## PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)
https://journal.yp3a.org/index.php/PaKMas ISSN Media Elektronik 2808 – 0920 Vol. 3 No. 2 (November 2023) 193-198 Doi: 10.54259/pakmas.v3i2.2115

## Pelatihan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa
Rumintar J.H. Marpaung 1 , Thomas Averio 2*
1,2* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Dharma Pontianak, Pontianak, Indonesia Email: 1 rumintarmrpng@gmail.com, 2* thomzrio@gmail.com

## Abstract
Village financial management is something that really needs to be considered in its implementation. In Law No. 6 of 2014, it is explained that 10 percent of the source of funds for village management comes from the APBN.  The  10  percent  allocation  from  the  APBN  will  increase  village  fund  revenues.  Village  funds provided  by  the  central  government  aim  to  encourage  the  productivity  of  rural  communities.  This increasing village fund receipt requires good village financial management, namely the need to prepare financial  reports  and  accountability  reports  from  the  village  in  accordance  with  the  guidelines  in government regulation no. 113 of 2014, namely village financial management is all activities which include planning,  implementation,  administration,  reporting  and  accountability  of  village  finances.  The  aim  of implementing  this  community  service  (PKM)  is  to  provide  adequate  knowledge  and  training  to  village officials in Semanget village regarding the management and financial reporting of village funds in a good, transparent,  accountable,  participatory,  orderly  and  budget  discipline  manner  in  accordance  with Permendagri Number 113 of 2014, Apart from that, this community service is also useful in early prevention of potential misappropriation of village funds so that village fund managers can avoid legal problems in the future.

## Keywords: Village Fund Management, Village Financial Reporting

## Abstrak
Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan dalam penerapannya. Dalam UU No.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa sumber dana untuk pengelolaan desa sebesar 10 persen bersumber dari APBN.    Alokasi  10  persen  APBN  tersebut  akan  meningkatkan  penerimaan  dana  desa. Dana  desa  yang diberikan  pemerintah  pusat bertujuan  untuk mendorong  produktivitas  masyarakat pedesaan.  Penerimaan dana  desa  yang  meningkat  ini  perlu  pengelolaan  keuangan  desa  yang  dilaksanaakan  dengan  baik  yakni perlu penyusunan  laporan keuangan  dan  laporan  pertanggungjawaban  dari  desa  sesuai dengan  pedoman pada  peraturan  pemerintah  No.  113  Tahun  2014  yaitu  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban keuangan desa. Tujuan dilaksanakan pengabdian kepada masayarakat (PKM) ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan yang memadai kepada perangkat desa di desa Semanget mengenai pengelolaan dan  pelaporan  keuangan  dana  desa  dengan  baik,  transparan,  akuntabel,  partisipatif,  tertib  dan  disiplin anggaran sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, selain itu juga pengabdian kepada masyarakat ini berguna dalam pencegahan dini adanya potensi penyelewengan dana desa sehingga para pengelola dana desa dapat terhindar dari masalah hukum dikemudian hari.
Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Pelaporan Keuangan Desa
A . PENDAHULUAN
Pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  hal  yang sangat  perlu  diperhatikan  dalam  penerapannya. Pengertian  keuangan  desa  sesuai  dengan  undang- undang  nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang dan  barang yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  desa.  Hak  dan  kewajiban  akan menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan
yang dikelola di dalam pengelolaan keuangan desa dengan  baik.  Dengan disahkannya  undang-undang tersebut,  maka  diharapkan  segala  kepentingan  dan kebutuhan  masyarakat  desa  dapat  diakomodir dengan  lebih  baik.  Berdasarkan  undang-undang desa  nomor  6  tahun  2014  pasal  72  ayat  3  bahwa sumber  dana  untuk  pengelolaan  desa  sebesar  10 persen  bersumber  dari  dana  perimbangan  yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 2 (2023) 193 – 198
Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.  Alokasi 10 persen APBN  tersebut  akan  meningkatkan  penerimaan dana  desa. Dana  desa  yang  diberikan  pemerintah pusat  bertujuan  untuk  mendorong  produktivitas masyarakat  pedesaan.  Karena  desa  sebagai pemerintahan  yang  bersentuhan  dan  berinteraksi langsung  dengan  masyarakat  menjadi  salah  satu fokus  utama  dalam  pembangunan  pemerintah,  hal ini  dikarenakan  sebagian  besar  wilayah  Indonesia ada  di  pedesaan.  Membangun  desa  sama  artinya membangun sebagian besar penduduk Indonesia.
Dengan  adanya  dana  desa  diharapkan  dapat meningkatkan  kesejahteraan  serta  kualitas  hidup masyarakat  desa,  dapat  meminimalisir  adanya persoalan  kesenjangan  sosial,  kemiskinan  dan masalah  sosial  lainnya.  Dengan  adanya  dana  desa ini  maka  diharapkan  dapat  menggali  potensi  yang dimiliki  oleh  masayarakat  desa  untuk  dapat dimanfaatkan  secara  optimal  yang  dapat  memberi nilai  tambah  bagi  kesejahteraan  masyarakat  desa. Pemerintah  berharap  dengan  adanya  dana  desa dapat menjadikan desa yang mandiri dan sejahtera,
Besarnya dana desa yang diterima pemerintah desa harus  dikelola  dengan  baik  karena  mempunyai risiko yang cukup tinggi di dalam pengelolaannya. Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah  pusat  yang  memiliki  peran  strategis untuk  mengatur  masyarakat  yang  ada  di  pedesaan demi  mewujudkan  pembangunan  pemerintah (Sujarweni,  2015).  Pemerintah  mengamanatkan pemerintah  desa  untuk  lebih  mandiri  di  dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam  yang  dimilikinya,  termasuk  di  dalamnya pengelolaan  keuangan  dan  kekayaan  milik  desa. Dengan tanggung jawab yang besar yang diterima oleh desa maka pemerintah desa harus menerapkan prinsip  akuntabilitas  dalam  tata  pemerintahannya dimana setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah  desa  harus  dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat  desa  sesuai  dengan  ketentuan. Pemerintah  desa  juga  wajib  menyusun  laporan realisasi  dari  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa.  Penyusunan  laporan  keuangan  dan laporan pertanggunjawaban dari desa sesuai dengan pedoman pada peraturan pemerintah No. 113 tahun 2014  yaitu  pengelolaan  keuangan  desa  adalah keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Sebagaimana diamanatkan  dalam  UU  No.  6  tahun  2014  bahwa pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota turut membantu untuk memperdayakan masyarakat desa melalui pendampingan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan, dan  pemantauan  terhadap  pembanguan  desa. Pengendalian  internal  yang  baik  dan  sistem
informasi  yang  memadai  tidak  luput  dari  peran akuntansi dalam suatu perusahaan (Averio, 2022).
Dalam  tahap  perencanaan  dan  penganggaran, pemerintah desa melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga setiap kegiatan dan program kerja  yang  disusun  mengakomodir  kepentingan serta  kebutuhan  masyarakat  desa  sesuai  dengan kemampuan  yang  dimiliki  oleh  desa  (Wijaya, 2018).  Selain  itu,  pemerintah  desa  juga  harus melakukan  pencatatan  atau  pembukuan  atas transaksi  keuangannya  untuk  pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan.  Pada tahap pengelolaan keuangan  desa  belum  diimbangi  dengan  adanya SDM  yang  memadai  baik  dari  segi  kuantitas maupun  kualitas,  yang  mana  akan  ada  risiko terjadinya  kesalahan  baik  bersifat  administratrif maupun substantif yang mengarah ke permasalahan hukum.
Dalam  tahap  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan desa,  semua  anggaran  desa  yang  sudah ditetapkan pada  tahap  perencanaan  dan  penganggaran  harus jelas  dituliskan  dalam  transaksi  penerimaan  dan pengeluaran  desa  melalui  rekening  kas  desa  dan serta harus didukung oleh bukti bukti yang lengkap dan  sah.  Dalam  melaksanakan  penatausahaan keuangan desa maka kepala desa harus menetapkan bendahara desa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan  uang  desa  melalui laporan pertanggungjawaban.
Untuk  itu  dengan  meningkatnya  penerimaan  dana desa maka perlu adanya pengelolaan keuangan desa yang  dilaksanaakan  dengan  baik  yakni  perlu penyusunan  laporan  keuangan  dan  laporan pertanggungjawaban  dari  desa  sesuai  dengan pedoman pada peraturan pemerintah No. 113 tahun 2014  yaitu  pengelolaan  keuangan  desa  adalah keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Keuangan desa  juga  harus  dikelola  berdasarkan  asas  asas transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran  (Sujarweni, 2015).  Siklus  pengelolaan  keuangan  desa  yang mencakup
perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, serta
pertanggungjawaban periodisasi 1 tahun mulai dari tanggal  1  Januari  sampai  dengan  31  Desember. Setiap  tahapan  proses  pengelolaan  keuangan  desa memiliki berbagai aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan  sesuai  dengan  batasan  waktu  yang sudah ditentukan. Karena besarnya dana yang harus dikelola  oleh  pemerintah  desa  memiliki  risiko tinggi dan harus dikelola dengan baik maka dalam pengelolaan  keuangan  dikelola  berdasarkan  asas pengelolaan keuangan. Asas pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri No. 113 tahun 2014 yaitu
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 2 (2023) 193 – 198
trasparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.
Pengelolaan  keuangan  dana  desa  akan  berjalan dengan  baik  apabila  perangkat  desa  memahami dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa. Studi dari Khairunnisa et al. (2021) memaparkan bahwa pemahaman  dan  pendidikan  terkait  pengelolaan keuangan  di  Indonesia  masih  kurang  dan  sangat jarang  dilakukan.  Aparatur  pemerintahan  desa Semanget  yang  terlibat  dalam  pengelolaan keuangan  desa  masih  kesulitan  dalam  hal mengelola dana desa. Permasalahan yang dihadapi oleh  aparatur  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan keuangan  desa  meliputi  perencanaan  keuangan desa,  pelaksanaan  keuangan  desa,  penatausahaan keuangan  desa,  Adapun  tujuan  dilaksanakan pengabdian kepada masayarakat (PKM) ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan yang memadai kepada perangkat desa di desa Semanget mengenai  pengelolaan  dan  pelaporan  keuangan dana  desa  dengan  baik,  transparan,  akuntabel, partisipatif,  tertib,  dan  disiplin  anggaran  sesuai Permendagri  No. 113  tahun  2014.  Dengan  adanya pengabdian  kepada  masyarakat  ini  diharapkan dapat  berguna  dalam  pencegahan  dini  adanya potensi  penyelewengan  dana  desa  sehingga  para pengelola dana desa terhindar dari masalah hukum dikemudian hari.
Berdasarkan permasalahan dalam pemerintah desa, maka  penulis  melakukan  pengabdian  masyarakat dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa di desa Semanget. Dengan adanya pelatihan ini maka diharapkan  pemerintah  desa  Semanget  dapat menjalankan amanah dan kepercayaan masyarakat di desa Semanget dalam pengelolaan keuangan desa dengan baik, efektif dan efisien.

## B. PELAKSAAAN DAN METODE
Pengabdian Kepada Mayarakat (PKM) ini dilakukan  oleh  akademisi  dan  praktisi  di  bidang Akuntansi dan Keuangan, yaitu Ibu Rumintar J. H. Marpaung  dan  Bapak  Thomas  Averio.  Metode pelatihan yang  digunakan  adalah  ceramah, diskusi dan tanya jawab.
