## PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN DALAM “KEDAAN TERTENTU” MENURUT HUKUM TANAH NASIONAL
Khadijah 1 , Achmad Faishal 2 , Rahmida Erliyani 3
Faculty of Law Lambung Mangkurat University, Banjarmasin, Indonesia khadiijahnr@gmail.com, achmad.faishal@ulm.ac.id, rahmidaerliyani@ulm.ac.id
Article Info Abstract Article History Received: November 10, 2022
Accepted:
December 24, 2022
Arrangements for the transfer of land rights are regulated in the provisions of Article  37  Paragraph  (1)  and  Paragraph  (2)  of  Government  Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. In this case the meaning of "Certain Circumstances" according to the concept of Article 37 Paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration and the authority of the Head of the Land Office in registering the transfer of land rights even without being proven by the deed of the Land Deed Making Officer (PPAT). This study uses normative legal methods, with the approach of statutory regulations and other library materials. Based on the results of the  author's  research  that  "Certain  Circumstances"  does  not  have  a  clear meaning and uniformity, causing multiple interpretations. As for the authority of  the  head  of  the  office  in  carrying  out  land  registration  according  to  the provisions of Article 37 Paragraph (2) has discretionary authority in making policies regarding the transfer of land rights that are not proven by a PPAT deed. Thus, it is necessary to synchronize the laws and regulations governing the registration of land rights by the National Land Agency, especially in the registration of land rights based on deeds that are not made by the PPAT. It would be better if the "Certain Circumstances" referred to were detailed in the body/explanation  section  so  as  not  to  cause  multiple  interpretations  which could become an opportunity for abuse of authority.
Keywords:
Land Registration; Policy; Certain Circumstances

## Abstrak
Pengaturan  peralihan  hak  atas  tanah  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  37 Ayat  (1)  dan Ayat  (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam hal ini memaknai “Keadaan Tertentu” menurut konsep Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang  Pendaftaran  Tanah  dan  kewenangan  Kepala  Kantor  Pertanahan  dalam  mendaftarkan pemindahan hak atas tanah meskipun tanpa dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif,  dengan  pendekatan  peraturan perundang-undangan  dan  bahan  pustaka  lainnya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  bahwa “Keadaan Tertentu”  tidak  memiliki  makna  yang  jelas  dan  keseragaman  sehingga  menimbulkan multitafsir.  Adapun  kewenangan  kepala  kantor  dalam  melakukan  pendaftaran  tanah  menurut ketentuan  Pasal  37  Ayat  (2)  memiliki  kewenangan  deskresi  dalam  pengambilan  kebijakan terhadap pemindahan hak atas tanah yang tidak dibuktikan dengan akta PPAT. Dengan demikian, perlu adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional terutama pada pendaftaran hak atas tanah berdasarkan akta  yang  tidak  dibuat  oleh  PPAT. Akan  lebih  baik  apabila  “Keadaan  Tertentu”  yang  dimaksud diperinci dalam batang tubuh/bagian penjelasan sehingga tidak menimbulkan multi interprestasi yang dapat menjadi celah penyalahgunaan kewenangan.
Kata Kunci: Pendaftaran Tanah; Kebijakan; Keadaan Tertentu

## I. PENDAHULUAN
Dalam rangka untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam jual beli hak atas tanah  diperlukan  adanya  persyaratan  formil  dan  materil  dalam  peralihan  hak  atas  tanah. Syarat materil jual beli tanah adalah kaidah yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Adapaun Syarat formil terhadap obyek jual beli hak atas tanah yang berupa bukti kepemilikan hak atas tanah, dan juga terkait terhadap prosedur peralihan hak atas tanah tersebut. 1 Bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan Peraturan Pemerintah meliputi : pengukuran, perpetaan dan pembukaan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria Selanjutnya disebut  (UUPA). 2 Bahwa  dalam  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah  dilakukan  apabila terjadi  perubahan  pada  data  fisik  atau  data  yuridis  obyek  pendaftaran  tanah  yang  telah terdaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarakan perubahan kepada Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah selanjutnya disebut PP 24 Tahun 1997. 3
Bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap jual beli hak atas tanah, bahwa  setiap  jual  beli  harus  didaftarkan  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  23  UUPA bahwa hak milik demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak- hak  lain  harus  didaftarkan  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  19 UUPA  dan  Pendaftaran  termaksud  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat  mengenai hapusnya  hak  milik  serta  sahnya  peralihan  dan  pembebanan  hak  tersebut.  Dalam  hal  ini Mahkamah Agung melalui Putusan MA Nomor 312K/Pdt/2017 mempertegas bahwa sah nya peralihan hak atas tanah adalah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (asas terang), 4 kemudian Mahkamah Konstitusi berpendapat melalui Putusan MK Nomor 78/PUU-XVI/2018 juga  mempertegas  penafsiran  Pasal  23  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UUPA  bahwa  keharusan pendaftaran sebagai bentuk perlindungan atas kepastian hukum. 5
Dalam konteks peralihan hak atas tanah, ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa: “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Dalam hal ini, peralihan hak atas tanah dalam jual beli menurut ketentuan Pasal 37 ayat (1) hanya dapat dibuktikan dengan Akta PPAT.
Peralihan  hak  atas  tanah  lebih  lanjut  diatur  di  Pasal  37  ayat  (2)  PP  24  Tahun  1997 menyatakan bahwa :
“Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, dilakukan diantara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak
1 Sri Christiana Murni. 2018. Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat . Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4 Nomor 2.
2 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peratuan  Dasar-Dasar  Pokok Agraria.  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1960  Nomor  104,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 2043.
3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
4 Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  312K/Pdt/2017  dalam  Perkara  Pengujian  Pasal  23  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVI/2018 dalam Perkara Pengujian Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dsaar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
dibuat  oleh  PPAT,  tetapi  yang  menurut  Kepala  Kantor  Pertanahan  tersebut  kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan”. Ada perbedaan penafsiran antara Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) ini, yaitu Kepala Kantor dapat mendaftar dan mencatatkan terjadinya pemindahan hak atas tanah tanpa dibuktikan akta  jual  beli,  yang  mana  “Dalam  Keadaan  Tertentu”.  Begitupun  dalam  lampiran penjelasannya  Pasal  37  Ayat  (2)  berkaitan  dalam  hal  “Keadaan  Tertentu”  Kepala  Kantor Pertanahan dapat melakukan pendaftaran dan pencatatan peralihan hak tidak diatur secara jelas, artinya menimbulkan penafsiran yang berbeda di dalam Pasal ini. Menurut penafsiran Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  12/PUU- XIX/2021  menafsirkan  Pasal  37  ayat  (2)  PP  24  Tahun  1997  memang  membolehkan  akta peralihan hak tidak dibuat oleh PPAT, dalam hal suatu daerah tersebut belum ada PPAT. 6 Namun ketentuan-ketentuan hukum belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang- undangan pertanahan.
Berkaitan dengan makna “Keadaan Tertentu”, dalam implementasi praksis tidak memiliki kata  keseragaman  dalam  penafsirannya,  hal  tersebut  menimbulkan  berbagai  penafsiran makna “Keadaan Tertentu”, apakah dikaitkan dengan suatu daerah yang tidak terdapat PPAT, atau PPATS (Pejabat Pambuat Akta Tanah Sementara) camat disuatu daerah yang dilantik oleh Kepala Kantor Pertanahan didaerah tersebut, apakah pada daerah yang terpencil yang jauh dari kota, dengan adanya Putusan Verstek, apakah telah terjadi jual beli yang dilakukan dibawah tangan dengan kurun waktu yang lama, apakah dikuasai secara terus menerus akan tetapi penjual tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak dapat dibuatkan akta PPAT atau hal-hal  lain  yang  menyebabkan  kepala  kantor  pertanahan  dapat  melakukan  pendaftaran pemindahan hak atas tanah tersebut, sehingga “Keadaan Tertentu” mendapatkan tafsir yang jelas  dan  lugas,  sebagai  dasar  untuk  mendaftarkan  pendaftaran  dan  pencatatan  sehingga dapat dipenuhi terhadap peralihan hak milik atas tanah pada kantor pertanahan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Penulis ingin mengkaji lebih jauh makna terhadap “Keadaan Tertentu”  dalam  Pasal  37  ayat  (2)  dan  bagaimana  kedudukan  akta  yang  tidak  dibuat  oleh PPAT sehingga Kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan pendaftaran pemindahan dan pencatatan suatu hak atas tanah tanpa akta tanah yang dibuat oleh PPAT.

