## KERENTANAN LINGKUNGAN LAUT TIAP PROVINSI DI INDONESIA

## MARINE ENVIRONMENTAL VULNERABILITY OF EACH PROVINCE IN INDONESIA
Adi Wibowo
Departemen Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia, Depok. ema

## ABSTRACT
Interaction between mainland and ocean are not balance.  That means  condition in mainland will higher affect the ocean, but not vice versa. Indonesia as a tropical island country has very long beaches and many rivers flow into the sea. The increased population in each province will have an impact on increasing contaminant into the river, so those are will cause the contaminant into the sea increasing.  The problem statement is at  what level of the marine environmental vulnerability in each province? Using methods of spatial analysis those find the spatial  pattern of the marine environmental vulnerabilities  in Indonesia.  Level of the marine environmental vulnerability is generated based on numbers of regency along the coast line, including the total of population and population growth in each province and the number of rivers along the coast line. Conclusion in this research is province with the very high level of the marine environmental vulnerability is eleventh provinces, fifteenth provinces with high level, five provinces with moderate level, and two provinces with the lowest level. The province with very high level is caused by variation combination from the high number of regency along the coast line, including the highest number of population and population growth and the highest number  of river. Such conditions may cause high vulnerability  in some provinces such as Nanggroe Aceh Darusallam, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah and Sulawesi Tenggara.

## Keywords: vulnerability, marine environmental, spatial analysis

## ABSTRAK
Interaksi antara daratan dan lautan tidak seimbang, yakni kondisi di daratan akan sangat mempengaruhi kondisi lautan, tetapi tidak demikian sebaliknya. Indonesia sebagai negara kepulauan tropis memiliki pantai yang sangat panjang dan sungai yang mengalir ke laut sangat banyak. Jumlah penduduk yang terus meningkat di  tiap provinsi akan berdampak pada peningkatan cemaran yang masuk ke dalam sungai, sehingga hal ini akan menyebabkan cemaran ke dalam laut juga meningkat. Permasalahannya adalah bagaimana tingkat kerentanan lingkungan laut provinsi di Indonesia?  Dengan menggunakan metode analisis spasial  maka dapat diketahui pola spasial tingkat kerentanan lingkungan laut di Indonesia. Tingkat kerentanan lingkungan laut dihasilkan berdasarkan jumlah kabupaten di sepanjang pantai, termasuk jumlah penduduk dan pertambahan penduduk di tiap provinsi, serta jumlah sungai di sepanjang pantai. Kesimpulannya adalah terdapat sebelas provinsi yang tingkat kerentanan lingkungan laut sangat tinggi, limabelas provinsi kerentanan tinggi, lima provinsi dengan tingkat sedang dan hanya dua provinsi  dengan tingkat rendah. Provinsi dengan tingkat kerentanan lingkungan laut sangat tinggi karena memiliki kombinasi dari jumlah kabupaten/kota di sepanjang pantai bernilai tinggi, jumlah dan pertambahan penduduk dari kabupaten yang ada di sepanjang pantai bernilai sangat tinggi, dan jumlah sungai yang masuk ke laut bernilai tinggi. Provinsi dengan tingkat kerentanan lingkungan laut sangat tinggi berada di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Bali, Nusa Tengara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, serta Maluku Utara.
Kata kunci: kerentanan, lingkungan laut, analisis spasial

## I. PENDAHULUAN
Interaksi antara daratan dan lautan tidak seimbang, yakni kondisi di daratan akan sangat mempengaruhi kondisi lautan, tetapi tidak demikian sebaliknya. Indonesia sebagai negara kepulauan tropis memiliki pantai yang sangat panjang dan sungai yang mengalir ke laut sangat banyak. Seperti terlihat pada Gambar 1, tidak ada satu provinsi  pun  di Indonesia yang tidak punya garis pantai.
Jika tiap provinsi diperbesar berdasarkan kabupaten dan kota yang langsung berbatasan dengan laut, maka terdapat sebelas provinsi yang semua kabupaten dan kota-nya berbatasan langsung dengan laut. Provinsi tersebut adalah Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau di Pulau Sumatra, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur di Kepulauan Sunda Kecil, Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo di Pulau Sulawesi, Provinsi Maluku dan Maluku Utara di Kepulauan Maluku, serta Provinsi Papua Barat di Pulau Papua. Hanya Provinsi Jambi dan Sumatra Selatan di Pulau Sumatra yang memiliki dua kabupaten/kota yang
berbatasan langsung dengan laut, sedangkan 20 provinsi di Indonesia memiliki variasi antara 30-80% kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan laut (Tabel 1).
Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1971 berjumlah 119.208.229 jiwa, kemudian pada tahun 1990 meningkat menjadi 179.378.946 jiwa dan sepuluh tahun kemudian pada tahun 2000 penduduk Indonesia telah menjadi 205.754.808  jiwa. Tahun 2005 menurut Supas penduduk Indonesia berjumlah 218.868.791 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak di Indonesia menurut Supas 2005 (sembilan provinsi terbanyak) adalah Provinsi Jawa Barat 38 juta jiwa (1), Provinsi Jawa Timur 36 juta jiwa  (2), Provinsi Jawa Tengah 31 juta jiwa (3), Provinsi Sumatra Utara 12 juta jiwa (4), Provinsi Banten 9 juta jiwa (5), Provinsi DKI Jakarta 8 juta jiwa (6), Provinsi Sulawesi Selatan 7,5 juta jiwa (7), Provinsi Lampung 7 juta jiwa (8), Provinsi  Sumatra  Selatan 6 juta jiwa (9) dan sisanya masih dibawah angka 5 juta jiwa.  Tahun 2010 hasil sensus penduduk mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 237.000.000 jiwa (BPS, 2010).
Gambar 1. Provinsi di Indonesia.
Tabel 1. Jumlah kabupaten/kota pesisir di Indonesia.
