Yobert  H.S.  Leha,  Janet  Wilsye  Litualy  (2024),  Evaluasi  Pengelolaan  Dana  Desa  Tounwawan dengan Metode Good Governance Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya
E-ISSN:
2775-9822 Published by: Kupna Akuntansi
Kupna Akuntansi : Kumpulan Artikel Akuntansi. p –ISSN: 2775-9822 e-ISSN: 2775-9822 Vol. 4, No. 2, April 2024
Evaluasi  Pengelolaan  Dana  Desa  Pada  Desa  Tounwawan  Dengan Metode Good Governance Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya
Yobert H.S. Leha 1 , Janet Wilsye Litualy 2
Program  Studi  Akuntansi  PSDKU  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya,  Universitas Pattimura Email: yobertherceshasaleha99@gmail.com , jejewilsye@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mengevaluasi  bagaimana pengelolaan  dana  desa  pada  Desa  Tounwawan  dengan  metode  Good Governance  Kecamatan  Moa  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.  Penelitian  ini adalah  penelitian  kualitatif  dengan  mengunakan  pendekatan  deskriptif. Informan  dalam  penelitian  ini  yakni  perangkat  desa  dan  tokoh  masyarakat  di Desa  Tounwawan.  Teknik  pengumpulan  data  mengunakan  wawancara  dan dokumentasi.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  evaluasi  pengelolaan  dana  desa  dengan metode good  governance telah  berjalan  sesuai  dengan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik.  Dari  segi  transparansi,  pemerintah  telah  membuat papan  informasi  yang  dipasang  didepan  kantor  desa.  Dari  segi  akuntabilitas, pemerintah membuat laporan pertanggung jawaban dan mempertanggungjawabkannya  kepada  masyarakat  dan  badan  lembaga  desa lainnya.  Dari  segi  partisipasi,  pemerintah  desa  selalu  berupaya  untuk melibatkan  masyarakat  desa  dan  lembaga  desa  lainnya  dalam  perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.
Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Dan Dana Desa

## Abstract
This research aims to find out and evaluate  how village funds  are  managed in tounwawan  village  using  the  good  governance  method  in  Moa  Sub-District, Southwest Maluku District. this research is qualitative research using a descrie approptivach.  the  informants  in  this  research  were  village  officials  and community  leaders  in  Tounwawan  village.  data  collection  techniques  use interviews and documentation.
The  Results  Of  The  Research  Show  That  the  evaluation  of  village  fund management  using  good  governance  methods  has  been  carried  out  in accordance  with  good  governance.  In  terms  of  transparency,  the  government has created an information board which is installed in front of the village office. In  terms  of  accountability,  the  government  makes  accountability  reports  and  is accountable  to  the  community  and  other  village  institutions.  In  terms  of
participation,  the  village  government  always  strives  to  involve  village communities  and  other  village  institutions  in  planning  and  implementing activities.
Keywords: Accountability , Transparency, Participation and Village Funds

## Pendahuluan
Dana  Desa  yakni  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang  diperuntukkan  bagi desa,  yang  di  transfer  melalui  anggaran  belanja  daerah  kabupaten/kota,  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Besarnya Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing desa disesuaikan  dengan  lokasi,  jumlah  penduduk,  dan  kondisi  desa  tersebut  (Ray Septianis, 2012).
Dana  desa  yang  diterima  akan  dikelola  oleh  aparatur  desa  melalui kepala desa dengan dibantu oleh sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala  seksi.  Hal  ini  tentu  diharapkan  dengan  dana  desa  yang  besar diberikan  pemerintah  kepada  masing-masing  desa  untuk  dapat dilakukan  pengelolaan  sebaik  mungkin  dari  aparatur  desa  agar  tujuan yang  diharapkan  mampu  dicapai.  Namun  disayangkan  selama  program dana  desa  diberlakukan  telah  banyak  menimbulkan  permasalahan yang  terjadi  didesa  hingga  menimbulkan  banyak  kasus  kecurangan yang  berhubungan  dengan  penyalagunaan  anggaran  dana  desa  yang dilakukan oleh aparatur desa(Agustiningsih, 2020).
