## PERSEPSI KELOMPOKTANI/PETANI, PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL), DAN PENGECER RESMI DALAM PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

## Hasan
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Email : denirompal@gmail.com

## Abstract,
Purpose  of  this  study  was  to  determine  emperis  Perception  Group/Farmers,  the Agricultural Extension Workers (PPL) and on the distribution of Subsidized Fertilizer Retailers. The research hypothesis testing using Friedman techniques with the intention to test three group differing perceptions of distribution og subsidized fertilizer. Research shows that the perception of  group/farmer/and  agricultural  Exention,  react  different  to  the  distribution  of  responsibilitas beyond or outside the ragion are found, farmers are still no fully registered in the Definitive Plan of Group (RDKK).  Warning implications of this study provide the retailer, group/farmer/as well as  the  Agricultural  Extension  workers  (PPL)  to  comply  with  the  rules  og  the  minister  of agricultural and trade minister.
Keywords :  group/farmer,  agricultural  Extension  Workers  (PPL)  must  obey  the  rules  og government for subsisized fertilizers are goods in surveillance
.

## I. PENDAHULUAN
Lombok  Barat  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  yang  merupakan sentral  produksi  padi  di  NTB,  yang  memperoleh  alokasi  pupuk  bersubsidi  dari  pemerintah. Jumlah kecamatan di Lombok Barat sebanyak 10 Kecamatam dengan luas lahan pertanian seluas 22.776  Ha.  Sedangkan  jumlah  alokasi  pupuki  bersubsidi  untuk  Kabupaten  Lombok  Barat  dari pemerintah  sebanaya  Urea  :  13.000  Ton,  NPK  :  3.595  Ton,  SP36  :  1.320  Ton,  Za  :  1.100  Ton, Organik : 1.040 Ton. Alokasi untuk masing-masing Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat.
Pupuk  bersubsidi  merupakan  pupuk  yang  pengadaan  dan  penyalurannya  mendapat subsidi  dari  pemerintah  untuk  kebutuhan  petani  yang  dilaksanakan  atas  dasar  program pemerintah  di  sektor  pertanian.  Pupuk  bersubsidi  ditetapkan  sebagai  barang  dalam  pengawasan sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  presiden  RI  Nomer  15  Tahun    2011  Lingkup Pengawasan  meliputi  pengadaan,  penyaluran,  jenis,  jumlah,  mutu,  harga,  waktu,  dan  tempat sesuai  dengan  wilayah  tanggungjawab,  Harga  Ecera  Tertinggi  (HET),  waktu  pengadaan  dan penyaluran.
Distributor  pupuk  bersubsidi  merupakan  kepanjangan  tangan  dari  produsen  pupuk Indonesia  untuk  menyampaikan  pupk  bersubsidi  kepada  petani  atau  kelompok  yani  melalui pengecer pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh distributor.
Pengecer  yang  ditujuk  oleh  distributor  harus  mempunyai  persyaratan  tertentu  sesuai dengan  Menteri  Perdagangan  No.03/MDAG/PER/2/2006,  tentang  Pengadaan  dan  Penyaluran Pupuk  Bersubsidi  untuk  sektor  Pertanian.  Kepmentan  RI  No.69/Permentan/SR.130/11/2002 tentang  Kebutuhan  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  untuk  sektor  untuk  sector  pertanian  2013. Petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi harus terdaftar dalam kelompok tani melalui RDKK (Rencana  Definitif  Kebutuhan  Kelompok)  tidak  memperoleh  pupuk  bersubsidi  walaupun  lahan pertanian  yang  mereka  miliki  adalah  2  Hektar  karena  persyaratan  untuk  mendapat  pupuk bersubsidi ini masih belum mancapai sasaran terutama pendistribusian ditingkat pengecer pupuk ke kelomp[ok tani atau petani, hal ini dikarenakan belum sadarnya pengecer memegang amanah bahwa  pupuk  yang  disalurkan  tersebut  pada  dasarnya  milik  kelompok  tani  atau  petani  serta pengecer belum paham hak dan tanggungjawabnya.
Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  adalah  harga  yang  diterima  patani  atau  kelompok  tani digudang  penyalur  (pengecer).  Keadaan  terjadi  dilapangan  bahwa  pengecer  menjual  pupuk subsidi ke petani yang bukan pemilik lahan yang terdaftar dalam RDKK dengan harga yang lebih tinggi dengan harga jual diatas HET. Kelompok tani yang terdaftar dalam RDKK seringkali tidak
