Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 3 No. 1 (2022): 32-54

## Eksploitasi Awak Kapal Asing: Tanggung
Jawab Negara Bendera terhadap ABK
Indonesia di Kapal China Long Xing 629
Yudi Dharmawan; Bernard Sipahutar; Mochammad Farisi Fakultas Hukum Universitas Jambi *Coresponding author: dharmawanyudi@gmail.com
Submission : 04 Oktober 2021 Revision : 31 Januari 2022 Publication : 18 Februari 2022

## Abstract
This article discusses the form of  legal  protection and  the flag state's responsibility for Indonesian crew members who work on foreign ships against  exploitation  in  terms  of  international  law.  This article  uses  a normative  juridical  method,  which  is  a  method  carried  out  by researching  library  materials  or  secondary  data.  The  results  of  this articel discovered,  that state flag responsibility for the legal protections for  ship  crews  has  to  be  done  in  a  few  ways  such  as  conducting  an investigation of the Long Xing 629 or the ship’s company.  If it proven that there had been a violation of human rights, the state flag have to prosecute the perpetrators of the crime that had committed on that ship. This responsibility have to done, cause the legal statue’s of protection for  the  ships crew  who  worked  on  foreign  vessels has been  regulated under general nor specific international law instruments, as well others forms of legal protection are also given by international organizations such as ILO that specifically handles unternational labor issues.
Keyword:  flag ship; legal protection; ship's crew

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  bagaimana  bentuk  perlindungan hukum dan tanggung jawab negara bendera terhadap awak kapal asal Indonesia  yang  bekerja  di  kapal  asing  terhadap  eksploitasi  ditinjau dari  Hukum  Internasional.  Artikel  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif,  yaitu  metode  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan pustaka atau data sekunder. Hasil pembahasan artikel ini menunjukan bahwa negara bendera wajib bertanggung jawab dengan melakukan penyelidikan  terhadap  kapal  Long  Xing  629  dan/atau  perusahaan kapal  tersebut.  Jika  terbukti  terjadi  pelanggaran  HAM  berupa eksploitasi terhadap awak kapal asal Indonesia, maka negara bendera harus mengadili para pelaku kejahatan yang dilakukan di atas kapal tersebut.  Tanggung  jawab  tersebut  harus  dilaksanakan  karena perlindungan hukum bagi awak kapal asal yang bekerja di kapal asing tercantum  dalam  instrumen-instrumen  hukum  internasional  yang bersifat  umum  maupun  khusus.  Bentuk  perlindungan  hukum  yang diberikan  kepada  awak  kapal  juga  disalurkan  melalui  organisasi- organisasi internasional  seperti ILO yang khusus menangani isu-isu buruh internasional.
Kata Kunci: awak kapal; bendera kapal; perlindungan hukum

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas tentang dugaan eksploitasi pekerja awak  kapal  yang  terjadi  di  atas  kapal  China  Long  Xing  629, dengan  fokus  topik  tentang  bagaimana  bentuk  perlindungan hukum  serta  tanggung  jawab  negara  kapal  terhadap  korban dugaan eksploitasi menurut hukum internasional. Pada bagian pendahuluan,  artikel  ini  akan  membicarakan  mengenai  awak kapal dari sudut pandang hukum, baik dari instrumen hukum internasional maupun nasional serta kasus yang menjadi objek studi  ini.  Pada  pembahasan  pertama  akan  diulas  mengenai bentuk perlindungan bagi awak kapal, dan pada pembahasan
kedua,  artikel  ini  akan  mengulas  mengenai  tanggung  jawab negara kapal.
Indonesia  adalah  negara  penyumbang  pekerja  maritim terbesar  ketiga  di  dunia,  setelah  China  dan  Filipina  dengan jumlah  awak  kapal  1,2  juta  orang  yang  saat  ini  bekerja  pada kapal  berbendara  asing.  Menurut  UU  No.18  Tahun  2017 Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran,  awak  kapal  juga merupakan pekerja migran. Bahkan perlindungan hukum bagi awak  kapal  dapat  ditemukan  dalam  aturan  hukum internasional yang secara umum dan secara khusus membahas tentang awak kapal.
