## KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI KASUS PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Purwadi Wahyu Anggoro Kepolisian Republik Indonesia Email: purwadi.sh@yahoo.com
Abstrak S ebagai efek globalisasi, informasi positif maupun negatif dapat diakses dengan mudah, berita kejahatan dapat menjadi sebuah contoh cara melakukan kejahatan, banyak  kejahatan dimensi baru kemudian ditiru oleh pelaku wajah baru seperti kasus terorisme,  narkoba, korupsi dan pelecehan seksual. Kejahatan yang menjadi fenomena baru adalah  penyimpangan seksual, yaitu perilaku seks yang tidak sesuai dengan norma  agama, norma hukum, atau norma susila. Ada 3 permasalahan pokok, yaitu: (1) Pola pelaku kekerasan seksual; (2) Aspek perlindungan hukum; (3) Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan agar anak-anak tidak menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu memberi gambaran secara jelas dan menganalisa bahan yang diperoleh mengenai konsep- konsep yang relevan berkaitan dengan latar belakang pelaku, proses hukum dan upaya pencegahan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terkait dengan proses hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak, di Polres/Poltabes wilayah  Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun hasil penelitian sebagai berikut: (1) Pelaku memiliki kesamaan pola  perilaku, yaitu: (a) pelaku memiliki penyimpangan seksual; (b) rentang usia pelaku  dengan  korban;  (c)  faktor  kedekatan  secara  fisik  dan  tempat  tinggal;  (d)  bujuk rayu, paksaan, tipu muslihat atau janji-janji imbalan; (e) motivasi pelaku untuk memperoleh kesenangan atau kepuasan. (2) Polri wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat secara adil dengan penegakan hukum dengan professional, proporsional, transparan dan akuntabel. (3) Upaya pencegahan yang dilakukan: (1) Upaya preemtif dan preventif, pencegahan yang dilakukan oleh: (a) Individu, (b) Masyarakat, (c) Pemerintah, dan (d) Kepolisian. (2) Upaya represif, dilakukan oleh Polri selaku aparat penegak hukum, secara tegas dan terukur, profesional dan proporsional.
Kata Kunci: kekerasan seksual, pola pelaku, perlindungan hukum, upaya pencegahan
Abstract A globalization  effects,  both  positive  and  negative  information  can  be  accessed easily,  crime  news  can  be  an  example  of  how  to  commit  a  crime,  a  lot  of  new dimension  crimes  later  imitated  by  actors  such  as  the  case  of  the  new  face of  terrorism,  drugs,  corruption  and  sexual  harassment.  Crime  is  becoming  a  new phenomenon  is sexual  perversion, the sexual behavior that is incompatible with religious norms,  the  rule  of  law  or  moral  norms.  There  are  three  key  issues,  namely:  (1)  The pattern  of  violent  sexual  offenders.  (2)  Aspects  of  legal  protection.  (3)  The  efforts  made in  prevention  so  that  children  do  not  become  victims  of  sexual  violence.  This  study  is a  normative  legal research, and the nature of research is descriptive analysis, which gives a clear picture  and  analysis  of  material  obtained  on  the  concepts  that  are  relevant  with regard  to  the  background of the offender, the legal process and prevention efforts with the approach of  legislation  and  approaches related  cases with legal process cases of  sexual violence  against children, in the Police/City Police Territory of Yogyakarta Special Region.
The research results as follows: (1) Performers have the same pattern of behavior,  namely: (a) the perpetrator has sexual deviance; (b) the age range of the perpetrator to the victim; (c) the physical proximity factor and shelter; (d) persuasion, coercion, trickery or  promises of reward; (e) the motivation of the perpetrator to gain pleasure or satisfaction. (2) Police must provide  protection  to  the  public  fairly  with  law  enforcement  professional,  proportionate, transparent and accountable. (3) prevention efforts were made: (1)  preemtif and preventive efforts,  prevention  is  done by:  (a) individual,  (b) the Community,(c)  government;  and  (d) Police.  (2)  A  repressive  measure,  carried  out  by the  police  as  law  enforcement  officers, expressly and scalable, professional and proportional.
Keywords: sexual abuse, patterns of the offender, legal protection, prevention

## Pendahuluan
1.  Latar Belakang Efek dari globalisasi, informasi positif maupun negatif dari seluruh penjuru dunia  dapat diakses dengan sangat mudah, berita-berita tentang kejahatan yang terjadi dan ditayangkan di media massa banyak menjadi favorit masyarakat, fenomena-fenomena kejahatan yang tersaji dalam berita yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat menjadi sebuah contoh cara baru melakukan kejahatan bagi masyarakat. Banyak terjadi kejahatan  dimensi  baru  yang kemudian ditiru oleh oknum pelaku wajah baru dan mengejutkan publik seperti kasus terorisme, narkoba, korupsi dan pelecehan seksual yang pada  awalnya sangat tidak populer, saat ini menjadi berita yang menonjol.
