## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 10, No. 1, 2024, pp. 149-160
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Rekonstruksi pedoman pemidanaan khusus terhadap pasal delik kerugian negara dalam KUHP Indonesia

## Andi Muhammad Alief
Universitas Ahmad Dahlan. Umbulharjo, Yogyakarta, 55111, Indonesia andi1800024191@webmail.uad.ac.id
* Corresponding Author
Abstrak: Delik kerugian negara diatur di dalam dua undang-undang yang berbeda, yakni UU 31/1999 dan UU  1/2023  (KUHP).  Pengaturan  delik  kerugian  negara  KUHP  menggantikan  pengaturan  delik  kerugian negara pada UU 31/1999. Tiga tahun setelah tanggal 2 Januari 2023, maka Perma 1/2020 tidak berlaku sehingga tidak ada pedoman pemidanaan khusus untuk menerapkan pasal delik kerugian negara KUHP. Padahal materi pedoman pemidanaan tersebut sangat dibutuhkan untuk meminimalisir disparitas pemi- danaan yang tidak beralasan ( unwarranted disparity ). Penelitian ini bertujuan mencegah terjadinya keko- songan hukum dan unwarranted disparity saat KUHP mulai berlaku. Metode yang digunakan meliputi jenis hukum  normatif,  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  sumber  data  primer  dan sekunder, serta metode analisis kualitatif. Pedoman pemidanaan terhadap delik kerugian negara saat ini memiliki beberapa masalah. Pertana, Perma 1/2020 tidak sesuai dengan tata tertib pembentukan perun- dang-undangan,  materi  rentang  penjatuhan  pidana  bertentangan  dengan  asas  legalitas,  dan  lemah  dari aspek yuridis. Kedua, pedoman pemidanaan di dalam KUHP tidak memberikan parameter yang kompre- hensif.  Oleh  karena  itu,  KUHP  perlu  mengadopsi  beberapa  materi  Perma  1/2020  dengan  beberapa modifikasi terlebih dahulu.
Kata Kunci: Rekonstruksi, Pedoman Khusus, Pemidanaan, Kerugian Negara, KUHP.
How to Cite : Alief, A. M. (2024). Reconstruction of special sentencing guidelines on state loss crime in the Indonesian civil code. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 10 (1),
149-160. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1069

## Pendahuluan
Menurut C.J. Friedrich, terdapat pandangan bahwa korupsi serupa wabah yang melanda ber- bagai negara (Nye, 1967). Termasuk Indonesia, tercermin dari peringkat Indeks Persepsi Korup- si (IPK) Indonesia yang terus menurun selama tiga tahun terakhir: pada tahun 2021 menduduki peringkat 96,  pada tahun 2022 turun menjadi peringkat 110,  dan pada tahun 2023 turun lagi menjadi  peringkat  115  (Transparency  International,  2023).  Sekretaris  Jenderal  Transparency International  Indonesia,  Wawan  Heru  Suyatmiko  menjelaskan  bahwa  salah  satu  penyebab situasi ini adalah tidak efektifnya pemberantasan korupsi (DA, 2023). Maka, penelitian ini akan mengulas  aspek  mendasar  dalam  penegakan  hukum  terhadap  salah  satu  jenis  tindak  pidana korupsi  di  Indonesia,  yaitu  regulasi  yang  mengatur  pedoman  pemidanaan  khusus  atas  tindak pidana korupsi kerugian negara. Regulasi tersebut akan berfungsi mendorong hakim menjatuh- kan hukuman yang proporsional yang didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemberantasan korupsi.
Hukum positif Indonesia mengatur klasifikasi korupsi dalam beberapa jenis perbuatan yang diancam pidana ( strafbaar feit ) atau delik. Salah satunya ialah jenis delik kerugian negara yang banyak  terjadi  di  Indonesia.  Tercatat  1188  kasus  delik  kerugian  negara  pada  tahun  2021 (Indonesia Corruption Watch, 2021). Delik kerugian negara diatur di dalam UU 31/1999, tepat- nya pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Kemudian diatur kembali di dalam KUHP, tepatnya pada Pasal 603 dan Pasal 604.
Secara  redaksional unsur-unsur  ( bestanddeel )  Pasal  603  KUHP  dengan  Pasal  2  ayat  (1) UU 31/1999 serupa, sama halnya antara Pasal 604 KUHP dengan Pasal 3 UU 31/1999 (Wawancara, Supandriyo,  daring,  19  Juli  2023).  Secara  doktriner  keempat  pasal  tersebut  hanya  dibedakan berdasarkan subjek penerapannya ( addressaat norm ). Nur Basuki Minarno menjelaskan bahwa subjek  Pasal  2  ayat  (1)  UU  31/1999  bukan  penyelenggara  negara (Ali  &  Yuherawan,  2021).
Sedangkan Pasal 3 UU 31/1999 diterapkan bagi pelaku dengan kualifikasi penyelenggara negara (Ali & Yuherawan, 2021). Berkenaan teks Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 serupa dengan teks Pasal 603 KUHP dan teks Pasal 3 UU 31/1999 serupa dengan teks Pasal 604 KUHP, maka Pasal 603 KUHP  diterapkan  kepada  non  penyelenggara  negara,  sedangkan  Pasal  604  KUHP  diterapkan terhadap penyelenggara negara.
Tiga tahun sejak tanggal 2 Januari 2023 (2 Januari 2026), KUHP mulai berlaku (Vide Pasal 624  KUHP).  Pada  tanggal  2  Januari  2026,  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  31/1999  tidak  berlaku  lagi (Vide  Pasal  622  ayat  1  huruf  i  KUHP).  Oleh  karena  itu,  pada  tanggal  2  Januari  2026,  Perma 1/2020 turut tidak berlaku. Sebab, Perma 1/2020 hanya mengikat bagi Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 dan tidak mengikat bagi pasal-pasal  lainnya  (Hastuti, 2021). Perma 1/2020 berguna untuk menentukan bobot pidana ( strafmaat ) yang proporsional dan rasional di dalam rentang penjatuhan pidana yang terlalu luas seperti yang telah diatur di dalam pasal delik.
Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP mengatur rentang penjatuhan pidana antara pidana minimum khusus dengan maksimum khusus yang terlalu luas. Untuk jenis pidana penjara, 2 tahun hingga 20  tahun.  Sedangkan  untuk  jenis  pidana  denda  yakni  denda  kategori  II  (Rp.  10.000.000,00) hingga  denda  kategori  VI  (Rp.  2.000.000.000,00)  (Vide  Pasal  79  KUHP).  Rentang  penjatuhan pidana  yang  terlalu  luas  tanpa  parameter-parameter  yang  komprehensif,  maka  hakim  dalam menentukan bobot pidana bisa sesuka hati menjatuhkan bobot pidana yang tidak proporsional tanpa  rasionalisasi  yang  logis  dengan  dalih  kebebasan  hakim  (Wawancara,  Gaza  Carumna Iskadrenda, daring, 30 Juni 2023).
