## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 1 (2023) : Februari 2023 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## KONTRIBUSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pada BLT (PKH) dan BPNT untuk Warga Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang)
Aida Nur Fitriani, Hayat, Retno Wulan Sekarsari
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang E-mail: aidanurfitriani11@gmail.com
Received: 04 Januari 2023; Revised: 30 Januari 2023; Accepted: 15 Februari 2023; Published: Februari 2023; Available online: Februari 2023

## Abstract
This study aims to determine the contribution of the Family Hope Program (PKH) and Non-Cash Food Assistance (BPNT) in the welfare of the community in Purwodadi Village. In addition,  this  research  also  aims  to  identify  the  factors  that  influence  the  success  of  social assistance  programs  such  as  PKH  and  BPNT  in  the  Kelurahan  community.  The  research method  used  is  descriptive  qualitative  using  observation,  interviews,  and  documentation  as data  collection  instruments.  The  results  show  that  PKH  and  BPNT  assistance  have  a significant contribution to improving the level of community health in Purwodadi Village. The PKH program provides better access to health services, while BPNT helps meet the need for adequate and nutritious food. In addition, the study also identified supporting factors such as good  communication  between  relevant  parties,  quick  response  from  village  officials,  and community participation and support. However, there are inhibiting factors such as a lack of community  education  regarding  the  application  for  assistance,  data  discrepancies  between the center and the regions, and discrepancies between new data applications and changes to old data at the center.

## Keywords: Contribution, PKH, BPNT

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 1 (2023) : Februari 2023

## Pengantar
Kontribusi dari Program
Keluarga  Harapan  (PKH)  dan  Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  terhadap kesejahteraan  masyarakat  dapat  dilihat dari  berbagai  aspek,  seperti  kesehatan, pendidikan,  dan  ekonomi  (Veti  dan Pangestika,  2022).  PKH  memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga penerima  manfaat,  sehingga  dapat membantu  memenuhi  kebutuhan  dasar sehari-hari  seperti  makanan,  pakaian, dan  kebutuhan  kesehatan.  Sedangkan BPNT memberikan akses terhadap bahan pangan  yang  berkualitas  dan  beragam, sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas gizi  masyarakat.  Dalam  jangka  panjang, peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas  dan  kualitas  sumber  daya manusia  di  wilayah  tersebut  (Handadi 2020).
PKH  dan  BPNT  juga  memiliki kontribusi  terhadap  peningkatan  akses pendidikan  di  Kelurahan  Purwodadi. Melalui  bantuan  dari  PKH  dan  BPNT, keluarga  penerima  manfaat  dapat memenuhi  kebutuhan  pendidikan  anak- anaknya seperti membeli buku, membiayai  transportasi,  dan  biaya sekolah.  Dalam  jangka  panjang,  akses pendidikan yang baik dapat
meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.  Selain  itu,  PKH  dan  BPNT juga  dapat  memberikan  dampak  positif terhadap perekonomian lokal, khususnya bagi pedagang yang bekerja sama dengan BPNT  dalam  menjual  bahan  pangan.  Hal ini  dapat  meningkatkan  pendapatan mereka  dan  pada  akhirnya  dapat memperkuat perekonomian di desa-desa dan kelurahan.
Berdasarkan  beberapa  bukti  di lapangan terkait bantuan sosial PKH dan BPNT,  beberapa  diantaranya  adalah pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dana sebesar Rp 47 triliun untuk  program  tersebut,  dengan  jumlah penerima  program  mencapai  10,7  juta keluarga  (dilansir  dari  Kompas.com,  21 April 2020). Selain itu, program PKH juga telah membantu 10 juta keluarga miskin di  Indonesia  selama  satu  dekade, memberikan  bantuan  uang  tunai  dan layanan  pendidikan  serta  kesehatan untuk membantu keluarga miskin keluar dari  kemiskinan  (dilansir  dari  CNN Indonesia,  2021).  Hasil  studi  juga menunjukkan  bahwa  program  BPNT memiliki  dampak  positif  bagi  keluarga penerima  manfaat,  terutama  dalam  hal peningkatan  akses  makanan  bergizi  dan kesehatan  (dilansir  dari  Republika.co.id,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 1 (2023) : Februari 2023
6  Februari  2020).  Selain  itu,  Menteri Sosial  Indonesia  juga  mengungkapkan bahwa  PKH  dapat  membantu  keluarga miskin  menghindari  jerat  kemiskinan dan  memberikan  akses  kepada  mereka untuk layanan kesehatan dan pendidikan (dilansir  dari  Detik.com,  23  November 2021).  Namun,  program  BPNT  masih perlu  diperkuat  dengan  pendidikan  gizi agar  keluarga  penerima  manfaat  dapat memanfaatkan  bantuan  tersebut  secara optimal  dan  mencapai  tujuan  untuk meningkatkan  kesehatan  dan  nutrisi (dilansir  dari  Tempo.co,  25  Agustus 2021).
