Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 8 No. 1 Juni 2022 E-ISSN: 2580-5234 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## MEMAHAMI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  TENTANG PEMANFAATAN  ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK KORBAN COVID- 19 DALAM PENDEKATAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER

## Dwi Novaria Misdawati
UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan Email: dwi.novaria.misdawati@iain.pekalongan.ac.id

## Athoillah Islamy
UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan Email : athoillahislamy@yahoo.co.id

## Abstract
Economic problems as a result of the Covid-19 pandemic in Indonesia have prompted serious  handling  by  all  elements  of  society,  especially  the  government.  Responding  to  this problem, the Indonesian Ulema Council (MUI) was present through the MUI fatwa No. 23 of 2020  concerning  the  Utilization  of  Zakat,  Infaq,  and  Sadaqah  Assets  to  cope  with  the pandemic and its implications. This study intends to identify the model of the contemporary Islamic  legal  approach  used  in  the  formulation  of  the  fatwa.  This  literature  study  uses  a philosophical  normative  approach.  The  theory  that  becomes  the  theory  of  analysis  is  the Islamic legal system approach offered by Jasser  Auda. This  study shows the formulation of the MUI fatwa No.23 of 2020 using an integrative Islamic law approach. This is based on the characteristics  contained  in  the  various  elements  in  the  formulation  of  the  fatwa.  First,  the comprehensive and multidimensional character, namely using various textual arguments that are universal ('aam). Second, the character of intent, namely using the arguments of various rules of Islamic law that focus on benefit. Third, the cognitive character, which uses various classical  Islamic  legal  thoughts,  but  does  not  become  an  independent  argument,  but  is combined with other perspectives that are part of the basis for formulating a fatwa .
Keywords : Fatwa MUI, Lazis, covid-19

## A. PENDAHULUAN
Ragam  bentuk  kebijakan  publik  yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam memberhentikan meluasnya wabah virus Covid- 19 pada ranah praksisnya menimbulkan problem ekonomi bagi masyarakat.  Pernyataan demikian tidaklah berlebihan, dikarenakan sejak diberlakukan  pembatasan  maupun  penutupan berbagai  ruang  publik  banyak  aktifitas  sektor ekonomi  mengalami  penurunan  drastis  yang pada  akhirnya  memicu  lumpuhnya  kondisi
ekonomi  di  Indonesia. 1 Pada  kondisi  inilah, Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  hadir dengan  fatwanya  yang  dimaksudkan  untuk menyikapi  permasalahan  ekonomi  yang dijumpai  masyarakat  sejak  terjadinya  wabah Covid-19.  Fatwa  yang  dituju  berupa  fatwa MUI No.23 Tahun 2020 terkait Pemanfaatan
1 Cici  Widya  Prasetyandari,  ‚Dampak Covid-19 Bagi Roda Perekonomian Bagi Masyarakat  Indonesia,‛ Jurnal  Imagine 1,  no.  1 (2021): 12–13.
Zakat,  Infak,  dan  Shadaqah  Untuk  Korban wabah tersebut beserta implikasinya. 2
Meskipun  MUI  sudah  berupaya  melalui ijtihadnya  untuk  merumuskan  fatwa  atas pemberdayaan berbagai institusi filantropi Islam dalam  menangani  persoalan  ekonomi  di  tengah pandemi  Covid-19,  namun  kesadaran  atas perlunya pembaharuan atau perubahan ketentuan  hukum  terkait  berbagai  ajaran filantropi  Islam  tersebut  tidak  begitu  mudah diterima di kalangan internal umat Islam sendiri. Ketentuan hukum terkait zakat misalnya.Asmuni  Mth  mengatakan  sebagaiam besar umat Islam masih bnyak yang memandangnya  sebagai  ketentuan  hukum  yang bersifat tauqifi. 3 Oleh  karenanya,  wajib diimplementasikan  sesuai  dengan  keterangan normatif teologis. 4 Tidak berhenti itu, keberadaaan berbagai fatwa MUI sejak terjadinya  wabah  Covid-19  juga  tidak  sedikit menerima pertentangan dari umat Islam sendiri. 5
Padahal  sebagai  produk ijtihad hukum Islam terkait persoalan modern, sudah semestinya  MUI  menggunakan  pendekatan
2 Majelis  Ulama  Indonesia,  ‚Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  Nomor:  23  Tahun  2020  Tentang Pemanfaatan  Harta  Zakat,  Infak,  Dan  Shadaqah Untuk  Penanggulangan  Wabah  Covid-19  Dan Dampaknya,‛ Pub. L. No. 23 (2020).
3 Abu  Yasid,  ‚Hubungan  Simbiotik  Al- Qur’an  Dan  al-Hadits  Dalam  Membentuk  Diktum- Diktum  Hukum,‛ TSAQAFAH 7,  no.  1  (2011):  137– 38.
4 Asmuni  Mth,  ‚Zakat  Profesi  Dan  Upaya Menuju  Kesejahteraan  Sosial,‛ La_Riba 1,  no.  1 (2007): 47.
5 Ilyas  Supena,  ‚Konstruksi  Epistemologi Fikih  Pandemik:  Analisis  Fatwa-Fatwa  MUI,‛ Al- Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 15,  no.  1  (2021): 123–24.
hukum Islam yang tidak hanya berpijak pada landasan  teks  normative  hukum  Islam, melainkan  juga  mempertimbangkan  ragam pendekatan yang berkaitan erat dengan kasus persoalan yang menjadi objek ijtihad dengan tetap  mempertimbangkan  pelbagai  aspek kemaslahatan  ( maslahat )  yang  menjdai orientasi pensyaraiatan hukum Islam ( maqashid  syariah ).  Menurut  Nurcholish Madjid (Cak Nur) sebagaimana yang dikutip oleh Athoillah Islamy, agar produk pemikiran  hukum  Islam  senantiasa  dapat kompatibel  dengan  problem  masyarakat kontemporer  yang  kompleks  dan  dinamis, maka  dibutuhkan  aktifitas ijtihad hukum Islam  yang  tidak  sekedar  bersifat  deduktif, melainkan  harus  dipadukan  dengan  pelbagai nilai  yang  menjadi  orientasi  hukum  Islam. 6
Pandangan Cak Nur paralel dengan pendekatan  hukum  Islam  yang  berkembang pada  diskursus  pemikiran  hukum  Islam kontemporer.    Jasser  Auda  misalnya, menyatakan untuk menyelesaikan problematika  hukum  Islam  modern  yang kompleks  dan  dinamis  dibutuhkan  logika pendekatan hukum Islam yang tidak tekstualis,  reduksionis,  apalagi  dikotomis. 7
Pada  konteks  inilah,  Auda  menawarkan pendekatan  hukum  Islam  yang  holistik.