mendapatakan  pupuk  atau  mendapatkan  pupuk  dengan  masa  tanam  terlambat  dengana  harga melampaui HET. Dalam keadaan seperti ini, maka seharusnya pengecer pupuk bersubsidi dalam melakukan  proses  penebusan  dilakukan  dengan  pesanan  yang  dilakukan  oleh  kelompok  tani, namun hal ini kendalanya adalah karena kelompok tani, sering kali tidak mempunyai dana untuk menebus kepada pengecer secara tunai.
Sering  kali terjadi kelangkaan pupuk ayng disebabkan oleh tidak siapnya stok pupuk di lini  II  karena  proses  pengiriman  dari  produsen  yang  mengalami  kendala  dangan  alas  an  cuaca kapal  yang  tidak  bisa  berlayar,  bongkar  muat  yang  sering  terlambat  karena  alas  an  pelabuhan bongkat  muat  yang  sangat  minim  serana  prasarana  yang  jauh  dari  memadai,  ini  semua mengakibatkan pendistribusian pupuk tidak sesuai dengan harapan pemerintah yaitu tepat waktu, tepat  harga,  tepat  jumlah.  Koordinasi  sebenarnya  sangat  perlu  dilakukan  oleh  pihak  terkait  baik pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian, Produsen, Distributor, EMKL, dan Dinas Perhubungan yang  dalam  hal  ini  yang  membidangi  bongkat  muat,  penyuluh  pertanian  ditingkat  kecamatan sangat  dibutuhkan  untuk  mengetahui  peta  tanam  di  setiap  desa.  Dengan  adanya  peta  tanam disetiap  desa,  maka  setiap  instansi  terkait  akan  dapat  menyusun  rencana  program  kebutuhan pupk.
Penggunaan pupuk oleh petani terutama pupuk Urea masih melebihi dari ketentuan yang diatur  pemerintah  yaitu  250  Kg  perhektar,  disitu  sisi  petani  belum  memahami  arti  pupuk berimbang  dalam  pemupukan  lahan  pertanian.  Dengan  anjuran  perbandingan  2:3:5  artinya perhektar  sawah  Urea  200  Kg,  NPK  300  Kg,  organik  500  Kg.  jika  petani  menggunakan  pupuk berimbang  atau  mejemuk  tidak  menutup  kemungkinan  hasil  produksi  akan  meningkat,  tetapi kenyataan petani, kelompok tani sering kali menggunakan pupuk berimbang karena alas an klasik yakni minimnya dana yang dimiliki petani dan kurang sosialisasi ditingkat penyuluh pertanian di desa kepada para petani.
Dalam  monitoring  pupuk  bersubsidi  apakah  penggunaan  tepat  sasaran  atau penyelewengan  dalam  HET,  penjualan  pengecer  ke  bukan  wilayah  tanggungjawab  pengecer aatau  penjualan  pupuk  bukan  atas  nama  yang  tercantum  dalam  RDKK  masih  sering  terjadi walaupun  tingkat  penyelewengannta  tidak  signifikan  tettapi  monitoring  oleh  pihak  terkait  yang ditunjuk masih terjadi kelamahan.
Accountable  pelaporan  bulanan  pengecer  pupuk  bersubsidi  seringkali  tidak  sesuai dengan  realita  yang  terjadi  disetiap  pengecer  ayng  jarang  membuat  laporan  bulanan  karena ketidak  pahaman  atau  kemalasan  sehingga  laporan  disampaikan  ke  produsen  sampai  tanggal  5 bulan berikutnya sehingga data laporan bulanan tersebut kurang valid.
Alokasi  pupuk  bersubsidi  seringkali  tidak  sesuai  dengan  jumlah  RDKK  yang  terjadi artinya  lebih  besar  RDKK  dengan  alokasi  ayng  diberikan  pemerintah  bahkan  sebaliknya  terjadi lebih besar alokasi dengan RDKK yang terjadi di setiap daerah faktor ini disebabkan oleh musim tanam  yang  berubah-ubah  setiap  tahunnya,  sehingga  kebutuhan  pupuk  berubah-uabah  sesuai musim  tanam  yang  terjadi  di  daerah  masing-masing,  kemudian  sering  terjadi  perubahan  rayon distributor oleh pihak produsen yang mengakibatkan pembinaan terjadi penyalur/pengecer di lini IV tidak maksimal atau berubah-ubah.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  pokok  permasalahan  dapat dijelaskan  sebagai  beikut  bahwa  diduga  ada  perbedaan  persepsi  anatara  kelompok/Petani. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Pengecer Resmi mengenai penyaluran pupuk bersubsidi menegnai Harga Eceran Tertinggi (HET), petani tidak memperoleh pupuk dari Penegecer Resmi, Kios  Resmi  menjual  pupuk  subsidi  keluar  wilayah  tanggung  jawabya,  petani  sudah  atau  belum terdaftar  namanya  dalam  Rencana  Definitif  Kebutuhan  Kelompok  (RDKK)  serta Petani/Kelompok tani memperoleh pupuk subsidi diluar pengecer resmi yang ditunjuk.

## II. TINJAUAN PUSTAKA Penelitian Terdahulu
PATTIRO  (Pusat  Telaah  dan  Informasi  Regional)  yang  terletak  dijalan  Tibet  Timur dalam  VIII  No.39 Jakarta  Selatan  Telepon  021-83790541  Email  patrio@yahoo.com  merupakan kajian  intitusi  penelitian  dibawah  dukungan  USAID  (United  State  Agency  for  International Development)  melakukan  penelitian  tentang  pupuk  bersubsidi  tahun  2011  telah  menemukan
permasalahan yang terjadi pada 10 Provinsi di Indonesia pada pupuk subsidi dengan permaslahan pada aspek :
Penyaluran  atau  distribusi  ditemukan  penjualan  pupuk  dengan  harga  diatas  HET, Penjualan  pupuk  kepada  petani  yang  tidak  terdaftar  dalam  RDKK,  tidak  pasang  sepanduk pengumuman  harga,  penyaluran  pupuk  tidak  sesuai  Do,  keterlambatan  distribusi,  kelangkaan, penggantian kemasan, penjualn diluar wilayah distribusi dan terdapat pengecer yang tidak resmi.
Aspek  Pengawasan,  Komisi  Pengawas  Pupuk  dan  Pestisida  (KKP)  ditingkat  provinsi maupun  kabupaten  tidak  menjalankan  fungsi  pengawasan  secara  oftimal,  mereka  dinilai  tidak membuat laporan pengawasan serta kurangnya dana untuk melakukan pengawasan.
Untuk  mengatasi  pengawasan  tersebut  PATTIRO,  merekomendasikan  agar  terhadap temuan penelitiannya sebagai berikut :
1. Produsen dan Kemeterian terkait harus meningkatkan pembinaan dan sosialisasi intensif kepada  pengecer  dan  kelompok  tani  berkaitan  dengan  pedoman  dan  ketentuan pelaksanaan program pupuk bersubsidi.
2. Kementerian  pertanian,  Perdagangan,  BUMN  perlu  koordinasi  secara  intensif  untuk mengevaluasi  kelemahan  sistem  pendekatan  RDKK,  penyaluran  dan  distribusi  serta pengawasan program pupuk bersubsidi.
3. Perlu  adanya  aturan  mengenai  komponen-komponen  biaya,  tidak  boleh  dibebankan dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) pupuk bersubsidi.
4. Komisi  Pengawas  Pupuk  dan  Pestisida  harus  meningkatkan  kinerja  pengawasan  ayang didukung oleh anggaran yang memadai.
5. Akses  informasi  dan  ketertiban  public  dalam  pelaksanaan  program  pupuk  bersubsidi harus ditingkatkan melalui ketertiban masyarakat Dewi Citra Hasibuan dalam penelitiannya yang berjudul Peran Kelompok Tani terhadap keberhasilan  penyaluran  pupuk  bersubsidi  pada  program  studi  Argibisnis  Fakultas Pertanian  Universitas  Sumatera  Utara  (USU)  tahun  2012,  hasil  dari  penelitiannya menunjukan  bahwa  dalam  proses  penyusunan  Rencana  Defenitif  Kebutuhan  Kelompok (RDKK)  tidak  semua  keseluruhan  anggota  yang  terhubung  kedalam  kelompok  tani  ikut tetapi  hanya  melibatkan  pengurus  kelompok  tani  dan  petugas  penyuluh  lapangan, keefektivitasan  penyaluran  pupuk  bersubsidi  didaerah  penelitian  tidak  berjalan  dengan baik  hal  ini  