Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 10 No. 2 Mei 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN : 2654-5837, Hal 349 – 355
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGURUH TERHADAP KAPASITAS FISKAL DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA PADA PERIODE 2019-2020
Oleh :
Widi Dian Istiningsih
Ekonomi Bisnis / Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta widy4020@gmail.com
Andy Dwi Bayu Bawono,
Ekonomi Bisnis / Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta Adbb122@ums.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  15 May - 2022 Accepted  29 May - 2022 Available Online 30 May - 2022 Local government autonomy becomes independent in managing its authority. This can be  seen  from  the  strengthening  of  Fiscal  Capacity  or  Regional  Original  Income. However, the purpose of implementing regional autonomy is to realize strong Regional Fiscal  Capacity  (KFD)  in  creating  regional  independence.  This  study  aims  to determine the effect of Regional Tax (PD), Regional Retribution (RD), Tax Revenue Sharing  (BHP)  and  Gross  Regional  Domestic  Product  (GRDP)  on  Fiscal  Capacity (KF).  This  study  uses  quantitative  analysis  techniques,  and  the  method  used  in sampling in this study is purposive sampling. The number of samples collected is 998 districts/cities, there are 158 outlier data so that the number of samples used in this study is 840 districts/cities. The data that has been collected was analyzed using data analysis  which  first  tested  the  classical  assumptions  before  testing  the  hypothesis. Testing the hypothesis in this study using multiple regression analysis with t test, f test, and determinant coefficients. The results of this study indicate that Regional Tax (PD),
Regional Retribution (RD), Tax Revenue Sharing (BHP) and Gross Regional Domestic Product (GRDP) have a significant effect on Fiscal Capacity (KF). Keyword : Fiscal Capacity, Regional Taxes, Regional
Retribution, Tax Revenue Sharing,  Gross  Regional Domestic Product.

## 1. PENDAHULUAN
Otonomi  pemerintah  daerah  menjadi mandiri dalam mengelola kewenangannya. Hal ini dapat dilihat dengan makin kuatnya Kapasitas  Fiskal  atau  Pendapatan  Asli Daerah..  Akan  tetapi  tujuan  pelaksanaan otonomi  daerah  adalah  mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang kuat dalam  menciptakan  kemandirian  daerah. Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  di suatu  daerah,  maka  daerah  tersebut diberikan  kewenangan  dalam  mengelola keuangannya  sendiri,  termasuk  dalam menggali  potensi  pendapatan  daerahnya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan  dari  penggalian  sumber  daya
atau  potensi  yang  dimiliki  oleh  suatu daerah.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal  dari  sumber  ekonomi  daerah. Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain lain  PAD  yang  sah  (Mardiasmo,  2002). Sumber sumber pembiayaan yang diserahkan  kepada  daerah  itu  akan dimanifestasikan lewat struktur PAD yang kuat. PAD inilah sumber pembiayaan yang benar benar didapat dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika suatu struktur PAD kuat maka daerah tersebut juga memiliki pembiayaan yang  juga  kuat.  Sementara  DAU  dan berbagai  bentuk  transfer  umum  dari Pemerintahan Pusat hanya bersifat
pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan  pembangunan  di  daerah  (Joko Tri,2006:7).
Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah merupakan  komponen  penting  dalam penerimaan  PAD  (Rosalina,  2014).  Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh  orang  pribadi  atau  badan  kepada daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang seimbang,  yang  dipaksakan  berdasarkan perundang-undangan  yang  berlaku  yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan pembangunan  daerah  (UU  No.  34/2000). Pajak  daerah  memiliki  kontribusi  yang penting  dalam  membiayai  pemerintah. Karena  pajak  daerah  bermanfaat  dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan juga  mendorong  pertumbuhan  ekonomi. Retribusi  daerah  merupakan  pungutan daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah  daerah  untuk  kepentingan orang  pribadi  atau  badan  (UU  No. 34/2000).  Perbedaan  antara  pungutan retribusi  dengan  sumber  pendapatan lainnya  adalah  dengan  ada  tidaknya  jasa yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola  Sumber  Daya  Alam  (SDA) yang  memilikinya.  Besarnya  PDRB  yang dihasilkan oleh masing masing kabupaten/kota  tergantung  pada  potensi SDA dan faktor produksi daerah tersebut. Kinerja  ekonomi  suatu  daerah,  dapat dilihat  dari  pertumbuhan  PDRB  dalam nilai riil karena menunjukkan pertumbuhan output  sebenarnya  (Joko  Tri,  2006:  12). Upaya  dalam  meningkatkan  kapasitas fiskal daerah tidak hanya melalui peningkatan PAD, melainkan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah.
