## ANALYSIS OF TAX OBLIGATIONS AND  TAX COLLECTION ASPECTS OF TRANSACTIONS ON ONLINE MARKETPLACE
(Case Study on Businessman X)
Tri Wahyuni Sukiyaningsih 1 , Ade Nahdiatul Hasanah 2
1&2 Universitas Serang Raya Email: wahyuni.sukiyaningsih@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  the  tax  obligations  and  aspects  of  tax  collection  on  transactions  on  the  online marketplace according to Government Regulation No. 46 of 2013 and Government Regulation No. 23 of 2018. The  research  method  used  in  this  study  is  descriptive  qualitative  research.  The  object  of  this  research  is Businessman X as one of the sellers on the online marketplace. . Businessman X is an entrepreneur in the fashion field, the researcher’s consideration is choosing businessmen X, because businessman x meets the criteria set by the  researcher.  The  data  used  is  primary  data.  Data  collection  techniques  from  this  study  are  observation, interview, document and triangulation. The result of this research analysis is that Businessman X already has an NPWP and reports the annual tax return of Private Person Taxpayers every year, but has not paid SPT Masa Ata his business income. The amount of Final PPh that should be paid by Business X since 2016  - 2020 is Rp. 34.856.105.  the  calculation  is  obtained  from  the  amount  of  Final  Income  Tax  payable  according  to  the  tarif provisions  of  Government  Regulation  No.  46  of  2013  and  Government  Regulation  No.  23  of  2018  plus administrative sanctions in the form of interest of 2% for 34 months in accordance with the provisions of Law No.  28  of  2007  Article  9  Paragraph  (2a).  business  X  does  not  pay  Final  Income  tax  or  his  business  income because he has no knowledge of taxes on online businesses and the appropriateness with the amount of tax to be paid.  Not  optimal  tax  receipts  on  the  online  marketplace  have  an  impact  on  the  maximum  potential  state  tax receipts
Keyword:  Online  MarketPlace;  Final  Income  Tax;  Government  Regulation  No.  46  of  2013;  Government Regulation No. 23 of 2018; Aspects of Tax Collection

## ANALISIS KEWAJIBAN PAJAK DAN ASPEK PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP
TRANSAKSI DI ONLINE MARKETPLACE
(Studi Kasus Pada Pebisnis X)

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban perpajakan dan aspek pemungutan pajak atas transaksi pada online marketplace menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Perturab Pemerintah No 23 tahun 2018.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Objek penelitian  ini  adalah  Pebisnis  X  sebagai  salah  satu  penjual  pada online  marketplace. Pebisnis  X  adalah pengusaha  di  bidang  fashion,  pertimbangan  peneliti  memilih  pebisnis  X,  karena  Pebisnis  X  memenuhi  kriteria yang ditetapkan oleh peniliti. Data yang dipakai adalah data primer. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah  observasi,  wawancara,  dokumen  dan  triangulasi.  Hasil  analisis  penelitian  ini  adalah  Pebisnis  X  telah memiliki  NPWP  dan  melaporkan  SPT  tahunan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  setiap  tahunnya,  namun  belum membayar  SPT  Masa  Ata  penghasilan  usahanya.  Jumlah  PPh  Final  yang  seharusnya  dibayar  oleh  Pebisnis  X sejak tahun 2016 – 2020 adalah sebesar Rp.  34.856.105. perhitungan tersebut diperoleh dari jumlah PPh Final terrutang menurut ketentuan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun  2018  ditambah  dengan  sanksi  adminitrasi  berupa  bunga  sebesar  2%  selama  34  bulan  sesuai  ketentuan Undang-Undangn  Nomor  28  tahun  2007  Pasal  9  Ayat  (2a).  pebisnis  X  tidak  membayarkan  PPh  Final  ata penghasilan usahanya diakrenakan tidak memiliki pengetahuan mengenai pajak atas bisnis online dan kebertan dengan  besarab  pajak  yang  harus  dibayarkan.  Tidak  optimalnya  penerimaan  pajak  pada online  marketplace berdampak pada tidak maksimalnya potensi penerimaan pajak Negara
Kata  Kunci: Online  MarketPlace; Pajak  Penghasilan  Final;  Peraturan  Pemerintah  Nomo  46  tahun  2013; Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018; Aspek Pemungutan Pajak

