## PENGARUH IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA (Studi kasus pada Desa di kecamatan Pakem kabupaten Sleman)
Teguh Erawati 1 * ,Antonius Sahaduta Hamanay 2 Program Studi Akuntansi,Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta *email: sahaduta106@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT

## Article History
Submission: 11 Mei 2022 Reviewed: 27 Mei 2022 Accepted: 31 Juni 2022 Publish : 31 Juni 2022
This study aims to examine the effect of implementing village financial system  applications,  human  resource  competencies,  internal  control systems, and transparency on the quality of village government financial reports. The population in this study is the village government in Sleman district which consists of 17 sub-districts and 86 villages. The sample in this study was determined using the proposive sampling method, namely 50 respondents who were village officials in all village governments in Pakem  sub-district,  Sleman  district,  who  were  directly  involved  in preparing village government financial reports. The type of data used in this research is primary data by distributing questionnaires. The data analysis method used is data quality test, classical assumption test, and hypothesis testing. The results in this study state that the simultaneous implementation  of  village  financial  system  applications,  human resource competencies, internal control systems, and transparency each have  a  positive  and  significant  effect  on  the  quality  of  village government financial reports. Keyword: Implementation  of  village financial system applications, Human Resource Competence, Internal  Control  System, Transparency,  Quality  of Village Government
Financial Reports.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  desa  merupakan  salah  satu  cikal  bakal  organisasi  pemerintahan  untuk  mencapai keberhasilan  urusan  pemerintahan  pemerintah  pusat.  Hal  ini  dikarenakan  pemerintah  desa  lebih terintegrasi dengan masyarakat, sehingga setiap rencana dari pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat secara langsung.  Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014  tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan  desa,  yang  secara  garis  besar  pedoman  pengelolaan keuangan  desa  meliputi  asas  pengelolaan  keuangan  desa,  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa, struktur  APBDesa,  penyusunan  rancangan  APBDesa,  penatausahaan  dan  ertanggungjawaban keuangan  desa,  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  serta  pembinaan  dan  pengawasan  dalam mengelola  keuangan  desa.  Maka  dari  itu  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dan  penyelenggaraan
pemerintah  desa  yang  baik,  pemerintah  desa  mempunyai  kewajiban  untuk  menyajikan  laporan keuangan  yang  berkualitas  serta  mendorong  pemerintah  untuk  menerapkan  akuntabilitas  dan transparansi  kepada  publik  agar  terhindar  dari  kegiatan  korupsi/penggelapan  dana  keuangan  desa. Laporan  keuangan  merupakan  salah  satu  media  pemerintah  desa  untuk  mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik yang berfungsi untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintah desa untuk dimasa yang akan datang, oleh sebab itu pemerintah desa dituntut  untuk  dapat  menyajikan  laporan  keuangan  yang  berkualitas,  sehingga  hasil  dari  publikasi laporan keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang memiliki nilai dan informasi keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi yang menggunakannya (Widari & Sutrisno, 2017).
Fenomena  yang  pernah  terjadi  di  kabupaten  sleman,  desa  Banyurejo  yakni  adanya  kasus penyelewengan anggaran dana desa tahun 2015 sampai 2016 yang dilakukan oleh oknum kepala desa. Hasil perhitungan dari Inspektorat Pemkab Sleman pada saat penyidikan menyebutkan bahwa negara mengalami kerugian sekitar Rp. 633.000.000. Kepala desa Banyurejo ditetapkan sebagai tersangka atas kasus  korupsi  pada  bulan  juni  tahun  2019  oleh  Pengadilan  Tipikor  Negeri  Yogyakarta  dengan pelanggaran UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas perubahan UU No 31 tahun 1999. (Ari, 2019).
penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rifandi  (2019)  dan  Lubis  (2018)  yang  menyatakan  bahwa Pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  namun berbeda  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh    Riandani  (2017)  yang  menyatakan  bahwa pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.    Susanti (2018) dan Kusuma (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan  (2018)  yang  menyatakan  kompetensi  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan. Widari & Sutrisno (2017) dan Riandani (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian  intern  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Rifandi (2019) dan Amalia Rizky (2017) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riyanti (2017) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti  akan  meneliti  hubungan  implementasi  aplikasi  sistem  keuangan  desa  (SISKEUDES), kompetensi  sumber  daya  manusia,  sistem  pengendalian  intern,  dan  transparansi  dengan  mengambil judul “Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.
