## Legalitas
Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak
(Studi Kasus Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb)
* Muhammad Zen Abdullah, Bunyamin Alamsyah, dan Dhania Alifia
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi No.1, Sungai Putri, Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi 36122
* Correspondence email: muhammad.zen.abdullah@unbari.ac.id
Abstract, Various  criminal  acts  that  occur  in  people's  lives,  one  of  which  is  the  crime  of theft  which  has recently  been widespread and has increased in the mass media reports and electronic media. The crime of theft is really very disturbing security, order, welfare and greatly causes material and immaterial losses to  the community.  Therefore,  it  is  necessary  to  immediately anticipate  and  deal  with  it by responding quickly and appropriately to its resolution through the applicable legal mechanism, by punishing  the  perpetrator/suspect  with  a  sufficiently  aggravated  criminal  threat,  so  that  the  crime  of  theft  in  question  can  be suppressed and minimized. In the court examination process in the application of criminal sanctions against the crime of theft in a burdensome situation by a child based on case Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Brb, the problems were; a. What is the basis for the judge's legal considerations in passing a criminal decision against the crime of theft in a burdensome situation by a child and b. How is the content/order of the judge's decision against the crime of theft in a burdensome situation by a child. To answer the problem formulation listed above, the theory of sentencing, the theory of judges' legal considerations and the theory of law enforcement are used. This research is normative juridical and empirical juridical research. The type of data included primary and  secondary  law  materials.  Technique  of  collecting  legal  sources  used  was  library  study/document  study  on  literature, legislation, and document, and also interview. From the results of the study, reflected in the basis of the judge's legal considerations in passing a criminal decision against the crime of theft in a burdensome situation by a child firearms against the defendant, with the decision to sentence the defendant to 4 (four) months, based on the decision of the case Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/ PN.Brb. Whereas in Article 363 paragraph (2) of the Criminal Code which is violated the maximum penalty is 9 (nine) years. So it is felt that the application of the criminal decision is still very light and not optimal. The suggestion put forward is that the maximum sanctions should be given specifically to children who have repeatedly committed similar crimes as long as they are in accordance with the applicable legal provisions.
Keywords: Judge's decision, child and theft crime
Abstrak, Berbagai tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, salah satunya tindak pidana pencurian yang akhir- akhir ini marak dan meningkat diberitakan dalam media cetak maupun media elektronik, pelakunya bukan  saja dilakukan oleh orang  dewasa  bahkan  juag  ada  anak-  anak,  termasuk  pelakunya  seorang  yang telah  berulang  kali  melakukan  kejahatan  serupa. Tindak  pidana  pencurian,  sungguh  sangat  menggangu keamanan,  ketertiban,  kesejahteraan  dan  sangat  menimbulkan kerugian materil dan imateril warga masyarakat. Oleh karena itu, perlu segera diantisipasi dan ditanggulangi dengan merespon secara cepat dan  tepat  penyelesaiannya  melalui  mekanisme  hukum  yang  berlaku,  dengan  menghukum  pelaku/  tersangka  dengan  ancaman pidana  yang  maksimal  selaras  dengan  tujuan  pemidanaan,  supaya  tindak  pidana  pencurian  dimaksud  dapat  ditekan  dan diminimalkan.  Pada  proses  persidangan,  penjatuhan  sanksi  pidana  berupa  pidana  penjara  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb, yang menarik untuk diteliti dan dikaji  adalah  ;  a.  Apakah  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana  terhadap  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana pencurian  dalam keadaan memberatkan dan b.  