## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 2, (2024), Mei : 205 - 218 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4357
PERANAN MONEY CHANGER DALAM UPAYA PENCEGAHAN TPPU (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO.
555/PID.SUS/2021/PN.SBY JO. 1023K/PID.SUS/2022)
Suwardi 1) , Tiur Henny Monica 2) , Tyo Putra Widagdo 3) , Sondang Desiree Panjaitan 4) , Sylvana Aninditha Maharany 5)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia 1,2,3,4,5) Corresponding Author: suwardi.phan@binus.ac.id 1) , tiur.henny@gmail.com 2) , tyoputrawidagdo@gmail.com 3) , desireesondang@gmail.com 4) , sylvan.aninditha@gmail.com 5)
History: Received : 25 Januari 2024 Revised  : 10 Maret 2024
Accepted : 21 Mei 2024
Published: 22 Mei 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Maraknya  praktik  tindak  pidana  pencucian  uang  melalui  kegiatan  usaha penukaran  valuta  asing  bukan  bank/money  changer  di  Indonesia menunjukkan  perlunya  adanya  perhatian  lebih  dari  pemerintah  dalam mencegah  dan  memberantas  praktik  tindak  pidana  tersebut.  Saat  ini  telah diberlakukan  sejumlah  regulasi  pencegahan  terjadinya  TPPU  oleh/melalui KUPVA  BB  yaitu  dalam  Undang-Undang  No.  4  tahun  2023  tentang Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan,  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  18/20/PBI/2016  tentang  Kegiatan  Usaha  Penukaran  Valuta  Asing Bukan Bank, dan aturan lainnya.

## Kata Kunci: KUPVA-BB; TPPU; UUP2SK; PBI

## Abstract
The  escalation  of  the  illicit  phenomenon  of  money  laundering  via  currency exchange  operations  in  Indonesia  underscores  the  imperative  for  heightened governmental  focus  on  preempting  and  eliminating  this  unlawful  activity. Presently, a series of regulations have been enacted to thwart  the perpetratio n of money  laundering  and  the  financing  of  terrorism  through  foreign  exchange transactions conducted by foreign exchange dealers. Notably, these regulations include Law No. 4 of 2023 enacted as the Development and Enhancement of  the Financial Sector, Bank Indonesia Regulation Number 18/20/PBI/2016 enacted as Non-Bank Foreign Exchange Business Activities,  and various other legisla tive measures.
Keywords: KUPVA-BB; TPPU; UUP2SK; PBI

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  globalisasi  yang  sedang  kita  hadapi  saat  ini,  aspek  bisnis, politik,  dan  lain  sebagainya  dituntut  untuk  bergerak  menyesuaikan  dengan perkembangan  zaman  agar  tetap  relevant.  Oleh  karenanya  dari  aspek perekonomian yang massif saat ini mendorong para investor termasuk investor asing untuk melakukan investasi di berbagai negara, termasuk berinvestasi di negara  Indonesia.  Dengan  adanya  kebutuhan  penyediaan  penukaran  valuta asing  untuk  mendukung  kegiatan  perekonomian,  mendorong  negara  untuk menyediakan  jasa  penukaran  valuta  asing  atau yang familiar disebut dengan Money Changer (Prasetyantoko 2020).
Money  Changer  merupakan  salah  satu produk perbankan, namun seiring dengan  perkembangan  kebutuhan  penukaran  valuta  asing  Money  Changer terbagi  menjadi  dua  yakni,  penukaran  valuta  asing  bank  dan  penukaran valuta  asing  non-bank.  Bank  Indonesia  menerbitkan  pengaturan  terkait kegiatan  usaha  penukaran  valuta  asing  bukan  bank  atau  disingkat  KUPVA BB. KUPVA BB dalam kegiatannya melakukan penukaran uang asing, jual beli uang  kertas  asing,  serta  pembelian  cek  pelawat.  Berbagai  instrument keuangan  sering  kali  dijadikan  media  bagi  para  pelaku  kejahatan  untuk melancarkan aksinya. Salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi di sector keuangan  adalah  tindak  pidana  pencucian  uang  atau  TPPU,  yaitu  suatu kejahatan  terorganisir yang  menyembunyikan  dan  menyamarkan harta yang merupakan hasil tindak pidana.
Di  Indonesia,  angka  kejahatan  pencucian  uang  relative tinggi, para pelaku dapat  melancarkan  aksinya  dengan  melibatkan  KUPVA  BB,  baik  KUPVA  BB yang  berizin  maupun  KUPVA  BB  yang  melaksanakan  kegiatannya  secara illegal.  Contohnya  yang  terjadi  pada  kasus  pencucian  uang  yang  tertuang dalam  Perkara  Nomor:  555/Pid.Sus/2021/PN  Sby  bahwa  dalam  kasus tersebut terdakwa diduga melakukan tindakan layering dengan maksud untuk menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  –  usul  harta  kekayaan  dari bentuknya  yang  tidak sah seolah-olah harta kekayaan diperoleh dengan cara yang sah.
