PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 157
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI DESA BOTUTONUO KABUPATEN BONE BOLANGO
Juriko Abdussamad 1 , Winda Putri A. Hurudji 2 12 Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia jurikoabdussamad@yahoo.co.id 1 ; windaputrihurudji77@gmail.com 2

## ABSTRAK
Provinsi  Gorontalo  memiliki  limaKabupaten  dan  satu  Kota  Gorontalo.  Dalam  menyahuti  kebijakan Kemeterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan memaksimalkan potensi objek-objek wisata yang ada di enam daerah tersebut salah satunya di kabupaten Bone Bolango.  Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu daerah yang memiliki objek  wisata yang menarik yang dapat dikunjungi oleh wisatawan baik wisata alam, wisata air, wisata budaya dan lain-lain, namun untuk daerah Bone Bolango hanya terdapat dua objek  wisata unggulan selain objek wisata lainnya  yakni wisata alam dan wisata bahari.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa  Botutonuo  Kecamatan  Kabila  Bone  Kabupaten  Bone  Bolango.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  dan  dengan  model  triangulasi.  Hasil yang  dicapai adalah aspek  komunikasi  yang  belum terjalain  dengan  baik menjadi hal  yang  sangat  perlu untuk  dibenahi  dalam  pengembangan  wisata  antara  pemerintah  Kabupaten  dengan  masyarakat.    Aspek sumber daya sudah cukup baik sementara anggaran dan fasilitas belum memadai. Aspek sikap pelaksana dan struktur birokrasi sudah baik namun untuk tindak lanjut birokrasi dengan penerbitan peraturan daerah secara khusus harus dilakukan pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Kata kunci: Implementasi; Kebijakan; Objek Wisata; Pariwisata

## ABSTRACT
Gorontalo  Province  has  five  regencies  and  one  Gorontalo  City.  In  responding  to  the  policy  of  the Ministry  of  Tourism  and  Creative  Economy  by  maximizing  the  potential  of  tourism  objects  in  the  six areas, one of them is in the district of Bone Bolango. Bone Bolango Regency is one of the areas that has interesting  tourist  objects  that  can  be  visited  by  tourists  both  nature  tourism,  water  tourism,  cultural tourism  and  others,  but  for  the  Bone  Bolango  area  there  are  only  two  leading  tourist  objects  besides other  tourist  objects,  namely  natural  tourism.  and  marine  tourism.  The  purpose  of  this  study  was  to determine  the  implementation  model  of  tourism  implementation  policies  in  Botutonuo  Village,  Kabila Bone District, Bone Bolango Regency. The research method used is a qualitative research method with a descriptive  approach  and  a  triangulation  model.  The  result  achieved  is  that  the  communication  aspect that has not been well established is something that really needs to be addressed in tourism development between the district government and the community. The resource aspect is quite good while the budget and  facilities  are  not  adequate.  Aspects  of  the  attitude  of  the  implementer  and  the  structure  of  the bureaucracy are good, but for the follow-up of the bureaucracy with the issuance of regional regulations specifically, the government of Bone Bolango Regency must do.
Keywords: Implementation; Policy; Tourist attraction; Tourist .

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  suatu  negara  yang  memiliki  banyak  potensi  dan sumberdaya  alam  yang  melimpah  ruah,  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk  menggerakan perekonomian baik untuk daerah, desa maupun perorangan. Namun dengan banyaknya potensi tersebut kadang masih ada kekayaan alam yang kurang mendapat perhatian dan pengembangan  secara  baik.  Dalam  rencana  pembangunan  lima  tahun  terakhir
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 158
pemerintah  Indonesia  berfokus  pada  infrastruktur,  maritim,  energi,  pangan,  dan kepariwisataan.  Penetapan  kelima  sektor  memiliki  peran  yang  sangat  signifikan  dalam pembangunan  nasional,  baik untuk  jangka pendek, menengah,  maupun  jangka panjang (Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara 2017 Kemenparek RI).
Negara Indonesia  terdapat  banyak ragam tempat-tempat pariwisata yang  menarik untuk  dikunjungi  wisatawan  nasional  maupun  manca  negara,  hal  ini  dapat  dilihat dengan  adanya  tempat-tempat  wisata  yang  tumbuh  dan  berkembang.  Oleh  sebab  itu, pemerintah  harus  mengupayakan  peningkatan  dalam  bidang  pariwisata,  hal  ini dikerenakan  negara  Indonesia  mempunyai  potensi  yang  sangat  menjanjikan  untuk dikembangkan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  keindahan  dan  kekayaan  alamnya  yang  luar biasa.  Disamping  itu  sektor  wisata  alam  menjadi  salah  satu  daya  tarik  investasi  dan sumber pendapatan bagi negara Indonesia, karena dengan adanya objek pariwisata akan menjadi  penggerak  sektor  ekonomi  masyarakat.  Dengan  adanya  jumlah  perjalanan wisatawan  nusantara  secara  otomatis  berkorelasi  dengan  pendapatan  nasional  serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Tujuan  diselenggarakannya  kepariwisataan  untuk  meningkatkan  pendapatan nasional  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat, memperluas  dan  meratakan  kesempatan  berusaha  dan  meningkatkan  lapangan  kerja, meningkatkan pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek daya tarik  wisata  di  indonesia  serta  menumbuhkan  rasa  cinta  tanah  air  dan  mempererat persahabatan  antar  bangsa,  seperti  yang  tertuang  pada  UU  Nomor  10 tahun  2009.  Hal ini  pun  sejalan  dengan  Rencana  Induk  Kementerian  Pariwisata  yang  menyebutkan bahwa  dalam  rangka  mewujudkan  visi  pembangunan  kepariwisataan  nasional  dicapai melalui misi pembangunan kepariwisataan nasional dengan mengembangkan pemasaran pariwisata  yang  sinergis,  unggul,  dan  bertanggung  jawab  untuk  meningkatkan kunjungan  wisatawan  nusantara  maupun  wisatawan  mancanegara.  Seiring  dengan berkembanganya  pariwisata  dan  adanya  kenaikan  jumlah  kunjungan  wisatawan  telah membawa konsekuensi tersendiri khususnya pada  daerah tujuan wisata dan masyarakat lokal.  Untuk  meningkatkan  kunjungan  wisatawan  lokal  maupun  mancanegara  perlu meningkatkan  sektor  pariwisata  yang  ada,  dilakukan  dengan  menetapkan  kebijakan- kebijakan yang efektif untuk memajukan pariwisata (UU RI Nomor 10, 2009).
Provinsi  Gorontalo  memiliki  5  (lima)  Kabupaten  dan  1  (satu)  Kota  Gorontalo. Dalam  menyahuti  kebijakan  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  dengan memaksimalkan  potensi  objek-objek  wisata  yang  ada  di  enam  daerah  tersebut  salah satunya di  Kabupaten Bone Bolango.  Kabupaten Bone Bolango  merupakan salah satu daerah yang memiliki objek wisata yang menarik yang dapat dikunjungi oleh wisatawan baik  wisata  alam,  wisata  air,  wisata  budaya  dan  lain-lain,  namun  untuk  daerah  Bone
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 159
Bolango  hanya  terdapat  dua  objek  wisata  unggulan  selain  objek  wisata  lainnya  yakni wisata alam dan wisata bahari.
Dengan adanya kekuatan otonomi daerah, kepala desa bertugas menyelenggarakan  sistem  pemerintahan  desa  dan  pembangunan  segala  macam  potensi yang ada di daerah tersebut, termasuk dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Dengan adanya regulasi tersebut maka kepala desa Botutonuo dapat mengoptimalkan peraturan Bupati  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Kepariwisataan.  Dalam  pasal  3  dan  4  dijelaskan bahwa  “Penyelenggaraan  kepariwisataan  berfungsi  memenuhi  kebutuhan  jasmani, rohani  dan  intelektual  setiap  wisatawan  dengan  rekreasi  dan  perjalanan  serta meningkatkan  pendapatan  daerah  untuk  mewujudkan  kesejahterhaan  masyarakat, disamping itu penyelenggaraan keparwisataan bertujuan untuk mengatasi pengangguran, menghapus kemiskinan, serta memajukan kebudayaan dan melestarikan alam  dan  lingkungan  sekitar”  ( PERDA  Bone  Bolango  No  12  Th  2017  Ttg Penyelenggaraan Kepariwisataan.Pdf , n.d.).
Di  samping  itu  dalam  penyelenggaraan  pariwisatayang  ada  di  Desa  Botutonuo masih terdapat beberapa kendala atau masalah yang dihadapi yakni: a). Kualitas sumber daya  manusia  (masyarakat  setempat)  yang  masih  minim  dan  belum  mampu  dalam mengelola dan mengembangkan objek wisata Botutonuo, hal ini dikarenakan minimnya ilmu  pengetahuan  tentang  kepariwisataan,  serta  kurangnya  penguatan  kebijakan  dan sosialisasi  dari  pemerintah  terhadap  masyarakat  setempat;  b).  Belum  ada  teknis pemungutan  retribusi  yang  dilakukan  oleh  pengelola  tempat  wisata  kepada  wisatawan yang datang berkunjung; c). Belum ada tindak lanjut desa dalam bentuk PERDES untuk mengoptimalkan  pendapatan  melalui  retribusi;  d).  Kurangnya  peran  kelembagaan (BUMDES)  dalam  bentuk  komunikasi  dan  kerja  sama  dengan  pihak  swasta  dalam pemanfaatan CSR swasta.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  model  implementasi  kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.
Kajian  pustaka  pendukung  penelitian  ini  bagaimana  mengimplementasikan kebijakan  pemerintah  daerahpada  bidang  pariwisata  dengan  memanfaatkan  ataupun mengajak  masyarakat  disekitar  wisata  untuk  menjaga  dan  mengelola  wisata  tersebut. Hal  ini  berdampak  peningkatan  ekonomi  masyarakat  sekitar.  Untuk  itu  peran pemerintah diharapkan dapat membantu dalam hal mengelola dan  memperbaki fasilitas pendukung destinasi wisata tersebut dengan memanfaatkan pengelolaan BUMDES. Hal ini  sejalan dengan penelitian  (Ali et al., 2018; Ardiansyah et  al., 2020; Baskoro, 2018; Feki  Lahamadi,  Martha  Ogotan,  2015;  Indraningsih,  2019;  Lisa  et  al.,  2017;  Lubis, 2021; Qodriyatun, 2019; Suastika, 2021). Perbedaan pada penetian ini dengan penelitian
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 160
sebelumnya  adalah  pada  teknik  pengolahan  data  yang  digunakan  adalah  teknik pengumpulan data Triangulasi dan lokasi pengambilan sampel penelitian.