Dana  desa  yang  diterima  akan  dikelola  oleh  aparatur  desa  melalui kepala desa dengan dibantu oleh sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala  seksi.  Hal  ini  tentu  diharapkan  dengan  dana  desa  yang  besar diberikan  pemerintah  kepada  masing-masing  desa  untuk  dapat dilakukan  pengelolaan  sebaik  mungkin  dari  aparatur  desa  agar  tujuan yang  diharapkan  mampu  dicapai.  Namun  disayangkan  selama  program dana  desa  diberlakukan  telah  banyak  menimbulkan  permasalahan yang  terjadi  didesa  hingga  menimbulkan  banyak  kasus  kecurangan yang  berhubungan  dengan  penyalagunaan  anggaran  dana  desa  yang dilakukan oleh aparatur desa(Agustiningsih, 2020).
Dengan  tingginya  potensi  kasus  dan  kerugian  yang  terjadi  didalam program  dana  desa  menimbulkan  tuntutan  dari  masyarakat  dan pemerintah  sendiri  kepada  aparatur  desa  dalam  melaksanakan aktivitas  pengelolaan  dana desa sesuai  dengan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  (Taufik  Taufeni,  2019).  Tata  kelola  yang  baik sering  disebut  dengan  good  governance  (Mardiasmo,  2009).  Perlu dilakukannya  penerapan  good  governance  didalam  pengelolaan  dana desa  oleh  aparatur  desa  agar  dapat  mewujudkan  transparansi, akuntabilitas  dan  partisipasi  dalam  masyarakat.  Selain  itu,  penerapan good  governance  dalam  pengelolaan  dana  desa  bisa  mewujudkan pertumbuhan  yang  baik  bagi  sektor  publik  yang  akan  lebih  berdampak sinergis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi Maluku.  Sejak  diresmikan  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  pada  tanggal  21
Agustus  2008  sesui  UU.  No.  31  tahun  2008  tentang  pemekaran  Kabupaten Maluku  Barat  Daya,  wilayah  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  terdiri  dari  8 kecamatan, 117 desa dan 45 dusun. Secara umum, kehidupan perekonomian masyarakat  di  kabupaten  Maluku  barat  daya  masih  memerlukan  peran  besar dari pemerintah.
Desa  Tounwawan  Merupakan  desa  yang  berada  di  kecamatan  Moa  Lakor, Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.  Setiap  tahun  desa  Tounwawan  mendapatkan anggaran  dana  desa  yang  di  transfer  melalui  kas  negara  guna  meningkatkan pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  Tounwawan.  Adapun perkembangan  anggaran  dana  desa  Tounwawan  selama  lima  tahun  terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Perkembangan Dana Desa Di Desa Tounwawan Tahun 2019 – 2023
No Tahun Jumlah Dana Desa 1 2019 Rp. 1.736.811.000,00 2 2020 Rp. 1.749.287.000,00 3 2021 Rp. 1.897.985.000,00 4 2022 Rp. 1.634.503.000,00 5 2023 Rp. 1.692.700.000,00
Sumber: Pemerintah Desa Tounwawan, 2023
Berdasarkan data tabel 1. diatas  menunjukan bahwa perkembangan anggaran dana  desa  yang  diterima  desa  Tounwawan  selama  tahun  2019  sampai  tahun 2023 mengalami fluktuatif. Tahun 2019 dana desa yang diperoleh sebesar Rp. 1.736.811.000,00  kemudian  tahun  2020  dana  desa  yang  diterima  sebesar  Rp. 1.749.287.000,00.  Selanjutnya  tahun  2021  dana  desa  yang  diperoleh  desa Tounwawan mengalami peningkatan jauh dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp.  1.897.985.000,00.  Kemudian  tahun  2022  anggaran  dana  desa  yang diterima  mengalami  penurunan  yakni  menjadi  Rp.  1.634.503.000,00  dan  pada tahun 2023 dana desa yang diperoleh menjadi Rp. 1.692.700.000,00. Tentunya dengan  dana  yang  cukup  besar  tersebut  pemerintah  desa  Tounwawan  harus mampu  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dana  desa  dengan  baik  guna menghindari  penyalagunaan  keuangan  dan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan efektifitas  kinerja  pemerintah  desa  sebagai  perwujudan  tata  kelola pemerintahan yang baik.