Tempat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan  di  Desa  Semanget,  Entikong.  Adapun kegiatan  dilakukan  selama  4  jam  yaitu  dari  pukul 09.00  hingga  13.00.  Kegiatan  ini  diikuti  oleh  11 orang  peserta  yang  merupakan  aparatur  sipil  yang terlibat  aktif  dalam  pengelolaan  keuangan  desa pemerintahan Desa Semanget.
Tahapan kegiatan Pengabdian Kepada Masayakarat (PKM) ini meliputi:
• Persiapan  surat-menyurat  untuk  pelaksanaan kegiatan
• Persiapan materi kegiatan yang akan disampaikan
• Pelaksanaan kegiatan
• Pembuatan laporan kegiatan

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah perangkat desa di Desa Semanget. Jenis luaran yang diharapkan  dari  kegiatan  ini  adalah  adanya pemahaman  tentang  pengelolan  dan  pelaporan keuangan  desa.  Dana  desa  yang  diterima  masing- masing desa cukup besar dan berbeda sesuai dengan kondisi  geografis  desa,  jumlah  penduduk,  dan angka  kematian.  Dengan  adanya  dana  desa  yang berikan  pemerintah  pusat  diharapkan  pemerintah desa  akan  semakin  mampu  memperdayakan masyarakat  sehingga  menjadi  desa  mandiri  dan maju.  Mengingat  dana  desa  yang  diterima pemerintah  desa  besar  maka  pemerintah  desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan dapat membuat laporan serta pertanggungjawaban  atas  laporan  keuangan  desa yang mana berpedoman pada Permen No. 113 tahun 2014.  Di  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  dapat terjadi  resiko  yang  mengakibatkan  permasalahan hukum jika kompetensi kepala desa dan aparat desa belum  memadai  dalam  penatausahaan,  pelaporan, bahkan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk itu diharapkan dengan adanya pengabdian masyarakat ini mengenai pengelolaan dan pelaporan  keuangan  desa  diharapkan  kepala  desa dan  aparat  desa  mampu  mengelola  keuangan  desa secara  transparan,  akuntabel,  dan  bebas  dari penyalahgunaan.  Pengabdian  kepada  masyarakat dilakukan  dengan  pelatihan  melalui  presentasi pengelolan dan  pelaporan  keuangan kepada aparat desa  di  desa  Semanget  serta  pendampingan langsung  ke  aparat  desa  yang  bertugas  dalam pelaporan keuangan.
Kegiatan dibuka dengan kata sambutan dari Kepala Desa  Semanget  serta  Kabag  Keuangan  Desa Semanget.  Kegiatan  ini  diikuti  segenap  aparatur sipil  yang  terlibat  aktif  dalam  pengelolaan keuangan  desa  pemerintahan  Desa  Semanget. Setelah kata sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan,  ceramah,  dan  pelatihan  secara  lisan terkait  pengelolaan  keuangan  serta  pelaporan keuangan desa. Adapun pengelolaan keuangan desa harus  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien  serta mengutamakan kepentingan masyrakat desa sekitar sehingga  dana  yang  telah  terkumpul  oleh pemerintah  desa  dapat  tersalurkan  dengan  baik, benar  dan  tepat  sasaran.  Selain  itu,  seluruh rangkaian  belanja  desa  tersebut  wajib  dibukukan secara  lengkap  dan  transparan  agar  seluruh pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  dapat dijelaskan  dan  tepat  sasaran,  serta  menghindari adanya penyalahgunaan dana desa tersebut.
Setelah selesai penyuluhan, ceramah, dan pelatihan secara  lisan,  dilanjutkan  dengan  pendampingan oleh  tim  PKM  dalam  penyusunan  dan  pelaporan
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 2 (2023) 193 – 198
keuangan desa secara langsung, memeriksa apakah terdapat  standar  operasional  prosedur  (SOP)  yang menyimpang  atau  apakah  seluruh  prosedur  sudah sesuai  dengan  yang  semestinya.  Selain  itu  juga dilakukan  pendampingan  terkait  penyusunan laporan keuangan desa serta menjelaskan beberapa hal  terkait  pelaporan  keuangan  itu  sendiri  dan bagian-bagian  mana  saja  yang  menjadi  faktor penting  dalam  penyusuna  laporan  keuangan  desa tersebut  sehingga  kedepannya  seluruh  laporan keuangan  desa  Semanget  dapat  disajikan  dengan lengkap  dan  transparan,  baik  kepada  masyarakat maupun kepada pemerintah pusat.
