## KEBIJAKAN PENGGUNAAN MODA TRANSPORTASI UMUM UNTUK KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA SEMARANG

## Sukarmi, Deny Suwondo
Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Jl. Raya Kaligawe KM 4, Semarang, 50114 sukarmi@unissula.ac.id

## Abstract
The high flow of urbanization in the city of Semarang with the awareness of the low society using public  transportation  has  led  to  congestion  which  has  resulted  in  a  decline  in  economic prosperity.  (RKPD,  2016:  16).  Research  conducted  to  follow  up  on  previous  policies  from  the results  of  discussion  and  analysis  that  considered  negative  because  it  was  not  thoroughly reviewed and controlled. Congestion occurs because the number of vehicles used is not balanced with  the  available  road  capacity,  even  modes  of  public  transport  services  that  have  small capacity  require  inefficiency.  The  development  of  dense  public  transport,  with  the  reduction  of routes must be collected with a larger capacity mode. Analysis of sociological juridical research with  analytical  descriptive  specifications.  The  occurrence  of  congestion  is  caused  by  internal and  external  factors.  Internal  efforts  are  carried  out  by  changing  the  mindset  of  the  people, doing "public education", and "mental revolution", with the example of stakeholders, so that the community's initial awareness of the habits of private vehicle users is updated to public vehicles.
Keywords: Congestion, public education, welfare

## Abstrak
Arus  urbanisasi  tinggi  Kota  Semarang  dengan  rendahnya  kesadaran  masyarakat  menggunakan transportasi umum menimbulkan kemacetan yang berdampak terjadi kemerosotan kesejahteraan ekonomi. (RKPD, 2016:16). Penelitian dilakukan untuk menindak lanjuti kebijakan sebelumnya dari  hasil  identifikasi  dan  analisis  cenderung  berdampak  negative    karena  tidak  dikaji  dan dikontrol secara komprehensif. Kemacetan terjadi  karena  jumlah  kendaraan  yang  digunakan tidak seimbang dengan kapasitas jalan  yang tersedia, bahkan moda  pelayanan angkutan umum yang  ada  berkapasitas  kecil  menimbulkan inefisiensi. Pengembangan  untuk  daerah  dengan rute  angkutan  umum  yang  padat,    dengan  reduksi  trayek  harus  diikuti  konversi  moda berkapasitas  lebih  besar.  Pendekatan  penelitian  yuridis  sosiologis  dengan  spesifikasi  deskriptif analitis.  Terjadinya  kemacetan  disebabkan  oleh  faktor  internal  dan  eksternal.  Upaya  internal dilakukan  dengan  mengubah mind  set masyarakat,  melakukan  “ edukasi  publik ”, dan “ revolusi mental ”,  dengan  peneladan  stakeholder,  sehingga  terbangun  kesadaran  masyarakat  semula kebiasaan pemakai kendaraan pribadi secara bertahap ke kendaraan massal (publik).
Kata kunci: Kemacetan; edukasi publik; kesejahteraan

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah
Transportasi  salah  satu  pembinaan sarana perhubungan berfungsi memindahkan sesuatu  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain. Salah satu jenis transportasi yang beroperasi di Indonesia  adalah transportasi darat seperti kendaraan  bermotor  dan  kereta  api  yang operasional masing-masing sarana transportasi  disesuaikan  dengan  kebutuhan konsumen. Pengembangan transportasi cenderung  berdampak  negative    karena tidak  dikaji  dan  dikontrol  dengan  baik (tidak  komprehensif)  dan  berdampak  macet karena    jumlah    kendaraan    bermotor    yang digunakan tidak  seimbang dengan  kapasitas jalan  yang  tersedia. Jumlah pendudk  Kota Semarang    kategorinya  sebagai  kota metropolitan dipergunakan parameter kemajuan  koota-kota  lain  Propinsi  Jawa Tengah.  ( Riptek  Vol.10.  No.  1,  Tahun 2016). Penyeimbangan rasio jumlah angkutan  umum  dan  kendaraan  pribadi untuk  efisiensi  waktu  perjalanan  kurang dipertimbangkan.  Kebijakan  tepat  perlu dilakukan  dengan  sinkronisasi  mengubah mind  set masyarakat,  menyadarkan  dan merubah  kebiasaan  penggunaan  kendaraan pribadi  secara  bertahap  ke  transportasi publik  sesuai  program  yang  digalakkan Pemerintah   Daerah   Provinsi   Jateng.
