Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN :  2579-4914 P-ISSN :  2579-4701
Volume, 1, Issue 1, Maret 2019

## PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINGKAT PENUNTUTAN (Studi Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh)

## Ibrahim Khalil
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti
Email: lbrahimk121377@gmail.com

## ABSTRACT
Diversion according to Article 1 number 7 of Act Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal  Justice  System  is  the  transfer  of  settlement  of  Child  cases  from  criminal  justice processes  to  processes  outside  of  criminal  justice.  Diversion  is  to  settle  criminal  cases involving  children  as  perpetrators  and  children  as  victims.  The  implementation  of diversion  is  intended  to  avoid  negative  effects  and  stigmatization  of  children  so  that children are expected to return to the social environment fairly. The Payakumbuh District Attorney also conducted a diversion of cases of criminal acts of violence against children through a process that turned out to be not as simple as expected, so that it encountered obstacles in resolving cases of children facing the law.
Keywords: Diversion, Children Dealing with Law, Prosecution

## PENDAHULUAN
Secara  hukum  Negara  Indonesia  telah  memberikan  perlindungan  kepada  anak melalui  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  antaranya  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu  solusi  yang  dapat  ditempuh  dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  anak  adalah pendekatan restorative juctice , yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi) .
Restorative  justice merupakan  proses  penyelesaian  yang  dilakukan  di  luar  system peradilan  pidana  ( criminal  justice  system )  dengan  melibatkan  korban,  pelaku,  keluarga korban  dan  keluarga  pelaku,  masyarakat  serta  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  untuk  mencapai  kesepakatan  dan  penyelesaian. 1 Restorative  justice dianggap  cara  berfikir/  paradigma  baru  dalam  memandang  sebuah tindak  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  anak,akan  tetapi  dalam  pelaksanaan  sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. 2
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dalam tahap proses peradilan anak agar  hak  mereka  terjamin  dan  terlindungi,  serta  untuk  kepentingan  anak  di  masa  depan supaya perkembangan psikologi atau kejiwaan anak tidak terganggu ketika kembali hidup bermasyarakat dan bersosial pada lingkungan sekitarnya.
Tindak  pidana  kekerasan  terhadap  anak  diatur  dalam  Pasal  76C  Undang-undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  yang  menyebutkan  bahwa:  “Setiap Orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/peganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:
1) Setiap  Orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76C, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  6  (enam)  bulan  dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
1 Afthonul Afif, Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice , Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014, hlm. 18.
2 Ibid. , hlm. 20
2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3) Dalam  hal  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mati,  maka  pelaku  dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.
Kejaksaan  Negeri  Payakumbuh  telah  melakukan  proses  diversi  terhadap  perkara kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak dengan kasus posisi bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari  2016 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jorong Padang Kuniang  Kenagarian  Situjuh  Gadang  Kecamatan  Situjuh  Limo  Nagari  Kabupaten  Lima Puluh  Kota  telah  terjadi  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  anak  yaitu  korban  Hidayatil Asnia  yang  dilakukan  oleh  Anak  Putra  Diraja  Pgl  Putra  sehingga  saksi  korban  Hidayatil Asna  mengalami  luka  lebam,  sebagaimana visum  et  repertum tanggal  13  Februari  2016 yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  dr.  Riza  Asbar,  dokter  pada  Puskesmas  Situjuh Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu terdapat benjolan pada kepala  dengan  ukuran  diameter  2  cm,  2  buah  lebam  dengan  ukuran  diameter  3  cm  pada lengan kanan, lebam dengan ukuran 3 cm pada pangkal lengan kiri, lebam pada paha kiri dengan ukuran 2 m, lebam pada paha kanan dengan ukuran 2 cm, lebam pada lutut kanan dengan  ukuran  1,5  cm,  tanda  kekerasan  benda  tumpul.  Perbuatan  pelaku  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  80  ayat  (1) juncto Pasal  76C  Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  proses  penerapan  diversi  dalam  penyelesaian  perkara  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  pada  tingkat  penuntutan  pada  Kejaksaan  Negeri Payakumbuh?
2. Apakah  kendala-kendala  yang  dihadapi  Kejaksaan  Negeri  Payakumbuh  dalam penerapan diversi pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hokum pada tingkat penuntutan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu penelitian  yang  menggambarkan  tentang  proses  penerapan  diversi  dan  kendala-kendala yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  pada tingkat  penuntutan  pada  Kejaksaan  Negeri  Payakumbuh.  Metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  normative, yang  didukung  pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif. yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari  ketentuan-ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan. 3 Pendekatan yuridisempiris dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  semua  bahan  dan  data  yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Proses  Penerapan  Diversi  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Anak  Yang  Berhadapan Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh
Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  bahwa  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  wajib dilakukan  proses  diversi  pada  setiap  tahap  khususnya  tahap  penuntutan,  dimana  diversi tersebut  bertujuan  untuk  menghindarkan  anak  dari  proses  peradilan.  Proses  pelaksanaan diversi  yang  dilaksanakan  di  Kejaksaan  Negeri  Payakumbuh  merupakan  kewajiban  yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum khususnya Penuntut Umum Anak pada tahap sebelum penuntutan  di  Pengadilan.  Pelaksanaannya  selain  diatur  dalam  Undang-undang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  secara  teknis  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah nomor  65  tahun  2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang belum  berumur  12  (dua  belas)  tahun  dan  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia
3 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 23
Nomor:  PER-006/A/J.A/04/  2015  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Pada  Tingkat Penuntutan.
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan  berkaitan  dengan  proses  penerapan diversi  dalam  penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  pada  tingkat penuntutan  pada  Kejaksaan  Negeri  Payakumbuh,  diperoleh  penjelasan  bahwa:  diversi terhadap  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  anak  pada  tingkat  penuntutan  pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, dilaksanakan dengan proses sebagai berikut: 4

## 1. Penunjukan Penuntut Umum sebagai Fasilitator
Berdasarkan  Surat  Kepala  Kepolisian  Sektor  Situjuh  Limo  Nagari  Nomor: B/98/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 perihal Pengiriman tersangka dan Barang Bukti an.
Tsk Putra Diraja Pgl Putra, maka Kepala Kejaksaan Negeri
Payakumbuh  mengeluarkan  Surat  Perintah  Penunjukan  Jaksa  Penuntut  Umum  dari Kepala  Kejaksaan  Negeri  Payakumbuh  Nomor:  Print-  931/N.3.12/Euh.2/07/2016 tanggal  28  Juli  2016.  Adapun  yang  ditunjuk  adalah  Yeni  Firma  Suryani,  S.H., Pangkat/NIP:    Jaksa  Muda/197506012000122002,  Jabatan:  Penuntut  Umum  sebagai Fasilitator.

## 2. Pengiriman Undangan Pelaksanaan Diversi
Sebelum  dilaksanakannya  diversi,  pihak  Kejaksaan  Negeri  Payakumbuh,  yaitu  Kepala Seksi  Tindak  Pidana  Umum  (Kasi.Pidum)  mengirimkan  undangan  diversi  Nomor: B/N.3.12/Euh.I/07/2016 tanggal 25 Juli 2016, kepada Kepala P2TP2A Kabupaten Lima Puluh Kota,  Kepala Bapas Klas  II  Bukittinggi, Orang Tua  Korban, Orang Tua Pelaku, Pelaku,  Korban,  Wali  Nagari  Situjuh  Ladang  Laweh  dan  Wali  Nagari  Situjuh Gadangserta  Penasehat  Hukum,  untuk  menghadiri  diversi  pada  hari  Kamis  tanggal  28 Juli 2016, pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

