## Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon
Teguh Lesmana, Mohammad Ridwan, Dini Selasi, Bambang Firmansyah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon teguhlesmana@bungabangsacirebon.ac.id , mohammadridwan@bungabangsacirebon.ac.id , diniselasi1980@gmail.com , bambangfirmansyah@bungabangsacirebon.ac.id Informasi artikel ABSTRAK Kata kunci: Zakat; Pengelolaan;
Kesejahteraan.
Dalam  berbagai  budaya,  nilai  berbagi  dan  kepedulian  terhadap  sesama memiliki  peran  penting.  Studi  ini  menekankan  pentingnya  pemilihan penerima yang adil, transparansi dalam penggunaan dana, dan pemberdayaan ekonomi  penerima  manfaat.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan metodologi  penelitian  kualitatif.  Peneliti  melakukan  wawancara  mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penerima manfaat zakat, pengelola  zakat,  dan  anggota  masyarakat  setempat.  Peneliti  juga  melakukan analisis  dokumen  terkait  pengelolaan  zakat  di  Kecamatan  Sedong.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kompleksitas  pengelolaan  zakat  di Kecamatan Sedong mencakup berbagai aspek, termasuk sistem pembayaran zakat  yang  masih  sukarela,  perubahan  sosial  dan  ekonomi  yang  unik,  serta perluasan  kriteria  penerima  manfaat.  Temuan  ini  menegaskan  pentingnya meningkatkan  transparansi  dalam  pengelolaan  zakat,  memastikan  pemilihan penerima  manfaat  yang  adil,  dan  memberdayakan  ekonomi  penerima manfaat. Partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh siklus pengelolaan zakat juga  diidentifikasi  sebagai  faktor  kunci  untuk  meningkatkan  efektivitas program zakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong dan menekankan pentingnya  langkah-langkah  tersebut  dalam  mencapai  tujuan  zakat  yang efektif  dan  berdampak  positif.  Temuan  ini  dapat  digunakan  sebagai  dasar untuk  meningkatkan  program  zakat,  menjadikannya  alat  yang  lebih  efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan inklusi sosial di wilayah tersebut. ABSTRACT Keywords: Zakat; Management; Welfare. In  many  cultures,  the  value  of  sharing  and  caring  for  others  has  an  important  role.  The  study emphasizes  the  importance  of  fair  selection  of  beneficiaries,  transparency  in  the  use  of  funds,  and economic  empowerment  of  beneficiaries.  This  research  uses  a  qualitative  research  methodology approach.  Researchers  conducted  in-depth  interviews  with  various  stakeholders,  including  zakat beneficiaries,  zakat  managers,  and  members  of  local  communities.  Researchers  also  conducted document  analysis  related  to  zakat  management  in  Sedong  District.  The  results  showed  that  the complexity of zakat management in Sedong  District covers various aspects, including  a voluntary zakat payment system, unique social and economic changes, and expansion of beneficiary criteria. These findings affirm the importance of increasing transparency in zakat management, ensuring fair selection of beneficiaries, and empowering beneficiary economies. Active community participation in the entire zakat management cycle was also identified as a key factor to improve the effectiveness of zakat programs. Thus, the results of this study provide in-depth insight into zakat management in Sedong District and emphasize the importance of these steps in achieving the goal of effective and positively impactful zakat. These findings can be  used as a basis for improving  zakat programs, making them a more effective tool in improving welfare and social inclusion in the region.
Copyright © 2024 (Teguh, dkk). DOI: https://doi.org/10.52593/mtq.05.1.03 Naskah diterima: 08 November 2023, direvisi: 15 Desember 2023, disetujui: 28 Desember 2023
Muttaqien, Vol. 5. No. 1 Januari 2024, 29 – 47

## A. Pendahuluan
Dalam  setiap  budaya  manusia,  gagasan  berbagi  dan  peduli  terhadap  sesama  telah menjadi  esensi  dari  nilai-nilai  yang  dihormati.  Di  tengah  kerumitan  kehidupan  sosial, keberadaan lembaga dan prinsip-prinsip yang mengarah pada distribusi kekayaan dan perhatian  kepada  mereka  yang  membutuhkan  telah  menjadi  penyangga  stabilitas  dan keadilan. Dalam konteks agama Islam, salah satu prinsip fundamental yang mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan adalah konsep zakat (Hasanah et al., 2021).
Zakat adalah kewajiban beramal yang merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam.  Ini  melibatkan  pengeluaran  sebagian  kekayaan  atau  harta  untuk  tujuan redistribusi dan perawatan terhadap mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat, serta sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT (Alim, 2023). Pengelolaan zakat yang efektif  dan  transparan  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga  integritas  dan  efisiensi program  zakat.  Kecamatan  Sedong,  yang  terletak  di  Kabupaten  Cirebon,  merupakan salah  satu  daerah  yang  memiliki  sejarah  panjang  dalam  pengumpulan  dan  distribusi zakat.  Pengelolaan  zakat  di  Kecamatan  Sedong  tidak  hanya  merupakan  kewajiban agama,  tetapi  juga  merupakan  alat  untuk  mengurangi  kesenjangan  sosial  dan meningkatkan  kesejahteraan  Masyarakat,  hal  ini  didasarkan  pada  pemahaman  bahwa zakat  memiliki  peran  yang  lebih  luas  dalam  mendorong  redistribusi  kekayaan  dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang lebih luas. Kewajiban membayar zakat  didasarkan  pada  Al-Quran,  khususnya  dalam  surat  At-Taubah  ayat  103  yang berbunyi: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakan mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketenteraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS. At-Taubah: 103).
Undang-Undang  nomor  38  tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat  mendefinisikan zakat  sebagai  sejumlah  harta  yang  wajib  disisihkan  oleh  seorang  Muslim  atau  entitas yang  dimiliki  oleh  seorang  Muslim,  sesuai  dengan  ketentuan  agama,  untuk  diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (Nurjihad, 2016).
Zakat merupakan salah satu dari lima pilar utama dalam agama Islam, dan merupakan kewajiban  bagi  setiap  Muslim  dewasa  yang  memiliki  harta  yang  mencapai  sejumlah
Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Kecamatan Sedong … (Teguh, dkk)
tertentu, dikenal sebagai nisab (Mursyidin, 2022). Nisab adalah jumlah minimum harta yang harus dimiliki seseorang sebelum kewajiban membayar zakat diterapkan. Besaran nisab  dapat  bervariasi  tergantung  pada  jenis  harta  yang  dimiliki,  seperti  emas,  perak, uang tunai, atau aset perdagangan, tetapi prinsip umumnya tetap sama (Candrakusuma, 2021). Di sisi lain, zakat dianggap sebagai ibadah sosial karena berperan dalam aspek sosial,  masyarakat,  dan  kemanusiaan,  dan  dapat  beradaptasi  dengan  perkembangan masyarakat  (Ahmad  Hadi  Tasin,  2012:  12).  Pentingnya  pemahaman  ini  tidak  hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.  Zakat,  jika  dikelola  dengan  efektif,  dapat  menjadi  instrumen  yang  kuat dalam  mengurangi  kemiskinan  dan  ketidaksetaraan  di  daerah  ini.  Melalui  zakat, masyarakat  yang  lebih  beruntung  dapat  berkontribusi  secara  langsung  untuk membantu  mereka  yang  membutuhkan.  Namun,  untuk  mencapai  tujuan  ini, pengelolaan zakat harus menjadi lebih dari sekadar kewajiban rutin; itu harus menjadi model transparansi, efisiensi, dan efektivitas.
Sebagai  ibadah  sosial,  zakat  diharapkan  mampu  mengatasi  kemiskinan  dalam komunitas  Muslim,  sehingga  dapat  mengurangi  kesenjangan  sosial  di  Masyarakat. Transisi  ini  bisa  terjadi  jika  Mustahik  (penerima  zakat)  berubah  menjadi  Muzakki (pemberi zakat). Namun, peralihan ini tidak akan terjadi tanpa pengelolaan zakat yang baik  dan  profesional.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  zakat  harus  dilakukan  dengan tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi demi kesejahteraan umat. Selain itu, penting untuk  mengubah  orientasi  zakat  dari  konsumtif  menjadi  produktif.  Agar  zakat  dapat lebih  bermanfaat,  pengelolaannya  harus  mematuhi  prinsip-prinsip  syariat  Islam, amanah,  kemanfaatan,  keadilan,  kepastian  hukum,  terintegrasi,  dan  akuntabilitas.  Hal ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat.
Sasaran  utama  dari  zakat  adalah  mengatasi  isu  kemiskinan,  memberikan  bantuan kepada  individu  yang  memerlukan,  serta  mendukung  terwujudnya  keadilan  sosial dalam  Masyarakat  (Putra  &  Naufal,  2019).  Al-Quran  menggambarkan  zakat  sebagai alat untuk mengalihkan harta dari individu yang memiliki kelebihan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Ini bertujuan menciptakan keseimbangan sosial yang lebih baik dan mempromosikan redistribusi kekayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan.
Di  Indonesia,  pemerintah  telah  mengeluarkan  beberapa  regulasi  tentang  zakat, termasuk  Undang-Undang  nomor  38  tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat,  yang telah direvisi dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Menurut undang-undang ini,  pengelolaan  zakat  diserahkan  kepada  lembaga-lembaga  resmi  yang  diakui  oleh pemerintah, seperti BAZNAS dan LAZ (Nurjihad, 2016).
Badan Amil Zakat Nasional adalah satu-satunya badan resmi yang telah didirikan oleh pemerintah  sesuai  dengan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 2001. Badan ini memiliki tanggung jawab dan peran utama dalam mengumpulkan serta mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah di tingkat nasional (Nasar, 2014). Dengan garis  besar,  BAZNAS  memiliki  tanggung  jawab,  peran,  dan  wewenang  dalam menghimpun,  mendistribusikan,  dan  memanfaatkan  zakat.  Selain  itu,  mereka  juga memiliki  peran  dalam  memberikan  saran  terkait  pembentukan  BAZNAS  di  tingkat provinsi  dan  kabupaten/kota,  serta  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ).  Selanjutnya, BAZNAS berwenang untuk meminta laporan tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (Agama RI). Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah sebuah entitas pengelolaan zakat yang sepenuhnya didirikan oleh inisiatif masyarakat.  Pemerintah  memberikan  pengakuan  resmi,  dukungan,  dan  wewenang kepada LAZ untuk menjalankan tugas pengelolaan zakat. Tindakan ini mewakili upaya pemerintah  dalam  menggalakkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  zakat  di Indonesia (Soemitra, 2009).
Beberapa  penelitian  sebelumnya  telah  mendokumentasikan  pentingnya  zakat  dalam Islam  sebagai  instrumen  redistribusi  kekayaan  yang  bertujuan  untuk  mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menunjukkan peran lembaga-lembaga zakat dan amil zakat dalam mengelola dana zakat dengan baik. Namun, ada juga temuan yang menunjukkan adanya  tantangan  dalam  manajemen  pengelolaan  zakat,  seperti  masalah  transparansi, akuntabilitas,  dan  efektivitas  distribusi  zakat.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan memperkaya  pemahaman  tentang  praktik  pengelolaan  zakat  di  tingkat  lokal,  dengan fokus  pada  Kecamatan  Sedong,  Kabupaten  Cirebon,  dan  mencari  solusi  atau
Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Kecamatan Sedong … (Teguh, dkk)
rekomendasi  yang  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  manajemen  zakat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.
Poin-poin  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  mencakup  berbagai  aspek  yang terkait  dengan  pengelolaan  zakat  di  Kecamatan  Sedong,  diantaranya  tentang kompleksitas pengelolaan zakat, pentingnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana  zakat,  upaya  pemberdayaan  ekonomi  penerima  manfaat,  dan  pentingnya partisipasi  masyarakat  dalam  menjalankan  program  zakat.  Semua  elemen  ini merupakan bagian integral dalam memahami dan mengatasi kompleksitas pengelolaan zakat yang ada di wilayah ini.
Dalam  upaya  memahami  permasalahan  ini  secara  lebih  mendalam,  kami  akan membahas  setiap  aspek  dengan  cermat,  menjelaskan  dampaknya,  dan  mencari  solusi yang  mungkin  untuk  meningkatkan  efektivitas  pengelolaan  zakat.  Tujuannya  adalah untuk  mendalami  Kompleksitas  terhadap  pengelolaan  zakat  di  Kecamatan  Sedong, Kabupaten Cirebon. Sebagai bagian dari masyarakat yang terlibat dalam program zakat, persepsi mereka terhadap proses pengumpulan, distribusi, dan manfaat yang dihasilkan dari  zakat  dapat  memberikan  wawasan  berharga  tentang  efektivitas  program  zakat dalam  daerah  ini.  Tidak  hanya  akan  memberikan  pemahaman  tentang  efektivitas pengelolaan  zakat,  tetapi studi  ini  juga  dapat  membantu  menentukan  tantangan  yang dihadapi  dalam  proses  ini.  Pengumpulan  dan  distribusi  zakat  dapat  menghadapi berbagai  kendala,  mulai  dari  perubahan  sosial  hingga  administrasi.  Oleh  karena  itu, analisis  ini  diharapkan  akan  membantu  pihak  terkait  untuk  meningkatkan  dan mengoptimalisasi program zakat di Kecamatan Sedong.
Dengan  demikian,  penelitian  ini  diharapkan  akan  memberikan  kontribusi  penting untuk  pemahaman  tentang  peran  zakat  dalam  pengentasan  kemiskinan  dan pengembangan masyarakat di wilayah ini serta memberikan dasar bagi perbaikan lebih lanjut  dalam  program  zakat  yang  ada.  Melalui  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang Kompleksitas dan implementasi yang lebih efektif, zakat dapat menjadi alat yang lebih kuat  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  dan  menciptakan  masyarakat  yang  lebih inklusif di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon.
Muttaqien, Vol. 5. No. 1 Januari 2024, 29 – 47

## B. Teori / Konsep
Praktik zakat, salah satu dari Lima Pilar Islam, memiliki tempat yang signifikan dalam komunitas Muslim di seluruh dunia (Alim, 2023). Zakat, sering disebut sebagai sedekah atau  redistribusi  kekayaan,  memainkan  peran  penting  dalam  menangani  masalah keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan komunitas. Dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas penduduknya menganut Islam, administrasi dan persepsi zakat memiliki kepentingan utama.

## 1. Zakat sebagai Pilar Islam dan Keadilan Sosial
Zakat  sangat  berakar  dalam  prinsip-prinsip  Islam  dan  dianggap  sebagai  salah  satu pilar  keyakinan.  Pentingnya  zakat  dalam  Islam  disorot  dalam  berbagai  ayat  Al- Quran dan Hadis (ucapan dan tindakan Nabi Muhammad). Tujuan utamanya adalah mempromosikan  keadilan  sosial  dengan  mendistribusikan  kekayaan  dari  yang berkecukupan  kepada  yang  kurang  beruntung.  Ini  berfungsi  sebagai  sarana  untuk membantu orang yang membutuhkan, memberikan dukungan kepada orang miskin, dan mendukung kesejahteraan Masyarakat (Santoso, Sony, 2018).

## 2. Pengelolaan Zakat
Pengelolaan  zakat  yang  efektif  sangat  penting  untuk  memastikan  manfaat  yang dimaksudkan  tercapai.  Di  Indonesia,  telah  diterapkan  peraturan  yang  mengatur pengelolaan  zakat.  Ini  melibatkan  lembaga  yang  disahkan  negara,  seperti  Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS),  dan  organisasi  berbasis  masyarakat  seperti Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ).  Entitas  ini  diberi  tanggung  jawab  untuk mengumpulkan,  mendistribusikan,  dan  menggunakan  dana  zakat  (Nasar,  2014). Badan  amil  zakat sebagai  lembaga  pengelola  zakat  harus  mengklasifikasikan golongan    muzaki    (pemberi  zakat),    dan    mustahiq    (penerima    zakat)    sehingga dalam  penerapan    pengelolaan    zakat  berdasarkan  undang-undang  dapat dilaksanakan dengan baik (Ridwan, 2020). Dalam  pendayagunaan  zakat  juga  bisa dilakukan    dengan    cara    pengaplikasian  program-program  yang  telah  dibuat  oleh lembaga.  Dengan adanya program  dalam  sebuah  lembaga,    maka    pendayagunaan zakat  akan  lebih  terarah  dan  sesuai  dengan  tujuannya. Dalam proses inipun

## Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Kecamatan Sedong … (Teguh, dkk)
diperlukan  transparansi  laporan  agar  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh    lembaga pengelola  kepada  muzakki  secara  mendetail (Wibawanthi et al., 2020).
Namun,  pengelolaan  zakat  tidak  terlepas  dari  kompleksitasnya.  Ini  melibatkan beberapa tahap, termasuk pengumpulan dana, pemilihan penerima yang memenuhi syarat,  memastikan  transparansi  dalam  penggunaan  dana,  dan  memberdayakan penerima untuk mengakhiri siklus kemiskinan. Kompleksitas ini semakin diperumit oleh perubahan sosial dan administrasi yang berkelanjutan.

## 3. Pemilihan Penerima yang Adil
Aspek  kritis  dari  pengelolaan  zakat  adalah  pemilihan  penerima  yang  adil. Mengidentifikasi  orang  yang  benar-benar  membutuhkan  dan  memastikan  dana zakat sampai kepada mereka adalah sangat penting  (Ruslan & Marasabessy, 2017). Proses ini memerlukan kriteria yang jelas dan dapat dibenarkan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam
Di  Kecamatan  Sedong,  Kabupaten  Cirebon,  di  mana  zakat  memiliki  tradisi  yang panjang,  tantangannya adalah  menjaga  proses  pemilihan  yang  transparan  dan  adil. Sangat  penting  untuk  menyesuaikan  kriteria  pemilihan  untuk  mencerminkan dinamika yang berubah dalam komunitas dan lanskap ekonomi.

## 4. Transparansi dalam Penggunaan Dana
Transparansi  dalam  pengelolaan  zakat  adalah  hal  mendasar  untuk  menjaga kepercayaan  masyarakat.  Para  donatur  dan  masyarakat  umum  perlu  yakin  bahwa kontribusi  mereka  digunakan  untuk  kebaikan  masyarakat.  Ini  melibatkan mekanisme  pelaporan  yang  jelas,  komunikasi  terbuka,  dan  penggunaan  dana  yang bertanggung  jawab  untuk  tujuan  sosial  dan  ekonomi  yang  dimaksudkan (Hasmayana,  2022).  Regulasi  pemerintah  baik  dalam  bentuk  undang-undang maupun  kebijakan  memiliki  peran  penting  dalam  mengatur  dan  mengelola penghimpunan dana zakat (Ridwan, 2019).
Namun, menemukan keseimbangan antara transparansi dan privasi penerima adalah aspek  yang  menantang  dalam  pengelolaan  zakat.  Menjaga  martabat  dan  privasi
mereka  yang  membutuhkan  sambil  memberikan  laporan  yang  jelas  tentang penggunaan  dana  adalah tugas  yang  harus  dijalani oleh  para administrator  dengan hati-hati.

## 5. Pemberdayaan Ekonomi Penerima Manfaat
Di luar memberikan bantuan jangka pendek, pengelolaan zakat yang efektif harus bertujuan untuk memberdayakan penerima manfaat secara ekonomi. Pemberdayaan ekonomi  melibatkan  memberi  keterampilan  dan  sumber  daya  kepada  penerima manfaat untuk menjadi mandiri, mengurangi ketergantungan mereka pada zakat. Ini mungkin melibatkan memberikan akses kepada pendidikan, pelatihan, dan sumber daya  keuangan  untuk  membantu  individu  memperoleh  pekerjaan  atau  memulai usaha kecil.
Pemberdayaan ekonomi tidak hanya bermanfaat bagi penerima manfaat tetapi juga berkontribusi  pada  perkembangan  ekonomi  masyarakat  secara  keseluruhan.  Ini sejalan  dengan  prinsip-prinsip  zakat  yang  mendorong  kontribusi  positif  terhadap pembangunan sosial dan ekonomi (Zainuddin et al., 2020).

## 6. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat
Keterlibatan  masyarakat  sepanjang  proses  pengelolaan  zakat  sangat  penting  untuk keberhasilannya.  Partisipasi  ini  dapat  dimulai  dengan  kampanye  edukasi  dan kesadaran untuk menginformasikan masyarakat tentang kewajiban zakat mereka. Di Kecamatan Sedong, memastikan bahwa masyarakat diberi informasi tentang tujuan dan proses pengumpulan zakat dapat meningkatkan kepatuhan.
Selain  itu,  partisipasi  masyarakat  dapat  melibatkan  pemilihan  penerima  manfaat, perencanaan dan pelaksanaan program zakat, serta evaluasi dampaknya. Melibatkan masyarakat dalam aspek-aspek ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab, karena  individu  merasa  memiliki  peran  dalam  membentuk  arah  dan  hasil  dari pengelolaan zakat (Fathaniyah & Makhrus, 2022).

## Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Kecamatan Sedong … (Teguh, dkk)

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang didasarkan pada metodologi yang telah  dijelaskan  oleh  John  Creswell  dalam  konteks  analisis  manajemen  pengelolaan zakat  di  Kecamatan  Sedong,  Kabupaten  Cirebon.  Pendekatan  ini  mencakup penggunaan  wawancara  mendalam  dan  observasi  partisipatif  sebagai  teknik pengumpulan data utama. Subjek penelitian terdiri dari masyarakat yang terlibat dalam program  zakat  di  wilayah  tersebut.  Instrumen  penelitian  yang  digunakan  melibatkan wawancara terstruktur dengan responden yang relevan serta observasi langsung untuk memahami lebih dalam praktik pengelolaan zakat di lapangan (Creswell, 2002).
Pendekatan  kualitatif  ini  akan  memungkinkan  peneliti  untuk  menggali  pandangan, persepsi, dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan zakat secara menyeluruh. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dengan fokus pada mengungkap kompleksitas dalam proses pengumpulan, distribusi, dan dampak zakat. Metodologi ini akan  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  bagaimana  pengelolaan  zakat dilakukan  di  tingkat  lokal,  sekaligus  memungkinkan  peneliti  untuk  mengidentifikasi aspek-aspek  yang  dapat  ditingkatkan  atau  perbaiki  dalam  manajemen  zakat  untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. Pendekatan ini sejalan dengan pendekatan  kualitatif  yang  telah  diterapkan  dalam  berbagai  penelitian  terdahulu  yang relevan dalam bidang ini.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Pengelolaan Zakat di Kecamatan Sedong
Sistem pembayaran zakat di Kacamatan Sedong dapat digolongkan sebagai sistem sukarela,  di  mana  proses  pembayaran  zakat  dilakukan  oleh  pemerintah  atau masyarakat  setempat,  dan  tidak  ada  sanksi  hukum  bagi  mereka  yang  tidak membayar  zakat  dengan  jumlah  yang  dibutuhkan.  Hal  ini  menyoroti  bahwa kemajuan dalam sistem pembayaran zakat di Kacamatan Sedong tidak dapat dicapai
Muttaqien, Vol. 5. No. 1 Januari 2024, 29 – 47
secara  kebetulan.  Kompleksitas  yang  dihadapi  dalam  menerapkan  program  zakat yang efektif dan universal di wilayah ini menjadi perhatian serius.
Sebagai  daerah  dengan  sejarah  panjang  dalam  praktik  zakat,  Sedong  menghadapi tantangan  dinamika  sosial  dan  ekonomi  yang  khas.  Zakat,  yang  dianggap  sebagai kewajiban  agama,  juga  memiliki  peran  krusial  dalam  meredam  ketegangan  sosial yang  ada.  Untuk  mencapai  tujuan  ini,  beberapa  faktor  perlu  dipertimbangkan, seperti jumlah penerima manfaat yang besar, transparansi dalam pembayaran zakat, dan kesejahteraan ekonomi penerima manfaat.
Pemilihan  penerima  manfaat  merupakan  langkah  penting  dalam  menjalankan program  zakat  yang  efektif.  Untuk  memastikan  bahwa  dana  zakat  memenuhi kebutuhan  aktual  mereka,  diperlukan  proses  penilaian  yang  adil  dan  transparan. Selain  itu,  transparansi  dalam  proses  pembayaran  zakat  menjadi  landasan  penting dalam  membangun  kepercayaan  masyarakat.  Masyarakat  perlu  memahami bagaimana  hasil  zakat  dikumpulkan,  ditangani,  dan  digunakan  untuk  kepentingan umum.
Pemberdayaan  ekonomi  penerima  manfaat  juga  menjadi  faktor  kunci  dalam pengelolaan zakat yang berhasil. Meningkatkan tabungan dan PDB per kapita akan membantu  mereka  menjadi  lebih  mandiri  dan  tidak  hanya  bergantung  pada pembayaran  zakat.  Oleh  karena  itu,  program  zakat  harus  merancang  pendekatan pengelolaan  yang  lebih  holistik  untuk  membantu  penerima  manfaat  dalam membangun kemandirian finansial mereka.
Namun, perubahan sosial dan administratif yang sedang berlangsung juga menjadi tantangan  yang  harus  diatasi  dalam  pembayaran  zakat.  Dinamika  sosial  seperti perubahan tingkat pendapatan, norma-norma masyarakat, dan komposisi penduduk dapat mempengaruhi pola distribusi zakat. Sementara itu, perubahan administratif dalam  tarif  zakat  dan  peraturan  perundang-undangan  memerlukan  penyesuaian yang konsisten dalam pengelolaan dana zakat.
Hasil  penelitian  ini  memberikan  wawasan  mendalam  tentang  kompleksitas pengelolaan zakat di Kabupaten Sedong dan menekankan langkah-langkah penting

## Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Kecamatan Sedong … (Teguh, dkk)
yang harus diambil untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi program zakat. Langkah-langkah  ini  harus  dimulai  dengan  prinsip  kejujuran  dan  integritas  serta diakhiri dengan keadilan dan konsistensi dalam pendistribusian zakat.

## 2. Transparansi dalam Pengelolaan Zakat
Transparansi dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, memiliki  peran  sentral  dalam  menjaga  integritas  dan  kepercayaan  masyarakat terhadap  program  zakat.  Kejelasan  dalam  bagaimana  dana  zakat  dikumpulkan, dikelola,  dan  didistribusikan  merupakan  faktor  utama  dalam  memastikan  bahwa zakat  digunakan  untuk  mengurangi  kesenjangan  sosial  dan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Namun,  transparansi  juga  memunculkan  kompleksitas dalam hal menjaga privasi penerima manfaat. Perlu ada keseimbangan yang hati-hati dalam  hal  ini,  yang  mempertimbangkan  kebutuhan  untuk  membagikan  informasi kepada masyarakat sejalan dengan norma dan budaya lokal, sambil melindungi hak privasi  dan  martabat  penerima  manfaat.  Kesadaran  akan  pentingnya  transparansi dan upaya untuk mengatasi kompleksitas ini adalah langkah kunci dalam perbaikan pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong.
Dalam Alquran, terdapat ayat dalam surat At-Taubah ayat 60 yang menyatakan:
"Zakat-zakat itu, sesungguhnya, ditujukan untuk kepentingan orang-orang fakir, orang-orang miskin,  para  pengurus  zakat,  individu  yang  perlu  dibantu  untuk  memeluk  agama  Islam, pembebasan budak,  mereka  yang  memiliki  utang,  untuk  keperluan  agama  Allah,  dan untuk orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah, Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 103 ).
Dari ayat tersebut, terdapat delapan kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf, budak yang akan dimerdekakan, orang yang berhutang, mereka yang memerlukan untuk keperluan agama Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Sementara itu, yang tidak berhak menerima zakat adalah orang non-Muslim, orang kaya, anggota keluarga Nabi Muhammad (ahlul bait), dan orang-orang yang masih menjadi tanggungjawab Muzakki (Yasin, 2012).
Menciptakan  mekanisme  yang  memungkinkan  komunikasi  terbuka  tentang penggunaan  dana  zakat  kepada  masyarakat  dan  menjelaskan  secara  transparan proses  seleksi  penerima  manfaat  adalah  langkah  penting  dalam  memperkuat kepercayaan  masyarakat  terhadap  program  zakat.  Selain  itu,  penting  juga  untuk memastikan  bahwa  peraturan  dan  praktik  pengelolaan  zakat  selaras  dengan  nilai- nilai  agama  dan  norma  sosial  setempat,  sehingga  melindungi  hak  dan  privasi penerima  manfaat  sambil  tetap  memastikan  bahwa  zakat  mencapai  mereka  yang membutuhkannya.  Dengan  mengatasi  tantangan  kompleksitas  ini,  pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong dapat menjadi lebih efisien dan berdampak lebih besar dalam  mengentaskan  kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat secara adil.
Hasil  penelitian  ini  mencerminkan  beberapa  temuan  yang  dapat  membantu memperbaiki  sistem  pengelolaan  zakat  di  Kecamatan  Sedong  yaitu  kesediaan  dan aksesibilitas  dokumen  informasi  telah  memenuhi  standar,  dengan  berbagai dokumen laporan keuangan yang dapat diakses oleh BAZNAS pusat dan layanan informasi  Muzaki  Corner.  Ini  menunjukkan  bahwa  dokumen-dokumen  yang diperlukan  tersedia  untuk  umum,  yang  mendukung  tingkat  kesediaan  dan aksesibilitas dokumen.
Kejelasan  dan  kelengkapan  informasi  masih  perlu  diperbaiki.  Terdapat keterlambatan dalam menyusun laporan, yang kemudian memengaruhi kelengkapan informasi  yang  tersedia.  Untuk  meningkatkan  transparansi,  penting  untuk memastikan  bahwa  informasi  yang  disediakan  jelas  dan  lengkap  agar  masyarakat dapat memahaminya dengan baik.
Keterbukaan proses terkait penyaluran dana zakat telah terpenuhi. BAZNAS telah menetapkan  standar  pengawasan  dan  membentuk  satuan  audit  internal  untuk mengawasi  proses  pemungutan  hingga  pendistribusian  zakat.  Mereka  juga mengundang  umat  Islam  untuk  berpartisipasi  sebagai  relawan  dalam  menjalankan program  pendistribusian  zakat.  Namun,  penting  untuk  dicatat  bahwa  meskipun prosesnya  terbuka,  masih  ada  ketidaktahuan  di  kalangan  umat  Islam  tentang bagaimana proses pengelolaan zakat ini berlangsung.
Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Kecamatan Sedong … (Teguh, dkk)
Terdapat  kerangka  regulasi  yang  mengatur  dan  menjamin  transparansi  dalam pengelolaan  zakat.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat  serta  peraturan  menteri  agama  nomor  5  tahun  2016  tentang  tata  cara pengenaan  sanksi  administratif  dalam  pengelolaan  zakat  telah  memberikan  dasar hukum yang kuat untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan zakat.
Dengan  demikian,  langkah-langkah  perbaikan  yang  dapat  diambil  termasuk memperbaiki  kejelasan  dan  kelengkapan  informasi,  meningkatkan  pemahaman masyarakat  tentang  proses  pengelolaan  zakat,  dan  terus  memantau  dan mengevaluasi  keterbukaan  proses  serta  implementasi  regulasi  yang  ada.  Dengan upaya  bersama,  pengelolaan  zakat  di  Kecamatan  Sedong  dapat  menjadi  lebih transparan, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.

