Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 222-227| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAITRESS DI CAFE KATULEBO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Ida Bagus  Alit Segara Gita, Nella  Hasibuan  Oleary, I Putu  Gede  Seputra Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar,  Bali

## Abstrak
Waitress biasanya bekerja  menuangkan  minuman  yang Dipesan  tamu  ke  dalam  gelas lalu  mendampingi  tamu bersenandung semasih duduk di Cafe . Berdasarkan hukum ketenagakerjaan perlindungan hukum yang didapatkan yaitu perlindungan hukum  dibagian keamanan  bekerja,  dalam  hal  ini  baik  dari  durasi yang relat ive  cepat/lama hendak  terjaga  juga  terdapat tanggungan keamanan  terhadap pekerja.  Dalam  hal  pertanggungjawaban kepada pekerjanya  bila  terjadi  kecelakaan  kerja  saat melaksanakan  kewajibannya  dalam  bekerja  Maka  pengusaha yang menanggung  beban yang  muncul  secara  materiil  dengan memberikan  penggantian dari  biaya  muncul  akibat kecelakaan  kerja  sesuai uraian  tersebut penulis mendapatkan judul  Perlindungan Hukum  Terhadap Waitress Di Cafe Katulebo Berdasarkan Undang-Undang Nomor  13  Tahun 2003  Tentang Ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini  adalah untuk mengetahui perlindungan hukum  yang diberikan  oleh Cafe Katulebo kepada Waitress menurut Undang-Undang No 13  Tahun 2003  Tentang Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban Cafe Katulebo  terhadap Waitress pada kecelakaan  kerja.  Dalam  prakteknya  pelaksanaan perlindungan hukum  yang diberikan  pihak Cafe kepada Waitress hanya melalui  sebuah perjanjian  tertulis yang berisi peraturan dan hak apa saja yang diperoleh oleh Waitress .  Adapun bentuk pertanggungjawaban yan g diberikan oleh pihak Cafe terhadap Waitress hanya memberi  persediaan kotak P3K  dan uang santunan bila terjadi kecelakaan kerja. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum  empiris.
Kata  Kunci: Ketenagakerjaan; Perlindungan Hukum; Waitress Cafe

## Abstract
Waitress is usually task ed with pouring the drink  that visitors ordered into a glass and accompanying visitors to sing while in the Cafe. In labor law legal protection is provided in the form of legal protection in the field of job security where both in a relatively short or long time will be safe and there is a guarantee of safety for  work ers. In the case of liability to work ers in the event of a work  accident while carrying out their obligations at work  the employer  will bear the  burden Arising materially by  providingreimbursement for  costs incurred due  to work accidents based on the description the author gets the title Legal Protection Against Waitress at Katulebo Cafe Based on the Law Law  Number 13 of 2003 concerning Employment. The aims  of this study are  to find out the legal  protection provided  by  Katulebo  Cafe  to  Waitresses  according  to  Law  No.  13  of  2003  concerning Employment and to find out the responsibility of Katulebo Cafe for Waitresses  in work  accidents. In practice the implementation of  legal protection provided by the  Cafe  to the Waitress  is only through a  written agreement containing the regulations and what rights are obtained by the Waitress. The form  of responsibility given by the Cafe  to  the Waitress  only provides a  first-aid  k it and compensation when work  accidents occur. The  writing method used is empirical legal research.

## Keywords: Labors; Legal Protection; Waitress Cafe

## I. PENDAHULUAN
Usaha  untuk  membuat  kesempatan  kerja  agar  menanggulangi  angka  pengangguran  dan  juga mengumpulkan  tambahan jumlah  Pekerja adalah  penggalan  pada semua prosedur dan  rencana kerja pembaharuan.  Juga  semua  peraturan  dan  program  pengembangan  sosial  ekonomi  mengevaluasi seluruhnya  misi-misi  pelebaran  peluang  kerja  juga  aktivitas  usaha  yang  luas  menampung  pekerja (Trijono,  2014:14).
Perlindungan terhadap tenaga kerja diimplementasikan  dengan dibuatnya UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a huruf b dan huruf c yang mengemukakan (1) Setiap tenaga kerja memiliki  kewajiban  dan hak agar mendapatkan pengamanan atas kedamaian  dan
kesejahteraan kerja akhlak dan susila  juga tingkah  laku yang sesuai dengan norma-norma  hukum  dan religi.
