## PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVENANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BEKASI
Andreas Noviyanto 1) , Titin Rohayatin 2) , Lukman Munawar Fauzi 3)
1), 2), 3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

## Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi - Bandung

## Abstrak
Pelaksanaan  pelayanan  publik  di  Dinas  Kependudukan    dan    Pencatatan Sipil  Kabupaten  Bekasi  terlihat  belum  optimal.  Apabila  pelayanan  Publik  di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dilihat  dari  pelaksanaan  prinsi- prinsip Good Governance, seperti aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masih  belum  maksimal.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif    dengan pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  observasi  dan  wawancara  dengan beberapa  informan  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Hasil  penelitian,  yang menyebabkan  pelaksanaan  prinsip-prinsip Good  Governance dalam  pelayanan administrasi  kependudukan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  belum berjalan  dengan optimal,  melihat  dari  akuntabilitas  adanya  ketidaksesuaian  antara pelaksanaan  dengan  standar  operasional  (SOP),  serta  ada  ketidakjelasan penyelesaian  pelayanan,  tidak  tepat  waktu  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat. Jika dilihat dari aspek transparansi kurangnya ketersediaan mengenai pelayanan  administrasi  kependudukan,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil belum  maksimal  dalam  menggunakan  website  resmi  dalam  memberikan  informasi kepada  masyarakat.  Dan  dari  aspek  yang  terakhir  yaitu  partisipasi,  masyarakat belum  sepenuh  terlibat  dalam  memberikan  kritik  dan  saran  dan  ketidakterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi pelayanan.
Kata Kunci: Prinsip Good Governance , Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Pelayanan Administrasi Kependudukan

## Abstract
The  implementation  of  public  services  at  the  Department  of  Population  and  Civil Registration  of  Bekasi  Regency  has  not  been  optimal.  If  public  services  in  the Department  of  Population  and  Civil  Registration  are  seen  from  the  implementation  of the  principles  of  Good  Governance,  such  as  aspects  of  accountability,  transparency, and participation, they are still not optimal. This study uses a descriptive method with a  qualitative  approach.  Observation  data  collection  techniques  and  interviews  with several  informants  related  to  research.  The  results  of  the  study,  which  led  to  the implementation  of  the  principles  of  Good  Governance  in  population  administration services  at  the  Population  and  Civil  Registration  Service,  have  not  run  optimally, judging  from  the  accountability  of  the  mismatch  between  implementation  and operational  standards  (SOP),  as  well  as  unclear  service  completion,  not  timely  in providing services to the community. When viewed from the transparency aspect of the lack  of  availability  regarding  population  administration  services,  the  Department  of Population  and  Civil  Registration  has  not  maximally  used  the  official  website  in providing information to the public. And from the last aspect, namely participation, the community has not been fully involved in providing criticism  and suggestions and  the community is not involved in evaluating services.
Keywords:  Good  Governance  Principles,  Accountability,  Transparency, Participation, Population Administration Services

## PENDAHULUAN
Kabupaten Bekasi merupakan salah satu Kabupaten di  Provinsi  Jawa Barat,  dengan  ibu  kotanya  adalah  Cikarang.  Kabupaten  ini  berada  tepat  di sebelah  timur  Jakarta,  berbatasan  dengan  Kota  Bekasi  dan  Provinsi  DKI Jakarta  di  sebelah  barat,  di  sebelah  utara  laut  jawa,  di  sebelah  timur Kabupaten  Kerawang,  serta  Kabupaten  Bogor  di  selatan.  Dengan  populasi 3.112.698  jiwa  (data  tahun  2014),  dengan  luas  wilayah  127.388  hektar. Kondisi  saat  ini  yang  dihadapi  Kabupaten  Bekasi  adalah  semakin meningkatnya jumlah penduduk asli Bekasi ataupun  penduduk  pendatang dari  luar  Kabupaten  atau  luar  Provinsi  yang  berdatangan  untuk  mencari pekerjaan  di  Kabupaten  Bekasi,  karena  banyaknya  perusahaan  asing  yang beroprasi di Kabupaten Bekasi.
Berdasarkan  info  dari  POSKOBERITA.COM  1  februari  2017  “dalam  10 tahun penduduk Kabupaten Bekasi bertambah satu juta,  pada  tahun 2004 terhitung    1.950.209    jiwa    sampai    2014    terjadi    peningkatan    sampai angka  1.172.489  jiwa,  sedangkan  pada  tahun  2015  tercatat  3.246.000  jiwa atau terbesar ketiga di Jawa Barat setelah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung”. Dengan demikian Pemerintahan Bekasi harus dapat memaksimalkan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  ingin  melakukan transaksi dalam bidang administrasi kependudukan. Berdasarkan Peraturan Daerah  Kabupaten  Bekasi  Nomor  7  Pasal  6  ayat  (1)  Tahun  2011  Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai berikut:
(1) Dinas  berkewajiban  melaksanakan  penyelenggaraan  administrasi kependudukan yang meliputi
a. Mendaftarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
b. Memberikan  pelayanan  yang  sama  dan    profesional    kepada setiap  penduduk  atas  laporan  Peristiwa  Kependudukan  dan Peristiwa penting.
c. Menerbitkan dan mendatangani Dokumen Kependudukan
d.
Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
e. Menjamin  kerahasian  dan  keamanan  data  atas    Peristiwa Kependudukan  dan Peristiwa penting
f. Melakukan  verifikasi  dan  validasi  data  serta  informasi  yang disampaikan oleh Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Penerapan  prinsip-prinsip Good  Governance sangat  penting  dalam pelaksanaan  pelayanan  publik  sehingga  dapat  meningkatkan  kinerja pegawai    dalam  melaksanakan  tugasnya,  untuk  itu  pemerintah  merancang prinsip-prinsip Good  Governance yang  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah No  101  Tahun  2000  Tentang  Pendidikan  Dan  Pelatihan  Jabatan  Pegawai Negri Sipil dalam bab 2 pasal 2 hurup C yang isi nya “Menciptakan kesamaan visi dan  dinamika  pola  pikir dalam melaksanakan tugas pemerintah umum dan    pembangunan    demi    terwujudnya  kepemerintahan  yang  baik”.  Yang dimaksud  dengan  kepemerintahan  yang  baik  dalam  ayat  ini  adalah kepemerintahan  yang  mengembangkan  dan  menerapkan  prinsip-prinsip profesionalitas,  akuntabilitas,  transparansi,  pelayanan  prima,  demokratis, efesiensi,  efektivitas,  supremasi  hukum,  dan  dapat    diterima    oleh  seluruh masyarakat.
