ISSN: 1412-3126

## KASUS CYBERCRIME DI INDONESIA
Indonesia ’ s Cybercrime Case

## Dista Amalia Arifah
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi UNISSULA Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang
(distaamalia@gmail.com)

## ABSTRAK
Pada  saat  awal  ditemukan,  komputer  hanyalah  sebuah  mesin  besar  dengan  kemampuan  yang  terbatas.  Tetapi setelah mengalami perkembangan dan pemutakhiran dalam waktu yang relatif singkat, komputer menjadi sebuah mesin  popular  dengan  banyak  kemampuan,  orang  menjadi  tertarik  dan  mengalami  ketergantungan  dengan komputer. Apalagi  setelah  internet  ditemukan.  Perkembangan  komputer  menjadi  semakin  pesat  dalam  waktu yang relatif singkat. Ada banyak keunggulan internet, begitu dengan pula bahaya yang diakibatkan oleh internet, kejahatan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan Cybercrime, bermacam-macam jenisnya seperti; virus, penolakan  akses  dan  sebagainya.  Kerusakan  yang  disebabkan  oleh  Cybercrime  sudah  tak  terhitung  lagi  tetapi hukum  yang  secara  khusus  menangani  Cybercrime  di  Indonesia  belum  sepenuhnya  berjalan.  Beberapa  pasal Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dapat  digunakan  untuk  menjerat  pelaku  kejahatan  yang berhubungan  dengan  komputer  atau  internet,  meskipun  tidak  dapat  berlaku  untuk  semua  jenis  kejahatan Cybercrime  yang  ada.Hambatan  bagi  proses  penyidikan  Cybercrime  terkait  dengan  Undang-undang, kemampuan  perangkat  hukum,  alat  bukti  dan  fasilitas  pendukungnya.  Langkah-langkah  yang  dapat  diambil untuk  menyelesaikan  masalah  penyidikan  Cybercrime  antara  lain;  menyempurnakan  undang-undang  tentang Cybercrime, melakukan training Cybercrime pada penegak  hukum secara berkelanjutan dan membangun divisi khusus  penyidikan  Cybercrime  yang  lengkap  serta  menggalakkan  dan  mensosialisasikan  pencegahan Cybercrime secara luas.
Kata kunci: Komputer, Internet, Cybercrime, Hacker, tindakan hukum

## ABSTRACT
At  the  beginning  was  found, Computer  is  a  huge  machine  with limited ability,  but  in  recent  years  after  many upgrade and update Computer become a popular machine which many ability, men become amused and addict with  It. Moreover  when  internet  was  invented,  Computer  development  going  rapidly  than  years.  There  are  so much Internet advantage,otherwise threatened by danger, Crime over Internet or known with Cybercrime, which are  take  many  form  through;  virus, denial  of  service  etc. Damage  caused  by  Cybercrime  was  uncountable anymore but specific law  related to  Cybercrime in Indonesia wasn’t ready yet. Any  article found in inner part and outer part of Indonesian Criminal Code (KUHP) can be used to the crime related computer or Internet but not  to  all  kinds. The  barrier  of  Cybercrime  investigation  process  connect  to  the  rules,  law  officer  ability, evidence and supporting facilities. Some problem solving to overcome Cybercrime investigation should be taken like:  completing  Cybercrime  rules,  hold  Cybercrime  training  continuosly  for  law  officer  and  build  specific Cybercrime investigation division also campaign Cybercrime prevention widely among citizen.
Key words : computer, Internet, Cybercrime, Hacker, law action