## 3. Pembuatan Berita Acara Proses Diversi
Setelah proses musyawarah dilaksanakan danmendengar hasil upaya perdamaian pihak kesatu  dan  pihak  kedua,  ternyata  pihak  kesatu  dan  pihak  kedua  berhasil  mencapai kesepakatan/perdamaianyang  dituangkan  dalam  surat  pernyataan  perdamaian  maka
4 Hasil  Wawancara dengan Bapak Raden  Arie  Wijaya  Kawedhar, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Payakumbuh Pada tanggal 5 Agustus 2018 di Payakumbuh.
dibuatlah  Berita  Acara  Proses  Diversi  Nomor:  B02/N.3.12/Euh.2/07/2016  tanggal  28 Juli  2016  yang  ditandatangani  oleh  Penuntut  Umum  Jaksa  Yeni  Firma  Suryani,  S.H., sebagai  Fasilitator  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  Frida  Sipayung,  S.Sos,  sebagai Wakil  Fasilitator,  Pihak  Anak  (Pelaku):  Putra  Diraja  Pgl  Putra,  Nurjasmi  (Orang  Tua kandung  Anak),  dan  Monalisa  Hariyanti  (Kakak  Kandung  Anak),  Pihak  Anak (Korban):Hidayatil Asna Pgl Asna, Firdaus dan Fitrawati (Orang Tua Kandung Korban) dan Pihak  Lain  :Desemberi, (Konsultan P2TP2A  Kabupaten  Lima Puluh Kota),  Windi Farizisko, (Kaur Pembangunan Nagari Situjuah Ladang Laweh).Hendra Saputra, (Kaur Pembangunan Nagari Situjuah Ladang Laweh).

## 4. Pembuatan Surat Pernyataan Perdamaian
Surat  pernyataan  perdamaian  ditandatangani  oleh  Pelaku  didampingi  Nurjasmi  (Orang Tua  kandung)  sebagai  Pihak  Pertama  dan  Korban  didampingi  Firdaus  (Orang  Tua Kandung)  sebagai  Pihak  Kedua  serta  disaksikan  oleh  Monalisa  Hariyanti  (Kakak Kandung  Pelaku)  dan  Fitrawati  (Orang  Tua  Kandung  Korban)  serta  diketahui  oleh Windi Farizisko, (Kaur Pembangunan Nagari Situjuah Ladang Laweh).Hendra Saputra, (Kaur  Pembangunan  Nagari  Situjuah  Ladang  Laweh).Adapun  isi  surat  pernyataan perdamaian  tersebut  adalah  para  pihak  sepakat  melakukan  perdamaian  dengan persyaratan  bahwa:  para  pihak  sepakat  untuk  menyelesaikan  masalah  ini  secara kekeluargaan dan tidak akan mempermasalahkan dikemudian hari.

## 5. Pembuatan Surat Kesepakatan Diversi
Setelah  surat  pernyataan  perdamaian  ditandatangani,  maka  proses  selanjutnya  adalah pembuatan  Surat  Kesepakatan  Diversitertanggal tanggal  28  Juli  2016, yang ditandatangani  oleh  Hidayatil  Asna  Pgl  Asna  (Korban)  yang  didampingi  orang  tua kandung,  sebagai  Pihak  Pertama  dan  Putra  Diraja  Pgl  Putra  (Pelaku)  yang  didampingi orang  tua  kandung,  sebagai  Pihak  Kedua  yang  disaksikan  oleh  Fitrawati  (Saksi  1), Monalisa Hariyanti (Saksi 2), Desemberi (Saksi 3), Windi Farizisko, (Saksi 4), Hendra Saputra  (Saksi  5)  dan  Yeni  Firma  Suryani,  S.H.,  sebagai  Fasilitator  (Saksi  6)  serta Pembimbing  Kemasyarakatan  Frida  Sipayung,  S.Sos,  sebagai  Wakil  Fasilitator  (Saksi 7).  Adapun  isi  surat  kesepakatan  diversi,  yaitu  Pihak  Pertama  dan  Pihak  Kedua menyatakan  bahwa:pihak  kedua  menuntut  ganti  rugi  atas  kerusakan  sepeda  motor,  1 (satu) unit handphone dan biaya pengobatan Hidayatil Asna dengan jumlah keseluruhan
sebesar  Rp.  2.800.000,-  (dua  juta  delapan  ratus  ribu  rupiah)  dan  akan  dipenuhi  oleh pihak pertama paling lambat 15 (lima belas) hari sejak kesepakatan ditandatangani yaitu tanggal 11 Agustus 2016.
6. Pembuatan Bukti Penerimaan Uang Ganti Rugi Dari Pelaku Kepada Korban
Setelah  surat  kesepakatan  diversi  ditandatangani,  maka  proses  selanjutnya  adalah pembuatan  bukti  penerimaan  uang  ganti  rugi  dari  pelaku  kepada  korban,  berupa  uang yang dibuat pada hari ini Kamis tanggal 11 Agustus 2016 Pukul 10.30 WIB bertempat di Kejaksaan Negeri Payakumbuh , yang  diterima oleh Fitrawati (Orang Tua Kandung Korban)  sebesar  Rp.  2.800.000,-  (dua  juta  delapan  ratus  ribu  rupiah)      dari  Nurjasmi, S.Pd , (Orang  Tua  Kandung  Pelaku),  sebagai  pembayaran  ganti  rugi  atas  kerusakan sepeda motor, 1 (satu) unit handphone dan biaya pengobatan Hidayatil Asna yang telah disepakati  pada  hari  Kamis  tanggal  28  Juli  2016,  yang  disaksikan  Jaksa  Penuntut UmumNelli Sastrawani, S.H, M.H.