Bagaimana isi/amar putusan hakim terhadap anak sebagai  pelaku tindak pidana  pencurian dalam  keadaan memberatkan. Untuk  menjawab rumusan masalah  yang  tertera  di  atas, digunakan kerangka teori pemidanaan, teori pertimbangan hukum hakim dan teori penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian  hukum  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris.  Jenis  data  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Teknik  pengumpulan  sumber  hukumnya  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan/studi  dokumen  baik  berupa  buku-buku,  dan dokumen  mapun  wawancara.  Dari  hasil  penelitian,  tercermin  dasar  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan pidana  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  pencurian  dalam  keadaan  memberatkan  terhadap  Terdakwa/  Anak  I  dan  Anak  II, dengan putusan memvonis Terdakwa/ Anak I dan Anak II selama 4 (empat) bulan, berdasarkan putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2022/PN.Brb. Padahal berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa/ Anak I dan Anak II telah  berulang  kali  melakukan  kejahatan  serupa  dan  dalam  pasal  363  ayat  (2)  KUHPidana  ancaman  pidananya  maksimal  9 (sembilan)  tahun.  Sehingga  dirasakan  penerapan  putusan  pidananya  masih  sangat  ringan  dan  belum  maksimal.  Saran  yang dikemukakan  bahwa  hendaknya  dapat  memberikan  sanksi  yang  maksimal  khusus  terhadap  anak  yang  telah  berulangkali melakukan tindak kejahatan serupa sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kata Kunci : Putusan hakim, Anak, dan Tindak pidana pencurian
Muhammad  Zen  Abdullah,  Bunyamin  Alamsyah, dan  Dhania  Alifia . Analisis  Yuridis  Putusan  Hakim  Terhadap  Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb)

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  generasi  penerus,  tunas,  dan  potensi  bagi terwujudnya  cita-cita  perjuangan  bangsa,  serta memliki peran yang sangat strategis dan memiliki sifat khusus dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di  masa  yang akan datang. Salah satu titik  sasaran  pembangunan  yang  dilakukan oleh  setiap  bangsa  adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Anak selayaknya mendapatkan hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara baik, maka dipandang perlu adanya pembinaan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh dan menyeluruh bagi anak. Berbagai  peraturan  perundang-undangan  telah  memberikan  definisi anak  dengan  batasan  usia  yang  berbeda-beda. Namun  demikian,  dari  berbagai  peraturan  yang  ada,  batasan  rata-rata  usia  seorang  anak  adalah  dibawah  18  tahun. Indonesia dalam hal ini sebagai negara  hukum, memiliki peraturan perundang-undangan sendiri yang mengatur dan melindungi  hak-hak  anak.  Selain  itu  Indonesia  juga  memiliki  salah  satu  dari  peraturan  perundang-undangan  yang khusus mengatur tentang sistem pemidanaan yang memuat sanksi-sanksi pidana dan pemidanaan terhadap anak.
Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum,  mulai  tahap  penyelidikan  sampai  dengan  tahap  pembimbingan  setelah  menjalani  pidana.  Proses  peradilan terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hokum  diatur  dalam  peraturan  khusus  karena  proses  tersebut  tidak  sama dengan  yang  dijalani  oleh  orang  dewasa  yang  terjerat  dalam  kasus  hukum,  contohnya  dalam  penyelesaian  perkara anak,  Penyidik,  Penuntut  Umum,  Hakim,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  Advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum lainnya, dan petugas lain tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Dalam proses penyelesaian perkara anak juga ada peran  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS).  Bapas  dalam  hal  ini  adalah  unit  pelaksana teknis  pemasyarakatan  yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan  pendampingan terhadap anak. Perana Bapas dalam perkara anak sangat diperlukan, karena Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara anak,  wajib  mempertimbangkan  laporan  penelitian  kemasyarakatan  dari  pembimbing  kemasyarakatan.  Apabila laporan  kemasyarakatan  tersebut  tidak  dipertimbangkan  dalam  putusan  Hakim,  maka  putusan  Hakim  batal  demi hokum. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kehadiran  peraturan  perundang-undangan  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  anak  yang berhadapan dengan hukum maupun kepada masyarakat luas.
