## BOOK REVIEW
Judul : Artikulasi Politik Santri dari Kyai Menjadi Bupati Penulis : Nurul Azizah Penerbit : Pustaka Pelajar & STAIN Jember Press Cetakan : I, Desember 2013 Tebal : x+287

## TRANSFORMASI KYAI MENJADI POLITISI DALAM PETA POLITIK INDONESIA

## Mohamad Nuryansah
Alumni Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang Email: m_nuryansah@yahoo.com
uku  ini  merupakan  karya  dari  Nurul  Azizah,  seorang  dosen dan  aktivis  perempuan  yang  lahir  di  Situbondo  Jawa  Timur tahun  1974.  Studi  S1  serta  S2  diselesaikannya  dari  Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo, dan pendidikan S3 berhasil diraih dari  Pascasarjana  Universitas  Airlangga  Surabaya.  Aktif  mengajar  di Pascasarjana  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  (STAIN)  Jember,  Dosen Pascasarjana  Institut  Agama  Islam  Ibrahimy  dan  Dosen  di  beberapa kampus lainnya. Di tengah-tengah kesibukannya, aktivis yang lahir di Situbondo  ini  tetap  meluangkan  waktunya  untuk  mengabdi  di berbagai organisasi massa dan organisasi profesi. Buku yang berjudul ‘Artikulasi  Politik  Santri’  ini  adalah  adaptasi  dari  Disertasi  pada Program  Doktor  Ilmu-Ilmu  Sosial  di  Pascasarjana  Universitas Airlangga di tahun 2012.
Secara umum, buku yang diterbitkan atas kerjasama antara Pustaka Pelajar dengan STAIN Jember ini membicarakan tentang transformasi peran  Kyai  semenjak  masa  reformasi  bergulir  yang  sebelumnya menjadi pemimpin informal (pesantren) mendadak menjadi pemimpin

## B

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
234 │ Volume II No. 2 Oktober  2013 M. / Z | u > al-H { ijjah  1434 H.
formal  (kepala  daerah).  Peristiwa  ini  tidak  lepas  dari  perubahan regulasi selama memasuki gerbang reformasi yang awalnya pemerintah (orde  baru)  menganut  sistem  sentralistik  berganti  menjadi desentralisasi.  Buku  ini  menarik  lantaran  ditulis  oleh  seseorang  yang betul-betul  mengetahui  dunia  Kyai  dan  pesantren  karena  ia  pernah ‘nyantri’  dan  mengabdi  di  salah  satu  pondok  pesantren.  Sebagai seorang  yang  pernah  hidup  dan  dekat  dengan  Kyai  dan  dunia pesantren,  perempuan  kelahiran  1974  ini  berhasil  membuat  analisis yang tajam dan komprehensif.
Buku yang diterbitkan tahun 2013 ini termasuk kategori kajian ilmu politik,  dan  merupakan  karya  langka  sebab  buku  yang  membahas tentang  politik  Kyai  yang  berangkat  dari  riset  lapangan  masih  jarang ditemukan.  Apalagi,  riset  ini  melibatkan  dua  Bupati-Kyai  yang tentunya  memiliki  kesulitan  tingkat  tinggi  lantaran  kesibukan  yang mereka  jalani  sebagai  seorang  pemimpin  daerah.  Buku  ini memusatkan  perhatian  pada  pergeseran  kepemimpinan  Kyai  di pondok  pesantren  yang  lebih  dominan  unsur  tradisionalnya  menuju kepemimpinan  rasional-modern  dalam  sistem  birokrasi.  Pergeseran peran  tersebut  tentu  mengakibatkan  berbagai  implikasi  logis  yang tidak  terhindarkan,  dan  point  itulah  yang  membedakan  buku  ini dengan  buku-buku  yang  lainnya.  Sebut  saja  misalnya  karya  dari Zamakhsyari  Dhofier  yang  berjudul  “ Tradisi  Pesantren ”  atau  Clifford Geertz  dengan  judul  “ The  Javanese  Kyai,  The  Changing  Role  of  Cultural- Broker ”  yang  lebih  fokus  pada  masalah  tradisi  pesantren  dan hubungan antara Kyai, santri dan masyarakat. Karya ini juga berbeda dengan  buku  Endang  Turmudi  “ Perselingkuhan  Kyai  dan  Kekuasaan ” dan  Ali  Maschan  Moesa  “ Kyai  dan  Politik  Dalam  Wacana  Civil  Society ” yang  membicarakan  faktor-faktor  pembentuk  para  Kyai  memiliki kekuatan  politik  yang  kuat  di  masyarakat  dan  juga  membicarakan tentang  berbagai  implikasi  saat  para  Kyai  memilih  terjun  ke  dunia politik praktis.
