Ganti Kerugian Tanah Miliki Masyarakat atas Pembuatan Instalasi Air Bersih Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

## Raysha Tiara Maharani
rayshatiara.m20@gmail.com
Nelli Herlina Nelli.herlin@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 21 April 2020; Accepted: 07 Desember 2020; Published: 07 Desember 2020

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  implementation  of  compensation  for  land owned by the community for the installation of clean water by the Department of Housing and Settlement Areas of Merangin Regency; and to find out and analyze the obstacles faced by  the  Merangin  Regency  Housing  and  Settlement  Area  Office  in  the  implementation  of compensation for land owned by the community for making clean water installations. The problem  raised  is  how  the  implementation  of  compensation  for  land  owned  by  the community  for  making  clean  water  installations  by  the  Merangin  Regency  Housing  and Settlement Office and what are the obstacles faced by the Merangin Regency Housing and Settlement  Office  in  implementing  compensation  for  community  owned  land  for  making clean  water  installations.  .  The  method  used  is  empirical  juridical  research  type.  The results showed that the form and mechanism of compensation for the implementation of compensation for land owned by the community for the installation of clean water by the Department  of  Housing  and  Settlement  of  Merangin  Regency  has  not  been  running  as  it should as determined in the provisions of the Civil Code  and the  LoGA and the  obstacles encountered in implementing compensation for land owned the community on the making of  clean  water  installations  by  the  Merangin  Regency  Housing  and  Settlement  Office, namely the constraints arising from the Merangin Regency Housing and Settlement Office and the constraints arising from both parties in dispute.

## Keywords: Compensation; Community Land; Water Instalation

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  dan menganalisis  pelaksanaan  ganti  kerugian tanah  milik  masyarakat  atas  pembuatan  instalasi  air  bersih  oleh  Dinas  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Merangin;  dan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis hambatan  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten
Volume 1 Nomor 3
Oktober 2020   Halaman 500-515
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
Merangin  dalam  pelaksanaan  ganti  kerugian  tanah  milik  masyarakat  atas  pembuatan instalasi  air  bersih.  Masalah  yang  diangkat  yaitu  bagaimana  pelaksanaan  ganti  kerugian tanah  milik  masyarakat  atas  pembuatan  instalasi  air  bersih  oleh  Dinas  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Merangin  dan    apa  saja  hambatan  yang  dihadapi  oleh Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Merangin  dalam  pelaksanaan ganti  kerugian  tanah  milik  masyarakat  atas  pembuatan  instalasi  air  bersih.  Metode  yang digunakan  adalah  tipe  penelitian  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa bentuk dan mekanisme ganti rugi pelaksanaan ganti kerugian tanah milik masyarakat atas pembuatan  instalasi  air  bersih  oleh  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman Kabupaten  Merangin  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya  seperti  yang  ditentukan dalam ketentuan KUHPerdata dan UUPA dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti  kerugian  tanah  milik  masyarakat  atas  pembuatan  instalasi  air  bersih  oleh  Dinas Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Merangin,  yaitu  kendala  yang  timbul dari dalam Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin dan kendala yang timbul dari kedua pihak yang bersengketa.
Kata kunci: Ganti Kerugian; Tanah Milik Masyarakat; Instalasi Air Bersih

## A. Pendahuluan
Pengaturan tentang tanah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dapat  dilihat  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Kesadaran  akan  arti pentingnya  fungsi  tanah  terkait  dengan  hak  asasi  manusia  (HAM)  mulai  dirasakan semenjak  era  reformasi.  Diawali  dengan  terbitnya  Undang-Undang  No.  39  tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  arti  penting  hak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup  dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 9 ayat (1) itu memerlukan ketersediaan tanah untuk pemenuhan  hak  atas  kesejahteraan  berupa  milik,  yang  dapat  dipunyai  bagi  diri  sendiri maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain  untuk  pengembangan  dirinya  bersama-sama dengan masyarakat. 1
Tanah  mempunyai  arti  penting  dalam  kehidupan  bangsa  Indonesia  dan  mengingat Indonesia  masih  merupakan  negara  agraris,  sehingga  kepastian  keberadaan  tanah haruslah  didukung  oleh  kepastian  surat–surat  atau  dokumen  yang  sah,  dimana  dengan adanya  kepastian  tersebut  akan  menjadikan  ketenangan  bagi  pemilik  untuk memanfaatkannya.  Fungsi  tanah  bagi  kehidupan  manusia  adalah  sebagai  tempat  dimana manusia tinggal, melaksanakan aktivitas sehari-hari, menanam tumbuhtumbuhan, hingga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia. Seperti pendapat Benhard Limbong dalam  bukunya  yang  berjudul  Konflik  Pertanahan,  tanah  bagi  kehidupan  manusia
1 Rosmidah, Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan Implementasinya, Inovatif. Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4 (2010): Inovatif, hlm. 93.
