## MEDIASI PERBANKAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DAN BANK
Muhammad Audi St. Laksanto Utomo laksanto@gmail.com Universita Sahid Jakarta

## ABSTRAK
Sektor  perbankan  memiliki  posisi  yang  strategis  sebagai  lembaga  intermediasi.  Dalam menjalakan  kegiatannya,  bank  membutuhkan  kepercayaan  dari  masyarakat.  Oleh karenanya  sudah  seharusnya  bank  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak masyarakat  khususnya  nasabah.  Bank  sebagai  suatu  lembaga  yang  menghimpun  dan menyalurkan  dana  masyarakat  dapat  menimbulkan  suatu  hubungan  hukum  yang berpotensi  mengakibatkan  terjadinya  sengketa  antara  nasabah  dan  bank.  Salah  satu bentuk  perlindungan  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  adalah  Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, sebagaimana telah diubah  dengan  PBI  No  10/1/PBI/2008.  Mediasi  Perbankan  merupakan  salah  satu alternatif  penyelesaian  sengketa  untuk  menyelesaikan  sengketa  antara  nasabah  dan bank.  Alternatif  lain  yaitu  dengan  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK).  Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  sejumlah  pertanyaan  yakni,  bagaimana Mediasi  Perbankan  dalam  penyelesaian  sengketa  antara  nasabah  dan  bank?  Dan bagaimana perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa antara Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dengan  Mediasi  Perbankan  oleh  Bank  Indonesia  (BI)?. Untuk  meneliti  hal-hal  tersebut  digunakan  metode  penelitian  normatif  dengan pendekatan yang bersifat kualitatif.
Kata Kunci: Mediasi Perbankan; Alternatif Penyelesaian Sengketa; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

## ABSTRACT
Banking sector has a strategic position as an institute of intermediation. In carrying out its  activity,  a  bank  needs  the  trust  and  support  from  community.  Therefore,  a  bank should  have  given  a  protection  to  the  rights  of  community  especially  the  rights  of counsumers.  As  an  institution  raising  and  distributing  community’s  fund,  a  bank  can create  a  legal  relationship  which  is  potential  in  causing  a  dispute  between  the customers  and  the  bank.  One  of  the  legal  protections  produced  by  Bank  Indonesia  is Peraturan bank Indonesia (PBI) No 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, has been changed  with  PBI  No  10/1/PBI/2008.  Banking  Mediation  is  one  of  the  an  alternative
dispute  resolution  to  solve  any  dispute  existing  between  the  customers  and  the  bank. Another  alternative  dispute  resolution  is  with  a  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK).  This  study  was  initiated  by  a  number  of  questions  such  has,  how Banking  Mediation  in  dispute resolution  between the customer and the bank, and  how comparison  mechanism  dispute  resolution  between  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  with  Banking  Mediation  by  Bank  Indonesia  (BI).  Based  on  the objectives that mention above, this research use the method of normative legal research with  qualitatife  approach.  The  instrument  of  collecting  is  library  research  which  use primary and secondary data.
Key  words:  Banking  Mediation;  Alternative  Dispute  Resolution;  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen,

## PENDAHULUAN LATAR BELAKANG
Bank menyediakan produk-produk berupa penerimaan simpanan dan pemberian kredit.  Simpanan  dapat  ditarik  nasabah  setiap  saat  sesuai  dengan  kebutuhan  atau kepentingan  nasabah  tersebut,  sedangkan  piutang  bank  hanya  dapat  ditagih  oleh bank  berdasarkan  jangka  waktu  tertentu,  sehingga  apabila  terjadi  krisis kepercayaan,  maka  dapat  terjadi  bank  tersebut  kekurangan  dana  karena  nasabah yang menarik simpanan atau tabungan mereka pada tabungan tersebut, jadi karena hal itu maka bank disebut sebagai lembaga kepercayaan.
Hubungan  yang  terjalin  antara  nasabah  dengan  bank  didasarkan  pada  prinsip kepercayaan, akan tetapi pada praktiknya sangat rentan  terjadi atau timbul sengketa ( dispute )  di  antara  kedua  pihak.  Perselisihan  atau  sengketa  tersebut  biasanya disebabkan  dimana  salah  satu  pihak  tidak  menjalankan  kesepakatan  yang  telah dibuat  ataupun  adanya  salah  satu  pihak  yang  melakukan  wanprestasi,  sehingga merugikan  pihak  lainnya.  Dari  berbagai  pengalaman  yang  ada,  timbulnya  konflik tersebut terutama disebabkan oleh empat hal di bawah ini 1 :
1. Informasi  yang  kurang  memadai  mengenai  karakteristik  produk  atau  jasa yang ditawarkan oleh bank,
2. Pemahaman  nasabah  terhadap  aktivitas  dan  produk  atau  jasa  yang  masih kurang,
3. Ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana, dan
4. Tidak  adanya  saluran  yang  memadai  untuk  menfasilitasi  penyelesaian  awal friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank.
1 Muliaman D. Hadad, Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=735:perlindungan-a- pemberdayaan-nasabah-dalam-arsitektur-perbankan-indonesia-api&catid=91:api&Itemid=139, di akses pada tanggal 17 September 2012.