Laporan  keuangan  adalah  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan negara/daerah atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintah selama satu periode kepada publik. Kualitas laporan keuangan pemerintah desa dapat tercermin dari pemeriksaan yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK). Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam pelaporan keuangan yang merupakan  hasil  akhir  dari  proses  akuntansi  atau  suatu  ringkasan  dari  transaksi  keuangan.  Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat  dan  mengevaluasi  keputusan  mengenai  alokasi  sumber  daya..  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  No.  71  Tahun  2010,  laporan  keuangan  dapat  dikatakan  berkualitas  apabila  laporan keuangan tersebut relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat  dipahami. Karakteristik kualitatif laporan  keuangan  tersebut  merupakan  ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
Penelitian Andrianto & Rahmawati (2017) menyatakan bahwa implementasi aplikasi sistem
keuangan  desa  merupakan  pemanfaatan  teknologi  informasi  yang  dapat  mempengaruhi  kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku menggunakan teknologi  informasi  yang  meliputi  komputer,  perangkat  lunak,  database,  dan  jaringan  untuk menyelesaikan  tugas  dan  meningkatkan  kinerja.  Komputer  dan  jaringan  merupakan  teknologi informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Teori ini telah dibuktikan dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rifandi  (2019)  dan  Lubis  (2018)  yang  menyatakan  bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
Kompetensi  sumber  daya  manusia  adalah  kemampuan  sumber  daya  manusia  untuk melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  kepadanya  dengan  bekal  pendidikan, pelatihan,  dan  pengalaman  yang  cukup  memadai.  Sehingga  harus  dipastikan  bahwa  pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam  pencapaian  tujuan  organisasi  karena  sumber  daya  manusia  merupakan  komponen  penting dalam sebuah organisasi (Febriyanto, 2019). Teori ini telah dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018) dan Kusuma (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Sistem  pengendalian  intern merupakan  suatu  kebijakan  dan  prosedur  yang  dirancang  untuk  memberikan  keyakinan  yang memadai  bagi  manajemen  untuk  mengarahkan,  mengawasi,  dan  mengukur  sumber  daya  suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud ) (Utama, 2017).  Teori  ini  telah  dibuktikan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widari  &  Sutrisno (2017) dan Riandani (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Transparansi  merupakan  salah  satu  aspek  mendasar  bagi  terwujudnya  penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan  dan  kemudahan  akses  bagi  masyarakat  terhadap  proses  penyelenggaraan  pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya (Umami & Nurodin, 2017). Teori ini telah dibuktikan dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rifandi  (2019)  dan  Amalia  Rizky  (2017)  yang  menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
Gambar. 1

## Kerangka berpikir
Berdasarkan penjelasan teori dan penelitian terdahulu diatas maka hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
H1  :  Implementasi  aplikasi  sistem  keuangan  desa  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah desa.
H2  :  Kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah desa.
H3  : Sistem pengendalian inter berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
Implementasi Aplikasi SISKEUDES (X1) Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) Transparansi (X4) Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Desa (Y) Sistem Pengendalian Intern (X3)
desa.
