## STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA NASIONAL BOROBUDUR

## DEVELOPMENT STRATEGY OF BOROBUDUR NATIONAL TOURISM AREA
Arif Sofianto
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Jl. Pemuda 127-133 Semarang Email: 01arifsofianto@gmail.com
Diterima: 20 April 2018, Direvisi: 12 Mei 2018, Disetujui: 28 Mei 2018

## ABSTRAK
Kawasan  Borobudur  dan  sekitarnya  termasuk  salah  satu  Kawasan  Strategis  Pariwisata Nasional (KSPN). Pemerintah mentargetkan kunjungan wisatawan asing ke kawasan ini sebanyak 2 juta  wisatawan  asing,  dan  11  juta  wisatawan  domestik  pada  tahun  2019.  Di  sisi  lain,  Balai Konservasi  Borobudur  (BKB)  yang  bertanggungjawab  dalam  pemelihara  Candi  Borobudur  telah menbuat kajian bahwa daya tampung Borobudur hanya 123 orang naik bersamaan di atas candi, dan 528  orang  di  halaman  candi.  Saat  ini  jumlah  wisatawan  yang  naik  10  kali  lipatnya,  dan  terdapat indikasi kerusakan. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah; 1) bagaimana solusi pengelolaan  KSPN  Borobudur  agar  terjadi  sisi  kelestarian  serta  tercapai  target  kunjungan,  2) bagaimana  peran  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  di  sekitar  Kawasan  Borobudur untuk  menyambut  penetapan  status  kawasan  dan  proyek  stretegis  yang  akan  dilaksanakan. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  dan pengamatan  langsung,  serta  penelusuran  data  sekunder  melalui  berbagai  dokumen.  Analisis  data dilakukan  menggunakan  analisis  interaktif  sebagaimana  dikembangkan  oleh  Miles  &  Huberman. Penelitian  dilakukan  di  sekitar  kawasan  Borobudur,  yaitu  Kabupaten  Magelang,  Kabupaten Purworejo,  dan  Kota  Magelang.  Adapun  kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah:  1)  solusai pengelolaan kawasan wisata Borobudur ialah dengan mengubah  mindset  wisata tidak lagi berpusat pada Candi Borobudur semata, tetapi pariwisata berbasis landscape budaya dan masyarakat, dimana Borobudur  menjadi  salah  satu  bagiannya.  Paradigma  wisata  bergeser  dari monument-centric ke kawasan lebih  luas dan tidak  lagi terpusat, tetapi pelibatan aktif  masyarakat. 2) Pemerintah daerah (Kabupaten  Magelang,  Kabupaten  Purworejo,  dan  Kota  Magelang)  selayaknya  berbenah  dengan berbagai  program  pembangunan  pendukung  dalam  rangka  meningkatkan  percepatan  daya  saing daerah dan menangkap peluang pengembangan ekonomi untuk meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci: Borobudur, Wisata, Kawasan wisata

## ABSTRACT
Borobudur  area  and  its  surroundings  are  one  of  the  National  Tourism  Strategic  Areas (KSPN). The government targets tourist arrivals to the Borobudur area to reach 2 million foreign tourists, and 11 million domestic tourists by 2019. On the other hand, the Borobudur Conservation Center  (BKB)  which  is  responsible  for  maintaining  Borobudur  Temple  has  made  study  that Borobudur's capacity is only 123 people rose above the temple in one time, and 528 people in the temple yard. This time, the number of tourists rose 10-fold, and there were indications of damage. In this regard, the purpose of this study is; 1) How is the solution to the management of Borobudur
KSPN so that there is a sustainability side as well as the target of visits, 2) What role can the local government  around  the  Borobudur  area take  to  determine  the  status  of  the  area  and  the  strategic project to be implemented. This research was conducted using qualitative. Data is collected through interviews  and  direct  observation,  as  well  as  tracking secondary  data through  various  documents. Data analysis was performed using interactive analysis made by Miles & Huberman. The study was conducted  around  the  Borobudur  area,  namely  the  Magelang  Regency,  Purworejo  Regency,  and Magelang  City,.  The  conclusions  of  this  study  are:  1)  the  solution  for  managing  the  Borobudur tourist area is to change the mindset of tourism no longer centered on Borobudur Temple alone, the cultural and community landscape, and Borobudur making one of its parts. The tourism paradigm shifts  from  the  monument-centric  to  the  wider  area  and  is  no  longer  centralized,  but  the  active involvement of the community. 2) Local governments (Magelang Regency, Purworejo Regency, and Magelang City) should improve with various supporting development programs in order to increase the  acceleration  of  regional  competitiveness  and  increase  economic  development  opportunities  to increase regional development and community welfare.
Keywords: Borobudur, Wisata, Tourist area

## PENDAHULUAN
Kawasan Borobudur dan
sekitarnya  merupakan  salah  satu  kawasan pariwisata  andalan  nasional.    Pada  tahun 2014  Pemerintah  Republik  Indonesia mengeluarkan  Peraturan  Presiden  Nomor 58  Tahun  2014  tentang  Rencana  Tata Ruang  Kawasan  Borobudur.  Borobudur beserta  Jogjakarta,  Dieng,  Sangiran-Solo, Karimunjawa-Semarang  merupakan  bagi- an  dari  Kawasan  Strategis  Pariwisata Nasional  (KSPN)  Borobudur.  Pemerintah menetapkan  target  kunjungan  2  juta wisatawan  mancanegara  (wisman)  dan  11 juta  wisatawan  nusantara  (wisnus)  pada tahun  2019  di  wilayah  ini.  Kunjungan  di Candi  Borobudur  sendiri  pada  saat  ini sekitar  3-4  juta  wisatawan,  500  ribu diantaranya adalah wisatawan asing.
Pemerintah  telah  mengeluarkan berbagai  kebijakan  dan  program  antara lain: pembnetukan Badan Otorita
Borobudur,  Bandara  New  Yogyakarta International  Airport  (NYIA),  program pembangunan  jalan  tol  Bandara  NYIA- Semarang  melewati  Kabupaten Magelang, dan  pengaktifan  kembali  rel  kereta  lama. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan  wisata  kawasan  Borobudur sesuai  hasil  analisis  Susanty,  dkk  (2017)
bahwa  strategi  keberhasilan  kawasan Borobudur  adalah  pengembangan  infra- struktur menuju objek-objek wisata lainnya yang terdapat di kawasan Borobudur, termasuk Dieng.
Kawasan  ini  akan  dikelola  oleh Badan  Otorita  Borobudur  (BOB)  yang dibentuk  sebagai  pengelola  kawasan terintegrasi, akan bertanggungjawab dalam koordinasi wisata antara wilayah  DIY dan Jateng.  Wilayah  kerja  BOB  meliputi empat kawasan strategis pariwisata nasional  (KSPN),  yaitu  Borobudur-Jogja, Dieng,    Solo  -  Sangiran  dan  Semarang  - Karimunjawa. Badan ini diresmikan Menteri  Koordinator Bidang  Kemaritiman pada  19  Juli  2017.  BOB  akan  menempati lahan  300  hektar  (lahan  perhutani)  di Kecamatan  Bener,  Kabupaten  Purworejo yang berbatasan dengan Kabupaten Magelang.
New Yogyakarta International
Airport  (NYIA)  berada  di  Kulonprogo, dibangun  pada  tahun  2017  –  2019,  dan akan  beroperasi  mulai  tahun  2020.  Jalan Tol  Bandara  NYIA  –  Magelang  – Semarang  juga  akan  dibangun  melewati sisi timur kawasan Borobudur. Jalur kereta api  Yogyakarta  –  Magelang  juga  sudah rencana  direncanakan  akan  diaktivasi
kembali.  Jalan  TOL  Semarang  –  Yogya juga  akan  dibangun  untuk  mempermudah akses  Borobudur  dari  Kota  Semarang. Langkah-langkah tersebut dilakukan pemerintah  dalam  rangka  mempermudah akses  bagi  wisatawan  menuju  Borobudur dan sekitarnya dari berbagai arah.
Masyarakat  maupun  pemerintah daerah  di  sekitar  kawasan  Borobudur memberikan  tanggapan  cukup  beragam. Secara  umum  mendukung  pengembangan kawasan wisata Borobudur, namun terdapat  perbedaan  dalam  beberapa  hal seperti menyikapi pembangunan infrastruktur  penunjang,  misalnya  jalan Tol sebagian mendukung sebagian menolak.  Sebagian  pemerintah  daerah (Kabupaten  Magelang  dan  Kabupaten Purworejo) menginginkan pembukaan akses  transportasi  daerah  agak  terisolir seperti kawasan perbukitan Menoreh. Dari  berbagai  kondisi  yang  ada, setidaknya  terdapat  3  isu  utama  terkait dengan  pengembangan  kawasan  wisata Borobudur  ini,  khsusunya  terkait  dengan Candi Borobudur. Pertama adalah persoalan  pelestarian  atau  konservasi, dimana  daya  dukung  Candi  Borobudur terbatas sementara target kunjungan wisatawan  diharapkan  naik. Kedua terkait dengan  dampak  pengelolaan  pariwisata Candi  Borobudur  terhadap  kesejahteraan masyarakat  sekitarnya.  Terdapat  potensi kontradiksi  antara  kepentingan  pelestarian (konservasi) dan pemanfaatan (pariwisata) serta  kesejahteraan  masyarakat  sekitar. Ketiga  adalah  bagaimana  pemerintah daerah  di  sekitar  kawasan  Borobudur menyikapi kebijakan pengembangan kawasan ini. Jumlah  wisatawan  yang  di  Candi
Borobudur saat ini melebihi batas kemampuan  atau  daya  tampung  candi. Berdasarkan  kajian  Balai  Konservasi Borobudur  (BKB)  bahwa  daya  tampung Candi  Borobudur  hanya  123  orang  sekali naik  pada  saat  bersamaan,  528  orang  di
pelataran,  dan  10.308  orang  di  taman halaman, namun saat ini jumlah wisatawan yang  naik  jauh  melebihi.  Diungkapkan oleh  Iskandar  M  Siregar  (Kepala  Saksi Konservasi  BKB),  " carrying  capacity di Candi  Borobudur  sebanyak  123  orang dalam  satu  waktu.  Sedangkan  kapasitas ruang  yang  ideal  untuk  halaman  candi sebanyak  528  orang  dan  di  area  taman sebanyak  10.308  orang"  (Kompas.com, 11/07/2017). Terdapat  indikasi  kerusakan, terutama  di  bagian  tangga  mengalami keausan akibat aktivitas wisata. Di sisi lain BKB telah mentargetkan bahwa
Borobudur akan bertahan 1000 tahun lagi. Menurut  hasil  kajian  Yanuardi (2009), potensi kerusakan Candi
Borobudur  disebabkan  oleh  beberapa faktor. Pertama adalah  kerusakan  akibat faktor  biotis  dan  abiotis.  Faktor  biotis karena  adanya  jasad  makroskopis  pada bebatuan,  faktor  abiotis  terdiri  dari  air, suhu  udara,  kelembaban  udara,  penyi- naran,  penguapan,  dan  polusi  udara. Kedua adalah  karena  vandalisme,  seperti corat-coret,  goresan,  pemindahan,  perusa- kan,  dan  pencurian.  Hal  ini  tentu  menjadi persoalan  ketika  PT  Taman  Wisata  Candi Borobudur,  Prambanan  dan  Ratu  Boko (pengelola  wisata  candi)  yang  bergerak  di bidang pemanfaatan berkeinginan mening- katkan  kunjungan  wisata  sesuai  target pemerintah.
Terkait  dengan  dampak  pengelo- laan wisata, keberadaan wisata Borobudur dirasakan  belum  berdampak  langsung pada  kesejahteraan  masyarakat  sekitar Candi  Borobudur.  Pengelolaan  wisata candi  belum  melibatkan  masyarakat  atau berdampak  pada  peningkatan  kesejah- taraan.  Antara  pengelolaan  wisata  (oleh PT  Taman  Wisata)  dengan  aktifitas masyarakat sekitar masih berjarak, masing-masing beralan sesuai kepentingannya.  Masyarakat  merasakan keberadaan wisata candi belum berdampak langsung pada pendaparan mereka.
Kebanyakan  wisatawan  hanya  singgah sebentar  di  Candi  Borobudur,  kemudian kembali  ke  Yogyakarta.  Belum  banyak wisatawan berkunjung ke desa-desa sekitar dan menginap di wilayah Borobudur.
Isu  lainnya  adalah  terpinggirkan- nya masyarakat sekitar dalam pemanfaatan Borobudur, sebagaimana dinyatakan Nagaoka (2011) dalam Kusno (2017):
“Fenomena  yang  terjadi  di  lokasi  penelitian adalah terpinggirnya masyarakat oleh desakan  arus  modal  yang  gencar  menggerus dan menghanyutkan budaya setempat mengikuti  arus  baru  yang  masuk.  Alasan utama  yang  diduga  menjadi  penyebab  utama kondisi tersebut terbentuk adalah
komersialisasi kawasan pariwisata”
Kusno  (2017)  dalam  penelitiannya tentang  nilai  ruang  dalam  kawasan  wisata Borobudur  menyimpulkan  bahwa  ada  2 konsep nilai ruang, yaitu ruang kesenjangan,  serta  ruang  keterlibatan  dan keterbukaan. Ruang kesenjangan didukung oleh  beberapa  faktor  yaitu;  sikap  apatis masyarakat  (kekecewaan  relokasi  pada tahap  pemugaran),  tidak  adanya  konsep pemberdayaan masyarakat  lokal  dan perlindungan  dari  pemodal  luar,  rendah- nya perhatian pemerintah terhadap kesenian  lokal  dan  kurangnya  sosialisasi tentang  konsep  pengembangan  kawasan. Adapun  ruang  keterlibatan  dan  keterbu- kaan didukung oleh beberapa faktor yaitu ; potensi  wisata  yang  menarik  untuk dikemas, keinginan menikmati nilai ekonomi  pariwisata  Borobudur,  pengelo- laan  pariwisata  yang  dilakukan  secara mandiri.
Dengan  demikian,  dibalik  adanya kekecewaan masyarakat di sekitar kawasan  Borobudur,  menyimpan  potensi pemberdayaan
masyarakat. Pada
prinsipnya  pariwisata  harus  berdampak pada  pertumbuhan  ekonomi  (PDRB), ketersediaan lapangan kerja, dan pendapatan  masyarakat.  Pemberdayaan
masyarakat  dan  pelestarian  lingkungan merupakan  salah  satu  pilar  pariwisata yang  berkelanjutan.  Hasil  studi  UNESCO pada  tahun  2012  menyebutkan  bahwa  59 persen  wisatawan  hanya  menghabiskan waktu  1-3  jam  di  Borobudur,  hanya  2 persen  yang  berkunjung  ke  pedesaan sekitar,  serta  minimnya  interaksi  turis dengan penduduk sekitar (Bappeda Kabupaten Magelang, 2012).
Borobudur merupakan
satu kawasan  (landscap)  yang  berbagai  pihak memilikI  kepentingan  didalamnya,  yang tidak  hanya  dilihat  sebagai  warisan monumen  atau  bangunan  semata,  namun manyatu  dengan  lingkungan  sekitarnya sekitarnya.    Pada  tahun  1991  Borobudur ditetapkan  sebagai  warisan  budaya  dunia (World Heritage) oleh UNESCO. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Cagar Budaya bahwa Pemanfaatan Cagar
Budaya untuk kepentingan sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu  pemanfaatan  Borobudur  untuk  wisata juga seharusnya berorientasi untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat.
Terkait dengan rencana pemerintah memgembangkan  kawasan  Borobudur, sangat  penting  dieprsiapkan  sistem  tata kelola wisata, dampak bagi perekonomian, sosial,  dan  lingkungan.  Pemerintah  pusat, provinsi dan kabupaten/kota perlu mempersiapkan  skema  agar  pengembang- an  kawasan  Borobudur  ini  menghasilkan multiplier  effect optimal  yang  positif  bagi kesejahteraan
masyarakat sekitar. Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  beserta Pemerintah Kabupaten/Kota
sekitar Borobudur  perlu  mempersiapkan  strategi dan  rencana  tindak  cepat  yang  yang sistematis  dalam  menghadapi  tantangan tersebut.
Oleh  sebab  itu,  diperlukan  sebuah konsep  yang  matang  agar  tidak  terjadi kontradiksi  yang  kuat  antara  kepentingan peningkatan  pariwisata,  konservasi  candi
Borobudur  dan  kesejahteraan  masyarakat sekitar.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan menggali gagasan mengenai 1) bagaimana solusi  pengelolaan  KSPN  Borobudur  agar terjadi  sisi kelestarian  serta tercapai  target kunjungan, 2) bagaimana peran yang dapat dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  di sekitar Kawasan Borobudur untuk menyambut pengembangan kawasan
Borobudur.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Menurut Arikunto (2002) penelitian  deskriptif  dilakukan  untuk mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan  bagaimana,  berapa  banyak,  sejauh mana  dan  sebagainya.  Menurut  Sugiyono (2009),  metode  penelitian  kulitatif  adalah penelitian  dimana  data  yang  terkumpul dan  analisisnya  lebih  bersifat  kualitatif. Penelitian  kualitatif  melampaui  berbagai tahapan  berpikir  kritis  ilmiah  yaitu seorang  peneliti  memulai  berpikir  secara induktif,  menangkap  berbagai  fakta  dan fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan lapangan, kemudian
menganalisis  dan  melakukan  teorisasi berdasarkan  apa  yang  diamati  (Bungin, 2008). Penelitian ini merupakan penelitian terapan,  usaha  menjawab  masalah  dengan tujuan  praktis  dan  jelas  (Daniel,  dkk, 2005).
