## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402

## Sadd al-Dzari’ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer
Zulfikri, Isniyatin Faizah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama E-mail: dzulfiqri357@gmail.com, isniyatinfaizah@iainutuban.ac.id

## Pendahuluan
Telah menjadi sebuah kesepakatan para ulama bahwa sumber utama dalam hukum Islam rujukannya berupa Al-Qur’an dan Assunnah. Menjadi sebuah kewajiban dalam menjalani aktifitas, umat menjadikan al- qur’an sebagai pedoman disebabkan isinya telah terkandung berbagai pesan-pesan moral dan nilai-nilai untuk diteladani dan diamalkan. Selanjutnya, sunnah rasulullah menjadi sumber kedua setelah al-qur’an yang dijadikan sebagai sumber hukum yang wajib diikuti sebagaimana kewajiban dalam mengikuti al-qur’an. Hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah mesti dikaji dan dipahami agar paham dalam
Abstrak: Para sahabat atau para mujtahid pasca wafatnya Rasulullah saw. dituntut agar mampu berpikir kritis dan inovatif untuk dapat membentuk sebuah aturan atau hukum yang bersifat visioner dalam menghadapi persoalan umat. Seiring berkembangnya zaman para mujtahid menggunakan metode dalam beristinbat disebabkan hukum Islam yang ditelaah masih abstrak, dalam menelaah hukum yang masih abstrak tersebut digunakan proses yang disebut sebagai ijtihad. Salah satu jenis ijtihad dalam beristinbat yaitu menggunakan sadd adzari’ah. Sadd al-dzari’ah yang merupakan salah satu metode umumnya diaplikasikan terhadap perkara-perkara yang sifatnya kontemporer, salah satu perkara kontemporer yang ditelaah penulis menggunakan pendekatan sadd al-dzari’ah adalah penyesuaian barisan shaf dalam shalat fardhu. Penelitian ini merupakan penelian kualitatif studi pustaka, sifat penelitian deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian yaitu buku dan artikel ilmiah. Rumusan masalah dalam penelitian bagaimana pengaplikasian sadd al-dzari’ah terhadap perkara kontemporer yakni penyesuain barisan shaf dalam shalat fardhu?. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam keadaan tertentu penyesuaian barisan dalam shalat berjamaah dibolehkan. Kata Kunci: Penerapan sadd al-Dzari’ah, ijtihad,
kontemporer.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
melaksanakan hukum tersebut. Berbagai permasalahan yang timbul pasca wafatnya Rasulullah saw. merupakan suatu kompleksitas yang menjadi objek kajian tersendiri bagi para ahli hukum.Disebabkan ketika hidupnya setiap persoalan yang diadukan, para sahabat langsung merujuk kepada Rasulullah. Dari kejadian tersebut, para sahabat dan ahli hukum islam dituntut untuk berpikir kritis dan inovatif dalam menetapkan sebuah hukum untuk menghadapi persoalan umat. Salah satu solusi yang mereka lakukan adalah dengan melakukan ijtihad baik secara pribadi maupun kolektif sehingga apa yang diketahui dapat pula diketahui secara bersama 1 .
Seiring berkembangnya zaman, para ahli hukum islam dalam berijtihad menggunakan berbagai metode dalam mengistinbatkan sebuah hukum, penggunan metode istinbat digunakan disebabkan hukum islam yang ditelaah masih bersifat abstrak sehingga tugas para mujtahid adalah bagaimana mengungkapkan hukum yang masih abstrak. Untuk menemukannya dilakukanlah sebuah proses dan adapun proses tersebut disebut sebagai ijtihad 2 . Mujtahid dalam berijtihad umumnya berpedoman menggunakan 4 (empat) metode yang wajib digunakan dalam mengistinbatkan hukum, ketika telah menggunakan keempat metode tersebut dan tidak menemukan titik terang terhadap persoalan yang dihadapkan para fuqaha menggunakan ijtihad atau metode lain dalam beistinbath. Setiap perintah mesti dikerjakan dan setiap larangan wajib dijauhi dan ditinggalkan. Setiap dari keduanya mesti ada perantara yang mengantarkan kepada perbuatan itu, baik itu perintah maupun larangan, maka metode ini disebut sebagai saddu adzari’ah yang perlu diperhatikan oleh manusia agar dapat memenuhi berbagai perintah dan larangan demi terwujudnya hukum islam yang mencapai taraf kemaslahatan.
Tulisan-tulisan terdahulu yang memiliki kaitan dengan judul tulisan penulis yaitu tulisan Hifdhotul Munawaroh 3 berjudul Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer. Dalam hasil
1 Johnson Kawakib dan Hafdz Syuhud, “Implementation of the Concept of Saddu adzari’ahin Islamic Law (Perspective of Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah and IbnHazm),”
International Journal of Philosophy 9, no. 4 (2021): hlm. 193, https://doi.org/10.11648/j.ijp.20210904.13.