Masa anak-anak merupakan masa transmisi dimana anak ingin menggali potensi diri sendiri, mencari identitas diri  dan  mencari  karakter  diri  sendiri,  dimana  dalam  masa  perkembangan  menuju  kedewasaan  pasti  ada  beberapa perbuatan  yang  lepas  kontrol,  yaitu  perbuatan  yang merugikan  diri  sendiri  dan  orang  lain.  Perbuatan  ini  biasanya diakibatkan oleh tingkah laku yang tidak terkontrol, dimana tingkah laku ini juga dipengaruhi oleh faktor dari masa pertumbuhan sikap dan mental anak yang belum stabil dan faktor lingkungan ia bergaul. 1 Arus globalisasi berpengaruh besar terhadap  pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dengan membawa implikasi-implikasi yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri. Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan  bagi  masyarakat,  baik  itu  memberikan  dampak  yang  positif  maupun  dampak  yang  negatif.  Kemajuan teknologi menyebabkan komunikasi antar negara menjadi lebih terasa besar pengaruhnya. Dampak yang  paling terasa adalah  perubahan  pada  tata  budaya,  moral,  dan  tata  sosial masyarakat  pada  umumnya  dan  generasi  muda  pada khususnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Sesesorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan adanya media sosial ataupun sebaliknya, bagi masyarakat khususnya kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunanya tiada hari tanpa membuka media  sosial.  Salah  satu  contoh  tindak  pidana  yang  banyak  terjadi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  adalah  tindak pidana  pencurian.  Banyak  kasus-  kasus  pencurian  yang  bukan  hanya  dilakukan  oleh  orang  dewasa  tetapi  juga dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus dimasa depan. Tidak sedikit dari anak  yang berkonflik dengan hukum yang kecanduan dengan hal-hal yang menyimpang dengan hukum, sehingga tidak hanya satu kali saja mereka melakukan tindak pidana tetapi bisa diulangi berkali- kali.Tindak  pidana  pencurian  merupakan  salah  satu  tindak pidana  yang  berkaitan  terhadap  harta  kekayaan  orang.  Tindak  pidana  pencurian  ini diatur  dalam  BAB  XXII  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  “yang  dirumuskan  sebagai  tindakan  mengambil  barang  seluruhnya  atau sebagian milik orang lain dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum”.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang telah berulang kali melakukan kejahatan serupa. Atas dasar tersebut, peneliti menuangkannya kedalam karya ilmiah berupa penelitian tesis  dengan judul  “ ANALISIS  YURIDIS  PUTUSAN  HAKIM  TERHADAP  TINDAK  PIDANA  PENCURIAN DENGAN  PEMBERATAN  YANG  DILAKUKAN  OLEH  ANAK  (STUDI  KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN BRB) ”.
1 Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita Dalam Hukum, LP3ES: Jakarta, 1988, Hal 3.
Muhammad  Zen  Abdullah,  Bunyamin  Alamsyah, dan  Dhania  Alifia . Analisis  Yuridis  Putusan  Hakim  Terhadap  Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb)

## METODE
Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode penelitian yang merupakan suatu peneyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu penyelidikan yang  sistematis untuk  meningkatkan  sejumlah  pengetahuan,  juga  merupakan  suatu  usaha  yang  sistematis  dan terorganisasi. 2

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan oleh anak

## Putusan Hakim Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan
Dalam  perkara  yang  penulis  teliti  ini,  yaitu  perkara  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  yang dilakukan  oleh  2  (dua)  orang  anak.  Pertimbangan hakim  dalam  menjatuhkan  berat ringannya  sanksi  pidana  penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus mempertimbangkan  motif  Terdakwa/ Anak  I  dan  Anak  II  dalam  melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana  tersebut. ,  Lunturnya  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  ideology  bangsa  yang  dijadikan  sebagai  dasar pijakan berdirinya Negara Indonesia. Nilai-nilai agama, moral, dan social akan tersisihkan, dan hanya akan tertinggal  kebudayaan  liberalisme 3 . Apabila  Terdakwa/  Anak  I  dan  Anak  II  melakukan  tindak  pidana pencurian dengan  sengaja  dan  dilakukan  secara  bersama-  sama  pada  malam hari, seperti menyediakan sarana transportasi sepeda motor untuk melakukan perbuatan itu dan menggerakkan orang lain ikut serta bersama- sama dalam melakukan pencurian,  memasuki  pekarangan  rumah  korban  dengan  cara  merusak  pintu  kamar  dan  lain  sebagainya,  untuk memasuki  ke  dalam  rumah  tersebut,  maka hal tersebut  akan  menjadi alasan  bagi  hakim  untuk  memperberat  sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhkan,  karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa/ Anak I dan Anak II sudah memenuhi unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHPidana tentang tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan. Dengan unsur- unsurnya dilakukan di waktu malam dalam sebuah teras rumah  memenuhi  pasal  363  ayat  (1)  ke-3  KUHPidana,  dilakukan  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  dengan  bersekutu memenuhi ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan dalam melakukan aksi pencurian, untuk sampai pada barang yang  diambilnya dilakukan dengan merusak memenuhi ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana. Bukan hanya pemenuhan dari unsur dalam pasal-pasal  tersebut saja yang harus dipertimbangkan, melainkan ada hasil laporan penelitian kemasyarakatan balai pemasyarakatan Amuntai atas nama Terdakwa/ Anak  I dan Anak II diketahui bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan saat ini bukanlah yang pertama kali dilakukan melainkan sudah yang kesekian kalinya.
Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak,  hakim  dalam  mengambil  putusan  tentu  dengan  pertimbangan  -  pertimbangan  yang  arif  dan  bijaksana. Berdasarkan putusan pada perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pencurian  dengan  pemberatan  menggunakan  berbagai pertimbangan  hukum.  Terdapat  2  (dua)  kategori  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara,  yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

## 1. Pertimbangan yang bersifat yuridis
Pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  adalah  pertimbangan  hakim  yang  didasarkan  pada  fakta-  fakta  yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang- undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut di antaranya: 4
Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya  yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan  dihubungkan  dengan peraturan hukum  yang dilanggar  dan  surat dakwaan tersebut yang menjadi dasar atau landasan bagi hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana di luar yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan dalam perkara- perkara pidana, termasuk perkara pidana pencurian dengan  pemberatan.  Konsekuensinya  adalah  jika  terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh putusan hakim walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana
2 Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar , CV. Manhaji: Medan, 2016, Hal 8.
3 Suzanalisa, Nuraini Zachman, dan Ibrahim. Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.376
4 Eva achjani, Pengeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk agung, Bandung, 2011, Hal 89.
Muhammad  Zen  Abdullah,  Bunyamin  Alamsyah, dan  Dhania  Alifia . Analisis  Yuridis  Putusan  Hakim  Terhadap  Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb)
pencurian  dengan  pemberatan.  Dalam  putusan  yang  penulis  kaji  ini  terdapat  dakwaan  primer  yaitu  tindak  pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan dakwaan subsider yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
Tuntutan Pidana dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan,  yang  telah  disesuaikan  pula  dengan  bentuk  dakwan  yang  digunakan  oleh  Jaksa  Pentutu  Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu  tentang  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  ia  dakwakan  kepada  terdakwa,  dengan  memberikan  alasan  tentang anngapannya tersebut.
Keterangan  Saksi Keterangan  saksi  menurut  Pasal  1  angka  27  KUHAP  adalah  orang  yang  dapat  memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan,  dan  peradilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang  ia  dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pengertian tersebut berdasarkan putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  diperluas  menjadi  termasuk  pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang  tidak  selalu ia  dengar, ia lihat  sendiri,  dan  ia  alami  sendiri.”  Keterangan  beberapa saksi  yang  berdiri-  sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan  tertentu  atau  kronologis  kejadian/peristiwa  dari  tindak  pidana  pencurian  dalam  keadaan  memberatkan tersebut.  Berdasarkan  putusan  perkara  Nomor  :  2/Pid.Sus-  Anak/2022/PN.Brb,  jaksa  penuntut  umum  mengajukan saksi- saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Mariatul Kiptiah  alias Mariatul binti Andin Jakpar yaitu korban/ pemilik sepeda motor yang menjadi objek pencurian oleh Terdakwa/ Anak I dan Anak II dan saksi Mahkamah binti  Syahran  (alm),  yaitu  ibu  kandung  dari  korban  yang  kehilangan  sepeda  motor.  