## 7. Pembuatan Berita Acara Pendapat Diversi
Mekanisme selanjutnya setelah penyerahan uang ganti rugi diserahkan,  maka  Fasilitator Yeni Firma Suryani, S.H., membuat Berita Acara Pendapat Diversi yang diketahui oleh Kepala  Seksi  Tindak  Pidana  Umum  (Kasipidum)  Kejaksaan  Negeri  Payakumbuh. Berita  Acara  Pendapat  Diversi  tersebut  tertanggal  08  Agustus  2016,  berdasarkan Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Payakumbuh  Nomor:  4/Pen.Pid/KD/2016/PN.Pyh tanggal  02  Agustus  2016  dalam  perkara  atas  nama  tersangkaPutra  Diraja  Pgl  Putra, dengan  pendapat  yaitu:  “sehubungan  proses  diversi  antara  para  pihak  yang  telah mencapai kesepakatan Diversi, oleh karena itu kami berpendapat bahwa perkara pidana terhadap tersangka Putra Diraja Pgl Putra dapat dihentikan”.
8. Pembuatan  Laporan  Hasil  Diversi  Kejaksaan  Negeri  Payakumbuh  Kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh.
Laporan  Hasil Diversi dibuat oleh  Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh berdasarkan Surat  Nomor:  B-3/N.3.12/Euh.2/08/2016  tanggal  9  Agustus  2016,  perihal  Permintaan Penetapan  Kesepakatan  Diversi,  yaitu:  “Sehubungan  dengan  perkara  Tindak  Pidana Kekerasan terhadap anak atas nama Anak Putra Diraja Pgl Putra,sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  80  ayat  (1) juncto Pasal  76C  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014
Tentang  Perlindungan  Anak juncto Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  bersama  ini  mohon  kiranya  diterbitkan  penetapan Kesepakatan  Diversi  dengan  pertimbangan  bahwa  pada  tahap  Penuntutan  telah dilakukan upaya Diversi dan telah berhasil mencapai kesepakatan Diversi.

