Kajian  Kesiapsiagaan  Pengguna  Bangunan  Publik  Terhadap Bencana  Alam  Gempa  Bumi  Pada  Kantor  Gubernur  Pemerintah Aceh
Faisal a,* , Munirwansyah b , Eldina Fatimah c a Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah kuala, Banda Aceh
b,c Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh *Corresponding author, email address : faisalfaisalmts@gmail.com
ARTICLE  INFO

## ABSTRACT
Article History:
The province of Aceh was struck by a massive earthquake and tsunami on  Sunday,  December  26, 2004.  The  earthquake  and  tsunami  disaster killed 173,741 people and 116,368 people were missing. The earthquake and  tsunami  in  Aceh  Province  resulted  in  thousands  of  houses  and public buildings being damaged and caused almost half a million people to be refugees. This study aims to determine the level of preparedness for  earthquake  disasters  on  users  of  public  buildings  Office  of  the Governor of Aceh Government. This research uses survey method by distributing  questionnaires  to  users  of  public  buildings  and  observing the  building  of  the  Governor’s  office  of  Aceh  Government.  The selection of samples in the field is using probability sampling method with  purposive  sampling  technique  which  is  the  technique  in determining the sample with certain considerations. Secondary data was obtained from literature review and previous research. Data processing uses  analysis  of  validity  and  reliability  and  descriptive  analysis  with index frequency analysis. This study begins with the pre-survey process, where testing is conducted on the questionnaire to determine the level of  validity  and  reliability  in  each  item  of  statement  tested  so  that  the validity value is 0.312>0.3 and the reliability value is 0.613>0.6. The results of field observations have not yet fully indicated the components of  public  buildings  that  are  ready  to  deal  with  earthquake.  From  the results of the frequency analysis the index obtained is as follows; aspect of knowledge and attitude has a score of 62% (good), aspect of policy and guidelines has a score of 66% (good), aspect of emergency response plans has a score of 65% (good), aspect of disaster warning systems has a  score  of  65%  (good)  and  aspect  of  mobilization  of  resources  has  a score of 62% (good)
Recieved 29 June 2018
Recieved in revised form 20 August 2018 Accepted 27 August 2018
Keywords: Earthquake User
Preparedness
Public Buildings
© 2019 Magister Teknik Sipil Unsyiah. All rights reserved

## 1. PENDAHULUAN
Setelah bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2004 di Provinsi Aceh, sejumlah pihak terkait telah diikutsertakan dalam berbagi aspek kesiapsiagaan bencana dan peringatan awal pada tingkat komunitas. Mengenai  pengurangan  risiko  bencana,  menggarisbawahi  pentingnya  memperkuat  kapasitas-kapasitas pada  tingkat  komunitas  untuk  mengurangi  resiko  bencana  pada  tingkat  lokal,  mengingat  bahwa  ukuran pengurangan risiko bencana yang tepat pada tingkat ini memungkinkan komunitas dan individual secara signifikan mengurangi kerentanan terhadap bahaya gempa bumi. Kini, banyak intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan komunitas dalam menghadapi bencana gempa bumi, namun itupun baru

## Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan (JARSP) Journal of Archive in Civil Engineering and Planning
E-ISSN: 2615-1340; P-ISSN: 2620-7567
Journal homepage: http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JARSP/index
dilakukan  berupa  publikasi  modul-modul  standar  tanpa  melakukan  pengukuran  yang  efektif  dan  tanpa memperhatikan tahap awal kesiapsiagaan komunitas sasaran.
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  maka  rumusan  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana tingkat kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi pada pengguna bangunan publik dilihat dari  aspek  pengetahuan  dan  sikap,  kebijakan  dan  panduan,  rencana  tanggap  darurat,  sistem  peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya dalam menghadapi bencana gempa bumi

## 2. KAJIAN PUSTAKA Bencana
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  (2007)  bencana  adalah  peristiwa  atau rangkaian  peristiwa  yang  mengancam  dan  mengganggu  kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat  yang disebabkan,  baik  oleh      faktor      alam      dan  atau  faktor  nonalam  maupun  faktor  manusia  sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi,  tsunami,  gunung  meletus,  banjir,  kekeringan, angin  topan,  dan  tanah  longsor.

