Rancang Bangun Volume 04 Nomor 2 (2018) Halaman Artikel (27-32)

## JURNAL RANCANG BANGUN
Website: http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/rancangbangun
Profil Daya Saing Kontraktor Lokal Papua Dalam Sistem Pelelangan Secara Elektronik (SPSE) di Wilayah Propinsi Papua Barat
Slamet Widodo 1 , Faried Desembardi 2 , Hendrik Pristianto 3 1,2,3 Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sorong

## Abstrak
Dengan  dilaksanakannya  Otonomi  Khusus  sejak  tahun  2001,  Percepatan  Pembangunan  Propinsi  Papua  Barat,  Pasar Tunggal  ASEAN  2015  serta  belum  meratanya  kualitas  SDM  Konstruksi  pada  kontraktor  lokal  Papua,  dan  saat  ini ditambah  lagi  dengan  pembaharuan  teknologi  dalam  penerapan  Sistem  Pengadaan  Secara  Elektronik  (SPSE)  yang dimulai sejak tahun 2008 dan akan diupdate sepenuhnya dari versi 3 ke versi 4 pada tahun 2018, maka dipandang perlu mengevaluasi kapasitas daya saing kontraktor lokal Papua. Tujuan penelitian  ini adalah  untuk mengidentifikasi   profil daya  saing  kontraktor  lokal  Papua  dalam  mengikuti  pelelangan  pekerjaan  melalui  aplikasi  SPSE.  Penelitian dilaksanakan dengan  mereview data paket pekerjaan yang pelelangnya dimenangkan kontraktor lokal Papua di wilayah Propinsi Papua Barat.  Hasil penelitian didapatkan adalah profil daya saing kontraktor lokal Papua dalam memenangkan pelelangan  melalui  Layanan  Pelelangan  Secara  Online  (LPSE)  pada  kurun  waktu  2015-2018  adalah  berada  dalam kisaran  rata-rata  25,96%  dari  total  pekerjaan  yang  dilelangkan  di  Provinsi  Papua  Barat.  Mengingat  kualifikasi perusahaan  adalah  bagian  utama  yang  dinilai  dalam  sistem  pelelangan  secara  online  ini,  dan  dengan  rata-rata  baru 25,96%  yang  bisa  dimenangkan  oleh  kontraktor  lokal  Papua  maka  mekanisme  perusahaan  dalam  pengelolaan sumberdaya masih sangat perlu ditingkatkan kapasitasnya.
Kata kunci : daya saing, kontraktor lokal Papua, SPSE

## 1. Pendahuluan
Di era otonomi khusus bagi Papua yang dimulai pada  tahun  2001,    menyebabkan  meningkatnya pembangunan konstruksi di daerah Papua dari waktu ke  waktu  secara  signifikan.  Dan  dengan  semangat otonomi  khusus,  pada  saat  ini  juga  telah  tumbuh berkembang  berbagai  badan  usaha  yang  bergerak dalam  bidang  layanan  jasa  konstruksi.  Namun, peningkatan  jumlah  badan  usaha  ini  belum  disertai dengan  peningkatan  kualitas  dan  kinerjanya, sehingga  kualitas/mutu  produk,  ketepatan  waktu pelaksanaan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, moral dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.
Beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi sedang dihadapi oleh kontraktor lokal/ pengusaha  putra  Papua  untuk  mengembangkan usahanya  adalah    belum  adanya  SDM  yang  khusus mengelola administrasi keuangan, kurangnya kesempatan mendapat pekerjaan, jumlah ketersediaan SDM bidang Konstruksi di Papua Barat kurang/terbatas  dan  dalam  penentuan  harga  materal lokal  aturan  adat  lebih  mendominasi  daripada hukum  /peraturan  pemerintah  daerah,  sehingga dinamika  pasar  kurang  bisa  dikendalikan  oleh Pemerintah Daerah setempat (Pristianto, 2012).
