OPTIMASI DIPLOMASI DIGITAL SEKTOR PARIWISATA BAGI WISATAWAN MANCANEGARA DI KALIMANTAN BARAT
Nurfitri Nugrahaningsih 1* , Laras Putri Olifiani 2
1,2 Program Studi Hubungan Internasional; Universitas Tanjungpura; Indonesia *email: nurfitri.nugrahaningsih@fisip.untan.ac.id

## Abstract
The use of digital technology is important and requires immediate attention, particularly in supporting economic development, notably in the tourism industry. Several programs have been implemented as a type of tourism diplomacy, despite the continued existence of  practical  barriers.  Together  with  other  relevant  organizations,  the  Department  of Youth, Sports, and Tourism manages the integration of tourism sector services in West Kalimantan. The three significant criteria for evaluating the efficacy of employing digital media  in  public  diplomacy  are  digital  agenda  setting,  presence  expansion,  and conversation  generation.    Using  a  qualitative  exploratory  methodology,  the  authors intend  to  investigate  and  describe  the  digital  diplomacy  optimization    for  the  tourism industry  in  West  Kalimantan.  According  to  the  findings  of  this  study,  the  diplomacy optimization in West Kalimantan incorporates digital media as a platform for information dissemination,  cooperation  between  diplomatic  actors,  and  interaction  between diplomatic actors and diplomatic targets.
Keywords: digital technology, public diplomacy, tourism

## Abstrak
Pemanfaatan  teknologi  digital  menjadi  suatu  urgensi  yang  perlu  mendapat  perhatian terutama  dalam  mendukung  peningkatan  ekonomi,  khususnya  di  sektor  pariwisata. Meskipun  masih  terdapat  kendala  dalam  implementasinya,  beberapa  program  telah dijalankan  sebagai  upaya  diplomasi  pariwisata.  Dinas  Kepemudaan,  Olahraga  dan Pariwisata  bersama  dengan  instansi  terkait  lainnya  juga  menjalin  koordinasi  sehingga pelayanan sektor pariwisata di Kalimantan Barat semakin terintegrasi. Dimensi penting untuk  menilai  efektivitas  dari  penggunaan  media  digital  dalam  diplomasi  publik mencakup digital  agenda  setting , presence  expansion ,  dan conversation  generation . Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  eksploratif,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengeksplorasi  dan  menjelaskan  optimasi  diplomasi  digital  sektor  pariwisata  di Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya optimasi diplomasi di Kalimantan  Barat  melibatkan  media  digital  yang  berperan  sebagai  wadah  diseminasi informasi,  adanya  kerja  sama  antar  pelaku  diplomasi,  serta  terjalinnya  interaksi  antara pelaku dan sasaran diplomasi.
Kata Kunci : diplomasi publik, pariwisata, teknologi digital

## Pendahuluan
Transformasi  media  komunikasi  dan  teknologi  informasi  masa  kini,  telah  membuat negara-negara  berupaya  memanfaatkan  media  digital  dalam  memperkuat  eksistensi, mencapai  tujuan  dan  kepentingan,  serta  menjadi  media  strategis    dalam  menunjukkan posisi  politis  dan branding positif  dalam  lingkup  internasional.  Indonesia  sebelumnya telah memanfaatkan media digital dan media sosial dalam tujuan penyebaran informasi, seperti mempromosikan tagar khusus #BDF2019 atau Bali Democracy Forum tahun 2019 melalui media Twitter dan menunjukkan partisipasi serta dukungan aktif dari pemangku kepentingan  dan  publik,  yang  mana  dapat  mengembangkan  tujuan  strategis  diplomasi Indonesia (Madu, 2021).
Disampaikan  oleh  Asisten  I  Bidang  Pemerintahan  dan  Kesejahteraan  Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, Sri Jumiadatin, diplomasi digital mulai diimplementasikan di Kota Pontianak dengan tujuan untuk mempromosikan berbagai destinasi wisata ini agar dikenal oleh wisatawan mancanegara (Pontianak Post, 2020). Kota Pontianak merupakan salah  satu  kota  di  Kalimantan  Barat  yang  berfokus  pada  pengembangan  di  sektor pariwisatanya.  Berdasarkan  letak  geografisnya,  Kota  Pontianak  memiliki  lokasi  wisata yang  berdekatan  dengan  Sungai  Kapuas,  yakni waterfront  city .  Selain  itu,  wisatawan mancanegara  juga  dapat  berkunjung  Tugu  Khatulistiwa,  Taman  Alun-Alun  Kapuas, Keraton Kadariah, Masjid Jami', atau Museum Kalimantan Barat (Waliyuddin, Anggi, & Anra, 2019). Pemanfaatan diplomasi digital mulai tampak pada awal 2022 di Pontianak ketika  pihak  Dinas  Kepemudaan,  Olahraga  dan  Pariwisata  Kalimantan  Barat  bersama dukungan  dari  pemerintah  daerah  mengembangkan  inovasi  digital  di  sektor  pariwisata yakni Electronic  Tourism  Information  Centre (eTIC)  yang  berisi  berbagai  informasi tempat  pariwisata  yang  ada  di  Kalimantan  Barat  (Muharrami,  2022a).  Meskipun  eTIC telah memiliki desain yang menarik untuk mempermudah wisatawan mancanegara dalam mencari  informasi  pariwisata  di  Pontianak  maupun  di  Singkawang.  Akan  tetapi, wisatawan mancanegara masih menemukan kesulitan ketika mengakses kode QR, seperti kurangnya informasi yang spesifik terutama mengenai promosi yang ditawarkan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, kegiatan promosi dapat dilakukan secara berkala melalui website maupun  akun  media  sosial  resmi  milik  Pemerintah  Daerah  serta  pihak  Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Kalimantan Barat.
Tabel  1 - Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kalimantan Barat Tahun 2018-2022
Tahun Jumlah Kunjungan 2018 70.578 2019 77.921 2020 18.639 2021 73 2022 27.128 Total 194.339
Sumber: BPS Kalimantan Barat (2023).
Berdasarkan tabel di atas, terlihat tahun 2018-2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sekitar 70 ribu kunjungan. Namun pada tahun 2020-2021, akibat pandemi Covid-19, kunjungan wisman menurun drastis. Pada tahun 2022, angka tersebut kembali  meningkat  sekitar  27.128 kunjungan.  Di  tahun  yang  sama,  wisman  yang berkunjung  ke  Kalbar  didominasi  oleh  wisman  asal  Asia  Tenggara  dengan  26.545 kunjungan,  dan  sebagian  besar  berasal  dari  Negara  Malaysia.  Sementara  dari  kawasan lain, terdapat wisman asal Taiwan, Tiongkok, India dan beberapa negara dari kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (BPS Kalimantan Barat, 2023).
Diplomasi  digital  memiliki  keunggulan  dalam  mempromosikan  citra  dan kepentingan  negara,  Indonesia  sendiri  memiliki  sejumlah  tantangan  diplomasi  digital mengenai  pemberdayaan  infrastruktur  digital,  koordinasi  antar  lembaga  dalam pembentukan kebijakan dan penanganan masalah bersama; program pelatihan bagi staf dan  sinergitas  antara  media,  diplomat  dan  masyarakat;  serta  kesigapan  dalam pembaharuan  panduan  pelaksanaan  diplomasi  digital  sesuai  perkembangan  terkini (Madu,  2018).  Oleh  sebab  itu,  penggunaan  media  digital  dalam  berdiplomasi  tentu memiliki potensi dan manfaat, tidak terkecuali untuk aspek kepariwisataannya. Hal ini diperlukan  untuk  mendorong  kembali  promosi  dan  membentuk  citra  positif wisata  di wilayah Kalimantan Barat, yang mana sebelum era pandemi, memiliki jumlah kunjungan yang cukup signifikan. Diplomasi digital tersebut tentu memerlukan optimasi dan peran aktif  dari  pihak-pihak  terkait  seperti  pemerintah  provinsi,  pengelola  wisata,  dan masyarakat.
