## PENDAHULUAN
irigasi  merupakan  faktor  penunjang penting  dalam  meningkatkan  produksi produk pertanian terutama produk pangan.
Sejarah  mencatat  bahwa  bendungan- bendungan  (sumber  air  irigasi)  yang diinvestasikan  pemerintah  telah  mampu meningkatkan  produksi  pertanian  (Booth,

## SISTEM LELANG DAN SISTEM SWAKELOLA DALAM MANAJEMEN IRIGASI DI TINGKAT JARINGAN TERSIER
(Studi Kasus di Sistem Irigasi Desa Kalirejo, Kudus, Jawa Tengah)
“Lelang System and Swakelola System” in Irrigation Water Management in Tertiary Canal (Case Study in Irrigation System in Kalirejo, Kudus, Central Java)
Mohammad Rondhi 1) *,Yasuhiro Mori 2) , Takumi Kondo 3)
1) Fakultas Pertanian, Universitas Jember, Indonesia
2) Graduate School of Agriculture, Hokkaido University, Japan
3) Research Faculty of Agriculture, Hokkaido University, Japan
* E-mail: rondhi.faperta@unej.ac.id

## ABSTRACT
Irrigation is one of impartant factors in increasing land productivity. In Java government has established irrigation dam to boost food production especially paddy in the period 1950-1980. After that  period,  governments  found  its  difficulty  to  fund  the  recurring  costs  of  irrigation.    The government  policy  has  changed  from  establishing  new  reservoir  to  managing  water  irrigation.  In Central Java, irrigatioan water management has changed by the time, especially in tertiary canal. It was  manged  by  ulu-ulu  before  1976,  then  changed  to  dharma  tirta  by  swakelola  system.  In  1990s government  has  been  united  the  water  management  in  tertiary  canal  by  legalizing  water organization  through  generating  water  usage  association  (Persatuan  Petani  Pemakai  Air  –  P3A). Started from 2005 some farmer tried to apply another system that is called lelang system.  However explanation  of  these  syetems  is  still  not  clear.  Therefore,  the  objectives  of  this  research  are  (1)  to define the lelang system and swakelola system in water management, (2) to distinguish advantages and disadvantages of the two systems. Research was counducted in Kalirejo Village, Kudus District, Central Java Province. In the village some P3As has been applying swakelola system and another P3A  has  applying  lelang  system.  Decriptive  and  comparative  analysis  with  institutional  approach was apllied to respond objectives of this research. The results show that lelang system is irrigation water management that the board member is selected by auction, where the highest biddest becomes chairman  of  P3A.  The  auction  is  conduted  in  general  meeting,  where  initial  bdding  is  decided  by agreement between farmer and P3A candidate that facilitated by village. The money is allocated to establish  agriculture  infrastructure  such  as  road  agriculture,  agriculture  bridge,  drainage infrastructure and so on. Water fee by farmer is also decided in the meeting. In the swakelola system selection of board member (including chairman of P3A) is decided by discussion. Then, payment in advance is not required, in deed the agriculture infrastructure would be provided by after receiving water fee from farmer. The advantages of lelang system is availability of money in advance that is important to provide agriculture infrastructure, whereas the disadvantages of the lelang system is its potential in poor water management (especially in maintaining tertiary canal and other additional task). This is due to possibility of board member of P3A who are not farmer which low experience and knowledge to manage water irrigation on that field. The advantage of swakelola system is board member  comes  from  farmer  who  has  good  knowledge  and  understand  in  field  condition,  while  the disadvantage  of  swakelola  system  is  low  possibility  in  providing  agriculture  infrastructure, especially in poor finance management.
Keywords : water management, institutional appoarch, swakelola system, lelang system.
1977, Norton, 2004). Di Jawa, pemerintah telah  melakukan  investasi  yang  besar dalam  membangun  waduk  (bendungan) untuk keperluan irigasi.
Permasalahan  utama  pengairan  yang dihadapi  waduk  saat  ini  adalah  besarnya biaya pengelolaan dan pemeliharaan bendungan  (termasuk  saluran  airnya).  Hal ini  mengingat:  (1)  bendungan  (termasuk salurannya)  tersebut  sudah  berumur  tua (lebih  dari  25  tahun)  yang  menyebabkan berkurangnya  debit  air  potensial  karena kebocoran  jaringan,  (2)  daerah-daerah yang jauh dari sumber air bendungan ( tail area )  mendapatkan  debit  air  yang  lebih kecil  dibandingkan  dengan  daerah  yang dekat dengan sumber air ( intake ). Mengingat  dua  hal  penting  tersebut, manajemen dan pemeliharaan saluran yang baik  ( good  governance )  merupakan  kunci penting dalam memelihara ketersediaan air dan  pemerataan  distribusi  air  kepada pengguna (petani).