Upaya  pencegahan  telah  dilakukan dengan  pembangunan,  perbaikan  sarana prasarana perhubungan darat, seperti pembangunan  jalan  tol/ by  pass , fly  over, penyediaan  angkutan  umum  dan  perluasan jalan, tetapi tidak dapat mengurangi kemacetan  yang  terjadi.  Salah  satu  Konsep pembangunan  berkelanjutan  berawal  dari pentingnya  kesadaran  berbagai  pihak  isu lingkungan  global  seperti  pembangunan berkelanjutan (sustainable  development) 1 . Pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi  kesejahteraan  (  Journal  Systems, Vol  8,  No  16  (2010),kebutuhan  generasi sekarang  tanpa  mengorbankan  kepentingan dan  kebutuhan  generasi  yang  akan  datang. Kendaraan  umum  massal  (BRT)  yang
beroperasi  di  Kota  Semarang  telah  ada  dan telah  berjalan  baik,  namun  operasionalisasi, fasilitas  dan  pelayanannya  masih  belum optimal.  Penambahan  koridor,  penyediaan jumlah terminal dan sub terminal, penyediaan  halte  meliputi  cakupan  wilayah pada  titik-titik  penting  telah  ditingkatkan. Penyeimbangan  rasio  jumlah  angkutan umum dan kendaraan pribadi untuk efisiensi waktu  perjalanan  kurang  dipertimbangkan. Disisi  lain  memberdayakan  pengembangan kultur  masyarakat,  mengubah mind  side masyarakat,  membiasakan  memanfaatkan trasportasi  umum  sebagaimana  diharap  oleh Kebijakan  Walikota  Nomor  19  Tahun  2009 tentang  Pelaksanaan  Hari  Bebas  Kendaraan Bermotor harus diefektifkan.

## 2. Kerangka Teori
(1)  Hans  Kelsen    dalam  Stufent  Bau Theori sebagai pisau analisis peraturan yang diperuntukkan  sebagai  dasar  kebijakan masyarakat guna  mengurai kemacetan lalulintas  telah  sesuai  dengan  norma peraturan  yang  lebih  tinggi.  Bahkan  dalam Principle  of  Legality Lon  L.  Fuhler,  hukum sebagai  sistem  harus  memenuhi  delapan  (8) azas  atau principles  of  legality sebagai  :  a) Sistem  hukum  tidak  boleh  mengandung sekedar  keputusan  yang  bersifat ad-hoc; b) Peraturan  yang  telah  dibuat  itu  harus diumumkan;  c)  Peraturan  tidak  boleh berlaku  surut;  d) Peraturan  disusun    dalam rumusan  yang  bisa  dimengerti;  e)  Suatu sistem  tidak  boleh  mengandung  peraturan bertentangan  satu  sama  lain;  f) Peraturan tidak  boleh  mengandung  tuntutan  yang melebihi  apa  yang  dapat  dilakukan;  g) Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah; h) Harus  ada  kecocokan  antara  peraturan  yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.  Sementara  itu  (2)  Lawrence Friedman (Teori Sistem Hukum), memandang  hukum  sebagai  satu  kesatuan sistem  diperlukan  pendekatan  sistem  yang terdiri  dari  tiga  komponen  yakni  struktur, substansi,  dan  kultur.(Lawrence  Friedman, 1986).  Teori  ini menyangkut  nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, custom, ways of doing, ways  of  thingking,  opinion, mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur berfungsi sebagai
jembatan  menghubungkan  antara  peraturan hukum  dengan  tingkah  laku  hukum  seluruh warga  masyarakat.  (3)  Teori  Pendekatan Birokrasi  Yehezkel  Dror  ada  perluasan sudut pandang hukum sebagai satu kesatuan sistem hukum yang terkait dengan mekanisme penegakan hukum yang melibatkan  berbagai  macam  komponen saling  berhubungan  memiliki  keterkaitan erat.  Jika  salah  satu  komponen  tidak  ada dapat  menyebabkan inefficient maupun useless, karena tujuan hukum sulit terwujud. Komponen  tersebut  meliputi personel, information,  budget,  facilities  substantive law,  procedural  law,  decision  rules dan decision habbits. (Yehezkel Dror,1971).
Penelitian  sebelumnya  telah  dilakukan, tetapi  dilakukan  tidak  secara  komprehensif, tidak  tuntas  dan  tidak  ada  kontrol  dengan baik. Sehingga berdampak cenderung negative,  terjadi  ketidakseimbangan  antara jumlah  penduduk  dengan  kepemilikan kendaraan,  serta  tidak  ada  keseimbangan perbaikan  sarana  prasarana  perhubungan darat.  Disisi  lain  kendaraan  dari  luar  kota Semarang  yang  melewati  setiap  harinya selalu bertambah.
Terjadi Gap Analysis  antara fakta yang terjadi  dengan  kebutuhan  yang  diharapkan. Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan masih  sepotong-potong,  sehingga  perlu dilakukan penelitian lanjutan secara komprehensif, sehingga penelitian ini bersifat  “unik”  karena  berjuang  untuk mencapai  efektifitas  berlakunya  UUNo.  22 tahun  2009  Tentang  LLAJ  dan  kebijakan SK.  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  550/54 Tahun  2015  dan  Surat  Edaran  Sekretaris Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor 550/016847 Tentang  Penerapan  Hari Bebas Kendaraan  Bermotor.  Penelitian  ini  secara spesifik  bertujuan  mengubah mind  set masyarakat, menyadarkan dengan membiasakan menggunakan kendaraan pribadi  beralih  ke  kendaraan  publik  secara bertahap.    Upaya  implementasi  kebijakan Gubernur  dengan  Program  Hari  Jumat Bebas  Kendaraan    bagi  PNS  Propinsi  Jawa Tengah,  secara  langsung  bersama-sama dengan  masyarakat  mengendarai  sepeda
“ontel”  berangkat  menuju  kantor  Gubernur. Kegiatan  ini  diikuti  oleh  masyarakat pegawai  dilingkungan  Kantor  Pemerintah ini, walaupun sebagian pegawai masih tetap menggunakan kendaraan pribadi.
Suatu  hal  yang  mengejutkan  adalah semakin  tinggi  jumlah  kendaraan  pribadi, semakin menurun pengguna angkutan umum diberbagai perkotaan (urban areas) (Malkhamah,S, 2007) . Oleh karena itu langkah bijak yang tepat adalah Pimpinan memberikan keteladanan, memberikan “edukasi publik” dengan melakukan “revolusi mental”.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yuridis  sosiologis dengan  spesifikasi  penelitian  deskriptif analisis dengan menekankan pada pengamatan  dan  observasi  terhadap  tingkah laku  pemakai  jalan/pengendara  kendaraan.
Populasi diambil dari masyarakat pengendara  kendaraan  di  jalan  raya  umum, baik  masyarakat  Kota  Semarang  maupun masyarakat  yang  melewati  jalan  raya  Kota Semarang.
Teknik  pengumpulan  data  melalui pengamatan,  wawancara  mendalam  pada informan,  Pengumpulan  data  dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. dilanjutkan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik, metode  analisis  bersifat  kualitatif  yang dicatat dalam bentuk laporan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dampak kemacetan seperti Pemborosan BBM, Polusi udara, Pemborosan  waktu,  Membuat  stress  dan Mengeluarkan biaya
lebih telah mempengaruhi  perekonomian  masyarakat. (http://repository.umy.ac.id/handle/123456 789/8909)  Jika  dibiarkan  dalam  jangka waktu  panjang,  maka  berdampak  jauh  dari tujuan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat. Kesejahteraan    menurut  ukuran  UNDP indikatornya pendapatan per kapita, panjangnya  masa  hidup  dan  tingkat
pendidikan  yang  dapat  diraih.  (Mark  Mc Gillivray,  1991)  Indikator  bisa  juga  diukur berdasar Prosperity Index, (http://www.prosperity.com/) Quality
of Life Index, (http://www.numbeo)
maupun Index Kesejahteraan Rakyat (IkraR) (http://datakesra.menkokesra.go.id/datakesr a/kemiskinan_pemberdayaan/data-indeks- kesejahteraan-rakyat-ikrar)  dan  sebagainya. Kondisi  demikian  ini  “Moda  transportasi umum” menjadi semakin penting, demikian juga dalam dunia perdagangan, pengangkutan ini  memegang peran mutlak, sebab tanpa pengangkutan perusahaan akan mengalami kesulitan untuk berjalan. ( http://iinsetya14.blogspot. co.id/2015/12/bab-i-pendahuluan- i.html)  Nilai  suatu  barang  tidak  hanya tergantung  dari  barang  itu  sendiri,  tetapi tergantung  pada  tempat  dimana  barang  itu berada,  sehingga  dengan  pengangkutan nilai
suatu barang akan meningkat. Walaupun Kebijakan
Transportasi Umum Kota Semarang sampai saat  ini masih  belum  bisa  berhasil  tuntas, untuk mengimplementasikan kebijakan yang  dicanangkan  Gubernur  Jateng  No. 550/54  Tahun  2015  dan  S  E  Sekda  Prop. Jateng  No.  550/016847  tentang  Penerapan Hari  Bebas  Kendaraan  Bermotor  Bagi Instansi  Pemprop  Jateng  Tahun  2015 sampai  tahun  2020  tentang  Larangan penggunakan sarana transportasi  kendaraan bermotor  pribadi  dan  kendaraan  bermotor dinas  bagi  seluruh  Pegawai  Negeri  Sipil dan  Non  Pegawai Negeri  Sipil di
Lingkungan Dinhubkominfo Provinsi Jateng, (Jurnal Media Center Kominfo Jawa Tengah)    kecuali  tugas  di  luar  lingkungan kerja  atas  persetujuan  atasan  masing- masing. Kebijakan tersebut harus ditegakkan,  karena  terhubung  erat  dengan masalah kesejahteraan
ekonomi masyarakat. (Carles Himawan, 2006)
Kesejahteraan  pada  umumnya  difahami dalam  koridor  ekonomi  Barat  dan  unsur materialisme, hedonisme tanpa memperhatikan  unsur  agama.  Namun  yang
terjadi  dalam  kehidupan  adalah  berbeda, seperti  yang  terjadi  Norwegia  sebagai Negara  paling  sejahtera  memiliki  angka bunuh diri yang cukup tinggi yaitu 28 orang setiap  100.000  jiwa.  Dibandingkan  dengan Mesir  yang  menduduki  peringkat  112 dalam HDI , angka bunh dirinya hanya 0,1 dari  100.000  jiwa.  (Satria  Hibatal  Azizy, 2015) Demikian juga masyarakat Indonesia dengan penduduk mayorias Islam, walaupun  mungkin  tingkat  HDI  rendah tetapi  masyarakatnya  lebih  bahagia  dan sejahtera  untuuk  menimati  kehidupan  di dunia  karena  menikmati  “kesejahteraan” mereka sendiri tanpa terbawa arus materialism.  Hal  ini  bisa  dikatakan  bahwa Islam memiliki pemahaman berbeda dengan  pemahaman  yang  muncul  di  Barat. Islam memandang kesejahteraan dalam dua dimensi,  yaitu  dimensi  duniawi  dan ukhrawi  dimana  lebih  dominan  dalam penentuan  kesejahteraan  manusia,  ada keseimbangan.
