Elastisitas dan Upaya Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banjarmasin

## Ananda Rizky Meidiani*, Saipudin
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
* Nandarizky5557@gmail.com

## Abstract
This  study  uses  a  quantitative  descriptive  approach  by  analyzing  the  Elasticity  and Efforts of Urban Land and Building Tax (PBB-P2) to GRDP in Banjarmasin City. The results obtained  are:  1)  the  calculation  of  the  elasticity  of  PBB-P2  on  the  GRDP  of  the  city  of Banjarmasin in 2014-2020 (7 years) has an average value of 4.60, which means that for every 1% change in PBB-P2 occurs, efforts can be made to increase GRDP by 4.60% so that the Government can optimizing potential tax opportunities as a multiplier effect on GRDP; 2) the calculation of PBB-P2 tax efforts on the GRDP of Banjarmasin City in 2013-2020 from year to year tend to have a relatively constant value, which ranges from 0.09 to 0.13 and has an average value of 0.11 or classified as very low, resulting in low awareness of the people of Banjarmasin City in paying taxes, especially PBB-P2 Banjarmasin City. In addition, there are a lot of vacant lands whose owners are outside the area, so Bakeuda Banjarmasin City has difficulty collecting PBB-P2.

## Keywords: Elasticity; Tax Effort; PBB-P2; GRDP; Banjarmasin

## Abstrak
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Deskriptif  Kuantitatif  dengan  melakukan analisis Elastisitas dan Upaya Pajak ( Tax effort ) PBB-P2 terhadap PDRB di Kota Banjarmasin. Hasil  penelitian  diperoleh:  1)  Hasil  perhitungan  elastisitas  PBB-P2  terhadap  PDRB  kota Banjarmasin pada tahun 2014-2020 (7 tahun) memiliki nilai rata-rata yakni 4,60 yang artinya setiap  terjadi  perubahan  PBB-P2  sebesar  1%  dapat  diupayakan  untuk  meningkatkan  PDRB sebesar  4.60%  Sehingga  dalam  hal  ini  Pemerintahan  Kota  Banjarmasin  mampu mengoptimalkan  peluang  potensi  pajak  sebagai multiplier  effect terhadap  PDRB;  2)  Hasil perhitungan  upaya  pajak  PBB-P2  terhadap  PDRB  Kota  Banjarmasin  tahun  2013-2020  dari tahun  ke  tahun  cenderung  mempunyai  nilai  yang  relatif  konstan,  yaitu  berkisar  antara  0,09 sampai dengan 0,13 dan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,11 atau tergolong sangat rendah dan hal ini dapat pula diartikan bahwa kesadaran masyarakat Kota Banjarmasin dalam membayar pajak PBB-P2 sangat rendah. Selain itu banyak terdapat lahan kosong yang pemiliknya berada diluar daerah, sehingga Bakeuda Kota Banjarmasin kesulitan untuk menagih PBB-P2.
Kata kunci : Elastisitas, Upaya Pajak, PBB-P2, PDRB, Banjarmasin

## PENDAHULUAN
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan (PBB -P2) merupakan salah satu pajak yang  awalnya  merupakan  pelimpahan  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak,  kemudian  diambil  alih menjadi Pajak Daerah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 melalui Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Banjarmasin pada tahun 2013 bersamaan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB). Problematika PBB-P2 pada awalnya karena banyaknya data PBB-P2 yang mengalami pergeseran peta, duplikasi, data hamparan belum dihapus oleh sistem yang dilimpahkan  oleh  KPP  PRATAMA  sehingga  pada  awalnya  pendapatan  PBB-P2  Kota Banjarmasin masih rendah.
Penetapan  target  PBB-P2  Kota  Banjarmasin  dilaksanakan  setiap  awal  tahun  oleh BAKEUDA  dengan  melakukan cleansing atau  data  ulang  terlebih  dahulu.  Kemudian  target yang ditetapkan sesuai dengan potensi dan kondisi atau keadaan di suatu tempat yang didukung oleh data data terbaru. Berikut ini merupakan Target dan Realisasi PBB-P2 dan Pajak Daerah Kota Banjarmasin (Juta Rupiah) yang dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :
Tabel 1
Target dan Realisasi PBB-P2 & Pajak Daerah Beserta Kontribusi Kota Banjarmasin
(Juta Rupiah) Tahun PBB-P2 (Juta Rupiah) Pajak Daerah (Juta Rupiah) Kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah (%) Target Realisasi Target Realisasi 2013 15.000 16.995 110.767 111.509 10.16 2014 16.750 17.097 126.664 134.414 7.90 2015 17.000 17.147 146.771 133.833 7.59 2016 28.000 23.169 169.780 156.819 9.37 2017 25.340 24.910 169.973 180.620 7.76 2018 25.000 26.364 177.959 190.036 9.49 2019 26.500 23.795 209.363 215.644 7.19 2020 17.000 20.258 157.030 168.140 6.81 Rata-rata 8.28
Sumber : Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Banjarmasin (Data diolah)
Berdasarkan  pada  Tabel  1  diatas,  menggambarkan  bahwa  Kontribusi  PBB-P2  terhadap Pajak Daerah Kota Banjarmasin pada tahun 2013-2020 cenderung mengalami penurunan dan jika  dilihat  berdasarkan  rata-ratanya  yakni  sebesar  8,28%.  Sedangkan  Grafik  Presentase Pencapaian PBB-P2 Kota Banjarmasin Tahun 2013-2020  yang dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut :

## Gambar 1 Grafik Pencapaian PBB-P2 Kota Banjarmasin tahun 2013-2020  (Persentase)

## Sumber : Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Banjarmasin
Berdasarkan  pada  gambar  1  diatas,  menggambarkan  bahwa  target  perolehan    PBB-P2 tercapai  dimana  realisasi  PBB-P2  lebih  besar  daripada  target  awal  yang  telah  ditetapkan sebelumnya, maka Target dan Realisasi PBB-P2 yang tercapai pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 (8 tahun) terjadi pada tahun 2013, 2014, 2015, 2018 dan 2020.
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  nilai  perolehan  PBB-P2  adalah  PDRB  yang merupakan  suatu  indikator  yang  dapat  digunakan  sebagai  tolak  ukur  dalam  pertumbuhan ekonomi  di  Kota  Banjarmasin.    Berikut  data  PDRB  atas  dasar  Harga  Konstan  (Menurut Lapangan Usaha) Kota Banjarmasin tahun 2013-2020 yang dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini:
Tabel 2
PDRB adhk (Menurut Lapangan Usaha) beserta laju pertumbuhan Kota Banjarmasin 2013-2020 (Juta Rupiah) Tahun PDRB adhk (Juta Rupiah) Pertumbuhan (%) 2013 15.400.540 6,93 2014 16.553.890 6,11 2015 17.511.610 5,79 2016 18.611.320 6,28 2017 19.801.580 6,40 2018 21.065.480 6.38 2019 22.356.630 6,12 2020 21.926.810 (1,91) Rata – rata 18.157.403 5.26
Sumber : BPS Kota Banjarmasin (Data diolah)
Berdasarkan  pada  tabel  2  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  PDRB  Atas  Dasar  Harga Konstan  Menurut  Lapangan  Usaha  Kota  Banjarmasin  pada  tahun  2013-2020  cenderung mengalami  kenaikan  secara  konstan  setiap  tahun  kecuali  pada  tahun  2019  dan  2020.  Laju pertumbuhan  PDRB  Kota  Banjarmasin  memiliki  rata-rata  sebesar  5.26%  dan  memiliki pertumbuhan  yang  positif,  kecuali  pada  tahun  2020  yang  mengalami  pertumbuhan  negatif sebesar – 1,91%.
Elastisitas adalah suatu cara untuk mengetahui derajat kepekaan perubahan pada suatu jenis penerimaan pajak terhadap perubahan yang terjadi pada faktor yang mempengaruhinya dalam hal ini perubahan perolehan PBB-P2 terhadap perubahan PDRB Kota Banjarmasin, sedangkan upaya pajak atau tax effort ialah nilai perbandingan antara hasil suatu kelola perpajakan dengan kemampuan  membayar  pajak  disuatu  lokasi  tertentu.  Kemampuan  membayar  pajak  suatu daerah lazim diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Pokok-pokok  dari  permasalahan  yang  ingin  dibahas  adalah:  1)  Bagaimana  tingkat elastisitas PBB-P2 terhadap PDRB di Kota Banjarmasin?; dan 2) Bagaimana upaya PBB-P2 terhadap PDRB di Kota Banjarmasin?
Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis tingkat elastisitas PBB-P2 terhadap PDRB di Kota Banjarmasin; dan 2) Untuk menganalisis Upaya Pajak PBB-P2 terhadap PDRB di  Kota Banjarmasin.

