(JAP)
Volume 13 | Nomor 1 | Juni 2022

## KEMITRAAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURAKARTA DENGAN YAYASAN GEMA SALAM DALAM MEREINTEGRASI SOSIAL MANTAN NARAPIDANA TERORIS
1 Johanes Reynaldi Setyawan Kaparang, 2 Sudarmo Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: 1 johanesreynaldi@student.uns.ac.id; 2 sudarmo63@yahoo.com

## ABSTRACT
The terrorism movement is one of the greatest threats to humanity which will continue to spread if it is not immediately prevented. The Indonesian government undertakes development in the field of law through the correctional system, especially for former terrorist convicts. One of the institutions to carry out the guidance of clients of terrorist prisoners is the Class I Correctional Hall of Surakarta. In carrying out its duties and functions, Bapas Surakarta encountered several obstacles,  including  obstacles  related  to  funding,  facilities,  and  stigma  in  society.  Therefore, Bapas Surakarta collaborated with the Gema Salam Foundation, which is a forum or community for  former  terrorist  convicts  to  work  together  to  form  partnerships  in  the  context  of  social reintegration  for  former  terrorist  convicts.  This  study  aims  to  assess  the  effectiveness  of  the partnership  between  Bapas  Surakarta  and  the  Gema  Salam  Foundation  using  6  (six) partnership principles by Hardy et al.  The research method is descriptive qualitative method. This research uses in depth interview and documentation as the data gathering technique, with data sources are informers and documentation. The results showed that the partnership of the Class I  Correctional Hall  of  Surakarta with Gema  Salam  Foundation in social  reintegration of former  terrorist  convicts  was  quite  effective,  there  were  only  a  few  obstacles  related  to  work arrangements and evaluation during the course of the partnership.

