## Peranan Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Upah Minimum di Kota Jambi

## Netty, Budi Ardianto

## Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
Abstrak :  Peneletian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk    pengawasan  yang  dilakukan  Dinas  Tenaga  Kerja Kota  Provinsi  Jambi    agar  upah  yang  dibayarkan  sesuai  dengan  UMK,  bahkan  lebih  tinggi  dari  UMK  .Untuk mengatasi  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  upah  sesuai  UMP. Penelitian  hukum  ini  termasuk  jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi. Jenis data  yang  digunakan  meliputi  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  merupakan  data  utama  penelitian  ini. Sedangkan  data  sekunder  digunakan  sebagai  pendukung  data  primer.  Data  dikumpulkan  dengan  melakukan penelitian  lapangan  melalui  wawancara  dan  studi  kepustakaan  dengan  membaca  buku-buku  literatur,  dokumen- dokumen,  pendapat  para  ahli  yang  kemudian  dianalisis  dan  diklasifikasikan  terhadap  sumber  yang  berhubungan dengan  masalah  yang  diteliti. Bentuk    pengawasan  yang  dilakukan  Disnaker  Provinsi  Jambi  berkaitan  dengan pemenuhan  UMK  meliputi  penyusunan  rencana  kerja,  tahap  persiapan,  pelaksanaan  kegiatan,  evaluasi  dan pelaporan  hasil  kegiatan.  Pengawasan  dilakukan  terhadap  perusahaan  dengan  skala  prioritas  yaitu  perusahaan yang  dianggap  sering  bermasalah.  Hasil  yang  diperoleh  dari  kegiatan  pengawasan  dicatat  dan  dibuat  laporan. Apabila terjadi pelanggaran mengenai UMK, maka akan diterbitkan nota pemeriksaan dan bisa dilaporkan kepada Kepolisian sebagai langkah terakhir.
Kata Kunci: UMK, Pengawasan, Depnakertrans

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar belakang dan permasalahan
Perlindungan  hukum  merupakan  perlindungan  terhadap  kepentingan  manusia  yang  dilindungi hukum.  Setiap  manusia mempunyai  kepentingan,  yaitu    tuntutan      perorangan  atau  kelompok yang  diharapkan  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Oleh  karenanya  setiap  manusia  mempunyai hak  untukmendapatkan  perlindungan  hukum  karena  hak  merupakan  kepentingan  yang  harus dilindungi  hukum.
Dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa: Negara Indonesia melindungi segenap bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial  berdasarkan  Pancasila.  Kemudian  dalam  pasal  27    (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang  layak  bagi  kemanusiaan“.  Dari  amanat  para  pendiri  Republik  dapat  kita  pahami  bahwa tujuan  pembangunan  ketenagakerjaan  adalah  menciptakan  lapangan  pekerjaan  bagi  warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak.
Begitu  pula  dengan  tenaga  kerja  yang  bekerja  di  perusahaan  harus  mendapat  upah  yang layak yaitu harus lebih tinggi dari UMP/UMK, tetapi masih banyak buruh yang menerima upah di  bawah  UMP,  terjadinya  hal  demikian  adalah  akibat  kurangnya  pengawasan  oleh  dinas ketenagakerjaan. Dan juga karena buruh beranggapan bahwa lebih bekerja dari tidak bekerja, sehingga  berapapun  upah  yang  diberikan  oleh  perusahaan  diterima,  Hal  ini  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan,  baik  dalam  hukum  perdata,  maupun  pidana  dan Hukum  Administrasi  Negara.  Dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2008  Tentang Pembentukan  Organisasi  Dinas-Dinas  Daerah  Kota  Jambi,  bahwa  salah  satu  tugas  pengawas
dinas  ketenaga  kerjaan  adalah  memberikan  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  dan  hubungan industrial dan norma kerja.
