-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -

## 1702

## EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH
Sandra Kusumawati 1 , Abdullah Kelib 2
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email : khumairapurple@gmail.com

## Abstract
Collateral  or  collateral  are  the  assets  of  the  borrower  promised  to  the  lender  if  the  borrower  is  unable  to return  the  loan.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  implementation  of  fiduciary  collateral execution objects in the murabaha contract at PT. Bank Syariah Mandiri, and other objectives are obstacles and solutions. The method used in this study is the empirical vuridical approach method, where in analyzing the problem is done by combining legal materials with primary data obtained in the field. The specifications of this study are analytical descriptive. Based on the results of the study, it is known that the execution of the fiduciary guarantee object execution in the murabaha contract at PT. Bank Syariah Mandiri is by submitting an  application  for  execution  through  the  Registrar  of  the  Salatiga  Religious  Court.  The  Salatiga  Religious Court  responded  to  the  request  by  issuing  warning  letters  to  the  customer  2  (two)  times  to  be  given  the opportunity to repay the loan to the bank. If the debtor is not present, the Chair of the Religious Court issues an executorial beslag. Furthermore, the Chair of the Religious Court will  issue  a seizure determination and carry out the sale through general auction. The obstacle faced in the execution of murabahah contract object guarantee  execution  is  the  difficulty  in  finding  buyers  of  collateral  objects  and  this  is  overcome  by optimizing the placement of collateral object sales advertisements. The existence of a lawsuit from the debtor and this is resolved by examining carefully the documents relating to the murabaha contract.

## Keywords: Execution; Guarantee; Murabahah Agreemen

## Abstrak
Jaminan  atau agunan adalah aset pihak peminjam  yang dijanjikan  kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  pelaksanaan eksekusi objek  jaminan  fidusia  dalam  akad  murabahah  di  PT.  Bank  Syariah  Mandiri,  dan  tujuan  lainnya  adalah hambatan-hambatan  dan  solusinya.    Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  pendekatan vuridis empiris, dimana dalam menganalisis  permasalahan dilakukan dengan cara inemadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  Pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  dalam  akad murabahah  di  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  yaitu  dengan  mengajukan  permohonan  eksekusi  melalui Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Salatiga.  Pengadilan  Agama  Salatiga  menanggapi  permohonan  tersebut dengan  menerbitkan  surat  peringatan  kepada  nasabah  sebanyak  2  (dua)  kali  untuk  diberikan  kesempatan melakukan  pelunasan  pinjaman  kepada  bank.  Apabila  debitur  tidak  hadir,  Ketua  Pengadilan  Agama mengeluarkan  executorial  beslag.  Selanjutnya  Ketua  PengadilanAgama  akan  mengeluarkan  penetapan  sita eksekusi  dan  melaksanakan  penjualan  melalui  lelang  secara  umum.  Hambatan  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan akad murabahah yaitu sulitnya mencari pembeli objek jaminan dan hal tersebut diatasi dengan lebik mengoptimalkan pemasangan iklan penjualan objek jaminan. Adanya  gugatan dari  debitor  dan  hal  tersebut  diatasi  dengan  meneliti  secara  cennat  dokumen-dokumen  yang  berhubungan dengan akad murabahah.
Kata Kunci: Eksekusi; Jaminan; Akad Murabahah
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## A. Pendahuluan
Lembaga  Keuangan  Syariah  adalah  lembaga  keuangan  yang  mengeluarkan  produk keuangan  syariah  dan  mendapat  izin  operasional  sebagai  lembaga  keuangan  syariah. Lembaga  keuangan  syariah  terdiri  dari  lembaga  keuangan  syariah  bank  dan  non  bank. Lembaga  keuangan  bank  syariah  adalah  lembaga  bank  yang  merupakan  sebuah  lembaga intermediasi  keuangan  umumnya  didirikan  dengan  kewenangan  untuk  menerima  simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.
Jaminan  atau  dikenal  juga  sebagai  agunan  merupakan  harta  benda  milik  nasabah debitur  yang  harus  diserahkan  kepada  Bank  sebagai  kreditur  sebagai  pegangan  bagi  pihak bank  untuk  memastikan  nasabah  debiturmelakukan  semua  kewajibannya  dan  akan  disita oleh  Bank  jika  nasabah  melakukan  wanprestasi  atau  tindakan nonperformingfinancing (kredit  macet).  Dengan  adanya  jaminan  atau  agunan  nasabah  debitur  akan  memiliki komitmen  yang  lebih  kuat  untuk  melakukan  semua  kewajibannya  kepada  pihak  kreditur yaitu Bank Syariah.