Secara hukum  derajat pekerja  ialah  merdeka namun  menurut  ekonomi  sosial  pangkat  pekerja yaitu  tidak  leluasa. Pada dasarnya derajat pekerja menurut  hukum  sesuai aturan Pasal 27 UUD 1945 merupakan  serupa  dengan  atasannya. Namun  dalam  nyatanya  dalam  ekonomi  sosial  derajat  antara buruh  dengan  atasan  merupakan  berbeda.  Sebagai  orang  yang  tidak  memiliki  modal  hidup  yang berlainan  atas itu  dia  tertekan bertugas terhadap atasannya (Zainal  Asikin  2004:5).  Indonesia  dengan serius menangani hal ini  dengan membuat UU No.13 tahun 2003. Undang-undang ini  dikeluarkan guna menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing,  (Ismail & Zainuddin,  2019). Perlindungan  hukum bagi buruh  dalam  sistem  hukum  ketenagakerjaan  nasional  meliputi:  1).  Perlindungan  tentang  upah, kesejahteraan,  jaminan  sosial  tenaga  kerja;  2).  Perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan kerja;  3). Perlindungan  hukum  untuk  membentuk  dan  menjadi  anggota  serikat  Pekerja/  serikat  buruh;  4). Perlindungan  atas hak-hak  dasar pekerja  /  buruh  untuk  berunding;  dengan  pengusaha,  (Suhartoyo, 2019). Menilik  derajat buruh  atau pekerja yang kian kecil  ketimbang  atasannya lalu  butuh tersedianya turun tangan dari pemegang kekuasaan guna menyerahkan pengamanan hukumnya.
Beberapa penelitian  terkait  dengan  penelitian  sekarang ini  telah  dikaji  sebelum,  diantaranya: Sugita,  Markeling,  &  Sudarsana  (2014);  (Dewi,  2015);  (Clinton,  Lestari,  &  Fitriani,  2016); (Kembaryana, Dunia,  & Sukranatha,  2016)  dan (Suwantari  & Astariyani,  2019).  Fakhrurraji  (2018) mengkaji  tentang  “Implementasi  Perundang-Undangan  Ketenagakerjaan  Terhadap  Buruh  Pasar Ditinjau  Dari Perspektif Keadilan”. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa implementasi  perundang- undangan Ketenagakerjaan terhadap buruh pasar tradisional di kota Takengon belum terlaksana dengan maksimal,  sosialisasi  maupun  pendampingan  terhadap  pekerja  belum  dirasakan,  sehingga  prinsip- prinsip  keadilan  bagi  buruh  pasar  tradisional  belum  dapat  dirasakan  Hal  ini  disebabkan  belum termuatnya secara tegas peraturan-peraturan yang melindungi  para buruh pasar tradisional  dari ancaman kesewenang-wenangan  pemberi  kerja.  Selanjutnya,  Tampubolon  (2019)  juga  mengkaji  penelitian serupa tentang “Perlindungan  Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas  Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak (Studi Kasus di PT.Deaf Cafe fingertalk Tangerang)”. Berdasarkan analisis, hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa PT. Deaf Cafe Fingertalk Tangerang selaku perusahaan swasta yang mempekerjakan  penyandang  disabilitas  sudah  melaksanakan  kewajibannya  dengan  memberikan pemenuhan  hak  – hak  pekerja  sebagaimana  diatur  dalam  Undang  –  undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan latar belakang dan penelitian  terdahulu di atas, tujuan penelitian ini  adalah untuk  mengetahui perlindungan  hukum  yang diberikan  oleh Cafe Katulebo kepada Waitress menurut  Undang-Undang  No  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  dan  untuk  mengetahui pertanggungjawaban Cafe Katulebo terhadap Waitress pada kecelakaan kerja.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  empiris,  yaitu  penelitian  yang  dicermati  atas ciri  hukum yang aktual selaras dengan fakta hidup  di dalam lingkungan  bermasyarakat. Oleh kerena itu  observasi lapangan wajib dilaksanakan dilokasi  dengan memakai kaidah teknik lapangan. Menurut sifatnya kajian yang dipakai  adalah observasi yang sifatnya deskriptif.  Dalam observasi ini  menggunakan pendekatan sosiologi  hukum  dan  pendekatan  fakta.  