Peningkatan kapasitas fiskal bukan berarti jumlah  anggaran  yang  besar,  tetapi  juga optimalisasi anggaran,  karena  peran pemerintah  daerah  kedepannya  lebih bersifat  sebagai  fasilitator  dan  motivator dalam  menggerakkan  pembangunan  di daerah (Osborne and Gaebler, 1993 dalam Anggito, 2005: 28). Karena pada dasarnya
Pemerintah  Daerah  dihadapkan  pada persoalan  tingginya  kebutuhan  fiskal daerah  sementara  itu  kapasitas  fiskal daerah tidak mencukupi. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal (Mardiasmo, 2002 : 147). Jadi pada dasarnya  kesenjangan  fiskal  yaitu  selisih negatif  antara  kebutuhan  fiskal  daerah dengan kapasitas fiskal daerah.
Kapasitas  fiskal  Daerah  yang  kuat adalah mencerminkan kemandirian daerah, variabel  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini adalah  Pajak  Daerah  (PD),  Retribusi Daerah (RD), Bagi Hasil Pajak (BHP) serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang  diyakini  mampu  mencerminkan kemandirian  daerah.  Penelitian  dilakukan di  empat  ratus  lima  belas  kabupaten  dan sembilan puluh tiga kota di Indonesia pada periode 2019-2020.

## 2. KAJIAN
PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
a. Pajak Daerah
Pajak Daerah (PD) adalah iuran
wajib  yang  dilakukan  oleh  orang pribadi  atau  badan  kepada  Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,  yang  dapat  dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  daerah dan  pembangunan  daerah  (UU  No  34 Tahun  2000  tentang  Pajak  dan Retribusi Daerah).
b. Retribusi Daerah Retribusi  Daerah  (RD)  adalah pungutan  daerah  sebagai  pembayaran atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu yang  khusus  disediakan  dan/atau diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau badan (UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah).
c. Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak (BHP) adalah pembagian seluruh atau sebagian hasil penerimaan pajak dari suatu  tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkatan  pemerintahan  di  bawahnya dalam
rangka pendanaan
penyelenggaraan
pemerintahan (Departemen  Keuangan  RI,  2008:  III- 37).
d. Produk Domestik Regional Bruto Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB)  didefinisikan  sebagai jumlah  nilai  tambah  yang  dihasilkan oleh  seluruh  unit  usaha  dalam  suatu wilayah,  atau  merupakan  jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (Robinson, 2004: 19).
e. Kapasitas Fiskal Kapasitas Fiskal adalah kemampuan  keuangan  suatu  daerah untuk  membiayai  tugas  pemerintahan yang mencerminkan melalui pendapatan  daerah  (tidak  termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman  lama,  dan  penerimaan  lain yang  penggunaannya  dibatasi  untuk membiayai pengeluaran tertentu) yang dikaitkan dengan belanja pegawai, dan jumlah penduduk miskin. Peta kapasitas fiskal adalah pengelompokan daerah  berdasarkan  kapasitas  fiskal menjadi  tiga  kelompok  yaitu  daerah berkapasitas  fiskal  tinggi, sedang, dan rendah  (Peraturan  Menteri  Keuangan No.  129/PMK.02/2005  tentang  Peta Kapasitas Fiskal dalam Rangka Penerusan  Pinjaman  Luar  Negeri Pemerintah  kepada  Daerah  dalam Bentuk Hibah).
f. Pengaruh Pajak Daerah (PD), Retribusi  Daerah  (RD),  Bagi  Hasil
Pajak (BHP), dan Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  terhadap kapasitas fiskal daerah.
