Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 27-32| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## UPAYA HUKUM PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT AMLAPURA TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM USAHA MIKRO
I Kadek Adi Payana, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Pembangunan  pada  bidang  ekonomi  merupakan  penggerak  utama  pembangunan,  Usaha  Mikro  memainkan peranan  penting  dalam  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi,  tidak  hanya  di  negara-negara  berkembang namun juga di negara maju. Penelitian ini mengkaji dua isu terkait kegiatan ekonomi dari sudut pandang hukum: pertama,  terkait wanprestasi dan  akibat  hukumnya dalam  perjanjian kredit  usaha  rakyat  mikro  pada, dan yang kedua, terkait dengan pelunasan  hutang  debitur  d a lam perjanjian  kredit. Kajian ini dilakukan pada Bank BRI. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Tujuan analisa tersebut untuk menekan seminimal mungkin resiko terjadinya kredit macet. Selanjutnya memilah- milah permohonan kredit yang diajukan berdasarkan plafon pinjaman. Hasil menunjukkan pada  PT.  Bank  BRI Kantor  Unit  Amalapura  pemberian  kredit  KUR  Mikro  kepada  debitur  dijamin  oleh  penjamin  (PT  Askrindo), sebesar 70% dari platfond kredit dan 30% dari bank apabila debitur wanprestasi dan tidak ada jamnian tambahan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Nose: S.8a-DIR/ADK/02/2008. Namun setelah penjaminan diberikan oleh penjamin  kepada  kreditur,  nantinya  hak  untuk  menagih  pelunasan  utang  debitur  beralih  kepada  penjamin (Subrogasi), sehingga debitur tetap memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya. Upaya hukum yang dilakukan oleh  kreditur  terhadap  debitur  yang  tidak dapat melakukan pelunasan hutangnya dalam hal terjadi kredit macet ialah  mengidentifikasi  sedini  mungkin  terjadinya  kredit  macet  dan  mengintensifkan  penagihan,  melakukan musyawarah  mufakat  untuk menemukan  jalan keluar  yang  dikehendaki  kedua  belah  pihak  (win-win  solution). Selain  upaya  hukum  tersebut,  ketentuan  Pasal 1131 KUH-Perdata tentang  Jaminan Umum dapat digunakan sebagai landasan pelunasan utang debitur dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.
Kata Kunci: Kredit; Perjanjian; Wanprestasi

## Abstract
Development in the economic sector plays as the main driving aspect of development. Micro Business plays a crucial  role  in  development  and  economic  growth,  not  only  in  developing  countries  but  also  in  developed countries. This study examines two issues related to economic activities from a legal point of view: first, relating to defaults and their legal consequences in micro business credit agreements, and secondly, related to repayment in credit agreements. This study was conducted at BRI (Bank Rakyat Indonesia). The research method used was empirical legal research. The data were processed and analysed qualitatively, the purpose of which to minimize the risk of bad credit. Then, I sorted out the loan application submitted based on the loan ceiling. The results show at PT. Bank BRI, the Office of Almapura Unit, the giving Micro KUR credit to debtors guaranteed by the guarantor (PT Askrindo), amounting to 70% of the credit platform and 30% of the bank if the debtor defaults and there are no  additional  guarantees  in  accordance  with  the  provisions  of  the  Circular  Nose:  S.8-DIR/ADK/02/2008. However, after the guarantee is given by the guarantor to the creditor, later the right to collect the debtor’s debt repayment is transferred to the guarantor (subrogation), so the debtor still has the obligation to repay their debt. Legal remedies undertaken by creditors against debtors who cannot repay their debts in the event of bad credit is to identify as early as possible the occurrence of bad credit and intensify collection, conduct consensus agreement to  find  a  solution  that  is  desired  by  both  parties  (win-win  solution).  In  addition  to  these  legal  remedies,  the provisions of Article 1131 of the Civil Code regarding General Security can be used as a basis for the repayment of the debtors’ debts by submitting a civil suit to the District Court.