Pristianto,  (2013)  dalam  hasil  penelitiannya menyatakan bahwa : (a) Belum ada kebijakan resmi /  tertulis  yang  mengatur  pengelolaan  sektor konstruksi  di  Propinsi  Papua  Barat,  dan  (b)
Kebijakan  pemerintah  pusat  belum  dianggap  efektif baik  untuk  percepatan  pembangunan  maupun  untuk mendorong kesiapan pelaku  usaha sektor  konstruksi di Propinsi Papua Barat untuk bersaing dalam Pasar Tunggal ASEAN 2015.
Terkait  kesiapan    menghadapi  Pasar  Bebas ASEAN  2015  didapat  data  bahwa    64%  responden menyatakan  siap  untuk  menghadapi  pasar  bebas mulai  tahun  2015  sedangkan  yang  menjawab  belum siap  sebesar  10%  dan  yang  menyatakan  tidak  siap sebesar  4%.    Bagi  yang  menyatakan  siap memberikan alasan 47% optimis dengan sumberdaya  yang  mereka  miliki  yaitu  berupa keahlian  (skill)  dan  38%  menyatakan  bahwa  dibalik kesiapannya  masih  membutuhkan  suatu  persiapan khusus  untuk  meningkatkan  keahlian  yang  mereka miliki saat ini (Pristianto, 2014).
Secara  konvensional,  pengadaan  barang/jasa dilakukan  dengan  langsung  mempertemukan  secara fisik  pihak-pihak  yang  terkait  seperti  penyedia barang/jasa  dan  pengguna  barang/jasa.  Kelebihan yang  didapat  dari  sistem  ini  adalah  para  pengguna dan penyedia barang/jasa dapat secara bersama sama mendiskusikan tentang transaksi yang akan dilakukan.  Tetapi  kelemahannya  metode  pengadaan konvensional dipandang dapat menimbulkan praktek kolusi,  korupsi  dan  nepotisme  (KKN).  Pada Instruksi  Presiden  No.  5  tahun  2004  tentang Percepatan  Pemberantasan  Korupsi,  di  butir  ke-4 disebutkan  salah  satu  cara  untuk  mencapai  tujuan tersebut adalah dengan mengimplementasikan
e-procurement pada semua proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  barang/jasa Pemerintah  Republik  Indonesia  (LKPP  RI)  telah mengembangkan aplikasi e-procurement yang bernama  SPSE  (Sistem  Pengadaan  barang/jasa Secara  Elektronik)  untuk  digunakan  oleh  LPSE (Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik)  di  Instansi Pemerintah  seluruh  Indonesia.  Saat  ini  terdapat SPSE versi 4 yang menggantikan  versi sebelumnya. LKPP RI telah mengembangkan aplikasi SPSE versi 4.1.2. untuk mendukung proses pengadaan barang/jasa  pemerintah  lebih  cepat,  efisien  dan aman.  Terkoneksi  dengan  Sistem  Rencana  Umum Pengadaan  (SIRUP)  sehingga  mempermudah  dalam perencanaan  dan  pendokumentasian  proses  e- tendering  dan  e-purchasing.  Pada  SPSE  terbaru terdapat  fitur-fitur  yang  tidak  tersedia  pada  versi sebelumnya.  Ditengarai  terdapat  semangat  untuk untuk  membangun  aplikasi  yang  mendukung pelaksanaan  tender  atau  lelang  paket  pekerjaan pemerintah  dengan  lebih  cepat,  mudah,  sistematis, efisien, aman dan diharapkan mampu meminimalkan timbulnya  kecurangan-kecurangan.  Penyedia  jasa juga  dimudahkan  dan  bisa  lebih  cepat  melakukan penawaran,  namun  juga  dituntut  untuk  lebih memahami  proses  pemasukan  dokumen  penawaran secara cermat melalui aplikasi SPSE Versi 4, karena sifat  sistem  yang  otomatis  melakukan  evaluasi  dan koreksi aritmatik.
