Perspektif Akuntansi Volume 1 Nomor 1 (Oktober 2018), hal. 91-113
ISSN: 2623-0194(Print), 2623-0186(Online) Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved
Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Kristen Satya Wacana DOI: https://doi.org/10.24246/persi.v1i1.p91-113 http://ejournal.uksw.edu/persi

## Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah
I Gusti Made Ary Anggara Tama Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana
Priyo Hari Adi 1

## Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana
Received 26/06/2018 Accepted 13/08/2018
Abstract. This  study  aims  to  investigate  the  impact  of size of  local government,  characteristics  of  local  government  leaders  and  audit findings on local government financial performance. This study uses the districts/cities  in  Java  Island  as  the  population  and  35  data districts/cities  are  taken  as  samples.  Researchers  used  secondary  data sources obtained from LKPD districts/cities in Java Island in 2009-2016 and supported by non-financial data such as age, duration of tenure, and education  of  regional  head.  This  study  gives  results  that  the size and characteristics of regional head projected by long period of work have a positive  and  significant  effect  on  the  financial  performance  of  local government districts/cities in the island of Java in 2009-2016. While the findings of BPK audit and the characteristics of heads of regions projected by  age  and  education  has  no  effect  on  the  financial  performance  of districts/cities government in Java Island in 2009-2016.
Keywords: Local  Government  Financial  Performance,  Regional  Head
Characteristics, Size Of Local Government, BPK Audit Findings.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menginvestigasi  pengaruh ukuran  (size)  pemerintah  daerah,  karakteristik  kepala  daerah,  dan temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Pulau dengan 35 data kabupaten/kota  dijadikan  sebagai  sampel.  Peneliti  menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan dari LKPD kabupaten/kota di
1 priyohari@staff.uksw.edu
Pulau Jawa pada tahun 2009-2016 dan didukung data non keuangan seperti  umur,  lama  masa  jabatan,  dan  pendidikan  kepala  daerah. Penelitian ini memberikan hasil bahwa ukuran ( size ) dan karakteristik kepala  daerah  yg  diproyeksikan  oleh  lama  masa  lerja  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah kabupaten/kota  di  Pulau  jawa  tahun  2009-2016.  Sedangkan  temuan audit BPK dan karakteristik kepala daerah yg diproyeksikan oleh umur dan  pendidikan  tidak  tidak  berpengaruh  yang  signifikan  pemerintah kabupaten/kota di Pulau jawa tahun 2009-2016.
Kata  kunci: Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran ( Size ) Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK.

## Pendahuluan
Paradigma  pengelolaan  pemerintah  daerah  memulai  babak  baru  seiring dengan diimplentasikannya otonomi daerah sejak awal tahun 2001. Salah satu azas  terkait  dengan  otonomi  adalah  desentralisasi.    Secara  singkat desentralisasi merupakan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.  Pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan potensi lokal guna meningkatkan kinerja  daerahnya,  baik  kinerja  non  keuangan  maupun  kinerja  keuangannya (Mustikarini  &  Fitriasari,  2012).    Peningkatan  kinerja  keuangan  akan  terus diupayakan  dikarenakan  hal  ini  menjadi  stimulus  untuk  pencapaian  tujuan utama  kinerja  non-keuangan  yaitu  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat. Penelitian  terdahulu  telah  banyak  dilakukan  untuk  melihat  bagaimana pengaruh  berbagai  variabel  determinan  terhadap  kinerja  keuangan  daerah (Sumarjo,  2010;  Suhardjanto  &  Yulianingtyas,  2011;  Marfiana  &  Kurniasih, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota,  2013; Noviyanti & Kiswanto, 2016; Kusuma & Handayani, 2017)
Salah  satu  faktor  yang  digunakan  dalam  mengukur  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  adalah  karakteristik  pemerintah  daerah.  Berdasarkan penelitian  dari  Sumarjo  (2010)  terdapat  beberapa  faktor-faktor  didalam karakteristik  pemerintah  daerah,  yaitu:  ukuran  pemerintah  ( size ), kemakmuran  ( wealth ),  dan  ketergantungan  pada  pemerintah  pusat.  Faktor ukuran dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, faktor kemakmuran  yang  diukur  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dan ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang di peroleh pemerintah daerah.
Pada  hasil  penelitian  sebelumnya,  pengaruh  faktor  ukuran  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  banyak  terjadi  inkonsistensi.  Sumarjo  (2010) menyimpulkan  bahwa  ukuran  mempunyai  pengaruh  pada  kinerja  keuangan
daerah.  Daerah dengan ukuran yang besar akan mendapatkan tuntuan publik yang  lebih  besar  untuk  melakukan  pengungkapan  secara  terbuka.    Terkait dengan itu, pemerintah daerah cenderung akan menyampaikan good news dan menyembunyikan bad  news dalam  pengungkapan  laporan  keuangannya. Penelitian  dari    Mustikarini  &  Fitriasari  (2012),    Maiyora  (2015),  dan  Aziz (2016) menunjukkan hasil yang sama  dengan Sumarjo (2010) bahwa ukuran pemerintah  daerah  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  kinerja keuangan  daerah.    Namun  demikian  Suhardjanto  &  Yulianingtyas  (2011), Marfiana & Kurniasih  (2013), Noviyanti & Kiswanto  (2016) , dan Kusuma & Handayani  (2017)  menunjukkan  temuan  yang  berlawanan;  ukuran  (asset) pemerintah  tidak  mempunyai  pengaruh  yang  nyata  terhadap  kinerja keuangannya.
Terjadinya  inkonsistensi  berbagai  hasil  penelitian  terdahulu  mendorong dilakukannya pengkajian kembali pengaruh ukuran daerah ini terhadap kinerja keuangan  daerah.  Namun  demikian,  penelitian  ini  akan  diperluas  dengan menambahkan variabel lain, yaitu karakteristik kepala daerah. Penelitian yang dilakukan  oleh    Suryaningsih  &  Sisdyani  (2016)  menyarankan  untuk menggunakan  variabel  karakteristik  kepala  daerah  dalam  mengukur  kinerja keuangan  daerah.  Menurut    Suryaningsih  &  Sisdyani  (2016)  variabel karakteristik  kepala  daerah  berpengaruh  dalam  kinerja  keuangan  suatu daerah.  Hal  ini  dipekuat oleh  penelitian  Prayitno  (2012)  yang  membuktikan adanya  ketidakselarasan  dalam  hubungan  antara  tujuan  individu  dengan tujuan  yang  ditetapkan  pemerintah  daerah,  yang  mengakibatkan ketidakpuasan  pemerintah  daerah  terhadap  kinerja  dari  individu  tersebut. Pada  gilirannya  kinerja  masing-masing  individu  tersebut  berdampak  pada kinerja organisasi pemerintahan secara menyeluruh  (Prayitno, 2012).
Selain  karakteristik  pemerintahan,  penelitian  ini  juga  menggunakan  hasil pemeriksaan  audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dalam  mengukur keterkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut  Noviyanti & Kiswanto (2016) Kinerja keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD harus diaudit oleh BPK untuk menguji kelayakan dari laporan keuangan tersebut. Hal itu berguna untuk mencegah LKPD dari berbagai jenis tidak kecurangan pada saat pelaksaan kegiatan pemerintahan
Hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK dapat berupa temuan audit, opini audit maupun  kesimpulan  audit.  opini  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dari tahun  2008-2012    menunjukkan    belum  banyaknya  pemerintah  daerah (khususnya  kabupaten  dan  kota)  yang  memperolehMenurut        opini    Wajar Tanpa  Pengecualian (WTP) dan masih  banyaknya  pemerintah  daerah yang mendapatkan  opini  Tidak  Memberikan Pendapat (TMP) oleh BPK  (Noviyanti &  Kiswanto,  2016).    Pemerintah  daerah  harus melakukan  perbaikan  dengan
memberikan data-data keuangan yang memadai serta keleluasaan BPK dalam mengaudit laporan keuangannya.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  dirumuskan  persoalan  penelitian  sebagai berikut: (1) bagaimana pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan  (2)  bagaimana  pengaruh  karakteristik  kepala  daerah  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah? (3) bagaimana pengaruh temuan audit BPK  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah?  Dari  permasalahan penelitian  tersebut  maka,  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diproyeksikan dalam ukuran, karakteristik kepala daerah, dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi dan  sumbangan  studi  empiris  untuk  penelitian  selanjutnya  yang  akan membahas mengenai pengaruh ukuran ( size ) pemerintah daerah, karakteristik kepala daerah, temuan audit BPK pada kinerja keuangan pemerintah daerah serta  penelitian  diharapkan  dapat  memberikan  saran  kebijakan  untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Telaah Pustaka