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  ialah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  berasal  dari wawancara  dari  para  informan  yang berasal  dari  pemangku  kepentingan,  yaitu aparat  pemerintah  kabupaten/kota  serta pelaku  wisata  di  sekitar  kawasan  wisata Borobudur.  Data  sekunder  berasal  dari dokumen  terkait  objek  penelitian  meliputi hasil penelitian, data statistik, dan dokumen kebijakan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,
penelusuran data, dan observasi.
Instrumen yang digunakan dalam
penelitian  ini  ialah  panduan  wawancara terbuka.
Teknik  pengolahan  dan  analisis data kualitatif menggunakan model interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles  dan  Huberman.  Pengumpulan, pengolahan  dan  penyajian  data  secara simultan  untuk  menghasilkan  kesimpulan yang saling terkait (Husaini dan Purnomo, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan Pemerintah
Candi Borobudur memiliki beragam  nilai  baik  ekonomi,  pendidikan, pusat  agama,  identitas  budaya,  identitas budaya  bangsa,  tempat  rekreasi,  dan sebagainya. Oleh sebab itu keberadaannya melibatkan  beragam  kepentingan  bagi berbagai  pihak.  Oleh  karena  itu,  berbagai pihak  menaruh  perhatian  khusus  kepada Candi Borobudur.
Pada tahun 1991 Borobudur ditetapkan  sebagai  warisan  budaya  dunia (World Heritage) oleh UNESCO. Kemudian  Master  plan  untuk  pelestarian Borobudur  dirintis  tahun  2007,  dan direkomendasikan agar diciptakan integrated  management  system dalam pemanfaatan dan pelestariannya. Di tingkat nasional, Borobudur juga dilindungi  dengan  regulasi  tentang  Cagar Budaya  yaitu  Undang  Undang  Nomor  11 tahun  2010  tentang  Cagar  Budaya. Salahsatu  point  penting  adalah  bahwa pemanfaatan  cagar  budaya  adalah  untuk kepentingan  sebesar-besarnya  kesejah- teraan rakyat, salahsatunya melalui kegiatan pariwisata. Dalam regulasi tersebut  (pasal 97) juga disebutkan bahwa pengelolaan kawasan cagar budaya
difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.  Pengelolaan dilakukan oleh  badan  pengelola  yang  dibentuk Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan/atau masyarakat  hukum  adat,  badan  pengelola
tersebut dapat terdiri atas unsur Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Peraturan  Presiden  Nomor  58 Tahun  2014  tentang  Rencana  Tata  Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya diterbitkan  sebagai  arahan  pelaksanaan dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang kawasan Borobudur dan sekitarnya. Kawasan  Borobudur  dibagi  meliputi  SP-1 berada  dalam  pengelolaan  pemerintah pusat  dengan  radius  5  Km  dari  pusat Candi  termasuk  Palbapang  dan  kawasan candi  meliputi  Desa  Borobudur  dan  Desa Wanurejo.  Kawasan  SP-2  berada  diluar radius  5  Km  dan  berada  dibawah pengelolaan
Pemerintah Kabupaten
Magelang  sebagai  kawasan  penyangga. Kawasan  situs  candi  meliputi  situs  Candi Borobudur,  situs  Candi  Pawon,  dan  situs Candi Mendut.
Di  dalam  Pasal  42  ditegaskan bahwa  pengelolaan    kawasan  Borobudur dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  menteri/pimpinan  lembaga terkait, Gubernur,
Bupati,
dan badan/lembaga  sesuai  dengan  kewena- ngannya. Adapun peran masyarakat dalam penataan  ruang Kawasan  Borobudur adalah  mematuhi  ketentuan  yang  telah ditetapkan  pemerintah  untuk  menjamin pelestarian  Kawasan  Borobudur  sebagai Kawasan  Cagar  Budaya  nasional  dan warisan  budaya  dunia.  Peruntukan  dan penggunaan tanah dalam Kawasan Pariwisata  Borobudur  untuk  keperluan bangunan,  usaha,  dan  fasilitas  lainnya yang  bersangkutan  dengan  pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan  Pariwisata  Borobudur  harus sesuai dengan ketentuan regulasi ini.
Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  46 Tahun  2017  Tentang  Badan  Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur. Badan ini dibentuk dengan tujuan optimalisasi  pengelolaan,  pengembangan,
dan  pembangunan  Kawasan  Pariwisata Borobudur.  Susunan  Organisasi  Badan Otorita  Borobudur  terdiri  atas  Dewan Pengarah  dan  Badan  Pelaksana.  Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi pelayanan    perizinan    dan    nonperizinan pusat  dan  daerah  di  Kawasan  Pariwisata Borobudur,  sesuai  ketentuan  tata  ruang dalam  Perpres  58  Tahun  2014.  Pelayanan perizinan dan nonperizinan tersebut meliputi bidang: pekerjaan umum; perumahan  dan  kawasan  pemukiman; ketenagakerjaan; lingkungan hidup; perhu- bungan;  penanaman  modal;  perdagangan; pertanahan  dan  tata  ruang;  pariwisata; kehutanan;  dan  energi  dan  sumber  daya mineral.
Badan  Pelaksana  memiliki  hak untuk:  a)  merencanakan  peruntukan  dan penggunaan tanah;  b)  menggunakan tanah Kawasan  Pariwisata  Borobudur  untuk keperluan  pengelolaan,  pengembangan, dan  pembangunan  Kawasan  Pariwisata Borobudur;  dan  c)  menyewakan  dan/atau mengadakan  kerja  sama  penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dengan  pihak  ketiga  serta  menerima  uang pembayaran sewa dan/atau uang keuntungan hasil.
Dengan  demikian,  Badan  Otorita Borobudur,  terutama    Badan  Pelaksana akan melakukan kerja sebagian penyeleng- garaan  pemerintahan  daerah  khusus  di wilayah  kawasan  inti  (SP1).  Pengelolaan lingkungan  dan  kawasan,  pemberian  ijin, pemanfaatan  dan  pemeliharaan  Candi  dan kawasan  inti  berada  dibawah  kendali badan  ini.  Keberadaan  badan  otorita  ini berkonsekuensi pada pengelolaan kawasan wisata secara umum.
Pada saat ini masih tahap persiapan dan transisi, tentu saja konsep pengelolaan yang akan dijalankan harus tetap mengedepankan sinergi antara pelestarian, pemanfaatan  dan  kesejahteraan  masya- rakat.  Beberapa  proyek  strategis  juga sedang  berjalan  seeprti  NewYogyakarta
International  Airport  (NYIA)  di  Kulon- progo,  Jalan  Tol  Bandara  NYIA  – Magelang  –  Semarang,  dan  reaktivasi  rel kereta,  yang  tentu  akan  memberikan dampak pada masyarakat.

## Model pemberdayaan masyarakat
Balai Konservasi Borobudur
(BKB)  sebagai  pihak  yang  bertanggung- jawab  dalam  konservasi  Candi  Boroudur telah  melibatakan  masyarakat  sekitar dalam  konservasi.  BKB  telah  melakukan berbagai kajian dengan tema terkait upaya pelestarian  Borobudur  dengan  melibatkan masyarakat, serta melakukan upaya pemeliharaan/pelestarian Candi Borobudur berkelanjutan  dengan  melibatkan  tenaga lokal  sebagai  tenaga  terampil.  Tenaga- tenaga  terampil  yang  menjadi  tulang- punggung  pemelihara  Candi  Borobudur adalah  warga-warga  lokal  yang  telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan khusus.
Dari  aspek  pemanfaatan,  pengelo- laan  wisata  Candi  Borobudur  dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Taman Wisata Candi. Adapun masyarakat  terlibat  di  dalam  aktifias wisata  untuk  sektor  informal  seperti pedagang  asongan  dan  jasa  lainnya. Borobudur  sebagai  aset  wisata,  memiliki nilai  yang  cukup  kuat,  mampu  berperan sebagai salah satu objek dan tujuan wisata lokal maupun internasional, mampu menjadi  ikon  pariwisata,  dan  hal  ini  tidak terlepas  dari  media-media  yang  berperan sebagai brand yang membentuk, membangun,  dan  mencipta  idenititas  pada suatu  entitas  pariwisata  (Islam,  2013). Keberadaan  wisata  Borobudur  juga  turut menciptakan  perubahan  pola  penghasilan masyarakat sekitar. Penduduk yang sebelumnya hanya mengandalkan pertanian,  memiliki  kesempatan  untuk terlibat dalam usaha jasa wisata, pedagang asongan, maupun kios dan sarana  lainnya. Pada  awalnya  keberadaan  wisata  Candi
Borobudur  yang  dikelola  oleh  PT  Taman Wisata  Candi  memberikan  pengaruh pendapatan  tambahan  bagi  masyarakat (Wiratmoko,  2012).  Perkembanan  selan- jutnya  banyak  masyarakat  dari  luar kawasan Borobudur yang juga ikut terlibat baik  sebagai  pedagang  asongan,  atau membuka  kios,  bahkan  peminta-minta. Sempat  tersebar  kabar  terkait  kerawanan di kawasan Borobudur seperti penodongan atau pedagang  yang  memaksa pengunjung (Wiratmoko, 2012).
Objek wisata  ini  menjadi salahsatu andalan pariwisata Indonesia untuk
menarik minat wisatawan asing. Wisatawan  mancanegara  yang  berkunjung ke  Borobudur  mayoritas  dari  Eropa  56 persen,  Amerika  16  persen,  dominan  usa muda antara 19 – 29 tahun, berpendidikan tinggi, mayoritas buka pengunjung berulang  atau  hanya  sekali  saja,  rata-rata kunjungan  2,84  hari  yang  masuk  kategori rendah (Diarta, 2016).
Menurut  laporan  UNESCO  (Zako, 2017), bahwa sekitar 59 persen wisatawan hanya  berkunjung  selama  1-3  jam  di candi, dan hanya 2 persen yang berkeliling di  pedesaan  sekitar  Borobudur.  Dengan demikian,  interaksi  antara  wisatawan  dan penduduk  sekitar  juga  minim.  Beberapa kondisi seperti ketidaknyamanan, pedagang  asongan  yang  menjual  barang berkualitas  rendah,  menimbulkan image negatif  terhadap  Borobudur  secara  umum, sehingga  menurunkan  minat  wisatawan mengeksplorasi  kawasan  Borobudur.  Di sisi  lain  pemerintah  memiliki  agenda pengembangan kawaan Borobudur sebagai salahsatu “Bali baru”. Oleh sebab itu perlu beberapa perbaikan.
Sebagaimana dikemuakkan di atas, pengembangan kawasan Borobudur memiliki potensi kontradiksi antara pelestarian dan pemanfaatan, serta maslaah kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena pemaknaan terhadap Candi Borobudur yang
cenderung sempit. Kawasan Candi
Borobudur  cenderung  dianggap  berbentuk fisik  monumen  atau  bangunan,  tanpa mepertimbangkan hubungan dengan lanscape (lingkungan)  sekitarnya.    Candi Borobudur  dianggap  sebagai  entitas  yang mandiri  berdiri  sendiri  dan  tidak  terkait dengan  lingkungan  sekitar,  termasuk masyarakat  dan  budayanya.  Akibatnya aktivitas wisata hanya terpusat pada candi sebagai monumen fisik.
Hal  inilah  yang  menyebabkan kunjungan  wisatawan  hanya  terpusat  di candi  saja.  Begitu  pula  manfaat  ekonomi juga  hanya  dirasakan  oleh  pengelola wisata  candi  dan  penyedia  jasa  di sekitarnya.  Candi  sebagai  satu-satunya pusat  wisata  tersebut  pada  akhirnya memberikan  beban  besar,  karena  semua aktivitas  wisata  hanya  bertumpu  pada bangunan  candi  semata.  Jika  hal  ini  terus terjadi, maka kontradiksi antara pelestarian dan pemanfaatan untuk menghasilkan  uang  akan  terus  menguat. Di  sisi  lain  pemerintah  mentargetkan kunjungan  2  juta  wisatawan  asing  dan  11 juta  wisatawan  domestik,  di  sisi  lain  daya dukung  candi  sangat  terbatas,  ditambah kerusakan  candi,  keausan  bebatuan,  aksi vandalisme  dan  sejenisnya  terus  terjadi. Selain  masalah  teknis  di  atas,  dari  aspek manajerial kawasan Borobudur juga belum terdapat sinergi antar stakeholder. Masing- masing  memiliki  agenda  sendiri  di  dalam mengembangkan konsep wisata Borobudur.
Oleh  karena  itu,  perlu  adanya paradigma  baru  dalam  pengelolaan  wisata Borobudur  dimana  mulai  bergeser  dari berpusat  pada  monumen  fisik  candi menuju  pada  konsep  Borobudur  sebagai kawasan landscape yang meliputi lingkungan,  masyarakat  dan  budayanya. Perlu  adanya  perubahan  makna  kawasan Borobudur yang tidak saja terkait bangunan fisik candi tetapi juga lingkungan masyarakat dan budayanya.
Candi Borobudur tidak lagi dimaknai  situs  atau  bangunan  yang terpisah  dari  pembangunan  dan  terisolasi dari perubahan yang terjadi, serta masyarakatnya.  Upaya  pelestarian  dan pemanfaatan  sangat  terkait  dengan  isu-isu sosial, ekonomi, serta budaya di sekitarnya. Selama ini pemanfaatan Borobudur sebagai wisata hanya
melibatkan  pihak  tertentu  (PT  TWC), kedepan perlu upaya memperluas cakupan dengan  menempatkan  lebih  banyak  aktor kepentingan dalam pengelolaannya.
Maka,  salahsatu  upaya  yang  perlu dilakukan  adalah  pengelolaan  dengan pendekatan  partisipatif,  dimana  meng- utamakan  keterlibatan  masyarakat  sekitar agar memiliki peran lebih besar, kepedulian,  serta  manfaat  bagi  kehidupan mereka.  Candi  Borobudur  merupakan milik bersama, dimana banyak kepentingan  terlibat  di  dalamnya.  Oleh karena  itu,  konsep  yang  ditawarkan haruslah  utuh,  Borobudur  sebagai  sebuah landscape .
Hal  ini  sejalan  dengan  rekomen- dasi  hasil  pertemuan 6 th International Experts  Meeting  on  Borobudur  2013 (BKB,  2013)  bahwa  Borobudur  harus dipandang sebagai sebuah lanscape dimana  masyarakat  masuk  di  dalamnya, masyarakat  dengan  budayanya  sebagai bagian  warisan  dunia.  Pariwisata  di kawasan Borobudur juga harus berdampak pada  pertumbuhan  ekonomi, dimana pemberdayaan  masyarakat  dan  pelestarian lingkungan  menjadi  salah  satu  pilar pariwisata  yang  berkelanjutan.  Rekomen- dasi  lainnya  adalah  memperluas  kegiatan wisata,  tidak  hanya  berpusat  pada  Candi Borobudur, namun menciptakan objek dan atraksi  lain  di  sekitarnya,  antara  lain dengan  mengembangkan  wisata  pedesaan sekitar  Borobudur.  Hal  ini  juga  memiliki tujuan  memperpanjang  lama  tinggai  di Borobudur dengan mengoptimalkan kawasan wisata pedesaan.
Oleh  sebab  itu,  pengembangan kawasan Borobudur perlu dibarengi dengan upaya mengubah mindset wisatawan  bahwa  berwisata  Borobudur adalah berkunjung ke Kawasan Borobudur secara keseluruhan, bukan hanya ke candi, namun ke lingkungan sekitar. Langkah ini perlu dibarengi dengan penyiapan masyarakat  dan  lingkungan  sekitar  agar siap  menjadi  atraksi  wisata  yang  menarik dan bernilai.
Dengan demikian, kontradiksi antara kelestarian dan pemanfaatan  bisa  diminimalisir  melalui perluasan destinasi wisata. Wisata Borobudur  adalah  berorientasi  pemberda- yaan  masyarakat  untuk  mengembangkan dan  mengelola  destinasi  wisata  mereka sendiri.
Pada saat ini memang telah tumbuh kesadaran  masyarakat  sekitar  di  beberapa desa  untuk  merubah mindset wisata Borobudur.  Mereka  telah  melakukan berbagai upaya, terutama menjadikan desa mereka  sebagai  desa  wisata,  mendirikan beberapa  galeri  dan  objek  seni  budaya. Desa wisata tersebut sebagai sebuah upaya agar  masyarakat terlibat dan  mendapatkan manfaat  dari  kegiatan  wisata  kawasan Borobudur.  Mereka  juga  telah  berupaya melakukan eksplorasi terhadap lingkungan alam,  seni,  budaya  dan  berbagai  produk sebagai  atraksi  wisata  berbasis  pedesaan. Wisata-wisata  tersebut  juga  menyediakan berbagai  paket  wisata  seperti  jelajah  desa, outbond atau  pentas  seni.  Sebagain  desa yang  berada  di  lereng  menoreh  juga mengeksplorasi potensi landscape perbukitan sebagai destinasi wisata. Konsep  wisata  desa  tersebut  menjadikan Candi  Borobudur  sebagai  magnet  atau ikon  wisata,  namun  atraksi  utama  wisata justru berada di sekitar Borobudur.
Pengelolaa  wisata  di  desa-desa sekitar  Borobudur  sebagian  besar  dikelola oleh  masyarakat,  terutama  berbentuk kelompok  masyarakat,  atau  kelompok sadar  wisata.  Pemerintah  desa  berperan
sebagai  fasilitator dan koordinator, namun seringkali  masyarakat  atau  kelompok tersebut  bergerak  sendiri.  Beberapa  tahun terakhir,  pelaku-pelaku  wisata  desa  di sekitar Borobudur telah berupaya membangun  jejaring  kerjasama  melalui Klaster  Pariwisata  Borobudur.  Mereka menawarkan  paket  wisata  jelajah  desa- desa  sekitar  Borobudur  memanfaatkan kendaraan  tradisional  (kereta  kuda),  dan singgah  di  beberapa  tempat  seperti  sentra kerajinan, galery , kuliner, dan UMKM.
Akan  tetapi  usaha  tersebut  masih terkendala  minimnya  sinergi  baik diantara masyarakat  sendiri  maupun  dengan  PT Taman  Wisata  Candi.  Peran  pemerintah daerah  juga  dirasakan  masih  kurang optimal  di  dalam  pengembangan  desa wisata tersebut. Disamping masalah tersebut,  di  dalam  perbaikan  pengelolaan kawasan  Borobudur  terdapat  beberapa potensi,  baik  bersumber  dari  masyarakat, pemerintah, bahkan lembaga asing.
PT.  Taman  Wisata  Candi  (TWC) sebagai  BUMN  pengelola  wisata  candi juga mulai berupaya melakukan pemberdayaan  masyarakat  sekitar  agar mendapatkan manfaat dari kegiatan wisata Candi
Borobudur.
Konsep yang dikembangkan  adalah Community  Based Tourism (CBT),  yang  berorientasi  pem- bangunan masyarakat lokal dan konservasi lingkungan  melalui  pengelolaan  potensi ekonomi, warisan  budaya dan tradisi serta ekowisata  (ecotourism)  dengan  meng- utamakan peran aktif masyarakat lokal dan pengunjung secara berkelanjutan. Harapan konsep  ini  mampu  mendorong  ekonomi berkelanjutan  warga  sekitar  Borobudur dalam Interconnecting  Tourism  System berbasis  komunitas.  Konsep  tersebut diwujudkan  dengan  pengembangan  desa wisata di sekitar Borobudur.
Menurut  konsep  PT  TWC  (2017), “desa  wisata  adalah  sebuah  kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah
tujuan wisata, dimana penduduknya masih memiliki  tradisi  dan  budaya  yang  relatif masih  asli,  komponen  utama  dalam  desa wisata adalah akomodasi dan atraksi”.program  ini  diawali  dengan mengidentifikasi  dan  menggali  potensi, menghidupkan potensi dan menyajikannya sebagai  atraksi  wisata.  Kemiteraan  antara PT TWC dengan masyarakat desa dilakukan  melalui  jalur  formal,  yaitu pemerintah  desa,  kemudian  pemerintah desa mengkoordinis masyarakatnya.
PT TWC mendapatkan mandat dari Kementerian  BUMN  menggandeng  20 BUMN untuk memberikan dukungan desa di  sekitar  Borobudur,  setiap  BUMN mendanai  1  desa  dalam  pengembangan wisata  desa.  Desa  memiliki  kewajiban mempertanggunjawabkan  dana  kepada
BUMN  sponsor.  Adapun  3  BUMN berperan sebagai pembina, yaitu PT TWC, PT  Patra  Jasa,  dan  Indonesia  Tourism Development  Corporation  (ITDC)  yang bertugas  memberikan  pembinaan,  pen- dampingan,  dan  pengawasan  terhadap pengembangan  desa  wisata.  Target  di setiap  desa  terbangun  fasilitas  Balai Ekonomi Desa (Balkondes) beserta pendukung  seperti homestay ,  workshop.
Agenda ini diharapkan dapat
meningkatkan  wisata  desa  di  sekitar Borobudur  dengan  konsep village  tour , serta memperlama masa tinggal wisatawan di kawasan Borobudur. Konsep
kemiteraan antara BUMN-BUMN tersebut dengan masyarakat, dalam hal ini diwakili pemerintah  desa,  dapat  digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1

## Gambar 1
Skema pendanaan dan pendampingan desa wisata kawasan Borobudur Sumber: PT TWC, 2017
Dari  20  desa  di  Kecamatan Borobudur, sebagian besar telah difasilitasi  terutama  untuk  pembangunan Balkondes, homestay, dan  workshop, sebagian  masih  dalam  proses.  Masing-
masing  desa  juga  telah  diidentifikasi potensinya,  sebagai  pedoman  di  dalam pengembangan desa wisata . BUMN Sponsor Desa Wisata Dana Sponsor Pelaporan & Pertanggungjawaban BUMN Pembina PT TWC, ITDC, Patra Jasa Pembinaan,
pendampingan, & pengawasan
Tabel 1. Potensi Desa Wisata di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang No Nama Desa Potensi 1 Borobudur Candi Borobudur, Waroeng Kopi Borobudur 2 Wanurejo Candi Pawon 3 Wringinputih Hutan Bambu 4 Karangrejo Punthuk Setumbu, Bukit Barede 5 Karanganyar Gerabah tradisional 6 Kembanglimus Gereja Ayam, Bukit Purwosari 7 Ngadiharjo Punthuk Ki Bomosekti 8 Giritengah Punthuk Sukmo Joyo, kambing Etawa 9 Candirejo Omah pring (rumah adat) 10 Tuksongo Kerajinan topeng 11 Tegalarum Pembibitan tanaman 12 Giripurno Mata air Sileng 13 Kebonsari Kerajinan bambu 14 Majaksingi Kebun kopi 15 Kenalan Kerajinan anyaman  pandan, Gunung Gondopurawangi 16 Bigaran Kakao, cengkeh 17 Sambeng Tikar pandan 18 Ngargogondo Desa Bahasa 19 Bumiharjo Rebana 20 Tanjungsari Kerajinan abu vulkanik, home industri tahu Sumber: PT TWC, 2017
Output  utama  dari  konsep  desa wisata  tersebut  adalah  terdistribusinya wisatawan  ke  desa-desa,  sinergi  BUMN dan  masyarakat,  meningkatnya  kapasitas masyarakat,  meningkatnya  pendapatan masyarakat, dan secara fisik terbangunnya Balkondes  dan homestay .  Balkondes adalah  sentral  pelayanan  wisata  dasar (kuliner dan hospitality), didukung keberadaan Homestay agar wisatawan bisa tinggal  bersama  penduduk  dan  berbaur dengan  masyarakat.  Balkondes  dibangun di  atas  tanah  desa,  dengan  dana  BUMN yang  ditunjuk  sebagai  sponsor,  serta dikelola  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes).  Fasilitas  ini  berisi  galeri, ruang  pertunjukan,  dan  workshop  sebagai center  point wisata  desa.  Dari  20  desa yang  ditargetkan,  pada  tahun  2017  sudah terealisir  16  Balkondes,  namun  tercatat
hanya 4 Balkondesa yang aktif. Pembangunan homestay dilakukan  di tanah  warga,  dengan  dana  dari  BUMN sponsor yanhg ditunjuk, kemudian pengelolaan  akan  dilakukan  oleh  Hotel Manohara, dan dalam pemasaran dilakukan  oleh  Hotel  Indonesia  Group.
Selain  itu,  di  banyak  Balkondes,  selain terdapat galery , pertunjukan dan workhsop,  juka  dibangun homestay yang menjadi  bagian  dari  fasilitas  Balkondes. Harapan  dengan  adanya  Balkonds  dan hometasy ini  dapat  memperpanjang  masa tinggal/ length  of  stay wisatawan  melalui adanya  atraksi  baru,  mendiptakan  peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
Konsep desa wisata tersebut menurut  PT  TWC  sebagai  solusi  antara keinginan  mencapai  target  kunjungan  2
juta  wisatawan  mancanegara  di  tahun 2019  yang  jika  dihitung  rata-rata  per  hari di  atas  5.000  orang  dengan  keharusan melakukan  konservasi  (daya  tampung
candi). Konsep manajemen wisata terkoneksi  antara  candi  dan  desa,  maka akn terjadi distribusi wisatawan. Gambar 2 Konsep distribusi wisatawan di kawasan Borobudur Sumber: PT TWC, 2017 Wisata keliling desa-desa di kawasan  Borobudur  sudah  mulai  berjalan, misalnya  menggunakan  delman,  mobil, dan  sepeda.  Namun  belum  didapat  angka pasti  berapa  banyak  wisatawan  yang berkunjung ke desa-desa tersebut. Perkem- bangan  saat  ini  masih  perlu  dilakukan evaluasi  terkait  dengan  efektifitas  konsep Balkondes dan homestay tersebut. Pertama adalah konsep  mengenai wisata desa yang berpusat  di  Balkondes,  yang  berisi workshop, gallery , kuliner dengan dukungan homestay mampu  menarik wisatawan.  Bagaimanakah  interkoneksi antara  candi  dengan  desa.  Saat  ini sebagian besar masih dalam tahap pembangunan,  dan  tingkat  kunjungan wisatawan  juga  belum  tumbuh  sesuai harapan.
Selain  PT  TWC  dan  BUMN lainnya, UNESCO juga melakukan beberapa  upaya  untuk  memberdayakan masyarakat di sekitar Borobudur. Menurut kajian  UNESCO  (Zako,  2017)  selama  ini
masyarakat lokal tidak selalu mendapatkan manfaat dari aset ekonomi dari Borobudur. Pada  2013-2014  UNESCO  melakukan penilaian tentang potensi daerah Borobudur,  pemetaan  budaya  berbasis masyarakat,  dan  survei  dasar  terhadap pelaku  seni  yang  melibatkan  20  Desa  di Kecamatan  Borobudur  dan  lebih  dari  150 orang.  Hasilnya  rekomendasi  berupa kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  untuk esplorasi  seni  budaya  dalam  rangka memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
UNESCO  melaksanakan  kegiatan peningkatan  kapasitas  masyarakat  pada  8 desa  di  sekitar  Candi  Borobudur  dan Prambanan.  Kelompok  perempuan  dan pemuda  menjadi  sasaran  kegiatan  ini. Mereka  didorong  untuk  menciptakan produk  yang  inovatif  berbasis  budaya  dan kreativitas.  Ada  7  jenis  kreativitas  yang dikembangkan  yaitu  batik,  jumputan  (tie- dye),  keramik,  tur  berbasis  masyarakat, pertunjukan tradisional, makanan
tradisional, dan galeri komunitas. Kegiatan ini juga melibatkan peran serta pemerintah daerah  dan  sektor  swasta  dalam  rnagka keberlanjutan Galeri Komunitas. Sebanyak 95  pemuda  di  Borobudur telah  mendapat- kan  pelatihan  tentang  pengembangan industri kreatif “ General Creative Industries ”  yang  seperti  kuliner,  fashion/ busana, kerajinan
keramik, dan sebagainya.

## Persiapan Pemerintah Daerah
Di  sekitar  kawasan  Borobudur terdapat beberapa daerah penyangga, yaitu Kabupaten  Magelang,  Kota  Magelang, Kabupaten  Purworejo,  dan  Kabupaten Sleman  (DIY).  Di  dalam  penelitian  ini dibahas  tentang  penyikapan  3  daerah  inti yang  terkait,  yaitu  Kabupaten  Magelang, Kabupaten
Purworejo, dan Kota Magelang,. Ketiga daerah tersebut terdampak secara langsung dengan pengembangan  kawasan  Borobudur,  baik dalam
pembangunan infrastruktur, pengelolaan wisata dan dampaknya. Sebagai  kawasan  penyangga  Borobudur,
Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Purworejo selayaknya berbenah dengan berbagai program pembangunan  pendukung  dalam  rangka meningkatkan  percepatan  daya  saing daerah  dan  menangkap  peluang  pengem- bangan  ekonomi  untuk  meningkatkan pembangunan  daerah  dan  kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah  Kabupaten  Magelang dalam  konsep  pengembangan  pariwisata memiliki  4  klaster  wisata:  yaitu  Merapi, Merbabu,  Sumbing  dan  Borobudur.  Dari kebijakan  tersebut,  Pemerintah  Kabupaten Magelang  menjadikan  Borobudur  sebagai salahsatu  tumpuan  pariwisata,  meskipun dikelola oleh BUMN (PT TWC).
Meskipun  candi  berada  di  wilayahnya, namun  Pemerintah  Kabupaten  Magelang tidak  memperoleh  akses  langsung  dalam pengelolaan  Borobudur  karena  sudah
dikelola  Pemerintah  Pusat.  Saat  ini Pemerintah  Kabupaten  Magelang  tidak mendapatkan  bagi  hasil  secara  langsung dari  perolehan  tiket  yang  dikelola  PT Taman  Wisata  Candi.  Oleh  sebab  itu, perlu  pengembangan  konsep  wisata  baru agar masyarakat dan Pemerintah
Kabupaten  Magelang  mendapatkan  hasil dari keberadaan Candi Borobudur. Terkait  dengan  pendirian  BOP, masih terdapat beberapa pertanyaan tentang  keterlibatan  Pemerintah  Kabupa- ten  Magelang,  serta  bagaimana  pemilahan kewenangan  dalam  pengelolaan  kawasan sekitar  Borobudur  dengan  BOP.  Begitu juga  dengan  rencana  Bandara  NYIA, Pemerintah  Kabupaten  Magelang  juga harus  memikirkan  solusi  agar  pemba- ngunan  infrastruktur  tarnsportasi  menuju Borobudur  dapat  meningkatkan  potensi ekonomi di sekitar jalur tersebut. Pemerintah  Kabupaten  Magelang  lebih memilih jalur konvensional agar membuka akses desa-desa sekitar, terutama daerah di sekitar  Bukit  Menoreh  yang  selama  ini relatif  terisolir,  padahal  berada  di  dekat Borobudur.
Sebagaimana  disampaikan  Kepala Bappeda  Kabupaten  Magelang  (dalam forum pra  expert  meeting Borobudur, 2017)  terkait  pengembangan  kawasan Borobudur, Pemerintah Kabupaten Magelang  memilki  konsep  kewilayahan berupa  segitiga  kecil  dan  segitiga  besar. Konsep segitiga kecil terdiri dari kawasan pusat Borobudur dengan radius 1 Km, dan konsep  segitiga  besar  berupa  kawasan Borobudur  sampai  Palbapang  (radius  5 Km).
Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten  Magelang  akan  fokus  pada pengembangan wisata pendukung
disekitar  Borobudur,  memperkuat  desa- desa wisata di sekitar Bodobudur, bekerjasama  dengan  agen  travel  domestik dan  luar  negeri,  mempersiapkan  paket- paket  wisata  dan  mengenalkan  potensi
alam  dan  budaya  desa  wisata  serta menyediakan infrastruktur pendukung (penginapan/homestay,  transportasi,  dll) sehingga  dapat  menambah  lama  tinggal wisatawan.  Beberapa  desa  di  Kecamatan Borobudur  telah  menjadi  desa  wisata seperti  Candirejo,  Borobudur,  Wanurejo, Podorejo, Karangrejo. Ada banyak potensi wisata  pedesaan,  alam,  seni  dan  budaya serta  produk  kreatif  yang  bisa  menjadi objek  wisata  pendukung.  Upaya  kedepan, Pemerintah  Kabupaten  Magelang  akan mendorong  peningkatan  desa  wisata, memperkuat  pengelolaan  wisata  dan pendukungnya  seperti homestay , galery , transportasi, dan pendukung wisata lainnya.
Salah  satu  kawasan  yang  menjadi fokus  perhatian  Pemerintah  Kabupaten Magelang  adalah  kawasan  Menoreh  yang berada  di  dekat  Borobudur  tetapi  belum memperoleh  manfaaat,  bahkan  kondisi infrastruktur sangat kontras dengan daerah lainnya.  Pemerintah  Kabupaten  Magelang memiliki agenda “Bedah Menoreh” dalam rangka  meningkatkan  kawasan  menoreh. Pembangunan Bandara NYIA juga menjadi  salahsatu  peluang  menghidupkan kawasan Menoreh. Dengan pengembangan jalur  jalan  konvensional  yang  menembus Menoreh menuju bandara diharapkan akan membangkitkan  kawasan  ini.  Beberapa objek lain di sekitar Menoreh adalah objek alam  seperti  bukit  marmer,  hanya  saja terkendala  kegiatan  penambangan  yang saat  ini  sedang  mengajukan  perpanjangan ijin (PT Margola sejak 1990-an)
Pengembangan  kawasan  perbukit- an  Menoreh  diawali  dengan  melakukan kajian  (Fisibility  Study)  Bedah  Menoreh berupa  pembukaan  jalan  di  Kawasan Menoreh,  dan  identifikasi  sosial  ekonomi Kawasan  Perdesaan  Perbukitan  Menoreh yang  dilaksanakan  tahun  2016.  Saat  ini juga  sedang  melakukan  kajian  identifikasi sosial ekonomi Kawasan Perdesaan Perbukitan  Menoreh.  Hasil  Pra  Studi
Kelayakan  Bedah  Menoreh  Tahun  2016 adalah  perlu  diadakan  pelatihan-pelatihan untuk penguatan dan peningkatan kemampuan  dan  kreatifitas  masyarakat baik  dalam  bentuk  pelatihan  untuk peningkatan  hasil  pertanian,  kualitas  hasil industri, manajemen internal dan manajemen  pemasaran  hasil  industri, maupun pelatihan pengemasan hasil industri  sehingga  berstandar  internasional, diadakan pelatihan-pelatihan untuk penguatan  dan  peningkatan  kemampuan masyarakat umum berupa pelatihan bahasa asing dan kemampuan bernegosiasi, pembuatan  rencana  rinci  terkait  kawasan yang  berkembang  di  tepi  jalan  utama, implementasi,  pengawasan,  pengendalian dan  penerapan  sanksi  atas  pelaksanaan rencana tata ruang beserta KDB, KLB dan KDH.  Hasil  rekomendasi  Pra  Studi Kelayakan
Bedah Menoreh juga menyebutkan  bahwa  terdapat  6  jalur  yang dapat dikembangkan yaitu desa
Ngargoretno, Giripurno, Kalisalak, Sriwedari,  Margoyoso,  Margoyoso,  dan
Menoreh.
Kabupaten  Purworejo  merupakan wilayah  yang  berbatasan  langsung dengan Kabupaten  Magelang  dan  Kabupaten Kulonprogo (DIY). Dalam konteks pengembangan kawasan Borobudur,
keterlibatan  Kabupaten  Purworejo  cukup penting, dimana Badan Otorita Borobudur berada  di  Kabupaten  Purworejo,  serta keberadaan  bandara  NYIA  berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo.
Landasan  pacu  bandara  NYIA tepat  berada  diperbatasan  Kabupaten Purworejo.  Dampak  yang  akan  dialami Kabupaten Purworejo meliputi 2 fase yaitu konstruksi  dan  pasca  konstruksi.  Dalam fase  konstruksi  terdapat  kebutuhan  bahan galian  (urukan),  pengambilan  material galian  C,  berasal  dari  Purworejo  namun sebagian  besar  tak  berijin  serta  adanya arus lalu lintas melewati Purworejo. Selain itu,  pelibatan  tenaga  kerja  dari  Purworejo
masih  sangat  minim,  tidak  mengambil pekerja dari Purworejo.
Pada tahap pasca konstruksi, penyediaan  sumberdaya  manusia  yang berkualitas  terutama  dengan  spesialisasi penerbangan  juga  harus  dipikirkan  untuk mendukung pengembangan Bandara NYIA. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten  Purworejo  mengusulkan  agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendirikan SMK Penerbangan di
Purworejo.  Dampak  lain  juga  terkait pemenuhan  kebutuhan  sumber  air  NYIA yang akan memanfaatkan Bendung Bener, padahal  peruntukan  air  di  bendung tersebut untuk mengairi lahan pertanian/sawah sekitar 5.000 hektar. Pada saat  operasional  bandara,  terdapat  3  desa yang  berada  di  jalur  lintasan  pesawat sehingga terdampak polusi suara /kebisingan,  pembatasan  pembangunan infrastruktur (pembatasan ketinggian bangunan),  dan  penataan  lampu  sehingga tidak mengganggu lalu lintas penerbangan.
Di  luar  persoalan  konstruksi  dan operasionalisasi  bandara  NYIA  tersebut, Kabupaten  Purworejo  melakukan  bebe- rapa persiapan. Keberadaan bandara NYIA sebagai akses wisatawan mancanegara maupun domestik ke Borobudur, tentu akan melewati Kabupaten  Purworejo.  Dengan  demikian, beberapa  upaya  harus  dilakukan  agar masyarakat Purworejo mendapatkan manfaat  langsung  dari  adanya  jalur tersebut.  Konsep  kebijakan  yang  diusung Kabupaten  Purworejo  adalah  konsep Border City dan Heritage City .
Konsep Border  City merupakan pengembangan  kawasan  produktif  baru  di sekitar  perbatasan  dengan  DIY,  yaitu dekat  dengan  bandara  NYIA.  Lokasi  ini berada di sebelah timur pusat pemerintahan Kabupaten Purworejo.
Kawasan  ini  akan  dikembangkan  sebagai sebagai  kawasan  industri  dan  jasa  yang
memanfaatkan  aksesibilitas  dan  mobilitas dengan adanya bandara NYIA.
Adapun  konsep Heritage  City berupaya mempertahankan landscape kawasan  pusat  kota  Puroworejo  yang memiliki  nilai  sejarah. Landscape pusat kota  atau  pusat  pemerintahan  Kabupaten Purworejo  merupakan  aset  sejarah  dan budaya  yang  merepresentasikan  nilai-nilai karakter peradaban dan pusat pemerintahan  di  masa  kolonial,  dimana terdapat  bangunan  bersejarah,  yang  salah satunya  adalah  rencana  tempat  pelarian Ratu  Belanda  pada  saat  terjadi  perang  di Eropa.  Pusat  kota  akan  tetap  dipertahan- kan  keberadaannya,  tidak  akan  dilakukan perubahan  dan  pembangunan,  namun pemeliharaan  untuk  menjaga  wajah  kota sebagai  sebuah  aset  sejarah  dan  budaya yang  bernilai  tinhggi.  Hal  ini  sejalan dengan  konsep Border  City dimana pembangunan  akan  dipusatkan  di  wilayah timur, bukan di pusat kota.
Terkait  dengan  konsep  Heritage City,  Pemerintah  Kabupaten  Purworejo akan  dibantu  oleh  Kementerian  Pekerjaan Umum berupa fasilitasi Detail Engineering Design (DED) dan Masterplan Rencana  Aksi  Daerah  Kota Pusaka  yang  berpusat  di  alun-alun  – Stasiun  Purworejo  -  SMP  1  Purworejo, dan Kodam.
Pemerintah  Kabupaten  Purowrejo merancang  kerjasama  dengan  PT.  KAI untuk  mengoptimalkan  aset-asetnya  di pusat kota. Salahsatunya adalah optimalsiasi  stasiun  Purworejo  sebagai wahana event atau  pameran,  pentas  seni, serta  mendirikan  pusat  oleh-oleh  khas Jawa  Tengah  berlokasi  di  bekas  lahan pasar  yang  juga  milik  PT  KAI.  Dalam mengelola aset  ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo memberdayakan pelaku ekonomi  kecil  (UMKM)  untuk  mengisi produknya,  baik souvenir ,  kuliner  dan jajan/oleh-oleh  khas  Jawa  Tengah  dengan menggunakan  pola  kerjasama.  Pada  saat
ini  Pemerintah  Kabupaten  Purworejo sudah  mengirimkan  surat  penyusunan masterplan kepada PT KAI dan sudah ada pembicaraan awal.
Dalam pengembangan akses
transportasi,
Pemerintah
Kabupaten Purworejo juga sudah mengusulkan aktivasi  Stasiun  Kwojo  sebagai  akses menuju  bandara  melalui  jalur  kereta  api. Aktivasi  jalur  kereta  api  sebagai  akses transportasi  wisata  ini  ini  juga  penting bagi  dinamisasi  perekonomian  Kabupaten Purworejo.
Kota Magelang
merupakan kawasan penyangga wisata kawasan Borobudur,  lebih  berorientasi  kepada penyediaan  sarpras  dan  akomodasi,  serta wisata  berbasis  sejarah  dan  budaya.  Kota Magelang  menyediakan  jasa  akomodasi seperti  hotel,  kuliner,  dan  perbelanjaan. Selain  itu  Kota  Magelang  juga  memiliki berbagai potensi wisata untuk dikembangkan,  diantaranya  wisata  sejarah (Museum  BPK,  Museum  Diponegoro, Patung  Sudirman,  Legenda  Gunung  Tidar Pakuning  Tanah  Jawi  dll),    wisata  religi (ziarah  makam  Syech  Subachir),  wisata alam  (Gunung  Tidar,  rafting    Sungai  Luk Ulo  dll),  wahana  wisata  buatan  (Taman Kyai  Langgeng,  tanaman  langka),  wisata kuliner, dan wisata perkampungan (kota).
Kota Magelang menawarkan layanan MICE (Meeting,
Incentive, Convention,  and  Exhibition/  Pertemuan, Insentif,  Konvensi,  dan  Pameran),  yang didukung dengan adanya hotel dan gedung pertemuan.  Berbagai event atau  kegiatan seni  budaya,  olahraga,  dan  akademik kerap  diadakan  di  Magelang  baik  skala lokal,  regional    dan  nasional.  Pertemuan ilmiah  dan  bisnis  juga  kerap  dilakukan  di Kota  Magelang.  Dari  berbagai  acara tersebut, salah satunya yang terkait adalah kegiatan field trip atau kunjungan lapangan  dengan  lokasi  sentra  UMKM, kampung  maupun  museum  di  Kota Magelang,  serta  kawasan  Borobudur.
Dengan  demikian  Kota  Magelang  sebagai kota  MICE  memiliki  jaringan  keterkaitan dengan wisata kawasan Borobudur.
Sebagai bagian dari kawasan Borobudur  dalam  arti  luas,  Pemerintah
Kota Magelang telah berupaya melakukan beberapa  penataan  pariwisata.  Beberapa atraksi  wisata  unggulan  seperti  aktivitas produktif dan kreatif masyarakat,
diantaranya  kampung  organik,  Kampung Tidar  Campur  (teknologi  pengolahan sampah),  sentra  UMKM  tahu,  bank sampah, kampung warna/pelanggi, industri makanan ringan/snack, pembuatan Alat  Peraga  Edukasi  (APE),    permainan anak,  dan  sebagainya,  selain  sebagai wisata edukasi juga lokasi studi banding.
Kota  Magelang  juga  memiliki konsep Smart  City dengan  pengembangan kota  berbasis  IT,  diantaranya  penyiapan sarana prasarana fiber optik, e- government ,  rencana  e-pelayanan  publik. Dilaksanakan  juga  program  kota  bersih indah  dengan,  slogan  “kota  sejuta  bunga” melalui penanaman bunga tabebuya sepanjang  ruas  perkotaan,  penataan  alun- alun  kota,  dan  penataan  PKL.  Namun demikian,  secara  khusus  Kota  Magelang belum mempersiapkan perencanaan terkait antisipasi dampak proyek strategis nasional kawasan Borobudur.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas, pemerintah  daerah  di  kawasan  Borobudur sudah  memiliki  posisi  strategis  masing- masing yang harus dioptimalkan. Kabupaten Magelang sebagai pusat kawasan  harus  mengembangkan  potensi landscape berupa  lingkungan  pedesaan, beserta    masyarakat,  seni,  budaya  dan kehidupan  keseharian.  Desa  wisata  perlu mendapatkan  dukungan  penuh  baik  dari aspek  kapasitas  SDM,  infrastruktur,  dan pemberdayaan ekonomi.
Kabupaten Purworejo merupakan kawasan
perlintasan,  sekaligus  memiliki  potensi alam, budaya dan sejarah. Akses transportasi  yang  semakin  mudah  harus
dimanfaatkan  dalam  rangka  pengembang- an  wilayah  sebagai  pendukung  kegiatan wisata.  Wilayah  ini  berperan  sebagai wilayah  perantara  atau  persinggahan  yang menyediakan  layanan  pendukung  wisata dengan  potensi  UMKM  yang  sekaligus menawarkan wisata alternatif atau tambahan  bagi  kawasan  Borobudur.  Kota Magelang  sebagai  penyangga  kawasan Borobudur
menyediakan berbagai akomofdasi  wisata  dan  kegiatan  terkait dengan  itu.  Banyaknya  hotel,  tempat perbelanjaan,  kuliner,  sarana  transportasi, wisata  budaya  dan  perkotaan,  serta  jasa lainnya menjadikan Kota Magelang memiliki  potensi  kuat  sebagai  penyangga kawasan  Borobudur.  Diantara  ketiga daerah  tersebut  bisa  saling  berbagi  peran sesuai dengan posisinya. Kabupaten
Magelang sebagai pusat kawasan mengembangkan  desa  wisata,  Kabupaten Purworejo  sebagai  dearah  persinggahan mampu  menyediakan  atraksi  alternatif, dan  Kota  Magelang  sebagai  penyangga mampu menyediakan akomodasi
penunjang wisata.

## KESIMPULAN
Solusai pengelolaan kawasan wisata  Borobudur  terkait  keseimbangan antara  konservasi  dengan  target  capaian kunjungan  wisata  ialah  dengan  mengubah mindset wisata  tidak  lagi  berpusat  pada Candi Borobudur semata, tetapi pariwisata berbasis landscape budaya dan masyarakat,  dimana  Borobudur  menjadi salahsatu  bagiannya.  Paradigma  wisata bergeser dari monument-centric ke kawasan lebih luas dan tidak  lagi terpusat, tetapi pelibatan aktif
masyarakat.
Pariwisata harus berdampak pada pertumbuhan  ekonomi  dan  Pemberdayaan masyarakat  sekitar  sekaligus  pelestarian
lingkungan  sebagai  salah  satu  pilar pariwisata yang berkelanjutan. Peran yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  di sekitar  kawasan  Borobudur  (Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo) adalah berbenah dengan berbagai  program  pembangunan  pen- dukung  dalam  rangka meningkatkan percepatan daya saing daerah dan menang- kap  peluang  pengembangan  ekonomi untuk meningkatkan  pembangunan daerah dan  kesejahteraan  masyarakat.  Perlunya forum  kesepakatan  untuk  membagi  peran masing-masing  daerah  dalam  menyikapi KSN  Borobudur.  Kabupaten  Magelang sebagai  pusat  kawasan  mengembangkan desa wisata, Kabupaten Purworejo sebagai dearah persinggahan mampu menyediakan atraksi  alternatif,  dan  Kota  Magelang sebagai  penyangga  mampu  menyediakan akomodasi penunjang wisata.

## SARAN
1. Pengelolaan kawasan Borobudur harus menampung  kepentingan  Konservasi, Pemanfaatan, dan Kesejahteraan masyarakat 2. Pengeloaan wisata tidak sekedar mengejar  jumlah  uang  yang  masuk tetapi menyediakan ruang publik untuk partisipasi masyarkat sekitar
3. Perlunya forum komunikasi dan sinergi  program  kawasan  Borobudur antara  stakeholder  pusat  dan  daerah, pemerintah  dan  masyarakat,  pengelola kawasan, serta lembaga non pemerintah,  sebagai  forum  kesepakat- an  untuk  membagi  peran  masing- masing daerah dalam menyikapi pengembangan KSN Borobudur,
ditindaklanjuti dengan MuO

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsini.  2007. Manajemen Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta. Bappeda Kabupaten Magelang. 2012.
Arah Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Magelang , Bahan Paparan. ____________.  2017.  Program-Program Pemerintah  Kabupaten  Magelang Untuk Menunjang Pelestarian Candi  Borobudur,    Disampaikan dalam Seminar Pra Expert Meeting ,  Magelang,  3  Oktober 2017 Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif;  Komunikasi.  Ekonomi. Kebijakan  Publik.  dan  Ilmu  Sosial
Lainnya.  Jakarta.  Prenada  Media Group Daniel,  Moehar,  Darmawati,  Nieldalina. 2005. PRA,  Pendekatan  Efekti
Mendukung  Penerapan  Penyuluh-
an Partisipatif dalam Upaya
Percepatan Pembangunan Pertani-
an. Jakarta. Bumi Aksara Diarta, I Ketut Surya. 2016. Strategi Promosi Situs Warisan Budaya Dunia Borobudur Untuk Wisatawan Mancanegara. Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2016 “Inovasi Humaniuora, Sains dan Teknologi untuk Pemba- ngunan Berkelanjutan. LPPM Udayana . 15-16 Desember 2016 Islam, Muh Ariffudin. 2013. Peran Brand Borobudur Dalam Pariwisata dan World Heritage . Jurnal Dewa Ruci Vol. 8 No. 3, Desember 2013. Hal 377 – 392 Kompas.com. "Cegah Kerusakan, Sebetulnya Berapa Kapasitas Pengunjung Candi Borobudur?" https://travel.kompas.com/ 11/07/2017 Kusno, Nur Adi. 2017. Nilai Ruang Kawasan Wisata Borobudur .  The
6 th University Research
Colloquium 2017. Universitas Muhammadiyah Magelang. Hal
31- 36 PT  TWC.  Program  yang  Sudah  &  Akan Dilaksanakan  Oleh  PT  Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) untuk Menunjang Pelestarian Candi  Borobudur.  Seminar Pra Expert  Meeting ,  Magelang,  3 Oktober 2017 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D . Alfabeta Bandung
Susanty, Aries. Nia Budi Puspitasari. Conni Valinda. 2017. Pengemba- ngan Strategi Pariwisata Berbasis Ecotourism  Pada Klaster Pariwisata  Boro-budur - Dieng, Jawa Tengah . Jurnal Teknik Industri, Vol. XII, No. 1, Januari
2017. UNDIP. Hal 57 – 76
Wiratmoko, Bangun Aji. 2012. Pengaruh Taman Wisata Candi Borobudur Terhadap Kondisi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Magelang  1980 – 1977 .  Journal of Indonesian History, Vol 1. No. 2 Tahun 2012. Hal 125-133 Yanuardi, Muhammad Hasmi. 2009. Penyebab Kerusakan dan Pela- pukan Beserta Penanganannya: Studi Atas Faktor Biotik dan Abiotik di Candi Borobudur . Jurnal Sejarah  Lontar.Vol. 6 No. 2 Juli -
Desember 2009. Hal 29- 37
Zako, Bernards A. 2017. Activities that have been Implemented by UNESCO Office, Jakarta to Empower Communities Living in the Vicinity of the Borobudur and Prambanan World Heritage Temple Compounds. Pre Expert Meeting Seminar on Borobudur (Magelang, 3-5 October 2017).