Dengan  adanya  jaminan  kebendaan,  pihak  Bank  Syariah  dapat  memastikan kepentingannya dan juga kepentingan nasabah kreditur dapat terproteksi dengan baik. Pada prakteknya  seharusnya  pihak  manajemen  Bank  Syariah  dapat  menyita  jaminan  tersebut untuk  menutupi  semua  tagihan  yang  seharusnya  dilunasi  debitur.      Meskipun  lembaga keuangan syariah dibolehkan meminta jaminan dalam pembiayaan dengan akad murabahah, masih ada pihak yang mempermasalahkannya.
Fitriyah  Rahmawati  (2006)  dengan  judul  “Keberadaan  Jaminan  Fidusia  Sebagai Upaya  Penyelesaian  Pembiayaan  Murabahah  Bermasalah  di  Bank  Syariah”  dimana  hasil penelitiannya apabila nasabah yang wanprestasi mempunyai itikad baik untuk melaksanakan seluruh kewajibannya, maka Bank Syariah terlebih dulu akan melakukan wawancara dengan nasabah  mengenai  latar  belakang  musibahnya.  Kemudian  akan  melakukan  rescedul  atau restruktur hutang nasabah, serta pemberian muqasah atau keringanan atau diskon. Eksekusi jaminan  dilakukan  apabila  segala  upaya  penyelamatan  pembiayaan  tidak  berhasil.  Upaya litigasi jarang ditempuh oleh bank.
Sobirin (2008) dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Ibu Kota Jakarta” dimana hasil penelitiannya hal yang sebenarnya didaftar dalam jaminan fidusia adalah pendaftaran terhadap ikatan jaminannya.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Dengan  pendaftaran  tersebut  maka  perlindungan  terhadap  kreditur  akan  lebih  aman dibandingkan dengan melakukan pendaftaran benda.
Widodo Hadi (2004) dengan judul “Lembaga Fidusia dan Perkembangannya Dalam Praktek Studi Kasus di BRI Sumenep” dimana hasil penelitiannya fiducia sebagai Lembaga jaminan  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat  yang  membutuhkan akad  kredit. fiducia  merupakan  perjanjian  penyerahan  tanda  bukti  hak  kepemilikan  kepada  kreditor, sehingga  bank  tidak  perlu  menyediakan  tempat  khusus  untuk  menyimpan  barang  jaminan. Akan tetapi bias menimbulkan kerugian bagi kreditor apabila debitor pailit.
Edwin  Timothy  (2008)  dengan  judul  “Eksekusi  Objek  Jaminan  Fidusia  Dalam Perjanjian  Kredit  :  studi  pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  Danagung  Bakti  Yogyakarta” dimana  hasil  penelitiannya  upaya  yang  dilakukan  PT  BPR  Danagung  Bakti  Yogyakarta dalam  menangani  kredit  macet  bermasalah  dengan  cara  melakukan  restrukturasi  kredit. Pelaksanaan eksekusinya dilakukan secara non-litigasi, yaitu secara kekeluargaan, tidak ada paksaan.  Apabila  nasabah  beritikad  buruk  maka  melibatkan  pihak  Pengadilan,  penegak hokum, dan balai lelang.
Martha Eri Safira (2014) dengan judul “analisis Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Parate  Eksekusi  dan  Perlindungan  Hukumnya  bagi  kreditur”  dimana  hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  dari  5BMT  dan  BPR  Syariah  yang  dijadikan  obyek  penelitian  hanya satu  yang  sudah  mencantumkan  perjanjian  pokoknya  dengan  fidusia,  dan  bekerjasama dengan  notaris  dalam  pembuatan  aktanya.  Pelaksanaan  parate  eksekusi  lebih  cepat  karena tidak melalui fiat pengadilan, biaya lebih murah.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka    penelitian  ini  akan  fokus  pada  pertanyaan bagaimana  pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  dalam  akad  murabahah  pada perbankan  syariah.  Selain  itu  juga  fokus  mempertanyakan  hambatan-hambatan  dan  solusi dalam  pelaksanaan  eksekusiobjek  jaminan  fidusia  dalam  akad  murabahah  pada  perbankan syariah.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  Yuridis  Empiris. Yuridis mengandung makna bahwa penelitian ini dianalisis menggunakan berbagai buku-buku, peraturan  penmdang-undangan  di  bidang  kenotariatan  sebagai  data  sekunder.  Penelitian  yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris.
