Williamson  Index  Approach  And  Class  Typology  In  Analysis  Of  Regional  Economic Inequalities In The Pursuit Of Sustainable Development Goals In North Sumatra
Pendekatan Index Williamson Dan Tipologi Klassen Dalam Menganalisis Ketimpangan Ekonomi Daerah Dalam Upaya Mewujudkan SDGs Di Sumatera Utara
M. Ryansyah 1* , Reni Ria Armayani Hasibuan 2 , Aqwa Naser Daulay 3
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1,2,3 ryansyahmuhammad02@gmail.com 1 , reniriaarmayani@uinsu.ac.id 2 , aqwanaserdaulay@uinsu.ac.id 3
* Corresponding Author

## ABSTRACT
The Williamson Index is used to determine the level of inequality between regencies/cities in the East Coast region. Economic growth in each district or city on the East Coast of North Sumatra is classified using the Klassen typology. This research uses data from the Central Statistics Agency, which is available in the form of secondary data from 2017 to 2022. The analytical tools used in this research are the Klassen Typology and the Williamson Index. The results of the research show that the Williamson Index figures throughout North Sumatra Province, especially in Regencies/Cities located in the East Coast Zone during the research period, are in the moderate inequality category with an average of 0.37, which indicates that development inequality is decreasing or greater equality of development. Meanwhile, the classification of regions based on the Klassen Typology is: fast progressing (Labuhanbatu Regency, South Labuhanbatu Regency, and North Labuhanbatu); developed depressed (Medan City and Batubara Regency); growing fast (Asahan Regency); relatively underdeveloped (Serdang Berdagai Regency, Langkat Regency, Deli Serdang Regency, Tanjung Balai  City,  Tebing  Tinggi  City  and  Binjai  City).  So  that  regions  that  are  in  the  Fast  Developing  and  Fast  Growing Classification will be able to implement the SDGs compared to regions that are relatively underdeveloped.
Keywords: Inequality, Williamson Index, Klassen Typology

## ABSTRAK
Index Williamson digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar Kabupaten/Kota kawasan Pantai Timur. Pertumbuhan  ekonomi  di  setiap  kabupaten  atau  kota  di  wilayah  Pantai  Timur  Sumatera  Utara  diklasifikasikan menggunakan  tipologi  Klassen.  Penelitian  ini  menggunakan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik,  yang  tersedia  dalam bentuk data sekunder dari tahun 2017 hingga 2022. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipologi Klassen dan Indeks Williamson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka Indeks Williamson di seluruh Provinsi Sumatera Utara, terutama di Kabupaten/Kota yang berada di Kawasan Zona Pantai Timur selama periode penelitian, berada  dalam  kategori  ketimpangan  taraf  sedang  dengan  rata-rata  0,37  yang  menandakan  bahwa  ketimpangan pembangunan  semakin  berkurang  atau  pemerataan  pembangunan  semakin  besar.  Sedangkan  untuk pengklasifikasian  daerah  berdasarkan  Tipologi  Klassen  yaitu:  cepat  maju  (Kabupaten  Labuhanbatu,  Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu Utara); maju tertekan (Kota Medan dan Kabupaten Batubara); berkembang cepat  (Kabupaten  Asahan);  relatif  tertinggal  (Kabupaten  Serdang  Berdagai,  Kabupaten  Langkat,  Kabupaten  Deli Serdang, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi dan Kota Binjai). Sehingga daerah yang berada di Klasifikasi Cepat maju dan cepat tumbuh akan mampu melaksanakan SDGs dibandingkan dengan daerah yang relatif tertinggal. Kata Kunci: Ketimpangan , Index Williamson , Tipologi Klassen

