## PRAKTIK PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH
Sri Rahayu 1) , Mukhzarudfa 2) , Yuliusman 3) , Yuliana 4)
Dosen Jurusan Akuntansi FEB Universitas Jambi srijambi@gmail.com; sri_rahayu@unja.ac.id

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  to  uncover  the  practice  of  supervision  on  school  financial  management.  The data used in the form of primary to be collected through the questionnaire and in-depth interviews. Respondents and informants of this study were school principals and supervisors. Quantitative and qualitative research methods were used  in  this  study.  The  results  of  the  research  show  that  supervision  at  the  planning  and  implementation  stage  is very  good,  as  evidenced  by  the  involvement  of  stakeholders  in  the  preparation  of  school  plans,  although  with different  patterns.  Supervision  at  the  reporting  and  accountability  stage  are  still  at  a  good  position.  The  role  of supervisor is very needed in supervising school financial management. Supervisory competence regarding financial management must be improved through training, socialization and technical guidance.
Keywords :  School , supervision , efficiency and effective

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengungkap  praktik  pengawasan  pengelolaan  keuangan  sekolah.  Data  yang digunakan berupa data primer yang akan dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Responden dan informan  penelitian  ini  adalah  kepala  sekolah  dan  pengawas  sekolah.  Metode  penelitian  kuantitatif  dan  kualitatif digunakan pada penelitian ini. Hasil riset menunjukkan pengawasan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan sangat baik,    terbukti  dengan  keterlibatan  stakeholders  dalam  penyusunan  rencana  sekolah,  walaupun  dengan  pola  yang berbeda-beda.  Pengawasan  pada  tahap  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  masih  berada  pada  posisi  baik.  Peran pengawas  sangat  dibutuhkan  dalam  pengawasan  pengelolaan  keuangan  sekolah.  Kompetensi  pengawas  tentang pengelolaan keuangan harus ditingkatkan melalui pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis.
Kata Kunci : Sekolah, Pengawasan, efisiensi dan efektif.
1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Sekolah  harus  mengelola  keuangan  dengan  baik karena sangat penting untuk mencapai pendidikan yang berkualitas.  Kondisi  sektor  pendidikan  Indonesia  saat ini  terus  mengalami  kemerosotan.    Indikator  yang menunjukkan  pendidikan  Indonesia  masuk  ke  tahap fase  darurat  dapat  dilihat  antara  lain  dari  banyaknya bangunan  sekolah  yang  rusak,  peningkatan  jumlah siswa putus sekolah, angka buta aksara yang tinggi dan human  development  index  (HDI)  rendah    (Irawan, Eriyanto, Djani, dan Sunaryanto, 2004, hlm. 7).
Pengukuran  perbandingan  dari  harapan  hidup, melek  huruf,  pendidikan  dan  standar  hidup  untuk semua  negara  seluruh  dunia  dikenal  dengan  istilah Indek  Pembangunan  Manusia  (IPM)  yang  juga  sering disebut  HDI.  Salah  satu  klasifikasi  yang  digunakan untuk  menentukan  suatu  negara  termasuk  kelompok negara maju, berkembang atau terbelakang menggunakan  HDI.  Selain  itu  juga  sering  digunakan sebagai  ukuran  dampak  kebijakan  ekonomi    terhadap kualitas hidup.
Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan (BPS, 2018). Perkembangan HDI Indonesia  berdasarkan  hasil  survei  dari  UNDP disajikan pada tabel 1.1.
Tabel 1. Perkembangan HDI Value Indonesia

## Beberapa Tahun Terakhir
Tahun Human Development Index Value 1990 0,528 1995 0,564 2000 0,606 2005 0,632 2010 0,661 2015 0,686 2016 0,691 2017 0,694
Sumber: UNDP, 2018.
Berdasarkan  tabel  1  dapat  dilihat  memang terjadi  kenaikan  HDI  untuk  beberapa  tahun  terakhir, namun  perkembangannya  tergolong  lambat.  Apabila dibandingkan  dengan  perkembangan  HDI  Cina  dan Thailand,  terlihat  trend  yang  sangat  cenderung  rendah, yang ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1.   Perbandingan Perkembangan HDI Sumber: UNDP, 2018
Indonesia  jauh  tertinggal  dari  negara-negara tetangga  dari  sisi  HDI.  Berdasarkan  laporan  rata-rata HDI  tahun  1980-2013  yang  diterbitkan  oleh  United Nations  Development  Programme  (UNDP)  pada  15 November  2013,  Indonesia  menduduki  posisi  ke-108 dari  187  negara  di  dunia.  HDI  negara  tetangga  lain lebih  baik  dibandingkan  Indonesia,  seperti  Singapura pada peringkat ke-9, Brunei Darussalam pada peringkat ke-30,  Malaysia  pada  peringkat  ke-62  dan  Thailand pada  peringkat  ke-89  (UNDP,  2013).  Tahun  2017, Indonesia  masih  berada  di  posisi  116  dari  189  negara (UNDP, 2018).
Walaupun  peringkat  yang  ditunjukkan  oleh  HDI bukan  satu-satunya  sebagai  pengukur  keberhasilan pendidikan di suatu negara, tetapi setidak-tidaknya bisa memberikan  gambaran  keberhasilan    pendidikan, kesehatan  dan  ekonomi  suatu  negara.  Pengetahuan yang  mengukur  angka  tingkat  baca  tulis  pada  orang dewasa  (bobotnya  dua  per  tiga)  dan  kombinasi pendidikan  dasar,  menengah,  atas  gross  enrollment ratio  (bobot  satu  per  tiga)  menjadi  indikator  untuk mengukur  HDI  di  bidang  pendidikan.  Banyak  unsur- unsur  lain  yang  juga  harus  diperhatikan  untuk  melihat keberhasilan  pendidikan  seperti  kemajuan  teknologi suatu  negara,  tingkat  inovasi  yang  dikembangkan, pemerataan akses pendidikan,  moralitas generasi  muda dan lain sebagainya.
