INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 76-89 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Normatif terhadap Kedudukan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan
Laurentus Hermanuel Lbn.Gaol 1 ✉ , Redyanto Sidi 2
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi,
Email: rentusbaru@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Salah satu unsur penting untuk melakukan suatu pembuktian tindak pidana Penganiayaan ringan maupun berat, hal tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam visum et repertum. Menghadapi keterbatasan hasil visum et repertum yang demikian, maka akan dilakukan- langkah-langkah lebih lanjut oleh hakim dalam memutuskan perkara Penganiayaan agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana Penganiayaan  yang  terjadi.  Berdasarkan  kenyataan  mengenai  pentingnya  peran  keterangan  ahli dalam penerapan hasil visum et repertum dalam pengung- kapan suatu kasus penganiayaan pada tahap penyidikan untuk ditindak lanjuti sebagai upaya pembuktian dalam persidangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan yuridis normative, deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan  secara  rinci,  sistemmatis  dan  menyeluruh  mengenai  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  masalah  penelitian  ini    Instrumen  pengumpulan  data  mengacu  pada  alat material  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data  dan  mencatatnya.  Dalam  pembuktian  perkara tindak  pidana  penganiayaan  ringan  memberikan  kedudukan  hukum  sebagai  alat  bukti  yang  sah menurutPasal 184 ayat (1) huruf b dan huruf cUndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Visum  Et  Repertumjugasebagai  pengganti  barang  bukti (corpus delicti)yang menerangkan peristiwa saat itu terjadi serta dapat membantu penyidik untuk menentukanada atau tidaknya suatu pidanadan dapat memberikan petunjuk kepada penyidik dalam melakukan penyidikan, serta Visum Et Repertum dapat memberikan petunjuk dalam menentukan tuduhan apa yang akan diajukan kepada hakim terhadap terdakwaserta dapat membentuk suatu keyakinan hakim dalam persidangan. Dan bukti yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa dan sebagai pengganti bukti pada saat kejahatan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Visum et Repertum adalah bukti yang sah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  nilai  Visum  et
Repertum  hanya  kejelasan  dan  sebagai  dasar  bagi  hakim  untuk  meningkatkan  kepercayaan  diri mereka dalam membuat keputusan kasus pidana.
Kata Kunci: Kedudukan, Visum et repertum, Tindak Pidana, Penganiayaan

## Abstract
One of the important elements for proving a crime is light or serious maltreatment, this may not be found in the examination results listed in the post mortem et repertum. Faced with such limitations in the results of the post mortem et repertum, further steps will be taken by the judge in deciding the case of maltreatment so that the material truth in the case can be obtained and the criminal act of torture that has occurred can be clearly revealed. Based on the reality regarding the importance of the role of expert testimony in applying the results of the post mortem et repertum in disclosing a case of abuse at the investigation stage to be followed up as an effort to prove at trial. This research is descriptive analysis and normative juridical, descriptive analysis, namely research aims to describe in  detail,  systematically  and  comprehensively  everything  related  to  this  research  problem.  Data collection instruments refer to the material tools used to obtain data and record it. In proving cases of criminal acts of light maltreatment, it provides legal standing as valid evidence according to Article 184 paragraph (1) letter b and letter c of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Visum Et Repertum is also a substitute for evidence (corpus delicti) which explains the incident when it occurred and can help investigators determine whether or not a crime exists and can provide instructions  to  investigators  in  carrying  out  investigations,  and  Visum  Et  Repertum  can  provide instructions in determining what charges will be filed against the judge towards the defendant and can form a judge's belief in the trial. And evidence is used to explain an event and as a substitute for evidence at the time of the crime. Therefore, it can be said that Visum et Repertum is valid evidence as confirmed in Article 184 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Thus, it can be said that the value of Visum et Repertum is only clarity and as a basis for judges to increase their confidence in making decisions on criminal cases Keywords: Position, Visum et repertum, Crime, Persecution

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti konsekuensi bahwa setiap lini kehidupan di negeri ini diatur dan memiliki dasar hukum. Pada hukum adalah seluruh peraturan yang mengatur memaksa perilaku manusia dan memiliki sanksi jika melanggar dan dibuat oleh badan yang berwenang (Widiantari et al., 2022). Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan Pancasila dan UUD 1945 Republik Indonesia sebagai dasar filsafat dan dasar negara memiliki konsekuensi bahwa  setiap  tindakan  dan  peraturan  yang  dibuat  harus  berdasarkan  Pancasila  sebagai landasan  tolol  dan  1945  Undang  dasar  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  landasan
konstitusional.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  28G  UUD  1945  Republik  Indonesia  yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta di bawah kekuasaannya, serta berhak untuk rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi manusia  (Yusuf  et  al.,  2020).  Namun,  dalam  prakteknya  kadang-kadang  rasa  aman  dan perlindungan yang diterima oleh setiap warga negara belum diperoleh sepenuhnya.
