DESA SEBAGAI UNIT PEMERINTAHAN TERENDAH DI KOTA PARIAMAN
1

## HENGKI ANDORA
Kompl. Puri Filano Asri Blok D No.5 Kubu Dalam Parak Karakah
Padang - Sumatera Barat Abstrak Abstract Pariaman   menerapkan   sistem pemerintahan   desa   sebagai sistem   pemerintahan   terendah yang terdiri dari 55 desa dan 16 kelurahan.   Kebijakan   ini didasarkan   pada beberapa pertimbangan,   yaitu: i) masyarakat telah merasa nyaman dengan   penerapan   sistem pemerintahan desa; ii) penyatuan desa-desa ke dalam nagari akan menyebabkan berkurangnya alokasi dana yang akan diterima dari   Pemerintah;   iii)   kalaupun ingin diubah sistem pemerintahan   desa   ini,   para responden   lebih   cenderung menginginkan   agar   diubah menjadi   sistem   kelurahan dengan   dasar   pertimbangan bahwa   masyarakat   di   Kota Pariaman   sudah   heterogen;   dan iv) penerapan sistem pemerintahan   nagari   akan menimbulkan   hilangnya   jabatan publik   dan   lapangan   kerja masyarakat   yang   duduk   dalam struktur kelembagaan desa.
Pariaman   apply   two   system   of lowest   government   in   its   region, namely   the   system   of   Desa   and system   of   Kelurahan.   Number   of desa   is     55   Desa   and   number   of Kelurahan   is   16   Kelurahan. Pariaman   not   want   to   apply   the system of Nagari, with arguing: i) in   rural   communities   have   felt comfortable   with   the   system   of Desa   (status   quo);   i)   the establishment of Nagari government   system   will   cause   a reduction   in   the   allocation   of development   fund   from   the goverment; iii) Pariaman already heterogenous   society;   and   iv)   the establishment   of   Nagari   system will   cause   loss   public   office   and employment for people who sit in the   Desa   institutional   structures. Desa   in   Pariaman   performed   in accordance with Local Regulation No.   7   of   2007   on   Desa. Institutional   Desa   consist   of  Desa government,
Badan Permusyawaratan   Desa   (BPD), and another Desa Institutional.

## Kata Kunci: Desa, Kelurahan dan Nagari
1    Artikel   ini   merupakan   ringkasan   hasil   penelitian   dosen   muda   yang   dibiayai   oleh Universitas Andalas Tahun Anggaran 2011.

## A. Pendahuluan
Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentarlisasi menuju sistem desentralisasi menyebabkan terbukanya ruang bagi   Daerah   untuk   mengurus   dan   mengatur   rumah   tangganya   sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Atas dasar itu, Daerah bisa saja mengambil kebijakan pembenahan sistem pemerintahan  sesuai  dengan kondisi sosial budaya dan aspirasi masyarakat di  Daerah.
Secara konstitusional,   tindakan itu  dibenarkan oleh UUD 1945. Setidaknya, hal tersebut dapat dibaca pada Pasal 18 B UUD 1945. Dalam Pasal   18   B   UUD   1945   dijelaskan   bahwa   negara   mengakui   dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pengakuan dan penghormatan tersebut sepanjang satuan-satuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada level kebijakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan   telah   mengambil   langkah   progresif   dalam   menyikapi   hal tersebut. Sejak tahun 2000, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membenahi   sistem   pemerintahan   terendah   di   Kabupaten   dengan menerapkan   kembali   sistem   pemerintahan   nagari   melalui   Peraturan Daerah Provinsi No. 9 tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
Nagari sebagai sistem pemerintahan asli dari masyarakat hukum adat   Minangkabau,   memang   pada   awalnya   hanya   dimungkinkan   pada daerah kabupaten saja. Namun melalui Perda Provinsi No. 2 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, peluang penerapan sistem pemerintahan nagari tersebut diperluas pada daerah kota. Sayangnya, hingga hari ini, belum ada satu pun Kota di Sumatera Barat yang berani mengambil sikap untuk menerapkan sistem pemerintahan nagari di wilayahnya.
Walaupun   demikian,   ternyata   ada   2   (dua)   Daerah   Kota   di

## VOLUME 2  NO. 2 JURNAL ILMU HUKUM
Sumatera   Barat   yang   menerapkan   sistem   pemerintahan   desa   di wilayahnya, yaitu Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman. Seperti yang telah diketahui masyarakat umum, Nagari itu merupakan padanan dari desa. Dari   segi   pengaturan,   tidak   ada   perbedaan   antara   Nagari   dan   Desa. Perbedaannya cuma terletak pada nomenklatur saja.
