## PROGRES PENDIDIKAN

## P-ISSN 2721-3374, E-ISSN 2721-9348
Availabel online at: http://prospek.unram.ac.id/index.php/PROSPEK/index

## PEMENUHAN HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI SDN 20 MATARAM
N. Putu Nina Sriwarthini 1) , K. Sri Kusuma Wardani 2) , Aisa Nikmah Rahmatih 3) , Nurwahidah 4) , Fitri Puji Astria 5,*)
1), 2), 3), 4), 5) Program Studi PGSD, FKIP – Universitas Mataram *Corresponding Author: fitripujia@unram.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Article history Received : February 9 th , 2020 Revised : March, 23 rd , 2020 Accepted : April, 10 th , 2020

## Keywords:
Fulfillment of right, ABK, inclusive education.
This  study  aims  to  determine  the  fulfillment  of  the  rights  of  children  with special  needs  (ABK)  in  SDN  20  Mataram.  This  research  is  a  qualitative descriptive  study.  Data  collection  is  done  by  observation,  interviews  and questionnaires. The research subjects were the principal, class teachers and special assistant teachers (GPK). Data analysis was performed by using data reduction,  data  display,  and  conclusion  drawing  methods.  The  results showed  that  SDN  20  Mataram  had  implemented  the  concept  of  inclusive education  quite  well,  shown  by  the  ABK  rights  that  had  been  generally fulfilled in accordance with government regulation No. 72 of 1991

## A. PENDAHULUAN
Anak adalah pribadi yang unik, mereka memiliki ciri khas dan kelebihan yang tak sama satu dan lainnya. Beberapa diantaranya memiliki kebutuhan khusus yang menjadi salah satu contoh pembeda khas dari seorang anak. Kelebihan tersebut harus diapresiasi dengan baik oleh setiap individu yang berada di lingkungan anak, karena hal tersebut merupakan salah satu hak yang harus mereka dapatkan. Namun, tidak semua individu yang berinteraksi dengan anak – anak dengan kelebihan tersebut menyadari bahwa penerimaan dari mereka memiliki pengaruh besar akan kondisi psikis anak. Bahkan tak jarang orang tua dari anak dengan kebutuhan khusus tersebut tak mampu menerima kenyataan bahawa anaknya “berbeda” dari anak lainnya. Hal inilah yang kadang membuat hak – hak mereka terabaikan. Hak merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh setiap orang yang melekat padanya sejak lahir dan bahkan sebelum lahir (Sadi, 2015). Undang-undang No.39 Tahun 1999 Pasal 54 menyatakan bahwa setiap anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan atas biaya negara, untuk menjamin kehidupanya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya  diri  dan  kemampuan  berpartisipasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan
bernegara.  Terpenuhinya  seluruh  hak  adalah  wajib  untuk  dijamin  dan  dilakukan  oleh pemerintah sebagai penyelanggara Negara agar tercapainya kesejahteraan rakyat.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar  Biasa  menjelaskan  bahwa  peserta  didik  berkebutuhan  khusus  mempunyai  hak:  (1) memperoleh  perlakuan  sesuai  dengan  bakat,  minat,  kemampuan,  dan  kelainannya;  (2) memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya; (3) mengikuti program pendidikan  yang  bersangkutan  atas  dasar  pendidikan  berkelanjutan,  baik  untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan; (4) memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain  sesuai  dengan  kelainan  yang  disandang  dan  persyaratan  yang  berlaku;  (5)  pindah  ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang  dan  persyaratan  penerimaan  siswa  pada  sekolah  yang  hendak  dimasuki;  (6) memperoleh  penilaian  hasil  belajar;  (7)  menyelesaikan  program  pendidikan  lebih  awal  dari waktu yang ditentukan; dan (8) memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang.
Pendidikan  inklusif  merupakan  wujud  penyelenggaraan  pendidikan  yang  tidak memisahkan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya dalm proses  pembelajaran.  Sekolah  penyelenggara  pendidikan  inklusif  hendaknya  mampu memfasilitasi  setiap  anak  tanpa  membedakan  kondisi  fisik,  intelektual,  sosial-emosional, linguistik  atau  kondisi  lainnya  (Tarmansyah,  2007).  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa pendidikan  inklusif  sebagai  suatu  sistem  yang  memungkinkan  anak  berkebutuhan  khusus (ABK) mendapatkan layanan dalam sekolah terdekat  dengan lingkungan  tempat  tinggalnya. Bentuk dari pendidikan bagi ABK adalah Pendidikan Inklusi.
Menurut  Pasal  2  Permendiknas  No.  70  tahun  2009  pasal  2,  tujuan  dari  pendidikan Inklusif adalah: (a) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan  kemampuannya.  (b)  mewujudkan  penyelenggaraan  pendidikan  yang  menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Sesuai dengan peraturan perundang  –  undangan,  pendidikan  sewajarnya  diperuntukan  bagi  semua  kalangan  tanpa membedakan suku, budaya, agama, dan status sosial ekonominya serta merupakan kebutuhan dasar untuk menjamin keberlangsungan hidup agar lebih bermartabat. Seiring dengan semakin berkembangnya  sekolah  –  sekolah  yang  menyelenggarakan  program  pendidikan  inklusif,
peneliti ingin mengetahui sejauh mana hak  – hak anak dengan kebutuhan khusus di sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif tersebut terpenuhi khususnya di SDN 20 Mataram.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak ABK di SDN 20 Mataram yang berlokasi  di  jalan Pariwisata No. 24 Kelurahan  Monjok Barat  Kota Mataram.  Pengumpulan data  dilakukan  dengan  metode  observasi,  wawancara  dan  angket.  Subjek  penelitian  adalah kepala  sekolah  dan  guru  kelas  yang  ditentukan  dengan  purposive  sampling  dengan pertimbangan  individu  yang  terlibat  secara  langsung  dalam  proses  penyelenggaraan pendidikan  inklusif.  Angket  yang  digunakan  yaitu  angket  yang  diadaptasi  dari  penelitian Triyanto  dan  Desty  (2016)  dan  diberikan  jawaban  alternatif  “ya”  atau  “tidak”.  Angket diberikan  kepada  seluruh  guru  kelas  dan  guru  pendamping  khusus  yang berjumlah  7  orang. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah SDN 20 Mataram yaitu Bapak H. Ridwan, S.Pd. dan salah satu guru damping, yaitu Ibu Astuti, S.Pd. Observasi dilakukan pada bulan November 2019. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dianalisis dengan metode reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah telah menjelaskan beberapa hak – hak yang harus dipenuhi pihak sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dalam PP No. 72 Tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa. Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  menggunakan  tujuh  indikator  hak  untuk  mengetahui terpenuhi  atau  tidaknya  hak  –  hak  anak  berkebutuhan  khusus  di  sekolah  penyelenggara program pendidikan inklusif yaitu SDN 20 Mataram. Berikut hasil wawancara, observasi, dan penyebaran  angket  terhadap  ketujuh  indikator  hak  siswa  berkebutuhan  khusus  di  SDN  20 Mataram.

## Hak Memperoleh Perlakuan sesuai Bakat, Minat, Kemampuan, dan Kelainannya
Tabel 1. Pemenuhan Hak Memperoleh Perlakuan Sesuai Bakat, Minat, Kemampuan dan
Kelainannya Butir Angket Jawaban Ya Tidak Kurikulum  sekolah  mempunyai  tujuan  untuk mengembangkan potensi siswa berkebutuhan khusus. 7 orang -
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  hak  ABK  di  SDN  20  Mataram  terkait  memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan kelainannya telah terpenuhi. Seluruh responden yang meliputi guru kelas dan GPK menjawab “Ya”, kepala sekolah pun pada saat sesi  wawancara  menyatakan  bahwa  sekolah  menjamin  seluruh  siswa  baik  yang  memiliki kebutuhan khusus maupun yang tidak diperlakukan sesuai dengan kebutuhannya. Pada awal penerimaan siswa baru, sekolah bekerja sama dengan SLB dan LSM Rumah Perkembangan untuk  mengidentifikasi  jenis  kelainan  yang  dimiliki  oleh  setiap  siswa.  Ini  dilakukan  untuk mengetahui  kebutuhan  spesifik  siswa  ABK  agar  proses  belajar  mengajar  dapat  terlaksana dengan  baik  dan  optimal.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  GPK,  yaitu  Ibu Astuti, S.Pd. salah satu contoh kasus pemenuhan hak tersebut misalnya siswa dengan kelainan ADHD (Attention  Deficit  Hyperactivity  Disorder) yang  terkadang  mudah  bosan  dan  sangat aktif dikelas sehingga dapat mengganggu siswa lain akan diberikan aktivitas fisik tambahan seperti bermain trampoline di ruang sumber (ruang pelayanan khusus untuk ABK) hingga ia mampu  memusatkan  konsentrasinya  dan  mau  melanjutkan  proses  belajar  mengajar  lagi didalam  kelas.  Kurikulum  sekolah  untuk  siswa  ABK  di  SDN  20  Mataram  juga  telah disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan mereka, contohnya penerapan kurikulum 2013 untuk pembelajaran di SDN 20 Mataram tidak hanya diberlakukan untuk siswa reguler tetapi jua  untuk  siswa  ABK.  Namun  untuk  siswa  ABK,  terdapat  beberapa  penyesuaian  yaitu  dari standar kelulusannya yang disesuaikan dengan kemampuan masing – masing anak / tidak sama dengan siswa reguler. Fakta yang ditemukan pada saat observasi pun sesuai dengan angket dan hasil wawancara yang telah dilakukan. Beberapa siswa ABK dengan kelainan low vision serta tuna  grahita  yang  terdapat  dikelas  5  diberikan  posisi  duduk  paling  depan  dan  mendapatkan bimbingan dari guru kelas maupun GPK yang labih dari siswa reguler.
Kompetensi  khusus  bidang  layanan  ABK  mencakup  pemahaman  perilaku, pembelajaran  pendidikan  khusus,  penanganan  suatu  gejala,  dan  perawatan  terhadap  peserta didik (Sudayat dkk., 2014). Dalam hal ini guru harus lebih memahami dan memaklumi apabila siswa  ABK  tidak  mampu  mengikuti  proses  pembelajaran  secara  optimal  selayaknya  siswa reguler. Dilihat dari beberapa poin tersebut pemenuhan hak siswa ABK terkait perlakuan sesuai minat, bakat, kemampuan dan kelainannya telah terpenuhi.
Hak Memperoleh Pendidikan Agama sesuai dengan Agama yang Dianutnya
Tabel 2. Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Agama sesuai dengan Agama yang