6 Athoillah  Islamy,  ‚Pemikiran  Hukum Islam  Nurcholish  Madjid ‛  (Disertasi,  Semarang,
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri
Walisongo, 2021). 7 Hengki Ferdiansyah, ‚Pemikiran Hukum  Islam  Jasser  Auda‛  (Master’s  Thesis, Sekolah  Pascasarjana  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta, 2017), 92.
Melalui berbagai fitur dalam pendekatan filsafat sistem, Auda mengembangkan model pendekatan hukum  Islam  baru  yang berkarakter holistik. Berbagai fitur tersebut, antara lain, fitur kognisi,  relasi  hirarkis  relasional,  keseluruhan, multidimensi, keterbukaan, serta kebermaksudan, 8
Artikel  ini  berupaya  untuk  melakukan eksplorasi  sekaligus  identifikasi  perumusan fatwa  MUI  No.23  Tahun  2020  menggunakan sistem  hukum  Islam  yang  dipelopori  Jasser Auda.  Melalui pemikiran Auda tersebut, artikel ini akan mempertayakan fatwa tersebut menekankan  pendekatan  hukum  Islam  yang holistik-integratif?  Atau  justru  pendektakan hukum Islam yang tekstualis-dikotomis? Pertanyaan  demikian  menjadi  hal  urgen. Terlebih  jika  melihat  sikap  masyarakat  muslim Indonesia  sendiri  yang  masih  pro-kontra terhadap  ragam  fatwa  MUI  terkait  pelbagai persoalan  sosial  keagamaan  selama  pandemi covid-19.  Dengan  harapan  secara  praksis, penelitian  ini  dapat  memberikan  pencerahan kepada  umat  Islam  di  Indonesia  tentang pendekatan  hukum  Islam  dalam  struktur penetapan fatwa MUI No.23 Tahun 2020.
Penulis  sadar  berbagai  riset  ilmiah tentang  potensi  zakat  dalam    penanggulangan kasus  korban  covid-19  telah  dilakukan  oleh berbagai peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang  fokus  mengkaji  menjadikan    fatwa  MUI No.23  Tahun  2020  masih  relatif  sedikit.  Pada
8 Zaprulkhan,  ‚Maqā ṣ id  Al-Shariah  in  the Contemporary  Islamic  Legal  Discourse:  Perspective of  Jasser  Auda,‛ Walisongo:  Jurnal  Penelitian  Sosial Keagamaan 26, no. 2 (2018): 446.
bagian  pembahasan  kajian  terdahulu  ini dapat  dijelaskan    beberapa  kajian  penelitian sebelumnya  yang  membahas  fatwa  tersebut dengan  beragam  fokus  dan  perspektifnya masing-masing.,  antara  lain  penelitian  Moh. Dliya‘ul Chaq (2020) menyimpulkan tentang Fatwa  MUI  No.23  Tahun  2020  sangat berperan  besar  dalam  mendorong  upaya penanggulangan masyarakat korban pandemi covid-19.  Hal  demikian  disebabkan  pada fatwa  memuat  misi  kemaslahatan  demi terwujudnya  kemaslahatan  manusia  dan sekaligus  kemaslahatan  agama 9 Penelitian Dliya‘ul  Chaq  ini  memiliki  focus  orientasi dalam  menggali  dimensi  nilai-nilai  orientasi hukum  Islam  dari  implementasi  fatwa  MUI Nomor  23  Tahun  2020 .Berikutnya, Habib Ismail,Ari Rohmawati, Rakhmat, dan Niswatin  Nurul  Hidayat  (2021)  menjelsakan implementasi  fatwa    MUI    No    23    Tahun 2020    oleh  LazisNU  Kota  Metro  bisa diimplementasikan    melalui  dua    strategi. Pertama, diimplementasikan secara konsepteual    melalui    beberapa  program tanggap    darurat    yang    dilaksanakan    oleh satuan    petugas    penanggulangan    wabah Covid-19. Kedua, diimplementasikan   secara konstruktif,      yakni  memperhatikan      aspek sosial  masyarakat  dengan  memilah  dua aspek,  yaitu  pendistribusian  zakat  khusus untuk  warga  muslim.  Sedangkan    untuk  non
9 Moh  Dliya’ul  Chaq,  ‚Peran  Fatwa  Mui Dalam  Penanggulangan  Wabah  Covid-19  Dan Dampaknya:  Studi  Fatwa  Mui  Nomor  23  Tahun 2020,‛ Tafáqquh:  Jurnal  Penelitian  Dan  Kajian Keislaman 8, no. 1 (2020): 138.
muslim  diambilkan  dari  dana  infaq,  shadaqah dan  sumbangan  lainnya. 10 Penelitian  Habib  dan teman-temannya  ini  mencoba  mengeksplorasi strategi implementasi fatwa MUI No  23  Tahun 2020 yang dilakukan oleh LazisNU Kota Metro.
