This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Keabsahan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Tanpa Disertai Surat Setoran Pajak
David Mars Tornado 1 , Marwati Riza 2 , Sri Susyanti Nur 3 .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Land Rights; State Land; Income Tax; Decree.
How to cite: Tornado, David Mars., Riza, Marwati., and Nur, Sri Susyanti Nur. (2021). Keabsahan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Tanpa Disertai Surat Setoran Pajak. Amsir Law Journal, 2(2), 38-49.
DOI: 10.36746/alj.v2i2.35
The granting of land rights is one way for legal subjects to be able to obtain a right to land in Indonesia. This study aims to determine the legal implications of the Decree on Granting Land Rights issued by the National Land Agency without  implementing  Article  7  of  the  Republic  of  Indonesia  Government Regulation  Number  34  of  2016  concerning  Income  Tax.  This  research  is empirical legal research. The results of the research show that the Decree on the Granting of Rights to Land is still valid without implying that it is null and  void,  while  Article  7  of  the  Republic  of  Indonesia  Government Regulation  Number  34  of  2016  is  not  in  line  with  the  principles  in  the theory of legal certainty and is not effective in its application or enforcement.
Copyright © 2021ALJ. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan
Pemberian hak atas tanah negara melalui Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan salah satu cara bagi subjek  hukum  untuk  dapat  memperoleh  suatu  hak  atas  tanah  di  Indonesia.  SK  tersebut merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bersegi  satu/sepihak  ( eenzijdige ),  karena tidak memerlukan persetujuan pihak lain dalam penetapannya. 4 Terkait dengan penerbitan SK  tersebut  oleh  BPN,  maka  Pasal  7  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2016 Tentang  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  dari  Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  dan/atau Bangunan  dan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Atas  Tanah  dan/atau  Bangunan  Beserta Perubahannya  (PP  PPh)  telah  menegaskan  bahwa  “Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  hanya  mengeluarkan  surat  keputusan  pemberian  hak,
1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: davidmarst30@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: marwatinanang@gmail.com
3 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: srisusyanti23@gmail.com
4 Hadi, Syofyan, et. al. (2017). Prinsip Keabsahan ( Rechtmatigheid ) Dalam Penetapan Keputusan Tata  Usaha Negara. Jurnal Cita Hukum , 5(2): 383-400. doi: https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.8727 .
pengakuan  hak,  dan  peralihan  hak  atas  tanah,  apabila  permohonannya  dilengkapi  dengan surat  setoran  pajak  atau hasil  cetak  sarana administrasi  lain  yang  disamakan  dengan  surat setoran  pajak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (5)  dan  Pasal  4  ayat  (3),  kecuali permohonan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 6”. 5
Berdasarkan  amanat  yang  diperintahkan  dalam  Pasal  7  PP  PPh  di  atas,  maka  BPN tidak diperkenankan untuk menerbitkan SK Pemberian Hak Atas Tanah apabila pemohon hak  tidak  melampirkan  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  dalam  permohonan  yang  diajukannya. Namun, berdasarkan  temuan yang telah dilakukan,  kami menemukan adanya kesenjangan antara  norma  yang  seharusnya  ( sollen ) yaitu  pasal  7  PP  PPh  dengan  kenyataan  ( sein )  yang ditemukan  di  Kabupaten  Mamasa,  yang  mana  adanya  SK  Pemberian  Hak  Atas  Tanah Nomor  6/HM/BPN-31.01/2020  tertanggal  8  Juni  2020  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Mamasa atas permohonan yang diajukan oleh pemohon hak tanpa disertai dengan SSP.
Adapun  riwayat  perolehan  atas  tanah  tersebut  berdasarkan  risalah  Panitia Pemeriksaan Tanah “A” tanggal 28 April 2020, nomor 21/2020, menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan adalah tanah negara yang semula dikuasai oleh pihak pertama kemudian beralih  kepada  pihak  kedua  selaku  pemohon  hak  berdasarkan  Surat  Keterangan  Jual  Beli pada  tanggal  23  Januari  2020  dengan  Nomor  593/03/KL-M/I/2020,  serta  dipertegas dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 12 Februari 2020  Nomor  593/24/KL-M/II/2020  yang  diketahui  dan  dibenarkan  oleh  Kepala Kelurahan Kabupaten Mamasa.
Berdasarkan uraian seluruh riwayat tanah tersebut, diketahui bahwa dalam hal pihak pertama mengalihkan penguasaan atas tanahnya kepada pihak kedua, pihak pertama tidak melakukan  pembayaran  PPh  atas  pengalihan  penguasaan  tanah  tersebut,  oleh  karena  itu pihak  kedua  selaku  pemohon  hak  juga  tidak  dapat  melampirkan  SSP  dalam  mengajukan permohonannya, sebagaimana Kantah Kabupaten Mamasa selaku instansi yang menerima permohonan dari pemohon hak tersebut juga tidak menerima adanya SSP yang terlampir. Adapun pajak yang dibayarkan oleh pemohon hak hanyalah pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebagaimana dalam SK pemberian hak atas tanah tersebut juga  hanya  memuat  perintah  untuk  pembayaran  BPHTB  saja.  Terkait  dengan  fenomena tersebut,  maka  tujuan  penelitian  ini  untuk  melakukan  kajian  lebih  lanjut  dalam  suatu penelitian  guna  mengetahui  bagaimana  keabsahan  SK  Pemberian  Hak  Atas  Tanah  yang diterbitkan oleh BPN tanpa disertai SSP.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif-empiris  yang  menganalisis pengaturan  yang  ada,  kemudian  menghubungkannya  dengan  aturan  yang  diberlakukan dalam  masyarakat.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Mamasa,  dengan  mengambil  data  dan informasi dari Kantah Mamasa selaku instansi yang menyelenggarakan pemungutan PPh.