ditujukan  dengan  tidak  sesuianya  konsep  Rencana  Defenitif  Kebutuhan Kelompok  (RDKK)  berdasarkan  azas  6  jumlah  pupuk  bersubsidi  yang  dianjurkan  oleh pemerintah  setempat  tidak  semua  terealisasikan  kepada  petani,  jenis  pupuk  yang diberikan pemerintah sangat terbatas dan tidak memenuhi kebutuhan petani seperti pupuk organik  tidak  disubsidikan  oleh  pemerintah  ke  desa  Serba  Jadi,  mutu  yang  diberikan pemerintah  kepada  petani  ada  yang  tidak  panen  dengan  cepat.  Tempat  pada  daerah penelitian  setiap  petani  yang  tergabung  dalam  RDKK  sudah  sesuai  dengan  konsep RDKK  dikarenakan  setiap  petani  yag  membeli  pupuk  subsidi  hanya  melalui  kios pengecer  yang  telah  ditentukan  yang  terdapat  pada  konsep  RDKK.  Waktu  proses pendistribusian  pupuk  bersubsidi  tepat  waktu  yaitu  sebulan  sebelum  musim  tanam  tiba, harga pupuk bersubsidi di daerah penelitian jauh lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dan jauh dari kios pengecer lain.
Spundik  Sudjono  dari  Pusat  Sosial  Ekonomi  dan  Kebijakan  Pertanian  Badan Penelitian  dan  Penegembangan  Pertanian,  mengatakan  dalam  kajian  penyempurnaan penyaluran  pupuk  bersubsidi  kepada  petani,  kebijakan  subsidi  pupuk  masih  merupakan kebutuhan pada tingkat petani , sekaligus memepertahankan stabilitas ketahanan pangan nasional. Sistem penyaluran pupuk bersubsidi telah beberapa kali mengalami  perbaikan, anatara  lain  dengan  uji  coba  Sistem  Subsidi  Pupuk  Langsung  ke  Petani.  Untuk menegembangkan  penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  masa  mendatang,  salah  satu penedekatan  yang  dapat  digunakan  adalah  sistem  distribusi  pupuk  bersubsidi  berbasis relationaship  marketing.  Pendekatan  ini  menyarankan  pembinaan  hubungan  jangka panjang  anatara produsen dan distributor, dengan mengedepankan mata rantai distribusi dan hubungan interpersonal pada setiap titik distribusi pupuk bersubsidi.
Rohkman  Munawir  dalam  kajiannya  akuntabilitas  program  pupuk  bersubsidi tahun dalam rekomendasi kajiannya peraturan yang ada sudah cukup memadai dalam hal
pelaporan  serta  mekanisme  distribusi.  Akan  tetapi  belum  memadai  dalam  mengatur pelanggaran  terhadap  HET  serta  mekanisme  complain  dari  penerima  manfaat  dan masyarakat,  sehingga  perlu  ditambahkan  mengenai  kedua  hal  tersebut  yakni mengoptimalkan  fungsi  dan  peran  KP3  yang  masih  belum  optimal,  serta  perlu dipertimbangkan  keanggotaan  KP3  lebih  dipersulit  pada  beberapa  SKPD  dan  Lembaga Negara  terkait  serta  unsur  masyarakat.  Mendorong  Kp3  sebagai  salah  satu  saluran complain,  memberikan  peran  pada  Gapoktan  dan  Poktan  menjadi  pengecer  sehingga lebih efektif dan efisien dalam proses distribusinya.

