## PENDAHULUAN
Sejumlah  besar  Institusi  Audit  mengalami  kesulitan dalam  memperkenalkan  fungsi  Audit  Kinerja  secara berkelanjutan.  Seain  faktor-faktor  administrasi  dan politik,  kompleksitas  dan  tantangan  Audit  Kinerja  itu sendiri  juga  harus  benar-benar  dipahami  dengan  baik. Pengalaman  menunjukkan  bahwa  mungkin  diperlukan waktu  bertahun-tahun  untuk  mengembangkan  bentuk
pekerjaan audit secara berkelanjutan. Selain itu, fungsi audit keuangan dan kepatuhan yang kuat tidak menjamin keberhasilan dalam Audit Kinerja, karena Audit Kinerja merupakan disiplin ilmu yang sangat berbeda.
Audit Kinerja adalah pengujian secara independen dan objektif  dari  kegiatan  pemerintah,  program  atau organisasi yang berhubungan dengan satu atau lebih atas tiga  aspek,  yaitu  aspek  ekonomis,  efisiensi  dan

## AUDIT KINERJA DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS PUBLIK: LAMPIRAN ISSAI 3100
Performance Audit and Public Accountability Enhancement: Appendix to ISSAI 3100

## Boby Segah
Inspektorat Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: bobysegah@gmail.com

## Abstrak
Adanya Audit Kinerja dapat peningkatkan akuntabilitas publik dan memberi peluang bagi  Institusi  Audit  (di  Indonesia  :  Badan  Pemeriksa  Keuangan)  untuk  memberi konstribusi  nyata  terhadap  peningkatan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  pelaksanaan administrasi  publik.  Panduan  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  hal-hal  yang  dapat memberi manfaat bagi Institusi Audit yang melaksanakan Audit Kinerja serta isu-isu penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam  melaksanakan  dan  menciptakan kesimanbungan  pelaksanaan  Audit  Kinerja  pada  suatu  Instansi  Audit.  Konsep  ini terutama  ditujukan  kepada  Pimpinan  dan  Pegawai-pegawai  Senior  dalam  Institusi Audit,  agar  mereka  memahami  persyaratan  dan  tantangan  yang  dihadapi. Mengarahkan  pada  strategi  yang  dibutuhkan  dan  dampak  yang  muncul  akibat pelaksanaan  atau  berfungsinya  Audit  Kinerja  yang  dilakukan  secara  berkelanjutan. Institusi-institusi Audit melaksanakan bentuk dan wewenang berbeda-beda. Ukuran dan  budaya  organisasi  juga  bervariasi.  Oleh  karena  itu  tidak  mungkin  untuk menghasilkan  pedoman  rinci  yang  berlaku  untuk  seluruh  Institusi  Audit;  maka dokumen ini berfokus pada tantangan strategi berkaitan dengan sumber daya yang dibutuhkan dan proses pelaksanaan Audit Kinerja. Juga digarisbawahi ciri-ciri utama Audit Kinerja dan manfaatnya untuk Institusi Audit, proses administrasi publik dan masyarakat secara keseluruhan.

## Kata Kunci:
Audit Akuntabilitas Publik Kinerja Keywords : Audit Public Accountability Performance Accepted August 2018

## Published
October 2018

## Abstract
The  existence  of  a  Performance  Audit  can  increase  public  accountability  and  provide opportunities for Audit Institutions (in Indonesia: the Supreme Audit Agency) to make a real contribution  to  improving  efficiency  and  effectiveness  in  the  implementation  of  public administration. This guide aims to create things that can benefit Audit Institutions that carry out  Performance  Audit  as  well  as  important  issues  that  need  to  be  considered  in implementing  and  creating  a  joint  implementation  of  a  Performance  Audit  at  an  Audit Agency.  This  concept  is  primarily  aimed  at  Senior  Managers  and  Employees  in  Audit Institutions, so that they understand the requirements and challenges faced. Directing the strategies needed and the impacts that arise due to the implementation or functioning of a Performance  Audit  that  is  carried  out  on  an  ongoing  basis.  Audit  institutions  carry  out different forms and authorities. The size and organizational culture also varies. Therefore it is not possible to produce detailed guidelines that apply to all Audit Institutions; then this document focuses on the challenges of the strategy relating to the resources needed and the process of implementing Performance Audit. Also highlighted are the main features of Performance Audit and their benefits for Audit Institutions, public administration processes and society as a whole.
efektivitas  dengan  tujuan  untuk  mengarahkan  ke perbaikan.  Prinsip  utama  Audit  Kinerja  secara  singkat adalah sebagai berikut:
1. Prinsip EKONOMI adalah menjaga biaya rendah. Ha ini diartikan bahwa sumber daya yang digunakan oleh entitas yang diaudit dalam melaksanakan kegiatannya harus tersedia pada waktunya, dalam kuantitas dan kualitas yang tepat dan dengan harga terbaik.
