Volume 6 Nomor 2, Maret 2021 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index
E-LITIGATION AS THE AMENITIES FOR THE PRINCIPLE OF CONTANTE JUSTITIE MANIFESTATION OF CIVIL JURISDICTION IN INDONESIA

## E-LITIGATION SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN ASAS
CONTANTE JUSTITIE PADA PERADILAN PERDATA

## DI INDONESIA 

## Zil Aidi
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang.
* e-mail: zil.aidi93@gmail.com

## Abstract
E-litigation  or  electronic-based  trials  is  one  of  the  features  of  e-court.  This  study  seeks  to provide  answers  regarding  the  extent  to  which  the  role  of  e-litigation  in  realizing  the  principle  of contante justitie in the judiciary in Indonesia, especially in civil courts. This research also discusses what factors hinder the implementation of e-litigation in civil courts in Indonesia. The research that uses Yogyakarta District Court (PN) and Marabahan District Court (PN) as the object is qualitative research, which is juridical empirical and analyzes the collected data using  qualitative descriptive methods.) The results showed that both the Yogyakarta District Court and the Marabahan District Court had e-litigation features available. Still, they had not fully contributed optimally in realizing the contante justitie principle in civil court. In the two PN's above, there are already several court users  who  use  the  e-litigation  feature,  especially  regarding  the  submission  of  claims,  answers, replicas,  duplicates,  conclusions,  and  written  evidence  electronically  as  reading  the  verdict electronically.  However,  for  the  electronic  examination  of  witness  and  expert  evidence,  no  court user has used it. The things that hinder the implementation of e-litigation in those district courts are court users' reluctance to use the e-litigation feature due to the unpractical regulation and the lack of internet availability signal access .
Keywords: Civil Procedural Law; E-Litigation; Contante Justitie Principle.

## Abstrak
E-litigation atau persidangan yang berbasis elektronik merupakan salah satu fitur dalam e- court. Penelitian ini berupaya memberikan jawaban terkait sejauh mana peranan e-litigation dalam mewujudkan  asas  contante  justitie  pada  peradilan  di  Indonesia,  terkhususnya  pada  peradilan perdata. Penelitian ini juga membahas mengenai faktor apa yang menghambat terimplementasinya e-litigation  pada  peradilan  perdata  di  Indonesia.  Penelitian  yang  menjadikan  Pengadilan  Negeri (PN) Yogyakarta dan Pengadilan Negeri (PN) Marabahan sebagai objek penelitian ini  merupakan penelitian  kualitatif  yang  bersifat  yuridis  empiris  dan  menganalisa  data  yang  terkumpul  dengan metode  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwasanya  baik  di  PN  Yogyakarta maupun PN Marabahan sebenarnya telah tersedia fitur e-litigation namun belum sepenuhnya dapat berkontribusi  optimal  dalam  mewujudkan  asas  contante  justitie  pada  peradilan  perdata.  Pada kedua PN di atas sudah terdapat beberapa pengguna peradilan yang menggunakan fitur e-litigation terkhusunya  terkait  penyampaian  gugatan,  jawaban,  replik,  duplik,  kesimpulan  serta  alat  bukti tertulis secara elektronik maupun pembacaan putusan secara elektronik, namun untuk pemeriksaan alat  bukti  saksi  maupun  ahli  secara  elektronik  belum  ada  pengguna  peradilan  yang memanfaatkannya.  Adapun  hal  yang  menghambat  terlaksananya  e-litigation  pada  dua  instansi pengadilan  tersebut  adalah  disebabkan  oleh  masih  adanya  keengganan  dari  pengguna  peradilan
 Naskah diterima: 13 November 2020, direvisi: 5 Maret 2021, disetujui untuk terbit: 25 Maret 2021 Doi: 10.3376/jch.v6i2.310
untuk  menggunakan  fitur  e-litigation,  kemudian  dari  regulasi  e-litigation  itu  sendiri  yang  kurang praktis untuk digunakan oleh pengguna peradilan serta belum meratanya ketersediaan akses sinyal internet yang memadai pada PN di daerah .
Kata Kunci: Hukum Acara Perdata; E-Litigation; Asas Contante Justitie.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang mentasbihkan diri  sebagai  negara hukum. Hal  ini  sebagaimana  termaktub  jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Bab I Amandemen Ketiga  Undang-Undang  Dasar  (UUD)
Negara Republik Indonesia 1945. Konsekuensi  logis  dari  Pasal  1  ayat  (3) UUD  1945  tersebut  adalah  adanya  suatu kewajiban bagi Indonesia untuk
memastikan  hadirnya  suatu  peradilan yang accessible ,  efektif,  efisien  serta berbiaya rendah.
Pengejawantahan  dari  hal  tersebut dapat  terlihat  dalam  Pasal  2  ayat  (4) Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan “Peradilan dilakukan  dengan  sederhana,  cepat,  dan biaya  ringan”. Peradilan  yang  dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sejatinya  merupakan  suatu  asas  yang dikenal  sebagai  asas contante  justitie.
Adapun  maksud  dari  asas  ini  adalah proses peradilan  yang tidak berbelit-belit, acaranya  jelas,  mudah  dipahami,  dan biaya  yang  terjangkau  oleh  masyarakat tingkat bawah sekalipun (Hairi, 2011).
Lembaga  Penelitian,  Pendidikan  dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada  bulan  Mei  2019  melakukan  survei kepuasan publik terhadap lembaga pengadilan.  Survei  tersebut  menunjukkan hasil  bahwa  indeks  kepuasan  publik terhadap  lembaga  peradilan  berada  pada
kategori  baik,  yakni  sebesar  76%.  Hal tersebut  mengindikasikan  peningkatan sebesar  6.7%  bila  dibandingkan  dengan indeks  kepuasan  yang  ada  pada  tahun 2013  (Susthira,  2019).  Meskipun  sudah relatif  baik  namun  Mahkamah  Agung selaku stakeholder utama masih memiliki pekerjaan  rumah  terutama  terkait  dengan aspek layanan administrasi dan persidangan  yang  masih  membutuhkan terobosan guna meningkatkan
pelayanannya  kepada  segenap  pengguna peradilan.
Meskipun secara praktis di  Indonesia terdapat pengaturan agar proses berperkara  di  pengadilan  dapat  berjalan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dalam  kenyataannya  tidak  sepenuhnya dapat  dilaksanakan,  khususnya  dalam perkara-perkara  perdata,  bahkan  biaya yang  harus  dikeluarkan  para  pihak  justru tidak sedikit (Basarah, 2007). Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang diterbitkan oleh
Mahkamah Agung, terdapat 48.856
perkara  perdata  pada  Pengadilan  Negeri.
Akan  tetapi,  perkara  yang  diputus  pada tahun 2019 hanya sebesar 35.323 perkara, sehingga  masih  terdapat  sisa  perkara sebesar 13.533 perkara (Mahkamah
Agung,  2019b).  Apabila  penyelesaian perkara  menjadi  lambat  berarti  keadilan menjadi tertunda dan berakibat menurunnya kewibawaan pengadilan. Hal ini berdampak negatif terhadap
perkembangan  dan  pembangunan  hukum melalui pengadilan (Suparman, 2019).
Berangkat  dari  kondisi  itulah  e-court atau  peradilan  berbasis  elektronik  hadir sebagai suatu terobosan Mahkamah Agung  guna  memperbaiki  pelayanan administasi  dan  persidangan.  E-Court adalah  sebuah  instrumen  pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online (e-filing),  taksiran  panjar biaya secara elektronik (e-SKUM), pembayaran panjar biaya secara online (e- payment),  pemanggilan  pihak  secara online (e-summons)  dan  persidangan secara online (e-litigation)  (Mahkamah
Agung,  2019).  Melalui  e-court,  dapat mempermudah proses administrasi pengadilan  dimana  para  pihak  dapat melakukan  pendaftaran  perkara  secara online  menggunakan  sistem  tersebut. Selain  mempermudah  proses  administrasi pengadilan,  keberadaan  e-court  ini  tentu sejalan  dengan  adanya  revolusi  industri yang  menuntut  kinerja  yang  berbasis teknologi (Sari, 2019).