Melihat banyaknya modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana  pencucian uang dan untuk menekan angka kejahatan tersebut, Bank Indonesia  mewajibkan  KUPVA  BB  untuk  menerapkan  peraturan  terkait dengan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang diterbitkan oleh Bank  Indonesia  yang  dituangkan  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 19/10/PBI/2017  Tahun  2017  tentang  Penerapan  Anti  Pencucian  Uang  Dan Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  Bagi  Penyelenggara  Jasa  Sistem Pembayaran  Selain  Bank  Dan  Penyelenggara  Kegiatan  Usaha  Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, dalam hal mengatasi fenomena tersebut dilakukan oleh  Bank  Indonesia  baik  secara  represif  maupun  preventif  untuk menciptakan Indonesia yang terbebas dari praktik pencucian uang. Selain itu, saat  ini  pengaturan  terkait  Kegiatan  Usaha  Penukaran  Valuta  Asing  Bukan Bank  juga  telah  dimuat  dalam  Undang-Undang  No.  4  tahun  2023  tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang baru disahkan pada 12 Januari 2023.

## M ETODE PENELITIAN
Dalam penelitian hukum terdapat 5 (lima) bentuk pendekatan diantaranya: Perundang-undangan,  pendekatan  kasus,  pendekatan  historis,  pendekatan komparatif,  pendekatan  konseptual  (Waskito  2018).  Dari  kelima  pendekatan tersebut,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan  kasus.  Pendekatan  perundang-undangan  dipergunakan  dalam penelitian  ini  karena  salah satu fokus pembahasan dari penelitian ini adalah mengkaji  undang-undang,  khususnya  yang  mengatur  terkait  KUPVA  BB. Pendekatan  kasus  dalam penelitian  ini  dengan  harapkan  dapat  memberikan gambaran implementasi dari peraturan yang berlaku.
Para penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang didapatkan atas dasar  pada  studi  kepustakaan,  yaitu  mengumpulkan/mendokumentasikan data dan informasi yang berhubungan dengan topik atau masalah atas obyek penelitian  ini.  Informasi  tersebut  dapat  diperoleh  melalui  media  buku-buku, karya  ilmiah,  tesis,  disertasi,  dan  sumber  literatur  lain-lain.  Bentuk  hasil penelitian  dibuat  dalam  bentuk  jurnal  yang  dihasilkan  oleh  para  penulis. Jurnal  yang  dihasilkan  melalui  penelitian  akan  sesuai  dengan  pengaturan dalam aturan yang berlaku atau sumber hukum lainnya. Serta sumber hukum tersebut  akan  diteliti  dengan  baik  menggunakan  tipologi  penelitian   hukum normatif.
Melalui  penelitian  ini,  teknik  analisis  yang  digunakan  yaitu  penelitian deskriptif.  Adapun  pengertian  dari  penelitian  deskriptif  yaitu  teknik  yang memaparkan  secara  apa  adanya  terkait  peristiwa-peristiwa  hukum  atau kondisi-kondisi  hukum,  serta  peristiwa  hukum tersebut  ialah  peristiwa  yang beraspek hukum yang terjadi di suatu tempat tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian  deskriptif  dilakukan  apabila  dipandang  dari  sudut  bentuknya merupakan  penelitian  diagnostik  yang  merupakan  suatu  penyelidikan  yang dimaksudkan, guna memperoleh keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu  gejala  atau  beberapa  gejala,  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  fakta (fact  finding),  kemudian  dilanjutkan  dengan  memperoleh  suatu  masalah (problem  finding),  selanjutnya  menuju  pada  identifikasi  masalah  (problem identification), dan pada akhirnya untuk mengatasi masalah (problem solution). Kemudian,  dari  segi  penerapannya  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang berfokus pada permasalahan yang diteliti. Adapun penyikapan ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusun atau perubahan terhadap aturan di kemudian hari.
Tabel 1. M etode Penelitian No Nama Siswa Jenis Data Sumber Data Teknik Pengumpula n 1 Bagaimanakah peranan Money Changer dalam pencegahan tindak pidana Sekunder  Bahan hukum primer, Studi kepustakaan
2  pencucian uang di Indonesia?
Bagaimanakah pertanggungjawaban  pidana korporasi  Money  Changer dalam  hal  upaya  preventif tindak  pidana  pencucian uang  tidak  dilakukan  di dalam perkara No. 555/pid.sus/2021/pn sby Jo. 1023K/Pid.Sus/2022?
sekunde r dan tersier

## HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Peranan  M oney  Changer  Dalam  Pencegahan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang Di Indonesia
Maraknya  praktik  Tindak  Pidana  Pencucian  uang  (“TPPU”),  Tindak  Pidana Pendanaan Terorisme (“TPPT”), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal  (“PPSPM ”)  melalui  Kegiatan  Usaha  Penukaran  Valuta  Asing  Bukan Bank (“KUPVA BB”) atau Money Changer di Indonesia menunjukkan perlunya upaya  lebih  lagi  oleh  pemerintah,  terkhusus  Bank  Indonesia  (“BI”)  selaku lembaga  yang  berwenang  untuk  mengawasi  KUPVA  BB.  Berdasarkan  arsip putusan  pengadilan  TPPU  tahun  2015~2020,  diketahui  media  yang  sering digunakan  sebagai  tempat  pencucian  uang  adalah KUPVA  BB .  Dari  data tersebut  diketahui  22  (dua puluh dua) dari total 24 (dua puluh empat) kasus TPPU ada pada KUPVA BB.
Berbicara  mengenai  Money  Changer, maka berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bank  Indonesia  Nomor 18/20/PBI/2016  tentang  Kegiatan  Usaha  Penukaran Valuta  Asing  Bukan  Bank  (“PBI 18”)  jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DSKP  Tahun  2016  tentang  Kegiatan  Usaha  Penukaran  Valuta  Asing Bukan Bank, Money Changer adalah penyelenggara KUPVA bukan bank yang berbadan  hukum  perseroan  terbatas  (PT).  Adapun  KUPVA  sendiri  adalah kegiatan  usaha  penukaran  valuta  asing  (“Valas”)  yang  memperjualbelikan uang kertas asing, yaitu sebagaimana berikut:
“Pasal 1 PBI 18
1.  Uang  Kertas  Asing  yang  selanjutnya  disingkat  UKA  atau  dapat  disebut Banknotes  adalah  uang  kertas  dalam  valuta  asing  yang  resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (legal tender).
4.Kegiatan  Usaha  Penukaran  Valuta  Asing  yang  selanjutnya  disingkat KUPVA adalah kegiatan jual dan beli UKA, serta pembelian Cek Pelawat. 5. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank atau dapat disebut Money Changer adalah badan usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan Terba ta s ya ng melakukan KUPVA.”
Sebagai  salah  satu  lembaga  bukan  bank,  Money  Changer  sangat  rentan untuk terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan selesainya
suatu  tindak  pidana,  khususnya  TPPU,  misalnya  digunakan  oleh  pelaku pencucian uang agar kekayaan yang dia miliki tersebut dapat ditarik kembali sebagai  kekayaan  yang  tampak  sah,  serta  tidak  dapat  lagi  diketahui  asal usulnya. Dalam tindak pidana terorisme, Money Changer umumnya digunakan sebagai  modus  untuk  mendanai  kegiatan  terorisme  tersebut.  Pada  tindak pidana  korupsi  khususnya  gratifikasi,  Money  Changer  sendiri  biasanya dijadikan  tempat  penukaran  mata  uang  yang  akan  dipergunakan  dalam penyuapan agar tidak terlalu besar.
Secara  umum,  terdapat  beberapa  faktor  yang  mempermudah  pelaku  TPPU dalam  melancarkan  aksinya  yakni:  Pertama,  sangat  terbukanya  cara-cara bertransaksi  yang  mebuat  dengan  mudah  dapat  disalahgunakan  oleh  pihak- pihak  yang  untuk  peruntukan  aksi  tindak  pidana;  Kedua,  minimnya kerjasama dan penyuluhan antar instansi; Ketiga, kurangnya supervision and law enforcement; Keempat, tidak mudah dalam mengidentifikasi identitas dan sumber  dana  hasil  tindak  pidana.  Berdasarkan  faktor-faktor  ini,  pemerintah telah membentuk beragam regulasi pencegahan terjadinya TPPU oleh/melalui KUPVA BB antara lain:
a. Prinsip M engenali Pengguna Jasa / Customer Due Dilligence
Dalam  upaya  preventif  dalam  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank Indonesia mengeluarkan PBI Nomor  19/10/PBI/2017  tentang  Penerapan  Anti  Pencucian  Uang  dan Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  bagi  Penyelenggara  Jasa  Sistem Pembayaran  Selain  Bank  dan  Penyelenggara  Kegiatan  Usaha  Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (“PBI 19/2017”). Hal mana dalam Pasal 13 PBI 19, KUPVA  BB  wajib  melaksanakan  Customer  Due  Dilligence  (“CDD”)  terhadap Pengguna Jasa untuk memastikan efektivitas penerapan Anti Pencucian Uang (“APU”) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“PPT”).
Dalam  menerapkan  APU  dan  PPT,  pemerintah  mewajibkan  KUPVA  BB untuk  melakukan  identification,  assessment,  control  and  mitigation  of  money laundering  and  terrorism  financing  risks,  dengan  dasar  faktor  risiko  para pengguna  jasa,  product,  negara  asal/tujuan,  termasuk  dengan  cara mempertimbangkan  data  dari National  Risk  Assesment (NRA),  serta  Sectoral Risk  Assesment (SRA).  Adapun  prosedur  pelaksanaan  CDD  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PBI 19/2017 meliputi kegiatan sebagai berikut:
“Pasal 13 PBI 19/2017:
a. melakukan  identifikasi Pengguna Jasa, pihak yang bertindak untuk dan atas  nama  Pengguna  Jasa,  dan/atau  Beneficial  Owner  dari  transaksi Pengguna Jasa;
b. melakukan verifikasi identitas Pengguna Jasa, pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dan/atau Beneficial Owner dari tra nsa ksi Pengguna  Jasa  berdasarkan  data,  informasi,  dan/atau  dokumen  dari sumber yang independen dan terpercaya;
c. melakukan pemantauan secara berkesinambungan (on going due diligence) dan  melakukan  upaya  pengkinian  data,  informasi,  dan/atau  dokumen Pengguna Jasa; dan
d. memahami  maksud  dan  tujuan  hubungan  usaha  atau  transaksi  yang dilakukannya dan sumber dana yang dipergunakan.”
Lebih  lanjut,  pasal  15  mengatur  tata  cara  CDD  yang  wajib  dilakukan oleh Penyelenggara pada yaitu pada saat:
“Pasal 15 PBI 19/2017
a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa;
b. terdapat  transaksi  keuangan  dengan  mata  uang  rupiah  dan/atau  mata uang  asing  yang  nilainya  paling  sedikit  Rp100.000.000,00  (seratus  juta rupiah) atau setara;
c. terdapat transaksi Transfer Dana;
d. terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terka it denga n Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau
e. terdapat  keraguan  atas  kebenaran  informasi  yang  diberikan  oleh  calon Pengguna  Jasa,  Pengguna  Jasa,  penerima  kuasa,  dan/atau Beneficial Owner.”
Ada  beberapa poin-poin penting yang menjadi penekanan di dalam prinsip CDD antara lain: Pertama, CDD adalah dalam melaksanakan proses CDD bagi calon  pengguna  jasa,  pengguna  jasa,  dan  pemilik  manfaat,  dan  CDD  dapat berbentuk secara konvensional maupun elektronik; Kedua, Penerapan e-CDD sama  dengan  penerapan  CDD  konvensional  yaitu  Simple,  Standard,  dan Enhanced Due Diligence, dengan melalui 4 tahap yaitu Identifikasi, Verifikasi, Pemantauan  Berkelanjutan,  serta  tahu  akan  maksud  dan  tujuan  berbisnis; Ketiga,  operator  penerapan  E-CDD,  harus  tunduk  pada  kebijakan  yang berlaku dalam PBI APU PPT dan termasuk aspek penerima manfaat; Keempat, Dalam  e-CDD,  pelaksanaan  dilangsungkan  dengan  sebagaimana  termaktub dalam pedoman yang ditetapkan oleh  Bank Indonesia.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  pada  prinsipnya  CDD  sama  dengan prinsip  know  your  customer  (“KYC”) pada Bank. Namun sejak diterapkannya PBI  19  KUPVA  BB  tidak  lagi  memakai  KYC  melainkan  menggunakan  istilah CDD. Untuk EDD sendiri sebenarnya sama saja dengan prosedur CDD hanya penerapannya yang lebih dalam terhadap pengguna jasa yang termasuk dalam kategori  beresiko  tinggi  seperti  seperti  orang  yang  terlibat aktif dalam politik (PEPs). Selain itu, berkaitan dengan pengenalan terhadap nasabah, dalam PBI 18/20/PBI/2016  (“PBI  18/2016”)  juga  telah  diatur  terkait  ketentuan operasional  KUPVA  BB  yang  wajib  meminta  data/dokumen  penunjang (underlying)  atas  transaksi  untuk  pembelian/penjualan  mata  uang  asing kepada pengguna jasa yang melebihi angka ekuivalen dan di atas $25.000 per orang per bulan.

## b. Pengaturan  Hukum  Yang  Jelas  Untuk  M engatur  M oney  Changer Terutama Bagi Yang Tidak Berizin
Kegiatan  KUPVA  BB  atau  Money  Changer  diawasi  dan  dibina  oleh  Bank Indonesia  (“BI”).  BI  berkewajiban  dalam  memastikan  bidang  usaha  Money Changer  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi  publik.  Kewajibannya  ini  diatur
dalam  Undang-Undang  No.  4  tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan Penguatan  Sektor  Keuangan  (“UU P2SK”),  Bab  V, Bagian VII Kegiatan Usaha Penukaran  Valuta  Asing,  yaitu  pada  Pasal  50:  “Pasal  50  (1)  Bank  Indonesia melakukan pengaturan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengena a n sanksi  terhadap  kegiatan  usaha  penukaran  valuta  asing  oleh  badan  hukum bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b. (2) Badan hukum bukan Bank yang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  memperoleh  izin  dan  Bank Indonesia.  (3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kegiatan  usaha  penukaran valuta asing oleh badan hukum bukan Bank sebagaimana dimaksud pada a yat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia”
Selanjutnya, dalam PBI 18/2016, yaitu Pasal 16, 17, dan 18 yang mengatur evaluasi terhadap izin yang telah diterbitkan kepada Penyelenggara KUPVA BB dan kebijakan terkait pembatasan izin dengan beberapa faktor yaitu: national efficiency,  public  interest,  industrial  growth,  and/or  to  prevent  unhealthy business  competition.  Berdasarkan  faktor-faktor  tersebut,  maka  setiap  orang yang  hendak  menyelenggarakan KUPVA berkewajiban mendapatkan izin dari BI.  Adapun  bagi  pihak  yang  menyelenggarakan  KUPVA  BB  tanpa  izin,  maka sesuai dengan sanksi yang ditetapkan pada UU P2SK diancam dengan pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan paling  banyak  Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (Vide Pasal 288, BAB XXIV  KETENTUAN  PIDANA,  Bagian  Kesatu  Ketentuan  Pidana  Terkait  Pasar Uang dan KUPVA).
Keberadaan  KUPVA  BB  yang  tidak  memiliki  izin  sangat  mengkhawatirkan karena  rawan  dijadikan sebagai sarana untuk melakukan berbagai kejahatan terutama TPPU.  Untuk mencegah semakin maraknya TPPU dalam KUPVA BB tidak  berizin  diharapkan  BI  memiliki  kewenangan  ke  depannya  untuk menjatuhkan  sanksi  bagi  KUPVA  BB  tidak  berizin  karena  baik  dalam UU  BI ataupun  PBI  18  2016 tidak ada mengatur penjatuhan sanksi bagi KUPVA BB tidak berizin.

## c. Kewajiban  Pelaporan  Transaksi Keuangan M encurigakan Dan Transaksi Keuangan Tunai Dari M oney Changer Kepada Ppatk
Selain  melalui  PMPJ  dan  CDD,  dan  kewajiban  memperoleh  izin  dari  BI, Money Changer selaku KUPVA BB juga dapat berperan aktif dalam pembuatan laporan  kepada  PPATK  atas  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  (“TKM ”). Berdasarkan  aturan  yang  berlaku,  pelapor    merupakan  setiap  orang  yang menurut undang - undang wajib menyampaikan laporan tentang TKM. Pelapor dalam  TPPU  dapat  berupa  penyedia  jasa  keuangan  (“PJK”),  lembaga  profesi atau penyedia barang dan/atau jasa lainnya. Sehingga di sini Money Changer termasuk sebagai pihak PJK oleh karena itu termasuk dalam salah satu pihak pelapor dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU PPTPPU”).
Dalam  pasal  23  UU  PPTPPU,  KUPVA  BB  wajib  menyampaikan  laporan keuangan  sebagai  bentuk  upaya  preventif  dalam mencegah  terjadinya  TPPU. Dengan  memantau  aktivitas  pengguna  jasa  atau  nasabah  secara  teratur, apabila  terdapat  aktivitas  yang  mencurigakan  atau  tidak  biasa,  seperti serangkaian transaksi dalam jumlah besar yang mencurigakan, maka dengan pelaporan  secara  rutin  yang  dilakukan  KUPVA  BB,  pihak  PPATK  dapat melakukan  investigasi  lebih  lanjut.  Adapun  indikator  bagi  PJK  dalam menyampaikan  laporan  kepada  PPATK  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  23  UU PPTPPU antara lain:
“Pasal 23 ayat (1) UU PPTPPU (1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 aya t (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus  juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/ata u
c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri”

## d. Penerapan  Kupva  Bb  Oleh  Blueprint  Sistem  Pembayaran  Indonesia  Di Tahun 2025 Dalam M encegah Dan M emberantas Tppu
BSPI 2025 adalah arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi  peran  industri  sistem pembayaran  di  era  ekonomi  dan keuangan digital.    Dalam  BSPI  2025,  BI  berinovasi  pada  pendekatan  perizinan, pelaporan,  dan  pengawasan  sistem  pembayaran.  Hal  ini  diimplementasikan dengan adanya Regulatory Technology (“Regtech”) dan Supervisory Technology (“Suptech”)  yang  merupakan  salah  satu  cara  mengantisipasi  pelanggaran dengan  memanfaatkan  teknologi  seperti  database,  kecerdasan  buatan  atau artificial  intelligent  (“AI”)  hingga  blockchain.  Adanya  Regtech  dan  Suptech dalam  SPI  2025,  dapat  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  perizinan, pelaporan,  dan  pengawasan.  Baik  Regtech  dan  Suptech  memanfaatkan  data digital dalam menyubstitusi cara kerja lama, struktur organisasi dan teknologi informasi dan alat analisis untuk memperkuat proses pengambilan keputusan Lima  inisiatif  SPI  2025  adalah;  Pertama,  Perbankan  Terbuka;  Kedua, Sistem Pembayaran Ritel (“SPR”); Ketiga, Sistem Pembayaran Nilai Besar dan Infrastruktur  Pasar  Keuangan;  Keempat,  Data  dan  Digitalisasi;  Kelima, Reformasi  Regulasi,  Perizinan,  dan  Pengawasan.  Sesuai  dengan  proyeksinya BSPI  pada  tahun  2025  mewujudkan  23  poin  kunci  yang  akan  diterapkan secara  sistematik  yaitu  dalam periode waktu 2019~2025. Dalam pelaksanaan KUPVA BB atau Money Changer, nantinya diproyeksikan dapat tercipta suatu transaksi  yang  aman  dan  termonitor  oleh BI, sebab dengan adanya SPI 2025 akan  terjadi  reformasi  mengenai  sistem  pembayaran  yang  didorong  oleh perubahan dunia dalam menghadapi era digital.
Saat  ini  transformasi  dari  Money  Changer  sedang  digarap,  salah  satunya melalui  pembuatan  program SIKUPVA. Melalui program ini diharapkan dapat
menyokong  kemudahan  dalam penjualan/pembelian mata uang asing secara cashless,  selain  itu  dengan  adanya  program  ini  diharapkan  dapat memudahkan  masyarakat  dalam  menemukan  Money  Changer  berizin  dan mendorong  Money  Changer  yang  belum  berizin  untuk  segera  mengurus perizinan kepada BI.

## e. Strategi  Nasional  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dan Terorisme
Selain  itu  Peran  KUPVA  BB  dalam  pencegahan  TPPU  menjadi  perhatian tersendiri  bagi  pemerintah  Indonesia  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  dan  pendanaan  terorisme  dengan  ditetapkannya  strategi  nasional pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan pendanaan  terorisme  tahun  2020-2024.  Dengan  disahkannya  Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang  dan  Pendanaan  Terorisme  Tahun  2023.  KUPVA  BB menjadi  salah  satu  kegiatan  Usaha  yang  akan  ditertibkan  dalam  dengan dibentuknya  Strategi  Nasional  berupa  "Meningkatkan  kemampuan  sektor privat untuk mendeteksi indikasi atau potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan pendanaan proliferasi senjata  pemusnah  massal  dengan  memperhatikan  penilaian  risiko.”  Dengan dua rencana aksi terkait dengan KUPVA BB tersebut yaitu:
a) Meningkatkan upaya pencegahan (identifikasi, pemantauan, pengawasan) dan/atau penghubung dalam penegakan hukum (sanksi pidana, perdata, administratif) dalam rangka penertiban kegiatan usaha yang tidak berizin pada  agen  properti,  Money  Changer  bukan  bank  dan  penyelenggara transfer dana.
b) Melaksanakan  koordinasi  dan  penegakan  hukum (sanksi  pidana)  dalam rangka penertiban kegiatan usaha yang tidak berizin pada agen properti, Money Changer bukan bank dan penyelenggara transfer dana;
Bank Indonesia yang mengatur KUPVA BB di Indonesia dalam rencana aksi ini  melakukan  pencegahan  dengan  Kepolisian  Republik  Indonesia  sebagai penegak  hukum untuk melakukan penertiban KUPVA BB yang tidak berizin. Bank  Indonesia  diwajibkan  melakukan  identifikasi,  pemantauan  dan pengawasan  KUPVA  BB  dan  hasil  dari  ketiga  hal  tersebut  nantinya  akan digunakan  oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penertiban. Dengan  adanya  Strategi  Nasional  ini  menjadi  salah  satu  peran  pemerintah untuk melakukan tindakan mencegah adanya tindak pidana pencucian uang.
2. Pertanggungjawaban  Money  Changer  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  Perkara  NO.  555/PID.SUS/2021/PN  SBY  JO. 1023K/PID.SUS/2022
Money Changer sebagai KUPVA BB sangat rentan untuk terlibat baik secara langsung  ataupun  tidak  langsung  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang.
Adapun  modus  pelaku  pencucian  uang  melalui  KUPVA  BB  bertujuan  agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut berubah menjadi harta kekayaan yang  tampak  sah  dan  tidak  lagi  dapat  diketahui  sumbernya.  Di  Indonesia, salah  satu  perkara  yang  telah  diputus  oleh  Majelis  Hakim  yang  diduga melibatkan  Money  Changer  dalam  kejahatan  TPPU  dapat  ditemukan  dalam Putusan Perkara No. 555/ PID.SUS/2021/PN SBY jo. NO.
1023K/PID.SUS/2022.
a. Eksaminasi  Putusan  Perkara  No.  555/PID.SUS/2021/PN  SBY  JO.  NO. 1023K/PID.SUS/2022
Tabel 1. Eksaminasi Putusan Perkara No. 555/Pid.Sus/2021/PN Sby, antara lain:
PERKARA NO. 555/PID.SUS/2021/PN SBY NO.  KETERANGAN PENJELASAN 1 Nama Terdakwa Handayani (Direktur PT Multindo Putra Perkasa) 2 Nomor Perkara 555/Pid.Sus/2021/PN Sby 3 Dakwaan Kesatu Primair: Pasal 137 huruf a UU/35/2009 Subsidair: Pasal 137 huruf b UU/35/2009 Kedua Primair: Pasal 3 UU/8/ 2010 Subsidair: Pasal 4 UU/8/ 2010 4 Tuntutan Jaksa 1. Pencucian  Uang  (Pasal  3  UU/8/2010  -  Dakwaan Alternatif Kedua Primair) 2. 10 tahun
3. Denda  Rp  1  miliar  subsidair  3  (tiga)  bulan kurungan 5 Pledoi Bebas 6 Putusan Lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  (Ontslag  van Rechtsvervolging) 7 Amar  Putusan M ajelis Hakim 1. Menyatakan  Terdakwa Handayani  Binti  Pao  Thien Tjiu, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan  dalam  dakwaan  Kedua  Primair  tetapi bukan merupakan perbuatan pidana; 2. Melepaskan  Terdakwa  oleh  karena  itu  dari  segala tuntutan hukum (ONTSLAG van RECHTVERVOLGING); 3. Memerintahkan  agar  Terdakwa  dikeluarkan  dari tahanan;
4. Memulihkan hak–hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Tabel 2. Eksaminasi Putusan Perkara No. 1023K/PID.SUS/2022, antara lain: PERKARA NO. 1023K/PID.SUS/2022 NO.  KETERANGAN PENJELASAN 1 Pemohon Kasasi Kejaksaan Negeri Surabaya (Sukomanunggal) 2 Nomor Perkara 1023 K/Pid.Sus/2022 3 Pertimbangan M ajelis Sanksi Administratif 1. Judex  Factie  tidak salah (dakwaan terbukti tapi bukan perbuatan pidana);
2. Tidak tahu aliran dana adalah hasil kejahatan;
3. Penggunaan  rekening  pribadi  (melanggar Pasal 25  PBI  18/20/PBI/2016)  &  tidak  lapor transaksi > Rp 300 jt dikategorikan PELANGGARAN dan BUKAN KEJAHATAN; 4 Putusan Menolak Kasasi Jaksa 5 Amar  Putusan M ajelis  Hakim Agung 1. Menolak  permohonan  kasasi  dari  Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;
2. Membebankan  biaya  perkara  pada  seluruh tingkat  peradilan  dan  pada  tingkat  kasasi kepada Negara.

## b. Analisa Ulasan Putusan Perkara No. 555/PID.SUS/2021/PN SBY JO. NO. 1023K/PID.SUS/2022
Berdasarkan  eksaminasi  dalam  Poin  3.2.1.,  diperoleh  fakta  hukum  yang menjadi  kesalahan  dari  Terdakwa  adalah:  Pertama,  Handayani  merupakan Direktur  PT  Multindo  Putra  Perkasa  yang  bergerak  dalam  bidang  jual  beli Valuta  Asing;  Kedua,  Handayani  menggunakan  rekening  pribadi  baik  yang dimiliki  oleh:  a.  terdakwa  Handayani  sendiri  maupun;  dan  b.  rekening  milik orang  lain  yaitu  atas  nama  Harijono,  Octavianus  Trimakno,  Reny Yuli Safitri, Hendi  (adik  terdakwa),  Elizabet  Gondowardojo  (anak  terdakwa),  dan  Dody Djunaidi;  Ketiga,  PT.  Multindo  Putra  Perkasa.  Memiliki  rekening  untuk aktifitas perusahaan dengan rekening Bank BCA no 0480923928 dan rekening BCA  no  3889806789;  Keempat,  terjadinya tindakan penghindaran kewajiban pelaporan; Kelima, penggunaan nominee oleh terdakwa selaku Direktur/personel  pengendali  korporasi  yaitu  KUPVA  BB  atas  nama  PT. Multindo  Putra  Perkasa,  dimana  terdakwa  Handayani  membuka  beberapa rekening  pada  beberapa  Bank baik pribadi dan beserta dengan meminta dan menguasai  rekening  karyawan  Terdakwa  (Octavianus  Trimakso,  Reny Yulisafitri, Harijono) juga keluarga Terdakwa;
Bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  dan  analisa  terhadap  Perkara  No. 555/Pid.Sus/2021/Pn  Sby  Jo.  No.  1023k/Pid.Sus/2022,  dapat  disimpulkan pertimbangan  utama  majelis  hakim  di  dalam  putusan  adalah  pengenaan sanksi  administratif  dan  mengategorikan  kesalahan  Terdakwa  bukan sebagai suatu  tindak  pidana,  sebagaimana  ulasan  berikut:  Pertama,  Berdasarkan rekening  koran  maupun  bukti  typing  percakapan  WhatsApp,  Majelis  Hakim berpandangan  bahwa  Terdakwa  sebelumnya  tidak  mengetahui  aliran  dana yang  ditransfer  melalui  setoran  tunai  adalah  merupakan  hasil  kejahatan; Kedua,  Penukaran  valas  yang  dilakukan  terdakwa  dengan costumernya yang diperoleh  dengan  cara  membeli  dari  bank  adalah  semata-mata  guna kepentingan  usaha;  Ketiga,  Pertimbangan  bahwa  meskipun  seharusnya Terdakwa  dalam menjalankan  usahanya  menggunakan  rekening perusahaan (PT.  Multindo  Putra  Perkara)  dan  bukan  rekening  pribadi  serta  membuat laporan  transaksi  dan  hal  tersebut  sudah  diatur  dalam  Pasal  25  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  18/20/PBI/2016  tanggal  3  Oktober  2016  tentang kegiatan  Usaha  Valuta  Asing  Bukan  Bank  (PBI  KUPVA  BB),  dengan  batasan jual  beli  valas  yang  dapat  dilakukan  yaitu  hanya  25.000  USD  atau senilai/setara dengan jumlah tersebut untuk mata uang lainnya atau sekitar ± Rp.  300.000.000,-  (tiga  ratus  juta  Rupiah)  perbulan,  sedangkan  transaksi yang  masuk  di  kedua  rekening  tersebut  nilainya  rata-rata  di  atas  Rp. 300.000.000,-  (tiga  ratus  juta  Rupiah)  per  hari  hal  itu  merupakan  suatu pelanggaran,  dan  bukan  sebuah  kejahatan,    yang  artinya  bahwa  terhadap pelanggaran tersebut terdakwa dapat dikenakan sanksi administratif.  Melalui putusan  majelis  hakim tersebut, tampak majelis hakim baik pada pengadilan negeri  maupun  pada  tingkat  kasasi  mencoba  untuk  menetapkan  sanksi pidana sebagai ultimum remedium dan bukan sebagai primum remedium, yaitu sebagaimana sanksi administratif yang dijatuhkan kepada terdakwa.