## 1. Pendahuluan
Pembangunan  serta  pertumbuhan  ekonomi  sejak  dahulu  sudah  menjadi  fokus  dan tujuan dasar dalam perekonomian suatu negara, karena dapat digambarkan melalui kuantitatif dengan  cara    membandingkan  pertumbuhannya  dengan  tahun  sebelumnya  (Sukirno,  2006). Menurut (Nugroho, 2014), Pendapatan per kapita yang meningkat dengan cepat dibandingkan tahun sebelumnya disebut pertumbuhan ekonomi. Sekarang ini, pembangunan ekonomi telah dipandang dari banyak indicator maupun dimensi yang mencakup seperti perubahan atas sikap masyarakat,  struktur  sosial  serta  pemerintahan.  Selain  memfokuskan  pada  tingkat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan serta ketimpangan (Todaro,2003).  Pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  di  negara  berkembang  terkadang  tidak  dibarengi  dengan  pemeretaan pembangunan  sehingga  banyak  kasus  terjadi  ketimpangan  pembangunan  (disparity).  Adam
dalam (Suri & Aprilia, 2017) menjelaskan bahwa terdapat dua aspek utama dan saling berkaitan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output (GDP) total.  Pengukuran  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  dan  laju  pertumbuhan  ekonomi suatu wilayah dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.
Ketimpangan yang terjadi pada daerah relative tertinggal dengan daerah relative maju merupakan imbas dari akibat proses industrialisasi dan perubahan struktur ekonomi, sehingga pihak swasta ataupun pemerintahan cenderung melakukan investasi kepada daerah yang relatif maju. Akibatnya, menimbulkan kecemburuan sosial daerah relatif tertinggal pada daerah relatif maju. Menurut Sjafrizal (2017) Struktur dan pola letak, serta pemusatan kegiatan ekonomi antar tempat  (ekonomi  spasial)  di  suatu  wilayah,  menjadi  penyebab  utama  terjadinya  perbedaan ekonomi antar wilayah. Distribusi kegiatan ekonomi antar tempat memang memiliki pengaruh kepada  keunggulan  dari  tempat  atau  daerah  masing-masing,  yang  cenderung  memusatkan kegiatan  ekonomi,  menentukan  struktur  dan  pola  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian (Dwiwahju, 2016) tentang Ketimpangan yang terjadi antar kecamatan di Kabupaten Bondowoso tahun  2006-2012.  Yang  mana  dari  analisis  Dwiwahju  ditemukan  bahwa  angka  IW  atau ketimpangan di Kabupaten Bondowoso adalah sangat tinggi dan cenderung naik. Tahun 2006 sebesar 0.75790 dan tahun 2016 sebesar 0.92104.
Indonesia berkomitmen terhadap sustainable development , yaitu pembangunan yang dapat  memenuhi  keinginan  dan  cita-cita  generasi  manusia  saat  ini  tanpa  membahayakan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi tersebut di masa mendatang atau yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan (Hasibuan, 2020).  Menurut Emil Salim dalam  (Rahadian,  2016)  Tujuan  pembangunan  berkelanjutan  adalah  untuk  memenuhi kebutuhan dan ambisi pribadi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sustainable Development memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan pembangunan baik pada masyarakat sekarang  ini  maupun  masyarakat  di  generasi  berikutnya.  Upaya  yang  telah  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara dalam melakukan Pembangunan yang berkelanjutan yaitu aktif  melakukan  Pra  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  (Musrembang)  RKPD  Zona  Pantai Timur. Di Sumatera Utara, ada lima prioritas pembangunan yang dilakukan pada tahun 2021, yaitu  peningkatan  keterampilan  sumber  daya  manusia  (SDM)  unggul,  peningkatan  akses pendidikan  tinggi,  penghubung  pusat  pertumbuhan  daerah  dan  pusat  produktivitas, peningkatan  nilai  tambah  di  sektor  pertanian,  dan  promosi  pariwisata  ramah  lingkungan. (Muhammad, 2020)
Sebuah provinsi yang berbatasan dengan laut dan samudera disebut Provinsi Sumatera Utara. Batas utaranya dibentuk oleh Provinsi Aceh, batas timurnya oleh Negara Malaysia, batas selatannya oleh Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau, dan batas baratnya dibentuk oleh Samudera Hindia. Berdasarkan lokasi dan atribut geografisnya, Sumatera Utara dibagi menjadi tiga wilayah: Dataran Tinggi, Pantai Barat, dan Pantai Timur. Di Pantai Barat terdapat beberapa kabupaten, yaitu Nias, Nias Barat, Nias Utara, Tapanuli Selatan, Mandiling Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, dan Kota Padang. Di Dataran Tinggi terdapat Tapanuli Utara, Toba Samosir, Simalungun, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Samosir, dan Pemantang Siantar.  Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan,  Asahan,  Batu  Bara,  Deli  Serdang,  Langkat,  Serdang  Berdagai,  Tanjungbalai,  Tebing Tinggi, Medan, dan Binjai terletak di wilayah pantai timur. Secara spasial, struktur perekonomian Pulau  Sumatera  pada  tahun  2022  didominasi  oleh  Provinsi  Riau  dengan  kontribusi  23,50%, diikuti oleh Provinsi Sumatera Utara dengan kontribusi 22,63%, dan Provinsi Sumatera Selatan dengan kontribusi 14,02%. Setelah 2 (dua) tahun lebih pandemic Covid-19 melanda, perbaikan perekonomian mulai terjadi disemua provinsi dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda. Secara y-on-y, Provinsi Sumatera Utara memiliki pertumbuhan sebesar 4,73 persen, sedangkan pulau sumatera tumbuh sebesar 4,69 persen. (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara cenderung meningkat secara kumulatif setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Pada tahun 2022 PDRB Sumatera Utara ADHK 2010 sebesar Rp. 573,53 triliun. Di Provinsi Sumatera Utara, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan  memberikan  kontribusi  terbesar  terhadap  produk  domestik  bruto  (PDRB)  sebesar 25,97 persen. Industri pengolahan menempati urutan kedua dengan 17,41 persen. PDRB per Kapita Sumatera Utara tahun  2022 ADHK 2010 mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu Rp. 36,67 juta menjadi  Rp. 37,94 juta (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023b). Provinsi Sumatera Utara  tidak  akan  lepas  dari  masalah  ketimpanan  walaupun  pertumbuhan  perekonomian Sumatera  Utara  mengalami  peningkatan  dan  mendominasi  perekonomian  pulau  sumatera setelah Provinsi Riau.
Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliyar) No Kabupaten/Kota PDRB Kabupaten/Kota di Zona Pantai Timur 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Asahan 23.525 24.844 26.245 26.299 27.279 28.550 2 Batubara 22.034 22.998 23.998 23.923 24.486 25.482 3 Deli Serdang 64.991 68.340 71.878 70.596 71.173 75.568 4 Labuhanbatu 21.048 22.112 23.232 23.252 24.147 25.305 5 Labuhanbatu Selatan 16.907 17.797 18.750 18.899 19.620 20.549 6 Labuhanbatu Utara 15.602 16.413 17.259 17.306 17.969 18.799 7 Langkat 26.822 28.170 29.597 29.343 30.247 31.665 8 Serdang Berdagai 17.516 18.421 19.393 19.308 19.863 20.749 9 Kota Binjai 7.309 7.708 8.133 7.984 8.162 8.503 10 Kota Medan 139.739 148.007 156.780 153.669 157.689 165.120 11 Kota Tanjung Balai 5.174 5.473 5.790 5.763 5.898 6.131 12 Kota Tebing Tinggi 3.575 3.760 3.954 3.926 4.024 4.186
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2017-2022
Berdasarkan  (BPS  Provinsi  Sumatera  Utara,  2023b)  PDRB  ADHK  dalam  miliar  per kabupaten/kota yang berada dikawasan Pantai Timur tahun 2022   pada tabel 1 menunjukkan bahwa Kabupaten dengan PDRB tertinggi adalah Kabupaten Deli Serdang  sebesar 75.568,66 dan kabupaten dengan PDRB terendah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara Sebesar 18.799,03. Untuk Kota di kawasan Pantai Timur, Kota Medan memiliki PDRB tertinggi sebesar 165.120,01 sedangkan Kota dengan PDRB terendah adalah Kota Tebing Tinggi sebesar 4.186,31. Dengan memiliki  selisih  yang  lumayan  tinggi  antara  Kabupaten/Kota  PDRB  tinggi  dengan Kabupaten/Kota  PDRB  rendah  sehingga  hal  ini  mengindikasikan  terjadi  ketimpangan pendapatan  atau  ekonomi  antar  Kabupaten/Kota  dikawasan  Pantai  Timur  Provinsi  Sumatera Utara.
Gambar 1. Perbandingan Kabupaten/Kota dengan PDRB Tertinggi dan Terendah Sumber: Data diolah,2023
75.568,66 18.799,03 165.120,0 1 4.186,31 Kabupaten
Deli Serdang Kabupaten Labuhanbatu Kota Medan Kota Tebing Tinggi PDRB TAHUN 2022 ADHK (Miliyar)
Didasarkan pada masalah ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten atau kota berdasarkan klasifikasi analisis tipologi kelas. Penelitian juga akan menyelidiki tingkat index Williamson atau ketimpangan ekonomi dari tahun 2017 hingga 2022 untuk setiap kabupaten atau kota yang terletak di wilayah atau wilayah pantai  timur  Sumatera  Utara  sehingga  hasil  penelitian  ini  harapannya  dapat  berguna  bagi akademisi atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan datang. Dari permasalahan dan tujuan diatas mendorong penulis dalam melakukan penelitian dengan judul “Pendekatan Index Williamson  dan  Tipologi  Klassen  Dalam  Menganalisis  Ketimpangan  Ekonomi  Daerah  Dalam Upaya Mewujudkan SDGs di Sumatera Utara”.

