Analisis Rencana Pemekaran Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat: Sebuah Skenario
Hendra Try Ardianto 1) *, Laila Kholid
Alfirdaus 2) 1 Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Universitas Diponegoro. Jalan Professor
Soedarto SH, Tembalang, Kec. Tembalang,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50139
Indonesia.
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro. Jalan Professor Soedarto SH, Tembalang, Kec. Tembalang,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50139 Indonesia.
* Korespondensi Penulis. E-mail:
hendratrya@lecturer.undip.ac.id Abstrak
Artikel ini bertujuan memaparkan bagaimana  skenario  pemekaran  kecamatan dan desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Disebut skenario  karena  cara  analisisnya  bukan berdasarkan dinamika tuntutan pemekaran, melainkan lebih pada bagaimana kesesuaian rencana pemekaran dengan tata regulasi yang ada, terutama UU No 9/2015 tentang Pemerintah Daerah, UU No.6/2014 tentang  Desa  dan  PP  Nomor  17/2018 tentang  Kecamatan.  Argumen  artikel  ini menunjukkan  bahwa  kebutuhan  akan pemekaran  kecamatan  dan  desa  di kabupaten  Kotawaringin  Barat  sudah  tidak terhindarkan,  mengingat  luasan  wilayah yang terlampau besar menjadi penghambat pembangunan  dan  pelayanan  publik. Hasilnya, setidaknya ada dua skenario yang bisa dilakukan, yakni jangka pendek dengan penataan ulang kecamatan baru dan jangka panjang  dengan  pemekaran  beberapa  desa potensial. Dengan dua skenario itu, analisis artikel ini menyuguhkan signifikansi secara
praktis bagaimana Kabupaten Kotawaringin Barat  melakukan  pemekaran  agar  mampu mendapatkan minimal 8 kecamatan.
Kata kunci : desa; kecamatan; pemekaran
Analysis of Village and Sub-district Proliferation Plans in Kotawaringin Barat: A Scenario

## Abstract
This article aims to describe the scenario for the proliferation of villages and sub-districts in  Kotawaringin  Barat  Regency,  Central Kalimantan  Province.  It  is  called  a  scenario because  the  method  of  analysis  is  not  based on  the  dynamics  of  the  demands  for proliferation,  but  rather  on  how  the proliferation  plan  fits  into  existing regulations, especially Law No. 9/2015 about
Regional Government, Law No.6/2014 about
Villages,  Government  Regulation  (PP)
No.17/2018 about Sub-distric.. The argument of this article shows that the need for  the  proliferation  of  villages  and  sub- districts  in  Kotawaringin  Barat  regency,  is inevitable, considering that the large area is an  obstacle  to  development  and  public services.  As  a  result,  there  are  at  least  two scenarios  that  can  be  carried  out,  namely: the  short  term  by  rearranging  new  sub- districts  and  the  long  term  by  splitting several  potential  villages.  With  these  two scenarios,  this  article  presents  the  practical significance  of  how  Kotawaringin  Barat district  expanded  to  get  a  minimum  of  8 districts.
Keywords: village; sub-distric; proliferation

## A. PENDAHULUAN
Wajah  umum  wilayah  Indonesia pasca  Orde  Baru  adalah  lahirnya provinsi, kabupaten, dan kota-kota baru. Hal  ini  merupakan  hasil  perubahan politik pasca reformasi, yang menggeser corak tata pemerintahan yang sentralistik (Orde Baru) menjadi sistem desentralistik.  Dalam  tempo  dua dekade,  dari  26  provinsi  dan  293 kabupaten/kota telah mengalami kenaikan  drastis  menjadi  34  provinsi yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota.  Itu  pun  masih  ada  sekitar  314 usulan pemekaran daerah otonomi baru (DOB)  yang  masuk  di  Kementrian Dalam  Negeri  (Setkab.go.id,  2019). Usulan  ini  menunjukkan  bahwa  masih banyak daerah yang terus menyuarakan adanya pemisahan wilayah dari wilayah asalnya.  Hal  ini  berbanding  terbalik dengan tidak adanya usulan penggabungan wilayah di Indonesia. Akibat tingginya usulan
pemekaran wilayah baru, maka pemerintah  terus  mengevaluasi  hasil dari  pemekaran.  Tidak  tanggung- tanggung,  regulasi  yang  dipakai  pun berulang kali terus berubah. Setidaknya sudah  empat  kali  perubahan  pada Undang-Undang  tentang  Pemerintah Daerah, yakni mulai UU No.22/1999, UU No.32/2004,  UU  No  23/2014,  dan terakhir  UU  No  9/2015.  Karena  usulan pemekaran  yang  terus  bermunculan, maka  sejak  2014  segala  usulan pemekaran  DOB  di  moratorium.  Hal  ini dilakukan karena hasil evaluasi pemekaran  dirasa  kurang  berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat, serta  ada  persoalan  terkait dengan  kapasitas  keuangan  negara (Kompas.com, 2020).
Di  tengah  moratorium  usulan pembentukan  DOB  untuk  provinsi  dan kabupaten/kota  baru  ini, masih  banyak usulan  dari  bawah  ( grassroot )  untuk melakukan  pemekaran  kecamatan  dan desa,  salah  satunya  di  Kabupaten Kotawaringin  Barat  (selanjutnya  ditulis Kobar),  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Munculnya  usulan  ini  lantaran  kondisi sosial  ekonomi  di  Kotawaringin  Barat jauh  dari  kata  ideal.  Luas  wilayah  yang terlampau luas, kadang kala menyuliskan berbagai langkah pembangunan  dan  penyediaan  layanan publik.  Sebagai  sebuah  ilustrasi,  desa terkecil  di  Kobar  memiliki  luas  hampir sama  dengan  luas  Kota  Magelang, sedangkan desa terluas memiliki luasan lebih dari 25 kali luas Kota Magelang di Jawa.  Hal  ini  tentu  saja  menjadi hambatan  dalam  banyak  persoalan terkait layanan publik disana.
Padahal,  sebagaimana  diketahui, tugas  seorang  camat  tidaklah  sedikit. Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.17 Tahun  2018  Pasal  10,  Camat  memiliki tugas  meliputi  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  umum,  mengordinasikan agenda  pemberdayaan  masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban  umum,  menerapkan  dan menegakkan  peraturan  daerah  dan peraturan  kepala  daerah,  memelihara prasarana dan sarana publik,
mengoordinasikan penyeleng-garaan pemerintahan  di  tingkat  kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan  pemerintahan  desa dan  melaksanakan  tugas  lainnya  sesuai aturan perundang-undangan. Mengingat tugas  sebanyak  ini,  dengan  kondisi wilayah  kecamatan  di  Kobar  yang terlampau  luas,  maka  masuk  akal
rasanya  jika  penataan  ulang  wilayah kecamatan  di  Kobar  menjadi  solusi jangka panjang. Hal ini  bertujuan untuk mengoptimalkan  kualitas  pelayanan publik yang lebih merata.
Tabel 1. Informasi Dasar Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat 2017
Sayangnya,  ketentuan  pemekaran yang  diatur  dalam  PP  Nomor 17  Tahun 2018  tentang  Kecamatan  memiliki aturan  yang  sangat  sulit  diterapkan dalam  konteks  Pulau  Kalimantan, khususnya di Kabupaten Kobar. Penetapan  sepihak  dari  pemerintah pusat tentang jumlah minimal desa/kelurahan  untuk  pembentukan kecamatan  membuat  Kabupaten  Kobar sulit mewujudkan pemekaran kecamatan.  Padahal,  masalah  utama tidak  maksi-malnya  pembangunan  dan pelayanan  publik  selama  ini  adalah karena  satu  pemerintahan  kecamatan harus  menau-ngi  beberapa  desa  yang luasnya  sangat  besar  dan  belum
memiliki infrastruktur (utamanya jalan) yang memadai. Ikhtiar untuk mendekatkan pembangunan dan
layanan  publik  melalui  pemekaran kecamatan  pun  terganjal  dengan ketentuan regulasi semacam itu.
