## PENGELOLAAN ADMINISTRASI BPHTB DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALEMBANG

## TAHUN 2018
Yuliana 1 , Yuslainiwati 2 , Amir Mahmud 3
1) Staf pengajar Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang
2) Staf pengajar Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang
3) Staf pengajar Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Sjakhyakirti Palembang
Email : yuli_72@yahoo.co.id , yuslainiw@gmail.com , amir15mahmud@gmail.com

## ABSTRAK
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan yang ditetapkan menjadi pajak daerah sejak Januari 2011. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tahun 2018 dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber Data yang diperoleh dari data primer melalui wawancara dan observasi, data sekunder melalui arsip, laporan, buku dan sumber  lainnya  yang  berkaitan  dengan  pemungutan  pajak  BPHTB.  Setelah  data-data  tersebut  didapat kemudian data tersebut ditampilkan dan diberi interpretasi serta dianalisis secara mendalam sesuai dengan aspek-aspek  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  ini  melibatkan  satu  instansi  di  lingkungan Pemerintah Kota Palembang yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut saran yang dapat diberikan  antara lain mengadakan pelatihan bagi petugas pemungut pajak, bagi pihak DISPENDA sebaiknya memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat, terutama tentang pajak BPHTB, karena pajak BPHTB merupakan pajak baru untuk daerah yang sebelumnya merupakan pajak pusat, merubah sistem yang digunakan yakni sistem manual menjadi sistem komputerisasi, bagi wajib pajak BPHTB diharapkan lebih transparan dan lebih jujur dalam memberi data pajak dan bagi wajib pajak yang melanggar agar dapat dikenakan sanksi yang tegas.
Kata Kunci:  Pengelolaan Administrasi Pajak, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

## PENDAHULUAN
Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta  Wajib  Pajak  untuk  secara  langsung  dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan  untuk  pembiayaan  negara  dan pembangunan  nasional.  Sesuai  falsafah  Undang- Undang  perpajakan, “membayar  pajak  bukan hanya  merupakan  kewajiban,  tetapi  merupakan hak  dari  setiap  warga  Negara  untuk  ikut
berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.”
Tanggung  jawab  atas  kewajiban  pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di  bidang  perpajakan  berada  pada  anggota masyarakat  sendiri  untuk  memenuhi  kewajiban tersebut.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.
Sejak diberlakukannya UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB sektor perkotaan dan pedesaan dan BPHTB yang  tadinya  merupakan  pajak  pusat  dialihkan menjadi pajak daerah. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang biasa dikenal dengan BPHTB resmi sepenuhnya menjadi pajak daerah  ( local  tax )  per  tanggal  1  Januari  2011.
Pengalihan wewenang pemungutan atau devolusi BPHTB dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota  adalah  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pajak BPHTB ini didasari dengan landasan hukum UU No  20  Tahun  2000  yang  menjelaskan  bahwa Pajak  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya  dialihkan  dari  pajak  pusat  menjadi pajak  daerah.  Dengan  demikian  per  tanggal  1 Januari  2011  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama (KPP  Pratama)  sudah  tidak  lagi  melayani pengelolaan  pelayanan  BPHTB,  sehingga  wajib pajak yang akan melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan dengan proses transaksi properti yang dilakukannya  akan  langsung  ditangani  oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
Pada  Dinas  Pendapatan  Daerah    yang telah melakukan kebijakan ini per tanggal 1 Januari 2011,  dituntut  lebih  kreatif  dalam  menggali pendapatan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan  (BPHTB).  Karena,  tahun  2013 pendapatan pemerintah dari BPHTB itu menukik tajam.  Dari  target  Rp80,5  miliar,  sekarang  baru terkumpul Rp56 miliar atau 68 persen dari target. Jumlah  ini jauh menurun  dibanding  tahun  2012, yang terealisasi Rp99 miliar dari target Rp68 miliar. Jadi, over target dengan persentase 145 persen.
Menurut  Kepala  Dinas  Pendapatan Daerah Kota Palembang Agus Kelana, penurunan pendapatan  karena  tarif  Nilai  Jual  Objek  Pajak sudah tidak sesuai lagi, Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang  diperoleh  dari  transaksi  jual  beli,  NJOP ditentukan  melalui  perbandingan  harga  dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru
atau NJOP pengganti. NJOP saat ini sudah jauh di bawah harga pasaran objek pajak, ini terjadi karena setiap transaksi pembelian tanah dari wajib pajak mayoritas  tanpa  lampiran  surat  bukti  setor  dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke Dispenda.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan:
Bagaimana  pengelolaan  administrasi BPHTB  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) kota palembang tahun 2018?