Negara Indonesia adalah suatu Negara yang berdasarkan  pada hukum atau Negara hukum. Pernyataan ini ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 Pasal 1 ayat  (3)  menentukan:  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Hal  ini  membawa konsekuensi  hukum  bahwa  dalam  negara  Indonesia,  penyelenggaraan  kekuasaan  negara dalam  arti  luas  harus  dan  senantiasa  berdasar  pada  hukum,  sebab  hukum  itulah  yang memberi  legitimasi  sekaligus  memberikan  batas-batas  yang  menjadi  wewenang  negara (pemerintah).  Disamping  itu  Pancasila  dan  UUD  1945  Pasal  27  ayat  (2)  menentukan: “Menjunjung  tinggi  ha k  asasi  Manusia  serta  menjamin  segala  warga  Negara  bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian”.
Usaha-usaha  yang  dilakukan  oleh  para  penegak  hukum  untuk  mencari  kebenaran materiil  suatu  perkara  pidana  dimaksudkan  untuk  menghindari  adanya  kekeliruan  dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat  2  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang menyatakan "Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pem  buktian  yang  sah  menurut  Undang-undang,  mendapat  keyakinan  bahwa  seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya" (Hasna & Juarsa, 2022).
Dengan  adanya  ketentuan  perundang-undangan  diatas,  maka  dalam  proses penyelesaian  perkara  pidana  penegak  hukum  wajib  mengusahakan  pengumpulan  bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan : "Alat bukti yang sah ialah a. Keterangan saksi; b. keterangan ahli ; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa (Yustrisia & Azriadi, 2023).
Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan daiam kedua pasal) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana diatas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28) Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  yang  menyatakan  :  "Keterangan  ahli  adalah keterangan  yang  diberikan  oleh  seorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  tentang  hal  yang
diperlukan  untuk  membuat  terang  suatu  perkara  pidana  guna  kepentingan  pemeriksaan" (Gagundali, 2017).  Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara  pidana,  baik  pada  tahap  pemeriksaan  pendahuluan  dan  pada  tahap  pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan. putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.
Terkait  dengan  bantuan  keterangan  ahli  yang  diperlukan  dalam  proses  persidangan terhadap kasus-kasus tindak pidana seperti Penganiayaan, penganiayaan dan pembunuhan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi hakim dalam memutuskan perkara tersebut (Arner  et  al.,  2019).  Sehubungan  dengan  keterangan  ahli  yang  semakin  penting  dalam pengungkapan  suatu  kasus  Penganiayaan  dimana  pangaduan  atau  laporan  kepada  pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana Penganiayaan berlangsung lama sehingga tidak  lagi  ditemukan  tanda-tanda  kekerasan  pada  diri  korban,  hasil  pemeriksaan  yang tercantum dalam visum ef repertum tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana Penganiayaan (Cahyani et al., 2021).
