## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Bojongloa Kaler
Geovanca  Arto 1) , Kasir 2) .
1,2) Jurusan Akuntansi, Univeristas Indonesia Membangun
1,2) geovancaarto@student.inaba.ac.id , kasir@inaba.ac.id

## ABSTRACT
The  research  objective  is  to  provide  a  deep  understanding  of  the  set  of  factors  that  hold  influence  on  tax compliance, so that either the government or stak eholders can tak e strategic steps to increase tax revenue. The quantitative  method  of  research  applied  descriptive  and  verification  approaches.  Primary  data  is  obtained directly from the sample under study through the distribution of questionnaires which are then analyzed using statistical  test  tools.  While  secondary  data  is  obtained  through  documents  an d  literature  relevant  to  this research. Sampling was carried out through the application of purposive sampling techniques with the Slovin formula.  The  population  in the study was 13,779 land and building taxpayers whose objects were located in Bojongloa Kaler District. With this population and a margin of error of 10%, the number of samples obtained in this study was 100 respondents in Bojongloa Kaler District. Based on the research results, it is concluded that there is a strong positive influence between taxation k nowledge (X1) and taxpayer awareness (X2) on taxpayer compliance (Y) with a significance level of 0.000 (p < 0.005) and t count 4.482 > t table 1.984 for X1, and 0.000 (p < 0.005) with t count 3.783 > t table 1.984 for X2. However, there is no st rong influence between the quality of fiscal services (X3) on taxpayer compliance (Y) with a significance level of 0.547 (p> 0.005) and t count 0.605 < t table 1.984. So it can be concluded that taxation k nowledge and taxpayer awareness hold a strong influ ence on  taxpayer  compliance,  while  the  quality  of  tax  authorities'  services  does  not  hold  a  strong  influence  on taxpayer compliance.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  adalah  menyampaikan  pemahaman  yang  dalam  terkait  serangkaian  faktor  yang  memegang pengauh pada kepatuhan pajak, sehingga baik pemerintah atau pemangku kepentingan dapat mengambil langkah strategis  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Penelitian  dilakukan  dengan  Metode  Kuantitatif  yang menerapkan  pendekatan  deskriptif  dan  verifikatif.  Data  primer  did apatkan  langsung  dari  sample  yang  diteliti melalui  pembagian  kuesioner  yang  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  alat uji statistik. Sedangkan data skunder  diperoleh  melalui  dokemen  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Pengambilan  sampel dilaksanakan  melalui  penerapan  teknik  purposive  sampling  dengan  rumus  slovin.  Populasi  pada  penelitian adalah  13.779  wajib  pajak  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  objeknya  terletak  di  Kecamatan  Bojongloa  Kaler. Dengan  jumlah  populasi  tersebut  dan  margin  of  error  yaitu  10%,  sehingga  diperoleh  jumlah  objek  pada penelitian  ini  adalah  100  responden  di  Kecamatan  Bojongloa  Kaler.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  disimpulkan bila  adanya  pengaruh  positif  yang  kuat  antara  pengetahuan  perpajakan  (X1)  dan  kesadaran  wajib  pajak  (X2) terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  dengan  taraf  signifikansi  masing-masing  sebesar  0,000  (p  <  0,005)  dan  t hitung  4,482  >  t  tabel  1,984  untuk  X1,  serta  0,000  (p  <  0,005)  dengan  t  hitung  3,783  >  t  tabel  1,984  untuk X2. Namun,  tidak  ditemukan  pengaruh  yang kuat antara kualitas pelayanan fiskus (X3)  pada kepatuhan wajib pajak (Y)  dengan  taraf  signifikansi  sebesar  0,547 (p > 0,005) dan t hitung 0,605 < t tabel 1,984.  Sehingga dapat ditarik kesimbulan  bila  pengetahuan  perpajakan  dan  kesadaran  wajib  pajak  memegang  pengaruh  yang  kuat  pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan fiskus tidak mempunyai dampak yang kuat pada kepatuhan wajib  pajak.
Kata kunci : Pengetahuan Perpajak an; Kesadaran Wajib Pajak ; Kualitas Pelayanan Fisk us Kepatuhan Wajib Pajak ; Pajak  Bumi Dan Bangunan

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  mempunyai  aliran  pendapatan  yang dikelola  untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dalam  UU  No.  17  Tahun  2003  terkait  Keuangan Negara,  pendapatan  negara  dimaknai  sebagai  uang yang  masuk  ke  kas  negara,  (Ginting,  2022).  Pajak termasuk  salah  satu  mata  rantai  pendanaan  utama
bagi  negara, dimana pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan, (Mulyana et al., 2020)
Pemerintah  memungut  dua  kategori  pajak, diantaranya  adalah  Pajak  Daerah.  Semakin  tinggi tingkat pajak daerah yang didapakan kabupaten dan kota,  semakin  besar  kemampuan  mereka  untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap masyarakat.  Ini  penting untuk pembangunan  daerah
dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk mendukung dan meningkatkan infrastruktur masyarakat,  (Hariandja,  2020;  Sitakar  &  Syarvina, 2024).  Akuntabilitas  anggaran  sangat  diperlukan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, (Haryanto, 2019).