No. Nama Jumlah Provinsi Kabupaten Kabupaten Pesisir 1 Nangroe Aceh 21 16 2 Bangka Belitung 7 7 3 Bengkulu 9 6 4 Jambi 10 2 5 Kepri 6 6 6 Lampung 10 6 7 Sumbar 19 7 8 Sumsel 14 2 9 Sumut 25 12 10 Riau 11 6 11 Banten
6
5 12 DKI
6
2 13 Jabar 25 10 14 Jateng 36 17 15 Jatim 38 20 16 Yogya 5 3 17 Bali 9 8 18 NTB 10 10 19 NTT 16 16 20 Kalbar 12 5 21 Kalsel 13 5 22 Kalteng 14 7 23 Kaltim 13 8 24 Sulbar 6 5 25 Sulsel 23 19 26 Sulteng 10 10 27 Sultra 10 10 28 Sulut 9 9 29 Gorontalo 6 6 30 Maluku 8 8 31 Malut 8 8 32 Papua 20 11 33 Papua Barat 9 9 Sumber: pengolahan peta Provinsi Indonesia, skala 1 : 250.000
Kegiatan penduduk yang terus meningkat di tiap provinsi akan berdampak pada peningkatkan cemaran yang dihasilkan, terutama limbah cair yang masuk ke dalam sungai, sehingga hal ini akan menyebabkan cemaran ke  dalam
laut juga meningkat. Dampak dari jumlah kabupaten/kota di pesisir, jumlah dan pertambahan penduduk yang terus meningkat  mengakibatkan meningkatnya kerentanan lingkungan laut di sekitar provinsi yang ada. Tujuan penelitian ini
adalah  mengetahui  tingkat kerentanan lingkungan laut di sekitar provinsi di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Indonesia adalah negara kepulauan tropis, maka banyak provinsi dengan kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan laut. Karena Indonesia negara kepulauan dan berada di daerah tropis maka hujan banyak terjadi sehingga terdapat banyak sekali sungai yang ada di tiap-tiap provinsi. Pertambahan jumlah penduduk di suatu tempat akan menyebabkan semakin banyak permukiman dan pertanian/perkebunan dengan menurunnya luas hutan, ditambah
banyaknya sungai yang masuk ke laut, maka cemaran yang masuk ke dalam lingkungan laut akan semakin tinggi (Gambar 2).

## 2.1. Pengumpulan Data:
1. Identifikasi kabupaten/kota provinsi yang berada di  pesisir dari Peta Dasar sekala 1 : 250.000;
2. Inventaris data jumlah dan perubahan jumlah penduduk di kabupaten/kota pesisir provinsi bersumber dari data
BPS masing-masing provinsi tahun
2010;
3. Inventaris jumlah sungai yang masuk langsung ke laut tiap provinsi dari Peta Dasar sekala 1 : 250.000.
Gambar 2. Diagram alur pikir.
Pertambahan Jumlah Penduduk Provinsi dengan Kab/Kota Pesisir Negara Kepulauan Peningkatan Permukiman, Penurunan Luas Hutan Pencemaran Sungai Meningkat Banyak Sungai Hujan Kerentanan Lingkungan Laut Meningkat Tropis Tingkat Kerentanan Lingkungan Laut

## 2.2. Pengolahan Data:
1. Menghitung persentase jumlah kabupaten/kota yang berada di pesisir tiap provinsi KP =  JKP/JK x 100%
- JK = Jumlah kabupaten/kota tiap provinsi
- JKP   = Jumlah kabupaten/kota pesisir tiap provinsi
- KP  = Persentase jumlah kabupaten/kota pesisir tiap provinsi
Hasilnya dibuat menjadi kelas sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah.
2. Menghitung jumlah penduduk pesisir JPP = KP x JP
- KP  = Persentase
jumlah
kabupaten/kota  pesisir tiap provinsi - JP = Jumlah penduduk tiap provinsi
- JPP  = Jumlah  penduduk  pesisir  tiap provinsi
Hasilnya  dibuat  menjadi  kelas: sangat tinggi, tinggi, sedang. dan rendah.
3. Menghitung jumlah pertambahan penduduk pesisir
PPP = (JPP2010 – JPP2005)/5 tahun
- PPP2005  =   jumlah penduduk kab/ kota pesisir tiap provinsi
tahun 2005
- JPP2010   =   jumlah penduduk kab/
kota pesisir tiap provinsi tahun 2010 - PPP =  pertambahan penduduk pesisir pertahun tiap provinsi Hasil dibuat menjadi kelas: sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah.
4. Menghitung jumlah sungai masuk ke laut
JS = Jumlah sungai yang langsung menuju laut di tiap provinsi
Hasilnya dibuat menjadi kelas: sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah.

## 2.3. Analisis:
Untuk mendapatkan kondisi tingkat kerentanan lingkungan laut  di sekitar provinsi di pesisir Indonesia secara spasial, maka Indeks Kerentanan Lingkungan Laut dihasilkan dari penggabungan variabel yang diteliti setelah dibuat penilaian (skor) yakni skor 4 (kelas sangat tinggi),  skor 3 (kelas tinggi), skor 2 (kelas sedang), skor 1 (kelas rendah). Hasilnya ditotal kemudian dibuat kelas kembali yakni sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah agar dapat diketahui kondisi tingkat kerentanan lingkungan  laut  di sekitar provinsi di Indonesia secara spasial.  Hasilnya adalah tingkat kerentanan lingkungan laut  di sekitar provinsi dengan kelas sangat tinggi (skor  12-16),  tinggi (skor 8-11),  sedang (skor 5-7), dan rendah  (skor 4). Teknik analisis yang digunakan menggunakan konsep penampalan ( overlay ) dalam analsis spasial dengan dibantu perangkat lunak SIG (Sistem Informasi Geografis) dengan teknik spatial join yang terdapat dalam bagan pemodelan SIG pada Gambar 3. Untuk memudahkan analisis tersebut, maka dibuatkan matrik (Tabel 2) dan teknik Query untuk menghasilkan luaran kerentanan lingkungan laut provinsi.