Selanjutnya,  penelitian  Ahmad  Fikri Sabiq dan Choirul Amirudin (2021) menyatakan  bahwa implementasi fatwa No  23 Tahun    2020    pada    ranah  praksisnya  dapat diwujudkan  dalam    bentuk    layanan  kesehatan maupun  pengobatan  dari  wabah  virus  covid- 19. 11 Penelitian  Sabiq  dan  Amirudin  ini  paralel dengan  penelitian  sebelumnya  (Habib  dkk) dalam  hal  mengkaji  bentuk  implementasi ketentuanMUI  No.  23  tahun  2020.  Berikutnya, penelitian  Wahyu  Akbar  dan  Athoillah  Islamy (2021)  menuturkan  bahwa    eksistensi  Fatwa MUI  terkait  penanganan  problem  ekonomi akibat pandemi Covid-19 tidak sekedar berpijak pada  paradigma  realisme  hukum  Islam,  akan tetapi juga melibatkan idealisme hukum Islam. 12
Penelitian  tersebut  menggunakan  kaca  mata filsafat realisme dan idealisme bukan
10 Habib  Ismail  et  al.,  ‚Lazisnu  Dan Penanggulangan  COVID  19;  Impelemntasi  Fatwa MUI  Nomor  23  Tahun  2020  Tentang  Pemanfaatan Zakat Infak Shadaqah,‛ At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah 9, no. 1 (2021): 24.
11 Ahmad Fikri Sabiq and Choirul Amirudin, ‚Pendayagunaan  Zakat  Sesuai  Fatwa  MUI  No.  23 Tahun 2020 Di LAZ Selama Pandemi Covid-19: The Utilization  of  Zakat  in  Accordance  with  MUI’s Fatwa  Number  23  Year  2020  in  LAZ  During  the Covid-19  Pandemic,‛ Jurnal  Bimas  Islam 14,  no.  1 (2021): 161–62.
12 Wahyu  Wahyu  Akbar,  ‚Epistemologi Fikih  Filantropi  Masa  Pandemi  Covid-19  Di Indonesia:  The  Epistemology  of  Fiqh  Philanthropy in  the  Covid-19  Pandemic  Period  in  Indonesia,‛ Jurnal Bimas Islam 14, no. 2 (2021): 346.
menggunakan  perspektif  pendekatan  hukum Islam kontemporer dari Jasser Auda.
Berbeda dengan berbagai hasil penelitian  sebelumnya,  artikel  ini  akan menitikberatkan  pada  konstruksi  penetepan fatwa  MUI  No.23  Tahun  2020  pada pendekatan  hukum  Islam  kontemporer  yang dicetuskan oleh Jasser Auda. Fokus peneltian tersebutlah yang memungkinkan bisa menjadikan  salah  satu  aspek  pembeda maupun novelty (kebaruan)  dari  beberapa penelitian sebelumnya.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  kualitatif  ini  menggunakan kajian  pustaka. 13 Sumber  data  primer  yang dipakai  berupa  dokumen  fatwa  MUI  No.  23 Tahun 2020. Semantara sumber data sekunder  meliputi  beberapa  hasil  penelitian ilmiah  yang  setara  dengan  kajian.  Penelitian ini  memakai  pendekatan  normatif  filosofis dan  memakai teori sistem hukum Islam yang dipelopori Jasser Auda sebagai teori analisis. Pada ranah praksis analisisnya, berbagai fitur dalam  pendekatan  sistem  hukum  Islam tersebut,  diantaranya  karakteristik  kognisi, keseluruhan,  keterbukaan,  relasi  hirarkis relasional, multidimensi, dan kebermaksudan akan digunakan untuk mengeksplorasi sekaligus mengidentifikasi karakteristik pendekatan  hukum  Islam  dalam  perumusan fatwa MUI No.23 tahun 2020 .
13 Lexy J. Moleong, ‚Metodologi Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi,‛ Bandung:  PT Remaja Rosdakarya 103 (2007): 6.
C. Hasil dan Pembahasan 1. Pendekatan Sistem: Sebuah Paradigma Hukum Islam

## Kontemporer
Jasser  Auda  merupakan  satu  diantara beberapa  tokoh  fenomenal  yang  mampu mengembangkan kajian maqasid shariah modern saat ini. Beliau dilahirkan tahun 1966 M di  Kairo.  Petualangan  pemikirannya  berawal dari  Universitas  al-Azhar  melalui  penyusuran beberapa  pembahasan  studi  Islam  di  Masjid  al- Azhar  secara  non  formal.  Pada  tahun  1988 beliau  telah  menyelesaikan  Pendidikan  Strata  1 Auda di Cairo University prodi Ilmu Komunikasi, dan  di tahun 1993 beliau memiliki gelar  magister  yang  bisa  digapainya.  Selain  itu, pada  tahun  1996  beliau  dapat  menyelesaikan jenjang  doktoralnya  pada  keahlian  system analisis  diselesaikanya  di  Universitas  Waterloo, Kanada.  Namun  tidak  cukup  di  situ,  Auda memutuskan  kembali  menjalani  studinya  di Islamic    American    University    dengan  fokus studi hukum Islam, dan berhasil menyelsaikannya    pada  tahun  1999.  Kemudian gelar Masternya  dengan konsentrasi  yang sama hukum    di  selesaikan  pada  tahun  2004  di kampus  yang  sama.  Selanjutnya,  program  studi doktor  Hukum  Islam,  beliau  lanjutkan  di Universtas Wales  tahun 2008.
Jasser  Auda  adalah  seorang  profesor  di
Fakultas  Kajian  Islam  Qatar  (QFIS).  Selain  itu, ia  juga  dikenal  sebagai  anggota  pendiri international  association  of  muslim  scholars yang    bersumber  di  Dublin.  Ia  merupakan penulis  produktif  dalam  melahirkan  berbagai karya  terkait  studi  hukum  Islam,  khususnya
kajian maqasid  shariah ,  antara  lain Fiqh  al- Maqsid  :Inatah  al-Ahkam  al-Shariah  Bi Maqasidiha (2006)    Maqasid  al-Shari‗ah  as Philosophy  of  Islamic  Law:  A  Sistems Approach  (2007), Maqasid  al-Shari‟ah  : Dalil  al-Mubtadi‟in (2011). 14 Dengan demikian  bisa  dikatakan  bahwa  tidak  hanya memiliki background  ilmu  sosial,  Auda  juga memilki basis hukum Islam yang mendalam, terutama pada basis maqasid shariah.