Awak kapal yang akan ditempatkan memiliki perjanjian kerja  yang  dibuat  sesuai  dengan  peraturan  Indonesia  dan peraturan  nasional  negara  tempat  awak  kapal  akan ditempatkan.  Awal  kapal  wajib  memiliki  dokumen-dokumen seperti;  perjanjian  penempatan,  perjanjian  kerja  laut,  kartu tenaga kerja luar negeri, dan lain sebagainya. 1 Sejak tahun 2005 sampai 2015 banyak awak kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan asing yang mengalami tindakan-tindakan tidak  manusiawi  seperti  perkelahian,  perdagangan  manusia, diskriminasi, tindakan kekerasan, tidak terpenuhinya hak-hak
1 Riza  Amalia,  Ade  Irma  Fitriani,  dan  Bayu  Sujadmiko. Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Jurnal Ilmu Hukum. hal. 3.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
awak kapal tersebut, bahkan kerap untuk di eksploitasi. 2 Pada tahun  2019    terjadi  sebuah  dugaan  eskploitasi  awak  kapal Indonesia  di  kapal  penangkap  ikan  Long  Xing  629  milik perusahaan China. Awak kapal asal Indonesia bekerja selama 18 jam dalam waktu 24 jam, bahkan mereka diberikan makanan dan  minuman  yang  sudah  tidak  layak  konsumsi,  upah  yang diterima  tidak  sesuai,  serta  mereka  mendapatkan  perlakuan diskriminasi  antara  awak  kapal  asal  Indonesia  dengan  asal China. 3
Tindakan-tindakan tersebut jelas melanggar pemenuhan hak  awak  kapal  dalam  Hukum  Internasional  dan  Hukum Nasional  di  Indonesia.  Pada  kasus  tersebut  awak  kapal  asal Indonesia  tidak  mendapat  jam  istirahat  ataupun  perlakuan yang sesuai dengan hak-haknya. Padahal dalam konvensi ILO No.188 tahun 2007 telah jelas mengatur bahwa negara anggota harus  memberikan  hak  bagi  awak  kapal  yang  sudah  menjadi haknya.  Dalam  konvensi  tersebut  juga  menjelaskan  hak-hak para awak kapal untuk  dapat diberi waktu istirahat yang cukup suapaya dapat menjaga kesehatan mereka
2 Gusrika  Safitri.  Perlindungan  Anak  Buah  Kapal  Indonesia Pada Kapal Perikanan Taiwan. JOM Fakultas Hukum, Vol. VI, Edisi 1. 2019. hal. 11.
3 Chann Piseth. The Role of The 1982 United Nations On The Law  of  The  Sea  (UNCLOS)  and  The  International  Maritime Organization (IMO) For The Safety And Security of Ship’s Crew During Sailing  In  International  Shipping.  Jurnal  Poros  Hukum  Padjadjaran, Vol. 2, No. 1, 2020. hal. 161.
Bahkan  pada  perjanjian  kerja  yang  dibuat  berdasarkan pada  hukum  nasional  Indonesia  juga  telah  memuat  hak  dan perlindungan  hukum  yang  didapatkan  pada  saat  mereka sedang bekerja sebagai migran kapal. Selain itu, awak kapal asal Indonesia  juga  dilindungi  dalam  Konvensi  Internasional Mengenai Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990. Terutama pada Pasal 10 yang secara tegas  mengatur  bahwa  pekerja  migran  dan  anggota keluarganya  tidak  boleh  dijadikan  sasaran  penyiksaan  atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabatnya.
Berdasarkan  pada  Konvensi  Internasional  tentang Perlindungan  Hak  Semua  Buruh  Migran  dan  Anggota Keluarganya  Tahun  1990  dan  Undang-Undang  No.  18  Tahun 2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia, seharusnya  awak  kapal  Indonesia  sudah  mendapatkan perlindungan  Hukum.  Akan  tetapi  banyak  kasus  awak  kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan asing yang sangat  kurang  diperhatikan,  bahkan  ada  banyak  awak  kapal yang tidak mendapatkan haknya, padahal perlindungan hukum terhadap awak kapal menjadi tanggung jawab negara tempat ia bekerja, dan negara pelabuhan. 4
Walaupun Hukum Internasional telah menjamin hak-hak yang  melekat  pada  manusia  kepada  siapapun  bahkan
4 Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, dan Bayu Sujadmiko, Loc Cit.
dimanapun,  tetapi  pada  praktiknya  masih  ada  yang  tidak mendapatkan  haknya  secara  utuh  dan  menerima  perlakuan- perlakuan yang mengarah pada tindakan eksploitasi. Hal yang serupa juga terjadi pada kasus kapal kapal China Long Xing 629, dimana perlakuan-perlakuan yang mengarah pada eksploitasi telah  terjadi,  sehingga  perlu  dilihat  dan  diteliti  bagaimana bentuk  perlindungan  hukum  dan  implementasinya  secara menyeluruh.