Telebih dahulu menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA),  PP  PPh  dan  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan. Seluruh data akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis yang dianalisa secara deskriptif kualitatif.
5 Pasal  7  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2016  Tentang  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  dari Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  dan/atau  Bangunan  dan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Atas  Tanah  dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

## 3. Pembahasan dan Hasil Penelitian 3.1.  Hak Atas Tanah
Hak  atas  tanah  merupakan  hak  yang  melekat  atas  suatu  tanah  serta  memberi  wewenang kepada  pemegang  haknya  untuk  menggunakan  dan/atau  mengambil  manfaat  dari  tanah yang dihakinya. 6 “Jenis-jenis hak atas tanah menurut UUPA antara lain adalah Hak Milik; Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; Hak Pakai; Hak Sewa; Hak Membuka Tanah; dan Hak  Memungut  Hasil  Hutan”. 7 Berdasarkan  sifatnya,  hak  atas  tanah  dibagi  menjadi  dua yaitu  hak  atas  tanah  primer  dan  hak  atas  tanah  sekunder.  Berdasarkan  sifatnya,  hak  atas tanah dibagi menjadi dua yaitu hak atas tanah primer dan hak atas tanah sekunder.
Dijelaskan oleh Indah Sari bahwa “hak atas tanah primer adalah hak atas tanah yang berasal  dari  tanah  negara  yang  terdiri  dari  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan  atas  tanah  negara  dan  Hak  Pakai  atas  tanah  negara,  sedangkan  hak  atas  tanah sekunder berasal dari tanah yang dikuasai pihak lain, meliputi Hak Guna Bangunan di atas tanah  Hak  Pengelolaan  atau  Hak  Guna  Bangunan di  atas  tanah  Hak  Milik, Hak  Pakai  di atas  tanah  Hak  Pengelolaan  atau  Hak  Pakai  di  atas  tanah  Hak  Milik,  Hak  Sewa  untuk bangunan,  Hak  Gadai  (gadai  tanah),  Hak  Usaha  Bagi  Hasil  (perjanjian  bagi  hasil),  Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian”. 8 Terkait dengan hak-hak atas tanah, maka UUPA telah memberikan definisi terkait dengan hak-hak atas tanah tersebut sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:
1) Pasal 20 Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa, “hak milik adalah hak  turun-temurun, terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  atas  tanah,  dengan  mengingat ketentuan dalam pasal 6”.
2) Pasal  28  Ayat  (1)  menyatakan  bahwa,  “hak  guna  usaha  adalah  hak  untuk mengusahakan  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  Negara,  dalam  jangka  waktu sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  29,  guna  perusahaan  pertanian,  perikanan  atau peternakan”.
3) Pasal  35  Ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “hak  guna  bangunan  adalah  hak  untuk mendirikan  dan  mempunyai  bangunan-bangunan  atas  tanah  yang  bukan  miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun”.
4) Pasal  41  Ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “hak  pakai  adalah  hak  untuk  menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik  orang  lain,  yang  memberi  wewenang  dan  kewajiban  yang  ditentukan  dalam keputusan  pemberiannya  oleh  pejabat  yang  berwenang  memberikannya  atau  dalam perjanjian  dengan  pemilik  tanahnya,  yang  bukan  perjanjian  sewa  menyewa  atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”.
5) Pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa “seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan  bangunan,  dengan  membayar  kepada  pemiliknya  sejumlah  uang  sebagai sewa”.
6 Lombogia, Calvin Brian. (2017). Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Penegasan Konversi Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Lex Et Societatis, 5(5): 135-142.
7 Hansun, Morrets Hendro. (2016). Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah. Lex Administratum , 4(1): 145- 153.
8 Sari, Indah. (2017). Hak-Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA). Jurnal Mitra Manajemen , 9(1): 15-33.
