## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 31
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SEI PUTIH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR
Rafida Ulfa 1 , Wan Asrida 2 , Raja Muhammad Amin 3 , Baskoro Wicaksono 4
1,2,3,4 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau Pekanbaru, Indonesia wicaksonobaskoro@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  pembangunan  yang  terjadi  di  desa  sei  putih  Kecamatan Tapung,  Kabupaten  Kampar  yang  berjalan  kurang  efektif  sesuai  dengan  musrenbang  desa yang  telah  dibuat  oleh  Pemerintah  Desa.  Beberapa  pembangunan  yang  direalisasikan  tidak tercapai penyelesaian pembangunan sepenuhnya sehingga bangunan yang dibuat belum bisa digunakan  oleh  masyarakat.  Penelitian  ini  akan  membahas  factor-faktor  yang  menghambat dalam  pembangunan  di  desa  sei  baru  dan  menganalisis  factor-faktor  tersebut  dilihat  dari  isi kebijakan  dan  lingkungan  kebijakan.Jenis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data penelitian adalah data primer dan data sekunder sesuai dengan regulasi . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah  dokumentasi dan  wawancara. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  factor-faktor  yang  menpengaruhi  dalam pembangunan di desa sei putih kecamatan tapung kabupaten Kampar dilihat dari indikator isi kebijakan  dan  lingkungan  kebijakan  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  pembangunan  masih belum  optimal.  Hal  ini  dikarenakan  kepentingan-kepentingan  yang  mempengaruhi  dalam pelaksanaan  pembangunan  yang  tidak  konsisten  dan  pengambil  keputusan  dari  tingkat pimpinan  dalam  hal  ini  kepala  desa  yang  belum  mampu  mengelola  keuangan  desa  dengan baik  dalam  pembangunan  dan  pelaksana  program  yang  tidak  professional  sehingga  terjadi keterlambatan.  Sedangkan  melalui  lingkungan  kebijakan  daya  patuh  masyrakat  yang  masih belum optimal di desa sei putih.
Kata Kunci: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Pembangunan Desa

## PENDAHULUAN
Undang  Undang  Nomor  6  Tahun 2014,  Pasal  78  ayat  1,  Pembangunan  desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar, pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa, pengembangan  potensi  ekonomi  lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan
secara berkelanjutan.Kesejahteraan Masyarakat Desa akan terjadi  jika Pembangunan dapat terlaksana  dengan  baik.  Keberhasilan Pembangunan  tersebut  tidak  luput  dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat,  dalam  hal  ini  dapat  dikatakan bahwa masyarakatlah yang memiliki posisi paling penting dalam proses pembangunan. Misalnya      dalam      pemberian      usulan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 31
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
pembangunan,  perencanaan  pembangunan, perawatan  pembangunan,  penjagaan  hasil pembangunan dan evaluasi pembangunan.
Melaksanakan  pembangunan  desa bersumber  dana  dari  dana  desa  dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer melalui APBN Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota ADD setiap tahun anggaran,  paling  sedikit  10  persen  dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota  dalam  APBD  setelah dikurangi
dana alokasi khusus
(ADK).Anggaran  pembangunan  yang  ada di  Desa  Sei  Putih  meliputi  Dana  Desa (DD)  dalam  anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) yang  berbentuk  Pendapatan  Asli  Daerah
(PAD) yang meliputi Pajak Daerah,
Retribusi  daerah  dan  hasil  kekayaan daerah.  Serta  Anggaran  Pendapatan  dan Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes) yang  berbentuk  Alokasi  Dana    Desa (ADD).
Dana  Desa  diatas  digunakan  untuk pembangunan  di  desa  sei  putih  sesuai dengan  musrenbang  desa  yang  telah  di buat  oleh  pemerintah  Desa  Sei  Putih Kecamatan  Tapung  Kabupaten  Kampar. Pembangunan  dikatakan  berhasil  jika membawa  perubahan  kesejahteraan  di masyarakat  sehingga  proses  pembangunan merupakan  proses  tawar  menawar  antara keutuhan  masyarakat  dengan  keinginan pemerintah, terlihat dalam proses peerencanaan  pembangunan  yang  dikenal dengan  istilah  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Adapun realisasi  pembangunan  di  desa  sei  putih antara

