## Assessment of Financial Performance of Bogor Regency Regional Government for the 2017-2021 Period
Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor            Periode Tahun 2017 – 2021
Reno Sari 1 , Subektiyono 2 , Kumba Digdowiseiso 3 Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta 1,2,3 kumba.digdo@civitas.unas.ac.id 3
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This research study aims to analyze the contribution of transfer income to the total income received by the Regional Government of Bogor Regency using the theory of financial ratio analysis for Bogor Regency for the 2017-2021 period. Financial performance can be seen from the contribution of transfer income to the total  income  received  by  the  Regional  Government  of  Bogor  Regency  which  is  still  quite  high  with  an average  presentation  of  62%  which  shows  that  regional  autonomy  in  Bogor  Regency  still  depends  on transfer  income.  Furthermore,  using  the  theory  of  financial  ratio  analysis  shows  the  Degree  of Decentralization Ratio, amounting to 38.54% is included in the medium, the ratio of regional financial independence is 70.28% is in the medium category, the effectiveness ratio is 114.65% is categorized as very effective, and the spending efficiency ratio is 93, 57% fall into the less efficient category. So it can be concluded  that  the  regional  financial  performance  of  Bogor  Regency  has  basically  supported  the implementation of regional autonomy
Keywords: Financial Performance, Financial analysis Ratio Analysis, Local Government

## ABSTRAK
Kajian penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan menggunakan teori Analisa rasio keuangan Kabupaten  Bogor  periode  2017-2021.  Kinerja  keuangan  dilihat  dari  Kontribusi  pendapatan  transfer terhadap total pendapatan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor masih cukup tinggi dengan rata-rata presentasi 62% yang menunjukan bahwa otonomi daerah di Kabupaten Bogor masih tergantung kepada  pendapatan  transfer.  Selanjutnya  dengan  menggunakan  teori  analisis  rasio  keuangan menunjukkan  Rasio  Derajat  Desentralisasi,  sebesar  38,54%  masuk  dalam  sedang,  rasio  kemandirian keuangan daerah 70,28% masuk kategori sedang, rasio efektivitas sebesar 114,65% masuk dalam kategori sangat  efektif,  dan  rasio  efisiensi  belanja  93,57%    masuk  kategori  kurang  efisien.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  kinerja  keuangan  daerah  Kabupaten  Bogor  pada  dasarnya  sudah   mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
Kata kunci: Kinerja Keuangan, Analisa Keuangan, Analisis Rasio, Pemerintah Daerah