## METODE PENELETIAN
Penelitian  dilaksanakan  pada  objek  penelitian  di  Desa  Botutonuo  Kecamatan Kabila  Bone  Kabupaten  Bone  Bolango.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dengan model triangulasi. Sumber  data  berupa  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  responden dilokasi  penelitian  melalui  pengamatan  langsung  maupun  hasil  wawancara  yang memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Responden  yang  akan  diwawancarai  yaitu  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  dan  Aparat Desa  yang  membidangi  tentang  regulasi  dan  sumber  pendapatan  desa,  Kepala  LPM, Kepala  BPD,  Tokoh  Masyarakat  Setempat,  Pedagang  Setempat,  Kelompok  Sadar Wisata  Desa  Botutonuo  Kabupaten  Bone  Bolango.  Sedangan  data  sekunder  yaitu  data yang mendukung data primer yang diperoleh dari literatur, dokumen, serta laporan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  teknik  pengumpulan  data Triangulasi(Bachri, 2010) seperti pada Gambar 1 berikut:

## Gambar 1. Teknik Triangulasi
Teknik analisis data akan disesuaikan dengan jenis data dan metode pengumpulan data  yang  digunakan.  Data  yang  diperoleh  melalui  pendekatan  mensintesiskannya, mencari  pola,  menemukan  apa  yang  penting  untuk  dipelajari,  serta  menentukan  apa yang peneliti laporkan.
Gambar 2. Analisis Data Conclusion Drawing/verification
Observasi Partisipatif Wawancara Mendalam Dokumentasi Sumber Data Pengumpulan Data Penarikan Kesimpulan Reduksi Data Penyajian Data
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 161
(Sugiyono,  2013)  menawarkan  proses  pengolahan  dari  intepretasi  data  dengan model  interaktif,  dimana  proses  kualitatif  biasanya  melibatkan  pekerjaan  analisis seperti:  pengerjaan  data,  menatanya,  membaginya  menjadi  satuan-satuan  yang  dapat dikelola, pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi/kesimpulan  merupakan proses siklus  yang berlangsung secara simultan dan  saling berinteraksi satu sama  lain. Secara runtut,  teknik  analisis  data  dilakukan  melalui  tahapan Data  Reduction (Reduksi  data), Data Displey (Penyajian data), Conclusion Drawing/verification (Penarikan kesimpulan atau  verifikasi).  Proses  pengumpulan  dan  pengolahan  serta  interpretasi  data  dalam interactive model seperti terlihat pada gambar 2.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi  kebijakan  penyelenggaraan  kepariwisataan  di  Desa  Botutonuo Kabupaten Bone Bolango Ditinjau Dari Aspek Komunikasi
Komunikasi  memegang  peranan  penting  karena  pelaksana  harus  mengetahui  apa yang  akan  mereka  kerjakan.  Pemerintah  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  harus disampaikan secara  jelas, akurat dan konsisten kepada orang  yang benar-benar  mampu melaksanakannya.  Jika  pesan  dan  perintah  kebijakan  yang  diberikan  oleh  pembuat kebijakan tidak  jelas dan tidak terspesifikasikan  maka kemungkinan  besar akan terjadi kesalahpahaman  di  tingkat  implementor  kebijakan  yang  ditunjuk.  Kondisi  ini  akan memberi peluang kepada mereka untuk tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandat atau pembuat kebijakan.

## Komunikasi Yang Terjalin Antara Pemerintah Dengan Masyarakat
Mengenai  komunikasi  yang  terjalin  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  di  Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango terkait dengan optimalisasi pariwisata, berikut ini pernyataan  dari  Kepala  Seksi  Penataan  Objek  dan  Daya  Tarik  Wisata  di  Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango bahwa:
“...Komunikasi yang terjalin saya rasa cukup baik karena kita sering kali kan turun kesana untuk  pemetaan  pengembangan  wisata  tersebut.  Kemudian  sosialisasi  juga  soal bagaimana retribusi wisata” (Wawancara-KSP_Juli-2021)
Pernyataan lain diungkapkan oleh Pemerintah Desa di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango bahwa:
“...Komunikasi  ini  masih  sulit  karena  salah  satunya  untuk  pengumuman  retribusi masyarakat  sudah  di  sosialisasi  selama  15  tahun  ini  untuk  wisata  botutonuo  belum  ada pengumuman  retribusi  dan  perdesnya  juga  belum  ada  sebenarnya  kalau  mereka  sadar sendiri  retribusi  itu  kan  pendapatan  asli  desa  dan  di  kembalikan  kepada  masyarakat  tapi mereka  tidak  sadari  itu.  Padahal  pemerintah  desa  berupaya  agar  mnasyarakat  itu berkembang ekonominya dengan adanya pariwisata.”. (Wawancara-PD_Juli-2021)
Selain  pernyataan  dari  pemerintah,  pernyataan  mengenai  topik  ini  juga  diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 162
“....Komuniksi  kalau  dengan  pemerintah  desa  itu  bagus,  ada  komunikasi  karena  pas pandemi  kemarin  juga  kami  yang  di  wilayah  wisata  ini  kan  dapat  bantuan.  Kalau  dalam pengembangan wisata juga cukup bagus. Kalau dengan pemerintah Kabupaten itu kurang bagus  karena  ada  kebijakan  mereka  yang  kami  ada  pro  dan  kontra  soal  retribusi  ini.” (Wawancara-NH_Juli-2021)
Pernyataan  dari  seluruh  informan  tersebut  dapat  diinterpretasikan  bahwa  komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango  terkait  dengan  optimalisasi  pariwisata  masih  harus  ditingkatkan  terutama bagaiman  pemerintah  Kabupaten  mengubah  stigma  dari  masyarakat  agar  membuat pariwisata  di  Botutonio  menjadi  lebih  konvensional  pengelolaannya  agar  mampu menghasilkan  benefit  bagi  masyarakat  dan  pemerintah  secara  simultan  dan berkelanjutan.

