Copyright@  Callista Nur Amalina, Aries Harianto, Iwan Rachmad Soetijono
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4283-4292 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Perbedaan Harga Transaksi Dalam Akta Jual Beli Harga Sebenarnya
Callista Nur Amalina 1 🖂 , Aries Harianto 2 , Iwan Rachmad Soetijono 3
Program Studi S2 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Jember
Email: callista.amalina@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
PPAT diberi wewenang dalam membuatnya akta autentik mengenai hak yang dialihkan dikatakan Akta Jual Beli (AJB). AJB yaitu akta yang memberikan bukti sudah terjadi pengalihan hak terhadap pembeli dari penjual. Jual beli prinsipnya bersifat nyata serta tunai, yang mana dua pihaknya setuju dan persetujuan itu dituangkan pada akta autentik yang PPAT buat. Namun sesuatu yang tidak bisa PPAT hindari yaitu saat ada pihak yang dengan disengaja memberitahukan harga berdasar pada pedoman NJOP PBB untuk dicantumkannya pada akta PPAT, dikarenakan nilai yang lebih rendah daripada nilai transaksi yang sebetulnya, bermaksud agar terhindar dari pajak yang lebih banyak jadi terjadinya perbedaan harga transaksi pada AJB. Penelitian ini bertujuan dalam menganalisisnya tanggung jawab hukum bagi PPAT dalam AJB yang terdapat perbedaan harga transaksi dengan harga sebenarnya, untuk menjelaskan akibat hukum dari perbedaan harga transaksi dalam  AJB  dengan  harga  sebenarnya  didalam  sektor  perpajakan,  dan  untuk  mengetahui  perlindungan Hukum  bagi  PPAT  jika  dalam  AJB  terdapat  perbedaan  harga  transaksi  dengan  harga  sebenarnya.  Tipe penelitian ini yaitu yuridis normatif yakni dianalisis serta dikaji peraturan hukum yang sifatnya normal yaitu undang-undang. Pendekatan penelitian yang dipakai yaitu pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Penulisan ini sumber bahan hukumnya memakai bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil  penelitian  tanggung  jawab  dari  PPAT  jika  ada  perbedaan  harga  transaksi  pada  akta  jual  beli  yang dibuatnya  apabila  terbukti  PPAT  ikut  andil  dalam  penentuan  harga  transaksi  jual  belinya  yakni pertanggungjawaban baik dengan moral maupun hukum. Pertanggungjawaban secara hukum bisa seperti
Copyright@  Callista Nur Amalina, Aries Harianto, Iwan Rachmad Soetijono
pertanggungjawaban administrasi (denda serta menjatuhkan sanksi seperti peneguran tertulis, skorsing dan pemecatannya  dari  jabatan),  pertanggungjawaban  secara  pidana,  dan  perdata  turut  ditanggung  PPAT apabila terbukti bersalah. Dampak hukum jika para pihak tidak taat pada peraturan hukum mengenai pajak yaitu Direktur Jendral Pajak waktu selama 0 bulan mulai ketika dikatakan utang pajaknya, sehingga surat ketetapan/penagihan BPHTP kurang bayaran akan diterbitkan.  Perlindungan hukum terhadap PPAT yaitu mendampingi secara hukum pada proses pengadilan, yaitu membantu hukum kepada PPAT yang terkait pada permasalahan hukum sesuai yang terdapat pada Pasal 50 Peraturan Menteri Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 2018.
Kata kunci: Tanggung Jawab; PPAT; Perbedaan Harga Transaksi; Akta Jual Beli.