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja  (keuangan)  pemerintah  daerah  didefinisikan  sebagai  perwujudan capaian daerah (terhadap target/ rencana daerah) dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam indikator-indikator keuangan (Ayuningsih, 2016).  Terkait dengan  indikator  ini.  keberhasilan  daerah  terkait  dengan  keuangan  dapat diukur dengan melihat efisiensi dari realisasi anggaran yang telah disusun.
Menurut  Bastian (2006) tujuan dari pelaporan kinerja keuangan adalah untuk mengkomunikasikan  pelaksanaan  kegiatan  pemerintah  yang  menunjukan efisiensi  dan  efektifitas  dalam  menyelaraskan  pengeluaran  pemerintah  agar sesuai dengan yang dianggarkan. Selain itu penilaian kinerja keuangan penting supaya  pemerintah  dapat  mengevaluasi  hasil  kinerja  dan  menilai  maanfaat serta dampaknya pada masyarakat sehingga pemerintah daerah memperbaiki kinerjanya untuk meningkatkan akuntabilitasnya pada publik.
Pengertian  akuntabilitas  menurut  Aziz  (2016)  adalah  pertanggung  jawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan pengelolaan good governance atau pemerintahan yang baik.   Pemerintah daerah dituntut untuk lebih akuntabel dengan  cara  mempublikasikan  laporan  keuangan  dan  kinerja  keuangaannya secara berkesinambungan (Mahmudi, 2007).  Laporan keuangan pemerintah daerah yang berfokus pada pengukuran dan pelaporan kinerja dapat digunakan
sebagai media  untuk mengokomunikasikan  tingkat  keberhasilan  pemerintah terkait dengan layanan publik yang diberikan (Sumarjo, 2010).

## Karakteristik Kepala Daerah
Karakteristik kepala daerah dapat diartikan sebagai hal-hal unik yang melekat pada kepala daerah  yang bisa menjadi pembeda  dengan kepala daerah yang lain.  Karakteristik  kepada  daerah  ini  antara  lain  mencakup  umur,  tingkat pendidikan, pengalaman dan sebagainya (Pahlevi & Setiawan, 2017)
Menurut  Undang-Undang  No.  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah, kepala daerah merupakan pimpinan daerah yang mempunyai kewenangan dan tanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah.  Kepala  daerah mempunyai peran yang sentral dan strategis dalam sistem pemerintah daerah (Misdi,  2015).  Pemerintah  daerah  membutuhkan  pemimpin  daerah  yang berkapabilitas  dan  berkompetensi  memadai  dalam  penyelenggaran pemerintah daerah guna meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah Karakteristik  kepala  daerah  merupakan  faktor  penting  yang  perlu dipertimbangkan dalam pemilihan kepala daerah, dikarenakan hal ini terkait dengan  kualitas  dan  kapabilitas  kepala  daerah  dalam  memimpin  daerahnya. The  Upper  eschelon  theory yang  diajukan  oleh  Hambrick  &  Mason  (1984) menegaskan  peran  strategis  karakteristik  pemimpin  sebagai  determinan keberhasilan organisasi Demikian halnya dengan pemerintah daerah, seorang kepada daerah dengan tingkat pendidikan yang tinggi, pengalaman kerja yang cukup,  dan  umur  yang  matang  diharapkan  dapat  beradaptasi  dengan perubahan  dan  dapat  segera  menentukan  langkah  strategis  untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya  (Sutaryo, 2013).
Ukuran ( Size ) Pemerintah Daerah
Ukuran  ( size )  pemerintah  daerah  adalah  seberapa  besar  atau  kecilnya pemerintah  yang  ditunjukkan  dengan  besarnya  aset  pemerintah  daerah (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Pemerintah daerah dengan ukuran ( size ) yang besar  akan  menunjang  operasional  dan  juga  memberi  kelancaran  dalam mendapatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  (Kusumawardani,  2012). Menurut  Sumarjo  (2010)  semakin  besar  ukuran  pemerintah  daerah  lebih dituntut  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  lebih optimal.  Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar mempunyai tekanan yang besar dalam pengungkapan kinerja keuangannya, akibatnya pemerintah daerah lebih cenderung untuk  memberikan hal-hal yang bersifat good news atas laporan kinerja keuangannya (Sudarsana, 2013). Pemerintah daerah akan menonjolkan good news dalam laporan keuangannya agar dapat memperoleh penilaian (skor) kinerja yang tinggi.

## Temuan Audit BPK
Temuan audit BPK adalah berbagai jenis tindak kecurangan yang ditemukan pada laporan keuangan pemerintah pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK yang  melanggar  ketentuan  pengendalian  internal  dan  ketentuan  perundang- undangan  (Sudarsana, 2013). Menurut Noviyanti & Kiswanto (2016) bahwa ketidakpatuhan  terhadap  perundang-undangan  menyebabkan  kerugian terhadap  pemerintah  daerah  karena  ketidakefisienan  yang  ditimbulkan. Pemerintah daerah dituntut untuk mendapatkan penilaian wajar atas laporan keuangan  yang  diterbitkan  dari  lembaga  yang  diberikan  kewenangan  untuk melakukan  pemeriksaan  yaitu  BPK  (Marfiana  &  Kurniasih,  Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 2013).
Terdapat Perbedaan audit yang dilakukan pada badan atau perusahaan milik negara dengan swasta dikarenakan badan milik negara bersifat nirlaba yang berfokus  pada  pengelolaan  kekayaan  milik  negara  (Bastian,  2006).  Bastian (2006) menyebutkan bahwa BPK melakukan tiga jenis audit yaitu audit (atas laporan)  keuangan,  audit  kinerja  maupun  audit  investigative.    Hasil  dari pemeriksaan  BPK  terhadap  laporan  keuangan  dapat  berupa  opini,  temuan, kesimpulan atau usulan rekomendasi.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mustikarini  &  Fitriasari  (2012)  memberikan fakta empiric  adanya keterkaitan pengukuran kinerja keuangan dengan audit dan  evaluasi  kinerja.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  semakin tingginya  pelanggaran  mencerminkan  buruknya  kinerja  pemerintah  daerah tersebut.

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah
Ukuran  daerah  dapat  menggambarkan  besarnya  suatu  daerah  dan  juga besarnya  tuntutan  terhadap  daerah  tersebut.  Daerah  dengan  ukuran  yang besar  mempunyai  peluang  lebih  baik  untuk  meningkatkan  kinerjanya dibanding  daerah  dengan  ukuran  kecil,  dikarenakan  lebih  besarnya  sumber daya yang dimiliki, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (Anzarsari, 2014; Ayuningsih, 2016).
Beberapa indikator dapat digunakan untuk menilai ukuran pemerintah daerah, antara  lain  jumlah  karyawan,  besaran  aset,  total  pendapatan,  dan  tingkat produktifitas.  Maiyora  (2015)  menggunakan  data  total  aset  dalam  neraca pemerintah  daerah  untuk  mendapatkan  ukuran  dari  pemerintaah  daerah tersebut.  Penelitian  yang  dilakukan  Mustikarini  &  Fitriasari  (2012)
menunjukkan  perbedaan  skor  kinerja  yang  signifikan  antara    kelompok pemerintah  dengan  ukuran  yang  besar  dibandingkan  dengan  kinerja  pada kelompok  pemerintah  dengan  ukuran  asset  kecil.  Aziz  (2016)  pada penelitiannya menyimpulkan bahwa semakin besar ukuran ( size ) suatu daerah (yang dapat dilihat dengan semakinnya besar total aset pemerintah daerah), kinerja  pemerintah  daerah  tersebut  juga  akan  semakin  baik.  Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:
H 1 :  Ukuran  ( size )  pemerintah  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Pengaruh  Temuan  Audit  BPK  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah
Temuan audit BPK  pada laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan adanya  pelanggaran  atau  ketidakpatuhan  pemerintah  daerah    pada perundangan  yang  berlaku  (Noviyanti  &  Kiswanto,  2016).  Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya pemerintah daerah dalam pengelolaan (keuangan) daerahnya (Marfiana & Kurniasih, 2013).  Jumlah temuan yang semakin besar menunjukkan  semakin  rendahnya  kinerja  dari  pemerintah  daerah  (Meilina, Hapsari, & Dillak, 2016).
Penelitian  terkait  dengan  temuan  audit  dengan  kinerja  pemerintah  daerah dilakukan oleh  Mustikarini & Fitriasari (2012).  Kedua peneliti ini menemukan bahwa skor kinerja lebih rendah dimiliki pemerintah daerah dengan temuan audit yang besar dibandingkan pemerintah daerah dengan temuan audit yang kecil,  dengan  kata  lain  semakin  banyaknya  pelanggaran  menggambarkan kinerja pemerintah daerah yang semakin buruk.  Temuan ini diperkuat fakta empirik penelitan Marfiana & Kurniasih (2013) dan Meilina, Hapsari, & Dillak (2016) yang menunjukkan semakin besarnya  jumlah temuan audit BPK pada pemerintah  daerah  menunjukkan  semakin  buruknya  kinerja  (keuangan) pemerintah daerah itu.  Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:
H 2 :  Temuan  audit  BPK  berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah

## Pengaruh  Karakteristik  Kepala  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah
Kepala daerah mempunyai kedudukan yang  strategis dalam sistem pemerintah daerah    (Misdi,  2015).    Misdi  (2015)  menyatakan  daerah  membutuhkan pemimpin  daerah  yang  berkapabilitas  dan  berkompetensi  dalam penyelenggaran pemerintah daerah untuk meningkatkan dan memberdayakan
potensi daerah yang dimiliki. Pendidikan yang tinggi, pengalaman kerja yang cukup, dan umur yang matang yang dimiliki oleh kepada dearah diharapkan bisa  meningkatkan  wawasan  pengetahuan  kepala  daerah  untuk  bisa beradapatasi dengan perubahan yang terjadi dan diharapkan dapat membuat sesuatu hal yang baru untuk mencapai kinerja pemerintah yang baik  (Sutaryo, 2013). Namun menurut  Prayitno (2012) adanya tujuan individu yang bertolak belakang dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah, yang akan berdampak  pada  kualitas  kinerja  dari  individu  tersebut  karena  tidak  sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu adanya hubungan pengaruh kinerja dari  masing-masing  individu  pada  kinerja  keuangan  pemerintah  secara menyeluruh  (Prayitno, 2012).
Penelitian Prayitno (2012) dan Misdi (2015) mengukur pengaruh karakteristik kepala  daerah  terhadap  kinerja  keuangan  berdasarkan  pengalaman  kerja. Misdi (2015) dalam menyatakan bahwa masa kerja atau pengalaman kerja yang diukur dengan cara lama menjabat dibagi periode menjabat dan hasil penelitian menunjukkan faktor pengalaman mempunyai efek positif signifikan terhadap kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Semakin  tinggi  masa  kerja  atau pengalaman kerja menyatakan semakin baik tingkat kinerja keuangan daerah. Hal  selaras  disampaikan  Prayitno  (2012)  membuktikan  adanya  pengaruh positif    masa  kerja  kepala  daerah  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.   Masa kerja lebih lama memungkinkan kepala daerah dapat belajar dan selalu memperbaiki diri setiap keputusan yang terlah dilaksanakan.  Hipotesis yang  dapat  dikembangkan  terkait  dengan  pengaruh  variabel-variabel karakteristik adalah:
H 3a :  Masa  Kerja  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.
H 3b : Umur berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
H 3c :  Pendidikan  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.

## Model Penelitian
Model penelitian merefleksikan hubungan antara variabel yang dikembangkan dalam penelitian ini. Hubungan antar variabel berdasarkan pemaparan dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

## Gambar 1. Model Penelitian

## Metoda

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kuantitatif  berupa pengujian  hipotesis  yang  kembangkan  mengenai  pengaruh  karakteristik pemerintahan daerah yang mempunyai indikator ukuran atau size pemerintah daerah,  karakteristik  kepala  daerah,  dan  temuan  audit  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  berupa  laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Kabupaten/Kota  di  Pulau  Jawa  untuk  periode tahun  2009-2016  (dalam  5  tahun  masa  kerja  dari  masing-masing  kepala daerah)  serta  data  non  keuangan,  seperti  umur,  lama  masa  jabatan,  dan pendidikan kepala daerah. Data LKPD diperoleh di situs  www.depkeu.go.id dan melalui situs resmi BPK RI yaitu www.bpk.go.id. Data non keuangan diperoleh dari laman resmi pemerintah daerah tersebut.

## Populasi dan Sampel
Populasi pada penelitian ini adalah Pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Teknik  pengambilan  sampel  dilakukan  secara purposive  sampling .  Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:
Ukuran Pemerintah Daerah
Temuan Audit BPK
Karakteristik kepala daerah (Masa Kerja, Umur, Tingkat Pendidikan) Kinerja keuangan Pemerintah daerah
1. Laporan keuangan pemerintah daerah (auditan).  Laporan ini diunggah dari  dari situs  resmi  Badan  Pemeriksa  Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yaitu www.bpk.go.id.
2. Pemerintah  daerah  yang  menyediakan  laporan  keuangan  secara lengkap  dalam  kurun  waktu  penelitian,  yang  di  peroleh  dari www.djpk.kemenkeu.go.id.

## Definisi Operasional dan Variabel
Penelitian  ini  menggunakan  satu  variabel  dependen  yaitu  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  dan  tiga  variabel  independen  yaitu  ukuran  pemerintah daerah,  karakteristik  kepala  daerah,  dan  temuan  audit  BPK.    Definisi operasional dan pengukuran dari masing masing variabel akan dijelaskan pada Tabel 1 berikut:
Tabel  1 . Definisi Operasional Variabel Definisi Pengukuran Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Gambaran pencapaian pelaksanaan  suatu  kegiatan/ program/kebijakan dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan, misi,  dan  visi  organisasi (Bastian, 2006). Rasio Efisiensi: Realisasi Penerimaan PAD Realisasi Pengeluaran PAD ×100%
Rasio Efektivitas:
Realisasi Penerimaan PAD Target PAD ×100% Indeks  Kemampuan  Rutin (IKR) PAD Total Pengeluaran Rutin ×100% Ukuran Pemerintah Daerah Ukuran  pemerintah  daerah menunjukan besar/kecilnya suatu objek (Sumarjo, 2010). Total  asset  dalam  neraca pemerintah daerah. Karakteristik Kepala Daerah Pemimpin daerah yang berkapabilitas dan berkompetensi  yang  memadai dalam penyelenggaran pemerintah  daerah  (Misdi, 2015). Masa Kerja (lama menjabat) Umur Pendidikan kepala daerah. Temuan Audit BPK  Kasus-kasus temuan audit BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran daerah terhadap ketentuan perundang- undangan tahun anggaran 2010 (Mustikarini & Fitriasari, 2012). Temuan Audit BPK (Rupiah)

## Teknik Analisis Data
Untuk  kepentingan  pengujian  hipotesis      menggunakan  analisis  linear berganda. Pengujian asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan  heterokesdatisitas)  akan  dilakukan  terlebih  dahulu  sebelum  dilakukan pengujian  regresi  berganda  ini.  Pengolahan  dan  analisis  data  menggunakan software SPSS .  Adapun persamaan regresi berganda terkait dengan hipotesis adalah sebagai berikut:
KNJ = 𝛼 + 𝛽 1 SIZE + 𝛽 2Temuan+ 𝛽 3aMasa Kerja+ 𝛽 3bUmur + 𝛽 3cPendidikan + 𝜀 Keterangan: KNJ = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah SIZE = Ukuran ( size ) Pemerintah Daerah Masa Kerja = Lama Menjabat Kepala Daerah Umur = Umur Kepala Daerah Pendidikan = Tingkat Pendidikan Kepala Daerah Temuan = Temuan Audit BPK α = Konstan β1, …β3 = Koefisien Regresi ε = Error

## Hasil dan pembahasan
Hasil Penelitian

## Gambaran Umum
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran ( size) pemerintah daerah, karakteristik kepala daerah, dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota.  Populasi  dalam  penelitian  ini dalah seluruh  pemerintah  daerah  kabupaten/kota di pulau Jawa pada tahun 2009-2016  (dalam  5  tahun  masa  kerja  dari  masing-masing  kepala  daerah). Nominal pada ukuran ( size ) dan temuan audit disederhanakan dengan fungsi LOG. Untuk menilai dari variabel kinerja keuangan, dalam penilitian ini  akan menggunakan tiga indikator pengkuran yaitu: rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan indeks kemampuan rutin, yang hasilnya setelah dijumlahkan akan dirata- ratakan.
Pada  variabel  karakteristik  kepala  daerah  dengan  indikator  pengukuran pendidikan  dalam  pengolahan  SPSS  menggunakan  value  yaitu:  1  untuk  SMA (Sekolah Menengah Atas) dan STM (Sekolah Teknik Menengah), 2 untuk Strata- 1 (S1) dan Akademi militer, 3 untuk Strata-2, dan 4 untuk Strata-3. Penelitian ini  digunakan  jumlah  sempel  yaitu  sebesar  35  pemerintah  daerah
kabupaten/kota berdasarkan kriteria dalam teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling, yang dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel  2 . Penentuan Sempel Penelitian
Keterangan Jumlah Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK 113 Pemerintah  daerah  yang  tidak  menyediakan  laporan  keuangan secara lengkap 78 Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria 35 Sumber: data sekunder (diolah)
Pemerintah daerah yang tidak menyediakan laporan keuangan secara lengkap dalam  hal  ini  adalah  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  yang  tidak menyediakan laporan neraca pada tahun 2013 yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam mengukur ukuran atau total aset.

## Analisis Statistik Deskriptif
Analisis deskriptif untuk menyatakan karajteristik setiap variable penelitian. Karakteristik tersebut dijelaskan melalui table berikut:
Tabel  3 . Hasil Analisis Deskriptif Mean Max Min St. Deviasi Kinerja Keuangan 16.46 31.20 8.4 5.48 Ukuran 4.175.641.267*  36.656.966.139*  1.224.242.252*  5.882.484.011* Temuan 3.603.720.652 15.469.028.000 38.076.000 4.064.339.897 Umur 57.83 70 31 8.32 Masa Kerja 7.71 10 5 2.43 Pendidikan 2.63 4 1 .87 Sumber: data sekunder diolah
*dalam ribuan
Kinerja keuangan jika dilihat dari rasio efisiensi pemerintah daerah di Pulau Jawa memiliki nilai rata-rata sebesar 16.46 berarti bahwa pemerintah daerah di  Pulau  Jawa  tergolong  memiliki  kinerja  yang  tidak  efisien.  Menurut Kepmendagri  No.690.900.327  tahun  1996  Pemerintah  daerah  dengan persentase  dibawah  60%  baru  dapat  dikatakan  sangat  efisien.  Hal  tersebut menunjukan bahwa pemerintah daerah belum membelanjakan dana yang ada sesuai  dengan  yang  dianggarkan  serta  dapat  memberikan  pelayanan  publik yang baik kepada masyarakat.
Penelitian ini menggukan total asset dalam mengukur ukuran (size). Dilihat dari sisi  ukuran  ( size ),  pemerintah  daerah  di  Pulau  jawa  memiliki  rata-rata  total asset  Rp.  4.175.641.267.482  dengan  total  aset  tertinggi  sebesar
36.656.966.139.261  dimiliki  oleh  kota  Surabaya,  sementara  total  asset terendah  dimiliki  oleh  kota  Banjar  yaitu  sebesar  1.224.242.252.387  (lihat lampiran).  Nilai deviasi standar untuk variabel ini cukup tinggi yaitu sebesar 5.882.484.011.734; hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup tinggi kepemilikan asset antar daerah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini Karakteristik pemerintah daerah yang dilihat dari umur, pendidikan, dan masa kerja memiliki rata-rata 57.83, 2,63, dan 7,71. Umur termuda adalah 31 tahun (lihat  lampiran)  yaitu  Bupati  Bangkalan  dan  tertua  adalah  70  tahun  yaitu walikota  Malang.  Pendidikan  terendah  adalah  SMA/STM  yaitu  bupati Bangkalan,  bupati  Bantul,  walikota  Surakarta,  dan  bupati  Cilacap  sementara nilai maksimum adalah Strata-3 atau S3, yaitu Walikota Bekasi dan Walikota Banjar,  Bupati  Karanganyar,  Bupati  Jombang,  dan  Bupati  Trenggalek.  Masa kerja  menunjukkan  nilai  minimum  lima  dan  maksimum  sepuluh.  Hal  ini menunjukkan adanya kepala daerah yang hanya menjabat untuk kurun waktu satu periode dan juga menjabat dalam kurun waktu maksimum dua periode.
Berdasarkan  temuan  audit  BPK,  pemerintah  daerah  di  pulau  Jawa  memiliki rata-rata sebesar Rp. 3.603.720.652 dengan tingkat temuan tertinggi sebesar Rp.  15.469.028.000  di  kabupaten  Bojonegoro,  sementara  temuan  terendah sebesar  Rp.  38.076.000  terjadi  di  kabupaten  Kulon  Progo.  Standar  deviasi temuan  audit  menunjukkan  angka  yang  cukup  besar,  lebih  besar  dari  nilai rerata  yaitu  sebesar  Rp.  4.064.339.897.    Hal  ini  mengindikasikan  adanya perbedaaan temuan audit yang besar antar satu daerah dengan daerah yang lain.

## Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan uji hipotesis dengan menggunakan model regresi, terlebih dahulu  dilakukan  pengujian  ketepatan  model  penelitian  berupa  uji  asumsi klasik.
Tabel  4. Hasil Uji Asumsi Klasik No. Pengujian Asumsi Klasik Hasil Simpulan 1 Uji Normalitas Kolmogorov- Smirnov (Sig.) Sig. Menunjukan Angka 0,944 Data Berdistribusi Normal 2 Uji  Multikolinearitas (VIF) SIZE = 1,100 Temuan = 1,060 Masa Kerja = 1,072 Umur = 1,226 Pendidikan = 1,262 VIF yang di peroleh lebih kecil  dari  10,  seihingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas  antara variabel bebas.

## Tabel  5. Hasil Uji Asumsi Klasik (Lanjutan)
No. Pengujian Asumsi Klasik Hasil Simpulan 3 Uji Autokorelasi (Durbin Watson) DW = 1,688 DU = (1,601) 4-DU = (2.197) Nilai dari DW sebesar 1.688 berada diantara DU (1.601) dan 4-DU (2.197),  dapat disimpulkan bahwa dalam model penelitian yang dikembangkan tidak terjadi isu autokorelasi 4 Uji Heterokedastisitas Spearman Sig.  Lebih Besar dari Nilai 0,05 Tidak terjadi persoalan Heteroskedastisitas

## Uji Regresi Linier Berganda
Berdasarkan Tabel 5 menunjukan bahwa p-value sebesar 0,035 lebih kecil dari 0,05  maka  hasil  ini  mengindikasikan  kelayakan  model  regresi  yang dikembangkan untuk digunakan dalam pengujian hipotesis.
Tabel  6 . Hasil Uji Regresi Linier Berganda Variabel Unstandardized B Coefficients Std. Eror t Sig. Keterangan (Constant) 118,287 40,723 2,905 0,007 Ukuran -5,756 3,148 -1,829 0,078 Ditolak Temuan -3,492 1,306 -2,675 0,012 Diterima* Masa Kerja 0,612 0,356 1,720 0,096 Diterima** Umur -0,017 0,103 -0,163 0,872 Ditolak Pendidikan -0,566 1,070 -0,529 0,601 Ditolak R Square 0,326 Adjusted R Square 0,210 F Hitung 2,803 Sig.f 0,035 Sumber: data sekunder (diolah)
*signifikan pada taraf signifikansi 5% (α = 5%)
**signifikan pada taraf signifikansi 10% (α = 10%)
Sedangkan,  adjusted  R 2 sebesar  0,210  yang  memiliki  arti  bahwa  21% perubahan Kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variabel Size , Karakteristik pemerintah daerah, dan Temuan audit.  Sedangkan sisanya 79% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.
Hasil penelitian pada Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel size menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar -5,756 dengan nilai signifikansi 0,078.  Hal ini menunjukkan  bahwa  variabel size mempunyai  pengaruh  negatif  terhadap kinerja  keuangan  pemerintah  daerah;  semakin  tinggi size organisasi pemerintah  daerah,  maka  kinerja  pemerintah  daerah  cenderung  semakin menurun.  Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang dikembangkan. Dengan demikian  hipotesis  pertama  (H 1 )  yang  menyatakan  bahwa  ukuran  ( size ) pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dinyatakan ditolak.
Berdasarkan hasil uji regersi pada Tabel 7, variable temuan audit BPK memiliki koefisien regresi negatif sebesar -3,4492 dengan nilai singnifikansi 0,012. Hal ini  berarti  variable  temuan  audit  BPK  berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah,  sehingga  semakin  tinggi  temuan  audit  maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal, sehingga hipotesis kedua (H 2 ) penelitian ini yang menyatakan temuan  audit  BPK  mempunyai  pengaruh  negatif  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah diterima .
Variabel  karakteristik  kepala  daerah  yang  diproyeksikan  dengan  masa  kerja pada Tabel 7 menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,612 dengan nilai signifikansi  0,096.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  pengaruh  positif  masa  kerja terhadap kinerja keuangan pemerintah  daerah; semakin lama kepala daerah menjabat  maka  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  semakin  baik.    Hal  ini sejalan  dengan  hipotesis  yang  dibuat  peneliti.  Dengan  demikian  hipotesis ketiga  bagian  a  (H 3a )  yang  menyatakan  bahwa  masa  kerja  kepala  daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dinyatakan diterima.
Hasil uji regersi pada Tabel 7 menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar - 0,017 dengan nilai signifikansi 0,872 pada variabel karakteristik kepala daerah yang diproyeksikan dengan umur kepala daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa  umur  kepala  daerah  tidak  tidak  menimbulkan  pengaruh  positif pemerintah  daerah,  jadi  semakin  tinggi  umur  kepala  daerah  belum  tentu memberikan kinerja keuangan pemerintah  daerah  yang baik. Hipotesis yang dikembangkan  tidak  sejalan  dengan  hasil  penelitian  ini.  Hasil  ini  tidak membuktikan hipotesis ketiga bagian b (H 3b ) yang menyatakan bahwa umur kepala  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah sehingga dinyatakan ditolak.
Tabel  5  menunjukkan  hasil  uji  regresi  pada  variabel  karakteristik  kepala daerah yang diproyeksikan dengan pendidikan kepala daerah dengan koefisien regresi negatif sebesar -0,566 dengan nilai signifikansi 0,601. Berdasarkan hasil
uji  regresi  menyatakan  bahwa  pendidikan  kepala  daerah  tidak  berdampak positif pemerintah daerah, sehingga semakin tinggi pendidikan kepala daerah belum tentu memberikan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.  Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan peneliti. Dapat disimpulkan hipotesis  ketiga  bagian  c  (H 3c )  yang  menyatakan  bahwa  pendidikan  kepala daerah  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah dinyatakan ditolak.

## Pembahasan

## Ukuran pemerintah daerah terhadap Kinerja Keuangan
Hasil hipotesis pertama (H 1 ) sesuai pada tabel 5 bahwa variable ukuran ( size ) pemerintah daerah yang di proyeksikan dengan nilai total asset berpengaruh negatif  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah,  sehingga  H 1 ditolak.  Hasil penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  Sumarjo  (2010)  yang menunjukkan  pengaruh  positif  ukuran  ( size )  pemerintah  terhadap  kinerja (keuangan)  pemerintah  kabupaten  atau  kota  di  Indonesia.    Temuan  ini  juga tidak  konsisten  dengan  Mustikarini  &  Fitriasari  (2012),  Maiyora  (2015)  dan Aziz (2016) yang memberikan bukti empirik dampak positf ukuran pemerintah terhadap kinerja daerahnya.
Ukuran  pemerintah  daerah  yang  dinilai  dari  fluktuasi  nilai  aset  tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Penjelasan tersebut dibuktikan pada data penelitian ini yaitu kota Banjar yang memiliki total asset terendah memiliki tingkat kinerja sebesar 2.102% yang lebih baik dalam hal efektivitas  dan  indeks  kemampuan  rutin  dibandingkan  kota  Surabaya  yang memiliki total asset lebih tinggi dengan tingkat kinerja 840%. Fakta empirik ini konsisten dengan penelitian dari (Noviyanti & Kiswanto, 2016).

## Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan
Hasil hipotesis kedua (H 2 ) berdasarkan tabel 5 bahwa variable temuan audit BPK  berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah, sehingga  H 2 diterima.  Temuan  ini  identik  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Marfiana  &  Kurniasih  (2013)  yang  mengatakan  bahwa pemerintah daerah dengan jumlah temuan audit BPK yang besar pada suatu laporan  keuangan  pemerintah  daerah  menunjukan  semakin  rendah  pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.
Temuan-temuan  kasus  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang merupakan pelanggaran terhadap perundang uandangan akan menyebabkan kerugian terhadap pemerintah daerah karena menyebabkan ketidakefesienan dalam  kinerja  keuangan.  Menurut  Mustikarini  &  Fitriasari  (2012) menyimpulkan  bahwa  adanya  hubungan  antara  pengukuran  kinerja  dengan
sistem  pengawasan  termasuk  temuan  audit  kinerja.  Penelitian  ini  tidak konsisten dengan penelitian  Noviyanti & Kiswanto  (2016) yang menemukan tidak adanya pengaruh temuan audit BPK terhadap terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Masa Kerja Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan
Hasil hipotesis ketiga (H 3a ) sesuai pada tabel  5 bahwa variabel karakteristik kepala  daerah  yaitu  masa  kerja  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja pemerintah  daerah,  sehingga  H3a  diterima.  Semakin  tinggi  masa  kerja  dari kepala  daerah  membuat kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  semakin  baik. Masa kerja seseorang berkaitan dengan pengalaman kerja yang diperolehnya.
Kinerja yang efektif juga dibentuk dari masa kerja yang lama karena berbagai kendala  yang  muncul  dapat  dikendalikan  berdasarkan  pengalamannya. Kebijakan kepala daerah tidak dapat dinilai jika dilihat dari waktu/masa kerja yang  singkat.  Kinerja  kepala  daerah  akan  lebih  dapat  dilihat  dan  dirasakan setelah beberapa tahun masa kerja. Hal ini sama dengan kepala daerah, dengan masa jabatan atau pengalaman kerja yang lebih  lama memungkinkan kepala daerah untuk belajar dan memperbaiki setiap kesalahan dari keputusan atau kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan.
Proses pembelajaran pada setiap kesalahan tersebut kepala daerah akan lebih baik  dalam  mengabil  keputusan  atau  kebijakan  yang  akan  mempengaruhi kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Prayitno  (2012)  dan  Misdi  (2015)  yang menyatakan bahwa kepala daerah yang lebih lama menjabat cenderung lebih memberikan kinerja keuangan yang efektif.

## Umur Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan
Hasil hipotesis ketiga (H 3b ) berdasarkan tabel 5 bahwa variabel karakteristik kepala daerah yaitu umur kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga H 3b ditolak. Hal ini dimungkinkan karena umur dari kepala daerah tidak berkaitan dengan kecenderungan dalam melihat dan mengevaluasi informasi dalam mengambil keputusan. Inovasi dalam mengelola keuangan  daerah  hingga  mencapai  kinerja  keuangan  yang  tinggi  tidak ditentukan dan bergantung pada umur melainkan pada bagaimanan komitmen kepala  daerah  untuk  mau  menerima  dan  beradaptasi  dengan  kemajuan pengetahuan,  teknologi,  dan  perubahan  situasi  untuk  menciptakan  inovasi dalam penyelenggaran pelayanan publik.
Dari  penjelasan  diatas,  jika  dilihat  pada  analisis  statistik  deskriptif  bahwa bupati  Bangkalan  dalah  bupati  termuda  dalam  penelitian  ini  yaitu  31  tahun dengan rata-rata tingkat kinerja keungan pemerintah selama 5 tahun menjabat
adalah  2.114%  (lihat  lampiran)  yang  mengartikan  bahwa  pemerintah  yang diajalani sudah efisien dan memiliki kemampuan keuangan daerah yang baik dalam  mendukung  otonomi  daerah.  Hasil  ini  lebih  baik  dalam  hal  Indeks Kemampuan  Rutin  (IKR)  pada  kinerja  keuangan  walikota  malang  yang berumur  70  Tahun  dengan  tingkat  rata-rata  kinerja  keuangan  pemerintah selama 5 tahun menjabat yaitu 923% (lihat lampiran).
Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan pernyataan Misdi (2015) bahwa umur  kepala  daerah    bisa  merefleksikan  kedewasaan  kepala  daerah.    Umur kelapa daerah yang tinggi merefleksikan pola pikir yang semakin matang dalam pengambilan  keputusan  strategis  yang  pada  gilirannya  dapat  meningkatkan kinerja pemerintahaan yang dipimpinnya.

## Tingkat Pendidikan Kepala daerah Terhadap Kinerja Keuangan
Hasil  hipotesis  ketiga  (H 3c )  sesuai  pada  tabel  5  bahwa  variabel  karakteristik kepala  daerah  yaitu  tingkat  pendidikan  kepala  daerah  tidak  berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga H 3c ditolak.  Tingkat pendidikan kepala  daerah  tidak  terbukti  berdampak  positif  pada  kinerja  pemerintah daerah.   Pendikan yang tinggi bukan merupakan jaminana semakin baiknya kinerja pemerintahan daerah.
Pada  penelitian  ini  dengan  tingkat  pendidikan  yang  paling  rendah  adalah SMA/STM salah satunya adalah bupati Bantul yaitu SMA. Meskipun mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, capaian kineja pemerintah kabupaten Bantul masih lebih dibandingkan dengan kinerja pemerintah kabupaten Batang yang kepala  daerahnya  berlatar  belakang  pendidikan  akademi  militer.  Data penelitian menunjukkan kabupaten Bantul lebih efisien daripada pemerintah kabupaten  Batang.  Hasil  penelitian  ini  berlawanan  dengan  temuan  Misdi (2015)  bahwa  semakin  tinggi  pendidikan  kepala  daerah  maka  semakin  baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Simpulan
Berdasarkan  analisis  data  dan  pembahasan  diperoleh  kesimpulan  bahwa temuan  audit mempunyai  pengaruh  negatif  yang signifikan  terhadap  kinerja keuangan daerah. Semakin kecil temuan audit, maka kinerja keuangan daerah akan  semakin  tinggi  (baik),  sebaliknya  kinerja  keuangan  cenderung  akan memburuk bila temuan audit semakin besar.  Sementara itu, faktor lain yaitu ukuran  pemerintah  tidak  terbukti  menjadi  faktor  yang  menentukan  kinerja keuangan  pemerintah  daerah.    Tidak  terdapat  kecenderungan  bahwa  ketika ukuran  pemerintah  semakin  besar,  maka  kinerja  pemerintah  daerah  akan semakin baik.
Terkait dengan karakteristik kepala daerah, hanya faktor (variabel) masa kerja yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2009-2016.  Sedangkan umur dan Pendidikan tidak memiliki efek siginifikan pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2009-2016.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini,  pertama,  keterbatasan  pada  pengambilan sampel data hal ini dikarenakan jumlah ketersediaan data yang terbatas, tidak semua  kabupaten/kota  di  Pulau  Jawa  menyediakan  laporan  keuangan  yang dibutuhkan peneliti, sehingga peneliti hanya mampu mengolah data sebanyak 35  kabupaten/kota  sebagai  sampel  penelitian.  Kedua,  untuk  variabel  bebas dalam  penelitian  ini  hanya  mampu  menjelaskan  sebagian  kecil  dari  variabel terikat,  sehingga  untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  menambah variabel lain yang lebih relevan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.
Hasil  penelitian  menunjukkan  peran  strategis  temuan  audit  untuk meningkatkan kinerja, terkait dengan hal itu pemerintah daerah perlu untuk lebih  transparan  dalam  publikasi  laporan  keuangann  dan  laporan  hasil pemeriksaan (audit) terkait dalam rangka untuk meningkatkan kontrol publik terhadap pemerintah.  Temuan penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi publik agar menggunakan masa kerja sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam  memilih  kepala  daerah  agar  daerah  mengalami  peningkatan  kinerja (keuangan) yang subtansial.
Penelitian  selanjutnya  dapat  dilakukan  dengan  menambahkan  variabel  lain, khususnya terkait dengan karakteristik kepada daerah, misalnya gender, latar belakang  sosial,  ideologi  politik  dan  sebagainya.      Selain  itu,  penambahan sampel penelitian dapat dilakukan agar diperoleh hasil penelitian yang lebih merefleksikan  realitas.    Seiring  dengan  meningkatnya  tuntutan  terhadap akuntabilitas  dan  transparansi  pemerintah,  harapan  untuk  mendapatkan informasi  (data)  yang  lebih  detil  dan  lengkap  akan  lebih  terbuka,  sehingga dapat dilakukan penelitian yang lebih komprehensif.

## Daftar Pustaka
Anzarsari,  D.  (2014).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kinerja Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Kabupaten/Kota  Se-Jawa  Tengah). Skripsi sarjana.
Aziz,  A.  (2016).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur ). Jurnal Online STIE PGRI Dewantara Volume XI No. 1, 87- 101.
Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
Hamzah,  A.  (2008).  Analisa  Kinerja  Keuangan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi, Pengangguran,  dan  Kemiskinan:  Pendekatan  Analisis  Jalur  (Studi  pada  29 Kabupaten  dan  9  Kota  di  Propinsi  Jawa  Timur  Periode  2001-2006).  Jurnal Universitas Trunojoyo Madura.
Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. (1996). Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996, tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
Kusuma,  A.  R.,  &  Handayani,  N.  (2017).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6 No. 1, 2460-0585.
Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yoogyakarta: Unit Penerbit dan
Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mahsun,  M.  (2006).  Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik.  Yogyakarta:  BPFE  UGM
Yogyakarta. Maiyora,  G.  (2015).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera). Jom FEKON Volume 2 No. 2, 1-15. Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota. E-Jurnal Ekonomi Universitas volume 1.
Meilina, Z. D., Hapsari, D. W., & Dillak, V. J. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah  Dan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah (Studi  Pada  Kota/Kabupaten  Di  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2010-2014).  e- Proceeding of Management Volume 3 No.3, 3475-3483.
Misdi.  (2015).  Pengaruh  Karakteristik  Kepala  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/  Kota  di  Jawa Timur Tahun 2011 s.d. 2012). SURAKARTA: digilib.uns.ac.id.
Mustikarini, W. A., & Fitriasari, D. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Jurnal PDEB volume 15, 1-22.
Noviyanti,  N.  A.,  &  Kiswanto.  (2016).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah, Temuan  Audit  BPK  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Accounting Analysis Journal Volume 5 No. 1, 2252-6765.
Nugroho, R. A. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit
BPK  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  pada  kabupaten/kota  di Provinsi Jawa Tengah Pada Periode 2009-2011). Skripsi sarjana, Semarang.
Patrick, P. (2007). The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2000).  Undang-Undang  Pasal  4  PP  No.  105  Tahun 2000  Mengenai  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Mengenai Pemerintah daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara.  Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintahan  Republik  Indonesia.  (1999).  Undang  Undang  No.  22  Tahun  1999
Mengenai Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Prayitno,  S.  (2012).  Pengaruh  Karakteristik  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dan Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Tesis Magister, Surakarta.
Sudarsana, H. S. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerahdan Temuan Audit BPK  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada  Pemrintah Kabupaten/Kota di Indonesia). Skripsi Sarjana.
Sumarjo,  H.  (2010).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). Skripsi Sarjana.
Surepno. (2013). Pengaruh Retuen on Equity (ROE), Ukuran ( Size ), dan Kemakmuran (Wealth) Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Di Indonesia. Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Unnes, Semarang.
Suryaningsih,  N.  M.,  &  Sisdyani,  E.  A.  (2016).  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Dan Opini  Audit  Pada  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana Volume 15 No. 2, 1453-1481.
Sutaryo.  (2013).  Karakteristik  Eksekutif  dan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. urusan Akuntansi FE UNS sutaryofe.staff.uns.ac.id.

## DAFTAR LAMPIRAN

## Data Pervariabel
NO Kab/kota Rata-rata Kinerja Keuangan Total Aset Temuan Audit BPK Masa Kerja Kepala Daerah Umur Kepala Daerah Pendidikan Kepala Daerah 1 Kab Bekasi 65.48% Rp         4,820,731,526,281 Rp        3,957,602,000 5 37 S1 2 Kab Bogor 59.63% Rp         1,237,197,586,566 Rp     14,041,366,000 6 51 S2 3 Kab Cianjur 48.44% Rp         3,115,145,526,825 Rp        1,668,984,000 10 65 S2 4 Kab. Sukabumi 45.81% Rp         3,948,849,232,768 Rp        7,029,114,000 10 61 S2 5 Kota Bekasi 56.00% Rp         5,979,261,977,489 Rp        1,665,588,000 5 54 S3 6 Kota Cimahi 51.49% Rp         1,999,920,036,744 Rp        1,248,616,000 5 62 S1 7 Kota Banjar 52.34% Rp         1,224,242,252,387 Rp        3,219,176,000 5 67 S3 8 Kab. Batang 55.29% Rp         1,980,767,544,537 Rp           217,952,000 5 45 Akmil 9 Kab. Blora 44.71% Rp         2,152,868,749,423 Rp        5,422,770,000 10 54 Akmil 10 Kab. Brebes 47.43% Rp         2,647,603,977,810 Rp        8,260,420,816 10 47 S1 11 Kab. Cilacap 84.11% Rp         4,365,916,377,556 Rp           687,550,000 10 61 STM 12 Kab. Karanganyar 44.78% Rp         2,949,841,534,628 Rp        2,092,086,000 10 55 S3 13 Kab. Pati 49.15% Rp         3,011,488,414,854 Rp              49,252,000 5 54 S2 14 Kota Surakarta 48.71% Rp         7,086,203,534,585 Rp           607,128,000 7 57 STM 15 Kab. Bantul 50.18% Rp         2,947,963,925,875 Rp        1,043,478,000 5 66 SMA 16 Kab. Kulon Progo 48.33% Rp         1,495,812,798,272 Rp              38,076,000 10 53 S1 17 Kab. Bangkalan 46.69% Rp         3,060,538,684,630 Rp           866,220,000 5 31 SMA 18 Kab. Bojonegoro 46.82% Rp         3,877,950,966,137 Rp     15,469,028,000 10 52 S2 19 Kab. Jember 40.42% Rp         4,538,644,451,976 Rp        1,558,174,000 10 62 S2 20 Kab. Jombang 45.85% Rp         3,567,410,849,559 Rp        6,668,400,000 5 64 S3 21 Kab. Lamongan 46.13% Rp         3,644,672,398,364 Rp        4,305,958,000 10 62 S2 22 Kab. Magetan 43.56% Rp         2,189,344,509,848 Rp        2,327,248,000 10 68 S2
23 Kab. Malang 52.30% Rp         5,527,725,436,458 Rp        6,058,808,000 10 55 S2 24 Kab. Mojokerto 53.22% Rp         3,876,314,506,495 Rp     13,132,808,000 10 44 S1 25 Kab. Pacitan 48.65% Rp         1,726,936,539,116 Rp           183,090,000 10 64 S2 26 Kab. Ponorogo 49.56% Rp         2,578,955,463,961 Rp        1,045,914,000 5 64 S1 27 Kab. Sidoarjo 54.59% Rp         7,962,381,163,246 Rp        4,356,488,000 5 68 S2 28 Kab. Trenggalek 40.66% Rp         1,862,735,204,178 Rp           811,066,000 5 63 S3 29 Kota Kediri 49.94% Rp         2,589,266,853,504 Rp        3,927,786,000 5 56 S1 30 Kota Madiun 59.22% Rp         2,664,413,844,494 Rp           397,278,000 7 66 S2 31 Kota Malang 42.70% Rp         4,483,880,242,513 Rp           977,712,000 10 70 S2 32 Kota Mojokerto 44.99% Rp         1,418,785,115,981 Rp           226,140,000 10 65 S2 33 Kota Pasuruan 50.72% Rp         1,430,671,149,647 Rp        5,671,330,000 5 62 S1 34 Kota Probolinggo 47.69% Rp         1,526,035,845,918 Rp           359,788,000 10 63 S2 35 Kota Surabaya 60.30% Rp       36,656,966,139,261 Rp        6,537,828,000 10 56 S2