## Keywords: Credit; Agreement; Default

## I. PENDAHULUAN
Manusia melanjutkan  hidup  ditentukan  dari  caranya mempunyai persepsi  (memandang,  menghayati dan  memahami)  dirinya  sendiri  dan  nilai-nilai  yang  didukungnya  (Wilee  &  Davis,  1976).  Dalam realitanya tampak bahwa manusia ialah realita berupa mahluk hidup, yang memperlihatkan dua aspek yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  dari  yang  lainnya.  Aspek  yang  satu  sebagai  manusia  individual sedangkan  aspek  lainnya  sebagai  masyarakat  atau  kebersamaan  dengan  manusia-manusia  individu lainnya (Ibrahim & Sewu, 2007; Kraft et al., 2002)
Dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat, sehingga masyarakat yang  tentram  dan  bersahaja  bisa  diwujudkan,  demikian  juga  pembangunan  di  masyarakat  bisa dilangsungkan,  karena  tanpa  didukung  oleh  situasi  yang  kondusif  maka  mustahil pembangunan bisa dijalankan dkk., 2012). Oleh karena itu untuk melangsungkan pembangunan di suatu Negara, ketertiban masyarakat yang paling pertama yang harus diwujudkan.
Pembangunan  pada  bidang  ekonomi  merupakan  penggerak  utama  pembangunan,  namun pembangunan  ekonomi  harus  disertai  upaya  saling  memperkuat,  terkait,  serta  terpadu  dengan pembangunan  di  bidang  lainnya  (Solikatun  dkk.,  2014).  Misalnya  pembangunan  ekonomi  dengan hukum mempunyai hubungan timbal balik. Dalam membangun suatu usaha mikro diperlukan modal usaha  yang  diperoleh  dari  peminjaman  suatu  modal  usaha  yang  diperoleh  melalui  pihak  tertentu (Anggraeni dkk., 2013). Bagian terpenting dari pembangunan usaha mikro adalah peminjaman modal usaha yang diperoleh dari kredit yang di dapatkan dari suatu bank.
Dalam usaha-usaha mikro, hal yang sering sekali terjadi dalam hubungan debitur dengan kreditur ialah  wanprestasi,  sebuah  bentuk  pelaksanaan  kewajiban  yang  tidak  dipenuhi  atau  dengan  kata  lain ingkar janji. Bentuk wanprestasi yang  dilakukan debitur yaitu  debitur kredit  usaha mikro  terlambat melaksanakan apa yang telah di perjanjikan maka  tenggang waktu yang di perjanjiakan melewati batas jatuh temponya sehingga tidak memenuhi apa dengan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang dapat mengakibatkan seorang wanprestasi, maka jaminan dengan sendirinya boleh menjadi hak kreditur (Pramudyawardani,  2010).  Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa,  debitur  wanprestasi  menjadi masalah  pokok  perjanjian kredit usaha mikro. Dalam  hal ini lembaga perbankan sebagai pihak yang memberikan kredit pada usaha mikro, mengakibatkan terjadinya indikasi wanprestasi oleh debitur yang berakibat kerugian pada bank kredit itu sendiri.
Sejumlah  kajian  tentang  terjadinya  wanprestasi,  penyebab  wanprestasi,  dan  cara  penyelesaian kredit  yang  memiliki  wanprestasi  telah  diluncurkan  (Ackah  &  Vuvor,  2011  Anggraeni  et  al.,  2013; Aryastini dkk., 2018; Apriani, 2018). Dari penelitian-penelitian ini belum terlihat ada sentuhan terhadap upaya hukum bank atas tindakan perbuatan wanprestasi yang terjadi pada usaha mikro dan bagaimana seorang  yang  melakukan  wanprestasi  dapat  menyelesaikan  permasalahan  dengan  cara  melunasinya. Penelitian  ini  menyajikan  pendekatan  penyelesaian  masalah  terkait  wanprestasi  dengan  pendekatan hukum  pelindung  upaya  yang  dilakukan  oleh  bank  supaya  debitur  yang  wanprestasi  dapat  melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, penelitian ini mengungkap jawaban atas dua pertanyaan dalam dunia bisnis yang kerap kali mengalami wanpretasi: 1.  Bagaimanakah   akibat   hukum   debitur   wanprestasi dalam   perjanjian   kredit usaha rakyat mikro pada PT. Bank BRI Kantor Unit Amlapura? 2. Apakah Upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh  kreditur  terhadap  debitur  yang tidak dapat melakukan pelunasan hutangnya?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  dengan  mengkaji  hukum  tertulis  dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkungan dan materi konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kegunaan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa hukum yang digunakan (Mercuro, 1986).  Sedangkan Pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan dan pendekatan konseptual dikaitkan  dengan  permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Untuk  mendapatkan  hasil  yang  komprehensif, penelitian ini juga ditunjang dengan wawancara dalam menggali informasi dari pihak PT. Bank BRI. Undang yang mengatur tentang  Usaha Mikro Kecil dan Menengah ditemukan. Beberapa literatur terkait usaha  mikro  dan  wanprestasi  juga  diperoleh  untuk  menunjukkan  eksistensi  dan  perkembangan wanprestasi,  khususnya  terkait  usaha-usaha  mikro.  Kemudian,  wawancara  teruka  dilakukan  dengan
manager BRI di Bali. Data dinalisis dengan metode dan teknik analisis deskriptif. Kemudian simpulan ditarik menurut hasil yang ditemukan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Wanprestasi dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro Pada PT. Bank BRI
KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari  dana  bank.  Pemerintah  memberikan  penjaminan  terhadap  risiko  KUR  sebesar  70%  sementara sisanya  sebesar  30%  ditanggung  oleh  bank  pelaksana.  Penjaminan  KUR  diberikan  dalam  rangka meningkatkan  akses  UMKMk  pada  sumber  pembiayaan  dalam  rangka  mendorong  pertumbuhan ekonomi  nasional  (Ramandhana  dkk.,  2018).  Resiko  KUR  sebesar  70%  dijamin  oleh  pemerintah melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).
Perikatan lahir karena adanya suatu perjanjian terlebih dahulu yang dilakukan  oleh  para  pihak. Selain itu ada juga perikatan yang lahir karena memang sudah diatur dalam ketentuan undang- undang. Jadi pihak kreditur merupakan pihak yang sangat menghendaki agar perikatan itu dapat dipenuhi secara sempurna  dengan  sukarela  sesuai  dengan  isi  perikatan  yang  dibuat  oleh  para  pihak.  Namun kemungkinan harapan itu tidaklah dapat berjalan sebagaimana dikehendaki sebab kemungkinan dapat terjadi seorang debitur itu cidera  janji  atau  lalai  untuk  mernenuhi  kewajibannya  itu.  Debitur  yang sama sekali tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi dapat dikatakan wanprestasi.
Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena sengaja maupun tidak sengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi ini dapat terjadi karena memang  tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut (Ahmadi, 2016). Terhadap debitur yang lalai  (wanprestasi), siberhutang  dapat memilih antara berbagai kemungkinan: Pertama, ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaannya sudah terlambat. Kedua dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang diderita olehnya karena perjanjian tidak atau  terlambat  dilaksanakan,  atau  dilaksanakan  tetapi  tidak  sebagaimana  mestinya.  Ketiga  ia  dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat  terlambatnya  pelaksanaan  perjanjian.  Keempat  dalam  hal  suatu  perjanjian  yang  meletakkan kewajiban  timbal  balik.  Kelalaian  darisatu  pihak  memberikan  hak  kepada  pihak  yang  lain,  untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian tuntutan juga dapat disertai dengan permintaan penggantian kerugian (Subekti, 2005).
