## Pengaruh  Pembiayaan  Bank  Syari’ah,  Zakat,  Produk  Domestik
Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara

## Dian Alasta Selian
STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh. Email: oedy_an@rocketmail.com

## Syahrul Ependi Siregar

## Email: oedy_an@rocketmail.com
Abstrak .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  Pembiayaan  Bank  Syari’ah, Zakat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode deskriptif kuantitatif dan jenis data  yang  digunakan  adalah  data  Kuantitatif.  Sumber  data  berasal  dari  Data  Skunder,  berupa  laporan keuangan  pembiayaan  perbankan  syari’ah  di  Sumatera  Utara,  laporan  keuangan  jumlah  penerimaan  zakat BAZNAS  dan  Dompet  Dhuafa  Waspada,  laporan  tahunan  Badan  Pusat  Statistik  Sumatera  Utara  (BPS) tentang  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Sumatera  Utara,  laporan  tahunan  Badan  Pusat  Statistik Sumatera  Utara  (BPS)  tentang  Inflasi  dan  laporan  tahunan  Badan  Pusat  Statistik  Sumatera  Utara  (BPS) tentang  Jumlah  Penduduk  Miskin  di  Sumatera  Utara.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  data Pembiayan Bank Syari’ah di Sumatera Utara, seluruh data pengumpulan Zakat di Sumatera Utara, seluruh data  Produk  Regional  Domestik  Bruto  (PDRB)  di  Sumatera  Utara,  seluruh  data  Inflasi  di  Sumatera  Utara, dan  seluruh  data  kemiskinan  di  Sumatera  Utara,  sedangkan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  data Pembiayaan Bank Syari’ah, data Pengumpulan Zakat, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), data Inflasi dan data Kemiskinan  di Sumatera Utara pada tahun 2004-2012. Analisis data  yang digunakan pada penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  berganda  dengan  Model  Linier  menggunakan  4  variabel  bebas dan  satu  variable  terikat.Variabel  bebas  adalah  Pembiayaan  Bank  Syari’ah,  Zakat,  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi, sedangkan Variabel Bebas atau terikat adalah Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara.Selanjutnya hasil diolah dengan Bantuan Aplikasi Softwere SPSS versi 21. Berdasarkan hasil  uji  t  untuk  variabel  Pembiayaan  Bank  Syari’ah  tidak    berpengaruh  signifikan  terhadap  Jumlah Penduduk  Miskin  di  Sumatera  Utara.  Kemudian  untuk  variabel  Zakat  juga  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara.Sedangkan untuk variabel Produk Domestik Regional Bruto  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  di  Sumatera  Utara.  Dan variabel  inflasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  di  Sumatera Utara.Secara bersama-sama berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan maka Pembiayaan Bank Syari’ah, Zakat,  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  dan  Inflasi  berpengaruh  terhadap  kemiskinan  karena signifikansi penelitian 0,009 < 0,05.
Kata kunci : bank syari’ah, zakat, PDRB, penduduk miskin, Sumatera Utara.

## Pendahuluan
Kemiskinan  merupakan  problematika  kemanusiaan  yang  telah  mendunia  hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun. Selain bersifat laten dan aktual, kemiskinan  adalah  penyakit  sosial  ekonomi  yang  tidak  hanya  di  alami  Negara-negara berkembang  bahkan  Negara  maju  seperti  Inggris  dan  Amerika  Serikat.  Negara  Inggris mengalami  kemiskinan  di  penghujung  tahun  1700-an  pada  era  kebangkitan  revolusi industry  di  Eropa.  Sedangkan  Amerika  Serikat  bahkan  mengalami  depresi  dan  resesi