## T-KLL  =  T-KP +  T-JPP +  T-PPP  + T- JS
T-KLL = Tingkat kerentanan  lingkungan laut di provinsi T-KP =  Tingkat persentase jumlah kabupaten/kota  pesisir tiap provinsi T-JPP =  Tingkat jumlah penduduk pesisir tiap provinsi T-PPP =   Tingkat pertambahan penduduk  pesisir  per  tahun tiap provinsi
T-JS =  Tingkat jumlah  sungai yang menuju laut tiap provinsi
Komposisi angka pada matrik di
Tabel 2 menjelaskan Tingkat kerentanan sangat tingi bisa dihasilkan dari komposisi skor tiga atau empat dari masing-masing Tingkat Kabupaten/Kota Pesisir, Tingat Jumlah Penduduk Pesisir, Tingkat Pertambahan Penduduk Pesisir dan Tingkat Jumlah Sungai.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.1. Jumlah Kabupaten di Pesisir Tiap Provinsi
Provinsi di Indonesia semua berbatasan langsung dengan laut. Dari
jumlah kabupaten dan kota di tiap provinsi hanya Jambi dan Sumatra Selatan yang masuk di kelas rendah (persentase kurang dari 20%) karena jumlah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan laut hanya terdapat dua kabupaten/kota saja. Dari 33 provinsi di Indonesia, sebanyak sebelas provinsi masuk kategori kelas sedang (persentase jumlah kabupaten/kota pesisir kurang dari 50%), sembilan provinsi masuk dalam kelas tinggi ( 60% kab/kota berada di pesisir), dan sebelas provinsi dengan kelas sangat tinggi (100 % kab/kota berada di pesisir) (Tabel 3).
Gambar 3. Modeling SIG untuk kerentanan lingkungan laut di provinsi.
Tabel 2. Matrik I-KLL.
T-KLL T-KP T-JPP T-PPP T-JS Total Sangat Tinggi 3 or 4 3 or 4 3 or 4 3 or 4 12-16 Tinggi 2 or 3 2 or 3 2 or 3 2 or 3 8- 11 Sedang 1 or 2 1 or 2 1 or 2 1 or 2 5-7 Rendah 1 1 1 1 4
Untuk hasil query dari matrik pada Tabel 2, adalah sebagai berikut:
T-KLL Rendah jika  T-KP = 1 and T-JPP = 1 and T-PPP = 1 and T-JS =1
JPP PPP JS Indeks Kerentanan Lingkungan Laut Di Provinsi Spatial Join Query Builder Tingkat Kerentanan Lingkungan Laut Di Provinsi KP
T-KLL Sedang jika T-KP = 1 or 2 and T-JPP = 1 or 2 and T-PPP =  1 or 2 and T-JS = 1 or 2 T-KLL Tinggi jika T-KP = 2 or 3 and T-JPP = 2 or 3 and T-PPP = 2 or 3 and T-JS = 2 or 3 T-KLL Sangat Tinggi jika T-KP = 3 or 4 and T-JPP = 3 or 4 and T-PPP = 3 or 4 and T-JS = 3 or 4
Tabel 3. Tingkat kerentanan lingkungan laut di provinsi berdasarkan jumlah kabupaten/kota pesisir.
No. Nama Jumlah Persentase Tingkat provinsi
Kabupaten/ kota Kabupaten/ kota pesisir % rentan 1 Nangroe Aceh 21 16 76.2 TINGGI 2 Bangka Belitung 7 7 100.0 SANGAT TINGGI 3 Bengkulu 9 6 66.7 TINGGI 4 Jambi 10 2 20.0 RENDAH 5 Kepri 6 6 100.0 SANGAT TINGGI 6 Lampung 10 6 60.0 TINGGI 7 Sumbar 19 7 36.8 SEDANG 8 Sumsel 14 2 14.3 RENDAH 9 Sumut 25 12 48.0 SEDANG 10 Riau 11 6 54.5 SEDANG 11 Banten 6 5 83.3 TINGGI 12 DKI 6 2 33.3 SEDANG 13 Jabar 25 10 40.0 SEDANG 14 Jateng 36 17 47.2 SEDANG 15 Jatim 38 20 52.6 SEDANG 16 Yogya 5 3 60.0 TINGGI 17 Bali 9 8 88.9 TINGGI 18 NTB 10 10 100.0 SANGAT TINGGI 19 NTT 16 16 100.0 SANGAT TINGGI 20 Kalbar 12 5 41.7 SEDANG 21 Kalsel 13 5 38.5 SEDANG 22 Kalteng 14 7 50.0 SEDANG 23 Kaltim 13 8 61.5 TINGGI 24 Sulbar 6 5 83.3 TINGGI 25 Sulsel 23 19 82.6 TINGGI 26 Sulteng 10 10 100.0 SANGAT TINGGI 27 Sultra 10 10 100.0 SANGAT TINGGI 28 Sulut 9 9 100.0 SANGAT TINGGI 29 Gorontalo 6 6 100.0 SANGAT TINGGI 30 Maluku 8 8 100.0 SANGAT TINGGI 31 Malut 8 8 100.0 SANGAT TINGGI 32 Papua 20 11 55.0 SEDANG 33 Papua Barat 9 9 100.0 SANGAT TINGGI
Sumber: pengolahan data dari peta skala 1 : 250.000
Jika digabungkan data provinsi dengan kelas tinggi dan sangat tinggi untuk jumlah kabupaten/kota di pesisir provinsi, maka terdapat 20 provinsi (11 + 9 provinsi)  atau 60% provinsi Indonesia yang memiliki potensi yang tinggi untuk mencemarkan lingkungan lautnya, sedangkan tingkat sedang terdapat 11 provinsi (38% provinsi) dan tingkat rendah terdapat 2 provinsi (hanya 2%). Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua lingkungan laut provinsi berpotensi tercemar akibat lebih dari 60% kabupaten/kota berada di pesisir.
