INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2973-2985 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia
Joni Paamsyah 1 🖂 , Hengki Irawan 2 , Heldi Feprizon 3 , Mulki Aja Perdana 4 , Zainab Ompu Jainah 5
Universitas Bandar Lampung
Email: jonipaamsyah@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Karena teroris beroperasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, terorisme telah menjadi kejahatan transnasional. Kebijakan pemerintah dan UU No. 15 Tahun 2018 tentang Terorisme seharusnya berfungsi sebagai alat pencegah bagi mereka yang melakukan atau akan melakukan tindakan terorisme. Namun, peningkatan  jumlah  kelompok  teroris  yang  beroperasi  di  Indonesia  sebagian  disebabkan  oleh kegagalan pemerintah dalam memerangi terorisme secara efektif. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggambarkan  dan  menilai  berbagai  strategi  yang  digunakan  oleh  Indonesia  untuk  memerangi terorisme. Penelitian ini menggunakan strategi studi berbasis dokumen dan sumber-sumber sekunder untuk  pengumpulan  data.  Temuan-temuan  dari  penelitian  ini  diambil  setelah  analisis  data  kualitatif dilakukan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan terorisme dengan metode intelektual yang efektif yang melampaui hukum dan politik sangat diperlukan. Tindakan represif dan preventif kontra-terorisme harus dilaksanakan secara bersamaan, dan harus dikoordinasikan di seluruh organisasi dan negara sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2018. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), penegakan hukum, pelibatan TNI dan Polri, Deradikalisasi, dan Kerja Sama Internasional adalah contoh-contoh pendekatan represif Indonesia dalam pencegahan terorisme.
Kata Kunci: Terorisme, UU No 15 Tahun 2018, Penanggulangan Terorisme
Abstract
As terrorists operate in various countries, including Indonesia, terrorism has become a transnational crime. Government policies and Law No. 15/2018 on Terrorism should serve as a deterrent to those who commit or will commit acts of terrorism. However, the increasing number of terrorist groups operating in Indonesia is partly due to the government's failure to effectively combat terrorism. The purpose of this paper is to describe and assess the various strategies used by Indonesia to combat terrorism.  This  research  utilizes  a  document-based  study  strategy  and  secondary  sources  for  data collection. The findings of this research are drawn after qualitative data analysis is conducted. The findings show that countering terrorism with effective intellectual methods that go beyond law and politics is necessary. Repressive and preventive counter-terrorism measures should be implemented simultaneously, and should be coordinated across organizations and countries in accordance with Law No.  15/2018.  The  National  Counterterrorism  Agency  (BNPT),  law  enforcement,  TNI  and  Polri involvement, Deradicalization, and International Cooperation are examples of Indonesia's repressive approach in preventing terrorism.
Keywords: Terrorism, Law No. 15 of 2018, Countering Terrorism

## PENDAHULUAN
Banyak  orang,  terutama  para  akademisi,  tertarik  untuk  mempelajari  lebih  lanjut tentang ideologi, teologi, jaringan, dan gerakan yang berkontribusi terhadap terorisme. Terorisme  telah  meluas  hingga  mencakup  seluruh  dunia  saat  ini.  Terorisme  adalah fenomena  global  yang  telah  menyebar  ke  hampir  semua  negara,  termasuk  Indonesia (Mubarak, 2012). Terorisme di Indonesia, seperti halnya di belahan dunia lainnya, didukung oleh  ideologi,  teologi,  dan  jaringan.  Terorisme  telah  muncul  sebagai  bahaya  yang signifikan terhadap keamanan nasional dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok teroris dan  ekstremis  telah  lama  menjadi  masalah  bagi  Indonesia,  menimbulkan  bahaya  bagi stabilitas dan kemerdekaan negara. Keamanan negara ini telah beberapa kali diguncang oleh kejadian terorisme. Serangan teroris yang memikat bangsa ini pada tahun 2000 dan 2001, mencapai puncaknya dengan peristiwa Bom Bali.
