## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional

## Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah
Sarah Selfina Kuahaty 1 , Teng Berlianty 2 , Theresia Louize Pesulima 3 Agustina Balik 4
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: sarahkuahaty@gmail.com 1
: xxxxxxxxxxxxxxxx
Info Artikel Abstract Keywords: Legal Education; Consumer Protection; Rural
Communities.
Introduction: Lack of public understanding of civil rights owned, bringing its legal problems for the community. This is the basis of consideration of the Civil Law Section of the Faculty of Law, Pattimura University to conduct community service activities as a form of implementation of the Tri Dharma of universities, one of the legal topics presented is related to consumer protection issues. Purposes  of  Devotion: Providing  an  understanding  of  consumer  protection law of the community, especially the community in 3 (three) villages in Teon Nila  Serua  sub-district,  namely  Layeni  village,  Wotay  village,  and  Lesluru village.
Method of Devotion: Method of Dedication is using legal counselling to the community in 3 (three) villages in Teon Nila Serua district of central Maluku Regency.
Results of the Devotion: In the implementation of these activities, it is known that many consumer problems such as buying goods that have been offered, goods that have defects, or sometimes goods that have been damaged, such as rice or sugar but purchased because they are deceived by low prices, which turns out to be detrimental to society. As consumers, the public does not know that they can raise  objections  and  demand  their  rights  back.  Providing  legal  education, especially consumer protection, can make society an intelligent consumer.

## Abstrak
Kata Kunci: Pendidikan Hukum;
Perlindungan Konsumen; Masyarakat Desa.
Latar  Belakang: Kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  hak-hak keperdataan yang dimiliki, membawa permasalahan  hukum tersendiri bagi  masyarakat.  Hal  ini  menjadi  dasar  pertimbangan  Bagian  Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan tri dharma  perguruan  tinggi,  Salah  satu  topik  hukum  yang  disampaikan adalah terkait masalah perlindungan konsumen.
Tujuan  Pengabdian: Memberikan  pemahaman  hukum  perlindungan konsumen kepada masyarakat khususnya masyarakat pada 3 (tiga) desa di kecamatan Teon Nila Serua yakni desa Layeni, desa Wotay dan desa Lesluru.
Metode  Pengabdian: Metode yang  digunakan  adalah  penyuluhan hukum  kepada  masyarakat  pada  3  (tiga)  desa  dalam  kecamatan  Teon Nila Serua Kabupaten Maluku tengah.
Hasil/Temuan  Pengabdian: Pelaksanaan  kegiatan  tersebut  diketahui bahwa banyak masalah-masalah konsumen seperti membeli barang yang sudah daluwarsa, barang yang terdapat cacatnya atau terkadang barang yang sebenarnya sudah rusak seperti beras atau gula tetapi dibeli karena

## Volume 1 Nomor 2, September 2021: h. 63 – 72
E-ISSN: 2775-6203
tertipu  harga  murah,  yang  ternyata  hal-hal  tersebut  merugikan masyarakat.  Sebagai  konsumen,  masyarakat  tidak  mengetahui  bahwa mereka  dapat  mengajukan  keberatan  dan  menuntut  haknya  kembali. memberikan  pendidikan  hukum  hukum  khususnya  perlindungan konsumen  dapat  menjadikan  masyarakat  sebagai  konsumen  yang cerdas.

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  perdagangan dan tingkat transaksi yang  tinggi saat ini tidak  hanya terjadi  pada  kota-kota  besar  saja,  tetapi  telah  menjangkau  sampai  ke  pedesaan.  Hal  ini terjadi juga didukung oleh kemajuan teknologi, sehingga transaksi perdagangan tidak lagi dilakukan secara tatap muka, tetapi dapat juga dilakukan melalui jaringan internet. Kondisi tersebut tentunya memberikan manfaat bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dengan pilihan yang tidak terbatas, tetapi kondisi tersebut juga dapat membawa konsumen kepada keadaan yang tidak menguntungkan dan terkadang menimbulkan kerugian.