Berdasarkan sebaran dari provinsi pada Gambar 4, maka terlihat pola spasial provinsi di bagian timur dan tengah Indonesia lebih banyak berpotensi mencemari lingkungan lautnya karena jumlah kabupaten/kota di pesisirnya lebih banyak seperti di Pulau Sulawesi dan Papua dan provinsi yang pulaunya relatif kecil dan kepualauan, seperti Provinsi Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tengara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Untuk Indonesia bagian barat relatif lebih sedikit jumlah kabupaten/kota yang berada dipesisir.
Gambar 4.  Sebaran persentase jumlah kabupaten/kota pesisir tiap provinsi di Indonesia.
3.2. Jumlah Penduduk di Kabupaten/ Kota Pesisir di Provinsi
Berdasarkan data kabupaten/kota yang berada di pesisir dari tiap provinsi pada Tabel 4, dengan menggunakan asumsi bahwa jika persentase kabupaten/kota di pesisir adalah 20%, maka jumlah penduduk pesisir setara dengan 20% dari jumlah penduduk provinsi tersebut. Pada Tabel 3 terlihat jumlah penduduk provinsi dan penduduk pesisir dari tiap provinsi pada tahun 2010. Berdasarkan data BPS tahun 2010, maka penduduk pesisir yang masuk dalam kelas sangat tinggi (sebelas provinsi) terdapat di empat provinsi di Pulau Sulawesi, dua provinsi di Pulau Sumatra, Kepulauan Sunda Kecil dan Kepulauan Maluku, serta satu provinsi di Pulau Papua. Untuk kelas jumlah penduduk pesisir tinggi (sembilan provinsi) terdapat di tiga provinsi di Pulau Sumatra, dua provinsi di Pulau Jawa dan Sulawesi, serta masing-masing satu provinsi terdapat di Pulau Kalimantan dan Sunda Kecil. Untuk kelas jumlah penduduk pesisir sedang berjumlah sebelas provinsi. Sedangkan untuk jumlah
penduduk pesisir kelas rendah terdapat hanya di dua provinsi, yakni Provinsi Jambi dan Sumatra Selatan, keduanya berada di Pulau Sumatra.
Jika dilihat dari potensi pencemaran laut dari jumlah penduduk di pesisir maka terdapat 20 provinsi (kelas sangat tinggi dan tinggi) atau sebanyak 60% dari provinsi di Indonesia. Untuk potensi pencemaran lingkungan laut tingkat sedang sebanyak 38% dan hanya 2% provinsi yang berpotensi rendah.
Berdasarkan sebaran dari provinsi pada Gambar 5, maka terlihat pola spasial provinsi di bagian timur dan tengah Indonesia lebih banyak berpotensi mencemari lingkungan lautnya karena jumlah penduduk di kabupaten/kota di pesisirnya lebih banyak seperti di Pulau Sulawesi dan Papua dan juga pulaunya relatif kecil dan bentuknya kepulauan, seperti Provinsi Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Untuk Indonesia bagian barat relatif lebih sedikit jumlah kabupaten/kota yang berada dipesisir.
Tabel 4.  Tingkat kerentanan lingkungan laut di provinsi berdasarkan jumlah penduduk di kabupaten/kota.
No. Nama 2010 Persentase Tingkat provinsi Jumlah penduduk Jumlah penduduk pesisir % rentan 1 Nangroe Aceh 4.486.570 3.18.339 76 TINGGI 2 Bangka Belitung 1.223.048 1.223.048 100 SANGAT TINGGI 3 Bengkulu 1.713.393 1.142.262 67 TINGGI 4 Jambi 3.088.618 617.724 20 RENDAH 5 Kepri 1.685.698 1.685.698 100 SANGAT TINGGI 6 Lampung 7.596.115 4.557.669 60 TINGGI 7 Sumbar 4.845.998 1.785.368 37 SEDANG 8 Sumsel 7.446.401 1.063.772 14 RENDAH 9 Sumut 12.985.075 6.23.836 48 SEDANG 10 Riau 5.543.031 3.023.471 55 SEDANG 11 Banten 10.644.030 8.870.025 83 TINGGI 12 DKI 9.588.198 3.196.066
33 SEDANG 13 Jabar 43.21.826 17.208.730 40 SEDANG 14 Jateng 32.380.687 15.290.880 47 SEDANG 15 Jatim 37.476.011 19.724.216 53 SEDANG 16 Yogya 3.452.390 2.071.434 60 TINGGI 17 Bali 3.891.428 3.459.047
89 TINGGI 18 NTB 4.496.855 4.496.855 100 SANGAT TINGGI 19 NTT 4.679.316 4.679.316 100 SANGAT TINGGI 20 Kalbar 4.393.239 1.830.516 42 SEDANG 21 Kalsel 3.626.119 1.394.661 38 SEDANG 22 Kalteng 2.202.599 1.101.300 50 SEDANG 23 Kaltim 3.550.586 2.184.976 62 TINGGI 24 Sulbar 1.158.336 965.280 83 TINGGI 25 Sulsel 8.032.551 6.635.586 83 TINGGI 26 Sulteng 2.633.420 2.633.420 100 SANGAT TINGGI 27 Sultra 2.230.569 2.230.569 100 SANGAT TINGGI 28 Sulut 2.265.937 2.265.937 100 SANGAT TINGGI 29 Gorontalo 1.038.585 1.038.585 100 SANGAT TINGGI 30 Maluku 1.531.402 1.531.402 100 SANGAT TINGGI 31 Malut 1.035.480 1.035.480
100 SANGAT TINGGI 32 Papua 2.851.999 1.568.599
55 SEDANG 33 Papua Barat 760.855 76.855 100 SANGAT TINGGI
Sumber: pengolahan data dari data BPS tiap provinsi tahun 2010.
SANGAT TINGGI NANGGROE ACEH DARUSSALAM KEPULAUAN RIAU SULAWESI BARAT BANGKA BELITUNG GORONTALO BANTEN MALUKU UTARA SULAWESI TENGGARA BALI KALIMANTAN SELATAN BENGKULU SUMATERA BARAT JAWA TENGAH JAWA BARAT SULAWESI TENGAH JAWA TIMUR LAMPUNG SUMATERA UTARA SUMATERA SELATAN PAPUA BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN BARAT JAMBI KALIMANTAN TIMUR RIAU P A P U A TINGKAT PERSENTASE JUMLAH KAB/KOTAPESISIR TIAP PROVINSI: RENDAH SEDANG TINGGI P A P U A RIAU KALIMANTAN TIMUR JAMBI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH PAPUA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG JAWA TIMUR JAWA BARAT SULAWESI SELATAN JAWA TENGAH SUMATERA BARAT BENGKULU KALIMANTAN SELATAN BALI SULAWESI TENGGARA BANTEN GORONTALO SULAWESI UTARA BANGKA BELITUNG NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA BARAT SULAWESI BARAT D.I YOGYAKARTA KEPULAUAN RIAU M A L U K U
Gambar 5.  Sebaran persentase jumlah penduduk kabupaten/kota pesisir tiap provinsi di Indonesia.

## 3.3. Pertambahan Penduduk di Kabupaten/Kota Pesisir di Indonesia
Pertambahan penduduk di kabupaten/kota pesisir terlihat dari kurun waktu 2005-2010 terus meningkat (Tabel 4). Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa pertambahan penduduk berdasarkan waktu lima tahun dan rata- rata pertambahan penduduk per tahun (Tabel 5), terdapat sepuluh provinsi yakni Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau di Pulau Sumatra, Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur di Pulau Jawa, Provinsi Balai dan Nusa Tenggara Timur di Kepualauan Sunda Kecil, Provimsi Kalimantan Timur di Pulau Kalimantan, Provinsi Sulawesi Selatan di Pulau Sulawesi dan Provinsi Papua di Pulau Papua. Provinsi Nangroe Aceh dan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki jumlah pertambahan penduduk tinggi. Provinsi yang termasuk dalam jumlah pertambahan penduduk sedang terdapat delapan provinsi dan tigabelas provinsi dengan pertambahan penduduk rendah.
Jika digabungkan kelas tinggi dan sangat tinggi berjumlah duabelas provinsi,
ini berarti terdapat 36% provinsi di Indonesia yang berpotensi mencemari lingkungan lautnya lebih tinggi dari provinsi lainnya. Sedangkan potensi sedang (delapan provinsi) sebesar 24% dan potensi rendah (tigabelas provinsi) sebesar 40%. Dilihat dari persentase masing-masing potensi penyebab pencemaran lingkungan laut maka terlihat relatif berimbang.
Berdasarkan sebaran dari provinsi pada Gambar 6, maka terlihat Provinsi Nangroe Aceh Darusalam dan Riau di Pulau Sumatera, Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur di Pulau Jawa, serta Povinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah di Pulau Sulawesi dan Papua yang berpotensi mencemari lingkungan lautnya lebih tinggi karena jumlah pertambahan penduduk kabupaten/kota di pesisirnya lebih banyak. Berdasarkan sebaran provinsi yang berpotensi pencemaran lingkungan lautnya tinggi, pola spasial yang terbentuk adalah merata baik di Indonesia barat, tengah, dan timur punya potensi pencemar yang relatif tinggi dengan persentase sebesar 36%.
Tabel 5. Tingkat kerentanan lingkungan laut di provinsi berdasarkan pertambahan jumlah penduduk kabupaten/kota pesisir tahun 2005-2010.
No. Nama Pertambahan Penduduk pesisir  Persentase Tingkat provinsi lima tahun rata-rata/tahun % rentan 1 Nangroe Aceh 346.652 69.330 102,9  TINGGI 2 Bangka Belitung 179.592 35.918 53,3  SEDANG 3 Bengkulu 109.413 21.883 32,5  RENDAH 4 Jambi 90.530 18.106 26,9  RENDAH 5 Kepri 410.850 82.170 121,9  SANGAT TINGGI 6 Lampung 287.963 57.593 85,4  SEDANG 7 Sumbar 103.111 20.622 30,6  RENDAH 8 Sumsel 94.866 18.973 28,1  RENDAH 9 Sumut 256.399 51.280 76,1  SEDANG 10 Riau 525.716 105.143 156,0  SANGAT TINGGI 11 Banten 1.346.012 269.202 399,4  SANGAT TINGGI 12 DKI 242.606 48.521 72,0  SEDANG 13 Jabar 1.622.554 324.511 481,5  SANGAT TINGGI 14 Jateng 190.173 38.035 56,4  SEDANG 15 Jatim 621.964 124.393 184,6  SANGAT TINGGI 16 Yogya 65.243 13.049 19,4  RENDAH 17 Bali 451.428 90.286 134,0  SANGAT TINGGI 18 NTB 312.444 62.489 92,7  SEDANG 19 NTT 419.022 83.804 124,3  SANGAT TINGGI 20 Kalbar 142.039 28.408 42,1  RENDAH 21 Kalsel 132.356 26.471 39,3  RENDAH 22 Kalteng 143.850 28.770 42,7  RENDAH 23 Kaltim 431.870 86.374 128,1  SANGAT TINGGI 24 Sulbar 157.423 31.485 46,7  RENDAH 25 Sulsel 431.917 86.383 128,2  SANGAT TINGGI 26 Sulteng 338.579 67.716 100,5  TINGGI 27 Sultra 267.544 53.509 79,4  SEDANG 28 Sulut 137.157 27.431 40,7  RENDAH 29 Gorontalo 116.409 23.282 34,5  RENDAH 30 Maluku 279.863 55.973 83,0  SEDANG 31 Malut 151.338 30.268 44,9  RENDAH 32 Papua 537.136 107.427 159,4  SANGAT TINGGI 33 Papua Barat 117.843 23.569 35,0  RENDAH Sumber: pengolahan data BPS 2005 dan 2010.
TINGGI SEDANG RENDAH TINGKAT PERSENTASE PERTAMBAHAN PENDUDUK PESISIR TIAP PROVINSI : SANGAT TINGGI KEPULAUAN RIAU D.I YOGYAKARTA SULAWESI BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR BANGKA BELITUNG SULAWESI UTARA GORONTALO BANTEN MALUKU UTARA SULAWESI TENGGARA BALI KALIMANTAN SELATAN M A L U K U BENGKULU SUMATERA BARAT JAWA TENGAH SULAWESI SELATAN JAWA BARAT JAWA TIMUR LAMPUNG SUMATERA UTARA SUMATERA SELATAN PAPUA BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN BARAT JAMBI KALIMANTAN TIMUR RIAU P A P U A P A P U A RIAU KALIMANTAN TIMUR JAMBI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH PAPUA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG JAWA TIMUR SULAWESI TENGAH JAWA BARAT JAWA TENGAH SUMATERA BARAT BENGKULU KALIMANTAN SELATAN BALI SULAWESI TENGGARA BANTEN BANGKA BELITUNG SULAWESI BARAT KEPULAUAN RIAU NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Gambar 6. Sebaran persentase pertambahan penduduk kabupaten/kota pesisir tiap provinsi di Indonesia.

## 3.4. Indeks Sungai
Sungai menjadi tranportasi masuknya bahan pencemar ke dalam laut. Jumlah  sungai yang lagsung masuk ke laut, dihitung dengan menggunakan sekala peta 1 :  250.000.  Jumlah sungai yang muaranya masuk ke laut dapat dilihat pada Tabel  6. Provinsi Nangroe  Aceh  di Pulau Sumatra, Provinsi Jawa Timur  di Pulau Jawa  dan Sulawesi Tengah di Pulau Sulawesi  memiliki jumlah sungai yang masuk ke laut sangat tinggi (tiga provinsi). Provinsi Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara  Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua dengan jumlah sungai yang masuk ke laut tinggi (sembilan  provinsi). Dari 33 provinsi,  sepuluh  provinsi  kategori  kelas sedang dan sebelas provinsi kategori kelas rendah.
Jika digabungkan kelas tinggi dan sangat tinggi (dua belas  provinsi),  berarti
terdapat 36% provinsi berpotensi mencemari lingkungan lautnya lebih tinggi daripada  provinsi lainnya.  Untuk kelas sedang dengan sepuluh provinsi atau sebesar 33% dan provinsi yang msuk kelas rendah sebanyak seblesa provinsi atau sebesar 31%.
Berdasarkan sebaran dari provinsi pada Gambar 7, maka terlihat Provinsi Nangroe Aceh di Pulau Sumatra, Provinsi Jawa Timur  di Pulau Jawa dan Sulawesi Tengah  di Pulau Sulawesi memiliki jumlah sungai yang masuk ke laut sangat tinggi (tiga  provinsi). Provinsi Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara  Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua yang berpotensi mencemari lingkungan lautnya lebih tinggi dari provinsi lainnya. Berdasarkan pola spasialnya maka terlihat potensi mencemari lingkungan lautnya merata di seluruh Indonesia.
Tabel 6. Tingkat kerentanan lingkungan laut di provinsi berdasarkan jumlah sungai ke laut.
No. Nama Jumlah Tingkat provinsi sungai rentan 1 Nangroe Aceh 93  SANGAT TINGGI 2 Bangka Belitung 38  SEDANG 3 Bengkulu 35  SEDANG 4 Jambi 9  RENDAH 5 Kepri 7  RENDAH 6 Lampung 35  SEDANG 7 Sumbar 25  RENDAH 8 Sumsel 24  RENDAH 9 Sumut 50  SEDANG 10 Riau 25  RENDAH 11 Banten 37  SEDANG 12 DKI 5  RENDAH 13 Jabar 59  SEDANG 14 Jateng 65  TINGGI 15 Jatim 100  SANGAT TINGGI 16 Yogya 2  RENDAH 17 Bali 71  TINGGI 18 NTB 50  SEDANG 19 NTT 77  TINGGI 20 Kalbar 65  TINGGI 21 Kalsel 34  SEDANG 22 Kalteng 19  RENDAH 23 Kaltim 73  TINGGI 24  Sulbar 16  RENDAH 25  Sulsel 63  TINGGI 26  Sulteng 90  SANGAT TINGGI 27  Sultra 54  SEDANG 28  Sulut 65  TINGGI 29  Gorontalo 26  RENDAH 30  Maluku 2  RENDAH 31  Malut 89  TINGGI 32  Papua 86  TINGGI 33  Papua Barat 46  SEDANG Sumber: pengolahan data dari peta skala 1 : 250.000
BANYAK SEDANG RENDAH TINGKAT PERSENTASI JUMLAH SUNGAI TIAP PROVINSI: P A P U A RIAU KALIMANTAN TIMUR JAMBI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH PAPUA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA LAMPUNG JAWA TIMUR SULAWESI TENGAH JAWA BARAT SULAWESI SELATAN JAWA TENGAH SUMATERA BARAT BENGKULU M A L U K U KALIMANTAN SELATAN BALI SULAWESI TENGGARA MALUKU UTARA BANTEN GORONTALO SULAWESI UTARA BANGKA BELITUNG NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA BARAT SULAWESI BARAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPULAUAN RIAU NANGGROE ACEH DARUSSALAM SANGAT BANYAK
Gambar 7.  Sebaran persentase jumlah sungai yang masuk ke laut tiap provinsi di Indonesia.

## 3.5. Kerentanan Lingkungan Laut
Kondisi kerentatan lingkungan laut dalam dianalisis berdasarkan nilai  dari persentase jumlah kabupaten/kota pesisir provinsi, persentase jumlah penduduk dan pertambahan jumlah penduduk di kabupaten/kota pesisir  provinsi, serta jumlah sungai yang masuk ke laut, sehingga menghasilkan peringkat kerentanan lingkungan laut di tiap provinsi.
