## KONSTRUKSI  Al-‘UQU<D MURAKKABAH PENGELOLAAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI DI BANK MUAMALAT PURWOKERTO PERSPEKTIF MAS{LAH{AH MURSALA
Khoerul Umam 1 , Nita Triana 2 , Melita Elza Alfiani 3
Pascasarjana UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Email: khoerulumam54321@gmail.com, triananita@ymail.com, melitaelzaalfiani@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Dana Haji, Investasi, Maslahah Mursalah
Pengelolaan dana haji untuk investasi merupakan kebutuhan yang harus dilakukan untuk  mensubsidi  kekurangan  biaya  penyelenggaraan  haji.  Jenis  penelitian  ini adalah  penelitianlapangan  ( field  research )  dimana  peneliti  mengumpulkan  data secara  langsung  dari  lapangan,  masyarakat,  Bank  Muamalat  Purwokerto  yang menjadi objek penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latarbelakang kondisi yang terjadi sesuai dengan tema penelitian (Narbuko & Achmadi, 2018). Selanjutnya,  tempat  yang  dijadikan  penelitian  adalah  Bank  Muamalat  Cabang Purwokerto  dan  penelitian  ini  dilaksanakan  dari  tanggal  20  Desember  2021 sampai  dengan  20  November  2022.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  oleh peneliti  adalah pendekatan kualitatif  untuk mengukur  data-data  dilihat  dari  segi kualitasnya.  Sumber  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  dengan  10 nasabah  pendaftar  haji  di  Bank  Muamalat  Purwokerto  dan  wawancara  dengan pimpinan  Bank  Muamalat  Purwokerto,  Bapak  Bambang  Haryonugraha  dan sumber  sekunder  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  jurnal,  buku,  atau  yang lainnya  yang  berkaitan  dengan  tema  penelitian.  Investasi  yang  dilakukan  oleh BPKH  menjadi  sebuah  keharusan  karena  akad  yang  digunakan  diantara  ketiga pihak  sudah  sesuai  dengan  syariat  dan  kemanfaatan  yang  dihasilkan  dapat dirasakan oleh semua pihak, khususnya para calon jamaah haji.
ABSTRACT Keywords : Hajj fund, investment, and Maslahah Mursalah Management  of  Hajj  funds  for  investment  is  a  necessity  that  must  be  done  to subsidize the shortage of costs for organizing the Hajj. This type of research is field research (field research) where researchers collect data directly from the field, the community, Bank MuamalatPurwokerto which is the object of research that studies intensively the background conditions that occur in accordance with the  research  theme.  Furthermore,  the  place  used  for  research  was  Bank Muamalat Purwokerto Branch and this research was conducted from December 20 2021 to November 20 2022. The approach used by researchers is a qualitative approach to measure data in terms of quality. The primary sources in this study were  interviews  with  10  customers  who  registered  for  the  pilgrimage  at  Bank MuamalatPurwokerto  and  interviews  with  the  leadership  of  Bank MuamalatPurwokerto,  Mr.  Bambang  Haryonugraha.  The  secondary  sources used by researchers were journals, books or others related to the research theme. The investment made by BPKH is a must because the contract used between the three parties is in accordance with the Shari'a and the resulting benefits can be felt by all parties, especially the prospective pilgrims .

## PENDAHULUAN
Puncak  ibadah  dalam  konstruksi  ibadah  umat  muslim  adalah  melakukan  ibadah  haji. kewajiban  melaksanakan  haji  memiliki  keunikan  tersendiri,  karena  ibadah  haji  hanya  bisa dilakukan  oleh  umat  muslim  yang istita’ah baik  secara  finansial  maupun  fisik  dan  dalam pelaksanaannya  sudah  ditentukan  baik  tempat,  waktu,  dan  juga  tata  caranya  secara  rigid. Masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas beragama muslim dari sejak dahulu sampai saat ini rutin setiap tahun mengirimkan jamaah haji ke makkah untuk melaksanakan haji, bahkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Oleh karena itu, peran negara dalam mengatur jamaah haji sangat dibutuhkan (Aziz, 2012).