Bobot pidana yang tidak proporsional, tidak rasional dan timpang dari putusan lain atas tin- dak pidana yang tingkat bahayanya dapat diperbandingkan disebut disparitas putusan pemida- naan yang tidak beralasan ( unwarranted disparity ). Problem penjatuhan pidana tersebut dapat diminimalisasi  menggunakan  pedoman  pemidanaan  ( straftoemeting  leidraad )  (Wawancara, Gaza  Carumna  Iskadrenda,  daring,  30  Juni  2023).  Pedoman  pemidanaan  yang  berlaku  secara umum atau berlaku untuk seluruh delik sudah diatur di dalam Pasal 53-56 KUHP, namun pasal- pasal tersebut belum mengatur parameter-parameter yang komprehensif dan belum mengatur gradasi-gradasi rentang penjatuhan pidana.
Apabila  hanya menggunakan  pedoman  pemidanaan  yang  ada  di  dalam  KUHP  dalam mene- rapkan Pasal 603-604 KUHP, maka kedepannya hakim tetap saja bisa sesuka hati menentukan bobot pidana sesuai dengan rentang penjatuhan pidana yang terlalu luas. Namun akan berbeda apabila hakim juga diharuskan menggunakan pedoman pemidanaan khusus yang memberikan opsi  15  gradasi  rentang  penjatuhan  pidana  sesuai  dengan  karakteristik  delik  yang  dapat diketahui dengan menilai parameter-parameter apa saja yang terpenuhi sebagaimana diatur di dalam  Perma  1/2020.  Materi  pedoman  pemidanaan  khusus  ini  akan  mereduksi  subjektivitas hakim yang terlalu luas sebagai biang disparitas, namun tidak mengeliminasi subjektifitas hakim dalam menentukan bobot pidana untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan karakteristik delik. Artinya,  eksistensi  pedoman  pemidanaan  khusus  dalam  penerapan  Pasal  603  dan  Pasal  604 KUHP dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan pemidanaan.
Saat  ini  belum  ada  pedoman  pemidanaan  khusus  atas  pasal  603  dan  604  KUHP,  bahkan wacana pembentukannya sekalipun belum terdengar. Padahal pedoman pemidanaan khusus ini memiliki banyak manfaat dan manfaat itu tidak hanya bagi hakim tapi juga seluruh komponen sistem peradilan pidana, pelaku delik hingga masyarakat. Manfaat pedoman pemidanaan khusus ini berpotensi berganti menjadi mudharat apabila tidak dibentuk pedoman pemidanaan khusus atas Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  mengkaji  pedoman  pemidanaan  di  Indonesia,  khususnya pedoman  pemidanaan  atas  delik  kerugian  negara.  Kajian  ini  meliputi  dua  aspek. Pertama, melakukan  dekonstruksi terhadap  pedoman  pemidanaan  yang  diatur  di  dalam  Perma  1/2020 dan  KUHP. Kedua, melakukan  rekonstruksi  sebagai  wujud  rekomendasi  atas  masalah  hukum yang ditemukan saat melakukan dekonstruksi. Kajian ini bertujuan menghadirkan rekomendasi yang  objektif,  komprehensif  dan  rasional  untuk  menjawab  masalah  hukum  pada  pedoman pemidanaan  di  Indonesia,  agar  semakin  berkualitas  penerapan  pasal  delik kerugian  negara  di Indonesia, khususnya penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 di masa mendatang.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  hukum  normatif,  pendekatan  perundang-undangan  dan konseptual  untuk  mengkaji  sinkronisasi  atau  kesesuaian  antara  norma  hukum  positif  ( ius constitutum ) dengan konsep hukum untuk mewujudkan norma hukum positif yang lebih baik di masa mendatang ( ius constituendum). Pengumpulan data menggunakan metode studi lapangan dan  kepustakaan,  sehingga  data  yang  digunakan  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer berupa data yang diperoleh  dari hasil wawancara.  Adapun data sekunder berupa bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Analisis  data  menggunakan  metode  kualitatif  untuk memberikan uraian deskriptif terkait objek yang diteliti. Objek penelitian ini adalah  pedoman pemidanaan yang berkaitan dengan penerapan delik kerugian negara, baik itu Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 maupun Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.

## Kerangka Konseptual

## Keadilan dan Kepastian Hukum
Keadilan dan kepastian hukum (asas legalitas) menjadi variabel penting sebagai tolok ukur keberhasilan  suatu  hukum  (Putri  &  Arifin,  2019).  Aristoteles  menjelaskan  bahwa  keadilan  itu memperlakukan  dengan  cara  yang  sama  atas  kasus-kasus  yang  sama  dan  kasus-kasus  yang berbeda diperlakukan berbeda juga (Ginsberg, 1963). Perlakuan sama atau berbeda dilakukan secara  proporsional  (Gusman,  2023).  Terdapat  nilai  kesamaan  dan  kesebandingan  di  dalam suatu keadilan. Sehingga ketidakadilan dapat dimaknai memberlakukan secara sama atas hal-hal yang berbeda atau memberlakukan secara berbeda atas hal-hal yang sama.
Ciri kepastian hukum dalam materi muatan regulasi hukum pidana direfleksikan melalui asas legalitas  ( principle  of  legality ).  Bentuk  pengejawantahan  asas  legalitas  maka  rumusan  pasal harus mengakomodir  tiga  prinsip,  yakni  prinsip  tertulis  ( lex  scripta ),  prinsip  jelas  ( lex  stricta ) dan  prinsip  cermat  (lex certa )  (Abdullah,  2013).  Tertulis  dalam  arti  kepastian  hukum  formal ( formal  legal  certainty ),  jelas  dalam  arti  tidak  ambigu  ( clear  and  unambiguous ),  cermat  harus ditafsirkan secara sempit ( narrowly interpreted ) (Abdullah, 2013). Asas legalitas penting karena dalam  hukum  pidana  asas  legalitas  berfungsi  untuk  mengatur  distribusi  hukuman  yang  adil (Westen, 2006). Ruang lingkup kepastian hukum meliputi materi muatan peraturan perundang- undangan dan implementasi, demikian juga dengan keadilan. Seyogianya materi regulasi pedo- man pemidanaan khusus atas tindak pidana korupsi kerugian negara mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, sehingga dapat mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi kerugian negara.

## Putusan Pemidanaan dan Disparitas Pemidanaan
Terdapat  adagium  latin  yang  berbunyi,  “ In  criminalibus,  probationes  bedent  esse  luce clariores. ”  Artinya  dalam  perkara  pidana,  kumpulan  bukti  harus  lebih  terang  dari  cahaya (Mochtar & Hiariej, 2023). Untuk menjadikan perkara menjadi terang atau jelas terkait pasal apa yang dilanggar, siapa yang melakukan dan siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban, maka bukti  ( evidence )  dan  pembuktian  ( proof )  sangatlah  esensial.  Bukti  merupakan  tanda  atau kumpulan  tanda  yang  menerangkan  kebenaran  suatu  peristiwa,  sedangkan  pembuktian berkenaan tata cara menerangkan kebenaran suatu peristiwa berupa kesalahan terdakwa yang didasari alat bukti (Satria, 2018).