## 9. Pembuatan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
Pada  perkara  kekerasan  terhadap  anak  yang  dilakukan  proses  diversi  tersebut, Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor:  B-1343/N.3.12/Euh.2/08/2016,  tanggal  08  Agustus  2016,  yang  berisi: menghentikan  Penuntutan  perkara  pidana  atas  nama  tersangka  Putra  Diraja  Pgl  Putra karena telah tercapai kesepakatan diversi. 5
B. Kendala-kendala  yang  Dihadapi  Kejaksaan  Negeri  Payakumbuh  Dalam Penerapan  Diversi  Pada  Penyelesaian  Perkara  Anak  yang  Berhadapan  Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan
Dalam penerapan diversi terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada  tingkat  penuntutan,  Kejaksaan  Negeri  Payakumbuhtelah  melaksanakan  tugas sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia Nomor: PER-006 /A/J.A/04/ 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut masih menemui kendala-kendala dalam pelaksanaan diversi tersebut.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  diperoleh  penjelasan  bahwa kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Payakumbuhdalam penerapan diversi pada  penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  pada  tingkat penuntutan, ada 2 (dua) kendala, yaitu: 6
1. Kendala  Internal,  yang  berasal  dari  dalam  instansi  Kejaksaan  Negeri Payakumbuh, antara lain:
a. Diversi masih dianggap hal yang baru bagi Jaksa.
Pada  kenyataannya  jaksa  yang  menangani  perkara  anak  lebih  memilih  untuk tidak  melakukan  upaya  diversi,  karena  prosedur  pelaksanaannya  terlalu  rumit.
5 Hasil  Wawancara dengan Bapak Raden  Arie  Wijaya  Kawedhar, S.H., Kepala Seksi Tindak  Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Payakumbuh Pada tanggal 5 Agustus 2018 di Payakumbuh.
6 Hasil  Wawancara dengan Bapak Raden  Arie  Wijaya  Kawedhar, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Payakumbuh Pada tanggal 5 Agustus 2018 di Payakumbuh.
Dikatakan  rumit  karena,  jaksa  yang  ditugaskan  untuk  melakukan  diversi  pada tingkat  penuntutan  di  Kejaksaan  Negeri  Payakumbuh  masih  belum  menguasai pedoman  yang  dikeluarkan  oleh  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  dalam pelaksanaan upaya diversi pada tingkat penuntutan.
b. Kurangnya keahlian yang dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator. Pada  kenyatannya  jaksa  yang  menangani  perkara  anak  di  Kejaksaan  Negeri Payakumbuh belum pernah mengikuti Pendidikan dan  Latihan Anak Berhadapan dengan  Hukum  (Diklat  ABH)  yang  dilakukan  oleh  Badan  Diklat  Kejaksaan Republik  Indonesia.  Jaksa  anak  yang  ada  di  Kejaksaan  Negeri  Payakumbuh melaksanakan  penanganan  perkaraanak  karena  ditunjuk  oleh  Pimpinan berdasarkan Surat Perintah, sehingga dalampelaksanaan praktik di lapangan masih banyak  jaksa  yang  belum  paham  karena  kurangnya  keahlian  dalam  penanganan perkara  anak.  Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut,  perlu  adanya  pelatihan  khusus untuk  mendapatkan  kemampuan  sebagai  fasilitator  dalam  kaitannya  dengan penanganan  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Penunjukkan  Jaksa perkara  anak  harus  ditunjukkan  dengan  minat  dari  jaksa  yang  bersangkutan  dan tidak  semata-mata  hanya  melaksanakan  perintah  pimpinan.  Selain  itu  perlu adanya  forum  diskusi  antara  jaksa  anak  dalam  hal  penanganan  perkara  anak  di Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada khususnya.
c. Belum tersedianya Ruang Khusus Anak di Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER006/A/J.A/04/2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Pada  Tingkat Penuntutan,  disebutkan  bahwa  pelaksanaan  musyawarah  diversi  dilakukan  di Ruang  Khusus  Anak  (RKA)  yaitu  ruang  khusus  yang  responsif  anak,  digunakan untukmelaksanakan  penerimaan  tanggung  jawab  atas  anak  dan  barang  bukti dalam  perkara  anak  dan  melaksanakan  proses  diversi.  Pada  kenyataannya pelaksanaan  musyawarah  diversi  pada  Kejaksaan  Negeri  Payakumbuh  dilakukan pada  ruang  yang  sama  dengan  pelaksanaan  penanganan  perkara  untuk  orang dewasa,  hal  ini  dikarenakan  belum  adanya  Ruang  Khusus  Anak  (RKA)  pada
Kejaksaan  Negeri  Payakumbuh,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  penanganan perkara anak dilakukan seadanya.