Sehingga  mengubah mind  set masyarakat,  menyadarkan  dengan  merubah kebiasaan  penggunaan  kendaraan  pribadi beralih  ke  kendaraan  umum/publik  secara bertahap  menjadi  sesuatu  yang  seharusnya. Tentunya  jika  telah  sarana  dan  prasarana telah memadai dan jika yang lebih mengena dengan  diilakukannya  “teladan  bijak  dari stakeholder”  atau  “edukasi  publik”  atau dilakukannya  “revolusi  mental”.    Upaya implementasi  kebijakan  tersebut  dapat  juga dilakukan kegiatan secara langsung bersama-sama dengan masyarakat
mengendarai  sepeda  “ontel”  (Sepeda “ontel”  yaitu  sepeda  tradisional) berangkat menuju  kantor  Gubernur.  Kegiatan  ini diikuti oleh masyarakat pegawai dilingkungan Kantor Pemerintah ini.
Angkutan  umum menurut Lyon (2001) dibutuhkan  untuk  memberikan derajat  fleksibilitas    yang    tinggi  untuk menyaingi secara efektif mobil pribadi atau yang diistilahkan dengan mobilitas personal (perorangan).  (Jurnal  Transportasi  Vol.  9 No.  1  Juni  2009:  36-47). Perkembangan Sistem  Pelayanan  Angkutan  Umum  di Indonesia sejak tahun 60-an lebih
didasarkan  pada  sistem  jaringan  jalan  raya dan  terjadi  tanpa  pengendalian  yang memadai. Pengembangan sistem transportasi  perkotaan  menurut  Parikesit (2007)  harus  dilakukan  secara  konsisten dan  didasarkan  atas  rencana  yang  peka terhadap  karakteristik  lokal.  Hal  ini bertolak belakang dengan hasil penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan secara tidak komprehensif.
Pemodelan  transportasi  perkotaan  di negara  berkembang  perlu  memanfaatkan perkembangan  terbaru  dalam    bidang penginderaan  jauh  untuk  mengakomodasi perubahan    cepat    penggunaan  lahan. (Parikesit, D. 2007.) Kebijakan
Pemerintah  juga  harus  berubah  sesuai keinginan  local.  Maka  teori Principle  of Legality Lon  L.  Fuhler,  dimana  terdapat delapan  asas  seperti  delapan  azas  atau principles  of  legality ,  seperti  “Peraturan tidak  boleh  sering  diubah-ubah”  tidak sesuai  lagi  sehingga  bisa  diterapkan  dalam permasalahan  ini.  Jika  Laurance  Friedman yang  dapat  mempengaruhi  bekerjanya hukum  meliputi  “kultur”  berfungsi  sebagai jembatan  menghubungkan  antara  peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga  masyarakat.  Hal  inilah  lebih  tepat untuk  dimmplementasikan  dalam  kondisi sedang berubah.
Sejauh  ini  PNS  dilingkungan  Propinsi Jawa  Tengah  terbukti  “ masih  melanggar kebijakan” ,  sangsi  yang  diberlakukan masih berupa  “ pembinaan”, jika di kemudian  waktu  masih  tetap  melakukan pelanggaran  kebijakan  tersebut  baru  akan dikenai  sanksi  tegas.  Simorangkir  dan Wirjono Sastropranoto bahwa hukum bersifat  memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib,
pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan tadi  berakibat  diambilnya  tindakan  yaitu dengan hukum tertentu. ( http://iinsetya14. blogspot. co.id/2015/12/bab-i- pendahuluan-i.html  December  20,  2015). Ditinjau  dari Principle  of  Legality Lon L.Fuhler,  bahwa  hukum  sebagai  sistem tidak  boleh  sering  diubah-ubah  dan  harus
ada  kecocokan  antara  peraturan  yang diundangkan  dengan  pelaksanaan  sehari- hari. Simorangkir dan Wirjono
Sastropranoto hukum menyampaikan, bahwa  hukum  berupa  peraturan-peraturan bersifat memaksa, menentukan tingkah laku manusia  dalam  masyarakat  dibuat  badan- badan resmi, sehingga pelanggaran terhadap  peraturan  berakibat  diambilnya tindakan  dengan  hukum  tertentu.  (Hukum Pengangkutan, Pengangkutan Darat >
http://iinsetya 14.
blogspot. co.id/2015/12/bab-i- pendahuluan-i.html December 20,
2015).
Evaluasi cermat  dengan  memberikan edukasi  publik  berupa  keteladanan  optimal dari pejabat terkait, sehubungan masyarakat kita menganut kultur gemeinschap/ kebersaman/gotong  royong.  Edukasi  ini dirasa  lebih  tepat  guna  perbaikan  dalam lingkungan majemuk.