Merujuk hukum Indonesia, untuk membuktikan terjadinya suatu delik, maka akan digunakan 5 jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Khusus alat bukti petunjuk diper- luas melalui Pasal 26A UU 20/2001 (Satria, 2018). Indonesia menggunakan metode pembuktian undang-undang  secara  negatif  ( negatief  wettelijk  bewijs  theorie )  (Triantono  &  Marizal,  2021). Metode pembuktian undang-undang secara negatif mengatur bahwa dalam mengambil putusan pemidanaan  ( veroordeling )  maka  sekurang-kurangnya  terpenuhi  minimal  dua  alat  bukti  yang satu  sama  lain  saling  relevan  dan  adanya  keyakinan  hakim  yang  menyertai  (Vide  Pasal  183 KUHAP). Sekalipun ditemukan alat bukti yang cukup, namun apabila hakim tidak memperoleh keyakinan  maka  hakim  tersebut  harus  membebaskan  terdakwa  (Novita  et  al.,  2023). Konsekuensi demikian selaras dengan asas in dubio pro reo yang menerangkan apabila terdapat
keragu-raguan terkait kesalahan terdakwa maka sebaiknya terdakwa dibebaskan dari dakwaan (Sidauruk  &  Hutabarat,  2023).  Sebaliknya,  jika  hakim  memperoleh  minimal  dua  alat  bukti disertai  keyakinan  bahwa  terdakwa  bersalah  atas  pasal  yang  didakwakan  maka  hakim menjatuhkan putusan pemidanaan (Unas, 2019).
Salah  satu  problem  dalam  penjatuhan  putusan  pemidanaan  yakni  disparitas  pemidanaan yang tidak beralasan ( unwarranted disparity ). Disparitas pemidanaan merujuk pada kasus-kasus yang  dianggap  sama  namun  diperlakukan  secara  berbeda  (Brantingham,  1985).  Tidak  hanya perbedaan perlakuan namun juga penjatuhan bobot pidana yang berbeda secara mencolok atas delik  yang  sifat  bahayanya  dapat  diperbandingkan  ( offences  of  comparable  seriousness )  tanpa dasar  pembenaran  yang  jelas  (Gulö  &  Muharram,  2018).  Pada  dasarnya  tidak  ada  dua  kasus yang  identik  (Brantingham,  1985).  Bisa  saja  deliknya  sama  namun  berbeda  dari  segi  modus operandi dan persona pelaku. Sehingga bobot pidana yang dijatuhkan bisa variatif sesuai dengan keseriusan  kejahatan  dan  persona  pelaku.  Perbedaan  pemidanaan  ini  disebut  disparitas pemidanaan  yang  beralasan.  Adapun unwarranted  disparity seharusnya  tidak  terjadi  karena dianggap tidak adil (Hofer et al., 1999).
Untuk mengetahui apakah disparitas pemidanaan beralasan atau tidak beralasan maka harus dilihat  dari  aspek  kesamaan  delik  dan/atau  tingkat  bahaya  delik  yang  dapat  diperbandingkan pada masing-masing kasus. Kemudian apakah perbedaan penanganan dan perbedaan penjatuh- an  bobot  pidana  tersebut  sudah  disertai  alasan  atau ratio  legis yang  memadai. Unwarranted disparity perlu diminimalisir, sebab narapidana yang menjadi korban unwarranted disparity ber- potensi menjadi orang yang tidak menghargai hukum, bahkan dapat melemahkan kepercayaan publik  terhadap  sistem  peradilan  pidana  (Supandriyo,  2019).  Langkah  meminimalisir unwarranted  disparity dapat  dimulai  dengan  adanya  instrumen  pedoman  pemidanaan  yang mencerminkan kepastian, keadilan dan memadai dari segi jenis peraturan perundang-undangan maupun materi muatan, sehingga memudahkan publik melakukan pengawasan objektif melalui tindakan eksaminasi putusan.

## Pedoman Pemidanaan
Pedoman pemidanaan sudah dikenal di beberapa negara, seperti Inggris, Wales dan Amerika Serikat (Roberts, 2013). Belakangan Indonesia juga membuat pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan  merupakan  ketentuan  dasar,  arah  dan  pegangan  bagi  hakim  untuk  menjatuhkan pemidanaan (Mulyadi, 2020). Untuk memberi limitasi makna, maka pedoman pemidanaan yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  sebatas  yang  secara  ekspresif  verbis  disebutkan  sebagai  pedo- man pemidanaan.
Pedoman pemidanaan yang ada di Indonesia dapat dilihat pada Bagian Kesatu BAB III KUHP dan  Perma  1/2020.  Dalam  KUHP  Pedoman  pemidanaan  diatur  ke  dalam  empat  pasal,  yakni Pasal 53 berkaitan tingkat prioritas antara kepastian dan keadilan, Pasal 54 parameter atas delik yang dilakukan oleh subjek manusia ( naturlijk person ), Pasal 55 berkaitan dengan pertanggung- jawaban  dan  peniadaan  pidana,  kemudian  Pasal  56 parameter  atas  delik  yang  dilakukan  oleh korporasi. Pasal-pasal pedoman pemidanaan di dalam KUHP dapat dikatakan sebagai pedoman pemidanaan umum, sebab berlaku untuk semua pasal yang mengatur delik baik yang pelakunya orang maupun badan hukum.
Pedoman pemidanaan di dalam Perma 1/2020 merupakan pedoman pemidanaan khusus de- ngan alasan bahwa Perma 1/2020 ditujukan untuk delik khusus korupsi (kejahatan luar biasa/ extra  ordinary  crime ),  lebih  khusus  untuk  delik  kerugian  negara  sebagaimana  bunyi  Pasal  1 angka  2  Perma  1/2020.  Alasan  berikutnya,  Perma  1/2020  mengatur  15  opsi  gradasi  rentang penjatuhan pidana. Perma 1/2020 satu-satunya pedoman pemidanaan di Indonesia yang meng- atur 15 opsi gradasi rentang penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 jo Lampiran Tahap III Perma 1/2020.
Terkait manfaat pedoman pemidanaan, ada beberapa akademisi dan praktisi yang menjelas- kan  secara  umum  dan  ada  juga  yang  menjelaskan  manfaat  pedoman  pemidanaan  khusus merujuk Perma 1/2020. Pedoman pemidanaan yang mengikat dapat mengurangi lebih banyak disparitas  pemidanaan  (Frase,  2019).  Molly  Cheang  (dalam  Mulyadi,  2020:  65)  menjelaskan, Pedoman pemidanaan memberikan dasar-dasar rasionalitas, deskripsi ratio decidendi, kisi-kisi
filosofis  dan  kejelasan  putusan  hakim  (Mulyadi,  2020,  p.  65).  G.  Larry  Mays  dan  L.  Thomas Winfree Jr menyebutkan beberapa urgensi pedoman pemidanaan pada pokoknya sebagai beri- kut: (1) Melimitasi hakim menggunakan kewenangan dalam menjatuhkan pidana; (2) Memasti- kan hakim mempertimbangkannya beberapa faktor penting yang terkait dengan tindak pidana yang  diadili;  (3)  Mencegah  hakim  menjatuhkan  pidana  dengan  skala  minimal  semata  karena subjektivitas  hakim;  (4)  Mewujudkan  konsistensi  penjatuhan  pidana  berdasarkan  jenis  dan bobotnya  berdasarkan  faktor-faktor  yang  menjadi  variabel  penentu;  (5)  Mendorong  hakim untuk  mengutamakan  transparansi  dan  konsistensi  dalam  menjatuhkan  pidana  sesuai  dengan asas presumptive sentencing (Mulyadi, 2020).
