Vol. 2, no. 2 (September 2021), pp. 133-146, doi: 10.15575/as.v2i2.14328

## HUKUM KELUARGA DI SAUDI ARABIA

## Maulida Zahra Kamila
Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Correponding Author: Jurnalmaulidazhr@gmail.com

## Abstract
Saudi Arabia is the largest country in Middle East Asia where this country uses an absolute monarchy  form  of  government  with  the  Koran  as  its  constitution.  The  form  of  government affects the legal system in force in a country, including family law. The method used in this paper is descriptive method  and the data is obtained from the study of literature and the data is analyzed using a qualitative approach. The purpose of this paper is to briefly describe to the reader  about  family  law  applied  in  Saudi  Arabia  by  specifically  raising  the  family  law materials adopted there. In the implementation of family law in Saudi Arabia, there are no special rules or laws that regulate in detail about the material content of family law, but only must not violate the Koran as the country's constitution.
Keywords: Family Law, Saudi Arabia

## Abstrak
Saudi  Arabia  merupakan  negara  terbesar  di  Asia  Timur  Tengah  yang  mana negara  ini  menggunakan  bentuk  pemerintahan  monarki  absolut  dengan  al- Quran  dijadikan  sebagai  konstitusinya.  Bentuk  pemerintahan  mempengaruhi sistem  hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara  termasuk  hukum  keluarganya. Metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  deskriptif  yang  datanya diperoleh  dari  studi  literatur  dan  data  analisanya  menggunakan  pendekatan kualitatif. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan secara sederhana kepada  pembaca  tentang  hukum  keluarga  yang  diterapkan  di  Saudi  Arabia dengan secara khusus mengangkat materi-materi hukum keluarga dianut di sana. Dalam  pelaksanaan  hukum  keluarga  di  Saudi  Arabia  tidak  ada  aturan  atau undang-undang  khusus  yang  mengatur  secara  rinci  tentang  muatan  materi hukum  keluarga  melainkan  hanya  tidak  boleh  melanggar  al-Quran  sebagai konstitusi Negaranya.
Kata Kunci: Hukum Keluarga, Saudi Arabia

## Maulida Zahra Kamila

## Pendahuluan
Di Asia Timur  Tengah Saudi Arabia merupakan negara terbesar dengan luas kawasan sebesar 2.240.000 km², selain itu Saudi Arabia merangkum empat dari lima kawasan di Semenanjung Arab. Juga terkenal sebagai negara yang datar dan terdapat banyak kawasan gurun pasir, salah satu yang paling terkenal ialah “Daerah Kosong” atau dalam Bahasa Arab Rub al-langsung al-Khali yang terletak di sebelah selatan Saudi Arabia.
Saudi Arabia merupakan negara yang bersejarah bagi umat Islam karena di sana terdapat dua kota yang diyakini adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW.  menerima  Wahyu  dari  Allah.  Hingga  saat  ini  pun  Saudi  Arabia  masih menjadi negara yang penting bagi umat Muslim karena di sana terdapat ka‟bah yakni kiblat untuk menunaikan ibadah shalat bagi umat muslim.
Sebagai  negara  yang  penting  bagi  umat  muslim  dan  sebagai  negara lahirnya  Agama  Islam,  maka  banyak  hal  yang  diperhatikan  dan  dipelajari  dari negara  tersebut,  salah  satunya  tentang  hukum  keluarga  yang  berkembang  dan diterapkan  di  sana.  Materi-materi  hukum  keluarga  yang  diterapkan  di  sana memang  berbeda  dengan  apa  yang  diterapkan  di  Indonesia.  Begitupun  sistem peradilan di sana, karena banyak aspek yang mempengaruhi hukum berlaku di suatu negara, termasuk hukum keluarga.
Saudi Arabia sebagaimana yang diketahui bentuk negaranya adalah monarki absolut, sistem kenegaraan ini tidak pernah berubah dari zaman dahulu hingga saat ini, meskipun perkembangan mengenai bentuk kenegaraan dan sistem hukum telah berkembang.  Prinsip  umum  yang  menjadi  landasan  dalam  undang-undang  dasar pemerintahan Saudi Arabia terdapat pada Bab 1 Pasal 1 yang menyatakan bahwa “kitab  Allah  dan  Sunnah  Nabi-Nya”  adalah  konstitusi  negara  dan  Bahasa  arab adalah Bahasa resmi dengan ibu kota Riyadh. Selanjutnya dipertegas dalam Bab 6 tentang  otoritas  negara  yaitu  islam  sebagai  landasan  tata  kelola  yang  tertuang  di dalam pasal 55 bahwa Raja harus memerintah sesuai dengan hukum islam dan akan mengawasi penerapan syari‟ah.
Salah  satu  penerapan  syariat  Islam  di  Saudi  Arabia  sana  ialah  hukum keluarga,  yang  mana  hukum  keluarga  yang  berkembang  disana  tidak  terlepas dari sejarah negara, bentuk negara, konstitusi negara, sistem hukum, serta politik hukum yang diterapkan disana. Maka, hal tersebut perlu untuk dipelajari untuk memahami hukum keluarga seperti apa yang berkembang di Saudi Arabia. Oleh karena itu, penulis mengangkat tulisan Hukum Keluarga di Saudi Arabia sebagai upaya  memperkenalkan  hukum  keluarga  yang  diterapkan  dan  berkembang  di Saudi Arabia.
Aden  Rosadi  dengan  Jurnal  berjudul Islamic  Yuridiciton  System  in  Saudi Arabic membahas  sistem  peradilan  Islam  di  Saudi  Arabia  dengan  menggam- barkan  Saudi  Arabia  sebagai  negara  yang  konsisten  dengan  sistem  kenegaraan monarki absolut yang menerapkan hukum pidana  islam dan hukum islam yang dijadikan  hukum  positif  di  negaranya  meskipun anglo  saxon dan civil  law tidak berlaku  di  negara  ini  pada  kenyataannya  masyarakat  lebih  tunduk  dan  patuh pada hukum islam. Sebagai negara islam, Saudi Arabia menempatkan al-Qur‟an dan as-sunnah sebagai hukum dasar negaranya hal ini mengharuskan peradilan pun sesuai dengan hukum islam. Penegakan hukumnya pun berdasarkan hukum islam  yang  ditegaskan  oleh  keputusan  Raja,  yang  mana  Raja  harus  mematuhi hukum islam. 1

