## JUSTICIA SAINS:

## JURNAL ILMU HUKUM
Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University,  Indonesia Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) 2527-4201 ISSN (Online) 2502-1788 Journal Homepage: https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm : 10.24967/jcs.v9i1.2758
Analisis Kritis Peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup
Juni Riski Amelia 1 1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia
Article Info Abstract Corresponding Author: Juni Riski Amelia
 juni.amelia@gmail.com
Page: 18 - 33
History: Submitted: 10-01-2024 Revised: 20-05-2024 Accepted: 25-05-2024 Published: 30-06-2024

## Keyword:
[ Spatial  plans;  Environmental  Protection Instrument; Sustainable Development .]
Kata Kunci: [Rencana Tata Ruang Wilayah; Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup; Pembangunan Berkelanjutan.]
Copyright  ©  2023  by Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum .
Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu  Hukum  is licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International License .
[Regional Spatial Planning (RTRW) is a spatial planning instrument that regulates  land  use  and  spatial  patterns  of  an  area  with  a  focus  on environmental  aspects.  RTRW  has  an  important  role  in  creating integration  between  regional  development  and  environmental preservation.  This  is  reflected  in  development  policies  which  must  pay attention  to  environmental  protection  aspects  as  a  whole.  However, differences between RTRW theory and its implementation in the field may occur,
This research uses a juridical-normative research method, while the data analysis  method  used  is  qualitative and  the  data  collection  tool  used  is document study.
The research results show that decision no. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG regarding the construction of a Steam Power Plant in Cirebon Regency emphasizes  the  importance  of  compliance  and  enforcement  of environmental  laws  and  solutions  such  as  increasing  awareness, monitoring  and  law  enforcement.  Resolving  environmental  disputes involving various methods is a crucial step in protecting the environment. The  importance  of  community  participation  in  environmental  impact analysis and dispute resolution is also emphasized.]

## Abstrak
[Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah instrumen perencanaan tata ruang yang mengatur tata guna lahan dan pola ruang suatu wilayah dengan  fokus  pada  aspek  lingkungan  hidup.  RTRW  memiliki  peran penting dalam menciptakan keterpaduan antara pembangunan wilayah dan  pelestarian  lingkungan  hidup.  Hal  ini  tercermin  dalam  kebijakan pembangunan  yang  harus  memperhatikan  aspek  perlindungan lingkungan secara menyeluruh. Namun, perbedaan antara teori RTRW dan implementasinya di lapangan dapat terjadi,
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa putusan No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Cirebon menegaskan pentingnya kepatuhan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan solusi seperti peningkatan kesadaran, pengawasan, dan penegakan hukum. Penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  yang melibatkan  berbagai  metode  menjadi  langkah krusial  dalam  melindungi  lingkungan.  Pentingnya  partisipasi masyarakat  dalam  analisis  dampak  lingkungan  dan  penyelesaian sengketa juga ditekankan.]
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  merupakan  instrumen perencanaan  tata  ruang  yang  mengatur  tata  guna  lahan  dan  pola ruang  suatu  wilayah  dengan  memperhatikan  aspek  lingkungan hidup. Berikut adalah latar belakang mengenai peran RTRW sebagai instrumen  perlindungan  lingkungan  hidup.  Rencana  Tata  Ruang Wilayah memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur pengelolaan lingkungan  hidup,  termasuk  pelestarian  sumber  daya  alam, konservasi  lahan  dan  pengendalian  dampak  lingkungan.  Dalam penyusunan RTRW, aspek perlindungan lingkungan hidup menjadi salah  satu  pertimbangan  utama  guna  menciptakan  keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan 1 .
