Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.907

## Analisis Harmonized System Code dan Tarif Pabean Terhadap Pajak dimoderasi dengan Surat Keterangan Asal
Ajeng Wijayanti 1 , Martha Uliana Siahaan 2
Universitas17 Agustus 1945 Jakarta ajeng.wijayanti@uta45jakarta.ac.id , marthaulianasiahaan@gmail.com *Penulis Korespondensi Diajukan : 21 Mei 2022 Disetujui : 26 Mei 2022
Dipublikasi : 4 Juli 2022

## ABSTRACT
International trade is made by a country as an effort to establish cooperation between various countries with the aim of optimizing the country's economic growth. Indonesia has also entered  into  free  trade  agreements  or  Free  Trade  Agreements  (FTA)  with  several  countries. Transactions in the international market need to be accompanied by several important documents such as the Harmonized System Code , Letter of Determination of Tariff  and/or Customs Value, Certificate  of  Origin  as  requirements.  The  purpose  of  the  study  is  to  prove  the  effect  of  the Harmonized  System  Code  and  the  determination  of  the  Tariff  and/or  Customs  Value Determination Letter on tax revenues moderated by the use of a Certificate of Origin. The novelty of  this  research  lies  in  selecting  the  Harmonized  System  Code  variable  as  the  independent variable  and  placing  the  Certificate  of  Origin  as  the  moderating  variable.  The  type  of  this research is to find descriptive quantitative research. Score. Customs, and the moderating variable is a certificate of origin. The research population in Tanjung Priok, North Jakarta with a sample of  216  respondents  with  the  criteria  of  taxpayers  who  export  and/or  import  goods.  The  data analysis method chosen is SEM-PLS analysis. SEM analysis was carried out jointly in testing the validity and reliability of the data, the relationship between variables, and obtaining a model that was useful in testing hypotheses. Tests were carried out using the SmartPLS version 3.0 program. The results of the study indicate that the Letter of Determination of Tariffs and/or Customs Value and  the  use  of  a  Certificate  have  an  effect  on  tax  revenue,  while  the  implementation  of  a harmonized System Code has no effect on revenue. In addition, the use of a Certificate of Origin may affect the effect of the Harmonized System Code and the determination of the Tariff and/or Customs Value Determination Letter on tax revenues.
Keywords: Harmonized System Code, Customs Tariff Determination Letter, Original Certificate, Tax Revenue

## PENDAHULUAN
Negara yang makmur dapat diketahui dari kestabilan perekonomian yang dibuktikandengan penerimaan  negara  yang  stabil.Sampai  saat  ini,  penerimaan  negara  terbesar  didapat  dari pembayaran  pajak.Penerimaan  pajak  negara  sebagai  salah  satau  pendapatan  negara  yang  bisa mudah  diperbaharui  karena  bersifat  fleksibel  disesuaikan  dengan  perkembangan  yang  terjadi  di negara  tersebut  (Sulistyowatie  &  Amelia,  2020).  Penguatan  ekonomi  negara  juga  berkaitan dengan  kebijakan  perdagangan  internasional  yang  mempunyai  tujuan  dalam  memaksimalkan pembangunan,  memaksimalkan kemajuan, dan  melakukan pencapaian tujuan negara  (Girsang et al., 2020).
Sumber penerimaan pajak bisa didapat dari pendapatan pajak perusahaan, pendapatan pajak penghasilan  dan  pendapatan,  serta  pendapatan  pajak  dari  perdagangan  internasional  (Oz- Yalaman,  2019).  Sehingga  dalam  penerimaan  pajak  yang  bersumber  pada  perdangangan internasional  sangat  diperlukan.  Perdagangan  internasional  dibuat  suatu  negara  sebagai  upaya dalam  menjalin  kerja  sama  berbagai  negara  dengan  tujuan  mengoptimalkan  pertumbuhan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.907
ekonomi  negara.  Indonesia  juga  mempunyai  kebijakan  terkait  perdagangan  internasional,  baik secara  bilateral,  multilateral,  mapun  regional.  Peranan  perdagangan  internasional  sangat berhubugan  dengan  industrialisasi  yang  menjadi  faktor  pemicu  pengomptimalan  pertumbuhan ekonomi  suatu  negara.Indonesa  juga  telah  menjalin  kesepakatan  perdagangan  bebas  atau Free Trade  Aggrement  (FTA) dengan  beberapa  negara.Keikutsertaan  Indonesia  dalam  perdagangan tersebut  yakni  mendaparkan  keuntungan  atas  pemberlakuan  tarif  preferensi  sehingga  bisa membantu biaya produksi dengan meningkatkan daya saing industri.
Perdagangan  internasional  harus  memperhatikan  dokumen-dokumen  penting  sebagai  syarat bisa  dilakukan  transaksi,  seperti Harmonized  System  Code, Surat  Penetapan  Tarif  dan  Nilai Pabean, Surat Keterangan Asal, dan lain sebagainnya.Berbagai dokumen tersebut dibutuhkan agar membantu  dalam  melakukan  transaksi  skala  internasional  sehingga  juga  bisa  berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Namun, beberapa dokumen tersebut tak jarang didapati masih terdapat kekurangan yang mengakibatkan perdagangan terganggu yang  mengakibatkan transaksi mengalami kendala.
Penelitian  ini  mengkaji  mengenai  penentuan Harmonized  System  Code ,    Surat  Penetapan Tarif  dan  Nilai  Pabean,  dan  penggunaan  Surat  Keterangan  Asal  serta  penerimaan  pajak. Penentuan Harmonized  System  Code berguna  dalam  melakukan  pengklasifikasian  barang (Nugrahaeni dan Tjen 2021;Pooja et al. 2022; Evendi, Faticha, dan Aziza 2019). Penetapan Surat Penetapan  Tarif  dan  Nilai  Pabean  yang  telah  sesuai  standar  dapat  meningkatkan  penerimaan pajak  (Pramudyo  dan  Pebriana  2018;  Taghizadeh-Hesary  et  al.  2021;  Hajawiyah  et  al. 2021;Kurniawan  2019;  Saputra  2020).  Penggunaan  dokumen  Surat  Keterangan  Asal  dalam menentukan  tarif  dalam  kegiatan  perdagangan  internasional  (Girsang  et  al.  2020;  Tang  dan Veelenturf 2019; Cahyani 2020; Yılmaz, Kılıçarslan, dan Caber 2020).
Kebaharuan penelitian ini terletak pada pemilihan variabel Harmonized System Code sebagai variabel independen dan menepatkan Surat Keterangan Asal sebagai variabel moderating . Tujuan penelitian ialah membuktikan pengaruh Harmonized System Code dan Surat Penetapan Tarif dan Nilai  Pabean  terhadap  penerimaan  pajak  yang  dimoderasi  oleh  Penggunaan  Surat  Keterangan Asal.  Berdasar  pada  latar  belakang  tersebut,  berikut  rumusan  penelitian  ini  bagaimana pengaruhpenentuan Harmonized  System  Code dan    Surat  Penetapan  Tarif  dan  Nilai  Pabean Terhadap Penerimaan Pajak yang dimoderasi oleh Penggunaan Surat Keterangan Asal .

