## EFEKTIVITAS SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN NON PBI DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015
Effectiveness of  Health Insurance Program Socialization for Knowledge and Attitudes of House hold Farming Non PBI in Jember 2015
Abu Khoiri 1 1 Dosen Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember Email : abukhoiri@unej.ac.id,

## Abstract
Jember  as  a  regional  center  for  agriculture  and  plantations  in  East  Java  has  a  population with considerable professional farmers. Health insurance for farmers is indispensable as by the  implementation  of  a  national  health  insurance  program  as  of  1  January  2014.  The problem that arises was that the number of informal sector workers (including farmers not PBI)  which  register  was  still  very  little.  Therefore,  it  was  necessary  to  study  on  the effectiveness of the program socialization JKN on knowledge and attitudes of family farmers. This type of research wasa descriptive observational where researchers conducted interviews and questionnaires as well as performing measurements on several variables being studied without  the  intervention  of  the  research  object.  This  study  was  conducted  in  three  (3) districts which have a number of farming households highest in Jember, in August 2015. The variables  in  the  research  was  the  respondents'  knowledge,  attitude,  and  information source.The  results  showed  that  only  40  respondents  (45.4%)  had  knowledge  of  the  health insurance program. Of the 40 respondents, only 20% were aware of how the mechanism of registration, 22.5% know the mechanism of payment, and 20% know how to take advantage of health services in the health insurance program. Sources of information that most (52.5%) are in the vicinity (word of mouth). The attitude of the majority of respondents rejected the health  insurance  program  participants  (68.9%).the  socialization  of  the  health  insurance program as part of a policy of running less effective communication, especially in the aspect of the transmission, clarity, and consistency.
Keywords : socialization, participation, health insurance.

## Abstrak
Kabupaten  Jember  sebagai  daerah  sentra  pertanian  dan  perkebunan  di  wilayah  Jawa Timur  memiliki  jumlah  penduduk  dengan  profesi  petani  yang  cukup  banyak.  Jaminan kesehatan  bagi  petani  sangat  diperlukan  seiring  dengan  telah  diimplementasikannya program  Jaminan Kesehatan  nasional  per 1  Januari  2014.  Masalah  yang  muncul  adalah bahwa  jumlah  pekerja  sektor  informal  (termasuk  di  dalamnya  petani  Bukan  Penerima Bantuan Iuran) yang mendaftar masih sangat sedikit. Oleh karena itu diperlukan kajian tentang  efektivitas  sosialisasi  program  JKN  terhadap  pengetahuan  dan  sikap  keluarga
1. Abu Khoiri adalah Dosen Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember
petani.Jenis  penelitian  adalah  deskriptif  observasional    dimana  peneliti  melakukan wawancara  dan  pengisian  kuesioner  serta  melakukan  pengukuran  pada  beberapa variabel  yang  sedang  diteliti  tanpa  memberikan  intervensi  terhadap  obyek  penelitian. Penelitian  dilakukan  di  3  (tiga)  kecamatan  yang  memiliki  jumlah  rumah  tangga  usaha pertanian  tertinggi  di  Kabupaten  Jember,  pada  bulan  Agustus  2015.  Variabel  dalam penelitian adalah pengetahuan responden, sikap, dan sumber informasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 40 responden (45,4%) memiliki pengetahuan tentang  adanya  program  jaminan  kesehatan.  Dari  40  responden,  hanya  20%  yang mengetahui  bagaimana  mekanisme  pendaftaran,  22,5  %  mengetahui  mekanisme pembayaran, dan 20% mengetahui cara memanfaatkan layanan kesehatan dalam program jaminan kesehatan. Sumber informasi yang paling banyak (52,5%) adalah orang yang ada di sekitarnya (dari mulut ke mulut). Sikap mayoritas responden menolak menjadi peserta program  jaminan  kesehatan  (68,9%).Kesimpulan  bahwa  sosialisasi  program  jaimnan kesehatan  sebagai  bagian  dari  komunikasi  kebijakan  berjalan  kurang  efektif,  terutama pada aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
Kata Kunci : Sosialisasi, kepesertaan, jaminan kesehatan.

