LITERASI ISSN: 2085-0344 e-ISSN: 2503-1864
Journal homepage: www.ejournal.almaata.ac.id/literasi Journal Email: literasi.almaata@gmail.com
Hiperrealitas Perencanaan Sosial dalam Kebijakan Sistem Zonasi sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Karanganyar
1 2 3
Ricky Erlangga,  Siany Indria Liestyasari,  Atik Catur Budiati
1 2 3
rickyerlangga@student.uns.ac.id,  sianyindria@staﬀ.uns.ac.id,  tikcaturbudiati@staﬀ.uns.ac.id
1,2,3 Pendidikan Sosiologi Antropologi, Universitas Sebelas Maret

## ABSTRAK
Tidak meratanya persebaran guru, sarana dan prasarana pendidikan merupakan beberapa masalah di bidang  yang  berakibat  pada  perbedaan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia.  Daerah-daerah  dengan persebaran  guru  profesional  dan  didukung  sarana  prasarana  baik  tentu  lebih  berpeluang  untuk memiliki  hasil  kualitas  pendidikan  yang  lebih  baik.  Data  BPS  tahun  2021  menunjukan  adanya ketimpangan  angka  partisipasi  sekolah  dan  angka  melek  huruf  antara  daerah  perkotaan  dengan pedesaan. Berbagai masalah tersebut menunjukan adanya permasalahan terkait pemerataan kualitas pendidikan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  perencanaan  yang  baik  untuk  menyelesaikan  masalah pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kesiapan perencanaan sosial dalam kebijakan sistem zonasi serta apa implikasinya terhadap proses implementasi pada PPDB SMP  di  Kabupaten  Karanganyar.  Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif  analitik.  Data  diperoleh  dari  enam  sekolah  di  Kabupaten  Karanganyar  sebagai  subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan sosial dalam kebijakan zonasi belum dilakukan  dengan  baik  karena  masih  terjadi  non  harmonisasi  kebijakan,  terjadi  bongkar  pasang kebijakan,  tidak  melibatkan masyarakat,  dan  tidak  memperhatikan elemen  pendukung. Akibatnya implementasi menjadi tergganggu sehingga pencapaian tujuan menjadi terhambat. Hal ini dibuktikan dengan tidak siapnya kerangka kerja kebijakan, tidak maksimalnya peran pemerintah daerah, banyak kecuarangan,  tidak  ada  pengembangan  program,  minim  sosialisasi,  dan  hanya  efektif  di  daerah tertentu saja.
KATA KUNCI : hiperrealitas; kebijakan; perencanaan; pendidikan; zonasi

## ABSTRACT
The unequal distribution of teachers, educational facilities and infrastructure are several problems in the ﬁeld that result in diﬀerences in the quality of education in Indonesia. Regions with a distribution of professional teachers and supported by good infrastructure certainly have a better chance of having better  quality  education  results.  BPS  data  for  2021  shows  that  there  are  disparities  in  school enrollment rates and literacy rates between urban and rural areas. These various problems show that there are problems related to equal distribution of educational quality. Therefore, good planning is needed to solve education problems in Indonesia. This research aims to examine the extent of social planning readiness in the zoning system policy and what implications it has for the implementation process at PPDB SMP in Karanganyar Regency. The method used is qualitative with a descriptive analytical  approach.  Data  was  obtained  from  six  schools  in  Karanganyar  Regency  as  research subjects. The results of the research show that social planning in zoning policies has not been carried out well because there is still non-harmonization of policies, there is disassembly of policies, there is no  involvement  of  the  community,  and  there  is  no  attention  to  supporting  elements.  As  a  result, implementation  is  disrupted  so  that  goal  achievement  is  hampered.  This  is  evidenced  by  the unprepared policy framework, the role of regional governments not being optimal, a lot of cheating, no

## PENDAHULUAN
program development, minimal outreach, and only being eﬀective in certain areas.
KEYWORDS : education; hyperreality; planning; policy; zoning
Berbagai permasalahan sosial di Indonesia selalu  ada  dari  tahun  ke  tahun.  Meskipun demikian,  pemerintah  juga  selalu  melakukan berbagai cara agar bermacam masalah sosial itu dapat  ditekan  atau  bahkan  diselesaikan.  Salah satu  masalah  sosial  yang  perlu  diselesaikan berada  di  bidang  pendidikan,  misalnya  tidak meratanya  akses  dan  kualitas  pendidikan (Nurhuda, 2022). Masalah tersebut perlu segera d i s u s u n k a n   r e n c a n a   a t a u   s t r a t e g i penyelesaiannya agar tidak terjadi ketim-pangan kualitas sumber daya manusia antar daerah.
Pada era digital 5.0, sumber daya manusia berkualitas  menjadi  kunci  apakah  suatu  daerah akan  menjadi  maju  atau  tertinggal.  Era  ini menuntut  sikap  adaptif  yang  cepat  sehingga sumber  daya  manusia  yang  tidak  berkualitas dapat  dipastikan  akan  kewalahan  atau  bahkan tidak  dapat  mengikuti  arus  perkembangannya. Pendidi-kan merupakan salah satu bidang yang bertanggungjawab  dalam  menyiapkan  generasi yang  berkualitas  (Rachmadhany  et  al.,  2021). Melalui pendidikan, calon penerus bangsa dapat meningkatkan  pengetahuan,  mengembangkan keterampilan, sikap, serta nilai sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan (Mustamin et al., 2020).  Maka  dari  itu,  pemerintah  wajib menjamin  agar  semua  warga  negara  dapat mengenyam  pendidikan  dengan  kualitas  yang baik dan setara sehingga persebaran sumber daya manusia  unggul  menjadi  merata  dan  tidak terpusat pada satu daerah (Stewart et al., 2021). Hal  tersebut  akan  membuat  berbagai  daerah menjadi mandiri dan maju secara seimbang tanpa adanya  jurang  ketimpangan  yang  tinggi
dikarenakan  kualitas  sumber  dayanya  yang mampu bersaing (Mashudi, 2019).
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 16-18 tahun perkotaan di J a w a   Te n g a h   m e n c a p a i   a n g k a   7 3 , 2 3 % , sedangkan  persentase  APS  di  pedesaan  pada kelom-pok umur yang sama hanya 68,02% (BPS, 2021).  Selanjutnya,  angka  melek  huruf  antara siswa  perkotaan  dan  pedesaan  di  Jawa  tengah juga  mengalami  ketimpangan,  yaitu  sebesar 95,51%  dan  91,95%.  Kedua  data  tersebut menunjukan  bahwa  kesem-patan  memperoleh pendidikan  di  Provinsi  Jawa  Tengah  belum sepenuhnya  merata.  Kesempatan  penduduk  di daerah  perkotaan  untuk  mengakses  layanan pendidikan  jauh  lebih  besar  dibandingkan dengan  penduduk  di  pedesaan  sehingga  luaran kualitasnya pun berbeda. Hal serupa juga terjadi di  Kabupaten  Karanganyar.  Berdasarkan  data statistik  PPDB,  terdapat  empat  sekolah menengah  pertama  di  daerah  pinggiran  yang bahkan  persebaran  peserta  didiknya  kosong  di berbagai  jalur,  sedangkan  di  daerah  perkotaan semua penuh.
