## INOVASI PELAYANAN SIM BOOKING

## DI SATLANTAS POLRES KUDUS
Aron Sebastian 1

## Abstract
In  order  to  adapt  in  changing  environment,  innovation  is  an  important  component  in public organization. Innovation in public organization runs in two stages, the initiation stage and the implementation stage. The study examines supporting factors and barriers of innovation at the Driving Licence service agency. The paper analyzes the initiation stage  and  the  implementation  stage.  In  the  initiation  stage,  the  article  shows  the agency’s  decision  to impement "SIM Booking  Innovation"  as  policy  to  respond to  the demands  of  the  community  and  organization.  At  implementation  stage,  the  agency implement  a  more  technical  intervention  by  building  infrastructure  such  as  allocating special booth and staff, For driving license extension procedure, the agency adopted the existing  model.  In  conclusion,  the  article  argues  that  the  supporting  factors  in organization  innovation  consists  of  broad-minded  and  open-minded  leaders, availability  of  facilities,  and  organizational  support  in  the  implementation  of innovation. On the other hand, the barrier factors of innovation are the lack of special budget to support innovation program, risk aversion of subordinates and over-reliance on high-performers.
Keywords : service innovation, stages of innovation, supporting factors of innovation, barriers.

## PENDAHULUAN
Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, pemerintah sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya . Pelayanan  yang  diberikan  pada  masyarakat  setiap  waktu  selalu  menuntut  pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah (Abidin, 2006). Pelayanan yang berkualitas dan bermutu  tinggi  menjadi  perhatian  utama  dari  organisasi  publik.  Harapan  untuk mendapatkan  pelayanan  yang  terbaik  mulai  digantungkan  kepada  organisasi pemerintahan (Prianto, 2006).
Kondisi  pelayanan  publik  di  Indonesia  masih  jauh  dari  harapan  masyarakat (Nugroho  dkk,  2016),  hal  ini  ditunjukkan  dari  banyak  survey  yang  dilakukan  oleh beberapa lembaga yang menunjukkan rapor yang buruk terkait dengan pelayanan publik
1 Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang sedang bertugas di Kepolisian Daerah Jawa Tengah
di  Indonesia,  yaitu  survey  dari  World  Bank,  International  Finance  Corporation  (IFC), Tranparency International Indonesia (TII).
Peningkatan  pelayanan  publik  secara  optimal  memerlukan  berbagai  inovasi. Keberadaan inovasi sangat penting untuk pelayanan publik guna memberikan terobosan terbaru yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan (Anggraeny, 2013). Seiring dengan perkembangan  administrasi  publik,  inovasi  pelayanan  publik  memegang  peran  yang sangat penting. Inovasi pelayanan publik merupakan sebuah jawaban terhadap tuntutan- tuntutan masyarakat, perkembangan teknologi dan perkembangan globalisasi yang terus bergerak.  Bahkan  inovasi  dipandang  sebagai  penentu  dan  kunci  kesuksesan  jangka panjang pada pasar kompetitif saat ini (Kasali, 2005).
Kepolisian  RI  saat  ini  merespon  perkembangan  dan  tuntutan  yang  terjadi  di masyarakat.  Satuan  Lalu  Lintas  (Satlantas)  Polres  Kudus  yang  menjadi  salah  satu  unit pelayanan  publik  dibawah  Kepolisian  RI  dituntut  pula  melakukan  inovasi  pelayanan publik. Terobosan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Kudus dalam rangka pelayanan perpanjangan SIM adalah Inovasi “ SIM BOOKING” .
Inovasi  “ SIM  BOOKING” merupakan  sebuah  program  yang  memudahkan masyarakat  yang  hendak  melakukan  perpanjangan  SIM  dengan  tidak  mengantri. Masyarakat  mendapat  nomor  registrasi  antrian,  melakukan  pengambilan  foto, membayar  di  loket  pembayaran  dan  SIM  pun  jadi.  Inovasi SIM  BOOKING bukan  hal yang  mudah  diciptakan.  Ide-ide  inovasi  sering  kali  terlontar,  namun  belum  dapat terwujud.
Sejumlah  permasalahan  terkait  dengan  inovasi  pelayanan SIM  BOOKING dalam penelitian  antara  lain  :  (1)  Adanya  sistem  layanan  yang  tidak  responsif,  tidak  efektif, stagnant dan  hanya  rutinitas;  (2)  Inovasi  hanya  bagus  di  awal,  namun  tidak  dapat berlanjut;  (3)  Banyaknya  tunggakan  perpanjangan  SIM  perlu  terobosan  agar  dapat diselesaikan; (4) Ketergantungan figur tertentu; dan (5) Kebiasaan menolak mengambil resiko  ( Risk  Aversion ).  Untuk  itu,  Satlantas  Polres  Kudus  berusaha  untuk  membuat terobosan-terobosan  sebagai  langkah  inovasi  pelayanan.  Penggunaan  SMS  dalam pelayanan  administrasi,  seperti SIM BOOKING merupakan  salah  satu  program inovasi yang dilakukan Satlantas Polres Kudus.