Terhadap  tanda-tanda  kekerasan  yang.  Merupakan  salah  satu  unsur  penting  untuk pembuktian  tindak  pidana  Penganiayaan  ringan  maupun  berat,  hal  tersebut  dapat  tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam visum et repertum. Menghadapi keterbatasan hasil visum et repertum yang demikian, maka akan dilakukan- langkah-langkah lebih  lanjut  oleh  hakim  dalam  memutuskan  perkara  Penganiayaan  agar  dapat  diperoleh kebenaran  materiil  dalam  perkara  tersebut  dan  terungkap  secara  jelas  tindak  pidana Penganiayaan  yang  terjadi  (Juniarta,  2018).  Berdasarkan  kenyataan  mengenai  pentingnya peran keterangan ahli dalam penera- pan hasil visum et repertum dalam pengung- kapan suatu  kasus  penganiayaan  pada  tahap  penyidikan  untuk  ditindak  lanjuti  sebagai  upaya pembuktian dalam persidangan (Inshakova et al., 2020).

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode yang akan dipergunakan  adalah  yuridis  empiris  yaitu  enelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau implementasi  ketentuan  hukum  normatif  secara  in  action  pada  setiap  peristiwa  hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan dari segi istilah ,pengertian metodologi penelitian berbeda dengan pengertian metode penelitian. Metodologi merupakan ilmu yang mengkaji  mengenai  konsep  teoritik  dari  berbagai  metoda,  prosedur  atau  cara  kerjanya, maupun konsep-konsep yangn digunakan (Rizan et al., 2022).
Metode  diartikan  sebagai  logic  dari  penelitian  ilmiah,  studi  terhadap  prosedur  dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan dengan hasil yang maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal penelitian ini.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan yuridis normative, deskriptif analisis yaitu penelitian  bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  rinci,  sistemmatis  dan  menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini dan juga secara yuridis empiris yaitu penelitian yang langsung dari masyarakat berdasarkan fakta-fakta hukum yang  terjadi  atau  meneliti  pada  data  primer.  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistic. Deskriptif analitis  yaitu  apa  yang  dinyatakan  oleh  responden  secara  tertulis  atau  lisan,  dan  juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.
Instrumen  pengumpulan  data  mengacu  pada  alat  material  yang  digunakan  untuk memperoleh data dan mencatatnya. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat  sekunder,  dan  Data  Primer  sebagai  pelangkap,  data  yang  akan  diperoleh  dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara: Penelitian perpustakaan (Library Research). Bahan pustaka dimaksud terdiri atas bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan berkaitan denga judul penelitian ini serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Analisis  Data  adalah  proses  pemeriksaan  dan  pengolahan  untuk  diubah  menjadi informasi  bermanfaat,  menarik  kesimpulan,  dan  membantu  dalam  menyelesaikan  suatu permasalahan  (Nutrianto,  2023).  Pada  bisnis,  menganalisis  data  konsumen  akan menghasilkan  data  real-time  yang  lebih  akurat  sehingga  bermanfaat  untuk  membantu pemilik bisnis membuat keputusan.  Analisis kualitatif  adalah  membahas hasil penelitian yang
diuraikan  secara  komprehensif,  dengan  berupaya  melihat  faktor-faktor  yang melatarbelakanginya program, budaya dan kebijakan tertentu, seperti pemilihan asas-asas, teori-teori, norma-norma, doktri dan pasal-pasal yang terdapat  di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini (Pribadi, 2018).
Jadwal penelitian ini disusun berdasarkan sistematika atau tahapan dalam penulisan penelitian ini hingga ketahap analisis data dan laporan penelitian dalam tahap pengumpulan data, buku – buku atau refrensi, serta peraturan  undang - undang yang berlaku, dan rincian kegiatan pada setiap tahap yaitu pengambilan data yang berhubungan atau yang berkaitan dengan  permasalahan  penelitian  ini  ,  dengan  lamanya  waktu  yang  diperlukan  dalam melakukan pengumpulan data pembuktian dalam kasus tindak pidana penganiayaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Pemeriksaan perkara pidana yang berhubungan dengan perusakan tubuh kesehatan dan  nyawa  manusia  maka  diperlukan  bantuan  dar  seorang  ahli  yaitu  ahli  kedokteran kehakiman guna untuk menambah keyakinan dan kelancaran bagi hakim dalammenjatuhkan keputusannya.  Ketika  dalam  proses  peradilan,  jika  hakim  timbul  rasa  keraguan  terhadap Visum  Et  Repertum.  Maka  hakim  dapat  memangil  dokter  pembuat  Visum  Et  Repertumke sidang  pengadilan.  Untuk  menjelaskan  dan  mempertanggungjawabkanVisum  Et Repertumtersebut.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  180  ayat  (1)  KUHAP.  Demikian  juga  dalam penjelasan Pasal 186 diterangkan bahwa “keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.