Untuk itu, dibuatlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang haji sebagai landasan pemerintah untuk pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji, yaitu di Undang- Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Peraturan Pemerintah Nomor  79  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Haji.  Atas  dasar  peraturan  tersebut  kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan haji dan menyusun biaya haji yang harus disetorkan  untuk  mendaftar  haji  atau  yang  biasa  disebut  sebagai  biaya  penyelenggaraan  ibadah haji (BPIH) (Nidjam, 2017).
Dari tahun ke tahun antusias masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji terus meningkat sehingga mengakibatkan semakin bertambahnya tanggung jawab keuangan yang dibebankan kepada pemerintah (Kementerian Agama). Oleh karena itu, pada tahun 2014 dibuatlah peraturan yang secara rinci mengatur tentang keuangan haji termasuk badan atau lembaga baru di bawah  Kementerian  Agama  yang  secara  khusus  menangani  pengelolaan  keuangan  ibadah  haji, yaitu Badan Pengelola Keuangan Ibadah Haji (BPKH) yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji pasal 1 ayat 4.
Menjalankan ibadah haji menjadi sebuah ibadah yang diharapkan oleh umat muslim dunia, termasuk  masyarakat  muslim  Indonesia  yang  mana  menjadi  negara  dengan  jumlah  kuota  haji terbanyak  apabila  dibandingkan  dengan  negara-negara  lainnya.  Mengenai  jumlah  kuota  haji khususnya pada tahun 2022 diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 405 Tahun 2022 berisi kuota jamaah haji Indonesia tahun 2022 berjumlah 100.051 jamaah, terdiri dari kuota haji reguler berjumlah 92.825 jamaah dan kuota haji khusus berjumlah 7.226 jamaah. Penerapan kuota haji merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri agama sesuai dengan pemberian jatah kuota yang diberikan oleh negara Arab Saudi.
Akibat adanya pembatasan kuota jumlah jamaah haji yang berangkat dalam satu periode haji  menyebabkan  terdapat  masa  tunggu  ( waiting  list )  karena  antara  jumlah  pendaftar  dengan kuota  yang  diberikan  tidak  mencukupi  untuk  seluruh  pendaftar.  Di  provinsi  jawa  tengah  masa tunggu sejak seorang muslim mendaftar haji dan mendapatkan nomor porsi sekitar 29 tahun. Perlu menjadi  catatan bahwa jumlah pendaftar haji reguler pada tahun 2022 sudah mencapai  4,3 juta jamaah dan juga jumlah waiting list haji khusus mencapai 84.000 jamaah. Jumlah tersebut akan terus  bertambah  seiring  berjalannya  tahun  karena  banyaknya  jumlah  pendaftar  haji  (Badan Pengelola  Keuangan  Haji,  2020).  Berikut  data waiting  list yang  terdapat  di  pulau  jawa  (Aqwa Naser Daulay, 2017):
Wilayah Kuota Tahun (keberangkatan) Jumlah Pendaftar DKI Jakarta 3593 55 194945 D.I Yogyakarta 1427 65 92683
Jawa Timur 15956 69 1094351 Jawa Tengah 13776 63 860834
Jumlah tersebut belum termasuk ke dalam provinsi yang lain dan juga jumlah masyarakat yang  mendaftar  umrah,  hal  tersebut  tentu  akibat  dari  banyaknya  masyarakat  indonesia  yang beragama muslim.
Akibat  dari  adanya waiting  list menyebabkan  dana  haji  para  pendaftar  yang  masuk  ke dalam kategori waiting list terjadi penumpukan yang tidak sedikit di dalam rekening BPKH. Hal tersebut berpotensi untuk ditingkatkan nilai kemanfaatannya dan juga jumlah nominal dana haji yang berada di dalam rekening BPKH di Bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji  (BPS-BPIH)  (Aqwa  Naser  Daulay,  2017)  dengan  cara  melakukan  pengelolaan  dana  haji dengan  berorientasi  kembali  kepada  jamaah  haji  (dalam  bentuk  manfaat  dan  kemasalahatan) sehingga  jamaah  selaku  pemilik  dana  tidak  dirugikan  dengan  adanya  pengelolaan  dana  haji tersebut.