Walaupun  pemerintah  telah memiliki  upaya  dalam  menurunkan jumlah  kemiskinan  melalui  kebijakan tersebut,  efektivitas  dari  penerapannya masih patut dipertanyakan. Berdasarkan fakta  yang  ditemukan  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  ternyata Negara  telah  rugi  sebesar  Rp.6,9  Triliun akibat bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat  sasaran.  BPK  menjelaskan  bahwa berdasarkan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan (LPH) telah terjadi kesalahan penyaluran bansos  dalam  bentuk  Bantuan  Sosial Tunai  Program  Keluarga  Harapan  (BST- PKH)  dan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT). Dalam laporannya, BPK menyebutkan  ada  enam  kesalahan
penyaluran  bansos  pemerintah  yang tidak sesuai ketentuan, sehingga penerima manfaat tidak tepat sasaran.
Adapun kesalahan-kesalahan yang ditemukan oleh BPK antara lain ada penerima bantuan sosial tahun lalu yang sudah  meninggal,  namun  masih  tercatat sebagai  penerima  manfaat.  Selain  itu, terdapat  penerima  bantuan  sosial  yang tidak ada dalam data Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  dan  juga tidak  ada  dalam  usulan  pemerintah daerah  yang  masuk  melalui  aplikasi
Sistem
Kesejahteraan
Sosial-Next Generation  (SIKS-NG).  Kemudian,  ada penerima bantuan sosial yang bermasalah  pada  tahun  2020  masih ditetapkan  sebagai  penerima  bantuan sosial  pada  tahun  2021.  Hal  ini menyebabkan  penerima  bantuan  sosial yang  tidak  tepat  sasaran.  Terdapat  pula penerima  bantuan  sosial  dengan  Nomor Induk  Kependudukan  (NIK)  invalid, sehingga  membuat  penerima  bantuan sosial  tidak  tepat  sasaran.  Adapun, penerima  bantuan  sosial  yang  sudah dinonaktifkan  masih  diberikan  bantuan sosial.  Terakhir,  ada  penerima  bantuan sosial  yang  mendapatkan  lebih  dari sekali, sehingga membuat bantuan sosial tidak  sesuai  dengan  tujuan  dan  tidak tepat sasaran.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 1 (2023) : Februari 2023
Sebuah  jurnal  dari  Susanto, Puspaningrum,  dan  Neneng  (2021) dengan  judul  “Model  Rekomendasi Penerima  Bantuan  Sosial  Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat“ juga
menyoroti  masalah  serupa  di  Indonesia. Dalam jurnal tersebut, penulis menjelaskan  bahwa  kebijakan  bantuan sosial  di  Indonesia  terkesan  kurang efektif  karena  masih  terdapat  penerima bantuan  yang  tidak  tepat  sasaran, terdapat  kesenjangan  antara  jumlah penduduk miskin dengan jumlah penerima  bantuan  sosial,  dan  masih terdapat  peluang  terjadinya  korupsi dalam penyaluran bantuan sosial. Alfedo, Halim, dan Azmi (2020) juga
menjelaskan  bahwa  sistem  informasi yang digunakan untuk mendata penerima  bantuan  sosial  masih  terbatas dan  belum  sepenuhnya  akurat.  Oleh karena  itu,  sangat  penting  untuk  terus memperbaiki  sistem  informasi  dan proses  penyaluran  bantuan  sosial  di Indonesia  agar  dapat  mencapai  tujuan yang  diharapkan,  yaitu  membantu masyarakat  yang  membutuhkan.  Dalam hal  ini,  BPK  sebagai  lembaga  pengawas dan pengendali keuangan negara berperan penting untuk melakukan audit dan  memastikan  bahwa  penyaluran bantuan sosial berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Dengan demikian,
diharapkan bantuan sosial dapat memberikan  manfaat  yang  sebesar- besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan.
