## ANALISA KEAMANAN INFORMASI PADA E-GOVERNMENT MENGGUNAKAN COBIT 5 FRAMEWORK
Fanny Novianto
Program Studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Email : fannynovianto@yahoo.co.id

## Abstrak
Pemerintah  saat  ini  mengimplementasikan  sistem e-government  (e-gov) di  Indonesia. E-gov adalah  sistem pemerintahan yang berbasis teknologi informasi. Pada prinsipnya inovasi e-gov ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan publik secara online. Dalam implementasi e-gov , keamanan informasi menjadi hal terpenting dalam penggunaan teknologi informasi yang  diterapkan.  Keamanan  informasi  dan  data  pemerintah,  khususnya  informasi  yang  dapat  diakses  dan ditampikan  melalui  sebuah  web  aplikasi  ternyata  sangat  rawan  untuk  diretas.  Divisi  Pemasyarakatan  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat ini menerapkan e - gov dalam proses bisnis internal dan layanan publik sejalan berupa Sistem Informasi Pemasyarakatan Yogyakarta (sipasta).  Data  dan  informasi  dalam  sipasta  beberapa  bersifat  terbatas  dalam  hal  akses  dan  rahasia.  Pengguna sipasta adalah masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Hal  ini  berdampak  berdampak  pada  banyaknya  pertukaran  informasi dimana  informasi  tersebut  ada  yang  bersifat  penting,  rahasia  dan  terbatas  hak  aksesnya  hanya  ditujukan  bagi pengguna tertentu. Metode penelitian yang digunakan menggunakan COBIT5 framework dengan fokus domain APO13 dan DSS05. Hasil analisa Process Capability Model berada pada level 2 atau managed process. Hal ini dikarenakan capaian rating pada performance management dan work product management domain APO13 dan DSS05  adalah  Largely  Achieved.  Untuk  dapat  dinilai  pada  level  berikutnya  proses  tersebut  harus  mencapai kategori Fully achieved (F).
Kata kunci : keamanan informasi, e-government, COBIT5

## INFORMATION SECURITY ANALYSIS OF  E-GOVERNMENT USING COBIT5 FRAMEWORK

## Abstract
The government is currently implementing the e-government (e-gov) system in Indonesia. E-gov is a government system based on information technology. In principle, this e-gov innovation is to improve the quality of the service process from government agencies to the public through online public services. In the implementation of e-gov, information  security  is  the  most  important  thing  in  the  use  of  applied  information  technology.  Government information  and  data  security,  especially  information  that  can  be  accessed  and  displayed  through  a  web application, is prone to being hacked. The Correctional Division of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta is currently implementing e-gov in internal business processes and  public  services  in  line  with  Sistem  Informasi  Pemasyarakatan  Yogyakarta  (Sipasta).  Some  data  and information in private sector are limited in terms of access and confidentiality. Private users are the public and the Aparatur Sipil Negara (ASN) Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta. This has an impact on the number of exchanges of information where the information is important, confidential and has limited access rights that are only intended for certain users. The research method used is the COBIT5 framework with a focus on the APO13 and DSS05 domains. The results of the Process Capability Model analysis are at level 2 or managed process. This is because the rating achievements in the performance management and work product management domains of APO13 and DSS05 are Largely Achieved. To be assessed at the next level the process must reach the Fully achieved (F) category.
Keywords : information security, e-government, COBIT5

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  dewasa  ini  selalu  meningkatkan kualitasnya  sebagai  sebuah  bangsa.  Mulai  dari pembangunan  infrastruktur  hingga  peningkatan kekuatan  ekonomi.  Tak  mau  ketinggalan,  sektor pemerintahan juga ikut berinovasi.
Pemerintah kini sedang mengiemplementasikan sistem e-government  (e-gov) di  Indonesia. E-gov adalah sistem pemerintahan yang berbasis teknologi informasi.  Pada  prinsipnya  inovasi e-gov ini  adalah untuk  meningkatkan  kualitas  proses  pelayanan  dari lembaga  pemerintah  kepada  masyarakat  melalui pelayanan publik secara online(N, 2018).