Pendekatan  sosiologi  hukum  yaitu  pendekatan  berbentuk pembelajaran  lapangan  guna  mendapatkan  konsep  tentang  metode  terjalin  dan  terhadap  cara bertugasnya hukum.  Dalam masyarakat yang berangkaian dengan observasi ini  setelah itu terkait atas persoalan yang diulas.  Pendekatan fakta yaitu  pendekatan yang dibuat  guna mendapatkan bukti  yang timbul  dilokasi  yang  terkait  dengan  persoalan  dari  sebab tersebut menyangkut  perlindungan  hukum untuk  pekerja  wanita yang  bertugas  di  dalam Cafe . Adapun Data yang  dipakai  dalam  observasi ini berasal dari  data primer;  data sekunder  dan  data tersier. Penelitian  ini  dilakukan  di Cafe Katulebo Denpasar. Dari observasi ini metode pengumpulan  bahan yang dipakai ialah bahan primer yang didapat dengan metode wawancara.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  terhadap  Waitress  di  Cafe  Katulebo  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 13 tahun 2003 pekerja/buruh  ialah  semua orang yang bekerja dengan mendapatkan gaji  atau imbalan  dalam  bentuk lain.  Dari penjabaran diatas bahwa hanya pekerja yang
telah  bertugas  yang  dikatakan  pekerja  (Husni,  2001:12).  Penjagaan  tenaga kerja  bisa  dilaksanakan melalui  suatu cara yakni dengan arahan ataupun melalui  cara dengan menaikkan legalisasi  HAM untuk melindungi  baik fisik ataupun teknis dari pekerja tersebut agar terciptanya keamanan dan kesejahteraan bagi  tenaga kerja yang akan bekerja di  tempat mereka bekerja. Perlindungan hukum  terhadap pekerja dapat dilakukan  dengan perlindungan  hukum  reprentif dan perlingungan  hukum represif, perlindungan hukum  reprentif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  sedangkan  perlindungan  hukum represif bertujuan  untuk menyelesaikan sengketa.
Dalam melaksanakan perlindungan  terhadap tenaga kerja harus diusahakan adanya perlindungan dan perawatan yang layak bagi semua tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari terutama dalam bidang  keselamatan kerja serta menyangkut norma-norma perlindungan  tenaga kerja (Soedjono, 2000:42).  Tujuan perlindungan  tenaga kerja adalah untuk  menjamin  berlangsungnya  sistem hubungan kerja  secara harmonis tanpa disertai  adanya tekanan dari  pihak  yang kuat  kepada  pihak  yang  lemah pengusaha  wajib  melaksanakan  ketentuan  perlindungan  tenaga  kerja  sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku  (Khakim, 2007:103).
Berdasarkan observasi  di  lapangan  pekerja  wanita/ Waitress di Cafe Katulebo  tidak  ada yang berusia di  bawah 18 tahun dan wanita yang sedang hamil  tidak  dipekerjakan.  Pihak manajemen Cafe berusaha mematuhi larangan pemerintah yang melarang pengusaha untuk mempekerjakan pada malam hari bagi perempuan/wanita yang berumur kurang dari 18 tahun atau wanita hamil. Cafe Katulebo buka mulai  dari jam  12.00  s/d 02.00  wita dan mempekerjakan Waitress pada malam  hari antara jam  17.00 sampai dengan 02.00 wita.
Berdasarkan wawancara dengan Pemilik Cafe Katulebo Ida Bagus Putra dan Waitress nya Diana Amrita pada tanggal 4 januari 2020 Pukul 16.30 Wita perjanjian  kerja yang memuat kewajiban dan hak pengusaha Cafe Katulebo dan Waitress yakni:
1. Kewajiban Pengusaha kafe Katulebo dan Pekerja ( Waitress )
a. Kewajiban Pengusaha kafe Katulebo Membagikan  upah  atau imbalan,  Membagikan  tunjangan  juga  fasilitas  dan memberikan keamanan dan keselamatan terhadap Waitress tersebut.
b. Kewajiban Waitress
Harus melaksanakan kerjaannya dan turut mentaati aturan dan arahan dari pemilik Cafe katulebo, harus mengganti rugi bila Waitress tersebut melakukan tindakan yang merugikan perusahaan Cafe , dalam hal ini  dengan kesengajaan maupun kelalaian Waitress tersebut.
