Model Akselerasi Pengembangan LKMS Melalui Pondok Pesantren (Studi Kasus LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah Jombang)
Arif Rachman Eka Permata
Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura
arifrachman2594@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan   paper   ini   dibuat   untuk   mengetahui   model   akselerasi pengembangan LKMS melalui pondok pesantren dengan mengambil studi   kasus   di   LKMS   Denanyar   Sumber   Barokah   Jombang. Penggunaan kajian penelitian sebelumnya serta pengambilan teori dari   berbagai   referensi   menjadikan   penelitian   ini   menarik   untuk disusun.   Untuk   metode   penelitian,   pendekatan   kualitatif   diskriptif dengan   jenis   penelitian   kualitatif.   Metode   yang   digunakan   kajian kepustakaan. Studi analisis sumber bukti baik kualitatifdan   studi komparasi   hasil   penelitian   terdahulu   serta   artikel-artikel   di   media masa   yang   terkait   dengan   pembahasan.   Dari   data-data   yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai   dengan   kaidah   penulisan   sehingga   mempermudah pembahasan   masalah-masalah   yang   ada. metode   analisis   data yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif.  Hasil paper ini ialah secara   teoritis peran LKMS bertindak sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial yang mampu memberdayakan masyarakat kecil dan   mengatasi   masalah   sosial   ekonomi   seperti   kemiskinan   dll. Dalam   praktek   empirisnya   peran   LKMS   sudah   maksimal memposisikan   diri   sebagai   lembaga   keuangan   dan   sosial.Dengan Model akselerasi pengembangan LKMS. Melalui pondok pesantren ini maka tujuan dan peran LKMS dan pesantren semakin positif dan diharapkan   semakin   memberikan   kesejahteraan   terhadap masyarakat.

## Keyword : LKMS, Peran LKMS, Masyarakat Kecil

## PENDAHULUAN
Indonesia   sebagai   salah   satu   negara   besar   di   dunia   dengan jumlah   penduduk   yang   mencapa   kurang   lebih   210   juta   jiwa. Berdasarkan data yangdiperoleh dari PEW Research Center pada tahun 2009 oleh Bank Syariah Mandiri Analysis melalui Forum on Religion and Public Life The Future of the Global Muslim Population Oktober 2010 menggambarkan bahwa total penduduk muslim di Indonesia berjumlah sekitar 202.867.000 penduduk, jauh lebih tinggi dibandingkan negara- negara   dengan   penduduk   muslim   lainnya   seperti   Pakistan (174.082.000), India (160.945.000), Bangladesh (145.312.000), Mesir (78.513.000),   Nigeria   (78.056.000),   Iran   (73.777.000),   Turki (73.619.000), Algeria (34.199.000), dan Maroko (31.993.000), dengan jumlah tersebut Indonesia masih unggul 21%
(202.867.000:161.120.000)   dari   total   5   Negara   Afrika   Utara   dan   3%
(202.867.000:198.180.000)   di   atas   16   Negara   Timur   Tengah. 1 Hal   ini merupakan sebuah potensi besar jika dikelola pada sektor yang tepat, khususnya   yang   berkaitan   dengan   aktifitas   ekonomi,   dan   tentunya aktifitas itu didasari oleh nilai-nilai islam seperti ekonomi islam.
Perekonomian   Indonesia   memang   sekarang   ini   masih   belum dikatakan stabil, tumpuan aktifitas ekonomi masih belum terfokus dan jelas.   Lembaga   keuangan   menjadi   salah   satu   sektor   ekonomi   yang memang   memiliki   andil   besar   untuk   mempengaruhi   stabilitas perekonomian.   Kembali   mengingat   ketika   krisis   tahun   1998   di Indonesia, berbagai   upaya   untuk   memperkuat   sektor   ini   terus dilakukan,   baikoleh   pemerintah   sebagai   pemangku   kebijakan,   pihak swasta (lembagakeuangan) yang cukup perhatian terhadap sektor ini, ataupunmasyarakat secara langsung yang menjadi motor penggerak dengan terusmenjamurnya lumbung-lumbung usaha. Hal ini disokong
