## KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA PERDATA
Oleh :
I Wayan Yasa Email : wayan.fh@unej.ac.id Fakultas Hukum Universitas Jember
Echwan Iriyanto Email : echwaniriyanto62.fh@unej.ac.id Fakultas Hukum Universitas Jember

## Abstrak
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  seringkali  ditemukan  adanya  sengketa  perkara  perdata  yang terjadi  antara  dua  pihak.  Penyelesaian  sengketa  perkara  perdata  dengan  cara  litigasi  itu dilakukan  melalui  proses  persidangan  di  pengadilan.  Tujuannya  adalah  untuk  memperoleh keputusan  hakim  yang  pada  akhirnya  diharapkan  mampu  mengakhiri  sengketa  tersebut. Proses  persidangan  di  pengadilan  berakhir  dengan  dijatuhkannya  putusan  oleh  hakim. Idealnya, putusan tersebut yang bersifat condemnatoir setelah berkekuatan hukum yang pasti (inkracht  van  gewijsde),  segera  dilaksanakan  (eksekusi).  Ironisnya  dalam  praktik  seringkali ditemukan kesulitan dan tidak ada kepastian hukum dalam eksekusinya. Untuk menjawab isu hukum  tersebut  maka  dilakukan  penelitian  dengan  mengkaji  substansi  materinya  dari  aspek hukum  normatif.  Selanjutnya,  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Tahap berikutnya dilakukan analisis dan  kemudian  ditarik  kesimpulan  dengan  menggunakan  metode  deduktif  serta  memberikan preskripsi  tentang  apa  yang  seharusnya  diterapkan  berkaitan  dengan  permasalahan  yang terkait.  Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah  kepastian  hukum putusan  hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis.
Kata kunci : Kepastian Hukum, Putusan Hakim, Sengketa Perkara Perdata.

## Abstract
In everyday life, it is often found that there are civil disputes that occur between two parties. According to the Civil Procedure Code, there are two ways of resolving civil disputes, namely by  non-litigation  and  litigation.  The  settlement  of  civil  case  disputes  by  way  of  litigation  is carried out through the trial process in court. The aim is to obtain a judge's decision which is ultimately  expected  to  be  able  to  end  the  dispute.  The  trial  process  in  court  ends  with  the passing of a decision by the judge. Ideally, the decision which is condemnatory in nature after having  definite  legal  force  (inkracht  van  gewijsde),  is  immediately  executed  (executed). Ironically, in practice, difficulties are often found and there is no legal certainty in execution. To  answer  these  legal  issues,  research  was  conducted  by  examining  the  substance  of  the material  from  normative  legal  aspects.  Furthermore,  the  approach  used  in  this  study  is  the statutory approach and the conceptual approach. The next stage is to analyze and then draw conclusions using the deductive method and provide a description of what should be applied in  relation  to  the  problems  involved.  The  results  obtained  from  this  study  are  the  legal certainty of judge's decisions in the settlement of civil disputes can be caused by two factors, namely juridical factors and non-juridical factors.
Keywords: Legal Certainty, Judge's Decision, Civil Case Disputes.

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat,  selalu  ingin  hidup  tenang dan  damai  tanpa  gangguan  apapun  dari pihak  lain.  Oleh  karena  itu,  jika  ada  orang atau  pihak  yang  merasa  haknya  dirugikan oleh  pihak  lain,  maka  sangat  berpeluang akan  terjadinya  sengketa  dalam  perkara perdata.  Jika  terjadi  sengketa,  seharusnya segera  diselesaikan  dan  jangan  dibiarkan berlarut-larut. Penyelesaian sengketa tersebut  tujuannya  adalah  mengembalikan hak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Sengketa perkara perdata dapat terjadi baik  antara  subyek  hukum  orang  dengan orang,  antara  orang  dengan  badan  hukum, atau  antara  badan  hukum  dengan  badan hukum.  Penyebab  terjadinya  sengketa adalah  karena  biasanya  salah  satu  pihak merasa  dirugikan  oleh  pihak  yang  lainnya. Sementara  itu,  pihak  yang  lainnya  belum tentu  sebagai  pihak  yang  benar-benar sebagai penyebab timbulnya kerugian. Oleh karena  itu,  agar  permasalahannya  tidak semakin  berlarut-larut,  maka  para  pihak seharusnya segera berupaya menyelesaikan- nya  sampai  tuntas.  Jika  penyelesaiannya dapat  terselesaikan  dengan  baik,  maka keadaan  akan  kembali  normal  seperti  se- belumnya (seolah-olah tidak ada masalah).
Ironisnya,  dalam  kehidupan  sehari- hari  banyak  sengketa  perkara  perdata  yang diajukan  ke  pengadilan  dan  meminta pengadilan untuk membantu menyelesaikan sengketa  tersebut  dengan  cara  memberikan keputusan  yang  adil.  Keputusan  yang  adil inilah yang diharapkan mampu menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  antar para pihak.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  suatu sengketa  menurut  Hukum  Acara  Perdata dapat  diselesaikan  dengan  dua  cara,  yaitu non-litigasi  litigasi.  Penyelesaian  dengan cara  non-litigasi  sangat  dianjurkan  karena hasilnya sangat bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa. Nilai positif dari penyelesaian  sengketa  secara  non  litigasi adalah  hubungan  baik  antara  para  pihak yang bersengketa tetap akan terjalin dengan baik.  Hal  ini  karena  penyelesaian  sengketa dengan  cara  non-litigasi  pada  dasarnya sengketa  itu  selesai  dan  didalamnya  tidak ada pihak yang menang, dan tidak ada yang kalah.  Mereka  sama-sama  memperoleh manfaat  dari  penyelesaian  secara  non- litigasi  ini.  Banyak  cara  yang  dapat ditempuh  jika  penyelesaian  dilakukan dengan  cara  non-litigasi,  misalnya  : mediasi, negosiasi, arbitrase, dan lain-lain.
