Evaluasi Program Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Strategi Pengembangannya (Studi Kasus Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat)
Sarjana Membangun Desa (SMD) Program Evaluation and Development Strategies (Case Studies of West Sumatra, West Java and West Nusa Tenggara Province)
YELLY REFITA 1* , HERMANTO SIREGAR 1 , ARIF IMAM SUROSO 1
1 Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Institut Pertanian Bogor, Jl. Kamper Lingkar kampus, Level 5 Wing 2 Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680; * Penulis korespondensi, e-mail: yellykyu@gmail.com
(Diterima: 29 Agustus 2016; Disetujui: 10 Januari 2017)

## ABSTRACT
Sarjana  Membangun  Desa  (SMD),  or  Bachelors  Builds  Villages,  is  a  program  that  places undergraduate degree holders to empower livestock farmers which implemented by the Ministry of Agriculture Republic of Indonesia. This program has been started  since 2007 with the number of beneficiaries has reached 2,694 groups scattered across Indonesia. This study aimed to conduct a thorough  evaluation  of  the  implementation  of  SMD,  covering  from  the  identification  of  potential region,  evaluation  of  the  effectiveness  of  the  program  and  the  formulation  of  the  development strategies. The results showed that SMD has not been implemented based on the region potentials. The  evaluation  on  the  effectiveness  of  SMD  on  economic,  technical  and  institutional  indicators showed  that  the  program  has  not  been  effective  in  achieving  its  goal.  The  CIPP  (Context,  Input, Process, and Product) evaluation showed that the causes of the ineffectiveness of the program are: (1)  the  program  has  no  strategic  plan;  (2)  lack  of  supports  and  participation  from  local government  and  communities;  and  (3)  ineffectiveness  at  the  selection  and  recruitment  stage, reporting,  monitoring  and  evaluation.  Based  on  the  result  of  Analytic  Hierarchy  Process  (AHP) analysis,  the  strategy  that  needs  to  be  put  as  priority  to  improve  the  effectiveness  of  the  SMD  is human resources strengthening which can be implemented through training and counseling.
Keywords: Analytic Hierarchy Process (AHP), CIPP Evaluation Method, Sarjana Membangun Desa

## ABSTRAK
Sarjana  Membangun  Desa  (SMD)  adalah  program  pemberdayaan  peternak  yang dilaksanakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan,  Kementerian  Pertanian. Program  ini  telah  dilaksanakan  sejak  tahun  2007,  dengan  jumlah  penerima  manfaat  program sebanyak  2,694  kelompok  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  melakukan evaluasi  menyeluruh  terhadap  pelaksanaan  program  SMD,  mulai  dari  identifikasi  potensi  daerah, evaluasi  efektivitas  program  hingga  perumusan  strategi  pengembangan  program.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  program  SMD  belum  dilaksanakan  berdasarkan  potensi  wilayah  kelompok penerima.  Hasil  evaluasi  efektivitas  program  SMD  terhadap  indikator  ekonomi,  indikator  teknis dan  indikator  kelembagaan,  menunjukkan  bahwa  program  tersebut  belum  efektif  dalam  mencapai
tujuannya.  Melalui  evaluasi  CIPP  ( Context,  Input,  Process, dan Product ),  diidentifikasi  bahwa faktor  penghambat  ketidakefektifan  program  SMD  adalah:  (1)  rencana  strategis  belum  dibuat,  (2) partisipasi para pemimpin pemerintahan dan masyarakat setempat masih rendah, dan (3) kurangnya efektivitas  dalam  proses  seleksi  (perekrutan),  pelaporan,  serta  monitoring  dan  evaluasi  program. Berdasarkan  analisis Analytic  Hierarchy  Process (AHP),  strategi  prioritas  utama  untuk meningkatkan efektivitas program SMD adalah melalui penguatan sumber daya manusia.  Strategi ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan konseling.
Kata kunci: Analytic Hierarchy Process (AHP), metode evaluasi Context, Input, Process, Product (CIPP), Sarjana Membangun Desa (SMD)

## PENDAHULUAN
Program  Sarjana  Membangun  Desa (SMD) adalah program pemberdayaan peternak yang  dilaksanakan  oleh  Direktorat  Jenderal Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  (Ditjen PKH),  Kementerian  Pertanian.  Program  SMD merupakan  suatu  program  pemberdayaan  yang dilakukan  dengan  menempatkan  para  lulusan perguruan  tinggi  bidang  peternakan  dan kesehatan  hewan  di  kelompok  ternak  guna mengatasi  kendala  rendahnya  kualitas  sumber daya  manusis  (SDM)  peternakan  di  pedesaan melalui transfer ilmu pengetahuan dan teknologi  dari  perguruan  tinggi  dan  lembaga penelitian.  Keberadaan  SMD  di  kelompok ternak  berbekal  ilmu  dan  teknologi,  kreativitas serta  wawasan  agribisnis,  diharapkan  dapat berinteraksi dan bersinergi membangun kerjasama  yang  harmonis  dengan  mengelola agribisnis berbasis peternakan. Dengan mengintegrasikan kedua potensi tersebut diharapkan  dapat  memberikan  kinerja  usaha peternakan  yang  lebih  optimal  (Ditjen  PKH, 2012).
Program SMD diharapkan dapat mengatasi berbagai
permasalahan pembangunan  peternakan  seperti:  (1)  tenaga kerja yang didominasi usia tua dan berpendidikan  rendah  yakni  di  atas  60  tahun dengan pendidikan di bawah SLTA (Kementan, 2014;  Solahuddin,  2008),  (2)  skala  usaha  yang masih kecil yakni 1 sampai 3 ekor per peternak (Hadi  dan  Ilham,  2002),  (3)  aksesibilitas peternak  terhadap  permodalan  masih  rendah, (4) daya tawar ( bargaining power) yang rendah
karena masih lembahnya kelembagaan peternak.
Program  SMD  telah  dilaksanakan  sejak tahun  2007,  dengan  jumlah  total  penerima manfaat  program  sebanyak  2,694  kelompok sampai  dengan  tahun  2012.  Total  anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp  778.82  Miliar.  Pada  tahun  2013  program SMD  dihentikan  sementara  karena  kebijakan Pemerintah untuk mengevaluasi kembali seluruh  program  yang  memberikan  modal kepada  masyarakat.  Program  SMD  kembali dilaksanakan  pada  tahun  2014  sampai  2015 dengan  konsep  yang  berbeda  dengan  program SMD sebelumnya, ketika satu sarjana tidak lagi mendampingi  satu  kelompok  ternak  namun beberapa kelompok di suatu wilayah tertentu.
Evaluasi  merupakan  suatu  penilaian terhadap kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan  sasaran  dan  program  (Surya,  2012). Dengan  evaluasi  dapat  diketahui  bagian  mana dari  suatu  program  yang  masih  memiliki kekurangan  dalam  pelaksanaannya.  Oleh  sebab itu, penting untuk melakukan  evaluasi  terhadap program  SMD  ini,  untuk  melihat  sejauh  mana efektivitas  pelaksanaan  program.  Tulisan  ini merupakan  sebuah  evaluasi  sumatif  terhadap program  SMD.  Dalam  evaluasi  sumatif menurut  Stufflebeam  (2003)  pertanyaan  yang perlu dijawab adalah apakah program dilaksanakan  sesuai  dengan  kebutuhan;  apakah program telah dilaksanakan dengan perencanaan  yang  baik  dan  anggaran  yang cukup; dan apakah program tersebut berhasil.
Pertanyaan  yang  akan  dijawab  melalui penelitian  ini  adalah:  (1)  apakah  perencanaan program  SMD  sudah  dilaksanakan  berdasarkan
potensi  daerah  penerimanya?  (2)  sejauh  mana efektivitas  program  SMD  dalam  mencapai tujuannya? dan (3) bagaimana strategi pengembangan program SMD kedepannya?
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  kesesuaian  potensi  peternakan daerah  penerima  program  SMD,  mengevaluasi efektivitas  program  SMD  dalam  pencapaian tujuan  dan  sasarannya,  dan  merumuskan strategi pengembangan program SMD.

## METODOLOGI
Penelitian  dilaksanakan  di  Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.  Pemilihan  lokasi  dilakukan  secara purposive ketika  ketiga  provinsi  tersebut merupakan  lima  besar  penerima  manfaat program SMD terbanyak (Jawa Barat, Sumatera Barat,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  dan  NTB). Total  penerima  manfaat  program  SMD  di ketiga  provinsi  sampel  sebesar  33.63%  dari total penerima manfaat SMD nasional.
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh  melalui  wawancara,  pengamatan langsung  di  lapangan,  dan  pengisian  daftar pertanyaan  (kuesioner)  oleh  narasumber.  Data sekunder  dikumpulkan  dari  publikasi  BPS, dokumen-dokumen  perencanaan  dan  pelaporan program  SMD,  jurnal,  buku-buku,  studi kepustakaan  dan  publikasi  penelitian-penelitian sebelumnya.
Narasumber  dalam  penelitian  ini  adalah: (1) Direktur Budidaya Ternak, Ditjen PKH, (2)
Sekretaris Ditjen PKH, (3) Kasubdit
Kelembagaan  dan  Usaha,  Ditjen  PKH,  (4) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi  Jawa  Barat,  Sumatera  Barat  dan  Nusa Tenggara  Barat,  (5)  Kepala  Dinas  Peternakan dan  Kesehatan  Hewan  Kabupaten  (Bandung, Garut,  Bogor,  Solok,  Tanah  Datar,  Lima  Puluh Kota,  Lombok  Barat,  Lombok  Tengah  dan Lombok Timur), (6) Dosen Fakultas Peternakan Universitas  Andalas,  Institut  Pertanian  Bogor, Universitas  Mataram,  (7)  Tokoh  masyarakat pedesaan  (tiga  desa  per  kabupaten),  (8)  Ketua
Asosiasi  SMD  di  tiga  provinsi  sampel,  dan  (9) Sarjana  pendamping  dan  kelompok  penerima program  SMD  komoditas  sapi  potong  di  tiga provinsi sampel. Kelompok SMD yang diobservasi  adalah  kelompok  komoditas  sapi potong,  dengan  pertimbangan  bahwa  52%  dari total kelompok SMD mengusahakan komoditas sapi potong.

## Metode Pengolahan Data
1. Analisis Deskriptif Menurut Sugiyono (2008) metode analisis deskriptif merupakan metode penelitian dengan  cara  mengumpulkan  data-data  sesuai dengan  yang  sebenarnya  kemudian  data tersebut  disusun,  diolah  dan  dianalisis  untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang  ada.  Dalam  penelitian  ini  metode deskriptif  digunakan  untuk  mengetahui  potensi peternakan daerah penerima program SMD dan mengevaluasi  sejauh  mana  efektifitas  program SMD.

## Analisis Deskriptif Terkait Potensi
Peternakan Daerah Melalui Metode LQ dan SSA Metode Location Quotient
(LQ) digunakan  untuk mengetahui aktivitas  ekonomi yang  merupakan  indikasi  sektor  basis  dan  non- basis.  Metode  LQ  merupakan  perbandingan relatif  antara  kemampuan  sektor  yang  sama pada  wilayah  yang  lebih  luas  (Rustiadi et  al., 2011).
Persamaan LQ adalah sebagai berikut:
𝐿𝑄 𝑖𝑗 = X ij X i ⁄ X j X … ⁄
Dimana: LQ ij = indeks  pemusatan  aktivitas  peternakan  di kabupaten;
X ij = PDRB sub sektor peternakan kabupaten; X i = total PDRB sektor pertanian kabupaten; X j = total PDRB sub sektor peternakan provinsi; X...  = total PDRB sektor pertanian provinsi;
Suatu  aktivitas  j  dikatakan  memusat  di wilayah i jika LQ ij lebih besar dari 1.
Shift  Share  Analysis (SSA)  digunakan untuk  melihat  potensi  pertumbuhan  produksi sektoral dari suatu kawasan/wilayah.
Persamaan SSA adalah sebagai berikut:
(a) (b)                  (c)
𝑆𝑆𝐴 =   ( 𝑋. . 𝑡1 𝑋. . 𝑡0 − 1) + ( 𝑋 .𝑗(𝑡1) 𝑋 .𝑗(𝑡0) − 𝑋. . 𝑡1 𝑋. . 𝑡0 ) + ( 𝑋 𝑖𝑗(𝑡1) 𝑋 𝑖𝑗(𝑡0) − 𝑋 .𝑗(𝑡1) 𝑋 .𝑗(𝑡0) )
Dimana: (a)  =  komponen share ;
(b)  =  komponen proportional shift ; (c)  =  komponen differential shift ;
X.. =  nilai total aktivitas dalam total wilayah; X .j =  nilai  total  aktivitas  tertentu  dalam  total wilayah;
X ij =  nilai aktivitas tertentu dalam unit wilayah tertentu;
t 1 =  titik tahun akhir; t 0 =  titik tahun awal.

## Analisis Deskriptif Terkait Evaluasi Program Melalui Model Evaluasi CIPP
Evaluasi  efektivitas  program  SMD  pada penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  model evaluasi  CIPP  yang  diperkenalkan  oleh  Daniel L  Stufflebeam  dari  Ohio  University.  Sesuai dengan  namanya,  evaluasi  CIPP  terdiri  atas empat elemen yaitu Context, Input, Process dan Product .  Evaluasi  ini  merupakan  evaluasi menyeluruh  terhadap  program  SMD  dimulai dari  perencanaan  hingga  capaian  output program
Model  evaluasi Context,  Input,  Process dan Product (CIPP) merupakan suatu  kerangka yang  komprehensif  untuk  melakukan  evaluasi formatif  dan  sumatif  proyek,  personil,  produk, organisasi  atau  suatu  sistem  (Zhang et  al., 2011). Model evaluasi ini menekankan “ Learning  by  Doing ”  untuk  mengidentifikasi koreksi  sebuah  proyek  yang  bermasalah. Stufflebeam (2003) menekankan bahwa prinsip yang paling mendasar dalam model evaluasi ini adalah “ not to prove, but to improve”.
Evaluasi  konteks,  input,  proses  dan produk  pada  model  evaluasi  CIFF  diuraikan Stufflebeam  (2013)  sebagai  berikut.  Evaluasi konteks  merupakan  fokus  institusi  yang mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan.  Oleh  karena  itu  dalam  evaluasi konteks,  hal  yang  harus  dilakukan  adalah
memberikan  gambaran  dan  rincian  terhadap lingkungan, kebutuhan serta tujuan ( goal ).
Evaluasi  input  adalah  evaluasi  yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan  bagaimana  menggunakan  sumber daya  yang  tersedia  dalam  mencapai  tujuan program.
Evaluasi proses diarahkan pada sejauhmana kegiatan yang direncanakan tersebut  sudah  dilaksanakan.  Ketika  suatu program  sudah  disetujui  dan  dimulai,  maka kebutuhan  evaluasi  proses  dalam  menyediakan umpan  balik  ( feedback )  bagi  orang  yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program tersebut.
Evaluasi  produk  merupakan  bagian terakhir dari model CIPP. Evaluasi ini bertujuan mengukur  dan  menginterpretasikan  capaian- capaian program.
Evaluasi produk menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi  pada  input.  Dalam  proses  evaluasi produk menyediakan informasi apakah program itu  akan  dilanjutkan,  dimodifikasi,  bahkan dihentikan.

## 2. Analytic Hierarchy Process (AHP)
Metode AHP digunakan untuk memodelkan  strategi  pengembangan  program SMD,  agar  pelaksanaan  program  lebih  efektif ke  depannya,  dengan  menggunakan  nilai komparasi  berpasangan  ( pairwise  comparison ). AHP merupakan proses pengambilan keputusan multikriteria  dengan  beberapa  faktor  yang disusun dalam bentuk hirarki (Saaty, 1990).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Potensi Ekonomi Wilayah Terkait Potensi Peternakan Daerah Penerima Program SMD
Pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah  harus  berjalan  selaras.  Pembangunan sektoral tanpa berorientasi pembangunan wilayah  akan  menyebabkan  tidak  optimalnya pembangunan  sektoral  tersebut.  Pembangunan wilayah tidak akan terwujud tanpa pembangunan  sektoral.  Oleh  sebab  itu,  agar pengembangan sektor peternakan dapat berjalan
efektif  dan  efisien,  dipandang  perlu  dilakukan analisis potensi sub sektor peternakan, sehingga diharapkan  dapat  diidentifikasi  daerah  mana saja yang merupakan daerah basis peternakan.
Berdasarkan  hasil  analisis  LQ  dan  SSA di  Provinsi  Sumatera  Barat  terdapat  11 kabupaten/kota  yang  merupakan  daerah  basis sub  sektor  peternakan  (64.71%),  dan  delapan kabupaten/kota  yang  sub  sektor  peternakannya memiliki  keunggulan  kompetitif.  Di  Provinsi Jawa  Barat  terdapat  dua  belas  kabupaten/kota yang  merupakan  daerah  basis  sub  sektor peternakan  (54.55%),  dan  21  kabupaten/kota memiliki  daya  saing  kompetitif  (95.45%). Sementara  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat (NTB)  terdapat  empat  kabupaten/kota  yang merupakan  daerah  basis  sub  sektor  (40%)  dan delapan kabupaten/kota merupakan daerah yang memiliki  keunggulan  kompetitif  pada  sub sektor  peternakan  (80%).  Penyebaran  daerah basis  dan  berdaya  saing  kompetitif  secara spasial disajikan pada Gambar 1.
Dari hasil perhitungan LQ dan SSA dapat disimpulkan  bahwa  program  SMD  belum dilaksanakan  sesuai  dengan  potensi  daerah penerimanya.  Hal  ini  juga  menyebabkan  salah satu  tujuan  program  SMD  untuk  pengem- bangan  kawasan  peternakan  belum  tercapai. Meskipun  demikian,  karena  program  SMD sudah  dilaksanakan,  maka  analisis  potensi wilayah  ini  akan  digunakan  sebagai  basis penerapan program strategi peningkatan program SMD.
Program  pengembangan  kelompok  SMD kedepan  sebaiknya  diterapkan  berbeda  pada daerah  basis  dan  non  basis,  serta  daerah  yang memiliki keunggulan kompetitif dan yang tidak memiliki  keunggulan  kompetitif.  Pada  daerah yang  merupakan  basis  sub  sektor  peternakan dan  memiliki  keunggulan  kompetitif,  ketika daerah tersebut telah dapat memenuhi permintaan dalam daerahnya dan telah melakukan  ekspor  ke  daerah  lain,  kebijakan yang  perlu  diambil  adalah  terkonsentrasi  pada sektor  hilir  (pemasaran).  Daerah  yang  bukan basis dan tidak memiliki keunggulan kompetitif perbaikan  sarana  dan  prasarana  merupakan fokus utama.

## Evaluasi Efektivitas Program SMD
Evaluasi Konteks ( Context Evaluation )
Terdapat  dua  indikator  yang  dinilai  pada evaluasi  konteks,  yaitu  ketepatan  pelaksanaan program  SMD  dibandingkan  dengan  perma- salahan  pembangunan  peternakan,  serta  apakah program  SMD  telah  memiliki  rencana  kerja strategis  terkait  dengan  program.  Esensi kebijakan  publik  adalah  untuk  memecahkan masalah yang tumbuh kembang di masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan narasumber  disimpulkan  bahwa  secara  konteks program  SMD  telah  menjawab  berbagai permasalahan  dalam  pembangunan  peternakan. Jawaban  tersebut  berupa  pemberian  modal, pendampingan  oleh  lulusan  perguruan  tinggi, dan pembinaan secara intensif kepada kelompok  ternak.  Sodiq  (2010)  menyatakan bahwa  program  SMD  telah  menciptakan lapangan  kerja  bagi  tenaga  kerja  terdidik  di pedesaan.
Indikator  penilaian  evaluasi  konteks lainnya  adalah  adanya  rencana  kerja  strategis terkait  dengan  program,  minimal  lima  tahun, dilengkapi  dengan  rencana  kerja  program  per tahun.  Mikkelsen et  al. (1987)  menyatakan bahwa  suatu  proyek  disebut  berkesinambungan bila mampu menghasilkan tingkat manfaat yang tepat  dalam  jangka  waktu  yang  lama  setelah berakhirnya  bantuan  keuangan  utama,  bantua manajerial,  dan  teknik  dari  donor  internal. Untuk  mampu  mewujudkan  hal  tersebut  maka diperlukan  suatu  rencana  kerja  strategis minimal  lima  tahun.  Program  SMD  tidak  akan berhasil jika hanya berdasarkan program jangka pendek  saja,  sebab  nilai  strategis  program tahunan sangat rendah.
Walaupun  selama  tahun  2007  sampai 2012  program  SMD  dilaksanakan  setiap  tahun, Ditjen  PKH  belum  menyusun  rencana  strategis pelaksanaan  program  SMD.  Dasar  pelaksanaan program  adalah  Petunjuk  Pelaksanaan  yang disusun setiap tahun. Program SMD dilaksanakan  setiap  tahun  namun  belum berkesinambungan.  Tidak  ada  proyeksi  realitas dari  tujuan  program,  jadwal  waktu  dan pentahapan program.
Evaluasi Input ( Input Evaluation )
Salah  satu  faktor  yang  menghambat  atau memperlancar  pelaksanaan  suatu  program adalah  siapa  dan  berapa  banyak  unsur pelaksana  program.  Dalam  evaluasi  input dilakukan evaluasi terhadap peranan dan kinerja kelembagaan  yang  terlibat  dalam  program SMD.
Pelaksanaan  program  SMD  sebagian besar  dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat (Ditjen  PKH),  mulai  dari  perencanaan  hingga evaluasi.  Demikian  juga  dengan  anggaran pelaksanaan  program  SMD,  seluruh  anggaran disediakan  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN).  Belum  ada  dukungan anggaran  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) dan Perguruan Tinggi. Anggaran  yang  hanya  tersedia  dari  APBN, menyebabkan keterbatasan pelaksanaan program  terutama  pembinaan,  monitoring  dan evaluasi.
Melalui  evaluasi  input  dapat  dilihat bahwa  pelaksanaan  program  SMD  belum mengikuti  azas  “ money  follows  function ”  yang dituangkan  dalam  Undang  Undang  (UU) Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah. Money  Follows Function berarti  besarnya  distribusi  keuangan didasarkan  oleh  distribusi  kewenangan  tugas dan  tanggung  jawab  yang  telah  ditentukan terlebih dahulu (Mahi, 2001).
Evaluasi Proses ( Process Evaluation )
Evaluasi  proses  terdiri  atas  evaluasi terhadap proses perencanaan, seleksi, pelaporan,  monitoring  dan  evaluasi  program SMD.
Proses perencanaan program SMD dilaksanakan  secara top-down ,  artinya  proses perencanaan hanya dilaksanakan oleh pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  Ditjen  PKH. Menurut  Clayton et  al. (2000)  penyebab  dari kegagalan  yang  bersifat top-down adalah:  (1) kegagalan  menangkap  isu  yang  berkembang  di masyarakat,  (2)  kegagalan  informasi  akibat
ketiadaan  data  atau  tidak  diperolehnya  data secara  memadai,  (3)  kegagalan  menyatukan upaya  dan  sasaran  dari  berbagai  aktivitas/ proyek  yang  ada,  (4)  kegagalan  institusi  yakni akibat  tidak  bekerjanya  institusi  yang  ada secara memadai, serta (5) kegagalan mempersatukan visi seluruh stakeholders . Philips et  al. (2014)  menyatakan  bahwa penetapan  kriteria  sangat  penting  dilakukan agar  tujuan  program  dapat  tercapai.  Kriteria penerima  program  SMD  telah  ditetapkan melalui  Pedoman  Pelaksanaan  Program  SMD yang  terdiri  atas  kriteria  sarjana  pendamping dan  kriteria  kelompok  ternak.  Meskipun demikian  di  lapangan  masih  ditemukan penerimaan  program  yang  tidak  sesuai  kriteria yang  ditentukan,  yaitu  kriteria  untuk  kelompok ternak.  Dalam  pedoman  pelaksanaan  program SMD  disebutkan  bahwa  kriteria  kelompok ternak  binaan  SMD  adalah  kelompok  yang sudah  ada  dan  aktif,  dapat  dipercaya  serta mampu mengembangkan usaha melalui kerjasama  kelompok,  namun  fakta  di  lapangan masih  terdapat  kelompok  penerima  program SMD  yang  masih  baru  atau  baru  dibentuk  saat mengikuti seleksi program SMD.
Form  laporan  yang  terdapat  pada petunjuk  pelaksanaan  program  SMD  dinilai masih  belum  efektif.  Format  tersebut  hanya berisi  perkembangan  kelompok,  perkembangan populasi  ternak  yang  dimiliki  kelompok,  serta jumlah  penjualan  ternak  dan  keuntungan  yang didapat  oleh  kelompok.  Dalam  format  tersebut tidak  disampaikan  kendala  apa  saja  yang dihadapi oleh kelompok.
Monitoring  dan  evaluasi  program  SMD dimaksudkan  untuk  mengetahui  dengan  pasti pencapaian  hasil,  kemajuan,  kendala  dan pelaksanaan  penguatan  kelembagaan  ekonomi peternak  sehingga  dapat  dinilai  dan  dipelajari untuk  perbaikan  pelaksanaan  rencana  di  masa yang  akan  datang.  Monitoring  dan  evaluasi dilaksanakan  oleh  Ditjen  PKH  dan  dinas provinsi. Dinas kabupaten/kota tidak melaksanakan  evaluasi  secara  khusus  karena tidak  tersedianya  anggaran  monitoring  dan evaluasi di dinas kabupaten/kota.
Gambar 1. Peta daerah basis dan berdaya saing kompetitif di Jawa Barat Sumber data: Peta dasar BPS (2010); PDRB sektor pertanian dan sub sektor peternakan BPS (2012).
Gambar 2. Peta daerah basis dan berdaya saing kompetitif di Provinsi Sumatera Barat Sumber data: Peta dasar BPS (2010); PDRB sektor pertanian dan sub sektor peternakan BPS (2012).

## Gambar 3. Peta daerah basis dan berdaya saing kompetitif di Provinsi NTB
Sumber data: Peta dasar BPS (2010); PDRB sektor pertanian dan sub sektor peternakan BPS (2012).
Evaluasi Produk ( Product Evaluation ) Evaluasi produk dilakukan dengan menilai capaian tujuan program SMD. Capaian tujuan program SMD dalam petunjuk pelaksanaan  diukur  melalui  capaian  tiga indikator  yaitu:  indikator  ekonomis,  indikator teknis,  dan  indikator  kelembagaan.  Indikator ekonomis  diukur  dengan  perkembangan  asset kelompok  SMD  dan  diversifikasi  usaha kelompok  SMD.  Indikator  teknis  diukur melalui  peningkatan  populasi  ternak  kelompok SMD  dan  penerapan  teknologi,  sedangkan indikator kelembagaan diukur melalui
meningkatnya status kelas kelompok,
berkembangnya kelembagaan usaha dan
kelompok ternak sebagai tempat magang/pelatihan bagi masyarakat.

## Capaian Indikator Ekonomi
Dalam  kurun  waktu  tahun  2010  sampai 2012 kelompok SMD komoditas sapi potong di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan aset  rata-rata  7%  per  tahun.  Sementara kelompok  SMD  komoditas  sapi  potong  di Provinsi  Jawa  Barat  dan  NTB  mengalami peningkatan masing-masing 0.07% dan 19.2%. Perkembangan  asset  kelompok  SMD  Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat dan NTB disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1.  Perkembangan data aset kelompok SMD komoditas sapi potong Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat tahun 2010 sampai 2012
No Provinsi/Tahun Aset Awal (RUK) (Rp) Aset Saat Ini (Rp) Peningkatan (%) Rata-rata perbedaan t- hitung  t-tabel 1  Sumatera Barat -1,063,114,109 -0.000 3.185 2010 6,375,000,000 6,167,060,366 -3.26 2011 6,952,000,000 6,458,461,000 -7.09 2012 3,075,000,000 2,713,364,525 -11.76 2  Jawa Barat -1,507,364,893 -1.000 3.185 2010 1,447,500,000 1,474,200,262 1.84 2011 2,888,000,000 3,215,004,201 11.32 2012 15,090,000,000 13,228,930,644 -12.33 3  Nusa Tenggara Barat 2010 3,575,000,000 5,000,633,541 39.87 2,790,208,383 2.365 3.185 2011 4,551,000,000 5,762,117,670 26.61 2012 1,250,000,000 1,403,457,172 12.27
Sumber: Ditjen PKH (2013).
Diversifikasi  usaha  yang  dilakukan  oleh kelompok  SMD  adalah  penjualan  pupuk kompos dan pemasaran daging.
Berdasarkan  hasil  uji  nyata  dengan selang  kepercayaan  95%,  dapat  diketahui bahwa  t- hitung <t- tabel yang  berarti  belum  terlihat perbedaan  rata-rata  jumlah  aset  sebelum  dan sesudah  menerima  program  SMD  dalam  sela waktu tahun 2010 sampai 2012. Hal ini berarti program  SMD  belum  efektif  dalam  mencapai tujuannya meningkatkan pendapatan peternak.

## Capaian Indikator Teknis
Pada  tahun  2010  sampai  2012  populasi sapi  potong  kelompok  SMD  di  Provinsi Sumatera  Barat  selalu  mengalami  penurunan.
Persentase  penurunannya  selalu  meningkat setiap tahun, ketika pada tahun 2010 penurunan populasi  sapi  Provinsi  Sumatera  Barat  sebesar 10.04%,  meningkat  menjadi  12.01%  pada tahun  2011,  kemudian  meningkat  lagi  menjadi 23.38%.  Pada  tahun  2010  populasi  sapi kelompok  ternak  di  provinsi  Jawa  Barat meningkat  sebesar  2%,  namun  kemudian menurun  pada  tahun  2011  dan  2012  sebesar 23.35%  dan  21.90%.  Sementara  di  Provinsi NTB  populasi  sapi  potong  kelompok  SMD selalu  meningkat  setiap  tahunnya.  Rata-rata peningkatan  populasi  sapi  potong  kelompok SMD tahun 2010 sampai 2012 adalah 19.35%.
Peningkatan  terbesar  terjadi  pada  tahun 2011  sebesar  25.95%.  Selengkapnya  capaian
populasi sapi potong kelompok SMD disajikan pada Tabel 2.
Sementara penerapan teknologi budidaya yang  diterapkan  oleh  Kelompok  SMD  di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, dan NTB adalah  pengolahan  pakan  ternak,  pengolahan pupuk,  penerapan  Inseminasi  Buatan  (IB),  dan biogas.  Berdasarkan  hasil  uji  nyata  dengan
selang  kepercayaan  95%,  dapat  diketahui bahwa t- hitung <t- tabel yang berarti belum terlihat perbedaan  rata-rata  populasi  sebelum  dan sesudah  menerima  program  SMD  dalam  sela waktu tahun 2010 sampai 2012. Hal ini berarti program  SMD  belum  efektif  dalam  mencapai tujuannya meningkatkan populasi ternak.
Tabel 2.  Perkembangan Populasi Sapi Potong Kelompok SMD Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat dan NTB Tahun 2010-2012
No  Provinsi/Tahun Populasi Awal (RUK) (Ekor) Populasi Saat Ini (Ekor) Peningkatan (%) Rata-rata perbedaan t- hitung  t-tabel 1 Sumatera Barat 190 0.282 3.185 2010 498 448 -10.04 2011 716 630 -12.01 2012 231 177 -23.38 2 Jawa Barat 127 0.040 3.185 2010 100 102 2.00 2011 197 151 -23.35 2012 379 296 -21.90 3 Nusa Tenggara Barat -210 -0.046 3.185 2010 525 604 15.05 2011 474 590 25.95 2012 88 103 17.05
Sumber: Ditjen PKH (2013).

## Capaian Indikator Kelembagaan
Pengembangan  kelembagaan  peternak diarahkan  pada  upaya  pembentukan  badan usaha  yang  komersial  sehingga  berorientasi ekonomi dan mampu meningkatkan daya saing dan  nilai  tambah  produk  yang  dihasilkan (Sodiq et  al., 2014).  Ukuran  keberhasilan indikator  kelembagaan  adalah  meningkatnya status  kelompok  ternak  menjadi  koperasi  dan badan  usaha  serta  kelompok  tersebut  telah menjadi  Pusat  Pelatihan  Pertanian  Pedesaan Swadaya  (P4S)  sebagai  tempat  magang/ pelatihan kelompok ternak lainnya. Di Provinsi Sumatera  Barat  terdapat  lima  kelompok  ternak yang  telah  berstatus  koperasi  dan  badan  usaha lainnya,  sementara  di  Provinsi  Jawa  Barat  ada empat  kelompok  yang  telah  meningkatkan status  kelompoknya,  dan  Provinsi  NTB  hanya satu  kelompok  yang  menjadi  badan  usaha. Untuk  kelompok  yang  telah  menjadi  P4S, Provinsi  Sumatera  Barat  lima  kelompok,  Jawa Barat  dua  kelompok,  sementara  NTB  belum ada kelompok yang diusulkan menjadi P4S.