## ISSN 2528-1402
Jurnal As-Salam, Vol.1, No. 2, September - Desember 2016
ekonomi pada tahun 1930-an dan baru setelah 30 tahun kemudianAmerika Serikat tercatat sebagai negara adidaya dan terkaya didunia (Todaro, 2008: 12).
Di  negara-negara  miskin,  perhatian  pertama  terfokus  pada  dilema  antara pertumbuhan jumlah penduduk versus distribusi pendapatan. Jumlah penduduk yang besar sementara  kualitas  sumber  daya  manusia  rendah  akan  berdampak  pada  banyak  hal. Seperti,  rendahnya  pendapatan,  minimnya  investasi,  konsumsi  yang  tidak  sesuai  nilai standar  kesehatan  gizi,  banyaknya  pengangguran,  serta  kurang  tersedianya  sarana pendidikan  dan  kesehatan  yang  tidak  memadai.Demikian  juga  halnya  dengan  tidak meratanya distribusi pendapatan penduduk atau terjadinya ketimpangan pendapatan. Pada prakteknya,  angka  ketimpangan  untuk  Negara-negara  yang  ketimpangan    pendapatan dikalangan penduduknya berkisar tajam antara 0,50 hingga 0,70, sedangkan untuk negara- negara yang distribusi pendapatannya dikenal relative paling baik (paling merata), berkisar antra, 0,20 hingga 0,35 (Didik Jarwoko, 2012: 79).
Jumlah  kemiskinan  dan  persentase  penduduk  miskindi  Indonesia  selalu berfluktuasi  dari  tahun  ketahun,  meskipun  ada  kecenderungan  menurun  pada  salah  satu priode  (2000-2005).  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  pada  periode  1996-1999  penduduk miskin  meningkat  sebesar13,96 juta,  yaitu dari 34,01 juta  (17,47 %) menjadi  47,97 Juta (23,43%)  pada  tahun  1999.  Kembali  cerah  ketika  priode  1999-2002,  penduduk  miskin menurun  9,57  juta  yaitu  dari  47,97  (2343%)  menurun  menjadi  38,48  juta  (18,20%). Keadaan  ini  terjadi  ketika  periode  berikutnya  (2002-2005)  yaitu  penurunan  penduduk miskin  hingga  35,10  juta  pada  tahun  2005  dengan  persentasi  menurun  dari  (18,20%) menjadi  15,97%.  Sedangkan  pada  tahun  2006  penduduk  miskin  meningkat  sebesar  3,95 juta  (1,78%).  Pada  tahun  2007  hingga  2010  terjadi  penerunan  jumlah  penduduk  miskin dari  37,2  juta  menjadi  31,0  juta.  Berikut  ini  merupakan  data  perkembangan  penduduk miskin di Indonesia. Berikut ini merupakan tabel perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Indonesia periode 2000-2013. 1
Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, 2000-2013
Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa) Persentase Penduduk Miskin 2000 38.74 19.14 2001 37.87 18.41 2002 38.39 18.20 2003 37.34 17.42 2004 36.15 16.66 2005 35.10 15.97 2006 39.30 17.75 2007 37.17 16.58 2008 34.96 15.42 2009 32.53 14.15
1 Ibid
2010 31.02 13.33 Maret 2011 30.02 12.49 September 2011 29.89 12.36 Maret 2012 29.13 11.96 Sept 2012 28.59 11.66 Maret 13 28.07 11.37
Sumber: www.bps.go.id 2
Demikian  pula  terhadap  perkembangan  penduduk  miskin  di  Sumatera  Utara. Sumatera  Utara  merupakan  provinsi  keempat  yang  terbesar  jumlah  penduduknya  di Indonesia  setelah  Jawa  Barat,  Jawa  Timur  dan  Jawa  Tengah.Pada  tahun  2012  penduduk Sumatera  Utara  berjumlah  13.215.401  jiwa.Jumlah  penduduk  miskin  di  Sumatera  utara mengalami  perubahan  dari  tahun  1999-2010.  Akibat  terjadinya  krisis  moneter  pada pertengahan tahun 1997, penduduk miskin di Sumatera Utara meningkat pada tahun 1999 menjadi  16,74 persen  dari total  penduduk Sumatera  Utara  yaitu sebanyak 1,97 juta jiwa. Pada  tahun  2003  terjadi  penurunan  penduduk  miskin  baik  secara  absolut  maupun  secara persentase,  yaitu  menjadi  1,89  juta  jiwa  sekitar  15,  89  persen,  sedangkan  tahun  2004 jumlah dan persentase turun menjadi sebanyak 1,80  juta jiwa atau sekitar 14, 93 persen, kemudian pada tahun 2005 penduduk miskin turun menjadi 1, 84 juta jiwa atau sekitar 14, 93  persen,  namun  akibat  dampak  kenaikan  BBM  pada  bulan  Maret  dan  Oktober  2006 meningkat  menjadi  1,98  juta jiwa atau 12,55 persen. Pada tahun 2009 angka kemiskinan ini kembali turun menjadi 1,50 juta jiwa atau 11,51 persen.Selanjutnya pada kondisi bulan September  2012  jumlah  penduduk  miskin  Sumatera  Utara  menjadi  1,38  juta  jiwa  atau 10,41 persen. 3
Dengan  jumlah  penduduk  yang  beragama  Islam  sebesar  207.176.162 4 jiwa berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2010 maka dapat di perkirakan penduduk miskin di Indonesia didominasi oleh ummat Islam. Kondisi semakin menambah stigma  negatif  kepada  ummat  Islam  yang  sebagaian  besar  adalah  ummat  yang  berada dibawah  garis  kemiskinan.Pada  kondisi  seperti  ini,  instrument  dan  institusi  yang berasosiasi  dengan  Islam  menjadi  dipertanyakan  efektifitas  peran  dan  posisinya.  Berikut merupakan grafik kemiskinan di Indonesia hingga 2011:
2 Catatan :
Sejak Desember 1998 digunakan standar kemiskinan baru yang merupakan penyempurnaan standar lama. Data tahun 1976-1996 menggunakan standar lama, angka tahun 1996-2013 menggunakan standar baru. Referensi  waktu untuk seluruh data adalah Februari, kecuali data tahun 1998 (Desember) dan tahun 2006 2010 (Maret). Data mulai tahun 1999 tanpa Timor Timur
3 Badan Pusat Statistik, Sumatera Utara Dalam Angka 2013, (Medan: 2013), h. 43-44.
4 Badan Pusat Statistik, Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut, http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321 (diakses tanggal 11 Agustus 2014)
Gambar 1. Grafik kemiskinan di indonesia
Sumber: www.bps.go.id
