## EVALUASI PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI OBAT ANTI TUBERKULOSIS DI DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
Tiara Davne Kaunang 1) , Adeanne C. Wullur 2) , Gayatri Citraningtyas 1)
1) Program Studi Farmasi FMIPA UNSRAT Manado, 95115
2) POLTEKKES Manado

## ABSTRACT
Tuberculosis  is  an  infection  of  infectious  disease  caused  by Mycobacterium tuberculosis ,  acid-resistant  aerobic  bacillus  transmitted  through  the  air  (airborne).  Storage  and distribution problems of Anti-Tuberculosis Drugs (ATD) can lead to reduced quality of the drug and  a  mismatch  between  the  need  and  availability  of  ATD.  This  study  aimed  to  evaluate  the storage and distribution of ATD from Health Departmen of North Sulawesi Province to Health Department  of  Manado  City  to  Tikala  Baru,  Ranotana  Weru  and  Tuminting  District  Health Center  using  observational  methods  descriptive  and  evaluative  with  retrospectively  and prospectively  data  collected.  The  results  showed  that  the  storage  and  distribution  of  ATD  in Health Departmen of North Sulawesi Province, Health Department of Manado City, Tikala Baru, Ranotana  Weru,  and  Tuminting  District  Health  Center  not  appropiate  with  the regulations of logistics  management guidelines tuberculosis  program  Ministry  of  Health  of  the  Republic Indonesia.
Keywords: storage, distribution, tuberculosis, Health Departmen, District Health Center.

## ABSTRAK
Tuberkulosis  adalah  infeksi  penyakit  menular  yang  disebabkan  oleh Mycobacterium tuberculosis, basil  aerobik  tahan  asam  yang  ditularkan  melalui  udara  ( airborne ).  Permasalahan dalam  proses  penyimpanan  dan  distribusi  Obat  Anti  Tuberkulosis  (OAT)  dapat  mengakibatkan berkurangnya  kualitas  obat  dan  ketidaksesuaian  antara  kebutuhan  dan  ketersediaan  OAT. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  penyimpanan  dan  distribusi  OAT  dari  Dinas Kesehatan  Provinsi  Sulawesi  Utara  ke  Dinas  Kesehatan  Kota  Manado  dan  selanjutnya  ke Puskesmas  Tikala  Baru,  Puskesmas  Ranotana  Weru  dan  Puskesmas  Tuminting  dengan menggunakan  metode  observasional  yang  bersifat  deskriptif  dan  evaluatif  dengan  teknik pengumpulan  data  secara  retrospektif  dan  prospektif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa penyimpanan dan distribusi OAT di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kesehatan Kota  Manado,  Puskesmas  Tikala  Baru,  Puskesmas  Ranotana  Weru  dan  Puskesmas  Tuminting belum sesuai dengan peraturan panduan pengelolaan logistik program pengendalian tuberkulosis Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
Kata Kunci: Penyimpanan, distribusi, tuberkulosis,  Dinas Kesehatan, Puskesmas.

## PENDAHULUAN
Organisasi  Kesehatan  Dunia/ World Health Organization (WHO) pada tahun 2011 memperkirakan  terdapat  hampir  9  juta  kasus Tuberkulosis  (TB)    baru  dan  terjadi  1,4  juta kematian  akibat  penyakit  TB.  Indonesia menempati urutan ke 4 dari 22 negara dengan beban TB terbesar di dunia
Berdasarkan  Riskesdas  tahun  2010, Sulawesi Utara berada pada urutan ke tiga dari lima  daerah  tertinggi  dengan    prevalensi  TB paru  pada  pasien  yang  pernah  didiagnosis  TB paru  setelah  Papua  dan  Banten.  Dengan perkiraan  penderita  sebanyak  1.221    per 100.000  penduduk  di  Indonesia  ( Balitbangkes RI, 2010).
Hasil  rekapitulasi  laporan  triwulan penemuan  dan  pengobatan  pasien  TB  tahun 2014  tercatat  jumlah  pasien  penderita  TB  di Puskesmas  Tikala  Baru  sebanyak  83  orang, Puskesmas  Ranotana  Weru  sebanyak  142 orang  dan  Puskesmas  Tuminting  sebanyak 208 orang. Data tersebut membuktikan bahwa ketiga puskesmas tersebut termasuk puskesmas dengan jumlah pasien TB tertinggi di Manado.
