## Peran Kantor Pertanahan Untuk Penertiban Dan Pemanfaatan Tanah Terlantar Di Kota Semarang

## Fredy Kristyan, Nyoman Serikat Putra Jaya, Irma Cahyaningtyas
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail : kristyanfredy@gmail.com

## Abstract
Control  and  Utilization  of  neglected  land  by  the  Land  Office  is  contained  in  Government Regulation  Number  11  of  2010  concerning  Controlling  and  Utilization  of    Neglected  Land  and Head  of  the  National  Land  Agency  Regulation  Number  9  of  2011  concerning  Amendment  to Regulation  of  the  Head  of  the  National  Land  Agency  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  4  of 2010  concerning  Procedures  for  Control  NeglectedaLand.  Neglected  land  disrupts  theacourse ofadevelopment,  there  are  plans  for  development  on  land  but  construction  is  stalled  or  delayed, hampered by improper licenses and leases, and guarantees of land rights to banks but rights holders are  unable to  pay  off in  time  determined. The role of the  Land Office in  controlling  and utilizing abandoned  land  is  to  carry  out  an  inventory  phase  accompanied  by  identification  and  research  on land that is indicated to be neglected. Constraints faced by the Land Office are the subject of rights difficult to find and where they are not known. Efforts made to control and utilize abandoned land, among  others,  made  efforts  to  optimize  the  land  indicated  to  be  neglected  and  to  carry  out socialization regarding Government Regulation Number 11 of 2011

## Keywords: role; neglected land; land office

## Abstrak
Penertiban  dan  Pemanfaatan  tanah  yang  terlantar  yang  ditangani  oleh  Pemerintah  tertuang  di Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Penertiban  dan  Pemanfaatan  Tanah  yang Terlantar,  karena  dari  adanya  tahan  terlantar  sendri  menyebabkan  terganggungnya  pembangunan dan  memngingat  juga  persediaan  tanah  yang  terbatas  dan  kebutuhan  tanah  yang  bertujuan  untuk pembangunan  meningkat.  Adanya  rencana  untuk  pembangunan  tersebut  peran  kantor  Pertanahan dam  melakukan  penertiban  tanah  terlantar  adalah  melakukan  tahan  yg  disebut  inventarisasi  dan disertai dengan identifikasi dan riset ke tanah yang terlantar itu sendiri. Adapun kendala yang harus dihadapi yaitu subyek yang sulit ditemukan dan susah untuk diketahui keberadaannya. Usaha yang harus  dilakukan  untuk  menertibkan  dan  mendayagunakan  tanah  yang  terlantar  yaitu  melakukan usaha mengoptimalkan suatu tanah yang dinilai terlantar dan melakukan sosialisasi.

## Kata Kunci: Peran; Pemanfaatan; Kantor Pertanahan

## A. Pendahuluan
Tanah  sebagai  bagian  dari  bumi  dan  bisa  juga  bisa  berfungsi  memenuhi  kebutuhan dasar suatu lahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Tanah tersebut juga  dapat  dijadikan  untuk  berinvestigasi  yang  sangat  positif  dan  bisa  menjadikan peningkatan  permintaan  tanah  serta  dapat  menimbulkan  persaingan  untuk  mendapatkan suatu  yang  bersangkutan  yang  dimana  harus  memaksa  orang  untuk  mengeluarkan
pengorbanan yang besar untuk meraih sesuatu. Hal tersebut menimbulkan bangunan menjadi bernilai, selain itu sebagai faktor produksi, tanah memerlukan tempat yang sangat penting di kehidupan  manusia,  karena  tanah  tersebut  sangat  dibutuhkan  dalam  kehidupan  pangan, pemukiman  dan  nantinya  untuk  pemakaman.  Pentingnya  arti  dari  suatu  tanah  bagi  suatu kehidupan  yaitu  karena  kehidupan  itu  susah  untuk  dipisahkan  dari  yang  namanya  tanah. Hidup diatas tanah dan mendapatkan bahan pangan dengan memanfaatkan tanah itu sendiri (Kartasapoetra, 1984).
Tanah yang merupakan sumber dari kelangsungan hidup dari suatu masyarakat untuk mencapai kemakmuran yang terbagi dengan adil, maka tanah tersebut bisa untuk diusahakan untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  berhubungan dengan persediaan, penguasaan, pemakaian dan  pemeliharaan  dan  itu  semua  harus  perlu  diatur  agar  terjamin  kepastian  hukum  bagi masyarakat  luas,  terutama  dari  kelompok  petani  dengan  memperhatikan  kegunaan  dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berlanjut.
