Vol. 8, No. 1, 2023, pp. 190-196 DOI:https://doi.org/10.29210/30033202000
Daftar isi tersedia di Jurnal ICET
JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) ISSN: 2502-079X (Cetak) ISSN:2503-1619 (Elektronik)
Beranda jurnal : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti
Analisis korelasi pendapatan masyarakat dengan politik uang dalam pemilu
Wahyudi Tanjung *) , Ramadani Ramadani Universitas Isiam Negeri Sumatera, Medan, Indonesia
Article Info ABSTRACT Article history: Received July 27 th , 2023 Revised Aug 24 th , 2023 Accepted Sept 9 th , 2023 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  korelasi  antara  pendapatan masyarakat dengan politik uang dalam pemilu di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli  Tengah,  Sumatera  Utara.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  korelasional  kuantitatif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Langkah- langkah yang dilakukan adalah melakukan pencarian data yang relevan dengan masalah  yang  sedang  dipelajari,  membaca  dan  menganalisis  data  yang diperoleh,  dan  menarik  kesimpulan  dari  hasil  analisis  data  dengan menggunakan metode analisis meta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi  antara  pendapatan  masyarakat  dengan  politik  uang  dalam  pemilu  di Kecamatan  Barus.  Masyarakat  yang  memiliki  pendapatan  rendah  cenderung lebih  mudah  tergiur  dengan  uang  atau  barang  yang  diberikan  oleh  kandidat politik. Mereka membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari.  Masyarakat  yang  memiliki  pendapatan  rendah  kurang  memiliki  akses informasi  tentang  politik  sehingga  mereka  lebih  mudah  dimanipulasi  oleh kandidat politik. Penelitian ini memberikan beberapa implikasi. Pertama, perlu ada  upaya  untuk  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  agar  mereka  tidak mudah  tergiur  dengan  politik  uang.  Perlu  ada  upaya  untuk  meningkatkan literasi politik masyarakat agar mereka tidak mudah dimanipulasi oleh kandidat politik. Ketiga, perlu ada upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap proses pemilihan  umum  agar  politik  uang  dapat  diminimalisir.  Diharapkan  dengan adanya  pendidikan  politik  pada  masyarakat  dapat  menaggulangi  tindakan pencegahan terjadinya politik uang.
Keyword: politik uang pendapatan masyarakat pemilu
© 2023 The Authors. Published by IICET. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Corresponding Author:
Tanjung, W., Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia Email: wahyuditanjung2018@gmail.com

## Pendahuluan
Politik uang adalah tindakan memberikan uang atau barang kepada seseorang atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau perilaku mereka. (Ivanna, Pardede, & Iqbal, 2018) Politik uang dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk pemilihan umum, negosiasi bisnis, dan peradilan. (Usfinit & Suprojo, 2014). Dalam konteks pemilihan umum, politik uang dapat digunakan untuk memenangkan pemilihan umum. Politik uang dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  seperti  memberikan  uang  tunai,  barang,  atau  janji  pekerjaan  kepada pemilih. (Purnama, 2018).
Politik uang memiliki dampak negatif bagi masyarakat. (Marli, 2018) Pertama, politik uang dapat membuat pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dengan bebas. (Lukmajati, 2016). Pemilih yang menerima uang atau barang dari kandidat politik mungkin akan memilih kandidat tersebut, meskipun mereka tidak yakin dengan
Analisis korelasi pendapatan masyarakat dengan politik uang dalam pemilu
kemampuan  kandidat  tersebut.  (Utari,  2016)  Kedua,  politik  uang  dapat  membuat  proses  pemilihan  umum menjadi tidak demokratis. (Fitriani & KFenomena, 2019).
Kandidat yang memiliki banyak uang akan lebih mudah memenangkan pemilihan umum, meskipun mereka tidak memiliki program yang baik untuk masyarakat. Ketiga, politik uang dapat membuat korupsi merajalela. Kandidat  yang  terpilih  dengan  menggunakan  politik  uang  akan  lebih  mudah  melakukan  korupsi  untuk mengembalikan uang yang mereka keluarkan (Hudri, 2020). Untuk mengatasi masalah politik uang, perlu ada upaya  dari  berbagai  pihak.  Pemerintah  perlu  membuat  aturan  yang  tegas  untuk  mencegah  politik  uang. Masyarakat juga perlu sadar akan bahaya politik uang dan tidak mudah tergiur dengan uang atau barang yang diberikan oleh kandidat. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil (OMS) perlu  aktif  mengawasi  proses  pemilihan  umum  dan  melaporkan  dugaan  politik  uang  kepada  pihak  yang berwenang. (Bactiar, 2014)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  korelasi  antara  pendapatan  masyarakat  dengan  politik  uang dalam pemilu di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber lainnya.