Sebaliknya, jika penyelesaian dilakukan  melalui  cara  litigasi,  tentu  saja harus  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah ditentukan  dalam  Hukum  Acara  Perdata yang  berlaku  di  pengadilan.  Penyelesaian
dengan  cara  litigasi,  tentu  saja  hasilnya adalah ada yang menang dan ada pula yang kalah.  Apapun  hasil  dari  penyelesaian melalui cara litigasi, tujuannya adalah untuk mengakhiri  sengketa  dan  sekaligus  juga untuk  memperoleh  kepastian  hukum  dari penyelesaian  sengketa  yang  sedang  terjadi antar para pihak yang bersengketa.
Kepastian  hukum  itu  akan  terlihat setelah dijatuhkannya putusan oleh pengadilan.  Selanjutnya,  jika  putusan  itu sudah  tidak  ada  upaya  hukum  lagi  dan tenggang  waktunya  sudah  melampaui jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  (terutama  putusan yang  bersifat condemnatoir ),  maka putusan tersebut  akan inkracht  van  gewijsde (berkekuatan hukum tetap). Jika putusan itu sudah inkracht van gewijsde , maka putusan itu  siap  untuk  dilaksanakan  (dieksekusi).
Inilah  tujuan  akhir  dari  penyelesaian sengketa  perkara  perdata  di  muka  sidang pengadilan.
Ironisnya, pelaksanaan putusan pengadilan kadang-kadang tidak sesuai dan tidak  semulus  seperti  yang  diinginkan.
Banyak  hal  yang  dapat  ditemui  saat  akan melaksanakan  isi  (amar)  putusan  hakim. Adanya  hal  itu  adalah  merupakan  faktor yang  berpengaruh  ketika  pelaksanaan putusan  itu  sendiri.  Oleh  karena  adanya faktor-faktor  itulah,  seringkali  putusan pengadilan  dianggap  sebagai  tidak  ada kepastian  hukum  saat  pelaksanaannya.
Bahkan orang/pihak yang dinyatakan menang dalam berperkara di muka persidangan  pengadilan,  ternyata  tidak mampu mengembalikan hak-haknya. Akhirnya  sering  ada  guyonan  bahwa putusan hakim itu bagaikan macan ompong (berhasil menang di pengadilan, tetapi tidak berhasil  mengembalikan  hak-haknya).  Hal inilah  yang  menjadi  tantangan  setelah hakim  memberikan  putusan  atas  sengketa tersebut di pengadilan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan  kajian untuk  menjawab  isu  hukum  yang  terkait dengan  kepastian  hukum  putusan  hakim . Setelah  melakukan  kajian,  maka  akhirnya akan  diperoleh  jawaban  berupa  suatu preskripsi  tentang  adanya  kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, maka  permasalahan  dirumuskan  sebagai berikut :
a. Apakah putusan hakim dalam penyelesaian  sengketa  perkara  perdata telah  memiliki  kepastian  hukum  untuk mengakhiri suatu sengketa?
b. Mengapa putusan hakim dalam penyelesaian  sengketa  perkara  perdata sering terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  akan dikaji  substansi  materinya  dari  aspek hukum  normatif  saja.  Pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  undang- undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang ( statute approach )  dilakukan  dengan  menelaah peraturan perundang–undangan dan regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu hukum  yang  sedang  dihadapi.  Dalam kegiatan  praktis  pendekatan  ini  membuka kesempatan  untuk  mempelajari  konsistensi dan  kesesuaian  antara  undang-undang dengan regulasinya.
Selanjutnya,  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach )  dilakukan  dengan mempelajari  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin  di  dalam  ilmu  hukum. Dengan  demikian,  akan  ditemukan  ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang  relevan  dengan  isu  yang  dibahas. Pandangan  terhadap  pandangan-pandangan dan  doktrin-doktrin  tersebut  merupakan sandaran  bagi  peneliti  dalam  membangun suatu argumentasi hukum dalam
memecahkan isu yang terjadi. 1 Selanjutnya, ditarik  kesimpulan  dengan  menggunakan metode  deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan  dari  hal-hal  yang  bersifat umum  menuju  ke  hal-hal  yang  bersifat khusus dan sekaligus memberikan preskripsi tentang  apa  yang  seharusnya diterapkan  berkaitan  dengan  permasalahan yang terkait.

## PEMBAHASAN
A. Kepastian  Putusan  Hakim  Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara

## Perdata
Berbicara  tentang kepastian  yang berkaitan dengan hukum, maka fikiran akan tertuju pada adanya kejelasan dan ketegasan atas  suatu  proses  pembuatan  norma  hukum dalam  kehidupan  masyarakat. Suatu  proses tersebut  akan  sangat  menentukan  terhadap ketaatan  dan  kepatuhan  masyarakat  akan norma  hukum  itu.  Oleh  karena  itulah, kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar yang pada akhirnya dapat dijadikan  pedoman  dalam  bertingkah  laku oleh  masyarakat  pada  kehidupan  sehari- hari. Jika proses itu diragukan, maka norma
1 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum , PT  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta.  hal. 96-137.
hukum  tersebut  tidak  mempunyai  nilai kepastian dan akan kehilangan maknanya.
Norma  hukum  diciptakan  sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat  serta  diundangkan  dengan  pasti. Oleh  karena  itu,  kepastiannya  sangat  jelas serta  logis  sehingga  tidak  akan  timbul keraguan  dalam  kehidupan  masyarakat apabila  menimbulkan  adanya  multitafsir.
Akhirnya  tidak  akan  berbenturan  dan  tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
Kepastian hukum (bahasa  Inggris  : legal  certainty) adalah  asas  yang  me- nyatakan  bahwa  hukum  harus  jelas  bagi subjek-subjeknya  supaya  mereka  bisa menyesuaikan  perbuatan  mereka  dengan aturan  yang  ada  serta  agar  negara  tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.2
Selanjutnya, kepastian hukum merupakan  asas  yang  dapat  ditemui dalam sistem  hukum  sipil maupun sistem hukum umum.3 Kini asas kepastian hukum
2 Fenwick,  Mark;  Wrbka,  Stefan  (2016).  Fenwick, Mark; Wrbka, Stefan, ed. The Shifting Meaning of Legal  Certainty .  Singapore:  Springer.  hal. 1– 6. doi : 10.1007/978-981-10-0114-7_1 . ISBN 978- 981-10-0114-7 ,  diambil  dari Wikipedia  bahasa Indonesia,  ensiklopedia  bebas, diakses  Rabu,  8 Februari 2023 jam 10.38 WIB.
3 Claes,  Erik;  Devroe,  Wouter;  Keirsblick,  Bert (2009). Facing  the  limits  of  the  law .  Springer. hal. 92–93. ISBN 978-3-540-79855-2 , diambil dari Wikipedia  bahasa  Indonesia,  ensiklopedia
dianggap  sebagai  salah  satu  elemen  utama dalam konsep rule of law atau negara hukum.4
Sebagaimana diketahui bahwa kepastian  hukum  adalah  adanya  suatu kepastian  mengenai  hak  dan  kewajiban yang  dimiliki  oleh  seseorang.  Jadi,  hal  ini menyangkut  mengenai  apa  yang  menurut hukum boleh dan tidak boleh.
Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu :
1. Soal dapat ditentukannya ( bepaal- baarheid ) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin  mengetahui  apakah  yang  menjadi hukumannya  dalam  hal  yang  khusus sebelum ia memulai perkara.
2. Kepastian  hukum  berarti  keamanan hukum,  artinya  perlindungan  bagi  para pihak  terhadap  kesewenangan  hakim. Kepastian  hukum  merupakan  nilai  lebih dari  peraturan  tertulis  dari  pada  yang tidak tertulis. 5
bebas, diakses  Rabu,  8  Februari  2023  jam  11.05 WIB.
4 Maxeiner,  James  R.  (Fall  2008). "Some  realism about legal certainty in globalization of the rule of law " .  Houston  Journal  of  International  law, diambil dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses Rabu, 8 Februari 2023 jam 11.07 WIB.
5 Donald  Albert  Rumokoy  dan  Frans  Maramis, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  (Jakarta,  Rajawali  Pers, 2014), hal. 140-141.
Validitas atau legitimasi dari hukum
( legal validity ) tentunya termasuk keputusan hakim adalah teori yang mengajarkan  bagaimana  dan  apa  syarat- syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi legitimate dan  sah  ( valid )  berlakunya,
sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni  suatu  kaidah  hukum  yang  memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 6
1. Kaidah hukum tersebut haruslah
dirumuskan  ke  dalam  berbagai  bentuk aturan  formal,  seperti  dalam  bentuk pasal-pasal  dari  Undang-Undang  Dasar, Undang-Undang  dan  berbagai  bentuk peraturan lainnya, aturan-aturan internasional  seperti  dalam  bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan.
2. Aturan  formal  tersebut  harus  dibuat secara  sah,  misalnya  jika  dalam  bentuk undang-undang harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah).
3. Secara  hukum,  aturan  hukum  tersebut tidak mungkin dibatalkan.
4. Terhadap  aturan  formal  tersebut  tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya.
6 Munir  Fuadi, Teori-Teori  Besar  Dalam  Hukum (Grand  Theory) ,  (Jakarta,  Kencana  Prenadamedia Group, 2013), hal. 109.
Misalnya  tidak  bertentangan  dengan peraturan yang lebih tinggi.
5. Kaidah  hukum  tersebut  harus  dapat diterapkan  oleh  badan-badan  penerap hukum,  seperti  pengadilan,  kepolisian, kejaksaan.
6. Kaidah  hukum  tersebut  harus  dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
7. Kaidah  hukum  tersebut  haruslah  sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.
Telah  diuraikan  sebelumnya,  menurut Hukum  Acara  Perdata  bahwa  sengketa perkara  perdata  dapat  diselesaikan  dengan dua  cara,  yaitu  non-litigasi  dan  litigasi. Dalam  uraian  berikut,  akan  diuraikan penyelesaian  sengketa  perkara  perdata melalui  cara  litigasi  (melalui  proses persidangan  di  pengadilan)  dengan  tujuan untuk memperoleh keputusan hakim.
Pada  dasarnya  penyelesaian  sengketa di  pengadilan  akan  sangat  efektif  dan efisien  jika  pihak  yang  bersengketa  mau mengikuti  prosedur  sesuai  ketentuan  yang berlaku.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana  itu  terkait  proses  beracaranya adalah  mudah  dan  tidak  ruwet.  Cepat  itu mengacu pada suatu hal yang tidak bertele- tele.  Biaya  ringan  itu  terkait  dengan  biaya
yang  dibebankan  agar  dapat  dipikul  oleh pihak  yang  dibebani  membayar  biaya perkara.
Sejalan  dengan  hal  itu,  visi  Mah- kamah  Agung  Republik  Indonesia  adalah untuk menjadi badan peradilan yang agung, maka Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan  dibawahnya  telah  melaksanakan reformasi  birokrasi  serta  telah  mengambil langkah-langkah  yang  bersifat  mendasar, komprehensif,  dan  sistematik,  sehingga tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. 7
Salah  satu  bentuk  reformasi  birokrasi yang  terus  dilakukan  oleh  Mahkamah Agung  adalah  terkait  dengan  peningkatan kualitas  putusan  hakim  serta  profesi- onalisme  seluruh  lembaga  peradilan  yang ada dibawahnya.
Sebagaimana diketahui bahwa lembaga peradilan adalah merupakan benteng  terakhir  untuk  mencari  keadilan bagi  para  pencari  keadilan  ( justiabellen ).
Jika  lembaga  peradilan  tidak  mampu menjadi  benteng  terakhir  bagi  para  pencari keadilan,  lalu  kemana  lagi  orang  akan mencari  keadilan.  Oleh  karena  itulah, lembaga peradilan harus mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum
7 Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035.
atas suatu peristiwa yang sedang dipersengketakan.
Jadi,  pada  akhirnya  tujuan  akhir  dari penyelesaian sengketa ke pengadilan adalah untuk  memperoleh  putusan.  Sementara  itu, menurut  Sudikno  Mertokusumo  bahwa putusan  adalah  suatu  pernyataan  yang  oleh hakim,  sebagai  pejabat  negara  yang  diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri  atau menyelesaikan  suatu perkara atau sengketa antara para pihak. 8
Sejalan  dengan  hal  itu,  salah  satu wujud  peningkatan  kualitas  putusan  hakim serta  profesionalisme  lembaga  peradilan yaitu pada  saat hakim menjatuhkan putusan.  Hakim  didalam  menjatuhkan putusan  tidak  boleh  gegabah.  Hakim  harus memperhatikan  tiga  hal  pokok  yang  sangat krusial,  yaitu  (1)  keadilan  ( gerechtigheit ), (2)  kepastian  ( rechsecherheit )  dan  (3) kemanfaatan ( zwachmatigheit ). 9 Untuk itulah, maka hakim harus berhati-hati dalam memberikan  putusan  pada  perkara  yang ditanganinya  agar  keadilan,  kepastian,  dan kemanfaatn  yang  didambakan  oleh  para pencari keadilan dapat terwujud.
8 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata. (Bandung : Alumni, 1989). hal. 158.
9 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata di  Peradilan  Agama, (Jakarta  :  Kencana,  2012), hal. 291.
Setiap pencari keadilan melalui pengadilan selalu berharap segala permasalahan  yang  sedang  dihadapinya dapat  terselesaikan  dengan  baik  dan  adil. Oleh  karena  itu,  untuk  mencari  dan menemukan keadilan, kepastian dan kemanfaatan  itu  dalam  hukum  tidaklah terlalu  sulit  dan  tidak  juga  gampang. Biasanya  hal  itu  akan  terasa  pada  saat meraih  hukum  yang  ideal,  yaitu  pihak- pihak  yang  bersengketa  atau  berurusan dengan  hukum  merasa  puas  atau  menerima hasil  putusan  hakim  dengan  lapang  dada ( legowo ).
Walaupun  demikian,  seiring  dengan perkembangan  zaman,  seharusnya  hukum juga berkembang mengikuti perubahan. Hal ini  karena  hukum  itu  sendiri  ada  dan tumbuh berkembang di masyarakat sehingga  sudah  sewajarnya  hukum  juga berkembang sesuai perkembangan masyarakat.  Hal  ini  sangat  sesuai  dengan asas ubi  societas  ibi  ius (dimana  ada masyarakat,  disitu  ada  hukum).  Jika masyarakat  itu  berkembang  akan  tetapi hukumnya  tetap,  maka  dapat  dipastikan hukum  itu  akan  ketinggalan  zaman. Pernyataan  seperti  inilah  yang  sangat  tidak sesuai dengan asas ubi societas ibi ius.
Pada  dasarnya  hukum  itu  diciptakan untuk  memberikan  kepercayaan  kepada masyarakat  (manusia),  terutama  terhadap kepentingan  yang  berbeda.  Hal  ini  sejalan dengan  pendapat  Gustav  Radburch  bahwa hukum  dalam  pencapaiannya  tidak  boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Eksistensi hukum yang dimaksud  ialah  baik  hukum  yang  bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan).  Sementara  itu,  asas  keadilan, kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  dalam suatu  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim pada  dasarnya  adalah  sebagai  produk pengadilan.
Setiap  putusan  yang  dikeluarkan  oleh pengadilan  sudah  seharusnya  mewakili suara hati masyarakat para pencari keadilan. Putusan  hakim  itu  diperlukan  untuk memeriksa,  mengadili,  memutus  sengketa yang  diajukan  ke  pengadilan.  Tentu  saja putusan  tersebut  jangan  sampai  menambah masalah  baru  atau  bahkan  menimbulkan kontroversi  baik  bagi  masyarakat  maupun para  praktisi  hukum  lainnya.  Disadari  atau tidak, hal yang mungkin dapat menyebabkan  adanya  kontroversi  pada putusan  hakim  adalah  karena  hakim pengetahuannya terbatas dan kurang
menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan  yang  saat  ini  berkembang seiring dengan perubahan zaman. Selain itu, mungkin  kurang  telitinya  hakim  saat memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu perkara.
Pada  kenyataannya,  putusan  hakim sangat  diharapkan  memberikan  kepuasan kepada  para  pihak  pencari  keadilan.  Oleh karena itu, putusan hakim idealnya adalah:
1. Putusan  hakim  seharusnya  merupakan titik  kulminasi akhir  dalam penyelesaian sengketa.
2. Putusan  hakim  seharusnya  merupakan gambaran proses kehidupan sosial bermasyarakat  dan  sebagai  bagian  dari kontrol sosial masyarakat.
3. Putusan  hakim  merupakan  penjelmaan dari  hukum  yang  berlaku  dan  berguna bagi setiap individu, kelompok masyarakat maupun negara.
4. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
5. Putusan  hakim  merupakan  gambaran kesadaran  yang  ideal  antara  hukum  dan perubahan sosial dalam masyarakat.
6. Putusan  hakim  seharusnya  memberikan manfaat  bagi  setiap  orang  yang  sedang bersengketa.
7. Putusan hakim seharusnya tidak menimbulkan  konflik  baru  bagi  para pihak yang bersengketa dan masyarakat.
Sebagaimana diketahui bahwa putusan  hakim  adalah  merupakan  produk dari  proses  persidangan  di  pengadilan. Sementara itu, pengadilan adalah merupakan  tempat  terakhir  bagi  para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan.  Oleh  karena  itu,  putusan  hakim sudah  sepatutnya  dapat  memenuhi  tuntutan para pencari keadilan. Jadi, untuk memenuhi  tuntutan  para  pencari  keadilan, maka  hakim  dalam  memutuskan  perkara harus mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan 10 .
Ironisnya, putusan hakim yang mencerminkan rasa  keadilan  memang tidak mudah  untuk  dicarikan  tolok  ukur  bagi pihak-pihak  yang  bersengketa.  Hal  ini dikarenakan  bahwa  dalam  putusan  hakim, adil  bagi  satu  pihak  belum  tentu  adil  bagi pihak  yang  lain.  Hal  inilah  yang  masih sering  memunculkan  polemik  tentang keadilan itu sendiri.
Secara  sederhana,  substansi  pokok dari kerangka putusan terdiri atas :
a) Kepala putusan / irah-irah;
10 Margono, Asas  Keadilan,  Kemanfaatan  dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 37.
b) Identitas pihak;
c) Ringkasan  gugatan,  jawaban,  replik  dan duplik;
d) Pertimbangan;
e) Amar / Diktum;
f) Hari  dan  tanggal  putusan,  nama  dan tanda  tangan  hakim  serta  panitera pengganti;
g) Keterangan  hadir  atau  tidaknya  pihak berperkara;
h) Perincian biaya perkara.
Pada  prinsipnya  tugas  hakim  adalah menegakkan  keadilan  sesuai  dengan  irah- irah  yang  berbunyi  “Demi  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah  satu  pihak  berperkara,  mengakui adanya  persamaan  hak  dan  kewajiban kedua  belah  pihak.  Selanjutnya,  dalam menjatuhkan  putusan,  hakim  harus  sesuai dengan  peraturan  yang  ada  sehingga putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan  yang  diinginkan  oleh  pihak  yang bersengketa  (masyarakat).  Pihak  yang menang  dapat  menuntut  atau  mendapatkan sesuatu  yang  menjadi  haknya,  dan  pihak yang  kalah  harus  memenuhi  yang  menjadi kewajibannya.
Dalam  rangka  menegakkan  keadilan, maka sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus berlaku adil dengan cara memberikan kesempatan  yang  sama  bagi  pihak  yang berperkara  untuk  mengajukan  keterangan dan  sekaligus  alat  bukti  di  pengadilan. Selanjutnya,  nilai  keadilan  juga  bisa diperoleh dari proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara, juga merupakan suatu bentuk ketidak-adilan. Jadi, dalam menangani  suatu  sengketa,  hakim  harus benar-benar  cermat  dan  adil,  serta  tidak memihak.  Hakim  wajib  mengadili  setiap perkara  yang  diajukan  kepadanya.  Hakim juga  tidak  boleh  menolak  untuk  mengadili perkara  yang  diajukan  kepadanya  dengan alasan  apapun.  Ini  artinya  bahwa  hakim wajib menerima, memeriksa, mengadili dan sekaligus  memberikan putusan atas perkara yang diajukan ke pengadilan.
Selanjutnya,  putusan  hakim  yang mencerminkan  adanya  kepastian  hukum dalam proses penyelesaian sengketa perkara perdata  di  pengadilan,  hakim  memiliki peran  yang sangat  besar  untuk  menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan  putusan  tidak  hanya  mengacu pada  undang-undang  saja,  sebab  ada
kemungkinan undang-undang tidak mengatur  secara  jelas.  Disitulah  hakim dituntut  untuk  dapat  menggali  nilai-nilai hukum  yang  hidup  di  masyarakat,  seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis 11 . Dalam  hal  tersebut,  hakim  wajib menggali  dan  merumuskannya  dalam  suatu putusan.  Putusan  hakim  adalah  merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki  tujuan  yaitu  kebenaran  hukum atau terwujudnya kepastian hukum.
Kepastian  hukum  yang  dituangkan  dalam putusan  hakim  merupakan  produk  penegak hukum  yang didasarkan pada fakta-fakta di persidangan  yang  relevan  secara  yuridis dari hasil  proses  penyelesaian  perkara dalam persidangan. 12
Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan  fungsinya  untuk  menerapkan  hukum, hakim harus melaksanakannya sesuai dengan perkara yang disengketakan. Disilah hakim  dituntut  untuk  selalu  bersikap  adil dengan  cara  memberikan  kesempatan  yang sama  kepada para pihak untuk  mengajukan alat  bukti,  dan  hakim  menilai  alat  bukti tersebut  dengan  adil.  Selanjutnya,  hakim dituntut  pula  untuk  dapat  menafsirkan
11 Busyro Muqaddas, “ Mengkritik Asas-asas Hukum Acara  Perdata”, Jurnal  Hukum  Ius  Quia lustum (Yogyakarta, 2002), hal. 21.
12 Margono, Op.Cit. hal. 51.
makna  undang-undang  dan  peraturan  lain yang  dijadikan  dasar  putusan.  Penerapan hukum  harus  sesuai  dengan  sengketa  yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi  sengketa  yang  diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.
Putusan  hakim  yang  mengandung unsur  kepastian  hukum,  akan  memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan  di  bidang  hukum.  Hal  ini dikarenakan  putusan  hakim  yang  telah berkekuatan  hukum  pasti  ( inkracht  van gewijsde ),  bukan  lagi  merupakan  pendapat hakim  itu  sendiri  melainkan  hal  itu  sudah menjadi  pendapat  dari  institusi  pengadilan yang  akan  menjadi  acuan  bagi  masyarakat dalam  mencari  keadilan.  Disilah  hakim dituntut  mampu  bersifat  netral  dan  tidak memihak.
Selanjutnya,  putusan  hakim  yang mencerminkan  adanya  kemanfaatan  adalah ketika  hakim  itu  tidak  saja  menerapkan hukum  secara  tekstual,  akan  tetapi  putusan tersebut  dapat  dilaksanakan  (dieksekusi) secara  nyata.  Oleh  karena  itu,  putusan hakim  tersebut  telah  memberi  kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang bersengketa dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Idealnya, setiap putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  dalam
memutus  suatu  sengketa  adalah  merupakan hukum  yang  harus  memelihara  neraca keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.  Jika  neraca  keseimbangan dalam  masyarakat  itu  terjaga,  maka masyarakat  akan  memiliki  kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh.
Selanjutnya,  hakim  dalam  mem- berikan  pertimbangan  hukum  dengan  nalar yang  baik,  dapat  memutus  suatu  perkara dengan menempatkan putusan bahwa kapan putusan  itu  berada  lebih  dekat  dengan keadilan,  dan  kapan  lebih  dekat  dengan kepastian  hukum.  Pada  dasarnya,  asas kemanfaatan  bertempat  di  antara  keadilan dan kepastian hukum. Disinilah hakim lebih menilai  kepada  tujuan  atau  kegunaan  dari hukum  itu  pada  kepentingan  masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung  bernuansa  ekonomi.  Dasar pemikirannya  bahwa  hukum  adalah  untuk kepentingan masyarakat atau orang banyak. Oleh karena itu, tujuan hidup harus berguna untuk manusia. 13
Salah  satu  tujuan  dari  pengajuan sengketa  itu  ke  pengadilan  adalah  untuk mendapatkan putusan sebagai upaya menyelesaikan  sengketa  tersebut.  Sangat
13 Amir Ilyas, Kumpulan Asas-asas Hukum (Jakarta : Rajawali, 2016), hal. 91.
jelas  sekali  bahwa  siapapun  yang  terlibat suatu sengketa dalam perkara perdata, tentu saja  sengketa  itu  tidak  boleh  dibiarkan  dan tidak diselesaikan. Penyelesaian yang cepat dan tepat, tentu saja akan berpengaruh pada ketenangan  para  pihak  yang  bersengketa dalam kehidupan sehari-harinya.
Dengan adanya penyelesaian sengketa perkara  perdata  melalui  cara  litigasi (pengadilan), akan diperoleh putusan hakim yang  ideal,  yaitu  yang  memenuhi  asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Faktanya, dalam suatu putusan  hakim  terkadang  ketiga  hal  itu tidak  muncul  secara  bersamaan  karena adanya penekanan-penekanan tertentu terhadap  salah  satu  aspek  yang  dominan. Walaupun  demikian,  bukan  berarti  putusan hakim  telah  mengabaikan  asas-asas  terkait lainnya.
Jadi,  nampak  jelas  sekali  bahwa ketiga asas tersebut saling berhubungan erat antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Hal ini adalah sejalan dengan hukum itu sendiri yaitu  sebagai  pedoman  perilaku  dalam setiap  perbuatan  hukum.  Sebaliknya,  jika dicermati  secara  mendalam,  sesungguhnya ketiga asas tersebut dikaitkan dengan realita yang  ada,  seringkali  antara  keadilan berbenturan  dengan  kepastian  hukum,
ataupun  kepastian  hukum  berbenturan dengan  kemanfaatan.  Meskipun  demikian, seharusnya putusan hakim mampu menyelesaikan  setiap  permasalahan  hukum yang terjadi di masyarakat.

## B. Kesulitan Melaksanakan Putusan
Hakim  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Perkara Perdata.
Sebagaimana diketahui bahwa putusan  hakim  pada  dasarnya  bertujuan untuk  menyelesaikan  sengketa  perkara perdata.  Adapun  putusan  hakim  yang memerlukan  pelaksanaan  (eksekusi)  adalah putusan  yang  bersifat Condemnatoir ,  yaitu putusan  hakim  yang  isinya  menghukum salah  satu  pihak  sebagai  pihak  yang  kalah. Berdasarkan  isi  putusan  tersebut,  maka pihak yang kalah seharusnya melaksanakan isi  putusan  secara  sukarela.  Jika  mereka tidak  mau  melaksanakan  secara  sukarela, maka pihak  yang dinyatakan menang dapat mengajukan permohonan eksekusi (melaksanakan putusan secara paksa) kepada Ketua Pengadilan Negeri.
Berdasarkan kenyataan itu, secara sederhana dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan putusan hakim untuk menyelesaikan  sengketa  perkara  perdata dapat  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu
secara  sukarela,  dan  eksekusi  (ada  unsur paksaan).
Putusan hakim yang dilakukan dengan cara  sukarela  ini  sangat  tergantung  dari itikad  baik  pihak  yang  kalah  dalam sengketa tersebut, dan dia mau melaksanakan  isi  putusan  secara  sukarela (tidak  ingin  masalahnya  berlarut-larut).  Ini artinya  bahwa  seandainya  pihak  yang dinyatakan  kalah  dalam  amar  putusan  dan dihukum  untuk  melakukan  sesuatu,  maka dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari  pihak  lain,  lalu  dia  mau  melaksanakan isi putusan secara sukarela. Sebaliknya, jika pihak  yang  kalah  tidak  mau  melaksanakan putusan  secara  sukarela,  maka  pihak  yang menang  dalam  sengketa  perkara  tersebut dapat  mengajukan  eksekusi  (pelaksanaan putusan secara paksaan).
Faktanya, setelah putusan itu dijatuhkan oleh hakim dan telah berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van gewijsde ),  terkadang  ditemukan  kesulitan dalam  pelaksanaannya.  Kesulitan  itu  dapat berasal  dari  faktor  yuridis,  dan  dapat  pula berasal  dari  faktor  non  yuridis.  Adapun faktor  yuridis  yang  dapat  menyulitkan pelaksanaan  putusan  hakim  antara  lain karena adanya peraturan perundang- undangan yang tidak jelas atau
bertentangan satu sama lainnya. Sedangkan faktor  non  yuridis  berkaitan  dengan  teknis dan  proses  pelaksanaan  putusan  (eksekusi) di  pengadilan. 14 Dalam  praktik,  ternyata yang  banyak  terjadi  terkait  dengan  adanya kesulitan  melaksanakan  putusan  (eksekusi) dipengaruhi oleh faktor non yuridis.
Adapun faktor non yuridis yang dapat menyulitkan  dalam  pelaksanaan  putusan antara lain karena objek yang dieksekusi itu kabur ( error in objecto ), sehingga pada saat dilakukan  sita  eksekusi  atau  eksekusi  riil atau  pengosongan  tempat  yang  ditempati oleh termohon eksekusi. Selain itu, ada pula karena  pihak  pemohon  eksekusi  kesulitan menunjukan batas-batas yang mau dieksekusi.  Yang  lebih  parah  lagi  karena objek yang akan dieksekusi telah berpindah tangan  kepada  pihak  lain.  Atau  bisa  juga karena telah terbit sertifikat baru atas objek yang  akan  dieksekusi  dan  atas  nama  pihak ketiga  yang  baru  diketahui  pada  saat eksekusi  dilakukan.  Selanjutnya,  ada  pula karena  barang  yang  akan  dieksekusi  tidak berada  ditangan  pihak  tereksekusi,  atau barang yang dieksekusi tidak sesuai dengan amar  putusan.  Selain  itu,  pihak  tereksekusi tetap  tidak  mau  melaksanakan  putusan  dan
14 Bambang  Sutiyoso, Menguraikan  Problematikan Eksekusi Perkara Perdata , Dosen Direktur LKBH FH UII.
tetap  mempertahankan  objek  sengketa dengan  segala  cara,  seperti  menghalangi petugas  pelaksana  eksekusi,  mengerahkan massa,  melakukan  perlawanan  terhadap petugas pelaksana eksekusi.
Berdasarkan  kenyataan  itu  dan  untuk mengantisipasi kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa, maka pihak pengadilan  dapat  meminta  bantuan  kepada aparat  keamanan  (Polisi  dan  TNI)  untuk membantu  dan  menjaga  keamaman  selama pelaksanaan eksekusi. Pihak yang mempersulit  atau  menghalangi  petugas eksekusi  dalam  menjalankan  tugasnya, dapat dikenakan sanksi pidana.
Aparat penegak hukum dalam memberikan  bantuan  dalam  pelaksanaan eksekusi  hanya  bertujuan  untuk  menjaga keamanan dalam pelaksanaan eksekusi agar berjalan  lancar  tidak  ada  hambatan.  Aparat keamanan  tidak  akan  bertindak  jika eksekusi  berjalan  dengan  lancar.  Jadi, aparat  keamanan  pada  dasarnya  bersifat pasif.  Oleh  karena  itu,  kehadiran  aparat keamanan  ditempat  objek  eksekusi  adalah berdasarkan permintaan dari pengadilan.