Dalam  proses  penyusunan  RTRW,  dilakukan  evaluasi  dampak lingkungan atau biasa disebut Environmental Impact Assesment (EIA) guna menilai dampak dari rencana tata ruang terhadap lingkungan hidup.  EIA  menjadi  instrumen  penting  untuk  memastikan  bahwa rencana tata ruang yang diusulkan tidak merusak lingkungan hidup dan  sumber  daya  alam.  RTRW  menetapkan  zonasi-zonasi  khusus untuk perlindungan lingkungan hidup, seperti kawasan konservasi, kawasan lindung dan kawanan resapan air. Hal ini bertujuan untuk melindungi  ekosistem  alami  serta  serta  mencegah  kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia 2 .
Melalui  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah,  pemanfaatan  ruang  diatur sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan. Pembatasan pemanfaatan lahan dan pengendalian aktivitas tertentu menjadi bagian dari upaya perlindungan lingkungan bidup melalui RTRW.
1 Yunus  Wahid,  A.M,  2010,  Paradigma  dan  Instrumen  Yuridis  dalam  Penegakan  Hukum Lingkungan, Orasi  Ilmiah ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin  Makassar,  Tanggal  2 Agustus 2010, Hasanuddin University Press Makassar, hlm.3
2 Hardjasoemantri,  Koesnadi,  1999, Hukum  Tata  Lingkungan ,  Ed.  Ketujuh,  Cet.  14,  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.9.
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  bertujuan  untuk  menciptakan keterpaduan  antara  pembangunan  wilayah  dengan  pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan yang diatur dalam RTRW harus memperhatikan aspek perlindungan lingkungan  secara  menyeluruh. Dengan  demikian,  Rencana  Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup melalui pengaturan tata guna lahan, evaluasi dampak lingkungan, zonasi lingkungan hidup, pengendalian  pemanfaatan  ruang,  dan  keterpaduan  antara pembangunan dan lingkunagn hidup 3 .
Peran  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  dan  Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup (IPLH) mempunyai hubungan yang sangat  penting  dan  saling  berpengaruh  dalam  pengelolaan lingkungan  hidup.  RTRW  merujuk  pada  rencana  yang  digubriskan oleh  pemerintah  untuk  mengatur  penggunaan  lahan  dan  ruang wilayah, sedangkan IPLH merujuk pada instrumen yang digunakan untuk  melindungi  lingkungan  hidup  dari  dampak  negatif  dari kegiatan-kegiatan manusia.
RTRW  mempunyai  peran  penting  dalam  pengelolaan  lingkungan hidup  karena  dapat  menjadi  acuan  utama  dalam  mengatur penggunaan  lahan  dan  ruang  wilayah.  Dengan  adanya  RTRW, pemerintah dapat memberikan perluasan kepada penggunaan lahan dan  ruang  wilayah  yang  tepat  dan  efektif,  serta  mengatur penggunaan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, RTRW juga dapat membantu mengurangi kegiatan-kegiatan yang berbahaya  dan  memperburuk  lingkungan  hidup,  seperti pembangunan yang tidak terkoordinasi dan penggunaan lahan yang tidak bertanggung jawab 4 .
3 Zairin  Harahap,  “Penegakan  Hukum  Lingkungan  Menurut  UUPLH”, Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum ,  Vol.  27  No.11  September  2004,  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta, hlm. 10
4 Francis,  J,  dkk.  2012.  Creating  Sense  of  Community:  The  Role  of  Public  Space. Journal  of Environmental Psychology.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat perbedaan mengenai teori dengan keadaan faktual yang terjadi di lapangan. Hal ini tergambar dari  Putusan  No.  124/G/LH/2016/PTUN-BDG,  putusan  ini  adalah putusan  yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Bandung  terkait  dengan  kasus  Pencemaran  Udara  dan  Gangguan (Kebisingan,  Getaran,  dan  Bau)  yang  diajukan  oleh  masyarakat terhadap  pembangunan  PLTU  II  di  Kabupaten  Cirebon.  Dalam putusan  ini,  Majelis  Hakim  PTUN  Bandung  memutuskan  untuk membatalkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan
Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor: 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan
Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana tertanggal 11 Mei 2016. Dalam  putusan  ini  juga  ditegaskan  bahwa  setiap  orang  memiliki kewajiban  untuk  memelihara  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup serta  mencegah  dan  menanggulangi  pencemaran  dan  perusakan lingkungan hidup.
