## Analisis Alternatif Kebijakan Perikanan dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Konawe
Indrawan Tobarasi 1 , Rahmanuddin Tomalili 2
1 Universitas Lakidende , 2 Universitas Lakidende Email: indrawan.t2684@gmail.com
Abstrak: Penelitian  ini  menganalisis  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  pendapatan nelayan  di  kabupaten  konawe  dengan  mempertimbangkan  potensi  dan  kondisi masyarakat setempat sehingga dapat dilakukan pemetaan untuk menganalisis alternatif kebijakan  yang  tepat  untuk  meningkatkan  pendapatan  nelayan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  untuk  melihat  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  pendapatan  nelayan.  Data  penelitian  bersumber  dari  hasil wawancara  terhadap  stakeholder  dan  data  sekunder  dari  berbagai  literatur.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  kondisi  armada  dan  alat  tangkap  ikan  yang  belum memadai,  terbatasnya  modal  kerja  nelayan  untuk  memenuhi  kebutuhan  operasional tangkap,  dan  terbatasnya  akses  terhadap  jaringan  pemasaran  hasil  tangkap  sangat mempengaruhi pendapatan nelayan di Kabupaten Konawe. Berdasarkan permasalahan tersebut  maka  alternatif  kebijakan  perikanan  dapat  dibuat  pemerintah  daerah  untuk meningkatkan  pendapatan  nelayan  di  kabupaten  konawe,  antara  lain:  (1) Pengembangan  modernisasi  teknologi  bagi  nelayan  melalui  bantuan  program modernisasi/  motorisasi  alat  tangkap,  dan  penyelenggaraan  kegiatan  penyuluhan teknologi  dan  pembinaan  keterampilan,  (2)  Pengembangan  sistem  permodalan  bagi nelayan melalui program bantuan permodalan bagi nelayan; dan (3) Pembentukan dan pengembangan sistem jaringan pemasaran melaui pembangunan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) dan pembentukan tempat pelelangan ikan disekitar desa nelayan.
Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Alternatif Kebijakan, peningkatan pendapatan nelayan.
Abstract: This study analyzed various factors that influence the income of fishermen in Konawe  district  by  considering  the  potential  and  condition  of  the  local  community  so that mapping can be done to analyze the right alternative policies to increase fishermen income. This study used a qualitative method with a descriptive approach to explore any factors  that  influence  fishermen's  income.  Research  data  sourced  from  the  results  of interviews  with  stakeholders  and  secondary  data  from  various  literature.  The  results showed  that  the  condition  of  the  fleet  and  fishing  gear  were  inadequate,  the  limited working capital of fishermen to meet the operational needs, and the limited access to the marketing network of fishing results greatly affected the income of fishermen in Konawe Regency. Based on these problems, alternative fisheries policies can be made by the local government  to  increase  the  income  of  fishermen  in  Konawe  Regency,  that  are:  (1) Development  of  technology  modernization  for  fishermen  through  the  assistance  of  the modernization/motorization  of  fishing  gear  programs,  and  the  implementation  of technology counseling and skills training activities; (2) Development of a capital system for fishermen by a capital assistance program for fishermen; and (3) Establishment and development  of  a  marketing  network  system  by  construct  of  a  fish  landing  port  (PPI) and the establishment of a fish auction area around a fishing village.
Keywords : Policy Analysis, Alternative Policy, increasing fishermen's income.
Vol. 2 No. 2  Bulan September  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836

## 1. Pendahuluan
Pelaksanaan  otonomi  daerah  dapat menjadi  salah  satu  instrumen  dalam peningkatan lajunya pertumbuhan kesejahteraan  masyarakat  di  Indonesia apabila  pembangunan  di  daerah  mengacu pada  potensi  daerah  atau  geografis, dengan  melaksanakan  prinsip  standar pelayanan  minimal  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  daerah  yang  menjamin peningkatan  mutu  pelayanan  masyarakat secara  merata  sehingga  kesejahteraan masyarakat menjadi semakin baik (Surkati,  2012)  dan  berimbas  pada pengurangan  angka  kemiskinan,  sebab persoalan kemiskinan telah menjadi agenda  utama  pemerintah  dan  tersebar pada  pada  hampir  seluruh  elemen  atau kelompok  masyarakat  dan  salah  satunya adalah kelompok masyarakat nelayan.
Berbagai  kebijakan  perikanan  yang dilakukan oleh pemerintah ternyata belum mampu  menangani  persoalan  kemiskinan nelayan  saat  ini.  Kebijakan  moneter  dan fiskal  yang  diterapkan  pemerintah  selama ini  belum  cukup  mendorong  kemajuan sektor  kelautan  dan  perikanan  salah  satu penyebabnya  adalah  tingkat  suku  bunga untuk usaha perikanan di Indonesia masih tergolong  tinggi.  Kondisi  ini  jelas  sangat berbeda  jauh  dibanding  negara-negara lain.  Jepang  misalnya,  tingkat  suku  bunga yang diberlakukan untuk sektor perikanan hanya  tiga  persen  per  tahun,  Malaysia melalui Bank Pertaniannya hanya membebankan bunga 1-3 persen pertahun, Thailand dan Australia hanya 3- 9  persen  per  tahun,  sementara  Indonesia berada  jauh  diatas  angka-angka  tersebut (bunghatta.ac.id, 2018).