Metode yang dipakai dalam buku ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan  fenomenologi  yang  berusaha  menjelaskan  atau
Mohamad Nuryansah, TRANSFORMASI KYAI MENJADI POLITISI
Volume II No. 2 Oktober  2013 M. / Z | u > al-H { ijjah  1434 H. │ 235
mengungkap  fenomena  atau  makna  pengalaman  Kyai  yang  menjadi kepala  daerah.  Pendekatan  kualitatif  dipilih  karena  akan  memberi peluang  melakukan  interpretasi  agar  mendapatkan  pemahaman  yang holistik  mengenai  pergeseran  kepemimpinan  Kyai  yang  tradisonal menjadi  kepemimpinan  rasional.  Penelitian  buku  ini  dilakukan  di Kabupaten Sumenep dan Pamekasan, karena dua kebupaten tersebut dipimpin  oleh  Bupati  yang  berasal  dari  kalangan  Kyai  pesantren. Pemilihan  Bupati  Kabupaten  Sumenep  dan  Pamekasan  tidak dilakukan  untuk  mengkomparasikan  keduanya,  melainkan  untuk memperkaya data penelitian.
Dalam  buku  setebal  287  ini,  diawali  dengan  pembahasan  sosok Kyai,  di  mana  Kyai  di  buku  ini  disebut  sebagai elit  yang  mempunyai pengaruh  dan  kedudukan  yang  tinggi  di  tengah-tengah  masyarakat. Terdapat  semacam  keyakinan  kuat  yang  didasari  doktrin  keagamaan bahwa  para  Kyai  merupakan  pewaris  para  Nabi  ( Warasatul  anbiya’ ), tidak  mengherankan  jika  para  Kyai  menjadi  sumber  referensi masyarakat  santri  dalam  segala  aspek  kehidupan  termasuk  dalam permasalahan  politik.  Apalagi,  secara  historis  keterlibatan  para  Kyai atau  Ulama’  di  tanah  Jawa  dalam  dunia  politik  telah  terlihat  sejak zaman  sebelum  sampai  berdirinya  Kerajaan  Demak.  Setelah  itu berlanjut  pada  masa  revolusi  saat  para  Kyai  berjuang  melawan pemerintah  kolonial  Belanda  (penjajah).  Kemudian  ketika  menjelang maupun setelah kemerdekaan, peran gerakan politik para Kyai terlihat cukup  menonjol.  Di  masa  reformasi,  keterlibatan  para  Kyai  dalam dunia  politik  semakin  intens,  terlebih  saat  dikeluarkannya  Undang- Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang berisi pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.  Perubahan  sistem  ini  tentu  membuka  kesempatan  kepada tokoh  atau  elit  lokal  tidak  tekecuali  para  Kyai  untuk  terlibat  secara aktif dalam masalah politik lokal.
Di  bagian  ke  dua,  buku  ini  menjelaskan  tentang  hubungan  Kyai- santri  yang  mempunyai  relasi  ketaatan  yang  sangat  kuat  dengan dilandasi  sikap  tawadhu’  dengan  kekainan  untuk  mendapatkan

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
236 │ Volume II No. 2 Oktober  2013 M. / Z | u > al-H { ijjah  1434 H.