E-court diluncurkan pada tahun 2018 dengan  terbitnya  Peraturan  Mahkamah
Agung  (PERMA)  Nomor  3  Tahun  2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Selanjutnya,  pada  bulan  Agustus  2019 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara
Elektronik sebagai
bentuk penyempurnaan  dari  e-court.  Adapun salah  satu  perbedaan  mendasar  yang
terdapat  pada  PERMA  Nomor  1  Tahun 2019  dan  tidak  dapat  ditemukan  pada PERMA  Nomor  3  Tahun  2018  adalah keberadaan fitur e-litigation atau persidangan secara elektronik.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas maka penting untuk diteliti apakah aspek- aspek  pada  fitur  e-litigation  di  atas  telah dapat  terimplementasi  dengan  baik  dan berperan dalam mewujudkan asas contante justitie pada peradilan perdata di Indonesia.  Lebih  lanjut,  juga  penting untuk  diketahui  hambatan  apa  saja  yang sekiranya  menghalangi  penerapan  e- litigation  pada  peradilan  perdata  di Indonesia untuk kemudian dapat dirumuskan solusi guna kemajuan praktik e-litigation di Indonesia.
Pembahasan mengenai hal ini menjadi urgent untuk  dikaji  mengingat Pada  bulan  September  2019  lalu,  Ketua Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Hatta  Ali  telah  menargetkan  bahwasanya per tahun 2020 e-litigation sudah diterapkan  di  seluruh  pengadilan  tingkat pertama di Indonesia (Andayani, 2019).
Dalam  perspektif  yang  berbeda, penerapan e-litigation menjadi kian penting  untuk  dibahas  karena  media Maret  2020  hingga  saat  ini  Indonesia tengah mengalami pandemi virus COVID-19. Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan  sesuai  dengan  standar  yang telah  diatur  sebelumnya,  karena  dapat menimbulkan  kerumunan  orang,  yang menyebabkan  risiko  penyebaran  virus COVID-19  semakin  tinggi  (Lumbanraja, 2020). Adanya e-litigation yang
menggunakan  video  atau  web  conference dapat  menjadi  sarana  yang  efektif  guna menggelar sidang oleh Pengadilan Negeri,
Kejaksaan, atau Rumah Tahanan
(Anggraeni, 2020).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas
menarik untuk diteliti dan dikaji mengenai,  bagaimana  peran  e-litigation dalam  mewujudkan  asas contante  justitie pada  peradilan  perdata  di  Indonesia  dan apa  saja  faktor yang  menghambat terimplementasinya e-litigation pada peradilan perdata di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  pada  hakikatnya  adalah suatu  kegiatan  yang  mencari  kebenaran dari  suatu  ilmu  pengetahuan,  dimana penelitian  itu  lahir  dari  adanya  keraguan atau keingintahuan terhadap suatu masalah (Asikin, 2004)
Dalam  tulisan  ini  penelitian  yang dilakukan  merupakan  penelitian  yuridis empiris.  Pendekatan  yuridis  empiris adalah  pendekatan  yang  melihat  suatu kenyataan  hukum  di  dalam  masyarakat yang  bagaimana  peran  e-litigation  dalam mewujudkan  asas contante  justitie pada peradilan  perdata  di  Indonesia  dan  apa saja faktor yang menghambat terimplementasinya e-litigation pada peradilan perdata di Indonesia.
Selanjutnya, untuk mengetahui hal ini maka  akan  digunakan  analisis  data  yang bersifat  kualitatif.  Data  kualitatif  dalam hal ini berupa kata-kata, sehingga laporan penelitian  akan  berisi  kutipan-kutipan data  untuk  memberi  gambaran  penyajian
yang berasal dari wawancara dan beberapa catatan lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Asas Contante Justitie dan Kebijakan Investasi Periode pertama pemerintahan Presiden  Joko  Widodo  tahun  2014-2019 berfokus pada penguatan dan pertumbuhan  ekonomi  dimana  hal  ini terlihat  pada  diterbitkannya  16  Paket
Kebijakan Ekonomi (PEK) dengan tujuan menarik  investor  masuk  melalui  relaksasi perizinan  dan  regulasi  investasi  (Fitriadi et.al, 2017). Prioritas pemerintah berlanjut pada periode kedua pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo dengan  disahkan  Omnibus  Law  Cipta Kerja pada bulan Oktober 2020 yang pada pokoknya  menurut  hemat  penulis  juga bertujuan  untuk  menstimulus  ekonomi dan  menarik  investor  guna  menciptakan lapangan pekerjaan.
Namun upaya untuk menarik investor sesungguhnya  tidak  cukup  hanya  dengan mempermudah  perizinan  memberikan insentif  pajak  dan  hal  –  hal  lain  yang terkait  kebijakan  ekonomi  lainnya  tanpa memperhatikan  aspek  penegakan  hukum di  Indonesia.  Tentunya  agar  investor dapat  menginvestasikan  dana  di  suatu negara dibutuhkan trust atau kepercayaan akan  penegakan  hukum  dan  tentunya institusi peradilan yang accessible,
efektif,  efisien  dan  berbiaya  murah  atau disebut  juga  sebagai  peradilan  yang menganut  asas contante  justitie .  Hal  ini mutlak  dibutuhkan  karena  bukan  tidak
mungkin investor yang masuk ke Indonesia  di  kemudian  hari  mengalami persoalan  hukum  terkait  investasinya, tentunya mereka
mengingkan penyelesaian sengketa yang efektif, efisien dan berbiaya murah.
Asas contante justitie atau biasa juga disebut  sebagai  asas  peradilan  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan  sejatinya  telah dianut oleh Indonesia sebagaimana termaktub  secara  jelas  pada  Pasal  2  ayat (4)  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Namun tolak  ukur  prinsip  hukum  ini  belum  jelas sehingga menyebabkan inkonsistensi implementasi  dalam  proses  peradilan (Hamzah, 2015).
Lilik  Mulyadi  memberikan  kriteria terkait asas peradilan sederhana cepat dan biaya  ringan,  yakni  ketika  praktik peradilan  memiliki  pembatasan  waktu penanganan  perkara  baik  perkara  pidana, maupun  perdata  di  Pengadilan  Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat  Banding (Mulyadi, 2007).
Mahkamah  Agung  sejatinya  telah menerbitkan  Surat  Edaran  Mahkamah
Agung  (SEMA)  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan  Tingkat Banding  Pada  4  (Empat)  Lingkungan Peradilan
yang menginstruksikan pengadilan  untuk  dapat  menyelesaikan perkara  pada  tingkat  pertama  paling lambat  5  (lima)  bulan  dan  pada  tingkat banding  paling  lambat  3  (tiga)  bulan. Namun  dalam  tataran  praktik  SEMA tersebut  dapat  dikatakan  belum  dapat terlaksana dengan baik.
Satu  contoh  dapat  terlihat  pada penyelesaian perkara gugatan wanprestasi oleh PT. Clemont Finance Indonesia yang membutuhkan  waktu  lebih  dari  18  bulan pada  tingkat  pertama,  belum  lagi  jika terjadi upaya hukum atas putusan pengadilan tingkat pertama tentunya akan memakan  waktu  bertahun-tahun  hingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi (Rivki, 2019).
Selain  dengan  menerbitkan  SEMA yang  membatasi  jangka  waktu  maksimal penyelesaian  perkara,  Mahkamah  Agung selaku stakeholder utama yang bertanggungjawab  dalam pelaksanaan peradilan juga berupaya melakukan beberapa terobosan lain guna
mewujudkan  asas contante  justitie pada peradilan  di  Indonesia.  Salah  satunya adalah  dengan  melakukan  elektronisasi terhadap  peradilan  atau  yang  biasa dikenal dengan e-court.