## PENDAHULUAN
Seiring  perkembangan  teknologi  dan  informasi,  kini  berbagai  transaksi  perdagangan  barang  atau  jasa  dapat dilakukan  secara online .  Berkembangnya  perdagangan  secara online didasarkan  atas  kemudahan  bagi  pelaku bisnis  dalam  mempromosikan  barangnya  serta  tidak  memerlukan  biaya  yang  lebih  karena  tidak  memerlukan adanya toko secara fisik. Banyaknya E-Commerce atau bisnis secara online dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia  yang  berkembang  melebihi  pedagang  konvensional  membuat  hal  tersebut  semakin  mewabah  yang dikarenakan pada perdagangan secara online memiliki jumlah pasar tanpa batas.
Jumlah pengguna internet di Indonesia yang lebih dari 100 juta pengguna menjadi salah satu kekuatan yang  mendorong  pertumbuhan e-commerce .  Seiring  dengan  peningkatan  teknologi  informasi,  pertumbuhan transaksi  elektronik  ini  diprediksi  akan  semakin  meningkat  dengan  pesat  di  masa  mendatang  "Indonesia merupakan  negara  10  terbesar  pertumbuhan  'e-commerce'  dengan  pertumbuhan  78  persen  dan  berada  di peringkat  ke-1.  Sementara  Meksiko  berada  di  peringkat  kedua,  dengan  nilai  pertumbuhan  59  persen (kominfo.go.id).
Online  marketplace menurut  Julian  (2018)  merupakan  pasar online dimana  penjual  dan  pembeli bertemu  untuk bertukar  produk,  jasa,  uang  atau  informasi. Online  marketplace dapat  berupa  sebuah  situs  yang disediakan oleh penyelenggara situs online marketplace sebagai tempat  kegiatan usaha bagi para penjual untuk menjual barang atau jasa. Situs pembelanjaan yang berbasis internet yang disediakan oleh penyelenggara online marketplace tersebut  disebut  Mal  internet  dalam  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-06/PJ/2015. Terdapat  banyak  penjual  yang  memiliki  toko online di  dalam  mal  internet online  marketplace yang  memajang produknya  secara  digital  dengan  sebuah  foto  atau  video  dilengkapi  dengan  deskripsi  produk  dan  harga  pada etalase  toko online .  Kebanyakan  mal  internet  yang  disediakan  oleh  penyelenggara online  marketplace tidak memungut  biaya  apapun  kepada  penjual.  Penjual  hanya  perlu  mendaftarkan  toko online nya  pada  mal  internet yang  disediakan  oleh  beberapa online  marketplace .  Hal  tersebut  membuat  seseorang  dengan  modal  yang  kecil dapat mencoba berjualan online . Hal ini banyak dimanfaatkan oleh pebisnis baru yang ingin mencoba berjualan atau  mengembangkan  usahanya.  Beberapa  contoh online  marketplace di  Indonesia  seperti,  Tokopedia.com, Bukalapak.com, Shopee.co.id.
Jumlah  transaksi  penjualan  secara  online  seperti  di online  marketplace sangat  besar.  Para  pengguna online  marketplace yang  banyak  juga  di  barengi  oleh  tumbuhnya  berbagai  perusahaan  yang  mewadahi online marketplace ini  seperti  shopee,  tokopedia,  lazada  dan  yang  lainnya.  Fenomena  ini  juga  di  ungkapkan  oleh sirclo.com yang mana  menyebutkan “Dalam keadaan normal, pertumbuhan pesat ini bisa  memakan waktu 1,5 hingga  2  tahun.  40%  pengguna  e-commerce  baru  mengatakan  bahwa  mereka  akan  terus  menggunakan  e- commerce  setelah  pandemi  berakhir.  Sebelum  pandemi,  proyeksi  pertumbuhan  pasar  e-commerce  Indonesia tahun  ini  ada  di  angka  54%.  Dengan  adanya  pandemi,  pertumbuhan  ini  diperkirakan  bisa  mencapai  91%”. Sedangkan  menurut  antaranews.com  ada  12  juta peengguna  baru  atau  naik  90%,  keadaan  ini  menanjak  selama masa  pandemic  covid-19  dikarenakan  pembatasan  beraktivitas  sehingga  orang  lebih  memilih  belanja  secara online di online marketplace .
Sejalan dengan kondisi itu maka, sudah melihat adanya potensi perpajakan yang Pemerintah besar atas transaksi perdagangan elektronik ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  SE-62/PJ/2013  tentang  Penegasan  Ketentuan  Perpajakan  atas  Transaksi e-Commerce . Menurut  surat  edaran  ini,  model  transaksi e-commerce terbagi  menjadi  4  macam,  yaitu  Online  Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, dan Online Retail.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Finanto dkk (2019) Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai  dapat  dikenakan  terhadap E-Commerce di  Indonesia  dan  sangat  berpotensi  dalam  meningkatkan pendapatan  negara.  Pengaturan  mengenai  hal  itu  dapat  dilihat  dalam  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi ECommerce dan Surat Edaran Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-06/PJ/2015  tentang  Pemotongan  dan  atau  Pemungutan  Pajak  Penghasilan atas  Transaksi E-Commerce yang  mengacu  pada  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang dibagi menurut omset atau penghasilan tahunan pelaku bisnis online tersebut.
Online marketplace di Indonesia didominasi oleh beberapa pemain besar yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan  sebagainya.  Penjualan  dari  toko-toko  online  ini  pun  meningkat  dengan  pesat.  Bahkan  menurut dailysocial.id,  kedua  pemain  utama  ini  sudah  tercatat  sebagai  unicorn,  yaitu start-up atau  perusahaan  rintisan dengan  nilai  kapitalisasi  lebih  dari  1  milyar  dolar.  Selain  nilai  penjualan  dan  valuasi  perusahaan  yang  terus meningkat,  jumlah  penjual  di online  marketplace pun  berkembang  dengan  pesatnya.  Berdasarkan  data  dari laman tokopedia.com disebutkan bahwa Tokopedia sudah memiliki lebih dari 6,2 juta penjual dengan lebih dari 150 juta pilihan produk (Primandhita, 2020).
Berbeda dengan online retail , tarif pajak yang digunakan pebisnis online marketplace dapat mengikuti Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  usaha  yang diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  yaitu,  0,5%  dari  omzet  sampai
dengan  Rp  4.800.000.000,00  yang  bersifat  final.  Terkait  hal  ini,  Sri  Mulyani  juga  menegaskan  bahwa  aturan terkait pajak pada bisnis secara online atau e-commerce, media sosial dan konvensional diberikan treatment yang sama,  yakni  penghasilan  sampai  dengan  Rp  4.800.000,00  dikenakan  pajak  0,5%  atau  mangacu  pada  peraturan peraturan perundang-undangan tentang pelaku UMKM (CNBC Indonesia, 2019). Peraturan Pemerintah Nomor 23  Tahun  2018  menyebutkan  bahwa  ketentuan  perubahan  tarif  0,5%  ini  bersifat  opsional.  Wajib  Pajak  dapat memilih untuk menggunakan skema final dengan tarif 0,5% atau menggunakan skema normal dengan mengikuti pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  berlaku  mulai  Juli  2018  menggantikan  peraturan sebelumnya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  dengan  tarif  1%  dari  omzet  sampai  dengan Rp4.800.000.000,00. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sendiri sebelumnya digunakan oleh UMKM. Penelitian  terkait  peraturan  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  (Susilo  &  Sirajuddin,  2014)  menyebutkan  bahwa pemahaman  masyarakat  masih  minim  terkait  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  dan  upaya Pengenalan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan pemerintah belum maksimal.
Penelitian  (Syafiqurrahman  et  al.,  2017) menyebutkan  bahwa  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 46 tahun 2013 dengan tarif 1% pada WPOP UMKM tidak menguntungkan bagi usaha mikro karena pajak yang dibayarkan  lebih  besar,  akan  tetapi  peraturan  pajak  tersebut  lebih  menguntungkan  bagi  usaha  kecil  dan menengah.  Berdasarkan  beberapa  penelitian  sebelumnya,  dapat  dilihat  bahwa  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun 2013 belum berjalan secara maksimal sehingga pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
Penelitian yang dilakukan oleh Himmi (2019) yang dilakukan pada beberapa pebisnis online di online market  place meskipun  mereka  sudah  memiliki  NPWP  OP  namun  mereka  belum  memiliki  NPWP  Badan sehingga belum memenuhi kewajinam  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan merasa keberatan  jika  membayar  pajak  sesuai  dengan  perturan  pajak  tersebut  sehingga  kesadaran  pajaknya  masih rendah.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mangangkat masalah kewajiban perpajakan dan aspek pemungutan pajak atas transaksi pada online marketplace.