Sebagai contoh, Kecamatan Kumai di Kabupaten Kobar meski memiliki luas wilayah  2.921  Km 2 −nyaris  3  kali  lipat luas  wilayah  Kabupaten  Rembang (1.014  Km2)−  tetap  sulit  dimekarkan menjadi  dua  kecamatan  karena  hanya memiliki  18  desa/kelurahan.  Hal  ini sangatlah  aneh  mengingat  beberapa desa di kecamatan ini harus menempuh puluhan  kilometer  hanya  untuk  datang ke  ibukota  kecamatan.  Sebagai  misal, Desa  Sabuai  yang  harus  menempuh perjalanan  63,2  kilometer  hanya  untuk ke  Kantor  Kecamatan  di  Kumai.  Tidak hanya  itu,  Desa  Sungai  Cabang  bahkan tidak  memiliki  akses  darat  untuk menuju  ibukota  kecamatan,  melainkan harus melalui jalur laut.
Pada titik ini, pemekaran desa dan kecamatan  di  Kobar  menemukan relevansinya.  Bagaimana  tidak,  jika disisir satu per satu keadaan di masing- masing
kecamatan tampak ketidakmerataan sosial-ekonomi masyarakat. Kecamatan Kumai berbatasan langsung dengan pantai dan memiliki  pelabuhan,  tetapi  desa- desanya  berjarak  terlalu  jauh  dengan pusat  kecamatan  (kurang  lebih  50  km). Kecamatan  Arut  Selatan  adalah  pusat segalanya, baik pemerintahan, pendidikan  dan  ekonomi.  Kemudian Pangkalan Banteng merupakan kecamatan  yang  dipadati  warga  eks- transmigran.  Kecamatan  Kotawaringin Lama  adalah  daerah  yang  tidak  terlalu padat  namun  mulai  bergeliat  ekonomi-
nya, khususnya di kawasan Riam Durian dan  Despot.  Sedangkan  Kecamatan Pangkalan  Lada  adalah  kecamatan paling  kecil  wilayahnya  namun  paling padat  penduduknya.  Sebaliknya,  Arut Utara  merupakan  kecamatan  yang cukup  luas,  tetapi  penduduknya  paling sedikit.
Sudah sepantasnya kondisi wilayah sebagaimana yang ada di Kobar seperti itu memerlukan upaya pemekaran  wilayah,  khususnya  untuk desa  dan  kecamatan.  Jika  keadaan semacam  itu  terus  berlangsung,  maka ketidak-merataan  sosial-ekonomi  dari pemba-ngunan  akan  terus  terjadi,  dan pelayanan  publik  kepada  masyatakat akan  berjalan  tidak  maksimal.  Hal seperti  itu  bisa  berdampak  buruk  bagi kesejahteraan  masyarakat  lokal  dalam waktu yang lama.

## B. TEORI (Literature Review)
Salah  satu  alasan  melakukan pemekaran  desa  dan  kecamatan  adalah untuk  mendorong  pemerataan  pem- bangunan  dan  mendekatkan  layanan publik  kepada  warga,  khususnya  yang ada  di  tingkat  administrasi  terbawah. Ini  berarti,  pemekaran  merupakan wujud penataan ulang terhadap administrasi desa dan atau kelurahan di dalam masing-masing wilayah administrasi kecamatan. Hal ini penting mengingat  urgensi  pemekaran  yang kian  mendesak  dan  regulasi  yang terlampau ketat. Seandai-nya pemerintah pusat melonggarkan aturan ini,  mungkin  situasi  jauh  lebih sederhana. Namun, mengharapkan pemerintah  pusat  merevisi  aturan dalam  waktu  dekat,  tentu  saja  langkah yang  penuh  ketidak-pastian.  Untuk  itu,
penulis  membuat  analisis  kemungkinan penataan  ulang  bagi  administrasi wilayah kecamatan yang baru.
Dalam  melakukan  analisis  ini, penulis menjadikan tiga payung regulasi sebagai  kaca  mata  teoritis  bagaimana melakukan  analisis  terkait  dengan pemekaran desa dan kecamatan sekaligus.  Ketiga  regulasi  itu  adalah  UU No 9/2015 tentang Pemerintah Daerah, UU  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan PP  Nomor  17  Tahun  2018  tentang Kecamatan.  Perihal  bagaimana  peme- karan pemekaran desa/kelurahan, terdapat  5  tahapan  dan  9  syarat  yang harus  dipenuhi.  Sedangkan  untuk pemekaran  kecamatan,  ketentuannya menyangkut  3  kualifikasi  utama,  yakni kualifikasi persyaratan dasar, persyaratan  teknis,  dan  persyaratan administratif. Adapun penjelasan ketentuan-ketentuan  terkait  tahapan, syarat,  dan  kualifikasi  tersebut  akan dilakukan  secara  dalam  pembahasan nanti.
Pentingnya pemekaran ini dikonfirmasi  oleh  beberapa  studi  yang menunjukkan  dampak  positif  adanya pemekaran  wilayah  baru  terhadap pembangunan di suatu daerah. Dampak positif dari pemekaran wilayah misalkan  diamini  oleh  Santika  et  al.,
(2018)  yang  berargumen  bahwa ditemukan  adanya  peningkatan  positif pada pertumbuhan perekonomian,
pemerataan ekonomi, dan pembangunan  daerah  pada  Kabupaten Lombok Utara setelah dimekarkan pada 2017.  Dampak  positif  semacam  ini  juga terjadi  di  Provinsi  Papua,  dimana  ada pengaruh  signifikan  dari  pemekaran terhadap menurunnya tingkat
kemiskinan  di  provinsi  itu  (Riani  & Pudjihardjo, 2012).
Pengaruh  positif  seperti  itu biasanya  terjadi  karena  meningkatnya pembangunan  infrastruktur  baru  yang membantu  membuka  berbagai  akses pembangunan lainnya, khususnya untuk mempermudah  mobilitas  dan  akses terhadap  lokasi  tertentu  (Harahap, 2015).  Hal  seperti  itu  sebagaimana terjadi  di  Desa  Kapu  Jaya  Kecamatan Palangga  Kabupaten  Konawe  Selatan, dimana  pembangunan  pembangunan infra-struktur jalan, sarana dan prasarana  kesehatan  dan  pendidikan semakin  meningkat  sejak  desa  tersebut dimekarkan  (Mudana  et  al.,  2016). Peningkatan kualitas infrastruktur seperti  itu  juga  terjadi  di  Kabupaten Minahasa  Selatan  (Panambunan  et  al.,
2018),  kemudian  di  Desa    Sungai Bendung    Air    Kecamatan    Kayu  Aro Kabupaten    Kerinci  (Bustami,  2018), maupun di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka (Lutpiah, 2016).
Selain  berdampak  pada  perkem- bangan  infrastruktur  baru,  pemekaran desa  dan  kecamatan  juga  berpengaruh pada  peningkatan  kualitas  layanan publik.  Sebagaimana  terjadi  di  Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu  Utara,  pelayanan  Akta  Kelahiran dan  Kartu  Keluarga  menjadi  semakin baik  sejak  pemekaran,  baik  dari  sisi prosedur,  waktu,  biaya,  hingga  sumber daya  aparaturnya  (Kartini,  2016). Dampak positif seperti itu juga terjadi di Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten  Minahasa  (Yosephus,  2014).
Selain layanan adminsitratif, pemekaran juga  berdampak  cukup  baik  pada peningkatan layanan pendidikan
sebagaimana  di  Kabupaten  Kepulauan Talaud (Polakitang, 2013).
Dengan harapan atas dampak yang lebih  positif  pada  peningkatan  kualitas pembangunan  dan  perbaikan  layanan publik, maka kebutuhan akan pemekaran  desa  dan  kecamatan  ini menjadi  relevan  bagi  daerah-daerah tertentu,  salah  satunya  Kabupaten Kotawaringin  Barat  yang  memiliki wilayah  yang  terlampau  luas,  sulit diakses,  dan  tidak  meratanya  sosio- ekonomi  di  wilayah  tersebut.  Studi  ini dimaksudkan  untuk  melihat  bagaimana skenario  pemekaran  wilayah  desa  dan kecamatan disana.

## C. METODE
Dalam  pengerjaan  artikel  ini, penulis  melakukan  penelitian  dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang menggabungkan dengan studi  literatur  terhadap  berbagai  data sekunder.  Dalam  penggalian  data, penulis  melakukanm  studi  lapangan dengan  memadukan  beberapa    pola penggalian  data  seperti  wawacara mendalam, FGD ( Focused Group
Discussion ) dan observasi non- partisipan.  Lokasi  penelitian  ini  adalah Kabupaten  Kota  Waringin  Barat  Tahun 2019 dengan mencakup seluruh wilayah kecamatan yang ada.
