## FUNGSI LEGISLASI DPD RI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012
Oleh : Yenny AS, SH, MH*

## Abstrak
Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Perkara  Nomor  92/PUU-X/2012,  sistem  pembentukan  pera- turan  perundang-undangan  mengalami  banyak  perubahan,  termasuk  didalamnya  kedudukan  DPD dalam  pembentukan  undang-undang.  Dalam  rangka  pelaksanaan  Putusan  MK  tersebut,  desain penyusunan  RUU  harus  diubah  dengan  mengakomodasi  Putusan  MK.  Lingkup  DPD  seuai  UUD 1945. Pasal 22D Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan kewenangan DPD dalam hal dapat mengajukan rancangan  undang-undang  yang  terkait  dengan  daerah,  MK  menegaskan  bahwa  kata  “dapat” dimaknai  sebagai  pilihan  subjektif  DPD  untuk  mengajukan  atau  tidak  mengajukan  RUU  yang berkaitan dengan daerah.

## Kata kunci: Fungsi Legislasi

## Abstract
The  Constitutional  Court  Decision  Post  Number  92/PUU-X/2012,  system  development  legislation undergone  many  changes,  including  the  actual  position  of  the  DPD  in  legislation.  In  order  to implement the Decision MK, design restructuring bill should be modified to accommodate Decision MK. DPD seuai scope of the 1945 Constitution. Article 22D paragraph (1) of the 1945 Constitution cites authority in  the case of  DPD may propose draft  laws related to  the district, MK  pointed out that  the  word  "could"  be  perceived  as  a  subjective  choice  DPD  to  submit  or  not  submit  a  bill related to the district.

## Keyword : Functions legislation

## A. Pendahuluan
Peraturan  perundang-undangan  merupa- kan bagian dari subsistem hukum. Oleh karena itu,  bila  kita  membahas  mengenai  politik  pe- raturan  perundang-undangan  pada  hakikatnya tidak  dapat  dipisahkan  dari  membahas  politik hukum.  Istilah  politik  hukum  atau  politik  per- undang-undangan  didasarkan  pada  prinsip bahwa hukum atau peraturan perundang-unda- ngan merupakan bagian  dari suatu  produk po- litik.  Dikatakan  sebagai  suatu  produk  politik karena  peraturan  perundang-undangan  pada dasarnya  merupakan  rancangan  atau  hasil  de- sain lembaga politik ( body politic ). 1 Sedang-
* Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak.
1 HM.  Laica  Marzuki, Kekuatan  Mengikat  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Terhadap  Undang-Undang, Jur- nal Legislasi Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006, hal. 2. Lihat juga  M.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  di  Indonesia ,  cet. II  (Jakarta:  LP3ES,  2001),  hal.  5.  Mahfud  MD  menye- butkan  bahwa  hukum  merupakan  produk  politik  yang memandang  hukum  sebagai  formalitas  atau  kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersanginan. Lebih jauh Mahfud MD menge- mukakan bahwa hubungan kausalitas antara hukum dan politik yang berkaitan dengan pertanyaan apakah hukum mempengaruhi  politik  ataukah  politik  yang  mempenga- ruhi hukum, dapat dijawab Pertama ; hukum determinan atas  politik  yaitu  kegiatan-kegiatan  politik  diatur  oleh dan  harus  tunduk  pada  aturan-aturan  hukum. Kedua; politik  determinan  atas  hukum  karena  hukum  merupa- kan  hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak poli- tik  yang  saling  berinteraksi  dan  bahkan  saling  bersai- ngan. Ketiga ; politik dan hukum sebagai subsistem  ke-
