Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 10 Issue 1, 2024 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## KEPASTIAN  HUKUM  PELAKSANAAN  PUTUSAN  VERSTEK TERKAIT WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN TERHADAP
DEBITOR

## YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA
William Andrew Sectionardo 1 , Putra Hutomo 2 , Iran Sahril 3
1 Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, Indonesia. E-mail: williamandrew.d@gmail.com 2 Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, Indonesia.
3 Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, Indonesia.
Abstract: This research analyzes the regulation of the implementation of the execution of verstek decisions related  to  defaults  in  banking  credit  agreements  and  the  legal  certainty  of  the  implementation  of  the execution of verstek decisions related to defaults in banking credit agreements against debtors whose whereabouts are unknown. The research concludes that in regulating the execution of verstek decisions related to defaults in banking credit agreements, it is important to have a credit agreement in the form of an  Authentic  Deed  made  by  a  Notary  and  Creditors  must  be  careful  in  submitting  collateral  seizure applications. Execution can be carried out if the debtor does not comply with the court's decision after being given a warning for 8 days. However, during the execution, if the debtor's whereabouts are unknown and the assets have been transferred to another party, the execution cannot be continued, which provides legal uncertainty for Creditors.
Keywords: Legal Certainty; Verstek Decision; Default; Agreement; Banking Credit.
How to Site: William Andrew Sectionardo, Putra Hutomo, Iran Sahril (2024). Kepastian Hukum Pelaksanaan Putusan Verstek  Terkait  Wanprestasi  Perjanjian  Kredit  Perbankan  Terhadap  Debitor  Yang  Tidak  Diketahui Keberadaannya. Jurnal hukum to-ra , 10 (1), pp 1-17. DOI. 10.55809/tora.v10i1.312

## Introduction
Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang  melanggarnya. 1 Menurut  hukum  tiap-tiap  perikatan  adalah  untuk  memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata. Perikatan itu sendiri terlahir karena 2 (dua) hal, yakni karena suatu  persetujuan  atau  karena  Undang-Undang. 2 Dalam  dunia  perbankan,  Bank memiliki program  fasilitas  kredit  yang  diberikan  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan
1 Zainal Asikin. (2018). Pengantar Ilmu Hukum . Depok: Rajawali Pers, h. 14
2 Soedharyo Soimin. (1999). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, h. 313
Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Putusan  Verstek  Terkait  Wanprestasi  Perjanjian  Kredit  Perbankan Terhadap Debitor Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Jurnal Hukum tora: 10 (1): 1-17
untuk pembelian barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, seperti mobil, tanah atau tanah beserta bangunan. Fasilitas kredit dari perbankan didasarkan oleh perjanjian kredit  yang  disepakati  oleh  Bank  selaku  Kreditor  dan  pihak  yang  difasilitasi  selaku Debitor.
Dalam perjanjian kredit kerap kali timbul permasalahan yang mana pihak debitor gagal atau  tidak  dapat  memenuhi  prestasi  yang  dijanjikan,  hal  inilah  yang  disebut  dengan wanprestasi.  Dalam  Kamus  Hukum,  pengertian  wanprestasi  adalah  suatu  keadaan dimana  pihak  debitor  tidak  memenuhi  janjinya  atau  tidak  memenuhi  sebagaimana mestinya  dan  kesemuanya  itu  dapat  dipersalahkan  kepadanya. 3 Terdapat  beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kreditor atas konflik atau sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitor, salah satunya adalah dengan diajukannya gugatan perdata berupa  gugatan wanprestasi  melalui pengadilan  negeri  yang berwenang atas perkara tersebut. Atas gugatan tersebut Ketua Pengadilan akan menentukan hari sidang dan  memanggil  para  pihak  yang  berperkara.  Apabila  pihak  tergugat  tidak  hadir menghadap  setelah  dipanggil  dengan  patut,  Pengadilan  Negeri  dapat  menunda  atau melanjutkan dengan menerapkan acara verstek.
Permasalahan atas putusan verstek tersebut adalah bilamana sita jaminan yang diajukan oleh  penggugat  tidak  dikabulkan  namun  Tergugat  dinyatakan  wanprestasi,  sehingga tidak  terdapat  jaminan  bagi  penggugat  untuk  memenuhi  haknya.  Bagaimana pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan verstek terkait wanprestasi perjanjian kredit perbankan  dan  Bagaimana  kepastian  hukum  pelaksanaan  eksekusi  putusan verstek terkait wanprestasi perjanjian kredit perbankan terhadap debitor yang tidak diketahui keberadaannya.

## Discussion
Perjanjian  merupakan  dasar  dari  adanya  suatu  perikatan.  Perikatan  atau verbintenis adalah hubungan hukum antara dua pihak, di mana satu pihak memiliki hak dan pihak lainnya memiliki kewajiban. Hubungan hukum ini merupakan konsekuensi hukum dari suatu  perjanjian  atau  kejadian  hukum  lain  yang  menghasilkan  perikatan.  Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat memberikan hak kepada pihak lain untuk  menerima  prestasi,  sementara  pihak  lainnya  memberikan  dirinya  untuk memenuhi  kewajiban  dalam  memberikan  prestasi  tersebut. 4 Menurut  Wirjono Prodjodikoro, perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua  belah  pihak,  dalam  mana  suatu  pihak  berjanji  atau  dianggap  berjanji  untuk
3 Rocky Marbun, (et.al). (2012) . Kamus Hukum Lengkap . Jakarta: Visimedia, h. 328-329
4 Abdulkadir Muhammad. (1992). Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 13
Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Putusan  Verstek  Terkait  Wanprestasi  Perjanjian  Kredit  Perbankan Terhadap Debitor Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Jurnal Hukum tora: 10 (1): 1-17
melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu. 5 Menurut pendapat dari Subekti, perjanjian terdiri dari beberapa unsur yaitu: 6
a. Unsur  Esensialia,  yang  merupakan  unsur  yang  harus  ada  dalam  suatu perjanjian,  dan  tanpa  keberadaan  unsur  tersebut  maka  perjanjian  yang dimaksudkan  untuk  dibuat  dan  diselenggarakan  oleh  para  pihak  dapat menjadi  beda  dan  karenanya  menjadi  tidak  sejalan  dan  sesuai  dengan kehendak para pihak.
b. Unsur  Naturalia,  yang  merupakan  ketentuan  hukum  umum,  suatu  syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian.
c. Unsur  Aksidentalia,  yang  merupakan  unsur  pelengkap  dalam  suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang  oleh  para  pihak  sesuai  dengan  kehendak  para  pihak  yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.
Berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata,  perjanjian  dapat  dianggap  sah  bila  memenuhi syarat sebagai berikut 7 :
a. Syarat  pertama  adalah bahwa  para  pihak  harus  sepakat  dan  mengikatkan dirinya,  artinya  para  pihak  harus  menyetujui  persetujuan  tersebut  dan bersedia  untuk  memenuhi  kewajiban  yang  terkait  dengan  persetujuan tersebut.
b. Syarat kedua adalah bahwa para pihak harus cakap untuk membuat suatu perikatan,  artinya  para  pihak  harus  memiliki  kemampuan  hukum  untuk membuat perjanjian.
c. Syarat ketiga adalah bahwa persetujuan harus mengenai suatu hal tertentu, artinya persetujuan harus memiliki objek yang jelas dan spesifik.
d. Syarat keempat adalah bahwa persetujuan harus memiliki sebab yang halal, artinya persetujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum atau norma-norma yang berlaku.
Dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang menjadikan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat  objektif  karena  mengenai  perjanjiannya  sendiri  atau  objeknya  dari  perbuatan hukum yang dilakukan itu. 8 Suatu perjanjian menimbulkan akibat hukum atas apa yang diperjanjikan. Berdasarkan 1338 KUHPerdata dinyatakan bahwa "semua perjanjian yang
5 Wirjono Prodjodikoro. (1986). Asas-Asas Hukum Perjanjian . Bandung: PT. Bale, Bandung, h. 9
6 R. Subekti. (1991). Hukum Perjanjian . Jakarta: PT. Intermasa, h.1
7 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
8 R. Subekti, Hukum.. Op Cit , hlm.17
Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Putusan  Verstek  Terkait  Wanprestasi  Perjanjian  Kredit  Perbankan Terhadap Debitor Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Jurnal Hukum tora: 10 (1): 1-17
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". 9 Artinya, perjanjian yang dibuat secara sah harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dan tidak  dapat  ditarik  kembali  tanpa  persetujuan  kedua  belah  pihak  atau  karena  alasan yang  cukup  menurut  undang-undang.  Perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Selain  itu  juga  berdasarkan  Pasal  1339  KUHPerdata dinyatakan bahwa "perjanjian yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan dapat dibatalkan". 10 Artinya, perjanjian yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan dapat dibatalkan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Perjanjian yang dibatalkan  dianggap  tidak  pernah  ada  dan  kedua  belah  pihak  harus  dikembalikan  ke posisi sebelum perjanjian dibuat.
Pengertian  wanprestasi  menurut  pendapat  Yahya  Harahap  dalam  bukunya  yang berjudul  "Segi-segi  Hukum  Perjanjian",  dinyatakan  bahwa  Wanprestasi  dapat didefinisikan  secara umum  sebagai  ketidaksesuaian  pelaksanaan  tugas  dengan  waktu yang telah ditetapkan atau dilakukan dengan cara yang tidak pantas. Wanprestasi terjadi ketika  pelaksanaan  kontrak  tidak  dilakukan  tepat  waktu,  tidak  sesuai  dengan  standar yang  seharusnya,  atau  bahkan  tidak  dilaksanakan  sama  sekali.  Secara  umum, wanprestasi  merujuk  pada  pelaksanaan  kewajiban  yang  tidak  tepat  waktu  atau  tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Istilah ini mengacu pada pelaksanaan kontrak yang  terlambat,  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  atau  bahkan  tidak dilaksanakan  sama  sekali. 11 Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata) di Indonesia, terdapat beberapa akibat hukum yang timbul akibat adanya wanprestasi,  seperti  Pemenuhan  Paksa  sebagaimana  diatur  dalam  1244  KUHPerdata, Pemberian  Ganti  Rugi  sebagaimana  diatur  dalam  1243  KUHPerdata,  Pengajuan Pembatalan  Kontrak  sebagaimana  diatur  dalam  1244  KUHPerdata,  dan  Perhitungan Bunga atau Denda sebagaimana diatur dalam 1247 KUHPerdata.
Pengertian gugatan adalah permintaan hak yang disampaikan oleh penggugat kepada tergugat  melalui  pengadilan.  Dalam  hukum  acara  perdata,  gugatan  melibatkan setidaknya dua  pihak,  yaitu penggugat dan  tergugat. Biasanya,  gugatan  terjadi  ketika tergugat telah melanggar hak dan kewajiban yang merugikan penggugat, dan tergugat tidak  mau  memenuhi  hak  dan  kewajiban  tersebut  secara  sukarela.  Akibatnya,  terjadi sengketa  antara  penggugat  dan  tergugat  yang  kemudian  diselesaikan  melalui persidangan pengadilan jika tidak dapat diselesaikan secara damai di luar pengadilan. Tujuan dari persidangan pengadilan adalah untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Menurut pendapat dari Wahju Muljiono untuk memperjuangkan haknya
9 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338.
10 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1339
11 M. Yahya Harahap. (1986). Segi-segi Hukum Perjanjian . Bandung: PT. Alumni, h. 60
Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Putusan  Verstek  Terkait  Wanprestasi  Perjanjian  Kredit  Perbankan Terhadap Debitor Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Jurnal Hukum tora: 10 (1): 1-17
di  pengadilan,  seseorang  harus  mengajukan  gugatan. 12 Gugatan  merupakan  tuntutan hak yang disampaikan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. 13 Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau badan hukum yang  merasa  hak  dan  kepentingannya  dirugikan  dan  menimbulkan  perselisihan,  yang ditujukan  kepada  orang  atau  pihak  lain  yang  menimbulkan  kerugian  itu  melalui pengadilan.