Dana haji yang menumpuk oleh BPKH dikelola dengan cara melakukan investasi melalui Bank Penerim Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan dana tersebut ditempatkan di Bank Syariah  atau  Unit  Usaha  Syariah  sebesar  30%  berupa  giro,  deposito,  dan  tabungan.  Kemudian, sisanya diinvestasikan ke dalam sukuk korporasi, sukuk negara (SBSN/SDHI-PBS, RDST), dan juga  pembiyaan  syariah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004  tentang pengelolaan dana haji sesuai pasal 27 ayat 2. Dari beberapa bank penerima setoran yang dipercaya oleh BPKH adalah Bank Muamalat  Indonesia. Bank tersebut  sebagai  salah satu  bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji juga diberikan kewenangan untuk mengelola dana haji yang dialokasikan dalam berbagai bentuk, seperti; akad jual beli, ujrah, sukuk, dan sektor lainnya yang termasuk ke dalam sektor perbankan syariah.
Untuk  merealisasikan  pemanfaatan  dana  haji  yang  sudah  disetorkan  oleh  jamaah  maka pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk melihat hal tersebut, maka harus dilihat bagaimana struktur susunan akad yang dibangun diantara Badan Pengelola Keuangan Haji, Jamaah Haji, dan juga Bank Muamalat Indonesia. Apakah akad yang digunakan menyalahi syariah atau  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  islam  yang  disampaikan  para  ulama.  Melihat  hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kesesuaian bangunan akad ( al-‘Uqud Murakkabah ) diantara ketiga pihak tersebut dengan fikih islam dan nilai kemanfaatan yang timbul dari pengelolaan dana tersebut dengan menggunakan perspektif maslahah mursalah .

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitianlapangan  ( field  research )dimana  peneliti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan, masyarakat, Bank Muamalat Purwokerto yang menjadi objek penelitian yang mempelajarisecaraintensiftentanglatarbelakangkondisi yang terjadi sesuai  dengan  tema  penelitian (Narbuko  &  Achmadi,  2018) .  Selanjutnya,  tempat  yang  dijadikan penelitian adalah Bank Muamalat Cabang Purwokerto dan penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 20 November 2022. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti  adalah  pendekatan  kualitatif  untuk  mengukur  data-data  dilihat  dari  segi  kualitasnya. Sumber primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan 10 nasabah pendaftar haji di Bank Muamalat  Purwokerto  dan  wawancara  dengan  pimpinan  Bank  Muamalat  Purwokerto,  Bapak
Bambang Haryonugraha dan sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah jurnal, buku, atau yang lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  dengan  menggunakan wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Setelah mendapatkan data-data tersebut kemudian peneliti  melakukan  analisis  data  dengan  menggunakan  deskriptif  analisis,  yaitu  dengan menggambarkan fakta yang sifatnya umum memerincikannya menjadi fakta yang sifatnya detail.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Profil Bank Muamalat
Bank Muamalat Indonesia didirikan  pada tanggal 1 November Tahun 1991 dan menjadi bank syariah pertama yang ada di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat merupakan gagasan yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekia Muslim Indonesia, dan pengusaha muslim yang ternyata dalam gagasannya mendapatkan sambutan yang baik oleh para tokoh ulama di  Indonesia. Bahkan pemerintah mendukung dengan berdirinya bank syariah pertama tersebut, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya suntikan dana yang diberikan oleh pemerintah sebesar 84  milyar  pada  saat  pendirian  bank  tersebut.  Selain  itu,  antusiasme  masyarakat  Indonesia khususnya di jawa barat sangatlah bergairah, hal tersebut ditunjukan dengan adanya bantuan modal sebesar  22  milyar  sehingga  modal  pendirian  Bank  Muamalat  menjadi  106  milyar  dan  dengan adanya  modal  tersebut  kemudian  pada  tanggal  1  mei  1992  Bank  Muamalat  mulai  beroperasi (Fathya Khaira Ummah dan Edy Suprapto, 2015).