## II. METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini digunakan secara yuridis normatif adalah proses untuk menemukan aturan  hukum,  Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  normatif  yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) yang berasal dari  tiga  bahan  hukum  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum tersier.

## 2. Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  hukum  yang  dipergunakan  adalah  tipe  penelitian  Reform  Oriented Reseach  (penelitian  beroreintasi  pada  perubahan),  yaitu  penelitian  yang  secara  intensif mengevaluasi  pemenuhan  ketentuan  yang  sedang  terjadi  dalam  tataran  normatif, kemudian  menyarankan  atau  merekomendasikan  perubahan  terhadap  keadaan  hukum tersebut. 7 Reform  Oriented  Reseach merupakan  penelitian  hukum  yang  telah  ada  dan
6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2021 dalam Perkara Pengujian Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7 Erliyani Rahmida. 2021. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum . D.I Yogjakarta : Magnum Pustaka Utama. Hlm. 39.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
tujuannya  adalah  untuk  memberikan  rekomendasi  dilakukannya  perubahan  terhadap kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam suatu aturan hukum tertentu. 8

## 3. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat preskriptif analitis yaitu memberikan petunjuk serta penjelasan untuk menganalisa atas tinjauan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pendaftaran pemindahan hak atas tanah.

## 4. Jenis Bahan Hukum
Jenis bahan hukum yang digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam penulisan ini adalah:
1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :
1)   Undang-Undang Dasar 1945
2)   Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3)  Undang-Undang  nomor  5  tahun  1960,  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria;
4)  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
5)   Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6)  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7)   Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
8)  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
9)   Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pejabat Pembuat Akta;
10) Peraturan  Menteri Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  18  Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
11) Peraturan  Peraturan  Menteri  Agraria  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah;
12) Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2006  Tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
13) Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  23  Tahun  2009  Tentang Perubahan  atas  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah;
14)  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  8  Tahun  2012  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
15) Putusan Mahkamah Agung Nomor 312K/Pdt/2017;
16) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVI/2018; 17) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2021;
18) PutusanPengadilan Negeri Pelaihari No.16/Pdt.G/2021/PN Pli;
19) Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 34/Pdt.G/2022/PN Pli.
8 Susanti, dan Efendi. 2014. Penelitian Hukum (legal Research) . Jakarta : Sinar Grafik. Hlm. 12

## 2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku ilmiah, jurnal, dan makalah, hasil-hasil penelitian, dan tesis .
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  penunjang,  yang  mencakup  bahan- bahan yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Makna “Keadaan Tertentu” Berdasarkan Pasal 37 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

## A. Konsep Keadaan Tertentu Menurut Pendapat Ahli
1. Hans Kelsen
Menurut  Hans  Kelsen,  peraturan  Positif  dan  Negatif  adalah  berisi  norma memerintahkan, mewenangkan, mengizinkan 9 .  Perilaku yang diatur oleh tatanan norma adalah tindakan tertentu ataupun pengabaian tindakan itu. Dengan demikian, perilaku manusia diatur baik secara positif maupun negatif oleh sebuah tatanan norma.  Secara positif, ketika tindakan tertentu dari individu tertentu atau ketika pengabaian tindakan itu diperintahkan  (ketika  pengabaian  tindakan  itu  diperintahkan,  maka  tindakan  itu dilarang).  Norma  adalah  pernyataan  yang  menekankan  aspek  seharusnya  atau  das sollen  dengan  menyertakan  beberapa  peraturan  tentang  apa  yang  harus  dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam  masyarakat,  baik  dalam  hubungan  dengan  sesama  individu  maupun  dalam hubungan  dengan  masyarakat.  Aturan-aturan  tersebut  menjadi  batasan  bagi masyarakat  dalam  membebani  atau  melakukan  tindakan  terhadap  individu  adanya aturan  itu  dan  pelaksanaan  aturan  tersebut  menimbulkan  kepastian  hukum. 10 Norma “Keadaan Tertentu” Pasal 37 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Menurut teori norma Hans Kelsen yang akan diuraikan norma Hans Nawiasky  sebagai  peraturan  positif  dan  negatif  yang  berisi  norma  memerintahkan, mewenangkan dan mengijinkan sebagai suatu pendekatan konsep untuk menganalisis norma/prinsip/makna keadaan tertentu untuk menemukan konsep “Keadaan Tertentu” yang lebih terang dan konkrit.
2. Hans Nawiasky Menurut Hans Nawiasky yang mengembangkan teori Hans Kelsen tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan norma hukum suatu negara yang menyatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjangjenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang  lebih  tinggi  berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada  suatu  norma  yang  tertinggi yang disebut Norma Dasar.
Kedua ahli hukum ini berpendapat, bahwa norma itu berjenjang yang mana aturan yang lebih tinggi merupakan norma dasar. Apabila dilihat pada Pasal 37 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan aturan pelaksanaan yang dari ketentuan Pasal 19 dan Pasal 23 Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian aturan dasarnya dari UUD 1945 yang bersumber pada Pancasila.
9 Hans  Kelsen,  Teori  Hukum  Murni  (Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif),  Diterjemahkan  dari  Pure Theory of Law (Bakley: University California Press, 1978. Nusa Media & Penerbit Nuansa, 2006. Hlm.17.
10 Shinta  Novi  Wardhani.  2018.  “Kekuatan  Hukum  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Dikaitkan  Dengan Kepastian  Hukum  Dalam  Pendaftaran  Tanah,”  Al-Qanun:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Pembaharuan Hukum Islam 21, no. 1 . hlm. 81–82.

## B.  Keadaan  Tertentu  Menurut  Prinsip  Pendaftaran  Tanah  Tertutup,  Memaksa  dan Publisitas
Dalam  pengaturan  peralihan  hak  atas  tanah,  juga  terdapat  pendaftaran pemindahan hak atas tanah tanpa akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT yang mana diatur pada Pasal 37 Ayat (2) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Ayat  (2)  tersebut  memberikan  pandangan  yang  berbeda,  bahwa  dalam  hal  keadaan tertentu  sebagaimana  ditentukan  oleh  Menteri,  Kepala  Kantor  Pertanahan  dapat melakukan atau mendaftarkan pemindahan hak atas tanah suatu bidang hak milik yang aktanya tidak dibuktikan oleh akta PPAT. Makna “keadaan tertentu” merupakan sebuah kondisi atau menjelaskan dalam suatu peristiwa yang jelas. Dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (2) tersebut tidak menjelaskan bagaimana keadaan tertentu yang dimaksudkan. Adapun asas-asas hukum kebendaan dalam memahami hal tersebut yang juga diatur dalam pendaftaran tanah yaitu:
1. Asas Tertutup Menurut Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya “Mencari Sistem Hukum Benda  Nasional”.  Mengartikan  bahwa  hak-hak  atas  benda  yang  bersifat  limitatif terbatas  hanya  yang  diatur  Undang-Undang  diluar  itu  dengan  perjanjian  tidak diperkenankan  menciptakan  hak  yang  baru. 11 Memberikan  penjelasan  bahwa pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  dalam  hal  ini  harus  dibuktikan  dengan  Akta yang dibuat oleh PPAT sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (1) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, akta yang dibuat oleh PPAT merupakan bukti  bahwa  telah  dilakukannya  suatu  perbuatan  hukum  terhadap  hak  atas  tanah, yang  memberi  pengertian  bahwa  setiap  perbuatan  hukum  jual  beli  hak  milik  atas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli dari PPAT.
Memaknai ketentuan Pasal 37 Ayat (2) PP 24 Tahun 1997 yang menyatakan : “Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, dilakukan diantara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan  tersebut  kadar  kebenarannya  dianggap  cukup  untuk  mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan”.
Bahwa Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut mengatur mengenai peralihan hak atas tanah baik akta yang dibuat atau di hadapan PPAT maupun tidak dibuat oleh PPAT.
Dalam  UUPA  juga  menentukan  bahwa  setiap  peralihan,  hapusnya  dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UUPA merupakan pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya  peralihan  dan  pembebanan  hak  konsumen  dari  masyarakat”.  Hal  tersebut menyatakan  bahwa  peralihan  hak  atas  tanah  harus  didaftarkan.  Artinya  suatu peralihan  harus  didaftarkan  baik  itu  dibuktikan  dengan  akta  PPAT  maupun  tidak dibuktikan oleh akta PPAT dikarenakan yang menjadi acuan terjadinya pemindahan hak milik atas tanah ketika hak atas tanah tersebut didaftarkan di kantor pertanahan.
2. Asas Memaksa
Asas  ini  mendasari  ketentuan  mengenai  hak  kebendaan  bahwa  orang  tidak boleh  mengadakan  hak  kebendaan  selain  dari  yang  sudah  diatur  dalam  undang- undang. Apa yang sudah ditentukan undang-undang harus dipatuhi secara sadar. 12 Berdasarkan  sistem  ini  hak  kebendaan  itu  wajib  dihormati  atau  diatati  oleh  setiap orang yang berbeda dengan hak relatif, dapat ditarik suatu pengertian bahwa setiap
11 https://kuliahade.wordpress.com/?s=asas+kebendaan, diakses pada tanggal 02 Mei 2023.
12 Abdulkadir Muhammad , 2014. Hukum Perdata Indonesia, cetakan ke-V, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm 139.
terjadi  peralihan  hak  atas  tanah  harus  dibuat  akta  oleh  dan  di  hadapan  PPAT. Sifatnya yang memaksa maka peraturan dalam UUPA maupun aturan pelaksananya tidak  dapat  dikesampingkan  hanya  dengan  perjanjian.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk memberikan  jaminan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak.  Apabila suatu perjanjian jual beli tidak dilakukan di hadapan PPAT perjanjian jual beli tersebut tetap sah bagi para pihak, namun bila tanpa akta jual beli, tanah tersebut tidak dapat didaftarkan atau dibalik nama ke atas nama pemilik yang baru dan juga merupakan alat bukti atas dilaksanakannya suatu perbuatan hukum tertentu, berdasarkan akta tersebut,  sehingga  peralihan  hak  atas  tanah  dapat  didaftarkan  pada  Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang  merupakan  pejabat  umum  yang diangkat  atau  ditunjuk  oleh  pemerintah  yang  mempunyai  kewenangan  dalam pembuatan  akta-akta  khusus  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga peralihan hak atas tanah yang dilakukan tanpa di hadapan PPAT, tidak memenuhi persyaratan  formil  dan  juga  tidak  sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang  berlaku menurut ketentuan Pasal 37 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Akan tetapi, selama ini yang terjadi dilapangan dikenal putusan verstek sebagai alat bukti akta yang tidak dibuat oleh PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Begitu pentingnya pendaftaran tanah, melalui Pasal 19 UUPA memerintahkan kepada  pemerintah  untuk  melakukan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah Indonesia,  untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi  pemiliknya.  Kemudian  terhadap pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah,  hak  milik,  demikian  pula  setiap  peralihan, hapusnya,  dan  pembebanannya  dengan  hak-hak  lain  harus  didaftarkan  menurut ketentuan-ketentuan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  19,  ketentuan  ini  diatur  didalam Pasal 23 Ayat (1) UUPA. Terhadap aturan tersebut lebih lanjut dilaksanakan oleh PP No. 24 Tahun 1997 yang merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka rechts kadaster (pendaftaran tanah) yang tujuannya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang mana dapat menimbulkan  rasa  aman  mengenai  kepastian  haknya  serta  perlindungan  hukum untuk mencegah gangguan dari pihak lainnya.
3. Asas Publisitas Dalam  penerapan  sistem  publisitas  pendaftaran  tanah  disuatu  negara  pada dasarnya sesuai dengan asas hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sistem  publikasi,  merupakan  satu  rangkaian  dari  sistem  pendaftaran  tanah, kelanjutan setelah didaftarkannya tanah, tersebut. sistem publikasi ini secara filosofis sejauh mana kita dapat mempercayai data tentang tanah yang didaftarkan beserta akibat hukum yang ditimbulkannya . 13
Dalam peralihan hak atas tanah di Indonesia dikenal beberapa asas, antara lain asas  publisitas  yakni,  pengumuman  kepada  masyarakat  mengenai  status kepemilikan. Pengumuman hak atas benda tetap/tanah terjadi melalui pendaftaran dalam buku tanah/register yang disediakan untuk itu sedangkan pengumuman benda bergerak terjadi melalui penguasaan nyata benda itu. Menurut Sudikno Mertokusumo Asas  publisitas  ini  memberikan  data  yuridis  tentang  siapa  yang  menjadi  subjek haknya,  apa  nama  hak  atas  tanah,  serta  bagaimana  terjadinya  peralihan  dan
13 Lestario Arie, Erlina. 2022. Sistem Pendaftaran Tanah yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang  Sertifikat  Hak Atas Tanah  di  Indonesia.  Master  Of  Notary,  Fcaulty  Of  Law,  Lambung Mangkurat University. Notary Journal. Vol. 1 Issue 1. Hlm. 5.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
pembebanannya. Data ini sifatnya terbuka untuk umum, artinya setiap orang dapat melihatnya. 14 Adapun dalam asas publisitas terbagi menjadi dua yakni:
a)  Sistem Publisitas Positif
Sistem  ini  menggunakan  sistem  pendaftaran  hak,  jadi  yang  didaftarkan adalah  haknya,  bukan  perbuatan  hukumnya,  jadi  pemegang  hak  lah  yang membuat  orang  menjadi  pemilik  atas  tanah  yang  bersangkutan. 15 Asas  yang digunakan dalam sistem publisitas positif ini adalah asas itikad baik, yang artinya orang yang memperoleh sesuatu dengan itikad baik tetap menjadi pemegang hak yang sah dari hak itu, meskipun orang yang mengalihkan haknya itu ternyata bukan  orang  yang  berhak.  Pemegang  hak  yang  sebenarnya  hanya  dapat menuntut  kembali  haknya  jika  dapat  membuktikan  bahwa  orang  yang memperoleh haknya itu tidak beritikad baik. Dengan lain kata asas itikad baik ini masih  memberikan  peluang  bagi  pemilik  sebenanrnya  untuk  mendapatkan tanahnya, yang syaratnya harus bisa membuktikan bahwa dirinya mempunyai itikad baik dalam perolehan kepemilikan tanah tersebut.
b)  Sistem Publisitas Negatif
Dalam  sistem  publisitas  negatif,  hal  yang  ditekankan  dalam  pendaftaran tanah adalah perbuatan hukum yang didaftarkan, yaitu perpindahan hak kepada pembeli  yang  akan  didaftarkan.  Pendaftar  setelah  didaftarkan  tanahnya  tidak mutlak sebagai pemilik, masih dimungkinkan adanya keberatan dari pihak lain atas hak tanah tersebut. biarpun sudah melakukan pendaftaran, pembeli selalu masih menghadapi kemungkinan gugatan dari orang yang dapat membuktikan bahwa  dialah  pemegang  hak  yang  sebenarnya. 16 Perlindungan  hukum  dalam sistem publisitas negatif ini hanya kepada siapa yang paling berhak atas tanah tersebut,  unsur  hukum  melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  cara mengalokasikan  suatu  kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam  rangka kepentingannya tersebut menurut pendapat penulis telah tidak ada jaminan oleh Negara.
Apabila dianalisis dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, terhadap jual beli yang dilakukan dibawah tangan, hal tersebut tidak dapat menjadi  penyebab  atau  suatu  permasalahan  bagi  pembeli,  khususnya  dalam kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh dari jual beli tersebut. Jual beli hak atas tanah  yang  dilakukan  secara  dibawah  tangan  telah  menjadikan  dan  menyatakan bahwa  memang  telah  terjadi  suatu  perbuatan  hukum  antara  kedua  belah  pihak antara penjual dan pembeli, dan meskipun jual beli di bawah tangan, hal tersebut juga merupakan suatu alat pembuktian yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, dimana salah satu alat bukti adalah bukti tertulis (tulisan), hal tersebut diperkuat lagi pada pasal 1874 KUHPerdata yang menyatakan bahwa salah satu bukti tulisan juga mencakup surat dibawah tangan yang telah ditandatangani atau telah dibubuhi cap jempol oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian tersebut. Pada  prakteknya  terdapat  kasus-kasus  terjadi  terutama  pada  tingkat  kantor Pertanahan  Kabupaten/Kota  yang  secara  langsung  berhubungan  dengan masyarakat  dalam  kegiatan  pensertipikatan  tanah,  melakukan  pencatatan pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah,  terdapat  kebijakan-kebijkan  yang  harus diambil  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  dalam  pelakasanaan  pendaftaran  tanah. Permasalahan yang muncul dilapangan berkaitan dengan peralihan hak atas tanah
14 Sudikno Mertukosumo. 1988. Hukum dan Politik Agraria. Universitas Terbuka. Jakarta : Karunika. Hlm 99.
15 Budi,  “Hukum  Agraria  Indonesia  (Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,Isi  Dan Pelaksanaannya).
16 Muchtar  Wahid.  2008.  Memaknai  Kepastian  Hukum  Hak  Milik  Atas  Tanah.  Jakarta  :  Penerbit Republika.
terhadap tanah yang sudah dikuasai berpuluh-puluh tahun akan tetapi si penjual tidak diketahui lagi keberadaannya yang membuat PPAT tidak dapat membuatkan akta jual beli antara kedua belah pihak, salah satu yang dapat ditawarkan sebagai solusi permasalahan tersebut ialah dengan melihat ketentuan Pasal 37 Ayat (2) tersebut, bahwa kepala kantor dapat melalukan pendaftaran dan pencatatan pemindahan hak atas tanah yang aktanya tidak dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, pada prakteknya solusi tersebut dapat dilakukan dengan adanya Putusan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa si pembeli adalah pemilik sah terhadap hak atas tanah tersebut melalui Putusan Pengadilan Negeri yang selama ini dikenal dengan Putusan Verstek.

