MSEJ, 3(1) 2022: 314-324, http://journal.yrpipku.com/index.php/msej Copyright © 2022 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license
Practice  of  Mudharabah  Contract  Between  Ship  Owners  And  Fishers  In  Pasarpalik, North Bengkulu
Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Pasarpalik Bengkulu Utara
Agung Pratama Wijaya 1 , Ainani Fitri 2 , Nur Holipah 3 , Eka Sri Wahyuni 4 , Adi Setiawan 5 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu agungpratama3677@gmail.com 1 , ainanifitri837@gmail.com 2 , nurholifahh07@gmail.com 3 , ekasricurup@gmail.com 4 , ibnumustofa125@gmail.com 5

## ABSTRACT
This study aims to obtain a clear picture of how the practice of cooperation between ship owners and fishermen, how the implementation of mudharabah contracts between ship owners and fishermen and how to assign the risk of business losses between ship owners and fishermen in Pasar  Palik  Village,  Air  Napal  District,  North  Bengkulu  Regency.  This  study  uses  qualitative information  analysis  methods,  namely  information  that  is  displayed  in  verbal  form  (oral  or individualized structure) not in the form of numbers. Thus study was conducted in Pasar Palik Village, Air Napal District, North Bengkulu Regency. The subjects in this study were ship owners and fishermen who worked together in Pasar Palik Village, Air Napal District, North Bengkulu Regency.  Based  on  field  research,  cooperative  practices  carried  out  by  boat  owners  and fishermen in Pasar Palik Village are included in mudharabah cooperatives. Where one party is shahibul mal (ship owner) and the other party is mudharib (fisherman). Of the three sharing applied, the most profitable profit sharing proportion for fishermen is the proportion of 30%:70%. While  for  ship  owners,  the  most  profitable  proportion  of  profit  sharing  is  the  proportion  of 50%:50%. There are 2 systems of cooperation where the burden of risk will be borne by the ship owner completely. Meanwhile, there is one collaboration in which the burden of risk is borne by the fishermen.
Keywords : Mudharabah Contract, Ship Owner, Fisherman, Profit Sharing

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  yang  jelas  tentang  bagaimana  praktik kerjasama  antara  pemilik  kapal  dengan  nelayan,  bagaimana  pelaksanaan  akad  mudharabah antara pemilik kapal dengan nelayan dan bagaimana pembebanan risiko kerugian usaha antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini menggunakan metode analysis data kualitatif, yaitu data yang ditampilkan dalam  bentuk  verbal  (lisan  atau  struktur  individu)  bukan  dalam  bentuk  angka.  Penelitian  ini dilakukan di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kapal dan nelayan yang bekerja sama di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan penelitian lapangan, praktik kerjasama yang dilakukan  oleh  pemilik  kapal  dan  nelayan  di  Desa  Pasar  Palik  termasuk  dalam  kerjasama mudharabah. Dimana salah satu pihak adalah shahibul mal (pemilik kapal) dan pihak lainnya adalah mudharib (nelayan). Dari ketiga pembagian keuntungan yang diterapkan, proporsi bagi hasil  yang  paling  menguntungkan  bagi  nelayan  adalah  proporsi  30%:70%.  Sedangkan  bagi pemilik  kapal,  proporsi  bagi  hasil  yang  paling  menguntungkan  adalah  proporsi  bagi  hasil 50%:50%.  Ada  2  sistem  kerjasama  dimana  pembebanan  risiko  akan  ditanggung  oleh  pemilik kapal  sepenuhnya.  Sementara  itu,  terdapat  satu  kerjasama  yang  pembebanan  risikonya ditanggung oleh nelayan.
Kata kunci : Akad Mudharabah, Pemilik Kapal, Nelayn, Bagi Hasil

