Yunia Amelia , e -mail : yuniaamelia@feb.unila.ac.id
DOI 10.23960/jak.v24i1.115
Jurnal Ilmiah Berkala Enam Bulanan p-ISSN 1410 - 1831

## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)
Volume 24 Nomor 1, Januari 2019
http://jurnal.feb.unila.ac.id/index.php/jak
PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI DI INDONESIA (Studi Pada Provinsi di Jawa dan di Sumatera)
Fadhilah Nuraini 1 , Kiagus Andi 2 , Yunia Amelia 3 , Fitra Dharma 4
1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
4 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

## Informasi Naskah

## Abstract

## Update Naskah:
Dikumpulkan:24 Oktober 2018 Diterima: 11 Desember 2018 Terbit/Dicetak: 29 Januari 2019
The  purpose  of  this  study  is  to  compare  the  financial performance of the provincial governments in Java and Sumatra in the 2014-2017 period and to determine the differences in the financial  performance  of  the  provincial  governments  in  Java and Sumatra in the 2014-2017 period.The research method used is quantitative research methods. The population in this study is the  report  of  the  Realization  of  Regional  Government  Revenue and  Expenditures  of  Provincial  Governments  in  Indonesia  in 2014-2017.  The  sample  selection  uses  a  purposive  sampling technique  that  is  sampling  taking  into  account  certain characteristics  and  criteria.The  results  of  this  study  are  based on the results of descriptive analysis  in  mind that  the financial performance  of  provinces  in  Java  is  better  than  provinces  in Sumatra.  While  the  results  of  different  tests  show  that  there  is no  significant  difference  in  the  financial  performance  of  the provincial governments in Java and Sumatra because it shows a significance value of more than 0.05.

## Keywords:
Comparison, Financial Performance, Local Government

## A. PENDAHULUAN
Proses anggaran merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi, apakah pemerintah daerah  melakukan  tugasnya  dengan  efektif,  efisien,  dan  ekonomis,  atau  dengan  kata  lain  apakah pemerintah daerah melakukan “hal yang benar dengan benar”. Penilaian kinerja pemerintah daerah harus mempertimbangkan  dua  elemen  penting  yang  berbeda,  namun  sangat  berkaitan  erat.  Pertama  dan terpenting  adalah  apakah  pemerintah  daerah  melakukan  “hal  yang  benar”  dalam  hal  pelayanan  publik yang disediakan dan proyek yang dikerjakan?. Kedua adalah apakah pemerintah melakukan “sesuatu hal dengan benar” dalam arti kepatuhan dan standar efisiensi? (Halim, 2012:2).
Keberhasilan  otonomi  daerah  tidak  terlepas  dari  kinerja  Pemerintah  Daerah  dalam  mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan  bertanggung  jawab.  Pengelolaan  keuangan  daerah  tersebut  dilaksanakan  dalam  suatu  sistem  yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 tahun  2005,  pasal  4).  Salah  satu  solusi  untuk  pemerintah  daerah  dalam  memperbaiki  segala  kesalahan yang  telah  terjadi,  Anggaran  Berbasis  Kinerja  dapat  menjadi  jawabannya.  Anggaran  Berbasis  Kinerja pada dasarnya digunakan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat pada pendekatan anggaran tradisional,  khususnya  kelemahan  yang  disebabkan  tidak  adanya  tolok  ukur  dalam  penilaian  kinerja pemerintah  daerah.  Pendekatan  ini  menekankan  pada  konsep value  for  money dan  pengawasan  atas kinerja output sehingga jelas tujuan dan sasaran kinerjanya (Mardiasmo, 2013).
Pemerintah provinsi di Negara Indonesia selama ini belum melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan  metode Value  for  Money .  Pengukuran  kinerja  ini  lebih  menitikberatkan  dalam  hal keuangan  daerah  yaitu  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Diharapkan  dengan  adanya pengukuran kinerja dengan metode ini, masyarakat secara luas akan lebih mengetahui dan dapat menilai secara fokus tentang bagaimana pemerintah daerah provinsi dalam memanajemen atau mengelola APBD untuk  merealisasikan  kebijakan  berdasarkan  pada  sasaran  yang  telah  ditentukan,  apakah  terjadi pemborosan atau tidak, bagaimana hasilnya dengan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan sasaran awal atau tidak, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,06  persen,  mengalami  kenaikan  dari  tahun  sebelumnya  sebesar  5,01  persen.  Sedangkan  secara kumulatif,  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  mencapai  5,03  persen.  Kepala  BPS  Kecuk  Suhariyanto mengungkapkan,  secara  spasial  atau  wilayah  pertumbuhan  ekonomi  nasional  masih  didominasi  oleh pulau Jawa  dan Sumatera  dengan angka pertumbuhan ekonomi 5,51 persen  untuk  pulau Jawa, dan 4,43 untuk Pulau Sumatera atau di atas rara-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional.Penulis ingin mengetahui perbandingan kinerja keuangan pemerintah propinsi  di  Indonesia terutama pada propinsi  di Jawa dan di Sumatera.