## TINJAUAN PUSTAKA Administrasi Perpajakan
Menurut  (Rahman,  2010)  Pengertian  Administrasi  Perpajakan  adalah  penata  usahaan  danpelayanan  terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik yang dilakukan di kantor fiskus maupun kantor pajak. Yang termasuk dalam kegiatan penata usahaan adalah pencatatan, penggolongan dan penyimpanan.

## Asas Pemungutan Pajak di Indonesia
Menurut  Erly  Suandy  (2011:25)  mengemukakan  asas-asas  yang  harus  diperhatikan  dalam  pemungutan  pajak adalah sebagai berikut: (1) Asas Equality , pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya,  yaitu  seimbang  dengan  penghasilan  yang  dinikmatinya  dibawah  perlindungan  pemerintah. Dalam  hal  ini quality ini  tidak  diperbolehkan  suatu  Negara  mengadakan  diskriminasi  diantara  sesame  Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus  diperlakukan  berbeda,  (2)  Asas Certainty ,  yang dibayar oleh  wajib  pajak  harus  jelas  dan  tidak  mengenal kompromi  kompromis (not  arbitrary) .  Dalam  asas  ini  kepastian  hokum  yang  diutamakan  adalah  mengenai subjek  pajak,  objek  pajak,  dan  ketentuan  mengenai  pembayarannya,  (3)  Asas Convenience  of  payment ,  pajak hendaknya  dipungut  pada  saat  yang  paling  baik  bagi  Wajib  Pajak,  yaitu  saat  sedekat-dekatnya  dengan  saat diterimanya penghasilan/ keuntungan yang dikenakan pajak, dan  (4) Asas Economic of collection , pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan  pajak  itu  sendiri.  Karena  tidak  ada  artinya  pemungutan  pajak  kalau  biaya  yang  dikeluarkan  lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

## Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam (Rahman,  2010: 22) yaitu : (1) Official  Assessment  System, Official  Assessment  System  yaitu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang  kepada  pemungut  pajak  (fiskus)  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar  (pajak  yang terutang)  oleh  seseorang,  (2) Self  Assessment  System, Self  Assessment  System  yaitu  suatu  sistem  pemungutan pajak  yang  memberi  wewenang  penuh  kepada  Wajib  Pajak  untuk  menghitung,  menyetorkan,  dan  melaporkan sendiri besarnya utang pajak, dan (3) Witholding Assessment System, Witholding Assessment System yaitu suatu sistem  pemungutan  pajak  yang  memberikan  wewenang  kepada  pihak  ketiga  untuk  memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

## Subjek Pajak dan Objek Pajak Dalam Negeri
Subjek Pajak menurut Waluyo (2011:99) diartikan sebagai orang pribadi atau badan atau pihak yang dituju oleh Undang-undang  untuk  dikenakan  pajak  berkenaan  dengan  penghasilan  yang  diterima  atau  diperolehnya  dalam tahun  pajak.  Subjek  pajak  orang  pribadi  adalah  subjek  pajak  yang  bertempat  tinggal  atau  berada  di  Indonesia ataupun  luar  Indonesia.  Subjek  pajak  orang  pribadi  yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia  lebih  dari  183  hari (seratus delapan puluh tiga) dalah jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat tinggal di Indonesia disebut subjek pajak dalam negeri.
Objek Pajak Penghasilan menurut Waluyo (2011:109) dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Pengertian penghasilan adalah  tambahan  nilai  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak,  baik  yang  berasal  di Indonesia  maupun yang  berasal  dari  luar  Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk konsumsi atau  untuk  menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

## Sumber Penghasilan
Menurut Erly Suandy (2011: 53) penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dapat dikategorikan atas 4 (empat) sumber,  yaitu:  (1)  Penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  dari  pekerjaan  berdasarkan  hubungan  kerja  dan pekerjaan bebas, (2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan, (3) Penghasilan dari modal, dan (4) Penghasilan lain- lain, seperti hadiah, pembebasan utang, dan sebagainya.