Dengan  adanya  e-court  beserta  fitur- fiturnya termasuk di dalamnya e-litigation yang  menjadi  pokok  bahasan  pada penelitian ini diharapkan dapat membawa efisiensi  dalam  proses  peradilan  di Indonesia. E-court jika diterapkan dengan efektif  dapat  menghemat  waktu,  biaya, dan  tenaga  para  pihak  dan  advokat  yang kerap  antri  cukup  lama  saat  harus bersidang ke pengadilan (Elnizar, 2019).
Pada  akhirnya,  asas contante  justitie sangat  diharapkan  dapat  terwujud  pada penyelesaian perkara perdata di pengadilan  dikarenakan  sifatnya  yang terkait  erat  dengan  investasi  Hal  ini menjadi wajar mengingat investasi merupakan  hal  yang  dirangkai  dengan
suatu perjanjian keperdataan. Sebagaimana yang sudah dipahami secara umum tentunya jika ada hak-hak keperdataan materil yang terlanggar maka hukum  acara  perdata  adalah  suatu tools untuk menegakkan hukum tersebut. Tentunya  yang  dibutuhkan  adalah  hukum acara  perdata  yang  memenuhi  asas contante  justitie dan  bisa  memberikan kenyamanan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia.

## 2. Tinjauan Umum E-Court
Dunia  telah  memasuki  sebuah  era baru  bernama  revolusi  industri  4.0. Revolusi  industri  4.0  merupakan  suatu peristilahan yang berasal dari Jerman saat pemerintah  Jerman  membentuk  tim  kerja industri  4.0  yang  diketuai  oleh  Siegfried Dais (Robert Bosch GmBH) dan Henning Kagermann (German Academy of Science Engineering).  Adapun  tugas  dari  tim  ini
adalah untuk mempromosikan
komputerisasi, digitalisasi, dan otomasi di sektor  manufaktur  (Germany  Platform Industrie  4.0,  2020).  Istilah  Industri  4.0 sendiri pada mulanya merujuk pada suatu jaringan  cerdas  antar  mesin  dalam  suatu sistem produksi dengan bantuan teknologi informasi  dan  komunikasi.  Dewasa  ini pengertian  industri  4.0  telah  mengalami ekstensifikasi  makna,  tidak  hanya  secara terbatas mengacu pada konektivitas mesin dan  sistem  produksi,  tetapi  juga  merujuk pada suatu sistem terpadu antara teknologi  maju  dengan  dunia  fisik  dan digital yang  dengannya  memungkinkan munculnya  suatu  sistem  kerja  yang inovatif,  revolusioner,  dan  lebih  efisien (Wibowo, 2020).
Revolusi industri 4.0 adalah didorong oleh kebutuhan masyarakat  akan efisiensi dan  kemudahan  dalam  segala  aspek kehidupannya.  Salah  satu  aspek  penting yang dikehendaki oleh masyarakat efisiensi dan kemudahannya adalah terkait dengan  pelayanan  publik,  terkhusunya  di sektor  yudisial  atau  peradilan.  Selama  ini sudah menjadi semacam stereotype masyarakat  bahwa  pelayanan  publik  di pengadilan  berbelit-belit,  tidak  efisien serta  berbiaya  mahal.  Persepsi  publik terhadap  pelayanan  publik  di  pengadilan ini  didukung  juga  oleh  hasil  riset Masyarakat
Pemantau Peradilan Indonesia  (MaPPI)  yang  pada  pokoknya menyatakan pengadilan di dalam pelayanannya  terhadap  publik  memiliki kelemahan  sebagai  berikut  (Hidayat, 2016):
a Ketepatan waktu dan jadwal persidangan;
Masih  ditemui  adanya  pengadilan yang  tidak  memiliki  jadwal  sidang sebanyak 21.43%. Sedangkan
pengadilan yang tidak memperbaharui jadwal sidang sebesar 8.93%
b Ketersediaan layanan informasi pengadilan yang tidak merata;
Praktiknya, terjadi perbedaan perlakuan yang diberikan oleh petugas pengadilan terhadap pemohon informasi.  Masyarakat  awam  hukum cenderung  mendapatkan  informasi lebih  terbatas  dibanding  pemohon informasi tertentu.
c Masih  maraknya  pungutan  liar  pada proses administrasi perkara di pengadilan.
Masih  terdapat  pengadilan  memungut biaya  layanan  informasi  yang  bersifat umum,  tentunya  kondisi  ini  dapat mengakibatkan tingkat kepuasan pengguna pengadilan menurun terhadap  layanan  dari  pengadilan tersebut.
Selain  itu,  problematika  juga  kerap terjadi  pada  manajemen  administrasi  di pengadilan. Pada manajemen administrasi di  pengadilan,  identik  dengan  tatap  muka antara  pencari  keadilan  dengan  staf administrasi  pada  pelayanan  satu  pintu pengadilan,  sehingga  bagi  masyarakat yang  memiliki  domisili  yang  jauh  dari pengadilan  harus  membawa  berkas  yang banyak  ditambah  dengan  adanya  potensi antrian  yang  menumpuk  di  pengadilan (Susanto et.al, 2020).  Kondisi  tersebut jika  terus  dibiarkan  tentu  akan  menjadi penghalang  bagi Mahkamah  Agung sebagai  lembaga  tertinggi  pengampu kekuasaan kehakiman untuk  mewujudkan asas  contante  justitie  atau  asas  peradilan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman.
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan Mahkamah  Agung  untuk  memperbaiki pelayanan  di  pengadilan  adalah  dengan meluncurkan sistem e-court atau administrasi  perkara  dan  persidangan secara  elektronik.  E-court pertama  kali diluncurkan  pada  tahun  2018  dengan terbitnya  PERMA  Nomor  3  Tahun  2018
tentang
Administrasi
Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.  Kemudian, pada  bulan  Agustus  2019,  Mahkamah Agung  menerbitkan  PERMA  Nomor  1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara Elektronik. PERMA ini merupakan pengganti  sekaligus  penyempurna  dari
PERMA  Nomor  3  Tahun  2018  tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
Kedua  PERMA  di  atas  merupakan salah  satu  terbosan  besar  dan  inovatif yang  mampu  menyejajarkan  peradilan  di Indonesia  dengan  dengan Supreme  Court Amerika  Serikat, Supreme  Court Inggris, dan Supreme  Court Singapura  yang terlebih  dahulu  menerapkan Electronic Filing System (Achmad, 2019).
Dari  sisi  terminologis e-court adalah sebuah  instrumen  pengadilan  sebagai bentuk  pelayanan  terhadap  masyarakat dalam  hal  pendaftaran  perkara  secara online (e-filing),  taksiran  panjar  biaya secara elektronik (e-SKUM), pembayaran panjar  biaya  secara online (e-payment), pemanggilan  pihak  secara online (e- summons)  dan  persidangan  secara online (e-litigation)  (Mahkamah  Agung,  2019a).
Penerapan  peradilan  secara  elektronik sangat membantu terwujudnya visi Mahkamah Agung menjadi Badan
Peradilan  Indonesia  Yang  Agung,  salah satunya yaknu mewujudkan Badan
Peradilan Modern dengan berbasis
Teknologi  Informasi  Terpadu  (Djatmiko,
2019). Adapun pengadilan yang menyediakan  e-court  adalah  Pengadilan Negeri,  Pengadilan  Agama/Mahkamah
Syariah, Pengadilan Militer dan
Pengadilan Tata Usaha Negara.
