## PENGARUH KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH SUMATERA SELATAN PERIODE 2005-2014

## Juairiah
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
Email : genot@gmail.com
Info Artikel :
Diterima 28 Mei 2017
Direview 28 Mei 2017 Disetujui 20 Juni 2017

## ABSTRACT
Purpose – The study aims to determine how the influence of financial capacity of region on economic growth in Southern Sumatran Region in period 2005 to 2014.
Design/methodology -  The  analysis  was  performed  by multiple  regression  analysis  models  by  a  Pooled  Least Square  method  and  the  fixed  effect  estimation  models.  The data  used  is  panel  data  of  five  provinces  in  Southern Sumatra.
Findings – The analysis showed that the financial capacity in Southern  Sumatra  region  is  significantly  affecting  the economic growth.
Keyword : Financial Capacity Economic Growth

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah
dimulai dengan lahirnya Undang-undang otonomi  daerah,  yaitu  UU  Nomor  22
Tahun  1999  tentang  Pemerintah Daerah  dan  UU  Nomor  25  Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan
Daerah. Desentralisasi fiskal di Indonesia  di  era  setelah  orde  baru terasa lebih efektif dilaksanakan pada tahun  2001.  Pada  tahun  2004, pemerintah  mengeluarkan  Undang- undang  otonomi  daerah  yang  baru yakni  Undang-undang  Nomor  32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang  Nomor  22  Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang  Nomor  33  Tahun 2004  sebagai  pengganti  Undang- undang  Nomor  25  Tahun  1999 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah (Hariyanto, 2012: 2).
Pelaksanaan desentralisasi fiskal  di  Indonesia  ditandai  dengan proses  pengalihan  sumber  keuangan bagi  daerah  yang  terdiri  dari  Dana Perimbangan  dan  Dana  Otonomi Khusus (Dana Otsus), serta
Penyesuaian. Dana Otsus dan Penyesuaian dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus  di  Provinsi  Aceh,  Provinsi Papua,  dan  Provinsi  Papua  Barat, serta  untuk  mendanai  program  yang terkait  dengan  peningkatan  kualitas pendidikan. Dana perimbangan terdiri atas  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan  kepada  daerah  dalam satu  kesatuan  sistem  transfer  dana dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah guna mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah dan mengurangi  kesenjangan  pendanaan
urusan  pemerintahan  antardaerah (Nota  Keuangan  RAPBN  2013). Selain  transfer  dana  ke  daerah  yang mengalami peningkatan secara drastis,  desentralisasi  dan  otonomi daerah juga diwarnai dengan adanya fenomena  pemekaran  wilayah  atau pembentukan daerah baru.
Dengan bertambahnya wilayah administrasi  di  wilayah  Sumatera Bagian  Selatan  yang  terdiri  dari Provinsi  Jambi,  Sumatera  Selatan,
Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung serta ditambah dengan pemberian
kewenangan  yang  lebih  luas  kepada pemerintah  kabupaten/  kota  untuk mengurus  pemerintahannya,  maka jumlah  dana  dari  pemerintah  pusat yang  mengalir  ke  pemerintah  daerah dalam bentuk dana perimbangan juga semakin  meningkat.  Dengan  adanya peningkatan  dana  perimbangan  ke pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dituntut mampu untuk mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang semakin efektif dan efisien.
Sehingga diharapkan  menjadi  suatu  dorongan bagi  pertumbuhan  ekonomi  daerah dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah  daerah  memiliki tanggung  jawab  dan  kesempatan dalam  menyelenggarakan  kegiatan pemerintahan dari
mulai perencanaan,
pengawasan, pengendalian  dan  evaluasi.  Namun bagaimana  waktu  untuk  persiapan penyesuaian  diri  bagi  daerah  baru tersebut  sudah  tercukupi  sehingga pelaksanaan  bisa  berhasil.  Terdapat beberapa  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  pelaksanaan  otonomi daerah  (Kaho,  1998:  34-36),  yakni  :
faktor  manusia,  faktor  keuangan, faktor peralatan, serta faktor organisasi  dan  manajemen.  Faktor- faktor  tersebut  harus  dipersiapkan oleh  daerah  secara  cermat  dan terencana.
