum  merupakan  salah  satu  ciri  atau kriteria  adanya  kepatuhan  atau  ketaatan  yang tinggi.  Dugaan  tersebut  akan  sesuai  dengan kenyataan  apabila  ditelaah  lebih  lanjut  megapa warga  masyarakat  berperikelakuan  sesuai hukum,  sehingga  pola  perikelakuan  hukum merupakan  hal  yang  identik  denga  kepatuhan hukum.  Pola  perikelakuan  hukum  merupakan kriterium  kepatuhan  hukum  apabila  warga masyarakat  berperikelakuan  tersebut,  karena proses  internalisasi  yaitu  hukum  sesuai  dengan nilai-nilai  yang  dianut  oleh  warga  masyarakat. Hal  ini  disebabkan  karena  dengan  berperike- lakuan  demikian,  maka  hukum  benar-benar telah melembaga dan bahkan mendarah daging. Dengan  demikian,  pola  perikelakuan  hukum sangat mempengaruhi kepatuhan hukum 32 .

## PENUTUP
Pemahaman  terhadap  isi  Undang-undang No  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  sulit  diukur  tingkat  kesadaran hukumnya  karena  ada  faktor  lain  yang  mem- pengaruhi  yaitu  teladan  dari  pejabat  dan mekanisme  pengawasan  ikut  menentukan  juga. Karena  itu,  untuk  meningkatkan  kesadaran hukum warga masyarakat tidak hanya kebijakan  untuk  mengadakan  penyuluhan hukum  saja  tetapi  juga  disarankan  teladan terutama  dari  para  penegak  hukum  karena karakter budaya bangsa Indonesia yang bersifat ”paternalistik”. Selain itu, perlu mengefektifkan mekanisme  pengawasan  agar  lebih  kompre- hensif  melalui  KISS  (Koordinasi,  Integrasi, Simplikasi, dan Sinkronisasi).
DAFTAR CATATAN KAKI 1 Umi Laili dalam http:// download.portalgaruda.org/ article.php? article=183588 &val=6383&title=KEBIJAKAN% 20PENYULUHAN%20HUKUM%20%20P ADA%20KANWIL%20KEMENTERIAN% 20HUKUM%20DAN%20HAM%20KALIM ANTAN%20TIMUR. Diakses 20 Juli 2016, pukul 21.00 WIB.
2 Ibid
3 Penjelasan  Umum  Atas   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4 Ibid.
5 Ibid
6 Pasal 1  Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10
Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum Tentang Pola Penyuluhan Hukum
7 Ibid, Pasal 1 Angka 2,
8
http://www.ferlianusgulo.web.id/2016/03/pe nyuluhan-hukum-yang-membuat.html
9 Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM
RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006, ibid.
10 Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika Sebuah Pengantar , PT Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 7-8.
11 Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah
Telaah Sosiologis , PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 89
12
http://www.ferlianusgulo.web.id/2016/03/pe nyuluhan-hukum-yang-membuat. html . Dikses  22 Juli 2016, pukul 19.00 WIB.
13 Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 203. Lihat juga http://www.ferlianusgulo.web.id/2016/03/pe nyuluhan-hukum-yang-membuat.html , loc.cit.
14 Sjachran Basah, Tiga Tulisan Tentang Hukum , CV Armico, Bandung, 1986, hlm. 8-9. Lihat juga http://www.ferlianusgulo.web.id/2016/03/pe nyuluhan-hukum-yang-membuat.html. Diakses 30 Juli 2016 , pukul 22.09.WIB 15 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV Rajawali, Jakarta 1982, hlm  230.
16 Ibid , hm 225-226.
17 Soerjono Soekanto, Ibid , hlm  234.
18 Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh http:// www.ferlianusgulo . web.id/ 2016/03/ penyuluhan-hukum-yang-membuat.html, ibid .
19 Sudjito, Critical Legal Stidies (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif  Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum, Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Vol. 2, Edisi September, 2008, hlm. 3 sebagaimana dikutip oleh http://fh.uisu.ac.id/peranan-budaya-hukum- dalam-perspektif-pembangunan-hukum- nasional/ . Diakses 15 Agustus 2016,pukul 21.00 .
20 Ibid.
21 Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem , PT Remaja
Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm 126.
22 Nurul Huda, Penyuluhan Huk um dan  Hak Asasi Manusia Sebuah Ilmu (Kajian  Filsafat Ilmu), dalam
http://www.rudyct.com/PPS702- ipb/04212/nurul_huda.htm. Diakses 4 Agustus 2016 , pukul 19.00 WIB.
23 Laurensius Arliman S,  Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,file:///C:/ Users/user/AppData/ Local/Temp/Laurensia% 20Arliman%20S% 20Kewajiban%20Notaris%20dalam%20Pem berian%20Penyuluhan%20Hukum.pdf. Diakses 6 Agustus 2016,pukul 21.00 WIB. 24 http://www.ferlianusgulo.web.id/2016/03/ penyuluhan-hukum-yang-membuat. html , ibid .
