ISSN 1979-5572 (print) | ISSN 2541-6480 (online) http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas
KURIOSITAS
Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan
Volume 16 No.2, Desember 2023
Halaman  126-141

## Contribution of Halal Certification to Industrial Development in Indonesia

## Hasse Jubba
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hasse@umy.ac.id

## A Alfira Yuningsih M
Pascasarjana Universitas Gadjah Mada aalfirayuningsihm@mail.ugm.ac.id

## Riska Erfiana Putri
Pascasarjana Universitas Gadjah Mada riskaerfianaputri@mail.ugm.ac.id

## M. Nastain
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta nastaindongdjates@gmail.com

## Abstrak:
Halal certification has become an important part of the development of the industry Halal certification has become an important part of the development of the industry (halal) in Indonesia  and  even  the  world.  This  article  aims  to  discuss  the  contribution  of  halal certification  to  the  development  of  the  industry  and  public  or  consumer  trust  in Indonesia,  especially  regarding  halal  food  and  cosmetics.  This  article  is  based  on  data obtained  through  literature  search  in  the  form  of  document  analysis  such  as  those obtained from the National Committee for Sharia Economy and Finance, Global Islamic Economics,  and  the  Institute  for  the  Assessment  of  Food,  Drugs,  and  Cosmetics  of  the Indonesian  Ulema  Council,  as  well  as  legal  products  related  to  product  structuring  in Indonesia. In addition to the data obtained from the three documents, this article also uses interview data obtained from six informants. The results showed that halal certification has positive implications in increasing the development of the halal industry in Indonesia. Similarly, halal certification brings benefits, especially in the form of a sense of security to use existing halal products. This article only selects two halal products that are the object
Indonesia
of study, namely halal food and cosmetics, so studies are still needed that look at the object of the halal industry more broadly.
Keyword : Halal  certification;  halal  industry,  industry  development;  contribution, consumer trust.

## Abstrak:
Sertifikasi halal telah menjadi bagian penting dari perkembangan industri (halal) di  Indonesia,  bahkan  dunia.  Artikel  ini  bertujuan  mendiskusikan  mengenai kontribusi  sertifikasi  halal  terhadap  perkembangan  industri  dan  kepercayaan publik  atau  konsumen  di  Indonesia,  khususnya  menyangkut  makanan  dan kosmetik  halal.  Artikel  ini  didasarkan  pada  data  yang  diperoleh  melalui penelusuran  kepustakaan  berupa  analisis  dokumen  seperti  yang  diperoleh  dari Komite  Nasional  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah,  Global  Islamic  Economics, dan  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama Indonesia,  serta  produk  hukum  terkait  dengan  penataan  produk  di  Indonesia. Selain  data  yang  diperoleh  dari  ketiga  dokumen  tersebut,  artikel  ini menggunakan  data  wawancara  yang  diperoleh  dari  enam  informan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  sertifikasi  halal  memiliki  implikasi  yang  positif dalam  meningkatkan  perkembangan  industri  halal  di  Indonesia.  Selain  itu, sertifikasi  halal  membawa  keuntungan  khususnya  berupa  rasa  aman  untuk menggunakan  produk-produk  halal  yang  ada.  Artikel  ini  hanya  memilih  dua produk  halal  yang  dijadikan  objek  kajian  yaitu  makanan  dan  kosmetik  halal sehingga masih dibutuhkan studi yang melihat objek industri halal secara lebih luas.
Kata Kunci: Sertifikasi halal; industri halal; perkembangan industri; kontribusi,; kepercayaan konsumen.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan industri halal mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun  ke  tahun. State  of  the  Global  Islamic  Report pada  tahun  2022  mencatat penggunaan enam sektor ekonomi halal seperti makanan, kosmetik, obat-obatan, fashion ,  perjalanan  wisata,  dan  media  senilai  sekitar  $2  triliun  oleh  1,9  miliar umat  Islam  di  seluruh  dunia.  Di  Indonesia,  perkembangan  industri  halal  juga meningkat.  Hal  ini  didukung  oleh  dua  hal,  yaitu  kondisi  demografis  dan  gaya hidup  masyarakat.  Dengan  jumlah  penduduk  yang  mayoritas  muslim  (87%), Indonesia  menjadi  pasar  besar  bagi  aneka  produk,  termasuk  produk-produk halal.  Populasi  masyarakat  muslim  yang  besar  tersebut  menyebabkan pertumbuhan  pada  permintaan  produk  halal  di  Indonesia.  Akibatnya, pengeluaran  konsumen  meningkat  dengan  total  pengeluaran  untuk  belanja produk  halal  oleh  masyarakat  muslim  di  Indonesia  mencapai  USD  218,8  miliar pada tahun 2017 (Standard, 2019)
Pada tahun 2017, masyarakat Indonesia mencatatkan pengeluaran sebesar US  $  218.8  miliar  (di  atas  Rp  3.000  triliun)  pada  sektor  ekonomi  Islam.  Potensi besar  bisnis  halal  akan  menjadi  sebuah  langkah  bagi  Indonesia  memasarkan produk-produknya  secara  lebih  luas.  Dengan  demikian,  Indonesia  tidak  hanya menjadi  negara  konsumen  terbesar  produk  halal  global,  tetapi  juga  menjadi produsen  terbesar  di  dunia  (Warto  &  Samsuri,  2020).  Selain  itu,  pertumbuhan ekonomi  Islam,  praktik  bisnis,  dan  gaya  hidup,  serta  fokus  terhadap  orientasi mengimplementasikan  paradigma  halal  (Murti,  2017).  Faktor  kualitas  produk telah  menjadi  tren  pola  perilaku  konsumen.  Di  samping  itu,  industri  halal berkembang  pesat  tidak  hanya  di  negara-negara  muslim,  tetapi  juga  di  negara- negara nonmuslim (Syarif & Adnan, 2019)
Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”. Secara etimologis, halal berarti hal -hal yang boleh dan dapat dilakukan karena  bebas  atau  tidak  terikat  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  melarangnya (Agus,  2017).  Halal  dapat  didefinisikan  sebagai  standar  kualitas  yang  sesuai dengan hukum Islam dan digunakan pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat  muslim  (Bohari  et  al.,  2013)  sebagai  bentuk  ketaatan  mereka  terhadap agamanya  (Waharini  &  Purwantini,  2018).  Prinsip  dasar  kehalalan  sesuatu adalah  tidak  mengandung  unsur  yang  diharamkan  dalam  Islam  seperti  babi, hewan  yang  tidak  disembelih  secara  Islami  dan  bahan-bahan  yang  dianggap melanggar ketentuan Islam (Fandhy & Robino, 2023).