## B. PEMBAHASAN
1. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Awak  Kapal  Asal Indonesia terhadap Eksploitasi ditinjau dari Hukum
Internasional.
perlindungan  hukum  Menurut  Setiono  adalah  suatu tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi  masyarakat  dari perbuatan  yang  sewenang-wenang  yang  dilakukan  oleh penguasa  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan  manusia  untuk  menikmati  harkat  dan martabatnya  sebagai  manusia. 5 Namun,  menurut  Philipus  M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan
5 Karolina  Rosalina  Natkime.  Peran  Pemerintah  Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di Luar Negeri di Atas Kapal-Kapal Asing Berdasarkan Hukum  Internasional.  Skripsi  Hukum  Internasional,  Universitas Atmajaya, Yogyakarta. 2018. hal. 45.
martabat, serta pengakuan yang dilakukan terhadap hak asasi manusia  yang  dimiliki  oleh  subjek  hukum.    Maka  dapat disimpulkan  bahwa  perlindungan  hukum  merupakan  upaya untuk melindungi dari berbagai tindakan yang merugikan agar harkat  dan  martabat  sebagai  manusia  tetap  terjaga. Perlindungan  hukum  berlaku  kepada  setiap  orang  tanpa terkecuali  agar  setiap  orang  tersebut  dapat  menikmati  hak- haknya.  Dalam  Declaration  Universal  of  Human  Rights  1948 menegaskan  bahwa  perlindungan  hukum  setiap  orang  sama didepan hukum tanpa diskriminasi apapun.
Dugaan kasus eksploitasi awak  kapal asal Indonesia yang terjadi  Pada  Februari  2019.  Sebanyak  22  awak  kapal  asal Indonesia diberangkatkan ke Busan, Korea Selatan, dan mulai berlayar dengan kapal Long Xing 629. Kasus ini menjadi hangat setelah  sebuah  video  pelarungan  mayat  awak  kapal  asal Indonesia  beredar  di  internet  dan  disiarkan  oleh  stasiun  TV Korea Selatan yaitu MBC. berita tersebut menayangkan video yang  menggambarkan  perlakuan  yang  tidak  manusiawi  yang dilakukan kepada awak kapal asal Indonesia di kapal Long Xing 629.  Terlihat  jenazah  yang  dibungkus  kain  berwarna  orange dilarung  ke  laut,  pewarta  MBC  News  menyebutkan  video  itu diperoleh  dari  awak  kapal  asal  Indonesia  ketika  kapal penangkap ikan tersebut berlabuh di Busan, Korea Selatan pada tanggal  14  April,  dan  sejumlah  awak  kapal  meminta pertolongan ke otoritas Busan namun ketika otoritas bergerak kapal tersebut sudah pergi.
Perlakuan  seperti  memberi  makan  yang  sudah kadaluarsa dan tidak layak konsumsi, serta meminum air laut yang  disuling  diterima  oleh  para  awak  kapal  Indonesia. Perlakuan tidak manusiawi seperti bekerja melebihi jam kerja (18  jam  perhari),  dan  perlakuan  kasar  seperti  dipukul  serta upah yang tidak layak dilakukan oleh pemilik kapal kepada para awak  kapal  Indonesia.  Tindakan-tindakan  tersebut  di  atas sangat  jelas  melanggar  beberapa  ketentuan  yang  secara  rinci diatur di dalam pasal 14 ayat (1) huruf (b), pasal 27 huruf (a), (b),  dan  (c),  dan  pasal  23  Konvensi  ILO  No.188  Tahun  2007 mengenai Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan.
Eksploitasi yang di alami oleh awak kapal asal Indonesia sangat berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) karena hak asasi  manusia merupakan  hak  yang  telah dimiliki  oleh  setiap orang sejak ia dalam kandungan (dalam keadaan hidup) sampai ia meninggal dan tidak dapat diganggu oleh siapapun, sehingga negara  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  perlindungan kepada awak kapal yang bekerja di luar negeri.  Maka dari itu negara  berkewajiban  untuk  memberikan  perlindungan mengenai Hak Asasi warga negara yang menjadi awak kapal di kapal Long Xing 629 dengan asas kesetaraan, hak untuk hidup, keadilan sosial, demokrasi, non-diskriminasi dan pelanggaran HAM. 6
6 Ibid.
Perlindungan  awak  kapal  sangat  perlu  diperhatikan karena sampai saat ini banyak sekali awak kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal asing diperlakukan tidak manusiawi dan rentan untuk dieksploitasi, serta menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan banyak sekali awak kapal yang mengalami  kesulitan  dikarenakan  upah  yang  mereka  terima tidak layak, bahkan sering kali mengalami diskriminasi diatas kapal antara awak kapal asal Indonesia dengan awak kapal asal China. 7 Padahal aturan tentang perlindungan awak kapal telah ditetapkan dalam instrumen hukum internasional yang bersifat umum maupun khusus.
Berdasarkan  pada  Pasal  1,  Pasal  4,  Pasal  5  dan  Pasal  7 Declaration  Universal  of  Human  Rights,  perlindungan  awak kapal dari eksploitasi tidak selalu terkait dengan profesi awak kapal  itu  sendiri,  tetapi  memperhatikan  dan  memperlakukan serta melindungi pribadinya sebagai manusia yang harus dijaga harkat  dan  martabatnya.  Semua  orang  berhak  untuk mendapatkan  perlindungan  yang  sama  terhadap diskriminasi apapun.
Perlindungan  hukum  bagi  pekerja  migran,  terutama awak  kapal  diatur dalam  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  11  Ayat  (1) International Convention On The Protection Of The Rights Of All
7 Riza Amelia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko, Op Cit, hal.
2.
Migrant Workers And Members Of Their Families 8 . Dalam Pasal tersebut  semua  buruh  migran  memiliki  hak  untuk  hidup termasuk keluarganya, tidak boleh dijadikan objek penyiksaan, maupun  perlakuan  yang  tidak  manusiawi,  dan  tidak  boleh untuk diperbudak.
Secara  khusus  perlindungan  awak  kapal  juga  diatur  di dalam  Konvensi  ILO  No.  188  Tahun  2007  tentang  Pekerjaan Dalam  Penangkapan  Ikan  (Work  in  Fishing  Convention,  2007)
Pasal 8 Ayat (2):
“Nakhoda bertanggung jawab atas keselamatan awak kapal yang ada di kapal serta pengoperasian kapal secara aman, namun  tidak  termasuk  terbatas  pada  bidang-bidang berikut ini:
(a) Menyediakan pengawasan untuk memastikan bahwa, sejauh  mungkin,  awak  kapal  melaksanakan  tugas mereka  dalam  kondisi  keselamatan  dan  kesehatan terbaik;
(b) Mengelola awak kapal dengan cara yang menghormati keselamatan dan kesehatan, termasuk mencegah rasa letih;
(c) Memfasilitasi pelatihan pengetahuan tentang
kesehatan dan keselamatan kerja di kapal; dan
(d) Memastikan  kepatuhan  terhadap  keselamatan navigasi, penjagaan dan standar pelayanan yang baik.”
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada awak  kapal  juga  disalurkan  melalui  organisasi-organisasi internasional  seperti  ILO  (International  Labour  Organization)
8 Disebut  juga  dengan  Konvensi  Internasional  Tentang Perlindungan  Hak  Semua  Buruh  Migran  dan  Anggota  Keluarganya Tahun 1999.
yang  khusus  menangani  isu-isu  buruh  internasional  dan melalui  lembaga  atau  badan-badan  nasional  di  Indonesia seperti  Kementerian  Ketenagakerjaan,  Kementerian  Kelautan dan Perikanan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),  dan  lain  sebagainya.  Saat  ini  Konvensi  ILO  No.188 Tahun  2007  mengenai  Pekerjaan  Dalam  Penangkapan  Ikan belum diratifikasi namun Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia akan melakukan persiapan ratifikasi dengan optimalisasi pelaksanaan peraturan nasional yang mengadopsi ketentuan dalam konvensi tersebut. 9
Walaupun  Indonesia  belum  meratifikasi  Konvensi  ILO No.188  Tahun  2007  tetapi  Indonesia  mempunyai  hak  untuk mengimplementasi  muatan  konvensi  tersebut,  dan  negara berhak  untuk  melakukan  penegakan  hukum  apabila  terjadi perlakuan  yang  tidak  manusiawi  terhadap  awak  kapal  asal Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan asing. Selain aturan-aturan  hukum  internasional  yang  bersifat  umum beserta  instrumen-instrumennya  yang  bersifat  khusus, perlindungan  awak  kapal  juga  diatur  dalam  hukum  nasional, walaupun  belum  ada  aturan  khusus  mengenai  awak  kapal  di bidang perikanan, akan tetapi awak kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan asing termasuk buruh migran dan  perlindungan  buruh  migran  dilindungi  oleh  hukum
9 Ratifikasi  ILO  No.188  Indonesia, https://maritim.go.id/ kemenko-marves-tekankan-komitmen-percepat-ratifikasi-konvensi- ilo/ diakses pada 22 September 2021, pukul 15.53 WIB.