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tujuan dari penulisan ini adalah:
1. Menganalisis  tahapan-tahapan  inovasi  pelayanan  perpanjangan  SIM  melalui “ SIM BOOKING ” di Satlantas Polres Kudus.
2. Menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat dalam inovasi pelayanan.

## Pengertian dan Evolusi Orientasi Administrasi Publik
Administrasi  publik  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu  administrasi  dan  publik. Administrasi  menurut  Sondang  P.  Siagian  (dalam  Syafiie,  2000)  diartikan  sebagai keseluruhan  proses  pelaksanaan  dari  keputusan-keputusan  yang  telah  diambil  dan dilaksanakan  itu  pada  umumnya  dilakukan  oleh  dua  orang  manusia  atau  lebih  untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Publik yang dilekatkan pada istilah administrasi  dipahami  sebagai  proses  kepemerintahan  yang  selaras  dengan  perubahan paradigma administrasi. Syafiie, dkk (2000), arti public adalah sejumlah manusia yang punya kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Dengan demikian administrasi publik diartikan  sebagai  sebuah  proses  menjalankan  keputusan/kebijakan  demi  kepentingan negara, warga masyarakat.
Administrasi  publik  berevolusi  secara  bertahap  dari  perspektif  klasik  sampai kontemporer.  Administrasi  publik  memiliki  empat  orientasi,  yang  masing-masing disebut  dengan  administrasi  publik  lama  ( old  public  administration ),  administrasi publik  baru  ( new  public  administration ),  manajemen  publik  baru  ( new  public management ), dan pelayanan publik baru ( new public service ) (LAN, 2014). Orientasi administrasi  publik  dalam  pemenuhan  kebutuhan  publik  dilakukan  dengan mengedepankan pendekatan keadilan dan partisipasi. Pemenuhan kebutuhan publik juga dilakukan dengan cara-cara inovatif:
Gambar 1.
Evolusi Paradigma Administrasi Publik
Sumber: LAN, 2014:5