memiliki  arti  yang  sangat  penting,  karena  sebagian  besar  dari  kehidupannya  tergantung pada  tanah.  Tanah  adalah  karunia  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  kepada  umat  manusia dimuka  bumi.  Sejak  lahir  sampai  meninggal  dunia,  manusia  membutuhkan  tanah  untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan, dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis. 2
Tanah  merupakan  salah  satu  asset  Negara  Indonesia  yang  sangat  mendasar,  karena Negara  dan  bangsa  hidup  dan  berkembang  di  atas  tanah.  Masyarakat  Indonesia memposisikan  tanah  pada  kedudukan  yang  sangat  penting,  karena  merupakan  factor utama  dalam  peningkatan  produktivitas  agraria.  Dalam  terminology  asing  tanah  disebut dengan  land,  soil  (Inggris),  adama  (Semit)  dan  dalam  beberapa  terminology  daerah disebut dengan siti, bhumi, lemah (Jawa); palemah (Bali); taneuh, leumah (Sunda); petak, bumi  (Dayak);  rai  (Tetum).  Perbedaan  istilah  tersebut  terjadi  bukan  sekedar  karena adanya perbedaan bahasa, namun lebih dari itu yakni karena perbedaan pemaknaan tanah oleh  manusia  yang  menguasai  atau  menggunakannya  Sebutan  tanah  dalam  bahasa Indonesia  dapat  dipakai  dalam  berbagai  arti.  Maka  dalam  penggunaannya  perlu  diberi batasan,  agar  diketahui  dalam  arti  apa  istilah  tersebut  digunakan.  Dalam  pengertian hukum,  tanah  telah  diberi  batasan  resmi.  Tanah  adalah  permukaan  bumi  sebagaimana dalam  Pasal  4  UUPA  bahwa,  atas  dasar  hak  menguasai  dari  Negara…ditentukan  adanya macam-macam  hak  atas  permukaan  bumi,  yang  disebut  tanah,  yang  dapat  diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang. 3
Lebih  lanjut  Ayu  Larasati  dan  Raffles  mengemukakan  bahwa  Hak  milik  atas  tanah adalah  salah  satu  hak  yang  sering  dialihkan  oleh  masyarakat.  Pasal  20  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria mendefinisikan  hak  milik  sebagai  hak  turun-menurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. 4
Ketentuan  yuridis  yang  mengatur  mengenai  eksistensi  tanah  yaitu  terdapat  dalam Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria (selanjutnya  disebut  UUPA),  yang  merupakan  pelaksanaan  dari  ketentuan  Pasal  33  ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-
2 Benhard Limbong, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.2.
3 Rosmidah, Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia, Inovatif. Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2013): Inovatif, hlm. 64-65.
4 Larasati, Ayu, and Raffles Raffles. 2020. “Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia”. Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law 1 (1), 127-44. https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/8288.
besar kemakmuran rakyat. Adapun pengejawantahan lebih lanjut mengenai hukum tanah banyak  tersebar  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  lainnya  seperti Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan,  dan  Hak  Pakai  atas  Tanah;  Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1999  tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah; dan lain-lain.
Dalam  ruang  lingkup  agraria,  tanah  merupakan  bagian  dari  bumi  yang  disebut permukaan  bumi.  Tanah  yang  dimaksudkan  di  sini  bukan  mengatur  tanah  dalam  segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu  aspeknya  yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu “atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2  ditentukan adanya macam-macam hak  atas permukaan bumi  yang  disebut tanah, yang dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh  orang-orang  baik  sendiri  maupun  bersama- sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.
Dalam  hubungan  manusia  dengan  tanah  terdapat  berbagai  persoalan.  Berhubung bertambah lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, menjadi sedikit sedangkan permintaan  menjadi  bertambah,  maka  tidak  heran  kalau  kebutuhan  tanah  menjadi meningkat. Tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu, telah menimbulkan berbagai persoalan yang banyak segi-seginya yang seringkali berujung pada terjadinya suatu sengketa tanah.
Kabupaten Merangin tidak luput dari permasalahan sengketa tanah. Salah satunya di Desa Tanjung Lamin. Persoalan diawali dengan adanya kebijakan pembuatan instalasi air bersih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin. Kebijakan pembuatan  instalasi  air  bersih  itu  membutuhkan  lokasi  tanah  untuk  pembangunan sehingga berkaitan erat dengan pengadaan tanah. Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 angka 2 menentukan:  “Pengadaan  Tanah  adalah  kegiatan  menyediakan  tanah  dengan  cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”.