Disisi lain perbankan syariah sebagai salah satu institusi ummat Islam di Indonesia yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan eksistensi  ekonomi ummat Islam saat ini telah menunjukkan perkembangan  yang cukup baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari  Bank  Indonesia,  perbankan  syariah  mampu  tumbuh  ±  37%  sehingga  total  asetnya menjadi Rp174,09 triliun. Pembiayaan telah mencapai Rp135,58 triliun (40,06%, yoy) dan penghimpunan  dana  menjadi  Rp134,45  triliun  (32,06%).  Strategi  edukasi  dan  sosialisasi perbankan  syariah  yang  ditempuh  dilakukan  bersama  antara  Bank  Indonesia  dengan industri  dalam  bentuk iB  campaign baik  untuk funding maupun financing telah  mampu memperbesar market  share perbankan  syariah  menjadi  ±  4,3%.  Penghimpunan  dana masyarakat  terbesar  dalam  bentuk  deposito  yaitu  Rp78,50  triliun  (58,39%)  diikuti  oleh Tabungan  sebesar  Rp40,84  triliun  (30,38%)  dan  Giro  sebesar  Rp15,09  triliun  (11,22%). Penyaluran  dana  masih  didominasi  piutang  Murabahah  sebesar  Rp80,95  triliun  atau 59,71%  diikuti  pembiayaan  Musyarakah  yang  sebesar  Rp25,21  triliun  (18,59%)  dan pembiayaan  Mudharabah  sebesar  Rp11,44  triliun  (8,44%),  dan  piutang  Qardh  sebesar Rp11,19 triliun (8,25%).
Peran  zakat  juga  merupakan  peran  yang  tidak  bisa  di  pungkiri  keberadaannya dalam  hal  mengetaskan  kemiskian,  baik  dalam  kehidupan  Muslim  ataupun  dalam kehidupan  lainnya.  Tujuan  utama  dari  zakat  adalah  mengentaskan  kemiskinan  dan  juga membantu  para  fakir  miskin  serta  untuk  mengatasi  permaslahan-permasalahan kemasyaratan  lainnya.Zakat  juga  berperan  membantu  Negara  Muslim  lainnya  dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa target utama dari aplikasi zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan.
Sepanjang  sejarah  hidup  umat  manusia,  kemiskinan  adalah  plot  cerita  yang  tak pernah  bisa  dihapus,  dan  sejarah  hidup  manusia  juga  tidak  lepas  dari  sejarah  bagaimana mana manusia berusaha dengan beragam cara untuk mengatasinya. Zakat merupakan salah satu  solusi  yang  diserukan  agama  Islam  untuk  menghapus  kemiskinan  dan  kesenjangan ekonomi  tersebut.Dunia  Islam  Klasik  dan  Modern  telah  menerbitkan  berbagai perundangan  dan  menjalankan  beragam  pola  manajemen  perzakatan  dalam  rangka mengentaskan kemiskinan tersebut.
Kondisi  makro  ekonomi  yang  diantarnya  ditunjukkan  dengan  data  Produk Domestik  Bruto  dan  Inflasi  merupakan  dua  hal  yang  sering  dikaitkan  dengan  kesehatan ekonomi di suatu negara. Kinerja perekonomian suatu negara dalam periode tertentu dapat diukur  melalui  suatu  indikator  penting  yakni  data  pendapatan  nasional.Konsep  dalam laporan  pendapatan  nasional  adalah  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)/Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB).  Pada  perinsipnya  Produk  Domestik  Bruto  (  PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh  seluruh  unit  ekonomi,  atau  jumlah  nilai  tambah  yang  dihasilkan  oleh  seluruh  unit ekonomi  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)/Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  atas  dasar  harga  berlaku  mengambarkan  nilai  barang  dan  jasa akhir  yang  di  hitung  menggunakan  harga  yang  berlaku  pada  setiap  tahun.Data  tersebut digunakan  untuk  melihat  pergeseran  dan  struktur  ekonomi.Sedangkan  Produk  Domestik Bruto  (PDB)/Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  atas  dasar  harga  Konstan menunjukkan  nilai  barang  dan  jasa  akhir  yang  dihitung  mengunakan  harga  yang  berlaku pada  satu  tahun  tertentu  sebagai  tahun  dasar,  yang  digunakan  untuk  mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.
Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan ukuran kesejahteraan sedangkan Inflasi pada  sisi  lainnya  menjadi  pemicu  penurunan  daya  beli  akibatnya  melambungnya  harga barang yang gilirannya akan berpengaruh pada jumlah penduduk miskin. Penyebab Inflasi sangat  beragam  oleh  sebab  itu  pengambil  kebijakan  harus  tahu  persis  apa  akar permasalahan  yang  menyebabkan  kenaikan  pada  harga  barang  dan  jasa.  Beberapa penyebabnya  adalah  devaluasi,  kenaikan  gaji  pegawai  negeri,  kenaikan  BBM  (Bahan Bakar Minyak) dan kenaikan harga listrik dan lain sebagainya.
Berikut merupakan perkembangan PDRB Sumatera Utara:
Tabel 2. Perkembangan PDRB Sumatera Utara atas dasar harga berlaku ( current price )
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
115465,5  139618,3  160376,8  181819,7  213931,7  236353,6  275700,2  314156,6  351118,2
Sumber: sumatera utara dalam angka 2013
Sedangkan untuk laju inflasi, Tingkat inflasi di Sumatera Utara secara umum juga kondisinya lebih baik dari nasional, di mana rata-rata capaian angka inflasi di bawah nilai
Dian Alasta Selian, Syahrul Ependi Siregar
2 digit.Hal  ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah dan otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia di Medan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah telah berjalan dengan baik.Adapun  perkembangan  nilai  inflasi  Sumatera  Utara  dibandingkan  dengan  tingkat nasional disajikan pada Tabel dibawah ini.
Tabel 3. Nilai inflasi rata-rata tahun 2004-2012
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4,23 6,8 22,4 6,11 6,6 10,72 2,61 8,00 3,67
Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Utara No. 35/06/12/Thn.XVII, 02 Juni 2014
Secara  umum,  laju  inflasi  Sumatera  Utara  masih  dalam  kondisi  yang  rendah  (di bawah  2  digit)  kecuali  pada  tahun  2008  yang  mencapai  6,6%.  Hal  ini  sebagai  akibat kontraksi  ekonomi  di  seluruh  dunia,  dan  bahkan  capaiannya  selalu  di  bawah  capaian nasional  kecuali  pada  tahun  2010  Sumatera  Utara  capaian  tingkat  inflasinya  di  atas nasional,  di  mana  capaian  nasional  sebesar  2,61.  Tetapi  hal  ini  akan  terus  diupayakan untuk menstabilkannya dalam rangka tetap mempertahankan tingkat daya beli masyarakat.
Kedua indikator ini bersama-sama dengan indikator Islam yaitu pembiayaan bank syariah dan zakat menjadi sangat menarik untuk di teliti pengaruhnya terhadap penduduk miskin di Sumatera Utara.

