El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/inx Vol.5 No.2 Juli-Desember 2022 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya
Nopan Wiranata
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Email: nopan.sasuke@gmail.com
Ismail Ismail
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Email: Ismailmunir1972@gmail.com Alimni Alimni
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Email: alimni@iainbengkulu.ac.id

## Abstrak
Historiografi  Islam  menunjukkan  dinamika  yang  sangat  kompleks  dan dinamis.  Fakta  ini  ditunjukkan  dengan  munculnya  beberapa  karya  sejarah Islam  dengan  ragam,  model,  jenis,  tokoh,  bentuk,  dan  karakter  isi  yang berbeda-beda.  Realitas  keragaman  ini  didorong  oleh    motif  dan  latar belakang  sosial  budaya  yang  berbeda,  serta  struktur  ideologi  tertentu  yang mempengaruhi  penulis  sejarah.  UU  Perkawinan  masih  panjang.  Telah dikemukakan  dalam  beberapa  literatur  bahwa  keinginan  masyarakat Indonesia untuk menerapkan hukum perkawinan sudah ada bahkan sebelum kemerdekaan  negara  itu.  Kongres  Perempuan  Indonesia  Pertama  22-25 Desember  1928  di  Yogyakarta  mengusulkan  kepada  pemerintah  Belanda agar segera menyusun undang-undang perkawinan. Namun, banyak masalah yang  menghambat  implementasi  proposal  tersebut.  Di  Indonesia,  menurut hukum adat, perkawinan  bukan hanya merupakan perjanjian perdata, tetapi juga  merupakan  perjanjian  adat  dan  sekaligus  pengaturan  keluarga tetangga.  Kelahiran  perkawinan  karenanya  tidak  hanya  mempengaruhi hubungan  keperdataan,  seperti  hak  dan  kewajiban  suami  istri,  harta bersama,  status  anak,  hak  dan  kewajiban  orang  tua,  tetapi  juga mempengaruhi  hubungan  adat,  warisan,  kekerabatan,  kekerabatan.  dan lingkungan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan.

## Kata Kunci : Hukum Islam, Perkawinan, Historis

## Pendahuluan
Perkembangan  historiografi  Islam  menunjukkan  dinamika  yang  sangat kompleks  dan  dinamis.  Fakta  ini  telah  dibuktikan  dengan  berbagai  karya  sejarah Islam  dengan  variasi  isi,  model,  jenis,  bentuk,  bentuk  dan  tokoh  yang  berbeda- beda. 1 Realitas  keragaman  ini  didorong  oleh    motif  dan  latar  belakang  sosial budaya  yang  berbeda,  serta  struktur  ideologi  tertentu  yang  mempengaruhi  penulis
1 C.  Brockelmann, Geschicte  der  Arabischen  Litteratur  (GAL). Franz  Rosenthal, A History of Muslim Historiography (Leiden: E. J. Brill, 1968), hlm. 3-4.
sejarah.  Kecepatan  penciptaannya  dapat  disebabkan  oleh  kondisi  dan  situasi tertentu  serta  hal-hal  yang  mengendalikan  dan  mempengaruhinya,  atau    kualitas intelektual sejarawan itu sendiri dalam melakukan proses perwujudannya. 2
Kajian karakter dalam berbagai karya sejarah Islam ( Islamic historiography )  merupakan  salah  satu  cara  yang  paling  efektif  untuk  mengukur kreativitas  dan  kesadaran  budaya  suatu  masyarakat  dalam  memahami  dan mengapresiasi  masa  lalu  para  tokoh  agama  (sekolah).  Melihat  pola-pola historiografi tokoh-tokoh yang berbeda dan mengelompokkannya menurut bentuk, gaya, struktur, isi dan keunikannya merupakan sesuatu yang sangat mungkin untuk dipahami  dan  dipahami  sejauh  mana  kecenderungan  dan  eksistensi  intelektual seseorang  mengisi  dan  mewarnai  pola-pola  keagamaan.  semangat  komunitas. Perkembangan  tulisan-tulisan  keagamaan,  baik  berupa  teks-teks  doktrin  ( kalam, fiqh dan sufisme ) maupun kajian karakter, setidaknya dapat merepresentasikan dan memposisikan  dirinya  dalam  perkembangan  historiografi  Islam  secara  umum  dan memiliki  keterkaitan  yang  sangat  kuat  dengan  realitas.  pembentukan  komunitas aliran pemikiran yang berbeda. 3
Kajian  akademis  model  penelitian  karakter  dalam  historiografi  Islam merupakan  salah  satu  upaya  untuk  menemukan  realitas  aktual  tentang  makna karakter,  kedudukan,  signifikansi  dan  keberadaan  dalam  sejarah  serta  untuk memahami  seberapa  besar  nilai  dan  pengakuan  yang  dimiliki  sejarawan  dalam studi karakter. Islam. Artikel berikut mencoba memetakan arah pengembangan dan model studi karakter dalam historiografi Islam.