## 2. Tinjauan Pustaka Teori Pembangunan Ekonomi
Arsyad  dalam  (Ambar  et  al.,  2021)  memberikan  penjelasan  tentang  proses pembangunan ekonomi daerah yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat didalam daerah tersebut untuk mampu memanfaatkan berbagai sumber daya maupun potensi yang ada dalam  daerah  tersebut,  menciptakan  hubungan  Kerjasama  antara  sektor  public  dan  swasta dalam membantu memakmurkan masyarakat di daerah tersebut dengan menciptakan lapangan kerja  baru.  Seiring  dengan  pertumbuhan  produksi,  pembangunan  ekonomi  juga  melibatkan perubahan  distribusi  input  di  berbagai  sektor  ekonomi  dan  struktur  output.  Akibatnya, meskipun pembangunan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan biasanya disertai dengan keduanya.
Mewujudkan  kehidupan  yang  baik,  atau  al-hayat  at-tabiyah,  adalah  tujuan pembangunan ekonomi Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:
ﻫُ ﻮَ ا o p ْ ﺸَ ﺎ o t u ﻢْ ﻣﱢ ﻦَ ا ﻻ َْ رْ ض } وَا ﺳْ ﺘَ ﻌْ ﻤَ ﺮَ„ u ﻢْ ﻓِ ﻴْ ﻬَ ﺎ ﻓ َ ﺎ ﺳْ ﺘَ ﻐْ ﻔِ ﺮُ وْ ەُ ﺛ ُ ﻢﱠ ﺗ ُ •ْ •ُ ﻮْ ۤ ا اِ ﻟ o “ْ ﻪِ ◌ۗ اِ نﱠ رَ ˜™ﱢšْ ﻗ َ œ}• ْ ﺐٌ ﻣﱡ ﺠِ “ْ ﺐٌ
Artinya: " Wahai kaumku, sembahlah Allah; tidak ada Tuhan selain Dia; Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya; jadi, mohonlah ampunan kepada-Nya dan bertobatlah kepada-Nya. (QS. Hud 11: Ayat 61)
Dua makna ayat ini berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah al- wujub,  atau  kewajiban  manusia  untuk  mengelola  bumi  sebagai  sumber  daya  pertanian  dan untuk pembangunan. Yang kedua adalah perintah Allah kepada umat manusia untuk membantu membangun  dunia  secara  keseluruhan.  Ayat  15  Al-Mulk  juga  membahas  pembangunan ekonomi, dengan kata-kata berikut:
ﻫُ ﻮَ ا ﻟ £ ﺬِ يْ ﺟَ ﻌَ ﻞَ ﻟ o ـ© u ﻢُ ا ﻻ َْ رْ ض َ ذ َ ﻟ u ﻮْ ﻻ ً ﻓ َ ﺎ ﻣْ ﺸُ ﻮْ ا ¬-ِšْ ﻣَ ﻨَﺎ ﻛِ ﺒِﻬ َﺎ وَ „ u ﻠ u ﻮْ ا ﻣِ ﻦْ رﱢ زْ ﻗِ ﻪٖ ◌ۗ وَاِ ﻟ o “ْ ﻪِ اﻟ ´ﱡ ﺸُ ﻮْ رُ
Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahi lah di segala  penjurunya  dan  makanlah  sebagian  dari  rezeki-Nya.  Dan  hanya  kepada-Nya-lah  kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (QS. Al-Mulk 67: Ayat 15)
Ada  kewajiban  bagi  umat  manusia  untuk  memberikan  sumbangan,  atau  infaq,  dan membangun sarana yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kewajiban tersebut. Selain itu, hukum juga harus membangun sarana yang mendukung pelaksanaan kewajiban ini.