Kendati pun demikian, secara prinsip Nagari dan Desa itu berbeda. Nagari   merupakan   sistem   pemerintahan   asli   masyarakat   hukum   adat Minangkabau, sedangkan Desa lebih identik sebagai sistem pemerintahan yang diterapkan di Jawa dan Madura.
Atas dasar itu, pertanyaan utama yang akan dijawab dalam artikel ini adalah mengapa daerah kota tersebut lebih cenderung menggunakan sistem   pemerintahan   desa   dan   bukan   memilih   sistem   pemerintahan nagari. Namun, atas dasar pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam penelitian   yang   telah   dilaksanakan,   maka   obyek   penelitian   ini   lebih difokuskan pada daerah Kota Pariaman.
Sebenarnya, Kota Pariaman tidak secara utuh menerapkan sistem pemerintahan desa di seluruh wilayah administrasinya. Setidaknya, Kota Pariaman menerapkan 2 (dua) pola administrasi pemerintahan terendah, yakni Sistem Kelurahan dan Simtem Pemerintahan Desa. Pada saat ini, jumlah   kelurahan   di   Kota   Pariaman   adalah   sebanyak   16   Kelurahan, sedangkan jumlah Desa di  Kota Pariaman adalah sebanyak 55 Desa.
Sebaran   penerapan   Pemerintah   Kelurahan   tidak   merata   di   Kota Pariaman.   Pemerintah   Kelurahan   hanya   diterapkan   secara   utuh   di Kecamatan Pariaman Tengah. Selain dari Kecamatan Pariaman Tengah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan terendah di Kota Pariaman lebih banyak menggunakan sistem pemerintahan desa.
Mesti telah menerapkan sistem pemerintahan desa di wilayahnya, ternyata Nagari sebagai wilayah hukum masyarakat hukum adat di Kota Pariaman masih tetap eksis. Saat ini, ada 12 (tiga belas) nagari adat di Kota Pariaman, yaitu Nagari Pasar Pariaman, Nagari IV Koto Air Pampan, Nagari Manggung, nagari Sikapak, Nagari Cubadak air, Nagari Naras III
Koto, Nagari Tungkal, Nagari Sunur, Nagari Kurai Taji, Nagari Lareh Nan Panjang, Nagari IV Koto Sungai Rotan, dan Nagari IV Angkek Padusunan. Menariknya,   wilayah   Nagari   adat   tersebut   meliputi   beberapa   desa   dan Kelurahan  di Kota pariaman.
Berdasarkan  uraian   di  atas, maka  artikel  ini  akan  mengulas  dan membahas: 1) m engapa Pemerintah Kota pariaman menggunakan sistem pemerintahan desa dan bukan memilih sistem pemerintahan Nagari; 2) bagaimana   penyelenggaraan   Pemerintahan   Desa   saat   ini   di   Kota Pariaman .

## B. Pertimbangan   Kota   Pariaman   menerapkan   Sistem Pemerintahan   Desa   bukan   menerapkan   sistem Pemerintahan Nagari di Wilayahnya
Ditinjau   dari   aspek   historis,   Kota   Pariaman   pada   mulanya merupakan   wilayah   pemekaran   dari   Kabupaten   Padang   Pariaman. Sebelumnya   berstatus   sebagai   daerah   otonom,   Kota   Pariaman   terlebih dahulu berstatus sebagai kota administratif  dan masih merupakan bagian dari Kabupaten   Padang   Pariaman .   Status   Kota   Pariaman   sebagai   kota administratif  diresmikan   pada   tanggal   29   Oktober   1987   oleh   Menteri Dalam   Negeri   Soepardjo   Rustam   berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1986 dengan Walikota pertamanya Drs. Adlis Legan. Selanjutnya, pada tahun 2002,  Kota Pariaman berubah menjadi kota otonom berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2002.
Secara   geografis   Kota   Pariaman   terletak   di   pantai   barat   pulau Sumatera  dan   berhadapan   langsung   dengan   Samudera   Indonesia.  Kota Pariaman pada sisi utara, selatan, dan timur berbatasan langsung dengan Kabupaten   Padang   Pariaman   dan   di   sebelah   barat   berbatasan   dengan Samudera Indonesia. Secara astronomis Kota Pariaman terletak antara 00 derajat 33 ‘ 00 “ – 00 derajat 40 ‘43 “ Lintang Selatan dan 100 derajat 04 ‘ 46 “ – 100 derajat 10 ‘ 55 “ Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah sekitar 73,36 kilo meter persegi, dengan panjang garis pantai 12,00 kilo
meter persegi. Luas daratan daerah ini setara dengan 0,17 persen dari luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat.
Masyarakat   di   kota   Pariaman   ini   memiliki   keunikan   tersendiri dibandingkan   etnis   Minangkabau   umumnya.   Sebagai   kawasan   yang berada   dalam   struktur rantau ,   beberapa   pengaruh   terutama   dari Aceh masih   dapat   ditelusuri   sampai   sekarang,   diantaranya   penamaan   atau panggilan   untuk   seseorang   di   kawasan   ini,   misalnya ajo (lelaki   dewasa, dengan maksud sama dengan kakak) atau cik uniang (perempuan dewasa, dengan   maksud   sama   dengan   kakak)   sedangkan   panggilan   yang   biasa digunakan   di   kawasan darek adalah uda (lelaki)   dan uni (perempuan).
Selain itu masih terdapat lagi beberapa panggilan yang hanya dikenal di kota   ini   seperti bagindo atau sidi (sebuah   panggilan   kehormatan   buat orang tertentu).
Kemudian   dalam   tradisi   perkawinan,   masyarakat   pada   kota   ini masih   mengenal   apa   yang   dinamakan Bajapuik atau Babali yaitu semacam tradisi di mana pihak mempelai wanita mesti menyediakan uang dengan   jumlah   tertentu   yang   digunakan   untuk   meminang   mempelai prianya.
Kota Pariaman terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman   Utara,   Kecamatan   Pariaman   Tengah,   Kecamatan   Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Selatan. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan  terendahnya  dilaksanakan  dalam  bentuk    Kelurahan  dan Desa.   Jumlah   Kelurahan   di   Kota   Pariaman   sebanyak   16   Kelurahan, sedangkan   jumlah   Desa   di   Kota   Pariaman   sebanyak   55   desa.   Dengan demikian, penerapan sistem pemerintahan desa lebih banyak diterapkan di Kota Pariaman bila dibandingkan dengan sistem kelurahan.
Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau di Kota Pariaman masih tetap eksis. Nagari di Kota Pariaman tidak menjadi penyelenggara   administrasi   pemerintahan.   Nagari   di   Kota   Pariaman hanyalah sebagai nagari adat yang dikelola dan dipimpin oleh Kerapatan Adat   Nagari   (KAN).   Nagari   adat   ini   hanya   sekedar   menunjukkan
keberadaan masyarakat hukum ditinjau dari aspek wilayah hukum adat belaka.
Jumlah   nagari   di   Kota   Pariaman   sebanyak   12   nagari.   Secara administratif,   Nagari   ini   terbagi-bagi   ke   dalam   wilayah   administrasi pemerintahan, baik dalam bentuk desa maupun kelurahan.
Tabel
Nagari dan Pembagian wilayah Administrasi Pemerintahannya di Kota Pariaman No. Nagari Jumlah Desa Jumlah Kelurahan 1. Pasar Pariaman - 4 2. V   Koto   Air Pampan 6 12 3. Manggung 4 - 4. Sikapak 2 - 5. Cubadak Air 3 - 6. Naras III Koto 6 - 7. Tungkal 2 - 8. Sunur 1 - 9. Kurai Taji 13 - 10. Lareh Nan Panjang 2 - 11. IV   Koto   Sungai Rotan 9 - 12. IV Angkek Padusunan 7 Jumlah 55 16 Sumber : Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari, Desa, dan Kelurahan Pada Kecamatan Dalam
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Biro Pemerintahan dan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat tahun 2010
Berdasarkan   data   di   atas,   terlihat   jelas   bahwa   penerapan   sistem kelurahan   hanya   diterapkan   secara  utuh   di   Nagari   Pasar   Pariaman.  Di Nagari   IV   Koto   Air   Pampan,   administrasi   pemerintahannya   terbelah menjadi 2 (dua), yaitu sistem pemerintahan desa (sebanyak 6 desa) dan sistem kelurahan (sebayak 12 kelurahan). Selain Nagari Pasar Pariaman dan Nagari V Koto Air Pampan, administrasi pemerintahan terendah yang

## VOLUME 2  NO. 2 JURNAL ILMU HUKUM
diterapkan di nagari-nagari  dalam bentuk sistem pemerintahan desa.
Sebagai daerah otonom yang dimekarkan dari Kabupaten Padang Pariaman,   penyelenggaraan   administrasi   pemerintahan   terendahnya masih menggunakan sistem penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana halnya   ketika   Kota   Pariaman   masih   menjadi   bagian   dari   Kabupaten Padang Pariaman.
Sebagaimana   yang   telah   diuraikan   sebelumnya,   Kota   Pariaman diresmikan   menjadi   Kota   Administratif   pada   tanggal   29   Oktober   1987, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1986. Pada tahun 1987 tersebut, sistem penyelenggaraan administrasi terendah di Sumatera Barat masih memakai sistem pemerintahan desa. Sistem penyelenggaraan desa ini dilaksanakan berdasarkan UU No. 5 tahun 1979 tentang Desa. Dengan   demikian,   ketika   Kota   Pariaman   menjadi   Kota   Administratif, administrasi pemerintahan terendahnya otomatis masih memakai sistem pemerintahan desa.
Sebagaimana sebelumnya disinggung, ketika Pemerintah Provinsi Sumatera   Barat   mengambil   kebijakan   menerapkan   kembali   sistem pemerintahan nagari, kebijakan itu hanya berlaku pada daerah kabupaten saja.   Di   daerah   kota,   sistem   pemerintahan   nagari   ini   tidak   diterapkan. Penerapan sistem pemerintahan nagari di Kota baru diberi ruang ketika Pemerintahb Provinsi Sumatera Barat mencabut Perda Provinsi Sumatera Barat   No.   9   tahun   2000   dan   menggantinya   dengan   Perda   Provinsi Sumatera Barat No. 2  tahun  2007.    Pasal  26  Perda Provinsi  Sumatera Barat No. 2 tahun 2007 menyatakan bahwa  Pembentukan Pemerintahan Nagari   di  Kota  dapat  dilakukan   atas   inisiatif   masyarakat  setempat  dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Walaupun secara normatif, peluang untuk menerapkan sistem pemerintahan nagari dapat diterapkan di daerah kota, namun Pemerintah Kota Pariaman tidak menempuh hal tersebut. Pemerintah Kota Pariaman masih   tetap   menerapkan   sistem   pemerintahan   desa   di   sebagian daerahnya.   Dari   hasil   wawancara   dengan   responden   di   lapangan,   ada
beberapa   keberatan   penerapan   sistem   pemerintahan   nagari   di   Kota Pariaman, yaitu: i) masyarakat telah merasa nyaman dengan penerapan sistem pemerintahan desa; ii) penyatuan desa-desa ke dalam nagari akan menyebabkan   berkurangnya   alokasi   dana   yang   akan   diterima   dari Pemerintah; iii) kalaupun ingin diubah sistem pemerintahan desa ini, para responden   lebih   cenderung   menginginkan   agar   diubah   menjadi   sistem kelurahan   dengan   dasar   pertimbangan   bahwa   masyarakat   di   Kota Pariaman   sudah   heterogen;   dan   iv)   penerapan   sistem   pemerintahan nagari akan menimbulkan hilangnya jabatan publik dan lapangan kerja masyarakat yang duduk dalam struktur kelembagaan desa.
1. Masyarakat   merasa   nyamanan   dengan   sistem   pemerintahan   desa (status quo)
Secara   sosiologis,   masyarakat   yang   tinggal   di   desa   telah   merasa nyaman dengan sitem pemerintahan desa. Sistem pemerintahan desa ini telah   mengakar   dan   telah   menjadi   bagian   dari   kehidupan   sosial masyarakat   di   desa   walaupun   sebenarnya   desa   ini   bukan   berasal   dari identitas adat mereka. Responden menganggap bahwa perubahan sistem pemerintahan   desa   ke   sistem   pemerintahan   nagari   tentu   akan menimbulkan pengaruh yang sangat besar pada kehidupan mereka. Oleh karena   itu,   mereka   menginginkan   agar   Pemerintah   Kota   Pariaman mempertimbangkan   secara   matang   ketika   kebijakan   perubahan   sistem pemerintahan   desa   ini   diterapkan   di   Kota   Pariaman.   Kalaupun   sistem pemerintahan  desa  ini akan  diganti,  mereka  lebih  menyukai  diubah  ke sistem Kelurahan bukan ke sistem pemerintahan nagari.
2. Berkurangnya alokasi dana dari Pemerintah
Sebagai konsekuensi penerapan pemerintahan nagari, maka akan terjadi   penggabungan   beberapa   desa   dan/atau   kelurahan   ke   dalam wilayah Nagari sebagaimana yang telah ada berdasarkan ketentuan hukum adat. Desa akan berubah menjadi korong dan menjadi bagian administrasi pemerintahan   nagari.   Jika   hal   ini   terjadi,   masyarakat   khawatir   bahwa alokasi   dana   yang   akan   diterima   oleh   nagari   tidak   sebesar   ketika
penerapan   sistem   pemerintahan   desa.   Kucuran   dana   dari   Pemerintah tentu didasarkan kepada berapa jumlah nagari di Kota Pariaman, tidak lagi berdasarkan desa atau korong yang ada di nagari. Hal ini jelas akan merugikan   program     pembangunan   yang   ditujukan   untuk   kepentingan masyarakat itu sendiri.
3. Masyarakat sudah heterogen
Karakter   masyarakat   yang   mendiami   Kota   Pariaman   sudah beragam,   tidak   lagi   homogen.   Dengan   sudah   bercampur   baurnya masyarakat   asli   dengan   masyarakat   pendatang   akan   menyulitkan penerapan sistem pemerintahan nagari. Di sisi lain, nilai-nilai adat istiadat Minangkabau   sudah   mulai   meluntur   dalam   kehidupan   masyarakat. Dengan demikian, sistem pemerintahan terendah yang cocok diterapkan adalah Kelurahan, bukan sistem pemerintahan nagari.
4. Hilangnya jabatan  publik  dan   lapangan  pekerjaan   masyarakat yang duduk dalam struktur kelembagaan Desa
Dengan   digabungnya   desa-desa   ke   dalam   nagari   tentu   akan menyebabkan   akan   hilangnya   jabatan-jabatan   publik   di   desa.   Jabatan Kepala   Desa,   perangkat   desa,   badan   perwakilan   desa   tentu   akan dihilangkan dan disesuaikan dengan struktur kelembagaan nagari. Dengan dihilangkannya jabatan tersebut, maka elit-elit masyarakat di desa akan kehilangan jabatan dan pekerjaan. Hal ini sangat tidak diinginkan terjadi oleh elit-elit masyarakat tersebut.

## C. Pelaksanaan   Penyelenggaraan   Pemerintahan   Desa   di   Kota Pariaman
Pada   hakekatnya,   penyelenggaraan   pemerintahan   desa   di   Kota Pariaman merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai  bagian  dari penyelenggaraan pemerintahan  daerah, pengaturan desa tunduk kepada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan   desa   dalam   UU   No.   32   tahun   2004   tersebut   kemudian
dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa.
Dalam   mengatur   penyelenggaraan   pemerintahan   desa   di   Kota Pariman,   Pemerintahan   Daerah   Kota   Pariaman   telah   membentuk Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 7 tahun 2007 tentang Desa. Dalam Perda ini, diatur lebih lanjut  mengenai penyelenggaraan desa secara lebih spesifik,   walaupun   sebenarnya   kebanyakan   norma   pengaturan   dalam Perda ini mengulang-ulang norma yang telah ditegaskan dalam PP No. 72 tahun 2005.
1. Kewenangan Desa
Melalui Pasal 3 Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007, ditentukan secara limitatif urusan pemerintahan yang dapat diserahkan kepada Desa. Tidak kurang, ada sekitar 31 urusan pemerintahan yang dapat diserahkan kepada Desa.

## Tabel
Urusan Pemerintahan Kota yang dapat Diserahkan Ke Desa 1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan 2. Bidang   Pertambangan   dan Energi   serta   Sumber   Daya Mineral
3. Bidang   Kehutanan   dan Perkebunan
4. Bidang   Perindustrian   dan Perdagangan
5. Bidang   Koperasi   dan   Usaha Kecil dan Menengah
6. Bidang Penanaman Modal
7. Bidang   Tenaga   Kerja   dan Kebudayaan
8. Bidang Kesehatan
9. Bidang   Pendidikan   dan Kebudayaan
10. Bidang sosial
11. Bidang Penataan Ruang
12. Bidang Pemukiman/Perumahan
17. Bidang Otonomi Desa 18. Bidang Perimbangan Keuangan 19. Bidang Tugas Pembantuan
20. Bidang Pariwisata
21. Bidang Pertahanan
22. Bidang   Kependudukan   dan Catatan Sipil
23. Bidang   Kesatuan   Bangsa   dan Perlindungan   Masyarakat   dan Pemerintahan Umum
24. Bidang perencanaan
25. Bidang   penerangan/informasi dan Komunikasi
26. Bidang pemberdayaan Perempuan   dan   Perlindungan Anak 27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
28.
Bidang Pemuda dan Olahraga
29. Bidang pemberdayaan
13. Bidang Pekerjaan Umum
14. Bidang Perhubungan
15. Bidang Lingkungan Hidup
16. Bidang   Politik   Dalam   Negeri dan Administrasi Publik
Masyarakat Desa
30.
Bidang Statistik 31. Bidang Arsip dan Perpustakaan
Untuk   menyerahkan   urusan   pemerintahan   tersebut   kepada   Desa, Walikota melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa. 2 Untuk itu, Walikota dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kota Kepada Desa. 3 Selanjutnya,   Walikota   menetapkan   Peraturan   Walikota   tentang Penyerahan   Urusan   Pemerintahan   Kota   kepada   masing-masing   Desa. 4
Apabila   pelaksanaan   urusan   Pemerintahan   Kota   yang   telah   diserahkan kepada   Desa   dalam   kurun   waktu   2   (dua)   tahun   tidak   berjalan   secara efektif, Pemerintah Kota Pariaman dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa. 5
2. Struktur Kelembagaan Desa
Secara  kelembagaan,  Pemerintahan   Desa  di   Kota  Pariaman   terdiri  dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, di desa   juga   dapat   dibentuk   lembaga   kemasyarakatan.   Lembaga kemasyarakatan dibentuk oleh desa sesuai dengan tingkat kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ada di desa. Lembaga kemasyarakatan tersebut dapat   berupa   PKK,   Karang   Taruna,   organisasi   pemuda,   Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan lain-lain sebagainya. Lembaga kemasyarakat   tersebut   ditetapkan   dalam   Peraturan   Desa. 6 Sedangkan mengenai   pengukuhan   pengurus   lembaga   kemasyarakat   tersebut
2 Lihat Pasal 14 ayat (1)  Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007
3 Lihat dalam Pasal 14 ayat (2) Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007 4 Lihat dalam Pasal 16 ayat (1) Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007
5 Pasal 18 ayat (1) Perda No. 7 tahun 2007
6 Pasal `185 ayat (2) Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007
ditetapkan   dengan   Keputusan   Kepala   Desa. 7 Hubungan   kerja   antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. 8
a. Pemerintah Desa
Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Dalam hal ini,   Perangkat   desa   lainnya   itu   terdiri   dari     Sekretariat   Desa,   Kepala Urusan   dan   Kepala   Dusun.   Susunan   organisasi   dan   tata   kerja pemerintahan desa selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa pada masing-masing desa.

## Bagan Struktur Pemerintah Desa
 Kepala Desa
Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan,   dan   kemasyarakat.   Kepala   Desa   dipilih   secara   langsung
7 Pasal 185 ayat (3) Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007
8 Pasal 191 Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007
oleh penduduk desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai   kewajiban   untuk   memberikan   laporan   penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Walikota dan memberikan laopran keterangan pertanggungjawaban   kepada   BPD,   serta   menginformasikan   laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat
 Perangkat Desa
Perangkat   desa   bertugas   membantu   Kepala   Desa   dalam   melaksanakan tugasnya.   Dalam   melaksanakan   tugasnya,   Perangkat   Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
Pelaksaanaan   tugas   Perangkat   Desa   dikoordinasikan   oleh Sekretaris  Desa. Selain  itu, Sekretaris Desa juga mempunyai  tugas  dan kewajiban   membantu   Kepala   Desa   dalam   menyusun   kebijakan     dan mengkoordinasi lembaga desa.
Sebagaimana   yang   telah   disinggung   sebelumnya,   perangkat   desa lainnya berupa Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Kepala Urusan diangkat oleh   Kepala   Desa   dari   penduduk   desa.   Pengangkatan   Kepala   urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Masa Jabatan Kepala Urusan adalah   selama   3   (tiga)   tahun.  Adapun   yang   menjadi   tugas   dari   Kepala Urusan   adalah   membantu   Kepala   Desa   dalam   bidang   pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan umum dan keuangan. Berdasarkan ketentuan   Pasal   40   Perda   Kota   Pariaman   No.   7   tahun   2007   dapat disimpulkan bahwa jumlah Kepala Urusan di desa itu ada 4 (empat), yaitu Kepala   Urusan   Bidang   Pemerintahan,   Kepala   Urusan   Bidang Pembangunan,   Kepala   Urusan   Bidang   Kemasyarakatan,   dan   Kepala Urusan Bidang umum dan Keuangan.