nasional,  seperti  halnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia, dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 menetapkan bahwa: 10
“Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya  untuk  melindungi  kepentingan  calon  pekerja migran  Indonesia  dan/atau  pekerja  migran  Indonesia dan  keluarganya  dalam  mewujudkan  terjaminnya pemenuhan  haknya  dalam  keseluruhan  kegiatan sebelum  bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial”.
Perlindungan awak kapal juga diatur di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor-42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan. pada pokoknya  aturan  tersebut  mengatur  bahwa  pemilik  ataupun nakhoda  kapal  perikanan  harus  memastikan  tersedianya kebutuhan  pokok,  baik  makanan,  kesehatan,  kondisi  mental serta  kebugaran  jasmani  para  awak  kapal  selama  beroperasi. Bahkan  jaminan  keselamatan  bagi  awak  kapal,  dan  juga  jam kerja di atas kapal, serta jaminan perlindungan hukum diatur dalam  peraturan  ini,  agar  kesehatan,  keselamatan  dan kesejahteraan awak kapal terjamin. 11
10 Karolina Rosalina Natkime, Op Cit, hal. 55.
11 Umi  Kurniawati.  Tinjauan  Yuridis  Eksploitasi  ABK Indonesia  Dalam  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Dinamika, Volume 27, Nomor 1. 2021, hal. 13.
Berdasarkan  sifatnya,  Bentuk  perlindungan  hukum terhadap  awak  kapal  asal  Indonesia  yang  bekerja  di  kapal penangkap ikan asing berupa: 12
a. Bentuk perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintah  yaitu memberikan  kesempatan  kepada  awak  kapal  asal Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan asing untuk  mengajukan  keberatan  (inspraak)  atas pendapatnyasebelum suatu keputusan pemerintahan yang  sudah  pasti.  Guna  agar  pemerintah  dalam mengambil keputusan didasarkan pada kebijakan.
b. Bentuk  perlindungan  hukum  represif,  perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi misalnya denda, penjara dan hukuman tambahan  yang  diberikan  apabila  telah  dilakukan suatu pelanggaran.
Dalam  menecegah  kasus  pelanggaran  terhadap  awak kapal, Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan kualitas perlindungan  awak  kapal  dalam  penempatan  awak  kapal, keamanan, dan kenyamanan pekerja. 13 Perlindungan tersebut dapat dilihat dari bagaimana Indonesia meratifikasi instrumen internasional  dan  membentuk  instrumen  hukum  nasional
12 Ibid. 13 Fera  Septi  Anjani.  Implementasi  Hukum  Terhadap  Eks- ploitasi ABK Indonesia Di Kapal China Berdasarkan Maritime Labour Convention 2006. Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Januari,  2022, hal. 10.
lainnya.  Di  sisi  lain,  terdapat  lembaga-lembaga  negara  yang berwenang  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  para awak kapal yang bersifat preventif dan represif.

## 2. Tanggung  Jawab  Negara  Bendera  Kapal  Terkait
Perlindungan  Hukum  Bagi  Awak  Kapal  Asal Indonesia.
Konsep  tanggung  jawab  (responsibility)  mempunyai makna bahwa tanggung jawab tidak hanya berupa kewajiban (obligation)  untuk  memenuhi  apa  yang  pernah  dilakukan terkait  keputusan,  keahlian,  serta  kemampuan  seseorang, tetapi  juga  kemampuan  untuk  memulihkan  (restitution) terhadap  kerugian  yang  dilakukan.  Dengan  kata  lain  bahwa responsibility  tidak  hanya  meliputi  tanggung  jawab  hukum, tetapi termasuk juga tanggung jawab moral, dengan demikian tanggung jawab tidak dapat dilepaskan dari makna kewajiban, maka  dari  pada  itu  tanggung  jawab  sering  diartikan  sama penggunaannya dengan istilah kewajiban. 14
Dalam  ketentuan  Pasal  38  Ayat  (1)  Statuta  Mahkamah Internasional  tanggung  jawab  negara  juga  merupakan  asas dasar di dalam hukum internasional dan berasal dari doktrin para ahli hukum internasional, yaitu apakah kewajiban tersebut berdasarkan  perjanjian  internasional  atau  kebiasaan
14 Ida  Hanifah.  Peran  dan  Tanggung  Jawab  Negara  Dalam Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Indonesia  Yang  Bermasalah  di Luar Negeri. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1. 2020. hal. 18.
internasional,  maka  tanggung  jawab  negara  akan  muncul. Dengan demikian pertanggungjawaban berarti kewajiban yang memberikan  jawaban  terhadap  suatu  hal  yang  telah  terjadi, serta memberikan kerugian yang telah ditimbulkan.
