PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN VARIABEL PEMODERASI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK
Kurnia Utami
(Alumni Program Studi Akuntansi FE UNP, Email: k_niyax@yahoo.co.id)
Efrizal Syofyan
(Program Studi Akuntansi FE UNP)

## Abstract
Supervision of local finance is a major problem for each region to create regional autonomy. Public expectation that financial management is going well one of them in terms  the area of financial control. But in reality there are  still  problems  concerning  the  area  of  financial  control  misuse  of  local  funds  with  a  variety  of  modes. Financial  supervisory  council  areas  affected  by  the  knowledge  of  the  budget  and  moderated  by  public participation and transparency in public policy. The author wanted to determine the effect of these factors on the area  of financial control.  To  test this  hypothesis the  author  uses  primary data.  Technical  analysis of the  data using  moderated  regerssion  analysis  (MRA).  After  the  data  was  analyzed  it  was  found  that  the  board  had  no significant knowledge positively to the area of financial control. Society participation had no significant positive effect on knowledge relations council about the budget and financial control area. Transparency of public policy have  a  significant  positive  impact  on  the  relationship  of  knowledge  council  about  the  budget  and  financial control area. for further research, the sample should be extended to all districts and cities in West Sumatra.
Keywords: knowledge  of  the  council  on  the  budget,  financial  control  area,  the  community  participation, transparency in public policy

## 1. PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  memberikan  suatu harapan  bagi  tercipta  dan  terlaksananya keadilan,  demokratisasi,  dan  transparansi kehidupan  sektor  publik.  Otonomi  daerah mempunyai  tujuan  yaitu  untuk  efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan  pembangunan  seluruh  aspek kehidupan dimasyarakat, yang dilaksanakan sesuai dengan undang- undang dan peran serta masyarakat.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Republik Indonesia  No.  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan  Anggaran  Pendapat  Belanja Daerah  (APBD)  dilakukan  oleh  DPRD. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan  daerah  oleh  lembaga  legislatif
(DPR) terhadap lembaga eksekutif (pemerintah daerah) sangat penting
dilakukan,  sebab  pengawasan  merupakan suatu  usaha  untuk  menjamin  adanya keserasian antara penyelengaraan pemerintah  secara  berdayaguna  (Abdul, 2002). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.  105  Tahun  2000  tentang  Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan  bahwa:  (1)  pengawasan  atas anggaran dilakukan oleh dewan, (2) dewan berwenang memerintah pemeriksaan eksternal  di  daerah  untuk  melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.
Menurut  Abdul  (2002)  Pengawasan APBD  adalah  segala  sesuatu  untuk menjamin  agar  pengumpulan  pendapatan- pendapatan  daerah,  dan  pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran  daerah  berjalan sesuai  dengan  rencana,  aturan-aturan. Pengawasan keuangan daerah pada dasarnya  dimaksudkan  agar  setiap  rupiah yang  dibelanjakan  pemerintah  berdampak
terhadap kepentingan dan kebutuhan publik  dan  dapat  dipertanggungjawabkan kepada  publik.  Artinya,  bahwa  Anggaran Pendapatan  Belanja Daerah (APBD) harus mampu  merefleksikan  tuntutan  kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan fungsi- fungsi  dan  tugas-tugas  yang  dimaksudkan sesuai  dengan  tuntutan  dan  kebutuhan masyarakat.
Pengawasan  keuangan  daerah  oleh DPRD  harus  sudah  dilakukan  sejak  tahap perencanaan,  tidak  hanya  pada  tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana  yang  terjadi  selama  ini.  Hal ini  penting  karena  dalam  era  otonomi, DPRD memiliki wewenang untuk menentukan  arah  dan  kebijakan  APBD. Apabila  DPRD  lemah  dalam  tahap perencanaan (penentuan arah dan kebijakan umum APBD), maka dikhawatirkan  pada  tahap  pelaksanaan akan  mengalami  banyak  penyimpangan. Untuk  memperkuat  fungsi  pengawasan, DPRD bisa membentuk badan ombudsmen yang berfungsi sebagai pengawas independen  untuk  mengawasi  jalannya suatu lembaga publik.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal  (Pramono,2002  dalam  Isma, 2007).  Faktor  internal  adalah  faktor  yang dimiliki  oleh  dewan  yang  berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan  oleh  dewan,  salah  satunya adalah  pengetahuan  tentang  anggaran. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada  pengetahuan  dan  kecakapan  anggota DPRD.  Pengetahuan  yang  luas  dan mendalam  akan  memberikan  kemampuan untuk mengartikulasikan
segala
kepentingan  rakyat  serta  menentukan  cara yang  lebih  tepat  dan  efisien.  Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran merupakan  pengetahuan  anggota  DPRD mengenai  pengelolaan  APBD  dan  prinsip- prinsip APBD mulai dari proses perencanaan,  penyusunan,  pengesahan, pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  dan juga mendukung dalam fungsi pengawasan
keuangan  daerah  yang  dilakukan  oleh DPRD.
Yudono  (2002)  dalam  Rima  (2006) menyatakan  bahwa  DPRD  akan  mampu menggunakan  hak-haknya  secara  tepat, melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya  secara  proposional  jika setiap  anggota  mempunyai  pengetahuan yang  cukup  dalam  hal  konsepsi  teknis penyelenggaraan  pemerintah,  kebijakan publik dan sebagainya. Pengawasan terhadap  pelaksanaan  pemerintahan  yang tepat  sangat  tergantung  pada  pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD.
Pengetahuan pada dasarnya merupakan  hasil  dari  proses  melihat, mendengar,  merasa,  dan  berpikir  yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak  (Indriantoro  dan  Supomo,  1999 dalam  Simson,  dkk  2007).  Salim  (1991) dalam Simson (2007) mengartikan, pengetahuan  sebagai  kepandaian  yaitu segala  sesuatu  yang  diketahui,  berkenan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman  dan  pengetahuan  yang  tinggi akan  sangat  membantu  seseorang  dalam memecahkan  persoalan  yang  dihadapinya sesuai  dengan  kedudukan  anggota  DPRD Sebagai  wakil  rakyat.  Pemahaman  dan kemampuan  yang  dimiliki  oleh  anggota dewan  dalam  menyusun  anggaran,  serta deteksi  terhadap  pemborosan,  kegagalan dan kebocoran anggaran merupakan pengetahuan  yang  dibutuhkan  anggota dewan  dalam  melakukan  pengawasan keuangan  daerah.  Sehingga  pengetahuan dewan tentang anggaran sangat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah.
Sedangkan  faktor  eksternal  yang mempengaruhi pengawasan adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan dan diantaranya adalah partisipasi  masyarakat  dan  transparansi kebijakan publik. Partisipasi adalah bahwa setiap  orang  atau  warga  masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah (Loina,
2003).  Partisipasi  masyarakat    adalah
keterlibatan  peran  sertanya  masyarakat dalam  kegiatan  pemerintahan,  sehingga berdampak  pada  proses  evaluasi  dan kontrol kinerja pemerintah dan menimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewewujudkan  anggaran  yang  efektif diperlukan  partisipasi  masyarakat  untuk memberikan  masukan  dalam  penyusunan arah  dan  kebijakan  anggaran.    Sehingga partisipasi mempengaruhi hubungan pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  dan pengawasan keuangan daerah.
Transparansi kebijakan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan pelaksanaan dan  pengawasan/pengendaliannya,  serta mudah  diakses  oleh  semua  pihak  yang membutuhkan informasi. Transparansi juga  dapat  diartikan  sebagai  pelaksanaan tugas  dan  kegiatan  yang  menjamin  akses atau    kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan  pemerintahan.  Infomasi tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  dan pelaksanaannya,  serta  hasil  yang  telah dicapai dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat  dengan  baik  dan  terbuka (Mardiasmo,  2002).  Transparansi  dapat diukur  atas  dasar  arus  informasi  yang bebas    di  instansi  pemerintah  tersebut. Seluruh  proses  pemerintahan,  lembaga- lembaga  dan  informasi    harus  dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai  agar  dapat dimengerti  dan  dipantau.  (Adrinal,  2007 dalam Riki, 2010). Transparansi kebijakan pubik  berarti  adanya  akses  bagi  warga masyarakat untuk dapat mengetahui proses dari  anggaran  serta  kebijakan-kebijakan yang  dibuat  oleh  pemerintah  sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat.  Dengan  adanya  transparansi kebijakan  publik  ini,  akan  berpengaruh terhadap  pengetahuan  dewan  tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah  yang  dilakukan  oleh  anggota dewan.
Beberapa  kasus  banyak  terjadi  dalam kaitannya  dengan  pengawasan  terhadap keuangan daerah, hal ini terjadi dibeberapa daerah  seperti  di  kota  Padang  seperti Pansus
DPRD Padang temukan penyimpangan dana APBD, dimana ditemukan dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD 2009 sebesar Rp. 188 juta di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja setempat  (http:antara-sumbar.com)  diakses 03  Februari  2012.  Selain  itu  kasus  lain adalah kasus korupsi di Sumbar pada tahun 2011 sudah merambah dari level pemerintah  nagari  sampai  kepala  daerah. Yang terbanyak terjadi Bukittinggi dengan jumlah kasus korupsi 17 kasus, Kabupaten Solok  dengan  13  Kasus,  Kota  Padang dengan  11  Kasus.  Modus  korupsi  di Sumbar  ada mark  up, penyelewengan  dan penyimpangan  anggaran.  Kasus  korupsi lain pembangunan gedung STSI Padangpanjang    pasca  gempa,  dugaan korupsi  penyalahgunaan  dana  APBD  di Kota  Sawahlunto  dan  dugaan  korupsi penyimpangan  pengadaan  pipa  air  bersih dan  pipa  air  minum  di  Sijunjung. (www.padangekspres.co.id)  diakses  09 Desember 2011.
Dalam  penelitian-penelitian  terdahulu,
Simson  et.al  (2007)  meneliti  pengaruh partisipasi  masyarakat  dan  transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan  anggota  dewan  terhadap pengawasan  keuangan  daerah,  penelitian ini  di  lakukan  pada  kabupaten  se  Provinsi Papua.  Hasil  penelitian  ini  menyatakan bahwa pengetahuan dewan terhadap anggaran  berpengaruh  signifikan  terhadap pengawasan  keuangan  daerah,  sedangkan interaksi antara pengetahuan dewan tentang  anggaran  dengan  transparansi kebijakan  publik  tidak  berpengaruh  positif singnifikan terhadap pengawasan APBD. Penelitian  lain  juga  dilakukan  oleh
Isma (2007) tentang akuntabilitas, partisipasi  masyarakat,  dan  transparansi kebijakan  publik  sebagai  pemoderating hubungan  pengetahuan  dewan  tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah,  yang  dilakukan  di  kota  Bengkulu.
Hasil  dari  penelitian  ini  pengetahuan dewan  terhadap  anggaran  berpengaruh signifikan  terhadap  pengawasan  keuangan daerah,  dan  semua  variabel  pemoderating yaitu  akuntabilitas,  partisipasi  masyarakat dan transparansi kebijakan publik mempengaruhi secara signifikan hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran  dengan  pengawasan  keuangan daerah.
Maka  tujuan  penelitian  adalah  untuk mengetahui(1) Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). (2) Partisipasi  masyarakat  akan  berpengaruh terhadap  hubungan  antara  pengetahuan anggaran  dengan  pengawan  keuangan daerah (APBD). (3)Transparansi kebijakan publik akan berpengaruh terhadap hubungan  antara  pengetahuan  anggaran dengan pengawan keuangan daerah (APBD).
Penelitian  ini  mempunyai  kegunaan dan manfaat yang sangat banyak baik bagi instansi pemerintahan pembaca dan peneliti  lain  maupun  bagi  penulis  sendiri: (1)  Bagi  peneliti,  hasil  penelitian  ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap pengawasan  keuangan  daerah.  (2)  Bagi ilmu pengetahuan, dapat menjadi pedoman untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut tentang  pengawasan  pada  pemerintah daerah,  sehingga  objek  yang  diteliti  lebih luas  lagi.(3)  Bagi  pemerintah  daerah, penelitian  ini  bisa  memberikan  kontribusi bagi  dunia  pendidikan  dalam  kaitannya dengan pengawasan keuangan daerah.