Secara  struktur  terdapat  empat  jenis jaringan  air yang  digunakan  untuk mengalirkan air dari bendungan hingga ke petak (lahan) petani, yaitu jaringan primer, sekunder,  tersier  dan  kuarter.  Jaringan primer adalah jaringan  yang langsung dari bendungan,  jaringan  sekunder  merupakan jaringan  cabang  dari  saluran  primer, jaringan tersier adalah cabang dari saluran sekunder,  jaringan  quarter  adalah  jaringan cabang dari saluran tersier (Duewel, 1984). Jaringan tersier dan quarter adalah saluran yang digunakan langsung untuk mengalirkan  air  ke  petak  (plot)  petani.  Di tingkat  jaringan  primer  dan  sekunder pengelolaan air dilakukan  oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), sedangkan di jaringan tersier (termasuk jaringan kuarter) dikelola oleh petani yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
Di  Jawa  Tengah  manajemen  air  di tingkat  jaringan  tersier  telah  mengalami perubahan  dari  waktu  ke  waktu.  Sebelum tahun 1976, manajemen air diatur oleh ulu- ulu  (Booth,  1977).Ulu-ulu  adalah  istilah
untuk pengelola air di Jawa tahun 1970-an. Istilah  ini  berubah  menjadi  dharma  tirta tahun 1976. Sejak tahun 1990-an pemerintah menyeragamkan nama pengelola air menjadi Perkumpulan Petani Pemakai  Air  (P3A).Pada  saat  itu  petak sawah  diairi  dengan  air  tadah  hujan. Kemudian,  setelah  itu  manajemen  air ditangani  oleh  dharma  tirta.  Petak  sawah diairi dengan tadah hujan dan menggunakan irigasi semi teknis (Duewel, 1984).  Sistem  dharma  tirta  dikelola  oleh kelompok dengan satu ketua yang disepakati  bersama  antar  anggota  dan pemerintah desa. Perbedaan utama keduanya  adalah  dharma  tirta  berupaya lebih  banyak  dalam  menyediakan  air dengan  mencari  sumber  air  (termasuk  air permukaan  dari  sungai  pembuangan). Sebagai  kompensasinya,  dharma  tirta menerima  imbalan  dengan  persentase tertentu  sesuai  kesepakatan  bersama. Dharma  tirta  berasal  dari  petani  yang memiliki  lahan  di  wilayah  tersebut. Karenanya  sistem  tersebut  dikenal  dengan istilah sistem swakelola. Sistem ini berarti sistem  yang  dikelola  oleh  petani,  oleh petani, dan untuk petani. Sejak tahun 1990, setelah waduk Kedung Ombo dioperasikan,  pemerintah  menyeragamkan nama  pengelola  air  menjadi  Persatuan Petani  Pemakai  Air(P3A).  Setelah  adanya bendungan tersebut, penyediaan air menjadi  lebih  mudah.  Sistem  swakelola diaplikasikan  oleh  banyak  P3A  di  Jawa Tengah. Sejak tahun 2005 sebagian P3A di wilayah Kecamatan Undaan mengaplikasikan  sistem  lelang  dalam manajemen  air  irigasi  di  jaringan  terseir. Secara sekilas, sistem lelang adalah sistem kontrak  dalam  manajemen  air  di  mana pengelola  (pengurus  P3A)  membayar sejumlah dana di awal kepengurusan untuk mendapat hak mengelola air.
Namun demikian, penjelasan tentang sistem  lelang  tersebut  masih  belum  jelas. Selain  itu  apa  keuntungan  dan  kerugian sistem  lelang  dibandingkan  dengan  sistem swakelola  juga  belum  diketahui.  Oleh
karenanya  penelitian  ini  memiliki  tujuan (1)  untuk  mengetahui  secara  detail  sistem lelang dan sistem swakelola dan (2) untuk mengetahui  perbedaan  sistem  lelang  dan sistem swakelola.

## Penelitian  Terdahulu  dan  Kerangka Konsep
Literatur  manajemen  air  irigasi menjelaskan  pentingnya  manajemen  air irigasi  dari  sudut  pandang  kebijakan makroekonomi, lebih khusus pada kebijakan  pembangunan  pertanian.  Selain itu  juga  menjelaskan  secara  teori  tentang prinsip-prinsip dasar manajemen air irigasi.
