PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN TERHADAP PEMBERIAN OBAT YANG TIDAK RASIONAL DALAM UPAYA KESELAMATAN PASIEN
Oleh Edi Widayat Perawat RSU Blora Jawa Tengah

## ABSTRAK
Hukum kesehatan semakin dikenal oleh publik, sedangkan pemberian obat yang tidak  rasional  masih  sering  dilakukan  oleh  dokter  dalam  praktik  sehari-hari,  sehingga rawan terjadinya kesalahan bahkan menimbulkan kerugian pada pasien. Dalam penelitian ini yang berjudul “ Perlindungan Hukum Pasien Terhadap Pemberian Obat Yang Tidak Rasional Dalam Upaya Keselamatan Pasien: Permasalahan : 1. Bagaimana Perlindungan hukum  pasien  terhadap  pemberian  obat  yang  tidak  rasional  dalam  upaya  keselamatan pasien . 2. Bagaimana kendala dan solusi perlindungan hukum pasien terhadap pemberian obat  yang  tidak  rasional  dalam  upaya  keselamatan  pasien  di  Rumah  Sakit  Tujuan penelitian  ini  adalah  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  perlindunganhukum pasien  terhadap  pemberian  obat  yang  tidak  rasional  dalam  upaya  keselamatan  pasien, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kendala dan solusi perlindungan hukan pasien  terhadap  penggunaan  obat  yang  tidak  rasional  dalam  upaya  keselamatan pasien.Metoda  penelitiannya  adalah  yuridis  normatif  dengan  data  sekunder  dari kepustakaan yang didukung dengan data primer dari hasil wawancara terbuka, dianalisis dengan  mengunakan  metode  deskritif  analisis.  Adapun  hasil  penelitiannya  :  masih banyak ditemukan pemberian obat/resep yang berlebihan ( yang tidak rasional) kepada pasien.  Sedangkan  kendalanya  kekurang  perdulian  dokter,dikarenakan  tidak  mengikuti perkembangan  keilmuan,  kurangnya  pengawasan  dan  pembinaan  dalam  penggunaan Formularium  nasional.  Upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  selama  ini  belum memadai  untuk  mencegah  dan  memberantas  penggunaan  obat  tidak  rasional  yang merugikan masyarakat. Rekomendasi yang diajukan : Perlu ada sangsi yang jelas dalam menegakkan  peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  72  tahun  2016.  Direktur  selaku pimpinan Rumah Sakit hendaknya berani memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis  .Hendaknya  Rumah  Sakit  selalu  memberikan  data  terbaru  tentang  obat Formularium Nasional dan obat yang ditentukan oleh Rumah Sakit
Kata kunci : Perlindungan hukum pasien, obat yang tidak rasional, keselamatan pasien

## ABSTRACT
At this time the law of health is increasingly recognized by the public, whereas irrational drug administration is still often performed by doctors in daily practice, so that the clinical impact of occurrence of patients, such as side effects and germ resistance, to the economic impact. In this study, entitled "Patient's Legal Protection Against Irrational Drug Administration In Patient Safety”: Problems: 1. How is the legal protection of the patient against irrational drug administration in patient safety? 2. How are the constraints and  solutions  of  legal  protection  of  the  patient  against  the  administration  of  irrational drugs in the patient's safety efforts in hospital? The purpose of this study is to understand and analyze how the patient's legal protection against irrational drug administration in the
effort of patient safety, to know and analyze how the constraints and solutions to protect the  patient  against  the  use  of  drugs  that  are  not  rational  in  patient  safety  efforts.The research method is normative juridical with secondary data from literature supported with primary  data  from  open  interview  result,  analyzed  by  using  descriptive  method  of analysis. The results of his research: namely the protection of consumer rights through law enforcement of obligations and prohibitions for hospitals and sanctions imposed if proven  to  violate  the  rights  pf  consumers.  Law  enforcement  efforts  undertaken  so  far have not been sufficient to prevent  and eleminate the use of irrational drugs that harm society. Recommendation submitted: There should be a clear sanction in enforcing the Minister of Health Regulation No. 72 of 2016. Director as the head of the Hospital should dare to give a reprimand both orally and in writing. Hospital should always provide the latest data about the National Formulary drugs and drugs determined by Hospital
Keywords : Patient's legal protection, irrational medicine, patient's safety
A . Pendahuluan
Permenkes 72 Tahun 2016
Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di  Rumah  Sakit,  Pasal  2  ayat  C menyatakan  bahwa  Pengaturan  Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit bertujuan  untuk  melindungi  pasien  dan masyarakat  dari  penggunaan  Obat  yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety) 1
Sesuai  aturan  tersebut,  pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien  yang  berkaitan  dengan  sediaan farmasi  dengan  maksud  mencapai  hasil yang  pasti  untuk  meningkatkan  mutu kehidupan  pasien.  Pengaturan  standar pelayanan  kefarmasian  dimaksudkan untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan
1 Lihat di Permenkes 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kfarmasian di Rumah Sakit.
kefarmasian, menjamin kepastian hukum  bagi  tenaga  kefarmasian  dan melindungi pasien dari penggunaan obat yang  tidak  rasional  dalam  rangka keselamatan pasien (patient safety). 2
Saat  ini  adanya  banyak  kasus medical  eror dalam  standar  pelayanan kefarmasian  di  rumah  sakit  khususnya akibat  pemberian  obat  yang  tidak rasional  khususnya  dalam  pelayanan farmasi  klinik.  Akibatnya,  konsumen (pasien)  dirugikan  dalam  pelayanan farmasi  klinik.  Padahal  pemberian  obat rasional  yang  tidak  sesuai  dengan standarpengobatan  dapat  dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, sebagaimana  di  nyatakan  dalam  pasal
2 Lubis, H.M.Y. & Nasution, R.H., 1993 Bab IX: Pengobatan  yang  Rasional.  Dalam:
Lubis, H.M.Y. &
Nasution, R. H., (eds). Pengantar Farmakologi.
Medan, Indonesia: PT. Pustaka Widyasarana.hlm.65-86
105  ayat  (1),  UU  No.36  tahun  2009 tentang Kesehatan. 3

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah  perlindungan  hukum pasien terhadap pemberian obat yang tidak rasional dalam upaya keselamatan pasien?
2. Bagaimana kendala dan solusi perlindungan hukum pasien terhadap pemberian  obat  yang  tidak  rasional dalam  upaya  keselamatan  pasien  di RSUD  Dr.  R.  Soetijono  Blora  dan Rumah Sakit Permata Blora ?

## C. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Perlindungan Hukum Pasien
Terhadap  Pemberian  Obat  Yang Tidak  Rasional  Dalam  Upaya Keselamatan Pasien
Salah  satu  upaya  kesehatan  yang harus  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan adalah  penggunaan  obat  secara  rasional dalam  melayani  pasien  dimana  para tenaga  kesehatan  ini  bekerja  sesuai dengan  etika,  moral,  pengetahuan  dan ketrampilan yang dimiliknya. Pemberian
3 Lihat dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
dan  penggunaan  obat  secara  tepat  dan rasional dapat meningkatkan
keberhasilan terapi seorang pasien. 4
Pemberian  dan  penggunaan  obat yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan keadaan  pasien  akan  menimbulkan dampak  negatif  baik  bagi  kesehatan pasien (memperburuk kondisi kesehatan pasien)  maupun  dampak  ekonomis seperti pengeluaran biaya yang berlebihan  (pemborosan)  bagi  pasien atau  keluarga  pasien. Patiens  safety mengenai  kejadian medication  error atau kesalahan pemberian obat merupakan keterkaitan terhadap pemberian  medikasi  atau  obat-obatan yang aman terhadap pasien. 5
Hasil  wawancara  dengan  Dokter RSUD  RSUD  Dr.  R.  Soetijono  Blora (10/8/2017) menyebutkan bahwa sebelum mengidentifikasi terkait adanya persoalan hukum penggunaan obat yang tidak  rasional,  setidaknya  para  dokter mengaku telah memberikan pengobatan yang  sesuai  dengan  disiplin  ilmu  yang dimiliki  sesuai  dengan patway penyakit yang telah ditetapkan oleh pihak Rumah Sakit,  namun  beberapa  pasien  yang
4 Safitri Hariyani, Syahrul Machmud,
2012, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Cetakan Pertama, Bandung: CV Karya Putra Darwati,317
5 Ibid
mendapatkan
pengobatan jangka panjang  mereka  mengaku  mendapatkan jumlah  obat  yang  banyak,  apalagi  obat tersebut  harus  diminum  setiap  hari, pasien merasa jenuh dengan minum obat dalam jumlah yang banyak dan terus-menerus.
Sedangkan hasil wawancara dengan  komite  Farmasi,  masih  adanya pemberian  obat  kepada  pasien  yang tidak rasional terkait dengan jumlah obat yang  diresepkan  berlebihan,  apalagi belum  semua  dokter  patuh  dengan  obat yang telah ditentukan dalam formularium nasional (Fomnas) maupun Formularium  Rumah  Sakit,  hal  ini disamping  merugikan  pasien  dengan mendapatkan  obat  yang  mahal  juga potensi memgikan Rumah Sakit
khususnya  pada  pasien  BPJS.  Adapun wawancara dengan Direktur
mengharuskan  para  dokter  setidaknya mengerti  ada  bebeberapa  kriteria  yang harus  terpenuhi  dalam  aspek  yuridis pemberian obat rasional tersebut, diantaranya  :Tepat  diagnosis,  Tepat indikasi penyakit, Tepat pemilihan obat, Tepat Dosis Tepat cara pemberian, tepat interval  waktu  pemberian,  tepat  lama pemberian,  waspada  terhadap  efek samping  dan  tepat  terhadap  kondisi
pasien. 6 j ika  hal  itu  tidak  dilaksanakan oleh  Rumah  sakit,  maka  berefek  pada medical  eror  yang  merupakan  kejadian yang  tidak  bisa  dihindarkan  dalam pemberian obat yang tidak rasional.
Pengertian mediaction eror merupakan  setiap  kejadian  yang  dapat dihindari  yang  menyebabakan  atau berakibat  pada  pelayanan  obat  yang tidak  tepat  atau  membahayakan  pasien. Sementara obat berada dalam pengawasan  tenaga  kesehatan  atau pasien.  Disinipula  dijelaskan  bahwa medication  error dapat  terjadi  pada tahap prescribbing (peresaparn), dispensing (penyiapan), dan drug administration (pemberian obat) dimana apabila terjadi kesalahan salah satu dari hal tersebut dapat menimbulkan kesalahah  pada  tahap  selanjutnya. Dalam pemberian obat  yang tepat perlu memperhatikan  lima  tepat (five  rights) yang  terdiri  atas  tepat  pasien (right client), tepat  obat (right  drug), tepat dosis (right  dose), tepat  waktu (right time), dan tepat rate (right rute). 7
Selanjutnya mengenai perlindungan  hukum  terhadap  pasien
6 Wawancara Direktur RSUD Dr.Soetjitno Blora Jawa Tengah (10/08/2017)
7 Cahyono, 2012, Membangun Budaya Keselamatan Pasien Dalam Praktek Kedokteran, Cetakan ke lima,
Yogyakarta:Penerbit Kanisius,381-382
sebagai konsumen dibidang medis pada dasarnya  diatur  dalam  Pasal  1365 KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa “tiap  perbuatan  melawan  hukum  yang membawa  kerugian  kepada  orang  lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut“.
Sedangkan  dalam  UU  No  36
Tahun 2009 tentang Kesehatan
disebutkan  pula  perlindungan  pasien yang  diatur  dalam  Pasal  58  yang berisikan ketentuan sebagai berikut: 8
1) Setiap berhak orang menuntut ganti rugi  terhadap  seseorang,  tenaga kesehatan dan penyelenggara
kesehatan yang menimbulkan kerugian  akibat  kesalahan  atau kelalaian dalam pelayanan
kesehatan yang diterimanya.
2) Tuntutan  ganti  rugi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan  tindakan  penyelamatan nyawa  atau  pencegahan  kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
3) Ketentuan  mengenai  tata  cara pengajuan  tuntutan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8 Lihat dalam UU No.36 tahun 1999 tentang Kesehatan
Pemberian  hak  atas  ganti  rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan  perlindungan  bagi  setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik  maupun  non  fisik  karena  adanya kesalahan  kelalian  tenaga  kesehatan. Perlindungan  ini  sangat  penting  karena akibat  kelalaian  dan  kesalahan  itu mungkin  dapat  menyebabkan  kematian atau menimbulkan cacat yang permanen. Kerugian  fisik  disini  maksudnya  atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagian organ  tubuh  sedangkan  kerugian  non fisik berkaitan dengan martabat seseorang.  Apabila  seseorang  merasa dirugikan  oleh  warga  masyarakat  lain, tentu  ia  akan  menggugat  pihak  lain  itu agar  bertanggung  jawab  secara  hukum atas perbuatannya.
Dalam  hal  ini  diantara  mereka mungkin  saja  sudah  terdapat  hubungan hukum  berupa  perjanjian  di  lapangan hukum  keperdataan,  tetapi  dapat  pula sebaliknya,  sama  sekali  tidak  ada hubungan hukum demikian.
Jika seseorang sebagai konsumen melakukah  hubungan  hukum  dengan pihak lain, dan pihak lain itu melanggar perjanjian  yang  disepakati  bersama, maka  konsumen  berhak  menggugat pihak  lawan  berdasarkan  wanprestasi (ingkar  janji),  namun  bila  sebelumnya
tidak  ada  perjanjian,  konsumen  tetap saja memiliki hak untuk menuntut secara perdata yaitu melalui ketentuan perbuatan  melawan  hukum,  ketentuan tersebut  memberikan  kesempatan  untuk menggugat  sepanjang  terpenuhinya  4 (empat)  unsur  yaitu  terjadi  perbuatan melawan  hukum,  ada  kesalahan  (yang dilakukan pihak tergugat), ada kerugian (yang  diderita  pihak  penggugat)  serta ada  hubungan  kausal  antara  kesalahan dengan  kerugian  itu.  Apabila  terdapat kesalahan  atau  kelalaian  dari  tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga medis dalam  hal  ini  dokter,  perawat  atau asisten  lainnya,  maka  dalam  hal  ini pihak  konsumen  pasien  yang  menderita kerugian dapat menuntut ganti rugi.
Penggunaan  obat  yang  rasional adalah  pola  pemberian  obat  yang  tepat yaitu pemilihan obat yang sesuai dengan diagnosis penyakitnya, tepat konsumsinya,  tepat  dosisnya,  tepat jangka waktu pemberiannya, dan aman,dengan  harga  semurah  mungkin serta  dengan  pemberian  informasi  yang obyektif.  Singkatnya,  pola  pemakaian obat yang aman dan efektif (cost-effective), efisien  dengan good outcome
Hasil  wawancara  dengan  Komite Medik  RSUD  Dr.  R.  Soetijono  Blora
(10/8/2017)  menyebutkan  paling  tidak ada tiga hal yang perlu diwaspadai oleh pihak  Rumah  sakit  perihal  pemakaian obat tidak rasional tersebut dalam upaya perlindungan  hukum  kepada  pasien, yaitu:
a. Kemungkinan  interaksi  antar satu obat dengan obat lainnya
b. Kemungkinan  efek  samping dan pengetahuan akan indikasi  kontra  pemberian suatu obat.
c. Kepedulian perihal rasio
untung ruginya 2.  Kendala  dan  solusi  perlindungan hukum pasien
terhadap pemberian obat yang tidak rasional dalam upaya keselamatan pasien  di  RSUD  Dr.  R.  Soetijono Blora  dan  Rumah  Sakit  Permata Blora
a.  Kendala  penggunaan  Obat  tidak Rasional di RSUD Dr. R. Soetijono Blora
Keputusan penggunaan obat selalu mengandung pertimbangan antara manfaat  dan  risiko.  Tujuan  pengkajian farmakoterapi adalah mendapatkan
luaran klinik yang dapat dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan  kualitas  hidup  pasien
dengan risiko minimal. Untuk mencapai tujuan  tersebut  perlu  adanya  perubahan paradigma  pelayanan  kefarmasian  yang menuju kearah pharmaceutical care.
Fokus pelayanan kefarmasian bergeser  dari  kepedulian  terhadap  obat (drug  oriented) menuju  pelayanan optimal  setiap  individu  pasien  tentang penggunaan  obat (patient  oriented).
Untuk  mewujudkan pharmaceutical care dengan  risiko  yang  minimal  pada pasien  dan  petugas  kesehatan  perlu penerapan manajemen risiko.
Dalam upaya pengendalian risiko, praktek  konvensional  farmasi  telah berhasil  menurunkan  biaya  obat  tapi belum menyelesaikan masalah sehubungan  dengan  penggunaan  obat. Pesatnya perkembangan teknologi farmasi  yang  menghasilkan  obat-  obat baru  juga  membutuhkan  perhatian  akan kemungkinan  teijadinya  risiko  pada pasien. Beerapa kendala yang dimungkinkan  adalah  pada  sistem  dan budaya  rumah  sakit  dan  pasien  itu sendiri. Untuk itu perlu adanya pendekatan yang cukup intens.
Pendekatan sistem bertujuan untuk meminimalkan risiko dan mempromosikan  upaya  keselamatan penggunaan obat termasuk alat kesehatan  yang  menyertai:  Secara  garis
besar  langkah  langkah  yang  bisa dilakukan  antara  lain  analisis  sistem yang  sedang  berjalan,  deteksi  adanya kesalahan,  analisis  tren  sebagai  dasar pendekatan sistem. JCAHO menetapkan lingkup  sistem  keselamatan  pelayanan farmasi  .  meliputi  :  sistem  seleksi (selection), sistem penyimpanan sampai distribusi  (storage),  sistem  permintaan obat, interpretasi dan verifikasi (ordering  and  transcribing), sistem penyiapan, labelisasi, peracikan, dokumentasi,  penyerahan  ke  pasien disertai kecukupan informasi (preparing and  dispensing),  sistem penggunaan obat  oleh  pasien (administration), monitoring.
RSUD  Dr.  R.  Soetijono  Blora menetapkan
7 langkah dalam
manajemen keselamatan pasien. Pelaporan  secara  sukarela  merupakan data  dasar  untuk  melakukan  upaya evaluasi  dalam  pencapaian  tujuan. Pelaporan insiden dalam lingkup pelayanan farmasi diperkirakan menggambarkan  10%  dari  kenyataan kejadian  kesalahan  ( errors ).  Untuk memastikan  sistem  berjalan  sesuai dengan  tujuan  diperlukan  data  yang akurat,  yang  dapat  diperoleh  melalui upaya  pelaporan  kejadian.  Keberanian untuk melaporkan kesalahan diri sendiri
tidaklah  mudah  apalagi  jika  ada keterkaitan dengan hukuman seseorang.
Pendekatan  budaya  tidak  saling
menyalahkan (blame  free  culture) terbukti lebih efektif untuk
meningkatkan  laporan  dibandingkan penghargaan dan hukuman (rewards and punishment). Untuk mengarahkan intervensi dan monitoring terhadap data yang tersedia, diperlukan metode analisis  antara  lain  Metode  Analisa Sederhana  untuk  risiko  ringan, Root cause  analysis untuk  risiko  sedang  dan Failure  Mode  Error  Analysis untuk risiko berat atau untuk langkah pencegahan.
Berbagai metode pendekatan organisasi  sebagai  upaya  menurunkan kesalahan pengobatan yang jika dipaparkan  berdasarkan  urutan  dampak efektifitas  terbesar  adalah  memaksa fungsi  &  batasan (forcing  function &constraints), otomasi  &  komputer (automation  and  computer / CPOE), standard dan protokol, sistem daftar tilik & cek ulang (check list and double check system), aturan dan kebijakan (rules and policy), pendidikan dan informasi ( education and information ), serta lebih cermat dan waspada (be more careful-vigilant). Upaya intervensi untuk meminimalkan insiden belum sempurna
tanpa disertai upaya pencegahan.
Agar  upaya  pencegahan  berjalan efektif perlu diperhatikan ruang lingkupnya,  meliputi  :  keterkinian pengetahuan  penulis  resep (current knowledge  prescribing (GPE, access  to DI, konsultasi), dilakukan review semua farmakoterapi  yang  terjadi (review  all existing pharmacotherapy) oleh Apoteker,  tenaga  profesi  terkait  obat memahami  sistem  yang  terkait  dengan obat (familiar with drug system (formulary,  DUE,  abbreviation,  alert drug)), kelengkapan  permintaan  obat (complete  drug  order), perhatian  pada kepastian kejelasan instruksi pengobatan (care for ensure clear and un ambiguous instruction). Upaya  pencegahan  akan lebih  efektif  jika  dilakukan  bersama dengan tenaga kesehatan lain (multidisiplin)  terkait  penggunaan  obat, terutama dokter dan perawat.
Perlu menjadi pertinlbangan bahwa  errors  dapat  berupa  kesalahan laten (latent  errors) misalnya  karena kebijakan,  infrastruktur,  biaya,  SOP, lingkungan  kerja  maupun  kesalahan aktif (active  errors) seperti  sikap  masa bodoh,  tidak  teliti,  sengaja  melanggar peraturan)  dan  umumnya active  errors berakar  dari latent  errors (pengambil kebijakan).
Apoteker  berada  dalam  posisi strategis untuk
meminimalkan medication  errors, baik  dilihat  dari keterkaitan dengan tenaga kesehatan lain maupun  dalam  proses  pengobatan. Kontribusi yang dimungkinkan
dilakukan antara lain dengan meningkatkan  pelaporan,  pemberian informasi obat kepada pasien dan tenaga kesehatan lain,
meningkatkan keberlangsungan  rejimen  pengobatan pasien, peningkatan kualitas dan keselamatan  pengobatan  pasien  di rumah.
b. Solusi Penggunaan Obat tidak Rasional di RSUD Dr. R. Soetijono Blora
Penggunaan obat rasional
merupakan  hal  utama  dari  pelayanan kefarmasian. Dalam mewujudkan pengobatan rasional, keselamatan pasien menjadi masalah yang perlu di perhatikan.  Dari  data-data  yang  ada disebutkan  sejumlah  pasien  mengalami cedera atau mengalami insiden pada saat memperoleh layanan kesehatan, khususnya terkait penggunaan obat yang dikenal  dengan medication  error. Di rumah  sakit  dan  sarana  pelayanan kesehatan  lainnya,  kejadian medication error dapat  dicegah  jika  melibatkan pelayanan  farmasi  klinik  dari  apoteker
yang sudah terlatih.
Bahwa tidak mudah untuk menyelesaikan solusi
terkait penggunaan obat tidak Rasional praktek kedoketran  dan  kefarmasian.  Karena sangat  butuh  dukungan  dan  peranan berbagai  pihak  dalam  mencari  solusi tersebut.
Ada  beberapa  hal  yang  terkait identifikasi dan solusi antisipasi penggunaan  obat  tidak  rasional  yang terjadi  pada  praktek  rumah  sakit  atau kesehatan, yaitu :
a. Bahwa  tidak  mudah  menyelesaikan permasalahan  budaya  penggunaan obat atau antibiotika yang berlebihan ini.  Berbagai  individu  dalam  lapisan masyarakat  harus  mawas  diri  dan bertanggung  jawab  untuk  segera menghentikannya. Banyak pihak yang  berperanan  dan  terlibat  dalam penggunaan  antibiotika  berlebihan ini.  Pihak  yang  terlibat  mulai  dari penderita  (orang  tua  penderita), dokter,  rumah  sakit,  apotik,  medical sales representatif, perusahaan farmasi dan pabrik obat.
b. Orangtua  juga  sering  sebagai  faktor terjadinya  penggunaan  antibiotika yang  berlebihan.  Pendapat  umum tidak  benar  yang  terus  berkembang, bahwa kalau tidak memakai
antibiotika  maka  penyakitnya  akan
lama sembuh. Tidak jarang
penggunaan antibidtika adalah permintaan dari orang tua. Yang lebih mengkawatirkan  saat  ini  beberapa orang  tua  dengan  tanpa  beban membeli  sendiri  antibiotika  tersebut tanpa pertimbangan
dokter.
Antibiotika yang
merupakan golongan  obat  terbatas,  obat  yang harus  diresepkan  oleh  dokter.  Tetapi runyamnya  ternyata  obat  antibiotika tersebut  mudah  didapatkan  di  apotik atau  di  toko  obat  meskipun  tanpa resep dokter.
c. Persoalan menjadi lebih rumit karena ternyata bisnis perdagangan antibiotika sangat menggiurkan.
Pabrik  obat,  perusahaan  farmasi,
medical sales representatif, dan apotik  sebagai  pihak  penyedia  obat mempunyai  banyak  kepentingan. Antibiotika  merupakan  bisnis  utama mereka, sehingga banyak strategi dan cara  dilakukan.  Dokter  sebagai penentu  penggunaan  antibiotika  ini, harus  lebih  bijak  dan  harus  lebih mempertimbangkan latar belakang ke ilmuannya.  Sesuai  sumpah  dokter yang  pernah  diucapkan,  apapun pertimbangan  pengobatan  semuanya adalah  demi  kepentingan  penderita,
bukan  kepentingan  lainnya.  Percaya diri  pada  klinisi  adalah  merupakan salah  satu  faktor  hambatan  untuk menghentikan  kebiasaan  pemberian antibiotika  irasional.  Peningkatan pengetahuan  dan  kemampuan  secara berkala dan berkelanjutan dokter juga ikut  berperanan  dalam  mengurangi perilaku yang sangat merugikan ini.
d. Departemen  Kesehatan  (Depkes), Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM),  Ikatan  dokter  Indonesia (IDI),  Ikatan  Dokter  Anak  Indonesia (IDAI),  Persatuan  Rumah  Sakit Indonesia  (PERSI)  dan  beberapa intitusi terkait lainnya harus bekerjasama  dalam  penanganannya. Pendidikan  tentang  bahaya  dan indikasi  pemakaian  antibiotika  yang benar  terhadap  masyarakat  harus terus  dilakukan  melalui  berbagai media yang ada. Penertiban penjualan obat antibiotika oleh apotik dan lebih khusus  lagi  toko  obat  harus  terus dilakukan  tanpa  henti.  Organisasi profesi kedokteran harus terus berupaya mengevaluasi dan melakukan  pemantauan  lebih  ketat tentang perilaku penggunaan antibiotika yang berlebihan ini terhadap  anggotanya.  Kalau  perlu secara  berkala  dilakukan  penelitian
secara menyeluruh terhadap penggunaan antibitioka yang berlebihan ini. Sebaiknya praktek dan strategi promosi obat antibiotika yang tidak  sehat  juga  harus  menjadi perhatian. Bukan malah
dimanfaatkan untuk kepentingan dokter, meskipun hanya demi kepentingan  kegiatan  ilmiah.  PERSI sebagai  wadah  organisasi  rumah sakit,  juga  berwenang  memberikan pengawasan kepada anggotanya untuk terus melakukan evaluasi yang ketat terhadap formularium obat yang digunakan.
e. Peran Pasien
RUM bukan semata-mata  tanggung  jawab  tenaga kesehatan. Tetapi  terwujudnya RUM
juga sangat dipengaruhi oleh perilaku pasien  sebagai  konsumen  medis, sehingga pasien pun memiliki tanggung jawab  yang sama besarnya untuk mendukung tercapainya RUM.
f. Agar  tercapai  Tepat  Pasien  Bantu tenaga  kesehatan  agar  dapat  menilai kondisi pasien dengan tepat.
Informasikan  pada  tenaga  kesehatan jika  pasien  adalah  seorang  ibu menyusui,  atau  memiliki  riwayat alergi terhadap obat tertentu, memiliki  kelainan  ginjal,  hati,  dll. Memang seharusnya hal  ini diajukan
oleh  tenaga  kesehatan  sendiri,  tetapi tidak ada salahnya pasien berinisiatif menginformasikannya  jika  tenaga kesehatan  lupa  menanyakan.  Toh semua  demi  kepentingan  pasien sendiri.
g. Agar  tercapai  Tepat  Indikasi  Bantu tenaga kesehatan menegakkan diagnosa  dengan  menginformasikan selengkap-lengkapnya gejala,
keluhan  atau  sakit  yang  sedang dialami.
h. Agar  tercapai  Tepat  Obat  Pada  saat pasien  menerima  resep,  seharusnya bukan  menjadi  tanda  bahwa  waktu kunjungan  ke  dokter  telah  berakhir. Justru  konsultasi  harus  dilanjutkan guna  mendiskusikan  obat  apa  saja yang  diresepkan.  Tanyakan  pada dokter mengenai komposisinya, kegunaannya,  cara  pakai,  hingga lama  penggunaan  obat.  Dengan demikian  pasien  sudah  mendapat gambaran  obat  apa  saja  yang  akan diminum  dan  efek  terapinya  yang didapatkan  sebelum  memutuskan untuk membeli obat tersebut. Jika ada obat  yang dirasa tidak sesuai dengan gejala yang dirasakan, tanyakan pada Dokter.  Sebaiknya  pasien  aktif bertanya,  jangan  hanya  pasrah  dan diam saja karena yang sedang dibahas
adalah  kesehatan  pasien  sendiri.  Hal ini  juga  akan  menjadi  fungsi  kontrol dari  pasien  bagi  dokter  agar  selalu terdorong  memberikan  obat  yang sesuai indikasi.
i. Agar  tercapai  Tepat  Biaya  Pasien harus mengetahui hak-haknya sebagai  konsumen  medis  termasuk memilih  obat  yang  sesuai  dengan keuangannya,  apakah  menggunakan obat generik, obat bermerek atau obat originator / paten.

## D.Penutup
Kesimpulan 1. Perlindungan Hukum Pasien
Terhadap  Pemberian  Obat  Yang Tidak  Rasional  Dalam  Upaya Keselamatan Pasien
Perlindungan  hukum  pasien terteang dalam Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa  pelayanan  kesehatan  yang aman  menipakan  hak  pasien  yang menjadi  kewajiban  Rumah  Sakit unhik menyelenggarakan pelayanan kesehatan  yang  aman,  juga  secara tegas  menyatakan  bahwa  Rumah Sakit  wajib  menerapkan  standar Keselamatan Pasien. Terutama dalam  penggunaan  obat  yang  tidak rasional. Sedangkan Peraturan
Menteri Kesehaten Republik Indonesia  Nomor  72  tahun  2016 tentang standar Pelayanan Kefarmasian  di  Rumah  Sakit  pasal 2Ayat cmenyatekan
bahwa melindimgi  pasien  dan  masyarakat dari  penggunaan  obat  yang  tidak rasional dalam, rangka keselamatan pasien (patient safety)
Juga  tertuang  didalam  Undang -Undang  No.  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan pasal 53 ayat ('l) pelayanan  kesehatan  perorangan ditujukan  untuk  menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan dan keluarga.
2. Kendala Dan Solusi Perlindungan
Hukum Pasien Terhadap Pemberian  Obat  Yang  Tidak Rasional Dalam Upaya Keselamatan Pasien Pedoman dan Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang keselamatan pasien dalam pelayanan Farmasi belum dilaksanakan secara maksimal, ketidak pedulian dokter dikarenakan ,adanya  pesanan  pabrikan  obat, tidak mengikuti perkembangan keilmuannya serta kurangnya pengawasan  dan  pembinaan  dalam penggunaan  Formularium  Nasional
(Fornas)  dan  Fomularium  Rumah Sakit  sehingga  berdampak  pada pemberian  obat  yang  tidak  rasional kepada pasien sedangkan koordinasi antara Manajemen, Komite Farmasi dan Komite Medik belum maksimal. Upaya  penegakan  hukum  yang dilakukan selama ini belum memadai  untuk  mencegah  dan memberantas penggunaan obat yang tidak  rasional,  serta  belum  adanya pendampingan  hukum  pada  pasien unhik memperoleh hak-hak pasien.

## 2.Saran
Dari  kesimpulan  yang  ada  penulis menyumbangkan  saran  kepada  Rumah Sakit sebagai berikut:
1. Perlu  ada  sanksi  yang  jelas  dalam menegakkan peraturan Menteri
Kesehatan  Nomor  72  tahun  2016.
Direktur  selaku  pimpinan  Rumah Sakit,  berani  memberikan  teguran baik  secara  lisan  maupun  tertulis sampai dengan mengusulkan pencabutan ijin ke Dinas Kesehatan, serta  pemberiaan  pendampingan pada  pasien  keterkaitan  dengan hak-hak pasien.
2. Meningkatkan  koordinasi  antara
Kepala  Bidang  Pelayanan,  Komite Medik  dan  Komite  Farmasi  dalam bentuk  rapat  evaluasi  untuk  selalu memantau  pemberian  obat/  resep pada  pasien,  dan  mengirim  dokter untuk  mengikuti  pelatihan, seminar dalam
perkembangan keilmuaannya,  serta  meningkatkan pengawasan dan pembinaan.
Rumah  Sakit  selalu  memberikan data terbaru tentang obat
Formularium Nasional (Fomas) dan obat-obat  yang  ditentukan  oleh Rumah Sakit (Formularium Rumah Sakit)

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Anny Isfandyarie, 2006, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Buku I, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta.
Hartayu,  T.S.  dan  Widayati,  A.,
2004, Kajian  Kelengkapan  Resep
Pediatri yang Berpotensi Menimbulkan  Medication  Error di 2 Rumah Sakit dan 10 Apotek di Yogyakarta, Fakultas  Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Hermien  Hadiati  Koeswadji,  1992,
Beberapa  Permasalahan  Hukum dan  Medik, Penerbit  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung
Lubis,  H.M.Y.  &  Nasution,  R.H.,
1993 Bab  IX:  Pengobatan  yang
Rasional.  Dalam:  Lubis,  H.M.Y.
& Nasution, R. H., (eds).
Pengantar  Farmakologi. Medan,
Indonesia: PT. Pustaka Widyasarana.
M.  Jusuf  Hanafiah dan Amir  Amri,
2009. Etika  Kedokteran  dan Hukum Kesehatan, Edisi 3, Penerbit  Buku  Kedokteran  EGC, Jakarta Nasution, Az.2001,. Hukum Perlindungan  Konsumen  Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media.
Titik Triwulan dan Shinta Febrian,2010,
Perlindungan
Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta
Wahyuni, A.S,2007,Statistika
Kedokteran (disertai aplikasi
dengan  SPSS). Jakarta  Timur:
Bamboedoea Communication.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2009 Nomor 144)
Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153)
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153)
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821)
Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefamasian Di Rumah Sakit Permenkes
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.

## Internet
http://www.tkht.vkkbi.or.id/2013/03/pe nggunaan-obat-rasional-por.html
http://apotekerdadang.word press.com/pengobatan-yang-tidak-rasio nal-hmm.
binfar.kemkes.go.id/?wpd maet=processdandid
uad.ac.id/index.php/medic.farmasi/articl e/.—57 43/3101