Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 651-657| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4036.651-657

## PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA MENANGA, KECAMATAN RENDANG, KABUPATEN KARANGASEM
Nyoman Handytya Wiarsa Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi,  Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia handywiarsaputra@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap  merupakan  program  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah,  khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Hal ini bertujuan meningkatkan jumlah pendaftaran tanah yang menerbitkan sertifikat di Indonesia. Hal ini sangat penting, sehingga diharapkan partisipasi  seluruh  masyarakat  akan  pentingnya  sertifikat  dan  diharapkan  Badan  Pertanahan  Nasional memberikan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan hak atas tanah. Penerapannya tertuang dalam Peraturan Menteri  Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018  tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  proses pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap  serta  kendala-kendalanya  dan  mengkaji  upaya-upaya pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap  di  Desa  Menanga  Kecamatan  Rendang  Kabupaten Karangasem.  Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah data hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis melalui teknik interpretasi dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis  lengkap  di Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten  Karangasem  dilakukan  untuk  mencapai  kepastian  hukum  kepemilikan  hak  atas  tanah.  Pelaksanaan program  ini  belum  efektif  dan  belum  dilaksanakan  secara  optimal  karena  rendahnya  partisipasi  dalam pengurusan sertifikat tanah.
Kata Kunci: Kepastian hukum, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Perlindungan hukum

## Abstract
Complete systematic land registration is a program organized by the government, specifically the "Ministry of Agrarian  Affairs  and  Spatial  Planning  or  Head  of  the  National  Land Agency".  with  the  aim  of increasing  the number  of  land  registrations  issuing  certificates  in  Indonesia.  This  is  very  important,  so  it  is  hoped  that  the participation  of  the  whole  community  in  the importance  of  certificates  and  it  is  hoped  that  the  National  Land Agency will provide socialization about the importance of ownership of land rights. Its application is contained in  the  Regulation  of  the Minister  of  Agrarian  Affairs  and  Spatial  Planning  or  the  Head  of  the  National  Land Agency of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. This study aimed to  examine the process of implementing a complete systematic land  registration and its obstacles and  to  examine  the  efforts  to  implement  a  complete  systematic  land  registration  in  the  village  of  Menanga, Rendang District, Karangasem Regency. The method used  was empirical  legal research. Sources of  data used were  primary  and  secondary  legal  data,  then  analyzed  through  interpretation  and  qualitative  techniques.  The results showed that the Implementation of Complete Systematic Land Registration in Menanga Village, Rendang District,  Karangasem  Regency  was  carried  out  to  achieve  legal  certainty  of  land  rights  ownership.  The implementation  of  this program has not been effective and has not been implemented optimally due to the low participation in the management of land certificates.
Keywords: Legal certainty, Complete Systematic Land Registration, Legal protection

## I. PENDAHULUAN
Tanah pada kehidupan manusia memiliki peranan yang sangat penting karena dapat dikatakan sumber kesejahteraan,  kemakmuran,  dan  kehidupan.  Tanah  memiliki  nilai  ekonomis  pada  kelangsungan kehidupan  manusia  karena  tanah  mampu  menghasilkan  sumber  daya  alam  bagi  banyak  orang,  maka dari  itu  tanah  dikatakan  memiliki  ikatan  yang  kuat  dengan  manusia.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Bumi air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Saleh, 1983); (Mulyadi, 2019) .
Diperkuat  lagi  dengan  adanya  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  yang  mengatur  tentang “Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  Undang-undang  Pokok Agraria  (UUPA)”.  Dengan  salah  satu  tujuan  umum  UUPA  yaitu  meletakkan  dasar-dasar  untuk memberikan  kepastian  hukum  mengenai  hak-hak  atas  tanah  bagi  rakyat  seluruhnya (Salman  & Susanto,  2007) .  Alasan  pemerintah  untuk  mengeluarkan  kebijakan  Pendaftaran  tanah  dikarenakan pemerintah ingin merealisasikan tujuan pokok dari Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tersebut.