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

## Inovasi Administrasi
Inovasi  merupakan  konsep  yang  relatif  baru  dalam  literatur  administrasi  publik ( public  administration ).  Djamaludin  (2012)  dalam  bukunya  Psikologi  Kepemimpinan dan  Inovasi  memberikan  definisi  inovasi  sebagai  “suatu  proses  memikirkan  dan mengimplementasikan  pemikiran  tersebut  sehingga  menghasilkan  hal  baru  berbentuk produk,  jasa,  proses  bisnis,  cara  baru,  kebijakan,  dan  lain  sebagainya”.  Dooley  dkk (2009), menyebutkan inovasi adalah “proses membuat perubahan terhadap sesuatu yang telah  mapan  melalui  introduksi  suatu  hal  baru  yang  memberikan  nilai  tambah  bagi konsumen”. Sementara itu, Anthony (2013) memahami inovasi dalam pengertian yang lebih sederhana, yakni sebagai “sesuatu yang berbeda yang berdampak”.
Inovasi sangat penting dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik mengingat kondisi perubahan lingkungan yang terjadi. Inovasi diharapkan dapat menanggapi  kompleksitas  lingkungan  dan  dinamisasi  perubahan  lingkungan  terutama dalam  persaingan  yang  ketat  dan  menciptakan  sumber-sumber  dalam  keunggulan bersaing. Inovasi berasal dari kreatifitas ide-ide baru yang diterapkan secara praktis dan a  ktual  yang  bersumber  dari:  (1)  Pengetahuan  baru  ( New  knowledge );  (2)  Saran  /  ide konsumen ( tapping the ideas of costumer ); (3) Pengguna utama ( lead user ); (4) Desain yang memahami konsumen ( emphatic design ); (5) Penemuan ( invention factories ); dan (6) Skunkworks (memperkerjakan orang berbakat) (Havard Bussiness Essential, 2003).
Jenis  inovasi  dalam  sektor  publik  dalam Handbook Inovasi  Administrasi  Negara (2014),  yaitu:  (a)  Inovasi  proses,  (b)  Inovasi  metode,  (c)  Inovasi  produk,  (d)  Inovasi konseptual, (e) Inovasi tekonogi, (f)  Inovasi struktur organisasi, (g)  Inovasi hubungan, dan (h) Inovasi pengembangan sumber daya manusia.
Proses inovasi bagi organisasi berbeda dengan proses yang terjadi secara individu. Organisasi,  publik  dalam  mengadopsi  produksi  inovasi  akan  melalui  tahapan  sebagai berikut (Roger, 2003):
a) Initiation atau  perintisan,  di  mana seluruh  informasi  dikumpulkan,  dikonsep  dan direncanakan  untuk  didiskusikan  sebagai  inovasi.  Tahap  perintisan  terdiri  dari fase agenda setting dan matching :
1. Tahapan agenda  setting dilakukan  proses  identifikasi  penetapan  prioritas kebutuhan  dan  masalah,  pencarian  dalam  lingkungan  organisasi  untuk
menentukan  tempat  di  mana  inovasi  akan  diaplikasikan.  Tahapan  ini seringkali memakan waktu lama.
2. Tahapan matching atau  penyesuaian  dengan  inovasi  yang  hendak  diadopsi. Tahapan  ini  memastikan feasibilities atau  kelayakan  inovasi  untuk diaplikasikan dalam organisasi
b) Implementation atau  pelaksanaan,  menyelesaikan  permasalahan  organisasi. Tahapan implementasi ini terdiri atas fase redefinisi, klarifikasi dan rutinitas.
1. Fase  redefinisi  ( redefining )  di  mana  seluruh  inovasi  yang  diadopsi  mulai kehilangan  karakter  asingnya  sehingga  lebih  dekat  dalam  mengakomodasi kebutuhan organisasi.
2. Fase  klarifikasi  ( clarifying )  terjadi  ketika  inovasi  sudah  digunakan  secara meluas dalam organisasi dan mempengaruhi seluruh elemen organisasi dalam keseharian kerjanya.
3. Fase  rutinitas  ( routinizing )  adalah  fase  di  mana  inovasi  sudah  dianggap sebagai  bagian  dari  organisasi.  Inovasi  tidak  lagi  mencirikan  sebuah  produk baru  atau  cara  baru  karena  telah  menjadi  bagian  rutin  penyelenggaraan organisasi.

## Faktor – Faktor Penunjang dan Penghambat Inovasi
Kemampuan  inovasi  suatu  lembaga  menurut  Terziovski  (dalam  Prasmi,  2015) ditentukan  oleh  sejumlah  faktor  yang  disebutnya  sebagai  dimensi  kemampuan  inovasi yang  meliputi:  visi  dan  strategi,  perekatan  dasar  kompetensi,  penguatan  informasi  dan kecerdasan  organisasi,  orientasi  pasar  dan  pelanggan,  kreativitas  dan  manajemen gagasan, sistem dan struktur organisasi, dan manajemen teknologi.
Faktor  penunjang  inovasi  lainnya  menurut  Everett  M.  Rogers  (2003)  dapat ditunjang oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:
(a) Adanya keinginan untuk merubah diri, dari tidak bisa menjadi bisa dan dari tidak tahu menjadi tahu
(b) Adanya kebebasan berekspresi
(c) Adanya pembimbing yang berwawasan luas dan kreatif
(d) Tersedianya sarana dan prasarana
(e) Kondisi lingkungan harmonis

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Inovasi tidak terjadi secara mulus atau tanpa resistensi. Albury  (dalam Suwarno, 2014) mengidentifikasikan 7 (tujuh) jenis hambatan dalam inovasi, yaitu:
(1) Tidak ada penghargaan / intensif
(2) Ketidakmampuan menghadapi resiko dan perubahan
(3) Anggaran jangka pendek dan perencanaan
(4) Tekanan  hambatan administratif
(5) Budaya “ Risk Aversion ”
(6) Keengganan menutup program yang gagal.
(7) Teknologi ada, terhambat budaya & penataan organisasi.
(8) Ketergantungan berlebihan pada high performer