Dengan  dilaksanakannya  Otonomi  Khusus sejak tahun 2001, Percepatan Pembangunan Propinsi Papua  Barat,  Pasar  Tunggal  ASEAN  2015  serta belum  meratanya  kualitas  SDM  Konstruksi  pada kontraktor  lokal  Papua,  dan  saat  ini  ditambah  lagi dengan  pembaharuan  teknologi  dalam  penerapan Sistem  Pengadaan  Secara  Elektronik  (SPSE)  yang dimulai  sejak  tahun  2008  dan  akan  diupdate sepenuhnya dari versi 3 ke versi 4 pada tahun 2018, maka  dipandang  perlu  mengevaluasi  kapasitas  daya saing kontraktor lokal Papua
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi    profil  daya  saing  kontraktor  lokal Papua  dalam  mengikuti  pelelangan  pekerjaan melalui aplikasi SPSE.

## 2. Metode Penelitian
2.1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif. Penelitian  deskriptif  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mendiskripsikan  atau  menggambarkan  fakta-fakta mengenai  populasi  secara  sistematis  dan  akurat. (Kuntjojo, 2009)

## 2.2. Lokasi dan Subjek Penelitian
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  Kota  dan Kabupaten  Sorong  dengan subjeknya  adalah kontraktor  lokal  Papua.  Adapun  yang  dimaksud sebagai  Kontraktor  Lokal  Papua  atau  Pengusaha Lokal  sesuai  dengan  pasal  1  Perpres  84  tahun  2012 adalah penyedia barang/jasa yang merupakan/dimiliki orang asli papua dan berdomisili/berkedudukan  di  Propinsi  Papua  atau Propinsi Papua Barat.

## 2.3. Instrumen Penelitian
Penelitian dilaksanakan dengan   mereview data paket  pekerjaan  yang  lelangnya  dimenangkan  oleh kontraktor  lokal  Papua  di  wilayah  Propinsi  Papua Barat.  Review  dilakukan  pada  website  Layanan Pelelangan  Secara  Elektronik  (LPSE)  Pemerintah Propinsi Papua Barat.
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  penelitian  yang telah  ditetapkan,  maka  dalam  penelitian    ini digunakan    instrumen  yaitu  observasi  yaitu melakukan  pengamatan  secara  langsung  ke  obyek penelitian.  Instrumen    ini  dipakai  untuk  mencapai tujuan  penelitian  yang  pertama  adalah  untuk mengevaluasi  kondisi  riil  daya  saing  kontraktor lokal  Papua  dalam  mengikuti  SPSE  sampai  versi  3. Maka  observasi  dilakukan  dengan    merekapitulasi seberapa  banyak  keberhasilan  mereka  dalam memenangkan  tender  proyek  secara  elektronik dengan  aplikasi  SPSE  versi  3  dalam  kurun  waktu  3 (tiga) tahun terakhir.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Obyek  pada  penelitian  ini  adalah  kontraktor (pengusaha  bidang  jasa  konstruksi)  lokal  Papua, yang  mana  menurut  Perpres  84  Tahun  2012 Pasal  1 ayat  (b)  dan  (c)  disebutkan  bahwa  :  (b) Orang  asli Papua adalah  orang  yang  berasal  dari  rumpun  ras melanesia  yang  terdiri  dari  suku  asli  di  Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima  dan  diakui  sebagai  orang  asli  Papua  oleh masyarakat adat Papua, (c) Pengusaha Lokal adalah Penyedia  Barang/Jasa  yang  merupakan/dimiliki orang  asli  Papua  dan  berdomisili/berkedudukan  di Propinsi Papua atau Propinsi Papua Barat.
Terkait  daya  saing  SDM  konstruksi  di  Papua,  ada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pristianto  (2014)  yang  hasilnya  menyatakan  bahwa kesiapan    SDM  Konstruksi  di  Papua  dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015 adalah  64% responden menyatakan siap untuk menghadapi pasar bebas  mulai  tahun  2015  sedangkan  yang  menjawab belum siap sebesar 10% dan yang menyatakan tidak siap  sebesar  4%.    Bagi  yang  menyatakan  siap memberikan alasan 47% optimis dengan sumberdaya  yang  mereka  miliki  yaitu  berupa keahlian  (skill)  dan  38%  menyatakan  bahwa  dibalik
kesiapannya  masih  membutuhkan  suatu  persiapan khusus  untuk  meningkatkan  keahlian  yang  mereka miliki saat ini.