## III. LANDASAN TEORI

## 1. Pengertian Pupuk Bersubsidi
Menurut  Depatemen  Pertanian  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perantian  Nomor  : 69/Pementan/SR.130/11/2012  Tentang  Kebutuhan  dan  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  pupuk bersubsidi  untuk  sector  pertanian  2013  mendifinisikan  bahwa  pupuk  bersubsidi  adalah  barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat  subsidi dari pemerintah  untuk kebutuhan kelompok tani atau petani di sektor pertanian.
Menurut Departemen Perdagangan sesuai SK Menperindag Nomor
03/MDAG/Per/2/2006  bahwa  Pupuk  Bersubsidi  adalah  pupuk  yang  pengadaan  dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.
2. Pengertian Kelompoktani, Petani, Peternak, Pertambak
Menurut  Depertemen  Pertanian  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  : 69/Permentan/SR.130/11/2012  Tentang  Kebutuhan  dan  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  pupuk bersubsidi  untuk  sektor  pertanian  2013  mendifinisikan  bahwa  Kelompoktani  adalah  kumpulan petani  yang  mempunyai  kesamaan  kepentingan  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  pertanian untuk berkerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahanakan  lahan  usaha  tani  secara  bersama  pada  satu  hamparan  atau  kawasan,  yang dikukuhkan  Bupati/Walikota  atau  Pejabat  yang  ditunjuk.  Sedangkan  Petani  adalah  perorangan warga  Negara  Indonesia  yang  mengusahakan  budidaya  tanaman  pangan  atau  holikultur  dengan luasan  tertentu.  Pertenak  adalah  perorangan  warga  Negara  Indonesia  yang  mengusahakan budidaya tanamanan hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu. Pertambak  adalah perorangan warga  Negara  Indonesia  yang  mengusahakan  lahan  budidaya  ikan  dan  udang  dengan  luas tertentu.  Kelompok  tani  adalah  kumpulan  orang-orang  tani  (dewasa,  wanita,  pemuda)  yang terikat  secara  informal  atas  dasar  keseraisan  dalam  kebuthan  bersama  serta  didalam  lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani.
3. Tujuan Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
Tujuan penyusunan RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok) kelompok tani :
a. Merencanakan  kebutuhan  riil  pupuk  untuk  usaha  tani  tanaman  pangan,  horikultur, perkebunan rakyat kecil, tanaman hijauan makanan ternak sesuai azas 6 tepat waktu yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat hijau.
b. Menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.
c. Membina petani dalam usaha tani secara berencana. Sasaran  penyusunan  RDKK  adalah  terpenuhinya  kebutuhan  riil  petani  tanaman  pangan, horikultur, perkebunan rakyat/kecil, tanaman  hijau, makanan ternak, memperoleh pupuk bersubsidi  sesuai  dengan  peruntukan  dan  terbinanya  petani  dalam  berusaha  tani  secara berencana.
4. Penegrtian Harga Eceran Tertinggi (HET)
Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  adalah  harga  pupuk  bersubsidi  yang  dibeli  oleh petani/kelompok tani di penyalur lini IV yang ditetapkan pleh Menteri Pertanian.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik  Indonesia Nomor 17/MDAG/Per/2011 tentang pengadaan  dan  penyaluran  pupuk  bersubsidi  untuk  sektor  pertanian,  Harga  Eceran  Tertinggi adalah harga tetinggi pupuk bersubsidi dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg, atau 20 Kg, di lini IV yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani atau petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  di  bidang  pertanian.  Menurut  peraturan
Menteri Pertanian Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2014 tentang  kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  Pupuk  Bersubsidi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditetapkan sebagai beikut :
Tabel 3.1. Harga Pupuk Subsidi Ditingkat Pengecer NO. Jenis Pupuk Harga (Rp) Dalam Satuan Kg 1. UREA 1.800 Isi perzak 50 Kg 2. NPK 2.300 Isi perzak 50 Kg 3. ZA 1.400 Isi perzak 50 Kg 4. SP 36 2.000 Isi perzak 50 Kg 5. Organik 500 Isi 40 Kg per zak
Sumber : data sekunder (diolah)
Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  Pupuk  bersubsidi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) SK  Mentan  tahun  2013,  berlaku  untuk  pembelian  oleh  petani,  pekebun,  peternak,  pertambak  di lini IV secara tunai.