## B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Anggaran Sektor Publik
Anggaran sebagai pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang  dinyatakan  dalam  ukuran  finansial,  sedangkan  penganggaran  adalah  proses  atau  metode  untuk
mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2012:61).

## Anggaran Berbasis Kinerja
Pengertian  anggaran  berbasis  kinerja  menurut  pandangan Government  Performance  Result  Act dalam Yuwono, Indrajaya & Hariyandi (2015: 35) adalah sebagai berikut :
“Performance budgeting is a systematic approach to help government become more responsive to taxpaying public by linking program funding to performance and production.”

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
APBD  merupakan  rencana  keuangan  tahunan  pemerintah  daerah  yang  disetujui  oleh  DPRD  dan ditetapkan  dengan  peraturan  daerah.  Untuk  menyusun  APBD,  pemerintah  terlebih  dahulu  menyusun Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  yang  merupakan  penjabaran  dari  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah dengan menggunakan rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (Nordiawan, 2006:88).

## Kinerja Keuangan
Arti  dari  penilaian  kinerja  menurut  Mardiasmo  (2002:28)  ‘’yaitu  penentuan  secara  priodik efektifvitas  oprasional  suatu  organisasi,  bagianorganisasi,  karyawan  berdasarkan  sasaran,  standar,  dan kreteria  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.’’  Dan  menurut  keputusan  menteri  dalam  negeri  nomor  29 tahun  2002  yang  sekarang  berubah  manjadi  permendagri  nomor  13  tahun  2006  tentang  pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah,  pelaksanaan  tata  usaha  keuangan  daerah  dan  penyusunan  perhitungan Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD),  bahwa  tolakukur  kinerja  merupakan  komponen  lainya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerjakeuangan dalam sistem anggaran kinerja.

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Analisa keuangan menurut Halim (2001:127) ‘’merupakan sebuah usahamengidentifikasi ciri-ciri keuangan  berdasarkan  laporan  keuangan  yang  tersedia.’’Sedangkan  pada  pasal  4  PP  Nomor  58  tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelolah secara tertib, taat  padaperaturan  perundang-undangan  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggung  jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaatuntuk masyarakat.

## Parameter Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga  secara  teori  belum  ada  kesepakatan  secara  bulat  mengenai  nama  dan  kaidah pengukurannya.Analisis  rasio  keuangan  pada  APBD  keuangan  pada  APBD  dilakukandengan membandingkan hasil  yang dicapai dari satu periode dibandingkan denganperiode sebelumnya sehingga dapat  diketahui  bagaimana  kecenderungan  yangterjadi.  Selain  itu  dapat  pula  dilakukan  dengan  cara membandingkan  dengan  rasiokeuangan  yang  dimiliki  suatu  pemerintah  daerah  tertentu  dengan  daerah lain  yangterdekat  maupun  yang  potensi  daerahnya  relatif  sama  untuk  dilihat  bagaimanarasio  keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