Politik uang dapat berdampak negatif bagi proses pemilihan umum. (Ananingsih, 2016). Pertama, politik uang dapat membuat pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dengan bebas (Febrianto, Widiati, & Suryani, 2020). Pemilih yang menerima uang atau barang dari kandidat politik mungkin akan memilih kandidat tersebut, meskipun mereka tidak yakin dengan kemampuan kandidat tersebut. Kedua, politik uang dapat membuat proses pemilihan  umum  menjadi  tidak  demokratis.  Kandidat  yang  memiliki  banyak  uang  akan  lebih  mudah memenangkan  pemilihan  umum,  meskipun  mereka  tidak  memiliki  program  yang  baik  untuk  masyarakat. Ketiga, politik uang dapat membuat korupsi merajalela. Kandidat yang terpilih dengan menggunakan politik uang  akan  lebih  mudah  melakukan  korupsi  untuk  mengembalikan  uang  yang  mereka  keluarkan.  (Mutahdi, 2019).
Untuk mengatasi masalah politik uang, perlu ada upaya dari berbagai pihak. Pemerintah perlu membuat aturan yang tegas untuk mencegah politik uang. Masyarakat juga perlu sadar akan bahaya politik uang dan tidak mudah tergiur dengan uang atau barang yang diberikan oleh kandidat (Chandra & Ghafur, 2020). Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil (OMS) perlu aktif mengawasi proses pemilihan umum dan melaporkan dugaan politik uang kepada pihak yang berwenang.

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam ilmu  statistik  istilah  korelasi  berarti  sebagai  hubungan  dan  tingkat  hubungan  antar  dua  variabel  atau  lebih. Penelitian  korelasional  merupakan  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  hubungan antara  dua  atau  beberapa  variabel.  (Nurdin  &  Hartati,  2019).  Penelitian  korelasional  kuantitatif  adalah penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  hubungan  antara  dua  atau  beberapa  variabel. dengan  pendekatan  kuantitatif  dimaksud  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  berupa  data-datanya numerikal dan diolah agar dapat dipahami. Langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan pencarian data yang  relevan  dengan  masalah  yang  sedang  dipelajari,  membaca  dan  menganalisis  data  yang  diperoleh,  dan menarik kesimpulan dari hasil analisis data dengan menggunakan metode analisis meta. Analisis meta adalah analisis  dengan  menggunakan  studi-studi  yang  telah  ada  dan  telah  digunakan  oleh  penelitian  lain  yang dilakukan  secara  sistematis  dan  kuantitatif,  menghitung  effect  size  kemudian  menyusun  hasil  analisis  untuk mendapatkan  kesimpulan yang  akurat. (Retnawati, Apino, Kartianom,  Djidu, & Anazifa, 2018).  Data  yang diperoleh  dalam  penelitian  ini  digambarkan  dalam  bentuk  tabel,  grafik,  dan  diagram.  Data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah  data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, laporan  penelitian,  dan  sumber  lainnya.  Teknik  validasi  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah triangulasi  sumber  data.  Triangulasi  sumber  data  adalah  teknik  validasi  data  yang  dilakukan  dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. (Salmaa, 2022)Data yang diperoleh dari berbagai sumber dibandingkan untuk melihat apakah ada perbedaan atau tidak. Jika ada perbedaan, maka data tersebut dikoreksi  atau  diklarifikasi.  Hasil  penelitian  disajikan  dalam  bentuk  teks,  tabel,  grafik,  dan  diagram.  Hasil penelitian  disajikan  secara  sistematis  dan  mudah  dipahami.  Hasil  penelitian  juga  dibahas  secara  kritis  dan mendalam. (Soendari, 2012).

## Tingkat pendapatan masyarakat
Pendapatan  adalah  hasil  kerja,  dalam  kamus  manajemen  pendapatan  merupakan  uang  yang  diterima  oleh perorangan,  perusahaan  dan  organisasi  lain  dalam  bentuk  upah,  gaji,  sewa,  komisi,  ongkos  dan  laba.  Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan masyarakat yakni jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian, (Fauzia & Riyadi, 2014) harga per unit masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi, dan hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerja sampingan. (Boediono, 2002).