Dalam  perjanjian  kredit  pada  PT.  Bank  BRI  Unit  Amlapura,  seorang  debitur  dapat  dikatakan wanprestasi, apabila debitur tersebut telah  berhenti membayar atau telah dilakukan tunggakan angsuran yang diwajibkan padanya. Untuk tunggakan angsuran debitur ini, kreditur akan melakukan penagihan angsuran itu beserta bunganya tanpa denda. Apabila penagihan secara damai itu belum dapat dipenuhi oleh kreditur maka kreditur memberikan jangka waktu yang pantas untuk membayar hutangnya. Ketika jangka waktu yang ditentukan debitur belum juga melunasi hutangnya dan tidak ada itikad baik dari debitur  untuk  melunasi  hutangnya  maka  kreditur  akan  mengambil  tindakan  yaitu  menagih  jaminan umum meskipun jaminan umum tersebut tidak tercantum dalam perjanjian. Berdasarkan jaminan umum tersebut nanti akan dipergunakan untuk pelunasan hutang debitur, tetapi jika pihak debitur tidak mau menyerahkan  jaminan  umum  yang  dijaminkan  itu  secara  sukarela,  dan  peringatan  terakhir  secara tercatat  dari  bank  (kreditur)  tidak  membawa  hasil  yang  memuaskan  maka  pihak  kreditur  akan menyerahkan urusannya pada pengadilan dan Badan Lelang Negara.
Adapun alasan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dapat disebabkan dua hal yaitu:
1. Seorang debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melalukan prestasi adalah diluar overmacht .  Artinya  debitur  tidak  dapat  membuktikan adanya overmach t,  sehingga  dalam  hal  ini debitur salah.
2. Debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur dikarenakan overmacht . Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat terduga terjadi, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasi sebelum ia lalai dan keadaan tersebut tidak dapat dipersalahkan padanya (Wawancara dengan Arif Budiman, 6 Maret 2020).
Perjanjian kredit bank yang mana apabila seorang debitur tidak membayar angsuran selama tiga kali berturu-turut, maka pihak bank akan melakukan somasi dan apabila telah dilakukan somasi debitur masih mengabaikan kewajibannya serta jalan damai telah ditempubh juga tidak membawa hasil, maka
pihak  bank  bisa  menunjuk  pengadilan  untuk  mengambil  alih  masalahnya  (Wawancara  dengan  Arif Budiman, 6 Maret 2020).
Sebab-sebab seorang debitur lalai untuk memenuhi kewajibannya adalah sebagai berikut:
1) Kesalahan dari  debitur  itu sendiri, seperti  seorang  debitur  yang  kurang sehingga  perusahaannya di  dalam  mengelola  usahanya,  mampu  mengalami  keterlambatan  dalam  memproduksi.  Hal  ini akan menjurus pada Suatu kerugian, sehingga pembayaran uang angsuran kredit tersendat-sendat. Seorang  debitur  yang  demikian  bila  berlangsung  lama  atau  terus  menerus  akan  tidak  bisa memenuhi prestasi dan selanjutnya bisa wanprestasi.
2) Sebagai  fakta  uraum  menyebabkan  terjadinya  kepailitan  terhadap  seorang  debitur  yang demikian, maka kreditur biasanya secepatnya mencairkan barang jaminan.
3) Terjadinya penyimpangan penggunaan fasilitas kredit. Hal ini merupakan kesalahan debitur tidak digunakan sesuai dengan tujuan semula yang terdapat dalam perjanjian kredit.
4) Adanya itikad yang kurang baik dari debitur misalnya seorang debitur mendapat pinjaman kredit, karena adanya usur penipuan, sehingga setelah mendapatkan pinjaman kredit, debitur tersebut lalai berprestasi dengan sengaja ataupun melarikan diri, karena barang jaminan hanya berupa fidusia (Wawancara dengan Ni Wayan Somadri, 6 Maret 2020).
