Wahyudi Akmaliah

## Abstrak
Artikel ini menjelaskan mengenai masa depan demokrasi Indonesia di tengah ancaman Populisme Islam dengan melihat pertautan media sosial dengan mengajukan tiga pertanyaan; bagaimana politik elektoral dipengaruhi oleh disinformasi melalui media sosial sebagai cara dan strategi untuk menghancurkan lawan politik? Wacana-wacana apa saja yang muncul dalam disinformasi tersebut sebagai pendulum menguatkan sekaligus menyerang politik lawan? Bagaimana masa depan demokrasi Indonesia di tengah disinformasi masyarakat dan populisme Islam di Indonesia? Artikel ini berargumen bahwasanya disinformasi merupakan gejala yang tidak hanya menimpa Indonesia, melainkan juga secara global. Dalam runtutan sejarah, peristiwa 1965-1966 merupakan titik awal bagaimana hoaks dan fitnah itu digunakan dalam disinformasi yang mengacaukan bangunan logika masyarakat Indonesia sehingga tidak bisa melihat batas tegas masa lalu dan masa depan pada saat ini serta titik perbedaan antara fiksi dan realitas dalam tautannya dengan isu sosial dan politik. Kehadiran media sosial, menguatnya populisme Islam, berkawin-mawin dengan predator politik dalam politik elektoral memperparah kondisi tersebut, mengakibatkan kemunculan narasi-narasi yang berasal dari tautan masa lalu, kebijakan politik, sekaligus fitnah yang tidak diselesaikan sebelumnya. Disinformasi dalam tautan populisme Islam yang dimainkan oleh predator politik ini berakibat tuntutan yang lahir dari masyarakat agar negara memiliki kebijakan tangan besi.

## Kebenaran Yang Terbelah: Populisme Islam dan Disinformasi Politik Elektoral

## Wahyudi Akmaliah
Kata Kunci: Populisme Islam, Disinformasi, Pilpres 2019, Narasi, Jokowi, Prabowo

## Pendahuluan
Melalui akun instagram bernama @ikhwan_mr212 211, seorang anak di bawah umur dengan seragam paramiliter FPI dan mengenakan topi hitam bertuliskan kalimat syahadat mengacungkan jari jempol kanan. Dalam gambar tersebut, ia menuliskan bahwasanya dirinya telah mencium bau surga pada 22 Mei 2019 bertepatan dengan pengumuman KPU hasil pemenang Pilpres dan Pileg. Lebih jauh, ia mengatakan, “Jika Aku jadi Salah Satu Yang Gugur Dalam Perjuangan di Tanggal 22 Mei 2019 Esok. DEMI ALLAH aku rela. MAYATKU Akan TERSENYUM karena MATIKU Di Jalan ALLAH. Dalam Memperjuangkan KEBENARAN”. Selanjutnya, ia mengatakan “Aku hanyalah rakyat biasa yang akan berangkat membawa selembar baju gamis & sorban putih. Sorban putih berartikan JASAD yang Kembali”. Foto ini kemudian beredar di media sosial dan menjadi viral. Karena foto ini, Komisi Perlindungan Anak dan Indonesia (KPAI) memanggil dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)- Ma’ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno untuk menjernihkan dan meminta klarifikasi (www.detik.com, 17 Mei 2019).
Bagi pendukung Jokowi, foto ini menunjukan bagaimana radikalisme yang berkelindan dengan politik elektoral merupakan sebuah kenyataan yang tak terhindarkan dan tidak bisa ditutupi. Apa yang dilakukan ini menandakan mulai tergerusnya nasionalisme NKRI sekaligus mulai hilangnya Pancasila sebagai fondasi bangsa. Sementara itu, bagi pendukung Prabowo, dukungan kepada Prabowo dengan cara seperti ini merupakan satu hal yang wajar dan bagian dari proses berdemokrasi, sebagaimana seringkali diucapkan oleh para petinggi politik yang tergabung dalam tim pemenangan BPN. Di sini, dua narasi besar untuk melakukan pengucilan dan generalisasi muncul dalam politik elektoral pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Padahal, pemilihan ini sendiri peristiwa 5 tahunan, tapi mengapa narasi jihad dan mati sahid semacam ini, seolah-olah pertarungan dalam memilih perwakilan legislatif, presiden dan wakil presiden menentukan masa depan umat Islam di Indonesia? Di sisi lain, mengapa ada upaya untuk menggeneralisir juga bahwasanya ini bagian dari Islamisme dan imajinasi mendirikan negara Islam dan bagian dari radikalisme sehingga mengancam keutuhan NKRI? Harus diakui, imajinasi