## Teori Pertumbuhan Ekonomi
Menurut  Dalimunthe  &  Imsar  (2023),  pertumbuhan  ekonomi  didefinisikan  sebagai peningkatan jumlah dan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu  tertentu.  Beberapa  indicator  yang  termasuk  dalam  pertumbuhan  ekonomi  seperti: kenaikan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, dan penurunan tingkat kemiskinan. Jika tindakan ekonomi warga suatu negara secara langsung menghasilkan peningkatan produk dan
jasa, maka pekonomian negara tersebut dapat dianggap mengalami pertumbuhan. (Leasiwal, 2022).
Pertumbuhan  ekonomi  juga  harus  bisa  dicapai  dalam  waktu  yang  panjanng. Pertumbuhan  ekonomi  jangka  panjang  merupakan  tujuan  utama  yang  sebisa  mungkin  ingin dicapai oleh ekonomi, dan harus sekonsisten mungkin dengan pertumbuhan jangka pendek saat ini.  Keberhasilan  pembangunan  ekonomi  dapat  dijelaskan  dan  diukur  dengan  pertumbuhan ekonomi.  Perkembangan  ekonomi  fiskal  suatu  negara  disebut  pertumbuhan  ekonomi,  yang mencakup (1) peningkatan produksi produk industri; (2) pembangunan infrastruktur; dan (3) peningkatan produksi yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang terjadi dalam jangka waktu tertentu,  seperti  satu  tahun.  (Ambar  et  al.,  2021).  Adapaun  beberapa  faktor  yang  menjadi indicator  dalam  lambatnya  pertumbuhan  ekonomi:  seperti  korupsi,  laju  inflasi,  tingkat  suku bunga,  kenaikan  harga  minyak  dan  situasi  keamanan  yang  tidak  kondusif  (Hasibuan,  2020). Menurut  para  pakar  ekonom  klasik,  pertumbuhan  ekonomi  dipengaruhi  oleh  empat  faktor: populasi, total stok barang modal, wilayah geografis dan sumber daya alam, dan tingkat teknis. (Afdillah  et  al.,  2015).  Menurut  Islam,  pertumbuhan  ekonomi  didefinisikan  sebagai  tren berkelanjutan  yang  dihasilkan  dari  penggunaan  komponen  produksi  yang  signifikan  dan menguntungkan  kesejahteraan  manusia.  Oleh  karena  itu,  Islam  menganggap  pertumbuhan ekonomi sebagai ciri penting. Karena Menurut Islam, pembangunan ekonomi itu multidimensi dan menekankan standar kuantitatif serta kualitatif dan tujuannya bukan hanya kesejahteraan materi global, tetapi juga kesejahteraan dunia dan akhirat (Nasution et al., 2023).

## Teori Ketimpangan
Menurut Sjafrizal (2017) Struktur, pola, dan konsentrasi kegiatan ekonomi antar tempat (ekonomi spasial) di suatu wilayah sebagian besar menjadi penyebab perbedaan ekonomi antar wilayah. Struktur dan pola ini didasarkan pada bagaimana kegiatan ekonomi tersebar di seluruh wilayah,  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  keunggulan  geografis  setiap  lokasi,  yang  cenderung memusatkan kegiatan ekonomi. Indeks Williamson, yang dia gunakan dalam penelitiannya di pertengahan  abad  ke-20,  adalah  alat  pertama  untuk  mengukur  ketimpangan  ekonomi  antar wilayah (Williamson, 1965). Koefisien variasi merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur perbedaan dalam statistik. Ungkapan "Indeks Williamson" mulai digunakan sebagai penghormatan  kepada  Jeffrey  G.  Williamson,  yang  menemukan  metode  untuk  mengukur ketimpangan  pembangunan  daerah.  Meskipun  indeks  ini  memiliki  sejumlah  kelemahan, termasuk  fakta  bahwa  indeks  ini  peka  terhadap  bagaimana  wilayah  didefinisikan  untuk penghitungan, indeks ini sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan daerah (Sjafrizal, 2017).  Indeks Williamson dihitung berdasarkan pendapatan per kapita regional dan jumlah penduduk. Dengan menggunakan indeks ini, kita dapat mengetahui tingkat ketimpangan yang ada antara wilayah tertentu. Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah di wilayah tersebut semakin tinggi, dan sebaliknya.
Menurut  (Sjafrijal,  2018)  peningkatan  konsentrasi  kegiatan  ekonomi  di  beberapa tempat  biasanya  mengarah  pada  transmisi  pertumbuhan  ekonomi  lintas  wilayah  yang  tidak seimbang, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hirschman (1958). Sumber fundamental dari keadaan ini adalah konsentrasi spasial dari kegiatan ekonomi, yang disebabkan oleh jangkauan manfaat lokasi yang cukup luas antar lokasi. Sjafrijal dalam (Pebriani, 2022), Faktor-faktor yang dapat  mempengaruhi  dan  menjadikan  suatu  daerah  atau  wilayah  mengalami  ketimpangan adalah persediaan sumber daya alam dan kondisi demografis meliputi Sumber daya manusia (tenaga kerja), pengalokasian dana pembangunan dalam bentuk investasi pemerintah maupun swasta  serta  mobilitas  sektor  barang  dan  jasa  konsentrasi  perekonomian.  Beberapa  macam perbedaan ini yang menjadikan pembangunan di setiap wilayah atau daerah menjadi berbeda. Sehingga  pada  setiap  daerah  atau  wilayah  akan  terdapat  wilayah  yang  relatif  tertinggal (Underdeveloped  Region)  dan  Wilayah  maju  (Developed  Region).    Oleh  karena  itu  Pola  dan
struktur  pertumbuhan  ekonomi  di  setiap  daerah  dapat  digambarkan  dengan  alat  analisis Tipologi  Klassen  dan  mengklasifikasikan  menjadi  empat  kuadran,  sehingga  dapat  membantu daerah yang relatif tertinggal untuk berkembang demi dapat mengurangi ketimpangan.

## Teori SDGs
Dalam konteks SDGs, poin pertama yang ditekankan adalah penghapusan kemiskinan (no poverty) sebagai prioritas utama. Ini berarti bahwa komunitas global telah menyepakati untuk menghilangkan segala bentuk kemiskinan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.  Pengurangan kemiskinan  sangat  terkait  dengan  tujuan  global  lainnya,  seperti  pemenuhan  kesehatan  dan kesejahteraan yang baik, pendidikan yang baik, kesetaraan gender, penyediaan air bersih dan sanitasi,  dan  pemberantasan  kelaparan,  akses  terhadap  energi  bersih  yang  terjangkau,  dan masih banyak lagi. Seluruh tujuan ini saling terhubung dan saling mempengaruhi, menjadikan kemitraan yang penting dalam mencapainya (Andri Soemitra, 2018).
Mengimplementasikan target-target SDGs merupakan fokus utama dalam pembangunan nasional, yang membutuhkan kerja sama yang sinergis antara kebijakan perencanaan nasional, provinsi, dan kota. Di tingkat nasional, tujuan SDG telah diintegrasikan dengan baik ke dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015-2019  melalui  program, kegiatan,  dan  indikator  yang  dapat  diukur,  dan  ada  bukti  bahwa  dana  telah  disediakan. (Bappenas, 2019).

## 3. Metode Penelitian Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini disajikan secara deskriptif kuantitatif bersama-sama dengan masalah dan tujuan  penelitian  yang  telah  dibahas  sebelumnya.  Pendekatan  deskriptif  kuantitatif  dalam penelitian ini menggunakan analisis Index Williamson Dan Tipologi Klassen Dalam Menganalisis Ketimpangan  Ekonomi  Daerah  Dalam  Upaya  Mewujudkan  SDGs  Di  Sumatera  Utara.  Dalam penelitian  deskriptif  kuantitatif,  kejadian  yang  dapat  diamati  diperiksa  dan  dijelaskan  dalam istilah  numerik,  dan  diambil  kesimpulan  data-data  atau  angka-angka  tersebut.  Penelitian deskriptif  kuantitatif  tidak  bertujuan  untuk  menguji  hipotesis  tertentu;  melainkan  hanya menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan fakta (angka) sebagaimana adanya (Sulistyawati et al., 2022). Tempat penelitian ini adalah di provinsi Sumatera  Utara  yaitu  Kabupaten/Kota  yang  masuk  kedalam  Zona  Pantai  Timur.    Waktu penelitian ini adalah tahun dari tahun 2017-2022.

## Data dan Sumber Data
Jenis  data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  publikasi  BPS Provinsi  Sumatera  Utara  dan  setiap  kabupaten  atau  kota  di  wilayah  pantai  timur.  Data  ini mencakup PDRB, PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk dari tahun 2017 hingga 2022.

## Definisi Operasional Variabel Penelitian
Penulis memberikan batasan defenisi operasional agar dapat menghindari perbedaan penafsiran dengan menyatukan pemahaman tentang variabel-variabel yang digunakan, sebagai berikut:
1. Disparitas pembangunan ekonomi regional adalah perbedaan dalam pembangunan ekonomi yang terjadi di antara beberapa kabupaten atau kota di Zona Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara.
2. Daerah  diklasifikasikan  menurut  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  dan  PDRB  per  kapita berdasarkan kuadran struktur pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
3. Laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB setiap kabupaten atau kota.
4. Dalam  menentukan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  per  kapita:  PDRB  setiap kabupaten,  kota,  atau  Provinsi  Sumatera  Utara  diukur  dengan  membagi  seluruh penduduknya setiap tahun dengan harga konstan dalam jutaan rupiah per kapita mengukur nilai.
5. Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara merupakan penjumlahan dari seluruh satuan jiwa yang bertempat tinggal di setiap kabupaten atau kota.