## Keywords: Partnership, Social Reintegration, Terrorism

## A.  PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  yang  serba  modern  menimbulkan  dampak  positif  dan negatif.  Salah  satu  dampak  negatif  dari  kemajuan  zaman  yaitu  menjadikan  manusia untuk  melakukan  kejahatan  yang  dapat  meresahkan  masyarakat.  Setiap  bentuk kejahatan memiliki sifat yang merugikan bagi masyarakat dan negara, baik yang berupa material maupun non material. Isu global yang sedang menjadi perhatian bagi seluruh dunia  saat  ini  ialah  masalah  terorisme.  Pergerakan  terorisme  tersebar  di  berbagai belahan dunia dan dapat mengganggu stabilitas suatu negara.
Aksi  terorisme  biasanya  terjadi  pada  objek  vital  tertentu  yang  strategis  misalnya kawasan, tempat, bangunan, atau instalasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa, merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya atau menyangkut pertahanan
dan keamanan yang sangat tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  dalam  kurun  waktu  Tahun  2000-2019,  Densus 88 telah menangkap kurang lebih 2000 teroris dan seperempat dari tahanan kasus terorisme  telah  dikembalikan  ke  masyarakat.  Contoh  aksi  terorisme  yang  terjadi  di Indonesia  yang  beberapa  waktu  lalu  terjadi  yaitu  Bom  Thamrin  pada  tahun  2016, terdapat  enam  ledakan  dan  baku  tembak  antara  teroris  dan  polisi  di  kawasan  MH Thamrin, Jakarta Pusat. Ledakan terjadi di dua tempat, yaitu di halaman parkir Menara Cakrawala dan di pos polisi di depan gedung tersebut. Ada juga kasus serangan bom bunuh diri di halaman Mapolresta Solo, Jawa Tengah yang mengakibatkan seorang anggota  polisi  mengalami  luka  ringan  karena  mencegah  pelaku  memaksa  masuk. Ledakan itu terjadi hanya satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada Rabu, 6 Juli 2016.
Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi berbagai kasus terorisme yang terjadi di Indonesia telah banyak dilakukan, misalnya melalui pencegahan dan penanggulangan. Salah satunya adalah dibentuknya  lembaga  pemerintah  nonkementerian  (LPNK)  yaitu  Badan  Nasional Penganggulangan  Terorisme  (BNPT).  Selain  itu  pemerintah  juga  berupaya melakukan pembangunan di bidang hukum yakni memperbaiki sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia, karena seorang narapidana yang pada masa lalunya telah melakukan suatu kesalahan dan dijatuhi hukuman tetap tidaklah dianggap selamanya sebagai orang yang bersalah. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar sebagai upaya penjeraan saja, tetapi juga  merupakan  suatu  usaha  rehabilitasi  dan  integrasi  sosial  narapidana  yang nantinya akan kembali ke masyarakat.
Perlakuan khusus atau perlakuan yang berbeda terhadap narapidana teroris juga dikarenakan adanya kebutuhan dan resiko yang melekat pada dirinya. Adapun yang menjadi landasan moral dari perlakuan tersebut adalah perlakuan yang berbeda tidak selamanya  dapat  diartikan  telah  melanggar  asas  persamaan  perlakuan  dan pelayanan (asas non diskriminasi). Di samping itu, perlakuan yang berbeda ini sudah sesuai dengan prinsip individualisasi pembinaan seperti yang telah direkomendasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Salah satu Balai Pemasyarakatan yang juga menangani narapidana teroris yaitu Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Surakarta.  Jumlah  klien  yang  ditangani  di  Balai Pemasyarakatan ini per 9 Juli 2020, tercatat ada 787 klien. Terinci atas 5 klien kasus tindak pidana korupsi, 9 klien kasus tindak pidana terorisme, 286 klien tindak pidana penyalahgunaan narkoba, 71 pidana umum dan kasus lainnya sebanyak 416 klien. Berdasarkan hasil penelitian yang difasilitasi Badan Nasional
Penanggulangan  Teroris  (BNPT),  wilayah  Soloraya  menjadi  wilayah  merah radikalisme. Ini sesuai data Badan Kesbangpol Jawa Tengah per Februari 2020, yang menunjukkan bahwa jumlah eks napiter di Kota Surakarta adalah terbanyak yaitu 28 orang dari total 127 orang yang berada di Jawa Tengah.
Kota  Surakarta  sempat  disebut-sebut  sebagai  pusat  gerakan  militan  Islam, dengan ideologinya Abu Bakar Ba'asyir, yang memimpin pondok pesantren Al Ngruki dan  ikut  mendirikan  kelompok  teror  Jemaah  Islamiyah.  Sebagian  pelaku  teror  bom Bali tahun 2012 berasal dari pesantren ini. Ba'asyir sendiri berulangkali menyatakan simpatinya  kepada  gembong  teroris  Osama  bin  Ladin  dan  jaringan  Al  Qaida (Deutsche Welle, 2016).
Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  pengawas  bagi  para narapidana yang telah memperoleh putusan berupa tindakan dari Pengadilan Negeri, tak  jarang  Balai  Pemasyarakatan  sering  mengalami  berbagai  macam  kendala  baik dari dalam maupun dari luar Bapas. Kendala yang biasanya dihadapi Bapas Surakarta dalam  menjalankan  program  bimbingan  ini,  meliputi:  kendala  yang  berhubungan dengan  pendanaan,  kendala  yang  berhubungan  dengan  komunikasi,  kendala  yang berhubungan dengan fasilitas, serta kendala yang berhubungan dengan stigma atau cap di masyarakat. Dengan adanya kendala tersebut membuat proses pembimbingan terhadap para narapidana teroris kurang maksimal sehingga perlu adanya kerjasama dengan  pihak  luar  dalam  memaksimalkan  tugas  dan  fungsi  Bapas  sebagaimana mestinya.
Kemitraan  dengan  organisasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik juga diterapkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta dengan Yayasan Gema  Salam  yaitu  dalam  mengoptimalkan  reintegrasi  sosial  bagi  para  mantan narapidana  teroris.  Pengintegrasian  kembali  narapidana  ke  dalam  masyarakat dilakukan  dengan  memperhatikan  secara  seksama  pengalaman,  nilai-nilai, pengharapan  dan  cita-cita  narapidana,  termasuk  di  dalamnya  latar  belakang
(JAP)
budayanya dan kondisi masyarakat dari mana ia berasal. Proses pengintegrasian ini dilakukan  Bapas  dengan  memberikan  pembimbingan  kepada  para  mantan narapidana  teroris  baik  pembimbingan  yang  bersifat  kepribadian  maupun pembimbingan  yang  bersifat  kemandirian.    Pembimbingan  ini  berusaha  untuk menyadarkan  mereka  akan  kesadaran  berkeTuhanan  dan  meluruskan  kembali ideologi yang salah serta memberikan modal keterampilan agar setelah bebas nanti mereka  sudah  siap  untuk  bekerja  dan  melakukan  hal-hal  positif  sehingga meminimalisir untuk terjerumus kembali ke dunia terorisme.
Yayasan Gema Salam merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi  sebagai  wadah  untuk  membantu  para  mantan  narapidana  teroris berintegrasi  kembali  dengan  masyarakat  dan  membangun  lagi  ekonomi  keluarga mereka.  Narapidana  terorisme  di  yayasan  ini  memiliki latar  belakang ideologi islam yang salah, beberapa diantaranya tergabung dalam kelompok Islam Sunni Al-Qaeda, organisasi  militan  Islam  Jemaah  Islamiyah  dan  kelompok  militan  ekstremis  Negara Islam Irak dan Syam (ISIS). Mereka terlibat dalam beberapa kasus terorisme seperti aksi pengeboman, meracuni anggota polisi, penembakan pos polisi, dll. Yayasan ini didirikan  oleh  mantan  narapidana  teroris  yang  merupakan  tangan  kanan  dr.  Azhari pelaku Bom Bali I dan juga mantan klien pemasyarakatan di Bapas Surakarta. Bentuk kemitraan  ini  tertuang  dalam  nota  kesepahaman  bersama  (MoU)  antara  Yayasan Gema Salam Kota Surakarta dengan Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta Nomor :  W13.AS.PAS46.HM.01.03-296  dan  Nomor  :  001/GEMA  SALAM/II/2019  tentang Pembimbingan Kemandirian Klien Pemasyarakatan Balai Kelas II Surakarta.
Kemitraan ini telah dimulai sejak tahun 2019 sebagaimana yang tertuang dalam nota kesepahaman bersama antara Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta dengan Yayasan  Gema  Salam,  namun  jauh  sebelum  itu  mereka  sebenarnya  juga  telah bekerjasama hanya saja tidak ada perjanjian tertulis seperti sekarang. Kegiatan yang dilakukan  selama  ini  berupa  pembimbingan  kepribadian,  pelatihan  keterampilan, kegiatan kemasyarakatan, wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan. Upaya ini  ditempuh  guna  memaksimalkan  reintegrasi  sosial  yang  berlangsung  sebelum mereka akhirnya benar-benar bebas dan kembali ke masyarakat.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori prinsip kemitraan untuk mengukur efektivitas kemitraan menurut Hardy et al (2003). Kemitraan adalah proses interaksi  dua  pihak  atau  lebih  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  kerjasama  untuk
mencapai  suatu  tujuan  tertentu.  Menurut  Sumarto  (2009:116) partnership adalah hubungan yang terjadi antara civil society , pemerintah dan atau sektor swasta dalam rangka  mencapai  suatu  tujuan  yang  didasarkan  pada  prinsip  kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian.
Menurut  Hardy  et  al  (2003)  terdapat  6  prinsip  kemitraan  untuk  mengukur efektivitas kemitraan yaitu, 1) recognising and accepting the need for partnership ; 2) developing clarity and realism of purpose ; 3) ensuring commitment and ownership ; 4) developing  and  maintaining  trust ;  5) developing  clear  and  robust  partnership arrangements ;    6) monitoring,  measuring  and  learning. Di  setiap  prinsip  ini  telah ditentukan kriteria-kriteria tertentu untuk mengetahui seberapa besar prinsip tersebut sudah dilaksanakan yaitu dengan memberi penilaian skor 1 untuk rendah, skor 2 untuk sedang dan skor 3 untuk tinggi.
Kemitraan  mempunyai  tujuan  untuk  mencapai  hasil  yang  lebih  baik,  dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dalam kemitraan kedua belah pihak saling diuntungkan. menurut Dwiyanto (2010:287-290) keuntungan dan manfaat yang  didapat  dari  adanya  kemitraan  antara  lain:  1)  memperbaiki  efektivitas penganggaran  dari  layanan  pemerintah  karena  peningkatan  cakupan  layanan pemerintah dapat dilakukan tanpa menambah pegawai dan anggaran; 2) kemitraan dapat meningkatkan kepercayaan diantara institusi yang bermitra; 3) kemitraan dapat mengubah  sikap  para  aktor  dan  kalangan  pengambil  kebijakan  dari  institusi  yang bermitra menjadi lebih terbuka dan bersahabat; 4) kemitraan yang melibatkan institusi masyarakat  sipil  dapat  memperkuat  rasa  kewarganegaraan  ( sense  of  citizenships ), rasa  tanggung  jawab,  dan  kepedulian  warga  terhadap  pelayanan  publik;  5) meningkatkan akuntabilitas layanan public; 6) mendorong pertukaran nilai tradisi, dan keahlian antara birokrasi pemerintah dan lembaga non pemerintah.
Berdasakan uraian di atas, artikel ini akan mengkaji efektivitas kemitraan antara Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Surakarta  dengan  Yayasan  Gema  Salam  dalam Mereintegrasi  Sosial  Mantan  Narapidana  Teroris  sebagai  sarana  untuk  melihat sejauhmana upaya yang dilakukan antara pemerintah dengan organisasi masyarakat dalam menjawab serta menyelesaikan bersama masalah publik khususnya berkaitan dengan kehidupan para mantan narapidana teroris dengan menggunakan 6 prinsip kemitraan untuk mengukur efektivitas kemitraan oleh Hardy et al.