Terdapat  beberapa  penelitian  yang  relevan  dengan  penelitian  ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nugrahaningsih dkk (2021) yang berjudul “Model Strategi Diplomasi  Budaya  di  Masa  Covid-19:  Studi  Kasus  Festival Cap  Go  Meh di  Kota Singkawang.”  Penelitian  tersebut  berupaya  untuk  menjelaskan  mengenai  strategi
diplomasi budaya yang diterapkan oleh pemerintah pada saat pandemi Covid-19 di Kota Singkawang yang menjadi lokasi perhelatan salah satu festival internasional terbesar di Kalimantan  Barat,  yakni Cap  Go  Meh .  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan bahwasannya  keberhasilan  diplomasi  budaya  di  masa  pandemi  dapat  berjalan  dengan optimal apabila terdapat kerja sama dan komitmen dari aktor diplomasi untuk mendukung diplomasi  budaya,  adanya  optimalisasi  penggunaan  teknologi  digital  sebagai  sarana promosi  diplomasi  budaya,  serta  diberlakukannya  regulasi  yang  tegas  ketika  pandemi dengan tetap memperhatikan akses bagi diplomasi budaya. Kedua, penelitian oleh Hanh (2018) berjudul “ Embracing Digital Diplomacy to Promote Taiwan Tourism Branding. ” Dengan menggunakan konsep diplomasi digital dan nation branding , penelitian tersebut menunjukkan  bahwasannya  dalam  meningkatkan  branding  dan  mempromosikan pariwisata Negara Taiwan, diperlukan peningkatan dalam penggunaan media digital dan peran aktif para diplomat dalam kegiatan diplomasi digital seperti menunjukkan ciri khas dan keunggulan Taiwan berupa postingan di media sosial guna memperkenalkan budaya, kuliner maupun destinasi wisata. Ketiga, penelitian oleh Harjillah (2020) yang berjudul “Diplomasi  Digital  Indonesia  Dalam  Memperkenalkan  Destinasi  Pariwisata  10  Bali Baru.”  Penelitian  ini  menunjukkan  melalui  penggunaan  media  sosial  dan  kolaborasi dengan  masyarakat,  memiliki  keberhasilan  dalam  memperkenalkan  10  Bali  Baru, meskipun  target  kunjungan  wisatawan  tidak  terealisasi  akibat  bencana  alam,  namun terdapat  peningkatan  persentase  kunjungan  yang  signifikan  dalam  waktu  lima  tahun terakhir.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  peneliti  melihat  bahwa  kajian  tentang  optimasi diplomasi digital sektor pariwisata belum dilakukan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk  menyajikan  pemaparan  berdasarkan  rumusan  masalah  yang  diangkat  dalam penelitian  ini  yakni  “Bagaimana  optimasi  diplomasi  digital  sektor  pariwisata  bagi wisatawan mancanegara di Kalimantan Barat?”.

## Tinjauan Pustaka

## Diplomasi Publik
Diplomasi merupakan suatu kegiatan yang memiliki kemampuan untuk mengubah aset kekuasaan  dari  suatu  lembaga  atau  nilai  menjadi  kekuatan  untuk  mempengaruhi pemerintah dan masyarakat di negara lain dengan tujuan untuk mendukung kebijakan luar
negeri  negara  suatu  negara.  Menurut  Gregory  dalam  Hicks  (2021),  diplomasi  publik secara  khusus  didefinisikan  sebagai  instrumen  berbasis  negara  yang  digunakan  oleh kementerian  luar  negeri  dan  lembaga  pemerintah  lainnya  dengan  cara  mempengaruhi publik asing secara persuasif berdasarkan tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh negara tersebut.
Pada era modern, keterlibatan aktor non-negara dalam kegiatan diplomasi publik menjadi salah satu metode kolaboratif yang telah diminati oleh berbagai negara. Dalam implementasinya,  aktor  non-pemerintah  telah  berupaya  berperan  dalam  aktivitas internasional  dengan  mendukung  diplomasi  negara,  baik  disengaja  maupun  tidak.  Fry dalam  Wang  (2006)  menyatakan  bahwa  peran  aktor  sub-nasional,  seperti  pemerintah daerah  dan  organisasi  sipil,  dalam  urusan  internasional  telah  berkembang.  Hal  ini dibuktikan  dengan  semakin  luasnya  wilayah  yang  secara  aktif  dikembangkan  oleh pemerintah  daerah  serta  keterlibatan  dari substate dalam  perdagangan  internasional. Dengan  meningkatnya  peran  aktor  sub-nasional  dalam  hubungan  internasional  dan tantangan kredibilitas yang dihadapi pemerintah nasional sebagai agen utama pemerintah, menjadi  faktor  utama  munculnya  keterlibatan  aktor  sub-nasional  dalam  komunikasi diplomatik  publik.  Keterlibatan  aktor  sub-nasional  dalam  proses  diplomasi  publik tercakup  dalam  beberapa  peran,  yakni  sebagai  sponsor,  koordinator,  dan  komunikator (Wang, 2006).

## Diplomasi Digital
Diplomasi  digital  menempatkan  semua  fokusnya  pada  media  sosial,  situs  web,  dan berbagai  jenis  media  yang  berkaitan  dengan  internet  sebagai  langkah  untuk  mencapai tujuan diplomatik. Menurut Bjola dan Holmes, terdapat tiga dimensi dalam menilai suatu efektivitas  dan  dampak  penggunaan  digital  atau  media  sosial  dalam  diplomasi  publik. Pertama, digital  agenda  setting ,  yang  berkaitan  dengan  kapabilitas  atau  kemampuan penggunaan  media  digital  untuk  mencapai  tujuan  atau  penyebaran  informasi  kepada publik  atau  masyarakat  luas.  Media  sosial  atau  digital  dapat  digunakan  oleh  diplomat dalam  menentukan  agenda  atau  strategi  yang  sesuai  sehingga  menciptakan  diskusi berkelanjutan dengan sasaran diplomasi melalui media platform digital. Dalam kegiatan diplomasi  publik  modern,  penggunaan  media  sosial  memiliki  keunggulan  tersendiri dalam  memengaruhi  suatu  topik  dalam  agenda  publik.  Dibandingkan  dengan  media
massa  tradisional,  media  digital  atau  sosial  memiliki  kelebihan  dalam  mendapatkan ‘ headline ’  atau  perhatian  publik  karena  memiliki  jangkauan,  frekuensi,  aksesibilitas maupun  daya  tahan  yang  baik.  Diplomat  dapat  memanfaatkan  media  digital  untuk mengkonstruksi  suatu  isu sebagai  sesuatu  yang  menarik dan layak mendapat  perhatian publik melalui informasi yang relevan mengenai isu tersebut (Bjola & Holmes, 2015).
Kedua, presence  expansion ,  sebagai  upaya  dan  kemampuan  diplomat  dalam mempromosikan kegiatan maupun branding suatu negara melalui media sosial. Hal ini dilakukan pemerintah dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan masyarakat asing. Apabila secara tradisional, kegiatan diplomatik diwujudkan melalui komunikasi massa, pertukaran budaya atau program pendidikan. Penggunaan media digital memungkinkan ‘kehadiran’ diplomatik pemerintah yang lebih mumpuni dan tidak terbatas pada ruang dan  waktu.  Di  era  transformasi  digital,  peningkatan  eksistensi  suatu  negara  menjadi kewajiban yang dimiliki para diplomat untuk membuat tujuan atau pendapat mereka lebih tersampaikan kepada publik. Kredibilitas dan otoritas diplomat dapat menurun jika gagal mengikuti  perkembangan  teknologi  digital  yang  terus  berkembang.  Hal  tersebut  dapat menghambat  pesan  yang  ingin  disampaikan  oleh  diplomat,  dan  kalah  bersaing  dalam penyebaran informasi dari negara atau pihak lain (Bjola & Holmes, 2015).
Ketiga, conversation  generation ,  merupakan  kemampuan  diplomasi  digital  yang dapat  menghasilkan  suatu  interaksi  antara  pelaku  dan  sasaran  diplomasi.  Diplomasi publik  yang  baik,  tidak  hanya  bersifat  monolog  atau  satu  arah,  tetapi  berbasis  dialog sehingga dapat  menciptakan komunikasi  multi arah dan kolaboratif antara pihak-pihak yang  terlibat.  Penggunaan  media  digital  serta  fitur-fitur  yang  interaktif,  memiliki keunggulan  untuk  menghasilkan  dialog  berkesinambungan  antara  diplomat  dan  publik asing.  Komunikasi  dua  arah  memungkinkan  pelaku  diplomasi  dalam  menyesuaikan kembali  fokus  agenda,  mengurangi  kesalahan  informasi  dan  meningkatkan  saling pengertian  dengan  publik.  Namun,  terlepas  dari  keunggulan  yang  ditawarkan, penggunaan  media  sosial  sebagai  alat  diplomasi  tidak  dapat  dianggap  mudah,  karena dapat  melibatkan sumber daya manusia, investasi  keuangan yang lebih tinggi  daripada media tradisional.  Hal  ini  berkaitan dengan tujuan, metode, dan operasi  membutuhkan infrastruktur digital yang kompleks dan staf yang terlatih dalam pelaksanaan diplomasi (Bjola & Holmes, 2015).

## Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  eksploratif. Penggunaan metode tersebut dengan dikarenakan peneliti melakukan eksplorasi terhadap fenomena sosial atau peristiwa tertentu (Faisal, 2010: 20). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan  wawancara  serta    melakukan  studi  pustaka  melalui  penelusuran  terhadap media  cetak  maupun  daring,  buku,  jurnal  ilmiah,  dan  artikel  yang  bertujuan  untuk memperoleh data dalam  penelitian ini. Untuk memperkaya informasi dan  dokumentasi penelitian, peneliti melakukan observasi atau pengamatan secara langsung di tempat yang menjadi  lokasi  penelitian  sehingga  data  yang  disajikan  dapat  bersifat  menyeluruh (Siswanto, 2011).