2. Hak Pengusaha Cafe Katulebo dan Waitress
a. Hak Pengusaha Cafe Katulebo Menerima hasil  dari  kerja Waitress , bisa melakukan  pemutusan hubungan  kerja  kepada Waitress bila Waitress tersebut  sedikit  atau  tidak  berkontribusi  terhadap  kerjaannya, memiliki  hak untuk  mendapat ganti kerugian bila Waitress melakukan kelalaian  terhadap usaha Cafe tersebut yang menyebabkan kerugian.
b. Hak Waitress
Mendapatkan  imbalan  ataupun  upah  dari  kerjaan  yang  dilaksanakan,  Memperoleh tunjangan  juga  fasilitas,  Memperoleh  jaminan  keamanan  dan  keselamatan  diri  selama hubungan  kerja tersebut masih terjadi.
Menurut hasil wawancara pada tanggal 4 januari 2020 Pukul 16.30 Wita dengan Ida Bagus Putra sebagai  pemilik Cafe Katulebo  di  Denpasar Pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi Waitress yang bekerja pada malam hari di Cafe Katulebo yang diberikan  belum  sepenuhnya bisa menaati aturan Per- UU yang  berlaku  yakni  Undang-Undang  Ketenagakerjaan dan  hanya bisa memberikan  perlindungan dan keamanan sesuai terhadap perjanjian  kerja  yang dibuat  oleh  Pemilik Cafe dan Waitress dimana Pihak Cafe memberikan perlindungan  sesuai dengan hak-hak yang diperoleh oleh Waitress diantaranya:
1. Pemberian Upah sesuai Kinerja;
2. Pemberian makanan dan minuman  yang cukup bervariasi;
3. Perlindungan  kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja;
4. Pemisahan  Kamar  Mandi/WC  yang  layak  dengan  penerangan  yang  memadaii  antara pekerja/buruh perempuan dan laki-laki;
Menurut data yang diperoleh  dari Ida Bagus Putra pemilik Cafe Katulebo dalam wawancara pada tanggal  4 januari  2020  Pukul  17.00 WITA faktor penghambat pelaksanaan perlindungan  hukum  bagi Waitress di Cafe Katulebo  tidak  ada  hambatan  yang  serius  dimana  setiap  permasalahan  dapat
diselesaikan  dengan  cara  musyawarah  antara  pihak  pengusaha  dengan Waitress nya.  Tetapi kenyataannya  dilokasi  banyak Waitress yang  belum  mengerti  terhadap perlindungan  apa  saja yang diberikan  oleh  pihak  pengusaha kepada para Waitress . Dan juga  tidak  tersedianya kendaraan khusus untuk antar jemput  bagi para pekerja khususnya Waitress yang bekerja di malam hari.

## 2. Pertanggungjawaban Cafe Katulebo Terhadap Waitress bila Terjadi Kecelakaan Kerja
Kecelakaan kerja  kadangkala  diperluas  dengan  meliputi  penyakit  akibat  kerja.  Ada  3  (tiga)  jenis kecelakaan kerja yaitu
a. Golongan  pertama yang mengartikan kecelakaan kerja secara sempit yaitu golongan yang hanya meliputi  kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan saja.
b. Golongan  kedua  yang  mengartikan  kecelakaan yang  bukan  hanya  terjadi  di  perusahaan saja tetapi juga penyakit yang timbul  akibat hubungan  kerja di perusahaan tempat bekerja.
c. Golongan  ketiga  yang  mengartikan  kecelakaan kerja  secara luas  yaitu jenis  kecelakaan yang meliputi  golongan  pertama dan golongan  kedua ditambah kecelakaan (lalu  lintas)  yang  terjadi pada  saat  pulang  dan pergi ke tempat kerja dengan melalui  rute yang biasa dilalui  (Asyhadie, 2008:131).
