## Sejarah dan Perbandingan Pendidikan Multikultural Di Negara Turki dan Belanda
Suprapno
STAI Ma'arif Sarolangun suprapno91@yahoo.co.id Ahmad Hifdzil Haq hifdzilhaq@gmail.com STIT Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan Hery Noer Aly hery.noer.aly@gmail.com UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Zulkarnain zulkarnain@yahoo.co.id UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Ismail
ismailmunir1972@gmail.com
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

## Abstract
The purpose of this study is to reveal and describe the history and development as well as a comparison of the application of the ideology of multiculturalism in every policy of the Turkish and Dutch governments. Especially about the history and comparison of multicultural education systems in Turkey and the Netherlands.  The  research  method  used  is  a  historical-based  qualitative method, considering that the data to be studied is an event that has occurred. This  historical  research  approach  is  carried  out  by  reviewing  library  data (library research). The analytical technique used in this research is descriptive qualitative analysis by discussing the data from primary sources readings with secondary sources reading data. The results show that these two countries both apply  the  ideology  of  multiculturalism  and  the  application  of  multicultural education, this is done because these two countries are places for immigrants who have different backgrounds for escape , however, in the application of the multicultural  education  system  of  these  two  countries  in  its  application, differences  were  found,  this  was  caused  by  differences  in  the  majority  of religions in Turkey and the Netherlands. Differences in the application of a multicultural education system include the freedom of parents in choosing and extraordinary  in  determining  state  and  private  schools  of  their  respective denominations in Turkey and the Netherlands, the important and very central role  of  the  Turkish  government  is  clearly  visible  in  conceptualizing, implementing,  and  evaluating  a  curriculum  that  includes  the  value  of multiculturalism and textbooks, compared to the multiculturalism policy in the Netherlands looks marginal and only makes adjustments and examinations of teaching materials that contain the ideology of multiculturalism.
Keywords: Between Turkish multiculturalism and Dutch multiculturalism.

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dan mendiskripsikan tentang sejarah  dan  perkembangan  serta  perbandingan  penerapan  ideologi multikulturalisme  dalam  setiap  kebijakan  pemerintah  Turki  dan  Belanda. Terutama tentang sejarah dan perbandingan sistem pendidikan multikultural di Turki dan Belanda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berbasis historis, mengingat data yang akan diteliti merupakan kejadian yang telah  terjadi.  Pendekatan  penelitian historis ini  dilakukan  dengan  cara menelaah data kepustakaan ( library reseach ). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan mendiskusikan data hasil bacaan sumber primer dengan data hasil bacaan sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua negara ini sama-sama menerapkan ideologi  multikulturalisme  dan  penerapan  pendidikan  multikultural,  hal tersebut  dilakukan  karena  kedua  negara  ini  menjadi  tempat  pelarian  para imigran yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun demikian dalam pengaplikasin sistem pendidikan multikultural kedua negara ini dalam penerapannya  ditemukan  adanya  perbedaan,  hal  tersebut  disebabkan  oleh perbedaan mayoritas agama yang ada di Turki dan Belanda. Perbedaan dalam penerapan sistem pendidikan multikultural meliputi kebebasan orang tua dalam memilih  dan luar  biasa  dalam  menentukan  sekolah  negeri  maupun  sekolah denominasi masing-masing di Turki dan Belanda,  peran penting dan sangat sentral dari pemerintah Turki nampak jelas dalam mengkonsep, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum yang memuat nilai multikulturalisme dan buku- buku  teks,  dibandingkan  dengan  kebijakan  multikulturalisme  yang  ada  di Belanda terlihat marjinal dan hanya melakukan penyesuaian dan pemeriksaan bahan ajar yang memuat ideologi multikulturalisme.
Kata Kunci: multikulturalisme Turki dan multikulturalisme Belanda

## Pendahuluan
Perspektif sejarah multikulturalisme terimplementasi secara luas ke berbagai negara sejak tahun 1970-an, negara yang pertama kali memproklamirkan ialah Kanada, yaitu sejak 1971,  selanjutnya  negara  Australia  tahun  1973  dengan  menjadikan  ideologi multikulturalisme  sebagai  kebijakan  untuk  bangsa  sebagai  upaya  bentuk  pengelolaan keanekaragaman  budaya,  etnis,  bahasa  dan  keyakinan  dalam  beragama  yang  ada  di berbagai wilayah negara Australia. Atas dasar fenomena ini, maka dapat dipahami bahwa terminologi  multikulturalisme  merupakan  konsep  atau  gagasan  dalam  membentuk kesadaran  bersama  atau  kesadaran  kolektif  yang  dituangkan  dalam  bentuk  kebijakan negara. Berbagai konsekuensi, baik secara sosial maupun secara kultural, terutama sekali konsekuensi  yang  tidak  dikehendaki  sebagai  implikasi  dari  melonjaknya  gelombang kelompok migrasi yang berskala besar sejak tahun 1960-an dan akhir tahun 1970-an. 1
Sejak  diproklamirkannya  kebijakan  ideologi  multikulturalisme  oleh  pemerintah Kanada  pada 1995, implementasi ideologi multikuturalisme secara formal oleh negara tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai akademisi dan para politikus yang ikut serta menggagas  dan  menginternalisasikan  dalam  bentuk  perencanaan  kebijakan  serta  ikut membantu mempromosikannya. Mereka menjelaskan bahwa kebijakan multikulturalisme ini  menjadi  sebuah  keharusan  dalam  aspek  politik  yang  bersifat  progresif  dan  bentuk ekspresi yang resmi atas keyakinan terhadap keunggulan nilai kesamaan hak, kesetaraan, toleransi, demokratis dan sikap inklusif terhadap sesama termasuk juga terhadap para kaum imigran  yang  datang  dari  berbagai  negara  yang  berbeda  latar  belakang  budaya,  etnis bahasa, dan keyakinan dalam beragama. Berikut adalah salah satu pernayataan dari salah satu pejabat pemerintah Kanada terkait dengan pentingnya penerapan kebijakan ideologi multikulturalisme yang diberlakukan di Kanada merupakan sesuatu yang fundamental bagi kepercayaan  kita  bahwa  setiap  warga  negara  adalah  sama  ( equal ).  Multikulturalisme menjamin setiap warga negara untuk tetap mempertahankan indentitas mereka, berbangga atas  leluhur  mereka,  dan  mempunyai  rasa  kepemilikan  yang  mendalam  ( a  sense  of belonging )”. 2
Sementara  itu,  di  Australia  secara  terang-terangan  memproklamirkan  diri  atas implementasi kebijakan ideologi multikulturalisme dan bahkan mewajikan kepada setiap anak  bangsa  untuk  mempelajari  ideologi  multikulturalisme  sejak  tahun  1970-an.  Hal tersebut sebagai bentuk tanggapan atau respons terhadap meningkatnya jumlah pendatang dari Asia  yang  mendaftar  untuk  bermukim  di  negara  ini.  Kehadiran  para  imigran  atau pendatang dari luar Australia tidak bisa dikatagorikan dalam tipe masyarakat atau kaum
1 “Multikulturalisme  Indonesia  dan  Eropa  |  Republika  Online,”  diakses  7  Juni  2022, https://www.republika.co.id/berita/n44s1l/multikulturalisme-indonesia-dan-eropa.
2 “Konsep  pendidikan  multi  kultural  dalam  kerangka  pendidikan  islam,”  diakses  8  Juni  2022, https://123dok.com/document/7q0em0xy-konsep-pendidikan-multi-kultural-dalam-kerangka-pendidikan- islam.html.
tertentu. Kasus yang sama juga terjadi di negara-negara lain, sepeti negara Kanada, negara USA, negara Israel, negara Inggris, dan negara Jerman, namun demikian implementasi kebijakan ideologi multikulturalisme di berbagai negara tersebut secara prinsip berbeda- beda. 3
Perspektif historis multikulturalisme di berbagai Negara menjadi kebijakan formal, terutama di Negara Barat dan Eropa seperti Inggris, Afrika, Prancis, Amirika sejak  tahun 90 an. Selanjutnya kebijakan tersebut diadopsi oleh sebagian anggota Negara Uni Eropa, sejak  itulah  kemudian  sejumlah  negara-negara  di  banua  Eropa,  terutama  Inggris  dan Perancis,  mulai  mengubah  kebijakan  mereka  ke  arah  kebijakan  multikulturalisme. 4 Perubahan peraturan atau kebijakan ini mulai menjadi landasan atau subyek saling adu argumen  di  Negara  Jerman  dan  Negara  Britania  Raya,  dan  bahkan  ke  berbagai  negara lainnya. 5
Multikulturalisme  memiliki  berbagai  macam  pemaknaan  dan  pengertian  serta kecenderungan  pandangan  tentang  perkembangan  secara  konsep  dan  secara  praktek multikulturalisme  yang  seringkali  dikemukakan  oleh  para akademisi  dan  para  peneliti. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Azyumardi  Azra  dalam  Muh  Idris  bahwa multikulturalisme  dapat  diklasifikasikan  menjadi  lima  bagian;  1)  multikulturalisme isolasionis;  2)  multikulturalisme  akomodatif;  3)  multikulturalisme  otonomis;  4) Multikulturalisme kritikal atau interaktif; dan 5) multikulturalisme kosmopolitan. 6
Azra dalam Lasijan mengemukakan bahwa multikulturalisme merupakan gagasan dunia  yang  selanjutnya  diaplikasikan  dalam  kebijakan-kebijakan  secara  formal  dalam bentuk pelestarian berbagai kebudayaan sebuah bangsa dengan memberikan penekanan tentang upaya penerimaan terhadap realitas keragaman etnis, budaya, ras, bahasa, paham keagamaan  dan  bahkan  keyakinan  dalam  beragama  dalam  kehidupan  masyarakat. 7 Multikulturalisme marak diaplikasikan pada tahun 1950 an di Kanada. Menurut longer oxford directionary dalam Zanullah dikemukakan bahwa multiculturalisme secara istilah adalah  deviasi  kata  multicultural  yang  secara  spisifik  menggambarkan  bangsa  dan masyarakat Montreal sebagai masyarakat multicultural dan multilingual. 8
3 “Multiculturalism and Ethnic Identity in Britain and Europe,” Universitas Indonesia Library (Jurnal Kajian Wilayah Eropa Vol. 3 No. 3 2007: 52-67, 2007), https://lib.ui.ac.id.