Akibat  kesalahan  -  kesalahan tersebut,  maka  alokasi  penerimaan bansos  tidak  dapat  berjalan  secara optimal.  Menurut  ketentuan  yang terdapat  dalam  Lampiran  II  Permendes No.6  Tahun  2020,  penanggung  jawab penyaluran  bansos  adalah  Kepala Desa/Kelurahan. Kepala Desa/Kelurahan merupakan  pemimpin  yang  ada  di  desa yang menerapkan fungsi dari pemerintah desa/kelurahan  itu  sendiri  yaitu  fungsi pembangunan (Haryadi 2018). Salah satu Kepala  Desa/Kelurahan  yang  saat  ini memiliki tanggung jawab terkait pelaksanaan  program  bansos  adalah Kepala Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang.
Meskipun  telah  diberlakukan dalam  beberapa  tahun  terakhir,  masih perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui  sejauh  mana  kontribusi bantuan PKH dan BPNT dalam mensejahterakan  masyarakat  Kelurahan. Masyarakat  Kelurahan  merupakan  salah satu  kelompok  yang  menjadi  sasaran utama  dari  program  bantuan  sosial  ini, mengingat  sebagian  besar  penduduk miskin dan rentan di Indonesia berada di

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 1 (2023) : Februari 2023
daerah  perdesaan.  Beberapa  penelitian sebelumnya  telah  dilakukan  untuk mengevaluasi  efektivitas  dan  dampak dari  program  PKH  dan  BPNT.  Misalnya, penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suryani dan  Sari  (2020)  menunjukkan  bahwa program  PKH  dan  BPNT  memberikan dampak  yang  signifikan  terhadap peningkatan  kesejahteraan  masyarakat Kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima bantuan PKH dan BPNT memiliki  tingkat  konsumsi  pangan  yang lebih  baik,  akses  terhadap  fasilitas kesehatan  yang  lebih  baik,  dan  tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan  dengan  non-penerima bantuan.  Namun,  masih  diperlukan penelitian  lebih  lanjut  untuk  memahami secara mendalam sejauh mana kontribusi bantuan PKH dan BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan.
Menurut Fajriah (2021),
implementasi  program  bantuan  sosial PKH  dan  BPNT  yang  dulunya  hanya dapat  diterima  oleh  masyarakat  di daerah  pedesaan,  kini  juga  telah  dapat diterima  oleh  masyarakat  di  wilayah kelurahan.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya perluasan sasaran program serta peningkatan kualitas data yang dilakukan  oleh  pemerintah,  sehingga
memungkinkan  masyarakat  di  wilayah perkotaan  yang  memenuhi  kriteria penerima  manfaat  dapat  menerima bantuan  PKH  dan  BPNT.  Program- program  ini  diperluas  dan  diintensifkan untuk  membantu  masyarakat  yang mengalami  kesulitan  ekonomi  akibat pandemi COVID-19, termasuk di wilayah perkotaan seperti kelurahan.
Dari uraian diatas maka penelitian yang berfokus pada "Kontribusi  Bantuan  PKH  dan  BPNT terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat Kelurahan" akan memberikan kontribusi penting  dalam  memberikan  pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dari  program  bantuan  sosial  tersebut, terutama di daerah perdesaan. Penelitian ini akan membahas tentang sejauh mana program  bantuan  PKH  dan  BPNT memberikan  dampak  positif  pada kesejahteraan  masyarakat  Kelurahan, apa  saja  faktor  yang  mem  pengaruhi keberhasilan  program  bantuan  sosial tersebut,  serta  upaya-upaya  yang  dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas  program  bantuan  sosial  ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan.
Beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi  keberhasilan  program bantuan  sosial  seperti  PKH  dan  BPNT

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 1 (2023) : Februari 2023
menurut  Octavia  (2020)  dan  Veti Fadillah  and  Pangestika  Rizki  Utami (2022)  antara  lain  adalah  pemberian bantuan yang tepat sasaran, pengawasan yang  ketat  dalam  pelaksanaan  program, dan  adanya  upaya  untuk  meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan  bantuan  tersebut.  Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah dalam
meningkatkan efektivitas  program  bantuan  sosial seperti  PKH  dan  BPNT.  Misalnya, penelitian  dapat  merekomendasikan program  pelatihan  dan  pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan  dalam  mengelola  dan memanfaatkan  bantuan  sosial  tersebut, atau  menyarankan  pemerintah  untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga  pemerintah  dan  masyarakat dalam  pelaksanaan  program  bantuan sosial.