Berdasarkan Pendapat Manulang kecelakaan kerja, meliputi:
a. Kecelakaan kerja yang  berlangsung  di  suatu tempat ataupun  lingkungan  bekerja,  Kecelakaan kerja  yang  terjadi  saat pekerja  tersebut berangkat  atau datang  dari  tempat ia  bekerja  selama perjalanan yang normal  dan wajar dilalui  sehari-hari Kecelakaan berlangsung di lokasi  berbeda dengan  agenda  tugas  ataupun  yang  berhubungan  dalam  pekerjaan  juga  bukan  dalam  hal berkepentingan  individu,  dalam  hubungan  kerja timbulnya  penyakit  yang  memicu  terjadinya kecelakaan kerja  ( M a n u la n g , 2 0 0 :1 1 5 ) .
b. Berdasarkan  observasi  di Cafe Katulebo  Kecelakaan kerja  rawan terjadi  karena keadaan tempat  yang  ramai  akan pengunjung  dan  kurangnya  pencahayaan atau remang-remang  yang membuat  resiko  kecelakaan  kerja  dapat  terjadi  dan  juga  apabila  tamu  sudah  tidak  bisa mengontrol  emosi  karena  pengaruh  minuman  beralkohol  hal-hal  yang  memicu  terjadinya kecelakaan terhadap Waitress pun besar pengaruhnya. Oleh sebab itu pemilik Cafe harus juga mengerti  keadaan Cafe nya yang  ramai  akan  pengunjung  dan  juga  kurangnya  pencahayaan dimana membuat penglihatan  menjadi  rabun karena kurangnya pencahayaan tersebut.
Terdapat  beberapa  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang  mengatur  mengenai kewajiban  pengusaha untuk  mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS. Hal ini merupakan bentuk tanggung  jawab dari  Pemerintah dalam hal  memberikan  perlindungan  bagi  tenaga kerja di  Indonesia namun  pada  kenyataannya  tidak  semua  pengusaha  menaati  peraturan  tersebut  untuk  memenuhi kewajibannya  terutama kewajiban  pengusaha Cafe untuk  mendaftarkan Waitress nya karena Waitress yang bekerja pada malam hari lebih  beresiko mengalami  kecelakaan kerja.
Berdasarkan hasil  wawancara dengan Ida Bagus Putra pemilik  Café Katulebo  pada  tanggal  5 januari  2020  Pukul  16.00  Wita  mengatakan  bahwa pekerja  wanita/ Waitress yang  bekerja  di Cafe Katulebo tidak diikutsertakan  atau tidak didaftarkan dalam program  BPJS karena menganggap  resiko kerja  yang  dimiliki Waitress tersebut  sangat kecil  sehingga  tidak  perlu  untuk  didaftarkan  Hal  ini menunjukkan  masih adanya kesenjangan antara norma dengan kenyataan yang ada dilapangan.
Berdasarkan wawancara dengan  Yanti Waitress Cafe Katulebo  pada  tanggal  5  Januari  2020 Pukul  16.30  Wita  Yanti  pernah  mengalami  kecelakaan kerja  saat menemani  tamu  minum  di Cafe Katulebo  karena  pengaruh  alkohol  tamu  tersebut  menyenggol  botol  minuman  hingga  pecah  dan mengenai  Yanti yang mengakibatkan  luka  dibagian  kakinya. Bentuk pertanggung  jawaban oleh Cafe Katulebo yakni:
1. Dana santunan berupa uang tiga ratus ribu rupiah  (maksimal) kalau Waitress dirawat di Rumah Sakit dan rawat inap pihak Cafe mengganti sejumlah tiga ratus ribu rupiah (maksimal) dan tetap menghitung  jam kerja Waitress yang izin  berobat diluar  semasih jam kerja.
2. Adanya kotak  Pertolongan  Pertama Pada Kecelakaan (selanjutnya  disebut  kotak  P3K)  untuk Waitress bila terjadi kecelakaan kerja dilingkungan  kerja dirawat dan tidak perlu membayar.
Bentuk pertanggungjawaban pemilik Cafe kepada Yanti yakni  anggaran perawatan/pengobatan maksimal  sejumlah  tiga  ratus ribu  rupiah  santunan  tersebut  diberikan  apabila  Yanti  berobat  diluar ataupun opnamejika  ia berobat menggunakan kotak P3K di Cafe semua pengobatan dan obat diberikan secara gratis.