Permasalahan dalam
proses penyimpanan  dan  distribusi  OAT  dapat mengakibatkan  berkurangnya  kualitas  obat dan  ketidaksesuaian  antara  kebutuhan  dan ketersediaan  OAT  yang  akan  didistribusikan kepada  pasien.  Hal  tersebut  berpotensi menyebabkan  terputusnya  pengobatan  yang dilakukan  oleh  pasien  dan  meningkatkan tingkat  keparahan  penyakit  akibat  resistensi obat.
Proses penyimpanan dan pendistribusian perlu melewati beberapa tahap birokrasi  sebelum  tiba  kepada  unit  pelayanan kesehatan dasar dan ke tangan pasien. Tahap-
tahap  ini  rentan  terhadap  berbagai  masalah dan  kendala,  baik  dalam  hal  kelengkapan administrasi pencatatan dan pelaporan, transportasi, jarak, hingga fasilitas gudang dan sarana penyimpanan OAT yang ada.
Penelitian ini bertujuan untuk mngevaluasi penyimpanan dan distribusi OAT di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  dari  bulan November tahun 2014 sampai bulan Juli tahun 2015  di  kantor  Dinas  Kesehatan  Provinsi Sulawesi  Utara,  Dinas  Kesehatan  Kota Manado,  Puskesmas  Tuminting,  Puskesmas Ranotana  Weru,  dan  Puskesmas  Tikala  Baru Manado.
Dengan menggunakan metode observasional  yang  bersifat  deskriptif  dan evaluatif. Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif  dan  kuantitatif  dengan  sumber  data yang data primer dan data sekunder.
Teknik  pengumpulan  data  penelitian dilakukan  secara  retrospektif  dan  prospektif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL PENELITIAN
Penyimpanan  Obat  Anti  Tuberkulosis (OAT)  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sulawesi Utara  dilakukan  di  gudang  obat  program instalasi  farmasi  Dinas  Kesehatan  Provinsi. Penyimpanan  OAT Multi  Drug  Resistant (MDR)  dilakukan  di  gudang  instalasi  farmasi RSUP Prof. DR. R.D. Kandou Manado.
Penyimpanan OAT di Dinas Kesehatan Kota Manado dilaksanakan langsung di  ruang
Bidang Pengendalian
Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan (P2PL)  yang dikelola langsung  oleh  Wakil  Supervisor  (Wasor)
Program Penanggulangan Tuberkulosis
(P2TB).  Penyimpanan  OAT  di  puskesmas Tikala  Baru,  puskesmas  Ranotana  Weru  dan
puskesmas  Tuminting  dilaksanakan  di  ruang pemegang P2TB.
Tabel 1. Peraturan Kementrian Kesehatan dengan Penyimpanan Obat Anti Tuberkulosis di Dinas Kesehatan  Provinsi  Sulawesi  Utara,  Dinas  Kesehatan  Kota  Manado,  PKM  Tikala  Baru, PKM Ranotana Weru, dan PKM Tuminting.
No Peraturan Kemenkes Realisasi A  B  C  D  E 1 Tersedia ruang yang cukup untuk penyimpanan. +  -  +  +  + 2 Tersedia ruangan khusus sesuai persyaratan setiap jenis barang/logistik yang akan disimpan. -  -  -  -  -
3 Tersedia cukup ventilasi, sirkulasi udara dan penerangan. +  +  +  +  + 4 Ventilasi mempunyai teralis dan penghalang sinar matahari langsung. +  +  +  +  + 5 Tersedia alat pengukur suhu (termometer) dan pengukur kelembaban (Higrometer) yang terkalibrasi serta formulir pencatatan monitoring suhu dan kelembaban. +  -  -  -  - 6 Tersedia alat pengatur suhu ruangan (AC, kipas, exhaust fan ).
+  -  -  -  -
7 Mempunyai minimal satu pintu masuk barang dan satu pintu keluar barang yang masing-masing mempunyai dua lapis pintu. -  -  -  -  - 8 Tersedia ruang administrasi. -  +  +  +  + 9 Tersedia alarm pendeteksi kebakaran dan alat pemadam kebakaran yang dapat digunakan. +  -  -  -  - 10  Atap gudang dalam keadaan baik dan tidak bocor. +  +  +  +  + 11  Gudang bebas dari binatang dan serangga. +  +  +  +  + 12  Gudang dalam keadaan bersih, rak tidak berdebu, lantai disapu dan tembok dalam keadaan bersih. +  +  +  +  + Keterangan: A : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara B  : Dinas Kesehatan Kota Manado
C  : Puskesmas Tikala Baru
D   : Puskesmas Ranotana Weru
E   : Puskesmas Tuminting (+) : Peraturan dilaksanakan (-)  : Peraturan tidak dilaksanakan
Distribusi  OAT  di  Dinas  Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada prinsip First  Expired  First  Out (FEFO)  dengan skenario  jemput  bola.  Distribusi  OAT  dari gudang  instalasi  farmasi  Dinas  Kesehatan Provinsi  Sulawesi  Utara  menggunakan  Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) yang ditandatangani  oleh  Wakil  Supervisor  P2TB Dinas  Kesehatan  Provinsi,  Wakil  Supervisor P2TB  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  atau
petugas  yang  mewakili  dalam  pengambilan obat.  Pengambilan  obat  dari  Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota  sendiri  didasarkan  pada formulir  permintaan  OAT  yang  disusun  oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
Untuk OAT MDR formulir permintaan obat disampaikan oleh RSUP Prof. DR. R. D. Kandou Manado yang akan direkapitulasi oleh petugas program TB-MDR untuk disampaikan kepada kementrian kesehatan pusat.
