Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i6.1431

## PENERAPAN ASPEK PEMERINTAHAN MILIK RAKYAT DAN PEMERINTAHAN MENGACU PADA PASAR DALAM KONSEP REINVENTING GOVERNMENT DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN
Mita Fatari Ramadhani Jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung mitafatari04@gmail.com
Faizal Pikri
Jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung faizalpikri@uinsgd.ac.id
Idah Wahidah
Jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung iddah@uinsgd.ac.id

## Abstrak
Pada Tahun 2020 Kabupaten Pangandaran berhasil menduduki peringkat pertama sebagai daerah wisata di  Jawa  Barat  di  antara  kabupaten/kota  lainnya  yang  banyak  dikunjungi  pengunjung  lokal.  Kabupaten Pangandaran memiliki penduduk yang dinamis dan kompleks akan tetapi pemanfaatan dan pemberdayaan potensi  alam,  budaya  maupun  manusianya  kurang  optimal.  Objek  wisata  pantai  di  Kabupaten Pangandaran  mendominasi  pilihan  destinasi  wisata  sehingga  objek  wisata  lainnya  seperti  desa  wisata, wisata kuliner, cagar alam, dan wisata alam tidak terlalu dikenal oleh publik terutama oleh masyarakat di luar  Kabupaten  Pangandaran.  Padahal,  destinasi  wisata  selain  objek  wisata  pantai  di  Kabupaten Pangandaran  memiliki  potensi  yang  tidak  kalah  besar.  Selain  itu  para  pelaku  usaha  jasa  pariwisata  dan media  massa  yang  masih  belum  cukup  optimal  untuk  membentuk  citra  kepariwisataan  di  kabupaten Pangandaran,  Dengan  demikian  penilitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  aspek Pemerintahan  Milik  Rakyat  Dan  Aspek  Pemerintahan  Mengacu  Pada  Pasar  Dalam  Konsep  Reinventing government  Di  Dinas  Pariwisata  dan  kebudayaan  Kabupaten  Pangandaran.  Metode  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan aspek pemerintahan milik rakyat dan aspek  pemerintahan  mengacu  pada  pasar  sudah  diterapkan  dengan  baik  namun  belum  masih  optimal karena  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  program-program  yang  diadakan  oleh  pihak Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
Kata Kunci: Masyarakat, Pariwisata, Reinventing Government

## Abstract
In  2020  Pangandaran  Regency  managed  to  rank  first  as  a  tourist  area  in  West  Java  among  other regencies/cities  visited  by  many  local  visitors.  Pangandaran  Regency  has  a  dynamic  and  complex population, but the utilization and empowerment of natural, cultural and human potentials is not optimal. Beach  tourism  objects  in  Pangandaran  Regency  dominate  the  choice  of  tourist  destinations  so  that  other tourist  objects  such  as  tourist  villages,  culinary  tours,  nature  reserves,  and  nature  tourism  are  not  well known to the public, especially by people outside Pangandaran Regency. In fact, tourist destinations other than beach attractions in Pangandaran Regency have no less great potential. In addition, tourism service business actors and mass media are still not optimal enough to form the image of tourism in Pangandaran district, thus this research aims to find out how to apply aspects of People-Owned Government and Aspects
Mita  Fatari  Ramadhani,  Faizal  Pikri,  Idah  Wahidah  :  Penerapan  Aspek  Pemerintahan  Milik  Rakyat  Dan Pemerintahan  Mengacu  Pada  Pasar  Dalam  Konsep Reinventing  Government Di  Dinas  Pariwisata  Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
of  Government  Referring  to  the  Market  in  the  Concept  of  Reinventing  government  in  the  Tourism  and Tourism Office. Pangandaran Regency culture. The method used in this research is descriptive qualitative research method, with the determination of the sample using purposive sampling technique. The results of this  study  are  the  implementation  of  the  aspects  of  government  owned  by  the  people  and  aspects  of government referring to the market that have been implemented well but are not still optimal because there are  still  many  people  who  do  not  know  the  programs  held  by  the  Tourism  and  Culture  Office  of Pangandaran Regency.
Keywords: Reinventing Government , Society, Tourism

## PENDAHULUAN
Menurut  Blau  dan  Meyer  konsep New  Public  Management (NPM)  ialah    isu  krusial dalam  reformasi  sektor  publik.  Konsep  NPM  juga  mempunyai  hubungan  dengan  persoalan manajemen    kinerja  sektor  publik  sebab  penilaian  kinerja  menjadi  salah  satu  prinsip  utama  dari NPM.  Perselisihan  yang  terjadi mengenai  kinerja  dalam administrasi  publik  ditunjukkan  dengan adanya  ketidakpuasan.  Kecondongan  birokrasi  dan  birokratisasi  di  tengah  masyarakat  modern terlihat  menyedihkan,  sehingga  menggambarkan  adanya  pandangan  tentang  perkembangan praktek  birokrasi  yang  tidak  rasional  dan  dianggap  sebagai  kabar  yang  tidak  menggembirakan. Dari  banyaknya  permasalahan  yang  timbul  dalam  birokrasi,  konsep New  Public  Management dinilai bisa menciptakan perubahan guna membangunkan organisasi publik yang hiatus dan juga melayani dirinya sendiri dengan inovasi dari private sector . 1
Reinventing  government adalah  transformasi  sistem  serta  organisasi  pemerintah  secara mendasar  dalam  mengekspansi  efektivitas,  efisiensi,  ataupun  kapabilitas  lembaga  pemerintah dalam menciptakan ide-ide baru. Transformasi ini diraih melalui diubahnya sasaran, remunerasi, akuntabilitas  dan  transparansi,  formasi  kekuasaan  serta  budaya,  sistem,  dan  organisasi pemerintahan.  Dengan  kata  lain, reinventing  government merupakan  upaya  pemerintah  dalam menyejahterakan rakyatnya melalui optimalisasi berbagai pelayanan dalam sektor publik. Dengan diterapkannya reinventing  government dapat  menambah  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah.