Berbagai  erencanaan  dan  strategi  yang diimplementasikan pemerintah melalui berbagai kebijakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan pendidikan  tersebut.  Kebijakan  zonasi  adalah sistem baru yang diimplementasikan pemerintah dan  diproyeksikan  sebagai  rencana  untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan akses dan  kualitas  pendidikan  (Raharjo  et  al.,  2020). Kebijakan  ini  pertama  kali  diimplementasikan pada  tahun  ajaran  2017/2018  dengan  dasar
hukum  Permendikbud  Nomor  17  Tahun  2017. Pada  prakteknya,  kebijakan  sistem  zonasi memberikan  prioritas  kepada  peserta  didik berdasarkan  jarak  tempat  tinggalnya  dengan sekolah. Hal ini dimaksudkan agar semua potensi wilayah dapat ditampung dan dikembangkan di sekolah  yang  bertanggung  jawab  pada  wilayah teritorial tertentu sesuai arahan dinas pendidikan. Selain  itu,  kebijakan  ini  juga  ditujukan  agar setiap  sekolah  memiliki  peluang  mendapatkan siswa  yang  sesuai  dengan  jumlah  koutanya sehingga  tidak  ada  ketimpangan  jumlah pendaftar  antar  sekolah.  Kebijakan  ini  juga diharapkan  mampu  memberikan  kesempatan kepada  masyrakat  untuk  dapat  mengenyam pendidikan  tanpa  adanya  diskriminsi  tertentu sehingga  label  sekolah  favorit  dan  non  favorit dapat dihilangkan.
Upaya  peningkatakan  akses  dan  mutu pendidikan melalui kebijakan zonasi masih terus dilakukan  hingga  saat  ini.  Namun,  hasil implementasi  kebijakan  ini  masih  belum  dapat dikatakan  berhasil  untuk  menyelesaikan p e r m a s a l a h a n   p e n d i d i k a n   y a n g   t e r j a d i . Banyaknya  penolakan  dari  berbagai  daerah menyebabkan  kebijakan  ini  tidak  dapat diimplementasikan  secara  serentak  sehingga j u s t r u   m e n i m b u l k a n   k e c e m b u r u a n   d a n pembandingan antar daerah. Berbagai penolakan terjadi  karena  kebijakan  zonasi  bersebrangan dengan  harapan  masyarakat  yang  mana kebijakan  zonasi  lebih  memprioritaskan  jarak dibandingkan dengan prestasi sebagai tolak ukur penerimaan siswa dalam PPDB (Ika & Rukiyati, 2019).
Hasil penelitian yang dilakukan (Kadek & J u n a e d y ,   2 0 2 2 )   m e n u n j u k a n   b a h w a pengimplementasian  kebijakan  zonasi  belum maksimal  yang  dibuktikan  dengan  adanya kesenjangan  jumlah  peserta  didik  baru  dengan
kouta sekolah. Tidak meratanya persebaran guru professional  serta  sarana  prasarana  yang memadai  membuat  kualitas  sekolah  menjadi timpang sehingga label mengenai sekolah favorit dan non favorit masih sulit dihilangkan (Iriany et al.,  2020).  Hal  tersebut  diperkuat  dengan  hasil penelitian yang dilakukan (Andina, 2017) bahwa tingginya  disparitas  sekolah,  kurangnya sosialisasi,  dan  masih  banyaknya  permasalah teknis terkait seleksi menyebabkan kebijakan ini b e l u m   b e r j a l a n   e f e k t i f   d a l a m pengimplementasiannya.  Data-data  tersebut merupakan  sebagian  dari  hasil  kajian  yang mengisyarakatkan  perlunya  upaya  terintegrasi agar kebijakan ini dapat berjalan lebih maksimal.
Jika  mengacu  pada  Undang-Undang N o m o r   2 0   Ta h u n   2 0 0 3   t e n t a n g   S i s t e m Pendidikan  Nasional,  dijelaskan  bahwa pendidikan  Indonesia  dilaksanakan  secara s i s t e m a t i s   d a n   t e r e n c a n a .   H a l   t e r s e b u t menandakan  bahwa  segala  sesuatu  yang diterapkan di dunia pendidikan harus dipikirkan secara  sadar  dan  direncanakan  dengan  matang agar  dapat  secara  efektif  untuk  meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Banurea et al., 2023). Perencanaan  yang  efektif  dan  eﬁsien  guna mencapai suatu tujuan harus memiliki perhatian terhadap  prinsip-prinsip  perencanaan  dan m e m i l i k i   k e m a m p u a n   m e m p r e d i k s i , m e n g a n a l i s i s   k o n d i s i ,   s e r t a   m e l a k u k a n perhitungan  yang  akurat  (Sa'ud  &  Makmun, 2006).  Maka  dari  itu,  untuk  menyelesaikan masalah  ketidakmerataan  kualitas  pendidikan, diperlukan sebuah perencanaan yang mencakup semua  prinsip  tersebut.  Namun,  berdasarakan data  yang  telah  ditampilkan  sebelumnya,  ada indikasi  bahwa  kebijakan  zonasi  memiliki masalah  dalam  prencanaan  sehingga  dalam proses  implementasinya  banyak  mengalami kendala.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, penelitian  ini  akan  mencoba  membahas  sejauh mana  kesiapan  perencanaan  sosial  pada kebijakan sistem zonasi. Penelitian ni juga akan membahas  implikasi  kesiapan  perencanaan sosial  terhadap  implementasi  kebijakan  sistem zonasi  di  Kabupaten  Karanganyar  dalam upayanya  meme-ratakan  kualitas  pendidikan. S e l a i n   i t u ,   p e n e l i t i a n   i n i   j u g a   a k a n menggambarkan  apakah  pelaksanaan  sistem zonasi  di  kabupaten  Karanganyar  telah  dapat memeratakan  kualitas  pendidikan  sesuai  yang direncakanan.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini penulis mengguna-kan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif  analitik.  Pendekatan  kualitatif  dipilih agar dapat membantu penulis dalam memperoleh informasi dan data secara lebih mendalam pada objek  kajian  yang  sifatnya  alamiah.  Hal  ini sejalan  dengan  fungsi  metode  penelitian kualitatif  menurut  (Sugiyono,  2008),  yaitu pendekatan  penelitian  yang  berdasarkan  pada ﬁlsafat  postpositivisme  dan  digunakan  untuk meneliti  objek  yang  alamiah  secara  mendalam. P e n d e k a t a n   i n i   t e p a t   d i g u n a k a n   u n t u k memperoleh data yang sifatnya lebih ﬂekbsibel karena  ﬁlsafat  postpositivisme  memandang semua fenomena sebagai sesuatu yang utuh dan holistic. Selanjutnya, peneliti juga menggunakan pendekatan  deskriptif  analitis  agar  dapat m e n g g a m b a r - k a n   b e r b a g a i   f a k t a   d a r i problematika yang diteliti sesuai dengan realitas di  lapangan  yang  dibarengi  dengan  interpretasi yang kuat (Nawawi dalam (Hasbullah & Anam, 2019).
P e n e l i t i a n   i n i   d i l a k u k a n   d e n g a n melibatkan 6 Sekolah Menengah Pertama yang berada di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa
Tengah,  yaitu  SMPN  1  Karanganyar,  SMPN  2 Karanganyar, SMPN 1 Karangpandan, SMPN 2 Karangpandan, SMPN 2 Tasikmadu dan SMPN 3 C o l o m a d u   d e n g a n   p e m i l i h a n   i n f o r m a n ditentukan  menggunakan  teknik  purposive sampling.  Teknik  purposive  sampling  adalah teknik penentuan subjek penelitian berdasarkan pada pertimbangan dan tujuan tertentu berkaitan dengan  fokus  permasalahan  yang  diteliti  tanpa melihat  kedudukan,  tingkatan  maupun  wilayah (Ningrum  et  al.,  2022).  Peneliti  menetapkan kepala sekolah, ketua panitia PPDB dan orang tua atau  wali  murid  sebagai  sumber  informasi penelitian.
Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian  ini  menggunakan  metode  observasi, wawancara  dan  angket  dengan  sumber  data berupa data primer dan sekunder, serta pengujian dokumen  tertentu.  Teknik  analisis  yang d i g u n a k a n   y a i t u ,   m o d e l   s t a k e   u n t u k m e m b a n d i n g k a n   a n t a r a   a p a   y a n g   t e l a h direncanakan  dengan  realita  yang  terjadi  di lapangan.  Selain  itu,  penulis  juga  melakukan reduksi  data,  penyajian,  dan  penarikan kesimpulan  model  Miles,  Huberman,  dan Saldana (Saldana et al., 2014)sebagai tahap lanjut dari analisis data.