Namun  dalam  pemeriksaan  cepatpenyidik  dapat  langsung  menghadapkan  ahli  yang membuat  keterangan  Visum  Et  Repertumtersebut  kesidang  pengadilan  hal  ini  didasarkan pada  Pasal  205  ayat  (2)  KUHAP.  Tugas  pokok  seorang  dokter  dalam  membantu  proses penanganan  perkara  pidana  terhadap  kasus  penganiayaan  adalah  pembuatan  Visum  Et Repertum.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  salah  satu  alat  bukti  menurut  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan ahli dan menurut penjelasan dari Pasal 133 ayat (2) keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman. Dalam ilmu kedokteran kehakiman  di kenal  bukti-bukti selain saksi  hidup,  juga  bukti mati untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara bukti mati dengan suatu kasus tindak pidana  diperlukan  ahli  dalam  bidang  tersebut.    Dalam  hukum  pembuktian  tidak  dapat dipisahkan seeara tajam antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan.
Karena itu inisiatif untuk melindungi kepentingan umum, melalui suatu alat negara yang khusus yakni kejaksaan dibebani tugas untuk melakukan beban pembuktian, guna melakukan tuntutan pidana, sehingga hakim dalam perkara pidana diwajibkan untuk meneari kebenaran materiil (Nisa’,  2020) .  Menurut  Lilik  Mulyadi,  menyebutkan  bahwa    "Apabila  dikaji  lebih mendalam  me-  ngapa  ada  polarisasi  pemikiran  aspek  pembuktian  dikategorikan  kedalam hukum pidana materiil karena dipengaruhi oleh adanya pen- dekatan dari hukum perdata sehingga aspek pembuktian ini mas uk dalam kategorisasi hukum perdata materiil dan hukum perdata  formal.  (hukum  acara  perdata).  Akan  tetapi,  sejak  berlakunya  KUHAP  aspek pembuktian  tampak  diatur  dalam  ketentuan  Hukum  Pidana  Formal.”  Menurut  J.C.T. Simorangkir,  dkk,  dalam  Kamus  Hukum,  menjelaskan  bahwa,  barang  bukti  adalah  benda- benda yang dipergunakanuntuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan.  Menurut Bahder Johan Nasution, Negara hukum (rechstaat), terdapat ciri-ciri sebagai berikut:
(1) Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara pengusaha dan rakyat
(2) Adanya  pemisahan  kekuasaan  Negara,  yang  meliputi:  kekuasaan  pembuat  undang- undang yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, kekuasaan ini tidak hanya menangani sengketa antar individu rakyat, tetapi juga antara rakyat  dengan  penguasa  dan  pemerintah  mendasarkan  tindakannya  atas  undang- undang (wetmatig bestuur).
(3) Diakuinya dan dilindunginya hak- hak rakyat yang sering disebut “vrijheidsrechten van burger”.
Mengenai ketentuan terkait penganiayaan, dapat melihat pada Pasal 351 – Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai yang dimaksud penganiayaan, tidak dijelaskan  dalam  KUHP.  Pasal  351  KUHP  hanya  menyebutkan  mengenai  hukuman  yang diberikan pada tindak pidana tersebut:
Dari  perspektif  sistem  peradilan  pidana,  pembuktian  sangat  memegang  peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Apabila dilihat visi letaknya dalam kerangka yuridis,  aspek  pembuktian  terbilang  unik  karena  dapat  diklasifikasikan  dalam  kelompok hukum  acara  pidana.  Aspek  pembuktian  telah  dimulai  pada  tahap  penyelidikan,  hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka  hakim  menemukan  kebenaran  materiil.  Menurut  M.  Yahya  Harahap  menyebutkan bahwa:  "Pembuktian  dalam  pengertian  hukum  acara  pidana  adalah  ketentuan  yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum.
