## EFEKTIVITAS PENGGABUNGAN KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN NUNANG DAYA BANGUN KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT

## Citra Firmadhani
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ϐ irmadhanicc@gmail.com

## ABSTRACT
The Uni ϔ ication of urban villages in Payakumbuh City aims to improve the quality of services in the urban village including population administration services. However, in the implementation Urban Village Uni ϔ ication, problems were still found in the aspects of the Urban Village Uni ϔ ication, so that population administration services have not shown improvisation.The purpose of this study is to analyze and describe the effectiveness of Urban Village Uni ϔ ication in improving the quality of population administration services in Nunang Daya Bangun Urban Village, West Payakumbuh Subdistrict, Payakumbuh City. To analyze the effectiveness of Urban Village Uni ϔ ication, William N, Dun’s theory is used which takes into account two factors, namely society expectation and policy realization.This research uses descriptive qualitative method, then develops a strategy to overcome the inhibiting factors of the effectiveness of Urban Village Uni ϔ ication using SWOT analysis and then measured by a litmus test. The results of the study found that the merger of the urban village had not been effective. This is due to the inhibiting factors, there are urban village does not have stnadar operating procedure, there is a lack of urban village apparatus, there is a lack of operational funds for the urban village and there are some people who do not know about the regoruping of the urban village. The advice for these problems are that the Payakumbuh City Government, especially the Nunang Daya Bangun urban village, should make service operational standards and always disseminate information about regrouping urban village to the community.
Keywords: efectiveness, urban village uni ϔ ication, service

## ABSTRAK
Penggabungan kelurahan di Kota Payakumbuh bertujuan untuk meningkatkan kualitas  pelayanan  di  kelurahan  termasuk  pelayanan  administrasi  kependudukan. Namun dalam pelaksanaan penggabungan kelurahan masih ditemukan permasalahan pada  aspek  penggabungan  kelurahannya,  sehingga  pelayanan  administrasi kependudukan  belum  menunjukkan  improvisasi. Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  Untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  efektivitas  penggabungan
kelurahan  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  administrasi  kependudukan  di Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Untuk menganalisis efektivitas penggabungan kelurahan digunakan teori William N. Dunn yang mana memperhatikan dua faktor yaitu harapan masyarakat dan realisasi kebijakan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif,  kemudian menyusun  strategi  untuk  mengatasi  faktor  penghambat  efektivitas  penggabungan kelurahan dengan menggunakan analisis SWOT dan selanjutnya diukur dengan tes litmus. Hasil penelitian ditemukan bahwa penggabungan kelurahan belum efektif. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor penghambat, yaitu kelurahan tidak memiliki SOP, kurangnya  jumlah  aparatur  kelurahan,  berkurangnya  dana  operasional  kelurahan dan  ada  beberapa  masyarakat  yang  belum  mengetahui  tentang  penggabungan kelurahan.  Saran  yang  diberikan  yaitu  Pemerintah  Kota  Payakumbuh  khususnya Kelurahan Nunang Daya Bangun sebaiknya membuat standar operasional pelayanan serta senantiasa melakukan sosialisasi mengenai penggabungan kelurahan kepada masyarakat.
Kata kunci: efektivitas, penggabungan kelurahan, pelayanan