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan administrasi BPHTB dalam meningkatkan PAD terhadap wajib pajak di kota Palembang.

## Manfaat Penelitian
Berdasarkan  tujuan  yang  ingin  dicapai dalam penelitian, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Manfaat Teoritis
Penelitian  ini di harapkan dapat memberikan  manfaat  dan  menambah  wawasan, pengetahuan, serta pengalaman terhadap penerapan pajak  dalam  perkembangan  Ilmu  Administrasi Negara, khususnya Keuangan Negara.

## 2) Manfaat Praktis
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi referensi  dalam  menentukan  solusi  terbaik  untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat/wajib  pajak  dalam  membayar  Pajak Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan (BPHTB) di kota Palembang.

## LANDASAN TEORI
Landasan  teori adalah teori-teori relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variable yang akan diteliti, serta sebagai dasar untuk member  jawaban  sementara  terhadap  rumusan masalah  yang  diajukan  (hipotesis)  ddan
Jurnal  Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan  (JIASK)
penyusunan  instrument  penelitian  (suyiono, 2010:326).
Menurut  Drs.  Tjahja  Supriatna  (2000), definisi  keuangan  daerah  adalah  kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah serta mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan,  mengawasi,  mengendalikan,  dan mengevaluasi  berbagai  sumber  keuangan  sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan  asas  desentralisasi,  dekosentrasi  dan tugas  pembantuan  di  daerah  yang  diwujudkan dalam  bentuk  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah (PBD).
Sedangkan menurut Peraturan
Pemerintah No. 105 Tahun 2000, keuangan daerah adalah “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah (APBD)”
Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang  pengelolaan  keuangan  yang  berimplikasi pada  pengaturan  pengelolaan  keuangan  daerah, yaitu  bahwa  Kepala  daerah  (gubernur/bupati/ walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan  daerah  dan  bertanggungjawab  atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan  kekuasaannya,  kepala  daerah melimpahkan  sebagian  atau  seluruh  kekuasaan keuangan  daerah  kepada  para  pejabat  perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah,  yaitu  dalam  Undang-Undang  mengenai Pemerintahan Daerah.
Menurut Wardoyo (1990;14),
pengelolaan  sama  artinya  dengan  manajeman,
Wardoyo  mengatakan  dalam  mencapai  suatu pengelolaan yang baik harus memiliki perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan,  dan pengawasan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan sebelumnya.
Menurut George R Terry mendefinisikan  manajemen  dalam  bukunya Principles  of  Management  yaitu  "Suatu  proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian,  penggerakan  dan  pengawasan dengan  memanfaatkan  baik  ilmu  maupun  seni demi  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya". Dari definisi Terry itulah bisa melihat fungsi manajemen menurutnya. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Terry:
1. Perencanaan  ( planning )  yaitu  sebagai  dasar pemikiran  dari  tujuan  dan  penyusunan langkah-langkah  yang  akan  dipakai  untuk mencapai  tujuan.  Merencanakan  berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan  matang-matang  apa  saja yang  menjadi  kendala,  dan  merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksuud untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian ( organization ) yaitu sebagai cara  untuk  mengumpulkan  orang-orang  dan menempatkan  mereka  menurut  kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
3. Penggerakan ( actuating ) yaitu untuk menggerakan  organisasi  agar  berjalan  sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang  dilakukan  bisa  berjalan  sesuai  rencana dan bisa memcapai tujuan.
4. Pengawasan ( controlling ) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

## METODE PENELITIAN
Menurut Moh. Nazir (1988:51) Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti  untuk  mencapai  tujuan  dan  menentukan jawaban  atas  masalah  yang  diajukan.  Jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami masalah tentang apa yang dialami oleh subyek pajak penelitian secara menyeluruh, dengan cara deskripsi dan dengan memanfaatkan berbagai
metode alamiah. Penulis menggunakan
pendekatan  kualitatif  karena  data-data  terlebih dahulu diolah untuk mendapatkan gambaran yang jelas  mengenai  pengelolaan  administrasi  dalam kegiatan  pemungutan  pajak  Bea  Perolehan  Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Kemudian penulis akan menganalisis apa saja permasalahan yang muncul atas pengelolaan administrasi pajak Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan (BPHTB)  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah (DISPENDA) Kota Palembang.

## Jenis dan Sumber Data
Dalam hal ini jenis penelitian yang akan digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif, menurut Moh. Nazir (1999,181) ada beberapa ciri jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu :
1. Memusatkan  diri  pada  masalah  yang  ada pada  masa  sekarang  dan  pada  masalah- masalah yang actual
2. Daftar yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis.
Data  yang  di  peroleh  dalam  penelitian tentang pengelolaan administrasi hasil pajak Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan (BPHTB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah :
1) Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung  di  lapangan  oleh  peneliti.  Dalam penelitian  ini,  data  diperoleh  melalui wawancara  dengan  sumber  data,  yaitu Kepala  Seksi  bidang  BPHTB  pada  Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
2) Data Sekunder adalah  data  yang  diperoleh  dalam  rangka melengkapi dan menunjang data primer, data ini bersumber dari dokumen berupa catatan- catatan, peraturan-peraturan, keputusan, laporan, buku-buku, arsip-arsip, internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.
Penulis menggunakan penelitian
deskriptif  karena  penulis  mencoba  untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan administrasi yang terjadi pada pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
(BPHTB)  setelah  menjadi  pajak  daerah  pada Dinas  Pendapatan  Daerah  (DISPENDA)  Kota Palembang

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :
1) Wawancara (interview)
yaitu  proses  tanya  jawab  dalam  penelitian yang  berlangsung  secara  lisan  antara  dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan  secara  langsung  informasi- informasi atau keterangan-keterangan.
2) Studi kepustakaan yaitu  pengumpulan  data  melalui  dokumen- dokumen  berupa  catatan-catatan,  peraturan- peraturan,  keputusan,  laporan,  buku-buku, arsip-arsip, yang berkaitan dengan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).
3) Studi Virtual yaitu mengumpulkan data-data serta bahan- bahan yang diperoleh dari situs internet.

## Teknik Analisis Data
Dalam  teknik  analisis  data,  peneliti tertarik  menganalisis  permasalahan  mengenai peralihan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan  Bangunan  yang  sebelumnya  adalah  pajak pusat menjadi pajak daerah. Selanjutnya, peneliti akan  melakukan  wawancara  mendalam  dengan para  informan  mengenai  proses  pengelolaan administrasi  pajak  BPHTB.  Data  dikumpulkan melalui pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan  pedoman  wawancara.  Jawaban dari  hasil  wawancara  kemudian  diolah  lalu disimpan untuk menghasilkan sebuah pemahaman mengenai obyek yang diteliti. Proses dalam penelitian kualitatif bukanlah sebuah proses yang  linear  seperti  dalam  penelitian  kuantitatif. Menurut  Prasety  Irawan  (2007;215)  Proses penelitian  dalam  penelitian  kualitatif  terdiri  atas lima  tahapan,  yaitu  penentuan  focus  masalah, pengembangan  kerangka  teori,  penentuan metodologi,  analisis  data  dan  pengambilan keputusan.
Pengertian kualitatif deskriptif yaitu suatu prosedur  penelitian  yang  menggunakan  data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati untuk memahami  fenomena  atau  gejala  sosial  dengan lebih  menitik  beratkan  pada  gambaran  yang lengkap  tentang  fenomena  yang  dikaji  daripada memerincinya  menjadi  variabel-variabel  yang saling  terkait,  sehingga  diperoleh  pemahaman yang mendalam tentang gambaaran atau paparan mengenai  proses  pengelolaan  administrasi  pajak Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum
 Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Dinas
Pendapatan Daerah Kota Palembang
Seiring  dengan  berlakunya  otonomi daerah,  maka  Dinas  Pendapatan  Daerah  pun mengalami  berbagai  perubahan,  baik  dan  segi tugas, fungsi serta struktur dan kedudukan sebagai realisasinya,  maka  pada  tanggal  07  Maret  2001 dikeluarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Palembang Nomor 2 Tahun 2001 yang mengacu atau sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah  tentang  pembentukan  kedudukan,  fungsi pokok,  dan  struktur  organisasi  Dinas  Pendapatan Daerah.
1) Fungsi Dispenda Kota Palembang
a) Merumuskan  kebijakan  teknis  di  bidang pembangunan  yang  sifatnya  mendukung secara operasional kebijakan Pemerintah Kota Palembang.
b) Memberikan  perizinan  dan  pelaksanaan pelayanan  umum  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
c) Melakukan penyuluhan mengenai pembangunan daerah, retribusi dan pendapatan asal daerah lainnya.
d) Mengadakan  komunikasi,  konsultasi  dan kerjasama  dengan  unsur  pemda  dan  instansi serta  masyarakat  dalam  usaha  pelaksanaan pembangunan.
e) Perencanaan, pelaksanaan, pengkajian, pengawasan  dan  pengendalian  evaluasi  dan pengembangan pungutan pendapatan daerah
2) Tugas Pokok Dispenda Kota Palembang
a) Perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang pembangunan.
b) Pemberian  perizinan  dan  pelaksanaan pelayanan - dibidang pembangunan.
c) Pengelolaan  urusan  unit  pelaksanaan  Dinas
Pendapatan Daerah.
d) Merencanakan dan merumuskan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, memonitoring  dan  menguji  kebenaran reatisasi kebenaran pendapatan daerah.
e) Merencanakan  dan  merumuskan  melakukan pengawasan  pelaksanaan  pemungutan  ash daerah.

## Hasil Pembahasan
Untuk  mengetahui  tentang  pengelolaan administrasi BPHTB dalam menunjang
pendapatan asli daerah, maka terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan pengelolaan. Penulis  menggunakan  pendekatan  pengelolaan sebagai  kaitan  dari  fungsi  manajemen  yaitu perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan  dan pengawasan

## a. Perencanaan
Sebagai  langkah  awal  pengelolaan  pajak daerah  maka  kegiatan  perencanaan  sangat menentukan upaya pengelolaan pajak daerah. Hal ini mudah dipahami karena kegiatan tersebut akan menjadi dasar melakukan kegiatan selanjutnya.
Sebagai dasar untuk melakukan kegiatan selanjutnya  maka  berhasil  tidaknya  kegiatan berikutnya,  dengan  demikian  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  peningkatan  pajak  daerah sangat tergantung pada kegiatan perencanaan.
Kegiatan  perencanaan  yang  dimaksud adalah kegiatan menentukan besarnya target yang ingin dicapai dari pajak BPHTB untuk satu tahun anggaran.  Seperti  yang  telah  diuraikan  terdahulu bahwa  untuk  mengukur  kegiatan  perencanaan
maka  indikator  yang  digunakan  adalah  kegiatan pendaftaran, pendataan dan kegiatan penetapan.

## 1) Pendaftaran
Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah  dari  sektor  pajak,  maka  langkah  pertama yang perlu dilakukan dalam prosedur pendaftaran adalah menyusun Daftar Induk Wajib Pajak yang memuat nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
Langkah  pertama  yang  perlu  dilakukan dalam menyusun daftar induk wajib pajak adalah diadakan  penjaringan  wajib  pajak,  disusun  serta melakukan pengukuhan dan penggolongan wajib pajak. Kemudian, kepada setiap wajib pajak yang telah  didaftar  dan  dikukuhkan  diberikan    Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang secara permanen  menjadi  identitas  wajib  pajak  yang bersangkutan dan berlaku untuk semua jenis pajak daerah yang menjadi kewajibannya.
Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  Daerah (NPWPD)  merupakan  identitas  yang  diperlukan oleh setiap wajib pajak. Dengan identitas ini, wajib pajak dapat dengan mudah menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pemenuhan segala urusan  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan kewajiban perpajakannya, baik mengenai pembayaran  pajak,  kepindahan  lokasi  usaha ataupun kegiatan lain yang dipersyaratkan memiliki identitas perpajakan.
2) Pendataan
Kegiatan pendataan merupakan kegiatan yang sangat  penting  dalam  kegiatannya  dengan  pajak daerah dalam penerimaan pendapatan asli daerah, Karena dari hasil pendataan dapat diketahui berapa besar jumlah potensi yang ada di lapangan. Dengan data  tersebut  para  pengambil  kebijakan  dapat membuat estimasi dasar dalam menentukan berapa besar  target  penerimaan  yang  akan  direncanakan sebagai penerimaan daerah.
Sesuai  hasil  penelitian  yang  penulis peroleh di lokasi penelitian, menunjukkan bahwa kegiatan pendataan yang dilaksanakan selama ini sudah terlaksana dengan baik.
3) Penetapan
Setelah semua tahap dilaksanakan maka langkah  selanjutnya  adalah  menentukan  target penerimaan.  Data  yang  telah  diperoleh  dari kegiatan  pendataan,  dicatat  dalam  kartu  data sebagai hasil akhir yang akan dijadikan dasar bagi seksi penetapan dalam menghitung besarnya target penerimaan pengelolaan pajak BPHTB.

## b. Pengorganisasian
Pengorganisasian  adalah  suatu  proses pengelompokan  ,  penentuan  dan  pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang untuk setiap  aktivitas  ini,  menyediakan  alat-alat  yang diperlukan ,  menetapkam wewenang  yang  secara relatif didelegasikan  kepada setiap individu yang akan  melakukan  aktivitas-aktivitas  tersebut. Pengorganisasian  dalam  pengelolaan  administrasi Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yaitu pembagian tugas pekerjaan.

## 1) Pembagian Tugas Pekerjaan
Pembagian  tugas  pekerjaan  dalam pengelolaan  administrasi  pajak  BPHTB  ini  telah disusun berdasarkan pengalaman dan kemampuan setiap  individu  agar  mereka  dalam  menjalankan pembagian  tugas  dengan  baik  dan  dengan semaksimal mungkin. Dengan memverifikasi dan menseleksi  lebih  lanjut  sejumlah  pegawai  negeri sipil  yang  di  ajukan  agar  lebih akurat.Pembagian tugas  pekerjaan  harus  disesuaikan  dengan kemampuan  dan  keahlian  sehingga  pelaksanaan kerja berjalan efektif.
Dengan adanya prinsip orang yang tepat ditempat yang tepat akan memberikan   jaminan terhadap   kestabilan,   kelancaran   dan   efesiensi kerja. Pembagian   kerja   yang   baik   merupakan kunci   bagi   penyelengaraan   kerja. Kecerobohan dalam pembagian kerja akan berpengaruh kurang baik dan mungkin menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan  pekerjaan,  oleh  karena  itu, seorang manajer atau kepala yang berpengalaman akan  menempatkan  pembagian  kerja  sebagai prinsip  utama  yang  akan  menjadi  titik  tolak  bagi prinsip-prinsip lainnya. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang menyusun pembagian tugas kerja
dengan  baik  dan  selektif    dengan  efektif  untuk menjalankan pengelolaan BPHTB dengan baik.

## 2) Pengkoordinasian
Pengkoordinasian adalah pengaturan unit- unit  kerja  dalam  suatu  organisasi/  lembaga. Pengkoordinasian  ini  diperlukan  untuk  mengatur individu  untuk  melakukan  tugas-tugas  dalam mendukung  suatu  pencapaian  tujuan  yang diinginkan. Koordinasi dari semua sumber melalui proses  perencanaan,  pengorganisasian  pimpinan, dan pengawasan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan koordinasi mengandung  makna  menjaga  agar  tugas-tugas yang  telah  dibagi,  tidak  dikerjakan  menurut kehendak  yang  mengerjakan  saja,  tetapi  menurut aturan sehingga tujuan yang ditentukan akan dapat dicapai.
Pengkoordinasian  dalam  pengelolaan administrasi  BPHTB  ini  dilakukan  oleh  Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Palembang  yang  akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang.

## c. Penggerakan
Kegiatan  penggerakan  yang  dimaksud adalah kegiatan mengaplikasikan target yang telah ditetapkan  melalui  pemungutan  pajak  BPHTB. Untuk  mengetahui  sejauh  mana  pergerakan kegiatan tersebut maka indikator yang digunakan adalah  kegiatan  penyetoran,  pembukuan  dan pelaporan serta penagihan.

## 1) Penyetoran
Mekanisme  pembayaran  pajak  yang diterapkan  oleh  Dispenda  Kota  Palembang  yaitu untuk  menjamin  kelancaran  pembayaran  pajak oleh para wajib pajak, maka Dispenda menugaskan petugas  untuk  turun  langsung  kelapangan  guna memungut  pajak  dari  masyarakat.  Akan  tetapi, karena keterbatasan jumlah petugas pelaksana dan luas wilayah, maka Dispenda menugaskan kepada para  kepala  camat  untuk  memungut  pajak  dari masyarakat di wilayahnya.
Pajak yang telah dikumpulkan selanjutnya  disetor  kepada  bendahara  Dispenda. Bendahara  inilah  yang  kemudian  menyetor  hasil pajak daerah di kas daerah. Bendahara Dispenda
mempunyai  tugas  rutin  yakni  setiap  akhir  bulan menyiapkan  laporan  realisasi  penerimaan  dan penyetoran  uang  untuk  keperluan  pemeriksaan keuangan  sehingga  dapat  dibandingkan  dengan laporan keuangan yang dibuat oleh seksi pelaporan.

## 2) Pembukuan dan Pelaporan
Kegiatan selanjutnya setelah penyetoran adalah  pembukuan  dan  pelaporan.  Kegiatan pelaporan  merupakan  pekerjaan  lanjutan  setelah pembukuan dan dilaksanakan setiap akhir periode bulananan, triwulan, semester, dan akhir tahun.
Seksi pembukuan selaku pelaksana akan menerima formulir atau daftar sebagai dokumen yang akan dijadikan dasar dalam pencatatan dari seksi  penetapan.  Dari  hasil  pencatatan  tersebut akan diketahui jumlah penerimaan perjenis pajak, begitu pula jumlah tunggakan baik perjenis pajak maupun perwajib pajak.

## 3) Penagihan
Penagihan yang dimaksud disini adalah penggerakan  penegakan  hukum  terhadap  wajib pajak yang tidak menaati peraturan, dalam hal ini wajib  pajak  yang  belum  melunasi  pajak  yang terutang sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan dalam surat ketetapan.
Kegiatan  penagihan  dibedakan  atas penagihan  pasif  dan  penagihan  aktif.  Penagihan pasif  dimulai  dari  peringatan,  teguran  pertama, teguran  kedua  sampai  pada  teguran  ketiga, sedangkan penagihan aktif berupa proses paksa, penyitaan  sampai  dengan  lelang  sebagaimana yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  85/PMK.03/2010  tentang  tata  cara pelaksanaan  penagihan  dengan  surat  paksa  dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus.

## d. Pengawasan
Pengawasan merupakan hal yang sangat penting  dalam  setiap  kegiatan  bersama  yang bertujuan  untuk  mencegah  sedini  mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan,
pemborosan-pemborosan dan kegagalan-
kegagalan  dalam  pencapaian  tujuan  organisasi. Dalam kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang  yang  berusaha  untuk  memasukkan
uang  kedalam  kas  daerah  dan  menutupi pengeluaran-pengeluaran  daerah,  termasuk  di dalamnya  penerimaan  dari  BPHTB.  Apabila pengawasan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik dalam  pengelolaan  BPHTB  maka  akan mewujudkan efesiensi, efektifitas dan kehematan serta ketertiban.
Kegiatan Pengawasan terhadap BPHTB merupakan  tindakan  yang  sangat  penting  untuk menghindari  penyimpangan-penyimpangan  dari ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  memenuhi target  yang  direncanakan  dalam  Anggaran Pengelolaan  Keuangan  Belanja  Daerah  Kota Palembang.
Untuk  itu  Dinas  Pendapatan  Daerah Kota Palembang sebagai salah satu dinas otonom yang diserahi tugas mengelola keuangan daerah dituntut untuk bekerja dengan sungguh-sungguh agar  pemasukan  dari  sektor  Pengelolaan Keuangan daerah khususnya pajak daerah dapat meningkat dari tahun ke tahun.
Untuk  lebih  jelasnya  penulis  akan menjelaskan  bentuk  pengawasan  pajak  daerah yang dilakukan oleh Dispenda Kota Palembang sebagai berikut.
1) Pengawasan Melekat
Pengawasan  melekat  yaitu  serangakaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus  menerus  dilakukan  oleh  atasan  langsung terhadap  bawahannya  baik  secara  preventif maupun represif. Pengawasan ini dilakukan mulai dari  Kepala  Dispenda  sampai  kepada  Subseksi, Kepala  UPTD,  camat  dan  unit-unit  kerja  yang terkait  baik  system  pengelolaan  maupun mekanisme  penyetoran  berdasarkan  fungsi  dan tugasnya masing-masing.
2) Pengawasan Langsung
Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang  dilakukan  oleh  pimpinan  atau  aparat pengasan fungsional dengan mendatangi langsung obyek yang diawasi baik pada waktu kegiatan yang sedang  berlangsung  maupun  sesudah  kegiatan dilaksanakan.
Pengawasan  ini  dilakukan  oleh  tim  dari Dispenda  Kota  Palembang,  biasanya  dilakukan
secara  berkala  maupun  mendadak  yang  sifatnya operasional.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan
interprestasi data yang diperoleh melalui metode wawancara,  dan  studi  pustaka  yang  telah diuraikan  dalam  bab  sebelumnya,  maka  secara menyeluruh dalam Pengelolaan Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Palembang  dengan  rincian  kesimpulan,  sebagai berikut :
1. Perencanaan terbagi menjadi tiga tahap yaitu pendaftaran, pendataan, dan penetapan. Proses pendaftran  dapat  menempuh  dua  cara  yaitu sebagai  langkah  awal  dari  pelaksanaan kegiatan  pendaftaran  wajib  pajak,  petugas dalam  bidang  ini  memanfaatkan  data perpajakan  yang  sudah  ada  sebelumnya. Dengan  demikian  maka  bagi  wajib  pajak yang sudah lengkap data subyek/penanggung pajaknya, sudah dapat dipersiapkan penyampaian  formulir  pendaftaran  secara lengkap nama dan alamatnya.
2. Pengorganisasian dalam pengelolaan administrasi  BPHTB  yang  dilakukan  Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  telah  berjalan dengan  baik.  Dalam  pembagian  tugas pekerjaan dan pengkoordinasian tidak terdapat kendala  yang  besar  karena  pengorganisasian telah  dilakukan  sesuai  dengan  aturan  dan tupoksi yang ada.
3. Penggerakan yang dilakukan Dinas
Pendapatan Daerah Kota Palembang terhadap pengelolaan  administrasi  BPHTB  masih terdapat  kendala,  yaitu    terutama  pada pelaksanaan  kegiatan  penyetoran  belum maksimal.  Dalam  pengelolaan  administrasi BPHTB  salah  satu  faktor  awal  yang memegang peranan penting adalah bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur  tentang  pengelolaan  pajak.  Dalam hal  ini  bagaimana  pemerintah  Kota
Palembang  melakukan  sosialisasi  agar masyarakat  mengetahui  maksud  dan  tujuan pengelolaan  pajak  daerah  terutama  untuk pajak BPHTB.
4. Pengawasan yang dilakukan Dinas
Pendapatan  Daerah  Kota  Palembang  dalam melaksanakan pengelolaan administrasi BPHTB  terbagi  menjadi  dua  prosedur  yaitu pengawasan  melekat  dan  pengawasan langsung. Pengawasan melekat yaitu serangakaian  kegiatan  yang  bersifat  sebagai pengendalian  yang  terus  menerus  dilakukan oleh  atasan  langsung  terhadap  bawahannya baik secara preventif maupun represif.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah ditemukan diatas maka ada beberapa saran yang diajukan penulis dalam Pengelolaan Administrasi Bae  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut :
1. Mengkaji  ulang  peraturan  daerah  tentang besaran  NJOP,  untuk  memperoleh  besaran pembayaran  yang  harus  dikeluarkan  wajib pajak.
2. Mengadakan pelatihan bagi pegawai ataupun petugas pemungut pajak.
3. Bagi pihak DISPENDA sebaiknya memberikan  sosialisasi  dan  informasi  yang lebih  mendalam  kepada  masyarakat, terutama tentang pajak BPHTB karena pajak
BPHTB merupakan pajak yang cukup besar berkontribusi terhadap PAD Kota
Palembang.
4. Merubah  sistem  yang  digunakan  yakni sistem manual menjadi sistem komputerisasi agar lebih mudah dalam proses pembayaran pajak.
5. Bagi  wajib  pajak  yang  telah  melanggar ketentuan  yang  ada,  agar  dapat  dikenakan sanksi yang lebih tegas.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Tjahjono  dan  M.Fakhri  Husein  2009, perpajakan, Edisi  Keempat,UPP  STIM YKPN, Yogyakarta.
Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan  &  Anggaran  Daerah ,
Yogyakarta: Graha Ilmu
Darwin.  2011. Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah, Jakarta: Mitra Wacana
Iqbal,  Muhammad  dan  Abdul  Halim.  2012.
Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Edisi Revisi  Ketiga,  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN.
Jdih, Palembang. 2012. “ Peraturan Walikota No 16  Tahun  2011  Tentang  Sistem  dan Prosedur  Pemungutan  Bea  Perolehan
Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan” diakses dari ( http://jdih.palembang.go.id/?unduh=dok umen&id=507 )
Kumorotomo,  Wahyudi.  2008. Desentralisasi Fiskal-Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004, Jakarta: Kencana
Kuncoro,  Mudrajad.  2004. Otonomi  dan
Pembangunan Daerah, Jakarta: Erlangga
Manua,  Leon  2012, Studi  Ilmu  Manajemen, diakses dari (http://studimanajemen.blogspot.co.id/20 12/08/fungsi-manajemen-menurut-
george-terry.html)
Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi
Mardiasmo  2006, perpajakan, Edisi  Revisi,CV Andi Offset, Yogyakarta.
Nasution,  Faisal  Akbar.  2009 .  Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan  Asli  Daerah ,  Jakarta: Sofmedia
Nazir,  Moh.  2005 .  Metode  Penelitian .  Bogor: Ghalia Indonesia
Perwali  Palembang  No  16  Tahun  2011  tentang Sistem  dan  Prosedur  Pemungutan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Sudirman  Rismawati,  SE.,M.SA  dan  Amiruddin Antong,  SE.,M.Si  2012, Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik , Penerbit Empat Dua Media, Malang (jawa timur)
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuntitatif  Kualitatif  dan R&D . Bandung: Alfabeta
Suparman,  Raden  Agus.  Nopember  2008.
Undang-Undang  1945  No  20  Tahun 2000 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diakses dari (http://pajaktaxes.blogspot.com)
Surawireja,  2008. Undang-Undang  1945  No  20
Tahun  2000  tentang  Pajak  Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan diakses dari ( https://surawireja.files.wordpress.com/20 08/11/uu-bphtb.pdf )
UU  No  20  Tahun  2000  tentang  Bea  Perolehan Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB)
Waluyo 2008, Perpajakan Indonesia , Buku 1 edisi
8, Jakarta: Salemba Empat.
Wardoyo. 1980. Kamus Besar Bahasa Indonesia ,
Jakarta: Balai Pustaka
Yusuf,  M.  2012. 8  Langkah  Pengelolaan  Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan daerah  Terbaik. Tangerang:  Salemba
Empat