## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx

## Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Campuran

## Lutfiana Dwi Mayasari
Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo E-mail: luthfiana.mcw@gmail.com

## Pendahuluan
Seiringan  dengan  berkembangnya  masyarakat,  permasalahan  yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering  tersiar  dalam  berbagai  media  terjadinya  perkawinan  yang dianggap  problematis  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Sebagai  contoh, perkawinan  campuran,  perkawinan  sejenis,  kawin  kontrak,  dan perkawinan  antara  pasangan  yang  memiliki  keyakinan  (agama)  yang berbeda.  Walaupun  perkawinan  campuran  dan  perkawinan  beda-agama sama  sekali  berbeda,  bukan  tidak  mungkin  pada  saat  yang  sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda-agama. 1
Berlandasakan Pasal 56 UU No 1/1974, banyak WNI yang melakukan perkawinan  di  luar  negeri  untuk  mengesahkan  perkawinan  problematis
1 http://hukumonline.com/detail.asp?id=15656&cl=Berita., diakses pada 5 Agustus 2019.
Abstrak: Celah  hukum  pada  pasal  56  UU  No  1/1974 acapkali  dijadikan  salah  satu  alternatif  dan  jalan  pintas formalisasi  pernikahan  beda  agama  di  Indonesia. Penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama yang dilakukan  tersebut  justru  dilindungi  oleh  regulasi.  Seperti contoh kasus Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata, perkawinan Yuni Shara dan Henry Siahaan, dan perkawinan sejenis  antara  pasangan gay  Ragil  Mahardika  dan  suaminya Frederik  Vollert  yang  berasal  dari  Jerman.  Penelitian  ini menggunakan  penelitian  deskriptif,  dan  analisis  yuridis normatif.  Melalui  analisis  kasus  penyelundupan  hukum, disimpulkan  bahwa  terjadi  kekosongan  hukum.  Tidak  ada aturan  khusus  yang  mengatur  mengenainya.Menyamakan perkawinan campuran dengan kasus penyelundupan hukum jelas  bertentangan  dengan  amanat  konstitusi.  Perkawinan yang  dilakukan  oleh  pelaku  penyelundupan  hukum  tidak sah  baik  secara  agama  maupun  secara  administratif  hukum perkawinan nasional Indonesia.
Kata kunci: Penyelundupan hukum, perkawinan campuran, perjanjian internasional.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
di Indonesia sebagaimana disebut diatas. Seperti perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata, 2 dan perkawinan sejenis antara pasangan gay Ragil Mahardika, dan suaminya asal Jerman, Frederik Vollert.
Perkawinan  di  luar  negeri  yang  bertujuan  untuk  mengesahkan perkawinan  yang  dilarang  di  Indonesia  disebut  dengan  penyelundupan hukum.  Penyelundupan  hukum  terjadi  jika  ada  seseorang  atau  suatu pihak  yang  untuk  mendapatkan  berlakunya  hukum  asing, menghindarkan  pemakaian  hukum  nasional,  dengan  tujuan  untuk menghindarkan suatu syarat atau suatu akibat hukum tertentu yang tidak dikehendaki, ataupun untuk mewujudkan atau menciptakan suatu akibat hukum yang dikehendaki. Seseorang melakukan penyelundupan hukum dengan  tujuan  agar  diberlakukan  hukum  yang  lain  dari  hukum  yang seharusnya digunakan. 3
Penyelundupan  hukum  ini  disebabkan  karena  masih  lemahnya  UU No.1  tahun  1974  dalam  mengatur  permasalahan  ini.  Pasal  56  UU  No 1/1974    memberikan  peluang  pada  WNI  untuk  melakukan  kejahatan tersebut.    Dalam  Pasal  ini  dijelaskan  yang  pada  intinya  menyatakan pernikahan  antar  sesama  warga  negara  Indonesia  (WNI)  atau  seorang WNI dengan warga negara asing di luar negeri sah karena mengacu pada hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan itu berlangsung ( lex loci celebration) . 4 Perkawinan  antar  agama  dan  perkawinan  sejenis  yang dilakukan  di  negara  yang  menganggap  perkawinan  tersebut  sah,  maka akan dinyatakan sah pula secara administrative di Indonesia.
Pasal 56 UU No 1/1974 bukanlah pasal yang berdiri sendiri, ada pasal lain  yang  seharusnya  ditaati  sebelum  menetapkan lex  locus  celebration. Yaitu  pasal  2  ayat  (1)  UU  No  1  Tahun  1974 5 .  Bagir  Manan  menyatakan bahwa  perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  memenuhi ketentuan  pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974,  yaitu  sah menurut agama, yang mempunyai akibat hukum yang sah pula. 6 Karena
2 https://www.suara.com/entertainment/2021/05/30/102405/7-pasangan-artis- menikah-di-luar-negeri-gegara-beda-agama-ada-yang-akhirnya-seiman?page=all,
3 Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 128.
4 Penjelasan UU No 1 Tahun 1974 pasal 56
5 Neng  Djubaida, Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat (Jakarta:  Sinar Grafika, 2010), hlm.  416.
6 Bagir Manan, Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU No 1Tahun  1974” makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  dengan  Tema  Hukum

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
perkawinan  antar  agama  dan  perkawinan  sejenis  dilarang  oleh  agama, maka seharusnya perkawinan diluar negeri tersebut dinyatakan tidak sah di  Indonesia  meskipun  dinyatakan  sah  di  negara  dimana  perkawinan tersebut berlangsung.
Sedangkan Hukum Perdata Internasional tidak mengatur uniformitas hukum  dalam  menyelesaikan  permasalahan  penyelundupan  hukum  ini. Diterima  atau  tidaknya  suatu  akibat  yang  disebabkan  karena penyelundupan hukum diatur oleh sistem-sistem hukum yang diarahkan kepada  hukum  nasional  yang  berlaku  di  negara  tersebut. 7 Yang  dalam konteks  keindonesiaan  menggunakan  UU  No  1  Tahun  1974.  Sedangkan dalam tubuh undang-undang perkawinan itu sendiri terdapat kontradisi antar pasal 56 UU No 1/1974 dan pasal 2 dalam UU yang sama.
Oleh  karena  itu,  melihat  bahwa  penyelundupan  hukum  merupakan salah satu alternatif dan jalan pintas formalisasi perkawinan problematis bagi  WNI,  maka  peneliti  tertarik  untuk  membahas  tinjauan  yuridis terutama Undang-Undang Perkawinan Indonesia terhadap penyelundupan  hukum  dalam  perkawinan  bagi  WNI,  dan    keabsahan penyelundupan  hukum  dalam  perkawinan  WNI  yang  dilakukan  diluar negeri.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. 8 Pendekatan  perundang-undangan  adalah  pendekatan  dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan kasus, menitik beratkan kepada ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus sebuah perkara.

