## Tinjauan Sekuritisasi dalam Dinamika Hubungan Arab Saudi dengan Muslim Brotherhood Pasca-Arab Spring

## Rifan Kalbuadi
Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia e-mail : rifan.kalbuadi@ui.ac.id

## Abstract
In  March  2014,  Saudi  Arabia,  through  a  royal  decree,  designated  the  Muslim Brotherhood  (MB)  as  a  terrorist  organization.  This  decision  has  influenced  the geopolitical dynamics of the Middle East to this day as Saudi Arabia is one of the strongest actors in the region. The designation of MB as a terrorist organization was a response from the Saudi government to MB's involvement in the Arab Spring 2011  and  the  Saudi  allegations  of  MB's  involvement  in  the  removal of  Egyptian President  Hosni  Mubarak  and  various  anti-government  protests  that  spread  in several Middle Eastern countries. The Saudis did not always see MB as a threat. There was a time when the relationship between the two had occurred in harmony so that in this case, there had been a shift in perception. This paper analyzes this phenomenon  using  the  theory  of  securitization  by  including  the  components  of securitization  as  a  framework  for  analysis.  The  author  argues  that  the strengthening of MB on the political scene of the Middle East with its efforts to implement modernist Muslim ideology and offer democracy through a revolution is the cause of the shift in the perception of Saudi Arabia towards MB.
Keywords: Muslim  Brotherhood,  Saudi  Arabia,  security  threat,  Securitization Theory.

## Abstrak
Pada Maret 2014, Arab Saudi, melalui keputusan kerajaan, menetapkan Muslim Brotherhood  (MB)  sebagai  organisasi  teroris.  Keputusan  ini  telah  memengaruhi dinamika geopolitik Timur Tengah hingga hari ini karena Arab Saudi merupakan salah  satu  aktor  kuat  di  kawasan.  Penetapan  MB  sebagai  organisasi  teroris merupakan  respons  pemerintah  Saudi  atas  keterlibatan  MB  dalam  Arab  Spring 2011  serta  adanya  dugaan  Saudi  mengenai  keterlibatan  MB  dalam  lengsernya Presiden  Mesir  Hosni  Mubarak  dan  berbagai  aksi  protes  anti-pemerintah  yang menyebar  di  beberapa  negara  Timur  Tengah.  Saudi  tidak  selalu  melihat  MB
sebagai  sebuah  ancaman.  Ada  masa  ketika  hubungan  keduanya  pernah berlangsung secara harmonis, sehingga dalam kasus ini telah terjadi pergeseran persepsi. Tulisan ini menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan Teori Sekuritisasi  dengan  memasukan  komponen-komponen  sekuritisasi  sebagai kerangka  analisis.  Penulis  berargumen  bahwa  semakin  menguatnya  MB  dalam panggung  politik  Timur  Tengah  dengan  upayanya  menerapkan  ideologi  muslim modernis  dan  menawarkan  demokrasi  melalui  sebuah  revolusi  merupakan penyebab pergeseran persepsi Arab Saudi terhadap MB.
Kata  kunci: Arab  Saudi,  ancaman  keamanan,  Muslim  Brotherhood,    Teori Sekuritisasi.

## Pendahuluan
Aktor  utama  politik  dunia  adalah  negara,  tetapi  mereka  bukan  satu-satunya. Meningkatnya jenis aktor non-negara dalam beberapa tahun terakhir menantang dan bahkan melemahkan konsep “state - centric” dari politik internasional dan menggantinya dengan  sistem  “transnasional”  yang  cukup  kompleks  (Ataman,  2003).  Terdapat perdebatan mengenai apakah negara tetap dianggap sebagai aktor terpenting dan apa peran  yang  dimainkan  aktor  non-negara  dalam  politik  dunia  (Weenink,  2001). Munculnya  aktor  non-negara  dalam  politik  global  memiliki  konsekuensi  dalam implementasi  kebijakan  luar  negeri  (Stengel  &  Baumann,  2017).  Sejak  1980,  banyak kajian  mulai  menyoroti  berbagai  kategori  aktor  non-negara,  seperti  gerakan  Islamis sebagai  aktor  non-negara  transnasional  (Charountaki,  2018).  Gerakan  Islamis  adalah aktor  politik  yang  cukup  berpengaruh  di  Timur  Tengah  dan  dalam  tingkat  global, menciptakan  banyak  mata  rantai,  mulai  dari  sosial,  budaya,  hingga  politik  yang melampaui pemerintah (state). Gerakan Islamis seringkali dijadikan sasaran oleh negara dalam  melakukan  keseimbangan  kekuasaan  di  Timur  Tengah  (Dalacoura,  2001). Fenomena  ini  dapat  dilihat  dalam  dinamika  hubungan  Arab  Saudi  dan  Muslim Brotherhood (MB).
Pada Maret 2014, Saudi menetapkan MB sebagai organisasi teroris (Kirkpatrick, 2014). Dalam hampir satu abad keberadaannya, MB dapat dikatakan sebagai organisasi Islam  tertua,  terbesar  dan  paling  berpengaruh  di  dunia  (Leiken  &  Brook,  2007). Kemampuan aktor non- negara seperti MB untuk “accomplish a lot with a little” telah memaksa banyak pihak untuk mengkaji kembali konsepsi keamanan (Vermonte, 2003), tidak tekecuali Saudi. Penetapan MB sebagai organisasi teroris oleh Saudi mengilas balik kepada  peristiwa  Arab  Spring  2011  dimana  terjadi  pemberontakan  rakyat,  yang menuntut  Presiden  Mesir  Hosni  Mubarak  untuk  mundur  dari  30  tahun  masa
kepemimpinannya. Mubarak dilengserkan dan MB bangkit ke dalam arus politik utama Mesir.  Pasca  peristiwa  tersebut,  MB  memenangkan  sejumlah  kursi  di  parlemen  dan membawa kandidat mereka Mohammed Morsi sebagai presiden pertama yang terpilih secara langsung. Pada Juli 2013, Morsi digulingkan dari kursi kepresidenan oleh militer diikuti dengan penangkapan dan pemenjaraan para anggota MB lainnya.
Secara  historis,  Saudi  tidak  selalu  melihat  MB  sebagai  sebuah  ancaman. Faktanya,  para  anggota  MB  diketahui  pernah  menjadi  bagian  dari  upaya  reformasi sistem pendidikan Saudi. Munculnya Gamal Abdel Nasser pada tahun 1954 memperkuat persahabatan  Saudi  dan  MB  dimana  Nasser  mengusir  banyak anggota  MB  dari  Mesir selama tahun 1950-an. Para anggota MB pada masa itu mengungsi ke Saudi dan selama era  tersebut,  Saudi  dan  MB  memiliki  tujuan  yang  sama  dalam  menentang  pengaruh Nasser. Namun gelombang Arab Spring yang dimulai tahun 2011 menimbulkan sejumlah tantangan baru bagi Saudi. Arab Spring adalah istilah yang merujuk pada gelombang aksi demonstrasi  massa  di  berbagai  negara  di  Timur  Tengah,  yang  umumnya  bertujuan memprotes  pemerintahan  di  negara  mereka  masing-masing  dan  menuntut demokratisasi.  Peristiwa  ini  telah  memunculkan  dinamika  regional  yang  berpotensi mengganggu  kepentingan  nasional  Saudi.  Negara  monarki  ini  berusaha  mengelola situasi  dengan  mengawasi  stabilitas  domestik  dan  mempertahankan  posisi eksternalnya.
Perkembangan  ini  memunculkan  pertanyaan  penelitian,  mengapa  Arab  Saudi mengubah  persepsinya  tentang  Muslim  Brotherhood  sebagai  sebuah  ancaman keamanan  pasca  terjadinya  peristiwa  Arab  Spring?  Penulis  menggunakan  Teori Sekuritisasi untuk mengkaji masalah ini. Sekuritisasi adalah proses dimana sebuah aktor negara mengubah sebuah isu menjadi persoalan keamanan; sebuah aksi politisasi yang memungkinkan cara-cara luar biasa agar dapat digunakan atas nama keamanan (Buzan, et al., 1998: 25).
Kajian  terdahulu  mengenai  hubungan  Saudi  dengan  MB  pasca-Arab  Spring menekankan pada dua sudut pandang yakni politik domestik Saudi dan kajian keamanan Saudi.  Sudut  pandang  pertama,  yakni  politik  domestik  Saudi,  melihat  adanya  upaya Saudi untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas  pasca  terjadinya  Arab  Spring  dimana  terjadi  banyak  gejolak  politik  dan keamanan  di  Timur  Tengah.  Saudi  merespon  Arab  Spring  dengan  strategi  politik, ekonomi, dan militer, baik secara internal maupun eksternal (Hedges and Cafiero, 2017).