Kondisi di atas sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Kumorotomo (dalam  Dwiyanto  2014:20-21)  menyatakan  bahwa  Pelayanan  publik merupakan  salah  satu  titik  strategi  untuk  membangun  praktik Good Governance .  Sedarmayanti  (2009:289)  mengemukakan  “Paling  tidak  ada sejumlah  prinsip  yang  dianggap  sebagai  prinsip-prinsip  utama  yang melandasi good governance, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan supremasi hukum”.
Pelaksanaan  pelayanan  publik  di  Dinas  Kependudukan    dan Pencatatan    Sipil  Kabupaten  Bekasi  terlihat  belum  optimal,  karena  segala bentuk  pelayanan  yang  dibutuhuhkan  masyarakat  Kabupaten  Bekasi merupakan  kepentingan  yang  harus  dipenuhi  agar  dapat  memenuhi kelangsungan  hidup.  Dampak  dari  belum  optimalnya  kinerja  pelayanan publik  di  Dinas    Kependudukan    dan    Dencatatan  Sipil  sehingga  salah satunya  adalah  sulit  bertransaksi  yang  harus  menggunakan  E-KTP  atau persyaratan yang harus menggunakan surat-surat penting. Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi  memiliki  tanggung
jawab  sebagaimana  fungsinya  untuk  memberikan  pelayanan  publik  dalam administrasi  kependudukan  yang  dapat  dimilik  oleh  setiap  masyarakat Kabupaten Bekasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yang  bersifat  metode  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Metode  penelitian  deskriptif  merupakan  salah satu  cara  guna  mengetahui  atau  menggambarkan  realita  dari  kejadian  yang diteliti  atau  suatu  cara  dalam  meneliti  permasalahan  dengan  cara menggambarkan  atau  menjelaskan  fenomena  pada  masa  sekarang  yang terjadi  dengan  fakta  di  lapangan,  sehingga  dapat  menghasilkan  data  berupa kata-kata  tertulis  atau  lisan.  Seperti    halnya  yang  disebutkan  oleh  Bogdan dan  Biklen  (dalam  sugiyono,  2017:13)  “Penelitian  kualitatif  lebih  bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak  menekankan  pada  angka”.  Dapat  dipahami  dengan  menafsirkan  para pendapat  ahli  diatas  bahwasanya  dengan  menggunakan  metode  penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka yang dilakukan peneliti adalah mencari  data  secara  mendalam  berupa  kata-kata  atau  gambar,  kemudian peneliti  menganalisa  dengan  kritis  lalu  ditarik  kesimpulan  dalam  bentuk lisan maupun tulisan yang diamati peneliti.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan  prinsip-prinsip Good  Governance dalam  pemerintahan  di Indonesia  terutama  peneliti  berfokus  di  Kabupaten  Bekasi  sejak  lama dibuktikan  dengan  adanya  Peraturan  Pemerintah  No  101  Tahun    2000 Tentang  Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negri Sipil dalam bab 2 pasal 2 hurup C yang isi nya “Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintah umum dan pembangunan demi terwujudnya    kepemerintahan    yang  baik”.  Yang  dimaksud  dengan kepemerintahan  yang  baik  dalam  ayat  ini    adalah  kepemerintahan  yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas,  transparansi,    pelayanan    prima,    demokratis,    efesiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh  seluruh masyarakat.
Hal  ini  merupakan  merupakan  rumusan  mengenai    kualiatas    pelayanan yang  harus  di  kembangkan  di  semua  tingkatan  pemerintah,  dalam  hal  ini yang menjadi objek utama adalah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Bekasi.  Sesuai  dengan  Visi  sebagai  pedoman,  yaitu:  “Tertib Administrasi Kependudukan untuk Menciptakan Masyarakat yang berkualitas.”
Pelaksanaan  prinsip-prinsip Good  Governance dalam  meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi  merupakan  bentuk  pemerintahan memperbaiki  kinerja  pemerintahan  terutama  dalam  hal  pelayanan  publik (administrasi  kependudukan).  Ada  beberapa    hal    yang  menyebabkan pelaksanaan  prinsip-prinsip Good  Governance di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil berjalan Kurang optimal, seperti dalam hal pertanggungjawaban  Dinas  Kependudukan  dan  Pencacatan  Sipil  belum bertanggungjawab  atas  kesesuaian  antara  pelaksanaan  dengan  standar opersional  prosedur  serta  pertanggungjawaban  mengenai  sarana  dan prasaranan,  kemudian  dalam  hal  transparansi  nya  belum  masimal  dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, dan belum maksimal  dalam  melibatkan  masyarakat  dalam  mengevaluasi  kinerja aparatur,  hal  ini    dikarenakan    ada    beberapa  aspek-aspek,  sehingga membuat  pelaksanaan  prinsip-prinsip Good  Governance tidak  berjalan dengan  lancar,  sehingga  menurunya  kualitas  pelayanan  administrasi kependudukan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil    Kabupaten Bekasi.
Pelaksanaan  pada  dasarnya  berkaitan  dengan  proses,  hasil,  aktivitas dan  tindakan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan    agar    dapat  memberikan  berkontribusi  yang  besar  terhadap kondisi dan  situasi  yang  lebih baik. Proses merupakan suatu jenjang waktu dari  pelaksanaan  terhadap  program-program  yang  telah  dirumuskan  dalam mencapai    tujuan    dan    sasaran    yang  telah  ditetapkan.  Berjalan  tidaknya suatu  kebijakan  tergantung  prosesnya.  Hasil  merupakan  suatu  yang didapatkan  setelah  suatu  program  dilaksanakan.  Pelaksanaan  dalam  hal  ini adalah aparatur pemerintahan untuk mencapai  tujuan  dan sasara.
Keberhasilan  dalam  mewujudkan  praktik Good  Governance dalam ranah  pelayanan  publik  dapat  membangkitkan  dukungan  dan  kepercayaan
dari  masyarakat bahwa membangun Good Governance bukan hanya sekedar mitos    tetapi  dapat  menjadi  suatu  realita.  Kepercayaan  diri  sangat  penting dalam  kondisi  kejiwaan  dalam  berbangsa  saat  seperti  ini,  mengingat kegagalan-kegagalan sebelumnya yang menggerogoti semangat warga bangsa sehingga  pesimis  akan  terwujudnya  praktik Good  Governance .  Meluasnya praktik bad  governance dibanyak  daerah  seiring  dengan  gagalnya desentralisasi  yang  meruntuhkan    semangat  diberbagai  daerah  dalam berbangsa  menumbuhkan  sikap pasimisme dan apatisme di  banyak masyarakat.

## 1. Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  suatu  bentuk  rasa  tanggungjawab  yang diemban  oleh  seseorang  atau  kelompok  dalam  hal  ini  yaitu  aparatur pemerintah yang bertanggungjawab di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Bekasi. Keberhasilan pelaksanaan Good Governance sangat ditentukan oleh aparatur pemerintaha Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  sejauh  mana  aparatur  bertanggungjawab  sebagai  pelaksanaan wewenang  yang  diberikan  oleh  Kementrian  Dalam  Negeri  melalui  Bupati kepada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.    Rasa  tanggungjawab yang  dapat  dimiliki  oleh  setiap  individu  maupun  kelompok  menentukan tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih, dalam  hal ini bisa kita lihat apakah  pertanggungjawaban  aparatur  tersebut  dapat  mewujudkannya pelaksanaan  prinsip-prinsip Good  Governance di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  sesuai  dengan  indikator-indikator    yang  menjadi  titik  berat dalam  suatu  akuntabilitas,  maka  dari  itu  untuk  melihat  apakah akuntabilitas  dalam  pelaksanaan  prisipi-prinsip Good  Governance di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berhasil atau tidak dalam pelaksanaannyapeneliti  menggunakan  indikator  sebagai  berikut:  adanya kesesuaian  antara  pelaksanaan  dengan  standar  operasional  prosedur pelaksanaan,  adanya    kejelasan  dan  kepastian  waktu.  Adapun  uraiannya sebagai berikut:
a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar operasional prosedur pelaksanaan
Suatu  pelaksanaan  prinsip Good  Governance tidak    akan    terlepas bagaimana  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaannya  seperti:  kesesuaian pelaksanaan dengan standar operasional prsedur yang menjadi acuan dalam
pelaksanaan.  Pelaksanaan  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  operasional prosedur tersebut membawa pengaruh terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Good  Governance di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  sehingga tidak  akan  berpengaruh  terhadap  peningkatan  kualitas  pelayanan. Selanjutnya  berdasarkan  kegiatan  wawancara  yang    peneliti    lakukan bersama  Bapak  Firman  sebagai  masyarakat  yang    menerima    pelayanan administrasi  kependudukan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Bekasibeliau menyatakan bahwa:
“Menurut  saya,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil kurang  bertanggung  jawab  atas    tugasnya    sebagai    pelaksana pelayanan  administrasi  kependudukan,    karena    dalam    proses pelayanan    masih    lambat  dan  dalam  antrian  tidak    kondusip dan    tidak    dibawahi    oleh  pegawai  Dinas,  akan  tetapi pengambilan  antrian  diurus  oleh    calo    yang  sudah  menunggu sejak subuh. Berbeda dengan kita  ketika
melakukan antrian ditempat pelayanan swasta yang  antriannya kondusif dan sesuai dengan urutan.”
Selanjutnya  kegiatan  wawancara  yang  peneliti  lakukan  bersama  Ibu  Sri Hernawati  selaku  Kasi  Administrasi  Kependudukan  Kecamatan  Serang  Baru Kabupaten Bekasi, beliau menyatakan bahwa:
“Kami  melaksanakan  pelayanan  administrasi  disini  sudah sesuai    dengan    SOP  yang  sudah  ditentukan  oleh  pusat (KEMENDAGRI), lalu didukung dengan kebijakan yang dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil. Kami  hanya  kepanjangan  tangan  dari  KEMENDAGRI  melalui Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dalam  peksanaan pencetakan  E-KTP,  begitupun  semua  peralatan  mulai  alat perekaman, dan alat pencetakan dari kemendagri.”
Selanjutnya  berdasarkan  kegiatan  wawancara    yang    peneliti    lakukan dengan  Bapak  Drs.  Robet  Suwandi,  MM  selaku  Kepala  Bidang  Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan beliau menyatakan bahwa:
“Jika  berbicara  soal  akuntabilitas,  kita  memiliki  tupoksi. Tupoksi  adalah    salah  satu  bentuk  jalan  yang  harus  kita jalankan,  itu  adalah  salah    satu    bentuk  akuntabilitas  kita, berkaitan  dengan  tadi  yang  disampaikan  oleh  Andreas,  kita melaksanakan  tupoksi  itu  sesuai  dengan  apa  yang  sudah digariskan, artinya standar prasional posedur tidak terlepas dari tupoksi  yang kita laksanakan dan tidak keluar dari itu. Adapun seandainya  keluar  dari  tupoksi,  nantinya  ada  kebijakan  dari
pimpinan.  Kita    harus  melaksanakan  apa  untuk  pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.”
Pelaksanaan  prinsip-prinsip Good  Governance di  Dinas  kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi,  peneliti  menemukan  bahwa pertanggungjawaban  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  belum maksimal  dalam  kesesuaian  antara  pelaksanaan  dengan  SOP,  hal  tersebut dapat    dilihat  dengan  adanya  penumpukan  masyarakat  yang  melakukan pembuatan  dokumen  tentang  administrasi  kependudukan.  Dikarenakan pelayanan    di    tingkat  Kecamatan  sedang  offline  sehingga  masyarakat memilih  datang    langsung    ke    Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil dengan  harapan  lebih  cepat    mendapatkan  pelayanan,  namun  yang  terjadi tidak sesuai dengan harapan.

## b. Adanya Kejelasan Dan Kepastian Waktu
Berbicara tentang Suatu pelaksanaan prinsip Good Governance tidak akan terlepas  bagaiamana  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaannya  seperti: mengenai kejelasan pelayanan dan kepastian waktu dalam proses pelayanan. Dalam  suatu  pelaksanaan  harus  ada  kepastian  dan  kejelasan  waktu  proses pelayanan,  apabila  dalam  proses  pelayanan  tidak  ada  kepastian  dan kejelasan  waktu  hal  tersebut  berdampak  terhadap  kualitas  pelayanan administrasi  kependudukan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak Drs.  Robet  Suwandi,  MM  selaku  Kepala  Bidang  Pemanfaatan  Data  dan Inovasi  Pelayanan beliau menyatakan bahwa:
“Kita  tidak  mungkin  menghambat  masyarakat,  justru  jika  kita menghambat  itu  salah,  kita  terus  berusaha  membantu masyarakat  didalam  mendapatkan  hak  pribadi  masyarakat  itu. Dalam  hal  pelaksanaan    itu    masih    ada    hambatan  yang memiliki  beberapa  kemungkinan,  diantaranya:  pertama,  adalah bahwa  data  yang  diterima  oleh  kita  itu  tidak  filed,  artinya memiliki  data  yang  sama,  atau  data  yang  memang  di Kementrian  Dalam  Negeri  ada  masalah.  Masalah  ini  bisa  saja dulu  dia  melakukan  perubahan  nama,  perubahan  alamat, sebagainya,  dan  itu  tidak  sesuai  dengan  yang  sekarang, contohnya,  dulu  masyarakat  melakukan  perekaman  ditempat lain,  begitu  masuk  dengan  data  yang  baru  maka  akan  bentrok dan data tidak bisa muncul. Kedua, kita tidak bisa mengatakan bahwa  ini  terlalu    lambat,    karena  memang  kita  sifatnya  juga menunggu  blangko  dari  Kementrian  Dalam  Negeri.  Kita  tidak mencetak blangko, blangko itu dikirim dari kementrian. Blangko yang dikirim tidak sebanding dengan permintan.”
Berdasarkan kegiatan wawancara dan yang peneliti lakukan dengan Bapak
Dede Hartono sebagai masyarakat yang menerima pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi beliau menyatakan bahwa:
“Jika  dilihat  dari  akuntabilitas  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil sudah bertanggung jawab dengan melaksanakan    tugasnya    sebagai  pelaksana  pelayanan administrasi  kependudukan  di  Kabupaten  Bekasi,  namun  jika dilihat  dari  kejelasn  dan  kepastian  waktu,  saya  sebagai masyarakat belum puas terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  dilihat  dari keterlambatan  pelayanan  dan  percetakan  E-KTP  karena dokumen  tersebut  merupakan  kebutuhan    yang  harus  dimiliki masyarakat.  Mengenai  permasalahan  yang  terjadi  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat dapat mengerti,  namun  masyarakat  harus  mengetahui  kenapa keterlambatan / hambatan  yang terjadi.”
Selanjutnya kegiatan wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak  Yaya Sutarya selaku Kasi Administrasi Kependudukan  Kecamatan  Setu Kabupaten Bekasi, beliau menyatakan bahwa:
“Sebetulnya  mengenai  kejelasan  dan  kepastian  waktu  pelayanan terutama  mengenai  E-KTP.  Terutama  di  Kabupaten  Bekasi percetakan E-KTP dilakukan di tingkat Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan  sendiri  mendapatkan  permasalahan.  Yang  terjadi saat ini hanya pada teknis alat-  alat dan jaringan, permasalahan ini  bukan  permasalahan  di  tingkat  pusat  melain  kan  di  tingkat Kabupaten.    Jadi    permasalahan  jaringan  masih  saat    ini  dalam proses  perbaikan  tapi  Alhamdulillah  saat  ini    sudah    mulai kembali  online.  Meskipun  masih  ada  sedikit  hambatan  seperti lamban nya jaringan, dan kembali permasalahan yang berada di tingkat  Kecamatan  Dinas  yang  bertanggungjawab,  kami  hanya sebagai  pembantu  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil. Jadi  hambatan  percetakan  E-KTP  bukan  hanya  mengenai jaringan,  namun  penyediaan  blangko  yang  masih  tidak  sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ingin mendapatkan E-  KTP. Jika  permasalahan  blangko  itu  kami  atau  Dinas  tidak  bisa berbuat apa-apa, karena kewenangan untuk penyediaan blangko itu dari  pusat  sesuai dengan undang-undang. Sehingga saat ini pendistribusian    blangko    itu  kewenangan  pusat.  Yang  menjadi permasalahan  krusial  saat    ini  mengenai  jaringan  yang  belum sempurna  dan  ketersedian  blangko  dari  pusatnya.  Menegenai man  power kami  siap,  karena  itu    sudah    menjadi    tugas  kami sebagai abdi negara sesuai dengan sumpah janji aparatur.”
Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, peneliti menemukan bahwa pertanggungjawaban  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  belum maksimal,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  permasalah  yang  berada  di
lapangan  yang  adanya  ketidakpastian  waktu  dalam  penyelesaian  dokumen tentang administrasi kependudukan, hal tersebut dilihat dengan keterlambatan  atau  ketidak  jelasan  mengenai  penyelesaian  dokumen kependudukan  seperti  keterlambatan  pembuatan  E-KTP.  Ada  beberapa hambatan  yang  menyebabkan  ada  keterlambatan  atau  ada  ketidakpastian waktu  mengenai  penyelesaian  pelayanan  terutama  dalam  pelayanan pembuatan  E-KTP,  yang  menghambat  itu  sendiri  dari  alat-alat  yang  sudah lama dan perlu pembaharuan peralatan. Selanjutnya yang menghambat yaitu jaringan yang sebenarnya itu bukan hambatan yang di buat-buat oleh Dinas, namun  memang  masalah  jaringan  itu  masalah  non  teknis  yang  Dinas  tidak dapat  mencegahnya,  selanjutnya  permasalahan  ketersediaan  blangko  yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Namun  dalam  hal  ini  peneliti  menganalisa  bahwa  pertanggungjawaban atas  kepastian  dan  kejelasan  waktu  penyelesaian  tidak  hanya  melihat  dari sudah dilaksanakannya pelayanan, melainkan bagaimana pertanggungjawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana  pelayanan  administrasi  kependudukan  memberikan  penjelasan kepada masyarakat mengenai keterlambatan atau ketidakpastian penyelesaian  pelayanan,  kemudian  mengutamakan  kepuasan  masyarakat dengan memberikan kenyamanan kepada masyarakat baik itu bentuk sarana maupun prasaranan.

## 2. Transparansi
Prinsip lain dari Good Governance yaitu transparansi. Prinsip transparansi juga  menentukan  hasil  dari  sebuah  pelaksanaan  prinsip-prinsip Good Governance. Tranparansi  merupakan  prinsip    yang  menjamin  akses  atau kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh    informasi  tentang penyelenggaraan  pemerintah,  yakni    informasi    tentang    kebijakan,  proses pembuatan  dan  pelaksanaannya  serta  hasil-hasil  yang  dicapai.  Dengan adanya  transparansi  di  Pemerintahan  terutama  dalam  penelitian  ini  yakni, Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi  diharapkan dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat.  Transparansi  sering  tidak optimal dalam sebuah proses pelayanan publik, hal ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan juga mempengaruh terhadap terwujudnya tata kelola    pemerintahan    yang  baik.  Selanjutnya  untuk  melihat  apakah transparansi  di    Dinas    Kependudukan    dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten
Bekasi  berhasil  atau  tidak  dalam  pelaksanaannya,  peneliti  menggunakan indikator  sebagai  berikut:  tersedianya  informasi  yang  memadai  pada  setiap proses  pelayanan  publik  (administrasi    kependudukan),    adanya  kejelasan tentang  kewajiban  /  syarat-syarat,  hak,  dan  biaya  dalam  proses  pelayanan publik (administrasi kependudukan). Adapun  uraiannya  sebagai  berikut:

## a. Tersediannya  Informasi  Yang  Memadai  Pada  Setiap  Proses  Pelayanan Publik (administrasi kependudukan)
Transparansi  merupakan  suatu  bentuk  keterbukaan  pemerintah  kepada masyarakat  mengenai  informasi  atas  semua  tindakan  dan  kebijakan  yang diambil.  untuk  suatu  pelaksanaan  transparansi  tidak  akan  terlepas  dari ketersediaan  informasi  tentang  proses  pelayanan  publik.    Prinsip transparansi    dapat    menciptakan  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah  melalui  penyediaan  informasi  dan  menjamin  kemudahan  dalam memperoleh  informasi  yang  akurat,  dengan  demikian  dapat  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  dan  terwujudnya Good  Governance di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan    Sipil    Kabupaten  Bekasi. Berdasarkan kegiatan  wawancara  yang  peneliti    lakukan    dengan    Bapak    Drs.  Robet Suwandi,  MM  selaku  Kepala  Bidang  Pemanfaatan  Data  dan  Inovasi Pelayanan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi beliau menyatakan bahwa:
“Jika  ketersediaan  informasi  itu  memang  ada  yang  pamplet, brosur, dan banner . Memang kita juga tidak memungkiri bahwa seharusnya  setiap  semimggu  sekali  atau  sebulan  sekali  harus dicek,  takunya  ada  yang  mengelupas  sendiri,  atau  memang masanya  sudah  harus  diganti.  Tapi  yang  jelas  dari  yang ditanyakan  oleh  Andreas  kami    kemarin  sudah    melaksanakan itu, mengenai informasi yang tertulis seperti brosur sudah kami lakukan  dan  terus  ditingkatkan  lagi  agar    masyarakat    terus mengetahui informasi-informasi yang ada. Bahkan dikecamatan juga,  kemarin  hasil  dari  rapat  dengan  kasi  kependudukan dikecamatan  kita  sudah sampaikan informasi yang ter-update. Memang  untuk  Kemasyarakat  tidak  bisa  secara  lisan,  tapi informasi  itu  bisa  melalui    alat    tulis,    dan  website  yang  bisa dibuka,  didalam  website  ada    kolom    untuk    mesyarkat  bisa bertanya maupun berkomentar mengenai keluh-kesah terhadap pelayana  yang  dilakukan  dinas  kependudukna  dan  pencatatan sipil.”
Selanjutnya kegiatan wawancara yang peneliti lakukan  dengan  Bapak  Rully Putra Pratama, S. IP selaku Staf Pelaksana Perencanaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa:
“Jika  dilihat  dari  skop  pelayanan  ADPUK  biasa  nya    setiap tahun    sudah    rutin  bekerja  sama  dengan  kecematan  untuk proses publikasi agar masyarakat mengetahui bahwa akan  ada proses    administrasi    kependudukan  keliling,  pencatatan  sipil keliling  itu  sudah  biasa  berkoordinasi  dengan  kasi-kasi kependudukan  di  tingkat  Kecamatan    dari  situ  Kecamatan mengadakan publikasi, memberitahu kepada masyarakat bahwa pada tanggal sekian akan dilaksanakan pelayanan administrasi kependudukan,  biasanya  lokasi  sudah  disiapkan  oleh  pihak kecamatan.”
Selanjutnya kegiatan wawancara yang peneliti lakukan  dengan  Bapak  Dede Hartono  selaku  masyarakat  yang  sedang  melakukan  pelayanan  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi,  beliau  menyatakan bahwa:
“Mengenai  transparansi  proses  pelayanan  masyarakat  tidak mengetahui,  namun  mengenai  transparansi  persyaratan  sudah lumayan  terbuka  kepada  masyarakat  akan  tetapi  masih  ada pelayanan  administrasi  kependudukan  yang  masyarakat  belum mngetahui  karena  papan  informasi  yang  berada  di  Dinas Kependudukan    dan    Pencatatan    Sipil    belum      semua      ada informasi persyaratan, hanya ada beberapa yang ada di  papan informasi    atau  di  pamplet-pamplet  yang  berada  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  sehingga  masyarakat masih kebingungan mengenai persyaratan pelayanan administrasi kependudukan yang lainnya.”
Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi,  peneliti  menemukan  bahwa kurangnya ketersediaan informasi mengenai persyaratan pelayanan administrasi kependudukan, hanya ada  beberapa pamplet atau bander yang mengenai  persyaratan  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan,  yang tidak  sesuai  dengan  jumlah  pelayanan  administrasi  kependudukan  dan pencatatan sipil.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  terkait  dengan ketersediaan informasi dalam proses pelayanan administrasi kependudukan,    bahwa  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil mengakui    bahwa    kurang  nya  ketersediaan  informasi  mengenai  pelayanan, dalam hal peneliti menganalisa bahwa sumber informasi mengenai pelayanan sangatlah    penting,    mengingat  dalam  pelayanan  memerlukan  dokumen pendukung  guna  mendapatkan  dokumen-  dokumen  yang  di  butuhkan  oleh masyarakat.  Namun  dalam  penyampaian  program-program  Dinas  kepada masyarakat  itu  sudah  berjalan  dengan  baik,  terlihat  dari  komunikasi  yang
dilakukan Dinas dengan tingkat Kecamatan maupun Desa mengenai program pelayanan  administrasi  kependudukan  keliling.  Dengan  ketersediaan informasi  masyarakat  pun  tidak  kebingungan  dalam  melakukan  pelayanan dengan  demikian  akan  meningkatnya  kualitas  pelayanan  dan  mewujudkan pelaksanaan  prisip-prinsip Good  Governance di    Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil.
b. Adanya kejelasan tentang kewajiban / syarat-syarat, hak, dan biaya dalam proses pelayanan publik (administrasi kependudukan)
Selain ketersedian informasi yang menjadi faktor terciptanya transparansi dalam proses pelayanan, ada pula faktor lain yang mendukung yakni adanya kejelasan  tentang  kewajiban  /  syarat-syarat,  hak,  dan  biaya    dalam    proses pelayanan  publik  (administrasi  kependudukan).  Dalam  suatu  proses pelayanan  administrasi  kependudukan  harus  terdapat  kejelasan  mengenai persayaratan  dan  biaya  pelayanan,  dengan  demikian  masyarakat  tidak kebingungan  mengenai  kejelasan  persyaratan  dan  biaya,  sehingga  dapat meningkatkan  kualitas  pelayanan.  Berdasarkan  kegiatan  wawancara  yang peneliti  lakukan  bersama  Bapak  Firman  selaku  masyarakat  yang  sedang melakukan  pelayanan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Bekasi, beliau menyatakan bahwa:
“Saya  disini  sedang  membuat  E-KTP,  dalam  persyaratan  untuk membuat  EKTP  sudah  cukup  jelas,  akan  tetapi  mengenai persyaratan  pelayanan  yang lain, saya tidak melihat, yang saya lihat  hanya  beberapa  persyaratan  pelayanan  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  seperti  informasi  tentang persyaratan Akta kematian, Akta perkawinan, Akta perceraian.”
Selanjutnya kegiatan wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak  Dede Hartono selaku masyarakat yang sedang melakukan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi beliau menyatakan bahwa:
“Disini saya sedang melakukan pembuatan dokumen kepindahan  penduduk.  Mengenai  persyaratan  kepindahan penduduk itu sudah cukup jelas, namun mengenai persyaratan yang  lain  saya  tidak  mengetahuinya,  tapi  yang  saya  lihat  disini ada  beberapa  persyaratan  yang  terpampang  jelas  di  papan informasi.  Namun  mengenai  biaya,  untuk  mengurus  dokumen kepindahan penduduk gratis, mungkin untuk yang lainnya pun gratis.  Sejauh  ini  saya  sebagai  masyarakat  pendatang  kurang puas dengan keadaan pelayanan di DISDUKCAPIL.”
Selanjutnya kegiatan wawancara yang peneliti lakukan  bersama  Bapak  Agil
selaku pak RT Desa Sukadanau, beliau menyatakan bahwa:
“Menurut  saya  mengenai  persyaratan  Pelayanan    Administrasi Kependudukan  sudah  cukup  baik,  terlihat  adanya  sosialisasi yang    dilakukan  ditingkat  kecamatan  kepada  masyarakat  oleh wakil  dari  Dinas  yang  ditugaskan  di  Kecamatan  (WARPIL) Warung  Pencatatan  Sipil.  Mengenai  biaya  disini  sudah  gratis, namun  ada  beberapa  oknum  yang  mawarkan  jasa  kepada masyarakat untuk  memperermudah  pelayanan secara instan.”
Kejelasan  persyaratan  dan  biaya  yang  berada  di  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  sudah  cukup  jelas  terutama  persyaratan  mengenai  E- KTP  dan  kartu  keluarga,  namun    ketika    melakukan    wawancara    dengan masyarakat  mengenai  persyaratan  dokumen  yang  lain    nya    masyarakat tidak  begitu  mengetahui  persyaratannya.  Dalam  hal  biaya  di  lapangan memang  sudah  gratis  namun  masih  ada  oknum-oknum  yang  menawarkan jasa  nya  untuk  mempermudah  pelayanan  dan  masyarakat  pun  harus mengeluarkan  uang  lebih    untuk  membayar  jasanya.  Kendala  mengenai transparansi dalam kejelasan persyaratan, adanya ketidaktahuan masyarakat  mengenai  persyaratan  yang  lainnya,  hal  tersebut  kurangnya perangkat  pendukung  seperti  pusat  informasi,  kurangnya  sosialisasi mengenai  website  DISDUKCAPIL,  iklan  layanan  masyarakat,  dan  media cetak.  Menurut  analisa  peneliti  dalam  proses  suatu  pelayanan,  kejelasan persyaratan itu sangat penting di  karenakan  dengan  kesibukan masyarakat dengan  urusannya,  seharusnya  Dinas  lebih  mengutamakan  mengenai kemudahan mengakses informasi mengenai persyaratan pelayanan administrasi  kependudukan,  dengan  demikian  ketika  masyarakat  ingin melakukan  pelayanan  tidak  perlu  bulak  balik  ke  Dinas  dikarenakan  tidak lengkapnya  berkas-  berkas  yang  di  gunakan  dalam  pelayanan.  Hal  tersebut dapat menghambat terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik.

## 3. Partisipasi
Partisipasi  merupakan  sendi  pembangunan  birokrasi  dalam  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  atau Good  Governance yang  akan  meningkatkan pemberdayaan  serta  kapasitas  masyarakat.  Sejalan  dengan  PP  Menpan Nomor 13 Tahun 2009 bahwa salah satu model untuk meningkatkan kualitas
layanan  publik  melalui  partisipasi  dengan  cara  menerima  pengaduan  dan keluhan  masyarakat  sebagai user layanan.  Dapat  dilihat  juga  pada keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan prisnip-prinsip Good Governance di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dalam  rencana  pemerintah, termasuk  pengawasan  dan  evaluasi.  Dalam  hal  ini  yakni  keterlibatan masyarakat  untuk  mengevaluasi  kinerja  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi.  Evaluasi  masyarakat  terhadap  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi mampu meningkatkan  kualiatas  pelayanan  publik.  Terwujudnya  pelaksanaan Good Governance di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  perlu  ada partisipasi  masyarakat  di  dalamnya,  sehingga  terjadi  sinergi  yang  baik kemudian  mampu  mendorong  lebih  berpartisipasinya  masyarakat  dalam mencapai tujuan bersama.
Selanjutnya  untuk  melihat  apakah  masyarakat  sudah  ikut  berperan dalam  mengevaluasi  kinerja  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan    Sipil Kabupaten  Bekasi mengenai pelaynana administrsi kependudukan, berhasil atau  tidak  dalam  pelaksanaannya  peneliti  menggunakan  indikator  sebagai berikut:  adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam  meningkatkan  kualitas  dan kuantitas (kritik dan saran) dalam proses pelayanan, melibatkan masyarakat dalam mengevaluasi  kualitas pelayanan. Adapun uraiannya sebagai berikut:

## a. Adanya Keterlibatan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas (Kritik Dan Saran) Dalam Proses Pelayanan
Keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pada suatu instansi pemerintahan  dapat  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Masyarakat Kabupaten  Bekasi  diharapkan  menjadi  masyarakat    yang    berguna, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintah, terutama pemerintahan  disini  yakni  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Bekasi. Keterlibatan masyarakat merupakan perwujudan riil Good Governance, masyarakat    semacam  ini  akan  solid  dan  berpartisipasi  aktif dalam  menentukan  berbagai  kebijakan  pemerintahan  terutama  masyarakat semacam  ini  juga  akan  menjalankan  fungsi  pengawasan  yang  efektif  dalam pelaksanaan  penyelenggaraan    pemerintahan,  dengan  demikian  fungsi masyarakat  dalam  mengevaluasi  pun    berjalan    dengan    baik.  Berdasarkan kegiatan  wawancara  yang  peneliti  lakukan  bersama    Bapak    Drs.  Robet Suwandi,  MM  selaku  Kepala  Bidang  Pemanfaatan  Data  dan  Inovasi
Pelayanan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi, beliau menyatakan bahwa:
“Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini dinas kependudukan  dan  pencatatan  sipil  itu  selalu  mengadakan sosialisasi,  sosialisasi  yang  kita  lakukan  selalu  berkaitan dengan  adminduk    (Administrasi    kependudukan)  itu  kepada masyarakat  di  Desa  maupun  Kecamatan  sehingga  mereka terwakili  seperti  Perangkat  Desa  nanti  akan  memberikan informasi  itu  kepada  masyarakat.  Jika  yang  dimksud  adalah masyarakat LSM atau  apapun namanya secara tidak langsung kami  pun  sudah,  dengan  pak  kadis  disampaikan  dan  di informasikan, artinya sebetulnya masyarakat pun tau bagaimana  teknik  atau  tatacara  pembuatan  atau  segala macamnya.  Semua  informasi  telah  kami  infomasikan  melalui materi  yang  disampaikan  dalam  rapat  ataupun  seminar  dan sebagainya.  Masyarakat  sejauhmana  dalam  hal  ini,  yaitu masyarakat dapat mengawasi jalannya pelaksanaan pembuatan E-KTP,  secara  tidak  langsung  masyarakat  yang    memilik kepentingan    sudah  ikut  andil  dalam  mengawasi  bagaimana pelaksanaan pelayanan ADPEK. Salah satu bentuk upaya dinas kependudukan  dan  pencatatan  sipl  dengan  adanya  website DISDUKCAPIL    dmana    masyaraktat    dapat  bertanya  dan mengomentari bagaiman disdukcapil melaksanakan kewenanganya dalam hal administrasi kependudukan.”
