JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial,  10 (2) (2018): 210-216 DOI: 10.24114/jupiis.v10i2.11438

## JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Profesi sebagai Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan yang Mencurigakan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Fauziah Lubis*
Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Diterima: November 2018; Disetujui: Desember 2018; Dipublish: Desember 2018

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  1)  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  peran  dan  tanggung  jawab profesi  dalam  mencegah  dan  memberantas  kejahatan  pencucian  uang,  2)  mengkaji  dan  menganalisis kewajiban profesional dalam kejahatan pencucian uang, dan 3) menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap  pelaporan  yang  diberikan  oleh  profesi  dalam  mencegah  dan  memberantas  pencucian  uang. Metode penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peran dan  tanggung  jawab  profesi  dalam  mencegah  dan  memberantas  kejahatan  pencucian  uang  belum efektif,  hal  itu  disebabkan  lemahnya  koordinasi  antar  lembaga  yang  berwenang,  2)  pelaku  tindak pidana pencucian uang sering menggunakan jasa profesi profesional untuk melakukan transaksi ilegal sehingga sulit dideteksi dalam sistem Perbankan, misalnya dengan memasukkan ke rekening atas nama pengacara,  akuntan,  akuntan  publik,  pejabat  pembuat  akta  tanah  dan  notaris.  3)  Kebijakan  hukum pidana  digunakan  untuk  mengatasi  faktor  kriminogenik  tersebut,  sehingga  diperlukan  pendekatan integral salahsatunya termasuk strategi polisi yang asimtotik dan represif dan melaksanakan reformasi hukum.
Kata kunci : Pencucian Uang, Hukum, Profesi

## Abstract
The aims at this study were 1) to examine and analyze the roles and responsibilities for the profession in preventing and eradicating the crime of money laundering, 2) reviewing and analyzing professional obligations in the crime of money laundering (Money Laundering), and 3) reviewing and analyzing criminal law policies against reporting given by the profession in preventing and eradicating money laundering. This research method is a normative or doctrinal research method which is also referred to as library research or document study. The results of the study showed that 1) the role and responsibility of the profession in preventing and eradicating the crime of money laundering has not been effective, it was due to the weakness of coordination between authorized institutions, 2) criminals often use the services of professional professionals to carry out illegal transactions so that it was difficult to detect in the Banking system. for example by entering into account in the name of a lawyer, accountant, public accountant, illicit fund notary as well as the advocate profession, 3) Law policy was directed at eliminating or overcoming and improving the overall power and conditions that were criminogenic factors. the occurrence of crime is an integral approach including the asymptotic and repressive cop strategies and implementing law reform.
Keyword: Money Laundering, Law, Profession
How to Cite : Lubis, F. (2018). Kewajiban Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 10 (2): 210-216.
* Corresponding author: E-mail @fauziahlubis@uinsu.ac.id.
ISSN 2549-1660 (Print)
ISSN 2550-1305 (Online)

## PENDAHULUAN
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (TPPU)  atau  yang  sering  dikenal  dengan istilah money laundering merupakan salah satu  kejahatan White  Collar  Crime yang banyak menarik perhatian dan keprihatinan dunia Internasional termasuk Indonesia.  Hal  tersebut  lazim  adanya mengingat  dampak  yang  diakibatkan  oleh aksi  TPPU  sangatlah  luar  biasa,  yakni selain
mengancam
stabilitas perekonomian  dan  integritas  sistem keuangan,
tetapi juga dapat membahayakan  sendi-sendi  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Kewajiban  melaporkan terhadap  profesi  menimbulkan  persoalan hukum secara yuridis, formulasi mengenai pihak  pelapor  yang  diatur  dalam  Pasal  17 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang (UU PPTPPU).