Tanpa  mengesampingkan  manfaat  tersebut,  Perma  1/2020  berfungsi  untuk  meningkatkan kualitas pemidanaan dari aspek kepastian dan keadilan (Wawancara, Agus Setiawan, luring, 25 Juli 2023). Perma 1/2020 mewajibkan hakim mempertimbangkan alasan dalam menentukan be- rat atau ringannya pidana, mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang pro- porsional,  sehingga  memudahkan  hakim  dalam  mengadili  perkara  pidana  (Andini  &  Nilasari, 2021). Terlebih Perma 1/2020 dianggap sebagai instrumen pendukung terhadap independensi hakim  (Hambali et al., 2021). Dari aspek publik, Perma 1/2020 berfungsi untuk memudahkan masyarakat untuk memeriksa proporsionalitas pidana yang dijatuhkan majelis hakim (Wawan- cara, Supandriyo, daring, 19 Juli 2023).
Terkait aspek materi muatan pedoman pemidanaan. Idealnya materi muatan pedoman pemi- danaan dirumuskan secara terperinci berkaitan dengan faktor objektif (duduk perkara/ krono- logi delik) dan faktor subjektif (orang). Rumusan demikian selaras dengan perspektif aliran neo klasik dan perspektif proporsionalitas pidana. Aliran neo klasik berpandangan bahwa pedoman pemidanaan  hendaknya  menjaga  keseimbangan  antara  faktor  objektif  (perbuatan)  dan  faktor subjektif  (orang)  dengan  titik  berat  pada  perbuatan  dan  pelaku  ( daad-dader  strafrecht ) (Mulyadi, 2020). Adapun proporsionalitas mengacu pada keseimbangan antara tingkat seriusi- tas  kejahatan  dan  beratnya  pidana  yang  dijatuhkan,  atau  membuat  hukuman  yang  dijatuhkan sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan (Frase, 2019).
Terlepas sesuai dengan perspektif aliran pemidanaan dan prinsip proporsionalitas pemida- naan, rumusan pedoman pemidanaan yang terperinci juga sesuai dengan pandangan mayoritas dari 160 orang hakim di lingkup pengadilan tingkat pertama dan kedua yang diwawancarai. Ha- sil wawancara tersebut, sebesar 74% berpendapat bahwa idealnya pedoman pemidanaan dibuat secara terperinci berkaitan dengan kualifikasi perbuatan pidananya hingga lamanya penjatuhan pidana (Mulyadi et al., 2019). Materi muatan pedoman pemidanaan yang dirumuskan secara ter- perinci (jelas) niscaya akan memberikan hakim dasar yuridis atau tameng untuk menghindari pandangan  negatif  masyarakat  atas  pemidanaan  yang  dijatuhkan  dengan  berlindung  pada pedoman pemidanaan tersebut (Mulyadi et al., 2019).
Materi pedoman pemidanaan yang dirumuskan secara terperinci tersebut sebaiknya disusun dalam bentuk undang-undang, sebagaimana halnya pedoman pemidanaan yang ada di Amerika Serikat.  Pasca the  Sentencing  Reform  Act  of 1984,  disparitas  pemidanaan  di  Amerika  Serikat mengalami  penurunan  (Anderson  et  al.,  1999).  Dengan  adanya  materi  muatan  pedoman pemidanaan  yang  diatur  secara  terperinci  dan  disusun  dalam  bentuk  undang-undang,  maka unwarranted  disparity dapat  diminimalisir  atau  dihilangkan  sama  sekali  (Hofer  et  al.,  1999). Dalam  konteks  Indonesia,  sebaiknya  materi  Perma  1/2020  dimasukkan  ke  dalam  KUHP  agar status hierarkinya meningkat dan semakin kuat daya mengikatnya (Wawancara, Agus Setiawan, luring, 25 Juli 2023). Diharapkan dengan adanya pedoman pemidanaan khusus yang dirumus- kan  secara  komprehensif  di  dalam  undang-undang  atau  KUHP  dapat  mencegah  terjadinya disparitas pemidanaan atas penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP di masa mendatang.

## Hasil dan Pembahasan

## Dekonstruksi Pedoman Pemidanaan pada KUHP dan Perma 1/2020
Menurut  Barbara  Johnson,  dekonstruksi  adalah  strategi  untuk  mengurai  teks  (Al-Fayyadl, 2005). Lebih spesifik dijelaskan oleh Barker bahwa dekonstruksi adalah  tindakan yang memi- sahkan,  membongkar  dan  menelanjangi  berbagai  asumsi  teks  (Siregar,  2019).  Dekonstruksi
dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari problem hukum pedoman pemidanaan di dalam KUHP dan Perma 1/2020.  Terdapat beberapa hasil dekonstruksi terhadap Perma 1/2020 dan Paragraf Pedoman Pemidanaan KUHP, sebagai berikut:
Perma 1/2020 Menyimpang dari UU 31/1999 dan Tata Tertib Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Wayne R. Lafave menjelaskan bahwa hukum pidana materiil menitikberatkan pada tindakan dan berbagai macam kejahatan beserta konsekuensi pidana (Hiariej, 2015). Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 12 Perma 1/2020 menjabarkan tentang tindakan atau perbuatan kejahatan ( actus reus/ criminal act ) dan konsekuensi pidana atau rentang penjatuhan pidana terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU  31/1999.  Sehingga  materi  Pasal  6,  7,  8,  9,  10,  12  Perma  1/2020  masuk  pada  klasifikasi pidana materiil (Wawancara, Gaza Carumna Iskadrenda, daring, tanggal 30 juni 2023).
Materi Pasal 6 Perma 1/2020 merupakan penjabaran lebih lanjut atas bestanddeel “ kerugian negara ” sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999. Materi Pasal 7, 8, 9, 10 Perma 1/2020 merupakan penjabaran lebih lanjut atas bestanddeel “ melawan hukum ”, bestanddeel “ perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ” dan bestanddeel “ menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ” sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan  bahwa  Perma  1/2020  mengatur  lebih  lanjut  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  UU 31/1999.
Mengkaji pengaturan lebih lanjut tersebut, maka terlebih dahulu penulis menguraikan  ting- katan Perma dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Merujuk rumusan Pasal 8 ayat (1) UU  12/2011 , maka  peraturan  yang  ditetapkan  Mahkamah  Agung  layaknya  Perma  merupakan peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  (Safudin,  2021).  Dalam  konteks Perma 1/2020, pada bagian ‘mengingat’ angka 1 -5 Perma a quo memasukkan beberapa undang- undang  salah  satunya  UU  31/1999.  Lazimnya  norma  yang  lebih  tinggi  (superior)  kerap dimasukkan  pada  bagian  ‘mengingat’  norma  yang  hendak  dibentuk  dan  yang  lebih  rendah (inferior)  (Anggraeni,  2019).  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  jelas  Perma  1/2020  lebih rendah  dari  UU  31/1999.  Pengaturan  lebih  lanjut  oleh  Perma  1/2020  terhadap  UU  31/1999 tidak dapat dibenarkan, dengan dua alasan.
Pertama, Perma  1/2020  memberikan  limitasi  kebebasan  hakim  dalam  menentukan  bobot pidana.  Limitasi  tersebut  lebih  rigid  dan  tidak  sesuai  dengan  limitasi  yang  diberikan  UU 31/1999,  hal  demikian disebut  dengan  konflik  norma  ( conflict  of  norms ). Materi  muatan  yang bisa  memberi  limitasi  lebih  rigid  dari  UU  31/1999  hanya  materi  muatan  undang-undang  dan tidak bisa di bawah undang-undang. Sebab jika terjadi konflik norma, berlaku asas lex superior derogat  legi  inferiori, yang  bermakna  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah keberlakuannya dikesampingkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Sahlan, 2016).