## Online MarketPlace
Merupakan  kegiatan  meyediakan  tempat  kegiatan  usaha  berupa  Toko  Internet  di  Mal  Internet  sebagai  tempat Online  Marketpalce . Online  Marketpalce dapat  berupa  situs  dan  aplikasi smartphone yang  disediakan  oleh Penyelenggara Online Marketplace sebagai tempat kegiatan usaha bagi para penjual untuk menjual barang atau jasa. Terdapat banyak penjual di dalam Online Marketplace yang memajang produknya secara digital . Beberapa contoh Online Marketplace di Indonesia, yaitu tokopedia.com, bukalapak.com, shopee.co.id dan lain-lain. Online  Marketplace bersikan  banyak  penjual  seperti  mal  sehingga  dapat  disebut  mal online atau  Mal Internet . Penjual dalam situs online marketplace atau yang disebut juga Online Marketplace Merchant memajang produknya secara digital dengan sebuah foto atau video yang dilengkapi dengan deskripsi produk dan harga pada etalase Mal Internet online marketplace . Beberapa Online Marketplace tidak memungut biaya untuk mendaftar dan memajang produk dagang, seperti Tokopedia.com, Bukalapak.com, Shopee.co.id. Beberapa Penyelenggara Online  Marketplace bahkan  memberikan  kemudahan  bagi  penjual  seperti,  diskon  dan cashback ,  rekap  data  penjualan,  form  pengiriman,  sampai  menjadi  mediator  untuk  penjual  dan  pembeli  yang menghadapi kendala dalam jual beli.

## Aspek Pemungutan Pajak
Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2018  merupakan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Pajak  Penghasilan  atas Penghasilan  Dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu tersebut  merupakan  pengganti  atas  PP  No  46  Tahun  2013.  Tarif  PP  No.  23  Tahun  2018  bersifat  final  sebasar 0,5%,  turun  dari  sebelumnya  1%  pada  PP  46  Tahun  2013  untuk  Wajib  Pajak  orang  pribadi  dan  Wajib  Pajak badan  berbentuk  koperasi,  komanditer,  firma,  atau  perseroan  terbatas  dengan  peredaran  bruto  ayau  omzet dibawah  Rp4.800.000,00  dalam  satu  tahun  pajak.  Peredaran  bruto  atau  omzet  merupakan  imbalan  atau  nilai pengganti  berupa  uang  atau  nilai  uang  yang  diterima  atau  diperoleh  dari  usaha,  sebelum  dikurangi  potongan penjualan, potongan tunai, dan/ atau potongan sejenis.
Terdapat  beberapa  Wajib  Pajak  yang  tidak  dapat  memanfaatkan  Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun, yaitu: (1) Wajib Pajak orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,  (2)  Wajib  pajak  dengan  penghasilan  yang  diperoleh  di  luar  negeri  yang  pajaknya  terutang  atau  telah dibayar  di  luar  negeri,  (3)  Wajib  pajak  yang  penghasilannya  telah  dikenai  PPh  yang  bersifat  final  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  tersendiri,  (4)  Wajib  pajak  dengan  penghasilan  yang dikecualikan sebagai objek pajak.
Kebijakan tentang tarif PPh Final 0,5% pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 memiliki batas waktu.  Setelah  batas  waktu  tersebut  berakhir,  Wajib  Pajak  akan  kembali  menggunakan  skema  tarif  normal sebagaimana diatur  dalam  Pasal  17  Undang-Undang  Nomor 36  Tahun 2008.  Rinciannya  sebagai berikut:  (1)  7 tahun pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi, (2) 4 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, atau Firma,  (3) 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas.
Tarif  PPh  Final  0,5%  Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2018  bersifat  opsional.  Wajib  pajak  dapat memilih menggunakan tarif PPh Final 0,5% atau menggunakan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang  pajak  penghasilan.  Bagi  Wajib  Pajak  yang  belum  menyelenggarakan  pembukuan,  maka  pemerintah memberikan  kemudahan  dengan  perhitungan  sederhana  tarif  PPh  Final  0,5%  dari  omzet  atau  peredaran  bruto. Sedangkan Wajib Pajak yang telah menyelenggarakan pembukuan dapat menggunakan tarif normal yang  diatur pasal  17  Undang-Undang  No.  36  tentang  pajak  penghasilan.  Penggunaan  tarif  normal  memiliki  keuntungan,
yaitu  Wajib  Pajak  akan  terbebas  dari  PPh  apabila  mengalami  kerugian  fiskal.  Berbeda  dengan  pengguna  tarif PPh  Final  0,5%  yang  tetap  harus  membayar  pajak  meskipun  dalam  keadaan  rugi.  Wajib  Pajak  dapat  memilih menggunakan  tarif  dengan  skema  normal  yang  mengacu  pada  pasal  17  Undang-Undang  No.36  Tahun  2008 dengan mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak. Wajib Pajak yang telah memilih menggunakan tarif  yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tidak dapat memilih untuk dikenakan PPh Final 0,5%.
Penyetoran dan pelaporan PPh sesuai ketentuan PP No. 23 Tahun 2018 yaitu paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pembayaran dilakukan dengan membuat kode  pembayaran  terlebih  dahulu  melalui e-billing kemudian  setelah  mendapatkan  kode  pembayaran  dari e- billing ,  pembayaran  dapat  dilakukan  dengan  atm  atau  teller.  Wajib  Pajak  tidak  perlu  membuat  Surat Pemberitahuan Masa karena tanggal validasi Nomor Transaksi Penerima Negara (NTPN) yang tercantum pada SSP atau sarana administrasi  lain yang sama dengan SSP dianggap sebagai tanggal telah lapor SPT Masa oleh DJP.  Wajib  pajak  pebisnis online yang  tidak  melakukan  kewajiban  perpajakan  dapat  dikenakan  sanksi  bunga sebesar  2%  atas  keterlambatan  pembayaran  pajak  (UU  KUP  2007  Pasal  9)  dan  sanksi  denda  sebesar Rp100.000,00 atas tidak dilaporkannya SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (UU KUP 2007 Pasal 7).