## Hasil dan Pembahasan

## Status Kasus Perkawinan Yuni Shara dan Henry Siahaan
Yuni  Shara  (lahir  dengan  nama  Wahyu  Setyaning  Budi di  Malang, Jawa  Timur,  3  Juni  1972)  adalah  seorang  penyanyi  berkebangsaan Indonesia.  Pada  18  Oktober  1997  menikah  dengan  pengusaha  Henry Siahaan, duda beranak 2, yang juga mantan suami artis dan penyanyi Nur
Keluarga  dalam  Sistem  Hukum  Nasional  antara  Realitas  dan  Kepastian  Hukum  yang diselenggarakan MA RI, pada tanggal 1 Agustus 2009.
7 Sudargo  Gautama, Hukum  Perdata  Internasional  Indonesia, jilid  II  bagian  3  buku  ke-4 (Bandung: PT Alumni, 1998), hlm. 295.
8 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2011), hlm. 118-119.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
Afni  Octavia. 9 Namun  karena  keduanya  berbeda  agama,  perkawinan mereka tersebut tidak dapat dicatatkan secara resmi oleh Kantor Catatan Sipil.  Yuni  adalah  pemeluk  agama  Islam,  sedangkan  Henry  beragama Kristen. Hal itu pula yang membuat pernikahan mereka tidak berpayung hukum selama 5 tahun.
Karena  adanya  penolakan  tersebut,  kemudian  pasangan  Yuni-Henry mencoba untuk memperoleh legalitas perkawinannya di sejumlah negara yang  berhasil  didapatkan  sejumlah  selebriti  WNI  lainnya,  yaitu Singapura, dan Hong Kong. Karena sesuai dengan amanat pasal 56 bahwa segala  bentuk  pernikahan  yang  dilaksanakan  diluar  negeri  dan  sah menurut  negara  tempat  dilangsungkannya  perkawinan,  maka perkawinan tersebut dianggap sah oleh pemerintah Indonesia.
District  Registrar's  Office,  Perth,  Western  Australia,  pada  tanggal  7 Agustus  2002,  mengeluarkan  surat  nikah  yang  resmi  dan  empat  hari kemudian  pasangan  ini  mendaftarkan  pernikahannya  di  Indonesia selanjutnya dicatatkan di Indonesia. 10 Dan perkawinan mereka dianggap sah sesuai dengan ketentuan regulasi di Indonesia.
Secara  kronologis  Yuni  Shara  dan  Henry  Siahaan  melangsungkan perkawinan di District Registrar's Office, Perth, Western Australia karena alasan- alasan berikut:
1. Perkawinan  mereka  tidak  dapat  dilangsungkan  di  Indonesia  karena menurut  pasal  2  UUP  Indonesia,  perkawinan  dilaksanakan  sesuai dengan  ajaran  agama  masing-masing.  Sedangkan  mereka  adalah pasangan beda agama.
2. Selama  5  tahun,  mereka  hidup  bersama  tanpa  adanya  ikatan perkawinan yang sah secara administrasi kenegaraan.
3. Perkawinan mereka dianggap tidak sah secara hukum negara, karena tidak  diregistrasi  di  Catatan  Sipil  maupun  di  KUA  (Kantor  Urusan Agama), sehingga banyak memunculkan opini publik.
4. Memerhatikan  situasi  ini,  maka  kedua  belah  pihak  menikah berdasarkan  hukum  Australia  dan  melangsungkan  perkawinan  di Perth,  Western  Australia.  Karena  negara  tersebut  melegalkan perkawinan antar agama, dan bisa mengeluarkan akta nikah. Sehingga perkawinan antara Yuni Shara dan Henry Siahaan sah  secara hukum yang berlaku di Perth, Western Australia.
9 Henry Siahan – Yuni Shara, Bicara Soal Anak dan Pernikahan, diakses 6 Januari 2014
10 Yuni Shara-Henry Siahaan: Akhirnya Resmi Menikah, diakses 6 Januari 2014

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
5. Akta  perkawinan  yang  dikeluarkan  oleh  District  Registrar's  Office Perth,  Western  Australia  inilah  yang  dijadikan  bukti  untuk meregistrasi perkawinan mereka di Catatan Sipil Indonesia.
Tinjauan Yuridis terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan
a. Penyelundupan  Hukum  dalam  Perkawinan  ditinjau  dari  hukum positif Indonesia dan Hukum Internasional
Selain  yang  dialami  oleh  Yuni  Shara,  masih  ada  beberapa  orang yang  melakukan  penyelundupan  hukum.  Misalnya,  pasangan  artis lain Amara dan Francois Mohede yang mendahului Yuni menikah di luar  negeri,  atau  pasangan  Bucek  Depp-Unique  Priscilla  yang menikah  menurut  hukum  Islam  dan  Kristen.  Kemudian,  pasangan Melly Manuhutu-Prakacha Kashmir dengan mengajukan ijin nikah ke pengadilan negeri, dan masih banyak lagi.
Secara  normatif,  agama  melarang  pernikahan  beda  iman,  baik agama  Kristiani  maupun  Islam.  Larangan  tersebut  tidak  datang  dari negara  melainkan  dari  agama.  Sepanjang  tidak  ada  pengesahan agama,  adalah  tidak  mungkin  catatan  sipil  mencatat  sebuah perkawinan. 11 Sikap  yang  diambil  pegawai  Kantor  Catatan  Sipil tersebut bersumber dari penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut ketentuan hukum tersebut, perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya.  Bagi  pasangan yang  tidak  mengikuti  ketentuan  pasal  dalam  undang-undang tersebut, harus siap menerima konsekuensi hukumnya.
Namun  dalam  praktiknya  banyak  pasangan  beda  agama  yang bisa berakhir di pelaminan. Setidaknya ada 4 “solusi” bagi pasangan beda agama yang ingin menikah menurut Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, yakni:
1. Meminta  penetapan  pengadilan,  Meminta  penetapan  pengadilan terakhir  kali  dilakukan  oleh  Andi  Vonny  Gani  pada  1989.  Jika  RUU Adminduk  yang  saat  ini  sedang  dibahas  DPR  disahkan,  akan  lebih banyak  lagi  penetapan  pengadilan  dimohonkan.  Ketua  Konsorsium Catatan  Sipil  Lies  Sugondo  menyatakan  bahwa  solusi  penetapan pengadilan  yang  disarankannya  turut  dimasukkan  dalam  RUU Adminduk.
11 Sudhar Indopa, pegawai Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, disampaikan dalam seminar tentang perkawinan beda agama yang diselenggarakan Lembaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia Mei 2006.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
2. Pernikahan dilakukan menurut masing-masing agama, Perkawinan  menurut  masing-masing  agama  merupakan interpretasi lain dari pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Pagi  menikah  sesuai  agama  laki-laki,  siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan.
3. Penundukan  sementara  pada  salah  satu  hukum  agama, Penundukan  diri  terhadap  salah  satu  hukum  agama  mempelai mungkin  lebih  sering  digunakan.  Dalam  agama  Islam, diperbolehkan  laki-laki  Islam  menikahi  wanita  non-Islam,  yang termasuk  ahlul  kitab.  Ayat  Al-Quran  inilah  yang  dipraktekkan sungguh  oleh  lembaga-lembaga  seperti  Paramadina,  Wahid Institute,  dan Indonesian  Conference  on  Religion  and  Peace  (ICRP) , bahkan  diperluas  jadi  memperbolehkan  kawin  beda  agama  bagi wanita  muslim.  Kasus  yang  cukup  terkenal  adalah  perkawinan artis  Deddy  Corbuzier  dan  Kalina,  pada  awal  2005  lalu.  Deddy yang Katolik dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi yang dikenal sebagai tokoh dari Yayasan Paramadina.
4. Menikah  di  luar  negeri,  melakukan  perkawinan  di  luar  negeri, berarti  tunduk  pada  hukum  di  luar  negeri.  Pasangan  tersebut mendapat  akte  dari  negara  itu,  kemudian  akte  di  bawa  pulang untuk  dicatatkan  saja.  Artinya  tidak  memperoleh  akte  lagi  dari negara.
Dalam  memahami  perkawinan  beda  agama  menurut  undang- undang  perkawinan  ada  tiga  penafsiaran  yang  berbeda.  Pertama, penafsiran  yang  berpendapat  bahwa  perkawinan  beda  agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 (f).
Pendapat kedua, bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat  dilangsungkan,  karena  telah  tercakup  dalam  perkawinan campuran,  dengan  argumentasi  pada  Pasal  57  tentang  perkawinan campuran yang menitik beratkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan  antara  dua  orang  yang  berbeda  kewarganegaraan  juga mengatur dua orang yang berbeda agama.
Pendapat  ketiga  bahwa  perkawinan  antar  agama  sama  sekali tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan  Pasal  66  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  maka