Proses  anggaran  yang  telah disepakati  antara  pemerintah  daerah dan DPRD merupakantanggung jawab serta tantangan pihak stakeholder (pemerintah) yang menjadi  subjek  (ikut  berperan  aktif) dan objek (sasaran) pembangunan di daerah  tersebut.  Proses  anggaran daerah  yang  selama  ini  digunakan oleh  pemerintah  adalah  berdasarkan pendekatan  dari  bawah  (bottom  up approach)  dan  pendekatan  dari  atas (top  down  approach)  sesuai  dengan siklus  anggaran.  Sedangkan  untuk sekarang pendekatan
yang digunakan sebaiknya lebih ditekankan  pada  pendekatan  bawah (bottom up approach). Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tercermin dalam anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah  (APBD)  merupakan  media pemerintah daerah untuk mengevaluasi  prestasi  pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan  daerah.  Hal  tersebut berarti pengalokasian anggaran publik  harus  lebih  diperuntukkan pada  kepentingan  publik,  misalnya dalam  hal  belanja  modal.  Daerah dituntut dapat mengoptimalkan potensi  pendapatan  yang  dimiliki untuk  memberikan  porsi  belanja daerah yang lebih besar untuk sektor- sektor produktif.Semakin tinggi investasi  modal,  diharapkan  mampu meningkatkan kualitas layanan publik serta meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan.
Kebijakan otonomi daerah yang  sudah  dijalankan  pada  setiap kabupaten  dan  kota  di  Sumatera bagian  selatan  khususnya  dirasakan masih menimbulkan berbagai permasalahan  seperti  ketimpangan pertumbuhan  yang  terjadi.  Hal  ini disebabkan oleh kesiapan dari masing-masing daerah yang berbeda dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah. Permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  bagaimana pengaruh kemampuan keuangan
daerah
terhadap pertumbuhan ekonomi  di  wilayah  Sumatera  bagian selatan  periode  tahun  2005  sampai dengan 2014.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengamati  dan meneliti tentang pengaruh kemampuan keuangan daerah
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah antarprovinsi di wilayah Sumatera bagian selatan. Sedangkan periode  analisis  terdiri  dari  sepuluh tahun  yang  dimulai  dari  tahun  2005 sampai  dengan  2014  serta  dengan menggunakan lima provinsi di wilayah  Sumatera  bagian  selatan.
Sumatera  merupakan  salah  satu pulau  di  Indonesia  yang  mempunyai kekayaan alam yang sangat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi kenyataannya, wilayah Sumatera hanya menyumbang 23,77% terhadap pertumbuhan ekonomi  nasional  di  tahun  2012.  Hal ini dikarenakan adanya indikasi permasalahan ketimpangan pendapatan  di  wilayah  Sumatera yang  mengakibatkan  pertumbuhan ekonomi belum memberikan
kontribusi  yang  lebih  besar  terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Jenis  data  yang  digunakan adalah  data  sekunder  dalam  bentuk panel,  dimana  data  cross  section meliputi data keuangan daerah provinsi  di  wilayah  Sumatera  bagian selatan  dan  data  time  series  dengan rentang  waktu  tahun  1996  sampai dengan  2014.  Data  yang  digunakan pada penelitian ini dipublikasikan oleh situs  resmi  Kementerian  Keuangan, Bank  Indonesia  dan  Badan  Pusat Statistik.
Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi  data  yakni  pengambilan data  melalui  dokumen  tertulis  baik berupa  angka  maupun  keterangan yang ada kaitannya dengan penelitian. Definisi operasional variabel sebagai berikut : 1. Variabel Kemandirian Keuangan Daerah (X 1 ) mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pembangunan daerah.