## STUDI LITERATUR
Harmonized System Code
Harmonized System
Code berperan penting dalam kegiatan perdagangan internasional.Penentuan  HS  mempunyai  dampak  pada  keberlangsungan  ekspor  dan  impor. Harmonized  System  Code merupakan  daftar  pengklasifikasian  barang  yang  disususn  secara sistematis  bertujuan  mempermudah  pemberian  tarif,  transaksi  perdagangan,  pengangkutan,  dan statistik  (Nugrahaeni  &  Tjen,  2021).  Menurut  Kemendag  (2018)  sekarang  ini  Indonesia mengklasifikasikan barang dengan berdasar pada Harmonized System Code yang tertuang dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.Peraturan mengenai klasifikasi Harmonized System Code telah diatur  dalam PMK  17/PMK.010/2020  mengatur  tentang  tujuan  Harmonisasi  Sistem. Indonesia telah  melakukan  ratifikasi  terhadap  penentuan Harmonized  System  Code yang  diterbitkan  oleh WCO  dengan  Hukum  No.  7  Th  1994  Tentang  klasifikasi  barang  yang  memakai Harmonized System  Code dengan  tujuan  guna  mengklasifikasikan  barang  agar  lebih  sistematis, mempermudah  menentukan  Tarif  Kepabenan,  memberikan  fasilitas,  melakukan  analisis  statistik perdagagangan, dan menyesuaikan standar kode internasional.

## Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean
Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean merupakan tolak ukur yang digunakan oleh bea cukai  dalam  memberitahukan  ke  pihak  importir  apabila  terdapat  penambahan  atau  pengurangan bayar.Selain  itu,  Surat  Penetapan  Tarif  dan/atau  Nilai  Pabean  sebagai  salah  satu  bentuk pengkoreksian Pejabat Pabean mengenai ajuan barang impor yang dilakukan oleh importir.Dalam UU  No.  17  tahun  2006  tentang  Kepabenan  disebutkan  bahwasanya  wajib  kepabenan  diberikan hak  guna  melakukan  pengajuan  administrasi,  salah  satunya  ialah  penagihan.  Penagihan  sebagai suatu  yang  berkaitan  dengan  kewajiban  dalam  melakukan  pemenuhan  pembayaran  atas  bea
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.907
masuk  dan  pajak  serta  sanksi  administrasi  karena  kedapatan  kekurangan  dalam  pembayaran (Kurniawan, 2019).