2 Kawakib dan Syuhud, hlm. 193.
3 Hifdhotul Munawwaroh, “SADD AL- DZARI’AT DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER,” Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 12, no. 1 (10 April 2018): 63, https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
temuannya penulis merujuk pada pengaplikasian sadd dzari'ah mengenai kloning terhadap manusia yang mana rujukannya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan Majma’ Buhus Islamiyab Al-Azhar. Kemudian tulisan Sri Mulyani 4 berjudul Sadd Al-Dzariat dan Korelasinya pada permasalahan COVID-19 (Shaf Distance), temuan dalam hasil tulisannya hukum shaf distance diperbolehkan kemudian penulis menambahkan masalahh baru dengan menghubungkan sadd adzari’ah dengan mengkorelasikan nikah beda agama dengan shaf distance. Terakhir ada tulisan Muhammad Suud 5 berjudul Saddu Zara'i sebagai Sumber Hukum Islam dan Penerapannya terhadap Problematika Kontemporer. 6 rumusan masalah dalam tulisan penerapan saddu zara'i dalam perkara kontemprorer. hasil temuan penulis menerangkan penerapan sadd adzari’ah secara umum diantarnya 1) persoalan Pengaturan Jamaah Haji bahwa Pemerintahan Arab Saudi dalam membatasi kuota jamaah haji bertujuan untuk mencegah terulangnya insiden Mina, dimana banyak korban jiwa akibat bedesak-desakan dalam melempar jumrah. 2) larangan terhadap warga asing memangku jabatan, terkhusus jabatan menjadi anggota bersenjata. pelarangan tersebut untuk mencegah rahasia negara bocor ke negara lain terkhusus ke negara musuh. 3) Kebijakan dalam penentuan harga pasar barang dagangan oleh pemerintah. kebijakan dibuat untuk mencegah pedagang menentukan harga dagangan memberatkan konsumen.
Berdasarkan tulisan terdahulu, tulisan yang memiliki keterkaitan dengan tulisan penulis yaitu tulisan Sri Mulyani berjudul Sadd Al-Dzariat dan Korelasinya pada permasalahan COVID-19 (Shaf Distance). Sedangkan yang membedakan tulisan penulis dengan tulisan tersebut adalah tulisan penulis berfokus dalam menganalisis perkara kontemporer
4 Sri Mulyani, “SADD AL- DZARI’AT DAN KORELASINYA PADA PERMASALAHAN COVID-19 (SHAF DISTANCE),” SYARIAH: Journal of Islamic Law 2, no. 2 (26 September 2020): 1, https://doi.org/10.22373/sy.v2i2.131.
5 Muhammad Suud, “Saddu Zarai’ sebagai Sumber Hukum Islam dan Penerapannya terhadap Problematika Kontemporer,” An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer 2, no. 2 (t.t.).
6 Agus Hermanto. "Peran ‘Illat dalam Ijtihad Hukum Islam." Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 11.1 (2018): 91-116. dan Agus Hermanto. "Konsep maslahat dalam menyikapi masalah kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al- Ghazali)." Al-'Adalah 14.2 (2017): 433-460. Hermanto, Agus. SADD AL-DZARI’AH Interpretasi Hukum Syara’terhadap Beberapa Hal tentang Larangan Perkawinan . CV. Mitra Cendekia Media, 2022.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
dengan menggunakan pendekatan Sadd Adzari’ah dengan subjek pembahasan pengaturan barisan dalam shalat berjamaah.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research), pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan Saddu Dzari’ah. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian diperoleh melalui artikel ilmiah dan buku. Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode induktif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pengaplikasian sadd adzari’ah dalam perkara kontemporer?. Tujuan penulisan untuk mendeskripsikan manfaat dan relevansi dari penggunaan metode Sadd Adzariah dalam menangani perkara kontemporer.

## Hasil dan Pembahasan Pengertian Sadd al-Dzari’ah
Saddu adzari’ah merupakan 2 padanan kata yang terdiri dari kata Saddu ( دُّ ) dan Adzari’ah ( ةعيرذلا ). Kata sadd bermakna menutup sedangkan kata adzari’ah bermakna sarana, tujuan, dan jalan 7 . Dalam pengertian ilmu ushul fiqh Sadd adz-dzari’ah adalah “Satu masalah tampaknya mubah, tetapi ada (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram)”.
ةرَّضَم وََْ ةةَََّوَْم ىََع ةِةََِوَِْولا ةِوَُْموَِِولا ةِوْرْلا ََةإ ةِب َِرََََُُّْي ام ِدَََّمَم “Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.”
Menurut Asy-Syatibi Saddu adzari’ah adalah ََةا َةََََوَْم َْه اَم َِرَُْرَُلا ةَََّوَْم “melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)” 8 sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili perbuatan tersebut dapat dilarang atau tidak bergantung pada konsep bahwa perbuatan tersebut memiliki potensi
