## JURNAL HUKUM PID ANA

## & KRIMINOLOGI

## Volume 03 No 02 Oktober 2022
P-ISSN: 2746-7651, E-ISSN: 2746-7643

## Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi - Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum
Teng Junaidi Gunawan 1
1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, E-mail: tengjunaidig@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Kata Kunci:
Analisis ekonomi terhadap Hukum Pidana; kejahatan ekonomi; pemidanaan; reformasi Hukum Pidana.

## Cara pengutipan:
JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI, Vol 03 No 02 Edisi Oktober 2022 (hlm. 53-71)

## Riwayat Artikel:
Dikirim: 10 Okt 2022
Direview: 19 Okt 2022
Direvisi: 24 Okt 2022
Diterima: 02 Nov 2022
Hukum Pidana menurut pendapat para ekonom maupun ahli Hukum Pidana  seakan-akan  tidak  lagi  mampu  membendung  kejahatan ekonomi;  khususnya  kejahatan  ekonomi  dengan  nilai  kerugian  yang besar.  Salah  satu  penyebabnya  ialah  kurangnya  penelitian  terhadap pemidanaan  yang  dibandingkan  terhadap  keuntungan  yang  didapat dari  kejahatan  ekonomi  dalam  perspektif  analisis  ekonomi.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian hukum normatif, dengan objek penelitian KUHP dan RKUHP 2022 yang  fokus  mengkaji  rumusan  ancaman  maksimum  pidana  penjara delik-delik  kejahatan  ekonomi  biasa  melalui  pisau  analisis  ekonomi terhadap hukum. Kajian analisis ekonomi ini mencoba menampilkan rasionalitas ekonomi masyarakat pada umumnya dalam menilai bobot pemidanaan  pada  posisi  tertinggi;  yaitu  menggunakan  nilai maksimum  ancaman  pidana,  untuk  dibandingkan  dengan kemungkinan keuntungan yang didapat dari tindak pidana tersebut pada  posisi  kejahatan  dengan  nilai  kerugian  yang  besar. Kesimpulannya  adalah  dalam  beberapa  kasus  yang  memiliki  nilai kerugian  ekonomi  tinggi,  limitasi  rumusan  ancaman  maksimum pidana  penjara  delik-delik  kejahatan  ekonomi  biasa  bahkan  tidak mampu menangani nilai kerugian ini, sehingga patut dipertanyakan kemampuan ancaman maksimum pidana penjara delik-delik kejahatan ekonomi  biasa  ini  dalam  memberi  perlindungan  pada  masyarakat maupun  mencapai  pemberian  daya  jera.  Selain  itu,  Hukum  Pidana saat ini yang banyak memfokuskan pada penilaian mens rea terpidana terindikasi melupakan peringatan penting yang sudah diajukan sejak terbentuknya  hukum  dan  ilmu  Hukum  Pidana  yang  meminta pemidanaan  yang  memperhatikan  kerugian  korban  dan  masyarakat. Diharapkan  pemidanaan  selanjutnya  memperhatikan  tidak  hanya pada bobot sikap mental pelaku saja dalam melakukan tindak pidana; dalam  bentuk  pidana  penjara  pengganti  pidana  denda,  namun  juga perlu  melihat  pidana  ganti  rugi  dan  subsider  pidana  penjara penggantinya.

## DOI: 10.51370/jhpk.v3i2.84
Copyright © 2022 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Pemidanaan merupakan salah satu dari tiga konsep tumpuan Hukum Pidana 1 , namun; yang  paling  jarang  mendapat  sorotan  penelitian  maupun  dikursus  keilmuan  Hukum Pidana.  Selain  itu  terdapat  kelemahan  besar  dalam  Hukum  Pidana  yang  menurut pendapat  Andi  Hamzah  semua  Hukum  Pidana  negara-negara  di  dunia  ketinggalan zaman dan pidana penjara berdasarkan penelitian sesudah Perang Dunia II sama sekali tidak  mengurangi  kejahatan 2 .  Padahal,  kejahatan  ekonomi  semakin  berkembang  dan kian  kompleks  seiring  berjalannya  waktu.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  fenomena belakangan ini pada mana kasus-kasus kejahatan dengan nilai kerugian ekonomi luar biasa  tengah  mewarnai  media-media  di  Indonesia  sekaligus  menyita  perhatian masyarakat kita.
Pandangan serupa terlihat dari Gary S. Becker yang berpendapat Hukum Pidana saat ini yang tidak mampu memastikan kejahatan tidak menguntungkan pelaku 3 . Sedangkan mengacu  pada  panduan  pemidanaan  klasik  yang  telah  lama  tidak  diungkap  ke permukaan,  yaitu  pemikiran  Jeremy  Bentham;  dengan  corak  utilitarian  atau eudaemonisme,  dalam  salah  satu  dari  13  pedoman  pemidanaannya  mengungkapkan rumusan ” The value of the punishment must always be sufficient to outweigh the value of the profit  of  the  offence ”  (Nilai  sanksi  harus  selalu  cukup  untuk  melebihi  besar  nilai keuntungan  pelanggaran) 4 .  Ditambah  lagi,  secara  spesifik  adanya  pemisahan  antara Hukum Pidana ( penal ) dengan hukum perdata ( civil / tort law ) sehingga kerugian korban akan  dibawa  atau  diperjuangkan  dalam  hukum  perdata  sedang  Hukum  Pidana berbicara  tentang  pengobatan  sikap  mental  pelaku  yang  sakit  atau mens  rea sebagai kerugian  yang  diderita  masyarakat,  atau  sekedar  beban  lebih  sebagai  pendidikan moral 5 .  Rumusan  ini  bertentangan  dengan  rumusan  pemidanaan  Bentham  berkaitan dengan  beban  pemidanaan  yang  harus  memperhitungkan  beban  “ primary  mischief ” (kerugian  utama);  yang  merujuk  pada  kerugian  korban,  dan  “ secondary  mischief ” (kerugian  kedua);  yaitu  menunjuk  kerugian  masyarakat  sebagai  beban mens  rea 6 . Dideteksi  perumusan  ini  berefek  terbalik  dari  upaya  mengejar  keadilan  dengan memberi batasan putusan hakim terhadap kondisi yang ada.
Kondisi demikian menimbulkan kemungkinan pada posisi tertentu rumusan delik tidak dapat melindungi hukum dan masyarakat dari perbuatan yang kerugian ekonominya lebih  besar  dari  kemampuan  maksimum  deliknya:  hal  serupa  yang  diperingatkan Jeremy Bentham akan kemungkinan keuntungan pelanggaran lebih tinggi dari rumusan ancaman maksimum yang membatasi sanksi pidana 7 .
Untuk alasan ini dinilai pentingnya mendasarkan penelitian ini juga pada teori tujuan pemidanaan  retributif  dalam  perkembangan  paling  moderen  dapat  diwakili  dengan teori just desert atau teori balasan setimpal oleh Sue Titus Reid. Teori pemidanaan ini berfokus  pada  upaya  pemidanaan  yang  setimpal  terhadap  perbuatannya,  sehingga
1 Pecker, H.L. (1968). The Limits of Criminal Sanction, California: Stanford University Press, h. 17.
2 Hamzah, A. (2009). Delik-Delik Tertentu ( Special Delicate ) di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, h. 1.
3 Becker, G.S. (1968). “Crime and punishment: an economic approach”, Journal of Political Economy , 76 (2), h.169 –217.
4 Bentham, J. (1823). “ An Introduction to the Principles of Morals and Legislation - A New Edition”, [Online], http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/bentham1780.pdf, h. 96.
5 Jeremy Bentham , Op.Cit., h. 99.
6 Ibid. , hlm. 83, 89, dan 91.
7 Ibid. , hlm. 97.
pemikiran ini dalam penelitian diterapkan sebagai esensi filosofis dalam menentukan alasan keberadaan ( reason ), untuk pencapaian apa saja ( goals or aims ), cara pencapaian ( how to do ), dan titik minimum apa yang dikejar dalam Hukum Pidana dan pemidanaan. Secara filosofis, tujuan (/ purpose ) memiliki beberapa arti sehingga berkontribusi kepada kerancuan  teori  tujuan  pemidanaan,  arti  tujuan  antara  lain:  a)  “ the  reason  for  which something exists (alasan keberadaan)”, b) “ or [ how it ] is done / mean / plan ([bagaimana itu] dilakukan, cara, rencana)”, c) “ an intended or desired result / aim / goal / objective / target (hasil  yang  dikehendaki  atau  diharapkan;  arah-capaian;  pencapaian)”  (dalam  [] tambahan penulis) 8 .