Selama ini pengawasan dinas ketengakerjaan kurang berjalan, disebabkan oleh kurangnya jumlah tenga pengawas ketenagakerjaan,  Dengan lahirnya perubahan  Undang-Undang Pemda yaitu  dari  Undang-Undang    Nomor  23  Tahun  2004  sebagaiman  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Pemda.  Yang  memberikan  kewenangan  kepada Gubernur untuk melakukan pengwasan ketenagakerjaan. Dengan adanya pengawasan diberikan kepada  Gubernur,  mudah-mudahan  pengwasan  dinas  ketenaga  kerjaaan  dapat  dilaksanaka dengan baik. i
Baru-baru  ini  Menteri  Ketenagakerjaan  melakukan  inspeksi  mendada  di  mall  Mataram, ternyata terjadi  beberapa pelanggaran antara lain, seperti upah pekerja di bawah UMP, Pekerja yang  dikontrak  berkali-kali,  pekerja  yang  hamil  langsung  diputus  kontraknya  setelah melahirkan. ii Pada tanggal 26 Nopember  buruh  yang tergabung dalam organisasi Konfederasi Serikat  Buruh  Sejahtera  Indonesia  mendatangi  Kantor  Gubernur  yang  menuntut  agar perusahaan  yang  membayar  upah  buruh  di  bawah  upah  minimum,  agar  dikenakan  sanksi, karena banyak perusahaan yang memberi upah  dibawah yang ditentukan undang-undang tidak dikenakan  sanksi iii .  Terjadinya  upah  di  bawah    kurangnya  pengawasan  dari  Disnaker  Jambi, karena  salah  satu  tugas  pengawas  Disnaker  adalah  dalam  Undang  –Undang  Nomor  3  Tahun 1951  adalah  memgawasi  berlakunya  undang-undang  khususnya  pengawasan  tentang pelaksanaan  upah.  Oleh  sebab  itu  ingin  meneliti  penyebab  terjadinya  upah  dibayar  dibawah UMP  Beranjak  dari  permasalah  diatas  ,ingin  meneliti,  bagaimana  pengawasan    Dinas ketenagakerjaan di kota Jambi.

## 1.2. Perumusan masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan yang merupakan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:
1) Bagaimana  bentuk  pengawasan  yang    dilakukan  oleh  Disnaker  Jambi,  apakah  telah sessuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.?
2) Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi pengawas Disnaker dalam melaksanakan tugasnya.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Spesifikasi dan pendekatan penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif,  yaitu  penelitian  ini memberikan  gambaran  tentang  pelaksanaan  pengawasan  Dinas  Ketenagakerjaan  dalam pelaksanaan  upah  minimum,  agar  supaya  buruh  mendapatkan  haknya  sessuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dengan  menggunakan  metode  pendekatan yuridis  empiris,  yaitu  memaparkan  fakta  yang  ditemukan  dilapangan  yang  berkaitan dengan objek penelitian.

## 2.2. Sumber data
1) Data sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap:
(1) Bahan-bahan  hukum  primer,  yaitu  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
(2) Bahan-bahan  hukum  sekunder,  yaitu  berupa  buku-buku,  makalah,  bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
(3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum maupun kamus umum.
2) Data Lapangan, diperoleh di instansi terkait dengan masalah yang diteliti.

## 2.3. Alat pengumpul data
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:
1) Wawancara  terhadap  pejabat-pejabat  terkait  di  instansi  tersebut  secara purposive sampling , yaitu pejabat yang dianggap kompeten dengan masalah yang dibahas.
2) Studi  dokumen,  yaitu  meneliti  peraturan  perundang-undangan,  dokumentasi  atau catatan dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

## 3. ANALISIS DATA
Terhadap data yang telah terkumpul dilakukan pengolahan data dengan melakukan editing. Selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif,  yang  akan  dipaparkan  dalam  bentuk  uraian  atau pernyataan.  Kemudian  dari  analisis  ini  akan  ditarik  suatu  kesimpulan  dengan  menggunakan metode induktif.
3.1. Bentuk  pengawasan  yang    dilakukan  oleh  Disnaker  Jambi  telah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Dalam melakukan pengawasan melalui:
1) Perencanaan ,  sebelum  melakukan  pengawasan,  pengawas  harus  membuat  rencana kerja  lima  perusahaan  paling  sedikt  untuk  satu  bulan.  Hal-hal  yang  dimuat  dalam rencana kerja antara lain:
(1) Pembinaan Ketenagakerjaan
(2) Pemeriksaaan Ketenagakerjaan
(3) Pengujian Ketenagakerjaan
(4) Penyidik Tindak Pidana Ketenagakerjaan.
2) Pelaksanaan .  Setelah  perencanaan,  baru  dilakukan  pelaksanaan,  dimana  pelaksanaan itu dilakukan beberapa tahap yaitu :
(1) Preventif  edukatif yaitu  merupakan  kegiatan  pembinaan  sebagai  upaya  pencegahan melalui    penyebarluasan  Norma  Ketengakerjaan,  penasehatan  teknis  dan pendampinangan .
(2) Represif non Yudisia yaitu merupakan upaya paksa di luar lembaga pengadilan untuk memenuhi      untuk  memenuhi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan ketenagakerjaan    dalam  bentuk  Nota  Pemeriksaan  sebagai  peringatan  atau  surat pernyataan kesanggupan pemenuhan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan  berdasarkan pemeriksaan dan/atau pengujian
(3) Represif    Yustisial yaitu  merupakan  upaya  paksa  melalui  lembaga  pengadilan dengan  melakukan      proses  penyidikan  oleh  pengawas  ketenagakerjaan  selaku PPNS    ketenagakerjaan.
3) Pelaporan. Pelaporan    bisa  berbentuk  pembinaan,  pemeriksaan,  pengujian  dan penyidikan, disampaikan kepada Gubernur, Dirjend dan menteri.
Di  kota  Jambi  pengawasan  ketengakerjaan  dilakukan  oleh  Dinas  Ketenagakerjaan Provinsi,  hal ini dilakukan semenjak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2015,  di  dalam  undang-undang  tersebut  dikatakan,  bahwa  pengawasan  ketenagakerjaan, diserahkan kepada Dinas ketenagakerjaan Provinsi. Sehingga kabupaten /kota tidak berwenang lagi melakukan pengawasan.
1) Pemeriksaan oleh pengawas di perusahaan yang tidak melapor. Dalam  hal  ini  pengawasan  melakukan  tugasnya  untuk  memeriksa  perusahaan  di  kota Jambi ditemukan hal-hal sebagai berikut:
(1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1981 tentang adalah  tiap  bentuk  usaha  yang  memperkerjakan  buruh  dengan  tujuan mencari keuntungan atau tidak baik milik swasta maupun milik negara. Jika diteliti isi pasal in     bahwa tidak perusahaan  yang mencari keuntungan saja yang wajib lapor, akan tetapi  yang tidak mencari  keuntungan juga harus  dilaporkan.  Ini berarti melindungi buruh,    agar  dia  mendapatkan  haknya  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  Bagi Pengusaha  yang  tidak    melaksanakan  kewajiban  di  atas  dapat  diancam    pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur pada pasal 10 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1981. Kepada  Pengusaha wajib mengisi formulir selambat- lambatnya  3  Tiga  hari  setelah  diterima  Nota  pemeriksaan.    Kalau  dilihat  dari  batas waktu itu makna kabur, bagaimana seandainya 3 hari tidak dipenuhi , apa saksinya.
(2) Upah  yang  dibayarkan  kepada  buruh  sebagian    di  bawah  UMP  yaitu  dibayar  Rp 27.000.  sampai  dengan  Rp.  80.000.  Sebagian  ada  yang  dibayar  diatas  UMP.  Yang jadi  masalah  adalah  gaji  yang  dibayar  di  bawah  UMP.  Sehingga  pengusaha melanggar  Pasal  90  ayat  (1)  Undang  –Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah  dari  upah  minimum  sebagiamana  dimaksud  Pasal  89.  Bagi  Pengusaha  yang melanggar  Pasal  90  ayay  (1)  di  atas  dapat  diancam  pidana  paling  singkat  1  (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun Sebagaimana diatur pada Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
(3) Bagi  buruh  yang  upahnya  di  bawah  UMP  diperintahkan  kepada  pengusaha  untuk membayar  kekurang  upah  selama  bekerja,  paling  lambat  membayarnya  14  hari setelah menerima Nota Pemeriksaan.
(4) Bahwa  sebagian  pekerja  belum  diikutkan  Program  Jaminan  Sosial  Tenaga  ( Jamsostek)  .    Berdasarkan  ketentuan    yang  diatur  pada  Pasal  3  ayat(2)  Undang- Undang    Tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja,  bahwa  setiap  tenaga  kerja  berhak atas  jaminan  sosial  dan  perusahaan  wajib  mengikutsertakan  pekerja  jaminan  sosial tenaga  kerja,  bagi  yang  melanggar  ketentuan  di  atas  diancam  dengan  pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan.
(5) Tidak  adanya  perlindungan  dari  kebakaran,  karena  menggunakan  gas  elpiji,  jadi seharunya ada nya pengamanan dari kebakaran harus dipasang alat anti kebakaran
(6) Pekerja anak, perusahaan  memperkejakan anak dibawah umur,
Selajutnya  pengawas  menjadi  saksi  ahli  dalam  kasus  diatas.  Pemeriksaan  oleh Pengawas  di  perusahaan  yang  ada  pengaduan  dari  buruh . Pengaduan  buruh  yang  gajinya di bawah UMP,  Dinas  Ketenagakerjaan kemudian memanggil pengusaha,maka diadakan pemeriksaan  oleh  pengawas  dan  membuat  Nota  Pemeriksaan.  Dalam  Nota  Pemeriksaan disebutkan  antara  lain. Memperkerjakan  33  orang  buruh,  19  orangyang  dibayar  lebih
rendah  dari UMP,lebih  dari  separoh  yang  dibayar  di  bawah  UMP  .  UMP  Jambi berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 514/KEP.GUB?DISSONAKERTRANS/2015.UMK Jambi ditetapkan sebesar Rp. 1.937.775  (satu  juta  sembilan  ratus  tiga  puluh  tujuh  ribu  tujuh  ratus  tujuh  puluh  lima rupiah.)  Yang masuk UPAH terdiri dari Upah pokok (75%) dan Tunjangan Tetap (25%). Dalam  hal  ini  diminta  pengusah  membayar  upah  buruh  kurang  dibayarkan  paling  lambat 14  hari  setelah  menerima  Nota  pemeriksaan  dan  membayar  upah  kepada  buruh  paling rendah sesuai dengan UMP.
2) Kasus yang sampai ke pengadilan
Sebelum  ke  pengadilan  telah  dilakukan  pemeriksaan  perselisihan  antara  pekerja dengan pengusaha. Acara pemeriksaan terhadap pekerja dan pengusaha dtelah dibuat,akan tetapi  pengusaha  tidak  puas,  maka  dilanjutkan  melalui  pengadilan,  pengusaha  sebagai penggugat dan pekerja sebagai tergugat. Sebelum dilanjutkan persidang, dilakukan mediasi yang  menjadi  mediatio,  hakim  pengadilan  tersebut,  Mediator  tidak  berhasil  melakukan mediasi sehingga diselesaikan melalui jalur pengadilan. Dalam hal ini hakim memutuskan, Gugatan  penggugat  tidak  dapat  diterima,  sedangkan  mengabulkan  sebagian  eksepsi tergugat.
Dalam  melakukan  pengawasan  setiap  pengawas  wajib  membuat  nota  Pemeriksaan. Pada  beberapa  perusahaan  yang  membayar  upah  dibawah  UMP,  setelah  dilaporkan  ke Dinas Ketenagakerjaaan, kemudian dipanggil dan setelah itu dibuat nota pemeriksaan yang isinya  memerintahkan  kepada  perusahaaan  untuk  membayar  kekurangan  upah  sejak pekerja  mulai  bekerja  sampai  akhir  bekerja  paling  lambat  14  hari  setelah  menerima  nota pemeriksaan. Dan membayar upah buruh setiap bulanya paling rendah sesuai deng UMK Jambi. Dalam hal  ini kebanyakan pengusaha tidak mau bayar dengan alasan perusahaaan tidak  sanggup  membayar.  Dalam  kenyataan,  banyak  buruh  yang  dibayar  di  bawah  UMP, akantetapi    tidak  ada  sanksi  yang  tegas  tentang  gaji  buruh  dibayar  di  bawah  UMP. Pengusaha  selalu  berdalih,  kalau  tidak  mau  gaji  yang  ditetentukan  silakan  keluar.  Disini jelas  hubungan  buruh  dengan  pengusaha  su  ordinasi,  artinya  kedudukan  pengusaha  lebih tinggi  dari  pekerja,  Dengan  sesuka  hati  menentukan  upah.  Sementara  pekerja  butuh pekerjaan. Dengan demikian dapat dikatan Hubungan Industrial belum bisa dilaksanakan.

## 3.2. Kendala-kendala  yang dihadapi pengawas Disnaker dalam melaksanakan tugasnya.
Proses  pemeriksaan  di  lapangan  pada  kenyataannya  tidak  selalu  berjalan  sebagaimana yang  telah  direncanakan,  hal  tersebut  disebabkan  karena  adanya  hambatan-hambatan  yang timbul  dalam  pelaksanaan  pengawasan  sehingga  mengakibatkan  terganggunya  proses pengawasan di lapangan. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya sebagai berikut :Dalam melakukan  pemeriksaan  terhadap  perusahaan,  data  yang  diperlukan  sering  tidak  lengkap  dan pegawai  pengawas  tidak  bisa  bertemu  langsung  dengan  pimpinan  perusahaan  dikarenakan sedang keluar atau tidak ada di tempat untuk alasan keperluan tertentu. Sehingga pelaksanaan program pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi sering gagal atau kurang lancar.
Kurangnya  sarana  dan  prasarana  dalam  mendukung  operasional  pengawasan.  Sejak berlaku  otonomi  daerah,  tidak  ada  PPNS  (Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil)  yang  berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, karena setelah nota pemeriksaan 3 sebagai peringatan terakhir dan dibuat LKP (Laporan Kejadian Perkara), maka perkara dilimpahkan kepada polisi untuk  dilakukan  penyelidikan  dan  penyidikan.  Hal  ini  dianggap  menghambat  karena  dalam proses di kepolisian juga tidak mudah mekanismenya serta memerlukan waktu yang lama.
Jumlah  pegawai  pengawas  yang  sangat  minim  atau  terbatas  sehingga  tidak  sebanding dengan jumlah perusahaan yang akan diperiksa (Hasil wawancara dengan  pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi).
Hambatan-hambatan  yang  dialami  pegawai  pengawas  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  dalam melakukan pengawasan pemenuhan upah minimum, dapat diatasi dengan cara :
1) Apabila pada waktu melakukan pemeriksaan, pimpinan perusahaan sedang keluar atau tidak  ada  di  tempat,  maka  pegawai  pengawas  akan  memberikan  surat  pemberitahuan pemeriksaan  yang  berisi  antara  lain  waktu  yang  diperjanjikan,  tempat  dan  data-data yang diperlukan kepada pihak perusahaan.
2) Meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal pengajuan diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sehingga diharapkan dapat membantu  proses pelaksanaan penyidikan secara lebih mudah dan tidak terlalu rumit.
3) Dalam  membuat  rencana  kerja  pemeriksaan,  mengedepankan  skala  prioritas  maupun pengaduan  baik  secara  tertulis  ataupun  informasi  lewat  surat  kabar,  telepon,  dan  lain- lain  serta  mengusulkan  diklat  teknis  pengawasan  ke  Departemen  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Republik Indonesia.
4) Mengajukan usulan ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang  kegiatan  pengawasan  yang  sifatnya  dapat  mendukung  kelancaran  pengawasan ketenagakerjaan  misalnya  pemetaan  pengawasan  norma  ketenagakerjaan  dan  lain-lain (Hasil wawancara dengan Bapak Srselaku pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi).
Berdasar  atas  data  atau  informasi  di  atas,  menurut  penulis  hambatan-hambatan  yang dialami  pegawai  pengawas  kemungkinan  disebabkan  dari  segi  teknis  pelaksanaan pengawasannya.  Seperti  disebutkan  kurangnya  sarana  dan  prasarana  dalam  mendukung operasional  pengawasan.  Hal  ini  bisa  dikaitkan  dengan  kurangnya  anggaran  dalam  biaya operasional  pengawasan.  Pengaruhnya  menjadi  sangat  signifikan,  apalagi  semenjak  otonomi daerah  semua  biaya  diambil  dari  APBD  yang  tentu  saja  alokasi  dananya  tidak  terlalu  besar. Minimnya  jumlah  pegawai  pengawas  sebenarnya  tidak  menjadi  masalah  ketika  pemeriksaan terhadap  perusahaan  dengan  mengedepankan  skala  prioritas  dapat  dijalankan  dengan  baik. Pengawasan  secara  khusus  dan  berkala  perlu  diterapkan  kepada  perusahaan  yang  dianggap sering  bermasalah.  Apabila  melihat  Pasal  2  Undang-Undang  No.  3  Tahun  1951  tentang Pernyataan  Berlakunya  Undang-Undang  Pengawasan  Perburuhan  No.  23  Tahun  1948  yang memperkuat  wewenang  pegawai  pengawas,  maka  pemeriksaan  terhadap  perusahaan  sudah sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  dan  bukan  menjadi  faktor  penghambat.  Karena  dalam Undang-Undang Pengawasan Perburuhan disebutkan perusahaan  wajib memberikan data-data yang diperlukan dan memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.
Cara-cara  untuk  mengatasi  hambatan  pelaksanaan  pengawasan  di  atas  menurut  penulis sudah  efektif  untuk  mengatasi  hambatan  yang  ada.  Peningkatan  koordinasi  dengan  pihak kepolisian,  menampung  pengaduan  dari  masyarakat  ataupun  para  pekerja  tentang  adanya pelanggaran  upah  dalam  hal  ini  diharapkan  pengawasan  secara  represif  dapat  diterapkan dengan  baik.  Selain  itu  adanya  pengawasan  langsung  dengan  memeriksa  perusahaan berdasarkan waktu yang diperjanjikan, meminta keterangan dari pimpinan perusahaan maupun karyawan  merupakan  penerapan  pengawasan  secara  preventif.  Pada  akhirnya  pelaksanaan pengawasan  terhadap  pemenuhan  upah  minimum  akan  menjamin  hak  pekerja,  mendidik pengusaha  dan  para  pekerja  agar  selalu  menaati  ketentuan  perundang-undangan  di  bidang
ketenagakerjaan  sehingga  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  yang  diinginkan  dapat tercapai.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan menarik simpulan sebagai berikut :
1) Cara/mekanisme pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi berkaitan dengan  pemenuhan  Upah  minimum  Kota  yaitu  pertama-tama  mengadakan  sosialisasi dengan  pengusaha  dan  pekerja  yang  dilanjutkan  dengan  pembuatan  Surat  Perintah Tugas  agar  pegawai  pengawas  bisa  segera  melakukan  pemeriksaan  terhadap perusahaan. Wewenang pelaksanaan pengawasan sudah sesuai dengan Undang-Undang No.  3  Tahun  1951  tentang  Pernyataan  Berlakunya  Undang-Undang  Pengawasan Perburuhan.  Pengawasan  dilakukan  dengan  skala  prioritas  terhadap  perusahaan  yang dianggap  sering  bermasalah.  Kemudian  diadakan  evaluasi  atau  analisa  dari  data  yang diperoleh  dilapangan  apakah  ditemukan  pelanggaran  atau  tidak,  dari  hasil  evaluasi tersebut  dibuat  laporan  secara  tertulis  dan  diserahkan  kepada  Kepala  Dinas  Tenaga Kerja.
2) Hasil pengawasan  yang dilakukan pegawai  pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi selama kurun waktu terakhir diketahui bahwa perusahaan yang melanggar norma kerja termasuk perusahaan yang belum melaksanakan Upah Minimum.
3) Faktor-faktor  yang menghambat pelaksanaan pengawasan pemenuhan Upah Minimum di  Kota  Jambi  antara  lain  ,  jumlah  pengawas  tidak  sebanding  dengan  jumlah perusahaan.

## 4.2. Saran
1) Dinas Tenaga Kerja hendaknya memberikan penyuluhan hukum atau sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan  yang  lebih  intensif  lagi  mengenai  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan ketentuan Upah Minimum Kota sehingga perusahaan dapat  menjadi  sadar  dan  mengerti  akan  kewajibannya  untuk  melaksanakan  upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku.
2) Perlunya  peningkatan  pembinaan  baik  formal  maupun  informal  terhadap  pegawai pengawas  Dinas  Tenaga  Kerja  dalam  hal  pengetahuan,  ketrampilan  dan  sikap  mental dalam  melaksanakan  tugas  di  bidang  pengawasan  serta  meningkatkan  kesadaran pegawai  pengawas  agar  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar sumpah jabatan.
3) Sebaiknya tiap perusahaan lebih meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum dalam memberikan  upah  minimum  kepada  para  pekerja  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  serta norma kerja yang lainnya.

## Daftar Pustaka
Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja , Urasco, Cet 4 Jakarta 1987
Lalu  Husni, Pengantar  Hukum    Ketenagakerjaan  Ed.  revisi, Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta 2015.
Maimun, Hukum Ketenagakerjaan suatu Pengantar, Cet 1, PradnyaParamita, Jakarta,2004
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550fc5bd931d7/pengawaketenagakerjaan-setelah uu-pemda-baru
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54ebd36a8275a/menaker-temukan-pelanggaran- ketenagakerjaan-di-mal
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550fc5bd931d7/pengawas-ketenagakerjaan- setelah-uu-pemda-baru
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54ebd36a8275a/menaker-temukan-pelanggaran- ketenagakerjaan-di-mal
http://poskotanews.com/2016/06/20/hambat-investasi-permenaker-no-202016-layak-dicabut/
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1951  Tentang  Berlakunya  Undang-Undang  Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2017
Peraturan Menaker Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan.
i http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550fc5bd931d7/pengawas-ketenagakerjaan- setelah-uu-pemda-baru
ii http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54ebd36a8275a/menaker-temukan-pelanggaran- ketenagakerjaan-di-mal
iii Jambi,tribunnews,com, Kamis , 26 Oktober 2017