Pada  hakikatnya,  hukum  Islam  secara  kultural  merasuki  kesadaran  hukum masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  beragama  Islam  sebelum  datangnya kolonialisme dan imperialisme Barat. Sebagai H.A.R. Gibb  M. Fuad Nasari bahwa “Hukum Islam telah berhasil menjaga keutuhan umat Islam. Setelah kemerdekaan, status  hukum  Islam  terus  diperebutkan  secara  politik  karena  kedudukannya  yang fundamental dan penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 4
Hukum  Islam  diterapkan  di  masa  lalu.  Berdasarkan  bukti  sejarah,  semua negara  yang  menganut  Islam  pada  dasarnya  menerapkan  Syariat  Islam.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  jumlah  pemeluk  Islam  dan  tempat-tempat  bersejarah  Islam menjadi  parameter  penerapan  syariat  Islam.  Jika  syariat  Islam  hidup  dan berkembang sebagai hukum yang hidup di negara ini, menunjukkan bahwa syariat Islam telah dilaksanakan dan dijalankan. Di sisi lain, jika tidak ada jejak penerapan Syariat  Islam  di  suatu  negara,  ketidakhadirannya  merupakan  tanda  bahwa  Syariat Islam tidak pernah tumbuh atau berkembang di negara tersebut.
2 W. H. Walsh, Philosophy of History: An Introduction (New York: Harper Torchbooks, 1967), hlm. 99-116.
3 Sayyid „Abd al-„Azîz Sâlim, Al-Târikh wa al-Mu’arrikhûn (Beirut: Dâr al-Nahdhah al-
„Arabiyyah , hlm. 75-96.
4 M. Fuad Nasar, Islam dan Muslim di Negara Pancasila , (Yogyakarta: Gre Publishing, 2017), hlm. 74.

## Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya
William Kornblum mengatakan bahwa sosiologi adalah  upaya ilmiah untuk mempelajari  masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan membuat masyarakat bersangkutan  dalam    kelompok  dan  kondisi  yang  berbeda.  Pitrim  Sorokin mengatakan  bahwa  sosiologi  adalah  ilmu  yang  mempelajari  hubungan  dan pengaruh timbal balik antara berbagai fenomena sosial, seperti fenomena ekonomi, fenomena  keluarga,  dan  fenomena  moral.  Menurut  Soerjono  Soekanno,  sosiologi hukum  adalah  suatu  disiplin  ilmu    yang  antara  lain  mempelajari  mengapa  orang mengikuti  hukum  dan  mengapa  mereka  tidak  menaati  hukum    serta  faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Prinsip-prinsip Sosiologi Hukum). 5
Sejak kelahirannya  Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sarat  dengan  kontroversi.  Proses  legislatif  diikuti  oleh  tarik  ulur  antara  kelompok politik  dan  sekte  dan  agama.  Namun,  hukum  ini  adalah  salah  satu  perbuatan bangsa-bangsa yang patut dibanggakan pada zamannya. Saat itu, republik itu masih dalam  masa  pemulihan  dari  gejolak  konflik  politik  yang  mengikuti  transisi  dari sistem  Orde  Lama  ke  sistem  Orde  Baru.  Itulah  sebabnya  banyak  ahli  hukum  dan ulama memuji lahirnya undang-undang ini.