4 Gülay Aslan, “Teachers and multiculturalism in turkey: An evaluation of the competency perceptions of teachers regarding multiculturalism and their reflection of these perceptions to the classroom,” Journal for Critical Education Policy Studies 15 (1 Desember 2017): 361–96.
5 John A. Hall, “Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship, and: Multinational Democracies  (review),” The  Canadian  Journal  of  Sociology 29,  no.  3  (2004):  482–83, https://doi.org/10.1353/cjs.2004.0041.
6 Muh Idris, “AZYUMARDI AZRA’S THOUGHT ON MULTICULTURAL EDUCATION,” MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 44, no. 1 (26 Oktober 2020): 52–70, https://doi.org/10.30821/miqot.v44i1.739.
7 Lasijan  Lasijan,  “MULTIKULTURALISME  DALAM  PENDIDIKAN  ISLAM,” Jurnal  Tapis:  Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 10, no. 2 (2014): 125–39, https://doi.org/10.24042/tps.v10i2.1610.
8 Zainullah Zainullah dan Ach Sayyi, “Dinamika Pendidikan Islam Multikultural  Perspektif Tradisi Dan Perkembangan  Pesantren  Di  Indonesia,” FIKROTUNA 9,  no.  1  (13  Agustus  2019):  1137–59, https://doi.org/10.32806/jf.v9i2.3489.
Dinamika  pendidikan  multikultural  di  belahan  dunia  selalu  hangat  untuk  kita perbincangkan dalam lintas akademisi, hal ini dikarenakan memiliki implikasi terhadap pola  hidup  masyarakat  multikultural  di  kancah  dunia.  Sebagaimana  diketahui  bahwa pendidikan  multikultural  di  sebuah  Negara  akan  menjadi  tolak  ukur  kemajuan, keharmunisan, kerukunan dan kedamaian antar sesama anak bangsa dalam sebuah Negara. Selain hal tersebut  dinamika  pendidikan multikultural menjadi motor penggerak  dalam sebuah Negara untuk menegakkan humanisme, pluralisme, moderatisme dan demokrasi yang  terimplementasi  melalui  lembaga  pendidikan  formal  maupun  non  formal  mulai tingkat dasar hingga tingkat perguruan Tinggi. 9
Pendidikan multikultural perspektif historis secara sederhana merupakan pengakuan dan pengajaran terhadap anak bangsa atas keragaman dan pluralisme budaya. Menurut Tilaar  Pluralisme  budaya  bukan given ,  melainkan  sesuatu  yang  mengandung  proses transformasi  nilai-nilai  luhur  dalam  suatu  kelompok.  Bank  dalam  Rustam  Ibrahim memberikan  penjelasan  bahwa  pendidikan  multikultural  adalah  sebuah  penjelasan  dan kepercayaan yang menilai dan mengakui urgensi keanikaragaman dan kemajmukan budaya dan etnis dalam model gaya hidup, identitas pribadi, pengalaman sosial, dan kesempatan pendidikan masing-masing individu, kelompok dan bahkan Negara. 10
Menelaah  konteks  historis  kedua  negara,  maka  akan  didapatkan  sisi  perbedaan budaya, karakter masyarakat dan agama yang dianut manyoritas masyarakatnya. Perbedaan ini tentu akan berimplikasi pada kebijakan serat penerapan pendidikan multikultural yang dijadikan pedoman untuk pengembangan pendidikan multikultural.
Artikel ini, penulis hendak mengungkap dinamika perbandingan dan perkembangan pendidikan  multikultural  di  Negara  Turki  dan  Belanda.  Secara  konsep  dan  ideologi kenegaraan 2 Negara ini sangat berbeda, namun demikian dalam hal dinamika penanaman nilai-nilai multikulturalisme melalui pendidikan di dua Negara ini menjadi penting untuk kita pelajari dan kita ketengahkan dalam kancah akademisi, guna  menambah wawasan lebih luas dalam rangka mengajarkan nilai pendidikan multikultural di Indonesia, baik dalam  bentuk  pembelajaran  di  masing-masing  lembaga  pendidikan,  ataupun  melalui kebijakan pemerintah pusat dan bahkan kebijakan pemerintah daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten maupun kota.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  di  gunakan  dalam  menggali  data-data  terkait  dinamika perkembangan dan perbandingan pendidikan multikultural di Negara Turki dan Belanda adalah metode kualitatif berbasis historis, mengingat data yang akan diteliti merupakan
9 “Sejarah  Perkembangan  Multikultural  di  AS  dan  Eropa,”  diakses  7  Juni  2022,  https://text- id.123dok.com/document/dzx3pr3nz-sejarah-perkembangan-multikultural-di-as-dan-eropa.html.
10 Rustam Ibrahim, “PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam,” ADDIN 7, no. 1 (14 November 2015), https://doi.org/10.21043/addin.v7i1.573.
kejadian  yang  telah  terjadi.  Pendekatan  penelitian historis ini  dilakukan  dengan  cara menelaah data kepustakaan ( library reseach ). Maka dari itu dibutuhkan data primer dan sekunder  dari  teks  buku,  jurnal,  dan  ilmiah  lainnya  yang  barkaitan  dengan  dinamika perbandingan dan perkembangan pendidikan multikultural. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif 11 dengan mendiskusikan data hasil bacaan sumber primer dengan data hasil bacaan buku sekunder.

## Pendidikan Multikultural di Turki Perspektif Historis

## Multikulturalisme di Turki
Perspektif historis, multikulturalisme adalah salah satu konsep yang paling populer dalam literatur akademis yang relevan dan di ranah politik dalam seperempat abad terakhir. Sebagai  sebuah  gagasan  yang  sebagian  merupakan  produk  dari  proses  globalisasi, multikulturalisme menarik perhatian yang intens sejak awal tahun 90-an, menyebabkan perdebatan terus-menerus dengan landasan teoretis dan filosofisnya dan membuat dampak penting pada pembentukan internal negara-negara yang berbeda. 12 Turki termasuk di antara Negara-negara yang sangat dipengaruhi oleh diskusi-diskusi di atas. Memang, geografi Turki yang sangat heterogen dalam hal etnisitas dan budaya, dan minatnya yang lama pada isu-isu agama dan minoritas nasional, menunjukkan negara ini sebagai model yang perlu dianalisis secara mendalam dalam konteks multikulturalisme. 13
Kajian historis tentang multikulturalisme di Turki adalah untuk pembuktian terkait implementasi kebijakan pendidikan multikultural dan membuat gambaran umum tentang perjalanan  panjang  Turki  dan  menunjukkan  statusnya  saat  ini  di  tengah  urgensi multikulturalisme. dalam kehidupan masyarakat yang majmuk seperti Negara Turki ini, penekananya  adalah  adanya  kebijakan  minoritas  Kesultanan  Utsmaniyah  pada  masa klasiknya dan kemudian perubahannya dalam perjalanan waktu.  Kemudian dilanjutkan dengan adanya prinsip-prinsip dasar ideology pendiri Republik Turki terhadap kelompok minoritas dan proses transformasi paradigma di era multikulturalisme.
Seperti  yang  diperdebatkan  secara  luas,  abad  kesembilan  belas  adalah  "zaman nasionalisme" yang tepat karena hampir seluruh abad menyaksikan upaya minoritas untuk mencapai kemerdekaan dan membangun negara-bangsa mereka sendiri. 14 Bahkan Perang Dunia I sendiri akan pecah sebagian sebagai akibat dari masalah minoritas dan setelah
11 Ach  Sayyi Ach  Sayyi  dkk.,  “Management  Model  of  Kitab  Kuning  Reading Acceleration  Program  at Mambaul Ulum Islamic Boarding School, Bira Timur Sampang,” FIKROTUNA 13, no. 01 (8 Oktober 2021), http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/fikrotuna/article/view/4788.
12 Kadir Karatekin, Mustafa Öztürk Akcaoğlu, dan Muhammet  Hayati Taban, “A Comparative Study on Multicultural Attitude of University Students: Austria, Hungary and Turkey Sample,” Journal of History Culture and Art Research 8, no. 4 (22 Desember 2019): 36–55, https://doi.org/10.7596/taksad.v8i4.2238.
13 “Multiculturalism in Turkey,” diakses 2 Juli 2022, https://www.cambridge.org/core/books/multiculturalism- in-turkey/6EA9042377160BA61BA7E0ED165259F8.
14 Peter Karacsony dkk., “The Impact  of the Multicultural  Education on Students’ Attitudes in  Business Higher  Education  Institutions,” Education Sciences 12, no. 3 (Maret 2022): 173, https://doi.org/10.3390/educsci12030173.
perang, beberapa upaya penting dilakukan dalam upaya untuk melindungi budaya minoritas dan mengatur potensi konflik yang mungkin timbul dari pertanyaan minoritas. 15 Isu-isu ini pertama-tama ditangani mengenai hak-hak sesama warga negara di negara lain seperti yang terlihat dalam contoh Jerman-Polandia. Solusi dari permasalahan yang ada sebelumnya dicari dalam perjanjian bilateral antara kedua negara tersebut, maka sistem perjanjian ini adalah diperluas dan diberi karakter multilateral di bawah Liga Bangsa-Bangsa. 16 Dalam pengertian ini, ada kepentingan yang meluas dalam pertanyaanpertanyaan minoritas dan masalah-masalah ini memiliki tempat yang penting dalam hubungan antarnegara selama periode antarperang, seperti abad kesembilan belas.