Selanjutnya kegiatan wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak  Rully Putra Pratama, S. IP selaku Staf Pelaksana Perencanaan  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, beliau menyatakan bahwa:
“Memang  masih  banyak  faktor  lain  yang  menyebabkan pelayanan  belum  maksimal  salah  satunya  SDM,  kalo  kita menyerahkan  kinerja  lebih  maksimal  di  lapangan  maka  kinerja di  Dinas  berkurang,  hal  ini  dapat  mempengaruhi  pada  laporan hasil  kinerja  yang  harus  di  sampaikan  kepada  pemimipin  yang disebut  LPPD,  LKIP(lakip).  Dengan  demikian  dari  pihak  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pun terkadang jemput bola dalam hal peleayanan kepada masyarakat. Mengenai melibatkan    masyarakat  dalam  mengevaluasi  dalam  hal  ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menyediakan website  untuk  menyampaikan  keluh  kesah  masyarakat  melalui kolom  komentar  yang  berada  di  website,  di  website  juga terdapat  No  telepon  bagi  masyarakat  menyampaikan  keluh kesahnya  dengan  berbicara  langsung  dengan  Staf    Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil.”
Selanjutnya kegiatan wawancara yang peneliti lakukan bersama  bapak  Dede Hartono selaku masyarakat yang sedang melakukan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi beliau menyatakan bahwa:
“Menurut  saya,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil kurang    begitu  aktif  untuk  melibatkan  masyarakat  dalam mengevaluasi  dinas  itu  sendiri,  baik  dalam  segi  pelayanan ataupun  sarana  yang  disediakan  walaupun  di  pintu  pelayanan terdapat  kotak  kritik  dan  saran  ada  juga  kolom  komentar  pada wabset  itu  tidak  berpengaruh  besar,  karena  kurangnya sosoialisasi  terkait  wabsate  tersebut,  kebanyakan  orang-orang yang    datang    hanya    untuk  kepentingannya  masing-masing, tanpa  memperdulikan  kinerja  dinas  kependudukan  dan pencatatan  sipil,  mungkin  masyarakat  juga  merasa  enggan untuk  menulis  atau  berkomentar  tentang  pelayanan  dinas kepenudukan  dan  pencatatan  sipil  walaupun  beberapa  orang pasti  menggerutu  atau  mengeluh  dan  kecewa  terhadap pelayanannya.”
Masih  kurangnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  memberikan  keritik dan  saran  guna  meningkatkan  kualitas  pelayanan,  hal  tersebut  peneliti melihat  dari  ketidakadaan  masyarakat  yang  memasukan  surat  ke  kotak saran  mengenai  keluhan  atau  aspirasi  masyarakat  untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan.  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Bekasi  telah  berupaya  melibatkan  masarakat  dalam  memberikan  kritik  dan saran  atau  mengenai  keluhan  masyarakat  dalam  proses  pelayanan,  hal tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  kotak  saran  dan  website  DISDUKCAPIL dimana  dalam  websitenya  terdapat  kolom  komentar  untuk  masyarakat menyampaikan keluhannya.
Akan tetapi masih banyak masyarakat yang apatis dalam memberikan saran atau kritik bagi pemerintahan. Keterlibatan masyarakat sangat penting bagi  pemerintah  guna  tetap  pemerintah  meningkatkan  kualitas  pelayanan dan  guna  menciptakan  sinergi  atau  kerjasama    antara    masyarakat  dan pemerintah  dalam  roda  pemerintahan,  dalam  hal  ini  peneliti  menganalisa bahwa  kurangnya  partisipasi  masyarakat  disebabkan  oleh  kurangnya sosialisasi  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  mengenai  bagaiman masyarakat  mengkritiki  atau  memberi  saran  bagi  pemerintah,  terutama sosialisasi  mengenai  website  DISDUKCAPIL,  melihat  dengan  keadaan sekarang  masyarakat  dapat  mengakses  mudah  website-website  seharusnya
masyarakat  dengan  mudah  mengakses  website  DISDUKCAPIL  guna memberikan  saran  dan  kritik  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b. Melibatkan Masyarakat Dalam Mengevaluasi Kualitas Pelayanan
Keterlibatan  masyarakat  dalam  mengevaluasi  pelayanan  sangat  penting mengingat  bahwa  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  perlu  ada  nya evaluasi  dari  masyarakat  itu  sendiri  yang  menjadi  objek    pelayanan. Keterlibatan    masyarakat  dalam  mengevaluasi  kinerja  pemerintah  itu  dapat melalui  organisasi  atau  langsung  berpartisipasi  dalam  mengevaluasi  melalui sarana yang sudah di sediakan oleh pihak terkait yakni Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi.  Dalam  keikutsertaan  masyarakat dalam  mengevaluasi  kinerja  pemerintah  secara  tidak  langsung  masyarakat mendorong  terwujudnya  pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan kegiatan wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  bapak  Firman  selaku  masyarakat yang  sedang  melakukan  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi  beliau    menyatakan bahwa:
“Masyarakat  tidak  merasa  dilibatkan  dalam  mengevaluasi kinerja,    tapi  sarana  seperti  kotak  saran  itu  tersedia,  namun saya  bingung  bagaimana  mengevaluasi  kinerja  tanpa  diberikan kertas  questioner,  tidak  seperti  ditempat  pelayanan  swasta, dimana masyarakat disarankan untuk  meng- klik tulisan puas dan tidak puas dilayar LCD.”