Desa  Tanjung  Lamin  mengalami  kelangkaan  air  bersih.  Desa  Tanjung  Lamin  yang mengalami krisis atau kelangkaan air/krisis air bersih. Kurangnya air bersih yang ada di Desa Tanjung Lamin tersebut sudah tentu akan berdampak pada kehidupan dan aktivitas yang  berlangsung  di  daerah  itu.  Untuk  itu  dibuatlah  kebijakan  pembuatan  instalasi  air bersih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin di di Desa Tanjung  Lamin.  Kebijakan  pembuatan  instalasi  air  bersih  itu  membutuhkan  lokasi  tanah untuk pembangunan sehingga berkaitan erat dengan pengadaan tanah.
Untuk  pengadaan  tanah  tersebut  Pemerintah  Kabupaten  Merangin  mempermudah masyarakat  untuk  memilih  ganti  rugi  karena  lahannya  diambil  untuk  proyek pembangunan  pemerintah.  Pilihan  ganti  rugi  yang  ditawarkan  pemerintah  adalah  ganti rugi berupa uang, tanah, saham dan kombinasi keseluruhannya. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2012  Tentang  Pengadaan Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:
Pasal 36 Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a. uang;
b. tanah pengganti;
c. permukiman kembali;
d. kepemilikan saham; atau
e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Pelaksanaan ganti rugi atas pengadaan tanah terhadap pembuatan instalasi air bersih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin di di Desa Tanjung Lamin  tidak  berselenggara  sebagaimana  mestinya.  Salah  satu  permasalahan  yaitu keterlambatan  pembayaran  uang  ganti  rugi  tersebut.  Hal  ini  menyebabkan  masyarakat mengajukan  keluhan  kepada  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten Merangin  atas  lama  prosesnya.  Selain  itu  ditemukan  keadaan  beberapa  masyarakat berkeberatan  atas  nilai,  yang  dipandang  terlalu  rendah.  Persoalan  mengenai  rendahnya nilai  tanah  ini  berlarut-larut  sehingga  memakan  waktu  3  (tiga)  bulan  untuk  Dinas Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Merangin  meyakinkan  masyarakat terhadap nilai yang ditetapkan tersebut.
Terdapat  kesenjangan  antara dassollen atau  peristiwa  hukum  berupa  perumusan pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  kepemilikan  tanah  di  Kabupaten  Merangin  dengan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dassein atau peristiwa konkrit, berupa rendahnya pelaksanaan penyelesaian  sengketa  kepemilikan  tanah  yang  terjadi  di  Kabupaten  Merangin.  Terus terjadinya  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  kepemilikan  tanah  yang  dilakukan  tidak sebagaimana  mestinya  di  Kabupaten  Merangin  bukanlah  menandakan  bahwa  tidak  ada suatu  usaha  atau  upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  para  pihak  guna  mengatasi permasalahan  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  kepemilikan  tanah  di  Kabupaten Merangin  tersebut  melainkan  masih  ditemui  adanya  suatu  permasalahan  atau  kendala dalam pelaksanaannya.
B. Ganti  Kerugian  Tanah  Milik  Masyarakat  atas  Pembuatan  Instalasi  Air  Bersih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin
1. Pelaksanaan Ganti Kerugian Tanah Milik Masyarakat
Dalam  kenyataan  sehari-hari  permasalahan  tanah  muncul  dan  dialami  oleh seluruh lapisan masyarakat. Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan  selalu  aktual  dari  masa  ke  masa,  seiring  dengan  bertambahnya  penduduk, perkembangan  pembangunan,  dan  semakin  meluasnya  akses  berbagai  pihak  untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.
Dapat  dikatakan  sengketa  di  bidang  pertanahan  tidak  pernah  surut,  bahkan mempunyai  kecenderungan  untuk  meningkat  di  dalam  kompleksitas  permasalahan maupun  kuantitasnya  seiring  dinamika  di  bidang  ekonomi,  sosial  dan  politik.  Selain penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan/litigasi,  di  dalam  sistem  hukum  nasional dikenal  penyelesaian  sengketa  Melalui  lembaga  di  luar  peradilan  sebagaimana  yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Salah satu alternatif penyelesaian sengketa (tanah) adalah melalui upaya mediasi. Mediasi  sebagai  penyelesaian  sengketa  alternatif  menawarkan  cara  penyelesaian sengketa yang khas. Karena prosesnya relatif sederhana, maka waktunya singkat dan biaya dapat ditekan.
Pilihan  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  mempunyai  kelebihan  dari  segi biaya, waktu, dan pikiran bila dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan, di samping itu kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif  yang  melingkupinya  membuat  lembaga  pengadilan  merupakan  pilihan terakhir  untuk  penyelesaian  sengketa.  Mengenai  macam-macam  sengketa  yang ditangani Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat dikemukakan sebagai berikut:
1.   Sengketa antara Badan Pertanahan Nasional dengan pihak yang memohon agar  status  tanah  dibukukan  dapat  terjadi.  Misalnya  apabila  tanah  yang bersangkutan bukan tanah hak, melainkan berstatus tanah negara:
a.   Sejak semula memang tanah Negara
b.   Semula  tanah  hak  tetapi  sudah  menjadi  tanah  negara,  karena  haknya sudah dihapus.