Pendaftaran  Tanah  ialah  sebuah  susunan  aktivitas  yang  dilaksanakan  Pemerintah  secara  terus- menerus,  berkesinambungan,  dan  juga  teratur  yang  mencakup  pengumpulan  data,  pengolahan  data, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, pada bentuk peta dan daftar tentang bidang tanah dan juga satuan tempat tinggal susun, termasuk juga pemberian surat tanda bukti haknya  pada  bidang  tanah  yang  telah  terdapat  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  dan  hak-hak eksklusif  yang  membebaninya.  Pendaftaran  tanah  dapat  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  pendaftaran tanah  secara  sistematis,  yaitu  pendaftaran  tanah  yang  dilaksanakan  secara  serentak  dan  pendaftaran tanah  secara  sporadik,  yaitu  pendaftaran  tanah  pada  suatu  wilayah  tertentu,  atau  pendaftaran  tanah secara individual dan masal (Novi et al., 2016) .
Dalam  Undang-undang  Pokok  Agraria  pada  Pasal  19  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Uraian penjelasan dari aturan ini  ditujukan  pada  pemerintah  untuk  mengadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  Indonesia.  Para pemegang  hak  atas  tanah  tersebut  mempunyai  hak  untuk  mendaftarkan  tanahnya  untuk  dapat mendapatkan  “surat tanda bukti hak  atas tanah yang berlaku” tersebut sebagai alat pembuktian  yang kuat sebagai pemegang hak atas tanah (Effendy, 1993)
Pendaftaran  tanah  diatur  pada  pasal  3  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997,  yang menjelaskan  tujuan  dari  pendaftaran  tanah,  yaitu:  a)  Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susuh dan hak-hak lain  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang bersangkutan;  b)  Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam  mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar c) Untuk terselenggaraanya tertib administrasi pertanahan.
Guna mewujudkan hasil yang diharapkan, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun mengenalkan program “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap” yang merupakan kegiatan pemerintah secara  yang dilakukan  secara  terus-menerus,  berkesinambungan  dan  juga  teratur.  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian dan  pemeliharaan data fisik dan yuridis berupa peta dan daftar yang berkaitan dengan bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk dengan tanda bukti hak bagi bidang tanah yang sudah ada hak nya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya.
Program  Pendaftaran  Tanah  Sistem  Lengkap  yang  telah  digencarkan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  diharapkan  untuk  dapat  mendorong  mobilitas  dan  juga  kemajuan  ekonomi  bagi masyarakat-masyarakat  yang  kurang  mampu.  Karenanya,  sertifikat  masyarakat  dapat  menjadi  benda berharga  yang  dapat  digunakan  sebagai  jaminan  bagi  bank  dan  juga  lembaga  keuangan.  Program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  ini  selain  mampu  untuk  menggerakkan  perekonomian masyarakat,  diharapkan  juga  agar  dapat  meminimalisir  konflik-konflik  pertanahan  yang  sering  ada selama  ini.  Sebab,  program  ini  akan  mencatat  semua  jenis  bidang  tanah  dan  memetakannya  secara akurat.  Uraian  di  atas  menyebabkan  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  berkaitan  dengan pemberian  alas  bukti  hak  milik  dalam  hal  ini  sertifikat  kepemilikantanah  melalui  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap
Penelitian  terdahulu  juga  pernah  melakukan  penelitian  yang  relevean  dengan  penelitian  ini, seperti Estiani & Prabandari, (2019) mengungkapkan bahwa pengurusan sertifikat kepemilikan tanah sesuai  prosedur  dan  regulasi  Perundang-undangan.  Dalam  proses  pengurusan  sertifikat  kepemilikan tanah  menjadi  tugas  dan  tanggungjawab  lembaga  pemerintah  yang  berwenang  untuk  mengedukasi masyarakat  dalam  pengurusan  sertifikat  kepemilikan  tanah,  ditemukan  kendala  dari  masyarakat rendahnya  minat  dalam  pengurusan  sertifikat  adalah  masih  belum  ada  sosialisi  tentang  pemahaman secara mendalam guna sertifikat tanah tersebut (Urip, 2013) ; (Rahman, 2010) . Dari beberapa temuan
