## Sodality

## Paradoks Asas Rekognisi dalam Undang-undang Desa di Komunitas Adat Ammatoa Kajang
The Paradox of Recognition Principles in Village Law in Ammatoa Kajang Indigenous Community
Sampean 1,*) , Ekawati Sri Wahyuni 1) , Sofyan Sjaf 1)
1 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia.
*) E-mail: sampeanpian@gmail.com
DOI : 10.22500/sodality.v7i3.286.30
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
ISSN 2302-7517 EISSN 2302-7525

## ABSTRAK
Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University
TERBITAN: Vol. 7, No. 3 Desember 2019 SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan The  Village  Law  has  stipulated  thirteen  principles,  one  of  which  is  recognition.  The principle  of  recognition  is  a  turning  point  in  the  reformation  of  the  customary  law  of Indonesia.  The  previous  studies  have  found  recognition  of  the  management  and  use  of communal forest. This research focuses on the paradox of recognition of the administration of indigenous government. The implementation of Village Law has replaced the regional autonomy law from decentralization to residual to recognition to subsidiarity. The inclusion of  the  principle  of  recognition  to  subsidiarity in the  village  law  affected changes  in  the regulation  of  social  order  and  governance.  This  research  was  based  on  constructivism paradigm  and  qualitative  method,  with  in-depth  interviews,  purposive  sampling, observations, and historical archivings. We analyzed social construction of recognition on indigenous communities in ruling their own government. The results indicate that the social construction of recognition in the political aspects of laws and regulations has not been able  to  meet  the  needs  of  indigenous  people  to  rule  their  own  government.  This  study recommends a regional approach to support the frameworks of desa adat.
Keywords: indigenous communities, paradox, recognition, social construction, Village Law
Undang-undang  Desa  telah  memuat tiga  belas  asas,  salah  satunya adalah  asas  rekognisi. Asas  Rekognisi  adalah  titik  balik  dalam  reformasi  hukum  adat  di  Indonesia.  Studi sebelumnya  lebih  mengkaji  rekognisi  atas  pengelolaan  dan  penggunaan  hutan  adat sedangkan penelitian ini berfokus pada paradoks rekognisi penyelenggaraan pemerintahan adat. Penetapan Undang-undang Desa menggantikan Undang-undang Otonomi Daerah dari asas desentralisasi – residual menjadi rekognisi – subsidiaritas.  Pencantuman Asas rekognisi –  subsidiaritas  berimplikasi  pada  perubahan  peraturan  tatanan  sosial  dan  pemerintahan. Penelitian  ini  didasarkan  pada  paradigma  konstruktivisme  dan  metode  kualitatif,  dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi arsip sejarah. Penentuan informan dengan teknik purposive  sampling .  Tulisan  ini  menganalisis  konstruksi  sosial  rekognisi  terhadap masyarakat  adat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  sendiri.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  konstruksi  sosial  rekognisi  dalam aspek politik  hukum  dan  regulasi belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat adat untuk mengatur pemerintah sendiri. Studi ini menyarankan pendekatan kawasan untuk mendukung pembentukan desa adat
Kata kunci: Komunitas Adat, Paradoks, Rekognisi, Konstruksi Sosial, Undang-undang Desa

## PENDAHULUAN
Lima tahun pasca penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (selanjutnya disebut:  UU  Desa),  proyek  pembangunan  infrastruktur  dan  pemberdayaan  dilakukan  berskala  desa. Anggaran pembangunan diperoleh dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sumber dana yang besar mendorong pembangunan di desa dilakukan secara masif dan  sistematis  yang  berskala  lokal  (desa).  Pembangunan  direncanakan,  dilaksanakan,  diawasi  dan dievaluasi berskala desa, biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Penetapan UU Desa membongkar tatanan lama tradisi berdesa beberapa dekade sebelumnya yang sentralistik. Kewenangan ini diperoleh dari hasil penetapan UU Desa melalui pencantuman asas rekognisi dan subsidiaritas. Kedua asas  ini  memberikan  nafas  dan  kekuatan  baru  kepada  desa  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan sendiri sebagai self governing community dan local self government .
Rekognisi  dan  subsidiaritas  menjadi  titik  pangkal  reformasi  berdesa  di  Indonesia.  Beberapa dekade sebelumnya, desa sebagai sistem keorganisasian masyarakat terkecil tidak pernah ditempatkan pada posisi yang istimewa dan diberikan kewenangan mengatur masyarakatnya sendiri. Tradisi lama sistem  pengaturan  dan  pengelolaan  hidup  bersama  di  dalam  desa  digantikan  menjadi  sistem pemerintahan desa, dari sistem pemerintahan komunal ke sistem pemerintahan birokratis. Reformasi ini dimulai ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa ditetapkan di masa orde baru, semua bentuk organisasi kemasyarakatan terkecil diseragamkan.
Tradisi berdesa lama juga dikritik Geertz (2000) yang mengatakan bahwa negara adalah sistem impor dari luar yang mengganggu tatanan asli kemasyarakatan desa, dan berusaha menyerap desa. tapi, gagal kecuali hanya menindas. Sistem yang menindas itu dimulai dari regulasi dan kebijakan politik yang dilakukan negara. Kehadiran negara ke dalam desa menurut (Eko 2015a) adalah keliru karena jalan memasukkan  dan  memaksakan  ( imposition )  "tata  negara"  ke  dalam  desa.  Desa  memiliki  sistem kemasyarakatan sendiri yakni sistem pengetahuan, adat, kebiasaan, kearifan lokal dan prakarsa lokal.
Proses  pencarian  formulasi  pembangunan  daerah  dan  satuan  masyarakat  terkecil  juga  diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah (selanjutnya disebut UU Otda) yang  berasaskan desentralisasi-residual yang menempatkan desa sebagai pemerintahan di bawah sistem pemerintahan  kabupaten/kota.  Pada  prinsipnya,  Undang-Undang  Otoda  hanya  melanjutkan  sistem pemerintahan  yang  sudah  terbentuk  sejak  orde  baru.  Bagi  Eko  (2014),  UU  Otda,  kebijakan  dan pembangunan  masih  dikendalikan  pemerintah  daerah.  Gayatri  (2007)  juga  menegaskan  bahwa  UU Otoda  hanya  prosesre-sentralisasi  yang  biasanya  dikendalikan  pusat  sekarang  dikendalikan  daerah. Pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah menurut Harnoko (2008) yakni bertambahnya kewenangan daerah  mengeksplorasi  sumber  dana  dan  menjebak  birokrasi  daerah  menggali  sumber  dana  dari masyarakat.
Sikap skeptis terhadap tatanan lama berdesa menurut Eko (2015b) diretas melalui penetapan UU  Desa  melalui  asas  rekognisi.  Kedudukan  asas  rekognisi  dalam  UU  Desa  sebagai  penegasan pengakuan dan distribusi kewenangan. Perjuangan rekognisi dalam UU Desa menurut Arsyad, Sunito, dan Kartodiharjo (2016) dipengaruhi oleh putusan Mahkamah konstitusi Nomor 35 (MK 35) tentang pemisahan  hutan  adat  dengan  hutan  negara.  Pengaruh  MK  35  menurut  Arsyad  et  al.  (2016)  yakni, pertama  dilihat  dari  penggunaan  konsepsi-konsepsi  hukum  tentang  pengakuan  dan  perlindungan masyarakat  hukum  adat  dalam  rancangan  UU  Desa;  kedua,  MK35  digunakan  untuk  meyakinkan pembuat kebijakan tentang eksistensi masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang mempunyai wilayah  yang  diurusnya  sendiri  berdasarkan  hak  asal  usul.  Atas  landasan  ini  istilah  rekognisi dicantumkan dalam UU Desa.
Istilah  rekognisi  menurut  Fraser  (1998)  selalu  merujuk  pada  redistribusi  sumber  daya  dan pengakuan  perbedaan  budaya.  Fraser  (1998)  mengembangkan  teori  ini  sebagai  filosofi  moral  dan menggunakan pendekatan yang  mengakomodasi hubungan kompleks antara kepentingan dan identitas, ekonomi  dan  budaya,  kelas  dan  status  dalam  sistem  ekonomi  global.  Swanson  (2005)  mengkritik pandangan Fraser (1998) yang mendikotomikan relasi sosial. Swanson (2005) menempatkan perjuangan rekognisi  melalui  formasi  hegemonik  melalui  perjuangan  penindasan  dan  politik  perjuangan emansipatoris.  Pandangan  yang  sama  dikemukakan  Kompridis  (2007)  yang  menawarkan  politik rekognisi  jalan  ketiga  yakni  perjuangan  kemerdekaan  atau  kebebasan.  Pandangan  yang  berbeda  dari Brincat  (2013)  yang  menekankan  hubungan  saling  merekognisi  yang  terlembagakan  dalam  politik
dunia. Sementara, Aukia (2019) menegaskan juga hal berbeda, rekognisi sebagai persoalan diskursif. Di UU Desa sendiri diartikan sebagai pengakuan hak asal-usul.
Istilah asas rekognisi menurut Eko (2015a) adalah jalan yang lebih tepat untuk menghadirkan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  sekaligus  membuat  desa  memiliki  imajinasi  dan kontribusi yang lebih baik kepada NKRI. Pencantuman asas rekognisi pada undang-undang mengubah pola hubungan negara dan desa dari intervensi menjadi interaksi. Asas rekognisi dalam UU Desa pasal 3 butir a adalah pengakuan hak asal-usul. Pada poin penjelasan ditegaskan kembali bahwa pengakuan hak asal-usul yang dimaksud adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.
Pencantuman asas rekognisi menurut Ra’is (2018) mendekatkan hubungan desa dengan negara, pemberian rekognisi kepada desa meringankan tugas pokok pemerintah daerah dan pusat, Desa menjadi kekuatan  yang membantu  negara  meningkatkan  kesejahteraan,  kemakmuran,  dan  kedaulatan bangsa. Eriyanti  (2015)  menyatakan  bahwa  asas  rekognisi  memulihkan  dan  menguatkan  basis  penghidupan masyarakat nagari. Babak baru berdesa ini bukan tanpa kekurangan, UU Desa tidak memberikan ruang pada pengentasan ketimpangan antara desa dan kota dalam pengelolaan sumber daya. Pandangan yang diungkapkan Silahuddin  (2015)  dan Sjaf  (2019)  hanya  menyentuh  ranah  pengaturan  sumber  daya  di desa.  Kekurangan  yang  lain  tidak  tersentuh  dari  yakni  konstruksi  sosial  terhadap  penerapan  asas rekognisi dan subsidiaritas di masyarakat desa. Pemahaman terhadap asas rekognisi dan subsidiaritas tidaklah  memiliki  penafsiran  yang  tunggal.  Penghayatan  terhadap  asas  rekognisi  antara  pemerintah, lembaga Swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat adat memiliki pandangan dan stock knowledge yang  berbeda.  Ketiga  agen  ini  menurut  Sjaf  (2019)harus  memiliki  posisi  yang  seimbang  atau  setara dalam menentukan terbentuknya agen civil society .
Perbedaan  penghayatan  dan  ketidaksetaraan  konstruksi  sosial  terhadap  rekognisi  dan subsidiaritas  berdampak  pada  kegagalan  implementasi  kebijakan  atau  regulasi  di  masyarakat.  Sjaf (2019) mengutip salah tokoh politik yang menyatakan bahwa kegagalan Indonesia dalam pembangunan disebabkan  karena  gagalnya  membangun  desa.  Kegagalan  membangun  desa  disebabkan  karena kegagalan agen civil society melakukan interkoneksi antar agen. Dalam pengimplementasian UU Desa, konstruksi  sosial  pemerintah  masih  menjadi  dominan  dalam  menerjemahkan  UU  Desa  baik  dalam penyusunan  regulasi  maupun  agenda-agenda  pembangunan  di  desa.  Program-program  pembangunan diukur berdasarkan pada pencapaian-pencapaian yang dibutuhkan negara, bukan pencapaian bersama.
Hasil  penelitian  terdahulu  menekankan  pada  dua  hal,  pertama  keadilan  sosial,  redistribusi, hukum,  masyarakat  multikultur,  pengelolaan,  dan  pemanfaatan  hutan,  kesalahan  rekognisi;  kedua, terdahulu  menunjukkan    keistimewaan  dan  keberhasilan  asas  rekognisi.  Hasil  dari  eksplorasi  ini, penelitian ini berangkat dari suatu thesis statement bahwa asas rekognisi UU Desa mengalami paradoks dalam pengimplementasiannya. Hasil penelitian belum menganalisis perjuangan rekognisi di level meso (komunitas) melibatkan proses diskursus, institusionalisasi, dan re-distribusi. Jika, dilihat semua aspek ini dalam pengimplementasian UU Desa ditemukan hubungan kontradiktif antara negara dan komunitas adat.  Hubungan  kontradiktif  ini  dilakukan  penelanjangan  ( debungking )  atau  membuka  realitas  yang terselubung  (Berger  2011).  Pendekatan  teoritis  yang  digunakan  yakni  konstruksi  sosial  (Berger  dan Luckmann 1991) dan rekognisi untuk melihat paradoks Undang-Undang desa.
Titik  permasalahan  dari  pengimplementasian  UU  Desa  adalah  dominasi  konstruksi  sosial pemerintahan atas pengakuan keberadaan desa adat.  Dalam poin penjelas UU Desa, Desa Adat diartikan sebagai warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap  diakui  dan  diperjuangkan  oleh  pemimpin  dan  masyarakat  desa  agar  dapat  berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Pendefinisian mewakilkan masyarakat adat sebagai satuan administratif yang memiliki batas teritorial dan memiliki pemerintahan sendiri.
Desa Adat sebagai satuan administratif menandakan bahwa Desa Adat menjadi bagian integral dari realisasi proyek-proyek pembangunan termasuk dalam empat program prioritas dari pemerintah; pembuatan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes),  pembangunan  embung-embung  desa,  penyediaan fasilitas olahraga, penentuan produk unggulan, dan penyelenggaraan perhutanan sosial. kelima program tersebut adalah realisasi dana desa dalam desa membangun. Proyek-proyek tersebut pada hakikatnya
tidak memberikan  kebebasan kepada  desa termasuk  desa  dalam  menyelenggarakan  pemerintahannya sendiri  dan  mengatur  masyarakatnya  dalam  membangun.  Proyek-proyek  tersebut  adalah  upaya intervensi  pengaturan  sistem  penghidupan  dan  pengelolaan  sumber  daya  untuk  meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat desa baik desa secara umum maupun secara khusus, desa adat. Pengintervensian  tersebut  kontras  dengan  prinsip-prinsip  pengaturan  penghidupan  dalam  masyarakat adat kajang yakni prinsip To Kamase-Kamase. Prinsip To Kamase-Mase  yang membatasi akses dan kontrol  terhadap  sumber  penghidupan;  tanah,  air,  hutan,  dan  pemukiman  hanya  untuk  memenuhi kebutuhan dasar komunitas adat Ammatoa Kajang. maka dari itu, Fokus analisis tulisan ini, konstruksi sosial  pengakuan  (rekognisi)  yang  diberikan  kepada  komunitas  adat  dalam  menjalankan pemerintahannya sendiri.

## METODE

## Paradigma dan Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  tentang  konstruksi  sosial  rekognisi  UU  Desa  yang  diberikan kepada  desa  untuk  menjalankan  pemerintahannya  sendiri.  Objek  kajian  dari  penelitian  ini  adalah komunitas Adat Ammatoa Kajang yang tinggal di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba,  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Desa  Tanah  Towa  dijadikan  lokasi  penelitian  karena  Desa Tanah Towa memiliki ciri khusus yakni komunitas adat Ammatoa Kajang yang masih mempertahankan asal usul baik dari segi budaya, politik, ekonomi, dan teritorial. Desa Tanah Towa juga menjadi pusat pemerintahan adat dan tatanan sosial kemasyarakatan masih berlangsung sampai sekarang.
Penelitian ini dimulai dari pada bulan Februari sampai bulan Mei tahun 2019. Pengumpulan data  dilakukan  selama  empat  bulan.  Pemilihan  lokasi  penelitian  dilatarbelakangi  oleh  kesesuaian masalah  penelitian  dengan  lokasi  penelitian.  Relevansi  masalah  penelitian  dengan  lokasi  penelitian dilihat dari Kebijakan dan program pembangunan tidak mengakomodasi suara-suara masyarakat lokal. Kebijakan  dan  pembangunan  mengindikasikan  menggeser  kehidupan  sosial  komunitas  adat  dan mengesampingkan konstruksi sosial komunitas adat terhadap UU Desa.
Penelitian  Ini  menggunakan  paradigma  konstruktivisme  dengan  metode  penelitian  kualitatif. Paradigma  konstruktivisme  digunakan  untuk  menyesuaikan  konteks  atau  kondisi  Komunitas  adat Ammatoa Kajang di desa Tanah Towa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pertimbangan konteks dilakukan untuk memahami masyarakat adat sebagai agensi dari komunitasnya sendiri dan objektivasi dari the other . Memahami konteks dan realitas masyarakat tersebut dengan menghilangkan jarak antara yang mengetahui dan pengetahuan di mana pengetahuan telah terintegrasi dalam diri agensi (Agusta 2003).
Penggunaan  paradigma  konstruktivisme  untuk  menjembatani  isu  orang  luar  ( outsider )  dan orang dalam ( insider ) sehingga komunitas adat baik secara historis maupun kontekstual bisa mewakili dirinya  sendiri.  Penyingkapan  konstruksi  sosial  atas  masyarakat  bermanfaat  untuk  menunjukkan eksistensi atas dirinya maupun kepada yang lain ( the other ) sebagai bagian dari entitas masyarakat yang kompleks.  Konstruktivisme  dalam  suatu  identitas  organisasi  (agensi)  berciri  loyalitas  dan  spesifik bergantung pada kematangan realitas kesadaran manusia (Schwandt 1994).
Pendekatan yang digunakan studi kasus, etnografi, dan historiografi. Penggunaan pendekatan studi kasus digunakan untuk menyingkap agenda-agenda atau peristiwa yang tercakup dalam kasus yang diamati. pendekatan etnografi digunakan penelitian ini pada aspek budaya komunitas. Aspek budaya tersebut  berupa  bahasa  daerah  anggota  komunitas,  ritual-ritual  adat  komunitas,  struktur  sosial komunitas, dan interaksi sosial komunitas, dan jaringan pola komunikasi, dan pengembangan ekonomi. Sementara, historiografi digunakan untuk menelusuri  arsip sejarah dalam konteks suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu hingga hari ini. Konteks peristiwa tersebut saling berkait, terekam dalam berbagai arsip sejarah.

## Prosedur Pengumpulan Data
Data kualitatif diperoleh dengan teknik penelitian wawancara terstruktur ( in depth interview ), observasi, Focused Group Discussion (FGD), dan analisa data sekunder yang menjadi sumber referensi berkaitan dengan topik.  Data primer diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan FGD di kepada anggota  dan  informan  lokasi  penelitian.  Sedangkan,  Data  sekunder  diperoleh  dari  desa  arsip pemerintahan atau masyarakat yakni berupa profil desa dan penelitian terdahulu. Data sekunder yang diambil dari lembaga dan penelitian terdahulu tersebut yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data- data ini digunakan untuk mendukung data kualitatif.
Pada  masa  pengumpulan  data  di  bulan  pertama,  teneliti  melakukan  proses  penjajakan  atau pengenalan diri kepada anggota komunitas adat Ammatoa Kajang. Teneliti berusaha melebur dengan anggota komunitas adat menjadi bagian dari keluarga di rumah tangga yang saya tempati tinggal dan mengikuti beberapa acara pesta pernikahan dan ritual yang dilakukan adat Ammatoa Kajang.
Di  bulan  kedua,  dilakukan  tahap  wawancara.  Wawancara  terstruktur  diarahkan  dengan menggunakan pedoman wawancara dengan sistem komunikasi lisan dengan menggali informasi tentang konstruksi  dan  posisi  masyarakat  adat  dalam  transformasi  Sosial.  Sementara,  observasi  dilakukan dengan mengamati langsung perilaku keseharian masyarakat data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. dan dilakukan dokumentasi melalui rekaman dan foto.
Di bulan ketiga, peneliti masih mendalami informasi dan memverifikasi data-data yang sudah dikumpulkan mulai dari hasil wawancara, observasi, data sekunder dari hasil penelitian, profil desa, dan laporan desa. Pada bulan ini, teneliti juga melakukan FGD, di rumah pimpinan adat, Puang Galla Puto untuk verifikasi data-data yang sudah dikumpulkan dan memperdalam informasi yang diperoleh.
Di  bulan  keempat,  teneliti  melakukan  wawancara  dengan  pihak  pemerintah  di  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah (PMD) dan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Bulukumba. Setelah itu, teneliti wawancara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pernah terlibat dalam penyusunan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan  Hak    Masyarakat  Hukum  Adat  Ammatoa  Kajang  (Selanjutnya  disebut  Perda  MHA Ammatoa Kajang.

## Teknik Pengelolaan dan Analisis data
Analisa data dari wawancara mendalam dan observasi dilakukan dalam tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Reduksi data mencakup pemilahan, penyederhanaan, penggolongan, abstraksi, dan transformasi data hasil wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur terkait. Pada tahap  ini  bertujuan  untuk  mempertajam  analisa  terhadap  penelitian.  Di  bagian  ini  juga,  peneliti memisahkan data yang dianggap tidak relevan dengan penelitian. Penyajian data kualitatif yang berupa hasil  interpretasi  berupa  kutipan.  Kemudian,  tahap  verifikasi  adalah  tahap  akhir  dalam  pengelolaan reduksi data untuk memungkinkan menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Politik rekognisi UU Desa
Pencantuman  istilah  rekognisi  dalam  UU  Desa  memberikan  harapan  yang  besar  terhadap perubahan  penyelenggaraan  pengaturan  dan  penataan  masyarakat  desa  (Eko  2014,  2015b).  Istilah rekognisi  diletakkan  dalam  penjelasan  yang  abstrak  yang  sulit  dipahami  dan  diaktualisasikan  dalam agenda-agenda  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Pelaksanaan  rekognisi  sepenuhnya  dilimpahkan kepada  desa  untuk  diaktualisasikan  sesuai  amanah  pasal  20  dalam  UU  Desa,  Hak  asal  usul  dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh desa. Penjabaran istilah rekognisi ini kembali dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Permendagri 44/2016), Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Hak Asal-Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Berskala Desa (Permendesa, PDTT 1/2015), dan aturan- aturan ini ditindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Hak Asal-Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Berskala Desa (Perbup 12/2018). Penjelasan ini dapat dilihat dalam Tabel 1.
Tabel 1. Penjabaran hak asal-usul berdasarkan turunan Undang-undang desa.
Kewenangan Desa Permendesa PDTT 1/2015 Permendagri 44/2016 Perbup 12/2018 Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Diatur  pada  pasal  3  memuat 10 butir tentang hak asal-usul yakni : a. Sistem organisasi perangkat desa. b. Sistem organisasi
Masyarakat adat
c. Pembinaan  Kelembagaan
Masyarakat.
d. Pembinaan  lembaga  dan hukum adat.
e. Pengelolaan  tanah  kas desa.
f. Pengelolaan  tanah  desa atau tanah milik desa yang menggunakan nama setempat. g. Pengelolaan tanah
bengkok
h. Pengelolaan tanah pencatu.
i. Pengelolaan tanah titisara.
j. Pengembangan peran
masyarakat. Diatur  pada  pasal  7 yang terdiri dari 4 butir sebagai berikut : a. Sistem organisasi Masyarakat adat b. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat c. Pembinaan  lembaga dan hukum adat d. Pengembangan  peran masyarakat Hak  asal-usul  yang diatur  dalam  pasal  3 yakni : a. Sistem organisasi Masyarakat adat b. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
c. Pembinaan  lembaga dan hukum adat
d. Pengembangan peran masyarakat
Kriteria  hak  Asal-usul diatur  dalam  pasal  4 sebagai berikut :
a. Warisan  Sepanjang masih hidup.
b. Sesuai
perkembangan masyarakat. c. Sesuai prinsip kesatuan  Republik Indonesia.
Buku pedoman yang disusun Silahuddin (2015) mengenai kewenangan desa dan regulasi desa tidak memberikan titik cerah, apa yang hendak dilakukan dalam menjalankan asas rekognisi. Alur yang digambarkan  menyederhanakan  rekognisi  sebagai  bentuk  program  dan  mandat  pelaksanaan  Undang- undang Desa. skema pelaksanaan hak asal-usul dapat dilihat dalam gambar 1.
Gambar 1. Alur Implementasi Rekognisi Undang-undang Desa
Gambar 2. Alur Implementasi Rekognisi Undang-undang Desa
Silahuddin (2015) mempertegas posisi desa dan desa adat adalah arena pelaksanaan program dari  pemerintah.  Pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pemberdayaan dilimpahkan ke desa. Desa dijadikan subjek pembangunan dengan pendekatan imposisi, menghadirkan negara dalam desa. Penjabaran spesifik hak asal-usul dilihat dalam gambar 2.
Tabel 2. Paradoks rekognisi dalam Undang-undang Desa
Keterangan
Paradoks rekognisi dalam Undang-undang Desa Konstruksi sosial pemerintah Konstruksi sosial komunitas adat Argumen filosofis Pada undang-undang desa : - secara  ontologis,  desa  diasumsikan kesatuan  masyarakat  adat  dan  Desa  eksis sebelum negara terbentuk.
- Asumsi  epistemologi,  desa  diasumsikan bahwa desa memiliki susunan asli dan hak asal-usul  yang  harus  dihormati  dan diberikan pengakuan untuk menyelenggarakan  sistem  pemerintahan yang lain.
- Asumsi aksiologi, desa harus menjalankan rekognisi dan subsidiaritas yang diberikan dalam rangka melakukan penataan desa.
Undang-undang desa di lapangan :
- Secara ontologis, komunitas adat Ammatoa Kajang sudah ada sebelum negara terbentuk dan  hukum  adat  lebih  awal  diberlakukan sebelum hukum formal. Pelembagaan sistem pemerintahan adat tidak dilakukan.
- Secara  epistemologi,  masyarakat  adat dirinya patuh terhadap negara  dan dikontrol berdasarkan  aturan  regulasi.  Asumsi  ini sejalan  hasil  wawancara  pakde  bahwa Pemberlakuan  undang-undang  desa  hanya melegitimasi dualisme hukum di masyarakat yakni hukum adat dan hukum formal.
Argumen sosiologis Undang-undang  Desa  adalah  turunan  dari Undang-undang Dasar 1945 untuk menjalankan agenda pembangunan. Paradigma  pembangunan  yang  harus diusung undang-undang desa yakni pembangunan  yang  dilakukan  dari  bawah dan berskala desa sesuai dengan keberadaan penduduk  Indonesia  yang  sebagian  besar penduduk Indonesia berada di desa.
Pada  kenyataannya,  Masyarakat  sudah mengakui  Negara  dan  menjalankan  hukum formal dengan mengakomodasi dan menyelenggarakan  sistem  pemerintahan formal  sesuai  dengan  ketentuan  hukum. Program  pembangunan  dilaksanakan  sesuai kebutuhan negara. Argumen historis - Desa  adalah  komunitas  lokal  dalam konteks kemasyarakatan - Masyarakat adat dan desa memiliki sistem nilai  dan  kearifan  dalam  menjaga keberlangsungan masyarakatnya.
- Komunitas  adat  dan  desa  merupakan republik  kecil  yang  memiliki  struktur pemerintahan
- Komunitas  adat  Kajang  Ammatoa  sangat menjaga  keberlangsungan  keseimbangan alam  dan  memiliki  sistem  hukum  sendiri yang diwarisi secara turun temurun.
- Masyarakat adat memiliki struktur pemerintahan  yang  dikenal ada’ limayya, karaeng Tallua.
argumen psikopolitik - Posisi dan format sesuai dengan keragaman lokal.
- Memberikan penguatan otonomi desa. - Desa  masih  subordinat  dari  pemerintahan daerah - Pada  konteks  komunitas  adat  Ammatoa Kajang  sistem  pemerintahan  yang  berlaku yakni  sistem  pemerintahan  formal  dan informal.
- Kedudukan  masyarakat  adat  dalam  sistem desa administratif adalah bagian integral dari masyarakat  adat.  Desa  administratif  di bawah kontrol adat dan struktur pemerintahan daerah. Argumen yuridis Pengaturan dan Penataan desa di legitimasi oleh Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 18. Komunitas  Adat  Ammatoa  Kajang  memiliki sistem hukum yang hidup ( living law ) dalam proses pengaturan kemasyarakatan dan tetap berlaku sampai sekarang.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  pada  Tabel  2  implementasi  Undang-undang  Desa  melalui konstruksi  sosial  rekognisi  di  desa  Tanah  Towa  dan  komunitas  adatnya,  adalah  bias  elit  dan mengimposisi komunitas adat, menghadirkan negara dalam desa dan komunitas adat Ammatoa Kajang. Paradoks  konstruksi  sosial  rekognisi  ketika  sistem  tatanan  lama  tetap  dipertahankan  sebagai  sistem pemerintahan integral antara pemerintahan formal (desa administratif) dan pemerintahan adat menyatu dalam satu bentuk pemerintahan yakni pemerintahan formal desa. Di dalam UU Desa sendiri sebagai tatanan tradisi baru berdesa menempatkan kelembagaan adat di bawah sistem pemerintahan formal. Di
desa Tanah Towa, secara de facto , kedudukan kelembagaan adat lebih tinggi dibanding pemerintahan kecamatan maupun desa. Fakta ini menunjukkan bahwa UU Desa belum mampu melakukan rekognisi terhadap komunitas adat Ammatoa Kajang. Pemerintahan desa, daerah, dan pusat tidak mengembalikan posisi  asli  komunitas  adat  Ammatoa  Kajang  sebagai  sistem  pemerintahan  adat  yang  memiliki kelembagaan adat yang bertahan hingga saat ini.
Konstruksi sosial rekognisi yang hendak dijalankan pemerintah sangat ambigu dan dilematik. Pengakuan  hak  asal-usul  memberikan  ruang  kepada  desa  menyelenggarakan  pemerintah  sendiri  dan mengembalikan tatanan asli desa yang sudah tertanam sebelum Indonesia berstatus NKRI. Silahuddin (2015) menyatakan kewenangan hak asal-usul dalam Pasal 19 huruf (a) Undang-undang Desa mencakup pengertian hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang. Di samping itu, hak-hak asli yang muncul dari  prakarsa  desa  dan  masyarakat  desa.  Hak  asal-usul  yang  diakui  tercantum  dalam  Permendagri 44/2016, Permendesa, PDTT 1/2015, dan Perbup 12/2018 hanya menegaskan cakupan yang terbatas yakni penyelenggaraan pemerintah sendiri, pembinaan kelembagaan adat, sistem organisasi desa, dan pengaturan tanah desa.
Karakteristik tatanan asli berdesa yang bertahan sampai saat ini diberikan ruang untuk dikuatkan dan  dikembalikan  dalam  sistem  pemerintahan  sendiri.  Dalam  konteks  pemberlakuan  asas  rekognisi Undang-undang  Desa  perlu  yang  dipertanyakan  adalah  asas  rekognisi  dari  siapa  untuk  siapa. Jawabannya, adalah dari negara untuk desa. Desa yang dimaksud adalah desa  dan desa adat. konstruksi Undang-undang Desa terhadap tidak membedakan antara desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pembentukan  desa  adat  pada hakikatnya bukan sebuah keharusan. Desa adat dengan desa biasa (desa administratif dan formal) tidak memiliki perbedaan mengenai hak asal-usul keduanya, lihat gambar 2.
Di  ranah  realitas  ditemukan  kesalahan  rekognisi  dalam  pengimplementasian  Undang-undang Desa  yang  ditunjukkan  menurut  Fraser  dan  Honneth  (2004)  negara  tidak  menghadirkan  prakondisi melakukan proses rekognisi pertama , kondisi objektif ( objective condition ), di mana distribusi sumber daya  material  memungkinkan  subjek  menjadi  mandiri  dan berdaulat.  Aspek  material  dari  prakondisi rekognisi sudah terpenuhi Keberadaan komunitas adat Ammatoa Kajang yang memiliki tatanan asli dan hak asal-usul yang diakui dan dikembalikan ke tatanan asli yang di mana kepemimpinan adat Ammatoa Kajang  harus  diakui  secara de  jure bahwa  kepemimpinan  adat  Ammatoa  Kajang  sebagai  pemimpin tertinggi dari Camat dan Desa. Prakondisi semakin kompleks ketika memasuki pada tahap kedua kondisi intersubjektif  ( intersubjective  condition ),  yaitu  internalisasi  nilai  tatanan  asli  desa  yang  memberikan penghargaan dan kepastian kesempatan setara untuk mendapatkan penghargaan diri secara sosial. Pada tahun  ini,  negara  belum  siap  menjalankan  rekognisi  dalam  menginternalisasi  nilai  tatanan  asli  desa seperti yang dimiliki komunitas adat Ammatoa harus ditempatkan setara dengan sistem pemerintahan yang  sudah  berlangsung.  Dalam  pandangan  Maarif,  Azis,  dan  Setiani  (2013)  juga  menjelaskan kegagalan  negara  dalam  mengakomodasi  kepentingan-kepentingan  kearifan  yang  dimiliki  komunitas adat  Ammatoa,  usulan  yang  disampaikan  dalam  Musyawarah  Perencanaan  dan  Pembangunan  Desa (Musrenbang) tidak dapat tersaring dalam pembangunan nasional.
Langkah  yang  harus  ditempuh  menurut  Berger  (2011)  untuk  melakukan  konstruksi  sosial rekognisi sebagai langkah prakondisi adalah pertama, pengesampingan kepentingan ideologis terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi masyarakat; pengesampingan kepentingan politik dalam struktur elite dan intelektual dalam pengambilan kebijaksanaan politik; kedua , mementingkan kehendak rakyat dan konstruksi  sosial  orang  dalam  ( insider )  dalam  pengambilan  kebijaksanaan  politik; ketiga ,  sasaran kebijaksanaan  politik  harus  memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam  berpartisipasi  baik  dalam pengambilan keputusan politik khusus maupun perumusan definisi-definisi terhadap situasi dan kondisi yang harus diurai; keempat , formulasi kombinasi atas analisis realistis ( hard nosed analysis ) dan sikap
imajinasi utopis terhadap kebijaksanaan politik. UU Desa merupakan produk kebijaksanaan politik yang diatur berdasarkan kepentingan negara, penyelenggara pemerintahan, dan aktor intelektual.
Paradoks  kembali  ditemukan  ketika  UU  Desa  merupakan  kondisi/situasi  politik,  sosial, ekonomi yang diproduksi negara melalui kebijakan dan regulasi yang masih bias kepentingan politik dalam  struktur  elite  dan  intelektual  di  komunitas  adat  Ammatoa  Kajang.  Situasi  ini  adalah  keadaan eksternalitas dari keberadaan masyarakat adat, konstruksi sosial rekognisi UU Desa di komunitas adat Ammatoa Kajang  masih didominasi orang luar ( outsider ) dalam pengambilan kebijaksanaan politik. Pada pengambilan kebijakan dan keputusan politik tidak berada pada level yang sama (setara) antara pelaksana  pemerintahan  formal  dan  anggota  komunitas  adat  dalam  forum  musyawarah.  Pengakuan pentingnya  posisi  desa  disetarakan  dengan  kota  juga  ditegaskan  bahwa  kesederajatan  desa  dan kabupaten/kota mengandung makna kesatuan masyarakat hukum atau sebutan nama lainya berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem NKRI, dengan tetap berada pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Timotius 2018).
Di aspek yang lain, Ketidaksetaraan ditunjukkan dalam hal stock of knowledge antara pelaksana pemerintahan  formal  dan  komunitas  adat  Ammatoa  tentang  pemahaman  alur  administrasi,  sistem birokratis  yang  berjalan  di  desa,  dan  regulasi  perundang-undangan.  Pada  kesempatan  forum musyawarah  dalam  pengambilan  keputusan    dan  sasaran  kebijaksanaan  politik  harus  memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi baik dalam pengambilan keputusan politik khusus maupun perumusan  definisi-definisi  terhadap  situasi  dan  kondisi  yang  harus  diurai.  Pengimplementasian  UU Desa memberikan tekanan atau intervensi kepada desa untuk menjalankan kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan. Proses keberterimaan ini dilakukan melalui mekanisme eksternalisasi melalui proses penyesuaian ( adaptation ) regulasi dan kebijakan yang diterapkan oleh negara.

## Konstruksi Sosial Rekognisi yang Paradoks
Hubungan  negara  dan  komunitas  adat  Ammatoa  Kajang  dilihat  dalam  strata  hierarkis  antara subjek dan objek pengaturan kemasyarakatan. Eksistensi negara sebagai representasi pemilik otoritas dan kuasa tertinggi dalam mengatur satuan kemasyarakatan yang dilingkupinya. Sementara, keberadaan komunitas kemasyarakatan sebagai objek yang diatur melalui penerapan hukum, regulasi, dan kebijakan politik.  Hubungan  antara  negara  dan  komunitas  adat  Ammatoa  Kajang  senantiasa  terarah  pada konsensus dan regulasi yang telah dikonstruksikan oleh negara. Proses penyusunan regulasi, peran LSM tidak  bisa  dinafikan  dalam  menyusun  UU  Desa  dan  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN) berkepentingan dalam penyusunan UU Desa (Arsyad et al. 2016). Maka, penggunaan istilah dan definisi tentang komunitas adat dipengaruhi UU Desa MK putusan 35 yang diprakarsai oleh AMAN.
Tindakan  komunitas  adat  Ammatoa  Kajang  diarahkan  pada  regulasi  dan  konsensus  yang disetujui bersama. Pada hakikatnya, bentuk Komunikasi antara negara dan komunitas Adat Ammatoa Kajang melalui produk regulasi. Keberadaan hukum, regulasi, kebijakan politik, dan konsensus untuk menata  kehidupan  komunitas  adat  untuk  tertib  dan  teratur  untuk  membentuk  tindakan  masyarakat. O’Connel   menjelaskan  bahwa  tindakan  komunitas  sangat  bergantung  dengan  lingkungan  sekitarnya dan kualitas hubungan interkoneksi dalam pencapaian dan kewajiban kolektif (Sjaf 2019). Hubungan ini ditinjau dalam pengimplementasian Undang-undang Desa.
Hubungan-hubungan yang terjalin antara negara, LSM, dan komunitas adat adalah hubungan yang kaku, teknis, dan instruksional. Pola tindakan yang terbentuk melalui regulasi tidak bisa modifikasi sesuai  dengan  kehendak  komunitas.  Bahasa  regulasi  dan  hukum  telah  membuat  skema  yang  harus dipakai  dalam  proses  pengimplementasian  regulasi  di  masyarakat.  Tapi,  pemaknaan  dan  interpretasi terhadap hukum dapat dipertukarkan sesuai dengan konteks sosial yang berlangsung. Jika, dilihat dari hubungan  antara  agensi  elemen civil  society ,  negara  dan  LSM  yang  menjadi  dominan  dalam mengonstruksikan komunitas adat sebagai pihak eksternalitas. Hubungan agensi pemerintah daerah dan komunitas adat Ammatoa Kajang dalam aspek pembagian pelaksanaan kebijakan belum terkoordinasi
dengan  baik  (Faisal,  Aksa,  and Samad  2011).  Hal  ini  terjadi  karena stock  knowledge senjang dalam pemahaman terhadap regulasi dan penggunaan bahasa di level komunitas adat Ammatoa Kajang.
Skema tipikasi kenyataan sosial  di komunitas  adat Ammatoa terjadi antara gap pengetahuan antara  pihak  penyelenggara  negara  atau  perancang  undang-undang  dengan  pihak  pelaksana  regulasi (objek  regulasi/sasaran  regulasi)  untuk  melaksanakan  pembangunan.  Tipikasi  konstruksi  sosial rekognisi konstruksi sosial rekognisi dalam aspek politik (penyelenggaraan pemerintahan dilihat dalam dua  hal  yakni  pengaturan  organisasi  perangkat  desa  dan  pembinaan  kelembagaan  adat.  Konstruksi rekognisi  dalam  aspek  politik  ditipikasi  menggunakan  pendekatan  teori  konstruksi  sosial  menurut Berger dan Luckmann (1991), yakni pertama , eksternalisasi adalah pembentukan dunia yang objektif melalui repetisi atau tindakan manusia yang berulang-ulang. Realitas objektif dikonstruksikan melalui regulasi  dan  kebijakan  politik; kedua proses  objektivasi  yakni  pelembagaan  (pengorganisasian) kenyataan hidup sehari-hari. Pelembagaan terbentuk penamaan yang telah dikonstruksikan. Hubungan negara  dan  komunitas  adat  Ammatoa  regulasi  dan  kebijakan  politik  menjadi  alat  konstruksi  sosial membentuk,  menetapkan,  dan  menggunakan  istilah  dan  argumentasi  pengaturan  masyarakat  melalui penggunaan bahasa dalam mentransformasikan bahasa hukum, regulasi, dan kebijakan di masyarakat; ketiga , Internalisasi adalah peresapan kembali realitas objektif ke dalam kesadaran diri manusia.
Tabel 3. Konstruksi sosial rekognisi pada aspek politik
Konstruksi Sosial Rekognisi Pemerintah Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas adat Eksternalisasi - Pembentukan  tatanan  baru tradisi berdesa. - Pembinaan  kelembagaan adat belum dilakukan.
- Pemerintahan    adat  dan formal diselenggarakan secara terintegrasi. - Perekrutan  aparat  desa sesuia  aturan  administarsi pusat. - LSM berperan aktif dalam pendampingan penyusunan PERDA MHA - Komunitas  adat  perlu pengakuan  hukum  dan diberikan kekuatan menyelenggarakan pemerintah sendiri. - Realisasi  Perda  MHA Ammatoa  Kajang  belum dilakukan. Objektivasi Pemerintah  formal  dan Undang-undang Desa Perda  MHA  Ammatoa Kajang. Ada  limayya,  Karaeng tallu Internalisasi - Tatanan  lama  tetap dipertahankan. - Pemerintahan formal sebagai representasi
akkala  politi (nalar politik).
- Kelembagaan adat tidak berjalan sebagai struktur pemerintahan. Tapi, pemerintahan adat hanya  mengurusi  ritual dan pesta adat.
Hasil tipikasi dari konstruksi sosial rekognisi pada Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan paradoks dalam pelaksanaan implementasi UU Desa. Imposisi (kehadiran) negara di komunitas adat Ammatoa
Kajang menata adat menjadi bagian administratif yang harus melaksanakan aturan legal formal. Pirsoul (2019)  menegaskan  bahwa  politik  rekognisi  bukan  menjadi  solusi  terbaik  dalam  implementasi kebijakan.  Kebijakan  rekognisi  harus  diperjelas  dan  diidentifikasi  yang diakui,  dihapus,  diubah,  dan dipertahankan oleh anggota kelompok atau komunitas adat. Paradoks tersebut ditunjukkan pengaturan legal formal mensyaratkan kelembagaan pemerintah desa berijazah minimal SMA. Di komunitas adat Ammatoa kajang, para tetua adat dan pemangku tidak memiliki ijazah. Imbasnya, para tetua adat tidak bisa  menjabat  kepala  dusun,  aparat  desa,  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Realitas  ini disampaikan oleh Pak MA bahwa Undang-undang Desa masih terjebak pada formalitas administratif yang  harus  dipatuhi  oleh  komunitas  adat  sedangkan  konteks  kemasyarakatan  tidak  memungkinkan dilakukan. Pak  MA mengatakan bahwa :
Terkhusus dalam undang-undang desa dalam mengatur masyarakat sudah cukup memadai dan  sudah  bagus.  Satu  hal  perlu  ditambahkan  dalam  Undang-undang  Desa  ini  adalah pengaturan perekrutan aparat desa dan perangkat-perangkatnya harus diatur terkhusus pada pengaturan masyarakat adat. Khususnya di Tanah Towa, perekrutan aparat dan perangkat desa harus berbasis pada adat-istiadat di masyarakat. Aparat desa dan perangkat desa ini harus paham adat istiadat, hukum adat, dan budaya masyarakat. Sebab, permasalahan yang muncul  dalam  masyarakat  adat  adalah  permasalahan  adat  dibandingkan  dengan permasalahan  hukum  formal  atau  hukum  nasional.  (Wawancara  langsung  dengan  MA, perangkat Desa, 28/02/2019)
Anggota  komunitas  adat  menginginkan  pengkhususan  mengenai  perekrutan  perangkat  desa harus  berbasis  pada  adat-istiadat  di  masyarakat.  Perekrutan  aparat  di  desa  Tanah  Towa  tidak mengakomodasi  tokoh-tokoh  masyarakat  yang  memiliki  pemahaman  dan  pengetahuan  tentang  adat yang  tidak  memenuhi  secara  administratif.  Sementara,  permasalahan  yang  dihadapi  komunitas  adat Ammatoa  Kajang  adalah  permasalahan  adat  yang  membutuhkan  pengetahuan  adat  dalam  proses penyelesaiannya.  Ini  menunjukkan  konstruksi  sosial  rekognisi  dalam  implementasi  Undang-undang Desa  bias  dominasi  negara.  Dalam  hal  pemberian  rekognisi,  negara  seharusnya  memberikan  hak penyelenggaraan pemerintah sendiri kepada komunitas adat (Kymlica 2000).
Di komunitas adat Ammatoa Kajang, penyelenggaraan pemerintah sendiri bias dominasi negara dalam penyelenggaraan pemerintah adat. Proses institusionalisasi (objektivasi) yakni pemerintahan adat dan formal yang terintegrasi dalam satuan pemerintahan desa. Ammatoa sebagai posisi kepemimpinan tertinggi  dalam Ada ’ Limayya , Karaeng  Tallua kehilangan  pengaruh  dan  pengaturan kemasyarakatannya. Ada Limayya terdiri dari para Galla sekaligus kepala desa Galla Lombo sebagai kepala  desa  desa  Tanah  Towa, Galla Pantama sebagai  Kepala  desa Pattiroang, dan  Galla Malleleng sebagai  Kepala  desa  Malleleng  sedangkan Karaeng  Tallua yakni  Camat  Kajang  sebagai Labbiria, Sulehatang  sebagai Kepala  Urusan  Agama  (KUA),  dan Moncong  Buloa (para  mantan  camat). Kelembagaan adat ini masih berjalan hanya sebagai simbol adat, bukan pemerintahan yang dijalankan sendiri.  Konstruksi  sosial  rekognisi  yang  menjadi  jargon  politik  UU  Desa  tidak  berjalan  di  level pemerintah desa.
Restrukturisasi  adalah  langkah  demistifikasi  terhadap  pemerintahan  adat  karena  orang-orang terpilih  kepala  desa,  camat,  dan  KUA  dilakukan  berdasarkan  aturan-aturan  formal  yang  ditetapkan negara. Kepala desa dipilih melalui pemilihan kepala desa, camat ditunjuk oleh pemerintah daerah, dan KUA diseleksi berdasarkan proses perekrutan pemerintah daerah. Upaya formalisasi adat dilakukan dari aparatus pemerintahan adat menjadi aparatus negara. Aparatus adat dipilih berdasarkan praktik ritual yang  dilakukan  adat  dan  berdasarkan  garis  keturunan ada  limayya karaeng tallua . Pasca  formalisasi aparatus adat, pengangkatan galla , labbiria , dan sulehatang diserahkan pada proses formal yang telah ditentukan  negara.  Ketiga  aparatus  ini  ketika  sudah  diangkat  dan  dilantik  pemerintahan  formal (pemerintah  daerah).  Selanjutnya,  Ammatoa  selaku  pemimpin  tertinggi  dalam  wilayah  adat  berhak melantik aparatus pemerintahan formal ini menjadi aparatus adat.