Selanjutnya kegiatan wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak agil selaku pak RT 006 di Desa Sukadanau beliau menyatakan bahwa:
“Menurut  saya  selaku  tokoh  masyarakat  dan  juga  abdi masyarakat yang sering membantu masyarakat dalam mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan seperti: mengurus  surat  KK,  pembuatan  E-KTP,  surat  keterangan pindah  dan  sebagainya.  Dari  sisi  peran  dinas  kependudukan dan pencatatan sipil melibatkan masyarakat dalam mengevaluasi    kinerja  itu  belum  terlihat  nyata  atau  berjalan dengan  baik.  Dilihat  dengan  tidak  memadai  faktor  pendukung guna  masyarakat  dalam  mengevaluasi  sperti:  adanya  kotak saran  namun  tidak  ada  kertas  yang  disediakan  untuk mengkritik  atau  memberikan  saran  bagi  kinerja  pemerintah. Hal    yang  belum  maksima  ini  berdampak  terhadap  partsipasi masyarakat  dengan  demikian  sifat  apatis  pun  muncul  di masyarakat. Hal tersebut dapat berdampak terhadap berjalanya hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.”
Berdasarkan kegiatan wawancara yang peneliti lakukan dengan  Bapak  Yaya Sutarya  selaku  Kasi  Administrasi  Kependudukan    Kecamatan    Setu Kabupaten Bekasi, beliau menyatakan bahwa:
“Selaku  aparatur  pemerintah  kami  selalu  berpatisipasi  dalam penyelenggaraan dimana selaku penyelenggara pemerintah kami dituntut  untuk  selalu  melakukan  pekerjaan  kami  dengan  baik. Penerapan  prinsip  partisipasi  berarti  bahwa  baik  dalam  proses perumusan  kebijakan,  pelaksanan  maupun  implementasinya telah  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  melibatkan berbagai user / kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan  prinsip Good  Governance di  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah berjalan dengan baik.”
Prinsip  partisipasi  adalah  kurangnya  ketersediaan  sarana,  kurangnya sosialisasi  kepada  masyarakat  bagaimana  masyarakat  dapat  mengevaluasi kinerja  aparatur  dalam  memberikan  pelayanan.  Berdasarkan  hasil wawancara  yang  peneliti  lakukan  terkait  dengan  keterlibatan  masyarakat dalam  mengevaluasi  kualitas  pelayanan  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi,  bahwa  dalam  pelaksanaan  prinsip partisipasi di lapangan dari Dinas sudah melaksanakan terutama partisipasi dari  tingkat  Kecamatan  dan  Desa.  Dalam  pelaksanannya  telah  secara langsung maupun tidak langsung melibatkan berbagai user / kelompok dalam masyarakat.  Namun  dalam  hal  ini  pun  masyarakat  sebagai user pelayanan merasakan  tidak  maksimalnya  Dinas  dalam  penyediaan  sarana  untuk masyarakat menyampaikan keluhan nya. Hasil analisa peneliti bahwa kurang nya pertanggungjwaban dinas dalam memberikan pelayanan terutama dalam sarana  evaluasi.  Dengan    tidak  adanya  keterlibatan  atau  partisipasi  nya masyarakat dapat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, dan masyarakat pun akan semakin apatis terhadap pemerintah itu sendiri.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dengan mengumpulkan  data-data  berupa  observasi  dan  wawancara,  kemudian menganalisi data sesuai dengan aktivitas yang telah ditentukan dan menguji keabsahan data yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya sehingga dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  mengenai  pelaksanaan  prinsip-prinsip Good  Governance dalam  meningkatkan  kualitas  pelayana  administrasi kependudukan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten

## Bekasi, sebagai berikut:
1. Melihat  dari  akuntabiliatas  belum  mendukung  terwujudnya pelaksanaan Good  Governance ,  dilihat  dari  kesesuaian  antar pelaksanaan  dengan  standar  operasional  yang  belum  maksimal, dan juga  ketidak  pastian  waktu dalam proses pelayanan, akan tetapi  dari  segi  kewajiban  dalam  melaksanakan  tupoksi  nya sudah  berjalan  cukup  baik.  Namun  juga  ada  beberapa  faktor yang  menjadi  penghambat  pelaksanaan  pelayanan  tepat  waktu dan dalam pelaksanaan nya sesuai dengan SOP yakni: peralatan dalam  pelayanan  sudah  terlalu  tua  dan  jaringan  yang  sering bermasalah.
2. Melihat  dari  transparans  belum  mendukung  terwujudnya pelaksanaan Good  Governance ,  karena  ketersediaan  informasi yang  kurang  memadai  sehingga  timbul  ketidakjelasan  mengenai persyaratan pelayanan administrasi kependudukan.
3. Melihat  dari  partisipasi  belum  mendukung    terwujudnya pelaksanaan    Good  Governance,  dilihat  dari  keterlibatan masyarakat  dalam  mengevaluasi  pelayanan,  dan  keterlibatan masyaratak dalam  meningkatkan kualiatas dan kuantitas masih belum berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Dwiyanto,  Agus.  2014. Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan Publik. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
Imam,  Suprayogo,  Tabroni,  2001. Metodologi  Penelitian  Sosial-Agama, Bandung: Remaja
Ndraha,  Talizuduhu.2010. Metodologi  Ilmu  Pemerintahan.  Jakarta: Rineka Cipta.  Nurdin,  Usman.  2002. Konteks  Implementasi  Berbasi  Kurikulum. Bandung: CV Sinar Baru.
Santoso,  Panjdi.  2012. Administrasi  Publik  (Teori  Dan  Aplikasi  Good Governance). Bandung: PT Refika Aditama.
Sedarmayanti.  2009. Reformasi  administrasi  Publik,  Reformasi  Birokrasi,  Dan Kepemimpinan  Masa  Depan  (Mewujudkan  Pelayanan  Prima  dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: PT Refika Aditama.
Sedarmayanti.  2004. Good  Governance  (Kepemerintahan  Yang  Baik)  Bagian Kedua . Bandung: Mandar Maju.
Sedarmayanti.  2012. Good  Governance  (Kepemerintahan  Yang  Baik)  Bagian Pertama Edisi Revisi . Bandung: Mandar Maju.
Sedarmayanti. 2007. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate  Governance  (Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik). Bandung: Mandar Maju.
Sugiyono.  2017. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.
Bandung: Alfabeta.
Syafiie, Inu Kencana. 2015. Ilmu Pemerintahah. Jakarata: Bumi Aksara.

## Dokumen:
Peraturan  Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7  Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2000  Tentang  Pendidikan  Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Apartur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Strandar Pelayanan
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2003  Tentang  Pedoman  Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan  Bupati  Nomor  63  Tahun  2016  Tentang  Tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinsa
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.