## METODOLOGI PENELITIAN

## Sampel Penelitian
Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pebisnis X yang menjualan barang dagangannya di online marketplace . Pebisnis X bergerak dibidang fashion, kriteria ditetapkannya pebisnis X sebagai sampel penelitian karena Pebisnis X sudah menjalankan usaha dari tahun 2016 dan memiliki laporan penjualan sehingga bisa  dijadikan  dalam  sampel  dalam  penelitian  ini,  selain  itu  pebisnis  X  selama  menajalankan  usaha  belum melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak badan sesuai peraturan yang berlaku.

## Metode Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  model  Miles  dan  Huberman  (Sugiyono,  2013:430)  yang  menungkapkan  bahwa aktivitas  dalam  analisis  dapa  penelitian  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  terus  menerus, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun Tahapan-tahapan dalam analisis data :

## Reduksi Data
Setelah  melakukan  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan  observasi  langsung  kepada  Pebisnis  X  sebagai pebisnis online pada online  marketplace ,  peneliti  mencatat  keseluruhan  data  yang  diperoleh  untuk  dilakukan reduksi data. Tujuan reduksi data adalah untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada ha- hal yang penting, memcari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2013:431).

## Penyajian Data
Penyajian  data  merupakan  salah  satu  kegiatan  dalam  proses  pembuatan  hasil  penelitian  untuk  mempermuudah peneliti  dalam  penarikan  kesimpulan.  Penyajian  data  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  tabel,  grafik,  phie  chard, pictogram  dan  sejenisnya  (Sugiyono,  2013:434).  Data  yang  disajikan  dengan  cara  tersebut  akan  lebih terorganisasi sehingga lebih mudah dipahami.

## Penarikan / verifikasi Kesimpulan
Teknik  analisis  data  yang  terakhir  adalah  penarikan  kesimpulan.  Peneliti  membuat  kesimpulan  dari  data-data yang  dikumpulkan  untuk  mencari  persamaan,  hubungan  atau  perbedaan  data.  Kesimpulan  dalam  penelitian kualitatif  diharapkan  merupakan  temuan  baru  yang  belum  pernah  ada  sebelumnya.    Temuan  dapat  berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas (Sugiyono, 2013:438).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Penerapan Pajak Pada Pebisnis X
Berdasarkan  perhitungan  tabel  1.  PPh  Final  yang  seharusnya  dibayarkan  adalah  Rp.  15.843.684,8.  Namun diketahui  pebisnis  X  pada  tahun  2016  sudah  memiliki  NPWP,  akan  tetapi  jumlah  pajak  yang  dilaporkan  pada SPT  tahunan  selama  ini  adalah  nihil  dikarenakan  kurangnya  pengetahuan  mengenai  pajak  yang  harus dibayarkan.
Sampai dengan tahun 2020 pebisnis X belum melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang  berlaku.  Oleh  sesab  itu,  Pebisnis  X  harus  membayar  sanksi  Bungan  atas  keterlambatan  pembayaran  SPT Masa sesuai dengan UU KUP Pasal 9 ayat (2a) sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang kurang bayar.
e-ISSN 2527-8215
Tabel 1. Jumlah PPh Final Tahun 2016-2020
Tahun Pendapatan Bruto PP No 46 Tahun 2013 (1% X Pendapatan Bruto) PP 23 Tahun 2018 (0,5% X Pendapatan Bruto) Hutang Pajak Per Tahun 2016 Rp. 399.976.000 Rp. 3.999.760 - Rp. 3.999.760 2017 Rp. 409.958.250 Rp. 4.099.582,5 - Rp. 4.099.582,5 2018 Rp. 578.995.250 - Rp. 2.894.976,25 Rp. 2.894.976,25 2019 Rp. 605.970.250 - Rp. 3.029.851,25 Rp. 3.029.851,25 2020 Rp. 363.902.950 - Rp. 1.819.514,75 Rp. 1.819.514,75 TOTAL Rp. 2.358.802.700 Rp. 15.843.684,8