Perhatian pemerintah terhadap pendidikan dibuktikan  dengan  alokasi  anggaran  untuk  mendukung operasional  sekolah  dalam  bentuk  dana  bantuan operasional  sekolah  (BOS).  Tambah,,,,  dari  rahayu (2015);  2015.  Sebelum  berlakunya  UU  No.  20  Tahun 2003,  berlaku  UU  No.  2  tahun  1989  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional.    Pendanaan  pendidikan  tidak diatur secara khusus dalam UU  lama tersebut. UU No. 20  tahun  2003  mengatur  pendanaan  pendidikan  secara khusus dalam Bab XIII, yang substansinya antara lain:
1.  Pendanaan  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab bersama  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah, dan Masyarakat.
2.  Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan  prinsip  keadilan,  kecukupan,  dan keberlanjutan.
3.  Pengelolaan  dana  pendidikan  berdasarkan  prinsip keadilan,  efisiensi,  transparansi,  dan  akuntabilitas publik.
4.   Alokasi  dana  pendidikan  selain  dana  gaji  pendidik dan  biaya  pendidikan  kedinasan  sebesar  minimal 20%  dari  APBN  untuk  sektor  pendidikan  dan minimal  20%  dari  APBD.  Alokasi  dana  dari pemerintah  dan  pemerintah  daerah  ke  satuan pendidikan dalam bentuk hibah.
Sekolah  harus  menggunakan  dana  yang  diterima secara efisien dan efektif untuk peningkatan pelayanan dan  kualitas  pendidikan  (Bastian,  2007,  hlm.  52). Semangat akuntabilitas dan transparansi harus mendasari  pengelolaan  dana  baik  dari  pemerintah maupun  dari  masyarakat.  Dana  yang  dikelola  secara
transparan  menjadikan  masyarakat  dapat  mengetahui pengunaan  dan  alokasi  belanja  yang  bersumber  dari dana sekolah. Setiap kepala sekolah harus menyampaikan  pertanggungjawaban  serta  hasil  yang diperoleh  setiap  periode  terkait  penerimaan  dan pengeluaran keuangan sekolah kepada orang tua siswa, komite, masyarakat  dan pemerintah. Dengan demikian, sekolah  harus  mampu  menyelenggarakan  pengelolaan keuangan  secara  transparan.  Akuntabilitas  publik khususnya  bagi  pengguna  jasa  pendidikan  akan terjamin (Bastian, 2007, hlm. 44).
Alokasi  dana  BOS  tidak  dapat  dikatakan  sedikit. Sekolah  menerima  dana  BOS  sesuai  dengan  jumlah siswa  sebagai  peserta  didik.  Sekolah  menerima  Rp. 1.000.000,-  rupiah  untuk  setiap  siswa.  Alokasi  jumlah dana  BOS  yang  disalurkan  pemerintah  dapat  dilihat pada tabel 2.

## Tabel 2. Jumlah Alokasi Dana BOS Per Triwulan Tahun 2018 (Jutaan Rupiah)
Alokasi Tahun 2018 Alokasi Dana BOS-Nasional Alokasi Dana BOS- Provinsi Jambi Alokasi Dana BOS-Prov Jambi Tingkat SD Triwulan1 9.342.283 127.515. 62.853 Triwulan2 17.719.775 253.009 125.660 Triwulan3 8.381.775 120.165 56.751 Triwulan4 8.727.675 120.762 68.371 Jumlah 44.171.508 621.452 194.032

## Sumber: Kemdikbud, 2018
Jumlah  dana  yang  dialokasikan  pada  tahun  2018, sebanyak  Rp.44,1  Trilyun  secara  nasional  untuk seluruh sekolah bukan  jumlah  yang sedikit. Sekolah di Provinsi  Jambi  mendapatkan  alokasi  anggaran  1,41% dari total dana tersebut.
Selain  dana  BOS,    sebagian  sekolah  juga menerima dana bantuan pemerintah (Bantah). Perbedaan  antara  dana  BOS  dan  dana  Bantah,  dana BOS  digunakan untuk  membiayai operasional sekolah, sedangkan  dana  Bantah  khusus  dialokasikan  untuk sarana dan prasarana sekolah. Seperti halnya dana BOS yang  diberikan  otonomi  penuh  ke  sekolah untuk mengelolanya,  diterima  secara  penuh  tanpa  potongan. Pola swakelola juga diterapkan dalam pengelolaan dana Bantah  yang  diterima  sekolah.  Jumlah  dana  Bantah yang  diterima  oleh  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi juga signifikan, terlihat pada tabel 3.
Kota  Jambi  menerima  dana  Bantah  paling  tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
Setiap  sekolah  harus  melakukan  penatausahaan keuangan secara baik dan tertib atas dana yang diterima mulai  dari  penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran Sekolah  (RKAS)  sampai  dengan  penyusunan  laporan pertanggungjawaban  penggunaan  dana.  Pengelolaan dana sekolah menggunakan School Based Management atau  manajemen  berbasis  sekolah  (MBS)  artinya sekolah  menerima  dana  secara  utuh    dan  sekolah mengelola  secara  mandiri  dengan  mengikutsertakan dewan  guru  dan  komite  sekolah.  Prinsip  profesional, transparan dan akuntabel  harus dipatuhi sekolah dalam mengelola  dana  yang  diterimanya  (Kemdikbud,  2012). Mutu  pendidikan  diharapkan  dapat  dicapai  melalui pemberdayaan  sekolah  dengan  otonomi,  fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola sumber daya sekolah dan  mendorong  partisipasi  warga  sekolah  dan masyarakat.
Penerapan  MBS  menuntut  pengawasan  dari berbagai  pihak  untuk  menjamin  pengelolaan  keuangan sekolah  berjalan  sesuai  aturan.  Penelitian  ini  akan mengeksplorasi praktik pengawasan pengelolaan keuangan  sekolah  dasar.  Penelitian  dengan  objek sekolah selama ini lebih banyak melihat dari sisi aspek akademis,  aspek  pengelolaan  keuangan  sekolah  belum banyak digali.