## Dianutnya
Butir Angket Jawaban
Ya Tidak Sekolah  menyelenggarakan  kegiatan  keagamaan bagi  siswa  yang  berkebutuhan  khusus  untuk mengembangkan kecerdasan spiritual. 7 orang -
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  pemenuhan  hak  siswa  ABK  untuk  memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya telah terlaksana secara optimal. Dilihat dari seluruh subjek penelitian yang menjawab “Ya”. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, kegiatan keagamaan di SDN 20 Mataram rutin dilaksanakan setiap minggunya. Kegiatan  keagamaan  dilakukan  setiap  jumat  atau  biasa  disebut  dengan  kegiatan  Iman  dan Taqwa  (Imtaq).  Siswa  SDN  20  Mataram  yang  terdiri  dari  beragam  kepercayaan  (agama) dikelompokkan  berdasarkan  agamanya  untuk  melakukan  kegiatan  keagamaan  masing  – masing. Berdasarkan pasal 12 UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana siswa berhak memperoleh pendidikan dari guru agama yang seagama dengan siswa, pemenuhan  hak  siswa  terkait  pendidikan  agama  hak  siswa  sudah  terlaksana  dengan  tepat. Setiap siswa akan dibimbing oleh guru agama yang sesuai dengan kepercayaannya.

