## Dewi Krisna Hardjanti
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281 Email: deeandrew.09@gmail.com
Abstract: This  research  analyzes  how  the  urgency  Formation  Draft  Law  of  Persons  with Disabilities,  as  a  consequence  of  the  ratification  of  the  International  Convention  on  the Rights  of  Persons  with  Disabilities  and  the  Optional  Protocol  to  the  Convention  Against (UN  Resolution  No.  61/1061  dated  December  13,  2006)  and  set  forth  in  Law  No.  19  In 2011  on  the  Ratification  of  the  International  Convention  on  the  rights  of  Persons  with Disabilities.  The  use  of  the  term  disability  have  consequences  on  the  paradigm  shift  that affects  the  approach  to  empowering  people  with  disabilities.  The  research  is  normative juridist.  The  data  obtained  from  primary  legal  materials,  secondary  and  tertiary  legal materials.  The  analysis  is  conducted  qualitatively.  Basing  on  the  analysis  concludes  that the regulation of persons with disabilities in the legislation is very important. In addition because  Indonesia  is  a  country  that  has  the  goal  of  achieving  prosperity,  Indonesia  also has an obligation  to  implement  the  convention on disability, other  than  the  reality shows that the number of persons with disabilities each year is increasing. Therefore, as a form of government attention to persons with disabilities and as a consequence of the ratification of  Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities  (CRPD),  the  government  will issue  a  separate  law  governing  persons  with  disabilities  in  all  its  aspects  in  accordance with the values of the philosophy of the Indonesian nation.
Keywords: Welfare State, Convention, the Draft Legislation, Disability.
Abstrak: Penelitian ini menganalisis bagaimana urgensi Pembentukan Rancangan Undang Undang  Penyandang  Disabilitas,  sebagai  konsekuensi  telah  diratifikasinya  Konvensi International  Hak-Hak  Penyandang  Cacat  dan  Protokol  Opsional  Terhadap  Konvensi (Resolusi PBB No 61/1061 tanggal 13 Desember 2006) dan  yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak- hak  Penyandang  Cacat.  Penggunaan  istilah  disabilitas  membawa  konsekuensi  pada perubahan  paradigma  yang  mempengaruhi  pendekatan  dalam  upaya  memberdayakan penyandang  disabilitas.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  juridis  normatif.  Data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif. Mendasarkan pada analisis dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang penyandang  disabilitas  dalam  undang-undang  sangat  penting  artinya.  Di  samping  karena Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  tujuan  mewujudkan  kesejahteraan,  Indonesia juga  memiliki  kewajiban  melaksanakan  konvensi  tentang  disabilitas,  lain  daripada  itu realitas  menunjukkan  bahwa  jumlah  penyandang  disabilitas  setiap  tahun  semakin meningkat.  Dengan  demikian,  sebagai  bentuk  perhatian  pemerintah  terhadap  penyandang disabilitas  dan  sebagai  konsekuensi  pemerintah  meratifikasi Convention  on  the  Rights  of Persons  with  Disabilities (CRPD),  pemerintah  segera  mengeluarkan  undang-undang tersendiri  yang  mengatur  tentang  penyandang  disabilitas  dengan  segala  aspeknya  yang sesuai dengan nilai-nilai filosofi bangsa Indonesia.
Kata kunci: Negara Kesejahteraan, Konvensi, Rancangan Undang-Undang, Disabilitas.

## Kajian Yuridis tentang Penyandang Disabilitas

## Pendahuluan
Di  dalam  alinea  ke  empat Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)  secara  tegas  telah  dinyatakan  apa yang  menjadi  prinsip  negara  sebagai dasar  dalam  penyelenggaraan  pemerin- tahan  negara.  Di  samping  prinsip  negara kesatuan,  prinsip  negara  hukum,  prinsip negara  republik,  prinsip  negara  demo- krasi,  juga  melekat  prinsip  negara  yang lain  adalah  prinsip  negara  kesejahteraan, yang  dalam  berbagai  literatur  juga disebut sebagai welfare state . Dari sejum- lah definisi yang ada, inti dari dari istilah welfare  state adalah  tanggung  jawab negara  terhadap  kesejahteraan  warganya. Seperti  dalam Encyclopedia  Britannica , welfare  state diartikan  sebagai  konsep pemerintahan  dimana  negara  memainkan peran kunci dalam menjaga dan memaju- kan  kesejahteraan  ekonomi  dan  sosial warga negaranya. Sedangkan the Concise Oxford  Dictionary  of  Politics mendefini- sikannya  sebagai  sebuah  sistem  dimana pemerintah  menyatakan  diri  bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial dan  ekonomi  bagi  penduduk  melalui  sa- rana  pensiun,  tunjangan  jaminan  sosial, layanan  kesehatan  gratis  dan  semacam- nya. 1
Prinsip  atau  paham  negara  kese- jahteraan merupakan prinsip yang diawali dengan  perkembangan  prinsip  negara hukum  liberal  dan  negara  hukum  formal dan  negara  hukum  materiil  yang  kemu- dian juga dipahami sebagai  negara kese- jahteraan. Sebagaimana disebutkan dalam tulisan  Soerjono  Soekanto  yang  berjudul Beberapa  Permasalahan  Hukum  dalam Kerangka  Pembangunan  di  Indonesia
1 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012.
bahwa  dalam  negara  kesejahteraan  mele- kat ciri-ciri sebagai berikut:
1. Pemisahan  kekuasaan  berdasarkan trias  politica dipandang  tidak    prin- sipiil  lagi.  Pertimbangan-pertimbang- an  efisiensi  kerja  lebih  penting  dari- pada pertimbangan-pertimbangan dari sudut  politis,  sehingga  peranan  dari organ-organ  eksekutif  lebih  penting daripada organ legislatif;
2. Peranan  negara  tidak  terbatas  pada penjaga  keamanan  dan  ketertiban  sa- ja, akan tetapi negara secara aktif ber- peran  dalam  penyelenggaraan  kepen- tingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya, sehingga peren- canaan (planning) merupakan  alat yang penting dalam welfare state;
3. Welfare  state merupakan  negara hukum  materiil  yang  mementingkan keadilan  sosial  dan  bukan  persamaan formil;
4. Hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak  yang  mutlak,  akan  tetapi    dipan- dang  mempunyai  fungsi  sosial,  yang berarti  ada  batas-batas  dalam  kebe- basan penggunaannya; dan
5. Adanya kecenderungan bahwa peran- an  hukum  publik  semakin  penting dan  semakin  mendesak  peranan  hu- kum  perdata.  Hal  ini  disebabkan karena  semakin  luasnya  peranan negara  dalam  kehidupan  sosial,  eko- nomi, dan budaya. 2
Sebagai  negara  yang  memiliki prinsip  sebagai  negara  kesejahteraan  me- lahirkan konsekuensi di mana penyeleng- gara negara memiliki tugas dan tanggung jawab  untuk  memberikan  kesejahteraan bagi  warga  negaranya  tanpa  kecuali.  Se-
2 Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009, hal. 379- 395.
cara  khusus  prinsip  negara  kesejahteraan ini  ditegaskan  kembali  di  dalam  pasal- pasal  UUD  NRI  Tahun  1945.  Di  dalam Pasal  27  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa ” Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak bagi  kemanusiaan” .  Selanjutnya  dalam Pasal 28 H dinyatakan pula bahwa:
1. Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang baik  dan  sehat  serta  berhak  memper- oleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap  orang  berhak  mendapat  kemu- dahan  dan  perlakuan  khusus  untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Setiap  orang  berhak  atas  jaminan sosial  yang  memungkinka  pengem- bangan  dirinya  secara  utuh  sebagai manusia yang bermartabat.