## Teknik Analisis Data
Analisis  Tipologi  Klassen  digunakan  untuk  menentukan  tingkat  ketimpangan pendapatan ekonomi antar kabupaten dan kota yang terlibat dalam penelitian ini. Selain itu, analisis  Index  Williamson  digunakan  untuk  mengidentifikasi  pola  pertumbuhan  ekonomi  di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara.
Index Williamson (V w )
Index  Williamson  digunakan  sebagai  alat  analisis  untuk  mengetahui  tingkat ketimpangan di Kabupaten/kota kawasan Pantai Timur Sumatera Utara (Nugroho, 2014) dengan rumus:
𝑉𝑊 =   %∑ (𝑦 ) − 𝑦) , ( - . / ) / )01 yaitu 0 <  𝑉𝑊 < 1
Keterangan: VW   = Index Williamson
Yi = PDRB per kapita kabupaten/kota i Y = PDRB per kapita kawasan pantai timur Sumatera Utara Fi = Jumlah penduduk kabupaten/kota i N = Jumlah penduduk Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara
Jika hasil perhitungan Index Williamson dan ditemukan bahwa: VW mendekati angka satu  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  ketimpangan  antar  kabupaten/kota  di  wilayah pantai Timur tinggi dan bila VW mendekati angka nol maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan di Kabupaten wilayah pantai timur Sumatera Utara rendah (Sjafrijal, 2017)

## Klassen Typologi
Tipologi Klassen adalah alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui pola laju pertumbuhan  ekonomi  di  antara  kabupaten/kota  di  wilayah  pantai  timur  Provinsi  Sumatera Utara. Dalam tipologi Klassen, kabupaten/kota di wilayah pantai timur dibagi menjadi empat kuadran:  Kuandran  I  adalah  kabupaten/kota  Cepat  Maju  dan  Cepat  Tumbuh  (dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pendapatan tinggi), Kuandran II adalah kabupaten/kota Maju  Tertekan  (dengan  pendapatan  tinggi  tetapi  pertumbuhan  ekonomi  yang  rendah, Kabupaten/kota  dalam  kuadran  III  (tiga)  adalah  yang  berkembang  pesat  tetapi  memiliki pendapatan rendah, dan kuadran IV (empat) adalah yang relatif tertinggal.
R y i < y y i > y r i > r Berkembang Pesat Cepat Maju dan Cepat Tumbuh r i < r Relatif Tertinggal Maju Tertekan Keterangan:
ri  = Laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota i r   = Laju pertumbuhan rata-rata PDRB Kabupaten/Kota Pantai Timur Sumatera Utara yi  = Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota i y  = Pendapatan per Kapita rata-rata Kabupaten/Kota Pantai Timur Sumatera Utara
𝛾

## 4. Hasil Dan Pembahasan Perhitungan Index Williamson
Nilai  Produk  Domestik  Regional  Bruto  dan  jumlah  penduduk  dalam  wilayah kabupaten/kota merupakan pendugaan yang digunakan untuk menghasilkan nilai pendugaan distribusi  rata-rata  yang  dikenal  dengan  indeks  Williamson.  Untuk  periode  2017–2022, digunakan  angka  PDB  per  kapita  berdasarkan  harga  konstan.  Menurut  analisis  Indeks Williamson, distribusi pendapatan per kapita semakin merata jika Indeks Williamson mendekati nol. Dalam penelitian ini, Williamson dan Sjafrizal (2008) melihat hubungan antara perbedaan wilayah dan kemajuan ekonomi.
Indeks Williamson memiliki rentang 0 sampai 1. Jika nilai indeks Williamson mendekati nol,  maka  ketimpangan  pembangunan  berkurang,  atau  pemerataan  pembangunan  semakin besar.  Jika  hasil  Indeks  Williamson  mendekati  1  (satu),  maka  tingkat  ketimpangan  semakin besar,  dan  pembangunan  semakin  tidak  merata.  Menurut  indikatornya,  semakin  naik  indeks Williamson,  semakin  besar  disparitasnya;  Sebaliknya,  jika  semakin  kecil,  pembangunan  akan lebih terbagi rata.
Menurut Oshima dalam (Firdhaus et al., 2019) Ada tiga kategori ketimpangan, dengan nilai IW  > 0,5. Kategori sedang memiliki nilai IW = 0,5-0,35 dan kategori rendah memiliki nilai IW di bawah < 0,35.
Tabel 2. Index Williamson Kabupaten/Kota di Kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera
Utara Tahun Index Williamson Kriteria 2017 0,390757603 Sedang 2018 0,396497446 Sedang 2019 0,402168301 Sedang 2020 0,361376396 Sedang 2021 0,360057273 Sedang 2022 0,358340941 Sedang Rata-rata 0,37819966 Sedang Sumber: Data diolah, 2023
Dilihat  pada  Tabel  2,  Ketimpangan  pembangunan  ekonomi  wilayah  Pantai  Timur Provinsi Sumatera Utara lintas kabupaten dan kota dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 tergolong  disparitas/ketimpangan  yang  signifikan,  sehingga  dimungkinkan  untuk  mengklaim bahwa ekonomi tersebar lebih merata antara kabupaten dan kota.
Walaupun pada tahun 2019 nilai Index Williamson mengalami kenaikan menjadi 0,40 dari tahun sebelumnya, namun berdasarkan kurun waktu 6 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 hingga  tahun  2022  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  ketimpangan  di  Kawasan  Pantai  Timur Provinsi  Sumatera  Utara  cenderung  mengalami  penurunan  dengan  rata-rata  nilai  Index Williamson sebesar 0,37819.
Gambar 2. Trend Index Williamson Tahun 2017-2022
Sumber: Data diolah, 2023 0,39 0,39 0,4 0,36 0,36 0,35 0,32 0,34 0,36 0,38 0,4 0,42 2017 2018 2019 2020
2021 2022
Keketimpangan Ekonomi