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  amanah  UU  Nomor 40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan
Sosial  Nasional  (SJSN),  bahwa  setia porang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat  Indonesia  yang  sejahtera, adil  dan  makmur.  Untuk  mewujudkan tujuan  SJSN  tersebut,  berdasarkan  UU Nomor  24  Tahun  2011  dibentuklah Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS)  yang  terdiri  dari  BPJS  Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan  bertanggungjawab  untuk menyelenggarakan  program  jaminan kesehatan, dimana salah satu tugas  BPJS yang  tertuang  dalam  UU  Nomor  24
Tahun 2011 tentang BPJS pasal 10 adalah memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada  peserta dan  masyarakat. 1 Dengan demikian  masyarakat  berhak  untuk mendapatkan  informasi  yang  benar  dan jelas dari BPJS Kesehatan terkait hak dan kewajiban  masyarakat  dalam  program
jaminan  kesehatan  yang  sudah  dimulai sejak 1 Januari 2014.
Di  dalam  Peraturan  Pemerintah (PP)  Nomor  12  Tahun  2013  yang disempurnakan  oleh  Peraturan  Presiden (Perpres)  Nomor  111  Tahun  2013 tentang  jaminan  kesehatan  disebutkan bahwa  kepesertaan  dalam  SJSN  ini bersifat wajib ( mandatory ) dan dilakukan  secara  bertahap  sehingga kelak dapat menjangkau seluruh
penduduk. 2 Kepesertaan  dalam  program Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN) terbagi  dalam  2  (dua)  kelompok  utama, yaitu  :  peserta  Penerima  Bantuan  Iuran (PBI)  dan  Bukan  Penerima  Bantuan Iuran  (non  PBI).  Peserta  PBI  meliputi orang  yang  yang  tergolong  fakir  miskin dan  orang  tidak  mampu  dimana pembayaran  iuran  ditanggung  oleh pemerintah  (pusat  dan  daerah)  dengan sumber dana APBN dan APBD.
Sedangkan  peserta  non  PBI  meliputi pekerja penerima upah dan keluarganya, serta  bukan  pekerja  dan  keluarganya. Pembayaran  iuran  bagi  peserta  non  PBI ditanggung  oleh  individu  dan  pemberi
kerja sesuai ketentuan (PP no. 86 Tahun 2013). 3
Tahap  pertama  yang  telah dimulai  sejak  1  Januari  2014,  yang menjadi  peserta  JKN  adalah  Penerima Bantuan  Iuran  (PBI)  jaminan  kesehatan,
PNS/TNI/POLRI dan keluarganya, peserta  ASKES  dan  keluarganya,  serta peserta jaminan pemeliharaan kesehatan perusahaan JAMSOSTEK beserta keluarganya.  Sedangkan  pada  tahap kedua,  masyarakat  yang  belum  masuk sebagai peserta JKN, maka paling lambat 1  Januari  2019  seluruh  masyarakat
Indonesia  dapat  terjangkau  dan  masuk sebagai peserta ( Universal  Health
Coverage /UHC).  Untuk  mencapai  target tersebut,  maka  BPJS  Kesehatan  telah berupaya  melakukan  sosialisasi  kepada seluruh  masyarakat,  terutama  bagi masyarakat non PBI. 4
Penyebaran  informasi  tentang program  jaminan  kesehatan  melalui upaya sosialisasi yang tepat, cermat, dan akurat  adalah  prasyarat  yang  harus dilakukan  oleh  BPJS  Kesehatan  agar program ini dapat dipahami oleh seluruh masyarakat  dengan  baik. 6 Tidak  hanya terkait prosedur administrasinya, namun yang lebih penting adalah substansi dari program jaminan kesehatan bagi masyarakat sehingga masyarakat memiliki  kesadaran  tentang  hak  dan kewajibannya  dalam  memanfaatkan jaminan kesehatan secara baik dan benar (jauh dari moral hazardz ). Kabupaten Jember sebagai daerah sentra pertanian dan perkebunan di  wilayah  Jawa  Timur  memiliki  jumlah penduduk  dengan  profesi  petani  yang cukup banyak. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian Kabupaten Jember tahun 2013 oleh  Badan  Pusat  Statistik    Jember, diperoleh  jumlah  Rumah  Tangga  Usaha Pertanian  (RTUP)  sebanyak  325.062 rumah tangga. Kecamatan Silo, Wuluhan, dan  Sumberbaru  merupakan  kecamatan