Masyarakat selaku konsumen terkadang tidak mengetahui dan memahami bahwa ada hak-haknya sebagai pemakai barang/jasa yang secara hukum dilindungi. Selain itu sebagai konsumen ketika diperhadapkan dengan pelaku usaha selalu merasa memiliki nilai posisi tawar  yang  lemah,  dibandingkan  dengan  pelaku  usaha,  karena menggunakan  kekayaan sebagai indikator penilaian. Hal ini lebih dipersulit lagi dengan keberadaan tempat tinggal masyarakat yang jauh dari pusat kota dan juga pengawasan pemerintah.
Kecamatan Teon Nila Serua (selanjutnya disebut Kecamatan TNS) adalah salah satu kecamatan  yang  berbatasan  dengan  Masohi,  ibu  kota  kabupaten  Maluku  Tengah.  Tapi ternyata dari data statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020, dari  16  (enam  belas)  desa  yang  ada  dalam  wilayah  administratif  kecamatan  TNS,  9 (Sembilan) desa masuk dalam kategori desa berkembang dan 6 (enam) desa masuk dalam kategori desa tertinggal, sebagaimana digambarkan dalam foto tabel berikut ini. 1
1 Kecamatan Teon Nila Serua Dalam Angka 2020, BPS Kabupaten Maluku Tengah, (2020), h. 22
Pendidikan  hukum  diberikan  kepada  masyarakat  bertujuan  untuk  meningkatkan pemahaman  serta kesadaran masyarakat selaku konsumen akan  hak-hak  dan kewajiban agar mereka dengan sendirinya dapat menjadi konsumen yang cerdas.

## 2. Metode Pengabdian
Kegiatan  pendidikan  hukum  konsumen  kepada  masyarakat  adalah  merupakan bagian dari bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh tim yang terdiri dari dosen-dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi perguruan tinggi. Kegiatan ditujukan kepada masyarakat pada kecamatan  TNS,  dengan  memilih  3  desa/negeri  sebagai  lokasi  pengabdian  yakni  desa Lesluru,  Layeni  dan  Wotay.  Pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  upaya  memberikan pendidikan  dibidang  perlindungan  konsumen  dilakukan  dengan  menggunakan  metode penyuluhan. Penyuluhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, perbuatan sebagai upaya peningkatan mutu. 2 Proses penyuluhan dilakukan dengan terlebih dahulu tim menyampaikan materi yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah pemaparan materi, maka masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan  atau  pertanyaan  terkait  dengan  masalah  perlindungan konsumen,  yang  kemudian  dijawab  oleh  tim  secara  bergantian.  Mengingat  pelaksanaan pengabdian  oleh  tim  dilakukan  dalam  kondisi  pandemi  COVID-19,  maka  kegiatan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan dan mengikuti protokoler kesehatan.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Konsep Umum Perlindungan Konsumen
Pengertian konsumen secara umum adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat  dengan  maksud  untuk  memenuhi  kebutuhannya, orang  lain  maupun  makhluk  hidup  lain,  untuk  berbagai  kepentingan  tanpa memperdagangkannya  kembali.  Makna  pengertian  perlindungan  konsumen  ini  sendiri ditujukan sebagai konsumen sebagai pemakai terakhir dari suatu produk barang dan jasa, bukan  sebagai  konsumen  yang  menggunakan  barang  atau  jasa  tersebut  dan  kemudian mengolahnya  menjadi  produk  yang  lain,  dan  kemudian  diperdagangkan  untuk memperoleh keuntungan.
Dalam hukum semua pihak memiliki kedudukan yang seimbang, tetapi dalam hukum perlindungan  konsumen,  terkadang  konsumen  memiliki  kedudukan  yang  lebih  lemah, faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya  yang  masih  rendah,  hal  ini  terutama  disebabkan  oleh  rendahnya  pendidikan konsumen. 3
2 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).
3 Syahruddin Nawi, “Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” Pleno Jure 7, no. 1 (2018), https://doi.org/10.37541/plenojure.v7i1.352.