## B.  METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deksriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menilai  efektivitas kemitraan  yang  terjalin  antara  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Surakarta  dengan Yayasan Gema Salam dalam Mereintegrasi Sosial Mantan Narapidana Teroris dilihat dari perspektif prinsip kemitraan. Lokasi penelitian ini berada di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta dan Yayasan Gema Salam.
Sumber  data  pada  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  dengan  teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara  mendalam  dengan  para  informan  terkait. Selain  itu,  adapun  sumber  data  sekunder  dengan  teknik  pengumpulan  data menggunakan  data  dokumentasi  atau  arsip  yang  relevan  dengan  kemitraan  antara Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Surakarta  dengan  Yayasan  Gema  Salam.  Pada penelitian  ini  informan  ditentukan  dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling dimana peneliti berusaha mencari informan yang sanggup serta mengetahui informasi dan  permasalahannya  secara  mendalam  terkait  kemitraan  yang  dilakukan  antara Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Surakarta  dengan  Yayasan  Gema  Salam  dalam mereintegrasi sosial mantan narapidana teroris. Pada tahap ini informan yang diambil adalah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Klien Terorisme Bapas Surakarta, Ketua Yayasan Gema Salam dan dua anggota Yayasan Gema Salam.
Teknik  validitas  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  triangulasi sumber.  Cara  ini  mengarahkan  peneliti  agar  dalam  mengumpulkan  data,  wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda yang tersedia, artinya data yang sejenis akan lebih mantap kebenarannya jika digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Sedangkan untuk teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik  analisis  data  interaktif  Miles  dan  Huberman  dalam  dalam  Sutopo  (2006:93), teknik  analisis  data  model  interaktif  terdiri  atas:    reduksi  data,  sajian  data,  dan penarikan kesimpulan.