2. Prinsip  EFISIEN  adalah  memperoleh  yang  terbaik berdasarkan  sumber  daya  yang  tersedia.  Hal  ini berkaitan  dengan  hubungan  yang  tepat  antara sumber yang digunakan, kondisi yang diberikan dan hasil  yang  dicapai  (kuantitas,  kualitas  dan  waktu) dan/atau prestasi.
3. Prinsip  EFEKTIVITAS  adalah  terpenuhinya  tujuan yang ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan pencapaian tujuan dan/atau capaian hasil yang diharapkan.
Audit  Kinerja  adalah  proses  menganalisis  dan  menilai kinerja  program-program  pemerintah  atau  layanan publik.  Kegiatan  ini  adalah  kegiatan  berbasis  informasi yang  membutuhkan  keterampilan  analisis  dan  kreatif. Berbeda  dengan  Audit  Keuangan,  Audit  Kinerja  lebih fokus pada kegiatan dari pada rekening. Berbeda dengan Audit  Ketaatan,  Audit  Kinerja  mengutamakan  tujuan atas  suatu  intervensi  pemerintah  serta  konsep ekonomis,  efisien  dan  efektivitas.  Pertanyaan  dasar dalam Audit Kinerja meliputi:
1. Apakah kegiatan ini merupakan ha yang benar untuk dilakukan.
2. Jika  demikian,  apakah  telah  dilakukan  dengan  cara yang benar.
3. Jika tidak, apa penyebabnya?
Audit  Kinerja  memiliki  fungsi  penting  untuk  dipenuhi, baik  dalam  kaitannya  dengan  masyarakat  umum, legislatif,  pemerintah  dan  entitas  yang  diaudit.  Prinsip demokrasi  adalah  didasarkan  pada  hak  publik  untuk memperoleh  akuntabilitas  pemerintah  atas  tindakan
yang  telah  mereka  lakukan,  sebagai  hasil  pemilihan umum.  Agar  prinsip  ini  memiliki  makna,  masyarakat membutuhkan  informasi  tentang  bagaimana  sumber daya  masyarakat  digunakan  dan  bagaimana  prestasi pelayanan  publik  yang  telah  diberikan.  Dengan memberikan  informasi  yang  obyektif  dan  dapat diandalkan  pada  isu-isu  ini,  Audit  Kinerja  mempunyai kontribusi  untuk  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas.
Audit  Kinerja  juga  memainkan  peran  penting  dalam menjamin bahwa legislatif telah diberikan informasi yang tepat  tentang  kegiatan  yang  telah  diaksanakan  oleh pemerintah,  sebagai  hasil  dari  keputusan  yang  telah dibuat  oleh  legislatif  itu  sendiri.  Legislator membutuhkan  informasi  yang  independen  dan  dapat dipercaya  atas  hasil  dan  dampak  dari  program  dan keputusan. Audit Kinerja merupakan sumber informasi tersendiri,  karena  tidak  mewakili  aktivitas  politik  atau lembaga tertentu. Hal ini juga dapat menjadi nilai lebih bagi  pemerintah  untuk  mendapatkan  evaluasi  yang independen  atas  capaian  hasil  keputusan  dan  kinerja pelayanan publik.
Audit  Kinerja  memberikan  dorongan  untuk  perbaikan dan  perubahan  di  sektor  pubik,  dengan  memberikan informasi  baru  dan  menitikberatkan  pada  berbagai upaya  perubahan/tantangan.  Juga  dapat  memetakan masalah yang berada di luar kewenangan auditan seperti agenda politik. Audit Kinerja dapat memberikan arahan untuk  perbaikan  dan  reformasi  dalam  administrasi publik dan pemerintah. Dengan cara ini, Audit Kinerja lebih  mampu  memberikan  nilai  tambah  dibandingkan mekanisme kontrol yang ada.