## Gempa Bumi
Menurut IDEP (2007) secara umum gempa bumi merupakan gerakan tiba-tiba akibat pelepasan yang terakumulasi dari tumbukan lempeng atau kulit bumi, pergeseran sesar, aktivitas gunung api atau yang lain. Gempa bumi adalah gejala alam, berupa sentakan alamiah yang terjadi pada lapisan kulit bumi, yang berasal dsri  sumber  gempa  ( fakus )  di  dalam  bumi  yang  merambat  ke  permukaan.  Gempa  bumi  terjadi  karena gesekan antar lempeng-lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Pergesekan ini mengeluarkan energi yang luar biasa besar dan menimbulkan goncangan di permukaan.
Menurut Munirwansyah (2017) gempa bumi sering diikuti oleh gempa susulan dalam beberapa menit, jam, hari atau selang interval waktu tertentu. Untuk gempa Pidie Jaya yang terjadi pada Desember 2016, gempa susulan terjadi sebanyak 70 kali dalam 24 jam. Demikian juga kondisi gempa Lombok pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 22.00 WIB terjadi gempa susulan hingga mencapai 583 kali. Perbandingan gempa yang  terjadi  antara  gempa  Pidie  Jaya  2016  dan  Gempa  Lombok  2018,  di mana pada  gempa  Pidie  Jaya dalam 24 jam terjadi 60 kali gempa susulan dan gempa Lombok dalam 5 jam terjadi 72 kali gempa susulan.

## Bangunan Gedung
Menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  (2006)  bangunan  gedung  adalah  wujud  fisik  hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagaian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya maupun kegiatan khusus. Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya  dan  fungsi  khusus  adalah  ketetapan  mengenai  pemenuhan  persyaratan  administratif  dan persyaratan teknis bangunan Gedung.

## Pengguna Bangunan
Menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  (2006) pengguna  bangunan  gedung  adalah  pemilik bangunan  gedung,  dan/atau  bukan  pemilik  bangunan  gedung  berdasarkan  kesepakatan  dengan  pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

## Kesiapsiagaan
Menurut  Sutton  dan  Tierney  (2006)  kesiapsiagaan  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana untuk menghindari korban jiwa, kerugian harta benda dan perubahan tata kehidupan masyarakat di kemudian hari. Menurut BNBP (2012) kesiapsiagaan adalah serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mengantisipasi  bencana  melalui  pengorganisasian  serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006) kesiapsiagaan juga merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pengurangan resiko bencana yang bersifat pro- aktif sebelum terjadinya suatu bencana.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  survei  dengan  melakukan  penyebaran  kuesioner  kepada pengguna  bangunan  publik  dan  melakukan  observasi  terhadap  bangunan  Kantor  Gubernur  Pemerintah Aceh.  Pemilihan  sampel  dilapangan  menggunakan  metode probility  sampling dengan  teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

## Metode Pengumpulan Data
Data  primer  dalam  kajian  ini  berupa  data  observasi  lapangan  dan  kajian  tingkat  kesiapsiagaan pengguna  bangunan  publik  dan  wawancara.  Data  kajian  kesiapsiagaan  pengguna  bangunan  publik didapatkan dari kuesioner yang sumber datanya terdiri dari pengguna tetap dan pengguna tidak tetap atau masyarakat dan tamu yang berkunjung pada Kantor Gubernur Pemerintah Aceh.
Data sukunder berupa Peta Kota Banda Aceh, peta situasi, data jumlah pengguna gedung, peraturan- peraturan  yang  relevan,  literatur  dan  jurnal-jurnal  yang  berhubungan  dengan  kesiapsiagaan  terhadap bencana alam gempa bumi pada pengguna bangunan publik.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Validitas
Berdasarkan hasil pengujian validitas yang dilakukan terhadap 30 responden dengan 25 pernyataan dapat diketahui bahwa semua variabel aspek kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi dinyatakan valid karena memenuhi syarat minimun koefisien korelasi yang disyaratkan yaitu > 0,3  (Sugiyono, 2005) yaitu dengan skor validitas 0,312 – 0,647.

## Uji Reliabilitas
Berdasarkan hasil pengujian validitas yang dilakukan terhadap 30 responden dengan 25 pernyataan dapat diketahui bahwa semua variabel aspek kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi dinyatakan valid karena  memenuhi  syarat minimun  diperoleh  koefisien  reliabilitas  sebesar  0,613  –  0,739  dan memenuhi persyaratan yang disyaratkan yaitu > 0,6 sehingga hal ini menunjukkan bahwa kuesioner tersebut reliable sehingga dapat dilanjutkan pada analisis data.