Apabila materi pedoman pemidanaan atas delik kerugian negara diatur di dalam undang-un- dang maka keberlakuannya tidak akan dikesampingkan, sekalipun terjadi konflik norma antara materi  pedoman  pemidanaan  tersebut  dengan  materi  pasal  delik  kerugian  negara.  Sebab terdapat asas lex systematische specialiteit (kekhususan yang sistematis). Asas ini memiliki arti bahwa  aturan  yang  digunakan  adalah  aturan  yang  memiliki  sifat  yang  lebih  khusus  dari  yang khusus. Pedoman pemidanaan lebih khusus dari pasal delik kerugian negara itu sendiri selama rumusan keduanya diatur di dalam undang-undang.
Kedua, tidak  sesuai  tata  tertib  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Tindakan mengatur  lebih  lanjut  materi  undang-undang  maka  undang-undang  tersebut  terlebih  dahulu sudah menyatakan dengan tegas memberikan kewenangan kepada peraturan yang lebih rendah untuk  mengaturnya  lebih  lanjut  ( legislative  delegation  of  rule  making  power )  (Asshiddiqie, 2017). Hal ini disebut sebagai pendelegasian (Vide poin 198, Sub Bab A, BAB II, UU 12/2011). Memeriksa UU 31/1999 maka tidak ditemukan satu pasal yang memberikan pendelegasian ke- pada peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk mengatur lebih lanjut materi muatan- nya.  Berdasarkan  alasan  adanya  konflik  norma  dan  tidak  adanya  pendelegasian  sebagaimana
dijelaskan  di  atas,  maka  Perma  1/2020  telah  menyimpang  dari  UU  31/1999  dan  tidak  sesuai dengan tata tertib pembentukan peraturan perundang-undangan.
Materi Rentang Penjatuhan Pidana Perma 1/2020 Menyimpang dari Asas Legalitas Dalam bahasa latin, asas legalitas mengandung tiga makna pembentuk yakni nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine dan nullum crimen poena sine legali. Ketiga makna ini harus berse- suaian dengan sistem hukum termasuk substansi hukum seperti Perma 1/2020. Pasal 12 Perma 1/2020 jo Lampiran Tahap III Perma 1/2020 mengatur rentang penjatuhan pidana sebagaimana sebelumnya sudah diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999. Makna nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang-undang) , maka hakim hanya dapat memutuskan berat pidana sesuai dengan ukuran yang ditentukan oleh undang-undang (Achjani, 2011).
Perma bukan merupakan undang-undang, maka materi muatan Perma 1/2020 tidak semesti- nya  mengatur  rentang  penjatuhan  pidana,  sebab  hakim  dalam  menentukan  berat  ringannya pidana  sesuai  dengan  ukuran  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  bukan  Perma.  Merujuk penjelasan  tersebut,  maka  materi  muatan  pedoman  pemidanaan  yang  mengatur  rentang penjatuhan  pidana  hanya  akan  mengikat  bagi  hakim  apabila  diatur  di  dalam  undang-undang bukan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah  dari  pada  undang-undang.  Artinya, materi  rentang  penjatuhan  pidana  yang  ditempatkan  di  dalam  Perma  1/2020  tidak  selaras dengan asas legalitas spesifik pada makna nulla poena sine lege.

## Perma 1/2020 Lemah dari Aspek Yuridis
Terdapat  sebuah  adagium  latin  yang  berbunyi  “ Apices  juris  non  sunt  jura. ”  Artinya  hukum yang  lemah  bukanlah  hukum  (Mochtar  &  Hiariej,  2023).  Adagium  tersebut  mengisyaratkan bahwa hukum yang dibentuk semestinya kuat agar mengikat dan efektif mengatur masyarakat. Hukum  yang  kuat  di  sini  dapat  pula  dipahami  sebagai  peraturan  perundangan  yang  pemben- tukannya  tidak  bermasalah  atau  sesuai  dengan  asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  (Febriansyah,  2016).  Asas  yang  dimaksud  diantaranya, Pertama, asas  kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan (Asas kesesuaian). Kedua, asas dapat dilaksanakan. Pertama, Perma yang secara hierarki berada di bawah undang-undang. Materi muatan Perma 1/2020  semestinya  diakomodir  di  dalam  undang-undang  bukan  di  dalam  Perma,  sebab  peru- musan  pedoman  pemidanaan  merupakan  yurisdiksi  pembentuk  undang-undang  sebagai  kebi- jakan legislatif (Mulyadi, 2020). Karena itu Perma 1/2020 tidak selaras dengan asas kesesuaian. Kedua, secara yuridis Perma 1/2020 bermasalah karena tidak sesuai dengan UU 31/1999, tata tertib  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dan  asas  legalitas.  Karena  itu  Perma 1/2020  sukar  untuk  dilaksanakan  mengingat  hakim  bisa  saja  mengabaikan  Perma  1/2020 dengan dalih Perma a quo bermasalah.
Berdasarkan dua uraian tersebut, Perma 1/2020 lemah dari aspek yuridis, sulit diterapkan bahkan  ada  kecenderungan  diabaikan.  Terbukti  ada  beberapa  putusan  pemidanaan  atas penerapan  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  UU  31/1999  yang  mengabaikan  Perma  1/2020. Diantaranya  Putusan  Nomor:  37/Pid.Sus-TPK/2021/PN  Srg;  Putusan  Nomor:  92/Pid.Sus- TPK/2021/PN  Mdn;  Putusan  Nomor:  42/Pid.Sus-TPK/2022/PN  Mdn.  Padahal  dalam  perkara- perkara tersebut semestinya majelis hakim menggunakan Perma 1/2020 sebagai acuan untuk menentukan bobot pidana yang proporsional terhadap terdakwa.
Materi Pedoman Pemidanaan di dalam KUHP Terlalu Umum
Berkenaan dengan penerapan Pasal 603 dan 604 KUHP, maka pada bagian ini akan mengkaji Pasal  54  ayat  (1)  KUHP.  Terdapat  sebelas  parameter  pada  pasal a  quo. Kesebelas  parameter pada  Pasal  54  ayat  (1)  KUHP  masih  bersifat  umum  dan  multitafsir  (Assegaf,  2018),  sehingga belum memadai untuk menggambarkan karakteristik delik. Kesebelas parameter tersebut tidak cukup untuk memberikan parameter yang jelas, rigid dan komprehensif terkait unsur objektif atau segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan pidana. Pasal 54 ayat (1) KUHP berbunyi:
“Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: (a) bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; (b) motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; (c) sikap batin pelaku Tindak Pidana; (d) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; (e) cara melakukan Tindak
Pidana; (f) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; (g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana; (h) pengaruh pidana terhadap masa  depan  pelaku  Tindak  Pidana;  (i)  pengaruh  Tindak  Pidana  terhadap  Korban  atau keluarga  Korban;  (j)  pemaafan  dari  Korban  dan/atau  keluarga  Korban;  dan/atau  (k)  nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
Berbeda dengan materi muatan Perma 1/2020 yang memberikan parameter komprehensif. Apabila di masa mendatang hakim hanya mempertimbangkan sebelas parameter pada Pasal 54 ayat (1) KUHP (umum dan multitafsir) tanpa mempertimbangkan parameter pada materi Perma 1/2020,  maka  dalam  penerapan  Pasal  603-604  KUHP  sukar  mewujudkan  proporsionalitas penjatuhan pidana. Sebab pedoman pemidanaan di dalam KUHP tidak mengatur parameter yang berkenaan  dengan  unsur  objektif  yang  komprehensif  dan  rentang  penjatuhan  pidana sebagaimana diatur di dalam Perma 1/2020.