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  untuk  melihat  bagaimana  efektivitas  kemitraan  Balai Pemasyarakatan  Kelas  I  Surakarta  dengan  Yayasan  Gema  Salam,  peneliti menggunakan 6 prinsip kemitraan yang dikemukakan oleh Hardy et al yaitu :

## 1.  Recognising and accepting the need for partnership
Prinsip ini mengacu pada dua faktor utama yaitu sejauh mana ada latar belakang kemitraan  dan  pengakuan  akan  perlunya  bekerjasama  dalam  kemitraan.  Faktor- faktor ini sangat jelas kaitannya dimana latar belakang kemitraan pemerintah yang kuat  harus  mencerminkan  pemahaman  tentang  perlunya  bekerja  dengan  cara kemitraan,  sementara  latar  belakang  kerja  kemitraan  yang  lemah  mencerminkan apresiasi antar keduanya yang tidak baik, hal ini dapat terlihat dari seberapa besar lembaga  bergantung  satu  sama  lain  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Tanpa penghargaan seperti itu, kerja sama yang sejati tidak mungkin berkembang.
Kemitraan dalam mereintegrasi sosial mantan narapidana teroris terjalin karena adanya  kesamaan  latar  belakang  dimana  keduabelahpihak  menyadari  bahwa mereka  sama-sama  saling  mengakui  dan  menerima  kebutuhan  kemitraan  untuk melakukan  pembimbingan  kepada  para  mantan  narapidana  teroris.  Hal  ini diungkapkan oleh masing-masing pihak bahwa kemitraan ini sudah menjadi tugas bersama, sehingga mereka berupaya untuk terlibat membantu satu sama lain dan atas  dasar  tersebut  hubungan  ini  disahkan  melalui  perjanjian  kerjasama  yang tertuang dalam nota kesepahaman bersama antara Yayasan Gema Salam dengan Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Surakarta  Nomor  :  W13.AS.PAS46.HM.01.03-296 dan Nomor : 001/GEMA SALAM/II/2019 tentang Pembimbingan Kemandirian Klien Pemasyarakatan Balai Kelas II Surakarta.
Latar belakang dan alasan terjadinya kemitraan antara Bapas Surakarta dengan Yayasan  Gema  Salam  semakin  diperkuat  dengan  pernyataan  bahwa keduabelahpihak juga menyadari mengapa kemitraan yang mereka  jalankan perlu dan  penting  untuk  dilakukan.  Pihak  Bapas  Surakarta  menyadari  bahwa  yayasan gema salam merupakan sebuah wadah bagi para mantan narapidana teroris dimana intensitas pendekatannya sangat kuat terjadi di dalam yayasan tersebut, tentu hal ini menjadi nilai positif dan dorongan tersendiri bagi Bapas Surakarta untuk melakukan pembimbingan berkelanjutan karena dalam menentukan sebuah pembimbingan dan strategi  pendekatan  yang  digunakan  akan  lebih  mengena  dari  sesama  mantan narapidana  teroris  itu  sendiri.  Dengan  demikian  prinsip  mengakui  dan  menerima kebutuhan kemitraan ini mendapat skor 3 berdasarkan kritera yang telah ditentukan.

## 2.  Developing clarity and realism of purpose
Prinsip  ini  mengasumsikan  bahwa  ada  kesepakatan  di  antara  mitra  tentang keinginan dan pentingnya bekerja sama. Prinsip kedua ini berkaitan dengan dua area awal  yang  luas  dari  lingkup  kemitraan.  Pertama,  mempertimbangkan  apakah  para mitra  memiliki  kesamaan  yang  cukup  untuk  bekerja  sama,  baik  dalam  hal pemahaman bersama yang luas serta maksud dan tujuan yang lebih spesifik. Kedua, memastikan bahwa maksud dan tujuan kemitraan bersifat realistis.
Dalam kemitraan ini, setiap pihak yang terlibat baik dari pihak Bapas Surakarta maupun  pihak  Yayasan  Gema  Salam  sudah  saling  memahami  tujuan  yang  jelas dengan terbangunnya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Hal ini karena Bapas  Surakarta  dan  Yayasan  Gema  Salam  selalu  berkoordinasi  satu  sama  lain dalam  melakukan kerjasama  demi  tercapainya  sebuah reintegrasi  sosial bagi  para mantan  narapidana  teroris.  Bapas    Surakarta  berupaya  semaksimal  mungkin begitupula dari Yayasan Gema Salam juga mengimbangi sehingga kemitraan yang terjadi sesuai dengan harapan bersama. Komunikasi yang terjalin antara keduanya juga  sudah  cukup  baik,  keduabelahpihak  saling  menyadari  akan  pentingnya membangun komunikasi yang baik agar pelaksanaan kemitraan bisa sesuai dengan harapan.
Salah satu contohnya disaat Bapas Surakarta membutuhkan data baik mengenai mantan narapidana teroris atau informasi lainnya, pihak Yayasan Gema Salam ikut membantu  menyediakan  begitupula  sebaliknya  saat  pihak  Yayasan  Gema  Salam membutuhkan  sesuatu  hal  berupa  kegiatan  pelatihan,  dari  pihak  Bapas  juga  ikut membantu. Dengan demikian prinsip mengembangkan kejelasan dan realisme tujuan ini mendapat skor 3 berdasarkan kritera yang telah ditentukan.