H4  : Transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

## METODOLOGI PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa di kabupaten sleman yang terdiri dari 17  Kecamatan  dan  86  Desa.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  pemerintah  desa  yang  ada  di kecamatan  Pakem  kabupaten  Sleman.  Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang dimiliki dari sebuah populasi  desa di  kecamatan  Pakem  kabupaten Sleman yang meliputi  5 Desa yaitu:
1. Desa Candibinangun
2. Desa Hargobinangun
3. Desa Harjobinangun
4. Desa Pakembinangun
5. Desa Purwobinangun
Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  terhadap  responden  dilakukan  dengan menggunakan  metode  non  probabilitas  atau  pemilihan  non  random  berupa  purposive  sampling. Purposive sampling dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dapat didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan secara langsung yang berasal dari sumber-sumber asli untuk  tujuan  tertentu.  Pengumpulan  data  diperoleh  dari  jawaban  atas  kuesioner  yang  dibagikan kepada  responden. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat  dikemukakan secara tertulis melalui  suatu  kuesioner.  Kuesioner  tersebut  disebarkan  oleh  peneliti  secara  langsung  kepada responden tanpa melalui perantara.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif.  Dalam  penelitian  ini,  untuk  mengukur variabel  independen  dan  dependen  peneliti  menggunakan  kuesioner  dengan  menggunakan pengukuran  skala likert 5  point.  Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan software  Statistical  Package  for  Social  Sciences  (SSPS)  versi  24. Data  yang  diperoleh  dari penyebaran kuesioner akan diolah melalui beberapa tahap pengujian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Normalitas
Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Berdasarkan hasil
perhitungan  tabel  1
diatas, maka
data dinyatakan
berdistribusi
dengan  normal.  Hal
ini  ditunjukan dengan nilai Kolmogorov- Smirnov sebesar 0,138  dan  nilai
signifikansinya
sebesar 0,67 yang  berarti  lebih besar  daripada nilai  alpha  ,  yaitu 0,05. Uji Multikolinieritas Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas Unstandardized Residual N 38 Normal Parameters a,b Mean 0,0000000 Std. Deviation 2,14930165 Most Extreme Differences Absolute 0,138 Positive 0,080 Negative -0,138 Kolmogorov-Smirnov Z 0,138 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,67 c a. Test distribution is Norm
b. Calculated from data. Sumber: Data Primer diolah 2022
Berdasarkan hasil perhitungan tabel 2 diatas, maka variabel implementasi sistem keuangan desa memiliki nilai t olerance sebesar 0,464 dan nilai VIF sebesar 2,157. Kompetensi sumber daya manusia  memiliki  nilai tolerance sebesar  0,466  dan  nilai  VIF  2,145.  Sistem  pengendalian  intern memiliki  nilai tolerance sebesar  0,429  dan  nilai  VIF  sebesar  2,331,  dan  variabel  transparansi memiliki nilai tolerance sebesar 0,475 dan nilai VIF 2,106.
Uji Heteroskedastisitas
Tabel 3 Hasil uji Uji Heteroskedastisitas Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1  ( Constant ) 4,988  2,118 2,355 0,025 Implementasi Aplikasi Siskeudes -0,059  0,067  -0,211 -0,874 0,388 Kompetensi Sumber Daya Manusia -0,048  0,054  -0,213 -0,886 0,382 Sistem Pengendalian Intern -0,005  0,077  -0,016 -0,064 0,949 Transparansi 0,051  0,088    0,137 0,573 0,571
a. Dependent Variable: ABS_RES
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tabel  3  yang  dimana  nilai  signifikansi  dari  variabel implementasi aplikasi sistem keuangan desa sebesar 0,388. Kompetensi sumber daya manusia nilai signifikansi sebesar 0,382. Nilai signifikansi dari variabel sistem pengendalian intern sebesar 0,949. Variabel transparansi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,571, maka penelitian ini dinyatakan lolos dari masalah heteroskedastisitas karena nilai signifikansi masing-masing variabel berada diatas 0,05.