## Sumber: Data Olahan 2020
Berdasarkan  perhitungan  tabel  1.  PPh  Final  yang  seharusnya  dibayarkan  adalah  Rp.  15.843.684,8. Namun diketahui pebisnis X pada tahun 2016 sudah memiliki NPWP, akan tetapi jumlah pajak yang dilaporkan pada  SPT  tahunan  selama  ini  adalah  nihil  dikarenakan  kurangnya  pengetahuan  mengenai  pajak  yang  harus dibayarkan.
Sampai  dengan  tahun  2020  pebisnis  X  belum  melakukan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Oleh  sesab  itu,  Pebisnis  X  harus  membayar  sanksi  Bungan  atas  keterlambatan pembayaran SPT Masa  sesuai dengan UU KUP Pasal 9  ayat (2a) sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang kurang bayar.
Berdasarkan  tabel  diatas  jumlah  sanksi  adminitrasi  berupa  bunga  sejak  tahun  2016  sampai  dengan 2020 berjumlah 60 bulan, harus dibayar oleh pebisnis X adalah Rp. 19.012.421. lamanya bulan yang dikenakan sanksi  adminitrasi  bunga  pad  apasal  9  Ayat  (2a)  tidak  disebutkan  maka,  jumlah  bulan  tidak  dibatasi.  Jumlah bulan  diperoleh  dari  jumlah  bulan  selama  Pebisnis  X  belum  membayar  atau  melaporkan  pajak  masa  atas penghasilan usahanya yaitu, dihitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Oleh sebab itu, jumlah pajak yang harus dibayar oleh pebisnis X adalah:
Hitung PPh Final dengan Sanksi
: Hutang PPh Final + Sanksi Bunga : Rp. 15.843.684,8 + Rp. 19.012.421 : Rp. 34.856.105,8 >>> Rp. 34.856.105
Jumlah PPh final yang harus dibayarkan dengan sanksi Bunga adalah Rp. 34.856.105. Pebisnis X tidak dikenakan sanksi denda dikarenakan pebisnis X selalu melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi setiap tahun sehingga Pebisnis X tidak dikenakan sanksi denda.