Perkara  yang  dilimpahkan  ke  Pengadilan  Negeri  adalah  yang  menurut  pendapat Penuntut  Umum  memenuhi  syarat.  Hal  ini  berarti  menurut  pendapat  Penuntut  Umum perbuatan atau delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup. Secara logika, karena  Penuntut Umum yang mendakwakan  maka Penuntut  Umum dapat membuktikan perbuatan terdakwa yang didakwakannya. Akan tetapi, secara kenyataan karena alat bukti sah yang tercantum pada berkas perkara bukan ia yang mempersiapkan (dipersiapkan oleh penyidik) maka  jika  pada  pemeriksaan di persidangan ada perubahan- perubahan tentang nilai pembuktiar. adalah hal yang tidak wajar jika dipertanggung jawabkan kepadanya.  Misalnya  suatu  perkara  yang  hanya  didukung  1  orang  saksi  dan  keterangan terdakwa  yang  mengakui  perbuatan  yang  didakwakan  di  persidangan  berubah keterangannya  maka  Penuntut  Umum  seharusnya  menuntut  agar  terdakwa  dibebaskan. Menyimak ketentuan yang terdapat dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP maka dapat ditafsirkan seolah-olah hakim di luar sidang (Zainuddin & Ramadhani, 2021).
Dengan  mendengar  keterangan  terdakwa.  Di  sini  bukan  itu  yang  dimaksudkan, melainkan keterangan- keterangan para saksi, baik saksi sebagai alat bukti sah selaku "saksi" atau selaku saksi sebagai alat bukti sah selaku "petunjuk" di persidangan mengutarakan hal- hal yang didengar dari terdakwa di luar sidang. Pembuktian, sesungguhnya merupakan yang utama sejak penyidikan sampai pada pemeriksaan persidangan yang hasilnya adalah vonis atau putusan pengadilan. Pasal 197 ayat (1) d KUHAP tentang putusan antara lain merumuskan pem- buktian sebagai berikut : "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan  keadaan  beserta  alat  pembuktian  yang  diperoleh  dari  pemeriksaan  di  sidang  yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”Rumusan di atas pada hakikatnya mencakup pembuktian unsur-unsur delik serta perbuatan materiil yang dilakukan atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah kamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan tanggal 12 Juli 1969 Nomor 1K/Kr/1968 yang antara lain  berpendapat :"Dalam putusan harus  disebut unsur-unsur  mana dari pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa (Winn, 2022).
Dengan  demikian  Visum  Et  Repertum  merupakan  kesaksian  tertulis.  Maka  Visum  Et Repertumsebagai pengganti peristiwa terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuatsemua kenyataan sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan  yang  tepat  (Siadari  et  al.,  2016).  AdanyaVisum  Et  Repertumpenyidik  dapat memperoleh keterangan sehinggamemberikan petunjuk yang lebih jelas mengenaiadaatau tidakunsur-unsur pidana atashasil pemeriksaan oleh dokter dari barang bukti yang diperiksa, dengan  demikian  penyidik  dapat  menentukan  ada  tidaknya  tindak  pidana.Visum  Et Repertumdapat digunakan penyidik untuk memperoleh keterangan dalam proses penyidikan,
karena  seseorang  yang  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana  sesuai  dengan  bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan penangkapan (Burri & Polanco, 2020).
Hukum  sangat  erat  hubungannya  dengan  keadilan,  bahkan  ada  pendapat  bahwa hukum  harus  digabungkan  dengan  keadilan,  supaya  benar-benar  berarti  sebagai  hukum, karena  memegang  tujuan  hukum  itu  adalah  tercapainya  rasa  keadilan  pada  masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan  sia-sia  sehingga  hukum  tidak  lagi  berharga  di  hadapan  masyarakat,  hukum  bersifat objektif  berlaku  bagi  semua  orang,  sedangkan  keadilan  bersifat  subjektif,  maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang.