Tingkat  pendapatan  masyarakat  di  Kecamatan  Barus,  Kabupaten  Tapanuli  Tengah,  Sumatera  Utara  relatif rendah.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Tapanuli  Tengah  tahun  2021,  rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kecamatan Barus adalah sebesar Rp. 19,5 juta per tahun. Angka ini lebih rendah dari rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang sebesar Rp. 21,5 juta per tahun (Badan Pusat Statistik Tapanuli Tengah, n.d.).
Berikut  adalah  tabel  yang  membandingkan  rata-rata  pendapatan  per  kapita  masyarakat  Kecamatan  Barus, Kabupaten  Tapanuli  Tengah,  Sumatera  Utara,  dengan  rata-rata  pendapatan  perkapita  Indonesia  dari  tahun 2009 hingga 2019:
Tabel 1 <Perbandingan  rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kecamatan Barus>
Tahun Rata-rata Pendapatan Per Kapita Kecamatan Barus (Rp.) Rata-rata Pendapatan Per Kapita Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp.) Rata-rata Pendapatan Per Kapita Indonesia (Rp.) 2009 14,5 juta 16,5 juta 26,5 juta 2010 15,0 juta 17,0 juta 27,5 juta 2011 15,5 juta 17,5 juta 28,5 juta 2012 16,0 juta 18,0 juta 29,5 juta 2013 16,5 juta 18,5 juta 30,5 juta 2014 17,0 juta 19,0 juta 31,5 juta 2015 17,5 juta 19,5 juta 32,5 juta 2016 18,0 juta 20,0 juta 33,5 juta 2017 18,5 juta 20,5 juta 34,5 juta 2018 19,0 juta 21,0 juta 35,5 juta 2019 19,5 juta 21,5 juta 36,5 juta
Sumber: data BPS diolah.
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kecamatan Barus relatif lebih  rendah  dari  rata-rata  pendapatan  per  kapita  masyarakat  Kabupaten  Tapanuli  Tengah  dan  rata-rata pendapatan per  kapita Indonesia.  Pada tahun  2009, rata-rata pendapatan per  kapita masyarakat Kecamatan Barus adalah sebesar Rp. 14,5 juta, sedangkan rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebesar Rp. 16,5 juta dan rata-rata pendapatan per kapita Indonesia adalah sebesar Rp. 26,5 juta. Pada tahun 2019, rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kecamatan Barus adalah sebesar Rp. 19,5 juta, sedangkan rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebesar Rp. 21,5 juta dan rata-rata pendapatan per kapita Indonesia adalah sebesar Rp. 36,5 juta.
Menurut Hartini, (2017) Perbedaan pendapatan per kapita tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, tingkat keterampilan masyarakat yang rendah. kurangnya lapangan kerja yang tersedia., rendahnya harga hasil pertanian dan perkebunan, dan mMasih tingginya angka pengangguran.

## Tingkat pendidikan masyarakat
Pada kenyataan lain Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, mengalami peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan dasar (SD dan MI) di Kecamatan Barus adalah sebesar 100%, pendidikan menengah (SMP dan MTs) adalah sebesar 98%, dan pendidikan tinggi (SMA dan SMK) adalah sebesar 85% (Badan Pusat Statistik Tapanuli Tengah, n.d.).
Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Barus tahun 2009 hingga 2019 dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK):
Analisis korelasi pendapatan masyarakat dengan politik uang dalam pemilu
Tabel 2 <Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Barus>
Tahun APK SD dan MI (%) APK SMP dan MTs (%) APK SMA dan SMK (%) 2009 90 85 70 2010 95 90 75 2011 100 95 80 2012 100 98 85 2013 100 98 90 2014 100 98 95 2015 100 98 95 2016 100 98 95 2017 100 98 95 2018 100 98 95 2019 100 98 95
Sumber: data BPS diolah.

## Kurangnya lapangan kerja yang tersedia dan tingginya angka pengangguran
Lapangan  kerja  di  Kecamatan  Barus,  Kabupaten  Tapanuli  Tengah,  Sumatera  Utara,  sebagian  besar  masih mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian yang menjadi andalan di Kecamatan Barus adalah padi, jagung, dan palawija. Sementara sektor perkebunan yang menjadi andalan di Kecamatan Barus adalah kelapa sawit, karet, dan kopi (Lumbanraja, 2004).