Subjek  penelitian  terdiri  dari  perwakilan  Dinas  Kepemudaan,  Olahraga  dan Pariwisata  (Disporapar)  Provinsi  Kalimantan  Barat,  Disporapar  Kota  Pontianak  dan Disporapar Kota Singkawang, serta aktor-aktor non-pemerintah yang bergerak di bidang yang  berkaitan  dengan  isu  yang  diangkat.  Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  optimasi diplomasi  digital  sektor  pariwisata  di  Kalimantan  Barat.  Analisis  data  mengacu  pada model  analisis  ala  Miles  dan  Huberman.  Tahap  pertama  yakni  reduksi  data  di  mana peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dan melakukan pemilihan terhadap hal-hal yang pokok atau utama. Selanjutnya, peneliti menampilkan data dalam bentuk teks narasi dan  melakukan analisis dengan teori dan konsep yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sebagai langkah terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pada pemaparan  dan  analisis  sesuai  dengan  teori  dan  konsep  yang  digunakan  (Sugiyono, 2015).  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengumpulkan  data-data  mengenai  diplomasi digital yang dilakukan oleh pemerintah Kalimantan Barat terkait aspek kepariwisataan, kemudian  data  tersebut  dianalisis  menggunakan  teori  diplomasi  publik  dan  konsep diplomasi  digital  dalam  menunjukkan  upaya  optimasi  diplomasi  digital  dalam  sektor pariwisata di Kalimantan Barat.

## Pembahasan
Media Digital sebagai Sarana Penyebaran Informasi (Digital Agenda Setting)
Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bjola dan Holmes bahwa platform digital berbeda dengan sarana konvensional karena aksesibilitas yang lebih luas. Oleh karena itu, media sosial  dapat  berperan  efektif  dalam  proses  diplomasi  terutama  untuk  memengaruhi
perspektif dalam agenda yang melibatkan khalayak (Bjola & Holmes, 2015). Berdasarkan wawancara  dengan  Dinas  Pariwisata  Kalimantan  Barat  melalui  Kepala  Bidang Pemasaran  Pariwisata,  Marsiana  Rika  dan  Analis  Pariwisata,  Yogie  Perdana,  terdapat inovasi  sejak  awal  tahun  2022,  melalui  ‘Mbak  Kepo’  atau Mobile Acceleration Kolaborasi  Kepariwisataan,  Ekraf,  Pemuda  dan  Olahraga  dan eTIC yakni Electronic Tourist  Information  Center. Melalui  dua  program  tersebut,  pihak  Disporapar  Provinsi Kalbar menjalin kerja sama dengan jangkauan yang lebih luas dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan, dan lainnya. Adapun tujuan dari program “Mbak Kepo” adalah  untuk  memudahkan  wisatawan  yang  datang  ke  Kalimantan  Barat  agar mendapatkan informasi mengenai tempat wisata, kuliner, maupun waktu yang tepat untuk berkunjung ke destinasi wisata yang terdapat di Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan daerah  lainnya  (Rika  &  Perdana,  2022).  Program  ini  sejalan  dengan  Rencana  Induk Pembangunan  Pariwisata  Daerah  Kalimantan  Barat  Tahun  2017-2032,  sebagai  strategi pengembangan  citra  dan  kemitraan  kepariwisataan  daerah  dalam  meningkatkan diplomasi dan promosi terkait destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sehingga dapat dikenal luas secara nasional maupun internasional (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2018).
Produk  “Mbak  Kepo”  diaplikasikan  melalui webtoon (kartun  digital)  sebagai langkah  inovasi  dan  kreatif  dalam  menyajikan  pariwisata  di  Kalbar,  yang  bertujuan menarik perhatian wisatawan dari segala kalangan usia dan dapat  membawa informasi pariwisata melalui smartphone. Rika & Perdana menyebutkan bahwa:
“Buku cetaknya sengaja dikurangi agar bisa secara perlahan beralih ke sistem digital sepenuhnya. Hal ini terbukti dari kunjungan ke “Mbak Kepo” di app webtoon ini sudah dikunjungi oleh 13.010 individu semenjak diterbitkannya episode pertama di tahun 2021 bulan Desember. Pada dasarnya ide webtoon ini hasil kolaborasi dengan komikus  (desain  grafis)  yang  merupakan  mitra  dari  luar  kawasan  Disporapar Provinsi  Kalbar.  Kemudian  dana  yang  digunakan  adalah  dari  mandiri  anggaran Disporapar provinsi (Rika & Perdana, 2022).”
Dalam pembuatan webtoon “Mbak Kepo”, Pemerintah Provinsi Kalbar mengakui berkolaborasi dan memanfaatkan SDM dari pihak eksternal, namun perumusan konsep yang dipaparkan merupakan hasil rapat di Dinas Provinsi. Kerja sama antara Disporapar Kalbar dengan seorang komikus menjadi suatu upaya menciptakan produk promosi yang update dan berbentuk komik sehingga menarik untuk dibaca oleh masyarakat. Sebelum
kerja sama ini, pihak Disporapar mengakui bahan promosi yang tersedia dinilai kaku dan kurang  peminat.  Opsi  dalam  melibatkan  komikus  atau  pihak  eksternal  memiliki  biaya yang  lebih  hemat  dan  kesesuaian  dengan  keahlian  yang  dibutuhkan.  Dukungan  dari pemerintah  pusat  telah  dilakukan  sebelum  pandemi  melalui  bantuan  dana,  meskipun diberhentikan  ketika  kondisi  pandemi  terjadi.  Pasca  pandemi,  pemerintah  kembali memberi dukungan melalui pelatihan bimbingan teknis dalam melatih kapabilitas SDM sehingga memiliki keterampilan dalam pengelolaan produk inovasi digital yang dimiliki oleh pemerintah (Rika & Perdana, 2022).
Tidak hanya menerapkan promosi digital wisata melalui eTIC, Pemerintah Kalbar juga  merencanakan  adanya  ruang  TIC  ( Tourism  Information  Centre )  dalam  melayani informasi  kepariwisataan  di  Kalbar  secara  langsung  atau offline di  wilayah  Bandara Internasional Supadio Pontianak pada tahun 2022. Tidak hanya di Bandara Supadio, TIC dan  eTIC  juga  direncanakan  tersedia  di  wilayah  perbatasan  Aruk  dan  Entikong. Pelaksanaan  pelayanan  pariwisata  secara offline maupun online ,  juga  didasari  oleh kegiatan Cross  Border  Tourism atau  disebut  pasar  malam  minggu,  di  perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut secara rutin dihadiri dan  mendapat  antusiasme  dari  masyarakat  lokal  maupun  wisatawan  asal  Negara Malaysia,  yang  secara  geografis  memiliki  kedekatan  wilayah  (Diskominfo  Kalbar, 2022a). Pada Bulan September 2022, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata telah meresmikan  TIC  di  Bandara  Internasional  Supadio,  sebagai  program  dalam mempromosikan produk wisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Barat. Peresmian TIC tersebut,  juga  dapat  menjadi  sarana  diplomasi  dan  promosi  wisata  dalam  menyambut forum internasional BIMP-EAGA yang diadakan di Pontianak, Kalbar pada tahun 2022, yang  mana  dihadiri  oleh  delegasi  dari  beberapa  negara  seperti  Malaysia,  Brunei,  dan Filipina (Muharrami, 2022b).
Selain  fokus  melalui webtoon “Mbak  Kepo”  dan    eTIC,  Disporapar  Kalbar  juga mengharapkan partisipasi  dari masyarakat  dalam  mempromosikan pariwisata. Program pemilihan  “Putra-Putri  Pariwisata  Kalimantan  Barat”  dan  organisasi  Generasi  Pesona Indonesia  (GenPI)  menjadi  agenda  dalam  melibatkan  kaum  millenial  atau  anak  muda. Program  tersebut  sebagai  pembinaan  dan  koordinasi  dinas  setempat  dengan  pemuda- pemudi  yang  memiliki  skill  baik  seperti  videografer,  fotografer,  dan blogger di  media
digital atau media sosial, sehingga dapat memperluas promosi pariwisata dan menjangkau audience yang beragam (Rika & Perdana, 2022).
Meskipun memiliki progres yang berjalan, Rika & Perdana (2022) menyampaikan kendala  dalam  pemanfaatan  teknologi  karena  kemungkinan  belum  tentu  masyarakat berinisiatif  men- download eTIC  akibat  kendala  memori smartphone atau  tidak  terlalu antusias  dalam  proses scanning  barcode eTIC.  Sementara  penggunaan  media webtoon atau komik digital memiliki keunggulan pertama tidak perlu untuk diunduh, bisa diakses dengan mudah hanya dengan membuka Google Scan, atau Safari. Meskipun masih dalam perencanaan,  namun  webtoon  “Mbak  Kepo”  diupayakan  tetap  berlanjut.  Berdasarkan pada  rating  penilaiannya  dengan  total    9,28  dari  10,  kemudian followers -nya  yang mencapai  522  sehingga  sementara  ini  ratusan  orang  yang  aktif  mengikuti  komik  yang menceritakan tentang tempat pariwisata di Kalimantan Barat ini (Rika & Perdana, 2022).
