1 Program Studi Magister SosiologiFakultas Ilmu Sosial dan PolitikUniversitas Sebelas Maret
1 adirahman@student.uns.ac.id
Jurnal Analisa Sosiologi April 2018, 7(1): 127-140
DINAMIKA GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT SAMARINDA DALAM MEMPERJUANGKAN KEADILAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PADA GERAKAN SAMARINDA MENGGUGAT DI KALIMANTAN TIMUR)
Adi Rahman 1 , Yulius Slamet, Bagus Haryono

## Abstract
Samarinda City is one of areas established by Energy and Mineral Resource Ministry  to  belong  to  mining  business  area,  in  which  Samarinda  City Government  released  coal  mining  management  policy  according  to  the authority it has. This research aimed to  explain the dynamic of Samarinda People  Social  Movement.  This  study  was  a  qualitative  research  with  case study,  using  Charles  Tilly’s  theoretical  reference  concerning  social movement  collective  action.  The  informants  consisted  of  10  persons  taken using  purposive  sampling  technique.  Techniques  of  collecting  data  used were  observation,  in-depth  interview  and  documentation.  Data  validation was  carried  out  using  triangulation,  and  data  analysis  using  interactive model.  The  result  of  research  showed  that  the  effect  of  haphazardly  coal mining  license  publication  overlapping  between  settlement-dense  areas, among  others,  resulted  in  ex-mining  holes  leaving  poisonous  water  and heavy  metal  that  have  taken  child  life  toll  in  Samarinda  City.  From  the situation  the  people  encountered  due  to  injustice  and  arbitrariness  to  the people,  a  movement  called  “Gerakan  Samarinda  Menggugat  (GSM) (English: Movement of  Samarinda  Sue” was established. The law suit  was filed  by  19  Samarinda  City  citizens  affiliated  with  “Gerakan  Samarinda Menggugat  (GSM)  fighting  for  environment  justice  using  Citizen  Law  Suit against  Samarinda  City’s  government  in  default  of  publishing  Mining Business License despite unfulfilled requirements.
Keywords:The  effect  of  coal  mining  industry,  Citizen  Law  Suit,  Social Movement, Environmental Justice

## Abstrak
Kota  Samarinda  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  ditetapkan Kementerian ESDM masuk dalam wilayah usaha pertambangan, dengan itu pemerintah  Kota  Samarinda  mengeluarkan  kebijakan  pengelolaan pertambangan batubara sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika gerakan sosial masyarakat  Samarinda.Kajian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan metode  studi  kasus,  menggunakan  acuan  teoritis  dari  pemikiran  Charles Tilly  tentang  tindakan  kolektif  gerakan  sosial.Informan  terdiri  dari  10
orang yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling.Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara mendalam  dan  dokumentasi.Validasi  data  dilakukan  menggunakan Triangulasi,  dan  analisis  data  menggunakan  model  interaktif.Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  dampak  dari  obral  izin  pertambang batubara  yang  tumpang  tindih  antar  kawasan,  padat  pemukiman,  salah satunya  mengakibatkan  lubang-lubang  eks  tambang  meninggalkan  air beracun  dan  logam  berat  yang  sudah  menelan  korban  anak  di  Kota Samarinda.Dari  situasi  yang  dihadapi  masyarakat  karena  adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat hingga lahirlah sebuah “Gerakan Samarinda  Menggugat” (GSM). Gugatan yang diajukan 19  warga  Kota  Samarinda  yang  tergabung  dalam  “Gerakan  Samarinda Menggugat”  (GSM)  yang  memperjuangkan  keadilan  lingkungan  dengan menggunakan gugatan warga negara (Citizen Law Suit) kepada pemerintah Kota  Samarinda  yang  telah  lalai  dalam  menerbitkan  Ijin  Usaha Pertambangan (IUP) sebelum seluruh persyaratan terpenuhi.
Kata  Kunci:  Dampak  Industri  Pertambanga  batubara,  Gugatan  Warga Negara, Geraka Sosial, Keadilan Lingkungan

## PENDAHULUAN
Kalimantan  Timur  adalah  salah  satu  dari  provinsi  utama  penghasil batubara,  terdapat  1488  izin  tambang  IUP  seluruhnya,  izin  tambang  IUP dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah,  provinsi  dan  kab/kota.  Selain  Izin Usaha  Pertambangan  (IUP),  terdapat  juga  izin  tambang  yang  diterbitkan oleh  pemerintah  pusat  melalui  kementerian  ESDM  yang  disebut  Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), di Kalimantan Timur terdapat  33  PKP2B,  seluruh  luas  untuk  IUP  adalah  5,4  juta  Ha  ditambah dengan luas PKP2B, 1, 8 Juta Ha, Total luas tambang mengkapling 7,2 Juta Ha  dari  12,7  Juta  Ha  dari  daratan  Kaltim  atau  70  persen  dari  daratan provinsi  ini.  Ini  belum  diakumulasikan  dengan  jenis  izin  komoditas eksploitatif  lain  seperti  Izin  Usaha  Pengusahaan  Sektor  Perkayuan (IUPHHK-Kayu),  Wilayah  Kerja  (Migas),  Hutan  Taman  Industri  (HTI) hingga  Ijin  Perkebunan  Sawit,  maka  daratan  Kalimantan  Timur  penuh dikapling oleh tambang.
Kota  Samarinda  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  ditetapkan Kementerian ESDM masuk dalam wilayah usaha pertambangan, dengan itu Pemkot  Samarinda  mengeluarkan  kebijakan  pengelolaan  pertambangan
batubara sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dinas Pertambangan dan Energi  Kota  Samarinda  mencatat  hingga  tahun  2014,  ada  5  izin  dalam bentuk PKP2B yang sepenuhnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, 1 IUP Pemerintah  Propinsi,  dan  63  IUP  yang  sudah  dikeluarkan  oleh  pemerintah Kota  Samarinda.  Dengan  luasan  masing-masing  33,48%  PKP2B,  32,5% IUP  Propinsi,  38,37%  IUP  Kota.  Total  dari  luas  wilayah  pertambangan terhadap    luas  wilayah  Kota  Samarinda  sudah  mencapai  angka  71%. Sebagai  Ibu  Kota  Provinsi  Kalimantan  timur,  Samarinda  memiliki karakteristik  berbeda  dengan  daerah  kabupaten/kota  lainnya  di  Kalimantan Timur  yang  juga  memiliki  potensi  pertambangan  batubara.(Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral KESDM, 2013).
Jumlah penduduk Samarinda merupakan paling tinggi di Kalimantan timur.Hasil  sensus  tahun  2015,  jumlah  penduduk  Samarinda  812.597  jiwa. Jumlah  penduduk  yang  besar  dan  wilayah  usaha  pertambangan  yang  luas, membuat  ruang  terbuka  hijau  Kota  Samarinda  saat  ini  sekitar  5%, sedangkan UU No 26 Tahun 2007 tentang Pentaan Ruang  mengamanatkan ruang terbuka hijau minimal 30% dari wilayah kota. Melihat hal ini, bentang alam  atau  kondisi  ekologis  Samarinda  sudah  menutup  kemungkinan diterbitkannya  lagi  Izin  usaha  pertambangan,  yang  secara  langsung  akan menambah luasan wilayah usaha pertambangan. (BPS Kaltim, 17 Desember 2015).
Dampak  dari  obral  izin  ini  adalah  tumpang  tindih  antar  kawasan, tambang  di  kawasan  padat  pemukiman  salah  satunya  akibatnya  lubang- lubang  eks  tambang  meninggalkan  air  beracun  dan  logam  berat  dan  juga sudah  menelan  korban  anak-  anak  tenggelam  di  lubang  eks  tambang batubara  yang  sampai  Desember  2017  sudah  berjumlah  28  orang diantaranya  anak-anak  dengan  rincian  di  Kota  Samarinda  (15  anak),  Kutai Kertanegara  (10  anak)  Pasir  Panajem  Utara  (2  orang).  Kutai  Barat  (1 anak).Setiap  peristiwa  tewasnya  korban,  dilubang  tambang  tidak  pernah sekalipun  terselesaikan  secara  tuntas  pada  jalur  hukumnya,  jika  adapun hukuman  yang  dijatuhkan  sangat  ringan  seperti  pada  kasus  Ema  dan  Eza yakni  hanya  9  (Sembilan)  bulan,  sedangkan  sisa  kasus  lainnya  belum  ada tindak  lanjutnya.  Lemahnya  pembelaan  dan  penuntasan  kasus  demi  kasus yang  ada  berkaitan  dengan  lubang  tambang  tersebut  ini  dikarenakan  oleh
kerja  banyak  pihak  yang  tidak  pernah  selesai  mulai  dari  kepolisian,  pihak perusahaan hingga pada pemerintah kota, provinsi hingga level kementerian sekalipun. Tidak hadirnya niatan baik untuk menyelamatan lingkungan dari bahaya  pertambangan  batubara  terlebih  kepada  masa  depan  anak-anak Samarinda  dirasa  menjadi  alasan  utama  kasus  semacam  ini  terus  berulang selama 5 tahun. (JATAM, 25 Desember 2017).