## HASIL
Kebijakan  sistem  zonasi  merupakan perencanaan  sosial  dalam  bidang  pendidikan untuk  mengatasi  masalah  ketimpangan  kualitas pendidikan.  Landasan  sosiologis  berupa  tidak meratanya  kualitas  sumber  daya  manusia, perbedaan  kualitas  layanan  pendidikan,  dan timpangnya  sarana  prasarana  penunjang pendidikan  menjadi  dasar  direncanakannya kebijakan  ini.  Kebijakan  ini  dirancang  untuk menghadirkan  layanan  pendidikan  yang  tidak diskriminatif  bagi  masayrakat  sehingga
kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan menjadi  lebih  besar.  Selain  itu,  dengan  adanya kebijakan  ini  diharapkan  dapat  menghilangkan label  sekolah  favorit  dan  non  favorit  sebagai dampak pemerataan kualitas yang direncanakan.
Hasil  penelitian  implementasi  kebijakan zonasi pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)
di  Kabupaten  Karanganyar  menemui  beberapa ketidaksesuaian  dengan  yang  direncanakan. Ketidaksesuaian  tersebut  tampak  pada  dua indikator,  yaitu  indikator  perencanaan  yang berakibat  pada  indikator  implementasi.  Hasil dapat dilihat melalui table di bawah ini:
No Perencanaan Implementasi 1 Permendikbud yang menjadi payung hukum pelaksanaan kebijakan zonasi tidak harmonis dengan peraturan yang berada di atasnya. Kerangka kerja kebijakan yang belum disiapkan dengan maksimal berpengaruh pada hasil implementasi yang kurang maksimal pula. 2 Banyaknya pergantian dasar hukum mengindikasikan kebijakan tidak direncanakan dengan matang. Implementasi seharusnya diidentifikasi oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan kerangka kerja, tetapi prakteknya hanya berdasarkan radius. 3 Munculnya polemik baru dan banyaknya penolakan masyarakat mengindikasikan penyusunan kebijakan ini tidak melibatkan masyarakat. Ditemukan kasus kecurangan pada pelaksanaan PPDB. 4 Penyusunan perencanaan tidak memperhatikan kesiapan aspek pendukung. Tidak adanya sekolah favorit menurunkan input pembiayaan dan keterbatasan program. 5 Sosialisasi belum dilaksanakan dengan baik. 6 Hanya efektif pada daerah dengan populasi padat.

## Tabel 1. Hasil penelitian

## PEMBAHASAN
A.Analisis  Kesiapan  Perencanaan  Sosial dalam Kebijakan Zonasi
Kehidupan  sosial  adalah  sebuah  realita yang  dinamis.  Hal  tersebut  memungkinkan adanya perubahan sosial yang cepat diberbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Maka dari itu,  pemerintah  wajib  memiliki  perencanaan yang  baik  agar  bidang  pendidikan  dapat menyesuaikan  diri  dengan  berbagai  perubahan sosial yang ada sehingga tetap mampu mencetak
g e n e r a s i   u n g g u l   y a n g   a d a f t i f   d e n g a n perkembangan zaman.
Masalah sosiologis bidang pendidikan di Indonesia yang dibahas pada tulisan ini menjadi indikator  perlunya  perencanaan  pembangunan komprehensif  dan  berkelanjutan  di  bidang pendidikan. Munculnya pendekatan baru dalam ilmu perencanaan pembangunan yang tidak lagi hanya  berfokus  pada  bidang  ekonomi  menjadi bukti  bahwa  suatu  bidang  tidak  dapat  berdiri sendiri (Conyers, 1991). Realitas yang semakin
kompleks  secara  tidak  langsung  melahirkan hubungan  kausalitas  antar  bidang  keilmuan. Luaran  atau  hasil  dari  bidang  pendidikan  akan berpengaruh pada proses pembangunan di bidang ekonomi, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, perencanaan sosial menjadi alternatif paling tepat dan komprehensif untuk menyelesaikan berbagai masalah  yang  ada  karena  perencanaan  ini memiliki kacamata analisis yang luas dan holistik serta berorientasi pada pembangunan masyarakat sebagai objek yang mengalami masalah.
Perencanaan  sosial  selalu  dikonkret-kan menjadi sebuah kebijakan atau program sehingga dapat  diimplementasikan  secara  efektif  untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan. Perencanaan  dianggap  penting  karena  dengan adanya  perencanaan  yang  baik  maka  suatu kebijakan atau program akan dapat berjalan lebih efektif.  Hal  itu  terjadi  karena  penyelenggara program telah memiliki kerangka kerja sehingga dapat  bekerja  secara  lebih  efektif.  Selain  itu, berbagai perangkat pendukung untuk mencapai tujuan program juga telah dipersiapkan sehingga dapat  mengakselerasi  pencapaiannya.  Faktor- faktor  yang  dapat  menghambat  keberjalan program  seharusnya  juga  sudah  ter-identiﬁkasi sehingga  penyelanggara  dapat  mempersiapkan rencana untuk mengatasi hal tersebut agar tidak menjadi  masalah  dikemudian  hari  (Endang, 2000).  Dengan  demikian,  keberjalan  suatu program yang telah terencana akan memberikan prospek hasil yang lebih baik dibandingkan yang tidak terencana.
Kebijakan sistem zonasi pada pendidikan di Indonesia menjadi bentuk perencanaan sosial y a n g   t e l a h   k o n g k r e t .   P a d a   a w a l implementasinya, kebijakan ini memiliki payung hukum  Permendikbud  Nomor  17  Tahun  2017. Perencanaan ini dipustuskan atas pertimbangan bahwa sistem school choice sudah tidak relevan
dan justru menimbulkan diskriminasi pendidikan akibat adanya ketidaksamaan akses dan kualitas pada layanan pendidikan. Oleh karena itu, sistem school  choise  membutuhkan  perubahan  agar memperkecil diskriminasi yang terjadi sehingga sistem  pendikan  menjadi  lebih  berkeadilan (Feinberg & Lubienski, 2008). Perubahan yang dilakukan  juga  menyesuaikan  mobilitas  siswa, d i s e r v i ﬁ k a s i   i n p u t   s i s w a ,   k e m a m p u a n pendanaan,  dan  respon  orang  tua  sehingga pelabelan sekolah favorit dan non favorit dapat dihilangkan melalui perubahan ini.
Perubahan  sistem  school  choice  menjadi sitem  zonasi  melalui  Permendikbud  Nomor  17 Tahun  2017  diimplementasikan  dengan  cara memberikan  kuota  penerimaan  minimal  90% bagi  sekolah  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  daerah.  Artinya,  sekolah  wajib menerima paling sedikit 90% calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Kriteria utama penerimaan siswa pada seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hanya  berdasarkan  jarak  tempat  tinggal  siswa dengan  sekolah,  sedangkan  hasil  ujian  dan prestasi  menjadi  prioritas  paling  akhir.  Bahkan pada  peraturan  terbaru,  yaitu  Permendikbud Nomor  1  Tahun  2023  dan  Peraturan  Bupati Karanganyar  Nomor  29  Tahun  2023  tentang petunjuk teknis PPDB TK, SD, dan SMP, kriteria seleksi  hanya  didasarkan  pada  jarak  tempat tinggal dan usia. Dengan demikian, siswa dengan latar  belakang  kognisi  seperti  apapun  dapat diterima apabila bertempat tinggal di zona satu dan memiliki usia yang lebih tua.
K o n d i s i   d i   a t a s   p a d a   a k h i r n y a menimbulkan polemik baru di masyarakat karena justru  dinilai  mendiskriminasi.  Hal  itu dikarenakan tidak adanya kualiﬁkasi atau standar yang  jelas  dalam  proses  seleksi  sehingga menimbulkan  kekecewaan  di  masyarakat
(Madiana  et  al.,  2022).  Perubahan  yang dilakukan dengan menghilangkan sistem school choice    justru  menghilangkan  persaingan  sehat yang ada karena perangkingan penerimaan tidak lagi menggunakan nilai sehingga orang tua yang anaknya  memiliki  nilai  baik  tidak  bisa mendaftarkan  anaknya  di  sekolah  yang  dirasa memiliki  kualitas  bagus  karena  tidak  termasuk dalam zona.
