Jurnal Akuntansi dan Governance                                                   Volume 4 Nomor 1, Juli 2023
Article Type: Empirical

## Perspektif Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia
Hendi Prihanto * , Tamrin Lanori, Selfiani, Yudhistira Adwimurti
Abstract Objectives.  This  study  aims  to  investigate    and  validate  corruption prevention measures implemented in different government organizations,  with  a  specific  focus  on  the  ministry  institutions, employing  various  predictors,  including  religiosity,  work  culture, recruitment  practices,  job  rotation,  and  governance,  to  assess  their effectiveness in preventing corruption.
Design/method/approach.  The  population  and  research  sample consist of all ministries in Indonesia located in the DKI Jakarta area, selected through convenience sampling technique. The unit of analysis is the public officers known as Aparat Sipil Negara (ASN) working in the  ministry  head  offices.  Data  was  collected  through  questionnaire during  October-December  2022.  Data  analysis  involved  descriptive statistics, tests  on instrument  quality,  hypothesis  testing,  and  multiple linear regression.
Result/findings. The results indicate a positive and significant impact of  variables  such  as  religiosity,  work  culture,  job  rotation,  and governance  on  corruption  prevention.  However,  recruitment  shows  a negative and insignificant effect on corruption prevention.
Theoretical  contribution.  The  aspect  of  detecting,  measuring,  and implementing  preventive  measures  for  corruption  is  theoretically grounded  in  the  variables  used,  which  have  not  been  previously explored in this specific context. These variables, such as work culture, job  rotation,  and  recruitment,  have  been  extensively  studied  by numerous  researchers  in  other  contexts,  but  their  application  to corruption prevention in this study is novel.
Practical  contribution.  Recruitment  can  create  opportunities  for corruption;  therefore,  it  is  essential  to  conduct  transparent  and accountable selection processes.
Limitations.  The  utilization  of  a  questionnaire  introduces  certain limitations to the results, primarily due to potential conflicts of interest and  inconsistencies  among  respondents.  Additionally,  the  study  also faces the constraint of a limited number of participants.
Keywords:  Work  culture,  job  rotation,  corruption  prevention, religiosity, and recruitment.

## Abstrak
Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan melakukan investigasi dan pembuktian  terhadap  upaya  pencegahan  korupsi  yang  dilakukan  pada berbagai  organisasi  pemerintahan,  khususnya  kementerian  dengan
Afiliasi: Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
*Korespondensi: hendiprihanto@dsn.moestopo.ac.id
DOI : 10.24853/jago.4.1.87-103

## SITASI:
Prihanto, H., Lanori, T., Selfiani, & Adwimurti, Y. (2023). Perspektif
Upaya Pencegahan Korupsi di
Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Governance, 4(1), 87–103.
Proses Artikel
Diterima: 24/06/2023
Revisi: 27/07/2023
Disetujui:
30/07/2023
JAGo Website:
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC
4.0)
mengunakan  berbagai  prediktor  seperti  religiusitas,  budaya  kerja, rekrutmen, mutasi kerja, dan tata kelola untuk dilakukan sebagai upaya pencegahannya.
Desain/metode/pendekatan. Populasi  dan  sampel  penelitian  adalah seluruh  kementerian  di  Indonesia  yang  berada  diwilayah  DKI  Jakarta yang  diambil mengunakan  teknik convinience  sampling .  Unit  analisis adalah  ASN  di  Kementerian  Pemerintah  Pusat.  Pengumpulan  data dilakukan  sepanjang  Oktober–Desember  2022  mengunakan  media kuesioner.  Analisis  data  mengunakan  uji  statistik  deskriptif,  uji kualitas instrumen, uji hipotesis dan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh  positif  dan  signifikan  variabel  religiusitas,  budaya  kerja, mutasi  kerja  dan  tata  kelola  terhadap  pencegahan  korupsi,  sedangkan untuk  variabel  rekrutmen  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan terhadap pencegahan korupsi.
Kontribusi  teori. Pada  aspek  pendeteksian  dan  pengukuran  serta tindakan pencegahan korupsi secara teoritis berdasarkan variabel yang digunakan  yang  masih  belum  ada  dan  banyak  dilakukan    peneliti sebelumnya seperti budaya kerja, mutasi kerja dan rekrutmen pegawai. Kontribusi  praktik/kebijakan. Rekrutmen  pegawai  membuka peluang  terjadinya  korupsi  sehingga  perlu  mengadakan  seleksi  yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keterbatasan. Penggunaan  kuesioner  menimbulkan  kekurangan terhadap  hasil  yang  diberikan  dengan  terjadinya  konflik  kepentingan, ketidakonsistenan  dari  responden  juga  menjadi  keterbatasan  selain jumlah responden yang masih terbatas.
Kata  Kunci: Budaya  kerja,  mutasi,  pencegahan  korupsi,  religiusitas, dan rekruitmen

## PENDAHULUAN
Korupsi  menjadi  permasalahan  yang  sangat  sulit  dibasmi  kendati  Komisi   Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Pemerintahan lainnya melakukan pengendalian  dalam pencegahan korupsi  tersebut.  Selain  didasarkan  atas  kepentingan  para  pelakunya  yang  memiliki  keinginan tertentu pada kewenangan yang ada padanya, korupsi pada umumnya disebabkan karena adanya tekanan, kesempatan, pembenaran dan kapabilitas (Cressey, 1965; Wolfe & Hermanson, 2004a). Korupsi  di  Indonesia  saat  ini  banyak  dilakukan  pemegang  kekuasaan  (Dzulfaroh,  2022)  dan menduduki  jabatan  penting  pada  pemerintahan.  Lebih  lanjut  data  Indonesia  Corruption  Watch (ICW),  terhitung  pada  semester  I  tahun  2022,  diperkirakan  negara  mengalami  kerugian  akibat tindak  pidana  korupsi  sebanyak  252  kasus  melibatkan  612  tersangka,  dengan  potensi  kerugian mencapai Rp 33,665 triliun (Saptoyo, 2022).
Perbedaaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  penambahan  variabel prediktor  seperti  religiusitas,  budaya  kerja,  dan  mutasi  atau  rotasi  dalam  bekerja.  Penelitian  ini mengunakan  lembaga  pemerintah  sebagai  objek  riset,  dikarenakan  banyaknya  permasalahan korupsi  yang  terjadi  pada  organisasi  pemerintah  tersebut  dan  perlu  untuk  dicegah  dan dituntaskan.  Religiusitas  merupakan  pandangan  seseorang  perihal  kehidupan  dan  menerapkan
keyakinannya yang didasarkan pada agama yang diimplementasikan pada perilakunya, beberapa penelitian  menyatakan  bahwa  religiusitas  berpengaruh  positif  terhadap  perilaku  korupsi (Mumtazah  et  al.  2020)  dan  disimpulkan  bahwa  seseorang  yang  memiliki  religiusitas   semakin tinggi  maka  akan  mendorong  untuk  berperilaku  etis  (Pemayun  &  Budiasih,  2018;  Wati  & Sudibyo,  2016),  sehingga  perilaku  mereka  akan  semakin  baik  dalam  situasional  bekerja. Sedangkan  Indrapraja  et  al.  (2021)  menyatakan  bahwa  religiusitas  tidak  berpengaruh  terhadap pencegahan kecurangan. Religiusitas juga dapat tercermin pada budaya kerja merupakan falsafah atau pandangan hidup sebagai nilai- nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan  dalam  suatu  kelompok  dan  tercermin  dalam  sikap  menjadi  perilaku  bekerja, sehingga  dengan  adanya  budaya  kerja  yang  baik  berpengaruh  positif  terhadap  perilaku  baik pegawai  (Pattipawae,  2011)  dan  dapat  meningkatkan  kinerja  (Faizal  et  al.  2019;  Putranti  et  al. 2018).
Lebih  lanjut,  nilai-nilai  budaya  kerja  Islami  yang  tidak  diterapkan  dengan  baik mengakibatkan  kinerja  yang  kurang  baik  (Radyasasmita  &  Suryaningsih,  2022),  sehingga diperlukan  budaya  kejujuran  dan  integritas  (Umar,  2016).  Budaya  kerja  yang  umum  terjadi adalah  menggosip,  datang  terlambat,  perilaku  kerja  tidak  jujur  yang  sulit  dihilangkan  menjadi kebiasaan.  Hal  ini  menjadi  penyebab  timbulnya  bentuk-bentuk  kecurangan  dan  mengakibatkan produktivitas  yang  menurun  dalam  organisasi  (Gold  et  al.  2014).  Untuk  itu  diperlukan  upaya melalui  perubahan  dalam  lingkungan  kerja  dengan  tata  kelola  yang  baik  agar  korupsi  dapat dihindarkan salah satunya rotasi atau perpindahan kerja para pegawai.
Mutasi  kerja  sebagai  upaya  tindakan  pengamanan  untuk  mencegah  korupsi  dilakukan dengan  memindahkan  posisi  lingkungan  kerja  karyawan,  dan  jabatan  karyawan  akan memberikan dampak positif dan kinerja yang lebih baik (Sari & Arianto, 2020) yang secara tidak langsung  dalam  rotasi  yang  dilakukan  termasuk  unsur  dalam  aktivitas merit  sistem tersebut (Umar,  2016)  dapat  dijadikan  sebagai  upaya  untuk  menghindari  potensi  terjadinya  korupsi (Nurmaya  &  Febrina,  2021;  Taudlikhul,  2016)  dan  meningkatkan  kinerja  pegawai  menjadi meningkat  lebih  baik  (Sukmawidewi  &  Nugraha,  2021).  Pencegahan  korupsi  dapat  dilakukan dengan menyeleksi  sumber daya manusia yang  akan digunakan,  Permen PAN &  RB Indonesia Nomor  27  Tahun  2021  menyatakan  bahwa  rekrutmen  CPNS  dan  pengisian  jabatan  dengan seleksi  yang  transparan  merupakan  bentuk    transparansi    positif    untuk    menciptakan    kader aparatur    sipil    negara    yang  berkualitas  dan  kompeten  dalam  pencegahan  korupsi  (PANRB, 2021;  Sofiati,  2020),  dan  seleksi  atas  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  memadai meningkatkan  kinerja  serta  pencegahan  fraud  ataupun  korupsi  secara  positif  (Saputra  et  al. 2019). Tata kelola sebagai unsur penentu keberhasilan organisasi berperan penting menentukan arah  pelaksanaan,  dengan  tata  kelola  yang  baik  mampu  untuk  mencegah  korupsi  (Bierstaker, 2009) melalui prinsip-prinsip yang ada (Rivest, 2018; Umar et al. 2019). Penelitian ini bertujuan menyelidiki  dan  menganalisis  pengaruh  sejumlah  variabel  yang  diprediksi  mampu  mencegah terjadinya korupsi yaitu religiusitas, budaya kerja, mutasi atau rotasi, rekruitmen dan tata kelola.

## KAJIAN LITERATUR

## Legitimacy Theory
Legitimasi  dalam  pemerintahan  berhubungan  dengan    perilaku    publik    terkait  dengan perilaku masyarakat dalam menerima dan mengakui dengan formal  hak moral pemimpin untuk membuat  dan  melaksanakan  keputusan  tersebut  mengikat  publik  atau  tidak.    Legitimasi    dapat diperoleh  apabila  adanya kesesuaian  antara  keberadaan  organisasi (privat  atau  publik)  yang tidak  mengganggu  atau  sesuai  ( congruent )  selaras  terhadap  eksistensi  sistem  nilai  yang diterapkan  pada  lingkungan  masyarakat  (Deegan,  2002).  Legitimasi  dapat  terancam  apabila terjadi pergeseran  menuju  ketidaksesuaian  dengan  nilai  yang  sudah disepakati dari semula, dalam hal ini kewajiban yang tidak dilaksanakan dengan baik sesuai perjanjian.
Teori  Legitimasi  hakikatnya  terkait  dengan  organisasi  yang  memberi  batasan  seperti norma–norma,  nilai-nilai   sosial,   dan  kemudian bereaksi   terhadap  batasan  tersebut   karena mampu  untuk   mendorong  pentingnya analisis perilaku organisasi  (Dowling  &  Pfeffer, 1975) karena berfokus  pada  interaksi  serta korelasi sesama  pemerintah yaitu yang memerintah dan diperintah (Ndraha, 2011).
Konsep  legitimasi  juga  berbicara  mengenai  entitas  pelapor  berusaha  untuk  memperoleh, menjaga maupun untuk  memelihara,  serta  memperbaiki legitimasi organisasinya dimata  publik dan  perilaku    yang  dapat  dipertanggungjawabkan  (Ashforth  &  Gibbs,  1990;  Brown  &  Deegan, 2012; Lindblom, 1994; Suchman, 1995), dengan adanya pencegahan korupsi menjadi perbaikan legitimasi pemerintah pusat (kementerian) dimata publik.

## Korupsi dan pencegahannya
Kecurangan  dapat  dikategorikan  dalam  tiga  jenis  yaitu  :  1)  penyimpangan  aset;  2) pernyataan  palsu  pada  laporan  keuangan;  dan  3)  korupsi  (ACFE,  2018).  Kecurangan  terjadi sangat berkorelasi dengan perilaku dari pelakunya yang didasarkan pada motif yang sebelumnya telah  terencana  (Ajzen,  1991)  dengan  berbagai  tindakan  yang  telah  disusun  untuk  memperoleh tujuan dan kepentingan mereka yang sering disebut sebagai konflik agensi (Jensen & Meckling, 1976), manakala manusia bersikap sebagai seseorang yang memahami perilaku orang  yang ada sekelilingnya,  dikarenakan  oleh  :  (1)  atribusi  internal  atau  disebut    juga    disposisional  dan   (2) atribusi  eksternal  atau  pengaruh  lingkungan   (Heider, 1958). Sebuah teori sederhana tentang fraud yang  dikemukakan  oleh  Wolfe  &  Hermanson,  (2004)  sebagai  penyempurna  dari  teori triangle  traud ,  dimana  komponen  penyebab fraud dapat  dideteksi  melalui  :  a)  tekanan ( preassure ),  b)  peluang  ( perceived  opportunity ),  c)  pembenaran  ( rationalization ),  dan  d) kemampuan ( capacity ).
Korupsi sebagai perbuatan tidak bermoral melibatkan penyalahgunaan pejabat publik atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi dimana korupsi dapat dibedakan menjadi tiga jenis (Shah &  Schacter,  2004)  yaitu  :  a) grand  corruption (sumber  daya  publik  dicuri  dan  disalahgunakan oleh segelintir pejabat  publik);  b) state or regulatory capture (memperoleh keuntungan pribadi dengan  melakukan  tindakan  kolusi);  dan    c) bureaucratic  or  petty  corruption (pejabat  publik
menyalahgunakan  kekuasaan).  Cara  mendeteksi  korupsi  yakni  mengkontrol  monopoli  dan diskresi dengan adanya akuntabilitas melalui formula  : C = M + D – A. Jadi, untuk mengurangi korupsi  (C)    yang  harus  dilakukan  adalah  menguranggi  monopoli  (M),  diskresi    para    pejabat dibatasi  (D)  dan akuntabilitas  (A) yang harus  ditingkatkan (Klitgaard, 2001).

## Pengaruh religiusitas terhadap pencegahan korupsi
Religiusitas merupakan kesadaran beragama yang meliputi kepatuhan dalam  mengerjakan kegiatan  ritual  (agamis),  keyakinan  terhadap  kebenaran  agama  serta  aplikasi  dari  pengetahuan agama  yang  dimilikinya,  yakni  pengalaman religious  (Glock,  1965). Religiusitas  sebagai keyakinan dan penghayatan atas ajaran agama yang dianut dapat mengarahkan perilaku individu sesuai  dengan  apa  yang  diajarkan  dalam  agamanya.  Beberapa  riset  yang  telah  dilakukan sebelumnya  menyatakan  bahwa  religiusitas  secara  positif  dan  signifikan  dapat  mencegah seseorang  melakukan  kecurangan  dalam  bidang  akuntansi  (Pamungkas,  2014;  Giovano  et  al., 2020;  Said  et  al.  2018).  Beberapa  penelitian  lainnya  juga  menyatakan  bahwa  religiusitas berpengaruh  positif  terhadap  perilaku  korupsi  (Mumtazah  et  al.  2020)  dan  lebih  jauh  dapat membuat  seseorang  berkualitas  untuk  berperilaku  etis  (Pemayun  &  Budiasih,  2018;  Wati  & Sudibyo,  2016)  sehingga  diharapkan  perilaku  mereka  akan  semakin  baik  dalam  menghadapi situasional  bekerja  yang  meminimalisir  korupsi.  Dengan  demikian  religiusitas  yang  semakin tinggi pada seseorang dapat mencegah dan akan semakin menurunkan risiko terjadinya korupsi. H1 dapat dikemukakan :
H1 : Religiusitas berpengaruh positif untuk mencegah terjadinya korupsi.

## Pengaruh budaya kerja terhadap pencegahan korupsi
Budaya  kerja  merupakan  gambaran  dari  prilaku  saat  bekerja  yang  ditunjukan  oleh  para karyawan  dalam  melakukan  aktivitas  kerjanya  sehari-hari  yang  dianut  bertahun-tahun  sebagai program  mental  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  efisiensi  kerja  dan  kerjasama manusia  yang  dimiliki  oleh  suatu  golongan  masyarakat    (Ndraha,  2002).  Budaya  kerja  sumber daya manusia merupakan sikap hidup, serta cara hidup manusia yang didasari pandangan hidup yang bertumpu pada nilai perilaku terpuji yang berlaku umum dan telah menjadi sifat, kebiasaan serta  kekuatan  pendorong  yang  memberikan  pengaruh  positif  pada  manusia  untuk  senantiasa berhasil  dalam  bekerja.  Secara  langsung  masih  sangat  jarang  sekali  ditemui  riset  yang menyatakan  hubungan  antara  budaya  kerja  dan fraud maupun  korupsi,  namun  dengan  secara tidak  budaya  kerja  yang  baik  mendukung  para  karyawan  untuk  berperilaku  etis  diantaranya mencegah  terjadinya  korupsi  sehingga  semakin  baik  kinerja  organisasi,  beberapa  riset menyatakan bahwa dengan budaya kerja yang baik akan menjadikan kinerja organisasi semakin baik  (Adha  et  al.  2019;  Faizal  et  al.  2019;  Pattipawae,  2011;  Sedarmayanti  &  Rahadian,  2018) yang artinya dengan semakin baik kinerja organisasi disebabkan salah satunya dari budaya kerja yang  baik.  Dengan  demikian  berdasar  dari  referensi  penelitian  sebelumnya  dapat  disimpulkan
bahwa  semakin  baik  budaya  kerja  dan  komitmen  melakukannya  dengan  baik  akan  mencegah terjadinya korupsi, sehingga hipotesis dua penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut : H2 : budaya kerja berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi

## Pengaruh rekrutmen terhadap pencegahan korupsi
Karyawan  merupakan  sumber  daya  paling  penting  bagi  organisasi,  rekrutmen  adalah proses  yang  menghasilkan  sejumlah  pelamar  yang  berkualifikasi  untuk  pekerjaan  di  suatu perusahaan  atau  organisasi  (Robert  &  John,  2002).  Pencegahan  korupsi  sedari  dini  dapat dilakukan dengan menyeleksi sumber daya manusia yang akan digunakan,  rekrutmen ditujukan untuk  mengisi  formasi  karyawan  dan  pengisian  jabatan,  maka  dengan  seleksi  yang  transparan merupakan bentuk  transparansi  positif  untuk  menciptakan  kader  aparatur  sipil  negara  yang berkualitas dan kompeten dalam pencegahan korupsi (Sofiati, 2020) dan seleksi atas kompetensi sumber daya manusia yang memadai meningkatkan kinerja serta pencegahan fraud secara positif (Nurmaya  &  Febrina,  2021;  Saputra  et  al.,  2019),  rekrutmen  yang  baik  dilakukan  juga memberikan efek positif terhadap prestasi karyawan (Widyani & Putra, 2020) serta produktivitas karyawan  (Rinaldi  &  Rahmawati,  2022).  Secara  langsung  belum  ditemui  riset  yang  mengkaji antara  rekrument  terhadap fraud ,  namun  demikian  berdasarkan  pendekatan  dari  penelitian lainnya yang secara tidak langsung memberikan efek pada kinerja organisasi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya rekrutmen yang baik berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi.
H3 : rekrumen berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi

## Pengaruh mutasi kerja terhadap pencegahan korupsi
Mutasi  kerja  dilakukan  melalui  proses  pemindahan  fungsi,  tugas  dan  jabatan  karyawan baik ke jabatan yang lebih tinggi, jabatan yang sama, atau yang lebih rendah dengan tujuan untuk memberikan  kepuasan  bagi  pihak  perusahaan  dan  karyawan  atau  dapat  juga  sebagai  bentuk hukuman  bagi  pelanggaran.  Mutasi  atau  rotasi  dalam  kerja  merupakan  upaya  tindakan pengamanan  untuk  mencegah  korupsi  dilakukan  dengan  memindahkan  posisi  lingkungan  kerja dan  jabatan  karyawan  dengan  berbagai  pertimbangan  seperti  kejenuhan,  prestasi,  pencegahan peluang  korupsi  (Cressey,  1965;  Manurung  &  Hardika,  2015;  Sow  et  al.  2018;  Umar,  2016; Yusof,  2016)  akan  memberikan  dampak  positif  dan  kinerja  yang  lebih  baik  (Sari  &  Arianto, 2020)  yang  secara  tidak  langsung  dalam  rotasi  yang  termasuk  dalam merit  system tersebut (Umar,  2016)  dapat  dijadikan  sebagai  upaya  untuk  menghindari  potensi  terjadinya  korupsi (Nurmaya  &  Febrina,  2021;  Taudlikhul,  2016)  dan  meningkatkan  kinerja  pegawai  menjadi meningkat  lebih  baik  (Sukmawidewi  &  Nugraha,  2021).  Dengan  demikian  semakin  efektif mutasi  kerja  yang  dilakukan  pada  organisasi  akan  memberikan  pengaruh  positif  pada pencegahan korupsi.
H4 : mutasi kerja berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi

## Pengaruh tata kelola terhadap pencegahan korupsi
Tata  kelola  merupakan  suatu konsep  yang  mengedepankan  proses  pencapaian  keputusan dan  pelaksanaannya  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  bersama.  Tata  kelola  sebagai suatu konsensus yang dicapai bersinergi antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan  pemerintahaan  dalam  suatu  negara. Pemerintah  yang  menerapkan  prinsip- prinsip tata kelola pemerintah yang baik pada penerapannya tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen yang merupakan rangkaian hasil dari fungsi manajemen telah dilaksanakan, sehingga mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat (UNDP,  1997).  Tata  kelola  sebagai  unsur  penentu  keberhasilan  organisasi  berperan  penting menentukan  arah  pelaksanaan,  tata  kelola  yang  buruk  berpengaruh  pada  terjadinya  korupsi (Prihanto & Gunawan, 2020), sebaliknya tata kelola yang baik mampu untuk mencegah korupsi (Bierstaker,  2009)  diperlukan  upaya  kolaborasi  antar  komponen  yang  mendukung  (Tanjaya  & Kwarto,  2022)  dengan  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  baik  menuju good governance (Rivest,  2018;  Umar  et  al.  2019).  Sehingga  dengan  demikian  implementasi  tata kelola  yang  baik  dapat  berpengaruh  positif  mencegah  terjadinya  korupsi  (Azis  et  al.  2015; Kurniawan  &  Izzaty,  2019;  Rowa  &  Arthana,  2019).  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  tata kelola yang baik dapat mencegah terjadinya korupsi.

## H5: Tata kelola berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengunakan  metode  kuantitatif  yang  merupakan  hubungan  kausalitas (sebab-  akibat).  Variabel  dependen  adalah  pencegahan  terhadap  terjadinya  korupsi  sedangkan variabel variabel bebas yang mempengaruhi adalah religiusitas, budaya kerja, rekruitmen, mutasi kerja, dan tata kelola. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kementerian di Republik Indonesia sejumlah 34 kementerian yang tersebar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Unit analisis penelitian  ini  adalah  ASN  dengan  jabatan  minimal  sebagai  Kepala  Sub  Bagian  atau  pernah menduduki  jabatan  tersebut,  berpendidikan  sarjana,  dan  berpengalaman  minimal  10  tahun. Teknik  pengambilan  sampel  dilakukan  secara convinience yang  bertujuan  memudahkan  bagi pengumpulan  data  penelitian  (Sugiyono,  2018)  di  mana  para  anggota  populasi  bersedia  untuk memberikan  informasi  yang  diperlukan  dalam  riset  ini  (Sekaran  &  Bougle,  2017). Teknik memperoleh data sampel mengunakan kuesioner, yang didistribusikan mulai bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022, dengan total sampel diperoleh sebanyak 200 responden.
Pengukuran  variabel  penelitian  mengunakan  pendapat  Glock  et  al.  (1965)  yang menyatakan  religiusitas  merupakan  keyakinan  seseorang  kepada  Tuhan  yang  meyakini  ada  hal yang  mengatur  kehidupan  di  luar  diri  dan  lingkungannya  yang  terbentuk  dari:  ideologi  dan keyakinan,  praktik  ibadah,  pengetahuan  agama,  dan  konsekuensi.  Pengukuran  budaya  kerja (Ndraha,  2002)    adalah  nilai,  karakteristik  dan  atribut  yang  dimiliki  organisasi  yang  dijalankan para  pekerjanya  dan  terbentuk  dari  sikap  terhadap  pekerjaan,  dan  perilaku  pada  waktu  bekerja. Kemudian  rekruitmen  adalah  proses  mencari  kandidiat  untuk  mengisi  suatu  formasi  pekerjaan
pengukuran dari rekrutmen terdiri dari sumber rekrutmen dan metode rekrutmen (Kasmir, 2017). Mutasi atau rotasi kerja merupakan perpindahan posisi dalam pekerjaan secara horizontal dengan tujuan  mengatasi  kejenuhan  dalam  bekerja,  dan  meningkatkan  pengetahuan,  serta  keahlian karyawan menurut Siswanto, (2007) pengukuran mutasi terdiri dari: mutasi atas keinginan tenaga kerja  sendiri  dan  mutasi  atas  kebijakan  manajemen  tenaga  kerja  (Robert  &  John,  2002).  Tata kelola  merupakan  serangkaian  aturan  dan  pedoman  dalam  melakukan  pengelolaan  organisasi, tata kelola dapat diukur dengan berbagai indikator yang terdiri dari aturan hukum, transparansi, berkeadilan, efektif, efesiensi, dan akuntabilitas (UNDP, 1997). Pencegahan korupsi merupakan serangkaian  cara  untuk  melakukan  penanggulangan  dan  pencegahan  terhadap  perilaku  korupsi dengan  terlebih  dahulu  mengetahui  faktor  penyebab  korupsi  tersebut,  pencegahan  korupsi dilakukan  dari  perspektif:  tekanan,  peluang,  pembenaran  dan  kemampuan  yang  disebut fraud diamond (Wolfe & Hermanson, 2004a) yang kemudian dilakukan tindakan pencegahannya.
Teknik  analisis  data  melalui  uji  statistik  deskriptif,  kualitas  data  instrumen,  uji  regresi linier berganda, hipotesis dan kelayakan model. Pertama, uji statistik deskriptif berfungsi sebagai analisis  data  penelitian  dengan  cara  mendeskripsikan  variabel  penelitian  yang  terkumpul  untuk mengetahui  sebaran,  distribusi,  dan  frekuensi  data  dengan  menunjukkan  nilai  maksimum, minimum, rata-rata ( mean ), dan s impangan baku, namun bukan bermaksud untuk menyimpulkan data  tersebut.  Kedua,  uji  kualitas  data  instrumen  penelitian  dilakukan  dengan  uji  validitas digunakan untuk mengukur dan mengetahui sah atau valid suatu pernyataan kuesioner yang akan disebarkan  dan  diisi  oleh  responden.  Kuesioner  dianggap  valid  jika  mampu  mengungkapkan sesuatu/makna  yang  diukur  dalam  kuesioner  tersebut  (Ghozali,  2006).  Ketiga,  a nalisis  regresi linear  berganda  dilakukan  untuk  pengolahan  data  penelitian  dengan  model  persamaan  regresi dari variabel penelitian sebagai berikut:
Kor  =  α(konstata)  + β1REL  +  β2BK  + β3REK  +  β4MUT  + β5GCG + e (error).
Keempat,  uji  Hipotersis  mengunakan  uji  t untuk  mengetahui  anggapan  atau  dugaan  sementara yang  dirumuskan  oleh  peneliti  tersebut  memenuhi  benar  atau  tidak  dari  hipotesis  yang dikemukakan dengan asumsi tingkat signifikansi sebesar antara 0.00–0.10 sebagai nilai toleransi yang diterima secara individual. Kelima, uji kelayakan model yang digunakan pada penelitian ini mengunakan uji statistik F untuk mengetahui variabel dependen dengan menggunakan signifikan antara 0.00-0,05 yang menunjukkan kecocokan pada hubungan model penelitian secara Bersama sama.  Sedangkan  uji  koefisien  determinasi  ( Adjusted  R  Square )  digunakan  untuk  melihat seberapa besar variabel independen mempunyai hubungan terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## HASIL
Intepretasi  uji  deskripstif  dan  uji  kualitas  data  instrumen  yang  digunakan  dapat  disajikan  pada Tabel  1  yang  memuat  output  dari  pengolahan  data  mengunakan  SPSS  sebelum  pengujian
hipotesis  dan  regresi  dilakukan  didasarkan  pada role  of  thumb yang  menjadi  kaidah  penilaian hasil statistik sebagai berikut :
Tabel 1.

## Hasil Uji Statistik Deskriptif dan Kualitas Instrumen
Variabel N Min. Max  Mean Std. Deviasi Validitas Ket. Reliabilitas Ket. Var.  Terikat : KOR 200 25 38 31.41 2.71 0.185 - 0.561 Valid 0.632 Reliabel Var. Bebas : REL 200 25 39 33.15 3.09 0.239 - 0.451 Valid 0.650 Reliabel BK 200 18 27 23.03 2.08 0.403 - 0.664 Valid 0,730 Reliabel REK 11 20 15.39 2.21 0.556 – 0.686 Valid 0,767 Reliabel MUT 200 20 30 23.92 2.43 0.366 - 0.484 Valid 0,695 Reliabel GCG 200 28 47 39.13 4.85 0.328 – 0.797 Valid 0,843 Reliabel
Keterangan  :  Tabel  merepresentasikan  deskriptif dari  setiap  variabel  penelitian, bertujuan  memberikan gambaran terhadap demografi dan penyebaran data kuesioner dalam mengestimasi model penelitian. Variabel dependen : Kor (Pencegahan  Korupsi),  Variabel  Independen  :  Rel  (Religiusitas),  BK  (Budaya  Kerja),  Rek  (Rekruiment),    Mut (Mutasi Kerja) dan GCG (Tata Kelola). R tabel : 0.138, Cronbach Alpha : 0.60 Sumber : data diolah
Tabel 2.