Keteladanan  stakeholder  merupakan bukti  komitmen  sportif  tanggung  jawab Pejabat  dalam  memberikan  keteladanan, tetapi sejauh  ini  Pemda  kurang  peduli menyediakan  transportasi  umum  yang memadai. (http://beritatrans.com/ 2015/11/02/2015/11/02/ kebijakan-hari- jumat-tanpa-kendaraan-bemotor-di-jateng- tak-efektif/). Kebijakan tersebut hanya akan efektif  jika  transportasi  publik  tersedia dengan  baik,  layak  dan  jumlahnya  cukup tersedia,  orang  akan  ikhlas  meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih
menggunakan angkutan umum . Dua faktor untuk mengurangi kemacetan  Lalulintas  yaitu  factor  internal dan eksternal :
1) Faktor internal seperti : (a)
penggunaan  kendaraan  pribadi  masih mendominasi jalan raya umum, sehingga  kapasitas  jalan  raya  terkesan sempit.  Pada  jam-jam  sibuk  pada  jam- jam  sekolah  ataupun  jam-jam  kantor maupun jam-jam pulang kerja. Sehingga  perlu  dicari  pemecahannya, dimungkinkan  dibangun flyover karena terbukti  di  Jalan  Jatingaleh  telah teratasi;  (b)  belum  tersedianya  lahan
parkir  khusus  yang  dikelola  secara maksimal. (c) zebra cross dan jembatan penyeberangan masih belum
dimanfaatkan  maksimal;  (d)  belum optimal  dan  merata  sarana  transportasi umum yang  berdekatan  dengan  kantor- kantor dengan tempat tinggalnya, sehingga  berdampak  enggan/malas.  (e) belum ada peningkatkan kualitas layanan  transportasi  umum,  bahkan sering  memuat  penumpang over  load
sehingga penumpang
tidak mendapatkan kenyamanan kernet memberlakukan
tarif  berlebih  kepada  penumpang.  (f) hadirnya trasportasi online yang semakin  menjamur,  berdampak  pada bertambahnya kemacetan transportasi.(g) Flyover Jatingaleh terbukti  yang  telah  (difungsikan  sejak tanggal  25  Agustus  2017)  terbukti mengurangi kemacetan secara signifikan.
2)   Faktor eksternal seperti : (a) Belum adanya kebijakan pembatasan produksi; (b)  pembatasan  kepemilikan  kendaraan pribadi  dengan  syarat  tertentu.  Fakta menunjukkan masyarakat kota Semarang  lebih  dari  10  %  memiliki koleksi  mobil  mupun  kendaraan  roda dua  yang  lebih  dari  satu  mobil,  satu kendaraan  roda  dua.  (b)  belum  adanya kebijakan  pengenaan  pajak  yang  lebih tinggi  terhadap  mereka  yang  telah memiliki kendaraan ganda. (c) Kebijakan  pembebanan  pajak  Bea Masuk  Kendaraan  import  yang  cukup tinggi,  agar  masyarakat  tidak  semena- mena  mengimpor kendaraan.
Berbagai  argumentasi  yang  ada,  yang utama  adalah  perlu  adanya  transformasi pembentukan karakter (lebih  efektif dimulai dari  keluarga  atau  pejabat  dilingkungan) untuk  mencapai  kesejahteraan  bangsa  dapat berupa keteladanan dari stakeholder maupun pejabat terkait. Proses pembentukan karakter setiap  individu  mengikuti  mereka  yang berada  dalam  lingkungannya,  menjadi  cikal bakal tidak terlupakan bahkan  mendominasi keberhasilan pembentukan karakter tersebut.
Pejabat  yang  berhasil  adalah  jika  pejabat teresebut  mampu  menciptakan  karakter positif  yang  kuat  pada  anak  buahnya. Edukasi  publik  dan  Revolusi  Mental  dapat membantu meningkatkan pemahaman terhadap  nilai-nilai  luhur  budaya  bangsa. diharapkan  dapat  menjadi  karakter  yang menjadi landasan untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan, toleransi, tenggang rasa, gotong royong, etos kerja dan menciptakan kehidupan kantor kyang harmonis.  Pejabat  memegang  peran  sangat penting dalam  membangun  perubahan mental  yang  dibutuhkan  oleh  Indonesia melalui 8 (delapan) fungsinya yang dimilikinya  yaitu  fungsi  agama, pendidikan, cinta kasih,  perlindungan, reproduksi, sosial dan  budaya,  ekonomi,  dan  lingkungan. Gerakan ini harus dilakukan secara terpadu, menyeluruh  dengan  memperkuat  koordinasi antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  harus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menangani program pembangunan mental secara operasional, utamanya memperkuat implementasi  pemberdayaan  delapan  fungsi keluarga.  Membangun  jiwa  yang  merdeka, mengubah  cara  pandang,  pikiran,  sikap  dan perilaku  agar  berorientasi  pada  kemajuan dan hal-hal yang modern, sehingga Indonesia  menjadi  bangsa  yang  besar mampu berkompetisi  dengan bangsa-bangsa lain  di  dunia.  Lawrence  Friedman  dalam Teori  Sistem  Hukum  memandang  hukum sebagai satu kesatuan sistem, maka diperlukan  pendekatan  sistem  yang  terdiri dari tiga komponen yakni struktur, substansi,  dan  kultur.(  Lawrence  Friedman, 1986)    Komponen  kultur  atau  budaya  yang sangat  dekat  dengan  masyarakat  karena  ini yang  harus  dilakukan  masyarakat  yaitu menyangkut nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, custom,  ways  of  doing,  ways  of thingking, opinion, mempengaruhi bekerjanya  hukum.  Kultur  ini  berfungsi sebagai  jembatan  menghubungkan  antara peraturan  hukum  dengan  tingkah  laku hukum seluruh warga masyarakat.