Distribusi  OAT  dari  Dinas  Kesehatan Kota  Manado  kepada  fasilitas  pelayanan
kesehatan  berlangsung  di  ruangan  bidang P2PL tanpa melalui gudang farmasi.
Sedangkan distribusi yang dilaksanakan  di  puskesmas  Tikala  Baru, puskesmas  Ranotana  Weru  dan  puskesmas Tuminting dilaksanakan oleh pemegang program    P2PL  dengan  penyerahan  OAT secara  langsung  kepada  pasien  atau  kepada Pengawas  Menelan  Obat  (PMO)  berdasarkan data  yang  tertera  pada  Kartu  Pengobatan Pasien atau disebut Formulir TB 01.
Tabel  2.  Peraturan  Kementrian  Kesehatan  dengan  Proses  Distribusi  Obat  Anti  Tuberkulosis  di Dinkes  Provinsi  Sulawesi  Utara,  Dinkes  Kabupaten/Kota,  PKM  Tikala  Baru,  PKM Ranotana Weru, dan PKM Tuminting.
No  Peraturan Kemenkes Realisasi 1 Distribusi obat anti tuberkulosis dari Dinkes Provinsi ke Dinkes Kabupaten/Kota Berdasarkan Formulir Permintaan OAT Kabupaten/Kota. + 2 Distribusi obat anti tuberkulosis dari Dinkes Kota ke Fasyankes berdasarkan LPLPO. - 3 Dinkes Provinsi Membuat Surat Bukti Barang Keluar (SBBK). + 4 Dinkes Kabupaten/Kota Membuat Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) - 5 Dinkes Provinsi Membuat Berita Acara Serah Terima Barang (BAST). - 6 Dinkes Kabupaten/Kota Membuat Berita Acara Serah Terima Barang (BAST). - 7 Dinkes Kabupaten/Kota Menyerahkan Laporan TB 13. + 8 Dinkes Provinsi Merekapitulasi Laporan TB 13. + Keterangan: (+) = Peraturan dilaksanakan (-) = Peraturan tidak dilaksanakan

## PEMBAHASAN
Dinas kesehatan Kota Manado
berdasarkan  hasil  observasi  tidak  memiliki gudang  untuk  penyimpanan  logistik  OAT.
Penyimpanan  dilakukan  di  ruangan  pengelola Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL).
Penyimpanan  OAT  di  puskesmas Tikala  Baru,  puskesmas  Ranotana  Weru  dan puskesmas Tuminting dilaksanakan di ruangan pemegang
Program Penanggulangan Tuberkulosis (P2TB).
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sulawesi Utara,  Dinas  Kesehatan  Kota  Manado, puskesmas  Tikala  Baru,  puskesmas  Ranotana Weru  dan  puskesmas  Tuminting  tidak menyediakan  ruangan  khusus  untuk  setiap jenis  barang/logistik  yang  akan  disimpan. Penyimpanan  logistik  OAT  dan  non-OAT dilakukan bersama-sama di satu ruangan.
Alat  pengukur  suhu  (termometer)  dan pengukur  kelembaban  (Higrometer)  yang terkalibrasi serta formulir pencatatan monitoring  suhu  dan  kelembaban  hanya tersedia  di  gudang  instalasi  farmasi  Dinas Kesehatan  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Kedua alat tersebut tidak tersedia di  Dinas Kesehatan Kota  Manado,  puskesmas  Tikala  Baru, puskesmas  Ranotana  Weru  dan  puskesmas Tuminting karena penyimpanan tidak dilakukan  di  ruangan  gudang  obat.  Menurut Muhammad  (2009),  suhu  sangat  berperan dalam  menjaga  umur  simpanan  sediaan  obat dan  perbekalan  farmasi,  maka  dari  itu selayaknya  suatu  depo  ataupun  gudang  obat untuk menyediakan termometer ruangan untuk memantau temperatur.