## Kerangka Pikir

## Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi se-Indonesia

## Indikator Kinerja Keuangan :
1. Rasio Kemandirian
2. Rasio Efektifitas
3. Rasio Efisiensi
4. Rasio Keserasian
5. Rasio Pertumbuhan
Kinerja Keuangan Provinsi Jawa dan Sumatera
Perbandingan Kinerja Keuangan  Pemerintah Provinsi Jawa dan Sumatera

## Pengembangan Hipotesis
Uji  Hipotesis  yang  dilakukan  untuk  memprediksi  kinerja  keuangan  dan  pertumbuhan  ekonomi Provinsi  yang  ada  di  Indonesia  pada  tahun-tahun  yang  akan  datang.  Perhitungan  ini  dilakukan  dengan membandingkan  nilai-nilai  variabel  berdasarkan  nilai  anggaran  dana  pendapatan  dan  belanja  daerah Provinsi se-Indonesia pertahun. Data kuantitatif berupa laporan perhitungan APBD Pemerintah  Provinsi di  provinsi  Jawa  dan Sumatera periode  anggaran tahun 2014 sampai dengan 2017.  Hipotesis  yang  akan diuji untuk mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
H1 :Terdapat  perbedaan  tingkat  kemandirian  pada  kinerja  keuangan  pemerintah  provinsi  di  Jawa  dan  di Sumatera periode 2014-2017.
H2 :Terdapat  perbedaan  tingkat  efektivitas  pada  kinerja  keuangan  pemerintah  provinsi  di  Jawa  dan  di Sumatera periode 2014-2017.
H3 :Terdapat  perbedaan  tingkat  efisiensi  pada  kinerja  keuangan  pemerintah  provinsi  di  Jawa  dan  di Sumatera periode 2014-2017.
H4 :Terdapat  perbedaan  tingkat  aktivitas  belanja  operasi  pada  kinerja  keuangan  provinsi  di  Jawa  dan  di Sumatera periode 2014-2017.
H5 :Terdapat  perbedaan  tingkat  aktivitas  belanja  modal  /  belanja  pembangunan  pada  kinerja  keuangan pemerintah provinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.
H6 :Terdapat  perbedaan  tingkat  pertumbuhan  PAD  pada  kinerja  keuangan  pemerintah  provinsi  di  Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.

## C. METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  adalah  data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  website/situs  resmi  Direktorat  Jenderal Perimbangan  Keuangan  dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mengenai  Anggaran  Belanja  dan  Pendapatan Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi APBD pemerintah daerah dari provinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.
Data  yang  dikumpulkan  serta  digunakan  dalam  penelitian  ini  oleh  penulis  adalah  data  sekunder yang merupakan data–data yang diperoleh dari dokumen resmi serta sumber–sumber lainnya  yaitu, data Laporan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  dan  Belanja  Daerah  (APBD)Provinsi  di  Jawa  dan  di  Sumatera Tahun 2014-2017.

## Metode Pengumpulan Data
Dalam  mendapatkan  data  yang  relevan  untuk  mendukung  analisis  pembahasan,  penulis mengunakan metode-metode sebagai berikut :

## 1) Penelitian Lapangan
Penelitian  ini  digunakan  oleh  penulis  untuk  mendapatkan  data  utama  yang  akan  digunakan  untuk melakukan analisis terkait permasalahan yang ingin penulis jawab. Penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu :
a. Dokumentasi,  yaitu  dengan  melihat  dokumen,  catatan  dan  laporan  yang  terkait  dengan permasalahan  yang  diteliti  sebagai  dasar  analisis  yang  akan  dilakukan  penulis.Metode dokumentasi  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data-data  yang  berasal  dari  dokumen  yang sudah  ada.  Data  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  data  Anggaran  Belanja  dan  Pendapatan Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi APBD pemerintah daerah dari provinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.
2) Penelitian Kepustakaan
Penelitian  kepustakaan  dilakukan  untuk  mendapatkan  dasar-dasar  mengenai  masalah  yang diteliti.Penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur, majalah dan tulisan ilmiah yang sifatnya mendukung penelitian yang dilakukan peneliti.

