## PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (PLP2B) DI KABUPATEN GRESIK TERHADAP IJIN USAHA DAN INDUSTRI
M. Hamzah takim muhammad.hamzah.takim-2016@pasca.unair.ac.id Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana UNAIR Jln. Airlangga No.4-6 Surabaya

## Abstract
Rather  than  the  function  of  agricultural  land  resulted  in  a  variety  of  direct  and  indirect  impacts  and  the  serious implications of negative impacts on food production, environment, and culture of society that live on the upstream and surrounding  land  that  is  converted  The.  Thus  over  the  function  of  agricultural  land  not  only  causes  food  production capacity  to  fall,  but  is  one  form  of  investment  waste,  degradation  of  agroecosystems,  degradation  of  traditions  and culture of agriculture, and slowly The perpetrators of the food farming will leave the food sector when not balanced by alihfunction control, incentive giving, and community empowerment.  Therefore,  the determination of sustainable food farming land and the management of food farming land is one of the very strategic policies.
Keywords : corporate social responsibility; local government; company

## Abstrak
Alih  fungsi  lahan  pertanian  mengakibatkan  berbagai  dampak  langsung  dan  tidak  langsung  dan  berimplikasi  serius berupa  dampak negatif  terhadap  produksi   pangan,  lingkungan,  dan  budaya  masyarakat  yang hidup  dibagian hulu  dan sekitar   lahan yang dialihfungsikan tersebut.  Dengan demikian  alih fungsi  lahan  pertanian   tidak  hanya  menyebabkan kapasitas  memproduksi  pangan  turun,  tetapi  merupakan      salah  satu  bentuk  pemubaziran  investasi,  degradasi agroekosistem,  degradasi tradisi   dan budaya pertanian,  dan secara perlahan-lahan para pelaku usaha pertanian pangan akan  meninggalkan  sektor  tanaman  pangan  apabila  tidak  diimbangi  dengan      pengendalian  alihfungsi,  pemberian insentif,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Oleh      karena  itu,  penetapan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  dan pengaturan alih  fungsi lahan pertanian pangan merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis.
Keywords: corporate social responsibility; local government; company
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ

## A. Pendahuluan
Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang No. 41 Tahun  2009, merupakan  implementasi dari Konstitusi Nasional Indonesia Pasal 20, Pasal  21,  Pasal  27  ayat  (2),  Pasal  28A,  Pasal  28C,  dan  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kemudian diimplementasi  lebih  lanjut oleh Peraturan Pemerintah No.  1  Tahun  2011  Tentang  Penetapan  dan  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan. Mengingat masalah  alih  fungsi  lahan  pertanian pangan,  terutama  lahan pertanian  (sawah)  ke  lahan non pertanian sawah dimana setiap tahun terjadi konversi lahan.
Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan  untuk  mewujudkan kesejahteraan    rakyat    adalah    hal    yang    sangat  penting  untuk  direalisasikan.  Dalam  rangka mewujudkan  ketahanan  dan  kedaulatan  pangan  perlu  diselenggarakan  pembangunan  pertanian berkelanjutan, yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan.
Peranan  sektor  pertanian  bagi  pembangunan  perekonomian  bangsa  Indonesia  masih  sangat penting dengan dasar sektor ini dalam menunjang pembentukan PDB, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan  pendapatan  masyarakat  dan  perolehan  devisa.  Peranan  sektor  pertanian  secara komprehensif  juga  dilihat  sebagai  penyediaan  pangan  masyarakat sehingga  mampu secara  strategis dalam  penciptaan  ketahanan  pangan  (food  security)  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan  ketahanan sosial  (sosio  security),  stabilitas  ekonomi,  politik  dan  keamanan  atau  ketahanan  nasional  (national security);  serta  peranan  dalam  penyediaan  jasa-jasa  lingkungan  (Daryanto,  2009)  .  Dalam revitalisasi pembangunan pertanian, dikemukakan bahwa perlu penyediaan lahan basah abadi seluas 15  juta  ha  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan  nasional.  Sementara  pada  saat  ini  luas  lahan  basah yang  telah  dimanfaatkan,  khususnya  lahan  basah  baru  sekitar  7,8  juta  ha.  Di  lain  pihak  alih  fungsi lahan sawah setiap tahun  sekitar 110.000 ha dan laju pencetakan sawah  yang  dibiayai  Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah  sekitar  40.000  – 50.000  ha  per  tahun.  Jadi  secara  makro  terdapat  defisit lahan  sawah  setiap tahun sekitar 60.000 ha.
Sektor pertanian merupakan sektor kedua yang terbesar dalam produk domestik regional bruto di  Kabupaten  Gresik.  Dengan  posisi  yang  kedua  ini,  peranan  sektor  pertanian  tersebut  menjadi penting.  Dilihat  dari  jumlah  PDRB  masing-masing  sub  sektor,  Sub  Sektor  Tanaman  Bahan Makanan  merupakan sub sektor yang tinggi dengan nilai Rp. 203.691,56  juta pada tahun 1998 dan Rp. 210.019,15 juta pada tahun 2001. Untuk komoditas tanaman pangan, jenis komoditas padi sawah memiliki tingkat produksi yang  lebih tinggi.  Nilai produksi   pada   sawah   ini   sebesar   278.602,66 ton   pada    tahun    1998    dan 320.542,29  pada  tahun  2002.  Sedangkan  komoditas  yang  terkecil
adalah kacang hijau dengan produksi 4.927,22 pada tahun 1998 dan 2.199,77 pada tahun 2002. Hal tersebut  didukung  dengan  luas  tanah  sawah  yang  masih  dominan  di  wilayah  Kabupaten  Gresik, yaitu  sebesar  36.387,94  ha  atau  30,64%  dari  seluruh  wilayah  kabupaten  Gresik,  dimana  luas lahan  sawah  yangpaling  luas  di  Kecamatan  Balongpanggang  seluas  5.066,97  ha.  Namun,  seiring dengan  perkembangan  permukiman  dan  industry  di  Kabupaten  Gresik,  luas  lahan  pertanian  juga mengalami konversi lahan.
Hilangnya  lahan  pertanian  produktif  ini  apabila  tidak  dikendalikan  akan  mengganggu kelangsungan dan  produksi  yang akhirnya  bisa  menyebabkan terancamnya  ketahanan  pangan,  baik itu ketahanan pangan daerah maupun nasional. Selain fungsi pasokan produksi, lahan pertanian juga mempunyai  berbagai  fungsi  lain  yaitu  sebagai  penyedia  dan  pembuka  lapangan  kerja,  fungsi lingkungan  dan  fungsi  wilayah  tangkapan  air  (water  catchment  area).  Terjadinya  alih  fungsi  lahan pertanian ini menyebabkan hilangnya fungsi– fungsi lain tersebut.
Konversi   lahan   pertanian   pangan   ke   nonpertanian,   secara   umumdisebabkan dua faktor, yaitu  faktor eksternal  dan  internal.  Faktor eksternal merupakan akibat dari pertumbuhan kebutuhan lahan untuk keperluan nonpertanian  akibat  perkembangan  ekonomi  dan  pertumbuhan  penduduk, serta  perpajakan  lahan  (PBB)  yang  mengakibatkan  pergeseran  penggunaan  lahan  dari  fungsi pertanian  menjadi  fungsi nonpertanian,  karena dinilai lebih menguntungkan.  Faktor internal adalah kemiskinan.
Penataan ruang merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan mampu  mengendalikan  laju alih    fungsi    lahan    pertanian.    Dalam    Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2007  tentang  Penataan Ruang  diamanatkan peraturan  mengenai lahan pertanian abadi.  Amanat tersebut telah dilaksanakan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Dengan terbitnya UU ini, diharapkan dapat menekan tingginya laju alih  fungsi  lahan  pertanian  sawah.  Apabila  laju  alih  fungsi  lahan  pertanian  dapat  dikendalikan diharapkan fungsi lain seperti fungsi ekologi dapat dipertahankan dan dijaga keberadaannya.
Dari  pemaparan  latar  belakang  diatas,  maka  peneliti  ingin  mengkaji  pengaruh  adanya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) terhadap pemberian ijin sektor usaha dan  industri  yaitu  Ijin  Tanda  Daftar  Industri  (TDI)  dan  SIUP  di  Kabupaten  Gresik.  Berdasarkan uraian  di  atas,  maka  rumusan  masalah  yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  dirumuskan  sebagai berikut pertama apa  saja  pengaruh  yang  ditimbulkan  di  wilayah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan  (PLP2B)  di  Kabupaten  Gresik;      dan kedua Apakah      Perlindungan Lahan      Pertanian      Pangan  Berkelanjutan  (PLP2B)  di  Kabupaten  Gresik  berpengaruh  terhadap pemberian Ijin di sektor Usaha dan Industri.

## B.  Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  Pengaruh  dan  Implementasi  Perlindungan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (PLP2B)  di  Kabupaten  Gresik  Terhadap  Ijin  Usaha  dan  Industri adalah  termasuk  dalam  jenis  penelitian  survey  ( survey  research ).  Penelitian  survey  (survey research)  adalah  penelitian  yang  tidak  melakukan  perubahan  atau  tidak  ada  perlakuan  khusus terhadap  variabel-variabel  yang  diteliti 1 .  Penelitian  survey  merupakan  penelitian  yang  diadakan untuk  memperoleh  fakta-fakta  dari  gejala  yang  ada  dan  mencari  keterangan-keterangan  secara faktual.  Penelitian  ini  dilakukan  terhadap  sejumlah  individu  atau  unit,  baik  secara  sensus,  maupun dengan sampel.
Selain  itu  penelitian  ini  juga  termasuk  Penelitian  Hukum  Sosiologis  atau  empiris 2 adalah metode  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  primerdan  menemukan  kebenaran dengan menggunakan metode berpikir
induktif  dan  kriterium  kebenaran  koresponden  serta fakta  yang  digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.