## IV. SIMPULAN
Berdasarkan uraian  yang  telah  disebutkan  di  atas maka dapat  disimpulkan  bahwa 1)  Perlindungan hukum  yang  diberikan  oleh Cafe Katulebo  kepada Waitress menurut Undang-Undang  No 13 Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan  belum  sepenuhnya  dapat  dilaksanakan  perlindungan  hukum  yang diberikan  pihak Cafe kepada Waitress hanya melalui  sebuah perjanjian  tertulis  yang berisi  peraturan dan hak apa saja yang diperoleh  oleh Waitress yang bekerja di Cafe tersebut. 2) Pertanggungjawaban Cafe Katulebo  terhadap Waitress bila  terjadi  kecelakaan  kerja  adalah  dengan  upaya  perlindungan preventif  dengan  menyediakan  kotak  P3K  yang  dapat  digunakan  untuk  berobat  apabila  terjadi kecelakaan kerja dan upaya perlindungan  represif yaitu memberikan santunan yaitu sebesar Rp. 300.000 (maksimum)  untuk  berobat  diluar Cafe yang disediakan  pihak Cafe serta tidak  memotong  jam  kerja Waitress yang ijin  berobat pada saat jam kerja. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu: 1) diharapkan pengusaha Cafe dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perlindungan  terhadap pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan  dan tidak hanya sesuai perjanjian  tertulis  saja khususnya kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS. 2) untuk  mengecilkan  beban semacam musibah  para pekerja  pemilik Cafe sebaiknya  memaksimalkan  upaya kesehatannya bagi  keamanan tugas  kepada  pekerja.  Seharusnya  pemilik Cafe /donatur  kerja  mengasihkan  diseminasi  berarti keselamatan pekerja juga  pemasyarakatan menyinggung  tersedianya rencana tanggungan  pengelolaan kemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asyhadie,  Z.  (2008). Hukum  Kerja Hukum  Ketenagakerjaan Bidang  Hubungan Kerja . Jakarta: Rajawali Press.
Clinton,  B., Lestari, R., & Fitriani,  R. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Wanita di  PT. Beka Engineering  Pangkalan Kerinci. Jurnal Online Mahasiswa: Fakultas Hukum , 3 (2). Retrieved from https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/14912
Dewi,  Y.  I.  P.  P.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Outsourcing  Akibat  Perbuatan Wanprestasi Prinsipal. Mimbar Keadilan , (November), 229–243. doi:10.30996/mk.v0i0.2122 Fakhrurraji,  A. (2018).  Implementasi  Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Terhadap Buruh  Pasar Ditinjau  Dari  Perspektif  Keadilan. RESAM  Jurnal  Hukum  STIHMAT , 4 (1),  31–44. doi:https://doi.org/10.32661/resam.v4i1.7 Husni, L. (2001). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Ismail,  N., & Zainuddin,  M. (2019). Hukum dan Fenomena Ketenagakerjaan. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial , 1 (3), 166–182. doi:10.24198/focus.v1i3.20494
Kembaryana, N. N., Dunia, N. K., & Sukranatha, A. . K. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita:  Studi  Pada Alam Dini  Resort Ubud Kabupaten Gianyar. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 4 (3). Retrieved from
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/30021/ Khakim,  A. (2007). Pengangar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Manulang,  S. H. (2001). Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Jakarta: Bhineka Cipta. Soedjono,  W. (2000). Hukum Perjanjian Kerja . Jakarta: Bina Aksara.
Sugita,  N. S., Markeling,  I. K., & Sudarsana, I. K. S. (2014). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari di  Hard Rock Cafe Kabupaten Badung. Kertha
Semaya: Journal Ilmu Hukum , 2 (2). Retrieved from
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8194/
Suhartoyo. (2019). Perlindungan  Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional.
Adminitrative Law & Governance Journal , 2 (2), 326–336. doi:https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.326%20-%20336
Suwantari,  I. G. A. D., & Astariyani,  N. L. G.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Para Pekerja Yang  Mengalami  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Karena Dampak  Digitalisasi. Kertha Semaya:
Journal Ilmu Hukum , 6 (7), 1–15. Retrieved from
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53864 Tampubolon,  I.  A.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pekerja  Penyandang  Disabilitas  Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak (Studi  Kasus di PT.Deaf Cafe fingertalk Tangerang). Jurnal
Pionir: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat , 5 (3). doi:https://doi.org/10.36294/pionir.v5i3.722 Trijono,  R. (2014). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan . Jakarta: Papas Sinar Sinanti.