## 3.  Ensuring commitment and ownership
Prinsip  ini  mengasumsikan  bahwa  dalam  pelaksanaan  kemitraan  tidak  dapat menjamin  karakteristik  oleh  pertumbuhan  yang  spontan  atau  kelangsungan  diri sendiri,  oleh  karena  itu  pemahaman  dan  kesepakatan  yang  dikembangkan  melalui dua  prinsip  pertama  perlu  didukung  dan  diperkuat.  Prinsip  ini  berkaitan  dengan memastikan bahwa di seluruh mitra ada komitmen yang luas, kepemilikan, kemitraan kerja dan terutama komitmen yang cukup kuat.
Komitmen  yang  terjalin  antar  keduanya  bisa  dikatakan  baik  karena  masing- masing  pihak  menyadari  kemitraan  yang  mereka  jalankan  merupakan  sebuah komitmen  dan  demi  kebaikan  bersama.  Kesadaran  akan  kewajiban  dan tanggungjawab bersama menjadi poin penting dalam sebuah kemitraan sehingga baik dari  pihak  Bapas  Surakarta  dan  Yayasan  Gema  Salam  berusaha  bersama-sama melaksanakan  kegiatan  berlandaskan  komitmen  tersebut.  peran  mereka  dalam kemitraan ini juga baik dan sesuai dengan MoU seperti menyediakan data dan terlibat dalam  kegiatan-kegiatan  di  tingkat  kota  atau  provinsi.  Dengan  demikian  prinsip memastikan komitmen dan kepemilikan ini mendapat skor 3 berdasarkan kritera yang telah ditentukan.

## 4.  Developing and maintaining trust
Prinsip ini merupakan prinsip yang paling jelas dan paling sulit dipahami dalam mendukung  kemitraan  yang  sukses.  Dalam  bekerja  secara  bersama  dimungkinkan terdapat sedikit kepercayaan di antara mereka yang terlibat, sehingga pengembangan dan  pemeliharaan  kepercayaan  adalah  dasar  untuk  menciptakan  kemitraan  yang baik,  bertahan  lama,  dan  paling  sukses.  Pada  tingkat  apapun  baik  di  organisasi, profesional maupun individu, semakin tinggi tingkat kepercayaan maka semakin baik peluang untuk terciptanya kemitraan yang sehat. Selama ini, sejarah kerja sama di banyak  bidang  dicirikan  oleh  perselisihan  teritorial  tentang  peran  dan  kewenangan atau  klaim  atas  kompetensi  profesional  eksklusif  atau  pembelaan  tentang  sumber daya yang menghalangi pengembangan kepercayaan.
Kepercayaan  telah  dikembangkan  dan  dipertahankan  dalam  kemitraan  antara Bapas  Surakarta  dengan  Yayasan  Gema  Salam.  Hal  ini  terlihat  dari  pihak  Bapas Surakarta  sendiri  merasa  bahwa  kerjasama  yang  terjalin  sudah  baik  dikarenakan masing-masing pihak berusaha untuk bekerja beriringan bukan saling bekerja sendiri- sendiri. Sama halnya dengan yang dirasakan oleh pihak Yayasan Gema Salam yang juga  merasa  sangat  terbantu  dengan  adanya  kemitraan  ini  salah  satunya  dengan masih saling terhubung jika ada bantuan maupun pelatihan.
Semua  mitra  memiliki  rasa  saling  percaya  yang  kuat  antara  satu  dengan  yang lainnya dimana selama ini mereka bekerjasama bukan sama-sama bekerja. Selain itu selama pelaksanaan kemitraan berlangsung mereka juga saling melengkapi dan tidak ada yang mendominasi. Dengan demikian prinsip mengembangkan dan memelihara kepercayaan ini mendapat skor 3 berdasarkan kritera yang telah ditentukan.

## 5.  Developing clear and robust partnership arrangements
Prinsip  ini  mengacu  pada  kebutuhan  untuk  memastikan  bahwa  pelaksanaan kemitraan  tidak  terhalang  oleh  pengaturan  kerja  yang  rumit,  tidak  praktis  dan memakan  waktu.  Buktinya  adalah  bahwa  struktur  dan  proses  yang  terlalu  rumit mencerminkan  pertahanan  mitra  tentang  kepentingan  mereka  sendiri  dan ketidakpastian  tentang  tingkat  kepercayaan  bersama.  Akibat  dari  ekses  birokrasi tersebut  adalah  rasa  frustasi  di  antara  para  mitra  dan  hilangnya  antusiasme  dan komitmen mereka terhadap kemitraan. Karena itu, pengaturan kerja kemitraan harus seringkas  mungkin,  dengan  struktur  bersama  yang  umumnya  terbatas  waktu  dan berorientasi  tugas.  Dua  persyaratan  penting  lainnya  adalah:  (a)  fokus  utama  pada proses  dan  hasil  daripada  struktur  dan  masukan;  dan  (b)  kejelasan  tentang  bidang tanggung jawab mitra dan garis akuntabilitas.
Pengaturan  kemitraan  yang  jelas  dan  kuat  belum  sepenuhnya  terjadi  dalam kemitraan antara Bapas Surakarta dengan Yayasan Gema Salam. Hal ini terlihat dari pertemuan  rutin  yang  belum  terjadwal  dan  adanya  hambatan  yang  terjadi  selama kemitraan. Walaupun begitu upaya yang dilakukan dalam kemitraan ini bisa dikatakan cukup  karena  keduabelahpihak  mengupayakan  sistem  pengaturan  kerja  yang fleksibel  dan  tidak  terlalu  kaku.  Dengan  demikian  prinsip  mengembangkan pengaturan  kemitraan  yang jelas  dan  kuat  ini  mendapat  skor  2  berdasarkan  kritera yang telah ditentukan.

## 6.  Monitoring, measuring and learning.
Prinsip ini mengacu pada komponen reflektif kemitraan. Fungsi tinjauan seperti ini merupakan bagian integral dari proses perencanaan dan manajemen lembaga atau organisasi. Namun, yang lebih penting lagi, dalam kemitraan mungkin ada keraguan tentang tingkat komitmen atau tentang biaya dan manfaat bagi masing-masing mitra. Hal ini bisa terjadi jika kemitraan dipandang oleh beberapa orang sebagai bisnis non- inti. Oleh karena itu, pemantauan, pengukuran, dan pembelajaran merupakan bagian penting  yang  tidak  hanya  menilai  dari  kinerja  tetapi  dengan  demikian  dapat memperkuat komitmen dan kepercayaan antar pihak yang bermitra.
Kemitraan  antara  Bapas  Surakarta  dengan  Yayasan  Gema  Salam  masih diperlukan  penguatan  terkait  monitoring  dan  evaluasi  selama  jalannya  kemitraan sehingga  target-target  atau  uraian  kegiatan  yang  dilaksanakan  bisa  terlihat  dengan baik  sehingga  harapannya  kemitraan  ini  bisa  berlanjut  secara  berkesinambungan
dengan penyempurnaan-penyempurnaan selama pelaksanaan kemitraan berlangsung.  Namun  disisi  lain  dengan  adanya  kemitraan  ini  memberikan  manfaat dan hasil yang cukup baik khususnya bagi para mantan narapidana teroris, mereka sangat  terbantu  untuk  menjalani  kehidupan  pasca  bebas  dari  penjara.  Dengan demikian  prinsip  pemantauan,  pengukuran  dan  pembelajaran  ini  mendapat  skor  2 sesuai dengan kritera yang telah ditentukan.
Berdasarkan penjelasan dari keenam prinsip di atas pelaksanaan kemitraan yang dijalankan  antara  Bapas  Surakarta  dengan  Yayasan  Gema  Salam  dalam Mereintegrasi Sosial Mantan Narapidana Teroris dikategorikan cukup efektif. Gambar 1 menangkap temuan di enam prinsip kemitraan dimana peringkat untuk setiap prinsip ditetapkan, yang mewakili tingkat keberhasilan dan kekuatan yang telah dicapai dari kemitraan ini.
Gambar 1. Tingkat efektivitas kemitraan yang diukur dari setiap prinsip kemitraan menurut Hardy et al (2003)

## (Sumber: Data Peneliti)

## D.  SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan yang penulis sampaikan mengenai Kemitraan  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Surakarta  dengan  Yayasan  Gema  Salam dalam  Mereintegrasi  Sosial  Mantan  Narapidana  Teroris  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  kemitraan antara  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Surakarta  dengan  Yayasan Gema Salam sudah berjalan dengan baik dan dapat dikatakan cukup efektif namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan. Prinsip kemitraan menurut Hardy et al dapat digambarkan sebagai berikut:

## 1. Mengakui dan menerima kebutuhan kemitraan
Dari  hasil  penelitian  yang  sudah  disampaikan  dapat  disimpulkan  bahwa kemitraan  dalam  mereintegrasi  sosial  mantan  narapidana  teroris  terjalin  karena adanya kesamaan latar belakang dimana keduabelahpihak menyadari bahwa mereka sama-sama saling mengakui dan menerima kebutuhan kemitraan untuk melakukan pembimbingan kepada para mantan narapidana teroris.

## 2. Mengembangkan kejelasan dan realisme tujuan
Dari hasil penelitian yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa dalam kemitraan ini, setiap pihak yang terlibat baik dari pihak Bapas Surakarta maupun pihak Yayasan Gema Salam sudah saling memahami tujuan yang jelas serta terbangunnya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.

