## Penerapan Prinsip Hukum Perjanjian dalam Kontrak Kerjasama Pengelolaan Barang Milik Daerah

## Pangestika Rizki Utami
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Email: pangestikarizki30@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konstruksi hukum perjanjian pengelolaan barang milik daerah. Barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan yang  telah  diserahkan  oleh  pengguna  kepada  pengelola  dapat  didayagunakan  secara  optimal, sehingga  tidak  membebani  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  khususnya  biaya pemeliharaan. Penelitian  ini mengkaji  beberapa jenis perjanjian dengan menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam kontrak kerjasama pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyumas.  Prinsip-prinsip  hukum  perjanjian  yang  merupakan konsep hukum perdata diterapkan dalam  konsep hukum adminitrasi negara menjadi suatu yang menarik  karena  perjanjian  tersebut  berada  pada  peraturan  hukum  privat  dan  hukum  publik. Kontrak  pemerintah  merupakan  tindakan  hukum  pemerintahan  yang  rutin,  untuk  menjamin kepastian hukum bagi pihak yang terlibat, maka diperlukan legislasi yang secara khusus mengatur kontrak komersial oleh pemerintah baik menyangkut prosedur dan batas-batas kewenangan.
Kata Kunci: Prinsip hukum perjanjian, barang milik daerah

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  legal  construction  of  the  Regional  Property Management Agreement. Regional property in the form of land and/or buildings and other than land  and/or  buildings  that  have  been  handed  over  by  the  user  to  the  manager  can  be  utilized optimally  in  order  not  to  burden  the  Regional  Budget  and  Revenues  particularly  maintenance costs.  This  study  are reviewing  several types of  agreements by  analyzing the  application  of  the legal agreement principles in the cooperation contract in the management of property in Regional Government of Banyumas Regency. The principles of treaty law which is a concept of civil law applied in the concept of state administration law are interesting because the agreement is in the regulation  of  private  law  and  public  law.  Government  Contract  is  a  routine  legal  act  of government, to ensure legal certainty for the parties involved required legislation that specifically regulates commercial contracts by the government regarding procedures and authority limits.
Keywords: Legal pinciples of agreement, regional property

## Sejarah Artikel
Diterima: 13 Januari 2020; Direview: 02 Mei 2020;
Diterima: 16 Mei 2020; Diterbitkan: 18 Juni 2020;
Sitasi: V.3.1 volksgeist 2020

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3512

## Pendahuluan
Dalam  rangka  penyediaan  infra- struktur publik, Pemerintah dapat melakukan tindakan  hukum  perdata  yang  dalam  hal  ini adalah  pengadaan  barang  dan  jasa  peme- rintah. 1 Pemerintah pada sisi yang lain dapat pula  bekerjasama  dengan  sektor  swasta untuk mengelola  aset milik pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan  aset  tersebut  bagi  kepentingan masyarakat.  Optimalisasi  pemanfaatan  aset daerah  merupakan  optimalisasi  terhadap penggunaan  aset,  pemanfaatan  aset  dalam struktur  pendapatan  daerah  termasuk  dalam rincian  objek  hasil  pemanfaatan  atau pendayagunaan  kekayaan  daerah  yang  tidak dipisahkan. 2
Teori kontrak menjelaskan mengenai Asas  kebebasan  berkontrak  berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang  berbunyi,  “Semua  persetujuan  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.” 3
Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang  memberikan  kebebasan  kepada  para pihak  untuk,  membuat  atau  tidak  membuat perjanjian,  mengadakan  perjanjian  dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan,  dan  persyaratannya,  dan  me- nentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. 4
1 Sarah  S  Kuahaty,  “Pemerintah  Sebagai Subjek  Hukum  Perdata  Dalam  Kontrak  Pengadaan Barang Atau Jasa” 17, no. 3 (2011): 6.
2 Nunung  Runiawati,  “Pemanfaatan  Barang Milik Daerah (Suatu pendekatan teoritis dan praktis dalam  menentukan  metode  pemanfaatan  aset),”
Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Publik 1,  no.  1  (28
Agustus 2017): 45,
https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i1.13553.
3 “Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,” t.t., 308.
4 Mariam Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan (Bandung: Alumni, 2011), 108.
Kontrak  Pemerintah  yang  diadakan oleh Pemerintah dengan Pihak Swasta dalam hal  ini  berbentuk  kontrak  baku. 5 Kontrak baku  merupakan  suatu  kontrak  tertulis  yang dibuat  oleh  salah  satu  pihak  dalam  kontrak tersebut,  dalam  bentuk  formulir-formulir tertentu  oleh  salah  satu  pihak,  yang  dalam hal ini ketika kontrak tersebut di tandatangani  umumnya  para  pihak  hanya mengisikan  data-data  tertentu  saja  dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula- klausulanya, dan pihak swasta dalam kontrak tersebut  tidak  mempunyai  kesempatan  atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat  oleh  salah  satu  pihak  tersebut, sehingga  kontrak  baku  dalam  hal  ini  berat sebelah. Pada konsepnya suatu asas kebebasan  berkontrak  tidak  dapat  di simpangi,  namun  dalam  kontrak  pemerintah khususnya pada kontrak pengelolaan barang milik  daerah,bentuk  kontrak  tersebut  adalah kontrak  baku,  kontrak  baku  merupakan kontrak  yang  dibuat  oleh  salah  satu  pihak saja  yaitu  Pemerintah  dalam  hal  ini.
Sehingga  dalam  permasalahan  kontrak pemerintah tersebut tidak sesuai dengan asas kebebasan  berkontrak  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH Perdata.
Penerapan  prinsip-prinsip  hukum perjanjian  dalam  hal  ini  Pemerintah  sebagai Badan  Hukum  Publik. 6 Pemerintah  dengan investor  yang  seharusnya  terdapat  kesepa- katan kedua belah pihak sedangkan perjanjian  yang  dibuat  oleh  pemerintah berupa  kontrak  baku  yang  dalam  hal  ini
5 Herlien  Budiono, Ajaran  Umum  Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 46.
6 Chidir  Ali, Badan  Hukum (Bandung: Alumni, 2014), 72.