25 Anas Sudijono, sebagaimana dikutip oleh http:// digilib. uinsby.ac.id/872/5/
Bab%202.pdf. Diakses 7 Agustus 2016, pukul 23.00 26 http://digilib.uinsby.ac.id/872/5/Bab%202. pdf , Ibid . Diakses 9 Agustus 2016, pukul 19.00 WIB.
27 Zuchdi Darmiyati sebagaimana dikutip oleh http:// digilib. uinsby.ac.id/872/5/ Bab%202.pdf, ibid .
28 Dimiyati dan Mujiono  dalam http://digilib.uinsby.ac.id/872/5/Bab%202.p df , ibid .
29 Ibid .
30 Ibid.
31 Edy Halomoan Gurnin, dalam http://www . bantuanhukum.or.id/ web/ implementasi- undang-undang-nomor-22-tahun-2009- tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/. Diakses 9 Agustus 2016, pukul 20.00 WIB. 32 Soerjono Soekanto, op.cit , hlm 247.

## DAFTAR PUSTAKA
Bernard  Arief  Sidharta,  (2000), Refleksi Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum,  Sebuah Penelitian  tentang  Fundasi  Kefilsafatan dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  Sebagai Landasan  Pengembangan  Ilmu  Hukum Nasional Indonesia , Bandung: CV.
Mandar Maju.
Esmi  Warassih,  (2005), Pranata  Hukum Sebuah Telaah  Sosiologis ,  Semarang:  PT Suryandaru Utama.
Lawrence  M.  Friedman,  (2001), Hukum Amerika  Sebuah  Pengantar ,  Jakarta:  PT Tata Nusa.
Lili  Rasyidi  dan  I.B.  Wyasa  Putra,  (1993), Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,  Bandung:
PT Remaja Rosdakarya.
Sjachran  Basah,  (1986), Tiga  Tulisan  Tentang Hukum , Bandung: CV Armico. Soerjono  Soekanto,  (1982), Kesadaran  Hukum dan  Kepatuhan  Hukum, Jakarta:  CV Rajawali.
_______, (1986), Beberapa Cara dan Mekanisme  dalam  Penyuluhan  Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 22,  Tahun    2009,  Tentang    Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
:  M-01.PR.08.10  Tahun  2007  Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor  :  M- 01.PR.08.10  Tahun  2006  Tentang  Pola
Penyuluhan Hukum Tentang Pola Penyuluhan Hukum. Nofiardi, (2015), Membangun Hukum Indonesia Yang Progresif, Jurnal Advokasi, Vol.  6  No.  1  Juni-Desember 2015.
Sudjito,  (2008),  Critical  Legal  Stidies  (CLS)
dan  Hukum  Progresif  Sebagai  Alternatif Dalam  Reformasi  Hukum  Nasional  dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum, Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum  Iblam,  Vol.  2,  Edisi
September, 2008. Anas  Sudijono,  sebagaimana  dikutip  oleh http:// digilib. uinsby.ac.id/872/5/ Bab%202.pdf.  Diakses  7  Agustus  2016, pukul 23.00. Dimiyati dan Mujiono dalam http://digilib.uinsby.ac.id/872/5/Bab%202 .pdf .  Diakses  9  Agustus  2016,  pukul 19.00 WIB.
Edy  Halomoan  Gurnin,  dalam http://www . bantuanhukum.or.id/  web/  implementasi- undang-undang-nomor-22-tahun-2009- tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan- raya/.  Diakses  9  Agustus  2016,  pukul 20.00 WIB.
http://www.ferlianusgulo.web.id/2016/03/peny uluhan-hukum-yang- membuat. html .
Dikses  22 Juli 2016, pukul 19.00 WIB. http://fh.uisu.ac.id/peranan-budaya-hukum- dalam-perspektif-pembangunan-hukum- nasional/ Diakses 15 Agustus 2016,pukul 21.00.
Laurensius  Arliman  S,  (2004),  Kewajiban Notaris  Dalam  Pemberian  Penyuluhan Hukum  Kepada  Masyarakat  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris, Jurnal  Advokasi Vol.  4  No.  2 September 2013 file:///C:/ Users/ user/AppData/  Local/Temp/  Laurensia%
20 Arliman%20S%20 Kewajiban% 20Notaris%  20  dalam  %  20Pemberian%
14    Sudjana, Penyuluhan hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum berlalulintas…..
20  Penyuluhan%20  Hukum.pdf.  Diakses
6 Agustus 2016,pukul 21.00 WIB.
Nurul  Huda,  Penyuluhan  Hukum  dan    Hak
Asasi  Manusia  Sebuah  Ilmu  (Kajian Filsafat Ilmu), dalam http://www.rudyct.com/PPS702- ipb/04212/nurul_huda.htm.  Diakses  4 Agustus 2016 , pukul 19.00 WIB.
Umi  Laili  dalam  http://  download.  Portal garuda.org/article.php? article=183588&val=6383&title= KEBIJAKAN%20 PENYULUHAN %20HUKUM%  20%20  PADA%  20 KANWIL%20KEMENTERIAN%20HU KUM%20DAN%20HAM%20KALIMA
NTAN%20TIMUR.  Diakses  20  Juli 2016, pukul 21.00 WIB.