Melihat dari empat hal tersebut maka bisa dilihat bahwa sangat mudahnya terjadi  perselisihan  atau  sengketa  antara  nasabah  dengan  bank.  Oleh  karena  itu harus  adanya  perlindungan  nasabah  karena  sangat  berpengaruh  bagi  nasabah, dengan  demikian  menjadi  tantangan  yang  besar  bagi  perbankan  dan  Bank Indonesia untuk menciptakan standar yang jelas dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah 2 .
Sengketa perbankan biasanya berawal dari keluhan-keluhan dan komplain yang  diajukan  nasabah  kepada  bank  karena  merasa  dirugikan  secara  finansial. Upaya  yang  bisa  dilakukan  oleh  nasabah  antara  lain  yaitu  datang  langsung  ke bank, menelpon call center bank tersebut, menulis surat yang berisi keluhan atau komplain nasabah secara langsung kepada bank atau menulis pada surat pembaca yang terdapat pada media cetak atau koran.
Berikut  ini  adalah  salah  satu  kasus  yang  dimuat  di    harian  surat  kabar nasional yaitu Suara Pembaruan 3 tepatnya pada kolom opini & editorial,
“saya  pemilik  kartu  kredit  Standard  Chartered visa  no  :  4511-xxx-xxx- xxx,  selama  kurang  lebih  6  tahun  saya  hanya  menggunakannya  untuk belanja  cicilan  tetap.  Pada  tahun  2007  saya  ditawari  untuk  balanced transfer Rp 1.000.000, dengan cicilan tetap 12 kali, karena tinggal satu kali  cicilan  lagi,  pihak  bank  menawarkan kembali  balanced  transfer. Saya  minta  Rp  4.000.000,  akhirnya  ditransfer  dua  kali  yaitu  Rp 3.000.000  dan  seminggu  kemudian  Rp  1.000.000,  dengan  iming-iming ditagih bulan berikutnya dengan bunga 1,6% selama 24 bulan. Balanced transfer 4 pertama 1 juli 2007 seharusnya sudah selesai, namun tiba-tiba muncul  lagi  repeat  tanpa  saya  terima  uangnya  sehingga  di  tagihan muncul  3  tagihan  ditambah  bunga  menjadi  ada 4  transaksi  yang  setiap bulannya  saya  harus  mencicil  Rp  550.000.  Setelah  berjalan  satu  tahun saya baru cek, ternyata saya punya hutang fiktif yang seharusnya tahun 2008  yang  Rp  1.000.000  sudah  lunas,  tapi  saya  bayar  terus  dengan cicilan  yang  tahun  2008  berjalan.  Saya  mengajukan  komplain  ke  pihak Standard Chartered bank lengkap dengan billing statement 5 .
2 Erna Priliasari , op.cit , hlm. 43.
3 Suara Pembaruan, Jum’at 17 Februari 2012
4 A balance transfer is the transfer of (part of) the balance (either money or credit) in an account to another account, often held at another institution ( sebuah transfer saldo adalah transfer ( bagian dari ) keseimbangan ( baik uang atau kredit ) dalam satu akun ke akun lain, sering diadakan di lembaga lain, http://encyclopedia.thefreedictionary.com/balance+transfer, diakses pada tanggal 4 November 2012
5 billing statement is a notification sent to a customer who has been invoiced but has not yet paid. It summarizes their balance, and requests payment. Statements should be mailed a few days after the invoice is mailed, before the end of the first billing cycle (see the schedule). If payment is not received by the end of the second billing cycle, send a second billing statement, which is the first step of the collection process ( Sebuah pernyataan penagihan adalah pemberitahuan dikirim ke pelanggan yang telah ditagih tetapi belum dibayar. Ini merangkum keseimbangan mereka, dan pembayaran permintaan,
Pihak  bank  hanya  menjelaskan  cicilan  yang  diterima  dan  sisanya.  dan setelah saya komplain sejak saat itu sampai sekarang saya tidak pernah terima  billing  statement  lagi  dan  saya  tidak  pernah  memberikan  izin lewat  email  karena  setelah  saya  cek  lewat  email  pun  tidak  pernah  ada. Setiap bulan saya minta ke Standard Chartered bank untuk minta billing statement dan pihak bank hanya menjawab akan ditindaklanjuti, namun selama  satu  tahun  saya  tidak  pernah  menerimanya.  Saya  kesal  dan setelah menanyakan ke pihak bank saya lihat ada tagihan Rp 2.900.000. Saya akan melunasinya namun perhitungan bank saya harus membayar Rp  6.250.000.  Saya  tidak  terima  karena  bank  beralasan  saya  punya utang  cicilan  tetap  jadi  harus  dihitung  bunga  sampai  12  bulan berikutnya. sekarang cicilan tetap saya sudah lunas, tetapi  hutang saya muncul lagi Rp 2.900.000. Saya komplain lagi ke pihak bank selalu dan selalu  dijawab  “karena  bapak  bayarnya  dicicil”.  Saya  bingung  karena perjanjian awal kalau saya punya hutang cicilan tetap 24 bulan, selama ini  saya  bayar  cicilan  dengan  jumlah  persis  yang  ditagihkan,  sehingga total  pembayaran  hutang  saya  yang  Rp  4.000.000  menjadi  24  x  Rp 550.000  Rp  13.200.000,  sekarang  masih  muncul  tagihan  saya  Rp 2.900.000  lalu  hutang  apalagi?  saya  mohon  pertolongan  kepada  yang berwenang  untuk  menyelesaikan  permasalahan  saya  yang  tak  kunjung selesai”.