Studi  literatur  bertujuan  untuk memetakan  regulasi  yang  ada  untuk dijahit  sebagai  instrumen  penelitian guna  menentukan  persyaratan  dasar peme-karan  yang  meliputi,  persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan.  Selain  itu,  studi  literatur juga  dipakai  untuk  mengidentifikasi karakteristik  desa  dan  kecamatan  di Kabupaten Kotawaringin
Barat.
Sedangkan  untuk  wawancara,  penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak,  mulai  dari  pihak  pemerintah (Wakil  Bupati,  Ketua  DPRD,  Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, hingga camat dan kepala desa) dan juga pihak  masyarakat  (LSM,  pelaku  bisnis, tokoh  masyarakat).  Adapun  untuk  FGD, penulis  melakukan  satu  kali  yang difasilitasi  oleh  Badan  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  dengan  diadakannya FGD  bersama  perwakilan  seluruh perangkat  kecamatan  dan  desa  di Pangkalan Bun.
Data yang telah terkumpul kemudian dikatagorisasikan dan dipilah-pilah  sesuai  dengan  variabel teoritis  yang  digunakan.  Selanjutnya, data yang dikategorisasikan dimasukkan pada operasionalisasi konsep  yang  digunakan,  khususnya untuk  melihat  bagaimana  kualifikasi persyaratan  pemekaran  dikerjakan. Beberapa data-data yang dianggap tidak relevan  direduksi  dari  basis  analisis. Terakhir, penarikan kesimpulan diambil setelah  beberapa  parameter  yang ditentukan telah dipenuhi dengan baik.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Penataan  Ulang  Administrasi Wilayah Kecamatan
Setelah melakukan analisis dokumen  dan  penelitian  langsung  di lapangan,  tim  penulis  melihat  jalan menuju  rencana  pemekaran  kecamatan bisa  dilakukan  jika  didahului  dengan penataan  ulang  wilayah  administratif kecamatan.  Untuk  melakukan  ini, penulis akan membagi rencana penataan  wilayah  dalam  dua  rencana, yakni  jangka  pendek  dan  jangka panjang.  Rencana  jangka  pendek  ini
diestimasikan  membutuhkan  waktu sekitar  1  sampai  3  tahun,  sedangkan untuk rencana jangka panjang diperkirakan  membutuhkan  waktu  3 hingga  5  tahun  atau  lebih.  Pembedaan rencana  ini  dilakukan  karena  tidak mungkin melakukan pemekaran kecamatan  serta  merta  tanpa  melihat ketentuan regulasi yang sangat ketat itu.
a) Rencana Penataan Ulang

## Administrasi  Wilayah  Jangka
Pendek Disebut  jangka  pendek  karena proses menuju rencana pemekaran bisa dilakukan sejak saat ini juga. Pemerintah daerah sudah bisa melakukan proses administratif maupun  proses  politis  untuk  mulai langkah-langkah penataan ulang administrasi wilayah kecamatan.
Tujuannya jelas, yakni untuk memenuhi syarat  minimal  10  desa/kelurahan  agar bisa dilanjutkan untuk proses pembentukan kecamatan baru.
Adapun hasil analisis yang dilakukan  penulis,  menunjukkan  ada  4 wilayah  kecamatan  yang  perlu  ditata ulang  wilayah  administratifnya,  yakni Kecamatan  Kumai,  Kecamatan  Arut Selatan, Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan  Arut  Utara.  Sedangkan untuk  Kecamatan  Kotawaringin  Lama dan  Kecamatan  Pangkalan  Banteng, dalam waktu dekat tidak membutuhkan penataan ulang dahulu. Secara sederhana,  analisis  penataan  wilayah kecamatan  yang  penulis  tawarkan sebagaimana ada dalam tabel 2.
Tabel 2. Tawaran Penataan Wilayah Administratif Baru
Dengan melakukan penataan ulang sebagaimana tabel 2, maka syarat jumlah  minimal  desa/kelurahan  untuk pembentukan  kecamatan  baru  bisa dilakukan. Hasil dari penataan ulang ini akan menghasilkan tata wilayah administratif  baru,  yakni  Kecamatan Kumai  menjadi  20  desa/kelurahan; Kecamatan  Arut  Utara  menjadi  10 desa/kelurahan;  Kecamatan  Pangkalan Lada  menjadi  10  desa,  sedangkan Kecamatan Arut Selatan tetap berjumlah  20  desa/kelurahan,  hanya berubah  tata  wilayahnya  saja.  Adapun Kecamatan  Kotawaringin  Lama  dan Kecamatan  Pangkalan  Lada  tidak mengalami perubahan, tetap dengan 17 desa/kelurahan di masing-masing kecamatannya.
Setelah melakukan penataan ulang wilayah administratif kecamatan tersebut,  maka  setidaknya  Kabupaten Kobar  bisa  melakukan  pemekaran
kecamatan baru minimal di dua wilayah, yakni  Kecamatan  Arut  Selatan  dan Kecamatan Kumai. Sebab, kedua kecamatan  ini  sudah  memenuhi  syarat minimal  10  desa/kelurahan  untuk pembentukan  kecamatan  baru.  Untuk melakukan pemekaran wilayah kecamatan,  maka  penulis  menawarkan rencana  sebagaimana  tercantum  dalam tabel 3.

## Tabel 3. Rencana Pemekaran Kecamatan
Kumai dan Arut Selatan
Jika  pemekaran  kecamatan  baru dijalankan  berdasar  skema  yang  ada, maka  tentu  saja  akan  menciptakan kegaduhan dan polemik di akar rumput.
Desa-desa  yang  mengalami  perubahan wilayah  administratif  di  kecamatan sangat  mungkin  akan  menolak  rencana ini.  Masyarakat  Desa  Nanga  Mua  akan tetap terisolir akibat berpindah wilayah administratif, terlebih posisi geografisnya  sebenarnya  lebih  dekat dengan  Kelurahan  Pangkut  sebagai
Ibukota  Kecamatan  Arut  Utara.  Begitu juga dengan Desa Purbasari, masyarakat desa  tersebut  akan  menempuh  jarak dua  kali  lipat  dibanding  harus  ke Kelurahan Pandu Sanjaya di Kecamatan Pangkalan Lada daripada harus bergabung  dengan  kecamatan  baru lainnya.  Sedangkan  Desa  Tanjung  Putri dan  Desa  Tanjung  Terantang,  tidak  ada kepastian bahwa mereka akan menerima  gagasan  perubahan  ini karena  posisi  geografis  mereka  tetap saja terisolir dalam sudut pandang jarak tempuh  ke  ibukota  kecamatan  yang baru.
Kegaduhan akan semakin meningkat  ketika  sudah  menyangkut calon  ibukota  kecamatan  baru  hasil pemekaran.  Masing-masing  desa  akan cenderung  mengusulkan  wilayahnya yang  akan  menjadi  ibukota  kecamatan baru.  Sejauh  observasi  penulis,  saat  ini sudah  muncul  dua  usulan  terkait  calon ibukota  kecamatan  baru  untuk  rencana pemekaran  Kecamatan  Kumai,  yakni Desa  Kubu  dan  Desa  Teluk  Bogam. Beberapa birokrat kabupaten cenderung menyuarakan pilihan ibukota  baru  di  Desa  Kubu,  meski  hasil wawancara  tim  peneliti  saat Focus Group  Discussion (FGD)  pada  21 November,  perwakilan  dari  Desa  Kubu menyatakan  “Masyarakat  kami  biasa saja,  tidak  memaksakan  harus  menjadi ibukota”.  Sebaliknya,  aspirasi  dari  Desa Teluk  Bogam  jauh  lebih  berkeinginan agar  menjadi  calon  ibukota  kecamatan baru,  dengan  telah  menyiapkan  lahan kosong sebesar 25 Ha untuk infrastruktur kantor kecamatan.
Sedangkan  untuk  calon  ibukota pemekaran  dari  Kecamatan  Arut Selatan,  saat  ini  baru  terdengar  Desa
Runtu  saja.  Namun  tidak  menutup kemungkinan,  jika  rencana  pemekaran sudah  mendekati  pelaksanaan,  akan muncul  aspirasi  agar  masing-masing desanya  menjadi  ibukota  kecamatan pemekaran.  Terlebih,  jika  Desa  Runtu menjadi  ibukota  kecamatan  yang dimekarkan,  maka  Desa  Natai  Raya, Desa  Natai  Baru,  dan  Desa  Purbasari akan  cenderung  keberatan  karena mengganggap  jarak  tempuh  ke  ibukota kecamatan  lebih  jauh  dan  sulit dibanding posisi mereka sebelumnya.