## PENDAHULUAN
Saat  pertama  kali  ditemukan  komputer hanyalah sebuah mesin besar dengan kemampuan yang  terbatas,  dalam  waktu  yang  singkat  piranti tersebut  telah  mengalami  perkembangan  yang signifikan  baik  dari  sisi  kemampuan  maupun ukuran. Banyak perusahaan menggunakan
komputer dalam  aktivitas  hariannya,  begitu  pula dengan pemakai perseorangan. Terlebih lagi sejak ditemukannya  internet  pada  tahun  1969  dan mengalami booming seperempat abad kemudian.
Internet telah memberikan dampak yang jauh lebih  besar  pada  komunikasi  berbasis  komputer daripada perkembangan yang lain, dan mendorong
pula  dilakukannya  transaksi  bisnis  via  Internet. Perusahaan-perusahaan  berskala  dunia  semakin banyak memanfaatkan fasilitas internet. Sementara itu  tumbuh  transaksi-transaksi  melalui  elektronik atau  on-line  dari  berbagai  sektor,  yang  kemudian memunculkan  istilah; e-banking, e- commerce, e-trade, e-business, e-government,  e- education dan e-retailing. Perkembangan  Internet yang  semakin  hari  semakin  meningkat  baik teknologi  dan penggunaannya,  membawa  banyak dampak baik positif maupun negatif.
Tentunya  untuk  yang  bersifat  positif  kita semua  harus  mensyukurinya  karena  banyak manfaat  dan  kemudahan  yang  didapat  dari teknologi  ini.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa teknologi  Internet juga membawa  dampak  negatif yang  tidak  kalah  banyaknya dengan  manfaat  yang ada.  Internet  membuat  kejahatan  yang  semula bersifat  konvensional berkembang  menjadi  sebuah kejahatan  modern  dengan  tingkat  kerugian  yang lebih  besar  dengan  dampak  yang  luas. Contohnya; adanya  tindak  pidana via e-commerce oleh sekelompok  pemuda  di  Medan,  hacker  Steven Haryanto dan Dani Hermansyah yang mengacaukan  website  entitas  tertentu,  beberapa artis  yang dicemarkan  namanya  melalui  sebuah situs  prostitusi. Banyaknya  dampak  negatif  yang timbul  dan  berkembang  melahirkan  pendapat bahwa  tidak  ada  komputer  yang  aman  kecuali dipendam  dalam  tanah  sedalam  100  meter  dan tidak memiliki hubungan apapun juga.
Hilangnya  batas  ruang  dan  waktu  di  Internet mengubah  banyak  hal. Perkembangan  yang  pesat dalam  pemanfaatan  jasa  internet pada  akhirnya mengundang terjadinya  kejahatan,  yang  lebih dikenal  dengan  nama  Cybercrime.  Cybercrime merupakan  perkembangan  dari computer  crime. Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  dengan penduduk  terpadat  didunia  juga  tidak  lepas  dari persoalan  tersebut. Indonesia  menyumbang  2,4% kejahatan cyber di  dunia.  Angka  ini  naik  1,7% dibanding  tahun  2010  lalu  di  mana  Indonesia menempati  peringkat  28. Hal  ini  tak  lain disebabkan  oleh  terus  meningkatnya  jumlah pengguna  internet  di  Indonesia  (Kompas,  16  Mei 2012).
Terlebih, sekarang Indonesia  masuk  lima besar  pengguna  jejaring  sosial  terbanyak  di  dunia, disinyalir  penjahat cyber lebih  mudah  lagi  dalam
menjalankan aksinya. Para penjahat cyber memanfaatkan jaringan pertemanan melalui jejaring  sosial,  karena sebagian  besar  pengguna jejaring  sosial  percaya  begitu  saja  atas link atau konten  yang  mereka  terima  dari  sesama  teman. Tanpa  melakukan  konfirmasi  atau  pengecekan lebih  lanjut  pengguna  jejaring  sosial  tersebut melakukan  akses  langsung  ke  web  atau  situs  yang mereka  terima,  yang  tanpa  disadari  berisi  program jahat. (Kompas, 16 Mei 2012).
Hukum  yang  salah  satu  fungsinya  menjamin kelancaran proses pembangunan nasional sekaligus mengamankan  hasil-hasil  yang  telah  dicapai  harus dapat  melindungi hak  para  pemakai  jasa  internet sekaligus menindak tegas para pelaku Cybercrime. Melihat  dari  sifatnya Cybercrime termasuk  dalam kategori borderless cryme (kejahatan tanpa batasan ruang  dan  waktu), sehingga dalam  memberantas tindak  kejahatan Cybercrime, diperlukan  langkah- langkah yang kompleks, terintegrasi serta berkesinambungan  dari  banyak  pihak,  tidak  hanya tugas penegak hukum semata.

## Definisi Cybercrime
Untuk  memudahkan  pemahaman,  berikut beberapa  pendapat tentang  apa  yang  dimaksud dengan Cybercrime.  Menurut Gregory  (2005) Cybercrime adalah  suatu  bentuk  kejahatan  virtual dengan  memanfaatkan  media  komputer  yang terhubung ke internet, dan mengekploitasi komputer  lain  yang  terhubung  dengan  internet juga. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi  menyebabkan  kelemahan dan  terbukanya lubang yang dapat digunakan para hacker, cracker dan script  kiddies untuk  menyusup  ke  dalam komputer tersebut.
Sedangkan menurut Kepolisian Inggris Tahir (2009)  ” Cyber  Crime adalah  segala  macam penggunaan  jaringan  komputer  untuk  tujuan kriminal  dan atau kriminal  berteknologi  tinggi dengan  menyalahgunakan  kemudahan  teknologi digital” . Menurut  Tavani  (Fajri, 2008)  definisi Cybercrime, yaitu  ” kejahatan  dimana  tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan  teknologi cyber dan  terjadi di  dunia cyber ” . Beberapa  definisi  lain  seperti  yang terangkum dalam artikel Golose (2006) antara lain menurut The U.S.  Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai:"… any  illegal  act  requiring  knowledge  of
Computer technology for its perpetration,
investigation,  or  prosecution".  Pengertian  lainnya diberikan oleh Organization of European Community  Development,  yaitu:  "any  illegal, unethical  or  unauthorized  behavior  relating  to  the automatic  processing  and/or  the  transmission  of data". Andi  Hamzah mengartikan Cybercrime sebagai  kejahatan  di bidang  komputer  secara umum sebagai penggunaan komputer secara ilegal.
Dari beberapa pengertian di atas, cybercrime dapat dirumuskan  sebagai  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  dengan  memakai jaringan  komputer  sebagai  sarana /  alat  atau komputer  sebagai  objek,  baik  untuk  memperoleh keuntungan  ataupun  tidak,  dengan  merugikan pihak lain. Kejahatan komputer yang diasosiasikan dengan hacker,  biasanya  menimbulkan  arti  yang negatif.  Himanen  menyatakan  bahwa hacker adalah  seseorang  yang  senang  memprogram  dan percaya  bahwa  berbagi  informasi  adalah  hal  yang sangat  berharga,  dan hacker adalah  orang  pintar dan  senang  terhadap  semua (Fajri,  2008). Banyak diantara hacker adalah pegawai sebuah perusahaan yang loyal dan dipercaya oleh perusahaan-nya, dan dia  tidak  perlu  melakukan  kejahatan  computer. Mereka  adalah  orang-orang  yang  tergoda  pada lubang-lubang yang terdapat pada sistem computer. Sehingga  kesempatan  merupakan  penyebab  utama orang-orang tersebut menjadi ‘penjahat cyber.
Istilah  yang lain  yaitu cracker, hacker tidaklah  sama  seperti cracker. Hacker  Jargon  File (Fajri, 2008) menyatakan  bahwa cracker adalah orang  yang  merusak  sistem keamanan, cracker biasanya  kemudian  melakukan  ‘pencurian’  dan tindakan  anarki,  begitu  mereka  mendapat  akses. Sehingga  muncul  istilah whitehat dan blackhat. Whitehat  adalah hacker yang  lugu,  dan  blackhat adalah  seperti  yang  disebutkan  di  atas  sebagai cracker,  namun  demikian,  orang  lebih  senang menyebutkan hacker untuk whitehat dan blackhat, walaupun pengertiannya berbeda.

