## PERAN PENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP PENGGUNAAN MKJP DI INDONESIA (ANALISIS LANJUT DATA SRPJMN TAHUN 2017)
Tien Ihsani 1 , Caroline Endah Wuryaningsih 2 , Sukarno 3
1 Pemerintah Kota Solok/ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia
3 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
1 tien.ihsani@yahoo.co.id , 2 endah1@ui.ac.id , 3 lararashida@gmail.com

## Abstrak
Metode  Kontrasepsi  Jangka  Panjang  merupakan  jenis  kontrasepsi  yang  efektif  dari  segi  biaya  dan  untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, namun peningkatan penggunaan MKJP di Indonesia dalam beberapa tahun  belakangan  sangat  lambat.  Pengambil  keputusan  ber-KB  merupakan  target  dalam  sasaran  program komunikasi  KB.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  peran  pengambil  keputusan  terhadap penggunaan  MKJP.  Desain  penelitian  adalah  cross  sectional.  Sampel  penelitian  ini  adalah  akseptor  kontrasepsi modern yang diambil data sekunder hasil Survei Indikator Kinerja Program KKBPK RPJMN tahun 2017 sejumlah 20109  orang.  Data  dianalisis  dengan  regresi  logistik  ganda.  Pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  secara bersama  oleh  akseptor  bersama  pasangan  atau  bersama  penyedia  layanan  secara  substansi  mempunyai  peluang yang  lebih  besar  terhadap  penggunaan  MKJP.    Hubungan  pengambil  keputusan  dengan  penggunaan  MKJP berbeda  menurut  sumber  layanan  setelah  dikontrol  variabel  umur,  pendidikan,  tempat  tinggal,  jumlah  anak, rencana  punya  anak,  sumber  layanan  dan  konseling  KB.  Pada  sumber  layanan  pemerintah  peluang  penggunaan MKJP menjadi kecil pada pengambilan keputusan yang dilakukan bersama daripada pengambilan keputusan yang dilakukan  oleh  akseptor  sendiri.  Disarankan  untuk  dapat  meningkatkan  peran  pasangan  odan  penyedia  layanan untuk mendiskusikan pemilihan alat kontrasepsi dengan akseptor.
Kata kunci: Pengambil keputusan, Sumber layanan kontrasepsi, MKJP .

## A. Pendahuluan
Salah  satu  intervensi  yang  dapat mencegah  atau  mengurangi  angka  kematian  ibu dan  bayi  baru  lahir  adalah  dengan  memastikan bahwa  setiap  kehamilan  merupakan  kehamilan yang diinginkan melalui penggunaan kontrasepsi modern (Jacob, Bakamjian, & Pile, 2008).
Selain  upaya  peningkatan  penggunaan kontrasepsi  (CPR),  BKKBN  juga  mentargetkan peningkatan  prevalensi  mix  MKJP  yaitu prevalensi  penggunaan  Metode  Kontrasepsi Jangka  Panjang  (MKJP)  pada  peserta  KB modern  dalam  Renstra  BKKBN  tahun  2015- 2019.  MKJP  merupakan  metode  kontrasepsi yang  terdiri  dari  MKJP  yang  reversibel  yaitu IUD  dan  implan,  serta  MKJP  yang  bersifat permanen  yaitu  sterilisasi  wanita  (tubektomi) dan  sterilisasi  pria  (vasektomi)  (United  Nation, 2015).  MKJP  adalah  metode  kontrasepsi  yang sangat  efektif  dari  segi  biaya  dan  untuk mencegah  kehamilan  yang  tidak  diinginkan selama  3  sampai  10  tahun (Eeckhaut,  Sweeney,
&  Gipson,  2014).  MKJP  memberikan  banyak pilihan  bagi  wanita  yang  menginginkan kehamilan kembali dengan menggunakan MKJP reversibel  dan  bagi  wanita  yang  tidak menginginkan  adanya  kehamilan  lagi  dengan menggunakan MKJP permanen. Dengan banyaknya  pilihan  yang  tersedia  dalam kontrasepsi  MKJP  wanita  akan  cenderung menggunakan  metode  kontrasepsi,  puas  dengan pilihannya  serta  terus  menggunakannya  sampai saat  tidak  ingin  lagi  mencegah  kehamilan (USAID, 2008).
Upaya  peningkatan  penggunaan  MKJP bertujuan  untuk  meningkatkan  CPR  karena keunggulan  lain  dari  MKJP  adalah  peluang untuk  putus  dalam  pemakaian  kontrasepsi  lebih rendah  dibandingkan  non  MKJP.  Di  negara berkembang  sekitar  20%  sampai  30%  wanita yang  menggunakan  kontrasepsi  oral  atau  suntik akan  berhenti  dalam  waktu  dua  tahun  sejak dimulainya  karena  efek  samping  atau  masalah
kesehatan  lainnya  dan  banyak  dari  wanita tersebut  merasakan  manfaat  dengan  beralih menggunakan MKJP (Ali, Sadler, Cleland, Ngo, & Shah, 2012).