Secara  tegas  menetapkan    Penyedia Jasa  Keuangan  dan  Penyedia  barang dan/atau  jasa  lain,  sedangkan  kewajiban bagi  profesi  ditafsirkan  dari  klausula, dapat dikatakan pembuat Undang-Undang hanya  fokus  menggunakan  penyedia  jasa keuangan  dan  penyedia  barang  dan/atau jasa  lain.  Pertanggungjawaban  peran Profesi dalam mencegah dan memberantas Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  memiliki dampak  yang  sangat  merugikan  banyak pihak, maka dari itu sangat penting untuk diteliti,  mengingat  wajib  lapor  atas transaksi  keuangan  mencurigakan  oleh profesi  belum  membuahkan  hasil.  Pasca lahirnya  PP  No.  43  tahun  2015  tentang Pihak  Pelapor  dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian ini  menimbulkan  kendala  bagi  para profesi.  Dalam  PP  No  43/2015,  salah satunya  profesi  Advokat  digolongkan sebagai  pihak  pelapor  yang  wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan  mencurigakan  kepada  Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  (PPATK).  Disahkannya  PP  ini mengakibatkan adanya kewajiban Advokat untuk  melaporkan  kepada  PPATK  terkait posisi hukum kliennya. Terutama jika klien Advokat  yang  bersangkutan  dipancing untuk melakukan money laundering dalam transaksi  tertentu  atau  klien  tersebut memiliki  potensi  untuk  dilibatkan  dalam suatu kejahatan money laundering.
Padahal  dalam  prinsip  lawyer-client privilege yang dikenal secara internasional, Advokat tidak boleh menyampaikan  hal-hal  yang  dianggap rahasia ( confidential ) kecuali atas ijin atau perintah  kliennya.  Apalagi  penunjukkan Advokat  oleh  klien  disebabkan  karena adanya  kepercayaan  (trust)  klien  kepada Advokat  yang  dijamin  Undang-Undang. Aturan International Bar Association (IBA) bahkan  menyebutkan  bahwa  seorang Advokat  tidak  boleh  membuka  rahasia klien  kecuali  ditentukan  lain  oleh Pengadilan.  Oleh  karena  itu,  kerahasiaan klien  harus  tetap  dipegang  teguh  Advokat pada  saat  dia  memberikan  jasa  hukum kepada  kliennya  pun  sampai  dengan  saat dirinya sudah tidak menjalankan tugasnya lagi.
Semestinya, pengecualian dari aturan  kerahasiaan  Advokat  tidak  bisa hanya  diatur  melalui  PP  saja.  Sebaiknya, sesuai  dengan  yang  disebutkan  dengan jelas  dalam  UU  Advokat,  pengecualian tersebut  diatur  secara  terperinci  di  dalam Undang-Undang  demi  kepastian  hukum bagi semua pihak terutama profesi hukum Advokat  dan  bukan  sekedar  dengan  PP yang tingkatnya lebih rendah dari Undang- Undang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  peran  dan  tanggungjawab profesi dalam mencegah dan memberantas tindak  pidana  pencucian  uang  sudah berjalan  efektif,  kewajiban  profesi  dalam tindak  pidana  pencucian  uang  ( Money Laundering ) dan mengkaji serta menganalisis  kebijakan  hukum  pidana terhadap  pelaporan  yang  diberikan  oleh
profesi dalam mencegah dan memberantas pencucian uang ( Money Laundering). Sebagai  teori  utama  ( Grand  Theory) menjawab  tujuan  penelitian  pertama digunakan  sebagai  pisau  analisis  dalam penelitian  ini  adalah  teori  validitas  dan efektivitas,  sedangkan middle  theory yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian  kedua  menggunakan  teori  C.G. Howard  dan  R.S.  Mumners  faktor  yang mempengaruhi  ketaatan  terhadap  hukum dan  teori  Lawrence  Meir  Friedman digunakan untuk menganalisis pemahaman legal structure, legal subtance,
dan legal culture .
Analisis dalam penelitian ini digunakan  teori  Validitas  dan  efektivitas hukum  untuk  menganalisis  rumusan masalah Pertama. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan  konflik  kepentingan  di antara  warga  masyarakat  di  mana  hukum itu berada sebagai “alat” untuk menyelesaikan  konflik  barulah  suatu  atau serangkaian  aturan  hukum  itu  berhasil melaksanakan  fungsinya,  jika  efektivikasi hukum  itu  secara  maksimal  terwujud  di dalam  kenyataan,  secara  inkonkreto, dengan  demikian  pembicaraan  mengenai efektivitas
hukum
merupakan pembicaraan yang penting dalam rangkaian  mengenai  hukum  sebagai pengantar.