Pemerintah  Saudi  melihat   kemenangan MB  dalam  politik  di  Mesir  berpotensi menyebar  ke  negaranya  karena  MB  adalah  aktor  nonnegara  yang  berjejaring  secara transnasional.  Tren kebangkitan kelompok Islamis, dalam hal ini dimotori MB yang telah
memutuskan  untuk  terlibat  dalam  politik  melalui  pemilihan  umum  di  Mesir,  telah memunculkan  kekhawatiran  Saudi  (Al-Rasheed,  2013).  Saudi  berkeinginan  untuk menahan tren kebangkitan tersebut dengan cara menolak MB dan membangun koalisi regional,  yaitu  menekankan  negara  lain  agar  mengikuti  jejaknya.  Uni  Emirat  Arab, Jordan, Kuwait, dan Bahrain pun mengikuti jejak Saudi dengan menolak kehadiran MB dalam wilayah domestik mereka (Darwich, 2017).
Dari sudut pandang kedua, yakni kajian keamanan Saudi, penulis melihat bahwa ada  tindakan  keseimbangan  kekuasaan  regional  yang  berjalan  untuk  mengelola kepentingan  internal  dan  eksternal  Saudi  guna  mempertahankan status quo.  Namun, ada  rasa  kecemasan  yang  telah  mendorong  Saudi  dengan  melihat  persepsi  historis mereka seputar ancaman ideologi. Sejauh ini belum dilakukan kajian yang secara spesifik membahas proses penetapan MB sebagai kelompok teroris oleh Saudi dan bagaimana persepsi ancaman itu terbentuk di pihak Saudi. Atas dasar itu, penulis akan menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan teori sekuritisasi sebagai kerangka analisis. Tulisan  ini  akan  dibagi  dalam  sejumlah  bagian,  yaitu  pendahuluan,  teori  sekuritisasi, pembahasan  yang  akan  mencakup  empat  sub  kajian,  yaitu  Hubungan  Arab  Saudi- Muslim  Brotherhood,  Persepsi  Ancaman  Saudi  Arabia, Existential  Threat :  Evolusi, Ideologi  dan  Identitas  Muslim  Brotherhood,  serta  Sekuritisasi  Terhadap  Muslim Brotherhood; dan terakhir simpulan.

## Teori Sekuritisasi
Teori sekuritisasi dikembangkan oleh Copenhagen School, nama yang mengacu pada sekelompok kecil ahli teori Hubungan Internasional, dengan Barry Buzan dan Ole Wæver  sebagai  anggota  paling  terkemuka.  Disebut  demikian  karena  sebagian  besar tulisan muncul dari Conflict and Peace Research Institute (COPRI) di Kopenhagen pada 1990-an (Stritzel, 2014:12). Sekuritisasi digambarkan sebagai proses intersubjektif yang dilakukan  secara  sosial  dimana  ancaman  terhadap  suatu  objek  tertentu  diakui  dan dianggap layak untuk dilindungi (Charrett, 2009). Hal ini menjelaskan sebuah fenomena politik melalui adanya karakter keamanan dari sebuah masalah publik, komitmen sosial yang  dihasilkan  dari  penerimaan  kolektif  bahwa  suatu  fenomena  merupakan  sebuah ancaman dan kemungkinan diperlakukannya sebuah kebijakan tertentu (Balzacq et al., 2016).  Sekuritisasi  menjelaskan  bagaimana  sebuah  aktor  keamanan  memobilisasi audience  dengan  memimpin  sebuah  langkah  keamanan untuk  mengimplementasikan extraordinary means untuk sebuah isu keamanan (Lenz-Raymann, 2014: 244).
Teori  sekuritisasi  menafsirkan  tiga  fitur  umum  konsep  keamanan.  Pertama, bahwa konsep keamanan selalu dikaitkan dengan sebuah gagasan ancaman yang bisa berbentuk apa saja. Namun, untuk dianggap sebagai masalah keamanan, mereka harus
menimbulkan  tingkat  tantangan  terhadap  nilai-nilai  yang  dihargai  (yaitu  ideologi, integritas, identitas) dari objek referensi keamanan (negara, pemerintah, rezim). Kedua, istilah  keamanan  pada  dasarnya  bersifat  subyektif,  artinya  tidak  akan  ada  konsensus universal mengenai definis i “keamanan.” Fitur ketiga adalah bahwa istilah "keamanan" pada  dasarnya  bersifat  politis.  Ini  berarti  aktor  yang  bertanggung  jawab  untuk menangani  masalah  yang  menantang  tidak  selalu  wajib  memilih  untuk  menggunakan pendekatan  keamanan.  Sekuritisasi  didefinisikan  sebagai  proses  di  mana  aktor menyatakan masalah tertentu, yang menyatakan adanya ancaman eksistensial terhadap objek referensi tertentu (Kurniawan, 2018:13).
Ada  tiga  tingkatan  dalam  menangani  masalah  keamanan  yang  mengancam keberadaan  objek  rujukan  dalam  proses  sekuritisasi,  yakni; non-politicized,  politicized dan securitized (Sezer, 2013). Tingkat non-politicized diambil dari agenda suatu negara yang  mencakup  masalah-masalah  yang  tidak  diperhatikan  oleh  publik  dan  karenanya tidak  perlu  ditangani  oleh  negara.  Tingkat politicized mendapat  perhatian  yang  lebih besar  oleh  publik  dan  pemerintah  dan  merupakan  bagian  dari  kebijakan  publik  yang membawa masalah tersebut ke dalam agenda pemerintah. Masalah-masalah ini dibahas oleh publik, sebelum pemerintah kemudian memutuskan bagaimana menghadapinya.
Level  securitized  termasuk  prioritas  utama,  dan  masalah-masalah  mendesak. Level  ini  melibatkan existensial  threat terhadap referent  object ,  dengan  diperlukan extraordinary measure dalam mengatasi sebuah ancaman (Sezer, 2013).
Bagan  1. Komponen Keamanan
Sumber: Kurniawan, 2018.
Sebagaimana  dapat  dilihat  di  bagan  di  atas,  Kurniawan  memperlakukan sekuritisasi  sebagai  proses  pengambilan  keputusan  untuk  penggunaan  tindakan  luar biasa dengan mengusulkan empat konsep penting untuk memahami keamanan dalam konteks  teori  sekuritisasi  yakni:  (1) existential  threat atau  ancaman  eksistensial,  (2) referent object atau objek rujukan, (3) emergency situation atau situasi darurat, dan (4) extraordinary measures atau tindakan luar biasa.
Ancaman  eksistensial  mengacu  pada  dominasi  satu  masalah  yang  sangat berbeda  dibandingkan  dengan  yang  lain,  dan  karenanya  harus  menerima  prioritas tertentu  (Sezer,  2013).  Ancaman  eksistensial  dianggap  sebagai  ancaman  terhadap keberadaan  sesuatu,  biasanya  negara.  Tujuan  sekuritisasi  tidak  hanya  untuk  menilai apakah  ancaman  secara  objektif  mengancam  keberadaan  objek  referensi;  melainkan menciptakan  pemahaman  tentang  apa  yang  dirasakan,  dipertimbangkan,  dan ditanggapi sebagai ancaman. Jadi, jika seorang aktor sekuritisasi mendefinisikan sesuatu sebagai  ancaman  eksistensial  terhadap  sebuah  objek  referensi,  ini  disebut  sebagai sebuah  langkah  sekuritisasi  (Lenz-Raymann,  2014:  246).  Ini  bisa  dilihat  sebagai tantangan dalam kasus ini karena tidak seperti ancaman tradisional yang lebih mudah diidentifikasi melalui  ancaman  militer  yang  ada, ancaman  non-tradisional  relatif lebih sulit diidentifikasi (Taufika, 2020).
Objek  rujukan  (r eferent  object )  adalah  hal  yang  dianggap  terancam  secara eksistensial  dan  yang  memiliki  klaim  untuk  bertahan  (Buzan,  et  al.,  1998:  21).  Objek rujukan  dirangkum  ke  beberapa  poin  yakni  negara,  dalam  hal  keamanan  militer; kedaulatan nasional atau ideologi, dalam hal keamanan politik; ekonomi nasional, dalam hal keamanan ekonomi; identitas kolektif, dalam hal keamanan sosial dan; spesies atau habitat,  dalam  hal  keamanan  lingkungan  (Emmers,  2004).  Kurniawan  berargumen bahwa  setelah  mengakui  adanya  isu  keamanan,  langkah  selanjutnya  adalah  deklarasi situasi  darurat  (Kurniawan,  2018:  19).  Dengan  mendeklarasikannya,  negara  akan mengklaim  hak  untuk  menggunakan  segala  cara  yang  diperlukan  untuk  hal  yang mengancam, hal ini dinamakan tindakan luar biasa. Tindakan luar biasa mengacu pada "pengunaan  keamanan  untuk  melegitimasi  penggunaan  kekuatan  sebagai  cara  bagi negara untuk mengambil langkah khusus” (Buzan, et al., 1998: 21).