Spesifikasi  penelitiannya  adalah  deskriptif  analitis,  dengan  tujuan  untuk  menjelaskan  dan melakukan analisis data yang diperoleh secara sistematis. Untuk data yang dipakai adalah data
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
primer serta sekunder, yang diperoleh melalui penelitian lapangan, penelitian kepustakaan, yang kemudian dianalisa dengan Teknik Analisa kualitatif.

## C. Hasil Dan Pembahasan
Pembiayaan  murabahah  di  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Salatiga  dilakukan  dengan  fasilitas penyaluran  dana  dengan  sistera  jual  beli,  dalam  hal  ini  bank  membelikan  barang-barang  halal apa saja yang menjadi kebutuhan dan permintaan calon nasabah, kemudian menjualnya kepada calon  nasabah  yang  bersangkutan  untuk  pembayarannya  diangsur  sesuai  dengan  kemampuan membayar atau cashflow calon nasabah
Pembayaran  murabahah  dilakukan  secara  angsuran,  walaupun  cara  menjual  secara angsuran  tersebut  sebenamya  bukan  bagian  dari  syarat  dalam  murabahah.  selain  itu  dalam murabahah  juga  diperkenankan  adanya  perbedaan  dalam  harga  imtuk  cara  pembayaran  yang berbeda.  Dalam  praktik  transaksi  secara  angsuran  ini  mendominasi  praktik  pelaksanaan murabahah,  hal  ini  dikarenakan  memang  seseorang  tidak  akan  datang  ke  bank  kecuali  untuk mendapatkan pembiayaan dan manbayar secara angsuran.
Pembiayaan  macet  adalah  suatu  resiko  yang  tidak  dapat  diliindari  oleh  setiap  bank  dalam pemberian  pembiayaan.  Hal  tersebut  dapat  disebabkan  oleh  tidak  dipenuhinya  prestasi  kepada bank seperti debitur mengalami gagal usaha sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha  debitur  bahkan  debitur  dengan  sengaja  tidak  bersedia  membayar  pembiayaan  sesuai dengan perjanjian karena karakter debitur yang tidak baik. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian.
Menurut  ketentuan  Pasal  1234  KUHPerdata  ada  tiga  macam  prestasi  yang  dapat diperjanjikan untuk tiap perikatan, yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk  tidak  berbuat  sesuatu.  Sedangkan  wanprestasi  adalah  suatu  keadaan  dimana  seseorang tidak  memenuhi  kewajiban  yang  didasarkan  pada  suatu  kontrak  atau  perjanjian.  Pada  Bank Syariah  Mandiri  Salatiga,  eksekusi  terhadap  barang  jaminan  adalah  upaya  terakhir  yang dilakukan dalam menangani pembiayaan macet, sebelumya Bank Syariah Mandiri Salatiga telah melakukan  upaya-upaya  yaitu:  melakukan  penjadwalan  kembali  ( rescheduling )  Kedua  melalui persyaratan  kembali  ( reconditioning )  yaitu  bank  melakukanperubahan  atas  sebagian  atau seluruh persyaratan perjanjian pembiayaan. Ketiga melalui penataan kembali ( restructuring ).
Bank  melakukan  tindakan  persuasif  kepada  nasabah  debitur  untuk  mencari  solusi  dan memecahkan  penyebab  terjadinya  pembiayaan  macet.  Bank  memberikan  surat  peringatan  dan somasi pertama kepada nasabah debitur. Jika setelah satu minggu peringatan pertama tidak ada
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
tanggapan  dan  respon,  maka  bank  akan mengeluarkan  surat  peringatan  kedua  dan  ketiga.  Jika bank sudah memenuhi syarat dan prosedur secara administrasi dan nasabali tetap bersikap tidak kooperatif,  maka  bank  akan  melakukan  eksekusi  terhadap  jaminan.  Bank  akan  melayangkan surat  lelang  jaminan  pada  debitur  danKantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang (KPKNL). Selanjutnya akan ditindak lanjuti KPKNL dengan memberikan surat kepada debitur bahwasannya jaminan akan dilelang pada hari yang sudah ditentukan.