Pelaksanaan  putusan  hakim  secara paksa  (eksekusi)  pada  sengketa  perkara perdata banyak terjadi pada putusan Hakim yang  amar  putusan  Hakimnya  agar  pihak
yang  kalah  segera  mengosongkan  obyek sengketa  (baik  bangunan  maupun  tanah). Pada  saat  tereksekusi  tidak  bersedia mengosongkan bangunan dan tanah, pengadilan tetap melakukan eksekusi sesuai amar putusan Hakim dengan dibantu aparat keamanan.  Jadi,  apapun  alasannya,  dalam penyelesaian sengketa  perkara perdata, jika hakim  sudah  memutuskan  ( condemnatoir ) dan  putusan  itu  sudah  berkekuatan  hukum yang  pasti  ( inkracht  van  gewijsde ),  maka putusan  itu  wajib  untuk  dilaksanakan  (baik secara sukarela, ataupun dengan eksekusi).

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pada  dasarnya  putusan  hakim  dalam penyelesaian  sengketa  perkara  perdata telah  memiliki  kepastian  hukum  untuk mengakhiri  suatu  sengketa. Hakim  saat menjatuhkan  putusan  dalam  penye- lesaian  sengketa  perkara  perdata  terikat akan  alat  bukti  yang  diajukan  oleh  para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, semua hal yang terungkap di persidangan, wajib dipertimbangkan oleh hakim  sebagai  dasar  untuk  memberikan pertimbangan  hukum  dalam  menjatuh- kan  putusan.  Jika  putusan  hakim  sudah
didasari  atas  pertimbangan  hukum  yang matang,  maka  putusan  tersebut  diyakini mencerminkan rasa keadilan, dan kepastian  hukum,  serta  kemanfaatan untuk  mengakhiri  sengketa.  Putusan tersebut  jika  sudah  berkekuatan  hukum yang  tetap  ( inkracht  van  gewijsde ), selanjutnya  tinggal  melaksanakan  saja sesuai mekanisme yang berlaku.
2. Meskipun putusan hakim sudah memiliki kepastian  hukum  untuk  mengakhiri sengketa  perkara  perdata,  akan  tetapi dalam  praktik  pelaksanaan  putusan tersebut,  seringkali  ditemukan  adanya kesulitan yang dapat menghambat pelaksanaan  putusan.  Kesulitan  dalam melaksanakan amar putusan dapat disebabkan  oleh  dua  faktor,  yaitu  faktor yuridis  dan  faktor  non  yuridis. Adapun faktor  yuridis  yang  dapat  menyulitkan pelaksanaan  putusan  hakim  antara  lain karena  adanya  peraturan  perundang- undangan yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lainnya. Sedangkan  faktor  non  yuridis  yang menyulitkan pelaksanaan putusan adalah berkaitan  dengan  teknis  dan  proses  dari pelaksanaan putusan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan,  2012, Penerapan  Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, (Jakarta : Kencana).
Amir  Ilyas,  2016, Kumpulan  Asas-asas Hukum, (Jakarta : Rajawali).
Bambang Sutiyoso, Menguraikan Problematikan Eksekusi Perkara Perdata , Direktur LKBH FH UII Busyro Muqaddas, 2002, “ Mengkritik Asas-
asas  Hukum  Acara  Perdata”, Jurnal
Hukum Ius Quia lustum (Yogyakarta).

## Cetak  Biru  Pembaruan  Peradilan  2010  –
2035.
Claes,  Erik;  Devroe,  Wouter;  Keirsblick,
Bert,  2009, Facing  the  limits  of  the law .  Springer.  hal. 92–93. ISBN 978- 3-540-79855-2 , diambil dari Wikipedia bahasa
Indonesia,
ensiklopedia  bebas, diakses  Rabu,  8 Februari 2023 jam 11.05 wib.
Donald  Albert  Rumokoy dan  Frans Maramis,  2014, Pengantar  Ilmu
Hukum , (Jakarta, Rajawali Pers).
Fenwick,  Mark;  Wrbka,  Stefan,  2016,
Fenwick,  Mark;  Wrbka,  Stefan, ed. The  Shifting  Meaning  of  Legal Certainty . Singapore: Springer. hal. 1–6. doi : 10.1007/978-981-10-
0114-7_1 . ISBN 978-981-10-0114-7 , diambil dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas,
diakses  Rabu,  8  Februari  2023  jam 10.38 WIB.
Lilik  Mulyadi, Hukum  Acara  Perdata Menurut  Teori  dan  Praktek  Praktik Peradilan. Margono, 2012, Asas Keadilan,
Kemanfaatan  dan  Kepastian  Hukum dalam  Putusan  Hakim, (Jakarta  : Sinar Grafika).
Maxeiner,  James  R.  (Fall  2008). "Some realism  about  legal  certainty  in globalization  of  the  rule  of  law " . Houston  Journal  of  International  law, diambil dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses Rabu,  8  Februari  2023  jam  11.07 WIB.
Munir  Fuadi,  2013, Teori-Teori  Besar
Dalam Hukum (Grand Theory) , (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group).
Sudikno  Mertokusumo,  1989, Hukum Acara Perdata. (Bandung : Alumni).
Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata: Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
I  Wayan  Yasa  dan  Echwan  Iriyanto  adalah dosen pada Fakultas Hukum
Universitas Jember