Penggunaan bom sebagai senjata teroris telah menjadi hal yang umum di banyak negara.  Mengancam  perdamaian  dan  keamanan  nasional  dan  internasional,  terorisme dapat didefinisikan sebagai tindakan kriminal yang bersifat transnasional, terorganisir, dan bahkan  multinasional dengan jaringan yang luas. Sesuatu yang menimbulkan kerugian, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan pengambilan keputusan secara kolektif dikenal dengan  istilah  "terorisme",  dan  didefinisikan  sebagai  suatu  tindakan  kekerasan  atau ancaman untuk melakukan suatu tindakan kekerasan terhadap target secara acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku). Terorisme hanyalah sebuah gejala dari masalah
kekerasan  yang  selalu  ada  dalam  masyarakat  manusia.  Sementara  itu,  Thomas  Franck (1978) mencatat bahwa serangan teroris telah sering terjadi sepanjang Sejarah.
Tujuan dari setiap serangan teroris adalah untuk menimbulkan rasa takut ke dalam hati dan pikiran publik untuk mendapatkan dukungan bagi tujuan pelaku. Terorisme hanya digunakan jika semua pilihan lain telah habis. Sebagai bentuk perang psikologis, teroris menggunakan serangan teror untuk mengintimidasi target, menabur perselisihan di antara penduduk, dan pada akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Kejahatan  terorisme  telah  berkembang  menjadi  kejahatan  transnasional  karena keberadaan pelaku terorisme di beberapa negara, termasuk Indonesia. Untuk "mencetak" penjahat teroris  atau sebagai negara "persinggahan", Indonesia termasuk di  dalamnya. Indonesia perlu menyingkirkan terorisme untuk selamanya. Efek jera bagi pelaku dan calon pelaku kejahatan terorisme seharusnya dapat terwujud berkat kebijakan pemerintah dan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Terorisme.  Namun,  jumlah  pelaku terorisme tampaknya terus bertambah seiring dengan jumlah pelaku yang ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Bahkan, Presiden Republik Indonesia dan aparat penegak hukum Indonesia  termasuk  di  antara  target  yang  direncanakan,  bersama  dengan  fasilitas  dan penduduk  asing  (terutama  Amerika  dan  Yahudi).(Syihab  &  Hatta,  2023)  Hal  ini mengindikasikan  adanya  kegagalan  dalam  upaya  pemerintah  Indonesia  dalam memberantas tindak pidana terorisme, yang berujung pada meningkatnya jumlah teroris yang beroperasi di Indonesia. Sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai akar dari tindak pidana terorisme di Indonesia dan Upaya untuk menganggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia.
Analisis  hukum  ini  akan  berfokus  pada  "Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana Terorisme  di  Indonesia"  karena  alasan-alasan  yang  telah  disebutkan  di  atas.  Artikel  ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  dengan  menggunakan  pendekatan berbagai macam cara Indonesia dalam melawan terorisme.

## METODE PENELITIAN
Landasan penyelidikan ilmiah bertumpu pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem hukum. Cara terbaik untuk mengungkap kebenaran tentang masalah hukum adalah dengan melakukan penelitian yang tepat. Praktik yang umum dan konsensus yang luas  telah  menetapkan  bahwa  ciri-ciri  normatif  merupakan  hal  yang  esensial  dalam penelitian  hukum  (Soerjono  dan  Mamudji,  1986).  Baik  metode  perundang-undangan maupun  metode  konseptual  digunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  (Marzuki,
2005).  Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  untuk  menyajikan gambaran umum tentang terorisme dan beberapa strategi untuk memerangi kejahatan ini di Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku – buku yang membahas tentang  terorisme,  tindak  pidana,  dan  Upaya  penanggulangan  terorisme,  laporan  resmi pemerintah,  dokumen – dokumen,  jurnal,  koran,  majalah,  dan  internet  yang  berkaitan dengan  materi  penelitian.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif,  yang  menghasilkan temuan-temuan yang diambil dari penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Terorisme
Terorisme telah muncul sebagai isu yang mendesak dalam beberapa tahun terakhir, menarik  perhatian  pemerintah,  organisasi  non-pemerintah,  dan  kelompok-kelompok swasta di seluruh  dunia. Kekuatan imperialisme, rasisme, dan Zionisme  dengan sengaja mengaitkan  kriminalitas  terorisme  dengan  perjuangan  rakyat  untuk  menentukan  nasib sendiri ketika mereka mulai menyebarkan istilah terorisme ke dalam wacana politik dan sektor-sektor  lainnya.  Akibatnya,  seluruh  konsep  terorisme  menjadi  miring,  begitu  pula pendekatan untuk menangani masalah terorisme. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah gambaran umum tentang terorisme.