Sementara itu, Kepala Dusun merupakan jabatan publik yang ada di   desa   yang   mempunyai   tugas   membantu   Kepala   Desa   dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan,
umum dan keuangan di wilayah kerjanya. Wilayah kerja Kepala Dusun adalah di tingkat Dusun. Kepala Dusun diangkat oleh Kepala Desa atas usulan   masyarakat   dusun   yang   bersangkutan.   Pengangkatan   Kepala Dusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Masa Jabatan Kepala Dusun adalah selama 3 (tiga) tahun.
Dalam   melaksanakan   tugas   dan   wewenangnya,   masing-masing perangkat   desa   harus   mampu   mempertanggungjawabkan   pelaksanaan tugas   dan   kewenangannya   tersebut.   Sekretaris   Desa   bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.   Kepala   Dusun   bertanggungjawab   kepada   Kepala   Desa   melalui Sekretaris Desa.
b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
BPD   adalah   lembaga   yang   merupakan   perwujudan   demokrasi   dalam penyelenggaraan   pemerintahan   desa   sebagai   unsur   penyelenggara pemerintahan   desa.   Anggota   BPD   adalah   wakil   dari   penduduk   desa berdasarkan   keterwakilan   wilayah   yang   ditetapkan   dengan   cara musyawarah   dan   mufakat,  yang   terdiri   dari   Pemangku   Adat,  Golongan Profesi, Pemuka Agama atau Pemuka Masyarakat lainnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling   banyak   11   (sebelas)   orang   dengan   memperhatikan   luas   wilayah, jumlah   penduduk,   kemampuan   keuangan   desa,   keterwakilan   dan pemerataan   antar   dusun.   Anggota   BPD   ditetapkan   dengan   Keputusan Walikota.
BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.  Adapun yang menjadi kewenangan BPD adalah sebagai berikut:
a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa;
b. melaksanakan   pengawasan   terhadap   pelaksanaan   perturan   desa   dan peraturan Kepala Desa;
c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
d. membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa;
e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
f. menyusun tata tertib BPD.
Masa jabatan anggota BPD  adalah 6 (enam) tahun  sejak tanggal pelantikan.  Anggota  BPD   dapat  diangkat/dipilih   kembali   untuk   masa  1 (satu) kali jabatan beikutnya. Susunan keanggotaan BPD terdiri dari unsur pimpinan   dan   anggota   BPD.   Pimpinan   BPD   terdiri   dari   1   (satu)   orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris. Pimpinan BPD bertugas memimpin rapat-rapat BPD.
3. Sumber Pendapatan Desa
Sumber pendapatan desa terdiri atas;
a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari:
 Hasil usaha desa
 Hasil kekayaan desa
 Hasil swadaya dan partisipasi
 Hasil gotong royong
 Lain-lain pendapatan asli desa yang sah
b. Bagi   hasil   penerimaan   pajak   daerah   sebesar   10%   dari   retribusi tertentu dari daerah
c. Bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh daerah sebesar 10% yang pembagiannya secara proporsional
d. Bantuan   keuangan   dari   Pemerintah,   Pemerintah   Provinsi,   dan Pemerintah Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
Hasil pendapatan tersebut di atas, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kemudian, Pasal 167 Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007 juga menguraikan kekayaan desa, yang terdiri dari
a. Tanah kas desa
b. Pasar desa
c. Pasar hewan
d. Tambatan perahu
e. Tanah lapang atau tempat rekreasi desa
f. Labuah, tapian, balai, mesjid, surau desa
g. Tempat pelelangan ikan yang dikelola desa
h. Bangunan yang dibuat oleh penduduk/perantau untuk kepentingan umum
i. Tanah,  hutan, batang  air,  tabek,  dan talago yang  menjadi  ulayat desa
j. Lain-lain kekayaan milik desa
D. Penutup

## Kesimpulan
1. Secara   sosiologis,   Pemerintah   Kota   Pariaman   dan   masyarakat   Kota Pariaman merasa sangat “nyaman” dengan penyelenggaraan desa di Kota Pariaman. Mereka tidak mau menerapkan sistem pemerintahan nagari   di   kotanya   dengan   beberapa   pertimbangan,   yaitu:     i) masyarakat   telah   merasa   nyaman   dengan   penerapan   sistem pemerintahan   desa;   ii)   penyatuan   desa-desa   ke   dalam   nagari   akan menyebabkan   berkurangnya   alokasi   dana   yang   akan   diterima   dari Pemerintah; iii) kalaupun ingin diubah sistem pemerintahan desa ini, para responden lebih cenderung menginginkan agar diubah menjadi sistem kelurahan dengan dasar pertimbangan bahwa masyarakat di Kota   Pariaman   sudah   heterogen;   dan   iv)   penerapan   sistem pemerintahan nagari akan menimbulkan hilangnya jabatan publik dan lapangan kerja masyarakat yang duduk dalam struktur kelembagaan desa..