2.  Sengketa  mengenai  hak  dapat  terjadi  apabila  BPN  menolak  membukukan karena berpendapat bahwa tanah yang bersangkutan bukan berstatus hak milik sebagaimana yang dinyatakan oleh pemohon melainkan hak pakai.
3.  Sengketa mengenai siapa pemegang hak dapat terjadi apabila BPN menolak membukukan  atas  nama  pemohon  sebagai  pemegang  hak  bersangkutan karena:
a. Tidak  ada  surat  atau  dokumen  yang  dapat  membuktikan  atau  dapat dipakai sebagai petunjuk bahwa pemohon adalah pemegang haknya.
b. Ada pihak lain yang juga menyatakan sebagai pemegang haknya.
4.  Sengketa  mengenai  batas  tanah  dapat  terjadi  apabila  BPN  menolak membukukan  sesuai  batas-batas  tanah  yang  ditunjuk  oleh  pemohon, karena sebagian tanah yang bersangkutan diperlukan pemerintah.
5.  Sengketa  mengenai  luas  tanah  dapat  terjadi  apabila  BPN  menolak membukukan  berdasarkan  luas  tanah  yang  tercantum  dalam  pajak bumi/ verponding Indonesia  karena  berpegang  pada  hasil  pengukuran kadastral yang telah dilakukan.
6.  Sengketa  mengenai  hak  pihak  ketiga  dapat  terjadi  apabila  BPN  menolak mencatat adanya hak pihak ketiga, karena:
a.   Hak  tanggungan  (hipotik/ creditverband )  yang  ikut  hapus  dengan hapusnya hak yang dibebaninya.
b.  Surat kuasa memberikan hak tanggungan (hipotik/ creditverband ). 5
Untuk Indonesia, kasus-kasus yang lebih sesuai untuk diselesaikan melalui mediasi adalah  kasus-kasus  yang  segi  hukumnya  kurang  mengemuka  dibandingkan  dengan segi  kepentingan  (interest)  para  pihak.  Dalam  perkembangannya,  penyelesaian sengketa  melalui  ADR  secara  implisit  dimuat  dalam  Perpres  Nomor  10  Tahun  2006 tentang  BPN.  Selanjutnya  telah  diterbitkan  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan Dalam menjalankan tugasnya menangani sengketa pertanahan, BPN melakukan upaya antara lain melalui mediasi.
Yang  dimaksud  dengan  ganti  rugi,  yaitu:  “penggantian  kerugian  yang  dialami seseorang  (seorang  debitur  yang  cidera  janji  harus  membayar  ganti  rugi  kepada kreditur), hal ini diatur di dalam KUHPerdata, yaitu:
1248.  Bahkan  jika  tidak  terpenuhinya  perikatan  itu  disebabkan  oleh  tipu-daya debitur,
maka  penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga,  yang  menyebabkan kreditur menderita  kerugian  dan  kehilangan  keuntungan,  hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya
perikatan itu.
1244.  Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia
tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang  tak  terduga,  yang  tak  dapat  dipertanggungkan  kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya. (KUHPerd. 1444, 1865). 6
5 Elza Syarief, Op. Cit ., hlm. 241-242.
6 Sudarsono, Kamus Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 136.
Dalam  suatu  peristiwa  yang  mana  mengakibatkan  kerugian  terhadap  seseorang, maka  sudah  tentu  merupakan  kewajiban  dari  pihak  yang  melakukan  kesalahan mengganti kerugian. Seseorang dalam hal ini korban, dari tindakan tersebut mengalami kerugian  baik  material  maupun  moril  sehingga  adalah  sudah  wajar  kiranya  kalau mereka yang dirugikan tersebut mendapat imbalan  berupa ganti  rugi dari pihak yang merugikan.
Pemberian  hak  atas  ganti  rugi  merupakan  suatu  upaya  untuk  memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik materil maupun non materil karena kesalahan atau kelalaian badan hukum atau perseorangan Perlindungan ini  sangat  penting  karena  akibat  kelalaian  atau  kesalahan  itu  mungkin  dapat menyebabkan  kerugian  yang  berlipat  ganda  yang  akan  berdampak  pada  kehidupan pemakai barang/jasa tersebut. 7
Yang  dimaksud  dengan  kerugian  materil  adalah  hilangnya  atau  tidak  didapatnya seluruh atau sebagian keuntungan, sedangkan kerugian non materil berkaitan dengan hal yang bersifat psikis atau beban mental yang didapat karena kegagalan usaha yang dilakukan.  Pelaksanaan  ganti  kerugian  tanah  milik  masyarakat  atas  pembuatan instalasi  air  bersih  oleh  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten Merangin, tidak terlepas dari permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:
Kebijakan  pembuatan  instalasi  air  bersih  oleh  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman  Kabupaten  Merangin  di  di  Desa  Tanjung  Lamin  membutuhkan  lokasi tanah  untuk  pembangunan.  Untuk  itu  diperlukan  pengadaan  tanah.  Pemerintah Kabupaten  Merangin  mempermudah  masyarakat  untuk  memilih  ganti  rugi  karena lahannya  diambil  untuk  proyek  pembangunan  pemerintah.  Pilihan  ganti  rugi  yang ditawarkan  pemerintah  adalah  ganti  rugi  berupa  uang,  tanah,  saham  dan  kombinasi keseluruhannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum.
Dalam pelaksanaan ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembuatan instalasi air bersih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin di Desa Tanjung  Lamin  tidak  berselenggara  sebagaimana  mestinya.  Salah  satu  permasalahan yaitu keterlambatan pembayaran uang ganti rugi tersebut.
Sarwono  mengemukaka  bahwa  hal  ini  menyebabkan  masyarakat  mengajukan keluhan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin atas
7 Tanggung Jawab Keperdataan , www.indoskripsi.com, diakses tanggal 10 April 2019.
lama prosesnya. Selain itu ditemukan keadaan beberapa masyarakat berkeberatan atas nilai,  yang  dipandang  terlalu  rendah.  Persoalan  mengenai  rendahnya  nilai  tanah  ini berlarut-larut  sehingga  memakan  waktu  3  (tiga)  bulan  untuk  Dinas  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Merangin  meyakinkan  masyarakat  terhadap  nilai yang ditetapkan tersebut. 8
Pelaksanaan  ganti  kerugian  tanah  milik  masyarakat  atas  pembuatan  instalasi  air bersih di Desa Tanjung Lamin, tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal  1  angka  2  menentukan:  “Pengadaan  Tanah  adalah  kegiatan  menyediakan  tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”.
Selanjutnya  Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  menentukan  dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah, Pihak yang Berhak mempunyai hak:
a. mengetahui rencana penyelenggaraan Pengadaan Tanah; dan
b. memperoleh informasi mengenai Pengadaan Tanah.
Pasal  56  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  menentukan  dalam penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum,  setiap  orang  wajib mematuhi ketentuan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Mengenai bentuk dan mekanisme ganti rugi dalam pelaksanaan ganti kerugian tanah milik  masyarakat  atas  pembuatan  instalasi  air  bersih  oleh  Dinas  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Merangin,  dapat  dikemukakan  bahwa  masyarakat mengajukan keluhan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin  atas  lama  prosesnya.  Selain  itu  ditemukan  keadaan  beberapa  masyarakat berkeberatan atas nilai yang diajukan, mereka beranggapan terlalu rendah. 9
Masyarakat  bersama  LSM  pernah  mendatangi  kantor  Dinas  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Merangin  mengenai  permasalahan  tersebut. Persoalan  mengenai  rendahnya  nilai  tanah  ini  berlarut-larut  sehingga  memakan waktu  3  (tiga)  bulan  untuk  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten Merangin meyakinkan masyarakat terhadap nilai yang ditetapkan tersebut. 10
Taher mengemukakan:
8 Wawancara dengan  Sarwiono,  Staf  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten Merangin, Bangko, 9 Desember 2020.
9 Wawancara dengan Tamrin,  Ketua BPD  Desa  Tanjung Tamin Kabupaten  Merangin, Bangko, 9 Desember 2020.
10 Wawancara dengan  Mulyo  Handoyo,  Staf  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman Kabupaten Merangin, Bangko, 9 Desember 2020.
“Permasalahan ganti  rugi pengadaan tanah untuk pembuatan  instalasi air bersih itu  berawal  karena  nilai  ganti  rugi  tanah  yang  berada  di  bawah pasaran harga tanah  setempat.  Saya  secara  terus  terang  berkeberatan, tanah yang saya miliki untuk penggantian atas pengadaan tanah itu dilepas dengan harga yang lebih murah. Walaupun untuk kepentingan umum. Aspek untung rugi pastilah tetap
saya pikirkan. 11
Memperhatikan  keterangan  dari  Taher  tersebut  di  atas,  dan  memperhatikan ketentuan  Pasal  31  dan  Pasal  32  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Pasal 31
(1)  Lembaga  Pertanahan  menetapkan  Penilai  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2)  Lembaga  Pertanahan  mengumumkan  Penilai  yang  telah  ditetapkan sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  untuk  melaksanakan  penilaian
Objek Pengadaan Tanah. Pasal 32
(1)  Penilai  yang  ditetapkan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  31  ayat  (1) wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.