## Landasan Teori

## 1. Kemiskinan
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  kemiskinan  adalah  ketidakmampuan memenuhi  standar  minimum  kebutuhan  dasar  yang  meliputi  kebutuhan  makan  maupun non  makan.  Membandingkan  tingkat  konsumsi  penduduk  dengan  garis  kemiskinan maupun  jumlah  rupiah  untuk  konsumsi  orang  perbulan.  Sedangkan  kemiskinan  mutlak dan  relatif  adalah  sejumlah  uang  yang  dapat  dipakai  untuk  membeli  21.000  kalori  setara beras sehari per orang. Michael Parkin (2000:368) mendefinisikan
“ Poverty is  a state in  which a household’s income is  too  low to  buy the quantities of food  shelter  and  clothing  that  are  deemed  necessary” .  Sedangkan  Samuelson mendefinisikan “ poverty is a condition in which people have ineadquate in comes ”.
2. Pembiayaan bank syariah
M.  Syafi’I  Antonio  (2001:160)  menjelaskan  bahwa  pembiayaan  merupakan  salah satu tugas pokok Bank  yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak- pihak yang merupakan deficit unit .
Kemudian  di  jelaskan  lagi  dalam  UU  no.  21  tahun  2008  tentang  perbankan  syariah pasal 1 poin ke 25 menjelasakan bahwa:
Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu berupa:
a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
b) Transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk  ijarah  atau  sewa  beli  dalam  bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
e) Transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam  bentuk  ijarah  untuk  transaksi  multijasa berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  Bank  Syariah  dan/atau  UUS dan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  dan/atau  diberi  fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Pembiayaan  juga  dapat  diartikan  sebagai  pendanaan  yang  diberikan  oleh  suatu pihak  kepada  pihak  lain  untuk  mendukung  investasi  yang  telah  direncanakan,  baik dilakukan  sendiri  atau  lembaga.  Dengan  kata  lain,  pembiayaan  adalah  pendanaan  yang dikeluarkan  untuk  mendukung  investasi  yang  telah  direncanakan  (Veithzal  Rivai, 2010:681).  Dalam  kaitannya  dengan  pembiayaan  pada  perbankan  Islam  atau  istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh , surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah .
Berbeda  dengan  pengertian  kredit  yang  mengharuskan  debitur  mengembalikan pinjaman  dengan  pemberian  bunga  kepada  Bank,  maka  pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah  pengembalian  pinjaman  dengan  bagi  hasil  berdasarkan  kesepakatan  antara  Bank dan  debitur.Misalnya,  pembiayaan  dengan  prinsip  jual  beli  ditujukan  untuk  memiliki barang,  sedangkan  yang  menggunakan  prinsip  sewa  ditujukan  untuk  mendapatkan  jasa (Yusuf, 2009:67).

## 3. Zakat
Zakat menurut bahasa, berarti nama' berarti kesuburan, thaharah berarti kesucian, barakah berarti  keberkatan  dan  berarti  juga tazkiyah  tathhir yang  artinya  mensucikan. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan  kesuburan  harta  dan  pahala.  Karenanyalah    dinamakan“harta  yang dikeluarkan itu” dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan  jiwa yang suci dari kikir dan dosa. Sedangkan Zakat  menurut  syara, Al-Mawardi   dalam  kitab Al-Hawi mengatakan:
وصخم ةفئاطل ةص وصخم فاص وأ ىلع ص وصخم لام نم ص وصخك ئيش ذخ لأ مسا ةاك زلا

## ةص
.
Artinya: “zakat itu sebutan  untuk pengambilan tertentu dari harta  yang  tertentu, menurut   sifat-sifat yang  tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu ”

## Asyaukani  berkata:
ويلا ف رصتلا نم عنمي يع رش عنامب فصتم ريغ هوحن وريقف ىلا باصنلا تمءزج ءاطعا .
“memberi   suatu  bagian  dari  harta  yang  sudah  sampai  nishab  kepada orang fakir  dan  sebagainya,  yang  tidak  bersifat  dengan  sesuatu  halangan  syara'  yang tidak membolehkan kitamemberikan kepadanya”.

## 4. Produk Domestik  Bruto  (PDB)/ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  ,  salah  satu  indikator  penting  untuk  mengetahui kondisi  ekonomi disuatu  Negara  atau wilayah dalam satu  periode tertentu adalah Produk Domestik  Bruto  (PDB)/Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  baik  atas  dasar  harga berlaku  maupun  atas  dasar  harga  konstan.PDB/PDRB  pada  dasarnya  merupakan  jumlah nilai  tambah  yang  dihasilkan  oleh  seluruh  unit  ekonomi.  PDB/PDRB  atas  dasar  harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedan PDB/PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai  tambah  barang  dan  jasa  tersebut  yang  dihitung  menggunakan  harga  yang  berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.
PDB    diartikan      sebagai      nilai    keseluruhan      semua    barang      dan    jasa  yang diproduksi   di  dalam  wilayah   tersebut   dalam  jangka   waktu tertentu  (biasanya  per tahun). PDB berbeda  dari produk  nasional  bruto karena memasukkan pendapatan   faktor produksi      dari    luar    negeri    yang    bekerja    di  negara  tersebut.    Sehingga  PDB    hanya menghitung  total produksi  dari suatu negara   tanpa   memperhitungkan apakah   produksi itu      dilakukan  dengan        memakai        factor  produksi  dalamnegeri        atau        tidak. Sebaliknya,   PNB memperhatikanasal usul faktor  produksi   yangdigunakan.
Ditinjau    dari    segi    produksi,      PDB    adalah    merupakan    jumlah    nilai  produk akhir   atau   nilai   tambah   dari   barang   dan   jasa    yang dihasilkan  oleh unit-unit produksi    yang  dimiliki   oleh  suatu    negara  dalam  jangka    waktu    tertentu.  Ditinjau  dari segi  pendapatan,  PDB  merupakan  jumlah    pendapatan  yang    diterima    oleh    faktor produksi    yang  dimiliki    oleh    seluruh  masyarakat  disuatu  negara  dalam  jangka  waktu tertentu.  PDB    yang    dihitung    berdasarkan  jumlah    pengeluaran    konsumsi  keseluruhan semua masyarakat  disuatu negara  dinamakan  PDB atas pengeluaran.

## 5. Inflasi
Inflasi oleh para ekonomi modern didefinisikan sebagai kenaikan yang menyeluruh jumlah uang  yang harus  dibayarkan terhadap barang-barang dan jasa. Pengukuran inflasi dilakukan dengan menggunakan tingkat  inflasi  (rate of inflation)  yaitu tingkat  perubahan dari  tingkat harga secara umum. Persamaannya adalah sebagai berikut :
Tingkat hargat – tingkat harga t-1
x 100 = Rate of Inflation