Persoalan  efektivitas  hukum  ini harus  ditinjau  dari  dua  pandangan,  yaitu: Pertama,  pandangan  normatif,  yang memandang  hukum  sebagai  seperangkat kaidah  belaka,  yang  bersifat  idealistis, hukum  tidak  lain  hanya  seperangkat patokan  mengenai  sikap  tindak  atau perilaku  yang  pantas.  Kedua,  pandangan sosiologis,  yang  memandang  hukum sebagai gejala sosial, gejala kemasyarakatan.  Menurut  C.G.  Howard dan  R.S.  Mumners  yang  dikutip  oleh Achmad Ali, Faktor-faktor yang mempengaruhi  ketaatan  terhadap  hukum secara  umum  antara:  1)  Relevansi  aturan hukum  secara  umum;  2)  Kejelasan rumusan  dari  substansi  aturan  hukum;  3)
Sosialisasi  yang  optimal  kepada  seluruh target  aturan  hukum  itu;  4)  Jika  hukum yang dimaksud adalah perundang- undangan,  maka  seyogiyanya  aturan bersifat  melarang,  dan  jangan  bersifat mengharuskan;  5)  Sanksi  yang  diancam oleh  aturan  hukum  itu,  harus  dipandang dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut;  6)  Berat  ringannya  sanksi  yang diancamkan  dalam  aturan  hukum,  harus proposional  dan  memungkinkan  untuk dilaksanakan;  7)  Kemungkinan  bagi penegak  hukum  untuk  memproses  jika terjadi  pelanggaran  terhadap  aturan hukum tersebut adalah memang memungkinkan,  karena  tindakan  yang diatur  dan  diancamkan  sanksi,  memang tindakan  yang  kongkrit,  dapat  dilihat, diamati,  oleh  karenanya  memungkinkan untuk  diproses  dalam  setiap  tahapan (penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan, dang  penghukuman);  8)  Aturan  hukum yang  mengandung  norma  berwujud larangan,  relatif  akan  jauh  lebih  efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan  dengan  diberlakukannya aturan  tersebut;  9)  Efektif  atau  tidaknya suatu  aturan  hukum  tergantung  pada optimal  dan  profesional  tidaknya  aparat penegak  hukum  untuk  menegakkan berlakunya  aturan  hukum  tersebut.  Mulai dari  tahap  pembuatannya,  sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakup  tahapan  penemuan  hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan kontruksi), dan penerapannya  terhadap  suatu  kasus konkret;  10)  Efektif  atau  tidaknya  suatu aturan  hukum  umum,  juga  mensyaratkan adanya pada standar hidup sosial-ekonomi yang minimal dalam masyarakat. Ketertiban  umum  sedikit  atau  banyak, harus  telah  terjaga,  karena  tidak  mungkin efektivitas  hukum  akan  terwujud  secara optimal  jika  masyarakat  dalam  keadaan kaos atau situasi perang dahsyat Sebagai midddle  range  theory yang digunakan  sebagai  pisau  analisis  adalah teori sistem oleh Lawrence Meir Friedman,
bahwa  dalam  harus  meliputi  subtansi, struktur  dan  budaya  hukum.  Hukum merupakan  satu  kesatuan  yang  terbentuk dalam satu sistem. Sistem merupakan satu kesatuan  bagian-bagian  yang  mempunyai fungsi  sendiri-sendiri  saling  berhubungan dan  ketergantungan,  yang  dimaksudkan untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu terjadi di suatu lingkungan yang komplek.
Sistem hukum merupakan transformasi  gejala  sosial  menjadi  norma. Sistem  hukum  menggambarkan  berbagai norma  hukum.  Norma-norma  hukum dapat  ditentukan  dalam  Undang-Undang, dan  peraturan-peraturan  pelaksanaanya, termasuk  norma  yang  terdapat  dalam putusan Hakim. Sistem hukum merupakan transformasi  suatu  gejala  sosial  menjadi norma  hukum.  Kebijakan  penanggulangan Pidana  menurut  Hoefnagels  disebut Criminal  Policy .  Dalam  bahasa  Indonesia istilah  ini  disebut  sebagai  kebijakan kriminal  akan  tetapi,  dalam  penulisan  ini digunakan
sebagai
kebijakan penaggulangan kejahatan. Kebijakan penanggulangan
kejahatan dapat dilakukan  melalui  dua  pendekatan,  yaitu: 1)  Kebijakan  penal  ( Penal  Policy )  yang biasa  disebut  dengan  “ Criminal  Law Aplication ”;  2)  Kebijakan  non  penal  ( Non Penal Policy ) yang terdiri dari “Prevention without  punishment”  dan  “Influencing views of society on crime and punishment” (mass media).