## Surat Keterangan Asal
Surat Keterangan Asal ialah dokumen yang dapat dijadikan bukti dalam kegiatan ekspor dan impor(Girsang  et  al.,  2020).  Surat  Keterangan  Asal  juga  sebagai  bentuk  hasil  perjanjian internasional yang dilakukan antarnegara yang juga menggunakan Surat Keterangan Asal sebagai dokumen  pendukung  kegiatan  perdagangan  internasional.Penggunaan  Surat  Keterangan  Asal sebagai  syarat  yang  wajib  dipenuhi  agar  bisa  melakukan  perdagangan  ekspor  dan  impor.  Surat Keterangan  Asal  dibagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu  Surat  Keterangan  Asal  preferensi  dan  Surat Keterangan  Asal  non  preferensi.Dokumen  yang  membuktikan  bahwa  barang  ekspor  Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia).

## Penerimaan Pajak
Penerimaan pajak ialah besaran yang didapat oleh kantor pajak atas pembayaran pajak dari wajib pajak  (Hajawiyah et al., 2021). Tingginya penerimaan pajak  suatu negara bisa diapat dari hasil  non  pertanian,  saham  perdagangan  berjumlah  besar  dalam  PDB,  melakukan  investasi dengan  melakukan  pengembangan  terhadap  sumber  daya  manusia,  sistem  keuangan  yang  maju, tingkat  inflasi  yang  rendah,  mayoritas  terdiri  atas  masyarakat  urban,  dan  tingkat  korupsi  yang rendah  (Mawejje  dan  Sebudde  2019).  Pemerintah  bisa  melakukan  peningkatan  pajak  dengan melakukan  pertimbangan-pertimbangan  dalam  memaksimalkan  inklusi  keuangan  (Oz-Yalaman, 2019).
Pengaruh Penentuan Harmonized System Code Terhadap Penerimaan Pajak Menurut  Kementerian  Perdagangan  (Kemendag)  (2018)  Indonesia  mengklasifikasikan barang  berdasar  pada Harmonized  System  Code yang  tertuang  dalam  Buku  Tarif  Bea  Masuk Indonesia.Peraturan  mengenai  klasifikasi Harmonized  System  Code telah  diatur  dalam PMK 17/PMK.010/2020  mengatur  tentang  tujuan  Harmonisasi  Sistem. Harmonized  System  Code berperan penting dalam kegiatan perdagangan internasional.Penetapan Harmonized System Code yang diperutukkan untuk memudahkan melakukan identifikasi barang yang akan diimpor dan bisa digunakan  oleh  pengimpor  guna  melakukan  pengecekan Harmonized  System  Code agar  bisa melakukan  estimasi  biaya  yang  diperlukan  serta  memberikan  kemudahan  bagi  pekerja  dalam menetapkan biaya yang harus dibayarkan oleh importir. Penentuan HS Code berpengaruh terhadap penerimaan  pajak  karena  apabila  barang  yang  diimpor  atau  diekspor  memiliki  nilai  tinggi  akan berdampak  pada  penetapan  pajak  yang  diberikan  terhadap  importir.  Berdasar  pada  pemaparan tersebut, berikut rumusan hipotesisnya.
H1:Penentuan Harmonized System Code Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak

## Pengaruh Penetapan Surat Tarif  Pabean Terhadap Penerimaan Pajak
Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean merupakan tolok ukur yang digunakan oleh bea cukai  dalam  memberitahukan  ke  pihak  importir  apabila  terdapat  penambahan  atau  pengurangan bayar. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean bisa memberikan kemudahan, baik bagi pihak importir  maupun  pihak  bea  cukai  dalam  melakukan  konfirmasi  biaya  yang  diperlukan  dan/atau ditambahkan  karena  adanya  kekeliruan  perhitungan.  Dengan  demikian,  Surat  Penetapan  Tarif dan/atau  Nilai  Pabean  bisa  memberikan  pengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  karena  ketika terdapat  kesalahan  perhitungan,  bea  cukai  bisa  memberikan  konfirmasi  kepada  importir  untuk melakukan  penambahan  dan/atau  pengurangan  bayar  sesuai  dengan  yang  tertuang  pada  Surat Penetapan  Tarif  dan/atau  Nilai  Pabean.Berdasar  pada  pemaparan  tersebut,  berikut  rumusan hipotesis penelitian.
H2: Penetapan Surat Tarif Pabean Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak

## Pengaruh Surat Keterangan Asal Terhadap Penerimaan Pajak
Surat Keterangan Asal ialah dokumen yang dapat dijadikan bukti dalam kegiatan ekspor dan impor  skala  internasional.  Penggunaan  Surat  Keterangan  Asal  bertujuan  guna  meningkatkan persaingan  aktivitas  perdagangan  ekspor  dan  impor  yang  bisa  membantu  Indonesia  menjadi negara yang maju. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena kelengkapan dokumen  bisa  memudahkan  transaksi  sehingga  bisa  memberikan  dampak  yang  baik  terhadap negara . Penggunaan  Surat  Keterangan  Asal  dapat    memberikan  kemudahan  dalam  melakukan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.907
identifikasi barang serta memberikan keuntungan dengan tidak membebankan biaya kepada pihak importir  karena  adanya  kerja  sama  antarnegara.  Berdasar  pada  pemaparan  tersebut,  berikut rumusan hipotesis penelitian.
H3 : Surat Keterangan Asal Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak
Pengaruh Harmonized  System  Code Terhadap  Penerimaan  Pajak  yang  Dimoderasi  oleh Surat Keterangan Asal
Indonesia  mengklasifikasikan  barang  dengan  berdasar  pada Harmonized  System  Code yang tertuang dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (Kemendag 2018).Hal tersebut  bertujuan agar  memudahkan  dalam  melakukan  klasifikasi  barang  dan  menentukan  tarif.Selain  itu, Harmonized System Code juga berkaitan dengan Surat Keterangan Asal yang digunakan sebagai dokumen  yang  harus  diikutsertakan  dalam  kegiatan  perdagangan.  Kajian  yang  dilakukan olehNugrahaeni  dan  Tjen  (2021)  danPooja  et  al.  (2022)  mengungkapkan  bahwasanya kelengkapan dokumen dalam perdangan internasional bisa berguna dalam mengetahui tarif pajak sehingga bisa berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penentuan Harmonized System Code bisa meningkatkan  penerimaan  pajak  negara  dengan  mengetahui  klasifikasi  pengiriman  barang  dan kelengkapan  dokumen  Surat  Keterangan  Asal  bisa  menguatkan  penetapan Harmonized  System Code dengan  memberikan  pembuktian  bahwa  barang  tersebut  memang  benar  berasal  dari negara yang tercantum di Surat Keterangan Asal.
H4: Harmonized  System  Code Berpengaruh  Terhadap  Penerimaan  Pajak  yang Dimoderasi oleh Surat Keterangan Asal

## Pengaruh Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Terhadap Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Surat Keterangan Asal
Penagihan  sebagai  suatu  yang  berkaitan  dengan  kewajiban  dalam  melakukan  pemenuhan pembayaran  atas  bea  masuk  dan  pajak  serta  sanksi  administrasi  karena  kedapatan  kekurangan dalam  pembayaran  (Kurniawan,  2019).  Kajian  Hidayati  et  al.  (2020)  menghasilkan  bahwasanya terbitnya  Surat  Penetapan  Tarif  dan/atau  Nilai  Pabean  disebabkan  terdapat  perbedaan  presepsi kepabenan  dalam  melakukan  penilaian Harmonized  System  Code sehingga  terdapat  perbedaan tarif pajak dalam rangka impor, deklarasi nilai barang di bawah harga pasar. Beberapa dokumen yang harus dilengkapi selain Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean yaitu Surat Keterangan Asal.  Kedua  dokumen  tersebut  mampu  membuktikan  barang  yang  diimpor  dan  biaya  yang diperlukan,  sehingga  Surat  Penetapan  Tarif  dan/atau  Nilai  Pabean  bisa  memberikan  tambahan penerimaan negara yang bisa diperkuat dengan Surat Keterangan Asal.
H5: Surat  Penetapan  Tarif  dan/atau  Nilai  Pabean  Berpengaruh  Terhadap  Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Surat Keterangan Asal

## METODE
Metode  penelitian  ini  ialah  penelitian  kuantitatif  deskriptif.  Penelitian  kuantiatif deskriptif  ialah  memberikan  penjelasan  terhadap  sebuah  fenomena  dengan  angka  dalam mendeskripsikan  suatu  karakteristik  subjek  penelitian  (Sugiyono,  2017).  Populasi  penelitian berlokasi  di  Tanjung  Priok,  Jakarta  Utara.Sampel  penelitian  berjumlah  216  responden  dengan kriteria wajib pajak yang melakukan ekspor dan/atau impor barang.
Variabel  operasional  ialah  data  yang  dibuktikan  secara  ilmiah  yang  bisa  memberikan bantuan  terhadap  peneliti  dalam  meneliti.Variabel  operasional  penelitian  ini  terdiri  atas  variabel dependen,  variabel  independen,  dan  variabel  moderasi.  Variabel  dependen  yakni  penerimaan pajak, variabel independen  yakni Harmonized System Code dan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean, dan variabel moderasi yakni surat keterangan asal.

## Harmonized System Code (X1)
Menurut  Kementerian  Perdagangan  (Kemendag)  (2018) HS  Code ialah  suatu kodeyangmengelompokan  jenis  barang  secara  terstrukturdan  sistematis  yang  terdiri  dari  pos, subpos, dan pos tarif.Berikut indikator pernyataan mengenai variabel HS Code.
a. Saya menentukan HS Code dengan menggunakan Buku Tarif Kepabenan Indonesia.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.907
b. Saya menentukan HS Code dengan melakukan pengecekan barang ke laboratorium.
c. Saya  menentukan  HS  Code  dengan  mengunjungi  laman  resmi Indonesia  National  Single Window (INSW).
d. Saya mengetahui larangan dan pembatasan dalam menentukan HS Code.

## SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean)
Dalam  UU  No.  17  tahun  2006  tentang  Kepabenan  memberikan  pengertian  SPTNP  ialah suaturespon  yang  diberikan  olehpetugas  Bea  dan  Cukai  atas  ketidakcocokan  atau kesalahandalampemberitahuan  impor  barang  yang  mengakibatkan  ada  nya  penambahan  bea masuk, pph, ppn.Berikut indikator pernyataan pada variabel SPTNP. a. Saya mengetahui penetapan SPTNP terhadap barang yang saya impor.
b. Saya mengetahui penetapan SPTNP sesuai dengan jenis barang yang saya impor.
c. Saya mengetahui alasan penetapan SPNTP pada barang yang saya impor.
d. Saya mengetahui penerapan SPNTP terhadap barang impor yang ditetapkan di jalur merah.
e. Saya mengetahui bahwa penetapan SPNTP bergantung padapetugas KPBC.

## Surat Keterangan Asal (SKA)
Surat  Keterangan  Asal  ialah  dokumen  yang  dapat  dijadikan  bukti  dalam  kegiatan  ekspor  dan impor (Girsang et al., 2020). Berikut indikator pernyataan pada variabel SKA.
a. Saya mengetahui penggunaan SKA terhadap barang yang saya impor.
b. Saya mengetahui regulasi SKA terhadap barang yang saya impor.
c. Saya  mengetahui  Tarif  Preferensi  dengan  mengunjungi  laman  resmi Indonesia  Electronic Certificate of Oringin
d. Saya mengetahui kebijakan SKA terhadap barang yang saya impor.

## Penerimaan Pajak
Penerimaan pajak ialah besaran yang didapat oleh kantor pajak atas pembayaran pajak dari wajib pajak (Hajawiyah et al., 2021). Berikut indikator pernyataan pada variabel penerimaan pajak. a. Saya membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang telah diatur oleh undang-undang.
b. Saya mengetahui pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara.
c. Saya melakukan pelaporan pajak secara rutin.
d. Saya mengetahui manfaat pembayaran pajak terhadap penerimaan negara

## Metode Analisis
Metode  analisis  ialah  proses  melakukan  pencarian  dan  melakukaan  penyusunan  data dengan sistematis yang didapat dari hasil penelitiandi lapangan (Sugiyono, 2017). Metode analisis data  yang  dipilih  ialah  analisis  SEM-PLS.  Analisis  SEM  dilakukan  secara  bersama  dalam menguji  validitas  dan  reabilitas  data,  hubungan  antara  variabel,  dan  memperoleh  model  yang berguna dalam menguji hipotesis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SmartPLS versi 3.0.

## HASIL

## Karakteristik Responden
Berdasar  pada  hasil  penyebaran  kuesioner,  terdapat  216  responden  yang  melakukan pengisian.Kuesioner yang telah diisi dianalisis dan disesuaikan dengan kriteria penelitian.Berdasar  pada  hasil  penelitian,  diperoleh  hasil  karakteristik  responden  penelitian dengan  kriteria  berikut:  berdasar  pada  1)  jenis  kelamin  terdiri  atas  pria  sebesar  48%  atau  103 responden dan perempuan sebesar 52% atau 113 responden, 2) usia terdiri atas <25 tahun sebesar 34% atau 74 responden, 26-30 tahun sebesar 25% atau 54 responden, 31-40 tahun sebesar 20% atau  44  responedn,  dan  >41  tahun  sebesar  25%  atau  54  responden,  3)  pekerjaan  terdiri  atas pegawai negeri sebesar 1% atau 2 responden, pegawai swasta sebesar 57% atau 123 responden, dan pengusaha sebesar 42% atau 91 responden, 4) kepemilikan NPWP terdiri atas 100% atau 215 responden menjawab ya dan hanya 1 responden yang tidak memiliki NPWP, dan 5) terdapat 214
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.907
responden atau 99% yang pernah melakukan kegiatan ekspor dan impor  sedangkan hanya ada 2 atau 1% responden yang tidak pernah melakukan kegiatan ekspor dan impor.
Gambar 1. Hasil Uji SmartPLS Sumber: data diolah, 2022

## Uji Validitas
Uji validitas berguna dalam  melakukan pengukuran terhadap kevaliditasan suatu instrumen penelitian.Berdasar  pada  hasil  analisis  uji  validitas  dengan  216  responden,  didapatkan  hasil sebagai  berikut.;  hasil  uji  validitas  pada  variabel  penentuan Harmonized  System  Code dengan empat indikator dinyatakan valid. Keseluruhan indikator mendapat nilai > 0.5. Hasil uji validitas pada  variabel  penentuan  Surat  penetapan  Tarif  dan/atau  Nilai  Pabean  dengan  lima  indikator dinyatakan  valid.  Keseluruhan  indikator  mendapat  nilai  >  0.5.  Hasil  uji  validitas  pada  variabel penggunaan  Surat  Keterangan  Asal  dengan  empat  indikator  dinyatakan  valid.  Keseluruhan indikator mendapat nilai > 0.5. Hasil uji validitas pada variabel penerimaan pajak dengan empat indikator dinyatakan valid. Keseluruhan indikator mendapat nilai > 0.5.

