## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 1

## WANPRESTASI PADA SUATU BILL OF LADING DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT
Nabila SH., Mkn Notaris

## ABSTRAK
Bidang  kelautan  adalah  bidang  yang  sangat  strategis bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.  Sebagai  negara  berkembang,  Indonesia  kerap  kali melakukan  transaksi  jual  beli,  baik  dalam  hal  pemasukkan barang  maupun  pengiriman  barang.  Pengangkutan  barang melalui  laut  merupakan  salah  satu  cara  untuk  melakukan transkasi  jual  beli  untuk  barang  dalam  jumlah  besar. Pengangkutan  barang  tersebut  dilakukan  baik  untuk pengiriman  barang  dalam  negeri  maupun  luar  negeri. Pengangkutan  barang  melalui  laut  termasuk  ke  dalam pelayaran  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2008  tentang  Pelayaran. Dalam  melakukan pengangkutan  barang  melalui  laut  perlu  dibuat  sebuah perjanjian  antara  pengirim  dan  pengangkut.  Perjanjian pengangkutan  adalah  perjanjian  timbal  balik  antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut
mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang  dan  atau  orang  dari  suatu  tempat  ke  tujuan  tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Perjanjian pengangkutan melibatkan  pengirim  atau  pemilik  barang.  Perjanjian pengangkutan  ini  menimbulkan  hak,  kewajiban  serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak. Hak, kewajiban  serta  tanggung  jawab  ini  harus  dipenuhi  sebaik- baiknya  oleh  masing-masing  pihak.  Manakala  terjadi  suatu kelalaian  atau  wanprestasi  yang  mengakibatkan  suatu

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 2
kerugian, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi.  Terdapat  beberapa  cara  untuk  menyelesaikan  sengketa ganti  rugi  dalam  pengangkutan  barang  melalui  laut. Pemerintah  Indonesia  diharapkan  dapat  merancang  suatu perundang-undangan nasional berkaitan dengan pengangkutan  laut  Indonesia.  Karena  selama  ini  Indonesia masih  menggunakan  peraturan  yang  diadopsi  dari  Belanda yang mana peraturan tersebut juga telah lama tercipta.

## A. Latar Belakang
Sebagai  negara  yang  sedang  berkembang,  Indonesia mengadakan hubungan dengan dunia luar terutama mengenai perdagangan.  Pengusaha-pengusaha  Indonesia  kerap  kali melakukan  transaksi  jual  beli  dengan  pengusaha-pengusaha dari luar negeri, baik dalam hal pemasukan barang-barang dari luar negeri maupun pengiriman barang-barang ke luar negeri.
Adapun  barang-barang  yang  diperjualbelikan  dalam perjanjian  biasanya  dalam  jumlah  yang  besar  dan  kadang- kadang  merupakan  barang  berat  dan  sifatnya  mudah  rusak, yang  tentu  membutuhkan  pengangkutan  yang  khusus  pada waktu penyerahannya. Dalam hal ini pengangkutan yang paling memungkinkan  yaitu  pengangkutan  melalui  laut,  jika dibandingkan dengan pengangkutan melalui darat atau udara. Walaupun demikian, pengangkutan melalui laut juga memiliki resiko yang tidak sedikit.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 3
Perjanjian  pengangkutan  merupakan  salah  satu  dari sekian  banyak  perjanjian.  Perjanjian  pengangkutan  adalah perjanjian  timbal  balik  antara  pengangkut  dengan  pengirim, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk
menyelenggarakan  pengangkutan  barang  dan  atau  orang  dari suatu  tempat  ke  tujuan  tertentu  dengan  selamat,  sedangkan pengirim  mengikatkan  diri  untuk  membayar  uang  angkutan. 1 ada  dua  pihak  yang  terlibat  langsung  dalam  perjanjian pengangkutan,  yaitu  pengangkut  dan  pengirim.  Oleh  karena sifat  perjanjian  ini  timbal  balik,  maka  kedua  belah  pihak mempunyai kewajiban sendiri-sendiri.
Di  dalam  praktik  sering  ditemukan  bahwa  pengirim tidak  melakukan  sendiri  perjanjian  tersebut.  Pihak  pengirim beranggapan  bahwa  tidaklah  efisien  waktu  yang  digunakan bila  pengirim  sendiri  yang  mengurus  langsung  pengiriman barangnya,  sehingga  untuk  hal  ini  pengirim  menyerahkan kepada  perantara  pengangkutan  untuk  mengurusnya,  yaitu orang  yang  mempunyai  keahlian  di  bidang  penyelenggaraan pengangkutan laut.
Mengenai  perantara  pengangkutan  ini  diatur  dalam Pasal 86-90 Buku I Bab V Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). Menurut ketentuan Pasal 86 ayat
1 HMN.  Purwosutjipto  (1), Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  3  Hukum Pengangkutan ,   (Jakarta : Djambatan, 1981), hlm. 2.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 4
(1)  KUHD,  ekspeditur  adalah  orang  yang  pekerjaannya mencarikan pengangkut barang di darat atau di perairan bagi pengirim.  Dilihat  dariperjanjiannya  dengan  pengirim, ekspeditur  adalah  pihak  yang  mencarikan  pengangkut  yang baik  bagi  pengirim,  sedangkan  pengirim  mengikatkan  diri kepada ekspeditur. 2
Kenyataannya, ekspeditur hanya mencarikan pengangkut  bagi  pengirim.  Apabila  ia  membuat  perjanjian pengangkutan  dengan  pengangkut,  ia  bertindak  atas  nama pengirim. Yang menjadi pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah  pengirim,  bukan  ekspeditur.  Ekspeditur  adalah pengusaha  yang  menjalankan  perusahaan  persekutuan  badan hukum  dalam  bidang  usaha  ekspedisi  muatan  barang  seperti Ekspedisi Muatan Kereta Api (EMKA), Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Ekspedisi Muatan Kapal Udara (EMKU). Sebagai wakil  pengirim  dan  atau  penerima,  ekspeditur  mengurus berbagai  macam  dokumen  dan  formalitas  yang  diperlukan guna  memasukkan  dan  atau  mengeluarkan  barang  dari  alat pengangkutan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  ketentuan  Pasal  1 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, yaitu :
2 Abdulkadir  Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 36.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
“ Usaha  Ekspedisi  Muatan  Kapal  Laut  adalah kegiatan usaha mengurus dokumen dan melaksanakan  pekerjaan  yang  menyangkut penerimaan dan penyerahan muatanyang diangkut  untuk  diserahkan  kepada  atau  diterima dari  perusahaan  pelayaran  bagi  kepentingan pemilik barang.”
Dari  ketentuan  tersebut  jelaslah  bahwa  tugas ekspeditur  lebih  luas  daripada  yang  diatur  di  dalam  Pasal  86 KUHD. Kegiatan penyelenggaraan pengangkutan barang di laut terselenggara  karena  adanya  perjanjian  di  antara  beberapa pihak,  yaitu  pengangkut,  pengirim  dan  penerima.  Di  dalam suatu  perjanjian  terkadang  terjadi  dimana  salah  satu  pihak tidak  melakukan  prestasinya  sebagaimana  yang  telah diperjanjikan,dan dikatakan wanprestasi.
Perjanjian  merupakan  sumber  perikatan,  karena perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.  Dalam  bentuknya,  perjanjian  itu  berupa  suatu rangkaian  perkataan  yang  mengandung  janji-janji  atau kesanggupan  yang  diucapkan  atau  ditulis. 3 Di  dalam  suatu perjanjian,  antara  kreditur  dan  debitur,  pihak  debitur  tidak dapat  memenuhi  apa  yang  diperjanjikannya  kepada  kreditur sesuai  dengan  apa  yang  telah  diperjanjikan  dalam  perjanjian tersebut.  Apabila  pihak  debitur  tidak  melakukan  apa  yang
3 R. Subekti (1), Hukum Perjanjian , (Jakarta : Intermasa, 2001), hlm. 1.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 6
dijanjikannya,  maka  dikatakan  ia  melakukan  wanprestasi.  Ia alpa  atau  lalai  atau  ingkar  janji  atau  juga  ia  melanggar perjanjian,  apabila  ia  melakukan  atau  berbuat  sesuatu  yang tidak boleh dilakukannya.