Berangkat  dari  hal tersebut  di  atas,  maka  prinsip  yang  diterapkan  oleh  perbankan syariah belum  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  undang-undang  fidusia  itu  sendiri,  baliwa  undang-undang ini  ditersirat  bahwa  eksekusi  dilakukan  dengan  penjualan  di  bawah  tangan  maka  boleh dilakukan  setelah  lewat  waktu  1  (satu)  bulan  sejak  diberitahukan  secara tertulis  kepada  pihak- pihak yang berkepentingan dan diumumkan minimal dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah  yang  bersangkutan.  Prosedur  inilah  yang  sering  dilanggar  oleh  lembaga  pembiayaan (finance)  dalam  melakukan  eksekusi  terhadap  obyek  jaminan.  Biasanya  finance  akan menggunakan jasa debt collector yang langsung mendatangi debitur dan mengambil kendaraan obyek  jaminan  dan  kemudian  oleh  finance  akan  menjualnya  kepada  pedagang  yang  sudah menjadi  relasinya.  Hasil  penjualan  tidak  diberitahukan  kepada  debitur  apakah  ada  sisa  atau masih ada kekurangan dibandingkan dengan hutang debitur.
Jaminan  fidusia  merupakan  salah  satu  perjanjian  jaminan  yang  digunakan  di  PT  Bank Syariali Mandiri Salatiga dalam rangka mengatasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah.  Dalam  mengatasi  pembiayaan  bermasalah  tersebut,  bank  syariah  dapat  melakukan  2 (dua)  cara.  Cara  pertama  bank  melakukan  restrukturisasi  pembiayaan  dan  cara  kedua  bank melakukan  eksekusi  jaminan.  Eksekusi  jaminan  ini  dilakukan  Bank  Syariah  Mandiri  bagi nasabali  yang  sudah  tidak  memiliki  prospek  usaha  dan/atau  kemampuan  membayar  sehingga tidak dapat dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Maka dari itu, bank akan melakukan eksekusi jaminan. Sengketa ekonomi syariah yang dimaksud dalam undang-undang tersebut diantaranya adalali  sengketa  terkait  bank  syariah  dan  transaksi  syariah,  sehingga  eksekusi  jaminan  fidusia pada  akad  pembiayaan  bank  syariah  yang  bermasalah  dapat  dilakukan  melalui  Pengadilan Agama.  Perlu  diketahui  bahwa  pelaksanaan  jaminan  fidusia  syariah  sama  seperti  eksekusi jaminan  konvensional  yang  dapat  dilakukan  melalui  3  (tiga)  cara  yaitu,  eksekusi  secara langsung, eksekusi melalui pengadilan, dan penjualan secara sukarela. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan sejak dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 3 Taliun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
tentang  Pengadilan  Agama  memperluas  kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama  dengan diberikannya kewenangan untuk menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah.
Adapun  proses  yang  dapat  ditempuh  untuk  melakukan  eksekusi  jaminan  melalui bantuan pengadilan agama, sebagai berikut:

## 1. Mengajukan pennohonan ke Pengadilan Agama
Prosedur pertama yang harus dilakukan oleh pihak yang ingin meminta Pengadilan Agama untuk  melakukan  eksekusi  jaminan  fidusia  adalali  mengajukan  permohonan.  Surat pennohonan  yang  diajukan  tersebut  harus  memuat  landasan  hukum  dan  peristiwa  yang menjelaskan hubungan hukum hingga pemohon memiliki hak dan dibenarkan secara hukum memintaKetua  Pengadilan  Agama  melakukan  eksekusi.  Landasan  hukum  yang  dimaksud adalah  akad  pembiayaan  sebagai  perjanjian  pokok  yang  kemudian  disusul  dengan  akad pembebanan jaminan fidusia. Adapun peristiwa yang menjelaskan hubungan hukum adalah tidak dilaksanakannya prestasi yang telah disepakati dalam akad pembiayaan syariah.