## PENDAHULUAN
K esejahteraan  masyarakat  menjadi cita-cita  bangsa  Indonesia  dan  juga merupakan  amanat  konstitusi  yang tertuang  dalam  pembukaan  Undang-
Undang  Dasar  1945.  Negara  sejatinya harus hadir dalam setiap upaya menuju kesejahteraan masyarakat serta menjalankan tugas dan fungsinya semata- mata  demi  kepentingan  masyarakat. Mulai  dari  desa/kelurahan  hingga  pada tataran pemerintah pusat memiliki porsi masing-masing  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kelurahan,
sebagai  ujung  tombak  pemerintahan di  daerah,  kelurahan  dipimpin  oleh seorang  lurah  yang  memiliki  tugas pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan kelurahan,  pemberdayaan  masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman  dan  ketertiban  umum, pemeliharaan  sarana  dan  prasarana umum  serta  melaksanakan  tugas  lain sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data Bagian Pemerintahan  Sekretariat  Daerah  Kota Payakumbuh,  luas  Kota  Payakumbuh lebih  kurang  80.43  km 2 , pada  tahun 2013  terbagi  kedalam  76  kelurahan,  5 kecamatan  dan  8  kenagarian  dengan jumlah  penduduk  123.376  jiwa  yang distribusinya  tidak  berimbang  dan proporsional  sehingga  memengaruhi kualitas  pelayanan.  Jika  didasarkan pada  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  maka  seharusnya  jumlah kelurahan di Kota Payakumbuh berkisar antara  16  hingga  18  kelurahan  saja. Hal  tersebut sejalan  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2018 tentang  Kecamatan,  pada  Pasal  19 disebutkan  bahwa  sebuah  kelurahan harus  memenuhi  persyaratan  dasar, persyaratan  teknis  dan  persyaratan administratif.  Namun  pada  Pasal  23, disebutkan bahwa persyaratan tersebut tidak  berlaku  untuk  penggabungan kelurahan, sehingga tidak perlu memperhatikan  aspek  seperti  luas wilayah  dan  jumlah  penduduk  dari masing-masing  kelurahan  yang  akan digabungkan.
Citra Firmadhani — Efektivitas Penggabungan Kelurahan  ....
Di samping itu, semakin banyaknya jumlah  kelurahan  maka  akan  semakin banyak  pula  jumlah  dana  operasional yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah  Kota  Payakumbuh  melalui APBD, dan dengan mempertimbangkan penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan potensi  wilayah  dan  meningkatkan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah Kota Payakumbuh membuat kebijakan  penataan  kelurahan  melalui penggabungan kelurahan dengan tetap  berpedoman  kepada  historis kelurahan  dan  wilayah  adat,  sosial budaya  sekaligus  untuk  meningkatkan kinerja  pelayanan  kepada  masyarakat serta  mendorong  tumbuhnya  inovasi dalam  penataan  sistem  pemerintahan yang  lebih  baik.  Selanjutnya  untuk melakukan  penggabungan  kelurahan tersebut, dibentuklah Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang  Pembentukan,  Penghapusan dan  Penggabungan  Kelurahan,  yang mana  tujuan  akhir  dari  penggabungan kelurahan berdasarkan pedoman
sosialisasi  Peraturan  Daerah  Kota Payakumbuh  Nomor  7  Tahun  2013 adalah:
1. Jumlah  pegawai  minimal  8 (delapan) orang.
2. Sarana dan prasarana diprioritaskan untuk dilengkapi.
3. Dapat dilimpahkan sebagian kewenangan walikota. 4. Kegiatan dan anggaran direncanakan sendiri. 5. Motivasi  dan  gairah  kerja  pegawai akan  meningkat  karena  jumlah pegawai  seimbang  dengan  jenis dan  volume  pekerjaan  yang  akan dilakukan.
6. Penyelenggaraan pemerintahan dapat diselenggarakan secara efektif dan  e isien  sehingga  pelayanan, pemberdayaan  dan  kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
Proses  penggabungan  kelurahan menemui  hal-hal  pokok  yang  harus diperhatikan  kembali  seperti  penataan aset  kelurahan  dan  penataan  sumber daya manusia di kelurahan. Berdasarkan pedoman  sosialisasi  Peraturan  Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013, disampaikan  bahwa  aset  kelurahan- kelurahan  yang  telah  digabung,  akan dimutasikan  kepada  kelurahan  induk dengan  membuat  berita  acara  mutasi barang  dan  disampaikan  kepada Sekretaris  Daerah  selaku  Pengelola Barang.
Selain  penataan  aset  kelurahan, penataan sumber daya manusia setelah penggabungan  kelurahan  juga  menjadi hal-hal  yang  diperhatikan.  Karena setelah  terlaksananya  penggabungan kelurahan,  maka  secara  otomatis jabatan  struktural  eselon  IV  juga akan  berkurang.  Untuk  hal  tersebut, Pemerintah  Kota  Payakumbuh  akan menempatkan pejabat struktural eselon IV  pada  kelurahan  yang  digabung  atau dihapus  pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  lain  sesuai  dengan  situasi dan  kondisi  berdasarkan  aturan  dan ketentuan  yang  berlaku.  Jika  tidak memungkinkan, maka akan dipilih lurah yang  berkinerja  lebih  baik  dari  pada yang lainnya.
Dalam  menggabungkan  kelurahan, Pemerintah Kota Payakumbuh menyusun  tim  atau  panitia  untuk melakukan  penilaian  terhadap  setiap kelurahan,  yang  mana  nanti  akan terlihat kelurahan mana saja yang layak atau  tidak  layak  untuk  berdiri.  Faktor-
faktor  yang  menjadi  penilaian  sebuah kelurahan  dapat  dilihat  pada  tabel berikut.
Tabel 1 Faktor Penilaian Kelurahan di Kota Payakumbuh No Faktor Indikator 1 Penduduk Jumlah penduduk 2 Luas Wilayah Luas Wilayah Keseluruhan 3 B a g i a n wilayah kerja Dapat dijangkau dalam memberikan pelayanan 4 Sarana dan Prasarana Kantor Lurah Sekolah Dasar S LT P / S LTA / P e r g u r u a n Tinggi Sederajat Fasilitas Kesehatan Sarana Ibadah Fasilitas Olahraga Jumlah Balai Pertemuan Sumber: Peraturan Daerah Kota Payakumbuh  Nomor  7  Tahun 2013 Kelurahan-kelurahan tersebut kemudian  dinilai  dan  dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) tipologi, yaitu:
1. Tipe A Sangat Layak (skor > 80)
2. Tipe B Layak (skor 60-79)
3. Tipe C Tidak Layak (skor 40--59)
4. Tipe D Sangat Tidak Layak (skor < 40)
Tabel 2 menunjukkan hasil skoring kelurahan  di  Kecamatan  Payakumbuh Barat,  Kota  Payakumbuh.  Berdasarkan tabel  2,  Kelurahan  Nunang  Daya Bangun  yang  menjadi  lokus  penelitian ini  merupakan  kelurahan  dengan  skor penilaian  yang  paling  rendah  daripada kelurahan lainnya.
Tabel 2
Hasil Skoring Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat No Nama Kelurahan Nilai Tipe Padang Tinggi Piliang 68 B Nunang Daya Bangun 61 B Tanjuanggadang Sungaipinago 68 B Padangtangah Balai Nan duo 62 B Padangdata  Tanah Mati 83 A Sumber: Data  Bagian  Pemerintahan  Kota

## Payakumbuh Tahun 2018
Hal  tersebut  dinilai  dari  aspek luas  kelurahan,  jumlah  penduduk  dan fasilitas penunjang yang ada di kelurahan tersebut.  Selanjutnya,  ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan  kelurahan  juga  belum memadai,  misalnya  kantor  kelurahan yang  terletak  di  lantai  dua  sebuah toko karena memang lokasi Pasar Kota Payakumbuh  terletak  di  Kelurahan Nunang Daya Bangun tersebut. Lokasi  kantor  kelurahan  yang  tidak representatif  itulah  yang  membuat pelayanan  kepada  masyarakat  kurang maksimal.  Hal  tersebut  karena  tanah untuk  membangun  gedung  kantor kelurahan baru dibeli pada tahun 2017 dan akan dibangun pada tahun 2018.
Di  samping  itu,  ketidaktahuan masyarakat  bahwa  Kelurahan  Nunang Daya  Bangun  sudah  digabungkan  juga menjadi kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dengan cepat.
Keterbatasan  jumlah  sumber  daya aparatur kelurahan juga menjadi kendala dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat, khususnya pelayanan
Citra Firmadhani — Efektivitas Penggabungan Kelurahan  ....
administrasi  kependudukan.  Jumlah aparatur yang ada di Kelurahan Nunang Daya  Bangun  terdiri  dari  4  (empat) orang  yaitu  lurah,  sekretaris  lurah  dan 2  (dua)  orang  kepala  seksi,  sementara jumlah penduduk di Kelurahan Nunang Daya Bangun adalah 3.756 ribu jiwa. Itu artinya setiap aparatur melayani ±1000 orang masyarakat, padahal berdasarkan beban kerjanya 1.000 orang masyarakat harus  dilayani  oleh  3  (tiga)  orang pegawai.
Selanjutnya  kelurahan  juga  belum memiliki  Standar  Operasional  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak  memiliki  kepastian  mengenai pelayanan-pelayanan  yang  diberikan oleh  kelurahan.  Dana  operasional yang  diberikan  kepada  kelurahan  juga mulai  diperkecil  dari  Rp  180.000.000 pada  awal  penggabungan  kelurahan, dan  saat  ini  menjadi  Rp  130.000.000. Hal  tersebut  tentu  berdampak  pada pendanaan  kegiatan-kegiatan  yang dilaksanakan oleh kelurahan.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas terdapat  beberapa  permasalahan  yang dapat  dirumuskan  dan  dijadikan  fokus kajian dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana efektivitas
penggabungan  kelurahan  dalam meningkatkan  kualitas  pelayanan administrasi  kependudukan  di
Kelurahan  Nunang  Daya  Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota
Payakumbuh
2. Apa  saja  faktor  penghambat efektivitas penggabungan kelurahan  dalam  meningkatkan kualitas  pelayanan  administrasi kependudukan di Kelurahan Nunang  Daya  Bangun  Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh 3. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yang  dihadapi  pada  efektivitas penggabungan  kelurahan  dalam meningkatkan  kualitas  pelayanan administrasi  kependudukan  di Kelurahan  Nunang  Daya  Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh

## KAJIAN PUSTAKA

## Konsep Efektivitas
Dunn  (2003:158)  mengemukakan beberapa  hal  mengenai  kriteria  yang diperlukan  dalam  proses  evaluasi kebijkan publik, yaitu:
1.  Efektivitas
2.  E isiensi
3.  Kecukupan
4.  Perataan
5.  Responsivitas
6.  Ketepatan
Terkait  dengan  kriteria  tersebut, Dunn (2003:429) mengemukakan lebih lanjut  mengenai  kriteria  yang  pertama adalah Efektivitas ( efectiveness )
berkenaan  dengan  apakah  suatu altenatif  mencapai  hasil  (akibat)  yang diharapkan  atau  mencapai  tujuan  dari diadakannya  tindakan.  Efektivitas  yang secara  dekat  berhubungan  dengan rasionalitas  teknis,  selalu  diukur  dari unit  produk  atau  layanan  atau  nilai moneternya.  Kriteria  ini  memiliki  2 (dua) dimensi yaitu harapan masyarakat dan realisasi kebijakan.
Harapan masyarakat menurut Conyers  (1991:200)  adalah  saran, usulan  dan  keinginan  masyarakat
setempat  atas  pembangunan  maupun hasil kebijakan yang dibuat. Sementara itu  realisasi  kebijakan  adalah  suatu perwujudan  nyata  yang  dilakukan  atas ditetapkannya  suatu  kebijakan  publik guna penyelenggaraan pemerintahan.

## Konsep Pemerintahan Daerah
Pemerintahan menurut
Ndraha  (2003:5)  adalah  “sebuah sistem  multiproses  yang  bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan  tuntutan  yang  diperintah  akan jasa  publik  dan  layanan  civil.”. Pemerintahan  ada  karena  terjadinya kepercayaan  yang  diberikan  oleh rakyat  kepada  pemerintah  dalam hubungan  pemerintahan,  yang  mana mereka  melakukan  berbagai  peran antara satu terhadap yang lainnya.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  maka menurut Hamdi (2002:11-12) mengenai peran pemerintah adalah:
Peranan  alokatif,  redistributif,  dan stabilisasi. Peran alokatif berkaitan dengan  hak  dan  kewajiban  warga negara.  Peran  redistributif  pada dasarnya berupa perwujudan keadilan  pada  semua  kelompok masyarakat  atau  wilayah  tertentu. Berangkat  dari  dasar  pemikiran bahwa  dalam  kehidupan  yang demokratis  setiap  warga  negara akan  memperoleh  jumlah  dan mutu  kemanfaatan  yang  berbeda- beda.  Sedangkan  peran  stabilisasi pada  dasarnya  berupa  penciptaan ketertiban  dan  kemajuan  pada semua  kelompok  masyarakat  atau wilayah tertentu.
Selanjutnya Undang-Undang Nomor
23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah Pasal 229 ayat (4) menyebutkan
bahwa lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:
a.  Melaksanakan  kegiatan  pemerin- tahan kelurahan;
b.  Melakukan  pemberdayaan  masya- rakat;
c.  Melaksanakan  pelayanan  masya- rakat;
d.  Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
e.  Memelihara prasarana dan fasilitas umum;
f.  Melaksanakan  tugas  lain  yang diberikan oleh camat; dan
g.  Melaksanakan  tugas  lain  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelurahan  sebagaimana  dijelaskan di  atas,  salah  satunya  berperan  untuk melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat,  oleh  sebab  itu  idelnya kelurahan  haruslah  dibentuk  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  ada.  Kelurahan  sebagai  ujung tombak penyelenggaraan urusan pemerintahan dan sebagai unit pelayanan yang  terdekat  dengan  masyarakat semestinya memiliki kondisi yang layak untuk melaksanakan perannya. Dengan melihat  permasalahan  yang  akan diteliti, maka peneliti akan menganalisis bagaimana  efektivitas  penggabungan kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan  administrasi  kependudukan di  kelurahan  sebagai  bagian  dari perangkat kecamatan.

## Konsep Penggabungan Kelurahan
Pembentukan  Daerah  Otonom  Baru (DOB)  merupakan  salah  satu  peluang strategis  untuk  mengatasi  problema ketimpangan pembangunan dan
Citra Firmadhani — Efektivitas Penggabungan Kelurahan  ....
mendekatkan  pelayanan  pemerintahan kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu, tujuan pembentukan daerah otonom baru akan dapat terwujud jika ada kesesuaian antara  semua  elemen  yang  ada  dalam mengawal  proses  pembentukan  daerah otonom  baru  tersebut.  Pemahaman  ini terkait  pula  dengan  kemampuan  dan kemandirian  daerah  dan  lebih  luas lagi,  menurut  Mariana  dan  Paskarina (2008:192) bahwa “penataan wilayah juga mencakup  kemampuan  melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan  e isien  dengan  menggunakan  segala potensi dan sumber daya yang tersedia.”. Sejalan  dengan  itu,  Wasistiono  (2012:3) menyatakan bahwa “penataan daerah yang ideal mencakup kebijakan pembentukan, penggabungan,  dan  penyesuaian  daerah otonom  serta  evaluasi  kemampuan  dan pembinaan daerah otonom.”.
Penataan  daerah  menurut  Djohan dalam  Syaifulloh  (2017:23)  memiliki 3  (tiga)  dimensi  yaitu  Dimensi  Politik,
Dimensi Administrasi/Teknis dan Dimensi Kesenjangan Wilayah.