1 Forum   on   Religion   and   Public   Life, The   Future   of   the   Global   Muslim   Population , October 2010.
pula   denganadanya   pergeseran   cara   pandang   ( mindset) sebagian masyarakan pascaterjadi krisis moneter, dari semula sebagai pegawai atau   karyawan   menjadiseorang   wirausahawan   ( entrephener) .Posisi pihak   swasta   seperti   halnya   Lembaga   Keuangan   mempunyaiperan strategis   dalam   membantu   maju   dan   berkembangnya   sektor ekonomimasyarakat   kecil   dan   menengah   ini,   apalagi   kolaborasi Lembaga   Keuangandengan   operasional   dengan   prinsip   ekonomi syariah yang sudah terujiampuh dan lebih resisten pada masa krisis moneter,   sehingga   padawaktunya   akan   cukup   mampu   menjawab sebagaian   kalangan   yangmeragukan   optimalnya   pemberdayaan perekonomian kecil dan menengah. 2
Masih dalam sektor ekonomi, perkembangan industri keuangan syariah dari tahun ketahun memang memiliki trend yang amat positif, indikator   yang   paling   terlihat   adalah   semakin   banyaknya   Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berdiri dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 3 Aset perbankan nasional per September 2011 sebesar Rp 3.248   Triliun,   sedangkan   aset   perbankan   syariah   sebesar   Rp   123,4 Triliun. Pertumbuhan aset perbankan nasional pada tahun 2007 – 2011 berkisar   15%-18%.   Pada   periode   yang   sama,   pertumbuhan   aset perbankan   syariah   adalah     23,6%-50,1%.   Walaupun   aset   perbankan syariah masih kecil dari aset  perbankan nasional, namun pertumbuhan aset   perbankan   syariah   jauh   lebih   tinggi   dari   pertumbuhan   aset perbankan nasional.   Hal ini menunjukkan potensi yang masih sangat besar   pada   perbankan   syariah.   Perkembangan   jumlah   bank   syariah (BUS+UUS) sangat signifikan dari 22 bank pada tahun 2005 menjadi 33 bank   pada   tahun   2011   (s/d   September   2011). 4 Dalam   industri keuangan dikenal istilah LKMS atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah Secara umum Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang   melayanikeuangan   mikro.   Lembaga   keuangan   mikro   syariah adalah   lembagakeuangan   yang   usaha   pokoknya   memberikan   kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang
2 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia , Bandung: Refika Aditama, 2011.
3 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia . Yogyakarta: Fajar Media Press,
2012.
4 Bank Indonesia , Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, September 2011
yang   beroperasi   disesuaikan   dengan   prinsip-prinsip   syariah. 5 Dalam pembahasan   yang   lebih   mendalam Memahami   pengertian   lembaga keuangan   paling   tidak   dapatdipahami   dari   apa   yang   dikemukakan dalam   Kamus   Besar   Bahasa   Indonesia,yang   memberi   pengertian bahwa   Lembaga   Keuangan   adalah   “badan   dibidang   keuangan   yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepadamasyarakat”.Hal senada   juga   terdapat   dalam   Undang-undang   Nomor   14   Tahun1967 Tentang   Pokok-Pokok   Perbankan   Baik   Konvensional   maupun syariah,yang  menjelaskan  Lembaga  Keuangan  adalah  “semua  badan yang melalukankegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang   darimasyarakat   dan   menyalurkan   uang   tersebut   kembali   ke masyarakat”.Dari   pengertian   di   atas,   apabila   dikaitkan   dengan   kata “syariah”dapat   dipahami   bahwa   Lembaga   Keuangan   Syariah   adalah badan  yangmelalukan  kegiatan-kegiatan  di  bidang keuangan dengan menarik uangdari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakatdengan menggunakan prinsip syariah.Kata “mikro” pada penyebutan   Lembaga   Keuangan   Mikro   Syariah,memberi   pengertian lebih   menunjukkan   kepada   tataran   ruanglingkup/cakupan   yang   lebih kecil.   Dengan   asumsi   perbandingan   bahwaLembaga   keuangan   besar salah   satunya   adalah   berbentuk   bank   denganmodal   berskala   besar, maka   Lembaga   Keungan   mikro   adalah   bentukan   laindari   bank   atau sejenisnya yang mempunyai capital kecil dan diperuntukanuntuk sektor usaha   mikro   kecil.   Dalam   pengertian   ini   dikategorikankedalamnya adalah Baitul   Mal   Wattamwil ,   Koperasi   Syariah   dan   BankPrekreditan Rakyat Syari’ah (BPRS). 6
Keuangan mikro adalah penyediaan berbagai bentuk pelayanan keuangan   termasuk   diantaranya   kredit,   tabungan,   asuransi   dan transfer  uang   bagi   orang   atau   keluarga   miskin   yang   berpenghasilan rendah, dan usaha mikro mereka. Defnisi ini memberikan penekanan
5 Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab Diyat, No. 45
6 Dr. H. Hamdan, SH., MH, “ Baitulmal wattamwil dan BPR”, Makalah yang disampaikan pada
Dilkat   III   Program   PPC   Terpadu   Angkatan   VI   Peradilan   Agama   Seluruh   Indonesia   di Pusdiklat   Balitbang   Diklat  Kumdil  MA-RI  Megamendung   –  Bogor  tanggal  31   Agustus 2012
pada   perluasan   bentuk   layanan   keuangan   yang   sebelumnya   lebih banyak   diasosiasikan   dengan   kredit   mikro   saja,   dan   pada   target pelayanan yaitu masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Ada dua ciri utama keuangan mikro yang membedakannya dari produk jasa keuangan   formal,   yaitu   kecilnya   pinjaman   atau   simpanan,   dan   tidak adanya jaminan dalam bentuk aset. Pelayanan keuangan mikro dapat diberikan oleh lembaga keuangan mikro, yaitu lembaga yang kegiatan utamanya   adalah   memberikan   jasa   keuangan   mikro,   lembaga keuangan   formal   yang   mempunyai   unit   pelayanan   keuangan   mikro, program   pembangunan   atau   program   penanggulangan   kemiskinan yang mempunyai komponen keuangan mikro, dan organisasi informal yang   dibentuk   oleh   masyarakat   sendiri.   Keuangan   mikro   syariah merupakan   pengistilahan   yang   dipakai   dalam   istilah   umum,   namun keuangan mikro syariah lebih dikenal dengan BMT. 7
Posisi   LKMS   lebih   dikenal   BMT  menjadi   sangat  penting   karena keberadaannya  mampu  menjangkau seluruh  sektor,  termasuk  sektor perekonomian menengah kebawah yang notabennya memiliki banyak masalah.   Menurut   Jenita:   2010   bahwa Bagaimanapun,   target   atau segmen   Lembaga   Keuangan   Mikro   senantiasa   bersentuhan   dengan masyarakat yang relatif miskin atau berpenghasilan rendah. Di tengah perkembangan lembaga keuangan Bank berlabel syariah dalam pada beberapa   tahun   terakhir   ini   menjadi   salah   satu   sinyal   baik   terus berkembang pesatnya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. 8 Secara   empirik   sebagai   gambaran   awal,   hal   yang   sangat menarik   dari   berkembangnya   jumlah   lembaga   keuangan   mikroIslam ini,   bahwa   permasalahan   dukungan financial yang   dihadapi   mayoritas bangsaini   (terutama   para   petani)   akan   bisa   terselesaikan   jika   peran LKM   syariah   ini   bisa   dioptimalkan.   Dalam   sebuah   studi   empiris yangdilakukan   di   Gunung   Kidul-Jogjakarta   olehlembaga   penelitian
7 Usman, Syaikhu. 2004. Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur. Jakarta: Semeru.
8 Jenita,Peran   Lembaga   Keuangan   Mikro   Syariah   DalamPemberdayaan   Ekonomi Masyarakat KecilMenengah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010
InterCafe IPB bekerjasama dengan CIFOR, ditemukan bahwamayoritas masyarakat   petani   yang   hidup   dipedesaan,   lebih   memilih   kelompok arisanatau koperasi (45,5 persen), yang prakteknyaberbasis bagi hasil dan   sesuai   budaya   lokal,ketika   ditanya   preferensi   lembaga   yang akandidatangi sebagai solusi terhadap masalahfinansial yang dihadapi.
Disisi   lain   LKMS   masih   memiliki   banyak   kendala,   beberapa kendala-kendala yang dapat teridentifikasi yaitu:
1. Industri keuangan syariah Indonesia sangat terkonsentrasi pada bisnis ritel.   Akibatnya industri keuangan Syariah tidak mampu membiayai   proyek-proyek   skala   besar,   seperti   infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pertanian.
2. Pengetahuan   masyarakat   dan   dunia   usaha   akan   sistem keuangan   syariah   sangat   terbatas.   Karena   kurang   sosialisasi yang   terstruktur   dan   sistematis,   keuangan   syariah   hanya menarik   kalangan   masyarakat   religius,   sementara   sebagian besar   masyarakat   dan   sektor   usaha   memiliki   persepsi   negatif tentang   institusi,   produk,   sumber   daya   manusia   dan   kualitas pelayanan keuangan Syariah.
3. Kuantitas   maupun   kualitas   sumber   daya   manusia   (SDM) terbatas,   walaupun   jumlah   lembaga   pendidikan   tinggi   untuk ekonomi/keuangan syariah berjumlah lebih dari 100.
4. Industri   keuangan   syariah   sangat   kekurangan   sumber   dana. Umumnya  bank  atau  asuransi syariah  yang ada (seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah atau asuransi JASINDO Takaful) adalah anak perusahaan atau unit usaha dari lembaga keuangan berstatus BUMN.  Secara hukum, anak perusahaan ini tidak   dapat   dikategorikan   sebagai   lembaga   keuangan   BUMN. Setelah   lembaga-lembaga     keuangan   ini   dibentuk,   mereka jarang memperoleh suntikan modal tambahan.
5. Jumlah lembaga dan produk keuangan masih terbatas, seperti belum tersedianya BUMN yang berkiprah dalam jasa keuangan syariah,   seperti   lembaga   pembiayaan   investasi,   pembiayaan ekspor, lindung nilai, maupun dana pensiun.
6. Tidak   adanya   sistem   pengawasan   untuk   keuangan   mikro, padahal jumlah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT – lembaga keuangan mikro   Syariah)   diperkirakan   berjumlah   lebih   dari   5.000   unit. Lembaga   ini   tersebar   di   seluruh   Indonesia   dan   telah berkontribusi   dalam   meningkatkan   aksesibilitas   masyarakat miskin dan pedesaan terhadap jasa keuangan.
7. Lemahnya   tata   kelola   dana   keagamaan   seperti   zakat,   infak, sedekah dan wakaf; termasuk keterkaitan dana-dana ini dengan sistem keuangan syariah yang menyeluruh.
Dari problem tersebut memang diperlukan sebuah solusi alternatif sebagai   alat   atau   media   serta   rekan   untuk   mempermudah pengentasan   masalah   serta   memperkokoh   eksistensi   LKMS   di masyarakat. Sehingga tujuan dan keunggulan LKMS dapat terealisasi dan   manfaatnya   dapat   dirasakan   oleh   masyarakat   luas   sehingga terciptanya   iklim   ekonomi   yang   baik   atau   dalam   islam   disebut kemaslahatan umat
Dalam konteks yang berbeda di Indonesia juga berkembang pesat pondok   pesantren,   secara   umum  pondok   pesantren   adalah   lembaga pendidikan   tradisional   Islam   untuk   mempelajari,   memahami, mendalami,   menghayati,   dan   mengamalkan   ajaran   Islam   dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. 9 namun   sekarang   ingin   banyak   pesantrend   yang   mulai menggunakan   konsep   modern   sehingga   mampu   berperan   ganda. Kontribusi yang diberikan pesantren membuat sebagian besar pondok pesantren   memiliki   posisi   yang   strategis   dalam   mengemban   peran- peran   pengembangan   pendidikan   maupun   sosial   ekonomi   bagi
9 Rofik A dkk, “ Pemberdayaan Pesantren Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan ,”(Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2005), 1-2
masyarakat   sekitar.   Terlebih   lagi   pondok   pesantren   telah   mengalami berbagai   pengembangan   internal   yang   memungkinkan   besarnya peluang   pondok   pesantren   untuk   berperan   sebagai   agen pembangunan   dalam   rangka   menjembatani   dan   memecahkan persoalan   sosial   ekonomi   masyarakat. 10 Pesantren   umumnya “membalas   jasa”   komunitas   lingkungannya   dengan   bermacam   cara. Salah   satu   contohnya   yaitu   tidak   hanya   dalam   bentuk   memberikan pelayanan pendidikan dan keagamaan, tetapi juga bimbingan sosial, kultural, dan ekonomi bagi masyarakat lingkungannya. 11
Melihat potensi tersebut pada tahun 2017 telah dibentuk beberapa LKMS di wialayah pesantrend untuk meningkatkan peran pesantrend dan fungsi LKMS untuk memberdayakan masyarakat dalam berbagai segi.  Otoritas   Jasa   Keuangan   mengeluarkan   izin   operasional   10 Lembaga   Keuangan   Mikro   (LKM)   Syariah   guna   memberdayakan   dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di pesantren dan sekitarnya.  Ketua Dewan Komisioner OJK  menjelaskan  pendirian  LKM Syariah   juga   menjadi   bagian   dari   program   inklusi   keuangan   yang mengikutsertakan tokoh panutan, seperti ulama pengasuh pesantren sehingga   diharapkan   dapat   meningkatkan   akses   keuangan   kepada masyarakat   kecil.LKM   Syariah   merupakan   salah   satu   upaya   untuk mengatasi  ketimpangan  dan  kemiskinan  di  masyarakat yang  sejalan dengan   program   pemerintah   saat   ini.   LKM   Syariah   bertujuan   untuk meningkatkan   kesejahteraan   melalui   pemberdayaan   masyarakat   di lingkungan   pesantren.   Karakteristik   utama   LKM   adalah   adanya pendampingan   dan   pendekatan   kelompok,   tidak   menghimpun   dana dari   masyarakat,   sumber   dana   berasal   dari   para   donatur,   dan menyalurkan pembiayaan dengan imbal hasil rendah, setara 3%. Para calon nasabah LKM Syariah akan mendapatkan pelatihan dasar terlebih dahulu   sebelum   menerima   pembiayaan.   Calon   nasabah   juga   akan diberikan   pendampingan   secara   berkala   mengenai   pengembangan usaha   disertai   dengan   pendidikan   agama   yang   dilakukan   setiap   kali
10 Ibid. 2-3.
pertemuan   kelompok.   Sumber   dana   LKM   Syariah   berasal   dari   para donatur   yang   memiliki   kepedulian   dalam   program   pemberdayaan masyarakat melalui program pendirian LKM Syariah di Pesantren. OJK akan terus mendorong program LKM Syariah ke pesantren-pesantren lainnya   di   seluruh   Indonesia.   Program   pemberdayaan   masyarakat melalui LKM Syariah di lingkungan pesantren merupakan usulan untuk menjadi program unggulan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) salah   satu   LKMS   yang   diresmikan   OJK   ialah   LKM   Syariah   Denanyar Sumber Barokah, Jombang. 12
Dari   paparan   diatas   tentunya   dapat   dipahami   bahwa   posisi lembaga keuangan  mikro syariah  pada perekonomian  cukup  penting dan   berpotensi   untuk   dikembangkan   pada   seluruh   sektor,   namun masih memiliki berbagai problem. Dengan didukung jumlah penduduk muslim  yang   begitu   besar   tetunya   hal   tersebut  tidak   akan   mustahil dilakukan   dan   adanya   potensi   pondok   pesantrend   sebagai   media pengembangan LKMS. Secara umum tujuan dibuatnya paper ini adalah untuk mengetahui model akselerasi lembaga keuangan mikro syariah melalui pondok pesantren, selanjutnya untuk memfokuskan penelitian atau   studi   empiris   tentang   peran   lembaga   keuangan   mikro   syariah akan   dikhususnya   mengambil   studi   kasus   di LKM   Syariah   Denanyar Sumber  Barokah,   Jombang yang   akan   dikemas   dengan   diskripsi   yang lengkap.   Dari   kedua   tujuan   tersebut   diharapkan   diketahui   masalah yang masih melingkupi lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia dan   apa   saja   solusi   atau   program   yang   telah   dilakukan,   jika   masih memiliki masalah maka penulis akan menyajikan rekomendasi solusi untuk   mengatasi   masalah   tersebut   dan   pengembangan   lembaga keuangan   mikro   syariah   agar   perannya   semakin   terlihat   untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
12OJK, Peresmian LKMS Pesantrend 2017, diakses melalui ojk.co.id pada tanggal 12 Juni 2018
Untuk metode penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan   jenis   penelitian   kualitatif   diskriptif.   Metode   yang   digunakan dalam   penulisan   paper   ini   adalah   metodeanalisis   kualitatif   deskriptif studi   kasus   berdasarkan   kajian   kepustakaan.   Studi   analisis   adalah pengujian intensif, menggunakan berbagai sumber bukti baik kualitatif. Dalam   hal   ini   juga   menggunakan   studi   komparasi   hasil   penelitian terdahulu   serta   artikel-artikel   di   media   masa   yang   terkait   dengan pembahasan.   Dari   data-data   yang   diperoleh   kemudian   disusun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada.
Dengan   metode   ini,   penulis   ingin   mengkaji   bagaimana   model akselerasi peningkatan pembiayaan lembaga keuangan mikro melalui pondok pesantren secara teoritik dan empiris. Diharapkan hasil yang diperoleh   dalam   studi   ini   dapat   memberikan   kontribusi   berupa rekomendasi   yang   membangun   dan   bermanfaat,   baik   itu   kepada penulis, pembaca, masyarakat, dan Negara. Jenis data yang digunakan yaitu   data   primer   dan   sekunder.   Metode   pengumpulan   data   melalui wawancara dan studi pustaka yaitu dengan cara mempelajari literatur- literatur yang terkait dengan penelitian terdahulu. Dan metode analisis data yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatifdengan yaitu data- data yang diperoleh dari wawancara ataupun tinjauan literatur serta website terkait  disusun menjadi sebuah fakta-fakta yang aktual untuk kemudian dilakukan pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pesantren dan LKM Syariah
Melihat   rencana   komite   pengembangan   ekonomi   syariah   nasional yang   mulai   mengelola   potonsi   pesantren   sebagai   mitra   dalam pengembangan   ekonomi   syariah   khususnya   LKMS,   hal   ini   akan membawa   angin   segar   untuk   LKMS   agar   semakin   maju   dan berkembang serta menyebarkan manfaat untuk ekonomi rakyat kecil. Potensi   pondok   pesantren   untuk   pengembangan   LKMS   didasari   oleh
data   yang   dikeluarkan   oleh   Bank   Indonesia   tentang   potensi   dana pondok   pesantrend   yang   terus   meningkat   dari   tahun   ketahun,   hal tersebut dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:
 Lahir   kebijakan   bahwa   dana   yang   berkaitan   dengan   lembaga pendidikan  Islam menggunakan  Bank Syariah secara bertahap dan pada tahun 2020 100% telah menggunakan bank syariah
 Terjadi   kesepaham   antara   kementerian   agama   Islam   pusat (Perwakilan pondok pesantren) dan Daerah yang didukung oleh BI, OJK dan Pemprov serta perbankan syariah
Untuk   pesantren   yang   direncanakan   sebagai   wadah   atau   mitra pengembangan LKMS harus memiliki kriteria-kriteria yang dapat dilihat sebagai berikut:
1. Memiliki posisi yang dekat dengan masyarakat miskin produktif.
2. Pimpinan   Pesantren   memiliki   pemahaman   tentang   Keuangan Syariah.
3. Calon   pengurus   memiliki   integritas,   akhlak,   dan   reputasi keuangan
yang baik.
4. Calon   pengurus   memiliki ghirah ( spirit )   dan   kompetensi   yang baik dalam pengembangan   keuangan   mikro   ( Micro   Finance )   dan pemberdayaan masyarakat
B. Gambaran   Umum  LKM   Syariah   Denanyar   Sumber   Barokah,

## Jombang 1. Sejarah Pondok Pesantren
Ponpes Mambaul Maarif Denanyar berada di pintu barat kota Jombang. Berlokasi di tepi jalan raya Jombang – Megaluh, sekitar 3 km arah barat kota. Sebagai   pintu   masuk   dari wilayah   pesisir   barat   sungai   Brantas   (Megaluh, Perak,   Bandarkedungmulyo,   Kertosono,   Nganjuk),   ponpes   Denanyar   juga terkenal karena didirikan oleh KH Bisri Syansuri (Mbah Bisri), salah satu dari tiga tokoh pendiri NU. Disini juga tempat lahirnya Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) tokoh besar NU yang merupakan cucu dari Mbah Bisri. Dibanding tiga ponpes besar lainnya, ponpes Denanyar memang bisa dikatakan yang paling muda.Ponpes Denanyar dirintis oleh KH Bisri Syansuri (Mbah Bisri) sekitar tahun 1917. Beliau adalah ulama kelahiran Jawa Tengah. Seusai menimba ilmu   agama,   beliau   mendirikan   ponpes   di   desa   Denanyar.   Pada   awalnya ponpes   hanya   dikhususkan   bagi   santri   putra.   Karena   pada   saat   itu,   tidak lazim, ada santri putri mondok di ponpes. Namun, Mbah Bisri akhirnya dengan seizin gurunya mulai membuka ponpes untuk santri putri pada tahun 1921. Selanjutnya,   dua   tahun   kemudian,   yaitu   mulai   tahun   1923,   Mbah   Bisri membuka   sistem   pendidikan   Madrasah   Ibtidaiyah   (setingkat   SD)   Mambaul Huda. Yang selanjutnya berganti nama menjadi Mambaul Maarif. Mulai saat itu, ponpes Denanyar juga dikenal dengan nama ponpes Mamba’ul Ma’arif.
Sebagai   kelanjutan   dari   sistem   pendidikan   dasar,   maka   harus   ada pendidikan lanjutan. Maka pada tahun 1925, dibukalah Madrasah Tsanawiyah Putra.   Disusul   dengan   Madrasah   Tsanawiyah   Putri   pada   tahun   1958. Kemudian,  pada  tahun 1962  dibuka Madrasah Aliyah  Putra  Putri. Akhirnya berdasarkan  SK  Menteri Agama  RI   No.  24  tahun1969,  lembaga  Madrasah Tsanawiyah   dan  Aliyah   yang   sebelumnya   masih   berstatus   swasta   menjadi negeri, yaitu MTsN dan MAN. Tetapi sebagai upaya untuk terus meningkatkan pengembangan   institusi   pendidikan   masa   kini   dan   masa   depan,   maka didirikanlah   Madrasah   Tsanawiyah   Mambaul   Ma’arif   (status   swasta)   tahun 1993.   Kemudian   Madrasah   Aliyah   Mambaul   Ma’arif   (status   swasta)   pada tahun 2000. Dengan menggunakan sistem kurikulum terpadu yang mengacu pada kurikulum tetap dan kurikulum pesantren dengan spesifikasi ilmu-ilmu
agama,   bahasa   Arab,   bahasa   Inggris.   Ada   juga   sekolah   kejuruan   dengan nama SMK Bisri Syansuri yang mulai dibuka pada tahun 1999. Disamping itu, Yayasan   Mambaul   Ma’arif   juga   mendirikan   institusi   pendidikan   penunjang sebagai peletak tata nilai Islam dalam mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu   pengetahuan.   Diantaranya   :   Taman   Pendidikan   Al   Qur’an   (TPQ), Madrasah   Diniyah   serta   lembaga   Bahasa   Arab   dan   Inggris   (LBAI).   Visi Pendidikan yang dikembangkan Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif adalah Mengembangkan   tradisi   keilmuan   pesantren   yang   bisa   menghantarkan lulusan   yang   Mutafaqqih   fiddin,   kompetitif   dalam   menatap   masa   depan, dinamis, kreatif, berakhlak mulia serta bermanfaat. 13
2. Sejarah LKM   Syariah   D enanyar   Sumber   Barokah Jombang
Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan   dalam   sektor   riil,   hal   ini   sudah   dirasakan   fungsinya sejak beberapa puluh tahun yang lalu di daerah  jombang dengan konsep perbankan, baik yang berbentuk konvensional dan berprinsip syariah.   Akan   tetapi   perbankan   itu   sendiri   belum   menyentuh terhadap   usaha   mikro   kecil   (UMK)   baik   dari   pedagang   kaki   lima sampai   pedagang-pedang   yang   berada   di   pasar  trandisional   yang biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil. 14
Hal   ini   disebabkan   karena   keterbatasan   jenis   usaha   dan   aset yang   dimiliki   oleh   kelompok   usaha   tersebut.   Padahal   apabila diperhatikan secara seksama justru prosentase UMK jauh lebih besar dari   usaha-usaha   menengah   dan   besar   di   pasar,   sehingga kebutuhan   permodalan   pada   UMK   tidak   terpenuhi   yang   akhirnya apabila hal ini terus-menerus berlanjut maka tidak dapat dielakkan lagi hilang nya secara simultan UMK itu sendiri di pasaran, sehingga akan   terjadi   ketimpangan   pasar   dalam   ekonomi   yang   pasti   akan
13Ponpes Denanyar Jombang, http://www.denanyar.or.id/sejarah/ 14LKMS Denanyar Jombang, “ Profil” ,http://www.  LKMSdenanyar.or.id/sejarah/, diakses 10 juli  2018
menciptakan   calon   pengangguran-pengangguran   baru   di Indonesia. 15 Pada   sisi   lain   dari   sektor   keuangan   mikro,   sebenarnya ada kegiatan individu dari masyarakat yang sudah memperhatikan hal   tersebut   sehingga   kelompok   individu   tersebut   memberikan permodalan yang dibutuhkan UMK, individu terebut sering dikenal di masyarakat umum sebagai rentenir akan tetapi keberadaan rentenir itu sendiri tidak membawa kemaslahatan bagi masayarakat banyak, karena   justru   ada   beberapa   permasalahan   yang   signifikan   dalam bentuk   kegiatan   individu   tersebut,   diantaranya   adalah   bentuk permodalan   yang   dilakukan   dari   rentenir.   Para   rentenir   biasanya meminjamkan   uang   mereka   kepada   para   peminjam   dengan beberapa ketentuan yang mengikat diantaranya penentuan bunga yang tinggi dan interest return dengan jangka waktu sangat pendek. Sehingga   praktek   ini   secara   tidak   memberikan   solusi   akan permasalahan ekonomi rakyat kecil, akan tetapi menambah masalah perekonomian mereka yang sudah kompleks.
C. Model   Akselerasi   Pengembangan   LKMS   Melalui   Pondok Pesantren   (Studi   Kasus  LKM   Syariah   Denanyar   Sumber Barokah Jombang)
1. Paradigma Penyelesaian Masalah

## 2. Keterkaitan LKMS (Bisnis) Dalam Pondok Pesantren
3. M o d
el Integrasi Bisnis dan LKMS dengan Pondok Pesantren
Kesejahteraan masyarakat sekitar pesantren PESANTR EN
bait al Mal bait At Tamwil (Shohibul Mal) Kerjasama permodaan atau penyertaan modal dengan konsep bagi hasil OJK
Regulasi pengemban gan LKMS
Pertanian Peternakan Perikanan Pariwisata Home Industry Potensi Sumber daya Alam Distribusi Al Mal Distribusi Sosial Distribusi Produktif Pendidikan Kesehatan Biaya hidup Pengabdian Bantuan alat produksi Bantuan dana sosial produktif Menunjan g Peningkat an produktifit as

## 4. Model Akselerasi Pengembangan LKMS Denanyar Sumber
Barokah Jombang melalui Pondok Pesantren

## PENUTUP
A. Kesimpulan
Secara     teoritis   peran   LKMS   bertindak   sebagai   lembaga keuangan   dan   lembaga   sosial   yang   mampu   memberdayakan masyarakat   kecil   dan   mengatasi   masalah   sosial   ekonomi   seperti kemiskinan   dll.   Dalam   praktek   empirisnya   peran   LKMS   sudah maksimal   memposisikan   diri   sebagai   lembaga   keuangan   dan sosial.Dengan   Model   akselerasi   pengembangan   LKMS   .melalui pondok pesantren ini maka tujuan dan peran LKMS dan pesantren semakin positif dan diharapkan semakin memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat.

## B. Rekomendasi
Berdasarkan   kesimpulan   di   atas,   maka   penulis   memperoleh beberapa rekomendasi sebagai berikut:
1. Tranformasi   Paradigma   tentang   Lembaga   Keuangan Mikro Syariah
Ada beberapa kalangan masyarakat yang masih kurang percaya dan   kurang   mengerti   mekanisme   LKMS.   Pengetahuan perasuransian   syariah   harus   disosialisasikan   kepada masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat kecil. Manfaatnya,   masyarakat   umum   akan   lebih   mengerti   dan percaya   pada   LKMS   dan   tidak   menutup   kemungkinan   untuk menggunakan   produk   LKMS.   Hal   tersebut   berimplikasi   pada peningkatan   dana tabarru‟ 16 yang   terkumpul   untuk   kebajikan yang akan membantu dan memberdayakan masyarakat miskin. Selain   itu,   masyarakat   kecil   yang   awalnya   tidak   tahu   menjadi tahu tentang keuntungan dan manfaat LKMS. Hal tersebut juga mendorong masyarakat kecil untuk berusaha dan menjadi obyek pemberdayaan.   Secara   keseluruhan,   manfaat   dari   perubahan
16 Tabarru‟ berasal dari kata tabarra‟a yang artinya berderma, dalam arti yang luas tabarru‟ adalah melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Adapun tabarru‟ secara istilah   adalah   mengerahkan   segala   upaya   untuk   memberikan   harta   atau   manfaat kepada   orang   lain,   baik   secara   langsung   maupun   masa   yang   akan   datang   tanpa adanya kompensasi , dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan.  Sumanto, Agus Edi, Ernawan Priarto, Muhammad Zamachsyari, Pudiarto Trihadi, RahmajiAsmuri, Rikza Maulan. Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah. PenerbitSalamadani. 2009.
paradigma   ini   yaitu   membantu   masyarakatbetapa   pentingnya hidup produktif dalam konteks saling menolong sesuai dengan prinsip syariah.
2. Peningkatan Kerja Sama LKMS dengan Berbagai Pihak. Dalam   menghadapi   kendala   keterbatasan   akses   masyarakat kecil terhadap permodalan, LKMS sebaiknya meningkatkan kerja sama   yang   lebih   intensif   dengan   ponpesdalam   rangka mengoptimalkan   program   dan   tercapainya   target   produk. ponpes   ini   merupakan   agen   atau   penyalur   LKMS   bagi masyarakat   kecil.   Semakin   banyak   LKMS   menjalin   kerja   sama dengan ponpes, semakin banyak masyarakat miskin yang dapat dibantu dan diberdayakan. Selain itu, kerja sama antara LKMS, dan   LAZ   atau   BAZNAS   perlu   ditingkatkan   dan   digalakkan. Kerjasama yang baik antara LKMS yang khusus melayani kaum miskin,   dan   LAZ   (Lembaga   Amil   Zakat)   atau   BAZNAS   akan memudahkan   masyarakat   miskin   untuk   mendapatkan   akses bantuan   atau   permodalam   bersifat   produktif,   misalnya masyarakat   miskin   dapat   ikut   serta   sebagai   peserta mustahikyang   dikelola   LAZ   dari   sumber   zakat   dan   infaq   serta sodaqoh.

## 3. Pengembangan Produk LKMS
LKMS   sebaiknya   memiliki   produk-produk   yang   lebih   beragam yang   dapat   menarik   masyarakat   untuk   menggunakan   jasa lembaga   ini   maupun   berinvestasi.   Di   samping   itu,   LKMS   juga harus memperbanyak produk-produk mikro syariah yang dapat diakses   oleh   masyarakat   kecil.   Keragaman   produk   tersebut terutama produk bagi masyarakat kecil, akan sangat membantu masyarakat kecil.selain itu LKMS harus menginofasikan teknologi pada pengelolaan lembaganya agar tidak kalah bersaing dengan lembaga   keuangan   yang   sudah   berkembang   sesuai   dengan perkembangan teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani. Baitul   Maal   wat   Tamwil   ;   Konsep   dan   Mekanisme   di Indonesia . Jurnal Empirisma, Volume 14 Nomer 2, STAIN Kediri 2005
Bank   Indonesia   ,   Sumber:   Statistik   Perbankan   Indonesia,   September 2011
Bukhari, Imam .Sahih al-Bukhari, Kitab Diyat, No. 45.
Efendi,Jaenal.  Mengembangkan   Lembaga   Keuangan   Mikro Syariah,   Jurnal   Iqtisodia,   Jurnal   Ekonomi   Islam   Republika,   IPB   Bogor, 2010.
Forum on Religion and Public Life, The Future of the Global Muslim Population , October 2010.
Huda,   Nurul,   M.   Heykal. Lembaga   Keuangan   Islam:   Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup. 2010.
Hamdan,   “ Baitulmal   wattamwil   dan   BPR”, Makalah   yang disampaikan pada Dilkat III Program PPC Terpadu Angkatan VI Peradilan Agama Seluruh Indonesia di
Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Megamendung – Bogor tanggal 31 Agustus 2012
Iska, Syukri. Sistem Perbankan Syariah di Indonesia . Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
Jenita,Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah DalamPemberdayaan Ekonomi Masyarakat KecilMenengah, Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010 .
Mardani, Hukum   Ekonomi   Syariah   di   Indonesia ,   Bandung:   Refika Aditama, 2011.
Muhammad. Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. UII Press: Yogyakarta. 2002.
Sumanto,   Agus   Edi,   Ernawan   Priarto,   Muhammad   Zamachsyari, Pudiarto   Trihadi,   Rahmaji   Asmuri,   Rikza   Maulan.   Solusi   Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah. Penerbit Salamadani. 2009.
Usman,   Syaikhu. Keuangan   Mikro   untuk   Masyarakat   Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur. Jakarta: Semeru. 2004.