barokah  doa  dari  Sang  Kyai.  Ketaatan  santri  terhadap  Kyai diwujudkan  dalam  sikap  hormat  dan  mengikuti  apapun  yang diperintahkan oleh Kyainya. Dengan potensi jumlah santri dan alumni yang  besar,  para  Kyai  kerapkali  menjadi  sasaran  partai  politik  atau para politisi untuk membangun kekuatan politik. Tidak mengherankan pula  bila  setiap  hajatan  pemilihan  umum  para  Kyai  atau  suara  Kyai selalu diperebutkan oleh partai-partai politik. Sebenarnya, banyak para pengamat  melihat  kiprah  para  Kyai  dalam  dunia  politik  dinilai blunder,  hal  ini  didasarkan  dari  wawasan  tentang  dunia  politik, birokrasi  dan  pemerintahan  yang  masih  lemah,  sehingga  para  Kyai dianggap  belum  siap  berkecimpung  dunia  politik.  Keterlibatan  para Kyai  dalam  dunia  politik  juga  memungkinan  terjadinya  persaingan antar-Kyai  yang  memiliki  perbedaan  sikap  politik.  Sikap  ini  jelas berpotensi akan membingungkan masyarakat yang tidak jarang sampai menimbulkan konflik, perpecahan atau perseturuan antar-pendukung masing-masing  Kyai.  Meskipun  demikian,  sebagian  Kyai  tetap  tidak ‘kapok’ untuk terjun dalam dunia politik, mereka tidak mempedulikan fakta-fakta tersebut disebabkan syahwat politik yang terlampau besar.
Di  bagian  ke  tiga,  tulisan  ini  mencoba  mendudukkan  dinamika politik  lokal  pasca  lengsernya  Soeharto  dari  kursi  kepresidenan.  Sisi yang paling menonjol adalah orientasi politik dari sentralistik menuju desentralisasi  kekuasaan.  Dampaknya,  banyak  bermunculan  tokoh- tokoh lokal yang menjadi pemimpin atau kepala daerah, salah satunya para  Kyai.  Secara  politik,  tentu  tidak  ada  aturan  yang  melarang keikutsertaan  para  Kyai  terjun  dalam  dunia  politik,  hanya  saja  sudah siapkah  mereka  berkompetisi  dan  mengemban  tanggungjawab  yang cukup  berat  itu.  Mengingat,  di  beberapa  daerah  menunjukkan  gejala yang kurang menggembirakan mengenai kepemimpinan lokal/daerah, alasannya  banyak  yang  terkena  kasus  korupsi,  kolusi,  nepotisme, asusila,  dan  keidakmampuan  mengurus  birokrasi  serta  pemerintahan ( ambradul ).  Ketidaksiapan  itu  tidak  jarang  menjadi  ajang  kekerasan karena prinsip yang diyakini hanya siap menang tetapi tidak siap kalah, sehingga efeknya justru menjadi perpecahan di kalangan masyarakat di
Mohamad Nuryansah, TRANSFORMASI KYAI MENJADI POLITISI
Volume II No. 2 Oktober  2013 M. / Z | u > al-H { ijjah  1434 H. │ 237
tingkat bawah. Meskipun demikian, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara  langsung  juga  memiliki  manfaat  yang  besar  sebab  menjadikan rakyat  memiliki  kebebasan  dalam  memilih  pemimpin-pemimpin mereka.  Manfaat  berikutnya  adalah  adanya power  sharing yang memungkinkan  daerah  dapat  mengelola  pendapatan  atau  potensi daerahnya masing-masing secara mandiri.
Di  bagian  ke  empat,  buku  ini  membahas  tipe-tipe  kepemimpinan yang  diambil  dari  teori  Max  Webber,  tipe  pertama  kepemimpinan kharisma,  yaitu  suatu  kualitas  diri  yang  tidak  terlihat  dari  luar  akan tetapi  auranya  terasa  pada  orang-orang  yang  dipimpinnya,  kekuatan inilah  yang  mampu  menggerakkan  pengikutnya.  Kedua,  tipe kepemimpinan tradisonal, yaitu semua perintah sebisa mungkin dapat dipenuhi karena adanya rasa hormat terhadap pola-pola tatanan lama yang  sudah  mapan.  Ketiga,  tipe  kepemimpinan  rasional,  yaitu kepatuhan dan kesediaan yang muncul lebih didasarkan pada prinsip- prinsip  dan  cara-cara  rasional,  bukan  kharisma  pemimpin  atau  adat kebiasaan yang menjadi dasar ketaatan, namun hukum yang dibentuk secara tertulis dan berdasarkan pertimbangan rasional. Kategori yang ketiga  ini  berciri  formal-rasional  yang  menandai  organisasi  modern 1 . Menariknya,  pada  masa  reformasi  seperti  sekarang  ini  para  Kyai mampu  masuk  dan  mampu  menjalani  ketiga  tipe  kepemimpinan  di atas  secara  bersamaan,  yaitu  masuk  dalam  ranah  kepemimpinan kharisma, tradisional dan rasional.