## Konsep Kualitas Pelayanan Publik
Gaspersz  (1997  :  4  )  membedakan pengertian kualitas dalam dua pengertian yaitu: De inisi konvensional dan de inisi strategik. De inisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti: performansi,  keandalan,  mudah dalam  penggunaan,  estetika  dan sebagainya.  Sedangkan  de inisi strategik menyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu  memenuhi  keinginan  atau kebutuhan pelanggan.
Konsep tentang kualitas telah menjadi salah satu kajian dalam bidang manajemen, yaitu yang lebih dikenal dengan manajemen kualitas.  Menurut  Gaspersz  (1997  :  6-7)
:  ”Manajemen  kualitas  berfokus  pada perbaikan terus menerus untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Manajemen kualitas  berorientasi  pada  proses  yang mengintegrasikan  semua  sumber  daya manusia,  pemasok  ( suppliers ),  dan  para pelanggan  ( customers ),  di  lingkungan organisasi”.
Setelah melakukan evaluasi terhadap banyak de insi konsep kualitas, Tjiptono (2012:210)  kemudian  menarik  tujuh de insi yang paling sering dikemukakan tentang konsep kualitas yaitu:
1.  Kesesuaian dengan persyaratan dan tuntutan.
2.  Kecocokan untuk pemakaian.
3.  Kecepatan untuk pemakaian.
4.  Bebas darikerusakan dan cacat.
5.  Pemenuhan  kebutuhan  pelanggan semenjak awal dan setiap saat.
6.  Melakukansesuatu  secara  benar semenjak awal.
7.  Sesuatu yang membahagiakan pelanggan. Selanjutnya Dikemukakan pula oleh
Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Ratminto  (2005:182),  menurut  ketiga tokoh  ini  ada  sepuluh  faktor  pokok (dimensi)  yang  menentukan  tingkatan kualitas suatu layanan yang selanjutnya diistilahkan servqual adalah:
a. Ketampakan  isik (tangible)
b. Reliabilitas (reliability)
c. Responsivitas (responsiveness)
d. Kompetensi (competence)
e.  Kesopanan (courtesy)
f.  Kredibilitas (credibility)
g.  Keamanan (security)
h.  Akses (access)
i.  Komunikasi (communication)
j.  Pengertian (understanding the customer)
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan  bahwa  pada  hakikatnya manajemen  kualitas  merupakan  suatu aktivitas  atau  proses  yang  berkaitan dengan kualitas, dimana terdapat usaha perbaikan kualitas secara terus menerus yang  diharapkan  dapat  menjadikan kualitas  sebagai  bagian  dari  aktivitas manajemen  dan  dapat  memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan akan suatu  produk,  di  antaranya  jasa  atau pelayanan. Organisasi pemerintah harus bertanggung  jawab  untuk  memberikan pelayanan  publik  yang  baik  dan profesional  sehingga  dapat  menjadi landasan  yang  kuat  bagi  terciptanya good govenance .

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif,  yaitu  berusaha mendapatkan  informasi  dan  mencari pemahaman  berdasarkan  fakta  atau fakta  yang  terjadi  di  lapangan  atau lokasi  penelitian  untuk  dianalisis  dan dianalisis  lebih  lanjut  dari  fenomena yang  muncul  sehingga  gambaran  yang jelas  dan  sistematis  diperoleh  untuk memecahkan  masalah  penelitian  yang dihadapi.  Data  bersumber  dari  data primer  berdasarkan  hasil  wawancara dan  observasi  di  Kelurahan  Nunang Daya  Bangun  Kota  Payakumbuh. Data  sekunder  dari  berbagai  sumber, yaitu  dokumen,  surat  kabar,  buku,
dan peraturan Pemerintah Kota Payakumbuh.  Teknik  pengumpulan data  dalam  tulisan  ini  adalah  melalui wawancara,  observasi,  dokumentasi,
dan triangulasi data. Pengumpulan data melalui  wawancara  dengan  pejabat daerah  Kota  Payakumbuh,  terutama di  Sekretariat  Kota  Payakumbuh  dan Kelurahan  Nunang  Daya  Bangun,  dan Tokoh  Adat  (menggunakan Purposive Sampling Technic ),  serta  masyarakat yang memperoleh pelayanan di Kelurahan  Nunang  Daya  Bangun (menggunakan teknik Accidental Sampling Technic ). Observasi dilakukan dengan  pengamatan  langsung  ke Kelurahan  Nunang  Daya  Bangun. Dokumen  diperoleh  melalui  berbagai sumber  sebagaimana  dijelaskan  dalam kaitannya dengan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, menyajikan data, dan veri ikasi data.
Selanjutnya mengingat tujuan penelitian  adalah  untuk  mengetahui strategi  yang  dilakukan  pemerintah dalam  mengatasi  faktor  penghambat efektivitas penggabungan kelurahan dalam  meningkatan  kualitas  pelayanan administrasi kependudukan, maka peneliti menggunakan  analisis  SWOT  sebagai instrumen  analisis.  Tabel  3  menjelaskan tentang analisis SWOT.
Berdasarkan analisis SWOT, kemudian  dapat  diidenti ikasi  isu-isu strategis dalam efektivitas penggabungan kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan  administrasi  kependudukan di  Kelurahan  Nunang  Daya  Bangun Kecamatan  Payakumbuh  Barat  Kota Payakumbuh. Selanjutnya dari strategi- strategi  tersebut  akan  dipilih  strategi yang  paling  strategis  untuk  diterapkan dalam  mengatasi  faktor  penghambat pada efektivitas penggabungan kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan  administrasi  kependudukan tersebut.  Strategi  tersebut  diukur dengan menggunakan Litmus Test.
Citra Firmadhani — Efektivitas Penggabungan Kelurahan  ....

## Tabel 3

## Matriks Analisis SWOT
Faktor Internal Faktor Eksternal
Strength (S) Daftar Kekuatan Internal Weakness (W) Daftar Kelemahan Internal Opportunities (O) Daftar Peluang Eksternal Strategi SO Menggunakan Kekuatan Untuk Memanfaatkan Peluang Strategi WO Meminimalkan Kelemahan Untuk Memanfaatkan Peluang Threats (T) Daftar Ancaman Eksternal Strategi ST Menggunakan Kekuatan Untuk Mengatasi Ancaman Strategi WT Meminimalkan dan Menghindari Ancaman
Sumber: Rangkuti (2014:83)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Efektivitas Penggabungan Kelu- rah an Nunang Daya Bangun
Jumlah penduduk Kota Payakumbuh pada  tahun  2016  mencapai  129.807 jiwa dengan luas 80,43 km 2 . Berikut ini adalah  data  jumlah  penduduk  di  Kota Payakumbuh:
Tabel 4 Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh No Keca- matan Jumlah Penduduk 2010 2015 2016 1 Payakum- buh Barat 45.911 49.450 50.367 2 P a y a - k u m b u h Timur 24.625 27.634 27.954 3 Payakum- buh Utara 28.659 30.679 31.082 4 Payakum- buh  Sela- tan 9.425 10.453 10.635 5 L a m p o s i Tigo  Na- gori 8.700 9.610 9.769 Total 117.320 127.826 129.807 Sumber: Payakumbuh Dalam Angka, 2017
Dengan luas wilayah Kota Payakumbuh sekitar 80,43 km 2
kepadatan  penduduk  pada  tahun 2016  adalah  sekitar  1.613  jiwa/ km 2. Informasi  mengenai  jumlah  dan kepadatan  penduduk  dapat  digunakan oleh pemerintah daerah untuk menentukan  kebijakan  pemerintah daerah dalam mengelola tata pemerintahan. Kecamatan Payakumbuh Barat merupakan daerah favorit karena dihuni  hampir  40%  penduduk  Kota Payakumbuh.  Hal  ini  terjadi  karean lokasi  pasar  Kota  Payakumbuh  berada pada Kecamatan Payakumbuh Barat ini.
Kelurahan  Nunang  Daya  Bangun merupakan  kelurahan  yang  terletak di  Kecamatan  Payakumbu  Barat. Kelurahan  Nunang  Daya  Bangun terletak  di  pusat  Kota  Payakumbuh dengan  luas  wilayah  lebih  kurang  0.3 km
2 dan  jumlah  penduduk  pada  tahun 2018  sebanyak  3.756  jiwa.  Kelurahan Nunang Daya Bangun dibentuk berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota Payakumbuh  Nomor  8  Tahun  2014, yang  mana  merupakan  gabungan  dari Kelurahan Nunang dan Kelurahan Daya Bangun. Jumlah aparatur sipil negara di
Kelurahan Nunang Daya Bangun yaitu 5 (lima) orang dengan rician berikut.
Tabel 5 Data Pangkat dan Golongan ASN Kelurahan Nunang Daya Bangun No Pangkat dan Golongan Jumlah Pegawai Pembina Tk.I/(IV/b) - Pembina/(IV/a) 1 Penata Tk.I/(III/d) - Penata/(III/c) 1 Penata  Muda  Tk.I/ (III/b) - Penata Muda/(III/a) 3 Pengatur/(II/c) - Pengatur  Muda  Tk.I/ (II/b) - Pengatur Muda/(II/a) - Total 5 orang Sumber: Data  Kelurahan  Nunang  Daya Bangun, 2018

## Tabel 6
Data Pendidikan Terakhir ASN
No. Tingkat Pendidikan Jumlah  Pegawai 1. Strata III - 2. Strata II -
3. Strata I 3 4. Diploma III 2 5. SLTA - 6. SLTP - 7. SD - Total 5 orang Sumber: Data  Kelurahan  Nunang  Daya
Bangun, 2018
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat dilihat  jumlah  aparatur  sipil  negara  di Kelurahan  Nunang  Daya  Bangun  hanya berjumlah  5  (lima)  orang.  Kemudian di  Kelurahan  Nunang  Daya  Bangun tidak  memiliki  staf  untuk  membantu
dalam  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan pemerintahan.  Tingkat  pendidikan dapat  dikatakan  cukup  namun  belum mampu  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan  dengan  berinovasi  menjadi pelayanan  yang  lebih  baik,  sehingga perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan  pengalaman  kerja  bagi  aparataur sipil  negara  di  Kelurahan  Nunang Daya  Bangun.  Pada  Aspek  Efektivitas penggabungan  kelurahan,  berdasarkan teori  William  N.  Dunn  dapat  dilihat melalui 2 (dua) hal, yaitu:

## Harapan Masyarakat
Harapan masyarakat menurut
Conyers  (1991:200)  adalah  saran, usulan  dan  keinginan  masyarakat setempat  atas  pembangunan  maupun hasil  kebijakan  yang  dibuat.  Setiap kebijakan  tentu  saja  memiliki  tujuan yang  hendak  dicapai,  dan  semestinya harus ada peningkatan pelayanan yang terjadi  pada  kelurahan  yang  sudah digabungkan jika dibandingkan dengan pelayanan  pada  kelurahan  sebelum dilakukan  penggabungan  kelurahan, hal  tersebutlah  yang  menjadi  tujuan dari  penggabungan  kelurahan.  Matriks perbedaan  antara  kelurahan  yang telah  digabungkan  dengan  kelurahan sebelumnya tampak pada tabel 7.
Berdasarkan  tabel  dapat  dilihat bahwa  terjadi  perbaikan  dalam  aspek sarana  dan  prasarana,  namun  dalam aspek  prosedur  pelayanan,  kelurahan hingga saat ini belum memiliki standar opersasional,  serta  jumlah  aparatur  di kelurahan  masih  sama  seperti  kondisi sebelum digabungkan.

## Tabel 7

## Kondisi Kelurahan Nunang Daya Bangun Sebelum Dan Sesudah Penggabungan
No Kondisi Sebelum Penggabungan Setelah Penggabungan Kel. Nunang Kel. Daya Bangun 1 Gedung Kantor Lurah Tanah  berserti ikat, gedung tidak representatif Tanah tidak berserti ikat,  gedung tidak representatif T a n a h b e r s e r t i i k a t , gedung tidak representatif 2 Luas Wilayah 0,1941 km2 0,1717 km2 0,3658 km2 3 Jumlah Penduduk (jiwa) 2.092 1.664 3.756 4 SD - 1 1 5 SLTP/SLTA/PT - - - 6 Sarana Peribadatan 2 3 5 7 Fasilitas Olahraga 2 1 3 8 Balai Pertemuan Ada  dan  Bangunan Permanen Ada  dan  Bangunan Permanen Ada dan B a n g u n a n Permanen 9 Pendanaan Rp 13.000.000 Rp 13.000.000 Rp 180.000.000 10 Jumlah Aparatur Kelurahan 3 4 4 11 Prasarana a.  P e r a n g k a t Komputer 1 1 3 b.  Jaringan Internet - - Ada 12 Standar  Operational Procedures - - - 13 Jumlah Pelayanan A d m i n i s t r a s i Kependudukan 4 s.d.  5 pelayanan 4 s.d.  5 pelayanan 10  s.d.    13 pelayanan
Sumber: Data Bagian Pemerintahan Kota Payakumbuh, 2018

## Realisasi Kebijakan
Realisasi  kebijakan  adalah  suatu perwujudan  nyata  yang  dilakukan  atas ditetapkannya  suatu  kebijakan  publik guna  penyelenggaraan  pemerintahan.
Kebijakan  penggabungan  kelurahan dilakukan  dalam  rangka  memperbaiki kualitas pelayanan di wilayah kelurahan.  Di  samping  itu  juga  untuk
meminimalisir  dana  operasional  yang akan  membengkak  karena  jumlah kelurahan  yang  terlalu  banyak  dalam lingkup  Kota  Payakumbuh.  Setelah dilaksanakannya penggabungan kelurahan  Nunang  Daya  Bangun,  maka jumlah dana operasional meningkat jika dibandingkan dengan dana operasional sebelum  penggabungan  kelurahan.
Namun,  dana  tersebut  semakin  tahun mengalami  penurunan  yang  dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 8 Jumlah Dana Operasional Kelurahan Nunang Daya Bangun No Tahun Jumlah (Rp) 2014 181.000.000 2015 130.000.000 2016 130.000.000 2017 130.000.000 2018 130.000.000 2019 (rancangan) 120.000.000 Sumber: Data  Kecamatan  Payakumbuh Barat, 2018
Selanjutnya  sarana  dan  prasarana menjadi  faktor  yang  penting  dalam menentukan  berkualitas  atau  tidaknya sebuah pelayanan. Perlengkapan Kantor di  Kelurahan  Nunang  Daya  Bangun dapat  dikatakan  sudah  lengkap  dan baik,  namun  mengenai  gedung  kantor kelurahan  belum  permanen  dan  masih belum representatif.

## Faktor Penghambat Efektivitas Penggabungan Kelurahan
Faktor  penghambat  merupakan faktor  yang  menjadi  sebab  tidak tercapainya tujuan dari sebuah organisasi,  peneliti  membagi  faktor penghambat menjadi dua yaitu penghambat eksternal dan penghambat internal sebagai berikut.

## Faktor Penghambat Internal
1.   Tidak Adanya Standar Operasional
Prosedur Kelurahan Standar operasional prosedur sudah tidak  asing  lagi  bagi  masyarakat yang menginginkan sebuah
pelayanan.  Baik  pada  organisasi publik  maupun  organisasi  swasta sudah  memiliki  standar  dalam setiap  pelayanan  yang  diberikan. Namun  di  Kelurahan  Nunang  Daya Bangun belum memiliki SOP dalam memberikan  pelayanan  kepada masyarakat,  sehingga  beberapa masyarakat  masih  kebingungan mengenai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan tertentu. 2.   Kurangnya Sumber Daya Aparatur Tujuan dari penggabungan kelurahan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut diberikan oleh  aparatur  kelurahan  sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya masing-masing.  Berdasarkan  hasil penelitian,  jumlah  aparatur  di Kantor Lurah Nunang Daya Bangun yaitu  5  (lima)  orang.  Selanjutnya berdasarkan  data  di  Kelurahan Nunang  Daya  Bangun,  pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan  Nunang  Daya  Bangun setiap  harinya  berjumlah  antara 10-13  pelayanan.  Dengan  jumlah aparatur  hanya  5  (lima)  orang saja,  tentu  Kelurahan  Nunang  Daya Bangun  mengalami  kekurangan aparatur.  Terlebih  setiap  bagian memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sebaiknya ditambah dengan  satu  orang  staf  pelaksana menjadi setidaknya 6 (enam) orang per  kelurahan  sehingga  kegiatan pelayanan  dapat  berjalan  dengan baik  dan  gairah  kerja  aparatur semakin meningkat.

## 3.   Pengurangan Dana Operasional
Aspek keuangan merupakan salah  satu  aspek  yang  juga  ikut
Citra Firmadhani — Efektivitas Penggabungan Kelurahan  ....
menentukan tercapai atau tidaknya tujuan  dari  sebuah  organisasi, termasuk organisasi-organisasi pemerintah.  Kelurahan  Nunang Daya  Bangun  telah  melaksanakan penggabungan  kelurahan  muali dari  tahun  2014.  Namun  seperti yang  sudah  dijelaskan  sebelumny anggaran  hingga  tahun  2018  lebih sedikit  jika  dibandingkan  dengan anggaran  saat  Kelurahan  Nunang Daya Bangun ini digabungkan.

## Faktor Penghambat Eksternal
Merujuk  pada  teori  efektivitas Dunn  (2003)  bahwa  tercapainya harapan masyarakat merupakan satu  indikator  efektifnya  sebuah kebijakan,  program,  maupun  kegiatan. Agar  harapan  masyarakat  terhadap penggabungan  kelurahan  ini  tercapai, maka pemerintah melakukan sosialisasi kepada  masyarakat  dengan  melibatkan tokoh  masyarakat  dan  tokoh  adat.
Namun  beberapa  dari  masyarakat
masih  ada  yang  belum  mengetahui tentang penggabungan kelurahan, terlebih pada awal Kelurahan Nunang  dan  Kelurahan  Daya  Bangun digabungkan,  banyak  masyarakat  yang membutuhkan  pelayanan  datang  ke kantor  kelurahan  yang  sudah  tidak dipakai.  Berdasarkan  keterangan  dari Kepala  Seksi  Pemerintahan  Kelurahan Nunang  Daya  Bangun  tersebut,  dapat dilihat  bahwa  memang  ada  beberapa masyarakat  yang  belum  mengetahui penggabungan Kelurahan Nunang Daya
Bangun. Namun, upaya sosialisasi sudah diupayakan semaksimal mungkin, baik  itu  di  tingkat  kota,  kecamatan, maupun  kelurahan  melalui  kegiatan musrenbang.