## Pelayanan Satlantas Polres Dalam Perpanjangan SIM
Satlantas  merupakan  unsur  pelaksana  yang  menyelenggarakan  tugas  kepolisian mencakup  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan  dan  patroli  (Turjawali),  pendidikan masyarakat  dan  rekayasa  lalu  lintas,  registrasi  dan  identifikasi  pengemudi  atau kendaraan  bermotor,  penyidikan  kecelakaan  lalu  lintas  dan  penegakan  hukum  dalam bidang  lalu  lintas  guna  keamanan,  ketertiban  dan  kelancaran  lalu  lintas.  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, pasal 1 angka (20) disebutkan bahwa, Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
Peraturan  Kapolri  nomor  9  tahun  2012  tentang  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM) menyebutkan bahwa:
“Surat  Izin  Mengemudi  yang  selanjutnya  disingkat  SIM  adalah  tanda  bukti  legitimasi kompe-tensi,  alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemu-dikan Ranmor di jalan sesuai  dengan  persyaratan  yang  ditentukan  berdasarkan  Undang-Undang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan.”
Dengan  demikian,  secara  singkat,  fungsi  SIM  dapat  dikatakan  sebagai:  (a) legitimasi  kompetensi  pengemudi;  (b)  identitas  pengemudi;  (c)  kontrol  kompetensi Pengemudi; (d) forensik kepolisian; dan (e) pelayanan prima.

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Program  pelayanan  perpanjangan  SIM  melalui SIM  BOOKING dipenuhi  melalui persyaratan dan pelayanan sebagai berikut:
(a) KTP Pemohon
(b) Pemohon  mengirim  pesan  dengan  format  secara  berurutan  nama,  alamat,  jenis SIM, dan nomor SIM
(c) Pesan diterima petugas, kemudian, petugas mengirim balasan pesan konfirmasi
(d) Pemohon datang ke Mapolres setempat dengan membawa persyaratan
(e) Setelah  persyaratan  lengkap,  tidak  perlu  antri,  warga  menunjukan  pesan konfirmasi dengan menyerahkan persyaratan lengkap
(f) Setelah  pemeriksaan  berkas,  pemohon  akan  dipanggil  untuk  foto  dan  SIM Perpanjangan jadi

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah  tahapan-tahapan  inovasi  pelayanan  beserta  faktor penunjang dan penghambatnya. Situs penelitian adalah Satlantas Polres Kudus. Teknik pengumpulan  data  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Adapun  teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  model  interaktif  dan  uji  keabsahan data menggunakan uji triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahapan-Tahapan Pelayanan Perpanjangan SIM melalui “ SIM BOOKING ”
Inovasi  dalam  administrasi  publik  dimaknai  sebagai  proses  memikirkan  dan mengimplementasikan  suatu  kebijakan  oleh  penyelenggara  kepentingan  publik  untuk memenuhi  kepentingan  publik  yang  memiliki  unsur  kebaharuan  serta  kemanfaatan. Inovasi  sangat  penting  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  organisasi  publik  dalam meningkatkan pelayanan publik mengingat kondisi perubahan lingkungan yang terjadi. Inovasi  merupakan  upaya  memper-tahankan  keberadaan  organisasi  dalam  lingkungan. Adanya  inovasi  organisasi  ini  diharapkan  dapat  menanggapi  kompleksitas  lingkungan dan dinamisasi perubahan lingkungan.
Proses inovasi bagi organisasi berbeda dengan proses yang terjadi secara individu. Sebagai  sebuah  organisasi,  sektor  publik  dalam  mengadopsi  produksi  inovasi  akan