Audit  Kinerja  menyebabkan  peningkatan  keragaman budaya, kreativitas dan pembelajaran di Institusi Audit, dan  mengarahkan  para  auditor  untuk  berkonsentrasi ada  isu-isu  sosial,  politik  dan  ekonomi  yang  terkait. Keadaan  ini  memiliki  menghasilkan  potensi  untuk membuat Institusi Audit lebih populer di media karena topik  mengenai  Audit  Kinerja  lebih  menarik  bagi
khalayak  yang  lebih  luas.  Hal  ini  dapat  memberi  efek peningkatan  motivasi  auditor  dalam  Institusi  Audit karena  hasil  kerja  mereka  diihat  banyak  orang. Mengingat bahwa tujuan dari Audit Kinerja adalah untuk mengidentifikasi  potensi  perbaikan  dalam  efisiensi administrasi  publik  (sekaligus  untuk  membantu penghematan pengeluaran pemerintah) kredibilitas yang diperoleh  dari  jenis  audit  dapat  memberikan  insentif yang  lebih  besar  bagi  pemerintah/legislatif  untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan ke Institusi Audit.
Ada sejumlah kendala manakala Pimpinan Institusi Audit mengambangkan  kapasitas  yang  berkesinambungan dalam  rangka  Audit  Kinerja.  Keberhasilan  penerapan Audit Kinerja membutuhkan dukungan politik, regulasi yang tepat, kepemimpinan dan keterlibatan manajemen secara aktif. Pimpinan Institusi Audit harus memastikan kecukupan  dana  dan  mencari  mitra  yang  dapat membantu  dalam  pengembangan  kapasitas  dan pengendalian mutu.

## METODOLOGI
Pendekatan yang dilakukan dalam kajian adalah Analisa teoritis  dan  sintesis  masalah  serta  solusi.  Acuan  yang digunakan  dalam  penyusunan  artikel  ini  adalah  ISSAI 3100  yang  mengatur  tentang  mekanisme  audit. Referensi  yang  digunakan  selain  ISSAI  3100  juga termasuk  beberapa  literatur  lain  yang  relevan  dalam mekanisme pelaksanaan audit kinerja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ada sejumlah kendala manakala Pimpinan Institusi Audit mengambangkan  kapasitas  yang  berkesinambungan dalam  rangka  Audit  Kinerja.  Keberhasilan  penerapan Audit Kinerja membutuhkan dukungan politik, regulasi yang tepat, kepemimpinan dan keterlibatan manajemen secara aktif. Pimpinan Institusi Audit harus memastikan kecukupan  dana  dan  mencari  mitra  yang  dapat
membantu  dalam  pengembangan  kapasitas  dan pengendalian mutu.
Salah  satu  yang  menjadi  hal  penting  adalah  Pimpinan Institusi  Audit  memperhitungkan  bahwa  Audit  Kinerja adalah  berbeda,  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan memerlukan  waktu  untuk  implementasinya.  Pimpinan Institusi Audit perlu mengkomunikasikan visi yang jeas atas  tujuan  Audit  Kinerja  dan  hasi  yang  akan  dicapai. Untuk  mengawali  Audit  Kinerja  diperlukan  komitmen pribadi  dari  Pimpinan  Institusi  Audit,  dan  juga  penting untuk  melibatkan  manajemen  secara  aktif  dan  teratih secara profesional.
Pengalaman  membuktikan  bahwa  penerapan  Audit Kinerja  sering  kali  memerlukan  perubahan-perubahan, yaitu  perubahan  sikap,  gaya  manajemen,  perilaku organisasi,  rekrutmen  pegawai,  dan  lainnya.  Hal  ini membutuhkan suatu kepemimpinan untuk menerbitkan Laporan Audit Kinerja yang bersifat kritis, terutama di lingkungan  yang  jarang  menggunakan  budaya  kritik. Dibutuhkan  keberanian  untuk  mengungkapkan  kinerja yang buruk dari suatu program atau layanan pemerintah, bahkan  ketika  didukung  oleh  argumentasi  serta  bukti yang  dapat  diandakan,  obyektif  dan  seimbang.  Audit Kinerja  membutuhkan  keterampilan  yang  pada umumnya belum dimiliki oleh Institusi Audit atau masih terbatas serta belum banyak pengalaman.
Pimpinan  suatu  Institusi  Audit  harus  siap  untuk mempromosikan nilai tambah Audit Kinerja ke sejumlah stakeholder/pemangku  kepentingan.  Institusi  Audit perlu mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan  utama  dan  membangun  komunikasi  yang efektif dua arah dengan mereka. Salah satu aasan untuk melakukan  hal  ini  adalah  memebrikan  kesempatan kepada  Institusi  Audit  untuk  mengembangkan pemahaman yang lengkap atas kebutuhan dan harapan dari  kelompok  yang  berbeda,  sehingga  dapat  dibuat keputusan  yang  tepat  berdasarkan  informasi  tentang harapan  stakeholder.  Aasan  lain  adalah  untuk memberikan  kesempatan  kepada  Institusi  Audit  dalam
menjelaskan  tujuan  Audit  Kinerja  kepada  stakeholder. Ketika  mempertimbangkan  komunikasi  dengan  para pemangku  kepentingan  pada  Audit  Kinerja,  penting untuk mengenali bahwa beberapa mungkin merupakan pihak  yang  biasa  berhubungan  dengan  Institusi  Audit, seperti  legislatif  dan  lembaga  pemerintah,  tetapi  yang lain mungkin kelompok baru yang tidak terlibat dengan kelompok  sebelumnya,  seperti  akademisi  dan komunitas  bisnis,  masyarakat  atau  tokoh  masyarakat, lembaga  penelitian,  kelompok-kelompok,  lembaga independen  seperti  lembaga  swadaya  masyarakat, politik dan perwakilan media.
Audit Kinerja adalah kegiatan berbasis pengetahuan, dan kualitas  kerja  yang  tinggi  sangat  penting.  Karena  itu, memerlukan  kompetensi  khusus.  Audit  Kinerja  juga merupakan  ilmu  penyelidikan  yang  membutuhkan fleksibilitas, imajinasi dan kemampuan analisis. Meskipun prosedur  rinci,  metode  dan  standar  mungkin sebenarnya  terkadang  menghambat  efektivitas  dari Audit Kinerja.
Kemampuan  untuk  merekrut  staf  yang  tepat  adalah faktor penting. Hal ini juga dipahami oleh Institusi Audit dengan  pengalaman  panjang  di  Bidang  Audit  Kinerja, untuk  melakukan  Audit  Kinerja  memerlukan keterampilan  yang  berbeda  dari  Audit  Keuangan. Akibatnya, proses rekrutmen yang tepat adalah penting. Secara  umum,  Auditor  Kinerja  harus  memegang  gelar sarjana. Pengalaman kerja investigasi/evaluasi merupakan  salah  satu  keunggulan  kualifikasi. Kompetensi  pribadi  seperti  kreativitas,  reseptifitas, integrasi serta keterampilan verbal dan menulis sangat penting.  Selain  itu,  juga  diperlukan  untuk  memahami metode-metode yang diterapkan dalam ilmu sosial serta metode yang relevan/keterampilan lainnya. Pengetahuan yang  memadai  tentang  manajemen  organisasi  juga membantu  memastikan  bahwa  Auditor  Kinerja membuat  saran  yang  realistis  dan  dapat  dicapai  untuk perbaikan.
Hal  yang  juga  penting  adalah  memastikan  bahwa kompetensi  dibangun  secara  bertahap,  dan  untuk merangsang  proses  berbagai  pengetahuan  dan pembelajaran  dalam  organisasi.  Merekrut  manajer operasional yang kompeten juga isu strategis. Manajer merupakan faktor kunci untuk pengembangan kapasitas yang  berkelanjutan.  Dalam  jangka  panjang,  pelatihan- pelatihan menjadi pertimbangan untuk mengembangkan kapasitas  metodologi,  analisis  dan  profesionalisme. Menetapkan  persyaratan,  standar  dan  pedoman  untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan juga merupakan isu yang  perlu  diselesaikan.  Hal  ini  juga  termasuk  proses yang berfungsi dengan baik untuk menghasilkan Laporan Hasil Audit Kinerja yang efisien.
Institusi  Audit  tidak  harus  mencoba  untuk  melakukan banyak  hal  dengan  cepat.  Audit  Kinerja  memerlukan waktu yang cukup banyak, terebih lagi untuk yang baru memulai.  Untuk  melaksanakan  Audit  Kinerja, disarankan  untuk  menetapkan  beberapa  quick  wins dalam satu atau dua subyek yang mungkin menarik bagi para pemangku kepentingan, tetapi Institusi Audit juga memiliki  pengalaman  dan  kepercayaan  diri  dalam menangani  subyek  yang  dipilih.  Audit  tersebut  tidak boleh terlalu rumit, dan tidak terlalu luas cakupannya, tetapi masih dapat memberikan nilai tambah.
Institusi  Audit  sebaiknya  mempertimbangan  untuk melakukan suatu percontohan Audit Kinerja. Ini dapat dilakukan  tanpa  diperhatikan  oeh  publik,  sehingga  ada “ruang  aman”  bila  ada  kekeliruan  dan  bahan pembelajaran.  Mungkin  akan  membantu  untuk mempertimbangkan tema untuk di awal-awal pekerjaan Audit  Kinerja.  Hal  ini  memungkinkan  Institusi  Audit untuk  belajar  dengan  melakukan  dengan  cara  yang terstruktur. Selain itu, pendekatan tematik memungkinkan  untuk  mengenali  masalah  yang  sama dalam administrasi publik dan menggunakan pengalaman dari satu daerah untuk audit baru di daerah lain. Pada gilirannya  dapat  berdampak  positif  pada  efisiensi kegiatan. Hal ini akan memberikan peluang untuk lebih
fokus  pada  peningkatan  kapasitas.  Persyaratan  umum, tentu  saja  adalah  bahwa  berbagai  permasalahan  dapat diuji dengan metode yang ada, dan bahwa proses yang mungkin memberikan pengaruh, misalnya cara-cara yang lebih  dikenal  dan  kemungkinan  bahwa  kinerja  dapat ditingkatkan atau uang disimpan.
Memulai  dari  skala  kecil  akan  memungkinkan  Institusi Audit yang hanya memiliki sumber daya terbatas untuk memulai  Audit  Kinerja.  Biaya  yang  berkaitan  dengan membangun  kometensi  yang  diperlukan  harus diperhitungkan. Biaya pegawai akan diperkirakan sesuai dengan  metodologi  pembayaran  yang  ditetapkan (misanya  gaji  ditambah  everhead  dasar,  dialokasikan sebagai bagian dari total waktu per bulan atau tahun). Biaya  lain  yang  mungkin  dimasukkan,  perjalanan  dinas, konsultasi  dan  biaya  cetak,  yang  harus  diperkirakan sebagai  bagian  dari  proses  perencanaan.  Untuk memenuhi  praktek  penganggaran  yang  baik,  adalah penting  bahwa  fungsi  Audit  Kinerja  memiliki  pusat pendanaan  yang  berbeda  dari  kegiatan  Institusi  Audit lainnya yang sudah ada. Anggaran untuk masing-masing Audit  Kinerja  dan  biaya  lainnya  untuk  Audit  Kinerja, seperti  perjalanan,  pencetakan  dan  penggunaan konsutan, secara terpisah diidentifikasi  dan  dimonitor, begitu pula biaya pegawai.
Setelah fungsi Audit Kinerja menjadi lebih mapan, maka perlu untuk menambahkan faktor biaya pengembangan sistem  administrasi,  seperti  kebijakan-kebijakan  yang mendukung dan prosedur, pelaporan audit dan jaminan kualitas.  Akan  ada  kemungkinan  untuk  menggunakan informasi tersebut dari institusi-institusi audit yang ada, yang  telah  melaksanakan  fungsi  Audit  Kinerja  pada tingkat biaya dan pendekatan yang sama. Biaya tambahan yang  diperlukan  mulai  dari  pembiayaan  pegawai, pelatihan dan bahan-bahan, perlu diperhitungkan secara cermat  dan  dibicarakan  dengan  legislatif.  Mungkin kemudian  legislatif  akan  merekomendasikan  tambahan anggaran  Institusi  Audit  sebagai  dampak  atas meningkatnya kebutuhan penyediaan sumber daya.
Jika  Audit  Kinerja  akan  dijadikan  basis  dalam  sebuah Institusi  Audit  adalah  penting  untuk  membangun kesadaran, minat dan antusiasme. Salah satu pesan kunci untuk  disampaikan  kepada  pegawai  bahwa  Pimpinan Institusi  Audit  memutuskan  untuk  mengembangkan Audit  Kinerja  sebagai  prioritas  utama.  Hal  ini  dapat dilakukan  melalui  saluran  komunikasi  internal  yang paling  tepat.  Saluran  ini  mungkin  termasuk  briefing langsung  dari  manajemen  senior.  Yang  penting  dalam mencapai keberhasilan dalam proses pengenalan ini dan kesadaran  atas  Audit  Kinerja,  adalah  komunikasi  yang disampaikan  juga  harus  didukung  oleh  tindakan sebagaimana yang diuraian dalam buku petunjuk ini.