Kegiatan pembangunan yang dimana hal tersebut memerlukan lahan dan ruang untuk tempat  menampung  aktivitas  itu  sendiri.  Semua  ini  berhubungan  dengan  sesuatu  masalah yang terkait oleh lingkungan pembangunan yang berlangsung (Ridwan, Juniarso & Sudrajat, 2007).  Maka  dari  itu,  memohon  perijinan  utnuk  mendapatkan  hak  atas  tanah  yang  pada awalnya merupakan tanah negara.
Tanah yang bisa disebut dengan menyangkut hidup masyarakat yang luas dan itu juga perlu  untuk  ditata  terlebih  dahulu  untuk  dapat  menggunkannya.  Dari  pemegang  hak  itu sendiri  tidak  cuma  memiliki  sebuah  wewenang  dari  tanah  yang  dimilikinya  tapi  juga mempunyai  kewajiban  menggunakan  potensi  tanah  HM  dapat  digunakan  sebagai kepentingan sebuah bangunan (Supriadi, 2007).
Tanah  yang  terlantar  menurut  Pasal  1  angka  5  Peraturan  Kepala  Badan  Nasional Nomor 4 Tahun 2010 yaitu tanah yang sudah diberikan hak oleh suatu negara yang berupa HM,  HGU,  HGB,  Pakai,  dan  Mengelola  ataupun  dasar  dari  pengusaan  atas  tanah  yang diberikan. (Soemardjono, 2008).
Penjelasan  Umum  UUPA  menyebutkan  hak  atas  tanah    yang  terdapat  dalam seseorang  tidak  bisa  dibetulkan  bahwa  untuk  kepentingan  secara  pribadi,  hal  itupun  bisa menimbulkan  kerugian  untuk  masyarakat.  Untuk  menggunakan  tanah  harus  sesuai  dengan keadaan  dari  haknya  dan  hal  itupun  bisa  bermanfaat  bagi  kesejahteraan  untuk masyarakatmaupun  negara.  Meskipun  demikian  persyaratan  yang  sudah  ada  tidak  berarti kepentingan  perseorangan  akan  terdesak    oleh  kepentingan  yang  tertuju  ke  ke  masyarakat. UUPA  selalu  memperhatikan  kepentingan  perorangan,  kepentingan  dari  masyarakat  lalu
kepentingan  tersebut  harus  bisa  menjadi  adil  dan  bisa  mengimbangi,  dan  hal  tersebut  bisa untuk mencapai tujuan pokok yang bertujuan untuk kemakmuran, keadilan, dan kebahagian bagi masyarakat.
Tanah  yang  terlantar  sendiri  yaitu  salah  satu  dari  permasalahan  yang  harus mendapatkan perhatian lebih jika tidak selesaikan dengan baik hal tersebut pada gilirannya akan mengganggu jalan sebuah perkembangan dan juga bisa melanggar asas keadilan untuk masyarakat,  yang  perlu  diingat  juga  persediaan  tanah  yang  saat  ini  sudah  terbatas  dan kebutuhan  yang  semakin  meningkat  yang  diperlukan  untuk  pembangunan,  pertanian,  dan perumahan. Akibat hukum yang timbul dari perlakuan tersebut, bisa diberikan wewenang ke negara  untuk  bisa  menguasai  tanah  dengan  memperhatikan  pemebrian  ganti  rugi  untuk pemegang hak atas tanah yang terlantar tersebut ( Hutagalung , 2008).
Salah  satu  dari  permasalahan  yang  menyangkut  tentang  pertanahan  yang  harus mendapatkan perhatian yaitu adanya bidang tanah yang keadaanya sudah tidak terurus. Jika permasalahan  tersebut  ditangani  dengan  penuh  perhatian,  hal  ini  pada  kesempatan  akan menggangu  jalannya  pembangunan,  dan  mengingat  juga  persediaan  dan  kebutuhan  sudah tidak bisa di sama ratakan lagi. Di daerah pedalama atau pedesaan, terdapat suatu tanah yag terlantar bisa menggangu kelestarian swasembada dibidang panga, dan di daerah perkotaan sendiri  adanya  suatu  tanah  yang terlantar  akan  menimbulkan suatu  tempat  yang kotor, dan dapat mengurangi estetika dan efisiensi penggunaan tanah serta dapat menimbulkan masalah sosial. (Imam, 1998).