## Hak Mengikuti Program Pendidikan
Indikator  ketiga  yaitu  pemenuhan  hak  siswa  untuk  mengikuti  program  pendidikan. Pendidikan yang layak adalah hak yang mutlak didapatkan oleh setiap anak, tak terkecuali bagi anak  yang  memiliki  kebutuhan  khusus.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi,  setiap ABK  yang  diterima  di  SDN  20  Mataram  mendapatkan  pendidikan  yang  sesuai  dengan kebutuhannya  serta  berkelanjutan.  Untuk  mengetahui  kebutuhan  setiap  siswa  ABK  sekolah bekerja sama dengan LSM yang memang khusus menangani anak – anak dengan kebutuhan khusus yaitu Rumah Perkembangan serta salah satu SLB untuk mengidentifikasi jenis kelainan yang  dimiliki  siswa  dan  untuk  memonitor  perkembangan  mereka.  Pihak  sekolah  juga membatasi tingkat / jenis kelainan siswa yang dapat diterima di SDN 20 Mataram. Siswa ABK yang  diterima  kebanyakan  dari  tuna  grahita,  tuna  rungu,  down  sindrom,  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) , disleksia, autis, ADD (Attention Deficit  Disorder) , dan low vision .  Siswa  dengan  tingkat  kelainan  yang  parah  akan  dialihkan  ke  SLB  karena  kapasitas kemampuan  guru  pendamping  khusus  sekolah  belum  memadai  untuk  menangani  kebutuhan siswa tersebut. Keterlibatan siswa ABK dalam kegiatan sekolah dilaksanakan secara optimal. Siswa  ABK  yang  memiliki  bakat  khusus  difasilitasi  untuk  mengikuti  kegiatan  –  kegiatan sekolah  maupun  diluar  sekolah.  Misalnya  siswa  ABK  yang  memiliki  bakat  menyanyi difasilitasi mengikuti kegiatan perlombaan di tingkat sekolah maupun luar sekolah. Jadi siswa ABK mendapatkan prioritas yang sama dalam kegiatan kelas.
Hak Memperoleh Bantuan Fasilitas Belajar, Beasiswa, atau Bantuan Lain sesuai dengan Kelainan yang Disandang
Tabel 3. Pemenuhan Hak Memperoleh Fasilitas Belajar, Beasiswa, atau Bantuan Lain sesuai
dengan Kelainan yang Disandang Butir Angket Jawaban Ya Tidak Sekolah memfasilitasi semua kebutuhan belajar bagi siswa dengan kebutuhan khusus. 7 orang - Guru  ikut  berperan  dalam  membantu  siswa berkebutuhan khusus untuk bersosialisasi dilingkungan sekolah 7 orang -
Hasil  analisis  angket  menunjukkan  bahwa  siswa  ABK  di  SDN  20  Mataram  telah memperoleh  fasilitas  belajar,  beasiswa,  atau  bantuan  lain  sesuai  dengan  kelainan  yangn disandang. Hasil wawancara dan observasi juga menguatkan hasil analisis angket. Siswa ABK di  SDN  20  Mataram  diberikan  berbagai  fasilitas  untuk  menunjang  kegiatan  proses pembelajaran, siswa dengan kelainan ADHD diberikan berbagai fasilitas untuk menyalurkan keaktifannya  seperti  trampoline  dan  berbagai  permainan  bola.  Terdapat  ruang  khusus  yang disebut  ruang  sumber  yang  dilengkapi  dengan  berbagai  fasilitas  untuk  menunjang  kegiatan siswa  ABK,  seperti  alat  bantu  dengar,  terdapat  pula  relay,  alat  peraga  dan  berbagai  alat permainan,  buku  khusus  untuk  siswa  ABK.  Pelaksanaan  program  pendidikan  inklusif  tidak cukup  hanya  dengan  menyesuaikan  kurikulum,  tetapi  juga  penggunaan  berbagai  media pembelajaran. Wahyuno menyatakan, selain kurikulum dan media pembelajaran, adanya ruang bimbingan  khusus  untuk  memfasilitasi  pembelajaran  siswa  ABK  sangat  dibutuhkan (Wahyuno,  2014).  Hal  ni  telah  terpenuhi  di  SDN  20  Mataram,  jadi  secara  umum  dapat dikatakan proses pembelajaran siswa ABK terlaksana secara optimal.

## Hak untuk Memperoleh Penilaian Hasil Belajar
Tabel 4. Pemenuhan Hak Memperoleh Penilaian Hasil Belajar
Butir Angket Jawaban Ya Tidak Guru  melakukan  penilaian  hasil  belajar  terhadap siswa berkebutuhan khusus. 7 orang - Sekolah  selalu  memantau  tahap  perkembangan belajar  semua  siswa  termasuk  siswa  berkebutuhan khusus 7 orang -
Hasil analisis angket menunjukkan bahwa guru selalu melakukan penilaian hasil belajar pada setiap siswa tak terkecuali siswa ABK. Penilaian hasil belajar sangat penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan siswa ABK sendiri. Selain wali kelas dan guru pendamping khusus,  guru  dari  SLB  dan  LSM  Rumah  Perkembangan  juga  rutin  melakukan  monitoring terhadap  siswa  ABK.  Hasil  wawancara  dengan  salah  satu  guru  pendamping  khusus menunjukkan bahwa penilaian yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa ABK sama dengan siswa reguler / non ABK. Sehingga hak untuk memperoleh penilaian hasil belajar siswa ABK telah terpenuhi secara optimal.

## Hak Menyelesaikan Program Pendidikan Lebih Awal dari Waktu yang Ditentukan
Tabel 5. Pemenuhan Hak Menyelesaikan Pendidikan Lebih Awal dari Waktu yang
Ditentukan Butir Angket Jawaban Ya Tidak Sekolah  memberikan  keringanan  bagi  siswa berkebutuhan  khusus  untuk  menyelesaikan  masa studi lebih awal dari siswa lainnya. 7 orang -
Dari  hasil  analisis  angket  yang  didapatkan,  hak  untuk  menyelesaikan  program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan telah terpenuhi. Siswa ABK yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan studi lebih awal dari masa studi yang ditentukan difasilitasi oleh sekolah. Hal ini dilakukan dengan tidak melupakan standar / kriteria yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan tidak hanya diberikan pada siswa ABK tetapi juga bagi siswa reguler.

## Hak Memperoleh Layanan Khusus Sesuai dengan Jenis Kelainan
Tabel 6. Pemenuhan Hak Memperoleh Layanan Khusus Sesuai dengan Jenis Kelainan
Butir Angket Jawaban Ya Tidak Sekolah menyelenggarakan program layanan khusus sesuai  jenis  kelainan  bagi  siswa  dengan  kebutuhan khusus. 7 orang -
Analisis butir angket tersebut menunjukkan bahwa hak siswa ABK untuk memperoleh layanan khusus sesuai dengan jenis kelainan terpenuhi. Sekolah memfasilitasi kegiatan belajar mengajar  siswa  ABK  mulai  dari  penyesuaian  kurikulum  serta  ketersediaan  sarana  dan prasarana.  Hasil  wawancara  dan  observasi  juga  menguatkan  hasil  analisis  angket.  Hasil penelitian  yang  diperoleh  sesuai  dengan  penelitian  Indriawati,  dijelaskan  bahwa  dalam melaksanakan program pendidikan inklusif diperlukan sumberdaya manusia maupun finansial
sekolah  (Indriawati,  2013).  SDN  20  Mataram  sebagai  salah  satu  sekolah  penyelenggara program  pendidikan  inklusif  telah  melaksanakan  kewajibannya  untuk  memenuhi  hak  –  hak siswa ABK secara umum, karena telah menyediakan sumberdaya manusia maupun finansial sekolah.

## D. PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hak – hak anak berkebutuhan khusus di SDN 20 Mataram secara umum telah terpenuhi. SDN 20 Mataram yang telah ditunjuk sebagai salah satu sekolah penyenggara program pendidikan inklusif telah memfasilitasi anak – anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini ditunjukkan dengan terlaksananya 7  indikator  pemenuhan  hak  yang  sesuai  dengan  Permendiknas  No.  72  tahun  1991  tentang pendidikan luar biasa.

## Saran
Saran dan masukan yang dapat diberikan berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang didapatkan yaitu dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusif hendaknya setiap pihak yang  terkait  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  mampu  memberikan  kontribusinya  agar program pendidikan inklusif ini dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Indriawati,  P.  2013.  Implementasi  Kebijakan  Tugas  Guru  Pembimbing  Khusus  pada Pendidikan Inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan .
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
Permendiknas  No.  70  Tahun  2009  tentang  Pendidikan  Inklusif  bagiPeserta  Didik  yang
Memiliki  Kelainan  dan  Memiliki  Potensi  Kecerdasan  dan/atau  Memiliki  Bakat Istimewa .
Tarmansyah. 2007. Inklusi Pendidikan Untuk Semua . Jakarta: Depdiknas.
Triyanto Triyanto dan Desty Ratna Permatasari. 2016 .Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. Jurnal Universitas Negeri Malang.Vol. 25 No. 2.
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
Sadi Muhamad. 2015. Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group.
Sudayat, A. T., Ulfatin, N., dan Sobri, A. Y. 2014. Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Sekolah Inklusi. Jurnal IlmuPendidikan .
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods) . Bandung: Alfabeta.
Wahyuno,  E.  2014.  Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan  Inklusif  Tingkat  Sekolah  Dasar.
Jurnal Sekolah Dasar Th.23 No.1.Malang: Jurusan KSDP FIP UM.