## Volksgeist
bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak  sehingga  menyebabkan  kurang- nya  kesempatan  bagi  para  investor  atau pihak  swasta  untuk  negosiasi  dalam  hal  isi perjanjian  yang  pada  prinsipnya  perjanjian merupakan  kesepakatan  kedua  belah  pihak. Prinsip  perjanjian  pada  asas  kebebasan berkontrak  tersebut  berdampak  permasa- lahan  pelaksanaan  kontrak  pemerintah  ini karena  tidak  adanya  kebebasan  berkontrak. Penerapan  Prinsip-Prinsip  hukum  perjanjian dalam  hal  kontrak  kerjasama  tersebut merupakan  suatu  hal  yang  prinsip  harus diterapkan  dalam  sebuah  perjanjian  untuk meminimalisir  permasalahan  pelaksanaan perjanjian.  Berdasarkan  latar  belakang tersebut diatas, penelitian ini untuk mengkaji hubungan  hukum  seperti  apa  yang  terjadi dalam  perjanjian  pengelolaan  barang  milik daerah,  Bagaimana  penerapan  prinsip- prinsip  hukum  perjanjian  dalam  kontrak kerjasama  pengelolaan  barang  milik  daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

## Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian
Dasar hukum perjanjian adalah Buku III  KUHPerdata  / Burgerlijk  Wetboek (BW).Dalam  sistem  KUHPerdata  perikatan- perikatan  ini  dibagi  menjadi  dua  golongan berdasarkan  Pasal  1233  KUHPerdata  yaitu perikatan  yang  bersumber  pada  persetujuan ( overenkomst ),  perikatan  yang  bersumber pada  undang-undang  ( wet ). 7 Perjanjian menerbitkan  suatu  perikatan  antara  dua orang  yang  membuatnya.  Dalam  bentuknya perjanjian  itu  berupa  suatu  rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji yang diucapkan  atau  ditulis.  Perikatan  adalah
7 R.  Wirjono  Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian (Bandung: Mandar Maju, 2011),
2.
suatu  hubungan  hukum  antara  dua  orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang  lain  dan  pihak  yang  lainnya  berkewa- jiban untuk memenuhi tuntutan itu. 8
Pasal  1313  KUH  Perdata  menye- butkan,  “Suatu  perjanjian  adalah  suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”.  Menurut  J  Satrio  kata  perbuatan dalam  Pasal  1313  KUHPerdata  lebih  tepat diganti dengan kata perbuatan atau tindakan hukum. Istilah perjanjian dalam ilmu hukum perdata  barat  diambil  dari  terjemahan overeenkomst ,  namun  ada  pula  yang memberikan  nama  lain  dari  perjanjian  yaitu kontrak,  walaupun  dalam  pengertian  sehari- hari yang  dimaksud  dengan  kontrak hanyalah  suatu  perjanjian  yang  berlaku dalam jangka waktu tertentu. 9
Adapun untuk sahnya suatu perjanjian  diperlukan  empat  syarat  (Pasal 1320 KUH Perdata) 10 , yaitu :
1. Sepakat  mereka  yang  mengikat dirinya ( de toestemming van degenen die zich verbinden )
2. Cakap untuk membuat suatu kontrak (de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan)
3. Suatu hal tertentu atau objek tertentu ( eene bepald onderwerp objekt )
4. Suatu  sebab  yang  halal  ( eene geoorloofde oorzaak )
Syarat  tersebut  dapat  digolongkan menjadi dua golongan yaitu, dua syarat yang
8 HR  Daeng  Naja, Contract  Drafting (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 6.
9 J.  Satrio, Hukum  Perikatan  Yang  Lahir Dari  Perjanjian  Buku  Ii (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2001), 23.
10 “Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,” 355.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3512
pertama  (sepakat  dan  kecakapan)  disebut syarat  subyektif  karena  menyangkut  pada subyek-subyek perjanjian itu. Sedangkan dua syarat yang terakhir (suatu hal tertentu, suatu sebab  yang  halal)  disebut  syarat  obyektif karena  menyangkut  obyek  perjanjian. 11
Menurut  J.  Satrio,  suatu  perjanjian  yang mengandung  cacat  pada  subyeknya  tidak menjadikan  perjanjian  tersebut  batal  dengan sendirinya ( nietig ), tetapi hanya memberikan kemungkinan  untuk  dibatalkan  ( vernie- tigbar ),  sedangkan  perjanjian  yang  cacat dalam  segi  obyeknya  adalah  batal  demi hukum. 12