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan,  dimana  60%  penduduk  Indonesia  tinggal  di daerah  tepi  pantai.  Mayoritas  mengandalkan  keberadaan  aset  pantai  dan  aset  normal  laut. Dengan  keadaan  negara  yang  memiliki  60%  lautan,  menunjukkan  bahwa  Indonesia  memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah (awaluddin, 2020). Dengan luas lautan lengkap sekitar 5,8 juta kilometer persegi (km2) yang terdiri dari 2,3 juta km2 perairan kepulauan, 0,8 juta km2 perairan regional, dan 2,7 km2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kedudukan dan luas wilayah Kepulauan Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau, telah  menjadi  vital  dalam  kerangka  pertukaran  dan  sebagai  pemasok  bahan  alam  bagi masyarakat dan wilayah lokal di seluruh dunia. Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang lebih  luas  dari  daratan,  potensi  yang  melimpah  ini  harus  dimanfaatkan  secara  wajar  tanpa mengabaikan bantuan pemerintah dari individu-individu yang menggantungkan usahanya pada laut (Prihatin, 2020).
Nabi Nuh a.s. cepat membuat perahu dan siapa yang menaikinya, kemudian, pada saat itu, orang-orang mendapatkan keahlian ini mulai dari satu zaman lalu ke zaman berikutnya dari satu  zaman  ke  zaman  lainnya.  Mereka  naik  perahu  mulai  dari  satu  wilayah  lalu  ke  wilayah berikutnya melalui lautan, dan mulai dari satu kota lalu ke kota berikutnya dan mulai dengan satu pulau lalu ke kota berikutnya. Dengan naik perahu, mereka menyelesaikan latihan kirim- impor. Itulah alasan penegasan-Nya mengatakan:
وَﻟِ ﺘَﺒْ ﺘَ ﻐُ ﻮ ا ﻣِ ﻦْ ﻓَ ﻀ ْﻠِ ﮫِ وَﻟَ ﻌَﻠﱠ ﻜُ ﻢْ ﺗَ ﺸْ ﻜُ ﺮُ و نَ Agar kamu mencari (manfaat) dari limpahan-Nya dan agar kamu bersyukur. (An-Nahl:14) Itu akan mensyukuri nikmat-Nya dan etika yang telah Dia berikan (Katsir, 2015).
Nelayan sebagai komunitas lokal yang hidupnya bergantung langsung pada hasil laut, baik dengan mendapatkan atau mengembangkan. Mereka sebagian besar tinggal di daerah tepi laut,  lingkungan  yang  dekat  dengan  tempat  aktivitas  mereka.  Untuk  urusan  perlengkapan, nelayan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu nelayan perorangan, nelayan juragan, dan nelayan buruh.  Nelayan  juragan  adalah  nelayan  yang  alat  tangkapnya  dikerjakan  oleh  orang  lain, kemudian nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap orang lain. Nelayan buruh  adalah  kelompok  yang  mengandalkan  alam  (musim,  ombak,  dan  iklim)  yang  dinamis, bergantung pada pemilik modal dan faktor produksi (kapal dan inovasi penangkapan ikan), dan seberapa  besar  bayaran  mereka  bergantung  pada  seberapa  besar  nilai  pendapatan  bersih setelah dikurangi biaya modal lalu dibagi dengan juragan yang disebut sistem bagi hasil (Sari, 2018).
Mengingat  akibat  dari  observasi  awal  di  Desa  Pasar  Palik,  Kecamatan  Air  Napal, Kabupaten  Bengkulu  Utara,  terjadi  tindakan  partisipasi  antara  pemilik  kapal  dan  nelayan. Nelayan  membantu  pemilik  kapal  menggunakan  sistem  bagi  hasil.  Modal  sebagai  biaya fungsional saat melaut, misalnya bahan bakar, es balok, bahan makanan dan lain-lain berasal dari juragan. Sementara nelayan berkontribusi dengan menggunakan kemampuan, tenaga dan kehandalan  dalam  aksi  yang  bermanfaat  ini.  Porsi  bagi  hasil  nelayan  akan  diberikan  setelah keikutsertaan  ditutup.  Pembagian  keuntungan  yang  disepakati  setara  dengan  nelayan  dan pemilik kapal. Sementara itu, bila terjadi kerugian, kemalangan itu ditanggung oleh pemilik kapal (Siswanto, 2021).
Dari  landasan  tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisa  Praktik  Akad  Mudharabah  Antara  Pemilik  Kapal  dan  Nelayan  di  Pasar  Palik, Bengkulu Utara.

## 2. Tinjauan Pustaka

## Akad Mudharabah
Para ulama memiliki berbagai pendapat tentang rukun mudharabah. Peneliti Hanafiyah berpendapat  bahwa  andalan  mudharabah  adalah  ijab  dan  qabul,  khususnya  lafazh  yang menunjukkan ijab kabul dan qabul dengan menggunakan mudharabah , muqaridha , muamalah atau kata-kata yang senada. Sebagian besar ulama menilai bahwa ada tiga andalan mudharabah, yaitu dua individu yang melakukan akad ( al-aqidani ) modal. ( ma'qud alaih ), dan shighat ( ijab dan qabul ).  Ulama  Syafi'yah  lebih  menoleransi  lima  poin  pendukung,  yaitu  modal  khusus, pekerjaan, laba, shigat, dan dua individu yang memiliki kesepakatan (Syafe’i, 2000).
Dari segi bahasa, mudharabah diambil dari kalimat dharaba fil ardh . Artinya, melakukan perjalanan untuk berniaga. Mudharabah juga disebut qiradh yang berasal dari kata al-qardh . Artinya,  potongan  harga  karena  pemilik  barang  memotong  sebagian  dari  hartanya  untuk ditukarkan dan mendapatkan bagian dari keuntungannya. Hal ini ditegaskan oleh Sayid Sabiq dalam bukunya Fikh as-Sunnah (Rozalinda, 2016).
Dari  penjelasan  di  atas,  diambil  kesimpulan  bahwa mudharabah adalah  suatu  akad kerjasama  antara  pemilik  modal  ( shahibul  mal )  dan  pengelola  modal  ( mudharib ),  di  mana pemilik  modal  menyerahkan  dana  kepada mudharib untuk  dimanfaatkan.  Kemudian, keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan (Rozalinda, 2016).
Dalam Al-Qur'an (Surat Al-Muzzammil 73:20) dijelaskan:
وَاٰ ﺧَ ﺮُ وْ نَ ﯾَ ﻀ ْ ﺮِ ﺑُ ﻮْ نَ ﻓِ ﻰ ا ﻻَْ رْ ض ِ ﯾَ ﺒْﺘَ ﻐُ ﻮْ نَ ﻣِ ﻦْ ﻓَ ﻀ ْ ﻞِ Dﱣ .. .ِ ...
…Selain itu sebagian dari mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari rizki Allah…
Yang dimaksud dengan “berjalan di muka bumi” pada bagian ini adalah berniaga untuk mencari kemaslahatan, kalimat ini mengisyaratkan pentingnya mudharabah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal ini tergantung pada pemahaman yang tepat tentang mudharabah, yang diambil dari kata dharaba fil ard .
Dalam QS Al-Baqarah (2:198) dijelaskan:
ﻟَﯿْ ﺲ َ ﻋَ ﻠَﯿْ ﻜُ ﻢْ ﺟُ ﻨَﺎ حٌ اَ نْ ﺗَ ﺒْﺘَ ﻐُ ﻮْ ا ﻓَ ﻀ ْ ﻼً ﻣِّ ﻦْ رﱠ ﺑِّ ﻜُ ﻢْ
Boleh bagimu mencari karunia Allah
Mencari karunia Allah dalam ayat ini dapat dilakukan menggunakan cara bekerja sama dengan orang laindalam mudharabah (Rozalinda, 2016).
Rukun Mudharabah
Dalam memutuskan rukun mudharabah , para ulama sedemikian rupa memiliki berbagai pendapat.  Ulama  hanafiyah  berpendapat,  inti  dari mudharabah adalah  ijab  dan  kabul  yang diucapkan oleh dua individu yang berakad, tidak diharuskan lafal tertentu, namun akad itu sudah sempurna  dengan  pengucapan  yang  menunjukkan  definisi mudharabah .  Sebagaimana ditunjukkan oleh pandangan Jumhur, ada empat rukun mudharabah , khususnya aqidain (dua orang  yang  memiliki  perjanjian)  yang  terdiri  dari  pemilik  modal  dan  pengelola  modal, ma'qua'alaih (objek  perjanjian),  yaitu  modal,  usaha  dan  keuntungan, sighat ( ijab dan qabul ) (Rozalinda, 2016).
Syarat Sah Mudharabah Syarat sahnya mudharabah adalah terkait dengan aqidain (dua orang yang mengadakan perjanjian), modal dan keuntungan (Syafe’i, 2000).