## Metodologi Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  deskriptif dengan menggunakan data primer dari buku, jurnal serta tulisan lainnya yang berkaitan dengan  tulisan  ini.  Data  primer  diperoleh  melalui  studi  literatur  yang  penulis kumpulkan  dan  data  analisa  dalam  tulisan  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan Definisi Hukum Keluarga
Di  dalam  bahasa  arab  hukum  keluarga  disebut al-ahwal  asy-syakhsiyyah , ahwal yang  berarti  keadaan  sedangkan asy-syakhsiyyah berarti  prbadi  atau perseorangan.  Jadi, al-ahwal  asy-syakhsiyyah ialah  persoalan  yang  menyangkut tentang  perseorangan,  atau  dalam  hal  ini  keluarga,  atau  hukum  keluarga  yang mana hukum keluarga ini meyangkut masalah-masalah keluarga, seperti hukum perkawinan, perceraian, warisan dan wasiat. 2
Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan  anak  yang  tinggal  di  dalam  kediaman  yang  sama.  Ini  merupakan  konsep keluarga dalam arti sempit atau biasa disebut dengan keluarga inti. Jika di dalam kediaman  tersebut  tinggal  juga  pihak  lain  sebagai  akibat  adanya  hubungan perkawinan,  terjadilah  kelompok  anggota  keluarga  yang  terdiri  atas  manusia- manusia yang memiliki hubungan dikarenakan perkawinan serta pertalian darah
1 Aden  Rosadi, Islamic  Yuridiciton  System  in  Saudi  Arabic,  Jurnal, Jurnal  Al-Ahwal  Al- Syakhsiyyah Nomor 1 Volume 2, Hukum Keluarga UIN Bandung, Bandung, 2021, hlm 1.
2 Abdul Azis dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet-1, hlm. 56

## Maulida Zahra Kamila
dan manusia-manusia yang tinggal dalam satu tempat tinggal atau tempat tingal yang berlainan, maka keluarga ini memiliki arti yang luas. 3
Abdul  Wahab  Khallaf  megartikan  hukum  keluarga  ialah  hukum  yang mengatur  kehidupan  keluarga  yang  dimulai  dari  proses  pembentukan  keluarga yakni  dengan  peminangan. 4 Sedangkan  Wahbah  Al-Zuhaili  mengartikannya sebagai  hukum  tentang  hubungan  manusia  dengan  keluarga  yang  dimulai  dari perkawinan  sampai  berakhirnya  perkawinan. 5 Kemudian  Prof  Subekti mendefinisikannya sebagai hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.
Jadi, dapat tarik benang merahnya bahawa hukum keluarga ialah hukum yang  bersumber  pada  pertalian  kekeluargaan.  Pertalian  kekeluargaan  ini  dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting karena ada keterikatan dengan hubungan anak dan orangtua, kewarisan, perwalian serta pengampuan.

## Tentang Politik Hukum
Hukum merupakan produk politik, sehingga jika ketika membahas politik hukum  maka  cenderung  mendeskripsikan  pengaruh  politik  terhadap  suatu hukum  atau  pengaruh  sistem  politik  terhadap  pembangunan  hukum. Rechtpolitiek menurut  Bellfroid  ialah  proses  pembentukan ius  contitutm (hukum positif)  dari ius  contituendum (hukum  yang  akan  dan  harus  ditetapkan)  untuk memenuhi  kebutuhan  perubahan  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (public policy). 6
Menurt  Satjipto  Raharjo  bahwa  politik  hukum  ialah  sebagai  aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu di dalam masyarakat 7 . Sedangkan menurut Mahfud MD bahwa politik  hukum  juga  mencakup  pengertian  tentang  bagaimana  politik mempengaruhi  hukum  dengan  cara  melihat  konfigurasi  kekuatan  yang  ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum. 8 Selain itu juga mempertimbang- kan  baik  buruknya,  adil  tidaknya,  atau  cocok  tidaknya  ketentuan-ketentuan
3 Abdul kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 69 4 Abdul Wahab Kallaf, Ilmu Ushul Fiqh , (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1978), hlm 178.
5 Wahbah al-Zuhaili, Terjemahan al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu , Jakarta
6 Sri Wahyuni, Politik Hukum Islam di Indonesia, Jurnal , Jurnal Mimbar Hukum Nomor 59, Al-Hikmah, 2003, hlm 74.
7 Satjpto Raharjo, Ilmu Hukum , cet-3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 352-353.
8 M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 1-2
hukum  itu  bagi  masyarakat  yang  bersangkutan,  karena  itu  ada  hubungannya dengan  ditaati  atau  tidaknya  hukum  itu  dalam  suatu  masyarakat. 9 Kemudian Daniel S. Lev mengatakan hal yang serupa dengan Mahfud MD bahwa politik hukum merupakan produk interaksi dikalangan elit politik yang berbasis kepada berbagai kelompok dan budaya. 10
Dari  beberapa  definisi  di  atas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa politik hukum ialah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang  akan,  sedang,  dan  telah  berlaku  dimasyarakat  untuk  mencapai  tujuan negara  yang  dicita-citakan.  Kebijakan  dalam  hal  ini  bermaksud  dengan adanya strategi  yang  sistematis,  terinci  dan  mendasar.  Dalam  merumuskan  dan menetapkan  politik  hukum  yang  telah  ditempuh,  bahwa  politik  hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan  nilai-niai  yang  berlaku  dimasyarakat.  Bahwa  seluruhnya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. 11

## Sejarah Saudi Arabia
Saudi Arabia merupakan tempat yang bersejarah bagi umat Islam karena di  kota  Mekkah  dan  Madinah  adalah  tempat  awal  mula  Islam  lahir  dan berkembang.  Secara  geografis,  Saudi  Arabia  terletak  di  antara  15°LU  -  32°LU dan  antara  34°BT  -  57°BT.  Luas  kawasannya  adalah  2.240.000  km².  Saudi Arabia  merangkum  empat  dari  lima  kawasan  di  Semenanjung  Arab,  Saudi Arabia  juga  merupakan  negara  terbesar  di  Asia  Timur  Tengah.  Permukaan terendahnya terletak di Teluk Persia pada 0 m dan Jabal Sauda' pada 3.133 m. Arab Saudi terkenal sebagai sebuah negara yang datar dan mempunyai banyak kawasan gurun. Gurun yang terkenal berada di sebelah selatan Arab Saudi yang dijuluki  "Daerah  Kosong"  (dalam  bahasa  Arab, Rub  al  Khali ),  yakni  kawasan gurun terluas di dunia.
Saudi  Arabia  merupakan  sebuah  negara  dengan  bentuk  dan  sistem kerajaan atau monarki. Saudi Arabia merupakan salah satu negara di dunia yang cukup strategis, terutama karena di negara tersebut terdapat Baitullah di Makkah yang  menjadi  pusat  ibadah  kaum  Muslim  seluruh  dunia.  Apalagi  perjalanan Islam  tidak  bisa  dilepaskan  dari  wilayah  Saudi  Arabia.  Sebab,  di  sanalah
9 Zainal  Abidin  bin  Abu  Bakar, Pengaruh  Hukum  Islam  dalam  sistem  Hukum  di  Indonesia, Jurnal , Jurnal Mimbar Hukum Nomor 56, Al-Hikmah, Jakarta, 2002, hlm. 31.
10 Cik  Hasan  Bisri, Transformasi  Hukum  Islam  ke  dalam  Sistem  Hukum  Nasional, Jurnal , Jurnal MIMBAR Hukum Nomor 56 Tahun XIII, Al-hkmah, Jakarta, 2002, hlm 31
11 Frans  Magnis  Suseno, Etika  Politik ; Prinsip-prinsip  Dasar  Kenegaraan  Modern ,  (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm 310-314.

## Maulida Zahra Kamila
Rasulullah saw. lahir dan Islam bermula hingga menjadi peradaban besar dunia. Arab Saudi juga sering menjadi rujukan dalam dunia pendidikan Islam. Hukum yang  digunakan  adalah  hukum  syariat  Islam  dengan  berdasarkan  pada pengamalan  ajaran  Islam  yang  juga  didasari  oleh  pemahaman  sahabat  nabi terhadap Al-Quran dan Hadits.
Sistem  pemerintahan  Saudi  Arabia  adalah  monarki  (Kerajaan)  dengan mengikuti  mazhab  Hambali  dan  Al-Qur‟an  dan  Hadist  merupakan  sumber konstitusi  atau  Undang-Undang  Dasar  Arab  Saudi.  Dengan  begitu,  setiap permasalahan  yang  ada  di  Arab  Saudi  di  terapkan  sesuai  dengan  apa  yang tercantum  dalam  Al-Qur‟an  dan  Hadist  serta  merujuk  pada  ajaran-ajaran mazhab Hambali. 12
Secara  historis,  Semenanjung  Arab  telah  menjadi  daerah  perdagangan yang  penting.  Kelahiran  Nabi  Muhammad,  bagaimanapun,  meningkatkan pentingnya  Arab  Saudi.  Muhammad,  Utusan  Allah,  menjadi  landasan munculnya agama Islam. Nabi Muhammad mulai menyebarkan pesan Islam di kota  Mekah  di  Kerajaan  Arab  Saudi.  Kemudian  Nabi  Muhammad  pindah  ke Madinah di mana dia tinggal sampai kematiannya dengan menyebarkan agama Islam. Kota Madinah dan Mekkah tetap menjadi situs suci paling penting bagi Muslim di seluruh dunia karena setiap tahunnya, sepuluh juta orang tiba untuk ziarah spiritual - Haji dan Umrah.
Saudi  Arabia  merupakan  merupakan  tempat  tumbuhnya  Islam  pertama kali,  gejolak  politik  yang terjadi selalu  sejalan  dengan perkembangan keislaman di kawasan ini. Sa’udiyyun (keuarga sa‟ud) yang  menjadi  nenek  moyang  keluarga Sa’udiyyan yang  berkuasa sekarang  telah  berdiri  sejak  1446  M  dan  menetap  di Wadi  Hanifah.  Setelah  melalui  tujuh  generasi, Sa’udiyyah ibnu  Mukram memerintah al-Dar’iyyah .  Peletak dasar keamiran bagi keluarga Sa’udiyyah a dalah anaknya  yang  bernama  Sa‟ud  Ibnu  Muhammmad   Ibnu  Mukran  (1724-1765 M).  Oleh  karena  itu  tempat  mereka   setelah  berkembangnya  disebut al- dar’iyyah . 13 Setelah  beberapa  saat,  kekuasaan  mereka  semakin  berkembang, maka inilah yang menjadi cikal bakal kerajaan Arab Saudi yang ada sekarang.
Sosok  Muhammad  ibnu  Wahab  yang  dikenal  memiliki  pemikiran  yang berpengaruh  di  Saudi  Arabia  sampai  saat  ini,  awalnya  ia  pergi  ke  Basrah,  al- Ahsa, Huramailah dan Uyainah. Disetiap kota itu pula ia selalu mendapat cacian
12 Abu Haif. Perkembangan Islam di Arab Saudi (Studi Sejarah Islam Modern) . Dalam Jurnal Rihlah Vol. III No. 1 Oktober 2015, hlm. 12
13 Ajid  Thohir, Perkembangan  Peradabam  di  Kawasan  dunia  Islam, (Jakarta:  Raja  Grafinda Persada, 2004), hlm. 233
hingga  akhirnya  ia  pergi  ke  al-Dar‟iyyah  yang  kemudian  ia  medapatkan sambutan sejumlah orang, termasuk amirnya ketika itu Muhammad Ibnu Sa‟ud Ibnu  Mukran  II.  Disinilah  Muhammad  Ibnu  Abdul  Wahab  menyampaikan dakwahnya tentang hakikat tauhid. 14

## Konstitusi dan Pemerintahan Saudi Arabia
Pergantian  kekuasaan  di  Saudi  Arabia  dilakukan  secara  turun-temurun dari  garis  generasi  pendiri  kerajaan  yaitu  Raja  Abdul  al-Aziz  kemudian dilanjutkan  oleh  anak-anaknya  sampai  sekarang.  Pergantian  raja  biasanya dilakukan  setelah  raja  wafat  dan  akan  digantikan  oleh  putra  mahkota  yang  di pilih  oleh  dewan  kepatuhan  ( Allegiance Council ) yang  terdiri  dari 34  orang  anak dan  cucu  Abdul  al-Aziz.  Setelah  dipilih  oleh  dewan  kepatuhan  ( Allegiance Council )  melalui  muasyawarah  dan  voting  maka  akan  ditunjuk  siapa  putra mahkota, wakil putra pertama, dan wakil putra mahkota kedua. Setelah wafatnya raja maka putra mahkota akan di bai’at sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 (e).
Sebagai  negara  monarki  absolut  atau  kerajaan  Saudi  Arabia  merupakan yang  berdiri  didaerah  kawasan  Timur  Tengah.  Bentuk  monarki  absolut menjadikan  Saudi  Arabia  sebagai  negara  yang  tidak  demokratis  atau  otoriter. Saudi  Arabia  diresmikan  sebagai  negara  kerajaan  Saudi  Arabia  oleh  Abdul Aziz  bin  abdul  Rahman  Al  Saud pada  tahun  1932.  Sejak  saat  itu,  rezim  Al saud  menjadi  penguasa  di  Saudi  Arabia  sampai  sekarang.  Dalam  perjalanan terbentuknya negara Saudi Arabia sangat panjang.
Raja  Saudi  Arabia  merupakan  pengambil  keputusan  yang  utama,  raja mewakili  semua  kepentingan  masyarakatnya,  baik  kepentingan  didalam negeri maupun  kepentingan-kepentingan  diluar  negeri.  Peranan  Raja  Saudi  sangat dominan  yang  diperlihatkan  oleh  posisinya  sebagai  kepala  negara,  kepala pemerintahan, ketua komisi perencanaan pembangunan nasional, ketua majelis al-syura , dan panglima tertinggi angkatan perang. 15
Saudi Arabia jelas menegaskan bahwa al-Qura‟an dan Sunnah Rasulullah sebagai  konstitusi  dan  pedoman  bernegara.  Di  dalam  al-Qur‟an  dan  hadits menjelaskan bahwa pentingnya dilakukan dalam pergantian kekuasaan di Saudi Arabia  pengganti  raja  akan  dimusyawarahkan  oleh  anggota  kerajaan  yang beranggotakan  34  orang  itu  bahwa  siapa  yang  akan  menjadi  putra  mahkota.
14 Ibid, hlm. 235
15 Lihat  “ Government  and  administration ”  dalam  The  Kingdom  of  Saudi Arabia, terbitan resmi pemerintah Arab Saudi, 1996.

## Maulida Zahra Kamila
Sejalan dengan siyasah dusturiyah bahwa Ahl al-Hall Wa al-Aqd mencakup hal- hal  dalam  musyawarah  dengan  dibentuknya  suatu  lembaga  yang  di  dalamnya melakukan  musyawarah  sebelum  menentukan  sesuatu  demi  kemaslahatan umat. 16
Islam sebagai dasar Negara Arab Saudi, Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah merupakan  Undang-Undang  Dasar  ( the constitution )  negara,  dan syari’ah sebagai hukum  dasar  yang  dilaksanakan  oleh  mahkamah-mahkamah  (pengadilan- pengadilan) syari‟ah.  Dengan  ulama  sebagai  hakim  dan  penasihat-penasihat. Sistem  hukum  Arab  Saudi  dan  peran  dan  sifat  hukum  di  masyarakat  Saudi adalah  contoh  yang  baik  dari  interaksi  antara  Islam  tradisional,  struktur  suku Saudi,  dan  hukum  modern.  Sistem  hukum  dan  politik  Saudi  didasarkan  pada tiga  komponen  penting:  Islam  tradisional  (Mazhab  Hambali  dan  doktrin Wahhabi), struktur tribal/monarki, dan institusi modern.

## Jenis Peradilan di Saudi Arabia
Terdapat  dua  jenis  peradilan  di  Saudi  Arabia  yang  mana  keduanya dipergunakan sesuai dengan kepentingan yang sedang dihadapi, yakni:
Pertama, Al  Qodho’  Al  Idari (Peradilan  Berdiri  Sendiri) 17 1) Diwan  al- Mazh alim  (literal:  Dewan  Ketidakadilan), b) Hai’ah  Muhakamah  al- Wuzara’ (Lembaga  Peradilan  Kabinet), c) Al-Hai’at  al-Mukhtashshah  bi  Ta’dib  al- Muwazhzhafin (Lembaga  Khusus  Pendisiplinan  Pegawai),  d) Lajnah  Qadhaya  at- Tazwir (Komite  Perkara-Perkara  Pemalsuan), 3) Hai’ah  Hasm  an-Niza’at  at- Tijariyyah (Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Dagang),  f)  g) Al-Lujan  al-Markaziyyah liqadhaya al-Ghisy at-Tijari (Komite Pusat Perkara-Perkara Penipuan Dagang), h) Al- Ghuraf at-Tijariyyah wa ash-Shina’iyyah (Kamar Dagang dan Industri), i) Al-Mahkamah at-Tijariyyah (Peradilan Perdagangan), j) Lajnah Taswiyah Qadhaya al-‘Ummal (Komite Penyelesaian  Perkara  Buruh),  k) Al-Majalis  at-Ta’dibiyyah  al-‘Askariyyah (Majelis Pendisiplinan  Militer), l) Al-Majalis  at-Ta’dibiyyah  li  al-Amn  ad-Dakhili (Majelis Pendisiplinan Keamanan Dalam Negeri).
Kedua, Al Qodho’ Al ‘Aam (Peradilan Umum) 18
16 Budi  Harianto, Sistem  Ketatanegaraan  Saudi  Arabia  dalam  Konteks  Pergantian  Kekuasaan Perspektif Siyasah Dusturiyah Skirpsi, Jogjakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2019, hlm. 79.
17 Muhammad  az-Zuhaili, at-Tanzhim  al-Qadha’I  fi  al-Fiqh  al-Islami (Damaskus:  Dar  al- Fikr, 1423H/2002), hlm. 218.
18 https://mahkamahagung.go.id/id/berita/2875/mahkamah-agung-ri-dan-supreme- judicial-council-saudi-arabia-perkuat-kerja-sama-bidang-peradilan ,  diakses  pada  hari  Selasa,  28 September 2021 pukul 19.45 WIB
Sesuai  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  Tahun  1975,  maka peradilan negara tertinggi adalah: al-Majlis al-A’la li al-Qadha’ (Majelis Tertinggi Peradilan/MA). Di  bawahnya  terdapat  dua  peradilan  banding  di  Makkah  dan peradilan  banding  di  Riyadh. Di  bawah  peradilan  banding  adalah  beberapa peradilan  tingkat  pertama  yang  terdiri  dari  peradilan  biasa  atau  umum  dan peradilan segera.
Menurut  Rifyal  Ka‟bah,  dikatakan  bahwa  Peradilan  Syari‟ah  (Peradilan Syari‟at Islam), yaitu peradilan yang sepenuhnya berdasarkan Syari‟at. Peradilan Syari‟ah, terdiri atas 4 (empat) tingkatan peradilan, yaitu:
Pertama, Majelis  al-Qadha  al-A‟la  (Mahkamah  Agung),  yang  secara administratif, mahkamah ini berwenang mengangkat, mengatur kenaikan pangkat, pemindahan danpengaturan cuti para hakim, sedangkan secara yuridis, berwenang meninjau ulang putusan-putusan peradilan yang lebih rendah tingkatannya, seperti dalam putusan hukuman mati, potong tangan dan hukum rajam;
Kedua, Mahkamah  al-Tamyiz  (Peradilan  Tingkat  Banding),  yang  berwenang untuk  meninjau  ulang  segala  putusan  perdata  dan  pidana  yang  diputuskan  oleh hakim dalam peradilan yang tingkatannya lebih  rendah. Di dalam  mahkamah  ini, putusan  diambil  secara  kolektif  oleh  majelis  hakim  (tiga  orang  hakim),  kecuali dalam hal hukuman mati, potong tangan, dan rajam yang harus diputuskan oleh 5 (lima) orang hakim;
Ketiga, Al-Mahakim  al-„Ammah  (Pengadilan  Biasa),  yang  berwenang mengadili segala macam perkara. Putusan ini diambil oleh seorang hakim, kecuali dalam perkara pembunuhan, zina (hukum rajam), dan pencurian (potong tangan) yang putusannya dilakukan oleh 3 (tiga) orang hakim;
Keempat, Al-Mahakim  al-Juz‟iyah  (Pengadilan  Segera),  yang  berwenang mengadili  perkara-perkara  ringan,  seperti  perkara-perkara  yang  mendapat  hukum ta‟zir,hukuman  bagi  pemabuk  minuman  keras,  dan  perkara  utang  piutang  yang tidak  lebih  dari  8.000  riyal.  Perkara  ini  dipandang  ringan  dan  dapat  diselesaikan dengan segera.
Raja  Abdullah  bin  Abd  al-Aziz  pada  tanggal  1  Oktober  2007  menerbitkan Royal  Order  (Titah  Raja)  tentang  pembaharuan  peradilan.  Pelaksanaannya diperkirakan  berjalan  dalam  dua  sampai  tiga  tahun.  Untuk  pembaharuan  ini, Pemerintah menyiapkan dana sebesar tujuh miliar riyal atau sekitar 1,8 milyar dolar AS  yang  digunakan  untuk  pembangunan  sarana,  prasarana,  termasuk  pelatihan hakim dan aparat peradilan yang  baru, dan lain-lain. Intinya adalah pembaharuan Peradilan Syari‟at yang telah berjalan lebih kurang 30 tahun dan Peradilan Diwan al- Mazhalim.yang telah berjalan lebih kurang 25 tahun.

## Maulida Zahra Kamila
Menurut Rifyal Ka‟bah dijelaskan bahwa peradilan Saudi Arabia terbentuk berdasarkan syariat Islam tidak terlepas dari peran Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman as-Saud yang membaiat wilayah-wilayah. Peradilan Saudi Arabia dapat menjadi salah satu pilihan sistem peradilan modern dan menarik untuk dipelajari karena beberapa hal di antaranya: pertama, Saudi Arabia adalah tempat dilahirkan Nabi  Muhammad  SAW  dan  agama  Islam  menjadi  panutan  umat  di  seluruh dunia, tetapi negara ini mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda dengan negara-negara  muslim  lainnya. Kedua, .Negara  ini  tidak  dapat  dikategorikan sebagai negara sipil, tetapi proses penegakan hukum di negara ini dapat berjalan dengan tertib meskipun tidak menggunakan sistem civil law . Ketiga. Saudi Arabia tidak  mengenal  pemisahan  kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif. Kekuasaan  negara  ini  berjalan  di  bawah  Raja  secara  harmonis  dan  selalu berpegang  teguh  pada  syariat  Islam. Keempat, Negara  Saudi  Arabia  mengalami kemajuan  atau  moderenisasi  tetapi  mereka  tetap  berpegang  teguh  pada  syariat Islam dan tetap menggunakan tradisi lama.

## Materi Hukum Keluarga di Saudi Arabia
Arab  Saudi  merupakan  negara  Islam  merdeka  dengan  corak  khas  yang masih  menghargai  syari‟ah  sebagai  hukum  yang  mengatur  segala  aspek kehidupan.  Negara  ini  belum  mau  menerima  sistem  hukum  lain  dan  sangat sedikit  menggunakan  sistem  hukum  yang  berasal  dari  barat.  Memang  setiap aturan  hukum  yang  bertentangan  dengan  konsep  dasar  Islam  berarti  secara teoritik  juga  bertentangan  dengan  hukum  asasi  Hijaz  yang  dinyatakan  berlaku oleh  Raja  Abd  al-Aziz  Ibn  Sa‟ud  karena  hukum  tersebut  menyatakan  bahwa aturan hukum di kerajaan Hijaz harus senantiasa disesuaikan dengan kitab Allah Al-Qur‟an  dan  Sunnah  Nabi  serta  perbuatan  para  sahabat  serta  pengikut setianya. Akan tetapi meskipun kerajaan Arab Saudi secara resmi terikat dengan aliran Wahabi yang mengikuti ajaran-ajaran Hanbali, ia tidak keberatan terhadap ajaran-ajaran  mazhab  Sunni  lainnya  sepanjang  sesuai  dengan  keadaan  atau perintah Raja. 19

## Perkawinan
Negara  Arab  Saudi  menggunakan  Madzhab  Hambali  sebagai  madzhab Negara,  oleh  karena  itu  hukum-hukum  yang  mengandung  syariat  didasarkan kepada kitab-kitab madzhab tersebut. 20
19 Agustina  Nurhayati, Politik  Hukum  (Legislasi)  Hukum  Keluarga  di  Saudi  Arabia Jurnal, Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014, hlm 76.
20 Ibid
Pertama, Usia  Perkawinan;  Arab  Saudi  tidak  memiliki  hukum  khusus untuk  mengatasi  masalah  ini.  Karena  di  Negara  ini  tidak  di  tetapkannya Undang- Undang mengenai batasan minimal usia pernikahan, yang diterapkan hanyalah  hukum  fikih  yang  sebenarnya  yaitu  seseorang  dapat  menikah kapanpun  asalkan  telah  cukup  memenuhi  syarat  dalam  madzhab  yang dianutnya, di mana mayaoritas mereka bermadzhab Hanbali, bahkan pada tahun 2009  seorang  mufti  arab  saudi  pernah  menyatakan  bahwa  usia  wanita  yang masih 10 atau 12 tahun sudah diperkenankan menikah.
Kedua, Poligami;  Arab  Saudi  tidak  memiliki  hukum  khusus  untuk mengatasi  masalah  ini.  Tidak  ada  batasan  atapun  tata  cara  yang  khusus  me- ngenai  prosedur  yang  harusnya  dilakukan  bagi  para  suami  yang  ingin berpoligami, walaupun tetap dibatasi hanya 4 orang (istri) saja.
Ketiga. Perwalian,  Perkawinan  dan  Perceraian;  Secara  resmi,  kontrak perkawinan  dibuat  antara  pengantin  pria  dan  "mahram"  dari  pengantin  yang dimaksudkan.  Namun  status  seorang  wanita  yang  akan  melaksanakan pernikahan adalah berbeda-beda. Oleh karena itu perempuan harus menentukan dalam  kontrak  perkawinan  apakah  mereka  perawan,  bercerai,  atau  janda.  Pria memiliki hak unlilateral untuk menceraikan istri mereka (talak) tanpa perlu dasar hukum, seorang wanita hanya dapat memperoleh perceraian dengan persetujuan dari suaminya atau secara hukum jika suaminya telah merugikan dirinya.
Keempat, Hak  Asuh  Anak  dan  Perwalian;  Pihak  ayah  adalah  pihak  yang memegang  hak  utama  dalam  kasus  perceraian.  Meskipun  begitu,  hakim  dapat mempertimbangkan  kebugaran  orang  tua  dalam  pemberian  perwalian,  apabila seorang  ayah  yang  ditunjuk  untuk  menjadi  orangtua  yang  mendapatkan perwalian anak sedang dalam kondisi yang tidak sehat, maka kakek dan nenek dari pihak ayah adalah yangdiserahi tanggung jawab atas anak tersebut.

## Wakaf
Arab Saudi sebagai Negara Islam konstitusional adalah Negara Islam yang sangat  peduli  dengan  penataan  dunia  perwakafan.  Pada  tahun  1966  M  Arab Saudi membentuk departemen wakaf dalam pemerintahannya. Pada pokoknya, departemen wakaf ini memiliki tugas utama untuk menangani berbagai hal yang berhubungan dengan wakaf, seperti membuat perencanaan serta pengembangan harta  wakaf,  mensosialisasikan  program-program  wakaf  yang  telah  disetujui, mendistribusikan  hasil  wakaf  kepada  masyarakat  yang  berhak  dan  memelihara kelanggengan aset-aset wakaf di samping menyusun laporan lengkap dan rinci kepada pihak kerajaan Saudi.

## Maulida Zahra Kamila
Di  antara  pengelolaan wakaf  yang  paling  menonjol  di  arab Saudi  adalah pengelolaan wakaf khusus bagi dua kota yang paling dihormati umat Islam yaitu Mekah dan madinah. Di atas tanah di sekitar Masjid Al-Haram di Mekah dan di atas tanaha yang terletak di sekeliling Masjid An-Nabawi di Madinah, dibangun sejumlah  pertokoan  dan  perhotelan  atau  rumah-rumah  penginapan  untuk dikelola secara profesional guna menghasilkan dana yang kemudian membiayai perawatan berbagai asset yang dimiliki kedua kota tersebut. 21

## Waris
Hukum kewarisan Islam pada dasarnya tetap berlaku hampir atau bahkan di  seluruh  dunia  Islam.  Baik  dunia  islam  yang  mengatur  hukum  kewarisannya dalam bentuk undang-undang maupun yang tidak atau belum mengatur hukum kewarisannya  dalam  bentuk  undang-undang.  Arab  Saudi  termasuk  ke  dalam Negara  yang  tidak  menjadikan  hukum  kewarisannya  ke  dalam  undang-undang akan tetapi mereka mengatasi masalah waris mengacu kepada Al-Quran dan As- Sunnah. 22

## Kesimpulan
Saudi  Arabia  merupakan  negara  yang  menganut  sistem  monarki  absolut yang  mana  dalam  sistem  hukumnya  tidak  menggunakan civil  law akan  tetapi semua kekuasaan dipegang oleh Raja. Dalam menentukan hukum semua berl- andaskan  pada  al-Quran  sebagai  landasan  utama  konstitusionalnya.  Madzhab fiqh yang dianut oleh Saudi Arabia ialah madzhab Hanbali, maka semua aturan atau tata cara tentang perkawinan di sesuaikan dengan madzhab fiqh nya. Tidak ada  undang-undang  khusus  mengenai  hukum  keluarga  khususnya  yang berkaitan dengan perkawinan, wakaf dan waris, semua hanya bergantung pada aturan yang ada di dalam al-Quran dan fiqh.

## Daftar Pustaka
Abidin, Zainal bin Abu Bakar. Pengaruh Hukum Islam dalam sistem Hukum di Indonesia, Jurnal ,  Jurnal  Mimbar  Hukum  Nomor  56  tahun  XIII,  Al- Hikmah, Jakarta, 2002.
al-Zuhaili, Wahbah. Terjemahan al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu . Jakarta. az-Zuhaili,  Muhammad.  2002. at-Tanzhim  al-Qadha’I  fi  al-Fiqh  al-Islami . Damaskus: Dar al-Fikr.
21 Ibid, hlm 78. 22 Ibid
Bisri,  Cik  Hasan  .  Transformasi  Hukum  Islam  ke  dalam  Sistem  Hukum Nasional, Jurnal ,  Jurnal  MIMBAR  Hukum  Nomor  56  Tahun  XIII,  Al- hkmah, Jakarta, 2002.
Dahlan, Abdul Azis. 1996. Ensiklopedia Hukum Islam. Cet-1 Jakarta: ikhtiar Baru
Van Hoeve.
Haif,  Abu.  Perkembangan  Islam  di  Arab  Saudi  (Studi  Sejarah  Islam  Modern),
Jurnal , Rihlah Vol. III No. 1 Oktober 2015.
https://mahkamahagung.go.id/id/berita/2875/mahkamah-agung-ri-dan- supreme-judicial-council-saudi-arabia-perkuat-kerja-sama-bidang-
peradilan , diakses pada hari Selasa, 28 September 2021 pukul 19.45 WIB
Kallaf, Abdul Wahab. 1978. Ilmu Ushul Fiqh . Kairo: Dar al-Kuwaitiyah. MD, M. Mahfud . 1998. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Muhammad, Abdul Kadir. 2010. Hukum Perdata Indonesia. Bandung; Citra Aditya Bakti.
Nurhayati,  Agustina.  Politik  Hukum  (Legislasi)  Hukum  Keluarga  di  Saudi Arabia Jurnal, Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014. Raharjo, Satjpto. 1991. Ilmu Hukum . Cet-3. Bandung: Citra Aditya Bakti. Rosadi,  Aden.  Islamic  Yuridiciton  System  in  Saudi  Arabic ,  Jurnal, Jurnal  Al- Ahwal  Al-Syakhsiyyah  Nomor  1  Volume  2,  Hukum  Keluarga  UIN Bandung, Bandung, 2021.
Suseno, Frans Magnis. 1994. Etika Politik ; Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern ,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Thohir, Ajid. 2004. Perkembangan Peradaban di Kawasan dunia Islam. Jakarta: Raja Grafinda Persada.
Wahyuni, Sri.  Politik Hukum Islam di Indonesia, Jurnal , Jurnal Mimbar Hukum Nomor 59 Tahun XIV, Al-Hikmah, 2003.
© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms  and  conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  ShareAlike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).

## Maulida Zahra Kamila

## [Halaman ini sengaja dikosongkan]