(2) Pelanggaran terhadap kewajiban Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan  sanksi  administratif  dan/atau  pidana  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembentukan  tim  penilai  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman Kabupaten  Merangin,  dilakukan  untuk  menilai  objek  pengadaan  tanah  untuk pembuatan instalasi air bersih di Desa Tanjung Lamin, dilakukan dengan kajian kerja yang  dapat  dipertanggungjawabkan  karena  adanya  kewajiban  penilai  dan  adanya sanksi  administratif  dan/atau  pidana  apabila  dilakukan  secara  melawan  hukum. Sehingga  hasil  penilaian  objek  tanah  untuk  pengantian  pengadaan  tanah  untuk pembuatan  instalasi  air  bersih  itu  seharusnya  sudah  layak  atau  memenuhi  standar minimal harga yang dapat diberikan kepada masyarakat.
Apabila dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum dan mekanisme ganti rugi dalam  KUHPerdata.  Pasal  1365  KUHPerdata  menentukan:  “Tiap  perbuatan  yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk  menggantikan  kerugian
11 Wawancara dengan Taher, Responden Masyarakat Desa Tanjung Tamin Kabupaten Merangin, Bangko, 9 Desember 2020.
tersebut”. Pasal 1366 KUH Perdata berisikan ketentuan antara lain sebagai berikut; “ Setiap  orang  bertanggung  jawab  tidak  saja  untuk  kerugian  yang  disebabkan perbuatannya,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan  kelalaiannya  atau  kurang hati-hatinya”.  Pasal  1367  KUHPerdata  menentukan:  “Seseorang  tidak  hanya bertanggung  jawab,  atas  kerugian  yang  disebabkan  perbuatannya  sendiri,  melainkan juga  atas  kerugian  yang disebabkan  perbuatan-perbuatan  orang-orang  yang  menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah penguasaannya”.
Memperhatikan  ketentuan  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  di  atas, dapat  dikemukakan  bahwa  saluran  air  minum  adalah  untuk  kepentingan  umum. Sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  yang  menentukan: “Pengadaan  Tanah  adalah  kegiatan  menyediakan  tanah  dengan  cara  memberi  ganti kerugian  yang  layak  dan  adil  kepada  pihak  yang  berhak”.  Pasal  1  angka  10 menentukan:  “Ganti  Kerugian  adalah  penggantian  yang  layak  dan  adil  kepada  pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah”.
Terjadinya  permasalahan  dalam  pelaksanaan  ganti  kerugian  tanah  milik masyarakat  atas  pembuatan  instalasi  air  bersih  oleh  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman  Kabupaten  Merangin  telah  membuat  penulis  mengemukakan  bahwa bentuk  dan  mekanisme  ganti  rugi  dalam  pelaksanaan  ganti  kerugian  tanah  milik masyarakat  atas  pembuatan  instalasi  air  bersih  oleh  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin belum berjalan sebagaimana mestinya.

## 2. Hambatan dalam Pelaksanaan Ganti Kerugian Tanah Milik Masyarakat
Dalam  kenyataan  sehari-hari  permasalahan  tanah  muncul  dan  dialami  oleh seluruh  lapisan  masyarakat.  Sengketa  perjanjian  jual  beli  hak  atas  tanah  merupakan isu  yang  selalu  muncul  dan  selalu  aktual  dari  masa  ke  masa,  seiring  dengan bertambahnya  penduduk,  perkembangan  pembangunan,  dan  semakin  meluasnya akses  berbagai  pihak  untuk  memperoleh  tanah  sebagai  modal  dasar  dalam  berbagai kepentingan.
Adapun  hambatan  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Perumahan  Dan  Kawasan Permukiman  Kabupaten  Merangin  dalam  pelaksanaan  ganti  kerugian  tanah  milik masyarakat atas pembuatan instalasi air bersih adalah:
1. Hambatan  yang  timbul  dari  dalam  Dinas  Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman Kabupaten Merangin
Proses  birokrasi  yang  panjang  dan  masalah  administrasi  yang  cukup  rumit menyebabkan  permasalahan  dalam  pemberian  ganti  kerugian  tanah  milik masyarakat atas pembuatan instalasi air bersih. Hal ini seperti yang dikemukakan bahwa  kerugian  dari  masyarakat  adalah  terjadinya  keterlambatan  dalam pembayaran ganti rugi yang diakibatkan harus melalui prosedur yang banyak yang membuat keterlambatan pembayaran kepada pihak tersebut (pemilik tanah). 12
2. Hambatan yang timbul dari masyarakat
a. Tidak ada iktikad baik dari salah satu pihak yaitu dengan tidak hadirnya pihak tersebut,  biasanya  adalah  pihak  terlapor.  Hal  ini  dapat  menghambat berjalannya proses mediasi, karena pada dasarnya mediasi merupakan forum yang  mempertemukan  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  nantinya menjelaskan kronologi masing-masing pihak dalam sengketa pemberian ganti kerugian tanah milik masyarakat atas pembuatan instalasi air bersih tersebut dan keinginan dari para pihak.