## C. Pembahasan

## 1.    Gambaran Umum LP2B dan Kebijakan di Kabupaten Gresik
Kabupaten Gresik sudah memeiliki Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  yang merupakan paying hukum untuk penetapan  zonasi LP2B.  Dalam  penetapannya  ada  2  (dua)  kategori  yang  dibahas  secara  subtansial yaitu, Perlindungan LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan.
Peraturan  terkait  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  antara  lain
adalah  Undang-undang  no.  41  tahun  2009,  merupakan  Undang-undang  Perlindungan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (UU  PLP2B)  disusun  dan  ditetapkan  berdasarkan  atas  amanat UU  No  26  Tahun  2007    tentang  Penataan  Ruang,  dalam  rangka  menjamin  ketahanan  pangan nasional.  Hal  tersebut  dipersiapkan  dengan  melihat  secara  pragmatis  pembangunan  pertanian, khususnya  20  tahun  terakhir  yang  dilaksanakan  kurang  terintegrasi  dengan  penataan  ruang, tuntutan  kebutuhan  pangan  nasional,  pertambahan  penduduk,  tingkat  produktivitas  tanah  yang cenderung mendekati “levelling tanah” serta alih fungsi lahan sawah yang cukup dasyat.
UU  PLPPB  ini  akan  mengatur  perlindungan  lahan  pertanian  untuk  menjamin    kedaulatan pangan    nasional    dan    antisipasi    terjadinya  perkembangan  jaman  dan  kebutuhan  dalam pemanfaatan lahan oleh berbagai
sektor.  Apabila  hal  tersebut  tidak  diatur,  maka  akan  berpotensi  menimbulkan  konflik pemanfaatan ruang,  antar  sektor,  khususnya  lahan  pertanian  produktif.  Di  samping  itu,  UU  ini  akan  menjadi masukan  atau  rujukan  untuk  penyelenggaraan  penataan  ruang,  khususnya  kawasan  budidaya pertanian  yang  berdasarkan  atas  asas  keterpaduan,  berbasis  keberlanjutan,  kepastian  hukum, perlindungan kepentingan umum dan keadilan.
1 Hasan, Iqbal. (2002). Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya . Ghalia Indonesia. Jakarta. h.11
2 Banakar, Reza and Max Travers. (2005). Theory and Method in Socio-Legal Research . Hart Publishing. Oregon and Portland. p. 5
UU  PLPPB  yang  terdiri  dari  17  Bab  dan  77  Pasal  ini  meliputi  aspek  perencanaan      dan penetapan,      pengembangan,      penelitian,      pemanfaatan,  pembinaan,  pengendalian,  pengawasan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan dan peran serta masyarakat.
Peraturan  Pemerintah  No.  1  Tahun  2011  juga  merupakan  salah  satu  regulasi    yang mendukung   UU   PLPPB.   Ketersediaan   lahan   untuk    usaha pertanian merupakan syarat mutlak untuk  mewujudkan  peran  sektor  pertanian  secara  berkelanjutan,  terutama  dalam  perannya mewujudkan  kemandirian,  ketahanan,  dan  kedaulatan  pangan  nasional.  Di      sisi      lain,      secara filosofis  lahan  memiliki  peran  dan  fungsi  sentral  bagi  masyarakat Indonesia  yang  bercorak  agraris karena memiliki nilai ekonomis, nilai sosial budaya dan religius.
Permasalahan  yang  dihadapi  saat  ini  adalah  tingginya  tekanan  terhadap  lahan.  Hal  ini disebabkan  oleh  peningkatan  jumlah  penduduk  yang  masih
sekitar  1,49  persen  per  tahun,  sementara  luas  lahan  yang  ada  relatif  tetap,  produktivitas  lahan pertanian  pangan  mengalami  pelandaian  (leveling  off)  serta  kompetisi  pemanfatan  lahan  untuk pembangunan,  termasuk  pemekaran  wilayah  provinsi  dan  kabupaten/kota,  sehingga      ketersediaan lahan  untuk  memenuhi  kecukupan  pangan  nasional  semakin  terancam.  Selain  itu,  rata-rata penguasaan  lahan  pertanian  pangan  oleh  petani  makin  sempit  disebabkan  oleh  pewarisan kepemilikan lahan, terjadi juga persaingan  yang tidak seimbang dalam penggunaan lahan, terutama antara sektor pertanian dan non-pertanian. Dalam  keadaan  seperti  ini,  apabila  paradigma  dan sudut pandang  para  pemangku  kepentingan  dalam  perencanaan  pemanfaatan  ruang  hanya  terfokus pada`nilai ekonomi sewa lahan (land  rent economics), maka tidak ada`keseimbangan pembangunan pertanian  dengan  pembangunan  sektor  lainnya.  Keadaan  demikian  ini  akan  berpengaruh  terhadap penurunan  daya  dukung  lahan  dan  lingkungan.  Hal  itu  terlihat  dari  makin  meningkatnya  laju besaran  alih  fungsi  lahan pertanian dari tahun ke tahun.
Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan berbagai dampak langsung dan  tidak  langsung  dan berimplikasi  serius  berupa  dampak  negatif  terhadapproduksi    pangan,  lingkungan,  dan  budaya masyarakat  yang  hidup  dibagian  hulu  dan  sekitar    lahan  yang  dialihfungsikan  tersebut.  Dengan demikian  alih  fungsi  lahan  pertanian      tidak  hanya  menyebabkan  kapasitas  memproduksi  pangan turun,  tetapi  merupakan      salah  satu  bentuk  pemubaziran  investasi,  degradasi  agroekosistem, degradasi  tradisi    dan  budaya  pertanian,  dan  secara  perlahan-lahan  para  pelaku  usaha  pertanian pangan akan meninggalkan sektor tanaman  pangan  apabila  tidak  diimbangi  dengan   pengendalian alihfungsi,  pemberian  insentif,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Oleh      karena  itu,  penetapan  lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengaturan alih  fungsi lahan pertanian pangan merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis.
No
Kawasan Kesesuaian Lahan Persyaratan Agroklimat 1 Tanaman Pangan Dataran  rendah  dan  dataran  tinggi, dengan  bentuk  lahan  datar  sampai berombak (Iereng <8%), kesesuaian  lahan  tergolong  S1,  S2 atau  S3,  memiliki  dan  atau  tidak memiliki  prasarana  irigasi  untuk pengembangan. Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan      agropedoklimat setempat 2 Hortikultura Dataran  rendah  dan  dataran  tinggi, dengan  bentuk  lahan  datar  sampai berbukit,  kesesuaian  lahan  tergolong S1, S2 atau S3, dan tersedia sumber air yang cukup Disesuaikan  dengan  komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agropedoklimat setempat 3 Perkebunan Dataran  rendah  dan  dataran  tinggi, dengan  bentuk  Iahan  datar  sampai berbukit, kesesualan lahan tergolong SI, 52 atau S3. Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agropedoklimat setempat. 4 Peternakan Dataran  rendah  dan  dataran  tinggi sampai berbukit di luar pemukiman dengan  sistem  sanitasi  yang  cukup. Tidakberadadi  permukiman  dan memperhatikan aspek lingkungan. Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agropedoklimat setempat
Sumber : Permentan No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009
Peraturan  Pemerintah  ini  merupakan  amanat  dari  Pasal  26  dan  Pasal  53Undang-Undang Nomor    41    Tahun    2009    tentang    Perlindungan    Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  yang bertujuan  untuk  mewujudkan  dan  menjamin  tersedianya  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan, mewujudkan  kemandirian,    ketahanan    dan    kedaulatan    pangan    nasional,    meningkatkan pemberdayaan  dan  kesejahteraan  petani,  memberikan  kepastian  berusaha  tani  dan    mewujudkan keseimbangan   ekologis   serta   mencegah   pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.
Peraturan  lain  yang  terkait  LP2B  adalah  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor: 41/permentan/ot.  140/9/2009.  Sesuai  dengan  peraturan  perundang~undangan  yang  mengatur  tata ruang,  kawasan  pertanian  termasuk  ke  dalam  kawasan  budidaya  yaitu  kawasan  yang  ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya   manusia,   dan   sumber   daya   buatan.   Berdasarkan   Pasal   66 Peraturan  Pemenintah  Nomor 26  Tahun  2008  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional  (RTRWN)  diamanatkan  tentang penyusunan Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian. Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan  yang  mencakup  kawasan  budidaya  tanaman  pangan,  hortikultura,  perkebunan,  dan peternakan.
Penetapan  kawasan  peruntukan  pertanian  ini  diperlukan  untuk  memudahkan  dalam penumbuhan  dan  pengembangan  kawasan  pertanian  berbasis  agribisnis  mulai  dari  penyediaan sarana  produksi,  budidaya,  pengolahan  pasca  panen  dan  pemasaran  serta  kegiatan  pendukungnya secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.
Tabel 1. Tipologi Lahan Kawasan Berdasarkan Kesesuaian Lahan Dan
Persyaratan Agroklimat
Namun  pada  kenyataan  yang  dihadapi  di  lapangan  bahwa  jumlah  luasan  LP2B  merupakan  kebijakan Top  Down  atau  berasal  dari  Pemerintah  Pusat  bukan  merupakan  Sebuah  kebijakan  Bottom  Up.  Sehingga Pemerintah Daerah  mengalami  Kesulitan  untuk  memenuhi  luasan  yang  sudah  ditentukan  oleh  Pemerintah Pusat.
Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan pertanian lahan basah    dan    hortikultura.    Sawah tadah      hujan      tersebar      di      Kecamatan  Duduksampeyan,  Cerme,  Benjeng,  Balongpanggang, Kebomas,Menganti,  Kedamean  Wringinanom,  Driyorejo,  Dukun,  Bungah,  Manyar,  Sidayu,  Ujungpangkah, dan Kecamatan Panceng dengan luas kurang lebih 13.026,695 Ha.
Sawah      irigasi      tersebar      di      Kecamatan      Duduksampeyan,      Cerme,  Benjeng,  Balongpanggang,
Kebomas,Menganti,  Kedamean  Wringinanom,  Driyorejo,  Dukun,  Bungah,  Manyar,  Sidayu,  Ujungpangkah, Panceng,  Sangkapura  dan  Kecamatan  Tambak  dengan  luas  kurang  lebih 10.346  Ha dan  ditetapkan  sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

## 2.    Dampak Penetapan LP2B di Kabupaten Gresik
Para       implementor       kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan   di   Kabupaten   Gresik menunjukkan    sikap    bahwa mereka memberikan   respon   yang baik  terhadap  kebijakan.  Meskipun baru pada tahap    identifikasi    lokasi,  hal      ini     telah     menunjukkan      bahwa  para pemangku kepentingan bersama instansi terkait telah berupaya melaksanakan isi     kebijakan     dari Undang-Undang    Nomor    41 tahun  2009     tentang perlindungan       Lahan  Pertanian  pangan  berkelanjutan.Respon          positif terlihat dengan    adanya    rencana    membuat Perda       tentang       Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 41    Tahun    2009    tentang    Lahan Pangan Berkelanjutan,selain itu semakin     banyaknya     bantuan-bantuan  dari        dinas         terkait          yaitu DinasPertanian       kepada petani            supaya  petani            tidak            mengalih  fungsikan  lahan  pertaniannya  lagi,  bantuan  ini  seperti bantuan pupuk, bibit, dan penyuluhan.
Di   lain   pihak,   persoalan   tata   ruang   dan   masalah   perizinannya merupakan salah satu fakta di lapangan yang sering dijumpai, karena sebelum adanya kebijakan LP2B sudah terlalu banyak perizinan yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  sebelumnya.  Namun permasalahan   ini   mampu  diakomodir  dengan  adanya  review  tata ruang dan  kebijakan –  kebijakan  baru yang mampu mengakomodir semua kepentingan.
Melihat  perkembangan  yang  ada,  memang  penetapan  LP2B  menjadi  suatu  momok  baik  bagi  para investor,  pemerintah,  dan  masyarakat  pemilik lahan. Bagi para investor akan lebih sulit untuk mencari lahan yang  bisa  dikonversikan  menjadi  lahan  non-pertanian.  Bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gresik  akan
No Nam a 2014 2015 2016 2017 2018 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 1,348 1,612 2,224 2,051 3,354 2. Nilai Investasi  6,936.52 19,766.41 4,879,959.55  24,594,315.02 5.427277.166 3. Jumah PMA (unit usaha) 11 14 21 11 10 4. Jumah PMDN (unit usaha) 46 48 44 71 31
menjadi  2  mata  pisau,  dalam  satu  sisi  memudahkan  untuk  mengetahui  wilayah  mana  yang  tidak  boleh terbangun,  namun  di  satu  sisi      juga  merupakan  pengahambat  investasi  yang  masuk.  Bagi  masyarakat merupakan  kerugian  yg  cukup  besar,  karena  secara  tidak  langsung  akan  terjadi  penurunan  nilai  lahan.  Ini adalah poin paling penting dari LP2B.
Perkembangan  Ijin  Usaha  Perdagangan  atau  SIUP  diKabupaten  Gresik  cukup  fluktuatif,  dari  tahun 2014 ke 2015 ada 264 izin  yang diterbitkan, naik 612 pada tahun 2016, dan turun sebanyak 173 tahun 2017, lalu naik signifikan sebanyak 1,303  ijin di tahun  2018. begitupun nilai  Investasi  yang  masuk tiap tahunnya, naik turun dinamis sekali tiap tahun.
Namun  melihat  jumlah  perusahaan  yang  berinvestasi  tiap  tahun  di Kabupaten Gresik, baik PMA maupun PMDN secara tren stagnan dan cenderung mengalami penurunan. Lebih detail angka jumlah perusahaan PMA dan PMDN dapat dilihat tabel dibawah ini.

## Tabel 2 Perkembangan Investasi dan Ijin Usaha di Kabupaten Gresik
Sumber: Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro,  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kab.  Gresik  Tahun 2014-2016   dan   Dinas   Penanaman   Modal   dan   Pelayanan   Terpadi   Satu   Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2017-2018
Terlepas dari semua kebijakan  yang  ada di  beberapa sektor, penulis tetap  konsen pada LP2B dan bagaimana cara melihat dan menganalisa kekurangan dan kelebihan LP2B di Kabupaten Gresik. Berikut adalah tabel perbandingan antar kebijakan terkait LP2B.
Tabel 3. Analisa Kebijakan Kebijakan Eksisting Analisis Kebijakan Undang-undang No. 41 Tahun 2009 mengatur          perlindungan lahan pertanian untuk menjamin kedaulatan pangan nasional dan antisipasi terjadinya perkembangan  jaman  dan kebutuhan dalam pemanfaatan lahan oleh berbagai sektor Masih kurangnya perlindungan lahan  pertanian  di  kondisi eksisiting. Hal
ini mengakibatkan jumlah lahan pertanian yang semakin terkonversi  menjadi  guna lahan  yang  lainnya.  Selain itu ditandai dengan turunnya luas  panen  pada  tahun  2011 yang mengakibatkan produksi  jumlah  padi  juga ikut menurun Kondisi  eksisiting  masih  belum sesuai  dengan  kebijakan  yang  ada dikarena  masih  ada  sawah  yang berubaha  fungsinya  sehingga    tidak lagi menunjukkan fungsinya terhadap ketahanan pangan. menjadi      masukan      atau rujukan untuk penyelenggaraan penataan ruang,  khususnya  kawasan budidaya pertanian yang
berdasarkan atas asas keterpaduan, berbasis keberlanjutan, kepastian
hukum, perlindungan
kepentingan umum dan keadilan Belum adanya perlindungan pada lahan pertanian terutama daerah atau kawasan dengan tingkat konversi  tinggi. Hal  tersebut juga mengindikasikan bahwa kurangnya perlindungan  hukum  dan kepentingan petani. Kondisi  eksisting  masih  belum sesuai  denga  kebijakan  karena  belum adanya  perlindungan  atau  rujukan secara khusus terkait
penyelanggaraan  tata  ruang  terkait kawasn  budidaya  pertanian  yang berbasisi berkelanjutan. Namun permasalahan  tersebut  dapat  diatasi dengan pembuatan dokumen perlindungan lahan pertanian berkelanjutan mengatur  tentang  penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan alih  fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan Kondisi eksisting masih belum ada penetapan prioritas lahan pertanian dan pengaturan  mengenai  alih fungsil lahan. Sehingga pempriotitasan Kondisi  eksisiting  masih  belum bisa  sesuai  dengan  kebijakan  yaitu belum ada pengklasifikasian kawasan lahan pertanian berkelanjutan.
Kebijakan Eksisting Analisis Kebijakan penanganan  masih  belum  bisa dilakukan. Namun  dapat  ditangani  dengan pengkategorisasian       kawasan lahan   pertanian   berkelanjutan melalui  pembentukan  dokumen perlindungan    lahan    pertanian berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011
Kesesuaian     lahan     unutk tanaman    pangan    yaitu dataran  rendah    dan    dataran tinggi,  dengan  bentuk  lahan datar sampai berombak
(Iereng <8%), kesesuaian lahan  tergolong  S1,  S2  atau
S3,  memiliki  dan  atau  tidak memiliki prasarana irigasi
untuk pengembangan. Kondisi   eksisiting   kesesuaian lahan   untuk   tanaman   pangan sebagian besar sudah sesuai Kondisi eksisting sebagian besar sudah  sesuai  kebijakan yaitu sudah  sesuai  dengan  kesesuaian lahan.  Namun  ada  beberapa  lahan pertanian yang kesesuaian lahannya  kurang  sesuai  unutk digunakan sebagai lahan pertanian. Disesuaikan               dengan komoditas yang dikembangkan   sesuai dengan agropedoklimat setempat Kondisi eksisting terdapat lahan pertanian  yang  cocok  untuk komoditas padi sehingga dalam setahun mampu menghasilkan 3 kali  masa  tanam  namun  ada yang hanya mampu menghasikan 2 kali masa tanam saja. Kondisi  eksisting  sudah  sesuai dengan kebijakan keran komoditas yang ditanam sudah menyesuaikan dengan  kondisi  alam  di  lahan pertanian.  Hanya  beberapa  lokasi yang  memang  tidak  bisa  sesuai dengan kondisi alam namun masih bisa untuk ditanami.

## RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015
Meningkatnya      Produksi Tanaman     Pangan     dan Hortikultura. Untuk              meningkatkan produksi    tanaman    pangan dan  hortikultura  diperlukan pembinaan yang intensif. Untuk  menilai  keberhasilan pencapaian      sasaran      ini diukur dengan indikator
Produksi  pertanian  meliputi padi,  jagung,  kedelai,  kacang tanah,  kacang  hijau,  ubi  kayu dan ubi jalar;
Kondisi  eksisting  masih  belum terlaksannya  pembinaan  secara inensif guna meningkatkan produksi  pertanian.  Pembinaan yang  dilakukan  masih  belum merata  ke  setiap  petani  di Kabupaten Gresik.
Kondisi  eksisiting  masih  belum sesuai  dengan  kebijakan  karena masih  perlu  dilakukan  pembinaan yang  lebih  intemsif  dan  merata terhadap  petani  yang  ada  di Kabupaten  Gresik  agar  dapat meningkatkan produksi pertanian.