Label halal dijadikan sebagai jaminan standar hidup dan kualitas produk (Anggara,  2017).  Dalam  hal  ini,  antara  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  terdapat sebuah perbedaan meskipun saling berkaitan. Sertifikasi halal sendiri merupakan sebuah  proses  yang  harus  ditempuh melalui  beberapa  tahapan meliputi  bahan, proses  produksi,  sistem  jaminan  halal  telah  memenuhi  persyarakatan  yang dikeluarkan  oleh  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan  Kosmetika Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM  MUI)  pada  tahun  2008.  Dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang Jaminan Produk    Halal  disebutkan  bahwa  sertifikat  halal    adalah  pengakuan  kehalalan suatu    produk    yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal  (BPJPH)  berdasarkan  fatwa  halal  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis Ulama  Indonesia (Qoni’ah,  2022) Sementara  itu,  labelisasi  halal  yaitu  perizinan untuk  peletakan  kata  “halal”  dari  LP -POM  pada  produk  yang  diproduksi  oleh perusahaan.  Dalam  hal  ini,  labelisasi  halal  adalah  pencantuman  tulisan  atau pernyataan  halal  pada  kemasan  produk  untuk  menunjukkan  bahwa  produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal (Warto & Samsuri, 2020)
Mengkonsumsi  makanan  atau  menggunakan  produk  halal  tidak  saja merupakan hak setiap muslim, tetapi juga tujuan pokok dalam rangka menjaga
Hasse, dkk - Contribution of Halal Certification to the Development of Industry and Public Trust among Muslims in Indonesia
diri dari berbagai hal yang tidak bersih dan suci. Pencantuman keterangan halal pada label pangan merupakan kewajiban, apabila pihak yang memproduksi dan memasukkan  pangan  ke  dalam  wilayah  Indonesia  menyatakan  (mengklaim) bahwa  produknya  halal  bagi  umat  Islam  (Chairunnisyah,  2017).  Pada  konteks ini,  produk-produk  senantiasa  didasarkan  pada  prinsip  keselamatan  dan kemaslahatan bersama dalam proses produksinya.
Perkembangan  industri  halal  yang  terus  meningkat  juga  didorong  oleh praktik  atau  gaya  hidup  konsumen  di  Indonesia.  Permintaan  barang  maupun jasa  dari  konsumen  menjadi  penyumbang  utama.  Dalam  hal  ini,  besaran konsumsi  produk  halal  sangat  berpengaruh  pada  pasar,  ekonomi  negara  serta organisasi  (Hidayat  et  al.,  2022).  Kondisi  ini  berpotensi  mendorong  produsen halal di Indonesia menuju tingkat global sehingga kemanfaatannya pun semakin luas. Pengembangan pasar halal seperti makanan dan minuman, kosmetik, obat- obatan,  media  dan  komunikasi,  keuangan,  pariwisata,  dan fashion menjadi peluang  besar  untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  demikian, perkembangan  industri  halal  secara  tidak  langsung  dapat  menciptakan  tren tingkat  global  yang  membutuhkan  sertifikasi  halal  sebagai  standar  atau pedoman  hidup  di  era  modern,  sehingga  konsumsi  bukan  lagi  hanya  terkait kepuasan dan keuntungan, tetapi memaksimalkan kemaslahatan.
Di  Indonesia,  penjelasan  mengenai  ruang  lingkup  industri  halal  dengan tegas  dimuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk  Halal.  Dalam  kebijakan  tersebut,  disebutkan  bahwa  industri  halal mencakup  makanan  dan  minuman,  obat-obatan,  kosmetik,  produk  kimiawi, produk  biologi,  produk  rekayasa  genetik,  dan  barang  habis  pakai.  Makanan halal,  misalnya,  merupakan  sesuatu  yang  baik,  suci  atau  bersih  baik  dalam penyajian,  pengolahan  maupun  pada  saat  dikonsumsi.  Hal  ini  seperti  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Regulasi  Produk Makanan Halal pada bab VIII yang mengatur iklan dan label pangan. Pada Pasal 97  Ayat  1-3,  misalnya,  ditegaskan  bahwa  makanan  baik  lokal  maupun  impor wajib  dicantumkan  label  halal  yang  disertai  dengan  komposisi  dan  tanggal kedaluwarsa, serta izin edar yang berlaku di Indonesia (Zahrah & Fawaid, 2019). Sementara  itu,  terdapat  pula  regulasi  mengenai  pelarangan  makanan  yang mengandung  unsur  haram  (seperti  babi)  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  No.  280/Menkes/Per/XI/1976  tentang  Ketentuan  peredaran  dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi.
Selanjutnya, kosmetik  halal. Di Indonesia, regulasi  penjaminan kosmetik halal  diatur  oleh  LPPOM  MUI.  Kosmetik  halal  diharuskan  tidak  mengandung zat  haram  seperti  babi,  alkohol,  hewan  buas,  dan  hewan  yang  menjijikkan.
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 16 No.2, Desember 2023: h.126-141
Bahkan,  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  Tahun  2014 mengenai  produk  kosmetik  yang  beredar  di  Indonesia,  diwajibkan  memiliki sertifikasi  halal  untuk  melindungi  konsumen  muslim  (Endah,  2014).  Hal  ini bertujuan  untuk,  salah  satunya,  memberikan  rasa  aman  bagi  konsumen mayoritas  (muslim)  dalam  menggunakan  atau  memakai  berbagai  produk  yang beredar  di  pasaran.  Dalam  pandangan  Islam,  hal  ini  sejalan  dengan  azas kemaslahatan  bersama  agar  sebuah  produk  tidak  saja  dikonsumsi  baik  secara material, tetapi juga baik dalam aspek lain yakni kehalalannya.