## 1. Syarat Aqidain
Disyaratkan  bagi  seseorang  yang  akan  membuat  perjanjian,  yakni  pemilik  modal  dan pengelola modal, yang ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, dengan alasan bahwa
mudharib berurusan  dengan  sumber  daya  pemilik.  modal,  yakni  menjadi  wakil.  Namun, tidak harus orang Muslim. Mudharabah diperbolehkan dengan orang kafir dhimmi atau kafir yang dijamin di Negara Islam (Syafe’i, 2000).
2. Persyaratan Modal
a. Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham atau semacamnya, yakni semua yang dapat memungkinkan dalam perkongsian ( asy-syirkah ) (Al-Juhaili, n.d.).
b. Modal harus diketahui secara gamblang dan memiliki ukuran.
c. Modal harus ada.
d. Modal harus diberikan kepada pengelola modal.
3. Syarat Laba
a. Laba Harus Memiliki Ukuran Mudharabah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, jika  keuntungannya  tidak  jelas,  maka mudharabah nya  batal  (Syafe’i,  2000).  Ulama hanafiyah berpendapat bahwa dengan anggapan pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian  harus  ditanggung  oleh  kedua  pihak  berakad  tersebut,  maka  akad  tersebut rusak,  namun mudharabah nya  tetap  sah.  Hal  ini  dengan  alasan  bahwa  dalam mudharabah , kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mengharuskan semua laba diberikan kepadanya, itu tidak seharusnya menjadi mudharabah ,  tetapi  perdagangan  (Syafe’i,  2000).  Sebaliknya,  jika  pengusaha mensyaratkan  laba  harus  diberikan  kepadanya,  menurut  ulama  Hanafiyah  dan Hanabilah,  itu  dianggap qaradh ,  namun  menurut  ulama  Syafi'iyah,  itu  adalah mudharabah yang  dirugikan.  Pengusaha  diberi  upah  sesuai  dengan  usahanya, mengingat mudharabah mengharuskan adanya pembagian keuntungan. Akibatnya, jika laba  disyaratkan  untuk  dimiliki  dimiliki  oleh  seseorang,  akad  tersebut  rusak  (Syafe’i, 2000).
b. Laba Harus Berupa Bagian yang Umum (Mahsyur) Pembagian  laba  harus  sesuai  dengan  kondisi  umum  yang  diakui,  misalnya kesepakatan  antara  individu  yang  melakukan  akad  bahwa  sebagian  dari  laba  adalah untuk pemilik modal, sedangkan separuh lainnya diberikan kepada pelaku bisnis. Tetapi, tidak  diperbolehkan  untuk  menetapkan  jumlah  tertentu  untuk  pihak  lain,  seperti menetapkan jumlah tertentu untuk satu pihak dan sisanya, seperti menetapkan laba 1.000  bagi  pemilik  modal  dan  menyerahkan  sisanya  bagi  pengelola  modal  (Syafe’i, 2000).

