## STRATEGI GERAKAN DAKWAH FRONT PEMBELA ISLAM ACEH

## Said Fadhlain
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar
Email:  syed-0570@yahoo.co.id

## Abstract
This study discusses the Strategy of FPI Dakwah Movement in Aceh. The problems studied in this research are formulated in a problem formulation: How is the understanding of the mission movement of FPI in Aceh ? How is the strategy of the mission movement of the FPI in Aceh ?, What are the opportunities and challenges of the mission movement of the FPI in Aceh? This research is field research with data collection technique through interview technique  and  documentation  study.  The  research  method  used  is  descriptive  research method  qualitative  analysis,  which  is  trying  to  describe  the  systematic  facts  or characteristics  of  a  particular  population  or  specific  field  in  actual  and  accurate.  The results showed, among others: Understanding propaganda movement according to FPI in Aceh, namely amar makruf nahi munkar. FPI is an Islamic organization that  Ahlussunnah Waljama'ah  (Aswaja)  faith  who  using  Imam  Syafi'i  mazhab  and  aqidah  Asy'ariyah Maturidiyah,  and  based  on  bilhikmah,  mau'idatul  hasanah  and  mujadalah.  Strategy  of mission  of  FPI  in  Aceh,  in  addition  to  seeking  new  followers,  Rely  on  recruitment  of members who come from pengajian participants, jama'ah mosque, or students in boarding schools run by FPI leaders. The mission of FPI by way of hisbah, the demonstration and sweeping of the eradication of immoral place, the dakwah of billisan, bilqalam and bilhal The  opportunity  of  FPI  preaching  in  Aceh  has  been  well  known  by  the  community, especially  the  dayah  ulama  who  give  full  support  to  FPI,  even  some  heads  of  regions Preaching of FPI in Aceh. While the main challenge of FPI preaching in Aceh is the role of mainstream media that tends to exploit the negative side of the reporting of FPI Aceh's activities,  the  weakness  of  government  and  police  efforts  to  enforce  the  law  against  the violation of Islamic Sharia in Aceh, as well as the violent FPI dakwah.
Keywords: Strategize, Movement, Dakwah, and Front Pembela Islam (Islamic Defenders Front)

## 1. PENDAHULUAN
Perubahan  sosial  di  Aceh  terus  berlangsung  sejalan  dengan  perkembangan  ilmu dan  teknologi,  bersamaan  dengan  hal  tersebut  agama-agama  dan  idiologi  lain  mulai menampakkan  kegiatannya  dengan  memberikan  pelayanan  yang  konkrit  kepada masyarakat,  sehingga  masalah  yang  dihadapi  dakwah  Islam  semakin  komplek  berkaitan dengan berbagai permasalahan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Islam sebagai sebuah keyakinan umat manusia dalam menjalani kehidupan dunia maupun  akhirat,  merupakan  agama  yang  dinamis,  konstruktif,  responsif  dan  universal. Dalam  perspektif  Islam  tidak  mengenal  adanya  dikotomi  antara  fungsi  kehidupan  dunia dan akhirat, keduanya memiliki dimensi “ubudiyah yang sama.
Problematika  kehidupan  yang  sangat  bervariasi  telah  banyak  memunculkan  berbagai peristiwa  yang  perlu  ditangani  misalnya  dekadensi  moral  di  kalangan  remaja,  narkotika,
menjalarnya  korupsi,  kolusi  dan  sebagainya  yang  mengarah  rendahnya  nilai  moral  pada manusia. (Jasafat, 2013)
Dengan  munculnya  kenyataan  sosio  kultural  tersebut,  harus  menimbulkan kesadaran  baru  di  kalangan  pemeluk  Islam  untuk  lebih  mensistematiskan  dakwahnya dalam  berbagai  bidang  kehidupan,  agar  dakwah  Islam  dapat  berkembang  sesuai  dengan perkembangan  dan  kebutuhan  zaman.  (Achmad  Amrullah,  1983).    Dampak  perubahan sosio-kultural  yang  terjadi  menyentuh  langsung  lembaga  atau  organisasi  dakwah  yang ditandai  dengan  ketidakmampuannya  melihat  masalah  secara  jelas,  tema  dakwah  yang tidak  mengikuti  arah  zaman  sudah  mulai  kehilangan  relevansinya,  sedangkan  model dakwah yang ada sudah tak dapat digunakan untuk melihat dan memecahkan masalah yang semakin rumit.
Permasalahan fundamental yang dihadapi oleh gerakan dakwah Islam  adalah tidak adanya  perencanaan  kerangka  dakwah  yang  disusun  secara  sistematis  dan  utuh  untuk merealisasikan  Islam  dalam  semua  dataran  kehidupan,  dimana  dakwah  Islam  yang dilakukan oleh masih bersifat parsial.
Keberadaan organisasi kemasyarakatan sosial dan keagamaan (Islam), khususnya gerakan  dakwah,  di  tengah-tengah  kehidupan  umat  Islam,  memiliki  peran  strategis bersama-sama  dengan  peran  ulama  dan  umara  dalam  dakwah  memajukan  pemahaman terhadap ajaran  Islam. Peran ini dijalankan secara sinergi dalam rangka mencapai tujuan dakwah. (Achmad Amrullah, 1983)
Oleh karena itu, gerakan dawah juga berperan dalam rangka terbinanya kehidupan yang rukun dan damai,  taat dalam melaksanakan ajaran agama dan memiliki  kepedulian sosial  yang  tinggi.  Lebih  dari  itu,  diharapkan  munculnya  sikap  saling  menghormati  satu sama lain, baik sesama muslim maupun dengan pemeluk agama lainnya.(Abdullah, 2002)
Kebebasan dakwah di  Indonesia, khususnya  Aceh tidak terlepas dari perjuangan para ulama dan Umat Islam yang sejak zaman penjajahan hingga kini, tidak henti-hentinya melakukan perlawanan terhadap segala bentuk upaya yang ingin mematikan dakwah Islam. Gerakan  dakwah  FPI  merupakan  salah  satu  organisasi  di  Indonesia  dan keberadaannya  di  Aceh  berupaya  menjalankan  dakwahnya  dengan  strategi  yang  dapat menggugah  hati  masyarakat  dan  memerlukan  upaya  yang  sungguh-sungguh  dan terorganisir secara rapi. Proses ini merupakan suatu perubahan dari sistem merasa, berfikir, bersikap  dan  bertindak  individu  dan  masyarakat  menuju  pembangunan  dan  penciptaan realitas sistem baru yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebenaran, perdamaian, keindahan, kebaikan dan lain sebagainya yang disebut sebagai realitas islami.
Kehadiran FPI ini menjadi suatu fenomena sosial yang patut dicermati. Karenanya, perlu  diadakan  satu  penelitian  khusus  yang  akan  mengungkapkan  dan  menganalisis mengenai  keberadaan  FPI  secara  detail,  agar  kontraversi    di  mata  masyarakat  mendapat jawaban tuntas dan dapat dijadikan satu rujukan. (Zuly Qodir, 2008)
Menurut para aktivis FPI, pemerintah tidak dapat mengendalikan terjadinya tindak kemaksiatan di masyarakat. Hal itu terbukti dengan maraknya praktik perjudian, narkoba, minuman  keras,  dan  beroperasinya  tempat-tempat  maksiat  secara  terbuka.  Oleh  karena pemerintah  tidak bersikap tegas terhadap masalah kemaksiatan maka umat Islam, menurut kelompok ini, berkewajiban mengambil inisiatif membantu pemerintah untuk memerangi kemaksiatan tersebut.(Al- Zastrouw, 2006)
Keberadaan FPI  hampir selalu dikaitkan  dengan aksi-aksi penyisiran, penyerangan dan  pengrusakan  tempat-tempat    yang  dianggap  sebagai  sumber  kemaksiatan,  yakni diskotik, tempat-tempat prostitusi, bar dan karaoke, tempat perjudian dan sebagainya. (M Zaki  Mubarok,  2008).  Gerakan  dakwah  FPI  bukan  berarti  tanpa  maqal  melainkan  lebih ditekankan  pada  sikap  prilaku  dan  kegiatan-kegiatan  nyata  yang  secara  interaktif
mendekatkan  masyarakat  pada  kebutuhannya  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung dapat mempengaruhi peningkatan kualitas keimanan. (Abul Karimi, 2003)
Oleh  karena  itu,  keberadaan  organisasi  FPI  di  Aceh,  dengan  gerakan  dakwahnya diharapkan memberikan peran  positif dan strategis. Khususnya dalam melakukan kegiatan dakwah  serta  bersinergi  dengan stake-holder lainnya  dalam  upaya  menegakkan  syariat Islam  di  seluruh  pelosok  bumi  Aceh,  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  qanun pemerintah  Aceh.  Dalam  hal  ini  penulis  tertarik  dengan  gerakan  dakwah  FPI,  sehingga melakukan  penelitian  yang  dirangkai  dalam  sebuah  judul    penelitian  “Strategi  Gerakan Dakwah Front Pembela Islam di Aceh”

## 2. KAJIAN LITERATUR

## Gerakan Dakwah
Studi  gerakan  sosial  sebagai  kajian  tentang  perubahan  sosial  dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang pesat. Sejak lima dasa warsa terakhir, studi ini tidak lagi dimonopoli oleh ilmu siosiologi, tetapi berkembang menjadi bagian integral dari ilmu sosial lainnya.
Untuk memahami fenomena gerakan sosial dan ketegangan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat, Eisinger menggunakan teori Political Oppurtinity Structure atau Struktur  Kesempatan  Politik.  Teori  ini  menjelaskan  bahwa  gerakan  sosial  terjadi  karena disebabkan oleh perubahan dalam struktur politik yang dilihat sebagai kesempatan. (Abdul Wahid Situmorang, 2011)
Dakwah  merupakan  aktualisasi atau  realisasi salah   satu   fungsi kodrati   seorang muslim,     yaitu    fungsi    kerisalahan  berupa    proses pengkondisian  agar  seseorang   atau masyarakat mengetahui,  memahami,  mengimani  dan  mengamalkan Islam  sebagai  ajaran dan pandangan  hidup  ( way  of  life ).
Dakwah  adalah suatu  upaya untuk  merubah  suatu  keadaan menjadi keadaan lain yang  lebih  baik  menurut  tolok  ukur  ajaran  Islam  sehingga  seseorang    atau    masyarakat mengamalkan  Islam    sebagai    ajaran  dan  pandangan  hidup.  Dengan  kata  lain  tujuan dakwah,  setidaknya bisa  dikatakan,  untuk    mempertemukan  kembali  fitrah    manusia dengan  agama  atau  menyadarkan  manusia    supaya  mengakui  kebenaran  Islam  dan mengamalkan ajaran  Islam   sehingga  benar-benar  terwujud kesalehan hidup. (Sukriyanto, 2002)
Aktivitas  dakwah  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  dan  direncanakan dengan  tujuan  mencari  kerizaan  hidup  dengan dasar  kerizaan  Allah  S.w.t.  Dakwah adalah usaha peningkatan pemahaman keagamaan  untuk   mengubah   pandangan   hidup,   sikap batin  dan perilaku  umat  sesuai  dengan  ketentuan  syariat  untuk  memperoleh kebahagiaan hidup  di  dunia  dan  akhirat.  Dai  harus    mempunyai  pemahaman  yang mendalam,  bukan saja  menganggap   bahwa dakwah dalam frame “amar  ma’ruf  nahi mungkar” atau sekedar menyampaikan saja, melainkan  harus memenuhi beberapa syarat,  yakni mencari materi yang cocok, mengetahui kondisi psikologis  obyek dakwah, memilih  metode  yang representatif, menggunakan bahasa yang bijaksana  dan  sebagainya.  Secara konvensional, subjek  dakwah terdiri  dari  dai  ( mubaligh )  dan  pengelola dakwah. (Suparta, 2003).

## Strategi Dakwah
Strategi merupakan istilah, sering diidentikkan dengan "taktik" yang secara bahasa dapat  diartikan  sebagai  " corcerning  the  movement  of  organisms  in  respons  to  external stimulus "  (suatu  yang  terkait  dengan  gerakan  organisme  dalam  menjawab  stimulus  dari luar). Sementara itu, secara konseptual strategi dapat dipahami sebagai  suatu  garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.  Strategi juga bisa dipahami sebagai segala cara dan daya untuk menghadapi sasaran tertentu dalam kondisi tertentu  agar  memperoleh  hasil  yang  diharapkan  secara  maksimal.  (Awaluddin  Pimay, 2005)
Dengan demikian, strategi dakwah dapat diartikan sebagai proses menentukan cara dan daya upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu guna mencapai tujuan dakwah secara optimal. Dengan kata lain strategi dakwah adalah siasat, taktik atau manuver yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan dakwah.

## Metode Penelitian
Berdasarkan  objek  masalah  yang  dikaji  yaitu:  “Strategi  Gerakan  Dakwah  Front Pembela Islam di Aceh” maka penting dilakukan metode apa yang digunakan. Penelitian ini  adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, kepustakaan  dan  dokumentasi.  Sedangkan  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode penelitian  bersifat deskriptif analisis kualitatif, yaitu berusaha untuk melukiskan secara  sistematis  fakta  atau  karakteristik  populasi  tertentu  atau  bidang  tertentu  secara faktual  dan  cermat.  Metode  deskriptif  adalah  adalah  suatu  metode  penelitian  yang  cara pemecahan masalahnya dengan menggambarkan keadaan suatu objek berdasarkan fakta- fakta yang ada di lapangan (Moeleong, 2009: 6).
Penelitian  ini  langsung  dilakukan    oleh  peneliti  melalui  pengamatan  dan wawancara  dengan dibekali teori-teori dan konsep dalam melihat fenomena  di lapangan atau masyarakat. Sehingga peneliti dapat memperoleh sebanyak mungkin informasi serta dapat  menginterpretasikan  gejala  sosial  di  dalam  masyarakat  yang  akan  diteliti  (Usman, 2009:121).
Adapun objek penelitian ini adalah organisasi FPI Aceh. Sumber data adalah mereka yang dapat memberikan informasi tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi nara sumber adalah pimpinan dan pengurus FPI, baik ditingkat pusat, wilayah, daerah, serta pihak  instansi  lain  seperti  Dinas  Syariat  Islam,  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU) dan Walikotamadya Banda Aceh yang mendukung  pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
Penelitian  ini  juga  bersifat  deskriptif  analisis  kualitatif,  yaitu  berusaha  untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik  populasi tertentu  atau bidang tertentu secara faktual dan cermat (Rahmat, 2004: 7).
Metode  deskriptif  adalah    suatu  metode  penelitian  yang  cara  pemecahan  masalahnya dengan  menggambarkan  keadaan  suatu  objek  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  di lapangan.  Untuk  mendeskripkan  kata-kata  pada  permulaan    tertuju  pada  usaha  untuk mengemukakan gejala secara lengkap dalam aspek yang diteliti. Kemudian dikembangkan dengan memberikan interpretasi terhadap fakta yang ditemukan. Metode ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan  data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu (Hadi, 1987: 3).

## 3. HASIL PEMBAHASAN

## Gambaran Umum tentang FPI Aceh.
Paska tumbangnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998, diwarnai dengan munculnya aktor ”Gerakan  Islam  Baru”  ( New  Islamic  Monement )  Aktor  baru  ini  berbeda  dengan  aktor gerakan Islam lama, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, Jama’at Khair  dan  sebagainya.  Organisasi  gerakan  Islam  baru  ini  memiliki  basis  ideologi, pemikiran  dan  strategi  gerakan  yang  berbeda  dengan  ormas-ormas  Islam  sebelumnya, memiliki karakter yang lebih militan, radikal, skripturalis, konservatif, dan ekslusif, dengan visi  dan  misi  mewujudkan  penerapan  syari’at  Islam  di  Indonsia.  Secara  keseluruhan kelompok  ini  menganut  paham  ”salafisme  radikal”,  yakni  berorientasi  pada  penciptaan kembali masyarakat salafi (generasi Nabi Muhammad dan para sahabatnya), dengan cara- cara keras dan radikal. Bagi kelomppok ini Islam pada masa kaum salafi inilah merupakan Islam  paling  sempurna,  masih  murni  dan  bersih  dari  berbagai  tambahan  atau  campuran (bid’ah) yang dipandang mengotori Islam.  (M Imaduddin Rahmad,  2005).
Hasil  penelitian  Litbang  Kompas  (1999),  menjelaskan  bahwa  era  reformasi merupakan  momentum  bangkitnya  gerakan  Islam  di  Indonesia,  dimana  kondisi  sosial politik  yang  makin  terbuka  dan  melemahnya  peran  Negara  membuat  kelompok  Islam memiliki  keleluasaan  dalam  menyuarakan  aspirasi  dan  ekspresinya.  Selain  menggugat secara terbuka tentang keabsahan pancasila sebagai asas tungga, kelompok gerakan islam juga  mengekspresikan  ajaran  Islam  melalui  simbol-simbol  formal.  (Nurotul  Badriyah, 2014)
Selanjutbya,  momentum  sejarah  pendirian  organisasi  FPI  terjadi  hanya  empat bulan setelah  Presiden Soeharto mundur dari jabatannya (21 Mei 1998), karena pada saat pemerintahan  Orde  Baru  presiden  tidak  mentoleransi  tindakan  ekstremis  dalam  bentuk apapun.  FPI  pun   berdiri   dengan  tujuan  untuk   menegakkan  hukum  Islam di negara sekuler. Lemahnya kondisi penegakan hukum dan pemerintah pada awal pelaksanaan era reformasi di tahun 1998, dimanfaatkan  oleh  sekelompok  “mafia”,  yang  tediri  dari  LSM- LSM  yang  berupaya  merusak  negara  melalui  cara  sistematis  dengan  menyebarkan berbagai  macam  kemunkaran.  Hal  itulah  yang mendorong para ulama, h } abâib , dan kiai begitu antusias untuk mendirikan suatu organisasi amr ma‘rûf nahy munkar . (Saiful Anwar, 2014).
Kehadiran FPI sebagai salah satu dari berbagai organisasi masyarakat Islam, dalam perkembangannya telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Organisasi FPI terbentuk dari  jenjang  tingkat  Pusat  (DPP),  Provinsi  (DPD),  Kabupaten/Kota  (DPW),  Kecamatan (DPC)  hingga  Desa/Gampong  (POSKOMANDO).  Awal  mula  terbentuknya  FPI  Aceh, tepat  setelah  beberapa  hari  terjadinya  peristiwa  gempa  dan  gelombang  tsunami  pada tanggal  26  Desember  2004.  Koran  Tempo,  menuliskan  berita  tentang  adanya  relawan kemanusiaan FPI dengan memakai kaos oblong putih, bertuliskan “Duka Aceh, Duka Kita Semua”, bersama relawan kemnusiaan dari ormas Islam lainnya mendirikan posko-posko di Masjid Raya Baiturrahman. (Koran Tempo, 2005)
Momentum  terbentuknya  FPI  Aceh,  ketika  pada  tanggal  27  Oktober  2008  saat berlangsungnya Musyawarah Daerah Pertama Pembentukan FPI Aceh di dayah Teungku Nasruddin  Judon  (anggota  DPRK  Fraksi  Partai  Aceh  periode  tahun  2009-2014).    Acara yang dihadiri sekitar 150 orang peserta, antara lain kalangan pimpinan dayah pesantren dari beberapa kabupaten, perwakilan mahasiswa, serta unsur masyarakat lainnya, telah berhasil memilih Yusuf Al- Qardhawi sebagai Ketua Umum DPD FPI Aceh, Periode 2008-2013.
Menurut  Yusuf  Al-  Qardhawi,  sejak  terbentuknya  kepengurusan  DPD  FPI  Aceh tahun 2008 silam, hingga sekarang ini telah pua terbentuk DPW di 22 kabupaten/kota yang
ada di Aceh, minus kabupaten Aceh Tenggara dan Simeulu. Menurut Yusuf Al- Qardhawi, organisasi FPI Aceh (DPD FPI), memiliki struktur organisasi yang sama dengan FPI Pusat (DPP FPI), sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa struktur kepemimpnan organisasi terdiri dua komponen yaitu Dewan Tanfidzi dan Majelis Syura. Majelis Syura merupakan Dewan  Tertinggi  Front.Sebagai,  sementara  dewan  Tanfidzi  merupakan  pengurus  harian. Untuk  keanggotaan  organisasi,  FPI  Aceh  juga  memiliki  keanggotaan  jamaah  FPI  dan keanggotaan laskar FPI. (Wawancara, Tengku Yusuf Qardhawi)
Jika dilihat dari komposisi kelas sosialnya, berdasarkan beberapa penelitian seperti yang dilakukan Jajang Jahroni (2004:201-244) terhadap FPI, penelitian Yunanto, S., dkk. 2003 tentang Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di  Asia Tenggara dapat  dipetakan secara sosiologis kelas sosial pengikut gerakan Islam garis keras.   Dalam kasus FPI, pada level  elit  diisi  oleh  mereka  dari  kalangan  habaib,  kemudian  pada  level  menengah  diisi oleh  kalangan  menengah  dan  terpelajar  (terutama  dari  perguruan  tinggi  umum). Sedangkan pengikut terbesar dari FPI yang berada pada bagian bawah piramida adalah dari kalangan  masyarakat  kebanyakan  yang  secara  ekonomi  dan  pendidikan  dapat dikategorikan wong  cilik. (Eka Hendry, 2013)
Hasil  amatan  peneliti,  terlihat  adanya  karakteristik  kepengurusan  FPI  Aceh  baik pada level Majelis Syura maupun Dewan Tanfidzi diisi oleh orang-orang  yang memiliki unsur yang berbeda dengan DPP FPI, terutama oleh kalangan pimpinan dayah pesantren, kalangan  intelektual  kampus,  serta  unsur  masyarakat  lainnya.  Komposisi  kepengurusan organisasi  FPI  Aceh  pada  periode  pertama  (tahun  2008-2012),  sementara  pada  periode kedua (tahun 2012-2017), didominasi oleh kalangan pimpinan dayah pesantren. Sementara dari kalangan habaib di Aceh, tidak terakomodir  dalam komposisi dewan syura maupun dewan tanfidzi.(Wawancara, Teungku Al- Hijrah).