## KAJIAN PUSTAKA Pajak
Pajak dapat diartikan bahwa suatu kontribusi wajib kepada negara yang berhutang baik individu  maupun  kelompok  yang  bersifat  memaksa  sesuai  dengan  peraturan  Perundang- undangan yang berlaku tanpa mendapatkan balas jasa dan digunakan untuk kepentingan negara untuk  mencapai  kemakmuran  rakyat.  Fungsi  Pajak  dibagi  menjadi  2  (dua)  antara  lain  pajak Fungsi Penerimaan ( Budgetair ) dan Fungsi Pengaturan ( Regullered ) (Resmi, 2017: 3).

## Pendapatan Asli Daerah
PAD dapat diartikan bahwa sumber pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 23 Tahun 2014) dimana
sumber-sumbernya  dibagi  menjadi  4  (empat),  antara  lain  :  1)  Hasil  Pajak  Daerah;  2)  Hasil Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah; dan 4) Lain-lain PAD yang Sah.

## Pajak Daerah
Pajak  Daerah  dapat  diartikan  bahwa  suatu  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang berhutang  baik  individu  maupun  kelompok  yang  bersifat  memaksa  sesuai  dengan  peraturan Perundang-undangan  yang  berlaku  tanpa  mendapatkan  balas  jasa  dan  digunakan  untuk kepentingan negara untuk mencapai kemakmuran rakyat (UU PDRD).
Pajak Daerah di Kota Banjarmasin dibagi menjadi 9 (Sembilan), antara lain : 1) Pajak Hotel; 2) Pajak Restoran; 3) Pajak Hiburan; 4) Pajak Reklame; 5) Pajak Parkir; 6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2); 7) Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan (BPHTB); 8) Pajak Penerangan Jalan; dan 9) Pajak Sarang Burung Walet.

## PBB-P2
PBB-P2 dapat diartikan bahwa Pajak Pajak yang dimiliki oleh individu atau lembaga berupa sumber Kepemilikan hak atas katas bumi yang memiliki kekuasaan dan memperoleh manfaat  atas bumi dan/atau Bangunan yang berada pada kawasan Perdesaan dan Perkotaan. (UU PDRD).
Subyek PBB – P2 yang dimaksud yakni individu atau lembaga yang memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki kekuasaan, dan memperoleh atas bangunan kecuali  pada  kawasan  perkebunan,  perhutanan  dan  pertambangan  (UU  PDRD),  sedangkan Obyek  PBB  –  P2  adalah  Bumi  dan/atau  Bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai,  dan/atau dimanfaatkan baik pribadu atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (UU PDRD).
Obyek pajak yang dikenakan PBB-P2 yang dimaksud, yakni : 1) jalan lingkungan yang merupakan  dalam  suatu  kesatuan  dalam  satu  komplek  bangunan  seperti  hotel,  pabrik,  dan emplasemen; 2) jalan tol; 3) kolam renang; 4) pagar mewah; 5) tempat olahraga; 6) galangan kapal/dermaga;  7)  taman  mewah;  8)  tempat  penampungan/kilang  minyak,  air,  gas,  &  pipa minyak; dan 9) menara.
Obyek  pajak  yang  tidak  dikenakan  PBB-P2  ialah  objek  pajak  yang  digunakan  oleh Pemerintah  Daerah  dalam  menyelenggaraan  pemerintahan  serta  digunakan  untuk  melayani kepentingan  di  bidang  umum  seperti  ibadah,  sosial,  kesehatan,  pendidikan  dan  kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakukan  timbal  balik  serta  badan  atau  perwakilan  lembaga  internasional  yang  ditetapkan dengan Peraturan Kemenkeu.
Tarif PBB-P2 Kota Banjarmasin :  1) NOJP dibawah Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah), maka tarif PBB-P2 ditetapkan yaitu sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen); 2) NOJP antara Rp 500.000.000 – Rp 1.000.000.000 (lima ratus juta rupiah sampai dengan satu milyar  rupiah),  maka  tarif  PBB-P2  yang  ditetapkan  yaitu  sebesar  0,09%  (nol  koma  nol sembilan  persen);  dan  3)  Tarif  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  untuk NOJP  diatas  Rp  1.000.000.000  (satu  milyar  rupiah),  maka  tarif  PBB-P2  yang  ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) (Perda Banjarmasin No 29 Tahun 2014).
Rumus  Perhitungan  PBB-P2  Kota  Banjarmasin  :  1) Jika  NOJP  dibawah  Rp 500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah), maka PBB-P2 Kota Banjarmasin adalah 0,15% x (NJOP – NJOPTKP); 2) Jika NOJP diantara Rp 5000.000.000 – Rp 1.000.000.000 (Lima Ratus Juta sampai dengan satu milyar rupiah), maka PBB-P2 Kota Banjarmasin adalah 0,09% x (NJOP – NJOPTKP); dan 3) Jika NOJP diatas Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah), maka PBB-P2 Kota Banjarmasin adalah 0,15% x (NJOP – NJOPTKP).

## PDRB
PDRB  dapat  diartikan  bahwa  suatu  indikator  yang  digunakan  untuk  mengetahui perkembangan terkait dengan kegiatan perekonomian di suatu wilayah dengan menggunakan tiga  pendekatan  antara  lain  :  1)  Pendekatan  Produksi;  2)  Pendekatan  Pendapatan;  dan  3) Pendekatan  Pengeluaran  serta  menggunakan  dua  jenis  harga  yakni  :    1)  Atas  Dasar  Harga Berlaku; 2) Atas Dasar Harga Konstan (BPS Kota Banjarmasin).

## Elastisitas Pajak
Elastisitas  Pajak  dapat  diartikan  suatu  metode  untuk  mengukur  tingkat  kepekaan perubahan  suatu  jenis  penerimaan  pajak  terhadap  perubahan  pada  faktor  yang mempengaruhinya (Mahi, 2005:43).
Kriteria  elastisitas  pajak  (Halim,  2014:92)  yang  dimaksud,  antara  lain  :  1)  Jika  nilai elastisitas lebih besar dari 1 (ε>1) dapat dikategorikan sebagai elatis yang berarti bahwa setiap terjadi perubahan PBB-P2 sebesar 1% akan menyebabkan perubahan pada PDRB yaitu sebesar lebih  dari  1%;  2) Jika  nilai  elastisitas  lebih  kecil  dari  1  (ε<1)  dapat  dikategorikan  sebagai inelatis yang berarti bahwa setiap terjadi perubahan PBB-P2 sebesar 1% akan menyebabkan perubahan pada PDRB yaitu sebesar lebih dari 1%; dan (3) Elastis Uniter sama dengan 1 (ε=1) dapat dikategorikan sebagai elastis uniter yang berarti bahwa setiap terjadi perubahan PBB-P2 dan PDRB sama-sama sebesar 1%. (Halim, 2014:92)

## Tax Effort
Tax  Effort dapat  diartikan  bahwa  suatu  perbandingan  antara  sistem  pajak  dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah atau yang biasanya digunakan adalah untuk  indikator  kemampuan  membayar  pajak  disuatu  daerah  adalah  PDRB.  Jika  terjadi peningkatan pada PDRB maka teradi pula peningkatan pada kemampuan wajib pajak daerah dalam membayar pajak, begitupun sebaliknya (Lalu Karyawan, 2002: 23).

## Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu berjudul "Analisis Elastisitas Pajak dan Tax Effort BPHTB Sesudah Pengalihan Pajak Daerah (Studi Kabupaten Gresik dan Lamongan)" yang diteliti oleh Yustika Sri  Sujarwati  (2018)  yang  menunjukkan  hasil  penelitian  bahwa  Elastisitas  dan Tax  Effort BPHTB di Kabupaten Gresik dan Lamongan sama-sama berada di kategori inelastis dan high capacity and low effort .
Penelitian  terdahulu  berjudul  "Analisis  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kota Medan" yang  diteliti  oleh  Fahrurozzi  Lubis  (2018)  menunjukkan  hasil  penelitian  bahwa    efektivitas PBB terhadap PD, Kontribusi dan Tax Ratio dalam penerimaan PBB di Kota Medan pada tahun 2002-2015 termasuk dalam kategori sangat efektif, sangat kurang, dan sangat rendah.
Penelitian  terdahulu  berjudul  "Analisis  Upaya  Pajak  Daerah  ( Tax  Effort )  Dalam Mendukung Peningkatan PAD Kota Palopo" yang diteliti oleh A. Dahri Adi Patra Ls (2017) menunjukkan hasil penelitian bahwa upaya PAD Kota Palopo tergolong sangat baik, elastisitas pajak  daerah  tergolong  elastis,  potensi  pajak  daerah  kota  Palopo  tergolong  sangat  potensial serta  efektivitas  pajak  daerah  termasuk  sangat  efektif.  Sedangkan  pada  peta  potensi  daerah sebagai perpaduan antara potensi pajak daerah dan tax effort dapat dinyatakan bahwa potensi, kemampuan  pengelolaann  dan  laju  pertumbuhan  pajak  daerah  tinggi,  maka  kebijakan  dan strategi yang perlu dilakukan dengan melakukan promosi dan ekspansi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi.

## METODE Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yakni  pendekatan  kuantitatif  dengan  menggunakan rumus analisis Elastisitas dan Upaya Pajak PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin. Definisi Operasional Variabel

## Elastisitas Pajak
Elastisitas Pajak dapat diartikan bahwa suatu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan PBB-P2 terhadap perubahan PDRB Kota Banjarmasin (Raksaka Mahi, 2005: 43). Satuan yang digunakan dalam menghitung elastisitas pajak yakni Koefisien Elastisitas.

## Tax Effort
Upaya  Pajak  dapat  diartikan  bahwa  perbandingan  antara  Sistem  Pajak  (PBB-P2) dengan Kemampuan atau kapasitas pajak di suatu wilayah (PDRB Kota Banjarmasin) (Lalu Karyawan, 2002: 23). Satuan yang digunakan dalam menghitung Upaya Pajak adalah Persen.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah  dokumentasi  dari  berbagai Website  seperti  BPS  Kota  Banjarmasin.  Selain  itu,  peneliti  juga  menggunakan  studi kepustakaan dari berbagai jurnal dalam penelitian sebelumnya serta melakukan wawancara di BAKEUDA Banjarmasin.
Metode Analisis Data Analisis Elastisitas PBB-P2 Terhadap PDRB Kota Banjarmasin
Analisis Elastisitas PBB-P2 terhadap PDRB menggunakan persamaan berikut:
𝜀 𝑃𝐵𝐵−𝑃2 𝑡ℎ𝑑𝑃𝐷𝑅𝐵  =  𝑃𝐷𝑅𝐵  𝑃𝐵𝐵−𝑃2 𝑥 𝑃𝐵𝐵−𝑃2 𝑃𝐷𝑅𝐵
Keterangan: ε  = Nilai Elastisitas (Koefisien Elastisitas)
 PDRB   = Perubahan PDRB (Juta Rupiah)
 PBB–P2 = Perubahan Realisasi PBB-P2 (Juta Rupiah)

## PDRB   dan PBB-P2 menggunakan satuan Juta Rupiah
Menurut  Halim  (2004:94),  kriteria  elastisitas  tersebut  akan  diperoleh  pada  jenis elastisitas sesuai dengan tabel 3 sebagai berikut  :
Tabel 3 Kriteria Elastisitas Pajak Koefisien Elastisitas Kriteria Elastisitas Pajak  > 1 Elastis/Sangat Peka  < 1 Inelastis/Tidak Peka  = 1 Uniter/Peka
Sumber : Halim (2004:94)
Analisis Upaya Pajak (Tax Effort) PBB-P2 Terhadap PDRB Kota Banjarmasin Analisis Upaya Pajak ( Tax Effort ) PBB-P2 terhadap PDRB menggunakan persamaan berikut:
Tax Effort = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐵𝐵−𝑃2
𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑥 100%
Keterangan:
Tax Effort = Nilai Upaya Pajak (%) PDRB  dan PBB-P2 dalam Juta Rupiah

## HASIL DAN ANALISIS Hasil Analisis Elastisitas PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin
Setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus, hasil dari perhitungan elastisitas PBB-P2 terhadap PDRB di Kota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini :
Tabel 4.
Perhitungan Elastisitas PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin Tahun 2013-2020 (Juta Rupiah)
Tahun PBB-P2 (Juta Rupiah) PDRB (Juta Rupiah)  PBB-P2 (Juta Rupiah)  PDRB (Juta Rupiah) Elastisitas (%) Kategori 2013 16.995 15.400.540 - - - - 2014 17.097 16.553.890 0.102 1.153.350 11,68 Elastis 2015 17.147 17.511.610 0.050 0.957.720 18,75 Elastis 2016 23.169 18.611.320 6.022 1.099.710 0,23 Inelastis 2017 24.910 19.801.580 1.741 1.190.260 0,86 Inelastis 2018 26.364 21.065.480 1.454 1.263.900 1,09 Elastis 2019 23.795 22.356.630 (2.569) 1.291.150 -0,53 Inelastis 2020 20.258 21.926.810 (3.537) (0.429.820) 0,11 Elastis Rata-rata 0.466 0.932.324 4,60 Elastis
Sumber : Hasil Olah data menggunakan Ms Excel
Dari  tabel  4  diatas, dapat  digambarkan  pada  hasil  perhitungan  elastisitas  PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin tahun 2014-2020  atau dalam kurun waktu 7 tahun memiliki nilai  rata-rata  sebesar  4,60  yang  dapat  dikategorikan  sebagai elastis  atau  sangat  peka yang berarti  bahwa  setiap  terjadi  perubahan  PBB-P2  sebesar  1%  dapat  diupayakan  untuk meningkatkan PDRB sebesar 4.60%.  Jika dilihat berdasarkan kategori dalam kurun waktu satu tahun, yang termasuk elastis terjadi pada tahun 2014, 2015, 2018 dan 2020; sedangkan untuk kategori yang bersifat inelastis terkadi pada tahun 2016; 2017; dan 2020.