## 2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## 2.1. Keuangan Derah
Dalam  pasal  1  Undang-undang  (UU)
No.  17  Tahun  2003,  tentang  Keuangan Negara  menjelaskan,  bahwa  keuangan Negara  adalah  semua  hak  dan  kewajiban Negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang
maupun  barang  yang  dijadikan  milik Negara  berhubungan  dengan  pelaksanaan hak  dan  kewajiban  tersebut.  Pengertian APBD  dalam  konteks  UU  keuangan Negara  pasal  1  ayat  (8)  adalah  suatu rencana  keuangan  tahunan  daerah  yang disetujui  oleh  dewan  perwakilan  rakyat daerah (Simson, dkk, 2007)
Dengan  adanya  reformasi  keuangan daerah,  banyak  aspek  yang  muncul  dan menjadi  sorotan,  yang  paling  umum menjadi  sorotan  bagi  pengelola  keuangan daerah  adalah  adanya  aspek  perubahan mendasar  dalam  pengelolaan  anggaran daerah  (APBD)  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintahan  (PP)  No.105  Tahun  2000. Yang  menjadi  perhatian  utama  adalah paradigma baru dalam manajemen keuangan daerah. Paradigma yang menuntut lebih besarnya akan akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan anggaran dan  dengan  memperhatikan  asas  keadilan dan kepatuhan (Abdul, 2004)
Undang-undang  No.22  Tahun  1999 yang direvisi menjadi Undang-undang No. 32  Tahun  2004  tentang  pemerintahan daerah  adalah  salah  satu  landasan  yuridis bagi  pengembangan  otonomi  daerah  di Indonesia.  Kemunculan  UU  No.22  dan  25 Tahun  1999  yang  telah  direvisi  menjadi UU  No  32  dan  33  Tahun  2004  ini melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran  daerah.  Konsekuensi  logis  dari pelaksanaan  UU  tersebut  menyebabkan perubahan  dalam  manajemen  keuangan daerah.

## 2.2. Pengawasan Keuangan Daerah.
Pengawasan  keuangan  daerah  adalah segala  tindakan  untuk  menjamin  agar pengelolaan  keuangan  daerah  berlangsung sesuai  dengan  rencana,  aturan-aturan  dan tujuan  yang  telah  ditetapkan.    (dalam seminar Indische Compslahiliteitwet (ICW) (Abdul, 2002). Pengawasan menurut Keputusan
Presiden  No.  74  Tahun  2001  tentang  tata cara pengawasan penyelengaraan pemerintah  daerah  pasal  1  (6)  menyebut
bahwa  pengawasan  pemerintah  daerah adalah  proses  kegiatan  yang  ditujukan untuk  menjamin  agar  pemerintah  daerah berjalan  sesuai  dengan  rencana  dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan  keuangan  daerah,  dalam hal  ini  adalah  pengawasan  terhadap anggaran keuangan daerah (APBD).
Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah  pasal  42 ayat  1C  menjelaskan  bahwa  ”DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan  lainnya,  peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah  dalam  melaksanakan  program pembangunan daerah dan kerjasama internasional  di  daerah”.  Berdasarkan  dari Undang-undang  tersebut  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  pengawasan  keuangan daerah  dilakukan  oleh  DPRD  yang berfokus  kepada  pengawasan  terhadap pelaksanaan  APBD.  Pengawasan  terhadap pelaksanaan  APBD  wujudnya  adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati  pelaksanaan  APBD  yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung  maupun  berdasarkan  informasi yang  diberikan  oleh  konstituen,  tanpa masuk  ke  ranah  pengawasan  yang  bersifat teknis.
Secara  umum  pengawasan  merupakan segala  kegiatan  dan  tindakan  untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan  sesuai  dengan  rencana,  aturan- aturan  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Menurut
Abdul (2002) pengertian pengawasan  APBD  dirumuskan  sebagai bertikut:
“Pengawasan  APBD  adalah  segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah,  dan  pembelanjaan  pengeluran- pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana,  aturan-aturan  dan  tujuan  yang telah ditetapkan.”
Pengawasan  sebagian  besar  berkaitan dengan  pengawasan  anggaran,  namun
pengawasan sesungguhnya merupakan bagian  yang  penting  dari  pengurusan keuangan secara keseluruhan, maka pengawasan  meliputi  mulai  sejak  tahap penyusunan  dan  berakhir  pada  tahap pertanggungjawaban.
2.3. Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah Tujuan utama pengawasan pada dasarnya  adalah  untuk  membandingkan antara  yang  seharusnya  terjadi  dengan sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu.
Menurut Abdul (2002), tujuan pengawasan  keuangan  daerah  dalam  garis besarnya adalah sebagai berikut:
a. Untuk  menjamin  keamanan  seluruh komponen keuangan daerah.
b. Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
c. Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi dan  efektifitas  dalam  pengelolaan keuangan daerah.
Sedangkan  tujuan  pengawasan  APBD adalah sebagai berikut:
a. Untuk memastikan APBD yang disusun  benar-benar  sesuai  dengan rencana strategik dan prioritas progam yang telah ditetapkan.
b. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD  tersebut  benar-benar  sesuai dengan  anggaran,  aturan-aturan  dan tujuan yang ditetapkan,
c. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