P o l e m i k   y a n g   t e r j a d i   p a d a   k a s u s perubahan sistem pendidikan ini adalah hal yang wajar  dalam  pandangan  penulis.  Hal  tersebut dirasa sebagai ﬁtrah manusia karena setiap orang tua pasti menginginkan semua yang terbaik untuk anaknya,  termasuk  kaitannya  dengan  layanan pendidikan.  Kualitas  sekolah  menjadi  faktor utama bagi orang tua dalam menentukan sekolah untuk  anaknya,  sedangkan  lokasi  menjadi pertimbangan  terakhir  (Andini,  2009).  Sekolah dengan  kualitas  baik  dianggap  sebagai  sekolah yang  memiliki  fasilitas  lengkap,  memiliki banyak prestasi, dan memiliki program yang baik sehingga memberikan harapan bagi masa depan anak  yang  lebih  baik  (Maryati,  2009). Terlebih dunia  pendidikan  juga  digambarkan  sebagai sistem  mekanisme  pasar  yang  mana  orang  tua diposisikan sebagai konsumen sehingga berhak memilih  beberapa  pilihan  dari  penawaran (sekolah)  yang  ada  berdasarkan  tingkat persaingan  permintaan  pasar  (Raharjo  et  al., 2020b). Maka dari itu, tidak adanya persaingan (berdasarkan nilai), sedikitnya kuota untuk jalur prestasi,  serta  tidak  adanya  strandarisasi  yang jelas sebagai tolak ukur penerimaan menjadikan perubahan ini justru menimbulkan polemik.
Selain  itu,  perubahan  sistem  pendidikan ini juga tidak harmonis dengan peraturan hukum di  atasnya,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejak  diberlakukan  pada  tahun  2017  dengan
Permendikbud  Nomor  17  Tahun  2017  hingga dengan  adanya  peraturan  terbaru  berupa Permendikbud  Nomor  1  Tahun  2021  dan  juga Peraturan  Bupati  Karanganyar  Tahun  2023, semuanya  itu  menghilangkan  hak  orang  tua dalam  memilih  sekolah.  Padahal  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tepatnya  pada pasal  7  ayat  1  secara  tegas  menyatakan  bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan  pendidikan  untuk  anaknya  serta  berhak mendapatkan  informasi  perkembangannya.  Tak hanya  dengan  undang-undang,  Permendikbud dan Peraturan Bupati Karanganyar tersebut juga tidak  harmonis  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.  Jika  pada  Permendikbud  terdapat syarat utama penerimaan siswa berupa usia dan jarak,  sedangkan  di  Peraturan  Pemerintah tersebut tidak diatur hal yang demikian. Padahal Permendikbud  seharusnya  adalah  turunan  atau penjabaran dari Peraturan Pemerintah yang ada di atasnya.
Ketidakharmonisan  payung  hukum kebijakan  sesungguhnya  menandakan  bahwa pemerintah tidak melakukan perencanaan sosial dengan baik, salah satunya tidak memperhatikan peraturan yang di atasnya (Mulyani & Muryati, 2020).  Padahal  Indonesia  adalah  salah  satu negara  yang  menerapkan  Stufenbautheory  dari Hans  Kelsen  dan  telah  diundangkan  pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  berhenjang  dan  belapis-lapis. Teori ini memberikan konsekuensi suatu norma yang  lebih  rendah  berlaku,  bersumber,  dan berdasar pada norma yang ada di atasnya, begitu seterusnya hingga mencapai pada norma hukum yang tidak dapat ditelusuri lagi, yaitu Pancasila dan  UUD  1945.  Maka  dari  itu,  adanya ketidakharmonisan  pada  payung  hukum
kebijakan  zonasi  nasional  dan  Kabupaten Karanganyar  jika  ditinjau  dari  Stufenbautheory seharusnya peraturan tersebut dicabut atau perlu dilakukan  penyesuaian  sehingga  harmonis dengan  peraturan  hukum  yang  ada  di  atasnya. Dengan  begitu,  implementasi  kebijakan  akan memiliki  dasar  yang  jelas  sehingga  potensi polemik yang lebih besar dapat diantisipasi.
Jika  dikaji  dengan  seksama,  telah  terjadi perubahan  Permendikbud  yang  mengatur kebijakan  ini  sebanyak  6  kali,  mulai  dari Permendikbud  Nomor  17  Tahun  2017  hingga Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Kebijakan zonasi justru terlihat seperti bongkar pasang dan uji coba kebijakan tanpa perencanaan yang jelas karena  banyaknya  revisi  yang  dilakukan, sedangkan  yang  direvisi  kebanyakan  hanya terkait  pengurangan  kuota  zonasi  yang  selalu menurun  pada  setiap  permendikbud  baru  yang telah  dirilis,  penambahan  kuota  prestasi,  dan pemambahan  kriteria  usia  sebagai  prioritas penerimaan  dalam  zonasi.  Perubahan  kuota tersebut  terjadi  karena  banyaknya  tuntutan  dari elemen  masyarakat  yang  kecewa  dan  merasa tidak adil dengan adanya kebijakan ini. Hasilnya, kuota  zonasi  untuk  PPDB  Sekolah  Menengah Pertama  (SMP)  secara  perlahan  menurun  dari yang  semula  minimal  90%  dari  daya  tampung sekolah, hingga menjadi minimal 50% dari daya tampung  sekolah  pada  Permendikbud  yang terbaru.  Bongkar  pasang  peraturan  tersebut sesungguhnya  memperlihatkan  secara  jelas kegagapan  pemerintah  untuk  mengatakan k e t i d a k s i a p a a n y a   d a l a m   m e r a n c a n a k a n kebijakan ini (Mulyani & Muryati, 2020). Revisi Permendikbud yang sering terjadi karena selalu m e n u a i   t u n t u t a n   d a r i   b e r b a g a i   e l e m e n masyarakat  menunjukan  perencanaan  dan penyesuaian  kebijakan  ini  tidak  melibatkan masyarakat  dalam  pengambilan  keputusannya
sehingga  hasilnya  tidak  sesuai  dengan  harapan masyarakat dan berkonsekuensi pada terjadinya penolakan yang berkelanjutan.
Selain  tidak  siap  dalam  hal  regulasi, tampaknya perencanaan sosial dalam kebijakan zonasi juga tidak memerhatikan kesiapan elemen pendukung  yang  tersedia.  Dari  semua  sekolah yang dijadikan subjek penelitian, semua dewan pengawas  sekolah  menyatakan  bahwa  masih terdapat  banyak  masalah  dalam  pelaksanaan PPDB.  Belum  meratanya  sarana  dan  prasarana pendidikan,  infrastruktur,  distribusi  guru,  dan kompetensi guru dinilai sebagai penyebab utama masalah  tersebut.  Jumlah  perserbaran  sekolah dengan  masyarakat  yang  tidak  sebanding menyebabkan beberapa calon peserta didik tidak dapat  mengenyam  pendidikan  (Mahpudin, 2020). Selain itu, tidak meratanya elemen di atas menyebabkan stereotip akan sekolah favorit dan non favorit sulit dihilangkan.
Berbagai data tersebut rasanya telah cukup untuk  mengklasiﬁkasikan  perencanaan  sosial dalam  kebijakan  zonasi  belum  dipersiapkan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan mulai dari m a s a l a h   y a n g   s a n g a t   s u b t a n t i f ,   y a i t u ketidakharmonisan  regulasi.  Masalah  tersebut dapat  dikatakan  sebagai  hal  yang  fatal dikarenkan dasar perencanaan yang sudah tidak sesuai  dengan  norma  hukum  yang  berlaku. Akibatnya  banyak  terjadi  penolakan  dan  kritik dari  berbagai  elemen  masyarakat  sehingga mengharuskan banyaknya revisi regulasi. Tidak m a t a n g n y a   s u a t u   p e r e n c a n a a n   s o s i a l dikhawatirkan  akan  berdampak  pada  proses implementasi  dari  perencanaan  tersebut.  Selain itu, perencanaan sosial yang tidak matang justru dapat  menjadi  bomerang  yang  destruktif  dan merugikan semua pihak diberbagai bidang.