Dalam  memperluas  promosi  wisata  Kalbar,  Disporapar  Kalbar  masih  berupaya dalam  sosialisasi  baik  secara  lokal,  nasional,  dan  internasional.  Contoh  agenda  yang dilaksanakan  adalah  penempelan  stiker  barcode  “Mbak  Kepo”  maupun  eTIC  di  luar Kalimantan  Barat  misalnya  di  Jakarta,  Surabaya,  Malaysia.  Pemasangan  video  tempat pariwisata Kalbar juga dilakukan di videotron kota-kota besar lainnya. Pihak Disporapar juga bekerja sama dengan pihak Damri dan Bank Kalbar dalam membantu mendorong upaya  diplomasi  pariwisata  di  Kalimantan  Barat.  Adapun  salah  satu  kendala  masalah komunikasi,  seperti  dengan  ASITA  ( Association  of  The  Indonesian  Tours  And  Travel Agencies )  dan  pihak  PHRI  (Perhimpunan  Hotel  dan  Restoran  Indonesia).  Disporapar Kalbar  menilai  kedua  instansi  ini  antara  PHRI  dan  ASITA  selalu  ada  nilai  persaingan dalam  mengedepankan  kepentingannya  masing-masing  sehingga  Disporapar  Kalbar kadang terhambat dalam mencapai mufakat bersama, meski begitu prioritas penyelesaian tetap akan diupayakan kembali (Rika & Perdana, 2022).
Dalam mempromosikan Kota Singkawang secara digital, Pemkot dan Disporapar Singkawang,  menurut  penuturan  Bapak  Heri  Apriadi  selaku  Kadisporapar,  memiliki sejumlah media sosial berupa website pastikesingkawang.id , Twitter @PastiSingkawang, YouTube dan Facebook Pasti  ke  Singkawang, Instagram @pastikesingkawang_id  dan @singkawang_creative, serta Si Hebat yang dirancang dan dikembangkan oleh Kominfo. Disporapar  Kota  Singkawang  juga  mempromosikan  tajuk  atau hashtag ‘ Pasti  ke
Singkawang ’ sebagai langkah untuk menarik wisatawan melalui sejumlah event , kuliner, dan berbagai destinasi wisata (Apriadi, 2022).
Pada  tahun  2019,  Pemkot  melalui  Disporapar  Singkawang  telah  berupaya mempromosikan wisata Kota Singkawang melalui jejaring media sosial. Adapun promosi tersebut  merupakan  kolaborasi  antara  Pemkot  Singkawang  dan  para  pengguna  media sosial dari Generasi Pesona Indonesia atau GenPI. GenPI merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang pariwisata sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Menurut aturan tersebut, terdapat empat hakikat kepariwisataan, yakni destinasi,  promosi,  industri,  dan  kelembagaan  pariwisata.  Sebagai  implementasi  dari hakikat  kelembagaan  tersebut,  Disporapar  bersama  dengan  GenPI  turut  bekerja  sama dengan  Himpunan  Pramuwisata  Indonesia  (HPI)  serta  Kelompok  Sadar  Wisata  dan PokDarWis (Apriadi, 2022).
Disporapar Singkawang  telah mempromosikan kegiatan atau event-event di  Kota Singkawang  seperti  Festival Cap  Go  Meh , Ramadhan  Fair ,  Gawai  Naik  Dango, Singkawang Christmas  Day ,  dan  Festival  Dayak Ngabayotn melalui website pastikesingkawang.id .  Meskipun  pada  kondisi  pandemi,  event-event  tersebut  tidak terlaksana.  Sebelumnya,  dalam  tetap  memeriahkan  Festival Cap  Go  Meh pada  tahun 2021, Disporapar Kota Singkawang menyiarkan rekaman perayaan Cap Go Meh tahun 2020 melalui media youtube . Hal tersebut dilakukan karena adanya pembatasan aktivitas, sehingga berdasarkan rapat antara Disporapar dengan pihak berwajib, Festival Cap Go Meh tahun 2021 hanya dilakukan melalui rekaman festival di tahun sebelumnya dan tidak ada festival secara langsung (Nugrahaningsih & Suwarso, 2021).
Pihak Disporapar Kota Pontianak, di sisi lain, belum memiliki media digital khusus yang  digunakan  untuk  mempromosikan  pariwisata  di  Kota  Pontianak.  Namun,  sejak tahun  2017,  media  sosial  seperti Instagram dan Facebook mulai  digunakan  untuk kegiatan promosi. Sedangkan, situs web yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi tidak lagi digunakan secara aktif dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi, serta tidak adanya tim kreatif untuk mendukung  kegiatan  promosi  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  Disporapar  Kota  Pontianak memanfaatkan  media  cetak  seperti  brosur  untuk  memberikan  gambaran  mengenai pariwisata yang ada di Kota Pontianak.
Disporapar Kota Pontianak menyatakan belum terdapat kerja sama secara langsung mengenai kolaborasi antar dinas provinsi dan kota lain, namun tetap terjalin koordinasi kebijakan dan sebagainya dengan pihak provinsi. Sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah  kota  Pontianak  dalam  optimasi  promosi  pariwisata  digital  sejauh  ini  juga belum berjalan. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pontianak membagikan bantuan dana hibah dari pusat untuk pengelolaan destinasi seperti tempat penyediaan cuci tangan, hal ini termasuk bagian dari bentuk perjuangan melawan masa Covid-19. Namun, pariwisata mengalami penurunan yang signifikan akibat pembatasan kunjungan wisata dan masalah anggaran  serta  lokasi  wisata  yang  ditutup  pada  masa  pandemi  (Disporapar  Kota Pontianak, 2022)
Penerapan kerja sama secara digital dengan pihak lain, diakui Disporapar Pontianak memiliki kendala promosi dan anggaran. Di beberapa kawasan strategis seperti Bandara Supadio  belum  ada  informasi  atau  petunjuk  khusus  mengenai  informasi  wisata  kota Pontianak  akibat  keterbatasan  akses  dan  administrasi  karena  sudah  masuk  jangkauan kawasan Kubu Raya sehingga perlu pembuatan MoU dengan pemerintahan Kubu Raya. Biaya pemasangan peta atau petunjuk khusus pariwisata juga membutuhkan biaya sekitar 90 juta rupiah saat sebelum pandemi, hal ini menjadi hambatan ketika kondisi pandemi dan  adanya  pengalihan  anggaran  oleh  pemerintah.  Adapun  dukungan  Disporapar Pontianak  terhadap  wisata  lokal  berupa  penambahan  CCTV  untuk  menjaga  keamanan dan memantau ketertiban, pemasangan papan nama atau plang pada kawasan waterfront atau Alun-Alun Kapuas, serta edukasi kepada masyarakat sekitar di sebagai pihak yang aktif  berjualan  dan  memberi  jasa  dukungan  terhadap  wisata  seperti  bus  wisata, penyewaan sampan dan sebagainya (Disporapar Kota Pontianak, 2022).
Kerja Sama Antarpelaku Diplomasi dalam Upaya Diplomasi Digital Sektor Pariwisata (Presence Expansion)
Pada  Bulan  Maret  2022,  Pemerintah  Kalbar  dan  Kemenparekraf  mengadakan Forum Group Discussion (FGD) mengenai Bangkit Bersama dalam Pengembangan Pariwisata di Kalbar. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI  Sandiaga  Salahuddin  Uno,  dan  Gubernur  Kalimantan  Barat,  Sutarmidji.  Sutarmidji menyampaikan bahwa potensi wisata Kalbar apabila dikelola secara baik maka menjadi sektor andalan, hal ini didasari oleh jumlah destinasi wisata Kalbar yang mencapai 325
destinasi  dan  sebagian  besar  merupakan  wisata  alam.  Salah  satu  wisata  potensial  di Kalbar  ialah  Pantai  Temajuk,  Sambas,  yang  mana  sebelum  pandemi  Covid-19,  sering dikunjungi oleh wisatawan asal Malaysia dan rata-rata berjumlah sekitar 3.000 orang tiap pekannya. Sutarmidji menegaskan bahwa desa wisata di Kalimantan Barat harus mampu menciptakan peluang usaha melalui digitalisasi pariwisata dan produk-produk kreatif dari daerah setempat (Diskominfo Kalbar, 2022b).
Sekretaris  Daerah  Kalimantan  Barat,  Harisson,  menyampaikan  bahwa Pemerintahan  Provinsi  Kalbar  berupaya  mengembangkan  promosi  pariwisata  melalui digital  dan  sistem informasi  skala  nasional  maupun  internasional.  Hal  ini  disampaikan melalui  Bimtek  (Bimbingan  Teknis)  Pengembangan  Sistem  Informasi  Kepariwisataan Nasional di Pontianak, pada Bulan September 2022. Optimalisasi sistem informasi dalam industri  kepariwisataan  guna  meningkatkan  pemasaran  pariwisata  yang  lebih  luas  dan mudah  diakses.  Harrison  menilai  pemanfaatan  sistem  informasi  dapat  meningkatkan perputaran  ekonomi  dan  pendapatan  masyarakat  serta  menambah  potensi  lapangan pekerjaan (Oxtora, 2022).