Dalam putusan No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG, gugatan diajukan oleh  organisasi  lingkungan  hidup  terhadap  Kepala  Badan Penanaman  Modal  dan  Perijinan  Terpadu  Provinsi  Jawa  Barat. Organisasi  lingkungan  hidup  tersebut  mengajukan  gugatan  untuk kepentingan  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  yang  terkait dengan  rencana  pembangunan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap (PLTU) di Kabupaten Cirebon. Gugatan ini diajukan berdasarkan hak legal standing yang dimiliki oleh organisasi lingkungan hidup yang memenuhi  persyaratan,  seperti  berbentuk  badan  hukum  atau yayasan, memiliki tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam anggaran dasarnya, dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran  dasarnya.  Dalam  putusan  tersebut,  Majelis  Hakim  PTUN Bandung membatalkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman
Modal  dan  Perijinan  Terpadu  Provinsi  Jawa  Barat  yang mengeluarkan izin lingkungan untuk pembangunan PLTU tersebut 5 .

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan atas latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah “Bagaimanakah peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis – normatif,  hal  ini dikarenakan  penelitian  ini  mencoba  menelaah  data  sekunder  yang diperoleh  oleh  peneliti  dalam  penelitian  kepustakaan/studi  dokumen berkaitan dengan kasus yang menjadi objek penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Peran  Perencanaan  Tata  Ruang  dalam  Pembangunan Berkelanjutan
Perencanaan  tata  ruang  memainkan  peran  penting  dalam berkontribusi  terhadap  pembangunan  berkelanjutan.  Hal  ini melibatkan  pendekatan  sistematis  dan  terpadu  untuk  mengelola penggunaan lahan dan sumber daya dengan cara yang mendukung tujuan  lingkungan,  sosial,  dan  ekonomi  jangka  panjang.  Berikut beberapa  cara  perencanaan  tata  ruang  berkontribusi  terhadap pembangunan berkelanjutan:
a. Menyeimbangkan penggunaan lahan;
b. Perlindungan lingkungan;
c. Pembangunan infrastruktur;
d. Perkembangan perkotaan dan kelayakan huni;
e. Pengurangan risiko bencana; dan
5 Ibid
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
f. Partisipasi masyarakat dan keadilan sosial.
Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup (IPLH) juga mempunyai peran  penting  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  karena  dapat membantu  mengatur  kegiatan-kegiatan  manusia  yang  berbahaya dan  memperburuk  lingkungan  hidup.  IPLH  dapat  membantu mengurangi  dampak  negatif  dari  kegiatan-kegiatan  manusia  pada lingkungan hidup, seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan penggunaan lahan yang  tidak bertanggung jawab. IPLH juga dapat membantu  mengatur  kegiatan-kegiatan  yang  berkaitan  dengan lingkungan  hidup,  seperti  penggunaan  energi  yang  ramah lingkungan dan pengelolaan sampah 6 .
Dalam  hubungan  dengan  RTRW,  IPLH  dapat  membantu  mengatur penggunaan lahan dan  ruang wilayah  yang  tepat dan efektif. IPLH dapat membantu mengurangi kegiatan-kegiatan yang berbahaya dan memperburuk  lingkungan  hidup,  sehingga  dapat  membantu mengurangi  dampak  negatif  dari  penggunaan  lahan  dan  ruang wilayah. Selain itu, IPLH juga dapat membantu mengatur kegiatan- kegiatan  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup,  seperti penggunaan energi yang ramah lingkungan dan pengelolaan sampah. Dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup,  ada  beberapa  instrumen perlindungan lingkungan hidup yang dapat digunakan. Beberapa di antaranya adalah 7 :
a. Penggunaan  energi  yang  ramah  lingkungan:  Instrumen  yang dapat  digunakan  untuk  mengatur  penggunaan  energi  yang ramah lingkungan, seperti penggunaan energi yang berasal dari sumber  daya  terbarukan  seperti  angin,  matahari,  dan  tenaga bumi.