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Uji Normalitas
a. Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov
Untuk  mendeteksi  normalitas  data,  dilakukan  melalui  analisis  statistik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:
Dari  hasil  pengolahan  data  tersebut,  besar  nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,467  dan  signifikansi  pada  0,981  maka  disimpulkan  data  terdistribusi  secara normal  karena  p=0,981>0,05  yang  menunjukkan  Ho  diterima.  Hal  ini  sejalan dengan hasil yang didapatkan dari uji grafik normal diagram dan plot data.
2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolineritas
Pengujian  multikolinearitas  dilakukan  untuk  membuktikan  apakah  ubahan  atau variabel  bebas  pada  penelitian  ini  dapat  diasumsikan  tidak  saling  berintervensi ketika  dibuat  pemodelan  dengan  variabel  terikat.  Kriteria  dinyatakan  bahwa variabel bebas tidak saling intervensi satu sama lain ketika:
1. Jika  nilai tolerance >10  persen  dan  nilai  VIF  <  10,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  tidak  ada  multikolinearitas  antar  variabel  independen  dalam  model regresi.
2. Jika  nilai tolerance <  10  persen  dan  nilai  VIF  >  10,  maka  dapa  disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
Pengujian multikoleniaritas dapat ditunjukkan sebagai berikut:
Pada  tabel  rangkuman  hasil  uji  multikolinearitas  di  atas,  diperoleh  harga  VIF melebihi  dari  nilai  1  dan Tolerance <0,01.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  model  regresi  tersebut  tidak  terdapat  masalah  multikolinieritas  antar variabel independen dalam model regresi.
b. Uji Heterokedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  residu  pada  model regresi bersifat heterogen atau homogen.Apabila bersifat heterogen, akanmenyebabkan  model  regresi  tidak  mampu  meramalkan  dengan  akurat, karena  memiliki  residu  yang  tidak  teratur.  Pada  penelitian  ini  untuk  mengatahui ada atau tidaknya problem heteroskedastisitas digunakan scatter plot . Kriterianya adalah apabila titik-titik pada scatter plot atau diagram pencar tidak membentuk pola  tertentu,  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  model  regresi  tidak  terkendala heteroskedastisitas.
Dian Alasta Selian, Syahrul Ependi Siregar
Berdasarkan  grafik scatter  plot diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi tidak  terkendaa  heteroskedastisitas,  karena  diagram  pencar  tidak  membentuk  pola tertentu.
c. Uji autokorelasi
Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan mengggunakan uji run test . Uji run  test sebagai  bagian  dari  statistik  non-parametrik  dapat  pula  digunakan untuk  menguji  apakah  antar  residual  terdapat  korelasi  yang  tinggi.Jika  antar residual  tidak  terdapat  hubungan  korelasi  maka  dikatakan  bahwa  residual  adalah acak  atau  random. Run  test digunakan  untuk  melihat  apakah  data  residual  terjadi secara  random  atau  tidak  (sistematis).  Ada  atau  tidaknya  korelasi  ditentukan  dari signfikansi  koefisien  parameter  residual.  Jika  signifikansi  residual  >  0,05,  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.
Dari  hasil  pengujian  yang  diperoleh  dari  table  10  menunjukkan  nilai  test  adalah sebesar  1.88589  dengan  probabilitas  0,968  yang  berarti  di  atas  signifikansi  0,05 (0,968  >  0,05).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  residual  acak  atau  random, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  penelitian  ini  tidak  terjadi  autokorelasi antar nilai residual.

## 3. Persamaan Regresi
Penelitian ini menggunakan regresi linear, dilakukan dengan menggunakan metode enter,  dimana  semua  variabel  dimasukkan  untuk  mencari  hubungan  antara  variabel independen dan variabel dependen melalui meregresikan. Dari pengujian asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan dalam pengolahan data.Untuk menguji hipotesis digunakan uji regresi berganda. Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan SPSS 21, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 4. Uji regresi data
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1955.250 188.815 10.355 .000 Pembiayaan Bank Syariah 6.371E-6 .000 .790 1.560 .194 Zakat 1.940E-7 .000 .216 1.388 .237 Pendapatan Domestik Bruto -.004 .001 -1.583 -3.149 .035 Inflasi 13.799 4.909 .389 2.811 .048
a. Dependent Variable: Kemiskinan
Sumber: SPSS 21 Data diolah 2014
Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 1955,250 + 6,371 X 1 + 1,940 X 2 - 0,004 X 3 + 13,799 X 4
Maksudnya adalah:
a) Konstanta  sebesar  1955,250  menunjukkan  bahwa  jika  tidak  ada  variabel  Pembiayaan Bank  Syariah,  Zakat,  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  dan  Inflasi  maka jumlah kemiskinan adalah 1955,250.
b) Koefisien  regresi  b 1 sebesar  6,371  berarti  setiap  terjadi  kenaikan  pembiayaan  Bank Syariah akan diikuti dengan peningkatan jumlah kemiskinan sebesar 6,371 satuan dan variabel lainnya dianggap konstan.
c) Koefisien  regresi  b 2 sebesar  1,940  berarti  setiap  terjadi  kenaikan  zakat  akan  diikuti dengan  peningkatan  jumlah  kemiskinan  sebesar  1,940  satuan  dan  variabel  lainnya dianggap konstan.
d) Koefisien  regresi  b 3 sebesar  -0,004  berarti  setiap  terjadi  penurunan  pendapatan domestik  bruto  akan  diikuti  dengan  penurunan  jumlah  kemiskinan  sebesar  0,004 satuan dan variabel lainnya dianggap konstan.
e) Koefisien regresi b 4 sebesar 13,799 berarti setiap terjadi kenaikan Inflasi akan diikuti dengan  peningkatan  jumlah  kemiskinan  sebesar  13,799  satuan  dan  variabel  lainnya dianggap konstan.

