JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia p- ISSN 2722-8134 , e-ISSN 2620-8466 Volume 05, No. 02, 2022

## Kajian Terhadap Hak Asasi Manusia Dan Pengaruh Kekuatan- Kekuatan Sosial Dalam Realitasnya

## Mohd. Yusuf DM
Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; yusufdaeng23@gmail.com
R. Abdullah
lmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia;  rajadullah90@gmail.com Kristian Lumban Tobing
lmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; crizzfobing@gmail.com

## Rifles Bagariang
Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; bgrrisfles@gmail.com

## Geofani Milthree Saragih
Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia; geofanimilthree@gmail.com
*Coresponding Author Info Artikel: Dikirim: --- ; Direvisi: ---; Diterima: --- Cara  sitasi: Nama  Belakang,  Inisial  Nama  Depan.  Inisial  Nama  Tengah.,  Nama  Belakang, Inisial Nama Depan., & Nama Belakang, Inisial Nama Depan. Inisial Nama Tengah. (Tahun). Judul Artikel. JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia , vol(yy), xx-yy.

## Abstrak .
Sosiologi hukum menjadi salah satu bagian yang mengalami perkembangan pesat dalam  kajian  llmu  hukum.  Dalam  sosiolog  hukum,  kajian  terhadap  kekuatan- kekuatan  social  menjadi  salah  satu  aspek  yang  sangat  penting  untuk  dibahas. Kekuatan-kekuatan  sosial  merupakan  salah  satu  faktor  yang  memiliki  pengaruh besar  terhadap  proses  penegakan  hukum.  Hal  ini  karena  hukum  yang  akan diberlakukan  pasti  akan  menghadapi  kekuatan-kekuatan  sosial  yang  tumbuh  dan berkembang  di  dalam  masyarakat.  Setidaknya,  terdapat  beberapa  kekuatan- kekuatan  social  yang  akan  dikaji  di  dalam  penelitian  ini.  Pembahasan  mengenai kekuatan-kekuatan  social  sangat  erat  kaitanya  dengan  penegakan  Hak  Asasi Manusia. Secara umum di berbagai negara yang ada dibelahan dunia ini, salah satu substansi yang penting yang akan diatur dan ditegaskan di dalam konstitusi adalah mengenai  perlindungan  HAM  terhadap  warga  negaranya.  Dalam  penelitian  ini akan  dikaji  mengenai  kekuatan-kekuatan  sosial  dan  kaitannya  dengan  HAM  di Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  yuridis  dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini yakni mengenai  kaitan  antara  kekuatan-kekuatan  sosial  dan  HAM  di  Indonesia.  Hasil dari  penelitian  ini  akan  memperliatkan  terdapat  hubungan  dan  pengaruh  dari kekuatan-kekuatan sosial terhadap penegakan HAM di Indonesia.
Kata Kunci : Kekuatan-kekuatan Sosial, Hak Asasi Manusia, Sosiologi Hukum.
Abstract. Sociology  of  law  is  one  of  the  areas  that  is  experiencing  rapid development in the study of legal science. In legal sociologists, the study of social
forces is a very important aspect to be discussed. Social forces are one of the factors that have a major influence on the law enforcement process. This is because the law that  will  be  enacted  will  inevitably  face  social  forces  that  grow  and  develop  in society.  At  least,  there  are  some  social  forces  that  will  be  studied  in  this  research. The discussion of social forces is closely related to the enforcement of human rights. In  general,  in  various  countries  in  this  part  of  the  world,  one  of  the  important substances  that  will  be  regulated  and  emphasized  in  the  constitution  is  the protection of the human rights of their citizens. In this study, the social forces and their relation to human rights in Indonesia will be studied. This study uses a type of juridical  normative  research  by  linking  the  main  topic  of  discussion  to  the  main topic  in  this  research,  namely  the  relationship  between  social  forces  and  human rights in Indonesia. The results of this study will show that there is a relationship and influence of social forces on the enforcement of human rights in Indonesia.