Permasalahan  tanah  yang  terlantar  tidak  bisa  dianggap  mudah  untuk  diselesaikan karena  dilihat  dari  fisik  dapat  dikatakan  tanah  tersebut  adalah  tanah  yang  terlantar  karena tanahnya sudah lama tidak dimanfaatkan dan tanah tersebut sudah dipenuhi ilanglang, tetapi secara  yuridis  uantuk  bisa  menyatakan  lima  bidang  tanah  yang  terlantar  itu  tidak  bisa dikatakan mudah karena harus dilakukan sebuah riset agar mendapatkan data yang valid dan data tersebut bisa diproses. (Kurniawan, 2015).
Pasal  10  UUPA  mewajibkan  untuk  yang  memegang  hak  tanah  supaya  menjaga kelestarian dari tanahnya dengan demikian juga akan diikuti dengan sanksi yaitu pada Pasal 27  huruf  a  angka  3,  Pasal  34  huruf  e  kemudian  Pasal  l40  huruf  e,  bahwa  semua  hak  yang berkaitan  atas  tanah  tersebut  akan  dihapus  dan  akan  dialihkan  ketangan  Negara  apabila tanah tersebut ditelantarkan.
Mengingat  juga  sudah  banyak  tanah  yang  ditelantarkan  yang  dimana  cara memanfaatkannya,  Pemerintah  sudah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Thun 1998 tentang Penerbitan dan Pemanfaatan Tanah Terlantar, kemudian Peraturan Pemerintah
ini di  teruskan dengan Peraturan Menteri Negara  Nomor 3 Tahun 1998 tentang Keharusan untuk  Memanfaatkan  Tanah  Kosong  untuk  tumbuhan  pangan,  dari  peraturan  tersebut  ini tidak bisa menentukan batas waktu dari sejak kapan tanah itu ditelantarkan.
Database  dan  laporan  bidang  penanganan  yang  bermasalah  dan  yang  mengendalikan pertanahan  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  menunjukan  dengan  adanya  tanah  yang terlantar dan tanah yang masih terlantar di Kota Semarang yaitu PT. Tanah Mas Duaja, PT. Tanjung  Mas  Sejahtera,  PT.  Bukit  Semarang  Jayametro,  PT.  Mitra  Cipta  Sejati,  PT. Halotama Aditya Cipta Laras, PT. Nuscom Asri, PT. Karya Deka Alam Lestari.
Pandangan dari teori keadilan John Rawls adalah melihatkan rancangan keadilan yang menyamaratakan  lalu  mengangkat  perjanjian  sosial  ke  tingkat  yang  abstrak  dan  bisa  lebih tinggi.  Untuk  bisa  menjalankan  dengant  penjelasan  yang  menonjol  yaitu  prinsip  dari keadilan untuk struktur dasar masyarakat yaitu bersepakat atas tujuan yang sama.
Teori tersebut  dijelaskan  dengan  mengelompokkan  dan  memberikan  sistem  yang disampaikan  dan  teori  tersebut  juga  bisa  memberikan  nilai  subjektivitas  jika  terjadi fenomena yang cukup rumit (Adisasmita, 2005).
Keadaan  sosial  dari  masyarakat  yaitu  adil  jika  melewati  proses  sepakat  yang mengambil spekulasi dengan tepat dan bisa dimasukkan ke siste aturan yang bersifat umum. Dari  setiap  individu  yang  bisa  melihat  dirinya  tercipta  dalam  posisi  yang  tepat  di  dalam masyarakat  yang  tidak  umum  dan  sifat  dari  posisi  tersebut  secara  nateri  bisa  sangat berpengaruh  dengan  kehidupannya.  Namun  untuk  masyarakat  yang  mendpatkan  poisi tersebut bisa menjadi dekat dengan masyarakat  yang mempunyai sifatnya sangat tulus atau tanpa pamrih. Sebab orang tersebut memenuhi prinsip yang dimana kelompok yang sejajar yang  setuju  di  dalam  keadaan  yang  nyata.  Pengertian  ini,  anggota  yang  remasuk  dalam prinsip  tersebut  adalah  otonom  dan  mempunyai  kewajiban  kelompok  tersebut  berprinsip dengan sukarela(Rawls, 2011).
Berdasarkan latar belakang  yang  sudah  dibahas  dan  dapat  disimpulkan  permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam artikel jurnal ini antara lain, pertama, faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya penelantaran tanah di wilayah kota Semarang?; kedua, apa saja kendala yang terjadi dalam penertiban dan pendayagunaan tanah yang terlantar?.