## 4. Analisis koefisien korelasi dan determinasi
Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen.Koefisian korelasi dikatakan kuat apabila niali R lebih besar dari 0,5 atau mendekati 1.
Koefisian  determninasi  (R Square )  menunjukkan  seberapa  besar  variabel  dependen menjelaskan  variabel  dependennya.Nilai  R square adalah  0  sampai  1.  Apabila  R square mendekati  satu  maka  variabel-variabel  independen  memberikan  semua  informasi  yang dibutuhkan  untuk  mendeteksi  variasi  variabel  dependennya.  Sebaliknya  semakin  kecil  R square maka  kemampuan  variabel  independennya  untuk  menjelaskan  variabel  dependen semakin terbatas.
Pada  model  summary  nilai  R  =0,972  hal  ini  menjelaskan  bahwa  hubungan  atau  korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen sangat kuat karena berada diatas 0,5. Angka adjusted  R  Square atau  koefesien  determinasi  adalah  0,889,  hal  ini  berarti  88,9% variasi  atau  perubahan  jumlah  kemiskinan  dapat  dijelaskan  dengan  variasi  Pembiayaan Bank  Syariah,  Zakat,  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  dan  Inflasi  sedangkan sisanya 11,1% dijelaskan oleh sebab-sebab lain.

## 5. Hasil Uji Hipotesis
Setelah  dilakukan  uji  prasyarat  analisis  atau  uji  asumsi  dan  dinyatakan  bahwa  model regresi  diasumsikan  tidak  terganggu  oleh  masalah  normalitas,  multikolinearitas, heteroskedastisitas  dan  autokorelasi,  maka  analisis  regresi  linear  dapat  dilakukan.  Untuk
Dian Alasta Selian, Syahrul Ependi Siregar
mengetahui apakah variabel independen dalam model regresi memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, maka dapat dilakukan dengan uji t ( t test ) dan uji f ( f test ).
a. Uji t ( t test )
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  signifikansi  konstanta  dan  setiap  variabel independennya. Berdasarkan pengolahan data dalam SPSS 17, diperoleh hasil sebagai berikut:
Untuk  variabel  pembiayaan  Bank  Syariah,  berdasarkan  data  tersebut  dapat  kita simpulkan  bahwa  thitung  =1,560  dengan  signifikan  0,194  atau  lebih  besar  dari  0,05 maka  H 0 diterima  dan  H 1 ditolak  sehingga  pembiayaan  Bank  Syariah  tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan .
Untuk  variabel  Zakat  adalah  1,388  dengan  nilai  signifikansi  0,237.  Signifikansi penelitian  juga  menunjukkan  signifikansi  yang  lebih  besar  dari  0,05  (0,237>0,05) maka  H 1 ditolak  sehingga  variabel  zakat  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kemiskinan.
Untuk variabel pendapatan domestik bruto adalah -3,149 dengan nilai signifikansi 0,035.  Signifikansi  penelitian  menunjukkan  signifikansi  yang  lebih  kecil  dari  0,05 (0,035<0,05)  maka  H 1 diterima  sehingga  variabel  pendapatan  domestik  bruto berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
Untuk  variabel  inflasi  adalah  2,811  dengan  nilai  signifikansi  0,048.  Signifikansi penelitian juga menunjukkan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05(0,048<0,05) maka H 1 diterima sehingga variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
b. Uji F ( f test )
Uji  F  digunakan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  dapat  digunakan  untuk memprediksi variabel dependen.
Dari uji ANOVA atau F test , diperoleh Fhitung sebesar 17,038 dengan tingkat signifikansi  0,009.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pembiayaan  Bank  Syariah,  Zakat, Produk  Domestik  Bruto  (PDB),  dan  Inflasi  secara  simultan  berpengaruh  terhada kemiskinan karena signifikansi penelitian 0,009<0,05.

## Penutup
1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  secara  parsial  variabel  Pembiayaan  Bank  Syariah,  Zakat, PDRB,  Inflasi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kemiskinan . Sedangkan    secara simultan  Pembiayaan  Bank  Syariah,  Zakat,  Produk  Domestik  Bruto  (PDB),  dan  Inflasi berpengaruh terhada kemiskinan karena signifikansi penelitian 0,009<0,05.
2. Saran
a) Agar  pemerintah  memperhatikan  tingginya  angka  kemiskinan  dan  jumlah penduduk  miskin  di  Sumatera  Utara  apabila  dibandingkan  dengan  provinsi lainnya di Indonesia.
b) Bagi  masyarakat  Sumatera  Utara,  khususnya  yang  beragama  Islam  yang berkemampuan  untuk  dapat  menyadari  bahwa  zakat  merupakan  satu  kewajiban baik  untuk  sosial  maupun  untuk  individu,  mengingat  kemiskinan  di  Sumatera Utara  sesuai  dengan  data  publikasi  Badan  Pusat  Statistik  2013  mencapai  1 286,67  jiwa  atau  sama  dengan  9,  38  %  dari  seluruh  penduduk  yang  berjumlah 13.326.307 jiwa.
c) Harus  adanya  transaparansi  semua  pihak  pengumpul  zakat  baik  pemerintah maupun  swasta  dalam  pengeloaan  dan  pendistribusian  zakat,  agar  masyarakat memiliki  kepercayaan  untuk  pendistribusian  zakat  yang  dimiliknya  dapat disalurkan  kesemua  pihak  yang  membutuhkan  dan  tidak  terjadi  timpang  tindih dala pelaksanaannya.
d) Sebaiknya  penggunaan  penyaluran  zakat  tidak  disalahgunakan  sebagaimana fungsi  zakat  semestinya  untuk  meningkatkan  kesejehateraan  masyarakat  pra- sejahtera.
e) Peran  zakat  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan  sejauh  in  masih  sebagai pelengkap dalam konteks mikro, atau nasional hal ini dikerenakan masih sangat kecilnya potensi zakat yang dapat di optimalkan.