Keywords : Social forces, Human Rights, Sociology of Law.

## Pendahuluan
Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu pembahasan yang sangat tua dalam  kajian  hukum.  Hal  ini  karena  kajian  terhadap  HAM  telah  ada  sejak kajian  terhadap  hukum  itu  ada.  Dikataka  demikian  karena  pada  dasarnya, yang  dibahas  dalam  hukum  sudah  pasti  berkenaan  dengan  HAM.  Hukum pada dasarnya ada untuk manusia, sehingga hukum memiliki tujuan dasar untuk melindungi hak-hak yang melekat pada manusia. Salah satu Begawan hukum tata negara di Indonesia, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Hak Asasi  Manusia  merupakan  materi  inti  dari  naskah  undang-undang  dasar negara  modern  (Jimly  Asshiddiqie,  2007),  demikian  halnya  dengan pengaturan  mengenai  hak  dan  kewajiban  warga  negara  yang  diatur  di seluruh  konstitusi  negara-negara  modern  yang  ada  pada  saat  ini.  Secara teoritis  dapat  dikatakan  bahwa  HAM  adalah  hak  yang  melekat  pada  diri manusia  yang  bersifat  kodrati  dan  fundamental  sebagai  pemberian  dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi (Susani Triwahyuningsih,  2018).  HAM  adalah  pemberian  dari  Tuhan  Yang  Maha Esa, bukan dari manusia. Yang dapat mengambil HAM tersebut adalah Sang Pemberi,  bukan  manusia.  Dalam  perlindungan  HAM,  pasti  akan  dibarengi dengan  adanya  suatu  kewajiban.  Dalam  penjaminan  HAM  terhadap manusia, manusia juga harus mematuhi kewajiban yang melekat kepadanya demi  terlaksananya  HAM  tersebut.  Dalam  menegakkan  HAM,  manusia harus  memperhatikan,  menghormati  dan  menghargai  HAM  yang  melekat pada  diri  orang  lain.  Kesadaran  terhadap  HAM,  harga  diri,  harkat  dan martabat manusia telah ada sejak manusia itu dilahirkan (A. Bazar Harapan, 2006).
Dalam  kajian  sosiologi  hukum,  pembahasan  mengenai  HAM  adalah  hal yang  tidak  dapat  dikesampingkan.  Hal  ini  karena  pada  dasarnya,  yang menjadi objek kajian di dalam sosiologi hukum adalah hukum dalam tataran implementasi di tengah-tengah masyarakat. Hukum pada dasarnya dibentuk untuk mewujudkan keadilan.
Dalam  perkembangannya,  terdapat  kekuatan-kekuatan  sosial  yang  juga mempengaruhi  penegakan  dan  eksistensi  dari  Hak  Asasi  Manusia  hingga pada tataran implementasinya. Ini yang menjadi isu krusial yang aka dikaji di dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, akan dilakukan kajian terhadap Hak  Asasi  Manusia dan  pengaruh  dari  Kekuatan-Kekuatan  Sosial  terhadap eksistensi penegakan Hak Asasi Manusia tersebut.

## Metode
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research ) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh  peneliti  di  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai keberadaan Hak Asasi Manusia dan pengaruh  dari  kekuatan-kekuatan  sosial  terhadap  eksistensinya.  Penelitian hukum  normatif  didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma- norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan maupun  putusan  pengadilan.  Penelitian  hukum  normatif  bisa  juga  disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018) . Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis  mengenai bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia tersebut, bagaimana  bentuk-bentuk  dari  kekuatan-kekuatan  sosial  dan  dalam  bagian terakhir  akan  dibahas  mengenai  hubungan  antara  HAM  dan  kekuatan- kekuatan sosial.