Berdasarkan  keterangan  dari  2 (dua)  orang  saksi  yang  dihadirkan  dimuka  persidangan,  maka  diketahui  bahwa  Terdakwa/  Anak  I  bersama-  sama dengan Terdakwa/ Anak II melakukan pencurian di teras sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ramli Kitun RT 016/ RW 004,  Kelurahan  Barabai  Darat,  Kecamatan  Barabai,  Kabupaten  HST,  dengan  berjalan  kaki  memasuki  gang  untuk mencari  sasaran sepeda motor yang hendak dicuri, hingga akhirnya masuk pada Gang Darul  Hijrah  dan  melihat  1 (satu)  unit  sepeda  motor  yang  diparkir  di teras sebuah rumah. Setelah itu, Terdakwa/ Anak I dan Anak II memasuki teras rumah dan  mematahkan kunci stang sepeda motor sehingga motor tersebut dapat dipindahkan dari tempatnya lalu  kemudian  menarik  dan  merakit  kabel  stop  kontak sehingga  motor  dapat  dinyalakan tanpa menggunakan  kunci sepeda motor. Keterangan Terdakwa Keterangan  terdakwa  menurut  pasal  189  ayat  (1)  KUHAP  adalah apa yang terdakwa  nyatakan  di  sidang  tentang  perbuatan  yang  ia  lakukan atau  yang  ia  ketahui  sendiri  atau  alami  sendiri. Keterangan terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua  yang didakwakan kepadanya. Menurut putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb Terdakwa/ Anak I dan Anak II mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor di teras sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ramli  Kitun  RT  016/  RW  004,  Kelurahan  Barabai  Darat,  Kecamatan  Barabai,  Kabupaten  HST.  Berdasarkan keterangan  Terdakwa/  Anak  I  dan  Anak II, aksi pencurian sebuah sepeda motor yang diambilnya secara  melawan hukum untuk memiliki harta kepunyaan orang lain tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 dini hari sekitar pukul 01.00 WITA, aksi  pencurian bermula  saat  Terdakwa/ Anak I  dan Anak II melihat motor di teras sebuah rumah, sehingga Terdakwa/ Anak I dan Anak II bergegas melancarkan aksinya dengan cara mematahkan kunci stang sepeda motor, menarik kabel stop kontak dan merakitnya sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan tanpa menggunakan  kunci  sepeda  motor.  Barang-barang  yang  ada  di  dalam  jok  diambil  dan  dibuang  ke  tepi  jalan  dan sepeda motor tersebut ditinggal selama 2 (dua)  malam  didalam  hutan  kemudian  dipindahkan  ke  rumah  Terdakwa/ Anak I selama 2 (dua) malam, sampai pada akhirnya Terdakwa/ Anak I dan Anak II menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
Barang Bukti Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil  dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebgai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan  bertujuan  untuk  menguatkan  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  keterangan  Terdakwa  untuk menitikberatkan  kesalahan  Terdakwa.  Adanya  barang  bukti  yang  diperlihatkan  pada  persidangan  akan  menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi. Berdasarkan putusan perkara Nomor : 2/Pid.Sus- Anak/2022/PN.Brb,  barang  bukti  dalam  perkara  pidana  ini  adalah sebuah BPKB sepeda motor R2, merk Yamaha NMX, type 2DP non ABS, model scooter, tahun pembuatan 2017, warna abu-abu, no rangka MH2SG3120HK340675,  no  mesin  G3E4E0479087  No  Reg  M-10502493 an Mario Halfyn, 1 (satu) buah
Muhammad  Zen  Abdullah,  Bunyamin  Alamsyah, dan  Dhania  Alifia . Analisis  Yuridis  Putusan  Hakim  Terhadap  Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb)
kunci kontak merk Yamaha NMX, 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk vans, 2 (dua) buah ban sepeda motor merk FDR, dan 1 (satu) set kunci kontak Honda beat lengkap dengan kuncinya.

## 2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis
Pertimbangan  non  yuridis  yang  terdiri  dari  latar  belakang  perbuatan terdakwa,  kondisi  ekonomi  terdakwa, ditambah  hakim  haruslah  meyakini  apakah  terdakwa  melakukan  perbuatan  pidana  atau  tidak  sebagaimana  yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.  Dari  hasil  analisis  penulis  terhadap  putusan dalam  perkara Nomor  2/Pid.Sus-Anak/2022/PN  Brb,  ada  beberapa  pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu: Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana Tindak pidana pencurian sepeda motor pada kasus tersebut mempunyai dampak  yang  luas,  yang  meliputi  dampak  pada  kerugian  individu  dan  dampak  pada  kerugian  masyarakat  atau lingkungan.  