## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.507-524 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134

## ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN KONAWE SELATAN
Taufik 1 , Liwaul 2 , Sartono 3
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo
Correspondent author : taufik@uho.ac.id Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  success  factors  of  the  implementation  of  the Electronic  Based  Government  System  (SPBE)  policy  in  the  South  Konawe  Regency.  The research  method  used  is  qualitative  research  with  primary  data  sources  obtained  directly from informants selected based on purposive sampling techniques, while secondary data are obtained  from  documents,  reports,  electronic  media,  and  websites.  This  research  was conducted  on  four  regional  apparatus  organizations  (OPD)  and  one  village  government. Data collection  techniques  are  carried out  by  interviews,  observation,  and  documentation. The results showed that strong and visionary leadership is a determinant of the success factor for  the  implementation  of  the  Electronic  Based  Government  System  (SPBE)  policy  in  South Konawe Regency. A leader's commitment and ability to provide motivation, guidance, and direction,  have  a  significant  influence  on  the  provision  of  all  resources  needed  in  the development  of  SPBE.  This  can  be  seen  in  the  formulation  of  various  policies/regulations, institutional  strengthening,  and  recruitment  of  human  resources  who  have  expertise  in information technology, budget support, and digital/ICT infrastructure development.

## Keywords: Electronic Government; Policy Implementation; SPBE

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  faktor  keberhasilan  implementasi  kebijakan  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  di  Kabupaten  Konawe  Selatan.  Metode  penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data primer diperoleh langsung dari informan yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling , sedangkan data sekunder diperoleh  dari  dokumen,  laporan-laporan,  media  elektronik  dan  website.  Penelitian  ini dilaksanakan  pada  empat  organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  dan  satu  pemerintah  desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat dan visioner menjadi determinan faktor keberhasilan implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten  Konawe  Selatan.  Melalui  komitmen  dan  kemampuan  seorang  pemimpin  untuk memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan,  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyediaan  segala  sumber  daya  yang  dibutuhkan  dalam  pengembangan  SPBE.  Hal  ini terlihat  dengan  diformulasikannya  berbagai  kebijakan/regulasi,  penguatan  kelembagaan, perekrutan sumber daya manusia yang memiliki keahlian bidang teknologi informasi, adanya dukungan anggaran dan pembangunan infrastruktur digital/TIK.
Kata  Kunci: Electronic  Government;  Implementasi  Kebijakan;  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.507-524                                                                         Taufik. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Revolusi  industri  4.0  yang  ditandai  dengan  semakin  pesatnya  perkembangan  teknologi informasi  dan  komunikasi  telah  mengubah  cara  pemerintah  dalam  menyelenggarakan proses  pemerintahan.  Ketika  pemerintah  menggunakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  maka  pada  saat  itu  juga  pemerintah  telah bertransformasi  menjadi electronic  government  (Buffat,  2015).  Dengan  demikian, electronic government merupakan sebuah pendekatan yang diambil pemerintah untuk memodernisasi sektor publik sebagai dampak dari terjadinya revolusi industri 4.0.
Berbagai  riset  menunjukkan  bahwa  dengan  e-government,  kualitas  pelayanan  pemerintah dapat menjadi lebih baik (Vassilakis et al., 2004), partisipasi masyarakat juga semakin tinggi (Lytras, 2006), kepercayaan publik pada pemerintah menjadi meningkat  (Abie et al., 2004), organisasi  pemerintahan  menjadi  lebih  akuntabel  (Gonzalez  et  al.,  2007),  dan  terciptanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Iyer et al., 2006). Penelitian dari Holden &  Millett  (2005)  menjelaskan  pengambilan  kebijakan  di  lingkungan  pemerintahan  menjadi lebih tepat, akurat, dan aman. Meskipun demikian persoalan sekuritas atau keamanan data dalam e-government masih sering diragukan, akan tetapi penelitian Lai menunjukkan bahwa berdasarkan  sistem  ArcIMS,  persoalan  keamanan  dapat  diatasi  dengan  baik  (Lai  et  al., 2006).  Penggunaan  e-government  juga  akan  merubah  perilaku  aparat  dan  masyarakat dalam mengelola urusan-urusan publik menjadi lebih baik (Premkumar et al., 2006). Namun, lebih  penting  lagi  dengan  penerapan  e-government  diharapkan  akan  membuat masyarakat dan birokrasi pemerintah mampu berhubungan secara lebih nyaman, berbiaya murah, dan efektif terutama bagi pemerintah sebagai penyampai informasi dan pelayanan (Purbokusumo & Utomo, 2009).
Di  Indonesia  implementasi  penerapan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dimulai  ketika pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan  Telematika  (Inpres  Telematika  2001).  Selanjutnya,  pada  tahun  2003 dikeluarkan  Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan E-Government (Inpres E-Government) yang secara spesifik berisi mengenai kebijakan  pemerintah  dalam  penerapan  e-government  di  Indonesia.  Sebagai  bentuk komitmen  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis  elektronik,  pemerintah kemudian  memformulasikan  kebijakan  penerapan  e-government  dalam  bentuk  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  95  Tahun  2018  Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  (SPBE).  Melalui  berbagai  regulasi  dan  kebijakan  pengembangan  e-government tersebut,  semua  pimpinan  kementerian,  lembaga,  dan  pemerintah  daerah  didorong  untuk mengambil  langkah-langkah  strategis  yang  diperlukan  serta  merumuskan  rencana  tindak lanjut penerapan e-government pada instansinya masing-masing.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.507-524 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134
Pada e-Government  Survey 2020  yang  dilakukan  United  Nations  (UN)  telah  menempatkan Indonesia  pada  peringkat  88  dari  193  negara  yang  dinilai  atas  pengembangan  dan pelaksanaan e-government atau  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  (SPBE).  Sebuah prestasi  yang  patut  dibanggakan  karena  sebelumnya  pada  tahun  2016  Indonesia  masih berada  pada  urutan  116.  Survei  PBB  dengan  tema Digital  Government  in  the  Decade  of Action  for  Sustainable  Development bertujuan  sebagai  alat  bantu  pembangunan  bagi negara-negara  anggota  PBB  untuk  mengidentifikasi  kekuatan  dan  tantangan  masing- masing  dalam  upaya  mempertajam  implementasi  kebijakan  dan  strategi  pengembangan penerapan  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik.  Terdapat  tiga  dimensi  ukuran  kinerja yang  ada  dalam  e-Government  Development  Index  (EGDI),  antara  lain  indeks  pelayanan daring  atau online  service  index (OSI),  indeks  infrastuktur  telekomunikasi  atau telecommunication  infrastructure  index (TII),  dan  indeks  sumber daya  manusia  atau human capital index (HCI) (MenpanRB, 2020).
