## KARAKTERISTIK PRODUK HUKUM PERS DAN PROSPEK KONSOLIDASI DEMOKRASI
Oleh: Triya Indra Rahmawan
Universitas Brawijaya
email: rahmawanindra@gmail.com/rahmawanindra@ub.ac.id

## ABSTRAK
UU Pers merupakan produk hukum yang berkarakteristik responsif. Hal ini dapat diketahui dari proses pembentukannya yang dilakukan dengan cara yang partisipatif. Materi UU Pers juga telah sesuai dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat karena memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kemerdekaan pers. Meskipun UU Pers berkarakteristik reponsif, namun UU Pers belum ditegakkan secara efektif  karena masih terjadi praktik kekerasan terhadap para praktisi pers dan penyalahgunaan kemerdekaan pers. Hal ini menandakan bahwajaminan dan perlindungan normatif  kemerdekaan pers melalui UU Pers masih belum cukup. Dalam konteks ini, maka konsolidasi demokrasi menghendaki adanya peningkatan secara fundamental komitmen publik untuk menggunakan prosedur-prosedur demokratis untuk menata ruang publik yang muncul dalam proses bernegara. Untuk itu, diperlukan kesadaran dan komitmen bersama agar kemerdekaan pers dapat terwujudkan. Konsistensi penegakan hukum pers perlu dilakukan oleh segenap elemen. Negara harus memberikan perlindungan terhadap para praktisi pers dengan menindak tegas para pelaku kekerasan terhadap para praktisi pers. Selain itu, jaminan dan perlindungan terhadap kemerdekaan pers seharusnya diimbangi dengan profesionalisme para praktisi pers, dengan cara mematuhi kode etik profesi pers serta meningkatkan kemampuan jurnalistik melalui pendidikan dan pelatihan. Sebab kemerdekaan pers tanpa memperhatikan batasan-batasan hukum dan etika akan menghasilkan suatu kemerdekaan pers yang berlebihan.
Kata Kunci: Karakteristik, Hukum, Pers, Demokrasi.

## ABSTRACT
The press law is legal products that are responsive. It can be seen from the process of  formation a press law with participatory manner. The material of  press law also has been accomplished with the needs and desires of  the people because it gives protection and guarantee against press freedom. In spite of  the press law are responsive, but it was still not enforced effectively because it still occurs the practice of  violence against practitioners of  the press and press freedom abuse. This indicates that the guarantee and protection of  press freedom through a press law is still not enough. In this context, the consolidation of  democracy requires the existence of  an increased public commitment fundamentally to use democratic procedures to organize public spaces that appear in the process of  state. Therefore, it takes awareness and commitment together so press freedom can be realized. The Press law needs to be enforced consistently by all elements. The State should provide protection for practitioners by cracking down firmly the perpetrators of  violence against practitionersof  the press. In addition, the guarantee and protection of  press freedom should be balanced with the professionalism of  the practitioners of  the press, by complying the code ethics of  the profession and improve the ability of  the press and journalism through education and training because press freedom without the limitations of  law and ethics, produce an excessive press freedom.
Keywords: Characteristics, Law, Press, Democracy.

## PENDAHULUAN
L ahirnya era reformasi pada 1998 mem- berikan andil yang sangat penting bagi perkembangan kemerdekaan pers di Indonesia. Sebab di era pemerintahan sebelumnya, belenggu terhadap kemerdekaan pers masih kuat. Misalnya saja di era pemerin- tahan Orde Baru, pada saat itu kemerdekaan pers dipasung, kebebasan berorganisasi dikekang, bahkan kebebasan akademik- ilmiah juga dipagari dengan restriksi yang sangat merugikan upaya pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUUVII/2009, 2009:59). Pemasungan kemerdekaan pers hadir dalam bentuk sikap represif  pemerintah terhadap kantor-kantor penerbitan maupun praktisi pers. Pemerintah diberikan celah untuk mengontrol pelaksanaan kemerdekaan pers melalui Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers/SIUPP (Arinanto, 1991:36). Bahkan, pemerintah juga melakukan represi kepada pers dalam bentuk budaya telepon yang berisi imbauan untuk memuat atau tidak memuat sebuah berita, terutama berita berdimensi politik yang bersinggungan dengan elite politik (Susilastuti, 2000:221-222).
Padahal jika merujuk pada konstitusi, payung normatif  kemerdekaan pers telah ada sejak disahkannya UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Kemerdekaan pers bersarang dalam Pasal 28 UUD 1945 (sebelum amandemen) yang menyatakan bahwa “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang ”. Dengan adanya ketentuan ini, masyarakat termasuk di dalamnya praktisi pers, diberikan jaminan kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Namun,mengingat frasa “kemerdekaan pers” tidak tercantum secara tegas/eksplisit, acapkali muncul pertanyaan apakah jaminan di dalam
Pasal 28 UUD 1945 juga termasuk kemerdekaan pers. Dalam hal ini, maka penelusuran sejarah membuktikan bahwa jaminan hak yang terdapat dalam Pasal 28 UUD 1945 juga mencakup jaminan kemerdekaan pers, meskipun melalui perdebatan yang cukup alot.
Pada waktu Anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan di Indonesia (BPUPK) merumuskan Pasal 28 UUD 1945 pada 15 Juli 1945, perdebatan muncul terkait perlu dan tidaknya kemerdekaan pers dimasukkan dalam Pasal 28 UUD 1945 (Wikarma Iryans Abidin, 2005:12). Salah satu anggota BPUPKI, Liem Koen Hian menyoroti pentingnya kemerdekaan pers dimasukkan secara tegas dalam rumusan Pasal 28 UUD 1945. Alasannya, kemerdekaan pers diperlukan untuk menyiarkan fakta secara benar dan mencegah kekuasaan otoriter. Sikap Liem Koen Hian ini didukung oleh Mohammad Hatta yang menyatakan bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat adalah cermin demokrasi dan akan memperkuat sistem pemerintahan demokratis. Namun gagasan tersebut ditolak oleh Anggota BPUPKI lainnya, yakni Soepomo dan Soekarno yang berpandangan bahwa gagasan kemerdekaan pers mengarah ke liberalisme-kapitalisme yang merupakan akar kolonialisme. Gagasan Soepomo dan Soekarno yang berlandaskan pengalaman empiris kolonialisme Belanda, pada waktu itu lebih populer daripada gagasan Liem Koen Hian-Mohammad Hatta yang baru berupa perspektif  ke depan mengenai negara demokrasi Indonesia yang belum lahir (Abidin, 2005:16).
Setelah melalui proses perdebatan, akhirnya kubu Soepomo melunakkan sikap dan menyatakan bahwa masalah hak warga negara untuk menyampaikan pendapat boleh saja, dengan syarat harus diatur berdasarkan hukum. Meskipun pada akhirnya frase
“kemerdekaan pers” tidak tercantum secara eksplisit dalam Pasal 28 UUD 1945, tetapi dari proses perdebatan waktu perumusannya, dapat diketahui bahwa para pendiri negara Indonesia telah menyadari dengan baik perlunya jaminan dan juga pengakuan terhadap kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kemerdekaan berekspresi, serta kemerdekaan pers (Abidin, 2005:16). Lebih lanjut berdasarkan Pasal 28 UUD 1945, jaminan kemerdekaan pers diatur dengan undang-undang.
Undang-undang yang mengatur tentang pers pertama kali dibentuk pada era pemerintahan Orde Baru melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Undang- undang ini mengalami perubahan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah diberikan celah untuk mengontrol pelaksanaan kemerdekaan pers melalui SIUPP. Bahkan selama pemerintahan Orde Baru, ruang gerak pers Indonesia sempat terbelenggu sehingga pers tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Pers yang dianggap bertentangan dengan pemerintah dibelenggu, misalnya saja pelarangan terbit pada Majalah Fokus pada Mei 1984, Koran Sinar Harapan pada Oktober 1986, termasuk pada Majalah Tempo, Editor dan Detik pada 1996 (Saptohadi, 2011:133).
Namun, beriringan dengan adanya beleng- gu terhadap kemerdekaan pers, belenggu kemer dekaan pers ternyata juga menyimpan semangat pembebasan pers. Hal ini dapat diketahui dalam momentum lahirnya era reformasi. Ketika itu, pers memberikan peran yang signifikan. Gencarnya pemberitaan pers terhadap tuntutan reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa, secara tidak langsung berperan untuk mempercepat
mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Bahkan tuntutan untuk mewujudkan kebebasan pers turut mewarnai lahirnya era reformasi di Indonesia (Siahaan, 2007:4).
Tuntutan untuk mewujudkan kebebasan pers kemudian memberikan hasil dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Ketentuan- Ketentuan SIUPP yang menyederhanakan prosedur dan persyaratan mendapatkan SIUPP. Selain itu, juga terdapat Peraturan Menteri Penerangan Nomor 2 Tahun 1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Wartawan yang memberikan wadah organisasi kepada para wartawan. Kemerdekaan pers semakin dijamin dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Undang-undang ini menjamin tidak adanya campur tangan pemerintah dalam kehidupan pers. Dengan kata lain, pers mempunyai peran dalam mengawal masa transisi demokrasi di Indonesia, yang mana masa transisi demokrasi ini diawali dari kejatuhan rezim Orde Baru pada 1998 (Nugroho, 2001:25).
Bergulirnya semangat baru kemerdekaan pers di era reformasi berdampak positif  terha- dap pertumbuhan penerbitan pers di Indonesia. Praktisi pers seakan berlomba-lomba untuk menerbitkan surat kabar, majalah dan tabloid. Data Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) menun jukkan bahwa jumlah penerbitan pers mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Perbandingannya dapat diketahui dari jumlah penerbitan media cetak pada 1997 yang berjumlah 289 dan setelah era reformasi jumlah penerbitan meningkat drastis menjadi 1687 (Saptohadi,2011:135).
Namun demikian, dibalik kemeriahan pesta kemerdekaan pers, jika sebelumnya yang menjadi sorotan dan kecaman dalam pelak- sanaan kemerdekaan pers adalah pemerintah,
di era reformasi kecaman dan sorotan kemerdekaan pers lebih banyak diarahkan ke praktisi pers sendiri. Terdapat keluhan dan pengaduan masyarakat mengenai perilaku praktisi pers dan pemberitaan yang dinilai merugikan kepentingan hak warga masyarakat dengan melampaui batas-batas kode etik jurnalistik (Abidin, 2005:7). Selain itu, meskipun kemerdekaan pers sudah mendapatkan jaminan dan dinyatakan secara tegas dalam UU Pers, ternyata dalam tataran pelaksanaan masih banyak kasus yang menjerat para praktisi pers. Bahkan praktik kekerasan terhadap praktisi pers juga masih terjadi.
Padahal, adanya penghormatan, perlin- dungan, dan pemenuhan terhadap kemerdekaan pers menjadi salah satu indikator tegaknya demokrasi dalam suatu negara. Sebab, suatu negara yang demokratis harus menjamin terpe- nuhinya hak-hak dasar secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk menikmati pers yang bebas (Moh. Mahfud MD, 1999:84). Di sisi yang lain, dalam konteks demokratisasi, pers perlu memosisikan sebagai institusi yang mampu menjadi jembatan kokoh antara negara dengan rakyat dengan fungsinya sebagai penyalur informasi yang mampu dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, maka keberadaan suatu produk hukum pers yang mampu memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan jaminan kemerdekaan pers, serta mampu mendukung terwujudnya iklim pers yang bertanggung jawab menjadi penting.
Untuk itu, tulisan ini akan menilai karak- teristik produk hukum yang mengatur pers dan mengetahui dampak karakteristik produk hukum pers terhadap demokratisasi di Indonesia. Meskipun pada dasarnya terdapat banyak produk hukum yang terkait dengan
pers, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Penyiaran maupun Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik, namun tulisan ini hanya akan membahas karakteristik salah satu produk hukum pokok yang mengatur pers, yakni UU Pers. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini meliputi pendekatan sejarah ( historical approach ), pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ). Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif  analitis untuk membuat deskripsi dan penilaian secara sistematis tentang karakteristik produk hukum pers serta hubungannya dengan penguatan konsolidasi demokrasi.

## PEMBAHASAN

## Karakteristik UU Pers
Dalam khazanah ilmu hukum, Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakan tiga klasifikasi dasar/tipe dari hukum dalam masyarakat, yaitu:(1) hukum sebagai pelayan kekuasaan/ hukum represif, (2) hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya/hukum otonom, dan (3) hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial/ hukum responsif  (Nonet & Selznick, 2008:83- 84). Nonet dan Selznick berpendapat bahwa hukum represif, otonom, dan responsif  bukan saja merupakan tipe-tipe hukum yang berbeda, tetapi dalam beberapa hal juga merupakan tahapan-tahapan evolusi di mana setiap tipe hukum akan berhadapan dengan masalah- masalah yang tidak dapat dipecahkannya, kecuali hukum tersebut bergerak ke suatu tingkat yang lebih tinggi. Misalnya hukum represif, tidak bisa memecahkan problem legitimasi selama tetap bersifat represif. Hukum represif  akan mampu memecahkan masalah
legitimasi ketika berevolusi menjadi hukum otonom. Sedangkan kelemahan utama dari hukum otonom terletak di dalam tendensinya ke arah prosedur/formalisme hukum, yang akan mengurangi relevansi hukum untuk pemecahan masalah dan tidak peka terhadap tuntutan keadilan sosial. Hukum otonom akan mampu memecahkan masalah ketika berevolusi menjadi hukum yang lebih responsif. Di antara ketiga tipe hukum tersebut, Nonet dan Selznick berpandangan bahwa hukum responsif  yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil.
Berlandaskan pada tipe-tipe hukum yang digagas oleh Nonet dan Selznick, M. Mahfud MD membagi karakteristik suatu produk hukum menjadi 2 (dua), yaitu produk hukum responsif/ populistik dan produk hukum konservatif/ ortodoks/elitis (Mahfud MD, 1998:25-26). Mahfud MD berpandangan bahwa produk hukum yang berkarakteristik responsif  adalah produk hukum yang karakteristiknya mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannnya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok- kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat dan hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Sedangkan produk hukum yang berkarakteristik konservatif /ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum konservatif/ortodoks/elitis lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu di dalam masyarakat dan dalam pembu- atannnya, peranan dan partisipasi masyarakat relatif  kecil.
Dalam rangka mengkualifikasi apakah suatu produk hukum berkarakteristik responsif/ populistik atau konservatif/ortodoks/elitis, terdapat beberapa indikator penilaian, yakni: (1) proses pembuatan hukum, (2) sifat fungsi hukum, dan (3) kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Karakteristik produk hukum yang berkarakteristik responsif/populistik, proses pembuatannnya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Sedangkan proses pembuatan hukum yang berkarakteristik ortodoks bersifat sentralistik dalam arti lebih kepada dominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif.
Dilihat dari fungsinya hukumnya, maka hukum yang berkarakteristik responsif/popu- listik bersifat aspiratif, artinya memuat materi- materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya, sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat. Sedang produk hukum yang berkarakteristik ortodoks bersifat positivis-instrumentalis, artinya memuat materi yang lebih merefleksikan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah.
Jika dilihat dari segi penafsiran, maka produk hukum yang berkarakteristik responsif/ populistik biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itupun hanya berlaku untuk hal-hal yang betul-betul bersifat teknis. Sedangkan produk hukum yang berkarakteristik ortodoks/konservatif/elitis memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan
yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak hanya sekedar masalah teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakteristik responsif/populistik biasanya memuat hal-hal penting secara cukup rinci, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri. Sedangkan produk hukum yang berkarakteristik ortodoks/konservatif/elitis biasanya cenderung memuat materi singkat dan pokok-pokoknya saja untuk kemudian memberi peluang yang luas bagi pemerintah untuk mengatur berdasarkan visi dan kekuatan politiknya (Mahfud MD, 1998:26).

## a.  Proses Pembentukan Hukum
Proses pembentukan UU Pers diwarnai dengan banyaknya aspirasi dari masyarakat yang menuntut kemerdekaan pers. Hal ini dikarenakan semasa pemerintahan Orde Baru kemerdekaan pers benar-benar sudah terbelenggu dengan adanya pembredelan, penyensoran dan keharusan setiap penerbitan persmemiliki SIUPP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketentuan mengenai SIUPP dapat diketahui dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21Tahun 1982 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 yang menyatakan bahwa “ Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers selanjutnya disingkat SIUPP yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Ketentuan-ketentuan tentang SIUPP akan diatur oleh pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers ”.
Di era reformasi, masyarakat menuntut agar pemerintah benar-benar menjamin kemerdekaan pers, tuntutan dan aspirasi masyarakat tersebut dapat dilihat dari berbagai pemberitaan yang berkembang pada saat pembentukan UU
Pers. Aspirasi dari masyarakat muncul ketika Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) menggelar diskusi dengan masyarakat pers dan para pakar pada 23 Oktober 1999. Setelah menggelar diskusi dengan masyarakat, kemudian SPS merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pers sendiri. Dalam RUU tersebut, SPS dan masyarakat menuntut agar Undang-Undang Pers (Sugrahetty & Fuadi: 2009):
1)  Memberikan jaminan kemerdekaan pers;
2) Memberikan perlindungan terhadap wartawan;
3)  Meniadakan intervensi pemerintah terhadap pers;
4)  Meminimalkan ketentuan sanksi, yaitu peng- gunaan hukuman denda bagi wartawan jika pemberitaannya mengandung permusuhan, kebencian, dan fitnah, serta hukuman pidana kurungan atau penjara khusus untuk pemberitaan yang menghina suku, agama, ras, dan antargolongan(SARA);
5)  Menghapuskan “cek kosong” kemerdekaan pers, dalam artian menghapuskan pasal- pasal yang dalam pelaksanaannya masih mem bu tuhkan peraturan pelaksana yang pada nantinya dikhawatirkan akan men- jadi “cek kosong” bagi kemerdekaan pers. (Istilah cek kosong digunakan untuk meng- gambarkan ketakutan masyarakat bahwa undang-undang pers yang akan dibentuk sama dengan UU Pokok Pers tahun 1982. Dalam UU Pokok Pers tahun 1982, meskipun disebutkan pemerintah tidak bisa membredel penerbitan pers. Tetapi pada kenyataannya, melalui peraturan menteri, SIUPP bisa dibatalkan).
Setelah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diundangkan pada tanggal 23 September 1999, ternyata aspirasi masyarakat banyak yang dimasukkan dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain termuat dalam pasal-pasal berikut:
1)  Pengaturan jaminan kemerdekaan pers, terdapat dalam:
a)  Konsideran Menimbang huruf  a: Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan berma- syarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan Dasar 1945 harus dijamin.
b)  Pasal 4 ayat (I): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
c)  Pasal 4 ayat (2): Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembre- delan atau pelarangan penyiaran.
d)  Pasal 18 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000. 000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2)  Pengaturan perlindungan terhadap warta- wan, terdapat dalam Pasal 8 yang menya- takan: Dalam melaksanakan profe sinya wartawan mendapat perlin dungan hukum.
3)  Pengaturan peniadaan intervensi pemerintah terhadap pers, terdapat dalam:
a)  Konsideran Menimbang huruf  c: bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat
melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemer- dekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.
b)  Pasal 15 ayat (3): Anggota Dewan Pers terdiri dari: a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan b. pimpinan perus ahaan pers yang dipilih oleh orga nisasi perusahaan pers c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
c)  Pasal 15 ayat (4):Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
d)  Pasal 15 ayat (5): Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden. Keanggotaan Dewan Pers meniadakan unsur peme- rintah, yaitu: tiga orang dari pengusaha, tiga orang dari jurnalis, serta tiga orang dari kalangan masyarakat yang dipilih oleh pengusaha pers dan wartawan.
4)  Pengaturan mengenai sanksi meniadakan ketentuan sanksi pidana kurungan atau penjara bagi perusahaan pers. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal18 ayat (2) dan (3), yang berbunyi:
a)  Pasal 18 Ayat (2):Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat(2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
b)  Pasal 18 Ayat (3):Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) danPasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
5)  Tidak ada satupun pasal dalam UU Pers yang membutuhkan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri. Dengan kata lain Undang Undang ini menghapuskan kekhawatiran masyarakat akan adanya bentuk intervensi dari pemerintah seperti yang pernah terjadi pada era pemerintahan Orde Baru.

## b.  Pemberian Fungsi Hukum
Suatu hukum yang responsif, harus diberi fungsi sebagai alat pelaksana bagi kehendak masyarakat, bukan kehendak penguasa, sehingga hukum dapat berfungsi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Oleh karena itu, UU Pers materi muatannya harus mencerminkan kehendak dari masyarakat dengan memberikan jaminan kemerdekaan dan perlindungan terhadap pers dan menghapus intervensi pemerintah yang dikhawatirkan dapat membelenggu kemerdekaan pers. Pemberian fungsi hukum dapat dilihat dalam konsideran menimbang UU Pers yang menyebutkan bahwalatar belakang pembentukan UU Pers merupakan bentuk:
1)  Pengakuan pentingnya jaminan kemer- dekaan untuk mengeluarkan pikiran dan pen da pat dalam rangka menciptakan masyarakat yang demokratis sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2)  Pengakuan bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan unsur
penting dalam menciptakan negara yang demokratis;
3)  Pengakuan bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki;
4)  Jaminan pers terbebas dari tekanan pengu- asa, ada pelarangan intervensi peme rintah terhadap pers dan adanya perlindungan hukum terhadap pers;
5)  Penekanan fungsi pers sebagai alat kontrol sosial yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang tertib;
6)  Penjaminan sudah tidak adanya pembre- delan dan pencabutan SIUPP.
Dasar-dasar pertimbangan tersebut merupakan wujud dari pemberian rasa keadilan dan pemenuhan kehendak masyarakat, sekaligus juga memberikan jaminan kemerdekaan pers. UU Pers telah menghidupkan kembali isi Pasal28 UUD 1945 sebelum amandemen, yaitu tentang pentingnya kemerdekaan pers yang sempat terkubur melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982pada era pemerintahan Orde Baru.
Perwujudan rasa keadilan bagi masyarakat merupakan salah satu asas yang ingin diwujudkan dalam UU Pers. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UU Pers yang menyebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Produk hukum era reformasi ini menghasilkan perubahan penting dalam menemukan kemerdekaan pers karena UU Pers menghapus semua ketentuan- ketentuan yang membelenggu kemerdekaan pers, seperti penyensoran, pembredelan atau pelarangan terbit. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 9 dan Pasal 4ayat 2 juncto Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers Tahun 1999 yang menyatakan:
Pasal 4:
(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, mem pe- roleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
(4) Dalam mempertanggungjawabkan pem- be ritaan di depan hukum, wartawan mem- punyai Hak Tolak.
Pasal 8:
Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.
Pasal 9:
(1)  Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
(2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.
Pasal 18 ayat (1):
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000 .000,00 (Lima ratus juta rupiah).
Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam UU Pers telah memberikan kemerdekaan pers tanpa syarat. Tuntutan masyarakat telah diakomodir oleh undang-undang tersebut. Selain itu, merujuk pada Pasal 15 Ayat (1) sampai dengan Ayat (7), terdapat pengaturan mengenai pem bentukan Dewan Pers yang bersifat inde- penden. Hal ini tentu saja memberikan peluang dalam menciptakan kemandirian kehidupan
pers nasional. Lahirnya kelembagaan Dewan Pers diharapkan dapat mengembangkan kemer dekaan pers serta dapat meningkatkan kemandirian kehidupan pers nasional.
Meskipun dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) diatur mengenai sanksi pemidanaan pers berupa denda bagi perusahaan pers, namun memang diperlukan suatu pembatasan-pemba- tasan terhadap kemerdekaan pers agar tidak terjadi kemerdekaan pers yang berlebihan. Ketentuan pemidanaan dalam pasal tersebut juga sesuai dengan ketentuan pembatasan terhadap kemerdekaan pers yang terdapat dalam Convention on the Freedom of  Information 1985 di Roma yang memberikan batasan pada kemerdekaan pers, yakni (Adji, 2008: 59):
1)  Keamanan nasional dan ketertiban umum;
2)  Hasutan untuk menimbulkan kebencian ras atau agama;
3)  Hasutan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan;
4)  Penodaan agama;
5)  Kesusilaan dan moral;
6)  Hak-hak, kehormatan dan nama baik seseorang; dan
7) contempt of  court (penghinaan terhadap lembaga peradilan).
Oleh karena itu, pers pada dasarnya memiliki kebebasan untuk melaksanakan kegiatan dan fungsi yang diembannya. Namun di sisi yang lain, kemerdekaan pers juga harus dilandaskan pada tanggung jawabnya sebagai sebuah lembaga sosial. Kemerdekaan pers dari orang yang mengeluarkan pernyataan melalui pers mengandung suatu tanggung jawab terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh publik (Adjie dalam Permana, 2005:279).

## c.  Penafsiran Hukum
Dalam rumusan sebuah undang-undang yang responsif, harus rinci, detail dan tidak multitafsir, sehingga tidak membuka peluang untuk diinterpretasikan berdasarkan kehendak penguasa. Namun, UU Pers masih mendapatkan ganjalan karena ketentuan tidak ketentuan yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dan fitnah masih belum diatur secara jelas dan rinci. Hal ini mengakibatkan adanya interpretasi yang berbeda terhadap penggunaan mekanisme pemidanaan bagi pers terkait kasus pencemaran nama baik. Pasal yang absurd dan memberikan celah untuk diinterpretasikan berbeda, antara lain terdapat dalam:
1)  Pasal 5 ayat (1): Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2)  Penjelasan Pasal 12: Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 UU pers memberi peluang untuk menyeret pers ke dalam ranah pidana ketika terjadi sengketa pemberitaan pers karena UU Pers tidak jelas dan rinci mengatur mengenai pencemaran nama baik dan fitnah. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengaturnya secara detail. Pengaturan mengenai pencemaran nama baik dalam hukum pidana diatur secara rinci dalam Bab XVI KUHP tentang Penghinaan yang terdiri dari Pasal 310-321, antara lain: Pasal 310 tentang Pencemaran Nama Baik, Pasal 311 tentang Fitnah, Pasal 315 tentang Penghinaan Ringan, Pasal 317 tentang Pengaduan Fitnah, Pasal 318 tentang Persangkaan Palsu, Pasal 320 tentang
Pencemaran Nama Baik Orang Mati, Pasal 321 tentang Pencemaran Nama Baik Orang Mati Dengan Tulisan Atau Gambar. Dengan demikian, dalam penyelesaian sengketa pers yang terkait dengan pencemaran nama baik lebih condong menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP.
Akibat adanya rumusan Pasal 5 ayat (1) yang terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah yang tidak diatur secara rinci dalam UU Pers tahun 1999, mekanisme pemidanaan dalam UU Pers bagi pers yang terjerat kasus pencemaran nama baik ataupun fitnah masih belum bisa diterapkan secara maksimal. Beberapa kasus yang terjadi terkait ketentuan yang multitafsir tersebut antara lain:
a.  Kasus Risang Bima Wijaya, Mantan Pemimpin Umum dan Wartawan Harian Radar Yogya, karena pemberitaan mengenai kasus pelecehan seksual oleh Soemadi M Wonohito (Direktur Utama Harian KedaulatanRakyat) terhadap karyawannya yang dilakukan oleh Harian Radar Yogya, telah dijatuhi vonis oleh Mahkamah Agung dalam putusannya yang bernomor 1374 K/pid/2005, pada tanggal 13 Januari 2006 yang menolak permohonan kasasi dari Risang Bima Wijaya dan sekaligus menguatkan putusan Pangadilan Tinggi Yogyakarta dengan nomor 21/Pid/2005/ PTY yang menghukum Risang Bima Wijaya dengan pidana penjara selama 6 bulan karena terbukti melakukan tindak pidana “Menista dengan tulisan, secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
b.  Kasus peradilan mantan kontributor Metro TV Upi Asmaradhana di Pengadilan Negeri Makassar, yang dituduh melakukan kejahatan Pasal 311, 317, 207 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
Ketiga pasal KUHP itu menempatkan Upi Asmaradhana sebagai terdakwa perkara pencemaran nama baik, memfitnah dengan tulisan, dan menghina penguasa umum, dengan ancaman hukuman maksimum 4 tahun penjara. (Eko Maryadi, 2009).
Padahal, UU Pers sudah memberikan mekanisme penyelesaian hukum ketika terjadi sengketa pemberitaan pers. Hal ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) UU Pers yang mengatur mengenai Hak Jawab, yakni hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Selain itu, UU Pers juga memberikan mekanisme penyelesaian dengan adanya Dewan Pers yang salah satu fungsinya memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakatatas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Namun, dikarenakan UU Pers masih belum secara jelas dan rinci mengatur mengenai delik pencemaran nama baik dan fitnah oleh pemberitaan pers, maka model penyelesaian sengketa pemberitaan pers tidak lagi menggunakan ketentuan dalam UU Pers, melainkan ketentuan dalam KUHP.

## Tabel Karakteristik UU Pers
Indikator UU Pers Proses Pembentukan Hukum Partisipatif, karena dalam proses pembuatan Undang-
Undang, legislatif  menerima aspirasi-aspirasi masyarakat dengan memasukkan aspirasi-aspirasi tersebut ke dalam UU Pers.
Indikator UU Pers Pemberian Fungsi Hukum Sesuai kehendak masyarakat, karena memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kemerdekaan pers. Ketentuan sanksi dalam UU Pers menerapkan pidana denda, bukan pidana penjara.
Penafsiran Hukum Ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah masih belum diatur secara rinci dan multitafsir, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam penyelesaian sengketa pers. Namun tidak membuka peluang kepada pemerintah untuk menafsirkan sesuai kehendaknya.
(Sumber: Penulis, 2018)
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa proses pembentukan UU Pers dilakukan dengan cara yang partisipatif  dan materinya mencerminkan aspirasi masyarakat. Dilihat dari pemberian fungsi hukum, maka UU Pers telah sesuai dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat, karena memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kemerdekaan pers. Meskipun masih terdapat ketentuan yang masih menimbulkan tafsir yang berbeda (multitafsir), namun tidak membuka ruang ataupun celah bagi pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kemerdekaan pers. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pers dalam UU Pers berkarakteristik responsif/populistik.

## Implikasi Karakteristik Produk Hukum Pers Terhadap Demokratisasi
Kemerdekaan pers pada dasarnya adalah salah satu kaidah dalam dimensi Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, jaminan kemerdekaan pers terdapat dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pers di Indonesia kemudian diatur dalam UU Pers yang mana produk hukum ini menunjukkan karakteristiknya yang responsif.
Dalam pemerintahan yang demokratis, adanya pers yang merdeka menjadi penting karena pers berperan untuk menegakkan nilai- nilai dasar demokrasi (Pasal 6 huruf  b UU Pers). Pers merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan masyarakat dalam proses partisipasi. Menurut James Curran, terdapat tiga peran media (pers) dalam sistem politik demokratis, yaitu: (1) memonitor semua aktivitas negara dan berani mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, (2) mampu memberikan saluran komunikasi antara pemerintah dan rakyat, dan (3) mengantarkan kepentingan rakyat kepada pemerintah (Curran dalam Holik, 2005:58-59).Di sisi yang lain, sistem demokrasi juga memungkinkan masyarakat maupun pers melakukan kritik terhadap kebijakan. (Asshiddiqie, 2004:115)
Pembahasan mengenai demokrasi dan demokratisasi tidak akan bisa dilepaskan dari adanya proses konsolidasi demokrasi. Menurut Laurence Whitehead, konsolidasi demokrasi mencakup peningkatan secara fundamental komitmen publik untuk menggunakan prosedur- prosedur demokratis untuk menata ruang publik yang muncul dalam proses bernegara
(Whitehead dalam Andi Widjajanto, 2005:3). Konsolidasi demokrasi dapat juga diartikan sebagai proses penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara padu memfasilitasi demokratisasi politik. Unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi adalah lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elit, kelompok-kelompok kepentingan maupun masyarakat politik (O’Donnel & Schmitter dalam Nugroho, 2001: 26-27). Senada dengan pandangan tersebut, Sorensen menyatakan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan bagian dari tahapan transisi demokrasi, yakni (1) tahapan persiapan, ditandai dengan perjuangan politik yang bergerak untuk melawan dan menghancurkan rezim non-demokrasi, (2) tahapan keputusan, yakni menertibkan berbagai elemen demokrasi, (3) tahapan konsolidasi, yakni memberdayakan demokrasi secara praktik (Sorensen, 2003: 109).
Upaya untuk melakukan konsolidasi demokrasi ini menjadi penting karena pada dasarnya demokrasi bisa mengalami kegagalan. Menurut Robert Dahl, terdapat 3 (tiga) potensi kegagalan proses demokrasi yaitu, pertama, kelompok mayoritas akan membajak demokrasi dalam arti menggunakan instrumen demokrasi untuk melanggar hak-hak yang penting bagi demokrasi itu sendiri seperti kebebasan berbicara. Kedua, faktor-faktor eksternal yang penting bagi demokrasi seperti buta-huruf, kemiskinan, status rendah justru tidak dilindungi secara memadai. Ketiga, keputusan yang diambil secara demokratis justru bertentangan dengan nilai intrinsik demokrasi itu sendiri, misalnya orang yang dituduh berbuat jahat tidak memperoleh peradilan yang adil (Dahl dalam Rahayu, 2014:30).
Berdasarkan pandangan Dahl, maka pelanggaran hak merupakan sikap yang anti
demokrasi yang dapat menggagalkan proses demokrasi itu sendiri. Maka dalam konteks ini, maka upaya untuk menjamin dan melindungi kemerdekaan pers juga merupakan bagian dari upaya untuk mengukuhkan fase konsolidasi demokrasi. Menurut Wikrama Iryans Abidin, kemerdekaan pers diartikan bahwa tidak ada campur tangan kekuasaan dalam aturan yang mengekang kemerdekaan pers. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk (Abidin: 38):
a.  Merdeka dari keharusan memiliki Surat Izin Terbit atau bentuk izin lainnya;
b.  Merdeka dari sensor pers;
c.  Merdeka dari pembredelan; dan
d.  Merdeka dari campur tangan pemerintah dan pihak manapun dalam kegiatan pers.
Dari keempat poin di atas, paling tidak pers Indonesia sudah merdeka dari keharusan memiliki Surat Izin Terbit atau bentuk izin lainnya, merdeka dari sensor pers dan merdeka dari pembredelan. Namun untuk memenuhi kemerdekaan dari dari campur tangan pemerintah dan pihak manapun dalam kegiatan pers sepertinya masih belum terwujudkan. Hal ini dapat diketahui dengan maraknya praktik kekerasan terhadap para praktisi pers. Berdasarkan catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, dari 2003 hingga 2017 setidaknya terdapat 732 kasus kekerasan kepada jurnalis baik itu fisik maupun non fisik. Adapun pola- pola kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis seperti pembunuhan, intimidasi, pelarangan liputan, perusakan atau perampasan alat, penghapusan hasil liputan, kekerasan verbal, pelecehan seksual, penganiayaan, kriminalisasi narasumber dan pelaporan media atau jurnalis kepada pihak kepolisian, hingga gugatan perdata terhadap media atau karya jurnalistik (LBH Pers, 2017: 2).
Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) juga mencatat bahwa praktik kekerasan yang terjadi pada praktisi pers berakibat pasang surutnya indeks kebebasan pers di Indonesia. Berdasarkan pemeringkatan kemerdekaan pers yang dilakukan oleh Reporters Sans Frontieres, pada 2017 Indonesia menduduki peringkat 124 dari 180 negara. Peringkat Indonesia tertinggal jauh dari sejumlah negara Asia lainnya. Negara Asia yang peringkatnya lebih baik dari Indonesia adalah Korea Selatan peringkat 63, Jepang peringkat 72, Hongkong peringkat 73, dan Timor Timor peringkat 98 (Manan&Aswira, 2017:49-50).
Di sisi yang lain, ternyata praktik kemer- dekaan pers juga masih rawan akan penyalah- gunaan. Dewan Pers mencatat adanya praktik media pers abal-abal, yakni sebanyak tujuh puluh lima persen (75%) dari dua ribuaan media cetak yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, terdapat 567 media cetak yang bisa dikategorikan tidak profesional. Demikian juga dengan keberadaan media siber, dari total sebanyak 43.300 media siber yang teridentifikasi Dewan Pers, hanya terdapat 211 perusahaan yang dikategorikan perusahaan pers profesional. Hal ini dikarenakan pertumbuhan perusahaan media tak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Bahkan, selain berkerja secara tidak profesional dan melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ), juga terdapat praktik pemerasan. Praktik media pers abal-abal menjadi salah satu penyumbang banyaknya kasus pengaduan terhadap Dewan Pers. Di tahun 2010, jumlah pengaduan yang langsung ditujukan ke Dewan Pers sebanyak 144. Lima tahun berikutnya jumlah naik 400 persen menjadi 427 pengaduan dan di tahun 2016 jumlahnya juga naik signifikan, menjadi sekitar 600 pengaduan (Manan&Aswira, 2017:64-65).
Kondisi demikian menunjukkan bahwa di satu sisi, lahirnya UU Pers menandakan bahwa pers Indonesia secara normatif  telah kembali ke jalan demokrasi. Pers kembali mempunyai kebebasan sebagai corong aspirasi rakyat pemilik kekuasaan tertinggi dalam mengawasi pemerintah sebagai pengemban amanah rakyat. Rakyat kembali bisa menggunakan pers sebagai sarana mengontrol lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga menimbulkan rasa optimis akan keberlangsungan demokratisasi di Indonesia (Sambuaga, 2013: 2-4). Namun di sisi yang lain, juga masih terdapat belenggu terhadap kemerdekaan pers, bahkan praktik penyalahgunaan kemerdekaan pers juga masih terjadi.
Hal ini menandakan bahwa jaminan dan perlindungan normatif  kemerdekaan pers melalui UU Pers masih belum cukup. Meskipun UU Pers berkarakteristik reponsif, namun UU Pers masih belum ditegakkan secara efektif. Untuk itu, perlu adanya kesadaran dan komitmen bersama dalam menegakkan UU Pers. Sebab, konsolidasi demokrasi menghendaki adanya peningkatan secara fundamental komitmen publik untuk menggunakan prosedur-prosedur demokratis untuk menata ruang publik yang muncul dalam proses bernegara. Meskipun UU Pers berkarakteristik reponsif, namun UU Pers masih belum ditegakkan secara efektif  dengan terjadinya praktik kekerasan terhadap para praktisi pers dan penyalahgunaan kemerdekaan pers. Hal ini menandakan bahwa jaminan dan perlindungan normatif  kemerdekaan pers melalui UU Pers masih belum cukup. Untuk itu, diperlukan kesadaran dan komitmen bersama agar kemerdekaan pers dapat terwujudkan. Konsistensi penegakan hukum pers perlu dilakukan oleh segenap elemen.

## PENUTUP

## Kesimpulan
UU Pers merupakan produk hukum yang berkarakteristik responsif/populistik. Hal ini dapat diketahui dari proses pembentukan UU Pers dilakukan dengan cara yang partisipatif dan materinya mencerminkan aspirasi masyarakat. Dilihat dari pemberian fungsi hukum, maka UU Pers telah sesuai dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat, karena memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kemerdekaan pers. Meskipun masih terdapat ketentuan yang masih menimbulkan tafsir yang berbeda (multitafsir), namun tidak membuka ruang atau pun celah bagi pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kemerdekaan pers.
Konsolidasi demokrasi menghendaki adanya peningkatan secara fundamental komitmen publik untuk menggunakan prosedur-prosedur demokratis untuk menata ruang publik yang muncul dalam proses bernegara. Meskipun UU Pers berkarakteristik reponsif, namun UU Pers masih belum ditegakkan secara efektif  dengan terjadinya praktik kekerasan terhadap para praktisi pers dan penyalahgunaan kemerdekaan pers. Hal ini menandakan bahwa jaminan dan perlindungan normatif  kemerdekaan pers melalui UU Pers masih belum cukup. Untuk itu, diperlukan kesadaran dan komitmen bersama agar kemerdekaan pers dapat terwujudkan. Konsistensi penegakan hukum pers perlu dilakukan oleh segenap elemen.
Di satu sisi, negara harus memberikan perlindungan terhadap para praktisi pers dengan menindak tegas para pelaku kekerasan terhadap para praktisi pers. Selain itu, juga diperlukan penegasan mengenai tata cara penyelesaian sengketa pers karena rumusan pasal pencemaran nama baik dan fitnah yang
sampai saat ini menjadi polemik dalam upaya perwujudan kemerdekaan pers. Di sisi yang lain, jaminan dan perlindungan terhadap kemerdekaan pers seharusnya diimbangi dengan profesionalisme para praktisi pers, dengan cara mematuhi kode etik profesi pers serta meningkatkan kemampuan jurnalistik melalui pendidikan dan pelatihan. Sebab kemerdekaan pers tanpa memperhatikan batasan-batasan hukum dan etika akan menghasilkan suatu kemerdekaan pers yang berlebihan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,W.I.. 2005. Politik Hukum Pers Indonesia . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Adji, S.I. Hukum dan Kebebasan Pers . Jakarta:
Diadit Media
Arinanto, Satya. 1991. Pembredelan Pers di Indonesia Pasca Pencabutan Pembatalan SIUPP , dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 21, Nomor 1, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Asshiddiqie, J. Perihal Undang-Undang . Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Giuseppe Di Palma. 1997. Kiat Membangun Demokrasi: Sebuah Esai Tentang Transisi Demokrasi . Jakarta: Yayasan Sumber Agung Holik, Idham. 2005. Komunikasi Politik dan Demokratisasi di Indonesia: Dari Konsolidasi Menuju Pematangan , dalam Jurnal Madani Edisi II.
Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi . 1999. Yogyakarta: Gama Media
LBH Pers, Catatan 20 Tahun Refromasi; Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berpendapat dan Hak Informasi Masih Dalam Ancaman, 2017
Mahfud MD, M. 1998. Politik Hukum Indonesia . Jakarta: LP3ES
Manan,A &Aswira,J. 2017. Hantu Senjakala dan Intimidasi . Jakarta: Aliansi Jurnalistik Indonesia
Nugroho, Kris. 2001. Konsolidasi Demokrasi , dalam Jurnal Media Masyarakat Kebudayaan dan Politik , Volume 14, Nomor 2 Permana, Rendra. 2005. Tinjauan Kritis Konsep dan Aplikasi Teori Pertanggungjawaban Sosial Pers di Dunia Pers Indonesia , dalam Jurnal Sosiohumaniora , Volume 7, Nomor 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/
PUUVII/2009 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sambuaga, Jery. 2013. Refleksi Peran pers dan Demokrasi Indonesia . Jakarta: Suara Pembaruan
Saptohadi, Satrio. 2011. Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia, dalam Jurnal Dinamika Hukum , Volume 1, Nomor 1 Siahaan, P. 2007. Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai dengan Urutan BAB, Pasal, dan Ayat , Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI.
Sorensen, G. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah , diterjemahkan oleh I Made Krisna, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Susilastuti. 2000. Kebebasan Pers Pasca Orde Baru, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Volume 4 Nomor 2
Triwardani, Reny. 2010. Pembredeilan Pers di Indonesia dalam Perspektif  Politik Media , dalam Jurnal Ilmu Komunikasi , Volume 7, Nomor 2
Widjajanto, Andi. 2005. Kuadran perdamaian demokratik: integrasi instalasi demokrasi dan trajektori perdamaian , dalam jurnal Global: Jurnal Politik Internasional , Vol 7 No 2, Jakarta: Universitas Indonesia