## ANALISIS PERSEPSI APOTEKER DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA TERHADAP PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA APOTEK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## PHARMACIST PERCEPTION ANALYSIS AND AFFECTING FACTOR  TOWARD NATIONAL HEALTH  INSURANCE PAYMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN PHARMACIES AT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Novita Kaswindiarti 1) , Satibi 1) , Diah Ayu Puspandari 2)
1) Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
2) Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

## ABSTRAK
BPJS kesehatan sebagai pelaksana  sistem  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam memenuhi pelayanan kesehatan pada peserta,  melakukan  kerjasama  dengan  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  (FKTP)    seperti    klinik  pratama  dan  dokter  keluarga serta  fasilitas  penunjuang  seperti  Apotek  Rujuk  Balik  (PRB)  untuk  memberikan  pelayanan  obat.  klinik  pratama  harus  memiliki Apoteker  atau  melakukan  kerjasama  untuk  melakukan  pelayanan  kefarmasian  (apotek  klinik).    Dokter  keluarga  harus  memiliki jejaring  dengan  apotek  (apotek    jejaring).  Pada  ketiga  jenis  Apotek  ini  terdapat  perbedaan  mekanisme  sistem  pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik apoteker, dan jenis tempat praktek apoteker terhadap persepsi apoteker,  serta  untuk  mengetahui  apakah  terdapat    perbedaan  persepsi  apoteker  pada  apotek  PRB,  apotek  klinik  pratama  dan Apotek jejaring tentang pelaksanaan sistem pembayaran (kapitasi atau pembayaran langsung) di era JKN. Penelitian ini dilakukan di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan  desain  observasi  cross sectional, dengan  menggunakan  keseluruhan  populasi  apoteker    yang bersedia  mengisi  kuisioner,  yaitu  sebanyak  48  responden  dari    apotek  program  rujuk  balik,  apotek  klinik  pratama  dan  apotek jejaring. Persepsi tentang sistem pembayaran di bagi menjadi 4 indikator yaitu indikator profit, klaim biaya, perjanjian kerjasama, dan  pelayanan. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa  jenis  tempat  praktek  berpengaruh  signifikan   pada  persepsi  indikator  profit dengan  nilai  sig  0,025  dan  pada  indikator  pelayanan  (sig    0,007).  Tingkat  pendidikan  berpengaruh  signifikan  terhadap  persepsi indikator  klaim  biaya  (nilai  sig  0,038).  Usia  dan  lama  praktek  berpengaruh  signifikan  terhadap  persepsi  indikator  perjanjian kerjasama  (sig 0,042 dan 0,043). Perbedaan persepsi apoteker untuk indikator profit terjadi antara apoteker PRB, klinik pratama dan jejaring  (p=0,003). Perbedaan persepsi apoteker untuk indikator pelayanan menunjukkan adanya perbedaan persepsi apoteker PRB,  klinik  pratama  dan  jejaring  (p=0,001).  Untuk  Indikator  klaim  biaya  dan  perjanjian  kerjasama  tidak  terdapat  perbedaan persepsi antara apoteker di Apotek PRB dan Apotek jejaring.

## Kata kunci: persepsi, apoteker, sistem pembayaran, kapitasi, JKN

## ABSTRACT
BPJS  as  National  Health  Insurance  System  (JKN)  organizer  gives  health  services  of  the  participants    by  doing  the cooperation with the First Level of Health Facilities (FKTP) and family doctor, and also with the supporting  facilities like the Referral Program  Pharmacies  (RPP)  to  give  drugs  services.  Primary  Clinics  must  have  a  pharmacist    or  doing  the  cooperation  for pharmaceutical  care  (Clinics  Pharmacies)    and  family  doctor  must  have  networking  with  pharmacy  (pharmacy  networks).  This cooperation  set out the  different  forms of   cooperation among the  three  pharmacies.  This study aimed  to  determine the  effect  of pharmacist characteristics, and the type of practice of pharmacists' with perceptions of pharmacists, and to determine whether there are  differences  in  the  perception  of  the  pharmacist  in  the  referral  program  pharmacy,  pharmacies  Clinic  Primary  and  pharmacy networks on the implementation of payment systems (capitation or direct payments). This research was conducted in Yogyakarta Province with the cross sectional observation design, by using a total population of 48 pharmacists as respondents from the referral program  pharmacy,  Primary  Clinical  pharmacy  and  pharmacy  networks.  Perceptions  of  the  payment  system  is  divided  into  four indicators: profit indicators, claims costs, cooperation agreements, and service. The results showed that this type of practice effect on the perception of the indicators profit (sig 0.025) and the service indicator (sig 0.007).  Degree of education  affect the perception indicators of claims costs (sig 0,038).  Age and type of practices influence the perception of indicator and the cooperation agreement (sig 0.042 and 0.043). Differences in perception of pharmacists to profit indicator occurs between pharmacists RPP, Primary Clinic and Networking (p = 0.03). Differences in perception of pharmacists for service indicator shows the differences in the perception of pharmacists  RPP,  Primary  Clinic  and  Networking  (p  =  0.001).  There  is  no  difference  perception  between  the  pharmacist  in  the pharmacy RPP and Pharmacy Network about claims indicators  and the cooperation agreement indicators.
Keywords: perception, pharmacists, payment system, capitation, JKN

## Korespondensi
Novita Kaswindiarti, S. Farm., Apt Magister Manajemen Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Email   : novita_222@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Pelayanan  jaminan  kesehatan  dapat terlaksana secara nasional dengan dilakukannya perjanjian  kerjasama  antara  BPJS  dan  fasilitas kesehatan  yang  ada  diseluruh  Indonesia. Fasilitas  kesehatan  yang  bekerja  sama  dengan
Accepted : 20 September 2015
Published : 31 Desember 2015
BPJS  Kesehatan  berupa  fasilitas  kesehatan tingkat  pertama  dan  fasilitas  kesehatan  rujukan tingkat  lanjutan  (Kemenkes  RI,  2013).  Fasilitas Kesehatan  tingkat  pertama  yang  bekerja  sama dengan BPJS Kesehatan harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan
komprehensif  berupa  pelayanan  kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, termasuk pelayanan penunjang, seperti pelayanan kefarmasian sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.  Fasilitas  kesehatan  yang tidak memiliki sarana penunjang wajib membangun  jejaring  dengan  sarana  penunjang. Fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  yang  tidak memiliki  sarana  kefarmasian  dan  juga  tidak dapat  menunjukkan  bukti  kerjasama  dengan sarana kefarmasian tidak akan dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (Kemenkes RI,  2013).  Partisipasi  apotek  dalam  sistem jaminan  kesehatan  nasional  dapat  dilakukan dengan  menjadi  apotek  fasilitas  kesehatan tingkat  pertama  yang  bekerja  sama  langsung dengan  BPJS  untuk  menjamin  kebutuhan  obat rujuk  balik  atau  menjalin  kerjasama  dengan praktek dokter yang mendaftar menjadi anggota BPJS, sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, merupakan  Provinsi  yang  memiliki  cukup banyak  apotek,  yaitu  sekitar  590  apotek  (IAI DIY,  2014).  Hanya  sedikit  apotek  yang berhubungan  langsung  dengan  BPJS  kesehatan, yaitu hanya apotek program rujuk balik. Hal ini tentu  saja  mempersulit  akses  masyarakat terhadap obat, apalagi dengan pelaksanaan JKN ini diharapkan banyak apotek yang memberikan pelayanan  dan  menjadi  provider  (Rubiyanto, 2014). Menurut data BPJS Kesehatan DIY, apotek program  rujuk  balik  di  Provinsi  DIY  hanya berjumlah 12 apotek,  sedangkan jumlah dokter keluarga  sebagai  fasilitas  kesehatan  tingkat pertama  sebanyak  124  dan  16  klinik  pratama. (Hendrawan,  2015).  Untuk  apotek  komunitas lainnya,  hanya  melakukan  kerjasama  dengan dokter keluarga. Besar kecilnya penerimaan jasa pelayanan yang diterima oleh sarana kefarmasian  sangat  variatif  tergantung  dengan perjanjian  antara  sarana  pelayanan  kefarmasian dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang
telah.  Ketentuan  tentang  berapa  besaran  yang diterima atas pelayanan resep pasien BPJS hanya tertuang  melalui  kerjasama  antara  dokter keluarga dengan sarana pelayanan kefarmasian.
Konsep  profit  pada  sarana  kefarmasian saat  ini  tidak  lagi  tergantung  pada  volume penjualan  obat  dan  bahan  habis  pakai  untuk pasien  peserta  JKN,  melainkan  tergantung kepada kemampuan manajemen farmasi, farmakoekonomi  dan  farmakoterapi  apoteker dalam  melakukan  pelayanan  kefarmasian  baik dalam  proses  manajemen  sarana  kefarmasian ataupun pelayanan farmasi klinik kepada pasien (Sudarsono, 2014). Berbagai problematika apotek,  diantaranya  adalah  apotek  yang bekerjasama  secara  langsung  dengan  BPJS dibatasi,  tidak  ada  skema  kapitasi  untuk apoteker  di  apotek,  kapitasi  diberikan  oleh dokter  maka  apotek  bergantung  kepada  dokter, sehingga  apotek  yang  menjalankan  kerjasama dengan  dokter  keluarga  belum  meningkatkan omset  apotek  secara  signifikan  (Ardiningtyas, 2015).
Pada  penelitian  ini  peneliti  ingin mengetahui  bagaimana  sistem  pembayaran pada  era  JKN  dalam  hal  ini  sistem  kapitasi untuk apotek klinik pratama dan apotek jejaring, serta sistem pembayaran langsung untuk apotek PRB  di  fasilitas  penunjang  dilihat  dari  sudut pandang  apoteker  yang  terkait  dengan  sistem pembayaran,  baik  yang  bekerjasama  langsung dengan  BPJS  yang  bekerjasama  dengan  dokter keluarga,  maupun  yang  praktek  pada  klinik pratama,  dan  faktor-faktor  apa  saja  yang mempengaruhi persepsi apoteker.

## METODE
Rancangan penelitian ini adalah penelitian  observasi  dengan  pendekatan  cross sectional dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif, observasi dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden.  Responden  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  populasi,  yaitu  apoteker  yang praktek pada apotek PRB, apotek klinik pratama dan  apotek  jejaring.  Penelitian  ini  merupakan penelitian korelasional dan komparatif. Penelitian korelasional bertujuan untuk mengetahui  pengaruh    karakteristik  apoteker
terhadap  persepsi  apoteker  tentang  sistem pembayaran  (hipotesis  1),  serta  pengaruh  jenis tempat  praktek  apoteker  terhadap    persepsi apoteker  (hipotesis  2).  Persepsi  tentang    sistem pembayaran  dibagi  menjadi  4  indikator,  yaitu indikator profit, klaim biaya, perjanjan kerjasama dan pelayanan. Penelitian komparatif bertujuan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya perbedaan  persepsi  apoteker  pada  tiga  tempat praktek profesi yang berbeda, yaitu pada apotek program rujuk balik, apotek klinik pratama, dan apotek jejaring (hipotesis 3).
Penelitian  ini  dilakukan  di  fasilitas kesehatan  penunjang  yaitu  apotek  program rujuk  balik  (10  apotek,  20  apoteker),  apotek klinik  pratama  (6  apotek,  10  apoteker)  ,  dan apotek  jejaring  (7  apotek,  18  apoteker)  yang merupakan jaringan kerjasama BPJS atau dokter keluarga  di  Provinsi  DIY.  Sehingga  total responden  pada  penelitian  ini  adalah  48 responden.
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  kuisioner    yang  memuat  pernyataan tentang sistem pembayaran yang dilakukan oleh apotek  dengan  BPJS  atau  dengan  dokter keluarga yang dirasakan oleh apoteker, meliputi profit,  klaim  biaya  obat,  perjanjian  kerjasama yang  dilakukan,  serta  pelayanan,  yang  telah dilakukan  uji  validitas  dan  reabilitas.  Kuisoner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan  pengembangan  dari  kuisioner  yang digunakan  dalam  penelitian  Winariski  (2014) serta  Puliansari  (2014),  serta  berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian pada Tabel I menujukkan  bahwa  usia  responden  terbanyak dari  3  kelompok  tempat  praktik  adalah  berusia dibawah  30  tahun,  berjenis  kelamin  wanita, dengan pendidikan profesi apoteker berpenghasilan  diantara  Rp.1.680.000  sampai Rp.3.000.000.  Untuk  pengalaman  praktek  yang dimiliki,  jumlah  responden  terbanyak  adalah yang  berpengalaman  selama  dibawah  2  tahun, sementara  lamanya  bekerjasama  dengan  BPJS kesehatan/dokter  keluarga  adalah  selama  lebih dari 3 tahun.
Pengaruh  Karakteristik  Apoteker  dan  Jenis Tempat  Praktek  Apoteker  terhadap  Persepsi Tentang Sistem Pembayaran.
Untuk  menjawab  hipotesis  penelitian tentang ada atau tidaknya pengaruh karakteristik  responden  serta  pengaruh  jenis tempat  praktek  terhadap  persepsi,  maka dilakukan  uji  regresi  linear  berganda.  Hasil analisis ini dilakukan untuk menguji hipotesis 1 sekaligus  hipotesis  2.  Penarikan  kesimpulan dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi  F  dengan  nilai  α  yaitu  0,05,  apabila nilai  signifikansi  F  <  0,05  berarti    karakteristik dan jenis tempat praktek  berpengaruh terhadap persepsi apoteker.
Hasil  penelitian  yang  ditunjukkan  pada Tabel  II  menunjukkan  bahwa  karakteristik apoteker  dan  jenis  tempat  praktek  secara bersama-sama  tidak  mempengaruhi  persepsi apoteker  (signifikansi  F>  0,05).  Untuk    melihat pengaruh  dari  masing-masing  karakteristik secara  individual  dan    jenis  tempat  praktek terhadap  persepsi  profit,  dapat  dilihat  pada Tabel III. Pada indikator profit yang ditunjukkan dalam  Tabel  III,  yang  berpengaruh  terhadap persepsi profit  adalah  jenis tempat praktek (sig 0,025).  Adanya perbedaan regulasi pada tempat praktek apoteker dapat mempengaruhi  persepsi apoteker,  terutama  dengan    hal  yang  berkaitan dengan  profit.  Menurut  Schuler  dan  Susan (1992),  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  imbalan seperti keadilan pembayaran, tingkat kewajaran serta  praktik  administrasti  pembayaran  akan berpengaruh  terhadap  sikap  dan  kepuasan seseorang.
Hasil penelitian pada Tabel III menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi  persepsi  tentang  klaim  biaya (nilai  sig  0,038).  Tingkat  pendidikan  seseorang akan  berpengaruh  dalam  memberikan  respon yang  lebih  rasional  terhadap  informasi  yang datang  dan  akan  berfikir  sejauh  mana keuntungan  yang  mungkin  diperoleh  dari gagasan  tersebut.  (Anjaryani,  2009).  Potter  dan Perry  (2005)  menyebutkan  bahwa  tingkat pendidikan  dapat  meningatkan  pengetahuan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi pikiran seseorang.
Untuk  indikator  perjanjian  kerjasama, yang  mempengaruhi  persepsi  adalah  usia  (nilai sig  0,042)  dan  lama  praktek  (0,043).  Lama bekerja dan lama menduduki jabatan
merupakan pengalaman
individu
yang
menentukan arah pertumbuhan dalam pekerjaan  bila  dijalani  dalam  proses  belajar,  hal ini akan menambah wawasan dan berpengalaman  (Rumopa,  2005).  Usia  dan pengalaman  menjadi  hal  yang  penting  dalam hal  perjanjian  kerjasama.  Untuk  melakukan kerjasama dengan BPJS kesehatan/dokter keluarga bagi apoteker yang sudah berpengalaman  akan  lebih  memudahkan  dalam melakukan  kerjasama.  Sementara  menurut Sarriff,  et  al.  (2010),  faktor  yang  mempengaruhi persepsi  apoteker  dalam  praktek  kefarmasian adalah  usia,  dan  pengalaman  praktek  yang dimiliki, sementara etnis, jenis kelamin, universitas  tempat  kuliah,  tingkat  pendidikan tidak berpengaruh.
Hasil penelitian untuk indikator pelayanan  menunjukkan  bahwa  jenis  tempat praktek mempengaruhi persepsi tentang pelayanan  (nilai  sig  0,007).  Puliansari  (2014) menyatakan  bahwa  perubahan  sistem  pada  era JKN  termasuk  perubahan  aturan,  kebijakan, proses  administrasi,  perubahan  kondisi  kerja, tanggung  jawab,  kemajuan,  beban  kerja  dapat mempengaruhi kepuasan kerja apoteker. Adanya  perbedaan    regulasi,  kondisi,  kadaan soaial  dan  keadaan  kerja  pada  masing-masing apotek,  dapat  menyebabkan  perbedaan  situasi yang  akan  mempengaruhi  persepsi  apoteker. Menurut  (Nasni,  2009),  adanya  regulasi  dari pemerintah berkorelasi terhadap persepsi petugas  IFRS  dan  berpengaruh  signifikan terhadap pelaksanaan pelayanan kefarmasian. Perbedaan  Persepsi  Apoteker  di  apotek Program  Rujuk  Balik,  Apotek  Klinik  Pratama, dan Apotek jejaring tentang Sistem Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional.
Untuk  menjawab  hipotesis  3  dalam penelitian,  bahwa  terdapat  perbedaan  persepsi antara apoteker di apotek  program rujuk balik, apotek  klinik  pratama,  dan  apotek  jejaring tentang  sistem  pembayaran  Jaminan  Kesehatan
Nasional  maka  dilakukan  uji  komparatif  untuk melihat  perbedaan  tersebut  pada  indikator profit,  klaim  biaya,  perjanjian  kerjasama  dan pelayanan.
Uji  beda  3  kelompok  menggunakan  uji Kruskal-Wallis.  Hasil  menunjukkan  adanya perbedaan  apabila  nilai  p  <  dari  nilai  α  yaitu 0,05.  Setelah  dilakukan  uji  beda  3  kelompok, kemudian diantara 2 kelompok tempat dibandingkan  lagi    apakah  terdapat  perbedaan persepsi.
Adanya  perbedaan  persepsi  apoteker tentang  profit  dikarenakan  pada  apotek  PRB, dalam  menentukan  margin  obat  dan  tuslah (faktor  pelayanan)  serta  embalage,  semua  sudah ditetapkan  oleh  BPJS  kesehatan  sesuai  dengan peraturan  perundangan.  Apotek  jejaring  dan klinik  pratama  lebih    leluasa  dalam  penerapan margin  obat,  maupun  tuslah  serta  embalage, sesuai  kesepakatan  dengan  dokter  keluarga, atau  berdasarkan  dengan  ketetapan  apotek, sehingga  semakin  banyak  resep  yang  ditebus diapotek  keuntungan  obat,  dan  tuslah  lebih besar. Pembagian tuslah berdasarkan pengamatan  di  lapangan,  dibagi  untuk  seluruh karyawan  di  apotek  dengan  proporsi  yang berbeda-beda,  namun  terdapat  apotek  yang proporsi  pembagian  jasa  pelayanan  sama banyak untuk setiap tenaga kesehatannya.
Bagi sebagian besar responden menyatakan sistem JKN menambah penghasilan apotek.  Sebanyak 60%  responden pada apotek PRB,  80%  pada  apotek  klinik  pratama  dan  72% responden  pada  apotek  jejaring  menyatakan setuju bahwa sistem JKN menambah penghasilan  apotek.  Penghasilan  apotek  juga lebih  besar  dibandingkan  sebelum    bergabung dalam  sistem  JKN.  65%  responden  pada  apotek PRB,  80%  responden    pada  apotek  klinik pratama dan 83% responden menyatakan setuju bahwa  penghasilan  apotek  lebih  besar  daripada sebelum  bergabung  dalam  sistem  JKN.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  (Winariski,  2014), bahwa 50% responden  sangat setuju, dan 33,8% setuju bahwa sistem JKN menambah penghasilan  klinik  sebagai  provider  swasta BPJS.
Pada indikator klaim biaya dan perjanjian  kerjasama    hanya  membandingkan persepsi  apoteker  pada  apotek  PRB  dan  apotek jejaring,  pada  klinik  pratama  tidak  menerapkan klaim  biaya  dan  perjanjian  kerjasama.  Hasil Tabel IV, tidak menunjukkan adanya perbedaan persepsi apoteker antara apoteker di apotek PRB dan  apotek  jejaring  (p  >0,05).  Apotek  PRB mengajukan  klaim  kepada  BPJS  dan  apotek jejaring  mengajukan  klaim  biaya  kepada  dokter
keluarga disertai dengan syarat-syarat administratif.  Berdasarkan  pengamatan,  klaim sesuai  dengan  tagihan.  Untuk  kesesuaian jumlah pembayaran 85% responden pada apotek PRB  dan  94%  responden  pada  apotek  jejaring menyatakan  bahwa  baik  dokter  keluarga maupun BPJS  kesehatan  membayarkan  sesuai tagihan.
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  Tabel IV, tidak terdapat perbedaan persepsi apoteker
Tabel I. Karakteristik Responden Karakteristik Jumlah Apoteker Apotek PRB (%) Klinik Pratama (%) Apotek Jejaring (%) Usia < 30 tahun 13 (27,1%) 5 (10,4%) 13 (27,1%) 30-40 tahun 3 (6,2%) 5 (10,4%) 4 (8,3%) >40 tahun 4 (8,3%) 0 (0%) 1 (2%) Jenis Kelamin Laki-laki 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) Perempuan 19 (39,6%) 10 (20,8%) 18(37,5%) Tingkat Pendidikan Profesi Apoteker 16 (33,3%) 8 (16,7%) 16 (33,3%) Pasca Sarjana 4 (8,3%) 2 (4,2%) 2 (4,2%) Penghasilan <Rp.1.680.000 4 (8,3%) 1 (2%) 0 (0%) Rp.1.680.000-Rp.3.000.000 14 (29,2%) 7 (14,6%) 16 (33,3%) >Rp. 3.000.000 2 (4,2%) 2 (4,2%) 2 (4,2%) Lama praktek < 2 tahun 9 (18,7%) 3 (6,2%) 6 (12,5%) 2-5 tahun 6 (12,5%) 4 (8,3%) 7 (14,6%) 6-10 tahun 3 (6,2%) 3 (6,2%) 2 (4,2%) >10 tahun 2 (4,2%) 0 (0%) 3 (6,2%) Lama bekerjasama < 1 tahun 3 (6,2%) 2 (4,2%) 2 (4,2%) 1-3 tahun 9 (18,7%) 1 (2%) 7 (14,6%) > 3 tahun 8 (16,7%) 7 (14,6%) 9 (18,7%) Kompetensi yang dimiliki* 1 kompetensi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 kompetensi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 kompetensi 3 (6,2%) 0 (0%) 1 (2%) 4 kompetensi 17 (35,4%) 10 (20,8%) 17 (35,4%) *)
1 kompetensi   : Menyelesaikan masalah terkait penggunaan sediaan farmasi.
2 kompetensi   : Menyelesaikan masalah terkait penggunaan sediaan farmasi, dispensing sediaan  farmasi dan alkes.
3 kompetensi   : Menyelesaikan masalah terkait penggunaan sediaan farmasi, dispensing sediaan farmasi dan alkes,  memiliki keterampilan dalam menyediakan informasi sediaan farmasi dan alkes.
4 kompetensi   : Menyelesaikan masalah terkait penggunaan sediaan farmasi, dispensing sediaan farmasi dan alkes,  memiliki  keterampilan  dalam  menyediakan  informasi  sediaan  farmasi  dan  alkes, mengelola sediaan farmasi dan alkes.
Tabel II. Hasil Nilai F dan R 2 Adjusted Pengaruh Karakteristik dan Jenis Tempat Praktek Secara
Simultan terhadap Persepsi Apoteker Variabel Indikator Persepsi Profit Klaim Biaya Perjanjian Kerjasama Pelayanan Nilai sig F R 2 adjusted Nilai sig F R 2 adjusted Nilai sig F R 2 adjusted Nilai sig F R 2 adjusted Usia 0,95 0,127 0,05 7 0,226 0,326 0,048 0,076 0,142 Jenis Kelamin Tingkat Pendidikan Penghasilan Jenis Tempat Praktek
Lama praktek
Lama Bekerjasama Kompetensi
Tabel III. Hasil Pengaruh Karakteristik Apoteker dan Tempat Praktek terhadap Persepsi
Apoteker Untuk Tiap Indikator Variabel Indikator Persepsi Profit Klaim Biaya Perjanjian Kerjasama Pelayanan Nilai sig Nilai sig Nilai sig Nilai sig Usia 0,533 0,070 0,042* 0,138 Jenis Kelamin 0,618 0,394 0,494 0,684 Tingkat Pendidikan 0,436 0,038* 0,411 0,344 Penghasilan 0,638 0,620 0,576 0,186 Jenis Tempat Praktek 0,025* 0,931 0,263 0,007* Lama praktek 0,821 0,406 0,043* 0,642 Lama bekerjasama 0,534 0,117 0,386 0,516 Kompetensi 0,167 0,143 0,197 0,644
*faktor yang mempengaruhi persepsi (nilai sig < 0,05)
Tabel IV. Hasil Uji  Beda Persepsi Apoteker terhadap Tiap Indikator
Indikator Persepsi Kelompok Nilai p Profit Apotek PRB, Klinik Pratama dan Apotek Jejaring Apotek PRB dengan Klinik Pratama Klinik Pratama dengan Apotek Jejaring Apotek PRB dengan Apotek Jejaring 0,003* 0,006* 0,869 0,003* Klaim Biaya Apotek PRB dengan Apotek Jejaring 0,806 Perjanjian Kerjasama Apotek PRB dengan Apotek Jejaring 0,988 Pelayanan Apotek PRB, Klinik Pratama dan Apotek Jejaring Apotek PRB dengan Klinik Pratama Klinik Pratama dengan Apotek Jejaring Apotek PRB dengan Apotek Jejaring 0,001* 0,328 0,003* 0,002*
*terdapat perbedaan persepsi
antara  apoteker  di  apotek  PRB  dan  apotek jejaring.  Kerjasama  yang  dilakukan  antara apotek  PRB  dengan  BPJS  kesehatan  serta kerjasama  antara  apotek  jejaring  dengan  dokter keluarga berdasarkan  suatu  perjanjian  tertulis. Robyn et al. (2014) menyebutkan bahwa, metode pembayaran  dapat  mempengaruhi  kinerja tenaga  kesehatan,  baik  itu  dokter,  farmasis  dan perawat pada sarana pelayanan kesehatan.
Untuk indikator pelayanan, menunjukkan  adanya  perbedaan  persepsi  pada ketiga  kelompok    tempat    praktek    apoteker. Dalam  penelitian  ini,  perbedaan  persepsi tentang pelayanan diantaranya  meliputi adanya perbedaan persepsi tentang pasien yang pernah tidak  memperoleh  obat  resep  dokter,  dan kebutuhan  tenaga  tambahan  untuk  melayani pasien  JKN.  Untuk  pasien  yang  pernah  tidak memperoleh obat yang  diresepkan  oleh dokter banyak  dialami  di  apotek  PRB  dan  klinik pratama,  daripada  apotek  jejaring.  Pada  apotek PRB  ketersediaan    obat  dengan  harga  sesuai  e- catalogue  menjadi  salah  satu  kendala  dalam pengadaan obat, sehingga terkadang terjadi stock out  pada  saat  pelayanan  resep  untuk  pasien. Begitu  juga  dengan  klinik  pratama    yang terkadang  mengalami  kekosongan  obat  akibat kekosongan pada tingkat distributor.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  apotek  PRB (70%)  dan  apotek  klinik  pratama  (80%) menyatakan memerlukan tenaga kerja tambahan untuk  melayani  pasien  JKN,  sedangkan  pada apotek jejaring hanya 27% yang menyatakan hal demikian.  Bertambahnya  beban  kerja  dirasakan oleh  responden.  Hal  ini  didukung  oleh Dalinjong  dan  Laar  (2012)  bahwa  bekerjasama dengan penyelenggara jaminan kesehatan menyebabkan  tingginya  beban  kerja,  sehingga provider kesehatan tidak termotivasi memberikan pelayanan optimal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian,
diperoleh
bahwa
tingkat pendidikan apoteker mempengaruhi persepsi tentang sistem pembayaran  untuk  indikator  klaim  biaya  (nilai sig  0,038),  usia    apoteker  (nilai  sig  0,042)  dan lama  praktek  (nilai  sig  0,043)  mempengaruhi persepsi  tentang  sistem  pembayaran  untuk
indikator  kerjasama.  Tempat  praktek  apoteker mempengaruhi  persepsi  profit  dengan  (nilai  sig 0,02)  dan  mempengaruhi  persepsi  pelayanan dengan    (nilai  sig  0,007).  Terdapat    perbedaan persepsi  antara  apoteker  pada  apotek  PRB, klinik  pratama  dan  apotek  jejaring  tentang sistem pembayaran untuk indikator  profit (nilai p 0,03) dan pelayanan (nilai p 0,001).

## DAFTAR PUSTAKA
Anjaryani,  W.D.,  2009,  Kepuasan  Pasien  Rawat Inap  terhadap  Pelayanan  Perawat  di  RSU Tugurejo  Semarang,  Tesis,  Universitas Diponegoro, Semarang.
Ardiningtyas, B., 2015, Strategi Menjaga Sustainability Apotek di Era SJSN, Dipresentasikan  pada  Seminar  Peluang dan  Strategi  Apotek  Dalam  Era  SJSN, Hisfarma, Yogyakarta 8 April 2015.
Sarriff,  A.,  Gilani,  W.S.,  Babiker,  G.A.R.<.,  2010,
Pharmacist  Perception  to  Importance  and Self-Competence  in  Pharmacy  Practice, International Journal of Pharmaceutical Studies and Research, 1(2): 1-21.
Dalinjong,  P.A.,  Laar,  A.S.,  2012,  The  National Health Insurance Scheme: Perceptions and Experiences  of  Health  Care  Providers  and Clients  in  Two  Districts  of  Ghana,  Health Economics Review, 2: 13.
Hendrawan,  D.,  2015,  Peluang  Apotek  Dalam SJSN  Menakar  Peluang  Dan  Tantangan Pelayanan  Kefarmasian  Komunitas  Di  Era JKN, Dipresentasikan pada Seminar Peluang  dan  Strategi  Apotek  Dalam  Era SJSN, Hisfarma, Yogyakarta 8 April 2015.
IAI  DIY,  2014,  Data  Apotek  di  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta,  Ikatan  Apoteker Indonesia Provinsi DIY, Yogyakarta.
Kemenkes R.I., 2013, Peraturan Menteri
Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  71 Tahun  2013  tentang  Pelayanan  Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, Jakarta.
Nasni,  T.M.,  2009,  Hubungan  Persepsi  Petugas
IFRS  Tentang  Regulasi  KEPMENKES
1197/MENKES/SK/2004 Dengan Pelaksanaan Standar Pelayanan
Kefarmasian  di  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Sleman,  Tesis,  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta.
Potter, P., Perry, A., 2005., Buku Ajar Fundamental Keperawatan:  Konsep,  Proses  Dan  Praktik, Edisi 4. ed. EGC, Jakarta. Puliansari,  N.,  2014,  Hubungan  Pelayanan Jaminan  Kesehatan  Nasional  terhadap Kepuasan  Apoteker:  Studi  di  Fasilitas
Kesehatan  Tingkat  Pertama  dan  Apotek
Program  Rujuk  Balik,  Tesis,  Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta.
Robyn,  P.J.,  Bärnighausen,  T.,  Souares,  A., Traoré,  A.,  Bicaba,  B.,  Sié,  A.,  et  al.,  2014, Provider  Payment  Methods  and  Health
Worker  Motivation  in  Community-Based
Health  Insurance:  A  Mixed-Methods
Study, Social Science & Medicine (1982), 108: 223–236. Rubiyanto,  N.,  2014b,  Penyebaran  Apotek Didominasi di Kabupaten Sleman, www.bpjs.info, diakses pada 1 Januari 2015. Rumopa, L.L., 2005, Persepsi Kepala Puskesmas
Terhadap  Layanan  PT.  ASKES  Indonesia Di Kabupaten Bolaang Mongondow, Tesis,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Schuler,  J.,  Susan,  E.,  1992,  Manajemen  Sumber Daya  Manusia  Menghadapi  Abad  21,
Erlangga, Surabaya.
Sudarsono, 2014, Jasa Pelayanan Apoteker Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Era
Jaminan Kesehatan Nasional, Apoteker.info.,  diakses  pada  19  September 2015.
Winariski,  2014,  Pengaruh  Persepsi  Provider Swasta  Tentang  Implementasi  Jaminan Anjaryani,  W.D.,  2009,  Kepuasan  Pasien Rawat  Inap  terhadap  Pelayanan  Perawat di RSU Tugurejo Semarang, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.