dengan  jumlah  RUTP  terbanyak. 5 RUTP merupakan salah satu kelompok sasaran program  jaminan  kesehatan  yang  harus diperhatikan.  RTUP  merupakan  rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah  tangganya  mengelola  usaha pertanian  dengan  tujuan  sebagian  atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau  milik  orang  lain  dengan  menerima upah,  dalam  hal  ini  termasuk  jasa pertanian.  RTUP  bukanlah  buruh  tani atau pekerja keluarga, sehingga mayoritas  kelompok  masyarakat  ini tergolong peserta mandiri dalam program  jaminan  kesehatan  dan  harus memenuhi  kewajiban  membayar  iuran
(premi) secara mandiri.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Kepala  Unit  Pemasaran  BPJS Kesehatan  Jember  diperoleh  informasi bahwa  BPJS  Kesehatan  Jember  telah melakukan  upaya  sosialisasi  melalui media  cetak,  elektronik,  dan  diskusi interaktif. Namunsampai dengan pertengahan  tahun  2015,  kepesertaan dari  masyarakat  petani  (bukan  buruh tani)  masih  sangat  sedikit.  Jumlah pekerja  sektor  informal  (termasuk  di dalamnya  petani  Bukan  PBI)  yang mendaftar  sebanyak  76.603  orang  atau 4,6%  dari  total  peserta.  Jumlah  tersebut merupakan  gabungan  dari  wilayah  kerja BPJS  Kesehatan  Jember  yaitu  Kabupaten Jember,  Bondowoso  dan  Lumajang. Memperhatikan  kondisi  tersebut,  maka diperlukan  evaluasi  terhadap  efektivitas upaya  sosialisasi  program  jaminan kesehatan  oleh  BPJS  Kesehatan  sebagai upaya  untuk  memperbaiki  metode  dan instrumen  yang digunakan untuk sosialisasi  kebijakan  sehingga  dapat meningkatkan  kepesertaan  masyarakat RTUP di Kabupaten Jember.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan adalah penelitian deskriptif observasional, dimana peneliti melakukan pengamatan, wawancara dan pengisian  kuesioner  serta  melakukan pengukuran pada beberapa variabel yang sedang  diteliti  tanpa  memberikan intervensi terhadap obyek penelitianyang  di  lakukan  di  3  (tiga) kecamatan (Silo, Wuluhan, dan Sumberbaru)  di  Kabupaten  Jember pada bulan  Agustus  2015.  Pendekatan  yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif dan  kuantitatif  ( mix  methode ).  Variabel penelitian  terdiri  dari  pengetahuan, sikap,  sumber  informasi  responden tentang  program  jaminan  kesehatan. Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah rumah tangga (keluarga) dengan responden kepala keluarga atau anggota keluarga  yang  dianggap  mengetahui kondisi  keluarga  atau  terlibat  dalam pengambilan keputusan keluargasejumlah  90  responden.  Data
kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan  Kepala  Unit  Pemasaran  BPJS Kesehatan  Jember.  Berdasarkan  waktu pelaksanaannya,  maka  penelitian  ini termasuk cross  sectional ,  karena  data tentang  variabel  diperoleh  pada  waktu tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Unit analisis dalam penelitian ini adalah  keluarga  atau  rumah  tangga.  Hal ini  karena  kepesertaan  dalam  program jaminan  bersifat  kolektif  berbasis keluarga,  bukan  individu.  Responden adalah  mereka  yang  mampu  mengambil keputusan  dalam  keluarga  atau  anggota keluarga  yang  sangat  mengetahui keadaan keluarga sehingga dapat menjadi reprentasi dari keluarga tersebut  dalam  mengambil  keputusan. Berikut  adalah  gambaran  responden berdasarkan karakteristik demografi dan ekonomi : Tabel 1   Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Demografi dan Ekonomi Variabel Katagori ∑ % Umur 20 – <30 tahun 2 2,2 30 - <40 tahun 17 18,9 40 - <50 tahun 32 35,6 ≥ 50 tahun 39 43,3 Jenis kelamin Laki-laki 66 73,3 Wanita 24 26,7 Pendidikan Tidak Sekolah 9 10,0 Tamat SD 53 58,9 Tamat SMP 18 20,0 Tamat SMA 10 11,1 Tamat PT 0 Jumlah anggota keluarga (tertanggung) 1-4 orang 74 82,2 ≥ 5 orang 16 17,8 Rata-rata 3,6  ≈ 4 orang
Variabel Katagori ∑ % Rata-rata pendapatan keluarga (per bulan)  Rp 2.491.661 Rata-rata pengeluaran keluarga (per bulan) : Rata-rata pengeluaran pangan Rp 882.464 Rata-rata pengeluaran pangan non esensial Rp 224.270 Rata-rata pengeluaran non pangan Rp 1.634.620 Sumber : data primer, 2015. Distribusi responden berdasarkan umur paling banyak berusia ≥  50  tahun.  Jenis  kelamin  responden terbanyak  adalah  laki-laki  (73,3%). Pendidikan formal yang pernah ditempuh  oleh  responden  terbanyak pada  katagori  pendidikan  tingkat  dasar (tidak  sekolah,  SD,  SMP).  Untuk mengidentifikasi  pendapatan  rumah tangga  digunakan  3  (tiga)  pendekatan, yaitu : hasil produksi pertanian (panen), pendapatan lain, dan jumlah pengeluaran. Rata-rata pendapatan dihitung berdasarkan jumlah penghasilan  riil  dari  seluruh  anggota rumah  tangga  (dari  hasil  tanam  dan sumber  lain)  yang  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  bersama  maupun perseorangan dalam rumah tanggadalam tiap bulannya.Pendapatan yang
bersumber  dari  hasil  panen  dihitung dengan  menanyakan  perolehan  hasil panen  terakhir  dibagi  dengan  lama tanam  (dalam  bulan)  pada  masing- masing  jenis  tanaman  yang  dihasilkan. Sehingga diperoleh rata-rata penghasilan keluarga dari hasil panen per
bulannya.Sedangkan  sumber  lain  adalah pendapatan  rata-rata  per  bulan  yang dihasilkan oleh seluruh anggota keluarga di  luar  hasil  panen.  Pengeluaran  per keluarga dihitung dengan mengidentifikasi  pengeluaran  rata-rata per  bulan  untuk  kebutuhan  pangan, pangan non esensial, dan non pangan. Pengetahuan  responden  dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana kecukupan informasi  yang  dimiliki  responden  yang dapat  mempengaruhi  keputusan  untuk menjadi peserta mandiri  jaminan kesehatan. Pengetahuan responden terbagi dalam 4 (empat) aspek penilaian, yaitu  pengetahuan  tentang  adanya program jaminan kesehatan, pengetahuan tentang prosedur pendaftaran sebagai peserta, pengetahuan tentang mekanisme pembayaran iuran (premi), dan pengetahuan tentang mekanisme pemanfaatan jaminan kesehatan. Distribusi responden berdasarkan pengetahuannya  sebagai  berikut  : Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuannya No. Pertanyaan Pengetahuan Total Tahu Tidak Tahu ∑ % ∑ % 1 adanya program jaminan kesehatan 40 44,4 50 55,6 90 2 prosedur pendaftaran sebagai peserta 8 20,0 32 80,0 40 3 mekanisme pembayaran iuran (premi) 9 22,5 31 77,5 40 4 mekanisme pemanfaatan jaminan kesehatan 8 20,0 32 80,0 40 Sumber : data primer, 2015.
Pengetahuan  responden  tentang adanya  program  jaminan  kesehatan cukup  rendah,  dimana50  responden (55,6%)  tidak  mengetahui  adanya kebijakan  tentang  jaminan  kesehatan. Sedangkan  dari  40  responden  yang mengetahui  adanya  program  jaminan kesehatan, diketahui bahwa pengetahuan responden tentang prosedur pendaftaran sebagai  peserta  masih  sangat  rendah (80%  tidak  mengetahui).Pengetahuan responden  pada  aspek  mekanisme pembayaran premi juga rendah, terdapat 77,5  %  responden  tidak  mengetahui. Sedangkan  pada  aspek  mekanisme pemanfaatan  layanan  jaminan,  hanya 20% responden yang mengetahuinya. Sikap responden terhadap program jaminan kesehatan diidentifikasi dengan menanyakan kesediaan  responden  untuk  menjadi peserta mandiri dalam program jaminan kesehatan.Hasil jawaban responden yang bersedia  menjadi  peserta  mandiri program  jaminan  kesehatan  adalah  28 responden  (31,1%).  Sedangkan  sisanya sebanyak 62 responden (68,9%) menyatakan  tidak  bersedia  menjadi peserta  program  jaminan  kesehatan dengan  berbagai  alasan.  Alasan  yang paling  banyak  adalah  tidak  tahu  (35 responden  atau  38,9%)  dan  tidak mampu (36 reponden atau 40%).
Sumber  informasi dari  40 responden  yang  mengetahui  adanya program  jaminan  kesehatan  sebagai berikut : Tabel 3 Distribusi Responden Berdasarkan Sumber Informasi No Sumber Informasi ∑ % 1 Televisi 7 17,5 2 Pelayanan  Kesehatan  (Puskesmas,  Rumah  Sakit, Klinik) 6 15,0 3 Koran 0 0 4 Orang lain (saudara, tetangga, perangkat desa) 21 52,5 5 Poster (di mini market, bank) 6 15,0 6 Dialog interaktif dengan BPJS Kesehatan 0 0 Total 40 100 Sumber : data primer, 2015. Berdasarkan  tabel  3  diperoleh informasi  bahwa  52,5%  informasi  yang diterima  responden  berasal  dari  orang lain  di  sekitarnya.  Artinya  penyampaian informasi  dari  mulut  ke  mulut  ( word to mouth )  menjadi  mekanisme  yang  paling banyak digunakan oleh responden dalam memperoleh informasi.
BPJS Kesehatan Jember telah melakukan upaya  sosialisasi  melalui  media  cetak,
elektronik, dan diskusi interaktifsebagaimana  hasil  wawancara dengan  Kepala  Unit  Pemasaran  BPJS Kesehatan  Jember  diperoleh  informasi
bahwa  “...kami  sudah  melakukan  upaya sosialisasi  melalui  beberapa  media, seperti  TV  lokal  Jember,  talkshow  di beberapa  radio,  iklan  setengah  halaman di  koran  harian  ternama,  penyebaran leaflet dan  brosur  pada  acara  dialog dengan  masyarakat...”  (IP,  line  27). Pernyataan yang lain bahwa “...selama ini belum  ada  sosialisasi  secara  khusus kepada  kelompok  tani,  karena  yang  jadi parameter adalah jumlah peserta sehingga  kami  sampaikan  sosialisasi kepada masyarakat luas, tidak kelompok per kelompok....” (IP, line 32).
Sejak diberlakukan  mulai Januari 2014  yang  lalu,  implementasi  kebijakan JKN sarat dengan berbagai permasalahan, diantaranya adalah masih belum  meratanya  sosialisasi  terutama untuk wilayah-wilayah
terpencil. 6 Sosialisasi  sebagai  bagian  dari komunikasi  kebijakan  merupakan  tahap awal  yang  harus  terpenuhi  dalam implementasi kebijakan. Menurur Edwards (dalam Winarno, B., 2002)terdapat 3 (tiga) hal penting dalam proses  komunikasi  kebijakan,  yakni transmisi, kejelasan ( clarity ), dan
konsistensi. 7
Transmisi  dalam  kebijakan  JKN adalah  proses  pemberian  informasi kepada  semua  pihak  yang  terlibat ( actor ), baik sebagai pelaku ( implementor )  maupun  sasaran  dari kebijakan  ini  terkait  dengan  substansi dan  konten  kebijakan  agar  dapat dipahami  dan  dilaksanakan  apa  yang menjadi  agenda  dari  kebijakan  JKN. Perilaku  merupakan  hasil  daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan,  sikap  dan  tindakan. perilaku  merupakan  respon  atau  reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal  dari  luar  maupun  dari  dalam dirinya. 8
Proses  transmisi  program  JKN sudah  diupayakan  oleh  pihak  BPJS Kesehatan  dengan  melakukan  upaya sosialisasi  melalui  berbagai  media  dan metode  interaktif.  Namun  jika  melihat hasil penelitian, bahwa 55,6% responden tidak  mengetahui  adanya  program  JKN mengindikasikan  adanya  masalah  dalam proses transmisi kebijakan ini. Beberapa hal  yang  menjadi  hambatan  adalah  : pertama ,  penggunaan  media  sosialisasi belum  disesuaikan  dengan  sasaran.
Dengan karakteristik RTUP yang memiliki  latar  belakang  pendidikan
dasar  (SMP  ke  bawah)  serta  mayoritas berusia  di  atas  50  tahun,  maka penggunaan media dan metode penyampaian  harus  disesuaikan.Oleh karena  itu  diperlukan  identifikasi kemampuan  melek  huruf  masyarakat dan  kecakapan  dalam  penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penggunaan  bahasa  yang  sesuai  dengan kemampuan masyarakat akan mengurangi  hambatan  dalam  proses transmisi informasi.