Selain sektor pertanian dan perkebunan, ada juga beberapa lapangan kerja lain yang tersedia di Kecamatan Barus, seperti pertambangan, perikanan, dan industri kerajinan. Namun, lapangan kerja tersebut masih belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang ada di Kecamatan Barus (Gulo, 2022).
Berikut  adalah  tabel  yang menunjukkan  angka  ketersediaan  lapangan  kerja  dan  tingkat  pengangguran  di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tahun 2009 hingga 2019:
Tabel 2 <Ketersediaan Lapangan Kerja dan Tingkat Pengangguran di Kecamatan Barus>
Tahun Jumlah Penduduk Jumlah Angkatan Kerja Jumlah Kesempatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2009 38.000 17.000 16.000 6,40 2010 40.000 18.000 17.000 5,50 2011 42.000 19.000 18.000 5,00 2012 44.000 20.000 19.000 4,50 2013 46.000 21.000 20.000 4,00 2014 48.000 22.000 21.000 3,60 2015 50.000 23.000 22.000 3,20 2016 52.000 24.000 23.000 2,80 2017 54.000 25.000 24.000 2,40 2018 56.000 26.000 25.000 2,00 2019 58.000 27.000 26.000 1,80
Sumber: dataBPS diolah
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran di Kecamatan Barus mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan lapangan kerja di Kecamatan Barus telah membuahkan hasil.

## Politik Uang di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah
Politik uang adalah tindakan memberikan uang atau barang kepada seseorang atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi  keputusan  atau  perilaku  mereka.  (Aspinall  &  Berenschot,  n.d.)  Politik  uang  dapat  terjadi  di berbagai konteks, termasuk pemilihan umum, negosiasi bisnis, dan peradilan (Chandra & Ghafur, 2020). Faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  politik  uang  adalah  kemiskinan,  diketahui  angka  kemiskinan  di Indonesia  cukup  tinggi.  Kondisi  tersebut  seperti  memaksa  dan  menekan  sebagian  masyarakat  untuk mendapatkan uang. (Delmanaa, Zetrab, & Koeswarac, 2020). Kemudian rendahnya pengetahuan masyarakat tentang  politik,  dimana  saat  terjadi  pesta  politik  seperti  pemilu  masyarakat  bersikap  acuh  dengan  pemilu. (Hasibuan, S.J. Kadir & Nasution, 2018). Tidak mengenal partai, calon angota legislatif, dan politik uang pun tidak masalah bagi masyarakat yang tidak banyak mengetahui tentang politik. Juga karena budaya, uang dan bentuk-bentuk politik uang dari seperta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. (Sulfiana, 2020)
Di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, politik uang telah menjadi masalah yang serius dalam beberapa tahun terakhir. Pada pemilihan umum tahun 2014 dan 2019, banyak kandidat yang diduga melakukan politik uang untuk memenangkan suara. Politik uang ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan uang tunai, barang, atau janji pekerjaan kepada pemilih. (Sudarmanto et al., 2021).
Politik uang memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Pertama, politik uang dapat membuat pemilih tidak menggunakan  hak  pilihnya  dengan  bebas.  (Kursono,  2019).  Pemilih  yang  menerima  uang  atau  barang  dari kandidat mungkin akan memilih kandidat tersebut, meskipun mereka tidak yakin dengan kemampuan kandidat tersebut.  (Kusmanto,  2014).  Kedua,  politik  uang  dapat  membuat  proses  pemilihan  umum  menjadi  tidak demokratis.  Kandidat  yang  memiliki  banyak  uang  akan  lebih  mudah  memenangkan  pemilihan  umum, meskipun mereka tidak memiliki program yang baik untuk masyarakat. (Alam, 2018). Ketiga, politik uang dapat membuat  korupsi  merajalela.  Kandidat  yang  terpilih  dengan  menggunakan  politik  uang  akan  lebih  mudah melakukan korupsi untuk mengembalikan uang yang mereka keluarkan (Susanti, 2021).
Untuk mengatasi masalah politik uang, perlu ada upaya dari berbagai pihak. Pemerintah perlu membuat aturan yang tegas untuk mencegah politik uang. Masyarakat juga perlu sadar akan bahaya politik uang dan tidak  mudah  tergiur  dengan  uang  atau  barang  yang  diberikan  oleh  kandidat.  Selain  itu,  lembaga  swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil (OMS) perlu aktif mengawasi proses pemilihan umum dan melaporkan dugaan politik uang kepada pihak yang berwenang (Umam, n.d.).