## Kondisi Eksisting Infrastruktur Kantor Gubernur Pemerintah Aceh
Analisis  kondisi  eksisting  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  infrastruktur  yang  ada  pada Kantor  Gubernur  Pemerintah  Aceh  terhadap Standard  Operasional  Procedure (SOP).  Berdasarkan observasi, kondisi eksisting infrastruktur Kantor Gubernur Pemerintah Aceh dapat dilihat dalam Tabel 1.
Tabel 1 Kondisi Eksisting Infrastruktur Kantor Gubernur Pemerintah Aceh (1/2)
No Uraian Kondisi Eksisting Ketidak sesuaian Tidak Sesuai Sesuai 1. Kenyamanan ruang gerak dalam bangunan gedung Mendapatkan kenyamanan  dalam  ruang gedung - v 2. Tangga darurat / pintu darurat Tidak menghalangin dalam proses evakuasi - v 3. Bangunan  gedung  dengan  ketinggian  4 lantai atau 14 lantai ke atas harus dipasang sistem tata suara yang dapat menyampaikan pengumuman  dan  instruksi  apabila  terjadi keadaan darurat Menggunakan sistem khusus  sehingga  sistem telepon darurat tetap dapat bekerja - v 4. Sistem pencahayaan darurat Tidak memberikan arahan yang  jelas  bagi  pengguna bangunan gedung V - 5. Tanda arah keluar/eksit Belum memberikan arahan  yang  jelas  bagi pengguna gedung V -
Tabel 1 Kondisi Eksisting Infrastruktur Kantor Gubernur Pemerintah Aceh (2/2)
No Uraian Kondisi Eksisting Ketidak sesuaian Tidak Sesuai Sesuai 6. Tanda peringatan bahaya Belum memberikan arahan  yang  jelas  bagi pengguna gedung V - 7. Tanda arah evakuasi Belum memberikan arahan  yang  jelas  bagi pengguna gedung V - 8. Bidang-bidang  dinding  membentuk  kotak- kotak tertutup Bidang-bidang dinding yang terbentuk sudah baik - v 9. Penempatan  dinding-dinding  penyekat dan lubang-lubang pintu/jendela simetris terhadap sumbu-sumbu dengan bangunan Penempatan dinding- dinding  penyekat  sudah sesuai - v 10 . Tempat evakuasi sementara Belum memberikan arahan  yang  jelas  bagi pengguna gedung V -
Pada Tabel 1 di atas, memperlihatkan bahwa secara keseluruhan dari 10 kriteria, terdapat 5 kriteria yang tidak sesuai dan 5 kriteria telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hasil observasi infrastruktur terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi pada Kantor Gubernur Pemerintah Aceh belum semuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagian besar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga turut berkontribusi membuat Kantor Gubernur Pemerintah Aceh  belum  sepenuhnya  siap  dalam  kesiapsiagaan  dalam  menghadapi  bencana  gempa  bumi.  Adapun kriteria yang belum sesuai adalah akses atau tanda rambu-rambu penunjuk arah evakuasi, tidak terdapatnya rambu-rambu  tempat  titik berkumpulnya  apabila  terjadi  bencana gempa  bumi  dan  beberapa infrstruktur lainnya yang belum tersedia dengan baik.

## Indentifikasi Karakteristik Responden
Berdasarkan  karakteristik  responden  untuk  pengguna  bangunan  publik  pada  Kantor  Gubernur Pemerintah Aceh berdasarkan jenis kelamin dengan persentase tertinggi yaitu sebesar 72% pada kategori laki-laki atau sebanyak 69 responden. Dari kategori umur dengan persentase tertinggi yaitu sebesar 62% pada  umur  31-40  tahun  atau  sebanyak  60  responden.  Ditinjau  dari  Pendidikan  terakhir  dari  tiap-tiap responden,  maka  responden  terbesar  pada  kategori  tersebut  sebesar  57%  atau  55  responden  merupakan dengan pendidikan terakhir S1. Untuk kategori pekerjaan pengguna bangunan publik, sebesar 62% atau sebanyak  59  responden  merupakan  Pegawai  Negeri  Sipil.  Untuk  karakteristik  responden  yang  pernah mengalami bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2004 menunjukan angka sebesar 93% atau sebanyak 89 responden pernah mengalami bencana alam tersebut. Hal yang sangat mengejutkan dalam karakteristik responden adalah dalam kategori mengikuti pelatihan kebencanaan. Dalam kategori ini sebesar 90% atau sebanyak  86  orang  dari  responden  belum  pernah  mengikuti  pelatihan  dalam  menghadapi  kebencanaan terutama bencana alam gempa bumi.

## Analisis Faktor Tingkat Kesiapsiagaan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  terhadap  faktor-faktor  dari  tingkat  kesiapsiagaan  yang  telah dilakukan  dengan  menggunakan  analisis frekuensi  index, maka  diperoleh  faktor-faktor  dominan kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi pada pengguna bangunan publik.