Menurut Beatson terdapat dua fungsi penting  dari  perjanjian  atau  kontrak  yaitu, pertama untuk menjamin terciptanya harapan atau  janji  yang  telah  dipertukarkan,  dan kedua  mempunyai  fungsi  konstitutif  untuk memfasilitasi  transaksi  yang  direncanakan dan  memberikan  aturan  bagi  kelanjutannya kedepan. 13 Kontraktualisasi merupakan fenomena  yang  universal  karena  adanya prinsip  kebebasan  berkontrak. 14 Prinsip hukum  dalam  kontrak  komersial  oleh pemerintah yaitu :
1. Kewenangan pejabat dalam membuat dan  menandatangani  kontrak  baik yang  menyangkut  limitasi,  prosedur yang  diperlukan  maupun  tanggung gugatnya.
2. Kontrak  komersial  oleh  pemerintah merupakan merupakan kontrak privat dan  bukan  kontrak  administratif
11 R.  Subekti, Hukum  Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 1997), 17.
12 Satrio, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku Ii , 70.
13 Y.  Sogar  Simamora, Hukum  Perikatan Pengadaan Barang Dan Jasa (Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya, 2013), 95.
14 Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan , 54.
sehingga  terhadap  jenis  kontrak  ini berlaku  prinsip  dan  norma  hukum kontrak dalam KUH Perdata.
3. Kontrak pemerintah merupakan kontrak  privat,  kedudukan  peme- rintah  sebagai  kontraktan  membawa implikasi  adanya  larangan  sita. Dengan demikian sekalipun pemerintah  tidak  kebal  dari  gugatan tetapi  pemerintah  sebagai  tergugat mempunyai kedudukan istimewa karena kepadanya tidak dapat dilakukan  eksekusi  riil  pada  fase pelaksanaan  putusan.  Dalam  situasi demikianlah  itikad  baiklah  yang diharapkan dari pemerintah. 15
Konstruksi  hukum  perjanjian  secara teoritis  untuk  mengetahui  hal  tersebut  yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas sejak adanya Peraturan
Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  atau Daerah. 16 Menurut  Satjipto  Rahardjo,  yang dimaksud  dengan  konstruksi  hukum  adalah konsep  atau  pengertian  hukum  (pengertian tertentu  dalam  konteks  berfikir  secara hukum)  yang  secara  sadar  dipikirkan  benar, diciptakan  dan  dipakai  untuk  satu  tujuan. 17
Paul Shcholten mengajukan tiga syarat yang harus  dipenuhi  untuk  melakukan  suatu konstruksi  hukum,  yaitu  Konstruksi  harus meliputi materi positif, Tidak ada pertentangan di dalamnya, Harus memenuhi syarat  estetis  begitu  juga  ilmu  hukum  yang membutuhkan  penggambaran  yang  jelas,
15 Simamora, Hukum  Perikatan  Pengadaan Barang Dan Jasa , 93.
16 “PP 27 Tahun 2014.pdf,” t.t.
17 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 2014), 275.

## Volksgeist
disamping itu konstruksi harus juga berguna bagi tuntutan kepastian dan keadilan. 18
Suatu perjanjian juga terdapat unsur- unsur  yang  ada  dalam  perjanjian  tersebut. Menurut  J.  Satrio,  unsur-unsur  perjanjian tersebut antara lain adalah: 19

## 1. Unsur Essensialia
Unsur essensialia merupakan suatu unsur  yang harus ada di dalam suatu  kontrak,  mendasarkan  pada ketentuan  Pasal  1320  KUH  Perdata maka  unsur essensialia yang  menja- dikan  adanya  kontark  secara  umum adalah  sepakat  para  pihak,  adanya para  pihak  cakap,  adanya  obyek prestasi  tertentu  atau  dapat  diten- tukan,  kausa  yang  halal,  yang kesemuanya  merupakan  sekelompok unsur essensialia yang  harus  ada secara komulatif. 20
2. Unsur Naturalia
Unsur naturalia sebenarnya merupakan  bagian-bagian  isi  per- janjian  yang  secara  umum  patut  dan adil bagi para pihak karena merupakan  konsekuensi  logis  dari perjanjian  yang  bersangkutan.  Unsur naturalia ini  oleh  Undang  -undang diatur  dengan  hukum  yang  bersifat mengatur  atau  menambah (regelend recht atau aanvullend recht) . 21
3. Unsur Accidentalia Unsur accidentalia adalah unsur  perjanjian  yang  ditambahkan oleh  para  pihak  karena  undang-
18 Munir  Fuady, Konsep  Hukum  Perdata (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 43.
19 Satrio, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku Ii , 67.
20 Ahmad  Miru, Hukum  Kontrak  Dan Perancangan  Kontrak (Jakarta:  Raja  Grafindo, 2007), 31.
21 Miru, 31.
undang  tidak  mengatur  tentang  hal tersebut.  Semua  janji-janji  dalam suatu  perjanjian  yang  mengatur  atau menambah (regelend  recht  atau aanvullend  recht) merupakan  unsur accidentalia. 22