Pendapatan Asli Daerah memiliki peran cukup signifikan dalam menentukan  kemampuan  daerah  untk melakukan  aktivitas  peerintah  dan program  pembangunan.  Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat  serta  menjaga  dan  memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat (Sari dan Yahya, 2009). Dari beberapa hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pendapatan  asli  daerah  merupakan sumber  pendapatan  yang  penting  bagi
daerah  dalam  memenuhi  belanjanya. Pendapatan  asli  daerah  juga  dapat menujukan  tingkat  kemandirian  suatu daerah.  Semakin  banyak  pendapatan asli  daerah  yang  didapat  semakin memungkinkan  daerah  tersebut  untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri,  tanpa  harus  tergantung  pada Pemerintah Pusat. Berarti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah  tersebut  telah  mampu  untuk mandiri,  dan  begitu  juga  sebaliknya.
Penurunan kegiatan ekonomi di berbagai  daerah  juga  menyebabkan penurunan PAD sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah,
pembangunan dan pelayanan masyarakat  oleh  pemerintah  daerah secara otonom. Contoh penelitian yang dilakukan oleh Atria Tiffany
Widyaningsih (2018) yang melakukan study  kasus  pada  Kota  Pontianak menyatakan  bahwa  hasil  pengujian pengaruh  Pajak  Daerah,  Retrubusi Daerah, dan Produk Domestik Regional  Bruto  terhadap  Kapasitas
Fiskal  Daerah  dengan  menggunakan uji  t  mempunyai  pengaruh  secara signifikan. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil hipotesis alternatif sebagai berikut:
𝐻 1 :  Pajak  Daerah  (PD)  berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah.
𝐻 2 : Retribusi Daerah (RD)
berpengaruh  terhadap  kapasitas  fiskal daerah.
𝐻 3 :  Bagi  Hasil  Pajak  (BHP) berpengaruh  terhadap  kapasitas  fiskal daerah.
𝐻 4 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap kapasitas fiskal.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian  kuantitatif  adalah  penelitan ilmiah  yang  sisematis  terhadap  bagian- bagian  dan  fenomena  serta  kualitas hubungan-hubungannya. Variabel independen  dalam  penelitian  ini  adalah pajak  daerah,  retribusi  daerah,  bagi  hasil
pajak, dan produk domestik regional bruto. Sedangkan  variabel  dependen  dalam penelitian ini adalah kapasitas fiskal.
Populasi  adalah  kumpulan  semua anggota dari objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah kumpulan sebagian anggota dari objek yang diteliti (Algifari, 2003: 7). Sedangkan,  Sampel  adalah  sebagian  dari populasi  yang  karakteristiknya  akan diteliti.  Sampel  yang  digunakan  adalah seluruh anggota populasi yaitu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang terdiri  dari  514  Kabupaten/Kota  Tahun 2019-2020. Jenis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua atau hasil dari pengumpulan  oleh  suatu  instansi  dalam bentuk publikasi. Data sekunder diperoleh dari  terbitan  atau  laporan  suatu  lembaga (Algifari, 2003: 10).
Dalam  menganalisis  permasalahan data,  penulis  akan  menggunakan  metode Uji  Deskriptif  Statistik.  Uji  Deskriptif Statistik merupakan pengujian yang berfungsi  untuk  mendeskripsikan  atau memberikan  gambaran  terhadap  objek yang  diteliti  melalui  data  sampel  atau populasi  (Sugiyono,2007).  Analisis  data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program  SPSS.  Ui  statistik  deskriptif  ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat  pengaruh  Pajak  Daerah  (PD), Retribusi  Daerah  (RD),  Bagi  Hasil  Pajak (BHD),  dan  Produk  Domestik  Bruto
(PDRB) terhadap Kapasitas Fiskal.