## SIM PULAN
Money Changer sangat rentan untuk terlibat baik secara langsung ataupun tidak  langsung  dalam  praktik  tindak  pidana  pencucian  uang.  Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi pencegahan  terjadinya  TPPU  oleh/melalui  KUPVA  BB  antara  lain:  Pertama, Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  /  Customer  Due  Dilligence;  Kedua, Pengaturan hukum yang jelas untuk mengatur Money Changer terutama bagi yang  tidak  berizin;  Ketiga,  kewajiban  pelaporan  transaksi  keuangan mencurigakan  dan  transaksi  keuangan  tunai  dari  Money  Changer  kepada PPATK;  Keempat,  penerapan  KUPVA  BB  oleh  Blueprint  sistem  pembayaran indonesia  di  tahun  2025  dalam  mencegah  dan  memberantas  TPPU.  Majelis Hakim dalam Perkara
No. 555/Pid.Sus/2021/Pn
Sby Jo. No. 1023k/Pid.Sus/2022  menyatakan  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  terbukti namun  bukan  perbuatan  pidana.  Adapun  tindakan  terdakwa  yang menggunakan  rekening  pribadi  dan  tidak  melapor  transaksi  yang  melebihi 25.000 USD telah melanggar PBI 18/20/PBI/2016. Sehingga atas tindakannya tersebut  terdakwa  dikategorikan  melakukan  pelanggaran  dan  bukan kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin,  dan  Zainal  Asikin.  (2012).  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 31.
Bank  Indonesia.  (2023).  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan
Terorisme
https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem- pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan- terrorisme/default.aspx. Bank Indonesia. (2023). Peraturan https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_182016.aspx. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  (2021), https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf98315 0475fc8c66303933313335.html.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  (2022), https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecfd3a927 6a11686c5323134373334.html.
I.  Made  Pasek  Diantha.  (2016).  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 152.
Kajian  Tipologi  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (2021),  Tindak  Pidana Pendanaan  Terorisme,  Dan  Pendanaan  Proliferasi  Senjata  Pemusnah Massal,  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hlm. 16.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  18/20/PBI/2016  tentang  Kegiatan  Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/10/PBI/2017  tentang  Penerapan  Anti Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  bagi Penyelenggara  Jasa  Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
Peter Mahmud  Marzuki.  (2005).  Penelitian  Hukum  Edisi Revisi, hlm 133-135. Surabaya: Kencana.
Prasetyantoko,  A.  2020.  Refleksi  Ulang  Tahun  Atma  Jaya  Ke-60  Manusia Unggul  Dan  Peduli  Transformasi  Perguruan  Tinggi  Menghadapi  Disrupsi . Penerbit Universitas  katolik indonesia Atma Jaya.
Soerjono Soekanto. (2019), Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singka t,
Depok: Rajawali Pers, hlm. 51,
Syahrijal  Syakur  dkk.  (2022).  Himpunan  Anotasi  Putusan  Perkara  Tindak Pidana  Pencucian  Uang Edisi Tahun 2022. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi  Keuangan (PPATK).
T. B. Irman. (2006), Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Bandung: MQS Publishing, hlm 14.
Undang-Undang  No.  4  tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan  Penguatan Sektor Keuangan.
Universitas  Negeri  Makassar.  (2018),  Jenis-Jenis  Data  Penelitian,  Diperoleh tanggal  29  September  2023  dari  https://penalaran-unm.org/jenis-jenis- data-penelitian/

## Yunus  Husein  (2021),  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money  Laundering)
Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional,  Indonesian  Journal  of Internasional Law vol. 1 No. 2, hlm. 342
Waskito,  Achmad  Budi.  2018.  “Implementasi  Sistem Peradilan  Pidana  Dalam Perspektif Integrasi.” Jurnal Daulat Hukum 1(1): 287–304.