## Perumusan Strategi Peningkatan Efektivitas Program SMD
Pengolahan  AHP  dilakukan  dengan menggunakan  Expert  Choice  1.1.  Jumlah kuesioner  yang  diolah  sebanyak  23  kuesioner, dengan nilai konsistensi 0.08. Pengolahan AHP dilakukan secara horizontal dan vertikal.
Hasil  pengolahan  AHP  secara  horizontal pada level alternatif strategi. Strategi penguatan sumberdaya  manusia  SMD  dan  kelompok ternak  memiliki  nilai  bobot  0.300,  strategi penguatan  kelembagaan  kelompok  ternak memiliki  nilai  bobot  0.251,  strategi  penguatan permintaan  dan  akses  pasar  memiliki  nilai bobot  0.192,  dan  strategi  penerapan  teknologi dan  peningkatan  produktivitas  memiliki  nilai bobot  0.257  [Gambar  4].  Dengan  demikian urutan strategi peningkatan efektivitas program SMD  adalah  melalui  peningkatan  sumberdaya manusia SMD dan kelompok ternak, kemudian penerapan teknologi dan peningkatan produktivitas, berikutnya penguatan
kelembagaan  kelompok  ternak,  dan  terakhir penguatan permintaan dan akses pasar. Selanjutnya pada masing-masing strategi dilakukan  pengolahan  AHP  secara  vertikal untuk masing-masing strategi.

## Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia SMD dan Kelompok Ternak
Salah  satu  karakteristik  SDM  pertanian di  Indonesia  adalah  tingkat  pendidikan  yang masih  relatif  rendah.  Rendahnya  kualitas tenaga  kerja  menurut  Solahuddin  (2008) menyebabkan rendahnya efisiensi usaha tani  di pedesaan.  Tantangannya  adalah  bagaimana mempersiapkan  SDM  pertanian  agar  mampu menerapkan teknologi pertanian dalam
kegiatan  usahataninya.  Pengembangan  SDM pertanian tidak hanya dilakukan untuk meningkatkan  kemampuan  dalam  menerapkan teknologi,  tetapi  juga  meningkatkan  motivasi dan  persepsi  tentang  pertanian  modern, perbaikan  moral,  serta  transformasi  tradisi  dan kultur menjadi pertanian berbudaya industri.
Dalam  strategi  penguatan  sumberdaya manusia  SMD  dan  kelompok  ternak,  faktor yang  paling  berpengaruh  adalah  potensi sumberdaya  manusia  peternakan,  sedangkan aktor utama dalam penerapan strategi ini adalah SMD  dan  kelompok  ternak.  Pengolahan vertikal  pada  level  strategi  disajikan  pada Tabel 3.
Tabel 3.  Pengolahan vertikal pada level strategi
Strategi Aktor Nilai Faktor Nilai Penguatan sumberdaya manusia SMD dan kelompok ternaknya SMD dan kelompok ternak 0.351 Potensi SDM peternakan 0.322 Pemerintah pusat 0.188 Tingkat konsumsi produk peternakan 0.121 Pemerintah daerah 0.149 Potensi sumberdaya peternakan 0.238 Perguruan tinggi 0.172 Impor produk peternakan 0.114 Tokoh masyarakat 0.140 Institusi pembiayaan 0.205 Penguatan kelembagaan kelompok ternak SMD dan kelompok ternak 0.166 Potensi SDM peternakan 0.249 Pemerintah pusat 0.232 Tingkat konsumsi produk peternakan 0.169 Pemerintah daerah 0.296 Potensi sumberdaya peternakan 0.242 Perguruan tinggi 0.109 Impor produk peternakan 0.117 Tokoh masyarakat 0.197 Institusi pembiayaan 0.223 Penguatan permintaan dan akses pasar SMD dan kelompok ternak 0.127 Potensi SDM peternakan 0.159 Pemerintah pusat 0.227 Tingkat konsumsi produk peternakan 0.149 Pemerintah daerah 0.328 Potensi sumberdaya peternakan 0.137 Perguruan tinggi 0.158 Impor produk peternakan 0.351 Tokoh masyarakat 0.160 Institusi pembiayaan 0.204 Penerapan teknologi dan peningkatan produktivitas SMD dan kelompok ternak 0.298 Potensi SDM peternakan 0.399 Pemerintah pusat 0.112 Tingkat konsumsi produk peternakan 0.195 Pemerintah daerah 0.205 Potensi sumberdaya peternakan 0.165 Perguruan tinggi 0.283 Impor produk peternakan 0.101 Tokoh masyarakat 0.102 Institusi pembiayaan 0.140
Sumber: Hasil analisis, 2016.

## Gambar 4. Hirarki strategi peningkatan efektivitas program SMD
Sumber: Hasil analisis, 2016.

## Strategi Penguatan Kelembagaan

## Kelompok Ternak
Setiap  upaya  dan  strategi  pemberdayaan kelembagaan  petani  memiliki  keterkaitan  kuat dengan  kondisi  sosio-teknis  komunitas  petani (Suradisastra,  2008).  Penerapan  kebijakan pemberdayaan memerlukan strategi pendekatan yang  mampu  memfasilitasi  aspirasi  sosial- budaya  dan  aspirasi  teknis  petani  dan kelembagaan petani serta lembaga pembangunan  pertanian  setempat.  Data  AHP menunjukkan bahwa aktor utama dalam strategi penguatan  kelembagaan  kelompok  ternak adalah pemerintah daerah. Permasalahan mendasar  yang  melatarbelakangi  pentingnya transformasi  kelembagaan  meliputi  struktur kelembagaan  tidak  lengkap,  status  badan hukum  masih  bersifat  informal,  pembagian tugas ( job description ) yang belum jelas, sistem koordinasi  belum  efektif,  serta  jenis  kegiatan usaha  belum  mengikuti  sistem  dan  usaha agribisnis  (Saptana et  al., 2013).  Pemerintah daerah  sebagai  tim  teknis  yang  mendampingi kelompok diharapkan mampu mengatasi permasalahan dalam transformasi kelembagaan
kelompok  ternak,  melalui  pendampingan  dan penyuluhan  yang  berkelanjutan.  Faktor  yang paling  berpengaruh  dalam  penerapan  strategi penguatan  kelembagaan  kelompok  ternak adalah potensi sumberdaya manusia peternakan.

