## FIQH SOSIAL:
PEMIKIRAN KH. MA. SAHAL MAHFUDZ
Lutfan Muntaqo, SH., MSI Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ

## ABSTRAKSI
KH.  Sahal  Mahfudz  (almarhum)  merupakan  sosok  ulama  dengan pemikiran kritis-transformatif. Sebagai seseorang yang lahir dan  berkembang dari  kalangan  santri  dan  pesantren,  Kiai  Sahal  tidak  lagi  diragukan keilmuannya  terutama  dalam  bidang  ilmu  fiqh.  Pengembaraan  beliau  di berbagai  macam  peradaban  pesantren  di  Indonesia  secara  tidak  langsung membentuk  karakter  kepribadian  dan  visi  pemikiran  yang  terus  digelorakan beliau. Salah satu pemikiran fenomenal beliau adalah fiqh sosial.
Gagasan  Fiqh  Sosial,  dalam  tinjauan  disiplin  ilmu  fiqh  sendiri, merupakan  hal  yang  cukup  menarik,  namun  masih  memerlukan  pendalaman dan  beberapa  perangkat  pendukung,  terutama  sosialisasinya  di  kalangan pesantren.  Pematangan  metodologis  masih  perlu  dilakukan,  seperti  pada konsep taqlid manhaj itu sendiri, termasuk pola korelasi dalam menghadirkan fiqh  sebagai  etika.  Begitu  juga  masalah  pengambilan  maslahat  dan  integrasi hikmah  dan illat  dalam  qiyas  perlu  terus  dimatangkan  dalam  kerangka metodologis.
Kata kunci: Pesantren, Fiqh, Fiqh Sosial.

## PENDAHULUAN
Beliau lahir pada 17 Desember 1937 di desa Kajen Margoyoso Pati Jawa Tengah.  Desa  Kajen  dikenal  sebagai  ‚desa  santri‛,  karena  di  desa  ini bertebaran   pondok  pesantren  dan  ribuan  santri.  Semua  itu  lahir  berkat  jejak seorang ulama’ besar, KH Ahmad Mutamakkin, yang  (hidup) pada abad ke-18. Mbah  Mutamakkin,  panggilan  akrab  KH  Ahmad  Mutamakkin,  inilah  yang menjadi ‘cikal bakal’ tanah Kajen. Lambat laun, dari rahim kajen atas didikan Mbah  Mutamakkin  kemudian  melahirkan  para  ulama’  yang   mendirikan pesantren diberbagai daerah di Semenanjung Muria. Salah satu keturunan beliau adalah  KH.  Muhammad  Ahmad  Sahal  Mahfudz  yang  akrab  dipanggil  Mbah Sahal. Pemikiran kritis-transformatif Kiai Sahal tak lepas dari jejak perjuangan
sosok  Mbah  Mutamakkin.  Artefak  perjuangannya  pun  masih  menancap  dalam berbagai peninggalan berupa masjid besar dan ratusan pesantren bahkan ribuan santri.
Sebagai seseorang yang lahir dan  berkembang dari kalangan santri dan pesantren, Kiai Sahal tidak lagi diragukan keilmuannya terutama dalam bidang ilmu  fiqh.  Pengembaraan  beliau  di  berbagai  macam  peradaban  pesantren  di Indonesia  secara  tidak  langsung  membentuk  karakter  kepribadian  dan  visi pemikiran yang terus digelorakan beliau. Beliau sudah mulai belajar agama sejak umur 6  tahun  di  MI  Kajen,  selanjutnya  beliau  belajar  di  Madrasah  Mathali’ul Falah. Saat itu beliau juga belajar ‚ilmu umum‛ seperti filsafat, bahasa Inggris, administrasi, psikologi, dan tata Negara kepada H. Amin Fauzan. 1
Setamat  Tsanawyah  beliau  melanjutkan  pendidikannya  di  Pare  Kediri dan di Sarang Rembang, dan selanjutnya beliau ‚nyantri‛ di Mekkah selama 3 tahun di bawah bimbingan KH. M. Yasin Al-Fadani.
Kelebihan  beliau  yang  tidak  dimiliki  orang  lain  adalah  beliau  mampu mensemaikan  fiqh  dengan  pemikiran  kritis  kontemporer,  sehingga  gagasan pemikiran  fiqhnya  begitu  tidak  terlalu  fulgar  bahkan  lebih  menuju  pada  fiqh sosial.  Artinya,  fiqh  tidak  hanya  menjadi  ilmu  akhirat  yang  menafikan kehidupan.  Tetapi  beliau  meracik  dan  mengapliksaikan   dalam  bentuk pemberdayaan manusia. Bagaimanapun rumusan fiqh yang dikonstruksi ratusan tahun lalu jelas  tidak memadai  untuk menjawab semua  persoalan yang  terjadi saat ini. Situasi sosial, politik dan kebudayaannya sudah berbeda. Hukum harus berputar sesuai ruang dan waktunya. Jika hanya melulu berlandaskan rumusan teks, bagaimana jika ada masalah hukum yang tidak ditemukan dalam rumusan tekstual fiqh? Apakah harus mauquf? Padahal memauqufkan persoalan hukum sendiri hukumnya tidak boleh bagi ulama. Di sinilah perlunya ‚fiqh baru‛ yag mengakomodir permasalahan baru yang  muncul dalam masyarakat. 2
Memang, peradaban fiqh merupakan salah satu produk pemikiran yang pernah dihasilkan peradaban Islam; ia bukan hasil adopsi apalagi jiplakan dari Hukum  Romawi  ( Roman  Law)  seperti  dikatakan  sebagian  orientalis,  tetapi murni kreativitas intelektual Muslim yang sepenuhnya berakar pada pijakan al- Quran  dan  Sunnah  Rasulullah.  Tidak  salah  kalau  para  peneliti  Islam  banyak berkesimpulan  bahwa  tidak  mungkin  mengetahui  Islam  dengan  baik  tanpa pengetahuan komprehensif tentang fiqh. Begitu kuatnya pengaruh fiqh, sehingga
1 Ikhwan  Sam, Pandu  Ulama  Ayomi  Umat-Kiprah  Sosial  70  Tahun  Kiai  Sahal.  (Jakarta:  Majelis
Ulama Indonesia, 2007)  h. 2-3
2 Aziz Hakim Syaerozy (Penyunting), Wajah Baru Fiqh Pesantren, (Jakarta: Citra Pustaka, 2004). h.
13.