Sekolah  merupakan  lembaga  pendidikan  yang menjadi penentu bagi kualitas penyelenggaran pendidikan  yang  akan  meningkatkan  mutu  bangsa  ke depan. Sekolah yang dipilih dalam penelitian ini adalah sekolah  dasar,  yang  menjadi  tonggak  penentu pembentukan  karakter  dan  kemampuan  dasar  anak bangsa.  Kemandirian  pengelolaan  keuangan  yang diberikan pemerintah kepada sekolah dapat berdampak positif maupun negatif bagi sekolah itu sendiri. Sekolah yang  mampu  mengelola  dananya  dengan  baik,  akan lebih  leluasa  menggunakan  dana  tersebut  untuk peningkatan kualitas pendidikan anak didik. Sebaliknya,  sekolah  yang  belum  mampu  atau  lalai dalam  mengelola  dana  yang  dimilikinya  juga  akan berdampak  terhadap  penggunaan  dana  yang  kurang
No Daerah 2017 2018 1 Prov. Jambi 132.098.213.139 84.694.729.643 2 Kab. Batanghari 8.096.209.662 6.947.259.000 3 Kab. Bungo 7.205.364.000 11.660.898.000 4 Kab. Sarolangun 14.577.488.355 10.068.258.800 5 Kab. Tanjung Jabung Barat 15.417.732.000 9.417.995.000 6 Kab. Kerinci 16.632.735.004 7.474.893.400 7 Kab. Tebo 18.606.306.516 8.211.768.000 8 Kab. Muaro Jambi 9.305.938.102 9.984.743.120 9 Kab. Tanjung Jabung Timur 12.579.472.000 7.168.056.123 10 Kab. Merangin 19.997.257.000 8.758.499.300 11 Kota Jambi 25.178.939.000 16.973.246.700 12 Kota Sungai Penuh 5.628.423.500 3.893.918.200 Sumber:  Kemdikbud.go.id, 2018
Tabel 3.
Jumlah Penerimaan Bantuan Pemerintah Bidang Pendidikan Kabupaten dan Kota serta Provinsi Jambi
Tahun 2017-2018
(Dalam  Rupiah)
tepat.  Oleh  karena  itu,  pengawasan  pengelolaan keuangan sekolah sangat penting dilakukan.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif untuk mampu menggali keadaan riil realitas pengawasan  di  lapangan.  Fokus  penelitian  ini  adalah Praktik  pengawasan  pengelolaan  keuangan  sekolah. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  dan menganalisis fenomena praktik pengawasan pengelolaan keuangan sekolah.
2.   TINJAUAN PUSTAKA
2.1.   MBS  sebagai  dasar  pengelolaan  keuangan sekolah
Pendidikan merupakan salah satu bidang kewenangan  yang  diberikan  kepada  daerah  kabupaten dan  kota  sejak  diterbitkannya  UU  No.  22  Tahun  1999 mengamanahkan bidang pendidikan dibawah kewenangan  daerah  Kabupaten  dan  Kota.    Pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk menetapkan berbagai agenda pembangunan pendidikan dasar dan menegah di daerah  dan  tanggung  jawab  serta  wewenang  untuk perencanaan,  manajemen,  keuangan  dan  kegiatan  lain yang  terkait  dengan  kegiatan  sekolah  (Rifa’i,  2011). Penerapan desentralisasi ke dalam manajemen pendidikan  menghadirkan  sekolah  sebagai  suatu lembaga  yang  memiliki otoritas dan kewenangan  yang lebih  luas  (Fattah,  2012).    Perubahan  otonomi pengelolaan pendidikan diubah dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014, Pengelolaan pendidikan dasar (SD  dan  SMP)  diberikan  kepada  Kabupaten/Kota  dan pengelolaan  pendidikan  tingkat  SMA  diserahkan kepada Provinsi.
Otonomi  pendidikan  selanjutnya  diikuti  dengan otonomi  sekolah.  Pengelolaan  satuan  pendidikan  yang berdasarkan  prinsip  MBS  yang  telah  ditetapkan  oleh Pemerintah  dalam  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan bukti pemberlakuan  otonomi  sekolah.  Ditinjau  dari  bahasa, MBS  berasal  dari  tiga  suku  kata  yaitu  manajemen, berbasis  dan  sekolah.  Manajemen  adalah  proses menggunakan  sumber  daya  secara  efektif  untuk mencapai tujuan. Basis sebagai kata dasar basis adalah dasar  atau  asas.  Sekolah  merupakan  lembaga  untuk belajar dan mengajar serta tempat untuk menerima dan memberikan  pelajaran.  MBS  dapat  diartikan  sebagai penggunaan  sumber  daya  yang  berasaskan  pada sekolah  dalam  proses  pembelajaran  (Minarti,  2011). Secara  sempit,  MBS  mengarah  pada  perubahan tanggung  jawab  pemerintah  kepada  sekolah  meliputi pengelolaan  anggaran,  personel  dan  kurikulum  (Zazin, 2011).
Pelaksanaan  MBS    berdasarkan  pada  prinsip utama  yang  menjadi  platform  manajemen  sekolah. Prinsip  utama  MBS  yaitu  (1)  fokus  pada  mutu;  (2) bottom-up  planning  and  decision  making;  (3) manajemen  yang  transparan;  (4)  pemberdayaan masyarakat; dan (5) peningkatan mutu yang berkelanjutan  (Minarti,  2011).    Penerapan  prinsip utama  ini  akan  menjadikan  sekolah  mampu  mencapai
tujuan  MBS  secara  umum.  Bastian  (2007,  p.  187) menyatakan  bahwa  penerapan  MBS  diharapkan  dapat memperkuat relevansi lembaga pendidikan, memperkuat partisipasi masyarakat, memperkuat kreativitas dan kemandirian individu dan lembaga serta memperkuat dan meningkatkan makna fungsi kelembagaan sekolah.