## Daftar Pustaka
Al-baly, Abdul Al-hamid Mahmud, 2006. Ekonomi Zakat. Raja Grafindo persada. Jakarta.
Ali,  Nuruddin  Mhd,  2006. Zakat  Sebagai  Instrumen  Dalam  Kebijakan  Fiskal. Raja Grafindo persada. Jakarta.
Antonio,    Muhammad  Syafi'i,  2010. Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktik. Gema  Insani Pers Jakarta.
Ash-Shiddieqy, M. Hasby, 2009. Pedoman Zakat. Pustaka Rizki  Putra. Semarang.
Badan Pusat Statistik, Perkembangan Penduduk Miskin di Indonesia,
htttp://www.bps.go.id (diakses tanggal 11 Agustus 2014).
Penduduk  Menurut  Wilayah dan Agama yang Dianut , http://sp2010.bps.go.id (diaksestanggal 11 Agustus 2014)
Badan Pusat  Statistik,   2005. Pendapatan  Regional  Propinsi  Sumatera Utara 2000-2004 . Medan.
Dian Alasta Selian, Syahrul Ependi Siregar
Bank  Indonesia,“ Outlook  BS  2013  Seminar  1 ”,  http://www.bi.go.id (diaksestanggal  11 Agustus 2014)
,  “ Statistik  Perbankan  Syariah ”,  http://www.bi.go.id  (diakses  tanggal  11 Agustus 2014)
Budiono, Kholis "Pengaruh Pembiayaan Bank Syari'ah, Zakat, PDB dan Inflasi Terhadap Jumlah  Penduduk  Miskin      di      Indonesia”.  Mahasiswa  Ekonomi  Keuangan Syariah  Program    Studi  KajianTimur    Tengah    dan  Islam,  Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Gujarati, Damodar N, 2006. Essentials of Econometrics, terj.  Julius A. Mulyadi danYelvi Andri, Dasar-Dasar Ekonometrika. Erlangga. Jakarta.
Jarwoko,  Didik,  2010.  Ketimpangan  Ekonomi  dan  Pendapatan  Nasional.  BPFE-UGM. Yogyakarta
Jhingan,  M.  L,  2008. Ekonomi  Pembangunan  dan  Perencanaan. Raja  GrafindoPersada. Jakarta.
Kuncoro, Mudrajad, 2009. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Erlangga. Jakarta.
Nassar,  M.Fuad,  “ IntegrasiPengelolaan  Zakat  DalamUndang-Undang  Zakat  No.  23 Tahun 2011”, http: http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi- pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/,  (diaksestanggal  21  Agustus 2014).
Parkin,  Michael. Economics ,  5 th edition,  2000.  Addisin  Wesley  Publishing  Company. Massachussetts.
Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara, Pertumbuhan  PDRB ,  http://www.sumutprov.go.id (diakses tanggal 11 Agustus 2014)
Priadana,  Moh.  Sidik  dan  Muis,  Saluddin,  2009. Metodologi  Penelitian  Ekonomi  dan Bisnis. Graha Ilmu. Yogyakarta.
Qardhawi, Yusuf, 2011. Hukum Zakat cetakan ke 12 . Litera Antar Nusa. Jakarta.
Republika.co.id,  “ Potensi Zakat Rp. 217 Trilyun Terserap  1  persen” , http://www.republika.co.id, (diakses tanggal 21 Agustus 2014)
Rivai,  Veithzal,  dan  Arfian  Arifin,  2010. Islamic  Banking:  Sebuah  teori,  konsep,  dan aplikasi. Ed. 1 Cet. 1. Bumi Aksara. Jakarta.
Samuelson, Paul. A. and William, 1995. Economics, an Introductory Analysis. 15 th edition , McGraw Hill KM Gakusha, Ltd. Tokyo.
Sarwono, Jonathan dan Martadiredja, 2008. Riset Bisnis. Andi.Yogyakarta.
Santoso,  Singgih. Menggunakan    SPSS  Untuk  Statistik  Parametrik. Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
Todaro, Michael P, 2008. Pembangunan Ekonomi Jilid 1, edisi 9 . Erlangga. Jakarta.
Undang-UndangRepublik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
Undang-UndangRepublik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
Wibisono, Dermawan, 2002. Riset Bisnis. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Yusuf,  Ayus  Ahmad  dan Abdul  Aziz,  2009. Manajemen  Operasional  Bank  Syariah . STAIN Press. Cirebon.