2. Variabel  Efisiensi  Keuangan Daerah  (X 2 )  mencerminkan tingkat  efisiensi  daerah  dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. 3. Variabel Pertumbuhan
Ekonomi  (Y)  mencerminkan keadaan  perekonomian  suatu daerah.
Setelah mengestimasi model dengan  salah  satu  metode  regresi data  panel  yang  tepat,  langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi  atau  uji  spesifikasi  model. Langkah ini perlu untuk membuktikan bahwa spesifikasi model yang dibangun  sudah  tepat  baik  menurut
kriteria  ekonometrika,  kriteria  statistik dan kriteria ekonomi.

## Kriteria  Ekonometrika  (Uji  Asumsi Klasik)
Metode  regresi  linear  merupakan model yang berusaha untuk meminimalkan  penyimpangan  hasil perhitungan (regresi) terhadap kondisi  aktual  (nyata). Oleh  karena itu  harus  diuji  dengan  beberapa  uji asumsi sebagai berikut : uji normalitas, uji autokorelasi,  uji multikolinearitas, dan heterokedastisitas.

## Kriteria Statistik
Untuk  mendapatkan  model  yang baik, perlu dilakukan evaluasi berdasarkan  kriteria  statistik  yang meliputi :
1. Uji  koefisien  determinasi  (  R 2 ),
Koefisien determinasi menunjukkan  besarnya  pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Uji  t,  Uji  parsial  (uji  t)  bertujuan untuk mengetahui apakah
variabel independen yang terdapat  dalam  model  secara individu berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. 3. Uji F, Sedangkan Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai
pengaruh terhadap variabel dependen.

## Kriteria Ekonomi
Evaluasi  model  berdasarkan  kriteria ekonomi  dilakukan  untuk  melihat apakah  model  yang  diestimasi  telah sesuai dengan teori ekonomi, dengan cara  melihat  tanda  dan  besaran koefisien parameter yang
menunjukkan  arah  dan  besarnya pengaruh  variabel  bebas  terhadap variabel  terikat  sudah  sesuai  dengan teori  ekonomi  maupun  penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fungsi ataupun kegiatan pemerintahan daerah dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan
daerah. Faktor keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting karena hampir semua kegiatan pemerintahan membutuhkan pendanaan  yang  bersumber  dari keuangan  daerah.  Semakin  besar jumlah  dana  yang  tersedia  maka akan semakin banyak juga kemungkinan  program  atau  kegiatan pemerintahan yang dapat
dilaksanakan.
Dalam  rangka  pelaksanaan otonomi  daerah,  keuangan  daerah merupakan  salah  satu  kriteria  untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri. Kemampuan  daerah  yang  dimaksud berkaitan dengan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber  penerimaan  yang ada, baik penerimaan yang bersumber  dari  pemerintah  pusat maupun  penerimaan  yang  berasal dari  pendapatan  asli  daerah,  serta memanfaatkan  penerimaan  tersebut untuk  membiayai  program-program pembangunan daerah yang tercermin dari  realisasi  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
Kemampuan keuangan masing-masing daerah pada umumnya berbeda untuk satu daerah dengan  daerah  lainnya.  Begitu  juga dengan  masing-masing  provinsi  di wilayah Sumatera yang menunjukkan
beragam  perbedaan  baik  dari  sisi penerimaan  daerah  maupun  belanja daerahnya. Secara umum total penerimaan  daerah  baik  di  wilayah Sumatera  bagian  selatan  maupun Indonesia meningkat setiap tahunnya.  Adapun  perkembangan penerimaan  daerah  di  setiap  provinsi dapat  dilihat  pada  tabel  di  bawah ini.

## Tabel 1. Perkembangan Penerimaan Daerah di Wilayah Sumatera Menurut
Provinsi (dalam jutaan rupiah)
Sumber : Diolah dari DJPK
Berdasarkan  tabel  di  atas,  terjadi peningkatan  yang  penerimaan  setiap tahunnya bahkan penerimaan daerah di  Sumatera  tahun  2012  mencapai enam  kali  dari  penerimaan  di  tahun 2001.  Rata-rata  penerimaan  daerah terbesar terdapat pada Provinsi
Sumatera
Selatan. Hal ini
menunjukkan  bahwa  semakin  besar jumlah penduduk dan luas daerahnya maka  akan  semakin  besar  juga jumlah penerimaan daerahnya.
Sedangkan besarnya rata-rata
kontribusi
penerimaan
daerah
Sumatera  terhadap  total  penerimaan pusat adalah 26,52 persen. Selain  realisasi  penerimaan, terdapat
realisasi pengeluaran daerah yang biasanya akan mengikuti  besarnya  jumlah  realisasi penerimaan,  dimana  daerah  yang kapasitas penerimaan daerahnya besar  cenderung  memiliki  realisasi pengeluaran daerah yang besar juga.
Berikut tabel perkembangan pengeluaran  daerah  untuk  masing- masing provinsi di wilayah Sumatera.
JAMBI SUMATERA SELATAN KEP.BANGKA BELITUNG BENGKULU LAMPUNG `2001 1.521.003,54 3.094.104,97 531.897,19 847.517,20 2.440.467,48 27.355.732,14 109.365.751,57 `2002 2.213.185,86 3.871.176,08 886.814,34 1.021.268,55 3.174.424,41 34.297.672,14 136.251.506,77 `2003 2.880.481,12 4.513.084,32 866.936,14 1.345.051,77 3.372.954,72 40.828.569,61 155.194.120,93 `2004 2.534.213,16 5.058.639,50 1.120.528,97 1.305.373,69 3.323.228,63 39.677.466,48 157.840.150,06 `2005 2.551.325,20 5.934.801,14 1.199.710,56 1.063.502,91 3.739.672,85 47.055.700,88 180.007.531,49 `2006 5.029.068,86 9.405.815,38 2.380.509,55 2.432.812,51 6.535.816,11 76.056.292,58 247.548.604,00 `2007 5.780.615,58 10.986.959,42 2.919.757,78 3.386.021,95 7.282.434,83 77.608.953,34 285.408.292,65 `2008 6.520.573,52 12.487.313,22 3.733.417,31 4.565.661,67 8.285.523,99 103.366.765,75 376.434.207,24 `2009 6.675.988,73 12.392.612,43 3.548.155,00 4.501.003,18 8.349.054,31 100.372.334,91 393.083.164,65 `2010 8.017.502,30 15.473.142,62 3.534.726,31 5.038.770,91 10.473.895,16 117.256.926,73 448.821.059,26 `2011 9.636.456,55 19.232.421,49 4.836.184,57 5.890.868,82 13.367.178,04 143.015.554,91 546.799.831,17 `2012 11.386.766,00 22.834.812,00 5.444.339,00 6.681.792,00 15.900.414,00 165.401.745,00 629.224.153,00 Tahun PROVINSI PULAU
SUMATERA INDONESIA

## Tabel 2. Perkembangan Pengeluaran Daerah di Wilayah Sumatera Menurut
Provinsi (dalam jutaan rupiah)

## Sumber : Diolah dari DJPK
Begitu  juga  dengan  realisasi pengeluaran  daerah  di  Sumatera yang  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya,
jumlah realisasi
pengeluaran  di  tahun  2012  untuk wilayah  Sumatera  mencapai  6,5  kali jumlahnya dibandingkan jumlah realisasi  pengeluaran  di  tahun  2001. Sedangkan  rata-rata  pengeluaran daerah  yang  terbesar  masih  terdapat pada  Provinsi  Sumatera  Selatan. Besaran persentase pengeluaran daerah  terhadap  penerimaan  daerah di  wilayah  Sumatera  adalah  sebesar 83,2  persen.  Besarnya  persentase tersebut  lebih  tinggi  dibandingkan persentase  nasional  yang  sebesar 80,78 persen.
Implementasi Kemampuan Keuangan  Daerah  di  Wilayah Sumatera bagian Selatan Pelaksanaan
desentralisasi fiskal  di  Indonesia  yang  efektif dilaksanakan  mulai  tahun  2001. Sesuai  prinsip money  follow  function dalam  desentralisasi  fiskal,  maka
untuk  mendanai  penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diberikan  sumber-sumber  pendanaan terutama  melalui  dana  perimbangan oleh  pemerintah  pusat.  Sehingga akan  berdampak  langsung  terhadap peningkatan  kapasitas  penerimaan dan  pengeluaran  seluruh  pemerintah daerah di Indonesia.
Pada  tabel  sebelumnya,  yakni tabel  1  dan  tabel  2  menunjukkan bahwa  terjadi  peningkatan  yang signifikan  pada  penerimaan  dan pengeluaran  daerah.  Akan  tetapi, peningkatan jumlah penerimaan masing-masing provinsi tersebut tidak diiringi  dengan  kemandirian  daerah dalam  membiayai  pengeluarannya. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan komposisi  atau  struktur  penerimaan daerah  serta  pendapatan  asli  daerah pada  tahun  2001  dan  2012  yang masih  menunjukkan  ketergantungan daerah terhadap transfer dana perimbangan  dari  pemerintah  pusat, sebagaimana  ditunjukkan  pada  tabel berikut.
JAMBI SUMATERA SELATAN KEP.BANGKA BELITUNG BENGKULU LAMPUNG `2001 1.349.741,42 2.733.499,54 415.491,32 777.014,05 2.224.657,19 23.340.684,47 93.272.284,26 `2002 1.916.381,21 3.379.406,58 748.250,36 893.426,02 2.846.945,88 29.222.854,60 116.870.899,31 `2003 2.498.006,04 2.106.791,28 96.112,59 807.845,20 3.074.918,07 25.834.585,19 70.925.265,27 `2004 878.258,25 518.511,02 326.775,70 352.301,76 426.681,78 9.124.927,68 28.722.396,47 `2005 452.833,64 1.436.017,41 464.471,94 90.153,92 605.314,01 13.562.616,24 36.255.485,12 `2006 915.846,00 1.791.351,80 813.220,42 307.780,06 715.390,72 20.250.907,22 48.420.598,76 `2007 5.457.124,10 11.245.444,64 2.675.597,16 3.655.424,43 7.614.360,66 83.409.355,14 307.398.119,44 `2008 6.840.867,88 12.645.030,33 3.453.161,16 4.743.349,74 8.184.818,91 100.305.821,05 366.951.082,58 `2009 6.975.371,23 12.050.714,48 3.646.882,63 4.521.269,34 8.344.152,65 106.249.833,15 395.593.271,19 `2010 7.275.285,77 13.690.241,24 3.650.949,97 4.859.021,49 9.729.676,06 110.523.608,73 420.769.789,63 `2011 8.584.787,03 17.665.385,82 4.111.922,96 5.557.422,11 13.050.995,30 132.415.884,48 500.902.581,51 `2012 10.554.442,00 21.169.584,00 4.946.423,00 6.330.030,00 15.512.562,00 154.766.153,00 575.608.282,00 Tahun PROVINSI PULAU SUMATERA INDONESIA
Tabel 3. Perkembangan Penerimaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah serta Kontribusinya terhadap Total Penerimaan Daerah antar Provinsi di Sumatera bagian selatan
Sumber : Diolah dari DJPK
Dari  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa ketergantungan terhadap dana perimbangan  untuk  Sumatera  bagian selatan masih besar dan di atas rata- rata nasional. Walaupun
ketergantungan terhadap dana perimbangan tersebut mengalami penurunan, namun tidak terlalu besar porsinya sehingga tingkat ketergantungan  terhadap  pemerintah pusat masih sangat tinggi. Di sisi lain, sumber  penerimaan  daerah  berupa pendapatan asli daerah menunjukkan kenaikan secara nominal. Akan tetapi, kontribusi di wilayah Sumatera bagian  selatan  tahun  2012  masih dibawah  dari  persentase  nasional sehingga  dapat  menunjukkan  bahwa kemandirian wilayah
Sumatera
bagian  selatan  dalam  membiayai daerahnya  masih  dibawah  rata-rata nasional.

## Hasil Pengujian Metode Analisis
Dengan  pertimbangan  bahwa jumlah  data cross  section yang berjumlah  lima  provinsi  sedangkan jumlah time  series sebanyak  sepuluh tahun, maka analisis regresi berganda  yang  digunakan  adalah dengan  metode Fixed  Effect. Akan tetapi  untuk  meyakinkan  ketepatan penggunaan  metode Fixed  effect tersebut, maka akan dilakukan beberapa  pengujian  statistic,  yaitu  :
(1) Uji signifikansi Fixed effect melalui UJi  Chow  atau  Uji-F;  dan  (2)  Uji signifikansi Random effect melalui Uji Hausman.
(1)  Hasil Uji Chow
Uji Chow atau Uji-F digunakan untuk menentukan antara
metode Common  effect atau
`1 JAMBI 1.253.889,77 82,44 8.606.497,07 75,58 157.040,29 10,32 1.457.040,69 12,80 `2 SUMATERA SELATAN 2.559.203,68 82,71 16.594.956,39 72,67 287.098,09 9,28 3.265.248,15 14,30 `3 KEP.BANGKA BELITUNG 422.427,14 79,42 4.031.095,75 74,04 51.892,31 9,76 762.579,27 14,01 `4 BENGKULU 748.686,48 88,34 5.274.825,06 78,94 60.764,62 7,17 671.363,87 10,05 `5 LAMPUNG 2.104.759,56 86,24 10.795.348,51 67,89 208.085,00 8,53 2.411.009,72 15,16 22.761.588,23 83,21 113.956.689,79 68,90 2.374.920,73 8,68 24.058.814,01 14,55 83.742.029,62 76,57 391.983.912,18 62,30 15.161.824,19 13,86 130.826.107,06 20,79 Persen thd Penerimaan Daerah SUMATERA INDONESIA 2012 2001 2012 Jumlah (Juta Rp) Persen thd Penerimaan Daerah Jumlah (Juta Rp) Persen thd Penerimaan Daerah Jumlah (Juta Rp) Persen thd Penerimaan Daerah Jumlah (Juta Rp) No. PROVINSI Perkembangan Dana Perimbangan Perkembangan Pendapatan Asli Daerah 2001
Fixed  effect sebagai  metode yang  tepat  untuk  melakukan analisis  data  panel.  Berikut
perhitungan hasil regresi Common  Effect dan Fixed Effect :
Tabel 4. Hasil Uji Chow
Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 12.032696 (4,43)  0.0000 Cross-section Chi-square 37.554777 4  0.0000

## Sumber :Diolahdari Eviews
Dari  tampilan  table  diatas, dapat  diketahui  bahwa  nilai probabilitas
untuk cross
section >  0,0000  sehingga model  yang  terpilih  adalah Common  Effect. Dari  tampilan table  diatas,  dapat  diketahui bahwa  nilai  probabilitas  untuk
cross section < 0,0000
sehingga  model  yang  terpilih adalah Fixed Effect.
(2) Hasil Uji Hausman
Selanjutnya untuk menentukan antara  metode Fixed  effect atau Random  effect sebagai metode yang tepat untuk melakukan  analisis  data  panel dilakukan melalui Uji
Hausman.  Berikut  tabel  hasil pengujian Random effect dengan Uji Hausman: Tabel 5. Hasil Uji Hausman Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 20.030366 5  0.0012 Sumber : Output EViews Dari tabel di atas,nilai probabilitas  <  0,05  sehingga  model yang terpilih adalah Fixed Effect.