Kerugian  pada  individu  (korban)  yaitu  korban  kehilangan  barang  miliknya  yang  pasti  bernilai  secara materiil. Sedangkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan, yaitu masyarakat akan merasa cemas dan resah karena perbuatan tersebut terjadi  dilingkungan  tempat  tinggalnya dan kondisi itu pasti  membuat masyarakat  merasa tidak aman dan nyaman. Perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa/ Anak  I dan  Anak  II jelas  menganggu  keamanan, ketertiban  dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selain memperhatikan pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis, maka diperhatikan pula hal- hal yang bersifat memberatkan dan hal- hal yang bersifat meringankan Terdakwa/ Anak I dan Anak  II.  Hal  tersebut  perlu  dipertimbangkan  oleh  majelis  hakim  pemeriksa  perkara sebelum  menjatuhkan  suatu putusan, agar putusan yang dijatuhkan hakim benar- benar mencerminkan prinsip keadilan yang diingikan masyarakat dan Terdakwa/ Anak I dan Anak II yang bersangkutan. Adapun hal- hal yang memberatkan Terdakwa/ Anak I dan Anak II ; Perbuatan Anak I dan Anak II merugikan orang lain; Setelah hal-hal yang memberatkan Terdakwa/Anak I dan Anak  II, dipertimbangkan pula hal- hal  yang meringankan,  yaitu; Anak I dan  Anak II mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Anak I dan Anak II masih muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Setelah hakim menelaah fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II yang diduga melanggar  pasal  363  ayat  (2)  KUHPidana  dan  peraturan  perundang-  undangan  lain  yang  bersangkutan, mempertimbangkan segala hal yang bersifat yuridis dan hal yang bersifat non yuridis serta memperhatikan pula segala hal-  hal  yang  memberatkan  dan  hal-  hal  yang  meringankan  Terdakwa/  Anak  I  dan  Anak  II,  maka  hakim bermusyawarah untuk  menjatuhkan  putusan  terhadap  Terdakwa/  Anak  I  dan  Anak  II.  Apakah betul perbuatan Terdakwa/  Anak  I  dan  Anak  II  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut  penilaian  majelis  hakim  ataukah sebaliknya,  setelah  itu  majelis  hakim  dapat  menjatuhkan  suatu  putusan.  Dalam  perkara  pencurian  dalam  keadaan memberatkan pada putusan nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb, majelis hakim menyatakan Terdakwa/ Anak I dan Anak  II  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  pasal  363  ayat  (2) KUHPidana,  sehingga  terhadap  Terdakwa/  Anak  I  dan  Anak  II  dihukum  dengan  pidana  penjara  selama  4  (empat) bulan  dikurangi  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Terdakwa/  Anak  I  dan  Anak  II,  serta membebankan  kepada  Terdakwa/  Anak  I  dan  Anak  II  untuk  membayar biaya perkara  masing-masing sejumlah  Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

## Putusan  Hakim  Terhadap  Anak  sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian  dalam  Keadaan Memberatkan
Seorang anak melakukan tindak pidana pencurian seringkali didasarkan pada kondisi psikologi serta pengaruh lingkungan maupun pergaulan yang buruk. Memutus mata rantai kejahatan pencurian masih menjadi hal yang sulit hingga sekarang karena perbuatan tersebut dapat dengan mudah dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak dan sering  dianggap  sebagai  kejahatan  yang  sepele  atau  biasa  dan  masalah  tersebut  sering  hilang  berlalu  begitu  saja terlebih jika  kerugian  yang dialami oleh korban bukan dalam nominal  yang besar. Seorang  anak  yang  melakukan tindak  pidana  akan  mendapat  sanksi pidana  bagi  anak  yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. 5 Pemeriksaan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  di  dalam  persidangan dilakukan oleh hakim tungal, namun demikian berdasarkan Pasal 44 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk majelis hakim sebagai pemeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh anak dalam hal tindak pidana yang dilakukan tersebut diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dan sulit dalam pembuktiannya. Berdasarkan putusan yang penulis kaji ini, dapat diketahui bahwa susunan hakim yang bersidang adalah majelis hakim. Hal tersebut selaras dengan ancaman pidana penjara berdasarkan
5 Ida  bagus  Agung  Pariama  Manuaba,  I  Nyoman  Sujana,  Ni  Made  Sukaryati  Karma, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak , Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 1, Juli 2020, Hal 3.