Gambar 1. Dokumentasi Partisipan Kegiatan
Gambar 2. Materi Kegiatan (Slide 1)
Gambar 3. Materi Kegiatan (Slide 2)
Gambar 4. Materi Kegiatan (Slide 3)
Gambar 5. Materi Kegiatan (Slide 4)
Gambar 6. Materi Kegiatan (Slide 5)
Gambar 7. Materi Kegiatan (Slide 6)
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 2 (2023) 193 – 198
Gambar 8. Materi Kegiatan (Slide 7)
Gambar 9. Materi Kegiatan (Slide 8) Gambar 10. Materi Kegiatan (Slide 9)
Gambar 11. Materi Kegiatan (Slide 10)
Gambar 12. Materi Kegiatan (Slide 11)
Gambar 13. Materi Kegiatan (Slide 12)
Gambar 14. Materi Kegiatan (Slide 13)
Gambar 15. Materi Kegiatan (Slide 14)
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 2 (2023) 193 – 198

## Gambar 16. Materi Kegiatan (Slide 15)

## D. PENUTUP
Kegiatan  pelatihan  pengelolaan  dan  pelaporan keuangan  dana  desa  bagi  perangkat  desa  di  desa Semanget  kecamatan  Entikong  berjalan  dengan baik  dan  lancar.  Semua  peserta  perangkat  desa antusias  mengikuti  acara  hingga  selesai  dan merasakan manfaat pelatihan, bagi kemajuan desa. Untuk  pengelolaan  dana  desa  di  desa  Semanget telah ada perangkat software pengelolaan keuangan dari  Kemendagri,  sehingga  perangkat  desa  yang mengelola  keuangan  desa  tidak  lagi  mengelola secara manual. Dengan adanya pelatihan pengabdian  masyarakat  dalam  pengelolaan  dan pelaporan  keuangan  desa  ini  sangat  membantu perangkat  desa  dalam  menyusun  laporan  realisasi dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  dan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa,  yang  mana  laporan  tersebut  dimulai  dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan  penatausahaan,  sampai  dengan  pelaporan  dan pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa. Dengan adanya pelatihan ini, selain meningkatkan pemahaman  perangkat  desa  dalam  pengelolaan keuangan  desa,  juga  meningkatkan  kepatuhan
peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Averio, T. (2022). Pelatihan Pengendalian Internal dan  Sistem  Informasi  Perusahaan  Bagi Karyawan  PT  Sarwa  Inspirasi  Konstruksi. PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 2 (2), 391-397. Khairunnisa,  N.,  Ramadan,  D.,  Rahmawati,  D.,  & Amalia, L. (2021). Asyik Belajar Akuntansi  Untuk  Mengelola  Keuangan Milenial  Di  Era  Baru  Bersama  Anak  Panti Asuhan  Ar  Ridho  Tingkat  SMP  dan  SMK. Prosiding Dedikasi: Pengabdian Mahasiswa Kepada Masyarakat , 1(2), 235- 241.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Diakses tanggal 7 November 2023 dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/111736/ permendagri-no-113-tahun-2014
Sujarweni,  V.  W.  (2015). Akuntansi  Desa . Yogyakarta:Pustaka Baru Press.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa.  Diakses  tanggal  7  November  2023 dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/u u-no-6-tahun- 2014#:~:text=Undang%2DUndang%20ini %20menegaskan%20bahwa,Indonesia%2C %20dan%20Bhinneka%20Tunggal%20Ika. Wijaya, David. (2018). Akuntansi Desa . Yogyakarta: Grava Media.