Artinya, rencana pemekaran kecamatan ini bukan langkah yang pasti mulus  begitu  saja,  tetapi akan menciptakan pro dan kontra, baik ketika perubahan  wilayah  administratif  dan terutama  ketika  penentuan  ibukota kecamatan.  Untuk  itu,  pemerintah daerah  harus  mengupayakan  sosialisasi dan  resolusi  konflik  sebaik  mungkin agar  polemik  yang  disebabkan  oleh perubahan  wilayah  administratif  baru tidak  berlarut-larut  menjadi  konflik yang  tidak  terselesaikan.  Pemerintah daerah  harus  melakukan  koordinasi dengan  DPRD  untuk  memuluskan  misi ini.  Sebab,  hal  ini  membutuhkan  upaya politik  yang  tidak  ringan.    Sangat disayangkan  karena  aturan  PP  Nomor 17  Tahun  2018  yang  begitu  ketat  ini mengakibatkan  tidak  ada  solusi  yang bisa  menyenangkan  semua  kalangan. Oleh  karenanya,  semua  pihak  perlu memberi  perhatian  secara  serius terhadap persoalan ini, baik pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.
b) Rencana Penataan Wilayah

## Administratif Jangka Panjang
Adapun  yang  dimaksud  dengan penataan wilayah jangka panjang adalah penataan  wilayah  yang  harus  disiapkan
saat  ini  karena  memakan  proses  yang jauh  lebih  lama.  Secara  sederhana, rencana  jangka  panjang  ini  merujuk pada rencana pemekaran desa/kelurahan  baru  yang  jika  bisa dilakukan  dapat  diarahkan  untuk rencana pemekaran  kecamatan di masa depan.  Pemekaran  desa  dimasukkan sebagai  rencana  jangka  panjang  karena prosesnya  tidak  bisa  instan,  namun memakan waktu yang lebih lama. Secara sederhana, untuk melakukan
pemekaran (pembentukan) desa setidaknya ada 5 tahapan. 1) Jika  sudah  memenuhi  semua persyaratan dan ada kesepakatan  dari  masyarakat desa yang bersangkutan (terdapat  berita  acara),  usulan bisa dilanjutkan dengan membentuk Desa Persiapan. 2) Desa  Persiapan  ini  akan dievaluasi  selama  1  hingga  3 tahun  sebelum  ditingkatkan statusnya menjadi Desa.
3) Pembentukan  desa  baru  ini harus melalui mekanisme keputusan  berupa  Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang  Pembentukan  Desa, yang  disetujui  oleh  bupati,
DPRD,  lalu  diajukan  pada gubernur.
4) Gubernur  akan  melakukan
proses evaluasi terhadap rancangan  perda,  dan  jika gubernur menerima rancangan tersebut,  maka  gubernur  akan memberikan  nomor  regristrasi dan diajukan untuk mendapatkan  kode  desa  dari Menteri Dalam Negeri. 5) Pembentukan desa baru dinyatakan sah setelah diputuskan dalam perda tentang  pembentukan  desa baru.
Agar Pemerintah Kabupaten Kobar dapat  mengajukan  usulan  pemekaran desa/kelurahan, yang pertama dilakukan  adalah  memenuhi  syarat- syarat  spesifik  yang  telah  diatur  dalam UU  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan PP  Nomor  17  Tahun  2018.  Setidaknya ada  9  syarat  yang  harus  dipenuhi sebelum pelakukan pemekaran desa/kelurahan, antara lain:
1) batas  usia  desa  induk  paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2) jumlah  penduduk  desa  untuk wilayah  Provinsi  Kalimantan Tengah  paling  sedikit  1.500 (seribu  lima  ratus)  jiwa  atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;  sedangkan  untuk kelurahan  paling  sedikit  2.000 (dua  ribu)  jiwa  atau  400 (empat ratus) kepala keluarga; 3) untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, luas wilayah kelurahan paling sedikit  7  km2,  sedangkan untuk  desa  tidak  disyaratkan secara jelas dalam aturan; 4) wilayah  kerja  yang  memiliki akses transportasi antarwilayah; 5) sosial  budaya  yang  dapat menciptakan  kerukunan  hidup bermasyarakat  sesuai  dengan adat istiadat Desa;
6) memiliki potensi yang meliputi sumber  daya  alam,  sumber
daya  manusia,  dan  sumber daya ekonomi pendukung;
7) batas  wilayah  Desa  yang dinyatakan  dalam  bentuk  peta Desa  yang  telah  ditetapkan
dalam
peraturan Bupati/
Walikota;
8) sarana  dan  prasarana  bagi
Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
9) tersedianya  dana  operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat  Pemerintah  Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
Guna  memetakan  ada  berapa desa/kelurahan  di  Kabupaten  Kobar yang potensial untuk dimekarkan, maka perlu untuk membuat overview sederhana  terhadap  beberapa  syarat yang  mudah  diukur.  Jika  mencermati  9 syarat  yang  ada,  maka  syarat  nomor  1, 2,  dan  3  relatif  lebih  mudah  dipetakan atau  diukur  di  atas  kertas.  Untuk  itu, penulis  akan  memberi  gambaran bagaimana desa/kelurahan di Kabupaten Kobar dibaca dalam perspektif  syarat  1  hingga  3.  Adapun gambarannya  bisa  dilihat  pada  tabel  4 berikut ini.
Tabel 4. Sebaran Desa/Kelurahan yang Berpotensial dimekarkan
Keterangan:
 Tinggi :  Berpotensi  dimekarkan menjadi  3  wilayah  administratif atau lebih
 Rendah  :  Berpotensi  dimekarkan maksimal 2 wilayah administratif
Menilik  pada  tabel  3,  setidaknya ada  26  desa/kelurahan  yang  memiliki potensi  untuk  dilakukan  pemekaran desa/kelurahan.  Analisis  ini  hanya berdasarkan asumsi terpenuhinya syarat  1  2,  dan  3  (mengasumsikan syarat  4  hingga  9  bisa  terpenuhi  di belakang hari), serta hanya rekaan atau modeling  di  atas  kertas  saja.  Sebab, besar kemungkinan banyak sekali faktor yang  membuat  rencana  pemekaran tidak  bisa  dilakukan,  misal  jumlah penduduk  atau  jumlah  KK  yang  tidak merata sehingga gagal memenuhi syarat minimal,  baik  untuk  desa/kelurahan induk maupun desa/kelurahan
persiapan.  Untuk  itu,  tim  peneliti mengkategorikan beberapa kemungkinan
pemekaran desa/kelurahan  dalam  dua  tingkatan, yakni  tinggi  dan  rendah.  Dianggap memiliki  potensi  pemekaran  tinggi  jika jumlah  penduduk,  jumlah  KK,  dan  luas wilayah masih ideal jika dibagi menjadi 3  bagian.  Sedangkan  memiliki  potensi pemekaran  rendah  jika    jumlah penduduk, jumlah KK, dan luas wilayah hanya cukup dibagi dalam 2 bagian.
Potensi  di  atas  kertas  tentu  saja berbeda dengan kenyataan di lapangan. Hal  ini  dibuktikan  dari  usulan-usulan pemekaran  desa  bahkan  muncul  di desa/kelurahan  yang  tidak  disebutkan di atas. Desa Sungai Hijau di Kecamatan Pangkalan  Banteng  misalkan,  meski hanya  memiliki  luas  10  Km2  dan penduduk sebanyak 1.504 jiwa, mereka sudah mengajukan proposal pemekaran dan katanya berkas pemekaranya sudah sampai  di  meja  gubernur,  bersamaan dengan  proposal  pemekaran  Desa Karang  Mulya.  Tidak  hanya  itu, beberapa  desa  di  kecamatan  lain  juga sudah  melakukan  proses  perencanaan untuk pemekaran wilayah desa/kelurahan.
Namun
karena keterbatan data penulis perihal persoalan ini, tidak banyak analisis yang bisa  diberikan.  Hanya  saja  poin  utama yang ingin disampaikan bahwa pemerintah  daerah  harus  menyikapi serius  atas  aspirasi  pemekaran  desa karena  inilah  yang  akan  menjadi  modal utama kelak untuk pemekaran kecamatan, utamanya Kecamatan
Kotawaringin  Lama  dan  Kecamatan Pangkalan  Banteng  yang  butuh  3 desa/kelurahan lagi agar bisa
melakukan pemekaran kecamatan.