Salah satu kejahatan yang menjadi fenomena baru di masyarakat adalah  penyimpangan seksual, dalam suatu masyarakat perilaku seks yang tidak sesuai dengan  norma agama, norma hukum, atau norma susila dikatakan sebagai penyimpangan atau kelainan seksual. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian adalah: (1) Mengapa  pelaku melakukan kekerasan seksual? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak  yang menjadi korban kekerasan seksual? (3) Bagaimana upaya pencegahan yang harus dilakukan agar anak tidak menjadi korban kekerasan seksual?
2.  Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan  perundang- undangan yang berlaku dan terkait dengan proses hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan pendekatan kasus ( case approach ) dilakukan dengan  cara melakukan telaah terhadap proses hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sedang diproses oleh Polres/Poltabes di wilayah Kepolisian Daerah Istimewa  Yogyakarta.
Sumber data adalah wawancara penulis dengan penyidik dan pelaku keajahatan seksual yang diindikasikan mempuyai kelainan seksual, KUHAP, KUHP, peraturan  Perundang- undangan, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-  dokumen resmi, dalam hal ini adalah Berkas Acara Pemeriksaan. Sumber data penelitian akan diambil dari 5 (lima) Poltabes/Polres di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta  yaitu  Poltabes Yogyakarta, Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunung Kidul, dan Polres Kulon Progo.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan data yang telah diambil akan dilakukan analisa dengan Teori  Penyimpangan Seksual, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Peran sehingga diharapkan  dapat ditemukan pola pelaku dalam melakukan kekerasan seksual. Pola kekerasan  seksual merupakan sebuah pola yang terdiri dari gabungan beberapa sisi pandang/motif  yaitu: perilaku menyimpang (dari sisi psykologi pelaku), modus kejahatan, dan situasi  (pelaku dan korban) serta faktor-
faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi  terjadinya kekerasan seksual terhadap anak . 1.  Pola Perilaku Kekerasan Seksual Hasil penelitian yang diambil dari beberapa sumber setelah dilakukan verifikasi  sampel diperoleh 5 (lima) berkas perkara yang dapat dianalisa sebagai bahan penelitian  sesuai dengan teori penyimpangan seksual, yaitu: Berkas Perkara No. Pol.: BP/44/III/2015/Reskrim/Res. Sleman.  Tersangka  Poniran Als.  Trisno  Utomo,  lahir  di  Sleman, 09 September 1939 (77 th), Islam, Tani, WNI, alamat Dsn. Krikilan Rt. 06/Rw. 02 Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Korban Devi Wahyuningsih Binti Supardi,  lahir di Sleman, 20 Maret 2004 (12 th), Islam, Pelajar, WNI, alamat Dsn. Krikilan Rt.  06/Rw. 02 Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Melanggar Pasal 82 ayat (1) UU. RI  No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Laporan Polisi No. Pol.: LP/294/X/2015/SPKT/Polres Bantul.  Tersangka R.B.S Endaryanto, S.Pd., lahir di Purworejo, 26 Juni 1950, Pensiunan, WNI,  alamat Cepoko Rt. 04 Trirenggo, Bantul. Korban Namira Hadi Puspita Als. Tata, 10 tahun dan 11 (sebelas) orang lainnya. Korban rata-rata berusia antara 9-12 tahun.  Melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya Berkas perkara No. Pol.: BP/09/2016/Reskrim/Polres Bantul. Tersangka Bagas Sanjaya, 17 tahun, Pelajar,  Islam,  WNI,  alamat  Dsn.  Plambingan Rt. 03, Triwidadi, Pajangan, Bantul. Korban Yuni Lestari, 16 tahun, Pelajar,  Islam, WNI, alamat Dsn. Ketandan, Rt. 79, Patalan, Bantul. Melanggar Pasal 81 ayat (2)  UU. RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya Laporan Polisi No. Pol.: LP/67/K/VII/2015/DIY/Polres Bantul/Sek.  Jetis. Tersangka Supomo, laki-laki, lahir 03 Mei 1976, Buruh, Islam, WNI, alamat Dsn. Jogahan, Surenwetan Rt. 04, Canden, Jetis, Bantul. Korban anak kandung pelaku an. Fitri  Indah Handayani, perempuan, lahir 30 Desember 1999, pelajar, Islam, WNI, alamat Dsn.  