## Hasil Analisis Upaya Pajak PBB-P2 Terhadap PDRB Kota Banjarmasin
Setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus, hasil dari perhitungan upaya pajak PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut:

## Gambar  2

## Perhitungan Upaya Pajak PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin Tahun 2013-2020 (Persentase)

## Sumber : Hasil Olah data menggunakan Ms Excel
Berdasarkan pada gambar 2, dapat menunjukkan bahwa hasil perhitungan upaya pajak PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin tahun 2013-2020 memiliki nilai setiap tahunnya cenderung konstan yaitu berkisar antara 0,09 % sampai dengan 0,13 % dan dengan nilai rata- rata  sebesar  0,11  atau  tergolong  sangat  rendah,  dapat  diartikan  bahwa tax  effort PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin termasuk rendah yang berarti bahwa kapasitas pajak PBB- P2 belum sepenuhnya maksimal.
0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 P er sent a se Tax Effort PBB-P2 Terhadap PDRB Kota Banjarmasin Tahun 2013 - 2020 Tax Effort Average

## Pembahasan Hasil Penelitian

## Analisis Elastisitas PBB-P2 terhadap PDRB
Dari  tabel  4  diatas,  dapat  digambarkan  pada  hasil  perhitungan  elastisitas  PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin tahun 2014-2020  atau dalam kurun waktu 7 tahun memiliki nilai rata-rata sebesar 4,60 yang dapat dikategorikan sebagai elastis atau sangat peka, artinya setiap  terjadi  perubahan  PBB-P2  sebesar  1%  dapat  diupayakan  untuk  meningkatkan  PDRB sebesar 4.60%.  Jika dilihat berdasarkan kategori dalam kurun waktu satu tahun, yang termasuk elastis terjadi pada tahun 2014, 2015, 2018 dan 2020; sedangkan untuk kategori yang bersifat inelastis terkadi pada tahun 2016; 2017; dan 2020.
Hasil  penelitian  ini  berhubungan  positif  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh A. Dahri Adi Patra Ls (2017) yang menyebutkan bahwa tingkat elastisitas pajak daerah mempengaruh pertumbuhan ekonomiterhadap Pertumbuhan pajak daerah, terutama pada PBB- P2.  Berarti  elastisitas  pajak  daerah  selama  5  tahun  (2011-2015)  tergolong  elastis,  secara otomatis  Pemerintah  Kota  Palopo  mampu  mengoptimalkan  peluang  potensi  pajak  (terutama peningkatan realisasi PBB-P2) sebagai multiplier effect dari pertumbuhan ekonomi. Analisis Upaya Pajak PBB-P2 terhadap PDRB
Hasil perhitungan upaya pajak PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin tahun 2013- 2020 dari tahun ke tahun cenderung mempunyai nilai yang relatif konstan, yaitu berkisar antara 0,09 sampai dengan 0,13 dan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,11 atau tergolong sangat rendah yang  berarti  pula  menunjukkan  rendahnya  kesadaran  masyarakat  Kota  Banjarmasin  dalam membayar pajak, terutama PBB-P2 Kota Banjarmasin. Selain itu banyak terdapat lahan kosong yang pemiliknya berada diluar daerah, sehingga Bakeuda Kota Banjarmasin kesulitan untuk menagih PBB-P2. Hasil penelitian ini berhubungan positif dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahrurrozi Lubis (2018) yang menyebutkan bahwa Tax Ratio diperoleh Kota Medan terlihat selama kurun waktu 15 tahun terakhir dari tahun 2002 hingga tahun 2016, Tax Ratio yang diperoleh Kota Medan sebagai salah satu ukuran kinerja pajak daerah menunjukkan kenaikan dan penurunan ( fluktuatif ) setiap tahunnya, sehingga kemampuan masyarakat dalam membayar  pajak  ( ability  to  pay )  di  Kota  Medan  selama  kurun  waktu  15  tahun  pengamatan tergolong  sangat  rendah  sehingga  mengakibatkan  terjadinya  tekanan  fiskal  dimana  daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi daerah maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintahan pusat.

## PENUTUP Implikasi Hasil Penelitian Implikasi Teoritis
Berdasarkan Penelitian tersebut dapat dikemukakan Implikasi Teoritis sebagai berikut: (1) Hasil perhitungan elastisitas PBB-P2 terhadap PDRB kota Banjarmasin pada tahun 2014- 2020 (7 tahun) termasuk dalam kategori elastis sehingga Pemerintah Kota Banjarmasin mampu mengoptimalkan  peluang  PBB-P2  sebagai multiplier  effect terhadap  PDRB.  (2)  Hasil perhitungan  upaya  pajak  PBB-P2  terhadap  PDRB  Kota  Banjarmasin  tahun  2013-2020 tergolong sangat rendah sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam membayar PBB-P2, selain itu juga terdapat banyak pemilik lahan kosong berada di luar daerah sehingga mengalami kesulitan saat menagihnya.

## Implikasi Praktis
Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  oleh  pihak  yang  terkait  berusaha  untuk meningkatkan  upaya  pajak  ( tax  effort )  PBB-P2  seperti  berikut  :  1)  Melunasi  utang  PBB-P2 pada saat jual beli tanah dan membayar BPHTB terlebih dahulu; 2) Kewajiban lunas PBB-P2 sebagai  syarat  mengurus  izin  usaha;  3)  Kewajiban  lunas  PBB-P2  sebagai  syarat  Mengurus gedung  perkawinan  (kerjasama  dengan  capil,  BPN  (bimbingan  pra  nikah));  4)  Jemput  bola, yaitu  menggunakan  mobil  keliling  (diadakan  beberapa  keluruhan  secara  bergiliran)  untuk
wajib  pajak  membayar  PBB-P2;  dan  5)  Melaksanakan  sosialisasi  yang  berupa  Pemasangan baliho, spanduk).

## Keterbatasan Penelitian
Selama  proses  penyusunan  proposal  sampai  dengan  pembahasan  dan  pembuatan kesimpulan  skiripsi  ini,  penulis  mendapati  beberapa  kendala,  antara  lain  :  (1)  Keterbatasan referensi  dimana  penulis  sulit  menemukan  buku  yang  berhubungan  dengan  pembahasan elastisitas dan  upaya pajak PBB-P2 dan PDRB sulit ditemukan dan penulis sudah berusaha untuk  mendapatkan  pada  Perpustakaan  Umum  ULM  dan  Gramedia;  (2)  Keterbatasan konsultasi secara langsung dengan Dosen Pembimbing sehingga untuk waktu konsultasi secara langsung  juga  terbatas  dan  konsultasi  yang  sering  dilakukan  adalah  melalui  media  online dianggap kurang efektif.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  pada  bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : (1) Hasil perhitungan elastisitas PBB-P2 terhadap PDRB kota Banjarmasin pada tahun 2014-2020 (7 tahun) memiliki nilai rata- rata yakni  4,60 yang artinya  setiap terjadi perubahan PBB-P2 sebesar 1% dapat  diupayakan untuk  meningkatkan  PDRB  sebesar  4.60%  Sehingga  Pemerintah  mampu  mengoptimalkan peluang potensi pajak sebagai multiplier effect terhadap PDRB. (2) Hasil perhitungan upaya pajak  PBB-P2  terhadap  PDRB  Kota  Banjarmasin  tahun  2013-2020  dari  tahun  ke  tahun cenderung mempunyai nilai yang relatif konstan, yaitu berkisar antara 0,09 sampai dengan 0,13 dan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,11 atau tergolong sangat rendah sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat Kota Banjarmasin dalam membayar pajak, terutama PBB-P2 Kota  Banjarmasin.  Selain  itu  terdapat  banyak  lahan  kosong  yang  pemiliknya  berada  diluar daerah, sehingga Bakeuda Kota Banjarmasin kesulitan untuk menagih PBB-P2.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa hal yang penulis sarankan, antara lain : (1) Perubahan peningkatan nilai PDRB Kota Banjarmasin mempunyai tingkat pengaruh positif terhadap Penerimaan PBB-P2 Kota Banjarmasin, sehingga perlu diupayakan oleh pihak terkait untuk menstimulan peningkatan PDRBadhk kota Banjarmasin dan peningkatan Upaya Pajak  PBB-P2  melalalui  Usaha  usaha  untuk  meningkatkan  Penerimaan  PBB-P2;  (2)  Ada beberapa cara yang sudah dilakukan oleh BAKEUDA dalam meningkatkan upaya peningkatan PBB-P2 ( Tax Effort ), dan pelaksanaannya hendaknya dilakukan pengelolaan lebih baik, antara lain  :  (a)  Melunasi  utang  PBB-P2  pada  saat  jual  beli  tanah  dan  membayar  BPHTB  terlebih dahulu; (b) Kewajiban lunas PBB-P2 sebagai syarat mengurus izin usaha; (c) Kewajiban lunas PBB-P2  sebagai  syarat  Mengurus  gedung  perkawinan  (kerjasama  dengan  capil,  BPN (bimbingan  pranikah);  (d)  Jemput  bola  dengan  menggunakan  mobil  keliling  (diadakan beberapa keluruhan secara bergiliran) untuk wajib pajak membayar PBB-P2; dan (e) Sosialisasi yang  berupa  Pemasangan  baliho  dan  spanduk;  dan  (3)  Kepada  Mahasiswa  yang  akan melakukan penelitian, dapat pula melakukan penelitian yang berfokus pada komponen selain PBB-P2  yang  berpengaruh  terhadap  PDRB  atau  dapat  juga  melakukan  penelitian  dengan menganalisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pembayaran PBB-P2 kota Banjarmasin atau pada lokasi di Kabupaten atau Kota lainnya.

## BIBLIOGRAPHY
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  dan  Keuangan.  (2018,  Agustus  31). Pajak  Daerah. , www.djpk.kemenkeu.go.id/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf.      Diakses  pada  25 Agustus 2020
Fitriadi. (2021, Juli 5). Elastisitas dan Tax Effort PBB-P2 Terhadap PDRB Kota Banjarmasin. (A. R. Meidiani, Interviewer)
Halim, A. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Kamilatussaniah,  P.  (2017). Analisis  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan . http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/1984
Karyawan,  L.  2002.  Efisiensi,  Efektivitas  dan  Elastisitas  Pajak  Hotel  dan  Restoran  di  Kota Mataram  Nusa  Tenggara  Barat. Tesis S2  Program  Pasca  Sarjana  MEP UGM . Yogyakarta.
Mahi,  R.  (2005).  Manajemen  Keuangan  Daerah  di  Era  Otonomi. Majalah  Usahawan Indonesia, 34 (12), 3-7. Mardiasmo. (2016). Perpajakan Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Muzdalifah,  M.  (2018).  Potensi  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Perkotaan  Pedesaan  (PBB-P2) Kota Banjarmasin. Ecoplan : Journal of Economics and Development Studies, 1(1), 21– 26. https://doi.org/10.20527/ecoplan.v1i1.4
Patra,  A.  D.  A.  (2015).  Analisis  Upaya  Pajak  Daerah  (Tax  Effort  )  dalam  Mendukung Peningkatan PAD Kota Palopo. Prosiding Seminar Nasional , 03(1), 72–81.
Peraturan  Daerah  No  29  Tahun  2014 Peraturan  Daerah  (PERDA)  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan . Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 53. Banjarmasin
Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Media Hukum , 184.
Resmi, S. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat Siahaan,  M.  P.  (2016). Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (Revisi  ed.).  Jakarta:  Rajawali Pers.
Supramono,  Theresia  Woro  Damayanti.  2016.  Perpajakan  Indonesia  Edisi  Revisi  2009.
Yogyakarta: Penerbit Andi.
Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009 Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah .  15  September  2009.  Lembaran  Negara  Republik  Indoneesia  Tahun  2009, Nomor 130. Jakarta.
Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 Pemerintahan  Daerah .  30 September  2014.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244. Jakarta.
Yunanto, L. 2011. Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Ekonomi & Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Yustika, S. S. (2018). Analisis Elastisitas Pajak dan Tax Effort Bea Perolehan Hak atas Tanah dan  Bangunan  (BPHTB)  Sesudah  Pengalihan  Pajak  Daerah. Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi , 16.