Setelah  adanya  penangkapan  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  polisi  adalah melakukan penyidikan, dan hal ini tentunya polisi juga melakukan perbuatan hukum kembali dengan cara melakukan penahanan kepada seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana,  penahanan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  terbatas  waktunya  misalnya  untuk penahanantahap  awal  polisi  dapat  melakukan  penahanan  selama  20  hari  dan  ditambah kembali  oleh  jaksa  selama  40  hari  (Pasal  24  KUHAP).  KUHAP  tidak  ada  aturan  khusus mengatur  spesifik  dan  tegas  mengatur  mengenai  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh polisi mengenai masa waktu dilakukan penyidikan terhadap seseorang yang diduga karena melakukan tindak pidana, sehingga tidak jarang penyidikan yang dilakukan oleh polisi bisa berbulan-bulan,  dan  batas  waktu  penyidikan  logika  hukumnya  mengikuti  masa  waktu dilakukan penahanan, bagaimana kemudian ketika seorang yang diduga karena melakukan tindak pidana tidak dilakukan upaya penahanan oleh kepolisian (Simarmata & Sanjaya, 2023).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak sendiri arti dimuat penganiayaan. Dalam dianiaya Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya sebagai dimuat : yang diperlakukan sewenang-wenang.  Pengertian  dimuat  yang  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  tersebut merupakan dalam arti luas dimengerti, yaitu yang disangkut termasuk perasaan atau batiniah. Delik terkait dianiaya KUHP Pasal 351 ayat 4 dicantumkan, masuk pada pengertian dalam ialah dianiaya  sengaja  dengan  dibuat  kesehatan  orang  dirusak.  Dalam  ilmu  hukum  pidana penganiayaan yang dimaksud adalah yang dengan tubuh berkenaan manusia. Menurut pakar hukum  pidana  Mohammad  Tirtaamidjajad  pendapatnya  penganiayaan  maksudnya  dibuat yaitu dengan disebabkan sengaja orang lain pada sakit atau luka. Akan tetapi disebakan sakit atau  luka  suatu  perbuatan  pada  orang  lain,  dianggap  sebagai  penganiayaan  boleh  tidak dilakukan untuk jika perbuatan badan selamat badan ditambah. Tindak pidana penganiayaan oleh Hukum Nasional dikenal sudah lama beberapa melalui KUHP Bab XX KUHP digolongkan perbuatan dikategorikan sebagai dapat yang tindak pidana tubuh manusia terhadap disebut yang bias juga sebagai penganiayaan (Suzor, 2018).
Dalam KUHP itu sendiri dijelaskan telah dan tentang diatur macam-macam dari beserta dianiaya apabila akibat hukum dilanggar tersebut dilakukan, dijelakan pasal yang masalah tentang ini dianiaya besar sebagian adalah pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP, dan banyak  masih  pula  yang  pasal-pasal  dengan  pasal  dihubungkan  tersebut  yang  tentang dijelaskan dianiaya. Salah alat satu bukti yang dalam diperlukan tindak pidana penganiayaan ialah alat bukti surat diminta dengan dokter dibantu sebagai ahli. Bertindak bisa saksi ahli seorang sebagai  dokter dan surat  keterangan juga bias dibuat yang tersebut maksudnya, secara  tertulis  dituangkan  surat  bentuk  dalam  hasil  medis  diperiksa  disebut  yang  dengan Visum et Repertum. Masih banyak masyarakat yang dipahami tidak fungsi atau peran V isum et Repertume terjadi sesekali sehingga ditolak dari keluarga korban yang divisum akan. Dan juga  Visum et Repertum sebagai digunakan alat bukti biasanya ditentang dengan keterangan oleh pada terdakwa berikan. Meskipun Visum et Repertum merupakan surat suatu oleh resmi yang para ahli keluarkan, kemungkinan tidak ditutup jika terdapat dibedakan antara terjadi benar dengan yang telah apa yang terjadi dianggap.
Didasarkan  mengenai  kenyataan  pentingnya  hasil  Visum  et  Repertum  diterapkan diungkapan dalam suatu kasus tindak pidana penganiayaan terurai diatas sebagaimana, hal maka tersebut peneliti dilatarbelakangi ingin digali lebih banyak tentang V isum et Repertum kaitannya dalam sebagai dalam tindak pidana alat bukti penganiayaan. Penggunaan Visum Et  Repertum  dalam  pembuktian  perkara  tindak  pidana  penganiayaan  ringan  memberikan kedudukan hukum sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Novruzova et al., 2020).