Selanjutnya, e-litigation
atau persidangan  secara  elektronik  merupakan fitur  terbaru  dari  e-court  yang  mana  baru keberlakuannya  adalah  melalui  PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di
Pengadilan  Secara  Elektronik,  dimana pada  PERMA  Nomor  3  Tahun  2018 tentang Administrasi Perkara di
Pengadilan  Secara  Elektronik  fitur  ini belum tersedia. Fitur ini merupakan salah satu  kebaruan  yang  muncul  dengan lahirnya  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019
tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik, kebaruan lain adalah
dimungkinkannya  pihak  selain  advokat untuk  menggunakan  e-court  yang  mana pada  PERMA  Nomor  3  Tahun  2018 tentang Administrasi Perkara di
Pengadilan  Secara  Elektronik  hanya advokat saja yang bisa mempergunakan e- court.  Begitu  juga  pada  e-litigation  yang dapat  digunakan  secara  luas  baik  oleh jaksa,  biro  hukum,  perorangan  atau lembaga  maupun  kuasa  insidentil  (Syahr, 2020).
Secara garis besar mekanisme administrasi  perkara  dan  persidangan  di pengadilan secara elektronik atau e-court , adalah  terdiri  atas  fitur  -  fitur  sebagai berikut (Mahkamah Agung, 2019a):
a Pendaftaran Perkara Online (e-filing)
Pendaftaran  Perkara  Online  dalam aplikasi  e-court  untuk  saat  ini  baru dibuka jenis pendaftaran untuk
perkara  gugatan,  bantahan,  gugatan sederhana, dan permohonan. Pada saat dasar  pengaturan  e-court  masih  pada PERMA  Nomor  3  Tahun  2018 tentang Administrasi Perkara di
Pengadilan  Secara  Elektronik,  hanya advokat saja yang dapat menggunakan sistem e-court. Namun, setelah diterbitkannya  PERMA  Nomor  1
Tahun  2019  tentang  Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
dimungkinkan  adanya  pengguna  e- court  selain  dari  advokat.  Saat  ini terdapat  dua  jenis  pengguna  e-court, pertama  pengguna  terdaftar  yakni advokat  yang  telah  terdaftar  dan selanjutnya adalah pengguna lain atau pengguna  insidentil  yakni  selain advokat. Sebelum melakukan pendaftaran  perkara  bagi  advokat, syarat  wajib  yang  harus  dilakukan adalah  harus  memiliki  akun  pada aplikasi  e-court.  Untuk  melakukan pendaftaran  melalui  e-court  yang dilakukan pertama kali adalah membuka  website e-court Mahkamah Agung di https://ecourt.mahkamahagung.go.id dan menekan tombol Register
Pengguna Terdaftar. Sedangkan untuk pengguna  lain  atau  insidentil,  maka terlebih  dahulu  harus  melakukan pendaftaran secara manual ke pengadilan
untuk kemudian
mendapatkan account agar  dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik.  Barulah  setelah  akun  e- court  dimiliki  maka  dapat  dilakukan pendaftaran  perkara  melalui  website
e-court Mahkamah Agung di
https://ecourt.mahkamahagung.go.id dan  menekan  tombol  Login  dengan memasukkan  username  dan  password yang  telah  didapat  dari  pengadilan. Adapun akun bagi pengguna lain atau insidentil  adalah  bersifat  temporer, dalam  artian  hanya  berlaku  untuk pendaftaran  satu  nomor  perkara  saja, berbeda  dengan  akun  bagi  pengguna advokat  yang  berlaku  untuk  perkara- perkara seterusnya.
b Taksiran Panjar Biaya Secara
Elektronik  (e-SKUM),  Pembayaran
Panjar  Biaya  Secara Online (e-
Payment)
Dalam  proses  pendaftaran  perkara, pengguna  terdaftar  akan  langsung mendapatkan  Surat  Kuasa  Untuk Membayar  (SKUM)  yang  di generate secara elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya  apa  saja  yang  telah  ditetapkan dan  dikonfigurasi  oleh  Pengadilan, dan  Besaran  Biaya  Radius  yang  juga ditetapkan  oleh  Ketua  Pengadilan sehingga  perhitungan  taksiran  biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian  rupa  dan  menghasilkan elektronik  SKUM  atau  e-SKUM. Pengguna Terdaftar setelah
mendapatkan  Taksiran  Panjar  atau  e- SKUM  akan  mendapatkan  Nomor Pembayaran ( Virtual Account) sebagai rekening  virtual  untuk  pembayaran Biaya Panjar Perkara.
c Pemanggilan  Pihak  Secara Online ( e-
summons )
Pemanggilan  yang  pendaftarannya dilakukan  dengan  menggunakan  e- court,  maka  pemanggilan  kepada
Pengguna
Terdaftar dilakukan dilakukan  secara  elektronik  yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik  pengguna  terdaftar.  Akan tetapi  untuk  pihak  tergugat  untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir  pada  persidangan  yang  pertama akan  diminta  persetujuan  apakah setuju  di  panggilan  secara  elektronik atau  tidak,  jika  setuju  maka  akan pihak  tergugat  akan  dipanggil  secara elektronik  sesuai  dengan  domisili elektronik  yang  diberikan  dan  apabila tidak  setuju  pemanggilan  dilakukan secara manual seperti biasa.
d Persidangan Secara Online (e-
litigation )
Aplikasi  e-court  juga  mendukung dalam hal persidangan secara elektronik  sehingga  dapat  dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti  Replik,  Duplik,  Kesimpulan dan  atau  Jawaban  secara  elektronik yang  dapat  diakses  oleh  Pengadilan dan para pihak.  Selain itu, e-litigation juga dimungkinkan dalam hal pemeriksaan  saksi  atau  ahli  secara elektronik dengan menggunakan media  komunikasi  visual,  begitu  juga dengan  pembacaan  putusan  yang mana dapat dilakukan secara elektronik.
3. Tinjauan E-Litigation di Indonesia
E-Court  mulai  berlaku  di  Indonesia pada  tanggal  4  April  2018  atau  saat diundangkannya  PERMA  No.  3  Tahun
2018  tentang  Administrasi  Perkara  di Pengadilan Secara Elektronik oleh
Mahkamah  Agung.  Adapun  tujuan  dari dihadirkannya  e-court  adalah  sebagai suatu  bentuk  upaya  dari  Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang accessible, efektif,  efisien  dan  berbiaya murah atau disebut juga sebagai peradilan yang  menganut  asas contante  justitie sebagaimana  diamanatkan  oleh  Pasal  2 ayat  (4)  Undang-Undang  No.  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Selanjutnya  pada  tanggal  8  Agustus 2019, PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di Pengadilan Secara Elektronik
diundangkan  sebagai  pengganti  dari aturan  sebelumnya  yakni  PERMA  No.  3 Tahun  2018.  PERMA  Nomor  1  Tahun 2019  ini  menyempurnakan  PERMA Nomor  3  Tahun  2018  sehingga  saat  ini tidak hanya pendaftaran perkara saja yang dapat  dilaksanakan  online  atau  dikenal dengan  sebutan  e-court,  akan  tetapi persidangan  juga  dapat  dilakukan  secara elektronik yaitu e-litigation (Retnaningsih et.al, 2020).  Pada  PERMA  No.  3  Tahun 2018  fitur  yang  dimiliki  oleh  e-court adalah  pendaftaran  perkara  secara online
(e-filing),  taksiran  panjar  biaya  secara elektronik (e-SKUM), pembayaran panjar biaya  secara online (e-payment)  dan pemanggilan  pihak  secara online (e- summons).  Fitur  ini  kemudian  bertambah dengan adanya e-litigation atau
persidangan secara elektronik  yang diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2019.
Definisi yuridis dari e-litigation dapat ditemukan  pada  Pasal  1  angka  (7) PERMA  No.  1  Tahun  2019  yang mendefinisikan e-litigation atau persidangan  secara  elektronik  sebagai serangkaian proses memeriksa dan mengadili  perkara  oleh  pengadilan  yang dilaksanakan  dengan  dukungan  teknologi informasi dan komunikasi.