Kurniawan mengolah kembali kajian Buzan dan mengusulkan empat komponen sekuritisasi,  yakni; speech  act,  securitizing  actor,  audience ,  dan facilitating  condition (Buzan,  et  al.,  1998:  21).  Pertama,  dengan  melihat speech  act ,  Kurniawan  mengutip Vuori  (2008)  dan  membagi speech  act menjadi  lima  jenis  dengan  tujuannya  masing- masing.

## Bagan 2. Komponen Sekuritisasi
Sumber: Kurniawan, 2018
Tipe  pertama adalah assertive  speech  act (pernyataan  dan penjelasan);  kedua adalah directive  speech  act (pesanan,  permintaan,  dan  perintah);  ketiga  adalah commissive  speech  act (sumpah,  ancaman,  dan  karantina);  keempat  adalah  tindak expressive speech act di mana penutur mengungkapkan perasaan dan rasa terima kasih tentang  sebuah  keadaan;  terakhir  adalah declarative  speech  act (mendeklarasikan perang,  atau  mengatur  pertemuan. Speech  act dinilai  sebagai  alat  kekuasaan  dan merealisasikan  tindakan  spesifik.  Balzacq  berargumen  bahwa  kekuatan  dari  sebuah kata-kata  tergantung  pada  konteks  dan  posisi  kekuatan  agen  yang  mengucapkannya; validitas  relatif  dari  pernyataan-pernyataan  yang  diminta  persetujuannya  dari persetujuan;  dan  cara  aktor  sekuritisasi  membuat  kasus  untuk  suatu  masalah,  yaitu, strategi diskursif yang ditampilkan (Balzacq, 2011).
Securitizing  actor didefinisikan  sebagai  aktor  yang  memiliki  kedaulatan  untuk memutuskan  tindakan  apa  yang  harus  diambil  begitu  pengecualian  tersebut  terjadi (Kurniawan,  2018:  22).  Ini  mengacu  pada  otoritas  negara  seperti  pemimpin  politik, birokrasi, dan  pemerintah  (Buzan  et  al., 1998:40).  Komponen  ketiga  yakni facilitating condition termasuk tata bahasa atau plot keamanan, modal sosial dan mengutip Vuori yang  menyatakan  bahwa facilitating  condition adalah  kondisi  yang  terkait  dengan
ancaman.  Tidak  ada  cara  spesifik  untuk  mendefinisikan  komponen  terakhir  yakni audience. Para pengkaji telah menentang konsep ini dan menganggapnya sebagai salah satu  kelemahan  dalam  teori  sekuritisasi.  Menurut  Buzan  sebuah  masalah  dapat disekuritisasikan  hanya  jika  dan  ketika  audiens  menerimanya  demikian  (Buzan  et  al., 1998:25).  Balzacq beragrumen  bahwa  audiens  penting  untuk  teori  sekuritisasi  karena kunci asumsi dari teori ini adalah bahwa sekuritisasi adalah proses intersubjektif, yang tergantung pada persetujuan audiens (Balzacq, 2011:499).
Penggunaan teori sekuritisasi untuk membahas permasalahan ini dipilih karena relevansinya sebagai kerangka teoritis dalam upaya memahami kebijakan Saudi perihal isu  keamanan.  Teori  sekuritisasi  dapat  memahami  sebuah  fenomena  tertentu  dari perspektif keamanan yang merupakan bagian utama dari tulisan ini. Teori Sekuritisasi berupaya  melakukan  transformasi  suatu  isu  menjadi  sebuah  ancaman  keamanan eksistensial,  yang  memungkinkan  adanya  penerapan  cara-cara  luar  biasa  untuk membangun keamanan.
Tujuan  teori  sekuritisasi  dalam  hal  ini  bukan  digunakan  hanya  untuk  menilai apakah suatu ancaman secara obyektif mengancam keberadaan suatu obyek rujukan; melainkan untuk menciptakan pemahaman tentang apa yang dianggap, dan ditanggapi sebagai  sebuah  ancaman.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan  mencoba  menganalisis bagaimana  Saudi  memandang  keamanannya,  dan  bagaimana  pemahaman  mereka tentang  adanya  potensi  ancaman  tersebut  pada  akhirnya  memengaruhi  kebijakan- kebijakan yang diimplementasikannya pasca-Arab Spring.

## Hubungan Arab Saudi dan Muslim Brotherhood
Saudi tidak selalu melihat Muslim Brotherhood (MB) sebagai sebuah ancaman. Sepanjang sejarah, sejak pertemuan bersejarah antara mendiang Raja Abdulaziz Al Saud dan pendiri MB, Hassan al-Banna pada tahun 1936, hubungan di antara keduanya telah terombang-ambing di antara harmoni dan ketegangan. Al Saud menawarkan bantuan keuangan  untuk  MB  dan  sebagai  imbalannya,  MB  membantu  pembentukan  sistem peradilan Saudi. Pada tahun 1954, Gamal Abdel Nasser, Presiden ke-2 Mesir mengusir banyak  anggota  MB  dan  mereka  mencari  perlindungan  ke  Saudi.  Saudi  menyambut anggota  MB  dan  merekrut  mereka  yang  berpendidikan  tinggi  ke  dalam  sistem pendidikan Saudi.
Selanjutnya, pada tahun 1990 MB menentang atas invasi Kuwait oleh Presiden Irak, Saddam Hussein. Saudi menggandeng AS untuk memimpin serangan balik terhadap Irak,  tetapi  MB  menentang  diizinkannya  tentara  asing  masuk  ke  wilayah  Saudi. Pemerintah Saudi tidak menghiraukan penentangan itu dan hal ini memicu protes dari aktivis MB di Saudi yang menuntut reformasi politik. Sepanjang 1990-an, Saudi mengusir
MB sambil membatasi kegiatan mereka karena secara terbuka mengkritik pemerintah (Hedges  &  Cafiero,  2017).  Pada  tahun  2000,  hubungan  antara  Saudi  dan  MB  dinilai kondusif dengan adanya  kesepakatan,  MB  setuju untuk  menahan diri  dari  mengkritik Saudi dan sebagai konsesinya, Saudi mengizinkan mereka untuk melanjutkan aktivitas.
Ketika membahas tentang hubungan MB dan Saudi, penting untuk menekankan perbedaan  antara  Islamisme  dan  Wahhabisme  dalam  sudut  pandang  MB.  Sejak pendudukan semenanjung Arab pada awal abad ke-20, Saudi telah bersekutu dengan para  pendukung  ajaran  Wahhabi  atau  kelompok  Wahhabisme.  Kelompok  ini  adalah pengikut  ajaran  al-Wahhab  yang  muncul  di  akhir    tahun  1700-an.  (Macris,  2016). Wahhabisme dianggap sebagai ideologi Salafi di mana selama tahun 1970-an, Salafisme terkait erat dengan Wahhabisme di banyak masyarakat Muslim (Lauzière, 2016,: 200).
Selama tahun 1970-an Salafi membedakan diri mereka dari aktivitas Islamisme MB dipandang terlalu fokus pada politik. Wahhabisme dan Salafisme umumnya berfokus pada kembalinya praktik-praktif Islam seperti yang dilakukan di masa Nabi Muhammad, sementara Islamisme MB berfokus pada memasukkan nilai-nilai Islam pada kehidupan masyarakat modern melalui reformasi bertahap.

## Persepsi Ancaman Saudi Arabia
Untuk dapat memahami referent object dalam kasus ini, penting untuk mengkaji terhadap  apa  yang  telah  lama  menjadi  kepentingan  Saudi,  juga  apa  yang  ingin  di dilindungi.  Stabilitas  politik  dan  sosial  internal  dan  kemakmuran  ekonomi  mewakili tujuan  domestik  utama  Saudi  (Gallarotti  &  Al-Filali,  2012).  Secara  historis,  sumber kekuatan  utama  Saudi  yang  paling  konsisten  di  tingkat  domestik,  regional  dan  global bukanlah  pendapatan  dari  minyak,  tetapi  kekuatan  budaya  yang  mewarisi  sebuah negara yang merupakan ibu kota dunia komunitas Muslim (Gallarotti & Al-Filali, 2012). Strategi  keamanan  regional  Saudi  dinilai  konsisten  dalam  beberapa  dekade  dengan tujuan  utama  menjaga  keamanan  rezim dalam  menghadapi  ancaman  militer  regional konvensional  dan  tantangan  ideologis  transnasional  terhadap  stabilitas  politik  dalam negeri dan legitimasi rezim (Gause, 2011a:169).