tidak  salah  kalau  Islam  diidentikkan  dengan  ‚peradaban  fiqh‛,  sama  dengan Yunani yang diidentikkan dengan ‚peradaban filsafat ‛. 3

## PEMIKIRAN FIQH KIAI SAHAL MAHFUDZ
Fiqh Sosial
Kiai  Sahal  Mahfudz  mampu  menjalankan  doktrin  peradaban  fiqh sebagai  kata  kunci   dalam  program  pemberdayaan  masyarakat  di  sekitar pesantrennya.  Dasar-dasar  fiqh  dan  kiat  sukses  Kiai  Sahal  itu  dapat  dibaca dalam  berbagai  karya  beliau  atau  karya  tentang  beliau,  diantaranya Nusansa Fiqh Sosial, Wajah Baru Fiqh Pesantren, Telaah Fiqh Sosial, Pesantren Mencari Makna,  Dialog  Dengan  Kiai  Sahal,  dan  sebagainya.  Dasar-dasar  pemikiran beliau  tidak  hanya  termaktub  dalam  buku-buku  tersebut,  tetapi  telah  dikaji secara  serius  oleh  berbagai  akademisi  baik  yang  ada  di  S1,  S2,  bahkan S3.   Dalam  buku-buku  tersebut  kita  bisa  menjelajah  ihwal  konsep  dasar  Fiqh sosial  Kiai  Sahal  dalam  memberdayakan  masyarakat.  Di  sinilah,  Kiai  Sahal menjadikan term fiqh sosial sebagai jembatan mempertemukan teks fiqh yang normatif dengan berbagai problem sosial yang kontemporer.
Ini sesuai dengan teori Clifford  Geertz yang kemudian diperbaiki  oleh Horikoshi.  Kyai  menurut  Geertz  adalah  ‚makelar  budaya‛  ( cultural  broker), yang mana berperan sebagai alat penyaring atas arus informasi yang masuk ke lingkungan kaum santri, menularkan apa yang dianggap berguna dan membuang apa yang dianggap merusak bagi mereka.
Lebih  lanjut  menurut  Horikoshi,  kyai  tidak  hanya  berperan  sebagai broker,  namun  bahkan  berperan  kreatif  dalam  perubahan  sosial.  Bukan  karena kyai mencoba neredam akibat perubahan yang terjadi, melainkan justru karena mempelopori  perubahan  sosial  dengan  caranya  sendiri.  Bukannya  melakukan penyaringan  informasi,  namun  menawarkan  agenda  perubahan  yang  dianggap sesuai  dengan  kebutuhan  nyata  masyarakat  yang  dipimpinnya.  Kyai  bukan kurang  berperan  karena  menunda  datangnya  perubahan  melalui  proses penyaringan  informasi,  melainkan  ia  sepenuhnya  berperan  karena  ia  mengerti bahwa perubahan sosial adalah perkembangan yang tak terelakkan. 4
Tujuan  ideal  dalam  kehidupan  menurut  Islam  adalah  tercapainya kesejahteraan  di  dunia  dan  akherat  ( sa’adah  al-darain).  Pemenuhan  kebutuhan spiritual  menjadi  utama  karena  kebahagiaan  akherat  yang  kekal  hanya  dapat
3 Taufiqurrahman  SN, Kiai  Sahal,  Fiqih  Sosial  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat,  lihat  di http://jabarantha.blogspot.com. Diakses pada 2 Agustus 2012.
4 Hiroko Horikoshi, A Traditional Leader in Time of Change: The Kijaji anda Ulama in West Java, diterjemahkan  oleh  Umar  Basalim  dan  Andi  Muarly  Sunrawa  dengan  judul Kyai  dan  Perubahan  Sosial,
(Jakarta: P3M, 1987) h. xvi-xvii.
dicapai  dengan  terpenuhinya  kebutuhan  itu.  Bersamaan  dengan  itu  manusia dituntut untuk tunduk pada hukum-hukum yeng mengikat kehidupan dunianya saat  ini.  Maka,  kehidupan  dunia  yang  fana  ini,  bagaimanapun,  terikat  dengan kehidupan akherat yang kekal. Satu-satunya jalan mencapai kehidupan akherat adalah kehidupan dunia itu sendiri. 5
Fiqh,  sebagai  penuntun  kehidupan  paling  praktis  dalam  Islam, membicarakan  empat  aspek  pokok  kehidupan  manusia.  Yang  pertama  yaitu, ubudiyyah,  yang  mana  mengurus  hubungan  transcendental  manusia  dengan Tuhannya. Sedangkan tiga lainnya mengurus aspek kehidupan yang mempunyai korelasi langsung dengan kehidupan material dan social yang bersifat duniawi, yaitu mu’amalah  (hubungan  perdata),  munakahah  (pernikahan),  dan  jinayah (pidana) .
Jika  tujuan  ideal  di  atas  belum  tercapai,  bisa  dipastikan  terjadi ketimpangan dalam paktek. Berarti masyarakat telah meninggalkan fiqh sebagi penuntun kehidupannya secara keseluruhan, atau tidak memahami keutuhannya, tergantung latar belakang pendidikan dan lingkungannya.