## Strategi Untuk Mengatasi Faktor Penghambat
Strategi  untuk  mengatasi  faktor penghambat, dapat dilihat melalui tabel analisis SWOT berikut ini:

## Tabel 9
Analisis SWOT Strategi mengatasi Faktor Penghambat
Sumber: Diolah peneliti, 2018
pengamanan  di  sekitar  Pasar  Kota Payakumbuh.
12.  Melibatkan masyarakat dalam kegiatan kelurahan. 13.  Mempercepat pembangunan kantor kelurahan  yang  permanen  dan representatif. 14.  Mengkonsep pelayanan yang bergeser  ke  arah paperless of ϔ ice untuk menekan biaya. 15.  Penambahan Pegawai THL jika  penambahan  PNS  tidak memungkinkan. 16.  Pengembangan  model  pelayanan baru dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

## Uji Strategi Menggunakan Tes Litmus
Setelah dirumuskan strategi- strategi  untuk  mengatasi  faktor penghambat evektivitas penggabungan kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di  Kelurahan  Nunang  Daya  Bangun
Kota Payakumbuh, maka tahap selanjutnya adalah mengukur seberapa besar  kontribusi  tiap  strategi  tersebut untuk dapat mengatasi hambatan yang ada. Alat ukurnya adalah tes litmus dan untuk  membantu  proses  pengukuran tingkat  kestrategisan  suatu  isu  atau strategi,  maka  dibuat  klasi ikasi  dan pemberian  nilai  untuk  masing-masing jawaban  dengan  kriteria  sebagai berikut.
1.   Nilai 0,01-1,00 untuk jawaban yang sifatnya operasional/tidak strategis.
2.   Nilai 1,00-2,00 untuk jawaban yang sifatnya strategis.
3.   Nilai 2,00-3,00 untuk jawaban yang sifatnya sangat strategis.
Berdasarkan hasil perumusan strategi  pada  matriks  SWOT  tersebut, telah  didapatkan  16  (enam  belas) strategi  yang  dapat  dilakukan  untuk mengatasi faktor penghambat efektivitas  penggabungan  kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, yang terdiri  dari  :  4  strategi  S-O,  4  strategi W-O,  4  strategi  S-T,  dan  4  strategi  W-T. Adapun  strategi  yang  dimaksud  lebih jelasnya sebagai berikut.
1.  membangun komitmen antar pegawai untuk mewujudkan pelayanan prima 2.  mewujudkan  aspirasi  masyarakat, baik sebelum penggabungan kelurahan maupun setelah penggabungan kelurahan 3.  mengakti kan kembali jadwal piket di kelurahan 4.  menjalin  komunikasi  dua  arah dengan lembaga-lembaga terkait. 5.  melakukan koordinasi untuk mengkonsep  SOP  administrasi kependudukan di kelurahan. 6.  mengoptimalisasikan dana kelurahan yang sudah ada 7.  mengajak  tokoh  agama  untuk menyebarkan  informasi  mengenai penggabungan kelurhan
8.  penataan  pegawai  sesuai  dengan beban kerja
9.  mengadakan acara rutin kelurahan untuk membangun persatuan antar masyarakat. 10.  Melakukan sinkronisasi data kependudukan  secara  rutin  dan berlanjut  dengan  unit  terkait lainnya. 11.  Menjalin koordinasi dan komunikasi dengan  satpol  PP  khususnya
Citra Firmadhani — Efektivitas Penggabungan Kelurahan  ....
Informan dari test litmus di bawah ini adalah:
A=   Kepala  Bagian  Pemerintahan  Kota Pyakumbuh B=  Camat  Payakumbuh  Barat  Kota Payakumbuh C=  Lurah  Kelurahan  Nunang  Daya Bangun Adapun  hasil  uji  tes  litmus dari  strategi  yang  dimaksud  adalah sebagai berikut.

## Tabel 10

## Rekapitulasi Skor Tes Litmus dan Tingkat Prioritas Isu Strategis
No Isu Strategis Total Skor Skor Rata-Rata Tingkat Prioritas Mempercepat pembangunan kantor kelurahan yang permanen dan representatif 100 2.56 Sangat Strategis penataan pegawai sesuai dengan beban kerja 94 2.41 Sangat Strategis Melakukan  koordinasi  untuk  mengkonsep  SOP administrasi kependudukan di kelurahan 92 2.36 Sangat Strategis Menjalin  komunikasi  dua  arah  dengan  lembaga- lembaga terkait 92 2.36 Sangat Strategis Pengembangan  model  pelayanan  baru  dengan memanfaatkan teknologi yang ada 86 2.20 Sangat Strategis Melakukan sinkronisasi data kependudukan secara rutin dan berlanjut dengan unit terkait lainnya 84 2.15 Sangat Strategis Melibatkan masyarakat dalam kegiatan kelurahan 83 2.13 Sangat Strategis Mengajak  tokoh  agama  untuk  menyebarkan informasi mengenai penggabungan kelurahan 81 2.08 Sangat Strategis membangun  komitmen  antar  pegawai  untuk mewujudkan pelayanan prima 80 2.05 Sangat Strategis Mengkonsep  pelayanan  yang  bergeser  ke  arah paperless of ice untuk menekan biaya 80 2.05 Sangat Strategis mengadakan  acara  rutin  kelurahan  untuk membangun persatuan antar masyarakat 79 2.02 Sangat Strategis mengakti kan kembali jadwal piket di kelurahan 75 1.92 Strategis Menjalin koordinasi dan komunikasi dengan satpol PP  khususnya  pengamanan  di  sekitar  Pasar  Kota Payakumbuh 64 1.64 Strategis Penambahan  Pegawai  THL  jika  penambahan  PNS tidak memungkinkan 64 1.64 Strategis Mengoptimalisasikan  dana  kelurahan  yang  sudah ada 63 1.61 Strategis Mewujudkan  aspirasi  masyarakat,  baik  sebelum penggabungan kelurahan maupun setelah penggabungan kelurahan 57 1.46 Strategis

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas penggabungan kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan  administrasi  kependudukan di  Kelurahan  Nunang  Daya  Bangun Kota  Payakumbuh  dapat  disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.
Pertama ,  penggabungan
kelu- rahan  sudah  dilaksanakan  sedemikian rupa  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan  administrasi  kependudukan di  Kelurahan  Nunang  Daya  Bangun, namun belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari: a. Harapan masyarakat untuk dilaksanakannya sosialisasi kebijakan penggabungan kelurahan sudah  dilaksanakan  dengan  baik dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh  masyarakat  meskipun  ada beberapa  masyarakat  yang  belum mengetahui  hal  tersebut  karena informasi yang tidak tersebar secara merata,  misalnya  perpindahan kantor kelurahan sehingga beberapa masyarakat kebingungan jika ingin  mendapatkan  pelayanan  dari kelurahan.  Kemudian  mekanisme pelayanan dan kompetensi aparatur masih  dalam  kondisi  yang  sama seperti  sebelum  penggabungan kelurahan.
b. Realisasi kebijakan bahwa meningkatnya jumlah dana operasional  bagi  kelurahan  yang digabungkan  pada  saat  awal penggabungan  kelurahan,  namun semakin  berkurang  pada  tahun- tahun  berikutnya.  Di  samping  itu, kantor kelurahan belum permanen dan  bertempat  di  lantai  II  sebuah toko (pinjam pakai).
Kedua , terdapat faktor penghambat  efektivitas  penggabungan kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan  administrasi  kependudukan di Kelurahan Nunang Daya Bangun Kota Payakumbuh  terbagi  dalam  2  (dua) faktor berikut.