## Promosi Pariwisata
Mengenai  promosi  pariwisata  Desa  Botutonuo  Kabupaten  Bone  Bolango  yang dilakukan  untuk  banyaknya  pengunjung,  berikut  ini  pernyataan  dari  Kepala  Seksi Penataan  Objek  dan  Daya  Tarik  Wisata  di  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Bone  Bolango bahwa:
“...Promosi dilakukan lewat media sosial dan juga berbagai ivent yang coba kami buat  namun  memang  karena  sekarang  ini  pandemi  maka  sulit  bagi  kami  untuk lakukan itu” (Wawancara-KSP_Juli-2021)
Pernyataan lain diungkapkan oleh Pemerintah Desa di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango bahwa:
“...Promosi lewat media sosial dan supaya wisatawan domestik ataupun mancanegara itu bisa  kasih  info  ke  yang  lain  soal  wisata  ini  maka  ada  Tout  Guide.  Disini  juga  ada  tour guide.  Untuk  mendampingi  para  wisatawan  yang  dosmetik  yang  lokal  maupun  dari  luar kota. Itu hnya dari luar kota mengunakan jasa tour guide. Kalau org gorontalo sudah tau spot  spot  yang  ada  dsini.  Hanya  1  tour  guide  saja  yang  dipilih  dari  pemerintah kabupaten”. (Wawancara-PD_Juli-2021)
Selain  pernyataan  dari  pemerintah,  pernyataan  mengenai  topik  ini  juga  diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:
“.....Promosi  saya  dengar-dengar  ada  lewat  online  ada  juga  dari  pemerintah  Kabupaten supaya  banyak  orang  datang  kesini  beken  kegiatan  refreshing  orang-orang  kantor  ada permainan begitu kan” (Wawancara-NH_Juli-2021)
Pernyataan  dari  seluruh  informan  tersebut  dapat  diinterpretasikan  bahwa  promosi pariwisata Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan untuk banyaknya pengunjung  harus  lebih  dimaksimalkan  bahkan  pemerintah  harus  mampu  untuk mengajak seluruh organisasi sektor publik di Kabupaten Bone Bolango untuk membuat kegiatan  pada  pariwisata  di  Bone  Bolango  saja  terutama  di  Pantai  Botutonuo  agar mampu  mendorong  banyak  manfaat  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  dalam
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 163
keberhasilan  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan  kepariwisataan  di  Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango.

## Koordinasi Antara Pemerintah Desa, Masyarakat Dan Stakeholder
Mengenai koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat dan stakeholder lainnya untuk pengembangan kepariwisataan, berikut ini pernyataan dari Kepala Seksi Penataan Objek dan Daya Tarik Wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango bahwa:
“...Koordinasi  itu  pada  perencanaan  pembangunan  dan  ada  hal-hal  yang  perlu  untuk ditinjau  oleh  pemerintah.  Pemerintah  desa  sangat  berharap  adanya  stimulus  dari pemerintah  Kabupaten  Dinas  Pariwisata  supaya  ini  pariwisata  berkembang.” (Wawancara-KSP_Juli-2021)
Pernyataan lain diungkapkan oleh Pemerintah Desa di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango bahwa:
“...Koordinasi  kurang  bagus  yang  dapat  dilihat  dari  ketidakpercayaan  masyarakat  pada pemerintah. Karena mereka berpikir begini pakk semenjak 15 tahun dari awal berdirinya tempat-tempat  atau  apa  namanya  tempat  tempat  jualan  itu  kayak  gajebo  gajebo  itu  apa mereka  sendiri  yang  mengusulkan  dari  awal  pembangunan  sampai  dengan  sekarang bahkan  pada  bulan  tahun  berapa  itu  ada  terkena  dampak  gelombang  pasang  tidak  ada bantuan  sama  sekali  dari  pemerintah  provinsi  kabupaten  dan  pemerintah  diri  dari  Desa mereka  yang  berjibaku  membangun  sendiri  misalnya  minta  gajebo  gajebo  itu  tanpa  ada sentuhan  dari  masyarakat  menurut  mereka  dari  hal-hal  kecil  seperti  itu  mereka  sudah tidak  percaya  dengan  masyarakat  kira-kira  kalau  dari  Pemerintah  desa  itu  sendiri.”. (Wawancara-PD_Juli-2021)
Selain  pernyataan  dari  pemerintah,  pernyataan  mengenai  topik  ini  juga  diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:
“.....Koordinasi itu biasanya inisiatif dari masyarakat atau pemerintah desa misalnya kan ada fasilitas yang kurang, kita buat proposal. Kemudian kalau ada perwakilan dari Dinas Pariwisata  selalu  ada  masukan  dari  mereka  untuk  kami  begitupun  dari  kami  untuk mereka.” (Wawancara-NH_Juli-2021)
Pernyataan  dari  seluruh  informan  tersebut  dapat  diinterpretasikan  bahwa  koordinasi antara  pemerintah  desa,  masyarakat  dan  stakeholder  lainnya  untuk  pengembangan kepariwisataan masih harus terjalin dengan baik antar semua pihak yang  terlibat dalam kebijakan  pengembangan  pariwisata.  Koordinasi  snagat  perlu  untuk  dilakukan  agar tidak  terjadi  tumpang  tindih  dalam  implementasi  dan  juga  adanya  stigma  yang  kurang sesuai  dari  salah  satu  pihak  dalam  menciptakan  keberhasilan  dalam  pengembangan pariwisata di Pantai Botutonuo Kabupaten Bone Bolango.
B. Implementasi  kebijakan  penyelenggaraan  kepariwisataan  di  Desa  Botutonuo Kabupaten Bone Bolango Ditinjau Dari Aspek Sumber Daya
Sumber  daya  yang  penting  meliputi  staf  yang  tepat  dengan  keahlian  yang  dibutuhkan; informasi  yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan  terjadi  penyesuaian  terhadap  siapa  saja  yang  terlibat  di  dalam  implementasi
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 164
kebijakan;  kewenangan  untuk  meyakinkan  bahwa  kebijakan  ini  dilakukan  dengan maksud dan tujuan tertentu; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya untuk kepentingan pelayanan publik. Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia atau aparat semata melainkan juga mencakup  kemampuan  sumber  daya  manusia  untuk  mendukung  implementasi kebijakan  tersebut  (kapasitas  dan  motivasi).  Hal  ini  dapat  menjelaskan  bahwa  sumber daya  yang  memadai  dan  memenuhi  kualifikasi  akan  menghasilkan  kinerja  dalam implementasi kebijakan yang tepat dan efektif.

## Kemampuan Masyarakat
Mengenai  kemampuan  masyarakat  dalam  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango, berikut ini pernyataan dari Kepala  Seksi  Penataan  Objek  dan  Daya  Tarik  Wisata  di  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Bone Bolango bahwa:
“...Saya  rasa  masyarakat  sudah  mampu  dan  terampil  terutama  dalam  memanfaatkan peluang.  Masyarakat  ini  penting  sekaki  supaya  Perda  soal  kepariwisataan  bisa  berjalan dengan  bagus  seperti  cekatan  dalam  melakukan  bebagai  perbaikan  yang  ada.  Intinya mereka sangat mampu karena pariwisata ini menjadi simbiosis mutualisme bagi mereka.” (Wawancara-KSP_Juli-2021)
Pernyataan  lain  diungkapkan  oleh  pihak  swasta  Bank  SulutGO  Cabang  Gorontalo bahwa:
“...Masyarakat masih belum mampu karena inovasi disana ini masih sangat minim. Saya berharap masyarakat membentuk sebuah lembaga yang kemudian dilatih oleh pemerintah Kabupaten  Bone  Bolango  supaya  ini  pariwisata  punya  nilai  manfaat  sosial,  ekonomi masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah”. (Wawancara-BSG_Juli-2021)
Selain  pernyataan  dari  pemerintah,  pernyataan  mengenai  topik  ini  juga  diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:
“.....Kami  mampu  buktinya  ini  wisata  kan  sudha  lama  sekali  kalau  tanpa  peran  serta masyarakat disini kan pasti tidak bagus juga ini  wisata. Kami terus berupaya ada hal-hal unik  yang  bisa  dinikmati  masyarakat  pengujung  supaya  mereka  bisa  balik  lagi  kesini kalau berwisata” (Wawancara-YS_Juli-2021)
Pernyataan  dari  seluruh  informan  tersebut  dapat  diinterpretasikan  bahwa  kemampuan masyarakat  dalam  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan  kepariwisataan  di  Desa Botutonuo  Kabupaten  Bone  Bolango  sudha  cukup  mampu  dalam  memanfaatkan berbagai peluang untuk ekonomi mereka namun masih bersifat prematur dalam inovasi dimana  masyarakat  belum  memiliki  inisiatif  yang  tinggi  agar  seluruh  aktivitas wisatawan di Pantai tersebut menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