Bahwa fungsi visum et repertum adalah sebagai berikut, ditingkat penyidikan visum et repertum  memiliki  fungsi  sebagai  bahan  untuk  memperkuat  dakwaan/sangkaan  terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka dan sebagai bukti penahanan tersangka,ditingkat penuntutan yaitu sebagai alat untuk menentukan erat ringannya Pasal yang dipersangkakan terhadap terdakwa/pelaku,tingkat pengadilan yaitu salah satu pengganti alat bukti fisik dan sebagai  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhi  putusan  kepada  terdakwa.  Dan  kekuatan hukum visum et repertum yaitu sangat mutlak atau sempurna dalam kasus tertentu seperti kasus tindak pidana penganiayaan, asusila, maupun pembunuhan (Basarudin et al., 2022).
Sehingga  Hakim  dapat  diperkuat  yakin  dalam  keputusannya  diambil.  Perlunya sosialisasi sehingga dilakukan yang oleh pemerintah /penegak hukum mengenai fungsi dan kedudukan  V  isum  et  Repertum  perkara  pada  pidana  kepada  masyarakat  karena  ditolak banyak masyarakat untuk otopsi dilakukan terhadap suatu korban yang tindak pidana dialami dengan macam berbagai alasan. Agar Visum et Repertum kekuatan dimiliki yang kuat bukti,
standarisasi model maka diatur perlu dan bentuk serta pengaturan Visum et Repertum dalam suatu peraturan  Perundang-undangan  (Susanto, 2021).  Proses pembuktian di  persidangan sangat diperlukan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Tarakanov et al., 2019).

## SIMPULAN
Dalam pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan ringan memberikan kedudukan hukum sebagai alat bukti yang sah menurutPasal 184 ayat (1) huruf b dan huruf cUndang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Visum Et Repertumjugasebagai  pengganti barang bukti (corpus  delicti)yang  menerangkan peristiwa saat itu terjadi serta dapat membantu penyidik untuk menentukanada atau tidaknya suatu pidanadan dapat memberikan petunjuk kepada penyidik dalam melakukan penyidikan, serta Visum Et Repertum dapat memberikan petunjuk dalam menentukan tuduhan apa yang akan diajukan kepada hakim terhadap terdakwaserta dapat membentuk suatu keyakinan hakim dalam  persidangan.  Dan  bukti  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  suatu  peristiwa  dan sebagai pengganti bukti pada saat kejahatan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Visum et Repertum adalah bukti yang sah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai Visum  et  Repertum  hanya  kejelasan  dan  sebagai  dasar  bagi  hakim  untuk  meningkatkan kepercayaan  diri  mereka  dalam  membuat  keputusan  kasus  pidana.  Visum  sebagai  bukti hukum atau informasi yang dapat memperkuat keyakinan hakim, maka visum et Repertum harus memenuhi persyaratan formal dan material pertama.

## DAFTAR PUSTAKA
Arner, D. W., Zetzsche, D. A., Buckley, R. P., & Barberis, J. N. (2019). The Identity Challenge in Finance:  From  Analogue  Identity  to  Digitized  Identification  to  Digital  KYC  Utilities.
European Business Organization Law Review, 20(1), 55 – 80. https://doi.org/10.1007/s40804-019-00135-1
Basarudin,  N.  A.,  Yeon,  A.  L.,  &  Yusoff,  Z.  M.  (2022).  The  role  of  cybersecurity  law  for sustainability  of  innovative  smart  homes  (Goal  9).  In Good  Governance  and  the Sustainable Development Goals in Southeast Asia (pp. 110 – 117). Routledge.
Burri,  M.,  &  Polanco,  R.  (2020).  Digital  Trade  Provisions  in  Preferential  Trade  Agreements: Introducing  a  New  Dataset. Journal  of  International  Economic  Law,  23(1),  187 – 220.
https://doi.org/10.1093/jiel/jgz044
Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widiantara, M. M. (2021). Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti  Dalam  Tindak  Pidana  Penganiayaan. Jurnal  Analogi  Hukum,  3(1),  122 – 128. https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.122-128
Gagundali, D. N. (2017). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan  Ringan  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana. Lex Administratum, 5(9).