Apapun  yang  terjadi,  hal  itu  merupakan  akibat  ketidakpahaman masyarakat  terhadap  fiqh.  Harus  diakui  bahwa  yang  harus  bertanggungjawab atas  lahirnya  kondisi  ini  adalah  kalangan  agamawan  yang  tidak  mampu mengkomunikasikan  kondisi  ideal  yang  diharapkan,  yang  tentunya  dapat diwujudkan melalui fiqh. 6
Bukan hal yang mudah mengingat sudah begitu mengakarnya pola pikir dan  perilaku  non fiqhy  dalam  masyarakat.  Inilah  yang  dicoba  untuk  dicarikan solusi oleh Kiai Sahal.
Walaupun beliau hidup di pelosok desa kecil, semisal Kajen, Kiai Sahal justru  seperti  mendapatakan  tantangan   riil  di  tengah  masyarakat.  Tantangan itulah menjadikan Kiai Sahal untuk menelusuri dan mencari jembatan peradaban fiqh  agar  mampu  menjawab  problematika  kehidupan  masyarakat   secara progresif dan transformatif. Bagi Kiai Sahal, fiqh sosial lebih menitik-beratkan pada aspek kemaslahatan publik ( mas}a>lih}u al-ummah). Di mana ada maslah}ah, disanalah  fiqh  sosial  dikumandangkan.  Dalam  menentukan  kemaslahatan,  ada lima pijakan primer ( al-d}aru>riyya.t al-khamsah), yakni menjaga agama (h}ifz} al- di>n), menjaga akal/rasio (h}ifz} al-‘aql), menjaga jiwa (h}ifz} al-nafs), menjaga harta ( h}ifz}  al-ma>l),  dan  menjaga  keturunan  (h}ifz}  al-nasl).  Bahkan  oleh  beliau ditambahi dengan menjaga lingkungan ( h}ifz} al-bi’ah).
Menurut  Kiai  Sahal  wawasan  masyarakat  tentang  fiqh  masih  perlu dibenahi agar lebih utuh dan menyeluruh. Tidak hanya masyarakat awam tapi
5 Marwan Ja’far (Penyunting), Pesantren Mencari Makna, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999). h. 88.
6 Ibid. h. 89.
juga  kelompok  yang  telah  merasa  mampu  memahami  fiqh  secara  benar. Kekurangan  kelompok  yang  terakhir  tadi  adalah  bagaimana  mereka memposisikan  fiqh  sekedar  sebagai  kodifikasi  atau  kompilasi  hukum  Islam. Mereka menganggap fiqh adalah baku, karena itu terjatuh dalam asumsi bahwa fiqh sama kuat dan sakralnya dengan Al-Quran atau Hadits. Suatu  pandangan yang bukan saja tidak  proporsional bagi fiqh itu  sendiri, namun bahkan  sudah menurunkan derajat kalam Allah dan sunnah Rasul sebagai sumber hukum yang sepenuhnya universal. 7

## Pemberdayaan Masyarakat
Gagasan Kiai Sahal dalam melihat kondisi sosial yang jauh dari realisasi peradaban fiqh, menimbulkan tantangan besar dalam  mengkontektualisikan isi dari teks fiqh itu sendiri. Dari sini kemudian muncul usaha-usaha beliau dalam memperdayakan  masyarakat  lewat  peradaban  fiqh  tersebut.  Pertama,  Dalam zakat,  misalnya,  Kiai  Sahal  bukan  sekedar  menganjurkan  zakat  sebagai tanggungjawab agama. Tetapi disana ada spirit pemberdayaan bagi fakir miskin yang sedang menangis merasakan kesusahan hidup dipinggir-pinggir jalan raya. Untuk itu, Zakat menurut Kiai Sahal menjadi ‘jalan strategis’ agar kaum miskin diberbagai  pelosok  desa  dapat  bangkit  dan  bahkan  menjadi  penopang  utama perekonomian nasional. 8
Melihat  peluang  inilah,  Kiai  Sahal  kemudian  mendirikan  BPPM  (Biro Pengembangan  Pesantren  dan  Masyarakat.  Kemudian  dari  BPPM  Kiai   Sahal membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dipertemukan dengan pemerintah  dan  lembaga  swasta.  Salah  satunya  adalah  Kelompok  Budidaya Kerupuk  Pasir,  di  daerah  Kajen  kerupuk  semacam  ini  dikenal  juga  dengan Kerupuk  Tayamum, mengingat cara menggorengnya yang tidak menggunakan minyak.  Kelompok-kelompok  kecil  ini  kemudian  diberikan  kredit  bergulir ( revolving fund) untuk mengembangkan usaha mereka.
Selain itu dalam bidang peningkatan kesehatan Kiai Sahal membangun sebuah Rumah Sakit Islam dan BPR Artha Huda Abadi yang melayani simpan pinjam masyarakat kecil. Saat ini bahkan Artha Huda Abadi sudah mendirikan unit  Syari’ah.  Saat  ini  aset  BPR  Artha  Huda  Abadi  sudah  bernilai  puluhan miliar rupiah.  Gedungnya  juga sudah  diperluas  hingga tampak  sangat  megah. 9
7 Aziz Hakim Syaerozy, Wajah Baru Fiqh… h. 27.
8 Taufiqurrahman  SN, Kiai  Sahal,  Fiqih  Sosial  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat,  lihat  di http://jabarantha.blogspot.com. Diakses pada 2 Agustus 2012.
9 Grand Opening Unit Usaha Pondok Maslakul Huda: Dakwah Bilhal Beraset Rp 22,5 Miliar. Lihat di http://www.suaramerdeka.com. Diakses pada 2 Agustus 2012.