Tabel 4 Hasil Uji Parsial (Uji t) Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1  ( Constant ) 5,555 3,413 1,627  0,113 Implementasi Aplikasi Siskeudes 0,246 0,109  2,205 2,263  0,030
Collinearity Statistics Model Tolerance VIF 1  ( Constant ) Implementasi Sistem Keuangan Desa 0,464 2,157 Kompetensi Sumber Daya Manusia  0,466 2,145 Sistem Pengendalian Intern 0,429 2,331 Transparansi 0,475 2,106 a. Dependent Variable: Kulalitas_LKPDes
Sumber: Data Primer diolah 2022
Kompetensi Sumber Daya Manusia 0,291 0,087  0,300 3,330  0,002 Sistem Pengendalian Intern 0,322 0,124  0,245 2,604  0,014 Transparansi 0,564 0,142  0,355 3,973  0,000 a. Dependent Variable: KLK_PDes
Sumber: Data Primer diolah 2022
Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat dihasilkan persamaan linier sebagai berikut: Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + e Y = 5,555 + 0,246 X1 + 0,291 X2 + 0,322 X3 + 0,564 X4 + e
Berdasarkan persamaan tersebut dapat dilihat dari masing-masing hubungan variabel sebagai berikut:
1. Konstanta  sebesar  5,555  menyatakan  bahwa  tanpa  adanya  pengaruh  dari  keempat  variabel independen, nilai kualitas laporan keuangan pemerintah desa adalah sebesar 5,555.
2. Koefisien korelasi/ slope variabel implementasi aplikasi sistem keuangan desa berarah positif dan signifikan sebesar 0,246 yang berarti setiap kenaikan satu-satuan yang dialami oleh implementasi aplikasi  sistem  keungan  desa  maka  akan  diikuti  oleh  kenaikan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  desa  sebesar  0,246.  Dalam  hal  ini  faktor  lain  yang  mempengaruhi  kualitas  laporan keuangan pemerintah desa dianggap konstan.
3. Koefisien korelasi/ slope variabel kompetensi sumber daya manusia berarah positif dan signifikan sebesar 0,291 yang berarti setiap kenaikan satu-satuan yang dialami oleh kompetensi sumber daya manusia  maka  akan  diikuti  oleh  kenaikan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  desa  sebesar 0,291. Dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa dianggap konstan.
4. Koefisien korelasi/ slope variabel sistem pengendalian intern berarah positif dan signifikan sebesar 0,322 yang berarti setiap kenaikan satu-satuan yang dialami oleh sistem pengendalian intern maka akan diikuti oleh kenaikan kualitas laporan keuangan pemerintah desa sebesar 0,322. Dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa dianggap konstan. 5. Koefisien korelasi/ slope variabel transparansi berarah positif dan signifikan sebesar 0,564 yang berarti setiap kenaikan satu-satuan yang dialami oleh transparansi maka akan diikuti oleh kenaikan kualitas laporan keuangan pemerintah desa sebesar
0,564. Dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa dianggap konstan.

## Hasil Uji Simultan (Uji F)

## Tabel 6 Hasil Uji Simultan (Uji F)
Berdasarkan tabel 6 diatas yang menggambarkan hasil uji simultan (uji F) menyatakan bahwa keempat  variabel  independen  berpengaruh  signifikan  sebesar  0,000.  Uji  signifikan  simultan  juga dapat diperhitungkan atas nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi signifikan). ). Nilai F hitung dalam penelitian ini adalah sebesar 57,736 yang berada diatas  nilai  F  tabel  2,6589.  Dengan  demikian,  keempat  variabel  independen,  yaitu  implementasi aplikasi  sistem  keuangan  desa,  kompetensi  sumber  daya  manusia,  sistem  pengendalian  intern  dan transparansi dapat berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2 )

## Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Berdasarkan perhitungan tabel 7 diatas, dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R square adalah sebesar  0,860  atau  86%.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  implementasi  aplikasi  sistem  keuangan  desa, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan transparansi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa sebesar 86%. Sedangkan sisanya 14% dipengaruhi faktor lain diluar variabel penelitia

## KESIMPULAN
Analisa data dilakukan terhadap 38 responden yang terlibat langsung dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah desa di wilayah kecamatan pakem kabupaten sleman. Dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:
a.  Hipotesis  pertama  yang  menyatakan  implementasi  aplikasi  sistem  keuangan  desa  berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
b.  Hipotesis  kedua  yang  menyatakan  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  pada kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
c.  Hipotesis  ketiga  yang  menyatakan  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  positif  pada  kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
d.  Hipotesis  keempat  yang  menyatakan  transparansi  berpengaruh  positif  pada  kualitas  laporan keuangan pemerintah desa.