Hasil  Pengujian  Metode  Evaluasi Model 1. Kriteria Ekonometrika (Pengujian Asumsi Klasik) Sebelum melakukan
estimasi,  maka  dalam  penelitian  ini juga  dilakukan  beberapa  uji  asumsi klasik.  Pada  hasil  uji  asumsi  klasik,
dapat disimpulkan bahwa hasil regresi terbebas dari masalah normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas, dan. Autokorelasi.

## 2. Kriteria Statistik
Sedangkan pengujian
statistik  dilakukan  untuk  mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir  nilai  aktualnya.  Uji  statistik dilakukan dengan koefisien determinasinya (R 2 ), koefisien regresi secara individual (uji t), dan pengujian
koefisien  secara  serentak  (uji  F). Adapun  analisis  regresi  penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.
a. Koefisien Determinasi (R 2 )
Dari  hasil  estimasi,  besarnya
R 2 yang  diperoleh  adalah sebesar 0.583223. Artinya variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi) dalam model sebesar 58,32 persen dipengaruhi oleh variabel-
variabel  bebas  yang  ada  di dalam  model  yaitu  Variabel Kemandirian keuangan daerah
(X 1 ),  dan  Variabel  Efisiensi Keuangan Daerah (X 2 ). Sementara  sisanya  sebesar
41,6  persen  dijelaskan  oleh variabel-variabel lain yang tidak  terdapat  dalam  model  ini dan faktor-faktor lainnya.
b. Uji  Signifikansi  Simultan  (uji F)
Nilai F hitung sebesar 8,680401  sedangkan  nilai  F tabel  yang  dilihat  dari  tabel  F α=5%  untuk  n=50  dan  k=3  (df pembilang = k-1, df penyebut = n – k) adalah sebesar 3.19506. Oleh  karena  F  hitung  lebih besar  daripada  F  tabel,  maka H 0 ditolak  sehingga  secara bersama-sama semua variabel bebas  pada  penelitian  secara serentak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. c.  Uji  Signifikansi  Individu  (uji
t)
Nilai  t  table  dilihat  dari  n=50 dan k=3 yakni sebesar 1,65714. Berikut tabel uji signifikansi t (α=5%) : Tabel 6 . Uji Signifikansi t (α=5%) Belanja Modal Analisis t-statistik t-tabel Kesimpulan X 1 X 2 -4.908045 3.137377 1.67793 1.67793 Signifikan Signifikan Sumber : Diolah dari hasil regresi Dari  model  regresi  di  lampiran 1, terlihat bahwa secara individu  Variabel  Kemandirian keuangan  daerah  (X 1 ),  dan
Variabel  Efisiensi  Keuangan Daerah (X 2 ) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera bagian selatan.

## 3.  KriteriaEkonomi
Berdasarkan  hasil  olah  data statistic,  dapat  dilihat  bahwa Kemandirian  keuangan  daerah dan  efisiensi  keuangan  daerah berpengaruh  signifikan  terhadap
pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah Sumatera bagian selatan, sehingga  hipotesis  penelitian  ini diterima.  Hal  ini  mencerminkan bahwa  daerah  Sumatera  bagian selatan  telah  sanggup  mengelola keuangan secara mandiri sehingga diahrapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan
ekonomi di wilayah SUmatera bagian selatan yang dilakukan dengan menggunakan  model  analisis  regresi berganda  dan  model  estimasi Fixed
Effect menunjukkan  bahwa  pada periode  penelitian  yakni  2005-2014 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan pada periode tersebut. Sedangkan
besarnya  nilai  koefisien  determinasi (R 2 )  sebesar  0.583223  menunjukkan bahwa sebesar 58,32 persen pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh variabel yang ada pada penelitian, sedangkan sisanya dijelaskan  oleh  variabel  lain  di  luar penelitian.  Secara  parsial,  masing- masing  variabel  mempunyai  arah yang sesuai dengan teori.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Priyo  Hari.  2012.  Kemampuan keuangan  Daerah  Dalam  Era
Otonomi  dan  Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten  dan  Kota  se  Jawa-
Bali). KRITIS,  Jurnal  Studi Pembangunan Interdisiplin Vol.