Program-program seperti inilah yang dianggap Kiai Sahal sebagai realisasi fiqh sosial ditengah kondisi riil masyarakat. 10
Kedua,  Fiqh  sosial  juga  tercermin  dalam  komitmen  Kiai  Sahal  dalam pelestarian lingkungan. Beliau menggagas fiqh al-bi’ah (fiqh lingkungan) yang kemudian memberikan spirit pesantren untuk mengkampanyekan penyelamatan bumi dan lingkungan. Selama ini, teks fiqh belum dibenturkan dengan berbagai problem sosial lingkungan, seperti tsunami, banjir, luapan lumpur, gempa bumi, dan yang sedang hangat  pemasanan global ( global warming). Isu-isu sensitive ini,  bagi  Kiai  Sahal,  harus  segera  mendapatkan  sebuah  strategis  dalam  fiqh sosial, sehingga agamawan tidak kikuk dalam menjawab krisis lingkungan yang terus menghantui masyarakat.
Pada prinsipnya, fiqh lingkungan membutuhkan adanya revitalisasi us}u>l al-fiqh  agar  fiqh  lingkungan  tidak  terjebak  pada  model  ushûl  al-fiqh  yang languange-oriented  dan  mengabaikan  fakta-fakta  empirik  di  lapangan.  Model pendekatan us}u>l  al-fiqh  yang  selama  ini  lebih  condong  ke  deduktif,  misalnya, diorientasikan kepada model pendekatan induktif dan empiris yang lebih dekat dan  lebih  akrab  terhadap  problem-problem  riil  yang  terjadi.  Dalam  konteks inilah  revitalisasi us}u>l  al-fiqh  sebagai  perangkat  metodologis  bagi  fiqh  dirasa sangat penting. Salah satu agenda revitalisasi yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah dengan menempatkan mas}lah}ah sebagai landasan syari'at (maqa>s}id al-syari>’ah).  Proyek  revitalisasi  us}u>l  al-fiqh  yang  dimaksud  di  sini  adalah sebagai proses atau upaya memvitalkan (menjadikan vital) kembali us}u>l al-fiqh untuk memproyeksikan bangunan fiqh yang mempunyai keberpihakan terhadap lingkungan. 11

## DARI FIQH FORMAL KE FIQH ETOS
Di  antara  beberapa  poin  penting  yang  dapat  disimpulkan  dari pemikiran  Fiqh  Sosial  yang  dirumuskan  oleh  KH.  MA.  Sahal  Mahfudz, adalah sebagai berikut:
10 Beberapa langkah praksis Kiai Sahal di masyarakat kaitannya dengan fiqh sosial dapat dilihat di M.
Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, Keluarga Maslahah: Terapan Fikih Sosial Kiai Sahal (Jakarta: Mitra Abadi
Press, 2010) h. 302-313.
11 Ahmad Syafi'i, SJ , Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushûl Al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos.  Makalah  yang  dipresentasikan  pada    Annual  Conference  of  Islamic  Studies  Direktur  Pendidikan
Tinggi Islam Depag RI, Surakarta 2-5 Nopember 2009.
1. Membebaskan fiqh dari kungkungan formalitas-legalistik ke arah etos fiqh.
Fiqh  tidak  seharusnya  dipahami  dalam  dimensi  formal-legal semata, tetapi harus dibarengi dimensi etika, agar pengembangannya benar-benar  sejalan  dengan  fungsinya.  Fungsi  ajaran  syariat  yang tertuang  dalam  fiqh  adalah  membimbing,  sekaligus  memberi  solusi atas  persoalan  kehidupan  praktis,  baik  bersifat  individual  maupun sosial.
Sistematika  dan  perangkat  penalaran  yang  dimiliki  fiqh sebenarnya  rnemungkinkannya  dikembangkan  secara  kontekstual, sehingga tidak akan ketinggalan perkembangan sosial yang ada. Nabi pernah  menganjurkan  agar  kaum  rnuslimin  memperbanyak keturunannya.  Dalam  era  over  populasi  seperti  sekarang  ini,  anturan Nabi  itu  tidak  bisa  dipahami  secara  dangkal,  yakni  bahwa  Nabi memerintahkan  untuk  memperbanyak  anak  secara  kuantitatif.  Akan tetapi sebaliknya, anjuran tersebut adalah bermakna pada usaha untuk meningkatkan kualitas hidup keturunan kaum muslimin. 12
2. Pengembangan  madzhab  tekstual  ( qauly)  dan  madzhab metodologi ( manhajy)
Dari awal tulisan sudah disampaikan bahwa pemahaman akan fiqh yang  tidak  bisa  diotak-atik  bahkan  ‚disamakan‛  dengan  Al-Qur’an dan Hadits –yang mana merupakan sumber pokoknya- adalah sesuatu yang  salah,  bahkan  menurunkan  derajat  Al-Qur’an  dan  Hadits  itu sendiri.  Fiqh  merupakan  produk  pemikiran  manusia  yang memungkinkan untuk dikembangkan, bahkan dirubah.
Dari  definisinya,  fiqh  disebut  sebagai al-‘ilm  bi  al-ah}ka>m  al- syari>’ah  al-’amaliyyah  al-muktasab  min  adillatiha>  al-tafs}i>liyyah (mengetahui  hukum  syari’ah  amaliah  yang  digali  dari  petunjuk- petunjuk yang bersifat global), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh memiliki peluang yang sangat luas untuk berjalan seiring dengan perkembangan zaman.
12 Khairussalim (Editor), KH. MA. Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta: LKiS,. 1992).
h. 21.
Terma al-muktasab  (sesuatu  yang  digali)  menumbuhkan pemahaman  bahwa  fiqh  lahir  melalui  serangkaian  proses  sebelum akhirnya  dinyatakan  sebagai  hukum  praktis. 13 Perkembangan  masa dan  tempat  juga  mempengaruhi  hasil  ijtihad  fiqh,  dan  semua  bias diakui.  Contoh  paling  factual  adalah  keabsahan  perbedaan  hasil ijtihad al-aimmah  al-arba’ah  (Hanafi,  Maliki,  Syafi’i,  dan  Hambali). Keempatnya dalam perbedaan yang sangat mendasar sekalipun tetap menghormati  pendapat  lain,  tanpa  kemutlakan  wewenang  untuk menganggap ijtihad yag lain sebagai sesuatu yang membuahkan hasil yang  keliru. 14 Bahkan  mujtahid  yang  sama  terkadang  menghasilkan ijtihad  yang  berbeda,  contoh  yang  sudah  umum  diketahui  adalah Imam Syafi’I dengan qoul qodim dan qoul jadidnya.