2. Analisis Kualifikasi Syarat Pemekaran
Dari  pemaparan  sebelum,  jelas terlihat  bahwa  rencana  pemekaran kecamatan  akan  dilangsungkan  untuk dua  wilayah,  yakni  Kecamatan  Kumai dan  Kecamatan  Arut  Selatan.  Pada bagian  ini,  rencana  pemekaran  kedua kecamatan tersebut akan diuji kualifikasinya, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Dalam melakukan uji kualifikasi,  ada  tiga  kualifikasi  yang akan  di  analisis,  yakni  kualifikasi persyaratan  dasar,  persyaratan  teknis, dan  persyaratan  administratif.  Ketiga kualifikasi persyaratan ini harus dianalisis untuk mengetahui mana yang sudah  memenuhi  syarat,  mana  yang belum memenuhi.
a) Kualifikasi  Persyaratan  Dasar
Pemekaran Kecamatan Kualifikasi persyaratan dasar adalah ketentuan mutlak terkait syarat- syarat  minimal  yang  harus  dipenuhi sebelum  sebuah  kecamatan  melakukan pemekaran.  Ada  4  variabel  yang  harus dilihat dalam kualifikasi dasar ini, yakni jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, usia minimal kecamatan induk, dan  jumlah  minimal  desa/kelurahan. Dalam  PP  Nomor  17  Tahun  2018 disebutkan bahwa pembentukan kecamatan  baru  (di  Provinsi  Kalimatan Tengah)  harus  memiliki  penduduk  per desa  sebanyak  1.500  penduduk  atau 300  KK,  sedangkan  untuk  kelurahan sebanyak 2.000 penduduk atau 400 KK. Adapun  untuk  luas  kecamatan  baru harus  lebih  dari  12,5  Km2,  dengan cakupan wilayah minimal 10
desa/kelurahan,  serta  usia  kecamatan induk telah lebih dari 5 tahun.
Sebelum mengukur keempat variabel  di  atas,  yang  perlu  dilihat pertama  kali  adalah  gambaran  dasar atas luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah  KK  yang  ada  dalam  wilayah- wilayah  yang  akan  dimekarkan,  baik  di Kecamatan  Arut  Selatan  maupun Kecamatan  Kumai.  Adapun  gambaran umum  wilayah  yang  akan  dimekarkan ada pada tabel 5 dan 6.
Tabel 5. Gambaran Wilayah Hasil Pemekaran Kecamatan Arut Selatan
Tabel 6. Gambaran Wilayah Hasil Pemekaran Kecamatan Kumai
Dengan  melihat  tabel  5  dan  6, terlihat secara jelas luas wilayah, jumlah penduduk,  dan  jumlah  KK  relatif  masih memadai  untuk  rencana  pemekaran. Untuk  Kecamatan  Kumai,  tampak bahwa  rencana  pemekaran  akan membagi  wilayah  yang  hampir  sama luasnya. Hanya kosentrasi penduduk/KK  di  kecamatan  induk  jauh lebih besar dibanding dengan kecamatan  pemekaran,  atau  sekitar  4 kali  lipat  dari  jumlah  penduduk  di wilayah  yang  dimekarkan.  Sedangkan untuk  Kecamatan  Arut  Selatan  terlihat bahwa  kecamatan  induk  memiliki  luas lebih  kecil  dari  wilayah  kecamatan pemekaran,  atau  2  kali  dari  luas kecamatan pemekaran.
Meskipun
kecamatan  induk  memiliki  luas  yang lebih  kecil,  jumlah  penduduknya  relatif lebih  besar,  yakni  5  kali  lipat  jumlah penduduk di kecamatan pemekaran.
Dari  gambaran  di  atas,  maka  tim peneliti bisa menganalisis seberapa jauh kualifikasi  dasar  rencana  pemekaran bisa  dipenuhi.  Adapun  hasil  analisis  ini bisa dilihat pada tabel 7 dan 8.
Tabel 7. Kualifikasi Persyaratan Dasar Pemekaran Kecamatan Arut Selatan
Dari  Tabel  7,  rencana  pemekaran Kecamatan  Arut  Selatan  nanti  akan menyisakan  wilayah  kecamatan  induk yang lebih kecil. Hal ini sangat mungkin terjadi  karena  kosentrasi  penduduk hampir  rata-rata  terpusat  di  wilayah ibukota kabupaten, Pangkalan Bun, yang berada  persis  di  Kecamatan  Arut Selatan.  Sedangkan  wilayah  kecamatan pemekaran  akan  dua  kali  lebih  besar dari  kecamatan  induk,  namun  dengan jumlah  penduduk  yang  hanya  separo saja. Dengan adanya pemekaran kecamatan ini, diharapkan akan muncul pusat  pertumbuhan  baru  di  wilayah Arut  Selatan  bagian  atas,  yang  selama ini cukup tertinggal, khususnya dari sisi
ekonomi.  Artinya,  keberadaan  unit pemerintahan baru disana akan memberikan daya dorong bagi prioritas pembangunan yang lebih serius, khususnya  perbaikan  infrastruktur publik  seperti  jalan,  listrik  dan perbaikan  fasilitas  pendidikan  dan kesehatan.
Sedangkan untuk kualifikasi persyaratan dasar pemekaran Kecamatan  Kumai,  bisa  dilihat  dalam tabel berikut.
Tabel 8. Kualifikasi Persyaratan Dasar Pemekaran Kecamatan Kumai
Berdasar  tabel  8,  dari  sisi kualifikasi  persyaratan  dasar,  rencana pemekaran  Kecamatan  Kumai  relatif bisa  dipenuhi.  Kesepuluh  desa  yang berada  di  wilayah  pemekaran  memiliki tipologi  yang  hampir  sama,  yakni berada  di  wilayah  sepanjang  pesisir Laut  Jawa.  Hasil  wawancara  dengan multi-stakeholder,  wilayah  ini  perlu dimekarkan  karena  tergolong  sebagai
kecamatan  yang  sudah  berumur  lama tetapi  masih  sedikit  tertinggal  dari  sisi pembangunan.  Wilayah  ini  sebenarnya memiliki  potensi  besar  di  bidang pariwisata,  mengingat  garis  pantainya yang cukup panjang. Sayangnya, pariwisata  di  beberapa  desa  pesisir  ini kurang
berkembang karena infrastruktur  jalan  yang  tidak  terlalu bagus. Selain itu, hampir sebagian besar tanah  di  wilayah  pesisir  ini  dimiliki secara  perseorangan  dan  banyak pemukiman  yang  menutupi  panorama keindahan pantai.
b) Kualifikasi  Persyaratan  Teknis

## Peme-karan Kecamatan
Sedangkan  untuk  kualifikasi teknis,  ada  beberapa  variabel  yang harus diuji, diantaranya (1) kemampuan keuangan  daerah;  (2)  sarana  dan prasarana  pemerintahan;  (3)  kejelasan rencana  wilayah  pemekaran.  Ketiga kualifikasi  teknis  ini  harus  terpenuhi lebih dahulu sebelum rencana pemekaran  kecamatan  ditindaklanjuti secara lebih serius.
Pertama , sisi kemampuan keuangan  daerah  diukur  dari  rasio belanja  pegawai  terhadap  APBD  dan besar  rasionya  tidak  lebih  dari  50 persen.  Dengan  merujuk  pada  besar APBD  Kabupaten  Kobar  Tahun  2018 sebesar Rp 1.304.958.050.000,00, terlihat  bahwa  tidak  sampai  separo jumlah  APBD  digunakan  untuk  belanja pegawai,  baik  untuk  gaji  PNS  maupun honor kegiatan. Hal ini ditunjukkan dari besar  belanja  pegawai  untuk  gaji  PNS hanya  sebesar  Rp  455.470.091.399,00 (dalam  Belanja  Tidak  Langsung/BTL) dan besar belanja pegawai untuk honor kegiatan hanya mencapai Rp
119.208.581.222,00  (dalam  Belanja
Langsung/BL).  Artinya,  jika  seluruh belanja  pegawai  digabung  sekalipun (baik  di  BTL  maupun  BL)  hanya mencapai  Rp  574.678.672.621,00,  atau hanya sekitar 31 persen dari keseluruhan APBD.