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
melalui tahapan initiation atau perintisan dan implementation atau pelaksanaan (Rogers, 2003). Tahapan initiation atau perintisan menurut Everett M. Rogers (2003) terdiri dari fase agenda  setting dan  fase matching (penyesuaian),  sedangkan  tahapan implementation atau pelaksanaan terdiri dari fase redefining (redefinisi), fase clarifying (klarifikasi) dan fase routinizing (rutinitas).
Tahap inisiation yang  terdiri  dari  tahap agenda  setting dan  tahap matching, terlihat  bahwa  inovasi  mulai  diidentifikasi  sebagai  kebutuhan  untuk  menyelesaikan masalah  antrian  yang  lama  hingga  disesuaikan  dalam  agenda  internal  organisasi Penyesuaian-penyesuaian  terhadap  berbagai  kriteria  pada  tahap matching sangat diperlukan.  Penyesuaian  berdasarkan  kriteria  dalam  administrasi  publik  (Sawicki  dkk, 1986)  dapat  didasarkan  pada  kriteria  keuangan  ( financial  posibilities ),  kriteria administrasi  ( administratif  operability ),  kemampuan  teknis  ( teachnical  feasabilities ), dan  kriteria  dukungan  politis  ( political  viability ).  Dalam  penelitian  ini,  inovasi  SIM Booking telah  memenuhi  kriteria-kriteria yang  ditetapkan  secara  keseluruhan  sehingga pada tahap pelaksanaan nanti dapat sejalan dengan tujuan yang diharapkan.
Tahapan  pelaksanaan  yang  diamati  melalui  fase  redefinisi  ( redefining ),  fase klarifikasi ( clarifying ) dan fase rutinitas ( routinizing ). Berdasarkan serangkaian tahapan pelaksanaan  yang  diamati  maka  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada  fase redifinisi, adanya staf khusus dan loket khusus beserta petugas yang telah dilatih secara khusus  untuk  mengawali  pelaksanaan  inovasi SIM  BOOKING .  Inovasi  tidak  secara keseluruhan  menggantikan  mekanisme  pengajuan  lama,  tetapi  diadaptasikan  secara bertahap  kepada  lingkungan.  Dalam  inovasi SIM  BOOKING menunjukkan  terjadi proses  perubahan  pelayanan  terhadap  penerbitan  SIM.  Sebagian  proses  tidak  lagi melayani  secara  konvensional  dengan  antrian  banyak  pemohon.  Staf  mulai  memiliki data  pemohon  yang  sudah  secara  otomatis  masuk  karena  adanya  SMS  untuk booking pengajuan SIM.
Fase  klarifikasi  membutuhkan  waktu  karena  mempengaruhi  seluruh  elemen organisasi  dan  dilakukan  sosialisai  berupa  pemahaman  kepada  internal  organisasi  dan masyarakat  terhadap SIM  BOOKING .  Klarifikasi  juga  berguna  untuk  menyamakan persepsi tentang fungsi dan tujuan inovasi SIM BOOKING .