Semua  paparan  di  atas  menunjukkan  bahwa  fiqh  adalah elastic,  bias  disesuaikan  dengan  perkembangan  zaman,  bahkan merupakan  keniscayaan.  Semua  persoalan  bias  dijawab  oleh  fiqh, tinggal masalah metodenya saja.
Terdapat  tiga  macam  metode  penggalian  hukum  yang  biasa diterapkan: Pertama,  metode  qauly  (tekstual);  yaitu  dengan  merujuk langsung  pada  teks  pendapat  imam  mazhab  empat  atau  pendapat ulama pengikutnya. Kedua, metode ilhaqi; yaitu menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kasus yang telah ada hukumnya dalam kitab-kitab fikih. Ketiga, metode manhajiy (bermazhab  secara manhajiy/metodologis);  yaitu  menyelesaikan masalah hukum dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum  yang  telah  disusun  oleh  imam  mazhab.  Prosedur  operasional metode manhajiy  adalah  dengan  mempraktekkan  qawaid  ushuliyyah (kaidah-kaidah ushul fiqh) dan qawaid fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh).
15
Secara qouly  pengembangan  fiqh  bias  diwujudkan  dengan melakukan kontekstualisasi kitab kuning atau melalui pengembangan contoh-contoh aplikasi kaidah-kaidah Ushul al-Fi
13 Aziz Hakim Syaerozy, Op. cit. h. 28.
14 Ibid.
15 Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan NU, (Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press, 1997), h. 365- 367.
qh  maupun  Qowa’id  al-Fiqhiyah.  Sedangkan  secara  manhajy pengembangan  fiqh  dilakukan  dengan  cara  pengembangan  teori masalik al-‘illat agar fiqh yang dihasilkan sesuai dengan maslahah al- ‘ammah.
3. Fiqh yang berporos pada konsep maslahat dan kebaikan umat.
Fiqh  sosial  dalam  merespon  berbagai  permasalahan  yang muncul  di  masyarakat  lebih  mengedepankan  solusi  fiqh  yang  lebih bersifat sosial dan berporos pada konsep maslahat dan kebaikan umat.
Contoh  untuk  masalah  ini  adalah  masalah  kependudukan. Meningkatnya jumlah penduduk adalah keniscayaan, namun bila tidak diimbangi  dengan  peningkatan  sumber  daya  manusianya  maka  akan menimbulkan  mafsadah  yang  lebih  besar.  Mengatasi  masalah kependudukan  yang  kompleks,  yang  merupakan  masalah  kehidupan yang  penting  dalam  pandangan  syari'at  Islam,  berarti  memenuhi tanggung  jawab  kaum  muslimin  yang  konsekwen  atas  kewajiban mewujudkan kemaslahatan umum ( al-mashalih al-'ammah) sebagaimana dijabarkan dalam fiqih sosial. Hal ini tercermin misalnya dalam bab-bab zakat, fai', amwal dlai'ah dan lain-lain. 16
Dalam  hal  ini,  kemaslahatan  umum  -kurang  lebih-  adalah kebutuhan  nyata  masyarakat  dalam  suatu  kawasan  tertentu  untuk menunjang kesejahteraan lahiriahnya. Baik kebutuhan itu berdimensi dlaruriyah  atau  kebutuhan  dasar  (basic  need)  yang  menjadi  sarana pokok  untuk  mencapai  keselamatan  agama,  akal  pikiran,  jiwa  raga, nasab  (keturunan)  dan  harta  benda,  rnau  pun  kebutahan hajiyah (sekunder) dan kebutahan yang berdimensi tahsiniyah atau pelengkap ( suplementer).
Dalam  ikhtiar  mengatasi  masalah  kependudukan  yang  erat hubungannya  dan  mempunyai  implikasi  dengan  kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran syari'at Islam, memang tidak boleh menimbulkan  akibat  pada  hilangnya  nilai  tawakal  dan  nilai  imani. Bahkan  dengan  mengaplikasikan  syari'at  Islam  secara  aktual  dalam konteks upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dengan mengatasi masalah-masalah  kependudukan,  dapat  kiranya  lebih  dikembangkan nilai  tawakal  dan  nilai  imani.  Pada  gilirannya,  keseimbangan  antara
16 Khairussalim, Op. cit., h. 24
aqidah dan syari'at dapat disadari oleh masyarakat dalam bentuk sikap dan  tingkah  laku  yang  rasional  dan  bertanggungjawab  terhadap eratnya  hubungan  antara  keluarga  maslahah  dengan  aspek  aspek kehidupan  yang  meliputi  bidang-bidang  agama,  sosial,  ekonomi, pendidikan,  kesehatan,  keamanan  dan  ketertiban  dalam  rangka mencapai kesejahteraan lahir dan batin. 17

## 4. Pengembalian fiqh agar sesuai dengan prinsip etika.
Caranya  adalah  dengan  mengintegrasikan Maqoshid  al- Syari’ah  (maksud-maksud  diturunkannya  syariat)  ke  dalam  proses pengembangan  kerangka  teoritis  fiqh.  Dalam  konteks  ini,  hikmah hukum  harus  diintegrasikan  ke  dalam illat  (alasan)  atau  dasar diturunkannya hukum,  sehingga diperoleh suatu produk hukum  yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ini merupakan rekonstruksi atas konsep Qiyas  (analogi)  secara  lebih  fleksibel  dengan  berangkat  dari landasan  maslahat  dan  kebaikan  umat  tadi.  Berikutnya  dengan membebaskan fiqh yang sarat nuansa politik formalistik yang terpisah dari  etika,  dan  mengembalikannya  kepada  jalur  etika.  Ini  mungkin yang  pernah  dikonsepkan  oleh  al-Ghazali  dalam  gagasannya  dalam mengintegrasikan antara fiqh dan tasawuf.
