## PENDEKATAN  AKUNTANSI KONSEP AKRUAL
(MENGAKRUALKAN BIAYA ATAU BIAYA DIAKRUALKAN)

## Dariana
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Jalan Poros Sungai Alam - Selat Baru, Bengkalis 28751 Telp. (0766) 21550 Fax. (0766) 700 7134

## ABSTRAK
Diantara banyaknya pekerjaan di wilayah akuntansi, salah satu yang paling sering dilakukan  adalah  mengakrualkan  biaya  tertentu.  Bagi  sebagian  orang,  urusan mengakrualkan  biaya  mungkin  sudah  menjadi  aktivitas  rutin  sehingga  tidak  ada kesulitan. Tapi bagi sebagian orang lainnya, mungkin sebaliknya.  Ada juga  yang mengerti  bagaimana  caranya  mengakrualkan  suatu  biaya,  secara  teknis,  tetapi belum sungguh-sungguh paham konsep akrual, sehingga penerapannya dilakukan hanya  berdasarkan  apa  yang  dihafalkan  saja  (entah  diperoleh  dari  masa  kuliah atau  apa  yang  pernah  diberi  tahu  atasannya  saat  bekerja).  Hasilnya?  Penerapan akrual  menjadi  tidak  konsisten  (beberapa  jenis  transaksi  yang  mestinya diakrualkan tetapi tidak dilakukan).
Tak  sedikit  juga  yang  mengakrualkan  biaya  tetapi  tidak  dilakukan  secara  tuntas, entah  karena  pemahaman  konsepnya  yang  kurang  atau  karena  lalai  semata.  Di kelompok manapun seseorang berada, urusan akrual adalah bagian tak terpisahkan dari  pekerjaan  akuntasi.  Itu  artinya,  setiap  orang accounting mestinya,  minimal, paham  konsep  dasar  dan  teknis  akrual  dengan  baik.  Penulisan  ini  akan memaparkan aplikasi untuk perlakuan akuntansi mengakrualkan  biaya, bonus dan contoh-contoh yang menggunakan konsep akrual.
Kata Kunci:  Pendekatan , Konsep Akrual dan Biaya.

## A. Pendahuluan
Selama beberapa dekade terakhir dimana semakin meningkatnya permintaan oleh para  politisi  dan  masyarakat  dalam  ranah  akuntansi  pemerintah,  dimana  sektor pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus dan mencatat mengenai arus kas dan kas  itu  sendiri.  Tuntutan  ini  lebih  menekan  pemerintah  untuk  bagaimana pemerintah  bertanggung  jawab  juga  pada  bagaimana  pemerintah  menggunakan uang  rakyat  dalam  pengelolaan  pemerintahannya.  Pada  akhirnya  tuntutan  dan permintaan dari masyarakat ini mengarah pada reformasi manajemen publik, yang dikenal  sebagai  New  Public  Management  di  banyak  negara.  Menurut  Jones  & Pendlebury,  1996  dan  OECD,1993  mengatakan  bahwa  basis  akrual  dalam akuntansi  dapat  memenuhi  hal-hal  yang  terkait  dengan  bagaimana  sistem akuntansi  yang  lebih  baik,  mendukung  dalam  pembuatan  keputusan,  dan konsekuensi  jangka  panjang  dari  suatu  kebijakan  pemerintah.  Basis  akrual  ini dianggap lebih mampu menyediakan hal tersebut dibandingkan dengan basis kas yang dipakai selama ini oleh negara kita. Reformasi sektor publik yang membuat pemerintah  perlu  untuk  tidak  hanya  menggunakan  laporan  keuangan  dalam
konteks kas saja tapi juga pada penggunaan informasi-informasi yang disediakan oleh  laporan  keuangan  sebagai  dasar  dalam  pengambilan  keputusan.  Reformasi yang  terjadi  di  negara  ini  juga  berdampak  pada  tuntutan  masyarakat  untuk mereformasi  juga  masalah  keuangan  negara  kita,  sehingga  Pemerintah  Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang keuangan negara. Hal ini tertuang dalam pasal  3  ayat  (1)  Undang-undang  (UU)  Nomor  17  tahun  2003  tentang  Keuangan Negara,  yang  mengharuskan  Keuangan  Negara  dikelola  secara  tertib,  taat  pada peraturan  perundang-undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan  dan bertanggungjawab  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan,  dapat semakin  diwujudkan.  Salah  satu  reformasi  yang  dilakukan  adalah  keharusan penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  pada  setiap  instansi  pemerintahan,  baik pemerintah  pusat  maupun  pemerintahan  daerah,  yang  dimulai  tahun  anggaran 2008.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:
‖Ketentuan  mengenai  pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  dan  belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16  undang-undang  ini  dilaksanakan  selambat-lambatnya  dalam  5  (lima) tahun. Selama pengakuan dan  pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan  pengakuan dan pengukuran berbasis kas‖
Secara  konseptual  akuntansi  berbasis  akrual  dipercaya  dapat  menghasilkan informasi  yang  lebih  akuntabel  dan  transparan  dibandingkan  dengan  akuntansi berbasis  kas.  Akuntansi  berbasis  akrual  dianggap  mampu  mendukung terlaksanakannya  perhitungan  berbagai  macam  biaya  pelayanan  publik  yang disediakan  oleh  pemerintah  dengan  wajar.  Pencatatan  dan  perhitungan  seluruh beban,  baik  yang  sudah  dibayar  maupun  yang  belum  dibayar  dalam  basis  akrual membuat  akuntansi  berbasis  akrual  secara  konseptual  dapat  menyediakan pengukuran  yang  lebih  baik,  pengakuan  yang  tepat  waktu,  dan  pengungkapan kewajiban  di  masa  mendatang.  Sedangakan  apabila  dilihat  dalam  rangka pengukuran  kinerja,  informasi  berbasis  akrual  dapat  menyediakan  informasi mengenai  penggunaan  sumber  daya  ekonomi  yang  sebenarnya.  Oleh  karena  itu, akuntansi  berbasis  akrual  merupakan  salah  satu  sarana  pendukung  yang  saat  ini diperlukan  oleh  pemerintah  dalam  rangka  transparansi  dan  akuntabilitas pemerintah. Manfaat sistem berbasis akrual antara lain (Van Der Hoek, 2005): 1. Mendukung Manajemen Kinerja 2. Menfasilitasi Manajemen keuangan yang lebih baik  3.  Memperbaiki  pengertian  akan  biaya  program  4.  Memperluas  dan meningkatkan  informasi  alokasi  sumber  daya  5.  Meningkatkan  pelaporan keuangan 6. Memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset (termasuk kas).
Basis akrual menurut PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) Nomor 01 adalah :
1. Basis  akuntansi  yang  mengakui  pengaruh  transaksi  dan  peristiwa  lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar‖
2. Basis akrual yang dimodifikasi ( modified accrual ) Pada basis akrual yang dimodifikasi  hanya  pendapatan  yang  memenuhi  unsur  measurable   dan available yang  dapat  diakui  sebagai  pendapatan  pada  saat  terjadinya, sedang pendapatan yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut baru diakui
pada  saat  kas  sudah  diterima  atau  diakui  sebagai  pendapatan ditangguhkan.  Sementara  itu,  belanja  diakui  pada  periode  dimana kewajiban timbul.
3. Basis kas  (cash basis) Basis  kas  menurut  PSAP  01  adalah  basis  akuntansi  yang  mengakui pengaruh  transaksi  dan  peristiwa  lainnya  pada  saat  kas  atau  setara  kas diterima  atau  dibayar.  Pada  basis  kas,  pendapatan  diakui  ketika  kas diterima  bukan  ketika  hak  atas  pendapatan  tersebut  timbul  dan  belanja diakui  ketika  dibayar  bukan  ketika  kewajiban  untuk  membayar  timbul. Pada  basis  kas,  pembelian  aset  jangka  panjang  tidak  dikapitalisasi  tapi seluruhnya  diakui  sebagai  belanja,  sehingga  tidak  ada  pencatatan  dan penyajian atas aktiva tetap dan penyusutan.
4. Basis kas yang dimodifikasi  (modified cash) Basis  kas  yang  dimodifikasi  hampir  sama  dengan  basis  kas,  hanya  saja pada basis kas yang dimodifikasi pembukuan untuk periode tahun berjalan masih  ditambah  dengan  waktu  tertentu  misalnya  1  bulan  setelah berakhirnya  tahun  berjalan.  Penerimaan dan  pengeluaran  kas  yang  terjadi selama  waktu  tertentu  tersebut,  yang  berasal  dari  transaksi  tahun  lalu diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran atas periode sebelumnya. Arus kas yang telah diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun sebelumnya tersebut  dikurangkan  dari  periode  pelaporan  tahun  berjalan.  5.  Basis  kas menuju akrual  (cash toward accrual)
Basis  kas  menuju  akrual  dianut  di  Indonesia,  dan  ini  ditegaskan  dalam  KKAP paragraf  39  dan  PSAP  01  paragraf  5,  yang  menyatakan  bahwa  basis  akuntansi yang  digunakan  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  adalah  basis  kas  untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran  dan  basis  akrual  untuk  pengakuan  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas  dana dalam  Neraca.  Meskipun  menganut  basis  kas  menuju  akrual,  entitas  pelaporan dapat  menyelenggarakan  akuntansi  dan  penyajian  laporan  keuangan  dengan menggunakan  sepenuhnya  basis  akuntansi  akrual,  baik  dalam  pengakuan pendapatan,  belanja,  transfer,  dan  pembiayaan,  maupun  dalam  pengakuan  aset, kewajiban,  dan  ekuitas  dana.  Namun  demikian,  penyajian  Laporan  Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas (KKAP Paragraf 42 dan PSAP 01 paragraf 6 dan 7).

## B. Pengertian Akuntansi Berbasis Akrual
Basis akrual yang menurut PSAP 01
―basis  akuntansi  yang  mengakui  pengaruh  transaksi  dan  peristiwa  lainnya pada  saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa  memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar‖
Selain  penjelasan tersebut,  terdapat  beberapa  penjelasan  lainnya  yang  akan  lebih menambah  wawasan  tentang  basis  akrual  ini.  Basis  akrual  menurut  International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) adalah :
‖accrual basis means basis of accounting under which transactions and other events  are  recognized  when  they  occur  (and  not  only  when  cash  or  its
equivalent  is  received  or  paid).  Therefor,  the  transactions  and  events  are recorded in the accounting records and recognized in the financial statement of the periods to which they relate. The elements recognized under accrual accounting are assets, liabilities, net assets/equity, revenue and expenses‖

## C. Tujuan dan Manfaat Basis Akuntansi Akrual .
Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk  mengatasi  ketidakcukupan  basis  kas  untuk  memberikan  data  yang  lebih akurat  dan  dapat  digunakan  oleh  para  pengguna  informasi.  Heather  Thompson, Project Manager dari Transition from Cash to Accrual Accounting Project, Public Expenditure  Management,  pemerintah  BARBADOS,  menyampaikan  beberapa tujuan penggunaan basis akrual yakni sebagai berikut:
1. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan (penganggaran, akuntansi dan pelaporan) dalam sektor publik.
2. Untuk meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya sektor public .
3. Untuk  meningkatkan  akuntabilitas  dalam  program  penyediaan  barang  dan jasa oleh pemerintah.
4. Menyediakan  informasi  yang  lebih  lengkap  bagi  pemerintah  untuk pengambilan keputusan.
5. Untuk mereformasi sistem anggaran belanja (apropriasi).
6. Untuk  mencapai  transparansi  yang  lebih  luas  atas  biaya  pelayanan  yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Dengan  demikian,  tujuan  penerapan  basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa  yang  diberikan  pemerintah  dengan  lebih  transparan.  International Monetary  Fund  (IMF)  sebagai  lembaga  kreditur  menyusun  Government Finance  Statistics  (GFS)  yang  di  dalamnya  menyarankan  kepada  negara- negara  debiturnya  untuk  menerapkan  akuntansi  berbasis  akrual  dalam pembuatan laporan keuangan.
Alasan  penerapan  basis  akrual  ini  karena  saat  pencatatan  sesuai  dengan  saat terjadinya arus sumber daya sehingga basis akrual ini menyediakan estimasi yang lebih  tepat  atas  pengaruh  kebijakan  pemerintah  terhadap  perekonomian  secara makro.  Selain itu  basis  akrual  menyediakan  informasi  yang  paling  komprehensif karena  seluruh  arus  sumber  daya  dicatat,  termasuk  transaksi  internal,  in-kind transaction,  dan  arus  ekonomi  lainnya.  Manfaat-manfaat  penerapan  basis  akrual, menurut H Thompson, akan mencakup hal-hal dibawah ini:
1. Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menunjukkan  bagaimana  aktivitas  pemerintah  dibiayai  dan  bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya.
3. Menyediakan  informasi  yang  berguna  tentang  tingkat  yang  sebenarnya kewajiban pemerintah
4. Meningkatkan daya pengelolaan asset dan kewajiban pemerintah.
5. Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya.
6. Prinsip  dan  standar  yang  dapat  diterima  umum  membentuk  basis  transaksi pelaporan.
7. Menyediakan  data  yang  lebih  meningkat  ketika  pemerintah  melakukan kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi.
8. Secara  signifikan  memperkuat  pengelolaan  dan  pengembangan  anggaran, khususnya  melalui  pengakuan  dan  pengendalian  asset  dan  kewajiban pemerintah.
9. Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekkan secara internasional berbasis akrual.

## D. Penerapan  Basis Akuntansi Akrual
Isu-isu  terkait  penerapan  Basis  Akuntansi  Akrual    IMF  dalam  makalah  yang berjudul ‖ Transition to Accrual Accounting ‖ menyimpulkan  beberapa isu terkait dengan penerapan basis akrual. Diantara isu tersebut adalah:
1. Perumusan  kebijakan  akutansinya.  Basis  kas  yang  hanya  mencatat transaksi  penerimaan  dan  pembayaran  kas  secara  relatif  akan  mudah dioperasikan.  Pengakuan  dan  pengukuran/penilaian  atas  transaksi yang semakin kompleks menyebabkan persyaratan kemampuan teknis dan judgement yang lebih tinggi karena mengandung risiko kesalahan dan  salah  saji  yang  tinggi.  Kebijakan  akuntansi  suatu  negara,  dengan demikian,  haruslah  disinkronisasikan  dengan  kebijakan  internasional untuk  mengurangi  risiko  seperti  itu.  Isu  utamanya  adalah  bahwa pemerintah  perlu  memfokuskan  pada  materi  pilihan  kebijakan akuntansi  mana  yang  paling  tepat  yang  konsisten  dengan  standar akuntansinya.
2. Ada  gap  dengan  standar  internasional.  Standar  akuntansi  pemerintah internasional  yang  diterbitkan  oleh The  International  Public  Sector Accounting Standards Board (IPSASB) dirancang untuk memfasilitasi penerapan  umum  pelaporan  keuangan  pemerintah  dengan  kualitas yang tinggi  yang dapat diperbandingkan  secara internasional. Namun demikian,  masih  terdapat  jarak  atau  gap  antara  standar  internasional dengan  standar  yang  dikembangkan  suatu  negara.  Pemerintah  suatu negara  perlu  memformulasikan  standarnya  sendiri  atau  pedoman  atas aspek tertentu yang standar internasionalnya belum final.
3. Informasi kas dalam kerangka kerja akrual. Penerapan basis akuntansi menuju  basis  akrual  bukan  berarti  menghilangkan  basis  kas,  tetapi pengelolaan  kas  merupakan  bagian  yang  integral  dari  kerangka manajemen  keuangan  berbasis  akrual.  Basis  akrual  yang  modern mempunyai  fungsi-fungsi  untuk  mendukung  basis  akuntansi  dan pelaporan secara kas.
4. Sinkronisasi  antara  akuntansi  akrual  dengan  anggaran  Sering diargumentasikan  bahwa  konsep  akuntansi  dan  anggaran  haruslah disamakan  agar  terdapat  basis  yang  jelas  dan  transparan  dalam pembandingan  antara  apa  yang  direncanakan  pemerintah  dan  hasil keuangan  yang  aktual.  Namun  demikian,  pertanyaannya  adalah  apa perbedaan  antara  basis  akuntansi  akrual  dan  basis  akrual  dalam anggaran?  Akuntansi  berkaitan  dengan  pelaporan  transaksi ex  post , sementara  anggaran  merupakan  perencanaan ex  ante dalam  basis akrual.  Secara  teknik,  pemerintah  dapat  saja  menerapkan  basis
akuntansi  akrual  tanpa  membuat  perubahan  kerangka  penganggaran yang  berbasis  kas,  dan,  dengan  demikian,  dalam  pelaporan  akuntansi berbasis akrual, pertanggungjawaban anggaran berbasis kas akan tetap disusun. Sebagai contoh, negara seperti Amerika Serikat dan Perancis menerapkan  pelaporan  berbasis  akrual  tanpa  mengadopsi  anggaran berbasis 5. Klasifikasi  anggaran  dan  akun  standar.  Apabila  pemerintah menerapkan  basis  akrual  pada  akuntansi  dan  anggarannya  secara simultan, akun standar dan klasifikasi anggaran sebaiknya disamakan, akan  tetapi  jika  pemerintah  menerapkan  basis  akrual  hanya  pada akuntansi dengan masih menerpkan basis kas pada anggarannya, akan ada  perbedaan  antara  akun  standar  dan  klasifikasi  anggaran.  Namun demikian,  akun  standar  tetap  akan  mencakup  laporan  laporan  yang berbasis akrual maupun kas.
6. Neraca awal. Neraca awal dari penerapan basis akrual harus didukung dengan informasi dan penjelasan yang cukup untuk kepentingan audit.
Bagimana Konsep Akrual Diterapkan dan Mengapa Perlu Dilakukan?
Dengan  bahasa  sederhana,  mengakrualkan  suatu  biaya  artinya:  mengakui  suatu biaya  yang  sudah  atau  pasti  akan  terjadi  di  satu  sisinya,  akan  tetapi  nilai nominalnya  belum  bisa  diketahui  secara pasti,  sehingga  sudah  berupa  kewajiban yang  harus  diakui  namun  belum  bisa  disebut  utang,  untuk  sementara  disebut ―akrual‖ dan masuk ke kelompok kewajiban jangka pendek di Neraca.

## Misalnya: Mengakrualkan Biaya Bonus
Setiap  pegawai  tetap  PT.  BKS  berhak  atas  bonus  sebesar  satu  kali  gaji  pokok, yang  dibagikan  setiap  akhir  tahun.  Berdasarkan  kebijakan  ini,  maka  pegawai accounting  PT.  BKS  perlu  MENGAKRUALKAN  bonus  setiap  bulan  sesuai porsinya. Mengapa? Mengapa  biaya  bonus  perlu  diakrualkan  (tidak  diakui sekaligus saja saat dibagikan di bulan Desember 2014)?
Ada 2 alasan utama mengapa suatu biaya perlu diakrualkan :
Alasan- 1. Mematuhi Prinsip Kesesuaian ( matching principle ) – Secara umum penerapan  konsep  akrual  berangkat  dari  keinginan  untuk  mematuhi  prinsip kesesuaian ( the matching principle ), yang mengamanatkan agar: setiap biaya yang diakui  bisa  dihubungkan  dengan  revenue  (pendapatan)  yang  dihasilkan  pada periode  yang  sama.  ―Bonus‖  misalnya,  bisa  saja  diakui  sekaligus  pada  saat dibayarkan,  tetapi  cara  itu  membuat  biaya  bonus  menjadi  tidak  sesuai  (tidak matching)  dengan  revenue  yang  sudah  timbul  (dan  diakui)  sejak  bulan  Januari hingga  Desember.  Idealnya,  biaya  bonus  diakui  setiap  bulan  secara  proporsional dari Januari sampai dengan Desember—sehingga teralokasi ke revenue di masing- masing bulan, DENGAN CARA ‗DIAKRUALKAN.‘
Alasan-2.  Mematuhi  Prinsip  Kehati-hatian  ( conservatism  principle ) – Penerapan  konsep  akrual  juga  didorong  oleh  prinsip  kehati-hatian,  yang mengamanatkan agar: aktiva (asset) tidak lebih diakui ( overstated ) di satu sisinya, dan  kewajiban  (liability)  tidak  kurang  diakui  (understated)  di  sisi  lainnya.  Salah satu  wujud  dari  penerapan  prinsip  kehati-hatian  ini  adalah  dengan  TIDAK BOLEH TERLAMBAT mengakui kewajiban (liability.) Sepanjang kemungkinan terjadinya  hampir  mendekati  pasti,  kewajiban  sudah  harus  diakui  meskipun  nilai nominalnya  belum  diketahui  secara  pasti.  ―Bonus‖  misalnya,  sudah  pasti  akan terjadi  tahun  ini,  dan  sesungguhnya  sudah  menjadi  hak  pegawai  sejak  Januari. Dengan  kata  lain,  perusahaan  sudah  memiliki  kewajiban  sejak  Januari.  Tetapi karena  angka  pastinya  belum  diketahui,  maka  BELUM  disebut  sebagai  ―Utang Bonus‖,  melainkan  disebut  sebagai  ―BONUS  DIAKRUALKAN‖  (accrued bonus).

## Biaya Apa Saja Yang Diakrualkan dan Bagaimana Contoh Penerapannya?
Secara garis besar, segala bentuk biaya/beban yang sifatnya rutin dan dibayarkan sekaligus  pada  suatu  bulan  dalam  setahun—sementara  memberi  manfaat  untuk semua  bulan  di  sepanjang  tahun—MESTINYA  DIAKRUALKAN,  sehingga prinsip  kesesuaian  dan  kehati-hatian  selalu  terjaga  secara  konsisten.  Kecuali  bila nilai nominalnya samasekali tidak bisa diperkirakan.
Untuk  lebih  konkretnya,  berikut  adalah  beberapa  contoh  biaya  yang  lumrah diakrualkan (beserta contoh penerapan perlakuan akuntansinya).

## 1. Bonus Diakrualkan
Jika  pemberian  bonus  kepada  pegawai  sudah  menjadi  program  tetap,  berarti pemberian  bonus  sudah  pasti  akan  terjadi.  Untuk  itu  perusahaan  tidak  perlu menunggu  hingga  bonus  sepenuhnya  menjadi  hak  pegawai  baru  diakui  sebagai biaya dan kewajiban secara sekaligus menjelang dibagikan. Perusahaan sebaiknya mengakrualkan  bonus  tersebut  setiap  bulan  sebesar  porsinya,  sepanjang  nilai nominalnya bisa diestimasi.

## Contoh Kasus Penerapan :
Jika memakai contoh sebelumnya, dimana setiap pegawai tetap PT.  BKS berhak atas  bonus  sebesar  satu  kali  gaji  pokok  yang  dibagikan  setiap akhir tahun,  maka PT.  BKS  perlu  mengakrualkan  bonus  tersebut  sejak  bulan  Januari.  Untuk melakukan  hal  itu,  pegawai  accounting  PT.  BKS  bisa  melihat  data  tahun sebelumnya  sebagai  bahan  untuk  membuat  estimasi.  Anggap  bonus  yang dibagikan  di  tahun  2014  sebesar  Rp  250,000,000,  maka  untuk  bonus  2015  bisa diestimasi  sebesar  yang  sama—jika  tidak  ada  perubahan  jumlah  pegawai  tetap secara  signifikan.  Selanjutnya  Rp  250,000,000  dibagi  12  bulan,  hasilnya  Rp 20,833,333.  Inilah  yang  diakrual  setiap  bulannya  (sejak  awal  tahun  hingga menjelang bonus dibayarkan.) dengan jurnal:
Biaya Bonus Rp 20,833,333 Bonus Diakrualkan Rp 20,833,333 Catatan :  ― Bonus  Diakrualkan ‖  masuk  kelompok  kewajiban  jangka  pendek  di Neraca.
Jika  jurnal  yang  sama  terus  dimasukan  setiap  bulannya  (sejak  Januari  hingga November),  maka  hingga  menjelang  penutupan  buku  bulan  Desember  akan nampak saldo ―Bonus Diakrualkan‖ sebesar Rp 229,166,667 (=11 x 20,833,333) di  Neraca,  jika  ditambah  Rp  20,833,333  untuk  alokasi  bulan  Desember,  maka saldo akan menjadi 250,000,000, sama persis dengan perhitungan estimasi.
PADA KENYATAANNYA, bisa saja pihak HRD mengajukan permintaan bonus yang lebih besar atau lebih kecil dari angka tersebut.
Misal: Tanggal 27 Desember 2014, pihak HRD menyerahkan rincian perhitungan bonus dengan total Rp 270,000,000, sehingga estimasi lebih kecil Rp 20,000,000 jika dibandingkan dengan kenyataannya—yang disebabkan oleh adanya kenaikan gaji  pokok  pada  beberapa  pegawai.  Nah,  selisih  tersebut  dijurnal  sekaligus  di bulan  Desember  bersama-sama  dengan  alokasi  untuk  bulan  Desember.  Sehingga khusus di bulan Desember jurnalnya menjadi sbb:
Biaya Bonus
Rp 40,833,333
Bonus Diakrualkan    Rp 40,833,333
(Note: 40,833,333 = 20,833,333 + 20,000,000)
Setelah  jurnal  tersebut  dimasukan,  maka  saldo  ―Bonus  Diakrualkan‖  (pada kelompok  kewajiban  di  Neraca)  menjadi  sama  persis  dengan  permintaan  bonus yang diajukan oleh HRD, denga rincian sbb:
Bonus Diakrualkan – Jan 2014 = Rp 20,833,333 Bonus Diakrualkan – Feb 2014 = Rp 20,833,333 Bonus Diakrualkan – Mar 2014 = Rp 20,833,333 Bonus Diakrualkan – Apr 2014 = Rp 20,833,333 Bonus Diakrualkan – May 2014 = Rp 20,833,333 Bonus Diakrualkan – June 2014 = Rp 20,833,333 Bonus Diakrualkan – July 2014 = Rp 20,833,333 Bonus Diakrualkan – Aug 2014 = Rp 20,833,333 Bonus Diakrualkan – Sep 2014 = Rp 20,833,333 Bonus Diakrualkan – Oct 2014 = Rp 20,833,333 Bonus Diakrualkan – Nov 2014 = Rp 20,833,333 Bonus Diakrualkan – Des 2014 = Rp 40,833,333
Total Bonus Diakrualkan 2014 = Rp 270,000,000
Karena  total  nilai  nominal  bonus  sudah  dikatahui  dan  harus  sudah  segera dibayarkan,  maka  saldo  ―Bonus  Diakrualkan‖  sudah  bisa  diakui  sebagai  ―Utang Bonus.‖ Caranya?
Dibuatkan jurnal pembalik sbb:
Bonus Diakrualkan Rp 270,000,000 Utang Bonus Rp 270,000,000
Dengan jurnal pembalik ini, maka saldo akun ‗Bonus Diakrualkan‖ menjadi nol, dan  muncul  saldo  akun  ―Utang  Bonus‖  sebesar  Rp  270,000,000,  saat  menjelang pembayaran bonus.
Katakanlah  bonus  dibayarkan  tanggal  31  Desember  2014,  atas  pembayaran  ini dicatat denga jurnal:
Utang Bonus Rp 270,000,000 Kas Rp 270,000,000 Misalnya : Sdr. Ahmad pegawai tetap , dengan gaji pokok sebesar Rp 2,000,000, mengundurkan  diri  per  30  September  2014.  Saat  pembayaran  gaji  terakhir, bersama  hak-hak  lainnya,  bonus  yang  berhak  diterima  ( earned )  oleh  Sdr  Ahmad sejak  Januari  s/d  September  juga  dibayarkan  sebesar  (2,000,000/12)  x  9  =  Rp 1,500,000.  Sebelum  hak  bonus  tersebut  dibayarkan,  porsi  ―Bonus  Diakrualkan‖ untuk Sdr.  Ahmad harus dipindahkan ke ―Utang Bonus‖ terlebih dahulu, dengan jurnal:
Bonus Diakrualkan    Rp 1,500,000
Utang Bonus Rp 1,500,000
Dan saat di bayar, utang bonus dihapuskan dengan jurnal:
Utang Bonus Rp 1,500,000 Kas Rp 1,500,000
Hal  serupa  dilakukan  setiap  kali  ada  pegawai  mengundurkan  diri  atau diberhentikan  di  tengah  jalan  (sebelum  tahun  berakhir).  Jika  semuanya diperhitungkan  dengan  benar,  maka  total  saldo  ―Bonus  Diakrualkan‖  menjelang akhir tahun, mestinya, akan berkurang sebesar yang sama (kecuali jika ada alasan selain pengunduran diri atau di PHK)

## 2. Bonus/Komisi Penjualan Diakrualkan
Banyak  perusahaan  yang  memberikan  bonus/komisi  untuk  pegawai  sales-nya  di akhir  tahun.  Jika  ini  sudah  pasti  akan  terjadi,  tetapi  total  nominalnya  belum diketahui secara persis, perusahaan juga perlu mengakrualkan biaya bonus/komisi ini,  sepanjang  nilai  nominalnya  bisa  diestimasi.  Yang  paling  lumrah  digunakan sebagai nilai estimasi adalah data tahun sebelumnya. Paling aman, menurut saya: lihat  data  sampai  beberapa  tahun  buku  sebelumnya,  cari  nilai  total  pembayaran yang  paling  tinggi.  Gunakan  itu  sebagai  nilai  estimasi.  Bisa  jadi  komisi/bonus yang  diberikan  mengandung  sayarat  tertentu,  misalnya:  komisi/bonus  dibatalkan jika  ada  penjualan  yang  batal.  Nah  ini  juga  diperhitungkan  (jadikan  pengurang
estimasi)  dengan  melihat  data  periode-periode  sebelumnya.  Mengenai  prosedur jurnalnya  sama  saja.  Kecuali  nama  akunnya  yang  disesuaikan,  menjadi  ―Biaya Komisi/Bonus Penjualan‖ dan ―Komisi/Bonus Penjualan Diakrualkan‖.

## 3. Cuti Diakrualkan
Ada perusahaan yang menyediakan penggantian berupa uang untuk setiap hak cuti yang tidak diambil yang terus diakumulasikan dari tahun-ke-tahun. Ini juga perlu diakrualkan,  dengan  menggunakan  estimasi  dari  data  hak  cuti  yang  ditebus dengan uang di periode-periode sebelumnya. Prosedur penjurnalannya juga sama dengan yang sebelumnya, kecuali nama akunnya yang disesuaikan.

## 4. Royalti Diakrualkan
Tidak sedikit perusahaan yang menggunakan royalti yang dimiliki oleh pihak lain (entah  itu  perusahaan  atau  perorangan/designer  misalnya).  Jika  pembayaran royalti kepada pihak sudah rutin terjadi dan masih akan terus terjadi,  maka biaya royalti juga perlu diakrualkan dengan menggunakan estimasi yang sama. Prosedur penjurnalannya juga sama, kecuali nama akunnya yang disesuaikan.

## 5. Pajak Bumi dan Bangunan Diakrualkan
Biasanya  pihak  perusahaan  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan  sekali  dalam setahun  dengan  nilai  nominal  yang  flutuasinya  relatif  setabil.  Ini  juga  perlu diakrualkan  setiap  bulannya  sehingga  biaya  pajak  bumi  dan  bangunan  teralokasi secara proporsional dari bulan ke bulan (tidak terjadi sekaligus di bulan tertentu). Prosedur penjurnalannya juga sama, kecuali nama akunnya yang disesuaikan.
Mengakrualkan Biaya Untuk Mempercepat Proses Tutup Buku
Seperti  sudah  saya  sampaikan  sebelumnya,  alasan  utama  mengapa  suatu  biaya perlu  diakrualkan  ada  2  yaitu:  (a)  untuk  mematuhi  prinsip  kesesuaian  ( matching principle )  yang  dicapai  dengan  mengalokasikan  biaya  secara  proporsional  setiap bulannya;  dan  (b)  mematuhi  prinsip  kehati-hatian  ( conservatism principle )  yang dicapai dengan pengakuan ―akrual.‖
Disamping  alasan  utama  tersebut,  ada  juga  alasan  khusus  mengapa  suatu biaya  biasanya  diakrualkan  untuk  sementara,  yaitu:  untuk  mempercepat proses tutup buku .
Pada  saat  proses  tutup  buku,  ada  saja  biaya  yang  mestinya  sudah  harus dibebankan,  dan  kewajiban  yang  mestinya  sudah  harus  diakui,  BELUM  BISA DIKETAHUI, karena alasan tertentu. Misalnya : Biaya listrik, tidak lumrah untuk diakrualkan. Tetapi seringkali proses tutup buku menjadi terhambat karena harus menunggu  hingga  nilai  tagihan  listrik  diketahui  dari  PLN  yang  biasanya  baru keluar  setelah  tanggal  5  bulan  berikutnya.  Supaya  proses  tutup  buku  tidak terhambat,  maka  ―Biaya  Listrik‖  untuk  sementara  diakui  dengan  menggunakan
nilai  estimasi  dari  pembayaran  listrik  bulan  sebelumnya,  sedangkan  di  sisi kewajiban diakui ―Listrik Diakrualkan‖ dengan jurnal:
Biaya Listrik Rp 20,000,000 (pakai estimasi bulan sebelumnya) Listrik Diakrualkan Rp 20,000,000
(Note:  Biaya  listrik  masuk  Laba/Rugi,  dan  Listrik  Diakrualkan  masuk  ke kelompok Kewajiban di Neraca).
Setelah  tagihan  listrik  keluar  (nilai  pastinya  sudah  diketahui),  akun  ―Listrik Diakrualkan‖ dibuatkan jurnal pembalik sehingga saldonya menjadi nol. Jika ada selisih  antara  biaya  listrik  (yang  dihitung  menggunakan  estimasi)  dengan  total tagihan listrik, maka selisih tersebut dibuatkan jurnal penyesuaian.
Misalnya:  dari  estimasi  20,000,000,  ternyata  tagihannya  Rp  25,000,000.  Maka dibuatkan jurnal:
Listrik Diakrualkan Rp 20,000,000 Laba Ditahan Rp 5,000,000 Utang – PLN Rp 25,000,000
(Note:  Laba  Ditahan  di  sisi  debit,  untuk  koreksi  biaya  listrik  yang  kurang dibebankan—akibat Laba/Rugi sudah ditutup.
Saat pembayaran listrik dilakukan dijurnal:
Utang – PLN Rp 25,000,000 Kas Rp 25,000,000
Jika kenyataan tagihan lebih kecil dari estimasi (misalnya hanya Rp 15,000,000), maka jurnalnya menjadi:
Listrik Diakrualkan Rp 20,000,000 Laba Ditahan Rp   5,000,000 Utang – PLN Rp 15,000,000
(Note: Laba ditahan di sisi kredit, untuk koreksi atas biaya listrik yang dibebankan terlalu besar/overstated)
Saat listrik dibayar, jurnalnya:
Utang – PLN Rp 15,000,000 Kas Rp 15,000,000
Biaya-biaya lain, misalnya: telepon, air, apapun itu, bisa diperlakukan dengan cara yang sama untuk mempercepat proses tutup buku . HANYA SAJA, perlu disadari bahwa pangakrualan seperti ini mengandung risiko.
Apa risikonya?
 Harus  menjurnal  beberapa  kali  untuk  satu  jenis  transkasi,  yang  jika  tidak diakrualkan tentu hanya perlu menginput jurnal satu kali saja.
 Untuk sementara, angka biaya menjadi tidak akurat karena menggunakan estimasi.
Untuk  itu  diperlukan  pertimbangan  yang  baik,  terutama  sekali  mengenai pengakuan biaya yang belum akurat. Setiap kali anda ingin mengakrualkan suatu biaya,  sesungguhnya  anda  sedang  dihadapkan  pada  pilihan  antara  KUALITAS Laporan  Keuangan  (yang  akurat)  dengan  KETEPATWAKTUAN  pelaporan. Pikirkan baik-baik, mana yang lebih penting prioritas bagi anda dan perusahaan? Jika  perlu,  bicarakan  dengan  pihak  manjemen  terlebih  dahulu,  buat  kebijakan (policy)  yang  khusus  mengatur  hal  ini,  agar  pihak  manajemen  menyadari  risiko yang  mungkin  timbul,  sehingga  tidak  perlu  mempertanyakannya  di  kemudian hari.

## E. Penutup
Basis ini merupakan dasar pengakuan atas suatu transaksi atau peristiwa ketika ia terjadi  tanpa  memperhatikan  diterima  atau  dikeluarkannya  kas  atau  setara  kas yang  terkait.  Dasar  akuntansi  ini  membenarkan  bagi  pelaku  pembukuan  untuk mencatat  transaksi  yang  sebenar  terjadi  apabila  memiliki  kemungkinan  atau kepastian akan adanya peristiwa masuk atau keluarnya kas atau setara kas.
Konsep dasar basis akrual diterapkan dalam dua hal berikut ini:

## 1. Pengakuan Pendapatan
Hal  ini  diakui  ketika  perusahaan  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan penagihan  atas  kegiatan  usahanya  seperti  penjualan  jasa/  barang.  Pengakuan pendapatan  ini  tidak  menunggu  masa  ketika  kas/  bank  betul-betul  diterima sehingga akan mungkin terjadinya piutang tak tertagih.

## 2. Pengakuan Beban
Hal  ini  diakui  ketika  perusahaan  sudah  memiliki  kewajiban  untuk  membayar meskipun perusahaan belum melakukan pembayaran sama sekalipun.

## DAFTAR PUSTAKA
Ikatan  Akuntan  Indonesia, PSAK  101  Penyajian  Laporan  Keuangan ,  (Jakarta  : IAI), 2007
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  2019/PMK.03/2013  tentang  Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  2013/PMK.05/2013  tentang  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  2015/PMK.05/2013  tentang  Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat
Wiwin Yadiati Ilham Wahyudi, Pengantar Akuntansi ,Edisi I.Cetakan I (Jakarta : Kencana) 2006