Perma 1/2020 mengatur 34 Parameter atas delik kerugian negara dan 15 opsi rentang penja- tuhan  pidana  sebagai  konsekuensi  atas  parameter-parameter  pedoman  pemidanaan  yang terwujud.  Pengaturan  demikian  (Perma  1/2020)  dirasa  lebih  cermat  dan  memberi  limitasi diskresi  yang  proporsional  terhadap  hakim  untuk  mewujudkan  proporsionalitas  penjatuhan pidana  atas  penerapan  Pasal  603  dan  Pasal  604 KUHP.  Maka  dari itu,  dalam  penerapan  Pasal 603-604 KUHP di masa mendatang harus menggunakan pedoman pemidanaan umum (Pasal 54 KUHP)  sekaligus  suatu  pedoman  pemidanaan  khusus  yang  memadai  baik  dari  segi  materi muatan maupun jenis peraturan perundang-undangan.

## Rekonstruksi Pedoman Pemidanaan Khusus Delik Kerugian Negara
Materi pedoman pemidanaan khusus dikemas dalam bentuk Perma 1/2020 dan hanya ber- laku bagi Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 (tidak berlaku bagi Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP). Padahal materi  Perma  1/2020  diperlukan  menjadi  pedoman  pemidanaan  khusus untuk  pene- rapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP di masa mendatang, namun terlebih dahulu perlu dilaku- kan rekonstruksi atau penataan kembali, sebagai berikut:

## Pedoman Pemidanaan Khusus Dimasukkan dalam KUHP
Memasukkan  materi  pedoman  pemidanaan  khusus  ke  dalam  undang-undang,  yakni  KUHP. Sehingga perlu melakukan revisi terhadap KUHP, dengan menambahkan Paragraf 2A Pedoman Pemidanaan Khusus Delik Kerugian Negara (PPK-DK) ke dalam KUHP. Seluruh materi pedoman pemidanaan khusus atas Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP nantinya akan dimasukkan pada PPK- DK  ini.  Adapun  rasionalisasi  pedoman  pemidanaan  khusus  perlu  diatur  ke  dalam  KUHP  atau undang-undang,  antara  lain:  (a)  Pedoman  pemidanaan  sejatinya  merupakan  produk  legislatif bukan yudikatif (undang-undang); (b) KUHP sudah mengenal konsep pedoman pemidanaan; (c) Agar tidak bertentangan dengan KUHP; (d) Agar sesuai dengan asas legalitas khususnya prinsip nulla  poena  sine  lege (tiada  pidana  tanpa  undang-undang);  (e)  Agar  sesuai  prinsip  jelas  atau tidak  ambigu  ( lex  stricta );  (f)  Agar  sesuai  dengan  asas  kesesuaian  antara  jenis,  hierarki  dan materi muatan; (g) Agar sesuai dengan asas dapat dilaksanakan ( aplikatif ); (h) Agar hakim tidak bisa  mengabaikan  pedoman  pemidanaan  khusus  ini  dengan  dalih  kebebasan  hakim;  (i) Meningkatkan kualitas pemidanaan dari aspek kepastian dan keadilan.
Mengadopsi Materi Perma 1/2O2O
Adapun pasal-pasal  Perma 1/2020 yang perlu  diadopsi ke dalam PPK-DK  meliputi, Pasal  6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12 Perma 1/2020. Pertama, Pasal 6 ayat (1) Perma 1/2020 menjelaskan bahwa kerugian negara atau perekonomian negara atas delik Pasal 2 UU 31/1999 terbagi menjadi empat parameter, antara lain: (a) Kategori paling berat; (b) Kategori berat; (c) Kategori sedang; (d) Kategori ringan. Nantinya keempat parameter tersebut ditujukan untuk  Pasal  603  KUHP. Kedua, Pasal  6  ayat  (2)  Perma  1/2020  menjelaskan  bahwa  kerugian negara  atau  perekonomian  negara  atas  delik  Pasal  3  UU  31/1999  terbagi  menjadi  lima parameter,  antara  lain:  (a)  Kategori  paling  berat;  (b)  Kategori  berat;  (c)  Kategori  sedang;  (d) Kategori ringan; (e) Kategori paling ringan. Nantinya lima parameter tersebut ditujukan untuk Pasal 604 KUHP.
Ketiga, Pasal 7 Perma 1/2020 menjelaskan bahwa aspek kesalahan, dampak dan keuntungan terbagi  menjadi  tiga  kategori  atau  tingkatan  meliputi  tingkatan  rendah,  sedang  dan  tinggi. Keempat, Pasal  8  Perma  1/2020  menyebutkan  beberapa  parameter  aspek  kesalahan  kategori tinggi, dampak kategori tinggi dan keuntungan terdakwa kategori tinggi. Kelima, Pasal 9 Perma 1/2020 menyebutkan beberapa parameter aspek kesalahan kategori sedang, dampak kategori sedang dan keuntungan terdakwa kategori sedang. Keenam, Pasal 10 Perma 1/2020 menyebut- kan  beberapa  parameter  aspek  kesalahan  kategori  rendah,  dampak  kategori  rendah  dan keuntungan terdakwa kategori rendah.