Integrasi dua pendekatan ini disyaratkan  dan  diusulkan  dalam United Nations  Congress  On  The  Prevention  Of Crime  and  the  Treatment  of  offenders .  Hal ini  dilatar  belakangi  bahwa  kejahatan adalah  masalah  sosial  dan  masalah kemanusiaan.  Oleh  karenanya  upaya penanggulangan  kejahatan  tidak  hanya dapat  mengandalkan  penerapan  hukum pidana  semata,  tetapi  juga  melihat  akar lahirnya  persoalan  kejahatan  ini  dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga  sangat  penting  dilakukan.  Terkait teori kebijakan, ini akan digunakan sebgai pisau analisis untuk menjawab
permasalahan ketiga yang tentang bagaimana  kebijakan  hukum  pidana terhadap  pelaporan  yang  diberikan  oleh profesi  dalam  transaksi  pencucian  uang ( Money  Laundering ).  Strategi  dasar penanggulangan kejahatan pencucian uang diarahkan  pada  upaya  meniadakan (eliminasi)  atau  menanggulangi  dan memperbaiki  keseluruhan  kuasa  dan kondisi  yang  menjadi  faktor  kriminogen untuk terjadinya kejahatan yaitu pendekatan integral termasuk didalamnya strategi  penanggulangan  simptotik  dan represif dan melakukan law reform .

## METODE PENELITIAN
Jenis  metode  penelitian  hukum yang  digunakan  adalah  metode  penelitian normatif.  Pada  penelitian  normatif  data sekunder  sebagai  sumber  informasi  dapat merupakan  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
Adapun  pada  penelitian  ini  di khususkan untuk menganalisis pelaksanaan penelitian terhadap asas-asas hukum,  yakni  penelitian  terhadap  hukum positif  yang  tertulis  atau  penelitian terhadap  kaedah-kaedah  hukum  yang hidup  di  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini bersifat  preskriptif  yang  menawarkan konsep  untuk  pemecahan  suatu  masalah ( problem  solving )  dan  tidak  sekedar deskriptif  ( just  to  describe  something  as  it is ). Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk mencari  dan  menemukan  pemecahan masalah tentang kewajiban Profesi Sebagai Pihak  Pelapor  Atas  Transaksi  Keuangan Yang  Mencurigakan  Dalam  Presfektif Rezim  Anti Money  Laundering. Metode pendekatan  yang  akan  diterapkan  dalam penelitian  hukum  yang  dilakukan  oleh peneliti adalah memakai metode pendekatan  normatif  antara  lain  dengan penelitian  normatif  ini  terdapat  beberapa pendekatan yaitu: Pendekatan Perundang- undangan ( Statute Approach ) dan Pendekatan  kasus  ( Case  Approach ). Penelitian  kasus  dalam  penelitian  hukum
normatif  bertujuan  untuk  mempelajari norma-norma  atau  kaidah  hukum  yang dilakukan dalam praktik hukum.
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  studi  kepustakaan  (penelitian hukum normatif) yang berfokus pada data sekunder maka penulis melakukan penelitian terhadap Undang-Undang, peraturan  pemerintah  yang  berkenaan dengan  penelitian  ini.  Alat  pengumpul data  dalam  penelitian  yuridis  normatif adalah  berasal  dari  data  sekunder.  Yang bertujuan  untuk  mendapatkan  konsep- konsep,  teori-teori  dan  informasi  serta pemikiran konseptual dari peneliti terdahulu baik berupa peraturan Perundang-undangan,  karya  ilmiah,  jurnal dan  lainnya.  Prosedur  pengambilan  dan pengumpulan  datapada  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  studi  pustaka ( Library  Research )  dan  juga  dilakukan melalui  wawancara  ( depth  interview ) terhadap  beberapa  informan  seperti PPATK, Jaksa, Pengacara, dan Hakim.