Konsep reinventing  government serta new  public  management umumnya  saling menekankan  pada  seperti  apa  “membisniskan  birokrasi”  yang  lebih  mengacu  pada  timbal  balik agar lebih tepat serta berdaya guna. Ada 7 (tujuh) prinsip NPM yang tersusun atas: profesionalitas dalam  pengelolaan  sektor  publik,  standar  serta  tolak  ukur  yang  jelas  terkait  kinerja,  atensi  lebih pada kontrol timbal balik, pemisahan unit-unit kerja ( disaggregation unit ) dalam organisasi sektor publik,  reformasi  menuju  ekspansi  kompetensi  sektor  publik,  mengangkat  ragam  pengelolaan swasta  pada  sektor  publik,  serta lebih  disiplin  juga  ekonomis  dalam pemanfaatan  sumber  daya. 2
1 Dedy  Setiono,  “Analisis  Penerapan  New  Public  Management  (NPM)  Sebagai  Kerangka Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  pada  Balai  Kesehatan/Rumah  Sakit,” AKTIVA  Jurnal  Akuntansi  dan Investasi 3, no. 2 (2019).
2 Mohammad Akbar, “Penerapan  Prinsip Prinsip New Public Management dan Governance dalam
Mita  Fatari  Ramadhani,  Faizal  Pikri,  Idah  Wahidah  :  Penerapan  Aspek  Pemerintahan  Milik  Rakyat  Dan Pemerintahan  Mengacu  Pada  Pasar  Dalam  Konsep Reinventing  Government Di  Dinas  Pariwisata  Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
Kedua  konsep  yang  sudah  dipaparkan    tersebut  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  sudah membagikan gagasan bagi perubahan sektor publik di Indonesia. Meskipun NPM dan reinventing government tidak  dengan  rinci  diselenggarakan  di  Indonesia,  tetapi  hal  tersebut  telah menginspirasi  perubahan  manajemen  sektor  publik  dari  yang  sebelumnya  kepada  transformasi yang lebih modern.
Di  Indonesia  sektor  yang  mendominasi  untuk  ditingkatkan  dewasa  ini  yaitu  bidang pariwisata.  Ekspansi  bidang  pariwisata  di  Indonesia  sekarang  ini  menggambarkan  fungsi  dalam pembangunan perekonomian nasional, pariwisata juga seringkali digambarkan sebagai respon atas berbagai permasalahan yang ditemui di Indonesia, diantaranya membuka lapangan pekerjaan serta banyak  potensi  ekonomi,  memelihara  serta  mereparasi  lingkungan,  juga  mendukung perekonomian  regional.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  pemerintah  melalui  Kementerian Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  akan  segera  meluncurkan  beberapa  program  yang  ditujukan untuk  mendukung  terlaksananya  konsep reinventing  government di  antaranya  adalah  Kampanye Sadar  Wisata,  Pelatihan  dan  Pengembangan  Keterampilan  Pemasaran Online serta  Peningkatan Kualitas  Layanan  bagi  usaha  lokal  di  sektor  pariwisata.  Selain  itu,  pada  tahun  2021 Kemenparekraf telah menyelenggarakan program Desa Wisata Indonesia 2021. 3
Dalam  program  tersebut,  Kabupaten  Pangandaran  meraih  peringkat  ke-IV  dengan kategori  Desa  Wisata  Maju.  Kabupaten  Pangandaran  merupakan  satu  dari  banyaknya  daerah  di Provinsi  Jawa  Barat yang mempunyai beragam  peluang  pariwisata.  Pada tahun 2020  Kabupaten Pangandaran berhasil menduduki peringkat pertama sebagai daerah wisata di Jawa Barat di antara kabupaten/kota  lainnya  yang  banyak  dikunjungi  pengunjung  lokal.  Sektor  pariwisata  di Kabupaten Pangandaran menjadi sektor penting yang menyumbang pendapatan daerah. Dalam hal ini  peluang-peluang  yang  dimiliki  di  wilayah  yang  berkaitan  dengan  pariwisata  yang  tujuannya bisa  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah. 4 Dalam  memaksimalkan  sektor  pariwisata  tersebut Kabupaten  Pangandaran  menerapkan  kebijakan  tersendiri  sebagai  wujud  dari  pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) yang  berbunyi  “Daerah  berhak  menetapkan  kebijakan  Daerah  untuk  menyelenggarakan  Urusan Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah”.  Optimalisasi  sektor  pariwisata  tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Penyelenggaraan  kepariwisataan  meliputi:  a.  Pengembangan  produk  pariwisata;  b.  Pemasaran destinasi pariwisata; c. Usaha kawasan pariwisata; d. Usaha jasa transportasi wisata; e. Usaha jasa
Reformasi Administrasi,” Reformasi 5, no. 2 (2015).
3 I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, “Siaran Pers: Kemenparekraf Luncurkan Kampanye Sadar Wisata dan Pengembangan Pemasaran Online di 6 Destinasi Prioritas,” https://kemenparekraf.go.id/, 2022.
4 Ismuhadi  Heru  Wijayanto,  Agus  Suryono,  dan  Sukanto,  “Pengembangan  Potensi  Pariwisata dalam  Perspektif  Reinventing  Government  (Studi  di  Dinas  Kebudayan  dan  Pariwisata  Kabupaten Lamongan),” Jurnal Administrasi Publik 1, no. 6 (2013).
Mita  Fatari  Ramadhani,  Faizal  Pikri,  Idah  Wahidah  :  Penerapan  Aspek  Pemerintahan  Milik  Rakyat  Dan Pemerintahan  Mengacu  Pada  Pasar  Dalam  Konsep Reinventing  Government Di  Dinas  Pariwisata  Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
perjalanan pariwisata; f. Usaha jasa makanan dan minuman; g. Penyediaan akomodasi; h. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; i. Usaha jasa informasi pariwisata; j. Usaha jasa pramuwisata; k. Usaha daya tarik wisata; dan l. Usaha wisata tirta.”