Ide dasar digaungkannya kembali gerakan  Revolusi  Mental  oleh  Jokowi,  jiwa
bangsa terpenting adalah jiwa merdeka, jiwa kebebasan  untuk  meraih  kemajuan.  Jiwa merdeka  disebut  Presiden  Jokowi  sebagai positivisme.  Gerakan  ini  relevan  karena Indonesia  tengah  menghadapi  tiga  problem pokok  bangsa  yaitu  merosotnya  wibawa negara, merebaknya intoleransi, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional.  Dalam  kehidupan  sehari-hari, praktek  Revolusi  Mental  adalah  menjadi manusia  yang  berintegritas,  mau  bekerja keras,  dan  punya  semangat  gotong  royong. Para  pemimpin  dan  aparat  negara  akan menjadi pelopor untuk mnggerakkan Revolusi  Mental,  dimulai  dari  masing2 Kementrian/Lembaga(K/L). Sebagai pelopor gerakan  Revolusi  Mental,  pemerintah  lewat K/L  harus  melakukan  tiga  hal  :  bersinergi, membangun  manajemen  isu,  dan  penguatan kapasitas aparatur  negara.
Kebijakan    Penggunaan    Moda Transportasi  Umum  Dala  Mengurangi Kemacetan Lalulintas Kota Semarang a. Perlu sinkronisasi antar para pemangku kebijakan untuk duduk bareng membicarakan berbagai masalah  terkait  dengan  kemacetn lalulintas       yang       berdampak  pada kemacetan perekonomian masyarakat.
b. Melakukan pembenahan terhadap moralitas masyarakat  melalui  “gerakan edukasi  publik”    dan  “Revolusi Mental”  yang diawali  dari  pemangku kebijakan untuk mau melakukan gerakan  dan  gebrakan  terkait  dengan gerakan Jatidiri bangsa  Indonesia  yang bukan  hanya  slogan  tetapi  bena-benar dilakukan dengan kesadaran tinggi dan kemauan  untuk  mau  dan  mampu berbuat sesuatu demi untuk kepentingan bersama, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermatabat.
c. Langkah  yang  dilakukan  bisa  melalui gerakan  untuk  naik  kendaraan  umum, dimana  hal  inipun  harus  dan  perlu untuk  menambah  shelter  kendaraan umum,  agar  dapat  terpenuhi  prioritas ini.  Jika  ternyata  para  pemangku kebijakan  tidak  tertib  melaksanakan,
sangsi  tegas  atau  sangsi  moral  harus diterapkan.
d. Dimungkinkan  untuk  sering  diadakan lomba jalan sehat atau lomba bersepeda santai dan sebagai penyemangat  diberikan  hadiah  bagi pemenangnya, untuk memotivasi, memacu dan mencoba untuk menyenangi bersepeda.
e. Perlu dibuat acuan atau draft setidaknya  ada  sedikit  paksaan  yang sekiranya  dapat  menyadarkan  mereka untuk  mampu  berbuat  sesuatu  yang bermanfaat.
f. Dikembangkannya  jaringan  pelayanan umum;
g. Pengembangan  jalur  maupun  jumlah alat  angkutnya  sekaligus  schelternya ditempat-tempat yang strategis.
Mengacu  pada  teori  kebijakan  publik yang  merupakan  bentuk  penghubung  antara Pemerintah  selaku  penyelenggara  negara kepada masyarakat selaku pelaksana kebijakan  di  lapangan,  hasil  penelitian  ini dapat  dipergunakan  sebagai  acuan  guna mengambil  kebijakan  yang  baik  dan  tepat. Kebijakan  ( policy )  sebagai “the  general principles  by  which  a  government  is  guided in its management of public affairs. ( Black’s Law  Dictionary, Seventh  Edition,  Bryan A.Gamer,  Editor  In  Chief  Westgroup, ST.Paul), sebagai  pedoman  pemerintah dalam  mengelola  urusan  publiknya.  Dalam konten  Inggris “policie” berkenaan  dengan pengendalian masalah publik atau administrasi pemerintahan( William
N.Dunn,2000) . Harold  Lasswell, tujuan utama  kebijakan  publik  untuk  menemukan ( policy  science) dalam  merumuskan  ilmu- ilmu  kebijakan (policy  sciences) harus menggunakan  kajian  multidisipliner  dalam menentukan suatu keputusan atau kebijakan.
Plester dan Stewart, pembentukan kebijakan yang baik adalah yang mengandung unsur formulated,
implemented,  and  evaluated ( James P.Lester and  Joseph  Stewart,  2000) artinya bahwa suatu  kebijakan  yang  baik  adalah  kebijakan dapat  diformulasikan,  dilaksanakan,  dan dievaluasi pelaksanaannya. Thomas R. Dye ,
kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang  tidak  permanen,  tetapi  harus  selalu dapat disesuaikan dengan keadaan lingkungan.  (Budi  Winarno.2002).  Bahkan Dye  menambahkan  kebijakan  yang  baik terdapat  tiga  elemen  yakni  terdiri  atas kebijakan  publik  ( public  policy), pelaku kebijakan ( policy stakeholders ), dan lingkungan kebijakan ( policy environment) .( Budi  Winarno.2002). Ketiganya  saling memiliki  andil  dan  saling  mempengaruhi, lingkungan  kebijakan  juga  mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Konsep-konsep di  atas  diimplementasikan    dalam  bentuk proses  perumusan  kebijakan  yang  bertujuan tercipta  kesinambungan  yang  baik  dan menghasilkan  kebijakan  yang  prosedural tanpa menghilangkan sisi keadilan baik bagi pemerintah  selaku  perumus  dan  penyusun kegiatan maupun masyarakat selaku pelaksana kebijakan.