United  Nations  (UN)  e-Government  Survey 2020 menempatkan Indonesia pada peringkat 88 atas pengembangan dan pelaksanaan e-gov . Hasil di tahun 2020  yang  dirilis  pada  bulan  Juli,  menunjukkan kenaikan 19 peringkat dibandingkan tahun 2018 yang berada di urutan 107 dan urutan 116 di tahun 2016 (Sari, 2020).
Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 terdapat  enam  strategi  yang  harus  dilakukan  dalam pengembangan e-gov , strategi pertama mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya,  serta  terjangkau  oleh  masyarakat  luas. Kedua  menata  sistem  dan  proses  kerja  pemerintah dan  pemerintah  daerah  otonom  secara  holistik. Strategi  ketiga  yaitu  memanfaatkan  teknologi informasi  dan  komunikasi  secara  optimal.  Strategi keempat  adalah  meningkatkan  peran  serta  dunia usaha  dan  mengembangkan  industri  telekomunikasi dan teknologi informasi dalam negeri. Strategi kelima adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia disertai  dengan  meningkatkan  elektronifikasi masyarakat, dan strategi keenam adalah melaksanakan  pengembangan  secara  sistematis melalui tahapan yang realistik dan terukur (Presiden RI, 2003).
Dalam implementasi e-gov , keamanan informasi menjadi hal terpenting dalam penggunaan teknologi  informasi  yang  diterapkan.  Keamanan informasi dan data pemerintah, khususnya informasi yang  dapat  diakses  dan  ditampikan  melalui  sebuah web  aplikasi  ternyata  sangat  rawan  untuk  diretas. Berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara, terdeteksi  lebih  dari  360  juta  serangan  siber  pada periode  bulan  Januari  hingga  Oktober  tahun  2020. serangan  terbanyak  adalah Phising , DDOS ,  dan Ransomware(Anon.,  n.d.).(-,  Riadi  and  Ananda, 2019)
Divisi  Pemasyarakatan  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat ini menerapkan e -gov dalam  proses  bisnis  internal  dan  layanan  publik sejalan  berupa  Sistem  Informasi  Pemasyarakatan Yogyakarta (sipasta). Hal ini sejalan dengan program Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia
Republik  Indonesia  dalam  mengembangkan e-gov yaitu implementasi revolusi digital pelayanan publik. Penerapan e-gov diharapkan  mampu  memberikan pelayanan  yang  efektif  serta  efisien  terhadap masyarakat.
Sipasta  merupakan  inovasi  pelayanan  publik berbasis  teknologi  informasi  yang  dibangun  oleh sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  oleh  Divisi Pemasyarakatan  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Daerah  Istimewa Yogyakarta  dalam  rangka  pelayanan  perizinan online,  monitoring  pelaksanaan  bimbingan  terhadap klien  pemasyarakatan,  dan  berbagai  informasi tentang pemasyarakatan.
Data  dan  informasi  dalam  sipasta  beberapa bersifat  terbatas  dalam  hal  akses  dan  rahasia. Pengguna  sipasta  adalah  masyarakat  dan  Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Hal  ini  berdampak  berdampak  pada banyaknya  pertukaran  informasi  dimana  informasi tersebut  ada  yang  bersifat  penting,  rahasia  dan terbatas hak aksesnya hanya ditujukan bagi pengguna tertentu.
Dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan semakin  banyaknya  informasi  yang  disajikan  oleh pemerintah  sebagai  bagian  dari  pelayanan  publik semakin  besar  pula  kerentanan  terhadap  keamanan dan kerahasiaan sistem informasi itu sendiri(Wijaya, 2019).
Sebuah  organisasi  tidak  hanya  fokus  dalam pengembangan tata kelola teknologi informasi, akan tetapi juga harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas  keamanan  informasi  organisasi  tersebut. Keamanan  informasi  meliputi confidentiality, integrity  dan  availability(Aritonang,  Udayanti  and Iksan, 2018).
Ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  melakukan  evaluasi  tingkat  kematangan keamanan  informasi  sipasta  di  lingkungan  Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  untuk menjaga  keberlanjutan  dari  proses  bisnis  yang  ada. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  dengan melakukan  analisa  terhadap  domain  APO13 (mengelola  keamanan)  dan  DSS05  (mengelola layanan keamanan) pada COBIT5 framework.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 e-government (e-gov) E-gov  adalah  penggunaan  information  and communication
technology (ICT) untuk meningkatkan  hubungan  antara  pemerintah  dengan pihak-pihak  lain.  Penggunaan  ICT  ini  kemudian menghasilkan  hubungan  bentuk  baru,  seperti  G2C (government  to  citizen),  G2B  (government  to business) dan G2G (inter agency relationship)(Choiri, 2020).
Fanny Novianto , Analisa Keamanan Informasi Pada E-Government … 14
Penerapan e-gov merupakan  bentuk  dari implementasi  penggunaan  teknologi  informasi  bagi pelayanan    pemerintah  kepada  publik  yaitu bagaimana pemerintah memberikan informasi kepada pemangku kepentingan ( stakeholder ) melalui sebuah portal  web.  Alasan  utama  mengimplementasikan  e- government(Indrayani, 2020) :
a. e-gov meningkatkan efisiensi;
b. e-gov memperbaiki kualitas pelayanan;
c. e-gov membantu  mencapai  keluaran  kebijakan yang lebih baik;
d. e-gov berkontribusi  dalam  mencapai  tujuan ekonomi;
e. e-gov dapat  menjadi  kontributor  utama  dalam pelaksanaan reformasi;
f. e-gov membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga negara.

## 2.2 Keamanan Informasi
Informasi merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah organisasi karena merupakan salah satu sumber  daya  strategis  dalam  meningkatkan  nilai usaha.  Oleh  karena  itu  maka  perlindungan  terhadap informasi (keamanan informasi) merupakan hal yang mutlak  harus  diperhatikan  secara  sungguh‐sungguh oleh  segenap  jajaran  pemilik,  manajemen,  dan karyawan  organisasi  yang  bersangkutan.  Keamanan informasi  yang  dimaksud  menyangkut  kebijakan, prosedur,  proses,  dan  aktivitas  untuk  melindungi informasi  dari  berbagai  jenis  ancaman  terhadapnya sehingga  dapat  menyebabkan  terjadinya  kerugian‐ kerugian bagi kelangsungan hidup organisasi.
Prinsip  Keamanan  adalah  sebagai  berikut (NKD, 2021) :
a. Kerahasiaan  :  memastikan  bahwa  informasi tertentu  hanya  dapat  diakses  oleh  mereka  yang berhak  atau  memiliki  wewenang  untuk memperolehnya;
b. Integritas  :  melindungi  akurasi  dan  kelengkapan informasi melalui sejumlah metodologi pengolahan yang efektif;
c. Ketersediaan  :  memastikan  bahwa  informasi terkait dapat diakses oleh mereka yang berwenang sesuai dengan kebutuhan.
2.3 COBIT5 framework
Control Objective for Information and Related Technology (COBIT) 5 adalah kerangka panduan tata kelola TI dan atau bisa juga disebut sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani
gap  antara  kebutuhan  dan  bagaimana  teknis pelaksanaan  pemenuhan  kebutuhan  tersebut  dalam suatu organisasi. COBIT memungkinkan mengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan  untuk  IT  kontrol  seluruh  organisasi, membantu  meningkatkan  kualitas  dan  nilai  serta menyederhanakan  pelaksanaan  alur  proses  sebuah organisasi dari sisi penerapan IT(Anon., 2023b) COBIT  5  mendorong  setiap  perusahaan  untuk menyesuaikan  konten  COBIT  dengan  prioritas  dan keadaan perusahaan sendiri. Namun, di antara proses yang  direkomendasikan  COBIT  5  memiliki  3  hal yang  sangat  sesuai  dengan  sistem  keamanan perusahaan  dan  terdapat  metrik  yang  disarankan, yaitu :
1. Sistem  mempertimbangkan  dan  secara  efektif menangani  persyaratan  keamanan  informasi perusahaan. Ini tampak menyeluruh, dan langkah- langkah yang disarankan mencakup jumlah peran keamanan  yang  telah  didefinisikan  secara  jelas dan  jumlah  insiden  terkait  dengan   keamanan. Sebagian  besar  perusahaan  ingin  menambahkan tindakan  lain  ke  dalam  daftar  sesuai  dengan situasi mereka sendiri.
2. Rencana  keamanan  yang  telah  ditetapkan, diterima  dan  dikomunikasikan  ke  seluruh perusahaan.  Disini  COBIT  5  melihat  tingkat kepuasan pemangku kepentingan dengan security plan , jumlah solusi keamanan yang menyimpang dari  rencana  yang  disepakati  dan  jumlah  solusi keamanan  yang  menyimpang  dari  infrastruktur keamanan perusahaan. Infrastruktur dengan jelas mengkompromikan  poin  risiko  dengan  2  cara: dengan membuat celah keamanan dan memperpanjang  waktu  untuk  memperbaiki masalah keamanan atau kepatuhan.
3. Solusi keamanan informasi diterapkan di seluruh perusahaan.  Disini  metrik  COBIT  5  melihat jumlah  layanan  dan  solusi  yang  sesuai  dengan rencana  keamanan  bersamaan  dengan  insiden keamanan  yang  disebabkan  oleh  ketidakpatuhan terhadap security  plan .  Ini  semua  adalah  metrik yang baik untuk dilacak dan memberikan contoh ilustrasi yang berguna.
COBIT  5  didasari  oleh  5  prinsip  kunci  dalam menjalankan  governance  dan  management  suatu  IT enterprise.  Kelima  prinsip  tersebut  yaitu(Anon., 2023a):
1. Meeting stakeholder needs
COBIT  5  terdiri  atas  proses-proses  dan  enabler untuk mendukung penciptaan nilai bisnis melalui penerapan  IT.  Sebuah  perusahaan  dapat menyesuaikan  COBIT  5  dengan  konteks perusahaan tersebut .
2. Covering the enterprise end-to-end
Gambar 1. Prinsip keamanan informasi
15 CyberSecurity dan Forensik Digital , Vol. 6, No. 1, Mei 2023, hlm. 15 of 17
COBIT  5  mengintegrasikan  pengelolaan  IT perusahaan  terhadap  tatakelola  perusahaan.  Hal ini dimungkinkan karena :
a. COBIT 5 mencakup seluruh fungsi dan proses yang ada di perusahaan.COBIT 5 tidak hanya fokus pada fungsi IT, tapi menjadi teknologi dan  informasi  tersebut  sebagai  aset  yang berhubungan  dengan  aset-aset  lain  yang dikelola  semua  orang  di  dalam  sebuah perusahaan.
b. COBIT 5 mempertimbangkan seluruh enabler dari  governance  dan  management  terkait  IT dalam sudut pandang perusahaan dan end-to- end.  Artinya  COBIT  5  mempertimbangkan seluruh  entitas  di  perusahaan  sebagai  bagian yang saling mempengaruhi.
3. Applying a single, integrated framework COBIT  5  selaras  dengan  standar-standar  terkait yang biasanya memberi panduan untuk sebagian dari  aktivitas  IT.  COBIT  5  adalah  framework yang membahas high level terkait governance dan management  dari  IT  perusahaan.  COBIT  5 menyediakan  panduan  high  level  dan  panduan detailnya  disediakan  oleh  standar-standar  terkait lainnya.
4. Enabling a holistic approach Governance dan management IT perusahaan yang efektif  dan  efisien  membutuhkan  pendekatan yang bersifat menyeluruh, yaitu mempertimbangkan  komponen   yang  saling berinteraksi.COBIT 5 mendefiniskan sekumpulan enabler untuk mendukung implementasi governance  dan  management  sistem  IT perusahaan secara komprehensif.