## Metode Analisa Data
Analisa data yang dilakukan dengan metode ini adalah:
1. Metode Deskriptif
Metode  analisa  dengan  terlebih  dahulu  mengumpulkan  data  yang  ada  kemudian  diklasifikasi, dianalisa, selanjutnya diinterprestasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Dalam hal ini analisa data akan dilakukan dengan menggunakan:
a. Rasio keuangan daerah yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.
Rasio keuangan daerah yang digunakan yaitu:
1) Rasio Kemandirian
Menurut  Widodo  (Halim,  2004  :  284)  Kemandirian  keuangan  daerah  atau  otonomi  fiskal
menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Kemandirian  keuangan daerah  ditunjukkan  oleh  besar  kecilnya  pendapatan  asli  daerah  dibandingkan  dengan penerimaan daerah.
Rasio Kemandirian =         Pendapatan Asli Daerah  x 100 %

## Total Pendapatan
2) Rasio Efektifitas
Menurut  Widodo  (Halim,  2004  :  285)  Rasio  efektifitas  PAD  menggambarkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam    merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
Rasio Efektifitas =    Realisasi Pendapatan     x 100 %

## Anggaran Pendapatan

## 3) Rasio Efisiensi
Menurut  Mahmudin  (2007  :  152)  rasio  efisiensi  menggambarkan  perbandingan  antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam  melakukan pemungutan pendapatan daerah semakin baik.semakin baik.
Rasio Efisiensi = Realisasi Belanja Daerah       x 100 %

## Realisasi Pendapatan Daerah

## 4) Rasio Keserasian
Rasio  Keserasian  menggambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah  memprioritaskan  alokasi dananya  pada  Belanja  Rutin  dan  Belanja  Pembangunannya  secara  optimal.  Menurut  Halim (2012  :  236)  semakin  tinggi  persentase  dana  yang  dialokasikan  untuk  Belanja  Rutin  berarti persentase  Belanja  investasi  (Belanja  Pembangunan)  yang  digunakan  untuk  menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.
a. Rasio Belanja Operasi
Rasio  ini  menginformasikan  kepada  pembaca  laporan  mengenai  porsi  belanja  daerah yang  dialokasikan  untuk  Belanja  Operasi.  Belanja  Operasi  merupakan  belanja  yang manfaatnya  habis  dikonsumsi  dalam  satu  tahun  anggaran,  sehingga  sifatnya  jangka pendek  dan  dalam  hal  tertentu  sifatnya  rutin  atau  berulang.  Pada  umumya  proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.
Menurut  Mahmudin  (2017  :  152)    didalam  pemerintah  daerah  dengan  tingkat
pendapatan  yang  tinggi  cenderung  memiliki  porsi  belanja  operasi  yang  lebih  tinggi dibandingkan  pemerintah  daerah  yang  tingkat  pendapatannya  rendah.  Rasio  belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

## Total Belanja Operasi
Rasio Belanja Operasi = X 100 %

## Total Belanja Daerah

## b. Rasio Belanja Modal
Berdasarkan  rasio  ini,  pembaca  laporan  dapat  mengetahui  porsi  belanja  daerah  yang dialokasikan  untuk  investasi  dengan  bentuk  belanja  modal  pada  tahun  anggaran bersangkutan.  Belanja  modal  memberikan  manfaat  jangka  menegah  dan  panjang  juga bersifat rutin.
Menurut Mahmudin (2007 : 152), pada umumnya proporsi belanja modal degan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

## Total Belanja Modal
Rasio Belanja Daerah = X 100 %
Total Belanja Daerah

## 5) Rasio Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan  berguna  untuk  melihat  kemampuan  atas  pengelolaan  dimasa  yang  lalu. Menurut  Mahmudi  (2010),  rasio  pertumbuhan  bermanfaat  untuk  mengatahui  apakah pemerintah  daerah  dalam  tahun  anggaran  bersangkutan  atau  selama  beberapa  periode anggaran,  kinerja  anggarannya  mengalami  pertumbuhan  pendapatan  atau  belanja  secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :
r = Pendapatan Tahun t – Pendapatan Tahun (t-1)    x 100 %
Pendapatan Tahun (t-1)