Ada  beberapa  penelitian  yang  dimana  bisa  untuk  meyakinkan  hasil  dari  riset,  maka sangat  diperlukan  isi  dan  nilai  terhadap  riset  yang  bisa  diharapkan  untuk  memaksimalkan riset,  dari  artikel  jurnal  yang berjudul,  “Ekspetasi  Pengelolaan Tanah Terlantar oleh  Baitul Mal  Dalam  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat”,  dan  artikel  tersebut  ditulis  oleh  Zaki Ulya  (2016).  Jurnal  tersebut  membahas  tentang  bagaimana  bentuk  dari  mengelola  tanah
yang  terlantar  dan  bisa  mewujudkan  keadilan  dan  kesejahteraan  untuk  masyarakat  di  kota Aceh  dan  sesuatu  yang  menyebabkan  kendala  dalam  pembangunan  dan  pengelolaan  tanah yang terlantar di Aceh (Ulya, 2016). .
Kemudian pada tahun 2017 diterbitkan artikel jurnal berjudul “Konsep Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Reforma Agraria”. Artikel ini membahas tentang kenyataan tentang reforma dari agraria dalam bidang hukum pertanahan di Indonesia (Heryanti, Muryati, & Yulistyowati, 2017).
Selain  itu,  di  tahun  2019  dari  artikel  yang  berjudul  “Wewenang  Pemerintah  dalam Penentuan  Kriteria  Tanah  Terlantar”.  Artikel  ini  membahas  mengenai  kenyataan  dari gerakan  Pemerintah  dalam  menerbitkan  keputusan  tentang  penetapan  tanah  yang  terlantar (Yunior,  2019).  Penelitian  kali  ini  mengkaji  tentang  dampak  faktor  –faktor  serta  kendala dalam hal terjadi penelantaran tanah di wilayah kota Semarang.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  dipakai  pada  artikel  ini  yaitu  metode  penelitian  hukum  yuridis normatif. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui bisa sampai sejauh mana peraturan yang di  terbitkan  untuk  mengatur  penertiban  tnah  yang  terlantar  dan  berpedoman  kepada  Peraturan Pemerintah  dan  bisa  menunjukan  teknis  dan  operasional  penertiban  tanah  yang  terlantar  dan berpedoman  pada  Peraturan  Pemerintah  tentang  Tata  Cara  Menertibkan  Tanah  yang  Terlantar. (Harsono, 2007).
Sumber  data  dari  penelitian  ini  diperoleh  dari  data  sekunder  dengan  studi  kepustakaan, studi  dokumen  dan  melakukan  wawacara  kepada  pejabat  yang  berwenang  pada  Kantor Pertanahan.  Metode  analisis  data  menggunakan  analisis  data  kualitatif.  Analisis  data  kualitatif adalah  melakukan  sesuatu  dengan  sangat  mengandalkan  data  yang  dikumpulkan, mengelompokkan  data,  dan  mensontir  data  yang  akhirnya  di  satukan  dan  bisa  dikelola,  dicari, dan  bisa  ditemukannya  pola,  dapat  menemukan  apa  yang  penting  dan  mana  saja  yang  dapat dipelajari, terakhir adalah bisa di sebarluaskan kepada orang lain  (Lexy, 2004).

## C. Hasil Dan Pembahasan .

## 1. Faktor  Penelantaran Tanah di Wilayah Kota Semarang
Pengertian dari tanah terlantar terdapat di Penjelasan isi dari Pasal 27 Undnag-Undang Pokok  Agraria,  adalah  tanah  yang  terlantar  dengan  cara  yang  sengaja  dan  tidak  digunakan sesuai dengan kondisi dan tujuannya. Tanah yang terlantar yaitu tanah yang sudah diserahkan hak oleh negara atau dasar penguasaan tanah yang tidak diusahakan, tidak lagi digunakan dan
secara langsung sudah tidak dimanfaatkan lagi sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak penguasaanya (Santoso, 2015).
Objek tanah yang terlantar dan disebutkan sesuai dengan penjelasan tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang meliputi hak oleh Negara berupa HM, HGU, HGB, dan lain sebagainya dan dimana tanah tersebut di gunakan dan di manfaatkan sesuai dengan kondisi dan tujuan yang diberikan atas dasar dari penguasaannya.
Untuk  tanah  yang  sampai  saat  ini  masih  belum  ada  hak  atas  tanahnya,  tapi  ada  dasar untuk penguasaanya, pengunaan yang dasari oleh tanah tersebut yang dilandasi dengan suatu hak  atas  tanah,  karena  badan  hukum  yang  sudah  mendapatkan  dasar  dari  penguasaan  atas tanah,  baik  dengan  pengadaan  tanah  dari  hak  orang  lain.  Penunjukan  yang  didapatkan  oleh pemegang  pengelola,  karena  sudah  memperoleh  keputusan  pelepasan  wilayah  hutang  yang mempunyai  kewajiban  untuk  memelihara  tanahnya,  membuat  lebih  baik  dari  sebelumnya, tidak untuk ditelantarkan dan mengajukan suatu permohonan agar bisa mendapatkan hak atas tanah  walaupun  yang  bersangkutan  belum  bisa  mendapatkan  hak  atas  tanah  itu  sendiri,  dan apabila  tanah  tersebut  di  telantarkan  maka  hubungan  hukum  yang  bersangkutan  dengan tanahnya  akan  segara  dihapuskan  dan  akan  ditindak  dengan  tegas  sebagai  tanah  yang  telah dikuasi oleh negara.