Untuk     mencapai     sasaran Meningkatnya ketersediaan pangan  utama  masyarakat , ditetapkan program pembangunan  adalah  Program Ketahanan Pangan. Kondisi eksisiting masih belum adanya  program  peningkatan ketahana pangan
pertanian/perkebunan. Selain   itu   hal   serupa   dengan kondisi     eksisting    pelayanan
Kondisi  eksisiting  masih  belum sesuai  denga      kebijakan  karena masih  belum  adannya  program- program yang menunjang peningkatan  ketahanan  pangan dan    pengembangan     jaringan
Kebijakan Eksisting Analisis Kebijakan Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat    Daerah,    adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Untuk mencapai sasaran Meningkatnya pemenuhan kebutuhan   pelayanan irigasi , ditetapkan program pembangunan  adalah  Program peningkatan  pelayanan  irigasi dan pengendalian banjir.
Implementasi/penjabarannya dalam  program  Satuan  Kerja Perangkat Daerah, adalah: a.   Program  pengembangan dan  pengelolaan  jaringan irigasi,  rawa  dan  jaringan pengairan lainnya b.   Program    pembangunan infrastruktur perdesaaan
irigasi.  Tidak  semua  sawah  di Kabupaten    Gresik    memiliki jaringan irigasi. infrstruktur pedesaan khususnya jaringan  irigasi  yang  memeiliki peranan         penting         dalam pertanian.    Oleh     karena     itu diperlukan      program-program yang         dapat         menunjang kebijakan tersebut. Untuk     mencapai     sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura , ditetapkan program  pembangunan  adalah Program Peningkatan produksi pertanian . Implementasi/penjabarannya dalam  program  Satuan  Kerja Perangkat Daerah, adalah: a.   Program       Peningkatan Kesejahteraan Petani b.   Program       peningkatan
pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
c.  Program          peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan d.   Program       peningkatan produksi pertanian/perkebunan
e. Program   pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Kondisi   eksisting   sudah   ada beberapa  program  yang  sudah dilaksanakan  seperti  program penyuluhan  lapangan.  Namun program  yang  lain        seperti peningkatan kesejahteraan, pemasaran hasil, penerapan teknologi masih belum ada.
Kondisi  eksisting  masih  belum sesuai  dengan  kebijakan  karena masih  ada  program  yang  belum terlaksana.  Program  yang  belum terlaksana tersebut seperti peningkatan  kesejahteraan  dan penerapan teknologi unutk
meningkatkan hasil pertanian.
Oleh karena itu diperlukan pelaksanaan program-program yang  telah  ditetapkan  untuk  dapat dilaksanakan lebih lanjut.
Kebijakan Eksisting Analisis Kebijakan Kebijakan-kebijakan  yang  telah ditetapkan      untuk melaksanakan                 misi
“Mendorong pertumbuhan ekonomi    untuk  meningkatkan pendapatan  masyarakat  secara merata  melalui  pengembangan ekonomi  lokal, konsep ekonomi kerakyatan  dan  pembangunan yang  berwawasan  lingkungan” adalah : 1)  Mengembangkan jaringan          pemasaran produk pertanian
2)    Optimalisasi  sumberdaya
pertanian baik penyuluh maupun petani 3)    Meningkatkan  pelayanan irigasi Kondisi eksisiting masih belum adanya pengembangan pemasaran  produk  pertanian.
Unutk  tanaman  padi  hasil jual masih  berupa  gabah  atau beras.  Selain                itu optimalisasi sumberdaya  pertanian  juga belum terlaksana dengan maksimal. Sedangkan untuk pelayanan    irigasi    juga masih belum melayani seluruh sawah  yang  ada  di  kabupaten Gresik. Kondisi  eksisting  masih  belum sesuai dengan kebijakan karena kebijakan  yang  telah  ditetapkan masih belum bisa terlaksanakan. Kedepannya  perlu  ditingkatkan lagi  progrma  kerja  yang  telah ditetapkan seperti perluasan jaringan    pemasaran,  peningkatan pelayanan   irigasi dan    optimalisasi    sumberdaya pertanian.

## RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030
Kebijakan                kawasan peruntukan            pertanian, dilakukan melalui :
a. pertahanan  luasan  lahan sawah beririgasi di
Kabupaten sebagai lahan pertanian
pangan berkelanjutan; dan
b. pengembangan kawasan perkebunan  yang  produktif dan ramah lingkungan . Strategi pencegahan berkurangnya  luasan  lahan pertanian  basah  beririgasi  di
Kabupaten sebagai lahan pertanian
pangan berkelanjutan, meliputi : a. meningkatkan      sawah tadah
hujan menjadi lahan pertanian  basah  irigasi  teknis pada  kawasan  lain  sebagai pengganti    lahan    yang
Kondisi  eksisting  masih  ada sawah    yang    beruabah fungsi lahan  dan tidak dipertahankan sebagai lahan pertanian. Selain itu belum semua sawaha  tadah hujan    diubah    menjadi sawah irigasi teknis.
Kondisi  eksisting  masih  belum sesuai dengan kebijakan karena masih banyak sawah yang berubah fungsi  serta  belum  banyak  sawah tadah hujan  yang berubah  menjadi  sawah  irigasi teknis  agar  dapat  dipertahankan fungsinya. Oleh karena itu diperlukan program untuk
melindungi keberadaan sawah yang berada di Kabupaten Gresik.
Kebijakan Eksisting Analisis Kebijakan beralih fungsi di kawasan perkotaan; dan b.   menghindari penggunaan bangunan         sepanjang saluran irigasi.
Ketentuan  Perubahan - Kawasan                  pertanian  lahan basah dengan irigasi teknis          tidak boleh dialihfungsikan - Wilayah  yang  sudah  ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan  indikasi  geografis  dilarang dialihfungsikan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015
- Rencana                    LP2B
Kabupaten  Gresik  24.716 ha  dan    lahan    cadangan seluas
3.005 ha
- Areal    lahan    sawah yang  ada  sekarang  di wilayah Kabupaten Gresik,           yaitu  meliputi lahan    yang    beririgasi teknis  dengan  luas  baku sawah 20.717,8 ha
- RTRW  Kabupaten Gresik menyebutkan bahwa Sawah adalah seluas        kurang      lebih 10.346 Ha - Penentuan  Zona  serta  penetapan  lokasi LP2B  harus  memenuhi    kriteria    yang sudah tertuang dalam beberpa regulasi.
- Permasalahan   lain   yang timbul adalah pada level pemilik lahan (masyarakat) yang kurang  paham  pentingnya  LP2B  dan  tidak boleh  lagi  alih  fungsi  lahan  ketika  sudah sepakat setelah adanya penetapan.
- Kabupaten                      Gresik  merupakan kawasan    /    wilayah  penyangga  Surabaya metropolitan area atau dalam pengembangan              kawasan strategis Jawa  Timur,  dimana  Kabupaten  Gresik berbasis  Industri,  sehingga  penetapan LP2B  adan  berdampak  secara  tidak langsung  terhadap  rencana  pengembangan industri maupun investasi lainnya.
Kebijakan  apapun  yang  ditetapkan  baik  dari  pemerintah  pusat  hingga  pemerinatah  daerah harus  memiliki  subtansi  akhir  untuk  mensejahterakan  masyarakat.  LP2B  ini  mengalami  kendala yang  cukup  sulit  dalam  aplikasinya  di  Kabupaten  Gresik,  karena  hampir  semua  pemilik  lahan keberatan  untuk  setuju  lahannya  ditetapkan  menjadi  LP2B  atau  dengan  konsekuensi  tidak  boleh dikonversikan untuk peruntukkan lainnya.
Keberatan ini sebetulnya
bukan tidak beralasan, disatu sisi pemerintah juga tidak menjamin sepenuhnya apakan lahan yang sudah bersedia menjadi
LP2B mendapatkan insentif yang benar-benar full seperti bibit, pupul, penyuluhan, bantuan alat pertanian, dan program- program peningkatan produksi lainnya.
Penolakan   masyarakat   memang   tidak   terlepas   dari   sejarah   dan perkembangan Kabupaten  Gresik akhir  - akhir  ini.  Konversi  lahan  pertanian  menjadi  industri  lebih  jauh  nilainya  dibandingkan  tetap  menjadi  lahan  pertanian.
Yang  kedua  hasil pendapatan  bekerja di sektor  pertanian  jauh  dibawah  sektor  industri  yang  dinilai  sangat  menjanjikan, karena Kabupaten Gresik memiliki UMK tertinggi kedua setelah Surabaya. Alasan lain adalah nilai lahan ketika pemilik ingin  menjual  lahan  tersebut,  akan  sulit  seklai  karena  mau  tidak  mau  pembelinya  pun  harus  bersedia  tetap mempertahankan tetap menjadi lahan pertanian.

## D.   Kesimpulan
Setelah   melalui   uraian   dan   pembahasan   pada   bab   sebelumnya, didapatkan kesimpulan dari 2 (dua) rumusan masalah yang ada, antara lain:
1.  Perlindungan      hukum      terhadap      Lahan      Pertanian      Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  di  Kabupaten  sudah
bagus, hal ini bisa dilihat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Namun  regulasi  tersebut  masih  belum  dilengkapi  dengan  Peraturan  Bupati  dan  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan, sehingga  secara  teknis  masih  banyak  kendala  dalam  pelaksanaannya.  Sehingga  masih  ada  celah  adanya perubahan lahan pertanian untuk ijin usaha maupun industri.
2. Dampak   dari   PLP2B   secara   langsung   adalah   menurunnya pertumbuhan  investasi terutama yang berkaitan
dengan ijin usaha dan  industri.  Karena  mau  tidak  mau  para  investor  hanya  boleh
berinvestasi  di  luar  LP2B.  Dampak  positifnya  tersedianya  lahan  pertanian  yang  berkelanjutan  guna mempertahankan stok produksi pertanian di wilayah Kabupaten Gresik.

## Bibliography

## Buku
Banakar,  Reza  and  Max  Travers.  (2005). Theory  and  Method  in  Socio- Legal Research. Oregon and Portland: Hart Publishing.
Hasan,  Iqbal.  (2002). Pokok  –  Pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  dan
Aplikasinya . Jakart: Ghalia Indonesia.