## b. Analisis Uji Beda Kinerja Keuangan
Data  penelitian  ini  sebelum  dilakukan  uji  statistik  terhadap  hipotesis,  terlebih  dahulu dilakukan  analisis  normalitas  data  yang  bertujuan  untuk  menentukan  metode  alat  uji  hasil penelitian.  Analisis  ini  diperlukan  untuk  mengetahui  apakah  data  penelitian  mempunyai distribusi  normal  atau  tidak.  Uji  normalitas  menggunakan  uji  Kolmogorov-Smirnov  Test. Syarat  normal  tidaknya  data  terlihat  dari  probabilitas  signifikansinya.  Apabila  probabilitas signifikansi < 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal, sedangkan apabila probabilitas signifikansi  >  0.05  maka  data  terdistribusi  normal.  Beberapa  kemungkinan  pilihan  alat  uji statistik atas hasil penelitian setelah dilakukan uji normalitas adalah:
1) Uji Kolmogorov Smirnov adalah pengujian lebih dari dua sampel. Asumsi yang digunakan pada uji independent sample t-test:
a) Populasi-populasi yang akan diuji berdistribusi normal
b) Varians dari populasi-populasi tersebut adalah sama (Homogeneity of variance)
c) Sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain
Kriteria uji asumsi Homogenitas:
a) Jika signifikan > 0,05 maka Ho diterima (varian sama)
b) Jika signifikan < 0,05 maka Ho ditolak (varian berbeda)
Kriteria uji independent sample t-test:
a) Ho diterima apabila signifikansinya > 0,05
b) Ho ditolak apabila signifikansinya < 0,05

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  adalah  keseluruhan  kelompok  orang,  peristiwa,  atau  hal  yang  ingin  peneliti invesitigasi.Adapun  populasi  penelitian  ini  adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  Pemerintah  Provinsi  se-Indonesia.  Sedangkan  sampel  adalah  bagian  dari  populasi  yang  harus memiliki karakteristik populasi dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun metode pengambilan sampel yang  digunakan  peneliti  adalah  metode  purposive  sampling  yakni  pengambilan  sampel  dengan memperhatikan karakteristik dan kriteria tertentu.Kriteria penarikan sampel diambil dari laporan realisasi anggaran  pada  pemerintah  Provinsi  se-Indonesia  dari  tahun  2014-2017,  laporan  keuangan  pemerintah daerah  antara  tahun  2014  sampai  2017  telah  diperiksa  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  dan  Laporan Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  atas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  tahun  2014  sampai  2017  telah dipublikasikan melalui website resmi BPK.

## D. D.ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun  2014-2017,  yang  diperoleh  dari  website/  situs  resmi  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mengenai  Anggaran  Belanja  dan  Pendapatan  Daerah  (APBD)  dan Laporan  Realisasi  APBD  pemerintah  daerah  dari  provinsi  di  Jawa  dan  di  Sumatera  periode  2014-2017. Elemen yang digunakan dalam Laporan APBD adalah Target Peneriman PAD, sedangkan elemen dalam Laporan Realisasi APBD yang digunakan meliputi Total Pendapatan Daerah, Realisasi Penerimaan PAD, Total Belanja Daerah dan Total Belanja Pelayanan Publik (Belanja Modal), dan pertumbuhan.