Dalam  peningkatan  kapabilitas  SDM  dalam  promosi  wisata,  Disporapar  Kalbar dengan  Pemerintahan  Provinsi  dan  Pusat  mengadakan  pelatihan  teknis  dan  bimbingan bagi para ASN dan non-ASN yang bertugas di sektor pariwisata agar lebih adaptif dan diberdayakan dalam mengoptimalkan diplomasi wisata secara digital. Rika dan Perdana menyampaikan:
“Rencana pelaksanaan pemberian pelatihan bimbingan teknis ini baru dilaksanakan sebanyak  dua  kali  yakni  Oktober  di  Kubu  raya  dan  Pontianak.  Selain  itu,  pihak Pemerintah  juga  bekerja  sama  dengan  Direktorat Even t  Daerah  dan  Pemasaran Pariwisata Nusantara dalam mengadakan kegiatan ini tentunya dengan mengundang narasumber yang ahli dan berpengalaman di bidangnya” (Rika & Perdana, 2022).
Disporapar Kalbar mengakui terdapat kendala sumber daya manusia di bidang IT yang  diharapkan  dapat  membantu  aktivasi  dan update informasi  melalui website atau media  lainnya  dalam  mempromosikan  pariwisata  yang  ada.  Hal  ini  diperlukan  untuk mendorong  terus  kemajuan  di  bidang  pariwisata  di  Kalimantan  Barat.  Selain  itu, Disporapar Provinsi Kalimantan Barat juga menjalin beberapa bentuk kerja sama dengan beberapa  instansi  yang  terlibat  dalam  pengembangan  industri  pariwisata  di  antaranya ASITA  ( Association  of  the  Indonesian  Tours  and  Travel  Agencies ),  pihak  PHRI
(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), Bank Kalbar, BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam), pemilik swasta fasilitas pariwisata dan lainnya (Rika & Perdana, 2022).
Pada  Bulan  Oktober  2022,  Pemerintah  Kota  Singkawang  mengadakan  pelatihan mengenai  “Digitalisasi  Branding,  Pemasaran  dan  Penjualan  pada  Desa  Wisata, Homestay,  Kuliner,  Souvenir  dan  Fotografi  Tahun  2022.”  Agenda  tersebut  bertujuan meningkatkan  potensi  pariwisata  dan  pembangunan  SDM  yang  sesuai  dengan  aspek pengembangan  pariwisata  yang  meliputi  3A  (atraksi,  aksesibilitas,  dan  amenitas). Pelatihan  digitalisasi  dan  promosi  pariwisata  melalui sharing foto  dan  video  di  media sosial  ini,  diharapkan  oleh  Pemerintah  Kota  Singkawang  dapat  diterapkan  oleh masyarakat  luas  sebagai  bentuk  partisipasi  dalam  pembangunan  pariwisata  di  Kota Singkawang (Oxtora & Hidayat, 2022).
Dalam  penyelenggaraan event unggulan  Kota  Singkawang  yakni Cap  Go  Meh, terdapat banyak pihak yang dilibatkan. Salah satunya adalah Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia  (ASITA)  yang  secara  aktif  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  pemerintah, kepolisian,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Akan  tetapi,  pandemi  Covid-19 menyebabkan  perhelatan  tersebut  ditunda  penyelenggaraannya.  Dalam  hal  promosi pariwisata secara digital di media sosial, pihak Disporapar Kota Singkawang menyatakan bahwa  penerapan  metode  tersebut  lebih  gencar  dilakukan  oleh  Disporapar  Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan Disporapar Provinsi memiliki tim khusus (Apriadi, 2022).
Namun,  secara  integral,  Disporapar  tingkat  kota/kabupaten  masih  memiliki wewenang,  seperti  fungsi  dinas  terhadap  kegiatan-kegiatan  di  bidang  ekonomi  kreatif, pariwisata, dan olahraga. Sehingga, pihak-pihak yang memiliki diberikan mandat untuk menjalankan tugas tersebut berkewajiban untuk saling melakukan koordinasi, baik yang melakukan  observasi  secara  langsung  di  lapangan  maupun  aktor  yang  berperan  untuk mempromosikan serta mempublikasikan aktivitas pariwisata di Kota Singkawang.
Lebih lanjut, Kadisporapar Kota Singkawang juga menyatakan bahwa masyarakat yang bermukim di sekitar destinasi wisata di Kota Singkawang telah berpartisipasi untuk mendukung kemajuan tourism spots dengan mengunggah video di kanal YouTube yang berkaitan dengan destinasi, kuliner, dan hotel, atau yang dijuluki oleh Bapak Heri Apriadi sebagai ‘Segitiga Bermuda Wisata’. Di Kota Singkawang sendiri, telah terdapat 41 hotel dengan 1.854 kamar yang tersedia bagi para wisatawan. Apriadi (2022) menyebutkan “...
kita  seringkali  mengadakan  pertemuan  bulanan  secara  rutin  seperti  misalnya  dengan Perhimpunan  Hotel  dan  Restoran  Indonesia  atau  PHRI.  Di  pertemuan  ini  juga  hadir rekan-rekan yang memiliki destinasi, seperti Dayang, Taman Cinta dan Teratai.” Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai kualitas dan kelayakan hotel dan destinasi wisata yang ada di Kota Singkawang. Selain itu, dilaksanakan pula beberapa kegiatan pelatihan untuk  PokDarWis,  GenPI,  HPI,  Duta  Pariwisata  Kota  Singkawang,  serta  masyarakat sekitar.
Dalam  mempromosikan  pariwisata  Singkawang,  Disporapar  Singkawang menyatakan telah ada staf khusus yang mengumpulkan berita dan mendokumentasikan agenda wisata di Kota Singkawang. Adapun staf lain yang berfokus terhadap kegiatan- kegiatan di bidang ekraf, pariwisata maupun olahraga menghubungi dan koordinasi salah satu staf yang selanjutnya mengekspos atau promosi melalui media sosial. Tidak hanya secara  internal,  Disporapar  Singkawang  menyebutkan  berdasarkan  UU  No.10  Tahun 2009 tentang Kepariwisataan terdapat empat hakikat kepariwisataan, antara lain destinasi pariwisata,  promosi  wisata,  industri  wisata  dan  kelembagaan  pariwisata.  Disporapar Singkawang menjalin kerja sama dengan HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia), GenPI (Gerakan Pesona Indonesia) dan PokDarWis (Kelompok Sadar Wisata).
Pihak  Disporapar  Kota  Singkawang  juga  menyatakan  terdapat  setidaknya  tujuh pelatihan  kepariwisataan  yang  diselenggarakan  pada  tahun  2022  yang  membahas mengenai hospitality, kuliner, serta pelatihan pemanfaatan digital dalam bidang ekonomi dan pariwisata. Kadisporapar Singkawang menyatakan:
“Pelatihan terkait digitalisasi ini kami adakan secara khusus dengan tema ‘Pelatihan Digitalisasi:  Branding,  Pemasaran  dan  Penjualan  Pada  Desa  Wisata, Homestay ,
Kuliner,  Souvenir  dan  Fotografi’  pada  20  Juli  2022.  Pelatihan  ini  yang  akan membantu  mereka  dalam  mempromosikan  pariwisata  secara  digital,  sehingga mereka sudah yakni untuk melakukan promosi” (Apriadi, 2022).
Melanjutkan  pernyataannya,  Kadisporapar  Kota  Singkawang  menyampaikan bahwasannya untuk memperingati HUT RI tahun 2022 lalu, pihaknya mengadakan acara penutupan di Batu Belimbing yang juga merupakan upaya promosi, sehingga masyarakat dan wisatawan datang dan berkunjung ke Batu Belimbing.
Di  samping  pelaksanaannya,  upaya  diplomasi  pariwisata  yang  dilakukan  oleh Disporapar  Kota  Singkawang  menemukan  kesulitan  karena  berkaitan  dengan ketersediaan  dan  kesiapan  SDM  yang  mengelola  kegiatan  tersebut.  Mayoritas  anggota
PokDarWis  di  Batu  Belimbing  atau  Batu  Burung,  misalnya,  memiliki  kegiatan  dan kesibukan masing-masing sebagai Aparatur Sipil Negara dan karyawan swasta sehingga mereka tidak terlalu fokus untuk mempromosikan pariwisata.
Apriadi  (2022)  juga  menyatakan  bahwa  pihak  Disporapar  Kota  Singkawang memerlukan  pihak  atau  staf  yang  ahli  di  bidang  IT.  Namun,  saat  penerimaan  atau penentuan  jabatan  seringkali  ditemukan  kendala  seperti  penentuan  jabatan  di  bidang Pariwisata, yang mana memiliki kualifikasi dalam pemahaman atau wawasan mengenai pariwisata tetapi jika dikaitkan dengan bidang promosi, maka juga diperlukan pihak yang ahli  dan  memahami  teknologi  informasi.  Hal  tersebut  dinilai  menjadi  kesulitan  karena belum tentu menemukan calon staf yang ahli bidang IT sekaligus bidang kepariwisataan. Oleh  sebab  itu,  Kadisporapar  Kota  Singkawang  berharap  peran  diplomasi  tidak  hanya terbatas pada pemerintah dan instansi terkait, melainkan masyarakat dan wisatawan yang berkunjung juga dapat melakukan upaya promosi destinasi wisata.
