Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM POLDA BALI DALAM PIDANA FIDUSIARY DI WILAYAH POLDA BALI
I Wayan Partama Putra 1 , Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi 2 , I Putu Eka Yoga Pramesti 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra, Bali, Indonesia partamap@gmail.com 1 ,sagungindradewi@gmail.com 2 , ekayoga1996@gmail.com 3
Naskah diterima: 5 November 2023; revisi: 3 Desember 2023; disetujui: 30 Desember 2023

## Abstract
Article 4 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee asserts that Fiduciary Guarantee is a consequential agreement stemming from a principal agreement that imposes obligations on the parties involved to fulfill the terms of the agreement. Failure to reach an agreement by the debtor necessitates facing a legal process initiated by the Police through an investigation.  Based  on  the  background  of  the  above  issues,  several  problems  can  be formulated,  including  the  role  of  law  enforcement  officials  of  the  Bali  Regional  Police  in fiduciary criminal acts in the jurisdiction of the Bali Regional Police. What are the obstacles faced  by  the  Bali  Regional  Police  in  enforcing  the  law  on  fiduciary  criminal  acts  in  the jurisdiction of the Bali Regional Police? The research method employed is empirical research, examining  the  implementation  practices  of  Law  Number  42  of  1999  concerning  Fiduciary Guarantees through data collection techniques such as document studies and interviews with investigators  from  the  Directorate  of  Special  Criminal  Investigation  of  the  Bali  Regional Police. The research results indicate the following conclusions: first, the role of investigators involves both preventive and repressive actions against criminal offenders. Second, there are internal and external inhibiting factors in the implementation of law enforcement for fiduciary criminal acts.
Keywords: Role, Investigator, Inhibiting Factors
* Alamat korespondensi: Universitas Dwijendra E-mail: partamap@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Fidusia adalah peralihan hak milik atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan syarat benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan pemilik benda tersebut (Manika et al., 2021). Amanah artinya penanggung berkeyakinan bahwa peralihan hak milik yang dimilikinya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur sebagai pemilik benda tersebut dan apabila perjanjian pokok fidusia dilunasi maka benda jaminan tersebut akan kembali menjadi milik penjamin (Tunisa, 2015). Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu jaminan fidusia adalah hak tanggungan atas benda-benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  dengan  hak  tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. yang tetap  berada  dalam  penguasaan  pemberi  fidusia,  sebagai  jaminan  pelunasan  utang  tertentu,  yang memberikan kedudukan lebih diutamakan kepada penerima fidusia (Trisnadewi, 2015).
Ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia, pembebanan  jaminan  fidusia  melalui  beberapa  tahap,  adapun  tahap  pertama  didahului  dengan pembuatan  perjanjian  pokok  berupa  perjanjian  kredit  atau  perjanjian  hutang.  Perjanjian  pokok  yang berupa  perjanjian  kredit  dapat  dibuat  dengan  akta  di  bawah  tangan  artinya  dibuat  oleh  kreditur  dan debitur sendiri atau dengan akta otentik artinya dibuat oleh dan dihadapan notaris. Sebelum dibuatnya perjanjian pokok berupa perjanjian kredit sesuai dengan sifat penilai jaminan fidusia, yang berarti bahwa pembebanan  jaminan  fidusia  merupakan  kelanjutan  dari  perjanjian  pokok.  Pasal  4  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  menegaskan  bahwa  jaminan  fidusia  merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Tahap kedua adalah pembebanan suatu benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan dibuatnya Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh kreditur selaku penerima fidusia dan pemberi fidusia. Pengikatan atau pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan suatu alat yang disebut dengan akta jaminan fidusia yang harus dibuat dengan akta notaris (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Tahap selanjutnya adalah pendaftaran jaminan fidusia yang ditandai dengan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia di domisili pemberi fidusia (tempat kedudukan debitur atau pemilik benda jaminan fidusia). Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang  Jaminan  Fidusia  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  86  Tahun  2000  tentang  Tata  Cara Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia.  Produk  hukum  yang dihasilkan pada tahap ketiga ini disebut dengan sertifikat fidusia, yaitu satu kesatuan dengan produk hukum lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dalam  praktiknya,  perjanjian  fidusia  tidak  selalu  berjalan  mulus  sesuai  dengan  ketentuan hukum  yang  berlaku,  dampak  pandemi  Covid-19  menyebabkan  beberapa  usaha  tutup  di  beberapa provinsi  di  Indonesia,  salah  satunya  Provinsi  Bali  yang  mengandalkan  sektor  pariwisata.  ,  di  masa pandemi  Covid-19  ini  beberapa  usaha  rental  sepeda  motor  dan  mobil  mengalami  kebangkrutan, parahnya  unit  kendaraan  tersebut  masih  menjadi  objek  jaminan  fidusia.  Karena  permasalahan perekonomian  tersebut,  ada  sebagian  debitur  yang  mencari  jalan  pintas  dengan  menggadaikan  atau memindahtangankan  benda  jaminan  fidusia  kepada  pihak  ketiga  tanpa  persetujuan  tertulis  terlebih dahulu dari penerima fidusia, yang disini adalah pihak pembiayaan sebagai pemegang fidusia. Selain itu, perjanjian fidusia di lapangan seringkali diperparah dengan adanya tindakan yang tidak tepat, antara lain  tidak  mendaftarkan  benda  jaminan  fidusia  (hanya  berhenti  pada  pembuatan  akta  otentik), melakukan perundingan yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia apabila mengeksekusi benda jaminan fidusia hanya pada akta fidusia saja.