Namun, setelah Perang Dunia II, perhatian umum terhadap hak-hak minoritas ini sebagian besar menghilang karena dua alasan utama. Pertama, perjanjian internasional yang dirancang  untuk  mempromosikan  hak-hak  minoritas  jelas  gagal  menetralisir  konflik antaretnis,  dan  kedua,  konfrontasi  ideologis  keras  yang  meletus  setelah  perang  kini membayangi masalah etnis. Oleh karena itu, pada periode pascaperang tidak ada proyek khusus  untuk  hak-hak  kelompok  minoritas  yang  telah  dikembangkan  dan  pertanyaan tentang hak-hak minoritas dicoba untuk diselesaikan di bawah paying hak asasi manusia secara  umum. 17 Diharapkan  masalah  minoritas  akan  diselesaikan  melalui  perbaikan demokrasi (di sini dipahami secara umum sebagai kebebasan dan keamanan pribadi, hak untuk  memiliki  properti,  hak  untuk  memilih  dan  mencalonkan  diri,  dll.)  dan  prestasi. kesejahteraan  ekonomi  di  masyarakat. 18 Menurut  cara  pemahaman  ini,  jika  hak  asasi manusia dilaksanakan dengan cara yang tepat, tidak perlu ada hak-hak berbasis nasional atau etnis yang terpisah. Mentalitas ini juga merupakan inti dari Deklarasi Universal Hak Asasi  Manusia  yang  diproklamirkan  oleh  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  pada  tahun  1948.  Dalam  dokumen  tersebut,  prinsip  nondiskriminasi  dan kewarganegaraan yang setara telah diterima sebagai dasar dari semua hak ini. 19
Namun  demikian,  selama  berabad-abad  di  mana  minoritas  diharapkan  untuk berasimilasi ke dalam kelompok mayoritas dengan imbalan persamaan hak, terlihat bahwa masyarakat minoritas pada umumnya menolak menyerahkan identitas etnis mereka dan semua tindakan untuk mencapai tujuan itu hanya memperburuk situasi. Memang, hanya ada
15 “(2) Multicultural Education Curriculum Development in Turkey | Hasan Aydin - Academia.edu,” diakses 2 Juli 2022, https://www.academia.edu/22480593/Multicultural_Education_Curriculum_Development_in_Turkey.
16 Seçkin  Özsoy  dan  Sabiha  Bilgi,  “Multicultural  Education  Perspective  in  Turkey:  Possibilities  and Dilemmas,” dalam Learning from Difference: Comparative Accounts of Multicultural Education , ed. oleh Joseph Lo Bianco dan Aydin Bal, Multilingual Education (Cham: Springer International Publishing, 2016), 147–69, https://doi.org/10.1007/978-3-319-26880-4_8.
17 “Multiculturalism in Turkey.”
18 Leyla Neyzi, review of Review of Multiculturalism in Turkey: The Kurds and the State , oleh Durukan Kuzu, Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association 7, no. 2 (2020): 273–75.
19 Serkan Aslan*, “How is Multicultural Education Perceived in Elementary Schools in Turkey? A Case Study,” How is Multicultural Education Perceived in Elementary Schools in Turkey? A Case Study 8, no. 1 (2 Mei 2019): 233–47.
beberapa contoh di antara minoritas nasional yang secara sukarela berasimilasi ke dalam negara mayoritas. 20 Identitas nasional dan nasionalisme minoritas yang dianggap menurun, sebaliknya mendapatkan momentum setelah berakhirnya Perang Dingin dan perjuangan untuk  pengakuan etnokultural  menjadi  sumber  kekerasan  politik  yang  paling  umum  di seluruh  dunia.  Dan  proses  ini  mau  tidak  mau  memicu  kritik  terhadap  rezim  hak  asasi manusia pascaperang dan paradigma negara-bangsa, dan di sisi lain, memunculkan cara berpikir multikulturalis. Artinya, teori hak asasi manusia tradisional dianggap didukung oleh  teori  hak  minoritas  dan  keyakinan  ini  akan  mengarah  pada  perkembangan multikulturalisme.  Kecenderungan  ini  akan  terungkap  dalam  berbagai  konvensi internasional yang ditandatangani pada tahun 90-an seperti Deklarasi PBB tentang Hak- Hak  Orang-Orang  yang  Menjadi  Milik  Minoritas  Nasional  atau  Etnis,  Agama  dan Linguistik  pada  tahun  1992,  Komisi  Keamanan  dan  Kerjasama  di  Eropa  “Dokumen Pertemuan Kopenhagen Konferensi tentang Dimensi Manusia CSCE” pada tahun 1990 dan “Piagam Eropa untuk Bahasa Regional atau Minoritas” Dewan Eropa pada tahun 1992 dan “Konvensi Kerangka Kerja untuk Perlindungan Minoritas” pada tahun 1995.
Di era baru, pergeseran mendasar pada kewajiban yang diberikan kepada negara mengenai isu-isu minoritas adalah transisi dari sekadar nondiskriminasi ke perlindungan aktif terhadap keragaman dengan tujuan membuat pluralisme budaya benar-benar mungkin terjadi. Dengan demikian, sekarang negara seharusnya tidak hanya melakukan tugas negatif seperti  memberikan  hak  sipil  yang  sama  kepada  semua  warga  negaranya,  tetapi  juga mengemban tugas positif untuk mengamankan perwakilan politik, pekerjaan yang adil, dan peningkatan  budaya  kelompok  yang  tidak  menguntungkan.  Untuk  alasan  ini, multikulturalisme  harus  dianggap  sebagai  pendekatan  yang  mencadangkan  tujuan kewarganegaraan yang sama, tetapi secara bersamaan bermaksud untuk mencapai tujuan ini tanpa membuat kelompok-kelompok yang berbeda menjadi homogen secara budaya.
Namun, setelah Perang Dunia II, perhatian umum terhadap hak-hak minoritas ini sebagian besar menghilang karena dua alasan utama. Pertama, perjanjian internasional yang dirancang  untuk  mempromosikan  hak-hak  minoritas  jelas  gagal  menetralisir  konflik antaretnis,  dan  kedua,  konfrontasi  ideologis  keras  yang  meletus  setelah  perang  kini membayangi masalah etnis. Oleh karena itu, pada periode pascaperang tidak ada proyek khusus  untuk  hak-hak  kelompok  minoritas  yang  telah  dikembangkan  dan  pertanyaan tentang hak-hak minoritas dicoba untuk diselesaikan di bawah paying hak asasi manusia secara  umum.  Diharapkan  masalah  minoritas  akan  diselesaikan  melalui  perbaikan demokrasi (di sini dipahami secara umum sebagai kebebasan dan keamanan pribadi, hak untuk  memiliki  properti,  hak  untuk  memilih  dan  mencalonkan  diri,  dll.)  dan  prestasi. kesejahteraan ekonomi di masyarakat. Menurut cara pemahaman ini, jika hak asasi manusia
20 Hall, “Politics in the Vernacular.”
dilaksanakan dengan cara yang tepat, tidak perlu ada hak-hak berbasis nasional atau etnis yang  terpisah.  Mentalitas  ini  juga  merupakan  inti  dari  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia yang diproklamirkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Dalam dokumen tersebut, prinsip nondiskriminasi dan kewarganegaraan yang  setara  telah  diterima  sebagai  dasar  dari  semua  hak  ini.2  Pendekatan  ini menggarisbawahi bahwa persatuan orang dapat dipastikan tanpa keseragaman di antara mereka dan secara alami mengharuskan negara untuk mengambil alih kewajiban tertentu untuk melindungi perbedaan budaya.

## Dinamika Pendidikan Multikultural di Turki
Fenomena perspektif sejarah dapat dijabarkan bahwa bangsa Turki hampir semua masyarakat memiliki budaya, ras, etnis, bahasa, paham keagamaan dan bahkan keyakinan dalam  beragama yang berbeda-beda, dan perbedaan tersebut penting kiranya untuk terus dilestarikan  melalui  penerapan  pendidikan  multikultural  dan  urgen  untuk  terus  di eksplorasikan di lembaga pendidikan melalui implementasi kurikulum atas dasar kebijakan pemerintah Turki. 21 Hal ini mengacu pada negara-negara modern,  lembaga pendidikan menjadi  bagian  penting  untuk  mensosialisasikan  multikulturalisme  sebagai  upaya mencegah  terjadinya  konflik  antara  sesama  anak  bangsa,  dan  bahkan  semua  lembaga pendidikan  menjadi  urgen  untuk  dipersiapkan  secara  totalitas  dalam  memfasilitasi pembelajaran multikultural melalui komponen-komponen yang diperlukan dari pendidikan institusional guru, administrator, dan konten kursus yang relevan untuk mengatasi struktur masyarakat yang kompleks di negara-negara modern tersebut. 22 Ketika lembaga pendidikan dan  semua  komponennya  dipersiapkan,  peserta  didik  akan  dapat  terbiasa  hidup berdampingan dengan masyarakat yang beragam di mana mereka tinggal. 23
Bahkan  ketika  suatu  masyarakat  tidak  tinggal  di  daerah  yang  beragam  atau multikultural, maka para generasi anak bangsa di Turki itu harus tetap ditanamkan nilai multikulturalisme melalui lembaga pendidikan, sehingga mereka memiliki bekal hidup dan cara pandang yang inklusif dengan mengedepankan asas kebersamaan dan agar mereka memiliki  kemampuan  untuk  menjadi  bagian  dari  masyarakat  yang  lebih  beragam  dan menjadi warga dunia. Belajar tentang budaya yang berbeda, gaya hidup, etnis dan semua bentuk  keragaman  lainnya  memungkinkan  siswa  memiliki  pandangan  yang  lebih
21 Amandine Barb, “The New Politics of Religious Education in the United States and Germany,” German Law Journal 20, no. 7 (Oktober 2019): 1035–46, https://doi.org/10.1017/glj.2019.73.