## Uji Reabilitas
Uji  reabilitas  berguna  dalam  melihat  instrumen  penelitian  tersebut  reliabel  dalam mendapatkan informasi.Instrumen dinyatakan reliabel ketika mempunyai skor Cronboach Alpha > 0.7.Berikut disajikan tabel hasil uji reabilitas penelitian.
Tabel 1. Hasil Uji Reabilitas Variabel Cronbach Alpha Ket Penentuan Harmonized System Code 0.970 Reliabel Surat penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean 0.999 Reliabel Penerimaan Pajak 0.997 Reliabel Penggunaan Surat Keterangan Asal 0.996 Reliabel Moderasi  Penggunaan  Surat  Keterangan  Asal  atas  pengaruh Penentuan Harmonized System Code terhadap penerimaan pajak 1.000 Reliabel Moderasi Penggunaan Surat Keterangan Asal atas Surat penetapan Tarif  Pabean terhadap Penerimaan Pajak 1.000 Reliabel
Sumber: data diolah, 2022
Koefisien Determinasi R 2
Uji  determinasi  membuktikan  hubungan  antara  variabel  dengan  faktor  lain  yang  bisa menjadi  pengaruh  hubungan  tersebut.  Hasil  pengujian  koefisien  determinasi  sebesar  0.306.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.907
Artinya,  pada  variabel  penentuan H armonized  System  Code ,  penetapan  Surat  penetapan  Tarif Pabean,  penggunaan  Surat  Keterangan  Asal    berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  sebesar 0.306 atau 30.6% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian.

## Uji Hipotesis
Uji  hipotesis  berguna  dalam  mengambil  keputusan  terhadap  hipotesis  yang  telah  dibuat  dengan mencocokkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berikut hasil pengujian hipotesis penelitian.
Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis Variabel Original Sample Sample Mean Std. Dev T- Statistics P Values Penentuan Harmonized System Code terhadap Penerimaan Pajak 0.041 0.045 0.072 0.569 0.570 Surat  penetapan  Tarif  dan/atau Nilai  Pabean  terhadap  Penerimaan pajak -0.343 -0.344 0.072 4.754 0.000 Penggunaan Surat Keterangan Asal terhadap Penerimaan Pajak -0.052 -0.054 0.065 0.791 0.429 Moderasi penggunaan Surat Keterangan  Asal  atas  Penentuan Harmonized  System  Code terhadap Penerimaan Pajak 0.339 0.336 0.066 5.129 0.000 Moderasi penggunaan Surat Keterangan  Asal  atas  pengaruh Penetapan  Tarif  dan/atau  Nilai Pabean terhadap Penerimaan Pajak 0.414 0.409 0.059 6.982 0.000
Sumber: data diolah, 2022

## PEMBAHASAN
Pengaruh Penentuan Harmonized System Code terhadap Penerimaan Pajak HS  Code digunakan  oleh  pihak  bea  cukai  dalam  melakukan  pengklasifikasian  barang  yang diperjual-belikan di pasar internasional. Hasil uji hipotesis didapatkan hasil T-Statistics 0.569 dan P  values  0.570  sehingga  hipotesis ditolak. Artinya,  penentuan Harmonized  System  Code tidak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak.Penentuan Harmonized  System  Code yang  telah ditentukan  oleh  pihak  Bea  Cukai  tidak  mempunyai  pengaruh  dalam  menentukan  penerimaan pajak  negara.  Hal  tersebut  berbeda  dengan  kajian  yang  dilakukan  oleh  Nugrahaeni  dan  Tjen (2021)  danPooja  et  al.  (2022)  mengungkapkan  bahwasanya  kelengkapan  dokumen  dalam perdangan  internasional  bisa  berguna  dalam  mengetahui  tarif  pajak  sehingga  bisa  berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

## Pengaruh Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Terhadap Penerimaan Pajak
Surat  Penetapan  Tarif  dan/atau  Nilai  Pabean    mempunyai  pengaruh  terhadap  penerimaan pajak.Pernyataan  tersebut  didasarkan  pada  hasil  uji  hipotesis  didapatkan  hasil  T-Statistics  4.754 dan P Values 0.000 sehingga hipotesis tersebut diterima. Artinya, apabila  Surat Penetapan Tarif dan/atau  Nilai  Pabean  diawasi  dengan  baik  maka  bisa  meningkatkan  penerimaan  pajak.Surat Penetapan  Tarif  dan/atau  Nilai  Pabean  yang  rendah  dapat  berakibat  terhadap  penerimaan  pajak yang  menurun  (Cahyani  2020).Hal  tersebut  diperkuat  dengan  Pramudyo  dan  Pebriana  (2018) danTaghizadeh-Hesary  et  al.  (2021)  yang  menyebutkan  bahwasanya  Surat  Penetapan  Tarif dan/atau Nilai Pabean bisa memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak.