Dasar  keyakinan  bahwa  debitur  tidak  akan  wanprestasi  sehingga  tidak  ada  sertifikat  fidusia, sehingga menjadi celah bagi debitur untuk melakukan penggelapan. Jadi pada dasarnya untuk dapat menjelaskan hukum dalam kehidupan masyarakat, serta aturan-aturan yang menentukan apa yang harus dilakukan dengan sanksi yang mengikat, serta melindungi hak dan kepentingan yang berkaitan dengan benda  nyata  yang  bergerak  (Dirdjosisworo,  2014).  Meskipun  jaminan  fidusia  dilindungi  undang- undang, namun masih banyak pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh debitur maupun kreditur. Pelanggaran yang sering terjadi tersebut terkadang disebabkan karena jaminan fidusia masih dianggap sebagai lembaga yang paling mudah dilaksanakan oleh setiap orang karena peralihan hak didasarkan atas kepercayaan, padahal Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengharuskan  benda  yang  dibebani.  dengan  jaminan  fidusia  didaftarkan  pada  Kantor  Pendaftaran
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Fidusia yang berlokasi di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun benda yang dibebani jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaya & Yani, 2000).
Hukum merupakan suatu alat atau produk kekuasaan yang digunakan sebagai upaya kontrol sosial yang diterapkan pada masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban, kedamaian, keamanan, dan  keadilan,  yang  mencakup  sanksi  yang  tegas.  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam menangani tindak pidana fidusia bertujuan untuk melaksanakan sistem peradilan pidana sebagaimana diamanatkan KUHAP, yaitu mencari kebenaran materiil (substantial truth) dan melindungi hak asasi manusia (protection of human right). Kepolisian Republik Indonesia berperan penting dalam mengambil langkah awal untuk menentukan apakah suatu dugaan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atau tidak agar pelakunya dapat diperiksa sebagai tindak pidana. Peran anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia  sebagai  penyidik  tindak  pidana  fidusia  pada  hakikatnya  merupakan  wujud  implementasi fungsionalisasi hukum pidana. Dalam fungsionalisasi hukum pidana yang dilaksanakan oleh Kepolisian yaitu tahap kebijakan aplikatif merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Sebagai  langkah  preventif,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  mengamankan  eksekusi  jaminan fidusia  dengan  menerbitkan  Peraturan  Kapolri  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Pengamanan  Eksekusi Jaminan Fidusia (Yurizal, nd). Dalam kasus kejahatan fidusia ini, Subdit 2 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali yang membidangi pidana bidang perbankan dan keuangan menjadi garda terdepan dalam menangani kasus ini.
Berdasarkan  latar  belakang  penulisan  di  atas  maka  diajukan  rumusan  masalah,  rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana peran aparat penegak hukum Polda Bali dalam tindak pidana fidusia  di  wilayah  hukum  Polda  Bali?,  dan  rumusan  masalah  yang  kedua  adalah  apa  sajakah  yang dimaksud  dengan  tindak  pidana  fidusia?  kendala  dan  hambatan  yang  dihadapi  Polda  Bali  dalam penegakan hukum? tentang tindak pidana fidusia di wilayah hukum Polda Bali, dimana tujuan umum penelitian  ini  adalah  untuk  mengembangkan  ilmu  hukum  dan  memberikan  tambahan  pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas yaitu dari hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis yang mana diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya mengenai penegakan hukum terhadap  tindak  pidana  fidusia.  Tujuan  khusus  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan memahami peranan aparat penegak hukum Polda Bali dalam tindak pidana fidusia di wilayah hukum Polda  Bali  serta  mengetahui  dan  memahami  kendala  dan  kendala  yang  dihadapi  Polda  Bali  dalam menegakkan tindak pidana fidusia. hukum dalam tindak pidana fidusia di wilayah hukum Polda Bali.
Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  wawasan  dan  pengetahuan  mengenai  penegakan  hukum fidusia  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia khususnya bagi pemberi dan penerima Jaminan Fidusia dan Penyidik Kepolisian. dalam hal kejahatan fidusia. Sedangkan manfaat praktisnya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak- pihak  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  diteliti  serta  memberikan  pemahaman  yang  lebih mendalam mengenai tindak pidana fidusia yang menurut penulis masih tabu di kalangan masyarakat.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  suatu  cara  berpikir  yang  teratur,  runtut  dan  baik-baik  dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji benar atau salahnya suatu pengetahuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian empiris,  yaitu  mengkaji  praktik  penerapan  undang-undang  yang  relevan  di  lapangan,  dengan  sifat penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari data primer sebagai sumber data utama, data sekunder dan data tersier. Data primer diperoleh dari responden dalam hal ini penyidik  Subdit  II  Ditreskrimsus  Polda  Bali,  data  sekunder  diperoleh  dari  literatur  hukum  dan  data tersier diperoleh dari internet sebagai bahan pendukung.
Pengumpulan bahan data dilakukan dengan studi dokumen dengan cara menelaah dan mencatat sumber atau dokumen terkait dalam bentuk catatan arsip, atau tabel, tempat yang digunakan sebagai penelitian, dimana dokumen-dokumen yang ada akan memberikan gambaran terkait dengan masalah yang  akan  diteliti.  Sedangkan  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  dengan  penyidik Ditreskrimsus  Polda  Bali.  Wawancara  dilakukan  dengan  tanya  jawab  secara  langsung  dan  seluruh pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan fokus sesuai dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam  penelitian.  Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif,  artinya
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mendeskripsikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan permasalahan secara menyeluruh dan utuh.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tindak Pidana Fidusia di Wilayah Hukum Polda Bali
Bali  sebagai  salah  satu  destinasi  wisata  terkenal  di  dunia  membuat  banyak  warganya menciptakan usaha mikro yang bergerak di bidang usaha penyewaan mobil dan sepeda motor untuk wisatawan.  Para  pemilik  usaha  ini  berani  membeli  banyak  kendaraan  bermotor  dengan  bantuan perusahaan  pembiayaan.  Namun  dalam  praktiknya  sering  ditemukan  kejanggalan  terutama  akibat dampak pandemi Covid-19 pada periode 2020 hingga 2021 yang menyebabkan banyak usaha rental mobil  atau  motor  mikro  bangkrut  sehingga  membuka  peluang  bagi  debitur  untuk  berkomitmen. tindakan kriminal. Tindak pidana dalam perusahaan pembiayaan ini atau yang lebih kita kenal dengan tindak pidana fidusia adalah suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran dalam transaksi fidusia, dimana salah satu atau  kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut melakukan suatu tindak pidana yang merugikan pihak lain.
Dalam  perkara  pidana  fidusia,  pelanggaran  yang  sering  terjadi  adalah  penggelapan  atau penjualan barang yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Penggelapan dalam perkara pidana fidusia dapat terjadi apabila debitur mengambil atau menguasai barang yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa izin kreditur, atau mengalihkan hak atas barang tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Sedangkan penjualan barang yang menjadi benda jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Dalam perkara pidana fidusia, pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat  mengajukan  laporan  polisi  kepada  pihak  yang  berwajib  seperti Kepolisian untuk melakukan penuntutan. pelaku tindak pidana tersebut. Selanjutnya, pihak berwenang akan melakukan penyelidikan dan penyelidikan atas kasus tersebut, dan jika terbukti ada pelanggaran maka pelaku akan diadili dan diputus oleh pengadilan.
Polda Bali sebagai pengayom, wali, abdi masyarakat dan penegak hukum di wilayah hukum Polda Bali perlu melakukan tindakan yang selangkah lebih maju, mulai dari preventif (pencegahan) hingga represif (penindakan) terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan jaminan fidusia ini. Polda Bali mempunyai Direktorat Khusus yang menangani tindak pidana Jaminan Fidusia yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya disingkat Ditreskrimsus yaitu Subdit II Unit 2 Ditreskrimsus Polda Bali. Pada Subdit II Unit 2 Ditreskrimsus Polda Bali sendiri merupakan Subdit yang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan perbankan, sehingga Jaminan Fidusia sendiri sebagai lembaga pembiayaan di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat masuk dalam lingkup tugasnya. Subdit II Unit 2 Ditreskrimsus Polda Bali.
Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Subdit II Unit 2 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali yang menangani perkara pidana Jaminan Fidusia, menurut data informan atas nama I Gde Yoga Wedanta, pangkat Brigadir, jabatan Sub Banit. -Dit II Unit 2 Ditreskrimsus Polda Bali, jumlah perkara yang diterima periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, sebagai berikut:
Tabel 1. Data Jumlah Perkara Tindak Pidana Jaminan Fidusia Tahun 2019 – 2023 Di Ditreskrimsus Polda Bali
TID AK Tahun Pengaduan Masyarakat Laporan polisi Di dalam Keluar Di dalam Keluar 1 2019 15 15 2 2 2 2020 23 23 3 3 3 2021 87 87 - - 4 2022 1 1 2 1 5 2023 - - 1 1
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dari  data  kasus  Jaminan  Fidusia  pada  tahun  2019  hingga  tahun  2023,  terdapat  fluktuasi pelaporan  kasus.  Peningkatan  kasus  terjadi  pada  periode  2020-2021,  terbukti  dengan  meningkatnya pengaduan masyarakat yang terjadi. Menurut informan, selama tahun 2020 hingga tahun 2021 banyak terjadi  kasus  tunggakan  angsuran  kepada  perusahaan  pembiayaan,  namun  ada  pula  yang  masih ditoleransi  oleh  perusahaan  pembiayaan  karena  dampak  pandemi  Covid-19  dan  setelah  dilakukan diskusi  dan  mediasi  dengan  terdakwa.  dan  penggugat,  tergugat  bersedia  untuk  tetap  memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
Menurut  narasumber,  peningkatan  yang  signifikan  pada  periode  ini  juga  disebabkan  oleh kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, yang mana sampai saat ini masyarakat sendiri belum  mengetahui  dan  memahami  bahwa  jaminan  fidusia  dilindungi  oleh  peraturan  perundang- undangan, dan berdasarkan fakta di atas. Sebab, dampak dari pandemi ini adalah banyak masyarakat yang gajinya hanya setengah, bahkan mereka terkena PHK dari tempat kerjanya sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai debitur untuk membayar tagihan-tagihan di lembaga keuangan atau lembaga keuangan, sehingga banyak yang tidak bisa melunasi utangnya. orang memindahtangankan, menggadaikan, dan menyewakan barang yang masih berstatus objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu. dari penerima fidusia, namun selain itu dampak pandemi Covid-19 juga sering dimanfaatkan oleh oknum tersebut untuk sengaja tidak mau membayar padahal mempunyai uang untuk menjalankan  kewajiban  membayar  angsuran,  sehingga  hal  ini  juga  merupakan  hal  lain.  modus melakukan pelanggaran.
Berdasarkan  riwayat  kasus  yang  diperoleh  penyidik  Subdit  II  Ditreskrimsus  Polrestabes Surabaya Bali, dalam kasus pengalihan benda jaminan fidusia, cara yang paling sering dilakukan pelaku adalah dengan mengalihkan benda bergerak sebagai benda jaminan fidusia, tanpa adanya niat buruk tanpa sepengetahuan kreditur. Pelaku di sini telah memenuhi unsur Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## Peran  Penyidik  Subdit  II  dalam  Penegakan  Hukum  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Jaminan Fidusia
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas pokok melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, dan memelihara keamanan dalam negeri. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di lembaga keuangan adalah banyaknya kasus fidusia mengenai peralihan hak milik atas benda yang masih berstatus benda Jaminan Fidusia dan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dalam hal ini pemerintah dan penegak hukum perlu melakukan penguatan dan penegakan hukum guna menciptakan rasa aman di masyarakat. Polri menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2011. Perkap ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan akuntabel, serta melindungi keamanan jaminan fidusia. penerima, pemberi jaminan fidusia,  dan/atau  masyarakat  dari  tindakan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  harta  benda  dan/atau keselamatan jiwa, serta untuk menjamin pelaksanaan jaminan fidusia. Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum berupa peran preventif dan represif.