Berdasarkan  pedoman  CDOB,  harus tersedia  prosedur  tertulis  dan  peralatan  yang sesuai untuk mengendalikan lingkungan selama  penyimpanan  obat  dan/atau  bahan obat. Faktor lingkungan yang harus dipertimbangkan, antara lain suhu, kelembaban, dan kebersihan bangunan. Tetapi tidak  tersedia  alat  pengatur  suhu  ruangan  di Dinas  Kesehatan  Kota  Manado,  puskesmas Tikala  Baru,  puskesmas  Ranotana  Weru  dan
puskesmas Tuminting sehingga tidak memenuhi peraturan yang ada. Baik Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi  Utara,  Dinas  Kesehatan  Kota Manado,  puskesmas  Tikala  Baru,  puskesmas Ranotana  Weru  dan  puskesmas  Tuminting hanya  memiliki  satu  pintu  yang  digunakan sebagai  pintu  masuk  dan  pintu  keluar  dengan satu lapis pintu..
Tidak  tersedia  ruang  administrasi  di gudang  penyimpanan  OAT  Dinas  Kesehatan Provinsi  Sulawesi  Utara  karena  proses administrasi  dilaksanakan  di  ruangan  P2TB dan gudang hanya bertugas untuk menyimpan logistik OAT.
Alat pemadam kebakaran hanya terdapat  di  gudang  penyimpanan  Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara tetapi tidak dilengkapi  alarm pendeteksi  kebakaran. Dinas Kesehatan  Kota  Manado,  puskesmas  Tikala Baru, puskesmas Ranotana Weru dan puskesmas  Tuminting  tidak  memiliki  alarm pendeteksi  dan  alat  pemadam  kebakaran  di ruangan penyimpanan. Tersedianya kedua alat tersebut dapat mencegah terjadinya kebakaran dan  akibat  yang  ditimbulkannya  sehingga dapat  meminimalisir  kerugian  yang  mungkin terjadi.
Distribusi  OAT  dari  Dinas  Kesehatan Provinsi  Sulawesi  Utara  ke  Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota  didasarkan  pada  formulir permintaan  OAT  Kabupaten/Kota.  Tetapi tidak semua formulir permintaan
Kabupaten/Kota  dimasukan  dalam  format resmi, beberapa formulir permintaan dimasukan  dalam  bentuk  tulisan  tangan  dan tidak  menggunakan  formulir  resmi  yaitu dalam  bentuk  tercetak.  CDOB  mengatur bahwa semua prosedur tertulis harus disetujui, ditandatangani dan diberi tanggal oleh personil
yang berwenang, prosedur tertulis tidak ditulis tangan  dan  harus  tercetak.  Sehingga  dapat dikatakan  formulir  permintaan  yang  tidak dimasukan dalam bentuk tercetak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan di ketiga puskesmas tidak ada yang memasukan  LPLPO  pada  saat  pengambilan obat  di  Dinas  Kesehatan  Kota  Manado. Distribusi  obat  didasarkan  pada  formulir laporan  triwulan  penemuan  dan  pengobatan pasien  tuberkulosis  yang  dilaporkan  oleh masing-masing  fasyankes  dengan  disesuaikan pada  jumlah  OAT  yang  tersedia.  Alasannya karena  pencatatan  distribusi  dapat  dilakukan melalui  buku  pengeluaran  barang  yang dimiliki  Wakil  Supervisor  (Wasor  TB)  Dinas
Kesehatan
Kota
Manado. Tidak
dilaksanakannya  pelaporan  LPLPO  oleh fasyankes  dapat  mengakibatkan  terjadinya kesalahan dalam proses perencanaan pengadaan  logistik  OAT  karena  LPLPO merupakan salah satu sumber data perencanaan tahunan pengadaan logistik OAT.
Buku pengeluaran barang yang mendokumentasikan  distribusi  OAT  selama triwulan 1 tahun 2014 sampai triwulan 1 tahun 2014  telah  hilang.  Alasannya  karena  ruangan P2PL mengalami pemindahan sehingga beberapa  dokumen  yang  dimiliki  secara  tidak sengaja ikut tercecer.