Institusi Audit tidak perlu merasa bahwa mereka tidak dapat  melompat  ke  dalam  Audit  Kinerja  sebelum mereka  memiliki  sistem  rinci  untuk  perencanaan  dan pelaksanaan Audit Kinerja. Pekerjaan untuk mengembangkan  pedoman  dan  toolkit  audit,  serta pengaturan  pengendalian  kualitas  dapat  dilaksanakan pada tahap berikutnya, karena beban melakukan hal ini dapat  menjadi  penghalang,  maka  jauh  lebih  penting untuk  menginvestasikan  sumber  daya  awal  dengan meakukan langkah uji coba. Pendekatan yang digunakan pada saat pertama kali melakukan Audit Kinerja adalah dengan  “percontohan  mental”  bisa  sangat  mem bantu daam  hal  semua  pihak  memahami  apa  saja  yang  harus dipelajari, dan bahwa kesalahan mungkin saja terjadi.
Audit Kinerja merupakan fungsi yang selalu berkembang dalam sebuah Institusi Audit, bahkan bagi mereka yang memiliki  kemampuan  mapan  selama  beberapa  tahun. Ketika suatu Institusi Audit telah memulai Audit Kinerja, adalah penting untuk menjaga momentum untuk selalu menyadari  manfaat  Audit  Kinerja.  Ini  termasuk pembangunan  kapasitas  Audit  Kinerja  inti  secara progresif  selama  beberapa  tahun  untuk  memastikan bahwa pekerjaan awal dapat berkembang menjadi hasil yang  berkesinambungan.  Dalam  melakukan  hal  ini, pertimbangan  harus  diberikan  untuk  kedua  hal,  yaitu bagaimana awal pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan  proses  ke  depan,  dan  juga  bagaimana fungsi tersebut dapat berkembang menjadi kemampuan Audit  Kinerja  secara  mapan.  Pertimbangan  ini  tentu akan  berbeda  antara  tujuan  jangka  pendek,  menengah dan  panjang,  namun  terlepas  dari  masalah  atau  jangka waktu,  kunci  keberhasilan  akan  terletak  pada  sikap realistis  tentang  ambisi  dan  fleksibilitas  dalam pendekatan yang dilakukan.
Faktor kunci untuk kesinambungan fungsi Audit Kinerja di  Institusi  Audit  akan  membangun  peran  manajer operasional dengan tanggung jawab untuk pengembangan dan pengawasan dari fungsi tersebut. Di antara  tanggung  jawab  tersebut  adalah  mengelola berbagai  isu  yang  diuraikan  dalam  pedoman  ini  dan memastikan bahwa bidang-bidang seperti kepegawaian, pelatihan  dan  pengembangan  kerangka  Audit  Kinerja ditangani  dan  dikembangkan.  Idealnya,  peran  manajer operasional  dan  fungsi  Audit  Kinerja  harus  didukung oleh  anggota  eksekutif  Institusi  Audit  yang  dapat bertindak  baik  sebagai  manajer  yang  akuntabel  untuk fungsi  tersebut  maupun  sebagai  “pahlawan”  untuk mempromosikan hasil-hasilnya dan memastikan bahwa Institusi  Audit  memiliki  sumber  daya  yang  diperlukan secara khusus untuk keberhasilan Audit Kinerja secara berkesinambungan.
Kualitas  pegawai  yang  melaksanakan  Audit  Kinerja menjadi  kontributor  besar  bagi  keberhasilan  fungsi Audit  Kinerja.  Pada  awalnya,  Institusi  Audit  mungkin berharap atau perlu menggunakan Auditor dengan latar belakang  Audit  Keuangan  dan/atau  Kepatuhan,  dari waktu  ke  waktu  komposisi  ini  harus  ditinjau.  Audit Kinerja  mencakup  sebaran  bidang  administrasi  publik yang  lebih  luas  dan  oleh  karena  itu  penting  bahwa keterampilan  dan  kompetensi  pegawai  disesuaikan dengan  konsidi  ini.  Mempekerjakan  orang-orang  yang memiliki  banyak  keterampilan,  dan  mengadopsi pendekatan yang fleksibel dalam memanfaatkan sumber daya  di  seluruh  Institusi  Audit  yang  memungkinkan pegawai dengan keahlian yang relevan untuk bekerja di
audit  dimana  pengalaman  keahlian  yang  paling  baik digunakan,  akan  membantu  Institusi  Audit  untuk mengembangkan kapasitas Audit Kinerja. Merekrut para profesional  tingkat  menengah  untuk  memperkuat pelaksanaan  Audit  Kinerja  dan  melakukan  pekerjaan audit pada manajemen sektor publik yang lebih luas juga merupakan pilihan.
Rekrutmen ini harus lengkap, baik pelatihan awal dalam Audit Kinerja (dan proses-proses dalam Institusi Audit) serta  pelatihan  yang  berkelanjutan  pada  bidang-bidang pengembangan  keterampilan  auditor  dan  peningkatan kapasitas  Audit  Kinerja  Institusi  Audit.  Pelatihan  ini dapat  dilakukan  melalui  kombinasi  model  internal  dan eksternal  yang  meliputi  keterampilan  proses  audit, seperti  wawancara  audit  serta  keterampilan  teknis seperti  analisis  data.  Dari  perspektif  kesinambungan, pengembangan  kapasitas  pelatihan  internal  yang seimbang  yang  meliputi  metodologis,  analisis  dan profesional  akan  membantu  dalam  membangun lingkungan  belajar  yang  kuat.  Semakin  banyak  budaya belajar  yang  dapat  dikembangkan  dan  dipromosikan dalam Institusi Audit, semakin besar pengetahuan yang dapat  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  keterampilan dan  pengalaman  pegawai  serta  kualitas  keseluruhan Audit Kinerja yang dihasilkan.
Melaksanakan  Audit  Kinerja  juga  dapat  membawa manfaat  sebagai  rangsangan  berbagai  pengetahuan  di Institusi  Audit.  Dengan  mengembangkan  fungsi  audit baru, Institusi Audit harus tetap sadar akan manfaat yang bisa  diperoleh  dari  semua  fungsi  audit  (keuangan, ketuhan  dan  kinerja),  memperoleh  manfaat  dari pekerjaan  satu  sama  lain  (seperti  resiko  atau  masalah yang telah diidentifikasi) dan menggunakan keahlian lain untuk membantu dalam  mengembangkan produk yang lebih  baik.  Sementara  masing-masing  meliputi  aspek yang  berbeda  dari  audit,  hasil  yang  tergabung memungkinkan Institusi Audit menyajikan analisis yang kuat  dan  lebih  lengkap  dari  entitas  yang  diaudit  dan administrasi  publik.  Dalam  hal  yang  sama  untuk  lebih
memanfaatkan  keterampilan  internal  dan  keahlian  dari Institusi  Audit,  banyak  teknik  yang  diterapkan  dalam Audit  Kinerja  yang  terletak  dalam  lingkup  bidang akademik seperti penelitian sosial dan ekonomi. Dengan demikian,  mengembangkan  hubungan  dan  kerja  sama dengan  peneliti  eksternal  yang  sudah  berpengalaman dari  waktu  ke  waktu  dapat  meningkatkan  dimensi independensi  untuk  mendukung  pelaksanaan  Audit Kinerja.
Bagian  lain  dari  fungsi  Audit  Kinerja  yang  matang  dan berkesinambungan dalam sebuah Institusi Audit adalah termasuk  mengembangkan  kerangka  kerja  yang didukung oleh beberapa hal, yaitu manual, kebijakan, dan proses jaminan kualitas. Kerangka kerja ini harus secara progresif  dikembangkan  sebagai  kegiatan  Audit  Kerja yang  dilakukan oleh Institusi Audit.  Kerangka kerja ini bisa memanfaatkan hasil-hasil Audit Kinerja yang telah dilakukan dan sumber informasi seperti INTOSAI, IDI dan Institusi  Audit  lainnya  yang telah  mengembangkan kapasitas Audit Kinerja.
Publikasi  Laporan  Audit  Kinerja  kontribusi  untuk transparansi  dalam  manajemen  sektor  publik  dan menunjukkan  bagaimana  Audit  Kinerja  dapat berkontribusi  untuk  perbaikan  dalam  administrasi publik  dan  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  perhatian terhadap  proses  untuk  mengkomunikasikan  hasil kepada khalayak kunci, seperti legislatif, stakeholder dan media  menjadi  sangat  penting.  Pada  tingkat  dasar, diperlukan  klarifikasi  tentang  pemangku  kepentingan mana yang harus menerima informasi (dan dalam rangka apa) serta informasi apa yang harus disediakan.
Institusi  Audit  dapat  mengadopsi  berbagai  cara  untuk mempublikasikan  Laporan  Audit  Kinerja.  Sebagai contoh, beberapa Institusi Audit mengambil pendekatan yang  sangat  terlihat  dan  mengembangkan  siaran  pers dan/atau  konferensi  pers,  sementara  yang  lain bergantung  pada  pendekatan  yang  lebih  rendah  dan memastikan laporan audit yang dibuat mudah tersedia
untuk  legislatif,  stakeholder,  media  dan  masyarakat umum.
Terlepas dari metode untuk komunikasi, penting untuk mempertimbangkan pesan khusus untuk dikomunikasikan  serta  gaya  dan  bahasa  yang  sesuai. Harus fokus pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan administrasi  publik  yang  menjamin  perhatian  atau praktek  yang  lebih  baik,  dari  pada  kekurangan  kinerja pihak yang di audit. Pertimbangan juga harus diberikan terhadap  rincian  spesifikasi  dari  informasi  yang  akan diterbitkan.  Misalnya,  dalam  beberapa  kasus  mungkin ada  kebutuhan  untuk  memastikan  anonimitas,  seperti pengungkapan umum dilarang oleh undang-undang atau peraturan lingkup negara tertentu.

## KESIMPULAN
Setelah  publikasi  Laporan  Audit  Kinerja  dan musyawarah oleh legislatif, pihak yang diaudit mungkin perlu menanggapi Institusi Audit atau legislatif tentang pelaksanaan  rekomendasi  hasil  audit  kinerja.  Perlu dipertimbangkan bahwa temuan dan/atau rekomendasi audit kinerja perlu ditindaklanjuti dengan surat perintah bagi Institusi Audit untuk memantau tindak lanjut atas laporan tersebut. Dengan demikian, Institusi Audit perlu memiliki  sistem  untuk  mendapatkan  temuan  audit dan/atau rekomendasi, serta usaha yang telah dilakukan pihak  yang  diaudit  dalam  kaitan  dengan  penyelesaian hasil  audit.  Kemudian,  setelah  jangka  waktu  tertentu, Institusi  Audit  dapat  melakukan  penilaian  lebih  lanjut dari kemajuan pihak yang diaudit dalam hal menanggapi temuan  audit  dan  melaksanakan  rekomendasi  serta melaporkan  hasil  tindak  lanjut  audit  tersebut.  Tindak lanjut  juga  penting  untuk  mengevaluasi  manfaat  Audit Kinerja.  Hal  ini  membantu  untuk  menilai  efektivitas Audit Kinerja dalam hal meningkatkan pelayanan publik dan  membuatnya  lebih  efisien,  serta  berguna  ketika Institusi Audit perlu mencari anggaran tambahan untuk Audit Kinerja.

## REFERENSI
Akademi  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia.  2012. Indonesia menuju bangsa inovasi 2030: memorandum AIPI . Jakarta: Indonesian Academy of Science.
Auditing  Standar  Committee.  2010. ISSAI  3100  - Performance  Audit  Guidelines:  Key  Principles .
Johannesburg: INTOSAI.
Kharisma,  B.  2014.  Good  Governance  sebagai  Suatu Konsep  dan  Mengapa  Penting  dalam  Sektor Publik  dan  Swasta  (Suatu  Pendekatan Ekonomi  Kelembagaan). Jurnal  Buletin  Studi Ekonomi . 19(1):9-30.
Santoso,  U.  &  Pambelum,  Y.J.  2008.  Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah Dalam  Mencegah  Fraud. Jurnal  Administrasi Bisnis . 4(1):14-33.
Sari,  D.N.  &  Haryanto.  2016.  Analisis  Determinan Efektivitas Auditor Internal pada Inspektorat Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jurnal Akuntansi & Auditing . 13(2):191-210.
Segah,  B.  2018.  Pengaruh  Pengalaman  Kerja, Independensi,  Objektivitas,  dan  Motivasi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Auditor Inspektorat  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Anterior Jurnal . 17(2):86-99.