Apabila  debitur  telah  melakukan  wanprestasi,  sehingga  menimbulkan  akibat  hukum  kreditur mengalami  kerugian, debitur dapat  dituntut  untuk membayar ganti rugi sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian.

## Upaya  Hukum  yang  Dilakukan  Kreditur  terhadap  Debitur  yang  Tidak  Dapat  Melakukan Pelunasan Hutangnnya
Dalam  perjanjian  kredit  hendaknya  para  analis  kredit  melakukan  analisa  yang  teliti  dengan memperhatikan prinsip 5 C dimana terdiri dari character, capacity, capital, collateral dan condition (Astuty, 2015) . Tujuan analisa tersebut untuk menekan seminimal mungkin resiko terjadinya kredit macet.  Selanjutnya  memilah-milah  permohonan  kredit  yang  diajukan  berdasarkan  plafon  pinjaman. Dimana  untuk  plafon  pinjaman  yang  diperkirakan  masih  dalam  batas  kecil,  umumnya  debitur memerlukan dana yang segera.
Dalam  perjanjian  kredit  KUR  Mikro  di  PT  Bank  BRI  Unit  Amlapura,  dimana platfond  kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur secara total eksposure sampai dengan Rp. 5. 000.000 (lima juta  rupiah)  yang  diberikan  kepada  usaha  mikro  perorangan  yang  memiliki  usaha  produktif  yang dimintakan penjaminan kepada penjamin. Penjaminan diberikan oleh penjamin (PT. Askrindo) kepada debitur  yang  tidak  dapat  melakukan  pelunasan  hutangnya  atau  wanprestasi.  Dimana  pihak  kreditur terlebih dahulu melakukan upaya pendekatan kepada debitur untuk melunasi pembayaran hutangnya. dengan  cara  tersebut  debitur  belum  juga  bisa  melakukan  kewajibannya,  maka  secara  teoretis  akan berlaku  ketentuan  jaminan  umum  yang  tertera  dalam  Pasal  1131 dan 1132 KUHPerdata.
Namun,  di  dalam  pelaksanaanya  pihak  kreditur  dalam  pembiayaan  kredit  KUR  Mikro menggunakan  ketentuan  yang  dibuat  oleh  bank  berdasarkan  Surat  Edaran  Nose:  S.8a- DIR/ADK/02/2008 dimaria dalam surat edaran tersebut menentukan bahwa apabila debitur tidak dapat melakukan pelunasan hutangnya, maka pihak kreditur akan mengajukan klaim kepada pihak penjamin (PT. Askrindo). Kemudian penjamin akan mengeluarkan putusan dalam jangka waktu 15 hari penjamin kerja terhitung sejak berkas pengajuan klaim diterima secara lengkap oleh penjamin. Besar kerugian yangnanti  dibayar  oleh  penjamin  yaitu  70%x  (sisa  pokok  kredit  +  bunga  +  denda)  atau  setinggi- tingginya  sebesar 70%  dari  platfond  kredit.  Apabila  semua  proses  pembayaran  sudah  dilaksanakan oleh penjamin, pihak debitur tidak bisa lepas tanggung jawab begitu saja. Hal ini dikarenakan kreditur memiliki  atau  mempunyai  hak  terhadap  obyek  atau  usaha  yang  dibiayai,  sehingga  pihak  debitur berkewajiban tetap untuk melunasi sisa pembayaran yang belum dilakukan namun bukan kepada pihak bank melainkan kepada penjamin (PT. Askrindo) yang diperantarai oleh pihak Bank.