Pelantikan  yang  dilakukan  oleh  Ammatoa  tetap  memperhatikan  asal-usul  (keturunan)  dari aparatus  pemerintahan  ini.  Jika,  ketiga  aparatus  tidak  memenuhi  persyaratan  adat,  Ammatoa  berhak menolak  orang-orang  ini  menjadi Galla , Labbiria ,  dan Sulehatang .  Pelantikan galla tentu memperhatikan  asal-usul  keturunan  mereka  seperti  itu  juga  dengan Labbiria . Labbiria yang  juga digelari Karaeng Kajang harus berasal dari keturunan Kerajaan Bone dan Gowa. Jika, persyaratan ini tidak terpenuhi, Ammatoa tidak bisa melantik dia sebagai labbiria . Ammatoa akan mengangkat orang lain yang memenuhi persyaratan adat. oleh  karena itu, proses restrukturisasi adat, pemerintah adat harus memperhatikan  kebutuhan  adat  untuk  hubungan  resiprokal  yang  berlangsung.  Pada  posisi  struktural pemerintahan  formal,  pemerintah  desa menghormati  adat  sebagai  struktur  pemimpin  tertinggi  dalam penyelenggaraan pemerintahan adat. Di aspek yang lain, negara memposisikan struktur pemerintahan adat lebih rendah dengan pemerintahan desa. perbandingannya bisa dilihat dalam gambar kedudukan pemerintahan adat di dalam UU Desa gambar 3.
Gambar 3. Sistem Baru, Tatanan baru Tradisi Berdesa dan Kedudukan Kelembagaan adat
Pembentukan  struktur  organisasi  perangkat  desa  sangat  berbeda  dengan  sistem  struktur penyelenggaraan pemerintah desa. Secara de facto Kelembagaan kemasyarakatan (lembaga adat) yang sudah berlangsung lama di desa tanah berada pada posisi yang lebih tinggi sistem pemerintah desa dan perangkat desa sedangkan de jure komunitas adat Ammatoa di bawah struktural pemerintahan formal. Perbedaan struktural dapat ditunjukkan  dalam gambar 4 dengan prinsip-prinsip sistem baru, Tatanan baru Tradisi Berdesa dan Kedudukan Kelembagaan adat. Konstruksi sosial rekognisi dalam tatanan baru tradisi berdesa penyusunan struktur kelembagaan organisasi perangkat desa tidak relevan di komunitas adat  Ammatoa  Kajang.  Sistem  tradisi  baru  berdesa  dengan  politik  rekognisinya  seharusnya mengembalikan  hak  kolektif  dan  kedaulatan  budaya  yang  dimiliki  suatu  komunitas  adat  (Aydin  dan Sahin  2019).  Faktanya,  komunitas  adat  di  Ammatoa  Kajang  tetap  bertahan  dengan  kondisi  yang diwariskan sejak zaman orde baru.

## Musyawarah Desa
Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Musyawarah Desa Perangkat Desa (Pelayanan) Panitia (Ad-Hoc) BUMDES
Lembaga Kemasyarakatan / Adat Kelompok Kepentingan Khusus Bagian Wilayah Desa Perwakilan bagian wilayah desa yang dipilih secara demokratis Dipilih
langsung
• RPJM – Desa
• Aset Desa
• Hal – hal Strategis
• RPJM – Desa dan RKP - Desa
• APB Desa
• Peraturan Desa
• Kinerja Pemerintah
• Kerja Sama

## Prinsip dasar pemerintahan Desa
• Chack and Balance Pemerintah desa dan BPD
• Demokrasi  Perwakilan + Permusyawaratan
• Peraturan Desa
• Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes
Gambar 4. Sistem Desa Lama, Tatanan lama Tradisi Berdesa dan Kedudukan Kelembagaan adat Desa Tanah Towa.
Kelembagaan yang terbentuk hasil restrukturisasi diinternalisasi sebagai sistem pemerintahan yang sah. Aspek ini merupakan bentuk dari internalisasi penyelenggaraan organisasi kemasyarakatan. Oleh  karena  itu,  anggota  komunitas  adat  menerima  model  penyelenggaraan  pemerintahan  sebagai bentuk pemerintahan yang sah dan dipatuhi secara bersamaan. Proses pengakuan ini sudah tertanam dan terinternalisasi melalui proses dialog kebudayaan yang panjang. Dialog kebudayaan berlangsung sejak komunitas  adat  Ammatoa  Kajang  eksis  sebagai  sistem  kerajaan  berhadapan  dengan  sistem  kerajaan, kolonialisme, dan pembentukan kebangsaan Indonesia.
Hubungan yang berlangsung baik sebelum dan sesudah UU Desa diimplementasikan, komunitas adat Ammatoa Kajang tetap dijadikan objek pengaturan kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan realitas ideal UU Desa bertentangan dengan kondisi objektif yang terjadi di komunitas adat Ammatoa Kajang.  Konstruksi  sosial  rekognisi  yang  berlangsung  di  komunitas  adat  Ammatoa  Kajang  adalah konstruksi negara dan logika elite daerah dalam menjalankan UU Desa. Penegasan ini diperkuat dalam pernyataan saudara  SH yang mengatakan Bahwa
Dari aspek yang lain, konstruksi atau bangunan pemikiran para pemimpin desa maupun daerah, pembangunan infrastruktur selalu mengasosiasikan dengan permanen yang berasal dari batu, semen, aspal, dan besi, yang semuanya berbau modernitas. Pemimpin kita tidak pernah  berpikir  mengenai  pembangunan  yang  berbasis  pada  kebutuhan  masyarakat. Kebutuhan pembangunan yang diharapkan masyarakat adat misalnya dengan memasukkan batu-batu yang berasal dari sungai digunakan untuk memadatkan dan meratakan jalan yang dilalui  sehari-hari  oleh  masyarakat,  dan  pembuatan  jembatan  dengan  kayu,  perbaikan irigasi yang didanai oleh dana desa. (Wawancara langsung dengan SH, anggota komunitas adat, 27/02/2019)
Perwakilan bagian wilayah desa yang dipilih secara demokratis Musyawarah Desa
Kepala Desa / Galla
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Musyawarah Desa Perangkat Desa (Pelayanan) Panitia (Ad-Hoc) BUMDES Kelompok
Kepentingan Khusus
Bagian Wilayah Desa a. RPJM – Desa b. Aset Desa c. Hal – hal Strategis Ammatoa Dilantik Ammatoa dan Bupati Dipilih langsung
Konstruksi sosial rekognisi yang mementingkan kehendak rakyat dan konstruksi sosial orang dalam ( insider ) dalam pengambilan kebijaksanaan politik dalam pengimplementasian UU Desa belum berjalan. Dalam proses pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  terhadap  pelaksanaan  rekognisi  berjalan  maksimal.  Pengawalan  yang  mereka lakukan hanya sampai pada tahap perencanaan dan penetapan regulasi yakni penyusunan Perda MHA Ammatoa Kajang. LSM tidak berperan pada tahap realisasi atau pengembalian kekuatan komunitas adat sebagai entitas komunitas adat yang memiliki sistem pemerintahan adat.
Negara  dalam  pengimplementasian  Undang-undang  Desa  belum  mentransformasikan  bahasa hukum,  regulasi,  dan  kebijakan  di  masyarakat  sebagai  basis  pengaturan  masyarakat  adat.  Istilah rekognisi di komunitas adat adalah bahasa langit dan akkala politik (nalar politik) yang hanya dipahami oleh  elite  desa,  daerah  dan  aktor  intelektual.  Beberapa  kesempatan,  istilah  rekognisi  sangat  awam dengan  istilah  ini  bahkan  keberadaan  Undang-undang  Desa  hanya  dipahami  sebatas  dana  desa.  Ini menunjukkan bahwa asas rekognisi yang dicantumkan praktik utopis dalam kehidupan bernegara, nalar kebijakan dalam pengimplementasian Undang-undang Desa adalah nalar elite.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian terdahulu, istilah rekognisi selalu dikaitkan keadilan sosial, redistribusi, hukum, masyarakat  multikultur,  pengelolaan,  dan  pemanfaatan  hutan,  kesalahan  rekognisi.  Pada pengimplementasian  undang-undang,  hasil  penelitian  terdahulu  menunjukkan  keistimewaan  dan keberhasilan  asas  rekognisi.  Pada  pengembangan  teoritis,  penelitian  ini  mengembangkan  konstruksi sosial  dengan menggabungkan istilah rekognisi sebagai konsep teoritis dan asas Undang-undang Desa yang menghasilkan sintesis konsep Konstruksi sosial rekognisi yang belum digunakan pada penelitian- penelitian terdahulu.
Penelitian  ini  menunjukkan  dua  hal:  pertama  paradoks  asas  rekognisi  dalam pengimplementasian UU Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan adat. Implementasi UU Desa di Desa Tanah Towa menunjukkan konstruksi sosial rekognisi yang paradoks antara pihak pemerintah dan komunitas adat Ammatoa Kajang. Paradoks konstruksi sosial rekognisi ketika sistem tatanan lama tetap dipertahankan sebagai sistem pemerintahan integral antara pemerintahan formal (desa administratif) dan pemerintahan adat menyatu dalam satu bentuk pemerintahan yakni pemerintahan formal desa. Di dalam UU Desa sendiri sebagai tatanan tradisi baru berdesa menempatkan kelembagaan adat di bawah sistem pemerintahan formal. Di desa Tanah Towa, secara de facto , kedudukan kelembagaan adat lebih tinggi dibanding  pemerintahan  kecamatan  maupun  desa.  Pada  pengimplementasian  UU  Desa,  negara memberikan  rekognisi  kepada  komunitas  adat  Ammatoa  untuk  menjalankan sistem  penyelenggaraan pemerintah sendiri dengan mengembalikan komunitas adat sesuai dengan hak asal-usulnya. Upaya itu dilakukan ketika ditetapkan Perda MHA Ammatoa Kajang. Realisasi dari MHA Ammatoa Kajang ini tidak menunjukkan upaya pengembalian MHA Ammatoa Kajang sebagai tatanan komunitas adat yang memiliki  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  sendiri.  Pihak  LSM  bersikap  pasif  terhadap  agenda implementasi Undang-undang Desa maupun MHA Ammatoa Kajang.
Kedua,  hasil konstruksi sosial rekognisi menunjukkan bahwa implementasi UU Desa, negara masih dominan mengonstruksikan komunitas adat Ammatoa Kajang. Konstruksi sosial rekognisi di desa Tanah Towa dan komunitas adatnya, bias elite dan mengimposisi komunitas adat, menghadirkan negara dalam  desa  dan  komunitas  adat  Ammatoa  Kajang  sesuai  tata  aturan  negara  yang  formalistik  dengan sistem birokrasi.  Oleh  karena  itu, penelitian ini  merekomendasikan  restrukturisasi  kelembagaan  adat melalui pembentukan kawasan desa adat dengan merekognisi desa-desa bekas pemekaran Tanah Towa menjadi desa adat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusta, Ivanovich. 2003. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif . Bogor: Litbang Pertanian.
Arsyad, Idham, Satyawan Sunito, dan Haryadi Kartodiharjo. 2016. “Analisis Aktor Dalam Pembentukan Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan MK 35 (Studi Atas Peran AMAN Dan Jaringannya Dalam Mendorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Melalui UU Desa Dan RUU PPMHA).” Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan 4(3).
Aukia,  Jukka.  2019.  “Struggling  for  Recognition?  Strategic  Disrespect  in  China’s  Pursuit  of  Soft Power.” East Asia 36:305–20.
Aydin,  Filiz  Tutku  dan  Fethi  Kurtiy  Sahin.  2019.  “The  Politics  of  Recognition  of  Crimean  Tatar Collective Rights in the Post-Soviet Period: With Special Attention to the Russian Annexation of Crimea.” Communist and Post-Communist Studies 52(1):39–50.
Berger, Peter. 2011. Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective . New York: Open Road Media.
Berger,  Peter  dan  Thomas  Luckmann.  1991. The  Social  Construction  of  Reality:  A  Treatise  in  the Sociology of Knowledge . London: Penguin.
Brincat,  Shannon.  2013.  “The  Harm  Principle  and  Recognition  Theory:  On  the  Complementarity between Linklater, Honneth and the Project of Emancipation.” Critical Horizons 14(2):225–56.
Eko, Sutoro. 2014. Desa Membangun Indonesia . Yogyakarta: FPPD.
Eko, Sutoro. 2015a. “Desa Punya Cara, Negara Punya Aturan.” Kompas.Com . Retrieved August 13,
2019
(https://nasional.kompas.com/read/2015/11/16/18000081/Desa.Punya.Cara.Negara.Punya.Aturan ?page=all).
Eko,  Sutoro.  2015b. Regulasi  Baru,  Desa  Baru:  Ide,  Misi,  Dan  Semangat  Undang-Undang  Desa . Jakarta:  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia.
Eriyanti, Fitri. 2015. “Perspektif Sosiologis Tentang Kemandirian Nagari Di Sumatera Barat Melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.” Humanus 14(2):138.
Faisal,  Andi  Nuraeni  Aksa,  dan Muh.  Hasan  Samad. 2011.  “Koordinasi  Pemerintah  Daerah  Dengan Lembaga  Adat  Dalam  Pelestarian  Hutan  Adat  Di  Kawasan  Adat  Ammatoa  Kajang  Kabupaten Bulukumba.” Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintah II(2):1–10.
Fraser,  Nancy.  1998. Social  Justice  in the  Age  of  Identity  Politics:  Redistribution,  Recognition,  and Participation . Berlin.
Fraser,  Nancy  dan  Axel  Honneth.  2004. Redistribution  or  Recognition?:  A  Political-Philosophical Exchange . New York: Verso.
Gayatri, Irine Hiraswati. 2007. “Demokrasi Lokal (Di Desa): Quo Vadis.” Interseksi.Org .
Geertz,  Clifford.  2000. Negara  Teater Kerajaan-Kerajaan  Bali  Abad  Kesembilanbelas .  Yogyakarta: Adipura.
Harnoko, Darto. 2008. “Pembangun Di Tingkat Lokal Dalam Otonomi Daerah.” Jantra: Jurnal Sejarah Dan Budaya III(6):391–97.
Kompridis, Nikolas. 2007. “Struggling over the Meaning of Recognition: A Matter of Identity, Justice, or Freedom?” European Journal of Political Theory 6(3):277–89.
Kymlica, Will. 2000. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights . Oxford: Oxford University Press.
Maarif,  Samsul,  Asman  Azis,  dan  Palupi  Setiani.  2013.  “Pembangunan  Nasional:  Kearifan  Lokal Sebagai  Sarana  Dan  Target  Community  Building  Untuk  Komunitas  Ammatoa.” Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik 26(3):167–81.
Pirsoul,  Nicolas.  2019.  “Recognition  and  Deliberation:  A  Deliberative  Corrective  to  Liberal
Multicultural Policies.” Journal of Public Deliberation 15(1):10.
Ra’is, Dekki Umamur. 2018. “Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-Undangdesa Nomor 6 Tahun 2014.” Reformasi 7(1):29–46.
Schwandt,  Thomas  A.  1994.  “Constructivist,  Interpretivist  Approaches  to  Human  Inquiry.”  in Handbook of Qualitative Research , edited by N. K. Denzin and Y. S. Lincoln. New York: SAGE Publications.
Silahuddin,  Muhammad.  2015. Kewenangan  Desa  Dan  Regulasi  Desa. Jakarta:  Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Sjaf, Sofyan. 2019. Inovasi Republik Merdeka . Bogor: IPB Press.
Swanson,  Jacinda.  2005.  “Recognition  and  Redistribution:  Rethinking  Culture  and  the  Economic.”
Theory, Culture & Society 22(4):87–118.
Timotius, Richard. 2018. “Revitalisasi Desa Dalam Kontelasi Desentralisasi Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Universitas Indonesia 48(2):323–44.