Di  bagian  ke  lima,  buku  ini  menunjukkan  hasil  temuan  lapangan untuk  mematahkan  prediksi  para  pengamat  yang  senantiasa mengkhawatirkan  keberadaan  para  Kyai  menjadi  kepala  daerah.  Para pengamat  merasa  memimpin  pesantren  (dominasi  kepemimpinan kharisma  &  tradisional)  dengan  memimpin  daerah  (rasional)  jauh sangat  berbeda.  Alasannya,  kepemimpinan  yang  terdapat  dalam pesantren  lebih  bersifat  tradisonal-konservatif  yang  menjadikan  Kyai sebagai  pusat  segalanya.  Gaya  semacam  inilah  yang  ditakutkan  akan
1 Nurul  Azizah, Artikulasi  Politik  Santri ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  &  STAIN  Jember, cet. i, 2013), hlm. 76.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
238 │ Volume II No. 2 Oktober  2013 M. / Z | u > al-H { ijjah  1434 H.
tertransfer  bila  para  Kyai  terpilih  menjadi  seorang  kepala  daerah. Bagan perbedaan kepemimpinan di pesantren dengan kepemimpinan formal (kepala daerah) dapat dilihat di bawah ini 2 :
No Kajian Pesantren Birokrasi 1 Manajemen Sentralistik Manajemen modern 2 Pemikiran Tradisonal/magis Rasional 3 Kepemimpinan Berdasarkan nasab Pemilu 4 Kekuasaan Seluruh sektor Pemerintahan daerah 5 Pengambilan keputusan Tunggal/hak veto Kolektif-kolegial 6 Fungsi dan peran Pembuat aturan Menjalankan aturan 7 Acara Situasional/kekeluargaan Protokoler 8 Sumber keputusan Hasil istikharah Rapat dan sidang
Terlepas dari hal di atas, berdasarkan hasil penelitian kepada Bupati Sumenep dan Bupati Pamekasan menunjukkan logika seperti itu tidak selamanya  benar,  karena  perpindahan  dari  dunia  pesantren  ke  dunia kepemimpinan  formal  (kepala  daerah)  nyatanya  tidak  jauh  berbeda. Kenyataanya,  para  narasumber  penelitian  ini  merasa  bahwa pengalaman manajemen pondok pesantren rupanya cukup membantu untuk  melakukan  rasionalisasi  yang  sama  dalam  praktik  birokrasi, meskipun  sedikit  perlu  melakukan  penyesuaian  atau  penyelarasan, tetapi  hakikatnya  tidak  ada  problem  yang  sampai  menghambat jalannya pemerintahan. Artinya, kepemimpinan di pesantren maupun kepemimpinan politik bukanlah dua hal yang terpisah sebab keduanya ditemukan  kesamaan-kesamaan  yang  cukup  signifikan  untuk menjelaskan proses adaptasi itu sendiri.
Di  bagian  ke  enam,  buku  ini  mencoba  menjelaskan  efek  dari sentuhan  para  Kyai  selama  tampil  sebagai  seorang  politisi.  Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa saat kebebasan berdemokrasi di masa
2 Nurul Azizah, Artikulasi… , hlm. 175.
Mohamad Nuryansah, TRANSFORMASI KYAI MENJADI POLITISI
Volume II No. 2 Oktober  2013 M. / Z | u > al-H { ijjah  1434 H. │ 239
reformasi  bergulir  sebagian  Kyai  masuk  dan  terlibat  secara  aktif  di politik. Mereka merasa berkewajiban untuk menata dan memperbaiki tatanan bangsa yang sedang terpuruk saat itu. Peran baru itu dibarengi dengan kelahiran partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai yang dibidani  oleh  NU  dan  dideklarasikan  para  Kyai  atas  dasar  aspirasi warga  nahdliyin  mengawali  kiprah  para  Kyai  untuk  kembali  di panggung politik, setelah sekian lama jaga jarak dengan partai politik sebagai bentuk khittah NU 1926 dan isolasi politik (akibat perlakuan diskriminatif)  dari  rezim  orde  baru.  Lebih  dari  itu,  keberadaan  partai baru  tersebut  semakin  membuat  syahwat  politik  para  Kyai  semakin tidak  terkendali.  Bahkan,  setelah  munculnya  UU  No.  32  tahun  2004 tentang  pemerintahan  daerah,  para  Kyai  sibuk  mencalonkan  dan dicalonkan sebagai kepala daerah.
Pada situasi seorang Kyai dituntut untuk dapat memobilisasi masa sebagai  konsekuensi  mencalonkan  dan  dicalonkan  sebagai  kepala daerah, hasil temuan di lapangan sering memperlihatkan bahwa ritual- ritual  keagamaan  yang  seharusnya  sebagai  fungsi  religius  dibelokkan menjadi  fungsi  pragmatis  untuk  tujuan  politik.  Penggunaan  fungsi keagamaan  seperti  istighosah  sebagai  salah  satu  instrument pemenangan  juga  sering  dipakai  untuk  konsolidasi  politik,  kampanye politik  dan  kepentingan-kepentingan  politik  lain.  Alhasil,  kampanye politik  yang  seharusnya  menyampaikan  visi  misi  dan  program  partai politik untuk mengatur sebuah Negara atau wilayah secara demokratis berubah  menjadi  pengajian  yang  sakral  dan  dogmatis  yang  memaksa audien atas nama Tuhan untuk mematuhi fatwa politik tersebut.
Di  bagian  ke  tujuh,  buku  ini  mencoba  membedah  gaya kepemimpinan  Kyai  selama  menjadi  kepala  daerah.  Saat  para  Kyai masuk  kancah  politik  baik  sebagai  pendukung  atau  pun  kontestan kepala  daerah,  mereka  dihadapkan  pada  persoalan  politik transaksional guna membangun koalisi. Hukum koalisi yang menuntut adanya  permintaan  dan  penawaran  yang  harus  disepakati  membawa para Bupati Kyai mengikuti ritme tersebut. Hasil temuan di Sumenep dan  Pamekasan  menunjukkan  demikian,  pemberian  posisi-posisi

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
240 │ Volume II No. 2 Oktober  2013 M. / Z | u > al-H { ijjah  1434 H.
strategis lebih banyak diberikan kepada kawan dalam satu kapal koalisi sebagai  balas  jasa  atas  keringat  yang  telah  dikeluarkan  untuk  suksesi kepemimpinan.  Menariknya  lagi,  hasil  riset  juga  menunjukkan  bahwa para  Kyai  yang  terpilih  sebagai  bupati  di  Sumenep  dan  Pamekasan memberikan  syarat-syarat  kesamaan  asal  pesantren  sebagai pertimbangan  utama  dalam  mengangkat  staf-staf  dan  pos-pos struktural lainnya.
Langkah  tersebut  diambil  karena  cara  itu  dianggap  dapat memudahkan  konsolidasi  dan  koordinasi  sebagai  salah  satu  bagian dari  strategi  untuk  menciptakan  lingkungan  politik  yang  mudah dikendalikan  oleh  Sang  Bupati-Kyai.  Di  sisi  lain,  model  seperti  itu tentunya  dapat  merusak  sikap  profesionalisme  dalam  menjalankan roda  pemerintahan.  Efeknya,  kontrol dalam  pemerintahan  menjadi lemah,  sehingga  kinerja  pemerintah  beresiko  kurang  maksimal. Alhasil,  ekspektasi  masyarakat  yang  awalnya  sangat  tinggi  terhadap kepemimpinan  Kyai  sebagai  kepala  daerah  untuk  dapat  merubah keadaan  ke  arah  perbaikan  pada  akhirnya  dapat  menimbulkan kekecewaan.
Di  bagian  ke  delapan,  buku  ini  menemukan  pengalaman  menarik yang  ditunjukkan  Bupati  Sumenep  dan  Pamekasan  yang  tetap menjalankan peran dan fungsi sebagai Kyai sekalipun ia telah menjadi seorang  birokrat,  seperti  tetap  mengisi  pengajian  kitab  kuning  di pondok pesantrennya, tetap menerima permintaan mengisi pengajian di  masyarakat,  dan  sering  menunjukkan  atribut  ke-kyai-an  saat bertugas  sebagai  Bupati.  Langkah  semacam  ini  jelas  mencoba meleburkan nuansa religius di dalam bingkai politik-birokrat. Pola ke- kyai-an yang terus dilestarikan selama menjadi kepala daerah membuat masyarakat kehilangan sikap kritisnya, sehingga yang ada adalah sikap pemakluman, respek, hormat dan tawadhu’ sebagai bentuk kepatuhan pada  doktrin-doktrin  keagamaan  yang  sering  disampaikan  oleh Bupati-Kyai dalam berbagai kesempatan.