Khusus  dalam  penelitian  ini,  untuk  menggali  data terkait  daya  saing  kontraktor  lokal  Papua  dalam
menghadapi  penerapan  SPSE  4  yang  dilakukan adalah  mengidentifikasi  data  pelaku  pekerjaan (penyedia  jasa)  yang  memenangkan  pelelangan pekerjaa  melalui  sistem  LPSE  dilingkungan  kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Dari identifikasi data itu didapatkan perbandingan  jumlah  penyedia  jasa  (kontraktor bidang  konstruksi  dan  pengadaan  barang)  yang mempunyai  latar  belakang  kontraktor  lokal  Papua dan  yang  non  kontraktor  lokal  Papua  (baik  yang domisili  perusahaan  di  Papua  maupun  di  luar Papua).
Dari  proses  identifikasi  ini  dilakukan  dengan melakukan  rekapitulasi  melalui  website  LPSE Provinsi  Papua  Barat,  dan  didapatkan  data sebagaimana  terlihat  pada  tabel  1  di  bawah  ini. Untuk  membantu  pengelompokan  perusahaan  ini termasuk  dalam  kategori  kontraktor  lokal  Papua, maka  proses  identifikasi  dilakukan  terhadap  nama pemilik  perusahaan  yag  tercantum  pada  website LPJK  dan  dibantu  dengan  buku  Daftar  nama marga/fam,  gelar  adat  dan  kebangsawanan  di Indonesia karangan Perpusnas RI tahun terbit 2012.
Untuk  membantu  memvisualisasikan  data, maka  tabel  1  dapat  dilihat  deskripsinya  pada gambar 1 sampai gambar 4 di bawah ini.
Gambar 1. Sebaran hasil identifikasi data jumlah paket pekerjaan tahun 2015
Data  yang  diperoleh  untuk  tahun  2015,  sangat minim  yang  kemungkinan  dikarenakan  pada  tahun
1 3 0 0 0 1 0 1 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 30 40 50 Sorong Kab. Sorong Kota Sorsel Maybrat Tambrauw Raja Ampat Fak-Fak Kaimana Tel. Bintuni Tel. Wondama Manokwari Paket Yang Dikerjakan Pengusaha Papua (2015)
Rekap Keseluruhan (2015)
Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Paket Pekerjaan yang Dimenangkan Lelangnya oleh
Kontraktor Lokal Papua dalam kurun waktu Tahun 2015-2018
Uraian Data per Kab./Kota Per-Tahun
S o ro n g K a b . S o ro n g K o ta S o rs el Ma y b ra t T a m b ra u w R a ja A m p a t F a k -F a k K a im a n a T el . B in tu n i T el . Wo n d a m a Ma n o k w a ri T o ta l
Rekap Keseluruhan (2018) 6 3 48 3 0 3 3 6 5 0 19 96 Paket Yang Dikerjakan Pengusaha Papua (2018) 2 0 9 1 0 2 1 0 1 0 7 23 Rekap Keseluruhan (2017) 9 10 11 10 5 6 7 6 5 6 40 115 Paket Yang Dikerjakan Pengusaha Papua (2017) 1 1 3 4 2 1 1 0 0 3 15 31 Rekap Keseluruhan (2016) 7 7 2 1 0 2 2 3 7 2 29 62 Paket Yang Dikerjakan Pengusaha Papua (2016) 3 2 0 0 0
0 1 1 2 0 9 18 Rekap Keseluruhan (2015) 1 3 0 0
0 1 0 1 3 0 3 12 Paket Yang Dikerjakan Pengusaha Papua (2015) 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2
Sumber : website LPSE Provinsi Papua Barat ( http://150.107.140.130/eproc/lelang?s=5 )
tersebut  di  wilayah  Papua  dan  Papua  Barat  masih dominan belum menggunakan LPSE dalam pelelangan  pekerjaan.  Hal  ini  terlihat  dari  beberapa kabupaten tidak terdapat data yang bisa direkap dari website  LPSE  Provinsi  Papua  Barat.  Secara keseluruhan  untuk  tahun  2015,  kontraktor  lokal Papua dapat memenangkan 2 dari 12 data pekerjaan (16,67  %)  yang  dilelang  melalui  LPSE  Provinsi Papua Barat.