1. Pencegahan Peran
Dalam upaya preventif, bagaimana kita melakukan upaya untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan, dan bagaimana kita menciptakan kondisi seperti kondisi perekonomian, lingkungan dan budaya masyarakat yang kondusif bagi pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan dampak  sosial.  ketegangan  atau  mendorong  terjadinya  tindakan  atau  penyimpangan.  Peran preventif merupakan peran awal yang dilakukan Polda Bali khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali untuk mencegah terjadinya tindak pidana/pelanggaran Jaminan Fidusia. Dalam perlindungan  hukum  preventif  ini,  subjek  hukum  diberikan  kesempatan  untuk  menyampaikan keberatan  atau  pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan  pemerintah  mengambil  bentuk  yang  pasti dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan.
Tindakan yang dilakukan personel Ditreskrimsus Polda Bali untuk mencegah meningkatnya kejahatan fidusia antara lain melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga pembiayaan pemberi pembiayaan dengan mengadakan seminar terkait tindakan yang harus dilakukan lembaga pembiayaan  dalam  menyeleksi  nasabah  yang  jelas  asal  usulnya.  -  Sarannya  dan  menyelesaikan administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara sah, selain itu pihak Kepolisian juga memberikan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan seminar dan FGD (Focus Group Discussion) yang diselenggarakan  bersama  dengan  pihak-pihak  terkait,  bahwa  tindakan  pengalihan  obyek  fidusia agunan  tanpa  persetujuan  terlebih  dahulu  dari  penerima  fidusia  merupakan  tindak  pidana  yang dapat dituntut menurut hukum. Serta melakukan koordinasi dengan pihak ketiga terkait pelaksanaan eksekusi  jaminan  fidusia  yang  saat  ini  tidak  diperbolehkan  tanpa  kehadiran  Kepolisian  dalam pelaksanaannya.
2. Represif Peran
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Asas kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah asas supremasi hukum. Terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia mempunyai tempat yang utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum. Peran personel Ditreskrimsus Polda Bali dalam menyelesaikan sengketa fidusia dengan penyelesaian secara hukum mulai dari menerima laporan baik  berupa  dumas  atau  laporan  polisi,  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  terkait  seperti Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  serta  Kejaksaan  terkait  penanganannya.  perkara fidusia, melaksanakan proses penyidikan sampai dengan penyidikan dan melengkapi berkas perkara untuk diserahkan ke Kejaksaan.

## Faktor  Penghambatan  Internal  Yang  Dihadapi  Kepolisian  Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana Fidusia di Wilayah Hukum Polda Bali.
Dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana Jaminan Fidusia oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Bali seringkali terdapat kendala yang dihadapi pada saat melakukan penyidikan, penyidikan dan pelaksanaan Jaminan Fidusia, kendala tersebut terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Kendala internal yang dihadapi penyidik Ditreskrimsus Polda Bali antara lain:
1. Sumber daya manusia
Sumber Daya Manusia dalam hal ini penyidik Ditreskrimsus Polda Bali, masih banyak yang belum memiliki kualifikasi sebagai anggota polisi yang menjalankan fungsi preemptif, preventif, dan represif, menurut informan Brigadir Made Junta Kamasuta, begitu juga dengan masih adanya banyak  anggota  baru  atau  muda  yang  belum  mempunyai  sertifikasi  sebagai  penyidik  sehingga tahapan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang telah mempunyai sertifikasi sebagai penyidik. Kemampuan aparat kepolisian sebagai penyidik sangat diperlukan untuk mengungkap perkara  pidana  Jaminan  Fidusia  tersebut.  Kualifikasi  sebagai  anggota  kepolisian  yang menjalankan  fungsi  preventif  dan  represif  dapat  dicapai  melalui  pendidikan  dasar  vokasi, kemudian  pendidikan  vokasi  lanjutan  dan  melanjutkan  pendidikan  perguruan  tinggi  di  bidang hukum agar kinerja kepolisian dapat lebih optimal lagi dalam menangani perkara tindak pidana.
2. Faktor Jumlah Personil Faktor jumlah personel dalam melaksanakan tugas kepolisian juga menjadi hal yang penting dalam menjalankan tugasnya, apabila jumlah personel tidak sesuai dengan tugas yang diterimanya maka akan banyak kendala yang terjadi. Khusus pada Subdit II Ditrekrimsus Polda Bali sendiri masih  mengalami  kekurangan  personel  dalam  hal  penanganan  perkara  pidana  Jaminan  Fidusia dimana jumlah pengaduan masyarakat terhadap Jaminan Fidusia semakin hari semakin meningkat dengan banyaknya personel yang saat ini telah memiliki sertifikasi sebagai penyidiknya terbatas sehingga dalam tahap Penyidikan seringkali memerlukan waktu yang cukup lama bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya.
3. Faktor Fasilitas dalam Melaksanakan Tugas
Tanpa  adanya  atau  didukung  sarana  atau  fasilitas  yang  memadai,  tidak  mudah  penegakan hukum  dapat  berlangsung  dengan  baik,  yang  meliputi  antara  lain  tenaga  manusia  yang berpendidikan  tinggi  dan  terampil,  pengorganisasian  yang  baik,  peralatan  yang  memadai, keuangan yang memadai, dan pelaksanaan penyidikan. dan diperlukan penyidikan, sarana yang lebih canggih dalam upaya pencarian satuan atau benda yang menjadi Jaminan Fidusia, seperti alat yang dapat melacak keberadaan seseorang yang menerima barang sehingga mempermudah proses penyidikan. Pada Subdit II, upaya pencarian benda jaminan yang tidak diketahui keberadaannya masih dilakukan dengan cara manual yaitu dengan melakukan penggerebekan dibantu satuan lalu lintas di berbagai titik perbatasan dan perlintasan serta menyebarkan surat daftar pencarian barang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ke seluruh wilayah untuk menemukan benda tersebut. satuan yang menjadi obyek jaminan yang telah dialihkan.

## Faktor Penghambat Eksternal yang Dihadapi Penyidik Ditreskrimsus Polda Bali dalam Kasus Pemindahan Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia
Hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari masyarakat atau pelaku tindak pidana. Faktor yang menjadi kendala eksternal bagi anggota penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polda Surabaya Polda Bali dalam menangani perkara pidana Jaminan Fidusia menurut informan Brigadir I Gede Bagus Putu  Krisna  Darmaputra  Subdit  II  Banit  Unit  2  Ditreskrimsus  Ditreskrimsus  Polda  Bali  sebagai penyidik, adalah:
1. Saksi Hambatan
Hambatan untuk mendapatkan saksi sangat sulit dihadirkan oleh Kepolisian, karena jarang sekali masyarakat yang mau menjadi saksi. Orang yang kurang mumpuni dalam hal ketika dimintai keterangan oleh penyidik, orang yang menjadi saksi kurang jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi kronologi sebenarnya dan dialihkan ke tempat objek  jaminan  berada.  Selain  itu,  polisi  juga  membutuhkan  peran  masyarakat  untuk  ikut mengungkap kasus sebagai jaringan informasi karena keterangan saksi juga sangat penting untuk memperkuat berkas perkara.
2. Identitas Palsu Atau Pindah Rumah Dalam melakukan penyidikan, penyidik Subdit II Unit 2 Ditreskrimsus Polda Bali memanggil saksi untuk mendapatkan keterangan saksi. Pada saat mengirimkan surat panggilan kepada saksi terlapor, alamat yang tercantum dalam keterangan saksi dari pihak keuangan tidak ditemukan atau saksi terlapor telah pindah tempat tinggal dan tidak melaporkan kepada pihak keuangan (kreditur).
3. Dilaporkan Melarikan Diri Dalam pemeriksaan, anggota Subdit II Unit 2 Ditreskrimsus Polda Bali memanggil saksi untuk mendapatkan  keterangan  saksi,  saksi  terlapor  tidak  memenuhi  panggilan  hingga  dilakukan pemanggilan kedua. Saat mendatangi rumah saksi terlapor, saksi terlapor tidak berada di kediaman sesuai  alamat  di  KTP  terlapor  atau  sesuai  alamat  yang  tercantum  dalam  perjanjian  fidusia melainkan kabur dari rumah. Dalam kasus ini, penyidik Subdit II Unit 2 Ditreskrimsus Polda Bali kesulitan menemukan saksi-saksi terlapor.
4. Benda Jaminan Fidusia Tidak Ditemukan Berdasarkan kasus pengalihan benda jaminan fidusia, salah satunya ilustrasi tersangka telah mengalihkan  benda  jaminan  fidusia  kepada  pihak  ketiga  berupa  sepeda  motor,  lama  kelamaan pihak ketiga tersebut telah mengalihkan kembali benda jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain. pihak, dan pihak lain juga telah mengalihkan objek jaminan fidusia. Berdasarkan kasus yang telah diuraikan, objek jaminan fidusia sulit ditemukan karena keberadaan objek jaminan fidusia sulit ditemukan. Hal ini sering ditemukan oleh penyidik karena cara pelaku mengalihkan objek jaminan fidusia kepada beberapa pihak.
5. Pengembalian Berkas Perkara
Pengembalian  berkas  perkara  ke  pihak  kepolisian  dengan  alasan  tidak  cukup  bukti  sering ditemui  oleh  penyidik  Subdit  II  Unit  2  Ditreskrimsus  Polda  Bali  padahal  permasalahan  yang dihadapi sudah terkoordinasi, bahwa sebagian besar permasalahan adalah benda fidusia yang tidak diketahui  keberadaannya  dan  dalam  DILKUMJAKPOL  tahun  2016  pada  BAB  III  sebenarnya disebutkan  bahwa  Kejaksaan  menerima  berkas  perkara  jika  penyidik  kepolisian  kesulitan menemukan  benda  tersebut,  namun  kenyataannya  dalam  praktiknya  berkas  perkara  tetap dikembalikan.

## IV. KESIMPULAN
Penegakan  hukum  Jaminan  Fidusia  berarti  melakukan  tindakan  preventif  dan  represif,  yaitu berperan  dalam  upaya  preventif  untuk  mencegah  subyek  hukum  diberikan  kesempatan  untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mengambil bentuk yang pasti.  Tujuannya  untuk  mencegah  terjadinya  perselisihan.  Tindakan  yang  dilakukan  antara  lain melakukan koordinasi dengan lembaga pembiayaan dengan mengadakan seminar mengenai tindakan yang  harus  dilakukan  oleh  lembaga  pembiayaan,  serta  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  ketiga mengenai  pelaksanaan  jaminan  fidusia  yang  saat  ini  tidak  diperbolehkan  tanpa  adanya  peran  serta
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kepolisian  dalam  pelaksanaannya.  eksekusi.  Sedangkan  peran  tindakan  represif  adalah  dengan melakukan  serangkaian  tindakan  penyidikan,  melakukan  serangkaian  tindakan  penyidikan  dan mengumpulkan  bukti-bukti  yang  ada,  menyerahkan  berkas  perkara  ke  Kejaksaan,  hingga  ke  tahap pengadilan.  Namun  dalam  menjalankan  perannya  sebagai  penegak  hukum,  penyidik  Ditreskrimsus Polda Bali masih menemukan beberapa kendala baik internal maupun eksternal.
Faktor internal yang menjadi kendala dalam melaksanakan tugas penyidik Ditreskrimsus Polda Bali  adalah  faktor  sumber  daya  manusia,  faktor  jumlah  personel,  dan  faktor  fasilitas  dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian faktor eksternal yang menjadi kendala dalam menjalankan tugasnya yaitu  hambatan  saksi,  alamat  terlapor  tidak  ditemukan  (identitas  palsu)  atau  terlapor  pindah  tempat tinggal, terlapor melarikan diri, keberadaan benda jaminan fidusia tidak dapat ditemukan. ditemukan, pengembalian berkas perkara akibat benda jaminan fidusia yang belum ditemukan.

## REFERENSI
Dirdjosisworo, S. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Manika, AS, Indradewi, AASN, & Trisna Dewi, NM (2021). Kedudukan Penerima Fidusia Dalam Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dengan Akta Dibawah Tangan. Kerta Dyatmika, 18(2), 1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.46650/kd.18.2.1191.1-10
Trisnadewi, NM (2015). Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank. Kertha Dyatmika, 12(2), 1–15.
https://doi.org/https://doi.org/10.46650/kd.12.2.374.%25p Tunisia, N. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Jurnal Cita Hukum, 3(2), 362. https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2325 Widjaya, G., & Yani, A. (2000). Jaminan Fidusia. Raja Grafindo Persada. Yurizal. (nd). Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun. 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Media Nusa Kreatif.
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.