Artikel  ini  secara  spesifik  menjelaskan    kontribusi  sertifikasi  halal  bagi pelaku industri halal khususnya pada makanan dan kosmetik halal di Indonesia, termasuk  kepercayaan  konsumen  muslim  sehingga  memilih  produk  untuk digunakan dan dikonsumsi. Artikel ini merupakan luaran dari mata kuliah Studi Agama-agama  di  Program  Ekonomi  Islam,  Agama  dan  Lintas  Budaya, Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta  yang  ditulis  bersama  mahasiswa.  Luaran tugas terbagi ke dalam dua artikel; satu ditulis dan diterbitkan oleh mahasiswa dan satu artikel ditulis dan diterbitkan oleh dosen pengampu mata kuliah secara kolaboratif.
Data  yang  dijadikan  bahan  analisis  diperoleh  dari  dokumen  khususnya data  dari  Komite  Nasional  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah,  Global  Islamic Economics,  dan  data  dari  LPPOM  MUI,  serta  produk  hukum  yang  dijadikan acuan  penataaan  produk  di  Indonesia.  Selain  itu,  jurnal,  buku,  artikel,  dan laporan-laporan yang berasal dari pihak terkait dijadikan pendukung data yang diperoleh  dari  beberapa  dokumen.  Untuk  memperkuat  data,  terdapat  6  (enam) informan  yang  diwawancarai.  Mereka  adalah  konsumen  yang  selama  ini menggunakan  produk  halal  dengan  beragam  profesi  seperti  karyawan  swasta, mahasiswi,  ibu  rumah  tangga,  dan aparat  sipil  negara.  Setelah  data  terkumpul, dilakukan penguraian dan dianalisis untuk menjawab persoalan artikel.
Artikel  ini  bertujuan  untuk  memberikan  penjelasan  terkait  kontribusi sertifikasi halal khususnya dampaknya terhadap industri halal di Indonesia pada dua  produk  yakni  makanan  dan  kosmetik  halal.  Hal  ini  berhubungan  dengan kondisi demografis umat muslim mayoritas dan merupakan penggunan produk terbesar  bahkan  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Kondisi  tersebut menyebabkan  dibutuhkannya  sebuah  terobosan  berupa  sertifikasi  halal  untuk memberikan  rasa  aman  kepada  para  konsumen.  Artikel  ini  didasarkan  pada asumsi  bahwa  dengan  adanya  sertifikasi  halal  dapat  menjamin  kejelasan mengenai  seluk-beluk  bahan  baku  yang  digunakan,  kebersihan,  mutu  dan keamananan  produk  makanan  dan  kosmetik  yang  diperlukan  oleh  Masyarakat (muslim).  Meningkatnya  penggunaan  sertifikasi  halal  pada  kedua  produk
Indonesia
tersebut  memberikan  dampak  positif  terhadap  segala  aspek  yang  terlibat  di dalamnya baik konsumen, produsen, maupun pemerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertumbuhan industri halal
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kondisi demografis Indonesia yang menduduki  posisi  pertama  sebagai  negara  muslim,  menjadi  potensi  besar dalam  mendukung  perkembangan  dan  pertumbuhan  industri  halal. Pertumbuhan  industri  halal  secara  global  mengalami  peningkatan  sejak  tahun 2018. Pada tahun 2018, Indonesia berada pada urutan ke-10 dan pada tahun 2020 naik  menjadi  ke-4  setelah  Malaysia,  Saudi  Arabia,  dan United  Arab  Emirates (Hasan  &  Hamdi,  2022).  Sebagai  gambaran  mengenai  posisi  Indonesia  pada tahun  2020,  berikut  diuraikan dalam Tabel  1  mengenai  urutan  beberapa  negara di dunia.
Tabel 1. Skor Indikator Top 10 Negara pada Global Islamic Economics
No Negara GIEI Halal Food Islamic Finance Muslim Friendly Travel Modest fashion Pharma & Cosmetic Media Recreation 1 Malaysia 290.2  209.8 389.0 98.3 43.7 80.2 59.9 2 Saudi Arabia 155.1 51.1 234.2 36.8 22.1 33.4 34.7 3 UAE 133.0  104.4 142.5 78.3 235.6 72.1 125.3 4 Indonesia  91.2 71.5 111.6 45.3 57.9 47.5 43.6 5 Jordan 88.1 39.6 124.6 43.3 18.5 39.1 31.6 6 Bahrain 86.9 42.2 121.9 31.9 16.7 33.5 42.3 7 Kuwait 73.3 42.2 99.2 27.1 17.5 33.3 40.8 8 Pakistan 70.9 54.7 91.1 23.6 30.6 32.5 12.9 9 Iran 64.0 60.5 74.0 28.8 33.5 55.9 26.6 10  Qatar 63.1 44.3 80.1 36.7 20.3 32.1 40.2
Sumber: Data Books, 2020; Hasan & Hamdi, 2022.
Perubahan  posisi  Indonesia,  yang  mampu  naik  ke  posisi  ke-4,  dipicu dengan  adanya  perkembangan  evolusi  pasar,  cara  hidup  dan  konsumsi  umat Islam  yang  telah  berubah  setiap  dekade,  dan  perkembangan  gaya  hidup  halal telah  mencapai  puncaknya  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Hingga  tahun  2019, halal supply  chain mencapai  masa  puncaknya,  di  mana  konsep  halal  mulai diterapkan pada semua sektor dan mulai digunakan sebagai gaya hidup modern (Muary  &  Atikah,  2023).  Pengeluaran  umat  muslim  Indonesia  terkait  dengan penggunaan produk yang mendukung kehidupannya, sebagaimana yang ditulis oleh  Agus  Suaidi  Hasan  dan  Baitul  Hamdi  (2022),  dapat  dilihat  pada  Tabel  2 berikut.