## Kemampuan Pemerintah
Mengenai  kemampuan  pemerintah  dalam  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango, berikut ini pernyataan dari
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 165
Kepala  Seksi  Penataan  Objek  dan  Daya  Tarik  Wisata  di  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Bone Bolango bahwa:
“...Dari sisi pemerintah kita kadang kala kan terkendala regulasi dalam alokasi anggaran, kemudian  ada  juga  yang  harus  kita  utamakan  sesuai  dengan  prioritas  dan  juga  anggaran yang  ada. Tapi  dari  aspek  kemampuan  untuk  implementasi  berbagai  aturan  dan  baiknya pariwisata  saya  rasa  pemerintah  mampu  baik  dari  sisi  personal  kompetensi  pegawai hingga pada kerja samanya.” (Wawancara-KSP_Juli-2021)
Pernyataan  lain  diungkapkan  oleh  pihak  swasta  Bank  SulutGO  Cabang  Gorontalo bahwa:
“...Sudah  cukup  bagus  tapi  trade  off  dalam  kebijakan  itu  kan  ada.  Karena  pariwisata  di Bone Bolango ini kan banyak juga apalagi Bone Bolango ini sudha wajib ada pemekaran karena  terlalu  besar  jadi  banyak  hal  yang  bertahap  bisa  diiplementasikan  atau direalisasikan”. (Wawancara-BSG_Juli-2021)
Selain  pernyataan  dari  pemerintah,  pernyataan  mengenai  topik  ini  juga  diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:
“.....Kemampuan  pemerintah  cukup  bagus  untuk  pemerintah  desa  kemudian  untuk pemerintah Kabupaten  dan Kecamatan harus lebih baik lagi  dalam  menjaga stabilitas ini wisata terutama dalam  meningkatkan  ekonomi  masyarakat, ikon Kabupaten dan  manfaat lain” (Wawancara-YS_Juli-2021)
Pernyataan  dari  seluruh  informan  tersebut  dapat  diinterpretasikan  bahwa  kemampuan pemerintah  dalam  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan  kepariwisataan  di  Desa Botutonuo  Kabupaten  Bone  Bolango  masih  perlu  untuk  ditingkatkan  terutama  dalam upaya  untuk  mengembangkan  spot  spot  menarik  bagi  wisatawan  agar  kembali melakukan  kunjungan  di  wisata  tersebut.  Kemudian  harus  mampu  pula  dalam menciptakan  kerja  sama  dengan  berbagai  pihak  agar  lebih  terlihat  peran  pemerintah dalam pengembangan wisata di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango

## Ketersediaan Anggaran
Mengenai  ketersediaan  anggaran  dalam  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango, berikut ini pernyataan dari Kepala  Seksi  Penataan  Objek  dan  Daya  Tarik  Wisata  di  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Bone Bolango bahwa:
“...Ketersediaan anggaran masih kurang baik kan diketahui bahwa APBD dari 2020 dan 2021  banyak  yang  dialokasikan  untuk  penanganan  Covid-19”  (Wawancara-KSP_Juli- 2021)
Pernyataan lain diungkapkan oleh Pemerintah Desa di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango bahwa:
“...Anggaran  di  desa  ini  kan  terbatas  jadi  untuk  pariwisata  lebih  maju  itu  tidak  begitu maksimal.  Kami  sudah  konsultasi  ke  Dinas  Pariwisata  dan  Dewan  maka  pentingnya ada Perdes  soal  pariwisata  yang  dikelola  oleh  desa  dan  BUMDes  pendukung  yang  nantinya kan  ada  bagi  hasil  yang  sesuai  dengan  proporsi.  Hal  ini  kan  supaya  kuat  dasar
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 166
pemungutan  retribusi  tersebut  seperti  di  Lombongo  kan  ada  Perda  sendiri  khusus Lombongo.”. (Wawancara-PD_Juli-2021)
Selain  pernyataan  dari  pemerintah,  pernyataan  mengenai  topik  ini  juga  diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:
“.....Anggaran untuk wisata ini semoga bisa direalisasikan setelah Covid ini selesai karena ini  wisata  sangat  butuh  sentuhan  tangan  pemerintah  didukung  dengan  anggaran  dalam peningkatan dan pemeliharaan fasilitas” (Wawancara-YS_Juli-2021)
Pernyataan  dari  seluruh  informan  tersebut  dapat  diinterpretasikan  bahwa  ketersediaan anggaran  dalam  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan  kepariwisataan  di  Desa Botutonuo  Kabupaten  Bone  Bolango  masih  sangat  minim  padahal  pada  tahun  2020 menjadi tahun anggaran  yang  besar bagi Panti Botutonuo untuk di revitalisasi  menjadi sebuah wisata yang  lebih  baik  namun karena adanya refocusing anggaran sehingga hal tersebut  masih  beum  bisa  di  realisasikan  hingga  tahun  2021  ini.  Sehingga  kedepannya harus  ada  regulasi  khusus  untuk  wisata  ini  agar  lebih  maju  dan  berkelanjutan  dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

## Ketersediaan Fasilitas Sarana Prasarana
Mengenai  ketersediaan  fasilitas  sarana  prasarana  dalam  implementasi  kebijakan penyelenggaraan  kepariwisataan  di  Desa  Botutonuo  Kabupaten  Bone  Bolango,  berikut ini  pernyataan  dari  Kepala  Seksi  Penataan  Objek  dan  Daya  Tarik  Wisata  di  Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango bahwa:
“...Fasilitas  di  Botutonuo  itu  saya  rasa  masih  sangat  kurang  karena  memang  wisata  ini kan  sepeti  dikelola  optimal  oleh  pemerintah  desa  dan  masyarakat  setempat.  Kami berupaya  untuk  adakan  anggaran  pengembangannya  tahun  2020  namun  alokasinya diubah  untuk  covid-19.  Insya  Allah  tahun-tahun  mendatang  bisa  lebih  baik  lagi.” (Wawancara-KSP_Juli-2021)
Pernyataan lain diungkapkan oleh Pemerintah Desa di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango bahwa:
“...Banyak yang harus diperbaiki. Sebenarnya itu belum direhabilitasi fasilitasnya itu dari masyarakat  sendiri  kami  cuman  tapi  kemarin  ada  penyerahan  modal  bumdes.  Bumdes juga mengusulkan perbaikan pondok tapi bukan berarti bukan itu hasil dari tapi makan itu dikembalikan  secara  uang  tapi  ada  yang  mau  ada  yang  tidak  mau  ada  perlu  adanya.”. (Wawancara-PD_Juli-2021)
Selain  pernyataan  dari  pemerintah,  pernyataan  mengenai  topik  ini  juga  diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:
“.....Sangat  butuh  perhatian  karena  masih  minim  dan  tidak  ada  yang  menarik  dan  unik bagi  masyarakat  fasilitas  disini  ini  sehingga  harus  diperhatikan  betul  oleh  semua  pihak” (Wawancara-YS_Juli-2021)
Pernyataan  dari  seluruh  informan  tersebut  dapat  diinterpretasikan  bahwa  ketersediaan fasilitas sarana prasarana dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan  di  Desa  Botutonuo  Kabupaten  Bone  Bolango  masih  belum  memadai
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 167
sehingga  wisata  Botutonuo  masih  belum  begitu  banyak  diminati  sehingga  untuk bersaing  dengan  wisata  lainnya  pihak  pemerintah  harus  memperhatikan  hal  tersebut bahkan masyarakat juga harus mengambil langkah inisiatif dengan berbagai inovasi.

## C. Implementasi  kebijakan  penyelenggaraan  kepariwisataan  di  Desa  Botutonuo Kabupaten Bone Bolango Ditinjau Dari Aspek Disposisi / Sikap Pelaksana
Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik.  Jika  implementasi  kebijakan  diharapkan  berlangsung  efektif,  maka  para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan  sikap  positif  untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Kebanyakan  para implementor  menggunakan  sedapat  mungkin  otoritas  dalam  mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan  mengenai  hal  ini disebabkan  independensi  mereka terhadap eksistensi dari pembuat kebijakan. Alasan  yang  lain adalah kompleksitas dari kebijakan  masalah  itu. Meskipun cara lain para  implementor menggunakan otoritasnya tergantung  dari  kecenderungan  sikap  mereka  yang  mengacu  pada  kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang mereka  terhadap  kebijakan  tersebut  dan  bagaimana  mereka  melihat  kebijakan  akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