b. Mediasi Deadlock atau  kebuntuan,  kedua  pihak  hadir  dalam  mediasi  dan menjelaskan masing-masing  kronologi sengketa dan keinginannya namun kedua belah pihak dibantu oleh Mediator tidak dapat menghasilkan solusi yang  memberi  kepuasan  sehingga  sulit  untuk  menghasilakn  kesepakatan. Maka  dari  itu  harus  diagendakan  pertemuan  selanjutnya.  Kendala  dari emosi pihak sehingga memancing emosi pihak lainnya, yang menyebabkan musyawarah harus dihentikan sementara.
Dalam  kasus  ini  pihak  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Merangin  telah  menengahi permasalahan  antara  pihak  yang  bersengketa  dengan  dilakukannya  mediasi.  Mediasi dilakukan  di  Kantor  Kepala  Desa  Tanjung  Lamin  pada  tanggal  10  Maret  2019,  yang dihadari  oleh  pihak  yang  bersengketa  yaitu  masyarakat  Desa  Tanjung  Lamin,  Dinas Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Merangin  dan  mediator  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Merangin  disaksikan  oleh  perangkat  desa  Tanjung  Lamin, personil  TNI/Polri.  Hal  ini  belum  menghasilkan  kesepakatan  bersama  antara  para pihak yang bersengketa.
Tipologi  kasus-kasus  di  bidang  pertanahan  secara  garis  besar  dapat  dipilah menjadi lima kelompok, yaitu:
12 Wawancara dengan  Sarwiono,  Staf  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten Merangin, Bangko, 9 Desember 2020.
a. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lain,
b. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform,
c. Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses penyediaan tanah untuk pembangunan,
d. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah;
e. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat. 13
Sifat permasalahan dari suatu sengketa tanah secara umum ada beberapa macam, yaitu
a. Masalah  yang  menyangkut  prioritas  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  pemegang hak  yang  sah  atas  tanah  yang  berstatus  hak;  atau  atas  tanah  yang  belum  ada haknya.
b. Bantahan terhadap suatu alas hak / bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak,
c. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang tidak benar,
d. Sengketa lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis. 14
Dalam  konteks  tipologi,  BPN  membagi  sengketa  pertanahan  dibagi  menjadi sengketa  penguasaan  dan  pemilikan,  sengketa  prosedur  penetapan  dan  pendaftaran tanah,  sengketa  batas/letak  bidang  tanah,  sengketa  ganti  rugi  eks  tanah  partikelir, sengketa tanah ulayat, sengketa tanah obyek landreform .
Pelaksanaan  ganti  kerugian  tanah  milik  masyarakat  atas  pembuatan  instalasi  air bersih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin, dapat dikemukakan  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Merangin bersedia  melaksanakan  tanggung  jawab  terhadap  pembuatan  instalasi  air  bersih dengan  memberikan  ganti  rugi  terhadap  harga  pembelian  tanah  setelah  dilakukan mediasi  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Merangin.  Penyelesaian  yang  dilakukan oleh  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Merangin  melalui Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Merangin  hanya  sebatas  mediasi,  hasil  kesepakatan
13 Wawancara dengan  Kasanuddin,  Kasi  Bidang  Sengketa  dan  Konflik  Pertanahan  Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, tanggal 3 Desember 2019.
14 Wawancara dengan  Kasanuddin,  Kasubsi  Bidang  Sengketa  dan  Konflik  Pertanahan  Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, tanggal 3 Desember 2019.
yang  diwujudkan  dalam  perjanjian  diserahkan  kepada  para  pihak  untuk  dipenuhi sebagai prestasi masing-masing pihak.
Menurut  Maryani,  bahwa:  “Penyelesaian  sengketa  pertanahan  yang  diajukan  ke Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin  diselesaikan dengan mengutamakan  prinsip win-win  solution dengan  praktek  mediasi.  Hal  ini  pada  umumnya  berhasil  dan  bisa mendamaikan para pihak yang bersengketa”. 15
Penyelesaian  sengketa  pertanahan  memang  penuh  dilema,  proses  hukum  yang panjang  dan  memakan  waktu  dan  biaya  yang  sangat  besar  membuat  masyarakat seharusnya berpikir dua kali  untuk membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan. Jalan musyawarah antara para pihak dan jalur mediasi bisa dipilih untuk mencarikan penyelesaiannya.  Berbagai  penyelesaian  sengketa  pertanahan  cukup  banyak ditawarkan  baik  yang  bersifat  litigasi  maupun  non  litigasi  tetapi  dalam  banyak  hal hasilnya  terasa  kurang  memuaskan.  Penyelesaian  secara  mediasi  baik  yang  bersifat tradisional  ataupun  melalui  berbagai  Lembaga Alternative  Dispute  Resolution (ADR) yang  bersifat  modern  walaupun  untuk  satu  dua  kasus  tertentu  dapat  diselesaikan dengan  baik,  tetapi  dalam  kebanyakan  hal  tidak  memberikan  penyelesaian  yang memuaskan dan bersifat tuntas.