## Wahyudi Akmaliah
mengenai Jihad dan mati sahid serta radikalisme dalam pendukung BPN memang sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan, melihat komposisi para pendukungnya. Namun, menganggap bahwasanya nasionalisme Indonesia dan NKRI tergeroti itu juga bagian dari upaya pengarusutamaan wacana di ruang publik, membentuk stigma tertentu untuk meminggirkan kebebasan ekspresi masyarakat Indonesia sebagai bagian dari warga negara.
Adanya dua narasi Islamis versus Nasionalis ini menunjukkan polarisasi yang terjadi di dalam masyarakat. Benih-benih ini sudah muncul sejak Pilpres 2014 dengan terbitnya majalah Obor Rakyat untuk memfitnah dan mendeskriditkan Jokowi. Meskipun petinggi Gerindra tidak merasa terlibat dalam pembuatan dan penyebaran majalah tersebut, La Nyalla, salah satu orang yang terlibat dalam kampanye tim pemenangan Prabowo, mengakui turut menyebarkan majalah tersebut. Dengan judul besar “Capres Boneka” pada Mei 2014 dengan karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Soekarnoputri, Obor Rakyat menyebut Jokowi sebagai keturunan Tionghoa, kaki tangan asing, dan anak PKI (www.tempo. co, 12 Desember 2018). Majalah ini disebarkan ke seluruh Indonesia dan kemudian mendapatkan sejumlah pembenaran, tanpa adanya klarifikasi itu bagian dari kampanye fitnah, yang secara signifikan menurunkan elektabilitas dan popularitas Jokowi. Di sisi lain, adanya mobilisasi massa dengan nama 212 dan 411 sebagai tekanan dan intervensi untuk memenjarakan Ahok terkait dengan ucapannya di kepulauan Seribu yang dianggap melecehkan agama dalam momentum Pilkada DKI menjadi pemicu kemunculan populisme Islam yang dianggap mengancam Pancasila dan keutuhan NKRI. Meskipun tidak memiliki keterkaitan secara langsung, pembubaran HTI dalam pemerintahan Jokowi pada tahun yang sama membangkitkan narasi ketertindasan umat Islam, yang seakan membenarkan berita fitnah dalam Obor Rakyat bahwasanya Jokowi adalah anak PKI. Karena itu, ia dianggap sebagai anti Islam.
Kasus dan kebijakan yang saling terkait secara garis besar ini semakin memperkuat polarisasi tersebut. Ironisnya, dengan adanya struktur algoritma di dunia online semakin mempertajam polarisasi politik tersebut di masyarakat (Lim, 2017). Akibatnya, daya destruktif Pilpres 2019 ini jauh lebih kuat amplifikasinya ketimbang tahun 2014, di mana Pilkada DKI 2017 menjadi titik persinggungan dan pergeseran yang kuat. Sebelumnya, pasca rezim Orde Baru, ditandai dengan mundurnya Soeharto dari kursi kekuasaan pada 21 Mei 1998 telah menciptakan kekosongan kekuasaan, membuat kelompok-kelompok Islam, baik lama ataupun baru bisa mengekpresikan gagasannya di ruang publik (Klinken and Nordholt 2011; Heryanto 2014. Kehadiran mereka inilah dalam politik elektoral saling memanfaatkan dalam
aras lokal dengan para predator politik, khususnya para partai-partai sekuler, dengan melakukan proses negosiasi. Buah dari negosiasi itu adanya sejumlah Perda Syariah di pelbagai daerah di Indonesia (Buehler, 2016).
Kemunculan Perda Syariah seiring dan adanya momentum ekspresi identitas menjadi jalan proses Islamisasi ruang publik lebih kuat. Tidak hanya terbatas dalam saluran partai politik, mereka bisa mengekspresikannya ke pelbagai kanal dan saluran media (Hasan, 2009). Di sisi lain, adanya pertambahan penduduk Indonesia dan naiknya kelas menengah Muslim Indonesia sekaligus massifnya pengguna internet dengan adanya perbaikan infrastruktur telekomunikasi seiring dengan adanya demokratisasi telepon genggam pintar ( smartphone ) dari Republik Rakyat China, membuat wajah masyarakat Islam di Indonesia tidak bisa lagi hanya direpresentasikan oleh dua organisasi Islam, yaitu Muhammadiyah dan NU (Rakhmani, 2016; Lim, 2018). Dinamika berislam di Indonesia dengan banyaknya kelompok-kelompok Muslim memiliki corak dan nuansa yang berbeda, memungkinkan mereka membangun otoritas-otoritas keagamaan baru di luar dua organisasi Islam dominan tersebut. Corak keagamaan baru yang memiliki kecenderungan konservatif ini kemudian berkawin-mawin dengan politik elektoral (Bruinessen, 2013; Assyaukanie, 2017).
Lebih jauh, adanya penghancuran gerakan kiri dan komunis di Indonesia melalui peristiwa 1965-1966, membuat kondisi sosial dan politik Indonesia seakan hanya memiliki dua pilihan dalam arus aliran dan ideologi partai politik, yaitu Islam dan Nasionalisme. Dalam konteks ini, melakukan kampanye dengan menggunakan sentimen keislaman dengan narasi-narasi populisme menemukan ruangnya di tengah persoalan ekonomi yang dihadapi individu dan kelompok, adanya pergeseran ideologi trans-Islam di Indonesia, dan persoalan global yang dianggap meminggirkan negara-negara berpenduduk dan bernegara Islam dalam percaturan global (lihat. Hadiz, 2016, 2018). Dalam irisan dan pertautan tersebut, media sosial menjadi katalisator sekaligus penghubung dalam menguatkan solidaritas sekaligus imajinasi umat Islam yang seakan-akan sedang mengalami proses ketertindasan karena datangnya invasi negara dari luar, seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat China, dan Yahudi.
Dengan melihat terma disinformasi sebagai bagian dari strategi kampanye, baik langsung dan tidak langsung serta positif dan tidak, artikel ini menjelaskan mengenai masa depan demokrasi Indonesia di tengah ancaman Populisme Islam dengan melihat pertautan media sosial. Ada tiga pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini; bagaimana politik elektoral dipengaruhi oleh disinformasi melalui media sosial sebagai cara dan strategi untuk menghancurkan lawan

## Wahyudi Akmaliah
politik? Wacana-wacana apa saja yang muncul dalam disinformasi tersebut sebagai pendulum untuk menguatkan sekaligus menyerang? Bagaimana masa depan demokrasi Indonesia di tengah disinformasi masyarakat dan populisme Islam di Indonesia? Artikel ini berargumen bahwasanya disinformasi merupakan gejala yang tidak hanya menimpa Indonesia, melainkan juga secara global. Dalam runtutan sejarah, peristiwa 1965-1966 merupakan titik awal bagaimana hoaks dan fitnah itu digunakan dalam disinformasi yang mengacaukan bangunan logika masyarakat Indonesia sehingga tidak bisa melihat batas tegas masa lalu dan masa depan pada saat ini serta titik perbedaan antara fiksi dan realitas dalam tautannya dengan isu sosial dan politik. Kehadiran media sosial, menguatnya populisme Islam yang berkawin-mawin dengan predator politik dalam politik elektoral memperparah kondisi tersebut, mengakibatkan kemunculan narasi- narasi yang berasal dari tautan masa lalu, kebijakan politik, sekaligus fitnah yang tidak diselesaikan sebelumnya. Disinformasi dalam tautan populisme Islam yang dimainkan oleh predator politik ini yang berakibat tuntutan kebijakan agar bertangan besi, sebagaimana diimajinasikan sebagian besar masyarakat. Kondisi ini, tentu saja, mengancam kualitas demokrasi Indonesia.
Untuk memudahkan pembahasan, artikel ini dibagi ke dalam tiga pembahasan. Pertama, kubangan disinformasi. Selain menjelaskan secara kata dan definisi, disinformasi ini ditautkan dengan konteks Indonesia, khususnya peristiwa 1965- 1966 sebagai titik awal tersebut, mengalami proses silang sengkarut dalam konteks politik dan sosial Indonesia hari ini. Kedua, disinformasi narasi Pilpres 2019. Dengan terlebih dahulu memetakan proses evolusi dan apropriasi pengguna media sosial yang memiliki pertautan dengan konteks global, saya mengamati bagaimana disinformasi itu digunakan yang kemudian muncul dalam narasi- narasi saling serang antara dua kubu dan para pendukungnya. Ketiga, imajinasi negara kuat dan Populisme Islam. Bagian ini mengeksplorasi lebih jauh bagaimana dampak disinformasi dalam politik elektoral. Di satu sisi, disinformasi yang mengakibatkan keresahan di masyarakat membayangkan adanya negara kuat dengan regulasi tangan besi. Di sisi lain, hal ini juga menguatkan solidaritas Populisme Islam, yang berhadapan dengan negara melalui kawin-mawin dengan predator politik dalam politik elektoral. Di sini, kualitas demokrasi Indonesia melalui tindakan illberalisme untuk mengatasi hal tersebut menjadi menurun.

## Kubangan Disinformasi
Menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford, disinformasi didefinisikan sebagai “penyebaran informasi palsu yang disengaja”. Hal ini bisa dilakukan, baik oleh pemerintah, agensi kekuatan asing, media, partai politik, ataupun orang biasa dengan maksud mempengaruhi kebijakan dan merugikan. Akibatnya, dari disinformasi tersebut orang akan menerima ataupun melawannya. Lebih jauh, menurut Wardle dan Derakhsan (2017), disinformasi merupakan kategori kedua dari kekacauan informasi (information disorder), di mana kategori pertama adalah misinformation, diartikan sebagai informasi palsu tapi tidak dibuat untuk menimbulkan ketegangan dan konflik. Sementara itu, kategori kedua, mal-information, didefinisikan sebagai informasi yang berdasarkan realitas tetapi digunakan menimbulkan kerugian, baik individu, kelompok, organisasi, masyarakat, dan negara. Sementara itu, secara kebahasaan, kata ini sebenarnya dipinjam dari Rusia yang berasal dari kata dezinformatsiya, derivasi dari salah satu tema Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB), yang menjadi bagian dari departemen propaganda. Terma ini awal kali diperkenalkan oleh Joseph Stalin dengan memberikan penyuaraan kata dari serapan bahasa Prancis untuk mengklaim itu bagian dari Barat. Dalam kamus Great Soviet Encyclopedia pada tahun 1952, kata itu diartikan sebagai informasi palsu yang dengan sengaja ditujukan untuk mengelabui opini publik (Pacepa and Rychlak, 2013).
Kata disinformasi kembali populer sejak Donald Trump kampanye dan kemudian menjadi presiden. Disinformasi digunakan oleh pemerintahannya untuk menyerang para jurnalis dan organisasi-organisasi kemanusiaan di Amerika Serikat yang mengkritik kebijakannya. Beberapa tahun kemudian, cara ini kemudian digunakan juga oleh para pemimpin negara di beberapa negara dalam menyikapi kritik yang dilayangkan, baik oleh pihak oposisi, masyarakat sipil, dan organisasi kemanusiaan. Kondisi ini juga terjadi dalam kampanye Brexit oleh kelompok kanan di Inggris dan juga Filipina melalui kampanye pemenangan Duterte. Dengan kata lain, disinformasi semakin menguat dengan pertautan politik elektoral dan juga populisme di tengah krisis liberalisme. Disebut sebagai krisis, yang ditandai dengan terpuruknya ekonomi dunia pada tahun 2008, karena liberalisme dianggap tidak lagi bisa memproteksi, baik kesejahteraan maupun perekonomian masyarakat. Kondisi ini membuat majalah The Economist dalam merayakan ulang tahunnya yang ke-175 pada 13 September 2018 mencoba memformulasikan ulang apa itu liberalisme dalam abad ke-21 dengan menerbitkan satu liputan dengan judul A Manisto for Renewing Liberalism.

## Wahyudi Akmaliah
Dalam krisis ekonomi yang berdampak terhadap demokrasi inilah imajinasi kemunculan orang-orang kuat untuk menyelesaikan persoalan tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat. Di sisi lain, negara-negara otoriter dan semi- otoriter kemudian menjadi referensi bagaimana membangun kemakmuran sebuah negara tanpa mengesampingkan struktur kapitalisme yang bisa berjalan dalam setiap rezim pemerintahan. Di sini, Republik Rakyat China dan Singapura adalah referensi tersebut. Karena itu, dalam konteks Amerika Serikat, Cheyfitz (2018) alih-alih mengartikan sebagai rencana propaganda yang dilakukan secara sadar, terma itu diartikan sebagai fenomena reflektif. Dengan cara ini, ia mendefinisikan kata itu sebagai bagian dari proses sejarah yang justru berupaya untuk menghilangkan sejarah itu sendiri, yang berakibat kepada terjadinya disrupsi; tumpulnya daya kritis seiring dengan goyangnya liberalisme di Amerika Serikat.
Dalam konteks Indonesia, sebelum kemunculan media sosial dan pengguna internet berkembang secara massif, disinformasi sebenarnya sudah dilakukan oleh rezim Orde Baru, tepatnya dalam peristiwa 1965-1966 (Heryanto, 2018). Dengan membersihkan kelompok kiri, orang-orang komunis, dan yang berafiliasi serta bersimpati dengannya, baik melalui pembunuhan, penangkapan tanpa proses pengadilan, dan pembuangan di pulau buru, rezim Orde Baru menghapus sejarah atas kontribusi orang-orang kiri dan komunis di Indonesia. Melalui dua peristiwa yang saling terpisah tetapi memiliki keterkaitan, pemerintahan di bawah Soeharto itu menjadikan peristiwa Gerakan 30 September 1965 untuk mengkambinghitamkan PKI sebagai dalang dibalik kudeta tersebut. Dalih ini berimplikasi terhadap penghancuran orang-orang kiri dan komunis tersebut dalam dua tahun yang sangat kelam, yaitu peristiwa 1965-1966 (Roosa, 2008). Melalui kisah fiksi, rezim otoriter ini kemudian menceritakan kekejaman PKI dan organisasi ikutannya yang telah membunuh para jenderal (Wirienga, 1999; Anderson dan McVey, 1999). Narasi tunggal Gerakan 30 September versi Orde Baru ini kemudian menjadi ingatan kolektif masyarakat Indonesia melalui tiga ritus; peringatan melalui upacara, pendidikan melalui kurikulum dan penarasian, dan monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya (Budiawan, 2004; Schreiner, 2005; McGregor, 2007).
Tidak adanya pengungkapan kebenaran atas apa yang terjadi di masa lalu ini membuat dua peristiwa (Pemberontakan 30 September dan Pembunuhan Massal kepada orang-orang PKI dan di-PKI-kan) menjadi silang sengkarut pasca rezim Orde Baru. Di sisi lain, harus diakui, kekerasan verbal orang-orang PKI terkait dengan rencana reforma agraria sekaligus juga ketegangan di publik

## Kebenaran Yang Terbelah: Populisme Islam dan Disinformasi Politik Elektoral
di pelbagai daerah sebelum tahun 1965 menjadi ingatan kolektif kelompok- kelompok Islam yang ditautkan dengan dua peristiwa tersebut. Tidak adanya upaya memutus mata rantai upaya disinformasi ini mengakibatkan wacana komunis menjadi liar, yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk melakukan proses stigma dan pengontrolan demi kepentingan politik. Dalam konteks politik elektoral, wacana komunis direproduksi terus-menerus untuk menyudutkan lawan politiknya dengan mengembangkan  narasi dan embel-embel anti Islam dan anti Ulama. Tidak adanya penyelesaian peristiwa masa lalu ini membuat fiksi yang direproduksi sebelumnya menjadi kenyataan. Akibatnya, menguatnya tradisi oral ( budaya ngomong ) sejak lama di Indonesia, membuat kebanyakan masyarakat sangat mudah untuk menerima hoaks sebagai kebenaran untuk dirinya. Kecanggihan teknologi telepon genggam pintar sekaligus aplikasi yang dimilikinya yang memungkinkan setiap orang bisa mengakses informasi darimanapun dan kapanpun, selama memiliki akses internet, membuat orang sekedar menjadi pengguna. Hoaks yang masuk ke dalam personal pesan melalui genggaman telepon itu pun tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang datang dari luar, melainkan menjadi bagian dari konsumsi realitas keseharian masyarakat.
Di sisi lain, pilihan politik dengan kehadiran para penggaung ( buzzers ) di media sosial menguatkan asumsi-asumsi di kepala yang sebelumnya masih menjadi tesis yang tidak dapat disimpulkan, apakah ini benar atau salah. Orang dengan sangat mudah untuk menerima hoaks tanpa adanya proses kritis untuk mengecek hanya karena itu diedarkan oleh teman, keluarga, dan juga yang seide mengenai politik dengannya. Kondisi ini menjadi sasaran empuk untuk para penggaung. Hal ini dikuatkan dengan kantong-kantong algoritma yang membuat informasi yang diterima sesuai dengan yang diinginkan, baik itu di media sosial ataupun pencarian Google. Meskipun awalnya, algoritma ini digunakan untuk membaca kecenderungan pola konsumsi para pengguna, yang hasilnya digunakan sebagai strategi dagang untuk memasarkan sejumlah iklan atau informasi yang sekiranya cocok untuk orang tersebut. Namun, dalam politik elektoral informasi tersebut kemudian benar-benar membelah masyarakat menjadi dua kubu, yang berdampak terhadap representasi kebenaran yang dipegang dan diinginkan.

## Wahyudi Akmaliah

## Disinformasi Narasi dalam Pilpres 2019
Disinformasi dalam Pilpres 2019 ini tidak bisa dilihat hanya tahun itu saja, melainkan harus melihat lebih jauh dari tahun-tahun elektoral sebelumnya, yaitu Pilkada DKI 2012, Pilpres 2014, dan Pilkada DKI 2017. Selain itu, tiga periode tahun tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tumbuhnya media sosial dan pengguna telepon genggam pintar sekaligus apropriasi penggunanya dalam konteks sosial dan politik di Indonesia. Meskipun demikian, tarikan sejarah masa lalu, irisan ideologi, gelombang konservatisme dalam beberapa bentuk wajah di ranah global dan Indonesia juga sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan untuk melihat bagaimana disinformasi dalam Pilpres 2019 benar- benar merusak tatanan solidaritas keindonesiaan dan persaudaraan dengan narasi-narasi generalisasi dan stigma yang dimainkan oleh masing-masing kubu. Pilpres 2019 ini tidak hanya merusak solidaritas dan tenun kebangsaan secara publik, melainkan masuk ke dalam ranah terkecil dalam sub-sistem sosial, yaitu keluarga. Karena pilihan politik calon presiden berbeda, tidak sedikit dalam keluarga besar terjadi konflik dan pertengkaran. Padahal, mereka sendiri sebenarnya tidak terkait secara langsung dari proses pertarungan Pilpres ini, baik jaringan maupun orang-orangnya terlibat.
Pada tahun 2012, meskipun ada serangan fitnah kepada Ahok sebagai pendamping Jokowi yang maju dalam Pilkada DKI tahun 2012 melawan Foke- Nahrawi, narasi itu tidak terlalu kuat muncul di media sosial. Sebaliknya, politik relawan yang bekerja untuk orang baik justru menjadi narasi positif, terlihat dari dukungan sejumlah relawan Jokowi-Ahok untuk melakukan pemenangan dengan cara-cara yang kreatif dengan menjadikan media sosial sebagai medium kampanye (Suaedy, 2014). Misalnya, dari lagu-lagu yang mendukung Jokowi- Ahok, flashmob dalam acara Car Free Day di sekitaran Monas, hingga video parodi untuk menyatakan dukungan politiknya, yang dilakukan oleh Cameo Project. Meskipun tidak terlalu signifikan hal yang sama dilakukan oleh tim pemenangan Foke-Nahrawi. Harus diakui, media sosial sebagai medium politik relawan ini sebenarnya sudah didahului oleh gerakan sosial dalam Facebook, seperti Coin for Prita dan Cicak versus buaya (Lim, 2013). Di sini, medan kampanye antara dunia online dan offline masih memiliki irisan pembeda yang kuat, meskipun media sosial di Indonesia terus berkembang.
Pada Pilpres 2014, media sosial masih menjadi gerakan politik kerelawanan, yang ditandai dengan munculnya sejumlah relawan tanpa pamrih untuk melakukan dukungan lanjutan kepada Jokowi yang maju sebagai calon Presiden bersama

## Kebenaran Yang Terbelah: Populisme Islam dan Disinformasi Politik Elektoral
Jusuf Kalla. Pada tahun ini, pertarungan kampanye mengalami pergeseran lebih signifikan, dari offline melalui kampanye terbuka menjadi online dengan kehadiran media sosial seperti Facebook dan Twitter, baik melalui grup maupun tagar. Meskipun ada propaganda fitnah kepada Jokowi melalui Obor Rakyat tetapi dalam ranah media sosial, hal tersebut tidak berkembang secara massif dan signifikan, karena masih dicetak seperti majalah biasa yang kemudian disebarkan ke pelbagai wilayah Indonesia. Pergeseran kampanye ini semakin signifikan, di mana para penggaung ( buzzers ) mendapatkan tempat yang mempengaruhi opini publik di dunia online. Meskipun, saat itu, mereka yang berposisi sebagai penggaung masih melakukan kampanye, baik negatif maupun positif secara sukarela.
Kuatnya media sosial untuk mempengaruhi publik pemilih kemudian menjadi pendulum uang dengan munculnya industri akun-akun berbayar. Saracen dan Muslim Cyber Army adalah dua contoh akun media sosial yang menjadi industri penggaung dengan bayaran mahal, dimanfaatkan dengan baik pada kurun waktu  2016-2017 dalam memanfaatkan momentum Pilkada DKI. Video kata sambutan Ahok di kepulauan Seribu mengenai penyuluhan kepada masyarakat kemudian menjadi momentum tepat untuk menggerogoti elektabilitasnya sebagai petahana. Di sini, narasi-narasi negatif apapun yang terkait dengan China yang menjajah Indonesia dan mengeruk kekayaannya kembali muncul, yang sebelumnya sudah direproduksi oleh rezim Orde Baru melalui kebijakan yang meminggirkan. Narasi anti Islam, pendukung penista agama, dan kata-kata kafir mulai bermunculan di tengah semakin menguatnya Populisme Islam di Indonesia, ditandai dengan aksi 212 dan 411 yang dihadiri ratusan massa Islam di sekitaran Monas. Pada titik ini sentimen agama memiliki keampuhannya dalam mengalahkan petahana yang diviralkan melalui media sosial (Akmaliah, 2018). Model semacam ini kemudian dipraktikkan dalam Pilkada di beberapa daerah. Di antara tiga daerah (Jawa Tengah dan Jawa Barat) hanya Sumatera Utara yang berhasil.
Bertolak dari sini, narasi dan sentimen mengenai Islam menjadi bagian dari diskursus yang penting, mengakibatkan Jokowi kemudian tidak lagi hanya mengandalkan NU, melainkan berusaha melibatkan Muhammadiyah, ditandai dengan diangkatnya Dien Syamsuddin sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban pada 23 Oktober 2017. Selain itu, meskipun ada pertimbangan pragmatis koalisi tim pemenangan, Jokowi kemudian mengangkat Ma’ruf Amin yang sebenarnya menjadi figur yang berseberangan. Disebut berseberangan karena Ma’ruf Amin sendiri menjadi

## Wahyudi Akmaliah
salah satu figur yang memberatkan Ahok di persidangan tuduhan penistaan agama. Sementara Ahok sendiri memiliki irisan kedekatan dengan Jokowi sekaligus PDI-P. Secara kebhinekaan dan kebangsaan, digandengnya Ma’ruf Amin menjadi calon Wakil Presiden justru dianggap menurunkan Jokowi yang sebelumnya memiliki spirit tersebut. Kondisi ini yang mengakibatkan gerakan golput berkembang karena kekecewaan kepada keputusan Jokowi tersebut.
Kehadiran Ma’ruf Amin memang bisa sempat meredam tuduhan fitnah Jokowi sebagai anti Islam, anti Ulama, dan anak komunis. Namun, narasi ini terus- menerus dihidupkan, mengakibatkan faktor Ma’ruf tidak bisa mengangkat suara Jokowi lebih jauh (Burhani, 2018). Dalam Pilpres 2019 inilah di media sosial, pertarungan yang muncul adalah narasi-narasi saling serang di antara kedua kubu dan pendukungnya, membuat polarisasi semakin tajam. Narasi- narasi tersebut memang memiliki pertautan dengan irisan sejarah, ideologi, kebijakan, dan pertautan realitas. Namun, di sisi lain, hal itu menjadi upaya generalisasi dan peminggiran di antara kedua kubu tersebut. Disinformasi ini kemudian menjadi titik klarifikasi yang sulit dilakukan antara kebenaran dan fiksi, tetapi memiliki kekuataan untuk melakukan reproduksi stereotip. Bagi para pendukung Jokowi, barisan pendukung Prabowo itu diisi oleh kelompok- kelompok anti-nasionalisme, radikal, dan memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam. Harus diakui, selain ada PKS yang memiliki cita-cita idealisme Islam dan negara untuk diterapkan di Indonesia dengan cara formal melalui pemilu, kehadiran HTI dan kelompok-kelompok Islam lainnya yang cenderung memiliki wajah konservatif memiliki irisan yang dituduhkan itu. Namun, keterkaitan figur Amien Rais dan PAN, di mana banyak warga Muhammadiyah yang mendukung Prabowo tidak bisa dijadikan titik generalisasi tersebut.

## Disinformasi Pilpres 2019
Figur Jokowi Prabowo Disinformasi Narasi Anti Islam Anti Ulama PKI Pendukung Penista Agama Antek Aseng dan Asing Islamis Radikal Negara Islam Anti NKRI Anti Pancasila
Pendukung Khilafah
Sementara itu, tuduhan Jokowi sebagai anti Islam, anti Ulama, pendukung penista agama, antek aseng dan asing juga narasi fitnah yang berkembang di masyarakat menjadi sebuah kebenaran. Apalagi, hal itu mengingat ditangkapnya sejumlah figur yang dianggap sebagai ulama, mengakibatkan Jokowi dianggap sebagai pemerintah yang melakukan kriminalisasi ulama. Padahal, sebagaimana diketahui, figur-figur ini yang telah melakukan provokasi dan kemudian meresahkan publik Indonesia melalui sentimen keagamaan yang dilakukannya di publik, mengakibatkan polarisasi semakin tajam. Akibatnya, upaya meredam kebencian dan fitnah yang dilakukan oleh institusi pemerintah dianggap justru menciderai Islam itu sendiri. Di sini, kebebasan untuk berbicara yang dijadikan momentum melakukan ujaran kebencian dianggap sebagai pengekangan dan pengebirian untuk berpendapat. Ditangkapnya 10 orang sebelum aksi 212 untuk mengintervensi pemerintah agar Ahok di penjara, misalnya, bagi beberapa sarjana, hal itu merupakan bentuk praktik illiberalisme, yang mengancam demokrasi. Tindakan ini membuat Jokowi dianggap sebagai presiden yang mengarah kepada pemerintahan otoriter. Meskipun harus diakui, tuduhan- tuduhan tersebut membuat Jokowi kemudian bertindak keras. Ucapan Jokowi akan menggebuk komunis apabila ada di Indonesia adalah indikasi tersebut.
Disinformasi narasi-narasi saling serang ini yang berkembang di masyarakat dan seakan menjadi kebenaran yang dianggap mutlak. Media sosial, khususnya grup WhatsApp menjadi penyebaran narasi hoaks yang sangat efektif, meneguhkan keyakinan atas sejumlah tuduhan-tuduhan tersebut di antara dua kubu. Akibatnya, masing-masing memiliki nilai kebenaran sambil kemudian menyalahkan orang-orang yang tidak mendukung pilihannya masing-masing. Apalagi, dalam platform terbuka seperti YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram, memutus mata rantai hoaks sangat mudah dan pelakunya lekas bisa dicari. Tapi, ini tidak mudah untuk WhatsApp yang sifatnya semi privat dan tertutup. Setiap hoaks yang muncul dalam WhatsApp sangat sulit untuk diklarifikasi kecuali dalam anggota grup itu sendiri. Di sisi lain, orang seringkali

## Wahyudi Akmaliah
juga mencari aman sehingga lebih baik diam. Akibatnya, propaganda dan hoaks bisa berkecambah dan beranak pinak. Yang terdampak bukan hanya orang yang berpendidikan rendah, melainkan mereka yang sudah sampai level S3 dan bahkan di bidang humaniora yang seharusnya memiliki tindakan mekanisme proteksi hoaks dengan analisis keilmuan yang dimilikinya (Akmaliah, 2019a).
Meskipun, harus diakui, menjelaskan figur Jokowi dalam struktur sosial masyarakat di Indonesia juga bagian penting untuk dilihat sebagai faktor lain untuk menjelaskan mengapa ia menjadi rentan terhadap sejumlah serangan fitnah, bahkan dilakukan oleh orang biasa kebanyakan (Akmaliah, 2019b). Pertama, bukan dari kelompok elit kekuasaan dan oligarki. Posisi Jokowi yang berasal dari kelas sosial dari kebanyakan masyarakat Indonesia merupakan bentuk anomali di tengah mengakarnya elit dan kelas di Indonesia. Kehadirannya dianggap sebagai bentuk penentangan arus yang selama ini berlangsung. Jokowi dalam pentas politik nasional bisa dianggap sebagai representasi populisme, namun bagi yang tidak menyukainya ini justru sebagai bentuk ketidakpantasan untuk memimpin orang-orang kecil itu sendiri. Ketidaksukaan terhadapnya persis berada dalam konteks ini.
Kedua, mentalitas rasisme. Karena dianggap bukan bagian dari elit dan dari segi penampilan biasa, yang mewakili kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya menengah dan kelas bawah, orang melihat Jokowi sebagai bentuk olok-olok, baik itu karena bentuk kulitnya, wajahnya dan juga performa badannya yang kurus. Dalam melakukan ini, tentu saja sudah ada pembanding sebelumnya, di mana menjadi pemimpin itu harus tampan, gagah, dan keren. Di beberapa daerah sikap rasisme terhadap Jokowi begitu kentara. Akibatnya ejekan demi ejekan kepadanya menjadi representasi ungkapan dari rasisme tersebut. Meskipun harus diakui, dominasi Jawa menjadi presiden Indonesia selama ini sekaligus banyaknya populasi etnik ini tersebar di wilayah Indonesia karena faktor transmigrasi serta warisan rezim Orde Baru yang melakukan sentralisasi ekonomi dan infrastruktur di pulau Jawa membentuk stereotip negatif di luar Jawa. Dua faktor tersebut berimplikasi kepada faktor ketiga, yaitu memudahkan masuknya politik sirkulasi berupa fitnah dan hoaks yang menjadi bagian dari disinformasi.

## Di Tengah Imajinasi Negara Kuat dan Populisme Islam
Disinformasi melalui narasi-narasi hoaks dan fitnah sebagai bagian dari upaya deligitmasi dalam politik elektoral melalui media sosial sebagai medium yang sangat efektif ini menjadi pisau bermata dua. Satu sisi sebagai bagian dari demokrasi namun di sisi lain dianggap menganggu keamanan publik melalui provokasi tajam yang menghasut. Kebebasan berpendapat yang menjadi bagian dari proses reformasi di Indonesia dengan menjatuhkan Soeharto dari kursi kekuasaan seakan tidak memiliki mekanisme kontrol individu di tengah kepemilikan telepon genggam pintar yang justru membuat pemiliknya tidak bertambah pintar. Di sisi lain, adanya dua ideologi pasca rezim Orde Baru yang tersisa membuat polarisasi politik menghadap-hadapkan antara nasionalisme dan Islamisme, mengakibatkan tidak adanya pembedaan secara jelas antara kesalehan sebagai bagian dari individu Muslim dan pilihan politik serta adanya upaya seolah-olah ketegasan antara batas nasionalisme dan agama. Dalam situasi ini, Jokowi, sebagai petahana sekaligus presiden, menghadapi dua hal yang sangat dilematis; penegakan hukum sebagai bagian dari stabilitas negara dari kekacauan dan pembelaan terhadap kebebasan berpendapat.
Bagi sebagian masyarakat stabilitas keamanan menjadi bagian yang penting ketika terjadinya kekacauan, di mana negara diminta untuk hadir untuk melakukan intervensi. Sebaliknya, hak-hak individu dan kelompok juga harus didengarkan sebagai bagian dari warganegara dan proses demokrasi di Indonesia. Di tengah situasi ini, politik elektoral memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan upaya deligitimasi sebagai bagian dari strategi menarik empati di tengah massifnya pengguna media sosial dalam pengkondisian disinformasi melalui proses reproduksi hoaks terus-menerus yang berkompetisi dengan narasi-narasi pembanding sebagai bentuk perlawanan. Demonstrasi menyatakan keberatan yang kemudian menjadi kerusuhan dalam menyikapi hasil Pilpres pengumuman KPU pada 21-22 Mei 2019 menjadi contoh dalam konteks ini bagaimana antara menjaga keamanan dan kebebasan sipil kemudian memunculkan upaya penertiban di masyarakat tetapi juga mengakibatkan bayang-bayang kehadiran rezim otoriter seperti Orde Baru.
Demonstrasi di Bawaslu tersebut yang menyatakan keberatan dengan terpilihnya Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari hak-hak sipil dan diatur oleh Undang-Undang sebagai bagian dari amanat reformasi dalam melakukan demokrasi di Indonesia. Namun, demonstrasi tersebut kemudian menjadi kerusuhan seiring dengan adanya penyusup

## Wahyudi Akmaliah
yang ingin melakukan makar sehingga menciptakan martir. Martir ini yang diharapkan menjadi pemantik untuk menarik emosi massa, mengakibatkan mosi tidak percaya sehingga gelombang demonstrasi diharapkan akan membesar. Akibat kerusuhan tersebut, ada 9 orang yang meninggal, 4 di antaranya terkena peluru tajam. Liputan investigasi Tempo yang terbit pada 10 Juni 2019 dengan judul Tim Mawar dan Rusuh Sarinah menjelaskan bahwasanya kerusuhan tersebut sebenarnya sudah disiapkan, di mana anggota militer aktif terlibat dalam perencanaan kerusuhan tersebut. Di tengah kerusuhan tersebut, Menteri Komunikasi juga memperlambat akses media sosial untuk melakukan tindakan preventif agar hoaks dan kebencian akibat pelintiran fakta ini tidak terjadi. Apalagi, dalam kerusuhan tersebut beredar video yang memprovokasi bahwasanya polisi sedang menyerang masjid, tersebar di sejumlah media sosial, meneguhkan pemerintah saat ini sebagai anti Islam.
Dalam meredakan kerusuhan dengan cepat ini banyak masyarakat yang setuju. Meskipun demikian, tindakan ini membayangkan mengenai negara kuat di masyarakat yang berbeda konteksnya dengan rezim Orde Baru. Di bawah rezim Orde Baru, tindakan represif itu berasal dari negara untuk membungkam masyarakatnya yang kritis dan melawan. Sementara itu, pasca rezim Orde Baru justru itu berasal dari imajinasi masyarakatnya yang seakan menuntut dan sekaligus menguji pemerintahnya untuk bertindak demikian. Saat Jokowi bertindak tegas, justru stereotip otoriter yang akan diterimanya (Lihat. Power, 2018; Mietzner, 2018). Jika dibiarkan, ia akan mendapatkan cela bahwasanya tidak mampu mengatasi kerusuhan dan dianggap lemah, apalagi berasal dari masyarakat sipil biasa. Di sini, kehati-hatian untuk berada di jalur demokrasi dan, di sisi lain, menjaga keamanan merupakan jalan yang sangat pelik. Ini karena, semakin adanya tekanan fitnah karena tuduhan PKI, misalnya, membuat Jokowi menjadi bertindak keras untuk menggebuk orang-orang yang dianggap komunis di tengah tidak selesainya peristiwa ini untuk diputuskan mata rantai dendam dan politik ingatan.
Dalam konteks ini, konsep terorisme negara yang ditawarkan Heryanto (2005), menjadi penting dan sekaligus bisa dikembangkan. Menurutnya, dalam rezim otoriter, terorisme negara itu hadir tidak hanya dari bagi penguasa dan apparatus sipil serta agensi yang menjadi pemegang otoritas regulasi dan wacana, melainkan juga masuk dalam wacana anggota masyarakat biasa untuk menghukum anggota masyarakat lainnya melalui wacana anti komunis. Sementara itu, di tengah krisisnya kontrol negara secara kuat pasca rezim Orde Baru memungkinkan wacana anti komunis itu bisa dipatahkan, sebagaimana coba dilakukan oleh

## Kebenaran Yang Terbelah: Populisme Islam dan Disinformasi Politik Elektoral
kelompok sipil di Indonesia dan dalam beberapa hal mengalami keberhasilan. Namun, tidak adanya upaya penyelesaian atas kekerasan masa lalu, wacana ini anti komunis akan selalu hadir dan mengalami proses amplifikasi lebih luas dan massif melalui media sosial yang telah mengalami disinformasi oleh predator politik. Akibatnya, bukannya negara yang merasa perlu untuk melakukan stabilitas keamanan, melainkan itu berasal dari keinginan masyarakat di tengah kekacauan yang dianggap dapat memperburuk ruang publik Indonesia.
Di sisi lain, atas nama demokrasi dengan pendulum media sosial untuk menciptakan disinformasi, narasi-narasi pembangkit identitas Islam untuk menguatkan ikatan dan solidaritas populisme Islam di tengah munculnya otoritas-otoritas keagamaan baru di Indonesia menjadi ancaman yang tidak bisa dihindari. Kawin mawinnya populisme Islam dengan predator politik dalam politik elektoral di tengah ketiadaan kelas menengah elit yang menyokong agenda-agenda mereka membuat imajinasi umat dan perasaan ketertindasan atas nama Islam menjadi bola liar yang bisa dimanfaatkan dalam momentum- momentum penting. Dalam mencapai itu, masing-masing kelompok memiliki misi yang sama, tetapi agenda yang berbeda. Dalam konteks inilah pilihan- pilihan kebijakan illiberalisme Jokowi harus dilihat sekaligus dikritisi. Meskipun dampaknya, karena tiga pertautan ini indeks kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan sebagai dijelaskan oleh laporan the Economist (2019) pada tahun 2018. Dalam indeks survei tersebut, Indonesia masih menyandang cacat demokrasi. Padahal, pada tahun 2014, kualitas demokrasi Indonesia dinilai tinggi, yaitu mendapatkan angka 6.95. Bahkan, pada tahun berikutnya, 2015, mengalami satu nilai peningkatan, 7.03, yang kemudian turun kembali beberapa poin dengan mendapatkan nilai 6.97 pada tahun 2016. Dua tahun berikutnya (2017-2018) secara berturut-turut Indonesia mengalami penurunan sekaligus stagnasi, yaitu 6.39.

## Kesimpulan
Dengan menjadikan disinformasi sebagai pintu masuk, artikel ini menjelaskan bagaimana Populisme Islam dalam tautan politik elektoral di tengah massifnya pengguna media sosial di Indonesia. Kehadiran media sosial mengalami proses evolusi dengan cara apropriasi para penggunanya seiring dengan konteks global. Sebelumnya, pada tahun 2012, ditandai dengan Pilkada DKI Jakarta, media sosial dijadikan politik gerakan relawan. Gerakan ini memiliki konteks global dan nasional, di mana media sosial menjadi gerakan baru bagi kelompok

## Wahyudi Akmaliah
kelas menengah. Coin for Prita dan Cicak versus buaya adalah dua di antara gerakan sosial melalui media sosial yang dianggap berhasil. Gerakan relawan ini mengalami kelanjutannya pada tahun 2014 dalam mengusung Jokowi kembali menjadi Presiden, didampingi oleh Jusuf Kalla. Meskipun demikian, disinformasi di ranah offline sudah muncul seiring dengan kehadiran Obor Rakyat untuk menggerogoti popularitas Jokowi.
Di sini, Obor Rakyat kemudian menjadi amunisi kelanjutan yang cukup ampuh dalam proses Pilpres selanjutnya, yakni 2019. Tentu saja, tahun 2016- 2017 menjadi periode transisi perubahan kampanye politik elektoral, dari turun lapangan menjadi online melalui media sosial dengan kemunculan para penggaung (buzzers). Transisi ini menjadi eksperimentasi tepat bagaimana disinformasi melalui hoaks berkecambah dengan pesat. Di penjaranya Ahok karena tuduhan penodaan agama melalui intervensi mobilisasi massa 212 dan 411 adalah indikator tersebut. Bertolak dari sini, disinformasi semakin menjadi alat kampanye mempengaruhi publik melalui sentiment agama sebagai jalan purba sekaligus efektif. Ingatan sosial mengenai peristiwa 1965 dan cerita fiktif mengenai narasi pembunuhan Jenderal dalam Gerakan 30 September, di mana PKI dan komunis dianggap sebagai anti Islam, kemudian digunakan untuk menggambarkan stereotip mengenai Jokowi seiring dengan beberapa kebijakan yang dianggap merugikan kelompok Islam, dalam hal ini adalah pembubaran HTI dan penangkapan para provokator yang dianggap sebagai ulama. Di sini, disinformasi tidak hanya digunakan oleh kubu Prabowo, kubu Jokowi juga melakukannya melalui stereotip radikalisme, anti NKRI, tidak nasionalis, dan ingin mendirikan negara Islam.
Adanya disinformasi yang menyebabkan kekacauan, masyarakat kemudian dihadapkan kepada pilihan kebebasan berpendapat tetapi kebablasan ataupun keamanan melalui stabilitas sehingga tidak meresahkan dan mengganggu solidaritas serta kerukunan sesama anak bangsa. Kerusuhan pada 21-22 Mei 2019 ini persis berada dalam titik simpang ini, membuat sejumlah akademisi membayangkan bahwasanya Jokowi akan kembali menerapkan seperti rezim otoriter Orde Baru melalui proses penertiban sekaligus penangkapan. Meskipun harus diakui, kehadiran Jokowi sebagai orang biasa yang merepresentasikan kebanyakan orang Indonesia di tengah kekuatan oligarki politik juga sebagai bentuk anomali, membuat orang dengan sangat mudah melakukan penghinaan kepadanya di tengah carut-marut hoaks di kepala yang menganggap Jokowi memiliki totalitas kesalahan, tanpa ada sedikit kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, imajinasi tangan besi untuk menertibkan situasi ini bukan lahir

## Kebenaran Yang Terbelah: Populisme Islam dan Disinformasi Politik Elektoral
dari negara, melainkan dari sebagian masyarakat. Proses disinformasi di tengah menguatnya Populisme Islam yang beberapa kali melakukan kawin- mawin dengan predator politik dalam irisan politik elektoral ini tidak hanya membahayakan, melainkan menurunkan kualitas demokrasi Indonesia. Di sisi lain, populisme Islam kemudian menjadi bola liar yang siap dimanfaatkan dalam momen-momen penting, khususnya politik elektoral.

## Wahyudi Akmaliah

## Daftar Pustaka
Akmaliah, Wahyudi. “Bukan Sekedar Penggaung (Buzzers): Media Sosial dan Transformasi Arena Politik, Jurnal MAARIF, Volume 13, No. 1-Juni, hal. 9-25, 2018.
Akmaliah, Wahyudi. “Konteks yang Hilang dalam Membicarakan Kebebasan Berpendapat”, Islami.co, 3 Juni 2019, dikutip dari https://islami.co/ konteks-yang-hilang-dalam-membicarakan-kebebasan-berpendapat/, pada 21 Juni 2019a.
Akmaliah, Wahyudi. “Mengapa Orang dengan Mudahnya Ingin Membunuh Jokowi?”, Islami.co, 13 Mei 2019, dikutip dari https://islami.co/ mengapa-orang-dengan-mudahnya-ingin-membunuh-jokowi/, 21 Juni 2019b.
Anderson, Benedict R. O’G dan McVey, Ruth Thomas. A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia, Ithaca, N.Y. : Modern Indonesia Project, Cornell University, 1999.
Anonim. “Dipanggil KPAI Soal Foto Anak ‘Rela Gugur 22 Mei’, TKN-BPN
Bersepakat”, www.detik.com, dikutip dari https://news.detik.com/ berita/4553787/dipanggil-kpai-soal-foto-anak-rela-gugur-22-mei-tkn-bpn- bersepakat, pada 18 Juni 2019.
Anonim. “La Nyalla Akui Sebar Obor Rakyat, Gerindra: Harusnya Dia Dibekuk”, www.tempo.co, 12 Desember 2018, dikutip dari https://nasional.tempo. co/read/1154492/la-nyalla-akui-sebar-obor-rakyat-gerindra-harusnya-dia- dibekuk, pada 21 Juni 2019.
Assyaukanie, L. “Unholy alliance: Ultra-conservatism and political pragmatism
in
Bruinessen, Martin Van, Contemporary Developments in Indonesian Islam,
Explaining the Conservative Turn, Singapore: ISEAS, 2013.
Budiawan. Mematahkan Pewarisan Ingatan:Wacana Anti Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Suharto, Jakarta: Elsam, 2004.
Buehler, Michael. The Politic of Sharia Law: Islamist Activist and  the State in Democratizing Indonesia, United Kingdom: Cambridge Universtiy
Press, 2016.
Burhani, Najib. “Ma’ruf Amin: A Shield from Identity Politics, but not a Vote- getter?”, Commentary, 21 Desember 2018, ISEAS, dikutip dari  https:// www.iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/8752-maruf-amin-a- shield-from-identity-politics-but-not-a-votegetter-by-ahmad-najib-burhani, pada 21 Juni 2019.
Cheyfitz, Eric. The Disinformation Age: The Collapse of Liberal Democracy in the United States Routledge Advances in American History, London: Routledge, 2018.
Hadiz, Vedi R. “Imagine All the People? Mobilising Islamic Populism for Right-
Wing Politics in Indonesia”,  Journal of Contemporary Asia, pp. 1-18, 2018.
Hadiz, Vedi R. Islamic Populism in Indonesia and the Middle East (United
Kingdom: Cambridge University Press, 2016.
Hasan, Noorhaidi. “The Making of Public Islam: Piety, Agency and Commodification on the Landscape of the Indonesian Public Sphere”,
Contemporary Islam, Vol. 3, No.3, pp. 229-250, 2009.
Heryanto, Ariel. “Dari Kencing Onta Sampai PKI”, Mojok.co, 11 Januari 2018, dikutip dari https://mojok.co/arl/esai/dari-kencing-onta-sampai-pki/, pada 19 Juni 2019.
Heryanto, Ariel. Identity and Pleasure: The Politic of Indonesian Screen Culture
(Singapore and Japan: NUS Press & Kyoto University Press, 2014.
Heryanto, Ariel. State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging, London and New York: Routledge, 2005.
Indonesia, Thinking ASEAN, January, 2017.
Klinken, Gerry Van and Henk Schulte Nordholt. Renegotiating boundaries : local politics in post-Suharto Indonesia, Leiden: Brill, 2007.
Lim, M. “Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia”, Critical Asian Studies, 49(3), 411–427, 2017.
Lim, M. “Many clicks but little sticks: social media activism in Indonesia”,

## Wahyudi Akmaliah
Journal of Contemporary Asia 43(4): 636–657., 2013.
Lim, Merlyna. “Dis/Connection: The Co-Evolution of Sociocultural and Material Infrastructures of the Internet in Indonesia”, Indonesia 105
(April), pp. 155-172, 2018.
McGregor, Katharine E. History in Uniform: Military Ideology and the
Construction of Indonesia’s Past. Singapore: NUS Press, 2007.
Mietzner, Marcus. “Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia”, Pacific Affairs: Volume 91, No. 2 June, pp. 261-282, 2018.
Pacepa, Ion Mihai and Ronald J. Rychlak. Disinformation: Former Spy Chief Reveals Secret Strategies for Undermining Freedom, Attacking Religion, and Promoting Terrorism, WND Books, 2013.
Power, Thomas P. “Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic
Decline”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 54:3, 307-338, 2018.
Rakhmani, Inaya. Mainstreaming Islam in Indonesia: Television , Identity, the Middle Class, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2016.
Roosa, John. Dalih Pembunuhan Massal:Gerakan 30 September dan Kudeta
Suharto (terjemahan), Jakarta: Hasta Mitra dan Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2008.
Schreiner, Klaus. “Lubang Buaya: History of Trauma and the Sites of Memory”, dalam Beginning to Remember: The Past in Indonesian Present, dalam Mary Sabina Zurbuchen (editor), Singapore, NUS Press, 2005.
Suaedy, Ahmad. “The Role of Volunteers and Political Participation in the
2012 Jakarta Gubernatorial Election”, Journal of Current Southeast Asian Affairs, 33, 1, 111–138, 2014.
Tempo. “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah”, majalah edisi Senin, 10 Juni 2019.
Wardle, C., & Derakhshan, H. J. C. o. E. r., DGI. “Information Disorder:
Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking”.
9, 2017.
Wirienga, Saskia. Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, Jakarta:
Garba Budaya dan Kalyamitra, 1999.