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Fase  rutinitas  merupakan  fase  di  mana SIM  BOOKING telah  menjadi  suatu pelayanan  reguler  atau  keseharian  dan  menjadi  upaya  perbaikan  pelayanan  bagi Satlantas  Polres  Kudus.  Secara  sederhana,  proses  inovasi  dapat  dilihat  dalam  tabel berikut:
Tabel 1. Tahapan-Tahapan Inovasi SIM Booking Satlantas Polres Kudus Thn INISIATION IMPLEMENTATION Agenda Setting Matching Redifining Clarifiying  Routinizing 2014  Inovasi pelayanan diperlukan menjawab
persoalan organisasi.
Pimpinan
memasukkan “Inovasi SIM Booking ” guna menanggapi tuntutan
masyarakat dan tuntutan organisasi. 2015 Penyesuaian inovasi SIM Booking berdasar kriteria keuangan, kriteria administrasi , kemampuan teknis dan kriteria dukungan politis. Penempatan loket khusus dan staf khusus yang di trainning
dimana
inovasi mengalami adopsi dan mulai berbaur dengan mekanisme pengajuan SIM 2016 Sosialisasi dilakukan oleh Satlantas Polres Kudus, internal dan
Thn INISIATION IMPLEMENTATION Agenda Setting Matching Redifining Clarifiying  Routinizing eksternal untuk klasrifikasi 2017 SIM Booking menjadi suatu pelayanan reguler atau keseharian.
Sumber: Olahan peneliti, 2017.
Faktor-Faktor pendorong dan Penghambat Inovasi “ SIM BOOKING ” di Satlantas Polres Kudus
Kemampuan  inovasi  suatu  lembaga  menurut  Terziovski  (2007)  ditentukan  oleh sejumlah  faktor,  antara  lain  meliputi:  visi  dan  strategi,  perekatan  dasar  kompetensi, penguatan  informasi  dan  kecerdasan  organisasi,  orientasi  pasar  dan  pelanggan, kreativitas  dan  manajemen  gagasan,  sistem  dan  struktur  organisasi,  dan  manajemen teknologi.  Sementara  menurut  Kurniawati  (2014)  terdapat  15  faktor  yang  menentukan keberhasilan inovasi organisasi, antara lain: (1) iklim dan budaya kreatif; (2) individu- individu  yang  tidak  konvensional;  (3)  pekerja  yang  memenuhi  syarat  dan  bekerja  atas perusahaan;  (4)  ukuran  organisasi,  sistem  insentif  dan  sentralisasi  kekuasaan;  (5) intensitas  riset  dan  pengembangan;  (6)  fleksibilitas  organisasi,  (7)  pengumpulan informasi  eksternal,  (8)  strategi,  teknologi,  manusia/budaya  struktur,  manajerial  dan lingkungan, (9) identitas, proses kerja, penilaian situasi, akuntabilitas kolektif, dan (10) gaya  kepemimpinan  yang  bernilai  kewirausahaan  anggota,  (11)  fokus  pada  pelanggan dan pasar, (12) jaringan informasi internal dan eksternal, (13) manajemen pengetahuan dan pengembangan, dan (14) perbaikan terus menerus, serta (15) adopsi teknologi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor  pendorong  pelaksanaan  inovasi SIM BOOKING di  Satlantas  Polres  Kudus  adalah  motivasi  pimpinan  dan  dukungan organisasi.  Pimpinan  menjadi  motivator  dan  inspirasi  bawahan  dalam  berinovasi. Pimpinan  juga  berpikiran  terbuka  dan  selalu  memberi  dukungan  terhadap  ide  atau
gagasan  inovasi.  Faktor  dukungan  dari  organisasi  membuat  inovasi SIM  BOOKING dapat dijadikan sebagai rutinitas pelayanan.
Inovasi tidak terjadi secara mulus atau tanpa resistensi. Banyak dari kasus inovasi di  antaranya  justru  terkendala  oleh  berbagai  faktor.  Albury  (dalam  Suwarno,  2008) mengidentifikasikan  7  (tujuh)  jenis  hambatan  dalam  inovasi.  Ketujuh  jenis  hambatan antara  lain:  anggaran  jangka  pendek  dan  perencanaan,  budaya  “ Risk  Aversion ”, ketergantungan berlebihan pada high performer .
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ketiga  faktor  tersebut  terdapat  dalam pelaksanaan  inovasi SIM  BOOKING di  Satlantas  Polres  Kudus.  Ketidaktersediaan anggaran khusus untuk kegiatan inovasi di Satlantas Polres Kudus menunjukkan bahwa anggaran  tidak  secara  khusus  disediakan  untuk  berinovasi.  Peran  pemimpin  yang dominan  untuk  dapat  menjalankan  inovasi  menunjukkan  ketergantungan  berlebihan pada high  performer .  Sementara  bawahan  bersikap  pasif,  bahkan  tidak  pernah memberikan ide atau gagasan berinovasi menunjukkan adanya budaya “ Risk Aversion ” atau  menghindari  resiko.  Bawahan  cenderung  tidak  ingin  beresiko  dan  menyerahkan semua  resiko  pada  pimpinan.  Semua  tanggung  jawab  inovasi  berada  pada  pimpinan organisasi.  Faktor  pendorong  dan  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  inovasi SIM BOOKING Satlantas Polres Kudus dapat dilihat dalam Tabel berikut:

## Tabel 2.

## Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Inovasi SIM Booking
Sumber: Olahan peneliti, 2017.
Faktor Pendorong Faktor Penghambat Pimpinan  yang  berwawasan  luas  dan berpikiran terbuka Tidak  tersedianya  anggaran  khusus untuk inovasi. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Budaya menghindari resiko ( risk aversion ) dari bawahan. Dukungan organisasi yang mempermudah pelaksanaan inovasi. Ketergantungan  berlebih  pada  atasan ( high performer )