Tujuan  utama  MBS  adalah  meningkatkan  efisiensi, mutu  dan  pemerataan  pendidikan  (Mulyasa,  2012). Efisiensi  dapat  diperoleh  dengan  adanya  keleluasaan mengelolaa sumber daya sekolah, peningkatan partisipasi  masyarakat  dan  birokrasi  yang  lebih sederhana.  Peran  orang  tua  yang  terus  ditingkatkan diharapkan  dapat  meningkatkan  mutu  pendidikan. Peran  masyarakat  khususnya  bagi  keluarga  mampu dapat  meningkatkan  pemerataan  pendidikan,  sehingga masyarakat  tidak  mampu  dapat  menjadi  tanggungan pemerintah.

## 2.2.   Tahapan pengelolaan keuangan sekolah
Otonomi  sekolah  bukan  hanya  dibidang  akademik, tetapi  juga  dalam  hal  pengelolaan  keuangan.  Sekolah memiliki  kewenangan  yang  luas  untuk  mengelola sesuai dengan kebutuhan siswa dan capaian yang ingin di peroleh (Vernez,dkk, 2012).
Empat  tahapan  pengelolaan  keuangan  sekolah terdiri  dari  Perencanaan,  Pelaksanaan  dan  Pelaporan seperti pada gambar 2.

## Gambar 2. Tahap Pengelolaan Keuangan Sekolah
Sumber: Rahayu, dkk, 2016
Setiap  tahun  sekolah  harus  menyusun  rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS). RKAS ini disusun berdasarkan  rencana  kerja  sekolah  yang  sifatnya tahunan.  Dasar  penyusunan  rencana  kerja  tahunan sekolah  adalah  hasil  evaluasi  diri  tahunan  sekolah  dan rencana  jangka  menengah  sekolah  yang  harus  selaras dengan  visi  dan  misi  yang  telah  ditetapkan.  Visi  dan misi sekolah juga mengacu kepada visi dan misi Dinas Pendidikan,  Visi  dan  Misi  Pemerintah  Daerah  serta Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan.
Penyusunan  RKAS  yang  baik  akan  menentukan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan, oleh karena itu RKAS  harus  disusun  bersama  dibawah  koordinasi
kepala sekolah selaku manajer sekolah. Kepala sekolah harus  melibatkan  seluruh  stakeholders  seperti  komite sekolah,  dewan  guru,  pegawai,  orang  tua  siswa,  tokoh masyarakat dan pihak dinas pendidikan.
Pelaksanaan  anggaran  sesuai  dengan  RKAS, sekolah akan melakukan belanja sesuai dengan rencana kegiatan  yang  telah  ditetapkan.  RKAS  bukan  hanya berisi rencana kegiatan yang bersumber dari dana BOS saja,  tetapi  mencakup  seluruh  sumber  dana  yang diperoleh  sekolah  dalam  satu  tahun.  Dokumen  bukti transaksi  dari  pelaksanaan  kegiatan  menjadi  dokumen sumber  untuk  melakukan  pencatatan  yang  bermuara kepada  laporan  sumber  dan  penggunaan  dana  sekolah. Pengendalian internal yang baik, seharusnya memisahkan  antara  bagian  pencatatan  yang  menyusun laporan  keuangan  sekolah  dengan  bagian  pengelola keuangan  atau  bendahara  sekolah.  Sehingga  tidak terjadi konflik kepentingan diantara kedua bagian ini.
Laporan  sumber  dan  penggunaan  dana  sekolah dilaporkan  ke  berbagai  pihak  yaitu  Dinas  Pendidikan dan  Kemendikbud  serta  stakeholders  lainnya.  Laporan khusus  untuk  dana  BOS  setiap  triwulan  dilaporkan secara on  line ke  Kemendikbud  sesuai dengan tahapan pencairan  dana  yang  diperoleh  sekolah.  Idealnya laporan  sekolah  ini  dievaluasi  baik  oleh  pihak  internal (dibahas  bersama  kembali  seperti  membahas  RKAS) maupun  pihak  eksternal  dari  Manajemen  BOS  Daerah atau dari inspektorat daerah yang bersangkutan. Hal ini akan  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  dari pengelolaan keuangan sekolah.

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN
Objek  penelitian  ini  adalah  praktik  pengawasan pengelolalaan keuangan sekolah  dasar  negeri  di Kota Jambi.    Sekolah  dasar  di  Kota  Jambi  tersebar  pada  6 Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Pendidikan  di  Tingkat Kecamatan  Kota  Jambi  yaitu  UPTD  Jambi  Timur, UPTD  Jambi  Selatan,  UPTD  Pasar,  Pelayangan  dan Danau  Teluk,  UPTD  Jelutung,  UPTD  Kotabaru  dan UPTD  Telanaipura.  Penyebaran  kuesioner  disebarkan sebanyak  60  (10  kuesioner  setiap  kecamatan). Kuesioner  yang  dikembalikan  dan  dapat  diolah sebanyak 50% atau 30 kuesioner.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah data primer. Data  primer  dikumpulkan  dengan metode    wawancara  mendalam  dan  survei    dengan kuesioner    terkait  dengan    praktik    pengawasan pengelolaan  keuangan  sekolah.    Semua  data  tersebut diperoleh  dari  masing-masing  sekolah dan pengawas sekolah  dasar  di  Kota  Jambi.  Wawancara  mendalam tidak  dilakukan  untuk  seluruh  kecamatan,  hanya perwakilan  beberapa  sekolah  saja.  Hal  ini  dilakukan karena  tidak  semua kepala  sekolah  bersedia  untuk diwawancarai secara mendalam.
Data    dianalisis    dengan    menggunakan    metode deskriptif  kuantitatif dan kualitatif.  Penerapan  praktik pengawasan  keuangan  sekolah  diekslporasi  dengan menggunakan  kuesioner  dan  wawancara  mendalam. Metode  kuantitatif  digunakan  untuk  mengolah  data
kuesioner,  sedangkan  metode  kualitatif  digunakan untuk  mengolah  dana  menganalisis  data  hasil wawancara mendalam.