Ruang  lingkup  dari  e-litigation  dapat ditemukan  pada  Pasal  4  PERMA  No.  1 Tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan  bahwa  e-litigation  berlaku pada  proses  persidangan  dengan  acara penyampaian  gugatan  /  permohonan  / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya,  jawaban,  replik,  duplik, pembuktian,  kesimpulan  dan  pengucapan putusan atau penetapan.
Selanjutnya,  pengaturan  lebih  detail mengenai  e-litigation  dapat  ditemukan pada BAB V PERMA No. 1 Tahun 2019 yang  secara  umum  mengatur  mengenai hal-hal sebagai berikut:
a Pasal 19 yang pada pokoknya menyatakan Hakim dapat
memberitahukan  kepada  para  pihak terkait  hak  dan  kewajiban  para  pihak dalam melaksanakan persidangan secara  elektronik  demi  kelancaran persidangan secara elektronik.
Dimana  makna  Pasal  19  ini  memiliki makna  yang  sama  dengan  Pasal  132 HIR  terkait  peranan  Hakim  dalam menunjukkan  upaya  hukum  dan  alat- alat  bukti  kepada  para  pihak  yang
dipandang  perlu  guna  kelancaran persidangan.
b Pasal  20  pada  pokoknya  menyatakan bahwa  persidangan  secara  elektronik hanya  dapat  dilaksanakan  jika  ada persetujuan  dari  penggugat  maupun tergugat.
c Pasal  21  mengatur  terkait  peranan Hakim  dalam  menetapkan  jadwal persidangan  elektronik  untuk  acara penyampaian  jawaban,  replik  dan duplik  hingga  penyampaian  putusan.
Adapun persidangan secara elektronik dilaksanakan  pada  Sistem  Informasi Pengadilan.
d Pasal  22  mengatur  terkait  teknis penyampaian  jawaban,  replik,  duplik dan  kesimpulan  yang  mana  paling lambat secara elektronik pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan untuk kemudian diteruskan oleh  Hakim  kepada  pihak  lain.
Apabila tidak menyampaikan dokumen  elektronik  terkait  hal  –  hal di atas pada hari dan jam persidangan yang  terjadwal,  maka  para  pihak dianggap  tidak  menggunakan  haknya untuk  mengajukan  dokumen  tersebut. Dokumen  berupa  Jawaban  harus disertai  dengan  bukti  berupa  surat yang  sudah  dalam  bentuk  elektronik. Keseluruhan  tahapan  ini  dicatat  oleh panitera  dalam  Berita  Acara  Sidang Elektronik. SKMA
e Pasal  23  memungkinkan  adanya permohonan  intervensi  oleh  pihak ketiga  terhadap  perkara  yang  sedang disidangkan
secara elektronik.
Namun,  pihak  ketiga  tersebut  wajib mengikuti proses pemeriksaan perkara
secara  elektronik  tersebut.  Dalam  hal Pihak  Ketiga  tidak  setuju  mengikuti proses  persidangan  secara  elektronik maka permohonan intervensinya dinyatakan tidak dapat diterima.
f Pasal 24 mengatur terkait pelaksanaan pemeriksaan  alat  bukti  saksi  dan  atau ahli dapat  dilakukan secara jarak jauh melalui  media  komunikasi  audio visual  menggunakan  fasilitas  yang disediakan oleh pengadilan.
g Pasal 25 mengatur mengenai pelaksanaan pembuktian di pengadilan yang menggunakan hukum acara perdata sebagaimana biasanya.
h Pasal  26  adalah  terkait  dengan pembacaan  putusan  atau  penetapan secara elektronik oleh Hakim. Pembacaan  atau  pengucapan  putusan secara elektronik adalah dengan disampaikannya  Salinan  putusan  atau penetapan  secara  elektronik  kepada para  pihak.  Penyampaian  dengan acara  elektronik  tersebut  di  secara hukum  dianggap  telah  dihadiri  oleh para  pihak  dan  dilakukan  di  sidang terbuka untuk umum.
i Pasal 27 menyatakan bahwa persidangan  secara  elektronik  yang dilaksanakan  dalam  Sistem  Informasi Pengadilan  pada  jaringan  internet publik  secara  hukum  telah  memenuhi ketentuan sidang terbuka untuk umum sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan.
j Pasal 28 mengatur mengenai penggantian  atau  pencabutan  kuasa hukum atau Advokat ditengah persidangan  yang  mana  mewajibkan prinsipal untuk melaporakannya
terlebih  dahulu  ke  kepaniteraan. Advokat  atau  kuasa  hukum  pengganti harus  merupakan  pengguna  terdaftar atau pengguna lain dari e-court.
4. Penerapan  dan  Hambatan  E-

## Litigation  di  Pengadilan  Negeri Yogyakarta
Pengadilan  Negeri  (PN)  Yogyakarta Kelas IA berlokasi di Jalan Kapas No. 10,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta. PN Yogyakarta sudah menyediakan  layanan  e-court  sejak  akhir tahun 2018.
Berdasarkan  data  Mahkamah  Agung yang  dapat  diakses  pada  website  e-court sampai  dengan  tanggal  17  Oktober  2020 di  PN  Yogyakarta  telah  terdapat  435 pendaftaran  e-court  dengan  432  perkara hingga  mendapatkan  nomor  perkara. Adapun  perincian  432  perkara  itu  terdiri atas  198  perkara  gugatan,  12  perkara gugatan  sederhana,  perkara  bantahan sejumlah  7  dan  perkara  permohonan sejumlah 215 (Mahkamah Agung, 2020b).
Dari  data  tersebut  di  atas  dapat disimpulkan  bahwasanya  pengguna  e- court  dalam  hal  ini  fitur  e-filing  atau pendaftaran  perkara  secara online telah berjalan di PN Yogyakarta. Hal ini senada dengan  hasil  wawancara  dengan  Bapak Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum selaku Wakil
Ketua PN Yogyakarta yang menyampaikan bahwasanya untuk
pendaftaran perkara secara elektronik atau e-filing dapat  dikatakan  sudah  berjalan dengan  baik  dimana  hal  ini  terlihat dengan  pengguna  peradilan  perdata  yang berasal  dari  kalangan  Advokat  telah
menggunakan e-filing untuk  pendaftaran perkaranya.  Begitu  juga  dengan  fitur taksiran panjar biaya secara elektronik (e- SKUM)  dan  pembayaran  panjar  biaya secara online (e-payment)  yang  telah banyak  dimanfaatkan  oleh  pengguna peradilan  yang  berasal  dari  kalangan Advokat (Fahmiron, 2020). Namun untuk pengguna  peradilan  yang  berasal  dari perseorangan  atau  kalangan  lainnya  yang bukan  advokat  memang  masih  ada  yang belum menggunakan e-court dalam pendaftaran  perkara.  PN  Yogyakarta sendiri  tidak  memiliki  kebijakan  yang bersifat memaksa kepada pengguna peradilan  untuk  menggunakan  e-court dalam  pendaftaran  perkara,  namun  PN Yogyakarta  berupaya  untuk  mengedukasi dan  mensosialisasikan  kemudahan  dan efisiensi  yang  akan  didapatkan  jika menggunakan  e-court  kepada  pengguna peradilan. Sosialisasi dan edukasi ini bisa diperoleh  dengan  mendatangi  pojok pelayanan e-court di PN Yogyakarta.
Sedangkan  untuk  fitur  e-litigation yang  menjadi  fokus  bahasan  pada penelitian  ini,  di  PN  Yogyakarta  dapat dikatakan  belum  berjalan  dengan  optimal dan efektif. Sebenarnya dari segi infrastruktur  PN  Yogyakarta  bersama dengan  381  pengadilan  negeri  lain  di seluruh  Indonesia  sudah  siap  untuk mengimplementasikan e-litigation (Mahkamah Agung, 2020a). Hal ini dapat dicermati dengan telah tersedianya infrastruktur  berupa  sistem  informasi yang  menjadi  sarana  untuk  menyerahkan dokumen secara elektronik hingga ketersediaan  fasilitas  media  komunikasi
audio visual untuk menopang pelaksanaan pemeriksaan  saksi  atau  ahli  secara elektronik.