Variabel terikat/dependen dalam penelitian ini  adalah  kapasitas  fiskal  (Y).  kapasitas fiskal  dalam  penelitian  ini  dalam  satuan angka. Sedangkan variabel beas/independen  dalam  penelitian  ini adalah pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2),  Bagi  hasil  pajak  (X3),  dan  Produk domestik  regional  bruto  (X4).  Model regresi dalam penelitian ini adalah:
Y it = 𝛽 0 + 𝛽 1 PD 1it + 𝛽 2 RD 2it + 𝛽 3 BHP 3it + 𝛽 4 PDRB 4it +  εit Dimana : Y  = Variabel kapasitas fiskal (angka) PD = Variabel pajak daerah (rupiah) RD =  Variabel retribusi daerah (rupiah) BHP = Variabel bagi hasil pajak (rupiah)
PDRB  =  Variabel  produk  domestik regional bruto (rupiah) 𝛽 0 =  Konstanta;  β1,  β2,  β3,  β4  adalah koefisien regresi
i = Kabupaten/Kota t = Tahun
ε  = Standard Eror

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Regresi Berganda
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

## Sumber: Output SPSS 25
Berdasarkan  rumus  regresi  yang  telah ditemukan,  maka  model  regresi  yang diperoleh adalah sebagai berikut:
KF = 0,537 + 1.364E-12 PD + 7.266E-12 RD  +  1.349E-12  BHP  +  -9.283E-10 PDRB + e
Dari  persamaan  regresi  di  atas,  dapat diinterpretasikan bahwa Nilai Costant (α) = 0,537  menunjukan  bahwa  jika  variabel  X atau promosi constant maka rata-rata nilai variabel  Y  sebesar  0,537.  Nilai  koefisen Regresi  (b1)  = 1.364E-12 menunjukan bahwa jika variabel X meningkat sebesar 1 satuan  maka  variabel  Y  juga  mengalami penurunan  sebesar  - 1.364E-12 ,  (b2)  = 7.266E-12 menunjukan bahwa jika variabel  X  meningkat  sebesar  1  satuan maka variabel Y akan mengalami peningkatan  sebesar 7.266E-12 ,  (b3)  =
1.349E-12 menunjukan bahwa jika variabel  X  meningkat  sebesar  1  satuan maka variabel Y akan mengalami penurunan  sebesar  - 1.349E-12 ,  (b4)  = 9.283E-10 menunjukan  bahwa  jika variabel  X  meningkat  sebesar  1  satuan
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) .537 .012 45.818 .000 PD 1.364E-12 .000 .497 20.327 .000 RD 7.266E-12 .000 .299 12.321 .000 BHP 1.349E-12 .000 .466 28.988 .000 PDRB -9.283E- 10 .000 -.084 -5.202 .000
a. Dependent Variable: KF
maka variabel Y juga mengalami penurunan sebesar 9.283E-10 .

## Uji Parsial (t-test)
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  menguji bagaimana  pengaruh  dari  masing  masing variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat. Hasil uji t statistik dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. Hasil Uji t Variabel Sig. Keterangan PD 0,000 Hipotesis Diterima RD 0,000 Hipotesis Diterima BHP 0,000 Hipotesis Diterima PDRB 0,000 Hipotesis Diterima

## Sumber : Output SPSS 25
Dari  tabel  2  diketahui  hasil  dari pengujian  menunjukkan  bahwa  variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak,  dan  Produk  Domestik  Regional Bruto  berpengaruh  terhadap  Kapasitas Fiskal  dengan  nilai  Pajak  Daerah  sebesar 0,000, Retribusi Daerah sebesar 0,000, Bagi Hasil  Pajak  0,000  dan  Produk  Domestik Regional  Bruto  sebesar  0,000  dibuktikan dengan nilai Sig. 0,000<0,05.

## Uji Regresi Simultan (F-test) Tabel 4.8 Hasil Uji F
Sumber : Output SPSS 25
Berdasarkan  tabel  4.8  (uji  Anova), menunjukan  bahwa  nilai  F  hitung  sebesar 1.051,533 dengan tingkat probabilitas 0,000 (signifikasi). Karena probabilitas lebih kecil dari  0,05  dan  nilai  F  lebih  besar  dari  3,32 maka secara statistik bahwa semua variabel independen  yaitu  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah,  Bagi  Hasil  Pajak,  dan  Produk
Domestik  Regional  Bruto  secara  simultan berpengaruh  terhadap  variabel  dependen yaitu Kapasitas  Fiskal.  Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  model  penelitian layak untuk digunakan.
Uji  Koefisien  Determinasi  (Adjusted  R- Square)
Tabel 4.9 Uji Adjusted R Square
Model Summary b Model R R Square Adjuste d R Square Std. Error of the Estimate 1 .913 a .834 .834 .204887
a. Predictors: (constant) PDRB, RD, BHP, PD ...
b. Dependent Variable: KF
Sumber : Output SPSS 25 Berdasarkan  tabel  4.9  menunjukkan bahwa  besaran    koefisien  determinasi  atau Adjusted  R-Square  (R 2 )  adalah  0,834.  Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan  pengaruh  variabel  independen terhadap variabel  dependen adalah sebesar 83,4%. Atau dapat diartikan bahwa variabel independen  yang  digunakan  dalam  model mampu menjelaskan sebesar 83,4% terhadap variabel dependen. Sisanya 16,6% lainnya dipengaruhi variabel lainnya.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Pajak  daerah  memiliki  signifikansi sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  0,05 yang berarti pajak daerah berpengaruh terhadap kapasitas fiskal.
2. Retribusi daerah memiliki signifikansi sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  0,05 yang berarti retribusi daerah berpengaruh terhadap kapasitas fiskal.
3. Bagi hasil pajak memiliki signifikansi sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  0,05 yang berarti bagi hasil pajak berpengaruh terhadap kapasitas fiskal.
4. Produk domestik regiona bruto memiliki  signifikansi  sebesar  0,000 lebih  kecil  dari  0,05  yang  berarti produk  domestik  regional  bruto berpengaruh terhadap kapasitas fiskal.
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 176.567 4 44.142  1051.533  .000 b Residual 35.052 835 .042 Total 211.619 839 a. Dependent Variable: KF b. Predictors: (constant) PDRB, RD, BHP, PD ...

## 6. REFERENSI
Burriel,  P.  1971-,  Chronis,  P.,  Freier,  M., Hauptmeier, S. 1976-, Reiss, L.,
Stegarescu, D., & Parys, S. van. (n.d.-a). A fiscal capacity for the euro area lessons from existing fiscal-federal systems .
Burriel, P., Chronis, P., Freier, M., Hauptmeier, S., Reiss, L., Stegarescu, D.,
&  Parys,  S.  Van.  (n.d.-b). A  fiscal capacity for  the  euro  area: lessons from existing fiscal-federal systems.
Documento Ocasional N. o 2009.
Cappelli, G. (2016). One size that didn’t fit all?
Electoral  franchise,  fiscal  capacity  and the rise of mass schooling across  Italy’s provinces, 1870–1911. Cliometrica ,
10 (3),
311–343. https://doi.org/10.1007/s11698-015- 0133-2
Dwi  Bayu  Bawono,  A.,  Kusumawati,  E.,  & Purbasar,  H.  (n.d.). Analisis  Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Pengalokasian  Belanja  Wajib  Bidang Pendidikan  dan  Kesehatan  (Studi  pada
Kabupaten/Kota se-Jawa) .
Fiona,  L.,  Taufik,  T.,  &  Ratnawati,  D.  V.
(n.d.). ANALISIS  KAPASITAS  FISKAL
DAN PENGARUHNYATERHADAP ANGGARAN  BELANJA  MODAL  PADA PEMERINTAH DAERAH DI SUMATERA .
Herdiyana Jurnal  Pajak dan Keuangan, D., &
Herdiyana  Politeknik  Keuangan  Negara STAN,  D.  (2019). ANALISIS  DATA PETA  KAPASITAS  FISKAL  DAERAH
(Vol. 1, Issue 1). Hutagalung, E. M., & Hum, M. (2016). “THE ROLE OF FISCAL DECENTRALIZATION STATE FINANCE  IN  ORDER  STRENGHTEN REGIONAL  FISCAL  CAPACITY  IN INDONESIA.” INTERNATIONAL JOURNAL  OF  SOCIAL  SCIENCES , 30 (1). www.Tijoss.com
Istri, C., Widani, K., Made, N., & Erawati, A. (2016). PENGARUH KAPASITAS FISKAL DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. In
Oktober (Vol. 17).
Kajian, J., Dan, E., Daerah, K., Musaidah, D. A.,  Ayu,  I.,  Riani,  P.,  &  Marlissa,  E.  R.
(n.d.). ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INVESTASI DAN PENDUDUK TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO,  KAPASITAS  FISKAL  DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI PAPUA ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INVESTASI DAN PENDUDUK TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO,  KAPASITAS  FISKAL  DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI PAPUA
ABSTRACT .
Kapasitas  Fiskal  Dan  Ruang  Fiskal  Kota
Kupang,  P.,  &  Ekonomi  Unkris  Artha Wacana  -Kupang,  F.  (2020). The Increasing of Fiscal Capacity and Fiscal Space in Kupang City Frits O Fanggidae: Vol. V (Issue 1). http://www.jurnalinovkebijakan.com/ Kristop, F. (n.d.). ANALISIS PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PRODUK

## DOMESTIK  REGIONAL  BRUTO,  DAN BAGI HASIL PAJAK TERHADAP
KAPASITAS  FISKAL  DAERAH  KOTA BATU .
Lisna,  V.,  Sinaga,  B.  M.,  Firdaus,  M.,  & Sutomo,  S.  (n.d.).  Dampak  Kapasitas Fiskal  terhadap  Penurunan  Kemiskinan: Suatu Analisis  Simulasi  Kebijakan Impact  of  Fiscal  Capacity  on  Poverty Reduction: A Policy Simulation Analysis. Jurnal  Ekonomi  Dan  Pembangunan Indonesia , 14 (1), 1–26. MENTER!KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA . (n.d.).
www.jdih.kemenkeu.go.id
Ngr, A. A., Narindra, M., & Jati,  I. K. (n.d.). INDEKS  PEMBANGUNAN  MANUSIA MEMODERASI  PENGARUH  KINERJA KAPASITAS  FISKAL  DAERAH  DAN SiLPA PADA DAYA SAING DAERAH . Oki,  K.  K.  (2019).  Dampak  Otonomi  Daerah Terhadap  Kapasitas  Fiskal  Kabupaten Timor  Tengah  Utara  Provinsi  NTT Impact Of Regional Autonomy On Fiscal
Capacity  In  The  District  Of  Timor Tengah Utara, Ntt Province. In EKOPEM │Jurnal Ekonomi Pembangunan (Vol. 4,
Issue 2). Online.
Oktavilia, S., Aulia Rahman, Y., Bella Silvia,
R.,  &  Author,  C.  (2020).  Economics Development Analysis Journal Improving  Regional  Fiscal  Capacity  in Central  Java  Province  Indonesia  Article Info. Economics  Development  Analysis Journal , 9 (2), 2020. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/e daj
Pasimeni, P. (n.d.). The Economic Rationale of an EMU Fiscal Capacity . PMK-No.-120-Th-2020-tentang-Peta- Kapasitas-Fiskal-Daerah . (n.d.).
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . (n.d.). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten_Kota  di  Indonesia  2016-
2020 . (n.d.).
Rizqy  Ramadhan,  P.  (2019).  PENGARUH PAJAK  DAERAH  DAN  RETRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH  KABUPATEN/KOTA  DI SUMATERA UTARA. JURNAL AKUNTANSI  DAN  BISNIS :  Jurnal Program  Studi  Akuntansi , 5 (1),  81. https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455
Syarifuddin,  S.,  &  Damayanti,  R.  A.  (2015).
Good  governance  and  fiscal  capacity  in regional expansion: A holistic analysis of qualitative perspective. Journal of Economics,  Business  &  Accountancy Ventura , 18 (1),
15. https://doi.org/10.14414/jebav.v18i1.378
Temenggung,  Y.  A.,  Moenek,  R.,  Suwanda, D.,  &  Mulyadi,  M.  (2020).  The  Fiscal Capacity of the New Autonomous Region (DOB)  in  Increasing  Economic  Growth and Eradication of the Poor. Jurnal Bina
Praja , 12 (1), 75–87. https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.75- 87 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . (n.d.).
UU Nomor 32 Tahun 2004 . (n.d.).
Widyaningsih,  A.  T.  (2018).  Pengaruh  Pajak
Daerah,  Retribusi  Daerah,  dan  Produk Domestik  Regional  Bruto  Terhadap Kapasitas  Fiskal  Kota  Pontianak. Jurnal
Ekonomi  Bisnis  Dan  Kewirausahaan ,
7 (3), 215. https://doi.org/10.26418/jebik.v7i3.2589 3 Yudistira Dama, H., Lapian, A. L. C., Sumual, J. I., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2016). PENGARUH PRODUK  DOMESTIK  REGIONAL BRUTO (PDRB)

## TERHADAP
TINGKAT  KEMISKINAN  DI  KOTA MANADO  (TAHUN  2005-2014).  In
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi (Vol. 16, Issue 03).