## ANATOMI TEORI STRUKTURASI DAN IDEOLOGI JALAN KETIGA ANTHONY GIDDENS

## ANATOMY OF STRUCTURATION THEORY AND IDEOLOGY OF THE THIRD WAY OF ANTHONY GIDDENS

## Zainal Abidin Achmad
Communication Science, Faculty of Social and Political Sciences, UPN Veteran Jawa Timur, Indonesia E-mail: z.abidinachmad@upnjatim.ac.id

## ABSTRAK
Kemunculan  teori  strukturation  oleh  Anthony  Giddens,  merupakan  tanggapan  terhadap  klaim post-strukturalis.  Strukturasi  menyatakan  manusia  memiliki  kemampuan  membuat  struktur  dan secara sukarela  menentukan struktur untuk mereka  sendiri, artinya  manusia  memiliki  kebebasan penuh  untuk  membangun  lingkungan  hidup  sendiri.  Salah  satu  nomenklatur  khas  dalam  teori strukturasi  adalah  hubungan  manusia  sebagai  “agency”  terhadap  “struktur”  atau  institusi. Artikel ini memaparkan hubungan antara nomenklatur dan konsep-konsep dalam teori strukturasi dan  memberikan  contoh  kontektual  dan  relevan.  Gagasan  tentang  kontinum  ruang-waktu memberikan kemudahan untuk memahami fenomena geografis. Perkotaan merupakan arena yang memiliki serangkaian hubungan yang rumit antara manusia dan lingkungannya, seperti: penataan tempat  tinggal,  mobilitas  dalam  lingkungan,  persaingan  ekonomi,  pekerjaan  dan  sebagainya. Pemahaman  terhadap  kompleksitas  teori  strukturasi  Giddens  dapat  dimanfaatkan  untuk penerapan  pembangunan  modernitas  di  dalam  masyarakat.  Globalisasi,  modernitas  dan  Jalan Ketiga merupakan diskusi yang menarik dan dalam dari  pemikiran orisinal dan cerdas Anthony Giddens  berikutnya.  Jalan  Ketiga  menjelma  sebagai  ideologi  politik  tengah  diantara  dua  kutub idelogi sosialisme kiri dan kapitalisme kanan.
Kata Kunci : Agensi; Dualitas; Modernitas; Sosiologi Pembangunan; Struktur; Strukturasi

## ABSTRACT
The emergence of the structuration theory by Anthony Giddens is a response to post-structuralist claims. Structuration states that humans can create structures and voluntarily  determine structures for themselves,  meaning that humans  have complete freedom to build their environment. One of the standard  nomenclatures  in  structuration theory  is the relationship of  humans as "agencies" to "structures"  or  institutions.  This  article  describes  the  relationship  between  nomenclature  and concepts  in  structuration  theory  and  provides  contextual  and  relevant  examples.  The  idea  of  a space-time  continuum  makes  it  easy  to  understand  geographical  phenomena.  Urban  is  an  arena that has a complex  set of relationships between  humans and their environments, such as housing arrangement, mobility in the environment, economic competition, and work. An understanding of Giddens's  structuration  theory's  complexity  can  utilize  modernity  development  in  society. Globalization, modernity, and the Third Way are exciting and in-depth discussions from Anthony Giddens' original and intelligent thinking. The Third Way manifests as a middle political ideology between the two ideologies of left socialism and the right capitalism.
Keywords: Agency; Duality; Modernity; Sociology Of Development; Structuration; Structure

## PROFIL ANTHONY GIDDENS
Anthony  Giddens  lahir  tahun  1938  di  Edmonton,  sebuah  kota  di kawasan London utara. Ketika belajar di London School of Economics (LSE), ia  mengambil  tesis  tentang  masalah  sosiologi  olah  raga  dan  berlanjut
mengabdi  sebagai  pengajar  hingga  menduduki  posisi  sebagai  direkturnya. Sebelum  menjadi  direktur  di  LSE,  Giddens  pertama  kali  mengajar  di The University  of  Manchester dan  bertemu  dengan  Nobert  Elias  dengan  karya- karya  yang  sangat  mempengaruhi  keilmuannya  untuk  mengajar  di King’s College    of      Cambridge dan University  of  California ,  Santa  Barbara (Giddens, 1992).
Selain  dipilih  sebagai  anggota  kehormatan  di King’s  College  of Cambridge ,  Anthony  Giddens  memperoleh  gelar  profesor  bidang  Sosiologi dari University  of  Cambridge .  Selama  dua  puluh  tahun  menjadi  pengajar, Giddens  sangat  produktif  menulis  puluhan  karya  ilmiah.  Berkat  puluhan bukunya,  Giddens  menjadi  salah  satu  sosiolog  terkemuka  dan  menahbiskan dirinya sebagai ilmuwan yang melahirkan teori sosial yang berpengaruh di era modern.  Teori  dan  ideologi  yang  dilahirkan  Giddens  merupakan  kombinasi pemahaman  yang  cermat  dan  genius  terhadap  pemikiran  sosial  klasik dengan  kepekaannya  memahami    isu-isu  sosial  yang  kontemporer.  Hasil pemikiran Giddens berdasarkan dua pijakan masa perkembangan ilmu sosial tersebut disatukan dalam sebuah rencana kerja dengan sasaran khusus  yaitu melakukan  kritik  atas  berbagai  kelemahan  pemikiran  dan  teori  sosial tradisional  sekaligus  mengembangkan  teori  baru  untuk  dapat  menjelaskan isu-isu dan realitas sosial kontemporer.  Realitas sosial selayaknya didekati, dipahami,  diselesaikan  secara  multi-perspektif  dan  pantang  dipahami melalui pendekatan yang monolitik (Beilharz, 1991).
Pemikiran  teoritik  Giddens  diakui  telah  melampaui    posisi  pemikiran tradisional  yaitu  sosiologi  individualis  dan  sosiologi  determinis.  Sementara praktis  politiknya  Giddens  dinilai  sebagai  radikalisme  yang  secara  tajam mengkritik  aliran  kiri  tradisional  (sosialisme  partai  buruh)  dan  aliran  kanan moderat (liberalisme Thatcher) (Giddens, 1994).
Seiring  dengan  buku-bukunya  yang  telah  diterjemahkan  ke  dalam  dua puluh dua bahasa, pengikut pemikiran Giddens semakin bertambah. Uniknya, Giddens  tidak  terlalu  dikenal  di  Perancis  karena  hanya  ada  dua  buku  yang diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Prancis.  Berbagai  karya  intelektualnya  yang mengagumkan,  telah  membangkitkan  minat  berbagai  pihak  untuk mengkaji dan  mendiskusikan  pemikirannya  dari  berbagai  dimensi. Dari berbagai  buku yang  ditulisnya  ada  empat  terbitan  buku  yang  mengurai  pemikiran- pemikirannya  dengan  sangat  jelas,  dalam  bentuk  terbitan  tunggal  maupun rangkaian terbitan (Giddens, 2006).
Terbitan  pertama  adalah  rangkaian  dua  buah  buku  yang  diterbitkan  oleh Giddens,  berisikan  kritik  terhadap  studi  sosiologi  klasik.  Buku  tersebut  adalah Capitalism and Modern Social Theory (Giddens, 1971) dan The Class Structure of  the  Advanced  Societies (Giddens,  1973)  yang  memfokuskan  kritik  terhadap
karya-karya  Durkheim,  Marx  dan  Weber.  Terbitan  kedua  adalah  buku  yang berjudul New Rules of Sociological Method yang berisikan pengajuan sebuah teori yang  dinamai  “Teori  Strukturasi.”  Buku  ini  menjelaskan  pernyataan  posisi  teori Anthony  Giddens  di  antara  belantara  teori-teori  sosial  lainnya  (Giddens,  1976). Selanjutnya  Giddens  mengelaborasi  teorinya  ke  dalam  terbitan  ketiga  berupa rangkaian  tiga  buah  buku  yang  diterbitkan  secara  beruntun,  yaitu: Central Problems  in  Social  Theory (Giddens,  1979), A  Contemporary  Critique  of Historical  Materialism (Giddens,  1981),  dan The  Constitution  of  Society (Giddens, 1984). Terbitan keempat adalah rangkaian dua buku yang berjudul The Third Way dan Beyond Left and Right .
The Third Way merupakan buku genial yang sangat menyedot perhatian dari    berbagai  kalangan,  terutama  dari  akademisi  dan  politisi  tingkat internasional.  Beberapa  pemimpin  dunia  yang  mempraktikkan  pemikiran- pemikiran  genius  Anthony  Giddens  dalam  kebijakan  politiknya,  antara  lain: Perdana  Menteri  Inggris  Tony  Blair  dan  Kanselir  Jerman  Kanselir  Jerman, Gerhard Schroeder (Hutton  and  Giddens,  2000).  Buku Beyond Left  and Right , merupakan  karya  tulis  terpenting  karena  menjadi  dermaga  bagi  berlabuhnya konsep-konsep  dan  pemikiran  yang  terkandung  dalam  buku The  Third  Way . Semua  pemikiran  Anthony    Giddens    mengenai The  Third  Way sebagai sebuah  genealogi  historis  yang  mendokumentasikan  gelora    paradigmatik, menjadi  lebih  terbuka  arah  dan  implementasinya  dalam  buku Beyond  Left  And Right (Giddens, 1994).
Karya-karya  Giddens  pun  menumbuhkan  perdebatan  luas  di  kalangan akademisi di banyak tempat. Pada perdebatan-perdebatan ilmiah tersebut, Giddens hadir dan berpartisipasi. Perdebatan tersebut dapat ditelusuri dalam berbagai buku berikut  (Giddens  and  Held,  1982;  Clark,  Modgil  and  Modgil,  1990;  Bryant  and Jary, 1991; Beck, Giddens and Lash, 1994; Giddens and Pierson, 1998).
Meskipun  Giddens  mengklaim  tentang  konsistensi  karyanya  seputar strukturasi,  namun  pada  sebagian  besar  tulisan-tulisan  berikutnya,  Ia  telah mengalihkan  fokusnya  dari  diskusi  seputar  teori  strukturasi.  Pada  karya-karya berikut ini: The Consequences of Modernity (Giddens, 1990), Modernity and Self Identity (Giddens,  1991),  dan The  Transformation  of  Intimacy (Giddens,  1992), banyak  mengkaji  perubahan  karakter  modernisasi  di  tingkat  masyarakat  hingga individu.  Gagasan-gagasan  Giddens  di  sini  lebih  banyak  berkaitan  dengan globalisasi  dan Risk  Society (Beck,  1992),  yang  lebih  dalam  dikupas  di sumbangan  tulisan  pada Reflexive  Modernization (Beck,  Giddens  and  Lash, 1994), Runaway  World (Giddens,  1999)  dan Global  Capitalism (Hutton  and Giddens, 2000).
Giddens  kemudian  meningkatkan  keterlibatannya  dalam  politik  praktis, dengan  menjadi  penasehat  pemerintah  Inggris  dari  tahun  1997.  Keterlibatan
aktifnya dalam politik, juga di tuangkan dalam berbagai karya, antara lain: Beyond Left and Right (Giddens, 1994) , The Third Way (Giddens, 1998), The Third Way and  its  Critics (Giddens,  2000), Where  Now  for  New  Labour? (Giddens,  2002), Europe  in  the  Global  Age (Giddens,  2007a)  dan Over  to  You,  Mr  Brown–How Labour Can Win Again (Giddens, 2007b).