Berdasarkan peraturan CDOB, dokumen  harus  disimpan  selama  minimal  3 tahun.  Seluruh  dokumentasi  harus  tersedia sebagaimana  mestinya.  Semua  dokumentasi harus  mudah  didapat  kembali,  disimpan  dan dipelihara  pada  tempat  yang  aman  untuk mencegah  dari  perubahan  yang  tidak  sah, kerusakan dan/atau kehilangan dokumen.
Dalam  mendistribusikan  OAT  Dinas Kesehatan  Provinsi  Sulawesi  Utara  membuat Surat  Bukti  Barang  Keluar  (SBBK)  yang ditandatangani  oleh  wasor  TB,  kepala  gudang dan  penerima  OAT.  Berdasarkan  observasi SBBK  yang  tersedia  di  Dinas  Kesehatan Provinsi  Sulawesi  Utara  tidak  lengkap  karena tidak adanya dokumen SBBK untuk triwulan 4 tahun 2014.
Terdapat  ketidak  sesuaian  antara  data yang  tercatat  di  buku  pengeluaran  barang dengan  data  pada  kartu  stok  masing-masing OAT.  Berdasarkan  catatan  pada  kartu  stok barang  terdapat  kegiatan  distribusi  yang dilaksanakan  pada  triwulan  4  tahun  2014 tetapi  tidak  tercatat  pada  buku  pengeluaran barang.
Berdasarkan peraturan CDOB perbedaan  stok  harus  diselidiki  sesuai  dengan prosedur  tertulis  yang  ditentukan  untuk memeriksa ada tidaknya campur-baur,
kesalahan
keluar-masuk, pencurian,
penyalahgunaan  obat  dan/atau  bahan  obat. Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelidikan  harus  disimpan  untuk  jangka waktu yang telah ditentukan.
Dinas  Kesehatan  Kota  Manado  tidak memenuhi  ketentuan  yang  ditetapkan  yaitu mengeluarkan SBBK pada saat OAT didistribusikan  ke  puskesmas,  pencatatan hanya dilakukan di  buku pengeluaran.  Hal  itu dapat  menyebabkan  tidak  adanya  dokumen bukti  bahwa  barang  telah  didistribusikan sehingga OAT  yang telah didistribusikan  oleh wasor TB tidak dapat  dipertanggungjawabkan lewat dokumen yang diwajibkan oleh panduan pengelolaan  logistik  program  penanggulangan tuberkulosis.
Berita  Acara  Serah  Terima  (BAST) atas  logistik  OAT  yang  diterima  dari  Dinas
Kesehatan  Provinsi  tidak  dibuat  oleh  Dinas Kesehatan  Kota  Manado.  Dokumen  bukti distribusi yang dilakukan hanya menggunakan SBBK.
Dinas Kesehatan Kota Manado menyerahkan laporan TB 13 untuk direkapitulasi  oleh  Dinas  Kesehatan  Provinsi Sulawesi  Utara.  Tetapi  tidak  semua  laporan yang  dimasukan  sesuai  dengan  format  resmi yang ditetapkan. Selain itu, pelaporan dilakukan melalui dokumen tulisan tangan dan secara lisan. Sehingga tidak semua laporan TB 13  disimpan  dalam  bentuk  dokumen  tertulis tetapi  langsung  tertera  dalam  rekapitulasi  TB 13  yang  disusun  oleh  wasor  TB  Dinas Kesehatan  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Proses tersebut  tidak  sesuai  dengan  peraturan  CDOB yang mengatur bahwa semua prosedur tertulis harus  disetujui,  ditandatangani  dan  diberi tanggal  oleh  personil  yang  berwenang, prosedur tertulis tidak ditulis tangan dan harus tercetak.

## DAFTAR PUSTAKA
Balitbangkes  RI,  2004. Survei  Kesehatan
Nasional,Survei Kesehatan Rumah Tangga  (SKRT)  2004  Volume  2  Status Kesehatan Masyarakat Indonesia . Depkes RI, Jakarta.
Balitbangkes RI, 2010. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas).  Badan  Penelitian  dan
Pengembangan  Kesehatan  Departemen Kesesehatan Republik Indonesia . Depkes RI, Jakarta. BPOM RI, 2012. Undang-Undang No.HK.03.1.34.11.12.7542  Tahun  2012 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi  Obat  Yang  Baik .  BPOM  RI, Jakarta.
Dinkes Manado, 2014. Profil Dinas Kesehatan Kota Manado . Dinas Kesehatan,
Manado.
Kemenkes  RI,  2014b. Panduan  Pengelolaan Logistik Program Pengendalian Tuberkulosis .  Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
WHO , 2012. Global  Tuberculosis  Report. Geneva:  World  Health  Organization, 2012. Hal.3.