Diagram 1
Jumlah Pengunjung Lokal  ke Objek Wisata di Jawa Barat Tahun 2020
Sumber  :  Open  Data  jabar  (Dinas  Pariwiasata  dan  Kebudayaan  Provinsi  Jawa  Barat,  2021), diolah oleh peneliti
Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Pangandaran memiliki  total  pengunjung  lokal  terbanyak  dengan  jumlah  3.939.992  orang. 5 Selain  itu, Kabupaten  Bandung  menduduki  posisi  kedua  dengan  total  pengunjung  lokal  yang  berjumlah 3.440.529  orang.  Selanjutnya  Kota  Bandung  menyusul  dengan  total  pengunjung  lokal  yang berjumlah  2.431.290  orang  menduduki  posisi  ketiga  setelah  Kabupaten  Bandung.  Kabupaten Garut berada di posisi keempat dengan total pengunjung lokal yang berjumlah 1.907.007 orang. Serta  posisi  kelima  diduduki  oleh  Kabupaten  Karawang  dengan  total  pengunjung  lokal  yang berjumlah 1.426.983 orang. 6
Jika  dilihat  dari  2019-2020  jumlah  pengunjung  ke  wisata  Pangandaran  bertambah angkanya, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 seperti dalam diagram di bawah ini : Diagram 2
Jumlah Pengunjung Lokal Ke Objek Wisata di Kabupaten Pangandaran
5 Akbar, “Penerapan  Prinsip Prinsip New Public Management dan Governance dalam Reformasi Administrasi.”
6 Dinas  Pariwisata  dan  kebudayaan  Provinsi  Jawa  Barat,  “Jumlah  Pengunjung  ke  Objek  Wisata Berdasarkan Jenis Wisatawan di Jawa Barat,” Open Data jabar, 2021.
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000 Jumlah Pengunjung
Sumber  :  Open  Data  jabar  (Dinas  Pariwiasata  dan  Kebudayaan  Provinsi  Jawa  Barat,  2021), diolah oleh peneliti
Jumlah  pengunjung  lokal  yang  mengunjungi  objek  wisata  di  Kabupaten  Pangandaran mengalami fluktuasi. Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, pengunjung lokal yang berkunjung ke objek wisata di Kabupaten pangandaran mengalami peningkatan sebesar 7% dari  tahun  2019  yaitu  sebanyak  3.939.992  pengunjung.  Namun,  pada  tahun  2021  jumlah pengunjung  lokal  yang  mengunjungi  objek  wisata  di  Kabupaten  Pangandaran  mengalami penurunan  sebesar  4%  yaitu  sebanyak  3.604.113  pengunjung.  Hal  ini  terjadi  karena  pada  tahun 2021  Kabupaten Pangandaran sempat mengalami penutupan objek wisata.
Kabupaten  pangandaran  memiliki  berbagai  macam  destinasi  wisata,  di  antaranya  objek wisata  pantai,  cagar  budaya,  wisata  kuliner,  wisata  alam  dan  desa  wisata.  Pada  dasarnya, Kabupaten  Pangandaran  memiliki  penduduk  yang  dinamis  dan  kompleks  akan  tetapi  dalam pemanfaatan  dan  pemberdayaan potensi  alam,  budaya  maupun sumber  daya  manusianya  kurang optimal.  Selain  itu  para  pelaku  usaha  jasa  pariwisata  dan  media  massa  masih  belum  cukup maksimal  untuk  membentuk  citra  kepariwisataan  di  Kabupaten  Pangandaran.  Hal  ini  sangat disayangkan,  mengingat  potensi  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten  Pangandaran  utamanya  dalam sektor pariwasata sangat tinggi.
Dalam  sketsa reinventing  government pemerintah  daerah  Kabupaten  Pangandaran terutama  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  perlu  menyelenggarakan  berbagai  pembaruan  yang substansial dalam mengekspansi pariwisatanya. Reinventing government merupakan aneka upaya yang  diselenggarakan  oleh  aparat  birokrasi  dalam  memotivasi  adanya  pembaruan  sektor  publik yang diorientasikan pada 10 (sepuluh) kaidah yang dipaparkan oleh Osborne dan Gaebler, yaitu :
a) Pemerintahan katalis yaitu membimbing daripada menarik, artinya pemerintah selaku pihak yang membuat kebijakan perlu menjadi pembimbing daripada penyelenggara;
b) Pemerintahan  milik  rakyat  yaitu  menyerahkan  kuasa  daripada  menyediakan  pelayanan,  artinya pemerintah harus lebih memanfaatkan publik daripada selalu melayani;
c) Pemerintahan  yang  bersaing  yaitu  memancing  kompetisi  ke  dalam  penyediaan  jasa,  artinya pemerintah perlu memancing gairah kompetisi dalam mengekspansi diri;
30% 37% 33% 2019 2020 2021
Mita  Fatari  Ramadhani,  Faizal  Pikri,  Idah  Wahidah  :  Penerapan  Aspek  Pemerintahan  Milik  Rakyat  Dan Pemerintahan  Mengacu  Pada  Pasar  Dalam  Konsep Reinventing  Government Di  Dinas  Pariwisata  Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
d) Pemerintahan  yang  diselenggarakan  oleh  sasaran  yaitu  merestrukturisasi  lembaga  yang diselenggarakan oleh kebijakan;
e) Pemerintahan yang berlandaskan hasil yaitu mendanai hasil, bukan pendapatan;
f) Pemerintahan berorientasi konsumen yaitu melengkapi keperluan konsumen, bukan birokrat;
g) Pemerintahan bisnis yaitu menciptakan daripada melakukan pembelajaan;
h) Pemerintahan antisipatif yaitu meminimalisir terjadinya masalah daripada memperbaiki;
i) Pemerintahan desentralisasi yaitu dari tingkatan pada keikutsertaan serta kelompok kerja;
j) Pemerintahan mengacu pada pasar yaitu mendongkrak reformasi lewat pasar. 7
Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dari peneliti adalah penelitian yang berjudul “Pengembangan Potensi Pariwisata  Dalam  Perspektif Reinventing Government (Studi Di Dinas Kebudayan  Dan  Pariwisata  Kabupaten  Lamongan)”. 8 Temuan  dari  penelitian  tersebut  yaitu ketepatan  antara  penyelenggaraan  paradigma reinventing  government terhadap  kinerja  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan mencapai angka sekitar 80%. Angka tersebut didapatkan  dari  hasil  premis  dari  penjumlahan  10  (sepuluh)  kaidah  yang  menjadi  bagian  dalam Reinventing  Government ,  Disbudpar  Kabupaten  Lamongan  memenuhi  8  (delapan)  kaidah, sedangkan  dua  kaidah  lainnya  belum  terpenuhi.  Selain  penelitian  tersebut,  penelitian  yang menjadi  referensi  selanjutnya  yaitu  penelitian  berjudul  “Penerapan Reinventing  Government (Mewirausahakan  Birokrasi)  di  Kecamatan  Jekan  Raya  Kota  Palangka  Raya”. 9 Temuan  dari penelitian  ini  yaitu  implementasi reinventing  government di  Kecamatan  Jekan  Raya  Kota Palangka  Raya  pelaksanaannya  terbilang  belum  optimal  serta  berkesinambungan.  Dari  seluruh prinsip reinventing  goverment ,  ditemukan  hanya  3  (tiga)  prinsip  yang  sudah  dengan  tepat diselenggarakan  yaitu  prinsip  yang  mengacu  pada  hasil,  pemerintahan  yang  mempertimbangkan resiko, serta pemerintahan desentralisasi.
Kemudian  penelitian  terdahulu  lainnya  yaitu  “Tinjauan  Regulasi  Tol  Laut  Berdasarkan Teori Reinventing  Government ( Sea  Toll  Regulation Review  Based  On  Reinventing  Government Theory )”. 10 Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa Tol Laut telah mengimplementasikan sebagian besar kaidah-kaidah reinventing government tetapi masih adanya interaksi antar konsepsi peraturan  dengan  misi.  Selanjutnya  penelitian  terdahulu  yang  dijadikan  referensi  lainnya  yaitu
7 David  Osborne  dan  Ted  Gaebler, Mewirausahakan  Birokrasi :  Reinventing  Government, Mentransformasi  Semangat  Wirausaha  ke  Dalam  Sektor  Publik (Jakarta:  Pustaka  Binaman  Pressindo, 1996).
8 Wijayanto,  Suryono,  dan  Sukanto,  “Pengembangan  Potensi  Pariwisata  dalam  Perspektif Reinventing Government (Studi di Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan).”
9 Siren  dan  Irwan  Sinaga,  “Penerapan  Reinventing  Government  (Mewirausahakan  Birokrasi)  di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,” Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi 3, no. 2 (2017).
10 Ali  Mashuda,  Taufik  Ade  Irawan,  dan  Ridha  Nurul  Ihsan,  “Tinjauan  Regulasi  Tol  Laut Berdasarkan  Teori  Reinventing  Government  (Sea  Toll  Regulation  Review  Based  on  Reinventing Government Theory),” Rechts Vinding 8, no. 2 (2019).
Mita  Fatari  Ramadhani,  Faizal  Pikri,  Idah  Wahidah  :  Penerapan  Aspek  Pemerintahan  Milik  Rakyat  Dan Pemerintahan  Mengacu  Pada  Pasar  Dalam  Konsep Reinventing  Government Di  Dinas  Pariwisata  Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
“Aplikasi  Konsep Reinventing  Government,  Good  Governance  Dan  New  Public  Service Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung”. 11 Hasil kajian penerapan prinsip bahwa reinventing  government yang  diterapkan  namun  belum  seluruhnya  sesuai  yaitu  prinsip Competitive government , prinsip tersebut senada dengan prinsip efektivitas dan efisiensi bantuan, eccountability dan professionalism dalam good  governance .  Kemudian  prinsip reinventing government yang  diterapkan  namun  salah  dalam  penerapannya  adalah  prinsip enterpriting government ,  sejalan  dengan  prinsip  profesionalisme,  efektivitas  dan  efisiensi  serta  akuntabilitas dalam good governance . Serta Penerapan reinventing government yang tidak dapat dilaksanakan adalah prinsip market oriented government .
Berbekal      dari      penelitian-penelitian      tersebut,      peneliti    ingin      mengkaji      terkait penerapan aspek pemerintahan milik rakyat dan pemerintahan mengacu pada pasar dalam konsep reinventing government di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Persamaan penelitian  ini  dengan  penelitian-penelitian  di  atas  terletak pada topik yang dikaji yaitu terkait konsep reinventing  government .  Akan  tetapi,  terdapat  beberapa  perbedaan    mendasar    antara penelitian    ini  dengan  penelitian  terdahulu  di  atas,    seperti    fokus    penelitian    ini    yang  terletak pada  aspek  pemerintahan  milik  rakyat  dan  pemerintahan  mengacu  pada  pasar.  Kemudian, pebelitian  ini  berpusat  pada  dua  prinsip  dari reinventing  government yaitu  pemerintahan  milik rakyat  dan  pemerintahan  mengacu  pada  pasar.  Selain  itu,  Lokus  penelitian  ini  juga  berbeda dengan  penelitian  terdahulu  di  atas,  bahkan  tidak  banyak  diteliti  oleh  peneliti  lainnya  terutama dengan  topik  konsep reinventing  goverment .  Lokus  penelitian  ini  adalah  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
Penerapan aspek pemerintahan milik rakyat dan pemerintahan mengacu pada pasar dalam konsep reinventing government  ini  sejalan  dengan  Perda  Kabupaten  Pangandaran  Nomor  7 Tahun  2018  Tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Daerah  Tahun  2018-2025 Pasal  1  ayat  13  yang  berbunyi  “Kelembagaan  Kepariwisataan  adalah  kesatuan  unsur  beserta jaringannya  yang  dikembangkan  secara  terorganisasi  yang  meliputi  pemerintah,  Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara  berkesinambungan  guna  menghasilkan  perubahan  ke  arah  pencapaian  tujuan  di  bidang Kepariwisataan” serta Pasal 1 ayat 17 yang berbunyi “Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses  untuk  menciptakan,  mengkomunikasikan,  menyampaikan  produk  wisata  dan  mengelola relasi  dengan  wisatawan  untuk  mengembangkan  Kepariwisataan  dan  seluruh  pemangku kepentingannya.”  Dimana  dalam  pasal  1  ayat  13  menyatakan  bahwa  masyarakat  termasuk
11 Yadi Lustiadi, “Aplikasi Konsep Reinventing Government, Good Governance dan New Public Service  dalam  Pelayanan  Publik  di  Kabupaten  Tenggamus  Provinsi  Lampung,” Jurnal  Kebijakan  dan Pelayanan Publik 2, no. 1 (2016).
Mita  Fatari  Ramadhani,  Faizal  Pikri,  Idah  Wahidah  :  Penerapan  Aspek  Pemerintahan  Milik  Rakyat  Dan Pemerintahan  Mengacu  Pada  Pasar  Dalam  Konsep Reinventing  Government Di  Dinas  Pariwisata  Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
kedalam  kelembagaan  kepariwisataan  yang  menjalankan  roda  pariwisata  di  Kabupaten Pangandaran,  yang  berarti  bukan  hanya  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  saja  yang  mengelola bidang  pariwisata  tetapi  juga  melibatkan  masyarakat  secara  langsung.  Sedangkan  dalam  pasal  1 ayat  17  menyatakan  bidang  pariwisata  memerlukan  pemasaran  untuk  meyampaikan  produk wisatanya,  dalam  hal  ini  pihak  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Pangandaran membuat web dan  akun Instagram guna  mempromosikan  pariwisata  yang  ada  di  Kabupaten Pangandaran.
Terkait  hal  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  agar  peneliti  dapat  mencoba  menelaah penerapan aspek  pemerintahan milik rakyat dan aspek pemerintahan mengacu pada pasar dalam konsep reinventing  government di  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Pangandaran. Inti  esensial  dari  konsep reinventing  governtment yaitu  seperti  apa  tata  laksana  memprivatisasi birokrasi sehingga sektor publik bisa menyelenggarakan sistem organisasinya agar lebih bersaing serta tepat dan berdaya guna. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti terdorong untuk menjadikan  topik  tersebut  sebagai  sebuah  penelitian  yang  berjudul  Penerapan  Aspek Pemerintahan  Milik  Rakyat  Dan  Aspek  Pemerintahan  Mengacu  Pada  Pasar  dalam  Konsep Reinventing Government Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Adapun temuan  permasalahan  dalam  penelitian  ini  terkait  dengan  Bagaimanakah  Penerapan  Aspek Pemerintahan  Milik  Rakyat  Dan  Aspek  Pemerintahan  Mengacu  Pada  Pasar  Dalam  Konsep Reinveting Government Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran? Penelitian ini  bertujuan  guna  memahami  bagaimana  penerapan  aspek  Pemerintahan  Milik  Rakyat  Dan Aspek  Pemerintahan  Mengacu  Pada  Pasar  Dalam  Konsep Reinventing  government Di  Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam menjalankan roda pemerintahannya.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  permasalahan  yang  terjadi,  metode  penelitian  yang  diterapkan  dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. 12 Alasan penggunaan metode penelitian tersebut  yaitu  karena  peneliti  ingin memperoleh  jawaban  dari  pertanyaan  “bagaimana”  sehingga hasil yang didapatkan akan lebih rinci berdasarkan dengan masalah yang ada di lapangan. Peneliti melangsungkan penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
Sumber data yang didapat peneliti yakni sumber data primer serta sumber data sekunder, sumber  data  primer  diperoleh  lewat  wawancara  serta  observasi  secara  langsung  di  lapangan sedangkan data sekunder didapat melalui sumber pemberitaan media massa elektronik dan jurnal/ artikel  dan  dokumen-dokumen  yang  relevan.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini mempergunakan  wawancara,  observasi  serta  dokumentasi,  untuk  penentuan  sample,  peneliti
12 Sahya Anggara, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015).
Mita  Fatari  Ramadhani,  Faizal  Pikri,  Idah  Wahidah  :  Penerapan  Aspek  Pemerintahan  Milik  Rakyat  Dan Pemerintahan  Mengacu  Pada  Pasar  Dalam  Konsep Reinventing  Government Di  Dinas  Pariwisata  Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
memilih  teknik  purposive  sampling  yang  dimana  informan  kuncinya  yaitu  Kasubbag  Umum Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Pangandaran.  Teknik  analisis  data  yang dipergunakan  peneliti  yaitu  teknik  analisis  data  yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan  Huberman dengan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. 13

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum
Kabupaten  Pangandaran  adalah  bagian  dari  Kawasan  Strategis  Pariwisata  Nasional (KSPN) di wilayah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai destinasi wisata yang bervariasi, seperti wisata  alam,  budaya,  buatan  serta  macam-macam  kuliner  asli  Pangandaran.  Wajar  apabila Kabupaten  Pangandaran  memegang  peringkat  tertinggi,  karena  kawasan  wisata  tersebut  telah diketahui  sejak  lama  sebagai  wisata  alam  dengan  objek  pantai.  Sampai  kini,  arah  ekspansi wisatanya meluas dengan memberikan objek-objek wisata baru. Bidang pariwisata menjadi aspek prioritas Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang lahir pada Tahun 2013. 14
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2009  Pasal  1  ayat  (3)  yang  berbunyi “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.  Sedangkan menurut  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pangandaran  Nomor  14  Tahun  2015  Pasal  1  ayat  (7), Pariwisata yaitu “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang  disediakan  oleh  masyarakat,  pengusaha,  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah”.  Kabupaten Pangandaran  diketahui  dijadikan  sebagai  daerah  target  wisata  pantai  prioritas  di  Jawa  Barat bahkan Jakarta dan Jawa Tengah sisi barat. Kabupaten Pangandaran tersusun atas 10 kecamatan dengan  93  Desa.  Total  desa  ini  terbilang  paling  rendah  jika  dikomparasikan  dengan  kabupaten /kota lainnya di Jawa Barat.
Destinasi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Pangandaran di antaranya adalah Objek wisata  pantai,  cagar  alam,  wisata  kuliner,  wisata  alam  dan  desa  wisata.  Di  antara  destinasi- destinasi  wisata  tersebut,  sebagian  besar  pengelolaan  wisata  dikelola  desa.  Dalam  konsep reinventing  government ,  pemerintah  tidak  hanya  berperan  sebagai  pelaksana  tetapi  juga  sebagai pengarah  dimana  pemerintah  Kabupaten  Pangandaran  dapat  memberdayakan  masyarakat  dalam optimalisasi  sektor  pariwisata  di  Kabupaten  Pangandaran.  Destinasi  wisata  yang  dikelola langsung  oleh  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Pangandaran  yaitu  Objek  Wisata Pantai Karapyak, Objek Wisata Pantai Pangandaran, Objek Wisata Pantai Batu Hiu, Objek Wisata
13 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).
14 Anang  Muftiadi,  “Pengembangan  Desa  Wisata  dan  Potensinya  di  Kabupaten  Pangandaran,” Jurnal AdBispreneur 2, no. 2 (2017).
Mita  Fatari  Ramadhani,  Faizal  Pikri,  Idah  Wahidah  :  Penerapan  Aspek  Pemerintahan  Milik  Rakyat  Dan Pemerintahan  Mengacu  Pada  Pasar  Dalam  Konsep Reinventing  Government Di  Dinas  Pariwisata  Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
Pantai Batukaras, dan Objek Wisata Green Canyon.
Dalam  mengkaji  penerapan  konsep reinventing  government di  Kabupaten  Pangandaran, peneliti  menggunakan  teori  prinsip-prinsip reinventing  government yang  dikemukakan  oleh Osborne  dan  Gaebler.  Akan  tetapi,  peneliti  hanya  mengkaji  dua  aspek  dari  teori  tersebut  di antaranya aspek pemerintahan milik rakyat dan aspek pemerintahan mengacu pada pasar. Temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## A. Aspek Pemerintahan Milik Rakyat
Dalam  aspek  pemerintahan  milik  rakyat,  peranan  pemerintah  yaitu  mendayagunakan masyarakat  dalam  pelaksanaan  beragam  keperluan  publik,  agar  terwujudkan  rasa  memiliki  bagi masyarakat  itu  sendiri,  sedangkan  pemerintah  tidak  lagi  berperan  selaku  pemberi  layanan  tetapi hanya sekedar pemberi arahan. 15 Berdasarkan hal tersebut, dalam aspek ini masyarakat dijadikan sebagai aktor utama dalam pengelolaannya. Kabupaten Pangandaran juga menerapkan aspek ini, dalam pelaksanaannya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran memberdayakan masyarakat di Kabupaten Pangandaran utamanya dalam pengembangan destinasi wisata.  Bentuk penerapan dari aspek ini adalah diserahkannya pengelolaan objek wisata pantai, desa  wisata  dan  wisata  alam  kepada  pemuda  setempat  yang  berdomisili  pada  objek  wisata tersebut.
Dari  aspek  pemerintahan  milik  rakyat  dalam  konsep reinventing  government ,  Kasubbag Umum  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Pangandaran  menuturkan  bahwa  ada beberapa  kegiatan  yang  mengikutsertakan  masyarakat  secara  langsung  seperti  program  kegiatan pelatihan  pemandu  per-obyek  wisata  dan  juga  pembinaan  kepada  desa-desa  untuk  membentuk desa  wisata  yang  bermanfaat  dan  lebih  memperkenalkan  desa  mereka  ke  dunia  luar  sehingga dapat lebih mudah dikenal oleh para pengunjung juga demi memajukan daerah mereka itu sendiri. Program pembentukan desa wisata tersebut mendapat respon positif dari sebagian masyarakat di beberapa  desa  dengan  dibentuknya  desa  wisata.  Desa  wisata  yang  sudah  terbentuk  di  antaranya adalah Desa Wisata Selasari Kecamatan Parigi, Desa Wisata Kertayasa Cijulang, dan Desa Wisata Cisangkal  di  Bangunkarya  Kecamatan  Langkaplancar.  Selain  pengelolaan  desa  wisata,  ada  juga objek  wisata  lain  yang  pengelolaannya  dilakukan  oleh  para  pemuda  desa,  di  antaranya  adalah Objek  Wisata  Ciwayang,  Objek  Wisata  Citumang,  Objek  Wisata  Curug  Jojogan,  dan  Objek Wisata Curug Bojong.
15 Osborne  dan  Gaebler, Mewirausahakan Birokrasi : Reinventing Government, Mentransformasi Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik .
Mita  Fatari  Ramadhani,  Faizal  Pikri,  Idah  Wahidah  :  Penerapan  Aspek  Pemerintahan  Milik  Rakyat  Dan Pemerintahan  Mengacu  Pada  Pasar  Dalam  Konsep Reinventing  Government Di  Dinas  Pariwisata  Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
Desa Wisata Selasari Pantai Madasari Sumber : jadesta.kemenparekraf
(Kementrian  Pariwisata  dan  Ekonomi
Kreatif, 2021) Potret Desa Wisata Selasari,  Kabupaten  Pangandaran-Jawa Barat Sumber  :  kadinpangandaran.or.id  (KADIN Kabupaten Pangandaran, 2020) Pantai Madasari,  Kecamatan  Cimerak,  Kabupaten Pangandaran-Jawa Barat

## Gambar 1

## Gambar 2
Kedua  gambar  tersebut  merupakan  dokumentasi  dari  Desa  Wisata  Selasari  dan  Pantai Madasari.  Di  mana  kedua  objek  wisata  tersebut  merupakan  objek  wisata  yang  pengelolaannya diserahkan pada pemuda atau warga setempat. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah menerapkan aspek pemerintahan milik rakyat. Selain itu,  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Pangandaran  memberikan  arahan  pada masyarakat yang mengelola objek wisata tersebut.
Meskipun aspek pemerintahan milik rakyat secara umum telah diterapkan, namun masih terdapat  masyarakat  yang  belum  paham  terkait  konsep  tersebut.  Beberapa  masyarakat  yang bertempat  tinggal  di  kawasan  yang  menjadi  destinasi  wisata  belum  paham  tentang  tanggung jawab  mereka  dalam  pengelolaan  destinasi  tersebut.  Sehingga,  pihak  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan  Kabupaten  Pangandaran  selaku  pendorong  terbentuknya  desa  wisata  dan  objek wisata  tersebut  harus  senantiasa  memberi  perhatian  serta  merevitalisasi  berbagai  bentuk pembinaan sebagai upaya mewujudkan aspek pemerintahan milik rakyat.
Berbeda  dengan  pemaparan  di  atas,  menurut  Kasubbag  Umum  Disparbud  Kab. Pangandaran,  program  aktivitas  yang  menjadi  unggulan  untuk  menarik  daya  tarik  pengunjung yaitu  objek  wisata  pantainya,  baik  yang  dikelola  langsung  oleh  pemerintah  maupun  oleh  desa- desa dan juga pihak lainnya. Hal ini terlihat dari  popularitas objek wisata pantai terutama Pantai Pangandaran  yang  menjadi  destinasi  pilihan  menjelang  libur  panjang.  Padahal,  Kabupaten Pangandaran  masih  memiliki  destinasi  wisata  lainnya.  Meskipun  begitu,  terdapat  juga  objek wisata  pantai  yang  pengelolaannya  dilaksanakan  oleh  masyarakat  secara  langsung  contohnya Pantai Madasari, dan Pantai Keusikluhur. Dalam memaksimalkan penerapan aspek pemerintahan
Mita  Fatari  Ramadhani,  Faizal  Pikri,  Idah  Wahidah  :  Penerapan  Aspek  Pemerintahan  Milik  Rakyat  Dan Pemerintahan  Mengacu  Pada  Pasar  Dalam  Konsep Reinventing  Government Di  Dinas  Pariwisata  Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
milik  rakyat,  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Pangandaran  mengusung  program pembinaan dan pelatihan untuk mengarahkan masyarakat terkait pengelolaan destinasi wisata.

## B. Pemerintahan Mengacu Pada Pasar
Dalam  aspek  pemerintahan  mengacu  pada  pasar,  hal  ini  berarti  bahwa  dalam    proses pelaksanaan  pelayanannya  pemerintah  harus  beradaptasi  terhadap  perkembangan  pasar  bukan hanya  bergelut  pada  berbagai  program  kerja  yang  konstan,  sebab  umumnya  ditujukan  pada komponen saja, tidak tepat sasaran, terfragmentasi, juga bukan berupa tindakan yang mengoreksi namun  cenderung  mengarah  pada  situasi  monoton  sebagai  dampak  dari  kecilnya  transfigurasi yang signifikan. 16
Akun Instagram Disparbud dan Influencer Website pangandarantourism.go.id dan E-Magazine Gambar 3 Gambar 4
Sumber : Akun Instagram Dinas Pariwisata dan  Kebudayaan  Kabupaten  pangandaran, Akun  Instagram  salah  satu  influencer
Pangandaran  sebagai  bentuk  promosi melalui media social
Sumber  :  Website  pangandarantourism.go.id  dan fitur E- Magazine
Dari  aspek  pemerintahan  mengacu  pada  pasar  dalam  konsep reinventing  government , Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Pangandaran  berkolaborasi  dengan  pihak  swasta baik  dalam  bidang  promosi  maupun  perjalanan.  Untuk  promosi,  pihak  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan  Kabupaten  Pangandaran  memperkenalkan  pariwisata  Pangandaran  melalui channel youtube para youtuber dan Instagram para influencer juga  akun Instagram dan web milik Disparbud  itu  sendiri  melalui  kanal  pangandarantourism.go.id.  Dalam  hal  ini,  pemerintah Kabupaten  Pangandaran  mencoba  beradaptasi  terhadap  pasar  melalui  promosi  digital.  Selain memiliki  web  informasi  tantang  pariwisata,  dalam  web  tersebut  Kabupaten  Pangandaran
Mita  Fatari  Ramadhani,  Faizal  Pikri,  Idah  Wahidah  :  Penerapan  Aspek  Pemerintahan  Milik  Rakyat  Dan Pemerintahan  Mengacu  Pada  Pasar  Dalam  Konsep Reinventing  Government Di  Dinas  Pariwisata  Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
menyediakan E-Magazine yang  berisi  pilihan  destinasi  wisata untuk  mempermudah  wisatawan atau pengunjung menentukan destinasi wisata yang dikunjungi di Kabupaten Pangandaran.
Akan  tetapi,  pada  kenyataannya  masyarakat  Kabupaten  Pangandaran  belum  mengetahui tentang  media  promosi  tersebut.  Hal  ini  peneliti  temukan  dari  hasil  wawancara  bersama  para informan dimana rata-rata informan belum mengetahui tentang website pangandarantourism.go.id.  Selain  itu, E-Magazine yang  diciptakan  dengan  tujuan  memudahkan wisatawan  dalam  menentukan  destinasi  wisata  yang  akan  dikunjungi  kenyataannya  kurang diketahui  oleh  publik.  Sebagian  besar  pengunjung  lokal  yang  mengunjungi  destinasi  wisata  di Kabupaten  Pangandaran  mengetahui  adanya  destinasi  tersebut  dari  popularitas  destinasi  yang sudah  terkenal  di  Indonesia,  contohnya  Pantai  Pangandaran.  Selain  itu,  promosi  digital  yang dilaksanakan  dengan tujuan  memperkenalkan  destinasi  wisata  di  Kabupaten  Pangandaran  belum merata  secara  maksimal,  terlihat  dari  popularitas  salah  satu  destinasi  wisata  yang  mendominasi kunjungan  wisatawan  di  Kabupaten  Pangandaran.  Rata-rata  masyarakat  di  luar  Kabupaten Pangandaran memilih objek wisata pantai sebagai destinasi wisata tujuan. Padahal, terdapat objek wisata  lain  yang  bisa  dijadikan  sebagai  pilihan  seperti  desa  wisata,  cagar  budaya,  wisata  alam, serta wisata kuliner.