4. Setiap  orang  berhak  mempunyai  hak milik  pribadi  dan  hak  milik  tersebut tidak  boleh  diambil  alih  secara  se- wenang-wenang oleh siapa pun.
Demikan  juga  ditentukan  dalam Pasal 28 I bahwa:
1. Hak untuk  hidup,  hak untuk  tidak di- siksa,  hak  kemerdekaan  pikiran  dan hati nurani,  hak beragama, hak untuk tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum, dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas dasar hukum yang berlaku surut, ada- lah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  da- pat dikurangi dalam keadaan apa pun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perla- kuan  yang bersifat diskriminatif  atas dasar  apa  pun  dan  berhak  mendapat- kan  perlindungan  terhadap  perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. Identitas  budaya  dan  hak  masyarakat dihormati  selaras  dengan  perkem- bangan zaman dan peradaban.
4. Perlindungan,  pemajuan,  penegakan, dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia adalah  tanggun  jawab  negara,  teruta- ma pemerintah.
5. Untuk  menegakkan  dan  melindungi hak  asasi  manusia  sesuai  dengan prinsip  negara  hukum  yang  demo- kratis,  maka  pelaksanaan  hak  asasi manusia dijamin, diatur, dan dituang- kan  dalam  peraturan  perundang-un- dangan.
Berdasarkan  pada  pasal-pasal  di atas  menunjukkan  bahwa  konstitusi memberikan  jaminan  kepada  setiap  warg negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Ketentuan  yang  melarang  adanya  diskri- minasi  dan  kewajiban  adanya  perlakuan yang  adil  terhadap    setiap  warga  negara sekaligus  merupakan  jaminan  konstitu- sional  bagi  warga  negara  yang  memiliki keterbatasan karena kondisi fisik maupun psikisnya.  Pengaturan  yang  sekaligus memberikan jaminan konsitusional terha- dap  warga  negara  untuk  mendapatkan kesejahteraan (meskipun tidak disebut se- cara tegas) setidaknya memberikan kedu- dukan yang sangat kuat berkaitan dengan hak  warga  negara  dan  sekaligus  merupa- kan  amanat  dan  tanggung  jawab  yang harus dilaksanakan  oleh (penyelenggara) negara. Dalam kaitannya dengan penyan- dang disabilitas di Indonesia yang sekali- gus  juga  memiliki  kedudukan  sebagai warga negara, dalam dirinya juga memili- ki  hak  yang  sama  untuk  mendapatkan kesejahteraan  seperti  warga  negara  lain- nya.
Indonesia  telah  meratifikasi  Kon- vensi  International  Hak-Hak  Penyandang Cacat  dan  Protokol  Opsional  Terhadap
Konvensi  (Resolusi  PBB  No  61/1061 tanggal  13  Desember  2006)  dan  telah disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Kon- vensi  Internasional  Hak-hak  Penyandang Cacat. Secara yuridis Indonesia juga telah memiliki  Undang-Undang  Nomor  4  Ta- hun  1997  tentang  Penyandang  Cacat. Namun  ketentuan  tentang    penyandang cacat  dalam  UU  No.  4  Tahun  1997 tersebut belum mencerminkan jiwa dalam Konvensi  Internasional  Hak-hak  Penyan- dang  Disabilitas.  Ketentuan-ketentuan dalam  UU  No.  4  Tahun  1997  tersebut memang telah mengatur hak-hak penyan- dang  disabilitas.  Namun  pengaturan dalam  undang-undang  ini  masih  terasa diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Pengakuan  penyandang  disabilitas  dalam undang-undang  ini  masih  terkesan  ala kadarnya.  Bahkan  penamaannyapun  ku- rang  sesuai  lagi  dengan  Konvensi  hak- hak  penyandang  disabilitas.  Penyebutan sebagai  penyandang  cacat  seolah  tidak memanusiakan manusia. Padahal menjadi penyandang disabilitas kadang sudah me- rupakan  bawaan  lahir.  Kata  cacat  juga berkonotasi negatif, mengarah pada suatu keadaan  rusak  yang  tak  berguna  lagi. Sementara  bukan  demikian  yang  terjadi pada penyandang disabilitas. Mereka me- rupakan  masyarakat  yang  memerlukan kebutuhan  khusus.  Kekhususannya  ini kadang  tak  dimengerti  oleh  masyarakat normal  lainnya.  Sehingga  mayoritas  pe- nyandang  disabilitas  termarginalkan  dan terdikriminasi  haknya. Dalam kenyataan- nya  penyandang  disabilitas  masih  diang- gap  sebagai  bagian  dari  masyarakat  pe- nyandang  masalah  kesejahteraan  sosial. Hal  tentu  tentu  tidak  adil  bagi  pe- nyandang disabilitas. Penyandang disabi- litas bukan penyandang masalah kesejah-
teraan sosial sehingga hanya memerlukan bantuan-bantuan sosial saja. Namun lebih daripada itu penyandang disabilitas mem- punyai  potensi-potensi  yang  luar  biasa untuk  dikembangkan.  Selaras  dengan  ji- wa  Indonesia  yang  telah  menjunjung tinggi  hak  dan  martabat  manusia  dalam Pancasila,  UUD  NRI  Tahun  1945,  dan UU  Hak  Asasi  Manusia,  maka  dirasa sangat  perlu  untuk  menyusun  ulang pengaturan  penyandang  disabilitas  dalam peraturan  perundangan  yang  baru  yang lebih  manusiawi  dan  menjunjung  harkat martabat manusia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian juridis  normatif  yang  mengamati  dan menganalisis  urgensi  pengaturan  tentang penyandang  disabilitas  dalam  undang- undang.  Data  diperoleh  dari  sumber  hu- kum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Data dianalisis se- cara  kualitatif  dengan  menggunakan  me- tode berfikir deduktif.

## Hasil dan Pembahasan
Tinjauan  tentang  Penyandang  Cacat/ Disabilitas
Pengertian  Penyandang  Cacat/Disabi- litas
Dalam  Konvensi  International Hak-Hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional  Terhadap  Konvensi  (Resolusi PBB 61/106 13 Desember 2006) penyan- dang cacat berarti setiap orang yang tidak mampu  menjamin  oleh  dirinya  sendiri, seluruh  atau  sebagian,  kebutuhan  indivi- dual  normal  dan/atau  kehidupan  sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang  bersifat  bawaan  maupun  tidak, dalam  hal  kemampuan  fisik  atau  mental-
nya.  Secara  yuridis  pengertian  penyan- dang  cacat  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (1) UU No 4 Tahun 1997 sebagai berikut:
“Setiap  orang  yang  mempunyai kelainan  fisik  dan/atau  mental, yang dapat mengganggu atau me- rupakan  rintangan  dan  hambatan baginya  untuk  melakukan  kegiat- an secara selayaknya, yang terdiri dari:
a. penyandang cacat fisik;
b. penyandang cacat mental;
c. penyandang  cacat  fisik  dan mental”.
Pengertian  ini  sama  dengan  pe- ngertian penyandang cacat/disabilitas yang  dimuat  dalam  PP  No.  43  Tahun 1998  tentang  Upaya  Peningkatan  Kese- jahteraan Sosial Penyandang Cacat.
Dalam  Undang-undang  No.  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, penyandang  cacat/disabilitas  merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh  perlakuan  dan  perlindungan lebih  berkenaan  dengan  kehususannya. Dalam  UU  No.  11  Tahun  2009  tentang Kesejahteraan  Sosial,  ditegaskan  bahwa penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai  bagian  dari  masyarakat  yang memiliki  kehidupan  yang  tidak  layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah  sosial.  Menurut  Pasal  1  angka  5 Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas  dan  Aksesibilitas  Pada  Bangun- an Gedung dan Lingkungan, yang dimak- sud  dengan  penyandang  cacat  adalah  se- tiap  orang  yang  mempunyai  kelemah- an/kekurangan  fisik  dan/atau  mental, yang  dapat  mengganggu  atau  merupakan rintangan  dan  hambatan  baginya  untuk melakukan kegiatan kehidupan dan peng- hidupan secara wajar.
Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Kon- vensi  mengenai  Hak-hak  Penyandang Disabilitas)  yang  telah  disahkan  dengan UU  No.  19  Tahun  2011  tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons  With  Disabilities (Konvensi mengenai  Hak-hak  Penyandang  Disabi- litas),  penyandang  disabilitas  termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental,  intelektual,  atau  sensorik  dalam jangka  waktu  lama  di  mana  ketika  ber- hadapan  dengan  berbagai  hambatan,  hal ini  dapat  menghalangi  partisipasi  penuh dan  efektif  mereka  dalam  masyarakat berdasarkan  kesetaraan  dengan  yang lainnya.  Konvensi  ini  tidak  memberikan batasan tentang penyandang cacat. Dalam konvensi  ini  penyandang  cacat  disebut sebagai penyandang disabilitas.
Berdasarkan pengertian-penger- tian  tersebut,  penyandang  cacat/disabi- litas  diakui  sebagai  bagian  integral bangsa  Indonesia,  yang tidak terpisahkan dari  anggota  masyarakat  lainnya.  Pe- nyandang  cacat/disabilitas  mempunyai kedudukan,  hak,  kewajiban  dan  peran yang  sama  sebagai  warga  negara  Indo- nesia. Penyandang cacat/disabilitas meru- pakan  aset  negara  bidang  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  yang  mempunyai  kele- bihan  dan  kekurangan  sebagaimana  ma- nusia  lainnya.  Potensi  yang  dimiliki  pe- nyandang  cacat/disabilitas  dapat  dikem- bangkan  sesuai  dengan  talenta  yang  di- bawa sejak lahir. Namun karena kecacat- an yang disandangnya penyandang cacat/ disabilitas  mengalami  hambatan  fisik, mental dan sosial, untuk mengembangkan dirinya secara maksimal.
Menurut WHO (1980), pengertian penyandang  cacat  dibagi  menjadi  3  hal, yaitu:
a. impairment merupakan  suatu  kehi- langan  atau  ketidaknormalan  baik psikologis,fisiologis  maupun  kelain- an struktur atau fungsi anatomi.
b. disability diartikan  sebagai  suatu  ke- tidakmampuan  melaksanakan  suatu aktivitas/kegiatan  tertentu  sebagai- mana  layaknya  orang  normal  yang disebabkan oleh kondisi impairment .
c. handycap diartikan  kesulitan/kesu- karan  dalam  kehidupan  pribadi,  ke- luarga dan masyarakat baik dibidang sosial  ekonomi  maupun  psikologi yang dialami oleh seseorang yang di- sebabkan ketidaknormalan tersebut. 3
Berikut  adalah  tabel  katagori  pe- nyandang  cacat/disabilitas  dan  dasar penggolongannya  menurut  Etty  Papu- yungan (Etty Papuyungan, 2006:14).
N o Nama Ahli/ Sumber Dasar Kategori Katagori Penyandang Cacat/ Disabilitas 1 WHO Pendekatan medis atau dokter a. Impairment b. Disability c. Handicap
2 Peter Colered ge Pendekatan Sosial a. Impairment b. Disability/han di-cap 3 UU No. 4 tahun 1997 Pendekatan sosial a. Penyandang cacat fisik b. Penyandang cacat mental c. Penyandang cacat ganda 4 Manual RBM
Pendekatan medis, sosial, pendidikan dan keterampil- an a. Gangguan kejang b. Gangguan belajar c. Gangguan wicara d. Gangguan pendengaran
e. Gangguan penglihatan
3 Marjuki, 2010, Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi  International  (Classification  of  Func- tioning for Disability and Health (ICF)).
f. Gangguan gerak g. Gangguan perkembangan h. Gangguan tingkah laku i. Gangguan lain-lain

## Tabel 1. Kategori Penyandang Cacat/Disabilitas dan Dasar Penggolongan
Sumber: Diolah dari Coloredge (1997), Nomor 4 tahun 1977 dan Manual RBM (1998) .

## Klasifikasi  Penyandang  Cacat/Disabi- litas
Pasal  1 ayat (1) UU No.  4 Tahun 1997  mengatur  bahwa  penyandang  cacat adalah  orang  yang  berkelainan  fisik  dan/ atau  mental.  Secara  khusus  pasal  ini  me- negaskan  bahwa  kelainan  tersebut  dapat diklasifikasi  menjadi  3  golongan  yaitu: cacat  fisik,  cacat  mental  serta  cacat  fisik dan mental. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.  4  Tahun  1997  dan  Pasal  1  angka  2 PP  No.  43  Tahun  1998  tentang  Upaya Peningkatan  Kesejahteraan  Sosial  Pe- nyandang  Cacat  yang  dimaksud  dengan derajat  kecacatan  adalah  berat  ringannya keadaan cacat  yang disandang seseorang. Pada  Pasal  2  PP  No.  43  Tahun  1998  di- atur  bahwa  penentuan  jenis  dan  tingkat kecacatan yang disandang oleh seseorang ditetapkan  oleh  Menteri  yang  bertang- gung jawab di bidang kesehatan.
Lebih  lanjut  Pasal  6  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor:  104/MENKES/PER/II/1999  ten- tang Rehabilitasi Medik, dinyatakan bah- wa  penyandang  cacat  dapat  dibedakan dalam  jenis  dan  derajat  kecacatan  yang meliputi  cacat  fisik,  cacat  mental  dan cacat  fisik  dan  mental.  Cacat  fisik  meli- puti  cacat  bahasa,  penglihatan,  pen- dengaran, skeletal ,  rupa, visceral dan generalisata . Cacat mental meliputi cacat intelektual dan  psikologi  lainnya.  Cacat
fisik  dan  mental  mencakup  kecacatan baik  yang  dimaksud  dalam  kriteria  cacat fisik dan cacat mental.

## Hak-hak Penyandang Disabilitas
Dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat  diatur  beberapa  hak  penyandang cacat/disabilitas.  Pasal  2  deklarasi  terse- but menyatakan bahwa:
“Penyandang cacat berhak menik- mati  semua  hak  yang  ditetapkan dalam  Deklarasi  ini.  Hak-hak  ter- sebut  harus  diberikan  kepada semua  penyandang  cacat  tanpa pengecualian  apa  pun  dan  tanpa pembedaan  atau  diskriminasi  ber- dasarkan  ras,  warna  kulit,  jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul  nasional  atau  sosial,  kekaya- an, kelahiran atau situasi lain dari penyandang  cacat  itu  sendiri  atau pun keluarganya”.
Hak  penyandang  cacat/disabilitas yang  diatur  dalam  Konvensi  Mengenai Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  yang telah disahkan dengan UU No. 19 Tahun 2011 meliputi:
1. hak atas aksesibilitas;
2. hak untuk hidup;
3. hak memperoleh jaminan perlindung- an  dan  keselamatan  penyandang  dis- abilitas  dalam  situasi  berisiko,  ter- masuk  situasi  konflik  bersenjata,  da- rurat  kemanusiaan,  dan  terjadinya bencana alam;
4. hak  atas  kesetaraan  pengakuan  di hadapan hukum;
5. hak atas akses terhadap keadilan;
6. hak atas kebebasan dan keamanan;
7. hak  atas  kebebasan  dari  penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang  kejam,  tidak  manusiawi,  atau merendahkan martabat manusia;
8. hak  atas  kebebasan  dari  eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan;
9. hak  untuk  mendapatkan  penghormat- an atas integritas mental dan fisiknya atas  dasar  kesetaraan  dengan  yang lainnya;
10. hak  untuk  memperoleh  dan  meng- ubah kewarganegaraan;
11. hak  untuk  hidup  secara  mandiri  dan dilibatkan dalam masyarakat;
12. hak atas mobilitas pribadi;
13. hak  atas  kebebasan  berekspresi  dan berpendapat  serta  akses  terhadap informasi;
14. hak  memperoleh  penghormatan  ter- hadap keleluasaan pribadi;
15. hak  memperoleh  penghormatan  ter- hadap rumah dan keluarga;
16. hak  atas  pendidikan,  kesehatan,  habi- litasi dan rehabilitasi;
17. hak  atas  pekerjaan  dan  lapangan kerja;
18. hak untuk mendapatkan standar kehi- dupan  dan  perlindungan  sosial  yang layak  bagi  mereka  sendiri  dan  ke- luarganya;
19. hak  untuk  berpartisipasi  dalam  kehi- dupan politik dan publik;
20. hak  untuk  berpartisipasi  dalam  ke- giatan  budaya,  rekreasi,  hiburan  dan olah  raga  hak  untuk  memperoleh  ja- minan  hak  asasi  manusia  dan  kebe- basan fundamental.

## Masalah  Penyandang  Disabilitas  dan Dampaknya
Masalah  penyandang  cacat  ber- dasarkan  hasil  penelitian  adalah  sebagai berikut :
1. Masyarakat,  aparatur  pemerintah  dan dunia  usaha  masih  banyak  yang belum  memahami  eksistensi  penyan-
dang  cacat  sebagai  potensi  Sumber Daya Manusia sehingga diabaikan.
2. Stigma  dalam  masyarakat,  memiliki anggota  keluarga  cacat  marupakan aib,  memalukan,  menurunkan  harkat dan martabat keluarga.
3. Pandangan  masyarakat  bahwa  pe- nyandang  cacat  sama  dengan  orang sakit,  perlu  perlakuan  khusus  sehing- ga  memperoleh  perlindungan  berle- bihan.
4. Perlakuan  masyarakat  diskriminatif dalam  berbagai  hal  termasuk  dalam rekruitmen tenaga kerja.
5. Aksesibilitas  penyandang  cacat  baik aksesibilitas  fisik  maupun  aksesibi- litas  non  fisik  yang  tersedia  sangat terbatas 4 .
Dampak  adanya  permasalahan tersebut  dalam  kehidupan  penyandang cacat adalah:
1. Adanya keterbatasan dalam mengem- bangkan potensi dirinya.
2. Kurang  kemampuan  atau  keberanian mengungkapkan  tentang  keinginan- nya.
3. Kesempatan  untuk  belajar  sangat terbatas atau tidak ada sama sekali.
4. Tidak  mampu  untuk  hidup  mandiri secara ekonomi.
5. Ketergantungan  hidup  pada  orang lain secara sosial dan ekonomi. 5
Permasalahan  tersebut  akan  di- alami  oleh  penyandang  cacat  selama hidupnya, apabila tidak ada langkah-lang- kah  kongkrit  untuk  mengatasinya.  Jadi perlu adanya penanganan secara kompre- hensif,  lintas  sektoral  dan  lintas  disiplin serta  diperlukan  adanya  kesungguhan dari semua pihak yang terkait.
4 Imma  Indra  Dewi  W,  et.al,  2012, Model Pemberdayaan  Penyandang  Cacat  di  Propinsi DIY, Hasil Penelitian.
5 Ibid.
Terkait  dengan  diratifikasinya CRPD, maka Konsorsium Nasional untuk Hak  Difabel  Indonesia  melakukan  anali- sis  terhadap  kebijakan  nasional  yang berkaitan  dengan  difabel  atau  penyan- dang disabilitas dan realitas hidup sehari- hari para penyandang disabilitas. Analisa ini  dilakukan  berdasarkan  pasal-pasal dalam  Konvensi  Hak-hak  Penyandang Disabilitas  ( Convention  on  the  Rights  of Persons  with  Disabilities )  untuk  mene- mukan  permasalahan  yang  masih  ada. Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  ham- pir  semua  kewajiban  (( duty  bearer) da- lam  pasal-pasal  tersebut  telah  ada  dalam peraturan  perundang-undangan.  Artinya, jika  negara  menerapkan  apa  yang  telah dimiliki  dalam  perundang-undangan  na- sional, maka banyak sekali masalah yang berkaitan  dengan  pemenuhan,  penghor- matan dan perlindungan hak-hak penyan- dang  disabilitas  sudah  teratasi.  Namun sayang  sekali  bahwa  implementasi  tidak dilakukan  secara  serius,  bahkan  ditemu- kan  beberapa  produk  kebijakan  yang tidak  konsisten  dan  tidak  memiliki  per- spektif hak penyandang disabilitas.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, Konsorsium  Nasional  untuk  Hak  Difabel Indonesia  memberikan  rekomendasi    se- bagai berikut:
1. Semua  kebijakan  dan  peraturan  na- sional  serta  program-program  dalam pembangunan  nasional  harus  menga- cu dan berpedoman pada prinsip-prin- sip  umum  CRPD  dan  pasal-pasal yang  termaktub  dalam  CRPD  yaitu dalam  memberikan  penghormatan, pemenuhan,  pemajuan  dan  perlin- dungan bagi hak-hak penyandang dis- abilitas.
2. Masyarakat  Indonesia  adalah  juga meliputi  penyandang  disabilitas  yang
memiliki hak yang sama dalam meng- akses  berbagai  bidang  kehidupan dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Re- publik  Indonesia.  Oleh  karena  itu, negara  Indonesia  berkewajiban  mem- berikan  pelayanan  yang  adaptif  dan aksesibel,  serta  melakukan  perbaikan kualitas  layanan  yang  ada  di  segala bidang  kehidupan  untuk  mendukung kemandirian  dan  partisipasi  sosial bagi penyandang disabilitas.
3. Upaya  pemenuhan  dan  perlindungan hak-hak  penyandang  disabilitas  harus dilakukan  secara  kolektif  dari  lintas pemangku  kepentingan  yaitu  lintas kementerian/departemen  di  tingkat pusat  maupun  daerah,  lintas  sektoral baik  dari  sektor  swasta,  pemerintah, organisasi dan masyarakat secara ber- kelanjutan.
4. Adanya “disability  rights  main- streaming” atau  pengarusutamaan hak-hak penyandang disabilitas dalam perencanaan  program  dan  pengang- garan  program  pembangunan  di  ting- kat pusat dan daerah;
5. Melibatkan partisipasi dan peran serta penyandang disabilitas sebagai bagian dari  pelaku  aktif  dalam  proses  pem- bangunan  baik  di  tingkat  pusat  mau- pun daerah di Indonesia.
Pengakuan  dan  Perlindungan  ter- hadap  Penyandang  Disabilitas  dalam Berbagai Undang-Undang.
Prinsip  kesejahteraan  yang  di- tentukan  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945 (konstitusi)  memiliki  sifat  yang  umum dan  mendasar,  oleh  sebab  itu  imple- mentasinya harus diatur di dalam undang- undang organik atau dalam peraturan per- undang-undangan yang lebih rendah lain-
nya.  Beberapa  undang-undang  yang mengandung  materi  muatan  yang  ber- aspek kesejahteraan rakyat terutama yang berkaitan  dengan  hak-hak  penyandang disabillitas  telah  dikeluarkan.  Hal  ini  di- maksudkan  agar  keinginan  untuk  mewu- judkan  kesejahteran  bagi  mereka    dapat dicapai  dalam berbagai  aspek kehidupan. Di  samping  itu  beberapa  undang-undang yang  memuat  perlindungan  terhadap penyandang  cacat  (disabilitas)  juga  me- rupakan  bukti  bahwa  persoalan  pe- nyandang  disabilitas  merupakan  hal  sa- ngat  penting  (urgen),  karena  kebutuhan penyandang  disabilitas  tidak  berbeda dengan  kebutuhan  manusia  lainnya  yang memiliki berbagai aspek kebutuhan. Dari sisi  kuantitas,  jumlah  penyandang  dis- abiltas  juga  cenderung  mengalami  ke- naikan.  Menteri  Sosial  (Mensos),  Salim Segaf  Al  Jufri,  mengatakan  penyandang cacat  di  Indonesia  masih  banyak  yakni mencapai  2,8  juta  dari  jumlah  penduduk di Indonesia. 6
Setidak-tidaknya  bisa  ditemukan beberapa  peraturan  perundang-undangan yang  memuat  materi  muatan  yang  ber- aspek kesejahteraan, seperti:
a. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
b. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
c. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
d. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
e. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6 http://www2.agendaasia.org/index.php/id/ artikel/berita/146-profilorganisasi-persatuan- penyandang-cacat-indonesia-ppci,  diakses  23 Januari 2016.
f. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional;
g. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
h. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2005  tentang  Sistem  Keolahragaan Nasional;
i. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2005  tentang  Pengesahan Inter- national Convenant  on  Econimic, Social  and  Culture  Rights (Kovenan Internasional  tentang  Hak-Hak  Eko- nomi, Sosial, dan Budaya);
j. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2005  tentang  Pengesahan Inter- national Covenant  on Civil  and Poli- tical  Rights (Kovenan  Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
k. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
l. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2008 tentang Pelayaran;
m. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2009 tentang Penerbangan;
n. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
o. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  tentang Lalu Lintas  dan Angkutan Jalan;
p. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
q. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
r. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2011  tentang  Pengesahan Convention on  the  Rights  of  Persons  with  Dis- abilities (Konvensi  mengenai  Hak- Hak Penyandang Disabilitas).
Urgensi  Pembentukan  Uundang-un- dang Penyandang Disabilitas
Konsekuensi negara Indonesia se- bagai  negara  yang  berpirinsip  negara  ke- sejahteraan,  maka  menjadi  kewajiban negara  untuk  mewujudkan  kesejahteraan bagi  sertiap  warga  negaranya  tanpa  ke- cuali.  Demikain  pula,  sebagai  negara hukum yang demokratis yang mensyarat- kan  adanya  perlindungan  dan  jaminan terhadap  hak  asasi  manusia,  maka  sudah menjadi  tanghung  jawab  negara  melalui penyelanggara  negara  untuk  mellindungi dan  menjamin  pemenuhan  hak-hak  asasi setiap  warganya,  sebagaimana  juga  telah diperintahkan  dalam  UU  No.  39  Tahun 1999.
Warga  negara  yang  kebetulan menyandang  disabilitas  juga  adalah  war- ga  negara  yang  harus  dilindungi  dan dijamin  pemenuhannya  terhadap  hak- haknya  sama  dengan  warga  negara  lain- nya.  Terlebih  dengan  diratifikasinya Convention on the Rights of Persons with Disabilities yang  kemudian  dituang-kan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tidak hanya memberikan kewajiban moral  bagi  negara,  tetapi  juga  menjadi kewajiban  hukum  untuk  melak-sanakan prinsip-prinsip yang dimuat dalam konvensi  tersebut.  Ratifikasi  ini  menjadi momentum  kesuksesan  berikut-nya  dari proses  advokasi  dalam  men-dorong pemenuhan hak-hak penyandang diasabilitas di Indonesia. Pengesahan UU No,  19  Tahun  2011  itu  tidak  hanya  ber- makna  pemenuhan  atas  aspek  formal dalam  pengesahan  undang-undang  di Indonesia,  tetapi  lebih  jauh  lagi,  pe- nandatanganan itu ibarat membuka lembaran  baru  bagi  bangsa  Indonesia dalam  upaya  memenuhi  hak-hak  pe-
nyandang  disabilitas  sebagai  bagian  dari masyarakat Indonesia. 7
Pengaturan  terhadap  penyandang disabilitas  (dalam  berbagai  undang-un- dang masih menggunakan istilah penyan- dang  cacat)  menunjukkan  bahwa,  pe- nyandang  disabilitas  harus  diperlakukan sama dengan hak-hak  warga negara lain- nya,  apalagi  dalam  faktanya  menunjuk- kan  tingkat  perkembangan  yang  semakin meningkat  penyandang  disabilitas.  Ber- dasarkan  data  di  Pusdatin  Kementerian Sosial  RI  pada  tahun  2009  jumlah penyandang  cacat  sebanyak  1.541.942 jiwa. Bahkan Menteri Sosial, Salim Segaf Al  Jufri,  mengatakan  penyandang  cacat di  Indonesia  masih  banyak  yakni  men- capai  2,8  juta  dari  jumlah  penduduk  di Indonesia. 8
Kondisi  ini  tentunya  harus  men- jadi  perhatian  utama,  terutama  bagi pemerintah pusat untuk  secara nyata me- mikirkan  upaya  dalam  memberikan  per- lindungan bagi para penyandang disabili- tas,  yang  dapat  dilakukan  melalui  pem- bentukan  undang-undang  bagi  penyan- dang  disabilitas.  Semua  pihak,  terutama pemegang  kekuasaan  legislasi  wajib mendorong  terbentuknya  undang-undang ini,  DPD  sebagai  salah  satu  organ  legis- latif  memegang  peranan  yang  penting, terlebih  dalam  proses  legislasi  melalui pembahasan  tripartit  menyebabkan  DPD memiliki posisi  yang tidak bisa dikesam- pingkan.
7 Fajri  Nursamsi,  “Urgensi  Pembentukan  RUU Penyandang  Disabilitas”, Makalah dalam  FGD bersama  Dewan  perwakilan  Daerah  pada tanggal 18 Nopember 2014 Setjen DPD.
8 http://www.antaranews.com/berita/399334/ penyandang-cacat-di-indonesia-mencapai-28- juta, diakses 23 Januari 2016.
Pergeseran  Pola  Penanganan  dan  Pe- layanan
Upaya  memberikan  perlindungan terhadap  penyandang  disabilitas  bukan persoalan yang mudah. Apabila upaya itu dilakukan  secara  tidak  tepat,  maka  hasil- nya  tidak  akan  seperti  yang  diharapkan. Oleh  sebab  itu  persoalan  pendekatan dalam pola penanganan akan banyak me- nentukan.  Dengan  perkataan  lain,  harus ada  pergeseran  pola  penanganan  pe- nyandang  disabilitas  dari  pelayanan  dan rehabilitasi  ( charity  based )  menjadi  pen- dekatan  berbasis  hak  ( right  based ).  Pe- nanganan yang berdasarkan belas kasihan hanya  akan  membantu  penyandang  dis- abilitas dalam waktu yang bersifat sesaat. Upaya  yang  dilakukan  menjadi  terbatas pada bantuk “bantuan sosial” Penanganan penyandang  disabilitas  hanya  berupa  be- las kasihan dan bantuan sosial tapi berupa merupakan  pemenuhan  hak  asasi.  Hal tersebut  selaras  dengan  CRPD  yang  di- adopsi Majelis  Umum  PBB pada tanggal 13  Desember  2006  dan  menjadi  hukum positif  di  Indonesia  ( Ius  Constitutum ) berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2011. Pendekatan berbasis hak akan me- nempatkan  penyandang  disabilitas  seba- gai manusia sutuhnya yang inheren mele- kat  hak-hak  dasar  manusia.  Dengan  pen- dekatan  yang  berbasis  hak,  penyanduang disabilitas diberdayakan sesuai  dengan hak dasar yang dimilki. Selain Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan  konstitusional  hak  setiap  warga negara,  Pasal  28  C  dengan  tegas  juga memberikan hak kepada setiap warga ne- gara  untuk  mengembangkan  diri,  men- dapat  pendidikan,  memperoleh  manfaat dari IPTEK, seni dan budaya, memajukan diri  secara  kolektif.  Pendekatan  berbasis hak setidak-tidaknya memberikan kesem-
patan  kepada  penyandang  Disabilitas  da- lam  mengembangkan  diri  sesuai  dengan kemampuan yang dimiliki.

## Penyandang  Disabilitas  Mempunyai Berbagai Jenis dan Derajat
Selama ini hanya dikenal penyan- dang  disabilitas  dalam  UU  Penyandang Cacat  hanya  sebagai    daksa,  disabilitas rungu  wicara,  disabilitas  netra,  dan  dis- abilitas  grahita.  Kenyataannya  penyan- dang  disabilitas  tidak  terbatas  pada  dis- abilitas  seperti  tersbut  di  atas.  Batasan dan  penjenisan  cacat  (isitlah  yang  di- gunakan  dalam  undang-undang  selama ini)  akan  berpengaruh  pada  pendekatan yang  dilakukan,  yang  bisa  menyebabkan hasilnya  tidak  sesuai  dengan  yang  di- harapkan,  sehingga  usaha-usaha  yang  di- lakukan  tampak  hanya  sekedar  memban- tu.
Sebagaimana dinyatakan oleh Didi  Tarsidi  dosen  pada  Jurusan  Pendi- dikan  Luar  Biasa,  Fakultas  Ilmu  Pen- didikan,  Universitas  Pendidikan  Indo- nesia  (UPI),  WHO  mendefinisikan dis- ability bukan  sekedar  ketidakmampuan, melainkan  ketidakmampuan  untuk  me- lakukan  suatu  kegiatan  dengan  cara-cara yang dipandang normal, dan oleh karena- nya  istilah  ini  tetap  memberi  ruang  bagi orang dengan disability untuk melakukan kegiatan dengan cara yang berbeda (seba- gaimana dicontohkan dengan kasus prog- rammer  tunanetra  di  atas).  Contoh  itu dengan  jelas  menunjukkan  bahwa  orang dengan disability bukan  memiliki  “ke- mampuan yang berbeda” seperti yang di- klaim oleh istilah “ diffability ”, melainkan dapat  memiliki  kemampuan  yang  sama
tetapi  harus  menggunakan  cara  yang berbeda. 9
Demikian  juga  juga  apabila  men- dasarkan  pada Convention  on  the  Rights of  Persons  with  Disabilities (CRPD),  di dalam  Pasal  1,  bahwa  tujuan  Konvensi adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin  penikmatan  penuh  dan  setara semua  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan fundamental oleh semua penyandang dis- abilitas,  dan  untuk  meningkatkan  peng- hormatan  atas  martabat  yang  melekat pada  mereka.  Penyandang  disabilitas  ter- masuk  mereka  yang  memiliki  keterba- tasan  fisik,  mental,  intelektual,  atau  sen- sorik  dalam  jangka  waktu  lama  di  mana ketika  berhadapan  dengan  berbagai  ham- batan,  hal  ini  dapat  menghalangi  par- tisipasi  penuh  dan  efektif  mereka  dalam masyarakat  berdasarkan  kesetaraan  de- ngan yang lainnya.
Berdasarkan  definisi  disabilitas dari  WHO  maupun  tujuan  dari  konvensi, jelaslah  bahwa  penyandang  disabilitas memiliki  pengertian  yang  lebih  luas daripada  penyandang  cacat.  Untuk  itu istilah  disabilitas  perlu dituangkan dalam undang-undang  yang  baru.Hal  ini  juga akan menentukan pendekatan dan metode dalam  memberdayakan  para  penyandang disabilitas  sehingga  sesuai  dengan  apa yang  diharapkan.  Kalaupun  isitilah  dis- abilitas  merupakan  istilah  yang  belum dan  tidak  memiliki  kata  serapan  dalam bahasa Indonesia, maka penggunaan kata tuna bisa dipergunakan untuk mengganti- kan istilah disabilitas.
9 http://pertuni.idp-europe.org/Artikel-Makalah/ istilah_penyandang_cacat.php, diakses 24 Januari 2016.
Perlakuan  Diskriminatif  terhadap  Pe- nyandang Disabilitas
Meskipun  negara  telah  membuat regulasi  dalam  rangka  memberikan  per- lindungan  dan  memberdayakan  penyan- dang  disabilitas  yang  diatur  dalam  ber- bagai  peraturan  perundang-undangan. Namun  dalam  praktiknya,  masing  sering terjadi  adanya  perlakuan  yang  diskri- minatif.  Banyak  perlakuan  diskrimatif yang  diterima  oleh  penyandang  dis- abilitas,  diantaranya  dalam  bidang  kese- hatan,  aksesibilitas,  pendidikan,  dam  ke- sehatan 10 Diskriminasi tersebut dilakukan oleh  pejabat  negara,  keluarga,  maupun masyarakat serta peraturan perundangan.
Apabila berdasarkan pada Pasal 3 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  yang  memuat  Prin- sip  Umum,  dinayatakan  bahwa  prinsip- prinsip Konvensi adalah:
(a) Penghormatan  pada  martabat  yang melekat,  otonomi  individu;  termasuk kebebasan  untuk  menentukan  pilih- an, dan kemerdekaan perseorangan;
(b) Nondiskriminasi;
(c) Partisipasi  penuh  dan  efektif  dan keikutsertaan dalam masyarakat;
(d) Penghormatan  pada  perbedaan  dan penerimaan  penyandang  disabilitas sebagai  bagian  dari  keragaman  ma- nusia dan kemanusiaan;
(e) Kesetaraan kesempatan;
(f) Aksesibilitas;
(g) Kesetaraan  antara  laki-laki  dan  pe- rempuan;
(h) Penghormatan  atas  kapasitas  yang terus  berkembang  dari  penyandang disabilitas  anak  dan  penghormatan
10 Imma  Indra  Dewi  W,  et.al,  2014, Peran Pemerint2ah dalam Implementasi Perda DIY No. 4 Tahun 2012 di Propinsi DIY.
pada hak penyandang disabilitas anak untuk  mempertahankan  identitas  me- reka.
Prinsip  ini  harus  menjadi  prinsip dalam  undang-undang  nasional  tentang disabilitas. Di samping itu,  agar  efektivi- tas  undang-undang  ini  dapat  terjamin, maka  ketentuan  sanksi  perlu  dipertegas. Hal  ini  diperlukan  agar  pemerintah,  pe- nyelenggra  negara  maupun  masyarakat wajib  mentaati  dan  melaksanakan  serta tidak  melakukan  pelanggaran  terhadap prinsip  ini,  khususnya  prinsip non  dis- kriminasi.
Kewajiban  Pemerintah  Berdasar  Kon- vensi Internasional
Beberapa  konsep  kunci  di  dalam wacana  negara  kesejahteraan  adalah  ke- sempatan  yang  setara  bagi  setiap  warga negara  untuk  mendapatkan  perlindungan sekaligus  kesempatan  untuk  memperoleh hidup  yang  layak:  (1)  penyebaran  ke- kayaan  bagi  seluruh  warga  negara  (tidak terfokus  pada  sekelompok  orang  ter- tentu);  (2)  serta  tanggung  jawab  setiap orang untuk membantu orang-orang yang tak  mampu  mencukupi  kebutuhan  dasar- nya  yang layak sebagai  manusia;  dan (3) peran  pemerintah amat besar untuk  men- jalankan tiga prinsip ini.
Peran  pemerintah  dalam  meme- nuhi  ketiga  prinsip  ini  dapat  dilakukan melalui  regulasi  yang  memang  menjadi kewenangannya.  Secara  tidak  langsung perhatian  terhadap  penderita  Disabilitas telah  diatur  dalam  beberapa  paraturan perundang-undangan  baik  di  tingkat pusat  maupun  daerah.  Hal  ini  memberi- kan konsekuensi, secara de jure pemerin- tah/negara  sebagai  penyelanggara  negara sekaligus  pelayan  masyarakat  terikat dengan regulasi yang dibuatnya. Di mana
negara  harus  bertanggung  jawab  untuk menjalankan  kebijakan  yang  telah  dibuat dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan  kepada  penyandang  disabi- litas.  Untuk  itu  maka  pemerintah  perlu me -review perundang-undangan baik yang langsung atau tidak langsung terkait dengan  perlindungan  terhadap  penyan- dang  disabilitas  yang  penanganannya  ti- dak  lagi  sesuai  dengan  filosofi  yang terkandung dalam Konvensi tentang Hak- hak  Penyandang  Disabilitas.  Upaya  ini perlu ditindak lanjuti melalui penyusunan regulasi  yang  mengubah  atau  mencabut perundang-undangan  yang  sudah  tidak sesuai  dengan  semangat  dan  jiwa  kon- vensi.  Hal  ini  disebabkan  karena  dengan telah  merafitikasi  konvensi  tentang  Hak- hak  Penyandang  Disabilitas  maka  Pe- merintah  punya  kewajiban  melaksanakan konvensi  tersebut.  Untuk  itu,  maka  ke- mauan  baik (political  will )  pemerintah (terutama  pemegang  kekuasaan  legis- latatif)  dan  juga  pemerintah  daerah  men- jadi sangat menentukan.

## Kekuatan Hukum Konvensi
Konvensi merupakan kesepakatan yang  ditanda  tangani  oleh  beberapa negara.  Pelaksanaan  isi  konvensi  secara yuridis  tidak  menimbulkan  kewajiban bagi  negara  yang  tidak  menandatangani. Konvensi  hanya  menimbulkan  moral internasional  yang  pelaksanaannya  ter- gantung  pada  kemauan  dan  itikad  baik negara  penanda  tangan.  Konvensi  meng- ikat  secara  juridis  bagi  negara  negara yang  menandatangani  konvensi  tersebut. Dalam  konteks  nasional,  agar  konvensi memiliki  kekuatan  hukum  maka  harus dinormatifikasi  yang  secara  procedural dilakukan  dengan  melakukan  ratifikasi. Dituangkannya  konvensi  ke  dalam  un-
dang-undang, sebagai aturan tertulis yang mengikat  umum,  maka  undang-undang yang  meratifikasi  konvensi  akan  memi- liki  kekutan  hukum,  dengan  demikian juga  akan  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat sehingga bisa diberlakukan (ke- kuatan  berlaku)  dan  sekaligus  memiliki kekuatan  moral  bagi  negara  penanda tangan.  Untuk  itu,  merupakan  kewajiban hukum  dan  kewajiban  moral  bagi  negara untuk  mengatur  persoalan-persoalan  pe- nyandang  disabilitas  di  dalam  peraturan perundang-undangan. Indonesia  telah meratifikasi Convention  on  the  Rights  of Persons  with  Disabilities (CRPD).  Bah- kan  telah  dituangkan  dalam  UU  Nomor 19  Tahun  2011.  Konsekuensinya  adalah pemerintah  memiliki  kewajiban  hukum untuk  mentaati  dan  melaksanakannya. Ketentuan dalam  UU No. 19 Tahun 2011 yang  berisi Convention  on  the  Rights  of Persons  with  Disabilities (CRPD)  yang berisi prinsip-prinsip dasar disabilitas ha- rus  dindaklanjuti  ke  dalam  UU  yang  se- cara  khusus  mengatur  tentang  disabilitas yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  filosofi bangsa Indonesia.

## Perubahan  Paradigma  Istilah  dan Makna Penyandang Cacat
Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia (Purwadarminta)  memberikan  beberapa arti untuk kata “cacat” yang mencakup:
(1) kekurangan yang menyebabkan mutu- nya kurang baik atau kurang sempur- na (yang terdapat  pada badan, benda, batin atau ahlak);
(2) lecet  (kerusakan,  noda)  yang  menye- babkan  keadaannya  menjadi  kurang baik (kurang sempurna);
(3) cela atau aib;
(4) tidak/kurang sempurna.
Adapun  di  dalam  UU  no.  4  tahun  1997, cacat diartikan sebagai suatau “kelainan”.
Memperhatikan  definisi  di  atas, pengertian  cacat  menimbulkan  konotasi yang  negatif.  Konotasi  negataif  ini  dapat mempengaruhi pendekatan  yang akan di- lakukan dalam upaya memberikan perlin- dungan  terhadap  penyandang  cacat.  Isti- lah  Penyandang  cacat  akan  memberikan kesan  bahwa  orang-orang  dengan  keca- catan  ini  malang,  patut  dikasihani,  tidak terhormat,  tidak  bermartabat.  tidak  nor- mal.  Karena  ketidak  normalan  ini,  patut dikasihani  maka  pendekatannya  dengan cara  “dibantu”  atas  dasar  belas  kasihan.
Oleh  sebab  itu  konvensi  menggunakan istilah disability . Disability adalah  suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan [sebagai  akibat  dari  suatu impairment ] untuk  melakukan  suatu  kegiatan  dengan cara  atau  dalam  batas-batas  yang  dipan- dang  normal  bagi  seorang  manusia  ( Any restriction  or  lack  (resulting  from  an impairment)  of  ability  to  perform  an activity in the manner or within the range considered normal for a human being) 11 . Terminologi  disabilitas  yang  di- pakai  oleh  Konvensi  secara  filosofis  dan sosiologis  akan  memberikan  pandangan yang  berbeda.  Disabilitas  dimaknai  se- bagai bagian dari perbedaan manusia dan kemanuisaan yang berdampak pada mun- culnya  kebutuhan  khusus,  di  mana  kebu- tuhan  khusus  ini  harus  dipenuhi/diako- modasi  secara  layak (reasonable  accom- modation) dengan anggaran negara. 12
11 http://inayahadioktaviana/2013/06/09/entre preneurship-education-pop-up-book-media- literasi-inovatif-dalam-pembelajaran- pendidikan-kewirausahaan-bagi-siswa- tunagrahita-ringan/#more-9,  diakses  24  Januari 2016.
12 Aria Indrawati, “Paradigma baru pembangunan Indonesia  Pasca  Ratifikasi  UN  CRPD”,
Makalah FGD  bersama  Dewan  perwakilan
Dengan  tidak  dimaknainya  lagi cacat  sebaga  “kelainan”  tetapi  “keter- batasan”  maka  penyandang  disabilitas menjadi  dimanusiakan  dengan  segala hak-hak  yang  melekat  dalam  dirinya. Terminologi  yang  dipergunakan  dalam konvensi juga dapat menjadi dasar dalam mengubah  pendekatan  dan  paradigma sebagai  upaya  memberdayakan  penyan- dang  disabilitas.  Dalam  hal  upaya  pem- berdayaan  terhadap  penyandang  disabili- tas,  Aria  Indrawati,  Ketua  umum  Persa- tuan  Tuna  Netra  Indonesia  (Pertuni)  me- ngemukakan adanya pendekatan yang di- sebut  dengan  pendekatan  “jalur  kembar” jalur  pertama  sebagai  desain  universal  di mana  fasilitas  dan  pelayan  publik  harus didesain  agar  dapat  mengakomodasikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas secara  terintegrasi.  Jalur  kedua,  di  mana bila  untuk  memenuhi  kebutuhan  khusus penyandang disabilitas membutuhkan ke- ahlian  dan  sarana/fasilitas  khusus,  maka diperlukan “desain khusus”. 13

## Kesimpulan
Berdasarkan  pada  alinea  keempat Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945  dan dipertegas lagi dalam pasal-pasalnya me- nunjukkan  bahwa  Negara  Kesatuan Republik Indonesioa adalah negara hukum  yang  demokratis  yang  mendasar- kan  pada  prinsip  negera  kesejahteraan. Konsekuensinya  adalah,  negara  memiliki tanggung  jawab  dan  kewajiban  untuk menjamin  hak-hak  dasar  setiap  warga tanpa  negara  kecuali.  Di  samping  itu negara  juga  memiliki  kewajiban  untuk mewujudkan  kesejahteraan  bagi  setiap warga negaranya tanpa diskriminasi.
Daerah  pada  tanggal  18  Nopember  2014  di Setjen DPD.
13 Ibid .
Negara melalui penyelenggara ne- gara,  meskipun  belum  menyeluruh  telah memberikan  perhatian  terhadap  penyan- dang  disabilitas  (dalam  berbagai  peratur- an  menggunakan  istilah  penyandang  ca- cat).  Hal  ini  dapat  ditunjukkan  dari  ber- bagai  undang-undang  yang  satu  atau  be- berapa pasalnya mengatur tentang perlin- dungan terhadap penyandang  cacat,  mes- kipun  belum  menyeluruh  dan  kompre- hensif.  Di  samping  itu,  dalam  berbagai undang-undang  masih  menggunakan  isti- lah penyandang cacat, yang secara psiko- logis  dan  sosiologis  berpengaruh  terha- dap pendekatan dan metode dalam mem- berikan  perlindungan  terhadap  penyan- dang  cacat.  Hal  ini  juga  menunjukkan bahwa  persoalan  penyandang  disabilitas merupakan  salah  satu  persoalan  yang sangat  urgen  untuk  diperhatikan  dan  di- jamin  lebih  pasti  melalui  regulasi  yang dibuat pemerintah.
Ratifikasi terhadap Convention on the  Rights  of  Persons  with  Disabilities (CRPD)  yang  kemudian  dituangkan  da- lam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2011  mengubah  paradigma  pemahaman terhadap penyandang cacat dengan meng- gunakan  terminologi  penyandang  disabi- litas  yang  dapat  berdampak  pada  per- ubahan  metode  pendekatan  dalam  upaya memberdayakan  penyandang  disabilitas. Ratifikasi ini memberikan kewajiban bagi pemerintah  untuk  memberikan  perhatian dan  perlindungan  bagi  penyandang  dis- abilitas. Melihat Pasal 4 konvensi tentang Kewajiban Umum,  secara tidak langsung kewajiban  pemerintah  dilakukan  melalui pemberdayaan  terhadap  penyandang  dis- abilitas dalam pengaturan tersendiri.
Dengan demikian, Pemerintah ha- rus  selalu  melihat  dan  menyadari  bahwa upaya  memberdayakan  penyandang  dis-
abilitas merupakan persoalan yang sangat urgen dalam rangka mewujudkan masya- rakat  yang  sejahtera  tanpa  ada  perlakuan yang  diskrimintif.  Sebagai  bentuk  perha- tian pemerintah terhadap penyandang dis- abilitas  dan  sebagai  konsekuensi  peme- rintah  meratifikasi Convention  on  the Rights  of  Persons  with  Disabilities (CRPD),  pemerintah  segera  meneluarkan undang-undang  tersendiri  yang  mengatur tentang  penyandang  disabilitas  dengan segala  aspeknya  yang  sesuai  dengan  ni- lai-nilai filosofi bangsa Indonesia.

## Daftar Bacaan
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997 tentang  Penyandang  Cacat  (Lem- baran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1997  Nomor  9,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indo- nesia Nomor 3670)
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lem- baran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1999  Nomor  165,  Tam- bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011 tentang  Pengesahan Convention on  the  Rights  of  Persons  with Disabilities (Konvensi  Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran  Negara  Republik  In- donesia  Tahun  2011  Nomor  107, Tambahan  Lembaran  Negara  Re- publik Indonesia Nomor 5251)
Marjuki,  2010, Penyandang  Cacat  Ber- dasarkan Klasifikasi International Classification  of  Functioning  for Disability and Health (ICF), Gra- media, Jakarta.
W,  Imma  Indra Dewi, et.al, 2012, Model Pemberdayaan  Penyandang  Ca-
cat  di  Propinsi  DIY, Hasil  Pe- nelitian.
Jurrnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009.
Jurnal  Konstitusi,  Volume  9,  Nomor  3, September 2012.
Indrawati,  Aria,  2014,  “Paradigma  baru pembangunan  Indonesia  Pasca Ratifikasi  UN  CRPD”, Makalah FGD  bersama  Dewan  perwakilan Daerah  pada  tanggal  18  Nopem- ber 2014 di Setjen DPD.
Nursamsi, Fajri, 2014, “Urgensi Pemben- tukan  RUU  Penyandang  Disabili- tas”, Makalah dalam  FGD  bersa- ma  Dewan  perwakilan  Daerah pada  tanggal  18  Nopember  2014 Setjen DPD.
http://inayahadioktaviana.wordpress.com/ 2013/06/09/entrepreneurship-education- pop-up-book-media-literasi-inovatif- dalam-pembelajaran-pendidikan- kewirausahaan-bagi-siswa-tunagrahita- ringan/#more-9
http://pertuni.idp-europe.org/Artikel- Makalah/istilah_penyandang_cacat.php http://www.antaranews.com/berita/39933 4/penyandang-cacat-di-indonesia- mencapai-28-juta