6 Nurwigati,  “Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Secara  Menyeluruh,  Terpadu,  Berwawasan Lingkungan Hidup Dan Berkelanjutan Di Kabupaten Klaten”, Jurnal Media Hukum , , Vol.14 No. 2 Desember 2007, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 173
7 Sundari  Rangkuti,  2000, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional  (Edisi Kedua), Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 209-210
b. Pengelolaan  sampah:  Instrumen  yang  dapat  digunakan  untuk mengatur  pengelolaan  sampah,  seperti  pengumpulan, transportasi, dan pengolahan sampah.
c. Penggunaan  teknologi  ramah  lingkungan:  Instrumen  yang dapat digunakan untuk mengatur  penggunaan teknologi yang ramah  lingkungan,  seperti  teknologi  yang  mengurangi kegiatan-kegiatan  yang  berbahaya  dan  memperburuk lingkungan hidup.
Dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup,  penting  bagi  pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat dan memperhatikan kepentingan  masyarakat  dalam  mengatur  penggunaan  lahan  dan ruang  wilayah.  Selain  itu,  pemerintah  juga  perlu  memperhatikan kebutuhan lingkungan hidup dan kebutuhan penggunaan lahan dan ruang  wilayah  yang  telah  disepakati  oleh  masyarakat.  Terdapat beberapa  prinsip  yang  dapat  diikuti  untuk  memastikan  bahwa kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  seimbang  dengan  kebutuhan lingkungan hidup. Beberapa di antaranya adalah 8 :
a. Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  harus  memperhatikan kebutuhan lingkungan hidup dan memperhatikan kepentingan masyarakat.
b. Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  harus  memperhatikan kebutuhan  penggunaan  lahan  dan  ruang  wilayah  yang  telah disepakati oleh masyarakat.
c. Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  harus  memperhatikan kebutuhan  energi  yang  ramah  lingkungan  dan  penggunaan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut.
Dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup,  ada  beberapa  manfaat  yang dapat  diperolehi  dengan  adanya  RTRW  dan  IPLH.  Beberapa  di antaranya adalah:
8 “Penegakan  Hukum  Administrasi  Terhadap  Izin  Usaha  Industri  sebagai  Instrumen  Yuridis Penataan Lingkungan Hidup (Studi Tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi Kota  Semarang”, Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum ,  Vol.  27  No.11  September  2004,  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 26
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
a. Meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup:  RTRW  dan  IPLH dapat  membantu  mengurangi  kegiatan-kegiatan  yang berbahaya  dan  memperburuk  lingkungan  hidup,  sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
b. Meningkatkan  keseimbangan  lingkungan  hidup:  RTRW  dan IPLH dapat membantu mengatur penggunaan lahan dan ruang wilayah  yang  tepat  dan  efektif,  sehingga  dapat  membantu meningkatkan keseimbangan lingkungan hidup.
c. Meningkatkan  kepuasan  masyarakat:  RTRW  dan  IPLH  dapat membantu mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan  hidup,  sehingga  dapat  membantu  meningkatkan kepuasan masyarakat.
Dalam pengelolaan lingkungan hidup, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Beberapa di antaranya adalah:
a. Keterbatasan  sumber  daya  alam:  RTRW  dan  IPLH  dapat membantu mengatur penggunaan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, sehingga dapat membantu  meningkatkan keterbatasan sumber daya alam.
b. Ketergunaan lahan dan ruang wilayah: RTRW dan IPLH dapat membantu  mengatur  penggunaan  lahan  dan  ruang  wilayah yang tepat dan efektif, sehingga dapat membantu meningkatkan ketergunaan lahan dan ruang wilayah 9 .
c. Keterpurukan  lingkungan  hidup:  RTRW  dan  IPLH  dapat membantu mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan  hidup,  sehingga  dapat  membantu  meningkatkan keterpurukan lingkungan hidup.