## Analisis faktor tingkat kesiapsiagaan pengetahuan dan sikap
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa faktor tingkat kesiapsiagaan pengetahuan dan sikap pada 5 pernyataan berdasarkan hasil perhitungan terhadap aspek dari tingkat kesiapsiagaan yang telah dilakukan dengan  menggunakan  analisis frekuensi  index, maka  diperoleh  interpretasi  skor  setiap  pernyataan kesiapsiagaan  terhadap  bencana  gempa  bumi  pada  pengguna  bangunan  publik  seperti  dalam  Tabel  2.
Tabel 2 Analisis Faktor Tingkat Kesiapsiagaan Aspek Pengetahuan dan Sikap
No. Variabel Jumlah Jawaban FI Interpretasi Skor SS S N KS  TS 1 Penyebab  terjadinya  gempa  bumi  karena terjadinya pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan  yang  disebabkan  oleh  lempengan  yang bergerak 10 10 59 17 0 0.63 Baik 2 Ciri-ciri  bencana  gempa  bumi  adalah  getaran yang  membuat  bangunan  retak  dan  bisa menyebabkan roboh. Getaran tersebut menyebabkan  goncangan  sehingga  susah  untuk berdiri  dan  apabila  cukup  lama  kadang-kadang akan terjadi gempa susulan 11 26 27 32 0 0.63 Baik 3 Salah  satu  ciri-ciri  fisik  bangunan  tahan  gempa yang  umum  adalah  memiliki  struktur  sistem penahan gaya dinamik gempa 14 20 43 19 0 0.66 Baik 4 Motivasi  Saudara/i  untuk  kesiapsiagaan  dalam mengantisipasi  dan  menghadapi  gempa  bumi sangat dibutuhkan untuk meminimalkan korban 15 15 36 30 0 0.63 Baik 5 Ketika  terjadi  gempa  bumi  Saudara/i  ikut  serta membantu  keselamatan  orang  lain  atau  yang berada didekatnya 10 13 19 54 0 0.56 Cukup Rata-rata 0.62 Baik
Hasil  analisis  dari  5  pernyataan  tingkat  kesiapsiagaan  aspek  pengetahuan  dan  sikap  terhadap bencana gempa bumi pada pengguna bangunan publik menunjukkan hasil dengan nilai rata-rata FI = 0,62 interpretasi  baik.  Tetapi  ada  1  pernyataan  mengenai  sikap  dari  pada  pengguna  bangunan  publik  yang menunjukkan hasil nilai FI = 0,56 interpretasi cukup. Hal ini disebabkan karena setiap pengguna bangunan publik  kurangnya  pengetahuan  tentang  kesiapsiagaan  dalam  menghadapi  bencana  alam  gempa  bumi. Sedangkan 4 pernyataan lainnya menunjukkan interpretasi baik.

## Analisis faktor tingkat kesiapsiagaan kebijakan dan panduan
Dari  hasil  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  tingkat  kesiapsiagaan  kebijakan  dan  panduan pada  5  pernyataan  berdasarkan  hasil  perhitungan  terhadap  aspek  dari  tingkat  kesiapsiagaan  yang  telah dilakukan dengan menggunakan analisis frekuensi index, maka diperoleh interpretasi skor setiap pernyataan kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi pada pengguna bangunan publik seperti dalam Tabel 3.
Tabel 3. Analisis Faktor Tingkat Kesiapsiagaan Aspek Kebijakan dan Panduan (1/2)
No. Variabel Jumlah Jawaban FI Interpreta si Skor SS S N  KS
T S
1 Kebijakan  dan  panduan  sangat  diperlukan  untuk menghadapi gempa bumi yang mencakup organisasi pengelola  bencana,  rencana  aksi  untuk  tanggap darurat,  sistem  peringatan  bencana,  mobilisasi sumber daya dan pelatihan 12 23 4 0 21 0 0.6 5 Baik 2 Pengalokasian  sumber  dana  dalam  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  diperlukan  dalam upaya  untuk  kesiapsiagaan  dalam  menghadapi gempa  bumi  yang  dimulai  dari  tahap  perencanaan bangunan 9 23 2 0 43 1 0.5 9 Cukup
Tabel 3 Analisis Faktor Tingkat Kesiapsiagaan Aspek Kebijakan dan Panduan (2/2)
No. Variabel Jumlah Jawaban FI Interpreta si Skor SS S N  KS T S 3 Sangat  diperlukannya  fakta  dan  data  tentang pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi 25 15 4 5 11 0 0.71 Baik 4 Peraturan-peraturan  yang  berhubungan  dengan kesiapsiagaan  menghadapi  gempa  bumi  sangat diperlukan  seperti  tersedianya  organisasi  pengelola bencana  dan  prosedur  tetap  pelaksanaan  dalam menghadapi bencana gempa bumi 22 26 2 8 20 0 0.70 Baik 5 Kesepakatan dari pengguna bangunan publik sangat diperlukan  untuk  melakukan  atau  berpartisipasi dalam simulasi evakuasi 19 19 2 2 36 0 0.64 Baik Rata-rata 0.66 Baik
Hasil  analisis  dari  5  pernyataan  tingkat  kesiapsiagaan  aspek  kebijakan  dan  panduan  terhadap bencana gempa bumi pada pengguna bangunan publik menunjukkan hasil dengan nilai rata-rata FI = 0,66 interpretasi  baik.  Tetapi  ada  1  pernyataan  mengenai  pengalokasian  dana  dalam  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran (DPA)  yang menunjukkan  hasil  nilai  FI = 0,59 interpretasi cukup.  Hal ini  disebabkan  karena setiap  pengguna  bangunan  publik  kurangnya  pengetahuan  dan  sikap  tentang  kesiapsiagaan  dalam menghadapi bencana alam gempa bumi. Sedangkan 4 pernyataan lainnya menunjukkan interpretasi baik.