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
persoalan  perkawinan  beda  agama  dapat  merujuk  pada  peraturan perkawinan  campuran,  karena  belum  diatur  dalam  undang-undang perkawinan. 12
Ketiga pendapat ini perlu dikaji  lebih mendalam lagi, mengingat regulasi  perkawinan  campuran  diluar  negeri  dalam  pasal  56  itu sendiri sangat tidak mengakomodir terhadap perkawinan campuran. Hal  ini  ditegaskan  oleh  Nurul  Hasanah  dalam  skripsinya. 13 Bagaimana  mungkin  suatu  regulasi  yang  tidak  mampu mengakomodir  segala  hal  yang  berhubungan  dengannya,  justru dijadikan  rujukan  untuk  permasalahan  yang  belum  mempunyai regulasi,  meskipun  mempunyai  kesamaan.  Jika  hal  ini  dibiarkan tentunya akan sangat membahayakan.
Dari  empat  solusi  yang  ditawarkan  Guru  Besar  Hukum  Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata terkait pengesahan perkawinan problematis di Indonesia, perkawinan diluar negeri lebih banyak  dipilih.  Hal  ini  dilakukan  karena  perkawinan  diluar  negeri tidak membutuhkan administrasi  serumit administrasi jika pasangan tersebut  melangsungkan  perkawinan  di  Indonesia  menggunakan solusi yang lain.
Perkawinan  diluar  negeri  dianggap  solusi  pelegalan  perkawinan antar agama karena memang hal ini dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan  Indonesia.    Tepatnya  pasal  56  UU  No  1  Tahun  1974, sebagai berikut: 14
1) Perkawinan  di  Indonesia  antara  dua  orang  warganegara Indonesia  atau  seorang  warganegara  Indonesia  dengan  warga negara  Asing  adalah  sah  bilamana  dilakukan  menurut  hukum yang  berlaku  di  negara  dimana  perkawinan  itu  dilangsungkan dan  bagi  warganegara  Indonesia  tidak  melanggar  ketentuan Undang-undang ini.
2) Dalam  waktu  1  (satu)  tahun  setelah  suami  istri  itu  kembali  di wilayah  Indonesia,  surat  bukti  perkawinan  mereka  harus
12 Ahmad Sukarja, Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam , Editor Chuzaimah T Yanggo,  &  Hafiz  Anshary, Problematika  Hukum  Islam  Kontemporer (Jakarta:  PT  Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 17-18.
13 Nurul Hasanah, Konstelasi Perkawinan Campuran Dalam  Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia , skripsi, (Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,  2010)

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
didaftarkan  di  Kantor  Pencatat  perkawinan  tempat  tinggal mereka.
Meskipun  UU  Perkawinan  tidak  memperbolehkan  kawin  beda agama,  tetapi  Kantor  Catatan  Sipil  bisa  menerima  pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri.
Permasalahan  penyelundupan  hukum  ini  bukan  hanya menimbulkan  perselisihan (dispute) antar  para  pihak,  tetapi  juga berdampak  kepada  seluruh  masyarakat  dalam  negara  hukum  yang bermartabat dan ini merupakan suatu jati diri bangsa yang dianggap baik apabila mampu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat. Ambiguitas  dan  upaya  legalisasi    penyeludupan  hukum  di
Indonesia    sangat  tersusun  rapi  dibalik    regulasi.  Perbuatan  yang sebenarnya  melanggar  aturan  di  Indonesia,  justru  dipolitisasi sedemikian rupa dengan menghalalkan penyelundupan hukum guna melindungi status hukum WNI.
Dalam pandangan hukum perdata Internasional, suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu,  akan  dapat  dibatalkan  oleh  negara  forum  atau tidak  diakui  oleh forum  bila  perbuatan  itu  dilaksanakan  di  negara  asing  yang bersangkutan  dengan  tujuan  untuk  menghindarkan  diri  dari  aturan- aturan lex  fori yang  akan  melarang  perbuatan  semacam  itu dilaksanakan  di  wilayah  forum. 15 Kegel  juga  berpendapat  bahwa hukum  asing  dapat  dikesampingkan  jika  dianggap  bertentangan dengan “ the untouchable part” dari lex fori itu. 16
Hal ini didukung dengan prinsip yang digunakan oleh ketertiban umum ( public order ).
Jika  pemberlakuan  hukum  asing  dapat  menimbulkan  akibat- akibat  berupa    pelanggaran  terhadap  sendi-sendi  pokok  hukum setempat  ( lex  fori) ,  hukum  asing  itu  dapat  dikesampingkan dengan  dasar  “ demi  kepentingan  umum” atau  “ demi  ketertiban umum” . 17
Perkawinan    dilakukan  oleh  Yuni  Shara  di  District  Registrar's Office,  Perth,  Western  Australia  adalah  untuk  menghindari berlakunya  pasal  2  UUP.  Sudah  barang  tentu,  Indonesia  sebagai
15 Bayu Seto Hardjowahono, hlm. 122.
16 Hartono Sunaryati, Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional, cet.IX ( Bandung:Binacipta, 1976), hlm 117.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
wilayah  forum  seyogyanya  membatalkan  perkawinan  tersebut, meskipun  secara  administrasi  mereka  memenuhi  syarat.    Fungsi doktrin ketertiban umum ini adalah untuk melindungi sistem hukum yang seharusnya berlaku.
Menurut  analisis  penulis,  terjadinya  ambiguitas  dalam  regulasi penyelundupan hukum ini dikarenakan kesalahan dalam penggunaan regulasi.  Tidak  ada  regulasi  khusus  yang  mengatur  tentang konsekwensi  hukum  terhadap  pelaku  penyelundupan  hukum. Keabsahan pelaku penyelundupan hukum diukur dari pasal 56 UUP, yang  sebenarnya  mengatur  tentang  perkawinan  diluar  negeri,  dan berlaku pengecualian untuk pelaku penyelundupan hukum.
Yang  menyamakan  antara  penyelundupan  hukum  dan perkawinan  campuran  hanyalah  pada  pelaksaan  perkawinan  yang dilakukan  diluar  negeri.  Meskipun  ada  kesamaan,  namun  kasus penyelundupan  mempunyai  makna  yang  berbeda  dengan perkawinan  campuran.  Oleh  karena  itu,  penggunaan  pasal  56  UUP tidak  sesuai  untuk  dijadikan  acuan  dalam  kasus  penyelundupan hukum.
UUP  yang  berlaku  di  Indonesia  disusun  pada  tahun  1974, sedangkan  kajian  mengenai  penyelundupan  itu  sendiri  baru  dikenal oleh  Hukum  Perdata  Internasional  pada  tahun  2006,  dimana sebelumnya  penyelundupan  masuk  dalam  kajian  Ketertiban  Umum. Seharusnya  UU  Perkawinan  di  Indonesia  responsive  terhadap perkembangan social dan perkembangan kasus yang terus bermutasi seiring  dengan  perkembangan  waktu  dan  teknologi.  Agar  mampu menjadi  rujukan  dan  menjadi  solusi  akhir  yang  solutif  bagi  setiap kasus yang muncul.

## b. Kekosongan Hukum dalam Penyelundupan Hukum Perkawinan di Indonesia
Penegakan  dan  penerapan  hukum  khususnya  di  Indonesia seringkali  menghadapi  kendala  berkaitan  dengan  perkembangan masyarakat.  Berbagai  kasusyang  telah  terjadi  menggambarkan sulitnya  penegak  hukum  atau  aparat  hukum  mencari  cara  agar hukum  dapat  sejalan  dengan  norma  masyarakat  yang  ada.  Namun perkembangan  masyarakat  lebih  cepat  dari  perkembangan  aturan perundang-undangan,  sehingga  perkembangan  dalam  masyarakat tersebut menjadi titik tolak dari keberadaan suatu peraturan.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  memang  diperlukan  suatu sistem  hukum  untuk  menciptakan  kehidupan  masyarakat  yang harmonis  dan  teratur.  Kenyataannya  hukum  atau  peraturan perundang-undangan  yang  dibuat  tidak  mencakup  seluruh  perkara yang  timbul  dalam  masyarakat  sehingga  menyulitkan  penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.
Asas  legalitas  yang  kerap  dianggap  sebagai  asas  yang memberikan suatu  kepastian hukum dihadapkan oleh realita bahwa rasa  keadilan  masyarakat  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  asas  ini  karena masyarakat  yang  terus  berkembang  seiring  kemajuan  teknologi. Perubahan  cepat  yang  terjadi  tersebut  menjadi  masalah  berkaitan dengan  hal  yang  tidak  atau  belum  diatur  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan,  karena  tidak  mungkin  suatu  peraturan perundang-undangan  dapat  mengatur  segala  kehidupan  manusia secara  tuntas  sehingga  adakalanya  suatu  peraturan  perundang- undangan  tidak  jelas  atau  bahkan  tidak  lengkap  yang  berakibat adanya kekosongan hukum di masyarakat.
Dalam  praktik,  tidak  jarang  dijumpai  ada  peristiwa  yang  belum diatur  dalam  hukum  atau  perundang-undangan,  atau  meskipun sudah  diatur  tetapi  tidak  lengkap  dan  tidak  jelas.  Oleh  karena  itu peraturan  hukum  yang  tidak  jelas  harus  dijelaskan,  yang  tidak lengkap  harus  dilengkapi  dengan  jalan  menemukan  hukumnya  agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya. 18
Hal ini pula yang terjadi dalam regulasi perkawinan di Indonesia.
Perkembangan tekhnologi, perkembangan masyarakat, dan perkembangan permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Bahkan belakangan  ini  sering  tersiar  dalam  berbagai  media  terjadinya perkawinan  yang  dianggap  problematis  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Namun  perkembangan  ini  tidak  diiringi  dengan perkembangan regulasi.
Dalam artian, regulasi yang ada dan berlaku sekarang justru out of date . Hal ini terbukti dengan maraknya penyelundupan hukum dalam perkawinan  tidak  diiringi  dengan  regulasi  yang  mengaturnya. Sehingga,  segala  perkawinan  yang  dilaksanakan  diluar  negeri dianggap sebagai perkawinan campuran. Tatkala terjadi penyelundupan  hukum,  maka  regulasi  yang  digunakan  adalah
18 Sudikno Mertokusumo, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta:UII Press, 2006), hlm. 28