## 2.4. Konsep Anggaran
Anggaran  pemerintah  daerah  atau anggaran  daerah  mempunyai  arti  yang sangat penting. Arti penting tersebut dapat dilihat pada aspek-aspek berikut ini:
1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan,  serta  meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran  diperlukan  karena  adanya diperlukan  kebutuhan  dan  keinginan masyarakat  yang  tidak  terbatas  dan terus  berkembang,  sedangkan  sumber daya yang ada terbatas.
Suatu  anggaran  daerah  disiapkan,  di- review , diimplementasikan, dan dilaporkan serta dievaluasi dan dianalisis, mempunyai maksud  dan  tujuan  meliputi  fungsi anggaran  daerah  sebagai  suatu  dokumen kebijakan.  Sehingga  prinsip-prinsip  pokok atau  siklus  anggaran  daerah  atau  proses penganggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan  baik.  Siklus  anggaran  ini  terbagi atas  empat  tahap  yaitu:  tahap  perencanaan dan  persiapan,  tahap  ratifikasi,  tahap implementasi  dan  tahap  implementasi  dan tahap pelaporan dan evaluasi.
a. Tahap perencanaan dan persiapan Dengan  dikeluarkanya  UU  tentang
Perimbangan Keuangan Daerah, hal penting  yang  harus  diperhatikan  dalam penyiapan dan perencanaan adalah prosedur  penentuan  dan  pendistibusian dana-dana  yang  berasal  dari  pemerintah pusat  terutama  yang  termasuk  Dana Alokasi  Umum  (DAU).Untuk  mengurangi ketidakpastian,  makanisme  penentuan  dan pendistribusian  DAU  harus  berdasarkan pada  sistem  dan  prosedur  yang  jelas  dan transparan  serta  tepat  waktu.Dalam  kaitan dengan  perencanaan  yang  selalu  berkaitan dengan  estimasi,  maka  perlu  diperhatikan kejujuran semua pihak penyusunan rencana anggaran.
b. Tahap Ratifikasi
Terkait  dengan  pasal  86  UU  No.  22
Tahun 1999 dan pasal 20 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1999, secara teoritis proses ratifikasi  anggaran  cukup  menjanjikan (Mardiasmo  2001dalam  Nayang,  2005). Tahap  ratifikasi  ini  mencakup  ratifikasi revisi terhadap anggaran.Sehingga ada dua jenis ratifikasi terhadap anggaran.Sehingga ada  dua  jenis  ratifikasi  yaitu  ratifikasi terhadap  anggaran  induk  dan  ratifikasi terhadap perubahan anggaran.
Dari titik pandang peran DPRD, maka
DPRD sangat berkepentingan denganperencanaan  yang  dibuat  oleh pemerintah daerah.Namun, anggaran DPRD  terletak  pada  APBD.  Kondisi  ini akan  mempengaruhi  kinerja  independensi dan kemandirian DPRD itu sendiri.
c. Tahap Implementasi
Hal yang penting pada tahap implementasi  adalah  kebutuhan  akan sistem  dan  prosedur  implementasi  yang memadai.  Hal  ini  yang  perlu  dipikirkan dalam  tahap  implementasi  ini  adalah masalah perubahan anggaran.Secara teoritis,  perubahan  anggaran  pasti  terjadi, namun yang ideal adalah bahwa perubahan tersebut  hendaknya,  dilakukan  apabila  ada kondisi luar biasa.Untuk itu perlu dipikirkan  ukuran-ukuran  tertentu  dalam menilai  kondisi-kondisi  yang  dibenarkan untuk  melakukan  perubahan  anggaran.Hal ini  penting  agar  tidak  terkesan  bahwa justru  yang  pokok  dan  subtanstif  adalah perubahan anggaran.
d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi
Tahap pelaporan dan evaluasi merupakan tahap akhir dari siklus anggaran  daerah.Hasil  dari  tahap  ini merupakan  umpan  balik  yang  akan menjadi  masukan  bagi  tahap  perencanaan bagi siklus tahun anggaran berikutnya.
2.5. Pengetahuan Anggota
Dewan

## tentang Anggaran
Secara  teoritik,  pelaksanaan  fungsi- fungsi  beserta  hak,  tugas,  dan  wewenang DPRD  secara  efektif  hanya  mungkin dilakukan  oleh  para  anggotanya  yang mempunyai tingkat kualitas tinggi. Hal  ini tidak hanya memiliki pengalaman dibidang sosial kemasyarakatan dan politik, melainkan juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan  dengan  subtansi  bidang  tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya (Yudoyono,
2003 dalam Nayang 2008).
Dalam menjalankan fungsi optimalisasi peran DPRD
sangat dibutuhkan,  agar  dapat  melaksanakan tugas,  wewenang,  dan  hak-haknya  secara efektif.  Optimalisasi  peran  ini  sangat tergantung  pada  tingkat  kemampuan  dan kualitas yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam  menjalankan  fungsinya.  Secara ringkas  DPRD  mempunyai  fungsi  sebagai partner kepala daerah dan sebagai pengawas.  Dalam  menjalankan  fungsi pengawasan  anggota  DPRD  memiliki  hak untuk  mengajukan  pertanyaan,  meminta keterangan mengajukan pernyataan pendapat, dan mengadakan penyelidikan.
a. Hak anggaran DPRD bersama Kepala Daerah menyusun  dan  membahas  rancangan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  yang  selanjutnya ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah. Hal  ini  dilakukan  juga  oleh  dewan dalam hal perubahan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang dilaksanakan.  Hal  tersebut  masing- masing  dilakukan  oleh  Dewan  dan Eksekutif pada:
- RAPBD yang disampaikan oleh eksekutif  kepada  dewan  setiap  akan berakhir anggaran yang sedang berjalan.
- RAPBD tersebut dibahas dan disempurnakan  yang  akhirnya  setelah disepakati  maka  dituangkan  dalam Perda.  Perubahan  anggaran  dilakukan oleh  dewan  bersama  eksekutif  pada triwulan  ke-III  sebelum  memasuki triwulan ke IV.
- Perhitungan APBD dilakukan selambat-lambatnya enam bulan
setelah  berakhirnya  tahun  anggaran yang bersangkutan.
b. Hak  mengajukan  pertanyaan  bagi masing-masing anggota.
Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Daerah.Pertanyaan dapat berbentuk tertulis ataupun
lisan.Kepala  daerah  dapat  menjawab
pertanyaan  Anggota  Dewan  tersebut secara tertulis atau lisan pula.
c. Hak meminta keterangan.
Sekurang-kurangnya  lima  anggota orang  anggota  dewan  yang  tidak hanya  terdiri  dari  satu  fraksi  dapat mengajukan usul kepada Dewan untuk meminta keterangan tentang kebijaksanaan  Kepala  Daerah.  Usul tersebut disampaikan kepada pimpinan dewan.
d. Hak mengadakan perobahan
Hak  ini  ialah  untuk  mengajukan perubahan terhadap rancangan
peraturan daerah.Perubahan yang dimaksud  bisa  bersifat  menambah, mengurangi ataupun menyempurnakan baik  pasal  maupun  redaksi  dari  sauru rancangan  peraturan  dareah  yang sedang dibahas.
e. Hak mengajukan pernyataan pendapat. Sekurang-kurangnya  lima  orang anggota  dewan  yang  mengajukan suatu  usul  pernyataan  pendapat  atau usul lain. Usul tersebut dapat disampaikan dalam sidang pleno.Pembicaraan  usul  ini  diakhiri dengan keputusan Dewan yang menyatakan  menerima  atau  menolak usul pernyataan pendapat tersebut. Untuk dapat merealisasi fungsi dengan baik, dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada  pengetahuan  dan  kecakapan  anggota DPRD.Pengetahuan dan kecakapan diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.

## 2.6. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang  memiliki  hak  untuk  terlibat  dalam pengambilan  keputusan  di  setiap  kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  (Loina, 2003).Keterlibatan  dalam  pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.
Menurut  Josef  (2005)  partisipasi masyarakat  dapat  terjadi  pada  empat jenjang:
1. Partisipasi  pada  proses  pembuatan keputusan
Partisipasi  masyarakat  pada  tahap ini  sangat  mendasar  sekali,  terutama “putusan  politik” yang  diambil
menyangkut  nasib  masyarakat  luas secara keseluruhan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan Partisipasi  ini  merupakan  tahap lanjut  dari  tahap  pertama,  dalam  hal ini  Uphoff  dalam  Josef  (2005) menegaskan  bahwa  partisipasi  dalam pembangunan  ini  dapat  dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam  memberikan  kontribusi  guna menunjang pelaksanaan
pembanggunan.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil Setiap usaha bersama dalam pembangunan ditunjukan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama  anggota  masyarakat.  Oleh karena  itu  masyarakat  berhak  untuk berpartisipasi  dalam  menikmati  setiap usaha bersama yang ada.
4. Partisipasi dalam evaluasi Setiap penyelengaraan dalam kehidupan  bersama,  hanya  dapat dinilai berhasil apabila dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk  mengetahui  itu  masyarakat diberi  kesempatan  menilai  hasil  yang telah dicapai.
Menurut  UNDP  dalam  Mardiasmo (2004)  keterlibatan  masyarakat  dalam membuat  keputusan  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  melalui  lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.  Partisipasi  tersebut  dibangun atas  dasar  kebebasan  bersosialisasi  dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
Menurut Loina (2003) terdapat beberapa indikator dalam mengukur partisipasi publik adalah:
1. Adanya forum  untuk menampung partisipasi masyarakat.
2. Keterlibatan  masyarakat  dalam  proses pengambilan keputusan. 3. Fokus pemerintah adalah pada
memberikan  arah  dan  mengundang orang untuk berpartisipasi.
4. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau komplain.

## 2.7. Transparansi Kebijakan publik
Transparansi  adalah  prinsip  yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil- hasil  yang  dicapai.  Transparansi  yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.Sedangkan  yang  dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah  yang  dapat  dijangkau  oleh publik.  Keterbukaan  informasi  diharapkan akan  menghasilkan  persaiangan  politik yang  sehat,  toleran  dan  kebijakan  dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Loina, 2003).
Menurut Mardiasmo (2002), transparansi  adalah  keterbukaan  dalam proses  penganggaran,  penyusunan,  dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat  memiliki  hak  dan  akses  yang sama  untuk  mengetahui  proses  anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan  masyarakat,  terutama  karena menyangkut  aspirasi  dan  kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Transparansi  adalah  prinsip  yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelennggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan  dan  pelaksanaannya,  serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu:
1. Komunikasi publik oleh pemerintah.
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi (Simson,dkk,2007)
Keduanya  akan  sulit  dilakukan  jika pemerintah  tidak  menanggani  dengan  baik kinerjanya.  Manajemen  kinerja  yang  baik merupakan titik awal dari transparansi.
Mardiasmo  (2003)  dalam  Simson (2007) menyebutkan anggaran yang disusun  oleh  pihak  eksekutif  dikatakan transparansi  jika  memenuhi  beberapa kriteria berikut:
1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses,
3. Tersedia  laporan  pertanggungjawaban yang tepat waktu,
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
5. Terdapat  sistem  pemberian  informasi kepada publik.