Menurut M. Cherif Bassiouni, tidak mudah untuk membuat definisi yang sama yang dapat diterima secara universal, sehingga sulit untuk mengontrol makna Terorisme. Oleh karena  itu,  menurut  Brian  Jenkins,  Terorisme  merupakan  pandangan  yang  subjektif. Sulitnya merumuskan  definisi Terorisme  terlihat  dari upaya  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  dengan  membentuk  Komite  Ad  Hoc  Terorisme  pada  tahun  1972  yang  bersidang selama tujuh tahun tanpa menghasilkan definisi. (Mustofa, 2002)
Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan Terorisme (Ketentuan Sementara) 1984 menyatakan  bahwa  "terorisme  berarti  penggunaan  kekerasan  untuk  tujuan  politik  dan termasuk penggunaan kekerasan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan".  (Loqman,  1990)  Senjata  psikologis  seperti  terorisme  meningkatkan kebingungan dan kecurigaan  publik terhadap kemampuan  pemerintah untuk memaksa kota  atau  kelompok  untuk  mematuhi  teroris.  Untuk  menarik  perhatian  pihak  yang diinginkan, teroris biasanya menargetkan target secara acak.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme  Menjadi  Undang- Undang  menimbang  “bahwa  tindak  pidana  terorisme  yang selama  ini  terjadi  di  Indonesia  merupakan  kejahatan  yang  serius  yang  membahayakan ideologi negara, keamanan ruegata, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi,  dan  mempunyai  jaringan  luas  serta  memiliki  tujuan  tertentu  sehingga pemberantasannya  perlu  dilakukan  secara  khusus,  terencana,  terarah,  terpadu,  dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945” (DPR RI, 2018)
Konsep terorisme menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 ialah “Terorisme  adalah  perbuatan  yang  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasa -n yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek  vital  yang  strategis,  lingkungan  hidup,  fasilitas  publik,  atau  fasilitas  internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”. (R. Indonesia, 2019)
Konvensi Eropa untuk Menumpas Terorisme (ECST) pertama kali dipertimbangkan di Eropa  pada  tahun  1977,  yang  memperluas  definisi  terorisme  dari  kejahatan  terhadap negara  menjadi  kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  setiap  tindakan  ilegal  yang  dengan sengaja  membuat  orang  yang  tidak  bersalah,  masyarakat,  atau  seluruh  dunia  menjadi gelisah dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. serangan terhadap penduduk sipil, terutama yang menargetkan korban yang tidak berdaya ( public by defenseless) seperti yang terjadi di Bali, dianggap sebagai tindakan terorisme. (Firmansyah, 2011).

## Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme
Aksi-aksi  yang  mirip  terorisme  dimulai  tanpa  ideologi  atau  keyakinan  tertentu, menurut  berbagai  urutan  sejarah.  Setelah  Perang  Dunia  II,  terorisme  merujuk  pada pergolakan kekerasan oleh organisasi nasionalis anti-kolonialis di Asia, Afrika, dan Timur Tengah  pada  tahun  1940-an  dan  1950-an.  Pada  saat  itu,  negara-negara  Dunia  Ketiga berpendapat  bahwa  memerangi  kolonialisme  bukanlah  terorisme,  melainkan  serangan balik  terhadap  kebrutalan  imperialisme.  Pada  akhir  1960-an  dan  1970-an,  terorisme dianggap  revolusioner.  Namun,  kini  terorisme  juga  mencakup  kelompok-kelompok separatis  etnis  dan  kelompok-kelompok  ideologis  ekstremis.  Terorisme  digunakan  oleh PLO,  Quebec  FLQ,  dan  Basque  ETA  untuk  mendapatkan  simpati  dan  dukungan internasional. Fenomena yang lebih besar telah disebut terorisme baru-baru ini. Pada tahun 1980-an, terorisme digunakan untuk mengacaukan Barat, yang dituduh memiliki rencana global untuk menguasai negara-negara terbelakang.(Syihab & Hatta, 2023)
Dalam UU no 15 tahun 2018 disebutkan bahwa "Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam  Undang-Undang  ini  harus  dianggap  bukan  tindak  pidana  politik,  dan  dapat diekstradisi  atau  dimintakan  bantuan  timbal  balik  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan."(DPR RI, 2018)
Beda halnya dengan pernyataan dalam UU di atas, Thornton justru percaya bahwa terorisme dimotivasi oleh tujuan politik dan menggunakan kekerasan dan ketakutan akan kekerasan  untuk  mempengaruhi  kebijakan  dan  perilaku  politik.  James  Adams mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu atau kelompok untuk tujuan politik, baik untuk mendapatkan keuntungan atau menentang kekuasaan yang ada, untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi kelompok sasaran  yang  lebih  besar.  Terorisme  berusaha  menggulingkan  rezim  untuk  mengatasi keluhan  nasional  atau  mengganggu  sistem  politik  internasional.  Philips  selanjutnya, terorisme meluas dan melibatkan kelompok-kelompok subnasional dan primordial dengan memperkenalkan  radikalisme  (seperti  agama  atau  agenda  politik  lainnya),  yang menciptakan  rasa  tidak  aman  baik  di  dalam  maupun  luar  negeri,  menurut  Jusario Vermonte.(Syihab & Hatta, 2023)
Seiring  berjalannya  waktu,  berbagai  organisasi  dunia  dan  orientalis  Barat  telah menolak bahwa ajaran agama menghasilkan terorisme. Mereka setuju bahwa pandangan yang salah dan keliru tentang agama memotivasi para teroris untuk melakukan kekejaman ini. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, memisahkan terorisme dari agama, etnis, dan ras. Alasan politik, filosofis, ideologis, rasial, etnis, agama, atau alasan lainnya tidak dapat  membenarkan  terorisme.  Berlawanan  dengan  pandangan  sebelumnya,  Farouk Muhammad meyakini bahwa terorisme merupakan reaksi jahat terhadap tindakan yang dianggap  "lebih  jahat"  oleh  pelakunya,  sehingga  terorisme  merupakan  kejahatan kebencian dan bukan kejahatan yang berdiri sendiri (interaksionisme) (Manik, 2010).
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
Strategi penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah diimplementasikan melalui upaya preventif dan represif.
a. Upaya Preventif
Upaya  preventif  ini  lebih  dikenal  sebagai  upaya  pencegahan  karena  dilakukan sebelum  kejahatan  dilakukan.  Hal  ini  harus  didahulukan  daripada  upaya  penindakan. Beberapa orang percaya bahwa mencegah penyakit lebih baik daripada mengobatinya. Seperti yang dikatakan oleh W.A. Bonger: "Pencegahan lebih baik daripada penindakan karena  menghemat  waktu  dan  sumber  daya.  Bidang  kriminologi  secara  umum  setuju
bahwa  fokus  pada  pencegahan  kejahatan  lebih  efektif  daripada  mencoba  mereformasi pelaku  kejahatan  melalui  pendidikan".(Bonger,  1995).  Tindakan  pencegahan  pemerintah terhadap terorisme meliputi. (Firmansyah, 2011)
1) pengawasan dan pengendalian senjata api yang lebih ketat;
2) keamanan yang lebih ketat di angkutan umum.