## Tabel 2. Perkembangan Industri Halal Indonesia
No Segmen Industri Halal Persentase 1 Makanan 43% 2 Mode/ fashion 23% 3 Media Hiburan 23% 4 Turisme 8% 5 Obat-obatan/farmasi 7% 6 Kosmetik 5%
Sumber:  Komite  Nasional  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah,  2022;  (Hasan  &
Hamdi, 2022)
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Komite  Nasional  Ekonomi  dan Keuangan  Syariah  (KNEKS),  perkembangan  industri  halal  di  Indonesia  dapat dilihat dari beberapa sektor seperti sektor makanan halal, fashion halal, farmasi, dan  lain-lain.  Data  pada  Tabel  2  menunjukkan  bahwa  sektor  makanan  halal merupakan  sektor  terbesar  pada  pasar  industri  halal  yakni  mencapai  angka sebesar  43%.  Tingginya  persentase  pada  sektor  makanan  halal  dikarenakan posisinya  sebagai  kebutuhan  mendasar  dari  seorang  muslim  dan  harus terpenuhi,  dan  juga  terkait  dengan  keyakinan  beragama,  tetapi  ada  dimensi kesehatan, ekonomi dan keamanan (Warto & Arif, 2020)
Makanan  halal  merupakan  produk  yang  telah  melalui  proses  sertifikasi halal  yang  ditandai  oleh  pencantuman  lambang  atau  logo  halal  pada kemasan/produk.  Hal  ini diatur dalam Undang-Undang  No.7 Tahun 1996 yang mengatur tentang produk yang diedarkan harus memiliki keterangan kehalalan pada  kemasannya  (Syafitri  et  al.,  2022).  Logo  atau  lambang  halal  menandakan produk  tersebut  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  hukum  syariah sehingga  layak  dikonsumsi.  Selain  itu,  lambang  halal  mewakili  simbol kebersihan, kemurnian, keamanan, dan strandar kualitas suatu produk tertentu. Pada  konteks  ini,  Indonesia  memiliki  keunggulan  karena  adanya  dominasi populasi penduduk muslim. Keberadaan berbagai jenis makanan dan minuman halal menjadi peluang untuk perkembangan makanan halal  (Mubarok & Imam, 2020)
Untuk  dikategorikan  sebagai  produk  halal,  beberapa  kriteria  harus dipenuhi. Pertama, tidak mengandung bahan yang diharamkan menurut hukum Islam.  Di  sini,  produk  memuat  pernyataan  kehalalannya  melalui  sertifikasi.
Hasse, dkk - Contribution of Halal Certification to the Development of Industry and Public Trust among Muslims in Indonesia
Sertifikasi halal sendiri adalah proses sertifikasi terhadap produk atau jasa sesuai dengan  ketentuan  syariah  Islam  (Waharini  &  Purwantini,  2018). Kedua ,  tidak menggunakan  peralatan  yang  terkena  sesuatu  yang  haram  dalam  tahap persiapan,  pembuatan  dan  penyimpanan. Ketiga, tidak  terkontaminasi  dengan sesuatu yang haram dan najis khususnya menyangkut bahan, proses persiapan, pembuatan, penyimpanan dan distribusi (Ummah, 2021). Selain itu, produk juga harus  memenuhi  standar  yang  dikenal  dengan  istilah thayyib. Konsep thayyib pada  produk  halal  mensyaratkan  produsen  memproduksi  produk  yang  benar- benar  berkualitas  dan  bermanfaat.  Dalam  hal  ini,  produk  harus  dalam  kondisi baik, bersih, dan sehat pada semua proses produksinya, serta jaminan kehalalan produk.
Produk  yang  bersertifikat  halal  memastikan  produk  tersebut  aman ataupun  sehat  untuk  dikonsumsi  yang  tentunya  meminimalkan  dampak lingkungan  negatif,  menggunakan  bahan  kimia,  serta  memastikan  keamanan pangan tersebut  (Ali & Suleiman, 2016). Tidak hanya makanan, produk-produk seperti kosmetik hingga obat-obatan mulai diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal  untuk  memastikan  produk  aman  dikonsumsi  masyarakat  dan  tidak bertentangan  dengan  hal  yang  dilarang  agama.  Permintaan  halal  saat  ini  tidak hanya berfokus pada makanan, namun juga pada kategori produk non makanan lainnya, seperti kosmetik. Kosmetik halal sendiri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya produk baru atau produk yang awal mulanya tidak berlabel halal, saat ini mulai memberikan label halal pada produknya (Fathurrahman & Anggesti, 2021). Produk kosmetik halal semakin  popular  seiring  dengan  banyaknya  konsumen  yang  sudah  mulai memperhatikan kehalalan sebuah produk.
Sigma Research  Indonesia  melakukan  survei  yang  menggambarkan bahwa  sebesar  58.3%  aspek  kehalalan  produk  menjadi  pertimbangan  pada  saat membeli  kosmetik.  Hal  tersebut  diyakini  karena  dengan  adanya  labelisasi  halal pada produk kosmetik, maka produk tersebut sudah terjamin dari segala aspek (halal, thoyyib , aman, dan nyaman). Namun demikian, formula yang cocok pada kulit  menjadi  pertimbangan  tertinggi  konsumen  yakni  sebesar  79.4%.  Artinya, konsumen  masih  belum  terlalu  memperhatikan  label  halal  khususnya  pada produk  kosmetik.  Konsumen  produk  kosmetik  halal  ini  juga  umumnya  masih dipengaruhi oleh tingkat religiusitas para penggunanya (Awalia & Lahuri, 2021).

## Kontribusi Sertifikasi Halal
Pemberlakuan sertifikasi halal berimplikasi besar terhadap bisnis produk halal di Indonesia. Bisnis halal secara khusus menjadi objek yang sangat menarik di  negeri  ini  karena  kondisi  demografisnya.  Keadaan  inilah  yang  menjadikan Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam industri pengembangan
produk  halal  di  dunia.  Selain  itu,  Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki keunggulan  komparatif  sebagai  negara  agraris  dan  maritim  yang  menjadi potensi perekonomian yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi kegiatan bernilai tambah.