## KONTEKS LAHIRNYA TEORI STRUKTURASI:
KRITIK ANTHONY GIDDENS

## TERHADAP SOSIALISME DAN KAPITALISME
Sosialisme dan kapitalisme telah mengalami kegagalan sebagai referensi ideologi,  karena  tidak  memuaskan  dalam  usaha  mewujudkan  sistem  sosial. Akibat kegagalan itu, kedua ideologi tersebut layak didepak  dari arena sosial, ekonomi,  dan  politik.  Dunia membutuhkan ideologi  yang  memiliki  semangat baru, nafas baru ajaran baru dan konsep kehidupan baru yang  mementingkan nilai-nilai kemanusiaan. Sosialisme dan kapitalisme pada awal kemunculannya  seolah  mampu  menyelesaikan  berbagai  persoalan  dunia, namun  kenyataannya  mereka  tidak  bisa  bekerja  sendiri.  Optimisme  dua ideologi  tersebut  adalah  dapat  memberikan  jawaban  persoalan  dunia  dan mampu menjamin tatanan masyarakat masa depan yang lebih baik.
Kegagalan  tersebut  utamanya  karena  keduanya  masih  berakar  dari masa enlightenment ,  berupa  pemikiran-pemikiran  pada  konteks  abad  18. Sementara  saat  ini,  dunia  berada  pada  tahap radical  modernity .  Suatu kemustahilan untuk menjelaskan dunia modern melalui pemikiran masa lalu. Pemikiran  harus  menyesuaikan  dengan  kontek  zaman,  pemikiran  harus menjangkau  dan  mengatasi  perkembangan  dunia  yang  berubah  pesat,  yang diistilahkan Giddens sebagai radical modernity . Istilah yang lebih tepat dan lebih baik daripada menggunakan sebutan post  modernism (Giddens, 1998).
Respon  Giddens  terhadap  modernitas  mengajak  banyak  pihak  untuk merumuskan  kembali  misi  dan  visi  manusia  dalam  menghadapi  perubahan dan  persoalan  dunia  yang  seolah  bergerak  tanpa  kendali.  Giddens menyarankan  untuk  melakukan  upaya  kreatif  meredakan  ketegangan  antara ideologi kiri dan ideologi kanan dengan melupakan kecenderungan pembelaan terhadap  kebenaran  ideologi  masing-masing.  Hal  terpenting  adalah  mencari solusi  untuk  menyusun  tata  dunia  baru  yang    lebih  manusiawi  (Giddens, 1998).
Bagian  paling  menarik  dalam  pemikiran  Giddens  ketika  membaca realitas  sosial  adalah  pada  upayanya  membuka  ruang  untuk  berdialog sekaligus  menawarkan  gagasan  yang  memperkaya,  bukan  sekadar  menolak atau  menerima  pemikiran  yang  telah  ada  sebelumnya. Giddens  melakukan dialog  dalam  berbagai  bukuya  pada  saat  berproses  menelusuri  dan
menemukan  sintesis  terhadap  realitas  globalisasi.  Globalisasi  selayaknya mendapatkan kritik atas dampak negatif yang ditimbulkannya, sekaligus kita tidak menerima globalisasi apa adanya. Fokus pemikiran manusia harus siap untuk memberikan jalan terbaik  agar tidak terjebak pada fanatisme  ideologi, dan  terus  berupaya  menemukan  alternatif  solusi  pada  setiap  kebuntuan (Giddens, 1998).
Persoalan dunia tidak dapat diselesaikan hanya berkutat pada pembelaan terhadap kebenaran ideologi kanan atau kiri. Kita secara elegan harus mampu menyusun  tata  kehidupan  masyarakat  melalui  pencarian  titik  temu  di  antara berbagai perbedaan untuk mendapatkan gagasan baru, orisinal dan konstruktif. Ideologi kanan maupun kiri secara sendirian diyakini tidak sanggup mengurai dan  menyentuh  akar  permasalahan  sosial,  seperti:  kerusakan  lingkungan, migrasi  sosial,  homoseksual,  harmoni  keluarga  dan  masalah  lainnya,  karena memang membutuhkan kerjasama berbagai pihak (Giddens, 1998).
Sosialisme  dan  kapitalisme  tidak  bisa  lepas  dari  perspektif  konflik, sehingga  klaim  kebenaran  masing-masing,  hanya  akan  mempertegas bipolaritas  pandangan.  Salah  satunya bahwa  sosialisme  lahir  sebagai  reaksi terhadap  bahaya  kapitalisme.  Sosialisme  meyakini  bahwa  perubahan  dapat dilakukan hanya melalui konflik dengan menghilangkan kelas penindas untuk menciptakan  tatanan  masyarakat  berkeadilan  (Giddens  and  Held,  1982). Masyarakat kapitalis  menyimpan persoalan besar yang semakin memburuk. Kebebasan pasar yang menjanjikan datangnya pertumbuhan ekonomi, di saat yang sama mengakibatkan tingginya  kemerosotan ekonomi. Keganasan sifat yang dimiliki kapitalisme pasar bebas hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat  dan  gagal  mendorong  kolektivisme.  Sistem  kapitalisme  justru mengalami kegagalan di tempat lahirnya, yaitu Western (Adams, 2002).
Kapitalisme  menumbuhkan  persaingan  yang  tidak  sehat,  karena kelompok  masyarakat  pemilik  modal  dapat  dengan  mudah  menyingkirkan kelompok  masyarakat  yang  memiliki  keterbatasan  modal,  kesempatan  dan pengetahuan  (Mashud,  2010).  Dominasi  kelompok  pemilik  modal menyebabkan  sistem  kapitalisme  yang  rawan  memunculkan  ketimpangan sosial  karena  pertumbuhan  hanya  terpaku  pada  yang  kuat.  Hal  ini  berakibat pada  ketidakadilan  dalam  kompetisi  (Achmad  and  Alamiyah,  2015).  Sistem kapitalisme  mendorong  produsen  berusaha  mencapai  efisiensi  setinggi mungkin    dan    mencapai    produk    sebesar-besarnya    untuk    bisa    bertahan (Raharjo,  1999).  Prinsip  yang  memungkinkan  orang  untuk  mengeruk keuntungan  sebanyak-  banyaknya  bagi  dirinya.  Ideologi  seperti  ini mengabaikan  campur  tangan  Tuhan  terhadap  segala  aktivitas  manusia (Sasono, 1998).
Kaum  kapitalis  mengandalkan  kompetisi  bebas  dalam  rangka  mengejar
dan  meningkatkan  kemakmuran.  Kompetisi  bebas  menyerahkan  kegiatan ekonomi pada pasar. Kekuatan pasar akan dibimbing oleh invisible hand yang mengarahkan  perilaku  produsen  tentang  barang  apa  yang  seharusnya diproduksi.  Pada  akhirnya  kekayaan  yang  ada  pada  segelintir  orang  akan menetes  ke  bawah (trickle  down) kepada  anggota  masyarakat  lain  (Fakih, 2004).
Giddens  secara tegas mengajukan argumen bahwa  tetesan  kemakmuran tidak    akan  pernah    terwujud.  Kesenjangan  dan  keserakahan  yang  justru muncul,  dengan  dampak  pada  tragedi  kemanusiaan.  Persaingan  bebas  malah menjadi  ancaman  karena  mengakibatkan  eksploitasi  tanpa  kendali.  Pasar menjadi  penentu  dan  pengendali  kebutuhan  manusia.  Berbagai  korporasi raksasa  seperti  Bank  Dunia,  IMF  juga  WTO  seolah  menjadi  juru  bicara  dan representasi  penindasan,  penjajahan  dan  berbagai  bentuk  rekolonisasi (Giddens,  1998).  Kapitalisme  mengalami  kegagalan  karena  tidak  mampu mengatasi die  nue  unubersichtlichkeit sebuah  istilah  yang  dinyatakan  oleh Jurgen Habermas, artinya letupan-letupan perkembangan yang disertai ketidak terdugaan (Hatta, 2000).
Akibat  kebobrokan  kapitalisme,  Hegel  dan  Marx  memberikan argumentasi  bahwa communisme  society sebagai  sebuah  puncak  peradaban, karena  kapitalisme mengalami  kebobrokan  yang  dapat diampuni  (Fukuyama, 1992). Sejarah filsafat adalah proses evolusi atau dialektik, bahwa munculnya sebuah tesis berakibat pada kemunculan antitesis, yang berujung pada lahirnya sebuah  sintesis.  Pada    saat  berikutnya,    sintesis  berposisi  sebagai  tesis  yang akan  memunculkan    antitesis  lalu  melahirkan  sintesis  baru.  Begitulah  siklus yang terjadi. Tetapi teradapat contradictio in terminis, bahwa posisi tesis pada siklus  pemikiran  yang  ketiga,  menganggap  sejarah  (peradaban)  tidak melahirkan  peradaban  yang  lain  karena  sebuah  peradaban  sudah  mencapai puncak  (berakhir)  setelah  ketiga  puncak  peradaban  terwujud  (Fukuyama, 1992).
Teori  evolusi  sosial  menjelaskan  bahwa  “sejarah”  dapat    dikisahkan dalam  “alur  cerita“  yang  menciptakan  gambaran  kacau  balau  tentang berkembangnya  peristiwa  kedalam  urutan  yang  tertata.  Sejarah  “dimulai“ dari  kebudayaan  berburu  menuju  masyarakat  bercocok  tanam,  berlanjut menuju  kebudayaan  agraris  dan  menuju  puncaknya  pada  kebudayaan modern di Barat. Teori  ini mengalami dekonstruksi melalui pemikiran Jean- François  Lyotard  dan  pemikir  lain  beraliran postmodern. Sejarah  tidak memiliki  bentuk  menyeluruh,  karena  sejarah  tidak  bisa  dilihat  sebagai  satu kesatuan yang utuh yang mencerminkan tranformasi (Giddens, 1990).
Sejarah  menurut  Giddens  bukan  sebuah  urutan  peristiwa  yang  linier ataupun  siklus  yang  berayun  seolah  pendulum.  Sejarah  diibaratkan
sebagaimana  sekumpulan  orang  mabuk.  Manusia  berada  dalam  kondisi hidup seperti berjalan terhuyung ke kiri dan kekiri dan bergerak saling silang untuk  memburu  utopia.  Utopia  adalah  sebuah  kondisi  yang  diidamkan, sebagai  kebalikan  dari  kondisi  yang  menyengsarakan.  Sebuah  kondisi  yang diharapkan lebih baik daripada kondisi kehidupan yang sedang dijalani saat ini.  Cara  terbaik  dan  agung  untuk  mewujudkan  utopia  adalah  politik (Giddens, 1995). Sebagaimana Giddens yang tidak bersetuju pada pemikiran Marx  dan  pengikutnya  bahwa  segala  persoalan  kejahatan  di  dunia disebabkan  oleh  pertentangan  kelas  antara  kapitalis  dengan  proletar.  Kaum kapitalis  sebenarnya  memang  menyengsarakan  kaum  buruh,  tetapi  Giddens ragu bahwa kondisi ini serta merta menjadi penyebab timbulnya perlawanan dari  para  pembela  kelestarian  alam,  pembela  hak  asasi,  pembela  perdamaian dan  pembela  demokrasi.  Giddens  menghadirkan  negara  sebagai  entitas  yang mempunyai  kepentingan  otonom  dari  para  kapitalis,  dalam  menjalankan pengawasan dan penjagaan kondisi tersebut (Giddens, 1998).
Dunia  membutuhkan  gerakan  radikalisme  politik  sebagaimana  gagasan Giddens,  artinya  gerakan  untuk  melepaskan  diri  dari  cengkraman  masa  lalu. Radikalisme  politik  bukanlah  revolusi  sebagaimana  dimaknai  oleh  ide sosialisme. Makna radikalisme politik adalah pada semangat progresivitasnya bukan  menghancurkan  tatanan  yang  ada.  Sejarah  harus  dikuasai  untuk kepentingan  manusia,  keuntungan-keuntungan  materialisme  dan  kapital  yang dianggap sebagai pemberian Tuhan bagi segelintir orang, harus dikembangkan dan  diatur  untuk  kemanfaatan  dan  kesejahteraan  bersama  (Giddens,  2000). Radikalisme bukan sekadar menggulirkan perubahan tetapi turut mengendalikan  perubahan  sehingga  dapat  menggiring  sejarah  menuju  masa depan. Banyak bukti yang menunjukkan kegagalan negara karena terlalu besar perannya  mengintervensi  pasar.  Atau  peran  negara  menjadi  tidak  ada (Mashud,  2001).  Bukan  berarti  kita  serahkan  sepenuhnya  keadilan  kepada pasar  dan  menganggap  kapitalisme  dalam  bentuk  neoliberalisme  dapat mengatasi persoalan (Giddens, 1998).
Posisi  peran  negara  menurut  Giddens,  tidak  boleh  terlalu  dominan terhadap  pasar,  tetapi  negara  harus  fleksibel  untuk  mengakomodasi kepentingan  investor  dalam  kerangka  untuk  bersama  mendapatkan keuntungan.  Kesediaan  bekerja  sama  bukanlah  sebuah  ancaman  melainkan solusi  untuk  mendapatkan  hasil  terbaik,  daripada  saling  berposisi  sebagai lawan  antara  kepentingan  negara  dengan  kepentingan  investor  (Giddens, 2000).
Jalan  ketiga  merupakan  jalan  tengah  antara  kapitalisme  dan  sosialisme. Sosialisme  adalah  perwujudan  ketidakpuasan  terhadap  kesenjangan  dalam masalah pendapatan akibat kegilaan kapitalisme. Tetapi kita perlu memahami
pemikiran  sosialisme  dan  kapitalisme  sebagai  sebuah  perspektif  untuk memahami  sekaligus  menjelaskan  realitas  sosial  ekonomi  politik  yang  ada (McClelland,  2005).  Apabila  kita  menggunakan  satu  pemikiran  saja,  maka kita  akan  terjebak  pada  nasionalisme  yang  sempit,  fanatisme  berlebihan  dan mempertegas  pembagian  blok  dunia  yang  berujung  pada  meningkatnya ketegangan dunia (Giddens, 1994).

## GLOBALISASI, DEMOKRASI DAN JALAN KETIGA
Ketegangan  dunia  akibat  bipolaritas  antara  praktik  sosialisme  dan kapitalisme, melahirkan paradigma ideologi tengah  yang diberi nama “Jalan Ketiga”  ( The  Third  Way ).  Ideologi  yang  dilahirkan  oleh  Anthony  Giddens ini  merupakan  ideologi  alternatif  yang  berusaha  menjawab  persoalan kemanusiaan  yang  seharusnya  menjadi  tujuan  utama  dari  kehadiran  sebuah ideologi  (Giddens,  1998).  Ideologi  Jalan  Ketiga  lahir  dengan  mengusung semangat  kemanusiaan,  merupakan  wacana  politik  global  yang  menjadi respon atas janji muluk penciptaan masa depan manusia yang diberikan oleh ideologi  sosialisme  dan  kapitalisme.  Kegagalan  sosialisme  dan  keangkuhan kapitalisme  yang  berkembang  dalam  kerja  politik  dunia,  justru  saling menjatuhkan  dan  berujung  pada  pudarnya  nilai-nilai  kemanusiaan  di genggaman tangan kaum borjuis dan proletar (Giddens, 1994).
Jalan Ketiga mengajak kita untuk melampaui ideologi kiri atau kanan, berdasarkan  asumsi  bahwa  keduanya  telah  mengalami  kegagalan  untuk membawa  peradaban  dunia  menuju  kedamaian  dan  keharmonisan. Kedamaian  dan  keharmonisan  adalah  ruh  dari  seluruh  ideologi  apapun  di dunia.  Sosialisme  dan  kapitalisme  perlu  dipinggirkan  sebagai  titik  tolak dalam pembangunan peradaban dunia yang lebih akomodatif terhadap tujuan kemanusiaan  sebuah  ideologi.  Jalan  Ketiga  menunjukkan  keberpihakan  dan semangat  Giddens  terhadap  humanisme  sebagai  jantung  beroperasinya pembangunan  tata  dunia  baru  bagi  terciptanya  menciptakan  masa  depan kehidupan manusia yang berkeadilan (Giddens, 1994).
Sejak  saat  itulah,  Jalan  Ketiga  dimanifestasikan  ke  dalam  berbagai kebijakan  politik  beberapa  negara.  Sebagaimana  kumpulan  hasil  survei dalam  buku  berjudul  “ New  Times:  The  changing  face  of  politics  in  1990s, ” menunjukkan  bahwa  pengaruh  ideologi  kanan  dan  kiri  semakin  menurun secara  signifikan  (Hall  and  Jacques,  1990).  Beberapa  negara  industri  di dunia telah mempraktikkan budaya politik  baru Jalan Ketiga sebagai respon terhadap  perubahan  sosial  dan  ekonomi.  Manifestasi  kebijakan  politik  ini berbeda dengan model politik tradisional yang mengandalkan sosialisme dan kapitalisme    (Giddens,  2000).  Kumpulan  penelitian  pada  tahun  1990, menjadi  landasan  bagi  prediksi  Stuart  Hall  tentang  lahirnya  sebuah  Masa
Baru (New  Times) yaitu  tranformasi  politik  sosialis.  Indikasi  lahirnya New Times adalah  bergesernya  produksi  industri  ke  teknologi  informasi, melemahnya  pertentangan  seksualitas,  kaburnya  batasan  gaya  hidup  dan melemahnya peran politik kelas (Giddens, 2000).
Sebagaimana  diakui  Giddens  bahwa  pemikiran  Jalan  Ketiga  sejalan dengan  harapan  Carol  C.  Gould  untuk  memperluas  praktik  teori  demokrasi tidak hanya di ranah politik melainkan ke ranah ekonomi dan sosial (Gould, 1990).  Jalan  Ketiga  sebagai  kerangka  kerja  untuk  membangun  sosial demokrasi,  bukan  sekadar  mencari  kelemahan  sosialisme  dan  kapitalisme, melainkan  mengaktualisasikan  ke  dalam  dunia  kontemporer  dipenuhi ketidakpastian  (Giddens,  2000).  Kelahiran  Jalan  Ketiga  adalah  harapan  yang muncul  akibat  empat  turbulensi  dunia  di  akhir  abad  ke-20. Pertama , sosialisme  mengalami  mati  suri  di  Eropa  Timur  sejak  revolusi  1989. Kedua, globalisasi  yang  mendominasi  dunia  sejak  rezim  Ronald  Reagan  (AS)  dan Margaret Thatcher (Inggris). Ketiga , akibat krisis ekonomi yang menerpa Asia Timur  pada  tahun  1997,  dunia  telah  meninggalkan  kebijakan  ekonomi neoliberal. Keempat , berkembangnya demokrasi sosial di kawasan Eropa Barat pada kurun waktu 1990 hingga 2000 (Hutton and Giddens, 2000).
Jalan  Ketiga  menyerukan  reformasi  politik  pada  dua  aspek,  yaitu  (1) penciptaan  kebaikan  bersama  ( common  good )  melalui  pembaruan  etos  dan praksis  politik.  (2)  negara  bangsa  perlu  ditataulang  ( reconstruction )  sebagai sebuah  komunitas  (Giddens,  2000).    Kebaikan  bersama  hanya  dapat  tercipta bersama virtus : keadilan, solidaritas, keberanian dan kebajikan. Gagasan Jalan Ketiga  adalah  upaya  menyeru  manusia  untuk  kembali  pada  nilai-nilai universalisme  tentang  kepedulian  nasib sesama manusia. Peran negara  dalam manifestasi Jalan Ketiga haruslah lincah menjalankan developmentalisme dan tidak  menciptakan  berbagai  regulasi  yang  mematikan  kreativitas  warga negara.  Peran  negara  tidak  boleh  terlalu  besar  karena  dapat  mempersempit ruang  publik,  menjadikan  masyarakat  semakin  pasif,  dan  ide-ide pembangunan  negara  menjadi  tidak  terkomunikasikan  dengan  baik.  Jalan Ketiga memiliki kepentingan dengan memangkas rantai birokrasi yang terlalu mengikat secara formal (Giddens, 1998).
Jalan  Ketiga  merupakan  respon  terhadap  globalisasi,  perkembangan teknologi,  kemajuan  ilmu  pengetahuan,  masalah  ekologis  relasi  manusia dengan alam, dengan membangun kembali  solidaritas  sosial dan memperkuat nilai-nilai  kosmopolitan  dengan  mendasarkan  pada  tujuan  luhur  ideologi.  Sikap ini  disebut  sebagai  konservatisme  filosofis  (Giddens,  2000).    Ideologi  politik menjadi  acuan  untuk  merespon  dunia,  pada  saat  dunia  mengalami  berbagai transformasi.  Kemajuan  ilmu  pengetahuan  mengubah  kehidupan  alamiah, sedangkan tradisi dan kebiasaan telah semakin luntur.
Untuk  saat  ini,  demokrasi  diakui  sebagai  sebuah  sistem  politik  dunia yang  menjamin  terwujudnya  relasi  yang  bebas  dan  setara:  (1)  Demokrasi dapat mengembangkan potensi-potensi dan ekspresi beragam kualitas orang. Setiap individu menghargai kapabilitas orang lain. (2) Demokrasi menjamin perlindungan warga negara dari kesewenangan dan penindasan oleh  otoritas politik  dan  kekuasaan.  Keputusan  politik  harus  melalui  negosiasi  dengan warga  negara  yang  terdampak  akibat  keputusan  tersebut.  (3)  Demokrasi menghargai  keterlibatan  individu  dalam  penentuan  syarat  atau  aturan komunitas.  Dalam  konteks  ini,  individu-individu  “dipaksa”  untuk  sanggup menerima  karakter  asli  dan  pendapat  rasional  orang  lain.  (4)  Demokrasi menjamin perluasan kesempatan ekonomi  (individu, kelompok, perusahaan) untuk mengembangkan sumber daya yang ada  (Giddens and Held, 1982).
Secara  singkat  Giddens  menyatakan  bahwa  demokrasi  menjamin otonomi,  yaitu  setiap  individu  mendapat  kepastian  untuk  refleksi  diri  dalam melakukan self  determination. Individu  dapat  menilai,  memperhitungkan, memilih,  menimbang  dan  bertindak  secara  otonom.  Praktik  otonomi    tidak dapat  berkembang,  apabila  masih  berlaku  kepemilikan  dan  tradisi  istimewa dalam  hal  hak    dan  kewajiban  politik  (Giddens,  1992).  Demokrasi  membuka kesempatan  diskusi,  mediasi,  negosiasi  dan  kompromi  terhadap  berbagai perbedaan  argumen  untuk  menetapkan  keputusan  politik  untuk  tatanan  yang lebih baik Salah satunya diperlukan institusi yang menjadi representasi warga negara  yang  memungkinkan  publik  memberikan  andil  bagi  penentuan kebijakan  (Giddens  and  Held,  1982).  Demokrasi  tidak  berdasarkan  pada primordialisme,  suku,  agama  dan  ras  kelompok.  Demokrasi  menjadi  dasar perwujudan  tatanan  masyarakat  madani  yang  menyediakan  mekanisme penyelesaian  konflik  melalui  wacana  universal  dalam  relasi  kesederajatan, termasuk di dalamnya adanya pengakuan hak asasi manusia.
Pengembangan demokrasi perlu memahami struktur masyarakat modern yang  berlangsung  saat  ini,  senyampang  turut  berpartisipasi  dalam  berbagai tranformasi  yang  sedang  berkembang.  Refleksi  atas  kondisi  manusia  dalam masyarakat modern menjadi penekanan Giddens. Modernitas sebaiknya  tidak dilihat  semata  dari  logika  tunggal,  sebagaimana  logika  politik,  kapital  atau multikultural.  Tidak  seperti  Marx  memahami  modernitas  melalui  kapital, Weber logika rasionalisasi, Durkheim melalui interaksi sosial. Ketika manusia memikirkan dunia modern, setidaknya mempersiapkan diri untuk mengartikulasikan  logika  sebagaimana  susunan  atap  genteng  ( imbriguees ). Masyarakat  modern  bukanlah  sebuah  sistem  integral  yang  bergerak  karena satu  sistem  tunggal  dan  tidak  membentuk  satu  kebersamaan  tunggal. Memahami masyarakat modern melibatkan  sejumlah logika dan interferensi berbagai tren. Modernitas memiliki sifat multidimensional  (Giddens, 1990).
Giddens  mengajak  kita  untuk  berfikir  luas  dan  bervisi  global  sehingga dapat  menangkap  persepsi    sesungguhnya.    Manusia  saat  ini  hidup  pada zaman  yang  “meradikalisasi“  modernitas  (Giddens,  1990,  1991).  Masyarakat yang  mendunia  mendorong  modernitas  seperti  “mesin  gila“  yang  berjalan tanpa  kendali  manusia.  Diperlukan  kesadaran  kolektif  untuk  dapat mengemudikan  perubahan  dan  membatasinya,  bahkan  sanggup  mengontrol pasar  bebas.  Perubahan    visi    inilah  yang    menjadi manifesto Giddens  yang dinamai The  Third  Way sebagai  kerangka  untuk  memahami  dan mengantisipasi dampak negatif modernitas.

## METODE  KERJA,  AGENDA  POLITIK  DAN  STRATEGI POLITIK JALAN KETIGA
Terdapat  enam  kerangka  ideologi  Jalan  Ketiga  sebagai  metode  kerja radikalisme politik Ing berusaha dibentuk kembali berdasarkan konservatisme filosofis.  Pada  sebagian  hal,  beberapa  nilai  inti  yang  ada,  mempertahankan sebagian pemikiran sosialis.
1. Memiliki  keniscayaan  untuk  peduli  dalam  perbaikan  solidaritas  sosial yang  mengalami  kehancuran  ( damaged  solidarity ) . Untuk  itu  diperlukan pelestarian  beberapa  nilai  tradisi  secara  selektif,  terkadang  pelestraian tradisi  tersebut  menggunaan  istilah  atau  penamaan  yang  baru.  Dalil kepedulian  ini  menjadi  kerangka  kerja  bersama  yang  diterapkan  pada setiap  aksi. Bukan saja kerja di tingkat  individual, komunitas dan negara melainkan juga pada aksi kerja pada sistem global.
2. Menyatakan  pengakuan  terhadap  pentingnya  politik  kehidupan (life politics) dalam  tatanan  formal.  Mempertahankan  politik  emansipatoris yang  diadposi  dari  ideologi  politik  kiri,  yang  menjamin  kebebasan  dari cengkraman  tradisi  arbriter,  kekuasaan  abriter,  dan  tekanan  deprivasi material.  Politik  emansipatoris  menyediakan  politik  kesempatan  hidup (politic of life chance) untuk menuju terciptanya otonomi aksi.
3. Memiliki  tanggung  jawab  menghadirkan  konsepsi  politik  generatif,  akibat meningkatnya refleksivitas sosial. Politik generatif menghubungkan negara dengan  mobilisasi  refleksif  masyarakat  untuk  berada  dalam  ruang  yang sama. Serta memungkinkan upaya mewujudkan berbagai  harapan individu dan  kelompok  menjadi  kenyataan  ( make  things  happen ) , bukan  sekadar menerima keyataan ( have things happen ) dalam konteks tujuan sosial.
4. Perlunya  membentuk  demokrasi  radikal  yang  bersifat  dialogis,  sebagai akibat dari munculnya berbagai kelemahan demokrasi liberal dalam tatanan sosial  sebagai  refleksi  dunia  global.  Sifat  dialogis  dalam  demokrasi merupakan  solusi  penyelesaian  melalui  cara  damai  untuk  menyelsaikan masalah  daripada  melalui  cara  kekerasan.  Semakin  meluasnya  praktisi demokrasi  dialogis  dapat  mendorong  proses  pendemokrasian  demokrasi,
salah  satunya  dengan    tranparansi  pengelolaan  pemerintahan  secara  lebih luas yang dilakukan oleh pemerintah.
5. Memiliki  kesediaan  untuk  memikirkan  terwujudnya  negara  sejahtera (welfare  state) secara  lebih  fundamental,  akibat  semakin  meluasnya kemiskinan global.
6. Program  politik  radikal  harus  bersiap  menghadapi  peran  kekerasan  dalam penyelesaian  masalah  kemanusiaan,  melalui  tindakan  dialog  sebagai pengganti kekerasan (Giddens, 1994).
Giddens  sangat  memperhatikan  pentingnya  perjuangan  mewujudkan masyarakat madani, karena masyarakat madani bukanlah kondisi yang tercipta begitu saja, taken for granted . Diperlukan perjuangan dan proses sejarah yang panjang  dan  bersinambung  untuk  dapat  membentuk  masyarakat  madani. Prasyarat dasar yang harus ada untuk mewujudkan masyarakat madani, adalah keberadaan  pemerintahan  yang  demokratis  melalui  proses  pemilihan demokratis  untuk  dapat  berkuasa  dan  menjalankan  nilai-nilai responsibillty, security, dan resilience bagi  masyarakatnya  (Giddens,  1994).  Pemerintah memberikan peluang kreativitas warga negara secara luas, untuk membangun kemajuan di wilayahnya.
Jalan  ketiga  memiliki  agenda  untuk  mewujudkan  masyarakat  madani yang  berkeadilan.  Agenda  ini  dijadikan  pedoman  oleh community  workers dalam menjalankan misi dan aksinya di tengah masyarakat. Secara garis besar Jalan  Ketiga  memiliki  dua  agenda,  yaitu:  (1)  berjuang  untuk  mewujudkan persamaan,  perlindungan  dan  keberpihakan  kepada  kelompok  masyarakat yang  lemah,  mendorong  kebebasan  ( freedom )  sebagai  kemandirian  yang otonom,  untuk  memperoleh  hak  harus  melaksanakan  tanggung  jawab, pemberlakuan  otoritas  harus  melalui  proses  demokrasi,  pluralisme  haruslah kosmopolitan,  dan  berdasarkan  filsafat  yang  konservatif.  (2)  mewujudkan negara demokratis baru yaitu negara tanpa musuh,  sistem ekonomi campuran yang  baru,  demokrasi  dialogis  dan  kekeluargaan,  masyarakat  madani  yang aktif,  kesetaraan  dan  kesejahteraan  sebagai  inklusivitas,  bangsa  yang kosmopolitan dan negara yang berinvestasi sosial (Giddens, 1998).
Strategi  menjalankan  politik  Jalan  Ketiga, meliputi empat hal yaitu: (1) Membantu masyarakat dalam mencapai tujuan pemerintah melalui program- program  peningkatan  investasi  sosial  dan  distribusi  berbagai  layanan  sosial dasar  secara  adil  dan  meluas.  (2)  Membantu  masyarakat  dalam  memenuhi kebutuhannya  melalui  desentralisasi  pembuatan  kebijakan  dan  peningkatan brebagai  program  sosial  yang  dapat  meningkatkan  kemampuan  masyarakat untuk  mewujudkan  kepentingannya.  (3)  Perlindungan  hak  asasi  manusia, kebebasan  berorganisasi  dan  mengeluarkan  pendapat,  serta  penguatan
struktur  hukum  lembaga  swadaya  masyarakat.  (4)  Tidak  abai  terhadap wilayah  publik  dengan  menawarkan  untuk  rekonstruksi  dan  pembaruan institusi  publik.  Politik  Jalan  Ketiga  menekankan  peran  aktif  negara  dan wilayah publik (Giddens, 1998).
Keberadaan  negara  adalah  memainkan  peran  mendasar  dalam  wilayah ekonomi  sebagaimana  negara  berperan  dalam  wilayah  selain  ekonomi. Negara  tidak  menggantikan  struktur  masyarakat  madani  dan  pasar,  tetapi negara  diperlukan  untuk  mengintervensi  keduanya.  Pemerintahan  dalam sebuah  negara  harus  menciptakan  stabilitas  ekonomi,  mengembangkan infrastuktur,  memperluas  investasi  pendidikan,  membangun  sistem kesejahteraan yang kuat, mengendalikan atau mengurangi jarak ketidaksetaraan  (Giddens,  2000).  Tiga  kunci  kekuasaan  yaitu  pemerintah, kekuatan  ekonomi  dan  kekuatan  masyarakat  madani,  perlu  dibatasi kepentingan untuk lebih melayani  kepentingan solidaritas sosial dan keadilan sosial.  Sebuah  tatanan  demokratis  yang  lebih  menjanjikan,  karena  efektivitas pasar tergantung pada berkembangnya kekuatan masyarakat madani.

## Strukturalism dan Strukturasi
Teori strukturasi Anthony Giddens mendasarkan diri pada pengidentifikasian  hubungan  yang  berlangsung  antara  individu  dan  institusi sosial. Teori ini meletakkan keseimbangan peran yang dimainkan aktor (manusia) dengan  pilihan  terbatas  yang  ada  dalam  sejarahnya  dan  yang  ada  dalam  tatanan sosialnya.  Di  satu  sisi,  manusia  memiliki  pengetahuan  yang  dibatasi  dan  tidak memiliki seluruh preferensi atas tindakannya. Pada sisi yang lain, manusia adalah pencipta  struktur  sosial  dan  penyebab  perubahan  sosial  (Giddens,  1984;  Craib, 1992).  Teori  ini  membuktikan  keberadaan  dualitas  manusia  antara  struktur  dan agensi  ini  daripada  menentukan  apa  yang  sebenarnya  menyebabkan  atau memperkuat keberadaannya.
Agensi  dan  struktur  adalah  saling  terhubung  dan  tidak  dapat  dipisahkan, karena keduanya adalah 'dualitas struktur'. Aktor (manusia) memiliki kemampuan sebagai  pencipta  struktur  masyarakat,  melalui  pembuatan  norma,  penyusunan nilai-nilai,  dan  perancangan  penerimaan  sosial.  Tetapi  aktor  (manusia) mendapatkan  pembatasan  dari  struktur  sosial.  Seseorang  tidak  dapat  memilih siapa  orang  tuanya  dan  waktu  kelahirannya.  Giddens  menggambarkan  struktur sebagai modalitas, berupa seperangkat tata aturan dan berbagai sumber daya yang mengendalikan  bahkan  mengarahkan  tindakan  manusia.  Tindakan  manusia dibatasi  oleh  aturan,  tetapi  sumber  daya  menyediakan  fasilitas  bagi  tindakan manusia (Giddens, 1984; Whittington, 2015).
Strukturasi  adalah  suatu  proses  bagaimana  aktor  mereproduksi  struktur, melalui  sistem  interaksi  yang  muncul  sebagai  hasil  dari  penggunaan  struktur.
Sistem  hubungan  yang  menunjukkan  bahwa  aturan  membatasi  interaksi  sosial aktor,  sementara  sumber  daya  memfasilitasi  dan  mereproduksi  interaksi  sosial aktor.  Secara  universal  memang  struktur  yang  berupa  nilai-nilai  moral,  tradisi, impian ideal, bahkan institusi sosial bersifat stabil, namun demikian struktur dapat diubah  apabila terdapat  tindakan  yang  tidak  disengaja.  Misalnya,  ketika  manusia meninggalkan  norma  sosial,  manusia  akan  mengganti  atau  mereproduksi  norma sosial lainya dengan cara yang berbeda (Giddens, 1984).

## Jenis-jenis Struktur
Pada  sebuah  sistem  sosial  terdapat  tiga  jenis  struktur,  yaitu:  dominasi, legitimasi,  dan  signifikasi.  Secara  stratifikasi  struktur,  diperoleh  gambaran hubungan  antara  struktur  dan  sistem  interaksi  (Craib,  1992).  Struktur  tingkat pertama  adalah  signifikasi  yang  menghasilkan  makna  melalui  pengorganisasian elemen  kebahasaan  (semantik,  interpretatif,  dan  diskursif).  Peran  aktor  diperluas untuk  menafsirkan  dan  memanipulasi  struktur  kebahasaan  dengan  interpretasi berbagai makna (Cloke, Philo and Sadler, 1991). Struktur kedua adalah legitimasi, yaitu tatanan moral berupa norma, nilai, dan standar sosial. Ketika agen individu berinteraksi,  mereka  menunjukkan  makna  secara  sadar,  bawah  sadar,  atau  tidak sadar  dari  tingkah  laku  mereka.  Berinteraksi  dengan  cara  ini  membentuk  norma sosial saat ini dan menimbang aturan moral struktur. Apakah suatu tindakan agen dianggap  sah  atau  tidak  dalam  tatanan  sosial,  ditentukan  oleh  struktur  legitimasi ini.  Struktur  ketiga  adalah  dominasi,  yaitu  proses  produksi  dan  eksekusi kekuasaan, melalui pengendalian berbagai sumber daya. Giddens mengidentifikasi bahwa kekuatan dominasi dan ketundukan ada dalam hubungan kekuasaan.
Sebagaimana  Marx,  Giddens  juga  percaya  bahwa  sumber  daya  adalah kendaraan  untuk  kekuasaan.  Marx  lebih  tertarik  pada  hubungan  antara  'alat produksi'  dalam  masyarakat  kapitalis.  Sedangkan  Giddens  memahami  hubungan kekuasaan sebagai bentuk interaksi antara aktor dan struktur. Dalam interaksi ini, sumber  daya  dapat  digunakan  sebagai  bentuk  otoritas  yang  diilustrasikan  oleh hubungan  bos  dan  karyawan.  Sumber  daya  juga  dapat  digunakan  dalam  bentuk properti seperti alokasi kekayaan atau properti.

## Agensi
Tindakan  dasar  manusia  dan  kegiatan  yang  dihasilkan,  merupakan  dua kemampuan  yang  menentukan  manusia  sebagai  'Agensi'.  Giddens  membedakan antara  tindakan  sebagai  perkembangan  aksi  yang  terpisah  dan  aksi  sebagai keterlibatan  rendah  yang  berkelanjutan  oleh  agen  manusia  yang  berbeda  dan otonom (Cloke, Philo and Sadler, 1991). Tindakan individu dapat dirangsang oleh keinginan menyelidiki tindakan sendiri atau proses pemeriksaan diri yang disebut sebagai pemantauan refleksif (Giddens, 1984). Model tindakan Giddens memiliki
tiga elemen, yaitu pemantauan releksif, rasionalisasi dan motivasi. Setiap elemen memiliki  peran  spesifik  dalam  keseluruhan  proses  aksi.  Teori  strukturasi menunjukkan  bahwa  agensi  adalah  elemen  mendasar  untuk  menciptakan  segala macam perubahan. Perubahan dapat dianggap sesederhana gerakan melalui ruang untuk  berinteraksi  dengan  lingkungan  baru,  perubahan  atau  kompleksitas interaksi.

## Mikro versus Makro
Struktur  sangat  penting  untuk  topik  tingkat  mikro  dan  makro.  Mengambil contoh  yang  digunakan  sebelumnya  tentang  pembatasan  pilihan  orang  tua seseorang.  Pada  tingkat  mikro,  manusia  tidak  dapat  memilih  orang  tua.  Tetapi pada tingkat makro, manusia memiliki pilihan untuk mempunyai anak. Hubungan yang  dibuat  individu  berada  dalam  interaksi  konstan  dan  dikendalikan  oleh individu  itu  sendiri.  Di  sisi  lain,  individu  tidak  mampu  mengorganisir  sebagai masyarakat, tanpa keberadaan organisasi sosial dan negara. Pada tingkat makro ini kita  disatukan  oleh  pola  bertahan  hidup  bersama  yang  disusun  oleh  seperangkat standar  yang  ditentukan  seperti  hukum  negara.  Kedua  perspektif  itu  tidak  bisa dipisahkan; jika tidak, akan sulit untuk memahami mereka secara terpisah. Ikatan bersama  antara  individu  dan  kekuatan  eksterior  ini  menyatukan  teori Strukturalisasi Giddens.

## KESIMPULAN
Tujuan  utama  politik  Jalan  Ketiga  merupakan  upaya  kesepahaman bersama  dalam  rangka  mencari  solusi  alternative  dari  pada  sekadar mempertentangkan  antara  sosialisme  dengan  kapitalisme.  Politik  Jalan Ketiga mengunggulkan kepeduliannya pada keadilan sosial dan mendefiniskan  ulang  kebaikan  bersama  yang  menekankan  dua  semboyan, yaitu:  tidak  ada  perolehan  hak  tanpa  pelaksanaan  tanggung  jawab  dan  tidak ada  pemberian  otoritas  tanpa  pemberlakuan  demokrasi.  Jalan  ketiga  adalah cara efektif untuk mewujudkan  keadilan dan solidaritas sosial karena mampu mengembangkan  dan  memadukan  keuatan  berbagai  program  politik.  Jalan ketiga  mampu  menghadapi  ketidaksetaraan  dan  kekuatan  perusahaan  dalam dunia kontemporer.
Ideologi  Jalan  Ketiga  dapat  menumbuhkan  bentuk  masyarakat  beragam dengan dasar nilai-nilai egalitarian. Politik Jalan Ketiga menjamin kesempatan yang  sama  dalam  memperoleh  pendapatan  meskipun  besarannya  berbeda, tetapi  sangat  peduli  terhadap    ketidaksamaan  penghasilan.  Membatasi kemungkinan  timbulnya  ketidaksetaraan  kekayaan  dan  keuntungan,  karena dapat merampas kesempatan generasi berikutnya.
Dualitas  agensi  dan  struktur  sangat  penting  untuk  memahami
kompleksitas  yang  ada  dalam  hubungan  antara  keduanya.  Agensi  yang berpengetahuan  dapat  menyimpulkan  dari  pengalaman  lokasi  mereka  dalam struktur.  Kebebasan  yang  dimiliki  suatu  agensi  dalam  lingkungannya bergantung  pada  konteks  agensi  tersebut  diamati.  Agensi  memiliki  peran penting  dalam  mengubah  struktur  ketika  terkait  perubahan  norma,  regulasi dan  kebijakan.Memahami  dualitas  dapat  secara  mudah  dengan  mengajukan pertanyaan,  kapan  dan  bagaimana  perubahan  oleh  agensi  dianggap  cukup signifikan untuk mengubah struktur.

## ACKNOWLEDGEMENT
Penulis  mendedikasikan  artikel  ini  untuk  Prof.  Dr.  Musta‟in,  Drs.,  M,Si., guru  besar  Sosiologi  Universitas  Airlangga  yang  memberikan  tugas  mencabar teori-teori  modernitas  dalam  mata  kuliah  “Perubahan  Sosial”  di  semester  kedua tahun akademik 2015/2016 pada Program Studi S3 Ilmu Sosial, FISIP Universitas Airlangga. Beliau sekaligus merupakan ko-promotor disertasi penulis.

## DAFTAR PUSTAKA:
Achmad, Z. A. and Alamiyah, S. S. (2015) „Relation Between Political Economic of Media with the Strategies for Radio Positioning to Maintain the Existence of  Commercial  Radio  (Case  Study  of  JJFM  Radio  in  Surabaya)‟,  in International  Conference  on  Democacy  and  Accountability  (ICoDA) . Surabaya:  Faculty  of  Social  and  Political  Science,  Universitas  Airlangga, pp. 188–193.
Adams,  I.  (2002) Political  Ideology  Today .  2nd  edn.  Manchester:  Manchester University Press.
Beck,  U.  (1992) Risk  Society:  Towards  a  New  Modernity .  London:  SAGE Publications Ltd.
Beck,  U.,  Giddens,  A.  and  Lash,  S.  (1994) Reflexive  Modernization:  Politics, Tradition  and  Aesthetics  in  the  Modern  Social  Order .  Stanford,  CA: Stanford University Press.
Beilharz,  P.  (1991) Social  Theory:  A  Guide  to  Central  Thinkers .  St  Leonards, NSW: Allen & Unwin.
Bryant,  C.  G.  A.  and  Jary,  D.  (eds)  (1991) Giddens’  Theory  of  Structuration: A critical appreciation . London and New York: Routledge. Clark,  J.,  Modgil,  C.  and  Modgil,  S.  (1990) Anthony  Giddens:  Consensus  and controversy . Consensus. London: Falmer Press. Cloke,  P.,  Philo,  C.  and  Sadler,  D.  (1991) Approaching  human  geography:  an introduction to contemporary theoretical debates . London: Paul Chapman. Craib, I. (1992) Anthony Giddens . London: Routledge. Fakih,  M.  (2004)  „Neoliberalisme  dan  Globalisasi‟, Al-Manär:  Ekonomi  Politik
Digital Journal , 1(1), pp. 1–12. Available at: https://mirror.unpad.ac.id/orari/library/cd-al-manaar-digilib/bahan/8.
EKONOMI POLITIK/3. Neoliberalisme dan Globalisasi.pdf.
Fukuyama, F. (1992) The End of History and the Last Man . New York: The Free Press.
Giddens,  A.  (1971) Capitalism  and  Modern  Social  Theory:  An  Analysis  of  the Writings  of  Marx,  Durkheim  and  Max  Weber .  Cambridge:  Cambridge University Press.
Giddens,  A.  (1973) The  Class  Structure  of  the  Advanced  Societies .  London: Hutchinson University Library.
Giddens,  A.  (1976) New  Rules  of  Sociological  Method:  A  Positive  Critique  of Interpretative Sociologies . 2nd edn. Cambridge, UK: Polity Press. Giddens,  A.  (1979) Central  Problems  in  Social  Theory:  Action,  structure  and contradiction in social analysis . Basingstoke: Palgrave. Giddens,  A.  (1981) A  Contemporary  Critique  of  Historical  Materialism:  Vol.  1 Power,  property  and  the  state .  Berkeley  and  Los  Angeles:  University  of California Press.
Giddens, A. (1984) The Constitution of Society . Cambridge, Massachusetts: Polity Press.
Giddens,  A.  (1990) The  Consequences  of  Modernity .  Cambridge,  UK:  Polity Press.
Giddens,  A.  (1991) Modernity  and  Self-Identity:  Self  and  Society  in  the  Late Modern Age . Cambridge, UK: Polity Press. Giddens,  A.  (1992) The  Transformation  of  Intimacy:  Sexuality,  Love  and Eroticism in Modern Societies . Palo Alto, CA: Stanford University Press. Giddens,  A.  (1994) Beyond  Left  and  Right:  The  Future  of  Radical  Politics , Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling .  Cambridge,  UK:  Polity Press.
Giddens,  A.  (1995) Politics,  Sociology  and  Social  Theory:  Encounters  with Classical  and  Contemporary  Social  Thought .  Stanford,  CA:  Stanford University Press.
Giddens,  A.  (1998) The  Third  Way:  The  Renewal  of  Social  Democracy . Cambridge, UK: Polity Press.
Giddens,  A. (1999) Runaway World: How Globalisation is Reshaping our Lives . London: Profile Books.
Giddens, A. (2000) The Third Way and its Critics . Cambridge, UK: Polity Press. Giddens, A. (2002) Where Now for New Labour? Cambridge: Polity.
Giddens, A. (2006) Sociology . 5th edn. Cambridge, UK: Polity Press.
Giddens, A. (2007a) Europe in the Global Age . Cambridge: Polity Press. Giddens,  A.  (2007b) Over  to  You,  Mr  Brown–How  Labour  Can  Win  Again . Cambridge: Polity.
Giddens,  A.  and  Held,  D.  (eds)  (1982) Classes,  Power,  and  Conflict:  Classical and Contemporary Debates . London and Basingtoke: Macmillan Education. Giddens, A. and Pierson, C. (1998) Conversations with Anthony Giddens: Making Sense of Modernity . Cambridge, UK: Polity Press. Gould, C. C. (1990) Rethinking Democracy: Freedom and Social Cooperation in Politics, Economy, and Society . Cambridge: Cambridge University Press. Hall, S. and Jacques, M. (eds) (1990) New Times: The Changing Face of Politics in 1990s . London: Lawrence & Wishart.
Hatta,  M.  (2000) Sosialisme  Religius  Suatu  Jalan  Keempat .  Yogyakarta:  Kreasi Wacana.
Hutton, W. and Giddens, A. (eds) (2000) Global Capitalism . New York: The New Press.
Mashud,  M.  (2001)  „Analisis  Politik  Ekonomi  Petani  Dalam  Struktur  Hubungan antara  Negara  dan  Pasar‟, Masyarakat,  Kebudayaan  dan  Politik ,  XIV(4), pp. 77-88.
Mashud,  M.  (2010) Sosiologi  Pembangunan .  Tangerang  Selatan:  Universitas
Terbuka. Available at: http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp- content/uploads/pdfmk/SOSI4411-M1.pdf.
McClelland,  J.  S.  (2005) A  History  of  Western  Political  Thought , A  History  of Western  Political  Thought .  London  and  New  York:  Routledge.  doi: 10.4324/9780203980743.
Raharjo,  D.  (1999) Islam  dan  Tranformasi  Sosial  Ekonomi,  Lembaga  Studi Agama dan Filsafat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sasono, A. (1998) Solusi Islam Atas Problem Umat . Jakarta: Gema Insani Press. Whittington, R. (2015) „Giddens, structuration theory and strategy as practice‟, in
Cambridge Handbook of Strategy as Practice, Second Edition , pp. 145–164. doi: 10.1017/CCO9781139681032.009.