Gambar 1. Rasio Belanja Pegawai dalam APBD Kabupaten Kobar 2018
Gambar 1
memberikan gambaran bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kobar cukuplah kuat. Jumlah  belanja  pegawai  yang  masih relatif  kecil  merupakan  keuntungan tersendiri  bagi  Kabupaten  Kobar  dalam rencana  pemekaran  kecamatan.  Upaya menambah  kecamatan  baru  dengan pemekaran,  tidak  akan  membebani anggaran  secara  signifikan,  mengingat hanya  dua  kecamatan  saja  yang  akan dimekarkan. Kenyataan ini mengkonfirmasi  bahwa  persyaratan teknis  kemampuan  keuangan  daerah dalam rencana pemekaran dua
kecamatan  di  Kabupaten  Kobar  telah terpenuhi.
Kedua,  untuk  kualifikasi  teknis berupa sarana dan prasarana pemerintahan,  juga  relatif  lebih  mudah terpenuhi.  Dalam  PP  Nomor  17  Tahun 2018, kualifikasi ini mengatur setidaknya  sudah  memiliki  lahan  untuk kantor  camat  dan  lahan  untuk  sarana dan  prasarana  pendukung  pelayanan publik lainnya. Meskipun penulis belum sampai  memetakan  potensi  lahan  yang ada,  namun  observasi  secara  umum  di Kabupaten  Kobar  hampir  setiap  desa memiliki  lahan  desa  yang  relatif  luas. Meskipun  jumlah  lahan  kas  desa  di Kabupaten  Kobar  juga  menyempit sebagaimana  terjadi  di  Jawa,  namun secara  umum  desa  masih  memiliki tanah  desa  yang  mencukupi  apabila akan  dipakai  untuk  pembangunan sarana prasarana kecamatan baru.
Dengan  menggunakan  asumsi luas  lahan  kantor  kecamatan  di  Jawa yang  paling  luas  hanya  sekitar  2.500 meter  persegi  (Kantor  Kecamatan Semarang Tengah saja hanya 1.563 m2), maka  membangun  kantor  kecamatan baru  di  Kabupaten  Kobar  (plus  dengan sarana-prasarana  seperti  rumah  dinas, fasilitas  kesehatan  dan  pendidikan, instansi vertikal, dan fasilitas pendukung kegiatan sosial dan ekonomi),    luas  lahan  sekitar  3  Ha (30.000  m2)  sudah  lebih  dari  cukup. Mendapatkan tanah (kas) desa  seluas 3 sampai  5  Ha  dalam  konteks  Kabupaten Kobar  adalah  jauh  lebih  mudah daripada  mecari  tanah  seluas  itu  di Jawa,  mengingat  desa-desa  di  sana masih  memiliki  tanah  desa  yang  relatif luas.  Seandainya  ibukota  kecamatan pemekaran dari Kecamatan Arut Selatan
ada di Desa Runtu, maka mencari lahan sekitar 3 Ha bukan hal yang sulit, karena luas  wilayah  Desa  Runtu  mencapai 50.400  Ha  atau  lebih  dari  10  kali  luas wilayah  Kota  Surakarta  (4.601  Ha). Apalagi  untuk  Desa  Teluk  Bogam, seandainya pemekaran Kecamatan Kumai memilih desa ini sebagai ibukota kecamatan  baru,  maka  telah  disiapkan lahan  seluas  25  Ha  sebagaimana disampaikan  Kepala  Desa  Teluk  Bogam pada tim peneliti.
Dari sini bisa disimpulkan bahwa syarat kualifikasi teknis berupa kesiapan  lahan  untuk  pembangunan sarana  prasarana  kecamatan  baru diasumsikan  bisa  terpenuhi.  Jika  hanya ketersediaan lahan, maka besar kemungkinan hal ini tidak akan menjadi persoalan.  Apalagi  ini  merupakan penelitian  tahap  awal,  dimana  proses rencana pemekaran belum sampai pada tahap  yang  lebih  kongkret.    Rencana pemekaran  masih  menjadi  wacana, belum  sampai  pada  sosialisasi  dan komunikasi  ke  bawah  apalagi  proses politik  yang  nyata  yang  terekspresikan dalam forum-forum desa atau kecamatan.  Oleh  karena  itu,  kendala terbesar  sebenarnya  yang  akan  muncul adalah dimana posisi ibukota kecamatan.  Inilah  yang  akan  menjadi persoalan  karena  akan  muncul  banyak aspirasi dari masing-masing desa/kelurahan  yang  mengajukan  diri menjadi ibukota kecamatan.
Sedangkan  untuk  kualifikasi teknis  yang  ketiga,  yakni  kejelasan perencanaan wilayah pemekaran, terdapat  4  variabel  yang  haris  diuji sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  5 Ayat  (4)  PP  Nomor  17  Tahun  2018. Adapun  ke-4  variabel  itu,  diantaranya:
(1)  kejelasan  batas  wilayah  kecamatan dengan  menggunakan  titik  koordinat sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan; (2) nama kecamatan  yang  akan  dibentuk;  (3) lokasi  calon  ibu  kota  Kecamatan  yang akan  dibentuk;  dan  (4)  kesesuaian dengan  rencana  tata  ruang  wilayah. Meskipun  belum  bisa  diukur  secara pasti  terkait  kualifikasi  ini,  bukan berarti  kualifikasi  persyaratan  teknis tentang  kejelasan  perencanaan  wilayah pemekaran  tidak  bisa  digambarkan. Untuk  itu,  penulis  akan  memberikan gambaran  bagaimana  problem  yang dihadapi  untuk  memenuhi  kualifikasi ini. Secara sederhana, gambaran tantangan  untuk  memenuhi  kualifikasi persyaratan  teknis  bisa  dilihat  pada tabel 9.
Tabel 9. Pemenuhan Persyaratan Teknis terkait Rencana Wilayah Pemekaran
Untuk rencana pemekaran kecamatan  ini,  tantangan  yang  paling sulit  adalah  menentukan  batas  wilayah pemekaran. Hasil elaborasi dari wawancara dengan multi-stakeholder di
Kabupaten Kobar, ditemukan kenyataan bahwa  hampir  setiap  desa/kelurahan masih banyak yang belum menyelesaikan  masalah  tapal  batas antar wilayahnya. Beberapa diantaranya seperti, Desa Tanjung Putri yang sampai sekarang belum menemukan kesepakatan batas wilayah dengan Desa Sebuai  di  Kecamatan  Kumai.  Kemudian Desa  Kubu  di  Kecamatan  Kumai  yang masih bermasalah terkait batas desanya dengan Desa Pasir Panjang di Kecamatan Arut Selatan. Juga Kelurahan Mendawai yang masih belum bersepakat  dalam  hal  batas  wilayah dengan  Desa  Tanjung  Putri  dan  Desa Kumpai  Batu  Bawah.  Bahkan,  Desa Sungai  Sekonyer  masih  bersengketa wilayah dengan desa-desa di Kabupaten Seruyan.  Kenyataan  seperti  ini  nyaris ditemukan  disetiap  wawancara  dengan warga  atau  perangkat  desa/kelurahan di Kabupaten Kobar.
Ada  atau  tidak  ada  pemekaran, persoalan  tapal  batas  wilayah  ini  harus segera  diselesaikan.  Pemerintah  daerah dan  perangkatnya  harus  turun  tangan dan turun lapangan untuk menyelesaikan  persoalan  ini.  Momen rencana  pemekaran  kecamatan  adalah waktu  yang  tepat  untuk  melakukan kesepahaman  bersama  terkait  batas wilayah.  Pemerintah  daerah  bisa membiayai kegiatan pemetaan
partisipatif  antar  desa,  selain  untuk mendapatkan  kejelasan  batas  wilayah, juga  untuk  mendata  sejumlah  aset  dan peta  persoalan  yang  masih  menjadi
persengketaan  antar  desa.  Pemetaan partisipatif  yang  biasa  digunakan  NGO, sangat relevan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini.
Sedangkan untuk nama kecamatan tentu  saja  hal  yang  mudah.  Ketika proses  sosialisasi  dan  forum-forum desa/kelurahan sudah digalakkan, maka imaji  tentang  nama  kecamatan  baru akan  bisa  disepakati  dengan  cepat. Misalkan  untuk  pemekaran  Kecamatan Kumai, tim peneliti seringkali mendengar aspirasi penamakan kecamatan  baru  itu  dengan  nama Kecamatan  Pesisir  atau  Kecamatan Kumai  Pesisir.  Nama  ini  muncul  karena wilayah baru yang akan dimekarkan ini berada  persis  di  sepanjang  pesisir  Laut Jawa,  Kabupaten  Kobar.  Sedangkan untuk  penamaan  calon  kecamatan  baru dalam  pemekaran  Kecamatan  Arut Selatan, tim peneliti belum mendapatkan aspirasi yang memadai.