Kebijakan  pengembangan  irigasi merupakan salah satu dari empat kerangka kebijakan pertanian nasional yang
dilakukan terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi. Keempat kebijakan tersebut  adalah  (1)  kebijakan  kepemilikan lahan, (2) kebijakan manajemen air irigasi, (3)  kebijakan  keuangan  pertanian  dan perdesaan,  (4)  kebijakan  untuk  teknologi pertanian (Norton, 2004). Norton menambahkan,  sebenarnya  terdapat  dua kebijakan lagi yang menjadi perhatian para ahli  kebijakan  pembangunan  pertanian yaitu kebijakan subsidi (baik subsidi input maupun output) dan kebijakan perdagangan (pemberlakuan kebijakan nontariff).  Dua  kebijakan  terakhir  sangat terkait  sekali  dengan  pengeluaran  fiskal pemerintah  yang  lebih  berpihak  pada produsen  dalam  negeri,  sedangkan  empat kebijakan  awal  lebih  menekankan  pada interaksi  antara  produsen  dan  konsumen (pendekatan  pasar)  yang  memberikan keadilan  bagi  pelaku  pasar.  Tentunya, pemerintah  dapat  melakukan  pendekatan- pendekatan  tertentu  untuk  mendukung pelaku-pelaku pasar tersebut.
Dalam konteks pembangunan pertanian,  kebijakan  pemerintah  dalam pengairan telah mengalami pergeseran dari pembangunan  (penyediaan)  bendungan besar  menuju  ke  manajemen  pengairan, walaupun upaya untuk penemuan
(identifikasi)  sumber  pengairan  potensial masih terus dilakukan.   Hal  ini mengingat dua  hal  penting  yaitu  (1)  besaranya  biaya fiskal  untuk  pembangunan  bendungan tersebut,  (2)  semakin  langkanya  sumber- sumber  air  potensial  karena  kondisi vegetasi makro yang semakin berkurang.
Air  irigasi  merupakan  barang  yang dikategorikan  sebagai  barang  sumberdaya bersama. Artinya barang tersebut dimanfaatkan  secara  bersama-sama  oleh sekelompok  pengguna  (di  sebuah  sistem irigasi dari hulu hingga hilir). Kecenderungan penggunaan barang sumberdaya  bersama  adalah  dikonsumsi secara  berlebihan  ( over-consumed ).Ketika seorang  pengguna  mengkonsumsi  air irigasi  secara  berlebihan,  maka  pengguna lain akan mengalami kekurangan.
Beberapa teori dasar terkait pengelolaan  barang  sumberdaya  bersama telah  lama  diungkapkan  oleh  Olson (1965),  Hardin  (1968),  dan  Dawe  (1973).
Olson  dalam  bukunya The  Logic  of Collective  Action mengungkapkan  secara jelas  bahwa  individu-individu  memiliki kepentingan  dalam  memperoleh  insentif pada  pengelolaan  barang  sumberdaya bersama,  namun  demikian  kepentingan individu  akan  terakomodir  jika  individu- individu  tersebut  bergabung dalam sebuah kelompok. Secara optimistik Olson mengungkapkan  bahwa  anggota  dalam grup    memiliki  kepentingan  dan  tujuan bersama,  karenanyan  individu-individu tersebut  akan  mendapatkan  hasil  yang lebih  baik  dan  tujuan  mereka  akan  dapat tercapai  jika  mereka  mengerjakannya secara bersama. Meskipun Olson menjelaskan  adanya  kepentingan  individu dalam  kelompok  ( self  interest ),  namun individu  lebih  mementingkan  kepentingan kelompok yang terdapat dalam kepentingan sosial ( social interest ).
Berbeda  dengan  Olson,  Hardin  lebih menekankan adanya hal-hal yang cenderung bersifat negatif pada pengelolaan  barang  sumberdaya  bersama. Dalam  artikelnya  berjudul Tragedy  of
Common (tragedi barang sumberdaya bersama)  Hardin  mengungkapkan  adanya konsumsi  yang  berlebihan  pada  barang sumberdaya  bersama  yang  menyebabkan sebagian  individu  mendapatkan  proporsi yang  lebih  besar  dibandingkan  sebagian individu  yang  lain.  Hardin  mencotohkan dalam satu hamparan padang rumput yang digunakan  untuk  menggembalakan  ternak. Keadaaan  tersebut  memunculkan  adanya sebagian  penggembala  yang  berusaha untuk meningkatkanutilitas dengan menambah  jumlah  ternaknya  sehingga menyebabkan  konsumsi  berlebihan  ( over- consumed ). Karena jumlah padang rumput bersifat  tetap,  adanya  konsumsi  yang berlebiham menyebabkan sebagian peternak  yang  lain  mengalami  kerugian. Senada  dengan  Hardin,  Dawe  (1973) mengembangkan sebuah model pengelolaan  sumberdaya  bersama  tersebut yang  dengan  model  yang  dikenal  dengan
Commons Dilemma Game
yang menggambarkan pelaku
dalam pengelolaan sumberdaya bersama berusaha untuk  meningkatkan  utilitasnya  dengan mengkonsumsi  lebih  besar  dibandingkan dengan  yang  lain.  Artinya  pengguna  air akan  mengkonsumsi  lebih  banyak  dengan harapan  pengguna  lain  tidak  mengetahui apa  yang  dikerjakannya,  demikian  juga sebaliknya.  Hal  ini  akan  menyebabkan sumberdaya  akan  tereksploitasi  secara berlebihan  dengan  manfaat  yang  kurang merata.
Tiga teori mendasar tersebut menjadi pijakan  Ostrom  dalam  mengajukan  teori evolusi  kelembagaan  dalam  pengelolaan sumberdaya  bersamanya.  Ostrom  (1990) membuka diskusi dengan mengkategorikan barang sumberdaya bersama sebagai (1) barang publik (barang yang  dapat  dikonsumsi  oleh  siapa  saja tanpa adanya kewajiban untuk membayar), dan  (2)  barang  privat  (barang  yang  hanya dapat dikonsumsi oleh siapa yang membayarnya).  Jika  sumberdaya  bersama dikatakan  sebagai  sumberdaya  publik maka  akan  cenderung  memunculkan free-
rider (pengguna  bersedia  mengkonsumsi barang  tersebut  akan  tetapi  tidak  bersedia membayarnya).  Jika  sumberdaya  bersama dikatakan  sebagai  barang  privat  maka setiap  pengguna  harus  membayar  setiap sumberdaya yang dimanfaatkannya. Penentuan jenis pengelolaan ini cenderung spesifik. Untuk barang sumberdaya bersama yang membutuhkan modal (investasi) besar, kemungkinan besar tidak ada  yang  bersedia  untuk  menyediakannya secara  privat.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari besarnya  investasi  yang  dikeluarkan  oleh penyedia  sumberdaya  bersama  dan  juga tidak  bersedianya  pihak  pengguna  untuk membayar  harga  sesuai  dengan  harga pasar.  Sistem  irigasi  yang  mengalirkan  air dari  bendungan  merupakan  contoh  dari barang  sumberdaya  bersama  (karena melibatkan  banyak  pengguna).  Namun demikian,  pertanyaannya  adalah  siapakah yang bersedia menyediakan investasi besar untuk pembangunan bendungan dan saluran  tersebut?  Selanjutnya  jika  ada sebagian individu yang bersedia menyediakan  bendungan  dan  saluran tersebut, apakah pengenaan harga penyediaan sumberdaya air dapat mengikuti  hukum  pasar?  Pertanyaan- pertanyaan  tersebut  yang  menginisiasi Ostrom menggunakan pendekatan kelembagaan  dalam  mengatur  barang sumberdaya bersama. Menurut Ostrom, pendekatan kelembagaan  memfokuskan  adanya  peran serta  semua stakeholder (pihak  yang terlibat)  dalam  pengelolaan  sumberdaya bersama.  Contoh  stakeholder  yang  terlibat dalam  pengelolaan  sumberdaya  air  irigasi antara  lain  pemerintah  (pusat,  propinsi, dan  pemerintahan  yang  lebih  rendah), kelompok  pengguna  air  irigasi,  dan  petani itu  sendiri.  Pendekatan  kelembagaan  ini dapat  memunculkan  beberapa  bentuk pengelolaan  sumberdaya  bersama,  antara lain  (1)  pemerintah  sepenuhnya,  (2) kombinasi  antara  pemerintah  dengan kelompok  pengguna  air,  (3)  kombinasi antara  kelompok  pengguna  air  irigasi  dan
petani.    Senada  dengan  Ostrom,    Norton (2004)  yang  mendasarkan  pada  kajian- kajian  literatur  sebelumnya  menjelaskan bahwa adanya keterbatasan keuangan yang dimiliki  pemerintah  untuk  membangun sarana  irigasi  yang  baru,  dan  keterbatasan pendanaan  untuk  biaya  operasional  dan pemeliharaan  (O  P)  maka  manajemen pengelolaan  sumberdaya  bersama  dapat dilakukan  dengan  kerjasama  antar  pihak yang terlibat.
Baik  pendekatan collective  action , pendekatan tragedy of commons , pendekatan game  theory pada tragedy  of commons , maupun
pendekatan kelembagaan ( institutional approach ) bertujuan untuk meningkatan manfaat dari sumberdaya  bersama  tersebut.  Tentunya, tidak ada teori tunggal (berpijak pada satu teori  saja)  dalam  membahas  sumberdaya bersama.  Hal  ini  mengingat  besarnya variansi hasil saat suatu teori diaplikasikan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif komparatif dengan pendekatan kelembagaan.  Penelitian  ini  dilakukan  di desa  Kalirejo,  Kecamatan  Undaan  Kudus, Jawa  Tengah.  Alasan  utama  pemilihan desa  tersebut  adalah  terdapat  P3A  yang mengaplikasikan  sistem  lelang  dan  juga terdapat P3A yang mengaplikasikan sistem swakelola. Desa Kalirejo merupakan salah satu  desa  di  Daerah  Irigasi  Bendung Klambu  Wilalung  (salah  satu  dari  tiga Bendung  Klambu).  Sedangkan  Bendung Klambu  merupakan  bendungan  terakhir dari  Bendungan  Kedung  Ombo,  Jawa Tengah.  Bendungan  ini  melintasi  tiga kabupaten  (Grobogan,  Pati,  dan  Kudus) dengan  4  Kecamatan  dan  17  desa. Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  April dan Agustus 2015.
Data yang digunakan bersumber dari data  primer  yang  digali  dari  wawancara
mendalam dengan empat P3A yang ada di Desa  Kalirejo.  Data  yang  digali  berupa kelembagaan irigasi, alasan utama menggunakan sistem irigasi tersebut, jenis air  irigasi  yang  digunakan,  dan  lain-lain. Alat  analisis  yang  digunakan  adalah deskriptif  komparatif  dengan  pendekatan kelembagaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Terdapat  empat  P3A  yang  menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu P3A Sido Makmur,  P3A  Cangkring  Redjo,  P3A Pande Redjo, dan P3A Kadud Rejo. Ketiga P3A  yang  awal  menggunakan  sumber pengairan teknis (pengairan dengan menggunakan  saluran  irigasi  teknis), sedangkan P3A Kadud Rejo menggunakan pengairan non teknis (menggunakan pompa  air  untuk  mendapatkan  dan mengalirkan air). Kesemuanya berasal dari air  Kali  Bendung  Klambu  Wilalung  (lihat Gambar  1 ).  Kadud  Redjo  menggunakan air  non-teknis  karena  secara  geografis letak sawah berada pada posisi  yang lebih tinggi  dibandingkan  dengan  sungai  Kali Klambu Wilalung. Sebelum tahun 1990 air mengalir dari Kali Juwono yang merupakan  kali  Buatan  Kolonial  Belanda yang digunakan sebagai pembuangan pada saat  banjir.  Kali  tersebut  digunakan  untuk mengairi  sawah  sebelum  tahun  1990 dengan menggunakan pompa air.

## Kelembagaan  Air  Irigasi  di  Desa Kalirejo
Desa  Kelirejo  merupakan  salah  satu desa dalam daerah irigasi Klambu Wilalung dengan luas wilayah 343.130 ha. Dari  luas  lahan  tersebut,    sebesar  277  ha merupakan  lahan  sawah.  Sebagian  besar penduduk  memiliki  pekerjaan  sebagai petani  baik  sebagai  petani  pemilik, maupun  petani  penggarap,  dan  juga  buruh tani.
Padi merupakan komoditas utama di desa  ini  yang  diusahakan  dua  kali  dalam setahun  pada  musim  hujan  1  dan  musim hujan  2.    Pada  musim  kemarau  petani banyak  mengusahakan  melon,  semangka, dan kacang hijau.
Terdapat  dua  kelembagaan  irigasi  di Desa Kalirejo yaitu kelembagaan swakelola  dan  kelembagaan  lelang.  Jenis kelembagaan air irigasi ditentukan melalui rapat  anggota  yang  diselenggarakan  oleh petani  dengan  difasilitasi  pihak  desa. Dalam  rapat  tersebut  ditentukan  siapa pengelola  air  irigasi  tersebut  (ketua  dan pengurus),  berapa  lama  manajemen  air tersebut dalam satu periode kepengurusan, berapa  iuran  yang  disediakan  oleh  petani. Secara  ekonomi  dikatakan  bahwa  pihak P3A  sebagai  penyedia  (pengelola)  air, sedangkan  pihak  petani  sebagai  pengguna air.
Tabel  1 mendiskripsikan  tentang periode  kepengurusan,  besarnya    biaya lelang (untuk kelembagaan lelang),
besarnya  iuran  air  pada  P3A  di  Desa Kalirejo. Terlihat bahwa terdapat pembayaran  di  awal  kepengurusan  pada kelembagaan  lelang.  Ini  menjadi  ciri khusus  pada  kelembagaan  lelang  yaitu adanya  investasi  diawal  kepengurusan pengelolaan P3A. Sistem
lelang merupakan sistem manajemen air irigasi di mana pemilihan ketua (termasuk pengurusnya)  dilakukan  dengan  cara lelang.  Artinya  pemenang  lelang  adalah pihak yang memiliki hak untuk mengelola air.  Lelang  dilakukan  secara  sistem English, Open  ascending-bid  auctions (English  auctions) ,  penawar  tertinggi merupakan pemenangnya. Ini yang membedakan  dengan  sistem  swakelola  di mana  pemilihan  pengelola  dilakukan  oleh dengan prinsip musyawarah.