Setelah berkiprah di dunia perbankan selama 2 tahun, pada tanggal 27 oktober 1994 Bank Muamalat akhirnya mendapatkan lisensi sebagai bank devisa dan tercantum sebagai perusahaan publik yang notabene tidak listing di dalam bursa efek indonesia. Dari kedua hal tersebut semakin mengkohkan  kedudukan  sebagai  bank  yang  menganut  sistem  syariah  pertama  di  Indonesia  dan Bank Muamalat Indonesia menjadi bank pertama yang mengeluarkan sukuk berbasis syariah yaitu sukuk  subordinasi mudharabah. Selanjutnya,  pada  tahun  2009  PT  Bank  syariah  Muamalat Indonesia  merubah  namanya  menjadi  PT  Bank  Muamalat  Indonesia  sesuai  yang  tercantum  di dalam akta notaris Nomor 104 tanggal 12 November 2008 dan kemudian akta tersebut diakui oleh Kementerian Hukum dan Ham sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-98507.AH.01.02. TH 08 pada tanggal 22 Desember 2008. Kemajuan Bank Muamalat semakin progresif, hal tersebut ditandai  dengan  dibukanya  kantor  cabang  di  seluruh  wilayah  Indonesia,  salah  satunya  di Purwokerto (Fathya, 2018).
Pembukaan  kantor  cabang  di  purwokerto  merupakan  permintaan  masyarakat  terhadap alternatif pembiayaan yang berbasis kepada syariah. Oleh karena itu, pada tahun 2004 dibukalah kantor cabang pertama di purwokerto. Tercatat sejak tahun 2009 hingga kini, asest yang dimiliki oleh Bank Muamalat Purwokerto senilai 258 milyar hingga dua kali lipatnya yaitu 342 milyar. Hal tersebut  menunjukan  perkembangan  yang  sangat  signifikan  terhadap  perkembangan  Bank Muamalat  Purwokerto.  Antusiasme  masyakat  purwokerto  turut  menjadi  alasan  terbesar berkembangnya Bank Muamalat Purwokerto. Keengganan masyarakat untuk menggunakan bank konvensional  dan  beralih  untuk  menggunakan  bank  syariah  merupakan  angin  segar  bagi perkembangan  Bank  Muamalat  Purwokerto,  meskipun  pada  awalnya  masyarakat  masih  awam terhadap  produk  Bank  Muamalat  yang  berbasis  syariah  akan  tetapi  seiring  berjalannya  waktu masyarakat bisa memahami produk-produk tersebut (Alvin Lazuar, 2018).
2. Konstruksi al-Uqu>d MurakkabahInvestasi Dana Haji Di Bank Muamalat Purwokerto
Bank  Muamalat  telah  dipercaya  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  (BPKH)  untuk menjadi salah satu Bank Penerima Setoran Pembiayaan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Kewenangan yang diberikan oleh BPKH kepada Bank Muamalat dimasukan ke dalam 3 kategori kewenangan, yaitu  sebagai  bank  penerima  setoran  pembiayan  ibadah  haji,  bank  pengelolaan  likuiditas penyelenggaraan ibadah haji, dan bank sebagai bank penempatan optimalisasi terhadap dana haji. Pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  Bank  Muamalat  Purwokerto  dioperasionalisasikan  terhadap produk-produk bank yang sesuai dengan nilai-nilai islam dan juga terhadap sektor lain yang tidak menyalahi terhadap ketentuan syariah (Zaida Rizqi Zainul dan Khairannis, 2019).