## Makna “Keadaan Tertentu” Berdasarkan
1) Putusan Mahkamah Agung No. 312K/Pdt/2017
Bahwa praktik sahnya peralihan hak milik juga telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan MA Nomor 312K/Pdt/2017 pada tanggal 24 Mei 2017. Pemohon dalam putusan  ini  adalah  Una  Bin  Naedi  sebagai  (penggugat)  melawan  PT  Indocement  Tunggal Prakarasa, Tbk., sebagai (tergugat). Pada 16 Maret 1980, Penggugat membeli tanah milik alm.  Rodji  alias  Anip  yang  terletak  di  Blok  Kumbang,  di  Kampung  Bojong,  Desa  Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan luasan 1.200 m2 dan pada 20 April 1980, penggugat membeli tanah milik H. Juhri bin Karim yag terletak di Blok Tangkolo,  Desa  Tarikolot,  kecamatan  Citeureup,  Kabupaten  Bogor,  Provinsi  Jawa  Barat dengan  luasan  1.000  m2.  Kedua  bidang  tanah  tersebut  diperoleh  dari  jual  beli  dengan dibuktikan  kuitansi  dan  surat  pernyataan  oleh  Penggugat  dan  tidak  pernah  dijaminkan. Penggugat  mengklaim  bidang  tanah  tersebut  dikuasai  oleh  Tergugat,  dan  Tergugat  telah melakukan  transaksi  jual  beli  atas  tanah  milik  Penggugat  dengan  bukan  pemilik sesungguhnya. Sehingga terbit sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 63/Tarikot Surat Ukur Nomor  23/Tarikolot/2011  tanggal  22  Juli  2011  dengan  luas  12.630  m2.  Berdasarkan keterangan tergugat bahwa penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut  maupun  lokasi  tanah  yang  digugat.  Dalam  putusan  ini  Mahkamah  Agung mempertegas bahwa sahnya peralihan hak atas tanah adalah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (asas terang). 17
Dalam  jual  beli  hak  atas  tanah  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dari  hak  milik  atas tanah yang diperoleh melalui jual beli tentunya hak tersebut harus didaftarkan berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam jual beli hak atas tanah dengan akta  jual  beli  yang  dibuat  oleh  PPAT  merupakan  bukti  bahwa  telah  dilakukannya  suatu perbuatan hukum terhadap hak atas tanah. Ini memberi pengertian bahwa setiap perbuatan hukum jual beli hak milik atas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli dari PPAT. Selain pembuatan  akta  jual  beli,  hak  milik  yang  telah  beralih  harus  didaftarkan  kembali  untuk kepentingan  hukum,  kepentingan  pemegang  hak  yang  baru  dan  untuk  perubahan  data pendaftaran seperti perubahan atas data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dihakinya. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XVI/2018
Permohonan pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2)  UUPA  menurut  Pemohon  bertentangan  dengan  Pasal  28H  Ayat  (4)  UUD  1945  karena menurut pemohon, norma a qou menyebabkan perbedaan persepsi antara sesama pengelola negara mengenai penguasaan tanah oleh negara.
Adapun  Mahkamah  berpendapat,  rumusan  Pasal  23  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  UUPA menegaskan  bahwa  setiap  peralihan,  hapusnya  dan  pembebanan  hak  atas  tanah  harus didaftarkan,  dan  pendaftaran  dimaksud  menjadi  alat  pembuktian  hapusnya  dan  sahnya peralihan dan pembebanan tersebut. Sebagai benda yang kepemilikannya dapat beralih dan terhadapnya  dapat  dibebankan  berbagai  hak  dan  kewajiban,  maka  pendaftaran  menjadi
17 Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  312K/Pdt/2017  dalam  Perkara  Pengujian  Pasal  23  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
sangat penting untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan  kepemilikan  hak  atas  sebidang  tanah.  Selain  itu,  pendaftarn  juga  penting  sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas sebidang tanah atau hak- hak lain yang terdaftar agar dapat dengan mudah membuktikan pihak yang sesungguhnya sebagai pemegang hak. Pendaftaran tanah juga penting untuk memebrikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan atas sebidang tanah termasuk pemerintah dalam upaya  tertib  administrasi  pertanahan.  Adapun  putusan  Hakim  dalam  perkara  ini  menolak permohonan untuk seluruhnya.
Bahwa setiap jual beli harus didaftarkan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 UUPA bahwa hak milik demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak- hak  lain  harus  didaftarkan  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  19, Pasal 23 Ayat (2) UUPA dan pendaftaran termaksud merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai  hapusnya  hak  milik  serta  sahnya  peralihan  dan  pembebanan  hak  tersebut. Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  melalui  Putusan  MK  Nomor  78/PUU-XVI/2018 mempertegas  penafsiran  terhadap  Pasal  23  ayat  1  dan  ayat  2  UUPA  bahwa  keharusan pendaftaran  sebagai  bentuk  perlindungan  atas  kepastian  hukum. 18 Dalam  Putusan  MK tersebut  Pasal  23  menjadi  dasar  terhadap  peralihan  hak  atas  tanah  dalam  aturan pelaksananya yakni, PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
3)  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XIV/2021
Terhadap perbedaan penafsiran antara Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) yang dikaitan dengan  putusan  ini,  yaitu  Kepala  Kantor  dapat  mendaftar  dan  mencatatkan  terjadinya pemindahan  hak  atas  tanah  tanpa  dibuktikan  akta  jual  beli,  yang  mana  “Dalam  Keadaan Tertentu”. Begitupun dalam lampiran penjelasannya Pasal 37 Ayat (2) berkaitan dalam hal “Keadaan Tertentu” Kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan pendaftaran dan pencatatan peralihan  hak  tidak  diatur  secara  jelas,  artinya  menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda  di dalam  Pasal  ini.  Menurut  penafsiran  Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  12/PUU-XIX/2021  menafsirkan  Pasal  37  Ayat  (2)  PP  No.  24 Tahun 1997 memang membolehkan akta peralihan hak tidak dibuat oleh PPAT, dalam hal suatu daerah tersebut belum ada PPAT. 19 Namun ketentuan-ketentuan hukum belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan pertanahan.
4) Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 16/Pdt.G/2021/PN Pli
Pemohon dalam putusan ini adalah Tutuk Hartono sebagai penggugat melawan Iman Mustaji sebagai tergugat. Dalam kasus wanprestasi terhadap tergugat dengan dalil-dalil yaitu:
Pada tanggal 23 Juli 2010, penggugat telah membeli sebidang tanah yang diatasnya terdapat  bangunan  kayu  dengan  ukuran  8x9,  yang  terletak  di  kelurahan  Karang  Taruna, Kecamatan  Pelaihari,  Kabupaten  Tanah  Laut,  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Sertipikat  Hak Milik nomor 286 tahun 1991 a/n Iman Mustaj bin Mostopo, seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Setelah terjadinya jual beli tersebut penggugat Tutuk Hartono dan Tergugat Iman Mustaji berjanji untuk menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Tanah  Laut,  guna  mengajukan  proses  balik  nama  sertipikat  menjadi  atas  nama  Tutuk Hartanto,  namun  sampai  saat  ini  tidak  dipenuhinya  janji  tersebut,  Penggugat  mengalami kesulitan dalam melengkapi persyaratan untuk proses balik nama sertipikat, tergugat setelah terjadinya  jual  beli  tersebut  tiga  (3)  bulan  meninggalkan  tempat  tinggal  asalnya  tanpa memberitahukan tempat tinggal yang baru kepada penggugat, sehingga penggugat kesulitan mencari  tergugat.  Tergugat  telah  ingkar  janji  atau  wanprestasi.  Dalam  putusan  ini,  hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:
18 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVI/2018 dalam Perkara Pengujian Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2021 dalam Perkara Pengujian Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1.  Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patuh  tetapi  tidak  hadir dipersidangan;
2.  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3.  Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
4.  Menyatakan sah menurut hukum jual beli dan penyerahan hak atas tanah dari Tergugat kepada Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik NOmor 286 tahun 1991 yang terletak di Kelurahan Karang Taruna, RT. 013, RW. 004, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 7500 m2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) beseta bangunan rumah yang berada diatasnya;
5.  Menyatakan Penggugat adalah pemilik hak atas objek tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 286 tahun 1991 yang terletak di Keluarahan Karang Taruna, RT. 013, RW.004, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 7500 m2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi);
6.  Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan balik nama sertipikat Hak Milik nomor 286Tahun  1991  atas  nama  Tergugat  Iman  Mustaji  menjadi  nama  Penggugat  Tutuk Hartono dengan memberikan izin kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk menerima dan memproses balik nama sertipikat Hak Milik Nomor 286 ke atas nama Penggugat (Tutuk Hartono);
7.  Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
5) Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 34/Pdt.G/2022/PN Pli Pemohon dalam putusan ini adalah Ali Imron sebagai Penggugat melawan Sugeng R., sebagai  tergugat  serta  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Tanah  Laut  sebagai  turut  Tegugat. dalam kasus wanprestasi terhadap tergugat dengan dalil-dalil yaitu:
pada tahun 2017, penggugat telah mengganti rugi/membeli satu bidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor 846 atas nama Sugeng R. dan Surat Ukur Nomor 851/Kait-Kait Baru/2020 tertanggal 12 Juni 2020 yang terletak di Desa Kait-Kait Baru, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari  Sugeng  R.,  pada  saat  jual  beli  tersebut,  tergugat  berjanji  untuk  membantu  penggugat dalam proses balik nama atas tanah tersebut menjadi atas nama penggugat dan penggugat menyetujui janji tersebut. Namun sampai pada tahun 2020 sampai dengan saat ini, tergugat meninggalkan  rumah/pekarangan  tersebut,  yang  mana  tidak  di  ketahui  keberadaannya sampai sekarang dan tidak dapat di hubungi melalui telepon genggam sampai saat ini, maka tergugat  melalaikan  kewajibannya  “wanprestasi”  sebagai  penjual  atau  orang  yang  telah melimpahkan  hak  milik  sertipikatnya  kepada  orang  lain  tanpa  terlebih  dahulu  mengantar penggugat menghadap ke PPAT untuk memproses balik nama Sertipikat Hak Milik nomor 846 atas nama Sugeng R., (tergugat) menjadi Ali Imron (penggugat). Dalam putusan ini, hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:
a.  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; b.  Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah dengan ukuran panjang 50 m, lebar 50 m, dan luas 2500 m2 yang  terletak  di  RT.002  RW.001,  Desa  Kait-Kait  Baru,  Kecamatan  Bati-Bati,  Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
c.  Menyatakan  sah  menurut  hukum  Penggugat  merupakan  pemilik  atas  sebidang  tanah dengan  ukuran  panjang  50  m,  lebar  50  m,  dan  luas  2500  m2  yang  terletak  di  RT.002 RW.001,  Desa  Kait-Kait  Baru,  Kecamatan  BatiBati,  Kabupaten  Tanah  Laut,  Provinsi Kalimantan Selatan;
d.  Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
e.  Menyatakan Penggugat berhak dan berwenang untuk melakukan proses balik nama ke Kantor  Pertanahan  Kabupaten Tanah  Laut  atas  Sertipikat  Halaman  20  dari  20  Putusan Perdata  Gugatan  Nomor  34/Pdt.G/2022/PN  Pli  Hak  Milik  (SHM)  Nomor  846  atas  nama Sugeng R. (Tergugat) menjadi atas nama Ali Imron (Penggugat);
f.  Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi Putusan ini.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Kewenangan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Dalam  Pendaftaran  Pemindahan  Hak  Atas Tanah Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah

## A. Kewenangan Diskresi Kepala Kantor Pertanahan Untuk Menginterpretasi Norma Terbuka Terhadap “Keadaan Tertentu” Dalam Pemindahan Hak Atas Tanah
Kepala  kantor  pertanahan  diberikan  kewenangan  delegasi  dalam  menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan  Penetapan  Hak  Atas  Tanah  dan  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah  jo  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  Tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan Rumah  Susun  dan  Pendafatran  Tanah  jo  Peraturan  Menteri  Agararia/Badan  Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas  Tanah  yang  menyatakan,  “Delegasi  adalah  pelimpahan  kewenangan  dari  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  lebih  tinggi  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  yang  lebih  rendah  dengan  tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  beralih sepenuhnya  kepada  penerima  delegasi”.  Dalam  menjalankan  tugas  penetapan  hak  atas tanah  dan  kegiatan  pendaftaran  tanah  yang  merupakan  kewenangan  Menteri,  untuk efeksivitas  pelaksanaan  pelayanan  di  bidang  pertanahan  Kabupaten/Kota,  Menteri  dapat melimpahkan sebagian kewenangan melalui delegasi kepada kepala kantor pertanahan.
Kewenangan delegasi yang diberikan oleh Menteri kepada kepala kantor pertanahan secara  penuh  menjadi  tanggungjawab  kepala  kantor  untuk  menjalankan  pelayanan pertanahan, dalam tertib administrasi pertanahan sebagai upaya memperlancar setiap usaha dari masyarakat yang menyangkut tanah terutama dengan pembangunan yang memerlukan sumber  informasi  bagi  yang  memerlukan  tanah  sebagai  sumber  daya,  uang  dan  modal. Menciptakan suasana pelayanan di bidang pertanahan agar lancar, tertib, murah, cepat dan tidak  berbelit-belit  dengan  berdasarkan  pelayanan  umum  yang  adil  dan  merata.  Berkaitan dengan norma terbuka “Keaadaan Tertentu” sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 37  Ayat  (2)  PP  No.  24  Tahun  1997,  kepala  kantor  diberikan  kewenangan  melakukan pendaftaran  dan  pencatatan  peralihan  hak  atas  tanah  dalam  “keadaan  tertetentu”  tanpa dibuktikan akta jual beli oleh PPAT.