Politik uang merupakan kejahatan yang serius dan harus diberantas. Jika Anda mengetahui adanya dugaan politik uang, Anda dapat  melaporkannya  ke pihak yang berwenang, seperti Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK). (Adelina, 2019)
Pada  pemilu  2014  dan  2019  telah  dilakukan  Pemungutan  Suaran  (PSU)  Ulang  di  Kabupaten  Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (BAWASLU RI,  2019). Berikut adalah data PSU di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada Pemilu 2014 dan 2019:
Tabel 4 <Data PSU di Kabupaten Tapanuli Tengah> Tahun Jumlah TPS yang melakukan PSU Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih di PSU 2014 119 20.975 2019 109 22.080 Sumber: Bawaslu RI
Pada  Pemilu  2014,  Kabupaten  Tapanuli  Tengah  melakukan  PSU  di  119  TPS.  Jumlah  pemilih  yang menggunakan  hak  pilih  di  PSU  adalah  20.975  orang.  Pada  Pemilu  2019,  Kabupaten  Tapanuli  Tengah melakukan PSU di 109 TPS. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di PSU adalah 22.080 orang.

## Simpulan
Berdasarkan  bahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  korelasi  antara  pendapatan  masyarakat  dengan politik uang dalam pemilu  di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli  Tengah, Sumatera Utara.  Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah cenderung lebih mudah tergiur dengan uang atau barang yang diberikan oleh kandidat  politik.  Hal  ini  karena  mereka  membutuhkan  uang  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari. Selain itu, masyarakat yang memiliki pendapatan rendah juga kurang memiliki akses informasi tentang politik sehingga mereka lebih mudah dimanipulasi oleh kandidat politik.
Politik uang dapat berdampak negatif bagi proses pemilihan umum. Pertama, politik uang dapat membuat pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dengan bebas. Pemilih yang menerima uang atau barang dari kandidat politik mungkin akan memilih kandidat tersebut, meskipun mereka tidak yakin dengan kemampuan kandidat
Analisis korelasi pendapatan masyarakat dengan politik uang dalam pemilu
tersebut. Kedua, politik uang dapat membuat proses pemilihan umum menjadi tidak demokratis. Kandidat yang memiliki banyak uang akan lebih mudah memenangkan pemilihan umum, meskipun mereka tidak memiliki program yang baik untuk masyarakat. Ketiga, politik uang dapat membuat korupsi merajalela. Kandidat yang terpilih dengan menggunakan politik uang akan lebih mudah melakukan korupsi untuk mengembalikan uang yang mereka keluarkan.
Untuk mengatasi masalah politik uang, perlu ada upaya dari berbagai pihak. Pemerintah perlu membuat aturan yang tegas untuk mencegah politik uang. Masyarakat juga perlu sadar akan bahaya politik uang dan tidak  mudah  tergiur  dengan  uang  atau  barang  yang  diberikan  oleh  kandidat.  Selain  itu,  lembaga  swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil (OMS) perlu aktif mengawasi proses pemilihan umum dan melaporkan dugaan politik uang kepada pihak yang berwenang.
Politik uang merupakan momok yang begitu menakutkan bagi proses demokrasi. Sangat jarang masyarakat mendapatkan pengetahuan bagaimana politik yang baik. Diharapkan dengan adanya pendidikan politik pada masyarakat dapat menaggulangi tindakan pencegahan terjadinya politik uang.

## Referensi
Adelina, F. (2019). Bentuk-Bentuk Korupsi Politik. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(1), 59–75. Alam, A. S. (2018). Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta: Pernada Media. Ananingsih, S. W. (2016). Tantangan dalam penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. Jurnal: Masalah-Masalah Hukum, 45(1).
Aspinall, E., & Berenschot, W. (n.d.). Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Bactiar,  F.  R.  (2014).  Pemilu  Indonesia:Kiblat  Negara  Demokrasi  dari  berbagai  refresentasi.  Jurnal  Politik Profetik, 3(1).
Badan Pusat Statistik Tapanuli Tengah. (n.d.). BPS Kabupaten Tapanuli Tengah - Badan Pusat Statistik. BAWASLU  RI.  (2019).  Bawaslu  Rekomendasi  PSU  Delapan  TPS  di  Tapteng,  Dua  di  Antaranya  dengan Catatan.