Kebijakan yang diambil Kota Semarang terdahulu  kurang  tepat,  karena  didasarkan pada riset  yang tidak komprehensif, bersifat sepotong-sepotong.    Sehingga  kebijakannya kurang  tepat  dan  tidak  sinkron.(William N.Dunn,2000).  Untuk  kebijakan  kedepan perlu dilakukan :
(1) Kehadiran  BRT  harus  dikelola  secara maksimal.  Peningkatan  dalam  berbagai aspek,  khususnya  manajemen,  SDM dan operasianal. Kenyamanan, efisiensi penting  dalam  pelayanan  penumpang, karena kedua menjadi daya tawar untuk menarik simpati masyarakat agar beralih  ke  penggunaan  transportasi umum  sehingga  pemakaian  kendaraan pribadi berkurang.
(2)  Rute  BRT  juga  harus  strategis, menjangkau masyarakat berbagai wilayah Semarang. Memfungsikan BRT  secara  optimal,  sehingga  dapat mengurangi pemakaian kendaraan pribadi.
(3) Traffic  light tidak  hanya  di  pasang  di perempatan  atau  pertigaan  jalan  saja, tetapi    di  tempat-tempat  zebra  cross berada.
(4) Traffic  light diberlakukan  di  setiap zebra  cross, dikontrol  sendiri  oleh penyeberang  jalan  karena  di  tiap  tiang traffic  light diberi  tombol  ketika  di pencet dalam 10 detik traffic light akan menyala  merah,  sehingga  penyeberang jalan  dapat  menyeberang  dengan  aman tanpa menunggu lama hingga kendaraan habis.
(5)  Membudayakan  jalan  kaki  di  area  pusat kota seperti simpang lima, bisa menjadi solusi  alternatif  untuk  mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Di sepanjang  trotoar  bisa  dibuat  agar  para pejalan  kaki  merasa  nyaman  dengan ditanami  pepohonan  di  setiap  sisi- sisinya,  sehingga  dapat  menciptakan kerindangan.
(6)  Meningkatkan  perbaikan  di  area “city walk” khususnya  di  sepanjang  jalan Pandanaran,  kawasan  Simpang  Lima, Johar serta tempat-tampat tertentu yang strategis, diharapkan menjadi kota yang nyaman dan tertib.
(7)  Kerja  sama  pemerintah,  masyarakat, aparat secara komprehensif, akomodatif berwawasan kedepan,  menanamkan kepedulian,  memberikan  keteladanan sosial yang dimulai
dari aparat/pejabat terkait  secara  rutin, sehingga  masyarakat bawah  setidaknya dalam  jajarannya  pasti  meneladan rela/ikhlas.
(8)   Penertiban  Pedagang  kaki  lima  yang menempati  trotoar  dipindah  yang  lebih sesuai  demi  ketertiban  dan  keindahan kota.

## D. Simpulan dan Saran
1. Kebijakan  Transportasi  sampai  kini belum berhasil optimal, tetapi mengalami kemajuan: a. Menyikapi Surat Keputusan
Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor 550/54  Tahun  2015  dan  Surat
Edaran  Sekretaris  Daerah  Provinsi Jawa  Tengah  Nomor  550/016847 tentang  Penerapan  Hari  Bebas Kendaraan  Bermotor  Bagi  Instansi Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah
Tahun  2015  sampai  tahun  2020, sebagian besar Karyawan mematuhi,tetapi  sebagian  masih menggunakan kendaraan pribadi/Dinas tetapi diparkir
ditempat lain.
b. Kebijakan  penanggulangan  “rob” ada kemajuan setidaknya 15 % arah jalan  Kaligawe  sampai  arah  pasar Genuk,  sekitar  Pasar  Johar,  Jalan
Kakap  telah  berkurang,  Perumahan Hasanudin, Kokrosono karena dilengkapi pompa sedot air otomatis.
2. Kebijakan    Transportasi  Umum Kota  Semarang  sampai  kini  masih belum  berhasil  tuntas  terkurangi kemacetan  Lalulintas  karena faktor internal dan faktor eksternal.
1)    Faktor  internal : (a)  pengguna pribadi masih belum beralih ke kendaraan  umum;  (b)  belum  tersedia lahan  parkir  secara  khusus.(c)  zebra cross  dan  jembatan  penyeberangan belum dimanfaatkan optimal, (d) belum ada penambahan  shelter  dekat  kantor guna  meningkatkan  kualitas  layanan transportasi  umum. (e) Flyover agar dilengkapi  rambu  lalu  lintas  dan penertiban transportasi online .
