## Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan
Ali Maksum *
ali.maksum@fisipol.umy.ac.id

## Abstrak
Hubungan antara regionalisme dan kompleksitas Laut China Selatan (LCS) jelas penting untuk diteliti  lebih  lanjut.  Hal  ini  karena  dampak  dari  sengketa  LCS  jelas  berpengaruh  terhadap stabilitas  politik  dan  keamanan  di  Asia  Tenggara.  Tujuan  utama  artikel  ini  adalah  untuk memahami konflik, latar belakang dan dampak dari sengketa LCS di negara-negara kawasan tersebut. Artikel ini dibagi menjadi enam bagian yaitu regionalisme dan LCS, sejarah konflik LCS,  profil  negara  pengklaim,  regionalisme  dan  solusi  perdamaian,  LCS  dan  keamanan regional  dan  kesimpulan.  Penelitian  ini  juga  dilengkapi  dengan  beberapa  visualisasi  untuk mengajak  pembaca  dalam  sebuah imajinasi  mendalam  tentang  LCS. Penulis menyimpulkan bahwa  regionalisme  Asia  Tenggara  menghadapi  tantangan  serius  di  tengah  ancaman  China yang  berhasil  mengambil  keuntungan  dari  lemahnya  multilateral  ASEAN  terkait  masalah tersebut.
Kata kunci: keamanan, konflik, Laut China Selatan, regionalisme

## Abstract
The relationship between regionalism and the complexity of the South China Sea (SCS) issues is obviously critical to be examined. This is because the impact of the SCS disputes are clearly influence to the political and security stability in Southeast Asia. The primary objective of this article  is  to  understand  the  conflicts,  background  and  impact  of  the  SCS  disputes  on  the regional member states. This article is divided into six sections namely regionalism and the SCS, history of SCS conflicts, profile of claimant states, regionalism and peace solutions, SCS and regional security and conclusion. This study is also supplemented by some visualizations to engage the readers in deep imagination on the SCS. The author concludes that Southeast Asian regionalism was facing serious challenges vis-à-vis China which successfully took benefit from the ASEAN's weak multilateral approach on this issue.
Keywords: conflict, security, South China Sea, regionalism

## Pendahuluan: Regionalisme dan Laut China Selatan
Salah  satu  definisi  regionalisme  adalah  adanya  interaksi  atau  hubungan baik orang, LSM, media, barang, finansial termasuk di dalamnya hubungan politik dan kerjasama  militer  di  sebuah  kawasan  (Solongen,  2010).  Regionalisme  juga  bisa dimaknai sebagai hubungan antar negara atau kelompok kepentingan yang terlembaga dengan baik dalam sebuah kawasan untuk  mencapai tujuan tertentu (Anwar, 1996). Apa  yang  dimaksud  dengan  tujuan  khusus  tersebut  di  antaranya  termasuk mempromosikan integrasi kawasan di mana dalam implementasinya seringkali negara
* Korespondensi: Prodi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183 Indonesia.
memainkan peran dominan dan diwujudkan melalui organisasi tertentu serta bergerak dalam bidang spesifik (Santos, 2008). Definisi di atas mengindikasikan bahwa aspek kerja sama regional sangat luas mencakup berbagai bidang misalnya ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Oleh karena itu, konsep multilateralisme yang dirangkai dalam sebuah organisasi regional sangat penting untuk mengintegrasikan dan meningkatkan kerja sama antar negara di sebuah kawasan (Weiss, 2010).
Dalam konteks Asia Tenggara, perbincangan tentang regionalisme tidak bisa lepas dari organisasi antara negara-negara Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian  Nations (ASEAN) .  Adanya  ASEAN  tidak  dipungkiri  menjadikan  proses regionalisasi Asia Tenggara berlangsung dengan lebih mudah dan cepat. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community tahun 2015 adalah  bukti  bahwa  masyarakat  Asia  Tenggara  dengan  berbagai  kekurangan  dan kelebihan  ingin  membuka  diri  untuk  saling  berinteraksi  dan  bekerja  sama  dalam berbagai aspek mulai politik, ekonomi maupun sosial (Azhari Karim, 2013). Meskipun regionalisme Asia Tenggara berjalan dengan baik, namun bangunan regionalismenya tidak lepas dari campur tangan kekuatan luar yang “menginginkan” stabilitas politik kawasan.  Dengan kata lain,  unsur-unsur politik dari luar Asia Tenggara memainkan peran penting terutama era Perang Dingin di mana ASEAN didirikan juga tidak lain atas bangunan persaingan politik komunis-kapitalis. Artinya, orientasi politik dalam visi organisasi ASEAN sangat dominan dibanding faktor lain misalnya ekonomi (Anwar, 1996).
Disebabkan alasan politik tersebut, mau tidak mau konsep-konsep yang terkait politik termasuk aktor politik luar Asia Tenggara harus menjadi perbincangan. Dalam hal ini keterkaitan antara negara-negara ASEAN dengan kekuatan utama Perang Dingin terutama AS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap pembahasan. Oleh karena itu, muncullah apa yang dikenal dengan aliansi. Aliansi sendiri merupakan bagian strategi penting pertahanan negara dan kawasan untuk meningkatkan jaminan keamanan  dan  menjaga  dari  segala  bentuk  ancaman  baik  dari  dalam  maupun  luar (Duffield, Michota, & Miller, 2008). Maka ada dua pilihan politik yang bisa dilakukan sebuah negara yaitu (1) melakukan keseimbangan (balancing) atau (2) bergabung dengan kekuatan yang lebih dominan (bandwagoning) (Walt, 1985). Namun, kecenderungannya adalah sebuah negara secara pragmatis akan selalu bergabung dengan kekuatan lebih
yang  besar  dibanding  berhadapan  secara “head-to-head” dengan  resiko  sangat  besar (Walt, 1985:6). Namun, pasca Perang Dingin seiring dengan terbukanya situasi politik internasional, ada pilihan lain yaitu melakukan keseimbangan dengan skala rendah (low- level balancing) (Roy, 2005). Salah satu penyebabnya ialah keterlibatan kekuatan besar terutama AS pasca Perang Dingin agak berkurang namun masih intensif dengan skala lebih kecil (Mauzy & Job, 2007).
Salah satu pilar kekuatan integrasi kawasan Asia Tenggara adalah adanya norma  atau  nilai-nilai  yang  menjadi  ciri  khas  ASEAN  yaitu  ASEAN  Way.  Dengan segala  keterbatasan  dan  kelebihan  yang  dimiliki  norma  ASEAN,  stabilitas  Asia Tenggara merupakan bukti bahwa norma tersebut berkontribusi positif. Karena pada dasarnya  ASEAN  Way  adalah  konsep  lingkungan  sosial  yang  menekankan  efek keakraban,  konsensus,  konsultasi,  non-intervensi  dan  sebisa  mungkin  menghindari konflik dan masalah (Johnston, 2003). Dengan deskripsi yang lebih praktis  Acharya (1998)mendeskripsikan ASEAN Way sebagai realisasi dari (1) hubungan interpersonal para pemimpin ASEAN; (2) ekspresi persamaan budaya; (3) norma-norma yang diakui dan  disetujui  serta  disepakati  dengan  kesadaran  tinggi  untuk  menjaga  ASEAN. Kekhasan ASEAN dibanding dengan Uni Eropa (EU) misalnya diibaratkan sebagai budaya  “kampung”  yang  senantiasa  melekat  dalam  setiap  proses  diplomasi  negara ASEAN (Acharya, 1998:56).
Dalam  konteks  LCS,  tampaknya  ASEAN  Way  memunculkan  dilema tatkala China yang masuk harus berbenturan dengan norma tersebut. Konsensus antar anggota ASEAN mungkin bisa dikonsolidasikan dengan baik, namun permasalahan LCS sangat kompleks. Elemen kedaulatan dan perebutan sumber daya alam menjadi isu panas yang setiap saat bisa muncul menjadi sebuah konflik kawasan. Justru dalam konteks LCS, nilai-nilai ASEAN Way terkooptasi oleh kepentingan China yang masuk secara “bilateral” tanpa  melalui  saluran  ASEAN  yang  selama  ini  memang  tidak terkonsolidasi  dengan  baik.  Realitasnya,  dalam  menghadapi  isu-isu  yang  melibatkan kepentingan  nasional,  ASEAN  lebih  banyak  menggunakan  diplomasi  bilateral dibanding  multilateral  (Acharya,  1998:68).  Sehingga  negara  ASEAN  harus  bekerja keras dan berfikir lebih mendalam agar permasalahan LCS bisa diurus dengan baik. Konsep regionalisme dalam hal ini jelas menghadapi tantangan berat dan memerlukan
sebuah kerja keras antar negara Asia Tenggara untuk menghadapi kompleksitas LCS yang tidak mudah.