## Macam-Macam Mudharabah
Mudharabah  diklasifikasikan  ke  dalam  tiga  jenis  yaitu mudharabah  muthlaqah, mudharabah muqayyadah , dan mudharabah musytarakah . Berikut adalah pengertian masing- masing jenis mudharab (Muhammad, 2009).
1. Mudharabah Muthlaqah
Mudharabah muthlaqah ( restriced investment account ) adalah mudharabah di mana pemilik  modal  memberikan  kesempatan  kepada  pengelola  modal  dalam  menangani usahanya. Mudharabah disebut juga investasi tidak terikat. Dalam mudharabah muthlaqah , pengelola modal memiliki kekuasaan untuk melakukan apapun secara langsung dalam bisnis untuk  pencapaian  tujuan mudharabah . Mudharabah semacam  ini  tidak  memiliki  masa berlakunya, di wilayah mana usaha akan dilakukan, tidak menentukan line of trade , line of industry ,  atau line  of  service yang  akan  dilakukan.  Namun,  kebebasan  ini  bukanlah kebebasan  tanpa  batas.  Modal  yang  ditanamkan  tidak  boleh  digunakan  untuk  mendanai kegiatan atau usaha yang diharamkan oleh Islam, misalnya untuk keperluan spekulasi, jual beli miras, beternak babi, atau yang berhubungan dengan riba, dsb. Namun juga, apabila
ternyata  pengelola  modal  melakukan  kelalaian  atau  kecurangan,  maka,  pada  saat  itu, pengelola  modal  harus  bertanggung  jawab  atas  resiko  yang  ditimbulkan.  Apabila  ada kerugian pada bisnis yang bukan karena kecerobohan dan kesalahan dari pengelola modal, kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (Rozalinda, 2016).
2. Mudharabah Muqayyadah
Mudharabah  muqayyadah ( unrestricted  investment  account )  adalah mudharabah di mana  pemilik  modal  memberikan  pembatasan  pada  pengelola,  antara  lain  sehubungan dengan danaa, lokasi cara, dan bidang usaha (Rozalinda, 2016). Misalnya, keharusan bahwa pengusaha harus berniaga di wilayah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dagangan dari individu tertentu, dan lain-lain (Syafe’i, 2000).
3. Mudharabah Musytarakah
Mudharabah Musytarakah adalah mudharabah dimana pengelola dan a menyertakan modal  atau  dananya  dalam  kerja  sama  investasi.diawal  kerja  sama,akad  yang  disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana,setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana.pengelola dana ikut  menanamkan  modalnya  dalam  usaha  tersebut,jenis  mudharabah  ini  disebut mudharabah  musyarakah  merupakan  perpaduan  antara  akad  mudharabah  dan  akad mudharabah (Rozalinda, 2016).

## Nisbah Mudharabah
Sebagaimana  diindikasikan  oleh qaul  adhar , 'amil atau mudharib dapat  memperoleh sebagian  dari  profit  akad qirad (dalam  artii  telah  legal  untuk  mentasarufkannya))  setelah diadakan  pembagian  hasil,  tidak  hanya  dengan  mendapatkan  profit  dari  perniagaan  yang dijalankannya. Mengingat adanya kemaslahatan yang diperoleh sebagai dana jaminan ( wiqayah ) dari modal utama. Hal ini dimaksudkan agar apabila modal pokok berkurang karena mengalami kerigian, maka ia akan ditutupi dengan profit. Hanya saja, kebebasan kepemilikan mudharib atas profit setelah pembagian hasil ini belum bersifat membatasi ( istiqrar ). Artinya, meskipun telah diadakan pembagian keuntungan, ketika modal pokok berkurang karena kerugian, harus ditutup dengan keuntungan yang telah dipisahkan. Hak kepemilikan mudharib baru mengikat apabila seluruh  komoditi  telah  diuangkan  dan  kontrak  mudharabah  telah  dibatalkan.  Adapun  status mudharib dari profit yang telah diperoleh namun belum dibagi, itu hanyalah hak yang kokoh ( haqq mu'akkad ). Ini berarti bahwa mudharib memiliki hak atas profit terssebut namun belum legal untuk mentasarufkannya dan dapat diwarisi oleh ahli warisnya jika mudharib meninggal (Sari, 2018).
Dalam  kerangka  bagi  hasil muḍārabah sebagaimana  ditunjukkan  oleh  penilaian  para Imam  Madzhab,  khususnya  Syafi'i,  Hambali,  Maliki,  Hanafi  yang  pembagian  keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya, setengah, sepertiga atau semisal dari keuntungan mutlak dalam bisnis. Apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara khusus, akad perjanjian tersebut tidak sah atau batal (Al-Jaziri, 1994). Mudharabah tidak sah  apabila  ketentuan  bagian  keuntungan  tidak  jelas.  Misalnya,  jika  seorang  investor memberikan  modal  dengan  syarat  bahwa  ia  dapat  memilih  setengah  atau  sepertiga  dari keuntungan sebagai bagian dari mudharib , itu tidak sah dengan alasan bahwa ketetapan bagi hasilnya tidak dipastikan. Selain itu, kesepakatan yang porsi keuntungannya tidak disebutkan, melainkan tergantung pada kebijaksanaan salah satu pihak pada saat pembagian keuntungan, juga tidak sah karena perjanjian tersebut dianggap sebagai perjanjian sewa (Udovitch, 2008).

## Risiko Kerugian dalam Akad Mudharabah
Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian dalam bentuk finansiall ditanggung  oleh sahib  al-mal selama  kerugian  itu  bukan  karena  kecerobohan mudharib . Sementara  itu, mudharib menanggung  kerugian  atas  jerih  payah,  dan  waktu  yang  telah
dicurahkan  untuk  mempertahankan  usaha.  Namun,  jika  kerugian  tersebut  disebabkan  oleh kecerobohan mudharib , mudharib harus bertanggung jawab atas kemalangan tersebut. Sesuai dengan  istilah  fiqh,  apabila  transaksi  tersebut  gagal,  sehingga  mengakibatkan  sebagian  atau bahkan  seluruh  modal  yang  ditanamkan  oleh  pemilik  modal  habis,  maka  yang menanggungkerugian adalah shahib al-mal sendiri. Sementara itu, mudharib sama sekali tidak menanggung  kerugian  atas  modal  yang  hilang  dengan  catatan  bahwa mudharib dalam mempertahankan  usahanya  sesuai  standar  yang  telah  mereka  tetapkan,  tidak menyalahgunakan modal yang diamanatkan kepadanya (Sari, 2018).

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, alasan penulis melakukan penelitian di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara karena di Desa Pasar Palik ini masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai nelayan,  sehingga  penulis  percaya  daerah  ini  sudah  stratesi  respresentatif  untuk  dilakukan penelitian  sesuai  dengan  judul.  Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik analisis data kualitatif, yakni informasi yang ditampilkan dalam struktur verbal (lisan atau kata) bukan berupa angka.
Prosedur  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  informasi  yaitu  yang  pertama  adalah suatu  prosedur  pengumpulan  informasi  yang  dilakukan  melalui  persepsi,  disertai  dengan catatan  tentang  keadaan  atau  tindakan  dari  obyek  sasaran  (Abdurrahman  &  Fatoni,  2006). Untuk hal ini penulis melakukan pengamatan langsung yang berhubungan dengan tindakan akad mudharabah . antara pemilik kapal dan nelayan. Kedua, memanfaatkan metode wawancara yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dari pemilik kapal dan nelayan mengenai tindakan akad mudharabah antara  pemilik  kapal  dan  nelayan.  Ketiga,  teknik  dokumentasi  digunakan  untuk melengkapi  dan  sekaligus  menambah  ketepatan,  kebenaran  informasi  atau  data  yang dikumpulkan dari bahan dokumentasi yang ada di lapangan dan dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat secara nyata keabsahan informasi tersebut. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang pemilik kapal dan 3 orang nelayan yang bekerja sama di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara.