Dalam pengelolaan lingkungan hidup, ada beberapa contoh proyek yang dapat dipahami. Beberapa di antaranya adalah:
9 Eny  Kusdarini,  “Arti  Penting  dan  Implementasi  Hukum  Perijinan  dalam  Bidang  Lingkungan Hidup Di Indonesia”, Vol.2 No.2 Desember 2005, Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 88
a. Proyek pengembangan lahan yasan: Proyek ini memanfaatkan RTRW dan IPLH untuk mengatur penggunaan lahan yasan yang tepat dan efektif.
b. Proyek penggunaan energi yang ramah lingkungan: Proyek ini memanfaatkan IPLH untuk mengatur penggunaan energi yang ramah lingkungan dan memperburuk lingkungan hidup.
c. Proyek  pengelolaan  sampah:  Proyek  ini  memanfaatkan  IPLH untuk  mengatur  pengelolaan  sampah  dan  memperburuk lingkungan hidup.
RTRW  memiliki  peran  penting  dalam  perlindungan  lingkungan hidup  karena  menentukan  penggunaan  lahan  yang  dapat memengaruhi kondisi lingkungan 10 . Dalam konteks ini, RTRW harus memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup dalam proses perencanaannya. Hal ini mencakup penentuan kawasan konservasi, kawasan resapan air, kawasan hutan, dan kawasan strategis lainnya yang berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Instrumen  Perlindungan  Lingkungan  Hidup  juga  berkaitan  erat dengan  RTRW  karena  mengatur  berbagai  aspek  perlindungan lingkungan  hidup  seperti  pengelolaan  limbah,  pengendalian pencemaran  udara  dan  air,  pelestarian  ekosistem,  serta  upaya mitigasi terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, implementasi RTRW harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam instrumen perlindungan  lingkungan  hidup  untuk  memastikan  bahwa pembangunan wilayah tidak merusak lingkungan hidup.
Keterpaduan antara RTRW dan Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup menjadi sangat penting dalam upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Dengan  memperhatikan  aspek-aspek  tersebut,  diharapkan
10 Muhammad Arif Setiawan, “Resolusi Sengketa Kolektif di Bidang Pertanahan Dalam Prespektif Hukum  dan  Sosial”, Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum ,  Vol.13  No.2  Mei  2006,  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 300
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
27
pembangunan wilayah dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa merugikan lingkungan hidup.

## B. Analisis Putusan No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG
Putusan  No.  124/G/LH/2016/PTUN-BDG  adalah  putusan  yang dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Bandung  terkait dengan  kasus  Pencemaran  Udara  dan  Gangguan  (Kebisingan, Getaran,  dan  Bau)  yang  diajukan  oleh  masyarakat  terhadap pembangunan  PLTU  II  di  Kabupaten  Cirebon.  Putusan  tersebut membahas  tentang  kepatuhan  dan  penegakan  hukum  lingkungan hidup dalam pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan pembangkit listrik di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon 11 .
Urgensi  dari  pengajuan  gugatan  dalam  konteks  ini  adalah  untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Para penggugat, yang dalam hal ini adalah organisasi lingkungan hidup, mengajukan gugatan  untuk  memastikan  bahwa  pembangunan  PLTU  II  di Kabupaten  Cirebon  tidak  melanggar  peraturan  lingkungan  hidup yang berlaku. Mereka merasa bahwa pembangunan tersebut dapat menyebabkan  pencemaran  udara  dan  gangguan  lainnya,  seperti kebisingan, getaran, dan bau, yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar 12 .