Denzin dan Lincoln (2009) menyatakan penelitian kualitatif  adalah  penelitian  dengan  menggunakan  latar alamiah,  dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode  yang  ada.  Moleong,  (2005:  5)  memaparkan bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang menggunakan  pendekatan  naturalistik  untuk  mencari dan  menemukan  pengertian  atau  pemahaman  tentang fenomena  dalam  suatu  latar  yang  berkonteks  khusus. Penelitian  kualitatif  tidak  menggunakan  prosedur analisis  statistik.  Penelitian  ini  berupaya  membangun pandangan  mereka  yang  diteliti  secara  rinci,  dibentuk dengan  kata-kata    sehingga  diperoleh  gambaran holistik.
Tingkat  Praktik  pengawasan  keuangan  sekolah secara  umum  dianalisis  dengan  menggunakan  bobot dari  metode  check  list.  Kuesioner  akan  dibentuk berdasarkan  unsur-unsur  pengawasan  pengelolaan keuangan  sekolah  yang  seharusnya  dilaksanakan  oleh sekolah. Pilihan jawaban menggunakan dikotomi “Ya” dan “Tidak”. Jawaban  “Ya” akan diberikan bobot nilai 1,  sedangkan  jawaban  “Tidak”  akan  diberikan  bobot nilai 0.
Tingkat penerapan pegawasan pengelolaan keuangan  sekolah  akan  diperoleh  dari  rumus  sebagai berikut:
Tingkat pengawasan =  n   x 100%
k
n  =  jumlah  unsur  pengawasan  pengelolaan  keuangan sekolah yang dilaksanakan
k  =  jumlah  seluruh  unsur  pengawasan  pengelolaan keuangan sekolah yang harus dilaksanakan
Hasil  jumlah  indeks  akan  menunjukkan  bobot penerapan  pengawasan  keuangan  sekolah.  Kriteria untuk peringkat bobot ditetapkan sebagai berikut:
No Jumlah Presentase Kriteria 1 Di atas 80 – 100 Sangat Baik 2 Di atas 70 – 80 Baik 3 Di atas 60 – 70 Cukup Baik 4 Di atas 50 – 60 Kurang Baik 5 Di bawah 50 Tidak Baik
Pengolahan  data  hasil  wawancara  menggunakan analisis  data  kualitatif.  Analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini mengikuti tahap-tahap analisis data penelitian  kualitatif  model  interaktif  dari  Miles  dan Huberman  (1992).  Tiga  tahap  analisis  data  yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.  Model  interaktif  menunjukkan bahwa  ketiga  tahap  analisis  data  dilakukan  terus menerus dan berulang serta dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.
Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  pengawasan pengelolaan  keuangan  sekolah,  yang  mengacu  kepada pengelolaan  keuangan  sekolah  berdasarkan  prinsip MBS  yang  diatur  dalam  UU  Pengelolaan  Pendidikan Dasar.    Pengawasan  dapat  dilihat  pada  setiap  tahapan pengelolaan  keuangan  sekolah  yaitu  pengawasan perencanaan dan penganggaran, pengawasan pelaksanaan dan pengawasan pelaporan.
Pengujian  keabsahan  data  pada  penelitian  ini menggunakan  triangulasi  data.  Teknik  pemeriksaan keabsahan  data  yang  memanfaatkan  sesuatu  yang  lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding  terhadap  data  itu  disebut  sebagai Triangulasi  (Moleong,  2005:  330).  Teknik  trianggulasi terdiri  dari  teknik  pemeriksaan  yang  memanfaatkan penggunaan  sumber,  metode,  penyidik  dan  teori. Triangulasi  sumber  dan  metode  untuk  menguji keabsahan data digunakan dalam penelitian ini.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Pengawasan Perencanaan Keuangan Sekolah
Otonomi  sekolah  yang  diwacanakan  seiring dengan  penerapan  MBS,  bisa  jadi  masih  asing  bagi sebagian  kepala  sekolah.  MBS  diketahui  salah  satu model  desentralisasi  bidang  pendidikan,  karena  lebih efisien  dan  lebih  akuntabel.  Reformasi  keuangan sekolah  di  Indoensia  terjadi  sebagai  awal  penerapan MBS  (Winarti,  2011).  Kepala  sekolah  terbiasa  dengan tugas  memenuhi  tuntutan  administratif  dan  kedinasan (Kartono,  2009,  hlm.  17)  berkaitan  dengan  akademik saja selama  ini.  Kepala  sekolah  belum terbiasa dengan otonomi  pengelolaan  keuangan  yang  diberikan  kepada sekolah.  Kekuasaan  kepala  sekolah  menjadi  tidak terkontrol.  Kepala  sekolah  menikmati  ini  dengan bergaya  komandan  (Kartono,  2009,  hlm.  19).  Kepala sekolah  masih  memonopoli  sekolah,  memposisikan dirinya sebagai penguasa sekolah. Semua kebijakan dan kegiatan terpusat pada dirinya (Irawan dkk., 2004, hlm. 113).
Salah satu tahap yang paling penting dalam suatu proses pengelolaan keuangan adalah tahap perencanaan.  Peneliti  mencoba  mengevaluasi  proses perencanaan  melalui  kuesioner  dengan  mengajukan  8 pertanyaan  terkait  proses  perencanaan  keuangan  yang dilakukan sekolah.  Berdasarkan hasil kuesioner, secara umum  pengawasan  perencanaan  sekolah  dasar  di  Kota Jambi  sangat  baik,  karena  mencapai  skor  92,86%. Artinya sudah terdapat pengawasan  yang  baik dari sisi perencanaan pengelolaan dana di sekolah.
Peneliti juga mengeksplorasi pengawasan perencanaan sekolah ini dengan melakukan wawancara terhadap kepala  sekolah, pengawas  sekolah dan kepala UPTD.  Fenomena  menarik  ditemukan  yaitu  perbedaan sekolah  melibatkan  orang  tua  siswa  dalam  proses perencanaan.  sekolah telah melibatkan pihak eksternal seperti  orang  tua,  komite  dan  pengawas  sekolah. Beberapa  sekolah  sudah  menerapkan  pola  partisipatif sangat  baik  dalam  perencanaan  keuangan  sekolah. Seluruh  internal  sekolah  baik  guru  dan  pegawai
berkumpul  bersama  untuk  mendiskusikan  rencana kegiatan  sekolah  sesuai  hasil  evaluasi  diri  sekolah. Setelah  itu  sekolah  akan  mengadakan  rapat  lanjutan dengan pihak eksternal.