## Faktor Internal:
1)  Kelurahan  tidak  memiliki  standar operasional  prosedur.  Hal  ini mengindikasikan bahwa tidak
adanya  kepastian  dalam  pelayanan jika dilihat dari proses, persyaratan, durasi  pelayanan  dan  pihak  yang bertanggung jawab terhadap proses pelayanan  yang  sedang  diberikan sehingga  tidak  jarang  hal  tersebut dapat membingungkan masyarakat.
2)  Kurangnya  sumber  daya  aparatur.
Kelurahan  Nunang  Daya  Bangun merupakan  gabungan  dari  2 (dua)  kelurahan,  sehingga  jumlah masyarakat  yang  dilayani  juga semakin bertambah, namun hal ini tidak  diiringi  dengan  penambahan jumlah  aparatur.  Jumlah  aparatur kelurahan  yaitu  sama  dengan kelurahan  sebelum  digabungkan yaitu  5  (lima)  orang.  Sementara pada  rencana  awal,  setidaknya kelurahan memiliki aparatur berjumlah 8 (delapan) orang. 3)  Pengurangan  dana  operasional. Dana  operasional  bagi  kelurahan yang  sudah  digabungkan  memang bertambah jika dibandingkan dengan  jumlah  dana  operasional sebelum dilakukannya penggabungan  kelurahan.  Namun dan operasional kelurahan tersebut terus berkurang pada tahun-tahun berjalan  setelah  penggabungan kelurahan,
dikhawatirkan
Citra Firmadhani — Efektivitas Penggabungan Kelurahan  ....
jika  hal  ini  terus  terjadi  maka akan  berdampak  pada  kualitas pelayanan  di  Kelurahan  Nunang
Daya Bangun.
Faktor Eksternal: 1)  Beberapa masyarakat belum mengetahui  adanya  penggabungan kelurahan. Proses sosialisasi penggabungan kelurahan dilakukan dengan melibatkan tokoh masyrakat  dan  tokoh  adat,  namun ternyata  penyebaran  informasi mengenai penggabungan kelurahan belum  merata  sehingga  beberapa masyarakat  belum  mengetahui tentang  hal  tersebut.  Selanjutnya, Kantor  kelurahan  yang  baru terletak  di  lantai  2  sebuah  toko yang  menyebabkan  masyarakat kesulitan  menemukan  letaknya jika  memerlukan  pelayanan  dari kelurahan.
3.  Strategi untuk mengatasi hambatan pada  efektivitas  penggabungan kelurahan  dalam  meningkatkan kualitas  pelayanan  administrasi kependudukan di Kelurahan Nunang Daya Bangun antara lain: a.  Penataan pegawai sesuai dengan beban kerja.
b.  Melakukan  koordinasi  untuk mengkonsep  SOP  administrasi kependudukan di kelurahan.
c.  Menjalin  komunikasi  dua  arah dengan lembaga-lembaga terkait.
d.  Melibatkan  masyarakat  dalam kegiatan kelurahan. e.  Mengajak  tokoh  agama  untuk menyebarkan informasi mengenai penggabungan kelurahan. f.  Mengkonsep  pelayanan  yang bergeser  ke  arah paperless of ϔ ice untuk menekan biaya.
g.  Mengoptimalisasikan dana kelurahan yang sudah ada.

## SARAN
a. Pemerintah  Kota  Payakumbuh sebaiknya  mempercepat  proses pembangunan  kantor  kelurahan yang  baru  sehingga  masyarakat tidak  kebingungan  jika  akan membutuhkan pelayanan.
b. Kelurahan sebaiknya berkoordinasi di tingkat kecamatan untuk membuat standar operasional prosedur  yang  digunakan  oleh semua  kelurahan  di  wilayah  Kota Payakumbuh sehingga proses pelayanan  tidak  menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.
c. Pemerintah  senantiasa  menjalin komunikasi dan koordinasi dengan lembaga adat dan tokoh masyarakat agar  proses  sosialisasi  dapat  terus berjalan.
d. Kelurahan  Nunang  Daya  Bangun agar  dapat  mengoptimalisasikan dana  operasional  yang  sudah dianggarkan, serta berinovasi dengan  menggunakan  teknologi yang  sudah  ada  sehingga  dapat meningkatkan  kualitas  pelayanan khususnya  pelayanan  administrasi kependudukan.
e. Kelurahan  Nunang  Daya  Bangun sebaiknya berkoordinasi pula dengan  kecamatan  dan  dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengenai data-data kependudukan, sehingga  data  yang  ada  tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ratminto,Winarsih,  Atik  Septi.  2005.
Manajemen Pelayanan. Jakarta: Rineka Cipta
Tjiptono, Fandi, 2012. Service Management.
Yogyakarta : Penerbit Andy
Wasistiono,  Sadu.  2012. Parameter Daerah Persiapan. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  17  Tahun  2018  Tentang Kecamatan
Peraturan  Daerah  Kota  Payakumbuh Nomor  7  Tahun  2013  Tentang Pembentukan,  Penghapusan,  dan Penggabungan Kelurahan

## Sumber Lain
Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2017 http://www.portalberitaeditor.com/ masyarakat-seberang-betung- m e n o l a k - p e n g g a b u n g a n - kelurahan/diakses pada 20 Maret 2018

## DAFTAR PUSTAKA
Gaspersz, Vincent. 1997. Sistem Manajemen Terintegrasi: Balance Scorecard Dengan Six Sigma Untuk Organisasi
Bisnis dan Pemerintah, Jakarta  : PT. Gramedia Pustaka Utama.
Hamdi,  Muchlis.2002.  Bunga  Rampai
Pemerintahan,  Jakarta  :  Yarsif Watampone
Mariana,  Dede,  dan  Caroline  Paskarina. 2008.  Demokrasi  dan  Politik
Desentralisasi.  Yogyakarta:  Graha
Ilmu
Ndraha,  Taliziduhu,  2003,  Kybernology (Ilmu  Pemerintahan  Baru)  2. Jakarta. PT. Rineka Cipta
Parasuraman,  A.  Valarie,  A.  Zeithaml and  Leonard  L.  Berry,  1988,
SERVQUAL: A Multiple Item
Scale for Measuring Consumer Perception of ServiceQuality , Journal of Reetailing, 12-50.s.
Rangkuti, Fereddy, 2014 , Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisisn SWOT ,
Jakarta  :PT  Gramedia  Pustaka Utama