Sejarah  sebelum  terbentuknya  undang-undang  perkawinan  sangatlah panjang. Telah dikemukakan dalam beberapa literatur bahwa keinginan masyarakat Indonesia  untuk  menerapkan  hukum  perkawinan  sudah  ada  bahkan  sebelum kemerdekaan  negara  itu.  Kongres  Wanita  Indonesia  Pertama  pada  tanggal  22-25 Desember  1928  di  Yogyakarta  mengusulkan  kepada  pemerintah  Belanda  untuk segera  menyusun  undang-undang  perkawinan.  Tetapi  banyak  hal  yang  membuat proposal itu sulit.
Pada  awal  tahun  1937,  pemerintah  Hindia  Belanda  menyusun  rencana pendahuluan  untuk  pengaturan  perkawinan  terdaftar  ( onwerpordonnantie  op  de ingeschrevern  huwelijken ),  yang  isi  pokoknya  antara  lain:  Perkawinan  menurut asas monogami. dan perkawinan itu batal karena salah satu pihak meninggal dunia. atau menghilang selama dua tahun dan perceraian  diputuskan oleh hakim. Menurut rencana,  rancangan  peraturan  hanya  untuk  Muslim  Indonesia  dan  Hindu,  Budha dan  animis.  Namun  ormas  Islam  menolak  draf  tersebut    karena  isi  SK  tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.
Upaya berlanjut pada awal Kemerdekaan. Saat itu Pemerintah RI berusaha melakukan  perbaikan  di  bidang  perkawinan  dan  keluarga  melalui  penetapan  UU No: 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi masyarakat beragama  Islam.  Dalam  pelaksanaanannya  diterbitkan  Instruksi  Menteri  Agama No:  4  tahun  1946  yang  ditujukan  untuk  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN).  Instruksi tersebut  selain  berisi  tentang  pelaksanaan  UU  No:  22  Tahun  1947  juga  berisi tentang  keharusan  PPN  berusaha  mencegah  perkawinan  anak  yang  belum  cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan
5 Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), hlm.11.
perdamaian  bagi  pasangan  yang  bermasalah,  menjelaskan  bekas  suami  terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali.
Menurut  Nasrullah,  tuntutan  yang  muncul  dari  kepentingan  bersama    juga menjadi  popularitas  subjek  hukum  Islam.  Pada  abad  ini,  tampaknya  topik  yang tidak  dibahas  oleh  para  ulama  klasik  justru  dapat  masuk  dalam  kategori pembahasan hukum  Islam, jika kajian ini dianggap sebagai barometer hukum dari setiap  tindakan  dan  perilaku  umat  Islam.  Topik  yang  berkaitan  dengan  politik, administrasi publik, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, pencegahan, demokratisasi  dapat  dianggap  sebagai  bahan  pendidikan  fiqh  modern  dan  ulama Islam untuk menemukan dasar hukum dan akar teologis melalui pemikiran mereka (hasilnya  begitu  disebut tasyri ). Wadh'i sebagai  dasar  permasalahan  masyarakat modern.  Dalam  hal  ini,  bidang  pembahasan  sosiologi  hukum  Islam  sebenarnya sangat  luas.  Namun  dapat  dibatasi  hanya  pada  persoalan-persoalan  sosial kontemporer  yang  memerlukan  penelitian  dan  akar-akar  teologis  untuk  menjadi tumpuan hukum ( hukum Islam ) dalam masyarakat Islam, seperti persoalan politik, ekonomi, sosial budaya.
Mengutip  M.  Rasyid  Ridho,  Atho'  Munzhar  mengatakan  bahwa  dalam kajian  hukum  Islam,  sosiologi  dapat  mengambil  beberapa  topik  seperti  pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial. Contoh bagaimana hukum haji  wajib  mendorong  ribuan  umat  Islam  Indonesia  untuk  pergi  ke  Mekah  setiap tahun,  dengan  segala  konsekuensi  ekonomi,  penggunaan  transportasi  dan organisasi  administrasi  untuk  melaksanakannya,  dan  konsekuensi  sosial  dan struktural  yang  muncul  setelah  haji  dan  ziarah.  Dampak  perubahan  dan perkembangan sosial terhadap pemikiran hukum Islam. Sebagai contoh, bagaimana kemakmuran minyak di negara-negara Teluk Persia dan konsolidasi Islam sebagai ideologi  ekonomi  di  negara-negara  tersebut  pada  awal  1970-an  menyebabkan munculnya  sistem  perbankan  syariah,  yang  kemudian  mempengaruhi  Indonesia dengan pembentukan bank syariah. .
Tingkat  praktik  hukum  agama  masyarakat,  seperti  bagaimana  perilaku masyarakat  Islam  berhubungan  dengan  hukum  Islam.  Pola  interaksi  masyarakat seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok agama dan politik di Indonesia menanggapi  berbagai  isu  Islam,  seperti  usulan  RUU  Peradilan  Agama,  apakah perempuan bisa menjadi pemimpin negara, dll. Gerakan masyarakat atau organisasi yang mendukung atau tidak mendukung hukum Islam, mis. Asosiasi Penghulu. 6
Lebih  lanjut  Atho  Mudzhar  berpendapat  bahwa  kajian  sosiologis  Islam setidaknya dapat mencakup lima pokok bahasan: Pertama, kajian tentang pengaruh agama terhadap perubahan sosial. Hal ini mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang  memperkenalkan konsep  fungsi sosial  agama. Dalam  bentuk  ini,  studi  Islam
6 M. Rasyid Ridla, “Analisis terhadap Pemikiran M. Atho‟ Mudzhar Al Ahkam”, Jurnal Sosiologi Hukum Islam, Vo l. 7, No. 2 Desember 2012, hlm.  300.
mencoba  memahami  sejauh  mana  pola  budaya  masyarakat  (misalnya  menilai sesuatu yang baik atau buruk) didasarkan pada nilai-nilai agama, atau sejauh mana struktur  masyarakat  (misalnya  supremasi  laki-laki)  didasarkan  pada    agama tertentu.  Ajaran  atau  seberapa  jauh  perilaku  masyarakat  (misalnya  kebiasaan konsumsi dan pakaian masyarakat) karena ajaran agama tertentu. Kedua, mengkaji pengaruh  struktur  dan  perubahan  sosial  terhadap  pemahaman  ajaran  agama  atau konsep-konsep  keagamaan,  misalnya  mengkaji  bagaimana  tingkat  urbanisme  di Kufah  menyebabkan  munculnya  keadilan  Islam  rasional  ala  Hanafi,  atau bagaimana  lingkungan geografisnya. qaul qadm dan qaul berkontribusi pada faktor Basra  dan  Mesir.  hingga  lahirnya  Jadd  al-Shafi.  Ketiga,  penelitian  tentang  tataran praktik keagamaan di masyarakat.
Kajian  Islam  dengan  pendekatan  sosiologis  juga  dapat  digunakan  untuk menilai  penyebaran  agama  dan  sudah  berapa  lama  ajaran  agama  dipraktikkan  di masyarakat.  Dengan  bantuan observasi dan survei,  masyarakat  dipelajari  seberapa intensif mereka mengamalkan ajaran agamanya, misalnya seberapa intensif mereka menjalankan  ritual  keagamaannya,  dll.  Keempat,  kajian  tentang  pola  sosial masyarakat  muslim,  seperti  pola  sosial  masyarakat  muslim  perkotaan  dan masyarakat  muslim  pedesaan,  pola  hubungan  antarumat  beragama  dalam masyarakat,  perilaku  toleransi  antara  masyarakat  muslim  terpelajar  dan  kurang terpelajar,  hubungan  antartingkat.  pemahaman  agama  dan  perilaku  politik, hubungan antara perilaku dan perilaku keagamaan, etnisitas, agama sebagai faktor integrasi  dan  disintegrasi,  dan  banyak  persamaan  lainnya.  Kelima,  kajian  tentang gerakan  masyarakat  yang  mengusung  gagasan-gagasan  yang  dapat  meruntuhkan atau mendukung kehidupan beragama.
Gerakan-gerakan  kelompok  Islam  yang  mendukung  konsep  kapitalisme, sekularisme,  dan  komunisme  merupakan    contoh    gerakan  yang  mengancam kehidupan  beragama  sehingga  perlu  dikaji  secara  seksama.  Demikian  pula, munculnya  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  mendukung,  misalnya, spiritualisme  dan  tasawuf,  yang    dapat  mendukung  kehidupan  beragama  sampai batas tertentu, harus dicermati dengan seksama. 7
Pada  dasarnya,  Sosiologi  Hukum  Islam  ( ilmu  al-ijtima'i  li  shari'ati  al- Islamiyyah )    membantu  mengembangkan  pemahaman  nalar  pembaca,  khususnya bagi  mahasiswa  fakultas  STAIN,  IAIN  dan  UIN  Syari'ah.  dan  mahasiswa  hukum pada  Sekolah  Tinggi  Hukum  (STH),  Sekolah  Tinggi Hukum,  Swasta  IAI,  tentang fenomena keagamaan dan masalah sosial di masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum  Islam  adalah    pemahaman  tentang  masalah-masalah  hukum  (Islam) masyarakat,  khususnya  yang  diungkapkan  oleh  masyarakat  Muslim  Indonesia, dengan  menggunakan  prinsip-prinsip  dan  teori-teori  yang  berasal  dari  konsep-
7 M. Rasyid Ridla, “Analisis terhadap Pemikiran M. Atho‟ Mudzhar, hlm.  297-298.
konsep  Islam  yang  diambil  dari  sumber-sumber  Al-Qur'an.  interpretasinya  dalam bentuk kajian sosiologis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. 8
Dalam  kaitannya  dengan  kajian  sosiologi  hukum  Islam,  dibandingkan dengan  konteks  sosiologi  hukum  umum,  kajian  sosiologi  hukum,  dapat  diketahui hal-hal  semisalnya  merasa  benar  dalam  konteks  sosialnya  atau  benar  dalam masyarakat.  Mampu  menganalisis  efektivitas  hukum  dalam  masyarakat  baik sebagai alat kontrol sosial maupun sebagai alat untuk mengubah masyarakat untuk mencapai  kondisi  sosial  tertentu.  Sosiologi  hukum  dapat  digunakan  untuk mengevaluasi  efektivitas  hukum  yang  diamati  untuk  menemukan  hukum  yang hidup dalam masyarakat.

## Perkawinan dalam Hukum Islam dan  Sejarah Pembentukannya
Perkawinan dalam  literatur fiqih berbahasa arab sering disebut dengan dua kata,  yaitu  Pertama  (  حكن  )  dan  kedua  (  جواز  )  kata  ini  sering  dipakai  oleh  orang arab. 9 Nikah (kawin) menurut arti asli  ialah hubungan seksual, tetapi menurut  arti majazi  atau  arti  hukum  ialah  akad  (perjanjian)  yang  menjadikan  halal  hubungan seksual sebgai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan,  sedangkan  akad  artinya  sebuah  perjanjian.  Jadi,  nikah  adalah perjanjian  suci  untuk  mengikatkan  diri  dalam  perkawinan  antara  wanita  dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal. 10
a.  Menurut  Prof.  Mahmud  Yunus  dalam  bukunya  Hukum  Perkawinan Dalam Islam nikah itu artinya hubungan seksul (setubuh)
b. Prof. Dr. Hazairin, S.H. dalam bukunya Hukum Kekelurgaan Nasional mengatakan  inti  perkawinan  itu  adalah  hubungan  seksual.  Menurut  beliau  itu tidak  ada  nikah  (perkawinan)  bilamana  tidak  da  hubungan  seksual.  Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu  ada  tenggang  waktu  menunggu  ( iddah )  untuk  menikahi  bekas  istri  itu dengan laki-laki lain. 11
Perkawinan  mempunyai  peranan  penting  dalam  hidup  dan  perkembangan bagi  manusia.  Untuk  itu  Allah  melalui  utusan-nya  memberikan  suatu  tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Dalam Al-Qu‟an dinyatakan bahwa hidup  berpasang-pasangan  adalah  naluri  segala  makhluk  Allah  termasuk  manusia, seperti dalam Firman Allah:
Dari  makhluk  yang  diciptakan  Allah  berpasang-pasangan  inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.
8 Nasrullah, Sosiolog i, hlm. 21-22.
9 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet ke-1, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 35.
10 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.1.
11 Mahmud  Yunus,  Hukum  Perkawinan  Dalam  Islam,  (Jakarta:  Al-Hidayah,  1964),hlm.
1.
Hukum  Islam  juga  diterapkan  untuk  kesejahteraan  manusia  baik  secara individu maupun dalam masyarakat, dan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan masyarakat dicapai dengan menciptakan keluarga kaya raya. Karena keluarga  adalah  institusi  terkecil  dalam  masyarakat,    kesejahteraan  masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Juga, kesejahteraan individu sangat mempengaruhi kesejahteraan kehidupan keluarga.
Islam  tidak  mengatur  keluarga    secara  garis  besar,  tetapi  secara  rinci.  Ini menunjukkan  kepedulian  yang    besar  terhadap  kesejahteraan  keluarga.  Sebuah keluarga  tercipta  melalui  pernikahan,  sehingga  Islam  sangat  menganjurkan pernikahan  kepada  mereka  yang  memiliki  kemampuan  untuk  melakukannya. 12
Pada  prinsipnya  Islam  mendukung  pernikahan,  namun  para  ulama  berbeda pendapat  tentang  asal  usul  pernikahan.  Menurut  sebagian  besar  ulama,  asal  usul pernikahan adalah wajib. Namun, Syafi’iyyah mengatakan bahwa hukum asal usul pernikahan  adalah  boleh.  Dan  seseorang  berhak  menikah  untuk  kesenangan.  Ada lima jenis hukum pernikahan yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. 13
Dari  kelima  jenis  di  atas,  yang  wajib,  sunnah,  haram,  makruh  dan  mubah belum  dijelaskan  secara  jelas.  Oleh  karena  itu,  seperti  yang  dijelaskan  oleh Abdurrahman  al-Jaziri.  Wajib  menurut  hukum  bagi  orang-orang  yang  mampu memenuhi  dan  memikul  tanggung  jawab  perkawinan  dan  khawatir  bahwa perzinahan  akan  mudah  jika  mereka  tidak  menikah.  Mencegah  perzinahan  adalah kewajiban hukum. Sunnah adalah bagi orang yang memiliki keinginan kuat untuk menikah  dan  mampu  menunaikan  dan  memikul  kewajiban  pernikahan,  tetapi  jika tidak  menikah,  tidak  ada  ketakutan  akan    zina.  Haram  dianggap perkawinan  yang sah adalah haram bagi orang yang  tidak mau dan tidak mampu melaksanakan dan menunaikan  kewajiban  perkawinan  atau  yang  bertujuan  untuk  membuat  istrinya tidak  bahagia,  jika  perkawinan  mempersulitnya,  perkawinan  adalah  jembatan baginya untuk berbuat salah. Islam melarang berbuat jahat kepada siapa pun, maka alat untuk berbuat jahat juga dilarang.
Perkawinan  menjadi  makruh  bagi  seseorang  yang  mampu  secara  finansial dan  memiliki  stamina  mental  yang  cukup  untuk  tidak  takut  terjerumus  ke  dalam zina.  Tapi  Anda  khawatir  dia  tidak  akan  bisa  memenuhi  kewajibannya  kepada istrinya. Sekalipun tidak menimbulkan masalah bagi si wanita, misalnya si wanita tergolong  kaya,  atau  calon  suaminya  belum  memiliki  keinginan  untuk  menikah. Perkawinan  diperbolehkan  bagi    orang  yang  memiliki  harta,  tetapi  jika  mereka tidak  menikah,  mereka  tidak    khawatir  melakukan  perzinahan  atau  mengabaikan kewajiban  mereka  terhadap  istri  mereka.  Perkawinan  dilakukan  hanya  untuk
12 Zakiyah  Darajat  dkk,  Ilmu  Fiqih,  Cet.ke-1,  (Yogyakarta:  PT.  Dana  Bhakti Wakaf,1995), hlm. 45.
13 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap), (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 355.
kepuasan  kesenangan,  bukan untuk  menciptakan  keluarga  dan  menjaga  keamanan kehidupan beragama.

## Hukum Adat dalam Perkawinan Islam
Menurut  hukum  adat,  perkawinan  di  Indonesia  biasanya  tidak  hanya merupakan perjanjian perdata, tetapi juga merupakan perjanjian adat dan sekaligus perjanjian  kekerabatan.  Dengan  demikian  lahirnya  suatu  perkawinan  tidak  hanya mempengaruhi hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, status anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga mempengaruhi adat istiadat,  pewarisan  dan  hubungan  keluarga. 14 dan  tetangga  serta  upacara  adat  dan keagamaan.  Demikian  pula  tentang  kewajiban  untuk  mengikuti  perintah  dan larangan  agama  baik  dalam  hubungan  manusia  dengan  Tuhan  (ibadah)  maupun dalam  hubungan  manusia  ( mu’amalah )  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  agar selamat  dunia dan akhirat.
Perkawinan dapat menjadi suatu bentuk dan sistem “perkawinan yang jujur” dimana  seorang  laki-laki  melamar  seorang  perempuan  dan  setelah  menikah perempuan tersebut mengikuti rumah dan tempat tinggal laki-laki tersebut (Batak, Lampung,  Bali),  “samanda  perkawinan”  dimana  seorang  perempuan  melamar seorang  pihak  ketiga.  oleh  laki-laki  dan  setelah  menikah  mengikuti  laki-laki  ke rumah  dan  tempat  tinggal  perempuan  (Minangkbau,  Sumendo  Sumatera  Selatan) dan “perkawinan bebas” (Jawa) dimana lamaran dilakukan oleh pihak laki-laki dan setelah  menikah  baik  suami  istri  bebas  memilih  rumah  dan  tempat  tinggal  yang mereka inginkan. Yang terakhir ini banyak diterapkan dalam masyarakat keluarga yang telah berkembang (modern).
Aturan  adat  berlaku  bagi  masyarakat  apabila  akan  melangsungkan perkawinan  menurut  bentuk  dan sistem  perkawinan. Undang-Undang  No.1  Tahun 1974  tidak  mengaturnya,  hal  ini  berarti  terserah  kepada  selera  dan  nilai-nilai budaya  dari  masyarakat  bersangkutan,  asal  saja  segala  sesuatu  tidak  bertentangan dengan  kepentingan  umum,  seperti  Syariat  Islam,  Pancasila  dan  UUD  1945. Sedangkan  untuk  hal-hal  lain  yang  belum  diatur  di  situ  bagi  mereka  berlaku peraturan  hukum  yang  bertalian  dengan  agama  dan  adat  kebiasaan  mereka,  yang hanya  dapat  menyimpang  dari  itu,  apabila  kepentingan  umum  atau  kebutuhan masyarakat menghendakinya. 15
Selanjutnya sehubungan dengan asas-asas perkawinan yang dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974, maka asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut :
14 M.  Syuib  dan  Nadhilah  Filzah,  Kewenangan  Hakim  Menerapkan  Diskresi  dalam Permohonan  Dispensasi  Nikah  (Studi  Kasus  di  Mahkamah  Syar‟iyah  Jantho), Jurnal  Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 2, No. 2 Tahun 2018, hlm. 434.
15 Santoso,  Hakekat  Perkawinan  menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  Hukum  Islam dan  Hukum  Adat,  Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Sosial  Agama  (Vol.  7,  No.2,  Desember  2016), 430-431.
a.   Perkawinan  bertujuan  membentuk  keluarga  rumah  tangga  dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
b.   Perkawinan  tidak  saja  harus  sah  dilaksanakan  menurut  hukum agama  dan  atau  kepercayaan,  tetapi  juga  harus  mendapat  pengakuan  dari  para anggota kerabat.
c.   Perkawinan  dapat  dilakukan  oleh  seorang  pria  dengan  beberapa wanita  sebagai  isteri  yang  kedudukannya  masing-masing  ditentukan  menurut hukum adat setempat.
d.   Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
e.   Perkawinan boleh dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur  atau  masih  anak-anak.  Begitu  pula  walaupun  sudah  cukup  umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
f.   Perceraian  ada  yang  dibolehkan  dan  ada  yang  tidak  diperbolehkan. Perceraian  antara  suami  dan  isteri  dapat  berakibat  pecahnya  hubungan kekerabatan antara dua pihak.

## Penutup
Historiografi  Islam  menunjukkan  dinamika  yang  sangat  kompleks  dan dinamis.  Fakta  ini  ditunjukkan  dengan  munculnya  beberapa  karya  sejarah  Islam dengan  ragam,  model,  jenis,  tokoh,  bentuk,  dan  karakter  isi  yang  berbeda-beda. Realitas keragaman ini didorong oleh  motif dan latar belakang sosial budaya yang berbeda, serta  struktur  ideologi  tertentu  yang  mempengaruhi  penulis sejarah.  Laju penciptaannya dapat disebabkan oleh kondisi dan situasi tertentu, serta hal-hal yang mengendalikan  dan  mempengaruhinya,  atau    kualitas  intelektual  sejarawan  itu sendiri dalam proses perwujudannya. Bidang pembahasan tentang sosiologi hukum Islam  sebenarnya  sangat  luas.  Namun  dapat  dibatasi  hanya  pada  isu-isu  sosial kontemporer  yang  memerlukan  penelitian  dan  akar  teologis  untuk  menjadi tumpuan  hukum  ( hukum  Islam )  dalam  masyarakat  Islam,  seperti  masalah  politik, ekonomi  dan  sosial  budaya,  dll.  Perkawinan  memegang  peranan  penting  dalam kehidupan dan perkembangan seseorang. Untuk itulah Allah mengirimkan petunjuk melalui  Rasul-Nya  mengenai    dasar  hukum  pernikahan  ini.  Masyarakat  tunduk pada  aturan  yang biasa ketika  mereka  berniat  untuk  menikah  menurut  bentuk  dan sistem  pernikahan.  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tidak  mengaturnya,  hal  ini berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal  saja  segala  sesuatu  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  seperti Syariat Islam, Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur  di  situ  bagi  mereka  berlaku  peraturan  hukum  yang  bertalian  dengan  agama dan  adat  kebiasaan  mereka,  yang  hanya  dapat  menyimpang  dari  itu,  apabila kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya.

## Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya

## Daftar Pustaka
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia , Cet  ke-1 ,  Jakarta: Prenada Media, 2006.
M.  Fuad  Nasar, Islam  dan  Muslim  di  Negara  Pancasila ,  Jogyakarta:  Gre Publishing, 2017.
M.  Rasyid  Ridla,  “Analisis  terhadap  Pemikiran  M.  Atho‟  Mudzhar  Al  Ahkam”, Jurnal Sosiologi Hukum Islam , Vol. 7, No .2 Desember 2012.
Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam , Jakarta: Al-Hidayah, 1964. Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
M.  Syuib  dan  Nadhilah  Filzah,  Kewenangan  Hakim  Menerapkan  Diskresi  dalam Permohonan  Dispensasi  Nikah  (Studi  Kasus  di  Mahkamah  Syar‟iyah Jantho), Jurnal  Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Islam ,  Vol 2, No. 2 Tahun 2018.
Santoso, Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan  Hukum  Adat, Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Sosial  Agama, Vol.  7, No.2, Desember 2016.
Sayyid „Abd al-„Azîz Sâlim, Al-Târikh wa al-Mu’arrikhûn, Beirut: Dâr al-Nahdhah al-„Arabiyyah.
Soerjono  Soekanto, Mengenal  Sosiologi  Hukum ,  Bandung  :  Citra  Aditya  Bhakti,
1989.
Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap) , Bandung: Sinar Baru, 1992
W.  H.  Walsh, Philosophy  of  History:  An  Introduction ,  New  York:  Harper Torchbooks, 1967.
C.  Brockelmann, Geschicte  der  Arabischen  Litteratur  (GAL). Franz  Rosenthal, A History of Muslim Historiography , Leiden: E. J. Brill, 1968
Zakiyah  Darajat  dkk, Ilmu  Fiqih,  Cet.ke-1 ,  Yogyakarta:  PT.  Dana  Bhakti  Wakaf,
1995.