Berdasarkan  wawancara  awal  dengan  mayarakat  desa  Tounwawan  mengenai pengelolaan  dana  desa  dengan  metode  good  governance  yang  terdiri  dari akuntabilitas,  partisipasi  dan  akuntabilitas.  Diketahui  bahwa  terkait  penerapan akuntabilitas dan partisipasi pada proses perencanaan pengelolaan dana desa, pemerintah  desa  Tounwawan  setiap  tahunnya  selalu  melakukan  musyawarah rencana  pembangunan  desa  atau  musrenbangdes  dimana  dalam  pertemuan tersebut  membahas  rencana  maupun  program  kerja  untuk  satu  tahun mendatang. Musrenbangdes juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dalam desa seperti  tokoh  agama,  tokoh  pendidikan,  ketua-ketua  RT,  saniri  dan  anggota BPN  namun  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  ikut  andil  dalam  kegiatan musrenbangdes  untuk  menyampaikan  aspirasi-aspiras  mereka.  Sehingga  hal ini  membuat  masyarakat  merasa  bahwa  ketika  masyarakat  tidak  dikutsertakan dalam  pengelolaan  DD  akan  membuat  masyarakat  tidak  mengetahui  berapa
besar  DD  yang  diterima  juga  tidak  dapat  menyalurkan  aspirasinya  dan  tidak tahu  penggunaan  Dana  Desa  tersebut  untuk  hal  apa  saja.  Selain  itu,  dalam tahap  pelaksanaan  penerapan  akuntabilitas  dinilai  masih  belum  memadai dikarenakan  kaur  keuangan  dalam  melaporkan  laporan  pertanggungjawaban selalu terlambat dari waktu yang ditentukan.
Dalam penerapan prinsip transparansi sejauh ini pemerintah desa Tounwawan belum  sepenuhnya  terlaksana  dengan  baik.  Dikarenakan  dalam  informasi mengenai  kegiatan  pengelolaan  keuangan  desa  tidak  mencantumkan  dengan jelas kegiatan yang belum terlaksana dan kegiatan yang tidak terlaksana serta tidak ada alamat penganduan. Sedangkan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 7 1  menjelaskan  bahwa  “informasi  mengenai  laporan pertanggungjawaban  paling  sedikit  memuat:  laporan  realisasi  APB  Desa, Laporan  realisasi  kegiatan,  kegiatan  yang  belum  selesai/atau  tidak  terlaksana, sisa  anggaran,  dan  alamat  pengaduan”.  Hal  ini  tentu  menjadi  permasalahan yang  harus  diperhatikan  oleh  pemerintah  desa  Tounwawan  agar  dapat diperbaiki.
Oleh  karena  itu,  pentingnya  penerapan  metode good  governance dalam mengevaluasi  pengelolaan  dana  desa  yang  ditandai  dengan  menerapkan prinsip  partisipasi,  transparansi  dan  akuntabilitas.  Apabila  pemerintah  desa dalam  pengelolaan  dana  desa  tidak  mengevaluasi  pengelolaan  dana  desa dengan  baik  maka  akan  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  masyarakat  yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah desa.

## Tinjauan Pustaka Teori Agency
Teori  agensi  yang  dijelaskan  dalam  penelitian  Agustiningsih  (2020)  yakni konsep  yang  menjelaskan  hubungan  kontraktual  antara principals dan agent. Pihak principals adalah  pihak  yang  memberikan  mandat  kepada  pihak  lain, yaitu agent, untuk  melakukan  semua  kegiatan  atas  nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan.
Penelitian  ini  berkaitan  erat  dengan  teori  agensi  yang  menejalskan  bahwa kewajiban  pihak  pemegang  amanah/agen/kepala  desa  dan  aparatnya  untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung jawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah  ( principal) yang  memiliki  hak  dan kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut.  Secara  singkat, kepala  desa  dan  aparaturnya  harus  mempertanggung  jawabkan  pengelolaan sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  entitas pelaporan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara  periodik. Transparansi  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan.