Jauh  yang  lebih  sulit  dibanding memilih  nama  adalah  menentukan ibukota  kecamatan.  Sebab,  penempatan ibukota  kecamatan  di  desa  tertentu sama  artinya  dengan  memudahkan beberapa  desa,  tetapi  juga  menyulitkan beberapa desa lainnya.
Untuk memudahkan ilustrasi persoalan penentuan ibukota pemekaran
Kecamatan  Kumai,  peta  di  bawah  ini akan  bisa  membantu  menyederhanaan persoalan.  Jika  Desa  Kubu  menjadi ibukota  kecamatan  baru,  maka  akan muncul  suara  penolakan  dari  Desa Tanjung  Terantang,  Tanjung  Putri, Sabuai,  Sabuai  Timur,  Keraya,  Teluk Bogam,  dan  Sungai  Bakau.  Ini  sangat mungkin  terjadi  karena  mereka  tetap merasa pemekaran tidak akan mendekatkan  akses  apapun  terhadap wilayahnya.
Gambar 2. Potensi Konflik Penentuan Calon Ibukota Pemekaran Kecamatan Kumai
Begitu  juga  ketika  calon  ibukota  di tempatkan  di  Desa  Teluk  Bogam,  Desa Kubu  akan  cenderung  menolak  karena mereka  lebih  nyaman  untuk  datang  ke Kumai  (Kelurahan  Candi)  daripada harus ke Desa Teluk Bogam. Sedangkan Desa  Tanjung  Terantang,  baik  di  Kubu atau  Teluk  Bogam,  rencana  pemekaran ini hanya dinilai semakin membuat sulit akses  mereka  dibandingkan  harus  ke Pangkalan  Bun  di  Arut  Selatan.  Adapun Desa  Teluk  Pulai  dan  Desa  Sungai Cabang,  mereka  akan  tetap  merasa terisolir  dimanapun  ibukota  kecamatan baru  di  tempatkan,  meskipun  besar kemungkinan  mereka  akan  lebih memilih  Desa  Kubu  sebagai  ibukota kecamatan  yang  baru.    Khusus  untuk Desa  Teluk  Pulai  dan  Desa  Sungai Cabang,  sudah  semestinya  kedua  desa ini  mendapat  perhatian  jauh  lebih serius, baik pemerintah daerah maupun pemerintah  pusat  mengingat  lokasi mereka yang sangat terisolir.
Sedangkan untuk rencana pemekaran  Kecamatan  Arut  Selatan, keadaannya jauh lebih kompleks. Sebab, tidak  ada  satu  pilihan  pun  yang  bisa diterima  dengan  mudah  oleh  semua pihak.  Secara  geografis,  hasil  dari rencana  wilayah  pemekaran  ini  masih terlampau luas, yakni mencapai 1.971,5 Km2  atau  lebih  dari  5  kali  luas  Kota Semarang (373,8 km²). Gambaran sederhannya bisa dilihat di gambar 2.
Dari  gambar  3,  setidaknya  ada  4 desa  yang  akan  merasa  dirugikan  oleh adanya  pemekaran  (bertanda  X,  warna merah),  yakni  Desa  Nanga  Mua,  Desa Purbasari,  Desa  Natai  Baru,  dan  Desa Natai Jaya. Anggaplah ibukota kecamatan  ada  di  Desa  Runtu  atau dimanapun  kecuali  ke-4  desa  tersebut,
maka  ke-4  desa  ini  akan  tetap  sulit menerima  posisi  ibukota  kecamatan yang  baru.  Desa  Nanga  Mua  akan merasa  dirugikan  karena  akses  jalan darat  relatif  belum  ada  untuk  ke  desa- desa lainnya di Arut Selatan. Begitu juga dengan  Desa  Purbasari  (di  Kecamatan Pangkalan  Lada),  Desa  Natai  Baru  dan Desa  Natai  Jaya  (Kecamatan  Arut Selatan),  kenyataan  harus  berpindah dari kecamatan induknya akan membuat mereka semakin sulit mendapatkan  akses.  Sebab  jarak  ke Desa  Runtu  lebih  jauh  dibanding  harus ke  Kelurahan  Pandu  Senjaya  atau  ke Pangkalan Bun sekalipun.
Gambar 3. Potensi Konflik dalam Penentuan Calon Ibukota Pemekaran Kecamatan Kumai
Pemaparan di atas menunjukkan bahwa  penentuan  ibukota  kecamatan baru,  baik  untuk  rencana  pemekaran Kecamatan  Kumai  maupun  Kecamatan
Arut Selatan akan jauh lebih sulit. Tidak ada satu pun pilihan calon ibukota yang bisa  begitu  saja  diterima  oleh  semua pihak.  Untuk  itu,  pemerintah  daerah harus memainkan peran yang signifikan dan  serius  guna  mencari  jalan  resolusi yang terbaik. Komunikasi dan sosialisasi yang  transparan  dan  akuntabel  adalah kunci  keberhasilan  untuk  memecahkan persoalan calon ibukota kecamatan baru ini.
Adapun kesesuaian rencana pemekaran  dengan  RTRW,  tim  peneliti tidak  menemukan  adanya  ekuivalensi sama  sekali.  Dalam  Perda  Nomor  1 Tahun  2018  tentang  Rencana  Tata Ruang
Wilayah Kabupaten
Kotawaringin  Barat  Tahun  2017-2037, tidak  termuat  satu  pasal  pun  yang mengatur rencana pemekaran kecamatan  di  Kabupaten  Kobar.  Hal  ini cukup  disayangkan  mengingat  rencana pemekaran kecamatan sudah digaungkan  sejak  lama,  namun  Perda RTRW  yang  baru  disahkan  pada  2018 tidak  mencantumkan  rencana  itu  sama sekali. Namun hal ini sebenarnya bukan murni  kesalahan  pemerintah  daerah, karena aturan ini pemekaran kecamatan,  yakni  PP  Nomor  17  Tahun 2018 juga baru dikeluarkan pemerintah pusat Agustus 2018 lalu, dimana aturan sebelumnya  tidak  memuat  ketentuan ini.
Selain itu, dalam aturan tersebut juga  tidak  memberi  penjelasan  yang lebih  mendetail  lagi  terkait  apa  yang dimaksud  dengan  “kesesuaian  dengan rencana  tata  ruang  wilayah”.  Untuk  itu, penulis menafsirkan ini sebagai: Selama tidak  ada  ketentuan  dalam  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  yang dilanggar,  maka  rencana  pemekaran
kecamatan  bisa  dilakukan.  Seandainya ketentuan  ini  mensyaratkan  bahwa rencana  pemekaran  wilayah  harus tersurat dalam RTRW, maka pemerintah daerah  dan  DPRD  Kabupaten  Kobar harus  menyikapinya  dengan  usulan revisi  perda.  Karenanya,  untuk  variabel ini  tim  peneliti  hanya  mengkategorikan sebagai  cukup  sulit,  maksudnya  perlu usaha  untuk  merevisi  perda  jika memang disyaratkan demikian.
c) Kualifikasi Persyaratan Administratif Pemekaran

## Kecamatan
Kualifikasi  administratif  yang dimaksud  dalam  PP  Nomor  17  Tahun 2018  adalah  kesepakatan  musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan, baik di kecamatan  induk  maupun  kecamatan baru yang akan dimekarkan. Kesepakatan  pemekaran  ini  harus diputuskan secara bersama oleh pejabat atau  perwakilan  desa/kelurahan  dalam sebuah  berita  acara.  Artinya,  forum  ini harus dihadiri oleh semua desa/kelurahan yang akan masuk dalam rencana  pemekaran.  Merujuk  pada pengertian  itu,  maka  tim  peneliti menyimpulkan  bahwa  kualifikasi  ini belum terpenuhi karena proses rencana pemekaran masih pada tahap penjajakan, belum sampai pada sosialisasi  dan  komunikasi  nyata tentang  desa/kelurahan  mana  yang akan  menjadi  bagian  dari  kecamatan yang baru.