Selain itu, dalam upaya penggunaan dana haji untuk investasi secara maksimal, BPKH juga memiliki saham  mayoritas  di  Bank Muamalat  sebesar 82%. Hal  tersebut   terjadi sebagai  upaya komitmen  BPKH  dalam  menjalankan  tugasnya  mengelola  keuangan  dana  haji,  kepemilikan mayoritas saham tersebut terjadi setelah BPKH menerima hibah saham dari timur tengah sebesar 74%.  Kepemilikan  BPKH  sebagai  pemegang  saham  mayoritas  di  Bank  Muamalat  tentu  akan berimbas kepada keuntungan yang akan diperoleh oleh BPKH selaku pemegang saham dari bagi untung dengan Bank Muamalat, hasil dari profit saham tersebutlah yang kemudian menjadi salah satu  dana  yang  digunakan  untuk  mensubsidi  para  jamaah  menyesuaikan  dengan  inflasi  atau kenaikan biaya haji di masa mendatang.
Dalam skema yang sudah disebutkan di  atas, untuk memastikan nilai-nilai  syariah tetap dijalankan  maka  perlu  diketahui  alur  atau  susunan  akad  dalam  pengelolaan  dana  haji  tersebut, mulai  dari  langkah  paling  awal  yaitu  ketika  jamaah  haji  akan  mendaftar  sampai  kepada  hasil keuntungan yang dikembalikan lagi untuk kemaslahatan jamaah haji. Skema atau urutan akad yang terjadi  di  Bank  Muamalat  Purwokerto  dimulai  dari  pendaftar  haji  menyetorkan  uang  ke  Bank Muamalat Purwokerto sejumlah 25 juta sebagai setoran awal untuk mendapatkan nomor porsi atau kuota haji. selanjutnya, para calon jamaah haji wajib untuk membuka rekening untuk keperluan tabungan haji sesuai dengan produk yang ditawarkan. Prinsip akad yang digunakan dalam skema awal  antara  Bank  Muamalat  Purwokerto  dengan  calon  jamaah  haji  adalah  akad wadi’ah, yaitu akad  yang  dimana  calon  jamaah  haji  menitipkan  dana  haji  tersebut  kepada  Bank  Muamalat Purwokerto, karena akadnya titipan maka calon jamaah haji apabila di lain waktu membutuhkan dana tersebut dapat mengambil dana tersebut (Bambang Murdadi, 2016).
Selanjutnya,  pada  saat  pembukaan  tabungan  haji,  calon  jamaah  haji  diwajibkan  untuk mengisi  form    akad wakalah yang  disediakan  oleh  Bank  Muamalat  Purwokerto  sesuai  dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pada Pasal 1. Penandatanganan akad wakalah yang dilakukan oleh calon jamaah haji menjadi akad antara calon jamaah haji selaku pemberi wakalah dan juga BPKH selaku pihak yang menerima wakalah tersebut. Akad ini menjadi penting untuk dilakukan karena menjadi legalitas bagi BPKH untuk melakukan pengelolaan terhadap dana haji milik calon jamaah haji. Oleh karena itu, agar pengelolaan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tuntunan syariat maka penandatangan akad tersebut wajib untuk dilakukan.
Setelah calon jamaah haji mendaftar dan divalidasi oleh Bank Muamalat Purwokerto, uang sebesar  25  juta  kemudian  langsung  dikirimkan  ke  rekening  BPKH  di  Bank  Muamalat  tersebut. Oleh  karena  itu,  BPKH  sekaligus  menempatkan  dana  haji  tersebut  ke  pihak  ketiga  (Bank Muamalat  Purwokerto) untuk  melakukan pengolahan dana tersebut.  Meskipun  seperti itu, tidak semuanya dana haji yang masuk ke rekening BPKH di Bank Muamalat Purwokerto karena sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 BPKH dalam menempatkan dana haji harus proporsional, sebagai gambaran pada tahun 2020 BPKH menempatkan dana haji sebesar 30% di BUS/UUS dalam bentuk tabungan atau deposito (Badan Pengelola Keuangan Haji, 2020).