Masyarakat  nelayan  di  Indonesia merupakan  kelompok  yang  dihadapkan pada kompleksitas permasalahan
ekonomi.  Kemiskinan  telah  melekat  erat pada  kelompok-kelompok  ini  terutama bagi  nelayan  kecil  (Winarno,  2011:6). Berbeda  dengan  nelayan  modern  yang acapkali mampu merespon perubahan dan lebih  kenyal  dalam  menyiasati  tekanan perubahan  dan  kondisi over  fishing , nelayan  kecil  yang  umumnya  bersifat tradisional  seringkali  mengalami  proses marginalisasi  dan  menjadi  korban  dari program  pembangunan  dan  modernisasi perikanan yang sifatnya a historis (Indriyani, dkk, 2017).
Untuk  menyelesaikan  persoalan kesejahteraan nelayan di daerah,
sebenarnya pemerintah daerah
mempunyai  wewenang  dan  tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat  melalui  berbagai  kebijakan  di bidang perikanan. Prinsip dasar pemberian  otonomi  dimaksud  didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lah yang lebih  mengetahui  kebutuhan  dan  standar pelayanan  bagi  masyarakat  di  daerahnya. Atas  dasar  pertimbangan  ini,  maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu  memacu  pertumbuhan  ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya, dan pemerintah daerah diharapkan  dapat  memanfaatkan  peluang dan  mencari  terobosan  melalui  berbagai kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan  masyarakat  sehingga  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat khususnya masyarakat nelayan.
Kesenjangan antara semangat pelaksanaan otonomi daerah dan fenomena kemiskinan masyarakat nelayan sebagaimana  penjelasan  di  atas  tentu membutuhkan penjelasan agar bisa menguraikan  dan  menjelaskan  berbagai penyebab terjadinya kesenjangan tersebut beserta  solusi  kebijakan  yang  tepat  untuk
Vol. 5 No. 2  Bulan September  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
menangani  masalah  itu.  Sejauh  ini  studi mengenai
kebijakan
peningkatan kesejahteraan  nelayan  telah  dilakukan antara  lain  tentang  penerapan  kebijakan sekaya maritim dalam rangka peningkatan kesejahteraan  nelayan  (Indriyani  dkk, 2017).  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah  dengan  pemberian  bantuan  selain untuk  pemenuhan  kebutuhan  nelayan seperti  bantuan  rumah,  alat  tangkap,  dan kapal  nelayan,  diperlukan  juga    bantuan yang bersifat investasi jangka panjang dan berkelanjutan, seperti pengembangan sarana  dan  prasarana  pengolahan  hasil melaut dan pengembagan akses
pemasaran hasil perikanan. Demikian juga dengan  analisis  kebijakan  peningkatan kesejahteraan nelayan kabupaten
administrasi kepulauan seribu yang dilakukan  oleh  Karunia  (2009)  yang menyimpulkan  bahwa  salah  satu  faktor yag  berpengaruh  terhadap  kesejahteraan nelayan  adalah  aspek  kelembagaan  yang kuat terhadap program-program pemerintah  pada  sektor  perikanan  dan kelautan.
Berbagai  strategi  kebijakan  telah dibuat  oleh  pemerintah  daerah  dalam upaya  peningkatan  pendapatan  nelayan, salah  satu  program  yang  dilakukan pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan pendapatan nelayan adalah dengan melakukan memfasilitasi pembuatan sertifikat  nelayan,  penyediaan  sarana  dan prasarana nelayan, serta melakukan bimbingan  dan  pendampingan  kepada nelayan  (Fathoni,  2015),  selain  itu, keberhasilan kebijakan pemerintah daerah  dalam  meningkatkan  pendapatan dan  kesejahteraan  nelayan  juga  harus disesuaikan  dengan  pertimbangan  aspek perilaku  dan  nilai-nilai  yang  ada  pada
msyarakat  nelayan  itu  sendiri  (Mamentu, 2015).
Artikel  ini  membahas  tentang analisis  alternatif  kebijakan  perikanan dalam  meningkatkan  pendapatan  nelayan di  Kabupaten  Konawe.  Penelitian  ini berupaya  menganalisis  dan  memetakan berbagai faktor-faktor yang
mempengaruhi  pendapatan  nelayan  di kabupaten
konawe dengan mempertimbangkan  potensi  dan  kondisi masyarakat  setempat,  sehingga  dapat dilakukan  pemetaan  untuk  menganalisis alternatif  kebijakan  yang  tepat  untuk meningkatkan  pendapatan  nelayan  di Kabupaten Konawe berdasarkan pemetaan  terhadap  faktor-faktor  yang mempengaruhi pendapatan nelayan.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian
dilaksanakan  di  tiga  desa,  yaitu  Desa Bokori, Desa Mekar, dan Desa Saponda, di Kecamatan  Soropia  Kabupaten  Konawe Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Ketiga  desa ini adalah desa dengan penduduk mayoritas  nelayan  di  Kabupaten  Konawe. Teknik  pengumpulan  data  dilakukukan melalui  observasi  lapangan,  wawancara terhadap informan, baik wawancara mendalam  (in- depth  interview )  maupun wawancara dalam bentuk group interview ; dan  studi  dokumen  terhadap  beberapa dokumen  laporan  pemerintah  kecamatan maupun pemerintah desa yang berhubungan  dengan  topik  penelitian . Informan  dalam  penelitian  ini  terdiri  atas Kepala  dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten  Konawe  dan  seorang  staf, Unsur  pemerintah  kecamatan  Soropia yakni  Camat  dan  staf,  Kepala  desa  dan
Vol. 5 No. 2  Bulan September  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Ketua  BPD  serta  warga  masyarakat  desa (nelayan).