## Sikap dan Komitmen Pemerintah
Mengenai  sikap  dan  komitmen  pemerintah  dalam  implementasi  kebijakan penyelenggaraan  kepariwisataan  di  Desa  Botutonuo  Kabupaten  Bone  Bolango,  berikut ini  pernyataan  dari  Kepala  Seksi  Penataan  Objek  dan  Daya  Tarik  Wisata  di  Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango bahwa:
“...Sikap  dan  komitmen  kami  itu  pada  saat  RAPBD  itu  kami  senantiasa  ajukan pengembangan  Botutonuo  dan  terus  berupaya  untuk  mengajak  para  investor  untuk investasi kepariwisataan di Botutonuo” (Wawancara-KSP_Juli-2021)
Pernyataan lain diungkapkan oleh Pemerintah Desa di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango bahwa:
“...Kalau kami pemerintah desa sangat komitmen untuk anggaran desa itu 70% itu untuk pemberdayaan  masyarakat  pesisir  dengan  memanfaatkan  pariwisata  sebagai  pendorong dan daya beli. Kalau untuk aparat desa jelas di pemberdayakan juga  karna wisata pantai itu ada Kelompok kerja kelompok kerja disitu juga ada pengurusnya. untuk saat in kepala desa berupaya terus ..jadi kelapa desa sudah berjuang disna maupun do dewan Dan dinas dinas terkait untuk bagaimana penataan Pariwisatai ini”. (Wawancara-PD_Juli-2021)
Selain  pernyataan  dari  pemerintah,  pernyataan  mengenai  topik  ini  juga  diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:
“.....Sikap dan komitmen pemerintah ini terus terang harus betul-betul perhatikan dulu ini wisata karena kami  masyarakat ini sudha  maksimal supaya wisata ini tetap menjadi spot bagus bagi masyarakat. Jangan hanya mengandalkan pihak lain untuk kembangkan wisata
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 168
ini  dan jangan  hanya fokus ke jalan yang sellau rusak di Kecamatan ini. Perhatikan juga fasilitas supaya jadi daya tarik” (Wawancara-NH_Juli-2021)
Pernyataan  dari  seluruh  informan  tersebut  dapat  diinterpretasikan  bahwa  sikap  dan komitmen  pemerintah  dalam  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan  kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango masih beragam dimana untuk pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata dan DPRD Kabupaten Bone Bolango masih minim perhatian  pada  pengembangan  wisata  ini  namun  untuk  pemerintah  desa  terus berkomitmen  dalam  pengembangan  wisata  namun  memang  anggaran  yang  ada  masih terbatas.

## Sikap dan Komitmen Masyarakat
Mengenai  sikap  dan  komitmen  masyarakat  dalam  implementasi  kebijakan penyelenggaraan  kepariwisataan  di  Desa  Botutonuo  Kabupaten  Bone  Bolango,  berikut ini  pernyataan  dari  Kepala  Seksi  Penataan  Objek  dan  Daya  Tarik  Wisata  di  Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango bahwa:
“...Saya  rasa  bagu  karena  mereka  saling  gotong  royong  dalam  pengembangan  wisata apalagi  hal  itu  kan  dikoordinir  pemerintah  desa  dan  BUMDEs  yang  ada  disana.” (Wawancara-KSP_Juli-2021)
Pernyataan lain diungkapkan oleh Pemerintah Desa di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango bahwa:
“...Komitmen  masyarakat  itu  bagus  namun  kita  sebagai  pemerintah  desa  maupun pemerintah  di  atasnya  itu  harus  rangkul  mereka  supaya  ini  kebijakan  pengembangan pariwisata  bisa  bagus.  Mereka  ini  merasa  memiliki  ini  wisata  sehingga  ada  yang  rusak apa begitu mereka cepat perbaiki seadanya.”. (Wawancara-PD_Juli-2021)
Selain  pernyataan  dari  pemerintah,  pernyataan  mengenai  topik  ini  juga  diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:
“.....Kami  ini  selalu  berupaya  ini  wisata  bisa  ada  pengunjung  terus  karena  kami  ibu-ibu rumah tangga suka sekali kalau banyak pengunjung jadi kami punya jualan kan bisa laku. Baru  kami  juga  selalu  ramah  dengan  mereka  pengunjung  yang  datang”  (Wawancara- NH_Juli-2021)
Pernyataan  dari  seluruh  informan  tersebut  dapat  diinterpretasikan  bahwa  sikap  dan komitmen  masyarakat  dalam  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan  kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango masih  harsu terus ditingkatkan  meskipun sudah  dalam  keadaan  yang  baik  karena  selama  ini  masyarakat  terus  berupaya melakukan inovasi yang baik dimana pada tahun 2017 masyarakat membuat spot wisata pendakian  gunung  yang  secara  otomatis  menarik  pula  minat  bagi  wisatawan  untuk datang ke wisata Pantai Botutonuo.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 169
D. Implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa
BotutonuoKabupaten Bone Bolango Ditinjau Dari Aspek Struktur Birokrasi

## Pemetaan Tugas Antar Setiap Stakeholder
Mengenai  pemetaan  tugas  antar  setiap  stakeholder  dalam  penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango, berikut ini pernyataan dari Kepala  Seksi  Penataan  Objek  dan  Daya  Tarik  Wisata  di  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Bone Bolango bahwa:
“...Pemetaan tugas itu sudah bagus kalau macam di proporsikan untuk pariwisata ini 40% pemerintah  desa,  35%  masyarakat  dan  pemerintah  itu  hanya  25%.  Kemudian  untuk stakholder  itu  kita  sudah  buat  peta  tugas  yang  akan  dilakukan  dalam  pengembangan wisata ini.” (Wawancara-KSP_Juli-2021)
Pernyataan lain diungkapkan oleh Pemerintah Desa di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango bahwa:
“...Tugas masing-masing sudah jelas, dimana kami pemerintah desa pada objek wisatanya yang  kami  otimalkan  sementara  pemerintah  kabupaten  dan  Provinsi  pada  aksesibilitas dan  masyarakat  sebagai  pelaksana  kebijakan  untuk  pengunjung  bisa  puas  berwisata”. (Wawancara-PD_Juli-2021)
Selain  pernyataan  dari  pemerintah,  pernyataan  mengenai  topik  ini  juga  diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:
“.....Pemetaan tugas itu harus jelas dulu, pemerintah desa bagaimana dan kalau sudha ada coba kase kuat dengan perdes supaya kan kami masyarakat juga sennag karena apa yang dikembangkan bisa dinikmati secara legal disini kan.” (Wawancara-YS_Juli-2021)
Pernyataan  dari  seluruh  informan  tersebut  dapat  diinterpretasikan  bahwa  pemetaan tugas  antar  setiap  stakeholder  dalam  penyelenggaraan  kepariwisataan  di  Desa Botutonuo  Kabupaten  Bone  Bolango  sudah  mulai  bagus  karena  selama  ini  pemerintah desa  fokus  pada  wilayah  spot  wisata  dan  untuk  pemerintah  kabupaten  dan  Provinsi fokus  pada  aksesibilitas  yang  kadangkala  bermasalah.  Sehingga  kedepannya  perlu  ada upaya  untuk  lebih  mengembangkan  kapasitas  dari  masing-masing  stakeholder  dalam mengupayakan adanya keberhasilan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango

## Peran Pemerintah dalam Memanfaatkan CSR Swasta
Mengenai  peran  pemerintah  dalam  memanfaatkan  CSR  swasta  untuk  pengembangan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango yang lebih baik, berikut ini pernyataan  dari  Kepala  Seksi  Penataan  Objek  dan  Daya  Tarik  Wisata  di  Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango bahwa:
“...Kami  ini  seperti  orang  buang  malu  kalau  ke  swasta  memang  karena  kita  himbau mereka untuk keuntungannya itu kalau bisa digunakan untuk pengembangan  wisata atau bantu  masyarakat  disana  kalau  bisa  kegiatannya  buat  disana.”  (Wawancara-KSP_Juli- 2021)
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 170
Pernyataan  lain  diungkapkan  oleh  pihak  swasta  Bank  SulutGO  Cabang  Gorontalo bahwa:
“...Kalau dengan kami cukup bagus karena kan Bone Bolango itu cukup besar sahamnya di Bank SulutGo jadi  memang kalau memungkinkan kami aktif dalam memberikan CSR untuk pariwisata tapi tidak juga harus Botutonuo. Awal-awal pak Hamin Bupati itu Bank Sulut ada, tapi kan setelah itu CSR untuk wisata-wisata lain lagi sesuai bagaimana Dinas Pariwisatanya”. (Wawancara-BSG_Juli-2021)
Selain  pernyataan  dari  pemerintah,  pernyataan  mengenai  topik  ini  juga  diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:
“.....Peran  pemerintah  supaya  bisa  membuat  usaha-usaha,  perusahaan  dan  investor  ini wajib  untuk  kembangkan  wisata  sebagian  kecil  keuntungannya.  Pemerintah  sudha berupaya soal itu tapi kurun 7 tahun ini sudha kurang” (Wawancara-YS_Juli-2021)
Pernyataan  dari  seluruh  informan  tersebut  dapat  diinterpretasikan  bahwa  peran pemerintah  dalam  memanfaatkan  CSR  swasta  untuk  pengembangan  kepariwisataan  di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango sudah dilakukan dengan baik dimana selama ini  swasta sering andil dalam pemberiajn  fasilitas untuk wisata  yang ada di  Kabupaten Bolango.  Kemudian  juga  swasta  juga  melakukan  gelaran  kegiatan  family  gathering sering kali menggunakan Pantai Botutonuo sebagai sasaran untuk kegiatan tersebut.

## Standar Operasional Prosedur
Mengenai  standar  operasional  prosedur  dalam  implementasi  kebijakan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango, berikut ini pernyataan dari Kepala  Seksi  Penataan  Objek  dan  Daya  Tarik  Wisata  di  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Bone Bolango bahwa:
“...Soal  SOP  ini  pada  asarnya  SOP  itu  sesuai  dengan  pemetaan  tugas  statkeholder. Banyak yang berpikiran bahwa peran pemerintah ini kurang dalam pengembangan wisata ini.  Perlu  diingat  ya,  jalan  ke  wisata  Bone  Pesisir  itu banyak  rintangan  soal  aksesibilitas seperti  jalan  dan  lain-lain  sehingga  kita  fokus  anggaran  kesitu  dulu  sehingga  untuk destinasi  kita  harap  jadi  tugas  desa  supaya  bisa  mengembangankan  ekonomi  desa” (Wawancara-KSP_Juli-2021)
Pernyataan lain diungkapkan oleh Pemerintah Desa di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango bahwa:
“...Standar  operasional  jelas  ada  namun  masih  minim  implementasinya  dimana  untuk perbaikan  sarana  dan  prasarana  wisata  ini  masih  sangat  butuh  inisiatif  dari  Dinas Pariwisata  untuk  terun  langsung  kesini  kemudian  alokasikan  anggaran”.  (Wawancara- PD_Juli-2021)
Selain  pernyataan  dari  pemerintah,  pernyataan  mengenai  topik  ini  juga  diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:
“.....Dalam hal apa ini SOP kalau masuk kesini tidak ada SOP, kalau pengembangan SOP nya kan  harus buat perencanaan dulu  dan  harus ada inisiatif  dari pemerintah Kabupaten.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 171
Sudha cukup inisatif pemerintah desa dan masyarakat disini tapi belum ada realiasai yang sesuai dengan harapan” (Wawancara-YS_Juli-2021)
Pernyataan  dari  seluruh  informan  tersebut  dapat  diinterpretasikan  bahwa  standar operasional prosedur dalam  implementasi kebijakan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten  Bone  Bolango  mampu  memberikan  efek  yang  cukup  baik  dalam peningkatan  keberhasilan  kebijakan  kepariwisataan  dimana  adanya  SOP  dalam pengelolaan  wisata  maka  wisata  tersebut  mampu  untuk  terus  bertahan.  Kedepannya untuk  baiknya  SOP  ini  maka  pengembangan  wisata  Botutonuo  harus  seperti  wista Lombongo dimana telah dibuatkan Perda sendiri yang kemudian pemerintah desa akan tindak  lanjuti dengan Perdes  sehingga  mampu  berkontribusi  nyata dalam pengebangan sosial ekonomi masyarakat dan penerimaan PDRB bagi Kabupaten Bone Bolango.

## HASIL PEMBAHASAN
Sukses  atau  keberhasilan  jangka  panjang  pariwisata  sangat  tergantung  pada tingkat penerimaan dan dukungan dari komunitas  lokal. Karena  itu, untuk memastikan bahwa  pengembangan  pariwisata  di  suatu  tempat  dapat  dikelola  dengan  baik  dan berkelanjutan,  maka  hal  mendasar  yang  harus  diwujudkan  untuk  mendukung  tujuan tersebut  adalah  bagaimana  memfasilitasi  keterlibatan  yang  luas  dari  komunitas  lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan  pariwisata.  Suwantoro  dalam    (Masruroh,  R.,  &  Nurhayati,  2016)mengatakan bahwa  pariwisata  sebagai  suatu  perubahan  tempat  tinggal  sementara  seseorang  diluar tempat  tinggalnya  karena  suatu  alasan  dan  bukan  untuk  kegiatan  yang  menghasilkan upah. Sehingga pariwisata adalah perjalanan untuk memenuhi hasrat dan keingintahuan akan  kepentingan  yang  berhubungan  dengan  kesenangan.  Objek  wisata  adalah  segala sesuatu  yang ada di daerah tujuan wisata  yang  merupakan daya tarik agar orang-orang mau  berkunjung  ke  tempat  tersebut.  Salah  satu  pariwisata  yang  sangat  indah  dan mampu menarik minat wisatawan di Kabupaten Bone Bolango yakni Pantai Botutonuo.
Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan kepariwisataan  di  Desa  Botutonuo  Kabupaten  Bone  Bolango  telah  berjalan  dengan cukup baik dimana penjabarannya disajikan berikut ini:

## Pada  aspek  sumber  daya  sudah  cukup  baik  dimana  untuk  kemampuan  sudah baik, sementara anggaran dan fasilitas belum memadai
Pembangunan sebuah lokasi wisata yang tidak disertai dengan kemampuan dalam merencanakan,  mengelola  serta  mengoperasikan  dengan  baik  akan  sulit  bagi  pihak pengelola  untuk  mencapai  tujuan  dari  didirikanya  wisata  tersebut,  seperti  minimnya kunjungan  wisatawan  karena  obyek  wisata  dan  atraks  wisata  yang  dikembangkan kurang  menarik,  hal  ini  dapat  mempengaruhi  laba  yang  diperoleh  pihak  pengelola wisata.  Untuk  itu  strategi  pengembangan  untuk  membuat  konsep  wisata  sangatlah penting dalam mengembangkan tempat wisata agar selalu diminati oleh wisatawan dan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 172
tertarik  dengan  obyek  wisata  tersebut  serta  mau  membeli/mencoba  produk  yang dimiliki.
Hal  ini  sebagaimana  menurut  (Yoeti,  2016)bahwa  pembangunan  sebuah  lokasi wisata  yang  tidak  disertai  dengan  kemampuan  dalam  merencanakan,  mengelola  serta mengoperasikan  dengan  baik  akan  sulit  bagi  pihak  pengelola  untuk  mencapai  tujuan dari  didirikanya  wisata  tersebut,  seperti  minimnya  kunjungan  wisatawan  karena  obyek wisata  dan  atraks  wisata  yang  dikembangkan  kurang  menarik,  hal  ini  dapat mempengaruhi  laba  yang  diperoleh  pihak  pengelola  wisata.  Untuk  itu  strategi pengembangan untuk membuat konsep wisata sangatlah penting dalam mengembangkan tempat wisata agar selalu diminati oleh wisatawan dan tertarik dengan obyek wisata tersebut serta mau  membeli/mencoba produk yang dimiliki.  Wisata  yang terus  berkembang  akan  mampu  mepertahankan  intensitas  kunjungan  dari  masyarakat yang sudah mengenal wisata tersebut.
Pada  aspek  sikap  pelaksana  sudah  baik  dimana  seluruh  stakeholder  dan masyarakat  memiliki  sikap  dan  komitmen  yang  tinggi  untuk  pengembangan wisata
Disposisi  atau  sikap  pelaksana  dilihat  dari  komitmen  seluruh  pelaksana  dalam pengembangan  pariwisata  ini,  dimana  untuk  sikap  dan  komitmen  pemerintah  dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango yakni masih beragam dimana untuk pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata  dan  DPRD  Kabupaten  Bone  Bolango  masih  minim  perhatian  pada pengembangan  wisata  ini  namun  untuk  pemerintah  desa  terus  berkomitmen  dalam pengembangan  wisata  namun  memang  anggaran  yang  ada  masih  terbatas.  Kemudian sikap  dan  komitmen  masyarakat  dalam  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan kepariwisataan  di  Desa  Botutonuo  Kabupaten  Bone  Bolango  masih  harsu  terus ditingkatkan  meskipun  sudah  dalam  keadaan  yang  baik  karena  selama  ini  masyarakat terus  berupaya  melakukan  inovasi  yang  baik  dimana  pada  tahun  2017  masyarakat membuat spot wisata pendakian gunung yang secara otomatis menarik pula minat bagi wisatawan  untuk  datang  ke  wisata  Pantai  Botutonuo.  Serta  kemampuan  kerja  sama dalam  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan  kepariwisataan  di  Desa  Botutonuo Kabupaten  Bone  Bolango  masih  belum  maksimal  karena  pengembangan  implementasi kebijakan  penyelenggaraan  kepariwisataan  di  Desa  Botutonuo  Kabupaten  Bone Bolango  masih  bersifat  parsial  antar  setiap  stakeholder  dalam  pengembangan  wisata tersebut sehingganya kerja sama yang telah terjalin ini harus dijabarkan dalam pemetaan langkah kerja yang lebih nyata dan sesuai dengan tupoksi masing-masing.
Hasil  ini  sesuai  dengan  pendapat  dari  Suranto  (2014:  38)  bahwa  disposisi  atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik.  Jika  pelaksanaan  suatu  kebijakan  ingin  efektif,
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 173
maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi  juga  harus  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakannya,  sehingga  dalam praktiknya  tidak  terjadi  bias.  Oleh  karena  itu,  hal  penting  yang  perlu  dicermati  dalam disposisi pelaksana adalah komitmen dan integritas untuk melakukan seluruh rangkaian kegiatan pengembangan dan pembangunan dengan baik.
Untuk  struktur  birokrasi  sudah  baik  karena  setiap  stakeholder  memiliki  peran yang sesuai dan pemanfaatan keja sama dengan swasta juga sudah terjalin dengan baik namun untuk tindak  lanjut birokrasi dengan penerbitan peraturan daerah secara khusus untuk pengelolaan wisata pantai Botunuo masih harus dilakukan pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Terkait  dengan  struktur  birokrasi  maka  yang  perlu  diperhatikan  adalah kelembagaan  dalam  sebuah  kebijakan  tersebut,  dimana  penguatan  kelembagaan  untuk wisata sangatlah penting terutama suatu wisata  yang dikelola secara kelembagaan oleh BUMDES  atau  lembaga  lainnya  di  Kabupaten  Bone  Bolango.  Hal  ini  sebagaimana menurut  Meiske  (2014),  upaya  peningkatan  daya  guna  dan  hasil  guna  bantuan pembangunan desa telah mendorong bahkan menggerakan swadaya gotong royong serta menumbuhkan  otoaktivitas  masyarakat  dalam  pembangunan  desa,  bantuan  ini  sangat penting  dan  bermanfaat  untuk  pembangunan,  ternyata  rangsangan  riil  telah  membawa dampak  positif  bagi  masyarakat  desa,  terutama  dalam  hal  memobilisasi  potensi  desa seperti dana, tenaga, dan pikiran yang dimilikii masyarakat. BUMDES sebagai lembaga sosial  berpihak  kepada  kepentingan  masyarakat  melalui  kontribusinya  dalam penyediaan  pelayanan  sosial,  sedangkan  sebagai  lembaga  komersial  bertujuan  mencari keuntungan  untuk  meningkatkan  pendapatan  dan  ekonomi  masyarakat  desa.  Hal  yang sama juga diungkapkan oleh (Dunggio & Ismail, 2020), BUMDES ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa, substansi dan filosofi BUMDES  harus  dijiwai  dengan  semangat  kebersamaan  dan  upaya  memperkuat  aspek ekonomi kelembagaannya.
(Asnawi  Manaf,  2013)  mengatakan  bahwa  pelaku  utama  di  dalam  kegiatan pariwisata  terutama  wisata  budaya  dan  adat  istiadat  ini  adalah  masyarakat  pelaku wisata.  Dana  PNPM  Mandiri  Pariwisata  diberikan  untuk  memfasilitasi  masyarakat pelaku  wisata  atau  embrio  aktivitas  masyarakat  yang  menjadi  daya  tarik  wisata. Sehingga masyarakat pelaku wisata ini secara mandiri, merencanakan, mengalokasikan dan  mengelola  dana  yang  mereka  dapat  dan  menggunakannya  sebagai  alat  untuk mensupport  dalam  pekerjaan  menjadi  pelaku  wisata.  Pemerataan  pemanfaatan  Dana PNPM Mandiri Pariwisata di Desa ini cukup terbilang merata dan menyentuh langsung masyarakat pelaku wisata dan pokdarwis sebagai komunitas yang membina saja. Selain itu  realisasi  dana  PNPM  Mandiri  Pariwisata  ini  juga  sangat  bagus,  karena  realisasi
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 174
berdasarkan  embrio  (kegiatan  masyarakat  yang  sudah  berjalan  dan  menjadi  daya  tarik wisata).  Sehingga  menyebabkan  desa  ini  menjadi  lebih  layak  jual,  kreatif  dan  menjadi destinasi wisatawan seperti saat ini
Berdasarkan hasil tersebut berikut ini digambarkan hasil keseluruhan dari implementasi kebijakan  penyelenggaraan  kepariwisataan  di  Desa  Botutonuo  Kabupaten  Bone Bolango yakni:
Gambar 3. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango
Berdasarkan  gambar  3,  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan  kepariwisataan di  Desa  Botutonuo  Kabupaten  Bone  Bolango  harus  melibatkan  seluruh  pihak  dimana strategi dalam pembangunan yang berbasis komunitas merupakan strategi pembangunan masyarakat  yang  memberi  peran  dominan  kepada  masyarakat  pada  tingkat  komunitas untuk  mengelola  proses  pembangunan,  khususnya  dalam  mengontrol  dan  mengelolah sumber daya produktif. (Soetomo, 2010) dengan demikian, strategi ini mengarah kepada penguatan  mekanisme  dalam  pengelolahan  sumber  daya  agar  lebih  efektif  terutama dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  local.  Obyek  wisata  ini  memunculkan  sebuah tantangan  pada  generasi  sekarang,  Agar  kiranya  mampu  mengembangkan  dan mengelola  potensi  wisata  tersebut.  Sehingga  tempat  wisata  tersebut  dapat  dijadikan sebagai sarana pendapatan bagi masyarakat setempat. Wisata pantai di Desa Botutonuo adalah  wisata  yang  hanya  di  kelola  oleh  masyarakat  tanpa  campur  tangan  dari  pihak pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  dan  hal  demikian  dapat
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 175
membuat  peluang  besar  untuk  mengelola  wisata  pantai  tersebut  dan  menciptakan lapangan kerja, dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat (Daud Maku, 2018).
Sudah  sewajarnya  apabila  pemerintah  mulai  menggalakkan  program pembangunan  pariwisatadi  berbagai  daerah  sekaligus  menempatkannya  sebagai pendekatan  pembagunan  alternatif  ( alternative  development )  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  serta sebagai  solusi  dalam  mengatasi  pengangguran.  Semua  ini  tidak  terlepas  dari  peran masyarakat  sebagai  salah  satu  stakeholders  pembangunan  yang  pada  prinsipnya memiliki  wewenang  dan  tanggung  jawab  terhadap  pengelolaan  pariwisata  di  daerah masing-masing.  Keterlibatan  peran  serta  masyarakat  dalam  pengembangan  dan pengelolaan  pariwisata  menjadi  salah  satu  faktor  penting,  karena  masyarakatlah  yang memahami dan menguasai wilayahnya (Ahmad et al., 2022; Elina Elfianita, 2016).
Pembangunan  wilayah  Bone  Bolango,  dapat  dikatakan  bahwa  ”arah  kebijakan dalam  pengembangan  sektor  pariwisata  meliputi:  pemasaran  pariwisata  dengan mendatangkan  jumlah  wisatawan  nusantara  dan  mancanegara  pembangunan  destinasi pariwisata dengan meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di  dalam  dan  luar  negeri;  pembangunan  industri  pariwisata  dengan  meningkatkan partisipasi  usaha  lokal  dalam  industri  pariwisata  nasional  serta  meningkatkan keragaman  dan  daya  saing  produk  dan  jasa  pariwisata  nasional  disetiap  destinasi pariwisata  yang  menjadi  fokus  pemasaran  dan  pembangunan  kelembagaan  pariwisata dengan  membangun  sumber  daya  manusia  pariwisata  serta  organisasi  kepariwisataan nasional. Upaya mendukung dan menerapkan arah kebijakan tersebut maka pemerintah daerah  dalam  beberapa  tahun  belakang  ini  berupaya  membangun  pariwisata  dengan melibatkan  masyarakat.  Pertemuan,  sosialisasi  hingga  program-program  pembangunan pariwisata  di  upayakan  untuk  melibatkan  masyarakat  lokal  yang  berada  di  destinas, Tujuannya  adalah  untuk  memajukan  kehidupan  masyarakat  tersebut  secara perekonomian.  Diharapkan  masyarakat  dapat  mandiri  dalam  mengelola  destinasi sehingga  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat lokal. Hal senada dikatakan  Rahman dan  Tjokropandojo  dalam  (Krishna  Anugrah,  2017)  bahwa  pembangunan kepariwisataan  pada  dasarnya  ditujukan  untuk  beberapa  tujuan  pokok,  salah  satunya adalah  (1)  Meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  (2)  Menghapus  kemiskinan  (3) Mengatasi pengangguran (4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Secara keseluruhan hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari (Syaukani dkk, 2006) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan  kepada  masyarakat  sehingga  kebijakan  tersebut  dapat  membawa  hasil sebagaimana  diharapkan.  Rangkaian  kegiatan  tersebut  mencakup,  Pertama  persiapan seperangkat  peraturan  lanjutan  yang  merupakan  interpretasi  dari  kebijakan  tersebut. Kedua,  menyiapkan sumber daya guna  menggerakkan kegiatan  implementasi termasuk
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 176
didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang  bertanggung  jawab  melaksanakan  kebijaksanaan  tersebut.  Ketiga,  bagaimana mengahantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. Suatu kebijakan menjadi lebih baik ketika dibarengi dengan komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, sikap dan komitmen pelaksana yang ideal dan struktur birokrasi yang fleksibel.