7 Louis Ma’luf, Al-Munjid fi Al-Lughah Wa Al-A’lam , 1986 ed. (Beirut: Dar al-Masyriq, t.t.), hlm. 324.
8 Andewi Suhartini, “Ushul Fiqh,” Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kemenag RI , 2012, hlm. 156.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
untuk menjadi sarana terjadinya perbuatan yang sejatinya dilarang 9 . Ditarik sebuah kesimpulan bahwa saddu adzari’ah adalah sebuah metode dalam hukum islam untuk mengistinbatkan hukum dengan mencegah atau menutupi tujuan terhadap perbuatan yang nampaknya dianggap baik/ mubah tetapi dapat menimbulkan sebuah mafsadah atau sesuatu yang dilarang. Contoh 1) Berinfaq dan menyedekahkan harta merupakan perbuatan baik, akan tetapi berinfaq atau bersedekah tersebut akan menjadi suatu yang dilarang dan mesti dicegah, jika perbuatan tersebut dilakukan atas dasar ingin diketahui orang banyak atau ingin mempublikasikan perbuatan baik tersebut. 2) Menjadi imam saat memimpin shalat merupakan suatu pekerjaan yang mulia. Tetapi jika imam masjid dalam bacaan surah dalam shalat menambahkan panjang bacaan huruf yang tidak sesuai dengan hukum tajwid sehingga membuat makmum merasa terganggu maka perbuatan imam masjid tersebut mesti dicegah dan diperingati. 3) Seseorang telah dibebankan kewajiban untuk membayar zakat jika telah sampai haulnya. Perbuatan tersebut akan menjadi mafsadah dan mesti dicegah jika tenggang waktu untuk membayar zakat telah dekat haul namun seseorang tersebut menghibahkan hartanya kepada anak untuk menghindari kewajiban membayar zakat. Hibah merupakan perbuatan baik namun menjadi mafsadah jika digunakan dengan tujuan untuk menghindar dari kewajiban membayar zakat.
Terdapat salah satu kaidah dari Saddu adzari’ah yaitu ةةََوُسةَُْ َُوَََُْ اَم اةعوََّ عِوَُْموَْ عٍوسََ ََةا اةًوُيةَّوَْ “Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara”. Dari kaidah Saddu adzari’ah dapat dipahami bahwa tujuan syara’ untuk mendatangkan sebuah maslahat terhadap manusia dan mencegah mafsadah 10 . Berdasarkan tujuan kaidah tersebut segala tingkahlaku perbuatan manusia semestinya dapat diketahui dan dipahami. Perbuatan yang bisa mendatang manfaat maslahat sehingga perbuatan-perbuatan yang bisa mengarahkan pada sifat mafsadah dapat dicegah dan dihindari.
Menurut Abu Zahra yang bernama lengkap Muhammad Abu Zahra
9 Faridatus Syuhadak dan Badrun Badrun, “PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILY TENTANG AHKAM AL-USRAH,” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 4, no. 2 (30
Desember 2012): hlm. 166, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2985.
10 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 320.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
dan Nasrun Harun mengartikan Adzari’ah sebagai wasilah atau jalan kepada sesuatu yang dilarang sedangkan menurut Ibnu Taimiyah Adzari’ah adalah suatu perbuatan yang tampak zahirnya boleh tetapi dapat mengarahkan kepada perbuatan yang terlarang atau diharamkan 11 . Dalam aspek metodologi hukum islam Saddu Adzari'ah merupakan usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh mujtahid dalam menentukan hukum dengan melihat konsekuensi hukum yang timbul, baik itu dalam bentuk penghambatan atau pencegahan terhadap suatu perantara atau jalan yang dapat menyebabkan kerusakan. 12 .
Beberapa pendapat terkait azari’ah oleh para ahli dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa azari’ah dalam pengertian secara khusus adalah suatu jalan atau perantara yang mengantarkan kepada perbuatan terlarang sehingga menimbulkan akibat hukum yang dihukumi haram meskipun secara zahir menampakkan kebolehan.

## Kehujjahan Sadd al-Dzari’ah
Landasan hukum saddu adzari’ah pada dasarnya tidak diungkapkan secara qath’I dalam nash maupun ijma’ ulama terkait penggunaan saddu adzari’ah, akan tetapi dapat ditemukan beberapa nash yang mengindikasikan secara implisit dasar hukum saddu adzari’ah, diantaranya;
Pertama, pada QS. Al-An’am ayat 108 dengan intisari bahwa ayat ini mengingatkan khususnya dikalangan muslim untuk tidak mencela atau mencaci-maki tuhan-tuhan yang disembah oleh orang lain selain Allah. Allah mengingatkan bahwa jika kaum muslim mencela sesembahan mereka dengan cara yang tidak layak, mereka juga akan mencela Allah tanpa pengetahuan yang benar. Oleh karena itu, ayat ini juga menegaskan bahwa setiap umat memiliki keyakinan dan amal perbuatan mereka sendiri, dan mereka semua akan kembali kepada-Nya di hari kiamat. Dan Allah akan memberitahu mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia.
Kedua, dalam Hadist diriwayatkan oleh Ma'mar bin Abu Ma'mar salah satu Bani Adi bin Ka'b, berkata Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidaklah seseorang menimbun barang, kecuali telah berbuat salah." Kemudian aku
11 Intan Arafah Intan Arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam,” Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 5, no. 1 (26 September 2020): hlm. 72., https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443.