penelitian  terdahulu,  maka  penelitian  saat  ini  mengkaji  ulang  regulasipelaksanaan  pendaftaran  tanah sistematis  lengkap  di  Desa  Menanga,  Kecamatan  Rendang,  Kabupaten  Karangasem  dan mengungkapkan  hambatan  dan  upaya  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  di Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  empiris.  Penelitian  empiris  di bidang  hukum  adalah  penelitian  yang  memakai  data  primer  sebagai  data  utamanya,  dimana  peneliti harus  terjun  langsung  ke  lokasi  dengan  Teknik  pengumpulan  data  yaitu  penelitian  lapangan  (field research)  dan  penelitian  kepustakaan  (library  research)  dengan  mengumpulkan  sejumlah  data  dari buku-buku  dan  ilmiah  serta  peraturan  perundang-undangan  maupun  dokumen  lainnya.  Penelitian  ini dilakukan  di  Kantor  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Karangasem,  karena  peneliti  ingin  mengetahui apakah  pensertifikatan  tanah  melalui  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  di  Kantor  Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem berjalan berjalan dengan efektif atau tidak. Dengan menganalisis menggunakan  teknik  interpretasi  dan  kualitatif (Sunggono,  2003) .  Sedangkan  bahan  hukum  yaitu bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  selanjutnya  dianalisis  dengan  menginterpretasikannya  dan menyajikannya  secara  deskriptif  yaitu  metode  menganalisis  bahan  hukum  dengan  menyusunnya secara sistematis dan menarik kesimpulan ilmiah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap, mengatur  tujuan  dari  Pendaftaran tanah sistematis  lengkap,  yaitu  Tujuan  program  PTSL  adalah untuk  percepatan  pemberian  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  Hak  atas  Tanah  masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran msyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan”.
Objek  PTSL  dapat  kita  temukan  dalam  Pasal  4  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap.  Objek  PTSL  meliputi  seluruh  bidang  tanah,  baik  bidang  tanah  yang  belum ada  hak  atas  tanahnya  maupun  bidang  tanah  yang  memiliki  hak  dalam  rangka  memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.
Berdasarkan hasil  wawancara dengan Bapak  Nyoman Suradnya  selaku Ketua  Satgas Fisik pada tanggal 1 Maret 2021 dikantor Pertanahan Kabupaten Karangasem diketahui bahwa secara garis besar tahapan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  yang  dilakukan  di  Desa  Menanga, Kecamatan Rendang dibagi menjadi beberapa tahapan:
1. Perencanaan  dan  Persiapan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  dilaksanakan  oleh  Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karangasem  dengan  menetapkan  penyebaran  target  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Karangasem dan  salah satunya di Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.
2. Penetapan  Lokasi  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Tahapan  penetapan  lokasi kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  dilaksanakan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan dengan menetapkan  lokasi  kegiatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap  di  wilayah kerjanya.  Penetapan  Lokasi  tersebut  dilakukan  dalam  satu  wilayah  kelurahan  atau  secara bertahap bagian demi  bagian dalam satu hamparan.
3. Pembentukan dan Penetapan  Panitia  Ajudikasi  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap dilaksanakan  dan  dibentuk  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan.  Susunan  Panitia  Ajudikasi Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap adalah sebagai berikut:
a. Ketua Panitia merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan.
b. Wakil  Ketua  yang  membidangi  infrastruktur  agraria  merangkap  anggota  yang  dijabat  oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan infrastruktur pertanahan.
c. Wakil Ketua yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan hubungan hukum pertanahan.
d. Sekretaris yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan.
e. Kepala Desa/Kelurahan setempat.
f. Anggota  dari  unsur  Kantor  Pertanahan  sesuai  kebutuhan.  Dengan  mempertimbangkan ketersediaan  sumber  daya  aparat  pelaksana,  setiap  Panitia  Ajudikasi  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  dapat  dibentuk  untuk  lebih  dari  satu  atau  untuk  beberapa  wilayah kecamatan dengan melibatkan unsur perangkat setiap desa atau kelurahan yang bersangkutan.