2. Ketua Pengadilan Agama memberikan teguran (aanmaning)
Setelah permohonan eksekusi diterima oleh Ketua Pengadilan Agama, maka proses tahapan eksekusi niulai dijalankan dengan terlebih dahulu memanggil debitur untuk diberi terguran (aanmaning) agar melaksanakan isi akad. Apabila debiuir telah dipanggil, namun tidak hadir tanpa  alasan  yang  sah,  maka  tidak  diperlukan  proses  pemeriksaan  sidang  peringatan  dan secara  ex  officio  (secara  sah)  kema  Pengadilan  Agama  dapat  mengeluarkan  executorial beslag  (sita  jaminan)  dalam  eksekusi  pembayaran  sejumlah  uang.  Apabila  ketidakhadiran berdasarkan alasan yang sah dan beralasan, maka pengadilan dapat melakukan pemanggilan ulang.  Jika  debitur  datang  memenuhi  pemanggilan,  maka  dilakukan  sidang  peringatan, sekaligus disampaikan batas waktu pemenuhan prestasi. Lazimnya, masa peringatan adalah 8 (delapan) hari sesuai batas waktu maksimum yang ditentukan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 207 Rbg.
3. Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan sita eksekusi
Setelah  Ketua  Pengadilan  Agama  memberikan  teguran  maka  ketua  akan  mengeluarkan penetapan  sita  eksekusi.  Eksekusi  jaminan  fidusia  merupakan  eksekusi  pembayaran sejumlah uang (executorial verkoop), di mana jaminan fidusia akan dilakukan penjualan di depan umum untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang debitur, bukan eksekusi riil dari tangan  debitur  ke  kreditur.  Jika  debitur  enggan  menyerahkan  benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia,  maka  pengadilan  dapat  melakukan  upaya  paksa  dan  jika  perlu menggunakan kekuatan negara, dalam hal ini kepolisian negara.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## 4. Penjualan lelang secara umum
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  200  ayat  (1)  HIR  atau  Pasal  215  ayat  (1)  RBg  penjualan dilakukan melalui perantaraan kantor lelang, tidak boleh dilakukan sendiri oleh Pengadilan Agama.
Ada  beberapa  tahapan  dalam  melakukan  eksekusi  di  BSM  ketika  debitur  sudah terlarabat  membayar.  Pertama,  ketika  debitur  terlambat  membayar  satu  sampai  lima  hari, pihak  BSM  akan  melakukan  pengecekan  via  telepon.  Kedua,  ketika  debitur  terlambat membayar lima sampai sepuluh hari, maka dari pihak BSM akan meudatangi rumah debitur untuk membicarakan secara baik atau tnenanyakan masalah apa yang dihadapi oleh debitur sehingga tidak membayar tepat waktu. Ketiga apabila debitur tetap tidak membayar sepuluh hari  sampai  satu  bulan  maka  pihak  bank  akan  menyita  barang  jaminan  untuk  dilakukan pelelangan sesuai aturan yang berlaku. Akan tetapi, BSM memiliki kebijakan sendiri dalam penanganan  debitur,  ketika  akan  melakukan  eksekusi  barang  jaminan  tersebut.  Kebijakan tesebut  yaitu  BSM  memberikan  kebebasan  kepada  debitur  untuk  menjual  secara  pribadi barang  eksekusi  tersebut  sehingga  debitur  akan  mendapatkan  harga  yang  lebih  sesuai  dan pantas  untuk  barang  tersebut,  serta  di  dalam  penjualan  tersebut  akan  diawasi  oleh  pihak BSM. Akan tetapi, ketika debitur tidak dapat menjual atau kesusahan dalam menjual barang jaminan tersebut maka pihak BSM akan melakukan penjualan itu sendiri dengan cara lelang.
Dalam prakteknya di lapangan masili terdapat beberapa bambatan yang dialami oleh Bank  Syariah  Mandiri  Salatiga  dalam  pelaksanaan  Eksekusi  jaminan  fidusia  tersebut. Hambatan  ini  baik  yang  berupa  hambatan  yang  dihadapi  pada  awal  pelaksanaan  parate eksekusi  fidusia,  rnaupun  kendala  Iain  yang  dihadapi  oleh  bank  setelah  pelaksanaan eksekusi fidusia tersebut.