Proses  penelitian  dimulai  dengan observasi  lapangan  sekaligus  melakukan wawancara guna menidentifikasi permasalahan  ( Agenda  Setting )  yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi  pendapatan  nelayan  di Kabupaten Konawe berdasarkan data yang diperoleh  dilapangan.  Proses  identifikasi masalah  mengacu  pada  model  analisis problem  structuring guna  menemukan masalah kebijakan ( policy problems ) melalui  4  (empat)  fase  sebagaimana dikemukakan  oleh  Dunn  (1999),  yaitu: pencarian  masalah  ( problem  search ), pendefinisian masalah ( problem definition ),  spesifikasi  masalah  ( problem sfecification ),  dan  pengenalan  masalah ( problem sensing ), dan selanjutnya memformulasikan alternatif kebijakan ( policy  formulation )  perikanan  yang  tepat untuk  meningkatkan  pendapatan  nelayan di Kabupaten Konawe.
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
a. Hasil  Tangkap  dan  Pendapatan Nelayan di Kabupaten Konawe
Berdasarkan  temuan  dilapangan, tingkat  pendapatan  nelayan  di  desa bokori,  mekar dan  saponda  sangat dipengaruhi  oleh  mekanisme  pemasaran dari  hasil  tangkap  tersebut.  Umumnya hasil  tangkap  nelayan  di  desa  Bokori, Mekar dan Saponda menjual hasil tangkap mereka  kepada  tengkulak,  karena  sejak awal biasanya para nelayan sudah diberikan  modal  awal  (panjar)  oleh  para tengkulak  dengan  komitmen  semua  hasil tangkapan akan diserahkan (dijual) kepada  tengkulak  yang  bersangkutan.
Melalui  sistem  penjualan  hasil  tangkap kepada  tengkulak  ini  ternyata  telah menyebabkan kesenjangan distribusi pendapatan  diantara  nelayan  yang  ada  di Kabupaten Konawe. Eksploitasi sumberdaya yang terjadi telah mengakibatkan nelayan miskin senantiasa berada  dalam  ketergantungan  (tidak mandiri). Sistem penjualan kepada tengkulak terpaksa dilakukan oleh sebagian  besar  nelayan  karena  tidak  ada Pangkalan  Pelelangan  Ikan  (PPI)  atau pasar khusus penjualan ikan di Kecamatan Soropia. PPI berada di Kecamatan Lalonggasumeeto dan dan di Kota Kendari yang jarak  keduanya terbilang cukup jauh dari  soropia.  Sebagian  kecil  nelayan  yang memiliki fasilitas ukuran perahu memadai terkadang  membawa  hasil  tangkapan mereka  ke  PPI  kendari,  dan  sebagiannya dijual secara lokal di dalam desa.
Rendahnya/ketimpangan  distribusi pendapatan  nelayan  sebagai  masalah utama  dari  permasalahan  yang  dihadapi khususnya pada sektor perikanan tersebut,  sesungguhnya  bersumber  pada masalah substansi yaitu adanya sekelompok  anggota  masyarakat  (nelayan miskin)  yang  secara  struktural  tidak mempunyai  peluang  dan  kemampuan yang  memadai  untuk  mencapai  tingkat hidup  yang  layak.  Akibatnya  nelayan miskin tersebut harus mengakui keunggulan  kelompok  masyarakat lainnya dalam  persaingan  mencari  nafkah  dan pemilikan aset usaha (produktif), sehingga semakin lama semakin tertinggal. Meskipun  sesungguhnya  hasil  produksi tangkapan  ikan  nelayan  di  tiga  desa  studi relatif meningkat setiap tahunnya.
Hasil tangkapan ikan yang diperoleh  nalayan  di  tiga  desa  studi tersebut dipasarkan secara lokal dan antar daerah.  Untuk  pemasaran  lokal  nelayan
Vol. 5 No. 2  Bulan September  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
menjual kepada pedagang pengumpul/tengkulak. Kemudian pedagang pengumpul menjual ke pedagang pengecer dan terus ke konsumen,  tetapi  ada  juga  pedagang pengumpul yang langsung kepada konsumen.  Sedangkan  untuk  pemasaran antar  daerah  biasanya  dilakukan  oleh pedagang pengumpul lokal dan selanjutnya  dijual  kepada  pengumpul  di luar daerah. Namun pada keadaan tertentu nelayan langsung menjual kepada pedagang  pengumpul  luar  daerah.  Hal  ini terjadi apabila nelayan mengadakan penangkapan  ikan  jauh  dari  pangkalan dan  pulang  setelah  delapan  sampai sepuluh  hari  (satu  bintang)  melakukan operasi  penangkapan.  Harga  ikan  yang dijual  kepada  tengkulak  antara  satu nelayan  dengan  nelayan  lain  kadang- kadang  tidak  sama,  hal  ini  tergantung penilaian mutu ikan tersebut oleh tengkulak. Penentuan harga pada umumnya  lebih  banyak  ditentukan  oleh para tengkulak dan dibayar secara tunai.
Pendapatan nelayan yang berada di Desa  Bokori  dan  Mekar  dan  Saponda  juga beragam.  Secara  pasti  sangat  sulit  untuk ditentukan karena mereka hanya
mengatakan kira-kira. Salah satu penyebabnya sulit menghitung penghasilannya ialah karena mereka tidak terbiasa
untuk menghitungnya.
Keseluruhan hasil yang diperoleh biasanya mereka  bawa  ke  tengkulak,  tengkulaklah yang  akan  menentukan  berapa  jumlah yang akan dibayar. Akan tetapi berdasarkan  hasil  wawancara,  diperoleh informasi  bahwa  pendapatan  nelayan tersebut  berkisar  pada  Rp.  1.000.000,- sampai Rp. 2.500.000,- perbulannya.
Nelayan  yang  memiliki  pendapatan di bawah Rp. 1.000.000,- perbulan merupakan  nelayan  yang  tidak  memiliki
armada/alat, dimana mereka hanya sebagai buruh nelayan. Pendapatan mereka diperoleh melalui sistem pembagian  hasil  yakni  2/3  merupakan bagian  pemilik  kapal  dan  1/3  bagian untuk  buruh  nelayan/ABK  dan  ada  juga dengan cara menggaji buruh nelayan /ABK Rp.  30.000,-  per  hari.  Sehingga  para nelayan  tersebut  harus  mencari  mata pencaharian  tambahan  untuk  menambah pendapatan  keluarganya  seperti  petani, buruh tani dan pedagang.
b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kabupaten Konawe Dalam memahami berbagai permasalahan  yang  menjadi  faktor  yang mempengaruhi  peningkatan  pendapatan nelayan  di  Kabupaten  Konawe,  maka dilakukan proses indentifikasi permasalahan ( agenda setting ) yang menurut  Dunn  (1999:24)  melalui  4 (empat)  fase  yang  mendasarinya,  yaitu: pencarian  masalah  ( problem  search ), pendefinisian masalah ( problem definition ),  spesifikasi  masalah  ( problem sfecification ),  dan  pengenalan  masalah ( problem  sensing ).  Dan  hasil  identifikasi permasalahan berdasarkan data temuan di tiga desa studi diketahui bahwa penyebab masalah  ( Couse  of  Problem )  yang  menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Desa Bokori, Mekar dan Saponda adalah sebagai berikut:
1. Terbatasnya  Akses  terhadap  jaringan Pemasaran
Hasil  tangkapan  nelayan  biasanya dijual dalam bentuk ikan segar (80%) dan Sebagian  kecil  (20%)  hasilnya  untuk konsumsi  sendiri.  Agar  ikan  tetap  segar maka  nelayan  melakukan  penanganan dengan  sistem  pengesan  dalam cold  box yang  sudah  tersedia  di  kapal.  Sebagian
Vol. 5 No. 2  Bulan September  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
kecil ada juga nelayan yang mengolah hasil tangkapan untuk dijadikan kerupuk ikan/udang. Usaha ini bersifat usaha skala kecil  (rumah  tangga)  dan  dipasarkan hanya  terbatas  bagi  penduduk  setempat. Di  samping  itu  juga  pernah  dilakukan pembuatan  abon  ikan,  tetapi  karena keterbatasan  modal,  usaha  ini  tidak  bisa dilanjutkan.
Hasil  tangkapan  ikan  yang  ada  di desa  bokori  dijual  kepada  para  tengkulak yang  berasal  dari  kecamatan  soropia  atau dari  kota  kendari.  Sedangkan  pemasaran hasil  produksi  usaha  perikanan  yang  ada di  desa  mekar  dan  saponda  adalah  selain menjual kepada tengkulak dari kecamatan dan  kota  kendari,  ada  juga  yang  langsung menjual  kepada  pengumpul  yang  berasal dari  desa  setempat.  Tetapi  sesungguhnya pedagang  pengumpul  yang  membeli  hasil kepada nelayan juga merupakan perpanjangan tangan dari pada tengkulak.
Peran  tengkulak  terutama  dalam pemasaran perikanan cenderung monopolistis  yang  mampu  menentukan tingkat  harga  di  tingkat  produsen.  Hasil tangkapan  ikan  yang  dijual  kepada pedagang pengumpul dibayar dengan cara tunai,  tetapi  kadang-kadang  ada  juga sebagian  nelayan  yang  mendapat  bayaran setelah  beberapa  trip  baru  menerima bayaran,  yang  terpenting  bagi  nelayan adalah setiap mereka turun ke laut bahan- bahan kebutuhan sehari-hari bisa diperoleh  langsung  dari  tengkulak.  Dalam konteks  ini,  umumnya  nelayan  di  desa bokori, mekar dan saponda telah memiliki kesepakatan awal dengan tengkulak tertentu  yang  terkait  kesepakatan  kepada siapa  ikan  hasil  tangkapan  akan  dijual. Biasanya  dengan  kesepakan  ini  para nelayan  mendapatkan  upah  atau  bayaran uang  muka  lebih  awal  dari  tengkulak sebelum  turun  ke  laut  sebagai  bentuk
kesepakatan tadi. Dengan kondisi tersebut, sesungguhnya mereka mempunyai  keinginan  untuk  lepas  dari sistem  pasar  ini  namun  hingga  saat  ini belum  dapat  diatasi.  Untuk  mendapatkan harga  yang  lebih,  bagi  nelayan  yang  tidak terikat  oleh  tengkulak  terkadang  menjual hasil  tangkapannya  di  tengah  laut  kepada konsumen lokal ataupun nelayan luar.
Salah  satu  solusi  bagi  nelayan untuk  keluar  dari  monopoli  tengkulak, adalah menjual hasil tangkap ikan mereka secara  langsung  ke  pelabuhan  pelalangan ikan (PPI). Namun PPI yang ada di Konawe terletak  di  kecamatan  lalonggasu  meeto yang  berjarak  sekitar  20  km  dari  desa bokori dan mekar, dan lebih jauh lagi dari desa  saponda.  Akibat  jarak  ke  PPI  yang relatif  jauh  dan  membutuhkan  biaya  dan waktu  tambahan  untuk  sampai  ke  PPI maka  nelayan  lebih  memilih  untuk menjual hasil tangkapan mrk ke tengkulak. Selain itu, tidak tidak adanya pasar ikan di salah  satu  desa  studi  juga  menjadi  alasan nelayan untuk lebih memilih menjual hasil tangkap mereka kepada tengkulak.

## 2. Terbatasnya  Teknologi  Penangkapan Ikan
Armada perikanan merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi keberhasilan  suatu  penangkapan,  selain itu  alat  tangkap  dan  musim  juga  sangat mempengaruhi.  Nelayan  di  desa  bokori, mekar  dan  saponda  memiliki  ciri  khas tenaga  yang  terbatas  dan  peralatan  yang sederhana.  Meskipun  terkadang  telah menggunakan  perahu  motor  bantuan pemerintah,  akan  tetapi  mereka  tetap menerapkan  teknologi  tradisional  untuk penangkapan  ikan.  Dengan  ciri  khas  yang demikian, daya saing mereka lebih rendah dibanding nelayan yang lebih kuat (Nelayan pemilik/pengusaha).
Vol. 5 No. 2  Bulan September  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Sehubungan  hal  tersebut,  adapun armada  perikanan  yang  dipergunakan oleh  nelayan  di  desa  bokori,  mekar  dan saponda dalam melakukan operasi penangkapannya  juga  masih  bersifat tradisional,  sesuai  dengan  alat  tangkap yang  mereka  gunakan,  yaitu:  sampan dayung  dan  perahu  motor.  Sampan dayung  digunakan  oleh  nelayan  untuk melakukan  penangkapan  dengan  alat gombang, pengerih, dan ambai di perairan yang tidak terlau jauh, jaring digunakan di perairan  bagian  luar,  sedangkan  perahu motor digunakan untuk melakukan operasi  penangkapan  dengan  alat  jaring ( gill net ), jaring kurau, dan rawai di sekitar laut banda.
Untuk  setiap  armada  penangkapan di  antara  nelayan  tersebut  ada  yang memiliki  2-3  jenis  alat  tangkap.  Pada umumnya nelayan yang melakukan penangkapan  ikan  dengan  menggunakan kapal  motor  alat  penangkapan  utama mereka  adalah  gill  net  (jaring  hayat). Armada  penangkapan  yang  dipergunakan nelayan  di  Desa  Bokori,  mekar  dan saponda umumnya adalah perahu sampan dan  kapal  motor  dengan  ukuran  panjang 14-20  meter,  lebar  3-18  meter,  dalam  1- 1,5 meter dan ukuran kapal 2-10 GT. Kapal motor ini dilengkapi oleh tenaga penggerak  berupa  mesin  diesel  dengan kekuatan  4  -  24  PK.  Harga  kapal  motor antara  Rp.  10.000.000  -  Rp.  20.000.000. Harga  mesin  antara  Rp.  5.000.000  -  Rp. 15.000.000.  Jangkauan  operasi  dengan kapal ukuran 2 – 10 GT ini adalah 2 – 8 mil dari garis pantai.
Umumnya nelayan yang ada di desa bokori, mekar dan saponda masih menggunakan perahu sampan dan perahu motor ukuran kecil, kalaupun ada nelayan yang  menggunakan  perahu  motor  dengan kapasitas  besar  biasanya  hanya  kalangan
tertentu  yang  merupakan  nelayan pemilik atau  pengusaha  dari  kalangan  pengumpul yang  ada  di  ketiga  desa  studi,  namun jumlah nelayan seperti ini sangat sedikit. 3. Terbatasnya Permodalan Bagi Nelayan Modal merupakan salah satu faktor utama yang  mempengaruhi  pendapatan  nelayan di kabupaten konawe. Peningkatan pendapatan  nelayan  akan  berbanding lurus  dengan  peningkatan  hasil  tangkap, dan  untuk  meningkatkan  hasil  tangkap dibutuhkan armada serta biaya operasional tangkap dan biaya pemeliharaan  armada  yang  relatif  besar. Modal  tetap  yang  ditanamkan  oleh nelayan  terdiri  dari;  pembelian  mesin, kapal,  jaring,  rawai,  gombang,  pengerih, ambai,  tali,  cincin,  lampu,  bak  es,  senter, tong  ikan,  bahan  bakar,  serta  biaya pemeliharaan kapal dan alat-alat tangkap.
Dari  hasil  penelitian  ditemukan bahwa akses modal yang pernah diberikan pemerintah  hanya  dinikmati  oleh  nelayan pengusaha  (tengkulak)  saja.  Hal  ini disebabkan oleh faktor kedekatan, hubungan/relasi  dan  informasi  yang dimiliki  oleh  tengkulak  yang  lebih  luas dibanding dengan nelayan buruh. Pengalaman terhadap mandat permodalan melalui  Keppres  Nomor  39  Tahun  1980 maupun  melalui  Inpres  Nomor  10  Tahun 1981,  ternyata  juga  menjadikan  usaha untuk  mendapatkan  modal  menjadi  sulit. Sampai  saat  ini,  belum  ada  lembaga bantuan modal yang didirikan pemerintah daerah  kabupaten  untuk  memberikan pelayanan  bantuan  atau  pinjaman  modal kepada  nelayan.  Bahkan  dana  desa  di  tiga desa  studi  belum  di  porsikan  untuk memenuhi  permodalan  operasional  bagi para  nelayan.  Kondisi  tersebut  akhirnya menyebabkan  nelayan  mencari  jalan  yang lebih cepat, yaitu meminjam pada nelayan kaya (tengkulak) yang ada.
Vol. 5 No. 2  Bulan September  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
c. Alternatif Kebijakan Peningkatan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Konawe
Dengan memperhatikan faktor- faktor  yang  mempengaruhi  peningkatan pendapatan nelayan di kabupaten konawe, selanjutnya  untuk  melakukan  spesifikasi permasalahan  menjadi  formal  problem yang  juga  merupakan goal  policy ,  maka akan  digunakan  teknik  hirarkis  pencarian masalah  dalam  bentuk  diagram  masalah seperti gambar berikut. Analisis dilakukan dengan tiga langkah yaitu : (a) Menginventarisir semua faktor yang mungkin  atau  dapat  menjadi  penyebab; (b)  Berdasarkan  penguasaan  teoritis maupun  pengalaman  penelitian  kemudian analis  memilih  faktor-faktor  penyebab yang  mungkin  masuk;  (c)  Selanjutnya berdasarkan    kekuatan  logika,  analis kemudian  memilih  faktor  penyebab  mana yang paling mungkin diubah dan dimodifikasi.
Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan  di  lapangan  ditemukan bahwa sesungguhnya dalam jangka panjang  penigkatan  pendapatan  nelayan akan dapat dilakukan dengan cara pencapaian goal  policy yaitu  peningkatan akses  terhadap  modal,  teknologi  serta jaringan pemasaran dalam upaya
mengurangi
ketimpangan distibusi
pendapatan  nelayan  (Pemilik,  pengusaha dan buruh). Sehubungan dengan actionable causes (sebab dan faktor-faktor yang  dapat  ditindak  lanjuti)  tersebut, setelah  dilakukan  problem structuring melalui tahapan yang saling berhubungan, yaitu; pencarian masalah ( problem search ),  pendefinisian  masalah  ( problem definition ),  spesifikasi  masalah  ( problem spesification )  dan  pengenalan  masalah ( problem sensing ) sebagaimana dikemukakan  oleh  Dunn  (1999),  maka
dapat  di  formulasikan  suatu  kebijakan ( policy  formulation )  untuk  menentukan alternatif  kebijakan  yang  tepat  dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan di  Kabupaten  Konawe.  Berkaitan  dengan hal tersebut, berdasarkan situasi problematis  yang  dihadapi  oleh  nelayan dan sebagai cara untuk mengatasi substantif  problem  yang  dihadapi    yaitu terbatasnya  akses  permodalan,  akses teknologi  serta  rendahnya  akses  jaringan pemasaran hasil perikanan, maka diusulkan  alternatif  kebijakan  sebagai berikut:
1. Pembentukan dan pengembangan sistem jaringan pasar perikanan
a. Tujuan umum kebijakan
Tujuan  alternatif  kebijakan  ini adalah terbentuknya jaringan pasar perikanan  hasil  tangkapan  nelayan  yang kompetitif,  tidak  terikat  oleh  sistem tengkulak  serta  selain  dapat  memenuhi pasar lokal, hasil tangkap nelayan diharapkan  juga  dapat  dipasarkan  ke daerah-daerah kabupaten lainnya. Sehingga  hal  ini  tentunya  akan  menjadi peluang  bagi  peningkatan  nilai  ekonomi nelayan,  dan  bukan  hanya  terpusat  pada sekelompok  saja  (tengkulak).  Untuk  itu, mengingat pada umumnya aktivitas nelayan  dilakukan  secara  berkelompok, maka  pembinaan  terhadap  keberadaan mereka agar lebih ditingkatkan.
b. Fokus kebijakan
Hasil  yang  diharapkan  dari  alternatif kebijakan ini adalah:
 Berkembang dan aktifnya peran kelompok-kelompok nelayan dan koperasi nelayan.
Diharapkan  dengan  berfungsinya kelompok-kelompok nelayan dan di adakannya koperasi nelayan, nelayan akan lebih  memiliki bargaining  position (posisi
Vol. 5 No. 2  Bulan September  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
tawar)  dalam  menghadapi patron-client system tengkulak  yang  berlaku.  Untuk  itu, kelompok-kelompok nelayan dan koperasi yang  ada  diharapkan  dalam  waktu  dekat agar  segera  mendapatkan  bimbingan, pembinaan  serta  modal  berupa  dana untuk  mendukung  tercapainya  tujuan tersebut.
 Pembangunan  pelabuhan  perikanan atau pusat pendaratan ikan (PPI)
Ikan  adalah  komunitas  yang  cepat rusak  ( Perishable )  dan  karenanya  harus dijaga  kesegarannya  sejak  dari  tempat penangkapan  sampai  dengan  pemasaran serta  seterusnya  sampai  pada  tingkat pengolahan  dan  pada  akhirnya  sampai pada  konsumen.  Suatu  hal  yang  sangat penting bagi daerah-daerah sentra produksi perikanan, yang kiranya diperlukan bagi nelayan adalah tersedianya  pelabuhan  perikanan  sebagai sarana  penunjang  penangkapan  ikan  yang dilengkapai  dengan  fasilitas  air  bersih, cold  storage ,  pabrik  es,  bengkel  dan sebagainya  sehingga  dapat  menunjang upaya  peningkatan  produksi,  mutu  dan mencapai  harga  jual  yang  memadai.  Oleh karena  itu  untuk  saat  ini  pemerintah Kabupaten  Konawe  hendaknya  dapat membangun  pelabuhan  perikanan  di daerah-daerah  pinggir  pantai  sekitar kecamatan  Soropia  yang  dapat  dengan mudah  dijangkau  oleh  para  nelayan, sehingga  pada  akhirnya  akan  dapat dikembangkan  menjadi  suatu  tempat pelelangan ikan.
 Pembangunan pasar pelelangan ikan Dengan telah berfungsinya kelompok  nelayan  dan  adanya  koperasi nelayan serta telah tersedianya pelabuhan perikanan dengan kelengkapan sarana dan prasarana  penunjangnya,  maka  pada gilirannya  akan  tercipta  suatu  pasar  yang lebih  kompetitif  bagi  nelayan.  Melalui
sitem pelelangan yang baik dari kelompok dan  koperasi  nelayan  yang  ada  serta adanya  pembinaan,  pengawasan  dan arahan dari pemerintah, diharapkan tempat  pelelangan  ikan  akan  dapat memberikan  kontribusinya  baik  bagi peningkatan  pendapatan  nelayan  maupun bagi  pendapatan  daerah  (PAD)  melalui pajak  dan  retribusi  di  pasar  ikan. Pembangunan pasar juga harus di fokuskan pada wilayah pesisir di kecamatan  soropia  yang  dapat  dengan mudah diakses.
2. Pengembangan  modernisasi  teknologi alat tangkap nelayan
a. Tujuan umum kebijakan
Tujuan  alternatif  kebijakan  ini adalah  peningkatan  penerapan  teknologi (penangkapan, penyimpanan dan pengolahan  hasil  ikan)  khususnya  bagi nelayan prasejahtera. Sehingga produktivitas mereka dari hasil
penangkapan
maupun semakin meningkat. Asumsi keberhasilan kebijakan ini  adalah  rendahnya  resiko  kegagalan penerapan teknologi, terjadinya peningkatan sumber daya manusia nelayan berupa pengetahuan dan keterampilan. Dengan adanya peningkatan pendapatan sebagai akibat semakin meningkatnya  penerapan  teknologi  dan semakin  tingginya  tingkat  pengetahuan nelayan  terhadap  teknologi  alat  tangkap, maka  kedepannya  nelayan  tidak  akan kesulitan  lagi  untuk  beradaptasi  dengan teknologi alat tangkap modern.
b. Fokus kebijakan
Hasil  yang  diharapkan  dari  alternatif kebijakan ini adalah :
 Adanya
program modernisasi/motorisasi  alat  tangkap perikanan
Vol. 5 No. 2  Bulan September  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Diperlukan adanya bantuan berupa alat-alat tangkap, baik perahu motor  yang lebih modern dengan kapasitas lebih besar maupun  alat  tangkap  lainnya  seperti jaring. Sehingga diharapkan adanya perubahan penggunaan peralatan tangkap oleh nelayan dari yang sifatnya tradisional kepada  teknologi  tangkap  yang  lebih modern, yang penggunaannya tidak hanya sebatas pada perairan pantai atau terkonsentrasi pada satu wilayah perairan saja,  akan  tetapi  dapat  memperluas  areal penangkapannya.
 Adanya  Penyuluhan  teknologi  dan pembinaan keterampilan
Untuk memahami kesulitan- kesulitan dan permasalahan yang dihadapi oleh  para  nelayan  serta  mencari  jalan pemecahannya,  penyuluhan  teknologi  dan pembinaan keterampilan terhadap
nelayan sebagai upaya untuk memberdayakannya perlu
lebih ditingkatkan  sehingga  diharapkan  akan semakin  meningkat  kualitas  maupun kuantitasnya hasil tangkap. Dengan begitu produktivitas  kerja  nelayan  pun  akan dapat meningkat sebagaimana yang diharapkan.
3. Pengembangan  sistem  permodalan  bagi nelayan
a. Tujuan umum kebijakan
Tujuan  alternatif  kebijakan  ini adalah  peningkatan  bantuan  permodalan bagi  nelayan  miskin  (buruh)  yang  selama ini  terikat  oleh patron-client system dengan tengkulak. Sehingga melalui bantuan permodalan ini diharapkan nelayan telah memiliki kemampuan untuk berusaha melaut sendiri ataupun membuka  tambak.  Asumsi  keberhasilan alternatif  kebijakan  ini  adalah  nelayan dapat memanfaatkan bantuan untuk biaya operasional  dan  mampu  mengembalikan
pinjaman,  serta  bunga  pinjaman  yang rendah.
b. Fokus kebijakan
Pemerintah  Kabupaten  Konawe dapat mengimplementasikan program bantuan  permodalan  bagi  nelayan  dengan sumber dana dari dana perimbangan; baik berskala  besar  ataupun  kecil,  bersifat individual ataupun kelembagaan (kelompok  nelayan)  yang  disalurkan melalui  lembaga  perkreditan  (perbankan) pedesaan,  dengan  kemudahan  birokrasi, bunga yang rendah namun tetap menggunakan  kaidah-kaidah  perbankan. Sehingga  diharapkan  alternatif  kebijakan ini  akan  dapat  melepaskan  nelayan  yang hidup  dari  hutang  dan  untuk  hutang  dari ketergantungannya dengan para tengkulak  serta  berfungsinya  lembaga- lembaga  kredit  pedesaan  seperti  KUD dalam  upaya  menumbuhkan  kemandirian dana dari masyarakat.

## 4. Kesimpulan
Pada umumnya nelayan di kabupaten  konawe  masih  menggunakan sarana alat tangkap dengan kapasitas yang kurang  memadai,  baik  dari  jenis  kapal maupun  alat  tangkap  yang  digunakan. Namun  demikian  hasil  tangkap  nelayan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi peningkatan hasil tangkap  tersebut  tidak  berbanding  lurus dengan peningkatan kesejahteraan nelayan  di  Kabupaten  Konawe.  Terdapat beberapa  faktor  yang  mempengaruhi pendapatan nelayan, antara lain terbatasnya akses terhadap jaringan pemasaran hasil tangkap nelayan, terbatasnya  teknologi  alat  penangkapan ikan,  dan  terbatasnya  permodalan  bagi nelayan untuk memenuhi biaya operasional  penangkapan  ikan.  Sebagai
upaya  meningkatkan  pendapatan  nelayan di Kabupaten Konawe, maka ada beberapa alternatif kebijakan
yang dapat dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Konawe dalam upaya meningkatkan
pendapatan nelayan di Kabupaten Konawe,  yaitu, pertama ,    pembentukan dan pengembangan sistem jaringan pemasaran  melalui  pengembangan  dan peningkatan  peran  kelompok-kelompok nelayan dan koperasi nelayan; pembangunan  pelabuhan  perikanan  atau pusat pendaratan ikan (PPI); dan pembangunan  pasar  pelelangan  ikan. Kedua , pengembangan modernisasi teknologi  bagi  nelayan  melalui  program modernisasi/motorisasi alat tangkap perikanan;  dan  melakukan  penyuluhan teknologi  dan  pembinaan  keterampilan. Ketiga , pengembangan sistem permodalan bagi  nelayan  melalui  program  bantuan permodalan  bagi  nelayan  dengan  sumber dana dari dana perimbangan; baik berskala  besar  ataupun  kecil,  bersifat individual ataupun kelembagaan (kelompok  nelayan)  yang  disalurkan melalui  lembaga  perkreditan  (perbankan) pedesaan,  dengan  kemudahan  birokrasi, bunga yang rendah namun tetap menggunakan  kaidah-kaidah  perbankan. Ketiga alternatif kebijakan yang direkomendasikan  merupakan  alternatif kebijakan  yang  bersifat complementary (saling  mendukung  dan  melengkapi), sehingga perlu dilaksanakan secara sinergi pula.

## Daftar Pustaka
BPS.  (2017). Konawe  Dalam  Angka  2018 . Jakarta: Badan Pusat Statistik. Dunn,  William,  N.  (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Yogyakarta: Gadjah Mada university Press. Fathoni,  Aliza  Noor.  (2015). Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan . repository.iainpurwokerto.ac.id
Indriyani,  Rachma;  Satriyo,  Ayub  Torry;
Sari,  Diah  Apriani  Atika.  (2017).
Kebijakan  Sekaya  Maritim  Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Di Lampung Timu r: Analisis
Tantangan  Dan  Peluang.  Jurnal Departemen  Sosiologi  FISIP  UI
Volume 24, hal. 1-14.
Karunia, R. Luki. (2009). Analisis Kebijakan
Peningkatan Kesejahteraan Nelayan  Kabupaten  Administrasi Kepulauan Seribu . Disertasi
(Dipublikasikan),  Bogor:  Sekolah Pascasarjana  Institut  Pertanian Bogor.
Mamentu,  Michael.  (2015). Implementasi Kebijakan  Pemberdayaan  Nelayan Tangkap  Di  Kota  Manado  (Studi Terhadap  Pelaksanaan  Program
Usaha  Mina  Perdesaan  Nelayan Tangkap  Oleh  Dinas  Kelautan  Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara) . Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum.  Vol.  2,  No.  2,  hal. 53-59. Surkati,  Ahmad.  (2012). Otonomi  Daerah sebagai  Instrumen  Pertumbuhan Kesejahteraan  dan  Peningkatan Kerjasama  Antar  daerah .  Jurnal MIMBAR,  Vol.  XXVIII,  No.  1,  hal. 39-46.
Winarno,  Djoko  Wahju.  (2011). Kebijakan Pemerintah  Dalam  Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan (Studi Kebijakan Pemerintah pada Nelayan Pantai Timur Pulau Jawa) , Disertasi (Dipublikasikan), Yogyakarta: Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada. https://bunghatta.ac.id/artikel-73- otonomi-daerah-dan- pemberdayaan-nelayan.html. Diakses  pada  Tanggal  11  Agustus 2018.