Muhammadiyah Law Review  3 (2), Juli 2019, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

## Windy Nurcahyanai Apotik Tina Husada

## ABSTRAK
penangan perkara tindak pidana korupsi oleh jaksa dimulai dengan pelaksanaan penyidikan, selanjutnya penuntutan dan  pelaksanaan  putusan,  persoalan  mendasar  dalam  pelaksaan  penanganan  ini  adalah  persoalan  penyidikan, karena akan menentukan keseluruhan proses selanjutnya. Kewenangan Jaksa sebagai sebagai penyidik untuk saat ini  secara  khusus  disebutkan  dalam  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan menentukan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kejaksaan memiliki tugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya.  Alasan  hukum  dilakukan  penyidikan  sekaligus  penuntutan  yang  dilakukan  oleh  kejaksaan  dalam perkara  tindak  pidana  korupsi  yaitu  alasan  filosofis,  sosiologis,  historis  dan  praktis.  Wewenang  penyelidikan, penyidikan,  penangkapan  dan  penahanan  berada  di  tangan  Kepolisian.  Sedangkan  penuntutan  berada  ditangan Kejaksaan. Pemisahan kekuasaan ini oleh penulis dianggap cukup ideal, karena pengawasan yang sifatnya timbal- balik antara Kepolisian dan Kejaksaan dapat terjadi.

## Kata Kunci : Penyidikan, Penuntutan, Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi

## 1. PENDAHULUAN
Munculnya kembali pemberitaan mengenai berbagai kasus korupsi di media massa pusat maupun daerah, nampaknya berawal dari lemahnya sanksi hukuman yang dijatuhkan oleh badan yudikatif  terhadap  para  koruptor.  Khususnya  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  diberbagai kesenjangan dunia termasuk di Indonesia, sehingga diperlukan lembaga kejaksaan untuk dapat menangani  tindak  pidana  korupsi  sesuai  undang-undang  serta  aturan-aturan  yang  berlaku  di Indonesia.  Jadi  penyidikan  pada  pokoknya  bertujuan  untuk  membuat  terang  tentang  tindak pidana  yang  terjadi  guna  menemukan  tersangkanya.  Sampai  saat  ini  masalah  korupsi  di Indonesia belum dapat diselesaikan secara tuntas, namun berbagai harapan agar supaya bangsa *Coresponding author. E-mail address Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .
Indonesia  terbebas  dari  kasus  korupsi  dan  tekad  baru  disertai  nilai  baik  para  pejabat  penegak hukum khususnya jaksa akan berusaha melakukan tugas wewenangnya menindak korupsi secara lebih tegas dan adil.
Fenomena  korupsi  ini  adalah  sebuah  hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  serius  dalam penangannya.  Tindak  pidana  korupsi  merugikan  keuangan  negara  karena  merongrong  dan menggerogoti  keuangan  negara  sebagai  sumber  daya  pembangunan,  membahayakan  stabilitas ekonomi,  dan  politik  negara  yang  akan  menghambat  pembangunan  dan  merampas  hak  rakyat. Oleh sebab itu pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesegera mungkin menuntaskan masalah korupsi dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan bangsa.
Tindak  pidana  korupsi  dalam  jumlah  besar  berpotensi  merugikan  keuangan  Negara sehingga  dapat  mengganggu  sumber  daya  pembangunan  dan  membahayakan  stabilitas  politik suatu  negara.  Pemberantasan  korupsi  secara  hukum  pidana  (penal)  dengan  mengandalkan dilaksanakannya secara konsisten ketentuan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi  dan  berbagai  ketentuan  terkait  yang  bersifat  represif.  Undang-undang  yang  dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Oleh karena itu, peranan Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara hukum pidana (penal) sangat dominan. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi dan hukum perdata.
Penangan  perkara  tindak  pidana  korupsi  oleh  jaksa  dimulai  dengan  pelaksanaan penyidikan,  selanjutnya  penuntutan  dan  pelaksanaan  putusan,  persoalan  mendasar  dalam pelaksaan  penanganan  ini  adalah  persoalan  penyidikan,  karena  akan  menentukan  keseluruhan proses  selanjutnya.  Kewenangan  jaksa  sebagai  sebagai  penyidik  untuk  saat  ini  secara  khusus disebutkan  dalam  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan menentukan bahwa kejaksaan di bidang kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan  undang-undang.  Tindak pidana  tertentu  tersebut  dapat  diartikan  berupa  kewenangan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana 81
khusus seperti halnya tindak pidana korupsi, Namun demikian kejaksaan sebagai penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi belum membawa hasil maksimal.
Tugas dan fungsi jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi  sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, jaksa masih berwenang  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  khusus  dalam  hal  ini  tindak  pidana korupsi. Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Jaksa  sebagai  penyidik  merangkap  sebagai  penuntut  umum  dalam  penanganan  tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan tugas serta fungsi tersebut jaksa harus bekerja sama dengan  pihak  lain  yang  terkait  seperti  polisi,  hakim,  dan  penasihat  hukum  karena  dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Jaksa sebagai penyidik merangkap  sebagai  penuntut  umum  dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi.  Maka  untuk menyelesaikan tugas serta fungsi tersebut jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait seperti  polisi,  hakim,  dan  penasihat  hukum  karena  dalam  melakukan  kerja  sama  dalam  suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti.
Keahlian yang profesional harus dimiliki aparat kejaksaan, baik terhadap pemahaman dan penguasaan  peraturan  perundang-undangan  maupun  terhadap  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dapat  berhasil.  Penguasaan  tersebut sangat  penting  sifatnya  karena  pelaku  tindak  pidana  juga  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Ciri  pelaku  tindak  pidana  korupsi  kebanyakan  dilakukan  oleh  orang-orang  yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  tidak  diatur  tentang  kewenangan  kejaksaan  sebagai  penyidik.  Kejaksaan  sebagai penyidik  dalam  tindak  pidana  tertentu  diatur  dalam  Pasal  17  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun  1983.    Kejaksaan  dalam  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  suatu  perkara  sudah  harus
terlibat, jadi tidak hanya sebatas berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik polri untuk diteliti oleh jaksa.
Kewenangan jaksa sebagai sebagai penyidik untuk saat ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menentukan bahwa kejaksaan di bidang kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang. Tindak pidana tertentu tersebut dapat diartikan  berupa  kewenangan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  khusus  seperti  halnya  tindak pidana korupsi, Namun demikian Kejaksaan sebagai penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi belum membawa hasil maksimal.

## 2. METODE
Dengan metode yuridis normatif untuk mendalami peraturan perundang-undangan yang dikaitan dengan pada makna kedaulatan sebuah bangsa. Dari data yang diperoleh berbagian penelusuran kepustakaan atau dokumen resmi, yaitu buku-buku sejarah dan hukum berkaitan dengan Agraria dan  politik  hukum.  Jenis  bahan  yang  digunakan,  bahan  hukum  Primer.  Sumber  hukum  yang menjadi  pengikat/landasan  hukumnya  seperti  peraturan  perundangan.  Bahan  hukum  Sekunder, seperti bahan yang berupa buku-buku, karya tulis, jurnal ilmiah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a) Penanggulangan Kejahatan
Arief  menjelaskan  bahwa  penegakan  hukum  adalah  suatu  usaha  untuk  menanggulangi kejahatan  secara  rasional,  memenuhi  rasa  keadilan  dan  berdaya  guna.  Dalam  rangka menanggulangi  kejahatan terhadap berbagai  sarana sebagai  reaksi  yang dapat  diberikan  kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan  yang  lainnya.  Apabila  sarana  pidana  dipanggil  untuk  menanggulangi  kejahatan,  berarti akan  dilaksanakan  politik  hukum  pidana,  yakni  mengadakan  pemilihan  untuk  mencapai  hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 1
1 Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 109
Andi  menjelaskan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  ( recht  staats ),  maka setiap  orang  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana  harus  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini  ada  hubungannya  dengan  asas  legalitas,  yang  mana  tiada  suatu  perbuatan  dapat  dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai  sanksi  atau  hukuman,  sedangkan  ancaman  pidananya  ditujukan  kepada  orang  yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. 2
b). Penyidikan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
Penyidikan dalam penuntutan pidana korupsi dapat dilihat sebagai berikut: 3
a. Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
b. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri  yang  berwenang  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
c. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.
d. Tindak pidana adalah perbuatan  yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.
2 Andi Hamzah, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 15
3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Penyidikan Dan Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Windy Nurcahyanai
e. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:
1. Penangan perkara tindak pidana korupsi  oleh jaksa dimulai dengan pelaksanaan penyidikan, selanjutnya  penuntutan  dan  pelaksanaan  putusan,  persoalan  mendasar  dalam  pelaksaan penanganan  ini  adalah  persoalan  penyidikan,  karena  akan  menentukan  keseluruhan  proses selanjutnya.  Kewenangan  Jaksa  sebagai  sebagai  penyidik  untuk  saat  ini  secara  khusus disebutkan dalam Pasal  30 ayat  (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16  Tahun 2004 tentang Kejaksaan  menentukan  bahwa  Kejaksaan  di  bidang  Kejaksaan  mempunyai  tugas  dan kewenangan  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan  undang- undang.  Sebagai  suatu  lembaga  yang  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki tugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti  yang dengan bukti itu membuat  terang tentang  tindak pidana korupsi  yang terjadi  dan guna menemukan tersangkanya.
2. Alasan  hukum  dilakukan  penyidikan  sekaligus  penuntutan  yang  dilakukan  oleh  kejaksaan dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  yaitu  alasan  filosofis,  sosiologis,  historis  dan  praktis. Wewenang  penyelidikan,  penyidikan,  penangkapan  dan  penahanan  berada  di  tangan Kepolisian. Sedangkan penuntutan berada ditangan Kejaksaan. Pemisahan kekuasaan ini oleh penulis dianggap cukup ideal, karena pengawasan yang sifatnya timbal-balik antara Kepolisian dan Kejaksaan dapat terjadi.

## Daftar Pusataka
Andi Hamzah. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta. Rineka Cipta.
Bambang Purnomo. 1985. Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta. Ghalia Indonesia.
Barda Nawawi Arief. 2002. Kebijakan Hukum Pidana . Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
Bawengan. Gerson W. 1977. Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi . Jakarta. Pradnya Paramita.
Evi Hartanti. 2006. Tindak Pidana. Jakarta. Sinar Grafika.
Jeremy  Pope.  2007. Strategi  Memberantas  Korupsi;  Elemen  Sistem  Integritas  Nasional.  (terj.) Masri Maris . Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
Marpaung.  Leden.  2009. Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  (Penyelidikan  dan  Penyidikan) Bagian Pertama. Edisi Kedua . Jakarta. Sinar Grafika.
Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta. PT. Rineka Cipta.
Mulyatno. 1987. Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta. Bina Aksara.
M. Husein harun. 1991. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana . Jakarta. PT Rineka Cipta.
Ridlwan Nasir. 2006. Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer . Surabaya. IAIN Press dan LKiS. Ahmad Fawa’id.
Soedarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang. Undip.
Soerjono Soekanto. 2005. Penghantar Penelitian Hukum . Jakarta. Renika Cipta.
Sultonul Huda 2006. NU Melawan Korupsi. Kajian Tafsir dan Fiqih . Jakarta. Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.