## B. Pendaftaran  Pemindahan  Hak  Atas  Tanah  Tanpa  Akta  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah
Dalam  jual  beli  hak  atas  tanah  ini  tidak  mutlak  harus  dibuktikan  dengan  akta  PPAT, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat mendaftar pemindahan haknya meskipun tidak dibuktikan dengan akta PPAT. Hal ini ditegasakan dalam Pasal 37 Ayat (2) PP No. 24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah,  yang  menyatakan  :  “Dalam  keadaan  tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas sebidang tanah Hak Milik, yang dilakukan diantara perorangan warga negara  Indonesia  yang  dibuktikan  dengan  akta  yang  tidak  dibuat  oleh  PPAT,  tetapi  yang menurut  Kepala  Kantor  Petanahan  tersebut  kadar  kebenarannya  dianggap  cukup  untuk mendaftarkan  pemindahan  hak  yang  bersangkutan”.  Dalam  praktek  jual  beli  terhadap pemindahan hak milik atas tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 perubahan atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  peraturan  jabatan  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), jual beli hak milik atas tanah dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang yakni, PPAT yang mana daerah kerja PPAT meliputi daerah tempat tanah yang diperjual belikan itu berada.
Pada penjelasan pasal 37 ayat 2 pada bagian penjelasan dianggap cukup jelas, akan tetapi tidak dijelaskan secara jelas makna “keadaan tertentu” yang bagaimana, bahwa yang dimaksud dalam “keadaan tertentu” disini yakni, selama ini dikenal dengan akta yang dibuat dan dihadapan PPAT Sementara (Camat), Putusan Verstek, dan wilayah-wilayah terpencil yang  belum  ada  PPAT,  jadi  untuk  memudahkan  masyarakat  untuk  melakukan  perbuatan hukum mengenai tanah ditunjuklah Camat sebagai PPAT Sementara. Pada dasarnya Camat
dimungkinkan  untuk  menjadi  PPAT  Sementara,  adapun  yang  dimaksud  dengan  PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
Adapun mekanisme Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Akta PPAT oleh Kepala Kantor Pertanahan :
1.  Tidak tersedianya PPAT disuatu Wilayah/Daerah (Camat/Kades sebagai PPATS) Teruntuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil, Kepala BPN dapat menunjuk PPAT Sementara.  Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  pelayanan  pada  masyarakat  di daerah terpencil, yang tidak ada PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah. Mereka yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu Kepala Desa berdasarkan penjelasan Pasal 7 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penunjukan Kepala Desa sebagai  PPAT  Sementara  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota berdasarkan  letak  desa  yang  sangat  terpencil  dan  banyaknya  bidang  tanah  yang  belum terdaftar di wilayah desa tersebut. 20
Sehingga  dengan  demikian  Camat  (Pejabat  Pemerintah)  dapat  juga  berkedudukan sebagai  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  sepanjang  belum  cukup  terdapat  PPAT  atau  untuk melayani  golongan  masyarakat  tertentu  dalam  pembuatan  akta  PPAT  tertentu.  Dalam perspektif hukum pertanahan, Camat sebagai kepala wilayah kecamatan secara eks officio adalah  menjabat  sebagai  PPAT  sementara. 21 Akta-akta  tanah  yang  dibuat  oleh  Camat tersebut berada di kawasan Pedesaan dimana memang belum ada Notaris atau PPAT disana.
Tidak ada perbedaan antara PPAT dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam hal tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Status penunjukan dan wilayah kerja inilah yang membedakan kedua jenis PPAT ini satu sama lain. Wilayah kerja PPAT Sementara lebih terbatas, hanya mencakup satu kecamatan, sedangkan PPAT biasanya beroperasi dalam satu kabupaten atau kota. Pengangkatan Camat sebagai PPAT  Sementara  oleh  Menteri  Negara  Agraria  atau  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota untuk daerah yang jumlah PPATnya masih sedikit, yaitu jumlah PPAT yang belum memenuhi jumlah formasi yang ditentukan. 22
Jadi  dapat  disimpulkan  keabsahan  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah  tanpa  PPAT  dapat dilakukan  dalam  “keadaan  tertentu”  dan  sesuai  Perundang-Undangan.  yang  berlaku  yang termuat  dalam  ketentuan  Pasal  37 Ayat  (2)  PP  No.  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah.
2.  Putusan Pengadilan (Putusan Sebagai Pengganti Akta Jual Beli)
Peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan merupakan cara pihak yang berkepentingan  atas  tanah  tersebut  guna  memperoleh  kepastian  hukum,  karena  di  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak diakomodir mengenai regulasi pendaftaran atas tanah tanpa adanya akta PPAT maupun akta jual beli tanah  walaupun  memegang  sertipikat  hak  atas  tanah.  Pemegang  sertipikat  tanah  dapat dikatakan sebagai pemegang hak milik atas tanah yang sah menurut hukum apabila telah mendaftarkan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bunyi Pasal 19  Ayat  (1)  UUPA,  bahwasanya:  “Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah Republik  Indonesia  menurut  ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah”.  Maksud  dari  Pasal  diatas menginstruksikan kepada pemerintah untuk memberikan yakni pelayanan pendaftaran tanah
20 Murni, Christian Sri. 2021. Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Proses Peralihan Jual Beli Hak Atas Tanah. Jurnal Kajian Pembaruan Hukum. The University Of Jember. Indonesia. Hlm. 41-42.
21 Husni Tamrin. 2009. Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. hal.64.
22 Sesaria Berlian, Putri Maha Dewi, Ashinta Sekar Bidari. 2022. Faktor Umum Penyebab Kendala Bagi Camat Dalam Jabatannya Sebagai PPAT Sementara. Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Surakarta. Surakarta. Hlm. 21
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
dengan tujuan memberikan kepastian dan jaminan hukum ( recht-kadaster ). Jika dibandingkan dengan  seseorang  yang  hanya memiliki  fisik  dari  tanah  tetapi  tidak  memiliki  tanah  secara hukum  atau  bisa  disebut  tidak  memiliki  sertipikat  tanah.  Dengan  adanya  bukti  sertipikat bersifat sebagai alat pembuktian yang kuat di pengadilan. 23
Terhadap ketentuan mengenai putusan pengadilan di dalam ketentuan Pasal 55 PP No. 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  ini  berlaku  umum  untuk  semua  jenis  putusan pengadilan dan tidak mensyaratkan secara khusus apakah putusan tersebut dilakukan secara verstek ataupun  tidak,  dan  berlaku  untuk  perbuatan  hukum  apapun  tidak  terbatas  untuk perbuatan jual beli sepanjang perbuatan hukum tersebut menimbulkan akibat hukum berupa perubahan  data  pada  suatu  hak  atas  tanah  yang  telah  terdaftar  di  Kantor  Pertanahan setempat.
Sebagai  contoh  pada  tahun  2022  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Tanah  Laut berkalobarasi  dengan  Pengadilan  Negeri  Pelaihari  Kelas  I  B  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Tanah  Laut  membuat  Inovasi  yaitu  Kijang  Mas  Tala,  dimana  inovasi  ini memberikan  solusi  terhadap  permasalahan-permasalahan  tanah  eks-transmigrasi  di Kabupaten Tanah Laut yang mana tanah eks-transmigrasi dikuasi secara terus menerus akan tetapi  keberadaan  si  penjual  tidak  diketahui  lagi.  Pengadilan  Negeri  Pelaihari  memberikan Putusannya  bahwa  seseorang  yang  mengusai  tanah  eks-transmigrasi  tersebut  dapat dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah akan tetapi Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut melalui kuasa hukumnya senantiasa menghadiri persidangan gugatan peralihan hak atas tanah menjadi turut tergugat, turut memastikan letak tanah tersebut benar serta clear and  clean  dari  sengketa  pertanahan.  Adapun  pelaksanaan  sidang  terhadap  tanah  eks- transmigrasi tersebut dilakukan sidang ditempat dimana letak tanahnya, Kantor Pertanahan Kabupaten  Tanah  Laut  melalui  kuasa  hukumnya  senantiasa  menghadiri  dan  memastikan batas-batas  tanahnya.  Sehingga  Hakim  Pengadilan  Negeri  Pelaihari  dapat  memberikan Putusan  Pengadilan  yang  berkuatan  hukum  tetap  untuk  dilakukannya  pendaftaran  dan pencatatan dalam peralihan hak atas tanah di Kabupaten Tanah Laut. Adapun melalui Inovasi Kijang  Mas  Tala  ini  memberikan  solusi  yang  selama  ini  diharapkan  oleh  masyarakat  di Kabupaten Tanah Laut.
Dengan dapat beralihnya hak atas tersebut masyarakat dapat mempergunakan bukti haknya yaitu sertipikat hak atas tanah sebagaimana mestinya. Sehingga masyarakat tidak lagi merasa kebingungan untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang dikuasainya.