## 3. Memastikan komitmen dan kepemilikan
Dari  hasil  penelitian  yang  sudah  disampaikan  dapat  disimpulkan  bahwa komitmen  yang  terjalin  antar  keduanya  bisa  dikatakan  baik  karena  masing-masing pihak menyadari kemitraan yang mereka jalankan merupakan sebuah komitmen dan demi  kebaikan  bersama.  Kesadaran  akan  kewajiban  dan  tanggungjawab  bersama menjadi  poin  penting  dalam  sebuah  kemitraan  sehingga  baik  dari  pihak  Bapas Surakarta  dan  Yayasan  Gema  Salam  berusaha  bersama-sama  melaksanakan kegiatan berlandaskan komitmen tersebut.

## 4. Mengembangkan dan memelihara kepercayaan
Dari  hasil  penelitian  yang  sudah  disampaikan  dapat  disimpulkan  bahwa kepercayaan telah dikembangkan dan dipertahankan dalam kemitraan antara Bapas Surakarta dengan Yayasan Gema Salam. Hal ini terlihat dari pihak Bapas Surakarta sendiri  merasa  bahwa  kerjasama  yang  terjalin  sudah  baik  dikarenakan  masing- masing pihak berusaha untuk bekerja beriringan bukan saling bekerja sendiri-sendiri. Sama halnya dengan yang dirasakan oleh pihak Yayasan Gema Salam, ia juga sangat terbantu dengan adanya kemitraan ini salah satunya dengan masih saling terhubung jika ada bantuan maupun pelatihan.

## 5. Mengembangkan pengaturan kemitraan yang jelas dan kuat
Dari  hasil  penelitian  yang  sudah  disampaikan  dapat  disimpulkan  bahwa pengaturan kemitraan yang jelas dan kuat belum sepenuhnya terjadi dalam kemitraan antara Bapas Surakarta dengan Yayasan Gema Salam. Hal ini terlihat dari pertemuan rutin  yang  belum  terjadwal  dan  adanya  hambatan  yang  terjadi  selama  kemitraan. Walaupun  begitu  upaya  yang  dilakukan  dalam  kemitraan  ini  bisa  dikatakan  cukup
(JAP)
karena keduabelahpihak mengupayakan sistem pengaturan kerja yang fleksibel dan tidak terlalu kaku.

## 6. Pemantauan, pengukuran dan pembelajaran
Dari  hasil  penelitian  yang  sudah  disampaikan  dapat  disimpulkan  bahwa kemitraan antara Bapas Surakarta dengan Yayasan Gema Salam masih diperlukan penguatan  terkait  monitoring  dan  evaluasi  selama  jalannya  kemitraan  sehingga target-target  atau  uraian  kegiatan  yang  dilaksanakan  bisa  terlihat  dengan  baik sehingga harapannya kemitraan ini bisa berlanjut secara berkesinambungan dengan penyempurnaan-penyempurnaan selama pelaksanaan kemitraan berlangsung.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  ada  beberapa rekomendasi yang diajukan oleh penulis yaitu:
1.  Mempererat  komunikasi  antara  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Surakarta  dengan Yayasan  Gema  Salam  agar  keberjalanannya  reintegrasi  sosial  bagi  mantan narapidana  teroris  bisa  lebih  optimal.  Sehingga  perlu  diadakannya  rapat  koordinasi rutin secara resmi antara keduabelahpihak dalam rangka meningkatkan peran serta kemitraan  yang  sedang  terjalin  dengan  intensitas  minimal  satu  kali  dalam  sebulan. Selain  itu  hal-hal  yang  dibahas  dalam  monitoring  dan  evaluasi  lebih  diperjelas  lagi agar  masing-masing  pihak  mengetahui  perkembangan  kemitraan  yang  telah berlangsung;
2. Mempererat kerjasama dari pihak lain terutama di sektor bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat setempat dimana mantan narapidana teroris tersebut kembali  ke  ling  kungan  tempat  tinggalnya  seperti  dari  pihak  RT/RW  maupun kelurahan,  agar  proses  pembimbingan  bisa  berjalan  secara  optimal  tanpa  ada masalah di lingkungan sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. 2012. Hukum Pidana Terorisme dan Praktik. Jakarta: Gramata Publishing.
Dwipayana,  A.  A.,  &  Eko,  S.  2003. Membangun  Good  Governance  di  Desa. Yogyakarta: IRE Press.
Dwiyanto,  A.  2010. Manajemen  Pelayanan  Publik:  Peduli,  Inklusif,  dan  Kolaboratif.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Geurrero,  A.  L.  2016. Social  Problems:  Community,  Policy  and  Social  Action:  Fifth Edition . Sage
Hafsah,  M.  2000. Kemitraan  Usaha:  Konsepsi  dan  Strategi .  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan.
Hardy,  B.,  B,  H.,  &  E,  W.  2003. Assessing  Strategic  Partnerships:  The  Partnership Assessment  Tool.  Strategic  Partnership  Taskforce. London:  O ﬃ ce  of  the Deputy Prime Minister.
Manullang, A.C. 2001. Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim . Jakarta: Panta Rhei.
Moleong, L. J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nainggolan,  P.  P.  2018. Kerja  Sama  Internasional  Melawan  Terorisme. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Notoatmodjo, S. 2010. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta. Sakidjo, & dkk. 2002. Ujicoba Pola Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Integrasi  Sosial  Di  Daerah  Rawan  Konflik. Jakarta:  Departemen  Sosial  RI, Badan  Pelatihan  dan  Pengembangan  Sosial,  Balai  Besar  Penelitian  dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
Soekanto, S. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sulistyani, A. T. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media.
Sumarto,  Hetifah  Sj.  2009. Inovasi,  Partisipasi,  dan  Good  Governance. Jakarta  : Yayasan Obor Indonesia.
Sutopo, H. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian). Surakarta: UNS Press.
Wibisono,  Y.  2007. Membedah  Konsep  &  Aplikasi  CSR  (Corporate  Social. Responsibility). Gresik: Fascho Publishing.