Sehingga pihak kreditur nantinya berkewajiban tetap untuk menagih pembayaran hutang debitur. Apabila debitur tidak juga bisa melakukan pelunasan hutangnya dan tidak ada itikad baik dari debitur. maka  bank  dapat  melakukan  upaya  hukum  dengan  menyerahkan  masalah  tersebut  ke  Pengadilan Negeri melalui pengajuan gugatan. Hal ini dapat dilakukan karena dalam surat edaran tidak ditentukan mengenai upaya hukum, sehingga kreditur berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata yaitu suatu perjanjian/kontrak  yang  dibuat  secara  sah  oleh  para  pihak  berlaku  sebagai  Undang-Undang,  pihak
kreditur dapat melakukan upaya hukum dengan menyerahkan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri melalui  pengajuan  gugatan,  karena  kreditur  berhak  menuntut  jaminan  umum  dari  debitur  sesuai ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata sebagai jaminan umum untuk pelunasan hutang debitur apabila tidak dapat melakukan pelunasan hutangnya.
Menurut  Ni  Wayan  Somadri,  Mantri  Kredit  PT.  Bank  BRI  Unit  Amlapura, Akibat hukum apabila terjadi kredit macet bank hendaknya melakukan upaya- upaya hukum seperti mengidentifikasi sedini mungkin terjadinya kredit macet, melakukan penyelamatan terhadap kredit dan mengintensifkan penagihan.  Jika  dengan  upaya  tersebut  debitur  tetap  tidak  dapat  melakukan  pelunasan  hutangnya, penyelesaian selanjutnya dilakukan secara musyawarah mufakat untuk menemukan jalan keluar yang dikehendaki kedua belah pihak (win-win solution). Selain upaya hukum tersebut, bank dapat melakukan upaya hukum litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Namun dalam pelaksanaan pembiayaan kredit KUR Mikro di PT. Bank BRI Unit Amalpura, pihak kreditur sebelum melakukan upaya hukum menyerahkan permasalahan kepada Pengadilan Negeri lewat pengajuan gugatan, dalam surat edaran sudah ada penjaminan dari penjamin sebesar 70% dari platfon kredit dan 30% dari pihak bank, namun debitur tetap berkewajiban untuk melunasi utangnya sampai debitur dinyatakan tidak lagi memiliki  utang.  Apabila  sampai  dengan  batas  waktu  yang  diberikan  debitur  tidak  juga  melunasi utangnya,  kreditur  memiliki  hak  untuk  meminta  jaminan  umum  sesuai  ketentuan  pasal  1131  KUH Perdata  dengan  mengajukan  gugatan  perdata  ke  Pengadilan  Negeri  (Wawancara  dengan  Ni  Wayan Somadri, 9 Maret 2020).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Penelitian ini berhasil mengungkap beberapa hal yang dirangkum dalam  simpulan berikut. Pertama, pada  PT.  Bank  BRI  Kantor  Unit  Amalapura,  pemberian  kredit  KUR Mikro kepada debitur dijamin oleh  penjamin  (PT  Askrindo)  sebesar  70%  dari  platfond  kredit  dan  30%  dari  bank  apabila  debitur wanprestasi  dan  tidak  ada  jamnian  tambahan  sesuai  dengan  ketentuan  Surat  Edaran  Nose:  S.8a- DIR/ADK/02/2008. Namun setelah penjaminan diberikan oleh penjamin kepada kreditur, nantinya hak untuk menagih pelunasan utang debitur beralih kepada penjamin (Subrogasi), sehingga debitur tetap memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya. Yang kedua, upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur terhadap  debitur  yang  tidak  dapat  melakukan  pelunasan  hutangnya  dalam  hal  terjadi  kredit  macet dengan  mengidentifikasi  sedini  mungkin  terjadinya  kredit  macet  dan  mengintensifkan  penagihan, melakukan musyawarah mufakat untuk menemukan jalan keluar yang dikehendaki kedua belah pihak ( win-win solution ).  Selain  upaya  hokum  tersebut,  sesuai  dengan  ketentuan  pasal 1131 KUHPerdata tentang jaminan umum dapat digunakan sebagai pelunasan utang debitur dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

## 2. Saran
Berikut  adalah  beberapa  rekomendasi  dari  hasil  kajian  ini.  Pertama,  PT.  Bank  BRI  Unit  Amlapura dalam pemibayaan kredit KUR Mikro apabila debitur melakukan wanprestasi, disarankan menerapkan asas spesialitet yaitu adanya penunjukan benda jaminan secara khusus untuk digunakan jaminan,  baik benda    bergerak    maupun    tidak    bergerak    dan    diuraikan  secara  jelas  dalam  perjanjian  untuk menghindari adanya kreditur konkuren. Yang kedua, untuk kepastian hukum dan memposisikan PT. Bank BRI Unit Amlapuraa pada posisi menguntungkan dalam pembiayaan kredit KUR Mikro harus adanya  penunjukan  benda  jaminan  secara  khusus  maka  hak  eksekutorial  atas  benda  jaminan  dapat meminimalisasi kredit macet yang disebabkan debitur wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ackah,  J.,  &  Vuvor,  S.  (2011).  The  Challenges  faced  by  Small  &  Medium  Enterprises  (SMEs)  in Obtaining  Credit  in  Ghana.  In Journal  of  Small  Business  Management .  Blekinge  Tekniska Hogskola.