kan  pemahaman  atau  definisi  dari  politik  hu- kum  secara  sederhana  dapat  diartikan  sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah di- laksanakan secara nasional oleh pemerintah. 2
M.  Mahfud  MD  mengemukakan  bahwa politik  hukum  meliputi: Pertama ;  pembangu- nan  hukum  yang  berintikan  pembuatan  dan pembaharuan  terhadap  materi-materi  hukum agar  dapat  sesuai  dengan  kebutuhan; Kedua ; pelaksanaan  ketentuan  hukum  yang  telah  ada termasuk penegasan fungsi  lembaga dan pem- binaan para penegak hukum. 3
Bila  dilihat  dari  pemahaman  bahwa  po- litik  peraturan  perundang-undangan  merupa- kan bagian atau subsistem  dari politik  hukum, dengan demikian dapat dikatakan bahwa mem- pelajari  atau  memahami  politik  hukum  pada dasarnya  sama  dengan  memahami  atau  mem- pelajari  politik  perundang-undangan  demikian pula  sebaliknya,  karena  pemahaman  dari  poli- tik  hukum  termasuk  pula  di  dalamnya  menca- kup  proses  pembentukan  dan  pelaksanaan/pe- nerapan  hukum  (salah  satunya  peraturan  per- undang-undangan)  yang  dapat  menunjukkan sifat  ke  arah  mana  hukum  akan  dibangun  dan ditegakkan. 4 Bagir  Manan  mengartikan  istilah politik  perundang-undangan  secara  sederhana yaitu  sebagai  kebijaksanaan  mengenai  penen- tuan  isi  atau  obyek  pembentukan  peraturan perundang-undangan . Sedangkan  pembentu- kan  peraturan  perundang-undangan  itu  sendiri diartikan  sebagai  tindakan  melahirkan  suatu peraturan  perundang-undangan. 5 Sedangkan Abdul  Wahid  mengartikan  politik  peraturan perundang-undangan  sebagai  kebijakan (be- leids/policy) yang  diterjemahkan  sebagai  tin- dakan pemerintahan/negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan sejak tahap pe- rencanaannya sampai dengan penegakannya
masyarakatan  berada  pada  posisi  yang  sederajat  deter- minasinya.
2 M.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  di  Indonesia ,  cet.  II (Jakarta: LP3ES, 2001), hal. 9.
3 Ibid .  Lihat  juga  Abdul  Hakim  garuda  Nusantara,
Politik  Hukum  Nasional, makalah  pada  Kerja  Latihan Bantuan Hukum, Surabaya, September 1985.
4 Bagir Manan, Politik Perundang-undangan , Makalah, Jakarta, Mei 1994, hal. 1.
5 Ibid , hal. 2.
(implementasinya). 6 Sehingga  dapat  disimpul- kan  bahwa  politik  perundang-undangan  meru- pakan  arah  kebijakan  pemerintah  atau  negara mengenai  arah  pengaturan  (substansi)  hukum yang  dituangkan  dalam  peraturan  perundang- undangan (hukum tertulis) untuk mengatur ke- hidupan berbangsa dan bernegara.
Dimana  dapat  kita  melihat  politik  per- undang-undangan yang sedang dijalankan oleh pemerintah:
Uraian  di  atas  menggambarkan  bahwa pembentukan  peraturan  perundang-undangan akan  selalu  dipengaruhi  oleh  unsur  politik  itu sendiri, karena arah kebijakan suatu pembentu- kan peraturan perundang-undangan akan selalu mengikuti  perkembangan  politik  yang  ada  pa- da  saat  itu.  Untuk  melihat  perkembangan  atau politik  hukum  maupun  politik  perundang-un- dangan yang berlaku pada masa tertentu secara substansial  sebenarnya  dapat  dilihat  dari  pro- duk  peraturan  perundang-undangan  yang  di- bentuk.