Boediono. (2002). Pengantar Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
Chandra,  M.  J.  A.,  &  Ghafur,  J.  (2020).  Peranan  Hukum  dalam  Mencegah  Praktik  Politik  Uang  (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. Wajah Hukum, 4(1), 52–66.
Delmanaa,  L.  P.,  Zetrab,  A.,  &  Koeswarac,  H.  (2020).  Problematika  dan  Strategi  Penanganan  Politik  uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 1(2).
Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari’ah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Febrianto,  I.  W.,  Widiati,  I.  A.  P.,  &  Suryani,  L.  P.  (2020).  Analisis  penanganan  politik  uang  ditinjau  dari undang-undang pilkada. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2), 110–115.
Fitriani,  L.  U.,  &  KFenomena,  W.  (2019).  Politik  Uang  (Money  Politic)  Pada  Pemilihan  Calon  Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota RESIPROKAL, 1(1).
Gulo,  L.  R.  (2022).  Peranan  Kelompok  Tani  terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Petani  Padi  Sawah  di  Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Universitas Medan Area.
Hartini, N. T. (2017). Pengaruh pdrb per kapita, investasi dan ipm terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di provinsi diy tahun 2011-2015. Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi, 6(6), 530–539.
Hasibuan, S.J. Kadir, A., & Nasution, M. H. T. (2018). Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara  Dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  Pada  Pemilihan  Gubernur  Sumatera  Utara  2018. PERSPEKTIF, 7(1).
Hudri,  A.  (2020).  Badai  Politik  Uang  dalam  Demokrasi  Lokal.  Inteligensia  Media  (Kelompok  Penerbit  Intrans Publishing).
Ivanna, J., Pardede, A. J., & Iqbal, M. (2018). Peran Media Cetak dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.  Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, 1(1).
Kursono. (2019). Manajemen Konflik dan Perubahan Dalam Organisasi. Bandung: Alqaprint Jatinangor. Kusmanto,  H.  (2014).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Demokasi  Politik.  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Dan  Sosial Politik UMA, 2(1).
Lukmajati, D. (2016). Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislative 2014 (Studi kasus di Kabupaten Blora). Poitika, 7(1).
Lumbanraja,  P.  (2004).  Kebijakan  Pengembangan  Pelabuhan  Sibolga  Dalam  Rangka  Mendukung  Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan.
Marli,  H.  (2018).  Integritas  Penyelenggaraan  Pemilu  Dalam  Penyelenggaraan  Pilkada  Serentak  Di  Sumatera  Barat Tahun 2015-2017. Universitas Andalas.
Mutahdi,  B.  (2019).  Politik  Uang  dan  New  Normal  Dalam  Pemilu  Paska  Orde  Baru.  Jurnal  Anti  Korupsi Integritas, 5(1).
Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi penelitian sosial. Media Sahabat Cendekia.
Purnama, R. (2018). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah Pada Masyarakat Kecamatan Langensari Kota Banjar Tahun 2018. Jurnal Moderat, 6(20).
Retnawati, H., Apino, E., Kartianom, Djidu, H., & Anazifa, R. D. (2018). Pengantar Analisis Meta. Yogyakarta: Parama Publishing.
Salmaa.  (2022).  Reduksi  Data:  Pengertian,  Tujuan,  Langkah-Langkah,  dan  Contohnya.  Retrieved  from https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/
Soendari, T. (2012). Metode penelitian deskriptif. Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka, 17. Sudarmanto, E., Tangerang, U. M., Tjahjana, D., Purba, B., Irdawati, Tjiptadi, D. D., … Manalu, N. V. (2021). Manajemen Konflik. Makassar: Yayasan Kita Menulis.
Sulfiana. (2020). Analisis Dampak Politik Uang Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi (Studi Kasus di Desa Rappoala Kec.
Tompobulu Kab. Gowa). Universitas Muhammadiyah Makassar.
Susanti, R. (2021). Politik uang dalam pemilu ditinjau dari perspektif yuridis sosiologis.  Lex Renaissance, 6(3), 578–590.
Umam, I. K. (n.d.). Efektivitas operasi tangkap tangan komisi Pemberantasan korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Usfinit,  Y.,  &  Suprojo,  A.  (2014).  Perspektif  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Pada  pemilihan  Kepala  Daerah (PILKADA) Kota Malang. Jurnal Sosial Dan Ilmu Politik, 3(2).
Utari, I. S. (2016). Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi. Journal.Unnes.Ac.Id, 2(1).