12 Ummu Isfaroh Tiharjanti, Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 27.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
katakan kepada Sa'id; sesungguhnya engkau menimbun. Ia berkata; dan Ma'mar pernah menimbun. Abu Daud berkata; dan aku bertanya kepada Ahmad; apakah hukrah itu? Ia berkata; sesuatu yang padanya terdapat kehidupan manusia. Abu Daud berkata; Al Auza'i berkata; muhtakir adalah orang yang datang ke pasar untuk membeli apa yang dibutuhkan orang-orang dan menyimpannya. Berdasarkan konteks percakapan konteks percakapan antara Abu Daud, Sa'id, dan Ma'mar, Sa'id ditegur karena menimbun barang. Namun, Sa'id memberikan alasan bahwa Ma'mar juga pernah menimbun. Kemudian Abu Daud bertanya kepada Ahmad tentang makna "hukrah" dalam konteks ini, dan Ahmad menjelaskan bahwa "hukrah" merujuk pada sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia. Dalam penjelasan terakhir, Al Auza'i menyebutkan bahwa "muhtakir" adalah orang yang datang ke pasar untuk membeli barang yang dibutuhkan orang lain dan menyimpannya. Ini menunjukkan bahwa menimbun barang dengan niat membantu orang lain atau memenuhi kebutuhan masyarakat dapat diterima, sedangkan menimbun barang tanpa alasan yang jelas dianggap tercela. Jadi, simpulan dari hadis ini adalah menimbun barang secara berlebihan tanpa kebutuhan yang jelas dianggap sebagai perbuatan yang salah, sementara menimbun barang dengan niat membantu orang lain atau memenuhi kebutuhan masyarakat dapat diterima.
Ketiga, Berdasarkan kaidah fiqh مٌاَََّ َََُُْ ةٌاََّوحا ََةإ اََََ اَم “Apa yang membawa kepada haram maka hal tersebut juga haram hukumnya” 13 kemudian َِورََ ةِةلاََِْولا ةِوَََ ىَََع مٌرًََّم ةّةُاََِْولا “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” 14 . Dari kaidah tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh seorang mukallaf dapat mengarah kepada hal yang terlarang dalam syariah. Terkadang, perbuatan tersebut dapat terjadi tanpa melalui perantara yang jelas, dan hasilnya dapat menimbulkan kerusakan atau mafsadat. Misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pencurian. Ada juga tidak mengarah dengan sendirinya akan tetapi
13 H.A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis. , Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 32. 14 Muhammad Ishom, “Virus Corona dan Pembelajaran Kaidah Fiqih bagi Publik,” 21 April 2020, https://www.nu.or.id/opini/virus-corona-dan-pembelajaran-kaidah-fiqih- bagi-publik-hOM0K.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
terdapat perantara sehingga menjurumuskan pada sesuatu yang lain yang menghasilkan kerusakan atau mafsadah. Semisal berkhalwat tidak menjadi sebab terciptanya sebuah keturunan akan tetapi menjadi perantara yang mengarah pada perbuatan zina sehingga menimbulkan kerusakan.
Terdepat beberapa contoh yang menjadi turunan dalam berijtihad sebagai berikut 15 :
Pertama, Tidak diperbolehkan menggali sumur di jalanan umum karena dapat menimbulkan bahaya tergelincir dan jatuh bagi orang lain, sehingga mafsadat terjadi.
Kedua, Tidak diperbolehkan menjual buah anggur kepada pembuat khamr karena dapat menyebabkan buah anggur diolah menjadi minuman yang memabukkan, yang berpotensi menimbulkan mafsadat.
Ketiga, Tidak diperbolehkan memperjualbelikan senjata di daerah yang sedang dalam konflik karena dapat memperluas dan memicu keributan serta perseteruan, yang berpotensi menyebabkan pertumpahan darah akibat konflik yang saling bermusuhan.
Berdasarkan dari contoh dalam metode berijtihad diatas dapat dipahami bahwa segala perbuatan yang arahnya jelas dapat menyebabkan kemafsadatan menjadi sebuah kewajiban untuk menghindarinya, sebagai upaya untuk mencegah kerusakan yang ditimbulkan.

## Kriteria terkait Sadd al-Dzari’ah
Terdapat beberapa kriteria dalam menetapkan hukum yang dapat menjadi perantara atau jalan menuju keharaman yang dijadikan sebagai tujuan. Diantaranya 16 : Pertama, Tujuan. Jika tujuannya diwajibkan maka jalannya juga wajib, jika tujuannya dilarang maka jalannya pun dilarang.
Kedua, Niat (Motif). Jika niat mencapai kehalalan maka sarananya juga halal, jika niatnya mencapai keharaman maka sarananya pun juga haram. Ketiga, Akibat dari perbuatan. Jika akibat perbuatan yang dikerjakan menghasilkan kemaslahatn, maka perantara atau jalannya dibolehkaan untuk dikerjakan. Tetapi jika akibat perbuatan yang dikerjakan menghasilkan kemafsadatan atau kerusakan, maka jalannya tidak diperbolehkan untuk dikerjakan.
15 Nurdhin Baroroh, “METAMORFOSIS ‘ILLAT HUKUM’ DALAM SAD ADZ- DZARI’AH DAN FATH ADZ-DZARIAH (SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN),” Al- Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 5, no. 2 (1 Maret 2018), https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426. 16 Sharmin Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 112.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Berdasarkan jenis kriteria yang disebutkan ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam menetapkan sebuah hukum mengenai saddu adzari’ah terdapat beberapa indikasi yang mesti diperhatikan yaitu tujuan, niat dan akibat dari perbuatan. Sehingga dengan adanya indikasi tersebut dapat membantu mujtahid dalam membuat istinbath hukum berdasarkan saddu adzari’ah.
Terdapat pengolompokan Saddu adzari’ah dari beberapi aspek, para ulama juga ikhtilaf dalam menentukan pengolompokkan dari saddu adzari’ah, diantara pengelompokan tersebut :
Jika ditinjau dari bentuknya adzari’ah ada 2 17 , yaitu: Peratama, Prinsip yang menegaskan bahwa penggunaan sarana atau alat tertentu dilarang karena berpotensi menimbulkan kerusakan atau mafsadat. disebut sebagai sad adzari’ah. Dalam sad adzari'ah, penggunaan sarana tersebut menjadi tidak diperbolehkan karena efek negatifnya yang dapat timbul. Kedua, Prinsip yang menyatakan bahwa penggunaan dan pengambilan sarana diperbolehkan jika dapat mengarah pada kemaslahatan. Maka ini disebut sebagai fath adzar’ah. Dalam fath adzari'ah, penggunaan sarana diizinkan karena potensinya untuk memberikan manfaat yang diharapkan.
Dilihat dari segi dampak yang ditimbulkkan, ibnu qayyim membagi saddu adzari’ah menjadi 4 bagian 18 : Pertama, Dzariah yang secara intrinsik membawa kepada kerusakan, seperti minuman keras yang dapat merusak akal dan tindakan zina yang dapat menyebabkan kerusakan keturunan.
Kedua, Dzariah yang sebenarnya diperbolehkan (mubah), namun tujuannya mengakibatkan kerusakan, misalnya secara tidak sengaja mencela ibadah agama orang lain. Ketiga, Dzariah yang sebenarnya diperbolehkan (mubah) dan tujuannya tidak mengarah pada kerusakan, tetapi sering kali menyebabkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya, seperti seorang istri yang berhias saat masih dalam masa iddah setelah ditinggal mati oleh suaminya. Keempat, Dzariah yang semula diperbolehkan (mubah) tetapi terkadang menghasilkan kerusakan yang lebih kecil daripada kebaikannya, seperti melihat wajah calon istri yang dipinang oleh kekasihnya.
17 Nurdhin Baroroh, “METAMORFOSIS ‘ILLAT HUKUM’ DALAM SAD ADZ- DZARI’AH DAN FATH ADZ-DZARIAH (SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN),” Al- Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 5, no. 2 (1 Maret 2018): hlm. 294, https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426.
18 H.A Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih (Satu Dan Dua) , Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 166.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Berdasarkan 4 jenis saddu adzari’ah yang ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkan sebagaimana dikemukakan oleh ibnu qayyim, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa segala bentuk dzariah yang zahirnya dinilai mubah, namun jika ujung dari perbuatan terindikasi menampakkan kerusakan baik dampak kerusakan yang ditimbulkan kecil maupun besar saddu adzari’ah dalam hal ini mencegah atau melarang perbuatan tersebut untuk dilakukan. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-syatibi membagi saddi dzar’iah menjadi 4 macam 19 : Pertama, Dzariah yang membawa kerusakan secara pasti. Misalnya mendirikan sebuah pabrik disekitar perairan yang sering digunakan warga untuk keperluan hidup maupun dijadikan sebagai mata pencaharian, atau menggali lubang depan halaman rumah orang lain pada waktu tengah malam. Kedua, Dzariah yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Misalnya menjual anggur kepada pabrik minuman atau menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Ketiga, Perbuatan yang jarang menimbulkan kerusakan atau larangan, dalam hal ini perbuatan yang apabila dikerjakan belum tentu mengandung kerusakan. Misalnya menggali lubang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang atau jual beli makanan. Keempat, Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemaslahatan, tetapi dari pelaksanaannya terdapat kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya penggunaan kredit, terdapat ikhtilaf dari ulama mengenai penggunaan kredit ini. Menurut Imam Syafii dan Imam Abu Hanifa dari penggunaan kartu kredit dalam jual beli dibolehkan selama telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, sedangkan imam ahmad bin hanbal dan imam Malik mengharamkan jual beli menggunakan kredit karena dalam praktik jual belinya kemungkinan mengandung riba. 20
Pernyataan al-syatibi yang membagi saddu adzari’ah berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan perbuatan tersebut merugikan orang lain baik tingkat kerusakannya rendah maupun besar, maka berdasarkan fungsi saddu adzari’ah melarang perbuatan tersebut untuk dikerjakan.
19 Djalil, hlm.135.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Pendapat Ulama Mengenai Sadd al-Dzari’ah sebagai

## Metode Beristinbath
Ada beberapa kalangan ulama ikhtilaf terkait penggunaan saddu adzari’ah sebagai metode dalam menemukan hukum, ikhtilaf tersebut disimpulkan dalam bentuk penggolongan. Sebagai berikut 21 :
1. Golongan yang menerima sepenuhnya
Para ulama yang menerima saddu adzari’ah dijadikan sebagai metode dalam beristinbath yaitu mayoritas ulama mengutamakan faktor manfaat dan mudarat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat penerimaannya.Ulama yang pada umumnya melegalitaskan saddu adzari’ah sebagai metode dalam beristinbath yaitu Kalangan Malikiyah dan hanabilah 22 . Alasan mereka karena adanya ayat-ayat alqur’an yang menerangkan konsep dari saddu adzari’ah salah satunnya dalam QS. Al-An’am (6) : 108. Pada dasarnya memaki sesembahan selain Allah dibolehkan tetapi adanya larangan dalam memaki sesembahan selain Allah dalam islam, dikhawatirkan adanya balasan dari mereka (non muslim) dengan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Dari perumpamaan tersebut dapat dipahami bahwa pada umumnya perbuatan-perbuatan yang dicontohkan dasar hukumnya dibolehkan akan tetapi karena bisa menimbulkan mafsadat sehingga perbuatan tersebut pada akhirnya dihukumi terlarang untuk dikerjakan.
2. Golongan yang tidak menerima sepenuhnya.
Ulama yang tidak menerima sepenuhnya saddu adzari’ah sebagai metode dalam beristinbath, ada pada kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Kelompok ini menolak saddu adzari’ah sebagai metode dalam berisitinbath pada kasus tertentu 23 . Wahbah Az-zuhaily menerangkan bahwa Imam Hanafi dan Syafii terkadang dalam kondisi tertentu menggunakan saddu adzari’ah. Sebagai contoh imam syafii melarang seseorang mencegah air mengalir ke sawah dan perkebunan, larangan imam Syafii tersebut berdasarkan prinsip saddu adzari’ah yaitu tindakan mencegah mendapatkan sesuatu yang
21 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu , ed. oleh Budi Permadi, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, vol. 2 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 888.
22 Ibrahim bin Mahna bin Abdillah Mahanna, Sadd Dzarai’ ‘Inda Syaikh Islam ibnu Taimiyyah (Riyadh: Dar Al-Fadhilah, 2004), hlm. 66-68.
23 Mahanna, hlm. 79-80.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
dihalalkan oleh Allah dari perbuatan yang menghalalkan sesuatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Karena air tersebut merupakan rahmat dari Allah yang dihalalkan bagi siapa saja 24 .
Contoh lain imam Syafii membolehkan bagi orang yang sakit untuk tidak melaksanakan shalat jumat dan menggantikan dengan shalat dhuhur. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dikerjakan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari terjadinya fitnah karena meninggalkan shalat jumat. Selanjutya, contoh dari imam Abu Hanifa menggunakan saddu adzari’ah, Larangan terhadap perempuan yang masih dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya, agar tidak berhias, memakai wangi-wangian dan sesuatu yang lain yang dapat menarik perhatian dari laki-laki. Perbuatan tersebut atas dasar saddu adzari’ah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang.
3. Golongan yang menolak saddu adzari’ah sebagai metode dalam beristinbath.
Golongan yang menolak saddu adzari’ah sebagai metode dalam beristinbath adalah kalangan Mazhab Zhairi. Mazhab ini pada dasarnya beristinbath dengan memahami makna secara tekstual (zahir al-lafzh) 25 , dan mazhab ini hanya beristinbath menggunakan alquran dan hadist sedangkan metode lain salah satunya metode dengan konsep saddu adzari’ah mereka menolaknya. Terdapat beberapa alasan mazhab zhairi menolak saddu adzari’ah 26 : Pertama, dalam konteks ijtihad, pendekatan sad adzari'ah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan pendekatan zhairiyyah menolak ijtihad berdasarkan ra'yu (pendapat pribadi). Kedua, hukum- hukum syara' dalam pandangan zhairiyyah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, sementara dalam sad adzari'ah, penetapan hukum tidak secara langsung mengacu pada nash (teks syara') dan ijma' (konsensus ulama).
Berdasarkan pendapat dari beberapa golongan ulama diatas dapat dipahami bahwa umumnya para mujtahid khususnya ulama imam
24 Ahmad Wafaq bin Mukhtar, Maqasid asy-Syar’iyyah ‘inda Imam Asy-Syafi (Qahirah: Dar as-Salam, 2014), hlm. 248.
25 Munawwaroh, “SADD AL- DZARI’AT DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER,” hlm. 76.
26 Hanif, “Kehujjahan Sadd Al-Żari’ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi’i dan Zhahiri),” Kehujjahan Sadd Al-Żari’ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi’i dan Zhahiri),” (Skripsi, Aceh, UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 33.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
mazhab menerima dan kadang menggunakan saddu adzari’ah sebagai metode dalam beristinbath, disebabkan salah satu objek dari penetapan hukum menggunakan saddu adzari’ah adalah untuk mencegah atau menutup jalan terhadap perbuatan yang menimbulkan mafsadah sehingga manfaat dari pencegahan tersebut untuk memunculkan kemaslahatan. Adapun golongan mujtahid yang menolak saddu adzari’ah digunakan sebagai metode dalam beristinbath, dikarenakan kelompok mujtahid tersebut beristinbath dengan metode zhahir allafdz yaitu metode yang menilai secara tekstual sehingga sumber hukum yang dijadikan bahan acuan adalah Al-Qur’an dan Hadits dengan tidak menerima perkembangan metode-metode lain yang dikembangkan oleh para mujtahid.

## Pengaplikasian Sadd al-Dzari’ah terhadap Perkara Kontemporer.
Aktivitas kehidupan masyarakat di zaman kontemporer sangat beragam juga bersifat dinamis seiring perkembangan zaman, sehingga dari berbagai aktivitas beragam tersebut terkadang menimbulkan sebuah persoalan dengan tingkatan yang berbeda-beda sampai pada taraf kompleks. Pun demikian dari berbagai persoalan yang muncul hukumpun dituntut bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman agar dapat menyelesaikan setiap persoalan yang muncul dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengembangkan hukum agar bisa menjawab persoalan yang mengikuti perkembangan zaman atau bersifat kontemporer, para mujtahid selaku pemberi fatwa, dituntut agar dapat mengembangkan khazanah keilmuan sehingga dapat menjawab persoalan sesuai tuntutan perkembangan zaman. Setiap persoalan dalam menetapkan hukumnya pun para mujtahid mesti pada taraf kehati-hatian, sehingga penetapan hukum yang diterbitkan atas setiap persoalan mengedepankan kemaslahatan.