## Pengaruh Penggunaan Surat Keterangan Asal Terhadap Penerimaan Pajak
Surat Keterangan Asal ialah dokumen yang dapat dijadikan bukti dalam kegiatan ekspor dan impor.Hasil uji hipotesis didapatkan nilai T-Statistics 0.791 dan P Value 0.429 sehingga hipotesis tersebut ditolak. Artinya, penggunaan Surat Keterangan Asal tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan  pajak.  Surat  Keterangan  Asal  menjadi  salah  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.907
melakukan  transaksi  di  pasar  internasional.Selain  itu,  penggunaan  Surat  Keterangan  Asal  dapat mewujudkan  tujuan  negara  karena  bisa  memberikan  kelancaran  terhadap  arus  perdangan internasional.  Akan  tetapi,  penggunaan  Surat  Ketarangan  Asal  juga  bisa  memunculkan permasalahan baru bagi negara, seperti terjadinya kecurangan atau kejahatan yang bisa merugikan negara (Girsang et al., 2020).
Pengaruh  Penentuan Harmonized  System  Code terhadap  Penerimaan  Pajak  yang Dimoderasi oleh Surat Keterangan Asal
Penentuan Harmonized  System  Code berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  yang dimoderasi  oleh  surat  keterangan  asal.  Berdasar  hasil  uji  hipotesis  didapatkan  nilai  T-Statistics 5.129  dan  P  Value  0.000  sehingga  hipotesis diterima .Artinya,  penggunaan  Surat  Keterangan Asal  dapat  menguatkan  pengaruh  penentuan Harmonized  System  Code terhadap  penerimaan pajak.  Hal  tersebut  diperkuat  dengan  kajian  yang  dilakukan  oleh  Nugrahaeni  dan  Tjen  (2021) danPooja  et  al.  (2022)  mengungkapkan  bahwasanya  kelengkapan  dokumen  dalam  perdangan internasional  bisa  berguna  dalam  mengetahui  tarif  pajak  sehingga  bisa  berpengaruh  terhadap penerimaan pajak.