## 1. Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  kepulauan  dengan  wilayah  yang  sangat  luas  terdiri  dari  38 propinsi  pada  saat  ini.  Dengan  luasnya  wilayah  Indonesia  sistem  pemerintahan  sentralisasi diubah menjadi sistem pemerintahan desentralisasi agar jalannya pemerintahan menjadi lebih efektif sehingga dapat bertanggung jawab mengatur dan mengawasi  kepentingan masyarakat daerah tersebut.
Otonomi  daerah  memberikan  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  kepada  daerah  untuk mengatur  urusan  pemerintahannya  sendiri  dan  kepentingan  masyarakatnya.  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  menjelaskan  bahwa otonomi  daerah  adalah  kewenangan  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah,  baik  di  kota  maupun  kabupaten  untuk  mengendalikan,  mengurus,  mengembangkan, dan mengatur urusannya sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diberikannya otonomi daerah diharapkan mampu mengelola seluruh potensi daerah dengan maksimal demi kepentingan masyarakat.
Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia di masa reformasi menggunakan otonomi daerah  yang  berasaskan  pada  desentralisasi,  dekonsentrasi,  dan  tugas  pembantuan. Desentralisasi di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah adalah  penyerahan  kewenangan  urusan  pemerintah  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah daerah  untuk  menjalankan  otonominya  dengan  bertanggungjawab  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Otonomi  daerah  yang  diatur  dalam  peraturan  tersebut  menandakan keseriusan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Otonomi  daerah  menyebabkan  adanya  asas  desentralisasi  fiskal  melalui  pembagian kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  yang  saling  menciptakan hubungan  keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  pemerintah  Daerah  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan  pemerintah  Daerah  menyebutkan  pelaksanaan  implementasi  hubungan  keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam menggali sumber daya nasional  yang  efisien  melalui  hubungan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah yang  akuntabel, transparan,  dan  berkeadilan  guna  mewujudkan  peningkatan  kesejahteraan  dan  pemerataan layanan publik bagi masyarakat Indonesia.
Desentralisasi fiskal menjadi cerminan  dari  program-program  yang  akan  dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) selama periode tertentu, serta sebagai  acuan bagi Pemerintah Daerah  dalam  mengatur  keuangannya  secara  optimal  dan  meningkatkan  kinerja  keuangan daerah.  Pengelolaan  keuangan  daerah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 2019 tentanng Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuanga daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya  dituangkan dalam  APBD yang  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  mencerminkan  kemampuan pemerintah  daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan  sosial  masyarakat.  Kemudian  untuk  mengukur  kemampuan  keuangan  suatu daerah  dapat  dilakukan  analisis  rasio  keuangan  terhadap  APBD  yang  telah  ditetapkan  dan dilaksanakannya.  Perhitungan  rasio  dalam  mengukur  kemampuan  keuangan  daerah  berguna untuk  menggambarkan  kinerja  Pemerintah  Daerah.  Pengukuran  kinerja  merupakan  bagian penting dalam proses pengendalian menajemen, baik organisasi publik maupun swasta.
Beberapa  penelitian  atau  kajian  telah  dilakukan  oleh  beberapa  ahli  tentang  analisis keuangan daerah telah dilakukan diantaranya oleh Kumba (2023) menjelaskan kinerja keuangan daerah Kabupaten Bima tahun 2017-2021, dilihat dari Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kabupaten  Bima  menunjukan  bahwa  pelaksanaan  pajak  dan  retribusi  daerah  dominan berada di tingakat rendah (dibawah 100%) atau    tidak    efektif.    Berdasarkan    perhitungan Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Bima  Tahun  2017-2021, pola hubungannya adalah  seluruhnya  Instruktif  dengan  keuangan  rendah  sekali  Rasio  derajat  desentralisasi Kabupaten  Bima  tahun  2017-2021  relatif  berada  di  kemampuan  Kurang  Baik  dan  Tidak  Baik. Rasio Aktivitas menunjukan bahwa rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja masih lebih besar ketimbang rasio belanja langsung terhadap total belanja, sehingga dapat disimpulkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2017-2021 belum berjalan optimal.
Selain  itu,  Kumba  (2023)  menjelaskan  kinerja  keuangan  Provinsi  Maluku  pada  tahun 2017-2021 diukur dengan rasio derajat desentralisasi menunjukan rendahnya kinerja keuangan Provinsi Maluku dengan nilai rata-rata rasio sebesar 4, 09%. Angka ini menggambarkan kualitas kinerja keuangan Provinsi Maluku sangat rendah pada periode 2017-2021. Rasio kemandirian keuangan Provinsi Maluku sifatnya instruktif dengan presentase nilai rata-rata kabupaten/kota dibawah 25%, artinya ketergantungan Provinsi Maluku dengan bantuan pemerintah pusat cukup
besar untuk pembiayaan pembangunan daerah.
Menurut  Mahmudi  (2020)  laporan  keuangan  daerah  sebagai  alat  evaluasi  kinerja pemerintah secara seluruhan dan unit-unit didalamnya Oleh karena itu, pengukuran penilaian kinerja keuangan dapat dijadikan bahan evaluasi dan dapat memulihkan kinerja  engan adanya pembanding dalam pelaksanaannya. Sekaligus menjadi  tolak ukur terhadap kinerja pemerintah daerah  pada  periode  berikutnya.  Sistem  pemerintah  dalam  otonomi  daerah  menjadikan pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan untuk menilai sejauh mana daerah otonom dalam menjalankan tugasnya.
Dilihat dari latar belakang serta penelitian dari beberapa peneliti diatas, penulis tertarik untuk  meneliti  tentang  “Penilaian  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bogor Periode Tahun 2017 – 2021”

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Kabupaten  Bogor  Jawa  Barat  dengan  pendekatan  metode deskripsi kuantitatif. Teknik pengumpulan data penelitian mengambil data sekunder dari Badan Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPPKAD)  Kabupaten  Bogor  sebagai pengelola  keuangan  di  Kabupaten  Bogor  serta  PPID  Kabupaten  Bogor  sebagai  pengelola informasi dan dokumentasi publik di Kabupaten Bogor, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Bogor  tahun  anggaran  2017-2021.  Kemudian menganalisa data yang telah tersedia.
Untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  Kabupaten  Bogor  akan  dilakukan  dengan menghitung rasio derajat desentralisasi, rasio, kemandirian keuangan daerah, rasio, serta rasio aktivitas  belanja sesuai  dengan  tahapan  pengukuran  sebagaimana  yang  dikemukan  oleh Digdowiseiso (2023).