Besarnya nominal nilai lelang bervariasi  tergantung  lama  pengelolaan dan luas areal. Semakin lama pengelolaan, maka besarnya lelang akan semakin besar. Berdasarkan Tabel  1 terlihat  bahwa  besar lelang  pengelolaan  P3A  Sido  Makmur
Gambar 1. Peta desa dan aliran air irigasi di Desa Kalirejo
Pemukiman Kali Juwana Daerah Irigasi Klambu Wilalung Batas Desa Jalan Propinsi Cangkring Redjo Sido Makmur Kadud Redjo Lahan tegal Lahan tegal
Sistem  Lelang dan Sistem Swakelola dalam Kelembagaan Irigasi ... Jurnal Agroteknologi Vol. 09 No. 02 (2015)
lebih  kecil  dibandingkan  dengan  lelang pengelolaan P3A Cangkring Redjo. Hal ini karena  waktu  pengelolaan  Cangkring Redjo  selama  5  tahun,  lebih  lama dibandingkan  dengan  waktu  pengelolaan Sido Makmur, 4 tahun. Selain itu, semakin luas  areal  maka  besarnya  nominal  lelang juga  akan  semakin  besar.  Dengan  luas lahan  66  bahu,  besarnya  nominal  lelang sebesar Rp 50 juta, lebih kecil dibandingkan  dengan  P3A  Cangkring Redjo dengan nominal sebesar Rp 162 juta untuk  130  bahu.  Dana  lelang  tersebut berasal  dari  calon  anggota  pengurus  yang bersedia membayar sejumlah dana tersebut yang dibagi berdasarkan jumlah pengurusnya.
Nominal dana lelang yang dihasilkan digunakan sebagai investasi untuk pembangunan  infrastruktur  seperti  jalan usahatani,  dan  jembatan  penyeberangan usahatani,  dan  lain-lain.  Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh panitia pembangunan  yang  dibentuk  oleh  desa selaku penyelenggara pemerintahan dengan menggunakan uang lelang tersebut. Berdasarkan  pengamatan  di  areal  P3A Sido  Makmur  diketahui  bahwa  terdapat  3 jembatan  usahatani  dan  500  meter  jalan
usahatani.  Fasilitas  tersebut  dibangun menggunakan  dana  hasil  lelang  pada periode 2007-2011 dan 2011-2015.
Pada  kelembagaan  swakelola,  tidak diperlukan  ada  pembayaran  di  awal  untuk mengelola  P3A  tersebut.  Akan  tetapi pengelola  berjanji  akan  menyisihkan sebagian  penerimaan  yang  didapatkan untuk  pembangunan  sarana  prasarana infrastruktur  usahatani.  Dalam  hal  ini, pengelola  P3A  tidak  menanggung  resiko jika  terjadi  kegagalan  panen,  karena  tidak ada dana yang dikeluarkan terlebih dahulu.
Dari sisi pengguna, petani diwajibkan  membayar  iuran  air  dalam bentuk gabah hasil panen ( in kind ) sebagai imbalan  atas  jasa  penyediaan  air  yang digunakan. Besaranya iuran air tergantung pada usaha (termasuk biaya) yang dilakukan  (dikeluarkan)  oleh  pengelola dalam mengalirkan air. Pada jenis pengairan nonteknis, pengelola mengeluarkan  tenaga  (biaya)  yang  lebih besar  untuk  mengalirkan  air  terutama dalam  penyediaan  pompa  air  dan  bahan bakarnya. Iuran air di pengairan non teknis sebesar  1/8,  artinya  satu  bagian  untuk P3A,  dan  7  bagian  untuk  petani.  Nilai  ini lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  dengan
Tabel 1. Luas areal, jenis pengairan, dan sistem irigasidi Desa Kalirejo
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Luas areal (bahu) Jenis Pengairan Manajemen irigasi Besarnya nilai lelang (Rp juta) Periode kepengurusan (tahun) Jumlah pengurus (orang) Besarnya iuran air tiap bahu Sido Makmur 66 Teknis Sistem lelang 50 4 10 100 kg padi Kadud Redjo 50 Non-Teknis Sistem swakelola - 6 10 1/8* Cangkring Redjo 130 Teknis Sistem lelang 162 5 15 100 kg padi Pande Redjo 40 Teknis Sistem swakelola - 3 6 100 kg padi
Sumber: Data primer, 2015
Keterangan:  *  : iuran air dengan sistem bagi hasil. 1 bagian untuk Pengelola P3A, 7 bagian untuk petani
pengairan  teknis  yang  besarnya  133  kg/ha (100kg/bahu).

## Kelebihan  dan  Kekurangan  Sistem Lelang dan Sistem Swakelola
Sistem  lelang  merupakan  sistem yang diperkenalkan secara lokal ( indigenous )  oleh  petani  di  Desa  Undaan Tengah,  Kecamatan  Undaan  Pada  tahun 2004/2005  sebagai  respon  beberapa  hal berikut: (1) kurangnya perbaikan infrastruktur  jalan  usahatani,  (2)  kurang terpeliharanya saluran irigasi dan pembuangan  ( drainage ),  (3)  langkanya person  (petani)  yang  bersedia  menjadi pengelola  air  irigasi,  karena  keuntungan yang  didapatkan  relatif  kecil.    Dua  hal yang  awal  terkait  dengan  minimnya pendanaan  dan  yang  terakhir  karena tersedianya  lapangan  pekerjaan  lain.  Hal ini  berdampak  pada  sulitnya  sebagian lahan  untuk  mendapatkan  air,  dan  juga kesulitan  untuk  membuang  air  pada  saat musim  penghujan.  Karenanya  hasil  panen berkurang.  Selain  itu,  sebagian  petani memiliki lapangan pekerjaan lain misalnya sebagai  pegawai  (buruh)  di  pabrik  atau bekerja  di  bidang  konstruksi,  sehingga mengurangi curahan waktu bidang pertanian.  Sistem  ini  menyebar  ke  desa lain,  salah  satunya  ke  Desa  Kalirejo  pada tahun 2007.
P3A  Sido  Makmur  telah  dua  kali mengadopsi  sistemlelang  yaitu  tahun 2007-2011 dan2011-2015. Tentunya, petani  memiliki  persepsiterhadap  sistem ini. Ada yang berpendapat positif dan juga yang berpendapat negatif. Pendapat positif terkait  dengan  adanya  dana  lelang  yang dapat digunakan untuk pembuatan infrastruktur  pertanian.  Pendapatnegatif terkait dengan potensi pengelola P3A yang bukan  dari  unsur  petani  dapat  berdampak pada  terbengkalainya  saluran  irigasi  pada tiap musim. Hal ini karena pengelola P3A yang  bukan  dari  petani  hanya  berorientasi pada  keuntungan  saja,dan  hanya  sedikit memperhatikan  kondisi  lahan  pertanian.
P3A  sistem  lelang  berpotensi  untuk  tidak melakukan tugas-tugas lainseperti pengendalian serangan hama tikus. Hal ini karena kegiatan tersebut tidak ada kaitannya  dengan  penerimaan  yang  akan diterima  pengelola. Tabel  1 menjelaskan bahwa basis iuran air adalah 100 kg/bahu. Artinya  petani  wajib  membayar  iuran sebesar 100kg/bahu baik usahatani mengalami kegagalan atau kesuksesan. Di  sisi  lain  sistem  swakelola memiliki  kelebihan  bahwa  yang  menjadi pengelola  air  irigasi  adalah  petani  yang memiliki  lahan  di  wilayah  tersebut. Kondisi  ini  akan  memberi  dampak  berupa rasa  kepemilikan  ( sense  of  belonging ) tentang  apa  yang  terjadi  di  wilayah pengelolaannya.
Misalkan, terjadi
kebocoran saluran irigasi yang menyebabkan  sebagian  masyarakat  tidak mendapatkan  air  yang  merata.  Kondisi  ini dapat cepat teratasi jika pengelola merupakan  bagian  dari  petani  di  lokasi tersebut.  Tentunya  pengelola  tersebut adalah pengelola yang memiliki kepedulian tentang organisasi dan pertanian.  Namun    demikian,  sistem swakelola  memiliki  kelemahan  berupa sulitnya  pengakumulasian  dana  untuk investasi  infrastruktur  jalan  usahatani, jembatan  usahatani  dan  lainnya.  Hal  ini karena,  penerimaan  dari  petani  banyak dialokasikan untuk biaya variabel (pemeliharaan danpengorganisasian) pengelolaan air.

## KESIMPULAN
Diskusi  tentang  kelembagaan  air irigasi menjadi hal penting dalam manajemen  air  irigasi  terutama  dalam kondisi  infrastruktur  jaringan  air  irigasi yang  sudah  tua  (berpotensi  rusak)  dan berkurangnya  sumber-sumber  air  irigasi. Penelitian  ini  mendeskripsikan  contoh kasus  manajemen  air  irigasi  di  jaringan tersier  oleh  persatuan  petani  pemakai  air (P3A).  Penelitian  ini  menjadi  menarik karena  adanya  perubahan  manajemen  air
Sistem  Lelang dan Sistem Swakelola dalam Kelembagaan Irigasi ... Jurnal Agroteknologi Vol. 09 No. 02 (2015)
irigasi  dari  sistem  swakelola  ke  sistem lelang  pada  sebagian  P3A.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mendiskripsikan  kedua sistem  irigasi  tersebuttermasuk  kelebihan dan kekurangannya.