Terdapat  beberapa  peristiwa  penting  dalam  sejarah  Saudi  yang  telah membentuk  persepsi  ancamannya.  Pertama,  Saudi  mempunyai  sejarah  kecemasan keamanan dengan kelompok Hashemit di Yordania. Sepanjang tahun 1940-1950-an Raja Abdullah,  penguasa  Transjordan,  mempunyai  ambisi  untuk  menciptakan  negara  Arab yang bersatu, di bawah kendali Hashemite. Ibn Saud melihat ambisi Raja Yordania ini sebagai ancaman utama, sebagian karena kaum Hashem, dapat mengklaim hubungan silsilah dengan Nabi Muhammad dan dengan demikian mengendalikan kepemimpinan komunitas Islam (Wynbrandt, 2010).
Pada tahun 1980, Irak menyerang Iran. Pada saat itu, rezim Baath yang dipimpin Saddam  Hussein  dianggap  sebagai  ancaman  bagi  kerajaan  Saudi.  Tetapi,  Iran  yang dipersepsi  Saudi  sedang  menyebarkan  revolusi  Islam  Syiah  di  seluruh  wilayah  timur tengah, dinilai sebagai ancaman yang lebih besar. Oleh karena itu, Arab Saudi memilih untuk mendukung Irak dalam konflik tersebut (Wynbrandt, 2010:245).
Sementara itu, di Mesir, Saudi juga melihat ada ancaman lain. Bangkitnya Nasser di Mesir juga dipersepsi Saudi sebagai ancaman nyata bagi stabilitas politik Saudi karena Nasser  menyerukan  pan-Arabisme.  Saudi  semula  bekerja  sama  dengan  Mesir  untuk melawan Hashemite di Yordania dan Irak pada tahun 1955. Dengan jatuhnya Hashemite, persepsi ancaman Saudi terhadap Mesir karena meningkatnya pengaruh Mesir di dunia Arab seiring dengan seruan Pan-Arabisme dan retorika anti-imperialis Nasser. Selain itu, hubungan di antara kedua aktor ini memburuk karena tindakan represif Nasser terhadap aktivis MB.
Perpecahan antara Mesir dan Saudi memuncak dengan kudeta 1962 di Yaman yang  dilakukan  kelompok  republikan  yang  didukung  Nasser,  terhadap  kekuasaan monarki Yaman. Kelompok republikan menggulingkan kerajaan dan memproklamirkan Republik Arab Yaman (Cleveland, 2008:453). Konflik meningkat menjadi perang proksi antara  Mesir  dan  Arab  Saudi.  Ketakutan  Saudi  adalah  bahwa  gagasan  sebuah  negara republik  akan  menyebar  di  Timur  Tengah  dan  hal  ini  menjadi  ancaman  bagi  monarki Saudi.
Sejak  awal  Saudi  memahami  bahwa  mereka  tidak  akan  pernah  bisa  menjadi aktor hegemon regional, dan kebijakan luar negeri mereka telah mencerminkan hal ini. Saudi  memilih  cara  menyeimbangkan  aktor  regional untuk  menghadang  mereka agar mencapai posisi hegemoni. Persepsi ancaman Saudi tidak didasarkan pada kemampuan militer  dan  alasan  materialistis,  tetapi  lebih  terhadap  perbedaan  ideologis  dan tantangan terhadap hak keluarga kerajaan untuk tetap berkuasa.
Kawasan  Makah  dan  Madinah  yang  merupakan  rumah  bagi  kelahiran  agama Islam  membuat  Dinasti  Saudi  melihatnya  dirinya  sebagai  pemimpin  dunia  Muslim. Namun pada tahun 1979 muncul revolusi Islam di Iran yang menciptakan jenis negara baru  di  kawasan,  yang  membawa  semacam  gerakan  revolusioner  teokrasi  yang berpotensi  menyebarkan  pengaruhnya  di  kawasan  (Marcus,  2019).  Kemunculan  Iran pun dipandang sebagai ancaman bagi Saudi terutama karena perbedaan ideologi (aliran agama) yang dibawa Iran, yaitu ideologi Syiah.
Pada  tahun  1990-an,  sumber  ancaman  terhadap  Saudi  bergeser  ke  ancaman domestik,  yaitu  munculnya  kritik  dari dalam  negeri.  Kritik  dari  para aktor  keagamaan Arab Saudi tidak dapat ditekan dengan mudah seperti layaknya oposisi, karena adanya
ketergantungan  pemerintah  Saudi  pada  ulama  sebagai  sumber  legitimasi  untuk berkuasa.  Oleh  karena  itu,  tekanan  reformasi  berhasil  menciptakan  perubahan  pada tahun  1992,  yaitu  disahkannya  tiga  hukum  baru:  Hukum  Dasar  Pemerintah,  Hukum Dewan  Konsultasi,  dan  Hukum  Provinsi.  Hukum  Pemerintahan  menegaskan  kembali monarki  dan  dasar  agama  yang  menjadi  dasar  pemerintahan  Saudi  dan  menekankan kembali negara sebagai monarki Islam di mana hanya keluarga penguasa yang memiliki hak untuk memerintah (Wynbrandt, 2010:259).
Existential Threat : Evolusi, Ideologi dan Identitas Muslim Brotherhood
Untuk  dapat  memahami existential  threat dalam  kasus  ini,  penting  untuk dilakukan  kajian  singkat  terhadap  evolusi  Muslim  Brotherhood  (MB).  Organisasi  ini muncul di Mesir lalu berkembang membantuk jaringan yang tersebar di banyak negara di Timur Tengah. Meskipun MB telah dikaitkan dengan kekerasan politik di masa lalu, organisasi ini tercatat telah mengusulkan ideologi yang moderat secara politis (Zollner, 2011).  MB  didirikan  pada  tahun  1928  oleh  Hasan  al-Banna,  seorang  guru  sekolah menengah. MB mencirikan dirinya sebagai gerakan yang mengejar reformasi di bawah naungan  Islam  untuk  isu  seperti  pendidikan  agama,  tetapi  karena  situasi  politik  yang bergejolak di Mesir selama monarki konstitusional dan kehadiran  kolonialisme Inggris, MB pada akhirnya menjadi semacam gerakan sosial-politik (Wickham, 2015).
Dalam  ajarannya,  Al-Banna  berpendapat  bahwa  Mesir  harus  kembali  ke  Islam dan hukum syariah sehingga orang Barat tidak dapat mengendalikan masyarakat Mesir (Wickham,  2015).  Hasan  al-Banna  tidak  membentuk  MB  sebagai  partai  politik,  tetapi perlahan-lahan  organisasi  itu  terlibat  dengan  pemilihan  umum  Mesir.  Pada pendiriannya,  al-Banna  menegaskan  bahwa  MB  hanya  fokus  pada  reformasi  sosial. Ideologi MB bersifat luas, komprehensif, dan dinilai samar-samar (Al-Anani, 2016:111). Hasan  al-Banna  memvisualisasikan  MB  sebagai  gerakan  yang  menyatukan  masalah sosial, politik, dan keagamaan. Mantra lama MB adalah "Islam adalah solusinya," hal ini berasal dari karakter komprehensif dari ideologinya (Al-Anani, 2016:111). MB dimulai sebagai gerakan reformasi yang meliputi aspek sosial dan moral, tetapi tumbuh menjadi ideologi yang mencakup semua. MB berargumen bahwa semua harus kembali ke ajaran Islam  yang  benar,  dan  menggabungkannya  dalam  setiap  aspek  kehidupan.  Al-Banna berpendapat bahwa agama Islam dinilai cocok dengan modernitas dunia dan karena itu kaum Muslim perlu mencari cara untuk mengambil keuntungan dari kemajuan teknologi abad kedua puluh tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam (Cleveland & Bunton, 2008:199).
Selama  tahun  1930-an  MB  dipandang  sebagai  gerakan  sosial,  dengan kegiatannya untuk  reformasi  moral  dan spiritual  masyarakat.  Namun, dengan  transisi gerakan ke politik pada akhir 1930-an, yang dipimpin oleh Al Banna, MB menetapkan
tujuan politik dan eksekutif yang lebih spesifik untuk pemerintahan (Zahid, 2010: 85). Yang pertama adalah mengakhiri sistem kepartaian dan mengarahkan komunitas politik ke satu arah. Menurut beberapa interpretasi teologis dari teks-teks Islam, sistem partai politik dipandang sebagai sesuatu yang jahat yang memungkinkan mengancam jalinan komunitas Islam.
Evolusi  dalam  ideologi  dan  identitas  MB  terjadi  pada  tahun  1954-1970  ketika mereka dipenjarakan oleh pemerintah Mesir. Identitas dinilai merupakan perwujudan eksistensi  diri  (Andriasanti,  2014).  Selama  tahun-tahun  inilah  Sayyid  Qutb  menulis Ma'alim fi al-Tariq yang sebagian besar terkait dengan terorisme dan Islam radikal. Hal ini  menciptakan  semangat  yang  cukup  besar  di  jajaran  MB,  memberikan  anggotanya harapan  bahwa  mereka  akan  menjadi  pelopor  melawan  Nasserisme,  dan  akan meletakkan dasar bagi komunitas Islam yang nyata di Mesir. Du'at la Qudat ditulis Hasan al-Hudaybi sebagai kontra-narasi terhadap ajaran Quthb dengan menolak konsep yang diungkapkan  dalam Ma'alim  fi  al-tariq dan  menegaskan  posisi  historis  MB  bahwa melalui  da'wa  umat  Islam  dapat  dibawa  ke  tingkat  komitmen  dan  praktik  yang  lebih tinggi (Zahid, 2010: 89).
Selama  beberapa  dekade  berikutnya,  MB  secara  bertahap  membangun  posisi politiknya,  antara  lain  dengan  mengkritisi  liberalisasi  ekonomi, privatisasi dan  apakah harus berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dalam semua masalah ini, MB mengadopsi sikap moderat yang meninggalkan tujuan revolusioner masa lalu mereka, dan berbelok ke  arah partisipasi demokratis  (Barbra,  2011:  55).  Ideologi  MB  dilihat sebagai  sebuah ancaman  bagi  Saudi  karena  bertentangan  dengan  tatanan  pemerintahan  Saudi  yang monarki. Pandangan MB sendiri tentang Islam menjadi tantangan bagi legitimasi agama keluarga  kerajaan.  Islamisme  MB  dianggap  bertentangan  secara  signifikan  dengan ideologi Wahhabi. Wahhabisme tetap menjadi gerakan  konservatif, diperkuat dengan dukungan  dari  rezim  Saudi  yang  didedikasikan  untuk  interpretasi  literal  Al-Quran. Sebaliknya, MB memiliki pendekatan yang lebih akomodatif dalam menafsirkan Alquran yang berpijak pada dunia modern. Perbedaan menjadi jelas pada tahun 1990-an ketika generasi  baru  MB  merevisi  ideologi  MB  agar  lebih  menarik  sebagai  kandidat  dalam pemilihan Mesir (El-Ghobashy, 2005).
Di era Arab Spring, keterlibatan MB dalam penggulingan rezim Mubarak semakin menghasilkan sebuah  kecemasan bagi  Saudi  sebagai  aktor dominan dalam  kestabilan Timur Tengah. Apalagi di dalam negeri, anggota MB telah lama menyatu dalam birokrasi peradilan  dan  pendidikan  Saudi.  Kerajaan  Saudi  mengkhawatirkan  adanya  upaya penggulingan rezim menyusul keberhasilan MB menggulingkan rezim Mubarak. Ambisi yang berkembang dalam MB dari waktu ke waktu juga dapat dilihat sebagai sisi yang mengkhawatirkan  bagi  rezim  Saudi.  Pada  pendiriannya,  Hasan  al-Banna  bersumpah
bahwa  MB  tidak  akan  mencari  kekuasaan  melainkan  tetap  menjadi  gerakan  sosial. Namun MB berubah dari waktu ke waktu untuk menjadi lembaga politik yang pragmatis.

## Sekuritisasi Terhadap Muslim Brotherhood
Dalam bagian pembahasan ini penulis akan menggunakan komponen sekuritisasi yakni securitizing actors, audience, facilitating conditions dan speech act untuk melihat proses sekuritisasi Saudi terhadap MB sebagai sebuah ancaman keamanan pasca-Arab Spring  2011.  Jatuhnya  Mesir  mendorong  Saudi  untuk  mengambil  tindakan  guna membendung efek domino. Saudi bahkan menggunakan kekerasan untuk merendahkan kekuatan  pro-demokrasi.  Tidak  hanya  di  dalam  negeri,  Saudi  juga  berperan  dalam meredam pengaruh Arab Spring di Bahrain. Raja Abdullah mengirim pasukan ke Bahrain pada 14 Maret 2011 untuk membantu kerajaan Bahrain meredam pemberontakan pro- demokrasi dan  menjustifikasi  keputusannya  itu  di bawah  kerangka  Dewan  Kerjasama Teluk (GCC) (Nuruzzaman, 2013). Perlindungan status quo menjadi yang terpenting bagi Saudi  yang  berupaya  meredam  berbagai  gerakan  revolusioner  di  beberapa  wilayah Timur Tengah seperti Yaman dan Suriah, dan memberikan dukungannya kepada Maroko dan Yordania. Saudi merasakan kecemasan keamanan dalam situasi domestiknya dan memandang Arab Spring akan menyebabkan munculnya gerakan yang dirancang untuk melawan keluarga kerajaan Saudi.
Kecemasan  ini  memiliki  akar  historis,  yaitu  gerakan Sahwa  yang dimotori  oleh aktivis MB yang terusir dari Mesir pada tahun 1960-an. Pada masa itu Saudi menyaksikan perkembangan  gerakan  sosial  besar-besaran  yang  mempraktikkan  bentuk  aktivisme Islam modern yang saat itu belum ada dalam tatanan politik negara Saudi. Gerakan ini disebut Islamic Awakening ( al-Sahwa al-Islamiyya ), atau Gerakan Sahwa (Lacroix, 2011). Gerakan  Sahwa  adalah  istilah  Saudi  yang  mengacu  pada  semua  gerakan  politik  Islam yang  payung  utamanya  adalah  Muslim  Brotherhood  (Althaydi,  2017).  Terlepas  dari beberapa penindasan sejak 1990-an, MB telah mempertahankan pengaruhnya selama bertahun-tahun (Ibrahim, 2019). Arab Spring digunakan sebagai sarana bagi kelompok Sahwa  untuk  memasuki  kembali  arena  politik  Saudi.  Sejumlah  tokoh  Sahwa menandatangani  petisi  pada  tahun  2011,  termasuk  petisi  "menuju  negara  dengan hukum dan institusi" dan "seruan untuk reformasi” (Hedges & Cafiero, 2017).
Ketika  Morsi  dikudeta  oleh  Jenderal  Al  Sisi  tahun  2013,  pemerintah  Saudi memberikan  dukungannya  kepada  Al  Sisi,  sebaliknya  aktivis  Al  Sahwa  di  Saudi menyatakan  protes  mereka  atas  kudeta  itu  (Lacroix,  2014).  Pemerintahan  Mubarak sangat  dekat  dengan  kerajaan  Saudi.  Kebijakan  luar  negeri  Mesir  era  Mubarak  yang memusu hi Iran didukung dengan seringnya penyebutan Mesir sebagai “benteng terkuat dunia  Arab  Sunni”  terhadap  penyebaran  pengaruh  Iran.  Hubungan  Mesir -Iran  dinilai
berubah setelah naiknya MB dalam politik Mesir. Hal ini membuat Saudi khawatir dan muncul kecurigaan bahwa Mesir di bawah Morsi akan melakukan perubahan geopolitik menuju  Iran  dan  menjauh  dari  Saudi.  Kekuatiran  ini  menjadi  faktor  yang  mendorong kerajaan  Saudi  dan  negara-negara  Teluk  Arab  lainnya  (dengan  pengecualian  Qatar) untuk sepenuhnya mendukung penggulingan Morsi pada Juli 2013 (Hedges & Cafiero, 2017).
Kondisi ini merupakan ancaman bagi kerajaan sehingga di sinilah implementasi sekuritisasi  dilakukan.  Pada  4  Februari  2014,  dalam  suatu  langkah  yang  diyakini menargetkan pada pendukung MB, kerajaan mengumumkan bahwa:
"Mulai sekarang, keanggotaan dalam kelompok intelektual atau kelompok agama yang ekstrem atau kelompok yang dikategorikan sebagai teroris di tingkat daerah, tingkat  regional  atau  internasional;  atau  mendukung  kelompok-kelompok  itu, atau  menunjukkan  simpati  untuk  ide-ide  dan  metode  mereka  dengan  cara  apa pun,  atau  menyatakan  dukungan  untuk  mereka  melalui  cara  apa  pun,  atau menawarkan dukungan keuangan atau moral, atau menghasut orang lain untuk melakukan  semua  ini  atau  mempromosikan  apa  pun  tindakan  seperti  itu  dalam kata atau tulisan akan dihukum dengan hukuman penjara tidak kurang dari tiga tahun dan tidak lebih dari dua puluh tahun” (Lacroix, 2014).
Mengacu  kepada  teori  sekuritisasi,  ini  adalah  bentuk speech  act yang diimplementasikan oleh Saudi sebagai securitizing actor yang mengesahkan penunjukan MB  ( existential  threat )  sebagai  kelompok  teroris. Speech  act ini  merupakan directive speech act karena adanya permintaan, dan perintah dalam pesan tersebut. Objek dari speech act ini adalah sumber legitimasi politik Saudi, yaitu ideologinya, lebih spesifiknya bagaimana  agama  Islam  dipandang  dalam  tatanan  kepemerintahan  Saudi.  Ideologi Saudi menjadi referent object dalam kasus ini karena ancaman yang dirasakan diajukan terhadap  legitimasi  politik  Saudi  dan  bukan  terhadap  Saudi  sebagai  suatu  entitas.  Ini didukung  dengan  fakta  bahwa referent  object didominasi  entitas  lain  selain  aktor, karena kesulitan dalam membenarkan sebuah perlindungan diri (Buzan et al. 1998:40). Dengan  kata  lain, referent  object dalam  kasus  ini  mengacu  pada  hal  perlindungan ideologi.  Seperti  yang  diuraikan  dalam  kerangka  analisis  bahwa referent  object dapat dilihat dalam kedaulatan nasional atau ideologi, dalam hal keamanan politik.
Dengan  mendeklarasikan  situasi  darurat,  negara  secara  tegas  menggunakan "hak untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk memblokir perkembangan yang  mengancamnya  menggunakan  tindakan  luar  biasa  ( extraordinary  measure )” (Kurniawan, 2018:19). Kudeta militer yang dilakukan militer Mesir untuk menggulingkan Morsi  dengan  didukung  Saudi  pada  tahun  2013  merupakan  salah  satu extraordinary
measure yang dilakukan Saudi terhadap MB. Saudi terus melakukan tindakan keras anti- MB, menargetkan institusi tradisional, khususnya dalam bidang pendidikan. Saudi dan negara-negara  Teluk  lain  (kecuali  Qatar)  melihat  Mesir  yang  stabil  di  bawah pemerintahan  militer  sebagai  hal  yang  penting  untuk  melawan  MB.  Karena  itu,  tiga negara Gulf Cooperation Council (GCC),  yaitu Arab Saudi, Kuwait, UEA, mengumpulkan paket bantuan $12 miliar untuk Mesir satu minggu pasca lengsernya Morsi (Nordland, 2013). Ini adalah bagian dari extraordinary measure dan strategi jangka panjang Saudi dalam menggunakan pengaruh untuk mendorong aliansi strategis. Dari perspektif Saudi, Mesir akan lebih condong untuk menyelaraskan dengan Saudi di bawah pembentukan politik yang dipimpin oleh militer daripada terhadap MB (Hedges & Cafiero, 2017).
Komponen  lainnya  dalam  sekuritisasi  adalah audience ,  yang  dapat  menerima masalah sebagai ancaman sehingga mereka melegitimasi extraordinary measure . Dalam kasus ini penulis melihat bahwa audience di level regional adalah negara-negara anggota GCC,  selain  Qatar.  Di  level  domestik, audience adalah  para  ulama  yang  mempunyai keinginan  yang  sama  dengan  keluarga  kerajaan  Saudi  untuk  mempertahankan status quo , sambil mencegah adanya sebuah wujud transformasi demokrasi. Pada awal tahun 2011,  Sheikh  Abd  al-Aziz  Al-Sheikh,  petinggi  agama  di  Saudi,  mengutuk  demonstrasi yang terjadi di negara-negara Arab sebagai "tindakan kekacauan yang merusak" yang direncanakan  oleh  musuh- musuh  Islam  yang  mengakibatkan    “penumpahan  darah, penyalahgunaan  martabat,  pencurian  uang  dan  hidup  dalam  k etakutan  dan  terror” (Gause, 2011b:8).
Dalam level regional, penerimaan deklarasi MB sebagai kelompok teroris tidak didukung dengan upaya Saudi sebagai pemimpin GCC untuk menekan anggota GCC lain untuk  menindak  MB  dalam  upaya  membangun  "lingkungan  keamanan  bebas  MB"  di Semenanjung Arab (Hedges & Cafiero, 2017). Sementara sebagian besar negara anggota GCC  memandang  MB  sebagai  ancaman  eksistensial,  Qatar  justru  sebaliknya.  Hal  ini menghasilkan  perbedaan  pendapat  yang  menghasilkan  krisis  diplomatik  GCC  dengan Qatar.
Pada  2013-2014,  Qatar  menandatangani  serangkaian  perjanjian  di  bawah naungan  Dewan  Kerjasama  Teluk  (GCC)  untuk  menyelesaikan  krisis  ini  secara  damai. Perjanjian Riyadh Pertama ditandatangani pada tanggal 23 November 2013 oleh Raja Arab Saudi, Emir Kuwait, dan Emir Qatar, di mana ketiganya berjanji tidak melakukan campur tangan dalam urusan internal negara GCC, tidak memberikan dukungan untuk kelompok-kelompok menyimpang yang menentang negara mereka, tidak memberikan dukungan untuk media yang antagonis, dan tidak memberikan dukungan untuk Muslim Brotherhood  atau  kelompok  lain  yang  mengancam  keamanan  dan  stabilitas  negara-
negara  GCC.  Bahrain,  Oman,  dan  UEA  juga  menandatangani  perjanjian  itu  pada  hari berikutnya (Gaver, 2020).
Perjanjian  Riyadh  Kedua  dijadikan  mekanisme  yang  nmenerapkan  perjanjian Riyadh  pertama.  Perjanjian  ini  mengulangi  persyaratan  dari  perjanjian  pertama  yang berkaitan dengan operasi media, MB dan keamanan regional; termasuk mandat yang diberikan oleh menteri luar negeri dari setiap  negara anggota GCC setiap tahun untuk memastikan  kepatuhan  berkelanjutan  dan  bahwa  setiap  negara  mengambil  tindakan yang sesuai  sebagai  tanggapan. Selain  itu,  jika  negara  mana pun di  negara  GCC gagal mematuhi mekanisme ini, negara GCC lainnya berhak mengambil tindakan yang sesuai untuk  melindungi  keamanan  dan  stabilitas  mereka.  Keenam  menteri  luar  negeri  GCC menandatangani dokumen tersebut pada 17 April 2014 (Gaver, 2020).
Namun  pada  tahun  2017,  Menteri  Luar  Negeri  Qatar  telah  mengirim  surat kepada  Sekretaris  Jenderal  GCC  yang  meminta  semua  anggota  untuk  setuju  untuk mengakhiri Perjanjian Riyadh (Amlôt, 2020). Surat Qatar itu dianggap sebagai penolakan Perjanjian  Riyadh  sekaligus  menentang  Arab  Saudi.  Arab  Saudi  pun  menggalang  aksi boikot terhadap Qatar yang diikuti oleh Mesir, Bahrain, Libia, Uni Emirat Arab, Yaman dan Maladewa. Selain dipicu oleh surat Qatar ini, boikot juga dilakukan karena dalam pandangan, Qatar tidak pernah memenuhi perjanjian 2014 dan terus berfungsi sebagai penghubung  jaringan  regional  MB.  Hal  ini  terlihat  antara  lain  kesediaan  Qatar  untuk terus menampung pimpinan Hamas yang telah lama diidentifikasi sebagai cabang MB Palestina dan ditetapkan AS sebagai organisasi teroris (Trager, 2017).
Penolakan Qatar untuk menjalankan Perjanjian Riyadh dan aksi Saudi (bersama sejumlah  negara  GCC  lain)  untuk  memboikot  Qatar  menunjukkan  upaya  sekuritisasi yang dilakukan Saudi untuk merespon ancaman MB di kawasan Timur Tengah. Meski Saudi  belum  berhasil  mendorong  satu  negara  anggota  GCC  (Qatar)  untuk  mengikuti tuntutannya,  namun  Saudi  merespon  dengan  melakukan  sekuritisasi  lanjutan  dan langkah luar biasa (extraordinary measure), yaitu memboikot Qatar.
Dalam  tingkat  domestik,  pemerintah  Saudi  melakukan extraordinary  measure dengan melakukan penangkapan pada para ulama, intelektual, dan aktivis. Merespon dukungan  Saudi  kepada  kudeta  di  Mesir,  beberapa  Salafi  di  sisi  lain,  terutama  dari kelompok Sururi di Arab Saudi, mengkritik pemerintah (Alterman & McCants, 2015:164). Di  media  sosial,  simbol  empat  jari  menjadi  lambang  pembantaian  pendukung  MB  di Rabaa al-Adwiya di Kairo. Simbol itu sangat banyak digunakan oleh orang masyarakat Saudi  di  Twitter.  Ini  menjadi  cara  publik untuk  menunjukkan  ketidakpuasan  terhadap pemerintah  Saudi,  dalam  isu  kebijakan  luar  negeri  (Matthiesen,  2015:5).  Arab  Saudi mengambil  tindakan  untuk  menekan  bentuk-bentuk  perbedaan  pendapat  publik  ini,
antara lain menyatakan menggunakan simbol empat jari di Twitter sebagai aksi kriminal. Pemerintah juga menekan penerbit terkemuka, yang telah menjadi titik temu bagi para kritikus Islam terhadap kebijakan pemerintah Saudi (Matthiesen, 2015:5).
Selain itu pula, pada tahun 2017, pemerintah Arab Saudi telah menangkap lebih dari  20  ulama  dan  intelektual  dalam  tindakan  keras  terhadap  perbedaan  pendapat. Ulama Islam terkemuka Salman al-Odah dan Awad al-Qarni termasuk di antara mereka yang  dilaporkan  ditahan.  Mereka  dituduh  melakukan  "kegiatan  spionase  dan berhubungan dengan entitas luar, termasuk dengan kelompok MB (BBC, 2017). Kasus lainnya  adalah  pembunuhan  Jamal  Khashoggi.  Narasi  yang  berlaku  tentang  kasus  ini adalah  bahwa  putra  mahkota  muda  Arab  Saudi  yang  memerintahkan  penculikan  dan pembunuhan  untuk  membungkam  seorang  kritikus  yang  sangat  efektif  mengkritik keluarga kerajaan. Namun banyak yang berargumen bahwa subplot yang lebih berperan dalam  kasus  ini  adalah  karir  panjang  aktivisme  politik    Khashoggi  yang  berhubungan dengan MB (Taylor, 2018).
Namun  di  sisi  lain,  seorang  mantan  anggota  MB  menyatakan  bahwa  sekitar 25.000 anggotanya di Saudi bereaksi dengan tidak menonjolkan diri dan membatalkan beberapa pertemuan mereka agar tidak membuat pemerintah marah. Saat itu, mereka mengantisipasi  bahwa  keputusan  kerajaan  tersebut  hanyalah  peringatan  dan pemerintah tidak akan menangkap MB secara massal (Alterman & McCants, 2015:164).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  jawaban  dari  pertanyaan  penelitian  ini  langkah sekuritisasi terhadap Muslim Brotherhood oleh Saudi Arabia dilandaskan oleh sejarah Saudi dengan isu keamanan. Perubahan persepsi Saudi terhadap MB berubah menjadi sebuah ancaman  langsung  terhadap stabilitas negara  pasca  Arab  Spring  2011.  Hal  ini dilihat  karena  keterlibatan  MB  dalam  revolusi  Arab  Spring  2011,  dimana  MB  telah berhasil  melengserkan  Hosni  Mubarak  di  Mesir  dan  mendorong  reformasi  berupa tuntutan yang bersifat demokratis. Saudi memandang kesuksesan luas MB setelah Arab Spring  2011  dengan  banyak  kecurigaan  dan  kecemasan,  dimana  sikap  pro-demokrasi MB  menjadi  ancaman  bagi  rezim  otokratis  Saudi  dan  legitimasinya  untuk mempertahankan status quo di wilayah Timur Tengah.
Langkah sekuritisasi dengan penetapan MB sebagai organisasi teroris dilakukan Saudi sebagai upaya mencegah penyebaran pengaruh MB di Timur Tengah yang dapat menganggu tatanan kepemerintahan Saudi. Langkah ini juga diikuti oleh adanya krisis diplomatik dengan Qatar. Hal ini terjadi karena Qatar enggan memenuhi tuntutan Saudi sebagai kekuatan regional dan pemimpin GCC, untuk dengan tegas, melanggar hadirnya MB di negara-negara GCC.

## Simpulan
Langkah  sekuritisasi  terhadap  Muslim  Brotherhood  oleh  Saudi  Arabia dilandaskan  oleh  sejarah  Saudi  dengan  isu  keamanan.  Perubahan  persepsi  Saudi terhadap  MB  berubah,  dari  semula  sebagai  mitra  politik  menjadi  sebuah  ancaman terhadap  stabilitas  negara,  terjadi  pasca  Arab  Spring  2011.  Keberhasilan  MB menggulingkan rezim Mubarak, yang merupakan sekutu Saudi, pada Arab Spring 2011 dan naiknya aktivis MB sebagai Presiden Mesir membuat Saudi memandang MB sebagai ancaman. Saudi enggan membiarkan nilai-nilai ideologis MB (yang membawa ideologi muslim modernis, serta  menawarkan demokrasi dan revolusi) berkembang di kawasan regional,  khusunya di  dalam  negeri Saudi  sendiri.  Saudi  mengkhawatirkan  gelombang demokratisasi  yang  dibawa  MB  di  Mesir akan  memunculkan  tuntutan serupa di Arab Saudi yang artinya mengancam pemerintahan monarki Saudi.
Dengan menggunakan teori sekuritisasi, langkah Saudi dapat dianalisis sebagai berikut. Arab Saudi sebagai securitizing actor telah melakukan sekuritisasi terhadap MB yang dipandang sebagai existential threat pasca-Arab Spring 2011. Situasi pasca- Arab Spring  dipandang  Saudi  sebagai  emergency  situation,  dilihat  dari  upayanya  untuk memobilisasikan anggota GCC (sebagai audience ) untuk menyikapi MB. Saudi melihat bahwa  upaya  reformasi  dan  tuntutan  demokrasi  dapat  menganggu  tatanan pemerintahan  Saudi  ( referent  object )  dan  wilayah  Timur  Tengah.  Saudi  kemudian melakukan speech act berupa keputusan kerajaan yang menetapkan MB sebagai teroris, diikuti  oleh  Riyadh  Agreement  ( facilitating  conditions )  untuk  mendukung  proses sekuritisasi.  Ketika ada upaya perlawanan dari  Qatar,  Saudi  memberikan  konsekuensi ( extraordinary measure ) berupa pemutusan hubungan diplomatik dan boikot terhadap Qatar. Sementara itu, untuk audience di dalam negeri, setelah melakukan speech act , pemerintah  Saudi  melakukan extraordinary  measure dengan  menangkap  ulama, intelektual, dan aktivis yang terlibat MB.

## Daftar Pustaka
Andriasanti, L. (2015). Identitas Islam Moderat dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Global: Jurnal Politik Internasional , [online] 16(1), 84 – 101. Dalam:
https://doi.org/10.7454/global.v16i1.7 [diakses 15 Juni 2020].
Al-Anani,  K.  (2016). Inside  the  Muslim  Brotherhood:  Religion,  Identity,  and  Politics .
Oxford: Oxford University Press.
Al-Rasheed, M. (2013). Saudi Arabia: Local and Regional Challenges. Contemporary Arab Affairs , [online] 6(1), 28 – 40. Dalam:
https://online.ucpress.edu/caa/article/6/1/28/26062/Saudi-Arabia-local-and- regional-challenges. [Diakses 15 Juni 2020].
Alterman,  J.  and  McSants,  W.  (2015). Saudi  Arabia:  Islamists  Rising  and  Falling,  in Religious  Radicalism  after  the  Arab  Uprisings .  [online]  Center  for  Strategic  and International Studies . Dalam: https://www.csis.org/analysis/saudi-arabia-islamists- rising-and-falling [Diakses 15 Juni 2020].
Althaydi,  M.  (2017).  Has  'Sahwa'  ended  in  Saudi  Arabia? Al  Arabiya, [online].  Dalam: https://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/2017/11/03/Has-
Sahwa-ended-in-Saudi-Arabia- [Diakses 14 Oktober 2020].
Amlôt, M. (2020). Qatar Caused Gulf Boycott by Demanding out of Riyadh Agreement:
WTO Report. Al Arabiya, [online]. Dalam:
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2020/06/18/Qatar-caused-Gulf- boycott-by-demanding-out-of-Riyadh-Agreement-WTO-report  [Diakses  18  Juni 2020].
Ataman, M. (2003). The Impact of Non-State Actors on World Politics: A Challenge to Nation-States. Turkish  Journal  of  International  Relations, [online]  2  (1),  42-66. Dalam:  https://www.semanticscholar.org/paper/The-Impact-of-Non-State-Actors- on-World-Politics%3A-A Ataman/d743da3b82a11163879a3b3e6775e6f76da77ba6 [Diakses 15 Juni 2020]
BBC.  (2027). Saudi  Arabia  arrests  clerics  in  crackdown  on  dissent .  [online].  Dalam: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-41260543.  [diakses  5  Desember 2020]
Balzacq, T. (2011). Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve . New York: Routledge.
Balzacq, T., Léonard, S., & Ruzicka, J. (2016). ̳ Securitization Revisited: Theory and Cases. International Relations, [online] 30(4), 494 – 531. Dalam:
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0047117815596590  [Diakses  15 Juni 2020].
Buzan, B., Wæver, O., Wilde, Jaap de. (1998) Security A New Framework for Analysis .
London:Lynne Rienner Publishers.
Charrett,  C.  (2009).  A  Critical  Application  of  Securitization  Theory:  Overcoming  the Normative Dilemma of Writing Security. [online] International Catalan Institute for Peace .  Dalam:  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1884149 [Diakses 15 Juni 2020].
Charountaki,  M.  (2018):  State  and  Non-state  Interactions  in  International Relations:British  Journal  of  Middle  Eastern  Studies  [online].  45(2):1-15  Dalam: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13530194.2018.1430530  [Diakses 12 Juni 2020]
Cleveland  W.L.  (2008). A History  of  The  Modern  Middle  East .  Ed.4.  Philadelphia: Westview Press.
Dalacoura, K. (2001).  Islamist Movements as Non-state Actors and their Relevance to International Relations. Dalam: D. Josselin and W. Wallace, eds. Non-state Actors in World Politics . London: Palgrave Macmillan UK, 235 – 248.
Darwich,  M.  (2017).  Creating  The  Enemy,  Constructing  The  Threat:  The  Diffusion  of Repression Against The Muslim Brotherhood in The Middle East. Democratization [online], 24(7), 1289-1306. Dalam
https://doi.org/10.1080/13510347.2017.1307824 [Diakses 12 Juni 2020].
El-Ghobashy,  M.  (2005).  The  Metamorphosis  of  the  Egyptian  Muslim  Brothers. International  Journal  of  Middle  East  Studies ,  [online]  37(3),  373 – 395.  Dalam: https://www.jstor.org/stable/3880106  [Diakses 15 Oktober 2020].
Emmers,  R.  (2004). Non-Traditional  Security  in  the  Asia  Pacific:  The  Dynamics  of Securitization. Singapore: Marshall Cavendish International.
Gallarotti,  G.,  &  Al- Filali,  I.  Y.  (2012).  Saudi  Arabia’s  Soft  Power. International  Studies [online], 49(3-4), 233-261. Dalam
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020881714532707  [Diakses  12  Juni 2020].
Gause,  F.G  III.  (2011a ).  Saudi  Arabia’s Regional  Security  Strategy. Dalam:  Mehran Kamrava. In International Politics of the Persian Gulf. New York: Syracuse University Press.
Gause, F. G. III. (2011b). Saudi Arabia in the New Middle East. [online], Council on Foreign
Relations . Dalam: https://www.cfr.org/report/saudi-arabia-new-middle-east [Diakses 5 Juli 2020].
Gaver,  C.  (2020).  What  are  the  Riyadh  Agreements?  [online], Blog  of  the  European Journal of International Law . Dalam: https://www.ejiltalk.org/what-are-the-riyadh- agreements [Diakses 5 Juli 2020].
Hedges, M. dan Cafiero, G. (2017). The GCC and the Muslim Brotherhood: What Does the  Future  Hold? Middle  East  Policy  Council, [online]  24  (1).  Dalam
https://mepc.org/journal/gcc-and-muslim-brotherhood-what-does-future-hold [Diakses 5 Juli 2020].
Ibrahim, A. (2019). What is Sahwa, the Awakening movement under pressure in Saudi? Aljazeera, [online]. Dalam: https://www.aljazeera.com/features/2019/6/5/what-is- sahwa-the-awakening-movement-under-pressure-in-saudi  [Diakses  14  Oktober 2020].
Kirkpatrick,  D.  (2014).  Saudis  Put  Terrorist  Label  on  Muslim  Brotherhood. New  York Times, [online]. Dalam
https://www.nytimes.com/2014/03/08/world/middleeast/saudis-put-terrorist- label-on-muslim-brotherhood.html [Diakses 12 Juni 2020].
Kurniawan, Y. (2018). The Politics of Securitization in Democratic Indonesia . New York:
Palgrave Macmillan.
Lacroix, S. (2014). Saudi Arabia's Muslim Brotherhood Predicament. Washington Post,
[online]. Dalam: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-
cage/wp/2014/03/20/saudi-arabias-muslim-brotherhood-predicament/ [Diakses 2 Juli 2020].
Lacroix, S. (2011). Awakening Islam. The Politics of Religious Dissent . Cambridge: Harvard University Press.
Lauzière, H. (2016). The Making of Salafism: Islamic Reform in the  Twentieth Century . New York: Columbia University Press.
Lenz-Raymann, K. (2014). Securitization of Islam: A Vicious Circle. Bielefeld: Transcript Verlag.
Leiken, R. S. and Brooke, S. (2007). The Moderate Muslim Brotherhood. [online], Council on  Foreign  Relations .  Dalam:    https://www.foreignaffairs.com/articles/2007-03- 01/moderate-muslim-brotherhood.
Macris,  J.  R.  (2016).  Investigating  the  ties  between  Muhammed  ibn  Abd  al-Wahhab, early Wahhabism, and ISIS. Journal of the Middle East and Africa, [online] 7(3), 239-
255.
Dalam:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21520844.2016.1227929  [Diakses 15 Oktober 2020].
Marcus,  J.  (2019).  Why  Saudi  Arabia  and  Iran  are  bitter  rivals. BBC, [online].  Dalam: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42008809.  [Diakses  14  Oktober 2020].
Matthiesen, T. (2015) ‘The Domestic Sources of Saudi Foreign Policy: Islamists and the State  in  The  Wake  of  the  Arab  Uprisings.  [online], Brooking  Institute. Dalam: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Saudi-
Arabia_Matthiesen_FINALv.pdf [Diakses 14 Oktober 2020].
Nuruzzaman, M. (2013). Politics, Economi cs and Saudi Military Intervention in Bahrain’, Journal  of  Contemporary  Asia  [online]  43(2),  pp.  363 – 378.  Dalam: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00472336.2012.759406  [Diakses 14 Oktober 2020]
Nordland,  R.  (2013).  Saudi  Arabia  Promises  to  Aid  Egypt's  Regime. New  York  Times,
[online]  Dalam:  https://www.nytimes.com/2013/08/20/world/middleeast/saudi- arabia-vows-to-back-egypts-rulers.html [Diakses 13 Juni 2020].
Sezer (2013). Securitization of Energy Through The Lenses of Copenhagen School. West East Journal of Social Sciences , [online], 2(2). Dalam:
https://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2013/04/ORL13-155- Sezer-Ozcan-Full-Paper.pdf [Diakses 10 Juni 2020].
Stengel, F. dan Baumann, R. (2017). Non-State Actors and Foreign Policy. Dalam: Oxford Research Encyclopedia of Foreign Policy Analysis, Oxford University Press.
Stritzel, H. (2014). Security in Translation: Securitization Theory and The Localization of Threat . Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Taufika,  R.  (2020).  Latent  Securitisation  of  Illegal,  Unreported  and  Unregulated  (IUU) Fishing  in  Indonesia. Global:  Jurnal  Politik  Internasional ,  [online]  22(1),  26-53. Dalam: http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/488 [Diakses 10 Juni 2020].
Taylor, G. (2018). Jamal Khashoggi killing sparked by Muslim Brotherhood ties. The Washington Post. [online]. Dalam https://apnews.com/article/f6d02c4d90ac9d00f3fea5d29c7400db [diakses 5 Desember 2020].
Trager, E. (2017). The Muslim Brotherhood Is the Root of the Qatar Crisis. The Atlantic,
[online].
Dalam: https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/07/muslim- brotherhood-qatar/532380/ [Diakses 20 Juni 2020].
Vermonte, P. J. (2003). Isu Terorisme Dan Human Security: Implikasi Terhadap Studi Dan Kebijakan  Keamanan. Global:  Jurnal  Politik  Internasional ,  [online].  5(2),  27-26. Dalam: https://doi.org/10.7454/global.v5i2.211. [Diakses 20 Juni 2020].
Vuori, J.A. (2008). Illocutionary Logic and Strands of Securitization: Applying the Theory of Securitization to the Study of Non-Democratic Political Orders. European Journal of International Relations, [online] 14 (1). Dalam:
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354066107087767  [Diakses    9  Juni 2020].
Weenink, A. W. (2001). The Relevance of Being Important or the Importance of Being Relevent? State and Non-state Actors in International Relations Theory. Dalam: B. Arts, M. Noortmann, R. Reinalda, eds., Non-State Actors in International Relations . Hampshire: Ashgate Publishing Limited.
Wickham, C. R. (2015). Muslim Brotherhood - Evolution of an Islamist Movement . New Jersey: Princeton University Press.
Wynbrandt, J. (2010). A Brief History of Saudi Arabia. New York: Facts On File.
Zahid,  M.  (2010). Muslim  Brotherhood  and  Egypt's  Succession  Crisis:  The  Politics  of Liberalisation and Reform in the Middle East . New York: I.B. Tauris.
Zollner, B. H. (2011). The Muslim Brotherhood: Hasan al-Hudaybi and Ideology . London: Routledge.