## Tabel 1Realisasi Pembangunan di Desa Sei Putih Tahun 2016
No Program/Kegiatan Dana (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 1 2 3 4 5 I Pembangunan Gedung Tpa Rp. 145.000.000 Rp. 58.000.000 40% 2 Pembangunan Gedung MDA Nurul Iman Rp. 150.000.000 Rp -. 0% 3 Pembangunan Masjid Dan Mushalla Rp. 125.000.000 Rp. 93.750.000 75% 4 Pembangunan Los Pasar Desa Rp. 8.283.000.000 Rp. 8.283.000.000 100% 5 Bantuan Ternak Sapi Rp. 9.200.000.000 Rp. -. 0% 6 Rumah Layak Huni Rp. 7.367.000.000 Rp. -. 0% 7 Pembangunan Gedung Paud Rp. 256.000.000 Rp. 256.000.000 100% 8 Pembangunan Gedung Sma Rp. 404.000.000 Rp. 224.624.000 55,6% 9 Pembangunan Gedung Puskesdes Pembantu Rp. 150.000.000 Rp. 96.000.000 64% 10  Pengaspalan Jalan Poros Teratai 1,6 Dan 7 Rp. 1.375.000.000 Rp. 797.500.000 58% 11  Pengerasan Jalan Lingkungan Desa Teratai 2,3 Dan 5 Rp. 1.700.000.000 Rp. 1.666.000.000 98% 12  Pembangunan Pagar Kantor Desa Rp. 1.250.000.000 Rp. 1.250.000.000 100%

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 31
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
13  Pembangunan Gapura Desa Rp. 1.170.000.000 Rp. 367.000.000 34% Jumlah 31.575.000.000 Rp. 13.091.874.000  41.46%
Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa masih  banyak  program  desa  yang  belum terealisasi  dengan  target  yang  telah direncanakan.  Khususnya  pembangunan fisik  dalam  meningkatkan  ekonomi  rakyat yang  merupakan  kebutuhan  pokok  bagi masyarakat,  namun  dalam  kenyataannya belum  terealisasi  dengan  optimal.  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJM-Desa)  dalam  periode  2015-2020 sebesar Rp. 31.575.000.000 yang
dialokasikan  untuk  pembangunan  di  desa. Akan  tetapi  dana  yang  terealisasi  dalam pembangunan di desa Sei Putih Kecamatan Tapung hanya sebesar Rp. 18.483.126.000. pembangunan  yang  ada  di  Desa  Sei  Putih Kecamatan  Tapung  Kabupaten  Kampar disertai dengan Sumber dana yang diterima
Desa Sei Putih untuk keperluan pembangunan  Desa.  Desa  seharusnya  bisa mengembangkan  diri  dan  terlepas  dari kesulitan  dan  terhindar  dari  kemiskinan. Menurut  ketentuan  umum  Pasal  1  ayat  6, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 113  tahun  2014  tentang  pengelolaan  dana desa  adalah  Pengelolaan  keuangan  desa adalah keseluruhan kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan  desa.  Program  pembangunan yang  direalisasikan  di  desa  sei  putih kecamatan tapung belum mampu memberikan dampak yang
baik masyarakat.  Masih  terdapat  kebutuhan sarana  infrastruktur  yang  masih  belum dapat  dilakukan.  Tentu  hal  ini  perlu dilakukan  tinjauan  terhadap  pembangunan yang  akan  dilakukan  agar  optimal  dengan mengetahui penyebab pembangunan  di
desa  sei  putih.  Sehingga  dapat  di  tarik pertanyaan  penelitian  yaitu  :  Apa  saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan  di  desa  sei  putih  kecamatan tapung kabupaten Kampar tahun 2016?

## KERANGKA TEORI Implementasi kebijakan
Impementasi  kebijakan  dipandang dalam  pengertin  luas,  merupakan  tahap dari  proses  kebijakan  segera  setelah penetapan  undang-undang.  Implementasi dipandang secara luas mempunyai  makna pelaksanaan Undang-Undang dimana sebagai  actor,  organisasi,  prosedur,  dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan  kebijakan  dalam  upaya untuk  meraih  tujuan-tujuan  kebijakan atau program-program. Implementasi pada  sisi  yang  lain  merupakan  fenomena yang  kompleks  yang  mungkin  dapat dipahami  sebagai  suatu  proses,  suatu keluaran( output )  maupun  sebagai  suatu dampak( outcome ). (Winarno,2012). Menurut Grindle (Nugroho,2004),
implementasi  sebagai  rangkaian  antara tujuan  kebijakan  dan  hasil-hasil  kegiatan pemerintah,  karena  itu  implementasi kebijakan  membutuhkan  adanya  sistem pelaksanaan kebijakan cara yang diterjemahkan kedalam tindakan- tindakan  program  untuk  mencapai  tujuan akhir  seperti  yang  ditetapkan  oleh kebijakan. Grindle menyatakan, implementasi  merupakan  proses  umum tindakan  administratif  yang  dapat  diteliti pada  tingkat  program  tertentu.  Proses Implementasi  baru  akan  dimulai  apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan,

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 31
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
program kegiatan tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan menghubungkan  antara  tujuan  kebijakan dan  realisasinya  dengan  hasil  kegiatan pemerintah.( Al-ikhlas,2014)
Grindle  juga  menyatakan  bahwa implementasi  pada  dasarnya  merupakan upaya  menerjemahkan  kebijakan  publik yang  merupakan  pernyataan  luas  tentang maksud, tujuan dan cara mencapai tujuan kedalam  berbagai  program  aksi  untuk mencapai  tujuan  tertentu  yang  telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Dengan demikian, implementasi
berhubungan  dengan  penciptaan  “ policy delivery  sytem ”  yang  menghubungkan
tujuan  kebijakan  dengan  output  atau outcomes  tertentu.  Menurut  Grindle dalam sujianto
mengarahkan
implementasi  kebijakan  bukan  sekedar hubungan  dengan  mekasisme  penjabaran atau  operasional  dari  keputusan  politik kedalam  prosedur-prosedur  rutin  lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu yaitu menyangkut masalah konflik,
keputusan,  dan  siapa  memperoleh  apa dari suatu kebijakan. (Sujianto,2008) Grindle dalam sujianto mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan implementasi,yaitu 1. Kejelasan  tujuan-tujuan  program dan  tingkat  consensus  diantara pelaksana atas tujuan-tujuan tersebut
2. Tingkat  perubahan  dari  kebiasaan- kebiasaan  lama  yang  dikehendaki program
3. Tipe-tipe  orang  yang  memperoleh manfaat dan klien terbatas  yaitu
orang dan kelompok yang menjadi target implementasi
Menurut  Gindle  bahwa  berhasil atau tidaknya  sebuah  kebijakan tersebut  di tentukan  oleh  dua  variable  yaitu  “ content of  policy ”(isi  kebijakan)  dan  variable  “ context  of  policy ”(  lingkungan  kebijakan). Variable isi kebijakan mencakup yaitu:
1. Sejauh mana kepentingan kelompok  sasaran  dan  target  group termuat dalam isi kebijakan
2. Jenis  dan  manfaat  yang  diterima oleh target group
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh kebijakan
4. Apakah  letakan  sebuah  program sudah tepat
5. Siapa pelaksana program
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai Sedangkan  variable  lingkungan
kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat
2. Karakteristik  institusi  dan  rezim yang sedang penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap
Dari isi kebijakan konteks tersebut Grindle dalam nawawi dijelaskan:
1. Interest    affected (kepentingan- kepentingan yang mempengaruhi)
Berkaitan dengan      berbagai pelaksanaannya  pasti    melibatkan banyak  kepentingan   dan   sejauh mana kepentingan       tersebut membawa pengaruh     terhadap implementasinya
2. Type of Benefit ( tipe manfaat)

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 31
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Isi kebijakan berupaya untuk
menjelaskan  bahwa  dalam  suatu kebijakan  harus  terdapat  jenis manfaat  yang  menunjukan  dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplemantasian kebijakan
yang hendak dilaksanakan
3. Extent of Change Envision ( derajat perubahan yang ingin dicapai) Setiap kebijakan mempunyai target yang  hendak  ingin    dicapai,  isi kebijakan menjelaskan pada point ini adalah seberapa    besar perubahan    yang  ingin  dicapai melalui suatu implementasi kebijakan dalam skala yang sangat jelas
4. Sile  of  Dicision   making (letak pengambilan keputusan) Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan letak pengambilan keputusan  dari   suatu  kebijakan yang akan di implementasikan
5. Program Implementer (pelaksanaan
program) Dalam menjalankan suatu kebijakan  atau  program harus didukung  dengan  adanya  pelaksana kebijakan  yang  kompeten  dan kapabel demi keberhasilan
6. Resources  Commited (sumberdaya yang harus digunakan) Dalam menjalankan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung  agar  pelaksanaannya berjalan baik
Sedangkan  lingkungan  kebijakan  menurut Grindle mencakup : 1. Power,  interest,  and  strategis  of actor involved (kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari actor- aktor terlibat). Dalam suatu kebijakan  perlu  diperhitungakan pula kekuatan dan kekuasaan kepentingan  serta  strategi  yang digunakan  oleh  para  actor  yang terlibat guna memperlancarkan jalannya pelaksanaan suatu
implementasi  kebijakan.  Bila  hal ini  tidak  diperhitungkan  dengan matang maka sangat besar kemungkinan program yang hendak dijalankan berhasil 2. Institution and Regine Characteristic ( karakteristik lembaga  dan  rezim  berkuasa). Lingkungan dimana suatu kebijakan  tersebut  dilaksanakan juga berpengaruh
terhadap keberhasilan,  maka  pada  bagian karakteristik  dari  suatu  lembaga yang  akan  turut  mempengaruhi suatu kebijakan Compliance  and  Responsiveness (pemenuhan  dan  daya  tanggap).  Hal  ini yang  dirasakan  penting  dalam  proses pelaksanaan  adalah  kepatuhan  dan  respon dari  para  pelaksana,  maka  yang  hendak dijelaskan  pada  point  ini  adalah  sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian  kualitatif  dimaksudkan  sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 31
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
tidak  diperoleh  melalui  prosedur  statistik atau  bentuk  hitungan  lainnya.(Ansem strauss  &  Juliet  Corbin,2013)  Menurut
Jhon SW. Creswell mendefenisikan
pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses  penyelidikan  untuk  memahami masalah  sosial  atau  masalah  manusia berdasarkan pada penciptaan  gambar holistik  yang  dibentuk  dengan  kata-kata,
melaporkan  pandangan  informan  secara terperinci,  dan  disusun  dalam  sebuah  latar ilmiah.(Hamid Patiliam,2011) Dalam
pendekatan kualitatif data yang
dikumpulkan  adalah  data  dalam  bentuk narasi dan angka-angka (sensus, misalnya).
Data dianalisis untuk dijadikan bukti-bukti yang perlu diinterprestasi untuk mendukung kebenaran dari
hipotesa/proposisi  yang  digunakan  dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian  kualitatif  dimaksudkan  sebagai jenis  penelitian  yang  temuan-temuannya tidak  diperoleh  melalui  prosedur  statistik atau  bentuk  hitungan  lainnya.(Ansem strauss  &  Juliet  Corbin,2013)  Menurut Jhon SW. Creswell mendefenisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses  penyelidikan  untuk  memahami masalah  sosial  atau  masalah  manusia berdasarkan pada penciptaan  gambar holistik  yang  dibentuk  dengan  kata-kata, melaporkan  pandangan  informan  secara terperinci,  dan  disusun  dalam  sebuah  latar ilmiah.(Hamid Patiliam,2011) Dalam pendekatan kualitatif data yang dikumpulkan  adalah  data  dalam  bentuk narasi dan angka-angka (sensus, misalnya). Data dianalisis untuk dijadikan bukti-bukti yang
perlu diinterprestasi untuk mendukung kebenaran dari
hipotesa/proposisi  yang  digunakan  dalam penelitian.  Teknik  pengumpulan  data dokumentasi, wawancara dan observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-faktor yang mempengaruhi
Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Isi Kebijakan
a. Kepentingan-kepentingan yang
mempengaruhi Pembangunan  di  desa  sei  putih melibatkan banyak aktor-aktor yang mempengaruhi  mulai  dari  perangkat  desa, lembaga swadaya  masyarakat, masyarakat. Alokasi  terhadap  anggaran  yang  akan digunakan tentunya harus dilakukan bersama dengan masyarakat dan di dukung oleh  LKMD  Desa  Sei  Putih  sebagai  mitra kerja  untuk  ikut  membantu  di  dalam pembangunan  Desa  Sei  Putih.  Dari  mulai penyusunan rencana pembangunan,
menyampaikan  aspirasi  dari  pembangunan tersebut dan ikut serta dalam pembangunan itu  sendiri.  Namun  actor  yang  terlibat seperti  LKMD  desa  sei  putih  kurangnya tanggung jawab LKMD dalam melaksanakan-melaksanakan tugasnya. Serta  kurangnya  kreatifitas  juga  menjadi penghambat kurang optimalnya pembangunan  yang  ada  di  Desa.  Hali  ini dikarenakan  Ketua  LKMD  Desa  Sei  putih juga  memiliki  kesibukan  di  luar  kota. LKMD  Desa  Sei  Putih  jarang  berada  di Desa  karena  memiliki  usaha  yang  ada  di luar  Kota,  dan  jarang  mengikuti  rapat  – rapat  yang  di  adakan  di  Desa.  Jika  ketua LKMD nya tidak aktif dalam pembangunan  di  Desa,  tentu  hal  ini  tidak bisa  menggerakkan  masyarakat  untuk berkontriusi  dalam  pembangunan  di  desa.
Perbedaan kepentingan dari pemerintah

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 31
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
desa  dan  lembaga  swadaya  masyarakat (LKMD)  dalam  membangun  desa  menjadi factor yang menghambat dalam pembangunan di desa sei putih.
b. Manfaat yang akan dihasilkan
Pembangunan  di  desa  sei  putih melakukan pembangunan dengan menyusun rencana pembangunan melalui musrenbang desa dengan mengundang lembaga swadaya masyarakat  dan  actor-aktor  lainnya untuk  memberikan  masukan  terhadap pembangunan. Pembangunan
infrastruktur  yang  akan  dilakukan untuk  memberikan  masyarakat  akan manfaat  untuk  Peningkatn  Akhlak  dan Moral  melalui  pembangunan  gedung TPA  dan  masjid  agar  memberikan kemudahan
masyarakat untuk beribadah, Meningkatkan ekonomi rakyat melalui pembangunan pasar dan rumah layak huni karena itu merupakan  tugas  pemerintah  untuk memberikan pelayanan dan
pembangunan,  Meningkatkan  sumber daya manusia melalui pendidikan anak- anak  usia  dini  untuk  mengembangkan minat  bakat  dengan  pembinaan  dan pelatihan, Meningkatkan pelayanan kesehatan agar bisa memberikan puskesmas pembantu di desa-desa agar kesehatan  masyarakat  terjaga  dan memudahkan  masyarakat ingin  berobat dan  Meningkatkan  infrastruktur  jalan agar  akses  masyarakat  desa  berjalan dengan baik.

## c. Derajat perubahan yang ingin dicapai
Pembangunan  dilakukan  tentu ini memberikan derajat perubahan yang
lebih baik. Namun dalam realisasi tidak semua  yang  telah  direncanakan  bisa lakukan.  realisasi  pembangunan  di Desa  Sei  Putih  Kecamatan  Tapung Kabupaten Kampar. Pelaksanaan pembangunan di Desa dalam pembangunan gedung TPA yang terealisasi  hanya  Rp.  58.000.000  atau 40%,  Pembangunan  gedung  MDA nurul iman tidak terealisasi sama sekali atau  0%,  Pembangunan  Masjid  dan Mushalla   yang  terealisasi   hanya  Rp. 93.750.000  atau  75%,  pembangunan los  pasar  Desa  sudah  terealisasi 100%,Bantuan Ternak Sapi tidak terealisasi sama sekali atau 0%, Rumah Layak  Huni  tidak  terealisasi  sama sekali  atau  0%,  Pembangunan  Gedung Paud  yang  terealisasi  hanya  Rp. 256.000.000  atau  100%,  Pembangunan Gedung  Sma  yang  terealisasi  hanya Rp. 224.624.000 atau 55,6%, Pembangunan Gedung Puskesdes
Pembantu  yang  terealisasi  hanya   Rp. 96.000.000  atau  64%,  Pengaspalan Jalan  Poros  Teratai  1,6  Dan  7  yang terealisasi  hanya  Rp.  797.500.000  atau 58%  ,  Pengerasan  Jalan  Lingkungan Desa  Teratai  2,3  Dan  5    yang terealisasi sudah sebesar Rp. 1.666.000.000 atau 98% , Pembangunan  Pagar  Kantor  Desa sudah  terealisasi  mencapai  100%, Pembangunan Gapura Desa yang terealisasi  hanya  Rp.  367.000.000  atau 34%. d. Letak pengambilan keputusan
Pelaksanaan pembangunan
desa,  banyak  pihak  yang  berperan dalam  penyelenggraannya  termasuk peran dari kepala desa dan aparat

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 31
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
pemerintah desa.
Kepala desa
merupakan ujung tombak dari pembangunan,  peran  seorang  kepala desa sangat besar pengaruhnya. Hal ini disebabkan  karena  kepala  desa  adalah pemegang  kekuasaan  tertinggi  di  desa. Yang dapat membuat keputusan, membimbing,  membina,  mengarahkan, menampung  aspirasi  masyarakat,  serta mempengaruhi  anggota  masyarakatnya untuk bekerjasama dalam dalam mencapai  tujuan  dari  pembangunan  itu sendiri.Pengambilan keputusan terletak kepada  pemerintah  desa  yakni  kepala desa  bersama  perangkat  desa  yang sebelumnya  telah  disetujui  bersama masyarakat dan BPD terhadap pembangunan di desa sei putih. Namun masih rendahnya kemampuan pemerintah  desa  dalam  hal  ini  kepala desa  dalam  mengelola  pembangunan dan memberikan skala prioritas
terhadap  pembangunan  yang  akan dilakukan sehingga pembangunan yang dilakukan  tidak  optimal  sepenuhnya sehingga  terjadi  penundaan-penundaan pembangunan  yang  dilakukan  seperti rumah layak huni, pembangunan gedung  sekolah,  pembangunan  pustu. Tentu  sebagai  pemimpin  pemerintahan desa,  kepala  desa  harus  mampu meyakinkan  masyarakat  dan  lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk pembangunan desa. e. Pelaksana program Kurangnya pengawasan pemerintah di desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar,  sehingga  kurang  efektif  dan efisien pekerjaan yang dilakukan  dan
minimnya tenaga di lapangan. Pelaksana pembangunan dilakukan masyarakat  desa  namun  orang-orang yang  mengerjakan  merupakan  orang dekat dari perangkat pemerintahan desa sehingga pengawasan terhadap pembangunan  tidak  dilakukan  hal  ini terlihat  dalam  Pembangunan  Masjid dan  Mushalla  bantuan  dari  desa pembuatannya  sangat  memakan  waktu yang  lama.  Dan  para  pekerja  tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Tentu  pemilihan  pelaksana  program pembangunan  di  desa  haruslah  orang- orang  yang  professional  dan  memiliki target  penyelesaian  sesuai  kesepakatan yang telah ditentukan. Berkaitan dengan  pemilihan  actor  pelaksana mempengaruhi dalam menghambat proses pembangunan dalam pembangunan di desa sei putih.

## f. Sumberdaya yang digunakan
Dalam  pembangunan  di  desa sei  putih  sangat  penting  penggunaan sumber daua dengan baik karena faktor ini  penting  untuk  menentukan  berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan pembangunan.  Meskipun  dana  yang ada telah mencukupi. Namun jika tidak pandai  mengelola  maka  hasilnya  tentu tidak  akan  optimal.  Di  Desa  Sei  Putih, terbatasnya  sumber  daya  manusia berlatar  belakang  pendidikan  yang dibutuhkan di Desa Sei putih  membuat terhambat  nya  proses  pembangunan.
Pelaksanaan  pembangunan  di  desa  Sei putih dirasakan masih belum maksimal.  Belum  maksimalnya  peran kepala  desa  karena  adanya  faktor- faktor penghambat, diantaranya : kurangnya pemahaman kepala  desa