22 Serkan  Aslan*  dan  Birsel  Aybek,  “Testing  the  Effectiveness  of  Interdisciplinary  Curriculum-Based Multicultural  Education  on  Tolerance  and  Critical  Thinking  Skill,” Testing  the  Effectiveness  of Interdisciplinary Curriculum-Based Multicultural Education on Tolerance and Critical Thinking Skill 6, no. 1 (18 Februari 2020): 43–55.
23 Neyzi, “Review of Multiculturalism in Turkey.”
komprehensif tentang dunia daripada yang mereka miliki sebelumnya dan cara pandang yang lebih baik (inklusif) untuk bergaul dengan orang lain. 24
Namun  demikian,  populasi  Negara  Turki  berdasarkan  berbagai  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Negara  tersebut  terdiri  dari  kelompok  etnis,  budaya,  paham keagamaan  dan  bahkan  keyakinan  dalam  beragama  beragam  dan  telah  mengalami peningkatan  yang  pesat  selama  bertahun-tahun,  dan  integrasi  mengenai  latar  belakang kelompok etnis, budaya, paham keagamaan dan bahkan keyakinan dalam beragama ke dalam kurikulum telah menjadi isu yang semakin penting bagi sistem pendidikan Turki untuk terus dikaji dan disandingkan dengan kebijakan pemerintah Turki. 25 Pertumbuhan dan perkembangan secara meningkat  dari kelompok etnis, budaya, paham keagamaan dan bahkan keyakinan dalam beragama di Turki ini, memaksa keseluruhan anak bangsa Turki untuk  diberikan  penanaman tentang  pentingnya  nilai  kesadaran  yang  berkaitan  dengan kemampuan  guru  masa  depan  untuk  mengajar  isu-isu  mengenai  keragaman  dalam pengaturan  kelas  yang  beragam  dan  pengajaran  multikulturalisme  melalui  program pendidikan guru. 26
Kajian tentang dinamika pendidikan multikultural di Negara Turki diatas, dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  pendidikan  multikultural  menjadi  isu  yang  penting  untuk diketengahkan, mengingat Negara tersebut merupakan negara yang baru saja menganut sistem pemerintahan yang skuler dan dihuni oleh bangsa yang mengalami peningkatan beragamnya etnis, budaya, paham keagamaan dan bahkan keyakinan dalam beragama. Jika pemerintah  Turki  tidak  saja  mengeluarkan  kebijakan  dalam  bentuk  kurikulum  tentang penerapan pendidikan multikultural dengan menanamkan pentingnya nilai kesadaran dalam hidup  berdampingan  dengan  siapapun  yang  berbeda  secara  etnis,  budaya,  ras,  paham keagamaan, dan bahkan keyakinan dalam beragama, maka sudah dapat dipastikan bahwa Negara tersebut akan mengalami perpecahan yang memicu terjadinya koflik secara terus- menerus ditengah-tengah masyarakat sesama anak bangsa.

## Pendidikan Multikultural di Belanda Perspektif Historis

## Dinamika Multikulturalisme di Belanda
Perspektif historis, Belanda, seperti sebagian besar Eropa, berada di tengah-tengah perdebatan politik tentang kohesi sosial. Konsep inti dalam debat ini adalah keragaman dan kesamaan. Sejak tahun enam puluhan penduduk Belanda menjadi beragam secara etnis sebagai akibat dari proses migrasi. Para imigran membawa bahasa, budaya, dan agama yang berbeda. Isu kohesi sosial muncul tanpa adanya  kita yang menyatukan. Dikotomi
24 Eshabil Erdem  Paksoy dan Sabri  Ã‡elä°k, “Readiness of Turkish Education System for Multicultural Education,” Educational  Research  and  Reviews 14,  no.  8  (23  April  2019):  274–81, https://doi.org/10.5897/ERR2017.3171.
25 Erdem Eshabil dan ÇELİK Sabri, “Readiness of Turkish Education system for Multicultural education,” Educational Research and Reviews 14 (23 April 2019): 274–81, https://doi.org/10.5897/ERR2017.3171.
26 Aslan, “Teachers and multiculturalism in turkey.”
dominan  yang  dikonstruksi  dalam  konteks  proses  othering  adalah  dikotomi  non- imigran/imigran, bahkan imigran Barat/non-imigran Barat. Sejak peristiwa 9/11, dikotomi agama Kristen/Muslim semakin banyak digunakan dan disertai dengan ketimpangan akses perumahan, pekerjaan dan pendidikan. 27 Kewarganegaraan adalah isu sosial-politik baru. Intinya  tentang  keseimbangan  antara  keragaman  dan  kesamaan,  tentang  batasan  untuk mengakui dan mendukung identitas budaya dan agama yang beragam dan kemungkinan membangun 'kita' pemersatu baru, dan tentang dilema dalam menanggapi tujuan sosial distributive budaya dan keadilan. 28
Pada abad ke 20, Belanda menjadi tempat persinggahan para imigran dari berbagai Negara,  terutama  negara-negara  yang  ada  di  Banua  Eropa.  Bangsa  Belanda  dalam komunikasi  sosial  keseharian  menggunakan  bahasa  Belanda  dengan  baik,  maskipun sebagian  hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa  Negara  belanda  tergolong  tidak monolingual. 29 Dengan demikian bangsa Belanda diyakini memiliki nilai budaya berbasis kerifan lokal yang terintegrasi dengan budaya Nasional. Tidak hanya itu, Belanda juga memproklamirkan  tentang  kesadaran  individu  terhadap  identitas  yang  sama,  memiliki pahlawan kebangsaan yang sama, dan termasuk didalamnya mempercayai adanya mitos- mitos yang sama. Negara Belanda pada tahun 1960-an secara terus-menerus kedatangan tenaga  kerja  aising/imigran,  hal  tersebut  berkembang  pesat  sampai  pada  tahun  1970, puncaknya setelah kedatangan para imigran/pekerja asing dari negara Turki dan negara Maroko. 30
Atas  dasar  fenomena  inilah  kemudian  negara  Belanda  menjadikan multikulturalisme  sebagai  konsensus  ideologi  kebangsaan  negara  Belanda  antara  kelas politik pemerintahan. Prinsip multikulturalisme terintegrasi dengan kebijakan pemerintah Belanda selogan atau kalimat Integratie met behoud van eigen taal en cultuur. 31 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa negara Belanda telah melaksanakan integrasi sosial, akan tetapi  para  imigran/pekerja  tetap  diperkenankan  untuk  menggunakan  bahasa  dan melestarikan budaya mereka masing-masing. 32 Terlihat jelas bahwa negara Belanda ini melakukan  integrasi  atau  kombinasi  antara  kesadara  nasionalisme  dengan  kesadaran terhadap  pengakuan  pluralisme  etnis  dan  budaya  dengan  berlandaskan  pada  asal  mula
27 F. M. B. L. Linthorst, “The Role of Race and Culture within Marginalized Teachers’ Teaching in The Netherlands,” 2020, https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/38622.
28 Mark Deuze, “Multicultural Journalism Education in the Netherlands: A Case Study,” Journalism & Mass Communication Educator 60 (1 Desember 2005), https://doi.org/10.1177/107769580506000407.
29 Elina Airiian, The  Retreat  of  Multiculturalism  in  the  Netherlands:  A  Post-Structural  Policy  Analysis (Malmö universitet/Kultur och samhälle, 2019), http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-22754.
30 Peter Scholten, “The Dutch Multicultural Myth,” dalam Challenging Multiculturalism , ed. oleh Raymond Taras, European Models of Diversity (Edinburgh University Press, 2013), 97–119, https://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt20q22fw.11.
31 Ayhan Kaya, “The Netherlands:  From  Multiculturalism  to Assimilation,” dalam Islam, Migration and Integration:  The  Age  of  Securitization ,  ed.  oleh  Ayhan  Kaya,  Migration,  Diasporas  and  Citizenship (London: Palgrave Macmillan UK, 2009), 116–40, https://doi.org/10.1057/9780230234567_5.
32 Scholten, “The Dutch Multicultural Myth.”
kesepakatan terbentuknya komunitas. 33 Model pengintegrasian sebagaimana di atas, dapat ditafsirkan sebagian bagian kekhasan atau karakteristik integrasi negara Belanda.
Perspektif  kajian  di  atas,  dapat  dijabarkan  bahwa  multikulturalisme  di  Belanda adalah kelanjutan dari budaya dan tradisi yang telah berjalan di Belanda yang oleh sebagian para peneliti di atas, disebutkan sebagai penerapan prinsip pluralisme agama dan budaya. 34 Masing-masing kelompok agama diberikan hak agar dapat mengembangkan institusinya masing-masing. 35 Pada  Tahun  1980-an  negara  Belanda  memberlakukan  politik  etnis minoritas, dengan tujuan agar kaum pendatang atau imigran diizinkan untuk melestarikan tradisi mereka dan memelihara identitas mereka. 36 Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kebijakan pemerintah dalam implementasi kurikulum pembelajaran dengan mengajarkan bahasa  imigran  di  lembaga  pendidikan  milik  pemerintah,  dan  bahkan  pemerintah memberikan subsidi bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta baik yang dikelola oleh masyarakat  pribumi,  maupun  lembaga-lembaga  pendidikan  swasta  yang  dikelola  oleh kominitas agama para imigran. 37 Hal ini sebagai upaya dari pemerintah Belanda dalam mewujudkan  dukungan  atas  sosial  etnis,  ras,  budaya,  bahasa,  paham  keagamaan  dan bahkan  keyakinan  dalam  beragama,  kebijakan  ini  sejalan  dengan  perjuangan  dalam menyatarakan masyarakat yang berasal dari kaum imigran dengan masyarakat nasionalis (pribumi) Belanda yang dalam perspektif sejarah berlangsung sejak tahun 1970-an sampai dengan  1980-an. 38 Bahkan  terkadang  masyarakat  yang  berasal  dari  kaum  imigran diposisikan  sebagai  bagian  dari  kelompok  kultural  yang  monolitik,  dengan  dasar pentingnya kesadaran kebangsaan yang demokratis dan harmunis. 39 Isu kultural monolitik ini  pada  tahun  1990-an  menjadikan  agama  kaum  imigran  yang  menjadi  landasannya. Komunitas kaum imigran ini melakukan komunikasi dengan bahasa pemerintah Belanda dengan beranggapan bahwa hal tersebut adalah bahasa mereka pula, bagi kaum imigran yang dari Maroko dengan tetap menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasinya, maskipun tidak semua diantara mereka mengerti bahasa tersebut. 40
Seiring berjalannya waktu, secara historis konsensus terhadap multikulturalisme mulai  di  pertentangkan,  dan  sejak  itu  pula  kebencian  dan  diskriminatif  terhadap  para imigran makin meluas, bahkan makna atau pengertian tentang eknik dalam kebangsaan
33 Linthorst, “The Role of Race and Culture within Marginalized Teachers’ Teaching in The Netherlands.”
34 Scholten, “The Dutch Multicultural Myth.”
35 Marlou Schrover, “Pillarization, Multiculturalism and Cultural Freezing, Dutch Migration History and the Enforcement  of  Essentialist  Ideas,” BMGN  -  Low  Countries  Historical  Review 125  (1  Januari  2010), https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7124.
36 Airiian, The Retreat of Multiculturalism in the Netherlands .
37 “Multiculturalism and Ethnic Identity in Britain and Europe.”
38 Karel Leyva, “Multiculturalisme et Laïcité En France : Les Trois Républicanismes Du Rapport Stasi,” Dialogue: Canadian Philosophical Review / Revue Canadienne de Philosophie 54, no. 4 (Desember 2015): 647–84, https://doi.org/10.1017/S0012217316000020.
39 “The Bijlmer: A Dutch Approach to Multiculturalism,” Humanity in Action (blog), diakses 8 Juli 2022, https://www.humanityinaction.org/knowledge_detail/the-bijlmer-a-dutch-approach-to-multiculturalism/.
40 “Multiculturalisme et Laïcité En France.”
Belanda  kian  diperdebatkan. 41 Dukungan  pada  tegaknya  identitas  nasional  dan  isu nasionalisme  Belanda  semakin  hari  tak  pernah  hilang.  Maka  atas  dasar  fenomena  ini, perspektif  sejarah  bahwa  sejak  1990-an  negara  Belanda  mengalami  pergeseran  dari konsensus  politik  multikulturalis  menjadi  asimilasi  budaya  dalam  berpolitik.  Bahkan sebagian peneliti mengungkapkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan termasyhur dengan kebijakan yang sangat keras di bandingkan dengan berbagai negara di eropa. 42 Dapat ditarik kesimpulan bahwa di negara Belanda konsensus multikulturalisme mengalami penolakan dari salah satu kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai pihak  oposisi  pemerintah  dengan  berbagai  isu  yang  dikembangkan  sebagai  alasannya. Namun  maskipun  demikian  pemerintah  tetap  mengadopsi  ideologi  multikulturalisme sebagai  sebuah  konsensus  dalam  mengatur  jalannya  roda  pemerintahan,  hal  tersebut dilakukan guna kemajuan dan perkembangan ekonomi bangsa ini. 43 Bahkan pemerintah Belanda menyadari betul bahwa keseluruhan kebudayaan penting untuk dilestarikan dan penting untuk mendapatkan kebebasan untuk mengaturnya. Pemerintah Belanda berdalih bahwa adanya budaya dan tradisi pluralisme-multikultural merupakan bagian dari tradisi dan budaya yang sejak lama berkembang di negara Belanda ini.

## Sejarah Pendidikan Multikultural di Belanda
Perspektif sejarah Belanda telah dikenal secara internasional karena pendekatan pendidikannya menekankan prinsip multicultural dalam rangka merangkul dan menyikapi kelompok imigran. Beberapa bahkan berbicara tentang model pendidikan multikultural yang  secara  terus-menerus  diinformasikan  implementasi  kebijakan  politik  dan  praktik kebijakan  Belanda  sampai  hari  ini . 44 Dasar  Premis  model  ini  adalah  bahwa  kebijakan Belanda telah didorong oleh keyakinan yang koheren dan konsisten bahwa pengakuan dan akomodasi kelompok budaya, etnis, dan agama dalam masyarakat akan mengarah pada keberhasilan emansipasi mereka ke dalam masyarakat multikultural Belanda. 45 Hal tersebut telah terbukti bahwa masyarakat yang multikultural, yang berbeda secara etnis, ras, budaya dan bahkan berbeda keyakinan dalam beragama bisa hidup berdampingan secara damai dan harmunis serta rukun tampa pernah terjadi konflik.
Model  pendidikan  multikultural  Belanda  dalam  sejarahnya  konon  sangat dipengaruhi oleh peran para akademisi dan pakar pendidikan di Belanda. Di antara para peneliti yang terlibat dalam bidang ini, akan ada kepercayaan yang kuat pada apa yang disebut model multikultural. Karel Leyva mengemukakan bahwa dalam konteks pendidikan multikultural  berpacu  pada  paradigma  etnis  minoritas  Belanda.  Lebih  jauh  lagi,  para
41 “The Bijlmer.”
42 Leyva, “Multiculturalisme et Laïcité En France.”
43 Scholten, “The Dutch Multicultural Myth.”
44 Hasan Aydin, “Multicultural Education Curriculum Development in Turkey,” Mediterranean Journal of Social Sciences 3 (1 September 2012): 277–86, https://doi.org/10.5901/mjss.2012.v3n3p277.
45 Aslan*, “How is Multicultural Education Perceived in Elementary Schools in Turkey?”
peneliti di bidang ini akan sangat berorientasi pada kebijakan dan bahkan terjalin dalam jaringan  kebijakan. 46 Marlou  Schrover menjelaskan  bahwa  dalam  konteks  pendidikan multikultural  ini  harus  sejalan  dengan  simbiosis  teknokratis  yang  memungkinkan pengembangan di balik pintu berlapis emas pendekatan kebijakan multikultural, sementara mengabaikan beberapa paradigma kebijakan alternatif. 47
Namun, ada keraguan yang berkembang tentang apakah model multikultural telah atau setidaknya terus menjadi penggambaran yang valid dari pendekatan Belanda terhadap integrasi imigran? . 48 Model multicultural tampaknya telah diciptakan secara retrospektif, dalam upaya para politisi untuk mendiskualifikasi kebijakan yang tidak mereka setujui. Para politisi ini dibantu dalam upaya pembingkaian mereka oleh beberapa ilmuwan sosial yang mengklaim bahwa ada bukti bahwa, ketika menyangkut praktik kebijakan konkret, beberapa  tindakan  mencerminkan  model  multikultural  Belanda . 49 Namun,  ketika menyangkut praktik kebijakan di tingkat lokal, diperdebatkan apakah praktik kebijakan ini benar-benar didorong oleh model multikultural normatif atau oleh kekhawatiran yang lebih pragmatis tentang menjaga hal-hal bersama-sama . 50
Kebijakan multikultural diambil karena wujud dari keragaman budaya di Belanda telah  menjadi topik  penting  dalam  politik  dan  media,  terutama pertanyaan  tentang bagaimana menghadapinya. Istilah pendidikan multikultural di Belanda memiliki dua arti dalam perdebatan ini: makna demografis, yang mengacu pada populasi yang heterogen secara budaya, dan ideologi, yang mensyaratkan bahwa perbedaan budaya harus diterima dan dihargai oleh semua kelompok dalam masyarakat. 51 Salah satu i ndikator munculnya kebijakan  implementasi  pendidikan  multikultural  di  Belanda  adalah  jumlah  populasi imigran (terdiri dari mereka yang lahir di luar negeri atau mereka yang memiliki setidaknya satu orang tua yang lahir di luar negeri) secara keseluruhan merupakan sekitar 18% dari total  populasi  Belanda,  hanya  yang  disebut  imjy,  igran  non-Barat  yang  menyebabkan pemerintah Belanda khawatir. tentang kegagalan integrasi. 52
Kebijakan  pendidikan  multikultural  di  Belanda  dalam  sejarahnya  bermula  dari gagasan pilarisasi secara historis populer di Belanda mengacu secara umum pada kerja sama elit di antara komunitas agama dan ideologis ini mulai kehilangan dukungan pada 1960-an.  Meskipun  tidak  secara  eksplisit  digantikan  oleh  wacana  multikulturalisme, Kebijakan  Minoritas,  yang  disahkan  pada  tahun  1979,  memungkinkan  pengaturan
46 Leyva, “Multiculturalisme et Laïcité En France.”
47 Schrover,  “Pillarization,  Multiculturalism  and  Cultural  Freezing,  Dutch  Migration  History  and  the Enforcement of Essentialist Ideas.”
48 Airiian, The Retreat of Multiculturalism in the Netherlands .
49 Barb, “The New Politics of Religious Education in the United States and Germany.”
50 “The Bijlmer.”