Di  Indonesia  penggunaan  kontrasepsi dari hasil estimasi penggunaan kontrasepsi pada tahun  2015  masih  didominasi  oleh  metode suntik  yaitu  sebanyak  32,6%  angka  ini  lebih tinggi dari penggunaan suntik secara keseluruhan di negara ASEAN 18,9% sedangkan  penggunaan  IUD  hanya  3,9%  dan implan  sebanyak  3,3%  (United  Nation,  2015). Berdasarkan  data  SDKI  2012,  penggunaan  alat dan  obat  Metode  Kontrasepsi  Jangka  Pendek (non  MKJP)  terus  meningkat  dari  46,5% menjadi  47,3%  (SDKI  2007  dan  2012), sementara  metode  Kontrasepsi  Jangka  Panjang (MKJP) cenderung menurun, dari 10,9% persen menjadi  10,6  persen  dan  18,3  persen  untuk prevalensi  mix  MKJP  (BKKBN,  BPS,  & Kemenkes, 2013).
Menurut  survei  RPJMNtahun  2016 capaian mix MKJP tahun 2016 sudah memenuhi target  yaitu  sebanyak  21,5%  namun  pada  hasil survei  RPJMN  tahun  2017  capaian  mix  MKJP masih tetap 21,5% sementara target capaian mix MKJP untuk tahun 2017 yang ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 adalah sebanyak 21.7%. Jika dibandingkan  dengan  capaian  mix  MKJP provinsi  di  Indonesia  terdapat  12  provinsi  yang angkanya berada diatas angka nasional , namun capaian mix MKJP di 22 provinsi lainnya berada dibawah angka nasional. (BKKBN, 2016).
Sejak  awal  program  KB  dilaksanakan, pihak  yang  terlibat  dalam  pengambilan keputusan  ber-KB  merupakan  hal  pokok  yang menjadi  fokus  perhatian  program  KB.  Hal  ini disebabkan  keputusan  akseptor/  wanita  untuk menggunakan  kontrasepsi  sangat  dipengaruhi oleh  pengaruh  sosial  dari  pasangan,  keluarga, teman  atau  komunitas.  Sehingga  untuk mengatasi  hal  tersebut  pihak  yang  berperan dalam  pengambilan  keputusan  ber-KB  menjadi sasaran  program  komunikasi  KB  (Bongaarts, Cleland,  Townsend,  Bertrand,  &  Das  Gupta, 2012).  Dalam  banyak  rumah  tangga  seringkali suami  menjadi  orang  yang  dominan  terhadap keputusan  penggunaan  kontrasepsi  (Herbert, 2015). Pengambilan keputusan dalam penggunaan  kontrasepsi  dapat  merupakan sebuah  keputusan  independen  wanita  dan  dapat
juga  merupakan  keputusan  bersama  dimana  hal ini terkait dengan bagaimana metode kontrasepsi yang  akan  digunakan.  Selain  terkait  dengan metode, faktor yang berkaitan dengan pemberdayaan wanita seperti tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan  penggunaan  kontrasepsi  (Hameed  et al., 2014).
Berdasarkan  uraian  diatas  peneliti menganalisis tentang bagaimana peran pengambil  keputusan  terhadap  penggunaan MKJP  di  Indonesia  tahun  2017  dengan menganalisis  lebih  lanjut  data  SRPJMN  tahun 2017.  Untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian maka  peneliti  menguraikan  tujuan  penelitian secara khusus yaitu:
1. Untuk  mengetahui  distribusi  frekuensi penggunaan  MKJP  berdasarkan  pengambil keputusan,  umur,  pendidikan,  tempat tinggal,  jumlah  anak  hidup,  pengetahuan tentang  metode  kontrasepsi,  rencana  punya anak,  sumber  pelayanan  kontrasepsi  dan konseling KB di Indonesia Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui peran pengambil keputusan  terhadap  penggunaan  MKJP sebelum  dikontrol  dengan  faktor  umur, pendidikan,  tempat  tinggal,  jumlah  anak hidup, pengetahuan tentang metode kontrasepsi,  rencana  punya  anak,  sumber pelayanan  kontrasepsi  dan  konseling  KB pada  aseptor  KB  di  Indonesia  berdasarkan data SRPJMN tahun 2017.
3. Untuk mengetahui peran pengambil keputusan  terhadap  penggunaan  MKJP setelah  dikontrol  dengan  faktor  umur, pendidikan,  tempat  tinggal,  jumlah  anak hidup, pengetahuan tentang metode kontrasepsi,  rencana  punya  anak,  sumber pelayanan  kontrasepsi  dan  konseling  KB pada  akseptor  KB  di  Indonesia  berdasarkan data SRPJMN tahun 2017.

## B. Kerangka Konsep
Menurut Bertrand (1980) ada tiga faktor utama  yang  dapat  berpengaruh  secara  langsung dalam  penerimaan  terhadap  kontrasepsi.  Faktor yang  pertama  adalah  faktor  sosiodemografi antara  lain  berupa  pendidikan,  pendapatan, status  pekerjaan,  tipe  rumah,  asupan  nutrisi (khusus  untuk  negara  berkembang)  dan pendapatan tidak langsung lainnya. Faktor yang
kedua  yaitu  faktor  psikososial  yang  termasuk didalamnya  adalah  sikap  dan  keyakinan  dengan beberapa  indikator  penting  lainnya  antara  lain ukuran keluarga ideal, pentingnya memiliki anak laki-laki, sikap terhadap KB, komunikasi suami- istri,  pengambil  keputusan,  persepsi  terhadap kematian bayi serta pengetahuan tentang metode KB.  Faktor  yang  ketiga  adalah  faktor  yang berhubungan  dengan  pemberi  layanan  yang termasuk  didalamnya  adalah  ketersediaan  KB, kunjungan  dari  petugas  KB,  dan  sumber informasi yang ada (Bertrand, 1980).
Pengambilan  keputusan  dalam  memilih kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh pengetahuan tentang  kontrasepsi  dari  pengambil  keputusan. Kurangnya  pengetahuan  tentang  kontrasepsi merupakan  salah  satu  faktor  utama  tidak menggunakan  KB  pada  populasi  dengan prevalensi  kontrasepsi  rendah  (World  Health Organization,  2017).  Hal  ini  dibuktikan  oleh salah  satu  penelitian  yang  dilakukan  di  Tigray Ethiopia  tahun    2011  bahwa  wanita  menikah dengan  pengetahuan  yang  tinggi  tentang  MKJP berpeluang  8  kali  lebih  memilih  MKJP dibanding yang berpengetahuan rendah (Alemayehu, Belachew, & Tilahun, 2012).
Meskipun
pengetahuan tentang kontrasepsi berpengaruh terhadap pemilihan dan penggunaan  kontrasepsi  namun  pengetahuan tentang  kontrasepsi  akan  lebih    berpengaruh signifikan terhadap penggunaan kontrasepsi jika calon  akseptor  mendapatkan  informasi  yang memadai  tentang  metode  spesifik  kontrasepsi (World  Health  Organization,  2017).  Informasi yang  memadai  tentang  kontrasepsi  dapat diperoleh dari penyedia layanan KB diantaranya tentang informasi mengenai jenis-jenis kontrasepsi, cara penggunaan, efektifitas, tingkat kegagalan,  efek  samping  dan  cara  mengatasi efek samping,  serta dimana kontrasepsi tersebut dapat diperoleh (Trussell, 2013).
Informasi  yang  lengkap  tentang  metode kontrasepsi  dari  penyedia  layanan  dapat menimbulkan  kepercayaan  akseptor  pada penyedia layanan, sehingga dapat mempengaruhi  keputusan  dan  kesediaan  wanita untuk  menggunakan  IUD  dan  implan,  serta dapat  mencegah  kekhawatiran  calon  akseptor terhadap metode tersebut. Sebuah studi kualitatif
di  Winconsin  pada  tahun  2014  menemukan bahwa  sebagian  besar  wanita  kulit  putih menyatakan  bahwa  penyedia  layanan  KB merupakan  sumber  informasi  yang  terpercaya mengenai alat kontrasepsi terutama untuk MKJP jenis  reversibel.  (Higgins,  Kramer,  &  Ryder, 2016).  Selain  informasi  dari  penyedia  layanan KB,  ketersediaan  layanan  dan  alat  kontrasepsi dan  biaya  layanan.  Kualitas  konseling  juga memiliki  efek  mendalam  pada  seberapa  efektif (konsisten  dan  benar)  metode  kontrasepsi tersebut    akan  digunakan  (World  Health Organization, 2016).
Ukuran  keluarga  ideal  yang  rendah  dan dukungan  suami  dalam  pengambilan  keputusan dapat  menyebabkan  tingginya  motivasi  untuk membatasi  atau  menjarangkan  kehamilan (World  Health  Organization,  2017).  Hal  ini dibuktikan  dari  penelitian  di  negara  Amerika Serikat bahwa tren penggunaan IUD (salah satu MKJP)  meningkat  dari  1,8%  pada  tahun  2002 menjadi  9,8%  pada  tahun  2012  pada  wanita yang  masih  menginginkan  anak,  dimana penggunaan IUD 5 kali lebih banyak digunakan pada wanita yang telah memiliki satu orang anak dengan  tujuan  untuk  menjarangkan  kehamilan daripada  wanita  yang  tidak  menginginkan kehamilan  lagi.  Sedangkan  pada  wanita  yang sudah  tidak  menginginkan  anak  lebih  memilih untuk menggunakan metode sterilisasi (Mosher, Moreau, & Lantos, 2016).
Berdasarkan  teori  dan  penelitian- penelitian sebelumnya maka disusunlah kerangka konsep sebagai berikut:

## C. MetodePenelitian
Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu  data  hasil  survei  RPJMN  2017  yang dilakukan  di  34  provinsi  di  Indonesia  yang dilakukan  oleh  Badan  Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  pusat dengan  tujuan  untuk    melihat  hasil  pelaksanaan program  Kependudukan,  Keluarga  Berencana dan  Pembangunan  Keluarga  (KKBPK)  di lapangan.  Desain  penelitian  yang  digunakan adalah cross sectional dan pendekatan penelitian secara kuantitatif.
Sampel yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah total sampel dari data Survei Indikator Kinerja  RPJMN  tahun  2017  yang  ditentukan berdasarkan  kriteria  inklusinya  yaitu  akseptor KB  modern  di  Indonesia  yang  merupakan
bagian  dari  sampel  survei  indikator  SRPJMN 2017  dan  mendapatkan  sumber  layanan kontrasepsi  pada  fasilitas  kesehatan  sektor pemerintah  dan  swasta.  Sedangkan  kriteria eksklusi  adalah  akseptor  yang  tidak  memiliki kelengkapan seluruh variabel penelitian.
Jumlah wanita menggunakan kontrasepsi  modern  yang  memenuhi  kriteria inklusi  dan  eksklusi  dari  data  Survei  Indikator Kinerja  KKBPK  RPJMN  tahun  2017  adalah sebanyak  20.109  orang.  Berdasarkan  hasil penghitungan  sampel  minimal  maka  jumlah sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini memenuhi kriteria untuk uji hipotesis.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  univariat,  analisis bivariat dan analisis multivariat.

## D. Hasil dan Pembahasan
1. Analisis univariat
Analisis  univariat  menunjukkan  hasil proporsi penggunaan MKJP berdasarkan pengambil  keputusan  adalah  sebagai  berikut; pengambilan  keputusan  oleh  akseptor  sendiri sebesar  17,2%,  pengambilan  keputusan  oleh penyedia  layanan  sebesar  48,2%,  pengambilan keputusan  oleh  pasangan  sebesar  25%, pengambilan  keputusan  oleh  akseptor  dan penyedia  sebesar  39,9%  dan  akseptor  dan pasangan sebesar 30,5%.
Tabel.1
Distribusi Frekuensi Variabel Pengambil Keputusan
Penggunaan Kontrasepsi Pengambil Keputusan Jumlah Persentase Akseptor sendiri 9931 49,4 Penyedia layanan 255 1,3 Pasangan 1299 6,5 Akseptor bersama penyedia layanan 677 3,4 Akseptor bersama pasangan 7947 39,5 Total 20.109 100 2. Analisis Bivariat Hasil  analisis  bivariat  variabel  pengambil keputusan  dengan  penggunaan  MKJP  dapat dilihat pada tabel.2 berikut ini:
Pengambil keputusan Non MKJP  MKJP p- value OR 95% CI % % Akseptor sendiri 82,8 17,2 *Ref *Ref *Ref Penyedia layanan 51,8 48,2 0,000 1 4,49 3,49- 5,77 Pasangan 75,0 25,0 0,000 1 1,60 1,40- 1,83 Akseptor bersama penyedia layanan 60,1 39,9 0,000 1 3,20 2,72- 3,76 Akseptor bersama pasangan 69,5 30,5 0,000 1 2,10 1,96- 2,26 Analisis bivariat terhadap variabel pengambil keputusan menunjukkan hasil proporsi  penggunaan  MKJP  terbanyak  adalah pada  pengambilan  keputusan  oleh  penyedia layanan  yaitu  sebesar  48,2%  kemudian  diikuti oleh  pengambil  keputusan  oleh  akseptor bersama penyedia layanan 39,9% dan pengambilan  keputusan  oleh  akseptor  bersama pasangan  sebesar  30,5%.  Hasil  uji  statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan pengambil keputusan dengan metode kontrasepsi  MKJP  (p  value  =  0,0001). Pengambilan keputusan oleh pasangan memiliki peluang  1,6  kali  terhadap  penggunaan  MKJP dibandingkan  pengambilan  keputusan  oleh akseptor sendiri. Begitu juga dengan pengambilan  keputusan  oleh  akseptor  bersama penyedia layanan berpeluang 3,2 kali bagi WUS untuk  menggunakan  MKJP  dibandingkan
pengambilan  keputusan  oleh  akseptor  sendiri. Pengambilan  keputusan  oleh  akseptor  bersama pasangan  memiliki  peluang  2,1  kali  bagi  WUS untuk  menggunakan  MKJP  dibandingkan pengambilan  oleh  akseptor  sendiri.  Sementara
itu  pengambilan  keputusan  oleh  penyedia layanan  memiliki  peluang  4,4  kali  bagi  WUS untuk  menggunakan  MKJP  dibandingkan pengambilan keputusan oleh akseptor sendiri.
Analisis bivariat terhadap
variabel confounding (Tabel.3) menunjukkan  hasil proporsi penggunaan MKJP terbesar berdasarkan  kelompok  umur  adalah  pada kelompok umur ≥ 35 tahun yaitu sebesar 29,3%, berdasarkan  tingkat  pendidikan  pada  kelompok akseptor  berpendidikan  tinggi  sebesar  41,2%, berdasarkan tempat tinggal adalah pada akseptor yang  tinggal  di  perkotaan  sebesar  30,6%, berdasarkan  jumlah  anak  adalah  pada  akseptor yang  memiliki  jumlah  anak ≥ 5  orang  sebesar 35,7%,  berdasarkan  tingkat  pengetahuan  adalah akseptor  yang  berpengetahuan  tinggi  sebesar 31,4%,  berdasarkan  rencana  punya  anak proporsi  penggunaan  MKJP  terbesar  pada akseptor  yang  tidak  merencanakan  punya  anak lagi  yaitu  26,5%,  berdasarkan  sumber  layanan kontrasepsi proporsi penggunaan MKJP terbesar adalah  pada  sumber  pemerintah  yaitu  sebesar 37,1%  dan  berdasarkan  konseling  KB  proporsi penggunaan  MKJP  terbesar  adalah  pada  WUS yang  memperoleh  konseling  lengkap  yaitu sebesar 26,9%.
Tabel.3 HubunganVariabel Confounding dengan penggunaan MKJP Pengambil keputusan Non MKJP MKJP p- valu e OR 95% CI % % Umur < 35 tahun 81,7 18,3 *Ref  *Ref  *Ref ≥ 35 tahun 70,7 29,3 0,00 01 1,85 1,73 - 1,98 Pendidikan Rendah 80,5 19,5 *Ref  *Ref  *Ref Sedang 74,9 25,1 0,00 01 1,39 1,29 - 1,49 Tinggi 58,8 41,2 0,00 01 2,90 2,59 - 3,24 Tempat Tinggal Pedesaan 79,2 20,8 *Ref  *Ref  *Ref Perkotaan 69,4 30,6 0,00 01 1,67 1,57 - 1,79 Jumlah anak ≤ 2 80,5 19,5 *Ref  *Ref  *Ref 3-4 70,1 29,9 0,00 01 1,76 1,64 - 1,88 ≥ 5 64,3 35,7 0,00 01 2,29 2,02 - 2,59 Pengetahuan Rendah 80,7 19,3 *Ref  *Ref  *Ref Tinggi 68,6 31,4 0,00 01 1,91 1,79 - 2,04 Rencana punya anak Ya 84,4 15,6 *Ref  *Ref  *Ref Tidak 73,5 26,5 0,00 01 1,94 1,78 - 2,12 Sumber layanan Sumber swasta 84,1 15,9 *Ref  *Ref  *Ref Sektor pemerintah 62,9 37,1 0,00 01 3,12 2,92 - 3,33 Konseling KB Tidak lengkap 78,3 21,7 *Ref  *Ref  *Ref Lengkap 73,1 26,9 0,00 01 1,32 1,24 - 1,41

## 3. Analisis Multivariat
Pada tahapan uji interaksi dalam analisis multivariat  didapatkan  hasil  bahwa  variabel pengambil  keputusan  berinteraksi  dengan sumber  layanan  sehingga  variabel  interaksi
dimasukkan dalam pemodelan
awal.
Berdasarkan  hasil  pemodelan  awal  tidak didapatkan variabel yang memiliki nilai p value >  0,05  yang  dapat  dijadikan  kandidat  untuk dikeluarkan  dalam  uji  confounding  sehingga
seluruh variable masuk dalam pemodelan akhir. Hasil pemodelan akhir dapat dilihat dari tabel 4.

## Tabel.4
Pemodelan akhir hubungan pengambil keputusan dengan penggunaan kontrasepsi MKJP
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan pengambil keputusan dengan
penggunaan  MKJP  berbeda  menurut  sumber layanan  kontrasepsi.  Setelah  dikontrol  variabel pengambil keputusan, umur, pendidikan, tempat tinggal,  jumlah  anak,  rencana  punya  anak, sumber  layanan  dan  konseling  KB,  pada akseptor  yang  memperoleh  layanan  kontrasepsi pada  sektor  pemerintah  peluang  penggunaan kontrasepsi  yang  pengambilan  keputusan  oleh pasangan  saja,  akseptor  bersama  penyedia layanan dan akseptor bersama pasangan menjadi lebih  kecil  dibandingkan  dengan  pengambilan keputusan yang dilakukan oleh akseptor sendiri, sedangkan  pengambilan  keputusan  dilakukan oleh penyedia layanan memiliki peluang 2,1 kali untuk  menggunakan  MKJP  dibandingkan pengambilan  keputusan  oleh  akseptor  secara sendiri.
Dari  hasil  penelitian  setelah  dimasukkan variabel interaksi terlihat pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penyedia layanan tetap berpeluang lebih tinggi terhadap penggunaan  MKJP  dibandingkan  pengambilan keputusan  yang  dilakukan  oleh  akseptor, pasangan,  akseptor  bersama  pasangan  dan akseptor  bersama  penyedia  layanan.  Namun pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh penyedia layanan tidak dapat disarankan karena pengambilan keputusan penggunaan alat kontrasepsi  merupakan  hak  akseptor  (USAID, JHU,  &  World  Health  Organization,  2011). Dalam  pengambilan  keputusan  penggunaan kontrasepsi  penyedia  layanan  dapat  berperan sebagai  konselor  yang  menjelaskan  aspek keamanan, efektifitas, akses dan keterjangkauan alat kontraspsi sehingga keputusan yang diambil dapat  dikatakan  sebagai  keputusan  sebuah bersama (CDC, 2014; World Health Organization, 2006, 2015, 2016). Terdapat perbedaan hasil hubungan pengambil  keputusan  terhadap  penggunaan MKJP  dengan  hasil  hubungan  interaksi pengambil  keputusan  dengan  sumber  layanan terhadap  penggunaan  MKJP.  Hasil  analisis multivariat  menunjukkan  bahwa  pengambilan keputusan  secara  substansi  mempunyai  peluang yang  lebih  besar  terhadap  penggunaan  MKJP jika tidak diinteraksikan dengan sumber layanan. Artinya  pengambilan  keputusan  merupakan penentu  yang  kuat  terhadap  penggunaan  MKJP namun  terdapat  perbedaan  pola  pengambilan keputusan  menurut  sumber  layanan  sehingga
Variabel P Value OR 95% CI Pengambilan Keputusan*SumberLayanan Sektorswasta (Baseline) Sektorpemerintah Akseptorsendiri *Ref *Ref *Ref Penyedialayanan 0,012 2,12 1,18-3,81 Pasangan 0,003 0,65 0,48-0,86 Akseptor dan penyedia 0,0001 0,56 0,40-0,79 Akseptor dan pasangan 0,0001 0,75 0,64-0,87 Pengambil Keputusan Akseptorsendiri *Ref *Ref *Ref Penyedialayanan 0,0001 3,37 2,25-5,05 Pasangan 0,0001 2,03 1,67-2,47 Akseptor dan penyedia 0,0001 3,82 2,98-4,90 Akseptor dan pasangan 0,0001 2,24 2,00-2,50 Umur ( ≥ 35 tahun) 0,0001 1,49 1,37-1,62 Pendidikan Rendah *Ref *Ref *Ref Sedang 0,0001 1,40 1,29-1,51 Tinggi 0,0001 2,86 2,51-3,25 TempatTinggal (perkotaan) 0,0001 1,64 1,52-1,77 Jumlahanak ≤ 2 *Ref *Ref *Ref 3-4 0,0001 1,39 1,28-1,50 ≥ 5 0,0001 1,67 1,45-1,93 Pengetahuan (tinggi) 0,0001 1,60 1,49-1,72 Rencana punya anak (tidak) 0,0001 1,40 1,26-1,56 Sumberlayanan (sektorpemerintah) 0.0001 4,08 3,65-4,57 Konseling KB (lengkap) 0,002 1,12 1.04-1,20
melemahkan  peluang  penggunaan  MKJP menurut pengambil keputusan.
Pengambilan keputusan penggunaan kontrasepsi  dapat  dilatar  belakangi  oleh beberapa  faktor.  Penggunaan  kontrasepsi  sering didasarkan  pada  pengalaman  teman,  relasi,  dan kenalan  yang  menggunakan  kontrasepsi  pada saat  tersebut,  selain  itu  pengguna  kontrasepsi sangat  bergantung  pada  saran  dari  penyedia layanan  dalam  memilih  metode  yang  akan digunakan  (Babalola  &  John,  2012).  Penyedia layanan KB juga berperan terhadap pengambilan keputusan  dalam  penggunaan  kontrasepsi, karena  dapat  menentukan  apakah  metode  KB yang dipilih merupakan metode tepat dan sesuai dengan  kriteria  kelayakan  medis  dan  keinginan klien (World Health Organization, 2015).
Pengambilan  keputusan  penggunaan  MKJP perlu  didukung  dengan  pengetahuan,  selain  itu informasi  yang  lengkap  dari  penyedia  layanan turut  berperan  dalam  upaya  peningkatan penggunaan  MKJP  (George,  Decristofaro, Dumas, & Murphy, 2015). Di Indonesia layanan KB  pada  sektor  pemerintah  tersedia  alat  bantu pengambilan keputusan bersama untuk menggunakan kontrasepsi, alat bantu pengambilan  keputusan  ini  merupakan  suatu metode efektif yang dapat mendukung pasangan mengambil  keputusan  untuk  menerima  dan menggunakan MKJP.
Idealnya  keputusan  untuk  menggunakan metode  kontrasepsi  diambil  bersama  oleh pasangan.  Biasanya  keputusan  penggunaan kontrasepsi  diambil  secara  bersama  dengan pasangan  pada  wanita  yang  mengetahui  dengan baik  tentang  metode  kontrasepsi  dan  memiliki keterampilan mendiskusikan penggunaan kontrasepsi  dengan  suami/pasangan  Namun kadang-kadang seorang wanita membuat keputusan  sendiri  untuk  menggunakan  metode kontrasepsi secara rahasia jika suami menentang penggunaan KB (Babalola & John, 2012).
Dukungan  penggunaan  kontrasepsi  dengan pengambilan  keputusan  bersama  sesuai  dengan penelitian  (Hameed  et  al.,  2014)  bahwa pengambilan keputusan secara bersama merupakan  penentu  kuat  terhadap  penggunaan kontrasepsi. Penelitian (Muliawati & Trihandini, 2012)    menemukan  bahwa  pengambilan keputusan  yang  dilakukan  oleh  suami/pasangan berpeluang  2,39  kali  lebih  besar  untuk
menggunakan  MKJP  dibandingkan  dengan pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh wanita  saja.  Peluang  penggunaan  MKJP  juga menjadi  2,01  kali  lebih  besar  jika  pengambilan keputusan dilakukan oleh wanita dan suami/pasangan dibandingkan dengan pengambilan yang dilakukan oleh  wanita saja.

## E. Kesimpulan dan Saran
Pengambil  keputusan  mempunyai  peran terhadap penggunaan MKJP dimanapengambilan  keputusan  oleh  akseptor bersama  pasangan  memiliki  peluang  2,2  kali lebih  tinggi  bagi  akseptor  untuk  menggunakan MKJP dibandingkan pengambilan oleh akseptor sendiri.  Pengambilan  keputusan  oleh  pasangan memiliki  peluang  2  kali  lebih  tinggi  terhadap penggunaan  MKJP  dibandingkan  pengambilan keputusan  oleh  akseptor  sendiri.  Pengambilan keputusan  oleh  penyedia  layanan  memiliki peluang  4,4  kali  untuk  menggunakan  MKJP dibandingkan  pengambilan  keputusan  oleh akseptor  sendiri,  hal  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  (Sukarno,  NL. Meilani,  Sri  Wahyuni,  2017)  bahwa  petugas kesehatan  mempunyai  pengaruh  yang  paling besar  dibanding  dengan  penyedia  informasi lainnya..  pengambilan  keputusan  oleh  akseptor bersama  penyedia  layanan  berpeluang  3,8  kali bagi  akseptor  untuk  menggunakan  MKJP dibandingkan  pengambilan  keputusan  oleh akseptor sendiri.
Hubungan  pengambil  keputusan  dengan penggunaan  MKJP  berbeda  menurut  sumber layanan  setelah  dikontrol  variabel  dikontrol variabel  umur,  pendidikan,  tempat  tinggal, jumlah  anak,  rencana  punya  anak,  sumber layanan  dan  konseling  KB.  Pengambilan keputusan bersama secara substansi mempunyai peluang  yang  lebih  besar  terhadap  penggunaan MKJP  jika  tidak  diinteraksikan  dengan  sumber layanan.  Namun  terdapat  perbedaan  pola pengambilan keputusan menurut sumber layanan sehingga  melemahkan  peluang  penggunaan MKJP menurut pengambil keputusan.
Disarankan  bagi  pemegang  kebijakan dan  petugas  pelayanan  KB  untuk  dapat meningkatkan  upaya  program  (Konseling Informasi  dan  Edukasi  KB)  tentang  MKJP sebagai kontrasepsi efektif yang dapat digunakan  oleh  calon  akseptor  pada  seluruh
kelompok  umur  karena  penggunaan  MKJP sangat  fleksibel  baik  untuk  tujuan  penundaan, penjarangan  maupun  pembatasan  kelahiran. Meningkatkan  upaya  promosi  penggunaan MKJP  pada  layanan  sektor  swasta,  karena sebagian besar pengguna kontrasepsi mendapatkan  layanan  kontrasepsi  adalah  pada sektor  swasta.  Meningkatkan  kapasitas  petugas layanan  KB  dalam  memberikan  konseling  KB dengan  penggunaan  alat  bantu  pengambil keputusan  pada  sektor  layanan  pemerintah  dan swasta.  Pengambilan  keputusan  yang  dilakukan bersama  baik  oleh  akseptor  bersama  pasangan ataupun  bersama  penyedia  layanan  sangat berperan dalam peningkatan penggunaan MKJP, sehingga  perlu  dilakukan  upaya  konseling  yang efektif  dan  melibatkan  pasangan  dalam memberikan konseling KB .

## R EFERENSI
Alemayehu,  M.,  Belachew,  T.,  &  Tilahun,  T.
(2012).  Factors  associated  with  utilization of long acting and permanent contraceptive methods  among  married  women  of reproductive  age  in  Mekelle  town,  Tigray region,  north  Ethiopia. BMC  Pregnancy and Childbirth , 12 (1), 6. https://doi.org/10.1186/1471-2393-12-6
Ali, M., Sadler, R., Cleland, J., Ngo, T., & Shah,
I. (2012). Long-term contraceptive protection,  discontinuation  and  switching behaviour:  Intrauterine  device  (IUD)  use dynamics  in  14  developing  countries. World Health Organization , 1–48. Babalola,  S.,  &  John,  N.  (2012).  Factors underlying  the  use  of  long-acting  and permanent  family  planning  methods  in Nigeria: a qualitative study. The RESPOND Project Study Series:
Contributions  to  Global  Knowledge– Report , (5), 3–84.