## 4.5.1 Analisis faktor tingkat kesiapsiagaan rencana tanggap darurat
Dari hasil analisis  dapat disimpulkan bahwa faktor tingkat kesiapsiagaan rencana tanggap darurat pada  5  pernyataan  berdasarkan  hasil  perhitungan  terhadap  aspek  dari  tingkat  kesiapsiagaan  yang  telah dilakukan dengan menggunakan analisis frekuensi index, maka diperoleh interpretasi skor setiap pernyataan kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi pada pengguna bangunan publik seperti dalam Tabel 4.
Tabel 4 Analisis Faktor Tingkat Kesiapsiagaan Aspek Rencana Tanggap Darurat
No. Variabel Jumlah Jawaban FI Interprestasi Skor SS S
N KS  TS 1 Tersedianya fasilitas-fasilitas penting baik mengenai keberadaannya  atau  kelengkapan  dari  fasilitas tersebut  untuk  mendukung  kesiapsiagaan  dalam menghadapi bencana gempa bumi 19  12  44 21 0 0.66 Baik 2 Nomor-nomor  telepon  penting  seperti  rumah  sakit, pemadam kebakaran dan lain-lain sangat diperlukan dalam  kesiapsiagaan  dalam  menghadapi  bencana gempa bumi 17  21  37 21 0 0.67 Baik 3 Tersedianya  akses  bagi  pengguna  bangunan  publik untuk  mendapatkan  pendidikan  dan  materi  atau bahan  kesiapsiagaan  dalam  menghadapi  bencana gempa bumi 18  22  30 26 0 0.67 Baik 4 Tersedianya  tempat,  jalur  evakuasi  dan  tempat berkumpulnya  pengguna  bangunan  publik  apabila terjadi bencana gempa bumi 20  13  42 21 0 0.67 Baik 5 Tersedia  pengguna  bangunan  publik  siap  siaga bencana  untuk  melakukan  evakuasi  apabila  terjadi bencana gempa bumi 14  13  32 37 0 0.61 Baik Rata-rata 0.65 Baik
Hasil  analisis  dari  5  pernyataan  tingkat  kesiapsiagaan  aspek  rencana  tanggap  darurat  terhadap bencana gempa bumi pada pengguna bangunan publik menunjukkan hasil dengan nilai rata-rata FI = 0,65 interpreatasi  baik.  Ini  menunjukkan  bahwa  aspek  rencana  tanggap  darurat  sudah  baik  karena  hampir sebagian besar responden pernah mengalami bencana gempa bumi dan tsunami 2004. Jadi, 5 pernyataan tentang aspek rencana tanggap darurat menunjukkan interpretasi baik.

## 4.5.2 Analisis faktor tingkat kesiapsiagaan sistem peringatan bencana
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa faktor tingkat kesiapsiagaan sistem peringatan bencana pada  5  pernyataan  berdasarkan  hasil  perhitungan  terhadap  aspek  dari  tingkat  kesiapsiagaan  yang  telah dilakukan dengan menggunakan analisis frekuensi index, maka diperoleh interpretasi skor setiap pernyataan kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi pada pengguna bangunan publik seperti dalam Tabel 5.
Tabel 5 Analisis Faktor Tingkat Kesiapsiagaan Aspek Sistem Peringatan Bencana
No. Variabel Jumlah Jawaban FI Interprestasi Skor SS S
N KS  TS
1 Perlunya  memiliki  sumber-sumber  informasi untuk  peringatan  bencana  gempa  bumi  bagi pengguna bangunan publik yang bersumber dari sumber tradisional dan lokal 13  19  43 21 0 0.65 Baik 2 Pentingnya  bagi  pengguna  bangunan  publik untuk memiliki sumber-sumber informasi peringatan  bencana  gempa  bumi  yang  berbasis teknologi 15  25  33 23 0 0.67 Baik 3 Adanya  Akses  untuk  mendapatkan  informasi peringatan bencana gempa bumi sangat diperlukan 12  18  29 37 0 0.61 Baik 4 Frekuensi latihan dan simulasi sistem peringatan bencana  gempa  bumi  dan  tsunami  harus dilakukan secara berkala 20  20  34 22 0 0.68 Baik 5 Perlunya  mengsosialisasikan  tempat-tempat, peta dan jalur evakuasi bagi pengguna bangunan publik dalam menghadapi bencana gempa bumi melalui media cetak atau elektronik 21  14  37 24 0 0.67 Baik Rata-rata 0.65 Baik
Hasil  analisis  dari  5  pernyataan  tingkat  kesiapsiagaan  aspek  sistem  peringatan  bencana  terhadap bencana gempa bumi pada pengguna bangunan publik menunjukkan hasil dengan nilai rata-rata FI = 0,65 interpreatasi baik.