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan  konsep  atau  naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul  berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed  (M.  Zed,  2008)  yang  mengatakan  bahwa  riset  Pustaka  tidak  hanya sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku,  melainkan serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak  asasi  manusia  (HAM)  adalah  kajian  yang  paling  penting  di  dalam hukum,  hal  ini  karena  pembahasan  mengenai  hukum  tidak  akan  bias dilepaskan  dari  pembahasan  mengenai  HAM.  Sebelum  jauh  mengkaji mengenai HAM, sebelumnya perlu untuk memahami apa sebenarnya yang menjadi  tujuan  dari  pembentukan  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat. Dalam  pendefenisian  hukum  disini  akan  lebih  fokus  pada  pemikir  hukum yang berpaham sosiologis. Roscoe Pound mendefenisikan hukum dalam tiga artian yakni sebagai berikut (Achmad Ali, 2015):
1. Pada tahap pertama, para pakar hukum melihat hukum adalah sistem pengaturan,  hubungan-hubungan  dan  penertiban  tingkah  laku manusia  dengan  menerapkan  secara  sistematis  dan  teratur  serta menggunakan kekuatan masyarakat yang terorganisasi secara politis. Dalam  usaha  untuk  menerapkan  secara  sistematis  dan  teratur  itu, dibutuhkan  seperangkat  kaidah  yang  beribawa  dan  menjadi pedoman,  baik  bagi  hakim  untuk  membuat  putusan,  bagi  penasehat hukum  untuk  dasar  nasihatnya,  dan  bagi  siapa  saja  untuk  pedoman bertingkah laku dalam masyarakat;
2. Kebutuhan  diatas  menyebabkan  masyarakat  lebih  maju  mengalami tahap  pandangan  berikutnya  tentang  apa  yang  dimaksud  sebagai hukum.  Dalam  tahap  ini,  para  pakar  hukum  memandang  hukum sebagai  seperangkat  pedoman  yang  beribawa  dan  menjadi  dasar- dasar  dalam  pengambilan  putusan  yang  dikembangkan  dan diterapkan  oleh  suatu  Teknik  tertentu,  yang  memiliki  otoritas berdasarkan cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang telah  diterima.  Dalam  tahap  ini,  terdapat  tiga  unsur  yang  harus terdapat di dalam hukum yaitu sebagai berikut:
a. Aturan yang memiliki kewenangan;
b. Teknik tertentu;
c. Cita-cita yang telah diterima Bersama;
d. Asas-asas.
3. Arti  ketiga  dari  hukum  telah  dikemukakan  oleh  aliran  realis  di Amerika  Serikat.  Para  realis  sering  menggunakan  istilah  sebagai proses peradilan ( judicial process ).
Kemudian,  defenisi  hukum  aliran  sosiologi  lainnya  adalah  Eugene  Elrich. Eugene Elrich megnatakan pusat kegiatan dari perkembangan hukum, tidak
terletak pada undang-undang, tidak pada ilmu hukum dan juga tidak pada putusan  pengadilan,  melainkan  di  dalam  masyarakatnya  sendiri  (Achmad Ali,  2009).  Defenisi  selanjutnya  adalah  pandangan  Philippe  Nonet  yang mengatakan  bahwa  hukum  bukan  apa  yang  oleh  para  pengacara  dianggap sebagai  konsep-konsep  yang  mengikat,  tetapi  hukum  lebih  merupakan disposisi-disposisi yang dapat diamati tentang para hakim, para polisi, para penuntut  umum  dan  pejabat  administrasi.  Pakar  hukum  aliran  sosilogis terakhir  yang  dikutip  pandangannya  dalam  penelitian  ini  adalah  J.H.A Logemann  yang  mengatakan  bahwa  terdapat  pandangan  umum  yang menegaskan bagaimanapun hukum itu sangat berkaitan dengan masyarakat.
Dari  beberapa  pandangan  pakar  beraliran  sosiologis  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  keberadaan  hukum  sangat  erat  kaitannya  dengan penegakan  HAM  yang  melekat  pada  diri  manusia.  Pada  dasarnya,  suatu negara  diperlukan  adanya rule  of  law dan  HAM  untuk  mengatur  dan melindungi  setiap  warga  negara  agar  terhindar  dari  kemungkinan- kemungkinan  pelanggaran-pelanggaran  HAM  dalam  usaha  mewujudkan keadilan dan kedamaian (Rizkyana Tri Nandini et al., 2021).