Kedua ,  kelompok  masyarakat petani  ini  lebih  mudah  merespon informasi yang diterima dari orang yang ada  di  sekitarnya.  Hal  ini  ditunjukkan dengan  hasil  penelitian  bahwa  sumber informasi  terbanyak  (52,5%)  adalah orang yang ada di sekitarnya (dari mulut ke mulut). Efektivitas transmisi informasi pada kelompok masyarakat ini tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan media  dan  kemutahiran  metode,  namun lebih  pada  kebiasaan  atau  tradisi masyarakat  dan  keyakinan  mereka terhadap sumber informasi yang dianggap  dapat  dipercaya.  Penyebaran informasi  berbasis  masyarakat  perlu dipertimbangkan sebagai alternatif solusi  upaya  peningkatan  pengetahuan masyarakat  dengan  karakteristik  yang khas.  Oleh  karena  itu  diperlukan Training of Trainer (TOT)  yang  ditujukan untuk  masyarakat  (seperti  :  kader kesehatan,  perangkat  desa,  dan  tokoh masyarakat).  Masyarakat  tersebut  tidak hanya  sebagai  obyek  sosialisasi,  namun juga  diharapkan  mampu  berperan sebagai subyek. Terutama tokoh masyarakat  yang  dianggap  sebagai sumber kebenaran perlu dilibatkan lebih maksimal.Sebagaimana disampaikan
oleh  Azwar  (2010)  bahwa  faktor lingkungan  memiliki  kekuatan  besar dalam  menentukan  perilaku,  bahkan kekuatannya lebih besar dari karakteristik individu. 9 Ketiga ,
Abu Khoiri : Efektivitas Sosialisasi Program Jaminan ...
keterlibatan  stakeholder  kebijakan  JKN dalam  upaya  sosialisasi  program  perlu dievaluasi  lebih  jauh.  Pengorganisasian pelaksanaan  sosialisasi  program  JKN perlu  dimatangkan,  sehingga  sosialisasi ini  tidak  hanya  bertumpu  pada  BPJS Kesehatan  saja.  Sebagai  saluran  primer dalam  proses  transmisi  informasi program  JKN,  Puskesmas  dan  Rumah Sakit  harusnya  lebih  dimaksimalkan perannya  dalam  sosialisasi  program selain fungsi pelayanan kesehatan.
Setelah transmisi informasi dapat diselesaikan,  maka  agenda  kebijakan yang  tertuang  dalam  pasal  per  pasal tersebut harus jelas. Indikasi kejelasandalam kebijakan JKN ini adalah bagaimana  3  (tiga)  pilar  manajemen penyelenggaraan JKN ini dapat dipahami oleh  masyarakat  secara  luas,  yaitu kepesertaan, pembiayaan, dan pelayanan kesehatan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa  hanya  20%  dari  40  responden yang  mengetahui  adanya  program  JKN mengetahui cara atau prosedur pendaftaran sebagai peserta JKN.Mekanisme pembayaran iuran
(premi)  hanya  diketahui  oleh  22,5%. Sedangkan  responden  yang  memahami bagaimana  mekanisme  pemanfaatan layanan kesehatan hanya 20%. Perhatian terhadap  kejelasan  informasi  ini  selain dari  aspek  pemberian  informasi  yang detail  dan  jelas,  juga  perlu  diperhatikan daya tanggap dari masyarakat. Informasi yang  sederhana  dan  mudah  dipahami menjadi kunci keberhasilan penyampaian  informasi  yang  efektif. Oleh  karena  itu  harus  diupayakan bagaimana menjelaskan berbagai mekanisme  kepesertaan,  pembiayaan, dan pelayanan kesehatan dalamprogram JKN  dengan  bahasa  dan  alur  yang sederhana.  Seringkali  instruksi-instruksi yang terlalu spesifik menyangkut implementasi kebijakan dapat menghambat kejelasan informasi.
Masyarakat  akan  terbebani  dengan informasi  yang  terlalu  banyak  dan melupakan  informasi  yang  utama.  Dari hasil penelitian diketahui bahwa sumber informasi  yang  menjadi  perhatian masyarakat  adalah  poster. Poster menyajikan  informasi  dengan  bahasa yang  singkat  dan  padat  sehinggalebih mudah  dipahami,  selain  tulisan  juga terdapat gambar yang menarik perhatian masyarakat.  Sedangkan  metode  dialog interaktif belum menjadi sumber informasi  responden,  dan  hal  ini  sesuai dengan penjelasan Kepala Unit Pemasaran  BPJS  Kesehatan  Jember bahwa  kelompok  tani  belum  menjadi prioritas secara khusus.