## Aspek Pemungutan Perpajakan Pebisnis X di Online MarketPlace
Pada dasarnya pengenaan pajak usaha bagi pebisnis di online marketpalce setara dengan pengenaan pajak bagi unit usaha konvesional. Aspek perpajakan didalam transaksi jual beli online timbul akibat dari adanya hubungan kerja,  perjualan  barang  dan  atau  jasa  melalui  internet,  penjualan  atau  persewaan  diinternet  (misalnya:  nama domain,  jasa  pembuatan  website),  royalti,  deviden,  bunga  dan  lain  sebagainya(Pangesti  Mulyono,  2017).  Dua jenis pajak yang dikenakan untuk perdagangan berbasis internet yaitu PPN dan PPh.
Penerapan dua  jenis  pajak bagi  pebisnis  di online  marketplace tersebut  terdapat 3  poin penting, yaitu: (1)  Menjelaskan bahwa pajak yang dikenakan bagi pebisnis di online marketplace dan toko konvesional sama. (2)  Poin  kedua,  ditujukan  untuk  pebisnis  di online  marketplace dengan  skala  UKM,  Peraturan  Pemerintah Nomor  46  Tahun  2013  mengenai  pajak  penghasilan  atas  penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau  diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan tarif pengenaan pajak 1%. Pada tanggal 1 Juli 2018 Pemerintah  telah  merubah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  menjadi  Peraturan  Pemerintah  Nomor 23  Tahun  2018  dengan  tarif  0,5%.  (3)Poin  ketiga  ditujukan  untuk  pebisnis online  marketplace diluar  UKM, pebisnis online marketplace diluar UKM adalah pebisnis di online marketplace yang memiliki omset diatas Rp. 4.800.000.000,00.  Pebisnis  di online  marketplace diluar  UKM  akan  mengikuti  peraturan  perundang-undangan dibidang pajak.
Menteri  Perdagangan  melalui  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor:  46/MDAG/PER/2009 menyatakan  bahwa  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  terbagi  atas  3  sektor  yaitu  usaha  kecil,  menengah  dan besar.  Usaha  kecil  dan  menengah  biasa  disebut  dengan  UKM.  Perbedaan  UKM  dan  usaha  besar  terletak  pada omset  yang  didapatkan  dari  kegiatan  bisnis  tersebut  setiap  1  tahun,  bagi  usaha  yang  memiliki  omset  sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 tergolong sebagai UKM, jika omset usaha melebihi Rp. 50.000.000.000,00 maka usaha  tersebut  tergolong  usaha  besar.  Kewajiban  perpajakan  unit  usaha  pebisnis  di online  marketplace dapat dibagi menjadi 2 bentuk usaha, yaitu bentuk badan dan bentuk perorangan (Hardiningsih, n.d.).
Subyek pajak dari bentuk perorangan adalah pengusaha yang menjalankan bisnis di online marketplace yang  bersifat  individu,  jika  pebisnis  di online  marketplace tersebut  berbentuk  badan  maka  subyek  pajaknya adalah  para  pengusaha  yang  menjalankan  dan  memiliki  bisnis  berbentuk  CV,  PT  dan  atau  memiliki  sebuah tempat  di  dunia  maya  ataupun  di  dunia  nyata  (Paul  Sharpe,  2019).  Kedua  bentuk  tersebut  memiliki  perbedaan dalam melakukan kewajiban perpajakan. Pada dasarnya kedua bentuk usaha tersebut harus memenuhi kewajiban
perpajakan  dengan  mendaftarkan  diri  guna  memperoleh  NPWP  dan  atau  NPPKP,  lalu  menyetorkan  dan melaporkan pajak penghasilan dan pajak lainnya dan memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) jika online shop tersebut berdiri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Menurut  Peraturan  Pemerintah  (Krisna  Yudha  &  Ratna  Sari  Dewi,  2020),  UKM  memiliki  kewajiban pajak berupa pajak final dengan tarif 0.5% dari omset pertahun jika omset tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,00. Omset  usaha  diantara  Rp.4.800.000.000,00  sampai  dengan  Rp.  50.000.000.000,00  akan  mendapatkan  keringan pajak berupa fasilitas jika wajib pajak badan memenuhi syarat, fasilitas yang didapatkan yaitu pengurangan tarif pajak  50%  dari  tarif  tunggal  badan  yaitu  25%  bagi  wajib  pajak  badan  yang  memenuhi  syarat.  Dasar  dari perhitungan  dari  PPh  25  adalah  penghasilan  bersih  setiap  tahun.  Online  shop  dengan  omset  Rp. 50.000.000.000,00 diatas akan dikenakan PPh badan dengan tarif tunggal 25% sesuai pasal 17 ayat (1) bagian b Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
Kewajiban pajak lain yang dikenakan bagi UKM online adalah PPh 21, Pasal 4 ayat 2, PPh 23 dan PPh 26 (Wahjudi & Himawan, 2014). PPh 21 dikenakan atas gaji dari adanya hubungan karyawan. PPh 23 dikenakan untuk  wajib  pajak  dalam  negri  yang  menerima  penghasilan  modal,  seperti  bunga  atau  deviden.  PPh  26  adalah pajak  yang  kenakan  atas  penghasilan  yang  diterima  oleh  wajib  pajak  luar  negri  namun  penghasilan  tersebut berasal dari Indonesia. Dan pasal 4 ayat 2 memiliki tarif 1% dari penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final
Tabel 2. Skema aspek pajak yang dapat dikenakan dalam transaksi online marketplace
No.  Proses Bisnis Objek PPh Subjek PPh Tarif Pemotongan PPh 1. Jasa Penyediaan Tempat dan/ waktu Penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/ waktu dalam media lain Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan tempat dan/ waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi Untuk penyelenggaraan online marketplace sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif
PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Apakah online marketplace merchant sebagai pengguna jasa adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjukan sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh 23, Pasal 21 atau Pasal 26 2. Penjualan barang dan/ jasa Penghasilan dari penjualan barang dan/ penyedia jasa merupakan objek PPh Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan/ penyediaan jasa Untuk pihak online marketplace merchant sebagai penjualan barang atau penyedia jasa dalam online marketplace yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh pasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak Apabila pembeli barang atau pengguna jasa  adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut PPh 3. Penyetoran hasil penjualan kepada online marketplace merchant oleh penyelenggara online marketplace Penghasilan dari jasa perantara pembayaran merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, Psal 21 atau Pasal 26 Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa perantara pembayaran Untuk pihak penyelenggara online marketplace sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan kena Pajak Apabila online marketplace merchant sebagai wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21
atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak
Gambar 1. Skema transaksi e-commerce online marketplace
Analisa Kewajiban Perpajakan dan Aspek Pemungutan Pajak atas Transaksi Pada Online Marketpalce Selain Pebisnis X, Peneliti juga melakukan penelitian pada pebisnis lainnya yaitu Pebisnis Y,Z, dan W. Pebisnis X sudah melakukan kegiatan berjualan di situs online marketplace sejak tahun 2016, sedangkan pebisnis Y pada tahun 2018, pebisnis Z pada Tahun 2019 dan Pebisnis W pada Tahun 2015. Dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa  pebisnis  di online  marketplace, mereka  mengetahui  bahwasannya  dari  kegiatan  atau  transaksi  yang dilakukan  itu  dapat  menimbulkan  pajak.  Namun,  para  pebisnis  tersebut  belum  paham  betul  aspek  perpajakan sapa saja yang dapat dikenakan dalam transaksi di online marketplace tersebut.
Pebisnis tersebut keberatan apabila harus membayar pajak sesuai dengan tarif dari  peraturan yang berlaku yaitu Peraturan  Pemerintah  No  23  Tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan  dengan  Peredaran  Bruto  Tertentu.  Para pebisnis  merasa  keberatan  karena  mereka  merasa  bahwa  usaha  yang  mereka  lakukan  masih  dalam  skala  yang kecil.
Pebisnis  X,Y,Z  dan  W  sudah  memiliki  NPWP  dan  terdaftar  aktif  sebagai  wajib  pajak  pribadi,  namun belum  bersedia  melakukan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  PP  No  23  Tahun  2018  tersebut  dikarenakan peredaran  bruto  selama  satu  tahun  belum  mencapai  Rp.  4.800.000.000.  berdasarkan  pernyataan  para  pebisnis diatas peneliti menyimpulkan bahwa kepatuhan dan pengetahuan perpajakan pebisnis untuk mematuhi kewajiban perpajakannya masih rendah