5. Separating governance from management COBIT  5  memberikan  pemisahan  yang  jelas antara  management  dan  governance.  Kedua  hal ini meliputi aktivitas yang berbeda,membutuhkan struktur  organisasi  yang  berbeda  dan  melayani tujuan yang berbeda.

## 2.4 Domain COBIT 5
Domain dalam COBIT 5 yang digunakan dalam penelitian ini adalah(Anon., 2012, p.5) :
1. APO13 : Manage Security Mendefinisikan, mengoperasikan dan memantau    sistem  untuk  manajemen  keamanan informasi.  Tujuan  proses  ini  adalah  menjaga dampak  dan  kejadian  terkait  insiden  keamanan infomasi.
a. APO13.01  : Establish  and  maintain  an information  security  management  system (ISMS).
b. APO13.02  : Define  and  manage  an information security risk treatment plan .
c. APO13.03  : Monitor  and  review  the ISMS.
2. DSS05 : Manage Security Services
Melindungi  informasi  perusahaan  untuk mempertahankan  tingkat  risiko  keamanan informasi  yang  dapat  diterima  oleh  perusahaan sesuai dengan kebijakan keamanan. Membangun dan memelihara peran keamanan informasi dan hak  akses  serta  melakukan  monitoring keamanan. Tujuan proses ini adalah memperkecil  dampak  bisnis  dari  kerentanan keamanan  informasi  operasional  dan  insiden terkait.
Process Capability Model dalam COBIT 5 adalah penilaian dalam COBIT 5 didasarkan pada ISO / IEC 15504 yang menggarisbawahi keselarasan yang kuat dari  kerangka  kerja  ini  dengan  praktik  terbaik  dan standar  yang  paling  diterima  secara  umum.  Enam tingkat  Process  Capability  Model  dalam  COBIT  5 adalah :
1. Level 0 : Incomplete process Proses tidak diimplementasikan atau gagal untuk mencapai  tujuan  prosesnya.  Pada  level  ini  tidak ada bukti dari setiap pencapaian sistematis tujuan proses.
2. Level 1 : Performed process Proses  diimplementasikan  mencapai  tujuan prosesnya. 3. Level 2 : Managed process Proses yang dilakukan sekarang
diimplementasikan dengan cara dikelola (direncanakan,  dimonitor,    dan  disesuaikan)  dan produk  kerjanya  secara  tepat  ditetapkan, dikontrol,  dan dipelihara.
4. Level 3 : Established process
Proses yang dikelola sekarang diimplementasikan  menggunakan proses definisi yang mana mampu mencapai hasil prosesnya.
5. Level 4 : Predictable process Proses yang didirikan sekarang beroperasi dalam batas-batas  yang  didefinisikan  untuk  mencapai hasil prosesnya.
6. Level 5 : Optimising process. Proses  diprediksi  yang  terus  ditingkatkan  untuk memenuhi  arus  yang  relevan  dan  tujuan  bisnis proyek.
Setiap  atribut  dinilai  menggunakan  skala penilaian  standard  yang  terdefinisi  dalam  standard ISO/IEC 15504 (ISACA, 2012).
Tabel 1. ISO/IEC Rating N  Not Achieved 0 - 15% achievement P  Partially Achieved  >15%-50% achievement L  Largely Achieved  >50%-85% achievement F  Fully Achieved
>85%-100% achievement
Suatu  proses  cukup  meraih  kategori  Largely achieved  (L)  atau  Fully  achieved  (F)  untuk  dapat dinyatakan bahwa proses tersebut telah meraih suatu level  kapabilitas  tertentu,  namun    proses  tersebut harus  meraih    kategori  Fully  achieved  (F)  untuk dapat  melanjutkan  penilaian  ke  level  kapabilitas berikutnya, misalnya bagi suatu proses untuk meraih level kapabilitas 3, maka atribut pada level 1 dan 2 proses  tersebut  harus  mencapai  kategori  Fully achieved  (F),  sementara  level  kapabilitas  3  cukup mencapai kategori Largely achieved (L) atau Fully achieved (F).
2.5 Analisis Gap
Analisis  gap  atau  analisis  kesenjangan  adalah analisis  kinerja  yang  melibatkan  perbandingan kinerja  aktual  dengan  kinerja  potensial  atau  yang diinginkan.  Analisis  gap  digunakan  sebagai  alat evaluasi  bisnis  yang  menitikberatkan  pada kesenjangan  kinerja  perusahaan  saat  ini  dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Tahapan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi literatur  dengan  menelaah  dan  mempelajari  teori- teori yang mendukung penelitian ini melalui buku, jurnal  dan  artikel  dari  internet,  menentukan responden yang akan mengisi kuesioner
berdasarkan  RACI Chart ,  pengumpulan  data dilakukan  melalui  penyebaran  kuesioner  dengan pernyataan  tentang  tingkat  kapabilitas  yang  harus dijawab oleh responden.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Yang  menjadi  populasi  pada  penelitian  ini adalah  ASN  pada  Divisi  Pemasyarakatan  Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah 30 orang.  Sampel  diperoleh  dari  populasi  yang  ada dengan menggunakan analisa RACI (Responsibility, Accountable, Consulted, Informed)  untuk  mengidentifikasi  pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan web aplikasi sipasta. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu peneliti secara sengaja memilih langsung memilih para responden yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan  sebagai  sampel,  kemudian  diberikan kuesioner.
Tabel 2. RACI RACI Roles Organisation Roles Chief Executive Officer Kadiv Pemasyarakatan Head of Human Resources Kabid Pembinaan Head Development Kasubbid Keamanan Head IT Operation Kasubbid TI
Tabel 3 memperlihatkan hasil dari kuesioner :
Tabel 3. Atribut Kapabilitas
Dari  tabel  diatas,  Process  Capability  Model berada  pada  level  2  atau  managed  process.  Hal  ini dikarenakan  capaian  rating  pada  performance management dan work product management domain APO13 dan DSS05 adalah Largely Achieved. Untuk dapat  dinilai  pada  level  berikutnya  proses  tersebut harus mencapai kategori Fully achieved (F).
Target  level  yang  diharapkan  oleh  organisasi adalah  level  3.  untuk  mencapainya,  pada  domain APO13  PA  2.1  masih  ada  gap  6,62%  dan  7,56% untuk  mencapai  kondisi  Fully  achieved  (F).  Pada
% Rating % Rating Level 0 85,59% F 88,24% F Level 1 Process Performance PA 1.1 85,29% F 85,67% F Performance Management PA 2.1 78,39% L 74,25% L Work Product Management PA 2.2 77,45% L 77,63% L Process Definition PA 3.1 26,67% P 47,62% P Process Deployment PA 3.2 23,53% P 44,59% P Process Measurement PA 4.1 34,23% P 33,65% P Process Control PA 4.2 35,12% P 37,45% P Process Innovation PA 5.1 42,67% P 41,59% P Process Optimisation PA 5.2 40,78% P 48,63% P
Level 5 Attribute APO13 DSS05 Level Level 2 Level 4 Level 3 Mulai Studi Literatur Pengumpulan Data Selesai Analisis Raci Chart Analisis Capability Level Analisis Gap Rekomendasi
Gambar 3. Metode Penelitian
17 CyberSecurity dan Forensik Digital , Vol. 6, No. 1, Mei 2023, hlm. 17 of 17
domain  DSS05  masih  ada  gap  10,76%  dan  7,38% untuk mencapai kondisi Fully achieved (F).
Rekomendasi  yang  diberikan  untuk  mencapai kondisi Fully achieved (F) adalah : a. Melakukan  perbaikan  pengelolaan  keamanan informasi melalui Information Security Management System (ISMS) b. Melakukan  audit  keamanan  informasi  secara berkala
c. Meningkatkan kompetensi ASN terkait keamanan informasi
d. Melakukan  monitoring  terhadao  infrastruktur terkait  pencegahan  dan  penanganan  insiden keamanan

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
a. Process Capability Model berada pada level 2 atau managed  process.  Hal  ini  dikarenakan  capaian rating  pada  performance  management  dan  work product management domain APO13 dan DSS05 adalah  Largely  Achieved.  Untuk  dapat  dinilai pada  level  berikutnya  proses  tersebut  harus mencapai kategori Fully achieved (F).