## Perjanjian  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah Kabupaten Banyumas
Prinsip dasar kegiatan akan dijadikan dalam mengkonstruksikan perjanjian dengan menggunakan  perjanjian  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas, peneliti  mengambil  sampel  Perjanjian  pada Tahun  2014  hingga  Tahun  2017,  terdapat  3 jenis  perjanjian  yaitu  Perjanjian  Kerjasama Pembangunan,  Perjanjian  Sewa  Menyewa dan Perjanjian Bangun Guna Serah :
1. Kontrak Kerjasama Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan
Pengelolaan  Videotron  yang  ter- letak  di  Areal  Alun-Alun  Purwo- kerto . Surat  Perjanjian  Kerjasama Nomor  480/1/2014  dan  adendum perjanjian nomor 280/19/2015,
berupa  hak  dan  kewajiban  untuk pembangunan dan pengelolaan Videotron.  Bahwa  perjanjian  untuk membangun  Videotron  atas  biaya PT  Djarum,  di  atas  tanah  milik Pemerintah  Kabupaten  Banyumas dan setelah Videotron selesai dibangun akan dikelola/ dioperasio- nalkan  oleh  PT  Djarum  untuk penayangan iklan komersial kepentingan PT Djarum dan penayangan  iklan    non  komersial kepentingan  Pemerintah  Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Surat Perjanjian tersebut, bertujuan untuk
22 Miru, 32.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3512
pemanfaatan dan pengelolaan pengelolaan Videotron secara  efek- tif  oleh  PT  Djarum.  Perjanjian
Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan  Videotron  yang  terle- tak di Areal Alun-Alun Purwokerto telah  memenuhi  syarat  sahnya kontrak  berdasarkan  Pasal  1320 KUH Perdata, baik syarat Subjektif maupun syarat Objektif.
2. Perjanjian  Sewa  Menyewa  Tanah dan  Bangunan  milik  Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
Surat  Perjanjian  Sewa  Menyewa Nomor  590/2/2016  tentang  Perjan- jian  Sewa  Menyewa  Tanah  dan Bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang terletak di  Jalan  Gatot  Subroto  dan  Jalan Serayu Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas  yang  digunakan  untuk kios  telah  sepakat  mengadakan perjanjian  sewa  menyewa  kios milik  Pemerintah  Daerah  Kabu- paten Banyumas .
3. Perjanjian Pengelolaan Kolam Renang  Langen  Tirta  Kembar . Surat Perjanjian Pengelolaan nomor 031/11/  2017  tentang  Perubahan
Kedua  atas  Perjanjian  Pengelolaan
Kolam Renang Langen Tirta Kembar  Nomor  20  Tahun  1993. Pemerintah  Kabupaten  Banyumas dengan PT. Graha Cipta Guna telah sepakat mengadakan perjanjian
tentang pengelolaan Kolam Renang
Langen Tirta Kembar.
Berdasarkan Perjanjian tersebut dapat  dideskripsikan  bahwa  suatu  hal  atau prestasi  dan  kontraprestasinya,  Pemerintah Kabupaten  Banyumas  memberikan  hak
kepada  PT  Graha  Cipta  Guna  untuk mengelola  kolam  renang  langen  tirta kembar.  Dan  sebagai  kontraprestasi  PT Graha  Cipta  Guna  harus  mengelola  kolam renang langen tirta kembar serta memberikan uang tunai setiap bulan pada Kas Pemerintah sebesar  Rp  10.000.000,-  (sepuluh  juta rupiah) melalu Dinas Pendapatan
Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Banyumas  paling  lambat  setiap tanggal  10  setiap  bulan.  Apabila  terjadi keterlambatan  pembayaran  maka  dikenakan denda  sebesar  1  %  (satu  persen)  per  hari. Berdasarkan  pada  perjanjian  ,  barang  yang menjadi  objek  kontrak  juga  tertentu  yaitu berbentuk Bangunan Kolam Renang Langen Tirta Kembar  yang  akan dikelola selama 30 (tiga puluh) Tahun.
Penerapan  Prinsip-prinsip  perjanjian berdasarkan  Unsur-Unsur  Perjanjian Pengelolaan Barang Milik Daerah
1. Penerapan Prinsip  perjanjian dalam hal  unsur-unsur  Perjanjian  Kerja- sama  Pembangunan  dan  Penge- lolaan  Videotron  yang  tereletak  di Areal Alun-Alun Purwokerto. Berdasarkan  Perjanjian  tersebut terdapat  2  (dua)  unsur  essensialia yaitu  yang  pertama  kewajiban Membangun  Videotron  pada  tanah milik  Pemerintah  Daerah  Kabu- paten  Banyumas  seluas  126,5 m 2 terletak  di  areal  Alun-Alun  Purwo- kerto  dan  Pengelolaan  setelah Videotron  selesai  dibangun  akan dikelola/dioperasionalkan  oleh  PT Djarum  untuk  penayangan  iklan komersial  kepentingan  kedua  belah pihak. Unsur Naturalia pada Perjanjian  Kerjasama  yaitu  asas- asas  yang  berlaku  sebagaimana