B.Implikasi Kesiapan Perencanaan terhadap

## Implementasi Kebijakan
Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya  bahwa  perencanaan  dianggap sebagai bagian yang penting dari suatu program atau  kebijakan  karena  merupakan  dasar pengambilan  keputusan  dan  strategi  bagi  suatu program  atau  kebijakan.    Menurut  J.  Nehru, proses  perencanaan  sosial  merupakan  tempat pengolahan  fakta  dan  situasi  sosial  yang  ada sampai melahirkan suatu program atau kebijakan yang dinilai sebagai alternatif paling tepat untuk pemecahan masalah (Waterston, 1965). Dengan demikian,  perencanaan  dalam  kebijakan  sosial menjadi  penting  karena  dengan  adanya perencanaan  yang  baik  maka  suatu  kebijakan atau  program  akan  dapat  berjalan  lebih  efektif dan sesuai yang diharapkan. Selain itu, kesiapan suatu perencanaan juga akan berimplikasi pada proses  implementasi  suatu  program  atau kebijakan sehingga akan berpengaruh pula pada pencapaian hasil yang diharapkan di masa depan. Maka dari itu, kesiapan suatu perencanaan yang berbasis  data  masalah    dalam  kebijakan  sosial menjadi  urgensi  yang  perlu  diperhatikan  agar alternatif yang diimplementasikan menjadi tepat guna.
Data-data yang dipaparkan penulis terkait kesiapan  perencanaan  sosial  dalam  kebijakan zonasi  di  bagian  sebelumnya  pada  akhirnya membawa  penulis  untuk  menyimpulkan  bahwa perencanaan  sosial  dalam  kebijakan  ini  belum bisa dikatakan siap. Ketidaksiapan perencanaan sosial  pada  suatu  kebijakan  tetapi  kebijakan tersebut  tetap  diimplementasikan  merupakan suatu  kecerobohan  karena  terburu-buru  dalam mengambil keputusan. Untuk menutupi hal itu, pemerintah melakukan branding yang baik agar suatu kebijakan dapat diterima oleh masyarakat. Branding  yang  dilakukan  biasanya  berupa pensosialisasian  optimisme  spekluasi  ataupun
hipotesis  keberhasilan  suatu  kebijakam  dalam menyelesaikan  masalah.  Meskipun  program tersebut  dilakukan,  tetapi  pemerintah  mencoba meyakinkan  bahwa  kebijakan  tersebut  adalah alternatif  terbaik  untuk  menyelesaikan  suatu masalah.
Pada  awal  implementasinya,  pemerintah melalui  kemendikbud  cukup  sering  dalam melakukan  sosialisasi  terkait  kesiapan  dan keandalan  kebijakan  zonasi  dalam  mengatasi k e t i d a k m e r a t a a n   l a y a n a n   d a n   k u a l i t a s pendidikan.  Muhadjir  Eﬀendy  selaku  menteri pendidikan  kala  itu  menegaskan  bahwa kebijakan  zonasi  adalah  upaya  terbaik  untuk melakukan  pemerataan  layanan  dan  kualitas pendidikan  sehingga  tidak  ada  lagi  sekolah favorit  dan  non  favorit  (Kemendikbud,  2018). Semua  sekolah  didorong  untuk  meningkatkan m u t u   p e n d i d i k a n   m e l a l u i   p e m a n g k u kepentingan,  seperti  komite  sekolah,  kepala sekolah,  hingga  guru.  Pemerintah  juga mengklaim  bahwa  kebijakan  zonasi  melalui Permendikbud  Nomor  17  Tahun  2017  telah disusun  dengan  memperhatikan  keberagaman dan kondisi setiap daerah. Namun, pada faktanya hal  itu  tidak  dilakukan  karena  masih  banyak sekolah  di  daerah  yang  belum  memiliki  sarana dan prasarana pendidikan baik (Mashudi, 2019). Selain  itu,  banyak  pula  sekolah  di  daerah  yang tidak  memiliki  jumlah  dan  kualitas  guru  yang proporsional.  Banyaknya  diversitas  tersebut membuat  optimisme  akan  kesetaraan  mutu menjadi  mustahil  sehingga  penghilangan  label sekolah  favorit  dan  non  favorit  juga  sulit dihilangkan.
Realitas tersebut jika dikaji dari perspektif Jean  Baudrilard  merupakan  sebuah  hiperealitas di  dunia  pendidikan.  Menurut  Baudrillard, hiperealitas  adalah  suatu  keadaan  runtuhnya realitas  sosial  akibat  adanya  rekayasa    model-
model  yang  dianggap  lebih  nyata  oleh masyarakat  sehingga  perbedaan  antara  yang realitas  dan  yang  rekayasa  menjadi  kabur (Baudrillard, 1994).     Realitas terkait diversitas kualitas  guru  dan  sekolah  di  berbagai  daerah menjadi runtuh karena adanya rekayasa melalui model-model  citraan  dan  halusinasi  berupa optimisme  yang  ditawarkan  kebijakan  zonasi dalam menghilangkan ketidakmerataan kualitas pendidikan.  Citraan  dan  halusinasi  tersebut terlihat sangat nyata sehingga menutupi realitas yang ada. Kaburnya perbedaan tersebut menjadi celah  yang  dapat  menutupi  ketidakseiapan perencanaal sosial dalam kebijakan ini.
Citraan yang dilakukan oleh pemerintah melalui  Kemedikbud  pada  berbagai  kanal resminya telah menjadi acuan bagi masyarakat. Melalui  bantuan  teknologi,  rekayasa  tersebut telah  mengalahkan  realitas  sosial  yang  ada sehingga citraan tersebut   lebih dominan untuk meyakinkan  daripada  fakta  yang  ada  di masyarakat. Kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai  mimpi  yang  lebih  diyakini  daripada kenyataan  sehari-hari.  Hal  itu  dikarenakan hiperalitas  membuat  suatu  rekayasa  menjadi lebih nyata dari dari realitas sosial yang ada.
Hiperealitas  tersebut  menutupi  bahwa i m p l e m e n t a s i   k e b i j a k a n   z o n a s i   t i d a k memperhatikan  kerangka  kerja  kebijakan  yang baik.  Kebijakan  yang  dimplementasikan memiliki tujuan komplek, berupa tujuan general dan  objektif.  Tujuan  general  dari  kebijakan  ini adalah  pemerataan  distribusi  siswa,  sedangkan tujuan  objektifnya  adalah  pemerataan  kualitas pendidikan  (Raharjo  et  al.,  2020b).  Semakin kompleks  suatu  tujuan  kebijakan,  maka memerlukan  dukungan  dan  upaya  yang kompleks  pula  untuk  mencapainya.  Namun, i m p l e m e n t a s i   k e b i j a k a n   z o n a s i   b e l u m memperhatikan  kesiapan  kompleksitas  faktor
pendukung  tersebut.  Hal  tersebut  dapat dibuktikan  dengan  belum  siapnya  sumber  daya pendukung, baik itu materil maupun non materil. Sumber daya materil dapat berupa ketersediaan sarana dan parasaran pendidikan yang memadai, sedangkan  sumber  daya  materil  dapat  berupa sumber daya manusia yang professional sehingga citraan yang dibangun dapat direalisasikan. Pada kenyataannya, pemerintah belum memerhatikan kedua  hal  tersebut.  Padahal  menurut  Edwards, sumber  daya  yang  tidak  memadai  akan menyebabkan  implementasi  suatu  kebijakan menjadi tidak efektif sehingga akan sulit untuk mencapai tujuan (Subarsono, 2005).