## Sasaran dan Teknik pelaku Cybercrime
Biasanya hacker menggunakan tool-tool yang sudah ada di internet. Tool tersebut kemudian dijalankan  untuk  menyerang  sistem  computer. Hacker berpengalaman  membuat script atau program  sendiri  untuk  melakukan hacking, yang menjadi incaran sasaran yaitu :
•
Database kartu kredit
• Database account bank
•
Database informasi pelanggan
• Pembelian  barang  dengan  kartu  kredit  palsu atau kartu credit orang lain yang bukan merupakan hak kita (carding)
• Mengacaukan sistem
Hacker tersebut dapat menjalankan aksinya melalui Internet  Relay  Chat  (IRC),  Voice  over  IP  (VoIP), ICQ,  Online  forums,  dan  Encryption. Dalam menjalankan aksinya hacker menggunakan tahapan sebagai berikut (Gregory, 2005):
a. Footprinting
Suatu  tahap  mencari  informasi  secara  umum terhadap  target Scanning pada  tahap  ini merupakan  tahap  pencarian  terhadap lubang untuk masuk ke sistem
b. Enumeration
Telaah  intensif  terhadap  sistem,  mencari user account yang  absah,  resource  jaringan dan aplikasi yang sedang berjalan pada sistem.

## c. Gaining Access
Mendapatkan  data  lebih  banyak  lagi  untuk mulai  mencoba  mengakses  sasaran.  Meliputi mengintip  dan  merampas  password,  menebak password, serta melakukan buffer overflow.
f. Escalating Privilege
Bila  baru  mendapatkan  user  password  di  tahap sebelumnya,  di  tahap  ini  diusahakan  mendapat privilese  admin  jaringan  dengan  password cracking atau melakukan eksploitasi.
g. Pilfering
Proses  pengumpulan  informasi  dimulai  lagi untuk mengidentifikasi mekanisme untuk mendapatkan akses ke trusted system. Mencakup evaluasi trust dan pencarian cleartext password di registry, config file, dan user data.
h. Covering Tracks
Begitu kontrol penuh terhadap sistem diperoleh, maka menutup jejak menjadi prioritas. Meliputi membersihkan network  log dan  penggunaan hide  tool seperti  macam-macam rootkit dan file streaming.
i. Creating Backdoors
Pintu  belakang  diciptakan  pada  berbagai  bagian dari  sistem  untuk  memudahkan  masuk  kembali  ke sistem  ini  dengan  cara  membentuk user account palsu,  menjadwalkan batch  job,  mengubah startup file,  menanamkan  servis  pengendali  jarak  jauh serta monitoring system.
j. Denial of Service
Bila semua usaha di atas gagal, penyerang dapat melumpuhkan sasaran sebagai usaha terakhir. Dengan membanjiri system target meliputi SYN flood, teknik-teknik ICMP, Supernuke, land/latierra, teardrop, bonk, newtear, trinoo, smurf, dan lain-lain
Dengan  metodologi  seperti  ini, hacker melakukan  penyerangan  dengan  berbagai  tehnik seperti exploit (eksploitasi  langsung  ke  sistem), spoofing (penyamaran), sniffing penangkapan data/capture data), dan social engineering (rekayasa sosial).