## Pengujian Hipotesis

## Uji Normalitas
Sebelum  dilakukan  uji  statistik  terhadap  hipotesis,  terlebih  dahulu  dilakukan  uji  normalitas  data yang  bertujuan  untuk  menentukan  metode  alat  uji  hasil  penelitian.  Uji  normalitas  menggunakan Kolmogorov-SmirnovTest.  Untuk  mendeteksi  apakah  residual  terdistribusi  normal  atau  tidak,  dapat dilakukan dengan analisis test normalitu dan uji normal probability plot.
Tabel 1 Hasil uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov Test sebagai berikut:

## Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk Statistic df Sig. Statistic df Sig. Kinerja_Keuangan .173 16 .200 * .953 16 .538
a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.
Diketahui bahwa nilai sig adalah sebesar 0,538 artinya nilai sig lebih besar dari 0,05, dengan demikian maka data dalam penelitian ini terdistribusi normal.
Pada hasil uji normal probability plot yang terdapat pada gambar, terlihat gelembung-gelembung atau titik-titik garis mendekati garis lurus diagonal, seperti yang sudah dijelaskan bahwa distribusi data residual normal maka garis menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

## Uji Beda
Uji  independent  sample  t-test  adalah  uji  statistik  parametrik  untuk  mengetahui  apakah  terdapat perbedaan mean antara dua kelompok data yang independent atau tidak terkait. Uji independent sample t- test  pada  prinsipnya  membandingkan  rata-rata  dari  dua  group  yang  tidak  berhubungan  satu  sama  lain dengan tujuan apakah kedua group tersebut memiliki rata-rata yang sama atau tidak.

## Tabel 1. Hasil Uji Beda Independent Sample t-test
Rasio Kelas Mean F Sig. Kemandirian Sumatera 89.6000 1.529 0.237 Jawa 91.8333 Efektifitas Sumatera 1.0100 8.930 0.010
Rasio Kelas Mean F Sig. Jawa 1.1333 Efisiensi Sumatera 99.1000 0.394 0.540 Jawa 98.1667 Belanja Operasi Sumatera 73.7000 2.622 0.128 Jawa 94.5000 Belanja Modal Sumatera 1.0450 0.421 0.527 Jawa 1.0383 Pertumbuhan Sumatera 7.0000 0.031 0.863 Jawa 6.5000
Sumber : olah data SPSS V.20, 2019
Berdasarkan  hasil  analisis  uji  beda  dengan  tingkat  signifikansi  10%  maka  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  :  rasio  kemandirian,  rasio  efisiensi,  rasio  belanja  operasi,  rasio  belanja  modal,  dan rasio  pertumbuhan  tidak  terdapat  perbedaan  signifikan  pada  kinerja  keuangan  pemerintah  provinsi  di Jawa dan Sumatera. Sedangkan pada rasio efektivitas, diketahui terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan provinsi di Jawa dan Sumatera.
Dari  hasil  group  statistic,  Provinsi  di  Jawa  memiliki  kinerja  keuangan  yang  lebih  baik  dari Provinsi di Sumatera ditinjau dari rasio kemandirian, efektifitas, dan belanja operasi. Sedangkan ditinjau dari rasio efisiensi, belanja modal, dan pertumbuhan, Provinsi Sumatera memiliki kinerja keuangan lebih baik dari Provinsi Jawa.

