## Jurnal Manajemen Bisnis
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang
ISSN: 2302-3449 I e-ISSN: 2580-9490

## PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH KAB. OKI SUMATERA SELATAN PERIODE 2017-2019
Djenni Sasmita, S. AP., M. A
Universitas Muhammadiyah Tangerang
jennysasmita0@gmail.com Keyword Abstract Performance,  Value  For  Money, Economics, Efficiency, Effectiveness. This study aims to determine the performance of the Regional Wealth and Financial Revenue Service (DPKAD) of Oki District, South Sumatra by using the concept of Value For Money. This research  was  conducted  by  collecting  data  for  3  years,  from 2017  to  2019.  This  study  used  secondary  data.  The  data analysis method used is descriptive qualitative analysis method. Based on the results of research using the concept of Value For Money based on 3 main elements, namely economy, efficiency and  effectiveness,  it  shows  that:  Economic  ratios  get  86.54%, 82.64% and 71.43%, which means that the economic ratio  is below  100%  during  2017  -2019  and  the  results  of  this  ratio indicate that the criteria for economic ratios are categorized as "economic". The efficiency ratio during the research year of this ratio  was  94.69%,  105.17%  and  97.95%,  although  in  2018 the ratio was less efficient because the percentage  was above 100%.  However,  the  performance  of  the  Oki  district government  as  a  whole  is  included  in  the  "efficient"  category. Meanwhile,  the  ratio  of  effectiveness  obtained  is  96.53%, 86.65% and 76.98%, where the percentage ratio below 100% indicates that this ratio is considered "ineffective". Based on the research  results,  the  concept  of  Value  For  Money  is  very  well applied to Oki District DPKAD because it  can provide a more structured and comprehensive picture of performance.
© 2020 JMB, All right reserved

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  akuntansi  sektor  publik di In- donesia mengalami kemajuan yang pesat seiring  dilaksanakannya  otonomi  daerah. Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan  perundang-undangan  (Anonim  dalam Sari,  2016).  Hak  otonomi  kepada  masing- masing  daerah  atau  kabupaten  akan
memberikan  kebebasan  untuk  mengolah  dan meningkatkan  sumber  pendapatannya,  demi kesejahteraan  masyarakat  dan  kemajuan daerah  tersebut.  Semakin  tinggi  realisasi pendapatan  yang  dicapai,  hendaknya  dapat mencerminkan semakin baik kinerja pemerintah  daerah  sesuai  dengan  hasil  yang telah  dicapai.  Oleh  sebab  itu,  masyarakat dituntut  untuk  lebih  berfikir  kritis  terhadap kinerja  pemerintah  daerah,  dibutuhkannya
transparansi  dan  akuntabilitas  publik  oleh lembaga  sektor  publik.  Akuntabilitas  bukan hanya  sekedar  kemampuan  lembaga  sektor publik  menunjukkan  bagaimana  uang  publik tersebut  digunakan,  tetapi  juga  meliputi kemampuan memberikan jaminan dari penggunaan  sumber-sumber  dana  publik termasuk  pengalokasian  sumber  daya  secara ekonomis,  efisien  dan  efektif  melalui pelaksanaan manajemen publik yang baik (Sari, 2016).
Pemberian  otonomi  dan  desentralisasi yang  luas,  nyata,  dan  bertanggungjawab kepada  Kabupaten/Kota  akan  membawa konsekuensi perubahan pada pola dan sistem pengawasan yang mendasar dengan diberinya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur  dan  mengurus  daerahnya  sendiri (Nugrahani,  2007).  Keberhasilan  otonomi daerah  tidak  lepas  dari  kinerja  pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.  Pengukuran  kinerja  merupakan faktor  penting  di  dalam  suatu  organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran  kinerja  sangat  diperlukan  untuk menilai  akuntabilitas  organisasi  dalam menghasilkan  pelayanan  publik  yang  lebih baik  dan  tepat  sasaran.  Pengukuran  kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik  dimaksudkan  untuk  membantu memperbaiki  kinerja  pemerintah.  Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian  sumber daya dan pembuatan keputusan.  Ketiga,  ukuran  kinerja  sektor publik  dimaksudkan  untuk  mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ulum,2012:21).  Ukuran  kinerja  pemerintah daerah  berdasarkan  anggaran  berbasis kinerja  dapat  diukur  menggunakan  konsep value  for  money ,  yakni  ekonomis,  efisiensi, dan efektivitas (Khikmah, 2018). Menurut  Mardiasmo  (2004:4) Value  for money merupakan  konsep  pengelolaan organisasi  sektor  publik  yang  mendasarkan pada  tiga  elemen  utama,  yaitu  ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Elemen yang pertama dari  konsep value  for  money yaitu  ekonomi. Ekonomi  adalah  pemerolehan input dengan kualitas  dan  kuantitas  tertentu  pada  harga yang  terendah.  Ekonomi  terkait  dengan sejauh ma- na organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan
yaitu  dengan  menghindari  pengeluaran  yang boros  dan  tidak  produktif.  Elemen  yang kedua  dari  konsep value  for  money ialah efisiensi.  Efisiensi  yaitu    pencapaian output dengan input tertentu atau penggunaan input yang  terendah  untuk  mencapai output tertentu. Semakin rendah nilai rasio efisiensi yang  di  peroleh,  maka  semakin  bagus  pula kinerja  organisasi  sektor  publik  tersebut. Dan elemen yang terakhir dari konsep value for  money yaitu  efektifitas.  Efektivitas  adalah tingkat  pencapaian  hasil  program  dengan target  yang  ditetapkan.  Secara  sederhana, efektifitas  merupakan  perbandingan outcome dengan output .  Kabupaten  Oki  dalam pemerintahannya serta mendapatkan kebebasan untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatan daerahnya,  demi  kesejahteraan  masyarakat dan kemajuan daerahnya. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah  (DPKAD)  Kab.  Oki  Sumsel merupakan  dinas  daerah  yang  memegang peranan  dan  fungsi  strategis  di  bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kab. Oki Sumsel. Pengelolaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) Kab.  Oki  memiliki  pola  yang  jelas  dan jumlah  anggaran  yang  semakin  besar. Tahun  anggaran  2017,  prioritas  APBD adalah  meningkatkan  pelayanan  publik. Sedangkan tahun 2018 dan 2019, diarahkan pada peningkatan pembangunan infrastruktur  untuk  memacu  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat. Jumlah anggarannya  telah  melebihi  satu  triliun rupiah dan kenaikannya cukup signifikan.

## Persentase Kinerja Pemerintah Kab.
Oki Sumsel dengan menggunakan Konsep Value For Money
Tabel 1. Data Sekunder Persentase Tahun 2017-2019 Value For Money 2017 2018 2019 Rasio Ekonomi 86,54% 82,64% 71,43% Rasio Efisiensi 94,69% 105,17% 97,95% Rasio Efektifitas 96,53% 86,65% 76,98%
Dapat  dilihat  pada  tabel  persentase  kinerja Pemerintah Kabupaten Oki dengan menggunakan  konsep value  for  money yang  di peroleh  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab. Oki.  Dimana  rasio  ekonomi  diperoleh  dari perbandingan  anggaran  pengeluaran  (belanja) dengan realisasi pengeluaran. Secara keseluruhan  dapat  dilihat  bahwa  rasio ekonomis  selama  3  tahun  berturut-turut mengalami  penurunan  yang  berarti  bahwa  hal tersebut baik bagi Pemerintah Kabupaten Oki karena rasionya bernilai di bawah 100%.
Apabila dilihat dari segi efisiensi Dimana rasio efisiensi kinerja Pemerintah Kabupaten Oki  cukup  baik.  Dimana  pada  tahun  2017 nilai  rasio  efisiensi  yang  di  peroleh  dari perbandingan  realisasi  belanja  dengan realisasi pendapatan senilai 94,69% dan pada tahun 2018 naik menjadi 105,17% dan turun menjadi  97,95%  pada  tahun  2019,  meskipun pada  tahun  2018  menunjukkan  rasio  yang kurang  efisien.  Namun  secara  keseluruhan kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Oki  telah efisien.  Apabila  dilihat  dari  segi  efektifitas, yang  memperlihatkan  perbandingan  antara realisasi  pendapatan  dengan  anggaran pendapatan.  Yang  berarti  bahwa  selama  3 tahun tersebut kinerja Pemerintah Kabupaten  Oki  tidak  efektif,  dikarenakan realisasi  anggaran  pendapatan  lebih  kecil dibandingkan dengan anggaran pendapatannya. Hal ini terbukti dengan masih adanya  kekurangan,  seperti  banyaknya proyek  fisik  dan  bantuan  untuk  masyarakat tak  dapat  direalisasikan  dengan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota/kab (APBKAB).
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,
terdapat ketertarikan penulis untuk melakukan  penelitian  mengenai  pengukuran kinerja  di  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  (DPKAD)  Kabupaten  Oki menggunakan konsep value for money dengan harapan  dapat  mencapai  kinerja  yang  lebih baik.  Sesuai  dengan  uraian  di  atas,  maka penulis  berminat  mengambil  judul  penelitian Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada  Pemerintah  Kabupaten  Oki
Periode Tahun 2017-2019 .

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Objek  penelitian  yang  penulis  teliti  adalah  di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPKAD)  Kabupaten  Oki  yang  berlokasi  di Ogan Komering Ilir Sumsel. Jenis dan sumber data  dalam  Penelitian  ini  hanya  menggunakan sumber  data  sekunder.  Data  sekunder  pada umumnya  berupa  bukti,  catatan  atau  laporan historis  yang  telah  tersusun  dalam  arsip  yang dipublikasikan dan  tidak dipublikasikan berupa Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  periode  2017-2019.  Metode analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  metode  analisis  deskriptif  kualitatif. Metode  analisis  deskriptif  kualitatif  yaitu  data hasil  penelitian  lebih  berkenaan  dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan  yang  kemudian  diklasifikasikan  dan dianalisis.  Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah value  for  money.  Value  for  money merupakan konsep  pengukuran  kinerja  organisasi  sektor publik  yang  berdasarkan  pada  tiga  elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
a) Rasio Ekonomi
Konsep  ekonomi  sangat  terkait  dengan konsep biaya. Ekonomi memiliki pengertian bahwa  sumber  daya input hendaknya  di peroleh  dengan  harga  lebih  rendah  yaitu harga  yang  mendekati  harga  pasar.  Nilai ekonomi dapat diukur dengan membandingkan  antara input dan  harga input .  Dimana input merupakan  sumber daya  yang  digunakan  untuk  pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan kegiatan.
Rumus = Ketentuan:
Jika < 100% berarti ekonomis Jika > 100% berarti tidak ekonomis
Jika = 100% berarti ekonomis berimbang Mahsun  (2006:179)  rasio  ekonomi  adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-  pengeluaran  yang  dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran  tersebut  memerlukan  data anggaran dan realisasinya.
b) Rasio Efisiensi
Efisiensi  dapat  diukur  dengan  pencapaian output yang  maksimum  dengan input tertentu  atau  penggunaan input terendah untuk  mencapai output tertentu.  Dimana output merupakan  hasil  yang  dicapai  dari suatu  program,  aktivitas,  dan  kebijakan,
sedangkan input merupakan  sumber  daya yang  digunakan  untuk  pelaksanaan  suatu kebijakan, program, dan kegiatan.
Rumus = Ketentuan: Jika < 100% berarti efisien Jika > 100% berarti tidak efisien Jika = 100% berarti efisien berimbang Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya  realisasi  biaya  yang  dikeluarkan terhadap  realisasi  pendapatan.  Sehingga apabila  sasaran  yang  ingin  dicapai  oleh suatu  kebijakan  publik  ternyata  terlalu sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan  sangat  besar  dibandingkan dengan  hasil  yang  dicapai,  maka  kebijakan tersebut  tidak  layak  untuk  dilaksanakan.
Kinerja pemerintah dikatakan efisienapabila rasio yang dicapai kurang dari 100%  atau  semakin  kecil  rasio  yang diperoleh, maka kinerjanya semakin efisien. c) Rasio Efektifitas Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan  antara outcome dengan output .  Dimana outcome merupakan  dampak yang  ditimbulkan  dari  suatu  aktivitas tertentu,  sedangkan output merupakan  hasil yang  dicapai  dari  suatu  program,  aktivitas, dan  kebijakan.  Sehingga  ukuran  efektivitas dapat  diartikan  sebagai  suatu  standar  akan terpenuhinya  sasaran  dan  tujuan  yang  akan dicapai.
Rumus =
Ketentuan:
Jika > 100% berarti efektif
Jika < 100% berarti tidak efektif
Jika = 100% berarti efektif berimbang Halim  (2008:234)  rasio  efektivitas  adalah menggambarkan  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  merealisasikan  pendapatan yang  direncanakan  dibandingkan  dengan anggaran yang ditetapkan.
II I. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN .
Rasio Ekonomis Ekonomi  adalah  praktik  pembelian barang    dan  jasa  input  dengan  kualitas tertentu  pada  harga  terbaik  yang  di mungkinkan  ( spending  less ).  Pengertian ekonomi  (hemat/tepat  guna)  sering  disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara  hati-hati  atau  cermat  ( prudency )  dan tidak ada pemborosan.
Ekonomis  (kehematan)  sebagai  tingkat biaya  yang  dikeluarkan untuk  melaksanakan suatu  kegiatan  atau  memperoleh  sesuatu. Tingkat  ekonomis  sebuah  anggaran  bisa dilihat  dari  berapa  presentase  tingkat pencapaian. Tingkat ekonomi dalam mengelola  keuangan  dengan  melihat perbandingan  antara  anggaran  belanja dengan  realisasinya  dengan  presentase tingkat  pencapaiannya  (Andriani,  2012). Rasio  ekonomis  atau  perubahan  biaya dikatakan  baik  apabila  besarnya  tingkat pembelanjaan  yang  direalisasikan  lebih rendah dari yang sudah dianggarkan.
Rasio Ekonomis Pemerintah Kabupaten Oki Sumsel Tahun 2017- 2019 (Dalam Rupiah)
Tabel 2. Data Rasio Tahun 2017-2019
Rasio  ekonomis  yang  dihasilkan  oleh pemerintah  kabupaten  Oki  pada  tahun tersebut dinilai ekonomis. Dikarenakan hasil rasio  selama  3  tahun  tersebut  berada  di bawah  100%.  Dapat  diketahui  bahwa semakin  rendah  rasio  ekonomi  yang diperoleh  maka  semakin  baik  kinerja organisasi  tersebut.  Hal  ini  terbukti  dengan adanya  penghematan  pada  belanja  operasi dan  belanja  modal  seperti  belanja  barang, belanja peralatan dan mesin yang jauh lebih kecil  dibandingkan  dengan  anggaran  yang telah  ditetapkan.  Sehingga  untuk  indikator Tahun Realisasi Pengeluaran Anggaran Pengeluaran Rasio Ekonomis 2017 727.480.904.420,00 840.599.869.766,84 86,54% 2018 879.070.194.380,00 1.063.632.768.408,58 82,64% 2019 890.338.348.966,21 1.246.375.866.172,00 71,43%
rasio  ekonomis  Pemerintah  Kabupaten  Oki sudah  mencapai  kinerja  yang  baik,  karena dari tahun 2017-2019 (periode pengamatan), telah  berhasil  mengelola  penggunaan anggaran belanja dengan baik.

## Rasio Efisiensi
Pengertian  efisiensi  berhubungan  erat dengan  konsep  produktivitas.  Pengukuran efisiensi  dilakukan  dengan  menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang  digunakan  ( cost  of output ).  Proses  kegiatan  operasional  dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil  kerja  tertentu  dapat  dicapai  dengan penggunaan  sumber  daya  dan  dana  yang serendah-rendahnya ( spending well ). Pengukuran  organisasi  sektor  publik dikatakan  efisien  apabila  menghasilkan output sebesar-besarnya  dan  menggunakan input serendah-rendahnya. Efisiensi  (daya  guna)  berhubungan dengan  metode  operasi  ( method  operation ). Proses  kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu  mempergunakan  sumber  daya  dan dana  yang  serendah  rendahnya.  Efisiensi merupakan  perbandingan  antara output dan input .  Kinerja  Pemerintah  Daerah  dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%, atau Semakin kecil rasio efesiensi yang dicapai,  maka  kinerjanya  semakin  baik. Tingkat  efisiensi  dalam  mengelola  keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran  belanja  dengan  realisasi  anggaran pendapatan (Andriani, 2012).
Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Oki Sumsel Tahun 2017-2019 (Dalam Rupiah)
Tabel 3. Data Sekunder Tahun 2017-2019
Pada  tahun  2017  rasio  efisiensi  sebesar 94,69%,  kemudian  mengalami  peningkatan pada tahun 2018 yaitu sebesar 105,17%, dan mengalami  penurunan  kembali  pada  tahun
2019  sebesar  97,95%.  Yang  berarti  bahwa kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Oki  pada tahun  2017  dinyatakan  efisien.  Sedangkan pada  tahun  2018  rasio  efisiensi  berada >100% yang artinya pada tahun 2018 belanja Pemerintah  Kabupaten  Oki  lebih  besar dibandingkan pendapatannya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2018 tidak  efisien  karena  rasio  yang  melebihi 100%.  Kemudian  tahun  2019,  hal  ini  sama seperti  pada  tahun  2017  bahwa  pada  tahun 2019  rasionya  kembali  turun  yang  berarti efisien.  Namun  secara  keseluruhan  kinerja Pemerintah  Kabupaten  Oki  telah  efisien, yang  berarti  bahwa  Pemerintah  Kabupaten Oki  Sumsel  mampu  menggunakan  sumber daya yang diperlukan dengan minimum untuk mencapai target yang maksimum.

## Rasio Efektivitas
Efektivitas  adalah  ukuran  berhasil tidaknya  suatu  organisasi  mencapai tujuannya.  Efektifitas  (hasil  guna)  adalah ukuruan  keberhasilan  suatu  organisasi dalam  usaha  mencapai  tujuan  organisasi yang telah ditetapkan, efektifitas merupakan  perbandingan outcome dan output . Outcome merupakan  dampak  suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat  sedangkan output merupakan hasil  yang  dicapai  dari  suatu  program aktivitas  dan  kebijakan,  tingkat  efektifitas dalam  pengelolaan  keuangan  dapat  dilihat perbandingan  realisasi  angaran  dengan anggaran  pendapatan  (penerimaan)  dan presentase  tingkat  pencapaiannya  (Putra, 2017).

## Rasio Efektifitas Pemerintah Kabupaten
Oki Sumsel Tahun 2017-2019 (Dalam Rupiah)
Tabel 4. Data Sekunder Tahun 2017-2019
Dapat  di  ketahui  bahwa  pada  tahun pengamatan  mulai  2017-2019  dengan  nilai rasio  96,53%,  86,65%,  76,98%  rasio
Tahun Realisasi Biaya untuk memperoleh pendapatan Realisasi Pendapatan Rasio Efisiensi 2017 727.480.904 768.270.271 94,69% 2018 879.070.194 835.809.796 105,17% 2019 890.338.348 908.888.389 97,95% Tahun Realisasi Anggaran Anggaran Pendapatan Rasio Efektifitas 2017 768.270.271 795.850.276 96,53% 2018 835.809.796 964.491.807 86,65% 2019 908.888.389 1.180.645.303  76,98%
efektifitas yang bernilai <100% menunjukkan bahwa  kinerja  pemerintah  Kabupaten  OKI pada    tahun  tersebut  dinilai  tidak  efektif. Dikarenakan  suatu  organisasi  sektor  publik akan  di  katakan  efektif  apabila  persentase rasionya  >100%.  Semakin  besar  rasio efektifitas  yang  didapat  sebuah  organisasi tersebut,  maka  semakin  baik  kinerja organisasi  tersebut.  Menurut  Mardiasmo (134:  2004)  menyatakan  bahwa  biaya  boleh jadi  melebihi  apa  yang  telah  dianggarkan, boleh  jadi  dua  kali  lebih  lebih  besar  atau bahkan  tiga  kali  lebih  besar  dari  pada  yang telah  dianggarkan.  Efektivitas  hanya  melihat apakah  suatu  program  atau  kegiatan  telah mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Penelitian  yang  memperoleh  rasio  efektifitas dengan  hasil  yang  efektif  ialah  yang mendapatkan  persentase  rasio  di  atas  100% atau    lebih.  Sebaliknya  jika  rasio  yang diperoleh di bawah 100% maka hasil rasio ini bernilai  tidak  efektif.  Ketidakefektifitas  ini terjadi  karena  tidak  mampunya  Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan target kegiatan atau  program  kerja  yang  telah  ditetapkan. Sehingga  terjadinya  beberapa  proyek  fisik yang  tidak  dapat  direalisasikan  pada  periode yang telah ditetapkan.
Hal  ini  terbukti  dengan  masih  adanya kekurangan  pada  Pemerintah  Kabupaten OKI,  seperti  banyaknya  proyek  fisik  dan bantuan  untuk  masyarakat  yang  tidak  dapat direalisasikan  dengan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Kota atau Kabupaten (APBKAB).

## IV. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan tentang  penerapan  konsep value  for  money pada Pemerintah Kabupaten Oki Sumsel, maka dapat disimpulkan bahwa:
Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Dae- rah  (DPKAD)  Kabupaten  OKI  dapat menerapkan value  for  money sebagai  konsep pengukuran kinerjanya, karena dengan konsep value  for  money pemerintah  dapat  mengukur kinerja  organisasi  dengan  lebih  komprehensif, sehingga  pemerintah  dapat  meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang. Penerapan konsep value  for  money melalui  tiga  elemen, yaitu :
1. Rasio  ekonomis  pada Dinas  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPKAD) Kabupaten  OKI  menunjukkan  kinerja pemerintah  daerah  pada  tahun  2017- 2019  bernilai  86,54%,  82,64%,  71,43%, menunjukkan  bahwa  rasio  ini  bernilai ekonomis.  Sehingga  untuk  indikator rasio  ekonomis  Pemerintah  Kabupaten OKI  sudah  mencapai  kinerja  yang  baik, karena  dari  tahun  2017-2019  (periode pengamatan),  telah  berhasil  mengelola penggunaan  anggaran  belanja  dengan baik.  Rasio  efisiensi  kinerja  Pemerintah Kabupaten  OKI  cukup  baik.  Dimana pada  tahun 2017 nilai rasio efisiensi yang di peroleh senilai 94,69% dan pada tahun 2018  naik  menjadi  105,17%  dan  turun menjadi  97,95%  pada  tahun  2019, meskipun pada tahun 2018 menunjukkan rasio yang kurang efisien. Namun secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kabupaten  OKI  telah  efisien,  yang berarti  bahwa  pemerintah  mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan  dengan  mini-  mum  untuk mencapai  target  yang  maksimum. Karena, suatu organisasi akan di katakan efisien  apabila  rasio  yang  dicapai  kurang dari 100% atau semakin kecil rasio yang diperoleh,  maka  kinerjanya  semakin efisien.
2. Rasio  efektifitas  pada  Pemerintah Kabupaten  OKI  periode  2017-2019 dengan  nilai  rasio  96,53%,  86,65%, 76,98%  rasio  efektifitas  yang  bernilai <100%  menunjukkan  bahwa  kinerja pemerintah  Kabupaten  OKI  pada  tahun tersebut dinilai tidak efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin, Risa Dwi. (2017). Konsep Value For Money Dalam  Mengukur  Kinerja Pelayanan Sektor Publik. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Andriani,  Sri.  (2012). Pengukuran  Kinerja Dengan  Prinsip Value  For  Money Pemerintah  Kota  Batu. Jurnal Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Arfan,  Demi  Aulia.  (2014). Analisis Value
For  Money Dalam  Pengukuran
Kinerja  Dinas  Pertanian  Daerah Istimewa  Yog-  yakarta  Periode Tahun  2011-2012. Jurnal  Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Bastian,  Indra.  2006. Akuntansi  Sektor  Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Ferina,  Ika  Sasti,  dan  Fika  Arista.  2013. Penilaian Kinerja Dengan Menerapkan  Indikator Value  For Money Pada  Kantor  Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2009-2011. Jurnal  Fakultas  Ekonomi Akuntansi Universitas Sriwijaya. Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Ja- karta: Salemba Empat. Hasan,  M.  Iqbal.  2002. Pokok-pokok  Materi Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia.
Kurniawati, Nova, dan Vidya Vitta Adhivinna.
(2014). Analisis  Penerapan  Konsep Val- ue For Money Pada Pemerintah  Kabupaten  Bantul. Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta. Liando,  Harry  Saputra,  dkk.  (2014). Analisis Kinerja  Keuangan  Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangie menggunakan  metode Value  For Money . Jurnal  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Jurusan Akuntansi. Universitas Samratulangi Manado.