3) Keamanan  untuk  gedung-gedung  publik,  jaringan  komunikasi,  dan  orang-orang penting telah ditingkatkan.
4) Perlindungan yang lebih baik untuk kedutaan besar dan kepentingan internasional;
5) Perlindungan yang lebih baik terhadap serangan teroris;
6) Perlindungan yang lebih baik untuk infrastruktur di luar negeri;
7) Pengawasan bahan kimia pembuat bom dan bahan peledak:
8) Meningkatkan keamanan di perbatasan dan titik masuk/keluar lainnya;
9) Menempatkan  lebih  banyak  pembatasan  dalam  penerbitan  paspor,  visa,  dan dokumen perjalanan lainnya;
10) Konvergensi pada prosedur visa standar di antara negara-negara yang berdekatan;
11) Pengendalian populasi dan distribusi kartu identitas;
12) Pemantauan aktivitas masyarakat untuk mencegah serangan teroris;
13) Meningkatkan langkah-langkah keamanan individu:
14) Kampanye anti-terorisme berbasis media
15) Mengadakan lokakarya untuk wartawan yang meliput serangan teroris
Selain  Tindakan  di  atas,  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  77  Tahun  2019 tentang  Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme  dan  Pelindungan  terhadap  Penyidik, Penuntut  Umum,  Hakim,  dan  Petugas  Pemasyarakatan  juga  di  sebutkan  beberapa Tindakan untuk mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: Kesiapsiagaan Nasional; Kontra Radikalisasi; dan Deradikalisasi (R. Indonesia, 2019).
b. Upaya Represif
Indonesia  telah  melakukan  inisiatif-inisiatif  kontraterorisme  internal  dan  eksternal yang  signifikan.  Pemerintah  Indonesia  melakukan  kegiatan  penanggulangan  terorisme secara internal tanpa melibatkan negara lain, sementara upaya eksternal melibatkan mitra regional dan internasional. Berikut ini adalah beberapa inisiatif kontra-terorisme internal Indonesia:

## Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT)
Peraturan Presiden No. 46 tahun 2010 membentuk BNPT, dan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2012 merevisi peraturan sebelumnya. Pembentukan BNPT merupakan Kebijakan Penanggulangan  Terorisme  Nasional  di  Indonesia.  Desk  Koordinasi  Pemberantasan Terorisme (DKPT) dibentuk pada tahun 2002, dan organisasi ini merupakan turunannya. Sebagai penjabaran dari UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No. 2/2002 tentang Polri, BNPT  juga  dibentuk  sebagai  peraturan  untuk  mengatur  secara  spesifik  "Rule  of Engagement"  TNI  untuk  operasi  selain  perang,  seperti  keikutsertaan  TNI  dalam pemberantasan terorisme dan kerja sama TNI dengan Polri (Bakti, 2014).

## Penegakan Hukum
Kepala  BNPT  mengatakan  bahwa  strategi  penanggulangan  terorisme  Indonesia menangani terorisme sebagai kejahatan dan menggunakan pendekatan hukum. UU No. 15 tahun 2018 memberlakukan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk mengendalikan penegakan hukum. Kemudian disusul dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU  No.  9  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme.  Secara  keseluruhan, metode  penegakan  hukum  ini  memiliki  masalah.  Mekanisme  penegakan  hukum  anti- terorisme masih lemah. Organisasi keamanan nasional menghadapi masalah hukum karena UU No. 15/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mencakup operasi intelijen  dan  tindakan  pencegahan  sejak  awal.  Strategi  dan  Kebijakan  Kontraterorisme Indonesia (Putri, n.d.).
Partisipasi warga negara dalam upaya kesejahteraan sosial termasuk menaati hukum negara,  menjaga  keutuhan  Indonesia,  dan  bekerja  sama  dengan  anggota  masyarakat lainnya  dalam  semangat  kekeluargaan  dan  gotong  royong.  Warga  negara  dapat membantu persatuan dan kesatuan Indonesia dengan memupuk semangat persatuan dan kesatuan. Mengetahui empat pilar kebangsaan dan kenegaraan, seperti Pancasila. NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah kesepakatan nasional hingga akhir zaman, semua warga negara harus menerima dan menjunjung tinggi konsep penting ini. kesepakatan nasional sekarang dan selamanya. Keempat dasar negara tersebut juga dapat mencegah paham-paham  yang  bertentangan  dengan  Pancasila.  paham-paham  anti-Pancasila. Dengan  demikian,  lembaga-lembaga  negara  itu  penting.  Dengan  demikian,  lembaga- lembaga negara  itu  penting. Imigrasi  adalah lembaga negara yang menangkal  paham- paham asing.

## Pelibatan TNI dan Polri
Partisipasi TNI dalam menanggulangi aksi terorisme dilindungi oleh UU No. 34 tahun 2004.  Personel  TNI  tidak  perlu  khawatir  tentang  apa  yang  harus  dilakukan  ketika  bom meledak dan siapa yang meledakkannya, tetapi mereka harus fokus untuk menghentikan bom  agar  tidak  meledak  sejak  awal.  Memberikan  bantuan  kepada  polisi  dalam menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  dengan  baik.  Pasal  7  ayat  1  UU  No.  34  tahun  2004 tentang  TNI  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  tanggung  jawab  utama  TNI  adalah melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dari  ancaman  dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Ayat  2  dari  pasal  ini  berfungsi  sebagai  penegasan  bahwa  tujuan  utama  adalah  untuk melakukan operasi militer dalam persiapan dan selama masa perang. Mengatasi gerakan separatis  bersenjata,  pemberontakan  bersenjata,  aksi  terorisme,  dan  mengamankan wilayah  perbatasan  adalah  beberapa  tujuan  operasi  militer  selain  perang.  Terorisme ternyata tidak hanya merusak citra kehormatan bangsa di mata dunia internasional, tetapi juga telah menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan, dan artikel ini menyiratkan bahwa tidak ada alasan bagi TNI untuk tidak aktif dalam menghadapinya (Puspen TNI, 2006).
Hukum positif di Indonesia saat ini harus dipertimbangkan ketika mempertimbangkan keterlibatan  TNI  dalam  penanggulangan  terorisme.  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan bahwa TNI berfungsi sebagai alat negara di  bidang pertahanan berdasarkan  kebijakan dan keputusan politik negara. Tugas berdasarkan kebijakan negara dan politik (S. N. R. Indonesia, 2004).
Rangkuman pasal-pasal dalam UU TNI menunjukkan bahwa keterlibatan TNI dalam pemberantasan  terorisme  membantu  kepolisian,  seperti  yang  terlihat  dalam penggerebekan terduga teroris. Seperti yang terjadi pada penggerebekan terduga teroris di Solo beberapa tahun lalu, serta ancaman teroris di Solo dan di depan Mal Sarinah. di depan  Mall  Sarinah  dan  aksi  kelompok  Santoso  di  Palu,  Sulawesi  Tengah.  Kelompok Santoso  di  Palu,  Sulawesi  Tengah.  TNI  diikutsertakan  untuk  berkolaborasi  dengan  Polri karena teror yang dilakukan oleh Santoso telah menjadi isu global. masalah internasional. Mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan sektoral.

## Deradikalisasi
Menurut Abu Rockhmad (2012: 106), deradikalisasi merupakan upaya lanjutan setelah penyebab ekstremisme teridentifikasi. Namun deradikalisasi juga dapat diartikan sebagai langkah  antisipatif  sebelum  radikalisme  tercipta  (Rokhmad,  2012).  Teknik  deradikalisasi berfungsi  sebagai  alternatif  yang  berbeda  dari  pendekatan  penegakan  hukum,
menggunakan  hukum  pidana  sebagai  alat  untuk  mencegah  kejahatan  dan mempromosikan rehabilitasi. Dengan mengadopsi strategi non-penalti, kami menangani radikalisme  dan  berbagai  manifestasi  terorisme  secara  proaktif,  dengan  menargetkan penyebab yang mendasarinya dan menggunakan langkah-langkah yang tidak melibatkan penuntutan  pidana.  Hukum  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  dan  hukumannya. Deradikalisasi  adalah  komponen  integral  dari  strategi  kontra-terorisme,  yang  bertujuan untuk mengubah ideologi kelompok teroris secara mendasar.
Deradikalisasi adalah proses yang berusaha mengubah individu yang awalnya radikal menjadi  tidak  radikal  lagi,  sehingga  membantu  mereka  melepaskan  diri  dari  kelompok ekstremis  yang  berafiliasi  dengannya.  Proses  deradikalisasi  dalam  konteks  terorisme melibatkan  pelaksanaan  reorientasi  motivasi,  pendidikan  ulang,  resosialisasi,  dan mempromosikan  kesejahteraan  dan  kesetaraan  sosial  di  antara  individu-individu  yang terlibat dalam terorisme dan mereka yang bersimpati kepada mereka.(Bakti, 2014)
Pertama  dan  terutama,  deradikalisasi  bertujuan  untuk  menginspirasi  para  mantan teroris  untuk  menolak  ekstremisme  dan  kekerasan.  Poin  kedua,  organisasi  radikal mempromosikan  perspektif  moderat  dan  toleran.  Ketiga,  di  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  kelompok  radikal  dan  teroris  dapat  mendukung  proyek-proyek nasional yang bertujuan untuk memperkuat fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Kerjasama Internasional
Indonesia  juga  telah  mengambil  langkah-langkah  untuk  memerangi  terorisme internasional dengan membangun kemitraan internasional. Berbagai macam inisiatif kerja sama  telah  dilakukan  dengan  berbagai  negara,  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Australia, dan bahkan dengan Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, dan Jepang.
Indonesia  berupaya  memerangi  terorisme  baik  di  ranah  domestik  maupun internasional.  Pertemuan  Kepala  Kepolisian  Negara  ASEAN  adalah  tempat  pemerintah Indonesia  mengkoordinasikan  upaya-upaya  untuk  memerangi  terorisme  dalam  skala regional.  Polri  telah  berpartisipasi  dalam  ASEAN  Regional  Forum  (ARF)  dan  ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) untuk mempromosikan kerja sama regional  dan  internasional.  Pertemuan-pertemuan  seperti  Asia-Europe  Meeting  (ASEM), Asia-Pacific  Economic  Cooperation  (APEC),  dan  Perhimpunan  Bangsa-Bangsa  Asia Tenggara (ASEAN), secara rutin mengadakan diskusi mengenai ancaman terorisme  dan cara-cara untuk menanggulanginya. (Windiani, 2017)
Dengan adanya landasan hukum UU No 15 tahun 2018 dan PP No 77 tahun 2019 sehingga penanggulangan tindak pidana terorisme dapat dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Selain itu, mengingat ekstrem nya aksi terorisme di berbagai negara termasuk Indonesia maka  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan  di atas  perlu  menetapkan  Peraturan  Presiden  No  07  Tahun  2021  tentang  Rencana  Aksi Nasional  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Ekstremisme  Berbasis  Kekerasan  yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Ekstremisme  Berbasis  Kekerasan  yang Mengarah  pada  Terorisme  yang  selanjutnya  disebut  PE  adalah  upaya  yang  dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme  berbasis  kekerasan  yang  mengarah  pada  terorisme.  Ekstremisme  Berbasis Kekerasan  yang  Mengarah  pada  Terorisme  adalah  keyakinan  danlatau  tindakan  yang menggunakan  cara-cara  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  ekstrem  dengan  tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa Pemerintah menggunakan tindakan preventif dan  represif untuk memerangi terorisme dan  mengintegrasikan  penegakan  hukum  dan  penegakan  politik.  Terorisme  mungkin memerlukan  tindakan  penanggulangan  intelektual  yang  persuasif  untuk  mengatasi masalah  di  luar  hukum  dan  politik  melalui  aksi  sosial.  