Bahkan  penyelesaian  melalui  pengadilan  pun  terkadang  dirasakan  oleh masyarakat  tidak  memuaskan.  Tidak  sedikit  mereka  yang  telah  menduduki  tanah selama  bertahun-tahun  ditolak  gugatannya  untuk  mempertahankan  hak  atau mendapatkan hak karena adanya pihak lain yang menguasai tanah yang bersangkutan. Atau  sebaliknya  gugatan  seseorang  terhadap  penguasaan  tanah  tertentu  dikabulkan pengadilan walaupun bagi pihak yang menguasai tanah tidak cukup kuat atau gugatan kurang beralasan.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  bentuk  dan mekanisme ganti rugi pelaksanaan ganti kerugian tanah milik masyarakat atas pembuatan instalasi air bersih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin belum  berjalan  sebagaimana  mestinya  seperti  yang  ditentukan  dalam  ketentuan KUHPerdata dan UUPA.
Hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  ganti  kerugian  tanah  milik  masyarakat atas  pembuatan  instalasi  air  bersih  oleh  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman Kabupaten  Merangin,  yaitu  kendala  yang  timbul  dari  dalam  Dinas  Perumahan  dan
15 Wawancara dengan  Maryani,  Kasubsi  Sengketa  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Merangin, tanggal 3 Desember 2019.
Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Merangin  dan  kendala  yang  timbul  dari  kedua  pihak yang  bersengketa.  Upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  dalam  penyelesaian  sengketa pemilikan hak atas tanah di Kabupaten Merangin melalui mengutamakan prinsip win-win solution  dengan  praktek  mediasi.  Hal  ini  tidak  pada  semua  sengketa  hak  atas  tanah berhasil dan bisa mendamaikan para pihak yang bersengketa. Beberapa penjual bersedia melaksanakan tanggung jawab penjual terhadap  sengketa tumpang  tindih  pemilikan hak atas  tanah  dengan  memberikan  ganti  rugi  terhadap  harga  pembelian  tanah  setelah dilakukan mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin dan ada beberapa orang penjual yang tidak mau bertanggung jawab terhadap sengketa tumpang tindih pemilikan hak atas tanah tersebut.
Untuk  menghindari  sengketa  yang  berlarut-larut  seharusnya  penjual  melaksanakan bentuk  dan  mekanisme  ganti  rugi  dalam  sengketa  kepemilikan  tanah  di  Kabupaten Merangin  secara  baik  dan  benar,  sehingga  kepastian  hukum  dapat  terwujud  sehingga terjadinya  sengketa  tanah  dapat  dihindari  pada  waktu  yang  akan  datang.  Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin dan pihak-pihak yang bersengketa memahami Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  11  Tahun  2016  dan dilaksanakan  secara  konsisten,  sistematis  terutama  dalam  penyelenggaraan  mediasi sengketa pemilikan hak atas tanah di Kabupaten Merangin.

## Daftar Pustaka

## Artikel/Buku/Laporan
R.  Subekti  dan  R    Tjitrosudibio. Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata .  Cet.  31,  Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
Syarief,  Elza. Menuntaskan  Sengketa  Tanah  Melalui  Pengadilan  Khusus  Pertanahan . Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012
Sofwan,  Sri  Soedewi  Masjchun. Hukum  Bangunan  Perjanjian  Pemborongan  Bangunan . Liberty. Yogyakarta, 1982.
Setiawan, R. Pokok-Pokok  Hukum Perikatan . Binacipta. Bandung, 1979.
Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 136.
Benhard Limbong, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.2.
Rosmidah,  Pengakuan  Hukum  Terhadap  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  Dan
Hambatan  Implementasinya,  Inovatif.  Jurnal  Ilmu  Hukum  Vol  2,  No  4  (2010):
Inovatif, hlm. 93.
Rosmidah,  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Di  Indonesia,  Inovatif.  Jurnal  Ilmu  Hukum  Vol  6 No 2 (2013): Inovatif, hlm. 64-65.
Larasati, Ayu, and Raffles Raffles. 2020. “Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli  Menurut  Hukum  Pertanahan  Indonesia”. Zaaken:  Journal  of  Civil  and  Bussiness Law 1 (1), 127-44. https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/8288 .
Tanggung Jawab Keperdataan , www.indoskripsi.com, diakses tanggal 10 April 2019.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan,  dan  Hak  Pakai  atas  Tanah;  Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1999  tentang  Pelimpahan  Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah; dan lain-lain.