Jogahan, Surenwetan Rt. 04, Canden, Jetis, Bantul. Melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat  (1), (3) UU. RI. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Kemudian Berkas Perkara No. Pol.: BP/77/V/2014/DIY/Res. Bantul. Tersangka  Prapto Wiyono/Kadiyo Bin Amat Drais, lahir 12 September 1934 (81 tahun), laki-laki,  petani, Islam, WNI, alamat Dsn. Gulon, Rt. 002, Ds. Srihardono, Pundong, Bantul.  Korban Nur Isnaini Ramadhani, umur 4 tahun 8 bulan, perempuan, Islam, WNI, alamat  Dsn. Gulon, Rt. 002, Ds. Srihardono, Pundong, Bantul. Melanggar Pasal 82 UU. RI No.  23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan penelitian berkas maka dapat  diperoleh hasil bahwa pada kasus Poniran, R.B.S. Endaryanto dan Prapto Wiyono  diindikasikan mempunyai penyimpangan seksual pedophil sehingga pelaku melakukan  kekerasan seksual dengan anak- anak  yang mempunyai kedekatan secara fisik dan berada  di sekitar pelaku, dengan bujukan atau rayuan atau tipu muslihat atau paksaan dan  sebagian besar korban merupakan tetangga rumah pelaku. Pada  kasus Bagas  Sanjaya  diindikasikan mempunyai penyimpangan seksual incest karena berhubungan seksual dengan saudara sepupu, kemudian pada kasus Supomo diindikasikan  mempunyai  penyimpangan seksual incest sehingga pelaku melakukan kekerasan seksual dengan anak  kandungnya sendiri.
2.  Perlindungan Hukum oleh Polri
Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu teori yang berfokus pada  pengkajian masalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat, sasaran teori ini adalah masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik dalam arti secara  ekonomi maupun dalam arti lemah secara yuridis. Teori perlindungan hukum berasal dari  bahasa Inggris yaitu legal protection  theory, kata perlindungan mempunyai arti:  (1)  tempat berlindung; atau (2) hal (perbuatan) memperlindungi. Tujuan perlindungan adalah  memberikan rasa aman bagi korban.
Upaya Polri dalam memberikan perlindungan hukum dan pengungkapan tindak  pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut: (1) Penyelidikan, dalam Kitab Undang-  Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 5; (2) Penyidikan, sesuai KUHAP Pasal  1  angka 2, Penyidik dapat menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana seksual terhadap anak sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan  setelah  memperoleh  bukti permulaan yang cukup, penyidik boleh melakukan  penangkapan dan penahanan sementara terhadap tersangka tindak pidana terhadap anak.
Polri melakukan Penangkapan (KUHAP Pasal 1 angka 20) dan Penahanan  (KUHAP Pasal 1 angka 21) agar proses tindak pidana tersebut dapat berjalan lancar dan  terkendali. Penggeledahan dibagi atas dua yaitu penggeledahan rumah (Pasal 1 angka 17  KUHAP) dan penggeledahan badan (Pasal 1 angka 18 KUHAP). (c) Pemeriksaan adalah  kegiatan atau sifat menyidik terhadap suatu objek orang atau barang untuk mendapatkan  keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap semua hal yang  berkaitan dengan masalah tindak pidana atau kepentingan tertentu. Proses terakhir adalah  penyerahan perkara adalah penyidik yang telah menyelesaikan proses penyidikan, wajib  segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
Proses hukum Poniran telah memenuhi unsur-unsur Pasal 82 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan ancaman kekerasan, memaksa  anak untuk melakukan perbuatan cabul dan pelaku membujuk korban dengan memberi imbalan uang sebesar Rp. 10.000,- dan Rp. 15.000,- agar korban mau diajak berbuat cabul. Berdasarkan hasil visum dari RSUD Sleman Nomor:  440/064/RM/2015 tanggal  02 Februari 2015 menjelaskan bahwa alat kelamin korban mengalami luka memar  kemerahan dan hymen intak/tidak ada robekan.