Pada dasarnya peraturan yang membahas suatu tanah dapat diindikasikan sebagai tanah terlantar  yaitu  Pasal  2  PP  Nomor  11  Tahun  2010,  apabila  hal  tersebut  memenuhi  keadaan sebagai berikut:
1. Tanah  tersebut  telah  diberikan  hak  dari  Negara  yang  berbentuk  HM,  HGB,  HGU, Memakai dan Hak untuk Pengelolaan.
2. Tanah tersebut tidak bisa diusahakan lagi, tidak bisa digunakan atau sudah tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan semestinya.
Tetapi perlu juga diperhatikan juga di Pasal 2 PP No. 11 Tahun 2010 menemukan suatu tanah yang dapat diprediksi sebagai tanah yang terlantar, di Pasal 17 ayat 2 huruf F, peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 juncto Peraturan KBPN No 9 tahun 2011,  telah  ditentukan  bahwa  tanah  yang  belum    diajukan  permohonan  hak  untuk  dasar penguasaan  tanah  bisa  diterapkan  tanah  yang  terlantar  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan Wilayah.
Tetapi yang perlu diperhatikan juga  yaitu tidak semua tanah  yang keadaannya tersebut bisa ditetapkan sebagai tanah yang bisa disebut tanah yang terlantar, penetapan sebagai tanah yang  sudah  tidak  digunakan,  menurut  Pasal  3  PP  Nomor  11  Tahun  2010  adalah  sebagai berikut:
1) Tanah  yang  bisa  di  sebut  HM  atau  HGB  atas  nama  perorangan  yang  tidak  dilakukan dengan  sengaja  tidak  bisa  digunakan  dengan  keadaan  atau  sifat  dan  tujuannya  untuk memberikan hak dan;
2) Tanah  yang  saat  ini  dikuasi  oleh  pemerintah,  secara  langsung  maupun  tidak  secara langsung yang dimana tanah itu memiliki status barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja  dipakai  sesuai  dengan  keadaan  atau  sifat  dan  tujuan  yang  dipergunakan  untuk memberikan haknnya.
Yang secara tidak langsung bisa dipahami dengan tanah yang sifatnya terindikasi tanah yang  terlantar  menurut  penjelasan  dari  PP  Nomor  11  tahun  2010  yaitu  tanah  yang  sudah memiliki hak atau dasar  penguasaan atas tanah  yang sudah tidak bisa diusahakan lagi,  tidak digunakan  dan  tidak  dimanfaatkan  lagi  sesuai  dengan  keadaan  yang  saat  ini  bertujuan memberikan  hak  atu  dasar  penguasaannya  yang  blom  dilakukan  risetyang  bertujuan  untuk memperoleh data yang dianggap sebagai tanah yang terlantar.
Menurut  hasil  wawancara  dengan  Radianto,  selaku  Kepala  Seksi  Penanganan  Masalah dan  Pengendalian  Pertanahan  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang,  terdapat  database  dan laporan bidang Masalah dan Pengendalian Pertanahan ada data  yang menunjukan bahwa  ada tanah yang terindikasi terlantar maupun tanah yang sudah di optimalisasi. Tanah yang masih terindikasi terlantar di Kota Semarang yaitu:
1. PT Bukit Jaya Metro (Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang);
2. PT. Tanah Mas Duaja (Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang);
3. PT Tanjung Mas Sejahtera (Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari);
4. PT Mitra Cipta Sejati (Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang);
5. PT Halotama Aditya Cipta Laras ( Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati);
6. PT Nuscom Asri (Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati); dan
7. PT Karya Deka Alam Lestari (Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Mijen).
Badan  Pertanahan  Nasional  yangasudah  secara  otomatis  masuk database laporan  dari bagian yang menangani masalah dan pengendalian pertanahan yaitu :
a. Peran  dari  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  dalam  melaksanakan  suatu  penertiban  dan memanfaatkan tanah yang terlantar adalah
1) Instansi yang Berwenang dalam Penertiban Tanah Terlantar.