## Volksgeist
ketentuan Bab I, Bab II dan Bab IV Buku  III  KUH  Perdata.  Unsur accidentalia dalam  Perjanjian  ini berupa  pembayaran  pajak  reklame dan  penayangan  gambar  hidup (video)  maupun  gambar  mati  yang bersifat komersial.
2. Penerapan Prinsip  perjanjian dalam hal  unsur-unsur  Perjanjian  Sewa Menyewa  Tanah  dan  Bangunan milik  Pemerintah  Daerah  Kabupa- ten Banyumas. Berdasarkan Perjan- jian tersebut terdapat unsur
essensialia  yaitu  sewa  menyewa Tanah dan  Bangunan Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas berupa  tanah  dan  bangunan  total seluas  27.800 m 2 (dua  puluh  tujuh ribu  delapan  ratus  meter  persegi) yang  terletak  di  sekitar  Alun-alun Banyumas  Kecamatan  Banyumas. Unsur  essensialia  kurang  sempurna karena  tidak  seimbang  penjelasan mengenai  hak  dan  kewajiban  para pihak. Unsur Naturalia pada
Perjanjian  Sewa  Menyewa  Tanah dan  Bangunan  milik  Pemerintah Daerah Kabupaten  Banyumas  yaitu asas-asas  yang  berlaku  sebagai- mana  ketentuan  Bab  I,  Bab  II  dan Bab  IV  Buku  III  KUH  Perdata. Dalam  Perjanjian  ini  tidak  ada unsur accidentalia.
3. Penerapan Prinsip  perjanjian dalam hal unsur-unsur Perjanjian Pengelo- laan  Kolam  Renang  Langen  Tirta Kembar  .  Berdasarkan  perjanjian tersebut  terdapat  2  (dua)  unsur essensialia yaitu  yang  pertama adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyumas yang
memiliki  Kolam  Renang  tersebut
harus  menyediakan  kolam  renang beserta  air  dan  PT  Graha  berkewa- jiban  mengelola  kolam  renang tersebut  dengan  memberikan  uang kontribusi  sebesar  Rp  10.000.000,- (sepuluh  juta  rupiah)  setiap  bulan. Kedua, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus menyediakan lahan  yang  akan  dibangun  tribune dan  sarana  lain  di  sekitar  kolam renang  langen  tirta  kembar  dan  PT Graha  Cipta  Guna  berkewajiban membangun  tribun  dan  sarana kolam renang senilai Rp
500.000.000,-    (lima  ratus  juta rupiah) setelah pembangunan tersebut  selesai  bangunan  tersebut tetap digunakan dalam hal ini untuk pengelolaan  kolam  renang  setelah jangka  waktu  perjanjian  selesai, bangunan  tersebut  menjadi  milik Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  , perjanjian  tersebut  disebut  dengan perjanjian  Bangun  Guna  Serah. Unsur  Naturalia  pada  Perjanjian Pengelolaan Kolam Renang Langen Tirta  Kembar  yaitu  asas-asas  yang berlaku sebagaimana ketentuan Bab I, Bab II dan Bab IV Buku III KUH Perdata.  Berdasarkan  perjanjian tersebut  bea  masuk  kolam  renang yang  ditetapkan  oleh  Keputusan Bupati  merupakan  unsur  perjanjian accidentalia. Pemahaman  tentang unsur accidentalia ini  diartikan bahwa  didalam  suatu  perjanjian apabila  didalamnya  undang-undang tidak mengaturnya maka para pihak dapat mengaturnya sendiri. Dengan demikian  unsur accidentalia ini dapat berupa janji-janji yang dibuat oleh  para  pihak  dalam  hal  mereka

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3512
menyimpangi ketentuan yang bersifat menambah tersebut. 23
Berdasarkan  unsur  essensialia  pada perjanjian  Perjanjian  Pengelolaan  maka akan  diuraikan  mengenai  isi  perjanjian tersebut, kemudian dikonstruksikan apakah perjanjian  pengelolaan  termasuk  jenis perjanjian  bernama,  tidak  bernama  atau campuran.  Pada  KUH  Perdata  tidak  diatur tentang perjanjian pengelolaan maka perjanjian  tersebut  bukan  termasuk  jenis perjanjian bernama, maka Perjanjian Pengelolaan  termasuk  dalam  jenis  perjan- jian tidak bernama atau kontrak campuran. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang  tidak  diberi  nama  dan  tidak  diatur secara  khusus  dalam  KUH  Perdata  namun dalam perkembangan di masyarakat mempunyai  nama  tersendiri.  Perjanjian Campuran  terdapat  2  pendapat,  menurut  J Satrio kontrak campuran merupakan
gabungan dari beberapa perjanjian bernama . 24 Sedangkan  menurut  Vollmar kontrak  campuran  merupakan  perjanjian yang  terdiri  dari  perjanjian  bernama  dan perjanjian tidak bernama. 25
Kontrak  Pemerintah  dalam  Perjanjian Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas Pada Tahun 2014 ketentuan mengenai  pengelolaan  barang  milik  daerah diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang Milik  Negara  /  Daerah,  dalam  Perjanjian
Pengelolaan  Kolam  Renang  Langen  Tirta
23 Miru, 31–32.
24 Satrio, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku Ii .
25 Vollmar  H.F.A, Pengantar  Hukum  Studi Perdata Jilid II (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 144.
Kembar  merupakan  Perjanjian  Pengelolaan Kerja  Sama  Pemanfaatan  yaitu  pendaya- gunaan  Barang  Milik  Negara  atau  Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam  rangka  peningkatan  penerimaan negara  bukan  pajak/pendapatan  daerah  dan sumber  pembiayaan  lainnya.  Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan memperhatikan  asas  pengelolaan  barang milik daerah, yaitu :
1. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan  dan  pemecahan  masalah dibidang  pengelolaan  barang  milik daerah  yang  dilaksanakan  oleh kuasa  pengguna  barang,  pengguna barang,  pengelola  barang  dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang  dan  tanggung  jawab masing-masing. Asas kepastian hukum,  yaitu  pengelolaan  barang milik  daerah  harus  dilaksanakan berdasarkan  hukum  dan  peraturan perundang-undangan;
2. Asas transparansi,  yaitu penyeleng- garaan  pengelolaan  barang  milik daerah  harus  transparan  terhadap hak masyarakat  dalam  memperoleh informasi yang benar.
3. Asas  efisiensi,  yaitu  pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang  milik  daerah  digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan  yang  diperlukan  dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas  pokok  dan  fungsi  peme- rintahan secara optimal;
4. Asas  akuntabilitas,  yaitu  setiap kegiatan  pengelolaan  barang  milik daerah  harus  dapat  dipertanggung- jawabkan kepada rakyat;
5. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan  barang  milik  daerah

## Volksgeist
harus didukung oleh adanya ketepatan  jumlah  dan  nilai  barang dalam  rangka  optimalisasi  peman- faatan dan pemindahtanganan barang  milik  daerah  serta  penyu- sunan neraca Pemerintah Daerah. 26
Kontrak  komersial  yang  melibatkan pemerintah sebagai kontraktan masuk dalam kategori perbuatan hukum privat. Hubungan hukum yang terbentuk merupakan hubungan hukum  dalam  lapangan  perdata.  Meskipun dalam  jenis  kontrak  ini  terdapat  pemerintah sebagai kontraktan dan berlaku syarat-syarat khusus  hukum  publik  dalam  pemben- tukannya, tetapi watak hubungan hukumnya adalah  murni  perdata.  Keabsasahan  kontrak yang  dibentuk  diukur  melalui  Pasal  1320 KUH  Perdata  sebagai  aturan  umum  yang menentukan  keabsahan  bagi  semua  jenis kontrak. Demikian pula menyangkut yurisdiksinya, bukan dalam lingkup peradilan tata usaha negara,melainkan peradilan umum. Ini merupakan konsekuensi dari  tindakan  pemerintahan  yang  dilakukan oleh  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara selaku  pelaku  hukum  keperdataan  ( civil actor )  yang  melakukan  perbuatan  hukum keperdataan. 27 Badan  hukum  ( rechtperson ) sebagai  subjek  hukum  perdata,  dalam perkembangnnya,  pemerintah  yang  meru- pakan lembaga publik dapat juga melakukan tindakan  hukum  perdata,  hal  ini  dapat dibuktikan  dengan  terlibatnya  pemerintah sebagai  salah  satu  pihak  dalam  kontrak
26 Ester Pangaribuan dan Sumini,
Penatausahaan  Barang  Milik  Daerah (Jakarta: Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia,  2010), 9–10.
27 Philipus  Hadjon, Pengantar  Hukum Administrasi  Negara (Yogyakarta:  Gadjah  Mada University, 2011), 167.
pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan barang milik negara atau daerah. 28
Berdasarkan  hukum  publik,  negara adalah  kumpulan  dari  badan-badan  hukum yang  didalamya  terdapat  badan  peme- rintahan.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh pejabat  tata  usaha  negara  mewakili  peme- rintah  dalam  suatu  hubungan  kontraktual merupakan  tindakan  keperdataan.  Kontrak yang  dibuat  dan  ditandatangani  dengan demikian  tunduk  pada  aturan  yang  berlaku bagi  kontrak  privat.  Dalam  hal  kontrak  itu didahului  dengan  atau  dituangkan  dalam suatu  keputusan,  maka  keputusan  yang dimaksud  bukan  merupaka  keputusan  tata usaha  negara  yang  menjadi  kompetensi Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Hal-hal  yang menyangkut  pembentukkan,  pelaksanaan, perubahan  dan  atau  pemutusan  perjanjian, sekalipun  tertuang  dalam  bentuk  keputusan harus  dinilai  sebagai  perbuatan  hukum keperdataan. Keputusan dalam bentuk inilah yang  menurut  teori  melebur  dipahami sebagai  keputusan  yang  melebur  ke  dalam tindakan keperdataan. 29
Berdasarkan Penerapan Prinsip- Prinsip  perjanjian  Hasil  Penelitian  tersebut Kewajiban  Para  Pihak,  jenis  Prestasinya adalah  memberikan  sesuatu  dan  berbuat sesuatu  dalam  Perjanjian  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas.
Berdasarkan  uraian  tentang  jenis  kontrak pemerintah  diatas  kemudian  dihubungkan dengan  perjanjian  dalam  penelitian  ini, perjanjian  pengelolaan  yang  dimaksud adalah  Kontrak  Bagi  Keuntungan  dimaknai sebagai kontrak dimana Pemerintah
28 Joni  Emirzon, Dasar-Dasar  Dan  Teknik Penyusunan  Kontrak (Palembang:  Universitas Sriwijaya, 2001), 19.
29 Indroharto, Usaha  Memahami  Undang- Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (Jakarta: Pustaka Harapan Indah, 2002), 117.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3512
Kabupaten  Banyumas  mempunyai  modal dalam  bentuk  barang  dan  atau  hak  atas barang untuk usaha komersial yaitu Bangunan  Videotron  dan  Kolam  Renang Langen  Tirta  Kembar,  sedang  pengelo- laannya  dilakukan  oleh  Pihak  Ketiga  yaitu investor dalam hal ini adalah PT Graha Cipta Guna dan PT Djarum.
Adanya  PP  27  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  / Daerah,  disebutkan  mengenai  bentuk pemanfaatan  barang  milik  negara  /  daerah yaitu  Sewa,  Pinjam  Pakai,  Kerjasama Pemanfaatan  ,  Bangun  Guna  Serah  atau Bangun  Serah  Guna  dan  Kerjasama Penyediaan  Infrastruktur.  Pada  perjanjian Pengelolaan  Kolam  Renang  Langen  Tirta Kembar  apabila  dikaitkan  dengan  PP  27 Tahun 2014 termasuk dalam jenis perjanjian  Kerjasama  Pemanfaatan  dan Perjanjian  Bangun  Guna  Serah,  karena dalam  unsur  esensialia  perjanjian  terdapat dua  unsur  essensialia  yaitu  perjanjian untuk  membangun  dan  mengelola  barang milik daerah Kabupaten Banyumas.
Berdasarkan  analisis  prinsip-prinsip perjanjian  tersebut  diatas  maka  Perjanjian Pengelolaan  merupakan    suatu  perjanjian tidak bernama dengan karakteristik sebagai berikut, Perjanjian terjadi antara satu pihak yang  mempunyai  modal  tetapi  tidak mempunyai tempat dengan pihak lain yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai suatu  tempat,    dimana  investor  yang bersangkutan dapat mengelola dan membangun  bangunan  usahanya  di  atas tanah  pemerintah  serta    mengoperasio- nalkan  usaha  di  atas  bangunan  sendiri. Investor  memberi  keuntungan  kepada pihak  pemilik  tanah  ( profit  sharing ),
Setelah  jangka  waktu  yang  ditentukan dalam  perjanjian  habis,  maka  objek
perjanjian  dikembalikan  kepada  pemilik- nya,  dan  bangunan  yang  didirikan  oleh investor  di  atas  tanah  pemilik  tanah dihibahkan  kepada  pemilik  tanah.  Perjan- jian  pengelolaan  diatur  secara  khusus dalam  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  dan  Peraturan Daerah.
Pada  prinsipnya  Pasal  1319  KUH
Perdata  menetapkan,  bahwa  baik  perjanjian bernama  maupun  perjanjian  tidak  bernama tunduk  pada  peraturan  umum,  yang  termuat dalam Bab I dan Bab II buku III, pembentuk undang-undang  tidak  menetapkan  bahwa perjanjian-perjanjian  tersebut  juga  tunduk pada  Bab  IV  Buku  III  tentang  hapusnya perikatan-perikatan.  Perjanjian  Kerjasama Pembangunan  dan  Pengelolaan  Videotron yang tereletak di Areal Alun-Alun
Purwokerto  antara  Pemerintah  Kabupaten
Banyumas dengan PT Djarum dan Pengelolaan  Kolam  Renang  Langen  Tirta Kembar  antara  Pemerintah  Kabupaten Banyumas  dengan  PT  Graha  Cipta  Guna dapat  dideskripsikan  konstruksi  hukum perjanjiannya  disebut  sebagai  Perjanjian Tidak Bernama , perjanjian yang tidak diberi nama  dan  pengaturannya  secara  khusus dalam KUH Perdata namun ketentuan umum Perjanjian  tetap  berlaku  yaitu  ketentuan umum pada Bab I, Bab II dan Bab IV Buku III  KUH  Perdata.  Sedangkan  Perjanjian Sewa  Menyewa  Tanah  dan  Bangunan  milik Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyumas termasuk jenis perjanjian bernama sebagaimana  telah  diatur  dalam  Buku  III KUH Perdata.

## Penutup
Penerapan  Prinsip-Prinsip  Hukum Perjanjian  dalam  Kontrak  Pemerintah  yang diterapkan dalam sebuah kontrak oleh Pihak

## Volksgeist
Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  kurang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian  dalam  hal  unsur  perjanjian  yang harus  ada  (unsur essensialia )  yaitu  dalam hak  dan  kewajiban  yang  terdapat  dalam  isi perjanjian  terdapat  ketidak  seimbangan antara kedua belah pihak, hak dan kewajiban tersebut  hanya  ditujukan  untuk  pihak investor / pihak swasta. Kontrak Pemerintah mendasarkan  pada  ketentuan  KUH  Perdata dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara  /  Daerah.  Perjanjian  dalam  hal kontrak  pemerintah  ini  termasuk  jenis perjanjian  bernam  dan  tidak  bernama  yang tunduk  pada  ketentuan  umum  Bab  I,  II  dan IV  Buku  III  KUHPerdata.  Kontraktualisasi merupakan  tindakan  hukum  pemerintahan yang  bersifat  rutin,  untuk  menjamin terciptanya kepastian hukum bagi pihak yang terlibat  baik  pemerintah  dan  pejabat  yang mewakili  serta  sektor  swasta  dengan  siapa pemerintah  berkontrak,  diperlukan  legislasi yang  secara  khusus  mengatur  kontrak komersial oleh pemerintah baik menyangkut prosedur,  batas-batas  kewenangan  dan tanggung gugat.

## Daftar Pustaka
Ali,  Chidir. Badan  Hukum .  Bandung: Alumni, 2014.
Badrulzaman, Mariam. KUH Perdata Buku
III Hukum Perikatan   dengan Penjelasan . Bandung: Alumni,
2011.
Budiono,  Herlien. Ajaran  Umum  Hukum Perjanjian  Dan  Penerapannya  Di Bidang  Kenotariatan .  Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
Daeng  Naja,  HR. Contract  Drafting .
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
Emirzon,  Joni. Dasar-Dasar  Dan  Teknik Penyusunan  Kontrak .  Palembang:
Universitas Sriwijaya, 2001.
Friedman,  W. Teori  dan  Filsafat  Umum .
Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
Fuady,  Munir. Konsep  Hukum  Perdata .
Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
Hadjon, Philipus. Pengantar Hukum Administrasi  Negara .  Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2011.
H.F.A,  Vollmar. Pengantar  Hukum  Studi Perdata  Jilid  II .  Jakarta:  Rajawali Pers, 1992.
HS, Salim, dan Erlies Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi . Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
Indroharto. Usaha  Memahami  Undang- Undang  Tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara .  Jakarta:  Pustaka Harapan Indah, 2002.
“Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,” t.t., 308.
Kuahaty,  Sarah  S.  “Pemerintah  Sebagai
Subjek  Hukum  Perdata  Dalam Kontrak  Pengadaan  Barang  Atau Jasa” 17, no. 3 (2011): 6.
Miru,  Ahmad. Hukum  Kontrak  Dan Perancangan Kontrak . Jakarta: Raja Grafindo, 2007. Pangaribuan, Ester, dan Sumini. Penatausahaan Barang Milik Daerah . Jakarta: Kementrian
Keuangan Republik Indonesia, 2010.
“PP 27 Tahun 2014.pdf,” t.t. Prodjodikoro,  R.  Wirjono. Azas-Azas Hukum Perjanjian . Bandung: Mandar Maju, 2011.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: Alumni, 2014.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3512

## Runiawati, Nunung.  “Pemanfaatan  Barang
Milik  Daerah  (Suatu  pendekatan
teoritis dan praktis dalam menentukan  metode  pemanfaatan aset).” Jurnal Manajemen Pelayanan  Publik 1,  no.  1  (28 Agustus 2017): 45. https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i1. 13553.
Satrio,  J. Hukum  Perikatan  Yang  Lahir Dari  Perjanjian  Buku  Ii .  Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2001.
Simamora,  Y.  Sogar. Hukum  Perikatan
Pengadaan  Barang  Dan  Jasa . Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya, 2013.
Subekti,  R. Hukum  Perjanjian .  Jakarta: Intermasa, 1997.
Syaifuddin,  Muhammad. Hukum  Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik Dan Praktik Hukum (seri Pengayaan Hukum Perikatan) .
Bandung: Mandar Maju, 2012.