Kemudian R.B.S. Endaryanto telah memenuhi unsur-unsur Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan cara memberikan karet gelang dan  ikan lele untuk membujuk korbannya. Selanjutnya Bagas Sanjaya telah memenuhi unsur pidana Pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan sengaja membujuk untuk melakukan persetubuhan, alat bukti keterangan saksi- saksi, keterangan tersangka Bagas dan hasil Visum Et Repertum RSUD Panembahan  Senopati Bantul Nomor: 357/1310, tanggal 09 Maret 2015 dan hasil tes DNA dari Pusat  Kesehatan dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA nomor: R/15064/X/2015/Lab. DNA,  tanggal 07 Oktober 2015. Kemudian Supomo telah memenuhi unsur-unsur Pasal 76D jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, keterangan saksi-saksi,  barang bukti, keterangan pelaku dan visum et repertum dari RSUD Bantul an. Fitri Indah  Handayani. Terakhir Prapto Wiyono telah memenuhi unsur pidana Pasal 82 UURI No. 23  tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu membujuk anak untuk dilakukan perbuatan  cabul dan hasil Visum Et  Repertum dari Klinik Patalan tanggal 30 Mei 2014 serta Visum  Et Repertum dari RSU PKU Muhammadiyah Bantul nomor: 22/V/SKM/PKU.BTL/2014,  tanggal 26 Mei 2014 dan alat bukti petunjuk berupa uang sejumlah 20 (dua puluh) lembar  uang kertas ratusan ribu rupiah.

## 3.  Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual
Untuk membahas hasil penelitian dan wawancara di atas, akan dilakukan peneliti  dengan menerapkan Teori Peran untuk mengupas peran dari masing-masing  elemen  dalam  masyarakat, baik unsur pribadi, masyarakat dan pemerintah dalam upaya mencegah  terjadinya  kekerasan seksual   dengan   korban  anak.   Peranan   didefinisikan sebagai  seperangkat  harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati  kedudukan sosial tertentu.
Terdapat dua macam harapan pada peranan, yaitu: pertama , harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran,  dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau  terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau  kewajiban- kewajibannya.
Peran masing-masing pihak dalam upaya pencegahan tindak pidana seksual, sebagai Upaya preemtif dan preventif adalah: Individu , setiap individu adalah  berusaha untuk menolak dan terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatan,  kemudian Masyarakat , untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan yaitu  menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat.
Selanjutnya Pemerintah , banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan seksual, antara lain: Penyuluhan hukum, Penyuluhan rohani/agama, kemudian memasukkan kurikulum tentang pelajaran seksual,  masalah seksual dan kejahatan seksual pada semua level pendidikan sekolah. Selanjutnya Kepolisian , sebagai instansi penegak hukum, mempunyai peranan yang sangat penting  demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram.
Sebagai Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak  hukum, berupa penegakan hukum secara tegas dan terukur, professional dan proporsional, serta penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian terhadap sumber data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa para pelaku (Poniran, R.B.S. Endaryanto, Bagas, Prapto dan  Supomo) memiliki beberapa kesamaan pola perilaku , yaitu pelaku memiliki penyimpangan seksual, rentang usia pelaku dengan korban rata-rata terpaut cukup jauh,  sehingga menguatkan sisi dominasi pelaku  terhadap  anak-anak,  ada  faktor  kedekatan secara fisik maupun tempat tinggal antara pelaku dan korbannya, yaitu  korban biasanya  adalah anak-anak disekitar pelaku.
Pelaku juga menggunakan bujuk rayu atau paksaan dan penggunaan tipu muslihat  atau janji-janji akan memberikan sesuatu imbalan oleh pelaku, pada situasi ini pelaku  memahami bahwa  anak-anak  masih mempunyai minat terhadap sebuah  mainan atau  barang-barang yang menarik dan motivasi pelaku melakukan kekerasan seksual adalah  untuk memperoleh kesenangan atau kepuasan, sebagai bentuk pelampiasan dan obsesi.  Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor Penyimpangan Seksual,  berdasarkan hasil penelitian pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap  anak  memiliki  kelainan  seksual  pedofil  (Poniran, R.B.S. Endaryanto dan Prapto), sedangkan  Bagas dan Supomo memiliki kelainan seksual incest.
Sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum bahwa Polri sebagai aparat Negara penegak hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada  masyarakat  secara  adil dengan melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan professional,  proporsional, transparan dan akuntabel. Polri melakukan proses penegakan hukum  dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
Adapun peran masing-masing instansi sebagai upaya penanggulangan tindak  pidana seksual adalah upaya preemtif dan preventif, pertama yaitu Individu , setiap  individu harus berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatan, salah  satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap  pelaku untuk melakukan kejahatan, misal menghindari penggunaan pakaian yang dapat  menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis dan tidak tidur bersama dengan  anggota keluarga yang berlainan jenis yang telah dewasa.