1. Berkaitan dengan penjualan objek jaminan
Hambatan utama yang sering dialami oleh PT. Bank Syariah Mandiri Salatiga yang berkaitan  dengan  penjualan  objek  jaminan  adalali  sulitnya  mencari  pembeli  objek jaminan  dalam  akad  murabahah  tersebut.  Tidak  semua  masyarakat  mengerti  dan mengetahui mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia, belum lagi kekhawatiran masyarakat  terhadap  kemungkinan  dipermasalahkannya  kepemilikan  atas  obyek  yang dibeli  tersebut,  misalnya  ada  gugatan  dari  debitor  atau  pemilik  lama  yang  tidak  dapat menerima dilakukannya eksekusi terhadap obyek yang menjadi miliknya. Kekhawatiran
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
masyarakat  juga  timbul  manakala  objek  tersebut  secara  fisik  masili  berada  dalam penguasaan debitor atau pihak ketiga lainnya.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini yakni pihak PT. Bank Syariah Mandiri Salatiga lebih mengoptimalkan pemasangan iklan penjualan objek jaminan yang dapat dilakukan melalui surat kabar, selebaran, atau media iklan lain agar diketalnii oleh khalayak  umum.  Upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  oleh  PT.  Bank  Syariah  Mandiri Salatiga  yakni  dengan  bekerjasama  dengan  balai  lelang  swasta  yang  mempunyai jaringan  calon  pembeli  lelang  dan  kemampuan  marketing  yang  baik  sehingga  jaminan yang menjadi objek lelang dapat laku terjual dengan cepat.
2. Adanya perlawanan atau gugatan dari debitor atau pihak ketiga
Hambatan  lain  yang  dialami  oleh  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Salatiga  adalah perlawanan  yang  dilakukan  debitor  atas  upaya  eksekusi  yang  akan  dilakukan  oleh  PT. Bank  Syariah  Mandiri  Salatiga.  Tidak  jarang  ketika  mengetahui  baliwa  bank  akan melakukan upaya eksekusi atas jaminan yang menjadi jaminan dalam akad murabahah, debitor yang beritikad tidak baik membuat perlawanan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Gugatan ini diharapkan oleh debitor agar dapat menghentikan proses eksekusi  yang  dilakukan  oleh  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Salatiga,  atau  setidaknya mengulur  waktu  pelaksanaan  eksekusi  tersebut.  Materi  gugatan  yang  diajukan  oleh debitor  atau  pihak  ketiga  biasanya  mengenai  jumlah  hutang  yang  dianggap  tidak  jelas atau  tidak  pasti,  adanya  kesalahan  dalam  pengikatan  jaminan  atau  akad  murabahah, objek  jaminan  dimiliki  oleh  pihak  ketiga,  hingga  materi  mengenai  harta  bersama  atau harta warisan.
Berkaitan dengan permasalahan ini seharusnya pihak ketiga yang merasa keberatan dapat mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga ( derden verzet ) secara resmi melalui surat perlawanan yang didaftarkan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan melampirkan  bukti-bukti  kepemilikannya,  misalnya  sertipikat  bukti  kepemilikan  hak atas obyek jaminan yang dilelang pada perlawanannya. Apabila gugatan perlawanan ini timbul  hanya  akal-akalan  dari  pihak  terlelang,  maka  dalam  hal  demikian  lelang  tetap dijalankan.
Dalam  hal  eksekusi  dilakukan  melalui  pengajuan  lelang  eksekusi  pada  KPKNL, atas  adanya  gugatan  dari  debitor  atau  pihak  ketiga  biasanya  pihak  KPKNL  akan melakukan penundaan atau bahkan menolak pennohonan lelang eksekusi yang diajukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Salatiga apabila terdapat gugatan dari debitor atau pihak
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
ketiga  yang  masih  belum  diselesaikan  sehubungan  dengan  jaminan  yang  akan  menjadi objek  lelang  eksekusi.  Sikap  konservatif  KPKNL  seperti  ini  didasarkan  pada pengalamau di lapangan yang mereka alami, dimana sering kali Pejabat Lelang KPKNL yang  melaksanakan  lelang  eksekusi  Hak  Tanggungan  yang  dimohonkan  oleh  bank, dijadikan sebagai salah satu pihak Tergugat dalam gugatan yang dilakukan oleh debitor, dan  atau  akan  direpotkan  oleh  pemanggilan  dari  pihak  Kepolisian  atau  Penyidik manakala  debitor  membawa  permasalahan  tersebut  ke  ranah  pidana  melalui  suatu laporan polisi.
