Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 3, Oktober 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH  ADVOKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI OFFICIUM NOBILE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

## Adri Indra
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: adriin74@gmail.com

## ABSTRACT
Act number 18 Year 2003 article (1 and 2), the advocate's profession is a person who gives legal  services,  both  within  and  outside  the  Court  meet  the  requirements  based  on  the provisions  of  this  Act.  The  actions  of  the  irregularities  committed  by  persons-persons advocate  that  damage  the  image  of  the  profession  of  advocate  today,  should  not  be  a barrier  that stops the execution of  the noble profession of  advocates themselves. Starting from  dotted  background  problems  that  have  been  described  above,  it  can  be  raised  two principal issues, namely: 1. How is the grant of legal aid by advocates as implementation of  the  officium  nobile  in  the  criminal  justice  system?  2.  What  are  the  obstacles  found  by advocates in the granting of legal aid as officium nobile in the criminal justice system to answer both of the above problems in this research is descriptive research. The approach used in this study are normative juridical approach as the main approach that is supported by  empirical  juridical  approach.  The  granting  of  legal  assistance  by  advocates  as implementation  of  the  officium  nobile  in  the  criminal  justice  system  have  not  done  well because:  still  found  irregularities  committed  by  advocates.  Restricting  factors  that  affect the implementation of the grant of legal aid can be divided into four factors: First the legal substance of the factors (legal substance use). the structure of the law (legal structure). the culture of the law (legal culture). The fourth.
Kata Kunci : Bantuan Hukum, Advokat.

## PENDAHULUAN
Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  ,  undang-undang  Nomor  18  Tahun  2003  Advokat  adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sedangkan dalam Kode Etik yang dikeluarkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia „‟Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi
persyaratan  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku,  baik  sebagai  Advokat,  Pengacara, Penasehat  Hukum,  Pengacara  praktek  ataupun  sebagai  konsultan  hukum‟‟.Dalam  hal  ini, seorang  Advokat  selain  memberikan  bantuan  hukum  di  dalam  pengadilan,  seperti mendampingi,  mewakili,  membela, atau menjalankan kuasa demi kepentingan klien, juga dapat memberikan bantuan hukum diluar pengadilan, berupa konsultasi hukum, negosiasi maupun dalam hal pembuatan perjanjian kontrak-kontrak dagang serta melakukan tindakan hukum  lainnya  untuk  kepentingan  hukum  klien  baik  orang,  badan  hukum,  atau  lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.
Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Tentang advokat menyatakan bahwa ,  “Advokat Wajib  memberi  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada  pencari  keadilan  yang  tidak mampu.‟‟  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor.  42  Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum juga memberi definisi yang sama mengenai bantuan hukum.
Sesuai  dengan  profesi  yang  mulia  ( officium  nobile )  tersebut,  advokat  wajib membela  masyarakat  dan  kliennya  tanpa  diskriminasi  dan  pembedaan  perlakuan  sesuai dengan asas equality before the law . Apakah posisi yang terhormat dan mulia hanya milik profesi  advokat?  Advokat  beberapa  tahun  ini  mempunyai  “label”  yang  kurang  enak  di telinga masyarakat, seperti contoh: Advokat hanya membela para koruptor, orang berduit, para  pejabat-pejabat,  artis-artis,  muncul  di  info  taiment  untuk  promosi,  praktek  suap menyuap untuk memenangkan perkara dll.
Tindakan-tindakan  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  oknum-oknum  advokat yang  merusak  citra  profesi  advokat  saat  ini,  tidak  boleh  menjadi  batu  penghalang  yang menghentikan  pelaksanaan  profesi  luhur  advokat  itu  sendiri.  Perlu  disadari  bahwa, pemberian  bantuan  hukum  bagi  orang    miskin  adalah  salah  satu  bentuk  tindakan  dari profesi  advokat  yang  sangat  mulia  dan  merupakan  gerakan  moral  yang  memperjuangkan Hak Asasi Manusia.
Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan dua permasalahan pokok yaitu :
1. Bagaimanakah  Implementasi  Advokat  Sebagai officium  Nobile Dalam  Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negari  Kelas IIb Solok ?
2. Apa  saja  kendala  yang  dihadapi  oleh    Advokat  dalam  Implementasi  fungsi Officium Nobile dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Kelas IIb Solok?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan  suatu  gejala,  peristiwa,  kejadian  yang  terjadi  saat  sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian yaitu mengambarkan tentang Implementasi  Advokat  Sebagai Officium  Nobile Dalam  Proses  Pemeriksaan  Perkara Pidana.Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif sebagai pendekatan utama yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat Pada Tahap Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Negeri Solok
Di  dalam  pemberian  bantuan  hukum  dalam  perkara  pidana  pada  tahap pemeriksaan  terdakwa  di  sidang  pengadilan,  selain  mengacu  pada  KUHAP,  telah dikeluarkan  pengaturan  mengenai  pemberian  bantuan  hukum  sebagaimana  yang  telah diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2014.  Adapun  ruang lingkup  layanan  hukum  bagi  masyarakat  tidak  mampu  di  pengadilan  yang  diatur  di Perma  Nomor  1  Tahun  2014  terdiri  dari  layanan  pembebasan  biaya  perkara, penyelenggaraan  sidang  di  luar  gedung  pengadilan  dan  penyediaan  Posbakum pengadilan.  Ini  tidak  berbeda  jauh  dengan  ruang  lingkup  layanan  bantuan  hukum  di pengadilan menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010.
Pada  SEMA  yang  ditetapkan  pada  30  Agustus  2010  itu,  bantuan  hukum meliputi  layanan  perkara  prodeo,  penyelenggaraan  sidang  keliling  dan  penyediaan Posbakum.  Meski  dari  segi  ruang  lingkup  bantuan  hukum  tidak  berbeda  jauh,  dua produk hukum MA itu memiliki sejumlah perbedaan. daya ikat SEMA pada dasarnya lebih  ke  internal  MA  dan  badan  peradilan  di  bawahnya.  Itu  berbeda  dengan  Perma yang  juga  mengikat  pihak-pihak  lain  yang  berhubungan  dengan  MA  dan  badan peradilan  di  bawahnya.  SEMA  merupakan  edaran  pimpinan  MA  ke  seluruh  jajaran peradilan  yang  berisi  bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan  yang lebih bersifat
administrasi,  sedangkan  Perma  adalah  bentuk  peraturan  yang  berisi  ketentuan  yang lebih bersifat hukum acara.
Perbedaan lainnya, pengaturan mengenai bantuan hukum  di  SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dibedakan perlingkungan peradilan.  Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan  hukum  di  peradilan  umum  diatur  dalam  Lampiran  A  dan  Tata  cara  dan mekanisme  pemberian  bantuan  hukum  di  peradilan  agama  diatur  dalam  Lampiran  B. Adapun  tata  cara  dan  mekanisme  pemberian  bantuan  hukum  di  peradilan  tata  usaha negara disesuaikan dengan ketentuan yang ada di Lampiran A.
Sementara  itu,  pengaturan  mengenai  layanan  hukum  bagi  masyarakat  tidak mampu di Perma Nomor 1Tahun 2014 tidak dipilah berdasarkan lingkungan peradilan. Baik  peradilan  umum,  peradilan  agama  maupun  peradilan  tata  usaha  negara menggunakan peraturan yang sama. Digantinya SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dengan Perma  Nomor  1  Tahun  2014  membawa  perubahan  yang  cukup  signifikan  dalam sejumlah  hal.  Misalnya  dalam  hal  mekanisme  pemberian  layanan  pembebasan  biaya perkara  atau  bisa  disebut  dengan  perkara  prodeo.  Mengacu  kepada  SEMA  Nomor  10 Tahun  2010,  masyarakat  yang  ingin  berperkara  secara  prodeo  pertama-tama  harus mendapatkan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  dari  kepala  desa,  lurah,  atau pejabat  yang  setingkat  dengan  itu.  Masyarakat  juga  bisa  membawa  Kartu  Jaminan Kesehatan  Masyarakat  (Jamkesmas)  atau  sejenisnya  sebagai  bukti  bahwa  yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
Sebagai  mana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 16 Juni 2014 tentang  Pedoman  Pemberian  Bantuan  Hukum  yang  menyatakan  bahwa  Pemberian Layanan  Bantuan  Hukum  bagi  Masyarakat  tidak  mampu  di  Pengadilan  meliputi layanan  pembebasan  biaya  perkara  sidang  luar  gedung  pengadilan,  dan  Pos  Bakum Pengadilan Umum, Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Terdapat 4 jenis bantuan hukum  yang  diberikan  dalam  penyelenggaraan  bantuan  hukum  yakni,  Pos  Bantuan Hukum,  Bantuan  Jasa  Advokat,  Pembebasan  Biaya  Perkara  baik  Pidana  maupun Perdata,  dan  Biaya  Sidang  di  Tempat  Sidang  Tetap  atau  persidangan  diluar  gedung pengadilan.
Berbeda  halnya  pada  pelaksanaan  bantuan  hukum  pada  tahap  pemeriksaan tersangka  di  tingkat  penyidikan,  pemberian  bantuan  hukum  di  Pengadilan  Negeri diberikan  dan  dilaksanakan  melalui  sebuah  Pos  Pelayan  Hukum  (Pos  Bakum)  yang berwenang  dan  bertugas  memberikan  layanan  bantuan  hukum.  Pasal  1  angka  6 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 16 Juni 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum menyatakan bahwa :
Pos  Bantuan  Hukum  adalah  layanan  yang  dibentuk  oleh  dan  ada  pada  setiap pengadilan  tingkat  pertama  untuk  memberikan  layanan  hukum  berupa  informasi, konsultasi,  dan  advis  hukum,  serta  pembuatan  dokumen  hukum  yang  dibutuhkan sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  Kekuasan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Keberadaan  Pos  Bantuan  Hukum  ini,  tentu  menunjukkan  peran  Negara  dalam memberikan sarana dan fasilitas dalam penyelenggaraan bantuan hukum di lingkungan pengadilan  negeri.  Hakim  pengadilan  negeri  dalam  pelaksanaan  pemberian  bantuan hukum juga mengacu kepada Pasal 56 KUHAP.
Pemberian  bantuan  hukum  pada  tahap  pemeriksaan  terdakwa  di  sidang pengadilan  pada  dasarnya,  sama  dengan  pada  tahap  pemeriksaan  tersangka  di  tingkat penyidikan yang diberikan berdasarkan Pasal 56 KUHAP dengan kualifikasi ancaman pidana  dari  tindak  pidana  yang  didakwa  dilakukan  terdakwa.  Hakim  juga  tidak  wajib memberikan  bantuan  hukum  atau  menyediakan  penasehat  hukum  bagi  terdakwa melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  dibawah  5  (lima)  tahun.  Jika hakim  lalai  tidak  menyediakan  penasehat  hukum  bagi  terdakwa  yang  wajib mendapatkan  bantuan  hukum,  maka  akan  berakibat  „‟batal  demi  hukum‟‟  sehingga peradilan harus di ulang kembali.
Menurut  Lilik  Mulyadi,  „‟ketentuan  ini  dimaksud  sebagai  implementasi  di Junjung  tingginya  Hak  Asasi  terdakwa  sebagai  dasar  dikeluarkannya  KUHAP, sehingga  tidak  diharapkan  adanya  ke  sewenang-wenangan  dalam  hal  pemeriksaan tersangka/terdakwa .(Lilik  Mulyadi  1996;1) kelemahan substansi  Pasal  56 dan pelaksanaannya yang seharusnya lebih menjunjung tinggi HAM dan Asas equality before the law .
1 Lilik  Mulyadi,  1996, Hukum  Acara  Pidana;  Suatu  Tinjauan  Khusus  Terhadap  Surat  Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.30
B. Kendala Yang di Temui oleh Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Sebagai Implementasi Officium Nobile Dalam Sistem Peradilan Pidana
Menurut Sutjipto Raharjo bahwa, sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya  merupakan  variabel  yang  mempunyai  koreksi  dan  interdependensi  dangan faktor-faktor  yang  lain. (Satjipto  Raharjo,  2009;2) Faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan pemberian bantuan hukum advokat sebagai implementasi officium nobile dalam sistem peradilan pidana, sangat terkait dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan  konsep  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  dari  Soerjono Soekanto.
Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat sebagai  implementasi officium  nobile dalam  sistem  peradilan  pidana  jika  dikaji  dari teori  sistem  hukum  dari  Lawrence  M.  Friedman  dan  konsep  faktor-faktor  yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, dengan mengacu pada hasil penelitian  yang  diperoleh,  dapat  diklasifikasi  dan  dibedakan  menjadi  4  faktor  yakni, faktor  substansi  hukum  ( legal  substance ),  struktur  hukum  ( legal  structure ),    budaya hukum ( legal culture ), dan masyarakat
1. Faktor Substansi Hukum ( Legal Substance )
Faktor substansi hukum  ( legal substance ) dalam hal ini meliputi Peraturan Perundang-undangan.  Pasal  1  angka  2  UUNomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  menyatakan  bahwa,  “Peraturan Perundang-undangan  adalah  peraturan  tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan Perundang-undangan”.
Menurut  pendapat  Soerjono  Soekanto  mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi  penegakan  hukum  dari  faktor  substansi  hukum  (undang-undang) ini, Soerjono Soekanto  menyatakan bahwa   gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena :
a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
2 Satjipto Raharjo, 2009. Penegakan Hukum ; Suatu Tinjauan Sosiologi . Genta Publishing Jakarta, hlm viii
b. Belum adanya Peraturan Pelaksana Yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang.
c. Ketidak  jelasan  arti  kata-kata  di  dalam  Undang-undang  yang  mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
Substansi  hukum  yakni  Peraturan  Perundang-undangan  yang  baik seharusnya  disusun  secara  komprehensif  dan  responsif,  namun  Peraturan Perundang-undangan yang  mengatur  mengenai  bantuan  hukum,  masih mengandung kelemahan dan kekurangan-kekurangan  yang tentu saja menghambat pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  oleh  advokat  sebagai  implementasi officium nobile dalam sistem peradilan pidana.
2. Faktor Struktur Hukum ( Legal Structure )
Faktor  struktur  hukum  ( legal  structure )  dalam  pembahasan  ini  meliputi faktor  penegak  hukum  dan  sarana  atau  fasilitas.  Faktor  penegak  hukum  dalam pembahasan  ini  akan  dibatasi  pada  kalangan  yang  secara  langsung  berkecimpung dalam  bidang  penegakan  hukum,  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Soerjono Soekanto,  “yang  dimaksud  dengan  penegak  hukum  akan  dibatasi  pada  kalangan yang  secara  langsung  berkecimpung  dalam  penegakan  hukum  yang  tidak  hanya mencakup law  enforcement ,  akan  tetapi  juga peace  maintenance ”.  Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa, “Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum”.
a. Faktor internal.
Dalam  pelaksanaan  bantuan  hukum,  ada  kalanya,  advokat  tidak  optimal melakukan  tugasnya,  karena  faktor  kelelahan.  sehingga  tidak  serius  dalam mendampingi  kliennya  sehingga  pertanyaan  yang  diberikan  kepada  saksi, pembelaan  yang  diberikan  oleh  advokat  Posbakum  Pengadilan  Negeri  Solok terkesan  apa  adanya  dan  hanya  untuk  lepas  kewajiban  saja.  Hal  ini    dapat menunjukkan  bahwa,  faktor  penegak  hukum  dari  segi  internal,  yang  menghambat dan  mempengaruhi  pelaksanaan  bantuan  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  di wilayah  hukum  Solok  adalah  kurangnya  integritas,  moralitas,  idealisme  dan profesionalitas advokat sebagai profesi yang mulia (officium nobile) dan lemahnya kesadaran  akan  kewajiban  profesi  advokat  dalam  pemberian  bantuan  hukum,  dan kemampuan advokat sebagai penegak hukum.

## b. Faktor eksternal.
Faktor  eksternal  adalah  faktor  dari  luar  penegak  hukum,  selain  dari  luar penegak  hukum  juga  meliputi  faktor  sarana  atau  fasilitas.  Soerjono  Soekanto mengemukakan  bahwa,  “Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  tertentu,  maka  tidak mungkin  penegakan  hukum  akan  berlangsung  dengan  lancar.  Sarana  atau  fasilitas tersebut,  antara  lain,  mencakup  tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil, organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai,  keuangan  yang  cukup,  dan seterusnya”.
3. Faktor Budaya Hukum ( Legal Culture )
Faktor budaya hukum ( legal culture ) dalam pembahasan ini meliputi faktor budaya  hukum  atau  kebudayaan  dan  masyarakat.  Soerjono  Soekanto  mengatakan bahwa :
Kebudayaan  (sistem)  hukum  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang mendasari  hukum  yang  berlaku,  nilai-nilai  yang  merupakan  konsepsi-konsepsi abstrak  mengenai  apa  yang  dianggap  baik  (sehingga  dianuti)  dan  apa  yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai tersebut, lazim merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan kedua ekstrem yang harus diserasikan.
Definisi budaya hukum dalam kamus hukum adalah, “Sikap-sikap dan nilai- nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai  yang  terkait dengan tingkah laku  yang berhubungan dengan hukum dan  lembaga-lembaganya,  baik  secara  positif  maupun  negatif” Namun,  masih  ada masyarakat  yang  belum  mengetahui  dan  memahami  mengenai  hak  atas  bantuan hukum  dan  hak  untuk  tidak  menjawab  dalam  pemeriksaan  sebelum  hadirnya penasehat hukum tentu dapat menimbulkan budaya hukum  yang tidak mendukung pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana di Solok.
Dalam  prakteknya  juga  masih  bisa  dijumpai  penasihat  hukum  yang memberikan  bantuan  hukum  dengan  tidak  profesional  atau  tidak  secara  maksimal menjalankan  tugasnya,  serta  masih  adanya  perlakuan  diskriminatif  terhadap tersangka  yang  didampingi  karena  haknya  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum secara  cuma-cuma.  Hal  tersebut  tentu  dapat  menghambat  pelaksanaan  pemberian bantuan hukum”.

## 4. Faktor Masyarakat
Masyarakat  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan bantuan  hukum  dalam  perkara  pidana  di  Solok.  Menurut  Soerjono  Soekanto, “Penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat,  dan  bertujuan  untuk  mencapai kedamaian  di  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dipandang  dari  sudut  tertentu, maka  masyarakat  dapat  mempengaruhi  penegakan  hukum  tersebut”. 3 Pandangan masyarakat,  anggapan-anggapan  atau  pendapat-pendapat  (opini)  masyarakat  juga bisa  mempengaruhi  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  dalam  perkara  pidana di Solok. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa :
Dari  sekian  banyaknya  pengertian  yang  diberikan  pada  hukum,  terdapat kecendrungan  yang  besar  pada  masyarakat,  untuk  mengartikan  hukum  dan bahkan    mengidentifikasikan    dengan  petugas  (dalam  hal  ini  penegak  hukum sebagai  pribadi).  Salah  satu  akibatnya  adalah,  bahwa  baik-buruknya  hukum senantiasa  dikaitkan  dengan  pola  perilaku  penegak  hukum  tersebut,  yang menurut  pendapatnya  merupakan  pencerminan  dari  hukum  sebagai  struktur maupun proses.
Kecendrungan  yang  kuat  dari  masyarakat  dalam  mengartikan  hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, maka ada golongan-golongan tertentu dalam  masyarakat  yang  mengartikan  hukum  sebagai  tata  hukum  atau  hukum positiftertulis”.

## PENUTUP
Pemberian  Bantuan  Hukum  Oleh  Advokat  Sebagai  Implementasi Officium  Nobile Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Solok  belum  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  karena adanya  penyimpangan-penyimpangan  dalam  prakteknya.  Seperti,  advokat  dinilai  kurang profesional  dan  diskriminatif  dalam  pelaksanaan  bantuan  hukum  di  Polresta  Solok.  Dan tidak  adanya  ketentuan  dan  tidak  diberikannya  bantuan  hukum  kepada  tersangka  dan terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun di Polres Solok dan di Pengadilan Negeri Solok.
Kendala-kendala  dalam  pelaksanaan  pemberian    Bantuan  Hukum  Oleh  Advokat Sebagai  Implementasi Officium  Nobile Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Solok  dapat diklasifikasi  dan  dibedakan  menjadi  4  faktor  yakni,  faktor  substansi  hukum  ( legal
3 Soerjono Soekanto, op.cit , h. 45.
substance ),  struktur  hukum  ( legal  structure ),    budaya  hukum  ( legal  culture ).  Faktor substansi  hukum  yang  menghambat  salah  satunya  adalah  kekurangan  atau  kelemahan dalam  substansi  Pasal  56  ayat  (1)  KUHAP  yang    mengatur  mengenai  pembatasan penerima  bantuan  hukum  berdasarkan  kualifikasi  ancaman  hukuman.  Faktor  struktur hukum  yang  menghambat  yakni,  faktor  penegak  hukum  dari  segi  internal  dan  eksternal yang  juga  meliputi  sarana  atau  fasilitas.  Faktor  penegak  hukum  dari  segi  internal  yang menghambat  seperti,  kurangnya  integritas,  moralitas,  idealisme  dan  profesionalitas advokat.  Faktor  penegak  hukum  dari  segi  eksternal  dan  sarana  atau  fasilitas  yang menghambat  seperti,  kurangnya  pendanaan  atau  anggaran,  kurangnya  kontrol  dan pengawasan, mekanisme serta sistem untuk mendapatkan anggaran yang rumit yang harus dilalui oleh advokat.

## DAFTAR PUSTAKA
Lilik  Mulyadi,  1996, Hukum  Acara  Pidana;  Suatu  Tinjauan  Khusus  Terhadap  Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Marwan  &  Jimmy,  P, Kamus  Hukum;  Dictionary  of  Law  Complete  Edition ,  Reality Publisher, Surabaya. 2009
Satjipto  Raharjo,  2009. Penegakan  Hukum  ;  Suatu  Tinjauan  Sosiologi .  Genta  Publishing Jakarta
Soerjono  Soekanto ,  Lembaga  bantuan  Hukum  dan  Arah  pergeseran  strategi  gerakan , Jurnal Hukum, Vol.4, No.2 September 2001.