## Sejarah Konflik Laut China Selatan
Latar belakang konflik LCS bisa dikatakan sudah ada sejak lama dengan bentuk, kondisi dan dinamika politik global yang berbeda-beda. Berikut adalah peta negara- negara yang terlibat langsung klaim di LCS sekaligus untuk memahami posisi geografis LCS.

## Gambar 1. Peta Laut China Selatan
Sumber: Poling (2013)
Dalam sejarahnya, konflik LCS sudah ada sejak lama jauh sebelum adanya negara-bangsa (nation state) di kawasan Asia Tenggara. Bahkan kerajaan lokal ketika itu tampak sudah memetakan dan melihat potensi besar di LCS. Sehingga muncul secara bertahap dorongan politik dari entitas tersebut untuk menguasasi kawasan LCS yang ketika  itu  sudah  ramai  dengan  kapal-kapal  dagang.  Dinasti  Han  misalnya  termasuk salah satu poros perdagangan yang melihat potensi tersebut terutama jalur pelayaran barang dan jasa. Intensitas Dinasti Han, tampaknya juga memicu aktor-aktor lokal di
sekitar  LCS  untuk  terlibat  aktif  dalam  perebutan  sumber  daya  dan  potensi  LCS. Misalnya Kerajaan Funan, Kerajaan Angkor, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Ayutthaya, Kerajaan Champa dan Kesultanan Melaka (Tonnesson, 2001).
Dalam  perjalanannya,  aktor-aktor  lokal  tersebut  silih  berganti mengendalikan  LCS  untuk  mengambil  keuntungan  sebesar-besarnya  dari  tingginya arus perdagangan yang melewati kawasan tersebut. Pada abad ke-8 hingga abad ke-12, kerajaan-kerajaan  tersebut  mengontrol  penuh  LCS  dan  kawasan  lain  disekitarnya. Namun, sejak abad ke-12 hingga ke 15, armada-armada China yang dikomandoi oleh Laksamana  Cheng  Ho  mendominasi  LCS.  Laksamana  Cheng  Ho  yang  seorang Muslim,  pada  akhirnya  ikut  menyemarakkan  syi’ar  agama  Islam  di  Nusantara  dan sekitarnya.  Situasi  mulai  berubah  ketika  saudagar-saudagar  Barat  mulai  berdatangan seperti dari Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis didukung dengan kemampuan militer semakin dominan di LCS yang sebelumnya dikuasai saudagar Arab. Pada abad ke-17, Belanda terlihat paling dominan di kawasan LCS. Memasuki abad ke-18 dan ke- 19 dominasi pejajah Eropa tampaknya semakin menurun. Namun Inggris dan Perancis masih  bertahan  di  LCS  hingga  akhirnya  beberapa  negara  jajahannya  mendapatkan kemerdekaan (Tonnesson, 2001).
Untuk memahami konflik LCS tentu harus juga memahami inti masalah dan persoalan pokoknya. Selain potensi, hal yang paling fundamental dalam isu LCS adalah masalah kedaulatan negara. Terjadinya apa yang disebut sebagai tumpang tindih garis wilayah perbatasan yang diklaim oleh negara-negara terlibat terhadap pulau-pulau di LCS adalah intisari isu LCS.Sedangkan jika ditelusuri lebih jauh, rumitnya masalah LCS  tidak  lain  adalah  kegagalan  perjanjian San  Francisco  Treaty tahun  1951  dalam menetapkan status Kepulauan Spratly pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia II (Jones  &  Smith,  2015).  Menurut  U.S.  Energy  Information  Administration  (EIA) potensi  sumber  daya  alam  di  LCS  sangat  besar.  Diperkirakan  LCS  mempunyai kandungan minyak sekitar 11 milyar barel dan juga kaya akan gas alam mencapai 190 trilyun  kaki  kubik  (Tfc)  serta  cadangan  hidrokarbon  yang  sangat  penting  sebagai pasokan  energi.  Terkait  dua  pulau  utama  yang  menjadi  sengketa  yaitu  Kepulauan Spratly (Spratly Islands) dan Kepulauan Paracel (Paracel Islands) diduga kuat mengandung cadangan mineral misalnya 2,5 milyar barel dan25,5 Tcf gas alam yang belum digarap (U.S.  Energy  Information  Administration,  2013).  Sedangkan  pemerintah  China
mengklaim bahwa LCS mempunyai potensi minyak sebesar 17 milyar ton. Jumlah ini lebih besar daripada potensi minyak Kuwait yang hanya mencapai 13 milyar ton (Ma, 2006).
Potensi  sumber  daya  alam  yang  sedemikian  besar  sudah  pasti  memicu persaingan negara-negara  di  LCS  untuk  menguasai  wilayah  tersebut.  Sebagian  besar negara  di  sekitar  LCS  mempunyai  wilayah  klaim  dalam  skala  yang  berbeda-beda. Kawasan  LCS  yang  merupakan  rangkaian  pulau  berjumlah  lebih  dari  30.000  pulau termasuk  gugusan  karang  tidak  hanya  kaya  akan  potensi  sumber  daya  alam,  namun posisi  strategis  LCS  juga  menjadi  incaran  banyak  negara  untuk  menggunakannya sebagai sistem pertahanan. Akibatnya, eskalasi konflik muncul menjadi ancaman serius di  LCS.  Secara  spesifik,  beberapa  negara  secara  resmi  mengklaim  LCS.  Misalnya Kepulauan  Paracel  diklaim  oleh  tiga  negara  yaitu  China,  Taiwan  dan  Vietnam. Sedangkan  Kepualaun  Spratly  menjadi  rebutan  antara  China,  Taiwan,  Malaysia, Filipina,  Vietnam  dan  Brunei  Darussalam.  Berdekatan  dengan  Kepulauan  Spratly terdapat gugusan karang yang menjadi sengketa antara Filipina, China dan Taiwan yang dikenal dengan Scarborough Shoal. Sumber utama konflik LCS tidak lain terkait terkait kawasan “nine-dash  line” adalah  yang  paling  memicu  ketegangan  kawasan  termasuk melibatkan  Amerika  Serikat  (AS)  kecuali  Singapura  (Lunn,  2016).  Klaim  China  di wilayah “nine-dash line” bisa digambarkan dalam peta berikut (lihat Gambar 2).
Adanya berbagai klaim tersebut bisa dipastikan berdampak pada eskalasi konflik  dalam  skala  yang  lebih  besar.  Bahkan  timbul  banyak  ketegangan  yang bersumber  dari  aktivitas  saling  klaim  di  LCS.  Dalam  konteks  ini,  posisi  AS  sangat menarik. Selain sebagai pesaing berat China di LCS, AS ternyata sangat berkepentingan dengan kawasan tersebut. AS pada dasarnya mempunyai dua kepentingan utama yaitu akses pelayaran dan stabilitas politik-keamanan LCS. Bagi AS sangat penting untuk bisa secara leluasa menggunakan akses  pelayaran LCS. Selain itu, menjaga stabilitas  LCS berarti  juga  menjaga  stabilitas  Asia  Tenggara  yang  sangat  penting  bagi  AS  (Fravel, 2012).  Menurut  pandangan  Sekretaris  Negara  AS  Hillary  Clinton,  AS  memiliki “kepentingan  nasional”  di  LCS  dan  mengharapkan  semua  negara  termasuk  China menghormati  hukum  internasional.  Padahal,  AS  sendiri  menolak  untuk  meratifikasi hukum laut internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) (Yujuico, 2015).

## Gambar 2. Nine Dash Line di Laut China Selatan
Sumber: Gupta (2015)
Analisis  di  atas  menunjukkan  bahwa  konflik  LCS  sangat  rumit  dan kompleks. Potensi sumber daya alam terutama minyak dan gas serta posisi strategis sebagai alur perdagangan internasional tampaknya menjadi pemicu utama konflik LCS. Sikap  kukuh  China  di  LCS  tentu  semakin  mengkhawatirkan  semua  pihak  seiring dengan  meningkatnya  aktivitas  baik  ekonomi  maupun  militer  di  kawasan  tersebut. Misalnya, pada Juni 2012, perusahaan minyak China atau China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Limited) melakukan eksplorasi dan memberikan konsesi kepada perusahaan  asing  di  sembilan  titik  di  LCS.  Padahal  kawasan  tersebut  sangat  dekat dengan bibir pantai Vietnam dan justru berjarak sangat jaut yaitu kurang lebih 230 Mil laut  dari  China  (Poling,  2013).  Tentu  saja  tindakan  tersebut  langsung  memicu ketegangan  antar  kedua  negara  bahkan  bisa  mengancam  stabilitas  keamanan  Asia Tenggara dan sekitarnya.

## Profil Negara-Negara Yang Terlibat Konflik di Laut China Selatan
Negara-negara yang terlibat langsung sengketa LCS ada enam negara yaitu Brunei  Darussalam,  China,  Malaysia,  Filipina,  Taiwan  dan  Vietnam.  Masing-masing negara mempunyai dasar dan pandangan yang berbeda-beda tentang klaim mereka di LCS. Berikut profil negara-negara tersebut.
1.  Brunei Darussalam
Sampai  tahun  2011,  Brunei  Darussalam  secara  aktif  telah  melakukan eksplorasi minyak di LCS. Hal ini bisa dilakukan tidak lain disebabkan sengketa wilayah dengan Malaysia tahun 2009 bisa diselesaikan yang berdampak pada leluasanya kegiatan eksplorasi  Brunei  Darussalam  di  LCS.  Namun,  aktivitas  Brunei  Darussalam  mulai terkendala ketika secara langsung bersinggungan dan terlibat sengketa di LCS. Padahal, Brunei  tidak  melakukan  klaim  apapun  sebelumnya  atas  wilayah  di  LCS  terutama Kepulauan Spratly dan  Kepulauan Paracel. Tetapi, pasca memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1985, Brunei Darussalam secara tidak langsung bersengketa dengan  Vietnam  sebagai  akibat  dari  meluasnya  garis  landasan  kontinen  warisan penjajah  Inggris  berdasarkan  undang-undang 1958  U.K.  Order  in  Council. Akibatnya, Brunei  merasa  berhak  atas  status  kawasan Louisa  Reef yang  merupakan  bagian  dari Kepulauan  Spratly.  Sudah  tentu  klaim  Brunei  Darussalam  ditolak  semua  negara pengklaim  LCS  yaitu  China,  Taiwan,  Malaysia,  Vietnam  dan  Filipina  (U.S.  Energy Information Administration, 2013).
Gambar 3. Peta Wilayah Klaim Brunei di Laut China Selatan
Sumber: U.S. Energy Information Administration (2013)
Klaim Brunei atas status Louisa Reef menjadi sumber masalah terutama dengan  China,  Vietnam  dan  Malaysia.  Namun  pasca  penandatanganan Exchange  of Letters antara  Malaysia-Brunei  tahun  2009,  klaim  Malaysia  atas Louisa  Reef dengan sendirinya batal. Louisa Reef yang terletak di 6°20′7″N 113°16′47″E kurang lebih 120 mil  barat  daya  garis  pantai  Brunei  dan  408  mil  dari  garis  pantai  Vietnam.  China
menamakan Louisa Reef sebagai Nantong Jiao ( 南通 ), sementara dalam istilah Melayu
Louisa Reef disebut Terumbu Semarang Barat Kecil. Rumitnya masalah klaim Louisa Reef oleh Brunei dan negara-negara terkait tampaknya juga bersumber dari kurang jelasnya penggambaran Louisa Reef karena ada yang mengklaim hanya “gugusan karang” dan ada  yang  menyebutnya  “pulau.”  Perbedaan  pendefinisian  tersebut  pada  akhirnya berimbas kepada masalah perbatasan termasuk Brunei Darussalam di kawasan rawan konflik LCS (Roach, 2014).
2.  China
China adalah antara negara paling penting dalam konflik di LCS. Kawasan klaimnya  yang  sangat  luas  hingga  mencapai  seluruh  wilayah  LCS  menjadi  pemicu ketegangan dengan negara-negara di sekitarnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam visualisasi di bawah berikut.
Gambar 4. Peta Wilayah Klaim China di Laut China Selatan
Sumber: Poling (2013)
Sebagaimana  telah  dibahas  sebelumya,  klaim  China  pada  dasarnya terdefinisikan  dalam “nine-dash  line” sebuah  kawasan  yang  sangat  luas  membentang beratus-ratus mil dari selatan hingga ke kawasan timur Provinsi Hainan, China. Artinya, jika sampai timur Provinsi Hainan, Taiwan dan China mempunyai kawasan klaim yang sama.  Isu  klaim  di  LCS  jelas  menjadikan  perseteruan  kedua  negara  semakin  panas.
Bersama-sama  dengan  Vietnam,  kedua  negara  China  dan  Taiwan  juga  sama-sama menggunakan dalil sejarah dalam melakukan klaimnya (Lunn, 2016).
Seiring dengan berjalannya waktu, China semakin agresif di LCS dengan melakukan eksplorasi sumber daya alam. Melalui tiga perusahaan minyak negara China melakukan eksplorasi besar-besaran. Ketiga perusahaan tersebut adalah China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) , China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) dan China National Petroleum Corporation (CNPC) (U.S. Energy Information Administration, 2013).  Menariknya,  perhatian  serius  AS  terkait  ketegangan  di  LCS  yang  melibatkan China  menjadikan  eskalasi  konflik  semakin  meningkat.  Walaupun  dikatakan  bahwa sikap China semakin moderat terutama pasca pernyataan Sekretaris Negara AS Hillary Clinton  pada  ASEAN  Regional  Forum  (ARF)  Juli  2010  (Fravel,  2012).  Namun, realitasnya ketegangan semakin meningkat terutama antara China dan negara ASEAN (Lunn, 2016). Selain itu, tentu saja berpengaruh kepada arah kebijakan luar negeri AS di  ASEAN  terkait  LCS  yang  mempunyai potensi perdagangan  mencapai  5,3  trilyun USD (Council on Foreign Relations, 2016).
3.  Malaysia
Ketertarikan Malaysia yang terlibat dalam konflik di LCS juga tidak lepas dari perebutan sumber daya alam. Perusahaan minyak Malaysia PETRONAS secara aktif  juga  meningkatkan  kegiatan  eksplorasinya  di  LCS  dengan  menggandeng perusahaan  multinasional  lainnya  misalnya  Lundin,  BHP  Billiton,  ConocoPhillips, ExxonMobil, Hess, KUFPEC, MDC O&G, Murphy Oil, Newfield, Nippon, Petrofac, Roc Oil, Shell, dan Talisman Energy (U.S. Energy Information Administration, 2013). Dengan menggunakan bukti sejarah warisan penjajah Inggris, klaim Malaysia adalah (1) sejauh 12 mil laut, termasuk (2) Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang berdampak pada  (3)  perluasan  luas  landasan  kontinen  hingga  ke  LCS.  Malaysia  sendiri  telah menandatangani  konvensi  hukum  laut  internasional  (UNCLOS)  pada  2  Desember 1982  dan  meratifikasinya  pada  14  Oktober  1996  (Roach,  2014).  Adapun  visualisasi klaim Malaysia di LCS dapat dilihat dalam Gambar 5.
Keterlibatan Malaysia dalam konflik di LCS dimulai pasca penerbitan Peta Baru Menunjukkan Sempadan Perairan dan Pelantar Benua Malaysia (selanjutnya disingkat: Peta  Baru)  pada  tanggal  21  Desember  1979  dan  secara  resmi  mengklaim  perluasan ZEE pada tanggal 25 April 1980. Dampaknya, Malaysia secara tidak langsung terlibat
sengketa dengan negara tetangga terkait klaim beberapa wilayah. Misalnya (1) Pulau Sipadan–Ligitan  dengan  Indonesia,  (2)  Pulau  Batu  Puteh  dengan  Singapura,  (3) Limbang,  Lawas,  Terusan,  Rangau  dan Louisa  Reef dengan  Brunei,  dan  (4)  dengan Filipina, Vietnam, China dan Taiwan terkait Kepulauan Spratly di LCS (Salleh, Che Mohd Razali, & Jusoff, 2009). Penerbitan Peta Baru oleh pemerintah Malaysia langsung memicu ketegangan dengan Indonesia dan bahkan ditentang oleh delapan negara lain di LCS yang berimplikasi kepada memanasnya kawasan tersebut (Salleh, 2007).
Gambar 5. Peta Wilayah Klaim Malaysia di Laut China Selatan
Sumber:Poling (2013)
4.  Filipina
Filipina menjadi salah satu negara yang penting dalam konflik LCS. Selain itu, Filipina termasuk menjadi negara yang paling awal melakukan aktivitas strategis di LCS. Pada tahun 1970-an, Filipina telah mulai melakukan eksplorasi di kawasan Reed Bank yang merupakan bagian Kepulauan Spratly. Usaha keras Filipina membuahkan hasil  dengan  ditemukannya  sumber  gas  alam  pada  tahun  1976  di  kawasan  tersebut. Tindakan  Filipina  langsung  diprotes  China  dan  mendesak  Manila  untuk  segera menghentikankegiatannya  di  LCS  (U.S.  Energy  Information  Administration,  2013). Namun,  keadaan  justru  semakin  memanas  karena  Presiden  Ferdinand  Marcos mengeluarkan  Dekrit  Presiden  pada  tanggal  11  Juni  1978  yang  memasukkan
Kepulauan  Spratly  yang  mereka  kenal  sebagai  Kelompok  Kepulauan  Kalayaan  ke dalam wilayah teritorial Filipina (Presidential Decree no. 1596, 1978). Untuk lebih jelas tentang wilayah klaim Filipina di LCS dapat dilihat dalam visualisasi Gambar 6.

## Gambar 6. Peta Wilayah Klaim Filipina di Laut China Selatan
Sumber:Poling (2013)
Pada tahun 2013, Filipina melayangkan gugatan atas klaim China di LCS ke  Mahkamah  Internasional  (ICJ)  di  Belanda  melalui  peradilan  UNCLOS.  Namun sekali lagi Beijing mengingatkan Manila untuk tidak terlalu agresif dalam permasalahan LCS  yang  melibatkan  kedua  negara.  Karena  bagi  China  hal  tersebut  bisa  merusak persahabatan yang selama ini sudah terjalin dengan baik (Weatherbee, 2009:148). Bagi Filipina, kebijakan China di LCS sangat mengancam Filipina. Sebaliknya, Filipina tidak terlalu mempermasalahkan Vietnam yang juga melakukan aktivitas strategis di LCS. Filipina beralasan bahwa aktivitas Vietnam tidak mengancam karena dilakukan dalam skala  kecil  dibandingkan  China  yang  melakukan  pembangunan  dengan  skala  besar. Namun, tidak dipungkiri bahwa sikap Filipina terhadap Vietnam yang sangat moderat
juga  dilatarbelakangi  oleh  kerja  sama  intensif  bidang  keamanan  antara  Manila  dan Hanoi (Voice of America, 8/5/2015).
5.  Taiwan
Posisi Taiwan dalam konflik LCS bisa dikatakan menarik. Karena kawasan klaim  Taiwan  di  LCS  tidak  lain  adalah  wilayah  klaim  China  itu  sendiri  (Ma,  2006). Persamaan sejarah politik membuat Taiwan merasa mempunyai hak yang sama atas wilayah  LCS.  Sedangkan  China  masih  menganggap  Taiwan  sebagai  salah  satu provinsinya. Dalil klaim Taiwan adalah berdasarkan sejarah negara tersebut terutama pasca pemisahan diri dari China yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Pada tahun 1947 pemerintah  Kuomintang  membuat  peta  resmi  yang  memasukkan  wilayah-wilayah klaim termasuk seluruh kawasan LCS misalnya Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, Pulau  Pratas  dan Scarborough  Reef dalam  teritorial  Taiwan(U.S.  Energy  Information Administration,  2013).  Tentang  penggambaran  wilayah  klaim  Taiwan  di  LCS  dapat dilihat dalam visualisasi Gambar 7.
Gambar 7. Peta Wilayah Klaim Taiwan di Laut China Selatan
Sumber: U.S. Energy Information Administration (2013)
Dalam konteks klaim Taiwan di LCS, Taiwan terfokus pada sebuah pulau yang  dikenal  dengan  Pulau  Itu  Aba  yang  merupakan  pulau  terbesar  di  Kepulauan Spratly  (Boston  Global  Forum,  2015;  Gewirtz,  2016;  Lunn,  2016).  Konsekensinya, garis ZEE Taiwan semakin luas bahkan menjangkau pulau-pulau sekitar LCS. Pulau Natuna  misalnya,  walaupun  sudah  resmi  dan  diakui  oleh  Indonesia  sebagai  bagian teritorialnya,  namun  Taiwan  dan  juga  China  yang  sama-sama  mengklaim  seluruh kawasan LCS menganggap Natuna adalah bagian dari wilayah mereka (Ma, 2006, p. 5).
Indonesia juga pada dasarnya tidak terlibat langsung dengan konflik LCS. Meskipun demikian,  tindakan  China  dan  Taiwan  yang  mengklaim  Pulau  Natuna  menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Indonesia sudah pasti tidak mau tinggal diam dan tegas dengan isu kedaulatan negara. Sebagai langkah nyata, pemerintah Indonesia misalnya melalui TNI-AL membakar dan menenggelamkan kapal nelayan China yang masuk wilayah Indonesia di LSC pada bulan Juni 2016 (Council on Foreign Relations, 2016).
6.  Vietnam
Klaim  Vietnam  di  LCS  juga  didasari  oleh  bukti  sejarah  penjajah sebelumnya  yaitu  Prancis.  Ketika  menguasasi  Vietnam,  pemerintah  kolonial  Prancis melakukan  beberapa  ekspedisi  ke  LCS  termasuk  Kepulauan  Spratly  dan  Kepulauan Paracel. Pada awalnya ketika Vietnam terbelah menjadi Republik Demokratik Vietnam atau Vietnam Utara (di bawah Ho Chi Minh) dan The State of Vietnam atau Vietnam Selatan (di bawah Bao Dai) sikap Prancis berbeda. Ketika itu, Prancis yang mendukung Vietnam Selatan memasukkan Kepulauan Paracel dalam wilayah teritorialnya. Namun, Prancis menolak klaim Vietnam Selatan atas Kepulauan Spratly karena sudah diklaim Prancis. Menariknya, pasca Perang Dingin, terjadi persaingan sengit terutama antara Vietnam  dan  China  untuk  mendekati  negara-negara  ASEAN.  Tujuanya  jelas  agar mendapat  dukungan  terkait  klaim  di  LCS  dan  permasalahan  tidak  semakin  rumit (Tonnesson, 2001). Untuk lebih jelas melihat gambaran tentang klaim Vietnam dapat dilihat dalam visualisasi Gambar 8.
Keterlibatan  negara-negara  di  atas  jelas  berdampak  kepada  polarisasi politik regional Asia Tenggara. Bagi negara-negara yang terlibat langsung seperti Brunei Darussalam,  China,  Malaysia,  Filipina,  Taiwan  dan  Vietnam  aspek  kedaulatan  dan menjaga kepentingan nasional menjadi fokus isu di LCS. Walaupun Indonesia tidak secara langsung terlibat di  LCS, namun sewaktu-waktu bisa terseret masalah karena salah  satu  bagian  wilayah  terutama  Pulau  Natuna  menjadi  bagian  klaim  China  dan Taiwan. Negara lain misalnya Thailand tidak berkepentingan di LCS meskipun Teluk Thailand  posisinya  tidak  jauh  dari  LCS.  Sedangkan  Singapura,  mempunyai  posisi strategis sebagai mediator dan corong negara-negara Asia Tenggara terkait isu LCS. Adapun  AS,  posisinya  sangat  jelas  yaitu  mempunyai  “kepentingan  besar”  di  LCS terutama potensi ekonomi dan pertahanan keamanan.
Gambar 8. Peta Wilayah Klaim Vietnam di Laut China Selatan
Sumber:Poling (2013)

## Regionalisme dan Solusi Damai di Laut China Selatan
Tindakan  saling  klaim  yang  terjadi  di  LCS  jelas  sangat  mempengaruhi situasi  keamanan  regional  Asia  Tenggara.  Dalam  konteks  ini,  ASEAN  sebagai organisasi regional paling penting memainkan peran sentral agar stabilitas politik Asia Tenggara  tetap  terjaga.  Peran  ASEAN  dalam  hal  ini  bisa  diwujudkan  melalui pelaksanaan perundingan-perundingan untuk memediasi negara-negara yang terlibat. Salah satu peran penting tersebut telah dimainkan oleh Indonesia. Pada tahun 1990 Indonesia menginisiasi sebuah workshop untuk mencari jalan penyelesaikan konflik di LCS.  Tema  workshop  tersebut  adalah “Workshops  on  Managing  Potential  Conflict  in  the South  China  Sea.” Namun  salah  satu  kendalanya  adalah  sentimen  nasionalisme  yang sangat  tinggi  terutama  antar  negara  ASEAN.  Dampaknya  tentu  saja  proses  dialog menjadi  sangat  lambat  karena  kuatnya  kepentingan  nasional.  Sehingga  seringkali menemui  jalan  buntu  dan  sulit  untuk  dilakukan  kerja  sama  antar  pihak  terkait (Bateman, 2011).
Walau  bagaimanapun,  pandangan  tersebut  ditolak  oleh  Hasjim  Djalal. Menurut  pakar  hukum  laut  tersebut,  adanya  workshop  memiliki  arti  penting  dalam
menjaga konsistensi negara-negara ASEAN untuk mengutamakan jalur-jalur diplomasi damai.  Bagi  Hasjim  Djalal  workshop  yang  digagas  Indonesia  tahun  1990  dirancang untuk membincangkan isu-isu strategis LCS dengan harapan para peserta dapat leluasa berdialog tanpa sekat-sekat politik dan diplomasi. Sehingga, jalan damai dapat terbuka lebar di LCS. Sebaliknya, berbagai insiden kontak senjata dan ketegangan di LCS justru akan semakin memperburuk situasi di kawasan tersebut (Maritime Security Programme Conference Report, 2007).
Pasca  diadakannya  workshop  tahun  1990  di  Bandung,  Indonesia, perkembangan LCS terus menunjukkan peningkatan signifikan. Tahun 1992 misalnya, para  menteri  luar  negeri  ASEAN  sepakat  untuk  menandatangani  Deklarasi  Manila tentang  LCS.  Namun,  China  menerima  hasil  kesepakatan  negara-negara  ASEAN  di Manila. Begitu juga dalam pertemuan pertama ASEAN Regional Forum (ARF) tahun 1994 di Bangkok, Thailand, China juga menolak hasil kesepakatan untuk menempuh jalur negosiasi multi-lateral. China cenderung memilih negosiasi langsung (diplomasi bilateral) dengan negara-negara terlibat. Sikap China masih konsisten termasuk pada pertemuan kedua ARF tahun 1995 walaupun sebelumnya akan melunak pasca insiden Mischief Reef yang melibatkan kontak fisik antara militer China dan Filipina. China akhirnya menandatangani kesepakatan ultilateral melalui Menteri Luar Negeri Wang Yi dalam Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea pada bulan November 2002  di  Phnom  Penh,  Kamboja.  Hal  ini  dilakukan  China  untuk  menghindari ketegangan yang semakin meningkat di LCS (Emmers, 2005).
Dalam perkembangan terbaru, isu LCS menjadi topik yang hangat dalam dua agenda internasional penting tahun 2015. Pertama, pertemuan tingkat tinggi Asia- Pacific  Economic  Cooperation  (APEC)  di  Manila,  Filipina  dan  kedua,  pertemuan tingkat  tinggi  ASEAN  atau  ASEAN  Summit  di  Kuala  Lumpur,  Malaysia.  Pada pertemuan  APEC,  tidak  menghasilkan  kesepakatan  apapun  dan  sikap  China  masih sama.  Namun,  mendapat  respon  menarik  dari  Presiden  AS  Barrack  Obama  dan Perdana  Menteri  Jepang  Shinzo  Abe  yang  menyatakan  perlunya  penegakan  hukum internasional. Sedangkan dalam pertemuan ASEAN Summit, China dikatakan sukses memanfaatkan lemahnya kultur regionalisme ASEAN untuk memecah-belah sehingga bisa menjaga kepentingan nasional China (Lunn, 2016; Weatherbee, 2009).
Beberapa pakar menawarkan pendapatnya tentang solusi ke depan dalam menyelesaikan  konflik  LCS.  Misalnya  kerja  sama  dalam  bidang  non-keamanan tradisional pengembangan sumber daya migas, manajemen perikanan, keamanan laut, penelitian ilmu kelautan dan konservasi lingkungan laut (Bateman, 2011). Selain itu, diperlukan  juga  penguatan Code  of  Conduct  (COC) dengan  melibatkan  semua  negara termasuk AS, Jepang dan bahkan India (Vu & Phuong, 2014). Persatuan antar negara- negara ASEAN tampaknya sangat diperlukan untuk menghadapi agresifitas China yang semakin  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  kekuatan  ekonominya(Kung, 2015).Semua  solusi  tersebut  tampaknya  bermuara  pada  sebuah  kesimpulan  bahwa ketegangan  di  LCS  yang  menyeret  AS  dan  China  akan  sangat  merugikan  ASEAN. Justru itu, di tengah kerja sama ekonomi yang semakin menguntungkan, diperlukan kerja  sama  kolektif  yang  padu  antar  negara  ASEAN  untuk  menghadapi  kekuatan Chinadalam menyelesaikan sengketa LCS (Muzaffar, 2012).
Upaya  meredam  konflik  jelas  sangat  diperlukan  mengingat  potensi ekonomi dan perdagangan yang sangat besar di sekitar kawasan LCS. Hampir sebagian besar  negara  yang  berkepentingan  di  LCS  terlibat  dalam  kerja  sama  ekonomi  dan perdagangan.  Dalam  Trans  Pacific  Partnership  (TPP)  misalnya  beranggotakan Australia,  Brunei,  Canada,  Chile,  Jepang,  Malaysia,  Mexico,  New  Zealand,  Peru, Singapura, AS dan Vietnam. Sedangkan kerja sama lain yaitu Regional Comprehensive Economic  Partnership  (RCEP)  terdiri  dari  seluruh  anggota  ASEAN  ditambah Australia, China, India, Jepang, Korea, New Zealand. Nilai perdagangannya juga sangat besar, misalnya ekspor ASEAN-China mencapai 1, 020 milyar USD. Selain itu, hampir 50% total pelayaran komersial dunia melewati perairan Indo-Pacific yang mengangkut kurang lebih 25% dari seluruh pelayaran  angkutan migas dunia (The Asia Maritime Transparency Initiative and The Center for Strategic and International Studies, 2014). Potensi  tersebut  tentu  sangat  menguntungkan  dan  timbulnya  konflik  hanya mendatangkan kerugian bagi semua pihak.

## Laut China Selatan dan Keamanan Regional
LCS dan keamanan regional Asia Tenggara menjadi dua isu yang selalu muncul dalam setiap pembahasan mengenai topik tersebut. Hal ini tidak lain karena LCS  mempunyai  potensi  konflik  yang  sangat  tinggi  dan  tentunya  akan  berdampak
kepada  stabilitas  di  sekitarnya  terutama  Asia  Tenggara.  Dalam  konteks  LCS,  China menjadi  negara  yang  paling  dominan  dan  juga  termasuk  negara  yang  sering  terlibat ketegangan dengan negara-negara terkait. Sejak tahun 1974 hubungan China-Vietnam memanas pasca militer kedua negara terlibat indisen baku tembak di LCS terkait isu Kepulauan  Spratly  dan  Kepulauan  Paracel.  Selain  itu,  China  juga  melakukan pengusiran dan blokade kapal-kapal nelayan negara sekitar yang masuk perairan LCS (Lunn, 2016).
Kebijakan agresif China di LCS berimbas kepada keterlibatan AS sebagai kekuatan  luar  yang  sangat  berkepentingan  dengan  LCS.  Dalam  hal  ini,  apa  yang dikhawatirkan AS adalah langkah China dinilai mengancam “kepentingan nasional” AS di  LCS.  Seiring  dengan  pesatnya  kemajuan  pembangunan,  China  tentunya  sangat berambisi  untuk  mempekuat  postur  pertahanannya.  LCS  dipandang  China  sebagai basis  pertahanan  yang  sangat  vital  dalam  menopang  stabilitas  politik  kawasan  dan dalam negeri. Pada prinsipnya China mempunyai tiga tujuan utama di LCS khususnya dan Asia Tenggara umumnya. (1) untuk merealisasikan integrasi kawasan, (2)  untuk mengontrol sumber daya alam, dan (3) untuk kepentingan strategi pertahanan (Dutton, 2011).
Situasi demikian menjadikan LCS mempunyai potensi konflik yang sangat tinggi.  Sebuah  survei  menunjukkan  bahwa  tingginya  potensi  konflik  tersebut dipengaruhi  beberapa  faktor.  Indikator  bahaya  konflik  di  LCS  atau  disebut  sebagai tactical warning signals menunjukkan bahwa  memanasnya politik di LCS ditandai oleh beberapa  skenario  misalnya  meningkatnya  latihan  militer  untuk  “memperingatkan” negara  lain,  saling  memberi  peringatan  bahaya  antar  diplomat/militer,  saling memprovokasi, saling mengintimidasi dan meningkatnya pergerakan kapal perang di kawasan tersebut (Glaser, 2012).
Dalam  situasi  yang  demikian,  diskursus  konflik  LCS  tampaknya  lebih didominasi  rivalitas  China  dan  AS  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Sebagaimana  perang proxy layaknya Perang Dingin, kedua negara besar tersebut juga mempunyai sekutu dan  penyeimbang  dengan  bentuk  yang  agak  berbeda.  Misalnya  Vietnam  yang sebelumnya  sekutu  China  menjadi  semakin  konfrontatif  terhadap  China.  Demikian juga,  eksistensi  ASEAN  ternyata  memainkan  peran  menarik  untuk  dicermati.  Bagi China,  hubungan  harmonis  dengan  ASEAN  mutlak  diperlukan  untuk  menjaga
kepentingan China di LCS. Meskipun sebagian besar anggota ASEAN sangat menolak agresifitas  China  di  LCS,  namun  bagi  Kamboja  langkah  China  harus  didukung. Misalnya,  dalam  agenda  ASEAN  Summit  2012  di  Phnom  Penh,  Kamboja  dengan sengaja  menganulir  agenda  pembahasan  LCS  sehingga  secara  tidak  langsung menguntungkan  China.  Faktanya,  langkah  Kamboja  tidak  lain  karena  China merupakan negara donor dan investor terbesar Kamboja (Kim, 2015).
Konflik  LCS  ternyata  juga  berdampak  pada  meningkatnya  persaingan persenjataan  dan  kemampuan  pertahanan  negara-negara  terlibat  dari  segi  kekuatan jumlah  pasukan.  Dalam  grafik  berikut  dapat  dilihat  pemetaan  kemampuan  militer negara-negara yang terlibat di LCS. Selain itu, Tabel 1. berikut juga memuat beberapa negara yang sangat mungkin terlibat konflik akibat eskalasi konflik LCS yang sangat tinggi.
Informasi pada Tabel 1. menunjukkan jumlah pasukan yang terbagi dalam tiga angkatan yaitu angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Tiga negara yaitu China, India dan Korea Utara mempunyai kekuatan darat mencapai 1 juta personel. Negara  lain  yang  juga  mempunyai  kekuatan  darat  cukup  besar  di  kawasan  Asia Tenggara  adalah  Vietnam  (412.000  personel)  diikuti  oleh  Myanmar  (375.000)  dan Indonesia (300.400 personel). Aspek pertahanan udara, China terlihat paling dominan dengan jumlah prajurit angkatan udara mencapai 398.000 melebihi personel angkatan lautnya  yang  hanya  235.000  (The  Asia  Maritime  Transparency  Initiative  and  The Center for Strategic and International Studies, 2014).
Tabel 1. Kekuatan Militer Negara-Negara di Sekitar Laut China Selatan No.  Negara Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara 1. Australia 28.600 13.550 14.050 2. Brunei Darussalam 4.900 1.000 1.100 3. Filipina 86.000 24.000 15.000 4. India 1.129.900 58.350 127.200 5. Indonesia 300.400 65.000 30.100 6. Jepang 151.050 45.500 47.100 7. Kamboja 124.300 2.800 1.500 8. Korea Selatan 522.000 68.000 65.000 9. Korea Utara 1.020.000 60.000 110.000 10. Myanmar 375.000 16.000 15.000 11. Malaysia 80.000 14.000 15.000 12. Singapura 50.000 9.000 13.500
13. Taiwan 200.000 45.000 45.000 14. Thailand 245.000 69.850 46.000 15. Vietnam 412.000 16.900 30.000
Sumber: The Asia Maritime Transparency Initiative and The Center for Strategic and International Studies (2014)
Pada level berikutnya, muncul beberapa insiden ketegangan antar negara- negara yang terlibat di LCS. Sejak tahun 1956 tercatat ada 80 peristiwa ketegangan yang melibatkan berbagai pihak di LCS. Pada 6 Juni 1956 misalnya Taiwan adalah menjadi negara pertama yang menempatkan pasukannya secara permanen di LCS tepatnya di Pulau Itu Aba. Setelah sekian lama baru muncul peristiwa kedua yang terjadi tahun 1970. Kali ini giliran Filipina yang secara sepihak mengklaim lima bagian di wilayah barat  Kepulauan  Spratly.  Tindakan  Filipina  juga  diikuti  Vietnam  Selatan  yang mengklaim  enam  bagian  di  wilayah  tersebut  dan  memasukkannya  sebagai  wilayah teritorialnya pada tahun 1974. Akibatnya, pecah insiden “Battle of the Paracel Islands” yang melibatkan China dan Vietnam Selatan. Sekitar 36 personel kedua negara tewas dalam  kontak  senjata  dan  masih  banyak  lagi  peristiwa  ketegangan  di  LCS  dalam beberapa  dekade  belakangan.  Seiring  dengan  agresifitas  China  dengan  kemampuan ekonomi dan militer yang semakin meningkat, 60% lebih insiden ketegangan di LCS baru  terjadi  tahun  2000  ke  atas(Center  for  a  New  American  Security,  2016). Perkembangan  terbaru,  China  semakin  agresif  membangun  sejumlah  infrastruktur militer  di  LCS  seperti  pelabuhan,  landasan  pacu  pesawat  tempur  terutama  di Kepulauan Spratly (The New York Times, 27/10/2015). Situasi tersebut pada akhirnya memicu ketegangan dan konflik di LCS.
Pada waktu yang sama, China sangat sukses memanfaatkan “kelemahan” diplomasi antar negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN dengan politik “pecah-belah.” Salah satu “kelemahan” tersebut adalah lemahnya diplomasi kolektif atau ASEAN's  weak  multilateral  approach. Dalam  hal  ini  China  juga  sangat  sukses memanfaatkan ASEAN  Regional  Forum  (ARF) yang  juga  melibatkan  AS  untuk kepentingan  diplomasi  China  terkait  isu  LCS.  Dampaknya  hubungan  China-AS- Jepang-India dan lain-lain juga semakin kompleks (Jones & Smith, 2015). Terlibatnya AS dan negara-negara besar menunjukkan LCS mempunyai arti penting dan strategis bagi  negara  tersebut.Dengan  kata  lain,  kompleksitas  dan  perdebatan  LCS  tampak
mengesampingkan isu hukum laut internasional. Sebaliknya, isu konflik politik antar kekuatan-kekuatan yang berkepentingan di LCS dan bagian dari percaturan kekuasaan terlihat  lebih  menonjol  (Shi,  2015).  Artinya,  konflik  LCS  tidak  lepas  dari  perebutan pengaruh dan kuasa serta kepentingan internasional terutama negara besar terutama China dan AS.

## Kesimpulan
Dengan  demikian,  konsep  regionalisme  dan  kompleksitas  LCS mempunyai sebuah kesimpulan bahwa konflik LCS memunculkan sebuah tantangan baru  bagi  bangunan  regionalisme  Asia  Tenggara.  Hal  ini  tidak  lain  disebabkan  oleh adanya  “benturan”  kultur  diplomasi  antara  ASEAN  dengan  China.  ASEAN  yang menganut  “ASEAN  Way”  jelas  memegang  teguh  prinsip  non-intervensi  dan konsensus.  Namun,  keadaan  ini  justru  dimanfaatkan  China  yang  secara  diam-diam melakukan upaya diplomasi langsung kepada negara-negara terkait. Akibatnya, segala bentuk konsekuensi bilateral antara negara ASEAN-China tidak bisa diganggu gugat oleh  anggota  lain  karena  adanya  “ASEAN  Way”  tersebut.  Sehingga,  dalam  konteks LCS  regionalisme  Asia  Tenggara  yang  tercermin  dalam  ASEAN  tidak  bisa  berbuat banyak karena “hambatan” norma tersebut. Pada akhirnya, China melalui ARF berhasil memanfaatkan  “lemahnya”  regionalisme  ASEAN  untuk  kepentingan  nasionalnya. Walaupun demikian, upaya-upaya ASEAN untuk menjaga stabilitas dan perdamaian Asia Tenggara harus diapresiasi tinggi. Oleh karena itu, tantangan menjaga stabilitas politik inilah yang menjadi tantangan besar ASEAN sebagai organisasi regional salah satu yang berpengaruh di dunia.

## Daftar Rujukan

## Buku
Duffield, J. S., Michota, C., & Miller, S. A. (2008). Alliance. In Paul D. William (Ed.),
Security Studies . London and New York: Routledge.
Karim,  A.  (2013).  Moving  Forward  with  ASEAN  Connectivity:  Cooperation,
Opportunity and Challenges in Malaysia-Thailand/Vietnam Relations. In Azhari  Karim,  James  Campbell  &  Sharan  Srinivas  (Eds.), Repositioning Malaysian Foreign Policy (pp. 93-106). Penang: Universiti Sains Malaysia
Johnston, A. I. (2003). Socialization in International Institutions: The ASEAN Way and  International  Relations  Theory.  In  G.  John  Ikenberry  &  Michael Mastanduno (Eds.), International Relations Theory and the Asia Pacific (pp. 107-
162). New York: Columbia University Press.
Solongen,  E.  (2010).  Multilateralism,  Regionalism,  and  Bilateralism:  Conceptual Overview from International Relations Theory. In N. Ganesan & Ramses Amer (Eds.), International Relations in Southeast Asia: Between Bilateralism and Multilateralism . Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Weiss, M. (2010). Malaysia-Indonesia Bilateral Relations: Sibling Rivals in a Fraught Family.  In  N.  Ganesan  &  Ramses  Amer  (Eds.), International  Relations  in Southeast  Asia:  Between  Bilateralism  and  Multilateralism (pp.  171-198).
Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Weatherbee, D. (2009). International relations in Southeast Asia : the struggle for autonomy .
Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

## Artikel
Acharya, A. (1998). Culture, security, multilateralism: The ‘ASEAN way’ and regional order. Contemporary Security Policy, 19 (1), 55-84.
Anwar, D. F. (1996). Regionalism versus Globalism: A Southeast Asian Perspective.
Korean Journal of Defense Analysis, 8 (2), 29-52.
Dutton, P. (2011). Three Disputes and Three Objectives: China and the South China Sea. Naval War College Review, 64 (4), 42-67.
Jones,  D.  M.  & Smith,  M.L.R.  (2015).  Can  Asean  ever solve  the South  China  Seas dispute through multilateral dialogue? Telegraph 24/11/2015 .
Kim, J. (2015). Territorial Disputes in the South China Sea: Implications for Security in Asia and Beyond. Strategic Studies Quarterly , 107-141.
Mauzy,  D.  K.,  &  Job,  B.  L.  (2007).  U.S.  Policy  in  Southeast  Asia:  Limited  Re- engagement after Years of Benign Neglect. Asian Survey, 47 (2), 622-641. Roy, D. (2005). Southeast Asia and China: Balancing or Bandwagoning? Contemporary Southeast Asia, 27 (2), 305-322.
Salleh,  A.  (2007).  Dispute  Resolution  through  Third Party  Mediation:  Malaysia  and Indonesia. Intellectual Discourse, 15 (2), 147-165.
Salleh, A., Che M. R., Che H., & Jusoff, K. (2009). Malaysia’s policy towards its 1963 - 2008 territorial disputes. Journal of Law and Conflict Resolution 1 (15), 107- 116.
Walt, S. M. (1985). Alliance Formation and the Balance of Power. International Security, 9 (4), 3-43.

## Working Paper Series/Reports
Bateman,  S.  (2011 )  Managing  the  South  China  Sea:  Sovereignty  is  not  the  Issue .  RSIS Commentaries  No.  136/2011  dated  29  September  2011.  Singapore S.Rajaratnam School of International Studies, NTU.
Boston Global Forum. (2015) Recent Trends in the South China Sea Disputes.
Center  for  a  New  American Security.  (2016). Timeline:  1955-Present.  Washington ,  DC: Center for a New American Security.
Council on Foreign Relations. (2016). Territorial Disputes in the South China Sea
Emmers, R. (2005) Maritime Disputes in the South China Sea: Strategic and Diplomatic Status Quo .  Working  Paper  No.  87.  Singapore:  The  Institute  of  Defence  and Strategic Studies (IDSS), Nanyang Technological University.
Gewirtz, P. (2016) Limits of Law in the South China Sea. East Asia Policy Paper 8 May 2016. Washington, D.C.: The Brookings Institution.
Glaser, B. S. (2012) Armed Clash in the South China Sea. Contingency Planning Memorandum No. 14. Washington DC.: Council on Foreign Relations Press.
Gupta, S. (2015) The Nine Dash Line and Its Basis in International Law . China-US Focus.
Hong Kong: China-United States Exchange Foundation.
Kung,  P.  (2015) The  South  China  Sea  Disputes:  Three  Years  After  Cambodia .  RSIS Commentaries No. 042 – 2 March 2015. Singapore: S.Rajaratnam School of International Studies, NTU.
Lunn, J. (2016) The South China Sea dispute: January 2016 update . Briefing Paper No. 7481,
28 January 2016. London: House of Commons Library.
Maritime Security Programme Conference Report. (2007). The South China Sea: Towards A Cooperative Management Regime 16 - 17 May 2007 .  Singapore: Maritime Security  Programme,  S.  Rajaratnam  School  of  International  Studies, Nanyang Technological University.
Poling, G. B. (2013) The South China Sea in Focus: Clarifying the Limits of Maritime Dispute . A Report of the CSIS Sumitro Chair for Southeast Asian Studies July 2013.
Lanham, MD: Rowman & Littefield.
Presidential Decree no. 1596. (1978). Declaring Certain Area Part of the Philippine Territory and Providing for their Government and Administration - 11 June 1978 .  Manila:
The Government of the Republic of the Philippines.
Roach, J. A. (2014) Malaysia and Brunei: An Analysis of their Claims in the South China Sea . CNA  Occasional  Paper  August  2014.  Arlington,  VA:  The  CNA Corporation.
Shi, X. (2015) UNCLOS and China’s Claim in the South China Sea. Indo-Pacific Strategic Papers . Canberra: The Centre for Defence and Strategic Studies (CDSS), Australian Defence College.
The  Asia  Maritime  Transparency  Initiative  and  The  Center  for  Strategic  and International  Studies.  (2014). Atlas-  South  China  Sea  dalam http://amti.csis.org/atlas/ (diakses 21 Juni 2016).
Tonnesson, S. (2001 ) An International History of the Dispute in the South China Sea . EAI Working  Paper  No.  71.  Singapore  East  Asian  Institute,  National University of Singapore.
U.S. Energy Information Administration. (2013). South China Sea
Vu, T. M. & Phuong, N. T. (2014 ) South China Sea: Promise and Problems of COC . RSIS Commentaries No. 163 – 13 August 2014. Singapore S.Rajaratnam School of International Studies, NTU.
Yujuico,  E.  (2015) The  real  story  behind  the  South  China  Sea  dispute .  Situation  Analysis.
London: London School of Economics and Political Science.

## Prosiding Konferensi
Fravel, T. M. (2012). The US and China in Regional Security: Implication for Asia and Europe Paper presented at the Berlin Conference on Asian Security 2012, Berlin.
Santos,  S.  C.  (2008). Constructivism  and  Regional  Integration  Theories.  The  Application  to Mercosur . Paper presented at the The Second WISC Conference, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia.

## Majalah/Surat Kabar
Muzaffar,  C.  (2012).  How  to  Resolve  Conflicts  in  the  South  China  Sea Al-Jazeera English 4 July 2012 .
The New York Times. (27/10/2015). What China Has Been Building in the South China Sea.
Voice of America. (8/5/2015). Images Show Vietnam's S. China Sea Reclamation as China Defends Own

## Thesis
Ma, S. (2006). China’s Multilateralism and the South China Sea Conflict: Quest for Hegemonic Stability? (Master Thesis), National University of Singapore, Singapore.