Skema  akad  selanjutnya,  antara  Bank  Muamalat  Purwokerto  dengan  BPKH  adalah penyerahan dana haji sesuai dengan yang dijelaskan di awal. Dalam penyerahan dana haji tersebut, akad yang digunakan adalah mudharabah muqayadah. Oleh karena itu, dalam pengelolannya Bank Muamalat  Purwokerto  dibatasi  dalam  pengelolaan  investasi  dana  haji  tersebut.  Akad  tersebut digunakan sebagai upaya dari BPKH untuk menjaga kehalalan dana haji tersebut, karena dalam realisasinya BPKH hanya memberikan izin kepada Bank Muamalat Purwokerto untuk melakukan investasi terhadap sektor yang tidak menyalahi syariat dan untuk modal usaha yang sesuai dengan syariat.
Sesuai  dengan  kesepakatan  akad  tersebut,  Bank  Muamalat  Purwokerto  dalam  memutar dana haji hanya terbatas pada akad jual beli, ujrah, sukuk, dan juga beberapa investasi  lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Hasil dari pengembangan atau penggunaan dana tersebut, nantinya akan timbul keuntungan yang dihasilkan dan dari hasil keuntungan tersebut oleh BPKH digunakan  untuk  kepentingan  penyelenggaraan  ibadah  haji.  Kemudian,  Bank  Muamalat  juga mendapatkan  keuntungan  dengan  adanya  skema  tersebut  karena  akan  ada  imbal  jasa  yang didapatkan, menambah profitabilitas Bank Muamalat Purwokerto, Menambah dana pembiayaan sehingga menambahkan asset funding dan juga profitability berdasarkan akad tersebut.
3. Analisis  Maslahah  Mursalah  Terhadap  Pengelolaan  (Investasi)  Dana  Haji  Di  Bank Muamalat Purwokerto
Pengelolaan dana haji yang dikelola dengan jalan investasi atau penempatan di Bank Unit Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS), dalam konteks ini adalah Bank Muamalat Purwokerto dasar  hukumnya  tidak  ditemukan  secara  jelas  dalilnya.  Oleh  karena  itu,  dalam  kaidah  fikih muamalah maka berlaku kaidah:
اهميرحت ىلع لدي نا لاإ ةحابلإا ءايشلأا ىف لصلأا
Dalam  konteks  penggunaan  dana  haji  untuk  investasi  merupakan  kegiatan  amaliyah muamalah manusia sehingga sesuai ketika menggunakan teks kaidah tersebut. Selanjutnya, dalam konteks penggunaan dana haji untuk investasi juga mempertimbangkan mudarat dan juga maslahat yang didapatkan oleh ketiga pihak tersebut. Mudarat yang bisa terjadi ketika dana haji didiamkan maka pemerintah akan akan menggunakan APBN dalam jumlah yang besar untuk menutup laju inflasi (mengingat jarak mendaftar dan pemberangkatan terlampau jauh) dalam penyelenggaraan dana haji atau solusi lain yaitu calon jamaah haji menambah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kekurangan.
Kemanfataan yang diperoleh tentu akan kembali ke calon jamaah haji mengingat bahwa uang rupiah dapat mengalami inflasi sehingga ketika ketika dana haji digunakan untuk melakukan investasi  berguna  untuk  menambah  atau  mensubsidi  kekurangan  tersebut,  hal  tersebut  sesuai dengan maqasid syariah ( hifz mal ) yaitu menjaga harta yang dalam konteks ini adalah menjaga nilai rupiah. Untuk memastikan tersebut, penulis dalam menganalisis hal tersebut menggunakan teori maslahah  mursalah milik  imam  al-Ghazali  yang  di  dalamnya  mensyaratkan  3  hal;  sesuai dengan maqasid  syariat ,  tidak  menyalahi  aturan  syariat,  dan  termasuk  ke  dalam  daruri  secara umum (Hammad, 2005).