## 2.8. Penelitan Terdahulu
Berdasarkan  hasil  penelitian  Rima
(2006) tentangPengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan  keuangan  daerah  dengan variabel  moderator  partisipasi  masyarkat dan  transparansi  kebijakan  publik.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan  dewan  tentang  anggaran berpengaruh  positif  terhadap  pengawasan keuangan  daerah.  Transparansi  kebijakan publik dan partisipasi masyarakat berpengaruh  positif  terhadap  hubungan pengetahuan  dewan  tentang  anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.
Isma  (2007)  melakukan  penelitian tentang Akuntabilitas, partisipasi masyarakat  dan  transparansi  kebijakan publik  sebagai  pemoderating  hubungan pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  dan pengawasan  keuangan  daerah  (APBD). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengetahuan  dewan  tentang  anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan  keuangan  daerah.  Partisipasi masyarakat,  akuntabilitas  dan  transparansi kebijakan publik  mempengaruhi  hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran  terahadap  pengawasan  keuangan daerah.
Simson et.al (2007) melakukan penelitian  mengenai  Pengaruh  partisipasi masyarakat  dan  transparansi  kebijakan publik  terhadap  hubungan  pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan  keuangan  daerah  (APBD). Hasil penelitian dapat disimpulkan pengetahuan  dewan  tentang  anggaran berpengaruh  positif  terhadap  pengawasan keuangan  daerah.  Partisipasi  masyarakat dan  transparansi  kebijakan  publik  tidak berpengaruh  positif  terhadap  hubungan antara  pengetahuan  antara  pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap
pengawasan keuangan daerah.
2.9. Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang  Anggaran  dan  Pengawasan Keuangan Daerah
Menurut  Yudoyono  (2002)  dalam Nayang  (2008),  pelaksanaan  fungsi-fungsi beserta  hak,  tugas,  dan  wewenang  DPRD secara  efektif  hanya  mungkin  dilakukan oleh  para  anggota  yang  memiliki  kualitas yang  tinggi,  anggota  dewan  tersebut  harus memiliki  pengetahuan  yang  berkaitan dengan  substansi  bidang  tugas  lembaga legislatif yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan  pemerintahan  yang  tepat sangat  tergantung  pada  pengetahuan  dan kecakapan  anggota  DPRD.  Jika  setiap anggota  mempunyai  pengetahuan  yang cukup dalam hal konsep teknis penyelengaraan  pemerintahan,  kebijakan publik. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.
Uraian di atas sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Isma (2007)  tentang  akuntabilitas,  partisipasi masyarakat  dan  transparansi  kebijakan publik  sebagai  pemoderating  hubungan pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  dan pengawasan  keuangan  daerah  (APBD). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengetahuan  dewan  tentang  anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan  keuangan  daerah.  Jadi  dapat
disimpulkan  semakin  tinggi  pengetahuan dewan  tentang  anggaran  maka  semakin tinggi pula pengawasan keuangan daerah.
H 1: Pengetahuan dewan tentang
anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan
keuangan daerah.
2.10. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi  masyarakat  (publik)  dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan  akuntabilitas  kepada  publik diperlukan  partisipasi  kepala  instansi  dan warga  masyakat  dalam  penyusuanan  dan pengawasan  anggaran  (Rubin,1996  dalam Erlina, 2008). Achmadi, dkk (2002) dalam
Erlina (2008) menyebutkan bahwa partisipasi  merupakan  kunci  sukses  dari pelaksanaan  otonomi  daerah  karena  dalam partisipasi  menyangkut  aspek  pengawasan dan  aspirasi.  Pengawasan  yang  dimaksud disini  termasuk  pengawasan  terhadap eksekutif dan legislatif.
Dobell  dan  Ulrich  (2002)  dalam Simson (2007) menyatakan bahwa ada tiga peran  penting  parlemen  dalam  proses anggaran  yaitu  mewakili  kepentingan- kepentingan  masyarakat,  memberdayakan pemerintah dan mengawasi kinerja pemerintah. Salah satu efek positif adanya partisipasi  masyarakat  adalah  pertukaran informasi yang efektif. Untuk menciptakan  akuntabilitas  kepada  publik diperlukan  partisipasi  pimpinan  instansi dan  warga  masyarakat  dalam  penyusunan dan  pengawasan  anggaran  (Rubin,  1996 dalam Simson, 2007).
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh  Isma  (2007)  tentang  akuntabilitas, partisipasi  masyarakat  dan  transparansi kebijakan  publik  sebagai  pemoderating hubungan  pengetahuan  dewan  tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah  (APBD).  Dari  hasil  penelitian
tersebut  diperoleh  hasil  bahwa  partisipasi mempengaruhi hubungan antara pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  dan pengawasan keuangan daerah. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai sumber energi dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Sehingga, peran dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi  oleh  keterlibatan  masyarakat dan  advokasi  anggaran.  Jadi  diharapkan partisipasi  masyarakat  akan  meningkatkan hubungan  pengetahuan  dewan  tentang anggaran  dan    pengawasan  keuangan daerah.
H 2 :Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positf terhadap pengawasan keuangan daerah, pengaruh tersebut  akan  semakin  kuat ketika  partisipasi  masyarakat tinggi. 2.11. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan  Pengetahuan  Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah Prinsip  manajemen  keuangan  daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan  keuangan  daerah  antara  lain akuntabilitas,  value  for  money,  kejujuran dalam mengelola keuangan publik,
transparansi dan pengendalian (Mardiasmo 2002).Transparansi merupakan keterbukaan  pemerintah  dalam  membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui  dan  diawasi  oleh  DPRD  dan masyarakat (Mardiasmo 2002).
Prinsip  transparansi  memiliki  dua aspek (1) komunikasi publik oleh pemerintah,  (2)  hak  masyarakat  terhadap akses  informasi.Sejalan  dengan  penelitian oleh  Rima  (2006)  menguji  pengaruh pengetahuan  dewan  tentang  anggaran terhadap  pengawasan  keuangan  daerah dengan  variabel  moderator  partisipasi masyarakat  dan  transparansi  kebijakan publik.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa masing-masing variabel pemoderasi
berpengaruh signifikan terahadap
hubungan  pengetahuan  dewan  tentang anggaran  terhadap  pengawasan  keuangan daerah.
Penelitian terhadahulu  yang dilakukan oleh  Isma  (2007)  tentang  akuntabilitas, partisipasi  masyarakat  dan  transparansi kebijakan  publik  sebagai  pemoderating hubungan  pengetahuan  dewan  tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah  (APBD).  Dari  hasil  penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa transparansi kebijakan publik  mempengaruhi  hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.  Dengan  demikian  dapat  dipahami bahwa transparansi kebijakan publik merupakan  akses  informasi  bagi  publik dandisisi lain juga dapat menjadi salah satu alat  penunjang  kontrol  masyarakat  atas kinerja pemerintah ataupun unit-unit kerjanya,  yang  khususnya  kinerja  anggota dewan  dalam  melakukan  pengawasan keuangan daerah.
Dengan  demikian  diharapkan  bahwa semakin transparan kebijakan publik dalam hal  ini  adalah    APBD,  maka  dapat meningkatkan hubungan pengetahuan dewan  tentang  anggaran  dan  pengawasan keuangan  daerah  yang  dilakukan  oleh dewan akan semakin kuat ketika dimoderasi oleh transparsi kebijakan publik.
H 3 :Pengetahuan dewan tentang anggaran  berpengaruh  positif terhadap  pengawasan  keuangan daerah,  pengaruh  tersebut  akan semakin kuat ketika transparansi kebijakan publik tinggi

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  tergolong  pada penelitian  kausatif.  Penelitian  kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh  satu variabel dengan variabel lainnya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel bebas
mempengaruhi variabel terikat.
Populasi  dalam  penelitan  ini  adalah anggota  dewan    pada  DPRD  kota  dan kabupaten  di  Sumatra  Barat.  Teknik pengambilan sampel menggunakan judsment  sample ,  yaitu  untuk  sampelnya dipilih anggota dewan  badan anggaran ini lebih mengetahui tentang anggaran daerah. Yang  menjadi sampel dalam penelitian  ini adalah  anggota  dewan  bandan  anggaran pada  DPRD  Kota  Padang,  DPRD  Kota Bukittinggi,  DPRD  Kota  Sawahlunto, DPRD  Kota  Padang  Panjang,  DPRD Kabupaten  Solok  dan  DPRD  Kabupaten Sijunjung. Dengan rincian responden dapat dilihat pada tabel 1:

## Tabel 1 Rincian Jumlah Responden
No Kabupaten/ Kota Jumlah Responden 1 Kota Padang 22 orang 2 Kota Bukittinggi 13 orang 3 Kota Padang Panjang 10 orang 4 Kota Sawahlunto 10 orang 5 Kabupaten Solok 22 orang 6 Kabupaten Sijunjung 12 orang Jumlah 89 orang Sumber: Data primer, 2012
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data subjek yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, pengalaman  atau  karakteristik  dai  seorang atau sekelompok  yang  menjadi responden. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung berdasarkan kuesioner.
Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner tertutup  kepada  anggota  dewan  badan anggaran  yang  berada  Kota  Padang,  Kota Bukittinggi,  Kota  Padang  Panjang,  Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung.  Kuesioner diberikan secara  langsung  kepada  aparat  pemerintah daerah.  Pengembalian  kuesioner  dijemput langsung  ke  kantor tersebut  sesuai  dengan kesepakatan pengembalian
Variabel-variabel penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Variabel Independen (X) Variabel independen/bebas adalah variabel  yang  mempengaruhi  atau  yang menajadi sebab timbulnya variabel dependen  (terikat).Dalam  penelitian  ini variabel bebas (independen) yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran.
2. Variabel Dependen (Y) Variabel
dependen/terikat yaitu variabel  yang  dipengaruhi  atau  menajdi karena adanya varibel bebas.Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah.
3. Variabel Pemoderasi Variabel  pemoderasi  yaitu  variabel yang  mempengaruhi  (memperkuat  atau memperlemah)  hubungan  antara  varibel independen dan
variabel dependen.Variabel
yang menjadi
pemoderasi  dalam  penelitian  ini  adalah partisipasi  masyarakat  dan  transparansi kebijakan publik
Instumen  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kuisioner. Kuesioner ini terdiri dari sejumlah pertanyaan yang menggunakan  skala Likert dengan 5 alternatif  jawaban dengan skor  5  (SS=Sangat  Setuju),  skor  4 (S=Setuju),  skor  3  (KS=Kurang  Setuju), skor  2  (TS=Tidak  Setuju)  dan  skor  1 (STS=Sangat Tidak Setuju).
Kisi-kisi Instrumen Penelitian
1. Pengawasan Keuangan
Daerah, dengan  indikator  (1)  Pengawasan dalam  proses  penyusunan  APBD.  (2) Pengawasan dalam
pengesahan APBD.  (3)  Pengawasan  dalam  pe- laksanaan  APBD  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah.  (4)  Pengawasan dalam  laporan  pertanggungjawaban APBD.
2. Pengetahuan Dewan Tentang
Anggaran, dengan indikator (1)
Pengetahuan  dewan  tentang  anggaran
tehadap penyusunan APBD. (2) Pengetahuan  dewan  tentang  anggaran terhadap pelaksanaan APBD. (3)Pengetahuan dewan tentang
anggaran  untuk  mendeteksi  terjadinya kebocoran  dalam  pelaksanaan  APBD. (4)  Pengetahuan  dewan  tentang  untuk mendeteksi  terjadinya  pemborosan atau  kegagalan  dalam  pelaksanaan APBD.
3. Partisipasi Masyarakat dengan
indikator,  (1)  Adanya  forum  untuk menampung  partisipasi  masyarakat. (2)  Keterlibatan  masyarakat  dalam proses  pengambilan  keputusan.  (3) Fokus pemerintah adalah pada memberikan  arah  dan  mengundang orang  untuk  berpartisipasi.  (4)  Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau komplain.
4.  Transparansi  Kebijakan  Publik  dengan indikator,  (1)  Pengumuman  atau pemberian  informasi  oleh  pemerintah daerah  berkaitan  dengan  kebijakan anggaran  yang  telah  disusun.  (2) Pengumuman atau pemberian informasi  oleh  pemerintah  daerah berkaitan  dengan  kebijakan  anggaran yang  telah  disusun.  (3)  Kemudahan dokumen-dokumen
kebijakan
anggaran  yang  telah  disusun  oleh pemerintah  daerah  untuk  diketahui publik. (4)Ketepatan
waktu penyampaian laporan pertang-
gungjawaban.
(5) Kemampuan
transparasi anggaran dalam me- ningkatkan dan mengakomodasi usulan  masyarakat.  (6)Adanya  sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik
Uji Validitas Uji validitas ini mengambarkan bahwa pernyataan yang  digunakan  mampu untuk mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur (valid).  Uji  validasi  pada  penelitian  ini menggunakan correlated  product  moment . Jika  r  hitung  lebih  besar  dari  r  tabel  dan nilai  positif  maka  butir  pertanyaan  atau indikator tersebut dinyatakan valid.
Uji Reliabilitas Uji  reabilitas  dimaksudkan  untuk mengukur
seberapa besar suatu pengukuran  mengukur  dengan  stabil  atau konsisten.  Instrumen  dipercaya  apabila jawaban  dari  responden  atas  pertanyaan adalah  konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke waktu.

## Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  dilakukan  karena merupakan salah satu syarat untuk melakukan  uji  regresi  berganda,  agar menunjukkan  hubungan  yang  valid  dan tidak  bias  maka  perlu  pengujian  asumsi klasik pada model regresi yang digunakan. Berikut uji asumsi klasik yang digunakan:
1. Uji Normalitas Uji normalitas residu digunakan untuk
menguji  apakah  distribusi  data  mengikuti atau  mendekati  distribusi  normal,  data yang baik adalah data yang pola distribusinya  normal.  Uji  normalitas  dapat dilakukan dengan metode komogrov smornov, dengan  melihat nilai  signifikansi yang  dihasilkan  >0,05  maka  berdistribusi normal.
2. Uji Multikolinieritas Multikolinieritas adalah situasi adanya
korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan  lainnya,  maka  salah  satu  variabel bebas  tersebut  dieliminir.Jika  tidak  terjadi korelasi  dari  variabel-variabel  bebas  maka tidak  terdapat  masalah  multikolenearitas. Untuk mendeteksi adanya multikolenearitas  dapat  dilihat  melalui nilai variance inlation factor < (VIF) 10dan tolerance >0,10.
3. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi  terjadi  ketidaksamaan  varians  dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya  gejala  heterokedastisitas  dengan dapat  menggunakan  uji  glejser.  Data  yang tidak  heteroskedastisitas  adalah  data  yang nilai  signifikansinya  di  atas  tingkat kepercayaan 0,05.

## Analisis Regresi
Metode  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji hipotesis yang diajukan digunakan analisis statistik Moderated  Regression  Analysis (MRA)  atau  uji  interaksi.  MRA  adalah persamaan  regresi  berganda  ( multiple regresion )  dengan  menggunakan  model tanpa  interaksi  dan  model  berinteraksi antar variabel.
1. Model regresi Y=  β 0 +β 1 X 1 +  β 2 X 2 +  β 3 X 3 +    β 4 X 1 X 2 + β 5 X 1 X 3 +e Keterangan:
Y            =  Pengawasan keuangan daerah Β 1,2,3,4,5    = Koefiesien  regresi  dari  variabel X X 1 =  Pengetahuan  dewan  tentang anggaran X 2 =  Partisipasi masyarakat X 3
=  Transparansi kebijakan publik
2. Uji model
a. Uji F (F-test)
Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu  menjelaskan  variabel  dependen secara  baik  untuk  menguji  apakah  model yang diigunakan telah fix atau tidak.
b. Koefisien  Determinasi  (Adjusted  R Square) Koefisien  determinan  pada  intinya mengukur  seberapa  jauh  kemampuan model dalam menerangkan variabel- variabel  dependen.Karena  penelitian  ini menggunakan  lebih  dari  satu  variabel bebas,  maka  untuk  mengukur  pengaruh variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat digunakan Adjusted R 2 .
3. Uji t (t-test)
Uji t dilakukan untuk  menguji  apakah secara terpisah variabel independen mampu  menjelaskan  variabel  dependen secara baik.
Untuk melihat adanya pengaruh variabel  independen  terhadap  variabel dependen,  diuji  pada  tingkat  α  =  0,05 berarti  variabel  independen  berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan
tingkat  kepercayaan  untuk  pengujian hipotesis adalah 95% atau α = 0,05 (5%).

## Defenisi Operasional.
1. Pengawasan keuangan daerah Pengawasan  keuangan  daerah  adalah pengawasan terhadap keuangan daerah yang  dilakukan  oleh  Anggota  Dewan yang  meliputi  pengawasan  pada  saat penyusunan,  pengesahan,  pelaksanaan dan  pertanggungjawaban  anggaran (APBD)  sehingga  berjalan  sesuai rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pengetahuan dewan tentang anggaran Pengetahuan  dewan  tentang  anggaran adalah  pemahaman  dan  kemampuan anggota  dewan  tentang  penyusunan anggaran, serta deteksi terhadap pemborosan, kegagalan dan kebocoran anggaran.
3. Partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan  masyarakat  dalam  setiap aktivitas  proses  pengangaran  yang dilakukan  oleh  dewan  pada  saat penyusunan arah dan kebijakan, penentu  strategi  dan  prioritas  serta advokasi anggaran.
4. Transparansi kebijakan publik Transparansi  kebijakan  publik  berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan  informasi  yang  terkait dengan  aktifitas  pengelolaan  sumber daya  publik  kepada  pihak-pihak  yang membutuhkan informasi.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Jumlah  sampel  pada  penelitian  ini adalah  empat  Kota  dan  dua  Kabupaten DPRD  di  Sumatra  Barat  yang  terdiri  dari DPRD Kota Padang, DPRD Kota Bukittinggi,  DPRD  Kota  Padang  Panjang,
DPRD Kota
Sawahlunto, DPRD
Kabupaten  Solok  dan  DPRD  Kabupaten
Sinjunjung.Responden dari sampel tersebut adalah  Anggota  dewan  badan  anggaran  . Dari   sampel tersebut disebar sebanyak 89 kuesioner . Hingga batas akhir pengumpulan data, kuesioner yang
diterima kembali sebanyak 50
kuesioner.Rentang  waktu  penyebaran  dan pengumpulan  kuesioner  adalah  tanggal  16 Maret-7  Mei.  Gambaran  penyebaran  dan pengembalian  kuesioner  dapat  dilihat dalam tabel 2:
Tabel 2 Tingkat Pengembalian Kuesioner Keterangan Jumlah Jumlah  kuesioner    yang disebar 89 Jumlah kuesioner yang kembali 50 Jumlah kuesioner yang dapat diolah 50 Respon rate 56,18%
Sumber : Data primer yang diolah, 2012

## Demografi Responden
Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui karakteristik  responden  Anggota  dewan badan  anggaran  yang  dijadikan  sampel penelitian  ini.Berdasarkan  data  yang  diisi oleh  responden  pada  kuesiner  penelitian, diketahui karakteristik responden disajikan secara  umum  menurut  jenis  kelamin, tingkat pendidikan dan lama bekerja.
1. Karakteristik  Responden  Berdasarkan
Jenis Kelamin Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan  dari  Anggota  dewan  Badan anggaran  diperoleh  data  jenis  kelamin responden. Data tentang responden berdasarkan  jenis  kelamin  ini  tersusun dalam tabel 3:
Tabel 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis

## Kelamin
Sumber : Data primer yang diolah, 2012
Proporsi  pengelompokan  responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel diatas ternyata  didominasi  oleh  Laki-laki  dilihat
No Jenis Kelamin
Jumlah Persentase 1 Laki-laki 47 94% 2 Perempuan 3 6% Jumlah 50 100 %
dari  kuesioner  yang  diisi  oleh  47  orang atau  94  %  dan  selebihnya  diisi  oleh perempuan.
2. Karakteristik  Responden  Berdasarkan

## Tingkat Pendidikan
Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan  dari  anggota  dewan  badan anggaran  diperoleh  data  tentang  tingkat pendidikan responden. Data tentang responden  berdasarkan  tingkat  pendidikan ini tersusun dalam tabel 4:
Tabel 4 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir No Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase 1 Sekolah Menengah Atas 7 14% 2 Diploma III (DIII) 3 6% 3 Strata 1 (S1) 34 68% 4 Strata 2 (S2) 6 6% Jumlah 50 100% Sumber : Data primer yang diolah, 2012
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden yang terbanyak  adalah  Strata  1  (S1)  dengan persentase  sebesar  68%  atau  sebanyak  34 orang.Selanjutnya  pada  tingkat  SMA sebanyak  7  orang  dengan  persentase sebesar  14%.Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  pada  umumnya  anggota  dewan badan anggaran di  Kota dan  Kabupaten di Sumatra  Barat  paling  banyak  menjadi respond  responden  berpendidikan  paling banyak pada Strata 1 (S1).
3. Karakteristik Berdasarkan Lama Bekerja Berdasarkan kuesioner yang
dikumpulkan  dari  Kepala  dan  Staf  Bagian Keuangan yang bekerja  di  Instansi
Pemerintah Daerah Kota Padang diperoleh data tentang lama bekerja responden. Data tentang responden berdasarkan lama bekerja ini tersusun dalam tabel 5 berikut:
Tabel 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja No  Lama Bekerja Jumlah  Persentase 1 < 5 Tahun 33 66% 2 5-10 Tahun 15 30% 3 >10 Tahun 2 4% Jumlah 50 100 % Sumber : Data yang diolah, 2012
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat  lama  bekerja  responden  yang terbanyak adalah <5 tahun dengan persentase  sebesar  66%atau  33  orang. Selanjutnya  pada  tingkat  5-10  tahun sebanyak  15  orang  atau  30%  dan>  10 tahun  sebesar  4%  atau  sebanyak  2  orang. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pada umumnya  anggota  dewan  badan  anggaran yang  menjadi  responden  lama  bekerja  >5 tahun atau satu kali periode menjabat.

## Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji Validitas
Uji  sampel  dilakukan  pada  enam DPRD  di  Sumatra  Barat  dengan  jumlah responden    sebanyak  50  orang  yang merupakan anggota badan anggaran disetiap  DPRD.  Untuk  melihat  validitas dari  masing  masing  item  kuesioner,
digunakan Corrected item-Total Colleration .  Jika  r hitung >r tabel ,  maka  data dikatakan  valid,  dimana  r tabel untuk  N=50 adalah 0,2353. Berdasarkan hasil
pengolahan data didapatkan nilai Corrected  item-Total  Colleration untuk masing-masing item variabel Y, X 1 , X 2 dan X 3 . Nilai  terkecil  dari Corrected  item- Total  Colleration untuk  masing-masing instrumen.  Untuk  instrument  Pengawasan Keuangan Daerah diketahui nilai Corrected  item-Total  Colleration terkecil 0,413, untuk instrumen Pengetahuan Dewan  Tentang  Anggarannilai Corrected item-Total  Colleration  terkecil 0,274, untuk  instrumen  Partisipasi  Masyarakat nilai Corrected  item-Total  Colleration terkecil  0,382  dan  untuk  Transparansi kebijakan  publik  nilai Corrected  item-
Total Colleration terkecil 0,06. Dari  hasil pengolahan  data  didapat  nilai Corrected item-Total  Colleration untuk  masing- masing variabel Y,X 1 dan X 2 adalah valid, sedangkan  variabel  X 3 tidak  valid  maka item  pertanyaan  yang  dinyatakan  tidak valid  dihilangkan  sehingga  diperoleh  nilai Corrected  item-Total  Colleration terkecil pada  variabel  X 3 adalah  0,326  sehingga seluruh pernyataan dinyatakan valid.
Uji Reliabilitas Untuk  N  =  50  didapat  r tabel =  0,235. Nilai  reliabilitasnya  dinyatakan  reliabel jika  mempunyai  nilai Cronbach’s  Alpha dari masing-masing instrument yang dikatakan valid lebih besar dari 0,60. Nilai Cronbach’s  Alpha dan Corrected  Item Total  Correlation masing-masing  variabel penelitian.
Keandalan  konsistensi  antar  item  atau koefisien  keandalan Cronbach’s  alpha yang terdapat pada tabel diatas yaitu untuk instrumen  Pengawasan  Keuangan  Daerah 0,878 untuk instrument Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran 0,884 dan untuk instrument  Partisipasi  Masyarakat  0,838, untuk  Transparansi  Kebijakan  Publik 0,728. Dengan demikian semua instrument penelitian dapat dikatakan reliabel.

## Uji Asumsi Klasik
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis untuk pernyataan penelitian. Dalam melakukan  analisis  digunakan  teknik regresi  berganda.  Kegiatan  perhitungan statistik  menggunakan  SPSS  versi  17. Sebelum  data  diolah  dengan  regresi berganda  maka  uji  asumsi  klasik  untuk memperoleh  keyakinan  bahwa  data  yang diperoleh  beserta  variabel  penelitian  layak untuk diolah lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari:
Uji Normalitas Uji normalitas digunakan untuk menguji  apakah  distribusi  data  mengikuti atau  mendekati  distribusi  normal,  data yang baik adalah data yang pola distribusinya  normal.  Uji  normalitas  dapat
dilakukan  dengan  metode Kolmogoraf- Smirnov test, dengan melihat nilai signifikansi  yang  dihasilkan  >0,05  maka berdistribusi normal.
Tabel 6 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 50 Normal Parameters a,,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.90995154 Most Extreme Differences Absolute .104 Positive .041 Negative -.104 Kolmogorov-Smirnov Z .736 Asymp. Sig. (2-tailed) .651
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. Sumber : Pengolahan data statistic SPSS versi 17 (2012)
Berdasarkan  Tabel  6,  terlihat  bahwa hasil  uji  normalitas  menunjukkan  level signifikan  lebih  besar  dari  α  (α  =  0,05) yaitu 0,651 > 0,05 yang berarti bahwa data terdistribusi secara normal.
Uji Multikolinearitas Uji  multikolonearitas  untuk  menguji apakah  model  regresi  ditemukan  adanya kolerasi antar variabel bebas atau independen.  Untuk  menguji  tidak  adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai Variance Inflantion Factor (VIF) < 1,0 dan tolerance  > 0,10  maka  dikatakan  tidak terdapat  gejala  multikolinearitas.  Hasil perhitungan  nilai  VIF  untuk  pengujian multikolinearitas  antara  sesama  variabel bebas dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7
Uji Multikolonieritas Coefficients a
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1  (Constant) x1 .432 2.315 x2 .401 2.495 x3 .659 1.518 a. Dependent Variable: y
Sumber : Pengolahan data statistic SPSS versi 17 (2012)
Hasil  nilai  VIF  yang  diperoleh  dari tabel  di  atas  menunjukkan  variabel  bebas dalam model regresi tidak saling berkolerasi.  Diperoleh  nilai  VIF  untuk masing-masing  variabel  bebas  kurang  dari 10 dan tolerance value berada diatas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam  model regresi  dan  disimpulkan  tidak  terdapat masalah multiokolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.
Uji Heterokedastisitas Uji heterokedastisitas digunakan untuk melihat  apakah  dalam  sebuah  model regresi  terjadi  ketidaksamaan  varians  dan residual  atas  pengamatan  ke  pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya gejala heterokedastisitas  dilakukan  dengan  uji gletser .  Pengujian  ini  membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya sig > 0,05  atau  5%.  Jika  signifikan  di  atas  5% maka  disimpulkan  model  regresi  tidak mengandung  adanya  heteroskedastisitas. Adapun  hasil  pengujian  dapat  dilihat  pada Tabel 8.

## Tabel 8
Uji Heterokedastisitas Coefficients a
Model
Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) 5.146 3.389 1.519 .136 x1 -.083 .098 -.186 -.848 .401 x2 .166 .151 .251 1.103 .276 x3 -.112 .115 -.174 -.978 .333 a. Dependent Variable: absut
Sumber : Pengolahan data statistic SPSS versi 17 (2012)
Dari  tabel  8  dapat  dilihat  bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran  (X 1 )  dengan  nilai  α  sebesar 0,401, variabel partisipasi masyarakat (X 2 ) dengan  nilai  α  sebesar  0,276  dan  variabel transparansi  kebijakan  publik  (X 3 )  dengan nilai α  sebesar 0,333. Hal  ini  berarti tidak
terjadi  heterokedastisitas  karena  nilai  α> 0,05.
Analisis Data Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat  atau  mengukur  seberapa  jauh kemampuan    model  dalam  menerangkan variasi varibel dependen. Hasil pengukuran koefisien  determinasi  dapat  dilihat  pada Tabel9pada lampiran.
Dari  tampilan output SPSS model summary pada  Tabel  9,  besarnya Adjusted
R Square adalah 0,761. Hal ini mengindikasikan bahwa
kontribusi variabel pengetahuan dewan tentang anggaran,  partisipasi  masyarakat  dan transparansi kebijakan publik adalah sebesar  76,1%,  sedangkan  23,9%  lainnya ditentukan  oleh  faktor  lain  diluar  model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

## Analisis Regresi Uji Interaksi (MRA)
Untuk  mengungkap pengaruh  variabel yang  dihipotesiskan  dalam  penelitian  ini dilakukan  melalui  analisis moderated regression  analysis. Model  ini  digunakan terdiri  dari  satu  variabel  bebas  yaitu pengetahuan  dewan  tentang  anggaran (X1),  dua  variabel  pemoderasi  yaitu partisipasi masyarakat (X2) dan transparansi  kebijakan  publik  (X3)  dan satu variabel terikat (Y). Hasil pengolahan data yang menjadi dasar dalam pembentukan model penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 10 pada lampiran.
Berdasarkan  tabel  10  di  atas  dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut: Y=66,701-0,478X1+9,098X2-9,551X3- 0,173X1.X2+0,197X1.X3+ e
Keterangan: Y = Pengawasan keuangan daerah X1 =Pengetahuan dewan tentang anggaran X2 = Partisipasi masyarakat X3 = Transparansi kebijakan publik
X1.X2  =Interaksi antara  pengetahuan dewan  tentang  anggaran  dengan partisipasi masyarakat
X1.X3  =Interaksi antara  pengetahuan dewan  tentang  anggaran  dengan transparansi kebijakan publik e = standard error
Dari  persamaan  di  atas  dapat  dijelaskan bahwa: a. Nilai konstanta sebesar 66,701 mengindikasikan  bahwa  jika  variabel independen  yaitu  pengetahuan  dewan tentang anggaran,
partisipasi masyarakat  dan  transparansi  kebijakan publik  adalah  nol  maka  pengawasan keuangan  daerah    adalah  sebesar konstanta.
b. Koefisien  pengetahuan  dewan  tentang anggaran
sebesar - 0,474mengindikasikan  bahwa  setiap peningkatan pengetahuan dewan tentang  anggaran  satu  satuan  akan mengakibatkan  penurunanpengawasan keuangan  daerah  sebesar  0,474  satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
c. Koefisien partisipasi masyarakat sebesar  9,098mengindikasikan  bahwa setiap peningkatan satu satuan partisipasi  masyarakat,  maka  akan mengakibatkan  peningkatan  kualitas laporan keuangan sebesar 9,098dengan asumsi variabel lain konstan.
d. Koefisien  transparansi  kebijkan  publik sebesar -9,551 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan transpransi  kebijakan  publik,  maka akan mengakibatkan penurunan pengawasan  keuangan  daerah  sebesar 9,551dengan  asumsi  variabel  lain konstan.
e. Koefisien  moderat1  (X1.X2)  sebesar  - 0,173  mengindikasikan  bahwa  setiap peningkatan pengetahuan dewan tentang  anggaran  satu  satuan  akan mengakibatkan penurunan pengawasan keuangan  daerah  sebesar  0,173  ketika partisipasi  masyarakat sebagai  variabel moderating  dengan  asumsi  variabel lain konstan.
f. Koefisien  moderat  (X1.X3)  sebesar 0,197  mengidikasikan  bahwa  setiap peningkatan pengetahuan dewan
tentang  anggaran  satu  satuan  akan mengakibatkan penigkatan pengawasan keuangan  daerah  sebesar  0,197  ketika transparansi  kebijakan  publik  sebagai moderating  dengan  asumsi  variabel lain konstan.

## Uji F ( F-Test)
Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu  menjelaskan  variabel  dependen secara  baik  atau  untuk  menguji  apakah model yang digunakan telah fix atau tidak. Berdasarkan  Tabel  11  pada  lampiran  nilai sig  0,000  menunjukkan  bahwa  variabel independen  secara  bersama-sama  mampu menjelaskan  variasi  variabel  dependen, berarti  model fix digunakan  untuk  uji  t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.
Hasil  pengolahan  data  menunjukkan hasil  sebesar  32,146  yang  signifikan  pada 0,000.  Jadi  F hitung >  F tabel (sig  0,000< 0,05).Hal  ini  berarti  bahwa  persamaan regresi  yang  diperoleh  dapat  diandalkan atau model yang digunakan sudah fix .

## Uji Hipotesis (t-test)
Uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen  terhadap  variabel  dependen secara  parsial.  Patokan  yang  digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikan  yang  dihasilkan  dengan  alpha 0,05  atau  dengan  membandingkan  t hitung dengan t tabel . Nilai t tabel dengan α = 0,05 dan derajat bebas (db) = n-k-1 = 50 – 3 -1 = 46 adalah  1,6786  .  Berdasarkan  hasil  analisis pada  Tabel  20,  maka  dapat  diketahui pengaruh  antara  variabel independen secara  parsial  terhadap  variabel  dependen pada uraian berikut ini :

## a. Pengujian Hipotesis 1
Pengujian  hipotesis    dilakukan  dengan membandingkan  nilai  t hitung dan  t tabel . Hipotesis  diterima  jika  t hitung >  t tabel atau nilai  sig  <α  0,05.  Nilai  t tabel pada  α  0,05 adalah 1,6786 . Untuk variabel
Pengetahuan dewan tentang anggaran (X1)
nilai  t hitung adalah  -0,412dan  nilai  sig adalah  0,682.  Dengan  demikian  dapat dikatakan bahwa t hitung < t tabel yaitu -0,412 < 1,6768  atau  nilai  signifikansi  0,682>α 0,05.  Nilai  koefisien  β  dari  variabel  X1 bernilai  negatif  yaitu  -0,474.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  penelitian  ini  tidak dapat  membuktikan  bahwa  pengetahuan dewan tentang anggaran (X1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, sehingga hipotesis pertama dari penelitian ini ditolak

## b. Pengujian Hipotesis 2
Hasil  analisis  pada  tabel  10  diatas, diperoleh  nilai  signifikan  X1.X2  sebagai variabel interaksi antara variabel pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  dan partisipasi  masyarakat  sebesar  0,002  nilai ini  lebih  kecil  dari  α=  0,05  (0,002<  0,05) dan  nilai  t hitung <  t tabel -3,265<1,6768    dan koefisiennya  β  negatif  -0,173.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  penelitian  ini  tidak dapat membuktikan bahwa interaksi pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap  pengawasan  keuangan  daerah, artinya  partisipasi  masyarakat  bukanlah sebagai    variabel  pemoderasi  dalam hubungan  antara  pengetahuan  dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan  daerah.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa  hipotesis  kedua  penelitian  ini ditolak.

## c. Pengujian Hipotesis 3
Hasil  analisis  pada  tabel  10  pada lampiran, diperoleh  nilai  signifikan X1.X3 sebagai  variabel  interaksi  antara  variabel pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  dan transpransi kebijakan publik sebesar 0,001 nilai  ini  lebih  kecil  dari  α=  0,05  (0,001< 0,05)  dan  nilai  t hitung >  t tabel 3,753>1,6768 dan  koefisiennya  positf  0,197.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  penelitian  ini  dapat membuktikan bahwa interaksi pengetahuan dewan  tentang  anggaran  dan  transparansi kebijakan  publik  berpengaruh  terhadap pengawasan  keuangan  daerah,  artinya transpransi  kebijakan  publik  merupakan
variabel  pemoderasi  dalam  hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis ketiga penelitian ini diterima.