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 1196,158 4 299,039  57,736  0,000 b Residual 170,921 33 5,179 Total 1367,079 37 z Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,935 a 0,875 0,860 2,275 a. Predictors: (Constant), Transparansi, Implentasi_Siskeudes,Kompetensi_SDM, SPI b. Dependent Variable: Kualitas_LKPDes

## REFERENSI
Amalia  Rizky.  (2017).  Pengaruh  Pemahaman  Standar  Akuntasi  Pemerintah  (SAP),  Transparansi, Pelatihan  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota  Medan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara .
Andrianto,  E.,  &  Rahmawati,  D.  (2017).  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Dengan  Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi ( Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sleman ). Jurnal Fakultas Ekonomi , 1–19. Ari,  :  Santo.  (2019). Kepala  Desa  Banyurejo  Ditahan  atas  Dugaan  Korupsi  Dana  Desa .  Tribun Jogja.Com. Febriyanto,  H.  W.  (2019). Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Klaten) . Universitas SarjanaWiyata Tamansiswa. Ghozali, I. (2016.). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 24 (Edisi 8). Cetakan ke VIII . Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hardyansyah.  (2016). Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Dengan  Sistem  Pengendalian  Intern  Sebagai Variabel  Moderasi  (Studi  empiris  pada  SKPD  Kabupaten  Polewali  Mandar) .  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR. Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2015). Aplikasi Siskeudes untuk Transparansi Keuangan Desa . Www.Kominfo.Go.Id/Content/Detail/15734/Aplikasi-Siskeudes-Untuk-Transparansi- Keuangan-Desa/0/Artikel_gpr.
Kusuma, A. A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Gaya  Kepemimpinan  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyol. Skripsi , 106 (11), 1323–1330. Lubis, M. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan  SAP  Berbasis  Akrual,  dan  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  … .  Universitas Sumatera Utara.
Modo,  S.  M.,  Saerang,  D.  P.  E.,  &  Poputra,  A.  T.  (2016).  ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR  YANG MEMPENGARUHI  KUALITAS  INFORMASI  LAPORAN  KEUANGAN  PEMERINTAH DAERAH  (Studi  Empiris  Pada  SKPD Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Talaud). Jurnal  Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 7 (2), 14–30. https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13550 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005. (2005). tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah . Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. (2010). Standar AKuntansi Pemerintahan . Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang System Pengendalian Internal . (n.d.).
Putri, A. M., Kirmizi, K., &  Basri, Y. M.  (2016). Pengaruh Penerapan Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah,  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah Sebagai Pemediasi. Jurnal Ekonomi , 24 , 16–31. Ramadhan, F. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota Surakarta . Universitas Muhammadiyah Surakarta. Riandani,  R.  (2017). Pengaruh  Kompetensi  Sdm,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Dan Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Studi  Empiris  Pada  Skpd  Kab . Limapuluh Kota ). Universitas Negeri Malang.
Rifandi, Z. W. (2019). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya  Manusia,  Dan  Transparansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keungan  Pemerintah  Desa.  In
Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa (Vol. 4, Issue 1). Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v4i1.4505 Riyanti, F. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan,
Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Sukoharjo). Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta , 1–13. Siahaan,  N.  R.  (2018). Pengaruh  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang . Universitas HKBP Nommensen. Susanti.  (2018). Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Sistem  Pengendalian  Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Tentang Pp No 71 Tahun 2010, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kulonprogo .
Sutrisno, W. L. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Komitmen Organisasi Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Pada  DPPKAD,SETDA  dan KOMINFO Kota Sukabumi. ISSN , 20886969 , Vol.5 , 10.
Umami,  R.,  &  Nurodin,  I.  (2017).  Pengaruh  transparansi  dan  akuntabilitas  terhadap  pengelolaan keuangan desa. Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi , 6 (11), 74–80.
Utama,  R.  julia.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Saya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  ,  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  dan  Sistem  Pengendalian  Itern terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Studi  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten Indragiri Hulu). JOM Fekom , 4 (1), 1429–1443.
Wardani,  D.  K.,  &  Andriyani,  I.  (2017).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. Jurnal Akuntansi , 5 (2), 88–98.
https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270