## Kebijakan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 8 Dan 71 dalam Laporan Keuangan CV.SKU Masa dan Pasca Pandemi Covid-19
Endah Sulistyowati 1 , Agung Kristiawan 2 , Lydia Setyawardani 3 , Mega Arisia Dewi 4* 1,2,3,4) Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya, Indonesia
1) endahsulistyowati@stiesia.ac.id , 2) agungkristiawan@stiesia.ac.id ,
3) lydiasetyawardani@stiesia.ac.id , 4) megaarisiadewi@stiesia.ac.id
*Corresponding Author Diajukan : 26 Mei 2023 Disetujui : 30 Mei 2023 Dipublikasi : 1 Juli 2023

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  and  evaluate  PSAK  number  55  to  switch  to  follow  the  policy  of implementing  PSAK  number  8  and  71.  Financial  instruments  required  by  the  IAI  Accounting Standards  Board  are  effective  as  of  January  1,  2020  which  have  not  been  practiced  in  the preparation of 2021 CV. SKU’s Financial Statements. Descriptive comparative qualitative study. Trading companies must leave and return from Umrah and Hajj. Data collecting via observing, interviewing, and documenting informants. According to conversations with CV.SKU's accounting and receivables administration department, its financial statements have not implemented the new policy and are still in compliance with PSAK number 55 taxable. Recalculating fair value data for financial  statements  is  offered  as  a  unit  of  study  from  literature  books  and  journals  of  earlier researchers,  paying  attention  to  PSAK  standards  number  8  and  71  financial  instruments.  The results showed that applying PSAK number 8 and 71 to the statement of financial position account resulted in a reserve account for receivables losses, deferred tax asset accounts, decreased retained profit,  and  decreased  CV.  SKU  assets.  The  impairment  loss  reserve  appears  as  an  accounts receivable  loss  expenditure  account  in the  income  statement, creating  a  deferred  tax  advantage account. Financial statements prepared according to IAI Financial Accounting Standards Board requirements are presented properly.
Keywords: Financial Statements, Implementation, Policy, Preparation

## PENDAHULUAN
Perkembangan  jaman  milenial  dunia  bisnis  modern  mengalami  kemajuan  pesat  diiringi dengan persaingan yang semakin ketat dalam menghadapi tantangan jaman dan banyak kemudahan diberikan  kepada  konsumen.  Cara  lazim  perusahaan  dengan  melakukan  penjualan  secara  kredit menimbulkan akun piutang menjadi membengkak. Peran perencanaan keuangan menjadi penting. Menurut  Kieso  et.  al  (2018),  laporan  keuangan  merupakan  salah  satu  alat  untuk  memberikan informasi keuangan kepada penggunanya baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Agar informasi laporan keuangan dapat diterima oleh semua pihak, maka disusunlah pedoman Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Menurut Indonesia (2018, 2020), di Indonesia SAK ditetapkan oleh Lembaga  Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (DSAK  IAI).  Standar Akuntansi di Indonesia saat ini belum menggunakan secara penuh Standar Akuntansi Internasional atau International  Financial  Reporting  Standards (IFRS).  Standar  akuntansi  di  Indonesia  yang berlaku saat ini mengacu pada USGAAP ( United State Generally Accepted Accounting Standard ). Pada  saat  ini  beberapa  PSAK  sudah  mengadopsi  IFRS  yang  sifatnya  belum  menyeluruh. Kalajanti (2020) menjelaskan bahwa PSAK 71: Instrumen Keuangan merupakan adopsi dari IFRS 9: Financial  Instrument yang  dikembangkan  oleh  Dewan  Standar  Akuntansi  Internasional ( International Accounting Standards Board /IASB) menggantikan PSAK 55: Instrumen Keuangan
–  Pengakuan  dan  Pengukuran.  PSAK  71  mengatur  pengklasifikasian  dan  pengukuran  aset keuangan,  penurunan  nilai  dan  lindung  nilai.  Aspek  lain  dari  PSAK  55,  seperti  ruang  lingkup, pengakuan, dan penghentian pengakuan aset keuangan, masih tetap dipertahankan dengan hanya sedikit modifikasi.
PSAK 71 menggantikan model berbasis aturan ( rules based model ) dalam PSAK 55 dengan pendekatan yang mendasarkan klasifikasi dan pengukuran pada model bisnis suatu entitas, dan arus kas yang terkait dengan setiap aset keuangan. Pendekatan yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1) PSAK 55 menghilangkan kategori dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang dan tersedia untuk dijual. Sebaliknya, PSAK 71 memperkenalkan dua kategori klasifikasi: biaya  perolehan  diamortisasi  dan  nilai  wajar  melalui  pendapatan  komprehensif  lain  untuk menyertai nilai wajar melalui laba rugi; 2) PSAK 55 menghilangkan persyaratan untuk mencatat secara  terpisah  (yaitu,  kontrak  hibrida)  derivatif  melekat  dalam  aset  keuangan.  Namun,  konsep derivatif melekat tetap dipakai untuk liabilitas keuangan dan untuk aset non-keuangan (PSAK 55 paragraf 11); 3) PSAK 55 menghilangkan pengecualian terbatas untuk mengukur instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif pada biaya perolehan dan bukan pada nilai wajar, dalam keadaan  langka  di  saat  kisaran  pengukuran  nilai  wajar  yang  realistis  adalah  signifikan  dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara rasional (PSAK 55 paragraf 18).