## Dana Desa
Dana Desa adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar  dan  acuan  pelaksanaan  program-program  penanggulangan  kemiskinan berbasis  pemberdayaan  masyarakat.  Desa  memiliki  peran  yang  penting,
khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.
Good Governance Berdasarkan  pemahaman  Mardiasmo  (2009) Good  Governance diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi  dan  sosial  yang  berorientasi  pada  pembangunan  masyarakat  demi mewujudkan  pemerintahan  yang  baik.  Menurut  Agustiningsih  (2020) mengartikan Good  Governance sebagai  suatu  cara  pemerintahan  untuk mengatur  hubungan  antara  tugas  komite,  peran  direksi,  pemangku kepentingan  dan  pemegang  saham  lainnya.  Suatu  proses  yang  dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  113  Tahun  2014  Pasal  2, asas yang dikelola keuangan desa yaitu:
1.  Transparansi yaitu seluruh masyarakat dapat mengetahui informasi dan mengawasi  segala  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan keuangan desa.
2.  Akuntabel  yaitu  pihak  yang  berhak  meminta  informasi  pertanggung jawaban dapat menjelaskan setiap kinerja atau tindakan yang dilakukan kepada  masyarakat  umum  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang yang berlaku.
3.  Partisipatif  yaitu  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dan lembaga  perwakilan  desa  dengan  partisipasi  langsung  maupun  tidak langsung turut menyampaikan aspirasinya.
4.  Tertib dan disiplin anggaran yaitu anggaran harus sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa dan penggunaannya harus dicatat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mengevaluasi  bagaimana pengelolaan  dana  desa  pada  desa  Tounwawan  dengan  metode  Good Governance.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan mengunakan  pendekatan  deskriptif.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa Tounwawan  Kecamatan  Moa  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.  Informan  dalam penelitian  ini  yakni  perangkat  Desa  dan  masyarakat  desa  Tounwawan.  Teknik pengumpulan  data  mengunakan  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis data mengunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Untuk  mendukung  tata  kelola  yang  baik  dalam  pengelolaan  dana  desa,  maka pengelolaan  keuangan  desa  harus  merujuk  pada  metode good  governance yang  terdiri  dari  transparansi,  akuntabilitas  dan  partisipasi.  Dalam  pengelolaan dana  desa  tersebut  pemerintah  desa  dituntut  untuk  menyediakan  informasi yang  cukup  akurat,  tepat  waktu  kepada  seluruh  stakeholdernya  dalam  hal  ini pemerintah pemberi tanggungjawab dan masyarakat.

## 1. Prinsip Transparansi
Dalam hal transparansi, pemerintah desa Tounwawan dinilai sudah sangat baik dalam  menerapkan  atau  mengimplementasikan  prinsip  transparansi  dalam pengelolaan  dana  desa.  sikap  transparansi  dalam  pengelolaan  dana  desa dapat  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  dapat  menanggapi maupun  mengkritisi  terkait  hal-hal  yang  berkenan  dengan  pengelolaan  dana desa.  sebagai  wujud  pemerintah  desa  Tounwawan  dalam  mendukung keterbukaan  informasi  dilihat  dari  pemasangan  papan  informasi  atau  papan pengumuman  tentang  pengunaan  anggaran  dana  desa.  dengan  adanya pemasangan  papan  informasi  tersebut  masyarakat  desa  bisa  mengetahui tentang  alokasi  pengunaan  anggaran  dana  desa  yang  mana  sudah  ditetapkan sebelumnya  dalam  kegiatan  musrenbangdes.  Pemerintah  desa  Tounwawan juga  memiliki  website  resmi  desa,  youtube  dan  facebook  desa  yang  mana dengan  adanya  hal  tersebut  juga  membuat  masyarakat  menjadi  leluas  dalam mencari  informasi  maupun  melihat  kinerja  pemerintah  desa.  Selain pemasangan  papan  informasi  dan  penyediaan  webisite  desa,  masyarakt  desa Tounwawan  juga  dilibatkan  dalam  setiap  musyawarah  desa  yang  membahas mengenai  program  kerja  desa  juga  dilibatkan  dalam  pelaksanaan  pengunaan dana  desa  seperti  dalam  hal  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan masyarakat.

## 2. Prinsip Partisipasi
Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  sejauh  ini  pemerintah  desa Tounwawan  berusaha  untuk  selalu  melibatkan  masyarakat  dan  badan-badan lembaga  desa  lainnya  dalam  setiap  pengelolaan  dana  desa.  dari  cerminan keadaan  dilapangan  menunjukan  bahwa  prinsip  partisipasi  dalam  tahap perencanaan  dapat  dilihat  dari  komitmen  pemerintah  desa  yang  selalu mengundang  beberapa  lembaga  masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam musrenbangdes.  Untuk  tahap  pelaksanaan  pembangunan  yang  didanai  oleh anggaran  dana  desa  melibatkan  masyarakat  atau  lembaga  kemasyarakatan dan  dilaksanakan  secara  bersama-sama.  Dalam  proses  pelaksanaan pembangunan masyarakat memang aktif dan ikut andil akan tetapi masyarakat kurang  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  jika  tidak  adanya  timbal  balik  dari pemerintah  desa.  Dengan  diterapkannya  prinsip  good  governance  pada pengelolaan dana desa di desa Tounwawan tentu saja mengambarkan system perencanaan  dan  pengendaliannya  berjalan  dengan  baik  sehingga  tujuan  dari dana  desa  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik.  Desa  Tounwawan  sejauh  ini juga  tidak  terindikasi  melakukan  kecurangan  hal  ini  karena  pemerintah  desa Tounwawan  selalu  melakukan  tertib  anggaran  dana  desa  yang  mana  terlihat pada  saat  pemerintah  desa  melakukan  pengeluaran  kas  selalu  dicek  kembali anggaran  yang  tersisa  serta  melakukan  pengecekan  terhadap  program  atau kegiatan  yang  belum  dijalankan  maupun  yangsudah  dijalankan  serta  sering melakukan evaluasi khusus yang dilakukan untuk mengukur kinerja pemerintah desa.
3. Akuntabilitas
Dalam  pengelolaan  dana  desa,  salah  satu  prinsip  akuntabilitas  yang diwujudkan  oleh  aparat  pemerintah  desa  untuk  mempertanggungjawabkan pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Tounwawan  dalam  pencapaian  tujuan  yang telah ditentukan diwujudkan dengan adanya pembuatan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dibuat dimaksudkan untuk
menunjukan  bahwa  semua  anggaran  yang  telah  dilimpahkan  didesa dimanfaatkan  dengan  baik  untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat desa. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat juga harus sesuai dengan  regulasi  atau  mekanisme  yang  telah  ditentukan  karena  apabila  tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku maka anggaran dana desa tidak dapat dicairkan atau akan dihentikan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala  desa  Tounwawan  diketahui bahwa  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDes  di  Desa Tounwawan  sepanjang  tahun  2019 –  2022  menunjukan  bahwa  dalam pengelolaan  dana  desa  semua  program  yang  telah  dirancangkan  oleh  aparat desa  telah  dijalankan  dengan  baik,  hanya  saja  pada  tahun  2019  rata-rata hampir  semua  desa  bermasalah  dengan  penyetoran  dana  ke  Bumdes,  hal  ini karenakan  pihak  BUMDES  yang  keliru  karena  minimnya  pengetahuan  tentang manajemen  keuangan  sehingga  mengakibatkan  terjadi  banyak  kerugian. Kemudian  pada  tahun  2019  tersebut  terjadi  pandemic  covid-19  sehingga semua  anggaran  dana  desa  di  alihkan  untuk  penagganan  masalah  covid  di desa.  begitupun  pada  tahun  2020  masih  mengalami  pandemic  covid  sehingga anggaran  dana  desa  masih  dialihkan  untuk  maslaah  covid,  dimana  rincian pengunaannya  berdasarkan  keputusan  pemerintah  pusat  yakni  40%  anggaran siapkan untuk pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), 20% anggaran untuk ketahanan  pangan,  8  %  untuk  menagani  covid.  Jadi  anggaran  yang  tersisa hanya  32%  saja,  dan  kemudian  dana  desa  tersebut  dikelola  untuk dimanfaatkan  dan  hampir  keseleruan  anggaran  tersebut  dikelola  untuk pemberdayaan masyarakat. Begitupun pada tahun 2021 dan tahun 2022, rata- rata  anggaran  dana  desa  tersebut  dimanfaatkan  pemberdayaan  masyarakat, sedangkan  untuk  pembangunan  secara  fisik  lebih  banyak  dimanfaatkan  untuk melakukan rehab dan tidak ada pembangunan baru.
Dengan  adaya  anggaran  dana  desa  sudah  memberikan  dampak  positif  bagi kehidupan  mayarakat  terutama  kehidupan  masyarakat  desa  Tounwawan. Adapun  dampak  pelaksanaan  program  dana  desa  sendiri  bagi  masyarakat desa  Tounwawan  adalah  masyarakat  dapat  merasakan  adanya  sarana prasarana  umum  seperti  akses  kesehatan  yaitu  keberadaan  posyandu memberikan hasil yang baik kepada masyarakat karena masyarakat tidak perlu ke posyandu yang jauh-jauh lagi. Selain itu, pemerintah desa memperdayaakan masyarakat  untuk  meningkatakan  produktivitas  masyarakat  yaitu  melalui kegiatan  pelatihan  menenun.  Diharapkan  dengan  adanya  kegiatan  tersebut dapat  meningkatkan  ketrampilan  masyarakat  sehingga  kedepannya  dapat dimanfaatkan  untuk  membuka  usaha  menenun  sehingga  dapat  memperbaiki kehidupan perekonomian masyarakat desa menjadi lebih baik.
Penelitian  ini  mengacu  pada  teori  agency.  Dalam  perspektif  teori  agensi pemerintah sebagai agen berkewajiban untuk menyediakan pertanggungjawaban,  menyajikan  dan  mengungkapkan  kegiatannya  terkait pengelolaan  dana  desa  alokasi  kepada  masyarakat  yang  menjadi  principal. Oleh  karena  itu,  untuk  melakukan  tanggung  jawab  tersebut  pemerintah  dalam hal ini perangkat desa diharuskan untuk dapat mengelolah anggara dana desa yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan aturan yang berlaku serta dapat membuat  laporan  pertanggungjawaban  sesuai  dengan  apa  yang  diamanakan
sehingga  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  dapat  tercapai  maksimal  yang pada akhirnya akan meningkat kinerja pemerintah desa tersebut.
Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukan  bahwa  evaluasi pengelolaan  dana  desa  dengan  metode good  governance didesa  Tounwawan telah  diterapkan  dengan  baik,  dari  segi  transparansi  dengan  membuat  papan informasi  yang  dipasang  didepan  kantor  desa  yang  memudahkan  masyarakat untuk  melihat  dan  mengetahui  secara  langsung  pengelolaan  dana  desa sehingga  masyarakat  juga  dapat  mempercayai  kinerja  pemerintah  desa.  Dari segi  akuntabilitas,  pemerintah  desa  setiap  tahun  selalu  berupaya  membuat laporan  pertanggungjawaban  dan  mempertanggungjawabkannya  dalam  setiap musyawarah  desa  kepada  masyarakat  dan  badan  lembaga  desa  lainnya.  Dari segi partisipasi, pemerintah desa selalu berupaya untuk melibatkan masyarakat desa  dan  lembaga  desa  lainnya  dalam  perencanaan  maupun  pelaksanaan kegiatan atau program yang didanai oleh anggaran dana desa sehingga dapat dikatakan  bahwa  evaluasi  pengelolaan  dana  desa  dengan  metode good governance telah berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

## BIBLIOGRAFI
Ray  Septianis  Kartika.  2012.  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Mengelola Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa  Jangkrikan,  Kecamatan  Kepil  Kabupaten Wonosobo . Jurnal Bina Praja, Vol.
4, No.3 hal 179-188.
( http://jurnal.kemendagri.go.id )
Maulia, agustiningsih. 2020. Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana  Desa  Studi  Kasus  Pada  Kabupaten  Kampar. Pekbis  Jurnal,  Vol.12, No.3, hal, 235-247.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.

## Copyright holder:
Yobert H.S. Leha, Janet Wilsye Litualy (2024)
First publication right: Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi