JURNAL PENJAMINAN MUTU Volume 5 Nomor 1 Februari 2019 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU ISSN : 2407-912X (Cetak) INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI ISSN : 2548-3110 (Online) DENPASAR http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM

## PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN BALI MENUJU TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER
Oleh

## I Gede Sudiarta
SMAN 1 Baturiti Tabanan dagets@ymail.com
diterima 12 Oktober 2018, direvisi 18 Februari 2019, diterbitkan 28 Februari 2019

## Abstract
General  description  of  women's  participation  in  the  political  world  in Indonesia  representation  is  very  low  at  all  levels  of  decision  making,  both  at the  executive,  legislative  and  judicial  levels  in  the  government  bureaucracy, political  parties  both  in  other  public  societies.  In  this  case  the  low  quality  of women's participation in politics occurs in Bali, namely in the executive ranks. Likewise,  at  the  echelon  II  level,  there  were  no  women  who  obtained  the position, that is, from the number of village heads in Bali there were no women who held more positions as lurah, even if there were only a few. In addition, in the organization of  the Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) in  Bali,  it is rare and there may not be women who become the Bendesa Adat or Bendesa Pakraman. This is also evident in the management of other organizations such as youth clubs and sekuna teruna. In an organization like this it is rare to find women becoming chairpersons or electing a chairperson as chairman or vice chairman. Based on this, a gender perspective is considered by involving men and women in the basic decision-making process of democratic work that will lead to equality.

## Keywords: Pendidikan, Politik, Perempuan Bali, Kesetaraan Gender

## I. PENDAHULUAN
Penduduk, termasuk didalamnya kaum  perempuan  adalah  salah  satu  modal dasar pembangunan nasional. Tanpa mengikutsertakan  kaum  perempuan  dalam proses  pembangunan  bangsa  dan  Negara berarti  lebih  dari  setengah  jumlah  penduduk Indonesia  tidak  tertampung  aspirasinya dalam  pembangunan  bangsa  dan  Negara.
Salah satu contoh konkret pada pemilu 1999 yang  lalu.  Berdasarkan  hasil  penelitian  Asia Foundation (Suryanef, 2001:46) menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat pemilih perempuan  sejumlah  57%  dar  keseluruhan pemilih  terdaftar.  Hal  ini  adalah  merupakan sebuah  potensi  dan  kekuatan  besar  yang perlu  disadari  oleh  perempuan,  karena keberhasilan sebuah peristiwa politik, seperti
pemilihan  umum,  sangatlah  ditentukan  oleh partisifasi  perempuan.  Berdasarkan  Undang- Undang  Dasar  1945  Pasal  27  ayat  1  yang dipertegas di dalam GBHN dapat dinyatakan bahwa  perempuan  bagai  mitra  sejajar  pria mempunyai  peluang  dan  kesempatan  yang sama dengan pria untuk berprestasi melakukan suatu kegiatandalam segala aspek pembangunan bangsa dan Negara. Selain itu sebagai  warga  Negara  Indonesia  perempuan mempunyaai  hak  dan  kewajiban  yang  sama dengan  laki-laki  untuk  dipilih  dan  atau memilih.
Dunia  politik  merupakan  domain public  yang  diidentikkan  dengan  dunia  laki- laki.  Sementara,  perempuan  tidak  mungkin menjadi actor dalam politik karena kepentingan  mereka  terbatas  pada  domain domestic atau urusan rumah tangga. Definisi kekuasaan seperti yang dijelaskan oleh Spike Peterson  dan  Anne  Sisson  Ruyan  dalam “Global  Gender  Issues”  (Kompas,  25 Agustus  2003)  adalah  maskulinis.  Hal  ini merupakan perpanjangan dari nation androcentric mengenai kekuatan, kompetensi agresi,  dan  koersi,  oleh  karena  hanya memfokuskan  pada  pengertian  mengenai kekuasaan di bidang politik yang didominasi oleh  laki-laki.  Dalam  hal  ini  apabila pengertian  ini  diyakini, maka  isu-isu kesejahteraan tampaknya akan sulit mendapat  tempat.  Oleh  karena  adanya dikotomi  antara  politik  “tinggi‟  dan  politik “rendah”  yang  menenmpatkan  kegiatan ruang public sebagai politik “tinggi” dan isu- isu  dianggap  berkaitan  dengan  sector domestic,  seperti  isu  kesejahteraan,  sebagi politik “rendah‟.
Secara  fungsional  pemilihaan  peran laki-laki  dan  perempuan  dapat  diterima asalkan  tidak  menimbulkan  ketimpangan gender,  khususnya  ketidaksetaraan  gender. Ketidak setaraan gender yang dilakukan oleh orang  tua  dan  keluarga,  yakni  dengan mengalahkan  anak  perempuan  dalam  hal bersekolah, makanan, kesehatan, dan pemberian  tanggung  jawab  yang  lebih  besar daripada laki-laki. Sejalan dengan perkembangan  dan  dinamisasi  masyarakat Bali  sebagai  implikasi  dari  interaksi  dengan
masyarakat luar, maka upaya pendidikan dan kesadaran  politik  pada  kaun  perempuan  di Bali  merupakan  suatu  keharusan.  Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam makalah ini akan  diupayakan  untuk  membahas  prose pendidikan  politik  perempuan  Bali  dalam rangka  menuju  terwujudnya  kesetaraan gender  perspektif  agama.  Oleh  karena  itu pendidikan politik sejak dini pada perempuan dalam keluarga sudah seharusnya diterapkan sehingga perempuan dan laki-laki dapat  setara  dalam  segala  aspek  kehidupan. Selain  itu  dengan  banyaknya  perempuan yang  duduk  dalam  pengambilan  keputusan dan kebijakan maka masalah-masalah seperti kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak serta kesehatan reproduksi dapat dipecahkan.

## II. PEMBAHASAN

## A. Cara  Pendidikan  Politik  Perempuan Bali
Keikutsertaan kaum perempuan dalam aspek kehidupan manusia di dunia ini tidak  dapat  diabaikan.  Di  samping  sebagai ibu  dan  peran  kodrati  lainnya  yang  dimiliki oleh  perempuan,  pada  zaman  globalisasi  ini kehidupan kaum perempuan semakin berkembang dalam segala bidang kehidupan. Keikutsertaan kaum  perempuan di  Indonesia pada masa perang kemerdekaan, bahkan jauh sebum itu, setidak-tidaknya membawa perubahan  dalam  perkembangan  kehidupan bangsa  Indonesia.  Bahkan  diakui  bahwa tanpa  keikutsertaan  perempuan,  perjuangan tidak mungkin akan berhasil denganbaik. Hal ini  sejalan  dengan  kenyataan  bahwa  dalam perjuangan,  mau  tidak  mau  seperti  pengurus keuangan,  menjadi  penghubung,  mengaur perbekalan logistic, tugas kepalang merahan, yaitu  merawat  dan  mengobati  pejuang, bahkan mencari senjata (Nurliana, 1986:2).
Kalau  ada  pihak  yang  mengatakan bahwa  perempuan  Bali  masih  terbelakang dibandingkan laki-laki di bidang pendidikan, karier, dan dunia politik tentu sulit dibantah. Fakta  dan  data  yang  ada  di  masyrakat mendukung  bahwa  pendapat  tersebut  itu benar,  namun  kalau  ada  yang  mengatakan bahwa perempaun  Bali bersifat  pasif, nrimo, atau berpangku tangan tanpa
memperjuangkan nasibnyaatau nasib kaumnya  dalam  kehidupan  sosial  tentulah hal tersebut keliru. Bukti tertulis menunjukkan bahwa perempuan Bali bahkan sudak  aktif  berbicara  sejak  zaman  colonial untuk  memperjuangkan  harkat  dan  martabat kaumnya.  Namun kalo dilihat  secara universal pada saat ini tampaknya masih ada kesenjangan  gender  dalam  hal  angka pastisipasi  sekolah  dan  angka  pasrtisifasi dalam dunia politik masih rendah.
Kemajuan  ilmu  pengetahuan  yang berkembang sangat pesat menuntut tersedianya  sumber  daya  manusia  yang mampu  menyesuaikan  diri  dan  mampu menjawab  tantangan  yang  muncul  di  era globalisasi. Salah satu cara untuk mengembangkan  masalah  tersebut  adalah dengan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lingkungan utama bagi  manusia  untuk  mengembangkan  diri adalah lingkungan keluarga,  yakni  pada usia dini,  yaitu  sejak  dalam  kandungan  sudah dididikoleh ibunya untuk menjadi anak yang berkualitas.  Hubungan  antara  anak  dan keluarganya sangat erat terutama dengan ibu yang  memberikan  kebutuhan  anak,  seperti menyusui,  memberi  makan,  memandikan, dan  lain-lain.  Pemenuhan  akan  kebutuhan tersebut  menyebabkan  anak-anak  merasa mendapat  perlindungan  yang  selanjutnya akan  menimbulkan  perasaan  aman  pada anak.  Demikian  pula  hubungan  antara  anak dengan  ayahnya  merupakan  faktor  penting. Hal  itu  disebabkan  karena  figure  seorang ayah  diperlukan  dalam  mengembangkan anak  sehingga  nantinya  anak  mempunyai kepribadian yang utuh.
Melalui  hubungan  yang  ermat  antara anak dan ibunya akan mengakibatkan si anak mendapat  pendidikan.  Pendidikan  tersebut dapat  berbentuk  penanaman  kebiasaan  yang sehat dan baik, penanaman dan pengembangan  disiplin  diri,  control  emosi, inisiatif  dan  kreativitas,  serta  nilai  sosial moral  dan  spiritual.  Pendidikan  yang diterima  anak  tersebut  selanjutnya  akan berkembang membuat anak menjadi manusia yang  berkepribadian  utuh.  Kegagalan  dalam menempatkan  pondasi  yang  diperlukan  bagi
perkembangan anak pada masa-masa selanjutnya  akan  menyebabkan  upaya  untuk menjadikan  summber  daya  manusia  menjadi gagal.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa keluarga  mempunyai  peranan  yang  sangat penting  didalam  pemberian  pendidikan politik kepada anak-anaknya.

## B. Cara-cara

## Pendidikan Politik Konvensional
Cara  pendidikan  politik  yang  lazim diberikan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka  ialah  dengan  ccara  menyekolahkan anak-anaknya  kesekolah  formal  sejak  taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah  pertama,  sekolah  menengah  atas, dan  bahkan  sampai  pada  perguruan  tinggi. Melalui  pendidikan  sekolah  anak-anak  akan mendapatkan perkembangan ilmu pengetahuan  dan  memahami  arti  penting pendidikan  dalam    menghadapi  pesatnya kemajuan  nteknologi.  Sumber  daya  manusia yang mempunyai pendidikan serta keterampilan  adalah  sangat  penting  artinya dapat  masuk  kepasqar  kerja  dan  bersaing  di dalamnya.
Pendidikan  sekolah  sebagai  sarana yang memungkinkan perempuan bisa berdiri sama tinggi  dengan laki-laki. Disamping itu, melalui  sekolah  aspek  kognitif  perempuan akan  terbuka,  intelektualnya  akan  diasah sehingga  dapat  berpikir  rasional,  bisa mewujudkan  potensi,  dan  kreativitasnya, memiliki  motivasi  untuk  maju  dan  meraih prestasi,  dan  berkarier  serta  memperloeh martabat seperti yang dicapai laki-laki.
Kedudukan  anak  laki-laki  dalam Masyarakat  di  Bali  adalah  sebagai  pewaris dan  penerus  keturunan  atau  keluarga. Sehingga  beranjak  dari  realitas  ini,  laki-laki dalam kehidupan masyarakat di bali mendapatkan otoritas tunggal yang menguasai seperangkat hak dan kewenangan, baik  dalam  kehidupan  keluarga  maupun dalam aktivitas kesehariannya sebagai warga desa adat.
Diprioritaskannya anak laki-laki dalam  keluarga  di  Bali,  yakni  sangat berkaitan  dengan  sistem  pewarisan  yang dianut  oleh  masyarakat  di  Bali,  yaitu
menganut sistem pewarisan patriarkhi. Artinya, yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki  atau  keluarga  dari  pihak  laki-laki, Sedangkan  perempuan  tidak  berhak  menjadi ahli  waris.  Yudana  (1990)  mengatakan bahwa  sistem  kekerabatan  di  bali  menganut sistem kekerabatan patrilineal yang direfleksikan  dengan  konsep  Purusa  atau batang lempeng yakni hubungan kekerabatan vertical  ke  atas  dank  e  bawah  berdasarkan garis  laki-laki.  Dengan  demikian,  maka perempuan  akan  menerima  waris  ayahnya sepanjang  mereka  belum  menikah  atau berumah  tangga.  Harta  yang  diberikan  oleh orang  tua  kepada  anak  perempuannya  yang sudah  menikah  bukanlah  berupa  warisan, tetapi  berupa  bekal  hidup  agar  anaknya  di keluarga  suaminya  dapat  hidup  secara  layak sebagai sebuah keluarga baru.
Penghargaan  yang  begitu  tinggi terhadap keberadaan anak laki-laki menimbulkan  implikasi  bahwa  perempuan dipandang rendah kedudukannya
dibandingkan  laki-laki.  Artinya  eksistensi perempuan senantiasa diposisikan dan dipandang  lebih  rendah  dari  kaum  laki-laki. Deengan demikian, maka kehidupan keluarga  dan  desa  adat  telah  mendukung timbuh  dan  berkembangnya  marjinalisasi kepada  kaum  perempuan  oleh  kaum  laki- laki.  Implikasi  kondisi  ini  juga  bermuara pada pemillahan kepemikikan dan kewenangan berbagai sector public cendrung didominasi  oleh  kaum  laki-laki,  sementara kaum  perempuan  hanya  menjalankan  sector domestic.  Dominasi  kaum  laki-laki  bukan hanya  dalam  bidang  public  saja,  melainkan sampai kepada soal-soal yang sangat  pribadi sehingga perjuangan perempuan untuk menghapus sub ordinasi bukan hanya di luar rumah  melainkan  juga  harus  dimulai  dari dalam  rumah  (Jangger  dalam  Suryanto, 2000;435).
Selain  hal  tersebut  di  atas,  cara-cara pendidikan politik konvensional juga dilakukan  oleh  orang  tua  atau  keluarga dengan cara pemberian hukuman. Pemberian hukuman  adalah  cara  yang  umumnya dilaksanakan untuperilaku-perilaku yang tak- adaptif,  seperti  perilaku  destruktif  terhadap
diri sendiri ataupun terhadap lingkungan, dan perilaku-perilaku  negative  lain  yang  terus menerus mengganggau fungsi adaptif seseorang  atau  orang  lain  di  sekitarnya. Hukuman  adalah  suatu  cara  pemberian stimulus  yang  mengikuti  suatu  perilaku mengurangi kemungkinan berulangnya perilaku  tersebbut.  Bila  bentakan  ibu menghentikan  berulangnya  perilaku  rewel anak maka bentakan tersebut adalah hukuman.  Bila  bentakan  ini  menimbulkan perilaku  rewel  berulang  maka  bentakan  ini adalah  pengukuhan.  Pengaruh  negative  yang timbul jika orang tua menggunakan hukuman badan  yang  tidak  konsiten  terhadap  anak adalah  kenakalan  remaja.  Dalam  hal  ini, hukuman  pun  dapat  memicu  kenakalan remaja  jika  orang  tua  memberikan  hukuman yang  kurang  tepat  kepada  anak.  Hukuman yang  ditekankan  dari  segi  hukuman  dan bukan tujuannya, maka oleh anak tidak akan dihayati  sebagai  bantuan,  tetapi  sebagai penyiksaan (Shochib, 1998:8).

## C. Cara-cara Pendidikan Politik Maju
Sudah menjadi tanggung jawab orang tua  dan  pemerintah  untuk  mewujudkan program  wajib  belajar  Sembilan  tahun. Untuk memenuhi kewajiban tersebut Pemerintah  provinsi  Bali  telah  bekerjasama dengan  semua  Kabupaten-Kota  di  Bali melalui  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan telah  menyediakan  sarana  dan  prasarana pendidikan  bagi  masyarakat  Bali.  Sekolah yang didirikan muali dari taman kanak-kanak sampai  dengan  perguruan  tinggi.  Sehingga seluruh orang tua wajib untuk menyekolahkan  anak-anaknya  di  lembaga pendidikan formal, minimum selama Sembilan tahun.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di atas,  maka  pendidikan  nonformal  yang diberikan orang tua kepada anak perempuannya  di  rumah  merupakan  cara pendidikan  politik  yang  juga  dilaksanakan oleh keluarga di  Bali, selain menyekolahkan anak  perempuannya  ke  sekolah  formal. Keluarga  merupakan  salah  satu  lembaga yang  mengemban  tugasdan  tanggung  jawab dalam  pencapaian  tujuan  pendidikan  umum.
Tujuan  esensial  pendidikan  umum  adalah mengupayakan  sukjek  didik  menjadi  pribadi yang  utuh  dan  terintegrasi.  Untuk  mencapai tujuan  ini,  tugas  dan  tanggung  jawab keluarga  (orang  tua0  adalah  menciptakan kondisi  yang  membuat  iklim  yang  dapat dihayati  anak-anak  untuk  memperdalam  dan memperluas makna-makna esensial (shochib, 1998:2).
Dilihat dari pola asuh dalam keluarga di Bali sekarang sudah mulai tidak lagi orang tua  membeda-bedakan  anak  laki-laki  dan perempuan  di  dalam  menuntut  pendidikan. Namun  melalui  pengamatan  dilapangan masih  ada  beberapa  orang  tua  yang memberlakukan  atau  memprioritaskan  anak laki-lakinya  di  dalam  pendidikan.  Hal  ini terjadi  karena  masyarakat  di  Bali  masih menganut  sitem  kekerabatan  parilineal  yang senantiasa  berpihak  pada  kaum  laki-laki dalam segala bidang dimensinya (Adiwikara, 2000).
Secara  biologis  anak  laki-laki  dan perempuan berbeda, laki-laki memiliki penis, jakun,  dan  dapat  memproduksi  sperma, sedangkan  perempuan  memiliki  rahim,  buah dada,  memproduksi  indung  telur,  dan  air susu.  Apa  yang  dimiliki  laki-laki  tidak dimiliki  perempuan,  begitu  pula  sebaliknya. Kodrat fisik yang berbeda tersebut berpengaruh  pada  kondisi  psikis  masing- masing.  Perempuan  dengan  Kodrat  fisik untuk  bisa  melahirkan  berakibat  pada perkembangan  perangai  psikologisnya  yang membutuhkan  untuk  mengasuh  anak  yang dilahirkan,  seperti  perangai  keibuan  yang menuntut  sikap  halus,  penyabar,  dan  kasih sayang.  Dengan  kodrat  fisik  laki-laki  yang dimilikinya,  yakni  penis  dan  produksi sperma  yang  dapat  membuahi  sel  telur dengan  jumlah  yang  banyak  dalam  waktu relative singkat, dipandang merepresentasikan  fisik  laki-laki  yang  kuat. Dengan  kodrat  fisik  dan  psikologis  tersebut laki-laki  dikontruksikan  berperan  disektor public  yang  keras  sekaligus  memberikan perlindungan  pada  pihak  yang  lemah,  yaitu perempuan (Budiman, 1985:14).
Jika  melihat  peran  keluarga  sangat penting  dan  paling  utama,  dimana  peran
orang  tua  di  zaman  modern  ini  harus  juga mampu  mendorong  anak-anaknya  untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang membuat masa depan meraka menjadi cerah. Dimana  orang  tua  berperan  selain  sudah menyekolahkan  ke  sekolah  formal  seperti yang telah di ungkapkan di atas, di jaman era globalisasi  telah  banyak  ditemui  para  orang tua  mendorong  anak  perempuannya  untuk mengikuti  pelajaran  tambahan  atau  les berbagai  keterampilan.  Cara  ini  pada hakikatnya juga adalah merupakan salah satu cara orang tua dalam memberikan pendidikan  politik  pada  anak  perempuan  di Bali.  Kursus  keterampilan  ini  tentunya  akan sanagt  bermanfaat  bagi  anak  perempuan yang  juga  merupakan  salah  satu  dasar penting  yang  harus  dikuasai  oleh  individu selain keterampilan atau kemampuan membaca  yang  diperoleh  dalam  pendidikan formal disekolah.
Disamping  itu,  para  orang  tua  di zama  era  globalisasi  juga  mendorong  anak perempuannya  untuk  ikut  aktif  di  dalam berorganisasi  dalam  berbagai  kegiatan  baik disekolah  maupun  diluar  sekolah  yang merupakan  salah  satu  cara  orang  tua  dalam memberikan  pendidikan  politik  pada  anak perempuannya.  Di  antara  kegiatan-kegiatan tersebut menjadi pengurus organisasi sekolah, pramuka, palang merah remaja, ikut partai politik. Para orang tua di Bali sekarang telah banyak mendorong anak perempuannya untuk  beraktivitas  dalam  kegiatan-kegiatan seperti di sebut di atas, hal ini sesuai dengan pendapat  John  Naisbritt  dan  Patricia  Arbune (dalam Wardani, 1999:101) yang menyatakan  bahwa  pada  akhir  abad  ke  -20 ada beberapa kemajuan yang sangat menarik di  Negara-negara  berkembang.  Salah  satu diantaranya  adalah  adanya  kebangkitan gerakan perempuan yang mampu menciptakan  ruang  yang  cukup  aktif  untuk mensosialisasikan  program  pemberdayaan dan  kesetaraan  genser.  Pada  tingkat  praktis, kecendrungan yang dikatakan menarik tersebut terbukti dengan semakin terjaminnya hak politik bagi kaum perempuan  di  berbagai  tempat  didunia. Hamper  95%  Negara-negara  di  dunia  telah
menjamin  dua  hak  demokratik  warga Negara,  yakni  hak  memilih  (right  to  vote0 dan  hak  untuk  mencalonkan  diri  dalam pemilihan umum 9right to stand of election). Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dalam  dunia perpolitikan  Indonesia  pada  tanggal  19  Juli 2001  adalah  merupakan  salah  satu  tonggak penting  dalam  sejarah  politik  perempuan  di Parlemen Indonesia, pada salah satu ruangan di  Gedung  DPR/MPR  telah  diresmikan senbuah  kelompok  kerja  atau  forum  dengan nama  Kaukus  Perempuan  Pilitik.  Mereka beranggotakan perempuan anggota Parlemen Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan  peran  dari  perempuan  di dalam  dunia  politik  untuk  memperjuangkan serta menegakkan hak-hak politik perempuan Indonesia.

## D. Fungsi Pendidikan Politik Perempuan Bali
Dengan kata lain, masyarakat merupakan  sistem  sosial  yang  terdiri  atas bagian-bagian  atau  elemen-elemen  yang berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan.  Perubahan  yang  terjadi  pada satu  bagian  akan  membawa  perubahan  pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya, adalah  bahwa  setiap  struktur  dalam  sistem sosial  adan  fungsional  terhadap  yang  lain (Ritzer, 1992:25).
Dimana  setiap  tindakan  manusia berfungsi  untuk  kelangsungan  kehidupan mereka,  sekalipun  integrasi  tidak  pernah dicapai  dengan  sempurna,  tetapi  secara fundamental  akan  tetap  bergerak  kea  rah equilibrium yang  bersifat  dinamis,  sehingga pada  akhirnya  akan  dicapai  suatu  consensus di  antara  masyarakat  (Nasikum,  1999:11). Pendidkian  politik  bagi  perempuan  bali  di lingkungan  keluarga  merupakan  wadah dalam menuju terwujudnya partisipasi perempuan  dalam  pembangunan.  Dalam  hal ini  pemberdayaan  perempuan  mempunyai fungsi  yang  sangat  besar  bagi  pembangunan pemberdayaan perempuan.

## 1). Fungsi Ekonomi
Dalam  era  otonomi  daerah  peranan perempuan  perlu  lebih  ditingkatkan,  terlebih
dalam  era  reformasi,  terutama  dalam  bidang ekonomi.  Penduduk,  termasuk  didalamnya kaum  perempuan  adalah  salah  satu  modal dasar pembangunan nasional. Tanpa mengikutsertakan  perempuan  dalam  proses pembangunan  bangsa  dan  Negara  itu  berarti lebih  dari  setengah  jumlah  penduduk Indonesia tdak tertampung aspirasinya dalam pembangunan bangsa dan Negara khususnya pembangunan di bidang ekonomi.
Peranan perempuan dalam pembangunanekonomi  terutama  dalam  masa Orde Baru cenderung memanfaatkan pekerja perempuan  sebagai  alat  reproduksi  murah dalam  upaya  menarik  investasi  untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Upah murah pekerja  perempuan  dipakai  sebagai  salah satu  alat  promosi  untuk  mencari  investasi. Investasi meningkat diikuti dengan peningkatan keterlibatan perempuan di sector public  upahan,  baik  dalam  maupun  luar negeri.  Investasi  telah  berhasil  menaikkan nilai ekspor sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi.
Ketimpangan  peran  perempuan  dan laki-laki dalam pembangunan bukan bersumber pada masalah perempuan (kualitas  rendah),  tetapi  bersumber  dari  luar diri  mereka  (masyarakat).  Pandangan  bahwa kualitas  sumber  daya  perempuan  kurang berkualitas  (konstruksi  sosial)  dibandingkan laki-laki  sehingga  meletakkan  perempuan sebagai alat produksi yang dapat dimanfaatkan  dan  dapat  dibayar  murah dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, maka  untuk dapat bersaing secara terbuka di pasar kerja perempuan perlu dibekali dengan pendidikan  politik  dan  keterampilan  sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pemberdayaan  perempuan  mungkin  dapat mencapai  sasaran  apabila  akses  pada informasi,  peluang  kerja  dan  kemampuan bersaing di pasar kerja ditingkatkan.
Program  tersebut  di  atas  dapat tercapai  apabila  idiologi  gender  yang dikontruksi  sejak  lahir  dapat  dihilangkan. Program  dekonstruksi  idiologi  gender  perlu terus  dilancarkan  dalam  berbagai  bidang. Sasarannya  tidak  hanya  kaum  perempuan tetapi jugalaki-laki. Tanpa upaya ini bisa jadi
perencanaan, kebijakan, dan program pembangunan  tetap  cendrung  bias  gender. Oleh  karena  itu,  maka  dalam  upaya pemberdayaan perempuan dengan pendekatan kesejahteraan melainkan menjawab masalah kebutuhan strategis kaum perempuan.  Artinya  pemberdayaan  kaum perempuandengan melawan dan menghancurkan hegemoni laki-laki, disamping  mengembangkan  wacana  untuk melawan (Dekontruksi) idiologi gender yang telah  mendarah  daging  dalam  keyakinan, baik terhadap perempuan maupun laki-laki.
2). Membentuk Disiplin Diri dan

## Kemandirian
Dalam  membentuk    disiplin  diri  dan kemandirian  pada  anak,  orang  tua  dapat merealisasikan  dengan  cara  menciptakan situasi  dan  kondisi  yang  dihayati  oleh  anak- anak  agar  memiliki  dasar-dasar  dalam mengembangkan disiplin diri dan kemandirian.  Pribadi  yang  memiliki  dasar- dasar  dan  mampu  mengembangkan  disiplin diri,  berarti  memiliki  keteraturan  diri berdasarkan  acuan  nilai  moral.  Disiplin  diri dan kemandirian dibangun dari asimilasi dan pembangunan nilai-nilai moral untuk diinternalisasikan  oleh  subjek  didik  sebagai dasar untuk mengarahkan perilakunya. Untuk  mengupayakan  hal  itu  orang  tua dituntut untuk memiliki keterampilan sebagai pedagogis  dan  proses  pembelajaran  pada tataran tinggi (Shochib, 1998:2).
Menurut  Duvall  (dalam  Shochib, 1998:19) menyatakan bahwa dalam membentuk  disiplin  diri  dan  kemandirian pada anak seperti  yang diharapkan oleh para orang tua di Bali, yakni  perlu diupaya orang tua  untuk  menciptakan  situasi  dan  kondisi yang  dapat  mengundang  anak  berdialog dengan  mereka  sejak  usia  dini  agar  anak menyadari  bahwa  moral  adalah  sebagai landasan  keteraturan  disiplin  dirinya.  Orang tua  berkewajiban  meletakkan  dasar-dasar disiplin diri kepada anak, kemudian bersama sekolah  dan  masyarakat  dikembangkanlah disiplin diri itu. Dengan perkataan lain,setiap tindakan  pendidikan  yang  diupayakan  orang tua  harus  senantiasa  dipertautkan  dengan
dunia  anak.  Dengan  demikian,  maka  setiap peristiwa  yang  terjadi  tidak  boleh  dilihat sepihak  dari  sudut  pandang  pendidik,  tetapi harus  dipandang  sebagai  pertemuan  antara pendidik  dengan  anak  didik  dalam  situasi pendidikan.  Disamping  itu  orang  tua  perlu mendasarkan diri pada sikap saling mempercayai  dalam  membantu  anak  agar memiliki  dan  mengembangkan  dasar-dsara disiplin  diri.  Atas  sikap  saling  mempercayai ini,  maka  mereka  akan  memiliki  kebebasan berakreativtas  guna  mengembangkan  diri masing-masing.

## 3). Memperluas Tanggung jawab
Pendidikan  politik  sejak  dini  pada anak  perempuan  di  dalam  keluarga  selain mempunyai  fungsi  ekonomi dan disiplin diri juga  mempunyai  fungsi  untuk  memperluas tanggung jawab. Bila setiap anggota keluarga ditanyakan pendapatnya mengenai pendidikan non formal pada anak perempuan,  maka  dapat  dipastikan  bahwa hamper semua jawabannya bahwa pendidikan  non  formal  perlu  diberikan kepada anak perempuan, oleh karena dengan diberikannya  pendidikan  non  formal,  maka akan belajar menjadi anak yang bertanggung jawab.  Pola  asuh  orang  tua  terhadap  anak sebagai  upaya  orang  tua  dalam  meletakkan dasar-dasar tanggung jawab kepada anak dan membantu  mengembangkannya  sehingga anak memiliki rasa tanggung jawab.
Orang tua sebagai coordinator keluarga harus berperilaku positif. Selanjutnya, diantara anggota keluarga saling mendengarkan jika berbicara bersama melalui  teladan  dan  dorongan  orang  tua setiap masalah yang dihadapi dan diupayakan  untuk  dipecahkan.  Jika  didalam keluarga  telah  terjadi  keseimbangan  maka seluruh keluarga akan merasa nyaman, setiap anggota  keluarga  akan  memiliki  rasa tanggung  jawab  dan  dapat  dipercaya,  saling membantu  di  antara  anggota  keluarga  dalam mengembangkan  diri,  maka  adanya  rasa kebersamaan dan komunikasi dialogis. Tanggung  jawab  dan  kepercayaan  orang  tua yang dirasakan oleh anak akan menjadi dasar peniruan untuk berperilaku.

## 4). Sosial dan Pelayanan Publik
Salah  satu  fungsi  pendidikan  politik pada  perempuan  dalam  keluarga  adalah fungsi  bidang  sosial  dan  pelayanan  public. Kedudukan  perempuan  di  masyarakat  yang masih dianggap subordinat, yakni dsebabkan adanya  konstruksi  sosial  budaya  yang meletakkan  peran  laki-laki  dan  perempuan secara  berbeda-beda  yang  didasarkan  pada pemhaman  perbedaan  biologis  dan  fsiologis antara  laki-laki  dan  perempuan.  Idiologi gender yang berkembang di masyarakat teleh menentukan bahwa rumah tangga atau ranah domestic  adalah  duniannya  perempuan, sementara ranah public adalah dunianya laki- laki.  Ketidak  adilan  gender  seperti  itu mengakibatkan  keteimpangan  gender  pada aspek  kehidupan  masyarakat,  salah  satunya adalah  pada  bidang  sosial  dan  pelayanan publik.
Ada beberapa faktor yang menghambat perempuan untuk mengaktualisasikan  dirinya  di  dalam  sector public.  Faktor  tersebut  antara  lain  adalah faktor  internal  yang  datanngnya  dari  dalam diri  perempuan  itu  sendiri.  Artinya,  bahwa perempuan karena dipengaruhi naluri keibuannya,  ia  memilih  untuk  tinggal  di rumah  mengurus  pekerjaan  rumah  tangga dan  keluarga.  Pekerjaan  mengurus  rumah tangga  menjadi  pilihannya  sehingga  ia  tidak mempunyai  keinginan  untuk  melakukan kerja produktif.
Sementara  faktor  eksternal  yang dapat  mempengaruhi  perempuan  untuk tampil  dalam  sector  public  adalah  sosial budaya,  terutama  dalam  bentuk  gender stereotif  yang  berkembang  dimasyarakat. Perempuan dipandang sebagai mahkluk yang pasif lemah, dan tergantung. Sebaliknya laki- laki dinilai sebagai mahkluk yang aktif, kuat, cerdas,  dan  mandiri.  Selain  itu  ada pandangan  yang  dikotomistis  antara  peran laki-laki  dan  perempuan.  Dalam  hal  ini sudah  seharusnya  perempuan  menjalankan peran  domestic  dan  laki-laki  peran  publik. Dikotomis  peran  seperti  itu  akan  membawa implikasi yang sangat luas terhadap keberadaan  perempuandi  sector  public, seperti dalam hal peningkatan
profesionalisme  kerja,  jabatan  dan  upah. Pemilihan  peran  domestic  dan  public tersebut  disosialisasikan  sejak  dini  di lingkungan  keluarga  (dzuhayatin,  dalam Muthaliin, 2001:29).

## 5). Memperluas Wawasan
Para orang tua dizaman era globalisasi  telah  memberikan  kesempatan kepada  anak  perempuannya  dalam  sekolah formal  dan  non  formal,  mendorong  anak untuk  kursus,  dan  aktif  berorganisasi,  maka anak  perempuan  akan  memiliki  bekal pengetahuan  yang  handal,  dan  perempuan tidak  akan  mempunyai  wawasan  yang  lebih sempit dibandingkan  laki-laki.  Dengan mempunyai  wawasan  yang  luas,  perempuan tidak  akan  kesulitan  dalam  menghadapi  era globalisasi  ke  depan.  Di  dalam  menghadapi persaingan  global,  kaum  perempuan  telah berupaya mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan  dan  keterampilan.  Terlebih  lagi dalam  menghadapi  era  perdagangan  bebas, peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia menjadi  suatu  keharusan.  Menurut  Kepala Biro  Bina  Kesejahteraan  dan  Pemberdayaan Perempuan  (BKPP)  Sekretariat  Daerah Provinsi  Bali  Luh  Putu  Haryani  (dalam  Bali Post, 1 Juni 2005) menyatakan bahwa:
“Perempuan harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk meningkatkan kemampuan diri. Pendidikanlah  yang  dapat  dijadikan „bekal‟  oleh  kaum  perempuan  ketika nanti  mereka  berada  di  lingkungan keluarga  suami  dan  berkiprah  dalam pembangunan”.
Hal  yang  sama  juga  dikatakan  oleh Katua Parisadha Bali I Gusti Ngurah Sudiana (Bali  Post,  1  Juni  2005)  menyatakan  bahwa jika  kesempatan  diberikan  perempuan  untuk memiliki  kemampuan  yang  sama  dengan kaum  laki-laki.  Dalam  Nitisastra  disebutkan bahwa  kekuatan  perempuan  jauh  lebih  besar dibandingkan  laki-laki.  Bahkan  perempuan memiliki  kekuatan  delapan  sedangkan  laki- laki  satu.  Hal  ini  berarti  jika  potensi  yang dimiliki perempuan dikembangkan akan jauh hebat dari pada laki-laki.

## E. Membuktikan Kesetaraan Kemampuan
Kesetaraan  dan  keadilan  gender diartikan  sebagai  suatu  kondisi  yang  adil (equity) dan setara (equality) dalam hubungan  kerja  sama  antara  laki-laki  dan perempuan.  Kesetaraan  dalam  hal  ini  tidak berarti kesamaan secara mutlak. Oleh karena laki-laki dan perempuan tidak bisa disamakan  dalam  segala  hal  mengingat kedua  manusia  ini  dilahirkan  dengn  jenis kelamin  yang berbeda sehingga berbagai  hal diberlakukan berbeda tetapi  tidak merugikan dalah  satu  pihak  (baik  laki-laki  maupun perempuan).  Namun,  ada  juga  perlakuan berbeda  yng  merugikan  salah  satu  pihak, perlakuan seperti inilah dinamakan tidak adil gender.  Secara  normative  baik  dalam Undang-Undang  dasar  1945  maupun  dalam Garis_garis  besar  Haluan  Negara  telah tercantum bahwa laki-laki maupun perempuan  mempunyai  hak  dan  kewajiban yanag sama dalam segala aspek pembangunan.  Di  samping  itu,  Negara  kita juga telah meratifikasi (mengesahkan) Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi  terhadap  perempuan  yang  telah tertuang dalam UU Nomor 74 Tahun 1984.
Konsep kesetaraan memang merupakan  suatu  konsep  yang  sangat  rumit dan  controversial.  Ada  yang  mengatakan bahwa  kesetaraan  adalah  persamaan  dalm hak  dan  kewajiban,  yang  tentunya  masih belum  jelas  artinya.  Ada  juga  yang mengartikan dengan konsep mitra kejejajaran antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  juga masih  belum  jelas  artinya.  Sering  juga diartikan  bahwa  perempuan  mempunyai  hak yang sama dengan laki-laki dalam aktualisasi diri,  tetapi  harus  sesuai  dengan  kodratnya masing-masing.  Walaupun  secara  biologis perempuan dan laki-laki berbeda, kemampuan  yang  dimiliki  oleh  perempuan secara  fisik  dapat  dikatakan  berbeda  tetapi secara  non  fisik  kemampuan  perempuan dapat dikatakan setara dengan laki-laki.
Dengan  diberikannya  kesempatan kepada  perempuan  maka  perempuan  tidak saja  berkecimpung  dalam  peran  reproduktif, dan  domestic,  tetapi  juga  dalam  produktif.
Peran produktif adalah peran yang dilaksanakan oleh laki-laki ataupun perempuan,  berkaitan  dengan  pemeliharaan sumber  daya  manusia  dan  pekerjaan  urusan rumah tangga. Peran produktif yang dilaksanakan  laki-laki  dan  perempuan,  tidak menghasilkan pendapatan atau nafkah secara langsung,  tetapi  memberikan  kesempatan bagi  anggota  rumah  tangga  yang  lain  untuk memanfaatkan  peluang  yang  ada  dalam pekerjaan produktif. Peran produktif ini lebih banyak dilakukan oleh kaum perempuan dari pada laki-laki. Keadaan ini tidak terlepas dari norma  dan  nilai  sosial  budaya  yang  masih berlaku  pada  masyarakat  di  Bali,  yang menganggap  bahwa  perempuan  lebih  pantas memainkan  peran  di  sector  domestic  9peran reproduktif  dan  laki-laki  lebih  pantas memainkan peran disektor publik.
Keragaman biologis  yang berdampak pada diferensiasi peran laki-laki dan perempuan dapat diterima dalam masyarakat Bali  pada  umumnya.  Di  samping  itu, pembagian  peran  ini  sudah  sesuai  dengan pembagian  peran  dalam  masyarakat  bali, masing-masing  jenis  kelamin  bertindak untuk  saling  melengkapi,  hidup  harmonis, dan  memunyai  tujuan  hidup  bersama. Diferensiasi  ini  ditujukan  agar  mekanisme untuk  saling  melengkapi  sehingga  tercipta hubungan  kesatuan  harmonis  seperti  simbul Purusa  dan  Pradhana  dalam  agama  Hindu, mereka setara tetapi berbeda.
Kesetaraan dalam keberagaman dapat tercapai  kalau  keragaman  yang  ada  pada manusia  dapat  dihormati  sebagai  mahkluk hidup, tidak lebih dan tidak kurang dari yang lainnya, semata-mata berbeda dalam kemampuan,  bakat,  dan  kodratnya.  Jika kesetaraan dalam keberagaman ingin diciptakan,  maka  diperlukan  sebuah  struktur masyarakat yang melandasinya.
Keberagaman peran berarti pula keberagaman struktural, atau adanya masyarakat  berstruktur.  Dengan  demikian, maka kesetaraan antara laki-laki dan perempuan  dapat  diwujudkan  di  dalam masyarakat  Bali,  jika  perempuan  diberikan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di dalam segala bidang.

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka dapat dijelakan bahwasannya secara biologis antara  laki-laki  dan  permpuan    mempunyai perbedaan.  Namun  kebudayaan  menafsirkan perbedaan  biologis  ini  menjadi  seperangkat tuntutan  sosial  tentang  kepantasan  dalam berperilaku, masyarakat menyerahkan tanggung  jawab  perawatan  anak  kepada perempuan, sedangkan tugas mencari nafkah diberikan  kepada  laki-laki.  Kesetaqraan gender  dalam  keluarga  akan  memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terlibat langsung  dalam  segala  aspek  kehidupan, khususnya dalam kehidupan keluarga karena setiap  keputusan  tersebut  juga  menyangkut kepentingan perempuan. Dari hasil pembahasan  di  atas  maka  dapat  diambil suatu  kesimpulan  bahwa  pendidikan  politik perempuan Bali menuju terwujudnya kesetaraan  gender  dapat  dibedakan  menjadi bentuk  yang  dilakukan  oleh  keluarga  pada masyarakat  di  Bali  yaitu  dengan  cara-cara pendidikan  konvensional  dengan  cara:  (1) sekolah  foemal;  (2)  anak  laki-laki  lebih diprioritaskan;  (3)  hukuman;  (4)  anak  harus mendengarkan orang tua. Serta keluarga juga memberikan anak-anaknya pendidikan politik  maju  dengan  cara  menyekolahkan anaknya  di  sekolah  formal,  nonformal,  anak laki-laki  dan  perempuan  tidak  dibeda- bedakan,  mendorong  anak  untuk  ikut  kursus keterampilan, dan mendorong anaknya untuk ikut dalam organisasi.
Fungsi pendidikan politik bagi perempuan bali menuju terwujudnya kesetaraan  gender  di  Bali  adalah  mencakup adanya  fungsi  ekonomi,  fungsi  membentuk kemandirian,  fungsi  memperluas  tanggung jawab,  fungsi  sosial  dan  pelayanan  public, fungsi memperluas wawasan, fungsi membuktikan kesetaraan kemampuan. Secara  umum,  setiap  subsistem  dalam pendidikan  politik  perempuan  Bali  menuju terwujudnya kesetaraan  gender di  Bali dapat dikatakan sudah berlangsung secara fungsional,  hal  ini  berarti  telah  terjadi keseimbangan-keseimbangan yang membentuk struktur dalam pendidikan politik bagi perempuan Bali menuju
terwujudnya kesetaraan gender yang dilakukan  oleh  keluarga,  masyarakat,  dan pemerintah  dalam  hal  ini  pengambilan kebijakan.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa politik  perempuan  telah  berjalan  dengan relative  baik  meskipun  harus  diakui  masih ada kelemahan-kelemahannya.

## Daftar Rujukan
Adiwikara,  S.  2000. Sosiologi  Kontemporer Pemahaman  Beberapa  Grand
Theorys (Teori-teori Besar Sosiologi ). Jakarta: PT Remaja. Budiman,  Arief.  1985. Pembagian  Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan  Sosiologis  tentang Peran  Wanita  di  masyarakat .
Jakarta: PT. Gramedia.
Emiyati,  Sri.  2001.  Akses  dan  Kontrol Perempuan terhadap Hak-hak Politik  pada  Pemilu  1999.  Di Medan‟.  Jurnal  Pemberdayaan Perempuan.  Volume  1,  Nomor  1, November 2001.
Muthaliin, Abmad. 2001. Bias Gender dalam Pendidikan . Surakarta; Universitas Muhammadiyah.
Nasikum.  1999. Sistem  Siosial  Indonesia .
Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.
Nurliana,  dkk.  1986. Peranan  wanita Indonesia di Masa Perang Kemerdekaan 1945-1950. Jakarta: Proyek IDSN.
Soetjipto,  Mi.  2000.  Perempuan  dan  Politik
Indonesia. Dalam Sita Van Bemmelen,  dkk.  (penyunting). Benih  Bertumbuh.  Jakarta:Panitia Peringatan  Ultah  Thu  T.o  thromi ke-70 Tahun, hal. 446-461.
Shochib,  Moh.  1998. Pola  asuh  Orang  Tua dalam Membentuk Anak
Mengembangkan  Disiplin  Diri .
Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Suci, A. (2017). Penjaminan mutu perguruan tinggi:  Dilema  politik  organisasi dan urgensi penggunaan profesional eksternal. Jurnal
Penjaminan Mutu , 3 (2), 215-222.
Suryanef,  Budi.  2001.  Pengetahuan  dan Sikap Wanitaterhadap Kepolitikan  Orde  Baru.  Jurnal Pemberdayaan Perempuan. Volume I. Nomor 1, November. Suryanto. Isbodroini. 2000. Idiologi Patriarki yang  Tercermin  dalam  Berbagai struktur  Masyarakat.  Dalam:  sita Van Bemmelen, dick (penyunting).  Benih  Bertumbuh. Jakarta:  Panitia  Ultah  Thu  T.O
thromi  ke-70  Tahun,  hal.  434- 443. Wardani,  Sri  Budi  Eko.  1999. Aspirasi
Perempuan  Anggota  Parlemen
Terhadap  Pemberdayaan  Politik
Perempuan . Jakarta: Yayasan
Jurnal Perempuan.
Yudana, I G. N. 1990. Identifikasi Awig-awig desa  Adat  Kuno  di  Kabupaten Buleleng  Daerah  Tingkat  II
Buleleng .  Denpasar:  Universitas Udayana.