Gambar 2. Sebaran hasil identifikasi data jumlah paket pekerjaan tahun 2016
Dari  gambar  2  di  atas,  terlihat  bahwa  data dominan  yang  didapat  berasal  dari  aktifitas pelelangan  melalui  LPSE  Provinsi  Papua  Barat untuk  lokasi  pekerjaan  di  Kabupaten  Manokwari dengan  29  paket  pekerjaan  yang  dimana  9 diantaranya  lelangnya  dimenangkan  oleh  kontraktor lokal Papua.
Secara keseluruhan untuk tahun 2016, kontraktor  lokal  Papua  dapat  memenangkan  18  dari 62  data  pekerjaan  (29,03  %)  yang  dilelang  melalui LPSE Provinsi Papua Barat.
Gambar 3. Sebaran hasil identifikasi data jumlah paket pekerjaan tahun 2017 Dari  gambar  3  di  atas,  terlihat  bahwa  data dominan  yang  didapat  berasal  dari  aktifitas
pelelangan  melalui  LPSE  Provinsi  Papua  Barat untuk  lokasi  pekerjaan  di  Kabupaten  Manokwari dengan  40  paket  pekerjaan  yang  dimana  15 diantaranya  lelangnya  dimenangkan  oleh  kontraktor lokal  Papua.  Pada  tahun  ini,  ada  tambahan  5  input data  dari  LPSE  Pemda  Kabupaten  Sorong  Selatan, sedangkan dari Pemda yang lain belum teridentifikasi data yang bisa ikut dianalisa.
Secara keseluruhan untuk tahun 2017, kontraktor  lokal  Papua  dapat  memenangkan  31  dari 115 data pekerjaan (26,96 %) yang dilelang  melalui LPSE  Provinsi  Papua  Barat  dan  LPSE  Kabupaten Sorong Selatan.
Gambar 4. Sebaran Hasil Identifikasi Data Jumlah Paket Pekerjaan Tahun 2018
Dari gambar 4 di atas, terlihat bahwa ada perubahan data  dominan  yang  didapat  berasal  dari  aktifitas pelelangan  melalui  LPSE  Provinsi  Papua  Barat  dan LPSE  Kabupaten  Sorong  Selatan  untuk  lokasi pekerjaan  di  Kabupaten  Sorong  Selatan  dengan  48 paket  pekerjaan  yang  dimana  9  diantaranya lelangnya dimenangkan oleh kontraktor lokal Papua. Pada  tahun  ini,  ada  tambahan  48    input  data  dari LPSE Pemda Kabupaten Sorong Selatan, sedangkan dari Pemda yang lain belum teridentifikasi data yang bisa ikut dianalisa. Hal ini menarik untuk dicermati, bahwa ada terobosan dari Pemda Kabupaten Sorong Selatan  terkait  layanan  informasi  LPSE  yang  bisa diakses  oleh  masyarakat  sehingga  hal  ini  perlu dicontoh  oleh  daerah  lain.  Beberapa  daerah  sudah ada  website  nya,  akan  tetapi  belum  lengkap menginformasikan.  Dan  beberapa  daerah  lainnya belum ada website yang bisa diakses.
Secara keseluruhan untuk tahun 2018, kontraktor  lokal  Papua  dapat  memenangkan  23  dari 96  data  pekerjaan  (23,96  %)  yang  dilelang  melalui LPSE  Provinsi  Papua  Barat  dan  LPSE  Kabupaten Sorong Selatan.
Tabel 2. Prosentase jumlah paket pekerjaan yang dimenangkan lelangnya oleh kontraktor lokal papua
dalam kurun waktu tahun 2015-2018 Tahun Total Data Yang Teridentifikasi Lelang dimenangkan Kontraktor Lokal Papua Prosentase 2015 12 2 16,67 % 2016 62 18 29,03 % 2017 115 31 26,96 % 2018 96 23 23,96 % Pembahasan selanjutnya adalah bahwa memberikan  deskripsi  yang  jelas,  maka  perlu  di breakdown  terkait  dari  jumlah  yang  teridentifikasi itu  bagaimana  komposisi  pekerjaan  yang  lelangnya dimenangkan oleh kontraktor lokal Papua, kontraktor non Papua yang perusahaannya beralamat di  Papua  dan  kontraktor  non  Papua  yang perusahaannya  beralamat  di  luar  Papua.  Hal  ini dimungkinkan  karena  untuk  pekerjaan  pekerjaan tertentu,  yang  secara  kompetensi  perusahaan  dari yang domisili di Papua belum cukup untuk bersaing dengan  perusahaan  dari  luar  Papua.  Misalnya  untuk pekerjaan kontraktor dibidang leveransir (pengadaan barang)  seperti  pekerjaan  pengadaan  body  long boat/speed  boat,  pengadaan  kertas  suara  dan peralatan Pilkada, pengadaan fasilitas pengaman dan pengendali lalu lintas serta beberapa pekerjaan yang lainnya. Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan  daya  saing  kontraktor  lokal  Papua, kontraktor  non  Papua  yang  domisili  di  Papua  dan kontraktor  non  Papua  yang  domisili  perusahaan  di luar Papua.
Tabel  3  di  atas  selanjutnya  di  tampilkan  dalam bentuk  grafik    untuk  membantu  mendeskripsikan data tersebut.
Gambar 5. Perbandingan Daya Saing Kontraktor Lokal Papua dalam memenangkan pelelangan melalui LPSE dari tahun 2015-2018
Gambar 6. Profil daya saing kontraktor lokal papua dalam memenangkan
pelelangan melalui LPSE selama 3 tahun terakhir
16.67% 29.03% 26.96% 23.96% 58.33% 62.90% 72.17% 68.75% 25.00% 8.06% 0.87% 7.29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2015 2016
2017 2018
Kontraktor Pengusaha Non Papua Alamat Perusahaan di Luar Papua
Kontraktor Pengusaha Non Papua Alamat
Perusahaan di Papua Kontraktor Pengusaha Papua Alamat Perusahaan di Papua
Tabel 3. Perbandingan Daya Saing Kontraktor Lokal Papua dalam kurun waktu Tahun 2015-2018 Tahun Total Data Yang Teridentifikasi Lelang melalui LPSE dimenangkan oleh Kontraktor Lokal Papua % Kontraktor Non Papua Domisili di Luar Papua % Kontraktor Non Papua Domisili di Papua % 2015 12 2 16,67 3 25,00 7 58,33 2016 62 18 29,03 5 8,06 39 62,90 2017 115 31 26,96 1 0,87 83 72,17 2018 96 23 23,96 7 7,29 66 68,75 Total 285 74 16 195
Pada  gambar  5  terlihat  bahwa  pada  tahun  2015 prosentase  kontraktor  dari  luar  Papua  yang mendapat  pekerjaan  relatif  cukup  besar  yaitu  25%. Ini  terkait  dengan  pekerjaan  pengadaan  logistik Pilkada, yang memang masih didominasi persaingannya  oleh  kontraktor  yang  bergerak  di bidang  pengadaan  yang  mayoritas  berdomisili  di luar  Papua.  Sedangkan  daya  saing  kontraktor  lokal dalam  data  yang  disajikan  dari  tahun  2015-2018 tersebut stabil pada interval 20-30 %.
Untuk  memberi  ilustrasi  dan  deskripsi  secara rerata selama periode 2015-2018 dengan menampilkan  dalam  satu  grafik,  maka  dapat  dilihat pada gambar 6.