51 Karatekin, Akcaoğlu, dan Taban, “A Comparative Study on Multicultural Attitude of University Students.”
52 Fadime  Koc-Damgaci  dan  Hasan  Aydin,  “Social  Media  and  Its  Potential  Impacts  on  Multicultural Education in Turkey,” Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 14, no. 3 (2 Desember 2017): 797–810, https://doi.org/10.12973/ejmste/80945.
kelembagaan  paralel  dan  dapat  dianggap  sebagai  multikulturalis. 53 Namun,  kebijakan tersebut mulai menurun, dengan fokus bergeser pada pertengahan 1990-an ke integrasi dan asimilasi. Setelah pemilu 1994, Demokrat Kristen mengganti Kebijakan Minoritas Belanda dengan  Kebijakan  Integrasi.  Ini  menggeser  kebijakan  Belanda  dari  pengakuan  dan pemeliharaan  keanekaragaman  budaya.  Kebijakan  Integrasi  sangat  terfokus  pada penggabungan sosio-ekonomi para imigran. 54 Namun, pengenalan Kebijakan Integrasi pada saat  itu  bukan  merupakan  penolakan  terhadap multikulturalisme  itu  sendiri, melainkan reaksi terhadap pengangguran, hasil pendidikan yang buruk, dan ketidakberuntungan sosial di antara para imigran. Kebijakan Minoritas sebelumnya dikritik karena tidak menangani tantangan-tantangan ini secara memadai. 55
Sejak  tahun  1998,  dengan  disahkannya  Undang-Undang  tentang  Integrasi Kewarganegaraan Bagi Pendatang Baru, imigran telah diminta untuk mengambil kursus integrasi. 56 Seperti yang  dijelaskan dalam The Bijlmer bahwa pergeseran ini menandai terobosan kebijakan baru yang berfokus pada pembelajaran bahasa Belanda secara penuh sebagai upaya penanaman nilai patritisme kebangsaan di Belanda, tidak hanya itu, adanya penekanan kepada mereka untuk mengambil kelas sipil. 57
Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam  perspektif  sejarah  pertumbuhan  dan perkembangan implemetasi kebijakan pendidikan multikultural mengalami perubahan sejak tahun 1990-an, hal itu disebabkan  pasca pemilu 1994, Demokrat Kristen  menghendaki pergantian kebijakan untuk kaum minoritas Belanda dengan Kebijakan Integrasi. Dalam artian,  kebijakan  tersebut  dibuat  sebagai  upaya  pengelompokan  dan  adaya  upaya penyekatan antara kaum imigran dengan kaum pribumi atau penduduk asli negara Belanda. Dalam aspek pendidikan kaum imigran ditekankan utuk juga mempelajari bahasa Belanda dan digabungkan dengan kelas sipil.

## Perbandingan Pendidikan Multikultural di Turki dan Belanda
Perbandingan  antara  pendidikan  multikultural  di  Turki  dan  Belanda  perspektif sejarah berdasarkan hasil penelusuran dan pembahasan di atas, dapat dijabarkan bahwa se ecara resmi Turki telah menjadi negara sekuler sejak tahun 1937. Di negara berpenduduk mayoritas Muslim ini dengan sedikit pemeluk agama lain, pendidikan institusional pada umumnya dan pendidikan agama pada khususnya sangat terpusat. 58 Pendekatan ini dimulai dengan Tevhid-I Tedrisat (UU Kesatuan Pendidikan), pertama kali dirancang pada tahun 1924  dan  dipertahankan  dalam  reformasi  hukum  dan  perubahan  konstitusi  berikutnya.
53 Leyva, “Multiculturalisme et Laïcité En France.”
54 Özsoy dan Bilgi, “Multicultural Education Perspective in Turkey.”
55 Wim J. Deetman, “1. Education Policy and Minorities: A Dutch View,” dalam 1. Education Policy and Minorities: A Dutch View (De Gruyter Mouton, 2019), 3–8, https://doi.org/10.1515/9783111546834-005.
56 “The Bijlmer.”
57 Deetman, “1. Education Policy and Minorities.”
58 Paksoy dan Ã‡elä°k, “Readiness of Turkish Education System for Multicultural Education.”
Berdasarkan undang-undang ini, semua lembaga pendidikan, termasuk sekolah militer dan kedokteran, berada di bawah kendali Departemen Pendidikan. Selain itu semua medreses (sekolah agama tradisional), dihapuskan dan sekolah ketuhanan didirikan untuk mendidik para sarjana dalam mata pelajaran agama. 59
Selain  itu, Durukan  Kuzu mengemukakan  bahwa  terdapat  beberapa sekolah menengah  dibuka  untuk  melatih  personel  layanan  keagamaan  di  masyarakat.  Tempat pendidikan agama sering dibicarakan dengan memperhatikan hubungan antara negara dan agama.  Sampai  saat  ini,  agenda  diskusi  tentang  pendidikan  agama  terfokus  pada implementasi  mata  pelajaran seperti  itu  di  sekolah  negeri. 60 Namun,  kualitas  dan  isi pendidikan  agama  kurang  mendapat  perhatian.  Menyusul pengakuan  pentingnya pengetahuan ilmiah untuk pendidikan dan penerimaan pendidikan agama sebagai disiplin akademis, pengenalan kurikulum wajib adalah pendidikan Agama dan Pengetahuan Etika telah memicu akademisi untuk membahas di berbagai media dan isi pendidikan agama di sekolah-sekolah  Turki  menghormati  konteks  negara  sekuler  yang  demokratis.  Upaya menuju keanggotaan komunitas Eropa telah mempercepat proses ini. 61
Adapun  yang  melatar  belakangi  sejarah  dan  kedudukan  pendidikan  di  Turki, sejatinya    adalah  sebagai  penerus  Kekaisaran  Ottoman,  negara  bangsa  Republik  Turki muncul pada tahun 1923. Revolusi Turki lebih dari sekadar peristiwa politik, karena itu juga  merupakan  revolusi  sosial,  budaya  dan  ekonomi.  Sehubungan  dengan  pendidikan agama,  banyak  fluktuasi  dalam  pendidikan  agama  di  sekolah  dapat  diamati  di  Turki modern. Selama seperempat abad pada awal era republik, sistem pendidikan Turki bekerja dengan basis sekuler yang ketat. Semua tingkat pendidikan agama hampir secara resmi dilarang  selama  sekitar  dua  dekade.    Setelah  Perang  Dunia  Kedua,  hubungan  sosial- ekonomi dengan demokrasi Barat membaik dan inisiasi sistem multi-partai mempengaruhi struktur pendidikan. 62 Dalam konteks ini, pendidikan agama di sekolah muncul sebagai isu penting. Setelah perdebatan panjang di tingkat politik, pendidikan agama di sekolah negeri diperkenalkan tidak hanya di sekolah dasar (tahun 1949), tetapi juga di sekolah menengah pertama (tahun 1956), serta di sekolah menengah atas (tahun 1967). Namun, atas dasar sukarela. Pendidikan agama opsional di sekolah berlanjut hingga tahun 1982. Pendidikan etika wajib diperkenalkan di sekolah menengah pada tahun 1974. 63
Setelah  pengambilalihan  militer  tahun  1980,  pendidikan agama  menjadi  bagian wajib dari kurikulum sekolah, dan dimasukkan dalam Konstitusi Turki 1982 dalam pasal
59 Barb, “The New Politics of Religious Education in the United States and Germany.”
60 Durukan Kuzu, Multiculturalism in Turkey: The Kurds and the State (Cambridge University Press, 2018), https://doi.org/10.1017/9781108278461.
61 Muhammet Genç, K.H. (Ina) Avest, dan Siebren Miedema, “Religious Education in Two Secular Multicultural Societies: A Comparison of the Turkish and Dutch Systems: Religious Education from Christian and Islamic Perspectives,” 2012, 183–91, https://doi.org/10.1163/9789401207584_014.
62 Karatekin, Akcaoğlu, dan Taban, “A Comparative Study on Multicultural Attitude of University Students.”
63 Eshabil dan Sabri, “Readiness of Turkish Education system for Multicultural education.”
24. Di sekolah umum, kursus berbasis agama bernama  budaya dan etika Agama harus disediakan. Mata pelajaran ini wajib, sebagaimana disebutkan dalam konstitusi. Pasal 24 UUD  menyatakan  bahwa  pendidikan  dan  pengajaran  tentang  agama  dan  etika diselenggarakan di bawah pengawasan badan-badan public kenegaraan. Mata pelajaran terkait  merupakan  salah  satu  mata  pelajaran  wajib  yang  disampaikan  pada  jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kegiatan pendidikan dan pengajaran terkait lainnya disediakan hanya atas permintaan orang, dan untuk orang muda, dari wali yang sah. 64
Adapun pendekatan yang di implementasikan dalam pendidikan agama di Turki, mata pelajaran budaya dan etika Agama saat ini tidak hanya membahas Islam. Namun juga memberikan  pengetahuan  agama  umum  tanpa  orientasi  preferensial  terhadap  agama tertentu (pendekatan non-konfesional). Genç, Avest, dan Miedema mengemukakan bahwa alasan mata pelajaran wajib dengan judul budaya dan etika keagamaan mulai tahun 1982 ini merupakan indikasi netral terhadap semua cabang agama dan dengan demikian, juga memberikan informasi umum tentang  mata pelajaran  budaya dan etika agama Islam  di Turki, sebagai hasil dari pengalaman pendidikan dan pengajaran agama, mengadopsi mata pelajaran  wajib  ini. 65 Mata  pelajaran  ini  tidak  boleh  mengarah  pada  pemisahan,  tetapi sebaliknya  pada  persatuan  dan  kesatuan  sosial  dalam  hal  mendukung  dan  menangani dengan benar. dengan pandangan dunia yang berbeda sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa. 66 Oleh karena itu, perlu adanya model pendidikan agama yang terintegrasi, dan Turki  telah  berusaha  untuk  memenuhi  kebutuhan  ini  dengan  memperkenalkan  wajib tersebut di atas.
Sedangkan di Belanda, seperti halnya Turki, juga menganut konsep negara sekuler dan demokratis. Sistem pendidikan Belanda masih bercirikan desentralisasi, yang disebut sistem pendidikan terpilarisasi berdasarkan garis pemisah agama. Sekolah negeri di bawah tanggung jawab pemerintah daerah atau perwakilan orang tua hanya menyumbang 31% dari total jumlah sekolah. 67 Mayoritas terdiri dari sekolah-sekolah swasta yaitu sekolah- sekolah  denominasi  termasuk  antara  lain  sekolah-sekolah  Protestan,  Injili,  Reformed, Katolik Roma, Islam, Hindu, dan Yahudi yang memberikan pendidikan dari latar belakang agama atau pandangan dunia tertentu (61%), dan sekolah-sekolah berdasarkan konsepsi pedagogis tertentu yang berasal dari Montessori, Freinet, Steiner, Parkhurst atau Petersen (8%). Di sini orang tua adalah pemangku kepentingan langsung atau tidak langsung dari sekolah.  Sekolah  negeri  dan  sekolah  denominasi  sama-sama  dibiayai  oleh  pemerintah
64 Kuzu, Multiculturalism in Turkey .
65 Genç, Avest, dan Miedema, “Religious Education in Two Secular Multicultural Societies.”
66 Neyzi, “Review of Multiculturalism in Turkey.”
67 Yvonne Leeman dan Guuske Ledoux, “Intercultural Education in Dutch Schools,” Curriculum Inquiry 33, no. 4 (2003): 385–99.
ketika  memenuhi  persyaratan  standar,  dan  berada  di  bawah  kendali  Kementerian Pendidikan dan Inspektoratnya. 68
Agama  dalam  pendidikan  di  Belanda  mendapat  perhatian  khusus  dengan kedatangan orang-orang Islam yang disebut pekerja tamu (imigran) dan keluarga mereka di Belanda  pada  tahun  enam  puluhan  dan  tujuh  puluhan  abad  yang  lalu.  Apalagi,  ketika ternyata  para  pekerja  dan  keluarganya  tidak  pulang  ke  tanah  air.  Itu  berdampak  pada sekolah negeri dan denominasi. Sejak tahun 2006 topik agama dalam pendidikan menjadi agenda dalam kaitannya dengan mata pelajaran wajib pendidikan kewarganegaraan yang baru  diperkenalkan  dengan  tujuan  untuk:  pengakuan  pandangan  dunia  yang  berbeda, merangsang toleransi dan keterbukaan untuk bertemu dengan orang-orang yang berbeda pandangan, dan belajar untuk hidup. beragama bersama di sekolah dan masyarakat. 69
Sedangkan yang melatar belakangi sejarah dan kedudukan pendidikan di Belanda bermula sejak abad ke-19 dengan dimulainya Belanda sebagai Negara bangsa, di tingkat negara  tidak  ada  hubungan  kelembagaan  dalam  pendidikan  dengan  gereja.  Namun, pendidikan agama diberikan di semua sekolah negeri dan berdasarkan teologi Protestan tertentu. Pada awal abad ke -19 , sebagai spin-off dari pendudukan Prancis, Belanda telah kurang lebih sistem yang sama seperti Perancis sampai tahun 1882. Kurikulum berorientasi pada semua kebajikan agama dan masyarakat dengan penekanan kuat pada pendidikan moral. 70 Dengan konstitusi Belanda tahun 1848, sistem pendidikan ganda yang masih ada diperkenalkan  dengan  pembedaan  antara sekolah  negeri  yang  netral  secara  agama dan denominasi yaitu sekolah swasta berbasis agama. 71 Sekolah-sekolah ini sejak tahun 1917 telah  didanai  secara  merata  oleh  negara.  Sampai  tahun  1985,  negara  tidak  mengambil tanggung  jawab  eksplisit  apapun  untuk  agama  dalam  pendidikan.  Setelah  tahun  1985, pelajaran pendidikan agama objektif yang dicirikan sebagai gerakan Agama dan ideologi telah menjadi wajib bagi semua sekolah dasar negeri dan denominasi dan bagi murid-murid dalam kelompok usia 10-12, selama dua tahun terakhir sekolah dasar. Sekolah-sekolah denominasi  masih  dapat  menyediakan  di  samping  ini  pendidikan  agama  berorientasi subyektif khusus mereka untuk murid-murid berusia 4-12 tahun. Hak ini didasarkan pada kebebasan pendidikan yang dirumuskan dalam pasal 23 UUD. 72
Sedangkan  pendekatan  yang  di  implementasikan  dalam  pendidikan  agama  di Belanda adalah seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, pendekatan non- pengakuan dalam pendidikan agama juga merupakan bagian dari kurikulum sekolah dasar
68 Genç, Avest, dan Miedema, “Religious Education in Two Secular Multicultural Societies.”
69 J. W. Duyvendak dan P. W. A. Scholten, “Beyond the Dutch ‘Multicultural Model,’” Journal of International Migration and Integration 12, no. 3 (1 Agustus 2011): 331–48, https://doi.org/10.1007/s12134-010-0161-5.
70 Kaya, “The Netherlands.”
71 Schrover, “Pillarization, Multiculturalism and Cultural Freezing, Dutch Migration History and the Enforcement of Essentialist Ideas.”
72 Duyvendak dan Scholten, “Beyond the Dutch ‘Multicultural Model.’”
di Belanda sejak 1985. Mata pelajaran gerakan Agama dan ideologi adalah mata pelajaran reguler di sekolah. Tujuannya adalah mengenalkan siswa secara objektif yaitu dengan cara berbasis  pengetahuan  dengan  agamaagama  utama  dunia  atau  pandangan  dunia  dalam masyarakat multikultural dan multi-agama Belanda, mendiskusikan proposisi agama, dan membantu  siswa  untuk  mendapatkan  wawasan  tentang  berbagai  keyakinan  pandangan dunia dengan nilai-nilai khusus mereka. dan nilai norma. 73
Di samping pendidikan agama atau pandangan dunia wajib dalam bentuk ini untuk sekolah negeri dan denominasi, orang tua sekolah negeri mungkin juga ingin memiliki pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Islam, atau pembentukan pandangan dunia humanistik untuk anak-anak mereka atas dasar fakultatif yang disediakan oleh apa yang disebut organisasi pengirim di sekolah tetapi tidak berada di bawah tanggung jawab guru sekolah. Sekolah-sekolah denominasi bebas untuk memberikan pendidikan agama yang mereka inginkan untuk murid-murid mereka yang mengaku atau dalam bentuk terbuka sehingga  pengajaran  tentang  dikombinasikan  dengan  pengajaran  dari  agama  atau pandangan. 74 Di  Turki,  bagaimanapun,  orang  tua  tidak  memiliki  kesempatan  untuk memberikan pengakuan terhadap kelompok yang menolak toleransi di sekolah negeri dan di sekolah swasta terbuka. Ini benar-benar perbedaan mencolok antara Turki dan Belanda.
73 Leeman dan Ledoux, “Intercultural Education in Dutch Schools.”
74 Scholten, “The Dutch Multicultural Myth.”

## Kesimpulan
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perspektif sejarah dua negara (Turki dan Belanda) sama-sama telah menuangkan ideologi multikulturalisme dalam setiap mengeluarkan kebijakan dalam aspek kenegaraan, terutama dalam aspek kebijakan pendidikan. Dua Negara ini secara konsisten telah mengamanatkan melalui undang-undang tentang pengaolikasian ideologi multikulturalisme dan penerapan pembelajaran pendidikan multikultural di setiap lembaga pendidikan di Negara turki dan Belanda mulai tingkat dasar hingga lembaga pendidikan tingkat tinggi. Dalam dinamikanya dua negara ini secara terus-menerus kedatangan para imigran yang secara hukum harus dilindungi dan daitur dalam rangka mewujudkan kebijakan multikulturalisme.
Perbandingan dan Perkembangan pendidikan multikultural di Turki dan Belanda dapat dilihat dari aspek nilai agama dalam pendidikan, kita dapat menunjukkan perbedaan yang luar biasa, hal ini sebagaimana berikut: 1) melihat keterbatasan di Turki, kebebasan orang tua dalam memilih di Belanda luar biasa dalam menentukan sekolah negeri maupun sekolah denominasi masing-masing dalam bentuk pengajaran tentang pandangan dunia dan pendidikan agama fakultatif atau dalam bentuk sekolah berbasis agama dengan bentuk pendidikan  agama  obyektif  dan  subyektif;  2)  peran  penting  dan  sangat  sentral  dari pemerintah  Turki  nampak  jelas  dalam  mengkonsep,  melaksanakan,  dan  mengevaluasi kurikulum yang memuat nilai multikulturalisme dan buku-buku teks, dibandingkan dengan kebijakan multikulturalisme yang ada di Belanda terlihat marjinal dan hanya melakukan penyesuaian dan pemeriksaan bahan ajar yang memuat ideologi multikulturalisme. Akan sangat  menarik  untuk  mengetahui  bagaimana  anak-anak  dan  remaja  di  kedua  negara mengalami  kemampuan  mereka  untuk  menghadapi  masyarakat  multikultural  dan multiagama mereka, dan apakah perubahan tertentu dalam sistem ini (dan yang mana?) akan mengoptimalkan kemampuan ini. Ini benar-benar menjadi masalah yang menarik untuk penelitian lebih lanjut.

## Daftar Pustaka
“(2)  Multicultural  Education  Curriculum  Development  in  Turkey  |  Hasan  Aydin  - Academia.edu.” Diakses 2 Juli 2022. https://www.academia.edu/22480593/Multicultural_Education_Curriculum_Develo pment_in_Turkey.