Hasna, G. A., & Juarsa, E. (2022). Kedudukan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Hukum  Acara  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Penganiayaan. Bandung  Conference Series: Law Studies, 2(1), 708 – 714.
https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1164
Inshakova, A. O., Goncharov, A. I., & Salikov, D. A. (2020). Electronic-Digital Smart Contracts:
Modernization of Legal Tools for Foreign Economic Activity. In The 21st Century from the Positions of Modern Science: Intellectual, Digital and Innovative Aspects (pp. 3 – 13). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-32015-7_1
Juniarta, I. B. G. A. (2018). Legalitas Rekaman Circuit Closed Television (CCTV) Dalam Proses Pembuktian  di  Persidangan. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law Journal), 7(1), 36 – 50. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67186
Nisa’, N. Z. (2020). Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik. Jurnal Civic Hukum, 5(2), 205 – 219. https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13909
Novruzova, O. B., Pronina, Y. O., Shergunova, E. A., & Gorevoy, E. D. (2020). The Contract of Power Supply During the Era of the Digital Law: Civil Bases. In Scientific and Technical Revolution:  Yesterday,  Today  and  Tomorrow  (pp.  553 – 560).  Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47945-9_60
Nutrianto, I. (2023). Analisis Legalitas Alat Bukti dalam Perkara Kasus Pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. POSTULAT, 1(2).
Pribadi, I. (2018).  Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam  Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Lex Renaissance, 3(1), 4. https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art4
Rizan, L. S., Nurjannah, S., & Erwin, Y. (2022). Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata. http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2259
Siadari, H., Rochaeti, N., & Baskoro, B. D. (2016). Arti Penting Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1 – 18.
Simarmata, A. N., & Sanjaya, O. (2023). Visum Et Repertum dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana  Penganiayaan  Berat  (Kajian  Putusan  No.  434/Pid.  B/2018/PNSim). Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 104 – 114.
Susanto,  W.  I.  (2021). PEMBUKTIAN  TINDAK  PIDANA  PENGANIAYAAN  BERAT  DENGAN RENCANA SEBAGAI UNSUR KEALPAAN (Analisis Putusan Nomor: 372/Pid. B/2020/PN. Jkt.  Utr).  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah Jakarta. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55825
Suzor, N. (2018). Digital Constitutionalism: Using the Rule of Law to Evaluate the Legitimacy of  Governance  by  Platforms. Social  Media  +  Society,  4(3),  205630511878781. https://doi.org/10.1177/2056305118787812
Tarakanov,  V.  V,  Inshakova,  A.  O.,  &  Dolinskaya,  V.  V.  (2019).  Information  Society,  Digital Economy and Law. In Ubiquitous Computing and the Internet of Things: Prerequisites for  the  Development  of  ICT  (pp.  3 – 15).  Springer.  https://doi.org/10.1007/978-3-030- 13397-9_1
Widiantari, N. P. P. N., Sugiartha, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Visum Et Repertum Sebagai
Alat  Bukti  dalam  Menentukan  Tuntutan  Pidana  terhadap  Kasus  Penganiayaan  Berat. Jurnal Interpretasi Hukum, 3(2), 292 – 297. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5067.292-297
Winn, J. K. (2022). Couriers without luggage: Negotiable instruments and digital signatures. In The Creation and Interpretation of Commercial Law (pp. 245 – 292). Routledge.
Yustrisia,  L.,  &  Azriadi,  A.  (2023).  PERANAN  VISUM  ET  REPERTUM  SEBAGAI  ALAT  BUKTI DALAM  PEMBUKTIAN  TINDAK  PIDANA  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA. Sumbang12 Law Journal, 1(2), 157 – 164.
Yusuf, M., Karim, M. S., & Badaru, B. (2020). Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat. Journal of Lex Generalis (JLG), 1(2), 166 – 182. https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i2.93
Zainuddin, Z.,  & Ramadhani, R. (2021). The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(2), 243 – 252.