Pemikiran  penelitian  ini  hendak  melandaskan  seperti  pemikiran  dalam  teori pemidanaan integratif Muladi untuk mengintegrasikan teori just desert yang dijalankan dengan  mengacu  pada  tujuan  sekundernya;  yaitu  berusaha  mengembalikan  keadaan para pihak, menjerakan pelaku dan orang lain, serta berusaha dalam menjalankannya melakukan  perbaikan  sikap  mental  terpidana  diajukan  dalam  penelitian  ini  dengan memberi pekerjaan, dan perlakuan yang menghindari penistaan serta pencelaan yang merendahkan harkat martabat manusia. Menggunakan dasar teori pemidanaan Integratif Muladi, just desert bukan dipandang sebagai  secara  primer  untuk  mencapai  tujuannya  yang  menjerakan  pelaku,  tetapi sebagai  bentuk  pemulihan  atas  kerugian-kerugian  yang  timbul  akibat  tindak  pidana pelaku  kepada  korban  dan  kepada  masyarakat.  Tujuan  pemidanaan  sekunder  yaitu untuk  memberi  penjeraan  kepada  pelaku  dan  orang  lain  dilakukan  dengan  cara memasukkan  rumusan  yang  memastikan  mematahkan  motif  kejahatan  harta  benda yang  pada  umumnya:  kejahatan  tidak  menguntungkan.  Namun  demikian, diargumenkan  di  sini  bahwa  baik  formulasi  pencapaian  teori  pemidanaan  Integratif Muladi,  maupun  pemidanaan  retributif;  yang  berkembang  pesat  di  Barat  seperti  di Amerika dengan penekanannya terhadap “ Just Desert ” dan sanksi pidana keras untuk tiga  kali  pelanggaran  ( three  strike  law 9 ),  hingga  saat  ini  masih  gagal  memberikan formulasi yang rasional terkait seberat apa sanksi pidana yang layak dijatuhkan seperti yang diungkap Herbert L. Pecker 10 .
Pemikiran  ini  diperkuat  dari  fakta  sampai  saat  ini  tidak  ada  penelitian  yang  dapat meyakinkan  upaya  mengobatan  pelaku  ataupun  orang  lain  untuk  tidak  melakukan perbuatan yang sama, karena sampai saat ini tidak ada teori yang dapat merumuskan cara  mendapai  daya  jera.  Upaya  yang  berfokus  pada  tujuan  mengobati  sikap  mental pelaku berpotensi perlakuan terhadap terpidana satu dan yang lain; walau melakukan berbuatan  serupa  dan  memiliki  latar  belakang  sama,  akan  mendapat  perlakuan  yang berbeda,  yang  sampai  saat  ini  juga  tidak  ada  rumusan  pencapaiannya  dan  tidak  ada bukti yang mendukung tercapainya yang menjawab pertanyaan dengan perlakuan yang bagaimana  dan  sampai  manakah  yang  dapat  menjamin  perlakuan  tersebut  dapat memastikan pelaku tidak akan berbuat tindak pidana lagi baik pada delik yang sama ataupun  delik  lain,  suatu  impian  mengeduksi  membawa  pelaku  menjadi  orang  yang berkepribadian sempurna.
Diharapkan  sebagai  batasan  minimum  yang  lebih  adil  dari  tidak  ada  perumusan, diajukan  serangan  terhadap  motif  kejahatan  yang  secara  nalar  dan  berdasar  analisi
8 Random House. (2005). Random House Kernerman Webster's College Dictionary , K Dictionaries Ltd.
9 Shichor, D. (1997). “Three Strikes as a Public Policy: The Convergence of the New Penology and the McDonaldization of Punishment”. Crime & Delinquency . 43 (4), h. 470–492.
10 Pecker, H.L. Op. Cit. , h. 23 - 24
ekonomi  terhadap  hukum  berdasar  analisis  resiko  dan  keuntungan  ( risk-benefit  ratio ) pelakunya untuk tidak memilih tindak pidana karena pada akhirnya ia harus membayar lebih di depan pengadilan pidana maupun alternatifnya yaitu melalui mediasi penal. Rumusan  pencapaian  ini  jauh  lebih  terukur  dan;  walaupun  tidak  dapat  menjanjikan perubahan pelaku menjadi orang yang berkepribadian sempurna, namun rumusan ini mencoba  memberi  pesan  sederhana  kepada  pelaku  dan  masyarakat:  kejahatan  tidak mengguntungkan  karena  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  pasti  nilainya  lebih  dari kemungkinan keuntungan yang di dapat.
Penelitian ini mengangkat kembali pemikiran Bentham tersebut dalam mempertanyakan  limitasi  maksimum  sanksi  pidana,  khususnya  dalam  penelitian  ini terhadap  kejahatan  harta  benda.  Penelitian  ini  merupakan  bagian  dari  penelitian disertasi  yang  bermuara  pada  penulisan  buku  bertajuk  “Keseimbangan  Nilai  Pidana Penjara dan Denda: Perspektif Penologi Melalui Analisis Ekonomi”, maupun gagasan pemidanaan  yang  bukan  berbasis  menyakiti  atau  memberi  penderitaan  pada  pelaku, melainkan berbasis pengembalian keadaan atau kerugian pihak-pihak yang ada yaitu korban  dan  masyarakat  melalui  gagasan  pemidanaan  berbasis  keadilan  restoratif. Penelitian  ini  juga  membawa  pemikiran  Muladi  dengan  teori  tujuan  pemidanaan integratif 11 ,  suatu  teori  tujuan  pemidanaan  yang  memadukan,  menggabungkan,  dan merupakan  integrasi  atau  hibrida  dari  tiga  (3)  teori,  yaitu  teori  tujuan  pemidanaan retributif, teori tujuan pemidanaan relatif, dan teori keadilan restoratif 12 .
Ujung  utama  tujuan  penelitian  penulis  secara  umum  adalah  mencoba  mencari rasionalisasi  pemidanaan  melalui  penentuan  secara  bersama  suatu  nilai  ekonomi minimum  yang  layak  untuk  memastikan  masyarakat  dapat  melihat  sanksi  pidana tersebut  adil  dari  perspektif  pelaku,  korban,  maupun  masyarakat.  Terkait  dengan penelitian  ini,  maka  tujuan  penelitian  adalah  mempertanyakan  limitasi  maksimum ancaman  sanksi  pidana pada  kejahatan-kejahatan  ekonomi  khususnya  yang  memiliki nilai  kerugian  yang  besar;  selanjutnya  membedah  kelemahan  mendasar  dari  limitasi ancaman sanksi pidana maksimum pada masing-masing delik pidana ekonomi baik di: a) Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini; b) maupun yang dalam rancangannya yaitu RKUHP 2022.

## 2.  Metode
Dalam menyusun penelitian ini, digunakan metode penelitian normatif yang mengkaji sumber-sumber  hukum  yang  ada,  dalam  hal  ini  objek  yang  menjadi  kajian  adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan  Hukum  Pidana  atau  juga  disebut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana Negara  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disingkat  KUHP),  Naskah    Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru 13 , dan  Rancangan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  versi  tahun  2022  (selanjutnya disingkat  RKUHP  2022),  kemudian  hasil  kajian  tersebut  dianalisis  melalui  analisis ekonomi  terhadap  hukum  didukung  dengan  teori-teori  yang  relevan  termasuk  teori
11 Muladi & Diah Sulistyani. (2020). Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP NASIONAL (Bagian I, 1980-2020), Semarang: Universitas Semarang Press. h. 18.
12 Sholehuddin, M. (2003). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana - Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 51.
13 Nurbaningsih, E. (2015). Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
pilihan  rasional -  Gary S.  Becker 14 ,  teori  tujuan  pemidanaan integratif  – Muladi,  teori tujuan pemidanaan rehabilitatif – Jeremy Bentham, teori tujuan pemidanaan retributif modern khususnya teori Just Desert 15 (teori ganjaran setimpal) oleh Sue Titus Reid 16 , dan teori analisis ekonomi terhadap hukum versi lama khususnya yang menekankan sudut pandang pelaku dengan analisis risk-benefit ratio (rasio risiko dan keuntungan). Selain itu,  pendekatan  perbandingan  (atau  komparasi  mikro 17 )  di  sini  mencoba membandingkan maksimum limitasi sanksi pidana di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Thailand, Brazil, Kolumbia, dan negara dari berbagai belahan dunia lainnya. 3. Analisis dan Hasil
Secara sosiologis, Hukum Pidana saat ini terlalu disibukkan dengan pembuktian dan penghitungan beban mens rea pelaku, dan di saat yang sama, sadar-tidak sadar, kurang memedulikan  besar  nilai  kerugian  korbannya.  Alih-alih  menekan  angka  kriminalitas, kondisi pada mana korban dengan nominal kerugian kecil justru memicu kriminalisasi berlebih atau overcriminalization akibat ketiadaan pedoman yang bersifat mengarahkan pada  penyelesaian  yang  adil,  efisien,  dan  efektif 18 .  Dampak  lebih  jauhnya  ialah  para aparat  penegak  hukum  cenderung  menjalankan  prosedur  pemidanaan  yang  bertele- tele. Akibatnya, negara serta pelaku terbawa alur pemidanaan yang menyita waktu dan sumber daya. Selain itu, dinilai overcriminalization meragukan dalam hal memberi daya jera  bagi  pelaku,  karena  pelaku  sendiri  menilai  dirinya  diperlakukan  tidak  adil  oleh proses Hukum Pidana.