Tindakan  anti-terorisme  harus dikoordinasikan di seluruh lembaga dan negara, dan tindakan represif dan preventif harus dilakukan secara bersamaan. Pengalaman banyak negara yang memprioritaskan tindakan represif  dengan  angkatan  bersenjata  atau  penegakan  hukum  yang  ketat  tidak  akan membuat terorisme jera. Resosialisasi dan reintegrasi teroris ke dalam masyarakat harus dilakukan  bersamaan  dengan  tindakan  represif  dan  preventif.  Perlu  diingat  bahwa kebijakan  dan  upaya  pemerintah  dalam  menyusun  undang-undang  terorisme  tidak dipengaruhi  oleh  negara-negara  maju.  Landasan  hukum  pencegahan  dan penanggulangan tindak pidana terorisme ini di atur dalam tiga peraturan yaitu UU No 15 tahun  2018,  PP  No  77  tahun  2019,  dan  Perpres  No  07  tahun  2021.    Beberapa  upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan pendekatan represif yaitu pembentukan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Teroris  (BNPT),  penegakan  hukum, perlibatan  TNI  dan  Polri,  Deradikalisasi,  dan  Kerjasama  Internasional.  Dengan  adanya penguatan tiga peraturan di atas diharapkan dapat memerangi dan mencegah perluasan tindak pidana terorisme di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Bakti,  A.  S.  (2014).  Darurat  terorisme:  peran  BNPT,  pencegahan,  perlindungan,  dan deradikalisasi. Daulat Press.
Bonger, W. (1995). Pengantar tentang Kriminologi Pembangunan. Ghalia Indonesia, 167. DPR  RI.  (2018).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Un.  In  Peraturan  BPK (Vol. 1, Issue 2).
Firmansyah,  H.  (2011).  Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Terorisme  di  Indonesia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23(2), 378.
Franck, T. M. (1978). International legal action concerning terrorism. Studies in Conflict &
Terrorism, 1(2), 187 – 197.
Indonesia,  R.  (2019).  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  77  Tahun  2019 tentang  Pencegahan  Tindak  Terorisme  dan  Perlindungan  Terhadap  Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. 53.
Indonesia, S. N. R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran RI Tahun, 34.
Loqman,  L.  (1990).  Analisis  Hukum  dan  Perundang-Undangan  Kejahatan  terhadap Keamanan Negara di Indonesia.
Manik, J. D. N. (2010). Tindak Pidana Terorisme. Progresif, 4(2).
Marzuki,  P.  M.  (2005).  Pengantar  Penelitian  Hukum.  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 96.
Mubarak, Z. (2012). Fenomena terorisme di Indonesia: Kajian aspek teologi, ideologi dan gerakan. Jurnal Salam, 15(2).
Mustofa, M. (2002). Memahami Teorisme: Suatu Perspektif Kriminologi. Jurnal Kriminologi Indonesia, 2(3), 35.
Puspen TNI. (2006). Keterlibatan TNI Dalam Memerangi Terorisme. https://tni.mil.id/view- 3835-keterlibatan-tni-dalam-memerangi-terorisme.html
Putri,  A.  (n.d.).  Strategi  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Terorisme  di  Indonesia. Academia.
https://www.academia.edu/6067495/Strategi_Pencegahan_dan_Penanggulangan_T erorisme_di_Indonesia
Rokhmad, A. (2012). Radikalisme Islam dan upaya deradikalisasi paham radikal. Walisongo:
Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 20(1), 106.
Soerjono, S., & Mamudji, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta. UI Press.
Syihab, M. A., & Hatta, M. (2023). Metode Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora, 1(1), 13 – 27.
Windiani, R. (2017). Peran Indonesia dalam memerangi terorisme. Jurnal Ilmu Sosial, 16(2),
141.