## D. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Dilihat dari rasio kemandirian adalah 0,237 yang artinya lebih besar dari 0,05, dengan demikian H1 tidak terdukung yang berartibahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017. Pada uji beda rasio kemandirian group statistics, diketahui Provinsi di Sumatera memiliki nilai mean 89,6000 sedangkan Provinsi di Jawa memiliki nilai mean 91,8333. Artinya, Provinsi di Jawa memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari Provinsi di Sumatera.Kemandirian keuangan daerah Provinsi di Jawa atau otonomi fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah. Artinya dalam hal ini, pemerintah Provinsi di Jawa memiliki tingkat kemandirian yang cukup baik dibandingkan Provinsi di Sumatera, karena Provinsi di Jawa memiliki kemampuan untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, yang ditandai dengan pendapatan asli daerah yang cukup tinggi.
Dilihat dari rasio efektifitas adalah 0,010 yang artinya lebih kecil dari 0,05, dengan demikian H2 terdukung, yang berarti bahwa terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah Provinsi di  Jawa  dan  di  Sumatera  tahun  2014-2017.Pada  uji  beda  rasio  efektifitas  group  statistics,  diketahui Provinsi  di  Sumatera  memiliki  nilai  mean  1,01  sedangkan  Provinsi  di  Jawa  memiliki  nilai  mean  1,13.
Artinya,  Provinsi  di  Jawa  memiliki  kinerja  keuangan  yang  lebih  baik  dari  Provinsi  di  Sumatera.Rasio efektifitas  PAD  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  pendapatan  asli daerah  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah. Dalam hal  ini, Provinsi di Jawa memiliki kinerja keuangan  yang cukup baik  dari segi  efektifitas  karena Provinsi  di  Jawa  memiliki  realisasi  pendapatan  yang  lebih  besar  daripada  target  pendapatan  yang direncanakan.
Dilihat  dari  rasio  efisiensi  adalah  0,540  yang  artinya  lebih  besar  dari  0,05,  dengan  demikian  H3 tidak  terdukung,  yang  berarti  bahwa  terdapat  perbedaan  signifikan  pada  kinerja  keuangan  pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017.Pada uji beda rasio efisiensi group statistics, diketahui Provinsi di Sumatera memiliki nilai mean 99,10 sedangkan Provinsi di Jawa memiliki nilai mean 98,16. Artinya, ditinjau dari segi efisiensi, Provinsi di Sumatera memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari Provinsi di Jawa. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya  yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.Dalam hal ini, Provinsi di Jawa memiliki kinerja keuangan yang cukup baik dari segi efisiensi karena Provinsi di Jawa memiliki realisasi pendapatan yang lebih besar daripada biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
Dilihat dari rasio belanja operasi adalah 0,128 yang artinya lebih besar dari 0,05, dengan demikian H4  tidak  terdukung,  yang  berarti  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  signifikan  pada  kinerja  keuangan pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017.Pada uji beda rasio belanja operasi group statistics, diketahui Provinsi di Sumatera memiliki nilai mean 73,70 sedangkan Provinsi di Jawa memiliki nilai mean 94,50. Artinya, ditinjau dari segi belanja operasi, Provinsi di Jawa memiliki kinerja keuangan yang  lebih  baik  dari  Provinsi  di  Sumatera.Pemerintah  daerah  dengan  tingkat  pendapatan  yang  tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Dalam hal ini, Provinsi di Jawa memiliki kinerja keuangan yang cukup baik dari segi belanja operasi karena Provinsi di Jawa memiliki tingkat pendapatan yang tinggi.
Dilihat dari rasio belanja modal adalah 0,527 yang artinya lebih besar dari 0,05, dengan demikian H5  tidak  terdukung,  yang  berarti  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  signifikan  pada  kinerja  keuangan pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun  2014-2017.Pada uji beda rasio belanja modal group statistics, diketahui Provinsi di Sumatera memiliki nilai mean 1,045 sedangkan Provinsi di Jawa memiliki nilai  mean  1,038.  Artinya,  ditinjau  dari  segi  belanja  modal,  Provinsi  di  Sumatera  memiliki  kinerja keuangan  yang  lebih  baik  dari  Provinsi  di  Jawa.Belanja  modal  dialokasikan  untuk  investasi  dengan bentuk  belanja  modal  pada  tahun  anggaran  bersangkutan.  Dalam  hal  ini,  artinya  Provinsi  di  Sumatera memiliki belanja modal yang cukup tinggi untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.
Dilihat dari rasio pertumbuhan adalah 0,863 yang artinya lebih besar dari 0,05, dengan demikian H6  tidak  terdukung,  yang  berarti  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  signifikan  pada  kinerja  keuangan pemerintah  Provinsi  di  Jawa  dan  di  Sumatera  tahun  2014-2017.Pada  uji  beda  rasio  pertumbuhan  modal group  statistics,  diketahui  Provinsi  di  Sumatera  memiliki  nilai  mean  7,0  sedangkan  Provinsi  di  Jawa memiliki nilai mean 6,5. Artinya, ditinjau dari segi pertumbuhan, Provinsi di Sumatera memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari Provinsi di Jawa.Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya  mengalami  pertumbuhan  secara  positif  ataukah  negatif.  Dalam  hal  ini  Pulau  Sumatera
menunjukan  kinerja  keuangan  yang  lebih  baik  dikarenakan  Pulau  Sumatera  mengalami  pertumbuhan positif dalam kinerja APBD selama periode tahun 2014-2017.