Namun  ketersediaan  fasilitas tersebut belum  diimbangi  dengan  minat  dari pengguna  peradilan  untuk  menggunakan e-litigation.  E-litigation  yang  berjalan  di
PN Yogyakarta barulah sebatas penyampaian  dokumen  seperti  gugatan, jawaban,  replik,  duplik  dan  kesimpulan secara  elektronik  dan  pembacaan  putusan secara  elektronik  melalui  sistem  e-court sedangkan  untuk  fasilitas  lain  seperti pemeriksaan  saksi  atau  ahli  belum  ada yang terlaksana secara elektronik (Fahmiron, 2020). Lebih lanjut,
pemanfaatan  praktik  e-litigation  di  PN Yogyakarta sebagian besar terjadi perkara-perkara perceraian yang umumnya  tidak  dihadiri  oleh  tergugat atau dalam artian di putus verstek. Dalam perkara seperti ini maka proses pengiriman  dokumen,  pemeriksaan  alat bukti  surat  atau  tulisan,  hingga  putusan dilaksanakan  secara  elektronik.  Alasan yang  mendasari  dimungkinkannya  e- litigation  pada  perkara  perceraian  yang diputus verstek adalah dikarenakan hanya ada  satu  pihak  saja  yang  hadir  ke persidangan  sehingga  cukup  dengan persetujuan  satu  pihak  saja  maka  e- litigation bisa dilakukan.
Sebaliknya,  pada  perkara  yang  para pihak  baik  itu  penggugat  dan  tergugat hadir  masih  minim  jumlahnya  yang menggunakan e-litigation. Hal ini dikarenakan  memang  e-litigation  hanya bisa  dilaksanakan  adanya consent atau persetujuan dari para pihak untuk
bersidang secara elektronik. Tanpa adanya  persetujuan  dari  pihak  tentu penyampaian  jawaban,  replik,  duplik, pemeriksaan  saksi  atau  ahli  secara elektronik  hingga  pembacaan  putusan secara  elektronik  sebagai  bagian  dari  e- litigation tentu  tidak  dapat  dilaksanakan (Aidi, 2020).
Setidaknya  ada  dua  faktor  yang menyebabkan  masih  belum  optimalnya pemanfaatan e-litigation di PN Yogyakarta  (Fahmiron,  2020).  Faktor pertama  datang  dari  sisi  pengguna peradilan yang masih memiliki pemahaman  dan  literasi  yang  kurang memadai  terkait  pemanfaatan  teknologi. Hal ini berakibat pada adanya kekhawatiran  mereka  jika  menyampaikan dokumen  seperti  jawaban,  replik  dan duplik serta mengajukan alat bukti secara elektronik  melalui  sistem  e-court  maka tidak  akan  tersampaikan  dengan  baik kepada  pengadilan  maupun  pihak  lawan. Kekhawatiran  ini  sebenarnya  tidak  perlu ada karena sistem e-court dari Mahkamah Agung  sudah  baik  dan  justru  ketika dikirimkan  via  sistem  e-court  dokumen hukum  tersebut  akan  lebih  aman  karena otomatis  akan  terarsip  pada  sistem. Tentunya  kondisi  ini  menjadi  tugas  bagi Mahkamah  Agung  secara  umum  dan  PN Yogyakarta  secara  khusus  untuk  lebih meningkatkan  sosialisasi  dan  edukasi terkait  kemudahan  dan  efisiensi  yang akan  didapatkan  dari  penggunaan  e- litigation  kepada  masyarakat  pengguna peradilan.
Faktor kedua yang kemudian menjadi penghambat  terimplementasikannya  e-
litigation  datang  dari  regulasi  e-litigation itu  sendiri.  Pertama  terkait  dengan penyampaian  dokumen  dan  alat  bukti tertulis  secara  elektronik.  E-litigation telah memfasilitasi penyampaian gugatan, jawaban,  replik,  duplik,  kesimpulan  serta pengajuan  alat  bukti  secara  elektronik akan tetapi  tetap ada kewajiban bagi  para pihak  untuk  datang  ke  persidangan  untuk guna  memverifikasi  keaslian  dokumen yang  sebelumnya  sudah  diserahkan  pada sistem  e-court.  Aturan  ini  sebagaimana tercantum  dalam  Surat  Keputusan  Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Tentunya masyarakat pengguna peradilan akan berpikir dua kali untuk  menyerahkan  dokumen  hukum  dan alat  bukti  secara  elektronik  karena  tidak lantas  menghilangkan  kewajiban  bagi mereka untuk datang ke pengadilan untuk memverifikasi dokumen tersebut
(Fahmiron, 2020).
Kedua adalah terkait dengan pemeriksaan  saksi  atau  ahli  secara elektronik  yang  mana  dimungkinkan melalui  media  komunikasi  audio  visual dalam  hal  saksi  atau  ahli  tersebut  tidak dapat  hadir  langsung  di  persidangan. Pengguna peradilan pada akhirnya enggan menggunakan fasilitas ini karena bagaimanapun  juga  saksi  atau  ahli  yang mereka  ajukan  tetap  harus  datang  ke  PN terdekat  dimana  mereka  berada  untuk melaksanakan  persidangan  menggunakan fasilitas  media  komunikasi  audio  visual yang  terdapat  pada  PN  tersebut.  Sebagai
contoh, seorang saksi  yang berdomisili di Kabupaten Bantul, kemudian akan bersaksi  di  PN  Yogyakarta  maka  orang tersebut harus datang ke PN Bantul untuk kemudian  bersaksi  menggunakan  fasilitas media  komunikasi  audio  visual  seperti teleconference  yang  terdapat  pada  PN Bantul  (Fahmiron,  2020).  Dalam  artian saksi  tersebut  tidak  dimungkinkan  untuk bersaksi  dari  kediamannya  akan  tetapi harus  mencari  PN  terdekat.  Hal  ini sebagaimana  juga  diatur  pada  Surat Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik.  Pada  akhirnya  saksi  atau  ahli memilih  untuk  langsung  datang  saja  ke PN yang menangani perkara dan kemudian  memberikan  kesaksian  atau keterangan  secara  langsung  karena  pada akhirnya tetap harus datang ke PN.
Dalam menyikapi hambatan- hambatan  yang  berasal  dari  regulasi tentunya dibutuhkan inisiatif dari Mahkamah  Agung  untuk  mengevaluasi pelaksanaan e-litigation terkhususnya terkait  dengan  verifikasi  dokumen  dan alat  bukti  tertulis  maupun  pemeriksaan saksi  atau  ahli  secara  elektronik.  Hal  ini penting untuk dilakukan karena sebagaimana  sudah  disampaikan  kedua fasilitas e-litigation tersebut pada akhirnya  kurang  mendapatkan  respon yang  baik  dari  masyarakat  karena  pada akhirnya mekanismenya tetap mewajibkan  pengguna  peradilan  untuk hadir  ke  PN.  Dimana  seharusnya  ketika berbicara mengenai elektronisasi
peradilan  berarti  kita  berbicara  mengenai pengurangan intensitas untuk hadir langsung  ke  pengadilan.  Terlebih  pada situasi  pandemik  COVID-19  yang  tengah berlangsung saat ini memang menghendaki  kita  untuk  menghindari berkerumum  atau  berkumpulnya  banyak orang dalam satu tempat, tak terkecuali di PN.