Tabel 3. Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Periode 2015-2019
Tahun Jumlah Perusahaan Jumlah Sertifikat Halal Jumlah Produk Halal 2015 7940 8676 77256 2016 6564 7392 114264 2017 7198 8157 127286 2018 11249 17398 204222 2019 13951 15495 274796
Sumber: LPPOM MUI, 2019
Kesadaran  masyarakat  terhadap  produk  halal  tampaknya  semakin meningkat  dan  sangat  potensial.  Produk  halal  menjadi  bagian  dari  gaya  hidup modern  yang  semakin  berkembang  mengakibatkan  kebutuhan  dan  permintaan akan  barang  dan  jasa  halal  semakin  meningkat.  Dengan  demikian,  sebuah produk  yang  telah  tersertifikasi  halal  berdampak  besar  bagi  pihak  konsumen sebagai  perwujudan  perlindungan kepada  mereka akan kehalalan  produk yang akan  dikonsumsi.  Kemudian  bagi  produsen  dan  juga  pihak  pemerintah  akan meningkatkan  daya  saing  produk  baik  di  pasar  lokal  maupun  global  market sehingga dapat meningkatkan sebuah ekonomi negara (Syafitri et al., 2022).
Sertifikasi  halal  memberikan  selain  labelisasi,  juga  rasa  aman  bahkan kepercayaan diri para pengguna. Demikian pula, produsen barang atau produk memiliki  landasan  sikap  yang  kuat  dalam  memproduksi  dan  menyebarluaskan hasil-hasil produksinya. Tentu saja, produk-produk yang telah tersertifikasi tidak luput dari dorongan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui LPPOM MUI  yang  secara  khusus  diberi  mandat  untuk  melakukan  sertfikasi  dan mengeluarkan  sertifikat  terhadap  semua  barang-barang  yang  ada.  Berbagai produk  yang  beredar  di  pasaran  dan  dikonsumsi  masyarakat  luas  merupakan tanggungjawab  semua  pihak  sehingga  semuanya  memiliki  ranah  keberpihakan masing-masing  dengan  satu  tujuan  yakni  kemaslahatan  bersama.    Berikut  ini dijelaskan  mengenai  kontribusi  positif  sertifikasi  halal  di  Indonesia  terhadap berbagai pihak.
Pertama, konsumen . Untuk  memperoleh  sertifikat  halal  harus  melalui tahapan  yang  ketat.  Sistem  jaminan  halal  mempersyaratkan  bahwa  proses produksi harus menerapkan cara produksi yang halal dan thoyyib , artinya benar dan  baik  sejak  dari  penyediaan  bahan  baku  sampai  siap  dikonsumsi  oleh konsumen.  Untuk  memastikan  hal  tersebut  maka  bahan  baku  harus  aman  dari
Indonesia
cemaran biologis, kimiawi, fisikawi, dan bahan haram (Warto & Samsuri, 2020). Prosedur  sertifikasi  halal  yang  ketat  membuat  konsumen  meyakini  bahwa produk atau barang akan terjamin kehalalannya untuk dikonsumsi sehingga hal ini  akan  meningkatkan  keamanan  dan  kepercayaan  masyarakat  akan  produk tersebut khususnya pada produk makanan dan kosmetik.
Selain itu, sertifikasi halal memberikan ketenteraman dan keamanan lahir dan batin bagi konsumen. Bagi masyarakat yang menyadari pentingnya produk halal  akan  merasa  waswas  ketika  menjumpai  produk  yang  akan  dibeli  belum ada logo halal yang disahkan MUI, karena seorang konsumen dapat melihat dan membedakan  produk  halal  dengan  yang  non  halal  dengan  begitu  umat  islam akan  terhindar  dan  tidak  merugikan  umat  Islam  (Syafitri  et  al.,  2022).  Dengan adanya  sertifikasi  halal,  konsumen  tidak  perlu  khawatir  lagi  dengan  makanan yang  mengandung  sesuatu  yang  haram  seperti  mengandung  babi  atau  unsur haram  lainnya  karena  produk  yang  dikonsumsi  sudah  mengantongi  sertifikasi halal dan memiliki jaminan atas kehalalannya.
Beberapa  konsumen  menyatakan  bahwa  pilihan  terhadap  produk khususnya makanan dan kosmetik didorong oleh beberapa hal seperti kehalalan barang, kondisi steril atau higienis, dan secara hukum aman digunakan. Berbagai alasan  pemilihan  sebuah  produk  ini  dikemukakan  oleh  konsumen  yang  pada intinya memutuskan memilih sesuatu dengan alasan yang mengarah pada aspek kepuasan masing-masing. Salah seorang konsumen, YS, misalnya mengungkapkan:
“Sebagai  seorang muslim,  saya  sangat mengutamakan  produk  makanan atau rumah makan yang menggunakan label halal/sertifikasi halal ketika saya  memutuskan  memilih  sebuah  produk”  (Wawancara,  YS, Yogyakarta, Mei 2023).
Hal senada juga diungkapkan oleh VE, bahwa:
“Ketika  menggunakan  kosmetik  yang  sudah punya  label  halal  maka aspek  kebersihan,  higienitas,  dan  kesehatan  sudah  pasti  terjamin” (Wawancara, VE, Yogyakarta, Mei 2023).
Konsumen lain menegaskan pentingnya label halal untuk dijadikan dasar dalam memilih sebuah produk. Hal ini diungkapkan oleh RS bahwa:
“Sebagian orang mungkin tidak mementingkan masalah makanan halal namun sebagai seorang muslim penting untuk memerhatikan makanan yang akan dikonsumsi jadi label halal sangat penting” (Wawancara, RS, Yogyakarta Mei 2023).
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 16 No.2, Desember 2023: h.126-141
Dari  pernyataan  informan-informan  tersebut  tampak  bahwa  aspek kehalalan  merupakan  salah  satu  aspek  penting  yang  ditandai  dengan  adanya labelisasi halal pada produk yang dapat memengaruhi preferensi mereka dalam memilih  produk  makanan  dan  kosmetik.  Secara  singkat,  terdapat  beberapa alasan  yang  dijadikan  landasan  memilih  sebuah  produk. Pertama, adanya labelisasi  halal  pada  sebuah  produk  mengindikasikan  bahwa  komposisi  yang ada  pada  produk  makanan  dan  kosmetik  sudah  terjamin  kehalalannya. Kedua, aspek higienitas. konsumen menganggap bahwa produk makanan dan kosmetik yang  ada  labelisasi  halalnya  pasti  higienis  dan  terjamin  dari  aspek  kebersihan dikarenakan  untuk  memperoleh  sertifikasi  halal,  prosesnya  sangat  ketat  dan sangat  mengutamakan  aspek  kebersihan  dan  higienis. Ketiga, aspek  kesehatan, dengan  adanya  labelisasi  halal  pada  produk  khsuusnya  pada  makanan  dan minuman yang sangat rentan dengan aspek kesehatan, dengan labelisasi halal ini maka  jaminan  atas  aspek  kesehatan  pasti  terpenuhi. Keempat, aspek  terjamin hukum, yang  berarti  bahwa  ketika  konsumen  mengonsumsi  produk makanan/minuman  dan  kosmetik  yang  memiliiki  labelisasi  halal  maka  aspek hukum  dari  perspektif  Islam  maupun  dari  perspektif  hukum  Indonesia  sudah terpenuhi.
Adapun  konsumen  lain,  memiliki  alasan  tertentu  yang  memengaruhi preferensinya  dalam  mengkonsumsi  makanan/minuman  dan  kosmetik. Konsumen  lebih  memerhatikan  aspek  harga  yang  lebih  terjangkau,  komposisi yang dibutuhkan pada produk kosmetik, image dari produk yang mencerminkan aman  dikonsumsi  dari  masyarakat  muslim,  serta  juga  kemudian  kualitas  dari masing- masing  produk  tersebut.  Dalam  hal  ini,  aspek  “halal”  tidak  menjadi alasan utama dalam memilih sebuah produk. NM, misalnya, seorang ibu rumah tangga (IRT) menyatakan bahwa jika produk sudah memperoleh izin oleh badan terkait, maka sudah ada jaminan mengenai sehat atau tidaknya barang tersebut. Ia lebih jauh mengatakan:
“Ketika sebuah produk kosmetik sudah disetujui oleh BPOM maka sudah pasti akan terjamin dari aspek kesehatan” (Wawancara, NM, Yogyakarta Mei 2023).
Sejalan  dengan  NM,  konsumen  lain  yakni  RW  mengemukakan  alasannya memilih sebuah produk. Ia mengatakan:
“Saya  tidak mementingkan  label  halal,  namun  citra  dari  sebuah  produk apakah  terkenal  di  kalangan  masyarakat  atau  tidak”  (Wawancara,  RW, Yogyakarta Mei 2023).
Indonesia
Preferensi  lain  yang  digunakan  oleh  konsumen  dalam memutuskan  pilihannya terhadap  sebuah  produk  didasarkan  pada  keterjangkauan  harga.  MA,  seorang konsumen mengatakan:
“Selama  makanan atau  produk  kosmetik  tersebut  terjangkau dan  sesuai kondisi keuangan maka itu adalah hal yang paling utama” (Wawancara, MA, Yogyakarta Mei 2023).
Pernyataan-pernyataan  tersebut  memberikan  gambaran  dan  penjelasan mengenai  kondisi  konsumen  yang  memiliki  ragam  alasan  memilih  sebuah produk.  Konsumen  tampak  memiliki  kecenderungan  yang  beragam  dalam menentukan mengonsumsi produk. Di antara mereka, ada yang mengedepankan aspek  kehalalan  produk.  Akan  tetapi,  konsumen  lain  meskipun  Muslim  justru mementingkan  tingkat  keterkenalan  dan  keterjangkauan  harga  serta  adanya persetujuan dari badan berwenang.
Kedua ,  produsen . Produsen  khususnya  makanan  dan  kosmetik  memiliki pedoman  dalam  memproduksi  kebutuhan  masyarakat.  Penyedia  barang  tidak saja  mempertimbangkan  aspek  keuntungan  yang  diperoleh,  tetapi  juga menjadikan  aspek  kualitas  produk  sebagai  sesuatu yang  utama  bahkan  mutlak. Ini  merupakan  bentuk  tanggungjawab  produsen  atas  barang  dihasilkan  dan dikonsumsi  serta  digunakan  konsumen.  Dalam  hal  ini,  produknya  betul-betul terjamin  kehalalannya.  Produk  halal  mencakup  pemenuhan  nilai  yang memenuhi  aspek  hukum  syariah.  Produk  juga  aman,  memiliki  nilai  gizi  yang baik, sehat dikonsumsi, wajar, dan tidak merusak lingkungan (Warto & Samsuri, 2020).  Dalam  konteks  ini,  produsen  pun  memiliki  kesadaran  atas  jaminan produk yang bermanfaat bagi konsumen dan tidak menyalahi norma atau aturan hukum yang berlaku.
Konsen utama produsen terkait dengan sertifikasi halal adalah menjamin produk  yang  dihasilkan  dan diedarkan  tidak  bermasalah  khususnya  dari  aspek kehalalan.  Aspek  penting  yang  diperhatikan  konsumen  terkait  dengan keberadaan sebuah produk adalah selain “tampilan atau kemasan” secara lahir, juga substansi atau statusnya yang diyakini membawa manfaat baik secara lahir maupun  batin.  Di  sinilah  tantangan  produsen  yang  dihadapkan  pada  dua  hal sekaligus  yakni  bagaimana  kemasan  atan  penampakan  produk  yang  mampu menarik  perhatian,  juga  memiliki  muatan  materi  yang  dijamin  kualitasnya bermanfaat bagi konsumen. Ini bukan hal mudah karena berbagai produk yang beredar saat ini juga terhadap barang-barang tiruan meskipun memberikan label “halal”  sehingga  “menipu”  konsumen  dalam  memilih  dan  menggunakannya. Dengan  demikian,  produsen  menyesuaikan  selera  pasar  dan  regulasi  yang  ada
untuk  mempertahankan  citra  produknya  dan  mematuhi  aturan-aturan  yang berlaku.
Produsen makanan halal memiliki tantangan besar dalam mengembangkan  bisnis  ini.  Terdapat  dua  tantangan  yang  selama  ini  dihadapi sekaligus (Qoni’ah,  2022) ,  yaitu  adanya  pesaing  dari  negara-negara  muslim sendiri.  Demikian  pula,  negara-negara  non-muslim  pun  sudah  bergairah mengembangkan  sektor  industri  halal  yang  memungkinkan  pasar  atau konsumen memiliki banyak alternatif.  Di sinilah peran semua pihak, khususnya pemerintah,  dibutuhkan  dalam  mendukung  berbagai  upaya  khususnya produsen untuk terus mengembangkan industri halal dalam negeri agar bersaing dengan  produsen-produsen  lainnya  yang  saat  ini  fokus  pada  pengembangan industri halal yang memang memiliki basis konsumen yang banyak, khususnya dari negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan masyarakat negara-negara di Timur Tengah.
Ketiga, pemerintah . Sertifikasi  halal  di  mata  pemerintah  merupakan bentuk  tanggungjawab  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen khususnya bagi konsumen Muslim. Hal ini secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah  RI  No.69/1999  tentang  label  dan  iklan  pangan.  Pada  Pasal  2 Ayat  1 disebutkan bahwa:
“Setiap  orang  yang  memproduksi  atau  memasukkan  pangan  yang dikemas  ke  dalam  wilayah  Indonesia  untuk  diperdagangkan  wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan”.
Pemerintah  sebagai  pihak  pemegang  regulator  dan  pemegang  otoritas atas segala bentuk alur barang di Indonesia diharapkan mampu memenuhi tidak saja  ketersediaan  dan  ketercukupan  barang,  tetapi  juga  mampu  menjamin keamanan  dan  kenyamanan  konsumen.  Masyarakat  muslim  merupakan pengguna utama sehingga kenyamanan mereka perlu dijamin (Angriyani, 2020).
Sertifikasi halal yang terus dikembangkan di Indonesia penting direspons dengan terbuka khususnya oleh regulator. Keberadaan Undang Undang No. 33 tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  perlu  didukung  secara  maksimal. Pemerintah  dengan  peran  yang  signifikan  dalam  memfasilitasi  produsen mengembangan  industri  halal  dalam  negeri  perlu  memperkuat  berbagai  sektor khususnya  pelayanan.  Indonesian  Halal  Watch  (IHW)  mencatat  Indonesian Halal Watch (IHW) mencatat, Indonesia   memiliki   sekitar 119 juta UMKM dan UMK,  namun  96  %  belum  memiliki  sertifikat  halal  (Kusumaningtyas &  Lestari, 2020). Pada tahun 2022 lalu, Kompas.com melansir bahwa dari sejumlah UMK di Indonesia,  baru  10.643  yang  telah  memperoleh  sertifikasi  halal.  Kondisi  ini memperlihatkan  pentingnya  terobosan-terobosan  baru  pemerintah  dalam
Hasse, dkk - Contribution of Halal Certification to the Development of Industry and Public Trust among Muslims in Indonesia
mempercepat sertifikasi produk-produk dalam negeri agar mampu berkembang serta menjangkau konsumen yang lebih luas khususnya dalam kancah global.

## SIMPULAN
Keberadaan  sertifikasi  halal  memberikan  dampak  positif  terutama  bagi konsumen  muslim,  produsen,  dan  pemerintah.  Konsumen  selain  memiliki keyakinan  atas  produk  yang  dipilih  sesuai  dengan  ajaran  agamanya,  juga memiliki rasa aman atas sebuah produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Makanan  dan  kosmetik  yang  memiliki  label  halal  digunakan  tanpa  ragu sehingga  pada  level  tertentu  juga  berdampak  pada  semakin  membaiknya  gaya hidup yang dipraktikkan khususnya oleh masyarakat muslim. Hal ini juga dapat dikaitkan  antara  fenomena  mengonsumsi  makanan  halal  dan  penggunaan produk kosmetik halal oleh masyarakat muslim dengan pola hidup yang sesuai dengan  ajaran  Islam.  Bagi  produsen,  adanya  sertifikasi  halal  memberikan jaminan  terhadap  produknya  sehingga  dapat  dikonsumsi  selain  dengan  rasa aman,  juga  memiliki  dimensi  religius  karena  telah  memperoleh  legitimasi  dari badan  berwenang.  Bagi  pemerintah,  sertifikasi  halal  bagi  berbagai  produk berpotensi  besar  dalam  meningkatkan  daya  saing  barang,  khususnya  jika dipasarkan ke negara-negara muslim di dunia.
Studi ini menegaskan bahwa adanya sertifikasi halal bagi produk-produk yang  beredar  memberikan  kenyamanan  bagi  semua  pihak.  Keberadaan  label halal tidak saja menjadi penanda adanya jaminan kehalalan atas sebuah produk, tetapi  menjadi  kunci  penting  dalam  memberikan  jaminan  legalitas,  khususnya kepada konsumen sebab di dalamnya juga terdapat kepastian hukum. Dalam hal ini,  produk  yang  ada  aman  dikonsumsi  atau  digunakan  karena  penggunanya terlindungi.  Studi  ini  juga  menegaskan  bahwa  aspek  kehalalan  sebuah  produk menjadi faktor penting khususnya di kalangan muslim sebagai preferensi dalam memilih  sebuah  produk.  Fakta  demografis  Indonesia  yang  mayoritas  muslim memberikan  ruang  yang  sangat  luas  bagi  produk-produk  yang  telah tersertifikasi.  Studi  ini  hanya  didasarkan  pada  diskusi  mengenai  makanan  dan kosmetik halal  sehingga belum menjangkau produk-produk halal lainnya. Oleh karena  itu,  dibutuhkan  kajian  akademis  secara  menyeluruh  terkait  produk- produk halal di masa mendatang, khususnya melihat produk seperti halal fashion , farmasi  halal,  dan  travel  halal,  serta  yang  lain.  Dengan  demikian,  ke  depan kajian-kajian mengenai industri halal di Indonesia semakin terbuka dan lengkap. REFERENCES
(1) Agus,  P.  A.  (2017).  Kedudukan  sertifikasi  halal  dalam  sistem hukum  nasional  sebagai  upaya  perlindungan  konsumen  dalam  hukum Islam. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 1 (1), 149 – 165.