## 4. Hasil Dan Pembahasan

## Praktek Kerja Sama antara Pemilik Kapal dan Nelayan
Perjanjian adalah suatu perbuatan  antara seorang individu atau beberapa kelompok dengan seseorang atau beberapa orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (Maria Arfiana, 2008). Nelayan di Desa Pasar Palik melakukan perjanjian dlam bentuk lisan dan tidak ada pengaturan yang jelas. Sistem kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan hanya terbatas pada  bekerja  dan  mendapatkan  hasil.  Nelayan  boleh  berpindah  dari  satu  kapal  kekapa  lain karena tidak ada kesepakatan atau pemahaman yang mengaturnya. Menjadi nelayan adalah perjuangan yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi sebagian orang di Desa Pasar Palik. Mereka bekerja sama sebagai nelayan dan pemilik kapal.
Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Agus, dia menjelaskan bahwa beliau bekerja dengan pemilik kapal yang bernama Bapak Iyan itu dengan alasan karenabeliau tidak  memiliki  keahlian  untuk  bekerja  dibidang  lain  (Agus,  2021)  Kerangka  pembagian keuntungan yang dilakukan oleh pemilik kapal adalah 40% : 60% dari keuntungan. Jadi setelah ikan dijual, dikurangi biaya modal melaut dan setelah itu dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan (Iyan, 2021).
Selanjutnya wawancara dengan Bapak Rudi, menjelaskan bahwa beliau bekerja dengan Bapak Siswanto karena beliau tidak memiliki alat penangkap ikan, ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan, akhirnya ia memilih untuk ikut bekerjasama dengan Bapak Siswanto (Rudi,
2021). Sistem pembagian hasil yang pemilik kapal tetapkan adalah 50% : 50%. Setelah semua ikan  terjual,  kemudian  pada  saat  itu  hasil  kotor  dikurangi  10%  dari  uang  makan,  kemudian didapat hasil bersih 1 (HB1) dipotong uang bekal, setelah itu didapatlah hasil bersih 2 (HB2) baru dibagi 2 sesuai kesepakatan (Siswanto, 2021).
Sementara  penjelasan  Bapak  Tamba  ikut  dengan  pemilik  kapal  bernama  Bapak  Rian Ruslan, selain tidak memiliki alat tangkap sendiri, ia juga merasa tidak memiliki kemampuan lain selain  memancing  (Tamba,  2021).  Kerangka  pembagian  keuntungan  yang  ditetapkan  adalah 30%: 70%. Setelah semua ikan dijual maka dikurangi biaya modal setelah itu dibagi 2 antara pemilik kapal dan nelayan sesuai yang sudah disepakati (Ruslan, 2021).
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dengan  ketiga  nelayan  tersebut, cenderung diduga alasan mereka ikut bekerja dengan pemilik kapal adalah karena mereka tidak memiliki alat tangkap, seperti kapal dan peralatan untuk menangkap ikan. Dan lebih jauh lagi mereka tidak memiliki keahlian untuk bekerja di bidang yang lain.
Dalam kerjasama ini melinbatkan dua pihakk, yaitu pihak utama sebagai pemilik modal (pemilik kapal) dan pihak kedua sebagai pengelola modal (nelayan), dengan modal berbentuk barang  seperti  kapal,  bahan  bakar,  bahan  makanan,  es  batu  balok,  jaring,  dan  lain-lain.  . Keuntungan yang diperoleh nelayan ketika hasil tangkapannya telah terjual akan dibagi setelah modal dan bagian pemilik kapal diberikan.
Saat melakukan perjanjian ini, kedua pihak akan berbicara tentang sistem kerjasama, pembagian  hasil,  dan  kewajiban  mereka  masing-masing.  Dalam  satu  kapal  nelayan  masing- masing  memiliki  kewajiban  khusus  sebagai  nakhoda,  juru  mesin,  dan  ABK.  Mereka  bekerja dengan kewajiban mereka masing-masing. Sementara itu, kewajiban pemilikkapal adalah untuk membayar semua yang diperlukan untuk pergi ke laut (Iyan, 2021) Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap pemilik kapal dan nelyan, sistem kerjasama yang dilakukan cukup mirip.
Pembagian  keuntungan  antara  pemilik  kapal  dan  nelayan  adalah  dalam  bentuk  bagi hasil.  Interaksi  pembagian  keuntungan  ini  akan  dilakukan  setelah  ikan  yang  didapat  dijual. Tingkat  pembagian  hasil  antara  pemilik  kapal  dan  nelayan  di  Desa  Pasar  Palik  berbeda-beda tergantung pada kesepakatan yang mendasari saat melakukan pengaturan kerjasama.
Sebagaimana  ditunjukkan  dari  hasil  penelitian  lapangan  yang  dilakukan  oleh  peneliti mengenai perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik, kerjasama ini dilakukan secara lisan jika nelayan ingin ikut melaut dengan pemilk kapal nelayan tinggal datang ke pelabuhan. Begitu pula jika nelayan ingin pindah ke pemilik kapal yang lain, tidak masalah karena tidak ada batasan pengaturan yang mengikat.
Pelaksanaan Akad Mudharabah antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Pasar Palik.
Akad dalam kerjasama yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik dilakukan dalam struktur lisan, tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya dengan kepercayaan dari kedua pihak. Perjanjian yang terjalin antara pemilik kapal dengan para nelayan di Desa Pasar Palik sesuai dengan syariat Islam, karena telah memenuhi rukun rukum dan syarat akad. Adanya ijab dan qabul antara pemilik kapal dan nelayan secara lisan, dan orang yang melengkapi akad tersebut adalah individu yang telah sampai pada usia ( tamyiz ), memiliki akal sehat ( aqil ) dan terbebas dari tekanan ( mukhtar ).
Pembagian hasil yang diterapkan oleh Bapak Iyan adalah setelah hasil tangkapan dijual maka modal akan dipotong terlebih dahulu, setelah itu keuntungan akan dipotong sebesar 40% untuk  pemilik  kapal  dan  sisanya  akan  menjadi  keuntungan  bagi  nelayan.  Semua  nelayan mendapatkan bagian serupa kecuali nahkoda yang akan mendapatkan 2 bagian. Bagi hasil yang diterapkan oleh Bapak Iyan dapat dicontohkan sebagai berikut.
Jumlah nelayan yang tergabung dalam satu kapal adalah 5 orang, yang terdiri dari: 1 orang nahkoda, 1 orang juru mesin dan 3 orang ABK. Waktu penangkapan ikan dilakukan selama
5  hari,  dengan  modal  mutlak  Rp.  12.000.000.  Selanjutnya  hasil  tangkapan  sebesar  Rp 50.000.000.
Manfaat Bersih - Modal = Rp50.000.000 - Rp12.000.000 = Rp38.000.000 Rasio pemilik kapal 40% = Rp15.200.000 Bagian untuk Pemilik Kapal = Rp12.000.000 + Rp15.000.000 = Rp27.200.000 Rasio nelayan 60% = Rp22.800.000
Karena semuanya ada 5 nelayan, maka bagian mutlaknya adalah dibagi 6. Berikut adalah bagian-bagian untuk setiap nelayan:
Keuntungan nelayan = Rp22.800.000 : 6 = Rp3.800.000 Nahkoda = 2 x Rp3.800.000 = Rp 7.600.000 Juru Mesin = 1 x Rp 3.800.000 = Rp3.800.000 ABK = 1 x Rp3.800.000 (Iyan, 2021)
Estimasi  bagi  hasil  yang  diterapkan  Bapak  Siswanto  adalah  setelah  hasil  tangkapan dijual, akan dikurangi modal yang kemudian hasilnya akan dibagi secara rata, yaitu 50% untuk pemilik kapal dan 50% lagi untuk nelayan. Semua nelayan mendapatkan pembagian yang setara kecuali  nakhoda  yang  akan  mendapatkan  2  bagian.  Pembagian  keuntungan  ini  dicontohkan sebagai berikut: jumlah nelayan yang pergi ke laut adalah 6 orang: 1 nelayan, 1 juru mesin, 4 ABK.  Waktu  melaut  selama  5  hari,  dengan  modal  mutlak  Rp15.000.000.  Hasil  tangkapannya sebesar Rp50.000.000.
Laba Kotor - 10% Biaya Makan   = Rp50.000.000 - 10%
= Rp45.000.000 Hasil Bersih 1 HB1 - Modal = Rp45.000.000 - Rp15.000.000 Hasil Bersih 2 HB2 = Rp30.000.000 Nisbah Pemilik Kapal  50% = Rp15.000.000 Total Bagian untuk Pemilik Kapal = Rp15.000.000 + Rp15.000.000 = Rp30.000.000 Nisbah Nelayan 50% = Rp15.000.000
Karena semuanya ada 6 nelayan, maka keseluruhannya adalah dibagi 7. Berikut adalah bagian-bagian untuk setiap nelayan:
Keuntungan Nelayan = Rp15.000.000 : 7 = Rp 2.142.857 Nahkoda = 2 x Rp2.142.857 = Rp4.285.714 Juru Mesin = 1 x Rp2.142.857 = Rp2.142.857 ABK = 1 x Rp2.142.857 = Rp2.142.857 (Siswanto, 2021)
Perhitungan  bagi  hasil  yang  diterapkan  oleh  Bapak  Rian  Ruslan  adalah  setelah  hasil tangkapan dijual maka akan dipotong modal, setelah itu keuntungan akan dipisahkan sebesar 30% untuk pemilik kapal dan 70% untuk nelayan. Semua individu mendapatkan pembagian yang setara dengan pengecualian nahkoda yang akan mendapatkan 2 bagian. Jumlah pemancing yang turun ke laut sebanyak 8 orang yang terdiri dari 1 orang nahkoda, 2 orang juru mesin dan 5 ABK. Waktu  mancing  selama  7-10  hari,  dengan  modal  Rp50.000.000.  Hasil  tangkapan  sebesar Rp.100.000.000.
Laba Kotor - Modal = Rp100.000.000-Rp50.000.000
= Rp50.000.000 Rasio Pemilik Kapal 30% = Rp15.000.000 Total Bagian  untuk Pemilik Kapal = Rp15.000.000 + Rp50.000.000 = Rp65.000.000 Rasio Nelayan 70% = Rp35.000.000
Karena semuanya ada 8 nelayan, maka keseluruhannya dibagi 9. Berikut adalah bagian- bagian untuk setiap nelayan:
Keuntungan Nelayan = Rp35.000.000 : 9 = Rp3.888.888 Nakhoda = 2 x Rp3.888.888 = Rp7.777.777 Juru Mesin = 1 x Rp3.888.888 = Rp3.888.888 ABK = 1 x Rp3.888.888 = Rp3.888.888 (Ruslan, 2021)
Dari  ketiga  pembagian  hasil  yang  diterapkan,  masing-masing  sama-sama menguntungkan bagi pemilik kapal dan nelayan. Dari proporsi bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal di Desa Pasar Palik, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi kapal adalah proporsi 30% : 70% dengan alasan nelayan dapat memperoleh ikan lebih banyak karena jumlah  individu  yang  berangkat  lebih  banyak  dan  waktu  mereka  pergi  ke  laut  lebih  lama. Sedangkan bagi pemilik kapal, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan adalah proporsi bagi hasil 50% : 50%, dengan alasan hasil yang akan diperoleh lebih banyaak dari nisbah yang lain.

## Praktik Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerjasama Nelayan dan Pemilik Kapal di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara.
Usaha perikanan tangkap merupakan usaha yang memiliki perbedaan dari usaha yang lainnya karena sarat dengan kesulitan dan dihadapkan pada bahaya kerugian yang tinggi karena tingkat  kerawanannya  yang  besar.  Ada  hubungan  erat  antara  risiko  dan  bisnis.  Berdasarkan karaekteristik khussus perikanan tangkap, ada beberapa risiko yang menyertai usaha perikanan tangkap, berbagai risisko dalam usaha perikanan tangkap meliputi (Sutarwi, 2021):
1. Production  risk ,  yang  mencakup  risiko  atau  haisl  tangkapan  nelayan,  seperti  gangguan alam (iklim, arus) dan persediaan ikan yang menipis.
2. Natural risk , khususnya risiko karena kondisi alam yang biasanya merupakan salah satu variabel  yang  menyebabkan  risiko  produksi,  seperti  kejadian  badai  tropis  atau  angin topan.
3. Proce risk , yaitu harga perolehan ikan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya karena adanya permainan tengkulak.
4. Teknologi risk , yakni perubahan yang terjadi karena kemajuan teknologi yang cepat yang dapat menyebabkan kerentanan.
5. Other risk, yaitu jenis-jenis risiko lainnya.
Dalam kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik, pembebanan risiko pada masing-masing kapal berbeda. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Pasar Palik terhadap 3 orang pemilik kapal dan 3 orang nelayan tersebut, terdapat 2 sistem kerja sama yang dimana pembebanann risikonya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik kapal. Sementara  itu,  terdapat  satu  sistem  kerjasama  yang  pembebanan  risikonya  ditanggung  oleh pemilik  kapal  selama  itu  bukan  kesalahan  dari  nelayan,  namun  apabila  mengalami  kerugian dalam  menjual  ikan,  maka  pembebanan  atas  biaya  bekal  akan  ditanggung  sepenuhnya  oleh nelayan.
Menurut Bapak Siswanto selaku pemilik kapal, jika biaya perbekalam selama mencari ikan  tidak  dapat  dibayar  dengan  hasil  tangkapan  yang  diperoleh  nelayan,  maka  biaya perbekalam  menjadi  tanggungan  nelayan.  Karena  hasil  Hasil  tangkapan  tidak  cukup  untuk mengganti biaya bekal yang dibawa saat melaut. Maka akan menjadi beban risiko yang harus dibayar oleh nelayan yang pergi ke laut.
Dalam akad mudharabah , prinsip keadilan benar-benar dapat diakui dalam dunia nyata, karena kedua pelaku yang diikutsertakan merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian apabila itu terjadi secara bersama-sama, pemilik modal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pengelola modal menanggung kerugian non- materi (energi dan pikiran). Sehingga dalam akad mudharabah tidak ada yang menganjurkan untuk menciptakan keuntungan tanpa menanggung resiko bisnis (Sutarwi, 2021).
Menurut  ulama  Hanafiyah,  kaidah  pembatalan  akad mudharabah dikaitkan  dengan syarat-syarat dalam akad mudharabah . Jika syarat ini menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah mudharabah , maka syarat itu membuat mudharabah menjadi batal, misalnya manfaat  yang  tidak  jelas  atau  tidak  adanya  penyerahan  modal  secara  sempurna  kepada mudharib .  Apabila  syarat-syarat  tersebut  tidak  menghalangi  terwujudnya  syarat  sah mudharabah ,  maka  penetapan  syarat-syarat fasid tersebut  tidak  membatalkan  akad  tetapi hanya membatalkan syarat-syarat tersebut, misalnya mengharuskan kerugian ditanggung oleh mudharib (Sari, 2018).
Dengan demikian, berdasarkan persyaratan pembebanan risiko yang diterapkan oleh Bapak  Siswanto  sebagai  pemilik  kapal  kepada  para  nelayan,  syarat-syarat  itu  batal  tetapi akadnya sah. Karena menurut ulama Hanfiyah, apabila ada syarat yang membuat kemaslahatan menjadi tidak jelas, syarat itu batal, tetapi akadnya sah. Jika pihak shahibul mal mensyaratkan bahwa kerugian menjadi kewajiban mudharib atau keduanya, maka pada saat itu syarat ini batal dan akad tetap sah. Sedangkan kerugian dalam modal mudharabah adalah kewajiban shahibul mal atau pemilik kapal. Syarat ini tidak berdampak pada hukum akad mudharabah karena tidak menimbulkan keragu-raguan dalam keuntungan yang menjadi rukun mudharabah . Sedangkan mewajibkan  kerugian  ditanggung  oleh  nelayan  atau  keduanya  dianggap  sebagai  syarat fasid karena dalam akad mudharabah kerugian dipandang sebagai bagian dari modal yang rusak dan hanya ditanggung oleh pemilik modal atau pemilik kapal.

## 5. Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan penggambaran sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa:
1. Kerja  Sama  yang  dilakukan  oleh  pemilik kapal  dan  nelayan  di  Desa  Pasar  Palik  termasuk dalam kerjasama mudharabah . Dimana salah satu pihak adalah shahibul mal (pemilik kapal) dan pihak lainnya adalah mudharib (nelayan).
2. Dari  ketiga  pembagian  keuntungan  yang  diterapkan,  masing-masing  sama-sama menguntungkan bagi pemilik kapal dan nelayan. Dari proporsi bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal di Desa Pasar Palik, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah proporsi 30% : 70% mengingat nelayan dapat menangkap ikan lebih banyak dilihat  dari  jumlah  anggota  lebih  banyak  dan  waktu  mereka  pergi  ke  laut  lebih  lama. Sedangkan  bagi  pemilik  kapal,  proporsi  bagi  hasil  yang  paling  menuntungkan  adalah proporsi bagi hasil 50% : 50%, dengan alasan hasil yang akan diperoleh lebih banyak dari pada nisbah yang lain.
3. Pembebanan  risiko  yang  dilakukan  di  Desa  Pasar  Palik,  ada  2  sistem  kerjasama  dimana pembebanan  risiko  akan  ditanggung  oleh  pemilik  kapal  sepenuhnya.  Sementara  itu, terdapat satu kerjasama yang pembebanan risikonya ditanggung oleh pemilik kapal asalkan itu  bukan  kesalahan  dari  para  nelayan,  namun  jika  terjadi  kerugian  dalam  menjual  ikan,
maka pembebanan atas biaya bekal sepenuhnya ditanggung oleh akan. Jadi, berdasarkan persyaratan pembebanan risiko yang diterapkan oleh pemilik kapal kepada para nelayan, syaratnya batal tetapi akad itu sah. Karena menurut ulama Hanfiyah, dengan anggapan ada syarat-syarat  yang  membuat  keuntungan  menjadi  tidak  jelas,  syaratnya  batal,  tetapi akadnya sah.

## Saran
Perjajian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan masih bersifat lisan. Sebaiknya menggunakan persetujuan tertulis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ketika terjadi risiko yang bukan disebabkan oleh kecerobohan nelayan, pemilik kapal  tidak  boleh  membebankan  kerugian  usaha  kepada  nelayan.  Karena  dalam  akad mudharabah kerugian dipandang sebagai bagian dari modal yang rusak dan hanya ditanggung oleh pemilik modal atau pemilik kapal.
Daftar Pustaka Abdurrahman,  &  Fatoni.  (2006). Metodologi  Penelitian  dan  Teknik  Penyusunan  Skripsi .  PT Rinekha Cipta. Agus. (2021). Wawancara . Al-Jaziri, A. (1994). Fiqih empat Mazhab jilid IV . Cv. Asy Syifa’. Al-Juhaili, W. (n.d.). Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh . awaluddin.  (2020).  Journal  of  Islamic  Economics. Journal  of  Islamic  Economics , 2 ,  94–103. https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.45 Iyan. (2021). Wawancara . Katsir, I. (2015). Surah An Nahl . http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/16-surat-nahl.html Maria  Arfiana.  (2008). Tinjauan  hukum  islam  terhadap  pelaksanaan  mudharabah  hasil penangkapan ikan di desa morodemak kecamatan bonang kabupaten demak . Muhammad,  A.  J.  (2009). Mausuah  Fatawa  al-Muamalat  Al-Maliyyah  Lilmasharif  wa  al- Muassasat al-Maliyyah al-Islamiyyah . Dar al-Salam.
Prihatin, S. (2020). No Title . Universitas Muhammadiyah Makassar. Rozalinda.  (2016). Fikih  Ekonomi  Syariah  (Prinsip  Implementasinya  Pada  Sektor  Keuangan Syariah) (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada. Rudi. (2021). Wawancara . Ruslan, R. (2021). Wawancara . Sari,  eka lupita. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan . IAIN Ponorogo. Siswanto. (2021). wawancara . Sutarwi. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang) . UIN Sultan Maulana Hasanuddin Bnaten.
Syafe’i, R. (2000). Fiqih Muamalah . Pustaka Setia. Tamba. (2021). Wawancara . Udovitch,  A.  L.  (2008). Kerjasama  Syari’ah  dan  Bagi  Untung-Rugi  dalam  Sejarah  Islam  Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya), terj. Syafrudin Arif Marah Manunggal . Qubah.