## Pemahaman Gerakan Dakwah menurut FPI Aceh
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  dikemukakan  bahwa  Front  Pembela  Islam (FPI)  merupakan  organisasi  Islam  yang  beraqidah  Ahlussunnah  Waljama’ah  (Aswaja) yang bermazhab Imam Syafi’i dan beraqidah Asy’ariyah dan Maturidiyah’ah. Organisasi in didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al-Umm Ciputat, Jakarta. Di antara tokoh pendirinya adalah para ulama yang terdapat di Jakarta dan sebagian para habaib. Inisiatif lahirnya ormas ini pada dasarnya karena maksiat terus meralela di Jakarta dan sekitarnya. Maksiat dilakukan secara tersistem, maka diperlukan organisasi Islam yang tersistem pula, “ alhaqqu bighairi nidhamin yughlibul bathil binnidhamin ” (kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang teroranisir).
Mengenai pemahaman gerakan dakwah FPI di Aceh dapat dilihat dari prosedur gerakan yang diterapkan oleh FPI,  yaitu wilayah amar makruf dan wilayah nahi munkar. Pertama, merupakan  wilayah  sarang  maksiat.  Kedua,  yang  merupakan  suatu  wilayah  sarangnya kaum santri atau di dalamnya ditekankan pentingnya nilai keagamaan, maka tindakan yang paling baik adalah dengan melakukan tindakan preventif.
Aplikasi Konsep Gerakan Dakwah FPI Aceh .
Konsep Amar Ma’ruf dan Nahy Munkar merupakan dua konsep utama gerakan dakwah FPI. Setiap aktifitas dakwah yang dilakukan oleh anggota FPI (Pengajian Jamaah dan Aksi di Jalanan Laskar FPI) senantiasa memiliki keterikatan dengan konsep dakwah
tersebut.  Secara  etimologi,  amr  ma’ruf  nahi  munkar  merupakan  kata  dari  bahasa  arab yang  telah  digunakan  dalam  perbendaharaan  kosa  kata  bahasa  Indonesia,  yang  artinya melaksankan perintah yang baik dan mencegah perintah yang buruk. Secara terminologi, al- amr bi al- ma’ruf memiliki makna perintah untuk melakukan segala perkara yang baik menurut hukum syara’ dan hukum akal. Sedangkan  nahi munkar adalah mencegah setiap kejahatan/kemungkaran,  yakni setiap perkara yang dianggap buruk oleh syara’ dan hukum akal.
Pelaksanaan  konsep  dakwah  Amr  Ma’ruf  dan  Nahu  Munkar  FPI  memiliki pedoman dengan beberapa mekanisme, antara lain :
1.   Kasus amar  ma’ruf  anhi  munkar yang  akan  diperjuangkan   terlebih dahulu harus dikaji berdasarkan  syariat Islam oleh para ahlinya.
2.  Kasus   diusahakan   diselesaikan   terlebih   dahulu   dengan   menempuh prosedur hukum formal negara yang berlaku,  melalui :
a.    Menghimpun  fakta sebagai bukti hukum
b.   Menghimpun  dukungan  konkrit masyarakat  sekitar
c.    Pelaporan  dan tuntutan  ke seluruh instansi negara yang berwenang
3.    Penggunaan  dan  pemanfaatan   kekuatan  umat  saat  prosedur  menemui jalan buntu
Bila prosedur hukum formal negara menemui jalan buntu dan bila penegakan ama ma’ruf  nahi  munkar  sudah  mesti  ditegakkan,  dan  bila  berbagai    pertimbangan    sudah dilakukan  dengan  cermat  dan  sesuai syariat, maka FPI akan mengambil  tindakan tegas dengan melibatkan segenap komponen  umat.
Aplikasi konsep dakwah FPI adalah dengan menegur pihak-pihak yang melanggar syariat,  baik  dengan  cara  hisbah  maupun  dengan  aksi  demonstrasi  dan  pemberantasan tempat  maksiat,  penegakan  dakwah billisan , bilqalam dan bilhal .  FPI  tidak  menafikan prosedur  hukum  formal  negara.  Karena  prosedur  ini  mutlak  karena  diakui  hal  tersebut merupakan  domain  pemerinta  atau  aparat  keamanan.  Tetapi  apabila  pemerintah  tidak meresponny, setelah mengirim beberapa kali surat peringatan dan teguran, FPI akan turun dengan kekuatan laskar militannya.
Anggaran  Dasar  dan  Rumah  Tangga  (AD/ART)  FPI  disebutkan  bahwa  latar belakang  berdirinya  FPI  adalah  sebagai: Pertama ,    penderitaan  panjang  umat  Islam  di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun ABRI, akibatnya banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. Kedua , adanya kewajiban untuk menjaga  dan  mempertahankan  harkat  dan  martabat  Islam  serta  umat  Islam.  Oleh  karena itu,  tujuan  umum  didirikannya    FPI  adalah  untuk  membangkitkan ruhul  jihad dan menegakkan  amar ma’ruf nahi munkar  dalam ikatan ukhuwah  Islamiyah. (Wawancara, Teungku Muslim Ath- Thahiry).
Ruhul  jihad ,    secara  etimologis  adalah  menuangkan  segenap  kemampuan  agar tercapai segala kebaikan menurut Allah S.w.t. serta Nabi muhammad S.a.w. Konsep ini ada dalam  segala  lini,  misalnya  orang  yang  sedang  menuntut  ilmu  di  perguruan  tinggi,  juga termasuk  jihad  ilmu  dengan  segala  pengorbanannya.  Orang  datang  berdemonstrasi  atau unjuk rasa ( dzahirina alal haq ) membela Islam, bahkan mencari nafkah keluarga termasuk jihad. (Habib Myhammad Rizieq, 2008)
Saat  munculnya  isu  tentang  keberadaan  aliran  sesat  Gerakan  Fajar  Nusantara (GAFATAR).  Front  Pembela  Islam  (FPI)  Aceh  melakukan  orasi  di  bundaran  Simpang Lima, Banda Aceh pada Selasa, 22 Rabiul Awal atau 13/01/2015. Dalam aksinya FPI Aceh meminta ketegasan dari Pemerintah Aceh terhadap orang-orang yang ingin menghancurkan Syariat  Islam  dan Ahlussunnah  Wal  Jamaah di  bumi  Serambi  Mekkah.  Aliran  sesat  ini
diduga merupakan kaki tangan Millata Abraham yang mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad  saw.  diduga  sekarang  mengganti  nama  menjadi  GAFATAR  (Gerakan  Fajar Nusantara)  yang  mencoba  memurtadkan  masyarakat  Aceh.  Hal  itu  dibuktikan  setelah kantor  DPD  GAFATAR  digrebek  warga  Desa  Lamgapang,  kecamatan  Krueng  Barona Jaya, Aceh Besar dan mendapatkan sejumlah buku-buku dan dokumen terkait ajaran yang pernah dibawa oleh Millata Abraham. Warga menilai keberadaan organisasi tersebut telah menyimpang dari ajaran Islam dan meresahkan warga.
Selain itu, untuk menyikapi maraknya berita tentang praktek maksiat yang terjadi di    Banda  Aceh,  seperti  hotel  dan  salon,  Tgk  Yusuf  Al-  Qardhawi  berharap  kepada Pemerintah Kota Banda Aceh agar mencabut izin tempat usaha yang melanggar ketentuan syariat Islam, seperti salon atau hotel. Begitupun, dia meminta Satpol PP dan WH Banda Aceh  agar  berperan  aktif  dalam  mencegah  maksiat  di  Banda  Aceh.  "Kalau  kita  lihat sekarang banyak salon yang belum ditertibkan, dan banyak muda-mudi yang suka duduk di tempat remang-remang. Yang sangat disayangkan di Masjid Raya Baiturrahman, ketika magrib  masih  ada  orang  duduk  di  halaman  mesjid  tidak  shalat.  Bahkan  berpasang- pasangan. Inikan hal yang sangat disayangkan dan memalukan Aceh. Untuk menyikapi hal tersebut, Waka Polres Banda  Aceh,  AKBP Sugeng mengatakan, sangat berharap  kepada FPI Aceh, saat melaksanakan penertiban agar tidak arogan. "Ikuti aturan dari mana dimulai startnya.  Kalau  perlu  koordinasikan  dengan  Satpol  PP  dan  WH  Banda  Aceh  dan Pemerintah Kota. (Harian Serambi, 2015).

## Peluang dan Tantangan Gerakan Dakwah FPI Aceh
Hambatan  dan  tantangan  yang  dihadapi  FPI  dalam  mengembangkan  gerakan dakwahnya Pertama . Streo-tipe media-massa mainstream yang  dikategorikan  sebagai phobia Islam  yang  selalu  memberitakan  kegiatan  dakwah  FPI  sebagai  sebuah  gerakan Islam radikal. Sehingga sebagian masyarakat mengklaim FPI keras. Kedua , Pelaku maksiat dibekengi oleh oknum-oknum berkuasa. Dan Ketiga , masyarakat yang apatis. Tidak peduli dan tidak juga mendukung. (Wawancara, Teumgku Mustafa Husen Woyla).
Tantangan  utama  yang  dihadapi  FPI  Aceh,  terkait  dengan  pemberitaan  media mainstream yang cenderung mengeksploitasi   sisi negatif terhadap aktifitas dakwah  FPI, sehingga sedikit banyaknya ikut mempengaruhi kehadiran dakwah FPI Aceh. Pemberitaan yang  dilakukan  oleh  media  mainstream  tersebut  lebih  menonjolkan  kegiatan-kegiatan sweeping atau  razia  oleh  Laskar  FPI  dan  Laskar  Pembela  Islam  (LPI)  terhadap  praktek maksiat  ditengah-tengah  masyarakat,  terutama  pemberitaan  pada  bulan-bulan  ramadhan. Ini berbanding terbalik, bilamana FPI dan juga FPI Aceh melakukan dakwah amar ma’ruf ditengah-tengah masyarakat, misalnya bantuan kemanusiaan, ini jarang dan bahkan tidak terekspos oleh media tersebut. Adapun tantangan gerakan dakwah FPI Aceh lainnya adalah dari sisi penegakan hukum, baik Polri, TNI dan pemerintah sepertinya kurang serius dalam melaksanakan penerapan syariat Islam termasuk belum semua aspek syariat diatur dalam qanun syariat Islam.
Tantangan  lain  juga  dihadapi  FPI  Aceh,  dimana  masyarakat  yang  memiliki apatisme, yaitu tidak peduli dan tidak mendukung. Walaupun sesungguhnya, masyarakat bukan  menjadi  hambatan  di  Aceh  karena  sebagian  besar  masyarakat  Aceh  mendukung gerakan dakwah FPI. Selama ini setiap aksi FPI baik di Banda Aceh maupun di luar Banda Aceh, swadaya masyarakat cukup besar. Selain menyediakan fasilitas, masyarakat juga ikut serta bergabung dengan aksi-aksi FPI dan bahkan menyediakan makanan. Hal ini terlihat misalnya ketika perjuangan Qanun Jinayah pada 27 September 2014, di mana hampir 1000 orang massa FPI selama 2 hari 2 malam membuka posko di Komplek Makam Syiah Kuala, masyarakat  Banda  Aceh  dan  Aceh  Besar  secara  swadaya  mengantar  makanan  dan
minuman untuk menyukseskan perjuangan Qanun Jinayah tersebut, dan pada 22 Oktober 2014, Qanun Jinayah disahkan oleh DPR Aceh.
Peluang  dakwah  FPI  Aceh  terlihat  dari  diterimanya  keberadaan  ditengah-tengah masyarakat,  khususnya  masyarakat  sayah  atau  santri.  Terlihat  jelas  dari  komposisi kepengurusan  baik  di  level  wilayah/provinsi  (DPW),    daerah/kabupaten  (DPD), cabang/kecamatan  (DPC),  serta  level  ranting  yaitu  gampong  atau  desa.  Selain  itu  juga adanya  dukungan  positif  dari  stake  holder,  khususnya  aparat  keamanan  dan  kepolisian, serta aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten,misalnya dalam kegiatan tabligh akbar maupun  acara  keagamaan  lainnya.  Kerjasama    FPI  Aceh  dengan  berbagai  organisasi masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, telah terjalin baik, khususnya ormas dakwah yang berafiliasi dengan dayah atau pondok pesantren.

## Strategi Dakwah  FPI Aceh.
Strategi    dakwah  FPI  Aceh,  selain  untuk  mencari  pengikut  baru,  FPI  bersandar pada rekruitmen anggota yang berasal dari peserta pengajian, jama’ah masjid, mahasiswa ataupun santri di pondok pesantren yang dikelola oleh tokoh FPI dan di dalam dakwahnya menggunakan  teori  tebang  pohon.  Artinya  sebelum  berhasil  misi  dakwahnya  tidak  akan berhenti. Perjuangan FPI konsisten, di mana sebelum misi yang satu berhasil, tidak akan pernah  menyerah.  Segala  resiko  siap  ditanggung  oleh  FPI.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari Mottonya,  “Di  penjara  berarti  ‘uzlah,  di  buang  berarti  tamasya,  dan  dibunuh  berarti syahid.”
Sejalan dengan strategi dakwah FPI di Aceh, organisasi tersebut di Aceh memang pada awal berdirinya, untuk mencari pengikut baru, FPI bersandar pada rekrutmen anggota yang  berasal  dari  peserta  pengajian,  jama’ah  masjid,  ataupun  santri  di  dayah/pondok pesantren yang dikelola oleh tokoh FPI.    Ibarat sebuah mesjid, siapapun  yang datang ke mesjid itulah jamaah masjid.
Seluruh aktivitas FPI ditangani secara langsung dan dikomandoi oleh ketua umum. Dengan tidak adanya mekanisme organisasi yang jelas maka ketua  umum  FPI  memiliki otoritas  penuh  untuk  mengambil    inisiatif  dan  kebijakan.  Sebagai  organisasi  yang berorientasi  pada  gerakan  agama,  maka  gerak  dan  langkah  organisasi  harus  berada  di bawah kendali langsung pemimpin. Dalam hal ini, seluruh pengikut FPI diberikan doktrin bahwa pemimpin   mereka   adalah para   haba’ib   dan   ulama   ynag   merupakan cerminan dari  orang-orang  suci  yang  mendapat  legitimasi  agama.  Karena itu  mereka  tidak  boleh ditentang,   harus  ditaati,  dan  perkataannya   harus dilaksanakan.    Barang   siapa   yang menentang   perintah   dan   perkataan pemimpin  maka  dia  digolongkan  sebagai bughat (penentang  agama),  dan berhak mendapat  hukuman. (Al- Zastrouw, 2006). Begitu pula halnya FPI Aceh, dimana seluruh aktifitas kegiatan dakwahnya, posisi  ketua  umum  FPI  memiliki  tanggung  jawab  dan  otoritas  penuh.  Memang  pada tahapan perencanaan selalu melibatkan unsur Dewan Syura dan Imam FPI Aceh. Namun demikian, wewenang segala keputusan yang dilakukan sepenuhnya dimiliki oleh ketua umum FPI Aceh. (Wawancara, Teungku Al- Hijrah).

## Persamaan dan Perbedaan Gerakan Dakwah FPI Aceh
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  dokumen  Risalah  historis  dan  garis perjuangan FPI, asas    FPI    adalah      Islam    ala Ahlussunah      wal    Jama’ah (Aswaja).  “FPI menggunakan  faham  Ahlussunnah  Wal  Jama’ah,  seperti  ahlussunnah  Aswaja  FP I m em iliki  perb ed aan  yang  m end asar  d engan  o rm as  Islam  lainnya,  termasuk NU .
Penegasan  hal  tersebut  diperkuat  dalam  buku  Ja’far  Umar  Thalib,  Mengenal Sejarah Ahlussunah Wal Jama’ah bahwa Aswaja   yang   dipahami   FPI   tidaklah   sama dengan   yang   difahami   oleh kalangan  NU  maupun  Muhammadiyah.   Aswaja  yang dipahami  para  aktivis FPI lebih mendekati pemahaman Aswaja menurut kelompok Salafi yang dipimpin  oleh  Ustadz  Ja’far  Umar  Thalib  di  Yogyakarta.  Menurut  kelompok ini, Aswaja adalah mereka yang telah sepakat untuk berpegang dengan kebenaran yang pasti sebagaimana  tertera dalam al-Qur’an  dan al-Hadist  dan mereka  itu  adalah  para  sahabat dan  tabi’in  (orang  yang  belajar  dari  sahabat dalam pemahaman dan pengambilan  ilmu). (Nurul Badriyah, 2014)
Menurut  kelompok  ini,  mengikuti  jejak  kaum salafus  shalih harus  dilakukan secara  total,  tanpa  reserve,  apa  yang  dipahami,  dilakukan,  dan  difatwakan    oleh    para sahabat  yang  tercermin   dalam  diri  para  pemimpin agama diikuti secara utuh dan apa adannya, tidak mengurangi dan juga tidak menambah.   Hal   ini   meliputi   bidang   akidah, hukum,    dan    tingkah    laku  keseharian,  seperti  cara  berpakaian,  makan,  minum,  dan shalat. Hal-hal inilah yang  membedakan   faham Ahlussunnah   wal  Jma’ah  yang dianut FPI   dan kelompok  Salafi  pimpinan  Ja’far  Umar  Thalib  dengan  faham Ahlussunnah wal Jama’ah yang dipahami  oleh kalangan NU dan Muhammadiyah.
Dalam praktek keagamaan FPI tidak ada kompromi dalam hal-hal yang bersifat aqidah , baik  itu mencakup dasar kepercayaan, hubungan  antar  agama serta “gangguan- gangguan” terhadap simbol-simbol keagamaan. Jika sudah masuk kepada wilayah tersebut, maka segala upaya halal ditempuh untuk mempertahankannya. Inilah yang disebut dengan jihad atau perjuangan meninggikan kalimat Allah S.w.t di muka bumi. (Eka Hendry, 2013)
Secara umum terdapat persamaan dakwah dengan ormas Islam lain di Aceh, tetapi keunikan  FPI  lebih  serius  dan  fokus  dalam  menegakkan  syariat  Islam  dengan  turun langsung  berdakwah  ke  sarang-sarang  maksiat.  Hampir  tiap  malam  minggu  laskar  FPI Banda  Aceh  dan  Aceh  Besar  turun  langsung  menegakkan  Qanun-qanun  yang  telah disahkan.  Hal  ini  sebagai  legitimasi  Qanun  Nomor  12,  13,  dan  14  tahun  2003,  di  mana salah satu pasal menyebutkan bahwa setiap orang atau kelompok masyarakat berkewajiban menegakkan  syariat  Islam.  Meskipun  tidak  diatur  dalam  regulasi  legal-formal,  FPI  tetap akan berdakwah sesuai SOP
Keaktifan aktivis yang paling menarik adalah Front Pembela Islam(FPI) dalam melakukan dakwah amal ma’ruf nahi  mungkar nya  mempunyai  cara  yang  berbeda  dibandingkan organisasi- organisasi keagamaan pada umumnya, mereka lebih menyukai cara-cara yang nyata  dalam  memberantas  kemaksiatan  di  Indonesia,  misal  pemberantasan  perjudian, pelacuran minuman keras dan berbagai kegiatan kemaksiatan lainnya.

## Kerjasama FPI Aceh dengan Stake Holder
Kerjasama  FPI Aceh dengan stakeholder lainnya di  Aceh  selama ini cukup baik dan  cenderung  tidak  eklusif  meskipun  secara  umum  anggota  FPI  dari  kalangan  santri ataupun alumus santri serta mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). FPI cukup intens  membangun  komunikasi  silaturrahmi  dengan  berbagai  ormas.  FPI  tidak  pernah membeda-bedakan ras, etnis, warna kulit, bendera, baju, dan sebagainya. Keaktifan aktivis FPI juga dapat terlihat dalam setiap even dan acara apapun yang dibuat oleh badan resmi pemerintah  maupun  non-pemerintah,  FPI  Aceh  selalu  hadir.  Meskipun  peserta  yang diminta  satu  atau  dua  orang,  biasanya  sebagai  bentuk  kepedulian  dan  perhatian  FPI khususnya  terhadap  isu-isu  syariat  Islam,  aktivis  FPI  hadir  lebih  dari  itu.  Bahkan,  tidak diundang  pun  akan  hadir  selama  hal  tersebut  berkaitan  dengan  syariat  Islam  dan kemaslahatan  umat.  Bagi  FPI,  tidak  ada  disparitas  dalam  berdakwah,  semua  harus dirangkul  dan  bersatu  meskipun  cara  dan  metode  dakwah  tidak  harus  seragam.  Yang
penting  tujuannya  satu, li-i’laakalimatillaah dan  mencari  ridha-Nya  serta  hukum  Islam dapat diterapkan secara kaffah di Indonesia khususnya di Aceh.
Kerjasama FPI Aceh dengan stake holder, memiliki peranan yang signifikan dalam perjalanan  perkembangan  organisasi  FPI  Aceh.  Selain  memiliki  hubungan  yang  baik dengan aparatur pemerintahan, baik level propinsi, diantaranya dengan pemerintah Aceh (Gubernur  dan  Wakil  Gubernur),  insatansi  pemerintahan  (Dinas  Syariat  Islam  Aceh, Kementrian Agama Aceh), serta dengan institusi kepolisian dan militer (Polda dan Kodam Iskandar  Muda  Aceh).  Serta  di  level  kabupaten  dan  kota,  diantarnya  dengan  Pemkab (Bupati  dan  Wakil  Bupati),  Pemkot  (Walikota  dan  Wakil  Walikota),  serta  Dinas  Syariat Islam dan Kementerian Agama  baik di kabupaten maupun kotamadya. Begitu pula halnya dengan institusi kepolisian dan militer, yaitu Polres/Polresta dan Kodim. Jenjang kedekatan hubungan  FPI  dengan  pemerintah  dan  institusi  lainnya  sampai  ke  jenjang  paling  rendah yaitu  di  tingkat  Desa  atau  Gampong,  yaitu  Lurah  atau  Geuchik,  tokoh  Pemuda,  Imam Meukim, tokoh Adat, Tuha Peut, dll. (Wawancara, Teungku Yusuf Qardhawi).

## PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:
a. Faktor historis FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1999 adalah karena merajalelanya maksiat  di  Ibukota  Indonesia  dan  sekitarnya  yang  dilakukan  secara  terang-terangan dan terorganisasi dengan rapi. FPI dikenal sebagai gerakan dakwah yang bermazhab Syafi’i dalam aplikasi fikihnya, dan mengikuti metode teologi Asy’ari dan Maturidi dalam  amaliyah  ketauhidannya.    Kehadiran  FPI  di  Aceh  ditandai  hadirnya  relawan kemanusian FPI yang mendirikan tenda untuk mengevakuasi jenazah korban saat hari- hari pertama terjadinya musibah gempa dan gelombang Tsunami 26 desember 2004 di  Aceh.  Selanjutnya,  pada  tahun  2008,  kepengurusan  DPW  FPI  Aceh  terbentuk dengan terpilihnya Tgk Yusuf Qardhawi sebagai ketua umum.
b. Pemahaman  gerakan  dakwah  FPI  dilandasi  oleh  semangat  legaliasi  Surah  An-Nahl ayat  125 dan  Ali  Imran  ayat  104.  Interpretasi  dalil  tersebut  dimanifestasikan  dalam bentuk  melahirkan  sebuah  ormas  militan  tersistem  yang  bernama  FPI  dengan  tetap menghormati  penegak  aparat  hukum  legal  di  Republik  ini.  Konsep  pemahaman gerakan dakwah FPI Aceh dimplementasikan dalam bentuk wadah yang diberi nama Laskar  FPI  dan  Laskar  Peduli  Islam  (LPI)  yang  tugasnya  mengawasi  pelaksanaan syariat Islam ditingkat kumik dan ganpong (desa dan kelurahan).
c. Gerakan  dakwah  FPI  Aceh,  antara  tantangan  dan  peluang.  Salah  satu  tantangan terberat  dalam  dakwah  FPI  adalah  stigma  negatif  yang  selalu  dialamatkan  kepada gerakan  dakwah  FPI,  khususnya  dari  media  massa  maintream.  Hal  ini  berkolerasi dengan liputan media massa tersebut yang secara intensif meliput kegiatan sweeping Laskar  FPI  dan  Laskar  LPI.  Semnetara  kegiatan  dakwah  lainnya,  termasuk  aksi kemanusiaan jarang memperoleh tempat di pemberitaan media mainstream tersebut. Peluang  dakwah  FPI  Aceh  memiliki  prospek  positif,  dimana  terlihat  dari  grafik meningkatnya  jumlah  anggota  dan  kepengurusan  ditingkat  DPD  (kabupaten),  DPC (kecamatan)  bahkan  Ranting  (Gampong/Desa).  Umumnya  adalah  kalangan masyarakat dayah/santri yang tersebar di 23 kabupaten di Provinsi Aceh.
d. Ormas  FPI  memiliki  strategi  khusus  dalam  berdakwah.  Strategi  merupakan  rukun gerakan  dakwah  FPI.  Bagi  FPI,  menegakkan  amar  makruf  dan  nahi  munkar  tidak selama menggunakan metode seragam. Artinya, metode baku tetap menjadi pedoman, tetapi  yang  lebih  bagi  FPI  adalah  menerapkan  strategi  tebang  pohon.  Maksiat  yang lebih besar yang harus diperioritaskan untuk didakwahkan. Apabila yang besar telah tumbang, yang kecil-kecil akan ikut menghilang dengan sendirinya.
e. Gerakan  dakwah  FPI  memiliki  keunikan  tersendiri.  Dalam  hal-hal  tertentu  berbeda dengan gerakan dakwah Islam lainnya. Dalam merekruit anggota, FPI biasanya lebih mengutamakan yang berjiwa syuja’ (militan).
f. Kerjasama  dengan stake-holder  dan antar-organisasi  dakwah  bagi  FPI  suatu keniscayaan.  Tanpa  kerjasama  mustahil  misi  akan  terwujud.  Kerjasama  FPI  dengan gerakan dakwah lainnya cukup intens dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Wawasan Dakwah: Kajian Epistemology, Konsepsi dan Aplikasi Dakwah , Cet. II, (Medan: IAIN Press, 2002)
Achmad, Amrullah, Dakwah Islam dan Perubahan Sosial , (Yogyakarta: Prima Duta, 1983)
Awaludin, Pimay, Paradigma Dakwah Humanis Strategi dan Metode Dakwah Prof. KH. Saifuddin Zuhri , Semarang: RaSAIL, 2005.
Ghazali, Muhammad Bahri, Dakwah Komunikatif , Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1997.
Jasafat, Meniti  Aktivitas  Dakwah ,  Cet-1,  Banda  Aceh,  Ar-Raniry  Press  dan  Lembaga Naskah Aceh (NASA, 2012.
---------,  Dakwah  Media  Aktualisasi  Syariat  Islam ,  Cet-2,  (Banda  Aceh:  Dinas  Syariat Islam Provinsi Aceh, 2012),
Katsir,  Ibnu ,  Ringkasan  Ibnu  Katsir (terjemahan),    Jilid-2,  Jakarta:  Gema  Insani  Press, 1999.
Kirami, Abul, Merintis Jalan Dakwah di Era Globalisasi , (Surabaya: Al-Ikhlas, 2003)
Moeleong, Lexy J. Metodelogi Penelitian Kualitatif , Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2009.
Mubarak, M Zaki , Genealogi Islam Radikal di Indonesia , Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi, Jakarta, LP3ES, 2008
Mulkhan, Abdul Munir, Ideologisasi Gerakan Dakwah; Episode Kehidupan M. Nastir dan Azhar Basyir , Yogyakarta: Sipress, 1996. Ng, Al-Zastrouw, Gerakan  Islam  Simbolik,  Politik  Kepentingan  FPI,  Yogyakarta: LkiS, 2006
Rahmat, Jalaluddin , Metode Penelitian Komunikasi , Bandung:  Rosdakarya, 2004. Rahmat,  M.  Imdadun, Arus  Baru  Islam  Radikal;  Transmisi  Revivalisme  Islam  Timur Tengah , (Jakarta: Erlangga, 2005)
Rizieq, Al-Habib Muhammad, Dialag Front Pembela  Islam, Amar Ma’ruf-Nahi Munkar, Menjawab  berbagai  tuduhan  terhadap  Gerakan  Nasional  Anti  Ma’siat  di indonesia, Jakarta: Ibnu Sida, 2008
Rosadi,  Andi,  Hitam  Putih  FPI:  Mengungkap  Rahasia-rahasia  Mencengangkan  Ormas Keagamaan Paling Kontroversial, (Jakarta; Kayla Pustaka, 2008)
Sutrisno  Hadi, Metode  Research ,  Yogyakarta:    Yayasan  Penelitian    Fakultas  Psikologi UGM, 1987.
Simorangkir, Abdul Wahab, Gerakan Sosial,  Studi Kasus Beberapa Perlawanan,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
Usman, A. Rani, Etnis Cina Perauntauan, Di Aceh, (Jakarta: Yayasan Obor), 2009

## JURNAL
Hendry Ar, Eka, Pola Gerakan islam garis Keras di Indonesia, Jurnal Khatulistiwa, STAIN Pontianak, 2013
Anwar,  Saeful, Pemikran dan Gerakan Amar Ma’ruf Nahy Munkar, Front Pembela Islam di  Indonesia 1989-2012,    Teosofi  :  Jurnal  Tasawuf  dan  Pemikiran  Islam,
Universitas Islam negeri Sunan Ampel, Surabaya, Volume 4, Nomor  1, Juni, 2014,
Qodir,  Zuly, Gerakan  Islam  Politik  Kontemporer  di  Indonesi a,  Makalah  Yogyakarta: Pusham-UII, 2008.

## SKRIPSI
Nurotul  Badriyah, Amar  Ma’ruh  Nahi  Munkar  Dalam  Perspektif  FPI.  Studi  Kasus  di Surabaya ; Skripsi Fakultas Ushuluddin, Program Srudi Filsafat politik Islam, IAIN Sunan Ampel, Surabaya,

## KORAN
Koran Tempo, 12 Januari 2005 Harian Serambi Indonesia, Edisi, Rabu 7 Januari 2015.

## WAWANCARA
Wawancara  penulis  dengan  Tgk.  Muslim  At-    Thahiry  (Ketua  Umum  DPD  FPI  Aceh Periode 2013-2017), tanggal 10 Desember 2014 Wawancara  penulis  dengan  Tgk.  Yusuf  Al-  Qardhawi  (Ketua  Umum  DPD  FPI  Aceh Periode 2008-2012), tanggal 10 Desember 2014
Wawancara penulis dengan Tgk.  Ali Hijrah (Komandan Laskar FPI), tanggal 16 Juni 2014
Wawancara penulis dengan Tgk. Mustafa Husen Woyla (Juru Bicara FPI Aceh), tanggal 5 Februari 2015