Upaya memberikan perlindungan kepada konsumen di Indonesia telah diregulasikan ke dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 4 UUPK konsumen memiliki hak sebagai berikut:
a) Hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  mengandung  pengertian bahwa  konsumen  berhak  mendapatkan  produk  yang  nyaman,  aman  dan  yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi  produk.  Dengan  demikian,  maka  setiap  produk,  baik  dari  segi komposisi  bahannya,  dari  segi  desain  dan  konstruksi,  maupun  dari  segi kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang  dijanjikan, dimaksudkan  untuk  memberikan  kebebasan  kepada  konsumen  untuk  memilih produk-produk  tertentu  sesuai  dengan  kebutuhannya,  tanpa  ada  tekanan  dari pihak  luar.  Berdasarkan  hak  untuk  memilih  ini,  konsumen  berhak  untuk memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.
c) Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa, hal ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang  disampaikan  kepada  konsumen  dapat  juga  merupakan  salah  satu  bentuk cacat  produk,  yaitu  dikenal  dengan  cacat  instruksi  atau  cacat  karena  informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen  dapat  memperoleh  gambaran  yang  benar  tentang  suatu  produk, karena  dengan  informasi  tersebut  konsumen  dapat  memilih  produk  yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Adapun informasi yang merupakan hak konsumen tersebut di antaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk; efek samping atas  penggunaan  produk;  tanggal  kadaluwarsa,  serta  identitas  produsen  dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun secara  tertulis,  baik  yang  dilakukan  dengan  mencantumkan  pada  label  yang melekat  pada kemasan  produk,  maupun  melalui  iklan-iklan  yang  disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik.
d) Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk,  dengan  melalui  jalur  hukum.  Melalui  hak  ini  pula  memungkinkan konsumen memperoleh keadilan. Sebab dengan adanya hak ini, konsumen akan mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  efektif  dalam  rangka  mengamankan implementasi ketentuan perlindungan konsumen dan menjamin keadilan sosial.
e) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak konsumen ini  memegang  peranan  penting  agar  konsumen  dapat  lebih  mengetahui  dan memahami  peranannya  sebagai  pelaku  pasar  yang  bertanggung  jawab. Pentingnya pembinaan dan pendidikan bagi konsumen, oleh karena kondisi yang
dihadapi  saat  ini  dimana  kedudukan  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen terkadang  tidaklah  seimbang.  Pelaku  usaha  masih  sangat  dominan  di  dalam menentukan  harga  maupun  kualitas  produknya,  sementara  konsumen  yang belum  sepenuhnya  menyadari  akan  hak-haknya  akan  mudah  terjebak.  Oleh karena  itu,  diperlukan  pendidikan  bagi  konsumen  guna  memberitahukan, meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak dan bagaimana mempertahankannya.  Dengan  demikian,  maka  lambat  laun  akan  tercipta kesetaraan posisi antara pelaku usaha dengan konsumen.
f) Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif,  artinya  bahwa  setiap  konsumen  memiliki  hak  yang  sama berdasarkan  ketentuan  Pasal  27  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  menentukan  bahwa:  (1)  semua  warga  negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya, (2) tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan tersebut, sungguh pun tidak secara tegas menyatakan kata-kata konsumen, akan tetapi  secara  tersimpul  termuat  dalam  Ayat  (2).  Artinya  bahwa  jauh  sebelum UUPK dibuat, konsumen Indonesia telah dijamin hak-haknya oleh konstitusi.
g) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya. Pasal 19 Ayat (1) UUPK secara tegas memberikan jaminan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa  yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan.  Adapun  bentuk  ganti  rugi  yang dimaksud  dapat  berupa:  (1)  pengembalian  uang,  (2)  Penggantian  barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, (3) Perawatan kesehatan dan/atau pemberian  santunan  sebagaimana  Pasal  19  Ayat  (2).  Terhadap  beberapa  istilah yang digunakan berkaitan dengan bentuk ganti rugi di atas, maka penulis tidak melihat sebagai sesuatu yang berbeda atau dapat dikatakan mempunyai makna yang sama, karena semuanya mengarah kepada ganti kerugian.
h) Hak  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Hal  ini memberikan  pengertian  bahwa  hak-hak  konsumen  tidak  terbatas  hanya sebagaimana  diatur  dalam  UUPK,  tetapi  dimungkin  ada  hak-hak  konsumen tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, seperti  misalnya  peraturan  perundang-undangan  terkait  perbankan,  kesehatan dan lain sebagainya.