Secara  keseluruhan,  penelitian yang  berfokus  pada  kontribusi  bantuan PKH  dan  BPNT  dalam  mensejahterakan masyarakat  Kelurahan  memiliki  penting yang  besar  dalam  mengembangkan  dan meningkatkan program bantuan sosial di Indonesia, terutama di daerah
perdesaan. Penelitian ini
dapat memberikan  kontribusi  penting  dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dan  mengurangi  kemiskinan di  Indonesia.  Dari  penjelasan  yang penulis  berikan  di  atas,  maka  penulis melaksanakan  penelitian  ini  dengan menggunakan judul penelitian "Kontribusi  Bantuan  PKH  Dan  BPNT terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat Kelurahan ".

## Metode
Berdasarkan
Milles dan Huberman  (2007:34),  data  kualitatif berbentuk  deskripsi  dan  merupakan unsur  penting  dari  banyak  sosiologi, khususnya  antropologi,  sejarah,  dan politik.
Deskriptif kualitatif dalam penelitian  ini  dimaksudkan  untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Kebijakan  Bantuan  Sosial  Pada  Bantuan Langsung  Tunai  PKH  dan  Bantuan Pangan  Non  Tunai  di  Kelurahan Purwodadi Kota Malang.
Instrumen dan cara yang dipakai mendapat  informasi  harus  akurat  dan tepat.  cara  memperoleh  informasi  yang dipakai  penulis  untuk  studi  ini  yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## Kajian Teori
Bantuan  Langsung  Tunai  Program Keluarga Harapan (PKH)

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 1 (2023) : Februari 2023
Menurut  Kasmad  (2021),  BLT adalah  suatu  bentuk  bantuan  yang diberikan  langsung  kepada  keluarga miskin secara tunai dengan tujuan untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti makanan,  pakaian,  dan  obat-obatan. Program  BLT  di  Indonesia  dikenal dengan  Program  Keluarga  Harapan (PKH) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pertiwi, Mirna  Tri  (2020)  menunjukkan  bahwa program  PKH  mampu  menurunkan tingkat  kemiskinan  dan  mengurangi ketimpangan  ekonomi  di  Indonesia. Namun,  program  ini  juga  dihadapkan pada beberapa kendala seperti rendahnya  kualitas  data  dan  kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

## Bantuan Pemerintah Non Tunai
Bantuan  Pemerintah  Non  Tunai (BPNT)  menurut  Octavia,  Rahma  Dwi (2020)  adalah  bantuan  yang  diberikan kepada  keluarga  miskin  dalam  bentuk kartu elektronik untuk membeli kebutuhan  pokok  seperti  beras,  minyak, dan  telur  di  warung-warung  terpilih. Sasaran  dari  BPNT  adalah  keluarga miskin  yang  memiliki  potensi  untuk keluar dari kemiskinan apabila diberikan bantuan. Dasar hukum dari BPNT adalah
Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
Bantuan  langsung  tunai  dan bantuan pemerintah non tunai merupakan program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu  keluarga  miskin.  Namun, kedua  program  ini  memiliki  perbedaan dalam  bentuk  pemberian  bantuan.  BLT memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai,  sedangkan  BPNT  memberikan bantuan  dalam  bentuk  kartu  elektronik untuk  membeli  bahan  makanan  di warung terpilih.
Menurut  Octavia  (2020),  BPNT adalah  suatu  bentuk  bantuan  yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada keluarga  miskin  dalam  bentuk  kartu elektronik  yang  dapat  digunakan  untuk membeli  bahan  pangan  di  pasar tradisional  yang  telah  bekerja  sama dengan  pemerintah.  Program  BPNT diluncurkan  sebagai  alternatif  dari program  BLT  dengan  tujuan  untuk meningkatkan akses pangan bagi keluarga miskin dan mendorong perekonomian  lokal.  Hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Pertiwi  (2020) menunjukkan  bahwa  program  BPNT berhasil meningkatkan konsumsi pangan keluarga  miskin  dan  memperbaiki

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 1 (2023) : Februari 2023
kualitas gizi anak-anak. Namun, program ini  juga  dihadapkan  pada  beberapa kendala  seperti  kurangnya  koordinasi antar  instansi  terkait  dan  rendahnya kualitas data.