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
regulasi perkawinan di luar negeri (pasal 56) dan regulasi perkawinan campuran (57).
Disini  tampak  bahwa  terdapat  kekosongan  hukum  dalam penyelundupan  hukum  perkawinan  di  Indonesia.  Akibat  yang ditimbulkan  dengan  adanya  kekosongan  hukum,  terhadap  hal-hal atau  keadaan  yang  tidak  atau  belum  diatur  itu  dapat  terjadi ketidakpastian  hukum  ( rechtsonzekerheid )  atau  ketidakpastian peraturan  perundang-undangan  di  masyarakat  yang  lebih  jauh  lagi akan  berakibat  pada  kekacauan  hukum  ( rechtsverwarring ),  dalam  arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh.
Hal  inilah  yang  menyebabkan  kebingungan  (kekacauan)  dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Dalam  masyarakat  menjadi  tidak  ada  kepastian  aturan  yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi. Pelaku merasa bahwa hal tersebut dilegalkan secara undang-undang formil.
Oleh  karena  itu,  guna  mewujudkan  kepastian  hukum  dan mengatasi  terjadinya  kekosongan  hukum  maka  dibutuhkan  suatu penemuan  hukum. 19 Menurut  John  Z  Laude,  penemuan  hukum adalah  penerapan  ketentuan  pada  fakta  dan  ketentuan  tersebut kadangkala  harus  dibentuk  karena  tidak  selalu  terdapat  dalam undang-undang yang ada. 20
Di  Indonesia,  aliran  penemuan  hukum  dikenal  terutama  dalam praktik  peradilan  dan  mulai  mendapatkan  tempat  setelah  adanya peraturan  perundang-undangan  terutama  yang  mengatur  tentang kekuasaan  kehakiman  secara  substansial  mengatur  mengenai beberapa ketentuan yang memungkinkan kegiatan penemuan hukum dilakukan. 21
Penemuan  hukum  merupakan  proses  pembentukan  hukum  oleh subjek  atau  pelaku  penemuan  dalam  upaya  menerapkan  peraturan hukum  umum  terhadap  peristiwanya  berdasarkan  kaidah-kaidah atau  metode-metode  tertentu  yang  dapat  dibenarkan  dalam  ilmu hukum,  seperti  interpretasi,  penalaran  ( redering) ,  eksposisi  ( kontruksi
19 Sudikno Mertokusumo, Metode Penemuan Hukum, hlm. 28.
20 John Z Loude, Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fatwa (Jakarta:Bina Aksara, 1985), hlm.69.
21 Sudikno Mertokusumo, Metode Penemuan Hukum, hlm 32.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
hukum ),  dan  lain-lain.  Kaidah-kaidah  atau  metode-metode  tersebut digunakan  agar  penerapan  aturan  hukum  terhadap  suatu  peristiwa dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil  yang  diperoleh  dari  proses  tersebut  juga  dapat  diterima  dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum. 22
Sedangkan  solusi  yang  ditawarkan  oleh  peneliti  dalam menghadapi  kekosongan  hukum  dalam  penyelundupan  hukum perkawinan  adalah  dengan  melakukan Rechtschepping (penciptaan hukum),  yaitu  menciptakan  hukum  yang  sebelumnya  tidak  ada menjadi  ada. 23 Hal  ini  dikarenakan  hukum  yang  mengatur  tentang penyelundupan  hukum  sebenarnya  sudah  ada  secara  eksplisit  yaitu masuk  dalam  perkawinan  campuran.  Namun  peraturan  dalam perkawinan  campuran  tersebut  tidak  jelas  dan  kurang  lengkap, sehingga harus diciptakan hukum baru sebagai penyempurna.
Penciptaan  hukum  dalam  regulasi  penyelundupan  hukum perkawinan di Indonesia harus berdasarkan pada sistem hukum yang ada  ( system  oriented ).  Oleh  karena  itu  diperlukan  kebijakan  atau prakarsa  dari  Badan  Pembentuk  Perundangundangan,  yang berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (UUD  1945  yang  telah  diamandemen)  Pasal  20  ayat  (1) dan (2) menyatakan bahwa “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang” dan “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”.
Pasal  5  UUD  Negara  RI  Tahun  1945  menegaskan  pula  bahwa “Presiden  berhak  mengajukan  rancangan  undang-undang  kepada DPR”  dan  “Presiden  menetapkan  peraturan  pemerintah  untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.
Dalam  hal  ini  berarti  prakarsa  atau  kebijakan  ( political  will )  dari DPR  dan  Pemerintah  (Presiden)  memegang  peranan  yang  sangat penting  dalam  menciptakan  atau  membentuk  suatu  undang-undang (lebih  luas  peraturan  perundang-undangan)  baik  mengatur  hal-hal atau keadaan yang tidak diatur sebelumnya maupun perubahan atau penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan di masyarakat.
22 Sudikno Mertokusumo, Metode Penemuan Hukum, hlm 30.
23 Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta:Liberty, 1998), hlm.36-37.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
Lebih  lanjut  dalam  upaya  mengatasi  kekosongan  hukum  maka dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  berdasarkan Pasal  1  angka  1  UU  No.  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  menyatakan  bahwa  “Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  adalah  proses  pembuatan  peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan”.
Kemudian  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  UU  No.  10  Tahun  2004 ditegaskan  bahwa  “Perencanaan  penyusunan  Undang-Undang dilakukan  dalam  suatu  Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas)”. Prolegnas  itu  sendiri  menurut  Pasal  1  angka  9  adalah  “instrumen perencanaan  program  pembentukan  Undang-Undang  yang  disusun secara berencana, terpadu dan sistematis”.
Prolegnas  menjadi  salah  satu  dari  mekanisme  program  legislasi. Karena disamping Prolegnas (pemerintah/eksekutif) yang menampung rencana-rencana legislasi dari departemen- departemen/LPND, juga terdapat mekanisme program legislasi yang dikelola oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Bahkan juga ada program legislasi  yang  dikelola  oleh  masyarakat  (organisasi  profesi  dan lembaga swadaya masyarakat).

## Keabsahan  Penyelundupan  Hukum  Dalam  Perkawinan  Bagi  WNI Menurut Hukum Positif Indonesia
Peraturan  perkawinan  campuran  di  Indonesia  sebelum  UUP  lebik baik dan mudah dilaksanakan (GHR S. 1898 – 158), karena dimungkinkan berbagai  perbedaan  dicampur  dalam  keluarga  melalui  perkawinan  yang sah.  Sejak  tahun  1974  di  Indonesia  peraturasn  perkawinan  campuran didasarkan  atas  ketentuan  Pasal  57  UU  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  yang  menetapkan  percampuran  hanya  dapat  dilakukan karena perbedaan kewarganegaraan.
Bila yang dicampur dalam keluarga itu berbeda agama, mereka harus melangsung perkawinannya ke luar Indonesia, dengan syarat negara yang bersangkutan  membenarkan  adanya  kawin  beda  agama  dan  bagi  WNI tidak  boleh  melanggar  syarat  perkawinan  di  Indonesia.  Syarat  pertama mengakibatkan perkawinan membutuhkan biaya tinggi (karena harus ke luar  Indonesia),  sedangkan  syarat  kedua  yaitu  tidak  melanggar  syarat kawin  di  Indonesia.  Sedangkan  di  Indonesia  tidak  boleh  kawin  beda

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
agama.
Syarat  kedua  inilah  menimbulkan  keraguan  akan  sahnya  suatu perkawinan. Selain  itu, jika berpegang kepada sahnya suatu perkawinan didasarkan atas adanya pencatatan, juga tidak menghapus  keraguan  itu, karena  sebagai  pejabat  negara,  tentu  tidak  akan  mencatat  perkawinan yang melanggar syarat perkawinan menurut undang-undang. Ketentuan perkawinan  campuran  yang  dianut  oleh  UU  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  bersifat  ambigu.  Satu  sisi  boleh  asal  dilakukan  di  luar Indonesia,  dan  sisi  lain  dengan  syarat  tidak  boleh  melanggaar  syarat perkawinan di Inonesia.
Bila memperhatikan unsur syarat (bagi WNI) ditetapkan bahwa “bagi warganegara  Indonesia  tidak  melanggar  undang-undang  ini”.  Undang- undang ini maksudnya UU No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat  1,  yang  menyatakan  “Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan pasal ini, yang secara singkat dikatakan secara kontradiktif melarang perkawinan beda agama. Hal ini ditegaskan dalam kesimpulan tulisannya  Ichtianto  menyatakan  bahwa  sebagai  undang-undang  yang dibentuk  berdasarkan  dan  bercita  hukum  Pancasila  UUP  memberikan kekuatan  berlaku  hukum  perkawinan  agama-agama  yang  dipeluk penduduk Indonesia. Tidak ada perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum Agama. 24
Kontradiksi  antar  pasal  dalam  satu  perundang-undangan  telah menunjukkan adanya sikap kompromistis yang secara formal sangat tidak mempedulikan  nilai-nilai  metode  pembuatan  perundang-undangan secara  benar,  yakni  terpenuhinya  asas  konsistensi,  harmonisasi, sistematisasi  dan  sinkronisasi . 25 Dan  sebagai  kesimpulan  akhir  ia menyatakan  bahwa  ditinjau  secara  material,  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  yang  tidak  memberikan  kepastian  hukum  secara  memadai terhadap  pihak-pihak  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  beda agama, sudah dapat dikatagorikan sebagai kurang menghargai HAM 26
24 H.  Ichtianto, Laporan  Akhir  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  20  Tahun  Pelaksanaan Undangundang  Perkawinan .  Proyek  Pusat  Perencanaan  Pembangunan  Hukum  Nasional Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman  RI  Tahun  1994/1995. hlm.195.
25 Murdiati  Trisnaningsih, Relevansi  kepastian  Hukum  dalam  mengatur  Perkawinan  Beda Agama di Indonesia . (Bandung: CV. Utomo, 2007), hlm. 141.
26 Murdiati Trisnaningsih, Relevansi kepastian.... , hlm. 141

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
Adanya unsur syarat ini seharusnya menjadi penghalang perkawinan WNI beda agama yang diselenggarakan di luar Indonesia. Namun dalam praktek  unsur  syarat  yang  belakangan  ini  diabaikan,  seperti  yang dilakukan oleh selebritis Yuni Shara dengan pengusaha Hendrik Siahaan di  luar  Indonesia  (Australia),  dan  Dimas  Anggara  dan  Nadine Chandrawinata yang dilangsungkan di Bhutan.
Mengingat  keabsahan  suatu  perkawinan  berdasarkan  UUP  Pasal  2 ayat 1 haruslah dicatat (termasuk perkawinan campuran dan perkawinan yang  dilakukan  diluar  negeri),  maka  ayat  2  Pasal  56  menyatakan  bahwa “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia,  surat  bukti  perkawinan  mereka  harus  didaftarkan  di  Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka”.
Mengenai pencatatan inipun, terdapat masalah bila kita telaah, yaitu yang dicatat tentunya perkawinan yang sah. Menjadi keliru bila Pegawai Pencatat  Perkawinan  mencatat  atau  mendaftar  perkawinan  yang  tidak sah. Dengan uraian belakangan ini bila perkawinan yang diselenggarakan di luar Indonesia bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 UUP, berarti tidak sah  (seperti  diuraiakan  di  atas),  maka  jika  begitu  keadaannnya pendaftarannya  perkawinan  Yuni  Shara-Henrik  Siahaan,  dan  Dimas Anggara-Nadine  Chandrawinata  seharusnya  ditolak  di  Idonesia. sehingga  tidak  dapat  memegang  surat  bukti  kawinnya.  Perkawinan merupakan  lembaga  mulia  yang  tidak  boleh  dijadikan  sarana  untuk penyelundupan hukum.
Bagi  orang  Islam  sahnya  perkawinan  adalah  apabila  dilakukan menurut Hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban  administratif  belaka. 27 Sehingga  akan  menimbulkan  suatu kesalahan besar bagi sebagai orang muslim jika ia hanya mengejar sesuatu dengan cara menghalalkan segala hal hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif  saja  tanpa  memerhatikan  keabsahan  pada  agama  yang dianutnya.
Perkawinan campuran haruslah tegas dan mudah dilaksanakan serta dengan  biaya  ringan,  seperti  yang  pernah  berlaku  di  Indonesia  dengan sebutan  singaka  GHR  itu.  Apabila  tidak  demikian  maka  sulit pertanggungjawabannya  dari  aspek  hukum  maupun  HAM  sebagaimana disinggung  dalam  Bab  XA  Pasal  28B  ayat  1  Undang-Undang  Dasar
27 Neng  Djubaedah, Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  tidak  Dicatat (Jakarta:  Sinar Grafika, 2010), hlm. 214.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan yang sah”. 28
Keabsahan  yang  dimaksud  pada  pasal  tersebut  harus  sah  secara agama  dan  secara  hukum  negara.  Dengan  ulasan  kedua  peraturan tersebut  di  atas  diharapkan  dapat  diambil  hikmahnya  dalam pembentukan  peraturan  untuk  waktu  yang  akan  datang  di  bidang sinkronisasi  pasal-pasal  dan  dapat  dijadikan  pertimbangan  revisi peraturan yang tak mampu memberi solusi dari perbedaan.

## Pencatatan  Perkawinan  sebagai  Penentu  Keabsahan  Perkawinan  di Indonesia
Pencatatan perkawinan memang merupakan kewajiban setiap Warga Negara  Indonesia  atau  pemerintah  ( ulil  amri ).  Tetapi  tingkat  kewajiban orang  Islam  Indonesia  kepada  (pemerintah) ulil  amri itu  tidak  disertai dengan  memperlemah  atau  memperlumpuhkan  Hukum  Perkawinan Islam yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Sebagaimana yang ditentukan oleh al-Quran dan al-Hadits.
Menurut  Prof.  Dr.  Bagir  Manan,  mantan  Ketua  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia,  dalam  memahami  status  hukum  perkawinan antarorang  Islam  di  Indonesia,  harus  diketahui  terlebih  dahulu  asas legalitas  ( legality  beginsel) yang  mendasari  keberlakuan  Hukum Perkawinanbagi orang Islam di Indonesia. Asas legalitas ( legality beginsel) berarti setiap perbuatan (tindakan hukum) harus atau wajib mempunyai dasar  hukum  tertentu  yang  telah  ada  sebelum  perbuatan  hukum  itu dilakukan. 29
Suatu  perbuatan  hukum  yang  sah,  menurut  Bagir  Manan mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah  pula.  Dalam  perbuatan  hukum  yang  sah  sehubungan  dengan dilakukannya  perkawinan  yang  sah  antara  seorang  laki-laki  dengan seorang  perempuan  menunjukkan  bahwa  pasangan  suami  istri  tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat hukum lainnya. 30
28 Abdurrahhman, “Perkawinan  Beda  Agama  dan  Implikasinya,”makalah,  disajikan  pada Kompendium  Bidang  Hukum  Perkawinan  Kementrian  Hukum  dan  HAM ,  tanggal  12 September 2011, hlm. 31.
29 Bagir Manan, “ Keabsahan dan Syarat-Syarat Perawinan antarprang Islam menurut UU No 1 Tahun  1974” makalah  dlm  seminar    “Hukum  Keluarga  dalam  Sistem  Hukum  Nasional antara Realitas dan Kepastian Hukum, pada hari Sabtu, 1 Agustus 2009, hlm. 1.
30 Bagir Manan, “ Keabsahan dan Syarat-Syarat... hlm, 2.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan pasal 2  ayat  (1)  UUP  Indonesia,  yaitu  sah  menuru  agama,  yang  mempunyai akibat  hukum  yang  sah  pula.  Pencatatan  perkawinan,  sebagaimana ditentukan  dalam  pasal  2  ayat  (2)  UUP  Indonesia  tidak  menunjukkan kualifikasi  sederajat yang bermakna sahnya perkawinan menurut agama adalah  sama  dengan  pencatatan  perkawinan.  Sehingga  yang  satu  dapat menganulir yang lain.
Menurut Bagir Manan “tidak demikian” 31 . Bagir Manan berpendapat bahwa perkawinan menurut masing-masng agama (syarat-syarat agama) merupakan  syarat  tunggal  sahnya  suatu  perkawinan,  dengan  alasan- alasan sebagai berikut: 32 Pertama ,  pasal  2  ayat  (1)  dengan  tegas  menyebutkan,  “suatu perkawinan  sah  apabila  dilakukan  menurut  masng-masing  agama”. Suatu  rumusan  yang  sangat  jelas  ( plain  meaning) ,  sehingga  tidak mungkin ditafsirkan, ditambah atau dikurangi. Kedua , pasal  2  ayat  (2)  menyebutkan,  “Pencatatan  tiap-tiap perkawinan  adalah  sama  halnya  dengan  pencatatan  peristiwa- peristiwa  penting  dalam  kehidupan  seseorang,  misalnya  kelahiran, dan kematian.
Ketiga , penjelasan  pasal  2  ayat  (2),  pencatatan  kelahiran,  pencatatan kematian,  demikian  pula  pencatatan perkawinan  sekedar  dipandang sebagai  suatu  peristiwa  penting,  bukan  suatu  peristiwa  hukum. Gunung  meletus  adalah  peristiwa  penting,  tetapi  bukan  peristiwa hukum. Pesta perkawinan adalah peristiwa penting, bukan peristiwa hukum..  demikian  pula  pencatatan  perkawinan  menurut  UUP Indonesia,  bukan  lagi  peristiwa  hukum  atau  syarat  hukum,  karena perkawinan sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh agama. Dalam  hal  alat  bukti  perkawinan,  beliau  menyatakan  bahwa  akta nikah  dan  pencatatan  perkawinan  bukan  satu-satunya  alat  bukti mengenai  adanya  perkawinan  atau  keabsahan  perkawinan,  karena  itu, akta  nikah  dan  pencatatan  nikah  adalah  sebagai  alat  bukti  tetapi  bukan alat  bukti  yang  menentukan.  Karena yang  menentukan  keabsahan  suatu perkawinan adalah perkawinan menurut agama. Maka dengan demikian, alat bukti perkawinan juga harus tidak bertentangan dengan agama. 33
Fungsi dan kedudukan pencataan perkawinan, menurut bagir Manan, adalah  untuk  menjamin  ketertiban  umum  ( legal  order )  yang  berfungsi sebagai  instrumen  kepastian  hukum,  kemudahan  hukum,  disamping
31 Bagir Manan, “ Keabsahan dan Syarat-Syarat... hlm, 4.
32 Bagir Manan, “ Keabsahan dan Syarat-Syarat... hlm, 5.
33 Bagir Manan, “ Keabsahan dan Syarat-Syarat... hlm, 6.
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
sebagai salah satu alat bukti perkawinan. 34
Pendapat Bagir Manan tersebut didukung oleh doktrin-doktrin dalam HPI yang menyebutkan fungsi doktrin ketertiban umum, yaitu: 35
1. Fungsi positif: yaitu menjamin agar aturan-aturan tertentu dari lex fori tetap  diberlakukan  (tidak  dikesampingkan)  sebagai  akibat  dari pemberlakuan  hukum  asing  yang  ditunjuk  oleh  kaidah  HPI  atau melalui proses pendekatan HPI, terlepas dari persoalan hukum mana yang  seharusnya  berlaku,  atau  apa  pun  kaidah lex  fori yang bersangkutan.
Dari  fungsi  ini,  bisa  diambil  kesimpulan  bahwa  keabsahan perkawinan  yang  dibuktikan  dengan  akta  perkawinan  yang dikeluarkan  oleh  District  Registrar's  Office,  Perth,  Western  Australia dan  catatan  sipil  Singapura,  tidak  dapat  diakui  keabsahannya  di Indonesia  karena  bertentangan  dengan  hukum  nasional  Indonesia. Yuni  Shara-Henrik  Siahaan,  dan  Dimas  Anggara-Nadine Chandrawinata melakukan penyelundupan hukum untuk mengesampingkan pemberlakukan pasal 2 ayat (1) UUP Perkawinan Indonesia.
Pegawai catatan sipil seharusnya juga mempertimbangkan kaidah ketertiban umum ini sebelum memutuskan untuk mengeluarkan akta perkawinan bagi Yuni Shara dan Bunga. Karena perkawinan mereka yang  pun  dilakukan  diluar  negeri,  sebenarnya  juga  tidak  memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (1) UUP Indonesia.
2. Fungsi  negatif,  yaitu  untuk  menghindarkan  pemberlakuan  kaidah- kaidah  hukum  asing  jika  pemberlakuan  itu  akan  menyebabkan pelanggaran terhadap terhadap konsep-konsep dasar lex fori.
Penolakan  terhadap  kaidah  hukum  asing  yang  dalam  hal  ini berkaitan  dengan  kaidah  hukum  yang  berlaku  di  Australia  dan Singapura  tak  lain  adalah  untuk  menghindari  pelanggaran  konsep regulasi yang ada dan berlaku di Indonesia.
Oleh  karena  itu,  jika  terjadi  pasangan  yang  telah  melakukan perkawinan  yang  sah  menurut  pasal  56  ayat  (1)  UUP  Indonesia,  seperti yang  dilakukan  oleh  Yuni  Shara-Henrik  Siahaan,  dan  Dimas  Anggara- Nadine  Chandrawinata,  tetapi  bertentangan  dengan  ketentuan  dalam
34 Bagir Manan, “ Keabsahan dan Syarat-Syarat... hlm, 6.
35 Bandingkan  dengan  Rooij,  Rene  Van, Private  Internasional  Law  in  the  Netherland, 1987, hlm. 237-238.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
Hukum  Islam,  maka  seharusnya  pegawai  pencatat  perkawinan  tetap menolak perkawinan tersebut. Karena ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam UUP tersebut, pada hakikatnya juga menyatakan demikian.
Perkawinan  menurut  hukum  masing-masing  agama  berdasarkan pasal 2 ayat (1) adalah merupakan “peristiwa hukum”. Peristiwa hukum tidak  dapat  dianulir  oleh  adanya  “peristiwa  penting”  yang  ditentukan dalam  pasal  2  ayat  (2),  bahwa  “tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”. 36 jadi  bagi  orang  Islam, sahnya  perkawinan  adalah  apabila  dilakukan  menurut  Hukum  Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka. 37
Penggunaan  pasal  dalam  UUP  Indonesia  harus  dianalisis  secara komprehensif,  dan  tidak  boleh  ditafsirkan  secara  parsial.  Karena  pada hakikatnya,  penggunaan  pasal  yang  parsial  berpotensi  menimbulkan konflik dan bertentangan dengan konsep ketertiban umum dalam Hukum Perdata Internasional.