Grafik  tersebut  memberikan  gambaran  secara umum,  bahwa  profil  daya  saing  kontraktor  lokal Papua  dalam  memenangkan  pelelangan  melalui Layanan  Pelelangan  Secara  Online  (LPSE)  pada kurun waktu 2015-2018 adalah berada dalam kisaran rata-rata  25,96%  dari  total  pekerjaan  yang dilelangkan  di  Provinsi  Papua  Barat.  Mengingat kualifikasi  perusahaan  adalah  bagian  utama  yang dinilai  dalam  sistem  pelelangan  secara  online  ini, dan  dengan  rata-rata  baru  25,96%  yang  bisa dimenangkan  oleh  kontraktor  lokal  Papua  maka mekanisme perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya  masih  sangat  perlu  ditingkatkan kapasitasnya.

## 4.   Kesimpulan
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  dan  hasil analisa  pada  bab  sebelumnya,  maka  didapatkan kesimpulan bahwa profil daya saing kontraktor lokal Papua  dalam  memenangkan  pelelangan  melalui Layanan  Pelelangan  Secara  Online  (LPSE)  pada kurun waktu 2015-2018 adalah berada dalam kisaran rata-rata  25,96%  dari  total  pekerjaan  yang dilelangkan  di  Provinsi  Papua  Barat.  Mengingat kualifikasi  perusahaan  adalah  bagian  utama  yang dinilai  dalam  sistem  pelelangan  secara  online  ini, dan  dengan  rata-rata  baru  25,96%  yang  bisa dimenangkan  oleh  kontraktor  lokal  Papua  maka mekanisme perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya  masih  sangat  perlu  ditingkatkan kapasitasnya.

## 5.   Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada pihak Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal
Penguatan  Riset  dan  Pengembangan  Kementrian Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  yang  telah memberikan  bantuan  pendanaan  tahun  2018  dalam pelaksanaan penelitian dosen pemula ini.

## 6.   Referensi
Hesna,  Y.,  Siregar,  S.  2013.  Persepsi  Penyedia  Jasa Konstruksi  Terhadap  Efektifitas  dan  Efisiensi Aanwijzing Elektronik. Jurnal TeknikA .
Kuntjojo.  2009.  Metodologi  Penelitian. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
Kurniawan,  A.  2014. Pengukuran  Tingkat  Kesiapan e-Learning SMA  Muhammadiyah  di  Kota Yogyakarta. Skripsi  Prodi  Matematika  FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta .
Nightisabha,  IA.,  Suhardjanto,  D.,  Cahya,  B.T. 2012.  Persepsi  Pengguna  Layanan  Pengadaan Barang  dan  Jasa  Pada  Pemerintah  Kota Yogyakarta  terhadap  Implementasi Sistem  E- Procurement . Jurnal Siasat Bisnis .
Prihastuti, N., E., Adi, T., J., W. 2014. Permasalahan dan  Tantangan  dalam  Peningkatan  SDM  dan Penyediaan Kesempatan Kerja Bagi Kontraktor Putra  Daerah  di  Propinsi  Papua  Barat. Prosiding  Semnas  Manajemen  Teknologi  XXII Prodi MMT-ITS .
Pristianto,  H.  2012.  Permasalahan  dan  Tantangan dalam  Peningkatan  SDM  dan  Penyediaan Kesempatan  Kerja  Bagi  Kontraktor  Putra Daerah di Propinsi Papua Barat. Academia.edu . Pristianto,  H.  2013.  Naskah  Evaluasi  Kebijakan Sektor  Konstruksi  di  Propinsi  Papua  Barat. Academia.edu .
Pristianto,  H.  2014.  Tinjauan  Kesiapan  SDM Konstruksi  di  Papua  Barat  dalam  Menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015. Academia.edu .
Saktinegara,  P.,  V.  2013.  Tanggung  Jawab
Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk
Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Di  Lingkungan Pemerintah  (Analisis  Penerapan e-Procurement di Lembaga XYZ). Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum UI .