Pengertian verstek dapat  dipelajari  bahwa  tergugat  memiliki  hak  untuk  hadir  dalam persidangan. Ini berarti tidak ada kewajiban bagi tergugat untuk hadir di persidangan. Oleh  karena  itu,  tergugat  dapat  memilih  untuk  hadir  atau  tidak  hadir.  Dalam  hal  ini, kehadiran  tergugat  di  persidangan  bukanlah  suatu  kewajiban  yang  harus  dipaksa. Hukum memberikan kebebasan sepenuhnya kepada tergugat untuk menggunakan hak tersebut  dalam  membela  kepentingannya.  Tergugat  dapat  memanfaatkan  ketentuan tersebut untuk menghentikan proses penyelesaian perkara. Tergugat dengan niat yang buruk dapat dengan sengaja tidak menghadiri panggilan pengadilan setiap kali dipanggil untuk  menghadiri  sidang  dengan  tujuan  untuk  menghalangi  pemeriksaan  dan penyelesaian perkara.
Pada  sidang  pertama,  kemungkinan  ada  pihak  yang  absen  tanpa  memberikan  wakil, meskipun  sudah  dipanggil  secara  resmi.  Pihak  yang  tidak  hadir  tersebut  bisa  jadi Penggugat  atau  Tergugat.  Ketidakhadiran  salah  satu  pihak  ini  menyebabkan  masalah dalam  proses  pemeriksaan  perkara,  di  mana  sidang  dapat  ditunda  atau  dilanjutkan dengan konsekuensi hukum yang berlaku. 14 Penggugat tidak hadir dalam sidang, maka perkara  tersebut  akan  dinyatakan  gugur  dan  Penggugat  diizinkan  untuk  mengajukan gugatan baru setelah membayar biaya perkara yang baru. Namun, jika pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir atau tidak mengirimkan wakilnya, padahal telah dipanggil dengan benar, maka gugatan akan diputuskan dengan verstek . Putusan verstek adalah  keputusan  yang  menyatakan  bahwa  tergugat  tidak  hadir  di pengadilan, meskipun seharusnya ia hadir sesuai dengan aturan hukum acara. Verstek hanya  dapat  diberlakukan  jika  tergugat  tidak  hadir  pada  hari  sidang  pertama. 15 Berdasarkan  Pasal  126  HIR,  dalam  situasi  seperti  yang  disebutkan  di  atas,  Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memanggil kembali pihak yang tidak hadir sebelum memberikan putusan (baik itu gugurnya gugatan atau verstek ). Hal ini bisa terjadi jika Hakim  menganggap  bahwa  kasus  tersebut  terlalu  penting  untuk  diselesaikan  di  luar
12 Wahju Muljono. (2012). Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Yustisia, h. 53
13 Sarwono. (2012). Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, h. 31
14 Abdulkadir Muhammad. (2000). Hukum Acara Perdata Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 86
15 R. Soepomo. (1980). Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri , Jakarta: Pradnya Paradita, h. 33
Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Putusan  Verstek  Terkait  Wanprestasi  Perjanjian  Kredit  Perbankan Terhadap Debitor Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Jurnal Hukum tora: 10 (1): 1-17
persidangan,  baik  dengan  menggugurkan  gugatan  maupun  memberikan  putusan verstek .
Analisa  Pengaturan  Pelaksanaan  Eksekusi  Putusan Verstek Terkait  Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan
Perjanjian  Kredit  Perbankan  mensyaratkan  perjanjian  yang  dituangkan  dalam  bentuk Akta Otentik. Akta Otentik merupakan suatu produk dari Pejabat yang berwenang untuk itu yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang. Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat suatu Akta adalah Notaris, sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diterangkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang lainnya 16 .  Secara  konseptual,  pemahaman  akta  autentik  tercantum  dalam  Pasal  1868 KUHPerdata, yang menerangkan bahwa akta autentik adalah “Suatu akta yang dibuat dalam bentuk  yang  ditentukan Undang-Undang  oleh  atau di  hadapan  Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. 17
Pengertian kredit dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah merubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, didefinisikan  dalam  Pasal  14  ayat  1  angka  11  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023 tentang  Pengembangan  Dan  Penguatan  Sektor  Keuangan,  dinyatakan  bahwa  kredit adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  Bank  dan  pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu  dengan  pemberian  bunga. 18 Berdasarkan  pengertian  Kredit  tersebut  dapat dilihat  adanya  hubungan  hukum  antara  Bank  dan  pihak  lain  yang  mana  hubungan tersebut mengenai penyediaan dana atau tagihan yang didasari oleh persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Dalam hubungan tersebut diwajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Di dalam  ketentuan  Pasal  1754  KUHPerdata  diatur  bahwa  pinjam  meminjam  ialah perjanjian  denganmana  pihak  yang  satu  memberikan  kepada  pihak  yang  lain  suatu jumlah  tertentu  barang-barang  yang  menghabis  karena  pemakaian,  dengan  syarat
16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1
17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868
18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 14 ayat 1 angka 11
Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Putusan  Verstek  Terkait  Wanprestasi  Perjanjian  Kredit  Perbankan Terhadap Debitor Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Jurnal Hukum tora: 10 (1): 1-17
bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. 19
Dalam suatu perkara Perdata khususnya perkara wanprestasi, Gugatan diajukan melalui Pengadilan  Negeri  yang  berwenang  yang  kemudian  oleh  Ketua  Pengadilan  akan ditetapkan  jadwal pemanggilan para  pihak  untuk diperiksa.  Ketua  Pengadilan  melalui jurusita akan memanggil para pihak dengan surat panggilan untuk hadir pada hari yang telah  ditetapkan  untuk  itu.  Apabila  pada  hari  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas maka Gugatan tersebut akan gugur, sedangkan bagi Tergugat yang tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil patut, maka perkara  tersebut  akan  diperiksa  dan  diputus  tanpa  kehadiran  Tergugat  atau  yang disebut dengan Putusan Verstek .