## Hasil Uji Hipotesis Penelitian
Variabel β T statistik Sig Hipotesis Keterangan Variabel Observasi : REL → KOR 0.129 2.534 0.012 *** H1 (+) Diterima BK → KOR 0.371 4.912 0.000 **** H2 (+) Diterima REK → KOR -0.092 -1.240 0.217 H3 (+) Ditolak MUT → KOR 0.244 3.567 0.000 **** H3 (+) Diterima GCG → KOR 0.216 6.010 0.000 **** H3 (+) Diterima Persamaan Regresi Kor  =  5.719 α +  0.129REL  +  0.371BK  - 0.092REK  +  0.244MUT  + 0.216GCG + 2.881e R Square (adjusted) 0.347 F 22.171****
Keterangan : * = 0.10, ** = 0.05, ***0.01 dan 0.000**** α : konstanta,  e : error
Variabel  dependen  :  Kor  (Pencegahan  Korupsi),  Variabel  Independen  :  Rel  (Religiusitas),  BK  (Budaya  Kerja), Rek (Rekruiment),  Mut (Mutasi Kerja) dan GCG (Tata Kelola). Jumlah observasi : 200
Sumber : data diolah
Simpulan dari hasil uji statistik deskriptif seluruh variabel pada Tabel 1 menunjukkan nilai layak  yang  dibuktikan  dengan  nilai  standar  deviasi  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  nilai mean.  Sedangkan  hasil  pengujian  validitas  menunjukkan  bahwa  nilai  semua  variabel  tidak  ada yang nilainya kurang atau dibawah dari 0.138 (r tabel) dengan jumlah responden sebanyak 200
orang yang tersebar di seluruh sampel pada populasi dan nilai reliabilitas tidak kurang dari 0.60 (Johnson & Guilford, 1956) dan dapat diteruskan pada pengujian selanjutnya (Lihat Tabel 2).
Hasil  pengolahan  data  dengan  jumlah  observasi  sebesar  200  pada  Tabel  2  menyatakan bahwa nilai koefisien regresi antar variabel tidak semua berpengaruh positif, variabel rekruitmen berpengaruh  negatif  dengan  koefisien  bernilai  negatif  dengan  demikian  menunjukkan  hipotesis penelitian 3 (H3) ditolak. Namun demikian, hasil riset ini cukup memberikan hasil yang baik dan mengembirakan karena hampir secara keseluruhan variabel (religius, budaya kerja, mutasi kerja, dan  tata  kelola)  berpengaruh  positif  dengan  hipotesis  penelitian  H1,  H2,  H4  dan  H5  diterima dengan  nilai  signifikansi  yang  cukup  tinggi  artinya  lebih  banyak  hipotesis  yang  dikemukakan diterima. Penguatan atas kelayakan data juga ditunjang dengan nilai F yang signifikan pada level 0.00,  serta  kelayakan  atas  model  penelitian  yang  menunjukkan  nilai  positif  dengan  koefisien determinasi sebesar 34.7 % dari kecocokan model yang digunakan pada variabel penelitian ini. Untuk  selanjutnya  variabel  lainnya  yang  tidak  diobservasi  dapat  mempengaruhi  pencegahan korupsi sebesar 65.3%.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh religiusitas terhadap pencegahan korupsi
Religiusitas merupakan nilai penting dalam kehidupan manusia karena sebagai pandangan dan peganggan hidup yang menuntun manusia untuk berbuat lebih taat akan perintah agama dan didasarkan  pada  rasa  takut  pada  Allah.  Hasil  pengujian  statistik  telah  membuktikan  bahwa religiusitas yang baik dan dijalankan dengan sungguh-sungguh akan berpengaruh pada perilaku manusia  termasuk  dalam  mencegah  dirinya  berbuat  korupsi  ataupun  fraud  lainnya,  dengan demikian  hipotesis  penelitian  satu  (H1)  dapat  diterima. Hasil  penelitian  juga  sejalan  dengan penelitian  sebelumnya  yang  menyatakan religiusitas  secara  positif  dan  signifikan  dalam mencegah  upaya  seseorang  melakukan  korupsi  dalam  bidang  akuntansi  (Pamungkas,  2014; Giovano et al., 2020; Said et al. 2018; Mumtazah et al. 2020). Lebih jauh lagi dengan penguatan religiusitas  pada  diri  ASN  (Aparatur  Sipil  Negara)  dapat  membuat  seseorang  lebih  berkualitas untuk  berperilaku  etis  dan  tidak  menyimpang  diantaranya  melakukan  korupsi  (Pemayun  & Budiasih, 2018; Wati & Sudibyo, 2016), Upaya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah adalah berupaya melakukan dengan masif perubahan karakter pada ASN dengan tujuan yang lebih baik (Supriyatna,  2017)  dalam  mencegah  maraknya  korupsi  dan  lebih  jauh  ASN  dengan  religiusitas yang  ada  pada  dirinya  mampu  untuk  melayani  publik  atau  pemilik  kepentingan  sesuai  dengan amanah  yang  diberikan  kepadanya  untuk  berbuat  semakin  baik  pada  lingkungannya  (Deegan, 2002).

## Pengaruh budaya kerja terhadap pencegahan korupsi.
Budaya  kerja  merupakan  kebiasaan  yang  dilakukan  berulang-ulang  oleh  pegawai  dalam suatu organisasi, namun ketika ketidak sesuaian dengan peraturan terjadi terhadap kebiasaan ini memang  tidak  ada  sangsi  tegas,  namun  dari  pelaku  organisasi  secara  moral  telah  menyepakati
bahwa kebiasaan tersebut  dilakukan untuk mencapai tujuan. Hasil pengujian statistik penelitian menunjukkan  bahwa  budaya  kerja  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pencegahan korupsi, sehingga hipotesis penelitian dua (H2) dapat diterima. Penelitian ini memiliki hasil yang secara langsung sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh  penelitian sebelumnya (Adha et al.  2019;  Faizal  et  al.  2019;  Pattipawae,  2011;  Sedarmayanti  &  Rahadian,  2018)  yang mengungkapkan  bahwa  semakin  baik  kinerja  organisasi  disebabkan  salah  satunya  dari  budaya kerja  yang  baik  dan  berkorelasi  dengan  pencegahan  korupsi  walaupun  secara  tidak  langsung. Saat  ini  nilai-nilai  dasar  yang  diterapkan  pada  perilaku  dan  etas  kerja  ASN  Indonesia  saat  ini dilakukan reformasi berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core  Values dan Employer  Branding dengan  jargon  ASN  Bangga  Melayani Bangsa,  dan  merupakan  singkatan  atau  akronim  dari  Berorientasi  pada  Pelayanan,  Akuntabel, Kompeten,  Harmonis,  Loyal  Adaptif,  dan  Kolaboratif.  Tata  nilai  tersebut  merupakan implementasi  kesungguhan  dari  aparat  negara  untuk  melayani  negara  dan  bangsa  yang  terbaik untuk  tidak  berbuat  korupsi,  karena  pada  hakekatnya  pelayanan  publik  yang  baik  bukan menitikberatkan  pada  kepuasan  publik,  namun  pelayanan  yang  lebih  baik  dari  waktu  ke  waktu (Ndraha, 2007, 2011).

## Pengaruh rekrutmen terhadap pencegahan korupsi
Rekrutmen  merupakan  proses  kegiatan  pengadaan  tenaga  kerja  yang  khusus  untuk mendapatkan  calon-calon  karyawan  dan  kemudian  diseleksi  SDM  mana  yang  paling  baik  dan paling  sesuai  dengan  persyaratan  yang  diperlukan  mengisi  formasi  yang  tersedia  atau dibutuhkan.  Hasil  pengujian  statistik  menyatakan  rekruitmen  berpengaruh  negatif  terhadap pencegahan korupsi, artinya hipotesis penelitian tiga (H3) tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini  juga  tidak  sejalan  dan  mendukung  penelitian  sebelumnya  bahwa  rekrutmen  yang  ditujukan untuk  mengisi  formasi  karyawan  (ASN)  dan  pengisian  jabatan,  maka  dengan  seleksi  secara transparan  dan  membentuk    transparansi    positif    untuk    menciptakan    kader    aparatur    sipil negara    yang  berkualitas  dan  kompeten  dalam  pencegahan  korupsi  (Sofiati,  2020),  dan  seleksi atas  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  memadai  meningkatkan  kinerja  serta  upaya pencegahan korupsi dengan positif (Nurmaya & Febrina, 2021; Saputra et al. 2019), lebih lanjut rekruitmen yang baik dilakukan oleh pemerintah juga memberikan efek positif terhadap prestasi karyawan (Widyani & Putra, 2020) serta produktivitas karyawan  (Rinaldi & Rahmawati, 2022) yang  tidak  sesuai  dengan  hasil  penelitian.  Hasil penelitian  terkonfirmasi  pada  kasus  ASN  yang melakukan  praktik  kecurangan  dalam  penerimaan  calon  ASN  dengan  modus  menyerahkan sejumlah uang (Aditya, 2022; CNBC, 2022). Perbuatan ini temasuk pada katagori merasionalkan atau  membenarkan  perbuatan  menyimpang  (Cressey,  1965;  Umar,  2016;  Wolfe  &  Hermanson, 2004b; Yusof, 2016).

## Pengaruh mutasi kerja terhadap pencegahan korupsi
Mutasi  kerja  atau  dikenal  dengan  rotasi  dalam  kerja  proses  merupakan  perpindahan antarkantor,  promosi  (dilakukan  untuk  kenaikan  jabatan  pegawai),  dan  remunerasi  (untuk tambahan  penghasilan).  Hasil  pengujian  statistik  menyatakan  bahwa  mutasi  kerja  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  pencegahan  korupsi,  sehingga  hipotesis  empat  (H4)  penelitian dapat  diterima.  Hasil  penelitian  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  bahwa  adanya  mutasi secara  tidak  langsung  memberikan  upaya  terhadap  pengamanan  dalam  mencegah  korupsi  yaitu dilakukan dengan memindahkan posisi  lingkungan kerja  yang baru dan jabatan karyawan  yang berbeda dengan berbagai pertimbangan tertentu seperti : remunerasi, mengatasi kejenuhan kerja, adanya  prestasi  yang  diperoleh  karyawan  atau  sebaliknya,  promosi  jabatan,  sampai  dengan pencegahan  peluang  korupsi  (Cressey,  1965;  Manurung  &  Hardika,  2015;  Sow  et  al.  2018; Umar, 2016; Yusof, 2016). Mutasi sebagai upaya yang dilakukan merupakan bagian dari sistem merit  yang  tentunya  akan  memberikan  dampak  positif  dan  kinerja  yang  lebih  baik  (Sari  & Arianto,  2020)  untuk  menghindari  potensi  terjadinya  korupsi  (Nurmaya  &  Febrina,  2021; Prihanto et al. 2020; Taudlikhul, 2016) dan meningkatkan kinerja ASN menjadi meningkat lebih baik  (Sukmawidewi  &  Nugraha,  2021).  Dengan  demikian  mutasi  kerja  atau  rotasi  yang dilakukan secara rutin  dapat  mencegah terjadinya korupsi,  dikarenakan memutus rantai korupsi akibat  hubungan  dengan  pihak  yang  sama  terlalu  lama  dan  membuat  pekerjaan  tidak  hanya dikuasai  pada  personal  tersebut,  dan  menjadi  kebiasaan  yang  dilakukan  dalam  waktu  ke  waktu yang  cukup  lama.  Adanya  mutasi  juga  meratakan  pekerjaan  dan  pendapatan  para  karyawan, namun mutasi tidak dapat dilakukan pada semua bidang, mengingat ada bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dalam penanganannya.

## Pengaruh tata kelola terhadap pencegahan korupsi
Tata  kelola  dalam  pemerintahan  merupakan  unsur  dalam  mekanisme  administratif  untuk mengatur  hubungan-hubungan  antara  manajemen  pada  organisasi  menyangkut  pemerintah  dan kelompok-  kelompok  kepentingan  (stakeholders)  yang  lainnya  untuk  mencapai  akuntabilitas, transparansi, kemandirian, kepastian hukum dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian  lima  (H5)  menyatakan  bahwa  tata  kelola  yang  diimplementasikan  dengan  baik  akan mampu  untuk  mencegah  terjadinya  korupsi,  sehingga  hipotesis  penelitian  dapat  diterima.  Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prihanto & Gunawan, (2020)  bahwa  dengan  tata  kelola  yang  buruk  menyebabkan  banyaknya  terjadi  kecurangan pelaporan  keuangan,  pencurian  asset  dan  korupsi.  Lebih  lanjut  tata  Kelola  yang diimplementasikan dengan baik (Bhima Azis et al. 2015; Bierstaker, 2009; Kurniawan & Izzaty, 2019;  Rowa  &  Arthana,  2019),  strategi  yang  dilakukan  dengan  upaya  pengendalian  korupsi adalah  dengan  kolaborasi  antar  unsur  pada  organisasi  untuk  melakukan  Kerjasama  dalam pencegahannya (Rivest, 2018; Umar, 2016; Umar et al.,2019) yang dilakukan dengan kolaborasi yang baik (Tanjaya & Kwarto, 2022).

## SIMPULAN
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hipotesis penelitian tidak seluruhnya dapat diterima. Hipotesis  penelitian  tiga  (H3)  ditolak  dan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pencegahan korupsi; H1, H2, H4, dan H5 dapat diterima dan sejalan dengan penelitian sebelumnya. Kendati demikian,  beberapa  variabel  seperti  religiusitas,  budaya  kerja,  dan  mutasi  kerja    masih  belum memilki  referensi  penelitian  secara  langsung.  Namun  demikian  temuan  dari  penelitian  ini menyatakan  bahwa  rekrutmen  yang  dilakukan  bagi  ASN  masih  kurang  memperhatikan  aspek integritas  bagi  pencegahan  korupsi,  saat  ini  rekrutmen  hanya  ditujukan  pada  pemenuhan kompetensi  aparat  yang  menjadi  keperluan  sebagai  penempatan  pada  suatu  organisasi  belum menitikberatkan pada nilai-nilai integritas dan kejujuran.
Implikasi  penelitian  ini  terdiri  dari  implikasi  teoritis  dan  implikasi  praktis.  Implikasi teoritis  pada  aspek  pendeteksian  dan  pengukuran  serta  tindakan  pencegahan  korupsi  secara teoritis  berdasarkan  variabel  yang  digunakan  yang  masih  belum  ada  dan  banyak  dilakukan peneliti sebelumnya seperti budaya kerja, mutasi kerja dan rekrutmen pegawai. Implikasi praktis pada  proses  rekrutmen  pegawai  yang  terbuka  peluang  terjadinya  korupsi  sehingga  perlu mengadakan seleksi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keterbatasan  penelitian  adalah  hasil  kuesioner  yang  dapat  menyebabkan  ambigu  karena kuesioner  didapat  dari  hasil  persepsi  orang-orang,  hasil  kuesioner  tersebut  dapat  berpotensi adanya  konflik  kepentingan,  selain  itu  sampel  yang  diambil  secara  acak  kurang  mampu menyimpulkan  secara  homogen  wilayah  yang  terdeteksi  mengalami  permasalahan  korupsi  dan telah baik dalam melakukan pencegahan korupsi.
Mengacu  pada  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penelitian  menyarankan  dalam  melakukan rekruitmen  terhadap  ASN  dengan  selektif  selain  mengunakan  penilaian  berdasarkan  kebutuhan kompetensi  pendidikan  yang  dimiliki,  namun  juga  menitikberatkan  pada  aspek  etika,  integritas dan kejujuran sebagai upaya pencegahan korupsi sedari dini diorganisasi pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
ACFE. (2018). Report to The Nations: on Occupational Fraud and Abuse .
Adha,  R.  N.,  Qomariah,  N.,  &  Hafidzi,  A.  H.  (2019).  Pengaruh  Motivasi  Kerja,  Lingkungan Kerja,  dan  Budaya  Kerja  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Jember. Jurnal Penelitian IPTEKS , 4 (1), 47. https://doi.org/10.32528/ipteks.v4i1.2109
Aditya,  M.  (2022).  No  TitleTipu-tipu  CPNS  Raup  Ratusan  Juta,  Anggota  DPRD  Bantul Ditangkap! Detik Jateng . https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d- 6325885/tipu-tipu-cpns-raup-ratusan-juta-anggota-dprd-bantul-ditangkap Ajzen,  I.  (1991). The  Theory  of  Planned  Behavior,  Organizational  Behavior  and  Human Decision Process . 50 , 179–211.
Ashforth,  B.  E.,  &  Gibbs,  B.  W.  (1990).  The  Double-Edge  of  Organizational  Legitimation. Organization Science , November 2015 .
Bhima  Azis,  U.,  Taufik,  T.,  &  Rasuli,  M.  (2015).  Pengaruh  Tata  Kelola  Pemerintahan  Dan Pengendalian  Internal  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan  (Studi  Pada  SKPD  Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir). Jurnal Ekonomi , 13 (3), 1576–1580.
Bierstaker,  J.  L.  (2009).  Differences  in  attitudes  about  fraud  and  corruption  across  cultures Theory  ,  examples  and  recommendations. Cross  Cultural  Management:  An  International Journal , 16 (3), 241–250. https://doi.org/10.1108/13527600910977337
Brown,  N.,  &  Deegan,  C.  (2012).  theory  The  public  disclosure  of  environmental  performance information-a  dual  test  of  media  agenda  setting  theory  and  legitimacy  theory. Accounting and Business Research , 37–41. https://doi.org/10.1080/00014788.1998.9729564 CNBC.  (2022,  April).  Puluhan  PNS  Jadi  Calo  CPNS,  Tjahjo:  Dipecat  Tidak  Hormat! CNBC Indonesia .  https://www.cnbcindonesia.com/news/20220426131044-4-334948/puluhan-pns- jadi-calo-cpns-tjahjo-dipecat-tidak-hormat
Cressey, D. R. (1965). The Respectable Criminal. Criminologica , 13–16.
Dapit  Pamungkas,  I.  (2014).  Pengaruh  Religiusitas  Dan  Rasionalisasi  Dalam  Mencegah  Dan Mendeteksi  Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi. Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis , 15 (02), 48–59.
Deegan,  C.  (2002).  The  Legitimising  Effect  of  Social  And  Environmental  Disclosure :  a Theoetical  Foundation. Accounting,  Auditing  &  Accountability  Journal , 15 (3),  282–311. https://doi.org/10.1108/09513570210435852
Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. Pacific Sociological Association , 18 (1), 122–136.
Dzulfaroh,  A.  N.  (2022).  Daftar  12  Menteri  Indonesia  yang  Terjerat  Kasus  Korupsi. Kompas.Com . https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/22/160000265/daftar-12- menteri-indonesia-yang-terjerat-kasus-korupsi?page=all
Faizal,  R.,  Sulaeman,  M.,  &  Yulizar,  I.  (2019).  Pengaruh  Budaya,  Motivasi  Kerja  Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan. EBA Journal: Journal Economics, Bussines and Accounting , 5 (1), 11–21. https://doi.org/10.32492/eba.v5i1.706 Ghozali. (2011). Analisis Multivariat dengan Program SPSS.
Ghozali,  I.  (2006). Aplikasi  analisis  multivariate  dengan  program  SPSS .  Badan  Penebit Universtas Diponogoro.
Giovano, A., Wibowo, A. S., & Yanuarisa, Y. (2020). Pengaruh Love of Money dan Religiusitas Terhadap  Kecenderungan  Fraud  Accounting  Dana  Desa  dengan  Gender  sebagai  Variabel Moderasi  Pada  Desa  di  Kecamatan  Katingan  Tengah. Balance , 12 (6),  2.  https://e- journal.upr.ac.id/index.php/blnc/article/view/1879
Glock,  C.  Y.,  &  Stark,  R.  S.  F.  R.,  &  McNally.  (1965). Religion  and  society  in  tension .  Rand McNally.
Gold,  A.,  Gronewold,  U.,  &  Salterio,  S.  E.  (2014).  Error  management  in  audit  firms:  Error climate, type, and originator. The Accounting Review . https://ssrn.com/abstract=1657117 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1657117
Heider, F. (1958). The Ppsychology of Interpersonal Relations, . Wiley.
Indrapraja, M. H. D., Agusti, R., & Mela, N. F. (2021). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi,  Kompetensi  Dan  Religiusitas  Terhadap  Kecurangan  (Fraud)  Aparatur  Sipil Negara. CURRENT:  Jurnal  Kajian  Akuntansi  Dan  Bisnis  Terkini , 2 (2),  166–183. https://doi.org/10.31258/jc.2.2.166-183
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost And Owneship Structure. Journal of Financial Economics 3 , 3 , 305–360. Johnson,  M.  C.,  &  Guilford,  J.  P.  (1956).  Psychometric  Methods. Journal  of  the  American Statistical Association , 51 (274), 413. https://doi.org/10.2307/2281384 Kasmir. (2017). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Revisi). Raja Grafindo Persada.
Klitgaard, R. (2001). Membasmi Korupsi (Cetakan ke). Yayasan Obor Indonesia.
Kurniawan,  P.  C.,  &  Izzaty,  K.  N.  (2019).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  Dan Pengendalian  Internal  Terhadap  Pencegahan  Fraud. ECONBANK:  Journal  of  Economics and Banking , 1 (1), 55–60. https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.2 Lindblom,  C.  K.  (1994). The  implications  of  organizational  legitimacy  for  corporate  social performance and disclosure (Critical P).
Manurung,  D.  T.  H.,  &  Hardika,  A.  L.  (2015).  Analysis  of  Factors  That  Influence  Financial Statement  Fraud  In  The  Perspective  Fraud  Triangle:  Empirical  Study  on  Banking Companies  In  Indonesia  Stock  Exchange  year  2012  to  2014. International  Conference  on Accounting Studies (ICAS) , August . https://doi.org/10.4108/eai.18-7-2019.2288648 Mumtazah, H., Abdul Rahman, A., & Sarbini, S. (2020). Religiusitas dan Intensi Anti Korupsi: Peran Moderasi  Kebersyukuran. Journal  An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi , 5 (1), 101– 113. https://doi.org/10.33367/psi.v5i1.1122
Ndraha, T. (2002). Sekilas Ilmu Pemerintahan (BKU Ilmu P). Ndraha, T. (2007). Kybernologi Sebuah Scientific Movement . Sirao Credentia.
Ndraha, T. (2011). Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru . Rineka Cipta.
Nurmaya,  L.,  &  Febrina,  R.  (2021).  Implementasi  Sistem  Merit  dalam  Rekrutmen  ASN  di Kabupaten Kampar. Journal of Governance
Innovation , 3 (1), 73–88. https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i1.628
PANRB. (2021). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil . 5 , 1–45.
Pattipawae,  D.  R.  (2011).  Penerapan  Nilai  –  Nilai  Dasar  Budaya  Kerja  Dan  Prinsip-Prinsip Organisasi  Budaya  Kerja  Pemerintah  Dengan  Baik  Dan  Benar. Sasi , 17 (3),  31. https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.363
Pemayun, A. W., & Budiasih, I. G. A. N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Status Sosial Ekonomi Dan  Love  of  Money  Pada  Persepsi  Etis  Mahasiswa  Akuntansi. E-Jurnal  Akuntansi , 23 , 1600. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p30
PPSDM.  (2022). Core  Values  ASN  Membentuk  Budaya  Kerja  ASN  yang  Unggul . KEMENTERIAN ESDM
REPUBLIK INDONESIA.
https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/artikel/core-values-asn-membentuk-budaya-kerja-asn- yang-unggul#:~:text=Para ASN harus menjalankan tugas,Ketiga adalah Kompeten.
Prihanto,  H.  (2020). Manajemen  Pengetahuan  Memoderasi  Pengaruh  Budaya  Organisasi, Kepemimpinan  Etis,  Kode  Etik  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  Terhadap Pencegahan Korupsi . Trisakti.
Prihanto,  H.,  &  Gunawan,  I.  D.  (2020).  Corruption  in  Indonesia  (  Is  It  Right  to  Governance  , Leadership  and  It  to  Be  Caused ?). Journal  of  Economics  and  Sustainable  Development , 11 (2), 56–65.
Prihanto, H., Murwaningsari, E., Umar, H., & Mayangsari, S. (2020). How Indonesia Attempts to Prevent Corruption ! Oceanide , 12 (2), 70–85.
Putranti,  H.  R.  D.,  Megawati,  M.,  &  Setyobudi,  S.  (2018).  Pengaruh  Budaya  Kerja  Dan Komitmen  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Melalui  Motode  TULTA  Sebagai  Variabel Kontrol. Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen , 2 (2), 191. https://doi.org/10.33603/jibm.v2i2.1556
Radyasasmita,  A.,  &  Suryaningsih,  S.  A.  (2022).  Analisis  Pengaruh  Budaya  Kerja  Islam  dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Kementerian Agama Sidoarjo. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam , 5 (1), 120–129. https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p120-129
Rinaldi, R., & Rahmawati, A. W. (2022). Pengaruh Rekrutmen, Seleksi Dan Kemampuan Kerja Terhadap  Produktivitas  Kerja  Karyawan  PT.  ASDP  Indonesia  Ferry  Cabang  Bakauheni. Jurnal  Ekonomi  Manajemen  Dan  Akuntansi , 1 (2),  35–52.  http://ejurnal.mercubuana- yogya.ac.id/index.php/JEMA/article/view/3039
Rivest,  P.-D.  (2018).  A  model  for  preventing  corruption. Journal  of  Financial  Crime , 25 (2), .545-561. https://doi.org/10.1108/JFC-11-2014-0048
Robert, M., & John, J. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia . Salemba Empat.
Rowa,  C.  W.  F.,  &  Arthana,  I.  K.  (2019).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  Terhadap Pencegahan  Fraud  Pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  Di  Kota  Kupang. Jurnal  Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas , 7 (2), 122–137. https://doi.org/10.35508/jak.v7i2.1702 Said,  J.,  Omar,  N.,  Rafidi,  M.,  &  Yusof,  S.  N.  S.  (2018).  Does  organizational  factor  more prevailing than individual factor in mitigating employee fraud? Finding from Royal Custom Officers. Journal of Financial Crime , 5 (1), 39–44.
http://dx.doi.org/10.1108/eb025814%5Cnhttp://
Saptoyo,  R.  D.  A.  (2022).  Data  ICW:  Potensi  Kerugian  Negara  akibat  Korupsi  Capai  Rp  33,6 Triliun  Data  ICW:  Potensi  Kerugian  Negara  akibat  Korupsi  Capai  Rp  33,6  Triliun. Kompas.Com . https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/12/10/114740182/data-icw- potensi-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-336-triliun?page=all#:~:text=Data ini menurut pantauan Indonesia,mencapai mencapai Rp 33%2C665 triliun.
Saputra, K. A.  K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani,  N. M.  I., &  Putra,  I.  G. B. N. P. (2019). Praktek  Akuntabilitas  dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Pencegahan  Fraud dalam  Pengelolaan  Dana  Desa. Jurnal  KRISNA:  Kumpulan  Riset  Akuntansi:  Universitas Warmadewa , 10 (2), 168–176. http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176 Sari, M., & Arianto, T. (2020). Pengaruh Rotasi Dan Mutasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Ptpn 7 Cabang Bengkulu. Pengaruh Rotasi Dan Mutasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Ptpn 7 Cabang Bengkulu , 1 (1), 109–116.
Sedarmayanti,  S.,  &  Rahadian,  N.  (2018).  Hubungan  Budaya  Kerja  Dan  Lingkungan  Kerja Terhadap  Peningkatan  Kinerja  Pegawai  Pada  Lembaga  Pendidikan  Tinggi  The  Correltion Of  Work  Culture  And  Work  Environment  Towards  To  Enhancementin  Employee Performance  In  College. Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media  Pengembangan  Ilmu  Dan
Praktek Administrasi , 15 (1), 63–77.
http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/133
Sekaran, U., & Bougle, R. (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis (6th ed.). Salemba Empat. Shah,  A.,  &  Schacter,  M.  (2004).  Combating  corruption:  Look  before  you  leap. Finance  and Development , 41 (4), 40–43. Siswanto. (2007). Pengantar Manajemen, Jakarta . PT. Bumi Aksara.
Sofiati.  (2020).  Pengembangan  Kapasitas  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Pengaruhnya  terhadap Perilaku Anti Korupsi (Studi Kasus PNS Pemerintah Kota Pontianak). Jurnal Widyaiswara Indonesia , 1 (4), 187–198. http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/48/33 Sow,  A.  N.,  Basiruddin,  R.,  Mohammad,  J.,  &  Rasid,  S.  Z.  A.  (2018).  Fraud  prevention  in Malaysian small and medium enterprises ( SMEs ). Journal of Financial Crime, 25 (2), 499– 517. https://doi.org/10.1108/JFC-05-2017-0049
Suchman,  M.  C.  (1995).  Managing  Legitimacy :  Strategic  And  Institutional  Approaches. Academy o/ Management Review , 20 (3), 571–610.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In Bandung: Alfabeta .
Sukmawidewi,  K.,  &  Nugraha,  D.  S.  (2021).  Peran  kompetensi  aparatur  desa  untuk meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa :  Studi  kasus  di  Desa  Sukasenang  , Kabupaten  Garut. Prosiding  The  12th  Industrial  Research  Work  and  Natonal  Seminar , 12 (1), 1128–1132.
Supriyatna,  Y.  (2017).  Aparatur  Sipil  Negara  Revolusi  Karakter  dan  Budaya  Kerja  (ASN) melalui Dimensi Religiusitas. Jurnal Ilmu Administrasi , XIV , 266–279.
Tanjaya,  A.,  &  Kwarto,  F.  (2022).  Tata  Kelola  Perusahaan  Dalam  Mengurangi  Kecurangan Laporan  Keuangan  (Systematic  Literature  Review  Dengan  Metode  Meta  Sintesis). Jurnal Akademi Akuntansi (JAA) , 5 (3), 312–332.
https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jaa.v5i3.21248
Taudlikhul,  A.  (2016).  Efektivitas  Pengendalian  Preventif,  Pengendalian  Detektif,  Dan Pengendalian  Represif  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan  Akuntansi. Majalah  Ekonomi , 1411 , 211–225. Umar, H. (2016). Corruption The Devil. Universitas Trisakti.
Umar,  H.,  Indriani,  A.,  &  Purba,  R.  B.  (2019).  The  Determinant  Fraud  Prevention  Of  Quality Local Goverment’s Financial Report. Jurnal Akuntansi  Dan Bisnis: Jurnal  Program Studi Akuntansi, 5 (1), 41–52. https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2310
UNDP.  (1997).  Human  Development  Report,  1990.Human  Development  Report,  1991.  In Industrial and Labor Relations Review (Vol. 46, Issue 2).
Wardhani,  V.  K.,  Iriyuwono,  I.,  &  Achsin,  M.  (2014).  Pengaruh  Pengalaman  Kerja, Independensi, Integritas, Obyektivitas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit. Journal of Innovation in Business and Economics (JIBE) , 5 (1), 63–74.
Wati,  M.,  &  Sudibyo,  B.  (2016).  Pengaruh  Pendidikan  Etika  Bisnis  dan  Religiusitas  terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. Jurnal Economia , 12 (2), 183–201.
Widyani,  A.  A.  D.,  &  Putra,  I.  W.  A.  P.  (2020).  Pengaruh  Lingkungan  Kerja  Dan  Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal Mirai Management , 5 (2), 2597–4084. Wolfe,  D.  T.,  &  Hermanson,  D.  R.  (2004a).  The  Fraud  Diamond :  Considering  the  Four Elements of Fraud. The CPA Journal , 12 , 38–42.
Wolfe,  D.  T.,  &  Hermanson,  D.  R.  (2004b).  The  Fraud  Diamond :  Considering  the  Four Elements of Fraud. CPA Journal , 72 (12), 38–42.
Yusof,  K.  M.  (2016). Fraudulent  Financial  Reporting :  An  Application  of  Fraud  Models  to Malaysian Public Listed Companies Being a Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in  the  University of  Hull  by Khairusany Mohamed Yusof B . Acc ( Honours ), Universiti Sain .