2) Faktor eksternal  seperti : a) Belum ada Pembatasan produksi pada produsen;  b)  Pembebanan  pajak  lebih tinggi bagi pemilik kendaraan  ganda; c) pembatasan  pemilik  kendaraan  untuk masyarakat.
3. Kebijakan
Penggunaan Moda Transportasi  Umum  Dalam  Rangka Mengurangi  Kemacetan  Lalulintas Kota Semarang, nelalui kebijakan : a) pengembamgan kebijakan sarana prasarana cenderung berdampak negative, b) dekonstruksi Melalui pengkajian,  mengontrol,  mengevaluasi kebijakan, dialog pejabat dan masyarakat, memberi contoh memanfaatkan transportasi umum,
d)Peraturan tegas disinkronkan
kebijakan  yang  telah  ada,  bebas  polusi, kerja  bakti  mempercantik  lapangan
umum,  optimalisasi  kawasan  “ city walk”, trotoar khusus  pejalan kaki,  Rute transportasi umum strategis, e) efektifkan Zebra  cross, Traffic  light otomatis,  dikontrol  dan  setiap  tiang diberi tombol penyala otomatis.

## DAFTAR PUSTAKA
C.Bryan A.Gamer, Black’s Law
Dictionary , Seventh  Edition,  Editor  In Chief Westgroup,  ST.Paul, Minn.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahas, Edisi  IV,  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2012).
Lester,  James  P.  &  Joseph  Stewart.  2000.
Public  Policy  :  An  Evolutionary Approach. California:  University  of California Wasworth Thomson Learning
Parikesit,  D.  2007. Menggagas  Tatanan Baru  Transportasi  Bagi  Indonesia Yang  Maju  dan      Sejahtera. Pidato Pengukuhan      Jabatan      Guru      Besar, Fakultas      Teknik,  Universitas  Gadjah Mada. Yogyakarta.
Satria  Hibatal  Azizy,  2015, Mendudukkan Kembali  Makna  Kesejahteraan  Dalam Islam ,  Ponorogo  Jatim:  Kampus  Baru UNIDA.
Warrasih,  Esmi.  2011. Pranata  Hukum Sebuah  Telaah  Sosiologis. Semarang  : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

## Jurnal/Artikel
Journal  Systems,  Vol  8,  No  16  (2010)  >
Majalah Ilmiah Universitas Pandanaran,
Jurnal Manajemen Tansportasi & Logistik  (ONLINE  eISSN  2442-3149  | PRINT  pISSN  2355-472X)  >  Iwan Prayoga, Desain Berkelanjutan (Sustainable Design). “The  Human  Development  Index:Yet Another Redundant Composite
Development“  Indicator  dalam World
Government ,  Vol.  19  No.10.(Great Britain: Pergamon  Press, 1991) > Mark Mc Gillivray.
Jurnal Media Center Kominfo Jawa Tengah Jurnal Transportasi  Vol. 9 No. 1 Juni 2009:
36-47  >  Lyon,  et  al.  2001. Transport Visions,  Transportation  Requirements (The  Second  of  eight reports    from the    Transport    Vision    Network) . Transportation    Research    Group, University   of   Southampton   Landor Publishing      Ltd      Quadrant      House 250 Kennington Lane. London.
Riptek  Vol.10.  No.  1,  Tahun  2016 Semarang Butuh Pembenahan Transportasi, Kompas.com- 16 /03/2009 diakses tgl 19 Oktober 2018 Malkhamah,S, 2007, Keuntungan Penyediaan  dan Penggunaan Angkutan
Umum  untuk  Masyarakat  Perkotaan.
Pidato  Penggukuhan  Jabatan  Guru Besar,  Fakultas  Teknik,  Universsitas Gajah Mada, Yogyakarta
Internet : http://beritatrans.com/2015/11/02/kebijakan- hari-jum’at-tanpa-kendaraan-bermotor- di-jateng-tak- efektif/#sthash.vezm3jVm.dpuf http://iinsetya14.blogspot. co.id/2015/12/bab-i-pendahuluan- i.html  December  20,  2015,  Hukum Pengangkutan,  Pengangkutan  Darat  >
diakses tg 22/1/2018 jam 7.30 http://repository.umy.ac.id/handle/1234567 89/8909 tentang  diakses tgl 5 Agustus 2018 jam 21.37 > Dampak Kemacetan Kota  Yogyakarta  Terhadap  Kepuasan
Wisatawan  Kota  Yogyakata  Tahun 2016 http://repository.umy.ac.id/handle/12345678
9/8909  diakses  tgl  5  Agustus  2018  jam
21.37
http://www.prosperity.com / > Prosperity Index  disebut  juga  dengan Legatum Prosperity  Index ,  merupakan  salah  satu indikator
kesejahteraan yang dikembangkan    oleh  Legatum  Institute London  Inggris.  Index  ini  meliputi bidang  ekonomi,  kewirausahaan  dan kesempatan  kerja,  kinerja  pmrintah, pendidikan, kesehatan, keamanan, kebebasan  individu  dan  modal  sosial.
http://www.prosperity.com / http://www.numbeo.com/quality-of- ;ife/rankings_by_country.jsp http://datakesra.menkokesra.go.id/datakesra/ kemiskinan_pemberdayaan/data-indeks- kesejahteraan-rakyat-ikrar