XXI, No.1, 2012, Hal. 1-19. Akai, Nobuo & Masayo Sakata. 2002.
Fiscal decentralization contributes to economic growth :  evidence  from  state-level cross-section  data  for  the United States. Journal of
Urban  Economics 52  (2002)
93-108. Badrudin,  Rudi.  2012.  Implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten/kota  Provinsi  Jawa Tengah. Jurnal  Ekonomi  dan
Bisnis Vol.6.  No.3.  November (2012), Hal.249-264.
Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi  Sektor  Publik, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
Ebel,  Robert  D.  dan  Seidar  Yilmaz.
2002. Concept of Fiscal Decentralization  and  World Wide  Overview.  World  Bank Institute. http://www.worldbank.org . Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
Hariyanto,  Dedy  Tri.  2012.  Dampak
Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di  Provinsi  Jambi.  Tesis  FE
Program Magister Perencanaan  dan  Kebijakan Publik UI (tidak dipublikasikan). Kuncoro,  Mudrajat.  1997. Ekonomi Pembangunan. UPP AMP
YKPN. Yogyakarta.
Kuncoro,  Mudrajat.  2004. Otonomi dan  Pembangunan  Daerah.
Penerbit Erlangga. Jakarta.
Manik,  Rikwan  E.S.  &  Paidi  Hidayat.
2010. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota  Pemekaran  di Sumatera Utara. Jurnal Keuangan  dan  Bisnis Volume
2 No.3, November 2010 .
Mangkoesoebroto, Guritno. 1997. Ekonomi  Publik. BPFE  UGM.
Yogyakarta.
Reksohadiprodjo, Sukanto. 2001. Ekonomika  Publik. BPFE-UGM. Yogyakarta.
Sasana, Hadi. 2009. Analisis Dampak
Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan  Antar  Daerah dan  Tenaga  Kerja  Terserap Terhadap  Kesejahteraan  Di
Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa
Tengah Dalam Era Desentralisasi  Fiskal .  Jurnal Bisnis  dan  Ekonomi  (JBE), Maret  (2009),  Vol.6  No.1.  Hal 50-69.
Sasana, Hadi. 2011. Analisis Determinan  Belanja  Daerah  di Kabupaten/Kota Prov.Jawa Barat  Dalam  Era  Otonomi  dan Desentralisasi  Fiskal .  Jurnal Bisnis  dan  Ekonomi  (JBE),
Maret (2011), Hal.46-58 . Solihin,  Achmad  &  Niken  Ajeng Lestari. 2010. Analisis Ketimpangan Fiskal di Indonesia Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah .
Majalah  Ekonomi, Tahun  XX, No.1 April (2010). Sumarsono,  Hadi  &  Hadi  Utomo. 2009. Deliberate Inflation pada Kebijakan Desentralisasi Fiskal Jawa  Timur  dan  Dampaknya bagi  Pertumbuhan  Daerah . Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan, Vol.1,  No.3, (2009).
Suparmoko.  2002. Ekonomi  Publik.
Percetakan Andi Offset. Yogyakarta. Susetyo,  Didik.  2010.  Desentralisasi Fiskal,  Kesenjangan  Fiskal, dan Disparitas
Regional.
Pidato  Pengukuhan  sebagai
Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi  Pembangunan  pada FE UNSRI, Palembang 25 Mei (2010). Todaro  MP,  Stephen  CS.  2006. Pembangunan  Ekonomi. Jilid
1.  Edisi  9.  Jakarta:  Penerbit
Erlangga. Thiessen, Ulrich. 2003. Fiscal Decentralization and Economic Growth  in  High  Income  OECD Countries. Fiscal Studies
Volume 24 No.3.
Wibowo,  Puji.  2008.  Mencermati
Dampak  Desentralisasi  Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Keuangan  Publik, Vol.5,  No.1, Oktober 2008 Hal.55-83 . Widarjono, Agus. 2013. Ekonometrika. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.