Rapat  diskusi  rencana  kegiatan  dan  anggaran sekolah  ini  berbeda-beda  setiap  sekolah.  Ada  sekolah yang  mengajak  seluruh  orang  tua  dengan  sistem bergantian untuk dialog.  Sebagian besar sekolah hanya mengajak  komite  dan  perwakilan  orang  tua  siswa dalam  proses  diskusi.  Selain  kedua  pola  tersebut, terdapat juga sekolah yang hanya sekedar mensosialisasikan saja rencana kegiatan sekolah kepada orang  tua  murid.  Biasanya  dilakukan  pada  Minggu awal tahun pelajaran baru.
Keterlibatan  pengawas  sekolah  dalam  proses perencanaan  ini  juga  berbeda-beda.  Ada  sekolah  yang ikut  melibatkan  pengawas  dalam  perencanaan,  namun ada  juga  sekolah  yang  belum.  Sebaiknya  ke  depan, pengawas  sangat  penting  terlibat  dalam  proses perencanaan  sekolah.  Karena  pengawas  yang  terlibat aktif dalam monitoring dan evaluasi kegiatan akademik sekolah,  sehingga  dapat  memberikan  saran  untuk memperbaiki  kelemahan  sekolah.  Selain  itu,  pengawas akan  dapat  melakukan  pengawasan  pengelolaan keuangan  sekolah,  jika  sudah  dilibatkan  secara  efektif mulai dari proses perencanaan.

## 4.2.  Pengawasan  Pemanfaatan  dan  Penatausahaan Keuangan Sekolah
Pada tahap pelaksanaan  anggaran, kepala sekolah harus  melakukan  pengawasan  terhadap  penggunaan dana  keuangan  sekolah.  Pengunaan  anggaran  dana sekolah seharusnya mengacu kepada RKAS yang telah disusun dan disahkan. Perubahan kebutuhan penggunaan  dana  sekolah  yang  tidak  sesuai  dengan RKAS,  harus  melalui  proses  revisi  anggaran.  Alasan yang  tepat  serta  jelas  harus  diungkap  sebagai  dasar revisi  anggaran.  Selain  itu,  kepala  sekolah  juga  harus memastikan dan mengawasi proses administrasi seperti kelengkapan  SPJ  dan  pembukuan,  dilakukan  segera setelah terjadinya pengeluaran dana sekolah .
Pengelolaan  dana  sekolah  harus  dilakukan  secara bertanggungjawab  dan  transparan  (Kemendikbud, 2012).  Oleh  karena  itu,  kepala  sekolah  harus  mampu mempertanggungjawabkan  penggunaan  anggaran  dana sekolah  secara  baik  dan  benar  pada  tahap  pelaporan. Kewajiban  untuk  mengkomunikasikan  kembali  ke seluruh  stakeholders  sekolah  harus  dijalankan  sebagai wujud  transparansi.  Transparansi  dibutuhkan  bukan saja karena keharusan Juknis, tetapi untuk menghindari rasa  saling  curiga  diantara  warga  sekolah,  orang  tua, dan pihak lainnya terhadap tim manajemen sekolah dan khususnya terhadap kepala  sekolah. Kepercayaan  yang telah terjalin akan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik sekolah.
Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner menunjukkan pengawasan pemanfaatan dan penatausahaan  keuangan  sekolah  dasar  di  Kota  Jambi sudah  sangat  baik  dengan  skor  82%.  Hal  ini  berarti
sudah  ada  pengawasan  yang  baik  untuk  pemanfaatan dana sekolah untuk sekolah dasar di Kota Jambi.
Temuan dari penelitian ini dari proses wawancara dan  pengamatan,  terdapat  dua  pola  pengelolaan keuangan  sekolah  yang  diteliti  yaitu  kepala  sekolah melibatkan  seluruh  internal  sekolah  dan  kedua  kepala sekolah  hanya  bergerak  dengan  tim  kecil  di  sekolah. Hal  ini  masih  sejalan  dengan  temuan  Rahayu,  dkk (2015a).    Perubahan  sistem  administrasi  telah mengurangi  kemungkinan  kepala  sekolah  mampu mengerjakan seluruh tugas penatausahaan sendiri. Pola pengelolaan  keuangan  yang  ideal  apabila  dilakukan secara  gotong  royong,  dalam  arti  seluruh  stakeholders terlibat  dalam  pengelolaan  keuangan  sekolah  (Rahayu, dkk, 2015b).
Kepala  sekolah  memang  sebagai  penanggung jawab  sekaligus  manajer  dana  di  sekolah,  tetapi  bukan berarti  semua  harus  ditangani  sendiri.  Apabila pekerjaan  bisa  dibagi  bersama,  maka  ketenangan  akan bisa  diperoleh.  Kepala  sekolah  yang  bekerja  sendiri untuk semua urusan yang berkaitan dengan pengelolaan dana  untuk  kepentingan  bersama  memang  tidak  tepat. Akibatnya  kepala  sekolah  sibuk  dengan  urusan administratif saja, tidak lagi sempat memikirkan hal-hal lain  berkaitan  dengan  pengembangan  sekolah.  Selain itu,  fungsi  pengawasan  internal  atas  penggunaan  dana sekolah tidak berjalan sama sekali.
Kepala  sekolah  yang  bekerja  dengan  tim  yang dipercaya,  sudah  mulai  membuka  diri  untuk  berbagi peran  dengan  orang  lain.  Fungsi  manajemen  berupa perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan dan pengawasan,  walaupun  masih  minimal,  sudah  mulai bisa  terimplementasikan.  Kepala  sekolah  masih berperan cukup kuat pada pola ini, karena yang terlibat masih terbatas, dan orang-orang dekat saja yang dipilih. Fungsi  pengawasan  menjadi  tidak  maksimal,  karena anggota kelompok cenderung menyetujui saja pemikiran kepala sekolah, agar dianggap mendukung.