Keberadaan  hukum  sudah  pasti  ada  di  tengah-tengah  masyarakat,  hal  ini karena hukum memiliki tujuan utama untk melindungi Hak Asasi Manusia yang  melekat  pada  setiap  manusia.  Sebelumnya  telah  ditegaskan  bahwa HAM adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, maka hukum memiliki tujuan  untuk  melindungi  HAM  tersebut.  H.  Zainuddin  Ali  mengatakan bahwa  terdapat  beberapa  ruang  lingkup  hak  asasi  manusia  dalam  aspek kehidupan yaitu sebagai berikut (H. Zainuddin Ali, 2018):
1. Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
2. Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan  di  depan  hukum  sebagai manusia pribadi di manasaja ia berada;
3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu;
4. Setiap  orang  tidak  boleh  diganggu  yang  merupakan  hak  yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya;
5. Setiap  orang  berhak  atas  kemerdekaan  dan  rahasia  dalam  hubungan komunikasi  melalui  sarana  elektronik  tidak  boleh  diganggu,  kecuali atas  perintah  hakim  atau  kekuasaan  lain  yang  sah  sesuai  dengan undang-undang;
6. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  penghilangan  paksa  dan penghilangan nyawa;
7. Setiap  orang  tidak  boleh  ditangkap,  ditekan,  disiksa,  dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang;
8. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan  sepenuhnya  hak  asasi  manusia  dan  kewajiban  dasar manusia sebagaimana diatur di dalam undang-undang.
Dapat  disimpulkan  dalam  sub  pembahasan  ini  bahwa  yang  menjadi  ruang lingkup dari HAM diatas, bahwa di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum sangat menjunjung dan menghormati eksistensi HAM yang melekat pada  setiap  diri  manusia.  Kajian  mengenai  HAM  menjadi  yang  paling mendasar  dan  penting  dalam  studi-studi  ilmu  hukum,  hal  ini  karena  pada dasarnya  perlindungan  dan  penegakan  HAM  adalah  tujuan  utama  yang ingin diwujudkan oleh hukum.

## B. Kekuatan-Kekuatan Sosial
Sosial  adalah  kajianm  yang  sangat  penting  di  dalam  ilmu  hukum.  Sosial sendiri merupakan bagian yang sangat vital dalam perkembangan manusia. Dalam  hukum,  kajian  yang  membahas  mengenai  sosial  secara  spesifik adalah sosiologi hukum. Baumgartner mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah  kajian  ilmiah  tentang  kehidupan  sosial  dan  dengan  demikian sosiologi  hukum  adalah  kajian  tentang  perilaku  hukum  ( legal  behaviour ) (Zainal Asikin, 2015). Manusia adalah makhluk yang tidak terlepas dari yang Namanya kepentingan. Dalam memenuhi kepentingan tersebut, sering sekali manusia  lalai  dalam  memenuhi  kepentingannya  tersebut.  Hukum  dibentuk untuk  menjaga  keseimbangan  kepentingan  masyarakat,  sehingga  tercipta ketertiban  dan  keadilan  yang  dapat  dirasakan  oleh  semua  masyarakat bersangkutan (Eman Sulaiman, 2013).
Di  perjalanan  kehidupan  masyarakat  itu  sendiri,  terdapat  beberapa kekuatan-kekuatan  sosial  yang  dapat  mempengaruhi  eksistensi  dari  suatu hukum.  Zainuddin  Ali  mengatakan  setidaknya  terdapat  empat  kekuatan sosial  yang  mempengaruhi  hukum  dalam  pelaksanaannya,  yaitu  sebagai berikut (Zainuddin Ali, 2018):
1. Kekuatan Uang
Kebutuhan  manusia  terhadap  mata  uang  telah  ada  sejak  manusia sudah mengenal transaksi tukar-menukar dengan sistem barter (Asra,
2020).  Pada  masa  itu,  manusia  hanya  mengandalkan  kebutuhan  dan kebetulan sebagai motivasi dalam transaksi.
Dalam perkembangannya, metode barter tersebut diganti dengan uang. Sejak Indonesia melaksanakan pembangunan nasional yang pada pokoknya berorientasi  pada  pembangunan  ekonomi  nasional,  terjadi  suatu proses  perubahan  sosial  yang  tidak  kunjung  berhenti  di  dalam masyarakat  kota  terkhususnya.  Banyak  perusahaan-perusahaan swasta  dengan  modal  dalam  negeri  dan  modal  asing  yang  semakin lama  semakin  besar.  Banyak  ketimpangan  yang  terjadi,  misalnya dalam  hal  gaji  yang  dimana  pemberian  upah  tinggi  dibandingkan dengan  upah  yang  diterima  PNS  misalnya.  Sehingga,  secara  tidak langsung  menimbulkan  kecemburuan  sosial  dengan  pertimbangan usaha  kerja  yang  telah  dilakukan.  Paradigma  di  tengah-tengah masyarakat menjadi berubah, usaha para pemuda dalam menyelesaikan studi sampai jenjang tertinggi adalah untuk mencapai materil  saja, dengan  mengesampingkan  pengabdian  terhadap  negara melalui  instansi-instansi  pemerintahan.  Dampaknya,  ukuran  status sosial bergeser dari kekuasaan jabatan kepada kekayaan. Gengsi sosial bergeser dari sektor pemerintahan ke sektori bisnis swasta. Paradigma negatif tersebut juga mempengaruhi mereka yang telah mendapatkan jabatan di pemerintahan. Uang menjadi oritentasi utama dalam setiap tujuan  sikap  tindak  yang  dilakukan.  Semua  itu  dilakukan  semata- mata untuk memenuhi kepentingan yang tidak perlu yang dalam hal ini tidak dapat dipenuhi melalui gaji yang diterima melalui pekerjaan resminya. Berkembangnya kebiasaan-kebiasaan tersebut menimbulkan  bahaya dalam beberapa bentuk, yakni Korupsi, Kolusi dan  Nepotisme  (KKN).  KKN  sendiri  di  Indonesia  bukan  lagi merupakan  sebuah  fenomena,  melainkan  sudah  menjadi  fakta  yang terkenal di mana-mana (Ismansyah & Purwanto Agung Sulistyo, 2010) .
2. Kekuatan Politik
Perdebatan  mengenai  hubungan  hukum  dan  politik  menjadi perbebatan  yang  Panjang  dalam  ilmu  hukum.  Kalangan  aliran positivisme  hukum  seperti  Jhon  Austin,  hukum  adalah  tidak  lain produk politik atau kekuasaan. Sedangkan para pemikir aliran sejarah seperti  Dzatang  akan  menegaskan  bahwa  hukum  berasal  dari kenyataan-kenyataan  sosial  yang  ada  di  masyarakat,  tidak  berasal dari  hal-hal  yang  bersifat  dogmatis  seperti  apa  yang  dipikirkan  oleh para  poritivis  (Abdus  Salam,  2015).  Di  Indonesia  sendiri,  politik merupakan  salah  satu  bagian  hak  setiap  warga  negara  yang  dijamin di  dalam  konstitusi  Indonesia,  yaitu  UUD  1945.  Hukum  itu  sendiri merupakan  hasil  dari  proses  dialetika  politik.  Tidak  heran  apabila
Mahfud MD menegaskan bahwa politik determinan terhadap hukum (politik  memiliki  kedudukan  lebih  kuat  terhadap  hukum)  (Mahfud MD,  2014).  Dalam  realisasi  hukum,  pengaruh  dari  politik  tersebut tidak hanya sampai pada proses pembentukan hukum saja, melainkan juga  pada  tataran  pelaksanaan  dari  isi  hukum  itu  sendiri.  Para penegak  hukum  pada  dasarnya  harus  tunduk  pada  hukum  positif yang  telah  dibuat  oleh  pihak  berwenang,  ini  adalah  keadaan  ideal. Namun,  di  dalam  pelaksanaanya,  para  penegak  hukum  terkadang akan  menghadapi  situasi  dimana  terdapat  pengaruh-pengaruh kepentingan  yang  dimana  ini  merupakan  bagian  dari  pengaruh politik.
3. Kekuatan Massa
Apabila pelanggaran hukum dilakukan oleh satu atau dua orang saja mungkin  menjadi  masalah  yang  muda  bagi  penegak  hukum  untuk memprosesnya,  namun  bagaimana  apabila  pelanggaran  ataupun kejahatan  tersebut  dilakukan  dalam  bentuk  massa?.  Massa  disini berarti  orang  banyak.  Contoh  pelanggaran  hukum  dalam  bentuk massa  yang  sering  terjadi  di  Indonesia  adalah  pengelolaan  tanah tanpa  memiliki  legalitas  kepemilikan.  Contoh  pelanggaran  demikian akan  sangat  buruk  pengaruhnya,  karena  akan  masif  melebar  dan mempengaruhi masyarakat lainnya.
4. Kekuatan Teknologi Baru
Alat-alat  yang  dihasilkan  oleh  ilmu  pengetahuan  atau  yang  disebut dengan  teknologi  semakin  berpengaruh  bagi  kehidupan  manusia. Salah satu aspek kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh teknologi adalah  dalam  berhukum.  Sebagai  akibat  dari  perkembangan  zaman dari  pengaruh  globalisasi,  teknologi  dengan  sendirinya  telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara masif. Perkembangan  teknologi  yang  cepat  tersebut  juga  mengakibatkan perubahan  sosial  secara  signifikan  dan  berlangsung  cepat  (Anggun Lestari  Suryamizon,  2017).  Teknologi  menjadi  salah  satu  faktor  yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi dari hukum.
Sehingga,  kekuatan-kekuatan  sosial  yang  mempengaruhi  eksistensi  hukum adalah  kekuatan  sosial  dalam  bentuk  kekuatan  uang,  kekuatan  politik, kekuatan massa dan kekuatan dari teknologi baru.

## C. Pengaruh Kekuatan-Kekuatan Sosial Terhadap Hak Asasi Manusia
Sebelumya, telah dikaji mengenai HAM dan kekuatan-kekuatan sosial pada sub  bab  sebelumya.  HAM  sendiri  menjadi  kajian  utama  dalam  hukum. Hukum  pada  dasarnya  ada  untuk  melindungi  HAM.  Sama  seperti  Negara-
negara  modern  lainnya,    di  Indonesia  yang  merupakan  Negara  yang menjunjung  tinggi  hukum  dalam  konstitusinya  sangat  menjunjung  dan menghormati eksistensi HAM yang melekat pada setiap diri manusia. Kajian mengenai  HAM  menjadi  yang  paling  mendasar  dan  penting  dalam  studi- studi  ilmu  hukum,  hal  ini  karena  pada  dasarnya  perlindungan  dan penegakan HAM adalah tujuan utama yang ingin diwujudkan oleh hukum. HAM tersebut dalam eksistensinya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah kekuatan-kekuatan sosial yang  ada  didalam  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini,  terdapat  empat kekuatan-kekuatan  sosial  yang  memiliki  pengaruh  besar  yaitu  kekuatan uang,  kekuatan  politik,  kekuatan  massa  dan  kekuatan  teknologi  baru. Sehingga,  eksistensi  dan  pemberlakuan  suatu  HAM  dipengaruhi  oleh kekuatan-kekuatan  sosial  tersebut  oleh  karena  manusia  adalah  makhluk sosial  yang  sudah  pasti  akan  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  yang  ada disekelilingnya,  termasuk  dalam  hal  ini  adalah  kekuatan-kekuatan  sosial yang telah dikaji di dalam penelitian ini.

## Simpulan
Hak Asasi Manusia merupakan kajian klasik di dalam hukum, karena pada dasarnya,    yang  menjadi  fokus  utama  penelitian  yang  dilakukan  di  dalam ilmu hukum adalah untuk mengkaji mengenai perlindungan dan penegakan terhadap HAM yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia dilahirkan. HAM adalah  pembahasan  fundamental  dari  masa  ke  masa  oleh  para  pakar, teoritisi,  penstudi  hingga  masyarakat  yang  memberikan  perhatiannya terhadap  penegakan  hukum.  Dalam  eksistensi  HAM  tersebut,  terdapat beberapa  faktor  yang  mempengaruhinya  salah  satunya  berdasarkan penelitian  ini  adalah  kekuatan-kekuatan  sosial.  Adapun  kekuatan-kekuatan sosial  yang  memiliki  pengaruh  yang  besar  terhadap  eksistensi  HAM  yang dimaksud  di  dalam  penelitian  ini  adalah  kekuatan  uang,  kekuatan  politik, kekuatan massa dan kekuatan teknologi baru. Sehingga, HAM dalam tataran implementasinya  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  salah  satunya  adalah kekuatan-kekuatan sosial tersebut.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  terhadap  semua  pihak  yang  sudah  ikut serta  dalam  penyusunan  penelitian  ini.  Keempat  penulis  yang  telah meluangkan  waktu  dan  pikiran  sehingga  penelitian  dalam  bentuk  karya ilmiah jurnal ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya, semoga penelitian  ini  dapat  berguna  bagi  kajian  ilmu  yang  berkenaan  dengan  Hak Asasi Manusia dan kekuatan-kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka
A. Bazar Harapan. (2006). Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya . CV Yani’s. Achmad Ali. (2009). Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan . Kencana. Achmad Ali. (2015). Menguak Tabir Hukum . Kencana.
Ari  Putra.  (2022).  Interpretasi  HAM  Dalam  Ideologi  Pancasila  Dan  Implikasinya Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Indonesia. Jurnal HAM , 13 (1), 3. Bayu Dwiwiddy Jatmiko. (2018). Menelisik Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945. Jurnal Panorama Hukum , 3 (2), 217. Dossy  Iskandar  Prasetyo,  &  Bernard  L.  Tanya.  (2011). Hukum  Etika  Dan Kekuasaan . Genta Publishing. H. Zainuddin Ali. (2018). Sosiologi Hukum . Sinar Grafika. Jimly Asshiddiqie. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia . PT Bhuana Ilmu Komputer.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Kencana.
Lilis Eka Lestari, & Ridwan Arifin. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia  Di  Indonesia  Dalam  Konteks  Implementasi  Sila  Kemanusiaan  Yang Adil Dan Beradab. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (2), 13. M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor  Indonesia. Moh. Mahfud MD. (1999). Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi . Gama Media. Mohd. Yusuf Daeng M, & Siti Yulia Makkininnawa YD. (2022). Sosiologi Hukum . Taman Karya.
Nurul Qamar. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi . P.  Andi.  (2012). Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan Penelitian . Ar-Ruzz Media.
Rizkyana Tri Nandini, Anita Trisiana, & Dina Yeti Utami. (2021). Relevansi HAM Dalam  Perspektif  Hukum  Di  Indonesia. Bhineka  Tunggal  Ika :  Kajian  Teori Dan Praktik Pendidikan PKN , 8–1.
Susani  Triwahyuningsih.  (2018).  Perlindungan  Dan  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia (HAM) Di Indonesia. Jurnal Hukum Legal Standing , 2 (2), 113. Victorio  H.  Situmorang.  (2019).  Kebebasan  Beragama  Sebagai  Bagian  Dari  Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM , 59.