## KESIMPULAN
Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah;  (1)  aspek  komunikasi  menjadi  hal  yang sangat  krusial  untuk  dibenahi  karena  komunikasi  dalam  pengembangan  wisata  antara pemerintah Kabupaten dengan masyarakat belum terjalin dengan baik; (2) aspek sumber daya sudah cukup baik dimana untuk kemampuan sudah baik, sementara anggaran dan fasilitas  belum  memadai;  (3)  aspek  sikap  pelaksana  sudah  baik  dimana  seluruh stakeholder  dan  masyarakat  memiliki  sikap  dan  komitmen  yang  tinggi  untuk pengembangan  wisata;  (4)  untuk  struktur  birokrasi  sudah  baik  karena  setiap stkakeholder  memiliki  peran  yang  sesuai  dan  pemanfaatan  keja  sama  dengan  swasta juga sudah terjalin dengan baik namun untuk tindak lanjut birokrasi dengan penerbitan peraturan daerah secara khusus untuk pengelolaan wisata pantai Botutonuo masih harus dilakukan pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

## Saran
Perlunya  pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango  melakukan  langkah  strategi  yang dilakukan  berdasarkan  proses  manajemen  terpadu  pada  pengembangan  wisata  seperti melibatkan  semua  pihak  dalam  proses  perencanaan,  pengorganisasi,  pelaksanaan  dan evaluasi  dalam  rangka  pengembangan  wisata;  Pemerintah  dan  masyarakat  harus  lebih optimal dalam komunikasi dan pemanfaatan teknologi  informasi terutama  media sosial dalam  rangka  untuk  mempromosikan  wisata  dengan  berbagai  kelebihan  alat  promosi yang  ada  dalam  media  sosial;Pemerintah  perlu  menawarkan  konsep  keberlanjutan  dan pemberdayaan  masyarakat yang berbasis budaya dan ekonomi kreatif dengan  mengacu pada  upaya-upaya  mempromosikan  destinasi  secara  bertanggung  jawab  ( responsible ) yang  tujuannya  adalah  memaksimalkan  benefit  bagi  masyarakat  lokal  dan berkelanjutan. Dalam hal ini pemasaran suatu destinasi tidak hanya diorientasikan pada meraih  kunjungan  yang  sebesar-besarnya  tetapi  juga  memperhitungkan  daya  dukung lingkungan  dan  sumberdaya  yang  tersedia;  Perlu  adanya  kerja  sama  dengan  para investor  atau  perusahaan  yang  berdiri  di  Kabupaten  Bone  Bolango  agar  CSR  dari perusahaan  diarahkan  dalam  upaya  pembangunan  wisata  dan  pengembangan  ekonomi bagi  masyarakat  di  sekitar  wisata  di  Kabupaten  Bone  Bolango.  Dengan  cara  ini  maka seluruh  elemen  pelaku  ekonomi  akan  memberikan  kontribusi  nyata  dalam pengembangan wisata. Untuk penelitian selanjutnya alangkah baiknya meneliti variabel dan  indikator  pendukung  lainnya  sehingga  Pemerintah  Daerah  yang  mengelola
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 177
pariwisata  dapat  membangun  sarana  dan  prasara  yang  dapat  menjadikan  wisatawan lokal maupun asing dapat menikmati keindahan pantai botutonuo.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  F.,  Arman,  &  Dunggio,  S.  (2022).  Peran  Dinas  Pariwisata  Kota  Gorontalo Dalam  pengembangan  Pariwisata  Dimasa  Pandemi  Covid-19. Provider  Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 41–56.
Ali,  M.,  Amil,  A.,  &  Zulhadi,  Z.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata Pada Badan Promosi Daerah
Kabupaten Lombok Utara. Jurnal Ulul Albab , 22 (2), 6–12. https://doi.org/10.31764/jua.v22i1.579 Ardiansyah,  B.  K.,  Rizari,  R.,  &  Hamid,  H.  (2020).  Implementasi  Pembangunan Kepariwisataan  Kabupaten  Banyuwangi:  Studi  Kasus  Kawasan  Taman  Wisata Alam Kawah Ijen. Jurnal Kebijakan Pemerintahan , 1–10.
https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1045
Asnawi Manaf, H. P. J. P. (2013). Faktor – Faktor Keberhasilan Pengembangan Desa Wisata Di Dataran Tinggi Dieng . 2 (3), 559–568.
Bachri.  (2010). Meyakinkan  Validitas  Data  Melalui  Triangulasi  pada.  Penelitian Kualitatif . Universitas Negri Surabaya.
Baskoro,  J.  D. (2018). Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Pariwisata  (Penelitian Deskriptif  Kualitatif  di  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Belitung Timur , Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) . 1–54. Daud Maku, A. P. (2018). Peran Kepala  Desa Dalam Penyelesaian  Konflik Di Obyek Wisata Pantai Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango . V . Dunggio,  S.,  &  Ismail,  S.  D.  (2020).  Pengaruh  Kemampuan  Terhadap  Pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes). Journal  of  Public  Administration  Studies , 3 (1), 15–24.
Elina  Elfianita.  (2016). Pengembangan  pariwisata  berbasis  community  based  tourism (cbt)  di  desa  wisata  limbasari  kecamatan  bobotsari,  kabupaten  purbalingga.  S1 thesis, fakultas ilmu pendidikan. Universitas Negeri Jogyakarta. Feki  Lahamadi,  Martha  Ogotan,  V.  Y.  L.  (2015). Implementasi  Kebijakan  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Kumo ( Suatu Studi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmaera Utara ) Feki Lahamadi Martha Ogotan . 1–14.
Indraningsih, G. . K. A. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kota
Palu. Jurnal Pariwisata PaRAMA , 1 (1), 31–40. http://jurnal.stahds.ac.id/jurnalPariwisataPaRAMA/article/view/257/131
Krishna  Anugrah,  I.  W.  S.  (2017). Pembangunan  Pariwisata  Daerah  Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Gorontalo . 4 , 33–46.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 2, 2022
Page 178
Lisa,  E.  N.,  Paturusi,  S.  A.,  &  Oka  Prasiasa,  D.  P.  (2017).  Implementasi  Kebijakan
Pembangunan  Pariwisata  Kabupaten  Katingan,  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA) , 4 , 151–167. https://doi.org/10.24843/jumpa.2017.v04.i02.p11
Lubis, F. S. (2021). Implementasi  Kebijakan PNPM Mandiri  Pariwisata  Melalui  Desa Wisata  Terhadap  Pengembangan  Potensi  Pariwisata  di  Kabupaten  Mandailing Natal . http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15334
Masruroh,  R.,  &  Nurhayati,  N.  (2016). Strategi  Pengembangan  Pariwisata  dalam Rangka  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Kuningan.  Jurnal Prosiding  Seminar  Nasional  IPTEK  Terapan  (SENIT)  2016  Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis IPTEK,124-133.
PERDA Bone Bolango No 12 th 2017 ttg Penyelenggaraan Kepariwisataan.pdf . (n.d.).
Qodriyatun,  S.  N.  (2019).  Implementation  of  Sustainable  Tourism  Development Policies  in  Karimunjawa. Aspirasi:  Jurnal  Masalah-Masalah  Sosial , 9 (2),  240– 259.
Soetomo. (2010). Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya . Pustaka Pelajar.
Suastika,  I.  M.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Provinsi  Bali  Dalam Penanganan  Pandemi  Covid  19  Dan  Upaya  Pemulihan  Pariwisata. Jurnal Akademisi Dan Praktisi Pariwisata , 1 (1), 41–51. http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/sista/article/download/1445/1136
Sugiyono. (2013). Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Alfabeta.
Syaukani  dkk.  (2006). Otonomi  Daerah  dalam  Negara  kesatuan, (cetakan  II).  Pustaka Pelajar.
UU  RI  Nomor  10.  (2009). Undang-Undang  No  10  Tahun  2009  Tentang Kepariwisatawan .
Yoeti,  O.  A.  (2016). Perencanaan  dan  Pengembangan  Pariwisata .  PT.Pradya Paramitha.