## 3. Pemberdayaan Ekonomi Penerima Manfaat
Pemberdayaan ekonomi penerima manfaat di Kecamatan Sedong adalah salah satu poin penting dalam pengelolaan zakat yang efektif. Pengelolaan zakat tidak hanya sebatas  memberikan  bantuan  jangka  pendek  kepada  mereka  yang  membutuhkan, tetapi  juga  harus  mencakup  upaya  untuk  meningkatkan  kemandirian  ekonomi penerima  manfaat.  Dalam  konteks  ini,  pendidikan,  pelatihan,  dan  bimbingan menjadi  elemen  penting.  Penerima  manfaat  dapat  diberikan  akses  kepada pendidikan  dan  pelatihan  yang  relevan  dengan  keahlian  dan  keterampilan  yang dapat  meningkatkan  kesempatan  mereka  untuk  mencari  pekerjaan  atau  memulai usaha kecil. Ini tidak hanya membantu mereka untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi,  tetapi  juga  memberikan  manfaat  jangka  panjang  dalam  bentuk peningkatan kualitas hidup.
Program  pemberdayaan  ekonomi  dapat  melibatkan  bantuan  modal  awal  untuk memulai usaha kecil atau mikro, serta akses kepada sumber daya yang mendukung pertumbuhan  bisnis  mereka.  Ini  tidak  hanya  memberikan  kesempatan  kepada penerima  manfaat  untuk  menjadi  lebih  mandiri  secara  ekonomi,  tetapi  juga meningkatkan  potensi  kontribusi  mereka  dalam  perkembangan  ekonomi  lokal (Hakim et al., 2014).
Pemberdayaan  ekonomi  penerima  manfaat  juga  harus  diperkuat  oleh  pendekatan yang holistik, mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan lingkungan yang memengaruhi  kemampuan  mereka  untuk  mencapai  kemandirian  ekonomi.  Ini memerlukan  kerja  sama  yang  erat  dengan  penerima  manfaat  untuk  memahami kebutuhan  dan  aspirasi  mereka,  serta  merancang  program  pemberdayaan  yang relevan dan efektif.
Dengan  pemberdayaan  ekonomi  penerima  manfaat  yang  kuat,  zakat  dapat berfungsi  sebagai  alat  yang  lebih  efektif  dalam  mengurangi  kemiskinan  dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Kecamatan  Sedong.  Pendekatan  ini  juga sejalan  dengan  prinsip-prinsip  zakat  dalam  Islam  yang  mendorong  kontribusi positif  terhadap  perkembangan  ekonomi  dan  sosial  komunitas,  menciptakan lingkungan di mana mereka dapat meraih potensi penuh mereka dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi wilayah. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan  landasan  yang  kuat  untuk  memperkuat  program  pemberdayaan ekonomi penerima manfaat dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi penerima manfaat di Kecamatan  Sedong  merupakan  komponen  kunci  dalam  pengelolaan  zakat  yang efektif.  Selain  dari  memberikan  bantuan  jangka  pendek  kepada  mereka  yang membutuhkan,  pengelolaan  zakat  harus  mencakup  upaya  untuk  meningkatkan kemandirian  ekonomi  penerima  manfaat.  Pendidikan,  pelatihan,  dan  bimbingan menjadi elemen penting dalam konteks ini. Penerima manfaat harus diberikan akses kepada  pendidikan  dan  pelatihan  yang  relevan  dengan  keahlian  dan  keterampilan yang  dapat  meningkatkan  kesempatan  mereka  untuk  mencari  pekerjaan  atau memulai  usaha  kecil.  Langkah  ini  tidak  hanya  membantu  mereka  untuk  menjadi lebih  mandiri  secara  ekonomi,  tetapi  juga  memberikan  manfaat  jangka  panjang dalam bentuk peningkatan kualitas hidup.
Pentingnya  pemberdayaan  ekonomi  penerima  manfaat  juga  harus  diperkuat  oleh pendekatan  yang  holistik.  Ini  berarti  mempertimbangkan  faktor-faktor  sosial, budaya,  dan  lingkungan  yang  memengaruhi  kemampuan  mereka  untuk  mencapai kemandirian  ekonomi.  Untuk  mencapai  hal  ini,  kerja  sama  yang  erat  dengan
Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Kecamatan Sedong … (Teguh, dkk)
penerima manfaat menjadi kunci, sehingga program pemberdayaan yang dirancang dapat relevan dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
Dengan  pemberdayaan  ekonomi  penerima  manfaat  yang  kuat,  zakat  dapat berfungsi  sebagai  alat  yang  lebih  efektif  dalam  mengurangi  kemiskinan  dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Kecamatan  Sedong.  Pendekatan  ini  juga sejalan  dengan  prinsip-prinsip  zakat  dalam  Islam  yang  mendorong  kontribusi positif  terhadap  perkembangan  ekonomi  dan  sosial  komunitas,  menciptakan lingkungan di mana mereka dapat meraih potensi penuh mereka dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi wilayah. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan  landasan  yang  kuat  untuk  memperkuat  program  pemberdayaan ekonomi penerima manfaat dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong.

## 4. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon,  adalah  faktor  penting  yang  dapat  meningkatkan  efektivitas  dan  dampak positif  program  zakat.  Zakat  bukan  hanya  sekadar kewajiban  individu,  tetapi  juga merupakan  instrumen  sosial  yang  dapat  memberdayakan  masyarakat  dan mengurangi  ketidaksetaraan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  melibatkan  masyarakat dalam seluruh siklus pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan hingga distribusi, memiliki  potensi  besar  untuk  menciptakan  perubahan  nyata  dalam  kehidupan mereka yang membutuhkan. Partisipasi masyarakat dalam pengumpulan zakat dapat dimulai  dengan  mendidik  dan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang kewajiban zakat. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang tujuan zakat dan cara pengumpulan  dana  dapat  membantu  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  zakat. Program  edukasi  dan  kampanye  informasi  yang  efektif  dapat  memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana dana zakat akan digunakan untuk kepentingan sosial dan ekonomi komunitas.
Selanjutnya,  partisipasi  masyarakat  juga  dapat  terwujud  melalui  proses  pemilihan penerima  manfaat.  Dalam  konteks  ini,  masyarakat  dapat  memiliki  peran  dalam menentukan  siapa  yang  berhak  menerima  zakat.  Proses  ini  harus  transparan  dan
adil,  dan  penerima  manfaat  harus  dipilih  berdasarkan  kriteria  yang  sesuai.  Ini menciptakan  rasa  kepemilikan  dan  tanggung  jawab  di  antara  masyarakat,  karena mereka  merasa  memiliki  peran  dalam  menentukan  arah  dan  dampak  pengelolaan zakat.  Selain  itu,  partisipasi  masyarakat  dapat  ditingkatkan  melalui  mekanisme konsultasi  dan  pengambilan  keputusan  bersama.  Pihak  pengelola  zakat,  termasuk yayasan  amil  zakat  setempat,  dapat  melibatkan  masyarakat  dalam  proses perencanaan  dan  pelaksanaan  program  zakat.  Ini  melibatkan  masyarakat  dalam diskusi tentang prioritas penggunaan dana zakat, proyek-proyek yang akan didanai, dan cara mengukur dampaknya.
Partisipasi masyarakat tidak hanya penting dalam pengumpulan dan distribusi dana zakat,  tetapi  juga  dalam  pemantauan  dan  evaluasi  program.  Masyarakat  dapat berperan  dalam  mengawasi  penggunaan  dana  zakat,  memastikan  bahwa  dana tersebut  digunakan  sesuai  dengan  tujuannya,  dan  mengukur  dampak  positif  yang dihasilkan  (Fathaniyah  &  Makhrus,  2022).  Mekanisme  ini  memungkinkan transparansi  dan  akuntabilitas  yang  lebih  besar  dalam  pengelolaan  zakat.  Namun, untuk mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang optimal, perlu ada upaya aktif untuk memfasilitasi keterlibatan mereka. Ini termasuk dalam hal memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke informasi yang relevan, memiliki kemampuan untuk berpartisipasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  dan  merasa  nyaman  untuk menyuarakan  pandangan  mereka.  Penting  juga  untuk  mempertimbangkan  faktor- faktor  sosial  dan  budaya  yang  mungkin  mempengaruhi  tingkat  partisipasi masyarakat.  Selain  itu,  kolaborasi  dengan  berbagai  pihak,  termasuk  pemerintah, lembaga  swadaya  masyarakat,  dan  sektor  swasta,  dapat  memperkuat  partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat. Pihak-pihak ini dapat memberikan dukungan teknis dan sumber daya tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program zakat.
Dalam konteks Kecamatan Sedong, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat bukan hanya tentang mengumpulkan dan mendistribusikan dana. Ini adalah tentang menciptakan  perasaan  komunitas  yang  saling  peduli  dan  saling  mendukung. Dengan  keterlibatan  aktif  masyarakat,  program  zakat  dapat  lebih  efektif  dalam
Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Kecamatan Sedong … (Teguh, dkk)
mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan masyarakat yang  lebih  inklusif.  Oleh  karena  itu,  upaya  untuk  memperkuat  partisipasi masyarakat  harus  menjadi  fokus  utama  dalam  pengelolaan  zakat  di  Kecamatan Sedong. Dengan partisipasi yang lebih besar, zakat dapat menjadi instrumen yang lebih kuat dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan perubahan positif dalam kehidupan mereka yang membutuhkan.

## E. Penutup
Pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, adalah sebuah tantangan yang kompleks dan penting. Kompleksitas ini mencakup berbagai aspek, seperti sistem pembayaran  zakat  yang  masih  sukarela,  perubahan  sosial  dan  ekonomi  yang  unik  di wilayah ini, serta perluasan kriteria penerima manfaat yang luas. Untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi program zakat, beberapa langkah penting harus diambil.
1. Transparansi  dalam  pengelolaan  zakat  harus  ditingkatkan.  Masyarakat  perlu memahami  bagaimana  dana  zakat  dikumpulkan,  dikelola,  dan  didistribusikan, sambil  melindungi  hak  privasi  penerima  manfaat.  Hal  ini  akan  memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program zakat.
2. Pemberdayaan  ekonomi  penerima  manfaat  menjadi  fokus  penting.  Program  zakat harus  tidak  hanya  memberikan  bantuan  jangka  pendek,  tetapi  juga  memberikan pelatihan,  pendidikan,  dan  dukungan  modal  untuk  meningkatkan  kemandirian ekonomi  penerima  manfaat.  Hal  ini  akan  membantu  mereka  untuk  tidak  hanya bergantung  pada  zakat,  tetapi  juga  menjadi  kontributor  dalam  pembangunan ekonomi lokal.
3. Partisipasi  masyarakat  dalam  seluruh  siklus  pengelolaan  zakat  harus  ditingkatkan. Dari  pengumpulan  hingga  distribusi,  masyarakat  perlu  terlibat  aktif  dalam  proses ini. Ini dapat dicapai melalui pendidikan, pemilihan penerima manfaat yang adil, dan mekanisme  konsultasi  serta  pengambilan  keputusan  bersama.  Dengan  partisipasi
Muttaqien, Vol. 5. No. 1 Januari 2024, 29 – 47
yang  lebih  besar,  zakat  dapat  menjadi  instrumen  yang  lebih  kuat  dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang inklusif.
Dalam  keseluruhan,  hasil  penelitian  ini  memberikan  wawasan  mendalam  tentang pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong dan menekankan pentingnya langkah-langkah tersebut  untuk  mencapai  tujuan  zakat  yang  efektif  dan  berdampak  positif.  Dengan memperbaiki  transparansi,  pemberdayaan  ekonomi,  dan  partisipasi  masyarakat,  zakat dapat menjadi alat yang lebih kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an. (n.d.).
Alim,  H.  N.  (2023).  Analisis  Makna  Zakat  Dalam  Al-Quran:  Kajian  Teks  dan  Konteks.
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 3(3), 161–169.
https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.617
Candrakusuma, Z. M. S. & M. (2021). Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 15(1), 75–91. Creswell, J. W. (2002). Desain Penelitian. KIK Press.
Fathaniyah,  L.,  &  Makhrus,  M.  (2022).  Peran  Organisasi  Pengelola  Zakat  dalam  Pemberdayaan Masyarakat  di  Kabupaten  Banyumas.  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  8(1),  632. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4430
Hakim, A. R., Arif, S., & Baisa, H. (2014). Peran Zakat dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor). Jurnal Ekonomi Islam, 5(2), 243–272.
Hasanah,  U.,  Maghfur,  M.,  &  Qomar,  M.  N.  (2021).  Literasi  Zakat:  Interpretasi  Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat. Journal of Islamic Social Finance Management, 2(1), 83–92. https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3822
Hasmayana.  (2022).  Trasparansi  Pengelolaan  Zakat  dalam  Meningkatkan  Kepercayaan  Muzakki pada BAZNAS Kota Parepare. IAIN Parepare.
Mursyidin.  (2022).  Zakat  Sebagai  Penentuan  Pengembangan  Moral  ,  Ekonomi  dan  Sosial Kemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 3466–3475.
Nasar, M. F. (2014). Transisi BAZNAS dan Peran Kementerian Agama. Nurjihad.  (2016).  Implementasi  Undang-undang  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Jurnal  Hukum,  8(17), 63–72.
Putra, T. W., & Naufal,  ahmad. (2019). Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat. Madinah: Jurnal Studi Islam, 6(2), 241–267.
RI, A. (n.d.). Standarisasi Amil Zakat. 48.
Ridwan,  M.  (2019).  Pengelolaan  Zakat  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  di  kota  direbon.  Syntax Idea, 1(4), 1–23.
Ridwan, M. (2020). Analisis Hukum Zakat Menurut UU.38 Tahun 1999 dalam Perspektif Hukum Islam. Khulasah : Islamic Studies Journal, 2(1). https://doi.org/10.55656/kisj.v2i1.26
Ruslan, O. :, & Marasabessy, H. (2017). Analisa Pola Distribusi Zakat pada Masa Daulah Umayyah
dan Abbasiyah. Jurnal Asy-Syukriyyah, 18, 132. https://jurnal.asy-

## Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Kecamatan Sedong … (Teguh, dkk)
syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/75/64 Santoso, Sony,  and R. A. (2018). Zakat Sebagai Ketahanan Nasional. Deepublish. Soemitra,  A.  (2009).  Bank  &  Lembaga  Keuangan  Syariah  (Jakarta:  Kencana,  dalam  Aslikhah,
2011,“Strategi Pemasaran Pada BMT Maslahah” Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.  Jurnal Malia, 1.
Wibawanthi, A., Rohmat Hidayat, A., Hardiyanto, F., & Ridwan, M. (2020). Analisis Program dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Cirebon. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 1(1), 1–8. https://doi.org/10.36418/jiss.v1i1.5
Yasin, A. H. (2012). Panduan Praktis Zakat.
Zainuddin,  U.,  Iffa,  M.,  Fajria,  N.,  &  Maula  Aulia,  S.  (2020).  Peran  Zakat  Dan  Wakaf  Dalam Pembangunan  Ekonomi  Umat  Perspektif  Ekonomi  Islam.  FiTUA:  Jurnal  Studi  Islam,  1(2), 202–234. https://doi.org/10.47625/fitua.v1i2.270