Teknik  analisis  data  dilakukan dimulai  dengan  pemeriksaan  terhadap data-data  yang  terkumpul  kemudian melakukan  wawancara  secara  secara langsung dan terarah selanjutnya diadakan analisis  data  secara  kualitatif    yaitu  data yang  diperoleh  tersebut  disusun  secara sistematis  kemudian  di  analisis  secara kualitatif  dalam  bentuk  aturan-aturan. Proses  analisis  hukum  dihubungkan dengan  kerangka  teori  untuk  dapat menjawab  permasalahan  yang  diteliti  di dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Dan  Tanggungjawab  Profesi Dalam  Mencegah  Dan  Memberantas Tindak  Pidana Pencucian  Uang
Hasil  analisis  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam pelaksanaan  peran  dan  tanggung  jawab profesi dalam mencegah dan memberantas tindak  pidana  pencucian  uang    belum berjalan  efektif,  hal  tersebut  dikarenakan kelemahan koordinasi antar lembaga yang
berwenang,  dimana  koordinasi  diantara PPATK, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan  terkait  penanganan  TPPU cenderung  masih  berdiri  pada  posisinya masing-masing  walaupun  sudah  ada wadah koordinasi yang dinamakan komite TPPU  namun  perlu  ditingkatkan  dan  di cari  suatu  pola  untuk  koordinasi  tingkat operasional antar instansi, lembaga, badan terkait  tersebut  yang  mengatur  pola  kerja lapangan  yang  lebih  jelas,  kemudian kelemahan  dalam  efektivitas  mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yakni kelemahan dalam mengintreprestasikan  kode  etik  profesi profesional  tentang  kerahasiaan  klien disetiap profesi tersebut.
Sebagaimana  PP  No.  43  Tahun  2015 tentang  Pihak  Pelapor  dalam  pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian  uang  dimana  profesi  yang terlibat  adalah  profesi  Advokat,  Notaris, PPAT,  Akuntan,  Akuntan  Publik  serta perencana  keuangan  yang  masing-masing profesi tersebut mempunyai sifat kerahasiaan  dalam  hubungan  profesi dengan kliennya masing-masing.
Kewajiban  Profesi  Dalam  Tindak Pidana
Pencucian Uang ( Money Laundering )
Sebagaimana yang dimuat/ diamanahkan dalam PP No. 43 tahun 2015 yakni  Advokat,  Notaris,  PPAT,  Akuntan, Akuntan  Publik,  Perencana  Keuangan, merupakan  suatu  profesi  yang  penting dalam  pelaporan  kepada  PPATK  tentang pengamatan,  tipologi  atau  modus-modus pencucian  uang  guna  proses  pencegahan atas  kemungkinan  terjadinya  pencucian uang  dimana  pelaku  kriminal  sering menggunakan  jasa  profesi  professional tersebut untuk melakukan transaksi illegal sehingga  sulit  di  deteksi  dalam  system Perbankan  misalnya  dengan  memasukkan kedalam  Rekening  atas  nama lawyer , Akuntan,  Akuntan  Publik,  Notaris  dana haramnya  demikian  juga  profesi  Advokat yang  dimaknai  juga  mempunyai  posisi
penting  juga  dalam  penegakan  hukum sehingga  tidak  ada  lagi  argument  yang menyatakan  menyembunyikan  kejahatan dibalik kerahasiaan klien. Filosofi Advokat sebagai  pembela  klien  harus  diluruskan, menjadi  memposisikan  klien  pada  posisi yang seharusnya/sebenarnya karena suatu profesi  pun  yang  membenarkan  untuk menyembunyikan kejahatan seseorang. Oleh  karena  itu  berdasarkan  PP  No. 43 tahun 2015 dan UU RI No. 8 tahun 2010 tentang  pencegahan  dan  pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mewajibkan  profesi  professional  untuk memberikan  laporan  kepada  PPATK terkait transaksi yang mencurigakan serta aktif sebagaimana gatekeeper dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
Kebijakan  Hukum  Pidana  terhadap Pelaporan  yang  Diberikan  oleh  Profesi dalam  Mencegah  dan  Memberantas Pencucian Uang ( Money Laundering ).