Hasil dan Pembahasan
Kontribusi  bantuan  PKH  dan  BPNT dalam  Mensejahterakan  Masyarakat Kelurahan
Berdasarkan data tingkat kesehatan  masyarakat  di  Kelurahan Purwodadi  selama  5  tahun  terakhir, terlihat  bahwa  terdapat  peningkatan yang  signifikan  dalam  tingkat  kesehatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya  faktor-faktor  yang  berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat,  salah  satunya  adalah program bantuan sosial seperti Program Keluarga  Harapan  (PKH)  dan  Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Program Keluarga Harapan (PKH)  merupakan  program  bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin,  termasuk  dalam  hal  akses pangan  dan  kesehatan.  Dalam  konteks tingkat  kesehatan,  PKH  memberikan dampak  positif  dengan  memberikan akses  yang  lebih  baik  terhadap  layanan kesehatan, seperti pemeriksaan
kesehatan  rutin,  imunisasi,  dan  program kesehatan  lainnya.  Dengan  adanya bantuan  ini,  masyarakat  di  Kelurahan Purwodadi  dapat  memperoleh  akses yang  lebih  mudah  dan  terjangkau terhadap  layanan  kesehatan  yang penting untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka.
Selain  itu,  Bantuan  Pangan  Non- Tunai  (BPNT)  juga  berperan  dalam meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat.  Melalui  BPNT,  masyarakat miskin  mendapatkan  akses  terhadap pangan  yang  cukup  dan  bergizi.  Dengan memastikan asupan pangan yang mencukupi,  masyarakat  di  Kelurahan Purwodadi  memiliki  kesempatan  lebih baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  gizi mereka,  yang  pada  gilirannya  dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.
Dalam konteks ini, dapat disimpulkan  bahwa  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  dan  Bantuan  Pangan Non-Tunai  (BPNT)  memiliki  kontribusi yang  signifikan  terhadap  peningkatan tingkat kesehatan masyarakat di Kelurahan  Purwodadi.  Melalui  bantuan ini, masyarakat miskin dapat memperoleh  akses  yang  lebih  baik terhadap  layanan  kesehatan  dan  pangan yang  cukup  dan  bergizi.  Dengan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 1 (2023) : Februari 2023
meningkatnya  kesehatan  masyarakat, diharapkan  kualitas  hidup  mereka  juga meningkat, dan pada akhirnya menciptakan  masyarakat  yang  lebih sehat dan sejahtera.
Dalam  membandingkan  kedua data  hasil  wawancara  tersebut,  terdapat beberapa perubahan yang dapat mempengaruhi  kontribusi  bantuan  PKH dan BPNT di Kelurahan Purwodadi. Pada data pendapatan terjadi sedikit peningkatan  pendapatan  pada  sebagian individu  antara  tahun  2021  dan  2022. Misalnya, pendapatan Ibu Sarah naik dari Rp650  menjadi  Rp850,  dan  pendapatan Ibu  Khodijah  naik  dari  Rp300  menjadi Rp500.  Peningkatan  pendapatan  ini dapat  berdampak  positif  terhadap kontribusi  bantuan  PKH  dan  BPNT, karena jika pendapatan individu meningkat, mereka mungkin memerlukan  bantuan  sosial  dalam  skala yang  lebih  kecil  untuk  memenuhi kebutuhan dasar.
Pada item Pengeluaran Makanan
Pokok  dalam  kedua  data,  pengeluaran makanan pokok cenderung mencerminkan sebagian besar pendapatan individu. Terdapat perbedaan  dalam  jumlah  pengeluaran makanan pokok antara individu, tergantung  pada  pendapatan  mereka.
Namun,  secara  umum,  pengeluaran makanan  pokok  telah  meningkat  pada beberapa  individu  antara  tahun  2021 dan  2022.  Contohnya,  Ibu  Sarah meningkatkan  pengeluaran  makanan pokok  dari  Rp351  menjadi  Rp459. Peningkatan  ini  dapat  menunjukkan adanya  peningkatan  akses  terhadap pangan  yang  lebih  baik  melalui kontribusi bantuan PKH dan BPNT.
Pengeluaran  Pendidikan  dan
Kesehatan: Dalam kedua data, pengeluaran  pendidikan  dan  kesehatan juga  dapat  memberikan  gambaran tentang  kontribusi  bantuan  PKH  dan BPNT  terhadap  sektor  ini.  Terdapat beberapa  perubahan  dalam  pengeluaran pendidikan dan kesehatan pada individu- individu  tertentu.  Sebagai  contoh,  Ibu Sutiasih  dan  Ibu  Nurifah  memiliki pengeluaran  pendidikan  dan  kesehatan yang tetap stabil dari tahun 2021 hingga 2022.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa bantuan  PKH  dan  BPNT  mungkin  tidak memberikan  dampak  langsung  dalam pengeluaran  sektor  ini  pada  individu tersebut.  Namun,  perubahan  lain  seperti peningkatan  pengeluaran  pendidikan dan kesehatan pada individu lain seperti Ibu  Sarah  dan  Ibu  Khodijah  dapat menunjukkan  dampak  positif  dari bantuan tersebut.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 1 (2023) : Februari 2023
Dalam  keseluruhan,  perubahan dalam data pengeluaran dari tahun 2021 ke 2022 menunjukkan beberapa indikasi bahwa  bantuan  PKH  dan  BPNT  dapat memberikan  kontribusi  positif  terhadap kesejahteraan  masyarakat  di  Kelurahan Purwodadi.  Peningkatan  pendapatan, pengeluaran  makanan  pokok,  dan pengeluaran pada sektor pendidikan dan kesehatan dapat mengindikasikan peningkatan  akses  terhadap  kebutuhan dasar dan pelayanan sosial yang penting. Namun,  perlu  dilakukan  analisis  yang lebih  mendalam  untuk  memahami dampak yang lebih spesifik dari bantuan PKH  dan  BPNT  terhadap  kontribusi kesejahteraan  masyarakat  di  Kelurahan Purwodadi.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  program  bantuan  sosial seperti  PKH  dan  BPNT  di  masyarakat Kelurahan
Dalam wawancara yang dilakukan,  ditemukan  beberapa  faktor pendukung yang memfasilitasi komunikasi yang baik antara koordinator,  pengurus  bantuan,  dan perangkat  keluarahan.  Komunikasi  yang efektif  dan  terbuka  antara  pihak-pihak terlibat merupakan aspek penting dalam menjalankan  kegiatan  bantuan.  Adanya komunikasi  yang  baik  memungkinkan
informasi terkait kegiatan bantuan dapat disampaikan  dengan  jelas  dan  tepat waktu. Selain itu, respons yang cepat dari perangkat  desa  terhadap  koordinator penyelenggara  kegiatan  bantuan  juga menjadi  faktor  pendukung  dalam kelancaran  pelaksanaan  bantuan.  Ketika perangkat  desa  dapat  merespon  dengan cepat  terhadap  permintaan  atau  arahan dari  koordinator,  maka  penyelesaian masalah atau koordinasi dapat dilakukan secara  efisien.  Partisipasi  dan  dukungan dari  masyarakat  juga  merupakan  faktor pendukung  yang  signifikan  dalam pelaksanaan bantuan. Ketika masyarakat mendukung dan mau mengikuti petunjuk yang  diberikan  oleh  pengurus  dan koordinator,  maka  pelaksanaan  kegiatan bantuan  akan  menjadi  lebih  lancar  dan efektif.