2. Penyelenggaraan   Pemerintahan   Desa   di   Kota   Pariaman   mengacu kepada PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. PP No. 72 tahun 2005 ini kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Kota Pariaman melalui Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007 tentang Desa. Secara normatif, baik penyelenggaraan   Desa   maupun   penyelenggaraan     pemerintahan nagari   tidak   jauh   berbeda.     Ke   dua   bentuk   adminnistrasi pemerintahan   terendah   ini   sama-sama   mengacu   kepada   PP   No.   72 tahun   2005.   Hal   yang   membedakannya   di   antara   keduanya   adalah kedudukan   Kerapatan   Adat   Nagari   (KAN)   dalam   kelembagaan pemerintahan.   Dalam   penyelenggaraan   pemerintahan   ngari,   KAN merupakan bagian dari kelembagaan pemerintahan nagari. Sedangkan dalam   pemerintahan   desa,   KAN   merupakan   bagian   yang   terpisah dalam   struktur   kelembagaan   desa.   Dalam   hal   ini,   KAN   di   Kota Pariaman meliputi beberapa desa dan/atau kelurahan.

## Saran
1. Perubahan   sistem   pemerintahan   terendah   pada   suatu Kota/Kabupaten   memerlukan   kajian   yang   cukup   mendalam.   Ketika Pemerintah   Kota   akan   menerapkan   kebijakan   perubahan   sistem pemerintahan   terendahnya,   maka   aspirasi   yang   berkembang   dalam masyarakat harus direspon dan didengar. Dengan demikian, kebijakan tersebut   tidak   akan   menjadi   kontra   produktif   dan   menimbulkan penolakan   di   tingkat   masyarakat   ketika   kebijakan   tersebut   telah diambil.
2. Pemahaman  masyarakat Kota Pariaman terhadap nagari dan  hidup bernagari   sudah   mulai   berkurang.   Sehingga,   ketika   diwawancarai, masyarakat tidak mengetahui dengan jelas tentang nagari dan hidup bernagari. Oleh karena itu, perlu juga kiranya masyarakat diberikan sosialisasi   tentang   nagari   maupun   ketentuan   hukum   adat minangkabau.
3. Penyelenggaraan   pemerintahan   desa   di   daerah   kota,   tidak   hanya
diterapkan   oleh   Pemerintah   Kota   Pariaman   saja.   Pemerintah   Kota Sawahlunto juga menerapkan sistem pemerintahan desa di daerahnya. Oleh   karena   itu,   perlu   juga   diadakan   penelitian   lanjutan   tentang penerapan sistem pemerintahan desa di Kota Sawahlunto.
E. Daftar Pustaka
Anonim, Kamus   Besar   Bahasa   Indonesia ,   Penerbit   Balai   Pustaka, Jakarta, 1995
Beckmann-Benda,   Franz   and   Keebet, Recreating   The   Nagari: Desentralisation in West Sumatra, Max Planck Institute for Social Anthropology , Germany, 2001
Budi Baik Siregar, , dkk, Kembali ke Akar: Kembali ke Konsep Otonomi Masyarakat   Asli ,   Forum   Pengembangan   Partisipasi   Masyarakat, Jakarta, 2002
Eko   Prasodjo, Konstruksi   Ulang   Hubungan   Pemerintah   Pusat   dan Pemerintah   Daerah   di   Indonesia:   Antara   Sentrapetalisme   dan Sentrifugalisme , Universitas Indonesia, Jakarta, 2006
Gusti   Arnan,   P emerintahan   Sumatera   Barat   Dari   VOC   Hingga Reformasi , Penerbit Citra Pustaka, Yogyakarta, 2006 -----------------, Memikir   Ulang   Regionalisme:   Sumatera   Barat   Tahun 1950-an , Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007
Kansil, C.S.T, Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah 1903-2001 , Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002
Nasution, S, Metode Research (Penelitian Ilmiah) , Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2002
--------------- , Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif , Penerbit Tarsito, Bandung, 2002
Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia , UNDP, Jakarta, 2006.
Sutandyo   Wignosubroto   dkk, Pasang   Surut   Otonomi   Daerah:   Sketsa Perjalanan 100 Tahun , Institute for Local Development, Jakarta, 2005
Sutoro  Eko, Prakarsa   Desentralisasi   dan   Otonomi   Desa ,   IRE   Press,
Yogyakarta, 2005