Faktor  ketiga  yang  menentukan efektivitas  komunikasi  kebijakan  adalah konsistensi.  Dalam  tataran  operasional, instruksi  yang  tertuang  dalam  kebijakan harus konsisten agar tidak menimbulkan multi  tafsir  dan  kebingungan  dari pelaksananya.  Banyaknya  regulasi  yang mengatur  berjalannya  program  JKN, mulai  dari  undang-undang  sampai peraturan internal BPJS Kesehatan harus saling terkait dan meminimalkan terjadinya distorsi komunikasi. Pengetahuan  yang  dimiliki  akan mendorong terbentuknya sikap seseorang  terhadap  sesuatu  apa  yang diketahuinya.  Sikap  merupakan  salah satu presdisposing  factor yang  sangat berkontribusi  terhadap  terbentuknya perilaku  seseorang,  baik  perilaku  yang mendukung  maupun  yang  menghambat. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa  68,9%  responden  memilih  sikap tidak  bersedia  menjadi  peserta  program JKN. Terdapat 2 (dua) alasan yang paling banyak  disampaiakan  responden,  yaitu tidak  tahu  (35  responden  atau  38,9%) dan  tidak  mampu  (36  reponden  atau 40%).  Alasan  ketidaktahuan  responden sudah  banyak  dikupas  di  atas.  Namun ada satu hal yang harus dikaji lebih jauh
yaitu  berkaitan  dengan  pengetahuan masyarakat  tentang  manfaat  ( benefit )
program JKN. Dari hasil penelitian, hanya 20%  yang  mengetahui  bagaimana mereka memanfaatkan layanan kesehatan  dalam  program  JKN  ini. Masyarakat  akan  lebih  mudah  berfikir dengan  logika  untung  atau  rugi  ketika mereka  mendaftarkan  diri  sebagai peserta mandiri. Kekhawatiran mendapatkan  layanan  yang  tidak  sesuai harapan  (dirugikan)  dapat  menjadi penghambat dalam keikutsertaan masyarakat  dalam  program  JKN.  Pada beberapa  kajian  telah  menghubungkan antara kepuasan pasien dengan keadilan dalam  pelayanan  kesehatan  ( equity  in healthcare) . Terkait alasan kemampuan responden,  mereka  menilai  bahwa pembayaran  iuran  sejumlah  premi dikalikan  anggota  keluarga  per  bulan dirasa  memberatkan.  Terdapat  dua alasan  utama  dari  aspek  kemampuan, yaitu  besaran  dan  waktu  pembayaran. Besaran  premi  telah  ditetapkan  antara Rp 25.500,- sampai Rp 59.500 per orang per bulan. 2 Jika rata-rata jumlah anggota keluarga  tertanggung  adalah  4  orang, maka besaran premi yang harus dibayar tiap bulan antara Rp 102.000,- sampai Rp 238.000,-.  Beberapa  batasan  atau pendekatan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan membayar premi  oleh  masyarakat.  Diantaranya adalah  besarnya  kemampuan  membayar yang setara dengan 5%dari pengeluaran nonpangan.  Batasan  ini  didasarkan bahwa pengeluaran untukkesehatan. 10 Berdasarkan hasil penelitian  diketahui  bahwa  rata-rata pengeluaran  non  pangan  responden sebesar  Rp  1.634.620,-.  Hal  ini  berarti kemampuan
membayar
premi
masyarakat petani sekitar Rp 81.731 per bulan.  Padahal  untuk  tingkatan  premi yang  paling  rendah  saja  dalam  program JKN  dengan  rata-rata  anggota  keluarga tertanggung  4  orang  adalah  sebesar  Rp 102.000,-. Sehingga alasan ketidakmampuan responden dalam membayar  premi  sangat  dimungkinkan mengingat kemampuan membayar RTUP masih  dibawah  kebutuhan  pembayaran premi  per  keluarga  per  bulan.  Peran pemerintah  diperlukan  untuk  menutup defisit  kemampuan  membayar  non  PBI pada kelompok tertentu, sehingga sangat dimungkinkan  adanya cost  sharing antara peserta dengan pemerintah. Alasan kedua dari aspek kemampuan  adalah  waktu  pembayaran. Karakteristik  petani  yang  khas  adalah pendapatan  atau  penghasilan  utamanya berasal  dari  hasil  tanam  ketika  panen. Jenis tanaman yang banyak dibudidayakan  seperti  jagung,  kopi, tembakau, lombok, sengon yang membutuhkan  waktu  berbulan-bulan untuk  sampai  panen  dan  menghasilkan pendapatan. Sehingga jika aturan keterlambatan pembayaran premi dikenakan  denda  sebesar  2%  (dua persen) dari total iuran yang tertunggak, maka  hal  ini  akan  memberatkan  para petani.  Memperhatikan  beberapa  hasil penelitian  ini,  maka  upaya  untuk meningkatkan  partisipasi  kepesertaan RTUP  perlu  adanya  sosialisasi  secara khusus  terhadap  kelompok  tani  atau koperasi  tani.  Pembayaran  secara kolektif yang dikoordinasi oleh kelompok tani  atau  koperasi,  merupakan  alternatif solusi  yang  bisa  ditawarkan.  Sehingga premi  RTUP  non  PBI  akan  dibayar  lebih dulu  oleh  pengelola  kelompok  tani  atau koperasi,  kemudian  setelah  panen  tiba petani  baru  membayar  premi  ke kelompok tani atau koperasi.

## SIMPULAN DANSARAN
Sosialisai  program  JKN  belum efektif dalam meningkatkan pengetahuan serta  membentuk  sikapRumah  Tangga
Usaha  Pertanian  (RTUP)  non  PBI  yang bersedia  untuk  berpartisipasi  dalam program JKN. Hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pengetahuan  adalah  penggunaan  media sosialisasi  yang  disesuaikan  dengan sasaran,  penyelenggaraan  TOT  bagi masyarakat  (seperti  :  kader  kesehatan, perangkat  desa,  tokoh  masyarakat),  dan meningkatkan  keterlibatan  stakeholder kebijakan  JKN  dalam  upaya  sosialisasi program.  Peran  pemerintah  diperlukan untuk  menutup  defisit  kemampuan membayar  RTUP  non  PBI,  sehingga adanya  mekanisme cost  sharing antara peserta  dengan  pemerintah  sangat dimungkinkan.

## DAFTAR RUJUKAN
1. Kemenkes  RI. Buku  Saku  FAQ  BPJS Kesehatan. Jakarta : Sekretariat Jenderal; 2013. 2. Pemerintah  RI. Peraturan  Presiden No.  111  tahun  2013  perihal Perubahan  atas  Peraturan  Presiden no.  12  Tahun  2013  tentang  Jaminan Kesehatan . Jakarta : BPJS Kesehatan;
2013.
3. Pemerintah  RI. Peraturan  Presiden
No.  86    tahun  2013  tentang  Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara  Negara  dan  Setiap orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan  Penerima  Bantuan  Iuran  dalam Penyelenggaran Jaminan Sosial . Jakarta  :  Kementerian  Kesehatan; 2013. 4. Pemerintah RI. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Kesehatan  Nasional . Jakarta : Kementerian  Kesehatan.  Diambil dari website : http://www.depkes.go.id/resources /download/jkn/buku-pegangan- sosialisasi-jkn.pdf; 2015. 5. Badan  Pusat  Statistik.  Hasil  Sensus Pertanian  2013.  Kabupaten  Jember. Diambil dari website : http://www.bps.jember.go.id; 2013. 6. Pusat Inovasi Pelayanan Publik. Sosialisasi  Program  Jaminan Kesehatan Nasional:Permasalahan dan  rekomendasi .  Policy  Breaf. Jakarta : LembagaAdministrasi Negara;2014. 7. Winarno,  B. Kebijakan Publik : Teori dan  Proses .  Yogyakarta  :  Media Pressindo (Anggota IKAPI);2002.
8. Notoatmodjo,  S. Promosi  Kesehatan dan Perilaku .  Jakarta  :  Rineka  Cipta;
2007. 9. Azwar, S. Sikap Manusia dan Pengukurannya . Yogyakarta : Pustaka Pelajar;2010. 10. Kemenkes  R.I. Pedoman  Penetapan Premi  JPKM. Jakarta:  Sekretariat Jenderal;2004.