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor 5  tahun terakhir (2017-2021) dianalisis  melalui  analisis  rasio  keuangan  yang  indikatornya  mencakup  pendapatan  daerah, pendapatan  asli  daerah,  dan  pendapatan  transfer.  Perkembangan  pendapatan  daerah Kabupaten  Bogor  tahun  2017-2021  secara  umum  cenderung  meningkat.  Apabila  dilihat  dari presentase ketercapaian target yang ditetapkan, sektor pendapatan secara keseluruhan mampu mencapai  target  yang  ditetapkan.  Ketercapaian  target  tercapai  pada  pendapatan  asli  daerah tahun anggaran 2017-2021, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun anggaran 2019 dan 2021.
Tabel 1. Kontribusi Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2017-
2021 Tahun Pendapatan Daerah (RP) Pendapatan Transfer (Rp) Kontribusi (%) 2017 6.975.053.078.040 3.927.681.687.764 63 2018 7.300.485.379.647 4.060.626.780.748 62 2019 8.137.989.873.806 4.516.845.358.308 62 2020 7.687.179.717.004 4.280.269.728.409 64 2021 9.124.623.007.868 4.729.476.665.520 59
Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor, yang sudah diolah 2023
Berdasarkan  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  kontribusi  pendapatan  transfer  pada tahun 2017-2021 telah  mengalami kondisi fluktuatif dari  total pendapatan daerah Kabupaten Bogor. Hal  yang sama terjadi pada pendapatan transfer atau dana perimbangan yang mengalami kenaikan dan penurunan.
Pada tahun 2017 pendapatan transfer Kabupaten Bogor sebesar 3,92 triliun, kemudian
mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 4,06 triliun dan pada tahun 2019 menjadi 4,51 triliun. Pada tahun 2020 pendapatan transfer Kabupaten Bogor mengalami penurunan menjadi 4,28 triliun dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 menjadi 4,72 triliun. Rata-rata kontribusi dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat terhadap pendapatan daerah  mencapai  angka  62%  yang  berperan  penting  dalam  menunjang  penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bogor
Penilaian  kinerja  keuangan  Anggaran  Pendapatan  dan   Belanja  Daerah  pemerintahan kabupaten  Bogor  tahun  2017–  2021  dengan  menggunakan  analisis  rasio  keuangan  sebagai berikut

## Derajat Desentralisasi
Derajat  Desentralisasi  dihitung  berdasarkan     perbandingan  antara  PAD  terhadap  total penerimaan  PAD.  Rasio  ini  menunjukkan  derajat  kontribusi  PAD terhadap  total  penerimaan daerah.  Semakin  tinggi  PAD  maka  semakin  tinggi  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam penyelenggaraan desentralisasi.
Derajat Desentralisasi = PAD Total Pendapatan Daerah Tabel 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal No  Tahun  Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah  Rasio (%) Keterangan 1 2017 2.593.258.648.374,35  6.975.053.078.040,35 37,17 Sedang 2 2018 2.794.660.740.152,18  7.300.660.740.152,18 38,27 Sedang 3 2019 3.161.165.915.498,00  8.137.989.873.806,00 38,84 Sedang 4 2020 2.810.155.352.282,00  7.687.179.717.004,00 36,55 Sedang 5 2021 3.761.911.243.274,10  9.124.623.007.868,10 41,22 Baik Rata-Rata 3.024.230.379.916,63  7.845.101.283.374,63 38,54 Sedang
Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor, diolah 2023
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat desentralisasi Kabupaten Bogor tahun 2017-2021 sebesar 38,54%. Hal tersbut menandakan bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten  Bogor  cukup  mampu  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  daerah.  Hasil tingkat desentralisasi  fiskal  Kabupaten  Bogor  tahun  2017  sebesar  37,17%,  lalu  mengalami kenaikan  pada  tahun  2018  menjadi  38,27%  dan  tahun  2019  menjadi  38,84%.  Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 36,65%, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 menjadi 41,22%. Hasil dari perhitungan rasio tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Bogor tertinggi mencapai 41,22% yang tergolong kategori baik. Rata-rata derajat desentralisasi fiskal  Kabupaten  Bogor  menunjukkan  angka  38,54%  dengan  kategori  sedang.  Kondisi  ini menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bogor  melakukan  upaya  untuk meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  guna  meningkatkan pendapatan  daerah  Kabupaten Bogor.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  ini  menunjukkan  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  membiayai  sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah.
Rasio Kemandirian= PAD