Kebijakan
pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal ( criminal policy ) tidak  terlepas  dari  kebijakan  yang  lebih luas,  yaitu  kebijakan  sosial  ( social  policy ) yang  terdiri  dari  kebijakan  untuk kesejahteraan sosial ( social welfare policy ) dan kebijakan untuk perlindungan masyakarat ( social defence policy ). Dengan demikian, apabila penanggulangan kejahatan  ( politic  criminal )  dilakukan dengan  menggunakan  sarana  penal (hukum  pidana)  maka  kebijakan  hukum pidana  ( penal  policy )  khususnya  pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan  dan  mengarah  pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa social  welfare dan social  defence . Penal  policy atau  ‘ penal  law  enforcement policy ’ yang fungsionalisasi dan operasionalisasinya  melalui  beberapa tahap  :  Tahap  formulasi  kebijakan;  Tahap aplikasi; dan Tahap eksekusi.
Dalam  tahap  formulasi,  upaya pencegahan dan penanggulangan
kejahatan  bukan  hanya  tugas  aparat penegak  hukum,  tetapi  juga  pembuat hukum  dalam  hal  ini  legislatif.  Kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari penal policy . Strategi dasar penanggulangan kejahatan diarahkan pada upaya  meniadakan ( eliminasi )  atau menanggulangi dan memperbaiki keseluruhan  kuasa  dan  kondisi  yang menjadi faktor kriminogen untuk terjadinya  kejahatan.  Jadi  diperlukan pendekatan  integral  dalam  arti:  Tidak hanya  strategi  penanggulangan  simptotik dan  represif  lewat  pembaruan  dan penegakan hukum tetapi juga penanggulangan  kausatif  dan  preventif; Tidak  hanya  melakukan law  reform tetapi juga social  economic , political , cultural , moral  and administrative  reform ;  dan Tidak hanya melakukan pembaharuan satu perundang-undangan,  tetapi  juga  semua perundang-undangan yang member peluang untuk terjadinya kejahatan.

## SIMPULAN
Peran  dan  tanggung  jawab  profesi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana  Pencucian  Uang  belum  berjalan efektif, hal tersebut dikarenakan kelemahan koordinasi antar lembaga yang berwenang. Pelaku kriminal sering menggunakan  jasa  profesi  professional untuk melakukan transaksi illegal sehingga sulit  di  deteksi  dalam  sistem  Perbankan. misalnya  dengan  memasukkan  kedalam Rekening  atas  nama  lawyer,  Akuntan, Akuntan  Publik,  Notaris  dana  haramnya demikian  juga  profesi  Advokat.  Strategi dasar penanggulangan kejahatan pencucian  uang  diarahkan  pada  upaya meniadakan (eliminasi) atau menanggulangi dan memperbaiki keseluruhan  kuasa  dan  kondisi  yang menjadi faktor kriminogen untuk terjadinya  kejahatan  yaitu  pendekatan integral  termasuk  didalamnya  strategi penanggulangan  simptotik  dan  represif dan melakukan law reform .

## UCAPAN TERIMAKASIH
Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan  ucapan  terima  kasih  yang sebesar-besarnya    kepada  semua  pihak yang telah berkenan memberikan bimbingan dan bantuan khususnya PPATK yang  telah  banyak  memberikan  data  dan informasi, sehingga pada akhirnya penulisan jurnal ini dapat diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Friedman,M.  Lawrence.  (1990). The  Republich  Of Choice  Law,  Authority  and  Culture .    Harvard University Press: London
Howard,  C.G.  dan  Mumners,  R.S.  (1965).“ Law  its Nature  and  New  Jersey Prentice  Hall”,
Clarendon Press: Oxford.
Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  2015  tentang Pihak    Pelapor  dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang Pendekatan Kuantitatif,
Undang-undang  No.  8  Tahun  2010  Tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak
Pidana  Pencucian Uang
Hoefnagels,  G.  Pieter  dalam  Mahmud  Mulyadi,
Upaya  Menanggulangi  Cpo  Illegal,  Melalui
Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan  ( Criminal  Policy  Design ),  seminar sehari kejahatan pada masa depan.