Panitia Ajudikasi Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut mempunyai tugas sebagai berikut (Martati & Karjoko, 2017) .
a. Menyiapkan rencana kerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
b. Mengumpulkan dokumen data fisik dan dokumen asli data yuridis untuk semua bidang di area yang  bersangkutan  dan  berikan  tanda  terima  dokumen  tersebut  kepada  pemilik  hak  atau kuasanya.
c. Memberikan  bantuan  dalam  melengkapi  persyaratan  bukti  kepemilikan  tanah  sesuai  dengan undang-undang.
d. Memeriksa  kebenaran  formal  Data  Fisik  dan  data  Yuridis  alat  bukti  kepemilikan  atau penguasaan tanah.
e. Mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan.
f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan.
g. Mengesahkan  hasil  pengumuman  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  e  yang  akan  digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak.
h. Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
i. Melakukan  supervisi  pelaksanaan  dan  hasil  pekerjaan  Satuan  Tugas  Fisik  dan  Satuan  Tugas Yuridis.  Dalam  melaksanakan  tugas-tugas  tersebut  Panitia  Ajudikasi  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  dibantu  oleh  Satuan  Tugas  Fisik  (Satgas  Fisik)  dan  Satuan  Tugas  Yuridis (Satgas  Yuridis)  yang  dibentuk  pada  masing-masing  kelurahan  atau  meliputi  beberapa kelurahan.
4. Tahapan penyuluhan dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  dan  Panitia  Ajudikasi  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis,  dan  dilakukan dengan memberikan penjelasan yaitu:
a. Manfaat  bagi  masyarakat,  pemerintah  dan  negara  atas  hasil  pelaksanaan  program  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
b. Penetapan dan pemasangan tanda batas masing-masing bidang tanah.
c. dokumen yuridis yang perlu disiapkan.”
d. Jadwal  pengukuran  bidang  tanah  dan  pengumpulan  data  yuridis  oleh  Satgas  Fisik  dan  Satgas Yuridis.
e. Hasil akhir kegiatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
f. pembiayaan  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  atau  sumber  lain  yang  sah  melalui  kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
g. Kemungkinan biaya atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
5. Pengumpulan  Data  Fisik  dan  Data  Yuridis  Bidang  Tanah,  Tahapan  pengumpulan  data  fisik dilakukan  kegiatan  pengukuran  dan  pemetaan  yang  meliputi  pembuatan  peta  dasar  pendaftaran, penetapan  batas  bidang-bidang  tanah,  pengukuran  dan  pemetaan  bidang-bidang  tanah  dan pembuatan  peta  pendaftaran,  pembuatan  daftar  tanah  dan  pembuatan  surat  ukur.  Pembuatan  peta dasar pendaftaran itulah yang merupakan dasar untuk pembuatan peta pendaftaran. Pada penerapan Pendaftaran  tanah  yang  sistematis,  digunakan  peta  dasar  pendaftaran  untuk  memetakan  bidang- bidang  tanah  yang  sudah  didaftar.  Sementara  itu,  dalam  penerapan  pendaftaran  tanah  secara sporadik, disediakan peta dasar pendaftaran supaya bidang tanah yang didaftar diketahui letaknya dalam  hubungannya  dengan  bidang  tanah  lain  di  suatu  wilayah,  akhirnya  dapat  menghindari terjadinya  penerbitan  sertifikat  ganda  atas  satu  bidang  tanah.  Berikutnya  yaitu  tahapan
pengumpulan  data  yuridis  yang  dilaksanakan  untuk  mendapatkan  data  mengenai  hak  dan  siapa pemegang  haknya  serta  ada  atau  tidaknya  pihak  lain  yang  membebaninya.  Pengumpulan  data tersebut  menggunakan  alat  pembuktian  berupa  dokumen  dan  lain-lainnya.  Dalam  kegiatan pengumpulan data yuridis diadakan perbedaan antara pembuktian hak-hak baru dan hak lama.