Diantara perkara kontemporer yang muncul dikalangan masyarakat yaitu Penyesuaian Barisan dalam Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Penyesuaian Barisan (Shaf) dalam Shalat Berjamaah di Masa Pandemi. Di ketahui barisan (shaf) dalam shalat berjamaah umumnya berdasarkan sunnah Rasulullah adalah rapat atau tidak renggang, akan tetapi di masa pandemi terdapat beberapa penyesuaian bahkan terdapat imbauan untuk sementara waktu tidak melaksanakan shalat berjamaah dikarenakan dampak pandemi yang belum redah. Untuk mengatasi kerinduan masyrakat untuk shalat di masjid secara berjamaah dapat dilaksanakan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
dengan catatan setelah pandemi reda dengan catatan salah satunya pasien yang terjangkit wabah telah sehat dan efek mutasi dari pandemi berkurang. Di sisi lain, setelah dibolehkannya masyarakat untuk melaksanakan ibadah shalat berjamaah di masjid terdapat beberapa catatan dalam hal ini penyesuaian untuk melaksanakan shalat berjamaah disebabkan wabah pandemi belum hilang sama sekali ditengah-tengah masyarakat. Salah satu catatan dari penyesuaian ibadah berjamaah di masjid adalah pengaturan barisan shaf yang mesti dilonggarkan atau berjarak. Dari perkara tersebut, terdapat beberapa tahapan penyelesaian berdasarkan perspektif saddu adzari’ah sebagai salah satu metode ijtihad. 27
Penyelesaian dapat diketahui berdasarkan definisi, indikator dan kaidah dari saddu adzari’ah. 1) definisi sad azariah itu sendiri mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau mudarat, wabah pandemi dalam hal ini memiliki dampak yang lebih banyak mudaratnya salah satunya adalah mutasi penyebaran yang begitu cepat dari mudarat tersebut mesti dicegah. 2) di tinjau dari indikator saddu adzari’ah yang dijadikan sebagai rujukan yang menjadi sebab perbuatan dilarang ada 3 (tiga) yaitu niat, tujuan dan akibat perbuatan. Dari indikator tersebut yang sesuai dengan dibolehkannya penyesuaian barisan shalat berjamaah adalah ditinjau dari akibat perbuatan, jika akibat perbuatan tersebut menciptakan sebuah kemaslahatan maka aturan penyesuaian barisan shalat berjamaah dibolehkan.
Kemaslahatan yang dihasilkan dengan adanya pelonggaran shalat berjamaah di masjid salah satu diantaranya mencegah penyebaran mutasi wabah karena satu dampak yang menyebabkan mutasi penyebaran wabah cepat menular adalah kurangnya menjaga jarak. Dari hal tersebut, maka penyesuaian barisan ibadah shalat berjamaah di masjid dengan ditinjau dari salah satu indikator saddu adzari’ah yaitu melihat akibat perbuatan yang dihasilkan, sangat dianjurkan dan dibolehkan disebabkan perbuatan tersebut mencegah terjadinya mutasi penyebaran dan telah sesuai dengan tujuan maqashid syariah salah satunya menjaga kehidupan manusia. 3) dari segi kaidah, aturan penyesuaian barisan (shaf) ibadah
27 Elly Uzlifatul Jannah dan Isniyatin Faizah, “Hilah Hukum dan Kemungkinan Penerapannya dalam Praktik Hibah dan Wasiat”, Vol. 1, No. 2, Februari 2022. https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/alfaruq/issue/archive

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
shalat berjamaah di masjid perlu digaris bawahi tidak selamanya aturan tersebut mesti dijalankan terus menerus, sebagaimana dalam kaidah يرَ ُاُلاْ ُامزلا يرَب ٌاَُل ا , yang diartikan hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Berdasarkan kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa aturan pemberlakuan penyesuaian barisan ibadah shalat berjamaah di masjid tersebut bersifat terbatas, terbatas dengan catatan pemberlakuan aturan tersebut tidak akan digunakan jika wabah pandemi telah berakhir dengan ditandai kasus yang dihasilkan sangat berkurang serta dalam lingkup Negara hanya beberapa wilayah yang tersisa dengan kasus dari efek wabah.

## Penutup
Berdasarkan definisi, indikator, dan kaidah yang merupakan aspek dalam menggunakan pendekatan sadd al-dzari'ah, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian dalam pelaksanaan ibadah shalat berjamaah di masjid dalam konteks wabah pandemi memiliki dasar yang kuat. Definisi sadd al-dzari'ah mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau mudarat. Dalam hal ini, wabah pandemi memiliki dampak yang banyak berpotensi menimbulkan mudarat, termasuk mutasi penyebaran yang cepat. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan seperti penyesuaian barisan shalat berjamaah sangat diperlukan.