## Analisis Tipologi Klassen
Untuk  menggambarkan  pola  pertumbuhan  ekonomi  di  setiap  kabupaten  dan  kota, Analisis  Tipologi  Klassen  akan  digunakan  untuk  membagi  kawasan  pantai  timur  Provinsi Sumatera Utara menjadi empat kuadran. dengan rata-rata PDRB per kapita ditunjukkan sebagai sumbu  horizontal  (X)  dan  rata-rata  laju  pertumbuhan  ekonomi  ditunjukkan  sebagai  sumbu vertikal (Y).
Tabel  3  menunjukkan  klasifikasi  struktur  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan pembangunan daerah antar daerah kabupaten/kota di wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari perhitungan Tipologi Klassen.
Tabel 3.  Klasifikasi Daerah Menurut Tipologi Klasen
NO Kabupaten/Kota Rata-rata PDRB perkapita (Juta) Rata-rata pertumbuhan (%) Klasifikasi Daerah 1 Asahan 34.746.032 3,97 Berkembang Pesat 2 Batubara 57.625.884 2,97 Maju Tertekan 3 Deli Serdang 34.537.294 3,10 Relatif Tertinggal 4 Labuhan Batu 46.888.610 3,77 Cepat Maju Cepat Tumbuh 5 Labuhan Batu Selatan 57.706.558 4,00 Cepat Maju Cepat Tumbuh 6 Labuhan Batu Utara 46.078.001 3,81 Cepat Maju Cepat Tumbuh 7 Langkat 28.313.812 3,40 Relatif Tertinggal 8 Serdang Berdagai 30.095.480 3,47 Relatif Tertinggal 9 Kota Binjai 27.968.545 3,11 Relatif Tertinggal 10 Kota Medan 64.952.772 3,44 Maju Tertekan 11 Kota Tanjung Balai 32.471.585 3,48 Relatif Tertinggal 12 Kota Tebing Tinggi 23.111.067 3,30 Relatif Tertinggal Kawasan Pantai Timur 40.473.637 3,49 Sumber: Data diolah, 2023 Tabel 4. Matrix Tipologi Klassen Tahun 2017-2022 y i < y y i > y
r i > r Kuadran III
1. Kabupaten Asahan Kuadran I 1. Labuhanbatu 2. Labuhanbatu Selatan 3. Labuhanbatu Utara
r i < r Kuadran IV
1. Serdang Berdagai 2. Langkat 3. Deli Serdang 4. Kota Tanjung Balai 5. Kota Tebing Tinggi 6. Kota Binjai Kuadran II 1. Kota Medan 2. Kabupaten Batubara
Sumber: Data diolah, 2023
Tabel  4  menunjukkan  bahwa  dari  tahun  2017  hingga  2022,  Kabupaten/Kota Labuhanbatu,  Labuhanbatu  Selatan,  dan  Labuhanbatu  Utara  berada  dalam  kuadran  I,  yang berarti pertumbuhan ekonomi yang cepat dan cepat, dan memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi. Kota Medan dan Kabanjahe berada dalam kuadran II, yang berarti pertumbuhan ekonomi yang lambat tetapi pendapatan perkapita lebih tinggi.
Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) di semua kabupaten dan kota di Kawasan Pantai Timur, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara harus menggunakan
klasifikasi  tipologi  daerah  saat  menyusun  kebijakan  dan  program  pembangunan  daerah. Misalnya,  agar  daerah  dikategorikan  sebagai  maju  dan  cepat  berkembang,  kebijakan  dan program pembangunan daerah harus lebih berkonsentrasi pada pembangunan sektor ekonomi dan sosial serta bisnis yang menggunakan modal teknologi modern dan intensif, seperti sektor industri  dan  jasa.  Untuk  daerah  maju  yang  mengalami  kesulitan,  kebijakan  dan  inisiatif pembangunan  daerah  harus  dirancang  dengan  tujuan  untuk  menyelesaikan  masalah  yang berkontribusi pada daerah tersebut. Jika klasifikasi daerah berkembang cepat, kebijakan dan program  pembangunan  daerah  harus  dirancang  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi daerah dengan menekankan potensi ekonomi daerah. Jika klasifikasi daerah relatif tertinggal, upaya untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru harus diprioritaskan.