## KESIMPULAN
Makna dari “keadaan tertentu” yang terdapat didalam Pasal 37 Ayat (2) PP 24 Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  maupun  peraturan  lainnya  tentang  pendaftaran  tanah, belum mempunyai kriteria yang jelas dan menjadi rujukan sebagai landasan hukum yang kuat. Sehingga  menimbulkan  multitafsir/kabur  terhadap  makna  dari  “keadaan  tertentu”  tersebut. Keadaan  tertentu  yang  dimaksudkan  yakni,  untuk  mendapatkan  suatu  kepastian  hukum terhadap hak atas tanah yang dikuasai, dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah.
Kepala  Kantor  Pertanahan  mempunyai  kewenangan  diskresi  terhadap  peralihan  hak atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,  sebagaimana  juga  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Menteri  Agraria  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  16  Tahun  2022  Tentang  Pelimpahan Kewenangan  Penetapan  Hak  Atas  Tanah  dan  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah  jo  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun  dan  Pendafatran  Tanah  jo  Peraturan  Menteri Agararia/Badan  Pertanahan  Nasional
23 Sintawati Annisa.2022. Kedudukan Putusan Verstek Sebagai Dasar Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah.  Thesis.  Program  Studi  Magister  Kenotariatan.  Fakultas  Hukum.  Universitas  Lambung Mangkurat.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah yang menyatakan, “Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  yang  lebih  tinggi  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung  gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”. Artinya kepala kantor pertanahan memiliki kewenangan diskresi terhadap norma terbuka “Keadaan Tertentu”.
Dalam menjalankan tugas penetapan hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah yang  merupakan  kewenangan  Menteri,  untuk  efeksivitas  pelaksanaan  pelayanan  dibidang pertanahan Kabupaten/Kota. Selama ini terhadap kebijakan yang dikeluarkan kepala kantor pertanahan yang dikenal yakni putusan verstek, akan tetapi dari pembahasan disini penulis menyimpulkan  melalui  mekanisme  pendafatran  peralihan  hak  atas  tanah  tanpa  dibuktikan akta PPAT bisa melalui, akta jual beli yang dibuat oleh PPAT Sementara yaitu Camat, Putusan Verstek dimana Putusan Verstek adalah putusan pengadilan pertama yang tidak dihadiri oleh tergugat,  dan  Putusan  Pengadilan  sebagai  pengganti  akta,  Putusan  Pengadilan  tersebut melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi turut tergugat.
Perlu  adanya  sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur pendaftaran hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional terutama pada pendaftaran hak atas  tanah  berdasarkan  akta  yang  tidak  dibuat  oleh  PPAT  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  Pasal  37  Ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah terhadap makna “Keadaan Tertentu” sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota mempunyai rujukan aturan yang jelas dalam memaknai “KeadaanTtertentu” yang dapat dilakukannya pendaftaran dan pencatatan peralihan hak atas tanah tersebut. Agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang dalam memaknai “Keadaan Tertentu” pada penjelasan Pasal  37  Ayat  (2)  sehingga  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pejabat  berwenang  dan stakeholder  terkait  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  hak  atas  tanah  yakni,  berdasarkan Putusan  Verstek,  Putusan  Pengadilan  maupun  Akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  Sementara (Camat)  yang  dapat  dimuat  pada  penjelasan  ketentuan  dari  makna  “Keadaan  Tertentu” dimungkinkannya  diperinci  dalam  batang  tubuh  atau  dibuatkan  aturan  pelaksanaan pendafatran  peralihan  hak  atas  tanah  tersebut  seperti  Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