Jadi,  upaya  apapun  yang  dilakukan  untuk  tujuan pengembangan  fiqh  menuntut  kita  agar  memiliki  wawasan  tentang watak bidimensional –dimensi kesakralan dan keduniawian--  fiqh itu sendiri.  Penglihatan  serta  penempatan  kedua  dimensi  ini  harus dilakukan  secara  proporsional  agar  pengembangan  fiqh  benar-benar sejalan  dengan  watak  aslinya.  Fiqh  tidak  menjadi  produk  pemikiran ‚liar‛  yang  terlepas  dari  bimbingan  dan  pada  saat  yang  bersamaan fiqh  juga  tidak  menjadi  produk  pemikiran  yang  kehilangan  watak elastisitasnya.  Dengan  demikian  factor  teologis  maupun  etika  harus menjadi dasar pertimbangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam  mengembangkan  fiqh,  disamping  sudah  barang  tentu  factor perubahan masyarakat itu sendiri. 18
17 Ibid.
18 Aziz Hakim Syaerozy, Op. Cit. h.24.
Gugatan Atas Stagnasi Fiqh Konvensional Gagasan  fiqh  sosial  yang  dimunculkan  oleh  KH.  Sahal  Mahfudz dapat  dipahami  sebagai  respon  atas  stagnasi  ( jumud)  yang  dialami  oleh fiqh  konvensional,  khususnya  dalam  masyarakat  pesantren  tradisional. Gejala  stagnasi  tersebut  ditandai  dengan  semakin  jauhnya  kajian  fiqh yang  berkembang  di  dunia  pesantren  dan  masyarakat  sekitarnya,  dari sumber aslinya, yaitu al-Quran dan Sunnah. Tidak hanya itu, bahkan telah terjadi  gejala  pengkultusan  terhadap  fiqh  itu  sendiri,  sehingga  yang terjadi  adalah  menjadikan  fiqh  yang  merupakan  produk  hukum  menjadi sumber  hukum.  Inilah  yang  oleh  beliau  disebut  sebagai taqlid  qauli, 19 yaitu  bertaqlid  kepada  produk  fiqh  secara  buta  tanpa  memikirkan metodologi  dan  proses  yang  melatarbelakanginya,  padahal  keduanya tersebut  terkadang  sarat  kepentingan  dan  sering  diwarnai  oleh  kondisi yang menggiring kepada formalisme fiqh.
Fenomena Taqlid  al-Qaul  dan  pengkultusan  fiqh  di  masyarakat bila  dibiarkan,  seperti  dikhawatirkan  oleh  beliau,  akan  mengantarkan kepada kesalahan metodologis yang sangat fatal dalam memahami syariat karena memposisikan hukum fiqh lebih utama dibanding dengan sumber aslinya,  yaitu  nash  al-Quran  dan  Sunnah,  bahkan  dari  metodologi  yang melahirkan hukum fiqh itu sendiri.
Gejala  negatif  lain  yang  mungkin  muncul  akibat  merebaknya taqlid  qaul  dalam  memahami  fiqh  adalah  makin  luasnya  kesenjangan antara  pemahaman  fiqh  dan  berbagai  problematika  yang  berkembang  di masyarakat.  Ini  karena  yang  muncul  adalah  pemahaman  fiqh  tekstual,
19 Pada awalnya, persoalan muncul karena adanya ‘pembenaran’ bahwa sumber ajaran Islam itu ada empat, yaitu : al-Quran, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini, tentu saja karena persoalan hidup manusia kian hari kian kompleks dan ruwet. Sehingga, bila orang hanya merujuk pada al-Quran dan al-Sunnah belaka, maka ada kemungkinan tidak menemukan solusi. Untuk mengantisipasi kemungkinan itu, perlu ada sumber rujukan lain yaitu  Ijma  dan  Qiyas  sebagai  model  penggalian  baru  terhadap  dua  sumber  primer  itu.  Dua  rujukan  ini kemudian  disebut  sumber  sekunder.  Yang  menjadi  persoalan,  dua  sumber  sekunder  ini  seringkali  lebih ditonjolkan ketimbang dua sumber primer. Yang primer seakan terlupakan. Apalagi dengan munculnya fatwa kewajiban ber-taqlid bagi orang awam. Mereka akhirnya hanya mengekor pendapat-pendapat sekunder yang sudah matang dari para imam. Ini yang kemudian disebut ber mazhab/taqlid secara qauli. Padahal, yang lebih
penting sejatinya bermazhab secara manhaji (metodologis), yang langsung merujuk pada kedua sumber primer itu.  Dan  itu  yang  dilakukan  para  imam.  Nurul  Huda  Maarif, Tirani  Fiqh  dan  Bahaya  Taqlid.  Lihat  di http://nuhamaarif.blogspot.com diakses pada 3 Agustus 2012.
bukan kontekstual. Perspektif fiqh seperti ini juga makin mempersepsikan fiqh  sebagai  hukum  yang  tidak  membumi  dan  pada  gilirannya  akan semakin  statis  karena  tertinggal  jauh  dari  tuntutan  zaman  yang  melaju sedemikian cepat.  Ada sebagian kalangan, yang  menjadikan fiqih  bukan sebagai  cara  atau  alat  untuk  memahami  doktrin  keagamaan,  melainkan sebagai dogma yang kaku yang ujung-ujungnya adalah formalisasi syari’at. 20 Peletakan  fiqh  sebagai  hukum  formal  ini  juga merupakan  akibat  lain  dari  pemahaman nash  fiqh  secara  qaul  dan tekstual.