Dalam proses pelaksanaan bantuan  PKH  dan  BPNT  di  kelurahan Purwodadi,  juga  terdapat  beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan.  Salah  satunya  adalah kurangnya  pendidikan  dan  pemahaman masyarakat  terkait  instrumen  dan mekanisme pengajuan bantuan. Ketidakpahaman ini dapat menyebabkan kesulitan  dalam  mengajukan  bantuan yang  dibutuhkan  dan  memperlambat proses pelaksanaan. Selain itu,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 1 (2023) : Februari 2023
perbedaan data antara pusat dan daerah juga  dapat  menjadi  faktor  penghambat dalam  pelaksanaan  bantuan.  Jika  data yang ada di pusat tidak akurat atau tidak mencerminkan  kondisi  yang  sebenarnya di  tingkat  kelurahan,  maka  penentuan kebutuhan  bantuan  dan  alokasi  sumber daya  dapat  menjadi  tidak  efisien. Misalnya, jika data masyarakat miskin di kelurahan  Purwodadi  lebih  banyak daripada  data  yang  ada  di  pusat,  maka pihak  terkait  perlu  melakukan  kajian ulang  terkait  alokasi  bantuan.  Terakhir, penting  untuk  mencermati  kesesuaian antara  pengajuan  data  baru  dan perubahan  data  lama  di  pusat.  Jika terdapat ketidaksesuaian antara keduanya,  maka  hal  ini  dapat  menjadi faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan bantuan. Data yang diajukan atau diubah harus  konsisten  dengan  data  yang tercatat  di  pusat,  karena  data  tersebut akan  digunakan  sebagai  acuan  oleh instansi  terkait  seperti  Kementerian Dalam Negeri.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti
berharap dapat memberikan pemahaman  yang  lebih  mendalam tentang
faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bantuan PKH  dan  BPNT di  kelurahan  Purwodadi. Dengan  pemahaman  ini,  diharapkan
dapat  diidentifikasi  langkah-langkah yang  perlu  diambil  untuk  meningkatkan efektivitas  dan  efisiensi  pelaksanaan bantuan serta memberikan rekomendasi yang  dapat  membantu  perangkat  desa dan pihak terkait dalam penyelenggaraan  bantuan  di  tingkat kelurahan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  wawancara dan data dari kelurahan dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kesehatan  masyarakat  di  Kelurahan Purwodadi  selama  5  tahun  terakhir, terlihat bahwa adanya peningkatan yang signifikan  dalam  tingkat  kesehatan masyarakat dari tahun ke tahun. Faktor- faktor seperti Program Keluarga Harapan (PKH)  dan  Bantuan  Pangan  Non-Tunai (BPNT)  memberikan  kontribusi  positif terhadap peningkatan kesehatan masyarakat.  Melalui  PKH,  masyarakat miskin  memperoleh  akses  yang  lebih baik  terhadap  layanan  kesehatan, sementara  BPNT  membantu  memenuhi kebutuhan  pangan  yang  cukup  dan bergizi. Peningkatan kesehatan masyarakat diharapkan dapat
meningkatkan  kualitas  hidup  dan menciptakan  masyarakat  yang  lebih sehat dan sejahtera.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 1 (2023) : Februari 2023
Berdasarkan  hasil  wawancara mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bantuan PKH  dan  BPNT di  kelurahan  Purwodadi, dapat  disimpulkan  bahwa  komunikasi yang  baik  antara  koordinator,  pengurus bantuan,  dan  perangkat  keluarahan menjadi faktor penting dalam kelancaran pelaksanaan  bantuan.  Respons  yang cepat dari perangkat desa dan partisipasi serta dukungan masyarakat juga berperan  dalam  menjalankan  kegiatan bantuan dengan efektif. Namun, terdapat faktor  penghambat  seperti  kurangnya pendidikan masyarakat terkait pengajuan  bantuan,  perbedaan  data antara pusat dan daerah, serta ketidaksesuaian  antara  pengajuan  data baru dan perubahan data lama di pusat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfedo,  Juan  Maulana,  Rama  Halim,  and
Nur Azmi. 2020. “Sistem
Informasi  Pencegahan  Korupsi Bantuan  Sosial  (Si  Pansos)  Di Indonesia:  Rumusan  Konsep  Dan Pengaturan.”  INTEGRITAS:  Jurnal Antikorupsi  6(2):283 – 96.  doi: 10.32697/integritas.v6i2.668.
Antara  News.  (2021,  Januari  16). Penerima Manfaat BPNT di Kudus Terima  Kartu  ATM.  Retrieved from
https://www.antaranews.com/be rita/2081066/penerima-manfaat- bpnt-di-kudus-terima-kartu-atm BPK.go.id (2020). Wartapemeriksa. https://wartapemeriksa.bpk.go.id
/?p=35712
CNN  Indonesia.  (2021,  September  11). Dampak  PKH  di  Masyarakat:
Menumbuhkan Ekonomi Pedesaan  hingga  Jauh  dari Kemiskinan. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/e konomi/20210911131209-92- 689187/dampak-pkh-di- masyarakat-menumbuhkan- ekonomi-pedesaan-hingga-jauh- dari-kemiskinan
Handadi, Sanggit. 2020. “Peran Pemerintah  Kelurahan  Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Karawang.”  Nusantara:  Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
7(2):408 – 20.