Hukum  internasional  belum  memberikan  definisi  yang konkret mengenai tanggung jawab negara. Namun, pada pasal 1  draft  articles  on  Responsibility  of  States  for  Internationally Wrongful  Acr  2001  oleh  International  Law  Commission menegaskan  bahwa  “Responsibility  of  a  State  for  its internationally wrongful acts. Every internationally wrongful act of  a  state  entails  the  international  responsibility  of  the  state”, dalam  hal  ini  dimana  negara  yang  melanggar  aturan  hukum internasional menimbulkan tanggung jawab negara. 15
Dengan  kata  lain  tanggung  jawab  negara  merupakan aturan  internasional  yang  mnegatur  tentang  akibat  hukum yang  timbul  karena  terjadinya  pelanggaran  kewajiban- kewajiban  internasional  negara-negara,  kewajiban  tersebut bersumber  dari  konvensi  internasional,  traktat,  ataupun kebiasaan internasional. 16
15 Emilio Timnie K R. Tinjauan Hukum Internasional Tentang
Pelarungan  Anak  Buah  Kapal  (Studi  Kasus  Pelarungan  Anak  Buah Kapal Indonesia Dari Kapal Cina), Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, hal. 72.
16 Ibid, hal. 73
Tanggung  jawab  negara  timbul  sebagai  akibat  dari pelanggaran  hukum  internasional  yang  dilakukan  oleh  suatu negara, yaitu: 17
1. Tindakan  yang  dilakukan  melanggar  hak  asasi manusia,  atau  melakukan  pembiaran  (ommission) terhadap suatu pelanggaran hak asasi manusia;
2. Tindakan  yang  dilakukan  merupakan  pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional.
Selain  tindakan diatas,  lahirnya  tanggung  jawab  negara dipengaruhi oleh 2 teori. Pertama teori resiko (risk theory) teori ini menghasilkan prinsip teori tanggung jawab mutlak (absolute liability) atau tanggung jawab objektif (objective responsibility) yaitu  negara  mutlak  bertanggung  jawab  terhadap  seluruh kegiatan  yang  menimbulkan  akibat  yang  membahayakan walaupun  tindakan  yang dilakukan  adalah  tindakan  yang  sah menurut hukum. Kedua, teori kesalahan (fault theory) teori ini menghasilkan  prinsip  tanggung  jawab  subjektif  (subjective responsibility)  yaitu  bahwa  tanggung  jawab  negara  atas perbuatannya  baru  dikatakan  ada  jika  dapat  dibuktikannya adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu. 18

## Berdasarkan  pasal  17  International  Convent  on  Political
Right,  bahwa    setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  hukum
17 Yanes S. Merentek. Tanggung Jawab Negara Dalam Perlin- dungan  Hak  Asasi  Manusia  Menurut  Hukum  Internasional.  Lex Privatum, Vol. 6, No. 9. 2018. hal. 182.
18 Emilio Timnie K R, Op Cit, hal. 73.
dari berbagai bentuk campur tangan atau gangguan. Maka dari itu,  Setiap  negara  bertanggung  jawab  atas  warga  negaranya baik  yang  tinggal  di  dalam  wilayahnya  ataupun  yang  berada diluar wilayahnya serta warga negara asing yang berada dalam wilayahnya.
Dalam kasus pada kapal penangkap ikan asing (Long Xing 629),  perlakuan  yang  diterima  oleh  awak  kapal  Indonesia termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan teori hak kodrati dari John Locke setiap orang, karena hukum kodrat berhak atas kehidupan, kebebasan dan harta milik agar dapat  bertahan  hidup. 19 Maka  dari  itu,  eksploitasi  yang dilakukan  oleh  kapal  Long  Xing  629  tidak  boleh  dilakukan karena  telah  melanggar  hak  asasi  manusia.  Oleh  karena  itu, sudah seharusnya negara bendera bertanggung jawab kepada awak kapal yang mengalami masalah di atas kapal, baik itu dari pelanggaran  hak  asasi  manusia,  perbudakan,  bahkan eksploitasi awak kapal.