Muhammad  Zen  Abdullah,  Bunyamin  Alamsyah, dan  Dhania  Alifia . Analisis  Yuridis  Putusan  Hakim  Terhadap  Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb)
Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yaitu 9 (sembilan) tahun. 6 Namun demikian,  yang menjadi perhatian penulis disini adalah putusan akhir yang dijatuhkan oleh majelis hakim ternyata jauh dibawah ancaman pidana sebagaimana tersebut diatas.  Dari  hasil  penyelidikan,  penyidikan  dan  ditindak  lanjuti  dengan  penuntutan  dengan  surat  dakwaan  yang diajukan  oleh  penuntut  umum  kepada  pengadilan,  selanjutnya  majelis  hakim  pemeriksa  perkara  memeriksa  dan menjatuhkan  putusan  terhadap  Terdakwa/  Anak  I  dan  Anak  II  pelaku  tindak pidana  pencurian  dalam  keadaan memberatkan. Ternyata setelah diperiksa dan diteliti secara cermat, menunjukkan tindak pidana tersebut masuk dalam kewewenangnya karena  ada dalam  yurisdiksi  wilayah pengadilan negeri tersebut.  Sebelum  sidang  dimulai,  majelis hakim pemeriksa perkara meneliti jenis perkara pidana tersebut, apakah termasuk didalam pemeriksaan perkara biasa, acara pemeriksaan singkat ataupun termasuk dalam acara pemeriksaan cepat. Setelah diketahui bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku yang tergolong kedalam pemeriksaan biasa namun terdapat pengecualian karena terdakwa merupakan anak-anak, maka hakim ketua membuka sidang, dengan menyatakan sidang tertutup untuk umum, dan tidak memakai toga. Adapun yang menjadi persoalan adalah isi/amar putusan majelis hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam aspek berat ringannya pidana yang dijatuhkan, terlihat ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II masih belum maksimal. Padahal di dalam ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHPidana, ancaman  pidananya  maksimal  selama  9  (sembilan)  tahun  penjara  yang  artinya  pidana  maksimal  bagi  anak  adalah setengah dari ancaman pidana maksimal orang dewasa, yaitu 4,5 tahun penjara. Apalagi pelakunya merupakan anak yang  berdasarkan  dari  laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan  Amuntai  telah  beruang  kali melakukan kejahatan serupa, sehingga majelis hakim harus mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan Terdakwa/ Anak  I dan Anak II. Perintah terhadap hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan  dan  memberatkan tersebut sudah  ditentukan dalam Pasal 197  ayat (1) huruf f KUHAP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat tentang keadaan  yang  meringankan  dan  memberatkan  Terdakwa.  Putusan  Nomor  2/Pid.Sus-Anak/2019/PN  Dps merupakan salah satu putusan serupa yang dapat dijadikan sebagai komparasi atas sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb.
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps merupakan putusan atas perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan  memberatkan  yang  dilakukan  oleh  anak,  dan  objek curiannya  pun  sama  yaitu  sebuah  sepeda  motor.  Sama seperti halnya putusan perkara pidana anak yang penulis kaji, didalam putusan tersebut juga termuat hasil penelitian kemasyarakatan  sebagai  rekomendasi  bagi  majelis  hakim  dalam mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana bagi terdakwa anak. Pada amar Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps dinyatakan bahwa Terdakwa/ Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Adapun saksi pidana  yang  dijatuhkan  kepada  Terdakwa/ Anak  yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Masa pidana penjara tersebut  lebih  lama  dari  pada  masa  pidana  penjara  pada  putusan  yang  penulis  kaji,  yaitu  selama  4  (empat)  bulan. Padahal  menurut  hasil  pembimbing  kemasyarakatan dari  Balai  Pemasyarakatan  pada  Putusan  Nomor  2/Pid.Sus- Anak/2019/PN  Dps,  tidak  dinyatakan  bahwa  Terdakwa/  Anak  pernah  melakukan  kejahatan  serupa secara  berulang sebelumnya.  Dari  sini terlihat bahwa  sanksi  pidana  yang  diberikan terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2022/PN Brb cukup ringan, padahal berdasarkan teori tujuan pemidanaan, dijelaskan bahwa  pemidanaan  dilaksanakan  untuk  memberikan  maksud  dan  tujuan suatu  pemidanaan,  yakni  memperbaiki ketidakpuasan  masyarakat  sebagai  akibat  perbuatan  kejahatan  tersebut.  Dengan  adanya  sanksi  pidana  yang  ringan, maka  dikhawatirkan  masyarakat  tidak  puas  terhadap  penegakkan  hukum  dan  bahkan  tidak  percaya  dengan  adanya hukum itu sendiri.