Indikator saddu adzari'ah meliputi niat, tujuan, dan akibat perbuatan. Dalam konteks penyesuaian barisan shalat berjamaah di masjid, indikator yang relevan adalah akibat perbuatan. Jika penyesuaian tersebut menghasilkan kemaslahatan, seperti mencegah penyebaran mutasi wabah, maka penyesuaian tersebut diperbolehkan. Penyesuaian tersebut sesuai dengan tujuan maqashid syariah, salah satunya menjaga kehidupan manusia.
Dalam hal kaidah, aturan penyesuaian barisan shalat berjamaah di masjid tidak harus diterapkan secara terus menerus. Sesuai dengan kaidah
" ُاُلاْ ُامزلا يرَب ٌاَُلا يرَ " (hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat), aturan tersebut bersifat terbatas. Pemberlakuan aturan penyesuaian tersebut dapat dihentikan ketika wabah pandemi telah berakhir dan kasus yang dihasilkan sangat berkurang, serta hanya berlaku di wilayah-wilayah tertentu yang masih terdampak wabah. Dengan demikian, penyesuaian barisan shalat berjamaah di masjid dalam

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
konteks wabah pandemi dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip saddu adzari'ah dan sesuai dengan kondisi zaman dan tempat yang ada.
Referensi Ahmad Wafaq bin Mukhtar. Maqasid asy-Syar’iyyah ‘inda Imam Asy-Syafi . Qahirah: Dar as-Salam, 2014. Andewi Suhartini. “Ushul Fiqh.” Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kemenag RI , 2012. A Basiq Djalil. Ilmu Ushul Fiqih (Satu Dan Dua) . Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2010.
A Djazuli. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
Agus Hermanto. "Peran ‘Illat dalam Ijtihad Hukum Islam." Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 11.1 (2018): 91-116.
___. "Konsep maslahat dalam menyikapi masalah kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)." Al-'Adalah 14.2 (2017): 433-460.
___. SADD AL-DZARI’AH Interpretasi Hukum Syara’terhadap Beberapa Hal tentang Larangan Perkawinan . CV. Mitra Cendekia Media, 2022.
Elly Uzlifatul Jannah dan Isniyatin Faizah, “Hilah Hukum dan Kemungkinan Penerapannya dalam Praktik Hibah dan Wasiat”, Vol. 1,
No. 2, Februari 2022. https://ejournal.iai- tabah.ac.id/index.php/alfaruq/issue/archive Faridatus Syuhadak dan Badrun Badrun. “PEMIKIRAN WAHBAH AL-
ZUHAILY TENTANG AHKAM AL-USRAH.” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 4, no. 2 (30 Desember 2012). https://doi.org/10.18860/j- fsh.v4i2.2985.
Hanif. “Kehujjahan Sadd Al-Żari’ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi’i dan Zhahiri),”) Skripsi , UIN Ar-Raniry, 2021.
Hifdhotul Munawwaroh. “SADD AL- DZARI’AT DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER.” Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 12, no. 1 (10 April 2018): 63. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584.
Ibrahim bin Mahna bin Abdillah Mahanna. Sadd Dzarai’ ‘Inda Syaikh Islam ibnu Taimiyyah . Riyadh: Dar Al-Fadhilah, 2004. Intan Arafah. “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam.” Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 5, no. 1 (26 September 2020): 68–86. https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Johnson Kawakib dan Hafdz Syuhud. “Implementation of the Concept of Sadd Al-Dzari’ah in Islamic Law (Perspective of Ibn Al-Qayyim Al- Jauziyah and IbnHazm).” International Journal of Philosophy 9, no. 4 (2021): 193. https://doi.org/10.11648/j.ijp.20210904.13. Louis Ma’luf. Al-Munjid fi Al-Lughah Wa Al-A’lam . 1986 ed. Beirut: Dar al- Masyriq, t.t. Muhammad Ishom. “Virus Corona dan Pembelajaran Kaidah Fiqih bagi Publik,” 21 April 2020. https://www.nu.or.id/opini/virus-corona- dan-pembelajaran-kaidah-fiqih-bagi-publik-hOM0K.
Muhammad Suud. “Saddu Zarai’ sebagai Sumber Hukum Islam dan Penerapannya terhadap Problematika Kontemporer.” An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer 2, no. 2 (t.t.).
Nurdhin Baroroh. “METAMORFOSIS ‘ILLAT HUKUM’ DALAM SAD ADZ-DZARI’AH DAN FATH ADZ-DZARIAH (SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN).” Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 5, no. 2 (1 Maret 2018). https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426. ___. “METAMORFOSIS ‘ILLAT HUKUM’ DALAM SAD ADZ-DZARI’AH DAN FATH ADZ-DZARIAH (SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN).” Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 5, no. 2 (1 Maret 2018). https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426. Sharmin Syukur. Sumber-Sumber Hukum Islam . Surabaya: Al-Ikhlas, 1993. Ummu Isfaroh Tiharjanti. Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding . Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003. Sri Mulyani. “SADD AL- DZARI’AT DAN KORELASINYA PADA PERMASALAHAN COVID-19 (SHAF DISTANCE).” SYARIAH: Journal of Islamic Law 2, no. 2 (26 September 2020): 1. https://doi.org/10.22373/sy.v2i2.131.
T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Falsafah Hukum Islam . Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
Wahbah Az-Zuhaili. Fiqih Islam wa Adillatuhu . Disunting oleh Budi Permadi. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Vol. 2. Jakarta: Gema Insani, 2011.