## Dana Perimbangan
Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah No Tahun Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Rasio Kemandirian (%) 1 2017 2.593.258.648.374,35 3.927.681.687.764,00 66,02 2 2018 2.794.660.740.152,18 4.060.626.780.748,17 68,82 3 2019 3.161.165.915.498,00 4.516.845.358.308,21 69,98 4 2020 2.810.155.352.282,00 4.280.269.728.409,00 65,65 5 2021 3.761.911.243.274,10 4.729.476.665.520,11 79,54 Rata-Rata 3.024.230.379.916,63 4.302.980.044.149,49 70,28
Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor, Yang sudah diolah 2023
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Bogor  memiliki  rasio kemandirian  keuangan daerah tertinggi sebesar 79,54% pada tahun 2021 dan rasio terendah sebesar  66,02%  pada  tahun  2017.  Pada  tahun  2018  dan  2019  kemandirian  keuangan  terus meningkat setiap tahunnya,  yakni          sebesar  68,82%  dan  69,98.  Namun  mengalami  penurunan pada  tahun  2020  menjadi  65,65%.  Rata-  rata  kemandirian  keuangan  kabupaten  Bogor menunjukkan  presentase  70,28%,  jika  diukur  dengan  skala  interval  antara  50-75  maka  hasil perhitungan menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Bogor pada skala interval sedang.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  mampu  mendominasi pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  sehingga  tingkat  kemandirian  Kabupaten Bogor sudah dianggap mampu dalam melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

## Rasio Efektifitas Keuangan daerah
Rasio  efektifitas  keuangan  daerah  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan  target yang ditetapkan Berdasarkan potensi riil  daerah. Semakin tinggi nilai rasio efektifitas, semakin  baik kemampuan daerah dengan rumus
Rasio Efektifitas =
Realisasi Penerimaan PAD Tabel 3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah No  Tahun Realisasi  Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD Rasio  Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (%) 1 2017 2.593.258.648.374 2.282.578.507.000 113,61 2 2018 2.794.660.740.152 2.475.535.726.000 112,89 3 2019 3.161.165.915.498 2.676.364.947.000 118,11 4 2020 2.810.155.352.282 2.462.621.761.551 114,11 5 2021 3.761.911.243.274 3.291.322.687.957 114,30 Rata-Rata 3.024.230.379.916 2.637.684.725.901 114,65
Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor, yang sudah diolah 2023 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki presentase rata-  rata  efektivitas  pengelolaan  PAD  sebesar  114,65%.  Dalam  skala  interval,  hal  ini  berarti Kabupaten Bogor tergolong sangat efektif dalam mengelola PAD. Pada tahun 2017-2021, kinerja Pemerintah  Kabupaten  Bogor  dalam  memanfaatkan  potensi  daerah  sebagai  sumber  utama pendapatan  daerah  sudah  memuaskan.  Total  pendapatan  mentah  daerah  sudah  memenuhi target  yang  ditetapkan.  Efektivitas  anggaran  Kabupaten  Bogor  dari  tahun  2017-2021  tingkat efektivitasya sudah baik dengan pencapaian targetnya sudah terpenuhi dengan baik. Kondisi ini membuktikan  bahwa  Kabupaten  Bogor  sangat efektif dalam pengelolaan keuangannya  yang
dapat dinilai dari realisasi mampu melebihi target yang  ditetapkan.  Berdasarkan  uraian  di  atas maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bogor  dalam  hal  ini  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bogor sangat efektif dalam merealisasikan PAD yang dibuktikan dengan realisasi pendapatan asli daerah yang melebihi dari target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

## Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Total belanja
Belanja  langsung  adalah  belanja  yang  terkait  langsung dengan  kegiatan  (aktifitas) sedangkan  belanja  tidak  langsung  merupakan  pengeluaran  belanja  yang  tidak terkait  secara langsung. Belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan.
Analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen  internal  pemerintah  daerah,  yaitu  untuk  pengendalian  biaya  dan  pengendalian anggaran. (Kumba, 2023)
Tabel 4. Rasio Efisiensi Belanja No  Tahun  Realisasi Belanja Anggaran Belanja Rasio Efisiensi Belanja (%) 1 2017  6.875.742.319.986,00  7.432.383.155.000,00  92,51 2 2018  7.305.059.632.892,00  7.895.673.760.000,00  92,51
3 2019  7.771.218.179.777,00  8.398.595.484.000,00  92,52
4 2020  8.405.493.380.579,00  8.901.471.622.514,00  94,42 5 2021  8.708.394.133.531,00  9.118.855.702.000,00  95,48 Rata-Rata 7.813.181.529.353,00  8.349.395.944.702,80  93,57
Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor, diolah penulis 2023 Tabel di atas menunjukkan nilai Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017-2021. Pada tahun 2017 dan 2018 rasio efisiensi belanja menunjukkan di angka yang sama dengan presentase 92,51%. Kemudian pada tahun 2019 rasio menunjukkan presentase 92,52 dan  meningkat  pada  tahun  2020  menjadi  94,42%.  Selanjutnya  pada  tahun  2021  meningkat kembali  dengan presentase  sebesar  95,48%.  Berdasarkan  tabel  tersebut  terlihat  bahwa  pada tahun anggaran 2017-2021 tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Bogor termasuk dalam kategori  kurang  efisien  dengan  rata-rata presentase 93,57%.  Dalam  artian  kinerja  keuangan pemerintah kabupaten Bogor dalam mengelola pendapatan daerah untuk membiayai belanja kurang  efektif  karena  total  belanja  daerah  tidak  bisa  ditekan  sehingga  mendekati  anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hasil penjabaran diatas, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor belum dilaksanakan secara maksimal masih adanya ketergantungan Pemerintah Daerah kabupaten  Bogor  yang  masih  terbilang  besar  terhadap dana  transfer  yang  disaIurkan  oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Tentu hal ini  mempengaruhi tingkat kinerja keungan daerah Kabupaten  Bogor.  Jika  hal  tersebut  tidak  ditindaklanjuti  oIeh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bogor,  dimana  ketergantungan  keuangan  Kabupaten  Bogor  terhadap  dana  transfer  akan semakin meningkat, sebaliknya keuangan daerah Kabupaten Bogor akan semakin menurun.

## 4. Penutup Kesimpulan
Kinerja  keuangan  daerah  Kabupaten  Bogor  pada  dasarnya  mendukung  pelaksanaan otonomi   daerah.  Kondisi  ini  dibuktikan  dengan  hasil  analisis  masing-masing  indikator  kinerja keuangan sebagai berikut:
a) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bogor menunjukkan angka rata- rata 38,54%, hal ini menjelaskan kemampuan Kabupaten Bogor tergolong  kategori        sedang dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah.
b) Rasio Kemandirian Keuangan menunjukkan rata rata 70,28% menunjukan bahwa Kabupaten Bogor  memiliki  potensi  kemandirian  keuangan  pada  kategori  sedang.  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Bogor  tidak  terlalu  bergantung  kepada  pemerintah  pusat  dengan  adanya pendapatan transfer.
c) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor berada pada rata- rata 114,65%. Hal  ini  mencerminkan  bahwa  Pemerintah  daerah  masuk  kategori  sangat  efektif  daIam mengeIoIa Pendapatan Asli Daerah.
d) Rasio  Efisiensi  Belanja  Kabupaten  Bogor  berada  pada  angka  rata-rata  93,57%.  Hal  ini mencerminkan  dalam  mengelola  anggaran  belanja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bogor termasuk dalam kategori kurang efisien.

## Daftar Pustaka
Digdowiseiso  K,  at  al  (2015),  Sistem  Keuangan  Publik  (  E.  Sugiyanto,  Ed).  Lembaga  Penerbit Universitas (LPU-UNAS)
Digdowiseiso  K.  at  al  (2023),  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bima Tahun Anggaran 2017 – 2021, Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
Digdowiseiso K., Jumati J.B,  Nacikit NF, Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016-2020, Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
Digdowiseiso  K., Kaliwattu  D  (2023),  Analisis  Kemandirian  Fiskal  Ketergantungan  Fiskal  & Efektivitas Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta 2018-2022, Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
Digdowiseiso K., Petrus N, Andriani F, Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal, Dan Efektivitas  Fiskal  Provinsi  Kalimantan  Utara  Periode  2017-2022,  Jurnal  Ilmiah  Global Education 4 (1) (2023)
Digdowiseiso K., Pradana G.S, Purnama Puja (2023), Analysis of the Efficiency and Efectiveness in the City of Bima, Jurnal Ekonomi, 12 (02) (2023)
Digdowiseiso K., Tatroman A., Monierdin K., Analisis Kualitas Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2017-2021, Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
Indonesia. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bogor (2022). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bogor
Muthia, Arthaingan H. (2016). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010- 2014.” Jurnal Vokasi Indonesia .
Susilowati, I. H., Retnowulan, J., & Widiyanti, W. (2018). Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Periode Tahun 2012 - 2016. Widya Cipta , 2 (2), 193–200.