Namun  demikian,  hasil  pengembangan  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  (SPBE) menunjukkan tingkat kematangan yang relatif rendah dan kesenjangan yang tinggi  ( digital divide ) antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor 1503  Tahun  2021  tentang Hasil  Evaluasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  Pada  Kementrian,  Lembaga,  dan Pemerintah Daerah Tahun 2021, dari 517 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang dinilai menunjukkan  indeks  SPBE  Nasional  rata-rata mencapai  nilai  2,24  dengan  predikat  Baik dari target  indeks  SPBE  sebesar  2,6  dari  5  (lima)  level  dengan  predikat  Baik  pada  tahun  2025. Ditinjau  dari  capaian  instansi  pusat  dan  pemerintah  daerah,  rata-rata  indeks  SPBE  Instansi Pusat berpredikat Baik, sementara rata-rata indeks SPBE Pemerintah Daerah memiliki predikat Cukup.
Evaluasi penerapan SPBE pada beberapa pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan  pencapaian  yang  belum  begitu  baik.  Dari  17  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  hanya  terdapat  8  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  dan  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  yang  dinilai  dalam evaluasi  ini.  Hasil  penilaian  SPBE  oleh  Kementrian  PANRB  Tahun  2021  pada  Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel 1.
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.507-524                                                                         Taufik. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Tabel 1. Hasil Evaluasi SPBE oleh PANRB pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 No Nama Instansi Indeks SPBE Predikat 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 1,05 Kurang 2 Pemerintah Kab. Kolaka 2,5 Cukup 3  Pemerintah Kab. Konawe Selatan 2,52 Cukup 4 Pemerintah Kab. Kolaka Utara 1,79 Kurang 5 Pemerintah Kab. Buton Utara 1,11 Kurang 6 Pemerintah Kab. Buton Selatan 1,09 Kurang 7 Pemerintah Kab. Buton Tengah 1,83 Cukup 8 Pemerintah Kota Kendari 1,79 Kurang 9 Pemerintah Kota Baubau 1,00 Kurang Sumber: menpan.go.id, 2022
Berdasarkan  hasil  evaluasi  SPBE  pada  beberapa  pemerintah  daerah  di  Provinsi  Sulawesi Tenggara  diatas  menunjukkan  bahwa  Pemerintah Kabupaten  Konawe  Selatan menempati urutan  pertama dengan  predikat  “Cukup”  dan  memiliki  indeks  2,52.  Selanjutnya dikuti  oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan indeks 2,5 dan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dengan  indeks  1,83  dengan  kategori  predikat  cukup.  Menariknya,  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Tenggara  yang  memiliki  indeks  1,05  dan  Pemerintah  Kota  Kendari  dengan  indeks 1,79  sebagai  daerah  yang  berada  di  pusat  ibu  kota  memiliki  nilai  indeks  yang  rendah dengan  kategori  “Kurang”.  Dengan  demikian,  data  tersebut  menunjukkan  bahwa Pemerintah  Kabupaten  Konawe  Selatan  sedikit  lebih  baik  dalam  mengimplementasikan kebijakan  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  (SPBE)  dibandingakan  dengan pemerintah daerah lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara
Meskipun  demikian,  keberhasilan  Pemerintah  Kabupaten  Konawe  Selatan  meraih  predikat yang  cukup  baik  dalam  penerapan  SPBE  bukan  berarti  implementasi  kebijakan e- government tanpa  masalah  dan  hambatan.  Pemerintah  Kabupaten  Konawe  Selatan  juga menghadapi  berbagai  tantangan  dalam  menerapkan e-government sebagaimana  yang dialami  oleh  pemerintahan  daerah  yang  lainnya  di  Indonesia.  Pada  umumnya  beberapa persoalan  yang  dihadapi  seperti  belum  siapnya  regulasi  dan  kebijakan  terkait  TIK, terbatasnya  SDM tenaga  teknis  bidang  IT,  terbatasnya  infrastruktur digital,  dan  terbatasnya anggaran  menjadi  sebuah  tantangan  dalam  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan berbasis digital (Apriliyanti et al., 2021)

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.507-524 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134
Oleh  karena  itu,  kajian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  analisis  mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)  di  Kabupaten  Konawe  Selatan.  Pentingnya  analisis  ini  dilakukan  mengingat  di  era revolusi  4.0  saat  ini  dengan  semakin  pesatnya  perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  yang  memberikan  peluang  bagi  pemerintah  untuk  melakukan  inovasi  dan memberikan kemudahan dalam pelayanan publik kepada masyarakat.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Konawe  Selatan.  Dalam penelitian  ini  ada  empat  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  dan  satu  Pemerintah  Desa yang  ditetapkan  sebagai  unit  analisis,  yaitu:  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  Persandian Kabupaten  Konawe  Selatan;  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPM  PTSP)  Kabupaten  Konawe  Selatan;  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil (Disdukcapil)  Kabupaten  Konawe  Selatan;  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  Kabupaten  Konawe  Selatan;  dan  Pemerintah  Desa Tambosupa, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan.
Pada  penelitian  ini  digunakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2010) penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triagulasi (gabungan)  analisis  data  bersifat  induksi,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna  dari  pada  generalisasi.  Penelitian  ini  menggunakan  2  jenis  data,  yaitu  data  primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling , sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan laporan- laporan  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Data  sekunder  juga  berasal  media  elektronik dan website Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan
https://konaweselatankab.go.id .  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini, meliputi: wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam (Elwan  et  al.,  2022).  Kondensasi  data  merujuk  pada  proses  seleksi,  fokus  studi, penyederhanaan,  ringkasan  dan  transformasi  data  dengan  tujuan  untuk  untuk  melakukan analisis  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Konawe Selatan.
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.507-524                                                                         Taufik. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  area  perubahan  dalam  reformasi  birokrasi  yang  menjadi  fokus  prioritas Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Konawe  Selatan  adalah  perbaikan  tata  kelola pemerintahan  melalui  penerapan  kebijakan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE) atau  yang  dikenal  dengan  istilah e-government .  Sebagai  upaya  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  sebagiamana  yang  telah  ditetapkan  dalam  RPJMD  Konawe Selatan  Tahun  2021-2026,  maka  penerapan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE) menjadi  sebuah  instrumen  penting  guna  mendukung  keberhasilan  program  reformasi birokrasi  di  Pemerintah Kabupaten Konawe  Selatan. Penerapan  SPBE  memberikan  peluang bagi  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  inovasi  dalam  proses  penyelenggaraan pemerintahan.  SPBE  dapat  mendorong  dan  mewujudkan  tata  kelola  penyelenggaraan pemerintahan  yang  terbuka  ( open  government ),  partisipatif,  inovatif,  akuntabel, meningkatkan  kolaborasi  antar  instansi  pemerintah,  meningkatkan  kualitas  dan  jangkauan pelayanan  publik  kepada  masyarakat  luas,  dan  menekan  tingkat  penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Hingga  saat  ini,  Kabupaten  Konawe  Selatan  menjadi  salah  satu  daerah  yang  tergabung dalam Gerakan Menuju Smart City . Gerakan Menuju Smart City merupakan sebuah program yang  di  inisiasi  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  yang bertujuan membimbing Kabupaten/Kota dalam menyusun Masterplan Smart City agar bisa lebih  memaksimalkan  pemanfaatan  teknologi,  baik  dalam  meningkatkan  pelayanan masyarakat  maupun  mengakselerasikan  potensi  yang  ada  di  masing-masing  daerah.  Oleh karena  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Konawe  Selatan  memiliki  komitmen  yang  kuat  untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Implementasi  Kebijakan  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Konawe Selatan

## 1. Kelembagaan
Faktor  kelembagaan  didefinisikan  sebagai  institusi  formal  dan  berbagai  kebijakan  atau regulasi  dalam  Undang-Undang,  Peraturan  Presiden  atau  peraturan  teknis  lainnya  terkait penerapan  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  (SBPE).  Adanya  kesiapan  regulasi sebagai  dasar  pelaksanaan  kebijakan  merupakan  sebuah  tahap  yang  sangat  penting, karena  pada  kerangka  kebijakan  tersebut  memuat  gambaran  menyeluruh  dan  detail  dari rencana  keberadaan  sebuah  inisiatif e-government .  Kebijakan  dan  regulasi  yang  baik memiliki  kontribusi  yang  sangat  besar  terhadap  keberhasilan  penyelenggaraan  project e- government secara keseluruhan.
Implementasi  kebijakan e-government di  Kabupaten  Konawe  Selatan  mengacu  pada

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.507-524 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134
berbagai  kerangka  regulasi  atau  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  serta peraturan  daerah  yang  telah  ditetapkan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Konawe  Selatan. Peraturan-peraturan  tersebut  diformulasikan  dalam  rangka  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  daerah  yang  baik  melalui  penerapan  pelaksanaan  sistem  pemerintahan berbasis  elektronik  (SBPE).  Selain  itu,  berbagai  regulasi  yang  dibuat  juga  sebagai  upaya untuk mendukung  pembangunan  kota cerdas  ( Smart  City )  di  Kabupaten  Konawe  Selatan. Berdasarkan  hasil  penelusuran  beberapa  dokumen  peraturan  terkait  SPBE  maka  dapat diidentifikasi beberapa kebijakan dan peraturan teknis yang dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Kebijakan Dan Peraturan Teknis Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE) di Kabupaten Konawe Selatan No Peraturan Tahun 1. Peraturan  Bupati  Konawe  Selatan  Nomor  4  Tahun  2018  tentang Pembangunan,  Pengembangan  dan  Pelaksanaan  E-Government  di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Dicabut) 2018 2.  Peraturan  Bupati  Konawe  Selatan  Nomor  66  Tahun  2019  tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dicabut) 2019 3.  Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Dewan Smart City Daerah 2021 4.  Keputusan  Bupati  Konawe  Selatan  No  :  047/238  Tahun  2021  tentang Pembentukan Tim Pelaksana Smart City Konawe Selatan 2021 5.  Masterplan Smart City Daerah 2022-2023 Kabupaten Konawe Selatan 2021 6. Peraturan  Bupati  Konawe  Selatan  Nomor  56  Tahun  2022  tentang  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Peneyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan 2022 7 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan  dan  Pemanfaatan  Sistem  Aplikasi  Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan 2022 8 Peraturan  Bupati  Konawe  Selatan  Nomor  58  Tahun  2022  tentang Pengembangan  dan  Pengelolaan  Infrastruktur  Jaringan  Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan 2022 9 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan  Server  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Konawe Selatan 2022 Sumber: Diolah dari berbagai dokumen, 2022
Berbagai  regulasi  yang  telah  diformulasikan  tersebut  menunjukkan  tingkat  kesiapan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Konawe  Selatan  dalam  pelaksanaan  sistem  pemerintahan berbasis elektronik (SBPE). Bukti kesiapan tersebut dapat dilihat dimana hanya dalam kurung waktu  empat  tahun  Bupati  menetapkan  tiga  peraturan  kepala  daerah  yang  menjadi landasan utama pelaksanaan SPBE yakni Perbup No. 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan,
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.507-524                                                                         Taufik. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Pengembangan  dan  Pelaksanaan  E-Government  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Konawe Selatan yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Perbup No. 66 tahun 2019 tentang  Pengelolaan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik.  Pada  tahun  2022,  Bupati kembali  mencabut  Perbup  No.  66  tahun  2019  dan  kemudian  menggantinya  dengan Peraturan  Bupati  Konawe  Selatan  Nomor  56  Tahun  2022  tentang  Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Konawe Selatan.
Setidaknya terdapat dua alasan pertimbangan dilakukannya perubahan peraturan sebagai upaya perbaikan regulasi yang menjadi landasan utama pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SBPE) oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Pertama , perubahan regulasi dilakukan sebagai upaya penyesuaian dan sinkronisasi dengan peaturan-peraturan yang  telah  ditetapkan  pemerintah.  Hal  ini  terlihat  ketika  telah  ditetapkannya  Peraturan Presiden  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik.  Peraturan Presiden tersebut secara teknis memberikan pedoman dan penjelasan terkait implementasi dan  pengelolaan  SPBE  di  pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu,  semua  lembaga pemerintahan  termasuk  Pemerintah  Kabupaten  Konawe  Selatan  harus  melakukan sinkronisasi  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  pusat. Kedua , implementasi  konsep  Smart  City  menuntut  adanya  perbaikan  regulasi  dan  masterplan sebagai kerangka acuan dalam memutuskan kebijakan, membuat regulasi, serta arah dan prioritas pembangunan kota cerdas di Kabupaten Konawe Selatan. Perbaikan regulasi serta penyusunan  Masterplan  Smart  City  yang  dilakukan  menunjukkan  tingkat  kesiapan pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  konsep  Smart  City.  Oleh  karena  itu,  penyusunan sebuah Masterplan Smart City diharapkan menjadi pedoman untuk Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan para stakeholder .
Selanjutnya,  keberhasilan  implementasi  kebijakan e-  government sangat  dipengaruhi  oleh implementing  agency ,  yaitu  keberadaan  sebuah  lembaga  yang  diberi  mandat  untuk mengimplementasikan  penerapan  SPBE.  Peran  dari implementing  agency tersebut  sangat vital,  sebab  lembaga  inilah  yang  akan  menjamin  tujuan-tujuan  kebijakan  yang  telah dirancang  dapat  tercapai.  Bupati  membentuk  lembaga  formal  penyelenggara  SPBE  di Konawe Selatan. Lembaga tersebut bernama Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang diketuai  oleh  Sekretaris  Daerah  dan  Kepala  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  Persandian Kabupaten  Konawe  Selatan  sebagai Government  Chief  Information  Officer (GCIO).  Tim Koordinasi  SPBE  dan  GCIO  berada  di  bawah  dan  bertanggungjawab  kepada  bupati  dan mempunyai  tugas  melakukan  koordinasi  dalam  penerapan  kebijakan  SPBE  di  Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.507-524 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134
Diskominfo dan Sandi Kabupaten Konawe Selatan sebagai leading sector penyelenggaraan sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  (SPBE)  di  Kabupaten  Konawe  Selatan  memiliki peranan  yang  sangat  strategis.  Diskominfo  dan  Sandi  memiliki  tugas  dan  tanggungjawab untuk merumuskan pedoman manajemen SPBE untuk semua OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten  Konawe  Selatan.  Pedoman  manajemen  SPBE  tersebut  meliputi  manajemen resiko,  keamanan  informasi,  manajemen  data,  manajemen  aset  TIK,  manajemen  SDM, manajemen pengetahuan, perubahan dan layanan SPBE.
Peran  strategis  Diskominfo  dan  Sandi  Kabupaten  Konawe  Selatan  dalam  penerapan  SPBE dapat dilihat pada Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  Dalam  Peneyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten  Konawe  Selatan.  Peraturan  Bupati  tersebut  memberikan  kewenangan  yang besar  pada  Diskominfo  dan  Sandi  untuk  menjadi  koordinator  ( lead  agency ).  Sebagai leading  sector penerapan  SPBE,  Diskominfo  dan  Sandi  Kabupaten  Konawe  Selatan melakukan peran koordinasi (integrasi) sehingga output yang dihasilkan berbagai organisasi perangkat  daerah  (OPD)  yang  terlibat  dalam  implementasi  SPBE  atau  Smart  City  dapat diintegrasikan demi mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari aspek kelembagaan, Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Konawe  Selatan  telah  mendukung  implementasi  kebijakan sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  (SBPE)  melalui  berbagai  regulasi  dan  penguatan kelembagaan.  Bupati  sebagai  pemimpin  dalam  membuat  berbagai  kebijakan  SPBE  di daerah mempertimbangkan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai upaya  untuk  melakukan  pembaharuan  dan  sinkroniasi  guna  menghindari  terjadinya pertentangan kebijakan.
Kuatnya regulasi dan kelembagaan dalam implementasi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis  elektronik  (SBPE)  di  Kabupaten  Konawe  Selatan  merupakan  salah  satu  faktor kesuksesan  pengembangan e-government .  Kesuksesan  pelaksanaan e-government bukan hanya  terkait  pemilihan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  modern,  tetapi  juga tentang  bagaimana  mengelola  organisasi  dan  memformulasikan  sebuah  kebijakan  yang baik.  Melalui  kebijakan  yang  baik  dan  unggul  maka  pelaksanaan e-government akan memiliki peluang keberhasilan yang besar.

## 2. Teknologi
Ketersediaan pendukung infrastruktur teknologi informasi yang memadai merupakan bagian penting kunci keberhasilan penerpan e-government . Infrastruktur teknologi informasi tersebut meliputi  jaringan  listrik,  jaringan  telekomunikasi  termasuk  kualitas  jaringan  internet  dan
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.507-524                                                                         Taufik. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
berbagai sarana prasarana lainnya. Dengan demikian, keterbatasan infrastruktur pendukung yang  buruk seperti  tidak adanya  jaringan  telekomunikasi  dan  sulitnya  akses  internet  karena koneksi  yang  tidak  stabil  dapat  menjadi  faktor  penghambat  penerapan  sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada pemerintah daerah.
Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan perkembangan  yang  cukup  baik.  Penyediaan  listrik  sebagai  sumber  tenaga  utama  bagi berbagai  perangkat  teknologi  informasi  merupakan  pondasi  utama  yang  wajib  menjadi perhatian  utama  pemerintah  daerah.  Berdasarkan  data,  tingkat  persentase  rumah  tangga yang terlayani listrik sebesar 100 persen dan jumlah kejadian pemadaman listrik setiap bulan rata-rata  8  sampai  10  jam  (Konawe  Selatan,  2021).  Data  tersebut  menunjukkan  bahawa secara umum jaringan listrik telah dapat memenuhi kebutuhan ideal masyarakat Kabupaten Selatan, meskipun terkadang masih terjadi pemadaman listrik tetapi hal tersebut tidak begitu signifikan  mengganggu  aktifitas  yang  memerlukan  penggunaan  perangkat  teknologi informasi.
Sementara  itu,  untuk  jaringan  telekomunikasi  dan  internet  belum  begitu  menjangkau keseluruhan wilayah dari 25 (dua puluh lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Selatan.  Hal  ini  terlihat  dari  jangkauan  signal  telekomunikasi  yang  ada  di  desa  dan kelurahan. Sebagaimana terlihat pada gambar 1 menunjukkan lebih dari separuh yakni 55 persen  desa  telah  dijangkau  jaringan  4G  data  internet,  12  persen  desa  dijangkau  jaringan 3G data internet, 25 persen hanya dapat dijangkau jaringan 2G telpon dan SMS, serta hanya 8 persen desa yang tidak dapat dijangkau sama sekali oleh signal ( blank spot ).
Gambar 1. Jangkauan Signal Telekomunikasi Desa Se-Kabupaten Konawe Selatan
Sumber: Diskominfo dan Sandi Kabupaten Konawe Selatan, 2021
Luasnya  jangkauan  signal  telekomunikasi  pada  berbagai  wilayah  di  Kabupaten  Konawe Selatan menjadi peluang untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis  elektronik.  Namun,  hal  tersebut  tentu  harus  didukung  dengan  kualitas  kecepatan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.507-524 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134
jaringan internet berkecepatan tinggi. Sekitar kurang lebih 70 persen desa dan kelurahan di Kabupaten  Konawe  Selatan  telah  memiliki  akses  jangkauan  signal  telekomunikasi  dan internet (4G dan 3G). Kondisi tersebut merupakan hal yang menguntungkan, meskipun juga demikian masih terdapat sejumlah wilayah dan desa-desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi atau bahkan sama sekali tidak ada jaringan ( blank spot ).
Selanjutnya,  dalam  rangka  pengelolaan  dan  peningkatan  kualitas  infrastruktur  teknologi informasi  dan  komunikasi,  Pemerintah  Kabupaten  Konawe  Selatan  melakukan  berbagai upaya  untuk  mendukung  penerapan  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  atau e- government .  Pemerintah  Kabupaten  Konawe  Selatan  melalui  Diskominfo  dan  Sandi  telah melaksanakan  perencanaan,  pembangunan,  pemeliharaan,  pengoperasian  dan/atau pengembangan  infrastruktur  WAN  hingga router perangkat  daerah  seluruh  pemerintah daerah, termasuk jaringan fiber optic pemerintah daerah.
“Tingk at  kesiapan  infrastruktur  digital  sudah  cukup  baik,  dimana  35  OPD  sudah  bisa terkoneksi  internet  yang  bersumber dari Diskominfo  dan  Sandi  dengan  kapasitas  117

## Mbps  dan  dapat  mengcover  seluruh  OPD  di  Kabupaten  Konawe  Selatan”.
Hidayatullah,  Kepala  Diskominfo  Sandi  Kabupaten  Konawe  Selatan  (Wawancara  20 Agustus 2022).
Penyambungan kabel fiber optic (FO) tersebut menghubungkan seluruh 35 kantor Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  berada  di  kompleks  perkantoran  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Konawe  Selatan  dengan  akses  jaringan  internet  pada  seluruh  kantor.  Dalam menyediakan  jaringan  internet  dan  intranet,  Diskominfo  dan  Sandi  juga  mengatur  dengan cara  membagikan bandwidth ke  perangkat  daerah  sesuai  dengan  analisis  kebutuhan bandwidth dan  melakukan  pengawasan  serta  pengendalian  penggunaan bandwidth pemerintah  daerah  secara  rutin,  berkala  dan  periodik.  Hingga  saat  ini  baru  Pemerintah Kabupaten  Konawe  Selatan  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  yang  menanam  kabel  FO  untuk seluruh OPD sehingga sudah terjamin akses internet meskipun kapasitasnya hanya 117 Mbps (AN,  wawancara  20  Agustus  2022).  Meskipun  jaringan  internet  sudah  menghubungkan beberapa  OPD  yang  ada,  akan  tetapi  relitasnya  kualitas  jaringan  yang  terdapat  pada beberapa  OPD    juga  masih  kurang  baik  (MT,  Wawancara  19  Oktober  2022).  Dengan demikian, meskipun seluruh OPD sudah terlayani jaringan internet dengan kabel fiber optic , akan  tetapi  secara  kualitas  belum  maksimal  karena  terkadang  jaringannya  lambat  atau sering menghilang pada beberapa OPD.
Idealnya  harus  tersedia  infrastruktur  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  dapat menunjang pengembangan e-government . Namun, secara empiris kondisi dan kemampuan pengembangan  infrastruktur  digital  setiap  daerah  berbeda-beda.  Bagi  daerah  yang
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.507-524                                                                         Taufik. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
memiliki anggaran keuangan yang besar tentu akan sangat mudah dalam membangun e- government. Oleh karena itu, penting untuk dipikirkan bagaimana membangun kerja sama dengan  sejumlah  pihak  swasta  dan  mengundang  mereka  untuk  berinvestasi  dalam mengembangkan infrastruktur digital di daerah.

## 3. Organisasi
Faktor  organisasi  diidefinisikan  dengan  kesiapan  sumber  daya  manusia  aparatur pemerintahan  pada  organisasi  pemerintah  daerah.  Organisasi  yang  mempunyai  sumber daya  manusia  dengan  kapasitas,  kompetensi,  keahlian  dan  pengetahuan  teknis  tentang teknologi  informasi  menjadi  salah  satu  faktor  yang  menentukan  dan  mempengaruhi kesuksesan pengembangan penerapan e-government pada suatu daerah.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  Tahun  2021,  jumlah  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) lingkup  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Konawe  Selatan  pada  Tahun  2021  sebanyak  5.684 orang yang terdiri dari jumlah ASN Laki-Laki 2.875 orang (50,58%) dan jumlah ASN Perempuan 2.809  orang  (49,42%).  Sementara  untuk  kualifikasi  pendidikan  ASN  Pemerintah  Daerah Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari 4.159 orang (77%) bergelar Sarjana/Magister/Doktor, 564 orang (10%) bergelar Diploma I, II, dan III, 612 orang (11%) bergelar SMA/Sederajat, dan sisanya  bergelar  SMP  dan  SD  (BPS,  2021).  Data  tersebut  menunjukkan  tingkat  peluang keberhasilan  penerapan  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  (SPBE)  pada  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Konawe  Selatan  cukup  tinggi.  Hal  ini  karena  secara  kuantitas  hampir seluruh  sumber  daya  aparatur  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Konawe  Selatan  memiliki tingkat pendidikan yang baik.
Kurang memadainya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia khususnya pengelola teknis  teknologi  informasi  menjadi  satu  tantangan  dalam  penerapan  SPBE  di  Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Kurang memadainya SDM baik dari aspek jumlah atau kuantitas  maupun  dari  aspek  kualitas  atau  keahlian  pengetahuan  teknis  pengelola  IT berdasarkan  latar  belakang  pendidikannya.  Data  menunjukkan  jumlah  pegawai  dengan latar  belakang  pendidikan  komputer/teknologi  informatika  hanya  sebanyak  113  orang (Konawe  Selatan,  2021).  Kondisi  tersebut  tentu  belum  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan ideal sumber daya manusia dalam penerapan SPBE terlebih lagi bagi daerah yang sedang bergerak menuju Kota Cerdas (Smart City).
“ SDM  sangat  kurang  terutama  yang  mengerti  atau  memiliki  keahlian  tentang  IT. Meskipun ada tetapi sebagaian besarnya hanya IT Support dan bukan IT Engineer. Ini lah  yang  menjadi  salah  satu  kendala  keterbatasan  jumlah  ataupun  kemampuan  IT. Oleh  karena  itu,  untuk  mendukung  penerapan  SPBE  di  Konawe  Selatan  maka  di Diskominfo & Sandi kami merekrut tenaga IT Non ASN berjumlah 6 orang yang terdiri dari  Programer  dan  Engineer ”. Hidayatullah,  Kepala  Diskominfo  Sandi  Kabupaten Konawe Selatan (Wawancara 20 Agustus 2022).

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.507-524 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134
Sebagai leading sector penerapan SPBE, Diskominfo dan Sandi Kabupaten Konawe Selatan sangat  begitu  merasakan  terbatasnya  SDM  pengelola  teknis  infrastruktur  digital/TIK.  Pada OPD Diskominfo dan Sandi sendiri setidaknya dibutuhkan sekitar 10 tanaga Programmer dan 5  tenaga  teknis  jaringan  untuk  mencukupi  kebutuhan  ideal  pengelola  teknis  infrastruktur digital/TIK  (AN,  Wawancara  5  September  2022).  Selain  Diskominfo  dan  Sandi,  kurangnya sumber daya ASN yang memiliki keahlian bidang IT juga dirasakan oleh beberapa OPD lain yang  ada  di  Konawe  Selatan.  DPMPTSP  Kabupaten  Konawe  Selatan  sebagai  OPD  yang mengurusi pelayanan perizinan juga mengungkapkan keterbatasan sumber daya ASN yang memilik  keahlian  bidang  IT  (DP,  Wawancara  5  September  2022).  Sementara  itu  pada Disdukcapil  Kabupaten  Konawe  Selatan  sebagai  OPD  yang  terkait  dengan  bidang kependudukan  menjelaskan  keterbatasan  SDM  yang  memiliki  keahlian  bidang  IT  sangat kurang, khususnya pada operator-operator yang ada baik di kecamatan, desa/keluarahan (IR, Wawancara 5 September 2022).
Salah  satu  contoh  sederhana  tentang  pentingnya  kapasitas  dan  kompetensi  digital  ASN adalah  terkait  pengelolaan  website  setiap  organisasi  perangkat  derah  (OPD)  yang  ada  di Kabupaten  Konawe  Selatan.  Sebanyak 35  OPD  yang  di  Kabupaten  Konawe  Selatan  telah memiliki website yang terintegrasi dengan website pemerintah daerah https://konaweselatankab.go.id .  Begitu  pun  juga  dengan  Kecamatan  dan  Pemerintah Desa/Kelurahan  Se-Kabupaten  Konawe  Selatan  telah  memiliki  Sistem  Manajemen Pengelolaan  Portal  atau  Website  yang  terdiri  dari  25  Kecamatan,  365  Desa  serta  15 Kelurahan  yang  terintegrasi  dengan  website  pemerintah  daerah.  Namun,  sebagian  besar website  tersebut  tidak  dikelola  dengan  baik  karena  persoalan  terbatasnya  jumlah  dan kompetensi digital aparatnya.
Mengatasi persoalan terbatasnya sumber daya ASN yang memiliki keahlian bidang teknologi informasi, maka beberapa OPD melakukan rekrutmen tenaga IT Non ASN. Rekrutmen tenaga IT  Non  ASN  tersebut  dilakukan  untuk  mendukung  segala  aktifitas  pengelolaan  teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital. Sebagai contoh untuk pengelolaan  atau  pemeliharaan  ( maintenance )  infrastruktur  digital/TIK  baik  itu  lingkup pemerintah daerah atau infrastruktur digital/TIK lingkup OPD, sangat membutuhkan tenaga programmer dan tenaga teknis jaringan. Karena terbatasnya tenaga-tenaga teknis tersebut, maka hampir semua OPD yang ada itu menggunakan tenaga IT Non ASN (AN, Wawancara 5 September 2022).
Meskipun  dengan  keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  keahlian  bidang teknologi informasi serta masih rendahnya kompetensi digital sebagian aparatur SDM dalam
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.507-524                                                                         Taufik. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
penerapan  SPBE,  namun  tingkat  komitmen  yang  kuat  dan  semangat  dari  para  pegawai yang  memiliki  tanggungjawab  dalam  pelayanan  berbasis  IT  menjadi  satu  peluang  dalam pengembangan e-government di Kabupaten Konawe Selatan. Oleh karenanya dibutuhkan pegawai  yang  memiliki  komitmen  dan  motivasi  dalam  pengembangan e-government di daerah.  Tidak  memiliki  latar  belakang  pendidikan  IT  bukan  menjadi  persoalan  bagi beberapa  pegawai  dalam  melaksanakan  SPBE  di  Kabupaten  Konawe  Selatan.  Sebagai contoh  dapat  dilihat  dari  kinerja  salah  satu  pegawai  pada  Pemerintah  Desa  Tambosupa yang  memiliki  komitmen  yang  mantap  dan  terampil  dalam  menerapkan e-government di desa.  Meskipun  memiliki  latar  belakang  pendidikan  sarjana  bidang  ilmu  hukum,  tetapi pegawai tersebut memiliki semangat serta ide-ide inovatif terkait digitalisasi di desa sebagai upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  (AF,  Wawancara  19 September 2022).
Keberhasilan e-government di  daerah  akan  terwujud  melalui  sumber  daya  manusia  yang memiliki  komitmen,  keahlian  dan  kemampuan  beradaptasi  terhadap  perubahan. Pemerintah  daerah  wajib  meningkatkan  kompetensi  sumber  daya  aparaturnya  melalui berbagai pendidikan dan pelatihan jika tidak ingin tertinggal dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat. Terutama kepada ASN yang memang memiliki tugas khusus untuk mengelola perangkat yang terkait dengan TIK. Pendidikan dan pelatihan sudah terbukti dapat meningkatkan kompetensi seseorang. Sehingga salah satu kompetensi yang  mesti  harus  dimiliki  setiap  ASN  saat  ini  adalah  kompetensi  digital.  Dengan  demikian, inisiatif  pengembangan e-government sebagai  usaha  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan yang baik akan berjalan dengan lancar.

## 4. Kepemimpinan
Kepemimpinan menjadi faktor determinan dalam penerapan e-government . Kepemimpinan dalam kajian ini merujuk kepada komitmen ( political will ) dari Bupati sebagai kepala daerah dan  pimpinan  OPD  (Kepala  Dinas)  untuk  benar-benar  serius  menerapkan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Sehingga penerapan SPBE bukan hanya sekedar  mengikuti  trend  atau  karena  hanya  mengikuti  instruksi  pemerintah  pusat  yang mengharuskan  pemerintah  daerah  untuk  menerapkan  SPBE  di  daerah.  Akan  tetapi, penerapan  SPBE  oleh  pemerintah  daerah  dilandasi  karena  adanya  kesadaran  terhadap penting  serta  bermanfaatnya  penerapan e-government sebagai  upaya  mewujudkan  tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.
Kepemimpinan  sebaga  faktor  penentu  menjadi  pijakan  atau  dasar  bagi  faktor-faktor keberhasilan penerapan e-government pendukung lainnya seperti dukungan kelembagaan melalui  berbagai  kebijakan  dan  regulasi,  dukungan  anggaran,  dukungan  infrastruktur  TIK

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.507-524 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134
dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi. Dengan kata lain faktor pendukung lainnya dapat diperbaiki kuantitas maupun kualitasnya apabila  para pemimpin memiliki  komitmen  dan  keseriusan  untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik melalui  penerapan e-government .  Oleh  karena  itu,  mustahil  pembangunan  dan pengembangan e-government dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya komitmen yang kuat dari pimpinan.
Bupati  Konawe  Selatan  H.  Surunuddin  Dangga,  S.T.,  menunjukkan  komitmen  dan dukungannya  terhadap  penerapan  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  (SPBE).  Sejak periode  pertamanya  Tahun  2016-2021,  Surunuddin  Dangga  telah  mulai  fokus  pada  inisiatif pengembangan e-government di Kabupaten Konawe Selatan. Di bawah kepemimpinannya juga, saat ini Kabupaten Konawe Selatan menjadi salah satu daerah yang tergabung dalam Gerakan  Menuju  Smart  City sebuah  program yang  di  inisiasi  oleh  Kementerian  Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Sebagai  upaya  mewujudkan  Smart  City  dan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  melalui penerapan  SPBE,  banyak  hal  yang  telah  dilakukan  Bupati  Kabupaten  Konawe  Selatan. Perbaikan  regulasi,  penyusunan  rencana  induk/masterplan,  pembangunan  infrastruktur digital,  penyiapan  kelembaagaan,  pengembangan  sumber  daya  manusia,  dan  lain sebagainya. Visi dan harapannya jelas yakni bagaimana agar Kabupaten Konawe Selatan dapat semakin berkembang, sejahtera dan masyarakat dapat terkoneksi dengan dunia luar untuk  meningkatkan  ilmu  pengetahuan  dan  Kabupaten  Konawe  Selatan  dapat  bersaing secara global melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (HT, Wawancara 20 Agustus 2022).
Komitmen Bupati Konawe Selatan terhadap tata kelola pemerintahan berbasis digital dapat dilihat ketika ditetapkannya berbagai kebijakan dan peraturan  terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu dilakukan juga perbaikan regulasi serta penyusunan Masterplan Smart  City  Daerah  2022-2023.  Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  pada  aspek kelembagaan,  bahwa  berbagai  kebijakan,  peraturan  serta  masterplan  tersebut  menjadi pedoman  dan  acuan  semua  OPD  dalam  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  berbasis digital dan Smart City di Kabupaten Konawe Selatan.
“Kami  berterimakasih,  telah  mendapat  perhatian  terkait  komitmen  penerapan  SPBE ini.  Sejak  awal  kita  terus  menjalankan  dan  meningkatkan  kualitas  digitalisasi  dalam tata kelola pemerintahan. Meski tertinggi di Sultra tapi kita belum puas, makanya kita terus  berbenah  dan  akan  ditingkatkan  lagi.  Rencananya  di  Februari  ini  kita  bakal mengirim dua orang dari masing-masing OPD untuk fokus mendalami SPBE. Sehingga dalam pengoperasianny a tidak lagi ada keraguraguan”. Surunuddin Dangga, Bupati Kabupaten Konawe Selatan. (Sumber: telisik.id, 27 Januari 2022)
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.507-524                                                                         Taufik. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Bupati  Konawe  Selatan  juga  berperan  sangat  penting  dalam  memberikan  bimbingan  dan arahan  kepada  bawahannya  guna mencapai  keberhasilan  implementasi  kebijakan e- government/ Smart  City  di  Kabupaten  Konawe  Selatan.  Bimbingan  dan  arahan  tersebut diberikan  dalam  setiap  kesempatan  baik  itu  pada  saat  rapat-rapat  atau  pertemuan, menjadi  narasumber  dan  kegiatan  lain  bersama  dengan  OPD  Se-Kabupaten  Konawe Selatan.  Bimbingan  dan  arahan  Bupati  Konawe  Selatan  dalam  pelaksanaan  tata  kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Selain kemampuan memberikan bimbingan dan arahan, salah satu kunci kesuksesan dalam penerapan e-government juga  adalah  kepemimpinan  yang  memiliki  pengetahuan  dan pemahaman  terkait  perkembangan  TIK  serta  mampu  menciptakan  ide-ide  atau  gagasan aplikatif  sebagai  solusi  atas  permasalahan  yang  terjadi.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada kepimpinan dua OPD yang ada di Kabupaten Konawe Selatan yakni Kepala Dinas DPMPTSP Drs. I Putu Darta, MT dan Kepala Dinas DISDUKCAPIL Drs. Muhammad Yusuf. Merespon kondisi Pandemi  Covid-19  dan  sekaligus  upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik,  kedua pimpinan OPD tersebut menciptakan ide/gagasan untuk mengembangkan aplikasi layanan publik berbasis digital. Aplikasi layanan tersebut adalah PASIPOLE-MANTAP (Penandatangan Sistem Aplikasi Online Mantap) dan Inovasi Pelayanan DEKAT (Pelayanan Perizinan di Kantor Camat) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta aplikasi  SIMCARD  (Sistem  Informasi  Pencatatan  dan  Pendaftaran  Penduduk)  pada  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Konawe Selatan.
Komitmen  Bupati  yang  kuat  dengan  visi  yang  jelas,  rencana  strategis  yang  matang  serta kemampuan  memobilisasi  sumber daya  merupakan  kunci  keberhasilan  pengembangan e- government di  Kabupaten  Konawe  Selatan.  Atas  prestasi  dan  pencapaian  dalam penerapan  tata  kelola  pemerintahan  berbasis  digital  tersebut,  apresiasi  dan  penghargaan datang  dari  berbagai  pihak.  Bagaimana  tidak,  hasil  evaluasi  SPBE  oleh  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2021 menetapkan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menduduki peringkat pertama sebagai pemerintah daerah yang terbaik dalam menerapkan SPBE di Provinsi Sulawesi Tenggara.

## KESIMPULAN
Kepemimpinan yang kuat dan visioner menjadi determinan faktor keberhasilan implementasi kebijakan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  di  Kabupaten  Konawe  Selatan. Melalui  komitmen  dan  kemampuan  seorang  pemimpin  untuk  memberikan  motivasi, bimbingan,  dan  arahan,  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  penyediaan  segala sumber  daya  yang  dibutuhkan  dalam  pengembangan  SPBE.  Hal  ini  terlihat  dengan diformulasikannya  berbagai  kebijakan/regulasi,  penguatan  kelembagaan,  perekrutan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.507-524 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134
sumber daya manusia yang memiliki keahlian bidang teknologi informasi, adanya dukungan anggaran dan pembangunan infrastruktur digital/TIK. Dengan demikian, upaya mewujudkan tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  dengan  melakukan  perubahan mendasar  terhadap  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  melalui  kebijakan  penerapan SPBE  merupakan  wujud  komitmen  terhadap  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  di  lembaga pemerintah daerah.

## REFERENSI
Abie, H., Foyn, B., Bing, J., Blobel, B., Pharow, P., Delgado, J., Karnouskos, S., Pitkanen, O., & Tzovaras, D. (2004). The need for a digital rights management framework for the next generation of e-government services. Electronic Government, an International Journal ,
1 (1), 8 – 28.
Apriliyanti, I. D., Kusumasari, B., Pramusinto, A., & Setianto, W. A. (2021). Digital divide in ASEAN member states: analyzing the critical factors for successful e-government programs.
Online Information Review , 45 (2), 440 – 460. https://doi.org/10.1108/OIR-05-2020-0158
Buffat, A. (2015). Street-Level Bureaucracy and E-Government. Public Management Review , 17 (1). https://doi.org/10.1080/14719037.2013.771699
Gonzalez, R., Gasco, J., & Llopis, J. (2007). E ‐ government success: some principles from a Spanish case study. Industrial Management & Data Systems .
Holden, S. H., & Millett, L. I. (2005). Authentication, privacy, and the federal e-government. The Information Society , 21 (5), 367 – 377.
Iyer, L. S., Singh, R., Salam, A. F., & D ’ Aubeterre, F. (2006). Knowledge management for Government-to-Government (G2G) process coordination. Electronic Government, an International Journal , 3 (1), 18 – 35.
Lai, J., Xu, Y., & Li, Y. (2006). Constructing Intranet for the security E-government based on ArcIMS. DYNAMICS OF CONTINUOUS DISCRETE AND IMPULSIVE SYSTEMS-SERIES B-
APPLICATIONS & ALGORITHMS , 13 , 36 – 40.
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Lytras, M. D. (2006). The Semantic Electronic Government: knowledge management for citizen relationship and new assessment scenarios. Electronic Government, an International Journal , 3 (1), 5 – 17.
MenpanRB, H. (2020). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Hasil Survei PBB, “ e-Government ” Indonesia Naik Peringkat . Menpan.Go.Id.
Premkumar, G., Ho, A. T., & Chakraborty, P. (2006). E-government evolution: an evaluation of local online services. International Journal of Electronic Business , 4 (2). https://doi.org/10.1504/ijeb.2006.009789
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.507-524                                                                         Taufik. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Purbokusumo, Y., & Utomo, P. P. (2009). Kepemimpinan Entrepreneur di Era E-Government, dalam “ Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik (Editor Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto), Gava Media . Jian UGM-MAP-UGM, Yogyakarta. Sugiyono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif . Alfabeta.
Vassilakis, C., Lepouras, G., Rouvas, S., & Georgiadis, P. (2004). Integrating e-government public transactional services into public authority workflows. Electronic Government, an International Journal , 1 (1), 49 – 60.