Berdasarkan hambatan-hambatan yang telah dikemukakan di atas, agar pelaksanaan eksekusi  objek  jaminan  dalam  akad  murabahah  tidak  terjadi  hambatan,  maka  sebelum eksekusi  dijalankan,  terlebih  dahulu  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Salatiga  hendaknya mengadakan  pendekatan  atas  objek  jaminan  yang  akan  dieksekusi  sebagai  salah  satu bahan  masukan  untuk  menentukan  altematif  eksekusi  Jaminan  Fidusia  yang  akan digunakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Salatiga.
PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Salatiga  sebaiknya  menerapkan  prinsip  kehati-hatian ( prudential  principle ),  seperti  langkah  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Salatiga  dalam menganalisis  jaminan  dari  nasabah  dan  menganalisis  secara  seksama  dengan mempertimbangkan faktor-faktor watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari  nasabah,  sehingga nonperforming  finance akibat  pembiayaan  bennasalah  tidak tejadi,  selain  itu  Pihak  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Salatiga  juga  sebaiknya mempertimbangkan  dan  memilih  eksekusi  mana  yang  paling  sedikit  menimbulkan sengketa dalam proses eksekusi yang sesuai ketentuan undang-undang dan syariat Islam.

## D. Simpulan
Pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  dalam  akad  murabahah  pada  Bank  Syariah Mandiri  Salatiga  yaitu  dengan  mengajukan  pennohonan  eksekusi  melalui  Kepaniteraan Pengadilan  Agama  Salatiga,  Permohonan  ekesekusi  tersebut  diproses  dengan  cara,  meneliti jaminan  fidusia,  menanggapi  pennohonan  tersebut  dengan  menerbitkan  Surat  Aan  Maning (peringatan  kepada  nasabah)  sebanyak  2  (dua)  kali.  Proses  selanjutnya  adalah  mengeluarkan penetapan  sita  eksekusi.  Dalam  proses  eksekusi,  apabila  debitur  enggan  menyeralikan  benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara sukarela, maka Pengadilan dapat melakukan upaya paksa.  Tahapan  selanjutnya  adalah  penjualan  lelang  secara  umum  melalui  perantara  kantor lelang.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh dalampelaksanaan eksekusi objek jaminan akad  murabahah  pada  perbankan  Syariah  yaitu  : Pertama, Sulitnya  mencari  pembeli  objek jaminan  dalam  akad  murabahah  tersebut  dimana  perbankan  Syariah  mempunyai  solusi  yaitu dengan lebih mengoptimalkan pemasangan iklan penjualan objek jaminan, bekerjasama dengan balai lelang swasta yang mempunyai jaringan calon pembeli lelang dan kemampuan marketing yang baik, Kedua, Adanya perlawanan atau gugatan dari debitor atau pihak ketiga. Perlawanan ini berkaitan dengan dokumen. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan  mengadakan  pendekatan  atas  objek  jaminan  yang  akan  dieksekusi  sebagai  salah  satu bahan  masukan  untuk  menentukan  alternatif  eksekusi  Jaminan  Fidusia  yang  akan,  serta menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle).

## DAFTAR PUSTAKA
Abd Shomad Trisadini P. Ussanti. (2013). Transaksi Bank Syariah . Jakarta: Bumi Aksara Alvian,  Alvian.,Imaniati,  Neni  Sri.  (2019). Eksekusi  Lelang  Barang  Jaminan  Pembiayaan Murabahah  Di  Bank  Syariah  Ditinjau  Dari  Kepmenkeu  Nomor  304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Dihubungkan Dengan UU NO. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah . PROSIDING ILMU HUKUM, Vol.5, (No.1) Anonim, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch ,
https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan- hukum-menurut-gustav-radbruch /,  diakses  pada  tanggal  23  April  2019,pukul  21.00 WIB
Basrowi,. Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rineka Cipta.
Dewan Syari’ah Nasional MUI. (2014). Himpunan Fatwa DSN . Jakarta: Erlangga.