Sebagai konsumen yang baik, maka perlu dipahami kewajiban-kewajiban yang harus dipahami dan ditaati oleh konsumen. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penting pembentukan konsumen yang cerdas, jadi konsumen tidak hanya memahami dan mengerti akan  haknya  saja,  akan  tetapi  juga  memahami  dan  mengerti  kewajibannya  sebagai konsumen  yang  baik.  Dalam  Pasal  5  UUPK  dijelaskan  mengenai  kewajiban  konsumen, yaitu:
a) Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Salah satu pihak selain konsumen dalam hubungan hukum perlindungan konsumen adalah  pelaku  usaha.  UUPK  mengartikan  pelaku  usaha  adalah  setiap  orang  perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  Republik Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian  menyelenggarakan kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang  ekonomi.  Setiap  pelaku  usaha  juga  harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau yang diperdagangkan.
Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban yang harus ditaati, agar terselenggaranya hubungan hukum yang baik dan sehat. Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK, yang meliputi:
1) Hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan  mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2) Hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang beritikad tidak baik.
3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Kewajiban bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK adalah:
1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan.
3) Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif.
4) Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5) Memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba barang  dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6) Memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan.
7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Dari uraian hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, maka dapat dikatakan bahwa  hak  dan  kewajiban  adalah  seperti  dua  sisi  mata  uang  logam,  hak  bagi  pihak konsumen  adalah  merupakan  kewajiban  bagi  pihak  pelaku  usaha,  sedangkan  hak  bagi pelaku usaha adalah merupakan kewajiban bagi konsumen dalam melakukan hubungan hukum.
Dalam  kehidupan  masyarakat  selaku  konsumen,  seringkali  dijumpai  bahwa  ada konsumen yang tidak memahami akan haknya yang dilindungi secara hukum, ketika hak tersebut  dilanggar.  Dengan  melihat  fenomena-fenomena  dan  kenyataan  yang  terjadi dimasyarakat,  maka  sebagai  wujud  implementasi  salah  satu  tugas  pokok  tri  dharama perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat, maka tim memandang perlu untuk memberikan  pencerahan  dan  pendidikan  hukum  bagi  masyarakat  pada  3  desa  di kecamatan TNS yakni desa Layeni (gambar1), desa Wotay (gambar 2) dan desa Lesluru (gambar 3).

## 3.2 Pendidikan Konsumen Bagi Masyarakat
Pendidikan konsumen adalah proses memeroleh ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk mengatur sumber daya konsumen dan mengambil Tindakan untuk memengaruhi  faktor-faktor  yang  memengaruhi  keputusan  konsumen  serta  peran  serta masyarakat. 4 Salah  satu  bentuk  proses  memperoleh  pendidikan  konsumen  adalah  lewat penyuluhan  hukum,  seperti  yang  dilakukan  oleh  tim  (Gambar  4)  sebagai  wujud memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat untuk bertindak sebagai konsumen,
4 Sri Wening, PPT Pendidikan Konsumen,
http://staffnew.uny.ac.id/upload/131282344/pendidikan/kumpulan-power-point-bahan-ajar-pendidikan- konsumenedit.pdf
Gambar 1
Gambar 2
Gambar 3
pelaku  usaha  ataupun  untuk  membantu  pemerintah  dalam  melakukan  pengawasan peredaran dan pemanfaatan produk barang dan jasa.
Diskusi  dan  tanya  jawab  yang  terekam  selama  proses  penyuluhan,  menunjukan bahwa  masalah  konsumen  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  di  desa-desa  tersebut,  tidak hanya terbatas kepada hak untuk memilih barang, hal ini disebabkan karena terbatasnya pilihan  barang  yang  ditawarkan  kepada  masyarakat,  tetapi  jauh  lebih  kompleks  seperti misalnya masalah produk yang sudah cacat tetapi masih beredar di pasaran, produk yang sudah  daluwarsa,  harga  barang  yang  terkadang  diluar  kewajaran,  tidak  mendapatkan informasi yang baik tentang suatu produk, dan lain sebagainya.
Proses  pendidikan  kepada  konsumen  dilakukan  agar  sebagai  konsumen  mampu untuk  menilai  penggunaan  suatu  produk  untuk  kebutuhan  hidup.  Konsumen  wajib bersikap  kritis  dalam  menggunakan  atau  memakai  suatu  produk  barang  atau  jasa  dan waspada  atas  kondisi  barang  yang  disediakan  oleh  pelaku  usaha.  Disini  dituntut kebijaksanaan  konsumen  untuk  berhati-hati  dalam  pengecekan  kondisi  barang  serta keterangan  komposisi,  dan  tanggal  kadaluwarsa  untuk  menghindari  hal-hal  yang  dapat terjadi dan merugikan konsumen itu sendiri sebagai pengguna barang. Konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan keselamatan.
Sebuah    laporan    survei    oleh  National  Institute  for  Consumer  Education  Center, sebagaimana dikutip dalam Sri Wening, 5 mengidentifikasi pandangan  para  ahli  tentang manfaat pendidikan konsumen  yang diperoleh individu apabila diberikan antara lain:
1) Mendukung cara  berpikir  kritis  yang  membantu  fungsi konsumen lebih efisien di pangsa pasar,
2) Menanamkan   keterampilan-keterampilan hidup   konsumen   yang   memberikan sumbangan untuk sukses,
3) Meningkatkan kepercayaan  diri  dan  kemandirian,
4) Membantu nilai penerimaan secara luas, dan
5) Memperbaiki kualitas hidup.
5 Sri  Wening,  “Membentengi  Keluarga  Terhadap  Budaya  Konsumerisme  Dengan  Nilai-Nilai Kehidupan Dalam Pendidikan Konsumen,” KELUARGA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 1, no. 1 (2015): 62–75.

## Gambar 4
Pendidikan konsumen tidak hanya sekedar mengajarkan kepada  masyarakat  untuk menggunakan  uang  mereka  dengan  baik. Pada  kenyataannya,  hasil  sebuah  survei menunjukkan  bahwa  di  dalam  pendidikan konsumen  terkandung  nilai-nilai  implisit yang patut untuk dikembangkan yaitu:  1)  memiliki  kesadaran  akan  diri sendiri  karena mereka  tahu  membedakan antara  kebutuhan  dan  keinginan,  2) memiliki   tanggung jawab, 3)  menjadi hemat  dan  hidup  sederhana,  4)  menjadi  lebih  bijaksana karena mereka memilih  ketika  membeli,  dan  5)    hidupnya    bertujuan    karena    mereka  menganggarkan uang  dalam  kehidupannya.
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh masyarakat dalam diskusi  baik  selaku  konsumen  maupun  pelaku  usaha,  maka  jawaban  atas  permasalahan tersebut dapat teratasi dan diselesaikan secara hukum apabila para pihak baik konsumen maupun  pelaku  usaha  dapat  menyelesaikan  permasalahan  tersebut,  dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat pada desa-desa tersebut, apabila permasalahan yang  timbul  tidaklah  memberikan  dampak  kerugian  yang  besar  ataupun  tidak menimbulkan  korban  jiwa,  maka  penyelesaian  permasalahan  sebenarnya  dapat diselesaikan  secara  kekeluargaan,  dengan  pertimbangan  apabila  penyelesaian  dilakukan sesuai prosedur hukum, maka tentunya membutuhkan lebih banyak waktu dan biaya.
Beredarnya  produk-produk  barang  yang  sudah  tidak  layak  atau  juga  cacat  selain disebabkan  karena  kurang  pahamnya  konsumen  akan  hak-haknya,  tetapi  juga  karena lemahnya peran pengawasan pemerintah terhadap peredaran produk barang dan jasa pada daerah-daerah  tersebut.  Hal  ini  dapat  dipahami  karena  keadaan  geografis  Maluku yang menyebabkan sehingga fungsi pengawasan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara baik.
Menurut  Hadari  Nawawi 6 bahwa  pada  dasarnya  kegiatan  pengawasan  bukanlah dimaksudkan  untuk  mencari-cari  kesalahan,  akan  tetapi  lebih  dititikberatkan  pada pengendalian agar fungsi manajemen secara keseluruhan berlangsung efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan. Pengawasan akan kehilangan maknanya apabila dari hasil yang diperoleh  terdapat  berbagai  penyimpangan,  pelanggaran  dan  lain-lain,  namun  tidak diambil  tindakan.  Dengan  kata  lain,  pengawasan  akan  berfungsi  jika  dari  hasil  atau temuannya  dilakukan  tindak  lanjut.  Pada  prinsipnya  kegiatan  pengawasan  terhadap pelaku usaha tidaklah dimaksudkan untuk mematikan kegiatan usaha dari pelaku usaha, akan  tetapi  pengawasan  dimaksudkan  untuk  memastikan  apakah  pelaku  usaha  dalam menghasilkan dan mendistribusikan produk barang dan/atau jasa telah dilakukan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ditetapkan.  Dengan demikian,  konsumen  senantiasa  terlindungi  dari  bahaya  penggunaan  produk  barang dan/atau jasa yang ilegal, dan sebagai konsumen yang memahami haknya dan membantu melaporkan apabila terjadi permasalahan terhadap peredaran produk, maka secara tidak langsung masyarakat selaku konsumen telah membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas pengawasan.
Hasil  evaluasi  terakhir  yang  dilakukan  oleh  tim  dalam  bentuk  pertanyaan  untuk mengetahui  tingkat  pemahaman  masyarakat  terkait  masalah  perlindungan  konsumen, setelah terjadinya diskusi diperoleh bahwa masyarakat desa Layeni, desa Wotay maupun
6 Hadari Nawawi, Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah (Jakarta: Erlangga, 1995), h. 95.
desa  Lesluru  telah  memahami  hak  dan  kewajibannya  sebagai  konsumen,  pelaku  usaha, maupun  dalam  fungsi  pengawasan  masyarakat.  Masyarakat  ketiga  desa  tersebut  telah menjadi konsumen yang cerdas yakni memahami hak dan kewajibannya, memahami syarat dan ketentuan sebelum membeli suatu produk, Membeli produk sesuai kebutuhan bukan keinginan,  Kritis  terhadap  kondisi  barang  dan  /atau  jasa  khususnya  produk  makanan, kosmetik dan obat-obatan, dan masyarakat akan lebih fokus untuk memperhatikan label maupun masa kadaluwarsa suatu produk.

## 4. Kesimpulan
Masalah  perlindungan  konsumen  merupakan  masalah  yang  terjadi  pada  banyak daerah  dari  perkotaan  sampai  pedesaan,  hal  ini  disebabkan  karena  masyarakat  selaku konsumen maupun pelaku usaha kurang memahami hak dan kewajibannya. Pendidikan konsumen dengan menggunakan metode penyuluhan hukum merupakan salah satu solusi untuk  mencerdaskan  konsumen  maupun  pelaku  usaha  agar  lebih  memahami  hak  dan kewajibannya, dan bagaimana mereka harus bertindak apabila terjadi permasalahan atau sengketa konsumen.

## Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)
Kami mengucapkan terima kasih kepada kepada Dekan Fakultas Hukum Universitasa Pattimura  Dr.  Rory  Jeff  Akyuwen,SH.,MH,  Bupati  Maluku  Tengah,  A.  Tuasikal,  dan jajarannya  yang  telah  membantu  dan  memfasilitasi  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Pattimura,  Camat  TNS,  Drs.  J.  Dias,  M.Si, Para  pimpinan  pada  ketiga  desa  yakni  Nikodemus  Lakotany,  S.Sos  selaku  pejabat  desa Lesluru, Hermanto Lakotany. S.Sos selaku pejabat desa Wotay.

## Referensi
Kecamatan Teon Nila Serua Dalam Angka 2020, BPS Kabupaten Maluku Tengah, (2020) Nawawi, Hadari. Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: Erlangga, 1995.
Nawi, Syahruddin. “Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.”  Pleno  Jure  7,  no.  1  (2018). https://doi.org/10.37541/plenojure.v7i1.352.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka, 2008. Sri Wening, PPT Pendidikan Konsumen, http://staffnew.uny.ac.id/upload/131282344/pendidikan/kumpulan-power-point- bahan-ajar-pendidikan-konsumenedit.pdf
Wening, Sri. “Membentengi Keluarga Terhadap Budaya Konsumerisme Dengan Nilai-Nilai Kehidupan  Dalam  Pendidikan  Konsumen.”  KELUARGA:  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 1, no. 1 (2015): 62–75.