6. Tahapan  pemeriksaan  tanah  dilaksanakan  untuk  memastikan  bahwa  informasi  yang  terkandung dalam data  fisik  dan  data yuridis  memadai untuk kondisi lokasi.
7. Pengumuman  data  fisik  dan  data  yuridis  bidang  tanah  serta  pembuktian  hak,  Tahapan pengumuman  data  fisik  dan  data  yuridis  bidang  tanah  serta  pembuktian  hak  dilaksanakan  untuk memenuhi  asas  publisitas  dalam  pembuktian  pemilikan  tanah  maka  dilaksanakan  pengumuman data fisik dan data yuridis yang dipublikasikan di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa atau Kelurahan  setempat  dan  apabila  ada  di  Kantor  Pembantu  (basecamp)  Panitia  Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, selama 14 (empat belas) hari kalender. Pembatasan waktu sepanjang  14  hari  kalender  adalah  salah  satu  upaya  mempercepat  proses  pendaftaran  tanah, sehingga dengan adanya pembatasan waktu tersebut diharapkan proses pengumuman data fisik dan data yuridis akan lebih cepat, dan tahapan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  dapat  dilanjutkan  pada  tahap  berikutnya.  Asas  publisitas  sebagaimana  dimaksud  pada Ayat  (1),  diperkuat  dengan  memasang  tanda  atau  papan  yang  bertuliskan:  “Bidang  Tanah  atas Nama:  Ini dalam proses pendaftaran tanah sistematis  lengkap. bagi pihak  yang berkeberatan agar menyampaikannya kepada panitia ajudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap  Setempat”, pada lokasi  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  oleh  masing-masing  pemilik  tanah.  Kebenaran materiil data fisik dan data yuridis sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon/pemilik/peserta ajudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap.
8. Penerbitan  keputusan  pemberian  hak  atas  tanah  berdasarkan  berita  acara  hasil  pengumuman maka,  ketua  panitia  ajudikasi  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  menetapkan  keputusan penetapan hak atau keputusan  penegasa atau pengakuan hak.
9. Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah.
Dalam  upaya  memberikan  kepastian  hukum  untuk  bidang  pertanahan  memerlukan  ketersediaan perangkat  hukum  tertulis  yang  lengkap  dan  jelas  serta  dilakukan  secara  konsisten,  maka dilaksanakannya  Pendaftaran  tanah  melalui  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap.  Ketersediaan perangkat  hukum  tertulis  dapat  menyebabkan  siapapun  yang  mempunyai  kepentingan  akan  mudah mengetahui kemungkinan apa saja yang tersedia untuk menguasai dan menggunakan keperluan tanah, bagaimana  cara  untuk  memperolehnya,  hak  dan  kewajiban,  serta  larangan  dalam  menguasai  tanah dengan  hak  tertentu,  saksi  jika  mengabaikan  ketentuan,  serta  hal  lain  yang  mempunyai  hubungan dengan penguasaan dan penggunaan tanahnya (Harsono, 2007) ; (Ali Achmad Chomzah, 2004) . Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karangasem  pada  tahun  2019  mendapatkan  target  PTSL  sebanyak 30.000, 20.000 untuk target peta bidang tanah dan 10.000 untuk target Sertipikat Hak Atas Tanah. Ini merupakan  Langkah  pemerintah  untuk  mempercepat  pendaftaran  tanah  yang  belum  bersertipikat  di Kabupaten  Karangasem.  Khususnya  di  Desa  Menanga,  sertipikat  yang  telah  di  selesaikan  dalam program ini sebanyak 1091 sertipikat.
2. Hambatan Dan Upaya dalam Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap di Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem Hukum  ditegakkan  dengan  memperhatikan tiga unsur diantaranya  kepastian  hukum,  kemanfaatan, dan keadilan.  Karena  tidak  mudah  menimbulkan  keseimbangan  antara  ketiga  unsur  maka  ketiga ketiga  unsur  itu  tidak  dapat  di  titik  beratkan  pada  salah  satu  unsur  saja.  Secara  normative,  kepastian hukum  adalah  peraturan yang diciptakan  dan diundangkan dengan  pasti  karena mengatur secara jelas dan logis (Suadi, 2016) . Tanpa adanya kepastian hukum, seseorang tidak akan tahu apa yang harus dilakukan yang  menyebabkan timbulnya  perasaan  yang tidak nyaman,  dan  ketika  terlalu menitikberatkan kepada  kepastian  hukum dan terlalu mentaati  suatu aturan alhasil akan kaku dan menimbulkan ketidakadilan.
Pendaftaran Tanah diadakan sebagai upaya menjamin  kepastian  hukum, pendaftaran tanah  ini dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  pemerintah  (BPN,  1989).  Agar  dapat memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dan  legitimasi  dari  negara,  maka  setiap  pemanfaatan  dan penguasaan  atas  tanah yang termasuk  dalam  penanganan  masalah harus didasarkan dan
diselesaikan  secara  hukum  (yuridis-teknis)  serta  tetap  berlandaskan  konstitusi  yang  diatur  dalam konteks  kemakmuran  rakyat  yang  termasuk  melaksanakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  Indonesia dalam  upaya  memberikan jaminan kepastian hukum (Yamin & Lubis, 2012) .
Jaminan  dan  kepastian  hukum  pada  hak  atas  tanah  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  adalah salah  satu  tujuan  utama  dari  UU  Pokok  Agraria  yang  harus  dilaksanakan,  maka  pada  Undang- undang  Pemerintah  untuk  menjalankan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  Indonesia  yang  bersifat rechtkadaster  yang berarti memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak.
Kepastian hukum adalah suatu hal yang menjadi harapan subjek hukum dalam memahami suatu aturan dilarang atau tidaknya oleh hukum,  maka diperlukan  suatu  norma yang  baik  dan jelas dalam membentuk peraturan  perundang–undangan yang memiliki penerapan  jelas di masyarakat. Kepastian hukum  bukanlah  suatu  hal  yang  mutlak  untuk  memenuhi  tujuan  hukum,  namun  dapat  diartikan sebagai  saran  yang  tepat  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  yang  memperhatikan  asas  manfaat  dan efisiensi.
Pemerintah memberikan suatu jaminan  kepastian  dan  perlindungan  hukum kepada masyarakat dalam  menguasai  tanah dengan cara pendaftaran  tanah. Penguasaan  tanah memiliki arti fisik  dan  arti  yuridis.  Penguasaan  tanah  dalam  arti  yuridis  adalah  penguasaan  tanah  yang berlandaskan hak dan dilindungi  oleh hukum serta memberikan  kewenangan  kepada pemegang hak tersebut  untuk  menguasai  bidang fisik tanah  yang  dihaki,  seperti pemilik tanah menggunakan  atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak  yang lain. Pasal  1  angka 2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Penatagunaan Tanah menyebutkan  bahwa penguasaan  tanah  merupakan  hubungan  hukum  antara  orang  perorangan,  kelompok  masyarakat atau  badan  hukum  dengan  tanah  sesuai  dengan  UUPA.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  diketahui bahwa  adanya  hak  atas  penguasaan  tanah  adalah  serangkaian  wewenang,  kewajiban,  dan  atau larangan  untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu bagi  pemegang haknya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan analisis data, diketahui hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah  sistematis  lengkap  di  Desa  Menanga,  Kecamatan  Rendang  Kabupaten  Karangasem  bertujuan untuk  percepatan  pemberian  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun dalam Pelaksanaanya program ini belum efektif dan belum terlaksana secara optimal yang dimana hanya sebanyak 1091 sertifikat yang baru terselesaikan. Adapun  hamabatan  yang  dihadapi  adalah  Banyaknya  syarat-syarat  administrasi  yang  minim  dimiliki oleh  masyarakat  yang  akan  dimasukkan  dalam  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap sehingga  mempersulit  pihak  Badan  Pertanahan  Nasional  untuk  melengkapi  berkas  sebagai  syarat pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap.  Upaya  yang  dilakukan  pihak  Badan  Pertanahan  Nasional dengan cara melakukan sosialisasi berkelanjutan dan mempersiapkan dan mengarahkan syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap sehingga dengan adanya sosialisasi masyarakat  lebih  siap  dalam  melengkapi  berkasberkas  administrasi  yang  dibutuhkan  pada  program pendaftaran tanah sistematik lengkap.