## Abstract
The PPAT is authorized to make an authentic deed regarding the rights transferred, which is called the Deed of Sale and Purchase (AJB). AJB, namely a deed that provides evidence that there has been a transfer of rights to the buyer from the seller. The principle of buying and selling is real and cash, in which the two parties agree and the agreement is stated in an authentic deed that the PPAT made. However, something that cannot be avoided by the PPAT is that when a party deliberately informs the price based on the NJOP PBB guidelines to include it in the PPAT deed, because the value is lower than the actual transaction value, the intention is to avoid more taxes resulting in price differences transaction at AJB. This study aims to analyze legal responsibility for PPAT in AJB where there are differences in transaction prices with actual prices, to explain the legal consequences of differences in transaction prices in AJB with actual prices in the taxation sector, and to find out legal protection for PPAT if there is a difference in AJB transaction price at the actual price. This type of research is normative juridical, namely analyzing and studying normal legal regulations, namely laws. The research approach used is the statutory, conceptual and case approaches. This writing uses primary and secondary legal materials as sources of legal materials. Based on the results of the research on the responsibility of the PPAT, if there is a difference in the price of the transaction on the sale and purchase deed he made, if it is proven that the PPAT took part in determining the price of the sale and purchase transaction, namely accountability both morally and legally. Legal liability can be like administrative responsibility  (fines  and  imposing  sanctions  such  as  written  reprimands,  suspension  and  dismissal  from office), criminal and civil liability are also borne by the PPAT if proven guilty. The legal impact if the parties do not comply with legal regulations regarding taxes, namely the Director General of Taxes, 0 months from when  the  tax  debt  is  declared,  so  that  an  underpayment  BPHTP  billing  statement  will  be  issued.  Legal protection for PPATs, namely legal assistance in court proceedings, namely legal assistance to PPATs related
Copyright@  Callista Nur Amalina, Aries Harianto, Iwan Rachmad Soetijono
to legal issues according to Article 50 of the Ministerial Regulation of the Head of the National Land Agency No. 2 of 2018.
Keywords: Responsibility; PPAT; Difference in Transaction Prices; Deed of Sale and Purchase.

## PENDAHULUAN
Hukum Agraria Nasional yang lahir bisa menjamin hak serta hukum yang pasti untuk masyarakat. Kepastian hukum yang dijamin itu dilaksanakan melalui kewajiban yang ada untuk mendaftarkan tanah di seluruh I ndonesia. Mendaftarkan hak atas tanah sudah terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 mengenai Pendaftaran Tanah yang kemudian diubah jadi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengenai  Pendaftaran  Tanah.  Yang  dikatakan  pendaftaran  tanah  yaitu  mendaftarkan  tanah  yang  untuk kepastian  hukum  yang  dikatakan  sebagai “rechts  cadaster”. Hak  atas  tanah  yang  dialihkan  bisa  ada dikarenakan  kejadian  aturan  serta  tindakan  hukum.  Dialihkannya  hak  atas  tanah  bisa  dengan  tindakan hukum  yang  dilaksanakan  oleh  orang  yang  memegah  hak  atas  tanahnya  tadi  misalnya  berupa  tukar- menukar, hibah, jual beli, ataupun tindakan aturan lain yang sifatnya hak atas tanah dialihkan (Samsaimun, 2018).
PPAT  mempunyai  tugas  untuk  melakukan  beberapa  aktivitas  mendaftarkan  tanah  melalui menghasilkan akta yang dapat menjadi pembuktian jika sudah dilaksanakannya tindakan hukum tentang hak atas tanah maupun hak kepemilikan pada unit rumah susun yang nantinya jadi dasar untuk mendaftar berubahnya data atau perubahan tanah yang diakibatkan tindakan hukum tersebut (peraturan Pemerintah No.  37  Tahun  1998  pada  Pasal  2  ayat  (1)  mengenai  Peraturan  Jabatan  PPAT).  Dalam  hal  ini  tindakan hukumnya berupa memberi kekuasaan pembebanan hak yang ditanggung, memberi hak tanggung, hak memakai tanah hak miliknya / memberi hak penggunaan bangunan, membagi hak bersama, Inbreng atau pemasukan ke perusahaan, hibah, tukar menukar, serta jual beli.  PPAT saat pencantuman harga jual beli pada AJB yaitu hasil yang disepakati semua pihak itu sendiri (pembeli penjual) yang diberitahukan pada PPAT. Dikarenakan mencantumkan harga transaksi jual beli itu berhubungan pada Pajak setiap pihak yaitu PPh (bagi penjual) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi pembeli yang banyaknya tercantum pada Peraturan Daerah (Perda) yang Pemerintah Daerah Setempat keluarkan sesuai UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2008 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Harga transaksi tidak sering PPAT langsung cantumkan dalam AJB berdasarkan yang sudah semua pihak sampaikan.  PPAT perlu cermat serta berhati-hati kepada harga yang setiap pihak sampaikan, apakah harganya itu sama pada Surat Keterangan Nilai Pasar, Zona Nilai Tanah (ZNT) ataupun Nilai Jual Objek (SKNJOP). Terjadinya masalah pada suatu hal yang tidak bisa PPAT hindari saat ada pihak yang dengan disengaja memberitahukan harga acuannya berdasarkan NJOP PBB untuk mencantumkan pada akta PPAT,
Copyright@  Callista Nur Amalina, Aries Harianto, Iwan Rachmad Soetijono
dikarenakan nilai yang lebih sedikit daripada nilai transaksi yang sebetulnya, bermaksud agar terhindar dari pajak yang lebih banyak jadi perbedaan harga transaksi terjadi pada AJB.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  sehingga  penulis  tertarik  aga  dibahas  secara  mendalam  mengenai karya  ilmiah  dengan  judul  “Tanggung  Jawab  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  Terhadap  Perbedaan  Harga Transaksi Dalam Akta Jual Beli dengan Harga Sebenarnya”.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yaitu  prosedur  yang peneliti  lakukan  dalam  mengumpulkannya  data  maupun informasi  dan  menginvestigasi  data  yang sudah  diperoleh  itu.  Tipe  penelitian  dalam  ini  yaitu  penelitian yuridis  normatif  yang  mengartikan  dikaji  serta  dianalisis  peraturan  hukum  yang  sifatnya  formal  yakni undang-undang. Pada penulisan ini digunakannya bahan hukum sekunder serta primer sebagai sumber bahan hukumnya dalam mengatasi isu hukum beserta memberi deskripsi yang dibutuhkan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggung Jawab Hukum Bagi PPAT dalam Akta Jual Belinya Terdapat Harga Transaksi yang berbeda dengan Harga Sebenarnya
1. Bentuk Tanggung Jawab Hukum PPAT atas Akta Jual Beli Yang Mencantumkan Perbedaan Harga Transaksi
1) Pertanggung Jawaban PPAT Secara Perdata
Pelanggaran  PPAT  mengenai  kelalaian  atau  alpa,  serta  kesenjangan  saat membuatnya akta jual beli yang penyimpangan dari persyaratan formil serta persyaratan materil dalam prosedur membuat akta PPAT, bukan hanya bisa dikarenakan para pihak yang merasakan kerugian. Penentuan sebuah tindakan bisa dikualifikasinya menjadi pelanggaran hukum, diperlakukan 4 persyaratan :
a. Pelaku menentang kewajiban hukumnya;
b. Menentang hak subjektifnya orang lain;
c. Menentang  pada  kehati-hatian,  ketelitian,  serta  kepatutan;  menentangnya  kepada kesusilaan;
d. Untuk terdapatnya tindakan pelanggaran hukum tidak disyaratkan adanya.
PPAT dijatuhi sanksi perdata terhadap tindakan pelanggaran hukum  (onrechmatige daad), yaitu tindakan yang memunculkan kerugian serta tindakannya dengan normatif menunduk pada ketetapan Pasal 1365 KUHPerdata, yang bunyinya :
Copyright@  Callista Nur Amalina, Aries Harianto, Iwan Rachmad Soetijono
“Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Ketika terjadi kecacatan hukum, PPAT harus bertanggung jawab atas kerugian itu dengan ganti rugi. Sementara  wujud  ganti  rugi  yang  terdapat  pada  hukum  perdata  ada  2 macam, yakni :
a. Ganti rugi yang umum, ialah mengganti rugi yang terjadi pada seluruh kasus dikarenakan tindakan melawannya hukum
b. Ganti  rugi  yang  khusus  yang  sekadar  bisa  muncul  pada  ikatan – ikatan  tertentu (Syamanta, n.d.).
i. Pertanggung Jawaban PPAT Secara Pidana
Jika  PPAT  terkena  tindakan  terpidana  yang  umunya  diberikan  pada  PPAT  yaitu memalsukan surat sesuai yang ada serta terancam pidana pada Pasal 263 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Hukuman ancamannya tidak ringan yaitu 6 (enam) tahun dipidana penjara. Sesuai ketetapan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, kepada orang (terdakwa/tersangka) yang ancaman dipidananya 5 (lima) tahun ataupun melebihinya bisa ditahan. Hal yang umum bisa membuat PPAT dijerat pasal memalsukan surat, yaitu:
a. Kehadiran dicantumkan dari kuasa serta pihaknya pada akta di depan PPAT, sedangkan sebetulnya  tidak  seperti  itu;  mencantumkan  kuasa  serta  pihak-pihaknya  memberikan tanda tangan pada akta di depan PPAT, sedangkan sebetulnya tidak seperti itu, tanggal yang  dicantumkan  pada  akta  tidak  sama  ketika  menghadiri  serta  menandatangani aktanya oleh pada pihaknya di depan PPAT;
b. Mencantumkan  pada  akta  telah  dibaca  serta  diberikan  penjelasan  terhadap  para pihaknya, sedangkan sebetulnya tidak seperti itu; mencantumkan pada akta harga jual belinya yang dibantu PPAT atau dihitungkan melebihi ataupun kurang;
c. Mencantumkan luasnya tanah pada akta yang tidak sama luasnya ketika membacakan akta  yang  suda  disetujui  oleh  para  pihaknya;  mencantumkan  persyaratan/ketetapan yang termuat pada akta yang tidak dari kehendaknya para pihak.
Berdasarkan Pasal 263 KUHP,  yang maksudnya untuk melakukan pemalsuan surat pada pasal itu yakni isinya dibuat tidak sesuai yang seharusnya (tidak betul). Pada pasal ini unsurnya  yang  paling  penting  yaitu  terdapat  kerugian  yang  timbul  darinya.  Sehingga, pembuatan akta PPAT yang memenuhinya satu diantara suatu hal yang dimaksudkan pada pasal ini bisa disebut sudah memenuhinya unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP itu. Jadi akta PPAT
Copyright@  Callista Nur Amalina, Aries Harianto, Iwan Rachmad Soetijono
itu  bisa  diterbitkan  karena  terdapatnya  hak  pada  pihaknya  yang  lain.  Dan  telebih  pada sesuatu  yang  mencantumkan  harga  jual belinya  pada  akta  sesuai  yang  dikatakan di  atas mengakibatkan Bea Perolehan Hak atas tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang sebenarnya terutang harus lebih dikurangi, dan kerugian sudah ditimbulkan pada perekonomian negara (Santoso, 2016).
Akibat Hukum dari Perbedaan Harga Transaksi dalam Akta Jual Beli dengan Harga sebenarnya dalam Sektor Perpajakan
1. Akibat Hukum Bagi Status Akta Jual Beli
Akta PPAT fungsinya menjadi alat bukti yang terpenting untuk memberikan pembuktian pada suatu tindakan hukum yang mendasari munculnya ikatan ataupun hak itu, didasari dari ketetapan Pasal 1865 KUHPerdata.  Pada  pasal  1866  KUHPerdata  disebutkan  juga  bahwa  alat  bukti  bisa  digunakan  pada beberapa perkara perdata yang berupa, yaitu:
a. pembuktian tulisan;
b. pembuktian dari saksi-saksinya;
c. dugaan-dugaan;
d. bersumpah;
e. mengakui.
Berdasarkan pada fungsinya dari bukti perkara perdata, pembuatan akta autentik di depan PPAT  tergolong  pada  cakupan  pembuktian  tulisan  yang  terdapat  pada  Pasal  1866  KUHPerdata. Menurut KUHPerdata, pembuktian tulisan bisa dibagi jadi tiga macam, yakni bukti tulisan yang lain, autentik,  serta  di  bawah  tangan.  Perbedaan  dari  ketiga  macam  bukti  tulisan  ini,  bisa  diberikan kesimpulan pada berbagai Pasal KUHPerdata, yakni :
1. Pasal 1874 ayat (1) yang  menjelaskan tulisan yang di bawah tangan dikatakan akta-aktanya yang menanda tangani di bawah tangan register, surat-surat, surat urusan rumah tangga serta yang lainnya, pembuatan tulisan yang tidak adanya perantara pejabat umum.
2. Pasal 1869 yang menjelaskannya pembuatan akta di depan Pejabat Umum yang tidak memiliki kewenangan serta bentuknya terjadi kecacatan yang tidak berlakunya menjadi akta autentik, tetapi sebagai bukti memiliki kekuatan pada akta di bawah tangan bila para pihaknya menanda tangani.
3. Pasal  1867  yang  menjelaskannya  bukti  dari  tulisan  dilaksanakan  melalui  tulisan  autentik ataupun melalui tulisan di bawah tangan.
Copyright@  Callista Nur Amalina, Aries Harianto, Iwan Rachmad Soetijono
PPAT tidak bisa meminta tanggung jawabnya jika unsur harga yang dicantumkan lebih sedikit itu  asalnya  tidak  dari  PPAT  itu  sendiri,  tetapi  berasal  dari  pihaknya  sendiri.  Namun,  apabila  PPAT tersebut  dibuktikan  terkait  di  dalamnya  serta  benar  mencampurinya  dan  penyulihan  hukum  tidak diberikan, karena itu saran yang diberikan terhadap klien dalam menetapkan harga transaksi dalam AJB lebih sedikit dibanding harga transaksinya yang benar. Sehingga, terkait dampak dari kejadian hukum yang tertuang pada akta itu, PPAT dapat diberikan sanksi berupa sanksi terpidana maupun perdata. Dikarenakan PPAT itu telah menyimpang kepada persyaratan formil yang mengalihkan hak atas jual beli sehingga PPAT sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Kepala Badan Pertanahan No. 1 Tahun 2006  bertanggung  jawab  dengan  pribadinya  serta  nantinya  berakibat  kepada  keaslian  akta  yang dibuat yaitu degradasi statusnya akta jadi akta di bawah tangan, dibatalkan untuk hukum maupun bisa batal.
Perlindungan Hukum Bagi PPAT jika dalam Akta Jual Beli yang dibuat Terdapat Perbedaan Harga Transaksi dengan Harga Sebenarnya
Pembuatan  Akta  PPAT  harus  dilakukan  sedemikian  rupa  maka  bisa  menjadi  dasar  yang  kuat  dalam mendaftarkan hak yang dipindahkan serta kewajiban hak yang terkait. Dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tanah serta benda yang dialihkan dilaksanakan melalui akta PPAT. Dari pemilik tanah dialihkan kepada penerimanya beserta penyerahan yuridis ( juridisce levering) yakni penyerahannya perlu dipenuhi formalitas dari undang-undang, berupa persyaratan dipenuhi, dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang sudah ditentukan,  memakai dokumen, pembuatannya di depan PPAT (Muhammad, 1994).
PPAT menjadi pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuatnya akta tentang tanah yang tentu saja perlu mempunyai kecakapan serta keterampilan khusus pada bagian pertahanan untuk tidak memunculkan masalah suatu saat nanti pada akta yang dibuat mengingatnya akta yang dibuat yaitu akta otentik yang bisa dipakai menjadi alat bukti. Masalah ini dapat ada dalam AJB bersertifikat yang dikarenakan terdapat kesalahan dan penyimpangan dalam AJBnya maupun dikarenakan terdapat kesalahan prosedurnya saat menandatangani AJB itu.  Sering juga saat ini pada penerapannya pembuatan AJB dilakukan PPAT tidak berdasarkan prosedurnya menurut ketetapan aturan yang ada, jadi hal itu nantinya membuat para pihak yang terkait mengalami kerugian.
Sebelumnya  aturan  tentang  pengawasan  serta  pembinaan  PPAT  aturannya  ada  pada  Peraturan Pemerintah  No.  37  tahun  1998  mengenai  PPAT,  dimana  dalam  Pasal  33  PP  itu  disebutkan  bahwasanya pengawasan  serta  pembinaan  kepada  PPAT  dalam  melakukan  tugasnya  dilaksanakan  oleh  Menteri. Kemudian sesuai Pasal 65 ayat (1) Peraturan Kepala badan Pertahanan Nasional No. 1 Tahun 2006 mengenai Ketentuan Pelaksanaan PP No.. 37 Tahun 1998 itu dikatakan pengawasan serta pembinaan kepada PPAT
Copyright@  Callista Nur Amalina, Aries Harianto, Iwan Rachmad Soetijono
dalam melakukan tugasnya dilaksanakan oleh Kepala Badan Pertahanan Nasional. Dari dua aturan itu masih tidak bisa memberikan penjelasan dengan detail mengenai fungsi perlindungan serta pengawasan hukum kepada PPAT. Tetapi, sesudah menerbitkan Permen  ATR/Kepala BPN  No.  2 Tahun 2018,  baru kemudian aturan tentang pengawasan serta pembinaan PPAT. Sesuai Pasal 4 Permen ATR/Kepala BPN No 2 Tahun 2018,  pengawasan serta pembinaan kepada PPAT dilaksanakan oleh Menteri, dimana pengawasan serta pembinaannya  itu  dilaksanakan  Kepala  Kantor  Pertahanan  dan  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  di  daerah. Menurut Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No 2 Tahun 2018 mengenai pengawasan pada hukum yang ditegakkan berdasar pada ketetapan aturan perundang-undangan dalam bidang PPAT yang dilakukan  dari  penemuan  Kementerian  kepada  pelanggar  pengerjaan  jabatan  PPAT  ataupun  ada  yang mengadukan dalam menduganya terdapat pelanggaran yang PPAT lakukan dimaksud oleh pasal 12 ayat (1) pelanggaran yang bisa PPAT lakukan berupa :
a. Melanggar dalam melaksanakan jabatan PPAT;
b. Kewajibannya tidak dilaksanakan sesuatu yang diatur pada aturan perundang-undangan;
c. Melanggarnya ketetapan yang ada pada aturan perundang-undangan ataupun kode etik dilanggar. Sesudah  diterimanya  pengaduan,  MPPD  selanjutnya  melaporkan  dugaan  PPAT  melakukan pelanggaran, dengan memeriksa PPAT yang dilaporkan, yang prosedurnya telah terdapat pada  Pasal 30 hingga Pasal 47 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No 2 Tahun 2018. Sesuai Pasal 34, pemeriksaan MPPD hasilnya dibuat berbentuk Laporan hasil Pemeriksaan yang diberitahukan pada Kepala Kantor Pertahanan, yang nantinya menjadi dasar dalam merekomendasikan keputusan yang diberikan serta jenis sanksinya kepada PPAT yang dilaporkan. Rekomendasi yang dimaksud itu bisa seperti :
a. Memberi sanksi peneguran tertulis;
b. Sanksi pemberhentian diberikan seperti memberhentikan secara tidak hormat maupun secara hormat, serta memberhentikan secara sementara;
c. Ataupun tidak terdapat tanda-tanda pelanggaran.
Pada beberapa sanksi yang diberi, Permen ATR/Kepala BPN No 2 Tahun 2018 memberi hak pada PPAT  yang  dilaporkan  agar  bisa  mengutarakan  keberatannya,  sesuatu  aturan  pada  pasal  27  tentang permintaan keberatan oleh PPAT yang dikenai sanksi seperti teguran tertulis dari Kepala Kantor Pertahanan serta  Pasal  34  tentang  permohonan  keberatan  oleh  PPAT  yang  dikenai  sanksi  seperti  memberhentikan sementara. Sehingga, saat terjadi adanya pelanggaran  Permen ATR/Kepala BPN  No. 2 Tahun 2018  yang aturannya  terdapat  persyaratan  tentang  wujud  mengadukan  laporan  dugaan  pelanggaran  yang  PPAT lakukan bisa diterima dan memvalidasi kebenaran  sebelum kemudian dilaksanakan pemeriksaan kepada PPAT yang dilaporkan. Dari hal itu bisa diberikan kesimpulan bahwasanya Permen ATR/Kepala BPN No 2 Tahun 2018 membina serta mengawasi PPAT seperti :
Copyright@  Callista Nur Amalina, Aries Harianto, Iwan Rachmad Soetijono
a. Lebih spesifik mengaturnya tentang persyaratan serta bentuk pelaporan yang bisa diberikan pada PPAT;
b. Terdapat  peluang  mengungkapkan  keberatan  dari  PPAT  yang  dilaporkan  kepada  keputusan mengenainya;
c. Terdapat peluang mendapatkan bantuan hukum saat terjadinya pemeriksaan.

## SIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis data kajian dan perdebatan telah diuraikan sebagai berikut :
1) PPAT yang lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya dan melakukan kesalahan dalam membuat akta jual beli bertanggung jawab secara hukum dan moral. Tanggung jawab secara hukum dapat berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana. Sanksi administratif berupa teguran dan/atau pemberhentian sementara, sanksi perdata berupa gugatan, dan sanksi pidana berupa pemalsuan AJB.
2) Ide yang paling penting adalah jika pembeli atau penjual tidak mematuhi peraturan hukum, mereka akan dikenakan sanksi administratif seperti bunga 2% dan 30 hari untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.
3) Majelis Pengawas dan Pembina PPAT atau IPPAT, dan Kementerian dapat memberikan bantuan hukum kepada  PPAT  yang  dipanggil  oleh  penyidik  untuk  menjadi  tersangka  atau  saksi,  seperti mendampingi/memberikan masukan atau nasihat dalam pemeriksaan dan penjelasan di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arba, H. . (2017). Hukum Agraria Indonesia. Sinar Grafika.
Chomsah, A. A. (2004). Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) (Jilid Ii). Prestasi Pustaka Publisher.
Din, T. (N.D.). Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Otentik.
Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, 10(2).
Fathoni, M. A. A. M. Al. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Perbedaan Harga Transaksi Jual Beli Tanah Antara Harga Yang Sebenarnya Dengan Harga Yang Tercantum Didalam Akta Jual Beli. Jurnal Signifikan Humainora, 2(4).
Gaol, S. L. (2020). Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Dasar Pembuatan Akjual Beli Tanah Dalam Rangka Peralihan Hak Atas Tanah Dan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 11.
Harnita. (2019). Tanggung Jawab Ppat Dalam Penetapan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di
Copyright@  Callista Nur Amalina, Aries Harianto, Iwan Rachmad Soetijono
Kota Banda Aceh. Jurnal Magister Hkum Udayana, 3.
Harsono.  Boedi.  (2003). Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria:  Isi  Dan  Pelaksanaan. Djambatan.
Khoidin. (2021). Hukum Notariat Dan Pertanahan Kewenangan Notaris Dan Ppat Membuat Akta Pertanahan.
Laksbam Justitia.
Lubis, I. (2018). Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Buku 2). Mitra Wacana Media. Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum Edisi Revisi (Cetakan 13). Kencana Prenada Media Group. Marzuki, S. (2017). Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum. Fh Uii Press.
Mertokusumo, S. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia Cetakan Pertama (7th Ed.). Liberty.
Muhammad, A. K. (1994). Hukum Harta Kekayaan (Cetakan I). Citra Aditya Bakti.
Ramadipta. (2017). Tanggung Jawab Hukum Ppat Atas Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Bersertifikat Yang  Dibatalkan  Oleh  Pengadilan  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1138.K/Pdt/2012).
Universitas Sumatera Utara.
Rato, D. (2010). Filsafat Hukum Mencari:Memahami Hukum. Laksbang Pressindo.
Samsaimun. (2018). Peraturan Jabatan Ppat (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Indonesia. Pustaka Reka Cipta.
Santoso, U. (2016). Pejabat Pembuat Akta Tanah : Persepektif Regulasi, Wewenang Dan Sifat Akta. Prenada Media Group.
Soekamto, S. (2007). Hukum Adat Indonesia. Grapindo Persada.
Soeroso, R. (2015). Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.
Sukirman.  (2010). Lembaga  Ketahanan  Nasional.  Http://Lib.Lemhannas.Go.Id/Public/Media/Catalog/0010-
121500000011789/Swf/689/Files/Basic-Html/Page1.Html
Syamanta, T. (N.D.). Keabsahan Akta Jual Beli Tanah Pejabat Pembuat Akta Yanah Yang Tidak Mencantumkan Harga Jual. Universitas Sumatera Utara.
Tambunan, S. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Perbedaan Harga Transaksi Dengan Harga Yang Tercantum Di Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Notaris. Universitas Sumatera Utara.