Untuk  itu,  KH.  Sahal  Mahfudz  mengajak  untuk  melakukan tansformasi  ke  arah taqlid  manhaj  (methodologis)  sebagai  ajakan  agar nuansa  sosial  fiqh  kembali  digali  dan  dibumikan  untuk  menjawab berbagai permasalahan sosial yang muncul. Dengan demikian, fiqh tidak lagi  terlihat  berupa  hukum-hukum  langit  yang  sangat  kaku  dalam mensikapi  berbagai  permasalahan  yang  timbul.  Memahami  fiqh  secara metodologis  juga  berarti  melepaskan  keterkungkungan  pemahaman  fiqh yang terpidana pada teks-teks turats ke arah pemahaman dengan melalui metodologi  yang  melahirkan  dan  melatarbelakangi  munculnya  fiqh  itu sendiri.  Ini  juga  berarti  upaya  menghadirkan  fiqh  yang  fleksibel, kontekstual dan mampu memberikan solusi yang dibutuhkan masyarakat. Maka,  untuk  menghadirkan  fiqh  yang  fleksibel  tersebut  perlu mentransformasikan fiqh ke dalam nilai-nilai etika.
Fiqh Sosial dan Teori Maslahat
Sejak  konsep  maslahat  dirumuskan  oleh  para  ulama  Ushul  Fiqh, termasuk nama yang paling populer dalam mengkaji konsep maslahat ini misalnya  Imam  Syatibi,  perkembangan  pemikiran  fiqh  mengalami perubahan  yang  fundamental.  Meskipun  terjadi  pro  kontra  antar  para ulama, apakah maslahat bisa dijadikan landasan hukum dengan berbagai perinciannya,  namun  di  kalangan  para  ulama  sepertinya  telah  terjadi kesamaan  rasa  bahwa  munculnya  teori  maslahat  telah  menguak  aspek fleksibilitas  fiqh  yang  selama  ini  makin  terpendam.  Maka  yang  perlu untuk  dikedepankan  adalah fiqh  al-maqasid,  yaitu  fiqih  yang  lebih mengutamakan  nilai-nilai  kemanusiaan  universal,  seperti  kemaslahatan,
20 Muriqul Haqqi, FIQIH KONTEKSTUAL, lihat di http://smjsyariah89.wordpress.com. Diakses pada
3 Agustus 2012.
keadilan,  dan  kesetaraan  dari  pada  hukum-hukum  yang  bersifat partikular. 21
Gagasan  fiqh  sosial  yang  dimunculkan  oleh  KH.  MA.  Sahal Mahfudz  telah  memberikan stressing  pada  penerapan  terori  maslahat dengan  ketiga  kategorinya  (1) d}aru>riyya>t  (primer),  (2)  hajjiyya>t (sekunder),  (3) tah}siniyya>t  (komplementer).  Dari  situlah  muncul semangat  mengedepankan  teori  maslahat  dalam  mengkaji  fiqh  dan mengembangkannya.
Gagasan  ini  secara  implisit  mengingatkan  kepada  kita  kepada realitas  dan  fenomena  yang  ada  saat  ini,  bahwa  makin  banyak  produk hukum  fiqh  yang  implementasinya  tidak  mewujudkan  maslahat,  dan makin banyak produk fiqh yang tidak mengacu kepada konsep maslahat, yang  tidak  lain  karena  selama  ini  terkungkung  kepada nash-nash  turats yang dipahami secara tidak metodologis.
Untuk itu, menarik sekali seruan kepada pemilahan sistematis dan metodologis  terhadap  aspek  us}u>l  dan  furu>'  dalam  agama  secara  umum. Tentu  saja,  upaya  tersebut  dalam  rangka  meletakkan  teori  maslahat secara lebih proporsional.
Ijtihad Baru
Fiqh Sosial juga membuka paradigma baru ijtihad yang selama ini oleh beberapa kalangan (yang dihinggapi pesimisme intelektual) dianggap telah  tertutup. Taqlid  Manhaj  adalah  nama  lain  dari  berijtihad  sesuai metodologi  yang  dikembangkan  oleh  pembuat  metodologi  tersebut. Bertaqlid  secara manhaj  kepada  seorang  imam  berarti  berijtihad  sesuai dengan metodologi yang dikembangkan oleh imam tersebut. Ini menuntut pemahaman terhadap latar belakang dan proses yang dialami oleh imam tersebut dalam memutuskan suatu masalah sesuai tinjuan syariah. Dalam kata lain, aspek historisitas fiqh dan terutama aspek sosio-historis suatu hukum fiqh harus selalu dikaji, karena tanpa ini apa yang disebut taqlid manhaj  tidak  akan  bisa  terealisasi.  Oleh  Nahd}atul  ‘Ulama  (NU)  cara inipun  sebenarnya  sudah  memiliki  keabsahan  sebagai  salah  satu  bentuk istinbat} jama>’I (ijtihad kolektif di antara para ulama). 22
21 Ibid. A. 22 Salah  satu  keputusan  dalam  Munas  Alim  Ulama  NU  tahun  1992  di  Lampung menyatakan satu poin tentang tata cara bertaqlid secara qauli (tekstual) sebagaimana termaktub dalam
Sementara  itu,  metodologi fiqh  atau  ushul  fiqh,  selalu menyangkut  korelasi  antara  produk  hukum  ( fiqh)  dengan  sumber hukumnya,  yaitu  nash  Qur'an,  Hadist  dan  Ijma.  Berbicara  metodologi tanpa  menyangkut  korelasi  tersebut  sama  halnya  berbicara  masalah produk  hukum  tanpa  meninjau  aspek  sosiologis  dan  sumber  hukumnya. Dan hal ini akan memunculkan produk hukum yang pincang. Fiqh sebagai produk  hukum  syariah  harus  tetap  diposisikan  sebagai  sumber  antara ( secondary  resources),  sedangkan  nash-nash  Qur'an  dan  Sunnah  harus tetap  diposisikan  sebagai  sumber  utama  ( primary  resources)  dan metodologi  adalah  yang  menghubungkan  antara  kedua  sumber  hukum tersebut.  Ini  mungkin  yang  oleh  beliau  disebut  dengan  menverifikasi antara ajaran pokok dan cabang secara mendasar.