Menurut Auda, dibutuhkan pendekatan hukum Islam  yang holistik untuk  menjawab berbagai permaslaahan hukum Islam kontemporer  yang  menyeluruh.  Dalam  hal ini,  ia    menekankan  pentingnya  upaya pengembangan  pada  pendekatan  hukum Islam  klasik  yang  sudah  ada. 15 Menurutnya, ada  enam  fitur  filsafat  sistem  yang  bisa dipakai  untuk  mengembangkan  pendekatan hukum Islam kontemporer diantaranya, yakni 16
Pertama , fitur kognisi. Eksistensi fitur ini menyadarkan bahwa produk intelektualitas  hukum  Islam  yang  berawal dari  hubungan  pengetahuan  dan  kehidupan sesungguhnya  yang  memungkinkan  adanya kekurangan  yang  bisa  dibantah  maupun ditingkatkan. 17 Kedua, fitur keseluruhan.
14 Ferdiansyah, ‚Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda,‛ 67–71.
15 Jasser  Auda, Maqasid  Al-Shariah  as Philosophy  of  Islamic  Law:  A  Systems  Approach (London  dan  Washington:  The  International  Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 29.
16 Ferdiansyah, ‚Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda,‛ 104–5.
17 Athoillah  Islamy,  ‚Landasan  Filosofis Dan  Corak  Pendekatan  Abdurrahman  Wahid
Fitur  ini  meniscayakan  pentingnya  paradigma hukum  Islam  yang  secara  komprehensif  dalam menjadikan  berbagai  komponen  dalam  sistem hukum  Islam.  Mengingat  adanya  kecondongan pemikiran  hukum  Islam  yang  reduksionis  dan atomistic  pada  pemikiran  ushul  fikih  klasik. Sebagai  contoh  penekanan  penerapan  beberapa dalil  parsial,  seperti  penekanan  pada  dalil maslahah disandingkan  dalil  universal,  sama halnya maqasid shariah . Ketiga, fitur keterbukaan.  Karakteristik  keterbukaan  dalam sistem  hukum  Islam  menjadi  hal  yang  tidak boleh  terabaikan.  Pada  konteks  ini,  diperlukan peningkatan kajian berbagai  teori hokum Islam yang  telah  siap  dalam  merespons  problemtaika hukum  Islam  baru. Keempat, fitur  hirarki relasional.  Keberadaan  fitur  ini  menekankan pentingnya  paradigm  integrative  relasional dalam  system  hokum  Islam. Sebagai  contoh, hirarki  maslahat,  baik  daruriah , hajiat  maupun tahsiniah  berada  dalam  posisi  yang  setara  dan penting. Kelima, fitur  multi  dimensi.  Perlu didudukan  mengenai metode  hukum  Islam sebagai  metode  yang  memuat  berbagai  aspek. Konsekuensinya  tidak  perlu  adanya  logika oposisis  binner  dalam  penggunaan  dalil-dalil hukum  Islam,  karena  berbagai  dalil  yang dipandang  saling  bertentangan  selama  ini  dapat disaling  koleratif,  bahkan  integratif,  seperti halnya  dalil  qot‘i  dan  zanni. Keenam , kebermaksudan.  Pada  fitur  ini,  keberadaan maqashid  shariah  menjadi  fitur  tujuan  inti  pada
Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia,‛ Al-Adalah:  Jurnal  Hukum  Dan  Politik  Islam 6,  no.  1 (2021): 60.
metode  hukum  Islam.    Keberadaan  maqasid tidak  boleh  terbengkalai  pada  berbagai bentuk  rancangan  hukum  Islam  yang  ada. Oleh  karena  itu  harus  diketahui  bahwa  fitur tujuan  tersebut    tidak  bisa  dipisahkan  dari beberapa fitur  lain. 18
Pendekatan sistem hukum Islam tersebut  dipelopori  oleh Jasser Auda  dengan berbagai  fitur  filsafat  system  sebagaimana tersebut  dapat  dipakai  apabila  teori  analisis untuk  menjelaskan  serta  mengklasifikasikan pendekatan  hukum  pada  penetapan  fatwa MUI No 23 Tahun 2020 yang menjadi objek inti pada penelitian ini.
2. Substansi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia  (MUI)  No.23  Tahun  2020 Tentang  Pemanfaatan  Harta  Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya
Menyikapi kondisi permasalahan ekonomi  yang  dialami  masyarakat  Indoneisa sejak  terjadinya  wabah  Covid-19,  MUI membuat Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020. Pada  fatwa  tersebut,  setidaknya  ada  tiga kriteria  besar  untuk  pemanfaatan  aset  zakat, infak,  dan  shadaqah  untuk  penanganan Covid-19  dan  efek  yang  dihasilkannya.. 19 Uraian lebih lanjut sebagai berikut.
Pertama, Ketentuan Umum.
18 Ferdiansyah, ‚Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda,‛ 105–25.
19 Indonesia,  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  Nomor:  23  Tahun  2020  Tentang Pemanfaatan  Harta  Zakat,  Infak,  Dan  Shadaqah Untuk  Penanggulangan  Wabah  Covid-19  Dan Dampaknya, 7–9.
Beberapa  criteria  dasar  pada  fatwa  MUI No.23  Tahun  2020,  diantaranya  (1)  Penyaluran harta  zakat,  infak,  dan  shadaqah  tepat  terhadap anggota  yang  berhak.  (2)  Terpenuhinya  syarat haul  atas  harta  zakat  (3)  Diorientasikan  untuk menjauhi penyebaran Covid-19, dan menurunkan  efek  wabah  Covid-19.  (4)  Harat zakat,  infak  dan  shadaqah  dapat  dipakai  oleh anggota yang pantas menerima melalui pengalokasian sarana prasarana.
Kedua , Ketentuan Hukum Hukum  kebolehan  pemanfaatan  harta zakat  untuk  pencegahan  Covid-19  beserta  efek yang  dihasilkannya  harus  mencukupi  berbagai kriteria,  diantaranya  yaitu.    (1)  kelompok penerima  zakat  yang  dikategorikan    dari  8 golongan mustahik zakat (2) Tujuan zakat  yang didapat  dari  mustahiq  bisa  berwujud  sembako, bantuan  usaha,  uang,  dan  lainnya  disesuaikan kebutuhan  mustahik.    (3)    Harta  zakat  harus bermanfaat  terhadap  masyarakat  yang  menjadi korban pandemi covid-19. Selain itu, pendistribusian  harta  zakat  untuk  kebaikan bersama dapat berupa berbagai kriteria, diantaranya  (1)  Orang  yang  menerima  harta zakat  bagian  dari  golongan fi  sabilillah (2)
Terdapat  dampak  kebaikan  umum,  diantaranya penyediaan  tempat  cuci  tangan,  handsanitizer, dan kebutuhan petugas sosial.
Kemudian,  terkait  ketentuan  hukum pembayaran zakat  harta  yang tidak mewajibkan haul  boleh  didahulukan  selama  sudah  sampai nishab. Namun  dalam   hal  ini berkaitan dengan zakat  fitrah  bisa  diberikan  dan  disalurkan  sejak awal    Ramadhan  sampai  sebelum  dilakukannya
sholat  idul  fitri.  Selain  itu,  berkaitan kebutuhan  operasional  penangkalan  wabah Covid-19  bisa  bersumber  dari  sumbangan yang diperbolehkan agama.
Ketiga : Rekomendasi
Upaya memaksimalkan bentuk penangkalan wabah Covid-19 yang dikerjakan  pemerintah  melalui  upaya  yang tepat untuk keamanan umat melalui  lembaga pengelola zakat yang dipercayai keabsahannya.  Pada  konteks  ini,  penyetoran zakat  harus  dibentuk  orang  Islam  yang memenuhi  kriteria  zakat,  agar  terpenuhi  hak penerima zakat yang diakibatkan oleh wabah tersebut.

## 3. Konstruksi Pendekatan Hukum Islam dalam  Penetapan  Fatwa  MUI  No.23 Tahun 2020
Kedudukan  MUI  menjadi  bagian  dari lembaga sosial dan keagamaan yang mempunyai  kemampuan  sekaligus  kekuatan dalam  mengeluarkan  berbagai  fatwa  terkait persoalan  sosial  dan  keagamaan  Islam  yang terjadi  di  tengah  masyarakat. 20 Meski  pada ranah  praksisnya,  fatwa  MUI  tidak  memiliki kekuatan hukum yang mengikat (imperative),  akan  tetapi    dapat  memberikan pengaruh  besar  terhadap  paradigma  dan sikap  keberagamaan  umat  Islam  dalam merespons problem yang sedang terjadi. 21
20 Alfitri  Alfitri,  ‚Bureaucratizing  Fatwā in  Indonesia:  The  Council  of  Indonesian  Ulama and  Its  Quasi-Legislative  Power,‛ Ulumuna 24, no. 2 (2020): 367.
21 Mohammad  Syifa  Amin  Widigdo  and Homaidi  Hamid,  ‚The  Power  of  Fatwā  in
Mengingat bagiamana dampak fatwa MUI di  tengah  masyarakat,  perlu  disadari    bahwa interpretasi  berbagai  fatwa  yang  dirumuskan oleh MUI sudah pastinya tidak hanya berdimensi  legal  formalistik,  tetapi  juga mempunyai pandangan pendektan dalam penetapannya  yang  penting  untuk  diketahui. 22
Terlebih    berbagai  fatwa  MUI  sejak  pandemi Covid-19    memicu  problem  di  masyarakat. 23
Oleh  karena  itulah,  dalam  sub  bab  inti  ini  akan dipaparkan analisis penetapan fatwa MUI Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 pada ranah sistem hukum Islam yang dipelopori Jasser Auda
Terdapat  empat  unsur  dalam  konstruksi pendekatan  hukum  Islam  pada  penetapan  fatwa MUI No.23 Tahun 2020. Pembahasan selebihnya, diantaranya yakni;
Pertama, dalil nas (al-Quran dan Hadis).
Dasar  hukum  nas  yang  dijadikan  sebagai  dasar pendapat  Fatwa  MUI  bisa  dikategorikan berbentuk  ayat-ayat  dengan  isi  pesan  klausula umum  ( ām )  dari  pada  kalusula  khusus  ( khāsh ).
Hal  tersebut  bisa  dicermati  dari  beberapa  ayat yang  menjadi  pondasi,  antara  lain,  (1)  QS.  Al- Taubah  ayat  60  yang  artinya :  “Sesungguhnya zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang fakir,  miskin,  pengurus  zakat,  mu'allaf  yang dibujuk  hatinya,  untuk  (memerdekakan)  budak,
Indonesia:  An  Analysis  of  MUI’s  Controversial Fatwās,‛ Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies 14, no. 2 (2018): 146.
22 Zakaria Syafei, ‚Tracing Maqasid Al-Shari ‘ah  in  the  Fatwas  of  Indonesian  Council  of  Ulama (MUI),‛ Journal  of  Indonesian  Islam 11,  no.  1  (2017): 119.
23 Supena,  ‚Konstruksi  Epistemologi  Fikih Pandemik,‛ 123–24.
orang-orang  yang  berhutang,  untuk  jalan Allah  dan  untuk  mereka  yang  sedang  dalam perjalanan,  sebagai  suatu  ketetapan  yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui  lagi  Maha  Bijaksana.” (2)  QS. Al-Baqarah  ayat  267  yang  artinya “Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari  hasil  usahamu  yang  baik-baik  dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi  untuk  kamu." (3)  QS.  Al-Baqarah  ayat 219  yang  artinya “Dan  mereka  bertanya pada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:  “Yang  lebih  dari  keperluan.” (4) QS Al-Maidah ayat 2 yang artinya “Dan saling  tolong-menolonglah  kalian  dalam melakukan  kebaikan dan taqwa.” (5)  QS  Al- Imran  ayat  134  yang  artinya “ ( yaitu)  orang- orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu  lapang  ataupun  sempit,  dan  orang- orang  yang  menahan  amarahnya  serta memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan .‖
Selain  itu,  dasar  Hadis  yang  dipakai diantaranya  (1)  ― Sesungguhnya  Allah  sudah mewajibkan  zakat  kepada  orang-orang muslim  yang  kaya  atas  harta  mereka  yang mencukupi  kebutuhan  orang-orang  muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan serta  orang  tidak  memakai  pakaian  (sama sekali)  kecuali  karena  orang  kaya  tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya  Allah  akan  meminta  dari mereka  (orang  kaya  yang  tidak  berzakat) pertanggungjawaban  dan  akan  menyiksa
dengan siksaan yang pedih.“ (HR. al- Thabarani).  (2) “Seorang  laki-laki  dating kepada  Rasulullah  Saw.  sembari  bertanya, „Wahai  Rasulullah,  shadaqah  apakah  yang pahalanya  paling  besar?‟  Beliau  menjawab: “Bersedekahlah  selama  kamu  masih  sehat,
(walaupun)  keadaanmu  pelit,  khawatir  jatuh miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah  kamu  menunda-nunda  membayar shadaqah  sehingga  nyawamu  sudah  sampai  di tenggorokan;  kamu  berkata,  untuk  si  fulan sekian  dan  untuk  si  fulan  (yang  lain)  sekian, sedangkan  si  fulan  telah  mampu.” (HR.  al- Bukhari).  (3)  ―Dari  Ali  bahwa  Abbas  ra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang menyegerakan  mengeluarkan  zakat  sebelum waktunya,  lalu  beliau  mengizinkannya.‖  (HR. Ibnu  Majah  dan  Abu  Daud).  (4) “Bersegeralah membayar  zakat,  sebab  bala‟  bencana  tidak akan  melangkahinya.” (HR.  al-Thabarani).  (5) “Shadaqah  (zakat)  tidak  halal  dibayarkan kepada  orang  kaya  kecuali  dalam  lima golongan,  kepada  yang  sedang  berperang  di jalan  Allah,  kepada  pengurus  zakat,  kepada yang  mempunyai  hutang,  kepada  orang  yang membeli  zakatnya  dengan  hartanya,  atau kepada  orang  yang  memiliki  tetangga  miskin kemudian  ia  bersedekah  kepada  orang  miskin tersebut  lantas  si  miskin  memberi  hadiah kepada si kaya.” (HR. Al-Baihaqi) . 24
Penggunaan  beberapa  dalil  alqur‘an yang bersifat universal („am ) tersebut
24 Komisi  Fatwa,  ‚Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  Nomor  24  Tahun  2017  Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial‛ (n.d.), 1–4, accessed August 14, 2021.1-4.
menunjukan  tentang  penetapan  fatwa  MUI No.23  Tahun  2020  lebih  menekankan  nilai etik sosial-universal dalam berbagai ayat am. Namun  tidak  berhenti  di  situ,  nilai  tersebut dikontekstualisasikan dengan program pendayagunaan  Harta  Zakat,  Infak,  dan Shadaqah  Untuk  mengantisipasi  wabah tersebut beserta implikasinya. Menurut Jasser Auda,  dibutuhkan  logika  pendekatan  hukum Islam  yang  menyeluruh  pada  perumusan hukum  Islam  terkait  persoalan  modern  yang stagnan  dan  menyeluruh.  Pentingnya  logika menyeluruh tersebut meniscayakan pentingnya  penekanan  pada  penggunaan dalil hukum yang bersifat universal dari pada yang bersifat parsial. 25 Tidak hanya itu, Auda juga  menerangkan  bahwa  sistem  hukum Islam  tersebut  mempunyai  perspektif  yang bermacam-macam  (multi  dimensi).  Oleh  hal itu,  logika oposisi  binner dalam  kajian hukum  Islam  yang  mendikotomikan  dalil harus  dihilangkan. 26 Dari  sini  dapat disimpulkan bahwa penekanan atas penggunaan  dalil-dalil  nas  yang  sifatnya umum  (‗ aam) dalam  penentuan  fatwa  MUI No.23 tahun 2020 parallel terhadap karakteristik pendekatan hukum Islam kontemporer  yang  bersifat  menyeluruh  dan multidimensi.
Kedua, beberapa kajian hukum Islam ( qawaid fiqhiyah ), diantaranya (1) Tasarrufu al-Imam  „ala  ro‟iyatihi  manutun  bi  al-
25 Auda, Maqasid  Al-Shariah  as  Philosophy of Islamic Law , 197–98.
26 Ferdiansyah, ‚Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda,‛ 126–27.
maslahat (perilaku  pemimpin  kepada  rakyat harus  mengiringi  kebaikan).  (2) Li  al-wasaaili hukmu  al-maqaasidi (Hukum  sarana  yaitu menduduki  ketetapan  hukum  tujuan  yang dilalui).  (4) Ma  la  yatimmu  al-wajibu  illa  bihi fahuwa  waajibun (Suatu  kewajiban  yang  dapat diterapkan untuk menindaklanjuti sesuatu persoalan,  maka  persoalan  itu  dihukumi wajib). 27
Penggunaan  sejumlah  kaidah  fikih  di atas  memperlihatkan  berbagai  kaidah  hukum pada  penetapan  fatwa  MUI  No.23  Tahun  2020 menekankan  berbagai  kaidah  yang  bersifat prefentif  ( sadd  al-dzari‟ah )  dan maslahah mursalah . 28 Penting  dipahami  bahwa  kaidah sadd  al-dzari‟ah merupakan  salahsatu  dalil hukum  Islam  yang  bersifat  fleksibel  untuk merespons  persoalan  hukum  yang  dinamis  dan kompleks  dengan  tetap  memposisikan  dimensi kemaslahatan sebagai tujuan inti dalam penetapan  hukum. 29 Begitu  juga maslahah mursalah merupakan  dalil  hukum  yang  tidak membutuhkan  dukungan  secara  eksplisit  dari nas  dalam  menjadikan  orientasi  kemaslahatan sebagai  pijakan  hukum  atas  sebuah  persoalan. 30
Menurut  Jasser  Auda,  eksistensi maqasid
27 Fatwa,  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  Nomor  24  Tahun  2017  Tentang  Hukum  dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, 4.
28 Muhammad  Rusfi, Hukum  Kebiri  Dalam Perspektif  Maqasid  Al-Syariah  Dalam  Hukum  Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner (Surabaya: CV. Gemilang, 2018), 69.
29 Ali  Imron,  ‚Menerapkan  Hukum  Islam Yang  Inovatif  Dengan  Metode  Sadd  Al  Dzari’ah,‛
QISTIE 4, no. 1 (2010): 65.
30 ‘Abd  al-Wahhab  Khallaf, Ilmu  Ushul  Al- Fiqh (Kairo: Maktabat al-Da’wat, 1974), 84.
shariah merupakan  kemaslahatan  yang menjadi  sasaran  pokok  pada  penetapan hukum  Islam.  Auda  menyatakan  bahwa merupakan  fitur  kebermaksudan  yang  tidak diperkenankan  untuk  meniadakan  sistem hukum Islam. 31 Tidak hanya itu,  keberadaan maqasid shariah sebagai fitur kebermaksudan  menduduki  posisi  purpose ( ghayat )  yang  tidak  berkarakter  monolitik, yaitu  bisa  berupa  beberapa  macam  bentuk kemaslahatan dalam sebuah penetapan hukum. 32 Dari  sini    dapat  dikatakan penggunaan  MUI  atas  sejumlah  kaidah  fikih yang  berdimensi  prefentif  dan  kemaslahatan dalam  pentepan  fatwa  atas  kehalalan  vaksin Sinovac merupakan pendekatan hukum Islam yang  menekankan  orientasi  terwujudnya kemaslahatan hidup manusia.
Ketiga ,  pemikiran  para  ahli  fikih klasik. Adanya argumentasi pendapat berbagai  ulama  ahli  fikih  yang  berprofesi sebagai  pijakan  fatwa  MUI  No.23  Tahun 2020,  diantaranya.  (1)  Imam  al-Nawawi dalam  kitab al-Majmu‟ juz  6  hal.  228 mengatakan persyaratan orang yang menerima  zakat  (mustahiq)  diwajibkan muslim (2) Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Muhgni  juz  2  hal.  487    menuturkan kategori  mustahiq  zakat  wajib  beragama Islam  (3)  Argumentasi  Imam  Al-Ramly dalam  kitab Nihayatu  al-Muhtah  ila  Syarhi al-Minhaj menerangkan  pengalokasian  harta
31 Auda, Maqasid  Al-Shariah  as  Philosophy of Islamic Law , 54.
32 Auda, 55.
zakat  bagi  orang  miskin  guna  mencukupi keperluan pokok serta memungkinkan penguraian  dengan  cara bertahap, yakni menyesuaikan  keperluanya,  (4)  Imam  al- Nawawi dalam kitab al-Majmu ‘terkait diperbolehkannya  mendahulukan  pengeluaran zakat fitrah sebelum waktu utamanya. 33
Penggunaan sejumlah pandangan para ahli fikih klasik  di  atas  menunjukan  bahwa  MUI menyadari    pemikiran  fikih  klasik  sebagai khasanah warisan pemikiran hukum Islam masih dapat  menjadi  landasan  rujukan  penetapan hukum  atas  persoalan  kontemporer.  Namun demikian berbagai pendapat hukum Islam klasik tersebut  tidak  dijadikan  sebagai  sebagai  dasar hukum  independen,  melainkan    menjadi  bagian dalam  berbagai  unsur  penetepan  fatwa  atas kehalalan vaksin Sinovac. Menurut Jasser Auda, keberadaan  fikih  sebagai  produk  pemikiran hukum Islam memiliki dimensi kognisi ( cognitive  nature )  yang  harus  disadar,  sehingga memungkinkan  bahwa  validitasnya  dijadikan sebagai penerapan dialektika pemikiran manusia dan  realitas  memiliki  kekurangan  dan  perlu diperbarui,  bahkan  direvisi. 34 Oleh  karenanya, dapat dikatakan MUI menyadari bahwa pemikiran  hukum  Islam  klasik  tidak  bisa menjadi  dalil  independen  butuh  diintegrasikan dengan  beberapa  unsur  lain  yang  menjadi  dalil dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, MUI menyadari bahwa sebagai dari produk pemikiran
33 Fatwa,  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  Nomor  24  Tahun  2017  Tentang  Hukum  dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, 4–9.
34 Auda, Maqasid  Al-Shariah  as  Philosophy  of Islamic Law , 46.
hukum  Islam  klasik,  keberdaaan  pendapat fikih  klasik  penting  dielaborasikan  dengan berbagai perspektif dalam menetapkan persoalan  hukum  modern  yang  sangat  aktif dan menyeluruh

## D. KESIMPULAN
Berdasarakan  kajian  pokok  dalam penelitian ini dapat diartikan bahwa penetapan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 menitikberatkan  pada  pendekatan  hukum Islam  integratif.  Hal  ini  dapat  dicermati melalui  karakteristik  pada  beberapa  unsur yang menjadi pertimbangan dalam penetapan fatwa tersebut. Pertama, karakter menyeluruh dan  multidimensi  berupa  penggunaan  dalil- dalil nas yang bersifat umum (‗ aam) . Kedua, karakter  kebermaksudan  berupa  penggunaan berberapa  kaidah  fikih  yang  menekankan kemaslahatan sebagai dalil dan tujuan dalam penetapan  hukum.  Ketiga,  karakter  kognitif berupa penggunaan  berbagai  pemikiran fikih klasik,  akan  tetapi  tidak  sebagai  dalil independen, namun dipadukan dengan berbagai perspektif lain yang menjadi bagian dalil fatwa.
Implikasi teoritik dari kajian penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan  hukum  Islam  dalam  fatwa  MUI berkaitan  dengan  problem  kontemporer, seperti  fatwa  MUI.  No.23  Tahun  2020 merupakan  pendekatan  hukum  Islam  yang tidak dikotomis, melainkan pendekatan  yang memadukan  berbagai  landasan  normatif  teks teologis  (nas),  teori  hukum  Islam  sekaligus
pemikiran  hukum  Islam  (fikih)  klasik.  Dengan kata  lain,  tidak  ada  istilah  independensi  dalil dalam perumusan fatwa tersebut.

## REFERENCE
Akbar,  Wahyu  Wahyu.  ―Epistemologi  Fikih Filantropi  Masa  Pandemi  Covid-19  Di Indonesia:  The  Epistemology  of  Fiqh Philanthropy  in  the  Covid-19  Pandemic Period  in  Indonesia.‖ Jurnal  Bimas Islam 14, no. 2 (2021): 345–66.
Alfitri,  Alfitri.  ―Bureaucratizing  Fatwā  in Indonesia:  The  Council  of  Indonesian Ulama and Its Quasi-Legislative Power.‖ Ulumuna 24, no. 2 (2020): 367–97.
Auda, Jasser. Maqasid Al-Shariah as Philosophy  of  Islamic  Law:  A  Systems Approach . London dan Washington: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
Chaq,  Moh  Dliya‘ul.  ―Peran  Fatwa  Mui  Dalam Penanggulangan  Wabah  Covid-19  Dan Dampaknya: Studi Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020.‖ Tafáqquh: Jurnal
Penelitian Dan Kajian Keislaman 8, no. 1 (2020): 129–40.
Fatwa, Komisi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Nomor  24  Tahun  2017  Tentang Hukum  dan  Pedoman  Bermuamalah Melalui  Media  Sosial  (n.d.).  Accessed August 14, 2021.

## Ferdiansyah, Hengki. ―Pemikiran Hukum  Islam
Jasser  Auda.‖  Master‘s  Thesis,  Sekolah Pascasarjana  UIN  Syarif  Hidayatullah
Jakarta, 2017.
Imron,  Ali.  ―Menerapkan  Hukum  Islam  Yang Inovatif  Dengan  Metode  Sadd  Al Dzari‘ah.‖ QISTIE 4, no. 1 (2010).
Indonesia, Majelis Ulama. Fatwa Majelis Ulama
Indonesia  Nomor:  23  Tahun  2020
Tentang  Pemanfaatan  Harta  Zakat,
Infak, Dan Shadaqah Untuk
Penanggulangan  Wabah  Covid-19
Dan  Dampaknya,  Pub.  L.  No.  23 (2020). Islamy,  Athoillah.  ―Landasan  Filosofis  Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam  Di  Indonesia.‖ Al-Adalah: Jurnal  Hukum  Dan  Politik  Islam 6,
no. 1 (2021): 51–73.
———. ―Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid .‖ Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021. Ismail,  Habib,  Ari  Rohmawati,  Rakhmat Rakhmat, and Niswatin Nurul Hidayati. ―Lazisnu Dan Penanggulangan COVID 19; Impelemntasi  Fatwa  MUI  Nomor  23 Tahun  2020  Tentang  Pemanfaatan
Zakat  Infak  Shadaqah.‖ At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah 9, no. 1 (2021): 19–25.
Khallaf,  ‗Abd  al-Wahhab. Ilmu  Ushul  Al- Fiqh .  Kairo:  Maktabat  al-Da‘wat, 1974.
Moleong,  Lexy  J.  ―Metodologi  Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.‖ Bandung: PT Remaja Rosdakarya 103 (2007). Mth,  Asmuni.  ―Zakat  Profesi  Dan  Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial.‖ La_Riba 1, no. 1 (2007): 43–56. Prasetyandari, Cici Widya. ―Dampak Covid- 19  Bagi  Roda  Perekonomian  Bagi Masyarakat Indonesia.‖ Jurnal
Imagine 1, no. 1 (2021): 12–16.
Rusfi,  Muhammad. Hukum  Kebiri  Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah Dalam  Hukum  Kebiri  Dalam  Kajian Interdisipliner . Surabaya: CV. Gemilang, 2018.
Sabiq,  Ahmad  Fikri,  and  Choirul  Amirudin. ―Pendayagunaan  Zakat  Sesuai  Fatwa MUI  No.  23  Tahun  2020  Di  LAZ Selama  Pandemi  Covid-19:  The Utilization  of  Zakat  in  Accordance
with  MUI‘s  Fatwa  Number  23  Year 2020  in  LAZ  During  the  Covid-19 Pandemic.‖ Jurnal Bimas Islam 14, no. 1 (2021): 161–84.
Supena,  Ilyas.  ―Konstruksi  Epistemologi  Fikih Pandemik:  Analisis  Fatwa-Fatwa  MUI.‖ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 15, no. 1 (2021): 121–36.
Syafei, Zakaria. ―Tracing Maqasid Al-Shari ‗ah in  the  Fatwas  of  Indonesian  Council  of Ulama  (MUI).‖ Journal  of  Indonesian Islam 11, no. 1 (2017): 99–124.
Widigdo,  Mohammad  Syifa  Amin,  and
Homaidi  Hamid.  ―The  Power  of Fatwā  in  Indonesia:  An  Analysis  of MUI‘s Controversial Fatwās.‖ Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary  Journal  of  Islamic
Studies 14, no. 2 (2018): 146–65. Yasid, Abu. ―Hubungan Simbiotik Al-Qur‘an Dan  al-Hadits  Dalam  Membentuk Diktum-Diktum Hukum.‖
TSAQAFAH 7, no. 1 (2011): 133–54.