Melihat pada masalah keluhan dan komplain nasabah tersebut, terkadang ada  bank  yang  kurang  memperhatikan  atau  bahkan  mengabaikan  keluhan  dan komplain  yang  diajukan  oleh  nasabah,  padahal  bank  berkewajiban  untuk menanggapi  dan  menyelesaikan  setiap  pengaduan  nasabah  yang  sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No  7/7/PBI/2005  tentang  Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No  10/10/PBI/2008  yang  diterbitkan  pada  tanggal  20  Januari  2005  dan  telah diubah pada tanggal 28 Februari 2008.
Penyelesaian  pengaduan  nasabah    dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No 7/7/PBI/2005  pada  kenyataannya  tidak  selalu  dapat  memberikan  solusi  yang baik  dan  memuaskan  bagi  nasabah.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  pengaduan nasabah  tersebut  berada  di  dalam  internal  bank  tersebut  sehingga penyelesaiannya  merupakan  kebijakan  bank  yang  bersangkutan.  Jadi  apabila bank  tersebut  telah  mengeluarkan  putusan  maka  permasalahan  tersebut  selesai. Akan tetapi terkadang tidak semua nasabah menerima begitu saja hasil putusan yang dikeluarkan oleh bank tersebut karena masih dianggap merugikan nasabah,
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Statement+Billing, diakses pada tanggal 15 Oktober 2012
berbagai  cara  dapat  ditempuh  oleh  nasabah  yaitu  diantaranya  dengan melaporkan  bank  tersebut  kepada  pihak  polisi.  Melihat  pada  hal  tersebut  maka peran  Bank  Indonesia  sangat  dibutuhkan  karena  Bank  Indonesia  adalah  Bank Sentral 6 .
Mediasi  perbankan  merupakan  salah  satu  alternatif  upaya  untuk menyelesaikan  sengketa  antara  nasabah  dengan  bank.  Alternatif  upaya  lain selain  mediasi  perbankan  adalah  dengan  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  karena  nasabah  merupakan  pengguna  jasa  atau  konsumen dari bank, sedangkan bank merupakan penyedia jasa atau bisa dikatakan sebagai pelaku  usaha  dalam  bidang  perbankan.  Akan  tetapi  karena  kurangnya pengetahuan  masyarakat  mengetahui  tentang  keberadaan  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen,  hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya  publikasi  yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 7 .

## PEMBAHASAN
A. Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dan Bank
Mediasi perbankan merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang sangat diperlukan,  karena  sering  terjadinya  perselisihan  antara  nasabah  dan  bank  yang menyebabkan  terjadinya  sengketa  antara  nasabah  dan  bank.  Hal  ini  dapat  dilihat pada  tingginya  kebutuhan  nasabah  terhadap  adanya  mekanisme  penanganan  dan penyelesaian  pengaduan  tercemin  dari  tingginya  jumlah  pengaduan  yang  diterima oleh  bank.  Sesuai  dengan  laporan  perbankan  yang  disampaikan  kepada  Bank Indonesia  pada  tahun  2010  terdapat  683.246  pengaduan,  angka  ini  mengalami peningkatan  pada  tahun  2011  menjadi  853.892  atau  meningkat  sebesar  25%, sedangkan pada tahun 2012, jumlah pengaduan sampai dengan triwulan ke II telah mencapai 430.921 pengaduan 8 .
Terkait dengan jumlah sengketa yang telah dimohonkan untuk diselesaikan melalui  mediasi  perbankan,  Bank  Indonesia  mencatat  dalam  kurun  waktu  enam tahun terakhir sengketa perbankan antara nasabah dan bank yang diproses melalui mediasi  perbankan  telah  mencapai  1.606  kasus,  terhitung  Januari  2006  hingga September  2012,  adapun  pada  triwulan  kedua  2012,  terdapat  55  kasus  sengketa antara  nasabah  dan  bank  yang  memenuhi  persyaratan  untuk  diselesaikan  melalui mediasi  perbankan  Bank  Indonesia,  Kepala  Departeman  Investigasi  &  Mediasi Perbankan  Bank  Indonesia  Sri  Rahayu  Widodo  mengatakan  permasalahan  yang paling  banyak  diajukan  merupakan  sengketa  pada  bidang  sistem  pembayaran
6 Yang dimaksud Bank Sentral, yaitu bank yang dapat bertindak sebagai bankers, bank pimpinan, penguasa moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada.