Pengelolaan  air  sistem  secara  lelang adalah  sistem  pengelolaan  air  di  mana pengelola  lelang  (ketua  dan  pengurus) ditentukan  secara  lelang  dalam  rapat anggota  dengan  fasilitasi  pihak  desa. Dalam  proses  lelang  disepakati  berapa nilai nominal kontrak yang harus dikeluarkan  oleh  calon  pengelola.  Dana hasillelang digunakan untuk pembangunan infrastruktur  pertanian  yang  juga  telah disepkati  dalam  rapat  tersebut.  Pengelola P3Amendapatkan  penerimaan  dari  iuran yang dibayarkan oleh petani.
Dalam  sistem  swakelola  penentuan pengelola  P3A  disepkati  bersama  melalui diskusi atau musywarah. Dalam sistem ini tidak  ada  pembayaran  diawal  oleh  calon pengelola P3A. Dalam sistem ini pembangunan  infrastruktur  pertanian  desa diambil  penerimaan  yang  dialokasikan pada akhir tahun (periode) setelah dikurangi dengan biaya operasional.
Salah  satu  kelebihan  sistem  lelang adalah  ketersediaan  dana  investasi  untuk perbaikan  infrastruktur  jaringan  irigasi, untuk jaringan pembuangan, jaringan jalan usahatani.  Dana  investasi  ini  sangat berguna  dalam  jangka  panjang.  Namun demikian sistem lelang ini berpotensi pada kurang  terpeliharanya  jaringan  irigasi dalam  jangka  pendek  karena  adanya potensi  pengelola  air  irigasi  yang  bukan berasal  dari  petani  wilayah  tersebut  tidak memahami permasalahan pertanian (termasuk  pengairan).  Selain  itu,  sistem lelang juga berpotensi pada tidak terlaksananya tugas-tugas tambahan dalam pemeliharaan usahatani misalnya pengendalian serangan hama tikus.
Salah satu kelebihan sistem swakelola  adalah  pemeliharaan  jaringan tersier  dalam  jangka  pendek  dan  juga terlaksananya  tugas  tambahan  dalam pemeliharaan  usahatani.  Hal  ini  karena
pengelola  P3A  adalah  petani  yang  berasal dari  wilayah  pertanian  setempat  yang memahami  dan  memiliki  kepedulian terhadap  pengelolaan  usahatani.  Namun demikian,  jika  sistem  keuangan  tidak terkontrol  secara  baik  dapat  berpotensi untuk  tidak  menyediakan  infrastruktur dalam  jangka  panjang.  Hal  ini  mengingat penggunaan  terlalu  banyak  penggunaan dana  hasil  pengelolaan  untuk  biaya variabel (biaya operasional).
Hasil penelitian ini terlalu dini untuk merekomendasikan  sistem  pengelolaan  air irigasi  terbaik  karena  kedua  sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu  faktor  penting  yang  perlu  menjadi pertimbangan  dalam  merekomendasikan kelembagaan  irigasi  adalah  pengamatan sistem  tersebut  dalam  periode  yang panjang.  Tren  penggunaan  sistem  lelang mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir  ini.  Namun  demikian  perlu dipertimbangkan  persepsi  petani  secara kuantitatif tentang sistem tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Booth, A. 1977. Irrigation in Indonesia Part I, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Volume 13, Issue 1 , Australian National University, Australia.
Booth, A. 1977. Irrigation in Indonesia Part II, Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies, Volume  13,  Issue  2 .  Australian  National University, Australia
Dawes,  R.M.  1973.  The  Commons  dilema game:  An  N-Person  mixed-motive  game with  a  dominating  strategy  for  defection. ORI Research Bullatein , 13:1-12.
Duewel, J. 1984. Central Java`s Dharma Tirta WUA Model: Peasant irrigation organization under condition of population pressure. Agricultural
Administration , 17: 261-285.
Hardin,  G.  1968.  The  tragedy  of  commons. Science ,162:1243-1258
Mori,  Y.,  Rondhi,  M.,  Kondo,  T.  2015. Supplying  irrigation  water  based  on private  incentive:  A  Case  study  of  a
WUA in Central Java. The paper presented  in  15 th Study  Conference  of Farm  Management  Society  of  Japan , September 2015.
Norton,  R.D.  2004. Agricultural  Development Policy:  Concept  and  Experiences .  John Wiley & Sons, Ltd., West  Susex.
Ostrom,  O.  1990. Governing  The  Commons: The Evolution of Institutions for
Collective  Action .  Cambridge  University Press, New York.
Olson,  M.  1965. The  Logic  of  Collective Action.  Public  Goods  and  The  Theory  of Groups. Cambridge,  Mass:  Harvard University Press.