## 5. Penerapan  dan  Hambatan  E- Litigation  di  Pengadilan  Negeri Marabahan
Pengadilan  Negeri  (PN)  Marabahan adalah  pengadilan  negeri  Kelas  II  yang berlokasi Jalan Jenderal Sudirman RT. 12
Kel.  Ulu  Benteng  Kabupaten  Barito Kuala, Kalimantan Selatan. PN Marabahan telah menyediakan layanan e- court secara efektif sejak awal tahun 2019
Pemilihan  PN  Marabahan  sebagai salah  satu  objek  penelitian  didasari  oleh alasan  bahwasanya  penulis  ingin  melihat penerapan  e-litigation  tidak  hanya  pada pengadilan yang berada di kota besar saja melainkan  ingin  melihat  sejauh  apa  e- litigation sudah diterapkan di daerah.
Adapun, statistik pengguna e-court di PN Marabahan sampai dengan tanggal 17 Oktober  2020  adalah  sejumlah  15 pendaftaran  e-court  dengan  15  perkara hingga  mendapatkan  nomor  perkara. Adapun  perincian  15  perkara  itu  terdiri atas 8 perkara gugatan, 3 perkara gugatan sederhana,  dan  permohonan  sejumlah  4 (Mahkamah Agung, 2020c).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Novitasari  Tri  Haryanti,  S.H.  selaku Hakim  PN  Marabahan  didapatkan  fakta
bahwasanya e-court sudah terimplementasi  dengan  baik  di  PN Marabahan.  Dalam  hal  ini  adalah  fitur  e- court  yang  terkait  dengan  pendaftaran perkara  secara online (e-filing),  taksiran panjar  biaya  secara  elektronik  (e-SKUM) dan  pembayaran  panjar  biaya  secara online (e-payment). Hampir semua pendaftaran  perkara  perdata  di  PN Marabahan  telah  menggunakan  e-court dikarenakan masyarakat pengguna peradilan  telah  merasakan  kemudahan yang  didapatkan  dengan  menggunakan  e- court (Haryanti, 2020).
Namun  untuk  fitur  e-litigation  belum dapat  terimplementasikan dengan optimal di  PN  Marabahan.  Praktik  e-litigation yang  terjadi  barulah  sebatas  penyerahan dokumen  gugatan  melalui  sistem  e-court yang  mana  biasanya  memang  dilakukan bersamaan  dengan  pendaftaran  gugatan melalui fitur e-filing. Adapun faktor yang menghambat terimplementasinya e- litigation  dengan  baik  di  PN  Marabahan hampir  sama  dengan  yang  terjadi  di  PN Yogyakarta  yakni  terkait  masih  belum memadainya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat pengguna peradilan  terkait  penggunaan  teknologi informasi.
Kondisi  ini  berdampak  pada  adanya keengganan  mereka  untuk  melaksanakan persidangan  secara  elektronik  atau  e- litigation  karena  khawatir  dokumen  atau hal-hal lain yang terkait dengan persidangan  tidak  dapat  mereka  terima dengan  baik  karena  dilakukan  secara online pada  sistem  e-court.  Tentunya tanpa  adanya  persetujuan  dari  para  pihak
dalam  perkara  maka  e-litigation  tidak akan bisa dilaksanakan. Kondisi ini sekali lagi membutuhkan peranan dari Mahkamah  Agung  dan  tentunya  PN Marabahan  untuk  lebih  meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami e-litigation.
Selain  itu  pada  PN  Marabahan terdapat  hambatan  yang  terkait  dengan infrastuktur  yakni  akses  internet  yang stabil  (Haryanti,  2020).  Ketiadaan  akses internet yang stabil menyulitkan pihak PN Marabahan  apabila  nantinya  ada  pihak yang  menggunakan  e-litigation  terkait pemeriksaan  saksi  atau  ahli  jarak  jauh melalui  sarana  media  komunikasi  audio visual. Tentunya akan sulit berkomunikasi melalui  media  tersebut  jika  di  lokasi tempat  PN  Marabahan  berada  memiliki akses  internet  yang  kurang  memadai. Terkait  hal  ini  tentu  Mahkamah  Agung perlu  berkoordinasi  dan  bekerjasama dengan  perusahaan  penyedia  jasa  internet agar  setidaknya  di  sekitar  lingkungan  PN Marabahan  internet  dapat  diakses  dengan lebih baik  dan stabil  guna kepentingan  e- litigation.

## SIMPULAN
Penerapan e-litigation di PN
Yogyakarta  dan  PN  Marabahan  secara umum  dapat  dikatakan  belum  berjalan dengan optimal dan belum dapat berkontribusi maksimal dalam
mewujudkan  asas contante  justitie .  Pada PN  Yogyakarta  penggunaan  e-litgation masih  terbatas  pada  perkara  perceraian yang  diputus  verstek  dalam  artian  hanya satu  pihak  saja  yang  hadir.  Adapun praktik  e-litigation  yang  digunakan  juga
baru  sebatas  penyampaian  dokumen seperti  gugatan,  jawaban,  replik,  duplik dan  kesimpulan  secara  elektronik  dan pembacaan  putusan  secara  elektronik melalui  sistem  e-court  sedangkan  untuk fasilitas  lain  seperti  pemeriksaan  saksi atau  ahli  belum  ada  yang  terlaksana secara  elektronik.  Sedangkan  di  PN Marabahan  praktik  e-litigation  lebih terbatas  lagi  hanya  pada  penyerahan gugatan  secara  elektronik  yang  mana sebenarnya  juga  merupakan  bagian  dari fitur e-filing.
Faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya  pelaksanaan  e-litigation adalah pertama terkait dengan ketidaktahuan masyarakat pengguna peradilan terhadap keuntungan menggunakan  fitur  tersebut.  Faktor  lain adalah  terkait  dengan  regulasi  dari  e- litigation  itu  sendiri  yang  mana  tetap mewajibkan  para  pihak  untuk  datang  ke persidangan untuk memverifikasi dokumen  maupun  alat  bukti  tertulis  yang sebenarnya sudah di submit atau diserahkan  di  sistem  e-court.  Kondisi  ini membuat  akhirnya  pengguna  peradilan untuk  tidak  menggunakan  e-litigation karena  pada  akhirnya  tetap  harus  datang ke  pengadilan.  Begitu  juga  aturan mengenai  pemeriksaan  saksi  atau  ahli secara  elektronik  yang  tetap  mewajibkan saksi  atau  ahli  tersebut  memberikan kesaksian di pengadilan terdekat menggunakan  fasilitas  media  komunikasi audio  visual  pengadilan  tersebut.  Pada akhirnya  saksi  atau  ahli  lebih  memilih untuk memberikan kesaksian langsung ke PN  yang  menangani  perkara  karena
akhirnya tetap harus datang ke PN. Selain itu  juga  terdapat  hambatan  terkait infrastruktur  dalam  hal  ini  akses  sinyal internet  yang  kurang  baik  di  daerah dimana  PN  Marabahan  berlokasi  yang menyulitkan untuk dilaksanakannya pemeriksaan  saksi  atau  ahli  secara elektronik.
Penulis menyarankan diperlukan
adanya  sosialisasi  yang  lebih  masif  baik dari  Mahkamah  Agung  maupun  PN terkait  manfaat  e-court  terkhususnya  e- litigation kepada masyarakat, agar masyarakat  semakin  paham  dan  tertarik untuk  menggunakan  seluruh  fitur  dalam sistem e-court tersebut. Kesiapan infrastruktur  dalam  hal  ini  sinyal  dan akses  internet  yang  memadai  juga  perlu ditingkatkan guna
memfasilitasi pemeriksaan saksi atau ahli secara online. Selain  itu,  diperlukan  adanya  evaluasi terkait pelaksanaan e-litigation yang telah berlangsung  hampir  1  tahun  ini  oleh Mahkamah  Agung  khususnya  terkait dengan  regulasi  yang  kurang  efektif dalam e-litigation.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  yang  sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran  penulisan  dan  penelitian  ini, terkhususnya kepada Bapak Dr. Fahmiron,  S.H.,  M.Hum  selaku  Wakil Ketua  PN  Yogyakarta,  dan  juga  Ibu Novitasari  Tri  Haryanti,  S.H  selaku
Hakim PN Marabahan yang telah
berkenan  penulis  wawancarai.  Besar harapan kontribusi kecil ini dapat memberi kemanfaatan bagi upaya menciptakan  proses  peradilan  khususnya
pada  perkara  perdata  yang  lebih  efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, Rafli Fadilah. (2019). “ E-Court, Prospek  Cemerlang  Masa  Depan
Peradilan Indonesia” , https://www.hukumonline.com/berit a/baca/lt5bd6d11999924/e-court--
prospek-cemerlang-masa-depan- peradilan-indonesia-oleh--rafli- fadilah-achmad/, diakses pada tanggal 10 Februari 2020.