Kerugian yang dirasakan oleh para penggugat adalah adanya potensi kerusakan  lingkungan  hidup  dan  dampak  negatif  terhadap kesehatan  masyarakat  akibat  pencemaran  udara  dan  gangguan lainnya  yang  mungkin  terjadi  akibat  pembangunan  PLTU.  Mereka juga merasa bahwa izin lingkungan yang diberikan oleh pemerintah tidak  memperhatikan  aspek  keberlanjutan  lingkungan  dan  tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu,  mereka  mengajukan  gugatan  untuk  membatalkan  izin
11 Putusan No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG
12 Ibid
lingkungan  tersebut  dan  mencegah  kerugian  yang  lebih  lanjut terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar 13 .
Hasil dari gugatan tersebut adalah
putusan
No.
124/G/LH/2016/PTUN-BDG yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha  Negara  Bandung.  Dalam  putusan  tersebut,  Majelis  Hakim PTUN  Bandung  membatalkan  Surat  Keputusan  Kepala  Badan Penanaman  Modal  dan  Perijinan  Terpadu  Provinsi  Jawa  Barat Nomor:  660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016  tentang  Izin  Lingkungan Kegiatan  Pembangunan  dan  Operasional  PLTU  Kapasitas  1x1000 MW  Cirebon  Kecamatan  Astanajapura  dan  Kecamatan  Mundu Daerah  Kabupaten  Cirebon  oleh  PT  Cirebon  Energi  Prasarana tertanggal  11  Mei  2016.  Dengan  demikian,  izin  lingkungan  untuk pembangunan PLTU tersebut dinyatakan tidak sah.
Berkaitan  dengan  putusan  tersebut,  untuk  menjaga  lingkungan hidup, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain:
a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya lingkungan  hidup  dan  pembangunan  berkelanjutan  kepada semua  pihak  terkait,  termasuk  pemerintah,  perusahaan,  dan masyarakat.
b. Memperkuat  peran  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan dalam melakukan analisis dampak lingkungan yang komprehensif  dan  memperhatikan  aspek  kesehatan  serta lingkungan dalam izin pembangunan.
c. Meningkatkan  pengawasan  terhadap  perusahaan  yang  telah diberikan  izin,  termasuk  melalui  survei  epidemiologi  untuk memantau  dampak  kesehatan  dan  lingkungan  yang  mungkin timbul.
d. Mengembangkan  kebijakan  dan  regulasi  yang  mendukung penggunaan  energi  terbarukan,  seperti  eﬁsiensi  energi,  net
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
29
metering, sistem smart grid, dan pengembangan sumber daya energi terbarukan, seperti panas bumi 14 .
e. Meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  penyusunan Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  dan memberikan  akses  informasi  yang  transparan  terkait  dengan dampak lingkungan dari proyek pembangunan.
f. Memperkuat  penegakan  hukum  lingkungan,  termasuk  sanksi administrasi dan pidana bagi pelanggaran lingkungan hidup.
g. Mendorong  penerapan  penataan  ruang  yang  sesuai  dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Dengan menerapkan  solusi-solusi tersebut, diharapkan lingkungan hidup  dapat  terjaga  dan  pembangunan  dapat  dilakukan  secara berkelanjutan, memperhatikan kepentingan generasi masa kini dan masa  depan.  Tujuan  utama  pembangunan  berkelanjutan, sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini, adalah sebagai berikut:
a. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
b. Menjamin  akses  terhadap  energi  yang  terjangkau,  andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
c. Mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkesinambungan, inklusif  dan  berkesinambungan,  lapangan  kerja  penuh  dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
d. Membangun  infrastruktur  yang  berketahanan,  mendorong industrialisasi  yang  inklusif  dan  berkelanjutan,  serta mendorong inovasi.
e. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara.
f. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan.
g. Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
14 Spano, A. 2009. Public Value Creation and Management Control Systems. International Journal of Public Sector.
h. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
i. Melestarikan  dan  memanfaatkan  sumber  daya  samudera, lautan, dan kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
j. Melindungi,  memulihkan,  dan  mendorong  pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan,  memerangi  penggurunan,  menghentikan  dan membalikkan  degradasi  lahan,  dan  menghentikan  hilangnya keanekaragaman hayati.
