## Fenomena K-Pop di Arab Saudi: Pengaruh Reformasi Sosial terhadap Otoritas Keagamaan

## Ani Mariani
Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Konsentrasi Kajian Timur Tengah e-mail : animarianirst@gmail.com

## Abstract
Saudi Arabia is often seen as a very conservative country because of the strong influence of Wahhabism in government, an ideology that tends to be perceived as anti-modernity.  The  role  of  the  ulama  has  also  been  considered  very  strong  in determining state policy. However, since 2016, there have been significant social changes in freedom and leeway granted by the state in various sectors, especially in  the  social  sector.  Women  are  allowed  to  enter  sports  stadiums,  drive,  travel without  a  guardian.  This  change  also  includes  providing  concessions  for entertainment  such  as  music  concerts,  including  what  is  quite  surprising  is  the entry of the K-Pop phenomenon in Saudi. This policy created debate among various groups,  especially  among  Wahhabi  clerics.  This  article  aims  to  analyze  the emerging  impact  of  the  social  reform  process  in  Saudi  Arabia  on  religious authorities in the country. This study uses a qualitative method by conducting a literature study. This article uses the concept of religious authority and its relation to the digital comunication proposed by Cheong (2011). The results showed that social  reform  in  Saudi  Arabia  affected  the  dynamics  of  religious  authority,  and there was a shift in authority from traditional authorities, such as ulama, to civil authorities.
Keywords: K-Pop, religious authority, Saudi Arabia, social reformation, Vision 2030

## Abstrak
Arab  Saudi  sering  dipandang  sebagai  negara  yang  sangat  konservatif  karena kuatnya  pengaruh  ideologi  Wahabisme  dalam  pemerintahan,  sebuah  ideologi yang cenderung dipersepsikan sebagai paham yang anti modernitas. Peran ulama juga  selama  ini  dinilai  sangat  kuat  dalam  menentukan  kebijakan  negara.  Akan tetapi, sejak tahun 2016, terjadi perubahan sosial yang besar berupa kebebasan
dan  kelonggaran  yang  diberikan  negara  di  berbagai  sektor,  terutama  di  sektor sosial,  di  antaranya:  perempuan  diperbolehkan  memasuki  stadion  olahraga, menyetir,  bepergian  tanpa  wali.  Perubahan  ini  termasuk  pula  memberi kelonggaran  hiburan  seperti  konser  musik,  termasuk  yang  cukup  mengejutkan adalah masuknya fenomena K-Pop di Saudi. Kebijakan ini menciptakan perdebatan di antara berbagai kelompok, terutama di kalangan para ulama Wahhabi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang muncul dari proses reformasi sosial di  Arab  Saudi  terhadap  otoritas  keagamaan  di  negara  tersebut.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  melakukan  studi  literatur.  Teori  yang digunakan  untuk  menganalisis  adalah  teori  otoritas  keagamaan  dan  kaitannya dengan komunikasi digital yang dikemukakan oleh Cheong (2011). Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  reformasi  sosial  di  Arab  Saudi  memengaruhi  dinamika otoritas  keagamaan  dan  terjadi  pergeseran  otoritas  dari  otoritas  tradisional, seperti ulama, menjadi otoritas sipil.
Kata kunci: Arab Saudi, K-Pop, otoritas keagamaan, reformasi sosial, Visi 2030

## Pendahuluan
Arab Saudi telah merancang sebuah program bernama Visi 2030 (Vision 2030) yang diumumkan pada 25 April 2016. Visi 2030 dirancang oleh Dewan Urusan Ekonomi dan  Pembangunan  (the  Council  of  Economic  and  Development  Affairs)  yang  diketuai oleh Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Visi 2030 mencakup sejumlah tujuan  dan  strategi  reformasi  untuk  keberhasilan  ekonomi  jangka  panjang  Kerajaan, termasuk pengurangan subsidi, penciptaan dana kekayaan berdaulat, membuka Saudi Aramco  untuk  investasi  swasta  melalui  IPO  parsial,  dan  reformasi  untuk  beberapa industri termasuk pariwisata dan pertahanan (saudiembassy.net, t.t.).
Visi tersebut dirancang untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang selama ini bergantung sepenuhnya kepada sektor minyak dan gas. Selama ini, dengan prosentase sebesar 70%, sektor minyak merupakan sumber pendapatan utama terbesar Arab Saudi (Hikmah, 2019: 29). Namun sejak 2014, harga minyak jatuh tak terkendali, dari semula 115 Dollar AS per barel pada bulan Juni 2014, anjlok ke angka 44 Dollar AS per barel pada November  2015.  Merosotnya  harga  minyak  membuat  Arab  Saudi  menghadapi  defisit ekonomi karena di saat yang sama, Saudi sedang melakukan agresi militer ke Yaman dan mendukung  sejumlah  milisi  bersenjata  yang  memerangi  pemerintah  Suriah.  Perang- perang  ini  berbiaya  sangat  besar  dan  hal  ini  membuat  Saudi  defisit  lalu  memakai cadangan devisanya sebesar 10 miliar Dollar AS per bulan untuk membayar anggaran
belanja.  Kondisi  inilah  yang  mendorong  pemerintah  Saudi  untuk  mencari  sumber pendapatan non-migas (Yulianti, Haryadi, dan Sulaeman, 2019: 194).
Visi ekonomi 2030 Saudi menetapkan tujuan untuk memperbaiki perekonomian melalui  agenda  kebijakan  yang  dikenal  sebagai  rencana  transformasi  nasional  yang mengarahkan  Saudi  untuk  melepaskan  kebergantungannya  kepada  minyak,  sekaligus membawa Saudi ke arah yang lebih moderat (Hidriyah, 2016: 6). Perubahan yang ingin dilakukan  oleh  para  elit  secara  langsung  tidak  hanya  akan  berdampak  pada  sektor ekonomi, melainkan meluas pada sektor sosial, pendidikan dan budaya (Hidriyah, 2016: 5). Terobosan reformasi nasional di bidang sosial, seperti lebih dibukanya ruang publik bagi perempuan, mulai terlihat, ditandai dengan diperbolehkannya perempuan untuk memiliki  SIM  dan  menyetir  mobil  sendiri.  Kaum  perempuan  juga  dibolehkan  untuk melakukan  perjalananan  tanpa  harus  didampingi  oleh  wali.  Sejak  2017,  kaum perempuan  diizinkan  untuk  memasuki  King  Fahd  Stadium  (Kompas.com,  2019). Kemudian, pada bulan April 2018, Kerajaan Saudi memberikan lisensi terhadap industri bioskop  untuk  beroperasi  (Agiesta,  2019)  dan  mengizinkan  perempuan  untuk  masuk bioskop (Wafi, 2018: 231).