## B. Peran  dan  Fungsi  Legislasi  dalam  Pem- bentukan Perundang-undangan
Pembentukan  peraturan  perundang-un- dangan  yang  mencakup  tahapan  perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau pe- netapan,  dan  pengundangan.  Sementara  pera- turan  perundang-undangan  menurut  Pasal  1 angka  2  UU  Pembentukan  Peraturan  Perun- dang-undangan  adalah  peraturan  tertulis  yang memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  lem- baga nagara atau pejabat yang berwenang me- lalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pembentukan  peraturan  perundangan- undangan  dimaksud  disusun  dalam  Prolegnas. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah bagian  dari  manajemen  dan  politik  pembentu- kan  peraturan  perundang-undangan  yang  me- rupakan  instrument  perencanaan  program pembentukan  Undang-Undang  yang  disusun secara  berencana,  terpadu,  dan    sistematis 7 yang ditetapkan untuk jangka waktu  panjang,
6 Abdul Wahid Masru, Politik Hukum dan Perundang- undangan, Makalah, Jakarta, 2003.
7 Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005, Psl. 1 angka 1.
menengah, dan tahunan berdasarkan skala pri- oritas  pembentukan  Rancangan  Undang-Un- dang.  Prolegnas  sangat  diperlukan  untuk  me- nata sistem hukum nasional secara menyeluruh dan  terpadu  yang  didasarkan  pada  cita-cita Proklamasi dan landasan konstitusional negara hukum Indonesia.
Persoalannya  adalah  lembaga  negara manakah  secara  konsitusional  memiliki  kewe- nangan  dalam  proses  pembentukan  peraturan perundang-undangan dimaksud?
Pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  92/PUU-X/2012  pada  tanggal  27  Ma- ret 2013, politik ketatanegaraan Indonesia khu- susnya  model  proses  legislasi  telah  semakin mempertegas  bentuknya  menuju  arah  sistem parlemen  dua  kamar.  Hal  ini  merupakan  im- plikasi  setelah  Mahkamah  Konstitusi  menga- bulkan  untuk  sebagian  permohonan  DPD  ten- tang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Ta- hun  2009  tentang  Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  dan  Undang-Undang    Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peratu- ran  Perundang-Undangan  terhadap  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Uji  materi  ini  dilakukan  dalam rangka  mempertegas  kewenangan  konstitusio- nal  yang  dimiliki  oleh  DPD  dalam  hal  proses legislasi. Mengapa implikasi ini merupakan ja- lan menuju penegasan sistem parlemen dua ka- mar, sebelumnya patut dicermati kondisi DPD dalam  sistem  legislasi  Indonesia  sebelum  dan sesudah putusan MK ini.
Berdasarkan Amandemen terhadap UUD NRI  1945  terjadi  perubahan  mendasar  terha- dap  lembaga  perwakilan  rakyat  di  Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan: Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  terdiri  atas anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  ang- gota  Dewan  Perwakilan  Daerah  yang  dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lan- jut dengan undang-undang.
Berdasarkan  pasal  tersebut  di  atas  dapat ditafsir  bahwa  seolah-olah  sistem  perwakilan di  MPR  menganut  sistem  bikameral  di  mana MPR adalah forum bersama ( joint session ) an- tara  DPR  dan  DPD.  Namun  demikian  apabila diperbandingkan lebih lanjut lagi antara  kewe-
nangan  legislasi  DPR  dan  DPD  maka  ada  ke- timpangan  derajat  diantara  dua  lembaga  per- wakilan  tersebut.  Diantaranya  adalah  (1)  da- lam  pasal  22C  UUD  NRI  1945  bahwa  jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota  DPR,  (2)  dalam  pasal  20  UUD  NRI 1945 “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang”  sedangkan  dalam  pasal  22D UUD NRI 1945 menegaskan DPD hanya dapat mengajukan  kepada  DPR  rancangan  undang-- undang dan ikut membahas RUU tertentu yang berkaitan  dengan  otonomi  daerah,  hubungan pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan  pemeka- ran  serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi lainnya, serta  yang berkaitan dengan perimba- ngan keuangan pusat dan daerah.
Ketentuan  UUDNRI  1945  mengatur  ke- beradaan  lembaga  DPD  di  dalam  struktur  ke- tatanegaraan  Indonesia  antara  lain  dimaksud- kan  guna  memperkuat  ikatan  daerah-daerah dalam  wadah  NKRI  dan  memperkokoh  persa- tuan  kebangsaan  seluruh  wilayah  nusantara, meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumu- san kebijakan nasional berkaitan dengan nega- ra  dan  daerah-daerah,  serta  mendorong  perce- patan  demokrasi,  pembangunan  dan  kemajuan daerah  serta  serasi  dan  seimbang.  Keberadaan DPD  diharapkan  dapat  menjembatani  kepenti- ngan pusat  dan daerah, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat  dan daerah dalam ke- bijakan nasional.
Selain  itu  keberadaan  DPD  diharapkan dapat  memperkuat  sistim  parlemen  yang  pada gilirannya dapat memperkuat demokrasi.
Landasan konstitusional kekuasaan DPD diatur dalam Pasal 22D UUDNRI 1945. Selan- jutnya  kewenangan  DPD  diatur  dalam  Un- dang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009  tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per- wakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (UU MD3).  Selain  itu  sehubungan  dengan  fungsi legislasi  yang  dimiliki  oleh  DPD  maka  kewe- nangannya  diatur  pula  dalam  Undnag-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  (UU  P3).  Me- nurut  UU  MD3,  DPD  RI  dapat  mengajukan usul suatu RUU ke DPR. Apabila suatu RUU
disetujui  atau  disetujui  dengan  perubahan, RUU  tersebut  akan  menjadi  rancangan  un- dang-undang  usul  DPR.  Selanjutnya,  terhadap RUU usul DPD RI yag telah diadopsi menjadi RUU  usul  DPR  RI,  pimpinan  DPR  RI  akan meminta kepada pimpinan DPD RI untuk me- nunjuk alat kelengkapan yang akan membahas RUU  tersebut  di  DPR.  Pembahasan  atas  se- buah  RUU  di  DPR  dilakukan  dalam  dua  ting- kat  pembicaraan. Pembicaraan tingkat  satu  di- laksanakan  dalam  rapat  komisi,  rapat  gabu- ngan  komisi,  rapat  Badan  Legislasi,  rapat  Ba- dan  Anggaran,  atau  rapat  panitia  khusus.  Se- mentara  itu,  pembicaraan  tingkat  dua  dilaku- kan dalam rapat paripurna yang merupakan fo- rum  pengambilan  keputusan.  Dari  kedua  ting- kat pembicaraan tersebut, DPD RI hanya dapat mengambil  peran  pada  pembicaraan  tingkat pertama.  Hal  tersebut  juga  hanya  dilakukan dalam  bentuk  penyampaian  pendapat  mini yang  disampaikan  pada  akhir  pembicaraan tingkat  satu.  Ada  atau  tidak  adanya  pendapat mini dari DPD RI terhadap sebuah RUU tidak menyebabkan  terhentinya  atau  tidak  sahnya pembicaraan  tingkat  satu  sehingga  pembaha- san  terhadap  sebuah  RUU  dapat  dilanjutkan pada tingkat dua.
Namun,  kewenangan  DPD  berdasarkan UU MD3 dan UU P3 dianggap telah direduksi dari  maksud  UUD.  Sehingga  melalui  instru- men constitutional  review ,  DPD  mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi.
Dalam  hal  proses  legislasi,  ketimpangan ini  semakin  terlihat  di  dalam  pengaturan  ke- wenangan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor 27  Tahun  2009  tentang  Majelis  Permusyawa- ratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  De- wan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwaki- lan  Rakyat  Daerah  dan  Undang-Undang  No- mor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pe- raturan Perundang-Undangan.
Di  dalam  UU  No  12  Tahun  2011  Pasal 20  ayat  (1):  “Penyusunan  Program  Legislasi Nasional  (Prolegnas)  dilaksanakan  oleh  DPR dan Pemerintah”, pengertian Pasal 20 ayat (1) ini  tentu  tidak  sejalan  dengan  maksud  pasal 22D UUD NRI 1945  yang memberikan  kewe- nangan “Dewan Perwakilan Daerah dapat me- ngajukan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat rancangan UndangUndang yang berkait  de-
ngan  otonomi  daerah…………..”.  Ayat  (3)  di dalam  pasal  ini  kemudian  menyebutkan  ” Penyusunan  Prolegnas  di  lingkungan  DPR  se- bagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi,  anggota  DPR,  DPD,  dan/atau  masya- rakat.
Pengaturan ini nampak menunjukan bah- wa kewenangan DPD untuk mengajukan RUU didistorsi seolah-olah  sama  seperti  kewena- ngan  fraksi  dan  komisi  sebagai  alat  kelengka- pan  DPR,  DPD  hanya  berwenang  untuk  me- ngusulkan rancangan UU untuk diajukan kepa- da  DPR,  selanjutnya  usul  RUU  DPD  tersebut akan tergantung dari tindak lanjut DPR di par- lemen,  dengan  kata  lain  DPD  merupakan  sub ordinat dari DPR atau hanya sebatas organ pe- lengkap  DPR  di  dalam  sistem  parlemen  dua kamar.
Selain kewenangan pengajuan RUU, ke- wenangan dalam hal pembahasan RUU di par- lemen pun dibuat tidak setara antara DPR dan DPD,  di  dalam  Pasal  65  ayat  (3)  UU  No  12 Tahun 2011 keikutsertaan DPD dalam pemba- hasan  Rancangan  Undang-Undang  dilakukan hanya  pada  pembicaraan  tingkat  I.  Pasal  150 ayat  (3)  UU  No.27  Tahun  2009  juga  menge- cualikan  DPD  untuk  terlibat  dalam  pembaha- san  Daftar  Inventarisasi  Masalah  sebagaimana DPR  dan  Pemerintah,  padahal  pengajuan  dan pembahasan DIM justru merupakan ”inti” dari pembahasan RUU dan menentukan politik hu- kum dari suatu RUU.

## C. Kedudukan  Dewan  Perwakilan  Daerah Pasca Putusan MK
Beberapa  kondisi  tersebut  mendorong DPD  untuk  menegaskan  konstitusionalitas fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam sistem parlemen  dua  kamar (bikameral) melalui  pe- ngujian UU No.27 Tahun 2009 dan UU No 12 Tahun 2011 terhadap UUD NRI 1945 di Mah- kamah Konstitusi, atas pengujian tersebut MK menyimpulkan lima pokok persoalan konstitu- sional  DPD.  Pertama,  kewenangan  DPD  me- ngusulkan  RUU  yang  diatur  Pasal  22D  ayat (1) UUD 1945, yang menurut DPD, RUU dari DPD harus diperlakukan setara RUU dari pre- siden dan DPR. Kedua, kewenangan DPD ikut membahas RUU yang disebut Pasal 22D  UUD
1945  bersama  DPR  dan  presiden.  Ketiga,  ke- wenangan  DPD  memberi  persetujuan  atas RUU yang disebut Pasal 22D UUD 1945. Ke- empat,  keterlibatan  DPD  dalam  penyusunan program  legislasi  nasional  (prolegnas)  yang menurut DPD sama dengan keterlibatan presi- den  dan  DPR.  Kelima,  kewenangan  DPD memberi  pertimbangan  terhadap  RUU  yang disebut Pasal 22D UUD 1945.
Berdasarkan pengujian tersebut, MK me- ngeluarkan  putusannya  bahwa  kedudukan DPD  di  bidang  legislasi  setara  dengan  DPR dan  presiden,  atas  dasar  itu  DPD  berhak  dan/ atau  berwenang  mengusulkan  RUU  tertentu yaitu  menyusun  program  legislasi  nasional (prolegnas) di lingkungan DPD dan membahas RUU tertentu tersebut sejak awal hingga akhir tahapan,  namun  DPD  tidak  memberi  persetu- juan  atau  pengesahan  RUU  menjadi  undang- undang  (UU).  Konsekuensi  dari  putusan  MK ini  adalah  terciptanya  proses  legislasi  model tripartit  (DPR-DPD-Presiden)  khusus  untuk RUU tertentu tersebut yaitu RUU yang berkai- tan  dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keu- angan pusat dan daerah.
Putusan MK tersebut menimbulkan kon- sekuensi atas kedudukan dan peran DPD, dian- taranya :
1. RUU  dari  DPD  setara  dengan  RUU  dari Presiden dan RUU dari DPR.
Terkait dengan pengajuan usul RUU, MK memutuskan beberapa hal yaitu (a) kedudukan DPD sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU
(b) DPD mengusulkan sesuai dengan bi- dang tugas,
(c) DPD dapat mengajukan RUU diluar Prolegnas, dan
(d) Usul RUU DPD tidak menjadi usul RUU DPR.
2. Pembahasan  RUU  dilakukan  dengan  tiga pihak yang setara (tripartit), yaitu Presiden, DPD,  dan  DPR  (bukan  Fraksi-Fraksi DPR).
3. Dalam hal pembahasan RUU, MK berpen- dapat sebagai berikut :
a) Pembahasan  dari  DPD  harus  diberla- kukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR.
b) Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan  sedangkan  DPR  dan  DPD memberikan pandangan.
c) Terhadap RUU dari DPR, DPR diberi- kan ksempatan memberikan penjelasan sedangkan  Presiden  dan  DPD  mem- berikan pandangan.
d) Hal  yang  sama  juga  diperlakukan  ter- hadap  RUU  dari  DPD  yaitu  DPD  di- berikan kesempatan untuk memberikan penjelasan  sedangkan  DPR  dan  Presi- den memberikan pandangan.
e) Pembahasan  RUU  dari  DPD  harus  di- perlakukan  sama  dengan  RUU  dari Presiden dan DPR.
f) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di- ajukan  oleh  masing-masing  lembaga Negara (DPR, DPD, Pemerintah).

## D. Penutup
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 92/PUU-X/2012  memberikan  perubahan  pola legislasi  DPD.  Dalam  putusannya,  dapat  dili- hat  kedudukan  DPD  di bidang  legislasi  tidak lagi  sebagai  subordinat  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR),  melainkan  setara  dengan  DPR dan  presiden.  Selanjutnya,  DPD  berhak  dan/ atau berwenang untuk mengusulkan dan mem- bahas  RUU  tertentu  sejak  awal  hingga  akhir tahapan,  namun  kewenangan  DPD  tetap  ber- henti  pada  persetujuan  atau  pengesahan  RUU menjadi  undang-undang  (UU).  Hal  ini  dikare- nakan  secara  eksplisit  UUD  telah  membatasi ketentuan mengenai hal tersebut. Sehingga ke- tentuan limitatif tersebut pada dasarnya adalah kehendak  konstitusi.  MK  juga  memutuskan bahwa  DPD  ikut  menyusun  program  legislasi nasional (prolegnas).
Langkah-langkah  selanjutnya  yang  harus ditempuh pasca putusan MK ini tentu saja me- revisi  UU  No  27  Tahun  2009  dan  UU  No  12 Tahun  2011  khusus  seputar  pengaturan  me- ngenai  kewenangan  legislasi  DPD  yang  diuji oleh  MK,  atau  paling  tidak  langkah  jangka pendek  yang setidaknya bisa dilakukan adalah menyesuaikan Tata Tertib lembaga masing-
masing (DPR dan  DPD)  untuk bisa mengako-
modir proses legislasi DPD.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007. , Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2005.
Haryadi, Agus, et.al, Bikameral Bukan Federal, Kelompok DPD di MPR RI, Jakarta, 2006. Masru, Abdul Wahid Politik Hukum dan Perundang-undangan, Makalah, Jakarta, 2003. M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , cet. II (Jakarta: LP3ES, 2001).
Rahman, Hasanuddin, Dewan Perwakilan Derah : Bicameral Setengah Hati . Media Pressindo, Yogyakarta, 2004.