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 31
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
dalam  pembangunan,  Masih  rendahnya SDM,  kepala  desa  maupun  aparat  desa serta  masyarakatnya.  Dimana  sebagian besar  masyarakat  desa  hanya  lulusan SD,  dan  SLTP  atau  SLTA  begitu  juga aparat desa yang hanya lulusan SLTA.
2. Lingkungan Kebijakan
a. Kekuasaan, Kepentingan, Dan Strategi Dari Actor-Aktor Terlibat Dalam  pembangunan  di  desa pasti  banyak actor yang terlibat dengan kepentingan  yang  berbeda-beda  namun kepentingan  yang  utama  berkaitan dengan  pemanfaatan  sumber  daya anggaran  agar  bisa  dimanfaatkan  oleh kekerabatan makanya dalam pelaksanaan  program  di  minta  anggota kekerabatan dalam melakukan
pembangunan.  Kepentingan  lain  dalam
pembangunan  dari  actor  pemerintah desa  dan  lembaga  swadaya  masyarakat tidak  saling  memberikan  masukan  dan ketegasan  dalam  arah  pembanguna infrastruktur.
b. Karakteristik Lembaga Dan

## Rezim Berkuasa
Karakter  rezim  dalam  hal  ini pimpinan  masih  belum  optimal,  hal  ini dilihat  dari  pelaksana  program  yang dilakukan berdasarkan kedekatan kekeluargaan  sehingga  melaksanakan pembanguna tidak optimal karena tidak ada  yang  melakukan  pengawasan  baik dari pemerintah desa, BPD dan masyarakat. Tentunya untuk melakukan pembangunan  harus  diperbaiki  terlebih dahulu  lingkungan  politik  pimpinan atau kepala desa.
c. Kepatuhan dan Daya Tanggap Kepatuhan  dan  daya  tanggap masyarakat dalam pembangunan menjadi  tolak  ukur  untuk  memberikan masukan dan dukungan untuk melakukan  pembangunan  di  desa  sei putih.  Masyarakat  masih  kurang  peduli dalam  ikut  kegiatan  desa  berkaitan dengan  musrenbang  dan  pengawasan terhadap  pembangunan  desa.  Hal  ini dilihat  dari  undangan  untuk  menghadiri musrenbang  desa  sangat  sedikit  warga yang datang, dan tidak  memberikan  ide- ide  atau  pendapat  tentang  kemajuan  dan pembangunan  di  Desa.  Sehingga  factor eksternal dari masyarakat mempengaruhi dalam pembangunan di desa sei putih.

## KESIMPULAN
Kesimpulan
peneliti dalam
peneltian ini berkaitan dengan pembanguna di desa sei  baru kecamatan tapung dilihat dari factor-faktor penghambat dalam pelaksanaan
melibatkan  isi  kebijakan  dalam  hal pembuat  kebijakan  yang  masih  belum kompetensi  dibidangnya  dan  pengaruh actor-aktor  kepentingan  yang  mencari keuntungan dalam realisasi pembangunan sehingga hasil pembangunan
tidak  efektif  dan  gedung  yang  sudah dibuat belum bisa digunakan. Sedangkan berkaitan  dengan  lingkungan  kebijakan kepatuhan dan daya tanggap yang masih belum  berkontribusi  untuk  melakukan pembanguna di desa sei putih kecamatan tapung  dalam  memberikan  gagasan pembangunan  dan  dalam  pengawasa terhadap pembangunan.

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 31
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## DAFTAR PUSTAKA
Mulia, R. A., & Saputra, N. (2019). Kontribusi Kompensasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam. Mulia, R. A. (2019). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). Jurnal EL-RIYASAH, 9(1), 7-21. Nugroho, Riant, 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta :PT. Gramedia Patiliman, Hamid, 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta
Putri, R. P. (2018). Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi. Soumatera Law Review, 1(1), 176-197. Sujianto, 2009. Pemberdayaan Menuju Masyarakat Mandiri. Pekanbaru :
Alfa Riau
, 2008. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Praktek. Pekanbaru : Alfa Riau
Strauss, Anselm & Corbin Juliet. 2003. Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Winarno, Budi . 2012. Kebijakan Publik,
Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS