## PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Ahmad Fuadi & Devi Anggreni Sy Dosen Fakultas Hukum Universitas Bina Insan e-mail : ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id dan devi_anggreni@univbinainsan.ac.id

## Abstrak
Dalam Islam Perkawinan beda agama dilarang oleh kebanyakan ulama. Hal ini merujuk pada al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 221 dan Qur’an surat al-Mumtahanah ayat 10, Namun akibat adanya pandangan yang berbeda tentang hukum perkawinan beda agama, hal ini berdasarkan Alquran surat al-Ma ‟ idah ayat 5. Disamping itu juga terdapat kontradiktif tentang aturan pernikahan  beda  agama  antara  Pasal  56  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkwainan  yang  membuka  peluang untuk dilakukannya pernikhan beda agama dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 Kompilasi Hukum yang menutup sama sekalai  pernikahan  beda  agama.  Oleh  sebab  itu  banyak  terjadi  perkawinan  beda  agama  di  kalangan  umat  Islam,  dan menimbulkan  masalah  yaitu  bagaimana  kawin  beda  agama  ini  dipandang  baik  menurut  hukum  Islam,  dan  hukum  positip Indonesia.  Penelitian  ini  bersifat  diskriptik  analitik  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Data  yang  sudah terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif dan induktif.  Pada akhirnya nanti dapat disimpulkan bahwa  hakikat  pernikahan  adalah  sebuah  kontrak  sosial,  sehingga  segala  hal  mengenai  pernikahan  sudah  seyogyanya dikembalikan  pada  nilai-nilai  subyektifitas  yang  akan  melaksanakannya,  sekalipun  terdapat  pelarangan  seharusnya  lebih bersifat  sosiologis,  bukan  teologis  dan  realisasinyapun  harus  melalui  fakta  yang  empirik  bukan  hanya  prasangka-prasangka yang mengakibatkan sentimen kolektif terhadap komunitas lain.
Kata Kunci : Pernikahan Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Positif

## Abstract
In Islam Marriage of different religions is forbidden by most scholars. This refers to the Qur'an surah al-Baqarah 221 and Qur'an surah al-Mumtahanah 10, But due to the different views on the law of marriage of different religions, this is based on  the  Qur'an  surah  al-Ma ‟ idah  5.  In  addition,  there  are  also  contradictions  about  the  rules  of  marriage  of  different religions  between  Article  56  of  Law  No.  1  of  1974  on  Marriage  that  opens  the  opportunity  for  marriage  of  different religions with the Compilation of Islamic Law Article 44 Compilation of Laws  that closes the same time as marriages of different  religions.  Therefore,  there  are  many  different  religious  marriages  among  Muslims,  and  cause  problems,  namely how to marry different religions is considered good according to Islamic law, and Indonesian positip law. This research is analytically described using normative juridical approaches. The collected data is analyzed qualitatively with deductive and inductive  thinking  methods.    In  the  end  it  can  be  concluded  that  the  nature  of  marriage  is  a  social  contract,  so  that everything  about  marriage  should  be  returned  to  the  values  of  subjectivity  that  will  carry  it  out,  although  there  is  a prohibition  should  be  more  sociological,  not  theological  and  the  realization  must  be  through  empirical  facts  not  just prejudices that result in collective sentiment towards other communities.
Keywords: Marriage Of Different Religions, Islamic Law, Positive Law

## Pendahuluan
Sudah  menjadi  sunnatullah  bahwa  makhluk hidup  di  dunia  ini  diciptakan  oleh  Allah  Swt berpasang-pasangan. Hidup berjodoh-jodohan adalah  naluri  segala  makhluk  hidup  untuk melestarikan  keturunan.  (Djaman,  1993,  hal.  5) Secara naluriah, seorang pria membutuhkan wanita, dan begitu juga sebaliknya, meskipun demikian, agar perasaan  saling  membutuhkan  ini  tidak  berubah menjadi bumerang, maka Islam telah mengatur tata cara melakukannya.
Islam  memandang  bahwa  perkawinan merupakan  suatu  hubungan  yang  ideal  yang  tidak
hanya  mempersatukan  antara  laki-laki  dan perempuan,  akan  tetapi  perkawinan  merupakan suatu  kontrak  sosial  dengan  seluruh  aneka  ragam tugas  dan  tanggung  jawab  sehingga  memunculkan hak dan kewajiban antara keduanya.
Perkawinan  merupakan  salah  satu  bagian terpenting  dalam  kehidupan  berkeluarga  dan bermasyarakat,  sebab  itu  itu  dalam  memilih  suami atau  istri  Islam  sangat  menganjurkan  agar  segala sesuatunya didasarkan atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji, tidak ada suatu ketimpangan terhadap suatu keyakinan. Hal ini dilakukan agar keluarga tersebut
dapat  hidup  secara  damai,  tentram,  sejahtera, kekal,  bahu  membahu  dan  saling  tolong  menolong sehingga  terciptalah  kehidupan  keluarga  yang harmonis  sesuai  dengan  asas  pekawinan  yakni selamanya (tidak temporal). (Junaedi, 2000, hal. 46) Tujuan  mulia  ini  dapat  dilaksanakan  melalui  jalan perkawinan  yang  sah  menurut  agama,  diakui  oleh undang-undang  dan  diterima  sebagai  bagian  dari budaya masyarakat. (Rofiq, 1997, hal. 220)
Permasalahan  kawin  beda  agama  adalah permasalahan  yang  krusial,  tepatnya  pada  tahun delapan  puluhan  dipandang  sebagai  sesuatu  yang sangat merisaukan ummat Islam. (Karsayuda, 2006, hal.  3-4)  Di  kutip  dari  jurnal  Sanawiah  Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di  dunia.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kondisi  sosio- kultural,  agama  maupun  geografis  yang  begitu beragam  dan  luas.  Sekarang  ini,  jumlah  pulau  yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  sekitar  13.000  pulau  besar  dan  kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa,  terdiri  dari  300  suku  yang  menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu mereka juga  menganut  agama  dan  kepercayaan  yang beragam  seperti  Islam,  Katolik,  Kristen  Protestan, Hindu,  Budha,  Konghucu  serta  berbagai  macam aliran kepercayaan. (Sanawiah, 2017)
Seorang  muslim  yang  hidup  di  negara  yang majemuk  seperti  ini  hampir  dipastikan  sulit  untuk menghindari  dari  pergaulan  dengan  orang  yang berbeda agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan pria  atau  wanita  muslim  dengan  orang  yang berbeda  agama  dengannya  atau  sebaliknya,  yang berujung  pada  pernikahan  hampir  pasti  tidak terelakkan. Dengan kata lain, persoalan pernikahan antar  agama  hampir  pasti  terjadi  pada  setiap masyarakat  yang  majemuk.  Masyarakat  yang berbeda  agama  bisa  menjalin  suatu  ikatan  yang mengarah  kepada  suatu  perkawinan  beda  agama yang pada akhirnya hal tersebut akan memunculkan
suatu permasalahan yang kemudian berakibat pada munculnya  banyak  pendapat  mengenai  sah  atau tidaknya  perkawina  ini,  baik  sah  menurut  agama ataupun negara. Fenomena perkawinan beda agama bagi  sebagian  umat  Islam  di  Indonesia  merupakan sebuah  fenomena  ganjil,  keganjilan  ini  muncul  dari pemahaman  masarakat  tentang  Islam  itu  sendiri yang memiliki kerancuan dan cenderung negatif.
Kalau  dilihat  dari  prespektif    hak  asasi manusia  jelas  membentuk  keluarga  melalui perkawinan itu merupakan hak preogratif pasangan calon  suami  dan  istri  yang  sudah  dewasa  dan mampu  untuk  menikah.  Kewajiban  negara  adalah melindungi, mencatatkannya dan menerbitkan akte perkawinan,  realita  semacam  ini  tidak  cukup disadari oleh negara.
Dalam  memahami  perkawinan  beda  agama menurut  undang-undang  perkawinan  di  indonesia setidaknya  ada  tiga  penafsiran  yang  berbeda. Pertama,    bahwa  perkawinan  beda  agama  adalah merupakan  pelanggaran  terhadap  UU  No.  1/1974 Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 8 f. Pendapat kedua, bahwa perkawinan  beda  agama  adalah  sah  dan  dapat dilangsungkan,  karena  telah  tercakup  dalam perkawinan  campuran,  dengan  argumentasi  pada pasal  57  tentang  perkawinan  campuran  yang menitik beratkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk  pada  hukum  yang  berlainan,  yang  berarti pasal  ini  mengatur  perkawinan  antara  dua  orang yang  berbeda  kewarganegaraan  juga  tentunya mengatur dua orang yang berbeda agama. Pendapat ketiga  bahwa  perkawinan  beda  agama  sama  sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974, oleh karena itu berdasarkan  Pasal  66  UU  No.  1/1974  maka persoalan  perkawinan  beda  agama  dapat dikembalikan  kepada  peraturan  perkawinan campuran,  karena  belum  diatur  dalam  undang- undang  perkawinan.  (Barkatullah,  2006,  hal.  147- 148)
Akibat  dari  pemahaman  yang  berbeda  tersebut diatas muncul berbagai anggapan bahwa pengaturan dan  penataan  aturan  tentang  perkawinan  beda agama  tidak  mengarah  kepada  kesamaan  dan keseragaman.  Perbedaan  ini  itu  tidak  hanya  pada agama  yang  satu  dengan  yang  lainnya,  bahkan  satu adat  masyarakat  dengan  adat  yang  lain  pun  juga berbeda,  (Aibak,  2006,  hal.  39)  begitu  juga  dalam satu  agama,  ketidak  samaan  juga  muncul  dalam memahami hukum tentang pernikahan beda agama, hal ini karena adanya pemahaman dan cara berfikir yang  berbeda,  perbedaan  cara  pandang  tersebut dilatar  belakangi  oleh  kultur  sosial  yang melingkupinya.  Dan  kemudian  cara  pendang  yang berbeda  ini  mengkristal  menjadi  berbagai  mazhab atau aliran.
Dalam  Islam  interpretasi  pernikahan  beda agama,  juga  terpola  menjadi  tiga  macam,  Pertama, melarang  secara  mutlak.  sebagian  ulama  melarang secara  mutlak  pernikahan  antara  muslim  dan  non- muslim,  baik  yang  dikategorikan  musrik  maupun ahli  kitab  dan  larangan  itu  berlaku,  baik  bagi perempuan  muslim  maupun  laki-laki  muslim. Pandangan  seperti  ini  sebagaimna  yang  difatwakan oleh  MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia).  Kedua, membolehkan  secara  bersyarat,  sebagian  ulama membolehkan  pernikahan  laki-laki  muslim  dengan perempuan  non  muslim  dengan  syarat  perempuan non  muslim  itu  dari  kelompok  ahlul  kitab.  Ketiga, membolehkan pernikahan antara orang muslim dan non muslim, dan kebolehan itu berlaku untuk laki- laki  dan  perempuan,  larangan  pernikahan  lintas agama  sudah  tidak  lerevan  lagi,  didalam  Alquran sendiri tidak pernah secara tegas melarang hal itu, karena  Alquran  menganut  pandangan  universal tentang  martabat  manusia  yang  sederajat,  tanpa melihat  perbedaan  agama.  Segala  produk  hukum Islam  klasik  yang  membedakan  kedudukan  orang Islam  dan  non  Islam  harus  diamandemen
berdasarkan  prinsip  kesederajatan  universal  dalam tatanan kemanusiaan. (Abdalla, 2002)
Bertitik  tolak  dari  realitas  yang  ada  ini penulis  merasa  terpanggil  untuk  membahas  lebih mendalam  tentang  polemik  perdebatan  seputar pernikahan  beda  agama,  salah  satu  yang  masih diperdebatkan  adalah  dasar  hukum  untuk menyatakan  keabsahan  dan  ketidak  absahan pernikahan  tersebut.  Oleh  karena  itu  menjadi menarik,  persoalan  nikah  antar  pemeluk  agama  ini untuk dibahas.

## Pembahasan
Salah satu kebijakan negara Indonesia dalam persoalan  klasik  yang  masih  menjadi  isu  aktual dalam  wacana  hukum  Islam  adalah  wacana perkawinan beda agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah memberikan ketentuan  yang  bersifat  nasional,  dalam  kaitannya untuk menyaring berbagai persepsi yang selama ini berkembang  dalam  pengertian  perkawinan  yang timbul  akibat  pluralisme  hukum  dalam  masyarakat Indonesia  yang  berkaitan  dengan  masalah  hukum keluarga.
Walaupun  aturan  tentang  perkawinan  ini telah  ada  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974, tidak berarti bahwa Undang-undang ini telah mengatur  semua  aspek  yang  berkaitan  dengan perkawinan.  Contoh  persoalan  yang  belum  diatur oleh Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama.
Perkawinan  beda  agama  terjadi  apabila seorang    yang  berbeda  keyakinan  dalam  beragama melakukan pernikahan dengan tetap mempertahankan  agamanya  masing-masing,  bila pernikahan ini terjadi, pertanyaan  yang  mendasar adalah  bagaimanakah  hukum  pernikahan  tersebut?
“pertanyaan  ini  tidak  akan  dijumpai  jawabannya dalam  Undang-undang  No  1  Tahun  1974,”  karena Undang-  undang  ini    mengembalikan  suatu keabsahan  perkawinan    kepada  agamanya  masing-
masing,  hal  ini    termaktub    dalam  pasal  2    ayat  1
yang berbunyi  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-  masing agamanya.  Sedangkan  di  dalam  agama  itu  sendiri terdapat  penafsiran  yang  berbeda-beda  terkait masalah hukum pernikahan beda agama, disamping itu  dalam  Undang-undang  No  1  Tahun  1974  juga terdapat  pasal  yang  membuka  peluang  untuk dilakukannya  pernikhan  beda  agama  yaitu  Pasal  56 tentang  pernikahan  yang  dilakukan  di  luar  negeri. Pengalaman  beberapa  orang  menunjukkan  bahwa pernikahan  beda  agama  dapat  dilakukan  dengan cara  menikah  di  luar  negeri,  yang  di  negara tersebut dilegalkan pernikahan semacam ini seperti Australia,  Singapura,  Amerika  Serikat,  Hong  Kong dan  Inggris.  Perkawinan  artis  Yuni  Shara  misalnya sebagai  seorang  muslimah  menikah  dengan  Henry Siahaan  yang  beragama  Kristen  Protestan  secara dibawah  tangan,  kemudian  disahkan  di  Perth, Australia pada tanggal 7 Agustus 2002, contoh lain perkawinan artis Christian Sugiono yang beragama Kristen  dengan  artis  Titi  Kamal  yang  beragama Islam,  mereka  menikah  pada  tanggal  6  Februari 2006  di  Australia.  Kenapa  mereka  melakukan pernikahan di luar negeri karena di Indonesia tidak ada aturan yang mengatur tentang pernikahan beda agama tersebut. (Halim, 2016, hal. 69) Kontroversi mengenai  sah  atau  tidaknya  perkawinan  beda agama  yang  dilakukan  di  luar  negeri  dilihat  dari sudut  pandang  perundang-undangan  di  Indonesia. (Aibak, 2006, hal. 40-41) Telah minimbulkan suatu tanda tanya besar, apakah disini terjadi kekosongan hukum atau terjadi sebuah penyelundupan hukum.
Sebenarnya sebelum diundangkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di  Indonesia  sudah  pernah  berlaku  peraturan hukum  antar  golongan  tentang  pernikahan campuran,  yaitu  Regeling  op  de  Gemengde Huwelijken  (GHR)  atau  peraturan  tentang perkawinan  campuran  sebagaimana  dimuat  dalam
Staatblad  1898  Nomor 158. (Himpunan  Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, 1989)
Beberapa  pasal  di  atas  secara  tegas mengatur  tentang  perkawinan  beda  agama  bahkan disebutkan  bahwa  perbedaan  agama  tidak  dapat dijadikan  alasan  untuk  mencegah  terjadinya perkawinan. Kemudian dengan berlakunya Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seperti disebut  dalam  pasal  66,    maka  semua  ketentuan- ketentuan  perkawinan  terdahulu  sepanjang  telah diatur  dam  Undang-undang  teersebut  dinyatakan tidak berlaku. (R. Tama, 1984, hal. 148)
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  40 huruf  c  dan  pasal  44  secara  eksplisit  mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan  wanita  non-muslim  dan  wanita  muslim dengan  laki-laki  non-muslim.  Pasal  40  huruf  c Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  sebagai berikut
Dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  karena keadaan tertentu;
a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
b. Seorang wanita  yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
Pasal  40  huruf  c  diatas  secara  eksplisit melarang  terjadinya  perkawinan  antara  laki-laki (muslim) dengan  wanita  non-muslim.  Jadi  pasal  ini memberikan  penjelasan  bahwa  wanita  non  muslim apapun  agama  yang  dianutnya  tidak  boleh  dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam.
Pengesahan Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan tidak menggunakan undang-undang memunculkan  permasalahan  mengenai  kekuatan hukum  Kompilasi  Hukum  Islam,  di  kalangan  Ahli Hukum  ada  yang  mengatakan  bahwa  Kompilasi
Hukum  Islam  tidak  mengikat  (fakultatif).  Hal  ini
dapat  dibuktikan  dalam  konsideran  Instruksi
Presiden  No.1  Tahun  1991  dinyatakan  sebagai berikut:
a) Bahwa  Alim  Ulama  Indonesia  dalam  lokakarya yang  diadakan  di  Jakarta  pada  tanggal  2  sampai dengan  5  Februari  1988  telah  menerima  baik tiga  rancangan  buku  Kompilasi  Hukum  Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II  tentang  Hukum  Kewarisan,  dan  Buku  III tentang Hukum Perwakafan.
b) Bahwa  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  dalam huruf  a  oleh  Instansi  Pemerintah  dan  oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan
masalah-masalah
dibidang tersebut.
c) Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf aperlu disebar luaskan.
Argumen  lain  yang  diajukan  adalah  bahwa dalam konsideran point b Instruksi Presiden No. 1 Tahun  1991  dinyatakan;  Bahwa  Kompilasi  Hukum Islam  tersebut  dalam  huruf  a  oleh  instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukanya dapat dipergunakan sebagai pedoman  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah dibidang  tersebut.  Ungkapan  dapat  dipergunakan sebagai  pedoman  menunjukan  bahwa  Kompilasi Hukum  Islam  tersebut  tidak  mengikat  secara imperatif.  Oleh  karena  itu  para  pihak  dapat menjalankannya dan dapat pula untuk meninggalkannya,  sesuai  dengan  kebutuhan  dan keperluannya.  dengan  demikian  maka  pedoman disini  memiliki  pengertian  bersifat  fakultatif.  Oleh karenanya dalam praktek orang yang mengenyampingkan  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak dapat dipersalahkan telah melanggar hukum.
Kendatipun  sudah  sangat  jelas  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  terkait  maslah  hukum pernikhan  beda  agama,  tidak  memberikan  ruang atau  menutup  sama  sekali  keabsahannya,  penulis berasumsi bahwa larangan tersebut tentu saja perlu dikritisi  lebih  lanjut  karena  beberapa  hal  yaitu,
Pertama sebagai  satu  negara  yang  sudah  memiliki instrumen  hukum  berupa  Undang-Undang  No.  39
Tahun  1999  tentang  HAM,  idealnya  negara menjamin  kebebasan  warganya  untuk  memilih pasangannya  dalam  membentuk  sebuah  keluarga. Hak  untuk  memilih  pasangan  hidup  merupakan kebebasan  yang  harus  diakui  keberadaannya  oleh negara.  Berdasarkan  pasal  10  ayat  (1)  dalam undang-undang  tersebut,  dinyatakan  bahwa  setiap orang  berhak  untuk  membentuk  suatu  keluarga dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan yang  sah  dan  atas  kehendak  yang  bebas. Kenyataannya, negara justru membatasi perkawinan  tersebut. Kedua ,  Indonesia  bukan negara  teokrasi  dan  bukan  pula  negara  sekuler sehingga  di  dalam  pembentukan  hukum  nasional, pemerintah  harus  bisa  menjamin  kepastian  hukum kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  tanpa  melihat agama  dan  kepercayaan  yang  dianut,  termasuk dalam  persoalan  perkawinan  beda  agama. Ketiga , perkawinan  antar  agama  secara  objektif  sosiologis adalah wajar karena penduduk  Indonesia memeluk bermacam-macam agama dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan  beragama  bagi  setiap  penduduknya sehingga tentu saja terbuka kemungkinan terjadinya dua  orang  berbeda  agama  saling    jatuh  cinta  dan pada  akhirnya  membentuk  sebuah  keluarga. Keempat,  akibat  tidak  diaturnya  ketentuan mengenai  perkawinan  beda  agama  dalam  Undang- Undang  No  1  Tahun  1974,  maka  hal  tersebut membuka  ruang  terjadinya  penyeludupan  hukum. Untuk  memenuhi  persyaratan  formal  secara perdata,  suami-istri  berbeda  agama  “rela” melangsungkan  pernikahan  di  luar  negeri  tanpa memperhatikan  hukum  agama,  atau  malah  yang lebih  parah  salah  satu  pihak  melakukan  pura-pura dengan berpindah agama (konversi agama).
Jika  dianalisa  secara  kritis,  tampak  bahwa persoalan  hak  asasi  manusia  muncul  dalam  kasus perkawinan  beda  agama  berkaitan  dengan  pasal  2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 2 ayat (2)
Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang
Pencatatan Perkawinan sebagai peraturan
pelaksana  UU  Perkawinan.  Problem  HAM  yang muncul adalah Pertama,  soal  sahnya  perkawinan.  Dalam
pasal  2  ayat  (1)  diatas  terlihat  bahwa  sahnya perkawinan  tergantung  apabila  dilakukan  menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.  Ketentuan  ini  hanya  dapat dilaksanakan  manakala  kedua  mempelai  memiliki agama  yang  sama.  Kalau  keduanya  memiliki  agama yang  berbeda,  maka  boleh  jadi,  ada  empat  cara yang  lazim  ditempuh  pasangan  beda  agama  yang akan  menikah  yakni,  pertama,  meminta  penetapan pengadilan  terlebih  dahulu.  Atas  dasar  penetapan itulah  pasangan  melangsungkan  pernikahan  di Kantor  Catatan  Sipil.  Tetapi  cara  ini  tak  bisa  lagi dilaksanakan sejak terbitnya Keppres No. 12 Tahun 1983.  Kedua,  perkawinan  dilangsungkan  menurut hukum  masing-masing  agama.  Perkawinan  terlebih dahulu  dilaksanakan  menurut  hukum  agama seorang  mempelai  (biasanya  suami),  baru  disusul pernikahan  menurut  hukum  agama  mempelai berikutnya.  Permasalahannya  perkawinan  mana yang  dianggap  sah?  Apakah  perkawinan  menurut hukum  yang  kedua  (terakhir)?  Jika  ya,  apakah perkawinan  pertama  dianggap  tidak  sah?  Ketiga, kedua  pasangan  menentukan  pilihan  hukum.  Salah satu  pandangan  menyatakan  tunduk  pada  hukum pasangannya.  Dengan  cara  ini,  salah  seorang pasangan  „berpindah  agama ‟ sebagai  bentuk penundukan  hukum.  Di  sini  terlihat  adanya penyelundupan  hukum  dimana  salah  satu  pihak secara  pura-pura  beralih  agama  kemudian  setelah pernikahan  di  anggap  sah  menurut  negera  salah satu  dari  mereka  kembali  kapada  agama  yg sebelumnya hal ini lumrah terjadi pada masyarakat. Keempat,  yang  sering  dipakai  belakangan,  adalah melangsungkan  perkawinan  di  luar  negeri. Beberapa  artis  tercatat  memilih  cara  ini  sebagai upaya  menyiasati  susahnya  kawin  beda  agama  di Indonesia. Masalahnya, apakah kawin beda agama di
luar  negeri  sah  menurut  hukum  Indonesia?  Jika ingin  dipertajam  lagi,  mengapa  warga  negara Indonesia  tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum di  dalam  negerinya  sendiri,  tetapi  justru  ingin mendapatkan perlindungan hukum dari negara lain? Bukankah hal tersebut sungguh ironis?
Masalah-masalah  di  atas  tentu  tidak  harus terjadi jika saja pemerintah lebih memahami bahwa hak  asasi  manusia  adalah  hak  yang  dimiliki  oleh setiap  manusia  yang  hidup  yang  bukan  merupakan pemberian  siapapun  juga  termasuk  negara, sedangkan  hak  sipil  adalah  hak  warga  negara  yang menimbulkan  kewajiban  bagi  negara  untuk melindungi, mengakui dan memproteksinya.
Hal  ini  penting  untuk  diperhatikan  karena persoalan  perkawinan  beda  agama  dalam  konteks Negara  Indonesia  adalah  persoalan  hukum, sementara tafsiran agama-agama tentang pernikahan  beda  agama  adalah  persoalan  teologis dan tafsir-tafsir keagamaan. Oleh karena Indonesia bukan  negara  agama,  maka  yang  menjadi  acuan adalah  hukum  nasional.  Meskipun  hukum  nasional, seperti  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun 1974    mendasarkan  diri  pada  apa  yang  dikatakan dengan  hukum  agama,  namun  cendrung  lebih terikat  pada  dasar  filosofi  bangsa  yang  Bhineka Tunggal  Ika.  Artinya,  prinsip  mengakui  keragaman bangsa  dan  kemajemukan  masyarakat  haruslah menjadi  dasar  dari  pembentukan  dan  pembuatan suatu hukum maupun undang-undang yang bersifat nasional.
Pembahasan  mengenai  pernikahan  beda agama,  khususnya  mengenai  pernikahan  seorang yang muslim dengan orang yang non muslim dalam perspektiif  Hukum  Islam,  tentunya  berangkat  dari penelusuran  terhadap  sumber  pokok  ajaran  Islam yaitu  Alquran  dan  hadis.  Terkait  masalah pernikahan  beda  agama  ini  terdapat  penjelasan  di
dalam Alquran surat al-Mumtahanah ayat 10 dan al- Baqarah ayat 221:
َف  ٖت ََٰر ِج ََٰهُم  ُت ََٰنِم ۡؤُمۡلٱ ُمُكَءَٰٓاَج اَذِإ ْا َٰٓوُنَماَء  َنٌِذَّلٱ اَهٌَُّأٌَََٰٰٓ ُمَل ۡعَأ ُ َّللَّٱ  ََّّۖنُهوُن ِحَت ۡمٱ ّّٞل ِح  َّنُه  َلَ  َِّۖراَّفُكۡلٱ ىَلِإ  َّنُهوُع ِج ۡرَت  َلََف  ٖتََٰنِم ۡؤُم  َّنُهوُمُت ۡمِلَع  ۡنِإَف  ََّّۖنِهِن ََٰمٌِإِب
نَأ  ۡمُك ٌَۡلَع  َحاَنُج  َلَ َو  ْْۚاوُقَفنَأ  َٰٓاَّم  مُهوُتاَء َو  ََّّۖنُهَل  َنوُّل ِحٌَ  ۡمُه  َلَ َو  ۡمُهَّل ِإ  َّنُهوُحِكنَت ِرِفا َوَكۡلٱ  ِمَصِعِب  ْاوُكِس ۡمُت  َلَ َو  َّْۚنُه َروُجُأ  َّنُهوُمُتٌَۡتاَء  َٰٓاَذ ۡس َو
ۡسٌَ ۡل َو  ۡمُتۡقَفنَأ  َٰٓاَم  ْاوُل َٔ  ٔ ُمُك ۡحٌَ  ِ َّللَّٱ  ُم ۡكُح  ۡمُكِلََٰذ  ْْۚاوُقَفنَأ  َٰٓاَم  ْاوُل َٔ  ٔ ّٞمٌِكَح ٌمٌِلَع ُ َّللَّٱ َو  َّۖۡمُكَنٌَۡب
Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah  kepadamu  perempuan-perempuan  yang beriman,  maka  hendaklah  kamu  uji  (keimanan) mereka.  Allah  lebih  mengetahui  tentang  keimanan mereka;  maka  jika  kamu  telah  mengetahui  bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan  mereka  kepada  (suami-suami  mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.  Dan  berikanlah  kepada  (suami  suami) mereka,  mahar  yang  telah  mereka  bayar.  Dan  tiada dosa  atasmu  mengawini  mereka  apabila  kamu  bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan- perempuan  kafir;  dan  hendaklah  kamu  minta  mahar yang  telah  kamu  bayar;  dan  hendaklah  mereka meminta  mahar  yang  telah  mereka  bayar. Demikianlah  hukum  Allah  yang  ditetapkan-Nya  di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
ۡوَل َو  ٖةَك ِر ۡشُّم نِّم  ّٞرٌَۡخ ٌةَنِم ۡؤُّم  ّٞةَمَ َلَ َو  َّْۚنِم ۡؤٌُ  َٰىَّتَح ِت ََٰك ِر ۡشُمۡلٱ ْاوُحِكنَت  َلَ َو ِك ِر ۡشُمۡلٱ ْاوُحِكنُت  َلَ َو  ۡۗۡمُكۡتَبَج ۡعَأ
ن ِّم  ّٞر ٌَۡخ  ٌنِم ۡؤُّم  ّٞد ۡبَعَل َو  ْْۚاوُنِم ۡؤٌُ  َٰىَّتَح  َنٌ ِةَّنَجۡلٱ ىَلِإ ْا َٰٓوُعۡدٌَ ُ َّللَّٱ َو  َِّۖراَّنلٱ ىَلِإ  َنوُعۡدٌَ  َكِئ َََٰٰٓل ْوُأ  ۡۗۡمُكَبَجۡعَأ  ۡوَلَو  ٖك ِرۡشُّم َنو ُرَّكَذَتٌَ  ۡمُهَّلَعَل  ِساَّنلِل ۦِهِتٌََٰاَء ُنٌَِّبٌُ َو َّۖۦِهِنۡذِإِب ِة َرِفۡغَمۡلٱ َو
Dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita-wanita musyrik,  sebelum  mereka  beriman.  Sesungguhnya wanita  budak  yang  mukmin  lebih  baik  dari  wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu  menikahkan  orang-orang  musyrik  (dengan wanita-wanita  mukmin)  sebelum  mereka  beriman. Sesungguhnya  budak  yang  mukmin  lebih  baik  dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan  ampunan  dengan  izin-Nya.  Dan  Allah
menerangkan  ayat-ayat-Nya  (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
Ayat  ini  mencoba  menjelaskan  bahwasanya merupakan  larangan  yang  besar  bagi  seorang  yang beragama  Islam  menikahi  wanita-wanita  musyrik, bahkan ditegaskan bahwa seorang budak jauh lebih baik dari wanita-wanita musyrik, hal ini juga berlaku sebaliknya, bagi seorang muslimah juga diharamkan menikahi laki-laki musyrik, karena di dalam ayat ini baik  laki-  laki  ataupun  wanita  musyrik  hanya  akan mengajak ke jalan menuju neraka.
Disamping  terdapat  ayat  yang  menjelaskan tentang  larangan  menikahi  wanita  dan  laki-laki musyrik,  dalam  Alquran  juga  terdapat  penjelasan yang  memperbolehkan  laki-laki  muslim  menikahi wanita-wanita dari golongan ahl al-Kitab, kebolehan ini  termaktub  dalam  Alquran  surat  al-Ma’idah  ayat 5:
ٱ ۡمُكُماَعَط َو  ۡمُكَّل  ّّٞل ِح  َبََٰتِكۡلٱ ْاوُتوُأ  َنٌِذَّلٱ ُماَعَط َو  َُّۖتََٰبٌَِّّطلٱ ُمُكَل  َّل ِحُأ َم ۡوٌَۡل ِت ََٰن ِم ۡؤُم ۡلٱ  َنِم  ُت ََٰنَص ۡحُمۡلٱ َو  ِت ََٰنِم ۡؤُمۡلٱ  َنِم  ُتََٰنَص ۡحُمۡلٱ َو  َّۖۡمُهَّل  ّّٞل ِح ۡبَق ن ِم  َبََٰتِك ۡلٱ ْاوُتوُأ  َنٌِذَّلٱ  َنِم  ُت ََٰنَص ۡحُمۡلٱ َو
َنٌ ِحِف ََٰسُم  َرٌَۡغ  َنٌِن ِص ۡحُم  ۡمُكِل ًِف  َوُه َو  ۥُهُلَمَع  َطِبَح  ۡدَقَف  ِن ََٰمٌِ ۡلۡٱِب  ۡرُف ۡكٌَ  نَم َو  ٖۡۗناَد ۡخَأ  َٰٓيِذ ِخَّتُم  َلَ َو
َنٌ ِرِس ََٰخ ۡلٱ َنِم ِة َر ِخَٰٓ ۡلَٱ
Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik.
Makanan  (sembelihan)  orang-orang  yang  diberi  Al Kitab  itu  halal  bagimu,  dan  makanan  kamu  halal (pula)  bagi  mereka.  (Dan  dihalalkan  mangawini) wanita  yang  menjaga  kehormatan  diantara  wanita- wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka  dengan  maksud  menikahinya,  tidak  dengan maksud  berzina  dan  tidak  (pula)  menjadikannya gundik-gundik.  Barangsiapa  yang  kafir  sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah  amalannya  dan  ia  di  hari  kiamat  termasuk orang-orang merugi.
Pada  ayat  ini  diterangkan  tentang  kehalalan bagi umat islam akan segala hal  yang  bernilai  baik yang  diberikan  dari  ahl  al-Kitab,  dan  halal  juga baginya  (umat  Islam)  melakukan  sebaliknya  (segala hal  yang  bernilai  baik)  kepada  ahl  al-Kitab,
termasuk kehalalan didalamnya untuk menikahinya, bahwa  dengan  penegasan  menikahi  ahl  al-Kitab untuk  menjaga  kehormatannya  dan  bukan  untuk berzina  ataupun  hal-hal  lainnya  yang  tidak dibenarkan
oleh
agama
Berangkat  dari  ayat-ayat  ini  akhirnya  para ulama  ataupun  seorang  ataupun  segolongan  orang yang  mengerti tentang studi  ke Islaman baik klasik maupun  kontemporer  mencoba  menginterprestasi apa  yang  dimaksud  oleh  ayat-ayat  Alqur ‟ an  ini sehingga melahirkan penafsiran yang berbeda.
Untuk  menjawab  pertanyaan  ini  penulis berangkat  dari  persoalan  apakah  pernikahan  itu tergolong ke dalam bentuk ibadah atau muamalah, pertanyaan berikut jelas merupakan hal yang sangat penting  sebagai  bekal  untuk  menjawab  persoalan keabsahan hukum pernikhan beda agama. Pasalnya, sering kali banyak orang yang mencampur-adukkan antara  nilai-nilai  ubudiah  yang  terdapat  dalam pernikahan  (munakhat)  di  satu  sisi,  dan  perbuatan muamalah  di  sisi  yang  lain.  Faktor  semacam  inilah yang kerap merancukan perbedaan dan perdebatan pendapat  di  semua  kalangan  untuk  “menghukumi” pernikahan beda agama.
Az-zawaj  (pernikahan),  paling  sedikit menurut  kalangan  syafiiah,  itu  merupakan  bagian integral  dari  perbuatan  duniawi  (al ‟ amal  al- duniyawiyah) tepatnya urusan muamalah sebagaimana  perbuatan  jual  beli/  bisnis  (al-bay ‟ ), sewa menyewa (al-ijarah), gadai (ar-rahn), dan lain- lain.  Pendeknya  pernikhan  itu  tidak  termasuk kedalam perbuatan ibadah murni (ibadah mahdah), meskipun didalamnya mengandung nilai-nilai ibadah. Intinya  sebuah  pernikahan  itu  bukan  merupakan ibadah    dalam  arti  ibadah  murni.  (al-Zuhaili,  2011, hal.  35)  Diantara  alasanya  sebagaimana  pernah diuraikan  dibab  sebelumnya  adalah  mengingat pernikahan  yang  dilakukan  orang-orang  (pasangan) kafir  dan  kafirah  itu  hukumnya  tetap  sah.  Kalau pernikhan  itu  dikategorikan  kedalam  perbuatan
ibadah,  maka  seharusnya  akad  nikah  yang dilangsungkan  oleh  pasngan  kafir  kafirah  (non muslim)  itu  hukumnya  tidak  sah,  ayah  dan  ibunda rasulullah  saw  (Abdullah  dan  Aminah)  sendiri melakukan  akad  nikah  dengan  adat  istiadat  yang berlaku  di  zamanya,  namun  nabi  Muhammad  saw sendiri  menyatakan  keabsahan  pernikhan  ayah ibunya  ketika  beliau  menyatakan  bahwa  dirinya dilahirkan  sebagai  anak  yang  sah,  bukan  lahir  dari hasil  perzinahan  (walidtu  min  nikahin,  wala  min sifahin). (Suma, 2015, hal. 92)
Ini  menunjukan  pengakuan  sah  semua pernikahan  yang  dilakukan  semua  pasangan  non muslim.  Lagi  pula,  tujuan  utama  dari  sebuah pernikahan  pada  dasarnya  dan  pada  umumnya adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  (kepuasan) syahwat  pribadi  (syahwat  an-nafs),  sedangkan tujuan dari amal ibadah adalah demi amal itu sendiri kepada  Allah  Swt  semata-mata,  dan  amal  yang semata-mata  karna  Allah,  tentu  akan  lebih  tinggi kedudukannya  maupun  nilainya  dibandingkan dengan amal yang dilakukannya semata-mata untuk kepentingan  diri  sendiri  (motif  pribadi).  Hal  yang akan  penulis  garis  bawahi  dalam  bagian  ini  adalah pendapat  ulama  yang  menyatakan  bahwa pernikahan tidak tergolong dalam perbuatan ibadah murni,  akan  tetapi  lebih  tepat  tergolong  ke  dalam perbuatan  hukum  muamalah  meskipun  tetap berdimensikan  ibadah.  Poin  ini  bagaimanaupun menjadi penting untuk disertakan dalam melakukan pembahasan “pernikahan beda agama”.
Penetapan akad pernikahan ke dalam bentuk hukum  muamalah,  selain  dapat  dipahami  dari defenisi akad nikah itu sendiri yang mencerminkan keberadaan  kedua  pihak  dalam  hal  ini  suami  istri,
juga  terutama  harus  dilakukan  dengan  melalui  ijab kabul  yang  menjadi  rukun  esensial  sebuah pernikahan,  dan  diperkuat  dengan  keharusan adanya para saksi nikah, di samping harus ada wali nikah  bagi  perempuan  minimal  menurut  sebagian ulama,  fakta  lainnya  adalah  kenyataan  penempatan
kajian atau tepatnya pembahasan pernikahan dalam hampir  semua  literatur  tafsir,  hadis  dan  terutama kitab-kitab fikih, dimana meletakan pernikahan ( an- nikah  /  al-tazwij )  dalam  kelompok  kitab/bab “al- muamalat”,
bahkan  tidak  ada  yang  mencantumkannya  didalam bagian  kitab/bab  “al-ibadat”,  hal  ini  merupakan argumentasi  lain  untuk  menetapkan  urusan  nikah masuk  dalam  wilayah  muamalah,  hal  ini  dapat diperhatikan dari buku-buku Hadis dan Fiqh, antara lain:  Sayyid  Imam  Muhammad  bin  Ismail  al-Kahlani al-San ‟ ani, Subul  as-Salam, yang  menempatkan pembahasan  kitab  nikah  sesudah  kitab  bisnis,  al- Imam  Taqy  ad-Din  Abi  Bakr  bin  Muhammad  al- husaini al-Syafi ‟ i, Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al- Ikhtishar ,  yang  juga  mencantumkan  kitab  nikah sesudah pembahasan muamalah.
Permasalahan  yang  mendasar  tentang terjadinya  perbedaan  terkait  hukum  pernikhan beda  agama,  selain  pernikahan  masuk  dalam kategori  ibadah  atau  muamalah  adalah  masalah interprestasi  yang  beragam  terhadap  dasar  hukum pernikahan  beda  agama,  kebanyakan  para  ulama fiqh  mendasarkan  hukum  pernikahan  beda  agama kepada  ayat  yang  sama  yaitu  Alquran  surat  al- Baqarah ayat 221, Qs. al-Mumtahanah ayat 10, dan Qs.  al-Ma ‟ idah  ayat  5.  Mencermati  ketiga  ayat tersebut, ada beberapa poin penting yang tepat dan releven untuk diangkat dalam pembahasan kali ini.
Pertama, secara tekstual maupun kontekstual,  surat  al-Baqarah  ayat  221  dengan tegas melarang orang tua/wali yang beragama Islam untuk menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita- wanita  muslimah,  atas  alasan  apapun  dan  dengan motivasi  apapun  juga,  demikian  menurut  sebagian dan  bahkan  merupakan  ijmak  ulama.  Dalam  istilah Wahbah  al-Zuhayli,  keharaman  laki-laki  muslim menikahi  wanita  kafirah/musyrikah,  meliputi wanita-wanita  yang  tidak  beragama  dengan  agama
samawi, yaitu wanita yang menyembah selain Allah, semisal menyembah berhala, api, binatang, dan lain semisalnya.  Yusuf  Qardhawi  dalam  hal  ini  juga mengharamkan  perkawinan  antara  laki-laki  muslim dengan  wanita  musyrikah.  Namun  terdapat perberdaan  pendapat  di  antara  para  ulama  yakni tentang  siapa  musyrikah  yang  haram  dinikahi sebagaimana  maksud  ayat  di  atas.  Menurut  Ibnu Jarir  al-Thabari,  bahwa  musyrikah  yang  dilarang dinikahi  adalah  musyrikah  dari  bangsa  Arab  saja,
karena bangsa Arab pada waktu turunnya.
Alquran  memang  tidak  mengenal  kitab  suci dan  mereka  menyembah  berhala.  Menurut  Yusuf Qardhawi,  konteks  ayat  221  surat  al-Baqarah  di atas, secara keseluruhan beserta asbabun nuzulnya menunjukkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan al- kawafir (perempuan-perempuan  kafir),  yakni al- watsaniyat (perempuan-perempuan  penyembah berhala). (Qardhawi, 1996, hal. 580) Hal yang sama juga di utarakan dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan, melalui  ayat  ini  Allah  mengharamkan  atas  orang- orang  mukmin  menikahi  wanita-wanita  yang musyrik  dari  kalangan  penyembah  berhala.  Maka menurut  pendapat  ini,  seorang  laki-laki  muslim boleh menikah dengan wanita musyrikah dari non- Arab,  seperti  wanita  Cina,  India,  Jepang,  dan Indonesia  yang  diduga  mempunyai  kitab  suci  atau serupa  kitab  suci.  Muhammad  Abduh  juga sependapat dengan hal ini. (Rasyid Ridha, hal. 187- 190)  Tetapi  mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa semua  musyrikah  baik  dari  bangsa  Arab  maupun non-Arab  selain  ahli  kitab  tidak  boleh  dinikahi. Menurut pendapat ini, siapapun yang bukan muslim
atau  ahli  kitab  (beragama  Kristen  atau  Yahudi) haram dinikahi. (Zuhdi, 1991, hal. 5)
Terkait  masalah  term  musyrik  yang  haram dinikahi penulis lebih cenderung kepada musyrik ahl Makah ,  karna  melihat  hukum  dari  pengaharaman pernikahan  beda  agama  ini  yang  terdapat  dalam surat al-Baqarah tidak bisa dilepaskan dari konteks
turunya ayat, apa yang akan penulis coba tekankan disini  adalah  memperlihatkan  suatu  wacana  yang mengondisikan  pelepasan  dan  penangkapan  suatu pesan,  karna  bagaimanapun  juga  dalam  situasi wacana  terdapat  kekayaan  segala  hal  yang  ikut membangun  konstruksi  wacana  yang  dihasilkan.
Wacana  larangan  pernikahan  beda  agama tersebut  terjadi  pada  masa  awal  hijrahnya  nabi Muhammad,  sebagaimana  asbab  an-nuzul  ayat tersebut terkait kasus Abu Martsad dan kekasihnya Inaq  adalah  lingkungan  sempit  pewahyuan,  adapun situasi wacananya, menurut penulis, lebih mengacu kepada  perjumpaan  Muhammad  dengan  komunitas musyrik di Makkah yang bertahun-tahun menganiayanya sehingga memaksanya mengungsi ke Madinah.  Inaq  sebagai  sosok  musyrik  Makkah sehingga dalam membaca surat al-Baqarah 221 dan al-Mumtahanah ayat 10, kita harus memproyeksikan benturan-benturan nabi Muhammad  dengan  orang-orang  musyrik  Makkah sebagai unsur yang ikut memberi kontribusi dalam pembentukan  teks  al-Baqarah  ayat  221  dan  al- Mumtahanah ayat 10.
Benturan  benturan  yang  dilancarkan  oleh kaum  musyrik  Quraisy  sangat  gencar,  hal  ini  bisa kita  lihat  dalam  sejarah-sejarah  pendakwahan  nabi Muhammad  di  Makkah,  pihak  Quraisy  juga melakukan  teror  fisik  kepada  pengikut-pengikut Muhammad, tidak jarang kaum muslimin disiksa dan dipaksa  melepaskan  agamanya,  kekerasan  seorang tuan  kepada  budaknya  yang  muslim  juga  sering terjadi.  Seperti  kasus  Bilal  pengikut  setia Muhammad, suatu kali pernah dicampakkan di atas pasir di tengah terik matahari dan dadanya ditindih dengan  batu  sampai-sampai  ia  mau  meninggal,  ada pula  seorang  perempuan  yang  disiksa  sampai meninggal  karena  ia  tetap  teguh  dalam  agamanya. (Haikal,  2003,  hal.  127)  Demikianlah  dari  hari  ke hari  kekerasan  kepada  minoritas  muslim  terus
dilancarkan, kondisi semacam ini menyadarkan nabi betapa kota Makkah dengan penduduk Quraisynya adalah  tantangan  yang  terlalu  besar  bagi  dirinya, Inilah  faktor  yang  menyebabkan  nabi  Muhammad dan kaum muslimin hijrah ke Madinah.
Pada  situasi  wacana  seperti  inilah  ayat Alquran  surat  al-Baqarah  ayat  221  dan  al- Mumtahanah  ayat  10  yang  kemudian  diklaim sebagai ayat yang melarang pernikahan beda agama, ketika  nabi  Muhammad  sudah  tiba  ditempat  yang baru,  yaitu  Madinah,  sebagian  muslim  masih terpenjara  di  Makkah,  karenanya  nabi  Muhammad kemudian  mendelegasikan  Abu  Martsad  untuk membantu  evakuasi  kaum  muslim  yang  masih tinggal  di  Makkah.  Setelah  melanjutkan  tugasnya, Abu  Martsad  kembali  ke  Madinah  dengan membawa  persoalan  tentang  keinginan  kekasihnya Inaq  yang  berstatus  kafir  ingin  mengajaknya menikah,  oleh  sebab  itu  sangat  wajar  apabila muncul  ketetapan  larangan  tersebut.  Jadi  bisa dikatakan  Qs.  al-Baqarah  ayat  221  ini  memiliki dimensi  politik  yang  sangat  kuat,  karena  dari  hal tersebut tergambar dengan jelas adanya pertimbangan  politik  yang  bagi  kehidupan  awal Muhammad  di  Madinah  masih  traumatik  dengan benturan  kekerasan  dari  kalangan  kafir  Quraisy Makkah,  selain  itu  juga  pada  waktu  itu  secara nomerik  (jumlah)  umat  Islam  sangat  sedikit dibandingkan orang musyrik.
Kedua secara tekstual, surat al-Ma’idah ayat 5  dengan  tegas  menghalalkan  laki-laki  muslim menikahi  wanita  kitabiyah  yang muhsanat
(memelihara  kesucian  dirinya)  namun  tidak
sebaliknya yaitu laki-laki ahlulkitab menikahi wanita- wanita  muslimah,    dalam  ayat  ini  yang  dimkasud ahlulkitab  adalah  kelompok  atau  komunitas pemeluk  agama  yang  memiliki  kitab  suci  yang diwahyukan  oleh  Allah  kepada  nabi  dan  rasulnya. (Ghalib, 1998, hal. 20)
Yahudi  dan  Nasrani  adalah  dua  kelompok agama  yang  diakui  mempunyai  kitab  suci,  karena kepada  keduanya  diturunkan  kitab  suci,  yakni
Taurat  dan  Injil.  Dikatakan  demikian,  karena pengungkapan  ini  kadang  menunjuk  kepada keduannya. Term ahlulkitab yang menunjuk kepada kedua  komunitas  agama  ini,  Yahudi  dan  Nasrani, kadang  bernada  kecaman  dan  kadang  bernada pujian.  Salah  satu  kecaman  terhadap  ahl  al-kitab adalah disebabkan prilaku mereka yang mencampuradukkan kebenaran
dan  kebatilan.  sedangkan  pujian  Alquran  yang diberikan  kepada  ahl  al-kitab  adalah  karena  ada diantara  mereka  yang  membaca  ayat-ayat  Allah, mengikuti  ajaran  nabi,  dan  juga  dapat  dipercaya. Alquran  dan  nabi  Muhammad  saw.,  menamakan orang-orang  Yahudi  dan  Nasrani  sebagai  ahl  al- kitab  untuk  membedakan  mereka  dengan  para penyembah  berhala,  yakni  orang-orang  musyrik. Walaupun  kitab  suci  mereka  diyakini  oleh  umat Islam  telah  diubah,  namun  hal  tersebut  minimal disepakati oleh para ulama sebagai golongan ahl al- kitab. (Habieb, 1997, hal. 19)
Umumnya para ulama sepakat membolehkan  perkawinan  laki-laki  muslim  dengan wanita  ahl  al-kitab.  Bagi  yang  memperbolehkan perkawinan  semacam  ini  argumentasi  mereka mengacu  pada  Alquran  surat  al-Maidah  ayat  5 tersebut.  Dalam  penentuan  siapa  sajakah  yang termasuk kedalam golongan ahl al-kitab, para ulama berbeda  pendapat,  Muhammad  Abduh  dan Muhammad  Rasyid  Rida.  Keduanya  berpendapat bahwa  ahl  al-kitab  tidaklah  sebatas  pada  orang- orang Yahudi dan Nasrani saja. Kedua ulama besar asal  Mesir  itu  menyebutkan  bahwa  orang-orang Majusi,  Sabi'in,  penyembah  berhala  di  India,  China dan Jepang, seperti penganut agama Hindu, Budha, Kong  Hu  Chu  dan  Shinto,  yang  percaya  pada Tuhan,  percaya  adanya  hidup  sesudah  kematian adalah  termasuk  ahl  al-kitab  yang  diduga  dahulu mempunyai  kitab  suci  yang  dibawa  seorang  nabi, nabi disini diartikan sebagai pembawa pesan moral,
itu  dikaitkan  dengan  ajaran  Alquran  bahwa  “Allah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. (Sihab, 2003, hal. 367-368)
Pendapat  Muhammad  Abduh  dan  Rasyid Ridha  ini  berbeda  dengan  pendapat  Imam  Syafi ‟ i, menurutnya  istilah  ahl  al-kitab  hanya  menunjuk pada  orang-orang  Yahudi  dan  Nasrani  dari keturunan bani Israil. Alasannya, nabi Musa  as  dan nabi Isa as, hanya diutus pada bani Israil bukan pada bangsa-bangsa lain. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan  orang-orang  beragama  Yahudi  dan Nasrani  yang  berada  di  negara-negara  lain termasuk  kalangan  Kristen  yang  berada  di Indonesia tidak termasuk kedalam golongan ahl al- kitab.  (Yaqub,  2005,  hal.  22-23)  Walaupun  sama- sama  membatasi  makna  ahl  al-kitab  sebatas  pada Yahudi  dan  Nasrani  saja,  pendapat  Yusuf  Qardawi berbeda  dengan  pendapat  Imam  Syafi'i  yang memaknakan ahl al-kitab hanya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dari keturunan Israel. Menurut Yusuf  Qardawi,  Yahudi  dan  Nasrani  dimanapun mereka berada termasuk kedalam golongan ahl al- kitab. Pendapat Imam Syafi'i ini lebih mengacu pada tataran  etnis,  sedangkan  pemaknaan  ahl  al-kitab menurut  Yusuf  Qardawi  lebih  pada  tataran teologis. (Habieb, 1997, hal. 19)
Sementara  Abu  Hanifah  dan  moyoritas pakar hukum lainnya menyatakan bahwa siapa saja yang  mempercayai  salah  seorang  nabi,  dan  kitab yang diturunkan oleh Allah (kitab samawi) maka ia termasuk  ahl  al-kitab.  Sehingga  ahl  al-kitab  tidak
hanya  terbatas  pada  kelompok  penganut  agama Yahudi  dan  Nasrani,  bila  ada  yang  percaya  kepada Shuhuf nabi Ibrahim as, atau kitab Zabur saja, maka ia pun tergolong ahl al-kitab.
Allah sebelum menurunkan Alquran sebelumnya  telah  terlebihdahulu  menurunkan  dua kitab  kepada  golongan  Yahudi  dan  Nasrani  yang kemudian  disebut  ahlulkitab,  jadi  jelaslah  bahwa yang  dimaksud  ahlulkitab  dalam  Alqur’an  adalah merujuk kepada kedua kelompok agama ini, karena bagaimanapun  juga  penafsiran  yang  terbaik  adalah
penafsiran  ayat  dengan  ayat,  sebagaimna  yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Quran al  Azhim berkata.  “maka  jika  ada  orang  yang bertanya bagaimanakah cara tafsir yang paling baik?
Maka  jawabannya  adalah  menafsirkan  ayat  dengan ayat,  sebab  adakalnya  yang  tersebut  secara  global pada  suatu  ayat,  disebutkan  rinciannya  pada  ayat yang lain.
Dalam  hukum  Islam  diperbolehkan  (halal) menikahi  wanita  ahl  al-kitab  berdasarkan
pengkhususan  surat  al-Maidah  ayat  5.  Ibnu  Rusyd menulis  bahwa  para  ulama  sepakat  akan  kehalalan menikahi  perempuan  kitabiyah  dengan  syarat  ia merdeka  bukan  budak.  Ibnu  Munzir  berkata  tidak ada  dari  sahabat  yang  mengharamkan  laki-laki muslim  menikahi  perempuan  kitabiyah.  Qurthubi dan  Nu ‟ as  mengatakan  “di  antara  sahabat  yang menghalalkan pernikahan semacam ini antara lain : Utsman,  Talhah,  Ibnu  Abbas,  Jabir,  dan  Hudzaifah. Sedangkan  dari  golongan  tabiin  yang  menghalalkan adalah Sa ‟ id bin Musayyab, Sa ‟ id bin Jabir, al-Hasan,
Mujahid,  Thawus,  Ikrimah,  Syabi,  Zhahak  dan  lain- lain. Sayyid Sabiq mencatat hanya ada satu sahabat yang  mengharamkan,  yakni  Ibnu  Umar,  namun pendapat Ibnu Umar tersebut dikritik habis-habsan oleh  an-Nahhas  salah  seorang  ahli  tafsir  di  antara sahabat  yang  mempunyai  pengalaman  menikahi wanita kitabiyah adalah Utsman r.a menikah dengan Nailah  binti  Qaraqisah  Kalbiyah  yang  beragama Nasrani,  Hudzaifah  menikahi  perempuan  Yahudi dari  penduduk  Madian,  Jabir  dan  Sa ‟ ad  bin  Abu Waqas  pernikah  menikah  dengan  perempuan Yahudi dan Nasrani. (Sabiq, 1977, hal. 101)
Setelah melakukan kajian yang relatif meluas dan mendalam dengan tetap membenarkan prinsip kemaslahatan  menyangkut  perundang-undangn  dan juga  pendapat  ulama  yang  ada  yang  kebanyakan mengharamkan  dan  bahkan  tidak  mengesahkan hukum  pernikahan  beda  agama  penulis  bisa
memahami  walaupun  belum  tentu  membenaarkan dan  mendukung  pendapat  tersebut,  hemat  penulis pernikahan  beda  agama  itu  bersifat  kasuistis  yang harus  dipilih-pilih  ketentuan  hukumnya,  dalam  arti tidak  bisa  dipukul  rata  misalnya  semua  pernikahan beda  agama  itu  halal  dan  sah,  atau  semua pernikahan beda agama ini haram dan tidak sah.
Karna  penulis  beranggapan  bahwa  kasus pernikahan  beda  agama  ini  bersifat  kondisional, adakalnya  boleh  dan  ada  kalanya  tidak  boleh, anggapan  penulis  ini  berangkat  dari  kedua  sumber hukum yang  yang dipakai yaitu Qs. al-Baqarah, dan al-Ma ‟ idah  ayat  5,  karna  menurut  penulis  ayat tersebut  tidak  ada  yang  saling  menghapus  (nasakh man  sukh),  namun  penulis  melihat  ayat  tersebut tetap  bisa  dijadikan  landasan  hukum  pernikahan beda  agama,  sesuai  dengan  konteks  yang  dihadapi, semisal  apabila  ada  konflik  maka  pernikahan semacam  ini  tidak  diperbolehkan,  namun  apabila umat  beragam  hidup  rukun  berdampingan  maka bisa  diberlakukan  ayat  5  suarat  al-maidah  dengan memberikan  legitimasi  terhadap  pernikahan  beda agama.  Apalagi  ketika  pernikahan  itu  disejajarkan dengan  muamalah  pada  umumnya  dan  disejajarkan dengan makanan dan minuman (Qs.al-mumtahanah ayat  10)  yang  halal  maka  kasus  pernikahan  beda agama itu dibolehkan atau bahkan dihalalkan selama dalam konteks tertentu.
Atas  beberapa  alasan  diatas,  maka  untuk menetapkan  kasus  hukum  pernikhan  beada  agama yang  situasional  dan  bisa  berbeda-beda  hukumnya ini  juga  didasarkan  (bergantung)  kepada  motivasi, niat, maksud, tujuan dan keimanan seorang muslim yang  akan  melakukan  pernikahan  beda  agama, penulis  menyaratkan  keimanan  sebagai  hal  yang prinsip  apabila  akan  menumpuh  pernikahan  beda agama karna dalam surat yang dikalaim pembolehan nikah  beda  agama  diawali  dengan  (kalimat  hai orang-yang beriman) karna memang apabila melihat sejarah  pernikahan  semacam  ini  merupakan  motif
berdakwah,  hal  ini  terbukti  dengan  banyaknya sahabat  yang  berhasil  meng  Islamkan  pesangannya yang berlainan keyakinan.

## Kesimpulan
Sebagai  Penutup  penulis  memberikan beberapa  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari pembahasan  tersebut  yaitu,    Status  perkawinan beda  agama  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia belum  di  atur  secara  gamblang  dan  tegas,  kenapa demikian  karna  didalam  Undang-undang  No  1 Tahun  1974  ini  sah  atau  tidaknya  sebuah perkawinan dikembalikan kepada  hukum  agama  (  UU  No.  1  1994,  Pasal  2 ayat  1),  sedang  didalam  agama  hukum  perkawinan beda  agama  terdapat  beragam  pendapat,  ini menggambarkan tidak adanya kepastian hukum dan ketidak  samaan  dihadapan  hukum.  Melihat  hal tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  perkawinan  antar agama  sama  sekali  tidak  diatur  dalam  UU  No.
1/1974,  oleh  karena  itu  berdasarkan  Pasal  66  UU
No.  1/1974  maka  persoalan  perkawinan  beda agama  dapat  merujuk  pada  peraturan  perkawinan campuran.    Bahkan,  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974 secara tidak langsung memberikan ruang bagi terjadinya  perkawinan  beda  agama,  yaitu  dengan memanfaatkan  Pasal  56  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974.  Artinya  pengharaman  pernikahan beda agama untuk saat ini sudah tidak relevan lagi, di  tambah  lagi  tidak  adanya  dalil  al-Quran  yang secara  tegas  menyatakan  keharamannya,  adalah merupakan dalil diperbolehkannya pernikahan beda agama.  Kebolehan  disini  bukan  tanpa  sarat  penulis menyaratkan  keimanan  sebagai  hal  pokok  apabila akan  menumpuh  pernikahan  beda  agama  karna dalam  surat  al-Maidah  yang  didalamnya  terdapat ayat  yang  membolehkan  pernikahan  beda  agama diawali  dengan  (kalimat  hai  orang-yang  beriman) karna  memang  apabila  melihat  sejarah  pernikahan semacam  ini  merupakan  motif  berdakwah,  hal  ini terbukti  dengan  banyaknya  sahabat  yang  berhasil
meng  Islamkan  pesangannya.  Sedangkan  untuk pernikahan  beda  agama  yang  laki-lakinya  non muslim  haram  hukumnya  karena  bertentangan dengan  Qs.  al-Baqarah  221,  dalam  ayat  ini  Allah Swt, mengharamkan laki-laki non muslim menikahai prempuan  muslimah,  Jika  dibolehkan  sebaliknya, tentu al-Qur ‟ an dan al-Sunnah akan menjelaskannya.
Daftar Pustaka
Abdalla  Ulil  Absar, Menyegarkan  Kembali Pemikiran Islam  (Kompas  :  Senin,  18 November 2002) Aibak  Kutbuddin, Kajian  Fiqh  Kontemporer , (Yogyakarta; Teras, 2009), Ariyadi,  A.  (2019).  Tindak  Pidana  Pelaku
Eksploitasi Seksual pada Anak Menurut Hukum Islam. Jurnal Hadratul Madaniyah , 6 (1), 43-67.
al-Zuhaili  Wabah, al-fiqh  al-Islam  wa-Adillatu, Penerjemah;  al-Kattani,  Abdul  Hayyie (Jakarta; Gema Insani, 2011)
Barkatullah  Abdul  Halim  dan  Teguh  Prasetyo , Hukum  Islam,  Menjawab  Tantangan Zaman  yang  Tersus  Berkembang, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006),
Departemen Agama Republik Indonesia, Ensiklopedi Islam , cet.Pertama, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan  Agama  Islam  Proyek Peningkatan  Prasarana  dan  Sarana Perguruan  Tinggi  Agama/IAIN  Jakarta, 1987/1988),
Djaman  Nur, Fiqh  Munakahat, cet.  1  (Semarang: CV. Toha Putra, 1993),
Habieb  Sa'di  Abu, Ensiklopedi  Ijmak:  Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam . Penerjemah Sahal Mahchfudz, dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997)
Halim  Abdul,  Carina  Rizky  Ardhani, Keabsahan Perkawinan  Beda  Agama  Diluar  Negeri dalam  Tinjauan  Yuridis,  Jurnal  Moral Kemasyarakatan Vol.  1,  No.  1,  Tahun
2016,
Himpunan Peraturan PerUndang-undangan
Republik  Indonesia,  (  Jakarta  :  PT.
Ichtiar Baru Van Hauve, 1989 ),
Junaedi  Dedi, Bimbingan  Perkawinan  Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur ‟ an dan Sunnah ,  cet.  1  (Jakarta:  Akademi Pressindo, 2000),
M.    Ghalib    M, Ahl    al-Kitab    Makna    Dan Cakupannya, Cet.    Pertama,    (Jakarta: Paramadina, 1998),
M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai  Keadilan  Kompilasi  Hukum
Islam),  (Yogyakarta:  Total  Media, 2006),
Muhammad  Abduh  dan  Ridha  Rasyid  pada Tafsir al-Manar ,  Jilid  VI,  (Beirut:  Dar  al- Ma ‟ rifah,)
Qardawi  Yusuf, Fatwa-fatwa  Mutakhir  Dr.Yusuf Qardawi ,  Penerjemah,  al-Hamid  al- Husaini  (Jakarta:  Yayasan  al-Hamidy,
1996),
Rofiq  Ahmad, Hukum  Islam  di  Indonesia, cet.  ke-2 (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada 1997.
Ariyadi,  Ariyadi.  "Tindak  Pidana  Pelaku
Eksploitasi  Seksual  pada  Anak Menurut Hukum Islam." Jurnal Hadratul Madaniyah 6.1 (2019): 43-
67.
Ariyadi,  Ariyadi.  "Tindak  Pidana  Pelaku Eksploitasi  Seksual  Pada  Anak  Di Tinjau  Dari  Hukum  Positif." Jurnal Hadratul Madaniyah 5.2 (2018): 73- 88.
Rusli  dan  R.  Tama, Perkawinan  Antar  Agama  dan Masalahnya , (Bandung; Shantika Dharma, 1984), Sanawiah. (2017). Hukum Keikutsertaan Warga Dayak Ngaju Muslim Dalam Pelaksanaan Upacara Tiwah (Perspektif Ulama Kota Palangka raya. Jurnal Hadratul Madaniyah , 19. Retrieved from http://journal.umpalangkaraya.ac.id/ind ex.php/jhm/article/view/489/448
Sabiq Sayyid, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Kitab al-„Arabi, 1977)
Shihab  Muhammad  Quraish, Wawasan  Alquran: Tafsir  Maudhu'i atas  Pelbagai  Persoalan
Umat (Bandung: Mizan, 2003),
Suma  Muhammad  Amin, Kawin  Beda  Agama  di Indonesia,  telaah syari ‟ ah  dan qonun, (Tanggerang : Lentera Hati, 2015),
Syaikhu,  S.,  Ariyadi,  A.,  &  Norwili,  N.  (2020). Fikih  Muamalah:  Memahami  Konsep dan Dialektika Kontemporer.
Yaqub  Ali  Mustofa, Nikah  Beda  Agama  dalam Perspektif al-Quran dan
Hadis,
(Jakarta;Pustaka Firdaus 2005)
Zuhdi  Masyfuk, Masail  Fiqhiyyah, (Jakarta:  Haji Mas Agung, 1991),