Citraan  pada  kebijakan  yang  diklaim memperhatikan  berbagai  keaneragaman  yang ada,  mulai  diterapkan  pada  Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Pada pasal 20 ayat (1), Permendikbud  ini  mengamanatkan  pemerintah daerah  untuk  menetapkan  zonasi  sesuai kewenangannya  dengan  memperhatikan karakteristik  daerah.  Pemerintah  daerah  harus melakukan  identiﬁkasi  terkait  proﬁl  zonasi, ketersediaan  guru,  ketersediaan  sarana- prasarana, dan ketersediaan ruang kelas. Namun, pada  implementasinya  pemda  tidak  melakukan melakukan  identiﬁkasi  tersebut  dan  penetapan zonasi hanya berdasarkan radius saja (Raharjo et al.,  2020b).  Implementasi  di  Kabupaten Karanganyar  menunjukan  bahwa  penetapan zonasi hanya didasarkan pada kedekatan wilayah dengan  sekolah.  Hal  ini  dibuktikan  bahwa penentuan  zona  sekolah  menengah  pertama  di Kabupaten  Karanganyar  hanya  dilakukan melalui rapat kepala sekolah dengan kepala desa di kabupaten tersebut.
Tidak  maksimalnya  peran  pemerintah daerah  dalam  menentukan  lokasi  sesuai  yang diamanatkan oleh permendikbud mengakibatkan stereotipe  mengenai  sekolah  favorit  dan  non
favorit  menjadi  sulit  dihilangkan.  Hal  itu dikarenakan  tidak  meratanya  distribusi  sarana dan  prasarana  pendidikan  serta  guru  yang profesional  sehingga  orientasi  utama  orang  tua tetap di sekolah yang sebelumnya telah memiliki r e k a m   j e j a k   b a g u s .   K o n d i s i   t e r s e b u t mengakibatkan  para  orang  tua  menghalalkan berbagai  cara  agar  anaknya  tetap  dapat bersekolah di tempat yang dianggap favorit. Pada akhirnya,  banyak  kecurangan  yang  dilakukan oleh  para  orang  tua,  seperti  memalsukan koordinat  rumah  hingga  memindah  kartu keluarga yang sesuai dengan zona (Dewi et al., 2022).
Pada  pelaksanaan  kebijakan  zonasi  di Kabupaten  Karanganyar,  kecurangan  yang paling banyak ditemukan adalah pemalsuan kartu keluarga.  Terdapat  3,1%  atau  sekitar  18  orang dari 576 responden yang menyatakan melakukan pemindahan  kartu  keluarga  untuk  memasukan anak  melalui  jalur  zonasi.  Skema  ini  dilakukan dengan  memindahkan  nama  anak  yang  akan m a s u k   k e   s e k o l a h   t u j u a n   d e n g a n   c a r a memasukan  namanya  di  kartu  keluarga  yang berada  dalam  zona  1  dengan  sekolah  tersebut. Nama  anak  tersebut  biasanya  dititipkan  pada kartu  keluarga  kerabat  atau  sanak  sodara  yang berada  pada  zona  1  sehingga  anak  tersebut terdaftar sebagai warga daerah tersebut dan dapat masuk  dengan  mudah  melalui  jalur  zonasi. Banyaknya  pemindahan  kartu  keluarga  pada
implentasi  kebijakan  zonasi  di  Kabupaten Karanganyar juga dapat dibuktikan melalui hasil a n a l i s i s   y a n g   m e n u n j u k a n   a d a n y a ketidaksesuaian antara alamat siswa dengan zona sekolah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karanganyar  Nomor  29  Tahun  2023  tentang petunjuk  teknis  PPDB  TK,  SD,  dan  SMP. Misalnya,  salah  satu  siswa  yang  beralamat  di Dukuh  Joho,  Karanganyar,  bisa  masuk  melalui jalur  zonasi  pada  PPDB  SMP  Negeri  1 Karanganyar.  Padahal,  dukuh  tersebut  tidak masuk pada zona 1 untuk seleksi PPDB di SMP Negeri 1 Karanganyar.
Selain  masih  banyak  kecurangan  yang terjadi,  bukti  lain  ketidasiapan  perencanaan sosial  dalam  kebijakan  zonasi  di  Kabupaten Karanganyar adalah adanya daerah yang belum masuk  dalam  zona  manapun  atau  bisa  disebut sebagai  blank  spot.  Padahal  telah  disinggung s e b e l u m n y a   b a h w a   k e m e n d i k b u d   t e l a h memberikan  amanat  kepada  pemda  untuk melakukan  identiﬁkasi  implementasi  kebijakan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.  Hal  ini  seharusnya  menjadikan pembagian  zona  semakin  ketat  dan  bersifat distributif.  Namun,  karena  belum  dilakukan dengan semestinya, maka banyak terjadi hal-hal yang  diluar  perkiraan.  Salah  satu  bukti  adanya blind spot adalah siswa yang beralamat di Dukuh Joho,  Karanganyat,  di  atas.  Selain  melakukan pemalsukan  kartu  keluarga,  ternyata  dukuh tersebut  tidak  masuk  dalam  zona  1  di  sekolah manapun  sehingga  secara  otomatis  peluangnya untuk  masuk  melalui  jalur  zonasi  menjadi semakin sempit. Hal ini juga menjadi salah satu faktor  pendorong  orang  tua  untuk  melakukan kecurangan  selain  karena  orientasi  kualitas sekolah.
Selain  itu,  belum  ada  perencanaan  yang secara  spesiﬁk  mengatur  terkait  perbedaan
Gambar 1. Analisis persiapan PPDB
jumlah  usia  sekolah  di  berbagai  daerah. P e r b e d a a n   j u m l a h   u s i a   s e k o l a h   a k a n mengakibatkan  perbedaan  jumlah  input  siswa pada  suatu  sekolah  di  daerah  tertentu.  Daerah dengan  penduduk  padat  akan  berpotensi memiliki  jumlah  usia  sekolah  lebih  besar dibandingkan  dengan  daerah  yang  jumlah penduduknya  sedikit.  Fakta  belum  meratanya jumlah sekolah di berbagai daerah menyebabkan pengaturan  daya  tampung  dan  distribusi  siswa h a r u s   d i p e r j e l a s .   H a l   i n i   d i k a r e n a k a n ditemukannya fakta bahwa masih terdapat empat SMP  di  Kabupaten  Karanganyar  yang  tidak memiliki  input  siswa  dari  berbagai  jalur. Sekolah-sekolah  tersebut  merupakan  sekolah yang  berada  di  daerah  pinggiran  sehingga ketidaksiapan  perencanaan  mengakibatkan kebijakan zonasi hanya memeratakan distribusi siswa di daerah yang memiliki jumlah penduduk padat  saja.  Berbagai  kecurangan  dan  belum adanya  skema  distribusi  serta  daya  tamping membuat distribusi siswa masih terkonsestrasi di daerah-daerah tertentu.
Kebijakan  zonasi  yang  merupakan perencanaan  sosial  di  bidang  pendidikan seharusnya  memperhatikan  dengan  seksama fungsi dan urgensi dari perencanaan itu sehingga tidak  menghambat  proses  implementasi  serta pencapaian  tujuan.  Ada  beberapa  fungsi  dan urgensi  perencanaan  sosial  dalam  pendidikan, s e p e r t i   p e n g a n g g a r a n   ( b u d g e t i n g )   d a n pemrograman  (programming)  (Banurea  et  al., 2023).  Urgensi  penganggaran  adalah  proses m e n y u s u n   a n g g a r a n   b e l a n j a   u n t u k mengalokasikan besaran biaya pada setiap faktor yang  dapat  mendukung  pencapaiab  tujuan, seperti sarana dan prasarana, tenaga kerja, serta fasilitas  lain  yang  sifatnya  konstruktif  terhadap pencapaian tujuan. Faktor ini akan berpengaruh pada urgensi pemrograman karena implementasi
prosedur  kegiatan  sangat  dipengaruhi  oleh ketersediaan  faktor-faktor  pendukung  itu  tadi. Hilangnya sekolah favorit dan adanya larangan pemerintah untuk menarik biaya tambahan dalam pendidikan pembiayaan sekolah menjadi kurang. Hal  ini  menyebabkan  sekolah  kesulitan  dalam membuat  program-program  yang  sifatnya konstruktif  terhadap  peningkatan  kualitas pendidikan karena tidak didukung oleh berbagai aspek. Berbagai responden dari beberapa sekolah yang dijadikan subjek penelitian ini menyatakan bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten  Karanganyar  di  sama  ratakan  dan dipadatkan  sehingga  hanya  cukup  untuk penyelenggaraan  program-program  inti  saja, seperti  pelaksanaan  ujian  dan  PPDB.  Hal  itu menyebabkan  sekolah  tidak  lagi  melaksanakan program-program  yang  sebelumnya  digunakan sebagai  upaya  peningkatan  hasil  pendidikan, seperti adanya les mata pelajaran tambahan dan bimbingan mata pelajaran olimpiade.
