## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
PENGATURAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN KORELASINYA DENGAN PASAL 33 UUD 1945 (Regulation of Water Resources Utilization in The Job Creation Law and Their Correlation with Article 33 Of The 1945 Constitution)
Dimas Putra Pradhyksa Universitas Islam Indonesia Email: venoputra@rocketmail.com
Abstract: Currently,  the  regulation  regarding  Water  Resources  regulated  in Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources (“SDA Law”), and several provisions  have  been  amended  by  Law  Number  11  of  2021  concerning  Job Creation (“Job Creation Law”). The existence of water resources, which is the constitutional right of every Indonesian citizen, is fundamental. Water should be the right of every layer of Indonesian citizens because the 1945 Constitution guarantees constitutional rights. Therefore, water must be controlled by the State and used as much as possible for the prosperity of the people. Based on Article  33  paragraph  (2)  and  paragraph  (3)  it  can  be  contextualized  the paradigm of control over water resources between the Natural Resources Law, the  Job  Creation  Law  and  its  derivative  regulations  must  prioritize  the management  of  water  resources  with  a  state  responsibility  approach  (State control) that prioritizes the interests of the State. Social needs (living needs of  the  people)  and  community  involvement  in  planning  for  exploitation, protection, and financing of the benefits of irrigation have not yet detailed regulations regarding the use of water for the benefit of other industries.
Keywords: Constitutional rights, water resources, work creation law

## PENDAHULUAN
Sumber Daya Air (SDA) merupakan bagian dari sumber daya alam mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan sumber daya alam lainnya. Air adalah sumber daya yang  terbarui,  bersifat  dinamis  mengikuti  siklus  hidrologi  yang  secara  alamiah berpindah-pindah serta mengalami perubahan bentuk dan sifat. Tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal bahwa air merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh kehidupan, baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, yang tidak dapat digantikan oleh substansi lain. Karena itu hak kepemilikan air hanya pada negara agar dapat menjamin kehidupan (Sutardi, 2002).
Air yang merupakan salah satu  dari sumber daya alam, menjadi hak dasar dari kebutuhan  manusia,  yang  menjadikannya  suatu  harta  yang  harus  dilindungi keberadaannya. Keberadaan sumber daya air, yang merupakan hak konstitusional setiap  warga  Indonesia  menjadi  sangat  penting.    Namun  realitasnya,  air  sering menjadi  kepentingan  pihak  individu  tertentu,  bukan  kepentingan  publik  yang seyogyanya untuk kemakmuran rakyat seperti yang tertuang dalam konstitusi.  Air

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
yang memiliki potensi alamiah (kebutuhan hidup) kini direkayasa sedemikian rupa menjadi potensi komersial.  Hal ini sepatutnya tidak perlu terjadi di negeri yang kaya dengan sumber daya air.  Air yang seyogyanya menjadi hak setiap lapisan warga Indonesia, karena hak konstitusionalisme jaminan UUD 1945, kini beralih ke ajang bisnis privatisasi  sumber daya  air.   Dengan legitimasi  UUD 1945 atas  hak konstitusional air, negara yang  berdaulat  seharusnya melindungi kedaulatannya dalam berbagai aspek, terutama air yang merupakan kedaulatan lingkungan. Indonesia  sebagai  negara  yang  berdaulat,  memiliki  peran  dan  kewajiban  untuk mengayomi dan menyejahterakan rakyatnya dalam setiap aspek kehidupan sosial maupun ekonomi, dan harus mengedepankan wawasan lingkungan.  Pasal 33 UUD 1945  merupakan  landasan  dasar  bagi  sistem  ekonomi  yang  sejatinya  untuk kesejahteraan rakyat.  Sistem ekonomi seperti ini lebih dikenal dengan demokrasi ekonomi  yang  menjadi  prinsip  perekonomian  nasional.  Secara  formal  yuridis permasalahan  air  sebagai  sumber  daya  alam  yang  sangat  berharga  juga  diatur dalam konstitusi.  Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang secara khusus sebagai landasan ideologi politik, ekonomi dan lingkungan Indonesia. Terutama di pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:
“Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  di kuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”
Frasa  “dikuasai  negara”  memilik i  penafsiran  berbagai  macam.  Pasal  tersebut merupakan  bentuk  penguasaan  negara  yang  diperuntukkan  bagi  kemakmuran rakyat,  yang  berwawasan  terhadap  lingkungan  yang  berkeadilan  sosial.  Oleh karena  itu,  Indonesia  melandaskan  negaranya  terhadap  kedaulatan  demokrasi ekonomi yang penggunaanya hanya untuk kesejahteraan rakyat.
Pengelolaan dan pengembangan SDA mendorong berbagai negara berinvestasi di Indonesia.  Sebagian  negara  mendorong  badan-badan  usaha  masyarakat/swasta untuk mengelola sumber daya alam dangan izin dan pengawasan yang kuat oleh negara/pemerintah.  Badan-badan  usaha  swasta  tersebut  dikenai  pajak  oleh negara untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut sedikit berbeda dengan negara yang masih lemah kendalinya, badan-badan usaha swasta  tersebut  bekerjasama  dengan  jaringan  bisnis  trans-nasional,  bertumbuh

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
kuat  melampaui  kemampuan  negara  yang  bersangkutan  untuk  mengontrolnya. Akhirnya, sumber-sumber kekayaan alam negara yang bersangkutan dijarah ramai- ramai  oleh  badan-badan  usaha  trans-nasional  dengan  korban  rakyatnya  sendiri, ditambah dengan kerusakan berat alam lingkungannya.
Sebagai contoh, berdasarkan data Asosiasi  Air Minum dalam kemasan Indonesia (ASPADIN), yang menaungi pengusaha air minum dalam kemasan (AMDK), anggota ASPADIN mencapai 193 industri. Sedangkan  jumlah industri AMDK ada 615 dengan lebih dari 500 merk, antara lain: Aqua, Nestle, Club, VIT, Aasis, dan Ades (Kompas, n.d.-a).  Data  tersebut  membuktikan  adanya  celah  yang  cukup  besar  dari  tata kelola sumber daya air terhadap privatisasi air yang terjadi di Indonesia, karena air yang sejatinya adalah milik negara dan diberikan sebesar-besarnya manfaatnya kepada  rakyat,  menjadi  suatu  barang  komoditas  ekonomi  yang profit  oriented kepada suatu golongan tertentu.
Apabila melihat data yang dikeluarkan oleh ASPADIN, total potensi air Indonesia mencapai 2.783,2 Miliar m 3/ tahun. Total potensi air ini harus dioptimalkan untuk terwujudnya  kemanfaatan  sumber  daya  air  yang  berkelanjutan  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  sebagaimana  diamanatkan  Pasal  33  UUD  1945. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 85/PUU-XI/2013 tertanggal 17  September  2014  telah  membatalkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004 tentang Sumber Daya Air, karena dianggap hanya berpihak terhadap kepentingan golongan  dan  menafikan  hak-hak  masyarakat  (Kompas,  n.d.-b).  Saat  ini pengaturan mengenai Sumber Daya Air di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (“UU SDA”) dan beberapa ketentuan telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). H al ini menjadi tonggak dasar untuk mengubah tata kelola air yang ada di Indonesia.
Dalam  UU  SDA  dan  UU  Cipta  Kerja  kepentingan  air  untuk  dunia  usaha  diatur dengan  Penggunaan  Sumber  Daya  Air  untuk  kegiatan  usaha  yang  dapat  berupa penggunaan  Sumber  Daya  Air  untuk  kegiatan  usaha  yang  memerlukan  Air  baku sebagai  bahan  baku  produksi,  sebagai  salah  satu  media  atau  unsur  utama  dari kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan daerah air minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik tenaga Air, olahraga arung jeram, dan sebagai

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
bahan pembantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin atau Air untuk  pencucian  hasil eksplorasi bahan tambang (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019, n.d.).
Poin penting yang timbul dari pengelolaan sumber daya air untuk kegiatan usaha yakni  seiring  dengan  berbagai  macam  perusahaan  tata  kelola  air  yang  telah berdiri,  baik  perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  Badan  Usaha  Milik Swasta (BUMS) atau badan usaha dengan bentuk Lain. Berbagai bentuk perusahaan tata kelola air tersebut tentunya harus tunduk terhadap segala bentuk peraturan yang  berlaku  di  Indonesia.  Maka,  yang  penting  dikaji  dalam  hal  ini  adalah komersialisasi Sumber Daya Air di Indonesia.
Sehubungan dengan itu UU Cipta Kerja dianggap sebagai terobosan dalam hukum Indonesia. UU Cipta Kerja menjadi sarana dalam melakukan deregulasi dan juga debirokratisasi, utamanya menghadapi banyaknya peraturan yang ada di Indonesia saat ini. Menurut Glen S. Krutz, omnibus legislation diartikan sebagai penyatuan berbagai  undang-undang  dalam  satu  undang-undang  yang  besar  (Krutz,  2001). Sehingga, UU Cipta Kerja menimbulkan tantangan-tantangan sendiri dan apakah masih sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan SDA.  Pengaturan  dan  kelembagaan  bidang  SDA  di  menjadi  penentu  dalam menyeimbangi pengelolaan SDA yang mengutamakan koordinasi dalam tindakan penataan SDA yang sejatinya di peruntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Azil Maskur dengan Judul “ Kebijakan Pengelolaan Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang- Undang Sumber Daya Air ” penelitian tersebut merespon Sumber Daya Air dengan dikorelasikan  pada  Pasal  33  UUD  1945.  Dalam  penelitian  tersebut  memberikan kesimpulan bahwa dikarenakan setelah pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004, hak pengelolaan air dikembalikan ke negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Model ideal pengelolaan air pasca pembatalan undang-undang sumber daya air, adalah dikembalikan ke negara dalam hal ini masyarakat dan pemerintah daerah (Maskur, 2019). Penelitian yang dilakukan peneliti memberikan penjelasan terkini mengenai peraturan terbaru yang mengatur SDA pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sumber Daya Air.

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Sistem  pengelolaan  air  yang  berkesinambungan  muncul  dari  gagasan  bahwa  air adalah  milik  bersama  ( res  commune )  yang  diwariskan  secara  turun-temurun.
Curahan tenaga dalam upaya konservasi dan pembangunan masyarakat menjadi investasi  terpenting  dalam  SDA.    Dalam  ketiadaan  modal,  masyarakat  yang bekerja secara kolektif memberikan input utama atau “investasi” dalam proyek - proyek  air  (Suteki,  n.d.).  Dengan  adanya  peluang  hak  guna  usaha  air  mesti mendapatkan  perhatian  serius.  Dengan  adanya  peluang  hak  guna  usaha  air tersebut  dalam  tataran  kapital  harus  mendapatkan  pengawasan  dan  perhatian serius.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  air  tidak  menjadi  sumber  ekonomi  yang menguntungkan  pihak  tertentu.  Pasal  33  UUD  1945  yang  menjiwai  pengelolaan dan  pemanfaatan  SDA  harus  diimplementasikan  dalam  setiap  peraturan perundang-undangan terutama mengenai SDA. Berlakunya UU Cipta Kerja tentu berpengaruh terhadap masa depan SDA di Indonesia. Maka dalam hal ini penulis mengulas. Pengaturan Hak Guna Usaha Air dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Korelasinya dengan Pasal 33 UUD 1945.

## METODE
Kajian ini merupakan Penelitian dengan bentuk Penelitian hukum normatif atau yuridis  normatif.  Penelitian  dilakukan  menggunakan  mekanisme  penelitian kepustakaan  atau library  research .  Penelitian  kepustakaan  dilakukan  dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.
Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan  yang  dilakukan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  (Marzuki,  2008).  Peneliti  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach )  dilakukan  dengan  menelaah  semua  regulasi  atau peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  diteliti, yaitu  terhadap  norma-norma  dan  bahan  hukum  (sumber  data)  yang  terdapat dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  Undang- Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air , Undang-Undang Nomor 11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  85/PUU-

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
XI/2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sumber daya air.
Cara  mengumpulkan  bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier,  dilakukan dengan  metode  penelitian  kepustakaan  ( library  research ),  studi  ini  dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang- undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal- hal yang berkaitan dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah sumber daya air di Indonesia (Ali, 2021).
Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi.  Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi (Ali, 2021).

## PEMBAHASAN

## Demokrasi Ekonomi
Mewujudkan  cita-cita  demokrasi  ekonomi  tidak  semudah membalik  telapak tangan. Sebab, demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang memberikan kesempatan yang  adil  kepada  setiap  pelaku  ekonomi  untuk  mencapai  tujuannya  (Dochak Latief,  1987).  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  yang  merupakan  pedoman  bagi kebijaksanaan  pembangunan  di  bidang  ekonomi  Indonesia  berbunyi “pembangunan  ekonomi  yang  didasarkan  pada  demokrasi  ekonomi  menentukan bahwa  masyarakat  harus  memegang  peran  aktif  dalam  kegiatan  pembangunan (Suroso, 1994).
Berbicara  tentang  sistem  ekonomi  Indonesia,  maka  sistem  ekonomi  Indonesia adalah  sistem  ekonomi  pancasila  yang  identik  dengan  demokrasi  ekonomi (Rahardjo, 1997).  Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi Pancasila yang  meurut  Mubyarto  mempunyai  beberapa  ciri-ciri. Pertama, perekonomian pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan yang paling penting adalah moral. Kedua, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial. Ketiga,

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
perekonomian  Pancasila  berkaitan  dengan  persatuan  Indonesia,  yang  berarti nasionalisme  menjiwai  kebijakan  ekonomi. Keempat, sistem  ekonomi  Pancasila tegas  dan  jelas  adanya  keseimbangan  antara  perencanaan  sentral  (nasional) dengan  tekanan  pada  desentralisasi  di  dalam  pelaksanaan  ekonomi  (Mubyarto, n.d.).
Gagasan demokrasi ekonomi tercantum eksplisit dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara kita. UUD 1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekonomi. Artinya, dalam pemegang kekuasaan tertinggi di  negara  kita  adalah  rakyat,  baik  di  bidang  politik  maupun  ekonomi.  Seluruh sumber  daya  politik  dan  ekonomi  dikuasai  oleh  rakyat  yang  berdaulat.  Dalam sistem demokrasi yang dibangun tentu tidak semuanya secara langsung dikuasai oleh  rakyat.  Beberapa  bagian  yang  pokok  diwakilkan  pengurusannya  kepada negara,  dalam  hal  ini  kepada  (i)  MPR,  DPR,  DPD,  dan  Presiden  dalam  urusan penyusunan haluan-haluan dan perumusan kebijakan-kebijakan resmi bernegara, dan  (ii)  kepada  Presiden  dan  lembaga-lembaga  eksekutif-pemerintahan  lainnya dalam  urusan-urusan  melaksanakan  haluan-haluan  dan  kebijakan-kebijakan negara itu, serta secara tidak langsung kepada lembaga peradilan dalam urusan mengadili  pelanggaran  terhadap  haluan  dan  kebijakan-kebijakan  negara  itu (Asyidiqie,  n.d.). Tercermin  pula  dalam  konsep  demokrasi  yang  terkait  dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan (As-Shidqy, 2011), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:
“Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan, berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”
Unsur ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi yang ketiga tersebut saya kira perlu  digaris  bawahi. Sebab  unsur  ekonomi  kerakyatan  yang  ketiga  itulah  yang mendasari perlunya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut memiliki modal  atau  faktor-faktor  produksi  nasional. Perlu  diketahui,  yang  dimaksud dengan modal dalam hal ini tidak hanya terbatas dalam bentuk modal material ( material capital ), tetapi mencakup pula modal intelektual ( intellectual capital )

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
dan  modal  institusional  ( institusional  capital ).  Sebagai  konsekuensi  logis  dari unsur  ekonomi  kerakyatan  yang  ketiga  itu,  negara  wajib  untuk  secara  terus menerus mengupayakan terjadinya peningkatan kepemilikan ketiga jenis  modal tersebut secara relatif merata di tengah-tengah masyarakat. Sehubungan dengan modal material, misalnya, negara tidak hanya wajib mengakui dan melindungi hak kepemilikan setiap anggota masyarakat.  Negara juga wajib memastikan bahwa semua  anggota  masyarakat  turut  memiliki  modal  material.  Jika  ada  di  antara anggota masyarakat yang sama sekali tidak memiliki modal material, dalam arti terlanjur terperosok menjadi fakir miskin atau anak-anak terlantar, maka negara wajib memelihara mereka (Baswir, n.d.). Pasal 33 Ayat (4) Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945  merupakan  landasan  konstitusional.    Dengan  Pasal  33  Ayat  (4)  UUD  1945 tersebut  demokrasi  ekonomi  memperoleh  justifikasinya,  yaitu  kepentingan masyarakat.

## Keadilan Sosial Hak Atas Air
Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani.    Pembicaraan  keadilan  memiliki  cakupan  yang  luas,  mulai  dari  yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial.  Banyak orang yang berpikir  bahwa  bertindak  adil  dan  tidak  adil  tergantung  pada  kekuatan  dan kekuatan yang di miliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia (Syafa’at, n.d.) . Suteki membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan individu dan keadilan sosial. Keadilan individual dapat dibedakan dengan keadilan sosial.  Hegemoni Negara- negara kapitalisme dan ideologi pembangunan telah menimbulkan ketergantungan dan  keterbelakangan.  Dalam  konteks  ini,  keadilan  dibicarakan  dalam  dalam pengertian keadilan individual atau dalam pengertiannya yang mikro, yaitu suatu keadilan  yang  pelaksanaannya  tergantung  kepada  kehendak  pribadi.    Jika  yang dibicarakan adalah keadilan sebagai fenomena sosiologis, maka keadilan itu sudah tidak lagi bersifat individual, melainkan sosial bahkan struktural.  Oleh karena itu, disebut dengan keadilan sosial atau keadilan makro (Suteki, 2013).  Keadilan sosial adalah  keadilan  yang  pelaksanaannya  tidak  lagi  tergantung  pada  kehendak pribadi,  atau  pada  kebaikan-kebaikan  individu  yang  bersifat  adil,  tetapi  sudah

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
bersifat  structural.    Artinya,  pelaksanaan  keadilan  sosial  tersebut  sangat tergantung  kepada  penciptaan  struktur-struktur  sosial  yang  adil.    Jika  ada ketidakadilan  sosial,  penyebabnya  adalah  struktur  sosial  yang  tidak  adil. Mengusahakan  keadilan  sosial  pun  berarti  harus  dilakukan  melalui  perjuangan memperbaiki struktur-struktur sosial yang tidak adil (Suteki, 2013).
Berdasarkan  pada  beberapa  ketentuan  tentang  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Air sesuai dengan Tap MPR No. IX Tahun 2001 (TAP MPR Nomor IX/MPR/2001, n.d.). Prinsip-prinsip  pengelolaan  sumber  daya  alam  (termasuk  air)  ditegaskan  pada Pasal 4 Tap MPR No. IX Tahun 2001, bahwa:
Pembaruan  agraria  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  harus  dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:
a. Memelihara  dan  mempertahankan  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;
b. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
c. menghormati  supremasi  hukum  dengan  mengakomodasi  keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
d. mensejahterakan  rakyat,  terutama  melalui  peningkatan  kualitas  sumber daya manusia Indonesia;
e. mengembangkan  demokrasi,  kepatuhan  hukum,  transparansi  dan optimalisasi partisipasi rakyat;
f. mewujudkan  keadilan  termasuk  kesetaraan  gender  dalam  penguasaan, pemilikan,  penggunaan,  pemanfaatan,  dan  pemeliharaan  sumber  daya agraria/ sumber daya alam;
g. memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk  generasi  sekarang  maupun  generasi  mendatang,  dengan  tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
h. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
i. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar  daerah  dalam  pelaksanaan  pembaruan  agraria  dan  pengelolaan sumber daya alam;
j. mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;
k. mengupayakan  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  negara,  pemerintah (pusat,  daerah  provinsi,  kabupaten/kota,  dan  desa  atau  yang  setingkat), masyarakat dan individu;
l. melaksanakan  desentralisasi  berupa  pembagian  kewenangan  di  tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat,

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.
Salah satu nilai yang harus dituang dalam sistem peraturan perundang-undangan di  bidang  pengelolaan  sumber  daya  alam  termasuk  SDA  adalah  nilai  keadilan. Menurut Hadi, hukum yang baik ( good norm ) adalah hukum yang memuat prinsip- prinsip  keberlanjutan,  berkeadilan,  dan  demokratis  (P,  2002).    Hal  itu  dapat dicapai jika penyusunannya mengikut sertakan berbagai pihak terkait sejak awal ( good process ).  Oleh karena itu pembuatan hukum ( law making ) seharusnya juga memperhatikan  ketiga  prinsip  tersebut  termasuk  dalam  melakukan  rekontruksi terhadapnya  apabila  ditemukan  penyimpangan-penyimpangan  terhadap penegakannya.  Jadi  nilai  keadilan  dan  keadilan  sosial  sangat  relevan  untuk dijadikan sebagai basis pemanfaatan SDA (Suteki, 2013). Dalam Pasal 8 UU SDA yang telah dirubah dengan UU SDA mengatur bahwa:
“Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak kepemilikan atas Air, melainkan hanya  terbatas  pada  hak  untuk  memperoleh  dan  menggunakan  sejumlah kuota Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dalam Peraturan Pemerintah”
Dengan demikian maka negara punya peran penting untuk menjalankan perannya sebagai  pihak  yang  berhak  menguasai  SDA.  Sebagai  negara  yang  berdasar  atas hukum, negara dapat melakukan campur tangan dalam pemanfaatan sumber daya yang  dimilikinya,  termasuk  sumber  daya  alam  yang  berupa  sumber  daya  air. Pemanfaatan atau lebih tepatnya adalah pengelolaan sumber daya air telah diatur dalam  Pasal  33  UUD  1945  (Suteki,  2013).    Berjalannya  dinamika  kehidupan bernegara  tentunya  harus  berdasarkan grand  norm tersebut.    Segala  bentuk peraturan  perundang-undangan  (Undang-undang)  haris  sesuai  secara  hierarkis terhadap  UUD  1945.    Jika  di  tengah  berjalannya  suatu  peraturan  perundang- undangan  (Undang-undang)  ditemukan  ketidaksesuaian,  maka  melalui  gugatan yang  dilayangkan  ke  Mahkamah  Konstitusi  yang  berwenang  terhadap  Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies

## Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Kepentingan Usaha
Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat (Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2, n.d.).  Namun, setelah Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan Nomor 85PUU- XI/2013  pengertian  secara  normatif-yuridis  air  bergeser.    Air  adalah  semua  air yang  terdapat  di  dalam  dan  atau  berasal  dari  sumber-sumber  air,  baik  yang terdapat  di  atas  maupun  di  bawah  permukaan  tanah,  tidak  termasuk  dalam pengertian ini air yang terdapat di laut (Undang-Undang Nomor 11  Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 3, n.d.).
Sistem  pengelolaan  air  yang  berkesinambungan  muncul  dari  gagasan  bahwa  air adalah  milik  bersama  ( res  commune )  yang  diwariskan  secara  turun-temurun.
Curahan tenaga dalam upaya konservasi dan pembangunan masyarakat menjadi investasi  terpenting  dalam  SDA.    Dalam  ketiadaan  modal,  masyarakat  yang bekerja secara kolektif memberikan input utama atau “investasi” dalam proyek - proyek air (Suteki, 2013).
Apabila  melihat  dari  sumber  daya  air  yang  ada  di  Indonesia,  cadangan  air  di Indonesia  yang  diperkirakan  mencapai  2.530  km 3 , termasuk  dalam  salah  satu Negara  yang  memiliki  cadangan  air  terkaya  di  dunia.  Data  lain  menunjukkan, ketersediaan air di Indonesia mencapai 15.000 m 3 perkapita per tahun.  Angka ini jauh  diatas  ketersediaan  air  rata-rata  di  dunia  yang  hanya  8.000  m 3 per  tahun (Prihatin, 2009).  Ketersediaan tersebut bisa jadi kekayaan Indonesia di bidang sumber daya air juga bisa jadi ladang untuk menjalankan bisnis atas hak guna air. Air yang merupakan salah satu  dari sumber daya alam, menjadi hak dasar dari kebutuhan  manusia,  yang  menjadikannya  suatu  harta  yang  harus  dilindungi keberadaannya.  Keberadaan sumber daya air, yang merupakan hak konstitusional setiap warga Indonesia menjadi begitu penting.  Realitasnya, sering kali menjadi kepentingan pihak Individu tertentu, bukan kepentingan publik yang seyogyanya untuk  kemakmuran  rakyat  seperti  yang  tertuang  dalam  konstitusi.    Air  yang memiliki  potensi  alamiah  (kebutuhan  hidup)  kini  direkayasa  sedemikian  rupa menjadi potensi komersial.  Hal ini sepatutnya tidak perlu terjadi di negeri yang kaya akan sumber daya air.  Air yang seyogyanya menjadi hak setiap lapisan warga

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Indonesia, karena hak konstitusionalisme jaminan UUD 1945, kini beralih ke ajang bisnis  privatisasi  sumber  daya  air.    Konstitusi  kita  memberikan  legitimasi  hak konstitusional  air,  dimana  negara  yang  berdaulat  seharusnya  melindungi kedaulatannya dalam berbagai aspek, terutama air yang merupakan kedaulatan lingkungan.
Bisnis-bisnis  yang  menggunakan  Sumber  Daya  Air  kian  menjamur  di  Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Air Minum dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN), yang menaungi  pengusaha  air  minum  dalam  kemasan  (AMDK),  anggota  ASPADIN mencapai  193  industri,  sedangkan  total  jumlah  industri  AMDK  ada  615  dengan lebih dari 500 merk, antara lain: aqua, nestle, club, vit, oasis, dan ades (Kompas, n.d.-a).  Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU SDA:
“ menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau ”
Berdasarkan pasal 6 UU SDA negara harus menjamin hak atas air. Hal ini semata- mata sebagaimana dimaksud untuk melaksanakan Pasal 33 UUD 1945.
Lebih lanjut Dalam Pasal 53 UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam UU SDA. Sehubungan dengan penggunaan air untuk kegiatan usaha UU Cipta Kerja mengubah  Pasal  8  UU  SDA.  Pada  pokoknya  prioritas  penggunaan  SDA  harus dipergunakan untuk kebutuhan pokok setelah kebutuhan pokok terpenuhi maka SDA dapat dipergunakan untuk kepentingan usaha. Hal ini diatur dalam Pasal 8 UU SDA yang sudah dirubah dalam UU Cipta Kerja sebagaimana berikut:
1) Selain  hak  rakyat  atas  Air  yang  dijamin  pemenuhannya  oleh  negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut:
a. kebutuhan pokok sehari hari;
b. pertanian rakyat; dan
c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.
2) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2), pemenuhan  Air untuk  kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya;

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
3) Dalam  hal  ketersediaan  Air  mencukupi,  setelah  urutan  prioritas pemenuhan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  urutan  prioritas selanjutnya adalah:
a. penggunaan Sumber  Daya Air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan
b. penggunaan  Sumber  Daya  Air  untuk  kebutuhan  usaha  lainnya  yang telah ditetapkan Perizinan Berusaha ”
Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 4 UU SDA yang diubah dengan UU Cipta Kerja.  Ada  peluang  SDA  untuk  kepentingan  komersial,  jika  demikian  maka  air bukan lagi menjadi kepentingan public, melainkan air untuk kepentingan privat yang digunakan untuk kepentingan komersial. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan  usaha  lainnya  yang  telah  ditetapkan  Perizinan  Berusaha.  Untuk menggunakan  SDA  sebagai  kepentingan  komersial  harus  terlebih  dahulu ditetapkan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sesuai dengan Pasal 8 ayat 6 UU SDA yang diubah dengan UU Cipta Kerja:
“Dalam menetapkan prioritas pemenuhan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar,  prosedur,  dan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Fusat terlebih  dahulu  memperhitungkan  keperluan  Air  untuk  pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup”
Lebih lanjut berkaitan dengan hak guna usaha yang bersangkutan dengan siapa yang berhak mengelolanya termaktub dalam Pasal 28 UU SDA, bahwa:
(1) Pendayagunaan  Sumber  Daya  Air  ditujukan  untuk  memanfaatkan Sumber  Daya  Air  secara  berkelanjutan  dengan  prioritas  utama  untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.
(2) Dalam  hal  masih  terdapat  ketersediaan  Sumber  Daya  Air  yang mencukupi  untuk  kebutuhan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), prioritas  pemenuhan  kebutuhan  Air  selanjutnya  dilakukan  untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan irigasi untuk pertanian rakyat.
(3) Urutan  prioritas  pemenuhan  kebutuhan  Air  ditetapkan  dalam  Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang  mencakup  prioritas  pemenuhan  Air  bagi  kebutuhan  sebagaimana

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dan  urutan  pemenuhan  Air  bagi kebutuhan kegiatan bukan usaha dan kegiatan usaha. ”
Pasal tersebut tentunya sangat memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk mengelola dan menjadikan air sebagai ladang usaha yang berujung kepada keuntungan semata.  Ada tiga macam ha katas air yang dapat ditemukan dalam UU SDA, yaitu hak guna air, hak pakai air dan hak guna usaha air.  Secara ringkas, uraian tentang hak guna air yang diatur di dalam UU SDA dapat disajikan ke dalam table berikut:
Apabila  kita  melihat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  85/PUU-XI/2013 permohonan mereka, terlihat bahwa para pemohon menilai air telah berubah jadi komoditas (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, n.d.):
“Beberapa  persoalan  yang muncul  dalam  UU  Nomor  7  Tahun  2004  tentang Sumber Daya Air berkaitan dengan keterlibatan pihak swasta dalam proses pengelolaannya.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  pergeseran  makna  air  yang sebelumnya merupakan barang publik berubah menjadi komoditas yang lebih mementingkan  aspek  ekonomi  yang  akhirnya  berorientasi  pada  mencari keuntungan. Pergeseran makna ini terlihat dalam pengaturan mengenai hak guna  usaha  air  yang  dapat  diberikan  kepada  swasta  tampak  dalam  Pasal  9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14”
Pendayagunaan  sumber  daya  air  sejatinya  harus  dilandaskan  terhadap  pasal  33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, bahwa:
Pasal (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
Pasal (3) bumi  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) tersebut dapat dikontekstualisasikan paradigma penguasaan atas sumber daya air antara turan UU SDA, UU Cipta Kerja dan  peraturan  turunannya  harus  mengedepankan  pengelolaan  sumber  daya  air dengan  pendekatan  tanggung  jawab  Negara  (penguasaan  Negara)  yang mengutamakan  kepentingan  kebutuhan  sosial  (hajat  hidup  orang  banyak)  dan

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
pelibatan  masyarakat  dalam  perencanaan  pengusahaan,  perlindungan  dan pembiayaan  atas  manfaat  dari  pengairan  serta  belum  detail  mengatur  soal pemanfaatan air untuk kepentingan industri lainnya (Arrsa, 2015).
Realitas mengungkapkan bahwa masih banyak pihak swasta yang ikut serta dalam pengelolaan air, dengan kenyataan tersebut, akan membuka celah-celah hukum bagi pihak tersebut untuk tetap melakukan privatisasi air. Sebenarnya dalam UU Cipta Kerja tidak ada larangan untuk privatisasi air. Namun peran negara begitu penting untuk menjaga hajat hidup orang banyak atas SDA. Maka Frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 perlu diopti malkan

## Frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal (2) UUD 1945
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai “dikuasai negara” atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Lahirnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945  menjadi  tonggak  politik  hukum  pengelolaan  sumber  daya  alam  Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sutowo bahwa:
“Since  we  proclaimed  independence  in  Indonesia  in  1945,  we  have  knows that we must control over natural resources as written in our constitution” (Bartlett, 1972) .
Penjelasan  Pasal  33  Undang  Undang  Dasar  1945,  sebagaimana  dalam  kutipan tersebut,  mengandung  makna  bahwa  perekonomian  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran bersama (bukan kemakmuran orang-seorang), menunjukkan bahwa pasal  tersebut  mengandung  “asas  ekonomi  kerakyatan”.  Sistem  ekonomi kerakyatan, maksudnya kedaulatan di bidang ekonomi ada di tangan rakyat, dan karena itu,  ekonomi  kerakyatan itu terkait dengan gagasan  demokrasi ekonomi yang  tidak  lain  adalah  paham  kebersamaan  (mutualism)  dan  asas  kekeluargaan (brotherhood).37  Berdasarkan  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945  bahwa rakyatlah yang  berdaulat (Daulat Rakyat)  bukan  ditentukan  oleh  pasar,  apabila dibiarkan  bebas,  maka  pasar  menggusur  kedaulatan  rakyat  (Daulat  Pasar) (Swasono, 1997).
Kontrol  terhadap  sumber  daya  alam  Indonesia  menjadi  hukum  tertulis  dalam Konstitusi Indonesia. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 negaralah yang memegang kontrol terhadap kekayaan sumber daya alam termasuk Air. Frasa “dikua sai oleh

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
negara”  ditafsirkan  dengan  lima  tolok  ukur:  hak  penguasaan  negara  meliputi kebijakan  ( beleid ),  pengurusan  ( bestuursdaad ),  pengaturan  ( regelendaad ), pengelolaan  ( behersdaad ),  dan  pengawasan  ( toezichthoudensdaad )  (Batubara, n.d.).
Hak penguasaan Negara atas air itu dapat dikatakan ada apabila Negara, yang oleh UUD  1945  diberi  mandat  untuk  membuat  kebijakan  ( beleid ),  pengurusan ( bestuursdaad ),  pengaturan  ( regelendaad ),  pengelolaan  ( behersdaad ),  dan pengawasan ( toezichthoudensdaad ).
Fungsi pengurusan ( bestuursdaad ) oleh Negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya  untuk  mengeluarkan  dan  mencabut  fasilitas  perizinan ( vergunning ), lisensi ( licentie ), dan konsensi ( concenssie ).Fungsi pengaturan oleh Negara  ( regelendaad )  dilakukan  melalui  mekanisme  pemilikan  saham  (share- holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik  Negara  atau  Badan  Usaha  Milik  Negara  sebagai  instrument  kelembagaan melalui  mana  Negara c.q Pemerintah  mendayagunakan  penguasaannya  atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.    Demikian  pula  fungsi  pengawasan  oleh  Negara  ( toezichthoudendaad ) dilakukan  oleh  Negara c.q Pemerintah  dalam  rangka  mengawasi  dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh Negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar- benar  dilakukan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  seluruh  rakyat  (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, n.d.).
Frase  “dipergunakan  untuk  sebesar - besarnya  kemakmuran  rakyat”  ditentu kan dengan  empat  tolok  ukur:  kemanfaatan  sumber  daya  alam  bagi  rakyat, pemerataan,  tingkat  partisipasi  rakyat  dan  penghormatan  terhadap  hak  rakyat secara  turun  menurun  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  alam  (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2010, n.d.).
Secara  garis  besar  yang  perlu  dicermati  dalam  UU  SDA  sebagaimana  dirubah dengan UU Cipta Kerja adalah Pertama, pemetaan dalam sektor tata kelola air antara makna publik dan privat harus tepat. Kedua , porsi yang besar terhadap bagi  tata  kelola  air  oleh  negara/daerah  harus  dipergunakan  sebesar-besarnya
untuk kepentingan rakyat. Ketiga , harus memberikan porsi terhadap air sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan ekosistem.
Menanggapi masalah tentang pemetaan wilayah publik dan privat, Bosman melihat bahwa  asumsi  yang  terbangun  selama  proses  persidangan  memposisikan  tata kelola air kepada publik dalam hal ini adalah negara melalui Badan Usaha Milik Negara/Daerah  (BUMN/D)  (Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2003,  n.d.), sedangkan  private  diasumsikan  dengan  pihak  swasta,  koperasi (Undang-Undang Nomor  17  tahun  2012,  n.d.) dan  lembaga-lembaga  diluar  badan  milik  negara (Batubara,  n.d.).    Bosman  menafsirkan  bahwa  para  pemohon  menyamakan koperasi dengan sektor swasta.
Kenyataannya,  dalam  tata  kelola  air  terdapat  empat  konsep  yang  terdiri  atas: swasta  ( private ),  kemitraan  antara  swasta  dengan  publik  ( public-private patnership), publik ( public ), dan tata kelola bersama ( common goods ) atau yang oleh  Endaryanta  disebut  dengan collective  goods (Batubara,  n.d.).    Menurut praktiknya, keempat tata kelola air tersebut dapat dicontohkan, pertama dengan tata  kelola  yang  dipegang  oleh  swasta  seperti  yang  dilakukan  oleh  PT  Aqua Danone. Kedua adalah model tata kelola oleh pemerintah, seperti yang terdapat dalam 359 PDAM yang ada di Indonesia (Batubara, n.d.). Ketiga adalah tata kelola kombinasi, private-public  patnership ,  seperti  PDAM  Palyja  di  Jakarta.  Untuk pembagian yang keempat tentang tata kelola bersama dalam konteks sumber daya air, bisa di contohkan seperti Koperasi.
Permasalahan  selanjutnya  dari  analisis  bosman  batubara  yaitu  terlalu  memberi ruang  pada  BUMN/D  untuk  mengelola  air.    Masalah  ini  menindaklanjuti  pada masalah pertama.    Frase  “dikuasai  oleh  negara”,  dalam  konteks  ini  ditafsirkan “bahwa  BUMN/D  harus  dominan” (Absori,  n.d.).    Tafsir  tersebut  meminggirkan poin yang lain dalam pasal 33 UUD 194 5 tentang “dipergunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”, yang seperti dijelaskan sebelumnya.
Substansi  tersebut  tampaknya  dibenarkan  oleh  MK  dengan  penafsiran  barunya pada  bagian  (Pendapat  Mahkamah,  n.d.),  dimana  negara  menjadi  peringkat pertama dalam mengelola air, hal ini disamakan dengan tata kelola minyak dan gas bumi yang hasilnya dimasukkan kepada APBN dan manfaatnya didistribusikan sebesar-besarnya kepada rakyat.

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Menurut Bosman, terdapat dua implikasi besar pada tafsiran tersebut, pertama penyamaan antara sumber daya air dengan sumber daya minyak dan gas. Kedua pemberian hak penguasaan dominan kepada negara dalam arti BUMN/D (Batubara, n.d.). Untuk dampak yang pertama, penulis dapat menganalisis pemikiran Bosman menggunakan tabel berikut:
Tabel Implikasi dari perbedaan air dengan minyak dan gas Jenis Perbedaan Implikasi Air Minyak dan gas Air Minyak dan gas Pemanfaatan Tidak dapat disubtitusi Dapat disubtitusi Harus BUMN Tidak Harus BUMN Cadangan Mudah didapat Semakin langka Tidak Harus BUMN Harus BUMN Proses pengolahan Langsung  Pengilangan Tidak Harus BUMN Harus BUMN
Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa, dari segi pemanfaatan air memang harus diprioritaskan, karena fungsi air tidak bisa diambil dengan sumber daya alam yang lain (All, 2015). Berbeda dengan minyak dan gas, mereka bisa disubtitusi dengan yang lain, misalnya tenaga angin, matahari, bahkan sumber air sendiri.  Berbeda dengan  letak  cadangan,  untuk  minyak  dan  gas  sudah  menjadi  hal  yang  umum apabila  langka,  karena  energi  tersebut  tidak  dapat  diperbarui. Untuk  proses pengolahan sendiri hampir sama intinya antara air dengan minyak dan gas. Meski untuk mendapatkan air tidak membutuhkan pengilangan, namun karena adanya eksploitasi tentang tata kelola air, untuk mendapatkan air sendiri mungkin hampir sama dengan usaha mendapatkan minyak dan gas.
Penguasaan Negara atas air memang seharusnya lebih dominan.  Hal ini tidak lepas dari konsep air yang sejatinya adalah res commune atau hajat hidup orang banyak.

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Kebutuhan  ekonomi  manusia  menjadikan  sumber  daya  air  sebagai  komoditas ekonomi yang efektif dijadikan ladang bisnis.  Perusahaan-perusahaan tata kelola air  swasta  yang  berdiri  saat  ini  seharusnya  tidak  lagi  dikuasai  swasta  sebagai pemegang kendali perusahaan.
Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1) Sebagian tugas dan  wewenang  Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 1 1, Pasal 13, Pasal 14,  Pasal  15,  dan  Pasal  16  dalam  mengelola  Sumber  Daya  Air  yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air.
2) Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau  badan  usaha  milik  negara/badan  usaha  milik  daerah  di  bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
3) Sebagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
a. menetapkan kebijakan;
b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air;
e. menerbitkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan;
f. membentuk wadah koordinasi;
g. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
h. membentuk Pengelola Sumber Daya Air; dan
i. menetapkan nilai satuan BJPSDA.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha milik negara badan usaha milik  daerah  di  bidang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Berlakunya Pasal 19 UU SDA sebagaimana telah dirubah dengan UU Cipta Kerja memberikan berbagai kalangan untuk melakukan Pengelolaan SDA yang meliputi unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik  negara/badan  usaha  milik  daerah  di  bidang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air (UU Cipta kerja Pasal 1 Ayat 21, n.d.) . Dengan demikian maka “frasa dikuasai oleh negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 sudah tersurat dalam UU Cipta Kerja.

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai “dikuasai negara” atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Lahirnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945  menjadi  tonggak  politik  hukum  pengelolaan  sumber  daya  alam  Indonesia termasuk SDA. Penguasaan sumber daya  alam oleh  negara, sebagaimana  diatur dalam UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dengan tujuan dari penguasaan tersebut yaitu  guna  mewujudkan  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Keterkaitan penguasaan  oleh  negara  untuk  kemakmuran  rakyat,  menurut  Bagir  Manan  akan mewujudkan kewajiban negara dalam hal (Manan, 1995):
1. segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam),  harus  secara  nyata  meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan masyarakat;
2. melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat;
3. mencegah segala tindakan dari pihak mana pun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.
Maka air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak sudah sejatinya harus dikuasai oleh  negara  untuk  dipergunakan  bagi  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  sesuai dengan  amanat  Pasal  33  ayat  (21  dan  ayat  (3)  UUD  1945.  Dengan  memberikan porsi kewenangan yang besar bagi Pemerintah Pusat sebagai representasi negara dalam  membentuk  Pengelola  Sumber  Daya  Air  maka  menunjukkan  eksistensi negara  untuk  menguasai  SDA  dan  harus  benar-benar  dipergunakan  untuk kemakmuran rakyat.
Sedangkan  dalam  UU  SDA  yang  dirubah  dengan  UU  Cipta  Kerja,  penggunaan sumber daya air harus mendapatkan izin dari pemerintah apabila dipergunakan untuk kepentingan usaha.
Penerapan UU Cipta Kerja seharusnya dapat dijadikan sebagai terobosan hukum yang  dapat  diambil  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  menjalankan  pengelolaan SDA  sesuai  dengan  amanat  Pasal  33  UUD  1945.  Di  sisi  lain,  sesuai  tujuan

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
pemerintah  untuk  memudahkan  investor  dengan  dibentuknya  UU  Cipta  Kerja, Pemerintah mesti harus tetap  mengutamakan kepentingan rakyat atas SDA. Air yang memiliki sifat kepemilikan publik tidak relevan jika dikuasai pihak swasta begitu  saja.  Peran  negara  adalah  untuk  menguasai  SDA  yang  dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
UU  Cipta  Kerja dalam  sektor  sumber  daya  air  perlu  menjadi  sorotan  penting. Sektor ini menjadi sektor penting yang harus dibahas mengingat air adalah hajat hidup orang banyak. Aspek historis Undang-Undang yang mengatur sumber daya air  hingga  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 menjadikan SDA sebagai kekayaan negara yang sangat  perlu  amat  dilindungi.  Terutama  berkaitan  dengan  Izin  Penggunaan  Air. Hal  ini  mengingat  objek  dari  penanaman  modal  tidak  terlepas  dari  sektor  ini. Banyak perizinan yang diberikan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya air Indonesia.

## KESIMPULAN
Sumber  Daya  Air  menjadi  sumber  daya  alam  yang  harus  dilindungi  dan dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Saat  ini  pengaturan mengenai  sumber  daya  air  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2019 tentang Sumber Daya Air yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 200 tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut Dalam Pasal 53 UU Cipta Kerja mengubah beberapa  ketentuan  dalam  UU  SDA.  Sehubungan  dengan  penggunaan  air  untuk kegiatan usaha UU Cipta Kerja mengubah Pasal 8 UU SDA. Pada pokoknya prioritas penggunaan SDA harus dipergunakan untuk kebutuhan pokok setelah kebutuhan pokok terpenuhi maka SDA dapat dipergunakan untuk kepentingan usaha. Hal ini diatur dalam Pasal 8 UU SDA yang sudah dirubah dalam UU Cipta Kerja.
UU  Cipta  Kerja  mengatur  mengenai  Pendayagunaan  sumber  daya  air  sejatinya yang  mana  sejatinya  penggunaan  sumber  daya  air  harus  dilandaskan  terhadap pasal  33  UUD  1945.  Berdasarkan  Pasal  33  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  tersebut  dapat dikontekstualisasikan paradigma penguasaan atas sumber daya air antara aturan UU  SDA,  UU  Cipta  Kerja  dan  peraturan  turunannya  harus  mengedepankan pengelolaan  sumber  daya  air  dengan  pendekatan  tanggung  jawab  Negara

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
(penguasaan  Negara)  yang  mengutamakan  kepentingan  kebutuhan  sosial  (hajat hidup orang banyak) dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan pengusahaan, perlindungan  dan  pembiayaan  atas  manfaat  dari  pengairan  serta  belum  detail mengatur soal pemanfaatan air untuk kepentingan industri lainnya. Maka Frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 perlu dioptimalkan . Di sisi  lain,  sesuai  tujuan  pemerintah  untuk  memudahkan  investor  dengan dibentuknya  UU  Cipta  Kerja,  Pemerintah  mesti  harus  tetap  mengutamakan kepentingan  rakyat  atas  SDA.  Air  yang  memiliki  sifat  kepemilikan  publik  tidak relevan  jika  dikuasai  pihak  swasta  begitu  saja.  Peran  negara  adalah  untuk menguasai  SDA  yang  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat sesuai dengan amanat konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Absori. (n.d.). putusan MK Nomor 85/PUU- XI/2013 : “...cabang -cabang produksi yang penting bagi  negara  dan  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  harus  dikuasai  oleh  negara  dan menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  harus  dikuasai  negara.  Maknanya  adalah  bahwa BUMN maupun BUMND h .
Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum . Sinar Grafika.
All,  M.  T.  H.  et.  (2015). Water  Restoration  Sebagai  Upaya  Optimalisasi  Ekokarasi  di  Bidang Kedaulatan Air Demi Terwujudnya Keadilan Sosial . Karya Ilmiah:UIN Maliki Malang. Arrsa, R. C. (2015). Telaah Sociolegal  Terhadap Terwujudnya  Kedaulatan  Hak Atas Sumber Daya Air. Jurnal Recgtvinding , Vol 4 , No. As-Shidqy, J. (2011). Green Constitution: Nuansa Hijau UUD1945 . PT Raja Grafindo. Asyidiqie, J. (n.d.). Demokrasi Ekonomi . Bartlett, A. G. (1972). No Title .
Baswir,  R.  (n.d.). Ekonomi  Kerakyatan  Ekonomi  Rakyat  dan  Koperasi  Sebagai  Soko  guru Perekonomian Nasional . Batubara, B. (n.d.). Menafsir Pasal 33: Analisis Terhadap Putusan MK Nomr 85/PUU-XI/2013 tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air . Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA).
Dochak  Latief.  (1987). Perbandingan  sistem  ekonomi:  islam,  liberalisme,  sosialisme .  Yayasan penerbitan FKIS IKIP.
TAP MPR Nomor IX/MPR/2001.
Kompas. (n.d.-a). Air Bersih Kian Sulit Dicari . Kompas. (n.d.-b). Mengakhiri Liberalisme Pengelolaan Air . Krutz, G. S. (2001). Tactical maneuvering on omnibus bills in Congress. American Journal of Political Science , 210 – 223.
Manan, B. (1995). Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara . Bandar Maju. Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum, Cet. Jakarta: Kencana .
Maskur, M. A. (2019). Kebijakan Pengelolaan Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sumber Daya Air. Jurnal Konstitusi , 16 (3), 510 – 531.

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Mubyarto. (n.d.). Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia . LP3ES. P, H. S. (2002). Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan . BP UNDIP. Pendapat  Mahkamah.  (n.d.). “Mahkamah  memberikan  penafsiran  baru  terhadap  ‘hak menguasai negara’ dengan meletakkan peringkat pertama pada pengelolaan sendiri oleh negara atas sumber daya alam, dalam hal ini meinyak dan gas bumi, supaya perolehan pendapatannya lebih banyak, yang akan .
Prihatin, R. B. (2009). Info Singkat: Air Bersih di Perkotaan . Sekertariat Jendral DPR RI: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).
Rahardjo, D. (1997). Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia . Tiara Wacana. Suroso. (1994). Perekonomian Indonesia (P. G. P. Utama (ed.)).
Sutardi.  (2002). Pengelolaan  Sumberdaya  Air  yang  Efektif .  Lokakarya:Badan  Perencanaan Daerah.
Suteki. (n.d.). Dimensi Hukum di Ruang Sosial . Suteki. (2013). Dimensi Hukum di Ruang Sosial . Thafa Media. Swasono,  S.-E.  (1997). Pasar  Bebas  yang  Imajiner:  Distorsi  Politik  dan  Pertentangan Kepentingan Internasional . Kantor Menko Ekuin.
Syafa ’at, M. A. (n.d.). Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls) . Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2. (n.d.). Tentang Sumber Daya Air . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 3. (n.d.). Tentang Pengairan . Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. (n.d.). Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya  sebagai  modal  untuk  menjalankan  usaha,  yang  memenuhi  aspirasi  dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan buda .
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019. (n.d.). tentang Sumber Daya Air . Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003. (n.d.). Badan Usaha MIlik Negara (BUMN) . UU Cipta kerja Pasal 1 Ayat 21. (n.d.). SDA Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Yang mana dalam Pasal 11 huruf J UU SDA .

## Copyright (c) 2021 Dimas Putra Pradhyksa
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0 International License .