Suatu  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  menuntut  hak  masyarakat terhadap jaminan  negara, Pemerintah  Kota Samarinda untuk menjamin  hak atas  lingkungan  yang  baik  dan  sehat,  dan  dampak  lingkungan  akibat  IUP, pertambangan  yang  membuat  kehidupan  masyarakat  terganggu.Dalam  hal masyarakat  berhak  mengajukan  gugatan  perwakilan  kelompok  untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan dan/atau kerusakan lingkungan hidup.Hak gugat masyarakat, ini diatur dalam Pasal 91 Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Syarat  gugatan  masyarakat  yang  diajukan  terdapat  kesamaan  fakta atau  peristiwa,  dasar  hukum,  serta  jenis  tuntutan  di  antara  wakil  kelompok dan  anggota  kelompoknya.  Dalam  persidangan  inilah  esensi  yang  penting, bahwa  masyarakat  Kota  Samarinda  yang  menggugat  memiliki  kesamaan fakta  hukum  yang  sama,  bahwa  mereka  adalah  korban  dari  dampak kerusakan  lingkungan,  akibat  pertambangan,  misalnya  banjir.  Harus dijelaskan kronologis  sejarah  Kota Samarinda, pasca tambang dan sebelum ada  tambang,  juga  dampak  kerugian  yang  diderita  warga  kota  dari  segala aspek  dan  hitungan  yang  riil  yang  bisa  dibuktikan  di  pengadilan  nanti. Untuk dasar hukum yang bisa diminta adalah ganti kerugian dan pemulihan lingkungan  yang  mengacu  pada  Pasal  87  UUPPLH.Sedangkan  prosedur gugutan masyarakat mengarah pada Perma No. 2 Tahun 2002.
Pasal  92  ayat  (1)  UUPPLH  menyebutkan  bahwa  (1)  Dalam  rangka pelaksanaan  tanggung  jawab  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup,  organisasi  lingkungan  hidup  berhak  mengajukan  gugatan  untuk kepentingan  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup.Kemudian  dalam mengajukan  hak  gugatan,  organisasi  lingkungan  hidup  terbatas  pada tuntutan  untuk  melakukan  tindakan  tertentu  tanpa  adanya  tuntutan  ganti rugi,  kecuali  biaya  atau  pengeluaran  riil  selama  mengajukan  gugatan.  Jadi pada  intinya,  jika  gerakan  masyarakat  Samarinda  mengunggat  tambang,
yang  dilakukan  Lembaga  Swadaya  Masyarkaat  (LSM)  misalnya  Jatam Kaltim,  maka  tidak  boleh  menutut  ganti  rugi.  Yang  boleh  dituntut  adalah upaya pemulihan dari kerusakan lingkungan akibat pertambangan.LSM atau organisasi  lingkungan  hidup,  dalam  hal  ini  dapat  mengajukan  gugatan apabila memenuhi persyaratan:antara lain:
1. Berbentuk badan hukum.
2. Menegaskan  di  dalam  anggaran  dasarnya  bahwa  organisasi  tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Telah  melaksanakan  kegiatan  nyata  sesuai  dengan  anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.
Syarat  di  atas,  yang  menjadi  dasar  utama  suatu  LSM  dapat mengajukan hak gugat atas lingkungan hidup. Perubahan UU No. 23 Tahun 1997  tentang  PLH  menjadi  UU  No.  32  Tahun  2009,  yakni  diatur  dalam Pasal  90  UUPPLH,  tentang  hak  gugat  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah. Dalam hal ini instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab  di  bidang  lingkungan  hidup  berwenang  mengajukan  gugatan  ganti rugi  dan  tindakan  tertentu  terhadap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang menyebabkan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang mengakibatkan  kerugian  lingkungan  hidup.Sebenarnya,  jika  mengacu  pada Pasal  28H  ayat  (1)  UUD  1945,  sebagai  pemegang  amanah  rakyat  dan menjamin  hak  warga  atas  lingkungan  yang  baik  dan  sehat,  seyoganya Pemerintah  Kota  Samarinda  melakukan  langkah  lebih  proaktif  dalam mengambil  langkah.Dengan  mengajukan  hak  gugat  pemerintah  daerah untuk menuntut pertanggungjawaban usaha pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Fadaee,  2011:  79)  yang  berjudul Environment Movements in Iran: Application of the New Social Movement Theory  in  the  Non-Europhean  Context.  Penelitian  ini  membahas  tentang aplikasi teori New Social Movement dalam gerakan lingkungan yang ada di Iran.Riset  ini  berusaha  untuk  memberikan  wawasan  ke  dalam  kehidupan gerakan  sosial  di  Iran  dengan  menggunakan  teori  New  Social  Movement. Riset ini menghasilkan fakta bahwa tindakan kolektif yang muncul di dalam isu-isu lingkungan juga dianggap sebagai gerakan sosial.Berdasarkan telaah
riset sebelumnya, belum banyak yang mengkaji tentang gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan lingkungan.
Hal  ini  perlu  dilakukan  sebuah  kebaruan  dan  dintidak  lanjuti  untuk mendapatkan  pandangan  mengenai  kontribusi  gerakan  sosial  yang memperjuangkan keadilan lingkungan. Dengan menggunakan teori gerakan sosial  Charles  Tilly,  tentang  sebuah  tindakan  yang  berkelanjutan  secara bertahap,  petunjuk  dan  kampanye  yang  dilakukan  oleh  orang  biasa,  dan mereka  membuat  tuntutan    secara  kolektif  terhadap  yang  lain.  Merupakan sebuah  kesadaran  besar  bagi  para  pejuang  lingkungan  untuk  berpartisipasi dalam  rublik,  mewujudkan  tindakan  berkelanjutan  secara  bertahab.Dalam hal  ini  masyarakat  Kota  Samarinda  secara  umum  agar  mengetahui  tentang “Dinamika  gerakan  sosial  masyarakat  Samarinda  yang  memperjuangkan keadilan lingkungan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  metode  kualitatif  dengan strategi penelitian studi kasus. Studi kasus dipilih karena secara umum dapat memberikan  akses  atau  peluang  yang  luas  kepada  peneliti  untuk  menelaah secara  mendalam,  detail,  intensif  dan  komprehensif  terhadap  unit  yang diteliti (Bungin, 2003: 23).
Penelitian  studi  kasus  digunakan  pada  penelitian  yang  bertujuan menjawab  pertanyaan  ‘bagaiman’  dan  ‘mengapa’  terhadap  sesuatu  yang diteliti”.  Oleh  sebab  itu  penelitian  ini  tepat  apabila  digunakan  pada penelitian yang bersifat eksplanatori yaitu penelitian yang bersifat menggali penjelasan kasualitas, atau sebab dan akibat yang terkandung di dalam objek yang diteliti.  Kekhususan penelitian studi kasus  yang  lain adalah pada sifat objek yang diteliti.Dalam penelitian  studi kasus yang bersifat kontemporer, masih  terkait  dengan  masa  kini,  baik  yang  sedang  terjadi,  maupun  telah selesai  tetapi  masih  memiliki  dampak  yang  masih  tersasa  pada  saat dilakukannya penelitian (Yin, 2009: 21).
Lebih  lanjut  (Miles,  dan  Huberman,  2007:  15)  menyatakan:  “Studi kasus merupakan kajian yang rinci disuatu latar, suatu objek, tumpuan suatu peristiwa  tertentu”.Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa
batas  studi  kasus  peneliti:  (1)  sasaran  penelitiannya  dapat  berupa  manusia, peristiwa,  latar,  dan  dokumen;  (2)  sasaran-sara  tersebut  ditelaah  secara mendalam  sebagai  suatu  totalitas  sesuai  latar  konteksnya  masing-masing denga maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada diantara variabel- variabelnya.
Salah satu kekhususan  penelitian studi kasus sebagai sebagai metode adalah pada tujuannya. Melalui pertanyaan ‘apa’ dan ‘mengapa’ terkandung substansi dasar kasus yang diteliti. Oleh sebab itu penelitian ini tepat apabila digunakan  pada  penelitian  yang  bersifat  eksplanatori  yaitu  penelitian  yang bersifat  menggali  penjelasan  kasualitas,  atau  sebab  dan  akibat  yant terkandung di dalam objek  yang diteliti. Kekhususan penelitian studi kasus yang lain adalah pada sifat objek yang diteliti.
Pendekatan  studi  kasus  ini  digunakan  untuk  mengetahui  dinamika gerakan  sosial  masyarakat  samarinda  dalam  memperjuangkan  kedilan lingkungan.  Tujuannya  untuk  mendekripsikan  dinamika  gerakan  sosial masyarakat samarinda  yang  memperjuangkan keadilan  lingkungan. Analisa data  dilakukan  dengan  melakukan  beberapa  tahap  yaitu  reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  (Slamet,  2006;  Arrozy,  2016). Setelah  tiga  langkah  tersebut  dilakukan  kemudian  analisa  data  dengan metode  interaktif  dilakukan  dengan  cara  melakukan  pearikan  kesimpulan dan verifikasi atas semau hal yang terdapat dalam reduksi sajian data ketika pengumpulan data berakhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dinamika memperjuangkan keadilan lingkungan
Memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat dan aman diwujudkan kemudian  dengan  membangun  sebuah  gerakan  perjuangan  lingkungan bernama  “Gerakan  Samarinda  Menggugat”  (GSM)  yang  dideklarasikan pada  tanggal  21  Januari  2012.  Menjadi  semangat  baru  bagi  masyarakat Samarinda  yang telah bosan ditipu dengan  janji-janji politik  yang digadang setiap  lima  tahun  sekali.  Gerakan  alternatif  warga  Samarinda  mendorong penegakan  hukum  lingkungan.  Semangat  gugatan  Gerakan  Samarinda Menggugat (GSM) adalah perubahan kebijakan yang melindungi warga dari kerugian akibat kerusakan lingkungan di Samarinda.
Gugatan warga negara merangkum semua kepentingan atas keinginan merubah  kebijakan  yang  merugikan  warga  Samarinda  “Secara  keadilan hukum  warga  bersatu  menggunakan  hak  konstitusional  menegur pemerintah,  sebagai  penanda  pengambil  kebijakan  tidak  pro  rakyat. Sebanyak  19  penggugat  dari  berbagi  latar  belakang  yang  berbeda  mereka memiliki kegelisahan yang sama, menyatukan kemarahan menjadi kekuatan. “Gerakan  Samarinda  Menggugat”  (GSM)  akhirnya  memutuskan mengajukan gugatan, diwakili oleh 14 laki-laki dan 5 perempuan.

## Gugatan Kepada Pemerintah Kota Samarinda
Walikota  Samarinda  yang  digugat  mewakili  Pemerintah  sebagai pengurus Negara. Mereka yang menjalankan pemerintahan Negara Republik Indonesia  terikat  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD 1945),  Undang-Undang  RI  No.  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah,  dan  Peraturan  Perundang-Undangan  lainnya  yang  berlaku  di Indonesia. Gugatan (GSM) kepada Walikota Samarinda sebagai berikut:
1. Menerbitkan  Ijin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  sebelum  seluruh persyaratan  terpenuhi.  Ia  menerbitkan  Surat  Keputusan  sebelum  seluruh persyaratan  terpenuhi,  antara  lain  belum  adanya  dokumen-dokumen lingkungan  seperti  30  AMDAL  dan  RKL/UPL,  belum  disetornya jaminan kesungguhan dan jaminan reklamasi, dan lain-lain menunjukkan sebenarnya  banyak  pengusaha  pemilik  IUP  batubara  di  Kota  Samarinda yang  tidak  layak  melakukan  usaha  pertambangan  dan  berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan.
2. Kelalaian  dalam  penetapan  prosedur  pemberian  ijin  pertambangan.  Para pihak  yang  terkait  pengelolaan  batubara  mengembangkan  kerangka sistem pengendalian intern untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risikorisiko  yang  telah  diidentifikasi.  Pemerintah  pusat  dan  daerah mengeluarkan  kebijakan  dan  ketentuan-  ketentuan, Standard  Operating Procedure (SOP),  petunjuk  teknis-petunjuk  teknis,  dan  kerangka pelaporan  serta  pertanggungjawaban  sebagai  bagian  dari  sistem pengendalian internalnya. Terkait dengan perijinan, Walikota seharusnya memberikan  IUP  setelah  mempertimbangkan  pemenuhan  syarat-syarat yang  harus  dipenuhi  oleh  pemohon.  Persyaratan  tersebut  dapat  berupa
kesanggupan  dari  segi  keuangan  dan  pengelolaan  dampak  lingkungan serta  persyaratan  lainnya  sesuai  ketentuan  yang  ada.  Hasil  pemeriksaan BPK  atas  pengelolaan  batubara  pada  Kota  Samarinda  menunjukkan masih  terdapat  beberapa  kelemahan  terkait  dengan  prosedur  pemberian ijin pertambangan, yaitu:
a. Tidak  adanya  prosedur  dan  tata  kerja  formal  yang  mengatur  secara rinci tentang proses pemberian  ijin, tugas dan  fungsi unit kerja  yang terlibat.  Hal  ini  mengakibatkan  kekurangjelasan  mekanisme pemberian ijin usaha pertambangan di Kota Samarinda.
b. Terkait  pemberian  ijin  eksploitasi,  Kota  Samarinda  belum menjalankan  ketentuan  peraturan  daerah  tentang  jaminan  reklamasi yang  harus  diserahkan  oleh  para  pemegang  kuasa  pertambangan. Akibatnya  aspek  pelestarian  lingkungan  tidak  terjaga  karena  tidak ada  jaminan  apabila  para  pemegang  kuasa  pertambangan  tidak melakukan  reklamasi  terhadap  lahan  bekas  galiannya,  dengan  kata lain tidak ada kepastian lahan bekas galian akan direklamasi.
c. Pelanggaran  Perencanaan  Tata  Ruang  dan  Wilayah  Walikota  telah melanggar  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  No.  12  Tahun  2002 tentang  Revisi  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota Samarinda Tahun 1994  – 2004 (Perda RTRW),  yang  mana Pasal 20 jo.  22  menyebutkan  bahwa  kawasan  yang  diperuntukkan  sebagai pertambangan  batubara  di  Kota  Samarinda  adalah  hanya  di  Sungai Siring,  Kecamatan  Samarinda  Utara,  namun  kenyataannya  beberapa izin pertambangan dikeluarkan diluar wilayah Sungai Siring.
d. Kelalaian  Dalam  Pengawasan  Ketaatan  Penanggungjawab  Usaha dan/atau  Kegiatan  Usaha.  Walikota  selaku  pejabat  negara  yang diamanahkan  Pasal  71  UU  32  Tahun  2009  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  ketaatan  penanggungjawab  usaha  dan/atau kegiatan  usaha  tidak  melakukan  pengawasan  sebagaimana  mestinya. Terbukti  banyak  kegiatan  usaha  pertambangan  batubara  yang  tidak mengindahkan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat sesuai diamanahkan Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009.
e. Kelalaian Dalam Menetapkan Keputusan Kelayakan AMDAL Dalam Memulai  Kegiatan  Usaha  Walikota  dalam  kewenangannya  sesuai
Pasal 31 UUPPLH ikut serta dalam menetapkan keputusan kelayakan sebuah  AMDAL.  Namun  Walikota  lalai  dalam  menetapkan keputusan  kelayakan  sebuah  AMDAL  tersebut  dalam  memulai kegiatan  usaha  pertambangan  di  Samarinda.  Buktinya  dalam  sebuah dokumen  AMDAL  beberapa  hal  yang  tidak  sesuai  antara  informasi yang  diberikan  penanggungjawab  usaha  kegiatan  dengan  beberapa perturan  perundang-  undangan  yang  berlaku,  seperti:  Luas  Wilayah pertambangan  yang  melebihi  ketentuan  yang  berlaku  dan  tidak  ada lampiran  berita  acara  partisipasi  masyarakat  dalam  membuat AMDAL.
f. Kelalaian  dalam  pengawasan  reklamasi  dan  paskatambang  Pada reklamasi  dan  paskatambang,  Walikota  turut  berperan  dalam pembinaan  dan  pengawasan  terkait  dengan  reklamasi  dan paskatambang  sesuai  dengan  Pasal  8  ayat  1  UU  Minerba  dan melanggar  Pasal  44  ayat  1  Permen  ESDM  18  Tahun  2008  Tentang Jaminan Reklamasi dan Penutupan Tambang. Namun faktanya masih banyak  lubang-lubang  tambang  setelah  kegiatan  tambang  tidak dilakukan  reklamasi  dan  paskatambang.  Lubang-lubang  tambang tersebut  dibiarkan  terbuka  dan  ditinggalkan  para  penanggungjawab usaha kegiatan setelah mereka tidak lagi menambang.
g. Pelanggaran  Ruang  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  kota  Samarinda. Sesuai  pasal  11  ayat  1  UU  No.  26  Tahun  2007  tentang  Tata  Ruang, Walikota mempunyai wewenang penuh dalam pengaturan, pembinaan  serta  pengawasan  terhadap  tata  ruang  kota  Samarinda. Namun hal ini tidak sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2002 tentang RTRW  Kota Samarinda  yang  tidak  sesuai  antara aturan  yang  dibuat dengan  fakta  dilapangan,  seperti:  di  dalam  Perda  RTRW  kota Samarinda  telah  dinyatakan  bahwa  kawasan  tambang  hanya  boleh dilakukan  di  Sungai  Siring,  faktanya  banyak  yang  dilakukan  diluar wilayah  Sungai  Siring.  Artinya  Walikota  melanggar  sendiri  aturan yang  memberikan  kewenangan  untuk  menata  ruang  dan  wilayah  di Kotanya sendiri terhadap kegiatan pertambangan.

## Tuntutan Warga Kota Samarinda
Kerugian yang diderita masyarakat Kota Samarinda dalam paparan di atas  membuktikan  para  Tergugat  lalai  dan  melakukan  perbuatan  melawan hukum  berupa  kelalaian  dalam  menjalankan  pemerintahan,  khususnya dalam  pelaksanaan  dan  pengawasan  pertambangan  batubara  di  Kota Samarinda.  Para  penggugat  meminta  Pengadilan  Negeri  Samarinda menerima  dan  mengabulkan  seluruh  gugatan  dengan  menghukum  dan memerintahkan para tergugat melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Gugatan  Warga  Negara  Sah.  Para  penggugat  adalah  sah  sebagai  Gugatan Warga Negara (Citizen Law suit).
2. Menghukum & Memerintahkan Pemerintah.
a. Segera melakukan evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan yang telah  dikeluarkan,  dilakukan  secara  transparan  serta  berkoordinasi dengan instansi  terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
b. Segera mewajibkan dan mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan paskatambang untuk perbaikan  fungsi lingkungan hidup;
c. Segera  melakukan  upaya  strategis  dalam  perlindungan  kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai  akibat kegiatan  pertambangan,  antara  lain  di  wilayah  Kecamatan Makroman, Lempake dan Pampang;
d. Segera  melakukan  penguatan  kebijakan  perlindungan  anak  (child safety) dalam operasi tambang;
e. Segera  melakukan  penetapan  daerah  resapan  air  dan  perlindungan daerah hutan kota;
f. Segera  melakukan  pengembangan  model  adaptasi  perubahan  iklim bagi masyarakat kota Samarinda;
g. Walikota  wajib  memberikan  Pengobatan  Gratis  untuk  warga  yang terpapar  ISPA  dan  penyakit  kulit,  khususnya  dikawasan  dekat operasi  Tambang batubara di Samarinda.
h. Walikota  Wajib  memperbaiki  fasilitas  publik  yang  rusak  akibat banjir, seperti sekolah, jalan umum dan rumah ibadah.
i. Walikota  wajib  mengembalikan  RTH  minimal  30%  dari  luas  kota dan mengembalikan fungsi kawasan resapan air di tiap desa/kawasan seperti semula agar banjir dapat ditekan intensitasnya.
j. Walikota  wajib  membuat  Perda  perlindungan  lahan  pangan  dan pertanian  dikawasan  pertanian  di  samarinda,  agar  IUP  dibatasi ‘ruang geraknya’ dan dicabut bagi yang melanggar hukum.
k. Walikota  wajib  mengembalikan  sumber  air  bersih  untuk  kehidupan sehari-hari.  Dengan  cara  memasang  fasilitas  dan  instalasi  air  bersih gratis di tiap desa yang terdapat IUP Batubara.
l. Walikota  wajib  meminta  perusahaan  tambang  untuk  menghentikan dan  melarang  penggunaan  sumber  air  warga  untuk  kebutuhan operasi perusahaan Tambang.
m. Walikota  wajib  segera  membuat  proyek  irigasi  untuk  kampung- kampung yang memiliki Basis pertanian.
3. Para  tergugat  terbukti  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  berupa kelalaian dalam menjalankan pemerintahan.
Dalam  kontek  teori  gerakan  sosial  Charles  Tilly  (2004:1)  tentang sebuah  tindakan  yang  berkelanjutan  secara  bertahap,  petunjuk  dan kampanye  yang dilakukan oleh orang  biasa, dan  mereka  membuat tuntutan secara  kolektif  terhadap  yang  lain.  Pada  intinya,  teori  gerakan  sosial  Tilly merupakan  sebuah  kesadaran  besar  bagi  para  pejuang  lingkungan  untuk berpartisipasi dalam rublik.
Dalam  mewujudkan  tindakan  berkelanjutan  secara  bertahab,  Tilly mengungkapkan  lebih  jauh  tentang  persiapan  yang  harus  dimiliki  sebagai perangkat  lunak  dalam  berpartisipasi  di  dalam  gerakan  sosial,  yaitu  niat, organisasi,  mobilisasi,  tindakan  kolektif,  dan  kesempatan.  Dari  kelima perangkat  lunak  tersebut  didedikasikan  sebagai  tindakan    yang  harus dimiliki oleh para pejuang lingkungan.
Untuk  mewujudkan  gugatan  (GSM),  menggunakan  gugatan  warga negara  atau Citizen  Law  Suit kepada  pemerintah  Kota  Samarinda,  karena telah  lalai  dalam  Menerbitkan  Ijin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  sebelum seluruh  persyaratan  terpenuhi.  Pemerintah  menerbitkan  Surat  Keputusan sebelum seluruh persyaratan terpenuhi, antara lain belum adanya dokumen-
dokumen  lingkungan  seperti    AMDAL  dan  RKL/UPL,  belum  disetornya jaminan  kesungguhan  dan  jaminan  reklamasi,  dan  lain-lain  menunjukkan sebenarnya  banyak  pengusaha  pemilik  IUP  batubara  di  Kota  Samarinda yang  tidak  layak  melakukan  usaha  pertambangan  dan  berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti banjir, kekeringan, pencemaran  air  serta  udara,  gagal  panen,  longsor,  tanggul  jebol,  hingga petaka meninggalnya 28 anak tenggelam di lubang tambang batubara.

## KESIMPULAN
Tidak  hadirnya  niatan  baik  untuk  menyelamatan  lingkungan  dari bahaya  pertambangan  batubara  terlebih  kepada  masa  depan  anak-anak Samarinda  dirasa  menjadi  alasan  utama  kasus  semacam  ini  terus  berulang selama  6  tahun.  Dari  situasi  yang  dihadapi  masyarakat  karena  adanya ketidakadilan  dan  sikap  sewenang-wenang  terhadap  rakyat  hingga  lahirlah sebuah  “Gerakan  Samarinda  Menggugat”  (GSM).  Gugatan  yang  diajukan 19  warga  Kota  Samarinda  yang  tergabung  dalam  “Gerakan  Samarinda Menggugat”  (GSM)  yang  memperjuangkan  keadilan  lingkungan  dengan menggunakan gugatan warga negara (Citizen Law Suit). Sidang pembacaan keputusan  atas  gugatan  Warga  Negara  pada  16  Juli  2014,  GSM  bagaikan menempuh  sebuah  jalan  panjang  dan  berliku.  Waktu  2,5  tahun  diwarnai pasang  surut  karena  yang  dihadapi  adalah  kolaborasi  pemerintah  dan perusahaan  tambang  yang  tak  suka  diganggu  kepentingannya  untuk  terus berkuasa  dan  meraup  keuntungan  sebesar-besarnya.  Bahkan  para perusahaan berniat urunan untuk melenyapkan gugatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Arrozy,  A.  M.  2016.  Perubahan  Sosial  Komunitas  Masjid  Kampung
Jogokariyan  Yogyakarta Tinjauan  Sosiologi-Sejarah. Jurnal  Analisa Sosiologi .  5(1): 92-112
Badan Pusat Statistik  Kaltim. 2010. Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan Timur, Edisi Desember 2015. Kaltim : BPS.
Bungin Burhan, 2003. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kencana Prenada Media Group   Jakarta.
Charles,  Tilly.  1978). Social  Movements, (London:  Paradigm  Publishers, 2004), hal.1.
Dinas  Pertambangan  Mineral  dan  Energi,  Kota  Samarinda,  2013.  Diakses
September 23   Tahun 2017.
Fadaee,  Simin.  2011. Environment  Movements  in  Iran :  Application  of  the New Social Movement Theory in the Non-Europhean Context.
Jakarta.
Jatam,  Kaltim.  2017.  Korban  Terus  Berjatuhan  di  Lubang  Tambang,
Dimana Negara. https://www.jatam.org/ korban-terus berjatuhan dilobang tambang, dimana negara. Diakses 25 Desember 2017.
Kementrian  ESDM  RI.  2009.  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang   Pertambangan  Mineral dan Batubara.
Michael D. Axline. 1991. Envir omental Citizen Law Suit, hal. 15, USA.
Miles dan Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif . Jakarta: UI Press.
Peraturan Presiden Republik Indonesia No.61 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional   Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
Slamet, Yulius. 2006. Metode Penelitian Sosial Surakarta : UNS Press
Sundari, E. 2002. Kasus Nunukan: Hak Gugat Warga Negara (Citizen Law Suit) , Terhadap  Negara, Indro Sugianto. www.leip.or.id
Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  28  D  ayat  1  yang  menyebutkan  bahwa “Setiap orang   berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan  yang  sama  di  depan
hukum”. Peratuan mengenai hak atas keadilan ini tertuang pula dalam UU no 39 Tahun 1999.
Warga  Samarinda  Korban  Tambang  Memenangkan  Gugatan  atas
Pemerintah http://regional,kompas.com/  diakses  17  Agustus 2017.
Yin, Robert, K. 2009. Studi Kasus Desain dan Metode . Raja Grafindo.