Fungsi  manajemen  secara  internal  sudah  bisa diterapkan pada dengan melibatkan seluruh stakeholder sekolah.  Sangat  disayangkan,  sekolah  yang  sudah menerapkan  cara  ini  belum  berani  menyampaikan informasi  penggunaan  dana  secara  terbuka.  Putusnya informasi  setelah  proses  penyusunan  anggaran  bagi pihak luar sekolah tersebut, menyebabkan evaluasi dan pengawasan  dana  sekolah  oleh  orang  tua  dan masyarakat    menjadi  terbatas.  Keputusan  kepala sekolah  untuk    tidak  terbuka  lebih  banyak  karena  rasa takut  dan  kekhawatiran  pribadi  yang  seharusnya  tidak perlu. Kebijakan-kebijakan yang terpaksa harus diambil oleh  kepala  sekolah,  selama  itu  benar  dan  tidak  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  kelompok  tertentu, tidaklah  salah.  Karena  hal-hal  semacam  itu,  terkadang terpaksa  dilakukan  demi  tetap  berlangsungnya  proses pendidikan  di  sekolah.  Seharusnya,  kepala  sekolah harus  lebih  meningkatkan  kepercayaan  diri  untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan sekolah agar dapat menggerakkan orang lain.
4.3. Pengawasan Pelaporan Keuangan Sekolah
Proses pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban  penggunaan  dana  di  sekolah. Dana yang diterima oleh hampir seluruh sekolah adalah BOS  yang  bersumber  dari  APBN.  Oleh  karena  itu, pembahasan  sistem pelaporan pada riset  ini  akan  lebih banyak fokus ke dana ini.
Pelaporan  dana  bantuan  pemerintah,  dana  DAK dan  dana  lainnya  sifatnya  lebih  sering  tahunan.  Dana BOS  agak  berbeda.  Pelaporan  dana  BOS  ini  harus dibuat  per  triwulan  dan  tahunan.  Laporan  ini  harus ditandatangani  oleh  bendahara  BOS,  kepala  sekolah dan  komite  sekolah  dalam  bentuk  format  K7-a. Lampiran dari laporan ini adalah pernyataan pertanggungjawaban  kepala  sekolah  atas  penggunaan dana BOS untuk keperluan operasional sekolah. Kepala sekolah  juga  menyatakan  kesediaan  untuk  dikenakan sanksi dan tuntutan ganti rugi atau tuntutan lain apabila terdapat ketidaksesuaian  kemudian hari.
Sejak  tahun  2013,  sekolah  harus  melaporkan secara  on  line  laporan  penggunaan  dana  BOS  ini melalui  website  www.bos.kemdikbud.go.id.  Laporan triwulanan juga harus  disampaikan  ke  SKPD pendidikan  Kabupaten/Kota.  Seluruh  laporan  triwulan dan  tahunan  berserta  dokumennya,  disimpan  oleh sekolah  untuk  keperluan  monitoring  dan  audit.  Kepala sekolah selaku manajer BOS sekolah harus menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  kepada stakeholders  sekolah.  Laporan  BOS  03  (rencana penggunaan  dana  BOS  periode  tertentu)  dan  BOS  04 (laporan  penggunaan  dana  BOS  periode  tertentu) diumumkan di papan pengumuman sekolah (Kemendikbud, 2012).
Sebenarnya form-form pelaporan dana BOS dapat juga  dimanfaatkan  sekaligus  untuk  melaporkan  dana- dana sekolah yang lain untuk kepentingan kepada orang tua  dan  komite  sekolah.  Sebagian  besar  sekolah  hanya melaporkan dana BOS saja, karena berpandangan untuk dana  DAK  dan  bantuan  pemerintah  mempunyai  alur pelaporan tersendiri. Sedangkan untuk dana  bersumber dari  pendapatan  asli  sekolah  seringkali  belum terlaporkan ke pihak eksternal sekolah.
Tingkat  pengawasan  pelaporan  keuangan  sekolah dasar di Kota Jambi tergolong baik karena berada pada skor  76,34  (Kategori  baik).  Namun  di  lapangan  masih sangat sering ditemukan keterlambatan dalam pelaporan  dana  sekolah.  Pihak  yang  sangat  mungkin untuk  diminta  melakukan  pengawasan  bagi  sekolah adalah pengawas sekolah. Sangat disayangkan pengawas sekolah  hanya  fokus kepada  laporan-laporan yang sifatnya akademik saja.
Pengawas  sekolah  diharapkan  dapat  melakukan pengawasan  untuk  seluruh  aspek  di  sekolah.  Hal  ini akan  mendukung  penerapan  MBS  di  sekolah. Penerapan  MBS  yang  optimal  akan  mempengaruhi kinerja  dan  kepuasan  kerja  serta  meningkatkan motivasi pegawai (Hutabarat, 2015).
Ke  depan,  pengawas  sekolah  juga  perlu  dibekali dengan  pengetahuan  tentang  pengelolaan  keuangan sekolah, sehingga  bisa efektif dalam  melakukan  fungsi pengawasan.  Peningkatan pemahaman dapat dilakukan melalui  kegiatan  pelatihan,  bimbingan  teknis  dan sosialisasi.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:
1. Beberapa jenis dana yang menjadi sumber keuangan sekolah yaitu dana bantuan pemerintah (Dana bantuan pemerintah),  Dana  Alokasi  Khusus,  Dana  BOS  yang bersumber  dari  APBN  (pusat)  dan  Dana  BOS  dari APBD  (daerah)  serta  pendapatan  asli  sekolah.  Jenis Dana  yang  belum  banyak  dipahami  oleh  sekolah adalah pendapatan asli sekolah. Seluruh sekolah telah mendapat  alokasi  dana  BOS  yang  bersumber  dari APBN. Namun tidak  seluruh sekolah  mendapat dana bantuan  pemerintah  (Bantah)  dan  DAK.    Dana  BOS APBD  dialokasikan  dalam  bentuk  honor  bagi  guru dan  pegawai non PNS.