b. Untuk mencapai kondisi Fully achieved (F) pada level  2  atau  managed  process,  Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dapat melakukan  perbaikan  pengelolaan  keamanan informasi melalui Information Security Management System (ISMS), melaksanakan audit keamanan informasi secara berkala,
meningkatkan kompetensi ASN terkait keamanan informasi  dan  melakukan  monitoring  terhadap infrastruktur terkait pencegahan dan penanganan insiden keamanan

## DAFTAR PUSTAKA
-,  S.,  RIADI,  I.  AND  ANANDA,  P.,  2019.
Vulnerability Analysis of E-voting Application  using  Open  Web  Application Security  Project  (OWASP)  Framework. International Journal of Advanced Computer  Science  and  Applications, [online] 10(11). https://doi.org/10.14569/IJACSA.2019.010 1118. ANON. 2012. COBIT 5: A Business Framework for the  Governance  and  Management  of Enterprise IT. COBIT® 5. [online] ISACA.
Available
at: <https://books.google.co.id/books?id=1iLK VlOIg9EC>. ANON. 2023a. 5 Prinsip Yang Mendasari COBIT 5 - PROXSISGROUP.  [online]  Available  at: <https://proxsisgroup.com/5-prinsip-yang- mendasari-cobit-5/>  [Accessed  3  August 2023].
ANON.  2023B.  Framework  COBIT  Sebagai Pengendali  Perusahaan  -  ITGID.  [online] Available  at:  <https://itgid.org/framework- cobit/> [Accessed 3 August 2023].
ANON. N.D. BSSN: Kedaulatan Data dan Keamanan di Ruang Siber Merupakan Bagian Integral dari  Kemerdekaan  Bangsa  Indonesia  yang Tidak  Bisa  Dikompromikan  |  bssn.go.id.
Available at: <https://bssn.go.id/bssn- kedaulatan-data-dan-keamanan-di-ruang- siber-merupakan-bagian-integral-dari- kemerdekaan-bangsa-indonesia-yang-tidak- bisa-dikompromikan/> [Accessed 3 August 2023].
ARITONANG,  I.J.,  UDAYANTI,  E.D.  AND IKSAN, N., 2018. Audit Keamanan Sistem Informasi  Menggunakan  Framework  Cobit 5  (APO13). ITEJ  (Information  Technology Engineering Journals) , 3(2), pp.6–10. CHOIRI,  E.O.,  2020. Pengertian  E-Government,
Model  Serta  Kelebihan  &  Kekurangan . [online] Qwords. Available at: <https://qwords.com/blog/pengertian-e- government/> [Accessed 3 August 2023]. INDRAYANI,  E.,  2020. e-Government :  Konsep, Implementasi dan  Perkembangannya  di Indonesia . N,  S.,  2018. Penerapan  Sistem  E-government  di Indonesia . [online] Available at:
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2 018/01/23/penerapan-sistem-e-government- di-indonesia> [Accessed 3 August 2023]. NKD, F., 2021. Definisi Keamanan Informasi dan 3 Aspek  di  Dalamnya  (CIA  Triad). Web developer  LOGIQUE’s  Blog .  Available  at: <https://www.logique.co.id/blog/2021/02/1 8/keamanan-informasi/> [Accessed 3 August 2023].
PRESIDEN  RI,  2003. Instruksi  Presiden  RI  No.3 tahun 2003,  “Kebijakan  dan  Strategi Nasional Pengembangan E-Government,” . SARI, N.P., 2020. Hasil Survei PBB, ‘e- Government’
Indonesia Naik Peringkat . [online] Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Available at:
<https://menpan.go.id/site/berita- terkini/hasil-survei-pbb-e-government- indonesia-naik-peringkat>  [Accessed  3 August 2023].
WIJAYA, A., 2019. Information Security Strategy To Counter  Cyber  Threats  in  Electronic Procurement  Systems  (Study  of  Hacker Attacks in. vol , 5, pp.71–86.