Ketidaksiapan perencanaan juga berakibat pada  kurangnya  sosialisasi  terkait  pelaksanaan PPDB  berbasis  zonasi.  Secara  struktural, sosialisasi  dilakukan  pada  kepala  sekolah, komite sekolah, dan sejumlah tokoh masyarakat (Raharjo et al., 2020b). Selain itu, sosialisasi juga dilakukan  pada  pertemuan  kepala  sekolah dengan  dinas  pendidikan  kabupaten  yang s e l a n j u t n y a   k e p a l a   s e k o l a h   h a r u s mensosialisasikannya  kepada  jajaraanya  yang berada di sekolah. Dinas pendidikan kabupaten juga  mengeluarkan  surat  edaran  terkait pelaksanaan  sosialisasi.  Namun,  pada  faktanya terdapat  beberapa  kepala  sekolah  yang  tidak melakukan  sosialisasi  tersebut  dan  hanya meneruskan  surat  edarannya  saja.  Akibatnya, terjadi miss comunication antara beberapa pihak internal di sekolah tersebut. Selain itu, kurangnya pemahaman  sosialisasi  juga  berdampak  pada
miss comunication antar stakeholder di berbagai jenjang pendidikan. Misalnya pada implementasi zonasi  di  Kabupaten  Karanganyar  yang seharusnya  dilaksankan  secara  daring,  tetapi pada  prakteknya  banyak  orang  tua  yang  masih bingung  sehingga  mereka  tetap  datang  ke sekolah.  Mayoritas  orang  tua  bingung  terhadap alur pendaftaran secara daring karena kurangnya sosialisasi  mengakibatkan  pemahaman  yang berbeda  di  masyarakat  terkait  regulasi  yang berlaku (Wijaya et al., 2020).
Pemberlakuan  kebijakan  yang  dinilai bongkar  pasang  serta  berbagai  data  yang menunjukan  ketidaksiapan  perencaanaan  sosial ini  mengakibatkan  penerimaan  masyarakat menjadi kurang dan justru menimbulkan banyak penolakan. Ketidaksiapan berbgagai sarana dan parasana  pendudkung,  persebaran  guru  yang belum  merata  juga  menyebabkan  preferensi orang  tua  tentang  kualitas  sekolah  sulit dihilangkan.  Hal  itu  mendorong  banyak  orang tua untuk melakukan berbagai kecurangan agar anaknya bisa bersekolah di sekolah yang dituju. Kondisi  tersebut  jika  terus  dibiarakan  akan berakibat  pada  tidak  tercapainya  pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, penerapan  suatu  kebijakan  harusnya  dilakukan secara  bertahap  dengan  memperhatikan ketersedian  berbagai  sumber  daya  pendukung sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan mendapat pastisipasi masyarakat  secara  optimal  dalam  upaya mencapai tujuan kebijakan.

## KESIMPULAN
S e t i a p   p r o s e s   d a l a m   p e n y u s u s n a n kebijakan  memiliki  hubungan  kausalitas  yang saling  berkaitan.  Satu  proses  akan  berpengaruh pada proses lain sehingga diperlukan kecermatan d a n   k e h a t i - h a t i a n   d a l a m   m e n y u s u s n y a .
Perencanaan  sosial  dalam  bidang  pendidikan merupakan  proses  strategis  yang  dilakukan pemerintah  untuk  melihat  kebutuhan  akan sekolah,  ruang  kelas,  dan  standar  guru berdasarkan  standar  minimal  pendidikan. Perencanaan  pendidikan  diperlukan  untuk membuat  alternatif    guna  mencapai  tujuan  di masa  depan  dengan  mempertimbangkan kenyataan-kenyataan  yang  ada  di  bidang ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Maka  dari  itu diperlukan kesiapan perencanaan yang baik agar s u a t u   k e b i j a k a n   d a p a t   t e p a t   g u n a   d a n implementasinya berhasil mencapai tujuan.
Perencanaan  sosial  dalam  kebijakan sistem  zonasi  belum  memiliki  kesiapan  yang baik. Hal itu dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukan  bahwa  kebijakan  zonasi  tidak harmonis dengan kebijakan yang ada di atasnya, terkesan  hanya  bongkar  pasang  regulasi,  tidak melibatkan masyararakat dalam penyusunannya, sampai  tidak  memperhatikan  kesiapan  aspek pendukung. Peluncuran kebijakan zonasi sebagai alternatif penyelesaian masalah ketidakmerataan layanan dan kualitas pendidikan dinilai terburu- buru  dan  justru  menunjukan  kegagapan pemerintah  dalam  memilih  alternatif  untuk menyelesaikan  suatu  masalah.  Ketidaksiapan perencanaan  sosial  dalam  kebijakan  ini menyebabkan  implementasi  dan  pencapaian tujuan  kebijakan  menjadi  sulit.  Tidak  siapnya perencanaan sosial juga menyebabkan kebijakan ini  sebagai  hiperealitas.  Fakta-fakta  mengenai ketidaksiapan dalam implementasi kebijakan ini justru  tertutupi  oleh  citraan  spekulatif  terkait kemampuan kebijakan ini dalam menyelesaikan masalah.  Akibatnya,  kerangka  kerja  kebijakan tidak berjalan dengan optimal. Peran pemerintah daerah dalam melakukan identiﬁkasi juga tidak berjalan  dengan  baik.  Hal  itu  mengakibatkan preferensi orang tua terhadap sekolah favorit dan
non favorit menjadi sulit dihilangkan. Berbagai cara pun akhirnya dilakukan orang tua agar bisa memasukan anaknya ke sekolah yang dianggap memiliki  kualitas  baik.  Urgensi  anggaran  dan pemrograman  dalam  kebijakan  ini  juga  belum diperhatikan  secara  seksama.  Selain  itu, kebijakan  zonasi  baru  berjalan  efektif  untuk memeratakan distribusi siswa di daerah dengan penduduk padat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andina,  E.  (2017).  Sistem  Zonasi  dan  Dampak Psikososial  Bagi  Peserta  Didik.  Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial, 9(14). https://scholar.google.com/citations?view _op=view_citation&hl=en&user=rQFF4 SQAAAAJ&citation_for_view=rQFF4S QAAAAJ:ufrVoPGSRksC Andini.  (2009).  Analisis  Pengaruh  Persepsi terhadap  Keputusan  Orang  Tua  Murid Memilih  Jasa  Pendidikan  di  SD  IT  Bina Insani Semarang.
Banurea, R. D. U., Simanjuntak, R. E., Siagian, R . ,   &   T u r n i p ,   H .   ( 2 0 2 3 ) . P E R E N C A N A A N   P E N D I D I K A N . Pediaqu:Jurnal  Pendidikan  Sosial  Dan Humaniora,  2(1).  https://doi.org/https:// publisherqu.com/index.php/pediaqu Baudrillard, J. (1994). Simulacra and Simulation (Sheila  Faria  Glazer,.  Penerjemah).  The University of Michigan Press.
BPS. (2021). Statistik Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah  (p.  282).  Badan  Pusat  Statistik Provinsi Jawa Tengah.