d. Belum adanya Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Payakumbuh
Kejaksaan  Negeri  Payakumbuh  mempunyai  15  (lima  belas)  orang  Jaksa  dan Penuntut  Umum,  yang  semuanya  belum  memiliki  Surat  Keputusan  dari  Jaksa Agung  sebagai  Penuntut  Umum  Anak  karena  belum  mengikuti  pelatihan sebagaimana  yang  menjadi  syarat  untuk  dapat  ditetepkan  sebagai  Penuntut Umum  Anak.  Kondisi  tersebut  menjadikan  kendala  yang  cukup  berarti  dalam pelaksanaan penyelesaian perkara anak dan diversi pada tingkat penuntutan.
e. Kurangnya Sosialisasi Tentang Diversi oleh  Kejaksaan  Negeri Payakumbuh pada masyarakat.
Masyarakat  secara  umum  belum  mengetahui  tentang  apa  diversi  itu  dan bagaimana proses diversi itu yang diterapkan dalam kasus anak yang berhadapan dengan  hukum.  Masyarakat  seharusnya  sudah  mengetahui  tentang  adanya penerapan  diversi  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan  terhadap  perkara  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  melalui  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pihak Kejaksaan. Pengetahuan masyarakat tentang adaya proses diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum tersebut akan dapat menimbulkan dampak positif bagi aparat  penegak  hukum  khususnya  pada  Penuntut  Umum  Anak  dalam  melakukan proses diversi.
2. Kendala  Eksternal,  yang  berasal  dari  luar  instansi  Kejaksaan  Negeri Payakumbuh, antara lain:
a. Kurangnya  pemahaman  Orang  Tua  (Pelaku  dan  Korban)  tentang pelaksanaan diversi.
Orang  tua  dari  kedua  belah  pihak  lebih  mementingkan  kepentingan  si  anak masing-masing sehingga tidak mau berdamai, bahkan terkadang diversi dianggap sebagai  upaya  untuk  mendapatkan  keuntungan  bagi  orang  tua  pelaku,  sementara bagi  pihak  korban, merasakan  ketidakpuasan  dalam  penyelesaian  melalui  diversi
karena  menganggap  diversi  hanya  berpihak  pada  pelaku,  karena  korban  merasa pelaksanaan diversi hanya sebagai sarana “pemerasan”. 7
b. Pengiriman berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan.
Hal  ini  mengharuskan  jaksa  peneliti  bekerja  ektra  untuk  meneliti  berkas perkara.Ketika berkas dinyatakan belum lengkap maka diterbitkan petunjuk untuk melengkapi  berkas  perkara  tersebut,  namun  ketika  berkas  dinyatakan  sudah lengkap,  segera  diterbitkan  P-21  dengan  kelengkapan  administrasi  yang  harus disiapkan oleh Jaksa Peneliti. Koordinasi yang baik antara penyidik dengan jaksa dalam  penanganan  perkara  anak  sangat  diperlukan  untuk  mengantisipasi pengiriman  berkas  perkara  yang  terlalu  mepet,  sehingga  berkas  perkara  yang belum  lengkap  dapat  segera  dilengkapi  oleh  penyidik  dan  berkas  yang  dikirim tersebut sudah dapatdinyatakan lengkap. 8
c. Belum adanya Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  tidak  terdapat  di  Kota  Payakumbuh,  namun berada  di  Kota  Bukittinggi  hal  itu  dapat  menyulitkan  pihak  Kejaksaan  dalam berkordinasi  untuk  mengetahui  perkembangan  Anak  yang  berhadapan  dengan hukum.Pemerintah  khususnya  Kemeterian  Hukum  dan  HAM  belum  memulai adanya  pembangunan  BAPAS  di  Kota  Payakumbuh.Melihat  dari  peran  BAPAS yang  sangat  penting  dalam  melakukan  penelitian  maupun  pendampingan  bagi anak yang berhadapan dengan hukum. 9
d. Pihak Pembimbing Kemasyakaratan susah untuk dihubungi dan dihadirkan dalam pelaksanaan diversi
Mengingat  minimnya  jumlah  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Balai Pemasyarakatan  (BAPAS)  Kota  Bukittinggi,  sementara  perkara  anak  yang  harus ditangani  sangat  banyak,  sehingga  terkadang  pada  saat  diundang  untuk
7 Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  Yeni  Firma  Suryani,  S.H.,  Jaksa  Penuntut  Umum  Perkara  Anak  Yang Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  Pada  Kejaksaan  Negeri  Payakumbuh    pada  tanggal  6  Agustus  2018  di Payakumbuh.
8 Hasil  Wawancara dengan Bapak Raden  Arie  Wijaya  Kawedhar, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Payakumbuh Pada tanggal 5 Agustus 2018 di Payakumbuh.
9 Hasil Wawancara dengan Bapak Raden Arie Wijaya Kawedhar, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Payakumbuh Pada tanggal 5 Agustus 2018 di Payakumbuh.
menghadiri  proses  diversi  tidak  datang  karena  ada  perkara  lain  yang  telah dijadwalkan, sehingga kondisi ini menjadi kendala dalam penerapan diversi. 10