Suatu  wewenang  yang  diberikan  untuk  menertibkan  suatu  tanah  yang  terlantar merupakan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  yang  tertuju  untuk  Badan Pertanahan  Nasional.  Keputusan  ini  terdapat  dalam  Pasal  17  Peraturan  Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang pelaksanaan penertiban tanah yang dinillai sebagai tanah
yang terlantar dan cara memanfaatkan suatu tanah yang terlantar itu sendiri dan semua itu bisa dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan akan dilaporkan secara berahap kepada Pemerintah.
Jika sudah ditetapkan suatu tanah yang terlantar, dalam melaksanakan penertiban tersebut harus dibentuk yang namanya panitia, panitia tersebut dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2010.  Sebuah  kelompok  yang  bisa  disebut dengan  Panitia  (C)  tersebut  terdiri  suatu  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional, Pemda,  dan  instansi  yang  bersangkutan  tentang  suatu  tanah  yang  sudah  mempunyai wewenang  untuk  melakukan  sebuah  penelitian  tanah  yang  terihat  sebagai  tanah  yang terlantar  yang  didasari  oleh  suatu  Peraturan  dari  Kepala  BPN,  untuk  susunan keanggotaannya dari Panitia C sendiri terdiri dari:
a. Ketua :Kepala dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
b. Sekertaris :Kepala  dari  Bidang  Pengendalian  Pertanahan  Permberdayaan Masyarakat
c. Anggota :
1. Sekertaris Daerah Kabupaten/Kota.
2. Dinas  Kabupaten/Kota  yang  dimana  sudah  berkaitan  dengan  peruntukan tanahnya.
3. Dinas Provisnsi yang bersangkutan keadaan tanahnya
4. Kepala dari Kantor Pertanahan Kabuparen/Kota
2) Ruang Lingkup
Bersumber  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010  dan  Peraturan Kepala  BPN Nomor 4 Tahun 2010, sautu  instansi  yang mempunyai  wewenang dalam menertibkan  tanah  yang  terlantar  adalah  dari  kelompok  Panitia  (C),  dan  wewenang yang dimiliki adalah :
a) Yang didasari dari Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 Panitia (C) berwenang melakukan :
1) Kegiatan yang terindikasi mencakup :
(a) Melaksanakan pemeriksaan data yang bersifat fisik maupun data,
(b) Memeriksa  surat  tanah  atau  bisa  disebut  dengan  surat  lain  untuk  dapat mengetahui  posisi  yang  dimana  menjadi  beban,  yang  meliputi  data, raancangan  dan  tahapan  dalam  menggunakan  dan  memanfaatkan  tanah pada saat mengajukan suatu hak,
(c) Melakukan suatu  penelitian suatu  tanah  yang digunakan dan dimanfaatkan yang terdapat pada peta pertanahan,
(d) Melaksanan pemeriksaan yang menyangkut tentang tanah yang terlantar,
(e) Meminta suatu keterangan dari yang mempunyai suatu Hak dan pihak yang sudah  terkait,  dan  yang  memegang  hak  wajib  untuk  memberikan  suatu keterangan atau informasi dari data yang saat itu diperlukan,
(f) Membikin suatu analisis apa penyeban tanah tersebut bisa terlantar,
(g) Mengerjakan laporan yang berkatan dengan hasil penelitian,
(h) Melaksanakan sidang yang ditujukan oleh Panitia, dan
2) Memberikan sebuah data yang didapatan dari hasil yang didapat dan semua itu disampaikan ke Kepala Kantor Wilayah.
a) Kepala  Kantor  Wilayah  dan  Badan  Pertanahan  Nasional  mempunyai wewenang sebagai berikut:
(1) Menyampaikan  suatu  peringatan  kepada  pemegang  hak  yang  telah menyebabkan  suatu  tanah  menjadi  terlantar,  dan  hal  tersebut diindetikasi  dan  dilakukan  suatu  penelitian  yang  di  kerjakan  oleh Panitia C.
(2) Memberikan usul kepada Kepala BPN yang dimana digunakan untuk menetapkan  tanah  yang  layak  disebut  sebagai  tanah  yang  terlantar. Peraturan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat 6.
b) Kepala  dari  BPN  mempunyai  wewenang  untuk  membuat  keputusan  yanag berkaitan  dengan  penentuan  tanah  yang  tidak  digunakan  terhadap  tanah yang telah diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah.
b. Ruang  Lingkup Wewenang Kantor Pertanahan  dalam Penertiban dan Pemanfaatan Tanah yang Terlantar
Tata Cara Penertiban Tanah yang Terlantar , Kantor Pertanahan itu sendiri memiliki tugas  wajib  melakukan  penelitian  tanah  yang  dapat  ditentukan  sebagai  tanah  terlantar  di wilayah  yang  dilakukan  baik  secara  kedinasan  maupun  tugas  dari  menteri  atau  Kepala Kantor Wilayah. Peran Kantor Pertanahan dalam rangka penertiban tanah terlantar, yaitu :
a. Kepala Kantor Pertanahan sebagai anggota Panitia C;
b. Kepala Kantor Pertanahan mengikuti sidang Panitia C;
c. Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan peninjauan lapang;
d. Kepala Kantor Pertanahan menandatangani berita acara sidang; dan
e. Kepala Kantor Pertanahan memberi rekomendasi (masuk) indikasi tanah terlantar atau tidak.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010  dan  Peraturan  Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010, instansi yang berhak dalam melakukan penertiban  tanah  yang  telantar  adalah  panitia  C  yang  terdiri  dari  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan  Nasional,  Kantor  Pertanahan,  Pemerintah  Daerah  dan  Instansi yang  berkaitan dengan  tanah  yang bersangkutan serta juga ada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ada juga  batasan  wewenang  yang  harus  dimiliki  oleh  kantor  pertanahan  Kabupaten/  Kota dalam kegiatan Panitia C, adalah :
1) Kegiatan  invertarisasi  tanah  hak  atau  dasar  penguasaan  atas  tanah  yang  terlihat  tanah tersebut tanah terlantar.
2) Kegiatan  penelitian tanah yang terlihat terlantar setelah hasil dari data yang di berikan dari penelitian tersebut dinilai cukup sebaga bahan pengamblan keputusan upaya untuk penertiban.
Selanjutnya  terhadap  hasil  dari  penelitian,  panitia  C  akan  menyampaikan  laporan dan  berita  acara  pelaksanaan  kepada  Kepala  Kantor  BPN  dari  wilayah  setempat.  Kantor Pertanahan dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan menjadi salah satu anggota dari Panitia C hanya terlibat pada tahap inventarisasi serta penelitian.
c. Hal-Hal yang bisa dilaporkan ke Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Hal-hal  yang  harus  dilaporkan  oleh  Kantor  Pertanahan  mengenai  kegiatan inventarisasi  indikasi  tanah  terlantar  yang  diserahkan  kepada  Kantor  Wilayah.  Peran Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  Dalam  Pelaksanaan  Penertiban  dan  Pendayagunaan Tanah  Terlantar  adalah  sebagai  pelaksana  pemantauan  lapangan  pada  tahap  inventarisasi tanah  hak  yang  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  4 tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar Pasal 4. Dalam pelaksanaannya Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  melaporkan  hasil  Inventarisasi  tanah  terindikasi terlantar  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional,  apabila  tanah tersebut  masuk  dalam  kriteria  tanah  terlantar  maka  Kantor  Pertanahan  menyiapkan  data- data yang kemudian untuk di tindak lanjuti pembentukan Panitia.
2. Kendala  dalam  Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah  Terlantar  dan  Upaya

## Peneyelesaian yang Dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang
Menurut  Radianto  selaku  Kepala  Sesi  Pananganan  Masalah  dan  Penegendalian Pertanahan  kantor  Pertanahan  Kota  Semarang,  ada  beberapa  kendala  dlam  penertiban  dan pendayagunaan tanah terlantar, yaitu
a. Subyek hak sulit untuk ditemui dan sering tidak diketahui keberadaannya.
b. Sering dikuasakan oleh pihak lain.
c. Obyek hak atas tanah seringkal digunakan/dijaminkan.
d. Kurangnya kepedulian subyek hak terhadap tanah yang dikuasai.
e. Kurangnya modal pemegang hak untuk memanfaatakan tanahanya.
f. Obyek hak sering dijadikan spekulasi
Dalam  menghadapi  kendala  yang  terjadi  diperlukan  kerjasama  dari  semua  pihak  yang terkait  dan  hal  tersebut  tidak  mudah  karena  berbagai  faktor,  seperti  penguasaan  lahan  oleh masyarakat  awam  yang  sangat  kurang  pengetahuan  akan  prosedur  maupun  penjelasan  dari sertifikat didalam hak atas tanah tersebut yang disitu terlah ada keterangan untuk pemanfaatan tanah  apalagi  jika  pemanfaatan  tanah  perkebunan  tidak  dimanfaatkan  dengan  baik  yang  ada sedangkan  merka  juga  membtuhkan  lahan  untuk  bercocok  tanam.  Kemudian  terkait  dengan sulitnya  mencari  keberadaan  pemegang  hak  adalah  karena  sering  dikuasakannya  kewajiban subyrk  hak  untuk  hadir  secara  langsung  menghadap  aparat  pelaksana  penertiban  sesuai dengan surat peringatan yang terlah dilayangkan.

## D. Simpulan
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dari  artikel  ini  terhadap  kegiatan Pendayagunaan  Tanah  Terlantar  di  Kota  Semarang,  Peran  Kantor  Pertanahan  dalam melaksanakan  penertiban  dan  pendayagunaan  tanah  terlantar  di  Kota  Semarang  adalah  Kepala Kantor  Pertanahan  yang  menjadi  salah  satu  anggota  Panitia  C  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan hanya  terlibat  dalam  tahap  inventarisasi  dibarengi  dengan  penelitian  terhadap  tanah  yang terlantar  pada awal  penelitian sebelum adanya pembentukan Panitia C  lalu menyampaikan  data dari  hasil  penelitian  kepadaa  Kepala  Kantor  Wilyah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa Tengah.
Kendala  dan  upaya  penyelesaian  di  dalam  penertiban  dan  pemanfaatan  tanah  terlantar  di wilayah Kota Semarang oleh Kantor Pertanahan adalah subyek hak sulit ditemui dan cenderung tidak  diketahui  keberadaannya,  objek  tanahaterlantar  sering  dijaminkan,  objek  tanah  terlantar sering dikuasai pihak lain, tanah yang dikuasai dijadikan sebagai objek percobaan pembangunan atau perkebunan lalu timbul kurangnya kepedulian tanah yang dikuasai. Sedangkan upaya yang
dilakukan  dalam  penertiban  dan  pemanfaatan  tanah  yang  terlantar  yaitu  optimalisasi  terhadap tanah terindikasi tidak dimanfaatkan lagi, melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Adisasmita, R. (2005). Dasar-dasar Ilmu Wilayah. Yogyakarta : Graha Ilmu Harsono, B. (2007). Hukum Agraria Indonesia . Jakarta: Penerbit Djambatan.
Hutagalung,  A.S.,  &  Gunawan,  M.  (2008) Kewenangan  Pemerintah  Di  Bidang  Pertanahan . Depok: Rajawalipress.
Imam, K. (1998). Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat .
Lexy. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Rawls, J. (2011). Teori Keadilan . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Kartasapoetra,  G.,  R.G,  A,  G,  A.  S.  (1984). Hukum  Tanah  Jaminan  UUPA  bagi  Keberhasilan Pendayagunaan Tanah . Jakarta: Rineka Cipta.
Soemardjono, M.S.W. (2008). Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Jakarta:
Kompas
Sudrajat,  J.  R.  S.  (2007). Hukum  Tata  Ruang :  Dalam  Konsep  Kebijakan  Otonomi  Daerah . Bandung: Nuansa.
Supriadi. (2007). Hukum Agraria. Jakarta : Sinar Grafika.

## Artikel Jurnal:
Heryanti, B. R., Muryati, D. T., & Yulistyowati, E. (2017). Analisis Penyelesaian Kontrak Asuransi Melalui  Lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan. Jurnal  Dinamika  Sosial  Budaya, Vol  17,(No.2). Retrieved From: http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/474 .
Kurniawan,  H.  Y.  (2015).  Tinjauan  Yuridis  Pemanfaatan  Tanah  Terindikasi  Terlantar  Untuk
Kegiatan  Produktif Masyarakat  (Meningkatkan  Taraf Perekonomian) Di Tinjau Dari PP No. 11  Tahun  2010  tentang  Pemanfaatan  dan  Pendayagunaan  Tanah  Terlantar. Jurnal  Nestor Magister Hukum, Vol.1, (No.1). Retrieved from:
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/9217
Pulungan,  E.  (2018).  Peranan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Mengajukan  Permohonan  Pailit Perusahaan  Asuransi  (Studi  Kasus  Perusahaan  Asuransi  PT.Bumi  Asih  Jaya). Usu  Law Journal , Vol. 6 , (No.4), pp.77–93.
Santoso,  U.  (2015).  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Yang  Berasal  Dari  Reklamasi  Pantai. Mimbar Hukum. Vol.27,(No,2). Retrieved From: https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15886. Yunior,  L.  V.  (2019).  Wewenang  Pemerintah  dalam  Penentuan  Kriteria  Tanah  Terlantar. Jurist- Diction, Vol. 2, (No.6). Retrieved from: https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15948.

## Undang-Undang dan Peraturan:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Penertiban  dan  pendayagunaan  Tanah Terlantar
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.