Dewan Standar Akuntansi Keuangan mewajibkan bahwa PSAK 71 untuk diberlakukan efektif tanggal 1 Januari 2020. Berlakunya PSAK 71, 72, dan 73 yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia untuk tahun buku yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2020, maka seluruh Perusahaan yang menerapkan PSAK 55 wajib menerapkan PSAK 71 dalam  pencatatan  transaksi  terkait  dalam  periode  pelaporan  tahun  2020.  Perusahaan  yang beroperasi  di  Indonesia  sebelumnya  mengakui  perubahan  nilai  berdasarkan  ketika  terjadinya kerugian, kini wajib menyusun atas pencadangan kerugian di awal berdasarkan perkiraan nilai masa depan ( Present Value ).
CV. SKU bergerak di bidang perdagangan oleh-oleh pulang umroh dan haji yang berlokasi di Surakarta  dalam  pelaporan  keuangannya  sudah  menerapkan  standar  sesuai  PSAK  berlaku  di Indonesia.  Sebelumnya  pelaporan  masih  menggunakan  PSAK  55,  mengakui  penurunan  nilai piutang ketika terjadi kerugian atas gagal bayar dari debitur dan selama pandemi Covid 19 menurut informasi piutang usahanya sudah mencapai lebih satu milyar.
Berdampingan  dengan  perkembangan  situasi  pandemi  covid  19,  Dewan  Standar  Akuntansi Keuangan  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (DSAK  IAI)  menyadari  tentang  ketidakpastian  yang dihasilkan dari pandemi dapat secara signifikan mempengaruhi pertimbangan ( judgement ) entitas dalam menyusun laporan keuangan. DSAK IAI memutuskan untuk menerbitkan publikasi sebagai petunjuk  ( guidance )  bagi  entitas  bisnis  dalam  mengaplikasikan  Standar  Akuntansi  Keuangan (SAK)  yang  berbasis  prinsip memberikan  ruang  bagi  entitas  dalam menggunakan  pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan akuntansi yang timbul akibat pandemi covid 19. Masalah yang timbul adalah bagaimana kebijakan penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 8 dan 71 dalam penyusunan laporan keuangan CV. SKU pada masa dan pasca pandemi Covid 19. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  agar  perusahaan  dapat  melaksanakan  kewajiban  dan  keharusan  yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI dalam transisi atas perubahan penerapan akuntansi dari PSAK nomor 55 diganti PSAK nomor 8 dan 71. Untuk menganalisis, memahami dampak  dari  penerapan  PSAK  nomor  8  dan  71  dalam  penyajian  laporan  posisi  keuangan  dan laporan laba rugi perusahaan.

## STUDI LITERATUR
Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 55 revisi tahun 2011. PSAK 55 mengenai instrumen keuangan yaitu pengakuan dan pengukuran.  Revisi  PSAK  55  adalah  hasil  dari  mengadopsi  seluruh  ketentuan  dalam  IAS  39 mengenai Recognition and Measurement of Financial Instrument . Dengan diterbitkannya PSAK 55 ini diharapkan terciptanya proses harmonisasi penyusunan dan analisis laporan keuangan.
Berdasarkan  PSAK  55  paragraf  66  (2018:PSAK  No.55),  kerugian  penurunan  nilai  terjadi pada saat kelompok aset keuangan diturunkan nilainya. Jika terjadi bukti objektif dari penurunan nilai  tersebut  akibat  dari  satu  atau  lebih  peristiwa  setelah  pengakuan  awal  dan  peristiwa  yang
merugikan  tersebut  berdampak  pada  arus  kas  masa  depan  maka  perusahaan  sudah  mengalami penurunan nilai pada kelompok aset keuangannya.
Berdasarkan  PSAK  71  pada  paragraf  4 (2020:  PSAK  No.71),  secara  umum  ada  beberapa jenis  instrumen  keuangan  yang  tersaji  di  laporan  posisi  keuangan  dari  perusahaan  yang  ada  di Indonesia. Hal ini berarti bahwa PSAK 71 dapat memberi dampak cukup luas bagi beragam entitas. Menurut Widodo (2013) dan Witjaksono (2017), PSAK 71 pada dasarnya menggantikan PSAK 55 yang mencakup tiga hal utama adalah klasifikasi dan pengukuran; Penurunan nilai; dan Akuntansi lindung nilai. Penjelasan Kalajanti (2020), dua hal pertama dapat dipastikan akan mempengaruhi seluruh perusahaan karena bersifat wajib ( mandatory ) diterapkan untuk instrumen keuangan yang dikuasai, sedangkan akuntansi lindung nilai hanya berdampak bagi mereka yang memiliki intensi untuk menggunakannya.
Berdasarkan PSAK 71 paragraf 5 diperkenalkan model penurunan nilai baru, yaitu  model penurunan  nilai  kerugian  ekspektasian  –  dalam  mengakui  kerugian  penurunan  nilai  dari  aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi ( amortized cost ) maupun nilai wajarnya melalui  penghasilan  komprehensif  lain  ( Fair  Value  through  Other  Comprehensive Income /FVOCI). Model ini didasarkan pada dasar pemikiran bahwa pada saat awal aset keuangan diakui,  entitas  harus  menentukan  dan  membukukan  berapa  kerugian  yang  diperkirakan  akan diderita  entitas  atas  instrumen tersebut. Model  berisi  pendekatan  3 (tiga)  tahap yang  didasarkan pada perubahan kualitas kredit aset keuangan sejak pengakuan awal. Berdasarkan paragraf 1 PSAK 8, tujuan dari ditetapkannya standar ini adalah untuk menentukan: 1) Kapan entitas menyesuaikan laporan keuangannya untuk peristiwa setelah periode pelaporan dan 2) Pengungkapan yang dibuat entitas  tentang  tanggal  laporan  keuangan  diotorisasi  untuk  terbit  dan  peristiwa  setelah  periode pelaporan.
Pernyataan  ini  juga  mensyaratkan  bahwa  entitas  tidak  boleh  menyusun  laporan  keuangan atas  dasar  kelangsungan  usaha  jika  peristiwa  setelah  periode  pelaporan mengindikasikan  bahwa penerapan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat. Berdasarkan paragraf 2 PSAK 8, ruang lingkup dari PSAK 8 diterapkan dalam akuntansi untuk, dan pengungkapan atas, peristiwa setelah periode pelaporan.
Menurut  Martani  et  al  (2018),  PSAK  46  adalah  PSAK  yang  mengatur  bagaimana  entitas melaporkan  pajak  penghasilan  dalam  laporan  keuangan  baik  untuk  laporan  posisi  keuangan maupun  laporan  laba  rugi  dan  penghasilan  komprehensif  lain.  Seringkali  praktisi  akuntan meremehkan  keberadaan  informasi  pajak  dalam  laporan  keuangan  yang  beranggapan  antara administrasi perpajakan dengan akuntansi tidak memiliki kaitan PSAK 46 menggunakan konsep akrual  dalam  mengakui  beban  aset  dan  kewajiban  perpajakan.  Setiap  penghasilan  menurut akuntansi harus tetap diperhitungkan dampak pajak yang harus dibayarkan di masa akan datang atau  telah  dibayarkan  pada  masa  sekarang.  Hal  tersebut  menimbulkan  istilah  aset  dan  pajak tangguhan.
Menurut Johannes et al (2014), koreksi fiskal dilakukan oleh pihak fiscus hanya bertujuan untuk  mencari  laba  fiskal.  Sedangkan  menurut  akuntansi  perbedaan  pajak  dihitung  dari  laba akuntansi. Laba fiskal harus dicatat sebagai bentuk pertanggungjawaban konsekuensi pajak telah diakui  sebelum  dilakukan  koreksi  fiskal.  Untuk  menjembatani  peraturan  perpajakan  dengan ketentuan akuntansi IAI menerbitkan PSAK 46 tentang akuntansi pajak penghasilan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan perusahaan harus mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak tidak hanya pada periode berjalan, tetapi juga pada periode mendatang dengan mengakui aset atau kewajiban pajak tangguhan. Dari penelitian Febriati (2013), Proses pengakuan CKPN dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur menggunakan suku bunga efektif awal instrumen dan juga telah mempertimbangkan seluruh prosedur pinjaman yang  diberikan.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  telah  sesuai  dengan  PSAK  yang  telah  menjadi acuan  penelitian  tersebut.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  Kusmala  (2014)  pada  bagian  laporan posisi  keuangan  membuktikan  adanya  akun  aset  pajak  tangguhan  yang  timbul  dari  perbedaan temporer  yang  menyebabkan  koreksi  fiskal  positif  berpengaruh  pada  bertambahnya  nilai  laba sebelum pajak penghasilan. Sedangkan akun liabilitas pajak tangguhan timbul dari adanya koreksi fiskal negatif berpengaruh pada berkurangnya nilai laba sebelum pajak penghasilan. Pada bagian laporan laba rugi adanya beban pajak penghasilan yang timbul dari hasil beban pajak kini ditambah
dengan beban pajak tangguhan. Penerapan PSAK 46 pada 3 (tiga) perusahaan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam penyajian laporan keuangan.
Penelitian  Witjaksono.  A  (2018)  juga    menghasilkan  kesimpulan  terdapat  kesamaan perlakuan  kredit menurut PSAK  55  dan  PSAK  71 dalam  rumus  Expected  Loss  (EL) meliputi  3 parameter Probability of Default (PD), Exposure at Default (EAD) dan Loss Given Default (LGD). Dan  terdapat  perbedaan  fundamental  perlakuan  kredit  antara  PSAK  55  dan  PSAK  71  dalam pembentukan  Cadangan  Kerugian  Penurunan  Nilai  (CKPN)  pada  tanggal  laporan  keuangan. Sedangkan  PSAK  71  mensyaratkan  Bank  menghitung  CKPN  awal  pengakuan  kredit.  Untuk Probability of Default (PD) PSAK 55 menggunakan pendekatan Point In Time (PIT), PSAK 71 menggunakan  pendekatan Trough  the  Cycle (TTC), Probability  of  Default (PD)  akan  berubah sesuai  pergerakan  dari  Bank  dalam  siklus  ekonomi  sementara  dan Probability  of  Default (PD) menurut  Bank  Sentral  akan  kurang  memiliki  kepekaan  terhadap  perubahan  kondisi  ekonomi (Wondal  et  al,  2015  dan  Pongilatan  et  al,  2021).  Sedangkan  Ilat  et.al  (2020)  dari  penelitiannya menunjukkan PT. Sarana Sulut Ventura Manado menggunakan metode perhitungan CKPN secara individu dan kolektif. Ada perbedaan menurut PSAK 55 CKPN kewajiban pencadangan muncul apabila  terjadi  peristiwa  yang  mengakibatkan  dari  diakuinya  gagal  bayar,  sedangkan  menurut PSAK 71 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dari diakuinya pada awal periode. Selain itu, Harum dan  Syamsuddin  (2021)  menunjukkan  bahwa  PT.  Adhi  Karya  (Persero)  Tbk  telah  menerapkan PSAK 46 tentang akuntansi penghasilan menimbulkan perbedaan sementara dan perbedaan yang akan  dikoreksi  dengan  menggunakan  pendekatan  neraca  dan  laba  rugi  komprehensif  lain menghasilkan beban dan pajak kini yang akan disajikan dalam laporan fiskal.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  kualitatif  deskriptif  dimana  responden  menjelaskan pendapat  sejujur-jujurnya  sesuai  dengan  pertanyaan  dari  peneliti,  memahami  dan  memberikan gambaran  pada  fenomena  yang  terjadi  (Jogiyanto,  2018;  Sidiq  et  al  ,2019;  dan  Arifin,  2021). Gambaran  dari  obyek  penelitian  meliputi  tempat  dan  waktu  penelitian  di  CV.  SKU.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  metode  observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan  satuan  kajian PSAK nomor 8 dan 71.
Menurut  Martani  et  al  (2018),  tingkat  penurunan  nilai  kolektif  dihitung  berdasarkan  data historis dengan metode pembebanan rata-rata ( average charge method s) dan metode roll rate untuk menghitung  probabilitas  piutang  pada  periode  saat  ini  akan  tetap  menjadi  piutang  pada  periode berikutnya.  Nilai roll  rate rata-rata  per  tahun  digunakan  untuk  menentukan  nilai  piutang  tidak tertagih untuk masing-masing umur piutang.
Rumus yang dikemukakan adalah sebagai berikut : 1. Untuk menghitung persentase rata-rata pergerakan piutang sebagai berikut :
% pergerakan piutang = umur piutang b bulan n+1
umur piutang a bulan n
2. Untuk menghitung tarif penyisihan dan nilai penyisihan
𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 = rata − rata umur piutang a x a+1 x a+n 𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡
dengan catatan tidak ada jaminan atas piutang tersebut akan tetapi pasti ada risiko jangka panjang ( loss given default ) menggunakan asumsi 100%.
Kalau ada jaminan atas piutang tersebut
% 𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 = nilai jaminan piutang nilai kontrak piutang
Setelah diperoleh persentase probability default dan apat dihitung tarif penyisihan atas nilai piutang usaha sesuai dengan nilai yang masih outstanding berdasarkan umur piutang.

## HASIL

## Penerapan PSAK 55 pada CV. SKU
Berdasarkan  penjelasan  dari  Ibu  Putri  ( Accountant  Intern CV.  SKU)  bahwa  proses akuntansi keuangan yang dilakukan oleh CV. SKU tediri dari 3 proses, yaitu:

## Proses perencanaan
CV. SKU tiap akhir tahun melakukan perencanaan untuk 1 tahun ke depan, yaitu penyusunan perencanaan omzet yang harus dicapai setahun ke depan, menyusun rencana strategi keuangan dan rencana budgeting/biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan setahun ke depan.

## Proses pengawasan
CV.  SKU  melakukan  proses  pengawasan/ audit yang  dilakukan  oleh  tim  audit  internal terhadap  sistem  dan  laporan  administrasi,  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  SOP  yang  telah ditetapkan apakah dilaksanakan atau tidak. Tim audit tersebut berasal dari tim finance maupun tim audit yang ada hubungan dengan finance , misalnya dari tim marketing bagian gudang dan lain-lain.

## Proses pelaporan
Proses pelaporan keuangan dilakukan tiap akhir bulan, baik dari laporan laba rugi maupun neraca.  Pelaporan keuangan juga dilakukan pada tiap akhir tahun berdasar rekap pelaporan setiap bulan dan juga tiap semester.
CV.  SKU  belum  melaksanakan  kebijakan  penerapan  PSAK  No.  8  dan  71  yang  sudah ditetapkan oleh DSAK IAI untuk dilaksanakan per 1 Januari 2020, terkait pencadangan piutang tak tertagih. Pencadangan piutang tak tertagih sudah ada dalam perencanaan, karena memang selalu ada piutang yang tak tertagih, walaupun selalu ada tempo piutang sebisanya terbayar sebelum 30 hari.  Apabila  setelah  30  hari  belum  terbayar,  CV.  SKU  melakukan  tindakan  penagihan  kepada pembeli yang bersangkutan.
Ada satu kejadian, seorang pelanggan/pembeli yang meninggal dunia sehingga mengalami kesulitan  untuk  melakukan  penagihan.  Pada  saat  itu  tetap  muncul  sebagai  hutang,  tapi  setelah disampaikan  ke  pimpinan,  ternyata  kemudian  ada  pihak  keluarga  yang  menyanggupi  untuk membayar sebagian. Sisa nya dianggap sebagai kerugian.
Pada laporan  keuangan  CV.  SKU  sudah  ada  akun  piutang  tak  tertagih/cadangan  kerugian piutang,  tapi  belum  dipraktekkan.  Sehingga  apabila  ada  piutang  yang  tidak  dapat  ditagih,  akan dimasukkan sebagai biaya kerugian.
Sedangkan penjelasan dari bagian administrasi piutang Ibu Mustika, selama pandemi CV. SKU banyak mengalami piutang tak tertagih. Hal itu disebabkan banyak pelanggan/pembeli yang membeli barang dari CV. SKU secara grosir tapi menjualnya secara eceran, sehingga pendapatan terbatas sehingga pelunasan hutangnya pun mengalami kesulitan. Selain itu karena pelanggan juga hanya membeli  barang-barang  dengan  jenis  dan merk  yang  terbatas,  sehingga  jumlah  penjualan juga semakin kecil.
Sistem penagihannya adalah (1) Jika memiliki piutang lebih besar dari Rp 10.000.000,- maka CV  SKU  memberikan  form  bagi  pembeli/pelanggan  dengan  tanda  tangan  di  atas  meterai  untuk kesanggupan  melunasi  piutang.  Apabila  sampai  jatuh  tempo  belum  bisa  melunasi,  maka  akan ditelpon  terlebih  dahulu  untuk  melihat  bagaimana  responnya.  Apabila  tidak  ada  respon  yang memuaskan,  maka  akan  didatangi  langsung  oleh  sales  dari  perusahaan  dan  (2)  Jika  memiliki piutang  kurang  dari  Rp  10.000.000,-  maka  piutang  akan  ditagih  langsung  lewat  telepon  atau didatangi langsung oleh sales.
Kategori  piutang  sulit  ditagih  adalah  (1)  Apabila  dibayar  sedikit  demi  sedikit  sampai melampaui  tanggal  jatuh  tempo  dan  (2)  Apabila  sampai  berbulan-bulan  tidak  dibayar.  Setelah ditagih baru dibayar dan tidak langsung dilunasi.
Berdasarkan penjelasan dari Ibu Putri dan Ibu Mustika intinya terkait penerapan PSAK 8 dan 71 instrumen keuangan CV. SKU belum melakukan penerapan standar keuangan yang baru tersebut masih menggunakan PSAK 55 selama masih taxable bahwa laporan keuangan CV. SKU sudah  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan.  Tetapi  belum  memenuhi  pasal  baru  yang  ditetapkan oleh  DSAK  IAI  pada  01  Januari  2020  adalah  PSAK  8  dan  71  Instrumen  keuangan  yang  akan menggantikan PSAK 55.

## Data Keuangan CV. SKU
Laporan keuangan dan laporan laba rugi yang telah disajikan pada latar belakang (Bab I)
Tabel 1. Laporan Posisi Keuangan Periode 31 Desember 2021 CV. SKU (Belum melaksanakan Penerapan) Aktiva (Rp) (Rp) Aktiva Lancar Kas dan setara kas 1.189.605.128,97 Piutang Usaha 1.951.967.563,33 Persediaan 4.382.004.487,16 Jumlah Aktiva Lancar 7.523.577.179,46 Aktiva Tidak Lancar Aktiva Tetap 390.258.140,22 Jumlah Aktiva Tidak Lancar 390.258.140,22 Jumlah Aktiva 7.913.835.319,68 Kewajiban dan Ekuitas Kewajiban Jangka Pendek Hutang Usaha 1.139.850.876,94 Jumlah Kewajiban 1.139.850.876,94 Ekuitas Modal yang disetor 5.892.265.064,98 Laba Ditahan 881.719.377,76 Jumlah Ekuitas 6.773.984.442,74 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 7.913.835.319,68
Tabel 2. Laporan Laba Rugi Periode 31 Desember 2021 CV. SKU (Belum melaksanakan penerapan)
(Rp) (Rp) Penjualan 24.236.467.661,09 Potongan Penjualan (28.290.728,57) Penjualan Bersih 24.208.176.932,52 Pendapatan Usaha Lain 3.894.447.540.83 Jumlah Pendapatan 28.102.624.473,35 Harga Pokok Penjualan (25.793.402.395,32) Laba Kotor 2.309.222.078,03 Beban Usaha (1.804.351.569,28) Laba Bersih sebelum pajak penghasilan 504.870.508,75 Beban PPH Final (18.488.120,40) Laba Bersih tahun berjalan 486.382.388,35

## Sumber : Data dari Internal Perusahaan
Tabel 3. Perhitungan Nilai Persentase Piutang Menurut Umur Piutang No. Umur Piutang Nilai Piutang % 1. Not Due (a) 183.570.782,00 9,40 2. 0-14 hari (b) 231.705.481,00 11,87 3. 15-30 hari (c) 130.970.597,50 6,71 4. 31-45 hari (d) 95.794.165,00 4,91 5. 46-60 hari (e) 59.493.032,83 3,07 6. Lebih dari 60 hari (f) 1.249.983.505,00 64,04 Total Saldo Piutang 31 Desember 2021 1.951.967.563,33 100
Sumber  : Data diolah, 2022
Tabel 4. Perhitungan Nilai Persentase Rata – Rata Menurut Pergerakan Umur Piutang
No. Umur Piutang Pergerakan Umur Piutang Nilai Piutang % Rata – Rata Umur Piutang 1 Not Due (a) - 183.570.782,00 - 2 0-14 hari (b) b/a 231.705.481,00 231.705.481 183.570.782 𝑥 100% = 126,22% 3 15-30 hari (c) c/b 130.970.597,50 130.970.597,50 231.705.481 𝑥 100% = 56,52% 4 31-45 hari (d) d/c 95.794.165,00 95.794.165 130.970.597,50 𝑥 100% = 73,11% 5 46-60 hari (e) e/d 59.943.032,83 59.943.032,83 95.794.165 𝑥 100% = 62,57% 6 Lebih dari 60 hari (f) f 1.249.983.505,00 1.249.983.505 1.249.983.505 𝑥 100% = 100%

## Sumber : Data diolah, 2022
Tabel 5. Perhitungan Tarif Penyisihan dan Nilai Penyisihan Berdasarkan PSAK 71 No Umur Piutang % Nilai Piutang % Rata- Rata Umur Piutang Probalitas Default (PD) Loss Given Default (LGD) Tarif Penyisihan Nilai Outstanding Nilai Penyisihan a Not Due 9,40 - 0,00 100% 0,00% - - b 0-14 hari 11,87 126,22 0,01 100% 1,26% 231.705.481,00  2.919.489,06 c 15-30 hari 6,71 56,52 0,0015 100% 0,85% 130.970.597,50  1.113.250,08 d 31-45 hari 4,91 73,11 0,020 100% 1,46% 95.794.165,00  1.398.594,81 e 46-60 hari 3,07 62,57 0,0025 100% 1,56% 59.943.032,83 935.111,31 f Lebih dari 60 hari (f) 64,04 100 - 100% 100% - - Jumlah Nilai Penyisihan 100 6.366.445,26
Tabel 6. Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 8 dan 71 CV. SKU
Laporan Posisi Keuangan (setelah penerapan) Akun PSAK 55 31 Desember 2021 Pengaruh Penerapan PSAK 8 dan 71 PSAK 8 dan 71 1 Januari 2022 Aktiva Aktiva Lancar Kas dan Setara Kas 1.189.605.128,97 1.189.605.128,97 Piutang Usaha 1.951.967.563,33 1.951.967.563,33 Cadangan / Penyisihan Kerugian Piutang (6.366.445,26) (6.366.445,26) Persediaan 4.382.004.487,16 4.382.004.487,16 Jumlah Aktiva Lancar 7.523.577.179,46 7.517.210.734,20 Aktiva Tidak Lancar Aktiva Tetap 390.258.140,22 390.258.140,22 Jumlah Aktiva Tidak Lancar 390.258.140,22 390.258.140,22 Aktiva Pajak Tangguhan - 1.591.611,32 1.591.611,32 Jumlah Aktiva 7.913.835.319,68 7.909.060.485,74 Kewajiban dan Ekuitas Kewajiban Jangka Pendek Hutang Usaha 1.139.850.876,94 1.139.850.876,94 Jumlah Kewajiban 1.139.850.876,94 1.139.850.876,94 Ekuitas Modal yang disetor 5.892.265.064,98 5.892.265.064,98 Laba Ditahan (Saldo Laba) 881.719.377,76 (4.774.833,94) 876.944.543,82 Jumlah Ekuitas 6.773.984.442,74 6.769.209.608,80 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 7.913.835.319,68 7.909.060.485,74
Sumber : Data diolah, 2022
Tabel 7. Penyajian Laporan Laba Rugi Berdasarkan PSAK 8 dan 71 CV. SKU Laporan Laba Rugi (setelah penerapan)
Akun PSAK 55 31 Desember 2021 Pengaruh Penerapan PSAK 8 dan 71 PSAK 8 dan 71 1 Januari 2022 Laba Rugi Penjualan 24.236.467.661,09 24.236.467.661,09 Potongan Penjualan (28.290.728,57) (28.290.728,57) Penjualan Bersih 24.208.176.932,52 24.208.176.932,52 Pendapatan Usaha Lain 3.894.447.540.83 3.894.447.540,83 Jumlah Pendapatan 28.102.624.473,35 28.102.624.473,35 Harga Pokok Penjualan (25.793.402.395,32) (25.793.402.395,32) Laba Kotor 2.309.222.078,03 2.309.222.078,03 Beban Usaha (1.804.351.569,28) (1.804.351.569,28) Beban Kerugian Piutang - (6.366.445,26) (6.366.445,26) Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan 504.870.508,75 498.504.063,49 Beban Pajak Penghasilan Beban PPH Final (18.488.120,40) (18.488.120,40) Pajak Tangguhan - 1.591.611,32 1.591.611,32 Laba Bersih Tahun Berjalan 486.382.388,35 481.607.554,41
Sumber : Data diolah, 2022

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Penerapan PSAK 8 dan 71
Nilai  penyisihan  yang  dicadangkan  atas  piutang  usaha  CV  SKU  senilai  Rp.  6.366.445,26 perlu dibuat jurnal sesuai yang diwajibkan PSAK 8 dan 71 sebagai berikut :
Beban Kerugian Piutang
Rp. 6.366.445,26
Cadangan / Penyisihan Kerugian Piutang
Rp. 6.366.445,26
Berdasarkan keputusan Dewan Standaar Akuntansi IAI dalam sosialisasi umum PSAK 71 atas  penerapannya  yang  berlaku  efektif  Januari  2020.  Tetapi  CV.  SKU  baru mau  melaksanakan pencadangan untuk tahun 2021 dapat diaplikasikan melalui modified retrospektif dengan membuat jurnal ke saldo laba awal tahun 2022. Selanjutnya agar perusahaan menerapkan PSAK 8 dan 71 tidak perlu melakukan restated laporan keuangan tahun 2021. Atas dasar keputusan tersebut CV. SKU dapat mencadangkan penyisihan dengan jurnal sebagai berikut :
Saldo Laba Awal Tahun
Rp. 6.366.445,26
Cadangan / Penyisihan Kerugian Piutang
Rp. 6.366.445,26
Pada aspek perpajakan atas penerapan PSAK 8 dan 71 menimbulkan pajak tangguhan karena perbedaan pengakuan antara akuntansi fiskal dan akuntansi komersil. Menurut fiskal beban atas pencadangan  penyisihan  tersebut  masuk  dalam  kelompok  koreksi  fiskal  positif.  Tarif  yang digunakan  dalam  menghitung  pajak  tangguhan  25%  dari  nilai  penyisihan  kerugian  piutang. Perhitungannya sebagai berikut :
Nilai Penyisihan Kerugian Piutang
Rp. 6.366.445,26
Tarif Pajak Tangguhan 25%
Nilai Pajak Tangguhan = 25% x Rp. 6.366.445,26 = Rp. 1.591.611,32 Jurnal yang timbul atas pajak tangguhan tersebut Aset Pajak Tangguhan Rp. 1.591.611,32 Manfaat Pajak Tangguhan Rp. 1.591.611,32
Berdasarkan  PSAK  8  dan  71,  pada  setiap  tanggal  pelaporan,  perusahaan  mengukur penyisihan kerugian piutang dalam instrument keuangan dari sejumlah kerugian kredit ekspetasian sepanjang umurnya. Risiko kredit atas instrument keuangan tersebut meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.
Dalam hal ini aset keuangan CV. SKU meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang cabang,  piutang  lain-lain.  Maka  diperkenankan  untuk  menerapkan  pendekatan  yang disederhanakan  atas  pengukuran  penyisihan  kerugian sejumlah  nilai  kerugian  kredit  ekspetasian sepanjang umur ( Expected Credit Loss/ECL-Life Time ). Pendekatan tersebut menggunakan matrik provisi yang sama dengan metode yang diterapkan pada PSAK 55.
Perbedaan yang timbul antara penerapan PSAK 55 dan PSAK 8, 71 pada tabel 8 berikut  ini:
Tabel 8. Penerapan PSAK 55 dan PSAK 8, 71 Aset Keuangan PSAK Nomor 55 PSAK Nomor 8 dan 71 Kas dan Setara Kas Nilai Aset Nilai Aset Piutang Usaha Belum  menerapkan  informasi masa depan Sudah  menerapkan  informasi masa depan Piutang Cabang Belum  menerapkan  informasi masa depan Sudah  menerapkan  informasi masa depan Piutang lain-lain Belum  menerapkan  informasi masa depan Sudah  menerapkan  informasi masa depan
Perbedaan terjadi karena  :  (1) Terletak pada perhitungan besarnya persentase kerugian pada setiap waktu umur piutang dari awal hanya berbasis informasi historis dan periode berjalan, menjadi  berbasis  historis,  periode  berjalan  dan  ada  penambahan  informasi  yang  berorientasi  ke masa  depan  ( forward  looking  information ).  Informasi  yang  berorientasi  masa  depan  mengenai kondisi  mempengaruhi  kemungkinan  gagal  bayar  ( default )  pelanggan  dalam  memenuhi kewajibannya, perlu penyesuaian terhadap persentase kerugian pada setiap waktu umur piutang. Dan juga persentase kerugian tergantung kebijakan perusahaan dalam menilai pengaruh informasi yang berorientasi masa depan; dan (2)  Perubahan dalam memberikan bobot kemungkinan gagal bayar  pelanggan  di  setiap  waktu  umur  piutang  yang  telah  lewat  jatuh  tempo.  Perusahaan  juga diwajibkan juga memberikan bobot kemungkinan gagal bayar pelanggan di waktu umur piutang belum  jatuh  tempo.  Hal  ini  dalam  PSAK  55  belum  pernah  dilaksanakan.  Kebijakan  penerapan PSAK  8  dan  71  memberikan  pengaruh  terhadap  jumlah  pembebanan  pencadangan  kerugian penurunan  nilai  piutang.  Dalam  hal  ini  signifikan  atau  tidaknya  penyesuaian  tergantung  kepada pertimbangan  manajemen  untuk  menilai  pengaruh  informasi  berorientasi  masa  depan  terhadap kemungkinan gagal bayar yang mana hal ini sejalan dengan penelitian Kusmala (2014). .

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis pembahasan  pengaruh  penerapan  PSAK  Nomor  8  dan  71  pada CV. SKU memperoleh simpulan sebagai berikut : (1) Hasil perhitungan atas Cadangan Kerugian Penurunan  Nilai  Piutang  (CKPN)  sesuai  PSAK  71  diperoleh  adanya  nilai  penyisihan  kerugian piutang  (2)  Pengaruh  penerapan  PSAK  nomor  8  dan  71,  menurunkan  nilai  piutang  usaha  dan menimbulkan  nilai  pajak  tangguhan  (3)  Penyajian  laporan  keuangan  sesudah  penerapan  PSAK nomor 8 dan 71 pada akun laporan akun posisi keuangan menimbulkan akun cadangan/penyisihan kerugian piutang, akun aktiva pajak tangguhan dan menurunkan saldo laba serta jumlah aktiva CV. SKU menjadi turun. Sedangkan pada akun laporan laba rugi pencadangan kerugian penurunan nilai disajikan sebagai akun beban kerugian piutang, menimbulkan akun manfaat pajak tangguhan (4) Perbedaan antara PSAK 55 dengan PSAK 8 dan 71 pada instrument keuangan adalah pada metode pencadangan  nilai  kerugian.  PSAK  55  nilai  kerugian  instrument  keuangan  diakui  ketika  terjadi gagal bayar ( Incurred Credit Loss ). Sedangkan PSAK nomor 8 menerapkan dalam akuntansi untuk pengungkapan  atas  peristiwa  setelah  periode  pelaporan.  PSAK  nomor  71  mencadangkan  nilai kerugian  sejak  periode  awal  diakui  dengan memperhatikan  faktor  masa  depan  ( Expected  Credit Loss ),  dan  memberikan  klarifikasi  untuk  panduan  dalam  mempertimbangkan  kondisi  pandemi Covid 19; (5) Pembentukan akun cadangan kerugian penurunan nilai yang diberlakukan PSAK 71 juga  berpengaruh  pada  perusahaan  diluar  non  perbankan  maupun  perusahaan  non  ventura;  (6) Kebijakan penerapan PSAK 8 dan 71 dilaksanakan sesuai pedoman untuk berhati-hati dalam sifat, tingkat  pengungkapan  yang  perlu  dimasukkan  dalam  laporan  keuangan  terkait  dengan  pandemi Covid 19, serta dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan atas risiko yang timbul dari instrumen keuangan pasca pandemi Covid 19.

## REFERENSI
Arifin, Z. (2020). Metodologi penelitian pendidikan. Jurnal Al-Hikmah , 1 (1). 1-5.
Febriati,  E.  C. (2013).  Analisis  Penerapan  PSAK  55 Atas  Cadangan  Kerugian  Penurunan  Nilai. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 1 (3).207-217.
Harum,  A.  P.,  &  Syamsuddin,  S.  (2021).  Analisis  Penerapan  PSAK  No.  46  Tentang  Akuntansi Pajak  Penghasilan  Terhadap  Koreksi  Fiskal  Pada  Laporan  Keuangan  PT.  Adhi  Karya (Persero) Tbk. Akunnas , 18 (2). 1-22.
Ilat, V., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2020). Evaluasi Penerapan PSAK 71 Mengenai Instrumen Keuangan pada PT. Sarana Sulut Ventura Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 15 (3), 514-520.
Indonesia, I. A. (2018). Standar Akuntansi Keuangan , Salemba Empat.
Indonesia, I. A. (2020). Standar Akuntansi Keuangan , Salemba Empat.
Jogiyanto  Hartono,  M.  (Ed.).  (2018). Metoda  Pengumpulan  dan  Teknik  Analisis  Data .  Penerbit Andi.
Johannes,  A.  E.,  &  Saerang,  D.  P.  E.  (2014).  Evaluasi  Penerapan  PSAK  No.  46  Atas  Pajak Penghasilan  Badan  Pada  PT.  Bank  Sulut  (Persero)  Tbk. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 2 (2).1510-1520.
Kalajanti, D. S. (2020). Penerapan PSAK 71 dan PSAK 68 Di Tengah Pandemi Covid 19 Program Pelatihan Lanjutan Juni Hal : 29-30 . Ikatan Akuntan Indonesia.
Kusmala, A. R. (2014). Pengaruh Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Laba Rugi Pada Tiga Perusahaan Yang Terdaftar di BEI. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan , 2 (1), 031-046.
Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., & Aria Farahmita, E. T. (2018). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Buku 1 . Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). Intermediate accounting . John Wiley & Sons.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 2017. No. 08 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
________. No. 55 Instrumen Keuangan Pengakuan Dan Pengukuran. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
________.  2018.  No.  71  Instrumen  Keuangan  Penyajian  Dan  Pengungkapan.  Dewan  Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
Pongilatan,  V.  K.,  Nangoi,  G.  B.,  &  Datu,  C.  (2021).  Evaluasi  Keseuaian  Cadangan  Kerugian Penurunan  Nilai  Kredit  Dengan  PSAK  55  Pada  Bank  Sulutgo  Cabang  Ratahan. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 9 (2).625-632.
Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1-228.
Widodo.  (2013).  Analisis  dampak  implementasi  PSAK  50  dan  PSAK  55  (revisi  2006)  atas impairment  kredit  terhadap  industri  perbankan. Jurnal  Fakultas  Ekonomi, Universitas Indonesia, 2(3), 1-10. https://eprints.ums.ac.id http://staff.blog.ui.ac.id/martini/
Witjaksono, A. (2017). Dampak ED PSAK 71 Intrumen Keuangan Terhadap Pedoman Akuntansi Perbankan Terkait Kredit. Jurnal Online Insan Akuntan , 2 (1), 35-48.
Witjaksono, A. (2018). Perbandingan perlakuan akuntansi kredit menurut PSAK 55, PSAK 71, dan Basel pada bank umum. Jurnal Online Insan Akuntan , 3 (2), 111-120.
Wondal, J. R., Saerang, D. P. E., & Tirajoh, V. Z. (2015). Analisis Penerapan PSAK 50 dan 55 Atas Penurunan Nilai (Impairment) Piutang Pada PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 3 (1).118-128