## Saran
Saran yang ingin penulis berikan dalam penelitian ini yaitu : Bagi pemerintah daerah propinsi se- Indonesia diharapkan untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan  sumber  daya  manusia  yang  ada  untuk  meningkatkan  kemandirian  daerah  untuk  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi.  Pengukuran  kinerja  keuangan  daerah  dengan  menggunakan  rasio  keuangan diharapkan  dapat  menjadi  rekomendasi  atas  pelaksanaan  laporan  keuangan  sebagai  bahan  koreksi  dan masukan untuk peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas publik.
Bagi  penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk  menambah  periode  penelitian,  subjek  penelitian, danmetode penelitian sebagai alat pengukurannya

## REFERENSI
Abdul, Sabtari. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Grobogan . Semarang: Jurnal Akuntansi Sektor Publik. Vol.4, No.2:1-10.
Anggraini, Alia. 2016. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kabupaten Pemekaran . Palembang: Jurnal Akuntansi Sektor Publik. Vol.2, No.4:16-21.
Anton, M.G. 2016. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Untuk Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado . Manado: Jurnal Emba. Vol.4, No.3:553-563.
Arif, Bahtiar, dkk. 2002. AkuntansiPemerintahan . Jakarta :SalembaEmpat.
Bastian, Indra.2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar . Jakarta : Erlangga.
Cholifah. 2013. Rancangan Model Efektivitas Penggunaan Anggaran Berbasis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur. Surabaya: Jurnal Wiga. Vol.3, No.2:20-30.
Deputi Pengawasan Bidang Penyelengaraan Keuangan Daerah Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan keuangan Daerah Wilayah 3. 2015 . PedomanPenyusunanAnggaranBerbasisKinerja (Revisi). Erlina, Sri Mulyani, 2007. Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen, Cetakan Pertama . Medan : USU Press.
Garrison, dkk. 2001. AkuntansiManajerial . Jakarata : Salemba Empat.
Halim, Abdul.2004. BungaRampaiManajemenKeuangan Daerah EdisiRevisi.
UPP AMP YKPN.2001.AkuntansiSektorPublik - AkuntansiKeuanganDaerah .Jakarta :SalembaEmpat.
Hansen dan Mowen. 2006. AkuntansiManajemen . Jakarta :SalembaEmpat.
Indriantoro, Nur, dkk. 2002. MetodologiPenelitianBisnis :UntukAkuntansi Dan Manajemen . Yokyakarta : BPFE.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. 2015. Clean Government dan Good Government Untuk meningkatkan Kinerja Birokrasi Dan Pelayanan Publik . Jakarta:  Kemenpan RB
Kurrohman, Taufik. 2013. Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Jawa Timur . Jember: Jurnal Dinamika Akuntansi. Vol.5, No.1:1-11.
Mahmudin.2006. Analisis kinerja keuangan. Malang :Edisi kedua.
Mardiasmo. 2012. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta : Penerbit Andi.
Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik . Jakarta : Salemba Empat.
Sedarmayanti. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Cetakan Kelima . Bandung : PT Refika Aditama.
Sipayung, Friska. 2009. Balanced Scorecard: Pengukuran Kinerja Perusahaan dan Sistem Manajemen Strategis . Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 2, No.1, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Putra, Erlanda Juliansyah. 2012. Pengelolaan Kepegawaian Pada Era Otonomi . Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 65, April 2015, hal. 37-60. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Yuwono, Sony, dkk. 2015. Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja) . JawaTimur: Bayumedia Publishing.