Ketujuh, Pasal 11 Perma 1/2020 mengatur terkait cara menentukan tingkatan aspek kesalah- an, dampak dan keuntungan. Kedelapan, Pasal 12 Perma 1/2020 merupakan pasal yang melegi- timasi  keberlakuan  tabel  rentang  penjatuhan  pidana  sebagaimana  dimuat  dalam  Lampiran  III Perma  1/2020.  Nantinya  tabel  rentang  penjatuhan  pidana  dimasukkan  pada  lampiran  KUHP, namun sebelum itu Lampiran Tahap III Perma 1/2020 perlu dirumuskan dengan merumuskan secara berurutan angka romawi pada masing-masing kolom tabel, dimulai dari angka XV hingga angka I untuk tingkatan aspek ‘kerugian negara’ dan aspek ‘kesalahan, dampak dan keuntungan’ dari  kategori  yang  paling  berat  hingga  yang  paling  ringan.  Hal  ini  untuk  menghindari  ambigu sebagaimana  jika  terdapat  angka  romawi  yang  sama  pada  kolom  yang  berbeda.  Dapat dirumuskan seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Rentang Penjatuhan Pidana (Kerugian Negara) Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan a. Tinggi b. Sedang c. Rendah Kategori paling berat , lebih dari seratus milyar (XV) Penjara 16-20 tahun/seumur hidup & denda delapan ratus juta rupiah sampai dengan satu milyar rupiah (XIV) Penjara 13-16 tahun & denda enam ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan delapan ratus juta rupiah (XIII) Penjara 10-13 tahun & denda lima ratus juta rupiah sampai dengan enam ratus lima puluh juta rupiah Kategori paling berat , lebih dari dua puluh lima milyar sampai seratus milyar rupiah (XII) Penjara 13-16 tahun & denda enam ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan delapan ratus juta rupiah (XI) Penjara 10-13 tahun & denda lima ratus juta rupiah sampai dengan enam ratus lima puluh juta rupiah (X) Penjara 8-10 tahun & denda empat ratus juta rupiah sampai dengan lima ratus juta rupiah
Kategori sedang ,
lebih dari satu milyar rupiah sampai dua puluh milyar rupiah (IX) Penjara 10-13 tahun & denda enam ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan delapan ratus juta rupiah (VIII) Penjara 8-10 tahun & denda empat ratus juta rupiah sampai denganlima ratus juta rupiah (VII) Penjara 6-8 tahun & denda tiga ratus juta rupiah sampai denganempat ratus juta rupiah Kategori ringan , lebih dari dua ratus juta rupiah sampai dengan satu milyar rupiah (VI) Penjara 8-10 tahun & denda empat ratus juta rupiah sampai dengan lima ratus juta rupiah (V) Penjara 6-8 tahun & denda tiga ratus juta rupiah sampai dengan empat ratus juta rupiah (IV) Penjara 4-6 tahun & denda dua ratus juta rupiah sampai dengan tiga ratus juta rupiah Kategori paling ringan , sampai dengan dua ratus juta rupiah (III) Penjara 3-4 tahun & denda seratus lima puluh juta rupiah sampai dengan dua ratus juta rupiah (II) Penjara 2-3 tahun & denda seratus juta rupiah sampai seratus lima puluh juta rupiah (I) Penjara 2-3 tahun & denda lima puluh juta rupiah sampai dengan seratus juta rupiah Diolah penulis dari Lampiran Perma 1/2020
Berdasarkan gagasan  tersebut, maka terdapat 34 parameter dan 15 gradasi rentang penja- tuhan pidana  dari Perma 1/2020 yang perlu  diadopsi ke dalam KUHP. Gagasan 34 parameter faktor objektif dan 15 gradasi rentang penjatuhan pidana (pedoman pemidanaan khusus) diako- modir  di  dalam  KUHP  sudah  relevan  dengan  aspirasi  hakim,  doktrin  pedoman  pemidanaan, prinsip  kepastian  hukum,  prinsip  keadilan,  tata  tertib  pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  dan  asas-asas pembentukan  peraturan perundang-undangan sebagaimana  telah  di- uraikan sebelumnya. Jika penggunaan pedoman pemidanaan khusus ini dikombinasikan dengan
pedoman pemidanaan umum (Pasal 54 ayat (1) KUHP) maka akan memudahkan majelis hakim untuk  mengetahui  tingkat  proporsionalitas  antara  seriusitas  delik  kerugian  negara  (faktor objektif dan faktor subjektif) dengan alternatif gradasi-gradasi rentang penjatuhan pidana yang tersedia.
Adanya  pedoman  pemidanaan  khusus  dan  pedoman  pemidanaan  umum  di  dalam  KUHP nantinya, maka majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pasal 603 dan Pasal  604  KUHP  secara  garis  besar  terdiri  dari  tiga  tahap. Pertama, tahap  konstatir.    Majelis hakim mengungkap fakta secara mendetail, baik faktor objektif yang berkenaan dengan tindak pidana maupun faktor subjektif yang berkenaan dengan persona pelaku. Kedua, tahap kualifisir. Majelis  hakim  menerangkan  unsur-unsur  pasal  yang  didakwakan,  kemudian  menentukan apakah tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, majelis hakim selan- jutnya  menentukan  ‘kategori  kerugian  negara’  dan  menentukan  kategori  ‘kesalahan,  dampak, dan keuntungan’. Setelah itu majelis hakim telah menemukan ‘rentang penjatuhan pidana’ yang lebih  sempit  dari  rentang  penjatuhan  pidana  yang  ditentukan  pasal  delik.  Selanjutnya  untuk menentukan  bobot  pidana  hakim  wajib  mempertimbangkan  sebelas  parameter  yang  diatur dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP untuk menentukan bobot pidana yang akan dijatuhkan. Ketiga, tahap konstituir. Majelis hakim menetapkan hukuman terhadap terdakwa selaras atas pertim- bangan di kedua tahap sebelumnya yang ditunjang oleh instrumen pedoman pemidanaan khu- sus dan pedoman pemidanaan umum yang memadai. Dengan demikian, setiap putusan pemida- naan atas Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP kedepan akan disertai ratio legis yang  memadai.

## Simpulan
Terdapat  beberapa  poin  kesimpulan  yang  diperoleh  dari  pembahasan  di  atas.  Pertama, Perma  1/2020  menyimpang  dari  UU  31/1999  yang  secara  hierarki  UU  31/1999  lebih  tinggi (superior) dari pada Perma 1/2020 (inferior). Kemudian, Perma 1/2020 menyimpang dari tata tertib  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  dikarenakan  Perma  1/2020  mengatur lebih  lanjut  materi  pidana  materil  dari  Pasal  2  ayat  1  dan  Pasal  3  UU  31/1999,  padahal  UU 31/1999  tidak  mendelegasikan  pengaturan  lebih  lanjut  tersebut.  Perma  1/2020  menyimpang dari  asas  legalitas  yang  salah  satunya  bermakna nulla  poena  sine  lege (tiada  pidana  tanpa undang-undang),  dikarenakan  Perma  1/2020  mengatur  tentang materi  pidana  padahal  Perma 1/2020  bukan  merupakan  undang-undang.  Atas  beberapa  masalah  ini,  maka  Perma  1/2020 lemah  dari  aspek  yuridis  sehingga  cenderung  diabaikan  oleh  majelis  hakim  dalam  penegakan pasal delik kerugian negara.
Kedua,  pedoman  pemidanaan  di  dalam KUHP  (Pasal  54 KUHP)  terlalu umum, sebab  hanya mengatur parameter yang berkenaan unsur subjektif pelaku namun tidak mengatur parameter yang  berkenaan  dengan  unsur  objektif  perbuatan  pelaku  secara  komprehensif.  Terlebih pedoman pemidanaan di dalam KUHP tidak mengatur limitasi rentang penjatuhan pidana yang didasari parameter unsur objektif dan parameter unsur subjektif sebagaimana limitasi rentang penjatuhan pidana yang diatur di dalam Perma 1/2020.
Akhirnya , berdasarkan  masalah  tersebut,  maka  perlu  membuat  Paragraf  2A  KUHP  yakni pedoman  pemidanaan  khusus  delik  kerugian  negara  (PPK-DK),  sehingga  regulasi  pedoman pemidanaan berbentuk undang-undang. Kemudian memodifikasi dan mengadopsi materi Pasal 3,  6,  7,  8, 9,  10,  11, 12, jo Lampiran Tahap III  Perma 1/2020 ke dalam PPK-DK dan Lampiran KUHP.  Materi  Perma  1/2020  yang  perlu  diadopsi  antara  lain,  pasal  yang  mewajibkan  hakim dalam menjalankan pedoman pemidanaan tersebut, kemudian mengadopsi beberapa pasal dan lampiran yang mengatur parameter unsur subjektif, parameter unsur objektif, dan limitasi atau pembatasan opsi-opsi rentang penjatuhan pidana. Gagasan ini sejalan dengan kerangka konsep- tual dan gagasan ini akan menguatkan sistem peradilan pidana, khususnya dalam menegakkan delik  kerugian  negara,  sebab  memudahkan  majelis  hakim  untuk  menerapkan  Pasal  603  dan Pasal 604 KUHP, dan memudahkan publik melakukan eksaminasi putusan dengan menggunakan parameter-parameter  yang  komprehensif,  sehingga  akuntabilitas  peradilan  terwujud  dan unwarranted disparity dapat diminimalisir.