## 5. Penutup Kesimpulan
Hasil  penelitian  dan  diskusi  menunjukkan  bahwa,  sejak enam  tahun  terakhir,  tingkat ketimpangan antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara, terutama di Zona Pantai Timur, telah menurun. Karena itu, nilai Index Williamson rata-rata sebesar 0,39 pada tahun 2017 dan turun menjadi 0,35 pada tahun 2022. Nilai rata-rata selama periode penelitian 2017–2022 adalah  sebesar  0,37,  dengan  kategori  ketimpangan  sedang.  Dengan  menggunakan  data  laju pertumbuhan  ekonomi  dan  PDRB  per  kapita  tahun  2017–2022,  analisis  tipologi  kelas kabupaten/kota  di  kawasan  Pantai  Timur  Sumatera  Utara  membagi  daerah  menjadi  empat kategori. Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu Utara mengalami pertumbuhan  dan  kemajuan  yang  cepat,  sementara  Kota  Medan  dan  Kabupaten  Batubara mengalami kemajuan yang lamban. Kabupaten Asahan juga berkembang cepat, dan Kabupaten Serdang  Berdagai,  Langkat,  Deli  Serdang,  Tanjung  Balai,  Tebing  Tinggi,  dan  Binjai  relatif tertinggal.
Disarankan agar pemerintah daerah membuat kebijakan pembangunan daerah untuk setiap kabupaten atau kota di Zona Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara. Ini akan melibatkan menilai  keterbelakangan  infrastruktur  fisik,  penciptaan  lapangan  kerja,  dan  program peningkatan  kualitas  SDM  di  setiap  kabupaten  atau  kota.  Selain  itu,  saran  kebijakan  kepada pemerintah daerah harus berupa pembangunan infrastruktur penghubung sistem transportasi yang menghubungkan seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Ketimpangan ekonomi lintas wilayah  akan  berkurang  jika  saran  ini  dipraktikkan  karena  perdagangan  dan  pergerakan komponen terkait produksi secara alami akan berjalan dengan lancar. Dalam pendekatan ini, daerah tertinggal juga akan dapat mendorong aktivitas perdagangan dan investasi, yang pasti akan  menghasilkan  aktivitas  dan  peluang  kerja  yang  lebih  besar,  yang  kemudian  dapat ditingkatkan oleh pemerintah daerah.

## Daftar Pustaka
Afdillah,  Y.,  Harahap,  I.,  &  Marliyah.  (2015). Analisis  Tingkat  Kesenjangan  Pendapatan  Pada Masyarakat Tebing Tinggi (1st ed.). FEBI UIN-SU Press.
Ambar, A., Walewangko, E. N., & Tumangkeng, S. Y. . (2021). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten / Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan , 21 (1), 1–12. Andri  Soemitra.  (2018). Peran  Pemberdayaan  Masyarakat  oleh  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) .
http://repository.uinsu.ac.id/5061/1/Peran  Pemberdayaan  Masyarakat  oleh  Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  dalam  Perspektif    Sustainable  Development  Goals %28SDGs%29.pdf
Bappenas. (2019). Sekilas SDGs . Website. https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/
BPS Provinsi Sumatera Utara. (2023a). Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Triwulan IV-2022 . BPS Provinsi Sumatera Utara. (2023b). Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2023 . BPS Provinsi umatera Utara.
Dalimunthe,  A.  H.,  &  Imsar,  I.  (2023).  Pengaruh  Kemiskinan,  Pertumbuhan  Ekonomi,  dan
Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap  Islamic  Human  Development  Index  (I-HdI)  di Indonesia. Cakrawala Repositori IMWI , 6 (1), 118–132. https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i1.198
Dwiwahju,  S.  (2016). Analisis  Ketimpangan  Pembangunan  Antar  Kecamatan  Di  Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2012 . 1 (1), 33.
Firdhaus, M. F., Badjuri, & Suswandi, P. E. (2019). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan Di Kabupaten Lumajang. Jurnal Ekonomi Ekuilibrium (JEK) , III (1), 28–34. Hasibuan, R. R. A. (2020). Perekonomian Indonesia (1st ed.). FEBI UIN-SU Press. Leasiwal, T. C. (2022). Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya dengan Variabel Makro Ekonomi . CV. Mitra Cendikia Media. Muhammad, H. (2020). Pembangunan Kawasan Timur Tingkatkan Perekonomian . Republika. Nasution,  E.  O.  A.  B.,  Nasution,  L.  P.  L.,  Agustina,  M.,  &  Tambunan,  K.  (2023).  Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam. Journal of Geometry , 114 (2). https://doi.org/10.1007/s00022-023-
00684-4 Nugroho, B. S. (2014). Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan. JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan , 7 (1), 46–59.
https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3842 Pebriani, M. (2022). Analisis Disparitas Ekonomi Antar Kabupaten Di Provinsi Riau Tahun 2011- 2020 . Rahadian, A. (2016). Strategi Pembangunan Berkelanjutan. Prosiding Seminar STIAMI , III (01), 46–56. Sjafrijal. (2017). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi . Rajawali Pers. Sjafrijal. (2018). Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia . Rajawali Pers. Sukirno,  S.  (2006). Ekonomi  Pembangunan,  Proses,  Masalah  dan  Dasar  Kebijakan  edisi  2 . Kencana Prenada Media Grup.
Sulistyawati,  W.,  Wahyudi,  &  Trinuryono,  S.  (2022).  Analisis  (Deskriptif  Kuantitatif)  Motivasi Belajar Siswa Dengan Model Blended Learning di Masa Pandemi Covid19. Kadikma , Vol. 13 , N , 68–73. Suri, & Aprilia, K. (2017). Tipologi Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota Menggunakan Multidimensional Scalling di Pulau Timor .