## B. Wanprestasi, Bill Of Lading Dan Pengangkutan Laut
Perkataan  wanprestasi  berasal  dari  bahasa  Belanda, yang  berarti  prestasi  buruk. 4 wanprestasi  adalah  kelalaian debitur  untuk  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan perjanjian  yang  telah  disepakati. 5 Menurut  Subekti  bentuk wanprestasi  ada 4 (empat) macam, yaitu: 6
“  a.  Tidak  melakukan  apa  yang  disanggupi  akan dilakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c.  Melakukan  apa  yang  dijanjikan,  tetapi terlambat;
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.”
Alasan  mengapa  seorang  debitur  tidak  memenuhi kewajiban  seperti  yang  diperjanjikan  dapat  disebabkan  oleh dua hal, yaitu :
a. Adanya kesalahan pada diri si debitur;
4 R.  Subekti  (2), Pokok-Pokok  Hukum  Perdata ,  (Jakarta  :  Intermasa,
1978), hlm. 45.
5 Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, Op. Cit. , hlm.141.
6 R. Subekti (1), Op. Cit., hlm. 1.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
b. Adanya keadaan memaksa ( overmacht/force majeur ).
Pada saat terjadi wanprestasi, pihak kreditur juga masih dapat  menuntut  pemenuhan  perjanjian  terhadap  pihak debitur.  Namun,  perlu  diperhatikan  bahwa  pemenuhan perjanjian  tersebut  bukanlah  sebagai  suatu  sanksi  dari wanprestasi, sebab hal itu memang sudah dari semula menjadi kesanggupan  sidebitur.  Hal  ini  diatur  di  dalam  Pasal  1267 KUHPerdata yang menyebutkan: 7
“ Pihak  yang  merasa  perjanjian  tidak  dipenuhi, boleh  memilih  apakah  ia, jika  hal  itu  masih  dapat dilakukan,  akan  memaksa  pihak  yang  lainnya untuk  memenuhi  perjanjian,  ataukah  ia  akan menuntut  pembatalan  perjanjian  itu  disertai penggantian biaya, rugi, dan bunga.”
Apabila  kreditur  tidak  memilih  untuk  menuntut pemenuhan  perjanjian  dari  kreditur,  melainkan  menuntut ditetapkannya  sanksi-sanksi,  maka  harus  ditetapkan  lebih dahulu  apakah  si  berutang  melakukan  wanprestasi  atau  lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim.
Menurut Purwosutjipto perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik dengan mana pengangkut mengikatkan untuk  menyelenggarakan  pengangkutan  barang  atau  orang dari  suatu  tempat  tujuan  tertentu dengan  selamat,  sedangkan
7 Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata , Pasal 1267.

## Pakuan Law Review
pengirim  mengikatkan  diri  untuk  membayar  biaya pengangkutan. 8
Pihak-pihak  dalam  perjanjian  pengangkutan  ialah pengangkut dan pengirim barang untuk pengangkutan barang, pengangkut dan penumpang untuk pengangkutan penumpang. Perjanjian  pengangkutan  bersifat  timbal  balik,  artinya  kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.
Dokumen  yang  memuat  perjanjian  pengangkutan terbagi atas dua macam :
a. Bill of Lading (B/L)
Bill  of  Lading atau  konosemen  adalah  suatu  surat  yang bertanggal, dalam mana si pengangkut menerangkan, bahwa ia  telah  menerima  barang-barang  tersebut  untuk diangkutnya  ke  suatu  tempat  tujuan    tertentu  dan menyerahkannya  di  tempat  tersebut  kepada  seorang tertentu,  begitu  pula  menerangkan  dengan  syarat-syarat apakah barang-barang itu akan diserahkannya. 9
Konosemen  sebagai  surat  muatan  untuk  pengangkutan barang berfungsi sebagai: 10
8 Anonim,  “Hukum  tentang  Perjanjian  Pengangkutan”,  tersedia  di folorensus.blogspot.com/
2008/07/hukum-tentang-perjanjian-pengangkutan , diakses tanggal 20 Juni 2014.
9 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 506 ayat (1).
10 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit ., hlm. 51-52.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 9
“ 1) Pelindung  barang  yang  diangkut  dengan kapal  yang  bersangkutan.  Konosemen merupakan  persetujuan  yang  mengikat pengangkut,  pengirim,  dan  penerima, sehingga  barang  dilindungi  dari  perbuatan sewenang-wenang  dan  tidak  bertanggung jawab yang dilakukan oleh pengangkut;
2)  Surat  bukti  tanda  terima  barang  di  atas kapal. Dengan adanya konosemen, pengangkut/agen/nahkoda mengakui bahwa  ia  telah  menerima  barang  dari pengirim untuk diangkut dengan kapal yang bersangkutan;
3)  Tanda  bukti  milik  atas  barang.  Dengan memiliki  konosemen  berarti  sekaligus memiliki  barang  yang  tersebut  didalamnya. Setiap pemegang konosemen berhak menuntut penyerahan barang yang tersebut di  dalamnya  di  kapal  mana  barang  itu berada.
4)  Kuitansi  pembayaran  biaya  pengangkutan. Di  dalam  konosemen  dinyatakan  bahwa biaya pengangkutan dibayar lebih dahulu di pelabuhan  muatan  (freight  prepaid)oleh pengirim,  atau  dibayar  kemudian  di pelabuhan  tujuan  (freight  to  be  collected) oleh penerima;
5)  Kontrak  atau  persyaratan  pengangkutan.
Konosemen adalah bukti perjanjian
pengangkutan  yang  memuat  syarat-syarat pengangkutan.”

## Pakuan Law Review

## b. Tiket kapal laut
Tiket  kapal  laut  diberikan  kepada  setiap  penumpang yang  telah  membayar  lunas  biaya  pengangkutan,  pada umumnya  sebelum  naik  ke  kapal  laut.  Dengan  demikian, tiket  kapal  laut  berfungsi  sebagai  bukti  pengangkutan penumpang. 11
Menurut pendapat R. Soekardono, pengangkutan pada pokoknya  berisikan  perpindahan  tempat  baik  mengenai benda-benda  maupun  mengenai  orang-orang,  karena perpindahan  itu  mutlak  perlu  untuk  mencapai  dan meningkatkan manfaat secara efisien. 12
Pengangkutan  laut  merupakan  suatu  kesatuan  dari beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan  pengangkutan  laut. Didalamnya  terdapat  beberapa  aspek  yang  berhubungan, sehingga menjadi suatu kesatuan dalam pengangkutan laut. Aspek-aspek tersebut terdiri dari : 13
“a.  Pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan.  Pelaku  ini  ada  yang  berupa badan usaha, seperti
perusahaan pengangkutan,  dan  ada  pula  yang  berupa manusia  pribadi,  seperti  buruh  pengangkutan di pelabuhan;
11 Ibid ., hlm. 57.
12
Anonim, “Hukum Pengangkutan”, tersedia
di manfiroceanscienceoflaw.blogspot.com , diakses tanggal 20 Juni 2014.
13 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit ., hlm. 19.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 11
b.  Alat  pengangkutan,  yaitu  alat  yang  digunakan untuk  menyelenggarakan  pengangkutan.  Alat ini digerakkan secara mekanik dan memenuhi syarat  undang-undang,  seperti  kendaraan bermotor,  kapal  laut,  kapal  udara,  derek ( crane );
c.  Barang/penumpang,  yaitu  muatan  yang diangkut. Barang muatan yang diangkut adalah barang  perdagangan  yang  sah  menurut undang-undang.  Dalam  pengertian  barang termasuk juga hewan;
d.  Perbuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang atau  penumpang  sejak  pemuatan  sampai dengan  penurunan  di  tempat  tujuan  yang ditentukan.
e.  Fungsi  pengangkutan,  yaitu  meningkatkan kegunaan  dan  nilai  barang  atau  penumpang (tenaga kerja);
f.  Tujuan  pengangkutan,  yaitu  sampai  atau  tiba di  tempat  tujuan  yang  ditentukan  dengan selamat, biaya pengangkutan lunas.”
Terjadinya  pengangkutan  laut  dengan  kapal,  perlu diadakan  perjanjian  pengangkutan  terlebih  dahulu  yang dibuktikan  dengan  adanya  dokumen  muatan  berupa bill of lading atau  konosemen  dan  perusahaan  pengangkutan  laut wajib  mengangkut  barang-barang  setelah  disepakati perjanjian pengangkutan.
Asas-asas  hukum  pengangkutan  merupakan  landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi dua :
a. Bersifat publik

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 12

## Merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku
dan berguna bagi semua pihak, yakni :
1) Pihak-pihak dalam pengangkutan
2) Pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan
3) Pihak pemerintah (penguasa)
b. Bersifat perdata
Merupakan  landasan  hukum  pengangkutan  yang  hanya berlaku  dan  berguna  bagi  kedua  pihak  dalam pengangkutan  niaga,  baik  pengangkut  maupun  pengirim barang.
Kapal  laut  adalah  semua  kapal  yang  dipakai  untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukkan untuk itu (Pasal 310  KUHD).  Terjadinya  pengangkutan  laut  dengan  kapal, perlu  diadakan  perjanjian  pengangkutan  terlebih  dahulu yang  dibuktikan  dengan  adanya  dokumen  muatan (konosemen)  dan  perusahaan  pengangkutan  laut  wajib mengangkut  barang-barang  setelah  disepakati  perjanjian pengangkutan.
Setiap perusahaan pengangkutan laut wajib bertanggung  jawab  atas cargo yang  telah  dimuat  di  atas kapal,  bilamana  kesalahan  pengoperasian  kapalnya misalkan  musnah,  hilang  atau  rusaknya  barang  yang

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 13
diangkut  dan  keterlambatan  kedatangan  kapal,  maka  wajib mempertanggungjawabkan  pada  pengirim  dan  atau penerima cargo tersebut.
Subyek  hukum  pengangkutan  ialah  pihak-pihak  yang berkepentingan  dalam  pengangkutan. 14 Pihak-pihak  yang termasuk ke dalam subyek hukum pengangkutan ialah :

## a. Pengangkut ( Carrier )
Pengangkut adalah pengusaha pengangkutan yang memiliki  dan  menjalankan  perusahaan  pengangkutan. Pengangkut  sendiri  mempunyai  dua  arti,  yaitu  sebagai pihak penyelenggara pengangkutan dan sebagai alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan.
b. Pengirim ( Consigner, Shipper )
Pihak yang termasuk ke dalam pengirim ialah, antara lain
:
1) Pemilik barang
Dapat
berupa manusia pribadi, perusahaan perorangan,  perusahaan  persekutuan  baik  badan hukum  maupun  bukan  badan  hukum,  perusahaan umum (perum).
2) Penjual (Eksportir)
14 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit ., hlm. 20.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 14
Selalu  berupa  perusahaan  persekutuan  badan  hukum atau bukan badan hukum.
3) Majikan  penumpang  dalam  perjanjian  pengangkutan serombongan penumpang (tenaga kerja, olahraga).
Majikan  penumpang  ialah  kepala  rombongan  atau ketua  organisasi  tertentu.  Pengirim  merupakan  pihak yang  mengikatkan  diri  untuk  membayar  biaya pengangkutan. Pengirim dalam bahasa Inggris disebut
“ consigner ”, tetapi khususnya untuk pengangkutan laut disebut “ shipper ”. 15

## c. Penumpang ( Passenger )
Penumpang  ialah  pihak  dalam  perjanjian pengangkutan  penumpang.  Penumpang  mempunyai  dua kedudukan,  yaitu  sebagai  subyek  karena  ia  merupakan pihak  dalam  perjanjian  dan  sebagai  obyek  karena  ia muatan  yang  diangkut.  Sebagai  pihak  dalam  perjanjian pengangkutan,  penumpang  harus  sudah  dewasa  atau mampu  melakukan  perbuatan  hukum  atau  mampu membuat perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata)
d. Ekspeditur, Biro Perjalanan
Ekspeditur  adalah  pengusaha  yang  menjalankan perusahaan  persekutuan  badan  hukum  dalam  bidang
15 Ibid ., hlm. 35.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 15
usaha  ekspedisi  muatan  barang,  salah  satunya  ialah Ekspedisi  Muatan  Kapal  Laut  (EMKL).  Ekspeditur  atau Cargo  Forwarder ,  dinyatakan  sebagai  subyek  perjanjian pengangkutan  walaupun  bukan  pihak  dalam  perjanjian pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim, pengangkut dan penerima.
Ekspeditur  berfungsi  sebagai  “perantara”  dalam perjanjian  pengangkutan.Pasal  86  KUHD  menjelaskan bahwa  ekspeditur  ialah  orang  yang  pekerjaannya menjadi  tukang  menyuruhkan  kepada  orang  lain  untuk menyelenggarakan  pengangkutan  barang  dagangan  dan lainnya, melalui daratan atau perairan. 16
Dalam  KUHD  diterangkan  pula  beberapa  kewajiban ekspeditur, yaitu : 17
“1)  Wajib  membuat  catatan  dalam  register harian  mengenai  macam,  harga,  jumlah barang-barang  dagangan  yang  harus diangkut.
2) Menjamin  pengiriman  barang  dagangan dan lainnya dilaksanakan dengan rapi dan cepat.
3) Menjamin  kerusakan  atau  hilangnya barang-barang yang telah dikirim tersebut yang  disebabkan  karena  kesalahan  atau kurang hati-hati.”
16 Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Dagang , Pasal 86.
17 Ibid., Pasal 86-88.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 16
Dalam  perjanjian  pengangkutan  penumpang, pihak  yang  mencarikan  pengangkut  bagi  penumpang yaitu  biro  perjalanan.  Biro  perjalanan  bertindak  atas nama penumpang, yang menjadi pihak yaitu penumpang.
e. Pengatur Muatan ( Stevedore/Cargohandling )
Pengatur  muatan  adalah orang  yang  menjalankan usaha  dalam  bidang  pemuatan  barang  ke  kapal  dan pembongkaran  barang  dari  kapal.  Pengatur  muatan, orang yang ahli dan pandai menempatkan barang-barang dalam ruangan kapal yang terbatas itu sesuai dengan sifat barang,  ventilasi  yang  dibutuhkan,  dan  barang-barang tidak mudah bergerak. 18
Pengatur  muatan  merupakan  perusahaan  yang berdiri  sendiri,  atau  dapat  juga  merupakan  bagian  dari perusahaan  pelayaran.  Apabila  pengatur  muatan  itu merupakan bagian dari perusahaan pelayaran, maka dari segi  hukum,  perbuatan  pengatur  muatan  merupakan perbuatan pengangkut dalam penyelenggaraan pengangkutan.
Segala  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pengatur muatan  di  atas  kapal,  tunduk  pada  peraturan  yang berlaku  di  kapal  itu.  Segala  perbuatan  melawan  hukum
18 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit ., hlm. 38.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 17
yang dilakukan oleh pengatur muatan dan anak buahnya menjadi tanggung jawab pengangkut (Pasal 321 KUHD). 19
f. Perusahaan Pergudangan ( Warehousing )
Perusahaan pergudangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyimpanan barang-barang di dalam  gudang  pelabuhan  selama  barang  yang bersangkutan  menunggu  pemuatan  ke  atas  kapal,  atau menunggu pengeluarannya dari gudang. 20
g. Penerima ( Consignee )
Dalam  perjanjian  pengangkutan,  penerima  dapat dimungkinkan  merupakan  pengirim  atau  mungkin  juga pihak  ketiga  yang  berkepentingan.  Dalam  hal  penerima adalah pengirim, maka penerima merupakan pihak dalam perjanjian  pengangkutan.  Penerima  sebagai  pengirim dapat  diketahui  dari  dokumen  pengangkutan.  Dalam  hal penerima merupakan pihak ketiga yang berkepentingan, maka  penerima  bukan  pihak  dalam  perjanjian pengangkutan,  tetapi  tergolong  juga  sebagai  subyek hukum pengangkutan. 21
Obyek  hukum  pengangkutan  adalah  segala  sesuatu yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  hukum
19 Ibid ., hlm. 38.
20 Ibid. 21 Ibid ., hlm. 40.

## Pakuan Law Review
Halaman 18
pengangkutan. 22 Tujuan  hukum  pengangkutan  yaitu terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  pihak-pihak  dalam pengangkutan.  Kewajiban  pihak  pengangkut  yaitu menyelenggarakan  pengangkutan  dari  tempat  tertentu  ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan kewajiban pihak pengirim  atau  penumpang  yaitu  membayar  biaya pengangkutan.
Perjanjian pengangkutan ini consensuil (timbal balik) di  mana  pihak  pengangkut  mengikatkan  diri  untuk menyelenggarakan  pengangkutan  barang  dari  dan  ke tempat  tujuan  tertentu,  dan  pengirim  barang  (pemberi order)  membayar  biaya/ongkos  angkutan  sebagaimana yang  disetujui  bersama,  di  sini  dapat  dilihat  kedua  belah pihak  mempunyai  kewajiban  yang  harus  ditunaikan,  yaitu
: 23
“a.  Pihak  pengangkut  :  mempunyai  kewajiban untuk  mengangkut  barang  ataupun  orang dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  dengan selamat.
b.  Pihak  pengirim  (pemakai  jasa  angkutan)  : berkewajiban  menyerahkan  ongkos  yang disepakati  serta  menyerahkan  barang  yang dikirim pada alamat tujuan dengan jelas. Di tempat tujuan barang tersebut
diserahterimakan  kepada  penerima  yang
22 Ibid ., hlm. 61 23 Soegijatna Tjakranegara, Op. Cit ., hlm. 67.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 19
nama  dan  alamatnya  tercantum  dalam  surat angkutan  sebagai  pihak  ketiga  yang  turut serta  bertanggungjawab  atas  penerimaan barang.
c. Kedudukan  pihak  penerima  barang  karena sesuatu  perjanjian  untuk  berbuat  sesuatu bagi  penerima  barang  apakah  barang  itu diterimanya  sebagai  suatu  hadiah  (Pasal 1317 KUHPerdata).”
Hubungan  kerja  antara  pengirim  dan  pengangkut, sebagai  pihak-pihak  dalam  perjanjian  transportasi  yaitu consensuil berdiri  sama  tinggi  ( gecoordineerd )  bukan merupakan gecoordineerd ,  karena  di  sini  tidak  terdapat hubungan  kerja  antara  buruh  dan  majikan  dan  tidak terdapat pula hubungan pemborongan menciptakan hal-hal baru,  mengadakan  benda    baru,  di  mana  dalam Pasal  1617 KUHPerdata yang merupakan penutup dari bagian ke 6 Titel VII a, yang isinya mengenai kewajiban juru pengangkut dan nahkoda.  Adapun  sebagai  jenis  perjanjian  campuran  dalam perjanjian pengangkutan yaitu antara melakukan pekerjaan pengangkutan dan penyimpanan, sehubungan dengan : 24
“a.  Pasal 468 ayat (1) KUHD menetapkan bahwa pengangkut  wajiib  menjaga  keselamatan barang yang diangkut.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 20
b.  Pasal  1706  KUHPerdata  penerima  titipan, wajib  merawat  barang  yang  dititipkan  untuk diangkut dan diserahkan.
c.  Pasal  1714  KUHPerdata  si  penerima  titipan untuk  diangkut  dan  diserahkan  wajib merawat  barang,  mengembalikan  dalam jumlah nilai yang sama.”
Dalam  perjanjian  pengangkutan  menurut  kebiasaan dan  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  90  KUHD,  merupakan suatu  perjanjian  persetujuan  antara  pihak  pengangkut  dan pengirim  barang,  waktu  pengiriman,  pemuatan  ganti  rugi memuat  akta  yang  dinamakan  suatu  muatan  ( vrachtbrief ) memuat :
a. Nama barang, berat ukuran bilangan, merek pembungkus.
b. Nama  orang  penerima  kepada  siapa  barang  itu diserahkan.
c. Nama  tempat  pengangkut  atau  juragan  perahu, pengemudi, pengangkutan truk, bus, dan lain-lain.
d. Jumlah upah pengangkut dan tanda tangan pengirim/surat  angkutan  itu  harus  dicatat  dalam  buku register.
Terdapat  2  (dua)  faktor  tanggung  jawab  dalam pengangkutan, yaitu :
a. Tanggung jawab secara relatif

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 21
Yaitu kerugian yang tidak dapat dicegah atau dihindarkan secara layak, misalnya akibat dari badai/topan yang luar biasa hingga kapal terkena karang dan kandas di laut. Hal itu  di  luar  kekuasaan  pengangkut  meskipun  ia  berusaha secara  layak,  air  laut  tetap  masuk  ke  ruang  palka  kapal. Akibat  topan  itu,  alat  mekanisme  tidak  dapat  bekerja lagi. 25
b. Tanggung jawab secara mulak
Yaitu  kelalaian  pengangkut  yang  mempunyai kewajiban mutlak terhadap tanggung jawab.
Di  dalam  pengangkutan  laut,  baik  itu  pengangkutan barang  atau  penumpang,  akan  ada  kerugian  yang  dialami. Kerugian tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Ada dua  hal  yang  menyebabkan  timbulnya  kerugian  di  dalam pengangkutan laut, yaitu kerugian yang  disebabkan karena tubrukan  dan  kerugian  yang  disebabkan  bukan  karena tubrukan.

## C. Ganti Rugi Dalam Pengangkutan Laut
Kerugian laut meliputi seluruh kerusakan yang mungkin dialami oleh kapal dan/atau muatan selama pelayaran, begitu pula  pengeluaran  luar  biasa  yang  mungkin  timbul  dalam
25 Ibid ., hlm. 167-168.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 22
kegiatan  maritim.  Istilah  kerugian  laut  juga  digunakan  untuk menunjukkan kerugian laut sebagian. Perbedaan nyata dibuat antara  Kerugian  Laut  Umum  (G/A)  dengan  Kerugian  Laut Sebagian (P/A). 26
1. Kerugian Laut Umum ( General Average )
Prinsip  dari  kerugian  laut  umum  secara  jelas dicantumkan  dalam  aturan  A  dari  Aturan York  Antwerp 1950 : 27
“  Terdapat  suatu  tindakan-tindakan  kerugian laut  umum,  apabila  dan  hanya  bila  suatu pengorbanan  luar  biasa  atau  pengeluaran  luar biasa  dengan  sengaja  dan  beralasan  dilakukan atau  terjadi  untuk  keselamatan  umum  dengan maksud mencegah dari petaka atas harta milik yang  terlibat  dalam  suatu  kegiatan  maritim biasa.”
Sementara Marine Insurance Act 1906 menyatakan : 28
“  Terdapat  suatu  tindakan  kerugian  laut  umum, bila  suatu  pengorbanan  luar  biasa  atau pengeluaran  luar  biasa  secara  sukarela  dan beralasan  dilaksanakan  atau  terjadi  pada waktu  petaka  untuk  maksud  menjaga  harta benda  yang  berbahaya  dalam  kegiatan  laut biasa.”
26 J. Bes, Pencarteran Kapal Laut dan Kondisinya , hlm. 121.
27 Ibid. 28 Ibid.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 23
Dalam  tindak  kerugian  laut  umum,  kepentingan umum yaitu keselamatan kapal, muatan dan uang tambang, merupakan  hal  yang  utama.Pengorbanan  atau  pengeluaran yang  dibaut  atau  yang  timbul  untuk  keuntungan  dari kepentingan  bersama  dan  sewajarnya  bahwa  setiap kepentingan  beriur  dalam  pengorbanan  atau  pengeluaran itu sebanding dengan nilai yang dipertaruhkan.Sudah tentu tidak beralasan untuk satu pihak harus membayar kerugian keseluruhannya.
Di  dalam  kerugian  laut  umum  terdapat  penaksir kerugian  ( average  adjusters ).  Penaksir  kerugian  laut  yang berpengalaman dipercayai tugas untuk membagi secara adil kerugian dan kelebihan pengeluaran pada pihak-pihak yang berkepentingan  dalam  kegiatan  maritim  dan  menetapkan biaya-biaya  mana  yang  ditetapkan  sebagai  kerugian  laut khusus  ( particular  average )  dan  pengeluaran-pengeluaran mana yang ditetapkan sebagai kerugian laut umum ( general average ).
Tuntutan-tuntutan  ganti  rugi  yang  besar  misalnya tuntutan  ganti  rugi  akibat  tubrukan  antara  dua  kapal  juga ditangani  oleh  penaksir  yang  berpengalaman,  ternyata bahwa dalam kasus tubrukan antara dua kapal yang bernilai berbeda,  yang  kedua  kapal  tersebut  disalahkan,  meskipun

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 24
dalam  tingkat  yang  berbeda  dan  masing-masing  kapal mempunyai  batas-batas  maksimum  kewajibannya,  sesuai dengan  seksi  502-509 Merchant  Shipping  Act ,  pembagian kerugian merupakan hal yang kompleks. 29

## a. Average Bond
Dalam hal adanya peristiwa yang luar biasa selama pelayaran,  yang  menyebabkan  tindakan  kerugian  laut umum, suatu average bond akan disusun, di mana pemilik muatan  terikat  untuk  membayar  sesuai  dengan proporsinya  di  dalam  kerugian  laut  umum.  Kontribusi dari  berbagai  pihak  yang  berkepentingan,  akan ditetapkan  oleh  penaksir  kerugian  ( average  adjusters ) yang akan mengeluarkan suatu pernyataan kerugian laut ( average statement ).
Average  Bond harus  ditandatangani  sebelum penyerahan muatan yang sebenarmya kepada penerima, yang harus menyediakan data yang akurat mengenai nilai dan lain-lain. 30

## b. Average Statement
Average  Statement ini  menunjukkan  secara  rinci, kontribusi  masing-masing  pihak  yang  berkepentingan dalam  kerugian  laut  umum,  selaras  dengan  nilainya.
29 Ibid ., hlm. 122.
30 Ibid.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Average  Statement disusun  oleh Average  Adjusters dan
didistribusikan
di antara pihak-pihak yang berkepentingan  segera  setelah  selesai  dibuat,  bilamana penyelesaian dapat dilaksanakan. 31
c. Deposito kerugian laut umum ( general average deposit )
Sebelum penyerahan muatan, pemilik kapal berhak untuk  menyaratkan  suatu  deposito  uang  tertentu  dari penerima muatan sebagai jaminan pembayaran patungan mereka  dalam  kerugian  laut  umum.  Kontribusi  ini disetorkan  ke  bank  pada  suatu  rekening  dan mendapatkan  tanda  bukti  penerimaa  deposito  atas  dua nama  yang  dipercaya  yang  dipilih  oleh  kapal  dan penyetor. Biasanya average adjusters ditunjuk atas nama pemilik kapal.
Jumlah  simpanan  demikian  dan  bunga  uang  yang dihasilkan dari uang didepositokan tersebut akan ditahan sebagai  jaminan  pembayaran  penyelamatan  ( salvage ) dan/atau  kerugian  laut  umum  dan/atau  kerugian  laut khusus  dan/atau  biaya-biaya  lain  yang  akan  ditetapkan oleh average  adjusters. Seandainya  deposito  sementara itu melebihi kontribusi yang akhirnya jatuh tempo, maka kelebihan akan dibayarkan kembali kepada si penyimpan.
31 Ibid ., hlm. 123.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 26
Dalam  beberapa  kasus,  “garansi”  dapat  diterima untuk pembayaran kontribusi iuran dalam kerugian laut umum  sebagai  pengganti  deposito  uang  kontan. Kontribusi  terhadap  kerugian  laut  umum  biasanya ditutup oleh asuransi. 32
d. Pengorbanan ( jettison )
Dalam hal muatan dibuang ke laut dengan sengaja, umpamanya  dengan  tujuan  untuk  mengapungkan  kapal yang kandas, tindakan tersebut dilakukan demi kebaikan semua  pihak  yang  berkepentingan  kapal,  muatan  dan uang tambang dan sedemikian, merupakan kerugian laut umum,  asalkan  pengapalan  muatan  di  atas  dek  sesuai dengan kebiasaan pelayaran yang diakui konsekuensinya. Kehilangan  muatan  dek  akibat  cuaca  buruk  misalnya muatan  kayu  di  atas  geladak,  tidak  ditutup  dalam term ini.  Kehilangan  demikian  akan  diganti  sebagai  kerugian laut khusus, dan menjadi beban dari pemilik muatan yang sebenarnya. 33

## 2. Kerugian Laut Khusus ( Particular Average )
Kerugian  laut  khusus  hanya  berkaitan  dengan kerugian dan/atau pengeluaran yang secara khusus dipikul oleh  pemilik  kapal,  yang  telah  mengalami  kerugian  akibat
32 Ibid. 33 Ibid.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 27
cuaca  buruk,  atau  oleh  pemilik  muatan  yang  telah  rusak dalam  persinggahan  misalnya  kerusakan  kebocoran  yang untuk itu pengeluaran tambahan harus diadakan. Dalam hal ini  kerugian  laut  khusus  tidak  ada  persoalan  mengenai kepentingan  bersama,  yang  demikian  berbeda  dengan kerugian  laut  umum,  masing-masing  pihak  yang berkepentingan  harus  menanggung  kerugiannya  sendiri- sendiri dan tidak ada alasan bagi kerugian atau pengeluaran yang  timbul  proporsional  antara  pihak-pihak  yang tersangkut.
Seandainya  sebuah  kapal  kandas  dan  diapungkan kembali pada saat air pasang dengan tenaganya sendiri, jika terjadi kerugian akan dianggapsebagai kerugian laut khusus. Namun,  apabila  kapal  telah  diapungkan,  dibantu  dengan kapal tunda, pengeluaran tambahan yang telah timbul demi kepentingan  bersama  kapal,  muatan  dan  uang  tambang sehingga  proporsinya  dalam  kerugian  laut  umum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. 34
a. Pengeluaran pengganti ( substitute expenses )
Ungkapan-ungkapan ini meliputi pengeluaran yang timbul  sebagai  pengganti  pengeluaran  lain-lain  yang sebenarnya diizinkan sebagai kerugian laut umum.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 28
Masalah  ini  mungkin  dapat  dijelaskan  dengan contoh berikut ini.Seandainya kapal harus dinaik-dokkan di  pelabuhan  perlindungan,  nahkoda  mungkin  boleh memilih untuk membongkar muatan sebelum kapal naik dok atau tetap menyimpan muatan di kapal. Sudah tentu, andaikata  perusahaan  dok  menyetujuinya  dan  tidak  ada keberatan dari pihak pemilik kapal.
Dengan  menahan  muatan  di  atas  kapal  pada  saat kapal naik dok, berarti menghemat biaya pembongkaran, penyimpanan dan pemuatan kembali, tetapi pengeluaran naik  dok  akan  lebih  tinggi.  Apabila  naik  dok  dengan muatan  di  kapal,  menurut  syarat-syarat  dalam bill  of lading, pemilik  kapal  mempunyai  kebebasan  untuk  naik dok  dengan  muatan  di  atas  kapal  malah  lebih menguntungkan, wajar jika pengeluaran tambahan untuk naik  dok  diizinkan  sebagai  kerugian  laut  umum,  untuk pengganti  pengeluaran-pengeluaran  yang  telah  dihemat dengan meniadakan kegiatan pembongkaran, penyimpanan,  dan  pemuatan  kembali.  Sudah  tentu,  apa yang  disebut  “pengeluaran  pengganti”  tidak  boleh melebihi pengeluaran-pengeluaran yang dihemat. 35
b. York-Antwerp Rules 1950

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 29
Sudah  merupakan  kebiasaan  tetap  untuk menyelesaikan  kerugian  laut  umum  sesuai  dengan aturan-aturan York-Antwerp 1950, yang  dengan  tegasnya menetapkan  pengorbanan  dan  pengeluaran-pengeluaran yang akan diperlakukan sebagai kerugian laut umum dan dengan cara apa pembagian akan dilaksanakan.
Penting  sekali  untuk  menetapkan  dalam bill  of lading dan perjanjian charter , bahwa kerugian laut umum akan diatur sesuai dengan York-Antwerp Rules 1950 . 36

## D. Penutup
Tanggung  jawab  para  pihak  pada  kasus  wanprestasi dalam pengangkutan barang melalui laut yaitu tanggung jawab yang ada pada seorang pengangkut di mana ia yang membawa barang dari  pengirim kepenerima.  Di  mana  selama  membawa barang-barang  tersebut  pengangkut  harus  menjaga  barang- barang  tersebut  sampai  pada  pelabuhan  tujuan  agar  tidak hilang,  rusak,  dicuri  dan  lainnya  yang  dapat  mengakibatkan pengirim maupun penerima mengalami kerugian. Karena pada saat  ada  kerusakan  maka  pengangkut  haruslah  bertanggung jawab.  Namun,  tanggung  jawab  dari  pengangkut  pun  dibatasi di dalam KUHD.
36 Ibid ., hlm. 125.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 30
Penyelesaian  ganti  rugi  di  dalam  pengangkutan  laut dilihat dari apa yang menyebabkan kerugian itu timbul. Dalam bidang  pelayaran  penyebab  timbulnya  kerugian  antara  lain karena tubrukan, bukan karena tubrukan. Dalam hal tanggung jawab terhadap muatan, konvensi telah mengatur untuk kapal yang tidak membawa muatan ( non carrier ) bertanggung jawab untuk  membayar  ganti  rugi  atas  kehilangan  atau  kerusakan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total kerugian muatan. Sedangkan  untuk  kapal  yang  membawa  muatan  ( carrier ), bertanggung  jawab  sebesar  60%  (enam  puluh  persen)  dari total kerugian muatan. Terdapat tiga cara untuk menyelesaikan sengketa ganti rugi, yaitu musyawarah, arbitrase/mediasi dan proses  pengadilan.  Dalam  hal  kerugian  disebabkan  oleh pengangkut  yang  menyebabkan  kapal  terlambat  tiba,  tidak sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan  dalam Bill  of Lading , maka penerima saat meminta kepada pengadilan untuk menahan kapal tersebut tanpa perlu mengajukan gugatan.
Penegak  hukum  harus  mengerti  mengenai  hukum pengangkutan,  terutama  dalam  hal  ini  mengenai  hukum pelayaran, hukum pengangkutan laut atau hukum maritim.

## Pakuan Law Review
Halaman 31

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang  tentang  Pelayaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2008  Nomor  64.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.
________. Peraturan  Pemerintah  tentang  Penyelenggaraan  dan Pengusahaan Angkutan Laut . Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 1988.

## B. Buku
Bes, J. Pencarteran Kapal Laut dan Kondisinya .
Cahyono,  Akhmad  Budi  dan  Surini  Ahlan  Sjarif. Mengenal Hukum Perdata . Jakarta : Gitama Jaya, 2008.
Hay,  Marhainis  Abdul. Hukum  Perdata  Materiil. Jakarta  : Pradnya Paramita, 1984.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan
Udara . Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991.
Poerwadarminta,  W.J.S. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia . Jakarta : Balai Pustaka, 1982.
Purwosutjipto,  H.M.N. Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  3
Hukum Pengangkutan . Jakarta : Djambatan, 1981.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
_________. Pengertian Pokok Hukum Dagang 5 Hukum Pelayaran
Laut dan Perairan Darat . Jakarta : Djambatan, 2000.
Sardjono,  Sapto. Hukum Dagang Laut Bagi Indonesia .  Jakarta  : Simplex, 1985.
Situmorang,  Victor. Sketsa  Asas  Hukum  Laut .  Jakarta  :  Bina Aksara, 1987.
Subekti,  R  dan  R.  Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang .   Jakarta : Pradnya Paramita, 1991.
_________. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata .  Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
_________. Kamus Hukum . Jakarta : Pradnya Paramita, 2005.
Subekti,  R. Pokok-Pokok  Hukum  Perdata .  Jakarta  :  Intermasa,
1978.
_________. Hukum Perjanjian . Jakarta : Intermasa, 2001.
Suyono,  R.P. Shipping Pengangkutan  Intermodal  Ekspor  Impor Melalui Laut . Jakarta : PPM, 2001.
Tjakranegara,  Soegijatna. Hukum  Pengangkutan  Barang  dan Penumpang . Jakarta : Rineka Cipta, 1995.
Widjaja, Gunawan. Memahami Prinsip Keterbukaan,
(aanvullendrecht), dalam Hukum Perdata .  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada, 2006.
Widjaya, I.G. Ray. Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting,
Teori dan Praktek. Jakarta : Kesaint Blanc, 2003.

## Pakuan Law Review
Halaman 33

## C. Lain-lain
Anonim.  “Hukum tentang Perjanjian Pengangkutan”. Tersedia di folorensus.  blogspot.com/2008/07/hukum-tentang- perjanjianpengangkutan . Diakses tanggal 20 Juni 2014.
Anonim. “Hukum Pengangkutan”. Tersedia
di
manfiroceanscienceoflaw.  blogspot.com .  Diakses  tanggal 20 Juni 2014.
Anonim. “Kamus  Besar Bahasa Indonesia”. Tersedia di http:// kamus bahasa indonesia.org/Analisis . Diakses tanggal 29
Mei 2014.
Anonim. “Kamus  Besar Bahasa Indonesia”. Tersedia di http:// kamus bahasa indonesia.org/ Kasu s.  Diakses  tanggal  29
Mei 2014.
Anonim.  “Perbuatan  Melawan  Hukum”.  Tersedia  di wonkdermayu.wordpress.  com .  Diakses  tanggal  14 September 2014.
Anonim.  “Wanprestasi  dan  Akibat-akibatnya”.  Tersedia  di http//blogprinsip.blog  spot.com/2012/10/wanprestasi- dan-akibat-akibatnya . Diakses tanggal 28 Juni 2014. Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional. Simposium  Hukum Angkatan Darat dan Laut. Semarang : Binacipta, 1981.
Hadi,  Ahmad  Utoyo. Wawancara .  Narasumber  ahli  di  bidang Pelayaran,  Jalan  Boulevard  Timur,  Kelapa  Gading. Jakarta, 13 Agustus 2014.
Malik,  Muhammad  Iqbal.  “Perdagangan  Internasional”. Makalah .Disampaikan  untuk  memenuhi  tugas  mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Bogor, 2013.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Motik,  Chandra.  “Bab  IV  Nahkoda  dan  Awak  Kapal”. Makalah .Disampaikan pada perkuliahan Hukum
Maritim di FH UI. Depok, 11 Mei 2006.
Riansyah,  Muhammad  Ihsan.  “Kapal  Tubrukan  di  Laut ( Collision  Accident  on  The  Sea )”.  Tersedia  di muhammadihsanriansyah.blogspot.com .  Diakses  tanggal
10 Agustus 2014.