Di sisi lain, masalah undercriminilization atau terlalu kecilnya pemidanaan juga sangat jarang  menjadi  objek  penelitian  di  ilmu  hukum,  kecuali  salah  satunya  dari  Gary  S. Becker yang sangat berpengaruh pada penelitian ini. Banyaknya teriakan masyarakat akan tidak adilnya hasil akhir Hukum Pidana Indonesia dapat dilihat pada pendapat seorang  ekonom  Rimawan  Pradiptyo  (Deputi  Penelitian  Ekonomika  dan  Bisnis Universitas  Gadjah  Mada)  yang  menyatakan  “Hukuman  tindak  pidana  dinilai  masih belum adil” 19 .
Pembahasan  penelitian  ini  akan  mengajukan  dua  (2)  bahan  kajian  sederhana  dari  2 bahan hukum berbeda yaitu dari KUHP yang ada saat ini, dan berikutnya dari RKUHP 2022.  Melalui  kedua  bahan  kajian  tersebut  akan  dianalisis  salah  satu  delik  kejahatan ekonomi biasa atau yang juga dikenal sebagai kejahatan terhadap harta benda 20 dengan beban  maksimum  pertanggung  jawaban  terpidana  dalam  kondisi  terberat  yang dimungkinkan  aturan  hukum.  Bersama  dengan  itu  diterapkan  suatu  asumsi  atau dugaan  bahwa  hasil  kejahatan  telah  habis  dinikmati  pelaku  sehingga  tidak  ada kemungkinan  untuk  mengembalikan  sebagian;  apalagi  seluruhnya,  kerugian  korban, kemudian membandingkannya dengan beberapa kemungkinan kerugian yang timbul dari beberapa contoh kasus.
14 Prakoso, A. (2013). Kriminologi & Hukum Pidana, Yogyakarta: Laksbang Grafika, h.136.
15 Muladi & Diah Sulistyani, Op. Cit ., h. 18.
16 Sholehuddin, M., Op. Cit. , hlm. 62-63.
17 Efendi, J. & Johnny Ibrahim. (2016). Metode Penelitian Hukum – Normatif dan Empiris, Cetakan ke 2, Depok: Kencana, h. 142.
18 Gunawan, T.J. (2022). Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda – Perspektif Penologi Melalui Pendekatan Analisis Ekonomi, Jakarta: Penerbit Kencana, h. 10.
19 Republika.co.id. (2013). Hukuman Tindak Pidana Dinilai Masih Belum Adil,
https://www.republika.co.id/berita/mq6ixi/hukuman-tindak-pidana-dinilai-masih-belum- adil
20 Chazawi, A. (2006). Kejahatan Terhadap Harta Benda , Malang: Bayu Media, h. 1.
Sebelum masuk ke dalam pembahasan, diajukan terlebih dahulu salah satu konsep yang sebagai pisau analisis kajian bobot pemidanaan khususnya pidana penjara dengan suatu nilai  ekonomi  pembanding  yaitu  nilai  kerugian  yang  ditimbulkan  kepada  korban dan/atau masyarakat. Dalam penelitian disertasi yang berujung pada penulisan buku “Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda – Perspektif Penologi Melalui Pendekatan  Analisis  Ekonomi”  diajukan  suatu  formulasi  untuk  menentukan  nilai pidana  denda  terhadap  suatu  nilai  pidana  penjara  dalam  waktu  tertentu,  yang  pada penelitian  ini  dikembangkan  menjadi  kajian  lebih  lanjut  yaitu  untuk  menilai  secara ekonomi  bobot  rumusan  ancaman  pidana  penjara  maksimum  masing-masing  delik kejahatan biasa atau yang secara keilmuan juga disebut tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda dibandingkan terhadap kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya dalam  dua  (2)  sub  bab  berikutnya  diajukan  penilaian  ekonomi  rumusan  ancaman maksimum  pidana  penjara  beberapa  delik  yang  diuji  dibandingkan  dengan  rumusan ancaman sanksi pidana di dua kajian berbeda yaitu: a) pada KUHP saat ini, dan b) pada RKUHP  2022.  Sebagai  penutup  dan  sumber  bahan  hukum  tambahan,  diajukan  juga komparasi  mikro  terhadap  beberapa  penerapan  pemidanaan  di  beberapa  negara  lain untuk mengajukan argumen yang menerima perumusan ancaman sanksi pidana yang lebih tinggi dari rumusan-rumusan ancaman sanksi yang ada dalam KUHP dan RKUHP 2022 ini.

## 3.1.  Formulasi Kesetaraan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda Sebagai Pisau Uji Analisis
Formulasi  kesetaraan  nilai  pidana  penjara  dan  pidana  denda  ini  dibangun  dari formulasi teori keadilan John Rawls maupun teori keadilan yang lebih lama lagi yaitu teori  keadilan  Aristoteles 21 ;  yang  juga  terlihat  menggunakan  analisis  rasio  risiko  dan keuntungan. Penjelasan teori keadilan John Rawls; khususnya di halaman 386, merujuk pada batasan minimum yang manusiawi yang dapat merujuk pada koefisien Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pada penerapannya KHL ini digunakan untuk merujuk penentuan nilai  Upah  Minimum  Regional  (UMR)  kota  atau  kabupaten.  KHL  ditentukan  setiap tahun  dan  digunakan  dalam  penentuan  Upah  Minimum  Regional  Kabupaten/Kota 22 yang  ditetapkan  dalam  bentuk  produk  perundang-undangan  yaitu  peraturan Keputusan Gubernur mengenai Upah Minimum setiap tahunnya.
Formulasi kesetaraan nilai pidana penjara dan pidana denda ini juga sekaligus dapat menjadi formulasi implementasi yang lebih akurat dari teori pemidanaan double track sentencing system – M. Sholehuddin, atau teori yang sama di Belanda dan Belgia dengan nama lain sistem sanksi dua (2) arah ini disebut two track system, dualistic sanction system 23 , atau Zweisprachigkeit (sistem  dua  arah) 24 . Mengutip  pendapat  M.  Sholehuddin,  teori pemidanaan double  track  sentencing  system atau  sistem  pemidanaan  dua  arah  ini merupakan  tuntutan  kesetaraan  nilai  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan,  sehingga menuntut kesetaraan dalam penetapan, penjabaran, dan penerapan sanksi pada semua tahap kebijakan penal. Darinya dimungkinkan adanya pendayagunaan sanksi pidana
21 Chazawi, A. Op. Cit. , h. 201
22 Gunawan, T.J. (2022). Keseimbangan Nilai Pidana Penjara ... Op. Cit. , h. 203.
23 Boone, M.M. (2002). “Imposed versus Undergone Punishment in the Netherlands”, Electronic Journal of Comparative Law , 6 (4). [Online], http://www.ejcl.org/64/art64-27.html
24 Remmelink, J. (2014). Hukum Pidana – Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Terjemahan Tristam Pascal Moeliono. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h.7.
dan  sanksi  tindakan  secara  komprehensif,  sistematis,  dan  proporsional,  sekaligus dituntut penetapan suatu jenis sanksi harus ekuivalen dengan perbuatan yang diancam atau diperintahkan 25 . Namun, dalam rumusan ini bagaimana mendapatkan nilai sanksi pidana dan sanksi tindakan; sanksi yang bersifat atau bertujuan untuk mengobati – dan bukan bersifat menyakiti, harus setara; tetapi tidak terumuskan lebih detail. Diargumenkan  bahwa  meskipun  pidana  denda  dirumuskan  sebagai  pidana  pokok dalam sistem sanksi, namun dari sifatnya yang bukan memberi penderitaan melainkan untuk  mengobati  dinilai  lebih  cocok  sebagai  sanksi  tindakan.  Selain  itu,  melihat penerapan  sanksi  di  hukum  pencemaran  lingkungan  yang  lebih  mengedepankan prinsip  “ polluter  pay  principal ” 26 dalam  Undang-undang  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendorong pemikiran akan urgensi kesetaraan nilai antara sanksi pidana penjara dan sanksi pidana yang bersifat tindakan, khususnya pidana denda.
Dengan pidana denda yang memiliki satuan nilai ekonomi yaitu nilai rupiah sebagai mata  uang  resmi  Republik  Indonesia,  maka  kesetaraan  nilai  yang  diajukan  untuk perumusan bobot pidana penjara seharusnya memiliki kesetaraan dengan nilai dalam nilai ekonomi yaitu kesetaraan dengan nilai rupiah; atau dengan kata lain bobot nilai pidana  penjara  dapat  diajukan  dalam  konversi  dengan  nama  Nilai  Ekonomi  Pidana Penjara.  Untuk  mendapatkan  nilai  konversi  tersebut  perlu  dicari  suatu  formulasi pencarian nilai konversinya yang akan mengubah nilai dari lama pidana penjara dalam satu satuan waktu dengan nilai akhirnya, yaitu nilai ekonomi, sehingga perlu dicari dan ditentukan suatu nilai acuan konversi yang memiliki satuan waktu per rupiah atau pun sebaliknya.
Formulasi  analisis  yang diajukan  yaitu  nilai  ekonomi  pidana  penjara x  waktu  adalah sama  nilai  ekonominya  dengan  orang  yang  bekerja  secara  sah  dalam  kondisi  paling kurang beruntung yang mana nilainya didapat dengan variabel ekonomi yang sudah menjadi  ketentuan  hukum  untuk  ditentukan  dan  diperbaharui  yaitu  dengan  Upah Minimum Kabupaten/Kota (Selanjutnya disingkat UMK) pada tempat dan waktu yang sama sebagai acuan paling minimum.
Dengan demikian, sebagaimana diungkap pada penelitian penulis sebelumnya 27 , nilai acuan  yang  memungkinkan  dan  sesuai  keadaan  untuk  digunakan  adalah  UMK  kota atau  kabupaten  bersangkutan  yang  berlaku  di  saat  waktu  kejadian  perkara.  Selain memiliki variabel ekonomi yang dibutuhkan sebagai acuan, yaitu satuannya rupiah per bulan, nilai ini juga memiliki keunggulan dengan adanya keharusan untuk diperbaharui berkala;  sesuai  keadaan  ekonomi  saat  itu  yang  diindikasikan  dengan  nilai  koefisien Kebutuhan Hidup Layak (KHL), setiap waktu sebagaimana diamanatkan Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum, maupun pada produk hukum terbarunya yaitu Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Formulasi  dengan  nilai  acuan  variabel  ekonomi  ini  akan  memberi  sifat  adaptif  atau kemampuan  responsif  dalam  formulasinya  yang  dapat  membawa  formulasi pemidanaan  ini  menjadi  hukum  yang  bersifat  hukum  responsif  yang  diamanatkan
25 Sholehuddin, M. Op. Cit. , h. 239.
26 Organization for Economic Cooperation and Development. (2008). The Polluter Pays Principle, Paris: OECD Publishing.
27 Gunawan, T.J. (2022). Keseimbangan Nilai Pidana Penjara ... Op. Cit. , h. 178-180.
Philippe Nonet dan Philip Selznick 28 . Ini juga menjadikan formulasi ini searah dengan pemikiran Romli Atmasasmita dalam gagasan Hukum Pidana yang 2R; “hukum yang responsif dan hukum yang restorati[f]” 29 .
Formulasi yang diajukan dalam penelitian yang berujung pada penulisan buku tersebut mengajukan  “formulasi  kesetaraan  pidana  penjara  dengan  pidana  denda  ...  yang menjadikan  pidana  denda  lebih  diutamakan”  sebagai  formulasi  kesetaraan  dua  arah antara pidana penjara dengan lama waktu tertentu (yang diwakili variabel X) dengan pidana denda alternatif pidana penjaranya (yang diwakili variabel Y), sehingga pidana penjara selama X bulan memiliki Nilai Ekonomi yang setara yang setara dengan nilai pidana  denda  Y,  dan  begitu  juga  sebaliknya  bahwa  pidana  denda  Y  setara  nilainya dengan  pidana  penjara  X.  Temuan  ini  memperbaiki  pola  dan  pedoman  pemidanaan untuk delik yang dirumuskan alternatif agar dirumuskan bersama yaitu pidana penjara X  atau  pidana  denda  Y  yang  senilai,  yang  jika  tidak  dibayar  sepenuhnya  kembali  ke pidana  penjara  awal.  Formulasi  ini  juga  menjadi  rumusan  yang  lebih  detail  dari rumusan teori pemidanaan double track sebelumnya, yang merumuskan:
1)  nilai  pidana  denda  Y  yang  setara  pidana  penjara  X  didapat  dengan mengalikan dengan nilai acuannya;
2)  ketika  pidana  denda  dibayar  sebagian  maka  alternatif  pidana  denda  yang belum  terbayar  tersebut  harus  memiliki  alternatif  dua  arahnya  yaitu  pidana penjara  yang  lamanya  didapat  dengan  rumusan  denda  yang  belum  terbayar dibagi nilai acuannya; yang mana secara minimum diajukan berdasar UMK 30 . Pada  penelitian  ini,  temuan  formulasi  tersebut  diangkat  dan  dimodifikasi  untuk menentukan  nilai  ekonomi  sanksi  pidana  penjara  tertentu  yang  dirumuskan  dalam rumusan  ancaman  sanksi  delik-delik  yang  diuji,  kemudian  dibandingkan  dengan kerugian  korban  maupun  ketika  negara  menjadi  korban  untuk  dibandingkan  kedua nilai ekonominya. Diharapkan dengan ini dapat ditampilkan bahwa seperti dugaan atau hipotesis  awal  bahwa  pembatasan-pembatasan  rumusan  ancaman  maksimum  dari delik-delik  yang  di  uji  dibandingkan  dengan  potensi  maupun  contoh-contoh  kasus pidana yang sudah ada menunjukkan limitasi yang ada pada rumusan ancaman sanksi pidana  maksimum;  yang  ada  baik  dalam  KUHP  maupun  pada  RKUHP  2022,  yang berpotensi menjadi tidak adil dan menghambat pencapaian tujuan Hukum Pidana itu sendiri, karena membatasi kemampuan Hukum Pidana untuk mengejar pertanggung jawaban pidana pelaku pada nilai tertentu yang jauh lebih kecil.

## 3.2.  Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi Dalam KUHP
Pada  KUHP  yang  masih  berlaku  saat  ini,  misalnya  pada  Pasal  378  KUHP  delik penipuan, diancam dengan “pidana penjara maksimum empat [(4)] tahun”. Selain itu; sebagaimana dijelaskan di atas: pemisahan antara Hukum Pidana ( penal ) dengan hukum perdata ( civil / tort law ), terlihat upaya pemisahan pertanggung jawaban pelaku terhadap kerugian  korban  sehingga  kerugian  korban  akan  dibawa  atau  diperjuangkan  dalam hukum perdata. Hal ini dapat dilihat dari pilihan korban untuk meminta pertanggung jawaban  pelaku  secara  langsung  terhadap  kerugiannya  yang  hanya  didapat  dari gugatan  perdata  terpisah  dari  gugatan  pidana  ( Vide :  Pasal  1365  KUH  Perdata),  atau dengan penggabungan perkara ganti kerugian sebagaimana diatur pada Pasal 89, dan
28 Nonet, P. & Philip Selznick. (2018). Hukum Responsif, Cetakan V, Penerjemah Rafael Edy Bosco, Bandung: Nusa Media.
29 Atmasasmita, R. & Kodrat Wibowo. (2016). Analisis Mikro Ekonomi Tentang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, h. 16.
30 Gunawan, T.J. (2022). Keseimbangan Nilai Pidana Penjara ... Op. Cit., h. 223-224.
tata caranya di Pasal 99 hingga 101 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Semenjak  penggabungan  perkara  ganti  kerugian  diperlakukan  sebagaimana  hukum perdata  berdasarkan  Pasal  101  KUHAP,  sedangkan  dalam  sanksi    hukum  perdata terbatasi antara lain: a) ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dikutip: “tidak seorang juga atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi  suatu  kewajiban  dalam  perjanjian  utang  piutang”;  b)  secara  teori  dalam keadilan  sosial  terdapat  perlindungan  negara  terhadap  orang  yang  paling  kurang beruntung  untuk  diangkat  ke  taraf  yang  manusiawi  sebagaimana  diamanatkan  Teori Keadilan  John  Rawls 31 ,  dan  penerapannya  dengan  adanya  perlindungan  terhadap debitur dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam penulisan sebelumnya diungkapkan bahwa, “[p]ermasalahannya adalah karena belum adanya timbangan yang digunakan dalam menimbang pembebanan pidana yang dikenakan  terhadap  ganti  rugi”...sehingga  dapat  tidak  adil  bagi  terdakwa  dan  juga dapat tidak adil bagi korban 32 . Pemisahan ganti rugi korban pidana ke dalam hukum perdata terbatasi Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  sehingga  ketika  pelaku  sudah  tidak dapat  lagi  membayar  maka  Hukum  Perdata  secara  teori  mengharuskan  untuk dilepaskan  dan  dipulihkan  setelah  seluruh  harta  kekayaannya  dipailitkan  hingga berujung kebangkrutan. Dengan kata lain, kecuali dimiskinkan, pertanggung jawaban terpidana terhadap  kerugian  korban  atau  ganti  rugi/kerugian  korban  tidak  mungkin menimbulkan beban sanksi pidana kepada terpidana.
Dalam keadaan seperti yang ditentukan di atas, yaitu pelaku sama sekali tidak dapat membayar  kerugian  korban,  maka  dalam  KUHP  yang  berlaku  saat  ini  beban  sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hanya didapat pada ancaman maksimum rumusan sanksi pidana penjaranya. Melalui upaya pencarian kesetaraan nilai antara pidana penjara dan pidana  denda,  diajukan  formulasi  konversi  yang  mencoba  melihat  sudut  pandang masyarakat  terhadap  sanksi  pidana  penjara  (/sanksi  penjara)  yang  membandingkan dengan  berapa  nilai  ekonomi  yang  didapat  orang  lain  yang  bekerja  dalam  keadaan paling kurang beruntung pada waktu yang sama 33 . Formulasi tersebut diajukan menjadi formulasi sanksi pidana denda (/sanksi denda) sebagai sanksi pidana alternatif yang mana  pidana  penjara  sebagai  pidana  pokoknya,  sekaligus  dapat  dijadikan  formulasi kajian  analisis  ekonomi  terhadap  pidana  penjara/sanksi  penjara  sehingga  dalam penelitian ini pisau analisis yang sama diajukan.
Pada  analisis  ancaman  sanksi  Pasal  378  KUHP  delik  penipuan,  ancaman  maksimum dengan  pidana  penjara  maksimum  empat  (4)  tahun  diajukan  senilai  dengan  empat tahun orang lain yang bekerja di tempat yang sama pada saat tindak pidana tersebut terjadi. Dengan asumsi tindak pidana tersebut terjadi di kota Surabaya dan dilakukan pada tahun 2022, maka acuan nilai akan menggunakan UMK Surabaya tahun 2022, yaitu sebesar empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan
31 Rawls, J. (2006). Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 386.
32 Gunawan, T.J. (2018). Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi - Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, h. 166-167.
33 Gunawan, T.J. (2022). Keseimbangan Nilai Pidana Penjara ... Op. Cit., h. 203.
rupiah per bulan ( Rp 4.375.479,- /bulan) 34 . Dengan demikian untuk ancaman maksimum empat  (4)  tahun  pidana penjara  menurut  penilaian  kesetaraan nilai  ini memiliki  nilai ekonomi  hanya  sebesar  dua  ratus  sepuluh  juta  dua  puluh  dua  ribu  sembilan  ratus sembilan puluh dua rupiah (Rp210.022.992.- = Rp 4.375.479 / bulan x 12 bulan / tahun x 4 tahun).
Hasil analisis ini mendukung gagasan bahwa Hukum Pidana kita saat ini tidak mampu memastikan  pengambilan  keuntungan  terhadap  kejahatan  pelaku,  ketika  pelaku dengan  sengaja  menghabiskan  atau  menyembunyikan  hasil  kejahatannya  dan  nilai keuntungan  yang  didapat  lebih  besar  dari  pada Rp210.022.992.-  maka  sudah  dapat dipastikan pelaku mendapat keuntungan, karena sampai orang lain yang bekerja dalam keadaan  kurang  beruntung  tadi  akan  mendapatkan  nilai  ekonomi  demikian  dengan bekerja lebih lama dari pada lama pelaku menjalani pidana penjara.
Sekilas  dari  pengetahuan  umum  saja  diketahui  banyak  kasus  yang  memiliki  nilai kerugian korban yang jauh dari angka tersebut. Di bawah ini diajukan tabel sebagian kasus  pidana  harta  benda  yang  nilainya  lebih  dari  empat  ratus  juta  rupiah (Rp400.000.000,-)  untuk  membuktikan  kemungkinan  kejahatan  yang  menimbulkan kerugian di luar kemampuan Hukum Pidana menghadapinya; nilai Rp400.000.000,- ini sendiri diambil sekitar tahun 2020 dengan UMK Surabaya tahun 2020 untuk tujuh (7) tahun pidana penjara orang lain bekerja dengan asumsi mengabaikan kenaikan UMK per tahun namun nilai kerugian tidak dibungakan maka 7 tahun UMK saat itu senilai tiga ratus lima  puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah (Rp352.840.252,-).
Tabel 1. Daftar 10 Kasus Pidana Dengan Nilai Lebih Dari 400 Juta Rupiah.
Nomor Putusan Pasal yang Didakwakan Jumlah Kerugian 6/PID/2016/PT BJM Pasal 372 KUHP Rp   1.800.000.000 55/Pid./2015/PT PTK Pasal 378 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Rp   2.700.000.000 301 K/PID.SUS/2017 Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Rp   8.000.000.000 43/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst Pasal 378 KUHP Rp 10.000.000.000 1420/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Rp 10.000.000.000 203/Pid.B/2018/PN Smn Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Rp 10.000.000.000 318 /Pid.B.Sus/2015/PN.SBY Pasal 378 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Rp 21.641.306.581 251/Pid/2020/PT SMG Pasal 363 Ayat (1) ke (4) jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Rp 27.847.500.000 1128/Pid.B/2015/PN.BTM Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo . Pasal 64 Ayat (1) KUHP Rp 36.866.180.700 78/Pid.B/2014/PN-Lsm Pasal 49 Ayat (1) UU Perbankan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Rp 75.000.000.000
34 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/Kpts/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022.
Beberapa  contoh  tambahan  kasus  yang  nilai  kerugiannya  luar  biasa,  sebagai  contoh kasus  penipuan  investasi  Pandawa  Grup  mulai  terungkap  pada  2016  dengan  nilai “kerugian  ditaksir  mencapai  Rp  400  miliar”,  PT.  Qurnia  Subur  Alam  Raya  “tidak mampu membayar utang sebesar Rp 476 miliar kepada 6.480 investor” hingga “diadili dan  dijatuhi  vonis  8  tahun  penjara  dan  denda  Rp  10  miliar”,  kasus  penipuan  biro perjalanan haji dan umrah PT. First Anugerah Karya Wisata atau First Travel pada tahun 2017 dengan nilai “kerugian dalam kasus itu mencapai Rp 905 miliar”, kasus Golden Traders  Indonesia  “disebut  membawa  lari  uang  dan  emas  nasabah  sebesar  Rp  10 triliun”,  dan  terakhir,  dugaan  kasus  penipuan  investasi  di  Koperasi  Simpan  Pinjam Indosurya diduga dapat mencapai nilai 106 triliun rupiah 35 .
Walaupun  pada  akhirnya  tuntutan  dan  dakwaan  tersebut  diakumulasi  dan/atau diperberat dengan beberapa pasal pidana lain, namun analisis ekonomi sederhana yang membandingkan  hasil  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  dengan  asumsi  mereka  tidak akan ada yang mau membayar denda; karena subsider pidana pengganti denda hanya mendapat  ancaman  maksimum  enam  (6)  bulan  atau  delapan  (8)  bulan  untuk  pidana yang  diperberat  atau  setara  hanya  setara  dua  puluh  enam  juta  dua  puluh  lima  ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah (Rp26.252.874,-) dan tiga puluh lima juta tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah (Rp35.003.832,-) untuk 6 bulan dan delapan 8 bulan  UMK  Surabaya  2022.  Hal  ini  juga  belum  memperhatikan  kemungkinan  besar dipotongnya sanksi pidana penjara yang dijatuhkan dengan kepastian mendapat remisi dengan hanya berbuat baik dalam penjara. Maka untuk kejahatan dengan nilai kerugian besar seperti contoh-contoh di atas, sampai kapan pun nilai ekonomi beban pemidanaan terpidana  tidak  akan  pernah  menyentuh  nilai  kerugian  yang  ditimbulkan  kepada korban atau para korban, yang merupakan sekaligus nilai keuntungan yang diperoleh pelaku.

## 3.3.  Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi Dalam RKUHP 2022
Analisis  pemidanaan  RKUHP  2022  di  bawah  ini  juga  menunjukkan  masih  terdapat kelemahan walaupun sudah terdapat perbaikan yang cukup signifikan. Harus diakui sekaligus diberi apresiasi bahwa disusunnya RKUHP 2022 menjadi tonggak bersejarah dunia hukum Indonesia terutama Hukum Pidana Indonesia yang selama ini terpenjara
35 Kompas.com. (2022). Deretan Kasus dengan Kerugian Masyarakat Terbesar di Indonesia, Golden Traders hingga KSP Indosurya,
https://nasional.kompas.com/read/2022/09/29/16344261/deretan-kasus-dengan-kerugian- masyarakat-terbesar-di-indonesia-golden
dalam wacana dan ide dasar dari kolonialisme. Dari waktu ke waktu para pakar Hukum Pidana  bersepakat  mengerahkan  upaya  untuk  melahirkan  Hukum  Pidana  yang sungguh-sungguh lahir dari rahim jiwa rakyat Indonesia. Perbaikan yang signifikan RKUHP 2022 sudah memiliki kelebihan dari KUHP saat ini, yang  setidaknya  dilihat  dari  beberapa  aspek  yaitu:  1)  Sudah  mempertimbangkan kerugian  korban  yang  harus  dipenuhi  dalam  Hukum  Pidana  ( Vide : Pasal  66  Ayat  (1) huruf d); 2) Berdasar Pasal 81 hingga 83 RKUHP 2022 merujuk pada perubahan yang lebih  baik  yang  menggabungkan  pemiskinan  terpidana  yang  setara  dengan  upaya kepailitan  terpidana  dan  memberi  beban  tambahan  jika  tidak  terbayar  yaitu sebagaimana  dikutip  dari  Pasal  83  Ayat  (1)  RKUHP  2022:  “diganti  dengan  pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak  Pidana  yang  bersangkutan”.  Perumusan  ini  setidaknya  sudah  berusaha menyetarakan dalam dua arah pidana penjara dan pidana denda alternatifnya, sehingga secara sederhana dapat dibaca diancam pidana penjara maksimum X atau pidana denda maksimum  Y,  yang  jika  tidak  dibayar  sepenuhnya  kembali  ke  pidana  penjara maksimum X.
Tanpa  mengurangi  penghormatan  akan  jasa  para  pakar  Hukum  Pidana  yang  telah banyak  berkontribusi  akan  penyusunan  RKUHP  2022,  penulis  menghendaki  RKUHP 2022 terbuka untuk dikaji secara akademis demi RKUHP yang lebih baik dan lebih siap diimplementasi  untuk  perbaikan  di  masa  datang.  Setidaknya  disampaikan  adanya beberapa  kelemahan  dalam  RKUHP  2022  khususnya  dari  sisi  formulasi  Skema  Pola Pemidanaan  berdasar  Naskah Akademis  RKUHP  2015  dan  RKUHP  2022,  yang  berisi kejanggalan yang terdeteksi antara lain:
(1) Satu  (1)  kategori  tindak  pidana  dapat  memiliki  dua  (2)  kategori  denda (Kategori  Tindak  Pidana  1  –  Sangat  Ringan;  penjara  kurang  dari  1  tahun, memiliki dua (2) Kategori Denda yaitu Kategori Denda I: Rp1.000.000,-, dan Kategori Denda II: Rp10.000.000,-), dan ada dua (2) Kategori Tindak Pidana (Kategori  Tindak  Pidana  2  dan  3:  ringan  dan  sedang,  dengan  ancaman maksimum dua (2) tahun dan empat (4) tahun) dengan ancaman Kategori Denda III yaitu Rp50.000.000,-;
(2) Kategori  Denda  I  hingga  IV  nilai  dendanya  tidak  memiliki  kejelasan rumusan  cara  menghitung  dan  nilai  acuannya  terlalu  kecil  (untuk maksimum  1  tahun  setara  dengan  Rp10 Juta  pada  Kategori  Denda  II nilai acuannya hanya Rp.833.334,-);
(3) Kenaikan nilai pada Kategori Denda V ke atas terlalu tinggi, sehingga terjadi kenaikan yang sangat signifikan per Kategori Dendanya hingga diragukan kalaupun pidana denda tersebut dijatuhkan akan terbayar;
(4) Terjadi  beberapa  pelanggaran  perumusan  ancaman  sanksi  pada  beberapa delik  di  RKUHP  2022  yang  melanggar  pola  tersebut,  seperti  salah  satu contohnya  Pasal  480  RKUHP  2022  delik  pencurian  yang  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  (Kategori  Tindak  Pidana  keempat:  berat)  yang memiliki sanksi alternatif pidana denda paling banyak kategori V; padahal menurut pola seharusnya kategori IV. 36
Dalam RKUHP 2022, di sisi lain, gagasan pembebanan sanksi pidana terhadap kerugian yang  ditimbulkan  kepada  korban  sudah  diakomodasi  dan  sudah  dipisahkan  dari Hukum Perdata. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 66 Ayat (1) huruf d, dan pelaksanaannya
36 Gunawan, T.J. (2022). Keseimbangan Nilai Pidana Penjara ... Op. Cit., h . 130-132.
yang  disetarakan  dengan  pidana  denda  yaitu  berdasar  Pasal  94  RKUHP  2022, khususnya Ayat (2). Dengan demikian, perumusan ini memungkinkan menggandakan ancaman  sanksi  pidana  penjara  pokoknya  yang  dijatuhkan  Majelis  Hakim  untuk ditambahkan dengan subsider pidana tambahan pembayaran ganti rugi yang jika tidak dibayar penuh dapat diganti; khususnya untuk nilai kerugian lebih besar dari sepuluh juta  rupiah  (Rp10.000.000,-);    Pidana  Denda  Kategori  II,  dengan  “paling  lama sebagaimana  diancamkan  untuk  Tindak  Pidana  yang  bersangkutan”  ( Vide: Pasal  83 Ayat (1) RKUHP 2022). Dapat diasumsikan bahwa rumusan ini dapat menggandakan ancaman  maksimum  delik  pidana  penipuan  dari  empat  (4)  tahun  menjadi  hingga delapan (8)  tahun,  yang  mana  empat (4) tahun  tambahan  didapat  dari  pidana  pokok yang bertindak sebagai alternatif pidana denda Kategori V ( Vide : Pasal 498 RKUHP delik penipuan) yang tidak terbayar sepenuhnya, dan empat (4) tahun tambahan didapat dari alternatif pidana ganti rugi yang tidak dibayar.
Kajian  rasio  keuntungan  dan  risiko  kembali  diajukan  dengan formulasi analisis  yang sama dalam menilai ancaman maksimum sanksi pidana dalam RKUHP 2022 ini. Dengan demikian ancaman maksimum pidana penjara dari subsider pidana dendanya maupun subsider  pidana  ganti  ruginya  yang  mencapai  delapan  (8)  tahun  akan  memiliki  nilai empat ratus dua puluh juta empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah (Rp420.045.984,-  = Rp4.375.479 / bulan x 12 bulan / tahun x 8 tahun). Ini tentu nilainya sangat kecil dibandingkan potensi yang mungkin dapat timbul, beberapa kasus di atas sudah terlihat nilai angka kerugian yang mencapai ratusan miliar hingga ratusan triliun.
Keadaan  di  atas  menjadi  pertanyaan  besar  yang  menjadikan  gagasan  kajian  limitasi maksimum  sanksi  pidana  kejahatan  ekonomi  ini  untuk  berargumen,  mungkin  perlu dipertimbangkan  untuk  kembali  ke  saran  Jeremy  Bentham:  untuk  tidak  membatasi ancaman sanksi pidana secara keseluruhan, namun hanya kepada ancaman maksimum beban mens rea semata. Setidaknya, ketika mendambakan Hukum Pidana yang dapat memberi  daya  jera  maupun  mengedukasi  terpidana  agar  tidak  melakukan  hal  yang sama,  maka  ketentuan  Bentham  sangat  perlu  menjadi  perhatian  bahwa  pemidanaan harus memastikan pengambilan keuntungan kejahatan.
Diargumenkan bahwa adalah tidak mungkin dapat mengedukasi pelaku kejahatan jika pada akhirnya semua orang dapat menilai pada akhir Hukum Pidana, bahkan sanksi pidana penjara maksimumnya yang diperbolehkan hukum tidak mampu mengejar nilai ekonomi  kerugian  yang  ditimbulkan,  dengan  demikian  masyarakat  dengan  kajian ekonomi sederhana ini dapat menilai terpidana membayar keuntungan kejahatan yang diperbuatnya dengan waktu yang jauh lebih singkat daripada semua orang yang bekerja secara sah.
Diajukan  juga  sebagai  tambahan  bahan  untuk  pertimbangan,  identifikasi  kelemahan dalam  RKUHP  2022,  khususnya  terdapat  perumusan  nilai  pidana  denda  Kategori Pidana Denda V ke atas yang secara teori pilihan rasional atau pilihan manusia rasional tunduk  pada  rasio  ekonomi  semata  terlihat  keberadaan  nilai-nilai  denda  yang sedemikian besar tersebut sangat mungkin tidak efektif karena sangat tidak mungkin mendapat pembayaran dari terpidana karena alasan yang jelas: sanksi pidana alternatif / subsider dari pidana denda tersebut sangat terbatasi rumusan masing-masing delik. Bahkan  pada  nilai  ancaman  pidana  pokok,  yaitu  pidana  penjara  yang  secara  umum dibatasi hanya dua puluh (20) tahun sebagaimana dirumuskan pada Pasal 68 Ayat (4), formulasi kajian analisis ekonominya menunjukkan bahwa dua puluh (20) tahun pidana penjara  hanya  mampu  mencapai  nilai  ekonomi  satu  milyar  lima  puluh  juta  seratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah (Rp1.050.114.960,-).
Pada penulisan buku sebelumnya dipertanyakan kesediaan Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana dalam model ancaman alternatif; pidana penjara x tahun atau denda y rupiah,  untuk  Kategori  Pidana  Denda  I  sampai  IV  karena  terlalu  ringan  dibanding ancaman  pidana  penjara  maksimumnya:  7  tahun  penjara  dibandingkan  pencapaian orang  umum  terhadap  pidana    Kategori  Pidana  Denda  IV  yang  hanya  tiga  (3)  tahun sembilan  (9)  bulan  dan  dua  puluh  dua  (22)  hari,  dan  seterusnya    Sedangkan,  dalam penulisan  ini  juga  diajukan  kajian  yang  belum  diungkap  sebelumnya  di  penelitian disertasi sebelumnya; karena di luar kajian, yaitu efektivitas perumusan pidana denda yang begitu besar pada Kategori Pidana Denda VI ke atas dibandingkan limitasi pidana penjara pada umumnya yang hanya 20 tahun atau sekitar Rp1.050.114.960,- tersebut. Untuk menampilkan kajian argumen di atas diajukan juga tabel sederhana di bawah ini:
Tabel 2. Tabel Perbandingan Kategori Pidana Denda Dan Nilai Dendanya Dibandingkan Dengan Berapa Lama Nilai Tersebut Dapat Dicapai Orang Lain Yang Bekerja Secara Sah Dalam Kondisi Paling Kurang Beruntung Yaitu Digaji UMK. 37 Nilai Acuan Per bulan 4,375,479 Kategori Sanksi Pidana Denda Nilai Maksimum Denda berdasar RUU KUHP 2019 Lama Sanksi Pidana Penjara Pengganti (bulan) Dalam Rumusan Putusan (Tahun)  Bulan  Hari I 1,000,000 0.23 0 0 7 II 10,000,000 2.29 0 2 9 III 50,000,000 11.43 0 11 13 IV 200,000,000 45.71 3 9 22 V 500,000,000 114.27 9 6 9 VI 2,000,000,000 457.09 38 1 3 VII 5,000,000,000 1,142.73 95 2 22 VIII 50,000,000,000 11,427.32 952 3 10
Kajian terhadap kesetaraan pidana penjara dan pidana denda ini tentu dapat digunakan juga sebagai perbandingan dan analisis pada kemungkinan pidana ganti rugi dengan nilai  yang sama.  Dengan  batasan  sanksi  pidana  penjara  yang  ada,  baik secara umum maupun  secara  khusus  pada  masing-masing  rumusan  deliknya,  dipertanyakan kemungkinan didapat upaya pengutamaan pelaku untuk membayar kembali ganti rugi seefektif dan seefisien mungkin. Yang jelas limitasi-limitasi maksimum sanksi pidana terhadap kejahatan ekonomi sangat menguntungkan terpidana untuk kejadian dengan nilai  kerugian  korban  yang  sangat  besar;  sekaligus  menguntungkan  pelaku,  seperti beberapa contoh kasus yang diungkap di atas.
Kondisi  ini  sekaligus  membatasi  kemampuan  Hukum  Pidana  dalam  menerapkan keadilan restoratif, karena dengan nilai ekonomi pidana penjara yang terbatasi tersebut; secara  rasio  ekonomi  murni,  sangat  tidak  mungkin  terpidana  akan  mengusahakan membayar kembali kerugian korban, karena dengan memilih pidana penjaranya bahkan pada risiko tertinggi masih menguntungkan terpidana.
37 Gunawan, T.J. (2022). Keseimbangan Nilai Pidana Penjara ... Op. Cit., h . 133.
Berangkat  dari  kondisi-kondisi  demikian  penulis  melalui  rancang  bangun  Hukum Pidana berbasis keadilan restoratif yang berdaya jera mengusulkan dobrakan terhadap limitasi-limitasi tersebut, yang mana akan diajukan dalam penulisan selanjutnya sebagai formulasi  pemidanaan  berbasis  keadilan  restoratif  yang  berdaya  jera  dan  responsif, suatu  formulasi  yang  diharapkan  dapat  memberi  kejelasan  atau  transparansi  ukuran pemidanaan  yang  berbasis  pada  upaya  pemulihan  kerugian  korban  dan  masyarakat atau  komunitas;  dari  bobot mens  rea ,  yang  tegas    dan  terukur  (dengan  sifat  tujuan pemidanaan retributif), yang pada saat bersamaan bersifat mendidik dengan memberi daya  jera  (dengan  sifat  tujuan  pemidanaan  rehabilitatif),  dan  pada  saat  bersamaan bersifat  restoratif  serta  menerapkan  sistem  pemidanaan double  track yang  efisien  dan efektif; karena mengharuskan rumusan ancaman dan vonis sanksi pidana penjara dan pidana yang dapat dibayar bersama, serta pidana alternatif sanksi pidana yang belum terbayar secara proporsional.
Ini untuk memastikan bahwa akhir dari Hukum Pidana yang menggunakan gagasan ini dapat  memastikan  baik  dibayar  secara  penuh  maupun  sebagian  dengan  digantikan pidana  penjara  selama  proporsi  sanksi  yang  tidak  dibayar,  terpidana  harus  dibebani nilai  ekonomi  sanksi  pidana  secara  kumulatif  sebesar  nilai  ganti  rugi  dan  dendanya; sehingga  memastikan  mengambil  keuntungan  kejahatan  karena  terpidana  pasti membayar lebih dengan tambahan sanksi pidana ganti rugi dan pidana dendanya.

## 3.4.  Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi Dalam RKUHP 2022
Diajukan  pula  untuk  guna  memperkaya  hasil  penelitian  berkaitan  saran penelitian ini, penulis ajukan hasil penelitian komparasi mikro terhadap negara lain.  Di  Hukum  Pidana  Amerika  Serikat,  sebelum  penerapan  Pedoman Pemidanaan  Federal  Amerika  Serikat  ( US  Sentencing  Guideline ),  limitasi maksimal sanksi pidana penjara tidak ada. Mengutip 10 sanksi pidana penjara terlama  dunia  Amerika  Serikat  menempati  7  posisi.  Diargumenkan  posisi pertama  seharusnya  jatuh  pada  sanksi  untuk  Charles  Scott  Robinson,  yang dalam  tulisan  ini  ditempatkan  pada  posisi  3.  Pada  posisi  pertama  ditempati Chamoy  Thipyaso  dari  Thailand  yang  dijatuhi  hukuman  141.078  tahun  oleh hakimnya; namun limitasi sanksi pidana penjara di Thailand hanya 20 tahun dan hanya  menjalani  8  tahun  lalu  dilepaskan,  sehingga  bukan  merupakan  sanksi pidana penjara terjalani yang terberat. Posisi kedua juga demikian, sanksi yang dijatuhkan hakim kepada Otman el-Gnaoui, Jamal Zougam dan Emilio Suarez Trashorras  dari  Spanyol  yaitu  42.924  tahun  tetapi  Spanyol  memiliki  batasan maksimum sanksi pidana penjara 40 tahun 38 .
Charles Scott Robinson dijatuhi hukuman pidana penjara 30.000 (tiga puluh ribu) tahun dengan perhitungan 5.000 tahun untuk setiap pemerkosaan terhadap anak 3  tahun  sebanyak  6  (enam)  kali 39 .  Untuk  sanksi  pidana  penjara  di  luar  sanksi pidana  penjara  seumur  hidup  dapat  dilacak  dari  sumber  bahan  hukum  dari Internet dengan judul  “ List of longest prison sentences ” terlihat beberapa negara
38 Howafrica.com. (2018). LIST: The 10 Longest Prison Sentences in the World, https://howafrica.com/list-the-10-longest-prison-sentences-in-the-world/
39 Oklahoman.com. (1994). Jury Sentences 8-Time Felon To 30,000 Years in Prison. https://www.oklahoman.com/article/2486866/jury-sentences-8-time-felon-to-30000-years-in- prison
masuk dalam daftar tersebut seperti: Afrika Selatan, Australia, Brasil, Filipina, Meksiko, Guatemala, New Zealand, Puerto Rico, Srilangka, dan Turki. 40 Terlihat juga pada bahan hukum lain terdapat daftar negara-negara yang tidak membatasi  sanksi  pidana  penjara  maksimum  sebelum  dijatuhi  sanksi  pidana penjara seumur hidup antara lain: Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Kanada, Denmark, Estonia, Finland, Jerman, Republik Irlandia, Libanon, Lituarnia, dan yang  lain  dalam  daftar  ini  (kecuali  ditemukan  kesalahan  pada  Belanda  yang terbatasi 30 tahun di tabel ini tidak terbatasi). Beberapa negara dengan limitasi saksi  pidana  penjara  maksimum  lebih  dari  20  tahun  sebelum  sanksi  pidana penjara seumur hidup antara lain: Brazil : 40 tahun, Croasia: 40 tahun, Republik Ceko:  30  tahun,  Makau  –  Cina:  30  tahun,  Uruguai:  45  tahun,  dan  Mesiko:  74 tahun.
Sumber bahan hukum di atas diperkuat dari Nation Master yang menunjukkan sebagian besar negara-negara di dunia tidak memiliki atau menetapkan batasan maksimal sanksi pidana penjara sebelum sanksi pidana penjara seumur hidup. Dari  bahan  hukum  ini  di  dapat  negara-negara  dengan  urutan  sanksi  pidana penjara  maksimum  tertinggi  sebelum  sanksi  pidana  penjara  seumur  hidup antara lain: El-Savador: 75 tahun, Meksiko 70 tahun, Kolombia: 60 tahun, Panama 50 tahun, dan beberapa contoh lain 41 .
Untuk  kejahatan  harta  benda  sendiri  selain  sanksi  pidana  penjara  Chamoy Thipyaso  dari  Thailand  yang  dijatuhi  hukuman  141.078  tahun  oleh  hakimnya atas  kejahatan  korporasi  terhadap  16.231  orang  dalam  skema  piramida  senilai $300  juta  waktu  itu 42 , José  Luis  González  González  penerima  sanksi  pidana penjara terlama di Meksiko pada tahun 2012 dengan sanksi pidana penjara 2.035 tahun  atas  penipuan  berkali-kali,  dan  Sholam  Weiss yang  dijatuhi  hukuman penjara  845  tahun  pada  tahun  2000  atas  partisipasinya  dalam  kebangkrutan National Heritage Life Insurance Corporation di New York, Dwayne Whitaker dengan  439  tahun  pada  2014  –  atas  upaya  beberapa  kali  perampokan,  dan pencurian  dalam  tingkat  pertama,  dan  Bernard  Madoff yang  pada  2009 mengakui  penipuan  skema  Ponzi  ribuan  investor  sehingga  dijatuhi  hukuman 150 tahun.
Tabel  di  atas  sekaligus  mengkonfirmasi  peringatan  Jeremy  Bentham  terhadap rumusan sanksi pidana yang sudah ditetapkan atau dilimitasi oleh hukum: “ This is the case whenever the punishment is fixed while the profit of delinquency is indefinite; or, more precisely, when the punishment is limited to something that can be surpassed by the profit of delinquency ” yang dalam penerjemahan bebasnya “Ini adalah kasus sanksinya  sudah  ditentukan  (atau  dibatasi)  sedang  keuntungan  pelanggaran
40 Oklahoman.com. (1994). Op. Cit .
41 Nationmaster.com. (2021). Maximum length of sentence: Countries Compared https://www.nationmaster.com/country-info/stats/Crime/Punishment/Maximum-length-of- sentence
42 Historycollection.com. (2017). This Woman Received the Longest Prison Sentence of All Time, https://historycollection.com/find-woman-got-longest-prison-sentence-ever/
tidak ditentukan; atau, lebih tepatnya, saat pemidanaan dilimitasi oleh sesuatu yang dapat dilampaui keuntungan pelanggaran” 43 .
Diajukan  juga  perbandingan  kasus  yang  bekonsentrasi  pada  kerugian, pengembalian,  dan  sanksi  pidananya  yang  mencari  alasan  keadilan  putusan penipuan First Travel yang nilai kerugiannya mencapai Rp.905.330.000.000,- atau hampir 1 Trilliun Rupiah yang merupakan uang dari 63.310 jamaah yang batal berangkat, sedang upaya pengembalian yang didapat dari pelaku hanya sekitar 40  miliar  Rupiah 44 -  atau  kekurangan  sekitar  860  miliar  Rupiah.  Keadaan demikian baik secara teori dan praktik dalam Hukum Pidana saat ini maupun dalam  rancangannya  (RKUHP),  keadaan  demikian  menampilkan  secara  jelas ketidakmampuan sanksi maksimum dalam delik penipuan; dan dalam konteks yang  lebih  luas  terhadap  kejahatan  ekonomi  biasa,  dalam  mencapai  keadilan untuk kerugian yang sangat besar.
Kondisi  di  atas  terjadi  karena  model  ancaman  dan  rumusan  sanksi  pidana penjara  yang  melimitasi  secara  kumulatif  baik  secara  umum:  20  tahun  sanksi pidana  penjara  sesuai  Pasal  12  Ayat  (3)  dan  (4)  KUHP,  maupun  pada  secara khusus yaitu masing-masing rumusan delik yang membatasi maksimum sanksi pidana penjara yang mungkin dijatuhkan. Bahkan lebih jauh lagi dapat dideteksi kelemahan  sistem  pemidanaan  atau  teori  sistem  pemidanaan  yang  dianut  di Indonesia  dapat  menjadi  penyebab  limitasi  sanksi  pidana  terhadap kemungkinan kerugian yang dapat timbul.

## 4.  Kesimpulan
Berdasarkan uraian  di  atas,  penulis  memandang  bahwa  limitasi  ancaman  maksimum pidana  penjara  pada  ancaman  rumusan  sanksi  pidana  delik-delik  kejahatan  ekonomi baik  dalam  a) KUHP  maupun; b)  RKUHP 2022,  dibandingkan  dengan  tindak  pidana dengan nilai kerugian ekonomi yang tinggi tidak mampu mengimbangi nilai kerugian tersebut.  Dengan  demikian,  adalah  logis  bila  kemudian  penulis  mempertanyakan kemampuan ancaman maksimum pidana penjara terhadap delik-delik ekonomi biasa ini  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat,  mendorong  pemulihan keadaan;  mendorong  terpidana  membayar  ganti  rugi  dan  denda,  maupun  dalam  hal memberi  daya  jera  kepada  pelaku  maupun  orang  lain  agar  tidak  melakukan  tindak pidana yang sama.
Sebagai  saran,  apabila  limitasi  maksimum  tersebut  dimaksudkan  sebagai  maksimum beban mens  rea ,  penulis  tidak  berkeberatan  mengenai  itu.  Akan  tetapi,  jika  menjadi limitasi  maksimum  bagi  ancaman  maksimum  secara  keseluruhan  yang  diterima terpidana  terhadap  tindak  pidana  itu  sendiri,  maka  ini  akan  menjadi  pembatas  yang menghambat  dalam  mengejar  keadilan  dan  pencapaian  tujuan  Hukum  Pidana  dan pemidanaan.
43 Jeremy Bentham, An Introduction ... Op. cit. , h. 97
44 Jawapos.com. (2019). Aset First Travel Hanya Rp 40 M, Kerugian Korban Rp 905 M. https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/11/2019/aset-first-travel-hanya-rp- 40-m-kerugian-korban-rp-905-m/

## Referensi
Buku Atmasasmita,  R.,  &  Kodrat  Wibowo  (2016). Analisis  Mikro  Ekonomi  Tentang  Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.
Bentham,  J.  (1823).  An  Introduction  to  the  Principles  of  Morals  and  Legislation  -  A New Edition . 96.
Chazawi, A. (2006). Kejahatan Terhadap Harta Benda. Malang: Bayu Media. Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. (2016). Metode Penelitian Hukum - Normatif dan Empiris (Cetakan Kedua) . Depok: Kencana. Gunawan, T.J. (2022). Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda - Perspektif Penologi Melalui Pendekatan Analisis Ekonomi. Jakarta: Penerbit Kencana. ____________. (2018). Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi - Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Kencana.
Hamzah, A. (2009). Delik-Delik Tertentu (Special Delicate) di dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
Muladi & Diah Sulistiyani. (2020). Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya  KUHP  NASIONAL  (Bagian  I,  1980-2020). Semarang:  Universitas Semarang Press.
Nonet, P. & Philip Selznick. (1968). Hukum Progresif. Bandung: Nusa Media. Organization for Economic Cooperation and Development. (2008). The Polluter Pays Principle. Paris: OECD Publishing. Pecker,  H.L.  (2018). The  Limits  of  Criminal  Sanction. California:  Stanford  University Press.
Prakoso, A. (2013). Kriminologi & Hukum Pidana. Yogyakarta: Laksbang Grafika. Random  House.  (2005). Random  House  Kernerman  Webster's  College  Dictionary ,  K Dictionaries Ltd.
Rawls,  J.  (2006). Teori  Keadilan:  Dasar-dasar  Filsafat  Politik  untuk  Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Remmelink,  J.  (2014). Hukum  Pidana  -  Komentar  atas  Pasal-pasal  Terpenting  dari  Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Sholehuddin,  M.  (2003). Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana  -  Ide  Dasar  Double  Track System & Implementasinya. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Jurnal Boone,  M.M.  (2002).  Imposed  versus  Undergone  Punishment  in  the  Netherlands.
ejcl.org. 27(1): 98. December. http://www.ejcl.org/64/art64-27.html.
Shichor,  D.  ( 1997 ).  Three  Strikes  as  a  Public  Policy:  The  Convergence  of  the  New Penology  and  the  McDonaldization  of  Punishment. Crime  &  Delinquency,  43  (4) . https://www.researchgate.net/publication/249718404_Three_Strikes_as_a_Publ ic_Policy_The_Convergence_of_the_New_Penology_and_the_McDonaldization_ of_Punishment.
Peraturan Perundang-undangan
Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  188/803/Kpts/013/2021  tentang  Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022.
World Wide Web
“Aset  First  Travel  Hanya  Rp  40  M,  Kerugian  Korban  Rp  905  M”,  Sumber  [Online]: https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/11/2019/aset-first- travel-hanya-rp-40-m-kerugian-korban-rp-905-m/ , diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.
“Deretan Kasus dengan Kerugian Masyarakat Terbesar di Indonesia, Golden Traders hingga KSP Indosurya”, Sumber [Online]:
https://nasional.kompas.com/read/2022/09/29/16344261/deretan-kasus-dengan- kerugian-masyarakat-terbesar-di-indonesia-golden , diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.
“Hukuman  Tindak  Pidana  Dinilai  Masih  Belum  Adil”,  Sumber  [Online]: https://www.republika.co.id/berita/mq6ixi/hukuman-tindak-pidana-dinilai- masih-belum-adil , diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.
“Jury  Sentences  8-Time  Felon  To  30,000  Years  in  Prison”,  Sumber  [Online]: https://www.oklahoman.com/story/news/1994/12/15/jury-sentences-8-time- felon-to-30000-years-in-prison/62405725007/ , diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.
“Life imprisonment”, Sumber [Online]: https://en.wikipedia.org/wiki/Life_imprisonment , diakses pada tanggal 10 Oktober
2022.
“List of longest prison sentences”, Sumber [Online]:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_longest_prison_sentences ,  diakses  pada tanggal 10 Oktober 2022.
“List:  The  10  Longest  Prison  Sentences  in  the  World”,  Sumber  [Online]: https://howafrica.com/list-the-10-longest-prison-sentences-in-the-world/ ,  diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.
“Maximum  length  of  sentence:  Countries  Compared”,  Sumber  [Online]: https://www.nationmaster.com/country- info/stats/Crime/Punishment/Maximum-length-of-sentence , diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.
“This Woman Received the Longest Prison Sentence of All Time”, Sumber [Online]: https://historycollection.com/find-woman-got-longest-prison-sentence-ever/ , diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.