Meskipun  kualifikasi  ini  belum terpenuhi, namun tim peneliti menemukan  kenyataan  bahwa  hampir semua  pihak  yang  berhasil  ditemui sebagian besar menyatakan dukungannya terhadap rencana
pemekaran  ini. Wawancara  tim  peneliti dengan  Wakil  Bupati  Kobar,  Ahmadi Riansyah  dan  Ketua  DPRD  Kobar, Triyanto dalam tempat dan waktu yang terpisah menunjukkan adanya kepaduan  gagasan  yang  solid  perihal rencana  pemekaran.  Mereka  berdua sama-sama mendukung rencana pemekaran  kecamatan  mengingat  dua kabupaten  pemekaran  dari  Kabupaten Kobar,  yakni  Kabupaten  Lamandau  dan Kabupaten  Sukamara  memiliki  jumlah kecamatan  yang  jauh  lebih  banyak. Artinya,  political  will  dari  pihak eksekutif  dan  legislatif  harus  didorong dalam  aksi  nyata  dengan  menginisiasi forum-forum desa atau kelurahan.
Tidak  hanya  pucuk  pimpinan daerah,  wawancara  dan focus  group discussion (FGD)  yang  dilakukan  tim peneliti dengan birokrat-birokrat pemerintah  daerah,  beberapa  camat, dan  belasan  perangkat  desa,  serta tokoh-tokoh  masyarakat,  menunjukkan bahwa  rencana  pemekaran  mendapat dukungan  solid.  Hal  ini  terjadi  karena sebaran  kue  pembangunan  yang  tidak merata  akibat  wilayah  administratif yang  hanya  6  kecamatan  harus menaungi wilayah yang terlampau luas. Di  titik  ini  bisa  disimpulkan  bahwa kualifikasi administratif berupa kesapakatan  forum  desa/kelurahan meskipun  belum  dilakukan,  bukan  hal yang  sulit  untuk  ditindaklanjuti.  Sebab, kebutuhan pemekaran kecamatan sudah  menjadi  imaji  bersama  warga Kotawaringin  Barat, dari  kepala  daerah hingga masyarakat akar rumput.

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan  di atas,  maka  pemekaran  kecamatan  dan
desa  di  Kabupaten  Kotawaringin  Barat adalah sesuatu yang tidak terhindarkan lagi.  Konteks  pemekaran  ini  jelas berkaitan dengan gagasan dan keinginan untuk memperdekat pelayanan publik sekaligus menyiapkan berbagai  instrumen  kebijakan  untuk mendorong terjadinya pemerataan pembangunan. Hasil analisis kesesuaian existing  condition dengan  tata  aturan pemekaran,  maka  ada  dua  agenda  yang bisa  dilakukan.  Pertama,  untuk  jangka pendek,  diperlukan  adanya  penataan ulang  jumlah  administratif  kecamatan. Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa Kecamatan Kumai dan Arut Selatan bisa ditata  ulang  menjadi  dua  kecamatan baru  karena  syarat  dasar  administratif telah  terpenuhi.  Kedua,  dalam  jangka panjang, setidaknya ada 26
desa/kelurahan  yang  berpotensi  untuk dimekarkan  karena  memenuhi  syarat dasar  sesuai  regulasi.  Sedangkan  dari sisi kualifikasi, baik syarat dasar, teknis, maupun  administrasi,  setidaknya  ada dua  kecamatan  baru  yang  bisa dimekarkan  dan  memenuhi  ketiga kualifikasi tersebut.
Dari hasil analisis di  atas, artikel ini  menunjukkan  sebuah  signifikansi bahwa  tata  aturan  yang  di  terkait pemekaran kecamatan dan desa, terlihat sangat tidak cocok untuk konteks Pulau Kalimantan.  UU  No  9/2015  tentang Pemerintah  Daerah,  UU  No.6  Tahun 2014  tentang  Desa  dan  PP  Nomor  17 Tahun  2018  tentang  Kecamatan, memiliki kecenderungan kontekstualisasi hanya pada Pulau Jawa (Jawa  Sentris).  Sebaliknya,  penentuan kategori jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, usia minimal kecamatan  induk,  dan  jumlah  minimal
desa/kelurahan  adalah  kategori  yang sangat sulit diikuti dalam konteks Pulau Kalimantan.  Argumen  ini  di  dasarkan pada  sulitnya  merancang  skenario  agar pemekaran  desa  dan  kecamatan  di Kabupaten  Kotawaringin  Barat  bisa terpenuhi.
Karena itulah, analisis tulisan ini dilabeli  sebagai  sebuah  skenario  saja, yakni  untuk  menyesuaikan  tata  aturan administratif  sesuai  undang-undang dengan  data-data  agregat  terkait kondisi terkini masing-masing kecamatan.  Skenario  ini  tentu  saja bukan elaborasi fakta di lapangan, yang bisa  jadi  memiliki  dinamika  jauh  lebih kompleks  dan  rumit.  Selain  itu, penelitian  ini  memiliki  limitasi  terkait dengan  pengayaan  yang  dikerjakan dengan  mengandalkan  data  statistik tahun  2017.  Artinya,  ada  potensi perubahan  data  (terbaru)  akan  ikut mempengaruhi  hasil  analisis  yang berbeda,  khususnya  terkait  bagaimana skenario pemekaran dirumuskan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kotawaringin
Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah yang telah memfasilitasi  penelitian  ini,  dan  juga kepada  Eni  Lestari  dan  Budi  Baskoro yang  telah  menjadi  asisten  lokal  dan membantu  secara  signifikan  proses penelitian lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bustami,  E.  (2018).  Analisis  Dampak
Pemekaran Desa terhadap
Pembangunan  Infstruktur  di  Desa
Sungai  Bendung  Air  Kecamatan Kayu  Aro. Jurnal  Administrasi
Nusantara , 1 (2), 1–15.
Harahap,  S.  A.  W.  (2015).  Dampak
Pemekaran Desa Dalam Pembanguuan  Infrastruktur  (Studi Kasus  Pada  Desa  Penampaan  Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten  Gayo  Lues). Perspektif ,
4 (1). Kartini,  F.  (2016). Dampak  Kebijakan Pemekaran  Desa  Pada  Aspek Pelayanan  Publik  di  Desa  Sadar Kecamatan .  Fakultas  Ilmu  Sosial,
Universitas Negeri Makasar.
Kompas.com. (2020). Wapres:
Moratorium  Pemekaran  Daerah karena  Keuangan  Negara  Belum Memungkinkan . Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read /2020/10/01/17540771/wapres- moratorium-pemekaran-daerah- karena-keuangan-negara-belum- memungkinkan
Lutpiah,  M.  (2016).  Pemekaran  Desa dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus  di  Desa  Kramat  Jaya
Kecamatan  Malausma  Kabupaten Majalengka). ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi , 7 (2).
Mudana,  M.,  Nempung,  T.,  &  Millia,  H. (2016).  Dampak  Pemekaran  Desa Terhadap
Pembangunan
Infrastruktur  di  Desa  Kapu  Jaya Kecamatan  Palangga  Kabupaten Konawe  Selatan. Jurnal  Ekonomi UHO , 1 (1).
Panambunan, G. A. A. G., Pangemanan, P. A., & Sagay, B. A. B. (2018). Dampak
Pemekaran Desa terhadap
Infrastruktur  Desa  pakuure  Dua Kecamatan  Tengah  Kabupaten Minahasa Selatan. Agro-
Sosioekonomi , 14 (1), 231–240.
Polakitang, R. (2013). Dampak
Pemekaran Wilayah Terhadap
Pelayanan  Publik  (Studi  Pelayanan Publik  Dalam  Sektor  Pendidikan Pasca  Pemekaran  Wilayah  di Kabupaten
Talaud). Jurnal Eksekutif , 2 (1).
Riani,  I.  A.  P.,  &  Pudjihardjo,  M.  (2012).
Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap PendapatanPerkapita,  Kemiskinan,
Dan Ketimpangan Antar Wilayah di Provinsi Papua. Jurnal Bumi Lestari ,
12 (1), 137–148.
Santika, R. H., Santoso, B., & Mahmudi, H.
(2018). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap
Kinerja  dan  Pemerataan  Ekonomi
di  Kabupaten  Lombok  Utara. JIP (Jurnal  Ilmu  Pemerintahan):  Kajian Ilmu  Pemerintahan  Dan  Politik Daerah , 3 (1), 15–23. Setkab.go.id.  (2019). Usulan  314  DOB Dikaji,  Mendagri:  Pemerintah Tetap
Berlakukan Moratorium Pemekaran Daerah . Setkab.Go.Id. https://setkab.go.id/usulan-314- dob-dikaji-mendagri-pemerintah- tetap-berlakukan-moratorium- pemekaran-daerah/ Yosephus, S. (2014).
Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan  Publik  (Suatu  Studi  Di Kantor Kecamatan Tombariri Timur Dalam Pelayanan Administrasi  Pengurusan  Kartu
Keluarga). Jurnal Politico , 3 (1).