## Strategi Penguatan Permintaan Pasar
Faktor  yang  berpengaruh  dalam  strategi penguatan  permintaan  pasar  adalah  impor produk  peternakan,  sedangkan  aktor  utama dalam penerapan strategi ini adalah pemerintah pusat.  Pemerintah  pusat  diharapkan  mampu mengendalikan  dan  mengatur  impor  produk peternakan agar produk lokal dapat bersaing  di pasar.

## Strategi Penerapan Teknologi dan Peningkatan Produktivitas
Faktor  yang  berpengaruh  dalam  strategi penerapan teknologi dan peningkatan produktivitas adalah potensi sumberdaya peternakan,  dengan  aktor  utama  SMD  dan kelompok  ternaknya.  Menurut  Nuryanti et  al.
(2011)  aspek  sumberdaya  manusia  kelompok
Tujuan Strategi Peningkatan Efektivitas Program SMD Pelaku/Aktor SMD & Kelompok Ternak (0,388) Pemerintah Pusat (0,138) Pemerintah Daerah (0,202) Perguruan Tinggi (0,132) Tokoh Masyarakt (0,139) Faktor yang berpengaruh Potensi SDM Peternakan (0,289)
Tingkat Konsumsi Produk Peternakan (0,207) Potensi sumberdaya peternakan (0,216) Impor produk peternakan (0,052) Institusi Pembiayaan (0,237) Strategi Penguatan sumberdaya manusia SMD dan kelompok ternak (0,300) Penguatan kelembagaan kelompok ternak (0,251) Penguatan permintaan dan akses pasar (0,192) Penerapan teknologi dan peningkatan produktivitas (0,257)
Gambar 1  Hirarki Strategi Peningkatan Efektivitas Program SMD
tani  (kelompok  ternak)  sangat  berperan  dalam mengoptimalkan  peran  kelompok  sebagai pelaku alih teknologi dan inovasi. SMD sebagai sarjana pendamping kelompok berperan penting  dalam  mengubah mindset anggota kelompok  dalam  menerima  teknologi  baru. SMD perlu meningkatkan kemampuan berkomunikasi  dengan  kelompok  ternaknya. Aktor  utama  kedua  adalah  perguruan  tinggi. Perguruan tinggi sebagai sumber informasi dan teknologi terbaru diharapkan mampu menghasilkan  informasi  dan  teknologi  yang mudah  diadopsi  oleh  peternak.  Berbagai  hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak introduksi  teknologi  mengalami  kegagalan, dalam arti penerapan teknologi oleh masyarakat belum  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Hal  ini antara lain disebabkan teknologi yang dikembangkan  seringkali  tidak  sesuai  dengan kebutuhan penggunanya (Padmaningrum, 2008).
Hasil  pengolahan  pada  level  alternatif strategi diketahui bahwa strategi yang merupakan prioritas utama dalam meningkatkan efektivitas program SMD adalah melalui  penguatan  sumber  daya  manusia  SMD dan  kelompok  ternak.  Strategi  ini  dapat dilakukan  melalui  pelatihan  dan  penyuluhan dalam  upaya  peningkatan  pengetahuan  SMD dan peternak.
Dari  hasil  pengolahan  AHP  terhadap strategi  peningkatan  efektivitas  program  SMD, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program SMD tidak dapat diukur dalam waktu satu atau dua tahun saja. Perlu proses yang panjang agar program  SMD  dapat  mencapai  tujuan  yang diinginkan. Oleh sebab itu, pemerintah sebaiknya melaksanakan peningkatan efektivitas  program  SMD  secara  kontinu. Pemberian  modal  saja  tidak  cukup  jika dibandingkan dengan tujuan yang harus dicapai oleh  SMD.  Hal  pertama  yang  harus  dilakukan oleh  pemerintah  adalah  meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia  SMD  dan  kelompok. Transfer  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta penyuluhan  merupakan  serangkaian  kegiatan yang  dapat  dilakukan  untuk  peningkatan sumberdaya  manusia  SMD  dan  kelompok
ternak.  Jika  sumber  daya  manusia  SMD  dan kelompok ternak sudah baik maka peningkatan kelembagaan  kelompok  ternak  akan  lebih mudah dicapai.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan  beberapa  hal  sebagai  berikut: Pertama  program  SMD  belum  dilaksanakan sesuai  dengan  potensi  daerah  penerimanya, Kedua  Program  SMD  belum  efektif  dalam pencapaian tujuannya. Beberapa faktor penghambat  adalah  program  SMD  belum memiliki  rencana  kerja  strategis,  pemerintah pusat  peran  lembaga  lain  masih  kurang terutama dalam proses seleksi dan pendampingan,  anggaran  pendampingan  tidak tersedia di dinas kabupaten/kota dan perguruan tinggi,  tokoh  masyarakat  belum  dilibatkan dalam pelaksanaan program SMD, perencanaan bersifat top-down ,  belum  efektifnya  proses pelaporan,  monitoring  dan  evaluasi.  Ketiga berdasarkan  AHP,  strategi  yang  merupakan prioritas  utama  dalam  peningkatan  efektivitas program  SMD  adalah  melalui  penguatan sumber  daya  manusia  SMD  dan  kelompok ternak.  Strategi  ini  dapat  dilakukan  melalui pelatihan dan penyuluhan.