Dalam  upaya  mempromosikan  destinasi  wisata  lain  seperti  desa  wisata,  pemerintah Kabupaten  Pangandaran  ikut  serta  dalam  ajang  Trisakti  Tourism  Award  pada  Tahun  2021  yang diselenggarakan  oleh  Kemenparekraf  yang  diwakili  oleh  Desa  Wisata  Selasari.  Namun,  hal tersebut  belum  mampu  menarik  minat  para  pengunjung  lokal  untuk  mengunjungi  desa  wisata tersebut.  Popularitas  dari  desa  wisata  di  Kabupaten  Pangandaran  belum  mampu  menyamai popularitas  objek  wisata  pantai.  Promosi  digital  destinasi  wisata  lain  di  Kabupaten  Pangandaran perlu  ditingkatkan  melalui  pemanfaatan  berbagai  media  promosi  yang  sementara  ini  baru terlaksana  melalui  media  sosial.  Selain  itu,  optimalisasi  website  yang  pada  dasarnya  sudah memiliki  konsep  yang  baik  perlu  ditingkatkan  agar  masyarakat  dapat  mengetahui  keberadaan website  tersebut  dan  memanfaatkan  berbagai  fasilitas  yang  disediakan  pada  laman  website tersebut.
Sedangkan  dalam  kerjasama  perjalanan,  pihak  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan Kabupaten  Pangandaran  melangsungkan  kerjasama  dengan  pemilik travel dan  agen  wisata. Meskipun  banyak  promosi  mengenai  pariwisata  pangandaran  melalui online ,  namun  masih  ada juga  pengunjung  yang  mengetahui  pariwisata  Pangandaran  dari  pihak  lainnya  seperti  sanak saudara dan hal itu sudah menjadi tradisi rutinan jika tiba waktu libur  berwisata ke Pangandaran. Informasi tentang destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran lebih banyak tersebar dari mulut ke mulut dan bukan melalui promosi dari pihak pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Mita  Fatari  Ramadhani,  Faizal  Pikri,  Idah  Wahidah  :  Penerapan  Aspek  Pemerintahan  Milik  Rakyat  Dan Pemerintahan  Mengacu  Pada  Pasar  Dalam  Konsep Reinventing  Government Di  Dinas  Pariwisata  Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis dan temuan-temuan di lapangan yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan aspek pemerintahan milik rakyat dan aspek pemerintahan mengacu pada  pasar  sudah  diterapkan  akan  tetapi  belum  sepenuhnya  terlaksana  dengan  baik.  Masih terdapat  beberapa  kendala dalam  kedua aspek  tersebut  di antaranya  ada masyarakat  yang  belum mengetahui  tentang  program  pembinaan  dan  pelatihan  objek  wisata  di  Kabupaten  Pangandaran, serta promosi wisata yang memanfaatkan digitalisasi belum terlaksana secara merata.

## SARAN
Untuk  memaksimalkan  penerapan  kedua  aspek  tersebut,  pihak  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan  Kabupaten  Pangandaran  harus  melakukan  revitalisasi  program  dan  pembinaan, penyuluhan  serta  pelatihan  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  promosi  digital  destinasi  wisata  di Kabupaten  Pangandaran  belum  sepenuhnya  merata  karena  popularitas  objek  wisata  pantai  di Kabupaten Pangandaran lebih dominan daripada objek wisata lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, Mohammad. “Penerapan  Prinsip Prinsip New Public Management dan Governance dalam Reformasi Administrasi.” Reformasi 5, no. 2 (2015).
Anggara, Sahya. Metode Penelitian Administrasi . Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
Dinas  Pariwisata  dan  kebudayaan  Provinsi  Jawa  Barat.  “Jumlah  Pengunjung  Ke  Objek  Wisata Berdasarkan Jenis Wisatawan Di Jawa Barat.” Open Data jabar, 2021.
Hendriyani, I Gusti Ayu Dewi. “Siaran Pers: Kemenparekraf Luncurkan Kampanye Sadar Wisata dan Pengembangan Pemasaran Online di 6 Destinasi Prioritas.” https://kemenparekraf.go.id/, 2022.
Lustiadi,  Yadi.  “Aplikasi Konsep  Reinventing  Government,  Good  Governance  dan  New  Public Service  dalam  Pelayanan  Publik  di  Kabupaten  Tenggamus  Provinsi  Lampung.” Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik 2, no. 1 (2016).
Mashuda,  Ali,  Taufik  Ade  Irawan,  dan  Ridha  Nurul  Ihsan.  “Tinjauan  Regulasi  Tol  Laut Berdasarkan  Teori  Reinventing  Government  (Sea  Toll  Regulation  Review  Based  on Reinventing Government Theory).” Rechts Vinding 8, no. 2 (2019).
Muftiadi,  Anang.  “Pengembangan  Desa  Wisata  dan  Potensinya  di  Kabupaten  Pangandaran.”
Jurnal AdBispreneur 2, no. 2 (2017).
Osborne,  David,  dan  Ted  Gaebler. Mewirausahakan  Birokrasi :  Reinventing  Government, Mentransformasi  Semangat  Wirausaha  ke  Dalam  Sektor  Publik .  Jakarta:  Pustaka Binaman Pressindo, 1996.
Setiono,  Dedy.  “Analisis  Penerapan  New  Public  Management  (NPM)  Sebagai  Kerangka Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Pada  Balai  Kesehatan/Rumah  Sakit.” AKTIVA  Jurnal Akuntansi dan Investasi 3, no. 2 (2019).
Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial . Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
Siren,  dan  Irwan  Sinaga.  “Penerapan  Reinventing  Government  (Mewirausahakan  Birokrasi)  di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.” Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Mita  Fatari  Ramadhani,  Faizal  Pikri,  Idah  Wahidah  :  Penerapan  Aspek  Pemerintahan  Milik  Rakyat  Dan Pemerintahan  Mengacu  Pada  Pasar  Dalam  Konsep Reinventing  Government Di  Dinas  Pariwisata  Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
Negara dan Ilmu Komunikasi 3, no. 2 (2017).
Wijayanto,  Ismuhadi  Heru,  Agus  Suryono,  dan  Sukanto.  “Pengembangan  Potensi  Pariwisata dalam  Perspektif  Reinventing  Government  (Studi  di  Dinas  Kebudayan  dan  Pariwisata Kabupaten Lamongan).” Jurnal Administrasi Publik 1, no. 6 (2013).