## e. Pandangan Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak Pidana
Masyarakat  disini  diposisikan  sebagai  pihak  dari  keluarga  korban  atau  keluarga pelaku  yang  tidak  mau  atau  menolak  melakukan  proses  diversi  yang  ditawarkan oleh  Penuntut  Umum  dalam  tahap  penuntututan  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan  hukum.  Penolakan  tersebut  dikarenakan  tingginya  ego  dari  masyarakat (para  pihak)  untuk  meyelesaikan  masalah  yang  lebih  cenderung  melalui  proses peradilan daripada di luar pengadilan. 11

## PENUTUP
Proses  penerapan  diversi  dalam  penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  pada  tingkat  penuntutan  pada  Kejaksaan  Negeri  Payakumbuhdidasarkan pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 dengan mekanisme: (1) penunjukan Penuntut Umum sebagai fasilitator, (2) pengiriman undangan pelaksanaan  diversi,  (3)  pembuatan  berita  acara  proses  diversi,  (4)  pembuatan  surat pernyataan  perdamaian,(5)pembuatan  surat  kesepakatan  diversi,  (6)  pembuatan  bukti penerimaan uang ganti rugi, (7)  pembuatan berita acara pendapat diversi, (8) pembuatan laporan hasil diversi dan (9) pembuatan surat ketetapan penghentian penuntutan. Kendala- kendala  yang  dihadapiKejaksaan  Negeri  Payakumbuhdalam  penerapan  diversi  pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penuntutan, ada 2 (dua) kendala, yaitu: (1) kendala internal, meliputi: diversi masih dianggap hal yang baru bagi  Jaksa,  kurangnya  keahlian  yang  Jaksa  untuk  menjadi  fasilitator,  belum  tersedianya Ruang  Khusus  Anak  (RKA),  belum  adanya  Penuntut  Umum  Anak,  kurangnya  sosialisasi tentang  diversipada  masyarakat,  (2)kendala  eksternal,  antara  lain:  kurangnya  pemahaman Orang Tua tentang pelaksanaan diversi, lamanya pengiriman berkas perkara dari penyidik ke  kejaksaan,  belum  adanya  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS),  pihak  Pembimbing
10 Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  Yeni  Firma  Suryani,  S.H.,  Jaksa  Penuntut  Umum  Perkara  Anak  Yang Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  Pada  Kejaksaan  Negeri  Payakumbuh    pada  tanggal  6  Agustus  2018  di Payakumbuh.
11 Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  Yeni  Firma  Suryani,  S.H.,  Jaksa  Penuntut  Umum  Perkara  Anak  Yang Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  Pada  Kejaksaan  Negeri  Payakumbuh    pada  tanggal  6  Agustus  2018  di Payakumbuh.
Kemasyakaratan  susah  untuk  dihubungi  dan  dihadirkan  dalam  pelaksanaan  diversi,  dan pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana.

## REFERENSI
Afthonul  Afif, Pemaafan,  Rekonsiliasi  dan  Restorative  Justice ,  Pustaka  Pelajar,  Jakarta, 2014
Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak, Refika  Aditama,  Bandung,  2010 Marlina, Peradilan pidana Anak di Indonesia “Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice”, Refika Aditama, Bandung, 2009
Marwan  Effendy, Kejaksaan  RI:  Posisi  dan  Fungsinya  dari  Perspektif  Hukum. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
Melani Wagiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak , Refika Aditama, Bandung, 2013
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Setya  Wahyudi, Implememntasi  Ide  Diversi  Dalam  Pembaruan  Sistem  Peradilan  Pidana Anak Indonesia, Genta Publishing,Yogyakarta, 2011.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.
Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  PER-006/A/J.A/04/  2015  Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.