## Jurnal Ilmiah
Brinkerhoff,  et  al.  2011.  “Public-Private  Partnership:  Perspective  on  Purpose, Publicness, and Good Governance”. Public Administration and Development , 31 (1), 2-14.
Fernandya, R. S. et al. 2019. “Pola Kemitraan Non Government Organization (NGO) Yayasan  Sayap  Ibu  Dengan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  Dalam Mengatasi Anak Homeless ”. Journal of Politic and Government Studies, 8 (2),
121-130.
Ikhsan,  N.  et  al.  2016. “Kemitraan  Pemerintah  Daerah  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat di Kota Makassar ”. Jurnal Ilmu Administrasi, 5 (2), 86-94.
Khumaidi,  et  al.  2019. “Design  of  Village,  Community  and  Private  Government Partnership  Models  in  Labor  (Study  in  Gempol  Subdistrict,  Pasuruan Regency) ”. Journal of Public Administration Studies, 4 (1), 1-8.
Mardiyanta,  A.  2011. “Kebijakan  Publik  Deliberatif:  Relevansi  dan  Tanntangan Implementasinya ”. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 24 (3), 261-271.
McQuaid, Ronald. 2000. “The Theory of Partnership: Why have Partnerships?”. Public Private Partnership: Theory and Practice in International Perspective , 9-35.
Nuwagaba, A. 2013. “Public Private Partnership (PPPs) and their Effect on Service Delivery  in  Rwanda ”. International  Journal  of  Economics,  Finance  and Management, 2 (5), 356-359.
Ollerenshaw, A. et al. 2017. “Leading the way: the integral role of local government within  a  multisector  partnership  delivering  a  large  infrastructure  project  in  an Australian growth region ”. Local Government Studies, 43 (2), 291-314.
Putri,  M.  R  et  al.  2016. “Kemitraan  Pemerintah-Swasta  Dalam  Program  Corporate Social  Responsibility  Di  Kabupaten  Pasuruan ”. Jurnal  Kebijakan  dan Manajemen Publik,  4 (2), 117-234.
Vorevičienė,  J  et  al.  2017.  “Nevyriausybinių  organizacijų  ir  vietos  valdžios bendradarbiavimas  įgyvendinant  šeimos  politiką:  Kauno  miesto  savivaldybės atvejis ”. Viešoji Politika Ir Administravimas, 16 (1), 121-137.

## Dokumen
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

## Berita Media Cetak Elektronik
Badriyanto. (2018). 7 Serangan Teroris di Indonesia Tiga Tahun Terakhir, Nomor 5 Diwarnai  ‘Drama'.  Dipetik  Juni  14,  2020,  dari  nasional.okezone.com: https://nasional.okezone.com/read/2018/05/14/337/1897942/7-serangan- teroris-di-indonesia-tiga-tahun-terakhir-nomor-5-diwarnai-drama
Damarjati,  D.  (2018).  Terorisme  Terlaknat  2018:  Bom  Sekeluarga  Mengguncang Surabaya. Dipetik
Juni 14, 2020, dari news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-4358370/terorisme-terlaknat-2018-bom- sekeluarga-mengguncang-surabaya
Deutsche Welle. (2016). Solo Jadi Pusat Gerakan dan Kaderisasi Militan pro ISIS di Indonesia?.  Dipetik  Mei  14,  2020,  dari  dw.com:  https://www.dw.com/id/solo- jadi-pusat-gerakan-dan-kaderisasi-militan-pro-isis-di-indonesia/a-19505041
Firdaus, A. (2019). BNPT: Densus tangkap 2.000 teroris sejak 2000-2019.   Dipetik Juni 16, 2020, dari antaranews.com:
https://www.antaranews.com/berita/921076/bnpt-densus-tangkap-2000- teroris-sejak-2000-2019
Innocenti,  W.  (2018).  Kejahatan  Terorisme  Sebagai  Internasional  Crime  Dalam Kontruksi  Hukum  Internasional.    Dipetik  Juni  16,  2020,  dari  kumparan.com: https://kumparan.com/ferdio-irfan/kejahatan-terorisme-sebagai-internasional- crime-dalam-kontruksi-hukum-internasional/full
Septiadi, B. (2020). Solo Raya Masuk Zona Merah Radikalisme. Dipetik Juni 17, 2020, dari radarsemarang.jawapos.com:
https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/2020/02/19/solo-raya- masuk-zona-merah-radikalisme