## Haryadi,  Mustafa.  2018.  “Implementasi
Bantuan Sosial Dalam
Meningkatkan  Kesejahteraan  Di Kelurahan  Larangan  Selatan.” Journal  of  Materials  Processing Technology 1(1):1 – 8.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 1 (2023) : Februari 2023

## Kasmad, Rulinawaty. 2021. “Peran Dinas
Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Langsung  Tunai  Di  Kecamatan Tanah  Grogot  Kabupaten  Paser
Pendahuluan  Dampak  Sosial  Dan Ekonomi Yang Diakibatkan Pandemi COVID-19 Sangat Berpengaruh.” Jurnal Ilmu Administrasi  Universitas    Negru Yogyakarta: 2:349 – 60. Kompas.com. (2020, April 14). Pemerintah  Jamin  Program  BPNT untuk  Warga  Terdampak  Covid- 19.
Retrieved from
https://nasional.kompas.com/rea d/2020/04/14/14371401/pemer intah-jamin-program-bpnt-untuk- warga-terdampak-covid-19
Milles,  Mathew  B  dan  Huberman.  2007.
Analisis  Data  Kualitatif  Buku Sumber  tentang  Metode-Metode
Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas
Indonesia.
Octavia,  Rahma  Dwi.  2020.  “Penyaluran
Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT)  Dalam  Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan  Lemoe  Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum
Ekonomi Islam).” Jurnal Teknologi
Informasi 4(2). doi: 10.36294/jurti.v4i2.1845.
Pertiwi,  Mirna  Tri.  2020.  “Peran  Dan Fungsi  Pekerja  Sosial  Masyarakat (PSM) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial  Non  Tunai  Bagi  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  Di Kelurahan  Sudimara  Jaya.”  Jurnal Ekonomi  Dan  Bisnis  UIN  Jakarta 8(75):147 – 54.
Republika.co.id.  (2020,  Maret  30).
Kemensos Tetap Salurkan Program  PKH  Selama  Pandemi Covid-19. Retrieved from
https://www.republika.co.id/beri ta/q8v06c428/kemensos-tetap- salurkan-program-pkh-selama- pandemi-covid19
Samberan,  A.  (2022).  Berikut  Penjelasan
Tentang Tahapan BPNT Yang Cair Saat Ini!!!. Diambil dari
https://samberan- bjn.desa.id/artikel/2022/9/18/b erikut-penjelasan-tentang- tahapan-bpnt-yang-cair-saat- ini#:~:text=BPNT%20atau%20Ba ntuan%20Pangan%20Non,langsu ng%20tunai%20dan%20non%20 tunai.  Diakses  pada  tanggal  9 Januari 2023.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 1 (2023) : Februari 2023
Sari,  Meri  Enita  Puspita,  and  Diah  Ayu
Pratiwi. 2018. “Faktor -Faktoryang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup  Masyarakat  Suku  Laut Pulau Bertam Kota Batam.” Jurnal Trias  Politika  2(2):137.  doi: 10.33373/jtp.v2i2.1464.
Suara.com.  (2021,  Maret  31).  Dana  PKH Naik,  Warga  Miskin  di  Ponorogo Capai  Rp  450  Ribu  per  Bulan. Retrieved from https://www.suara.com/news/20 21/03/31/212221/dana-pkh- naik-warga-miskin-di-ponorogo- capai-rp-450-ribu-per-bulan
Suryahadi, A., Izzati, R., & Suryadarma, D.
(2020).  The  Impact  of  Covid-19 Outbreak on Proverty: An
Estimation  for  Indonesia.  Jakarta:
The SMERU Research Institute.
Susanto,  Erliyan  Redy,  Ajeng  Savitri
Puspaningrum, and Neneng Neneng. 2021. “Model Rekomendasi  Penerima  Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan  Rakyat.”  Jurnal Tekno  Kompak  15(1):1.  doi:
10.33365/jtk.v15i1.915.
Veti, Fadillah,
and Rizki Utami
Pangestika.  2022.  “Pelaksanaan
Program  Pemerintah  Bantuan
Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  Dalam Rangka  Mitigasi  Dampak  Covid – 19  Di  Kelurahan  So kanegara.” Jurnal  Riset  Dan  Pengabdian Masyarakat  2(2):120 – 32.  doi:
10.22373/jrpm.v2i2.1410.