## REFERENSI Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  Tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak Atas  Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pejabat Pembuat Akta
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Peraturan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2006  Tentang  Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  23 Tahun  2009 Tentang  Perubahan atas  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2006  tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah
Putusan Mahkamah Agung Nomor 312K/Pdt/2017 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVI/2018 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2021 PutusanPengadilan Negeri Pelaihari No.16/Pdt.G/2021/PN Pli Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 34/Pdt.G/2022/PN Pli.

## Buku
Abdulkadir Muhammad , 2014. Hukum Perdata Indonesia, cetakan ke-V, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Budi,  “Hukum Agraria  Indonesia  (Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria,Isi Dan Pelaksanaannya).
Erliyani Rahmida. 2021. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum . D.I Yogjakarta : Magnum Pustaka Utama.
Hans Kelsen, 2006. Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif), Diterjemahkan dari  Pure  Theory  of  Law  (Bakley:  University  California  Press,  1978.  Nusa  Media  & Penerbit Nuansa.
Husni  Tamrin.  2009. Pembuatan  Akta  Pertanahan  oleh  Notaris. Yogyakarta:  LaksBang PRESSindo.
Muchtar Wahid. 2008. Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah. Jakarta : Penerbit Republika.
Murni, Christian Sri. 2021. Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Proses Peralihan Jual Beli  Hak  Atas  Tanah.  Jurnal  Kajian  Pembaruan  Hukum.  The  University  Of  Jember. Indonesia.
Susanti, dan Efendi. 2014. Penelitian Hukum (legal Research) . Jakarta : Sinar Grafik. Sudikno  Mertukosumo.  1988.  Hukum  dan  Politik  Agraria.  Universitas  Terbuka.  Jakarta:
Karunika.

## Jurnal
Shinta Novi Wardhani. 2018. “Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian  Hukum  Dalam  Pendaftaran  Tanah,”  Al-Qanun:  Jurnal  Pemikiran  Dan Pembaharuan Hukum Islam 21.
Sri Christiana Murni. 2018. Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat . Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4 Nomor 2.
Lestario Arie, Erlina. 2022. Sistem Pendaftaran Tanah yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah di Indonesia. Master Of Notary, Fcaulty Of Law, Lambung Mangkurat University. Notary Journal. Vol. 1 Issue 1.
Sesaria  Berlian,  Putri  Maha  Dewi,  Ashinta  Sekar  Bidari.  2022.  Faktor  Umum  Penyebab Kendala Bagi Camat Dalam Jabatannya Sebagai PPAT Sementara. Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Surakarta. Surakarta.