Bertrand,  J.  T.  (1980). audience  research  for improving  family  planning  communication programs . Media Monograph 7. BKKBN.  (2016). Survei  Indikator  Kinerja Program  Kependudukan  ,  Keluarga Berencana  dan  Pembangunan  Keluarga Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2016 . Jakarta.
BKKBN,  BPS,  &  Kemenkes.  (2013).  Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012.
SDKI ,  16.  https://doi.org/10.1111/j.1471- 0528.2007.01580.x
Bongaarts,  J.,  Cleland,  J.,  Townsend,  J., Bertrand,  J.,  &  Das  Gupta,  M.  (2012). Family  planning  programs  for  the  21st century .
CDC.  (2014).  Providing  Quality  Family Palnning  Services.Recommendations  of CDC  and  the  U.S.  Office  of  Population Affairs. MMWR.  Morbidity  and  Mortality Weekly Report , 63 (4).
Eeckhaut,  M.  C.  W.,  Sweeney,  M.  M.,  & Gipson, J. D. (2014). Who Is Using Long- Acting Reversible Contraceptive Methods?
Findings from Nine Low-Fertility Countries. Perspectives  on  Sexual  and
Reproductive  Health , 46 (3),  149–155. https://doi.org/10.1363/46e1914
George, T. P., Decristofaro, C., Dumas, B. P., & Murphy,  P.  F.  (2015).  Shared  Decision Aids:  Increasing  Patient  Acceptance  of Long-Acting  Reversible  Contraception,
205–218. https://doi.org/10.3390/healthcare3020205
Hameed, W., Azmat, S. K., Ali, M., Sheikh, M.
I.,  Abbas,  G.,  Temmerman,  M.,  &  Avan, B.  I.  (2014).  Women’s  empowerment  and contraceptive use: The role of independent versus  couples’  decision-making,  from  a lower  middle  income  country  perspective.
PLoS ONE , 9 (8).
https://doi.org/10.1371/journal.pone.01046 33
Herbert,  S.  (2015).  Social  norms,  contraception and  family  planning. GSDRC  Helpdesk Research Report , 1–15.
Higgins,  J.  A.,  Kramer,  R.  D.,  &  Ryder,  K.  M. (2016).  Provider  Bias  in  Long-Acting Reversible Contraception (LARC) Promotion  and  Removal:  Perceptions  of Young Adult Women. AJPH
PERSPECTIVES  FROM  THE  SOCIAL SCIENCES Contraceptive , 106 , No.11 . Jacob,  R.,  Bakamjian,  L.,  &  Pile,  M.  (2008). Threatened and still greatly needed Family planning programs in Sub-Saharan Africa .
The  ACQUIRE  Project/Engender  Health. Advocacy Brief (Vol. 2). New York. Mosher,  W.  D.,  Moreau,  C.,  &  Lantos,  H.
(2016).  Trends  and  determinants  of  IUD use  in  the  USA,  2002-2012. Human
Reproduction , 31 (8), 1696–1702. https://doi.org/10.1093/humrep/dew117
Muliawati,  R.,  &  Trihandini,  I.  (2012).  Faktor-
faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan  Metode  Kontrasepsi  Jangka Panjang  Pada  Wanita  Usia  35  Tahun Keatas  (  Analisis  Survei  Demografi  dan Kesehatan  Indonesia  Tahun  2007  dan 2012).
Sukarno,  NL.  Meilani,  Sri  Wahyuni,  N.  W. (2017).  The  Effect  of  Information  , Education  and  Communication  (  IEC  )
Channels  on  the  Use  of  Family  Planning Methods in Indonesia. In Seoul International Conference on Social
Sciences and Management (SICSSAM) (pp. 1–11).
Trussell,  J.  (2013).  Contraceptive  Failure  in  the United  States. Contraception , 27 (3),  320–
331. https://doi.org/10.1002/nbm.3066.Non- invasive
United  Nation.  (2015). Trends  in  Contraceptive
Use  Worldwide .  New  York:  United Nations.
USAID.  (2008).  Long  Acting  and  Permanent Methods. Family  Health  International , 2 (1).
USAID,  JHU,  &  World  Health  Organization. (2011). Family planning a global handbook for providers (1).
World  Health  Organization.  (2006).  Decision- Making  Tool  for  Family  Planning  Clients and Providers. Technical adaptation guide. World  Health  Organization.  (2015).  Medical eligibility  criteria  for  contraceptive  use  -- 5th ed. Retrieved from http://apps.who.int//iris/handle/10665/1814 68 World  Health  Organization.  (2016). Selected practice recommendations for contraceptive use (3rd ed.). Geneva: WHO. World Health Organization. (2017). Accelerating  uptake  of  voluntary,  rights- based  family  planning  in  developing countries.