Sekalipun  tema  yang  disajikan  menarik,  buku  ini  masih  memiliki beberapa  catatan,  seperti  data  dari  subjek  penelitian  yaitu  Bupati
Mohamad Nuryansah, TRANSFORMASI KYAI MENJADI POLITISI
Volume II No. 2 Oktober  2013 M. / Z | u > al-H { ijjah  1434 H. │ 241
Sumenep  dan  Pamekasan  terlihat  sangat  sedikit.  Data  yang  muncul lebih banyak dari orang-orang di sekeliling Sang Bupati atau pun dari hasil  observasi,  sehingga  hal  ini  membuat  ketidakseimbangan  data. Padahal  akan  lebih  menarik  bila  penggalian  data  difokuskan  pada kedua  subjek  penelitiannya,  yaitu  Bupati-Kyai  di  Sumenep  dan Pamekasan,  sehingga  data  dari  keduanya  menjadi  kaya  yang  berefek pada  kedalaman  analisis. Kedua ,  ulasan  metode  penelitian  terlihat belum  aplikatif  untuk  menjelaskan  kerja  penelitian,  karena  lebih banyak  membahas  definisi  atau  maksud-maksud  dari  aspek metodologinya.  Idealnya,  pembahasan  metode  penelitian  dapat menampilkan  atau  menunjukkan  definisi  operasional  penelitian. Ketika itu muncul dalam pembahasan maka pembaca dapat disuguhi alur informasi penelitian secara utuh, sekaligus juga dapat memberikan pengetahuan  penelitian  bagi  pembaca. Ketiga ,  gaya  penulisan  yang beberapa  kali  masih  ditemukan  rancu,  dan  ini  permasalahan  dasar yang  mestinya  diperhatikan  dengan  seksama.  Alangkah  menariknya, bila sebelum terbit dapat dikoreksi terlebih dahulu mengingat buku ini akan  dikonsumsi  khalayak  luas  sehingga  dapat  menjadi  sebuah pembelajaran panduan penulisan bagi pembaca.
Terlepas  dari  segala  kelemahan  yang  ada,  buku  ini  patut mendapatkan penghargaan atau apresiasi yang tinggi, mengingat buku- buku  yang  mengangkat  tema  tentang  politik  Kyai  dan  santri  yang berangkat dari hasil riset lapangan belum banyak ditemukan, sehingga karya  ini  dapat  menjadi  jalan  bagi  peneliti  atau  penulis  lain  untuk mengembangkannya  lagi.  Keunggulan  lain  dari  buku  ini  adalah memberikan  pencerahan  dan  pengalaman  empiris  kepada  kelompok santri  terutama  para  Kyai  politik  untuk  dapat  mempersiapkan kapabilitas dan kualitas personal sebelum memutuskan terjun ke dunia politik.  Belajar  dari  kasus  di  Sumenep  dan  Pamekasan  yang  menjadi objek penelitian buku ini yaitu pentingnya penguasaan masalah dunia politik,  birokrasi  dan  pemerintahan  bagi  para  Kyai  atau  santri. Tujuannya,  supaya  para  Kyai  dan  santri  tidak  hanya  menjadi  korban

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
242 │ Volume II No. 2 Oktober  2013 M. / Z | u > al-H { ijjah  1434 H.
politik  yang  hanya  dimanfaatkan  saat  moment-moment  pemilu semata.
Sebagai  penutup,  buku  ini  layak  dibaca  oleh  semua  kalangan, termasuk  para  Dosen,  para  mahasiswa,  pengamat  politik,  pengamat sosial  dan  aktivis  partai  guna  mendapatkan  perspektif  yang  berbeda mengenai  dunia  politik  khususnya  politik  Kyai  dan  santri. Selamat membaca.