## IV. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  diskriftif  karena  menjelaskan  persepsi Kelompotani/petani,  Pengecer  dan  penyuluh  Pertanian  Lapangan  mengenai  penyaluran  pupuk bersubsidi dikabupaten Lombok Barat.
1. Populasi
Populasi  adalah  wilayah  generelisasi  yang  terdiri  atas  subyek  yang  mempunyai  kualitas dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  kemudian  ditarik  kesimpulannya (Sugiyono  2005).  Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  populasi  adalah  kelompoktani/petani  , pengecer dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Lombok Barat yang terdaftar.
Tabel 4.1. Populasi Kelompoktani/Petani, Pengecer dan Penyuluh Pertanian Lapangan
NO. PERSEPSI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI POPULASI (ORANG) 1. Kelompoktani/Petani 1.475 2. Pengecer 103 3. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) 212 Jumlah 1.790 Sumber : Data Primer (diolah)

## 2. Teknik Pengambilan Sampel
Sampel = Sampel = = 327
Setelah jumlah sampel diketahui, kemudian dihitung alokasi sampel untuk masing- masing persepsi penyaluran pupuk dengan menggunkan teknik (Sanusi 2003)
Tabel 4.2. Pupulasi Dan Sampel NO. PERSEPSI POPULASI N1 = SAMPEL 1. Kelompoktani/Petani 1.475 N1 = 269 2. Pengecer 103 N1 = 19 3. PPL 212 N1 = 39 JUMLAH 1.790 327 Tabel 4.3. Penyebaran Kuesioner di Setiap Kecamatan NO. KECAMATAN Klp. TANI/PETANI PENGECER PPL 1. Sekotong 44 2 5 2. Lembar 45 2 5 3. Gerung 37 2 4 4. Kediri 34 2 4 5. Kuripan 3 1 1
6. Labuapi 35 2 4 7. Narmada 49 3 6 8. Lingsar 34 2 3 9. Gunung Sari 38 2 4 10. Batulayar 18 1 2 JUMLAH 327 19 39

## 3. Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kuesioner  alasannya adalah  untuk  memperoleh  informasi  yang  relevan  dan  mendapatkan  data  yang  mendekati valid dan realiable sedangkan format kuesioner yang digunakan adalah :
a. Pertanyaan  tertutup  artinya  jawaban  sudah  ditentukan  terlebih  dahulu,  responden  hanya memeberikan tanda (  ) pada jawaban yangdikehendaki :
b. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert (1) Ya dan (2) Tidak 4. Analisa Data
Analisa  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisa  Friedman  Teknik  ini  digunakan untuk  membandingkan  perbedaan  yang  signifikan  suatu  sampel  dari  populasi  sedangkan pengelolaan data dilakukan dengan bantuan SPSS 17,0

## 5. Uji Validitas Instrumen
Uji  validitas  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  uji  korelasi  produk  Momen Pearson  (validitas  konstruksi)  yakni  pengujian  validitas  suatu  pertanyaan  dengan  pengertian secara umum bahwa sebuah pertanyaan dapat dikatakan valid jika nilai r-hitung yang merupakan nilai  dari Corected  Item  total besar  dari  r-tabel.  Teknik  pengujian  dilakukan  dengan  program SPSS 17,0 6. Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  penelitian  ini  menggunakan  teknik  Skala Guttman karena  menguji persentase  atas  jawaban  Ya  atau  Tidak  terhadap  jumlah  jawaban  kepada  kuesioner-kuesioner yang dijawab oleh responden pada obyek penelitian menggunakan.
Hasil  jawaban  yang  diperoleh  dengan  cara  perhitungan  yang  berguna  untuk mengembangkan kesimpulan seperti yang telah dikemukam oleh Sugiyono (2004:90) yaitu :
a. 0.00 - 0.25 = No association low assoction
b. 0.26 - 0.75 = Moderately low associantion
c. 0.51 - 0.75 = Mederatly high associantion
d. 0.76 - 1.00 = High associantion
Berdasarkan criteria  tersebut dapat dijelaskan apakah tingkat pencapaian baik atau  tidak maka kretaria digunakan adalah :
a. 0.00 - 0.25 = Buruk
b. 0.26 - 0.75 = Kurang Baik
c. 0.51 - 0.75 = Cukup Baik
d. 0.76 - 1.00 = Memuaskan
Disamping  itu  penelitian  ini  menggunakan  uji  Friedman  untuk  mengetahui  perbedaan lebih dari dua kelompok sampel yang saling berhubungan dengan menggunakan rumus :
H = Keterangan :
H
= Krusikal wallis
K = banyak sampel
nj = banyak kasus dalam sampel
N= = banyaksampel dalam semua sampel
=  menjumlahkan  seluruh  sampel  (kolo-kolom)  mendekati  distribusi  chi quadrat

## Jurnal  Valid

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Interpretasi
Ditinjau dari deskriftif data maupun analisa data bahwa penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014 di Kabupaten Lombok Barat adalah :
1. Ditinjau dari persepsi Kelompoktani/Petani Harga Eceran Tertinggi (HET) menurut persi kelompoktani/petani  98,78  %  mengatakan  membeli  pupuk  dengan  HET,  artinya  petani telah memperoleh pupuk di pengecer resmi dan telah terdaftar namanya dalam RDKKJ. Sedangkan 1,22 % kelompoktani/petani  tidak menerima HET, tidak memperoleh pupuk pada pengecer tidak resmi serta tidak terdaftar namanaya dalam RDKK pupuk bersubsidi sehingga memberikan reaksi  yang berbeda ditingkat kelompoktani/petani terutama yang menyangkut  HET  dan  pengecer  masih  menjual  pupuk  bersubsidi  dluar  wilayah tanggungjawabnya.
2. Ditinjau  dari  persepsi  Penyuluh  Pertanian  Lapangan  (PPL)  Harga  Eceran  Tertinggi (HET) menurut persi kelompoktani/petani 94,80 % mengatakan membeli pupuk dengan HET,  artinya  petani  telah  memperoleh  pupuk  pada  pengecer  resmi  dan  telah  terdaftar namanya  dalam  RDKK.  Sedangkan  5,20  %  kelompoktani/petani  tidak  menerima,  tidak mmemperoleh  pupuk  pada  pengecer  resmi  serta  tidak  terdaftar  namanya  dalam  RDKK pupuk  bersubsidi,  penyaluran  pupuk  bersubsidi  memberikan  reaksi  yang  berbeda persepsi PPL terutama yang menyangkut HET artinya masih ada petani menerima harga pupuk  diatas  HET,  pengecer  masih  menjual  pupuk  bersubsidi  diluar  wilayah tanggungjawabnya, dan masih ada petani yang belum tercantum namanya dalam RDKK serta  masih  ada  petani  yang  memebeli  pupuk  bersubsidi  diluar  pengecer  resmi menunjukan Chi-Square 0.0758 dan Asymp.Sig 0.0108>0.05 berarti hipotesis diterima.
3. Ditinjau dari persepsi pengecer 97,25 % mengatakan membeli pupuk dengan Het, artinya petani  telah  memperoleh  pupuk  di  pengecer  resmi  dan  telah  terdaftar  namanya  dalam RDKK. Pengecer tidak menjual pupuk keluar wilayah kerjanya, dari analisis statistic uji Friedman  dimana  Chi-Square  16.00  dan  Asymp.Sig  0.089>0.05  Hipotesis  H0  diterums srtinys penyslursn pupuk tidak terjadi perbedaan yang signifikan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET), petani memperoleh pupuk subsidi pada pengecer  resmi yang ditunjuk, pengecer tidak menjual pupuk subsidi diluar tanggung jawabnya serta kelompoktani/petani telah terdaftar namanya dalam RDKK.

## VI. PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan serta uji statistic Friedman dengan SPSS 17,0 dapat disimpulkan penelitian ini sebagai beikut :
1. Persepsi pengecer mengatakan bahwa penebusan pupuk subsidi pleh kelompoktani/petani ditingkat  pengecer  dengan  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  di  Kabupaten  Lombok  Barat masih  rata  harga  (HET)  pengecer  rata-rata  menyatakan  98.78  %  mengatakan  “Ya” mendatkan  harga  subsidi  dan  1.22  %  menyatakan  “Tidak”  mendapatkan  harga  subsidi untuk penyaluran pupuk.
2. Penyusunan RDKK oleh kelompoktani/petani dengan pendamping PPL sudah mendekati tingkat signifikan 97.25 % artinya msih ada petani yang belum terdaftar namanya dalam RDKK sekitar 2.75 %.
3. Peran  Tim  Vertifikasi  ditingkat  kecamatan  di  Kabupaten  Lombok  Barat  sangat membantu  dalam  memperbaiki  penyaluran  pupuk  subsidi  sehingga  sangat  memebantu semua unsu-unsur yang terkait dalam mengatasi pendistribusian pupuk.
4. Penyaluran  pupuk  subsidi  persepsi  pengecer  resmi  berada  dilingkup  wilayah tanggungjawabnya,  karena  peran  tim  vertifikasi  tingkat  10  Kecamatan  di  Kabupaten Lombok Barat sangat berperan aktif.

## Saran
1. Pada  penelitian  ini  masih  pada  lingkup  penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  Kabupaten Lombok  Barat  dan  diharpakn  pada  penelitian  berikutnya  meliputi  penelitian  penyaluran pupuk diseluruh NTB.
2. Sanagt  diharapkan  peran  Tim  Vertifikasi  untuk  tahun-tahun  mendatang  karena  sanagat bermanfaat  bagi  para  petani  untuk  memperoleh  pupuk  sunsidi  dengan  harga  yang ditentukan pemerintah.
3. Diharapkan  pengecer  resmi  untuk  tidak  menjual  pupuk  diluar  wilayah  kerjanya,  karena akan berakibat pemutusan hubungan kerja dengan distributor.
4. Sanagt  diharapkan  peran  PPL  untuk  selalu  membina  petani  dalam  mendaftarkan  nama- nama petani yang belum terdaftar dalam RDKK

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan  RI  No.77  tahun  2005  tentang  Penetapan  Pupuk  Bersubsidi  sebgai  Barang  Dalam pengawasan
Peraturan  Menteri  Perdaganagan  RI  Nomor  03/M-DAG?PER/2/2006  tentang  Pengadaan  dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kementan RI No.505/Kpts/SR.130/12/2005  Jo No.04/Peryt/SR/130/2/2003 serta No
17/Permentan/SR.130/5/2006  tentang  Kebutuhan  dan  Harga  Ecerean  Tertinggi  (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian tahun 2006
Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  :  130/Permenta/SR/130/11/2014  tentang  Kebutuhan  dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuki Sektor Pertanian
Peraturan  Menteri  Perdagangan  RI  Nomor  17/M-DAG/PER/6/2011  tentang  Pengadaan  dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuki Sektor Pertanian
Peraturan  Menteri  Pertanian    RI  Nomor  69/Permenta/S.130/11/2012  tentang  Kebutuhan  dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuki Sektor Pertanian
Direktur  Jendral  Prasarana  dan  Saran  2014  tentang  Rencana  Definitif  Kebutuhan  Kelompok
(RDKK)
Sugiyono 2011 Metode Penelitian Administrasi
Riyanti Imam 2010 Pengertian Pengecer atau Toko Pengecer dalam penelitiannya tentang saluran distribusi Urea
Sambas Ali Muhidin dan Abdurhaman 2008 Analisa Korelasi, Regersi dan jalur dalam penelitian CV.Setia Bandung.