k. Mempromosikan  masyarakat  yang  damai  dan  inklusif  untuk pembangunan  berkelanjutan,  memberikan  akses  terhadap keadilan bagi semua, dan membangun lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
l. Memperkuat  sarana  implementasi  dan  merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
Kepatuhan memainkan peran penting dalam hukum lingkungan. Hal ini  mengacu  pada  proses  memotivasi  individu,  organisasi,  dan pemerintah  untuk  secara  sukarela  mematuhi  undang-undang  dan peraturan  lingkungan  hidup.  Kepatuhan  memastikan  bahwa persyaratan  dan  standar  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang lingkungan hidup dipatuhi, yang mengarah pada perlindungan dan pelestarian lingkungan 15 .
Dalam  konteks  hukum  lingkungan  hidup,  kepatuhan  menyangkut beberapa aspek. Pertama, hal ini mengharuskan individu dan entitas untuk  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  undang- undang  dan  peraturan  lingkungan  hidup  yang  berlaku.  Hal  ini termasuk kesadaran akan hak dan tanggung jawab mereka terkait dengan perlindungan lingkungan.
15 Elita  Rahmi,  “Eksistensi  Hak  Pengelolaan  Atas  Tanah  (HPL)  dan  Realitas  Pembangunan Indonesia”, Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Vol.  10  No.  3  September  2010,  Fakultas  Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm.143
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
Kedua, kepatuhan mencakup pengambilan tindakan proaktif untuk mencegah  kerusakan  lingkungan.  Hal  ini  mencakup  penerapan praktik  dan  teknologi  yang  meminimalkan  polusi,  melestarikan sumber  daya,  dan  mendorong  pembangunan  berkelanjutan. Kepatuhan  juga  mencakup  perolehan  izin  dan  lisensi  yang diperlukan sebelum melakukan aktivitas yang mungkin berdampak pada lingkungan.
Ketiga,  kepatuhan  mencakup  pemantauan  dan  pelaporan  kinerja lingkungan.  Hal  ini  mencakup  penilaian  dan  pengukuran  dampak kegiatan  terhadap  lingkungan  secara  rutin,  serta  pencatatan  dan penyampaian  laporan  kepada  pihak  berwenang.  Kepatuhan  juga memerlukan  tanggapan  terhadap  masalah  ketidakpatuhan  yang teridentifikasi dengan segera dan mengambil tindakan perbaikan. Terakhir,  kepatuhan  melibatkan  penegakan  hukum  lingkungan melalui  hukuman  dan  sanksi.  Hal  ini  mencakup  tindakan administratif, pidana, dan perdata untuk mengatasi pelanggaran dan memastikan  akuntabilitas.  Mekanisme  penegakan  hukum  dapat mencakup  denda,  hukuman,  perintah  pengadilan,  dan  bahkan tuntutan pidana, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Proses  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  melibatkan beberapa langkah. Berikut ini ikhtisar prosesnya 16 :
a. Identifikasi sengketa;
b. Mengumpulkan informasi dan bukti;
c. Negosiasi dan mediasi;
d. Proses administratif atau hukum;
e. Proses pengadilan atau tribunal;
f. Keputusan atau penyelesaian; dan
g. Penegakan dan kepatuhan.
16 TM. Lutfi Yazid, 1999, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (environmetal Dispute Resolution),
Surabaya: Airlangga University Press – Yayasan Adikarya IKAPI – Ford Foundation, hlm. 9

## C. KESIMPULAN
Secara  keseluruhan,  perencanaan  tata  ruang  memberikan  kerangka kerja  bagi  pembangunan  berkelanjutan  dengan  mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Pembangunan pembangkit
listrik dalam
putusan
No.