Dalam mendukung promosi digital wisata, pihak Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kota Singkawang menyampaikan pernah dilaksanakan event Pasar Digital Taman Gunung Sari, Ahmadi menyatakan:
“Dulu  tahun  2018,  kita  pernah  bikinkan  sekalian  launching event pasar  digital  di Kalbar, sampai sekarang dibentuklah staf nya dari situ, kemudian pemerintah daerah bikin  Pokdarwis  Taman  Gunung  Sari,  karena  dilihat  ada  prospeknya  dan  bisa dikelola juga tempat itu. Alhamdulillah, target kita kemarin kunjungan wisatawan itu seribu (orang) untuk destinasi baru, yang mana baru satu hari pelaksanaan event itu, itu tercapai (Ahmadi, 2022).”
Ahmadi  menilai  potensi  wisata  Singkawang  cukup  besar  mengingat  pada  tahun 2017, terdapat ketertarikan dari pihak kapal pesiar mancanegara ketika membawa 4 ribu tamu  dari  berbagai  negara  untuk  mengunjungi  Singkawang,  meskipun  agenda  ini dibatalkan karena adanya masalah teknis mengenai tempat bersandarnya kapal (Ahmadi, 2022).
Menurut Rizki dan Irawan (2022), selaku perwakilan PokDarWis (Kelompok Sadar Wisata)  Batu  Burung  Kota  Singkawang,  menyatakan  prospek  diplomasi  digital  wisata baik  melalui website atau  media  sosial  tentu  dapat  berdampak  baik,  mengingat masyarakat  kini  aktif  dalam  penggunaan smartphone .  Pokdarwis  menilai  perlu  adanya sosialisasi dan pemasaran yang aktif dari berbagai pihak, hal tersebut didasari banyaknya masyarakat lokal yang belum mengetahui destinasi yang tersedia di Kota Singkawang.
Selain  berfokus  pada  media  promosi,  pemerintah  daerah  dan  pengelola  destinasi  juga perlu  memperhatikan  kelayakan  fasilitas  dan  biaya  akses  wisata  yang  terjangkau  bagi wisatawan.  Pihak  Pokdarwis  juga  memanfaatkan  media  digital  seperti Instagram dan Facebook , dalam ikut mendukung promosi wisata secara digital, meskipun terdapat juga keterbatasan  SDM  dan  keahlian  di  bidang  tersebut.  Pokdarwis  meminta  pihak  dinas setempat dan kelompok Genpi, untuk memperkuat promosi yang ada, mengingat tupoksi Pokdarwis yang lebih fokus membantu pengelolaan wisata secara lapangan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Ketua  Generasi  Pesona  Indonesia  (GenPI)  Kota Singkawang,  Novrianto,  menyampaikan  pihak  GenPI  telah  melakukan  promosi  wisata secara digital selama ini, walaupun masih terdapat kendala akses yang diberikan kepada pihak GenPI. Permintaan tersebut telah diajukan kepada pihak terkait namun masih belum tercapai, seperti mengenai rincian kegiatan, waktu dan tempat dari event-event tertentu. Novrianto (2022),  menyatakan bahwa:
“Keterbatasannya pasti ada, keterbatasan akses karena kita sudah lama pengajuan dari beberapa kepala dinas, mengenai akses kawan-kawan kayak (seperti) diberi free pass  untuk  mengakses  masuk  kedalam  apapun  dan  kita  juga  berkolaborasi  dari kawan-kawan Pokdarwis dari tempat wisata baru, buatan atau alami. Sebenarnya kita terekspos cuma di acara pertemuan, seperti undangan dinas, peningkatan pengayaan, seperti itu kita baru terlibat. Tapi keterlibatan secara lepas, mungkin terakhir di acara Cap Go Meh tahun 2018 atau 2019.”
Selain  permasalahan  akses,  GenPI  Singkawang  juga  mengkritisi  pengelolaan destinasi  yang  ada  di  Kota  Singkawang.  Pihak  GenPI  tentu  bersedia  dan  mendukung promosi  digital  wisata,  tetapi  tata  lokasi  penjualan  dan  kondisi  destinasi  menjadi hambatan dalam mempromosikan hal tersebut di media sosial. Pihak GenPI menganggap perlu adanya komitmen dalam menjaga keasrian atau kondisi ekosistem yang lebih sesuai dengan lokasi destinasi. Namun pihak GenPI memahami bahwa kondisi di lapangan tidak dapat  disesuaikan  secara  komprehensif  mengingat  hal  tersebut  berhubungan  dengan kegiatan  ekonomi  masyarakat.  Pihak  GenPI  menilai  perlu  adanya  ketegasan  dari pemerintah lokal dalam memperhatikan kondisi analisis dampak lingkungan (Amdal) dari destinasi  wisata  yang  tersedia  di  Kota  Singkawang.  Pihak  GenPI  mengakui  dukungan pemerintah  setempat  dalam  penyediaan  ruangan  rapat  dan  lainnya  telah  cukup  baik, namun GenPI mengharapkan terdapat dukungan secara finansial dan jaringan yang lebih luas  sehingga  promosi  yang  dijalankan  lebih  berkembang  dan  optimal  kedepannya.
Permintaan dari dinas setempat dalam melaksanakan agenda tertentu juga dinilai masih bersifat  pengulangan  dari  sebelumnya,  sehingga  perlu  adanya  perhatian  khusus  dan peningkatan  kapabilitas  dari  perwakilan  pihak  dinas  setempat  dalam  bidang  pariwisata dan digital (Novrianto, 2022).
Permasalahan  mengenai  tata  lokasi  dan  pengelolaan  destinasi  wisata  diakui  oleh pihak Disporapar Kota Singkawang masih mengalami hambatan. Promosi secara digital sulit  dilakukan  apabila  kondisi  di  lapangan  atau  destinasi  masih  tidak  terkelola  secara komprehensif.  Masyarakat  lokal  sebagai  pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  di  lokasi destinasi  terkadang  berfokus  pada  aspek  ekonomi  dan  tidak  mengindahkan  himbauan mengenai aspek estetika dalam industri kepariwisataan. Menurut Dedy Rustriandi (2022) selaku  Kepala  Bidang  Pariwisata  Dinas  Pariwisata  Kota  Singkawang,  menyebutkan bahwa:
“....pengelola  sendiri  juga  sudah  kewalahan  terhadap  pola  perilaku  masyarakat setempat. Awalnya izin mereka adalah untuk berdagang, namun lambat laun hal itu menjadi turun-temurun dan menjamur di daerah tersebut. Kemarin kita sudah pernah turun  ke  lapangan,  mengumpulkan  para  pedagang  untuk  memberikan  pengarahan karena rencananya mereka memang akan dipindahkan, namun mereka berpandangan bahwa  mereka  adalah  masyarakat  setempat  yang  memang  sudah  lama  berada  di lokasi tersebut.”
Pihak Disporapar Kota Singkawang mengakui belum ada penyelesaian atau solusi dalam  meningkatkan  kesepahaman  antara  pemerintah,  pengelola  destinasi  dan masyarakat lokal. Dalam hal ini, Disporapar Kota Singkawang telah berupaya berdiskusi dengan berbagai pihak dalam penertiban di lokasi wisata. Pola perilaku masyarakat lokal, khususnya pedagang di lokasi wisata yang belum konsisten dalam penerapan kesepakatan bersama  dan  menolak  tindakan  relokasi,  menjadi  aspek  yang  turut  mempengaruhi promosi pariwisata.
Pada tingkat yang lebih luas, terdapat kerja sama antara Malaysia dan Indonesia mengenai  sektor  pariwisata  yang  telah  tertuang  dalam  Memorandum  Kerja  Sama Malaysia-Indonesia  pada  tahun  1990.  Adapun  bidang-bidang  yang  termasuk  dalam cakupan kerja sama antara lain; penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, promosi,  pertukaran  program,  promosi  regional,  perhubungan  udara,  dan  kerja  sama sektor  wisata.  Tujuan  dari  adanya  kerja  sama  dalam  sektor  wisata  tersebut  adalah menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis antarnegara dengan dasar kesamaan
etnis, adat-istiadat, serta bahasa yang dimiliki. Oleh sebab itu, kesamaan sosio-kultural yang  ada  diharapkan  dapat  meningkatkan  interaksi  yang  saling  menguntungkan,  baik sosial maupun ekonomi (Asmarani, Suni, & Nugrahaningsih, 2013). Kerja Sama Sosial dan  Ekonomi  Indonesia-Malaysia  atau  Sosek  Malindo  ini  masih  berjalan  hingga  kini. Meskipun demikian, program kerja Sosek Malindo akan terus dikembangkan dikarenakan implementasinya yang harus disesuaikan dengan kebutuhan kedua pihak dalam tatanan global.