Hasil penelitian ini menemukan dari 33 provinsi terdapat sebelas  lingkungan laut provinsi di Indonesia yang termasuk dalam kriteria sangat rentan (skor tertinggi = 12) yakni Provinsi  Nangroe Aceh Darusalam, Bangka Belitung, Kepulauan Riau,  Banten,  Bali,  Nusa Tengara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Sulawesi  Utara,  Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Pulau Sumatera dan Sulawesi mendominasi jumlah provinsi dengan tingkat kerentanan lingkungan lautnya sangat tinggi  masing- masing tiga provinsi, sedangkan untuk tingkat kerentanan tinggi terdapat di Provinsi Bengkulu, Lampung, dan Provinsi Riau di Pulau Sumatra, Provinsi
Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur di Pulau Jawa, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur di Pulau Kalimantan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Gorontalo di Pulau Sulawesi, Maluku, Papua dan Papua Barat dengan jumlah total limabelas provinsi. Provinsi dengan tingkat kerentanan sedang terdiri atas  lima provinsi:  Sumatra  Utara, Sumatra  Barat, DKI  Jakarta,  Kalimantan Selatan  dan Kalimantan Tengah.  Hanya dua  provinsi,  yakni Provinsi Jambi dan Sumatra Selatan dengan tingkat kerentanan rendah (Tabel 7).
Jika jumlah provinsi dengan tingkat kerentana tinggi dan sangat tinggi digabungkan, maka totalnya ada 26 provinsi atau sebesar 79% dari seluruh lingkunan laut provinsi di Indonesia dengan tingkat kerentanan tinggi. Sedangkan kerentanan sedang hanya sebesar 15% dan kerentanan rendah sebesar 6%.
Tabel 7. Tingkat kerentanan lingkungan laut di provinsi.
No. Nama SKORING Tingkat Provinsi KP JPP PPP JS Total
Rentan 1 Nangroe Aceh 3 3 3 4 13 SANGAT TINGGI 2 Bangka Belitung 4 4 2 2 12 SANGAT TINGGI 3 Bengkulu 3 3 1 2 9 TINGGI 4 Jambi 1 1 1 1 4 RENDAH 5 Kepri 4 4 4 1 13 SANGAT TINGGI 6 Lampung 3 3 2 3 11 TINGGI 7 Sumbar 2 2 1 1 6 SEDANG 8 Sumsel 1 1 1 1 4 RENDAH 9 Sumut 2 2 2 1 7 SEDANG 10 Riau 2 2 4 1 9 TINGGI 11 Banten 3 3 4 2 12 SANGAT TINGGI 12 DKI 2 2 2 1 7 SEDANG 13 Jabar 2 2 4 2 10 TINGGI 14 Jateng 2 2 2 3 9 TINGGI 15 Jatim 2 2 4 3 11 TINGGI 16 Yogya 3 3 1 1 8 TINGGI 17 Bali 3 3 4 3 13 SANGAT TINGGI
18 NTB 4 4 2 2 12 SANGAT TINGGI
19 NTT 4 4 4 3 15 SANGAT TINGGI 20 Kalbar 2 2 1 3 8 TINGGI 21 Kalsel 2 2 1 2 7 SEDANG 22 Kalteng 2 2 1 1 6 SEDANG 23 Kaltim 3 3 2 3 11 TINGGI 24 Sulbar 3 3 1 1 8 TINGGI 25 Sulsel 3 3 2 3 11 TINGGI 26 Sulteng 4 4 3 4 15 SANGAT TINGGI 27 Sultra 4 4 2 2 12 SANGAT TINGGI 28 Sulut 4 4 1 3 12 SANGAT TINGGI 29 Gorontalo 4 4 1 1 10 TINGGI 30 Maluku 4 4 2 1 11 TINGGI 31 Malut 4 4 1 3 12 SANGAT TINGGI 32 Papua 2 2 4 3 11 TINGGI 33 Papua Barat 4 4 1 2 11 TINGGI
Sumber: Pengolahan dan Analsis Data
Pada  Gambar  8  terlihat hampir sebagian besar lingkungan laut dari provinsi di Indonesia memiliki kondisi kerentanan tinggi terhadap pencemaran yang diakibatkan oleh persentase jumlah
kabupaten/kota di pesisir yang tinggi, persentase jumlah penduduk kabupaten /kota di pesisir tinggi dan juga persentase pertambahan jumlah penduduk tinggi serta jumlah sungai yang masuk ke laut tinggi.
Hanya Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan dengan kategori kerentanan laut rendah, sedangkan Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kerentanan lingkungan lautnya sedang. Berdasarkan pola spasial maka tingkat kerentanan tinggi berpola menyebar
merata di seluruh Indonesia, sedangkan kerentana sangat tinggi mempunyai pola spasial lebih mengelompom di Indonesia tengah ke Indonesia Timur. Hampir sebagaian besar laut di Indonesia Tengah dan Timur memiliki kerentanan sangat tinggi dibandingkan Indonesia Barat.
TINGGI SEDANG RENDAH TINGKAT KERENTANAN LAUT PROV NSI : SANGAT TINGGI KEPULAUAN RIAU D.I YOGYAKARTA SULAWESI BARAT NUSA TENGGARA TIMUR BANGKA BELITUNG SULAWESI UTARA GORONTALO BANTEN MALUKU UTARA SULAWESI TENGGARA BALI KALIMANTAN SELATAN M A L U K U BENGKULU SUMATERA BARAT JAWA TENGAH SULAWESI SELATAN JAWA BARAT SULAWESI TENGAH JAWA TIMUR LAMPUNG SUMATERA UTARA SUMATERA SELATAN PAPUA BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN BARAT JAMBI KALIMANTAN TIMUR RIAU P A P U A P A P U A RIAU KALIMANTAN TIMUR JAMBI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH PAPUA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG JAWA TIMUR JAWA BARAT JAWA TENGAH SUMATERA BARAT BENGKULU KALIMANTAN SELATAN BALI SULAWESI TENGGARA BANTEN GORONTALO BANGKA BELITUNG SULAWESI BARAT KEPULAUAN RIAU NANGGROE ACEH DARUSSALAM NUSA TENGGARA BARAT
Gambar 8. Sebaran tingkat kerentanan lingkungan laut provinsi di Indonesia.