## Pengaruh  Surat  Penetapan  Tarif  dan/atau  Nilai  Pabeanterhadap  Penerimaan  Pajak  yang Dimoderasi oleh Penggunaan Surat Keterangan Asal
Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean berpengaruh terhadap penerimaan pajak  yang dimoderasi  oleh  surat  keterangan  asal.  Berdasar  hasil  uji  hipotesis  didapatkan  nilai  T-Statistics 6.982  dan  P  Value  0.000  sehingga  hipotesis diterima. Artinya,  Surat  Keterangan  Asal  dapat menguatkan pengaruh  Surat Penetapan Tarif dan/Atau Nilai Pabean terhadap penerimaan  pajak. Hal  tersebut  diperkuat  dengan  kajian  Hidayati  et  al.  (2020)  dan  Kurniawan(2019)  yang membuktikan  bahwa  penggunaan  Surat  Keterangan  Asal  bisa  menguatkan  pengaruh    Surat Penetapan  Tarif  dan/atau  Nilai  Pabean    terhadap  penerimaan  pajak  karena  kedua  dokumen tersebut  bisa  sebagai  dokumen  yang  bisa  menetapkan  tarif  yang  harus  dibayarkan  oleh  importir barang.  Sehingga,  apabila terdapat  kekeliruan  penarifan  dapat  mengakibatkan  kekurangan  bayar oleh pihak importir dan harus dilakukan penagihan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  bisa  diketahui  bahwasanya  penetapan  Surat  Penetapan Tarif  dan/atau  Nilai  Pabean  dan  penggunaan  Surat  keterangan  Asal    mempunyai  pengaruh terhadap  penerimaan  pajak,  sedangkan  pada  penentuan Harmonized  System  Code tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. Sehingga, penggunaan Surat Keterangan Asal dapat memoderasi penentuan Harmonized System Code dan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabeanterhadap  penerimaan  pajak.  Hasil  penelitian  diharapakan  bisa  memberikan  kontribusi terhadap  para  importir  agar  bisa  menambah  pengetahuan  dan  bisa  lebih  memahami  mengenai penentuan Harmonized  System  Code dan  Surat  Penetapan  Tarif  dan/atau  Nilai  Pabean  sebelum melakukan  transaksi  internasional  serta  menyiapkan  dokumen  penunjang  yang  diperlukan.  Bagi pihak  Bea  Cukai  dan  pihak  yang  bersangkutan  agar  lebih  bisa  memberikan  pemahaman  dan sosialisasi bagi pihak importir supaya mengurangi kesalahpahaman mengenai penentuan HS Code dan penetapan SPTNP atau dokumen yang diperlukan untuk kegiatan ekspor dan impor.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyani,  P.  (2020).  Pengaruh  Kebijakan  Penurunan  Jalur  Merah  terhadap  Penerimaan  Negara The Impact of Reducing The Red Line Policy on Government Revenue Pendahuluan. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia , 20 (1), 79–93. Evendi,  T.,  Faticha,  R.,  &  Aziza,  A.  (2019). Penerapan  Algoritma  Apriori  Untuk  Menemukan Hubungan Antara Jenis Komoditas Import . 13 (1), 18–23.
Girsang,  J.,  Hutauruk,  R.  H.,  Tan,  D.,  Sari,  E.  D.,  Hukum,  F.,  &  Batam,  U.  I.  (2020). Analisis Yuridis  Mengenai  Pemberlakuan  Surat  Keterangan  Asal  (  Ska  )  Di  Indonesia . 3 (3),  230– 243.
Hajawiyah,  A.,  Suryarini,  T.,  Kiswanto,  &  Tarmudji,  T.  (2021).  Analysis  of  a  tax  amnesty’s
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.907
effectiveness in Indonesia. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation , 44 . https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.100415
Hidayati, H., Milania, F., Marina, S., Didiet, R., & Hidayat, R. (2020). Import Custom Clearance At Tanjung Priok Port (The Obstacles And The Solution). GROSTLOG; Globar Research on Suistainable Transport & Logistics , 3 (17), 113–121.
https://doi.org/https://doi.org/10.25292/atlr.v3i0.256 Kurniawan, I. (2019). Sengketa Pengajuan Banding Terhadap Penetapan Nilai Kepabean Dalam Ekspor- Impor. Krtha Bhayangkara , 13 (2), 208–222. https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.6 Mawejje,  J.,  &  Sebudde,  R.  K.  (2019).  Tax  revenue  potential  and  effort:  Worldwide  estimates using a new dataset. Economic Analysis and Policy , 63 , 119–129. https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.05.005
Nugrahaeni, R., & Tjen, C. (2021). Perception Analysis of the Harmonized System: A Case Study of  Tariff  Disputes  in  Indonesia. Jurnal  Perspektif  Bea  Dan  Cukai , 5 (2),  144–164. https://doi.org/10.31092/jpbc.v5i2.1249
Oz-Yalaman, G. (2019). Financial inclusion and tax revenue. Central Bank Review , 19 (3), 107– 113. https://doi.org/10.1016/j.cbrev.2019.08.004
Pooja,  N.,  Saputra,  M.,  Aisyah,  S.,  &  Juanta,  P.  (2022). Implementasi  Data  Mining  Clustering Data Valuasi Ekspor Kertas Indonesia Menggunakan Algoritma K-Means . 5 (2), 86–90.
Pramudyo,  J.,  &  Pebriana,  A.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Penetapan  Jalur  Pengeluaran Barang Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta Tahun 2016. Jurnal Reformasi Administrasi , 5 (1).
Saputra, I. R. Y. A. H. (2020). Analysis On Imposition of Safeguard Measure And Administrative Sanction  Against  Tax  Evasion  of  Textiles  Tax  And  Textiles  Product  In  Indonesia. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai , 4 (1), 1–19. https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpbc.v5i1.1156
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D . Alfabeta. Sulistyowatie, S. L., & Amelia, W. (2020). Realisasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Perspektif Pendapatan Negara . 3 (1), 75–82.
Taghizadeh-Hesary,  F.,  Rasoulinezhad,  E.,  Yoshino,  N.,  Sarker,  T.,  &  Mirza,  N.  (2021). Determinants  of  the  Russia  and  Asia–Pacific  energy  trade. Energy  Strategy  Reviews , 38 , 100681. https://doi.org/10.1016/j.esr.2021.100681
Tang,  C.  S.,  &  Veelenturf,  L.  P.  (2019).  The  strategic  role  of  logistics  in  the  industry  4.0  era.
Transportation  Research  Part  E:  Logistics  and  Transportation  Review , 129 (June),  1–11. https://doi.org/10.1016/j.tre.2019.06.004
Yılmaz, G., Kılıçarslan, D., & Caber, M. (2020). How does a destination’s food image serve the common targets of the UNESCO creative cities network? International Journal of Tourism Cities , 6 (4), 785–812. https://doi.org/10.1108/IJTC-07-2019-0115