## PENUTUP
Berdasarkan analisis  penerapan pajak pada pebisnis X dalam melaksanakan  kewajiban perpajakannya. Pebisnis X  telah  memiliki  NPWP  dan  melaporkan  SPT  Tahunan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  setiap  tahunnya,  tetapi pebisnis X belum membayar SPT masa atas penghasilan usahanya menurut tarif Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
Jumlah PPh Final yang seharusnya dibayarkan oleh pebisnis X sejak Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020  menurut  tarif  Peraturan  Pemerintah  No  46  Tahun  2013  dan  Peraturan  pemerintah  Nomor  23  tahun  2018 adalah sebesar Rp. 15.843.684,5. Pebisnis X juga dikenakan sanksi adminitrasi berupa Bungan selama 60 bulan atas keterlambaran SPT Masa. Keterlambatan menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 9 ayat (2a) sebesar  Rp.  19.012.421.  oleh  sebab  itu,  jumlah  PPh  Final  yang  harus  dibayar  oleh  Pebisnis  X  dengan  sanksi Bungan adalah sebesar Rp.  34.856.105
Pebisnis  X  tidak  membayarkan  PPh  Final  atas  penghasilan  usahanya  dikarenakan  tidak  memiliki pengetahuan  mengenai  pajak  pada  bisnis online. Selain  itu,  Pebisnis  X  keberatan  dengan  besaran  pajak  yang harus  dibayarkan.  Hal  tersebut  juga  terjadi  pada  pebisnis  lainnya  pada online  marketplace. Tidak  optimalnya penerimaan pajak dari jumlah transaksi yang besar pada online marketplace tentunya memberikan dampak pada tidak maksimalnya potensi penerimaan pajak negara yang seharusnya bias lebih optimal dan besar.
Terdapat  keterbatasan  penelitian  yang  disadari  oleh  peneliti  yaitu,  data  pendapatan  bruto  setipa  bulan yang diberikan oleh objek penelitian bukan data penjualan sebenarnya yang dicatat oleh objek penelitian. Data tersebut merupakan data yang diperoleh dari situs online marketplace dan toko online milik objek penelitian. Saran  yang  dapat  diberikan  oleh  penulis  terkait  dengan  leterbatsan  yang  ditemukan  agar  dapat  dikaji lebih  mendalam  yaitu:  (1)  Bagi  Pemerintah,  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  dan  Pemerintah  dapat  melakukan sosialisasi  mengenai  peraturan  perpajakan  yang  sesuai  kepada  para  pebisnis online mengingat  potensi  pajak untuk  bisnis online di  Indonesia  cukup  besar  untuk  masa  sekarang  dan  masa  depan.  (2)  Bagi  Pebisnis online diharapkan dapat meningktakan pemahaman mengenai perpajakan karena pebisnis online atau pengusahan biasa sama-sama memiliki penghasilan atas usaha yang pajaknya terhutang harus dilunasi. (3) Bagi Peneliti diharapkan dapat  mengembangkan  penelitian  ini  dengan  cakupan  yang  lebih  besar  yaitu  lebih  yaitu  perpajakan  untuk e- commerce secara keseluruhan dengan karakteristik objek penelitian yang berbeda.

## DAFTAR RUJUKAN
Hardiningsih, P. (n.d.). MENENGAH ( STUDI KASUS UMKM WILAYAH SEMARANG ) . 1–11.
Krisna Yudha, C., & Ratna Sari Dewi, C. I. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Aturan PP No 23 Tahun 2018 pada UMKM Ekowisata Desa Singapadu. E-Jurnal Akuntansi , 30 (4), 958. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i04.p13
Pangesti  Mulyono,  R.  D.  (2017).  Menguak  Permasalahan  Perpajakan  Ecommerce  Di  Indonesia  Dan  Solusi Pemecahannya. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga , 2 (1), 181–201. https://doi.org/10.31093/jraba.v2i1.26
Paul  Sharpe.  (2019).  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Terhadap  Pengusaha  Dalam  Transaksi  Perdagangan  Online (E-Commerce). Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Rahman,  A.  (2010).  Perencanaan  pajak,  perlukah?  kajian  praktis  menuju  administrasi  perpajakan  yang  efisien. Jurnal Ilmu Administrasi , VII (2), 75–85.
Susilo, E. J., & Sirajuddin, B. (2014). Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013  Tentang  Pajak  UKM  (Studi  Kasus  Pada  Wajib  Pajak  yang  Terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Palembang Ilir Barat). Jurnal Akuntansi , 46 , 1–10.
Syafiqurrahman,  M.,  Budiatmanto,  A.,  Widjajanto,  A.,  Wibawa,  A.,  Setyawan,  D.,  &  Anwar,  R.  A.  (2017).
Analisis Pengaruh PP 46 Tahun 2013 terhadap Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia  Melalui  Sektor  UMKM. Journal  of  Applied  Accounting  and  Taxation , 2 (2),  75–82. https://zenodo.org/record/1306085#.XKnKX_kzbIU Suandy Erly. 2011. “ Perencanaan Pajak”. Jakarta: Salemba Empat. Waluyo. 2011. “ Perpajakan Indonesia. Edisi Sepuluh. Buku Satu” . Jakarta: Salemba Empat. https://www.antaranews.com/berita/1821308/ada-12-juta-pengguna-baru-e-commerce-selama-pandemi . https://kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesia-capai-78- persen/0/sorotan_media . https://www.sirclo.com/jumlah-pengguna-e-commerce-indonesia-di-tahun-2020-meningkat-pesat/ .

## Undang-Undang
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  tentang  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.
Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor:  197/Pmk.03/2013  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/Pmk.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Surat  Edaran  Direktur  Jendreal  Pajak  Nomor  SE-06/PJ/2015  Tentang  Pemotongan  dan/atau  Pemungutan  Pajak Penghasilan  Atas  Transasksi  E-Commerce.  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  SE- 62/PJ/2013  Tentang  Penegasan  Ketentuan  Perpajakan  Atas  Transaksi  E-Commerce  Direktur  Jenderal Pajak