(2) Ali,  M.  H.,  &  Suleiman,  N.  (2016).  Sustainable  food  production: Insights  of  Malaysian  halal  small  and  medium  sized  enterprises.
International Journal of Production Economics , 181 , 303 – 314. (3) Anggara,  F.  S.  A.  (2017).  Development  of  Indonesia  Halal
Agroindustry  Global  Market  in ASEAN:  Strategic  Assesment. Al  Tijarah ,
3 (1), 65 – 78.
(4) Angriyani,  A.  M.  (2020).  Perlindungan  Hukum  terhadap Konsumen Muslim dari Produk Pangan yang Tidak Berlabel Halal dalam Perspektif  Hukum  Positif  yang  Terkait  di  Indonesia  dan  di  Korea. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi . https://doi.org/10.28932/di.v12i1.2987 (5) Awalia,  F.  T.  M.,  &  Lahuri,  S.  Bin.  (2021).  The  Influence  of
Religiosity On Consumer Behavior in Purchasing Halal Label Cosmetics.
Ijtihad , 15 (1).
(6) Bohari, A. M., Cheng, W. H., & Fuad, N. (2013). An analysis on the competitiveness of halal food industry in Malaysia: an approach of SWOT and ICT strategy. Malaysia Journal of Society and Space , 9 (1), 1 – 11.
(7) Chairunnisyah,  S.  (2017).  Peran  Majelis  Ulama  Indonesia  Dalam
Menerbitkan  Sertifikat  Halal  Pada  Produk  Makanan  Dan  Kosmetika.
EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 3 (2). (8) Endah,  N.  H.  (2014).  Perilaku  pembelian  kosmetik  berlabel  halal oleh konsumen Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan , 22 (1), 11 – 25. (9) Fandhy, A., & Robino, R. (2023). The Upaya Kementerian Agama
Kota  Medan  dalam  Menyuluh  Masyarakat  Muslim  terhadap  Urgensi Konsumsi  Produk  Halal. KURIOSITAS:  Media  Komunikasi  Sosial  Dan Keagamaan , 16 (1), 32 – 44.
(10) Fathurrahman,  A.,  &  Anggesti,  M.  (2021).  Pengaruh  gaya  hidup, label  halal  dan  harga  terhadap  keputusan  pembelian  kosmetik  (Studi
Kasus pada Produk Safi). JES (Jurnal Ekonomi Syariah) , 6 (2), 113 – 127. (11) Hasan,  A.  S.,  &  Hamdi,  B.  (2022).  Perkembangan  dan  Tantangan
Halal Fashion Indonesia Dalam Menjadi Produsen Utama Industri Halal
Global. Al-Azhar Journal of Islamic Economics , 4 (2), 71 – 83. (12) Hidayat,  S.  E.,  Rafiki,  A.,  &  Nasution,  M.  D.  T.  P.  (2022).  Halal industry’s  response  to  a  current  and  post -COVID-19  landscape  and lessons from the past. Journal of Islamic Marketing , 13 (9), 1843 – 1857.
(13) Kusumaningtyas,  M.,  &  Lestari,  S.  (2020).  Model  pengembangan makanan dan pariwisata halal di Indonesia. Media Mahardhika , 19 (1), 44 – 49.
(14) Muary, R.,  & Atikah,  P.  (2023).  Tahfidz Al  Quran  Class:  Religion
Commodification  and  Popular  Culture  in  Muslim  Middle  Class. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) , 4 (1), 49 – 63.
(15) Mubarok, F. K., & Imam, M. K. (2020). Halal industry in Indonesia;
challenges  and  opportunities. Journal  of  Digital  Marketing  and  Halal Industry , 2 (1), 55 – 64.
(16)
Qoni’ah,  R.  (2022).  Tantangan  dan  strategi  peningkatan  ekspor produk halal Indonesia di pasar global. Halal Research Journal , 2 (1). (17) Standard,  D.  (2019).  State  of  the  global  Islamic  economy  report 2019/20. Dubai International Financial Centre , 1 – 174.
(18) Syafitri,  M.  N.,  Salsabila,  R.,  &  Latifah,  F.  N.  (2022).  Urgensi
Sertifikasi  Halal  Food  Dalam  Tinjauan  Etika  Bisnis  Islam. Al  Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam , 10 (1), 16 – 42. (19) Syarif,  F.,  &  Adnan,  N.  (2019).  Pertumbuhan  dan  Keberlanjutan
Konsep  Halal  Economy  di  Era  Moderasi  Beragama. Jurnal  Bimas  Islam .
https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.97
(20) Ummah,  D.  D.  (2021).  Penerapan  Rantai  Suplai  Makanan  Halal Pada  Industri  Pengolahan  Kopi  di  Bedhag  Kopi  Roastery  Jember. ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies , 1 (1), 45 – 56. (21) Waharini,  F.  M.,  &  Purwantini,  A.  H.  (2018).  Model pengembangan industri halal food di Indonesia. Muqtasid , 9 (1), 1 – 13. (22) Warto,  W.,  & Arif,  Z.  (2020).  Bisnis  Produk  Halal  antara  Peluang dan Tantangan, Problematika dan Solusinya. Al-Ulum , 20 (1), 274 – 294. (23) Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya
Bagi  Bisnis  Produk  Halal  di  Indonesia. Al  Maal:  Journal  of  Islamic Economics and Banking , 2 (1), 98 – 112.
(24) Zahrah,  A.,  &  Fawaid,  A.  (2019).  Halal  Food  di  Era  Revolusi
Industri  4.0:  Prospek  dan  Tantangan. Hayula:  Indonesian  Journal  of Multidisciplinary Islamic Studies , 3 (2), 121 – 138.
(25)