## SIMPULAN
Dasar  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana pencurian  dengan  pemberatan berdasarkan  putusan  nomor  2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb,  hakim  mempertimbangan dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis serta hal- hal yang meringankan dan memberatkan. Namun demikian, hakim  kurang  cermat  dalam  mempertimbangkan  hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan  yang menyatakan bahwa Terdakwa/ Anak I telah 4 (empat) kali melakukan pencurian sedangkan Terdakwa/ Anak II telah 5  (lima)  kali  melakukan  pencurian,  sehingga  hukuman  atas  kejahatan  serupa  yang  telah  berulang  kali  dilakukan tersebut tidak tercermin pada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/ Anak I dan Anak II. Isi/amar putusan hakim  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  berdasarkan  perkara  Nomor 2/Pid.Sus- Anak/ 2022/PN. Brb, terlihat masih lemah dan belum maksimal ancaman pidananya,  yaitu  dijatuhi  sanksi berupa  pidana  penjara  selama  4  (empat)  bulan  saja,  padahal  didalam  ketentuan  pasal  363  ayat  (2)  KUHPidana, ancaman  pidananya  maksimal  selama  9  (sembilan)  tahun  pidana  penjara  sehingga  terhadap  anak  dapat  dihukum maksimal  4,5  tahun  pidana  penjara.  Apalagi  Terdakwa/  Anak  I  dan  Anak  II  telah  berulang  kali  melakukan  aksi
6 Wawancara dengan Afridiana , SH, Hakim Pengadilan Negri Barabai, 7 Agustus 2023.
Muhammad  Zen  Abdullah,  Bunyamin  Alamsyah, dan  Dhania  Alifia . Analisis  Yuridis  Putusan  Hakim  Terhadap  Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb)
pencurian.  Seyogyanya  hakim  dapat  mewujudkan  tujuan  pemidanaan  yaitu  memberi  efek  jera  terhadap  Terdakwa melalu sanksi pidana yang dijatuhkan. Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, diharapkan sikap ketelitian dan kecermatan hakim, khususnya terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan yang memuat riwayat pelanggaran hukum Terdakwa sehingga ada perbedaan pertimbangan terhadap Terdakwa yang baru pertama kali dengan yang telah berulang kali melakukan tindak pidana serupa.
Dalam  upaya  membantu  program  pemerintah  untuk  mencegah  dan  memberantas  berbagai  bentuk  tindak pidana/kejahatan  yang  merugikan,  meresahkan,  menganggu  keamanan,  ketertiban  dan  kesejahteraan  masyarakat, diperlukan  dukungan  dan  komitmen  aparat  penegak  hukum,  agar  dapat  memberikan  ancaman  pidana  maksimal terhadap tersangka/terdakwa, terutama terhadap tersangka/ terdakwa yang telah berulang kali melakukan tindak pidana serupa, sepanjang dimungkinkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, 2003, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana , PT. Raja Garfindo,  Jakarta. Agung Wahjono dan Siti Rahayu. Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 1993. Ahmad Rifai,2010, Penemuan Hukum , Sinar Grafika, Jakarta. Asnawi M. Natsir,2014, Hermeneutika Putusan Hakim. UII Pres.Yogyakarta. Bambang  Waluyo,  2012, Penelitian Hukum  Dalam  Praktik ,  Sinar  Grafika,  Jakarta. Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Legislatif Dalam penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Ananta, Semarang.
Djoko Prakoso, 2014, Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan , Ghalia Indonesia, Jakarta. Erdianto Efendi, SH. M.Hum, 2011, Hukum Pidana Indonesia , Refika Aditama, Bandung. Eva Achjani, 2011, Pengeseran Paradigma Pemidanaan , Lubuk Agung, Bandung.
H.A.K.  Moch.  Anwar,  2012, Hukum  Pidana  Bagian  Khusus ,  Alumni, Bandung.
H.  Eddy  Djunaedi  Karnasudirdja,  2007, Beberapa  Pedoman  Pemidanaan  dan Pengamatan  Narapidana ,  Iktisar, Jakarta.
Hamdi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia , Pradya Pamita, Jakarta. Jimly  Asshiddiqie,1998, Agenda  Pembangunan  Hukum  Nasional  Di  Abad Globalisasi , Balai Pustaka, Jakarta. Juliansyah  Noor,  2017, Metodologi  Penelitian:  Skripsi,  Tesis,  Disertasi, dan Karya Ilmiah , Kencana, Jakarta. Khudzaifah  Dimyati,  1990, Teori  Hukum  Studi  Tentang  Perkembangan  Pemikiran  Hukum  di  Indonesia ,  Genta Publicshing, Yogyakarta.