124/G/LH/2016/PTUN-BDG tidak sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,  kesejahteraan,  dan  pelestarian  sumber  daya  alam. Pembangkit  tersebut  juga  tidak  mematuhi  rencana  tata  ruang  dan analisis  dampak  lingkungan  tidak  melibatkan  masyarakat  terdampak. Alhasil, PTUN mengabulkan gugatan dan mencabut izin pembangunan. Konsep  pembangunan  berkelanjutan  dibahas,  menyoroti  kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi  mendatang  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka  sendiri. Dokumen  tersebut  juga  menekankan  pentingnya  kepatuhan  dan penegakan  hukum  lingkungan  hidup  dalam  mencapai  pembangunan berkelanjutan. Menjelaskan proses kepatuhan, penegakan hukum, dan penyelesaian  sengketa  dalam  hukum  lingkungan  hidup.  Peran perencanaan tata ruang dalam perlindungan lingkungan dan perlunya peraturan dan strategi yang jelas untuk mempromosikan sumber energi terbarukan menjadi sorotan.
Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  dapat  bervariasi  tergantung pada  yurisdiksi  dan  keadaan  spesifik  dari  kasus  tersebut.  Metode penyelesaian sengketa alternatif, seperti arbitrase atau penentuan ahli, juga dapat digunakan dalam situasi tertentu. Tujuan  utamanya adalah untuk menemukan penyelesaian yang adil dan merata yang mengatasi masalah lingkungan hidup dan melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
33

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Hamzah, Andi. 2008. Penegakan Hukum Lingkungan , Sinar Grafika, Jakarta. Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup . Sinar Grafika, Jakarta.
Rangkuti, S. S. 2003. Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional,
. Surabaya: Airlangga University Press.
Rachmadi,  Takdir.  2011. Hukum  Lingkungan  di  Indonesia .  Raja  Grafindo Persada, Jakarta
Siti  Sundari  Rangkuti,  2015, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan Lingkungan  Nasional ,  Airlangga  University  Press,  Edisi  Keempat, Surabaya. Sutedi,  A.  2010. Hukum  Lingkungan  Dalam  Sektor  Pelayanan  Public .  Sinar Grafika, Jakarta.
Jurnal: Devara,  Evan,  Maret  Priyanta,  and  Yulinda  Adharani.  “Inovasi  Pendekatan Berbasis  Risiko  Dalam  Persetujuan  Lingkungan  Berdasarkan Undang- Undang Cipta Kerja.” LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata
Ruang, Dan Agraria , Vol. 1, No. 1 (2021). Deasy Soeikromo, Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging Dan  Upaya  Pelestarian  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 21, No.5 (2016).
Herry R. Arnstein, A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Planning Association , Vol. 85, No. 1, (2019). Lestari, Sulistyani Eka, and Hardianto Djanggih. “Urgensi Hukum Perizinan
Dan  Penegakannya  Sebagai  Sarana  Pencegahan  Pencemaran Lingkungan Hidup.” Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48, No. 2 (2019).
I Made Arya Utama, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam  Mewujudkan  Pembangunan  Daerah  yang  Berkelanjutan (Studi  Terhadap  Pemerintahan  di  Wilayah  Pemerintah  Daerah Provinsi  Bali), Disertasi ,  Program  Pascasarjana  Unpad,  Bandung,
(2006).
Setiadi,  Teguh,  E  D  I  Rohaedi,  and  Muchamad  Wajihuddin.  “Penerbitan
Permohonan  Perizinan  Berusaha  Melalui  Sistem Online  Single Submission .” PALAR (Pakuan Law Review) , Vol. 07, No. 91 (2021). Triwanto, SH SPnot. MH, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Wacana Hukum Vol. 8, No.
1, 2009.
Vica  J.  E.  Saija,  Wewenang  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pemberian  Izin Lingkungan Hidup, Jurnal Sasi, Vol. 20 No. 1, 2014. Wardana, Agung. “Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi”, Tulisan disajikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali pada Jumat, 20 April 2012 di Denpasar.