Pertama, menjaga  nilai  rupiah  dengan  cara  menambah  nominal  akibat  adanya  inflasi dengan  cara  investasi  merupakan  cara  yang  sesuai  dengan maqasid  syariah dalam  konteks menjaga harta. Estimasi tunggu yang lama tentu inflasi menjadi sebuah kepastian, oleh karena itu apabila  uang  didiamkan  saja  mengakibatkan  nominalnya  tidak  berubah  akan  tetapi  nilai  uang tersebut  sudah  berubah  dan  tidak  bisa  lagi  untuk  mencukupi  malaksanakan  haji. kedua, pelaksanaan investasi merupakan kegiatan muamalah yang artinya, apabila tidak terdapat larangan maka hal tersebut diperbolehkan sesuai kaidah muamalah di atas dan juga penggunaan akad dalam pelaksanaan pengelolaan investasi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariat . Ketiga, inflasi merupakan  gejala  ekonomi  yang  dirasakan  bersama,  termasuk  apabial  terjadi  sesuatu  yang berkaitan dengan ibadah haji juga merupakan sesuatu hal yang dirasakan bersama.  Oleh karena kepentingan untuk melaksanakan investasi merupakan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia secara  umum  sebagai  upaya  untuk  menjaga  agar  tidak  memberatkan  bagi  pemerintah  dan  juga tidak menjadi beban tambahan yang harus dipikul oleh calon jamaah haji dikemudian hari, apalagi kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang masing menengah ke bawah tentu apabila terdapat tamabahan yang sangat banyak akan memberatkan calon jamaah haji.

## KESIMPULAN
Konstruksi akad yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, Bank Muamalat, dan Juga Calon Jamaah haji sudah sesuai dengan prinsip-prinsip atau aturan-aturan syariat dengan catatan  pemenuhan  syarat  di  masing-masing  akad  tersebut.  Kesesuaian  tersebut  tentu  menjadi dasar paling utama untuk mengukur kebolehan melaksanakan investasi tersebut. Penggunaan atau pelaksanaan  menginvestasikan  merupakan  kegiatan  yang  sudah  sesuai  dengan maqasid  syariah terlebih terdapat kemanfaatan yang dirasakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, pengelolaan dana haji untuk investasi menjadi sesuatu yang harus dilakukan menimbang kemasalahatan yang begitu besar  yang  bisa  dirasakan  oleh  semua  pihak  khususnya  calon  jamaah  haji  Indonesia  yang khususnya merupakan ekonomi kelas menengah ke bawah tentu hal tersebut akan membantu para calon jamaah haji.

## DAFTAR PUSTAKA
Alvin  Lazuar. (2018). Studi Kesyariahan Produk Murabahah di  Bank Muamalat  Purwokerto” .
Universitas Muhammadiyah Purwokerto .
Aqwa  Naser  Daulay.  (2017). Faktor-faktor  yang  berhubungan  dengan  perkembangan  produk tabungan haji Perbankan Syariah di Indonesia .
Aziz, N. M. (2012). Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 1 (1), 17– 31.
Badan Pengelola Keuangan Haji. (2020). Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH . Bambang  Murdadi.  (2016).  Menguji  Kesyariahan  Akad  Wadi’ah  Pada  Produk  Bank  Syariah. Jurnal Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis .
Fathya Khaira Ummah dan Edy Suprapto. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada Bank Muamalat  Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah .
Fathya, V. N. (2018). Upaya Reformasi Birokrasi melalui Area Perubahan Mental Aparatur untuk Memberantas  Praktik  Pungutan  Liar  yang  dilakukan  oleh  PNS. CosmoGov:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 38–57.
Hammad, N. (2005). al-‘Uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmî. Damaskus: Dar al-Qalam . Narbuko, C., & Achmadi, A. (2018). Metodologi Penelitian: Jakarta: Bumi Aksara . Nidjam,  A.  (2017).  Akuntabilitas  Informasi  Biaya  Penyelenggaraan  Haji. Jurnal  Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , 14 (1), 69–81. Zaida Rizqi Zainul dan Khairannis. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada PT Bank Aceh Syariah. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah .