## TINJAUAN YURIDIS RAHASIA BANK TERHADAP SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/PUU-X/2012

## Oleh:
Muhammad Yasid
Universitas Darma AgunG, Medan
E-Mail :
yasidfakultashukum@gmail.com

## ABSTRACT
The Act No. 10 of 1998 about the Amendment of the Act No. 7 of 1992 about Banking in Article 40 Section (1) require banks to keep the information of the saving customers and their  accounts,  except  in  the  rule  as  intended  in  Articles  41,  41A,  44,  and  44A  of Banking Law. With this exception, so the bank secret can only be opened when it meets the  criteria  of  stipulation  in  this  act  that  the  parties  who  are  not  included  in  this exception do not have access to the secret, the Constitutional Court considers that this is against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and it does not meet the justice for someone who wants to sue for the sharing of marriage joint property that the Constitutional  Court  of  the  Republic  of  Indonesia  agree  on  the  material  testing  for Banking  Law  in  Article  40  Section  (1).  This  causes  new  state  of  law  that  the Government and the House of People’s Representative need to revise the formulation of Banking  Law  in  Article  40  Section  (1),  which  initially  had  two  (2)  articles  becomes three  (3)  articles  by  adding  one  article,  article  3,  which  says  that  the  stipulation  as intended in article (1) can be made into exception if it is for the interest of justice about joint property in the case of divorce.

## 1. PENDAHULUAN
Peranan perbankan sangat
mempengaruhi  kegiatan  ekonomi  suatu negara.  Bank  dapat  dikatakan  sebagai darahnya  perekonomian  suatu  negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu  negara  dapat  pula  dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan.  Semakin  maju  suatu negara  maka  semakin  besar  peranan perbankan dalam
mengendalikan negaranya.
Bank  suatu  lembaga  keuangan yang  eksistensinya  tergantung  mutlak pada  kepercayaan  dari  para  nasabahnya yang  mempercayakan  dana  simpanan mereka  pada  bank.  Oleh  karena  itu,
bank sangat penting menjaga kepercayaan  masyarakat.  Salah  satu faktor  untuk  dapat  memelihara  dan meningkatkan rasa
kepercayaan masyarakat  terhadap  suatu  bank  ialah kepatuhan  bank  terhadap  kewajiban rahasia  bank.  Maksudnya  dapat  atau tidaknya  bank  dipercaya  oleh  nasabah yang   menyimpan  dananya  pada  bank tersebut  untuk  tidak  mengungkapkan data simpanan
nasabah, identitas nasabah  tersebut  kepada  pihak  lain.
Dalam  rangka  menghindari  terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah, maka  dibuatlah  aturan  khusus  yang melarang  bank  untuk  memberikan informasi  tercatat  kepada  siapapun
berkaitan  dengan  keadaan  keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanannya  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas Undang  Undang  Nomor  7  tahun  1992 tentang  Perbankan  (untuk  selanjutnya disebut  Undang  Undang  Perbankan), kecuali  dalam  hal-hal  tertentu  yang disebutkan secara tegas didalam undang-undang  tersebut.  Hal  inilah yang disebut dengan Rahasia Bank. Bank dilarang
memberikan keterangan  yang  tercatat  pada  bank tentang  keadaan  keuangan  dan  hal-hal lain  dari  nasabahnya,  yang  wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman  dalam  dunia  perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  41,  Pasal  41  A, Pasal  42,  Pasal  43,  Pasal  44  dan  Pasal 44 A Undang Undang Perbankan.
Adanya  ketentuan  rahasia  bank implikasinya bank dilarang memberikan keterangan  atau  informasi  tentang keadaan  keuangan  dan  hal-hal  lain,  hal ini  dapat  menimbulkan  masalah  baru bagi seorang istri atau suami yang ingin mencari  keadilan  dalam  menuntut haknya  pada  harta  yang  timbul  dalam perkawinannya,  pada  saat  suami  atau istri  ingin  menuntut  haknya  atas  harta harta yang timbul dalam perkawinannya, ia harus bisa
membuktikan  harta  harta  apa  saja  yang timbul  dalam  perkawinannya  tersebut. Karena Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  dinyatakan,  bahwa:  “Harta benda
yang diperoleh selama perkawinan  menjadi  harta  berasama”. Pengertian  harta  bersama  adalah  harta benda  suami-istri  yang  didapatkan sama, atau suami saja yang bekerja dan istri tidak bekerja atau istri yang bekerja dan suami tidak bekerja.
Jadi  dalam  hal  ini  uang  atau tabungan yang didapat selama
perkawinan juga termaksud dalam harta bersama.  Berkaitan  dengan  informasi perbankan  bank  dilarang  memberikan keterangan  atau  informasi  tentang keadaan  keuangan  dan  hal-hal  lain  dari nasabahnya, walaupun simpanan nasabah  tersebut  termasuk  bagian  dari harta bersama, hal ini membuat seorang wanita  di  Banda  Aceh  mengajukan  uji materi  ( judicial  review )  terhadap  Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Perbankan.

## 1.1.Permasalahan
1.  Bagaimana  ketentuan  pengaturan rahasia  bank  terhadap  harta  bersama dalam Undang-Undang perbankan?
2. Bagaimana  ketentuan  pengaturan rahasia  bank  terhadap  harta  bersama dalam putusan Mahkamah Konstitusi Rpebublik Indonesia Nomor 64/PUU-X/2012?

## 2. METODE PELAKSANAAN
Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki  metode  penelitian  karena tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis,  metodologis,  dan  konsisten. Sebagaimana  penelitian  hukum  yang merupakan suatu proses untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip prinsip  hukum,  maupun  dokrin-dokrin hukum  yang  berguna  untuk  menjawab isu hukum.
Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan metode pendekatan
yuridis normatif atau penelitian kepustakaan  yaitu  penelitian  hukum dengan  melakukan  abstraksi  melalui proses  deduksi  dari  hukum  positif  yang berlaku,  yang  merupakan  sistematis hukum  dan  sinkronisasi  hukum  secara horizontal terhadap
penyelesaian masalah  dalam  pemberian  informasi perbankan menyangkut harta bersama.
Data  yang  digunakan  adalah data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan
hukum  primer  seperti  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Putusan Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor 64/PUU-X/2012. bahan hukum
sekunder  seperti  karya  tulis  buku  yang relevan  dengan  penelitiana  ini,  dan bahan  hukum  tersier.  Sementara  teknik pengumpulan  datanya  melalui  studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan  ( library  research ).  Setelah terkeumpul  datanya  maka  akan  diolah dan dinalisis secara kualitatif. Pengelolaan  sumber  bahan  hukum hakikatnya  kegiatan  untuk  mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan
hukum tertulis.Sistematika berarti membuat  klarifikasi  terhadap  bahan- bahan  hukum  tertulis  tersebut  untuk memudahkan pekerjaan, penafsiran, dan kontruksi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Bank
Secara  yuridis  dalam  Undang
Undang  Perbankan  pada  Pasal  1  angka 2  mendefinisikan  bahwa  “Bank  adalah badan  usaha  yang  menghimpun  dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan atau  bentuk  bentuk  lainnya  dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”  Dalam  kamus  besar  Bahasa Indonesia,  kata  “Bank”  diartikan sebagai  berikut:  “Bank  adalah  lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi  kredit  dan  jasa  dalam  lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”
Dari  sudut  pelayanan  atau  produk  yang ditawarkan  kepada  konsumen,  bank adalah institusi yang menerima simpanan  dan  menyalurkannya  kepada masyarakat  dalam  bentuk  pinjaman ataupun  kredit.  Sedangkan  pengertian lembaga keuangan adalah setiap
perusahaan  yang  bergerak  dibidang keuangan  dimana  kegiatannya  apakah hanya  menghimpun  dana  atau  hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.
Bank  dapat  dikatakan  sebagai darahnya  perekonomian  suatu  negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu  negara  dapat  pula  dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan.  Semakin  maju  suatu, negara  maka  semakin  besar  peranan bank  dalam  mengendalikan  negara tersebut.

## 2. Pengertian Nasabah
Nasabah  merupakan  konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan  suatu  tuntunan  yang  tidak boleh diabaikan begitu saja.dalam dunia perbankan  pihak  nasabah  merupakan unsur  yang  sangat  berperan  bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.
Nasabah  dalam  hubungannya dengan  bank  mempunyai  kedudukan yang berada pada dua kriteria yang bisa bergantian sesuai pada saat mengadakan kontrak  antara  nasabah  dengan  bank. Dilihat  dari  sisi  pengerahan  dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank  baik  sebagai  penabung,  deposan, maupun pembeli surat berharga obligasi maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai  kreditur.  Dalam  pelayanan  jasa perbankan lainnya seperti pada pelayanan  bank  garansi,  penyewaan save  deposite  box ,  transfer  uang,  dan pelayanan  lainnya  nasabah  mempunyai kedudukan  yang  berbeda  pula.  Tetapi dari  semua  kedudukan  tersebut  pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari  pelaku  usaha  yang  menyediakan jasa disektor perbankan. Nasabah perbankan  merupakan  subjek  hukum terdiri  atas  orang,  badan  dan  badan hukum.
3. Pengertian Rahasia Bank Dalam Undang Undang Perbankan  pada  Pasal  1  angka  28 mendefinisikan  tentang  Rahasia  Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan  keterangan  mengenai  nasabah penyimpanan  dan  simpanannya.  Dalam hubungan  ini  yang  menurut  kelaziman wajib  dirahasiakan  oleh  bank,  adalah seluruh  data  dan  informasi  mengenai segala  sesuatu  yang  berhubungnan dengan  keuangan,  dan  hal-hal  lain  dari orang,  dan  badan  yang  diketahui  oleh bank karena kegiatan usahanya. Dengan demikian,  istilah  rahasia  bank  mengacu kepada  rahasia  dalam  hubungan  antara bank  dengan  nasabahnya.  Sedangkan rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan  rahasia  antara  bank  dengan nasabah,  sungguhpun  juga  bersifat rahasia  tidak tergolong  ke  dalam  istilah rahasia  bank  menurut  Undang-Undang Perbankan.  Rahasia-rahasia  lain  yang bukan  rahasia  bank  tersebut,  misalnya rahasia  mengenai  data  dalam  hubungan dengan  pengawasan  bank  oleh  Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  30  dan  Pasal  33  Undang
Undang  Perbankan.  Undang  Undang
Perbankan  Nomor  10  tahun  1998 mempertegas dan mempersempit pengertian  rahasia  bank  dibandingkan dengan ketentuan dalam pasal-pasal dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992 tentang  perbankan,  yang  tidak  khusus pada deposan saja.
Berdasarkan  pengertian  dalam pasal  1  angka  28  dan  pasal-pasal lainnya  dapat  ditarik  unsur-unsur  dari rahasia  bank  itu  sendiri,  yaitu:  (a) Rahasia  bank  tersebut  berhubungan dengan  keterangan  mengenai  nasabah penyimpanan dan simpanannya. (b) Hal tersebut  wajib  dirahasiakan  oleh  bank, kecuali  termasuk  ke  dalam  kategori pengecualian  berdasarkan  prosedur  dan peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku.  (c)  Pihak  yang  dilarang membuka  rahasia  bank  adalah  pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi.
4. Pengertian Harta Bersama
Bahwa dalam menjalani kehidupan harta mempunyai arti penting bagi  seseorang  karena  dengan  memiliki harta  dia  dapat  memenuhi  kebutuhan hidup  secara  wajar  dan  memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Padanan kata harta bersama terdiri  dari  dua  kata  yakni  harta  dan bersama.  Dalam  kamus  besar  bahasa Indonesia  harta  dapat  berarti  barang- barang  (uang  dan  sebagainya)  yang menjadi  kekayaan  dan  dapat  berarti kekayaan  berwujud  dan  tidak  berwujud yang  bernilai.  Harta  bersama  berarti harta yang dipergunakan
(dimanfaatkan) secara bersama-sama.
Sayuti  Thalib  dalam  bukunya hukum  kekeluargaan  di  Indonesia mengatakan  bahwa:  “harta  bersama adalah  harta  kekayaan  yang  diperoleh selama  perkawinan  diluar  hadiah  atau warisan”. Maksudnya adalah harta yang didapat  atas  usaha  mereka  atau  sendiri- sendiri selama masa perkawinan.
Secara  yuridis  pengertian  harta bersama  diatur  pada  Pasal  35  ayat  (1) Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawina mendefinisikan,
bahwa:  harta  benda  yang  diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.  Berdasarkan  pasal  ini,  secara yuridis formal dapat dipahami pengertian  harta  bersama  adalah  harta benda  suami-istri  yang  didapatkan selama  perkawinan.  Yang  mendapatkan bisa  suami-istri  secara  bersama-sama, atau  suami  saja  yang  bekerja  dan  istri tidak bekerja atau istri yang bekerja dan suami  tidak  bekerja,  tidak  ditentukan yang  mendapatkan  harta,  melainkan harta  itu  diperoleh  selama  perkawinan. Jadi  sangat  jelas  dan  tegas  hukum menentukan bahwa harta yang diperoleh
sebelum  perkawinan  bukanlah  harta bersama.

## 5. Pengertian  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia
Pengertian Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  (untuk selanjutnya  disebut  disingkat  MKRI) sebagaimana yang dikutip dari wikipedia menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia yang  merupakan  pemegang  kekuasaan kehakiman bersama sama dengan Mahkamah  Agung.  MKRI  sebagai pemegang  kekuasaan  kehakiman  dalam perubahan  ketiga  Undang  Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  pada  Pasal  24  C  meneybutkan bahwa:
(1) Mahkamah  Konstitusi  berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama dan  terakhir  yang  putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang  terhadap  Undang- Undang Dasar, memutuskan sengketa  kewenangan  lembaga negara yang kewenangannya diberikan  oleh  Undang-Undang Dasar,  memutuskan  pembubaran partai  politik  dan  memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  menurut
Undang-Undang Dasar.
(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan  orang  anggota  hakim konstitusi  yang  ditetapkan  oleh Presiden,  yang  diajukan  masing- masing tiga orang oleh Mahkamah  Agung,  tiga  orang
oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah  Konstitusi  dipilih  dari dan oleh Hakim Konstitusi. (5) Hakim  Konstitusi  harus  memiliki integritas  dan  kepribadian  yang tidak  tercela,  adil,  negarawan yang  menguasai  konstitusi  dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. (6) Pengangkatan  dan  pemberhentian hakim  konstitusi,  hukum  acara serta  ketentuan  lainnya  tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. MKRI  merupakan  salah  satu lembaga  konstitusi  yang  melakukan kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna  menegakkan  hukum.  Lembaga MKRI  ini  mempunyai  sembilan  orang hakim konstitusi yang ditetapkan dengan  keputusan  presiden.  Susunan
Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang  ketua  merangkap  anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan  tujuh  orang  Hakim  Konstitusi. Pengaturan kewenganan dan hal berkaitan  dengan  MKRI  diatur  dalam Undang  Undang  Republik  Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas  Undang  Undang  Nomor  24  tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia.

## RAHASIA BANK
TERHADAP

## HARTA
BERSAMA

## DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN
Hubungan  hukum  antara  bank dengan nasabah ada dua yaitu hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual  dalam  kedua  hubungan tersebut  bank  mempunyai  kewajiban untuk tidak mengungkapkan keterangan mengenai  nasabah.  Kewajiban  untuk
tidak mengungkapkan keterangan mengenai  nasabah  dalam  hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah timbul pada saat nasabah
menandatangani  formulir  yang  berisi perjanjian  baku  dengan  klausula  yang melarang  bank  untuk  mengungkapkan keterangan  mengenai  nasabah  sebab sejak  ditandatanganinya  formulir  yang berisi perjanjian baku, perjanjian tersebut  mengikat  pihak  bank  dan nasabah  untuk  mematuhi  klausula- klausula  yang  telah  disepakati  di  dalam perjanjian  atau  kontrak  antara  bank dengan  nasabahnya.    Persetujuan  itu tidak  dapat  ditarik  kembali  selain dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
Jadi  dalam  hal  ini  apabila  bank mengungkapkan  keterangan  mengenai nasabah  kepada  orang  lain  tanpa  izin atau  kuasa  dari  nasabah,  maka  bank tersebut  dapat  digugat  oleh  nasabah. Adanya aturan untuk menjaga kerahasian  yang  lahir  dari  hubungan perjanjian  atau  kontrak  antara  bank dengan  nasabahnya  diartikan  bahwa bank  mempunyai  kewajiban  untuk merahasiakan  keterangan  terhadap  data nasabah  maupun  data  simpananya.  Hal ini  berkesesuaian  dengan  ketentuan
Pasal 1339 KUHPerdata yang menyebutkan:  persetujuan  tidak  hanya mengikat  untuk  hal-hal  yang  dengan tegas  dinyatakan  didalamnya,  tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan,  kebiasaan  atau  undang- undang.
Selanjutnya hubungan bank dengan  nasabah  yaitu  hubungan  non kontraktual  dalam  hubungan  tersebut terdapat  pula  kewajiban  bagi  bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya  kepada  pihak  manapun kecuali  jika  ditentukan  lain  oleh perundang-undangan yang berlaku.
Kewajiban  untuk  tidak  buka  rahasia mengenai nasabah dalam hubungan non kontraktual  ini  lahir  karena  undang undang,  dalam  Peraturan  perundang- undangan  yaitu  pada  Pasal  40  Undang Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7  tahun  1992  tentang  Perbankan,  yang mana dalam undang undang ini mengandung  prinsip  kerahasiaan  yaitu suatu  aturan  yang  mengharuskan  atau mewajibkan  bank  merahasiakan  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan keuangan  dan  lain-lain  dari  nasabah bank  yang  menurut  kelaziman  dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan  bank  sendiri  karena  bank memerlukan     kepercayaan  masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Pasal 40 Undang-Undang Perbankan  secara  tegas  membatasi kedudukan nasabah yang wajib
dirahasiakan keterangannya, yakni
hanya  nasabah  penyimpan.  Penjelasan Pasal  40  ditegaskan,  bilamana  nasabah bank adalah nasabah penyimpanan yang sekaligus  juga  sebagai  nasabah  debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan  tentang  nasabah  dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpanan.  Keterangan  mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan  yang  wajib  dirahasiakan oleh bank. Pengaturan rahasia bank sebagai ketentuan pidana sebagaimana tercantum  didalam  Pasal  47  ayat  (2) Undang-Undang Perbankan yang mengatur pelanggaran ketentuan rahasia bank yang menyangkut keadaan keuangan  individual  nasabah  bank sebagai pelanggaran pidana biasa bukan delik  aduan.  Menurut  sistem  Undang- Undang  Perbankan  sanksi  pidana  atas pelanggaran  prinsip  kerahasiaan  bank ini berpariasi. Walaupun rahasia
perbankan  termasuk  ranah  pidana  akan tetapi  tidak  menutup  kemungkinan nasabah dapat menggugat secara perdata  terhadap  bank  yang  dengan sengaja  membuka  rahasia  perbankan sebab  keterangan  mengenai  nasabah yang merupakan keterangan  yang harus dirahasiakan. Sebaliknya, meskipun tidak  ada  perjanjian  antara  bank  dan nasabah, bank tetap berkewajiban untuk mempertahankan rahasia
bank berdasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan  atau  konsep  hukum  lainnya, seperti  konsep  perbuatan  melawan hukum  pasal  1365  KUHPerdata.  Untuk hal ini nasabah harus dapat membuktikan  bahwa  kerugian  yang dialaminya sebagai akibat dari pembocoran  rahasia  bank  tersebut. Akan tetapi dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A, dan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor: 2/19/Pbi/2000  pada  Pasal  2  ayat  (4) rahasia  perbankan  dapat  dibuka  yang dengan ketentuan:
a. Kepentingan Perpajakan;
b. Penyelesaian piutang Bank yang sudah  diserahkan  kepada  Badan Urusan  Piutang  dan  Lelang Negara/Panitia  Urusan  Piutang Negara;
c. Kepentingan  peradilan  dalam perkara pidana;
d. Kepentingan  peradilan  dalam perkara  perdata  antara  bank dengan nasabah;
e. Tukar  menukar  informasi  antar bank;
f. Permintaan,  persetujuan  atau kuasa dari nasabah penyimpanan yang dibuat secara tertulis;
g. Permintaan  ahli  waris  yang  sah dari  nasabah  penyimpan  yang telah meninggal.
Untuk kepentingan di atas informasi  mengenai  nasabah  dapat dibuka  dan  bahkan  di  Pasal  47A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang  Perbankan  menetapkan  bahwa kesengajaan tidak memberikan keterangan yang wajib dipebuhi sebagaimana  dimaksud  Pasal  42A,  dan Pasal 44A merupakan perbuatan pidana yang  diancam  dengan  pidana  penjara dan  denda.  Selain  ketujuh  poin  di  atas pembukaan  rahasia  perbankan  dapat dilakukan  guna  penyelidikan  yang dilakukan  Bapepam  dan  BPK  (badan pemeriksa keuangan) sebagaimana dalam Pasal 101 Undang-Undang Pasar Modal  memberi  kemungkinan  bahwa dalam  rangka  pelaksanaan  penyidikan, Bapepam  dengan  permohonan  izin  dari Menteri  Keuangan  dapat  memperoleh keterangan  dari  bank  tentang  keadaan keuangan  tersangka  pada  bank  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan dibidang perbankan, dan dalam melaksanakan tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan berwenang meminta keterangan yang wajib
diberikan  oleh  setiap  orang,  badan, instansi  pemerintah  atau  badan  swasta sepanjang  tidak  bertentangan  dengan undang  undang  walaupun  Undang Undang Perbankan tidak mengaturnya.
Selain hal-hal yang diatas rahasia  perbankan  tidak  dapat  dibuka lalu timbul pertanyaan bagaimana untuk sengketa  harta  bersama  dalam  kasus perceraian  apakah  rahasia  perbankan dapat dibuka. Berkaitan dengan sengketa  harta  bersamadalam  kasus perceraian  terhadap  tabungan  nasabah pada  bank  yang  dituntut  pembagian karena  termasuk  dalam  harta  bersama Undang Undang Perbankan tidak mengaturnya, artinya walaupun tabungan  nasabah  tersebut  termasuk dari  bagian  harta  bersama  akan  tetapi bank  tidak  mempunyai  kewenangan untuk  memberikan  informasi  mengenai nasabah walaupun diminta untuk dibuka di  depan  pengadilan  karena  dalam peraturan  perundang-undangan  tidak ada  satupun  pasal  yang  membolehkan
bank  untuk  membuka  rahasia  bank untuk  sengketa  harta  bersama  kecuali hal  tersebut  mendapat  izin  atau  kuasa dari nasabah yang bersangkutan.

## RAHASIA BANK TERHADAP HARTA  BERSAMA  PADA  MKRI
NOMOR 64/PUU-X/2012
Hubungan  antara  bank  dan nasabah  bermula  dari  suatu  perjanjian dan  diakhiri  juga  dengan  perjanjian pada umumnya. Dalam hal ini bank dan nasabah memiliki hak maupun
kewajiban yang sama. Sehingga masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk menaati dan melaksanakan segala hak dan kewajiban yang sudah ditegaskan dalam perjanjian.Seperti kewajiban merahasiakan  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang Perbankan. Namun  kewajiban merahasiakan data-data mengenai nasabah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  40 Undang  Undang  Perbankan  dirasa kurang  memenuhi  rasa  keadilan  bagi seseorang yang hendak menuntut haknya  atas  harta  yang  timbul  dalam perkawinannya (harta bersama) undang-
undang tersebut dirasa hanya melindungi  pihak  nasabah  saja  karena bagi  seseorang  yang  hendak  menuntut haknya  atas  harta  yang  timbul  dalam perkawinannya (harta bersama) mengalami kesulitan untuk mendapatkan  informasi  mengenai  harta bersamanya yang hendak dituntut pembagian  karena  perceraian,  sehingga
MKRI dalam putusannya Nomor:
64/PUU-X/2012 atas uji materi Pasal 40 ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor  10 tahun 1998 Tenatang Perbankan menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan pemohon  atas  uji  materi  Pasal  40 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan; 2. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor  10  tahun  1998  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  7  tahun  1992  tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  3790) adalah bertentangan dengan Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersma dalam perkara perceraian ; 3. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor  10  tahun  1998  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  7  tahun  1992  tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  3790) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan  peradilan  mengenai harta  bersama  dalam  perkara perceraian .
Alasan  hukum  MKRI  dalam putusan  tersebut  yaitu: “ Bahwa  Pasal 28G  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar 1945  menyatakan,  setiap  orang  berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yangmerupakan  hak  asasi,  dan  Pasal 28H  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar 1945  menyatakan,  setiap  orang  berhak mempunyai  hak  milik  pribadi  dan  hak tersebut  tidak  boleh  diambil  alih  secara sewenang-wenang  oleh  siapapun.  Dari ketentuan  tersebut,  maka  setiap  orang berhak  atas  perlindungan  harta  benda yang  di  bawah  kekuasannya  dan  setiap orang  memiliki  hak  milik  pribadi  yang
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapapun.Kemudian  Pasal  1  huruf  f Kompilasi  Hukum  Islam  yang  berlaku berdasarkan  Intruksi  Presiden  (Inpres) Nomor  1  Tahun  1991  menyatakan, “harta  kekayaan  dalam  perkawinan (harta  bersama)  yaitu  harta  yang diperoleh  baik  sendiri-sendiri  atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar  atas  nama  siapapun.”  Oleh karena  itu  dengan  mengacu  kepada Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan  terutama  Pasal  35 ayat    (1),  Pasal  36  ayat  (1),  Pasal  37 serta  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  pada Pasal  1huruf  f  maka  terhadap  seluruh tabungan, deposito, dan harta benda dan produk perbankan lainnya yang dimiliki dan  disimpan  di  bank  oleh  suami  dan atau  istri,  harta  tersebut  mempunyai kedudukan  sebagai  harta  bersama  yang dimiliki  secara  bersama-sama  oleh suami  dan  atau  istri,  sehingga  harta tersebut mempunyai kedudukan sebagai harta  bersama  yang  dimiliki  secara bersama-sama oleh suami atau istri.
Berdasarkan pertimbangan tersebut  menurut  MKRI,  harta  bersama yang  diperoleh  selama  pernikahan, termasuk  harta  yang  disimpan  oloeh suami  dan/  atau  istri  di  satu  bank  baik dalam  bentuk  tabungan,  deposito,  dan produk  perbankan  lainnya  merupakan harta  benda  milik  bersama  suami  istri yang  dilindungi  menurut  Konstitusi. Bahwa  setiap  nasabah  harus  dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40
ayat  (1)  Undang-Undang  Perbankan akan tetapi pasal tersebut juga memberikan  pengecualian  bahwa  data nasabah  juga  dapat  diakses  untuk kepentingan  perpajakan,  penyelesaiaan piutang  bank  yang  sudah  diserahkan kepada  Badan  Urusan  Piutang  dan
Lelang  Negara/Panitia  Urusan  Piutang Negara,  kepentingan  peradilan  dalam perkara  pidana,  perkara  perdata  antar bank  dengan  nasabahnya,  kepentingan tukar-menukar  informasi  antar  bank, atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari  nasabah  penyimpan  yang  dibuat secara tertulis, dari pengecualian tersebut, terdapat norma yang membolehkan  data  nasabah  dibuka  atas perintah pengadilan, yaitu untuk perkara pidana  dan  perkara  perdata  antar  bank dengan  nasabahnya.  Berdasarkan  hal tersebut,  menurut  Mahkamah,  akan lebih  memenuhi  rasa  keadilan  apabila data  nasabah  juga  harus  dibuka  untuk kepentingan  peradilan  perdata  terkait dengan  harta  bersama,  karena  harta bersama  adalah  harta  milik  bersama suami dan istri, sehingga suami dan/atau istri  harus  mendapat  perlindungan  atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh salah satu  pihak.  Hal  demikian  dijamin  oleh Pasal  28G  ayat  (1)  dan  Pasal  28H  ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
Sebagaimana  putusan  peradilan pada umumnya putusan peradilan konstitusi  di  MKRI  juga  mempunyai akibat hukum. Untuk putusan pengujian undang-undang bentuk putusannya adalah declarator  constitutief .  Artinya putusan MKRI dapat menciptakan suatu keadaan  hukum  baru  atau  meniadakan suatu  kedaan  hukum  karena  putusan MKRI  langsung  memperoleh  kekuatan hukum  tetap  sejak  diucapkan  dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
Sifat final dalam putusan Mahkamah  Konstitusi  dalam  Undang- Undang MKRI mencakup pula kekuatan hukum  mengikat  ( final  and  binding ). Secara  teoritis,  final  bermakna  putusan MKRI berkekuatan hukum tetap setelah selesai  diucapkan  dalam  sidang  yang terbuka  untuk  umum  dan  tidak  terdapat upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh terhadap  putusan  itu.  Sifat  mengikat
bermakna  putusan  MKRI  tidak  hanya berlaku  bagi  para  pihak  tetapi  bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Maka  berdasarkan  hal  tersebut dengan  adanya  putusan  MKRI  Nomor:
64/PUU-X/2012 penerapan rahasia perbankan  berubah  yang  mana  dalam undang-undang perbankan sebelum
adanya  putusan  Mahkamah  konstitusi tersebut  bank  tidak  dapat  membuka informasi mengenai nasabah dan simpanannya  pada  bank  di  muka persidangan  pada  sengketa  pembagian harta  bersama  akan  tetapi  setelah adanya putusan MKRI Nomor: 64/PUU-X/2012 pengecualian
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal  44A  Undang-Undang  Nomor  10 tahun  1998  tentang  Perbankan  menjadi bertambah  yaitu  untuk  kepentingan peradilan mengenai harta bersama.
Dalam  hubungan  kontraktual antara  bank  dan  nasabah  penerapannya juga  berubah  setelah  adanya  putusan MKRI Nomor: 64/PUU-X/2012
walaupun  dalam  formulir  yang  berisi perjanjian baku dengan klausula melarang  bank  untuk  mengungkapkan keterangan  mengenai  nasabah  akan tetapi pihak bank tidak dapat mematuhi klausula  tersebut  menyangkut  sengketa harta  bersama  walaupun  dalam  Asas kebebasan  berkontrak  setiap  orang leluasa  membuat  perjanjian  apa  saja akan  tetapi  keleluasaan  itu  tidak melanggar undang-undang dimana syarat  sah  perjanjian  atau  kontrak  pada
Pasal  1320  KUHPerdata  menentukan empat  syarat  yang  terdapat  pada  setiap perjanjian atau kontrak, dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut maka suatu  perjanjian  dapat  berlaku  sah.
Adapun keempat syarat tersebut adalah:
1. Sepakat  mereka  mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Syarat-syarat perjanjian sebagaimana  tersebut  di  atas,  meliputi syarat  subyektif  dan  syarat  obyektif. Apabila  perjanjian  tidak  sesuai  dengan syarat subyektif pada angka 1 dan angka 2,  maka  perjanjian  tersebut  dapat dibatalkan. Dan apabila perjanjian tidak sesuai  dengan  syarat  obyektif  pada angka  3  dan  angka  4,  maka  perjanjian tersebut  batal  demi  hukum.  Maksud suatu  sebab  yang  halal  pada  angka  4 bahwa  perjanjian  tersebut  tidak  boleh bertentangan  dengan  undang-undang apabila  suatu  perjanjian  bertentangan dengan  undang-undang  maka  akibatnya perjanjian  tersebut  harus  batal  demi hukum.  Maka  hubungan  kontraktual antara bank dan nasabah dalam formulir yang  berisi  perjanjian  baku  dengan klausula melarang bank untuk mengungkapkan  keterangan  mengenai nasabah penerapannya juga harus sesuai dengan  isi  Putusan  MKRI  Nomor: 64/PUU-X/2012  karena  sejak  adanya putusan  tersebut  Pasal  40  Undang Undang  Perbankan  secara  otomatis isinya  berubah  sesuai  dengan  isi putusan  MKRI  hasil  uji  materi  undang undang perbankan tersebut.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Adanya hubungan hukum antara bank  dan  nasabah,  bank  mempunyai kewajiban untuk merahasiakan
informasi mengenai nasabah, kewajiban tersebut  muncul  dari  kontraktual  antara bank  dengan  nasabah  dan  juga  rahasia bank  karena  perintah  undang-undang.
Adapun pengecualian tidak membebaskan  bank  dapat  membuka informasi data nasabah secara bebas ada prosedur  atau  tata  cara  yang  harus diikuti. Dalam Undang Undang
Perbankan  menyangkut  harta  bersama, bank  tetap  tidak  dapat  membuka informasi  walaupun  dibuka  di  depan persidangan  karena  dari  hubungan kontraktual  ataupun  undang  undang tidak  ada  satupun  bunyi  klausula ataupun  pasal  yang  membolehkan  bank membuka  informasi  nasabah  dimuka sidang  sengketa  harta  bersama.  Akan tetapi  dengan  adanya  aturan  hukum baru  maka  ketentuan  rahasia  bank menyangkut harta bersama sesuai dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi Republik  Indonesia  Nomor:  64/PUU- X/2012 dapat dibuka karena berdasarkan  isi  putusan  MKRI  tersebut Pasal  40  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bertentangan dengan  UUD  1945  sepanjang  tidak dimaknai  termasuk  untuk  kepentingan peradilan  mengenai  harta  bersama dalam perkara perceraian.

## 2. Saran
Pemerintah dan DPR hendaknya merevisi  rumusan  Pasal  40  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang  semula hanya 2  (dua)  ayat  menjadi  3  (tiga)  ayat dengan  menambahkan  satu  ayat  ke  (3) yang berbunyi: ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1) dapat dikecualikan  jika  untuk  kepentingan peradilan  mengenai  harta  bersama dalam perkara perceraian.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainuddin., Metode  Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2011. Djumhana, Muhammad.,
Hukum
Perbankan  di  Indonesia, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1996.
Inpres  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi Hukum Islam.
Judisseno  dan  Rimsky  K, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2002. Huala,  Adolf., Hukum  Perdagangan Internasional, Raja Grafindo
Persada, Jakarta: 2004.
Kasmir, Dasar-Dasar  Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002.
Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
Mahmudin, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemmen  Pendidikan  dan kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta: 1995.
Marzuki,  Peter  Mahmud., Penelitian
Hukum Kencana, Jakarta: 2006.
Marpaung, Leden., Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap  Perbankan, Djambatan, Jakarata: 2003. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 64/PUU- X/2012. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang  Undang  Nomor  10  tahun  1998 tentang  Perubahan  Atas  Undang Undang  Nomor  7  tahun  1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974
tentang Perkawinan. Usman, Rachmadi., Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2001.
Undang  Undang  Republik  Indonesia Nomor  8  tahun  2011  tentang
Perubahan  Atas  Undang  Undang
Nomor  24  tahun  2003  tentang
Mahkamah  Konstitusi  Republik
Indonesia.
Sastrawidjaja, Man Suparman., Perjanjian  Baku  Dalam  Aktivitas Dunia Maya, Proyek Elips,
Jakarta, 2002.
Sembiring,  Rosnidar., Hukum  Keluarga
Harta-harta  dalam  Perkawinan,
Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta:
2016. Sunggono Bambang, Metologi Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta: 2003.
Sutedi  Andrian, Hukum  Perbankan suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang
Merger  likuidasi  dan  kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Thalib,  Sayuti., Hukum  Kekeluargaan
Indonesia, Universitas  Indonesia, Jakarta:  1974.
Widiyono, Try., Aspek Hukum Operasional  Transaksi  Produk Perbankan  Indonesia  simpanan Jasa  dan  Perbankan, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2006.