## MANAIEMEN PENINGKATAN KUAI,ITAS TENAGA KERIA
MELAI,U PENDIDIKAN  NONFORMAL
OIeh : Muh. Yunusl

## Abstrak
Penyebab utama  pengangguran  adalah pencari kerja  tidak memiliki keterampilan ltang memadai  utttuk  memasuki dunia  keria. Beberapa institusi dan perusahaan tetpaksa mengimpor tenaga keria  ahli  demi  untuk  memenuhi  kebutuhan kualilikasi tenaga kerja -vang tidak dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia. Hal ini menjadi dilematis  karena  secara  bersamaan Indonesia mengekspor  tenaga  kerja  kasarsecara  besar-besaran  ke berbagai  negara. Ken-vataan  tersebut menunjukkan bahwa kualitas  sumber da-ya manusia Indonesia rendah. Salah satu  solusi alternatif untuk  meningkatkan kualitas tenaga kerja  adalah  melalui  pendidikan dan pelatihan padaialurpendidikan nonformal. Alternatif ini dianggap  solusi instan  karena dapat mendidik calon  tenaga  keria meniadi terampil sehingga  siap bekerja tanpa membutuhkan waktu yang panjang dan bia_va -vang tinggi.
Kata r(unci: Pengangguran, Tenaga kerja,  sumber da_va manusia,  pendidikan nonformal

## A" Pendahuluan
Salah  satu  persoalan  besar dan rumit yang dihadapi  negeri ini dalam  beberapa tahun ke depan adalah pengangguran. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Tahun 2006  memperkiraan bahwa  dalam lima tahun ke depan gambaran  angka pengangguran  di Indonesia masih akan  suram karena tidah tersedianya lapangan kerja,  dan  tenaga  kerja yang tersedia tidak siap pahai. Pencari kerja atau  pengangguran  menurut BPS tahun 2007 sebesar LO.547.917 orang, dan struktur tenaga kerja Indonesia 5rs11g berpendidikan SMP ke bawah mencapai 6.062.676 orang atat57,48o/o (BPS, 2007). Sementara menurut data Departemen  Tenaga Kerja dan Ttansmigrasi, setiap tahun  terjadi penambahan angkatan kerja baru  sekitar 2,5 juta orang. |umlah yang terserap di sektor formal dan informal  rata-rata hanya  sekitar 2O-3O"/o (Depnakertrans,  2004).
Pola ini diperkirakan  masih ahan berlanjut tahun  2005  bahkan beberapa  tahun sesudahnya, di mana angka  pengangguran terbuka  diproyeksikan  menjadi lebih dari 11 juta orang atau lebih dari 10 persen dari angkatan  kerja.  Yang lebih memprihatinkan adalah terus  menurunnya  kesempatan kerja formal, baik  di pedesaan maupun di perkotaan.
Pada tahun 2005  jumlah pekerja formal di perkotaan  berkurang  sekitar setengah juta orang  dan di pedesaan berkurang sampai  satu juta orang. Ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang berkembang justru di sektor informal. Oleh karena itu masalah ini perlu  dilihat  dari dua isu utama.
Pertama,  masalah  penyerapan tenaga kerja. Bila dilihat dari sektor industri pengolahan,  yang  terutama  menyerap  tenaga kerja  formal, terlihat  gejala yang memprihatinkan.  Jumlah  pekerja di sektor industri pengolahan meningkat sebesar  3,8 persen tahun  2005,  namun angka ini jauh lebih
t) Penulis  adalah  Dosen Kopertis Wilayah IX Sulawesi, dipekerjakan pada STKIp Muhammadiyah Bulukumba  Sulsel
22
MANAIERIAL  Vol. 5, No. 10, fanuari 2OOZ :22 - 33
rendah dibandingkan  dengan  pertumbuhan rata-rata penyerapan  tenaga kerja di sektor industri pengolahan tahun 1988-L997 (periode sebelum krisis) sebesar 7,2 persen.
|elas bahwa penyerapan  tenaga kerja terdidik amat terbatas dengan melemahnya pertumbuhan  ekonomi. LPEM-FEUI memper- kirakan bahwa  pertumbuhan  sektor industri pengolahan hanya  akan  berkisar 5 persen tahun 2005. Pertumbuhan  ekonomi  sekitar 4-5 persen memang masih jauh dari mencukupi untuk penyerapan  tenaga kerja.
Masalah-masalah ini tampaknya  merupakan masalah yang mengemuka, yang perlu mendapatkan  perhatian khusus  di tahun-tahun mendatang.
Kedua,  masalah  karakteristik tingkat pendidikan  penganggur.  Dalam lima tahun ke depan negara ini masih harus mengembang- kan  industri padat  pekerja  dan  sangat tidak mungkin  beralih  ke teknologi modern. Alasannya, struktur angkatan kerja,  pekerja, dan  pengangguran terbuha  menurut  latar belakang pendidikan masih didominasi  oleh tamatan  seholah dasar (SD) ke bawah. Untuh angkatan kerja  tahun 2OO4, yang berpendidikan SD ke bawah  mencapai 59 juta orang  atau lebih dari 50 persen dari anghatan kerja (Depnakertrans,  2004). Penganggur terbuka memang  didominasi  oleh mereka yang memiliki tingkat pendidihan  relatif  rendah. Namun, kecenderungan  meningkatnya pengangguran  terdidik  juga  mulai  terlihat.
Data dan analisis  yang  dilakukan menunjukkan  bahwa sektor  industri dan jasa cenderung memiliki  pekerja yang mempunyai kualifikasi  pendidikan yang relatif tinggi. Padahal,  seperti  disebuthan di atas, tingkat pertumbuhan industri pengolahan  di Indonesia relatif rendah dan  daya  serapnya juga masih amat  terbatas. Pada  semester pertama  2006, industri  pengolahan  nonmigas  hanya tumbuh sebesar 1,4 persen. Hal ini membawa  implikasi kepada penyerapan tenaga kerja di sektor formal.