## Pembahasan
Pengaruh  pengetahuan  dewan  tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.
Berdasarkan  analisis  statistik  dalam penelitian  ini  ditentukan  bahwa  hipotesis pertama (H 1 ) ditolak dan dapat disimpulkan  bahwa  pengetahuan  dewan tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan  terhadap  pengawasan  keuangan daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai signifikan  terhadap  pengawasan  keuangan daerah  yaitu  0,682  (besar  dari  α  =  0,05).
Ini  berarti  bahwa  penelitian  ini  gagal menemukan  bukti  bahwa  pengetahuan dewan tentang anggaran dapat meningkatkan pengawasan keuangan daerah.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan  teori  yang  menyatakan  bahwa pengetahuan  dewan  tentang  anggaran dapat mempengaruhi pengawasan keuangan  daerah.  Dimana  pelaksanaan fungsi-fungsi serta hak, tugas dan wewenang  DPRD  secara  efektif  hanya mungkin  dilakukan  oleh  para  anggotanya yang  mempunyai kualitas tingggi.  Dimana anggota dewan harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan  dengan  substansi  bidang  tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggunjawabnya. (Yudoyono, 2003 dalam
Nayang,  2008).    Namun  dari  hasil penelitian mengindikasikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran tidak memberikan peningkatan pada
pengawasan  keuangan  daerah,  hal  ini mungkin disebabkan oleh tingkat pendidikan  yang  dimiliki  oleh  anggota dewan yang beragam dan bidang pendidikannya.
Temuan studi ini bertentangan dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Isma (2007)  dari  hasil  penelitian  diperoleh bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran  berpengaruh  signifikan  terhadap pengawasan  keuangan  daerah.  Semakin baik  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran maka  pengawasan  keuangan  daerah  juga akan semakin baik.
Untuk  dapat  memahami  kualifikasi yang  sebanding  dengan  beban  tugas  maka faktor pendidikan dan pengalaman menduduki posisi penting dalam membentuk  anggota  DPRD.    Melalui pendidikan akan  memberikan pengetahuan yang  luas  dan  mendalam  mengenai  tugas yang  dipelajari,  dapat  melatih  untuk berfikir  rasional  dan  terarah  serta  dapat memberikan  kemampuan  dan  ketrampilan dalam  merumuskan  gagasan,  pemikiran dan pendapat. Dalam kenyataannya, pendidikan  dan  pengalaman  yang  dimiliki rata-rata  anggota  DPRD  masih  sangat terbatas.  Anggota  DPRD  tidak  dibekali dengan  pendidikan  dan  pengalaman  yang cukup  dalam bidang masing-masing, seperti  pelatihan  keuangan  daerah.  Pada umumnya  anggota  dewan  berangkat  dari partai  politik  selain  itu  tidak  adanya kualifikasi  khusus  untuk  menjadi  anggota dewan.
Pengaruh  pengetahuan  dewan  tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel pemoderasi partisipasi masyarakat.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak memberikan  pengaruh  terhadap  hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran
dalam melaksanakan pengawasan  keuangan  daerah.  Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Simson  (2007)  yang menyatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai dengan  teori  yang  dikemukan  oleh  Josef (2010) partisipasi aktif anggota masyarakat
menentukan  keberhasilan  penyelenggaran otonomi  daerah.  Partisipasi  masyarakat dalam  pengawasan  keuangan  daerah  dapat terwujud dalam beberapa cara, diantaranya memberikan  masukan  berupa  aspirasi  dan direalisasikan dengan adanya forum komunikasi  antar  dewan  dan  masyarakat yang diselenggarakan.
Adanya  partisipasi  dari  masyarakat, baik  kepada  pemerintah  maupun  DPRD, maka  banyak  sekali  manfaat  yang  akan dirasakan  oleh  rakyatnya.  Sehingga,  jika tidak  adanya  partisipasi  masyarakat  akan membuat  aparatur  negara  tidak  mampu menghasilkan  kebijakan  yang  tepat  dalam program-program  pembangunan.  Dalam kenyataannya partisipasi masyarakat hanya digunakan  oleh  kalangan  tertentu  saja sehingga  tidak  semua  lapisan  masyarakat dapat berpartisipasi.
Pengaruh  pengetahuan  dewan  tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel pemoderasi tranparansi kebijakan publik.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa transparansi kebijakan publik memberikan  pengaruh  atas  hubungan pengetahuan  dewan  tentang  anggaran terhadap  pengawasan  keuangan  daerah. Penelitian  ini  sejalan  dengan  prinsip manajemen keungan daerah yang diperlukan  untuk  mengotrol  kebijakan antara  lain  akuntabilitas, value  for  money, kejujuran  dalam  mengelola  keuangan publik,  transparansi  dan  pengendalian. Transparansi merupakan keterbutkaan pemerintah  dalam  membuat  kebijakan keuangan  daerah  sehingga  dapat  diketahui dan  diawasi  oleh  DPRD  dan  masyarakat (Mardiasmo, 2002).
Penelitian  ini  sejalan  dengan  yang dilakukan oleh Isma (2007) yang menyatakan  bahwa  transparansi  kebijakan publik  berpengaruh  signifikan  terhadap hubungan  antara  pengetahuan  dewan tentnag  anggaran  dengan  pengawasan keuangan daerah. Kemajuan informasi dan teknologi  telah  mendorong  berbagai  pihak
untuk mengakses, mengelola dan menggunakan informasi untuk lebih mendorong pemerintahan yang transparan.

## 5. PENUTUP

## 5.1. Kesimpulan
Kesimpulan  yang dapat diperoleh dari pengaruh  pengetahuan  dewan  tentang anggaran  terhadap  pengawasan  keuangan daerah daengan variabel pemoderasi partisipasi  masyarakat  dan  transparansi kebijakan publik adalah sebagai berikut:
1. Pengetahuan  dewan  tentang  anggaran tidak  berpengaruh  signifikan  positif terhadap pengawasan keuangan daerah.
2. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan positif hubungan  pengetahuan  dewan  tentang anggaran terhadap pengawasan
keuangan daerh.
3. Transparansi kebijakan publik berpengaruh  signifikan  positif  terhadap hubungan  pengetahuan  dewan  tentang anggaran  dan  pengawasan  keuangan daerah.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian
Meskipun  penelitian  ini  telah  selesai dilaksanakan tetapi penelitian  ini  memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut:
1. Penelitian ini merupakan metode survey menggunakan  survey  kuisioner  tanpa dilengkapi  dengan  wawancara  atau pertanyaan  lisan.  Sebaiknya  dalam mengumpulkan  data  yang  dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan.
2. Penelitian  ini  dilakukan  hanya  pada enam  daerah  di  Sumatra  Barat  jadi belum terlihat secara  menyeluruh aspek pengawasan keuangan daerah.

## 5.3. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan,  ada  beberapa  saran  yang dipertimbangkan oleh beberapa pihak:
1. Untuk  pemerintah  daerah  disarankan agar  memberikan  laporan  tahunan sebagai
bentuk laporan
pertanggungjawaban  anggaran  kepada DPRD tepat waktu. 2. Untuk  masyarakat  disarankan  lebih meningkatkan partisipasi dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. 3. Untuk  anggota  dewan  agar  lebih meningkatkan kinerjanya dan memiliki  pengetahuan  yang  memadai sehingga pengambilan keputusan tidak salah  dan  meningkatkan  pengawasan keuangan daerah.
4. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya  sampel  penelitian  diperluas menjadi seluruh kabupaten dan kota se Sumatra Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  2002. Akuntansi  dan Pengendalian Keuangan Daerah . Yogyakarta: UPP AMP YKPN. ___________. 2004. Manajemen Keuangan  Daerah .Yogyakarta:  UPP
AMP YKPN Adib Achmadi, dkk. 2002. Good Governance  dan  Penguatan  Institusi Daerah. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia. Ahmad  Yani.  2002. Hubungan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah  di  Indonesia. Jakarta:  PT. RajaGrafindo
Deddi  Nordirwan    dan  Ayuningtyas  H. 2010. Akuntansi  Sektor  Publik  Ed2 . Jakarta: Erlangga
Erlina. 2008. Pengaruh Pengetahuan tentang Anggaran terhadap
Pengawasan  Keuangan  daerah  dan Kinerja  Dewan:  Peran  Partisipasi Masyarakat di Sumatra Utara. Jurnal Wawasan . Volume 13, nomor 3.
HAW Widjaja. 2004. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Imam  Gozali.  2005. Aplikasi  Analisis
Multivariate  dengan  Program  SPSS. Semarang: Badan
Penerbit Universitas Dipenogoro.
Indra  Bastian.  2006. Akuntansi  Sektor Publik  Suatu  Pengantar .  Jakarta  :
Erlangga
Isma  Coryanata.  2007.  Akuntabilitas,
Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. Juranal. SNA X J.  Kaloh.  2007. Mencari  Bentuk  Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam
Menjawab  Kebutuhan  Lokal  dan Tantangan  Global .  Jakarta:  Rineka
Cipta
Jaka  Winarna  dan  Sri  Murni.  2007. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran  terhadap  Peran  DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal.    SNA X Josef Riwu  Kaho. 2010. Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
La  Ode  Husen.  2005. Hubungan  Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat  dengn  Badan  Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia . Bandung: CV. Utomo Loina  Lalolo  Krina.  2003.  Indikator  dan
Alat  Ukur  Prinsip  Akuntabilitas, Transparansi dan
Partisipasi.
Sekretariat  Good  Governance  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. http://www.goodgovernance.bappena
s.go.id
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah .
Yogyakarta: Andi.
_________. 2004. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi
Nayang  Helmayunita.  2008.  Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Transparansi  Kebijakan  Publik  dan Akuntabilitas  sebagai    Variabel Moderating. Skripsi . Unp.
PP  Nomor  105  Tahun  2000  Tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran. Revrisond Baswir. 2000. Akuntansi Pemerintah  Daerah .  Yogyakarta: BPFE Riki Maskudri. 2010. Pengaruh Akuntabilitas,Transparansi, dan Partisipasi  Publik  terhadap  Kinerja Organisasi  Layanan  Publik. Skripsi . Unp Rima Roseptalia. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan
Keuangan  Daerah  dengan  Variabel Moderator  Partisipasi  Masyarakat dan  Transparansi  Kebijakan  Publik. Skipsi . UII Rozali Abdullah.  2011. Pelaksanaan Otonomi  Luas. Jakart:  Grafindo
Persada.
Simson  Werimon,    dkk.  2007.  Pengaruh
Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal. SNA X Suhartini Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta Widia Eka Putri. 2007. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang  Anggaran  dan  Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik. Skripsi . Unp Widya  Sari.  2009.  Pengaruh  Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi .Unp Yulinda Devi Pramita dan Lilik Andriyani. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan
Dewan  pada  Keuangan  Daerah (APBD). Jurnal. SNA XIII .
http://www.Padangekspres.co.iddiakses  9 desember 2011
http://www.antara-sumbar.comdiakses
3
februari 2012

## LAMPIRAN

## Kerangka Konseptual
Tabel 9 Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .886 a .785 .761 2.65145
a. Predictors: (Constant), moderat2, x2, x1, x3, moderat1
Sumber : Data Primer yang Diolah,2012

## Tabel 10
Uji Interaksi (MRA) Coefficients a
Model
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 66.701 55.753 1.196 .238 x1 -.474 1.152 -.370 -.412 .682 x2 9.098 2.573 4.790 3.536 .001 x3 -9.551 2.569 -5.148 -3.718 .001 moderat1 -.173 .053 -7.389 -3.265 .002 moderat2 .197 .052 8.326 3.753 .001
a. Dependent Variable: y
Sumber : Data Primer yang Diolah,2012
Pengetahuan dewan tentang anggaran (X1) Pengawasan keuangan daerah (Y) Partisipasi Masyarakat (X2) Transparansi kebijakan publik (X3)

## Tabel 11

## Uji F
ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 1129.952 5 225.990 32.146 .000 a Residual 309.328 44 7.030 Total 1439.280 49
a. Predictors: (Constant), moderat2, x2, x1, x3, moderat1 b. Dependent Variable: y
Sumber : Data Primer yang Diolah,2012