Aidi,  Zil.  (2020).  Implementasi  E-Court Dalam  Mewujudkan  Penyelesaian Perkara  Perdata  Yang  Efektif  Dan Efisien, Jurnal  Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 49 No.1.
Andayani,  Dwi.  (2019). “MA  Targetkan
Seluruh  Pengadilan  Terapkan  E- Litigasi Pada 2020” ,
https://news.detik.com/berita/d- 4713073/ma-targetkan-seluruh- pengadilan-terapkan-e-litigasi-pada- 2020 diakses pada 9 Februari 2020
Anggraeni,  RR.  Dewi.  (2020).  Wabah
Pandemi COVID-19 Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik, Adalah:  Buletin  Hukum dan Keadilan, Fakultas Syariah dan Hukum  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta Vol. 4 No. 1.
Asikin, Zainal. (2004). Pengantar Metode Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Basarah,  Mochamad.  (2007).  Prospektif sistem  Peradilan  Di  Indonesia, Jurnal  Syiar  Hukum,  Universitas Islam Bandung, Vol. 9 No. 3.
Djatmiko,  Hary.  (2019).  Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court)
Pasca Diundangkannya
Perma
Nomor  3  Tahun  2018  Tentang Administrasi  Perkara  di  Pengadilan
Secara  Elektronik, Jurnal  Legalita,
Vol 01, No.1.
Elnizar,  Norman  Edwin.  (2019). “Siap-
siap Litigasi Lewat E-Court Dimulai Tahun Ini ” https://www.hukumonline.com/berit a/baca/lt5d08d96f10a83/siap-siap--
litigasi-lewat-e-court-dimulai- tahun-ini/,  diakses  pada  9  Februari 2020
Fahmiron.  (2020). Wawancara  Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 30 September 2020 . Fitriadi,  Mireza,  Prawira,  Mohamad
Yudha & Aidi, Zil. (2017). Economic  Policy  Package:  How Policy  Delivery  Affects  Business Competition, Prosiding  Seminar
Internasional Academic Network on Competition  Policy,  6  September
2017, Bali .
Germany  Platform  Industrie  4.0.  (2019). “What Is Industrie 4.0”, https://www.plattform- i40.de/PI40/Navigation/EN/Industri e40/WhatIsIndustrie40/what-is-
industrie40.html diakses pada
tanggal 10 Februari 2020.
Hairi,  Prianter  Jaya.  (2011).  Antara Prinsip  Peradilan  Sederhana,  Cepat dan  Berbiaya  Ringan  dan  Gagasan Pembatasan  Perkara  Kasasi, Jurnal Negara  Hukum,  Bidang  Hukum, Pusat  Penelitian,  Badan  Keahlian DPR RI, Vol. 2, No. 1.
Hamzah,  Mohammad  Amir.  (2015).
Tolak Ukur Prinsip Hukum
Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
pada  Peradilan  Perdata, Rechtldee Jurnal Hukum, Vol. 10 No.1. Haryanti, Novitasari Tri. (2020). Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 15 Oktober 2020.
Hidayat, Rofiq. (2016). “ MA Harus Fokus Pembenahan  Pelayanan  Publik  di Pengadilan” , https://www.hukumonline.com/berit a/baca/lt57b6fbf0efdf6/ma-harus- fokus-pembenahan-pelayanan- publik-di-pengadilan/,  diakses  pada tanggal 10 Februari 2020.
Lumbanraja,  Anggita  Doramia.  (2020).
Perkembangan
Regulasi dan
Pelaksanaan  Persidangan  Online  di Indonesia  dan  Amerika  Serikat Selama  Pandemi  Covid-19, Jurnal Crepido,  Universitas  Diponegoro, Vol. 2 No.1.
Mahkamah Agung. (2019a). Buku Panduan E-Court, Jakarta: Mahkamah Agung. Mahkamah  Agung.  (2019b).  “ Laporan Pelaksanaan
Kegiatan”,
https://badilum.mahkamahagung.go. id/publik/laporan/laporan-
tahunan.html, diakses pada 1
November 2020.
Mahkamah  Agung.  (2020a) “Peta  E- Court Peradilan Umum. https://ecourt.mahkamahagung.go.
id/mapecourt_umum  diakses pada tanggal 17 Oktober 2020
Mahkamah  Agung.  (2020b). “Peta  E-
Court Peradilan
Umum PN
Yogyakarta”.
https://ecourt.mahkamahagung.go.id /mapecourt_umum  diakses  pada tanggal 17 Oktober 2020
Mahkamah  Agung.  (2020c). “Peta  E- Court Peradilan Umum PN Marabahan”.
https://ecourt.mahkamahagung.go.id /mapecourt_umum  pada tanggal 17 Oktober 2020
Mulyadi,  Lilik.  (2007). Hukum  Acara Pidana:  Normatif,  Teoritis,  Praktik dan  Permasalahannya, Bandung: Alumni.
Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah  Soroinda  Nasution,  Rouli Anita Velentina, Kelly Manthovani. (2020). Pelaksanaan E-Court
Menurut  Perma  Nomor  3  Tahun
2018  Tentang  Administrasi  Perkara Di  Pengadilan  Secara  Elektronik dan  E-Litigation  Menurut  PERMA Nomor  1  Tahun  2019  Tentang Administrasi Perkara Dan persidangan  Di  Pengadilan  Secara
Elektronik (Studi Pengadilan Negeri Di  Indonesia), Jurnal  Hukum  dan Pembangunan,  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Vol. 50 No.1.
Rivki.  (2017).  “ Hukum  Penjajah  Masih
Eksis,  Begini  Lamanya  Proses
Gugat Perdata ”
https://news.detik.com/berita/d- 3721354/hukum-penjajah-masih- eksis-begini-lamanya-proses-gugat- perdata,  diakses  pada  9  Februari 2020.
Sari,  Ni  Putu  Riyani  Kartika.  (2019).
Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana,
Cepat  dan  Biaya  Ringan  Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia, Jurnal Yustitia
Universitas  Ngurah  Rai  Bali,  Vol. 13 No.1.
Suparman,  Eman.  (2019).  Verplichte Procureustelling  Untuk  Peradilan Yang  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya Ringan, Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia, Fakultas Hukum Universitas  Katolik  Parahyangan,
Vol.5 No. 1.
Susthira  K,  Melalusa.  (2019). “Indeks Kepuasan Terhadap Lembaga Peradilan 76%”
https://mediaindonesia.com/read/det ail/238133-indeks-kepuasan- terhadap-lembaga-peradilan-76 diakses pada 9 Februari 2020.
Syahr,  Zulfia  Hanum  Alfi.  (2020).
Dinamika  Digitalisasi  Manajemen Layanan Pengadilan, Prosiding
Seminar Nasional Pakar ke-3
Tahun  2020,  29  Februari  2020,
Universitas Trisakti, Jakarta. Wibowo, Budhi S. (2019). “ Indonesia dan Industry 4.0 (2)” , http://budhiwibowo.staff.ugm.ac.id/
2019/01/08/i4-0-sejarah-kelahiran- industry-4-0/#_ftnref4, diakses pada tanggal 10 Februari 2020 .