## 2. Saran
Adapun  saran-saran yang dapat diberikan  terkait pengkajian yang telah dilakukan adalah  diharapkan partisipasi  semua  masyarakat  baik  itu  kesadaran  akan  pentingnya  sertifikat  dan  pemerintah  yang memfasilitasi  dalam  pendaftaran  tanah  pada  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  yang saling  bersinergi  dalam  mewujudkan  reforma  agraria  yang  baik.  Diharapkan  Badan  Pertanahan Nasional  mampu  memberikan  sosialisasi  terhadap  pentingnya  kepemilikan  hak  atas  tanah  dengan bukti  sertifikat  yang  didaftarkan  di  kantor  pertanahan  setempat,  terutama  melalui  program-program yang tetap dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Achmad Chomzah. (2004). Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) . Jakarta: Prestasi Pustaka . Effendy,  B.  (1993). Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  dan  Pelaksanaannya .  Bandung:  Alumni Bandung .
Estiani,  &  Prabandari,  A.  P.  (2019).  Yuridis  terhadap  Penerbitan  Sertifikat  Hak  atas  Tanah Berdasarkan Akta Cacat Hukum. Juranal Notarius , 12 (2), 811–823 . Harsono, B. (2007). Hukum Agraria Indonesia . Djmbatan. Martati, A., & Karjoko, L. (2017). Implementasi Asas Akuntabilitas dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematik . Universitas Surakarta .
Mulyadi,  S.  (2019).  Penyelesaian  Sengketa  Kepemilikan  Tanah  Bersertifikat  Ganda. Jurnal  Yuridis , 6 (1), 147–173.
Novi, M., Njatrijani, R., & Aminah. (2016). Tanggungjawab Penanggung terhadap Klaim Tertanggung dalam Pelaksanaan Asuransi Marine Hull and Machinery. Law and Justice , 5 (2), 1–13.
Rahman,  T.  (2010).  Akibat  Hukum  Kebijakan  Deregulasi  Peningkatan  Hak  Atas  Tanah  Perumahan Terhadap  Perjanjian  Kpr  yang  Memuat  Klausula  Pembebanan  Hak  Tanggungan. Law  Reform , 5 (2), 1–46. Saleh, R. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana . ksara Baru: Jakarta.
Salman,  O.,  &  Susanto,  A.  F.  (2007). “Teori  Hukum  (Mengingat,  Mengmpulkan  dan  Membuka Kembali).” Bandung: Refika Utama . Suadi,  A.  (2016). Politik  Hukum:  Perspektif  Hukum  Perdata  dan  Pidana  Islam  Serta  Ekonomi Syariah . Jakarta: Kencana .
Sunggono, B. S. B. (2003). Metode Penelitian Hukum Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Urip,  S.  (2013). Pendaftaran  dan  Peralihan  Hak  atas  Tanah  cetakan  kelima  PT  Adhitya  Andrebina Agung Jakarta . PT Adhitya Andrebina Agung .
Yamin, M., & Lubis, A. R. (2012). Hukum Pendaftaran Tanah . Mandar Maju: Bandung .