Negara bendera kapal dapat
melakukan pertanggungjawabannya  dengan  cara  berupa,  pertama Satisfaction  yaitu  pemulihan  atas  suatu  perbuatan  yang melanggar  kehormatan  negara,  dilakukan  dengan  cara perundingan  pejabat  diplomatik  serta  cukup  dengan mewujudkan permohonan maaf secara resmi dengan jaminan
19 Muhammad  Asri,  Hak  Asasi  Manusia  Filosofi,  Teori  & Instrumen Dasar, Cetakan Pertama, CV. Social Polittic Genius (SIGn), Makassar, 2018, hal. 27-28.
tidak terulang  lagi  perbuatan  itu.  Kedua,  Premiery  reparation, yaitu  negara  dapat  melakukan  tanggung  jawabnya  jika pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian material.
Dalam  hukum  internasional,  ciri-ciri  penting  dalam pertanggungjawaban  negara  memiliki  beberapa  faktor: pertama,  adanya  kewajiban  hukum  internasional  yang  masih berlaku  di  antara  kedua  negara  yang  bersangkutan;  kedua, telah  terjadi  suatu  perbuatan  atau  kelalaian  yang  melanggar kewajiban;  ketiga,  kelalaian  ataupun  perbuatan  tersebut menimbulkan  kehilangan  atau  kerugian. 20 Tanggung  jawab negara  juga  ditentukan  oleh  norma-norma  internasional
(walaupun dalam cabang-cabang khusus mungkin memasukkan  norma-norma  nasional)  dan  tergantung  sejauh mana tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum. 21
Adapun negara yang bertanggung jawab terhadap awak kapal  asal  Indonesia  yang  bekerja  di  kapal  penangkap  ikan asing  adalah  negara  asal,  negara  pelabuhan,  dan  negara bendera.  Tanggung  jawab  negara  asal  dan  negara  bendera terdapat  dalam  suatu  perjanjian  kerja  yang  dibuat  sebelum awak  kapal  bekerja  pada  kapal  penangkap  ikan  antara  awak kapal  dan  pemilik  kapal  yang  disebut  perjanjian  kerja  awak kapal, perjanjian ini dibuat berdasarkan peraturan perundang-
20 Malcolm N. Shaw QC, Hukum Internasional, Edisi Keenam, Cet-1, Nusa Media, Bandung, 2013, hal. 774.
21 J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Ke-9, Ak- sara Persada Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 275.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
undangan  yang  berlaku  di  negara  asal  dan  negara  bendera. 22
Dan  tanggung  jawab  negara  pelabuhan  adalah  ketika  kapal penangkap  ikan  memasuki  wilayah  territorial  dari  negara pelabuhan,  sehingga  yurisdiksi  yang  berlaku  terhadap  kapal dan  awak  kapal  adalah  yurisdiksi  dari  negara  pelabuhan tersebut. 23
Keselamatan  dan  keamanan  bagi  awak  kapal  terdapat dalam Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (United Nations Convention Law of The Sea 1982), walaupun konvensi ini tidak mengatur  secara  khusus  tentang  awak  kapal,  namun perlindungan  terkait  awak  kapal  dapat  dikaitkan  dengan tanggung jawab dari negara bendera. 24 Maka dari itu, tanggung jawab negara terhadap permasalahan yang ditimbulkan dalam kasus  awak  kapal  asal  Indonesia  yang  bekerja  di  kapal penangkap ikan China Long Xing 629, karena sudah seharusnya negara China bertanggung jawab.
Dalam kasus ini Indonesia selaku negara pengirim awak kapal  dapat  mendesak  negara  bendera  untuk  memenuhi  hak para  awak  kapal  yang  belum  terpenuhi  serta  memberikan pemulihan hak lainnya dari segi kesehatan, mental, upah dan lain  sebagainya,  dan  wajib  bertanggung  jawab  dengan melakukan  penyelidikan  terhadap  kapal  Long  Xing  629 dan/atau perusahaan kapal tersebut, dan jika terbukti terjadi