## Rekomendasi
Beberapa rekomendasi dari penelitian ini adalah  diuraikan  sebagai  berikut.  Pertama, dalam  melaksanakan  suatu  program,  Ditjen PKH  terlebih  perlu  dahulu  melakukan  kajian terhadap  kesesuaian  program  dengan  potensi daerah  penerima  program  dan  kebutuhan daerah  penerima  program.  Tujuan  pemerintah untuk  mengembangkan  kawasan  peternakan harus  diiringi  dengan  penempatan  program yang  sesuai  dengan  potensi  dan  kebutuhan daerah.  Kedua,  perlu  keberlanjutan  program SMD,  terutama  untuk  kelompok  SMD  yang masih  berjalan  dengan  cara  meningkatkan sumber  daya  manusia  SMD  dan  kelompoknya melalui  pelatihan  di  bidang  keorganisasian/
kelembagaan,  keuangan,  pemasaran  hasil,  dan kewirausahaan.  Kerjasama  dengan  penyuluh pertanian  di  lapangan  perlu  ditingkatkan terutama  dalam  hal  pendekatan  sosial-budaya yang  dapat  merangsang  perubahan  sikap, perilaku  dan  pola  kerja  SMD  dan  kelompok ternaknya.  Pelaksanaan  penyuluhan  sebaiknya disesuaikan  dengan  potensi  dan  kebutuhan masing-masing  daerah.  Bagi  daerah  yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif pada sub sektor peternakan, penyuluhan  dan  pelatihan  yang  diberikan difokuskan  pada  sektor  hilir  atau  pemasaran, sedangkan daerah yang tidak memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif penyuluhan  dan  pelatihan  difokuskan  pada sektor  hulu.  Ketiga,  dana  APBN  merupakan stimulan  dalam  pembangunan  peternakan. Penguatan  asosiasi  SMD  yang  merupakan asosiasi peternak lokal perlu dilakukan pemerintah untuk membantu pemerintah dalam menyukseskan  program-program  pemerintah. Keempat,  keterlibatan  pemerintah  daerah  perlu ditingkatkan,  karena  pemerintah  daerah  yang paling dekat dengan kelompok, sehingga dapat lebih  mengetahui  kelebihan  dan  kekurangan kelompok  ternak  penerima  program.  Ditjen PKH  diharapkan  dapat  berbagi  tugas  dengan pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah  juga diharapkan dapat memberikan dukungan anggaran  melalui  APBD  terhadap  program- program  pemerintah  pusat.  Kelima,  perlu penelitian  lanjutan  terhadap  peran  sarjana pendamping Program
SMD dalam
mengembangkan  modal  sosial  di  pedesaan, agar  program  SMD  dapat  adaptif  dengan kondisi ekonomi pedesaan, sehingga memberikan manfaat terhadap kelompok ternak dan  perekonomian  pedesaannya.  Selain  itu diperlukan  penelitian  lebih  lanjut  terhadap potensi  teknis  peternakan  di  kabupaten/kota penerima  program  SMD,  dengan  memasukkan data  ketersediaan  pakan  dan  sarana  prasarana peternakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Clayton,  B.  D.,  Dent,  D.,  &  Dubois,  D.  (2000).
Rural Planning in the Developing World with a Special Focus on Natural
Resources:Lessons  Learned  and  Potential Contributions  to  Sustainable  Livelihoods  An Overview .  A  Report  to  the  UK  Department for International Development.
Direktorat  Jenderal  Peternakan  dan  Kesehatan Hewan,  Kementerian  Pertanian.  (2012). Pedoman  Program  Sarjana  Membangun Desa  Tahun  2012 .  Jakarta:  Kementerian Pertanian.
Hadi,  P.  U.,  &  Ilham,  N.  (2002).  Problem  dan Prospek  Pengembangan  Usaha  Pembibitan Sapi  Potong  di  Indonesia. Jurnal  Litbang Pertanian, 21 (4): 148-157.
Pusat  Data  dan  Informasi  Pertanian,  Kementerian Pertanian.  (2014). Statistik  Tenaga  Kerja Sektor  Pertanian  Tahun  2014 .  Pusat  Data dan Informasi Pertanian. Jakarta:
Kementerian Pertanian.
Mahi,  B.  R.  (2001).  Fiscal  Decentralization:  Its Impact  On  Cities  Growth. Jurnal  Ekonomi dan Pembangunan Indonesia FEUI, 2 (1), 1-
20.
Mikkelsen, B., & Narayan, D. (1993). Participation Evaluation . Washington, DC: World Bank. Nuryanti.  S.,  &  Swastika,  D.  K.  S.  (2011).  Peran
Kelompok  Tani  dalam  Penerapan  Teknologi Pertanian. Forum  Penelitian  Agro  Ekonomi,
29 (2), 115-128.
Padmaningrum,  D.  (2008).  Strategi  Komunikasi dalam  Mengantisipasi  dan  Memecahkan Kegagalan Penerapan Teknologi oleh Petani. Agritexts, 23 (2), 48-57 Philips,  D.,  Waddington,  H.,  &  With,  H.  (2014).
Better Targeting of Farmers as A Channel for Poverty  Reduction:  A  Systematic  Revieu  of
Farmer Field Schools Targeting. Development  Studies  Research,  1 (1),  113- 136
Rustiadi,  E..  Saefulhakim,  S.,  &  Panuju,  D.  R.
(2011). Perencanaan  dan  Pengembangan Wilayah .  Bogor:  Crestpent  Press  dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Saaty, T. L. (1990). How To Make a Decision: The Analytic Hierarchy Proses. European Journal of Operational Research, 48, 9-26.
Saptana,  Wahyuni,  S.,  &  Pasaribu,  S.  M.  (2013). Strategi Percepatan Transformasi Kelembagaan Gapoktan dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis dalam
Memperkuat  Ekonomi  di  Perdesaan. Jurnal Manajemen&Agribisnis, 10 (1), 60-70. Solahudin,  S.  (2008). Pembangunan  Pertanian Tangguh dan Berkelanjutan. Pemikiran Guru Besar  Institut  Pertanian  Bogor,  Perspektif Ilmu-Ilmu  Pertanian  dalam  Pembangunan Nasional . Bogor.
Sodiq,  A.  (2010).  Evaluasi  Kinerja  SMD  dalam
Program Percepatan Pencapaian Swasembada  Daging  Sapi  (P2SDS)  di
Provinsi  Jawa  Tengah. Jurnal  Ilmiah Inkoma, 21 (3),119-128
Sodiq,  A.,  &  Hidayat,  N.  (2014).  Kinerja  dan Perbaikan  Sistem  Produksi  Peternakan  Sapi Potong  Berbasis  Kelompok  di  Pedesaan. Agripet, 14 (1), 56-64
Suradisastra,  K.  (2008).  Strategi  Pemberdayaan Kelembagaan Petani. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 26 (2): 82-91. Surya,  M.  A.,  (2012). Evaluasi  Kebijakan  Pajak
Pertambahan  Nilai  Atas  Feed  Additive . Thesis. Universitas Indonesia. Stufflebeam,  D.  L.  (2003). The  CIPP  model  for evaluation.  Presented  at  the  2003  Annual Conference of the Oregon Program Evaluators  Network  (OPEN)  (Chapter  2) . Boston, MA: Kluwer Academic Publishers. Zhang,  G.,  Zeller,  N.,  Griffith,  R.,  Metcalf,  D., Williams, J., Shea, C., & Misulis, K. (2011). Using  Context,  Input,  Proses,  and  Product
Evaluation Model
(CIPP) as a Comprehensive  Framework  to  Guide  the
Planning,  Implementation,  and  Assessment of  Service-learning  Programs. Journal  of Higher  Outreach  and  Engagement,  15 (4), 57-83.