Conyers, D. (1991). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga:  Suatu  Pengantar.  Gajah  Mada University Press.
Dewi, R. C., Subowo, A., & Afrizal, T. (2022). Implementasi  Kebijakan  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi
SMP  Negeri  di  Kota  Bekasi.  Jurnal  of Public Policy and Managaement Review, 11(1).
E n d a n g ,   S .   ( 2 0 0 0 ) .   Te o r i   P e r e n c a n a a n Pendiidkan:  Berdasarkan  Pendekatan Sistem. Adicita Karya Nusa.
Feinberg,  &  Lubienski.  (2008).  School  Choice Policies  and  Outcomes:  Empirical  and P h i l o s o p h i c a l   P e r s p e c t i v e s .   S t a t e University of New York Press.
Hasbullah,  &  Anam,  S.  (2019).  EVALUASI K E B I J A K A N   S I S T E M   Z O N A S I DALAM  PENERIMAAN  PESERTA DIDIK  BARU  (PPDB)  DI  TINGKAT SEKOLAH  MENENGAH  PERTAMA NEGERI  (SMPN)  DI  KABUPATEN PAMEKASAN. REFORMASI, 9(2), 112. https://doi.org/10.33366/ rfr.v9i2.1413 Ika, G., & Rukiyati, P. ; (2019). Kebijakan Sistem Zonasi  dalam  Perspektif  Pendidikan. J u r n a l   M a n a j e m e n   D a n   S u p e r v i s i P e n d i d i k a n , 4 .
http://journal2.um.ac.id/index.php/jmsp/ Iriany,  I.  S.,  Adnan,  I.  Z.,  &  Rachmawati,  Y.
(2020).  Implementasi  Kebijakan  Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten  Garut.  Jurnal  Pembangunan Dan Kebojakan Publik, 11(2).
Kadek,  I.,  &  Junaedy,  D.  (2022).  Efektivitas Pelaksanaan  Kebijakan  Sistem  Zonasi pada  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru Tingkat  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP)  Negeri  di  Kota  Denpasar.  7(2), 114–118.https://doi.org/10.22225/pi.7.2.2 022.114-118
Kemendikbud.  (2018).  Siswa Terdekat  Sekolah Wajib Diterima. https://www.medcom.id/ p e n d i d i k a n / n e w s - p e n d i d i k a n / nbwQdAxK-siswa-terdekat-sekolah- wajib-diterima
Madiana, I., Alqadri, B., Sumardi, L., & Mustari,
M.  (2022).  Penerapan  Kebijakan  Sistem Zonasi  serta  Dampaknya  terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan. Jurnal  Ilmiah  Profesi  Pendidikan,  7(2c), 735–740.https://doi.org/10.29303/jipp.v7 i2c.633
Mahpudin,  M.  (2020).  Hak  Warganegara  Yang Terampas:  Polemik  Kebijakan  Sistem Zonasi  dalam  Pendidikan  Indonesia. Jurnal  Transformative,  6(2),  148–175. https://doi.org/10.21776/ub.transformativ e.2020.006.02.2
Maryati,  S.  (2009).  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Preferensi  Masyarakat Dalam  Memilih  Sekolah  Menengah Kejuruan  Negeri  (SMKN)  di  Kota Semarang. Universitas Diponegoro. Mashudi,  A.  (2019).  Kebijakan  PPDB  Sistem Zonasi  SMA/SMK  dalam  Mendorong Pemerataan Kulitas Sumberdaya Manusia di  Jawa  Timur.  Nidhomul  Haq:  Jurnal Manajemen  Pendidikan  Islam,  4(2), 1 8 6 – 2 0 6 .   h t t p s : / / d o i . o r g   / D O I : https://doi.org/10.31538/ ndh.v4i2.327 Mulyani, T., & Muryati, D. T. (2020). Juridical Analysis  of  Zonation  Systems.  Jurnal USM  Law  Review  Vol,  3(1),  34–58. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/ julr.v3i1.2118
Mustamin,  Sirojudin,  D.,  &  Waqﬁn,  M.  S.  I.
(2020).  MANAJEMEN  SUMBERDAYA M A N U S I A   ( S D M )   D A L A M M E N I N G K AT K A N   K U A L I TA S PENDIDIKAN  DI  SMA  1  DARUL U L U M .   J u r n a l   E d u c a t i o n   A n d Development,  8(4).  https://doi.org/ https://doi.org/10.37081/ed.v8i4 Ningrum, M. A., Suryanti, & Wiryanto. (2022). Mallevi+932-940.  Jurnal  Cakrawala
Pendas,  8(3),  932–940.  https://doi.org/ http://dx.doi.org/10.31949/jcp.v8i2.2661 Nurhuda,  H.  (2022).  MASALAH-MASALAH P E N D I D I K A N   N A S I O N A L ; FAKTORFAKTOR DAN SOLUSI YANG DITAWARKAN.  DIRASAH:  Jurnal Pendidikan  Dan  Pemikiran  Dasar,  5(2), 127–137.https://doi.org/https://doi.org/10 .51476/dirasah.v5i2.406
Rachmadhany,  F.,  Martin,  &  Sugiarto.  (2021).
Wahana  :  Tridarma  Perguruan  Tinggi Implementasi  Kebijakan  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Di  SMA  Negeri  14  Bekasi.  Wahana  : Tridarma  Perguruan  Tinggi,  73(1). http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/wh n
Raharjo,  S.  B., Yufridawati,  Rahmawati, A.,  & Purnama,  J.  (2020a).  PENERIMAAN P E S E R T A   D I D I K   B A R U B E R D A S A R K A N   Z O N A S I PENDIDIKAN (A. Santosa & N. B. V. Ali, Eds.;  Cetakan  Pe).  Pusat  Penelitian K e b i j a k a n ,   B a d a n   P e n e l i t i a n   d a n P e n g e m b a n g a n   d a n   P e r b u k u a n , K e m e n t e r i a n   P e n d i d i k a n   d a n K e b u d a y a a n . https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id Raharjo,  S.  B., Yufridawati,  Rahmawati, A.,  & Purnama,  J.  (2020b).  PENERIMAAN P E S E R T A   D I D I K   B A R U B E R D A S A R K A N   Z O N A S I PENDIDIKAN  (M.  Pd.  Dr. Aos  Santosa H. & M. S. Nur Berlian Venus Ali, Eds.; p.
4).  Pusat  Penelitian  Kebijakan,  Badan Penelitian  dan  Pengembangan  dan Perbukuan,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Saldana, Miles, & Huberman. (2014). Qualitative Data Analysis. SAGE Publications.
Sa’ud,  U.  S.,  &  Makmun,  A.  S.  (2006).
P e r e n c a n a a n   P e n d i d i k a n ,   S u a t u Pendekatan  Komprehensif.  Remaja Rosdakarya.
Stewart, G., Devine, N., Benade, L., & Couch, D.
(2021). School Zoning: Spatial Justice and Education  Policy  in  Aotearoa  New Zealand.  New  Zealand  Journal  of E d u c a t i o n a l   S t u d i e s ,   5 6 ,   1 – 4 . https://doi.org/10.1007/s40841-021- 00204-5
Subarsono.  (2005).  Analisis  Kebijakan  Publik.
Konsep,  Teori  dan  Aplikasi.  Pustaka Pelajar.
S u g i y o n o .   ( 2 0 0 8 ) .   M e t o d e   P e n e l i t i a n
Pendidikan:  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. ALFABETA. Waterston,  A.  (1965).  Development  Planning.
Lessons of Experience. The John Hopkins Press.
Wijaya,  C.,  Fuadi,  A.,  &  Hasibuan,  S.  (2020).
Implementasi  Kebijakan  Sistem  Zonasi pada  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  di Sekolah  Menegah  Pertama  Kabupaten L a n g k a t .   J U P I I S :   J U R N A L
PENDIDIKAN  ILMU-ILMU  SOSIAL, 1 2 ( 1 ) , 1 6 2 . https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.164 63