3.  Pengawasan  keuangan  sekolah  dasar  di  Kota  Jambi pada  tahap  perencanaan  sudah  baik.  Sekolah  sudah melibatkan  orang  tua  dan  komite  dalam  proses penyusunan  anggaran  sekolah,  walaupun  masih terdapat  sekolah  yang  sifatnya  hanya  melakukan sosialisasi saja.
4.  Pengawasan  keuangan  sekolah  dasar  di  Kota  Jambi pada  tahap  pemanfaatan  dan  penatausahaan  sudah baik.
5.  Pengawasan  keuangan  sekolah  dasar  di  Kota  Jambi pada tahap pelaporan juga sudah baik.

## 5.2. Saran
Beberapa  saran  yang  diberikan  oleh  tim  peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Sosialisasi  pengelolaan  dana  sekolah  bukan  hanya diberikan  bagi  kepala  sekolah  dan  bendahara  saja, tetapi  juga  diperlukan  bagi  orang  tua,  guru  dan komite  sekolah.  Sehingga  stakeholders  sekolah dapat mengetahui dan memahami proses pengelolaan keuangan sekolah.
2.  Dinas  Pendidikan  Kota  Jambi  perlu  melakukan pelatihan  dan  bimbingan  teknis  bagi  pengawas sekolah tentang pengelolaan keuangan sekolah. Hal ini  dapat  meningkatkan  fungsi  pengawasan  yang diberikan  oleh  pengawas  sekolah  sampai  ke  aspek keuangan.
3.  Pemerintah Kota Jambi sebaiknya terus meningkatkan  alokasi  anggaran  untuk  membantu operasional  sekolah,  khususnya  bagi  sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit.

## DAFTAR REFERENSI
Bastian,  Indra.  2007 .  Akuntansi  Pendidikan. Jakarta: Erlangga. BPS, 2018, Indeks Pembangunan Manusia , https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/04/16/1 535/indeks-pembangunan-manusia--ipm-- indonesia-pada-tahun-2017-mencapai-70-81-- kualitas-kesehatan--pendidikan--dan- pemenuhan-kebutuhan-hidup-masyarakat- indonesia-mengalami-peningkatan.html
Denzin, N. K., dan Lincoln, Y. S. 2009. Pendahuluan: Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif (Dariyatno,  B.  S.  Fata,  Abi  dan  J.  Rinaldi, Trans.).  In  N.  K.  Denzin  dan  Y.  S.  Lincoln (Eds.),  Handbook  of  Qualitiative  Research . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fattah,  N.  2012 .  Analisis  Kebijakan  Pendidikan.
Bandung: PT Rosda Karya .
Hutabarat,  Wesly,  2015, Implementation  of  School Based  Management  in  Indonesia  (Affecting Work  Motivation,  Job  Satisfaction  and  Teacher Job  Performance), International  Journal  of Sciences Basic and Applied Research (IJSBAR), Vol. 22, No. 2, PP 428-440
Irawan,  A.,  Eriyanto,  Djani,  L.,  dan  Sunaryanto,  A. 2004 .  Mendagangkan  Sekolah:  Studi  Kebijakan Manajemen  Berbasis  Sekolah  di  DKI  Jakarta. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
Kartono,  S.  2009. Sekolah  Bukan  Pasar:  Catatan Otokritik Seorang Guru . Jakarta: Kompas.
Kemdikbud,  dan  Kemenag.  2012. Materi  Pelatihan Sekolah/Madrasah:  Peningkatan  Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas  di  Sekolah/Madrasah. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar
Kemendikbud,2018,  Alokasi  Anggaran  Dana  BOS  Per Triwulan,https://bos.kemdikbud.go.id/index.php /report_rkun_rkud?filter_tahun=2018&filter_tri wulan=1&submit=filter_report
Miles,  M.  B.,  dan  Huberman,  A.  M.  1992 .  Analisis Data  Kualitatif  (T.  R.  Rohidi,  Trans.). Jakarta: UI Press.
Minarti,  S.  2011. Manajemen  Sekolah:  Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri. Jogyakarta: Ar Ruzz Media .
Moleong, L. J. 2005 . Metodologi  Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya: Bandung.
Mulyasa. 2012. Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi  dan  Implementasi. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Rahayu, Sri, Unti Ludigdo, Gugus irianto, & Nurkholis. 2015a. Three  Budgeting  Pattern  of  School
Operational Assistance Fund. Australian
Journal  of  Basic  and  Applied  Sciences,  9(27) August 2015, Pages: 553-559
Rahayu, Sri, Unti Ludigdo, Gugus irianto, & Nurkholis. 2015b. Budgeting  Of  School  Operational Assistance Fund Based Of Gotong Royong . 2nd Global  Conference  on  Business  and  Social Science, Bali, 17-18 September 2015
Rahayu, Sri, 2016. Institutionalization Process of  SOA Funds Budgeting at Basic Education Institutions in  Indonesia. Research  Journal  of  Finance  and
Accounting.  ISSN  2222-1697  (Paper)  ISSN 2222-2847 (Online) Vol.7, No.4, 2016
Rifai,  M.  2011. Politik  Pendidikan  di  Indonesia. Jogyakarta: Ar Ruzz Media.
UNDP.  2013. Human  Development  Index  :  15 November, 2013. http://hdr.undp.org/en .
UNDP,  2018,  Human  Development  Indices  and Indicators:  2018  Statistical  Update,  Briefing note for countries on the 2018 Statistical Update Indonesia. http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/c ountry-notes/IDN.pdf .  di  akses  tanggal  5 September 2018
Vernez,  G.  Karam  R  &  Marshall  J.H.  (2012), Implementation  of  School  Based  Management in Indonesia, Santa Monica, RAND Corporation.
Winarti,  E,  2011,  School  Based  Management:  The Challenges  of  Its  Implementation  in  Indonesia, Orientasi Baru, Vol. 20, No. 1, April
Zazin, N. 2011. Gerakan Menata Mutu Pendidikan: Teori dan Aplikasi. Jogyakarta: Ar Ruzz Media