## Jenis dan Penggolongan Cybercrime
Begitu  banyaknya  peristiwa  kejahatan melalui dunia virtual (internet) sehingga menyulitkan  orang  awam untuk  memahami  apa sebenarnya  yang  dimaksud  dengan Cybercrime, bagaimana cara untuk mengatasi dan mencegahnya.  Cybercrime  mempunyai  jenis  yang amat  beragam  dan  semakin  berkembang  dari  hari ke hari. (Lampiran 1)
Kejahatan melalui Internet dibagi menjadi;

## a. Kejahatan Dunia Virtual (Cybercrime) ;
Kejahatan  tersebut  hanya  bisa  terjadi  dengan menggunakan  perangkat  komputer,    melalui jaringan  komputer,  akses  serta  terjadi  di  dunia virtual begitu juga dengan sasaran kejahatan.
1. Cyberpiracy → penggunaan teknologi komputer untuk  mencetak  ulang  software  atau  informasi; mendistribusikan informasi atau software tersebut  melalui  jaringan komputer. Contoh Kasus  :  Mendistribusikan  mp3  di  internet melalui teknologi peer to peer
2. Cybertrespass → penggunaan teknologi komputer  untuk  meningkatkan  akses  pada sistem komputer sebuah organisasi atau
individu; Web  site  yang  di-protect dengan password.
Contoh  Kasus:  Melakukan  serangan  DoS (deniel of Service) ke sebuah web
3. Cybervandalism → penggunaan  teknologi komputer  untuk  membuat  program  yang mengganggu proses transmisi informasi elektronik; menghancurkan data di computer.
Contoh Kasus :
i. Melakukan serangan DoS (deniel of Service) ke sebuah web
ii. Membuat virus SASSER
b. Perbedaan antara Cybercrime  dengan
Kejahatan  yang  berhubungan  dengan Dunia Virtual (Cyber Related Crime) ;
Banyak kejahatan yang menggunakan teknologi  komputer  tidak  bisa  disebut cybercrime. Pedophilia, stalking, dan pornografi bisa disebarkan  dengan  atau  tanpa  menggunakan cybertechnology, sehingga  tidak  bisa  disebut cybercrime, tetapi  masuk  dalam  kategori cyber- related crime. Cyber-related crime dikelompokkan menjadi :1.
1. Cyber-assisted  crime →  komputer  membantu pelaku  melakukan  kejahatan  biasa  dan  tidak berhubungan dengan komputer.
Contoh  kasus:  Penggunaan komputer  untuk menggelapkan pajak.
2. Cyber-exacerbated  crime →  cyber -teknologi memainkan peran yang lebih signifikan. Contoh kasus  :  Penggunaan  komputer  untuk  pedophilia melalui internet.

## Modus Operandi Cybercrime
Kejahatan  yang  berhubungan  erat  dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi  ini  dikelompokkan dalam beberapa  bentuk sesuai modus  operandi  yang  ada antara lain (Golose, 2006) :

## a.  Unauthorized  Access  to Computer  System  and Service
Kejahatan
yang dilakukan dengan memasuki/menyusup  ke  dalam  suatu sistem jaringan  komputer  secara  tidak  sah,  tanpa  izin atau  tanpa  sepengetahuan  dari  pemilik  sistem
jaringan komputer yang dimasukinya. Kejahatan ini  semakin  marak  dengan  berkembangnya teknologi  Internet/intranet.  Kita  tentu  belum lupa  ketika  masalah  Timor  Timur  sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tingkat internasional, beberapa website milik pemerintah  RI  dirusak  oleh hacker (Kompas, 11/08/1999).

## b. Illegal Contents
Kejahatan  dengan  memasukkan  data  atau informasi  ke  Internet  tentang  sesuatu  hal  yang tidak  benar,  tidak  etis,  dan  dapat  dianggap melanggar  hukum  atau  mengganggu  ketertiban umum.  Sebagai  contohnya,  pemuatan  suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan  martabat  atau  harga  diri  pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi  atau  pemuatan  suatu  informasi  yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda  untuk  melawan  pemerintahan  yang sah dan sebagainya.

## c. Data Forgery
Kejahatan  dengan  memalsukan  data  pada dokumen-dokumen  penting  yang  tersimpan sebagai scripless  document melalui  Internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat  seolah-olah  terjadi  "salah  ketik"  yang pada  akhirnya  akan  menguntungkan  pelaku karena  korban  akan  memasukkan  data  pribadi dan  nomor  kartu  kredit  yang  dapat  saja  disalah gunakan. Misalnya  kasus  www.Klikbca.com oleh hacker Steven Haryanto

## d. Cyber Espionage
Kejahatan yang memanfaatkan jaringan Internet untuk  melakukan  kegiatan  matamata  terhadap pihak  lain,  dengan  memasuki  sistem jaringan komputer (computer  network  system)  pihak sasaran.  Kejahatan  ini  biasanya ditujukan terhadap  saingan  bisnis yang  dokumen  ataupun data pentingnya  (data  base)  tersimpan dalam suatu  sistem  yang computerized (tersambung dalam jaringan komputer)

## e. Cyber Sabotage and Extortion
Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau  penghancuran  terhadap  suatu data, program  komputer  atau  sistem jaringan  komputer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga  data,  program  komputer atau sistem  jaringan  komputer  tidak dapat  digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh pelaku. Misalnya  dengan  penyebaran  Virus  komputer  saat korban melakukan browsing di internet.

## f. Offense against Intellectual Property
Kejahatan  ini  ditujukan  terhadap  hak atas  kekayaan intelektual  yang dimiliki  pihak  lain  di Internet. Sebagai  contoh,  peniruan  tampilan pada web  page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu  informasi  di  Internet  yang ternyata merupakan  rahasia  dagang orang  lain,  dan sebagainya.

## g. Infringements of Privacy
Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan  pribadi seseorang yang  tersimpan  pada formulir  data  pribadi  yang  tersimpan secara computerized,  yang  apabila diketahui  oleh  orang lain  maka dapat  merugikan  korban  secara materil maupun  immateril,  seperti nomor  kartu  kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

## Pencegahan dan Penanggulangan Cybercrime
Tindak pidana cybercrime memakan korban yang  tidak  sedikit  jumlahnya,  terutama  dari  sisi finansial.  Sebagian  besar  korban  hanya  bisa menyesali apa yang sudah terjadi. Mereka berharap bisa  belajar  banyak dari  pengalaman  yang  ada, yang  perlu  dilakukan  sekarang  adalah melakukan pencegahan  terhadap  kemungkinan-kemungkinan yang  dapat merugikan  kita  sebagai  pelaku  IT. Pencegahan itu dapat berupa:
 Educate  User (memberikan pengetahuan baru  terhadap Cyber  Crime dan  dunia internet)
 Use  hacker’s  perspective (menggunakan pemikiran  dari  sisi hacker untuk  melindungi sistem Anda)
 Patch System (menutup lubang-lubang kelemahan pada sistem)
 Policy (menentukan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan  yang  melindungi  sistem  Anda dari orang-orang yang tidak berwenang)
IDS (Intrusion  Detection  System)  bundled with IPS (Intrusion Prevention System)
 Firewall
 AntiVirus
Beberapa  langkah  penting  yang  harus  dilakukan dalam penanggulangan Cybercrime adalah :
a. Melakukan  modernisasi  hukum  pidana  nasional beserta  hukum  acaranya,  yang  diselaraskan dengan  konvensi  internasional  yang  terkait dengan kejahatan tersebut.
b. Meningkatkan  sistem  pengamanan  jaringan komputer nasional sesuai standar internasional
c. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur  penegak  hukum  mengenai  upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara- perkara yang berhubungan dengan Cybercrime d. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah Cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi
e. Meningkatkan  kerjasama  antar  negara,  baik bilateral,  regional  maupun  multilateral,  dalam upaya  penanganan Cybercrime,  antara  lain melalui  perjanjian  ekstradisi  dan  mutual assistance treaties.

## Contoh bentuk penanggulangan yang lain :

## 1. IDCERT  (Indonesia  Computer  Emergency Response Team)
Salah  satu  cara  untuk  mempermudah penanganan  masalah  keamanan  adalah  dengan membuat  sebuah  unit  untuk  melaporkan  kasus keamanan. Masalah keamanan ini di luar negeri mulai  dikenali  dengan  munculnya “sendmail
worm” (sekitar tahun 1988) yang menghentikan sistem  email  Internet  kala  itu.  Kemudian dibentuk sebuah Computer EmergencyResponse Team (CERT) Semenjak itu di negara lain mulai juga  dibentuk  CERT  untuk  menjadi point  of contact bagi  orang  untuk  melaporkan  masalah kemanan.
IDCERT merupakan CERT
Indonesia.
2. Sertifikasi perangkat security Perangkat yang digunakan untuk menanggulangi  keamanan  semestinya  memiliki peringkat  kualitas.  Perangkat  yang  digunakan untuk  keperluan  pribadi  tentunya  berbeda dengan  perangkat  yang  digunakan  untuk keperluan militer. Namun sampai saat ini belum ada  institusi  yang  menangani  masalah  evaluasi perangkat keamanan di Indonesia.

## Tindakan Hukum bagi pelaku Cybercrime
Cybercrime  law dan  regulasi  yang  tepat  di bidang  ICT  dianggap  penting  dalam  menarik investasi  maupun  pengembangan  perekonomian yang berbasis IT. Cybercrime potensial menimbulkan  kerugian  pada  beberapa  bidang  : politik,  ekonomi,  sosial  budaya  yang  lebih  besar dampaknya  dibandingkan  dengan  kejahatan  yang berintensitas  tinggi  lainnya.  Di  masa  mendatang dapat  menganggu  perekonomian  nasional  melalui jaringan  infrastruktur  yang  berbasis  teknologi elektronik  (perbankan,  telekomunikasi  satelit, jaringan listrik, dan jaringan lalu lintas penerbangan Ishak, 2002 (dalam Setiyadi, 2003).
Menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global lewat Internet, Undang-Undang yang  diharapkan  (ius  konstituendum)  adalah perangkat  hukum  yang  akomodatif  terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan Internet dengan berbagai motivasi yang  dapat  menimbulkan  korban-korban  seperti kerugian  materi  dan  non  materi. Peraturan  dan perundangan  di  bidang  ICT  termasuk Cybercrime law diperlukan karena (setiyadi, 2003):
1. Melindungi  integritas  pemerintah  dan  menjaga reputasi suatu negara.
2. Membantu  negara  terhindar  dari  menjadi  surga bagi  pelaku  kejahatan,  seperti  teroris,  kejahatan terorganisasir, dan operasi penipuan.
3. Membantu negara terhindar dari sebutan sebagai tempat yang nyaman untuk menyimpan aplikasi atau data hasil kejahatan cybercrime.
4. Meningkatkan kepercayaan pasar karena adanya kepastian  hukum  yang  mampu  melindungi kepentingan dalam berusaha.
5. Memberikan  perlindungan    terhadap  data  yang tergolong khusus (classified), rahasia, informasi yang  bersifat  pribadi,  data  pengadilan  kriminal, dan  data  publik  yang  dianggap  perlu  untuk dilindungi.
6. Melindungi  konsumen,  membantu  penegakan hukum,  dan  aktivitas  intelligen. Mencegah korupsi.
7. Meningkatkan keamanan nasional dan mengurangi  kerentanan  dari  serangan  dan  aksi oleh teroris dan mereka yang berniat jahat.
8. Melindungi  dunia  usaha  dari  resiko  bisnis seperti  kehilangan  pangsa  pasar,  rusaknya reputasi,  penipuan,  tuntutan  hukum  dari  publik, dan kasus perdata maupun pidana.
9. Sebagai  sarana  untuk  menghukum  pelaku kejahatan di bidang teknologi informasi.
10. Meningkatkan  peluang  bagi  diakuinya  catatan elektronik  sebagai  alat  bukti  yang  sah  di pengadilan dalam kasus kejahatan biasa seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, penculikan dan  lain – lain,  atau  kejahatan  komputer  dan kejahatan yang dilakukan menggunakan Internet.
Pengaturan  hukum  dalam  Internet  masih relatif  baru  dan  terus  berkembang,  ada  dorongan pengaturan yang bersifat global, namun kedaulatan hukum menjadikannya tidak mudah terlaksana. Hal ini  menjadi  salah  satu  kelemahan  dari  penegakan cybercrime  law terutama  jika  menyangkut  perkara kejahatan yang dilakukan oleh individu atau entitas bisnis yang berada di negara lain. Konstitusi suatu negara  tidak  dapat  dipaksakan  kepada  negara  lain karena  dapat  bertentangan  dengan  kedaulatan  dan konstitusi negara  lain,  oleh  karena  itu  hanya berlaku  di  negara  yang  bersangkutan  saja,  seperti pada kasus berikut :
- Yahoo  vs  Perancis:  Yahoo  menjual  atribut  Nazi yang dilarang di Perancis
- Google  vs  China:  Pemerintah  China  memblokir situs  Google  dan  mengalihkan ke  situs pemerintah.
Kasus Cybercrime terjadi  hampir  di  setiap  negara di  dunia  dan  masing-masing  negara  mempunyai cara penanganan yang berbeda, (Rahardjo, 2001):

## 1. Amerika Serikat memiliki:
a) Computer  Crime  and  Intellectual  Property Section  (CCIPS)  of  the  Criminal  Division of the U.S. Departement of Justice. Institusi ini memiliki situs web <http://www.cybercrime.gov> yang
memberikan  informasi  tentang  cybercrime. Namun  banyak  informasi  yang  masih terfokus kepada computer crime.
b) b. National Infrastructure Protection Center (NIPC)  merupakan  sebuah  institusi pemerintah Amerika Serikat yang menangani  masalah  yang  berhubungan dengan infrastruktur. Institusi ini mengidentifikasi  bagian  infrastruktur  yang penting  (critical)  bagi  negara  (khususnya bagi Amerika Serikat). Situs web: <http://www.nipc.gov>. Internet atau jaringan  komputer  sudah  dianggap  sebagai infrastruktur yang perlu mendapat perhatian khusus. Institusi ini memberikan advisory
2. The National Information Infrastructure Protection Act of 1996
3. CERT  yang  memberikan advisory tentang adanya lubang keamanan (Security holes).
4. Korea  memiliki Korea  Information  Security Agency yang  bertugas  untuk  melakukan evaluasi  perangkat  keamanan  komputer  & Internet, khususnya yang akan digunakan oleh pemerintah.
Saat  ini,  Indonesia  belum  memiliki  Undang - Undang  khusus/ cyber  law yang  mengatur mengenai cybercrime walaupun  rancangan  undang undang  tersebut  sudah  ada  sejak  tahun  2000  dan revisi  terakhir  dari  rancangan  undang-undang tindak  pidana  di  bidang  teknologi  informasi  sejak tahun 2004 sudah dikirimkan ke Sekretariat Negara
RI  oleh  Departemen  Komunikasi  dan  Informasi serta  dikirimkan  ke  DPR  namun  dikembalikan kembali ke Departemen Komunikasi dan Informasi untuk  diperbaiki. Dalam  Upaya  Menangani  kasus- kasus  yg  terjadi  khususnya yang  ada  kaitannya dengan Cybercrime,  para  Penyidik  (  khususnya Polri  )  melakukan  analogi  atau perumpamaan  dan persamaan  terhadap  pasal-pasal  yang  ada  dalam KUHP  Pasal  yang  dapat  dikenakan  dalam  KUHP pada Cybercrime antara lain:
1.  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana), pasal-pasal yang terkait :
a. Pasal  362  KUHP  tentang  pencurian  (  Kasus carding  ) Carding  sendiri  dalam  versi  POLRI meliputi (Arifiyadi, 2008):
i. Mendapatkan  nomor  kartu  kredit  (CC)  dari tamu hotel, khususnya orang asing
ii. Mendapatkan  nomor  kartu kredit  melalui kegiatan chatting di Internet
iii. Melakukan pemesanan barang ke perusahaan di  luar  negeri  dengan  menggunakan  Jasa Internet
iv. Mengambil  dan  memanipulasi  data  di Internet.
v. Memberikan  keterangan  palsu,  baik  pada waktu pemesanan maupun pada saat pengambilan  barang  di  Jasa  Pengiriman (kantor  pos,  UPS,  Fedex,  DHL,  TNT,  dan lain-lain.). Carding (pelakunya  biasa  disebut carder), adalah kegiatan melakukan transaksi e-commerce dengan nomor kartu kredit palsu atau  curian.  Pelaku  tidak  harus  melakukan pencurian atau pemalsuan kartu kredit secara fisik,  melainkan  pelaku  cukup  mengetahui nomor kartu dan tanggal kadaluarsanya saja .
b. Pasal  378  KUHP  tentang  Penipuan  (Penipuan melalui website seolah-olah menjual barang)
c. Pasal  311  KUHP  Pencemaran  nama  Baik  ( melalui media internet dengan mengirim email kepada Korban maupun teman-teman korban)
d. Pasal  303  KUHP  Perjudian  (permainan  judi online)
e. Pasal  282  KUHP  Pornografi  (Penyebaran pornografi melalui media internet).
f. Pasal  282  dan  311  KUHP  (tentang  kasus Penyebaran  foto  atau  film  pribadi seseorang yang vulgar di Internet).
g. Pasal  378  dan  362  (tentang  kasus  Carding karena  pelaku  melakukan  penipuan seolah- olah  ingin  membayar,  dengan kartu  kredit hasil curian )
2.  Undang-Undang  No.19  Thn  2002  tentang  Hak Cipta,  Khususnya  tentang  Program Komputer atau software
3.  Undang-Undang  No.36  Thn  1999  tentang Telekomukasi,  (penyalahgunaan  Internet  yang mengganggu ketertiban umum atau pribadi).
4.  Undang-undang  No.25  Thn  2003  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.15  Thn 2002 tentang Pencucian Uang.
5.  Undang-Undang  No.15  thn  2003  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

## Hambatan dalam penanganan Cybercrime
Meskipun  sudah  ada  beberapa  pasal  yang bisa  menjerat  pelaku Cybercime ke penjara masih dijumpai adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan  di  lapangan  yang  antara  lain  sebagai berikut (Noor, 2005):

## 1) Perangkat hukum yang belum memadai
Para  penyidik  (  khususnya  Polri  ) melakukan  analogi  atau  perumpamaan  dan persamaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP sependapat  bahwa  perlu  dibuat  undang- undang yang khusus mengatur cybercrime.

## 2) Kemampuan penyidik
Secara umum penyidik Polri masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer dan  pemahaman  terhadap hacking komputer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap  kasus-kasus  itu.  Beberapa  faktor  yang sangat berpengaruh (determinan) adalah:
a. Kurangnya pengetahuan tentang komputer.
b. Pengetahuan  teknis  dan  pengalaman  para penyidik  dalam  menangani  kasus-kasus Cybercrime masih terbatas.
c. Faktor  sistem  pembuktian  yang  menyulitkan para penyidik.

## 3) Alat Bukti
Persoalan  alat  bukti  yang  dihadapi  di  dalam penyidikan  terhadap Cybercrime antara  lain berkaitan dengan karakteristik kejahatan cybercrime itu  sendiri,  yaitu  ;  sasaran  atau media cybercrime adalah  data  dan  atau  sistem komputer  atau  sistem internet  yang  sifatnya mudah  diubah,  dihapus,  atau  disembunyikan oleh pelakunya, Cybercrime seringkali dilakukan  hampir-hampir  tanpa  saksi,  di  sisi lain, saksi korban seringkali berada jauh di luar negeri sehingga menyulitkan
penyidik melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyidikan..

## 4) Fasilitas komputer forensik
Untuk  membuktikan  jejak-jejak  para hacker, dan cracker dalam melakukan aksinya terutama yang  berhubungan  dengan  program-program dan  data-data komputer, sarana  Polri  belum memadai  karena  belum  ada  komputer  forensik. Fasilitas ini diperlukan untuk mengungkap data- data  digital  serta  merekam  dan  menyimpan bukti-bukti  berupa soft  copy (image,  program, dsb). Dalam  hal  ini  Polri  masih  belum mempunyai  fasilitas forensic  computing yang memadai. Fasilitas forensic  computing yang akan  didirikan  Polri  diharapkan  akan  dapat melayani  tiga  hal  penting  yaitu evidence collection, forensic analysis, expert witness.