## Analisis faktor tingkat kesiapsiagaan sistem peringatan bencana
Dari  hasil  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  tingkat  kesiapsiagaan  mobilisasi  sumber  daya pada  5  pernyataan  berdasarkan  hasil  perhitungan  terhadap  aspek  dari  tingkat  kesiapsiagaan  yang  telah dilakukan dengan menggunakan analisis frekuensi index, maka diperoleh interpretasi skor setiap pernyataan kesiapsiagaan  terhadap  bencana  gempa  bumi  pada  pengguna  bangunan  publik.  Hasil  analisis  dari  5 pernyataan  tingkat  kesiapsiagaan  aspek  mobilisasi  sumber  daya  terhadap  bencana  gempa  bumi  pada pengguna bangunan publik Kantor Gubernur Pemerintah Aceh menunjukkan  hasil dengan nilai rata-rata FI=0,62 interpreatasi baik. Sedangkan 5 pernyataan tentang aspek mobilisasi sumber daya menunjukkan interpretasi baik seperti dalam Tabel 6.
Tabel 6 Analisis Faktor Tingkat Kesiapsiagaan Aspek Mobilisasi Sumber Daya
No. Variabel Jumlah Jawaban FI Interprestasi Skor SS S N KS  TS 1 Kepada  pengguna  bangunan  publik  perlu mendapatkan  materi  mengenai  kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi 13  20  37 26 0 0.64 Baik 2 Kepada  pengguna  bangunan  publik  perlu diberikan pemahaman terhadap materi kesiapsiagaan bencana 19  33  25 19 0 0.71 Baik 3 Sosialisasi sarana dan prasarana transportasi serta jalur evakuasi kepada pengguna bangunan publik diperlukan  untuk  kesiapsiagaan  apabila  terjadi bencana gempa bumi dan tsunami 17  16  39 24 0 0.65 Baik 4 Sumber dana, alokasi dan mobilisasi dana untuk mendukung  kesiapsiagaan  dalam  menghadapi bencana gempa bumi sangat diperlukan 1 12  26 57 0 0.51 Cukup 5 Perlu adanya relawan yang siaga bencana dalam bangunan  publik  untuk  mengarahkan  pengguna bangunan  publik apabila terjadi  bencana  gempa bumi 7 19  31 39 0 0.59 Cukup Rata-rata 0.6 2 Baik
Hasil  perhitungan  tingkat  kesiapsiagaan  pengguna  bangunan  publik  dalam  menghadapi  bencana alam gempa bumi pada Kantor Gubernur Pemerintah Aceh nilai yang diperoleh pada aspek rencana tanggap darurat dan aspek sistem peringatan bencana dengan nilai 65% (baik). Hal ini disebabkan karena sebanyak 93% responden pernah mengalami bencana alam gempa bumi dan tsunami, sehingga responden memiliki rencana tanggap darurat yang baik dalam menghadapi bencana alam gempa bumi selanjutnya. Sedangkan persentase yang baik dari aspek sistem peringatan bencana, karena responden memiliki informasi terkini setiap  ada  bencana  alam  gempa  bumi  melalui  informasi  internet  dan  juga  responden  secara  berkala mengikuti simulasi sistem peringatan bencana yang diadakan pada Kantor Gubernur Pemerintah Aceh.
Sedangkan  hasil perhitungan  terhadap  aspek  pengetahuan  dan sikap  dan  aspek mobilisasi sumber daya mempunyai nilai sebesar 62% (baik). Dalam hal ini aspek pengetahuan dan sikap seharusnya menjadi salah  satu  aspek  yang  sangat  baik  untuk  mendukung  aspek-aspek  lainnya  dalam  kesiapsiagaan  dalam menghadapi  bencana  alam gempa  bumi.  Dalam  aspek  ini menpunyai  sebuah  pernyataan  dari  responden tentang perlunya membantu orang lain atau disekitarnya apabila terjadi bencana alam gempa bumi pada bangunan publik yang memliki nilai 56% (cukup). Hal ini disebabkan kurang sikap yang harus dimiliki oleh  pengguna  bangunan  publik  dalam  menghadapi  bencana  alam  gempa  bumi.  Sedangkan  pada  aspek mobilisasi sumber daya jelas terlihat pernyataan responden yang menyatakan perlu adanya relawan yang siap siaga dalam sebuah bangunan publik dalam menghadapi bencana alam gempa bumi dengan nilai 59% (cukup).  Pernyataan  ini  menunjukkan  bahwa  pengguna  bangunan  publik  belum  mengetahui  pentingnya memiliki pengguna bangunan publik atau relawan yang siap siaga dalam menghadapi bencana alam gempa bumi.
Untuk aspek kebijakan dan panduan mempunyai nilai sebesar 66% (baik). Dalam aspek ini terlihat bahwa pengguna bangunan publik sangat memerlukan sebuah kepastian mengenai peraturan dan kebijakan atau  panduan  yang  bias  menjadi  petunjuk  atau  Standar  Operasional  Pelaksanaan  dalam  menghadapi bencana alam gempa bumi. Salah satu petunjuk atau peraturan yang diinginkan oleh pengguna bangunan publik  adalah  adanya  petunjuk  arah  atau  rambu-rambu  evakuasi  pada  sebuah  bangunan  publik  yang ditetapkan oleh pemerintah untuk diterapkan pada sebuah bangunan publik.