Kedua adalah Masyarakat , upaya yang dilakukan agar mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata  nilai dan norma
yang dianut oleh masyarakat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu mengadakan acara silaturahmi antar anggota  masyarakat  yang  diisi  dengan ceramah-ceramah dari tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal untuk menghindari kejahatan seksual, membentuk kelompok-kelompok  yang berdedikasi untuk mencegah dan membantu korban kekerasan seksual minimal di  lingkungannya.
Sementara itu Pemerintah dapat melakukan upaya penanggulangan kejahatan  seksual, antara lain Penyuluhan hukum tentang bahaya tindak pidana seksual terhadap anak-anak dan akibatnya bagi masa depan bangsa, Peraturan Perundang-undangan yang  melindungi anak korban kejahatan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, cara menumbuhkan rasa peduli dan keberanian melaporkan  kepada aparat penegak hukum jika terjadi tindak pidana seksual, menciptakan jargon- jargon, lagu-lagu dan slogan- slogan yang mudah diingat anak-anak yang berisikan  pemahaman untuk menolak keberadaan orang asing yang berusaha mendekati dan  membuat database  penjahat-penjahat seksual dan  menyebarkan  melalui media  massa  agar masyarakat waspada sekaligus sebagai upaya membatasi ruang gerak pelaku.
Upaya pencegahan selanjutnya adalah Penyuluhan rohani/agama, melalui  penyuluhan keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya  semakin  kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku yang baik sehari-hari di dalam masyarakat. Kemudian memasukkan kurikulum tentang pelajaran seksual, masalah seksual dan kejahatan seksual pada  semua  level  pendidikan  sekolah  yang  disesuaikan  dengan tingkat pendidikannya sehingga pemahaman mengenai seksual dapat memperluas  wawasan siswa agar tidak terjebak dalam masalah kejahatan seksual. Selanjutnya  Pemerintah sebagai pemegang kontrol terhadap media harus mengawasi media agar media lebih bertanggung jawab atas tayangan yang rentan  propaganda  kekerasan  dan  pornografi.
Upaya yang dilakukan polisi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan  kejahatan adalah memberikan himbauan dan melakukan patrol rutin untuk meningkatkan  suasana aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat serta mampu membangun  komunikasi  yang  baik dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis anntara polisi dengan masyarakat  yang nantinya akan melahirkan kerjasama  yang baik dan  memberi  penyuluhan hukum  terhadap  masyarakat  termasuk  di  sekolah-sekolah  tentang kewaspadaan terhadap kejahatan seksual.
Selanjutnya Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak  hukum, berupa penegakan hukum secara tegas dan terukur, professional dan  proporsional, serta penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan.  Proses ini dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan.
Daftar Pustaka Arif. Barda Nawawi. 2002. Kebijakan  Hukum  Pidana . PT. CitraAditya Bakti: Bandung. Dimyati,  Khudzaifah  dan  Kelik  Wardiono.  2004. Metode  Penelitian  Hukum .  Buku Pegangan Kuliah, FH UMS Surakarta.
Gosita,  Arif.  2004. Masalah  Korban  Kejahatan .  Jakarta:  PT  Buana  Ilmu  Populer.
Kelompok Gramedia.
Kartono, Kartini. 1998. Patologi Sosial 2 . Jakarta: Radja Grafindo Persada.  Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Mansur, Didik M. Arif, Elsataris Gultom. 2007. Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan Antara Norma Dan Realita . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 10 Tahun 2007  tentang O rganisasi dan Tata Terja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak  (UNIT  PPA) . Mabes Polri.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 14 Tahun 2014, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia . Mabes Polri.
Poerwadarminta, WJS. 2002. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Balai  Pustaka:  Jakarta.
Poerwandari, E. K. 1998. Pendekatan  Kualitatif  dalam  Penelitian  Psikologi . Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3). Universitas Indonesia.
Prodjodikoro, Wirjono. 2002. Asas-Asas  Hukum  Pidana. Bandung:  PT  Refika  Aditama. Reksodipoetro,  Mardjono.  1993. Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia,  Melihat  pada Kejahatan  dan  Penegakan  Hukum  Dalam  Batas-Batas  Toleransi . (Pidato  Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 1993).
Sarwono, W. Sarlito. 2003. Psikologi Remaja . Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.  Surbakti, Natangsa. 2010, Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran Dan  Relevansinya
Dengan  Reformasi  Hukum  Indonesia .  Surakarta:  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Soekanto,   Soerjono.   1983. Faktor-faktor    yang    Mempengaruhi    Penegakan    Hukum . Rajawali: Bandung.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.