## SIMPULAN
Dari  pembahasan  diatas  dapat  diperoleh  beberapa kesimpulan :
1)  Opini  umum  yang  terbentuk  bagi  para  pemakai jasa internet adalah bahwa Cybercrime merupakan  perbuatan  yang  merugikan.  Para korban  menganggap  atau memberi  stigma bahwa  pelaku Cybercrime adalah  penjahat. Modus  operandi Cybercrime sangat  beragam dan terus berkembang sejalan dengan
perkembangan teknologi, tetapi jika diperhatikan  lebih  seksama  akan terlihat  bahwa banyak  di  antara  kegiatan-kegiatan  tersebut memiliki  sifat  yang sama  dengan  kejahatan- kejahatan  konvensional.  Perbedaan  utamanya adalah bahwa Cybercrime melibatkan komputer dalam  pelaksanaannya.  Kejahatan-kejahatan yang  berkaitan  dengan  kerahasiaan,  integritas dan keberadaan data dan sistem komputer perlu
mendapat  perhatian  khusus,  sebab  kejahatan- kejahatan  ini memiliki  karakter  yang  berbeda dari kejahatan-kejahatan konvensional.
2) Sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur  secara  khusus mengenai  kejahatan komputer  melalui  media  internet.  Beberapa peraturan yang ada baik yang terdapat di dalam KUHP  maupun  di  luar  KUHP  untuk  sementara dapat  diterapkan  terhadap  beberapa  kejahatan, tetapi  ada  juga  kejahatan  yang tidak  dapat diantisipasi  oleh  undang-undang  yang  saat  ini berlaku.
3)  Hambatan-hambatan  yang  ditemukan  dalam upaya melakukan penyidikan terhadap Cybercrime antara  lain  berkaitan  dengan masalah perangkat hukum, kemampuan penyidik,  alat  bukti,  dan  fasilitas  komputer forensik.  Upaya-upaya yang  dapat  dilakukan untuk  mengatasi  hambatan  yang  ditemukan  di dalam melakukan penyidikan terhadap Cybercrime antara  lain  berupa  penyempurnaan perangkat  hukum,  mendidik  para  penyidik, membangun fasilitas forensic computing, meningkatkan upaya penyidikan dan kerja sama internasional, serta melakukan upaya penanggulangan pencegahan.

## SARAN
Beberapa  hal  yang  dapat  dijadikan  sebagai  saran sehubungan  dengan  hasil penelitian  terhadap Cybercrime adalah sebagai berikut :
1)  Undang-undang  tentang Cybercrime perlu dibuat secara khusus sebagai lexspesialis untuk memudahkan  penegakan  hukum  terhadap kejahatan tersebut.
2)  Kualifikasi  perbuatan  yang  berkaitan  dengan Cybercrime harus  dibuat  secara  jelas agar tercipta  kepastian  hukum  bagi  masyarakat khususnya pengguna jasa internet.
3) Perlu hukum acara khusus yang dapat mengatur seperti  misalnya  berkaitan dengan  jenis-jenis alat  bukti  yang  sah  dalam  kasus Cybercrime, pemberian wewenang  khusus  kepada  penyidik dalam  melakukan  beberapa  tindakan  yang diperlukan  dalam  rangka  penyidikan  kasus Cybercrime, dan lain-lain.
4)  Spesialisasi  terhadap  aparat  penyidik  maupun penuntut umum dapat dipertimbangkan sebagai
salah satu cara untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap Cybercrime.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifiyadi  Teguh,  (2008),  ” Menjerat  Pelaku  Cyber Crime dengan KUHP”, Pusat Data
Departemen  Komunikasi  dan  Informatika diakses pada tanggal 3 Maret 2009 dari www. depkominfo.go.id
-------------------, (2008), ” Cybercrime dalam Perspektif  Rancangan  Konsep  KUHP  Baru”, Pusat  Data  Departemen  Komunikasi  dan Informatika  diakses  pada  tanggal  3  Maret 2009 dari www. depkominfo.go.id
Fajri, Anthony,    April 2008, ”Cybercrime” http://students.ee.itb.ac.id/fajri/publication
Golose,  PetrusReinhard,  2006 ,  ”Perkembangan Cybercrime  dan  Upaya  Penanganannya  di Indonesia  oleh  Polri”,  Buletin  Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol.4 Nomor.2 Agustus 2006 Gregory, Thomas HA , 2005 ”Ketenaran Cybercrime  di  Indonesia”, Makalah  STIMIK Perbanas  2005  yang  dipublikasikan diakses pada 19 Desember 2008 di www.google.com
Noor,  Azamul  Fadhly,  2005, ”Tinjauan  Yuridis terhadap  Cybercrime  di  Indonesia”,  Tesis
pada  Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum Program  Pascasarjana  Universitas  Sumatra Utara, yang dipublikasikan
Mc  Leod  Jr,  Rayman  and  Schell,  George  P, April 2008, “  Sistem  Informasi  Manajemen”  Edi si 10, Penerbit Salemba Empat
Rahardjo,  Budi, 2001, ”Cybercrime”,  draft  pada diskusi mengenai topik yang sama br@paume.itb.ac.id – budi@cert.or.id
Setiyadi,  Mas  Wigrantoro  Roes,  2003,  “Urgensi Cybercrime Law  sebagai  Perlindungan  bagi Pengguna  Teknologi  Informasi” Pendekatan
Kebijakan Publik Dalam Menjawab Kebutuhan  Terhadap  Perangkat  Legal  Untuk Memerangi  Kejahatan  Di  Bidang  Teknologi Informasi (Cybercrime), Makalah
disampaikan pada  Cybercrime  Seminar 19 Maret 2003
Sinar Indonesia Baru, 2009, “Kasus “Cyber Crime” Indonesia Tertinggi  di Dunia” , diakses  pada 29 Maret 2009 di www.google.com
Tahir,  Achmad,  April  2009,  “Penegakan  Hukum Cybercrime  di  Indonesia”, Tesis  pada Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum Program  Pascasarjana  Universitas  Gajah Mada, yang dipublikasikan

## LAMPIRAN

## Jenis dan Penggolongan Cybercrime
Sumber : Fajri, 2008