Secara  keseluruhan,  kesiapsiagaan  pengguna  bangunan  publik  pada  Kantor  Gubernur  Pemerintah Aceh termasuk dalam kategori baik (64%). Akan tetapi, kesiapiagaan menghadapi bencana gempa bumi perlu  ditingkatkan  dan  sebaliknya  tidak  hanya  memperhatikan  tindakan  yang  dilakukan  ketika  terjadi bencana  tetapi  juga  kegiatan  sebelum  dan  sesudah  terjadi  bencana.  Hal  ini  dikarenakan  dapat  berakibat pada  kesiapsiagaan  dalam  menghadapi  bencana  gempa  bumi  dikehidupan  nyata  secara  baik  dan  tepat sehingga dapat mengurangi resiko yang diakibatkan dari bencana gempa bumi.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Helfi  Agustin  (2014)  menunjukkan  65%  masyarakat  mempunyai paradigma  konvensional  terhadap  bencana,  80%  berpendapat  masyarakat  bisa  melakukan  usaha pengurangan  risiko  dampak  bencana,  68%  berpendapat  masih  butuh  bantuan  medis  internasional,  43% persen  yakin  mampu  mengambil  tanggung  jawab  atas  kelangsungan  hidup  pasca  gempa.  Pendidikan tentang bencana harus terus menerus dilakukan agar masyarakat siap siaga terhadap ancaman dan memiliki kemampuan untuk mencegah, mengantisipasi, menghindar dan bangkit kembali setelah kejadian bencana. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengetahuan dan sikap dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam gempa  bumi  adalah  kemampuan  yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  pengguna  bangunan  publik.  Hal  ini dikarenakan  dengan  adanya  pengetahuan  dan  sikap  yang  baik  dalam  menghadapi  bencana  alam  gempa bumi akan berdampak pada aspek kesiapsiagaan lainnya sehingga dapat meminimalkan dampak dan korban dari bencana alam gempa bumi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian terhadap kajian kesiapsiagaan terhadap bencana gempa  bumi  pada  pengguna  bangunan  publik  studi  Kasus  Kantor  Gubernur  Pemerintah  Aceh  adalah sebagai berikut:
1. Hasil  pengujian  validitas  bahwa  semua  variabel  aspek  kesiapsiagaan  terhadap  bencana  gempa  bumi dinyatakan valid, memenuhi syarat minimun koefisien korelasi > 0,3 yaitu dengan validitas 0,312-0,664.
2. Hasil uji reliabilitas, diperoleh koefisien reliabilitas > 0,6 sehingga hal ini menunjukkan nilai reliable sebesar 0,613-0,739.
3. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa Kantor Gubernur Pemerintah Aceh belum sepenuhnya siap  dalam  kesiapsiagaan  dalam  menghadapi  bencana  alam  gempa  bumi  terutama  sekali  pada  aspek petunjuk  atau  rambu-rambu  tanda  arah  evakuasi,  secara  kualitatif  tercermin  seperti  pada kesimpulan (1) dan (2).
4. Kesimpulan tersebut di atas  tercermin  dari  karakteristik  responden  untuk  pengguna  bangunan  publik pada Kantor Gubernur Pemerintah Aceh berdasarkan jenis kelamin dengan persentase tertinggi yaitu sebesar 72% pada kategori laki-laki atau sebanyak 69 responden. Dari kategori umur dengan persentase tertinggi  yaitu  sebesar  62%  pada  umur  31-40  tahun  atau  sebanyak  60  responden.  Karakteristik pendidikan terakhir sebesar 57% atau 55 responden merupakan dengan pendidikan terakhir S1. Untuk kategori  pekerjaan pengguna  bangunan  publik, sebesar  62%  atau  sebanyak  59  responden merupakan Pegawai Negeri Sipil. Untuk karakteristik responden yang pernah mengalami bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2004 menunjukan angka sebesar 93% atau sebanyak 89 responden pernah mengalami bencana  alam  tersebut.  Dalam  kategori  pernah  mengikuti  pelatihan  kebencanaa  sebesar  90%  atau sebanyak 86 orang dari responden belum pernah mengikuti pelatihan dalam menghadapi kebencanaan terutama bencana alam gempa bumi.
5. Hasil kajian penelitian tentang aspek kesiapsiagaan kebijakan dan panduan menghadapi bencana alam gempa  bumi,  secara  kuatitatif  diperoleh  nilai Likert 66%  (baik)  sehingga  secara  kualitatif  dapat dinyatakan baik.
6. Hasil  kajian  penelitian  tentang  aspek  rencana  tanggap  darurat  dan  system  peringatan  bencana menghadapi  bencana  alam gempa  bumi,  secara  kuatitatif  diperoleh  nilai Likert 65%  sehingga  secara kualitatif dapat dinyatakan baik.
7. Hasil kajian penelitian tentang aspek pengetahuan dan sikap dan aspek mobilisasi sumber daya dalam menghadapi  bencana  alam gempa  bumi,  secara  kuatitatif  diperoleh  nilai Likert 62%  sehingga  secara kualitatif dapat dinyatakan baik.
8. Secara keseluruhan, tingkat pemahaman responden terhadap kesiapsiagaan pengguna bangunan publik pada Kantor Gubernur Pemerintah Aceh termasuk dalam kategori baik dengan nilai kuatitatif data 64.