Pengangguran terdidik, selain  dapat menimbulkan dampak ekonomi  seperti  tidak digunahannya  sumber  daya  secara  optimal,
iuga memiliki dampak politik dan keamanan. Masalah-masalah ini tampaknya  merupakan masalah yang mengemuka yang perlu mendapatkan  perhatian  khusus. Analisis ini juga menunjukkan  adanya gejala munculnya pengangguran terdidik  karena tentunya tak semua  pekerja  sektor formal  yang dikenai  PHK dan memiliki tingkat  pendidikan relatif tinggi akan dengan mudah  pergi ke sektor pertanian atau sektor informal.  Disinilah perlunya antisipasi program untuk menanggulangi pengangguran terdidik ini (Sumodiningrat, re99).
B. Tenaga Kerja Sebagai Modal Dasar  Pembangunan
Secara teoretis,  di Indonesia  terdapat  dua kelompok  penduduk yang tidak bekerja  dan atau tidak mencari  pekerjaan. Kelompok pertama adalah penduduk  yang tidak  terjun ke pasar  kerja  karena mereka  adalah  penduduk di luar usia produktif (di bawah 1O tahun).
Sedangkan  kelompok kedua  adalah  mereka yang masuh usia produktif,  tetapi dengan berbagai alasan; mereka tidak terjun ke pasar kerja. Yang termasuk  dalam kelompok kedua ini adalah  mereka yang tidak  bekerja dan tidak berminat  mencari pekerjaan. Kelompok ini terdiri atas ibu rumah  tangga, pelajar, mahasiswa,  orang  sakit jiwa, dan kelompok apatis  (Ramelan, 1998).
Sedanghan  penduduk yang  masuk usia produktif  dan terjun ke pasar kerja  untuk bekerja atau mencari pekerjaan  disebut angkatan kerja. Hal ini biasa disebut Tingkat Partisipasi Angkatan  Kerja (TPAK). Pada tahun- tahun  terakhir ini TPAK terus bertambah, sehingga dapat dikatakan tingkat utilisasi penduduk  Indonesia dalam proses produksi dapat dikatakan terus mengalami  peningkatan.
Artinya semakin banyak  penduduk  yang ingin dan telah terlibat  dalam proses produhsi.
Biro Pusat Statistik  mengelompokkan pekerja ke dalam lima status peherjaan.  Status pekerjaan "1" (bekerja  sendiri), "2" (bekerja sendiri dibantu tenaga kerja keluarga/tidak tetap, dan "5" (pekerja keluarga) sering disebut
Manajemen  Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja melalui Pendidikan .... (Muh. Yunus) 23
sebagai  pekerja  sektor informal. Dengan demikian,  sektor formal didelinisikan sebagal peherja yang berstatus "3" (bekerja  dengan dibantu buruh tetap)  dan pekerja  dengan  status "4" (bekerja  pada  orang lain). Data BPS menunjukkan  distribusi pekerja (penduduh yang  berstatus sebagai buruh/ karyawan) menurut  pendidikan bahwa meskipun telah  mengalami peningkatan  yang cukup  berarti,  pasar  herja  di Indonesia  masih didominasi oleh pekerja berpendidikan  rendah. Pada tahun 2005, sekitar separuh  pekerja hanya berpendidikan  sekolah dasar atau  Iebih rendah dari itu. Pada saat yang sama, han1,a sehitar  enam  persen yang berpendidikan perguruan  tinggi.
|ika tingkat pendidikan ini berkorelasi dengan keterampilan  (skill),  kondisi  ini menunjuld<an  bahwa  sebagian  besar pekerja di Indonesia  merupakan  pekerja yang unskilled. Untuh  mencapai tingkat ketrampilan yang diperlukan,  dibutuhkan ban],ak pelatihan bagai  calon  pekerja.  Hal ini ditambah lagi dengan masalah relevansi  antar dunia pendidikan dengan dunia  pekerjaan.
Apabila  dibandingkan  dengan banyah negara  tetangga, mutu sumber  daya manusia Indonesia relatif rendah.  Untuk  variabel rata- rata lama sekolah  (year of schooling),
Indonesia tertinggal jauh dari  Korea,  Filipina dan Hongkong.  Kita  juga  masih  tertinggal dibandinghan Malaysia,  Brunai, dan Vietnam. Variabel lain yang dapat diamati  adalah angka melek huruf (literacy rate). Hal tersebut menunjukhan  bahwa penduduk Indonesia hanya lebih melek huruf  dari Kamboja, Rendahnya mutu sumber daya manusia ini tampaknya juga berimplikasi pada rendahnya produktivitas  pekerja  Indonesia.
Laju peniugkatan Tingkat Partisipasi Angkatan  Keria  (TPAK) ini kurang Iebih sama dengan Iaju  pertumbuhan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan  bahwa  pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja memiliki kecenderungan untuk  terjun ke pasar kerja seperti generasi sebelumnya. ]elas terlihat bahwa beban perekonomian  untuk menampung tenaga kerja di Indonesia masih terus bertambah.
Dibandingkan dengan hebijakan makro  lainnya (neraca pembayaran,  inflasi dan pertumbuhan ekonomi),  masalah  kesempatan herja (employruent) relatif kurang mendapat perhatian  serius. Salah satu  sebabnya adalah. angka-angka emplo_vmenthita memang bisa menyebabkan salah persepsi jika  tidah diamati secara teliti.
Masalahuya menjadi  berbeda jika dilihat struktur emplo_vment, baik menurut status pekerjaan maupun menurut  jam kerja. Dan statistik tentang pekerja menurut status, terlihat bahwa tenaga kerja masih bekerja  pada sektor informal, yaitu pekerja  status 1(pekerja mandiri), status 2 (pengusaha  dibantu buruh tidak tetap) d,an status 5 (peherja  keluarga) masih mendominasi struktur employment  di Indonesia.  Sebagai sektor informal, mereka praktis tidah  tersentuh  oleh kebijakan-kebijakan mahro  pemerintah.
Struktur pekerja  menurut jam kerja juga menunjukkan bahwa  persentase  pekerja dengan jam kerja di bawah  35 jam seminggu iuga sangat besar. Hal ini semakin  menguatkan indikasi  bahwa  banyak  pekerja  Indonesia  saat ini merupakan  pekerja sehtor informal  dengan penghasilan yang marginal sebagai implikasi rendahnya intensitas  kerja.
Para penganggur  menurut  definisi formal diduga sebagian besar merupakan pengangguran sukarela (voluntary unemplymenl. Dengan  batasan bekerja  yang longgar  (hurang  dari  40 jam  seminggu),  orang sangat mudah untuk disebut  peherja, dan sebaliknya  sangat sulit untuk menjadi penganggur.  Hanya  orang-orang dengan dukungan  ekonomi  yang huat yang mampu tidak  bekerja, bahkan dengan jam  kerja satu jam seminggu  sekalipun. Tidak  mengherankan jiha angha  pengangguran di Indonesia memperlihatkan  gejala  menarih,  yakni pengangguran  relatif  tinggi untuk tenaga kerja terdidih dan menunjukkan gejala peninghatan di saat kondisi  perekonomian  semahin  baik. Ini merupakan indikasi bahwa tenaga kerja berpendidikan tinggi cenderung untuk lebih memilih-milih  pekerjaan. Mereka banyak yang memilih menjadi penganggnr  dibandinghan
24
MANAJERIAL  Vol.  5, No. 10, lanuari 2OO7 :22 - 33
dengan harus  bekerja dengan  upah yang rendah sebagai  konsekuensi pemilihan pekerjaan dengan kualilikasi di bawahnya. Selain itu, jiha perekonomian  semakin baik, semakin terbuka bagi seseorang untuk memilih tidak bekerja  sama sekali,  karena  mereka masih tetap  dapat hidup.
Sinyalemen di atas menyebabkan kesejahteraan lebih penting daripada pengangguran. Yang menjadi masalah buhanlah orang bekerja atau tidak bekerja, tetapi seberapa mampu pekerjaan  yang ditekuninya mampu  memberihan  kehidupan ),arg layal(  bagi para pekerjanya.  Meskipun demikian, pengangguran tetap menjadi masalah dipandang dari sudut  investasi  negara. Ini disebabkan biaya pendidikan  tidak semuanya ditanggung oleh individu atau rumah tangga  (private).  Ada mehanisme subsidi yang menyebabkan sebagian  biaya pendidikan  (baik Iangsung maupun tidak langstmg)  yang harus ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu, jika lulusan pendidikan  (apalagi  pendidihan tinggi) menganggur, ini merupakan pemborosan,  karena  investasi pemerintah  tidak diimbangi  dengan utilisasi sumberdaya  dalam pembangunan.
Situasi umum di Indonesia biasanya dihonotasihan  dengan terjadinya kelebihan tenaga kerja (labor surpl us)yang  ditandai  oleh rendahnya  penyerapan  tenaga kerja dan mengakibatkan rendahnya tingkat upah. Kondisi sebenarnya  tidak  persis demihian. Di Indonesia terdapat  dualisme  pasar  kerja.
Dualisme ini ditandai oleh kondisi excess supply pada tenaga kerja  kasar  (unskilled) dan kondisi excess demand pada tenaga terampil  ahli (skilled). Artinya, terlalu  banyah tenaga hasar dibandingkan kebutuhan, sebaliknya  terlalu sedikit  tenaga ahli/terampil  dibandingkan kebutuhan.
Situasi  tersebut  memberikan  implikasi seperti yang  dapat diamati secara  empiris dewasa ini, yakni Indonesia mengimpor sejumlah  tenaga ahli  dari  luar negeri dan pada saat yang sama  mengekspor  tenaga  kasar ke luar negeri. Tidak mengheranhan, jiha sebagian  besar TKI di luar negeri hanya
mengerjakan  pekerjaan-peherjaan marginal yang  memberikan  upah  rendah (meskipun relatif tinggi dibandingkan  upah di Indonesia). Bahkan,  tidak jarang mereka  bekerja  secara informal  yang sangat minim perlindungan hukum
Pada sisi lain, sebagian  besar  tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia  merupakan tenaga terampil.  Paling tidak, mereka menghasilkan return  yang cukup besar  bagi perusahaan  sehingga  perusahaan berani menggaji lebih  mahal dibandingkan gaji pekerja domestik.  Dalam kondisi dualisme  tersebut, dalam jangka pendek, pemikiran  untuk mengekspor tenaga kerja  terampil (terdidik) tidak realistis. Dalam kondisi excess demand untuk tenaga terampil, ekspor  tenaga  kerja terampil justru akan bermakna sebagai brain drain. Dalam  jangka pendek, tenaga terampil sebaiknya didorong untuk  mengisi permintaan di dalam  negeri.
Secara kasar, masalah  ketenagakerjaan dapat dibagi menjadi dua, yakni masalah yang bersumber dari sisi penawaran serta masalah yang  bersumber dari  sisi permintaan. Kedua permasalahan ini memiliki implikasi yang sangat bebeda. Masalah dari sisi penawaran muncul jika permintaan  akan tenaga  kerja dengan jumlah dan kualifikasi tertentu tidak dapat dipenuhi. Ini berarti sisi penawaran  tidak mampu memberikan  respon yang memadai terhadap dinamika sisi permintaan.  Gejala ini akan  berimplikasi  pada tidak terisinya lowongan  pekerjaan oleh tenaga kerja yang sesuai (Kuncoro dan Abimanyu, 1995).
Sebaliknya  masalah dari  sisi permintaan muncul jika sisi permintaan tidak  mampu memberikan  imbalan  yang layak bagi pekerja, meshipun  tenaga kerja  yang diperlukan sebenarnya tersedia. Gejala inipun akan berimplikasi pada tidak  terisinya  kesempatan kerja  dengan  tenaga  kerja  yang sesuai.
Di Indonesia  kedua masalah tersebut tampaknya terjadi.  Adanya indikasi bahwa perusahaan kesulitan mencari tenaga kerja untuk  jenis pekerjaan  dan  level tertentu menunjukkan bahwa terjadi masalah di sisi penawaran. Contohnya di sektor minyak dan
Manajemen  Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja melalui Pendidikan .... (Muh. Yunus) 25
gas (migas).  Secara rata-rata, sektor ini memberikan upah yang lebih tinggi dibandingkan sektor lain.  Meskipun  demikian, sektor ini tetap mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga terampil di bidang  migas, khususnya  berhaitan  dengan usaha eksplorasi (untuk  mendeteksi keberadaan sumber  migas) dan pemboran minyah  di lepas pantai.