## Penutup
Penyelundupan  hukum  dalam  perkawinan  bagi  WNI  belum teregulasi  dalam  sebuah  peraturan  perundang-undangan.  Kasus penyelundupan hukum yang ada di Indonesia diselesaikan menggunakan pasal 56 ayat (1) UUP no 1 tahun 1974. Hal ini dikarenakan pihak terkait, yang  dalam  permasalahan  ini  adalah  pegawai  catatan  sipil  dan  KUA berasumsi  bahwa  pelaku  penyelundupan  hukum  sama  dengan  pelaku perkawinan campuran dalam pasal 57 ayat (1) dan (2).
UUP  Indonesia  disahkan  pada  tahun  1974  sedangkan  term penyelundupan  hukum  itu  sendiri  baru  dikenal  oleh  HPI  pada  tahun 1986. Hukum yang ada (UUP Indonesia) tidak mengikuti perkembangan kasus  yang  ada  dalam  masyarakat.  Sehingga  terjadilah  kekosongan hukum,  tidak  ada  peraturan  yang  mengatur  tentang  penyelundupan hukum.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  ambiguitas  dalam  pengaturan. Penyelundupan  hukum  disamakan  dengan  perkawinan  campuran. Penyelundupan  hukum  memang  bagian  dari  perkawinan  campuran, nyamun  dua  permasalahan  ini  tidak  dapat  diselesaikan  menggunakan aturan yang sama.
36 Hazairin. Demokrasi Pancasila, cet 5 (Jakarta:Bina Aksara, 1985), hlm. 158.
37 Djubaedah, Neng, Pencatatan... hlm. 214.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
Perkawinan yang dilakukan oleh pelaku penyelundupan hukum tidak sah  baik  secara  agama  maupun  secara  administratif  hukum  perkawinan nasional  Indonesia.  Penyelundupan  hukum  juga  bertentangan  dengan ketertiban  umum  dalam  doktrin  HPI,  dan  bertentangan  dengan  regulasi UUP Indonesia.

## Daftar Pustaka
Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hukum dan  Perundang-undangan, Sekitar  pembentukan  Undnag-Undang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta: Direktorat jenderal Hukum dan Perundang-undangan
Marriage act 1961, Act No 12 of 1961 as amended, 2006, secsion 88 D Undang-Undang No 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan Undang-undang No.23, Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan Ahmad  Sukarja. Perkawinan  Berbeda  Agama  Menurut  Hukum  Islam ,  Edito Chuzaimah  T  Yanggo,  &  Hafiz  Anshary, Problematika  Hukum  Islam Kontemporer , Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.
Asaf. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta:Tinta Mas, 1965,hlm. 109. Bayu  Seto  Hardjowahono. Dasar-dasar  Hukum  Perdata  Internasional. buku kesatu edisi keempat. Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2006.
Budyapranata. Membangun Keluarga Kristiani. Yogyakarta: Kanisius, 1986.
Dzulfa  Djoko  Basuki, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, Jakarta:  Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
Hazairin. Demokrasi Pancasila. cet.5 . Jakarta: Bina Aksara,1985. Hilman  Hadikusuma. Hukum  Perkawinan  Indonesia  menurut  Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2007.
Husein Sayuti. Pengantar Metodologi Riset . Jakarta: Fajar Agung, 1989.
Jawahir Thintowi dan Pranoto Iskandar. Hukum Internasional Kontemporer. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
Johnny  Ibrahim. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Malang:Bayumedia Publishing, 2011.
John  Z  Loude, Menemukan  Hukum  Melalui  Tafsir  dan  Fatwa. Jakarta:Bina Aksara, 1985.
Martin  Dixon. Textbook  on  Internasional  Law. London:Blackstone  Press, 1996.
Mertokusumo,  Sudikno. Metode  Penemuan  Hukum. Yogyakarta:UII  Press,
2006.
Murdiati  Trisnaningsih. Relevansi  kepastian  Hukum  dalam  mengatur

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
Perkawinan Beda Agama di Indonesia . Bandung: CV. Utomo, 2007. Neng  Djubaidah. Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  tidak  Dicatat.
Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Sudargo  Gautama. Warga  Negara  dan  Orang  Asing,  cet-IV. Bandung:Alumni, 1987.
___. Hukum Antar Tata hokum. Bandung:Alumni, 1996.
___. Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
___. Hukum  Perdata  Internasional  Indonesia. jilid  II  bagian  3  buku  ke-4 . Bandung: PT Alumni, 1998.
Sution  Usman  Adji, Kawin  Lari  dan  Kawin  Antar  Agama . Yogyakarta:Liberty, 2002.
Soehardi. Pengantar Hukum Adat Indonesia . Bandung:Van Hoove, 1954.
Soerdjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2003.
Soetojo  Prawirohamidjojo. Pluralisme  dalam  Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press, 2006. Syaikh  Faisal  bin  ‘Abdul  Aziz’  Al-Mubarok. Nailul  Authar, terj.  A.  Qadir Hassan, Cet. I. Surabaya:Bina Ilmu, 1984.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2010.
Puja Gde. Hukum Kewarisan Hindu yang diresepsir ke dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok. Jakarta:CV Junasco, 1974. Ter  Haar. Asas-asas  dan  Susunan  Hukum  Adat. Terj.  Soebakti  Poesponoto,
Jakarta: Paramitra, 1960.
Wahyoko Darmabrata. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, cet-II. Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Zainuddin  Ali. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia. Jakarta:  Sinar  Grafika,
2006.
Nurul  Hasanah  , Konstelasi  Perkawinan  Campuran  Dalam    Peraturan Perundang-Undangan  Di Indonesia , skripsi, (Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010
Ira  Rasyid, Tinjauan  Perjanjian  Perkawinan  terhadap  Perkawinan  Campuran Warga  negara  Indonesia-Warga  Negara  Australia  yang  dilangsungkan  di New South Wales-Australia, tesis ,(Jakarta:Universitas Indonesia, 2013 Damerianti  Purba, Analisis  Hukum  Perkawinan  Campuran    Dalam  Status

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
Kewarganegaraan  Menurut    Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 , skripsi,  Pematangsiantar:  Fakultas  Hukum  Universitas  Simalungun (Usi) Pematangsiantar, 2012
Sierly  Natalia  Nauli  Siregar  , Perkawinan  Serta  Perjanjian  Perkawinan  bagi Perkawinan  Campuran  yang  Dilangsungkan  di  Luar  Negeri  Menurut Hukum  Positif  di  Indonesia ,  skripsi,  Bandung:Fakultas  Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2013.