## IV. KESIMPULAN
Terdapat sebelas provinsi dengan tingkat kerentanan lingkungan laut sangat tinggi, yakni Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Bangka Belitung, Kepualauan Riau, Banten, Bali, Nusa Tengara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Sebanyak limabelas provinsi telah mencapai tingkat kerentanan lingkungan laut tinggi. Hanya dua provinsi, yakni Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan dengan tingkat kerentanan rendah dan provinsi dengan tingkat kerentanan sedang terdapat pada lima provinsi, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Barat, DKI, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Lebih dari 79% lingkungan laut provinsi di Indonesia masuk kategori
tingkat kerentanan sangat tinggi dan tinggi berdasarkan persentase jumlah kabupaten /kota pesisir, jumlah penduduk pesisir, jumlah pertambahan penduduk pesisir, dan jumlah sungai. Semakin tinggi jumlah kabupaten/kota pesisir dan jumlah penduduk, serta pertambahan penduduk dan jumlah sungai maka semakin tinggi tingkat kerentana lingkungan lautnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2006. Prosiding seminar nasional pendekatan spasial dalam pembangunan negara kepualaun tropika. Ikatan Geografi Indonesia.
Anonim. 1984. Publikasi No. 333. Atlas penggunaan tanah Republik Indonesia, Direktorat  Jenderal Agraria, Departemen dalam Negeri.
Anonim 1996. Informasi dan klasifikasi data kelautan di lokasi proyek MREP, Direktorat TISDA, Buku 3. BPP Teknologi.
Anonim. 1999. Perubahan tutupan lahan dan penggunaan tanah di Indonesia dalam kaitannya dengan Studi LUCC-IGBP. Direktorat TISDA, BPP Teknologi.
BPS. 2010. Agregat hasil sensus penduduk, Badan Pusat Statistik bps.go.id/65tahun/SP2010_agregat_da ta_perProvinsi.pdf.
BPS. 2010. Hasil sensus penduduk. BPS Provinsi Sumatera Utara bps.go.id/hasilSP2010/sumut/1200. pdf.
BPS. 2010. Hasil sensus  penduduk.  BPS Provinsi Lampung. bps.go.id/hasilSP2010/lampung/1800. pdf. BPS. 2010. Hasil sensus penduduk.  BPS Provinsi Bangka Belitung
BPS. 2010. Hasil sensus penduduk. BPS
Provinsi Kepulauan Ria bps.go.id/hasilSP2010/kepri/2100.pdf BPS. 2010. Hasil sensus penduduk. BPS
Provinsi Banten. http://www. bps.go.id/hasilSP2010/banten/3600.
pdf.
BPS. 2010. Hasil sensus penduduk.  BPS Provinsi DKI Jakarta. bps.go.id/hasilSP2010/dki/3100.pdf. BPS. 2010. Hasil sensus penduduk. BPS Provinsi Jawa Tengah. http://www. bps.go.id/hasilSP2010/jateng/3300. pdf.
BPS. 2010. Hasil sensus penduduk. BPS Provinsi Jawa Timur. http://www. bps.go.id/hasilSP2010/jatim/3500.pdf. BPS. 2010. Hasil sensus penduduk.  BPS Provinsi Maluku Utara bps.go.id/hasilSP2010/malut/8200. pdf.
BPS. 2010. Hasil sensus penduduk. BPS Provinsi Maluk bps.go.id/hasilSP2010/maluku/8100. pdf.
BPS. 2010. Hasil sensus penduduk. BPS Provinsi Sulawesi Tengah. http:// sulteng.bps.go.id/index.php?option=c om_contenttask=blogsectionid=4 Itemid=29.
BPS. 2010. Hasil sensus penduduk. BPS
Provinsi Sulawesi Tenggara.   http:// www.bps.go.id/hasilSP2010/sultra/74
00.pdf .
BPS. 2010. Hasil sensus penduduk.  BPS Provinsi Sulawesi Bara bps.go.id/file/booklet.MP.sulbar.pdf.
BPS. 2010. Hasil sensus penduduk. BPS
Provinsi Sulawesi Selatan.
sel/7300.pdf.
BPS. 2010. Hasil sensus penduduk. BPS
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1:berita.
BPS. 2010. Hasil sensus penduduk. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. http://www.bps.go.id/hasilSP2010/ntb
/5200.pdf. Kartono, H,. S. Rahardjo, dan I.M. Sandy.
1989. Esensi pembangunan wilayah dan penggunaan tanah berencana. Jur.
Geografi FMIPA UI.
Kaiser, E.J., D.R. Godscalk  F.D. Chapin. 1995. Urban land use planning, 4 th Edition, University of Illionois Press. Rahadjo, S. 2005. Pengaruh  penggunaan tanah terhadap kualitas hidup. Disertasi Program Doktor Ilmu Lingkungan, Fakultas Pasca Universitas Indonesia.
Supriatna. 2001 Dasar-dasar  sistem informasi geografis. Dept. Geografi MIPA UI.
Kampus UI Depok.
Supriatna. 2010. Analsis dalam sistem informasi geografis, Dept. Geografi  FMIPA UI. Kampus UI Depok.
Wibowo A., Kamarudin,  dan Yadi. 2009. Pemetaan  ekologis sepadan sungai. J. Geografi, 2(1).
Wibowo,  A  Supriatna.  2011. Kerentangan lingkungan pantai kota pesisir di Indonesia, J.  Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis , 3(2):1-20.