Pasar tenaga kerja di Indonesia salah satunya dicirihan oleh  keberadaan  lapangan herja primadona. Filosof MAW Brouwer pernah  memberi  juluhan kepada Indonesia sebagai Negara  Pegawai.  Maksudnya  adalah sebagian besar  tenaga kerja di Indonesia terjun  ke pasar kerja untuk bekerja sebagai pegawai negeri. Pada saat yang sama,  China disebut sebagai negara buruh dan Uni Sovyet (waktu itu) disebut sebagai negara tentara. Minat seseorang untuk  terjun  ke suatu lapangan  pekerjaan tertentu merupahan  suatu hal yang wajar. Yang menjadi masalah  adalah informasi apa yang mendasari  pengambilan keputusan  tersebut  serta  sejauh mana kebenaran informasi  yang  digunakan sebagai dasar pemikiran  itu. Di Indonesia, informasi tentang pasar kerja dapat  dihatakan  sangat minim. Hal ini dibuhtikan  antara lain dengan sangat sedikitnya orang  mencari pekerjaan atau perusahaan  mencari tenaga kerja melalul Depnaker. Lebih banyak  perusahaan yang mencari tenaga kerja  melalui media massa, bahkan tak jarang  melalui jaringan  informasi informal, sehingga para pencari  kerjapun banyak  menggunakan  jaringan informal. Pola komunikasi  pasar  herja vang demikian sangat memungkinkan terjadirrya kesenjangan informasi yang berimplikasi pada terciptanya pengangguran  struktural.  Di pihak lain, minimnya  informasi tentang tenaga kerja bagi  perusahaan menimbulkan  dampak pada kualitas SDM tenaga  kerja  yang direkrutnya. Bagi sisi penawaran, minimnya informasi tentang  dinamika  sisi permintaan akan menyebabkan kelambanan proses penyesuaian.
Masalah kualitas sumber  daya manusia (tenaga kerja) sebaiknya tidak dipandang selesai ketiha tenaga kerja sudah mendapatkan
pekerjaannya.  Akan menjadi persoalan  serius kalau  kemampuan  pekerja  kemudian menjadi stagnan  setelah memasuki pasar  kerja.
Idealnya, kemampuan  tenaga kerja terus meniugkat sehingga tidak  hanya  produktivitas dan pendapatannya terus meningkat, tetapi perusahaan juga mampu mendayagunah€rnnya secara lebih baik. Pada gilirannl,a, perehonomian  Indonesia  ahan terdorong oleh proses  akumulasi yang terjadi secara terus- menerus. Ini hanya bisa terjadi kalau perusahaan  sekaligus berfungsi sebagai lembaga pendidikan.  Bentuknya  bisa berupa pelatihan (di dalam maupun di Iuar perusahaan) maupun bantuan biaya pendidihan  bagi karyawannya. Bantuan  biaya pendidikan  tidak boleh hanya dipandang  sebagai cost centre.
Dia harus dipandang  sebagai kegiatan investasi, karena dengan perencanaan yang baih, manfaatnya juga akan dirasalcan  oleh perusahaan.
C. Pendidikan Sebagai Investasi Sumber  Daya Manusia
Profesor  Toshiko Kinosita  mengemukakan bahwa  sumber daya manusia  Indonesia masih sangat  lemah unhrk  mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini  tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Tidak  ditempatkannya  pendidikan sebagai prioritas terpenting karena masyarakat  Indonesia, mulai  dari yang  awam hingga  politisi dan pejabat pemerintah,  hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri  dan tidak pernah berpikir panjang.
Pendapat Guru Besar Universitas Waseda |epang tersebut  sangat menarik untuk  dikaji mengingat saat ini pemerintah Indonesia mulai melirih pendidikan  sebagai  investasi sumber daya manusia  dalam rangka pembangunan, setelah sekian lama  pendidikan terabaikan. Salah satu indikatornya adalah telah disetujuinya oleh MPR untuk  memprioritaskan anggaran  pendidikan minimal 20 persen dari APBN atauAPBD. Langkahini merupakan  awal
10, lanuari 2OO7 :22 - 33
26
MANAIERIAL  Vol.  5, No.
kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi pembangunan jangka panjang. Sedikitnya terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan  pendidikan sebagai investasi pembangunan  jangka panj ang.
a, Pendidikan Sebagai AIat Perkembangan Ekonami Para praktisi manajemen pendidikan modern,  menyepakati bahwa  salah  satu dari lima fungsi  pendidikan  adalah fungsi teknis ekonomis  baik pada tataran individual  hingga tataran global. Fungsi teknis ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan  ekonomi.  Misalnya  pendidikan. dapat membantu  siswa untuk mendapatkan pengetahuau  dan keterampilan yang diperlukan untuk  hidup  dan berkompetisi  dalam ekonomi yang kompetitif.
Secara umum  terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka  tingkat pendapatannya  semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena or"ang yang berpendi&kan lebih  produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya  keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan.  Oleh karena itu salah satu tujuanyang harus dicapai oleh  pendidikan  adalah mengembangkan keterampilan hidup. [nilah sebenarnya  arah kurikulum berbasis kompetensi, pendidikan  1i6 skill, dan broad based education yang dikembangkan di Indonesia akhir-akhir  ini.
Para penganut teori human capital berpendapat bahwa  pendidikan adalah  sebagai investasi sumber daya manusia  yang memberi manfaat  moneter ataupun nonmoneter. Manfaat moneter adalah manfaat  ekonomis yaitu berupa  adanya tambahan  pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan  tertentu  dibandingkan dengan pendapatan  lulusan pendidikan  di bawahnya. Adapun manfaat  nonmeneter  dari  pendidihan adalah diperolehnya kondisi kerja  yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi  konsumsi, kepuasan menikmati masa  pensiun, dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan.
Sumber  daya manusia yang berpendidikan akan menjadi  modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi.  Semakin banyak  orang yang berpendidikan  maka  semakin mudah bagi suatu negara untuk  membangr  4 bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan  dan teknologi oleh sumber daya manusianya  sehingga  pemerintah  lebih mudah dalam  menggerakkan  pembangrrnag nasional.
b. Pendidikan  Memberi Nilal Balik Investasi  pendidikan memberikan  nilai balik (rate ol return) yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya  yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Di negara-negara sedang berkembang  umumnya menunjukkan nilai balik  terhadap investasi pendidikan relatif lebih  tinggi  daripada investasi modal lisik yaitu
20olo dibanding  15%. Sementara itu di negara- negara maju nilai balik investasi  pendidikan lebih rendah  dibanding  investasi modal fisik yaitu 9olo dibanding 13olo. Keadaan ini dapat dijelaskan  bahwa dengan jumlah tenaga keria terdidik  yang  terampil  dan ahli di negara berkembang relatif lebih  terbatas jumlahnya dibandingkan  dengan kebutuhan sehingga tingkat upah lebih tinggi  dan akan menyebabkan nilai balik terhadap  pendidikan juga tinggi (Suryadi, 1999:247).
Pilihan investasi pendidikan juga harus mempertimbangkan  tingkatan  pendidikan.  Di Asia nilai balik  sosial  pendidikan  dasar rata- rata sebesar 27o/o,pendidikan menengah l5%, dan pendidikan tinggi 137o. Dengan demikian dapat dikemukakan  bahwa  semakin  tinggi tingkat pendidikan  seseorang maka  manfaat sosialnya  semakin kecil. felas sekali  bahwa pendidikan dasar memberikan  manfaat  sosial yang  paling besar diantara tingkat  pendidikan lainnya. Melihat kenyataan ini maka struktur alokasi pembiayaan  pendidikan harus direformasi.
Manajemen  Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja melalui pendidikan  .... (Muh. yunus) 27
Reformasi  alokasi biaya pendidihan ini penting dilakuhan mengingat beberapa kajian yang menunjukkan  bahwa mayoritas yang menikmati pendidikan  di PTN adalah berasal dari masyarahat  mampu. Maha model pembiayaan  pendidikan selain didasarkan pada jenjang pendidikan (dasar rzs tinggi) juga didasarkan  pada kekuatan ekonomi siswa (miskin rs kaya). Artinya siswa di PTN  yang berasal dari keluarga kaya harus dihenakan biaya  pendidikan yang lebih mahal daripada yang berasal dari  keluarga  miskin. Model yang ditawarhan ini sesuai  dengan kritetia equit-r, dalam pembiayaan  pendidihan  seperti  yang digariskan  Unesco.  OIeh sebab itu Profesor Kinosita  menyarankan  bahwa yang diperlukan di Indonesia  adalah  pendidikan  dasar dan bukan pendidikan yang canggih. Proses pendidikan  pada pendidikan dasar setidaknya bertumpu pada empat pilar yaitu learning to know learning to do, leraning to bedan learning live togetheryang dapat  dicapai melalui delapan kompetensi  dasar yaitu membaca,  menulis, mendengar, menutur,  menghitung, meneliti, menghafal,  dan menghayal  atau bercita-cita. Anggaran pendidikan  nasional seharusnya diprioritaskan  untuh mengentaskan pendidihan dasar sembilan  tahun  dan bila perlu diperluas menjadi  12 tahun. Selain itu pendidikan  dasar seharusnya benar-benar dibebaskan  dari segala bqban  biaya. Apabila  semua  anak  usia pendidikan dasar sudah terlayani  mendapatkan pendidik3n tanpa dipungut  biaya,  barulah anggaratr  pendidikan  dialokasikan  untuk pendidikan  tingkat selanj utnya.

## c. Pendidikan  Berfungsi  Nonekonomi
Investasi dalam bidang  pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi  teknis  ekonomis yaitu fungsi sosial kemanusiaan,  fungsi  politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan.  Fungsi sosial kemanusiaan merujuk pada kontribusi pendidlkan  terhadap  perkembangan  manusia dan  hubungan sosial  pada  berbagai tingkat sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual  pendidikan membantu  siswa untuk mengembangkan dirinya secara  psikologis, sosial, fisik,  dan membantu siswa
mengembangkan  potensinya  semaksimal munglrin (Cheng, 1996:7). Fungsi  politis merujuk pada  sumbangan pendidihan  terhadap  perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat  individual,  pendidikan membantu siswa untuh mengembangkan  sihap  dan keterampilan kewarganegaraan  yang positif untuk  melatih warganegara yang  benar dan bertanggung jawab.  Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak  dan hewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semahin demoktratis.  Selain itu orang yang berpendidikan  diharapkan  memilihi  kesadaran dan  tanggung jawab  terhadap bangsa  dan negara lebih  baik  dibandingkan  dengan orang yang kurang  berpendidikan.
Fungsi budaya  merujuh pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan perkembangan budaya  pada tinghatan sosial yang berbeda.
Pada tingkat individual,  pendidikan  membantu siswa untuh  mengembangkan  hreativitasnya, kesadaran  estetis serta untuk bersosialisasi dengan  norma-norma, nilai-nilai dan heyakinan  sosial  yang baik. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mampu menghargai atau menghormati perbedaan dan pluralitas budaya  sehingga memilihi sikap yang lebih  terbuka terhadap  keanekaragaman budaya.  Dengan demihian semahin  banyak orang yang berpendidikan  diharaphan  akan lebih mudah  terjadinya  akulturasi budaya yang selanjutnya akan terjadi integrasi budaya nasional  atau regional.
Fungsi hependidikan merujuh pada sumbangan  pendidikan  terhadap  perhembangan dan pemeliharaan  pendidikan  pada tingkat sosial yang berbeda. Pada tingkat individual pendidikan membantu siswa belajar cara belajar dan membantu guru cara  mengajar. Orang yang berpendidikan  diharapkan  memiliki  kesadaran untuk belajar  sepanjang hayat (life long learning), selalu merasa ketinggalan  informasi, ilmu pengetahuan,  serta teknologi sehingga terus  terdorong untuk maju dan terus  belajar.
Di kalangan masyarakat luas juga berlaku pendapat umum bahwa semahin berpendidikan maha makin baik status  sosial seseorang dan
10, fanuari 2OO7 :22 - 33
28
MANAIERIAL  Vol.  5, No.
penghormatan  masyarakat terhadap orang yang  berpendidihan  lebih  baik daripada  yang kurang berpendidikan. Orang yang berpendidikan  diharapkan bisa menggunakan pemikiran-pemikirannya yang  berorientasi  pada kepentingan  jangka  panjang.  Orang yang berpendidikan  diharapkan tidak memiliki kecenderungan orientasi  materi/uang  apalagi untuk memperkaya diri sendiri.
D. Peningkatan Kualitas Tenaga Keria Melalui  Pendidikan Nonformal
Untuk  meningkatlcan  kualitas tenaga kerja Indonesia, tampaknya  pendidilcan  nonformal memegang  peran yang penting. Pendidikan nonformal dengan kelenturannya dapat menyesuaihan diri dengan kebutuhan mendesak  yang diperlukan oleh lapangan kerja.
Berikut  ini beberapa program PNF yang dapat meningkatkan  kualitas tenaga kerja Indonesia.

## I(eaksaraan Fungsional
Pemberantasan buta huruf merupakan bagian integral  pengentasan  masyarakat dari kebodohan, kemiskinan,  keterbelakangan,  dan hetidakberdayaan  dalam kerangka  makro pengembangan kualitas  sumber daya manusia Indonesia. Pemberantasan buta huruf menjadi sangat penting dan strategis, mengingat  kondisi pendidikan  penduduk Indonesia masih rendah.
Pada tahun  2000  jumlah penduduk  sekitar 205 juta, penduduk usia  10 tahun ke atas  yang masih buta huruf masih  ada sebanyak 18,9 iuta orang dan usia  10-44  tahun sebanyak 5,9 juta orang.
Direktorat Pendidikan  Masyarakat  telah mengembangkan program Keaksaraan Fungsional dalam menangani  masalah  buta huruf ini. Keaksaraan  fungsional adalah peudehatan pembelajaran  baca, hrlis, dan hitung yang  terintegrasi  dengan keterampilan usaha berdasarhan kebutuhan  dan potensi warga belajar.  Tujuan  program ini adalah membelajarkan warga masyarakat agar mampu membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa  Indonesia dengan baik dan  benar
sebagai  dasar untuk bekerja,  dan meningkatkan usaha dan taraf kehidupannya.
Kesetaraan Paket A, B dan C Sejalan  dengan kebijaksanaan  Wajib Belajar Pendidikan  Dasar  Sembilan  Tahun, warga  masyarakat diwajibkan  menempuh pendidikan  minimal  lulus SLTP atau sederajat. Ternyata,  banyak warga masyarakat usia wajib belajar tidak dapat mengikuti pendidikannya di sekolah.  Banyak  pula masyarakat karena hambatan sosial, ekonomi, budaya, dan geografis tidak dapat mengikuti pendidikan  pada jalur pendidikan sekolah. Untuk itulah,  Program Paket A dan B memberikan  kesempatan  kepada masyarakat untuk dapat menempuh  pendidikannya  yang setara dengan SD dan SLTP melalui jalur
pendidikan  nonformal.
Sejalan  dengan  perkembangan  program Paket A dan B kini  telah  berkembang  program Paket C setara SMU. Program  Paket C dilaksanakan untuk  memberikan kesempatan kepada masyarakat  yang  karena  berbagai  hal tidak dapat melanjutkan  pendidikan setingkat
SLTA  pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum Paket A, B, dan Paket C juga  dilengkapi  dengan muatan keterampilan,  sehingga diharapkan para  lulusannya siap kerja,  baik memasuki dunia usaha maupun  usaha mandiri setelah menyelesaikan  program.

## Program  Kursus
Kursus  merupakan  salah satu  pendidikan pada jalur pendidikan  nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penyeleng- garaannya yang  sangat fleksibel dengan kebutuhan  masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  serta hrnhrtan  dunia usaha/industri, menjadikan peran kusus 5angat strategis  dalam dunia pendidikan untuk menyiapkan  sumber  daya manusia  yang berkualitas.
Kursus  dapat memberikan peningkatan berbagai jenis pengetahuan,  keterampilan dan sikap  mental bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan
Manajemen Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja melalui Pendidikan .... (Muh. Yunus) 29
dfui, bekerja mencari nalkah,  dan melanjutkan pendidikannya  he jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, kursus  juga  dapat mempersiapkan warga masyarahat  memasuki  dunia  kerja ataupun  meningkatkan  keterampilan dan keahlian dalam pekerjaannya sehingga kualitas kerjanya  menjadi lebih baik.
Kelompok Belajar Usaha Kelompok  Belajar Usaha (KBU) adalah program pembelajaran yang membe rikan peluang kepada masyarakat  melalui kelompoh belajar untuk belajar, bekerja,  dan  berusaha. Tujuan KBU adalah untuk memperluas kesempatan belajar usaha bagi masyarahat yang  tidak  mampu, agar memiliki  penghasilan yang tetap,  sehingga  dapat meningkatkan taraf hidup  keluarganya.
Pola pelaksanaan KBU dibedakan menjadi dua, yaitu pola bersama dan pola sendiri sendiri. Pola bersama yaitu warga belajar mengelola  dana belajar usaha  secara bersama dalam kelompok, karena jenis usahanya sama.
Pola sendiri  sendiri  yaitu KBU yang mengelola dana belajar usahanya dikelola atau diusahakan oleh masing-masing  warga belajar secara terpisah karenajenis  usahanya berbeda
[eda,  tetapi tetap  dalam ikatan kelompok.
. Program  KBU ini dikatakan  berhasil
apabila warga belajar  dapat mengembangkan dan memasarkan hasil usahanya, memiliki penghasilan  yang  tetap, dan dapat memutarkan atau  mengembangkan dana belajar  usahanya, serta dapat mempekerjakan  orang  lain.

## Program  Magang
Magang adalah bentuk  belajar dan berlatih keterampilan  pada dunia kerja yang  lebih menekankan  pada praktek daripada  teori. Frogram magang  dalam PNF bertujuan untuk memberikan  keterampilan  kejuruan bagi warga masyarakat sehingga  setelah mengikuti program  magang warga belajar dapat meningkat  kualitas  diri  dan kerjanya.

## Pendidikan  Perempuan
Sudah dipahami bahwa  saat ini jumlah tenaga kerja laki-laki dan perempuatr relatif
sama, sehingga pendidihan  khusus tenaga kerja perempuan  perlu  diberikan.  Pendidikan perempuan  merupakan perwujudan peningkatan  kedaulatan dan peranan perempuan  dalam kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Dalam kaitan ini, Direktorat Pendidikan Masyarahat  mengembanghan beberapa program, yaitu: (1) pengembangan model pendidikan lreluarga berwawasan gender,
(2) pendidilian  kesehatan  reproduksi  remaja
(PKRR) (3) pencegahan, penanggulangan,  dan perawatan Narkoba,  (4) pendidihan  pencegahan penularan  HIV/AIDS, (5) advohasi  dan sosialisasi  pendidikan adil gender, (6) pengembangan  model pendidikan  alternatif bagi  anah perempuan horban kekerasan,  dan
(7) pendidikan  keterampilan untuk bekal memasuki  lapangan  herja.
Pendidi ka n An a k falan an
Mereka  yang disebut  anak jalanan  adalah para  penjaja dagangan, penyemir sepatu, pedagang  asongan, penjual  koran, pengamen, peminta-minta/pengemis,  pengais sayur sayuran di pasar tradisional,  dan  sebagainya. Mereha sangat rentan terhadap  kemungkinan menjadi pengguna obat obatan terlarang, terlibat tindahan atau korban kekerasan, kriminal, pelecehan dan prostitusi, terhena gangguan  kesehatan  dari  asap (polusi udara) yang  dikeluarkan kendaraan  bermotor, gangguan ketertiban lalu lintas, dan  kadang hadang  bersikap  antisosial.  Mereka tidak lagi sempat memikirkan  pentingnya pendidikan, tetapi  hanya memikirkan  hebutuhan  ekonomi untuk diri dan  keluarganya.  Pendidikan anak jalanan berusaha untuk menangani permasalahan  tersebut melalui  pendidikan  dan pelatihan  untuk membimbing dan mengembalikan hak hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan sehingga dapat  belaiar, bekerja,  dan berkarya  sebagaimana mestinya.
Taman  Bacaan Masyarakat
Budaya  membaca perlu dikembangkan kepada semua lapisan  masyarakat.  Untuk itu Direktorat Pendidikan  Masyarakat  telah mengembangkan  Taman Bacaan Masyarakat
10,  Januari  2OO7 :22 - 33
30
MANAIERIAL  Vol.  5, No.
(TBM) bagi masyarakat melalui penyediaan bahan bacaan yang  berbentuk  buku  buku maupun  modul  dan  bahan belajar  noncetak. Tujuan pendirian TBM  ini adalah  untuk meningkatkan  dan melestarikan  kemampuan baca tulis  masyarakat, menumbuhkan dan meningkatkan minat serta kegemaran membaca agar tercipta  budaya membaca warga  masyarakat.

## Pusat Kegiatan Belajar  Masyarakat
Pusat Kegiatan  Belajar Masyarahat (PKBM) adalah suatu tempat kegiatan pembelajaran  masyarakat  yang  diarahkan pada pemberdayaan potensi masyarakat untuk menggerakkan  pembangunan di bidang sosial, ehonomi, dan budaya. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan pembelajaran  masyarakat  sehingga tercipta hubungan pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat serta memudahkan kontrol mutu hasil  pembelajarannya.  PKBM dikelola oleh lembaga  swadaya  masyarakat atau  organisasi  lainnya.
Program Life SkiIIs Kebijakan  pemerintah dalam menanggulangi krisis ekonomi, telah diterapkan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPDPSE) yang bertujuan untuk menanggulangi masalah- masalah  sosial, terutama di bidang  pangan, kesehatan, dan  pendidikan. Pendidikan nonformal  merupahan salah  satu  program  di bidang pendidikan yang memperoleh alohasi anggaran dari PPD-PSE.  Hal ini didasarkan  atas pertimbangan bahwa  sasaran utama pendidikan nonformal adalah  warga  masyarahat  yang tidak pernah  sekolah,  putus  sekolah,  penganggur atau dengan hata lain warga masyarakat yang tergolong miskin serta warga masyarakat yang ingin belajar untuk menguasai  heterampilan tertentu sebagai bekal untuk bisa bekerja mencari nalkah atau usaha mandiri. Pendehatan yang digunakan  adalah kecakapan/ keterampilan fudu:p  (life skill).
Keterampilan hidup adalah  konsep  yang dimaksudkan untuk memberikan bekal
pengetahuan,  keterampilan, dan kemampuan fungsional praktis serta perubahan sikap kepada seseorang untuk  dapat bekerja dan usaha mandiri,  membuha lapangan  kerja dan lapangan usaha,  serta memanfaatkan peluang yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraannya. Konsep heterampilan hidup memiliki cakupan  yang luas,  berinteraksi  antara pengetahuan  dan keterampilan  yang diyakini sebagai unsur penting untuk hidup  lebih mandiri. Berdasarkan lingkupnya,  program keterampilan  hidup mencalrup: lrecakapan kerja (occupational
skills), kecakapan pribadi dan sosial (perconal/ social skills),  serta kecakapan dalam kehidupan sehari-hari (dail-v living  skills).

## E. Kesimpulan
Kualitas  SDM tenaga kerja Indonesia masih sangat  rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Untuk rata-rata sekolah (yearof schooling), Indonesia  berada di bawah Korea, Filipina,  Hongkong,  Malaysia, Brunai,  dan Vietnam. Sedangkan untuk angka melek huruf (literacy rate)penduduk  Indonesia hanya  lebih  melek huruf daripada  negeri Kamboja. Rendahnya mutu sumber daya manusia ini tampaknya  juga  berimplikasi pada rendahnya produktivitas  peherja  Indonesia.
Tingkat  pendidikan tenaga kerja Indonesia pada tahun  2004 masih  didominasi oleh tamatan  sekolah  dasar  (SD) ke bawah, yaitu mencapai 59 juta orang atau lebih dari 50 persen dari  angkatan  kerja,  dan  hanya  enam persen yang berpendidikan perguruan  tinggi. Oleh karena  lcualitas  dan tingkat pendidihan tenaga kerja rendah, maka pada umumnya mereka  bekerja  pada sektor informal.
Implikasinya hita kelebihan  tenaga "buruh",
dan hekurangan tenaga "manajer", sehingga Indonesia  mengekspor  tenaga hasar dan pada saat yang sama Indonesia mengimpor  tenaga terampil.
Peran pendidikan sebagai investasi sumber daya  manusia untuk pembangunan  adalah:
Pertama,  Pendidihan sebagai alat perkembangan ekonomi, yaitu orang yang berpendidikan  lebih
Manajemen  Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja melalui Pendidikan .... (Muh. Yunus) 3l
produktifdibandingkan dengan yang tidak atau kurang  pendidikan.  Hal ini terjadi harena pola pikirnya lebih baik, dan dimilikinya  keterampilan teknis untuh  bekerja dan berkarya. Kedua, pendidihan memberi  nilai balik, artinya investasi yang ditanamkan  unhrk memperoleh  pendidihan akan cepat  kembali,  karena tenaga kerfa berpendidikan tinggiyang  terampil dan ahli  akan cepat mendapathan  pekerjaan,  dan memperoleh penghasilan  yang lebih  besar. Ketiga, pendidihan berfungsi nonekonomi, seperti fungsi sosial kemanusiaan, politik, budaya, dan fungsi kependidikan.
Untuk  meningkatlcan  kualitas tenaga kerja Indonesia, tampaknya  pendidikan nonformal memegang peran yang cukup penting.
Pendidikan nonformal dengan kelenturannya dapat  menyesuaikan diri dengan kebutuhan mendesak  yang diperlukan oleh lapangan kerja. Program-program PNF yang diyakini dapat membantu tenaga kerja ataupun  calon tenaga kerja untuk mudah bekerja dan memasuki dunia kerja adalah: (1) keaksaraan fungsional,
(2) kesetaraan  Paket A, B dan C, (3) kursus,
(4) Kelompok Belajar  Usaha, (5) magang,  (6) pendidikan  perempuan, (7) pendidikan  anah jalanau, (8) Taman Bacaan Masyarakat, (9) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan (10) program  Life Skills.
E Daftar Pustaha
Adiwikarta, S. (2000). "Kependudukan  dan Pembangunan Nasional"  Makalah pada SESPIMPOLRI, Bandung.
Bappenas. (2006). Peningkatan Akses Masyarakat  Terhadap Pela_yanan Pendidikan _tzang Le bih krku ali tas. [Online]. Tersedia:  http:www.bappenas.  go.id/ index.phpo/o3  Fmoduleo/o [2 f uni 2OO 7]. Biro Pusat Statistik. (2OO7). Unemplo_vment by Educational Ataintment 2004, 2005, 2006 and 2007. [Online]. Tersedia: http ://www. bps. eo. id/sector/employ/ table4.shtml  [2 ]uni 20071. Becker, G.S. (1992). Human  Capital. Chicago: The  University of Chicago Press.
Cheng, Yin Cheong. ( 1 9 96). School Elfec tiueness and School-Based Management: A Mechanism for  Deuelopmeaf,  Washington D.C: The Palmer  Press.
Cohn,  E. (1979). The Economics  ofEducation. Massachusetts: Ballinger Pub-lishing
Company. Dessler, G. (1997). Human Resources Managemenf. New ]ersey:  Prentice-Hall, Inc.
Depdilrbud. ( 1 9 9 1 ). Penerapan  Deklarasi  D unia tentang  Pendidikan Bagi Semua untulr Memenuhi  Kebutuhan  Belajar Dasar di Indonesia. |akarta.
Depnakertrans. (2004). Penanggu-langan Pengangguran  [Online].  Tersedia: http:// www.  nahertrans. go. id/arsip_berita/naker/ penang-gulanganjengangguran.php [29 Desember  2005).
Iatal,  E (2001). Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda
(PLSP) dan Pelaksanaan  Program  Tahun
2 0 O 1 Serta R APBN Tah un 2 0 0 2. fOnline).
Tbrsedia: www.plsp.depdihnas.so.id/peneant ar.html-57k  [7 November 2005]. |uoro, Umar. (1990) "Persaingan  Global dan Ekonomi  Indonesia Dekade 1990-an", PrismaNo.8 tahun  XIX. Koentjaraningrat. (7992). Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunazr. fakarta: PT. Gramedia.
Kuncoro, Mudrajat dan Abimanyu, Anggito.
(1995) "Struktur  dan Kinerja  Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Globalisasi",  KELOLA, No. 10/IV McMahon,  Walter  W. dan Geske, Terry G.
( 1 982). Financing klucation: Overcoming Inefliciency and Inequity, USA: University
of Illionis.
Nasution, Anwar (1990) "Globalisasi Produksi, Pengusaha Nasional dan Deregulasi Ekonomi",  Prisma  No. 8 tahun  XIX. Ramelan,  Rahardi. (199S)  "Konsepsi dan Strategi Peningkatan  Produktivitas Nasional".  Makalah pada Seminar Gerakan Produktivitas  Nasional,  Jakarta. Sudjana, H. D. (1991).  Pendidikan nonformal; Wawasan, Sejarah Perkembangan,
10, Januari  2OO7 :22 - 33
32
MANAJERIAL  Vol.  5, No.
Fals$ab & reo.qi pq{il&aas A,af;.-,,  $qyadi,'&r.€999} $E@ltap
SDU
Badqqgt.NqsaFtq{a
P*gqr.. ;1 . . . -au.W0a4sua*-tw,I@rtdw,.$flikasl. Sumodining_raj, Glnlwau:_(l999L Pember- fakarta:BalaiprHaha. dayaan  Rakyar. fakarta: Gramdla Rrstaka Utama.
ManajemenPeningkatanKualitas,Ten4atr(erjamelaluiPendidikan.... (Muh.Yunus) 33