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan sebagai berikut:
1. Tahapan-tahapan inovasi pelayanan perpanjangan SIM melalui SIM BOOKING di Satuan  Lalu  Lintas  (Satlantas)  Polres  Kudus  terdiri  dari  tahapan  inisiasi ( initiation )  dan  tahapan  pelaksanaan  ( implementation ).  Meskipun  tahapan  telah dilalui, namun temuan penelitian menunjukkan bahwa Inovasi SIM perpanjangan melalui SIM  BOOKING di  Satlantas  Polres  Kudus  mengalami  keluasan  cakupan sehingga  dalam  pelaksanaan  tidak  semua  tujuan  dan  mekanisme  inovasi SIM BOOKING dapat dipahami. Inovasi berjalan sangat lambat dan kurang berhasil.
2. Faktor penunjang dan faktor penghambat dalam inovasi pelayanan adalah :
a. Faktor  penunjang  dalam  inovasi  pelayanan  adalah  pimpinan  yang berwawasan  luas  dan  berpikiran  terbuka  dan  dukungan  organisasi  yang permudah pelaksanaan inovasi.
b. Faktor  penghambat  dalam  inovasi  pelayanan  adalah  tidak  tersedianya anggaran  khusus  untuk  inovasi,  budaya  menghindari  resiko  ( risk  aversion ) dari  bawahan,  ketergantungan  berlebih  pada  atasan  ( high  performer )  dan ketersediaan sarana serta prasarana yang kurang memadai.

## Saran
1. Inovasi pelayanan SIM BOOKING melalui aplikasi android menjadi sesuatu yang patut dikembangkan.
2. Ketergantungan  figur high  performer perlu  dikurangi  dengan  penumbuhan kepercayaan diri kepada bawahan oleh pimpinan.
3. Pimpinan  memberikan  dukungan  melalui  penghargaan  bagi  anggota  yang memiliki ide inovasi untuk mengurangi budaya “ Risk Aversion ”.
4. Mengajukan  dana  inovasi  dalam  bentuk  dana  pengembangan  organisasi  ataupun dana riset dan pengembangan organisasi.
5. Mengaktifkan Kotak Saran, baik secara konvensional maupun On Line di bagian pelayanan SIM untuk menjaring ide atau gagasan berinovasi dari masyarakat
6. Menjalin  kerjasama  dengan  Perguruan  Tinggi  untuk  berdiskusi  dan  mendapat masukkan tentang inovasi pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik . Jakarta: Suara Bebas.
Anggraeny, Cindy. 2013. Inovasi Pelayanan Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Puskesmas Jagir Kota Surabaya . Unair Surabaya: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 1 No. 1, hlm 85-93.
Anthony,  Scott.  D.  2013. The  Little  Black  Book  of  Innovation:  Bagaimana  Inovasi Bekerja, Bagaimana Kita Melakukannya . Jakarta: Elex Media Computindo.
Dooley,  Lawrence  and  David  O‟Sullivan.  2009. Applying  Innovation . Thousand  Oaks,
CA: Sage.
Djamaludin, Ancok. 2012. Psikologi Kepemimpinan & Inovasi. Jakarta: Erlangga.
Havard  Bussiness  Essential.  2003. Managing  Creativity  and  Innovation .  Havard Bussiness Press, Boston - USA.
Kasali, Renald. 2005. Change . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Nugroho, S.A., Kismartini, dan Purnaweni, H. 2016. Reformasi Administrasi Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Jawa Tengah) . Gema Publica-Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, hlm 13-27.
Prasmi,  M.  Rasyid  dan  Ulung  Pribadi.  2015. Inovasi  Kelembagaan  Unit  Pelayanan teknis Dinas Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  &  Kebijakan  Publik, Vol.2 No.3, hlm 625-642.
Prianto, Agus. 2006. Menakar Kualitas Pelayanan Publik . Malang: In-Trans.
Rogers, Everett M. 2003. Diffusion of Innovations , Fifth Edition. New York: Free Press. Sawicki,  David  S.,  and  Carl  V.  Patton.  1986. Basic  Methods  of  Policy  Analysis  and Planning . New Jersey: Prentice-Hall.
Suwarno, Yogi. 2008. Inovasi di Sector Publik . Jakarta: STIA-LAN Press.
Syafiie, Inu Kencana. 2000. Ilmu Administrasi Publik . Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Terziovski, M. 2007. Building Innovation Capability in Organizations: An International Cross-Case Perspective . London: Imperial College Press.
Tim  Pusat  Inovasi  Tata  Pemerintahan.  2014. Handbook  Inovasi  Administrasi  Negara . Jakarta: LAN.