22 Gusrika Safitri, Loc Cit.
23 Ibid.
24 Chann Piseth, Op Cit, hal. 168.
pelanggaran  HAM  dalam  hal  ini  adalah  eksploitasi  terhadap awak  kapal  asal  Indonesia  maka  negara  bendera  harus mengadili para pelaku kejahatan yang dilakukan di atas kapal tersebut. 25

## C. Penutup
Berdasarkan dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu,  Perlindungan hukum bagi awak  kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal asing terhadap eksploitasi telah diatur dalam instrumen-instrumen hukum internasional yang bersifat  umum  seperti  Declaration  Universal  of  Human  Rights Tahun 1948 tentang hak dasarnya sebagai manusia, Konvensi Internasional  Mengenai  Perlindungan  Semua  Hak  Buruh Migran  dan  Anggota  Keluarganya  Tahun  1990,  dan  khusus seperti  Konvensi  ILO  No.  188  tentang  Pekerjaan  Dalam Penangkapan  Ikan  Tahun  2007,  serta  dalam  hukum  nasional seperti,  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Negara  bendera  bertanggung  jawab  sesuai  pada ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Pasal  94  sesuai  dengan  kewajibannya  yaitu  memberikan perlindungan  hukum  bagi  awak  kapal  asal  Indonesia  dengan cara  melakukan  penyelidikan  terhadap  kapal  Long  Xing  629
25 Ahriani,  Josina  Augustina  Yvonne  Wattimena,  dan  Arman Anwar, Tanggung Jawab Negara Bendera Kapal Terhadap Perbudakan ABK Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2021, hal. 57.
dan/atau perusahaan kapal tersebut. Jika terbukti melakukan pelanggaran HAM dalam hal ini adalah eksploitasi awak kapal asal  Indonesia  maka  negara  bendera  harus  mengadili  para pelaku  kejahatan  serta  wajib  memenuhi  hak-hak  awak  kapal asal Indonesia yang belum terpenuhi.

## Referensi
Ahriani, Josina Augustina Yvonne Wattimena, dan Arman Anwar,
Tanggung  Jawab  Negara  Bendera  Kapal  Terhadap Perbudakan ABK Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2021.
Amalia, R. Ade Irma Fitriani, dan Bayu Sujadmiko, “Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan  Hukum  Internasional”,  Jurnal  Ilmu  Hukum,
Universitas Lampung.
Anjani,  F.S.  Implementasi  Hukum  Terhadap  Eksploitasi  ABK
Indonesia  Di  Kapal  China  Berdasarkan  Maritime  Labour
Convention  2006,  Fakultas  Ilmu  Hukum,  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Januari,  2022.
Asri,  M.    Hak  Asasi  Manusia  Filosofi,  Teori  &  Instrumen  Dasar, Cetakan  Pertama,  CV.  Social  Polittic  Genius  (SIGn), Makassar, 2018.
Hanifah, I. Peran dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah di Luar Negeri, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, 2020. Kurniawati, U. Tinjauan Yuridis Eksploitasi ABK Indonesia Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, Dinamika, Volume 27, Nomor 1, 2021.
Merentek, Y.S. Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi  Manusia  Menurut  Hukum  Internasional,  Lex Privatum, Vol. VI, No. 9, 2018.
Natkime,  K.R.  Peran  Pemerintah  Indonesia  Dalam  Memberikan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Buah  Kapal  (ABK) Indonesia  di  Luar  Negeri  di  Atas  Kapal-Kapal  Asing Berdasarkan  Hukum  Internasional,  Skripsi  Hukum Internasional, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2018.
Piseth, C. The Role of The 1982 United Nations On The Law of The Sea  (UNCLOS)  and  The International  Maritime Organization (IMO) For The Safety And Security of Ship’s Crew  During  Sailing  In  International  Shipping,  Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 2, Nomor. 1, 2020.
Ratifikasi  ILO  No.188  Indonesia , https://maritim.go.id/kemenko- marves-tekankan-komitmen-percepat-ratifikasi-konvensi -ilo/ diakses pada 22 September 2021, pukul 15.53 WIB.
Safitri,  G.  Perlindungan  Anak  Buah  Kapal  Indonesia  Pada  Kapal Perikanan Taiwan, JOM Fakultas Hukum, Vol. VI, Edisi 1, 2019.
Shaw, Malcolm N QC. Hukum Internasional, Edisi Keenam , Cet-1, Nusa Media, Bandung, 2013.
Starke,  J.G. Pengantar  Hukum  Internasional ,  Edisi  Ke-9,  Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988.
Timnie, E.K.R. Tinjauan Hukum Internasional Tentang Pelarungan Anak  Buah  Kapal  (Studi  Kasus  Pelarungan  Anak  Buah
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
Kapal  Indonesia  Dari  Kapal  Cina),  Skripsi  Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021.