6) Pasal  46  Ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “hak  membuka  tanah  dan  memungut  hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

## 3.2.  Tanah Negara
Tanah  negara  adalah  tanah  yang  langsung  dikuasai  oleh  negara. 9 Dengan  kata  lain,  tanah negara  adalah  semua  tanah  yang  belum  dihaki  dengan  hak-hak  perorangan  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  UUPA. 10 Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  Tentang  Aturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA),  sebutan  tanah  negara  dapat dijumpai  dalam  Pasal  1  Huruf  a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  1953  Tentang Penguasaan  Tanah-Tanah  Negara  yang  menyebutkan  bahwa,  “tanah  Negara,  ialah  tanah yang dikuasai penuh oleh Negara”. 11 Pada tahun 1960 UUPA diterbitkan, pengertian tanah negara  ditegaskan  bukan  lagi  dikuasai  penuh  akan  tetapi  merupakan  tanah  yang  dikuasai langsung oleh negara. Dikuasai artinya negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, hanya diberikan wewenang untuk:
1) Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2) Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3) Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Singkatnya, dalam UUPA, hak menguasai negara atas tanah berarti hak negara untuk mengatur dan mengelola tanah, bukan hak untuk memiliki tanah. 12 Selanjutnya oleh Dayat Limbong,  substansi  tanah  Negara  setelah  UUPA,  dalam  berbagai  peraturan  perundangan disebutkan bahwa pengertian tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak  atas  tanah.  Atas  pemahaman  konsep  dan  peraturan  perundangan  tentang  pengertian tanah Negara dapat ditarik kesimpulan dalam tataran yuridis bahwa terdapat dua kategori tanah Negara dilihat dari asal-usulnya:
1) Tanah Negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai tanah negara bebas;
2) Tanah  Negara  yang  berasal  dari  tanah-tanah  yang  sebelumnya  ada  haknya,  karena sesuatu hal atau adanya perbuatan hukum tertentu menjadi tanah Negara. 13

## 3.3. Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah
Pada  hakikatnya,  pajak  merupakan  salah  satu  kewajiban  masyarakat  kepada  negara. Idealnya,  pajak  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  keikutsertaan  masyarakat  dalam  membela dan  membangun  tanah  air  dan  negara.  Karena  dengan  pajak,  negara  bisa  menjalankan fungsi-fungsinya, baik itu di bidang eksekutif (pemerintahan), legislatif (pengawasan), dan yudikatif  (penegakan  hukum)  untuk  menggapai  dan  mewujudkan  kemakmuran  dan kesejahteraan  masyarakat.  Seandainya  pajak  tidak  ada,  atau  kalaupun  ada  namun  minim
9 Budiman,  Arief.  (2020).  Pensertifikatan  Tanah  Negara  oleh  Masyarakat  Menjadi  Tanah  Hak  Milik. Jurnal Hukum dan Kenotariatan , 4(2): 158-172. doi: http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v4i2 .
10 Pramuditya, Pandu Eka, et. al. (2016). Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Negara di Surakarta (Studi di Kantor Pertanahan Kota Surakarta). Jurnal Repertorium , 3(2): 106-113.
11 Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.
12 Kusumadara, Afifah. (2013). Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai atau Hak Memiliki?. Jurnal Media Hukum , 20(2): 263-276.
13 Limbong, Dayat. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. Jurnal Mercatoria , 10(1): 1-9. doi: https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.614 .
jumlahnya,  alat-alat  pemerintahan  kemungkinan  tidak  bisa  bekerja  dan  berjalan  secara optimal sebagaimana yang diharapkan. 14
Semua pajak di Indonesia ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di mana pemungutannya  ada  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini  Pemerintah Provinsi  atau  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dan  ada  juga  yang  dikelola  oleh  Pemerintah Pusat  dalam  hal  ini  Kementerian  Keuangan.  “Dalam  suatu  transaksi  pengalihan  hak  atas tanah  dan/atau  bangunan  terdapat  dua  jenis  pajak  yang  dibebankan  kepada  masyarakat, khususnya  penjual  dan  pembeli  dalam  transaksi  tersebut”. 15 BPHTB  adalah  pajak  yang dikenakan kepada pembeli atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sesuai dengan aturan  hukum  yang  berlaku  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan. 16 Pajak Penghasilan  (PPh)  adalah  pembebanan  kewajiban pembayaran  pajak  kepada  penjual  yang bersifat  final  atas  penghasilan  yang  diterima  dari  pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau bangunan. 17 PPh  dari  pengalihan  hak  atas  dan/atau bangunan,  telah  diatur  dalam  pasal  1 ayat (1) dan (2) PP PPh yang menyatakan:
1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:
a. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
b. perjanjian  pengikatan  jual  beli  atas  tanah  dan/atau  bangunan  beserta perubahannya, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2) Penghasilan  dari  pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang  mengalihkan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  melalui  penjualan,  tukar- menukar,  pelepasan  hak,  penyerahan  hak,  lelang,  hibah,  waris,  atau  cara  lain  yang disepakati antara para pihak. 18

## 3.4. Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah
SK  pemberian  hak  atas  tanah  merupakan  suatu  keputusan  tata  usaha  negara  yang dikeluarkan  oleh  badan  tata  usaha  negara  dalam  hal  ini  BPN  sebagaimana  dalam  Pasal  1 Angka  (7)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan telah  menyatakan  bahwa,  “keputusan  Administrasi  Pemerintahan  yang  juga  disebut Keputusan  Tata  Usaha  Negara  atau  Keputusan  Administrasi  Negara  yang  selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.
Sehubungan  dengan  pemberian  hak  atas  tanah  negara,  maka  telah  ditetapkan Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun 1999  Tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Hak
14 Pandiangan, Liberti. (2010). Hindari Kesalahan Pajak, Rakyat Senang Jika Anda Patuhi 37 Larangan Perpajakan , Jakarta, PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, hlm. xviii.
15 Mustika, Nadhilah, et. al. (2020). Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang Diikat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dihubungkan dengan Ease  of Doing Business (EODB)  dalam  Perspektif  Kepastian  Hukum. Jurnal  Poros  Hukum  Padjadjaran ,  1(2):  172-190.  doi: https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.231 .
16 Husodo, Bima Satrio, et. al. (2017).  Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Pandecta , 12(2): 208-224. doi: https://doi.org/10.15294/pandecta.v12i2.9950 .
17 Oktario, Benny, et. al. (2019). Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Waris dan Hibah dalam Pengalihan Hak Atas  Tanah  dan/atau  Bangunan  di  Kota  Padang. Alhurriyah:  Jurnal  Hukum  Islam ,  4(2):  111-128.  doi: https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i2.1437 .
18 Pasal  1  Ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2016  Tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan  dari  Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  dan/atau  Bangunan  dan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.
Pengelolaan. 19 Sedangkan untuk pelimpahan kewenangannya, telah dikemukakan oleh Urip Santoso  bahwa,  “pada  dasarnya,  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  yang berwenang  memberikan  hak  atas  tanah  negara  kepada  perseorangan  atau  badan  hukum. Dalam  pelaksanaannya  dapat  dilimpahkan  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi  atau  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota. Pengaturan  yang  mengatur  kewenangan  dalam  pemberian  hak  atas  tanah  negara  adalah Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara”. 20 Adapun tata cara pemberian hak milik atas tanah negara yang dikemukakan oleh Waskito dan Hadi Arnowo bahwa, “permohonan pembaruan sertifikat hak  atas  tanah  yang  berasal  dari  tanah  negara  (TN)  diajukan  oleh  yang  menguasai  atau menggarap  tanah  negara  ke  Kantor  Pertanahan,  pada  dasarnya  diproses  melalui  kegiatan pengukuran bidang tanah, penelitian alat bukti penguasaan oleh panitia pemeriksaan tanah (Panitia  A),  kemudian  diterbitkan  Surat  Keputusan  Pemberian  hak  milik,  selanjutnya diterbitkan  sertipikat  Hak  milik  (hanya  kepada  warga-negara  Indonesia  dan  badan-badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah)”. 21

## 3.5. Penyajian Data Hasil Penelitian
Terkait  dengan  kepastian  hukum,  Sudikno  Mertokusumo  menyatakan  sebagaimana  yang dikutip oleh R. Tony Prayogo bahwa "Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus  dipenuhi  dalam  penegakan  hukum,  yaitu  merupakan  yustiabel  terhadap  tindakan sewenang-wenang,  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan  dapat  memperoleh  sesuatu  yang diharapkan dalam keadaan tertentu". 22 Selanjutnya dikemukakan juga oleh E. Fernando M. Manullang bahwa, “kepastian hukum itu terbagi atas dua unsur utama, pertama , hukumnya (undang-udang) itu sendiri. Dalam arti, hukum itu harus tegas dan tidak boleh multitafsir. Lalu yang kedua , kekuasaan itu sendiri, yang memberlakukan hukum (undang-undang) itu. Dalam  arti,  kekuasaan  itu  tidak  boleh  secara  semena-mena  menerapkan  hukum  yang rektroaktif, dan tetap kukuh menerapkan prinsip legalitas”. 23
M. Sulaeman Jajuli juga mengemukakan bahwa “kepastian hukum dapat mengandung beberapa  pengertian  yakni  adanya  kejelasan,  tidak  menimbulkan  multitafsir,  tidak menimbulkan  kontradiktif,  dan  dapat  dilaksanakan.  Hukum  harus  berlaku  tegas  di  dalam masyarakat,  mengandung  keterbukaan  sehingga  siapapun  dapat  memahami  makna  atas suatu    ketentuan  hukum.  Hukum  yang  satu  dengan  yang  lain  tidak  boleh  kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan”. 24
Berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan di Kantah Kabupaten Mamasa, maka  adapun  data  lebih  lanjut  yang  diperoleh  oleh  Penulis  dari  studi  pendahuluan sebelumnya  mengenai  SK  pemberian  hak  atas  tanah  yang  diterbitkan  oleh  Kantah Kabupaten Mamasa bagi pemohon hak, sebagaimana diuraikan berikut ini.
19 Gumabo, Elsye Aprilia. (2014). Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Lex Administratum , 2(3): 90-99.
20 Santoso, Urip. (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm.
211.
21 Waskito,  et.  al.  (2015). Cara  Praktis  Memahami  Bidang  Agraria  (Pertanahan) .  Jakarta  Timur:  PT  Media  Adji Internasional, hlm. 57.
22 Prayogo, R. Tony. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia , 13(2): 191-201.
23 Manullang, E. Fernando M. (2017). Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum . Jakarta: Kencana, hlm. 154.
24 Jajuli, M. Sulaeman. (2015). Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam . Yogyakarta: Deepublish, hlm. 55.
Pertama, ditemukannya lembaran Surat Permohonan Pendaftaran Hak yang diajukan oleh  Pemohon  Hak  bernama  Junaedi  tertanggal  12  Februari  2020.  Kedua,  ditemukannya lembaran  Surat  Keterangan  Jual  Beli  bermeterai  cukup  tertanggal  02  Januari  2020  antara Junaedi selaku pembeli dengan Medy Setiawan selaku Penjual yang ditandatangani oleh para pihak,  saksi-saksi  dan  Lurah  Mamasa  dengan  Nomor  Register  593/03/KL-M/I/2020 tertanggal  23  Januari  2020.  Ketiga,  ditemukannya  lembaran  Surat  Pernyataan  Penguasaan Fisik  Bidang  Tanah  (Sporadik)  bermeterai  cukup  tertanggal  12  Februari  2020  yang menyatakan bahwa Junaedi telah menguasai tanah negara tersebut dengan itikad baik, terus menerus, tidak dijadikan sebagai jaminan atas suatu hutang, dan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh Junaedi selaku Pemohon Hak, saksi-saksi dan Lurah Mamasa dengan Nomor  Register  593/24/KL-M/II/2020  tertanggal  12  Februari  2020.  Keempat, ditemukannya lembaran SK Pemberian Hak Atas Tanah Nomor 6/HM/BPN-31.01/2020 tertanggal  08  Juni  2020  yang  menyatakan  bahwa  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Mamasa  telah  memutuskan  untuk  memberikan  kepada  saudara  Junaedi  Hak  Milik  atas sebidang tanah negara dengan luas 166 M 2 sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 30/2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan Surat Ukur Nomor 00814/Mamasa/2020 tanggal  14  April  2020,  Nomor  Identifikasi  Bidang  NIB.  31.01.01.01.00872  yang dipergunakan  untuk  Rumah  Tempat  Tinggal  yang  terletak  di  Kelurahan  Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.
Adapun  yang  dikemukakan  oleh  Nelson  selaku  pihak  yang  melakukan  pengurusan permohonan  penerbitan  sertifikat  hak  atas  tanah  milik  Junaedi  dalam  wawancara  (2 Desember  2020)  bahwa,  “dalam  menguruskan  penerbitan  sertifikat  atas  tanah  milik Junaedi,  terlebih  dahulu  saya  mengurus  dan  membayar  pajak  BPHTB  di  Kantor  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa, kemudian melampirkan bukti pembayaran pajak tersebut ke dalam permohonan penerbitan sertifikat kepada BPN Kabupaten Mamasa dan dalam  hal  ini  saya  tidak  melakukan  pengurusan  ataupun  pembayaran  pajak  pada  Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Mamasa”.
Selanjutnya dikemukakan juga oleh Sukirman  dalam wawancara (1 Desember 2020) bahwa, “pada prinsipnya kewajiban pembayaran PPh berlaku bagi setiap warga negara dan setiap individu yang melakukan peralihan, sedangkan untuk tanah negara tidak ada kontrol, berbeda  dengan  tanah  hak  atau  tanah  yang  sudah  terdaftar  di  mana  peralihannya  wajib dilakukan  di  hadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  dalam  hal  ini  PPAT,  sebagaimana PPAT  akan  mewajibkan  penjual  untuk  membayar  pajak  PPh  dan  mewajibkan  pembeli untuk membayar BPHTB terlebih dahulu sebelum membuatkan akta peralihannya tersebut, demikian  agar  BPN  juga  dapat  melakukan  proses  balik  namanya,  oleh  karenanya  mudah dikontrol  untuk  melakukan  penagihan  pajaknya.  Sedangkan  untuk  tanah  negara  yang pengalihannya  hanya  dilakukan  di  hadapan  Kepala  Desa,  Kepala  Dusun  ataupun  Kepala Lingkungan, tidak ada kontrol untuk mewajibkan pembayaran pajak PPh tersebut sehingga pada  umumnya  pihak  yang  mengalihkan  tanah  negara  memang  tidak  melakukan pembayaran pajak PPh tersebut”.
Berdasarkan uraian data-data tersebut, telah diketahui dengan jelas bahwa pajak yang wajib dibayar oleh pemohon hak terkait dengan penerbitan SK Pemberian Hak Atas Tanah oleh Kantah Kabupaten Mamasa bukanlah PPh melainkan pajak BPHTB saja, sebagaimana dalam diktum kedua SK pemberian hak atas tanah tersebut juga telah menegaskan bahwa untuk  memperoleh  tanda  bukti  hak  berupa  sertifikat,  maka  pemohon  hak  diwajibkan terlebih dahulu untuk mendaftarkan hak milik atas tanahnya tersebut selambat-lambatnya tiga  bulan  sejak  tanggal  keputusan  SK  tersebut,  dengan  melampirkan  asli  surat  setoran pajak BPHTB bukan surat setoran pajak PPh atau SSP.

## 3.6. Keabsahan SK Pemberian Hak Atas Tanah Tanpa Disertai SSP
Terkait  dengan  SK  pemberian  hak  atas  tanah  yang  diterbitkan  oleh  Kantah  Kabupaten Mamasa  tanpa  mengimplementasikan  Pasal  7  PP  PPh  yang  mewajibkan  adanya  lampiran SSP,  maka  Sukirman  telah  mengemukakan  dalam  wawancara  (1  Desember  2020)  bahwa, “dalam  hal  menerima  permohonan  pendaftaran  hak  pertama  kali  melalui  SK  Pemberian Hak Atas Tanah Negara, maka BPN hanya mewajibkan pemohon hak untuk melampirkan bukti  pembayaran  pajak  BPHTB  saja  dalam  permohonannya  dan  tidak  mewajibkan pemohon hak untuk melampirkan surat setoran pajak PPh, karena untuk pendaftaran tanah pertama kali, tidak semua riwayat perolehan dari tanah negara yang dimohonkan tersebut berasal  dari  peralihan,  baik  itu  beralih  ataupun  dialihkan,  melainkan  ada  juga  tanah  yang digarap  sendiri  melalui  pembukaan  garapan  sendiri  yang  kemudian  dimohonkan  haknya oleh  yang  bersangkutan,  oleh  karena  itu  memang  terdapat  kesulitan  untuk  mengontrol pembayaran  pajak  PPhnya.  Jadi  tidak  ada  kewajiban  bagi  BPN  untuk  mensyaratkan pemohon  untuk  melampirkan  surat  setoran  pajak  PPh.  Kewajiban  pajak  PPh  dan  pajak BPHTB  itu  muncul  pada  saat  proses  pemeliharaan  data  atau  peralihan  hak,  tetapi  untuk pertama kali yang diwajibkan hanyalah BPHTB saja”.
Lebih  lanjut  dikemukakan  oleh  Ishaq  dalam  wawancara  (3  Desember  2020)  bahwa, “pembayaran  pajak  PPh  tidak  diwajibkan  oleh  BPN  kepada  pemohon  hak  dalam pendaftaran  tanah  pertama  kali  karena  di  atas  tanah  negara  yang  dimohonkan  tersebut belum  dilekati  dengan  suatu  hak  atas  tanah,  sehingga  walaupun  riwayat  tanah  yang dimohonkan oleh pemohon hak tersebut berasal dari proses pengalihan, BPN tetap tidak mewajibkan  untuk  melampirkan  surat  setoran  pajak  PPh,  sebab  di  atas  tanah  tersebut memang  belum  dilekati  dengan  suatu  hak  atas  tanah,  belum  terdaftar  dan  belum bersertifikat, oleh karena itu kepada pihak yang mengalihkan penguasaan atas tanah negara tersebut  memang  belum  seharusnya  membayar  pajak  PPh.  Demikianlah  BPN  juga  hanya mewajibkan pemohon hak untuk melampirkan bukti pembayaran pajak BPHTB saja, bukan surat setoran pajak PPh”.
Berdasarkan  uraian  mengenai  pendapat-pendapat  yang  dikemukakan  oleh  para pejabat  Kantah  Kabupaten  Mamasa  tersebut  di  atas,  maka  Penulis  sependapat  dengan pandangan  dari  Sukirman  dan  Ishaq  yang  menyatakan  bahwa  dalam  menerbitkan  SK pemberian  hak  atas  tanah  negara  kepada  pemohon  hak,  maka  SSP  tidaklah  wajib  untuk dilampirkan, melainkan hanya bukti pembayaran pajak BPHTB saja yang wajib dilampirkan oleh pemohon hak.
SSP merupakan bukti pembayaran pajak PPh, di mana dalam Pasal 1 Ayat (1) PP PPh telah  menegaskan  bahwa  yang  terutang  pajak  PPh  yang  bersifat  final  adalah  penghasilan yang  diterima  atau  diperoleh  orang  pribadi  atau  badan  dari  pengalihan  hak  atas  tanah dan/atau bangunan. Mengacu kepada hak atas tanah tersebut, maka dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara  Penyetoran,  Pelaporan,  dan  Pengecualian  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan  dari  Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  dan/atau  Bangunan,  dan  Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  Atas  Tanah  dan/atau  Bangunan  Beserta  Perubahannya (PERMENKEU 261/2016) juncto pasal 16 ayat (1) UUPA telah mengatur bahwa macam- macam hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa,  dan  lain  sebagainya,  sehingga  apabila  hak-hak  tersebut  dialihkan  maka  pihak  yang mengalihkan  hak  tersebut  akan  terutang  pajak  PPh.  Berbeda  halnya  dengan  tanah  yang dimohonkan  oleh  pemohon  hak,  yaitu  tanah  negara  yang  diatasnya  belum  terdapat  atau belum dilekati dengan suatu hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) PERMENKEU 261/2016 juncto Pasal 16 Ayat (1) UUPA tersebut, sehingga sekalipun
tanah negara yang dimohonkan tersebut telah melalui pengalihan penguasaan, maka kepada pihak yang mengalihkan penguasaan tersebut tidaklah terutang PPh karena tidak termasuk dalam kategori Pasal 1 Ayat (1) PP PPh.
Pada prinsipnya, teori kepastian hukum mengajarkan bahwa hukum sebagai pedoman perilaku  masyarakat  haruslah  jelas,  konkret,  tidak menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda- beda, tidak saling bertentangan dengan hukum yang lain, juga untuk melindungi masyarakat dari tindak kesewenang-wenangan pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui apa saja yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan, serta apa saja yang dapat dibebankan oleh negara  kepadanya.  Dengan  demikian  maka  menurut  hemat  Penulis,  PP  PPh  tersebut tidaklah  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  dalam  teori  kepastian  hukum,  khususnya  antara Pasal 1 Ayat (1) dengan Pasal 7 dari PP PPh tersebut yang saling bertentangan, tidak tegas, juga  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  telah  diatur  dalam  pasal  1  ayat  (2)  PERMENKEU 261/2016 juncto pasal  16  ayat  (1)  UUPA,  sehingga  dalam  hal  ini  dapat  mengakibatkan timbulnya  penafsiran  yang  berbeda-beda  baik  penafsiran  menurut  Kantor  Pajak  maupun penafsiran menurut BPN. Kehadiran PP PPh tersebut khususnya dalam Pasal 7 juga dapat mengindikasikan adanya kesewenang-wenangan dari pemerintah yang dengan semena-mena membebankan kewajiban pembayaran pajak PPh kepada masyarakat selaku pemohon hak, di mana hal tersebut seharusnya tidaklah patut untuk dibebankan.
Oleh  karena  itu  Penulis  berpandangan  bahwa  PP  PPh  tersebut  belum  sepenuhnya berkepastian  hukum,  sebagaimana  Didik  Suhendro  juga  telah  mengemukakan  usul  dalam wawancara  (16  Februari  2021)  bahwa,  “sebaiknya  pemerintah  mengadakan  perubahan terhadap PP PPh tersebut, khususnya Pasal 7. Ada dua opsi jika ingin mengubah PP PPh tersebut. Pertama jika pemerintah ingin mempertahankan Pasal 7 tersebut, maka PP PPh tersebut harus diubah total termasuk Pasal 1 dan Judul dari PP PPh tersebut, sehingga PP PPh  tersebut  tidak  hanya  mengatur  mengenai  pengalihan  hak  atas  tanah  saja  tetapi  juga mengatur mengenai pemberian hak dan pengakuan hak. Kedua, apabila pemerintah ingin mempertahankan  pasal-pasal  yang  lain,  maka  cukup  Pasal  7  PP  PPh  tersebut  saja  yang diubah,  hilangkan  aturan  mengenai  pemberian  hak  dan  pengakuan  hak,  cukup  mengatur mengenai pengalihan hak atas tanah saja”.
Terkait dengan keabsahan dari SK pemberian hak atas tanah tersebut, maka Sukirman telah menegaskan dalam wawancara (1 Desember 2020) bahwa, “berdasarkan prosedur, SK Pemberian  Hak  Atas  Tanah  yang  diterbitkan  tanpa  disertai  SSP  tetap  sah  berlaku  karena berdasarkan aturan di pertanahan, BPN tidak diwajibkan untuk meminta bukti pelunasan pajak  PPh  atau  SSP  kepada  pemohon  hak  dalam  mengajukan  permohonan  pendaftaran tanah pertama kali melalui SK pemberian hak atas tanah, melainkan bukti pelunasan pajak BPHTB-lah yang wajib diperintahkan oleh BPN kepada pemohon hak untuk dilampirkan dalam  permohonannya,  sebagaimana  perintah  tersebut  juga  tertulis  langsung  dalam konsideran  memutuskan  atau  SK  pemberian  hak  atas  tanah.  Berbeda  dengan  pelunasan pajak  PPh  yang  tidak  tercantum  serta  tidak  diperintahkan  dalam  SK  pemberian  hak  atas tanah, sebab pajak PPh tersebut tidak diwajibkan. Apabila  BPN diwajibkan, pasti perintah pelunasan pajak PPh tersebut juga akan dicantumkan dalam SK pemberian hak atas tanah layaknya  pajak  BPHTB,  namun  karena  pembayaran  pajak  PPh  tersebut  memang  tidaklah diwajibkan, maka dari itu SK pemberian hak atas tanah juga tidak memuat suatu perintah mengenai pelunasan pajak PPh”.
Lebih  lanjut  dikemukakan  oleh  Ishaq  dalam  wawancara  (3  Desember  2020)  bahwa “SK  Pemberian  Hak  Atas  Tanah  yang  terbit  tanpa  disertai  SSP  tetap  sah  berlaku  karena tanah yang dimohonkan merupakan tanah negara yang diatasnya belum terdapat atau belum dilekati dengan suatu hak atas tanah, sehingga walaupun tanah yang dimohonkan tersebut
berasal  dari  pengalihan  penguasaan  dari  pihak  sebelumnya  maka  atas  pengalihan penguasaan tersebut belum layak dibebankan pajak PPh. Berbeda halnya jika yang dialihkan adalah tanah hak atau hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan  lain  sebagainya  maka  atas  pengalihan  tersebut  wajib  dibebankan  pajak  PPh.  Oleh karena itu tanpa disertai SSP, SK pemberian hak atas tanah tetap sah berlaku”.
Adapun  peraturan  perundang-undangan  yang  juga  telah  mengatur  mengenai  syarat sahnya  suatu  keputusan  yaitu  Pasal  52  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Tahun  2014  Nomor  292;  Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) yang mengatur bahwa:
1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
b. Dibuat sesuai prosedur; dan
c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
2) Sahnya  Keputusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  didasarkan  pada  ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. 25
Berdasarkan  uraian  mengenai  syarat  sahnya  suatu  keputusan  di  atas,  maka  menurut hemat  Penulis,  SK  tersebut  telah  sejalan  dengan  apa  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, di mana SK tersebut telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantah Kabupaten Mamasa, telah dibuat sesuai prosedur yang ada di BPN, substansi yang  sesuai  dengan  objek  keputusan,  serta  telah  sesuai  dengan  Asas-Asas  Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu:
1) Kepastian hukum;
2) Kemanfaatan;
3) Ketidakberpihakan;
4) Kecermatan;
5) Tidak menyalahgunakan kewenangan;
6) Keterbukaan;
7) Kepentingan umum; dan
8) Pelayanan yang baik. 26
Dengan  demikian,  maka  SK  pemberian  hak  atas  tanah  yang  diterbitkan  oleh  BPN tanpa  disertai  SSP  tetap  sah  berlaku  serta  tidak  berimplikasi  pada  batal  demi  hukum maupun  dapat  dibatalkan.  Sehingga  dalam  hal  ini,  PP  PPh  yang  mewajibkan  SSP  untuk dilampirkan dalam permohonan penerbitan SK pemberian hak atas tanah tidaklah efektif dalam  penerapan  maupun  penegakkannya  serta  tidak  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  yang ada dalam teori kepastian hukum. Demikian dikemukakan juga oleh Kartika Widya Utama bahwa, peraturan hukum yang baik adalah peraturan yang konsisten, dipublikasikan, dapat dipahami dan tidak menggunakan kata-kata bersayap. Selain itu, peraturan hukum yang baik tidak bersifat retroaktif, tidak kontradiktif dengan aturan yang lain ( law harmonization ) serta dapat dilaksanakan baik oleh pelaksana maupun obyek dari peraturan itu sendiri”. 27

## 4. Kesimpulan
Pertimbangan hukum BPN dalam menerbitkan SK pemberian hak atas tanah tanpa disertai SSP telah dilakukan dengan cermat, baik dan benar, sesuai prosedur serta telah didasarkan
25 Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
26 Susyanto, H. (2020). Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum . Surabaya: Jakad Publishing, hlm. 305.
27 Utama, Kartika Widya. (2015). Surat Keputusan Tata Usaha Negara  yang Bersifat Fiktif Positif. Notarius , 8(2): 141-251. doi: https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10259 .
pada aturan terkait seperti UUPA, PERMENKEU 261/2016 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dalam hal ini tidak mensyaratkan lampiran SSP atau bukti pelunasan pajak PPh kepada pemohon dalam melakukan pendaftaran SK pemberian hak atas tanah, sebab status tanah yang dimohonkan oleh pemohon tersebut hanyalah tanah negara yang diatasnya memang belum dilekati dengan suatu hak atas tanah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) PERMENKEU 261/2016 juncto Pasal 16 ayat (1) UUPA, sehingga PP  PPh  khususnya  pasal  7  yang  mewajibkan  pemohon  untuk  melampirkan  SSP  dalam mengajukan permohonan penerbitan SK pemberian hak atas tanah tidaklah sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam teori kepastian hukum serta tidak efektif dalam penerapan maupun penegakkannya.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  juga  kepada  Marwati Riza dan Sri Susyanti Nur yang telah membimbing Penulis dalam penyelesaian tulisan ini, serta kepada seluruh pihak yang juga turut membantu dan mendukung Penulis mulai dari penyusunan hingga pada penerbitan tulisan ini.

## Referensi
Buku:
Jajuli,  M.  Sulaeman.  (2015). Kepastian  Hukum  Gadai  Tanah  Dalam  Islam .  Yogyakarta: Deepublish.
Manullang,  E.  Fernando  M.  (2017). Legisme,  Legalitas  Dan  Kepastian  Hukum .  Jakarta: Kencana.
Pandiangan,  Liberti.  (2010). Hindari  Kesalahan  Pajak,  Rakyat  Senang  Jika  Anda  Patuhi  37 Larangan Perpajakan , Jakarta, PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
Santoso,  Urip.  (2010). Pendaftaran  dan  Peralihan  Hak  atas  Tanah. Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group.
Susyanto,  H.  (2020). Hapusnya  Hak  Atas  Tanah  Akibat  Penitipan  Ganti  Kerugian  Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum . Surabaya: Jakad Publishing.
Waskito, et. al. (2015). Cara  Praktis Memahami Bidang Agraria (Pertanahan) . Jakarta Timur: PT Media Adji Internasional.

## Artikel Jurnal:
Budiman,  Arief.  (2020).  Pensertifikatan  Tanah  Negara  Oleh  Masyarakat  Menjadi  Tanah
Hak Milik. Jurnal Hukum dan Kenotariatan , 4(2), 158-172. doi: http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v4i2 .
Gumabo, Elsye Aprilia. (2014). Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960. Lex Administratum , 2(3): 90-99.
Hadi,  Syofyan,  et.  al.  (2017).  Prinsip  Keabsahan  ( Rechtmatigheid )  Dalam  Penetapan Keputusan  Tata  Usaha  Negara. Jurnal  Cita  Hukum ,  5(2):  383-400.  doi: https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.8727 .
Hansun,  Morrets  Hendro.  (2016).  Kajian  Yuridis  Peralihan  Hak  Atas  Tanah. Lex Administratum , 4(1): 145-153.
Husodo, Bima Satrio, et. al. (2017). Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Pandecta , 12(2): 208-224. doi: https://doi.org/10.15294/pandecta.v12i2.9950 .
Kusumadara,  Afifah.  (2013).  Perkembangan  Hak  Negara  Atas  Tanah:  Hak  Menguasai atau Hak Memiliki?. Jurnal Media Hukum , 20(2): 263-276.
Limbong,  Dayat.  (2017).  Tanah  Negara,  Tanah  Terlantar  Dan  Penertibannya. Jurnal Mercatoria , 10(1): 1-9. doi: https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.614 .
Lombogia, Calvin Brian. (2017). Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Penegasan Konversi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Lex Et Societatis, 5(5): 135-142.
Mustika, Nadhilah, et. al. (2020). Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah  dan/atau  Bangunan  yang  Diikat  dalam  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli Dihubungkan dengan Ease of Doing Business (EODB) dalam Perspektif Kepastian Hukum. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran , 1(2): 172-190. doi: https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.231 .
Oktario, Benny, et. al. (2019). Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Waris dan Hibah dalam Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  dan/atau  Bangunan  di  Kota  Padang. Alhurriyah:  Jurnal Hukum Islam , 4(2): 111-128. doi: https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i2.1437 .
Pramuditya,  Pandu  Eka,  et.  al.  (2016).  Pelaksanaan  Pendaftaran  Hak  Milik  Atas  Tanah Negara di Surakarta (Studi di Kantor Pertanahan Kota Surakarta). Jurnal Repertorium , 3(2): 106-113.
Prayogo,  R.  Tony.  (2016).  Penerapan  Asas  Kepastian  Hukum  Dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Hak  Uji  Materiil  Dan  Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia , 13(2): 191-201.
Sari, Indah. (2017). Hak-Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA). Jurnal  Mitra  Manajemen ,  9(1):  15- 33.
Utama, Kartika Widya. (2015). Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersifat Fiktif Positif. Notarius , 8(2): 141-251. doi: https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10259 .

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2021ALJ. All rightsreserved.