Direktorat  Perbankan  Syariah  Bank  Indonesia.  (2011). Kebijakan  Pengembangan Perbankan Syariah . Jakarta.
Djuhaendah  Hasan  dan  Salmidjas  Salam.  (2000). Aspek  Hukum  Hak  JaminanPerorangan dan Kebendaan . Jakarta: Cahaya IImu.
Ensiklopedi Fiqh online, diakses dari www.fikihonline.co .diakses pada tanggal 20 Mei 2019 Faturrahman  Djamil.  (2013). Penerapan  Hukum  Perjanjian  dalam  Transaksi  di  Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Sinar Grafika.
Fatwa DSN MU1 Nomor 04 Tahun 2000 tentang Murabahah Herlien  Budiono.  (2010). Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  Di  Bidang Kenotariatan .  Bandung: Citra Aditya.
HJR dan RBg
Ibnu  Rusyd.  (2013).  Bidayatul Mujtahid  wa  Nihayatul  Muqtashid,  (Indonesia,  Al-Ma’arif t.th, I . Juga Dr. Mardani dalam Hukum Perikatan Syanah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## KUH Perdata
Lely  Shofa  Imama.  Konsep  dan  Iraplementasi  Murabahah  Pada  Produk  Pembiayaan BankSyariah, http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/48
2 , diakses pada 20 Juni 2019
M.  Bahsan.  (2012). Hukum  Jaminan  Dan  Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia .  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mardani.  (2010). Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan  Mahkamah  Syari’ah . Jakarta: Sinar Grafika.
Mardani. (2013). Hukum Periatan Syariah di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika Moh. Mahfud MD. (2011 ). Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad.  (2010). Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris . Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Nasyi’ah,  Iffaty.,chusna,  Asna  Jazillatul.  (2012). Implementasi  Prinsip  Syariah  Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia De Jure , Vol.4, (No. 2), pp 147-159
Nurhayati, Sri,.Wasilah. (2009). Akuntansi Syariah di Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.
Rachmadi Usman. (2013). Hukum Kebendaan . Jakarta: Sinar Grafika.
Ridwan  fathoni,  Siti  Malikatun  Badriyah,  R.  Suharto,  vol  5,  No  3,  Tahun  2016  articles efektifitas  Pemberlakuan  Pendaftaan  Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik  Terhadap Pembiayaan  Bank  Syariah  (studi  pada  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang)
Rofah  Setyowati,  Muhyidin,  Nurma  Gupitasari.  Vol  5,  No  3  (2016):  Volume  5,  Nomor  3, Tahun 2016 - Articles Mekanisme Konsolidasi Bank Syariah Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Dari Perspektif Yuridis
Sa’diyah,  Halimatus.  (2018). Kedudukan  Fidusia  Sebagai  Jaminan  Akad  Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah ; Studi Kasus Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Vol 29, (No. 2), pp 68-76
Safira, Martha Eri. (2014). Analisis Perjanjian Jamninan Fidusia Terhadap Parate Eksekusi dan  Perlindungan  Hukumnya  Bagi  Keditur  (BMT  dan  BPRS  Syariah  di  Ponorogo), Vol 11, (No.1), pp 121-134
Sakhiyatu Sova, Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch , http://www.scribd.com/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav- Radbruch#scribd , diakses pada tanggal 24 April 2019, pukul 20.00 WIB.
Salim  H.S.  (2010). Hukum  Kontrak  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Salim. (2014). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Siti  Malikhatun  Badriyah,Jaminan  Fidusia  di  Indonesia  (setelah  berlakunya  UU  No  42 Tahun 1999),(Semar
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  (2007). Perbankan  Islam  dan  Kedudukan  dalam  Tata  Hukum Perbankan Indonesia . Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  (2014). Perbankan  Syariah  Produk-produk  dan  Aspek-aspek Hukumnya . Jakarta: Kencana.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
Sukarno  Aburaera,  Muhadar,  dan  Maskun.  (2013). Filsafat  Hukum  Teori  dan  Praktek . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Sutedi, Adrian. (2010). Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.
Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
Undang  -  Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian
Sengketa
Undang-Undang  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-  UndangNomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 21 Taliun 2008 tentang Perbankan Syariah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Wiroso. (2015). Jual Beli Murabahah . Yogyakarta : UII Press.