## Referensi
Abdullah, M. (2013). Mempertanyakan kembali kepastian hukum dalam perspektif hukum pidana dan sistem hukum nasional. Legalitas: Jurnal Hukum , 4 (1), 1 – 6. https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.108 Achjani, E. (2011). Proporsionalitas penjatuhan pidana. Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 41 (2). http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/245/179
Al-Fayyadl, M. (2005). Derrida . LKIS Pelangi Aksara.
Ali, M., & Yuherawan, D. S. B. (2021). Delik-delik korupsi . Bumi Aksara.
Anderson, J. M., Kling, J. R., & Stith, K. (1999). Measuring interjudge sentencing disparity: Before and after the federal sentencing guidelines. The Journal of Law and Economics , 42 (S1),
271 – 308. https://doi.org/10.1086/467426
Andini, O. G., & Nilasari, N. (2021). Menakar relevansi pedoman pemidanaan koruptor terhadap upaya pemberantasan korupsi. Tanjungpura Law Journal , 5 (2), 133. https://doi.org/10.26418/tlj.v5i2.46109
Anggraeni, R. (2019). Memaknakan fungsi undang-undang dasar secara ideal dalam pembentukan undang-undang. Masalah-Masalah Hukum , 48 (3), 283. https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.283-293
Assegaf, R. S. (2018). Sentencing guidance in the Indonesia’s criminal code reform bill: For whose benefit? Australian Journal of Asian Law , 19 (1), 87 – 104. https://doi.org/10.3316/informit.066607204684383 Asshiddiqie, J. (2017). Perihal undang-undang di Indonesia . Konstitusi Press.
Brantingham, P. L. (1985). Sentencing disparity: An analysis of judicial consistency. Journal of Quantitative Criminology , 1 (3), 281 – 305. https://doi.org/10.1007/BF01064637 DA, A. T. (2023). 3 sebab indeks persepsi korupsi Indonesia selalu rendah . Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/3-sebab-indeks-persepsi-korupsi-indonesia- selalu-rendah-lt643e4e2f1adfc/?page=2
Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Perspektif , 21 (3), 220. https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586
Frase, R. S. (2019). Sentencing guidelines in American Courts: A forty-year retrospective. Federal Sentencing Reporter , 32 (2), 109 – 123. https://doi.org/10.1525/fsr.2019.32.2.109 Ginsberg, M. (1963). The concept of justice. Philosophy , 38 (144), 99 – 116. https://doi.org/10.1017/S0031819100060101
Gulö, N., & Muharram, A. K. (2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. Masalah-Masalah Hukum , 47 (3), 215. https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227 Gusman, D. (2023). Keadilan dalam perspektif konstitusionalisme. Unes Journal of Swara Justisia ,
7 (1), 284 – 293. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1 Hambali, A. R., Ramadani, R., & Djanggih, H. (2021). Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum terhadap pemidanaan pelaku korupsi. Jurnal Wawasan Yuridika , 5 (2), 200. https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.511
Hastuti, K. S. (2021). Pembaharuan hukum pedoman pemidanaan terhadap disparitas putusan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) , 2 (2), 92 – 102. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12294 Hiariej, E. O. S. (2015). Prinsip-prinsip hukum pidana: Edisi penyesuaian KUHP Nasional . Raja Grafindo Persada.
Hofer, P. J., Blackwell, K. R., & Ruback, R. B. (1999). The effect of the federal sentencing guidelines on inter-judge sentencing disparity. The Journal of Criminal Law and Criminology (1973-) , 90 (1), 239. https://doi.org/10.2307/1144166 Indonesia Corruption Watch. (2021). Laporan pemantauan tren vonis 2021: Rendahnya hukuman penjara dan anjloknya pemulihan kerugian negara . Indonesia Corruption Watch.
https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Paparan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2020).
Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2023). Dasar-dasar ilmu hukum: memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum . Rajawali Pers. Mulyadi, L. (2020). Menggagas model ideal pedoman pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia . Kencana.
Mulyadi, L., Yahya, B., & Suhariyanto, B. (2019). Urgensi pedoman pemidanaan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum . Prenadamedia Group.
Novita, A. B., Riyanto, A. D., & Al Ghifari, A. F. A. H. (2023). Teori pembuktian dalam sistem hukum nasional. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 1 (5). https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/154 Nye, J. S. (1967). Corruption and political development: A cost-benefit analysis. American Political Science Review , 61 (2), 417 – 427. https://doi.org/10.2307/1953254 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (1999).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, (2011). https://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2019). Tinjauan teoritis keadilan dan kepastian dalam hukum di Indonesia (The theoretical review of justice and legal certainty in Indonesia). MIMBAR YUSTITIA , 2 (2), 142 – 158. https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344 Roberts, J. V. (2013). Sentencing guidelines in England and wales: Recent developments and emerging issues. Law and Contemporary Problems , 76 (1), 1 – 25.
Safudin, E. (2021). Harmonisasi hukum dalam antinomi hukum (analisis terhadap penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies , 2 (2), 201 – 229. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2592 Sahlan, M. (2016). Unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi sebagai kompetensi absolut peradilan administrasi. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 23 (2), 271 – 293. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art6
Satria, H. S. (2018). Pembuktian kesalahan korporasi dalam tindak pidana korupsi. Integritas: Jurnal Anti Korupsi , 4 (2), 29. https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.255 Sidauruk, C. F., & Hutabarat, R. R. (2023). Keterangan saksi yang mengakibatkan putusan bebas (vrijspraak) kepada terdakwa tindak pidana pembunuhan ditinjau dari Asas in Dubio Pro Reo (studi putusan nomor: 155/Pid/2020/PT TJK). UNES Law Review , 5 (4), 3398 – 3410. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.655 Siregar, M. (2019). Kritik terhadap teori dekonstruksi Derrida. Journal of Urban Sociology , 2 (1), 65. https://doi.org/10.30742/jus.v2i1.611 Supandriyo, S. (2019). Asas kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana: Kajian komprehensif terhadap tindak pidana dengan ancaman minimum khusus (L. Santoso (ed.)). Arti Bumi Intaran.
Transparency International. (2023). Corruption perceptions index . Transparency International. https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/idn
Triantono, T., & Marizal, M. (2021). Parameter keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana.
Justitia et Pax , 37 (2). https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3744
Unas, S. (2019). Kajian yuridis terhadap bentuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi. Lex Et Societatis , 7 (4). https://doi.org/10.35796/les.v7i4.24704 Westen, P. (2006). Two rules of legality in criminal law. Law and Philosophy , 26 (3), 229 – 305. https://doi.org/10.1007/s10982-006-0007-7