Putera  Mahkota  Pangeran  Mohammad  bin  Salman  (MbS)  meyakini  bahwa pertumbuhan ekonomi di Saudi akan terjadi jika dilakukan reformasi sosial di negaranya (Hasan, 2017). Fokus reformasi dalam Visi 2030 adalah ekonomi. Akan tetapi, upaya ke arah target ekonomi itu harus disertai dengan kebijakan mempercepat perubahan sosial secara  mendalam.  MbS  berulang  kali  mengatakan  bahwa  tanpa  reformasi  sosial, rehabilitasi ekonomi akan gagal (Todman, 2019). Secara ekonomi, menurut MbS, Saudi membutuhkan sumber daya yang besar, dan upaya ini akan gagal jika tidak didukung oleh reformasi sosial yang luas (Chulov, 2017). MbS juga menyatakan bahwa reformasi sosial  itu  diperlukan  secara  politis.  Reformasi  sosial  akan  meningkatkan  jumlah perempuan  dalam  angkatan  kerja,  meningkatkan  reputasi  Saudi  di  luar  negeri, menunjukkan  keterbukaan  Saudi  dan  modernisasi  masyarakat  Saudi,  serta  menarik pariwisata dan investor asing (Bogani, 2019).
Dalam  sebuah  wawancara  dengan  The  Guardian,  MbS  menyatakan  bahwa paham  ultra-konservatisme  Saudi  merupakan  hambatan  utama  visi  2030  dari  segala sektor. Reformasi menurutnya sangat mutlak diperlukan guna mendatangkan investor asing.  Menurutnya, investor  tidak  akan  tertarik  jika  Saudi  masih  dalam  ruang  lingkup ekstremisme  (Chulov,  2017).  Sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya,  Visi  2030 diluncurkan ketika Arab Saudi tengah terlibat dalam Perang  Suriah. Pada tahun 2013, ISIS  dideklarasikan  dan  milisi  teroris  ini  melakukan  aksi-aksi  terornya  ke  berbagai penjuru dunia, tidak hanya di Irak dan Suriah. Hal ini menyebabkan dunia internasional khawatir,  termasuk  Uni  Eropa.  Pada  tahun  2013,  laporan  Parlemen  Uni  Eropa  secara
eksplisit  menyatakan  bahwa  di  Arab  Saudi  ajaran  Wahabisme  atau  salafisme  yang tersebar  luas  di  Arab  Saudi  merupakan  sumber  ideologi  terorisme.  Pandangan  dunia internasional  semacam  itu  membuat  Arab  Saudi  harus  menggeser  identitasnya  dari “negara radikal‟ menjadi negara yang lebih moderat agar investor mau menanamkan modalnya di Saudi dan semakin banyak turis mancanegara yang memilih berwisata ke negara  tersebut  (Yulianti,  Haryadi,  dan  Sulaeman,  2019:  194).  Pangeran  MbS mengatakan,  negaranya  terus  berusaha  menyingkirkan  ekstremisme  dan  terorisme tanpa perang saudara, dan tanpa menghentikan negara untuk berkembang (BBC, 2020).
Selama ini, Saudi dinilai sebagai negara yang gagal menciptakan keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan, baik dalam kehidupan rumah tangga, pendidikan, pekerjaan,  hingga  hak  pilih  suara  (Rosida,  2018:  91).  Hampir  semua  hak  perempuan Saudi  di  bidang-bidang  tersebut  terampas  akibat  adanya  aturan  pemaksaan  kaum agamawan  dan  pemerintah  Saudi.  Kaum  perempuan  diposisikan  sebagai  pihak  yang harus  menaati  otoritas  kaum  laki-laki  dalam  menjalankan  rutinitas  kehidupan  sehari- hari. Mereka juga tidak punya tempat di ranah publik (Rosida, 2018: 82).
Dengan  berbagai  pertimbangan  yang  telah  disebutkan  di  atas,  MbS  pun menggelar  kebijakan  baru  yang  dimulai  dengan  mencabut  larangan  mengemudi  bagi perempuan dan diikuti oleh langkah-langkah lain guna melonggarkan pembatasan atas kaum  perempuan.  Bahkan,  baru-baru  ini,  seorang  ulama  menyarankan  bahwa perempuan tidak lagi diharuskan mengenakan abaya (baju kurung panjang) dan niqab (cadar) saat tampil di muka umum (Feierstein, 2018). Pemerintah Saudi juga melakukan penangkapan-penangkapan kepada para ulama garis keras yang dituding menyebarkan radikalisme, misalnya Syeikh Nassar al-Omar pada tahun 2018 (BBC, 2018).
Visi  2030  memiliki  tiga  tema  utama,  yaitu  masyarakat  yang  dinamis,  ekonomi yang berkembang, dan bangsa yang ambisius (a vibrant society, a thriving economy and an ambitious nation). Untuk mencapai masyarakat yang dinamis, di antara program yang dilakukan  Arab  Saudi  “mempromosikan  pertumbuhan  peluang  budaya  dan  hiburan” (saudiembassy.net, t.t.).  Di antara langkah reformasi yang dirumuskan oleh pemerintah di sektor sosial tersebut, terdapat hal yang menarik untuk dikaji, yaitu fenomena K-Pop di Arab Saudi, yang mulai bergulir sejak tahun 2019. Pada tanggal 12 dan 13 Juli 2019, Arab  Saudi  menggelar  konser  K-Pop  dan  itu  menjadi  sejarah  baru  bagi  Saudi (cnnindonesia.com, 2019). Grup K-Pop pertama yang hadir di Saudi dan tampil di King Abdullah Sport  City adalah  Super  Junior.  Konser itu digelar  dalam  rangka  World  Tour ‘Super Show 7S’ dan sebagai bagian dari Jeddah Season (Republika, 2019). Setelah itu, digelar  pula  konser  pada  11  Oktober  2019  dengan  menampilkan  boys  groups  BTS (Bangtan Sonyeondan). BTS menjadi penyanyi K-Pop pertama yang tampil solo di King
International  Stadium  dan  mereka  diudang  secara  langsung  oleh  Mohammad  Bin Salman (BBC, 2019).
Arab  Saudi  merupakan  negara  dengan  persentase  kaum  muda  yang  sangat tinggi.  Data  menunjukkan,  penduduk  dengan  usia  di  bawah  30  tahun  mencapai  70%. Mereka memiliki akses tanpa batas ke platform media sosial seperti YouTube, Twitter, atau Instagram. Situasi ini memungkinkan mereka lebih banyak melihat seluruh dunia sehingga memiliki pandangan yang lebih terbuka serta menghendaki kebebasan sosial (Trofimov, 2019). Melihat hal itu, MbS memainkan kartu hiburan untuk mendapatkan dukungan  dari  generasi  milenial,  yaitu  mereka  yang  berusia  di  bawah  30  tahun, demografi usia terbesar di Saudi.
Sebelum  adanya  Visi  2030,  ketika  orang  Saudi  ingin  melepaskan  diri  dari kebosanan  yang  mematikan  di  dalam  negeri,  mereka  tidak  punya  pilihan  selain bepergian  ke  luar  negeri.  Bahkan  jika  ingin  menonton  konser,  mereka  harus  pergi  ke Bahrain,  Dubai,  Mesir  dan  negara  lainnya.  Namun  saat  ini,  setelah  adanya  visi  2030, terjadi  tren  sebaliknya,  yaitu  orang-orang  dari  luar  Saudi  datang  ke  Saudi  untuk menyaksikan  berbagai  hiburan  dan  konser.  Orang-orang  yang  awalnya  menolak perubahan kini telah menikmati perubahan tersebut (Trofimov, 2019). Melalui program reformasi  sosial  ini,  MbS  tampaknya  menemukan  basis  yang  kuat  untuk  membangun legitimasinya, yaitu dukungan dari kaum millenial. MbS dilihat sebagai cerminan Arab Saudi  yang  modern,  yang  lebih  kekinian  dan  mewakili  generasi  milenial  Arab  (Saju, 2017).
Masuknya  K-Pop  di  Arab  Saudi  menunjukkan  bahwa  negara  itu  tidak  bisa menghindar dari pengaruh dunia baru di era globalisasi yang membuat setiap negara bisa  ditembus  dari  luar,  tanpa  batas,  tidak  lagi  disekat  oleh  dinding-dinding  ideologi, politik, dan ekonomi. Semua orang terintegrasi ke dalam sebuah jaringan komunikasi (Hamdi, 2013: 188). Jaringan adalah icon bagi dunia baru tanpa batas ini. Masyarakat diintegrasikan  melalui  sebuah  jaringan  informasi  bernama  world  wide  web  (www). Globalisasi telah menyeret negara dan masyarakat ke dalam tatanan dunia yang serba terhubung, sehingga dalam era dunia baru ini, negara bukan lagi aktor penting. Peran ini sudah diambil oleh teknologi informasi dan aktor transnasional (Hamdi, 2013: 195).
Manuel Castells menyebut fenomena ini sebagai ‘masyarakat jaringan’ (Castels, 2004:  3)  Ia  mengemukakan  bahwa  saat  ini  masyarakat  hidup  dalam  sebuah  dunia  di mana  batas-batas  teritorial  dan  identitas-identitas  nasional  dan  identitas-identitas tradisional telah dirongrong oleh kekuataan-kekuataan aliran pengetahuan (Heywood, 2017: 257).
Sejalan dengan pemikiran Castells tentang masyarakat jaringan itulah Arab Saudi melakukan  percepatan  transformasi  digital  melalui  pemanfaatan  telekomunikasi  dan teknologi. Rencana itu dituangkan dalam agenda nasional visi 2030 yang disahkan oleh Mohammad bin Salman pada tahun 2016. Jumlah pengguna internet di Saudi sebanyak 30  juta  atau  89%  dari  populasi,  sehingga  penggunaan  media  sosial  yang  populer  di kalangan orang Arab dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendapatkan feedback atas implementasi visi ekonomi 2030 melalui reformasi sosial (Noerhidajati, 2020).
Pergelaran K-Pop menunjukkan bahwa batas antara Saudi dengan Korea Selatan tidak lagi menjadi penghalang bagi perpindahan kapital. Fenomena K-Pop di Arab Saudi merupakan  manifestasi  yang  konkret  dari  globalisasi  ekonomi,  dan  semua  itu dimungkinkan  karena  adanya  teknologi  informasi.  Dalam  situasi  seperti  itu,  teknologi informasi modern mendesentralisasi otoritas keagamaan. Ruang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai pengetahuan, termasuk di dalamnya perdebatan tentang otoritas keagamaan tradisional, menjadi semakin terbuka. Hal ini tentu berpengaruh terhadap otoritas  keagamaan  tradisional.  Masyarakat  tidak  lagi  tersentralisasi  pada  suatu lembaga  atau figur dalam  mengakses  pengetahuan  keagamaan.  Mereka  kini memiliki banyak sumber alternatif lain dari kanal dan situs yang jumlahnya tak terhingga.
Dalam  konteks  Arab  Saudi,  ada  beberapa  studi  terdahulu  yang  menunjukkan melemahanya otoritas keagamaan akibat modernisasi. Mahfud Hibatul Wafi, misalnya, memperlihatkan  cita-cita  reformasi  Saudi  sebagai  upaya  untuk  mereduksi  bentuk- bentuk  “kekakuan”  dalam  sikap  ekstremisme.  Menurut  Mahfud,  reformasi  Saudi ternyata  bertentangan  dengan  otoritas  keagamaan.  Arus  modernisasi  disebut memengaruhi  kultur  keagamaan  yang  selama  ini  dibangun  oleh  Wahabi,  dan  arus tersebut dianggap bertentangan dengan corak Islam (Wafi, 2018).
Melanjutkan studi sebelumnya, tulisan ini memfokuskan perhatian pada dampak reformasi sosial terhadap pemangku otoritas keagamaan di Saudi. Reformasi sosial yang dimaksud dalam tulisan ini dibatasi pada masuknya fenomena K-Pop di Saudi. Pilihan ini dilandasi atas masuknya K-Pop di Saudi yang dinilai tidak sesuai dengan nilai dan normal sosial  Saudi.  Padahal,  selama  ini,  Saudi  dianggap  sebagai  jantung  bagi  dunia  Islam. Sementara itu, pembahasan terhadap dampak K-Pop bagi otoritas keagamaan dilakukan untuk  meninjau  ulang  pandangan  Cheong  (2011)  tentang  religious  authority,  yang mengatakan bahwa internet berimplikasi bagi otoritas agama, di mana bentuk-bentuk otoritas  keagamaan  diubah  oleh  teknologi  digital,  yang  dianggap  mengganggu  dan menggantikan doktrin dan domain kepercayaan tradisional.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi  literatur.  Teori  yang  digunakan  untuk  menganalisis  adalah  teori  otoritas
keagamaan  dan  kaitannya  dengan  komunikasi  digital  yang dikemukakan  oleh  Cheong (2011).  Data dan informasi yang digunakan dalam penulisan artikel ini merupakan data yang  diperoleh  melalui  berbagai  sumber  tertulis  seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  berita online,  media  sosial  dan  sumber-sumber  lain  yang  terkait  dengan  pembahasan mengenai pengaruh reformasi sosial melalui Visi 2030 terhadap otoritas keagamaan di Saudi.  Pembahasan  selanjutnya  adalah  uraian  mengenai  konsep  otoritas  relijius  dan komunikasi digital, reformasi sosial dan masuknya K-Pop ke Arab Saudi, serta analisis mengenai pengikisan peran ulama di Arab Saudi.

## Otoritas Relijius dan Komunikasi Digital
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dikenal dengan tiga revolusi informasi modern. Revolusi pertama mencakup perkembangan telegram, telepon dan radio.  Revolusi  kedua  mencakup  televisi,  komputer  generasi  pertama  dan  satelit. Sedangkan revolusi ketiga mencakup kemajuan media baru, terutama telepon genggam, televisi kabel dan satelit, komputer yang lebih canggih, dan yang paling penting, yaitu teknologi  internet.  Revolusi  informasi  ketiga  menjadi  sangat  signifikan  dikarenakan ledakan  yang  luar  biasa  dalam  jumlah  pertukaran  informasi  dan  komunikasi  telah menandai lahirnya era reformasi menggantikan era teknologi. Pada gelombang ketiga ini,  masyarakat  ditransformasi  menjadi  sebuah  ‘masyarakat  informasi’,  dan  ekonomi ditransformasikan menjadi ‘ekonomi pengetahuan’ (Heywood, 2017: 256).
Sebelum munculnya media digital, otoritas ditandai dengan hubungannya yang kontroversial  dengan  perkembangan  teknologi  komunikasi.  Meyrowitz  (1985) mengilustrasikan  fenomena  masuknya  televisi  dengan  mengatakan  bahwa  “oto ritas melemah  ketika  sistem  informasi  digabungkan”.  Menurutnya,  otoritas  pemimpin berkurang  ketika  sebuah  media  memungkinkan  orang  yang  berbeda  untuk  memiliki akses  terbuka  dan  mendapatkan  kontrol  yang  lebih  besar  atas  pengetahuan  dan informasi sosial. Masuknya teknologi berbasis web menciptakan dampak yang jauh lebih dahsyat terhadap otoritas agama.
Internet  sebagai  ruang  yang  terdesentralisasi  dan  bebas  telah  memfasilitasi perubahan  dalam  praktik  keagamaan.  Internet,  sampai  batas  tertentu,  telah memfasilitasi perubahan dalam struktur pribadi dan organisasi tempat para pemimpin otoritas  agama  menjalankan  fungsi  sosialnya.  Konseptualisasi  yang  dominan  adalah bahwa bentuk-bentuk otoritas keagamaan diubah oleh teknologi, dan hal ini dianggap mengganggu  doktrin  dan  domain  kepercayaan  tradisional,  yang  sering  kali  tertanam dalam bentuk komunikasi hierarkis.
Dengan  berkembang  dan  meningkatnya  penggunaan  teknologi  komunikasi digital,  sifat  otoriras  dalam  keagamaan  telah  berubah,  untuk  memperoleh  dan
memperluas  pengaruh  otoritas,  para  pemimpin  agama  telah  menyesuaikan  aktivitas sosialnya dengan menggunakan blogging, podcasting dan hyperlink (Cheong, 2011).
Cheong  berusaha  mendiskusikan  fenomena  tersebut  dengan  menghubungkan kompetensi  dan  pengaruh  komunikasi  dengan  isu-isu  kontemporer  seperti  aktivisme sosial,  kohesi  komunitas  dan  politik  jaringan.  Para  otoritas  agama  tidak  menganggap teknologi  komunikasi  digital  sebagai  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  aktivitas mereka dalam memperluas pengaruh otoritas mereka, sebaliknya, mereka mengadopsi media  untuk  mengembangkan  jangkaun  dan  visi  mereka.  Mereka  memperkuat otoritasnya  dengan  menggunakan  media  sosial,  seperti  Facebook  dan  Twitter  untuk menyebarkan pemahaman agama, bahkan gerakan sosial seperti yang dilakukan oleh Pendeta evangelis Rick Warren dan Bill Hybles, melalui media sosial mereka secara aktif menyerukan untuk mengatasi pemanasan global, kemiskinan dan buta huruf (Cheong, 2011).  Maka  dalam  hal  ini,  teknologi  komunikasi  digital  dianggap  sebagai  pendukung dan  pelengkap  praktik  otoritas  keagamaan  serta  merestrukturisasi  legitimasi  simbol dalam konteks kerja otoritas agama.
Namun  di  sisi  lain,  hubungan  antara  otoritas  agama  dengan  internet  dicirikan sebagai  hubungan  dislokasi,  artinya,  teknologi  komunikasi  digital  dibingkai  sebagai korosif dan mengganggu otoritas agama tradisional, menekankan pengikisan kekuatan lembaga  dan  pemimpin  tradisional  untuk  mendefinisikan  dan  menentukan  makna simbol agama (Campbell, 2017).
Penulis memandang bahwa dalam konteks Arab Saudi, teknologi informasi telah memosisikan  warga  negara  untuk  hidup  dalam  sebuah  era  yang  disebut  dengan ‘masyarakat  jaringan’  yang  mengakibatkan  otoritas  agama  di  Saudi  terikikis  oleh aktivitas modernitas yang mengharuskan Saudi mengubah arah politik dan ekonominya melalui kebijakan sosial yang diberlakukan oleh MbS.

## Reformasi Sosial dan Masuknya K-Pop ke Arab Saudi
Mohammed  bin  Salman  (MbS)  sebenarnya bukan  pemimpin  pertama  di Saudi yang  melakukan  reformasi.  Raja  Abdullah  yang  wafat  tahun  2015  itu  sendiri  dikenal sebagai  tokoh  reformis  (Rachmadie,  2017:  43).  Reformasi  yang  dilakukan  oleh  Raja Abdullah  dilakukan  dalam  rangka  menyamaratakan  peran  masyarakat  dan pemerintahan dalam hal politik, ekonomi, maupun sistem sosial (Rachmadie, 2017: 49). Raja  Abdullah  melakukan  reformasi  di  Arab  Saudi  sejak  2005  hingga  wafatnya  tahun 2015.  Beberapa  reformasi  sosial  yang  dilakukan  Raja  Abdullah  di  antaranya:  pertama kalinya  perempuan,  yaitu  Dr.  Noura  Al-Fayez,  diangkat  menjadi  seorang  pejabat  di kabinet pemerintahan sebagai wakil menteri untuk pendidikan anak perempuan pada 2009 (Rachmadie, 2017: 52-53). Selanjutnya, Saudi mengadakan pemilu pertama untuk
memilih anggota-anggota yang akan menjabat di Dewan Pemerintahan Kota dan pemilu pertama bagi perempuan pada Desember 2015 (Rachmadie, 2017: 53). Kemudian pada tahun  2016,  kabinet  Arab  Saudi  telah  meloloskan  reformasi  ekonomi  secara menyeluruh, yaitu Visi Nasional 2030 yang digagas oleh MbS.
MbS menerapkan kebijakan yang berupaya untuk mengubah budaya Saudi yang konservatif  menjadi  lebih  moderat,  terutama  dalam  penerapan  syariat  Islam.  Sejak 2016,  reformasi  norma  dan  nilai-nilai  sosial  telah  direalisasikan  melalui  kebijakan pembatasan kewenangan polisi keagamaan dengan menempatkannya berada di bawah arahan  raja  (cnnindonesia.com,  2020).  Perubahan  kebijakan  seperti  itu,  telah mendorong  perubahan  lainnya  seperti  berkuranganya  kesenjangan  gender  dan memungkinkan  perempuan  memiliki  kesempatan  berperan  dalam  kehidupan  publik seperti  yang  telah  diterapkan  sejak  tahun  2017.  Melihat  fakta  tersebut,  MbS memandang  bahwa  reformasi  sosial  dan  budaya  yang  berlangsung  di  Saudi  saat  ini merupakan  langkah  awal  Saudi  untuk  menjadi  negara  moderat  (cnnindonesia.com, 2020).
Fakta bahwa penduduk di Saudi yang menunjukkan sekitar 70% berusia dibawah 30  tahun  dimanfaatkan  oleh  MbS  untuk  melakukan  perubahan  terutama  dalam persoalan hak asasi manusia, anak muda, perempuan, dan isu gender. Sebagai contoh, terkait  dengan  kebijakannya  tentang  pencabutan  larangan  mengemudi  bagi perempuan,  MbS  memandang  bahwa  kebijakan  kebebasan  perempuan  mengemudi dapat  menjadi  kunci  reformasi  sosial  sekaligus  dapat  meningkatkan  partisipasi perempuan  dalam  publik,  utamanya  dalam  dunia  kerja  dan  yang  terpenting  dapat mengurangi bahkan menghilangkan isu gender yang selama ini telah membatasi hak dan ruang gerak para perempuan Saudi (Hasan, 2017).
Selain itu, di Saudi, hampir sepertiga pemuda Saudi menganggur. Kaum muda urban di Saudi menuntut reformasi yang akan mengendurkan iklim sosial yang sangat ketat, terutama berkaitan dengan masalah gender. Karenanya, sebagai tanggapan dan upaya untuk menjawab tuntutan penduduk muda, urban, dan terdidik, MbS melakukan reformasi sosial, reformasi politik dan melakukan perubahan ekonomi untuk mengatasi berbagai tantangan negara (Chulov, 2017).
Menurut    teori  struktural  fungsional,  satu  item  sosial  tertentu  mempunyai konsekuensi  tertentu  terhadap  operasi  keseluruhan  sistem  sosial  atau  struktur  sosial (Marzali,  2014:  34).  Berdasarkan  teori  struktural  fungsional  tersebut,  MbS  melihat sebuah fenomena atau fakta sosial yang menarik di Saudi, misalnya terkait isu hak asasi manusia  serta  sumber  daya  minyak  yang  akan  habis.  MbS  mempertimbangkan momentum  ini  dengan  mengeluarkan  visi  2030  untuk  meminimalisir  penggunaan
minyak dan mengalihkannya kepada kegiatan ekonomi lainnya sebagai jalan alternatif untuk pertumbuhan ekonomi Saudi.
Tentunya,  setiap  kebijakan  yang  telah  dicetuskan  oleh  MbS  sejauh  ini  telah menghasilkan pencapaian-pencapaian yang sebelumnya belum pernah terjadi pada era sebelum MbS. Di antaranya, MbS berhasil mengundang investasi dari AMC, perusahaan bioskop US yang berencana membuka 40 bioskop di 15 kota Saudi dalam waktu lima tahun,  juga  menarik  perhatian  investor  perusahan  bioskop  asal  Dubai,  VOX  Cinema (kumparan.com, 2019).
Dalam wawancaranya dengan salah satu stasiun TV Saudi pada ulang tahun Visi 2030 yang kelima, MbS mengungkapkan banyak pencapaiannya. Ia mengatakan bahwa sekitar 60% orang Saudi sudah memiliki rumah pada tahun 2020. Pengangguran pada kuartal pertama 2020, sekitar 14%, dan pada kuartal ketiga tahun 2020 turun ke angka 12%. MbS juga melaporkan peningkatan pendapatan negara dari 66 Miliar Riyal Saudi menjadi 350 Miliar. Investasi asing meningkat tiga kali lipat menjadi 17 Juta Riyal Saudi per tahun. Pasar saham Saudi yang sempat macet antara 4.000 poin hingga 7.000 poin, sudah melampaui 10.000, yang berarti sektor swasta sudah mulai tumbuh. Ini adalah angka  yang  sangat  besar  dibandingkan  dengan  apa  yang  telah  dicapai  dalam  empat tahun (arabnews.com, 2021).
Fenomena K-Pop sebagai media pertukaran budaya juga direncanakan oleh MbS sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan ekonomi di Saudi, seperti perdagangan  dan  investasi.  Fenomena  seperti  ini  juga  diharapkan  akan  menarik perhatian wisatawan sehingga dapat meningkatkan pengaruh ekonomi dan politik Saudi (Eun, 2017: 65). Budaya populer Korea pertama kali masuk secara resmi ke Timur Tengah pada  tahun  2004  melalui  drama  TV  Korea  yang  berjudul  Winter  Sonata  yang  sudah diterjemahkan oleh Layanan Informasi Luar Negeri (OIS) pemerintah Korea Selatan ke dalam bahasa Arab dan ditayangkan oleh televisi Mesir (Malik, 2019: 5735). Kemudian, drama tersebut mengudara di Iraq pada tahun 2005 (Malik, 2019: 5734). Drama menjadi pintu masuk masyarakat Arab untuk kemudian mengenal musik pop Korea atau dikenal dengan  nama  K-Pop.  Teknologi  digital  khususnya  berbagai  platform  media  sosial  di tahun 2010-an memfasilitasi penyebaran musik K-pop secara meluas di Timur Tengah (Malik, 2019: 5735).
Arab  Saudi  selama  ini dianggap  sebagai  salah  satu  pasar  Islam paling  tertutup bagi  artis-artis  non-Islam,  karena  penegakan  aturan  dan  praktik  keagamaannya  yang ketat. Tetapi, di bawah Visi Saudi 2030, Kerajaan Saudi meluncurkan Otoritas Hiburan Umum pada 2017 untuk mendorong sektor hiburan dan menamai tahun 2019 sebagai
"tahun  hiburan".  Di  negara  Islam  konservatif  itu,  Visi  2030  dengan  cepat  membuka pintunya bagi bintang hiburan global (Young, 2019).
Pemanfaatan  teknologi  digital  menjadi  budaya  baru,  dan  digitalisasi  menjadi kunci  bagi  keberlangsungan  ekonomi  Saudi.  Di  antara  negara-negara  G-20,  Kerajaan Arab Saudi dinilai yang paling serius dalam melakukan transformasi digital. Penilaian ini disampaikan  oleh  European  Center  for  Digital  Competitiveness  dalam  Digital  Riset Report 2020 (Noerhidajati, 2020).

## Pengikisan Peran Ulama di Arab Saudi
Secara  historis, kerajaan  Saudi  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kaum  agamawan, khususnya  kelompok  Wahabi.  Dalam  sejarahnya,  Saudi  memang  dibangun  atas  dasar persekutuan  di  antara  tokoh  agama  bermazhab  Wahabi  dengan  pemuka  suku.  Pada tahun 1744, Muhammad Ibn Abd al-Wahhab menyerukan adanya pemurnian kembali ajaran Islam. Gerakan ini dinamakan dengan gerakan “Wahabisme”. Kemudian, Wahabi membentuk  aliansi  dengan  Muhammad  Ibn  Al-Saud  untuk  menyebarkan  doktrin Wahabi  di  bawah House  of  Saud untuk  memerintah  di  seluruh  suku  Badwi  di Semenanjung  Arab.  Setelah  menang,  kekuasaan  dibagi  menjadi  dua  bidang,  yakni kekuatan  politik  untuk House  of  Saud, dan  kekuatan  agama  untuk  Abdul  Wahhab (Alrebh, 2017: 4).
Di era modern, Arab Saudi tetap menjadi negara yang menempatkan agama dan politik sebagai dua hal yang tidak terpisahkan (Cho, 2019: 92). Al- Qur’an dan As -Sunnah disebut sebagai asas konstitusi negara. Maka, keterlibatan dan pengaruh ulama Wahabi dalam menentukan arah kebijakan internal dan politik luar negeri Arab Saudi tidak dapat dinafikan  sehingga  dalam  penentuan  sejumlah  kebijakan,  Saudi  kerap  menghasilkan kebijakan  yang  konservatif,  yang  selalu  berdampak  kepada  mobilitas  perempuan  di ruang publik. Narasi agama masuk ke dalam berbagai kebijakan politik Saudi sehingga terdapat batasan-batasan yang tidak boleh disentuh oleh rakyat Saudi.
Karena Saudi merupakan negara dengan sistem pemerintahan monarki absolut, maka, selain otoritas agama, Saudi juga memiliki otoritas politik yang dipegang oleh para petinggi di istana kerajaan. Dalam struktur pemerintahan Saudi, otoritas agama, yaitu ulama, memiliki posisi  sebagai  penasehat  di  bidang  syariat  Islam  bagi  otoritas  politik. Namun, hubungan antara otoritas politik dan otoritas agama tidak ditetapkan ke dalam konstitusi  negara.  Hubungan  keduanya  hanya  didasarkan  pada  komitmen  personal keluarga kerajaan terhadap pendapat-pendapat dan nasihat ulama (Fauzan, 2018: 59). Kebijakan negara pada dasarnya berasal dari otoritas raja dan semua tindakan raja harus berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan tradisi kerajaan. Setiap kebijakan harus memperoleh  persetujuan  dari  keluarga  kerajaan,  para  ulama,  dan  unsur-unsur  lain
dalam masyarakat (Mubarok, 2017: 4). Karena itu, raja, syariat Islam, para ulama, dan tradisi  Saudi  telah  membentuk  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dalam  sistem pemerintahan Arab Saudi (Mubarok, 2017: 5).
Keluarga  Saud  juga  diuntungkan  oleh  kedudukannya  sebagai  pemilik  dan penguasa  dua  kota  suci  umat  Islam,  yaitu  Makkah  dan  Madinah.  Mereka  menikmati status sebagai negara yang dihormati secara internal dan eksternal, terutama di dunia Islam (Wahyudi, 2019: 18). Tentu saja, pengelolaan negara dengan warna agama sangat kental yang selama ini dianut oleh Saudi sangat sesuai dengan status Arab Saudi sebagai penguasa Makkah dan Madinah.
Namun, dunia mengalami perubahan. Tahun 2014 harga minyak jatuh sehingga membuat  perekonomian  Arab  Saudi  menghadapi  kendala  sangat  serius.  Masuknya modernitas  di  Timur  Tengah,  termasuk  Arab  Saudi,  sebagai  akibat  dari  adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, juga menciptakan tantangan yang harus  disikapi  dengan  proporsional.  Dalam  hal  ini,  penguasa  Arab  Saudi  kemudian menggelar program reformasi sosial.
Perubahan  reformasi  sosial  tersebut  tentu  memengaruhi  dinamika otoritas  kegamaan,  yaitu  otoritas  ulama  Wahabi.  Karena  Saudi  dipersepsikan  sebagai salah satu pusat dunia Arab dan Islam, serta sebagai salah satu sumber rujukan ajaran Islam,  maka  perubahan  apapun  yang  terjadi  di  Arab  Saudi  di  bidang  agama, berkemungkinan  akan  berpengaruh  terhadap  dunia  Islam.  Jika  Saudi  menjadi  negara yang  moderat,  maka  akan  terjadi  pula  penyesuaian  peran  ulama.  Globalisasi, modernitas, dan perkembangan teknologi informasi menciptakan pergeseran otoritas di negara tersebut, dari otoritas tradisional (kekuasan para ulama) menjadi otoritas sipil. Pada gilirannya, situasi ini akan berimbas kepada dunia Islam.
Penulis  melihat  bahwa  fenomena  K-Pop  di  Saudi  telah  memberikan dampak negatif terhadap peran ulama di Saudi. Sejarah menunjukkan romantisme yang kuat di antara ulama Wahabi dengan Kerajaan Saudi sejak proses terbentuknya negara Saudi.  Namun,  hubungan  ulama  Wahabi  dengan  Kerajaan  Saudi  mulai  berjarak  sejak Mohammad bin Salman mencetuskan ide Visi 2030.
Cita-cita pemerintahan Saudi, khususnya melalui agenda Visi 2030 yang dipimpin MbS, untuk menjadi negara moderat telah direspon oleh para ulama dan menciptakan dinamika internal. Kelompok Islam konservatif dilaporkan menentang adanya reformasi konstitusi  itu.  Mereka  menganggap  reformasi  tersebut  mengancam  nilai  agama  dan norma sosial masyarakat Arab Saudi. Mereka menilai para elit istana telah menentang konstitusi Saudi yang berbasis Al- Qur’an dan As -Sunnah sebagai (Mubarok, 2017: 8-9). Ide  reformasi  konstitusi  juga  ditolak  oleh  sayap  konservatif  dalam  keluarga  kerajaan,
dengan  alasan  bahwa  reformasi  akan  mengarahkan  Saudi  kepada  perubahan  sistem politik menuju demokratisasi, di mana penguasa dipilih oleh rakyat, bukan lagi atas dasar penunjukan raja yang otomatis jika itu terjadi mereka akan kehilangan kekuasaan yang selama ini dinikmatinya. (Mubarok, 2017: 9).  Di sisi lain juga, ada kelompok liberal yang mendukung reformasi Saudi serta mendukung visi nasional 2030 dengan dasar bahwa saat ini sudah seharusnya negara untuk beradaptasi dengan tren modernitas. (Mubarok, 2017: 10).
Dinamika  respon  dan  perdebatan  atas  reformasi  sosial  juga  muncul dalam menyikapi fenomena K-Pop di Saudi. Fenomena K-Pop telah memicu perdebatan di kalangan para ulama dengan berbagai respon. Otoritas agama tertinggi Saudi, yaitu Mufti  Agung  Sheikh  Abdulaziz  Al-Sheikh,  misalnya,  merespon  kebijakan  MbS  tentang perizinan bioskop dan konser dengan menuliskan komentar yang ia publikasikan melalui situsnya. Ia mengatakan bahwa bioskop dan konser nyanyian itu berbahaya; tidak ada kebaikan  apapun  dalam  pesta  nyanyian  tersebut.  Bagi  Al-Sheikh,  film  asing  adalah produk  budaya  yang  memalukan,  tidak  bermoral,  ateis,  busuk,  dan  mendorong terjadinya  percampuran  di  antara  lawan  jenis.  Dalam  sebuah  ceramah  di  program televisi  mingguannya,  Al-Sheikh  juga  mengatakan  bahwa  pemerintah  telah  membuka pintu  menuju  kejahatan.  Ia  meminta  pemerintah  bertanggung  jawab  atas  kebijakan kelonggaran hiburan tersebut (Reuters, 2017).
Selain  Al-Sheikh,  ulama  Saudi  lainnya,  Syeikh  Prof.  Umar  Al-Muqlib,  seorang profesor Hukum Islam di Universitas Qassim, juga mengkritik masuknya K-Pop ke Saudi dan konser yang telah diadakan di Riyadh. Al-Muqlib menilai bahwa unsur dalam konser musik  K-Pop,  yakni  BTS,  seperti  gaya  bernyanyi,  tarian,  dan  kehadiran  perempuan sebagai penonton dalam konser sangat bertentangan dengan budaya Saudi yang identik dengan Islam. Al-Muqlib mengatakan bahwa konser musik K-Pop dapat merusak budaya Saudi dan menghapus identitas asli masyarakat Saudi (Youtube.com, 2019).
Dalam merespon kritikan tersebut, MbS mengungkapkan dalam sebuah majalah bahwa ia telah mengadakan dialog dengan para ulama terkait rencananya ini. Menurut MbS,  hanya  sebagian  kecil  ulama  yang  terlalu  dogmatis  yang  tidak  setuju  dengan kebijakannya. Adapun sebagian besar ulama menyetujuinya (Reuters, 2017). MbS juga merespon kritikan itu dengan tindakan hukum. Al-Muqlib yang mengkritik keras konser K-Pop  akhirnya  ditangkap  dan  dipenjara.  Penangkapan  ini  sebenarnya  merupakan kelanjutan dari penangkapan sewenang-wenang terhadap para ulama terkemuka, para syaikh,  dan  pemikir  bebas  lainnya  yang  telah  terjadi  di  Kerajaan  selama  dua  tahun terakhir (voa-islam.com, 2019).

## Simpulan
Dalam  menghadapi  berbagai  tekanan  ekonomi  akibat  jatuhnya  harga  minyak maupun  semakin  membesarnya  anggaran  militer,  Arab  Saudi  telah  melaksanakan reformasi  ekonomi  dan  sosial,  di  bawah  program  Visi  2030.  Di  bawah  tiga  tema utamanya, yaitu masyarakat yang dinamis, ekonomi yang berkembang, dan bangsa yang ambisius  ( a  vibrant  society,  a  thriving  economy  and  an  ambitious  nation ),  Visi  2030 diharapkan  bisa  memajukan  perekonomian  Saudi  dan  terlepas  dari  ketergantungan kepada minyak.  Terkait  tema  pertama,  yaitu  “mencapai  masyarakat  yang  dinamis”, Saudi melakukan upaya “mempromosikan pertumbuhan peluang budaya dan hiburan” serta  berbagai  reformasi  sosial.  Terhitung  sejak  tahun  2016,  Saudi  mengurangi kewenangan  polisi  keagamaan  yang  bertanggung  jawab  menegakkan  ketaatan beragama serta moralitas publik, seperti misalnya memastikan cara berpakaian dan cara beribadah  masyarakat  sudah  sesuai  dengan  syariat  Islam,  jika  tidak  maka  polisi keagamaan menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar. Melalui kebijakan tersebut, MbS memandang bahwa reformasi sosial dan budaya merupakan langkah awal Saudi untuk menjadi negara moderat.
Langkah  Saudi  untuk  melakukan  reformasi  sosial  itu  juga  didasarkan  kepada pertimbangan  realistis  adanya  dinamika  digital  informasi  yang  telah  mengakibatkan batas-batas suatu negara menjadi bias. Dalam konteks perkembangan digital informasi, aktor utama bukan lagi negara, melainkan teknologi digital yang melibatkan aktor-aktor transnasional.  Fenomena  revolusi  digital  termasuk  di  antaranya  adalah  masuknya budaya K-Pop ke tengah kaum muda Arab Saudi.
K-Pop dan berbagai aktivitas hiburan di Saudi seperti bioskop dan konser musik yang tadinya sangat dilarang, kini justru malah didorong oleh pemerintah dengan tujuan untuk  meningkatkan  perekonomian  negara.  Perkembangan  ini  mendapatkan penentangan  keras  dari  banyak  ulama,  karena  dianggap  tidak  sesuai  dengan  ideologi Islam. Penentangan keras tersebut muncul akibat dari faham Islam Wahabi di Saudi yang meyakini bahwa kegiatan hiburan seperti konser adalah aktivitas yang buruk dan haram. Akan  tetapi,  bagi  pemerintahan  Saudi,  khususnya  di  bawah  kendali  MbS,  program reformasi sosial tetap dilanjutkan. Bagi MbS, reformasi sosial adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari akibat perkembangan teknologi informasi.
Reformasi sosial yang diusung oleh pemerintah Saudi menciptakan pergeseran otoritas sosial di negara itu, dari yang tadinya dipegang oleh kaum agama dengan segala doktrin  dan  domain  kepercayaan  tradisionalnya,  menjadi  otoritas  sipil.  Menguatnya masyarakat sipil di Saudi juga berakibat kepada demokratisasi atas otoritas agama.

## Daftar Pustaka
Reuters.  (2017). Saudi  Arabia’s  Religious  Authority  Says  Cinemas  and  Song  Concerts Harmful. [online]. Dalam: https://www.reuters.com/article/uk-saudi- entertainment-idUSKBN1511LL [Diakses 18 Januari 2020].
Alrebh, A, F. (2017). A Wahhabi Ethic in Saudi Arabia: Power, Authority, and Religion in a Muslim Society 2017. Sociology of Islam ,  5(4), 278-302.
Arabnews.com. (2021) . Full Transcript: Crown Prince Mohammed bin Salman interview with Saudi journalist Abdullah Al-Mudaifer . [online]. Dalam: https://www.arabnews.com/node/1850146/media [Diakses 12 Februari 2021].
BBC.  (2018). Ulama  garis  keras  di  Arab  Saudi,  Nassar  al-Omar,  ditangkap. [online]. Dalam:  https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45164621  [Diakses  23  Januari 2021].
BBC.  (2019). Saudi  Crown  Prince  Mohammed  bin  Salman,  Power  Behind  the  Throne. [online]. Dalam: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40354415 [Diakses 04 Juni 2021].
BBC. (2020). BTS: K-pop Band Perform in Saudi Arabia Despite Criticism . [online]. Dalam: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50022766.  [Diakses  8  Maret 2021].
Bogani, P. (2019). T he Paradox of Saudi Aarabia’s Social Reforms . [online] PBS. Dalam: https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-paradox-of-saudi-arabias-social- reforms/ [diakses 23 Februri 2020].
Campbell, H, A. (2017). Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds. New York: Routledge
Cho, J. N. K. (2019). Transfroming Wahhabism in Saudi Arabia. Torch trinity center for Islamic Studies Journal [online]. Dalam http://www.ttgst.ac.kr/upload/ttgst_resources16/20119-99.pdf [diakses 23 Februri 2020]. Cheong, P.H. (2011). Religious Leaders, Mediated Authority, and Social Change. Journal of Applied Communication Research, 39:4, 452-454, DOI:
10.1080/00909882.2011.577085
Chulov, M. (2017). I Will return Saudi Arabia to moderate Islam, says crown pince . The Guardian ,  [online].  Dalam:  https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/i- will-return-saudi-arabia-moderate-islam-crown-prince [Diakses 19 Januari 2021].
cnnindonesia.com. (2020). Jejak Reformasi Arab Saudi dan Jalan Menuju Islam Modern .
[online].  Dalam:  https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201124160145- 120-573909/jejak-reformasi-arab-saudi-dan-jalan-menuju-islam-modern  [Diakses 17 Maret 2020].
cnnindonesia.com. (2019). Konser di Arab Saudi, ‘Super Junior’ Cetak Sejarah . [online]. Dalam: https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190705190537-227- 409549/konser-di-arab-saudi-super-junior-cetak-sejarah  [Diakses  22  Februari 2021].
Eun, P, Y., dkk.(2017). Predicting Popularity of Korean Contents in Atab Countries Using a  Data  Mining  Technique. Journal  of  Distribution  Science ,  [online]  15(4),  33-40. Dalam: https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201716463830265.pdf [Diakses 29 Januari 2021].
Fauzan, P, I., dan Fata, A, K. (2018). Model Penerapan Syaria’ah dalam Negara Modern: Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki dan Indonesia. Journal Kajian Hukum Islam, 12(1).
Feierstein,  J.  (2018).  Saudi  Arabia:  Liberalization,  Not  Democratization. The  Foreign Service  Journal [online].  Dalam:  https://www.afsa.org/saudi-arabia-liberalization- not-democratization [Diakses 25 Februari 2021].
Hamdi, A, Z. (2013). Agama di Tengah Jaring-jaring Dunia Modern. Jurnal Studi Agama- agama, 3(2).
Hasan,  A,  M.  (2017). Membaca  Arah  Reformasi  Sosial  di  Arab  Saudi. [online]  Tirto. Dalam: https://tirto.id/membaca-arah-reformasi-sosial-di-arab-saudi-czos. [Diakses 11 Februari 2021].
Heywood, A. (2017). Politik Global . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Hidriyah,  S.  (2016). Reformasi  Ekonomi  Arab  Saudi. [online]  DPR.  Dalam: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-9-I-P3DI- Mei-2016-60.pdf [Diakses 20 Februari 2021].
Hikmah, C, N., dan Abrar. (2019). “Saudi vision: Reformasi Ekonomi Arab Saudi . ” Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 1(1).
Kompas.com.  (2019). 5 Kebijakan  Baru  Arab  Saudi  untuk  Perempuan,  Boleh  Menyetir hingga Jadi tentara. [online]. Dalam: https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/14/063104365/5-kebijakan-baru- arab-saudi-untuk-perempuan-boleh-menyetir-hingga-jadi-tentara [Diakses 16
Januari 2021].
Malik, S, I. (2019). The Korean Wave (Hallyu) and Its Cultural Translation by Fans in Qatar. International Journal of Communication, 13.
Marzali,  A.  (2014).    Struktural-Fungsionalisme. Jurnal  Antropologi  Indonesia, [online] 30(2).  Dalam:    http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3558  [Diakses  27 Februari 2021].
Mubarok,  A,  Z,  S.  (2017).  Reformasi  Konstitusi  dan  Yudisial  dalam  Bingkai Konstitusioanlisme di Arab Saudi. Journal of Islamic Studies and Humanities, 2(1).
Noerhidajati,  S.  (2020).  Pencapaian  Program  Transformasi  Digital  Arab  Saudi.
Kompasiana,
[online].Dalam:https://www.kompasiana.com/sri31642/5fbae7bfd541df6f89119a 53/pencapaian-program-transformasi-digital-arab-saudi?page=3. [Diakses 17 januari 2021].
Rachmadie, C, T., dan Ediyono,  S.(2017). Reformasi Sistem Kebudayaan di Arab Saudi Masa  Pemerintahan  Raja  Abdullah  (2006-2015). Journal  of  Islamic  Studies  and Humanities, 2(1).
Rosida, A. (2018). Wacana Modernisasi dalam Tantangan Peradaban, Peran Perempuan sebagai Tonggak Sejarah Aarab Saudi. Journal of Socal-Religion Research, 3(1).
Saudiembassy.net.  (t.t.). Vision  2030  is  built  around  three  primary  themes:  a  vibrant society,  a  thriving  economy  and  an  ambitious  nation. [online].  Dalam: https://www.saudiembassy.net/vision-2030 [Diakses 28 Februari 2021].
Saju, P, B. (2017). Arab Saudi dan Era Kaum Milenial yang Moderat. Kompas [online]. Dalam: https://www.kompas.id/baca/utama/2017/11/05/arab-saudi-dan-era- kaum-milenial-yang-moderat/ [Diakses 22 Januari 2021].
Todman, W. (2019). Is Saudi Arabia Undergoing a Social Revolution. [online] CSIS . Dalam: https://www.csis.org/analysis/saudi-arabia-undergoing-social-revolution.  [Diakses 26 Februari 2021].
Voaindonesia.com. (2014), Anjloknya Harga Minyak Dunia Tertajam di 2014 . [online]. Dalam: https://www.voaindonesia.com/a/anjloknya-harga-minyak-dunia- tertajam-di-2014/2582337.html. [Diakses 18 Januari 2021].
Voa-islam.com.  (2019). Pemerintah  Saudi  Tangkap  Ulama  Suaikh  Omar  Al-Muqlib Karena Kritisi Konser Musik. [online]. Dalam:  http://m.voa-islam.com/news/world- news/2019/09/12/67171/pemerintah-saudi-tangkap-ulama-syaikh-omar- almuqbil-karena-kritisi-konser-musik/ [Diakses 22 Januari 2021].
Wafi,  M,  H.  (2019). “Diskursus  Reformasi  Arab  Saudi:  kontestasi  Kerajaan  Saudi  dan Wahabi. ” Jurnal Islamic World and Politics, 2(1).
Wahyudi,  N,.  Dkk.  (2019).  Problematika  Kekuatan  Politk  Islam  di  Arab  Saudi.  Dalam Politik Islam Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab . Jakarta: LIPI Press.
Trofimov,  Y.  (2019).  A  Social  Revolution  in  Saudi  Arabia. WSJ ,  [online].  Dalam: https://www.wsj.com/articles/a-social-revolution-in-saudi-arabia-11573833669 [Diakses 24 Februari 2021].
Yulianti, D., Haryadi, P., dan Sulaeman, O. (2019). Pergeseran Identitas Arab Saudi Dan Proliferasi Terorisme . Jurnal Review Politik , 9 (1), 173-199.
Young, P, C,. dan Jaehyun, C. (2019). BTS to Hold Solo Concert in Saudi Arabia. [online] Pulse News. Dalam: https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800028&year=2019&no=542163  [Diakses 25 Februari 2021]. Youtube.com. (2019). “ لبقملا رمع خيشلا لاقتعا ” . [online]. Dalam: https://youtu.be/3MoczXb81GIhttps://youtu.be/3MoczXb81GI [Diakses 23 Januari 2021].