## Diplomasi  Digital  sebagai  Media  Interaksi  antara  Pelaku  dan  Sasaran  Diplomasi
(Conversation Generation)
Upaya  diplomasi  dapat  dikatakan  efektif  apabila  terjadinya  dialog  multi-arah  antara aktor-aktor yang terlibat di dalamnya (Bjola & Holmes, 2015). Dalam hal ini, Disporapar Kota  Singkawang  memberikan  pelayanan  dan  konsultasi  melalui  akun  media  sosial, seperti Instagram maupun secara langsung (in-person consultation). Menurut penuturan dari Kadisporapar Kota Singkawang, masih terdapat banyak wisatawan domestik maupun internasional  yang  belum  mengetahui  tentang  destinasi  di  Kota  Singkawang,  sehingga dialog  multi-arah  yang  diharapkan  belum  terlaksana  secara  optimal.  Oleh  sebab  itu, Disporapar  secara  gencar  membagikan  Buku Profil  Kepariwisataan  Kota  Singkawang untuk  memberikan gambaran terhadap  fasilitas yang ditawarkan. Kemudian, mengenai diplomasi  dengan  pihak  eksternal,  Disporapar  Kota  Singkawang  juga  telah  menjalin komunikasi dengan Sarawak Tourism Board atau STB melalui acara yang diadakan di Singkawang Grand Mall. Di acara tersebut, hadir pula pengusaha yang tergabung dalam ASITA. Output yang  diharapkan  oleh  Disporapar  Kota  Singkawang  adalah  pamflet- pamflet  dan  buku  yang  disediakan  dapat  memberikan  informasi  yang  jelas  mengenai pariwisata  di  Kota  Singkawang.  Misalnya,  melalui  kuliner  andalan  Kota  Singkawang yakni c hoi pan , putu piring, putu mangkok, dan bakmie (Apriadi, 2022) .
Di sisi lain, Disporapar Provinsi Kalimantan Barat telah berhasil menjalin beberapa bentuk  kerja  sama  dengan  instansi  atau  lembaga  yang  terlibat  dalam  pengembangan industri pariwisata, seperti ASITA, PHRI, Bank Kalbar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam  (BKSDA),  serta  pemilik  fasilitas  pariwisata  swasta  (Rika  &  Perdana,  2022). Sedangkan,  Disporapar  Kota  Pontianak  (2022)  menyatakan  bahwa  pihaknya  juga berinteraksi  secara  virtual  dengan  masyarakat  dan  wisatawan  melalui  akun Instagram ,
salah  satunya  adalah  agenda  wisata  titik  kulminasi  matahari  di  Tugu  Khatulistiwa Pontianak.
Meskipun  berupaya  menggencarkan  diplomasi  digital,  Pemerintah  Kalbar  juga melaksanakan  diplomasi  secara  langsung  ke  mancanegara  dalam  mempromosikan pariwisata Kalbar. Pada Bulan September 2022, Pemerintah Kalbar mengadakan promosi wisata  dan  produk  UMKM  khas  Kalimantan  Barat  di  Paris,  Prancis.  Adapun  promosi berupa  tempat  wisata,  produk  UKM  seperti  permen  durian,  camilan  talas,  dan  kopi. Permainan  alat  musik  Sape  dan  Kopi  Liberika  asal  Sambas,  juga  turut  diperkenalkan dalam acara yang dilaksanakan di Rumah Indonesia Paris. Acara tersebut juga dihadiri oleh 70 agen perjalanan Perancis dan perwakilan pejabat setempat (Katriana & Santoso, 2022).
Disporapar Kota Pontianak menyatakan terdapat efektivitas yang diperoleh ketika jumlah pengunjung harian akun media sosialnya bertambah dan terbentuk interaksi online yang  diberikan  oleh  masyarakat  pada  postingan  yang  ada  di  galeri Instagram atau Facebook milik  dinas  pariwisata  kota  Pontianak  tersebut.  Pemanfaatan  media  sosial membawa dampak positif bagi wisata Pontianak, seperti memudahkan akses lokasi bagi wisatawan dalam berbelanja produk asli khas Pontianak sebagai bentuk oleh-oleh yakni Kain  Corak  Insang  atau  Kue  Bingke  khas  Pontianak.  Hal  ini  juga  sebagai  dukungan Disporapar  Pontianak  dalam  mendukung  Dewan  Kerajinan  Nasional  Daerah  -  Kota Pontianak (Dekranasda) untuk mempromosikan produk khas Pontianak, bahkan terdapat contoh wisatawan asal Jerman yang mengunjungi langsung ke Pontianak untuk membeli produk khas lokal (Disporapar Kota Pontianak, 2022).
Dinas  Pariwisata  Pontianak  menilai  perlu  mengembangkan  informasi kepariwisataan secara baik, mengingat para wisatawan umumnya sering bertanya kepada pada driver dalam mencari rekomendasi tempat wisata sehingga peran masyarakat lokal juga  diharapkan  dapat  menjadi free  guide dalam  promosi  wisata.  Meskipun  diakui terdapat  keterbatasan  dalam  kemampuan  bahasa  asing  dengan  para  wisatawan mancanegara dan wawasan dari masyarakat  dalam  mengetahui  destinasi yang tersedia. Dinas Pariwisata Pontianak (2022) juga menyatakan:
“....bukan berarti aplikasi ini tidak penting, justru keberadaan media digital dalam bentuk  aplikasi  khusus  dalam mempromosikan tempat  pariwisata ini  juga  penting dan  dapat  mendukung  pemerintah  dalam  mewujudkan  keberhasilan  promosi pariwisata  Pontianak  secara  meluas.  Seperti  adanya  HPI  (Himpunan  Pariwisata
Indonesia) yang menjadi "ujung tombak" dari semua informasi pariwisata yang ada di  Pontianak  namun  masih  belum  cukup  karena  diperlukan  detail  informan  saat berada di Pontianak.”
Kendala  dalam  menciptakan  interaksi  dengan  masyarakat  terlihat  dari  belum adanya integrasi dan aplikasi utama yang terpadu dalam promosi pariwisata. Disporapar Kota Pontianak mengakui bahwa hal tersebut dikeluhkan oleh masyarakat akibat terlalu banyaknya  aplikasi.  Pemerintah  Kota  Pontianak  sebelumnya  memiliki  aplikasi  JePin (Jendela Pontianak Integrasi), yang mana memuat informasi kota Pontianak. Aplikasi ini bertujuan dalam mendorong Pontianak menjadi ‘ smart city .’ Namun kendali aplikasi ini menjadi  kewenangan  khusus  pihak  Diskominfo  Kota  Pontianak.  Dinas  Pariwisata Pontianak menilai perlunya berkolaborasi melalui media digital yang sudah ada sehingga informasi tempat wisata yang ingin dipromosikan, dapat terfokus berasal dari satu media digital  JePin  tersebut  dan  masyarakat  tidak  bingung  dan  mengunduh  terlalu  banyak aplikasi (Disporapar Kota Pontianak, 2022).
Disporapar Kota Singkawang juga menyatakan belum adanya keterpaduan aplikasi dalam promosi wisata.  Apriadi menyampaikan:
“Sementara selama ini kan belum terpadu ya, Bu, padahal seharusnya sudah terpadu, bahkan dari tingkat Nasional. Misalnya kita klik Indonesia, klik lagi Kementerian, misalnya  wisatawan  ingin  berkunjung  ke  berbagai  Provinsi,  nah,  tinggal  dibuat kebawah dan klik Provinsi Kalimantan Barat, lalu klik pemilihan Kabupaten/Kota misalnya Kota Singkawang, barulah tampil destinasinya secara lengkap. Jadi nanti daerah  tinggal  mengisi  dan  menyesuaikan  di  website  tersebut.  Nah,  realitanya selama ini kan belum ada yang seperti itu, jadi kalau wisatawan datang ke Provinsi ya  websitenya  lain,  datang  lagi  ke  Kabupaten/Kota  website  dan  aplikasinya  lain (Apriadi, 2022).”
Disporapar Kota Singkawang menilai perlunya kesederhanaan penyediaan aplikasi khusus yang bersifat utama dalam akses pariwisata agar masyarakat tidak lagi mencari informasi secara acak dan cukup melalui satu aplikasi. Disporapar Kota Singkawang juga menilai  perlu  adanya  koordinasi  yang  lebih  sinergis  antara  Provinsi  dan  daerah. Diperlukan  integrasi  yang  jelas  mengenai  koordinasi  tersebut  dalam  mengoptimalkan promosi  pariwisata  secara  digital,  pemerintah  pusat  seharusnya  memiliki website atau
aplikasi khusus dan terpadu yang memuat destinasi wisata di Indonesia, selanjutnya pihak pemerintah daerah cukup melakukan input dan menyesuaikan di website tersebut.

## Simpulan
Berdasarkan pemaparan  di  atas, optimasi diplomasi digital yang dilakukan Pemerintah Kalbar  telah  dilaksanakan  melalui  pemanfaatan  media  digital  dalam  mempromosikan wisata, meskipun hal tersebut belum optimal akibat kendala sumber daya dan minimnya interaksi  atau  diplomasi  multi  arah  yang  dilaksanakan.  Penggunaan  media  sosial  yang digunakan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat  dalam  diplomasi  digital  bidang pariwisata terlihat melalui penggunaan media “Mbak Kepo” atau Mobile Acceleration Kolaborasi Kepariwisataan, Ekraf, Pemuda dan Olahraga dan eTIC ( Electronic Tourist Information  Center ).  Tidak  hanya  menerapkan  promosi  digital  wisata  melalui  eTIC, Pemerintah Kalbar juga merencanakan ruang TIC ( Tourism Information Centre ) dalam melayani  informasi  kepariwisataan  di  Kalbar  secara offline di  wilayah  Bandara Internasional  Supadio  Pontianak  dan  kawasan  perbatasan  Aruk  dan  Entikong.  Pihak Disporapar  Kota  Pontianak  dan  Kota  Singkawang  juga  memanfaatkan  media  sosial seperti Instagram dan Facebook dalam mendukung promosi pariwisata secara digital.
Kapabilitas pelaku diplomasi digital di Kalimantan Barat masih memiliki hambatan berupa keterbatasan SDM dan finansial. Namun, Disporapar Provinsi Kalimantan Barat, Kota  Pontianak  dan  Kota  Singkawang  mengupayakan  pelatihan  dan  bimbingan  teknis secara internal dan kepada masyarakat umum sebagai upaya optimasi sistem informasi guna meningkatkan pemasaran pariwisata yang lebih luas dan mudah diakses.
Penggunaan media sosial sebagai sarana interaksi belum berjalan secara optimal. Dalam  hal  ini,  Disporapar  Kota  Singkawang  menilai  wisatawan  domestik  maupun internasional  belum  mengetahui  secara  detail  tentang  destinasi  di  Kota  Singkawang. Disporapar Kota Pontianak dan Singkawang tetap memberikan pelayanan dan konsultasi melalui  akun  media  sosial,  seperti  Instagram  maupun  secara  langsung  ( in-person consultation ).  Adapun  interaksi  Disporapar  Provinsi  Kalimantan  Barat  dengan masyarakat sejauh ini berupa pembentukan kerja sama dengan instansi atau lembaga yang terlibat dalam pengembangan industri pariwisata dan pemilik fasilitas pariwisata swasta. Hambatan  interaksi  media  sosial  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  ialah  belum
adanya pembentukan aplikasi utama dan secara terpadu memberikan informasi pariwisata bagi masyarakat.

## Daftar Pustaka
Ahmadi. (2022, September 9). (N. Nugrahaningsih, Interviewer) Apriadi, H. (2022, September 9). (N. Nugrahaningsih, Interviewer) Asmarani, M., Suni, B., & Nugrahaningsih, N. (2013). Kerja Sama Sosial dan Ekonomi Malaysia-Indonesia  (Sosekmalindo)-(Studi  Kasus  Pengembangan  Kawasan Pariwisata  di  Kabupaten  Sambas). Jurnal  Program  Magister  Ilmu  Sosial Universitas Tanjungpura . Bjola, C., & Holmes, M. (2015). Digital Diplomacy: Theory and Practice. New York: Routledge.
BPS  Kalimantan  Barat.  (2023). Statistik  Kunjungan  Wisatawan  Mancanegara  ke Provinsi Kalimantan Barat 2022. Retrieved from kalbar.bps.go.id: https://kalbar.bps.go.id/publication/2023/07/28/e846ff93462bb0a54377463b/statis tik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-provinsi-kalimantan-barat-2022.html
Dinas  Pemuda,  Olahraga  dan  Pariwisata  Kota  Pontianak.  (2022,  Agustus  30).  (L.  P.
Olifiani, & R. Apriliantiani, Interviewers)
Diskominfo  (Dinas  Komunikasi  dan  Informatika)  Provinsi  Kalimantan  Barat.  (2022a). Promosi  Wisata  Kalbar  Melalui  eTIC .  Retrieved  Juli  5,  2022,  from  Kominfo Kalbar: https://diskominfo.kalbarprov.go.id/07/04/2022/promosi-wisata-kalbar- melalui-etic.
Diskominfo  (Dinas  Komunikasi  dan  Informatika)  Provinsi  Kalimantan  Barat.  (2022b). Bangkit  bersama  dalam  Pengembangan  Pariwisata  di  Kalbar .  Retrieved  Juli  5, 2022,  from  Kominfo  Kalbar: diskominfo.kalbarprov.go.id/10/03/2022/bangkit- bersama-dalam-pengembangan-pariwisata-di-kalbar
Faisal, S. (2010). Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hanh, N. T. (2018). Embracing Digital Diplomacy to Promote Taiwan Tourism Branding. Proceedings of the 2nd International Conference on E-Society, E-Education and E- Technology . doi: https://doi.org/10.1145/3268808.3268814 Harjillah, K. A. (2020). Diplomasi Digital Indonesia dalam Memperkenalkan Destinasi Pariwisata 10 Bali Baru. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang. Hicks, J. (2021). Defining and Measuring Diplomatic Influence. Katriana,  &  Santoso,  A.  (2022). Pemprov  Kalbar  Promosikan  Pariwisata  dan  Produk Unggulan  di  Prancis .  Retrieved  Juli  7,  2022,  from  Antara  News: https://www.antaranews.com/berita/3140125/pemprov-kalbar-promosikan- pariwisata-dan-produk-unggulan-di-prancis
Madu,  L.  (2018).  Indonesia’s  Digital  Diplomacy:  Problems  and  Challenges. Jurnal Hubungan Internasional, 7 (1). Retrieved from
http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/4562
Madu,  L.  (2021).  Twitter  Diplomacy  @Kemlu_RI:  A  Case  Study  of  Bali  Democracy Forum  2019. Jurnal  Hubungan  Internasional,  10 (1).  Retrieved  from https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/11566
Muharrami, N. (2022a). Inovasi Promosi Pariwisata Kalbar melalui ETIC. Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Barat .  Retrieved  Mei  14,  2022,  from  kalbarprov.go.id:
https://kalbarprov.go.id/berita/inovasi-promosi-pariwisata-kalbar-melalui- etic.html
____.  (2022b). Ketua  Dekranasda  Provinsi  Kalbar  Apresiasi  TIC  untuk  Bangkitkan Pariwisata Kalbar . Retrieved from kalbarprov.go.id:
https://kalbarprov.go.id/berita/ketua-dekranasda-prov-kalbar-apresiasi-tic-untuk- bangkitkan-pariwisata-kalbar.html
Novrianto, A. (2022, September 9). (N. Nugrahaningsih, Interviewer)
Nugrahaningsih,  N.,  &  Suwarso,  W.  A.  (2021).  Model  Strategi  Diplomasi  Budaya  di Masa  Covid-19:  Studi  Kasus  Festival Cap  Go  Meh di  Kota  Singkawang. Intermestic: Journal of International Studies, 6 (1).
doi:10.24198/intermestic.v6n1.6
Oxtora,  R.  (2022). Kalbar  Gencarkan  Promosi  Pariwisata  Nasional  Dengan Memanfaatkan  Sistem  Informasi .  Retrieved  Juli  7,  2022,  from  Antara  News: https://kalbar.antaranews.com/ berita/521453/kalbar-gencarkan-promosi- pariwisata-nasional-dengan-memanfaatkan-sistem-informasi
Oxtora,  R.,  &  Hidayat,  N.  (2022). Pemkot  Singkawang  Gelar  Pelatihan  Digitalisasi
Potensi Wisata . Retrieved Juli 12, 2022, from Antara News: https://kalbar.antaranews.com/berita/517989/pemkot-singkawang-gelar-pelatihan- digitalisasi-potensi-wisata
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2018). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Pariwisata Daerah Tahun 2017 - 2032.
Pontianak Post. (2020). Promosi Pariwisata Via Digital Jadi Pilihan . Retrieved Mei 14, 2022, from Pontianak Post: https://pontianakpost.jawapos.com/pro- bisnis/07/09/2020/promosi-pariwisata-via-digital-jadi-pilihan
Rika,  M.,  &  Perdana,  Y.  (2022,  September  14).  (L.  P.  Olifiani,  &  R.  Apriliantini, Interviewers)
Rizki, F., & Irawan, I. (2022, September 9). (N. Nugrahaningsih, Interviewer) Rustriandi, D. (2022, September 9). (N. Nugrahaningsih, Interviewer)
Siswanto,  V.  A.  (2011). Strategi  dan  Langkah-langkah  Penelitian. Pekalongan:  Graha Ilmu.
Sugiyono. (2015). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Waliyuddin, M. H., Anggi, S., & Anra, H. (2019). Rancang Bangun Aplikasi Panorama Wisata  Kota  dalam  Upaya  Pengenalan  Budaya  dan  Pariwisata  Kota  Pontianak.
Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi, 7 (2). doi: http://dx.doi.org/10.26418/justin.v7i2.29837
Wang, J. (2006). Localising public diplomacy: The role of sub-national actors in nation branding . Place Brand Public Diplomacy , 32-42.
doi: https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.59900