## Saran
Adapun  saran-saran  dalam  kajian  ini  sehingga  dapat  meningkatkan  kesiapsiagaan  pengguna bangunan publik pada Kantor Gubernur Pemerintah Aceh dalam menghadapi bencana gempa bumi adalah sebagai berikut:
1. Menerapkan  pelatihan  dan  sosialisasi  serta  pemahaman  materi  yang  berkaitan  dengan  kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi secara berkala di bangunan publik dan melibatkan pengguna bangunan  publik  untuk  ikut  serta  dalam  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  kesiapsiagaan  dalam menghadapi bencana gempa bumi.
2. Diharapkan  kepada  pihak-pihak  yang  berminat  melakukan  penelitian    tentang  kesiapsiagaan  pada pengguna bangunan publik dalam menghadapi bencana alam gempa bumi agar dapat meneliti tentang kelengkapan  dokumen  perencanaan  dari  tahap  Survey  Investigation  Design  (SID)  dan  Detail Engineering  Design  (DED)  yang  meliputi  penggunaan  data  survey,  peraturan  kegempaan  yang digunakan dengan zonasi yang sesuai ( macro–micro zonation effect ).

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana,  2012,  Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Keluruhan Tangguh Bencana , BNBP. IDEP, 2007, Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat , Yayasan IDEP. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) - UNESCO/ISDR, 2006, Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mengantisipasi  Bencana  Gempa  Bumi  dan  Tsunami. Deputi  Ilmu  Pengetahuan  Kebumian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
Munirwansyah, dkk 2017, ‘ Hubungan Empiris Percepatan Gempa di Permukaan Berdasarkan Magnitude dan jarak pada Lokasi Bangunan Runtuh Gempa Pidie Jaya ’ Prosiding Geotecnical Challenge in Responding  to  Rapid  Development  of  Mega  Infrastructure  in  Indonesia,  21th  Annual  National Conference  on  Geotecnical  Engineering,  Bidakara  Hotel  Jakarta,  7-9  November  2017,  Jakarta, HATTI, 0,978-602-17221-5-2.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2006, Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung , Jakarta.
Pemerintah  Republik  Indonesia,  2007, Undang-Undang  RI  Nomor  24  Tahun  2007  tentang Penanggulangan Bencana Nasional, Jakarta. Sutton, J., and Tierney, K, 2006, Disaster Preparedness: Concepts, Guidance and Research, University of Colorado, Colorado.