7 Heri, wawancara dengan sekretaris BPSK Provinsi Jakarta, tanggal  7 April 2012
8 Pengaduan Nasabah Capai 430.921 Minimalisir Pengaduan, BI Aktif Gelar Mediasi Perbankan, http://rakyatsulsel.com/pengaduan-nasabah-perbankan-capai-430-921.html, diakses pada tanggal 18 Desember 2012 .
kemudian  sengketa  di  bidang  penyaluran  dana  yang  didominasi  permohonan restrukturisasi kredit 9 .
Selain  itu Ketua  Tim  Mediasi  Perbankan  Indonesia,  Sondang  Martha Samosir  mengatakan  bahwa  jenis  kasus  perbankan  yang  sering  muncul  selama enam  tahun  berturut-turut  adalah  seputar  sistem  pembayaran  (620  kasus), penyaluran  dana  (581  kasus),  serta  penghimpunan  dana  (190  kasus) 10 .  Bank Indonesia  menyatakan  sengketa  antara  bank  dan  nasabah  lebih  banyak  terjadi  di kota-kota  besar  seperti  Jakarta,  Medan,  Bandung,  dan  Surabaya.  Dalam  kota-kota besar  tersebut  produk-produk  yang  ditawarkan  oleh  bank  biasanya  lebih  banyak diminati karena berbagai alasan untuk memenuhi kebutuhan serta biaya hidup pada kota-kota  besar  yang  relatif  lebih  mahal  dibandingkan  dengan  kebutuhan  serta biaya hidup pada kota-kota kecil yang lebih murah.
Kehadiran  mediasi  perbankan  sangatlah  diperlukan  karena  mediasi perbankan  diharapkan  dapat  menyelesaikan  sengketa  perdata  antara  nasabah  dan bank jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme pengaduan nasabah  yang  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No  7/7/PBI/2005 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  No  10/10/PBI/2008 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Kehadiran mediasi perbankan tidak saja menguntungkan nasabah tetapi juga menguntungkan bank, hal tersebut dapat dilihat ketika  ada  suatu  sengketa  antara  nasabah  dan  bank,  nasabah  yang  mengajukan penyelesaian sengketa tersebut yang merasa tidak puas haruslah sesegera mungkin diselesaikan  oleh  bank,  karena  dalam  pengajuan  sengketa  yang  dilakukan  oleh nasabah selain untuk kepentingan nasabah juga untuk kepentingan bank.
B. Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  melalui  Mediasi  Perbankan  dan  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Mediasi Perbankan
1.1   Persyaratan Pengajuan Penyelesaian Sengketa
Pada  Peraturan  Bank  Indonesia  No  8/5/PBI/2006  sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No 10/1/PBI/2008 telah diatur mengenai  persyaratan  pengajuan  penyelesaian  sengketa  pada  mediasi perbankan  dalam  pasal  8  Peraturan  Bank  Indonesia  No  8/5/PBI/2006 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  No 10/1/PBI/2008, persyaratan-persyaratannya yaitu :
a. Diajukan  secara  tertulis  dengan  disertai  dokumen  pendukung  yang memadai, seperti bukti transaksi keuangan yang dilakukan nasabah.
9 INDUSTRI PERBANKAN: Ada 1.606 Kasus antara nasabah dan bank, http://www.bisnis.com/articles/industri-perbankan-ada-1-dot-606-kasus-antara-nasabah-dan-bank, diakses pada tanggal 19 Desember 2012.
10 BI Fokus Mediasi Kasus Perbankan, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7c3e18704f3/bi- fokus-mediasi-kasus-perbankan, diakses pada tanggal 20 Desember 2012.
b. Pernah  diajukan  upaya  penyelesaiannya  oleh  nasabah  kepada  bank, dibuktikan dengan bukti penerimaan pengaduan dan /atau surat hasil penyelesaian pengaduan yang dikeluarkan oleh bank.
c. Sengketa  yang  diajukan  tidak  sedang  dalam  proses  atau  belum pernah  diputus  oleh  lembaga  arbitrase  atau  peradilan,  atau  belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya, yaitu sengketa tersebut belum pernah diajukan oleh nasabah dan/atau bank kepada lembaga-lembaga arbitrase atau peradilan atau lembaga mediasi  lainnya  atau  upaya  penyelesaian  sengketa  pada  lembaga- lembaga dimaksud dihentikan.
d. Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan.
e. Sengketa  yang  diajukan  belum  pernah  diproses  dalam  mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Jadi sengketa yang sudah pernah diproses pada mediasi  perbankan tidak dapat  diproses ulang.
f. Pengajuan  penyelesaian  sengketa  tidak  melebihi  60  hari  kerja  sejak tanggal  surat  hasil  penyelesaian  pengaduan  yang  disampaikan  bank kepada nasabah.
Pelaksana  fungsi  mediasi  perbankan  dapat  menolak  pengajuan penyelesaian sengketa apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang ingin mengajukan penyelesaian sengketa pada mediasi perbankan.
1.2   Prosedur Dan Dokumen Pengajuan Penyelesaian Sengketa Setelah  persyaratan  pengajuan  penyelesaian  sengketa  maka  langkah selanjutnya  adalah  prosedur  dan  dokumen  pengajuan  penyelesaian sengketa  pada  mediasi  perbankan.  Pengajuan  penyelesaian  sengketa pada mediasi perbankan dilakukan secara tertulis dalam format tertentu dengan  menyertakan  berbagai  dokumen  pendukung  yang  diperlukan. Formulir  pengajuan  penyelesaian  sengketa  pada  mediasi  perbankan telah  disediakan  di  setiap  kantor  bank  atau  dapat  dibuat  sendiri  oleh nasabah dengan berpedoman pada format tertentu. Dalam Surat Edaran Bank  Indonesia  (SEBI)  No  8/14/DPNP  menyebutkan  bahwa  dokumen yang harus disertakan yaitu :
a. Fotokopi  surat  hasil  penyelesaian  pengaduan  yang  diberikan  Bank kepada Nasabah.
b. Fotokopi bukti identitas Nasabah yang masih berlaku.
c. Surat  pernyataan  yang  ditandatangani  diatas  meterai  yang  cukup bahwa sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau telah mendapatkan  keputusan  dari  lembaga  arbitrase,  peradilan,  atau
lembaga  mediasi  lainnya  dan  belum  pernah  diproses  dalam  mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia.
d. Fotokopi  dokumen  pendukung  yang  terkait  dengan  Sengketa  yang diajukan.
e. Fotokopi  surat  kuasa  khusus,  dalam  hal  pengajuan  penyelesaian sengketa dikuasakan.
Untuk  menyampaikan  pengajuan  penyelesaian  sengketa  pada  mediasi perbankan  disampaikan  pada  Direktorat  Investigasi  dan  Mediasi Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta, dengan tembusan disampikan pada bank cabang setempat atau kantor pusat bank yang bersangkutan.
1.3   Tenggang Waktu Pengajuan Penyelesaian Sengketa
Dalam pasal 8 Peraturan Bank Indonesia No 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No 10/1/PBI/2008 telah menentukan  batas  atau  tenggang  waktu  pengajuan  penyelesaian sengketa  pada  mediasi  perbankan,  yaitu  maksimal  60  hari  kerja  sejak tanggal  surat  hasil  penyelesaian  sengketa  diserahkan  bank  kepada nasabah. Jadi pengajuan penyelesaian sengketa pada mediasi perbankan dapat  diterima  maksimal  60  hari  kerja  setelah  proses  internal  bank selesai dilakukan.
1.4 Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa
Mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa pada mediasi perbankan telah  diatur  dalam  pasal  11  ayat  (1)  Peraturan  Bank  Indonesia  No 8/5/PBI/2006  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Bank Indonesia  No  10/1/PBI/2008  bahwa  jangka  waktu  proses  mediasi dilakukan  maksimal  30  hari  kerja  terhitung  sejak  nasabah  atau perwakilan  nasabah  dan  bank  menandatangani  perjanjian  mediasi, dengan ketentuan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antara  nasabah  dengan  bank.  Jangka  waktu  mediasi  tersebut  dapat diperpanjang  sampai  dengan  30  hari  kerja  berikutnya  berdasarkan kesepakatan bersama, hal  ini di  atur dalam pasal 11  ayat  (2) Peraturan Bank  Indonesia  No  8/5/PBI/2006  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Bank  Indonesia  No  10/1/PBI/2008.  Dalam  hal  perpanjangan waktu  pelaksanaan  proses  mediasi  perbankan  dapat  dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Para  pihak  memiliki  itikad  baik  dengan  mematuhi  aturan  mediasi dan perjanjian mediasi ( agreement to mediate ).
b. Jangka  waktu  proses  mediasi  hampir  berakhir,  namun  menurut penilaian  mediator  masih  terdapat  prospek  untuk  tercapai kesepakatan.
Jadi  jangka  waktu  pelaksanaan  proses  mediasi  perbankan  sampai dengan  ditandatanganinya  akta  kesepakatan  maksimal  60  hari  kerja, dengan  ketentuan  sudah  termasuk  perpanjangan  jangka  waktu  selama 30 hari kerja.
1.5 Proses Mediasi perbankan
Dalam proses mediasi perbankan terdapat beberapa langkah atau tahap yang  harus  dilakukan  agar  proses  penyelesaian  sengketa  pada  mediasi perbankan  dapat  berjalan  lancar  dan  sesuai  dengan  yang  diharapkan oleh para pihak, langkah-langkah tersebut yaitu :
a. Memanggil Para Pihak Yang Bersengketa
Sebelum  penandatanganan  perjanjian  mediasi,  pelaksana  fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia akan memanggil para pihak untuk menjelaskan :
1. Tata cara pelaksanaan proses mediasi perbankan pada
penyelesaian sengketa perbankan.
2. Seluk beluk isi perjanjian mediasi perbankan.
b. Membuat Dan Penandatanganan Perjanjian Mediasi Sebelum  proses  mediasi  dilaksanakan,  maka  nasabah  atau perwakilan  nasabah  dan  bank  wajib  membuat  dan  menandatangani perjanjian mediasi ( agreement to mediate ) yang berisi (diatur dalam pasal  9  ayat  (1)  Peraturan  Bank  Indonesia  No  8/5/PBI/2006 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  No 10/1/PBI/2008) :
1. Kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
2. Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
c. Sifat Proses Penyelesaian Sengketa Pada Mediasi Perbankan
Dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No  8/5/PBI/2006  sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  No  10/1/PBI/2008 tidak disebutkan sifat pertemuan dalam proses penyelesaian sengketa pada  mediasi  perbankan.  Tetapi  dalam  SEBI  No  8/14/DPNP  dapat diketahui  bahwa  proses  penyelesaian  sengketa  pada  mediasi perbankan  bersifat  tertutup  untuk  umum,  jadi  pertemuan  atau perundingan  dalam  proses  mediasi  perbankan  bersifat  rahasia,  yang hanya  dihadiri  oleh  para  pihak  yang  terlibat  dalam  proses penyelesaian sengketa, yaitu nasabah, bank dan mediator.
d. Melakukan Klarifikasi Atau Meminta Penjelasan
Pada SEBI No 8/14/DPNP pelaksana fungsi mediasi perbankan yaitu Bank Indonesia dapat melakukan klarifikasi atau meminta penjelasan
kepada  nasabah  dan  bank,  baik  klarifikasi  secara  lisan  atau  tertulis. Klarifikasi  atau  penjelasan  yang  dimaksud  dilakukan  dalam  rangka meminta  informasi  mengenai  permasalahan  yang  diajukan  dan upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh bank.
e. Penyediaan Narasumber Tertentu Sesuai Dengan Keahliannya
Dalam rangka membantu proses penyelesaian sengketa pada mediasi perbankan  apabila  mengalami  kebuntuan  dalam  upaya  mencapai kesepakatan  maka  pelaksana  fungsi  mediasi  perbankan  juga membantu nasabah dan bank untuk menyediakan dan mendatangkan narasumber  sesuai  dengan  keahliannya  dan  memiliki  kompetensi terhadap  masalah  yang  disengketakan.  Dalam  SEBI  No  8/14/DPNP menegaskan  bahwa  bilamana  nasabah  dan  bank  berinisiatif  untuk menghadirkan narasumber atau tenaga ahli, maka nasabah dan bank yang  bersangkutan  harus  sepakat  untuk  menanggung  biaya narasumber tersebut.
f. Mediator Bersikap Netral Dan Tidak Memihak
Dalam proses penyelesaian sengketa pada mediasi perbankan, maka seorang  mediator  harus  bersikap  netral  yaitu  tidak  memihak  salah satu pihak yang bersengketa, dan mediator berupaya membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan.
g. Proses  Penyelesaian  Sengketa  Pada  Mediasi  Perbankan  Mengalami
Kebuntuan Berkenaan  dengan  aturan  mediasi  perbankan  yang  sebagaimana ditetapkan  dalam  SEBI  No  8/14/DPNP,  maka  dalam  hal  proses penyelesaian  sengketa  yang  mengalami  kebuntuan,  nasabah  dan bank  diwajibkan  mengikuti  tindakan-tindakan  yang  dilakukan mediator yaitu :
1. Menghadirkan pihak lain sebagai narasumber atau sebagai tenaga ahli untuk mendukung kelancaran mediasi.
2. Menangguhkan proses mediasi sementara dengan tidak melampaui batas waktu proses mediasi.
3. Menghentikan proses Mediasi.
h. Penyusunan Dan Penandatanganan Akta Kesepakatan
Kesepakatan  yang  dihasilkan  dalam  proses  penyelesaian  sengketa pada  mediasi  perbankan  akan  dituangkan  dalam  akta  kesepakatan. Pada  pasal  12  Peraturan  Bank  Indonesia  No  8/5/PBI/2006 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  No 10/1/PBI/2008,  bahwa  kesepakatan  antara  nasabah  atau  perwakilan nasabah dengan bank yang dihasilkan dari proses mediasi :
1. Dituangkan dalam akta kesepakatan.
2. Yang ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.
i. Pelanjutan  Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Arbitrase  Atau Peradilan
Dengan  tidak  tercapainya  kesepakatan  dalam  proses  penyelesaian sengketa  pada  mediasi  perbankan  maka  nasabah  dan  bank  dapat menempuh  dan  melanjutkan  upaya  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrse  atau  peradilan.  Dalam  SEBI  No  8/14/DPNP  dalam  hal nasabah  dan  bank  melakukan  upaya  lanjutan  penyelesaian  sengketa melalui proses arbitrase atau peradilan maka :
1. Mediator dilarang menjadi saksi.
2. Segala dokumen wajib disimpan oleh Bank Indonesia.
j. Berakhirnya Proses Mediasi Perbankan Dalam  SEBI  No  8/14/DPNP  berakhirnya  proses  mediasi  perbankan berakhir karena :
1. Tercapainya kesepakatan.
2. Berakhirnya jangka waktu mediasi.
3. Terjadi kebuntuan yang mengakibatkan dihentikannya proses mediasi.
4. Nasabah menyatakan mengundurkan diri dari proses mediasi.
5. Salah satu pihak tidak mentaati perjanjian mediasi  ( agreement to mediate ).
k. Kewajiban-Kewajiban Bank Dalam Proses Mediasi Perbankan
Pada Peraturan Bank Indonesia No 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  No  10/1/PBI/2008  dan SEBI  No  8/14/DPNP  terdapat  kewajiban-kewajiban  bank  terkait dengan proses penyelesaian sengketa pada mediasi perbankan yaitu :
1. Memenuhi panggilan Bank Indonesia.
2. Menaati perjanjian mediasi perbankan.
3. Melaksanakan akta kesepakatan.
4. Mempublikasikan sarana alternatif penyelesaian sengketa di bidang perbankan.
2.    Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK)
Persyaratan Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen Permohonan  penyelesaian  sengketa  konsumen  secara  tertulis  harus memuat  secara  benar  dan  lengkap  mengenai  (pasal  16  Kepmen  No 350/MPP/Kep/12/2001) :
a. Nama  dan  alamat  lengkap  konsumen,  ahli  waris  atau  kuasanya disertai bukti diri.
b. Nama dan alamat lengkap pelaku usaha.
c. Barang atau jasa yang diadukan.
d. Bukti perolehan (bon, kwitansi dan dokumen bukti lain).
e. Keterangan  tempat,  waktu  dan  tanggal  diperoleh  barang  dan  jasa tersebut.
f. Saksi yang mengetahui barang dan jasa tersebut diperoleh.
g. Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.
Apabila  permohonan  tidak  memenuhi  ketentuan  atau  persyaratan tersebut  akan  ketua  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dapat menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen.
Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa
Pasal  55  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  menyebutkan bahwa  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  wajib  mengeluarkan putusan  paling  lambat  dalam  waktu  21  (dua  puluh  satu)  hari  kerja setelah gugatan diterima.
Majelis Dan Panitera
Setiap  penyelesaian  sengketa  konsumen  oleh  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen dilakukan oleh majelis yang dibentuk berdasarkan keputusan  ketua  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dan  dibantu oleh panitera. Majelis sebagaimana dimaksud, jumlah anggotanya harus ganjil  dan  paling  sedikit  3  orang  yang  mewakili  unsur  pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Ketua majelis ditetapkan dari unsur  pemerintah.  Hal  ini  diatur  dalam  pasal  18  Kepmen  No 350/MPP/Kep/12/2001.

## 3.   Perbandingan  Mekanisme  Mediasi  Perbankan  Dengan  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Perbandingan  mekanisme  yang  kelima  yaitu  dalam  hal  proses penyelesaian  sengketa,  proses  penyelesaian  sengketa  pada  kedua mekanisme penyelesaian sengketa tersebut pada dasarnya sama yaitu seperti memanggil  para  pihak  yang  bersengketa,  tetapi  dalam  proses  penyelesaian sengketa selanjutnya memiliki perbedaan yaitu :
1. Dalam  mediasi  perbankan  terdapat  membuat  dan  penandatanganan perjanjian  mediasi,  yaitu  para  pihak  sepakat  memilih  mediasi  dan  para pihak harus patuh terhadap peraturan mediasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia.  Sedangkan  dalam  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen para pihak yang bersengketa harus sepakat dalam  memilih  penyelesaian sengketa yaitu mediasi, arbitrse, dan konsiliasi.
2. Dalam mediasi perbankan sifat proses penyelesaian sengketanya bersifat tertutup  untuk  umum.  Sedangkan  dalam  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen setiap kota  lain-lain sifatnya ada yang tertutup dan  ada yang terbuka, kalau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Jakarta sifatnya terbuka 11 .
3. Dalam  mediasi  perbankan  terdapat  melakukan  klarifikasi  atau  meminta penjelasan, yaitu meminta informasi mengenai duduk permasalahan yang diajukan.  Sedangkan  dalam  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen terdapat pra sidang yaitu melihat kasus yang diajukan dan permasalahan yang  ada  mau  atau  tidak  diselesaikan  di  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen.
4. Dalam  mediasi  perbankan  terdapat  penyediaan  narasumber  tertentu sesuai  dengan  keahliannya,  yaitu  apabila  proses  mediasi  mengalami kebuntuan  maka  dapat  menghadirkan  narasumber  sesuai  dengan keahliannya. Sedangkan dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sudah terdapat majelis yang mewakili unsur-unsur yang ada.
5. Dalam  mediasi  perbankan  mediator  bersikap  netral  dan  tidak  memihak. Sedangkan  dalam  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  terdapat majelis yang harus bersikap netral dan tidak memihak.
6. Dalam  mediasi  perbankan  penyusunan  dan  penandatanganan  akta kesepakatan yaitu apabila para pihak telah sepakat maka akan dituangkan dalam akta kesepakatan. Sedangkan dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  apabila  para  pihak  sudah  sepakat  maka  akan  dibuat pelaksanaan  kesepakatan  yang  merupakan  bukti  kedua  belah  pihak  dan kemauan  kedua  belah  pihak  mengenai  ganti  rugi,  dan  setelah  itu  baru akan dibuat surat ketetapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
7. Dalam  mediasi  perbankan  apabila  tidak  tercapainya  kesepakatan  paka para  pihak  dapat  melanjutkan  upaya  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase  atau  pengadilan.  Sedangkan  dalam  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  apabila  putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  sudah  dikeluarkan  dan  salah  satu  pihak  tidak  menerima terhadap  putusan  tersebut  maka  dapat  mengajukan  keberatan  ke Pengadilan  Negeri  dan  apabila  juga  keberatan  dengan  putusan Pengadilan Negeri maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
8. Dalam mediasi  perbankan dan  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berakhirnya proses mediasi perbankan pada dasarnya sama.
Melihat  perbandingan  mekanisme  antara  mediasi  perbankan  dengan Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  maka  terdapat  beberapa  hal  yang
11 Heri, wawancara dengan sekretaris BPSK Provinsi Jakarta, tanggal  7 April 2012
sangat mendasar  yang  membedakan  diantara  kedua  mekanisme penyelesaian sengketa tersebut yaitu :
1. Dalam mediasi perbankan terdapat nilai nominal tuntutan finansial yaitu berupa  Rp  500.000.000,00.  Sedangkan  dalam  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  tidak  terdapat  nilai  nominal  tuntutan,  yang  penting adalah adanya sengketa konsumen, jadi berapa saja nilainya maka dapat menempuh  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  oleh  karena  itu kebanyakan  kasus  yang  ditangani  oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen yaitu dari golongan menengah kebawah 12 .
2. Dalam mediasi perbankan proses penyelesaian sengketa tentunya melalui mediasi  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Sedangkan  dalam Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  proses  penyelesaian  sengketa dapat  melalui  tiga  cara  yaitu  melalui  konsiliasi,  mediasi  dan  arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
3. Dalam  mediasi  perbankan  terdapat  tenggang  waktu  pengajuan penyelesaia sengketa yaitu dalam waktu 60 hari. Sedangkan dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak datur mengenai tenggang waktu pengajuan  penyelesaian  sengketa,  dalam  hal  ini  proses  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dilakukan  sesegera  mungkin  selama para pihak tetap memilih Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk menyelesaikan sengketanya 13 . PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bank  Indonesia  dalam  rangka  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan mempunyai  peran  yang  besar  dalam  usaha  menjamin  perlindungan  hak-hak nasabah  agak  hak-hak  nasabah  dapat  terlindungi.  Kebijakan  yang  dikeluarkan oleh Bank Indonesia salah satunya yaitu mengenai mediasi perbankan.
2. Penyelesaian  sengketa  mediasi  perbankan  bagi  pihak  bank  dapat  memberikan dampak  positif  terutama  menyangkut  kepercayaan  masyarakat  kepada  bank oleh  karena  itu  kepercayaan  nasabah  terhadap  bank  harus  tetap  dijaga  dan dipertahankan dengan baik.
B. Saran
Adapun yang menjadi saran dari skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Berkaitan  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  ataupun  Surat  Edaran Bank Indonesia (SEBI) maka harus adanya sinkronisasi dengan hukum acara peradilan di Indonesia.
2. Dalam  Lembaga  Mediasi  Perbankan  Independen  sebaiknya  tidak  hanya terdiri  dari  kalangan  perbankan  atau  asosiasi  perbankan  saja  tetapi
12 Heri, wawancara dengan sekretaris BPSK Provinsi Jakarta, tanggal  7 April 2012
13 Heri, wawancara dengan sekretaris BPSK Provinsi Jakarta, tanggal  7 April 2012
memasukan  unsur-unsur  lain  seperti  kalangan  praktisi  dan  akademisi sehingga tidak hanya menguasai perbankan saja tetapi juga menguasai bidang atau ranah hukum dalam melihat suatu sengketa perbankan yang terjadi.
3. Oleh  karena  itu  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  sebaiknya  lebih meningkatkan  promosi  dan  iklan  terkait  dengan  kehadiran  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  agar  masyarakat  mengetahui  dan  sadar tentang keberadaan Badan Penyelesaian Sengkera Konsumen tersebut.
Daftar Pustaka
Buku – Buku : Abdurrasyid,  Priyatna, Arbitrase  &  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa(Suatu Pengantar) , Jakarta:PT Fikahati dan BANI, 2002 Amriani,  Nuraningsih, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  SengketaPerdata  Di Pengadilan , Jakarta:Raja Grafindo, 2011
Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum , Jakarta:Sinar Grafika, 2009 AZ, Lukman Santoso, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank , Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2011 Fajar,  Mukti  &  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris , Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010 Fuady, Munir, Hukum Perbankan Modern, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003 Garner, Bryan A., Black’s Law Dictionary, United States of America:West Group, 1999 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Jakarta:Kencana, 2008 Irawan,Candra, Aspek  Hukum  Dan  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar Pengadilan , Bandung:Mandar Maju, 2010
Kamus Indonesia - Inggris (An Indonesian – English Dictionary)
Kamus Inggris – Indonesia (An English – Indonesian Dictionary) Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya , Jakarta:Raja Grafindo,1999 Nasution, AZ, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Jakarta:Diadit Media, 2006