H. Hadi  Mutammam  dalam  makalahnya  menyebutkan  bahwa untuk ijtihad baru, atau dalam istilahnya ijtihad modern, setidaknya perlu memperhatikan langkah-langkah sebagi berikut:
1. Lebih mementingkan atau mendahulukan sumber primer ( primary sources)  dalam  system  bermadzhab,  atau  dalam  menentukan rujukan.
2. Berani  mengkaji  pemikiran  ulama  atau  hasil  keputusan  hukum Islam  oleh  organisasi  keagamaan  tidak  secara  doktriner  atau dogmatis.
3. Semua  hasil  karya  ulama  masa  lalu  diposisikan  sebagai pengetahuan  ( knowledge),  baik  yang  dihasilkan  atas  dasar deduktif dan verstehen maupun yang dihasilkan secara empiric
4. Mempunyai  sikap  terbuka  dengan  dunia  luar  dan  berusaha mengantisipasi terhadap hal-hal yang akan terjadi
5. Hendaknya  meningkatkan  daya  tangkap  (responsive)  dan  cepat terhadap  permasalahan  yang  muncul,  di  mana    biasanya  umat ingin  cepat  mendapatkan  jawaban  hukum  agama  dari  para  ahli hukum Islam
6. Perlunya penafsiran yang aktif dan pro aktif bahkan progresif
aqwa>l  (pandangan-pandangan)  para  imam  madzhab  atau  as}h}a>b  al-maz}a>hib.  Namun  jika  dalam  situasi tertentu, kemungkinan  mengikuti  langkah qauli  ini  mengalami  jalan  buntu, Munas  juga  memberi  jalan untuk  bertaqlid  secara manhaji  (metodologis).  Said  Aqil    Siroj,  Tasawuf  Sebagai  Kritik  Sosial:
Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi (Jakarta: Penerbit Mizan, 2006) h. 69.
7. Ajaran al-ahkam  al-khamsah    berupa  wajib,  sunnah,  mubah, makruh,  dan  haram  agar  dapat  dijadikan  sebagai  konsep  atau ajaran etika social.
8. Menjadikan  ilmu  fiqh  sebagi  bagian  dari  ilmu  hukum  secara umum
9. Berbicara  mengenai  fiqh  tidak  dapat  dilupakan  harus  pula berorientasi  pada  ajaran  induktif  atau  empiric,  di  samping deduktif.
10. Lepas  dari  apakah mashlahah  itu  sebagai  bentuk  induktif, mashalih  al-‘ammah  hendaknya  menjadi  landasan  penting  dalam mewujudkan fiqh atau hukum Islam.
11. Menjadikan  wahyu  Allah  (lewat nash  Al-Qur’an  dan  hadits shahih)  sebagai  kontrol  terhadap  hal-hal  yang  akan  dihasilkan lewat ijtihad. 23

## PENUTUP
Gagasan  Fiqh  Sosial,  dalam  tinjauan  disiplin  ilmu  fiqh  sendiri, merupakan  hal  yang  cukup  menarik,  namun  masih  memerlukan pendalaman dan  beberapa  perangkat  pendukung,  terutama  sosialisasinya di  kalangan  pesantren.  Pematangan  metodologis  masih  perlu  dilakukan, seperti  pada  konsep  taqlid  manhaj  itu  sendiri,  termasuk  pola  korelasi dalam  menghadirkan  fiqh  sebagai  etika.  Begitu  juga  masalah pengambilan  maslahat  dan  integrasi  hikmah  dan  illat  dalam  qiyas  perlu terus dimatangkan dalam kerangka metodologis.
Pemikiran  fiqh  sosial  bila  mampu  tersosialisasikan  dengan  baik, khususnya  di  dunia  pesantren  tradisional  yang  sudah  cukup berpengalaman  dalam  bergelut  dengan  kajian  dan  pengembangan  fiqh, akan  sangat  luar  biasa.  Bisa  diprediksikan  akan  terjadi  loncatan pemikiran  fiqh  yang  sangat  dinamis  dengan  mengembangkan  gagasan- gagasan yang ada dalam pemikiran fiqh sosial yang dilontarkan oleh KH. MA.  Sahal  Mahfudz  tersebut.  Semoga  kita  bisa  mengambil  nilai-nilai positif darinya.
23 H. Hadi Mutammam, Ijtihad al-Ilm al-‘Ashri. Jurnal Madzahib Vol IV, No. 2, Desember 2007

## DAFTAR PUSTAKA
Ikhwan Sam, Pandu Ulama Ayomi Umat-Kiprah Sosial 70 Tahun Kiai
Sahal. Majelis Ulama Indonesia. Jakarta 2007.
Aziz Hakim Syaerozy (Penyunting), Wajah Baru Fiqh Pesantren,  Citra
Pustaka, Jakarta, 2004.
Marwan  Ja’far  (Penyunting), Pesantren  Mencari  Makna,  Pustaka
Ciganjur, Jakarta 1999
Khairussalim  (Editor), KH.  MA.  Sahal  Mahfudz,  Nuansa  Fiqh  Sosial,
LKiS, Yogyakarta. 1992.
Aziz  Masyhuri, Masalah  Keagamaan  NU,  (Surabaya:  PP.  RMI  dan
Dinamika Press, 1997)

## JURNAL/MAKALAH
Ahmad Syafi'i, SJ , Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushûl Al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos. Dipresentasikan pada  Annual Conference  of  Islamic  Studies  Direktur  Pendidikan  Tinggi  Islam  Depag RI, Surakarta 2-5 Nopember 2009.
H. Hadi Mutammam, Ijtihad al-Ilm al-‘Ashri. Jurnal Madzahib Vol IV,
No. 2, Desember 2007