Airiian, Elina. The Retreat of Multiculturalism in the Netherlands: A Post-Structural Policy Analysis . Malmö universitet/Kultur och samhälle, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-22754. Aslan, Gülay. “Teachers and multiculturalism in turkey: An evaluation of the competency perceptions  of  teachers  regarding  multiculturalism  and  their  reflection  of  these perceptions to the classroom.” Journal for Critical Education Policy Studies 15 (1 Desember 2017): 361–96.
Aslan*,  Serkan.  “How  is  Multicultural  Education  Perceived  in  Elementary  Schools  in Turkey? A Case Study.” How is Multicultural Education Perceived in Elementary Schools in Turkey? A Case Study 8, no. 1 (2 Mei 2019): 233–47.
Aslan*,  Serkan,  dan  Birsel  Aybek.  “Testing  the  Effectiveness  of  Interdisciplinary Curriculum-Based  Multicultural  Education  on  Tolerance  and  Critical  Thinking Skill.” Testing  the  Effectiveness  of  Interdisciplinary  Curriculum-Based Multicultural  Education  on  Tolerance  and  Critical  Thinking  Skill 6,  no.  1  (18 Februari 2020): 43–55.
Aydin,  Hasan.  “Multicultural  Education  Curriculum  Development  in  Turkey.”
Mediterranean  Journal  of  Social  Sciences 3  (1  September  2012):  277–86. https://doi.org/10.5901/mjss.2012.v3n3p277.
Barb, Amandine.  “The  New  Politics  of  Religious  Education  in  the  United  States  and Germany.” German  Law  Journal 20,  no.  7  (Oktober  2019):  1035–46. https://doi.org/10.1017/glj.2019.73.
Deetman, Wim J. “1. Education Policy and Minorities: A Dutch View.” Dalam 1. Education Policy  and  Minorities:  A  Dutch  View ,  3–8.  De  Gruyter  Mouton,  2019. https://doi.org/10.1515/9783111546834-005.
Deuze, Mark. “Multicultural Journalism Education in the Netherlands: A Case Study.” Journalism  &  Mass  Communication  Educator 60  (1  Desember  2005). https://doi.org/10.1177/107769580506000407.
Duyvendak, J. W., dan P. W. A. Scholten. “Beyond the Dutch ‘Multicultural Model.’” Journal of International Migration and Integration 12, no. 3 (1 Agustus 2011): 331–48. https://doi.org/10.1007/s12134-010-0161-5.
Eshabil,  Erdem,  dan  ÇELİK  Sabri.  “Readiness  of  Turkish  Education  system  for Multicultural education.” Educational Research and Reviews 14 (23 April 2019): 274–81. https://doi.org/10.5897/ERR2017.3171.
Genç, Muhammet, K.H. (Ina) Avest, dan Siebren Miedema. “Religious Education in Two Secular Multicultural Societies: A Comparison of the Turkish and Dutch Systems: Religious  Education  from  Christian  and  Islamic  Perspectives,”  183–91,  2012. https://doi.org/10.1163/9789401207584_014.
Hall, John A. “Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship, and: Multinational Democracies (review).” The Canadian Journal of Sociology 29, no. 3 (2004): 482–83. https://doi.org/10.1353/cjs.2004.0041.
Ibrahim,  Rustam.  “PENDIDIKAN  MULTIKULTURAL:  Pengertian,  Prinsip,  dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam.” ADDIN 7, no. 1 (14 November 2015). https://doi.org/10.21043/addin.v7i1.573.
Idris,  Muh.  “AZYUMARDI  AZRA’S  THOUGHT  ON  MULTICULTURAL EDUCATION.” MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 44, no. 1 (26 Oktober 2020): 52–70. https://doi.org/10.30821/miqot.v44i1.739.
Karacsony, Peter, Vivien Pásztóová, Mikhail Vinichenko, dan Peter Huszka. “The Impact of the Multicultural Education on Students’ Attitudes in Business Higher Education
Institutions.” Education Sciences 12, no. 3 (Maret 2022): 173.
https://doi.org/10.3390/educsci12030173.
Karatekin,  Kadir,  Mustafa  Öztürk  Akcaoğlu,  dan  Muhammet  Hayati  Taban.  “A
Comparative  Study  on  Multicultural  Attitude  of  University  Students:  Austria, Hungary and Turkey Sample.” Journal of History Culture and Art Research 8, no. 4 (22 Desember 2019): 36–55. https://doi.org/10.7596/taksad.v8i4.2238.
Kaya, Ayhan. “The Netherlands: From Multiculturalism to Assimilation.” Dalam Islam, Migration and Integration: The Age of Securitization , disunting oleh Ayhan Kaya, 116–40. Migration, Diasporas and Citizenship. London: Palgrave Macmillan UK, 2009. https://doi.org/10.1057/9780230234567_5.
Koc-Damgaci,  Fadime,  dan  Hasan Aydin.  “Social  Media  and  Its  Potential  Impacts  on Multicultural Education in Turkey.” Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 14, no. 3 (2 Desember 2017): 797–810. https://doi.org/10.12973/ejmste/80945.
“Konsep pendidikan multi kultural dalam kerangka pendidikan islam.” Diakses 8 Juni 2022. https://123dok.com/document/7q0em0xy-konsep-pendidikan-multi-kultural- dalam-kerangka-pendidikan-islam.html.
Kuzu,  Durukan. Multiculturalism  in  Turkey:  The  Kurds  and  the  State .  Cambridge University Press, 2018. https://doi.org/10.1017/9781108278461.
Lasijan, Lasijan. “MULTIKULTURALISME DALAM PENDIDIKAN ISLAM.” Jurnal Tapis:  Jurnal  Teropong  Aspirasi  Politik  Islam 10,  no.  2  (2014):  125–39. https://doi.org/10.24042/tps.v10i2.1610.
Leeman,  Yvonne,  dan  Guuske  Ledoux.  “Intercultural  Education  in  Dutch  Schools.”
Curriculum Inquiry 33, no. 4 (2003): 385–99.
Leyva, Karel. “Multiculturalisme et Laïcité En France : Les Trois Républicanismes Du
Rapport Stasi.” Dialogue: Canadian Philosophical Review / Revue Canadienne de Philosophie 54, no. 4 (Desember 2015): 647–84. https://doi.org/10.1017/S0012217316000020. Linthorst,  F.  M.  B.  L.  “The  Role  of  Race  and  Culture  within  Marginalized  Teachers’ Teaching in The Netherlands,” 2020. https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/38622. Universitas  Indonesia  Library.  “Multiculturalism  and  Ethnic  Identity  in  Britain  and Europe.”  Jurnal  Kajian  Wilayah  Eropa  Vol.  3  No.  3  2007:  52-67,  2007. https://lib.ui.ac.id. “Multiculturalism in Turkey.” Diakses 2 Juli 2022. https://www.cambridge.org/core/books/multiculturalism-in- turkey/6EA9042377160BA61BA7E0ED165259F8.
“Multikulturalisme  Indonesia  dan  Eropa  |  Republika  Online.”  Diakses  7  Juni  2022. https://www.republika.co.id/berita/n44s1l/multikulturalisme-indonesia-dan-eropa.
Neyzi, Leyla. Review of Review of Multiculturalism in Turkey: The Kurds and the State , oleh Durukan Kuzu. Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association 7, no. 2 (2020): 273–75.
Özsoy,  Seçkin,  dan  Sabiha  Bilgi.  “Multicultural  Education  Perspective  in  Turkey: Possibilities  and  Dilemmas.”  Dalam Learning  from  Difference:  Comparative Accounts of Multicultural Education , disunting oleh Joseph Lo Bianco dan Aydin Bal,  147–69.  Multilingual  Education.  Cham:  Springer  International  Publishing, 2016. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26880-4_8.
Paksoy, Eshabil Erdem, dan Sabri Ã‡elä°k. “Readiness of Turkish Education System for Multicultural Education.” Educational Research and Reviews 14, no. 8 (23 April 2019): 274–81. https://doi.org/10.5897/ERR2017.3171.
Sayyi,  Ach  Sayyi  Ach,  Moh  Subhan,  Shahibul  Muttaqien  Al-Manduriy,  dan  Rofiqi. “Management Model of Kitab Kuning Reading Acceleration Program at Mambaul Ulum Islamic Boarding School, Bira Timur Sampang.” FIKROTUNA 13, no. 01 (8 Oktober 2021). http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/fikrotuna/article/view/4788.
Scholten, Peter. “The Dutch Multicultural Myth.” Dalam Challenging Multiculturalism , disunting oleh Raymond Taras, 97–119. European Models of Diversity. Edinburgh University Press, 2013. https://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt20q22fw.11.
Schrover, Marlou. “Pillarization, Multiculturalism and Cultural Freezing, Dutch Migration History  and  the  Enforcement  of  Essentialist  Ideas.” BMGN  -  Low  Countries Historical Review 125 (1 Januari 2010). https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7124.
“Sejarah Perkembangan Multikultural di AS dan Eropa.” Diakses 7 Juni 2022. https://text- id.123dok.com/document/dzx3pr3nz-sejarah-perkembangan-multikultural-di-as- dan-eropa.html.
Humanity in Action. “The Bijlmer: A Dutch Approach to Multiculturalism.” Diakses 8 Juli 2022.  https://www.humanityinaction.org/knowledge_detail/the-bijlmer-a-dutch- approach-to-multiculturalism/.
Zainullah, Zainullah, dan Ach Sayyi. “Dinamika Pendidikan Islam Multikultural Perspektif Tradisi Dan Perkembangan Pesantren Di Indonesia.” FIKROTUNA 9, no. 1 (13 Agustus 2019): 1137–59. https://doi.org/10.32806/jf.v9i2.3489.