Ahmadi, M. (2016). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (7th ed.). PT. Raja Grafindo Persada. Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)  Melalui  Fasilitasi  Pihak  Eksternal  dan  Potensi  Internal. Jurnal  Administrasi  Publik (JAP) , 1 (6), 1086–1095.
Apriani,  R.  (2018).  Upaya  Penyelesaian  Wanprestasi  dari  Kredit  Usaha  Rakyat  yang  Diasuransikan pada PT Askrindo. Yurispruden , 1 (2), 136–148. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Aryastini, I. G. A. M., Wairocana, I. G. N., & SarjanA, I. M. (2018). Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penerimaan Bantuan Permodalan dari Perusahaan Modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJK P) Bilyet Giro. Acta Comitas , 1 (1), 185–200.
Astuty, H. S. (2015). Prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral Dan Constraint) dalam Wirausaha Mahasiswa. Jurnal Economia , 11 (1), 56–71. https://doi.org/10.21831/economia.v11i1.7756
Faulkner, A., Lange, B., & Lawless, C. (2012). Introduction: Material Worlds: Intersections of Law, Science,  Technology,  and  Society. Journal  of  Law  and  Society , 39 (1),  1–19. https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2012.00567.x Ibrahim, J., & Sewu, L. (2007). Hukum Bisnis Dalam Pesepsi Manusia Modern . Refika Aditama. Kraft, J. R., Baum, W. M., & Burge, M. J. (2002). Group C hoice and Individual Choices: Modeling Human Social Behavior with the Ideal Free Distribution. Behavioural Processes , 57 (2–3), 227– 240. https://doi.org/10.1016/S0376-6357(02)00016-5
Mercuro,  N.  (1986).  Research  in  Law  and  Economics:  Normative  Law  and  Economics. Journal  of Economic Issues , 20 (4), 1146–1151. https://doi.org/10.1080/00213624.1986.11504584 Pramudyawardani, C. M. (2010). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di “Mitra Mayapada Usaha” di Surakarta . Universitas Sebelas Maret. Ramandhana, D. Y., Jayawarsa, A. A. K., & Aziz, I. S. A. (2018). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI Rate, Pertumbuhan Ekonomi, Non Performing Loan (NPL) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Warmadewa Economic Development Journal 1 , 1 (1), 30–40.
Solikatun,  Supono,  Masruroh,  Y.,  &  Zuber,  A.  (2014).  Kemiskinan  dalam  Pembangunan. Jurnal Analisa Sosiologi , 3 (1), 70–90. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Subekti. (2005). Hukum Perjanjian . Intermasa.
Wilee, C. T., & Davis, S. F. (1976). Level of Self-Esteem and Size of Human Figure Drawing As A Function  of  Group  Vs  Individual  Administration. Psychological  Reports , 39 (1),  130. https://doi.org/10.2466/pr0.1976.39.1.130