Suatu  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  secara  hukum  belumlah menyelesaikan  suatu  persoalan.  Putusan  tersebut  harus  dapat  dilaksanakan  atau dijalankan,  oleh  sebab  itu  suatu  putusan  pengadilan  memiliki  kekuatan  eksekutorial, yaitu  kekuatan  untuk  melaksanakan  apa  yang  telah  ditetapkan  dalam  putusan  baik secara sukarelah oleh Pihak yang kalah ataupun dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara.  Kekuatan  Eksekutorial  tersebut  terlihat  dari  kepala  putusan  yang  berbunyi “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.”  Undang-Undang  melalui lembaga sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR mengatur jika ada persangkaan yang beralasan kebendaan si Debitor akan digelapkan atau dijauhkan dari  Kreditor  dapat  meminta  kepada  Pengadilan  untuk  disita  sebagai  jaminan  atas utangnya  terhadap  Kreditor.  Hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  1131 KUHPerdata yang menyatakan seluruh harta milik Debitor baik yang sudah ada saat ini atau yang akan datang menjadi tanggungan untuk perikatan yang dibuatnya. Pasal 227 ayat  (1)  HIR  tersebut  menentukan  suatu  tindakan  hukum,  apabila  ada  dugaan  yang cukup beralasan kiranya seorang yang berutang dalam hal ini Debitor, yang terhadapnya belum  dijatuhi  Putusan  Pengadilan  yang  belum  dapat  dijalankan,  berusaha menggelapkan atau mengangkut barang-barangnya supaya menjauhkan barang-barang tersebut  dari  pihak  yang  mengutangkannya,  dalam  hal  ini  Kreditor,  maka  Hakim berdasarkan  surat  permohonan  dari  pihak  yang  berkepentingan  dapat  memberi perintah  untuk  menyita  barang-barang  tersebut  untuk  menjaga  hak  orang  yang mengajukan permohonan tersebut. Pemohon harus dengan terang menjelaskan dalam permohonannya mengenai haknya untuk menuntut dan untuk apa penyitaan tersebut dipergunakan.  Dalam  permohonan  itu  pun  harus  dijelaskan  mengenai  alasan-alasan
19 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1754
Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Putusan  Verstek  Terkait  Wanprestasi  Perjanjian  Kredit  Perbankan Terhadap Debitor Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Jurnal Hukum tora: 10 (1): 1-17
adanya  kecurigaan  mengenai  orang  yang  berutang  berusaha  untuk  menjauhkan hartanya dari pihak yang memberikan utang.
Conservatoir  Beslag atau  sita  jaminan  atas  harta  benda  milik  Tergugat  merupakan penyitaan yang bertujuan untuk menjaga atau menjamin hak dari Kreditor,  dalam hal ada kekhawatiran yang beralasan bahwa debitur terhadap siapa belum diperoleh suatu putusan  hakim  atau  putusan  hakim  itu  belum  dapat  dilaksanakan  akan menyembunyikan  barang-barangnya  yang  bergerak  atau  tidak  bergerak  atau memindahkan  ke  tempat lain dengan  maksud untuk  menarik  barang-barang  tersebut dari  kekuasaan  kreditor.  Lembaga  sita  jaminan  bertujuan  untuk  menjamin  tuntutan pihak Penggugat apabila gugatannya tersebut dikabulkan. Karena akan menjadi sia-sia bagi  Penggugat  apabila  ia  menjadi  pihak  yang  menang,  putusan  Pengadilan  tersebut tidak  dapat  dilaksanakan  dikarenakan  pihak  Tergugat  telah  mengalihkan  asset  atau harta miliknya dan tidak memiliki apa-apa lagi.
Pelaksanaan  eksekusi  putusan verstek dalam  pengaturan  hukum  acara  perdata  di Indonesia telah diatur dalam Pasal 128 HIR. Pasal 128 HIR mengatur sebagai berikut 20 :
(1) Putusan  yang  dijatuhkan  sedang  pihak  yang  dilakukan  tak  hadir  ( verstek ), tidak  dapat  dijalankan  sebelum  lewat  empat  belas  hari  sesudah pemberitahuan, yang dimaksud pada pasal 125.
(2) Jika sangat perlu, maka putusan itu dapat diperintahkan supaya dijalankan sebelum  lewat  tempo  itu,  baik  dalam  putusan  atau  oleh  ketua  sesudah dijatuhkan  keputusan,  atas  permintaan  penggugat  baik  dengan  lisan maupun dengan surat.
Dalam pasal tersebut di atas mengatur terkait jangka waktu atau tempo yang diberikan oleh  Undang-Undang  dalam  melaksanakan  suatu  putusan  pengadilan  yang  diputus verstek . Suatu putusan verstek tidak dapat dijalankan sebelum lewat empat belas hari sesudah  pemberitahuan  putusan  tersebut  kepada  pihak  Tergugat.  Sehingga berdasarkan  ketentuan  tersebut  pihak  Penggugat  harus  menunggu  lewatnya  jangka waktu atau tempo waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan tersebut diberitahukan kepada pihak Tergugat. Waktu 14 (empat belas) hari tersebut diberikan dengan maksud memberi  kesempatan  bagi  Tergugat  untuk  mengajukan  perlawanan  ( verzet) atas putusan verstek tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 129 HIR dinyatakan bahwa,  “Tergugat  yang  dihukum  sedang  ia  tak  hadir  ( verstek )  dan  tidak  menerima putusan  tersebut  dapat  memajukan  perlawanan  atas  keputusan  itu.  Jika  putusan  itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam  tempo  empat  belas  hari  sesudah  pemberitahuan  itu.  Jika  putusan  itu  tidak
20 Herziene Indonesich Reglement , Pasal 128
Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Putusan  Verstek  Terkait  Wanprestasi  Perjanjian  Kredit  Perbankan Terhadap Debitor Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Jurnal Hukum tora: 10 (1): 1-17
diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari kedelapan sesudah peringatan yang tersebut pada pasal 196, atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai hari kedelapan sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua, yang tersebut pada pasal 197.” 21
Setelah lewatnya jangka waktu 14 (empat belas) hari, apabila pihak Debitor tidak mau atau lalai memenuhi isi amar putusan perkara tersebut, maka mekanisme eksekusi yang dapat dilakukan oleh pihak Kreditor adalah:
1) Pihak  Kreditor  (Pihak  Pemenang)  mengajukan  permohonan  tertulis (Permohonan  Eksekusi)  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  pada  Pengadilan Negeri  dimana  perkara  tersebut  diperiksa  pada  tingkat  pertama  untuk menjalankan putusan tersebut.
2) Setelah  Permohonan  Eksekusi  diterima,  Panitera  Muda  atau  Tim  yang ditugaskan  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  tersebut  menelaah  surat permohonan tersebut;
3) Apabila  resume  telaah  eksekusi  menyatakan  dapat  dilaksanakan,  maka dilakukan penghitungan panjar biaya eksekusi dan pemohon eksekusi dapat melakukan pembayaran panjar eksekusi tersebut;
4) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan aanmaning yang berisi perintah  kepada  Panitera/Jurusita/Jurusita  Pengganti  untuk  memanggil pihak  Termohon  (Debitor)  untuk  dipanggil  dan  diperingatkan  agar memenuhi atau menjalankan putusan tersebut;
5) Pelaksanaan Aanmaning (Peringatan) dipimpin oleh Ketua Pengadilan yang dilaksanakan  dalam  pemeriksaan  sidang  insidentil  maksimal  30  hari  sejak permohonan Eksekusi;
6) Apabila  disaat  pemanggilan Aanmaning tersebut  pihak  Termohon  tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan sah, maka proses eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentil, kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi;
7) Ketua  Pengadilan  memperingatkan  pihak  Termohon  Eksekusi  agar melaksanakan isi putusan secara sukarela paling lama 8 hari sejak diberikan peringatan;
8) Apabila  dalam  8  hari  sejak aanmaning ,  pihak  Termohon  melaksanakan putusan  secara  sukarela,  maka  pihak  Pemohon  wajib  melapor  kepada pengadilan  untuk  dibuatkan  Berita  Acara  Pelaksanaan  Putusan  dan  Berita Acara Serah Terima,
21 Herziene Indonesich Reglement , Pasal 129
Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Putusan  Verstek  Terkait  Wanprestasi  Perjanjian  Kredit  Perbankan Terhadap Debitor Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Jurnal Hukum tora: 10 (1): 1-17
9) Dalam hal pihak Termohon tidak melaksanakan putusan setelah diperingati oleh  Ketua  Pengadilan,  dengan  lewatnya  jangka  waktu  8  hari  tersebut, Pemohon  dapat  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk menindaklanjuti  permohonan  eksekusi  tanpa  harus  mengajukan permohonan ulang dari pihak yang menang;
10) Apabila dalam perkara tersebut sudah dilakukan sita jaminan ( conservatoir beslag ),  maka  tidak  perlu  diperintahkan  lagi  sita  eksekusi,  tetapi  apabila dalam  perkara  tersebut  tidak  dilakukan  sita  jaminan  sebelumnya,  maka Ketua  Pengadilan  Negeri  dapat  mengeluarkan  penetapan  sita  eksekusi. Dalam hal eksekusi pengosongan tidak selalu diletakkan sita eksekusi, dapat langsung  dilaksanakan  pengosongan  tanpa  penyitaan.  Untuk  eksekusi pengosongan  tersebut  hari  dan  tanggal  pelaksanaan  pengosongan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, setelah dilakukan rapat koordinasi dengan aparat keamanan, dan apabila termohon eksekusi merupakan unsur TNI  yang  aktif  atau  yang  telah  purnawirawan  maka  harus  melibatkan pengamanan Polisi Militer (PM);
11) Sebelum  melakukan  eksekusi  pengosongan,  terlebih  dahulu  dilakukan peninjauan  lokasi  tanah  atau  bangunan  yang  akan  dikosongkan  dengan melakukan  pencocokan  ( konstatering )  guna  memastikan  batas-batas  dan luas  tanah  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  penetapan  sita  atau  yang tertuang  dalam  amar  putusan  dengan  dihadiri  oleh  panitera, jurusita/jurusita pengganti, pihak berkepentingan, aparat setempat dan jika diperlukan  menghadirkan  petugas  Badan  Pertanahan  Nasional,  serta dituangkan dalam Berita Acara;
12) Dalam  hal  melakukan  pemberitahuan  eksekusi  pengosongan  dilakukan melalui surat (Surat Pemberitahuan) kepada pihak termohon eksekusi, harus dengan  memperhatikan  jangka  waktu  yang  memadai  dari  tanggal pemberitahuan sampai pelaksanaan pengosongan.
13) Pengosongan  dilaksanakan  dan  dilakukan  dengan  memperhatikan  nilai kemanusiaan  dan  keadilan,  dengan  cara  yang  persuasif  dan  tidak  arogan. Misalnya  dengan  memerintahkan  pemohon  eksekusi  menyiapkan  gudang penampungan  guna  menyimpan  barang  milik  termohon  eksekusi  dalam waktu yang ditentukan, atas biaya pemohon.
14) Setelah  pengosongan  selesai  dilaksanakan,  tanah  atau  bangunan  yang dikosongkan, maka pada hari itu juga segera diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasanya yang dituangkan berita acara penyerahan, dengan dihadiri oleh aparat.
Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Putusan  Verstek  Terkait  Wanprestasi  Perjanjian  Kredit  Perbankan Terhadap Debitor Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Jurnal Hukum tora: 10 (1): 1-17
Berdasarkan pemaparan di atas bila dikaji berdasarkan Teori Kepastian Hukum menurut Jan  M.  Otto,  kepastian  hukum  menyediakan  aturan  hukum  yang  jelas  serta  jernih, konsisten serta mudah diperoleh, selain itu juga Keputusan dari Peradilan dapat secara konkrit  dilaksanakan,  terkait  Lembaga  sita  jaminan,  masih  terdapat  kekaburan  dari pemaknaan  syarat  pengajuan  permohonan  sita  jaminan  yang  mengharuskan  adanya alasan yang kuat. Kekaburan tersebut terletak pada “alasan yang kuat” yang mana hal itu  tidak  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pihak  Kreditor  yang  merasa  khawatir kepentingan haknya tidak dapat dipenuhi oleh pihak Debitor, hal ini dikarenakan alasan yang disampaikan oleh Penggugat cenderung tidak memenuhi penilaian atau keyakinan majelis  hakim  yang  memeriksa  perkara  tersebut. Sehingga  tidak  sedikit putusan yang menghukum  Tergugat  untuk  membayar  atau  memberikan  sesuatu  tidak  dapat dilaksanakan  dikarenakan  Tergugat  sudah  tidak  memiliki  apa-apa  dikarenakan  sita jaminan ditolak oleh Pengadilan. Ditolaknya suatu permohonan sita jaminan memberi ketidakpastian hukum  yang  memberikan  akibat  hukum  yang  cukup  mengkhawatirkan bagi  Kreditor.  Padahal  secara  hukum,  Kreditor  dalam  hal  ini  selaku  Penggugat  telah membuktikan  dasar  gugatannya  dibuktikan  dengan  akta  autentik  yang  merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Akibat hukum tidak dikabulkannya sita jaminan  tersebut  dapat  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  hak  kreditor  yang  secara hukum wajib untuk dilindungi.
Bila mengacu pada Teori Penyelesaian Sengketa menurut Nader dan Todd yaitu salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa adalah dilakukan melalui jalur peradilan atau ajudikasi yang mana pihak ketiga dalam hal ini adalah Pengadilan memiliki  wewenang  untuk  membuat  keputusan  dan  menegakkan  keputusan  itu. Pengadilan  melalui  Majelis  Hakim  dan  Ketua  Pengadilan  harus  berupaya  untuk melaksanakan keputusan yang dibuatnya. Bila memperhatikan ketentuan lembaga sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, tujuan diberikannya lembaga sita jaminan adalah guna memberikan jaminan bilamana Debitor dalam hal ini Tergugat memiliki  itikad  tidak  baik  untuk  menyelesaikan  utang  atau  kewajibannya  kepada Kreditor  dalam  hal  ini  Penggugat.  Dengan  adanya  sita  jaminan  tersebut  tentu memberikan jaminan bagi Kreditor atas haknya yang tidak terpenuhi, hal ini dikarenakan obyek  yang  telah  diletakan  sita  jaminan  dapat  menyelesaikan  perkara  wanprestasi tersebut seandainya dikemudian hari Debitor tidak mau atau tidak mampu membayar utang atau kewajibannya.
Pada  prinsipnya  Majelis  Hakim  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  memberikan putusannya pada suatu perkara yang diadilinya, namun dalam memberikan putusannya terkait permohonan sita jaminan sudah seharusnya Majelis Hakim juga memperhatikan
Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Putusan  Verstek  Terkait  Wanprestasi  Perjanjian  Kredit  Perbankan Terhadap Debitor Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Jurnal Hukum tora: 10 (1): 1-17
bukti yang diberikan oleh Kreditor dalam hal ini Penggugat, yang berupa Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dalam bentuk Akta Otentik. Akta Otentik merupakan suatu akta yang kekuatan  pembuktiannya  sempurna,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1870 KUHPerdata.  Sehingga  sudah  seharusnya  menjadi  pertimbangan  untuk  dapat dikabulkan.
Dengan meletakan sita jaminan atas suatu obyek milik Debitor dalam hal ini Tergugat dapat memberikan kepastian terselesaikannya suatu perkara wanprestasi tersebut. Hal ini dikarenakan pihak yang memiliki obyek yang telah diletakan sita jaminan demi hukum telah  dicabut  haknya  untuk  mengalihkan  obyek  tersebut  karena  telah  disita  untuk menjadi  jaminan  menyelesaikan  perkara  yang  belum  ia  selesaikan  tersebut.  Apabila pemilik obyek yang telah diletakan sita jaminan oleh Pengadilan, dikemudian hari secara diam-diam  mengalihkan  obyek  tersebut  kepada  pihak  lain,  namun  utang  atau kewajibannya kepada Kreditor belum diselesaikan, maka pemilik obyek tersebut dapat dipidana  dengan  ancaman  pidana  penjara  selama  9  (sembilan  bulan),  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  227  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  yang  berbunyi, “Barang siapa melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim  hak  tadi  telah  dicabut,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” 22
Analisa  Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Eksekusi  Putusan Verstek Terkait  Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan Terhadap Debitor Yang Tidak Diketahui Keberadaannya
Eksekusi pada prinsipnya hanya dapat dijalankan atas putusan pengadilan yang bersifat kondemnator atau menghukum dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  Selain itu pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan apabila pihak Tergugat (pihak yang kalah) dianggap tidak mau menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dengan sukarela terhitung sejak lewatnya jangka waktu 8 hari sejak tanggal peringatan ( aanmaning )  saat  itulah berlaku  upaya  eksekusi.  Peringatan  ( Aanmaning )  merupakan salah satu syarat pokok eksekusi. Pengertian aanmaning adalah upaya Ketua Pengadilan Negeri berupa teguran atau peringatan kepada pihak Tergugat (pihak yang kalah) untuk menjalankan  isi  putusan  pengadilan  dalam  tempo  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh Ketua Pengadilan Negeri.
Pelaksanaan aanmaning dilakukan  dalam  sidang  Insidentil  dengan  Berita  Acara,  yang mana  sebelum  dilaksanakannya aanmaning tersebut,  Ketua  Pengadilan  Negeri memerintahkan Panitera/ Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk memanggil pihak Tergugat (pihak yang  kalah)  untuk  datang  menghadap  di  Pengadilan  pada  hari,  tanggal  dan  jam  yang  telah ditentukan. Pada praktiknya Pemanggilan tersebut dilakukan oleh Jurusita Pengganti yang mana
22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 227
Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Putusan  Verstek  Terkait  Wanprestasi  Perjanjian  Kredit  Perbankan Terhadap Debitor Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Jurnal Hukum tora: 10 (1): 1-17
pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat yang disampaikan kepada pihak Tergugat melalui surat  yang  dialamatkan  pada  penerima  yang  harus  dibuktikan  dengan  tanda  terima  dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan surat tersebut. Surat Pemanggilan tersebut harus  diserahkan  langsung  kepada  pihak  yang  berkepentingan,  akan  tetapi  apabila  tidak disampaikan  secara langsung, surat tersebut  disampaikan  kepada  orang  dewasa  yang  tinggal serumah dengan pihak yang berkepentingan. Dalam hal surat pemanggilan disampaikan secara langsung  kepada  pihak  yang  berkepentingan  tetapi  pihak  tersebut  tidak  bersedia  menerima dan/atau  tidak  bersedia  menandatangani  tanda  terima,  petugas  yang  mengantarkan  surat tersebut  mencatat  bahwa  pihak  yang  berkepentingan  tersebut  tidak  bersedia  menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani dan surat dikembalikan ke pengadilan.
Dalam  hal  panggilan  dan/atau  pemberitahuan  dikembalikan  ke  pengadilan  karena alamat tidak ditemukan atau pihak yang dipanggil tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan dan/atau pemberitahuan  selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum. Dalam hal alamat pihak yang dipanggil tidak ditemukan, atau pihak yang dipanggil tersebut tidak bertempat tinggal di alamat tersebut atau pihak yang dipanggil telah meninggal dunia, keadaan tersebut hanya dapat dinyatakan dengan keterangan  dari  lurah  atau  kepala  desa  (termasuk  apparat  kelurahan/desa)  setempat dengan informasi:
1) “alamat pihak penerima tidak ditemukan sesuai keterangan (..nama..) lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) (..nama kelurahan/ desa terkait..), dalam hal alamat pihak yang dipanggil tidak ditemukan;
2) “pihak  penerima  tidak  tinggal  di  alamat  yang  dituju  sesuai  keterangan (..nama..) lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) (..nama kelurahan/  desa  terkait..),  dalam  hal  pihak  yang  dipanggil  tidak  tinggal  di alamat tersebut; atau
3) “pihak penerima telah meninggal dunia sesuai keterangan (..nama..) lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) (..nama kelurahan/ desa terkait).
Mekanisme  pemanggilan  umum  dilakukan  di  tempat  umum  yang  dapat  dilihat  oleh khalayak umum atau masyarakat umum dengan maksud untuk diketahui oleh khalayak umum  dengan  maksud  apabila  ada  pihak  yang  melihat  pemanggilan  tersebut mengetahui  keberadaan  pihak  yang  berkepentingan  dapat  diberitahukan  kepadanya terkait  pemanggilan  tersebut.  Pemanggilan  umum  pada  praktiknya  dapat  dilakukan melalui pemanggilan koran atau pemanggilan melalui kantor Bupati/Walikota setempat dengan  menempelkan  surat  panggilan  di  papan  pengumuman  Bupati/Walikota  dan papan pengumuman Pengadilan. Setelah dilakukannya mekanisme pemanggilan umum pihak  yang  berkepentingan  tetap  tidak  hadir  memenuhi  panggilan  peringatan
Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Putusan  Verstek  Terkait  Wanprestasi  Perjanjian  Kredit  Perbankan Terhadap Debitor Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Jurnal Hukum tora: 10 (1): 1-17
( aanmaning ) tersebut, maka ketidakhadiran semacam itu dianggap oleh hukum sebagai tindakan  keingkaran  memenuhi  panggilan.  Oleh  karenanya  berdasarkan  ketentuan dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBg kepada pihak yang kalah yang tidak mau memenuhi  panggilan  peringatan  tanpa  alasan  yang  patut,  menurut  pasal  tersebut terhadapnya  tidak  diperlukan  proses  sidang  peringatan  ( aanmaning ),  sehingga  tidak diberikan  tenggang  masa  peringatan  dan  secara  secara ex  officio ,  Ketua  Pengadilan Negeri dapat langsung mengeluarkan surat perintah eksekusi dalam eksekusi riil atau perintah sita eksekusi dalam hal eksekusi pembayaran sejumlah uang.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  pelaksanaan  eksekusi  putusan verstek terkait wanprestasi  perjanjian  kredit  perbankan  terhadap  debitor  yang  tidak  diketahui keberadaannya, apabila ditinjau menggunakan teori kepastian hukum menurut Jan M. Otto, kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh, selain itu juga Keputusan dari Peradilan haruslah dapat secara konkrit  dilaksanakan ,  dapat  dianalisa  bahwa  secara  faktual  ketentuan  hukum  terkait pelaksanaan  eksekusi belum dapat  memberikan  kepastian  hukum  hal  ini dikarenakan berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  pelaksanaan  eksekusi  tetap  dapat dilaksanakan meskipun pihak debitor tidak diketahui keberadaannya dengan prosedur yang  telah  dipaparkan  di  atas,  namun  yang  menjadi  adanya  ketidakpastiaan  dalam pelaksanaan  eksekusi  adalah  apabila  Tergugat  dalam  hal  ini  Debitor  tidak  diketahui keberadaannya dan harta atau asset yang hendak dieksekusi tersebut ada namun telah beralih  ke  pihak  lain  atau  telah  mengalami  perubahan  yang  dikarenakan  adanya perubahan  luas  karena  terjadi  pemecahan  atau  perubahan  wilayah  tempat  obyek tersebut  yang  dikarenakan  adanya  pemekaran  wilayah.  Dalam  hal  seperti  ini  secara nyata  eksekusi  tidak  mungkin  dilanjutkan  sebab  barang  yang  akan  dijadikan  obyek eksekusi tidak sesuai lagi dengan apa yang ada pada putusan tersebut. Selain itu juga permasalahan  lain  yang  mungkin  timbul  ketika  pihak  Debitor  tidak  diketahui keberadaannya  adalah  dimana  pihak  Kreditor  tidak  mengetahui  informasi  dan  tidak mampu  menunjuk  harta  kekayaan  lainnya  milik  debitor  karena  Debitor  sudah  tidak diketahui  lagi  keberadaannya.  Sehingga  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  Ketua Pengadilan Negeri  menyatakan  permintaan  eksekusi  tersebut noneksekutabel .  Hal  ini tentu  memberikan  ketidakpastian  hukum  bagi  Kreditor  yang  telah  memenangkan perkara tersebut, karena apa yang menjadi haknya yang telah diputus oleh Pengadilan tetap tidak dapat diperolehnya. Bila ditinjau menggunakan teori penyelesaian sengketa menurut  Nader  dan  Todd  yaitu  salah  satu  cara  yang  dapat  ditempuh  dalam penyelesaian  sengketa adalah  dilakukan  melalui  jalur  peradilan atau ajudikasi yang mana  pihak  ketiga  dalam  hal  ini  adalah  Pengadilan  memiliki  wewenang  untuk membuat  keputusan  dan  menegakkan  keputusan  itu .  Pengadilan  melalui  Majelis Hakim  dan  Ketua  Pengadilan  harus  berupaya  untuk  melaksanakan  keputusan  yang
Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Putusan  Verstek  Terkait  Wanprestasi  Perjanjian  Kredit  Perbankan Terhadap Debitor Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Jurnal Hukum tora: 10 (1): 1-17
dibuatnya,  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  pelaksanaan  putusan verstek . Berdasarkan  teori  penyelesaian  sengketa  menurut  Nader  dan  Todd  sebagaimana tersebut  di  atas,  maka  klausul  terkait  adanya  wanprestasi  dalam  perjanjian  kredit perbankan  terhadap  debitor  harus  selalu  diatur  dalam rangka  memberikan  kepastian hukum  terkait  penyelesaian  sengketa  dikemudian  hari,  hal  ini  juga  berkaitan  dengan Debitor  yang  tidak  diketahui  keberadaannya  belum  dapat  memberikan  apa  yang menjadi hak Kreditor sehingga tidak terdapat kepastian hukum atas hal tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan lanjutan apabila dalam kondisi pihak Debitor yang tidak diketahui keberadaannya telah mengalihkan obyek yang terdapat dalam gugatan atau obyek yang dijadikan agunan dalam akta perjanjian kredit  kepada pihak ketiga atau karena adanya perbedaan ukuran karena telah dilakukan pemecahan oleh Debitor yang tidak  diketahui  keberadaannya  dan  Debitor  yang  tidak  diketahui  keberadaan  tidak diketahui  apakah  masih  memiliki  harta  kekayaan  lainnya  untuk  dieksekusi  atau  harta yang menjadi obyek eksekusi ada namun telah beralih ke pihak lain atau telah terjadi perubahan  baik  ukuran  yang  dikarenakan  pemecahan  atau  perubahan  lokasi dikarenakan adanya pemekaran wilayah.

## Conclusion
Pengaturan Pelaksanaan eksekusi putusan verstek terkait wanprestasi perjanjian kredit perbankan membutuhkan perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk Akta Otentik dan sebagai perjanjian pokok.  Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan karena mereka memiliki wewenang untuk membuat akta otentik.  Dalam  kasus  wanprestasi,  pihak  yang  merasa  haknya  tidak  dipenuhi  dapat mengajukan  gugatan  ke  pengadilan.  Jika  tergugat  tidak  hadir  tanpa  alasan  yang  sah, maka  perkara  akan  diperiksa  dan  diputus  tanpa  kehadiran  tergugat  ( verstek ).  Dalam pelaksanaan eksekusi putusan verstek terkait wanprestasi perjanjian kredit perbankan, kreditor  dapat  mengajukan  permohonan  eksekusi  untuk  memenuhi  hak  mereka, namun,  harus  lebih  hati-hati  dalam  pengajuan  permohonan  sita  jaminan,  hal  ini dikarenakan  masih  terdapat  kekaburan  dalam  pemaknaan  syarat  pengajuan permohonan sita jaminan yang mengharuskan adanya alasan yang kuat.
Kepastian  hukum  pelaksanaan  eksekusi  dapat  dilakukan  jika  pihak  debitor  tidak  mau mematuhi  putusan  pengadilan  setelah  diberi  peringatan  ( aanmaning )  selama  8  hari. Pelaksanaan aanmaning dilakukan  melalui  sidang  insidentil  dengan  berita  acara.  Jika panggilan dan pemberitahuan tidak dapat disampaikan, dilakukan pemanggilan umum. Jika  pihak  debitor  tetap  tidak  hadir,  ketidakhadirannya  dianggap  sebagai  tindakan keingkaran dan eksekusi dapat dilakukan tanpa proses sidang peringatan. Namun, jika harta  yang  akan  dieksekusi  ada  tetapi  tidak  sesuai  baik  karena  telah  dialihkan  atau terjadi  perubahan  luas,  maka  eksekusi  tidak  dapat  dilanjutkan.  Hal  ini  yang
Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Putusan  Verstek  Terkait  Wanprestasi  Perjanjian  Kredit  Perbankan Terhadap Debitor Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Jurnal Hukum tora: 10 (1): 1-17
menimbulkan  ketidakpastian  hukum  bagi  Kreditor  yang  memenangkan  perkara tersebut.

## Acknowledgment
Hendaknya  dibuat  dan  diatur  peraturan  Perundang-Undangan  terkait  syarat-syarat dalam  rangka  permohonan  lembaga  sita  jaminan  dan  jangka  waktu  eksekusi. Pengaturan  ini  harus  spesifik  mencantumkan  persyaratan  yang  jelas  mengenai pengajuan sita jaminan untuk diajukan bersamaan dengan gugatan atau terpisah. Selain itu,  perlu  mempercepat  waktu  eksekusi  putusan  verstek  dengan  mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jangka waktu pengajuan perlawanan ( verzet ) dapat dibatasi hingga 14 hari setelah pemberitahuan putusan.
Hendaknya  dibuat  dan  diatur  suatu  Peraturan  Perundang-Undangan  mengenai pelaksanaan  eksekusi  yang  obyeknya  terkait  harta  milik  Debitor  yang  tidak  diketahui keberadaannya dan dibentuk Lembaga Institusi Eksekusi Asset yang melibatkan instansi Perpajakan,  Badan  Pertanahan  Nasional,  Kepolisian,  Tentara  Nasional  Indonesia  yang akan memberikan informasi dan kepastian hukum tentang kepemilikan harta kekayaan debitor  yang  tidak  diketahui  keberadaannya  dan  melacak  keberadaan  debitor berdasarkan  putusan  pengadilan.  Selain  itu  juga  diperlukan  tambahan  sanksi  pidana bagi  mereka  yang  tidak  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap karena hal tersebut masuk dalam ranah Contempt of Court .
Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Putusan  Verstek  Terkait  Wanprestasi  Perjanjian  Kredit  Perbankan Terhadap Debitor Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Jurnal Hukum tora: 10 (1): 1-17

## References

## Book
Abdulkadir Muhammad. (2000). Hukum Acara Perdata Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Abdulkadir Muhammad. (1992). Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
M. Yahya Harahap. (1986). Segi-segi Hukum Perjanjian . Bandung: PT. Alumni.
R.  Soepomo.  (1980). Hukum  Acara  Perdata  Pengadilan  Negeri .  Jakarta:  Pradnya Paradita.
R. Subekti. (1991). Hukum Perjanjian . Jakarta: PT. Intermasa.
Rocky Marbun (et.al,). (2012). Kamus Hukum Lengkap . Jakarta: Visimedia.
Sarwono. (2012). Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
Soedharyo Soimin. (1999). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta: Sinar Grafika.
Wahju Muljono. (2012). Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Wirjono Prodjodikoro. (1986). Asas-Asas Hukum Perjanjian . Bandung: PT. Bale.
Zainal Asikin. (2018). Pengantar Ilmu Hukum . Depok: Rajawali Pers.

## Regulation
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Herziene Indonesich Reglement ( HIR).
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.