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  marupakan salah  satu  kategori  pajak  daerah  di  Indonesia  yang disusun  dalam  Undang  Undang  Nomor  28  Tahun 2009.  PBB  dikenakan  atas  tanah  serta  bangunan yang  dikuasai  atau dipergunakan oleh individu atau organisasi.  Namun,  terdapat  pengecualian  untuk lingkup kepentingan sektor pertambangan, perhutanan, serta perkebunan. Hak atas Tanah serta Bangunan,  yang  meliputi  hak  pengelolaan  dan bangunan  di  atasnya,  juga  termasuk  dalam  lingkup PBB  selaras  dengan  kebijakan yang diatur pada UU tentang  pertanahan  dan  bangunan ,  (Helen,  2024; Indriyasari & Maryono, 2022).
PBB  sangat  penting  karena  digunakan  untuk kepentingan  masyarakat  secara  umum,  seperti memberikan  rasa  aman  kepada  seluruh  lapisan masyarakat  dan  menyongsong  UMKM  untuk pengembangan dan permodalan. Namun, pemerintah daerah  menghadapi  tantangan  dalam  pemungutan PBB terkait dengan  kepatuhan  wajib  pajak, (Henriette  &  Erasashanti,  2023;  Sudarmana  & Sudiartha,  2020).  Kurangnya  pengetahuan  wajib pajak  dapat  mengakibatkan  pendapatan  pemerintah daerah dari PBB tidak optimal. Sehingga, pencapaian  dalam  fungsi  redistribusi  pendapatan sangat  didasarkan  pada  taraf kepatuhan wajib pajak saat  menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Pada akhirnya, hal ini akan berkontribusi pada pengurangan  ketimpangan sosial dan ekonomi yang besar  di  masyarakat,  (Ardelia  et  al.,  2022; Ma’ruf & Supatminingsih, 2020).
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) di  Kota  Bandung  tengah  berusaha  memperoleh piutang  PBB  sebesar  Rp194  miliar.  Penarikan  utama dilakukan  pada  piutang  senilai  Rp5  juta  ke  atas. Berdasarkan data, total piutang tersebut berasal dari 12.510  objek  pajak.  Wilayah  Bandung  Selatan memiliki  target  penagihan  1.977  objek  dan  total tagihan  sebesar  Rp26  miliar, Bandung Tengah 2.529 objek  dan  total  tunggakan  yaitu  Rp40  miliar, Bandung  Timur  2.516  objek  dan  total  tagihan sebesar  Rp40  miliar.  Bandung  Utara  memiliki  2.808 objek  dan  total  taguhan  sebesar  Rp47  miliar, sementara  Bandung  Barat  memiliki  2.680  objek  dan total yaitu Rp40  miliar,  (Andriyawan, 2020).
Tabel  1. Penerimaan  Pajak Bumi  dan  Bangunan di Kecamatan  Bojongloa  Kaler  Tahun  2018-2022.
S PPT Tahun Target Realisasi % 2018 18.859 15.746 83,49 2019 17.007 17.286 101,64 2020 17.480 12.320 70,48 2021 9.500 8.881 93,48 2022 13.779 10.101 73,31 Nominal Tahun Target Realisasi % 2018 16.119.731.616 12.195.741.890 75,66 2019 14.502.318.032 12.779.975.804 88,12 2020 11.552.089.124 11.973.406.978 103,65 2021 12.228.228.236 10.255.985.514 83,87 2022 16.261.693.068 10.991.901.114 67,59
Sumber:  BAPENDA  Kota  Bandung,  UPTD  PPD Bandung Selatan.
Berdasarkan temuan diatas,  menunjukkan persentase  tingkat  kepatuhan  terhadap  PBB  di Kecamatan  Bojongloa  Kaler,  yang  mengalami fluktuasi  dengan  kenaikan  dan  penurunan  dalam lima  tahun  terakhir.  Dapat  dilihat  bahwa  taraf kepatuhan  wajib  pajak  dalam  realisasi  jumlah  SPPT di  Kecamatan  Bojongloa  Kaler  untuk  tahun  2018 sebesar 83,49% dengan penerimaan nominal sebesar 75,66%.  Pada  tahun  2019  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  dalam  realisasi  jumlah  SPPT  PBB  mengalami kenaikan  menjadi  101,64%  dengan  penerimaan nominal  sebesar  88,12%.  Kemudian  di  tahun  2020 tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  saat  realisasi  jumlah SPPT  PBB  mengalami  penurunan  menjadi  70,48% dengan  penerimaan  nominal  sebesar  103,65%.  Pada tahun  2021  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam realisasi  jumlah  SPPT  PBB  mengalami  kenaikan sebesar 93,48% dengan penerimaan nominal sebesar 83,87%.  Pada  tahun  2022  taraf  kepatuhan  wajib pajak  saat  realisasi  jumlah  SPPT  PBB  mengalami penurunan  menjadi  73,31%  dengan  penerimaan nominal  sebesar 67,59%.
Data  yang  diperoleh  memaparkan  bahwa keataan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  di  lokasi Kecamatan  Bojongloa  Kaler  belum  menyentuh angka  yang  maksimal  serta  cenderung  mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target pencapaian yang telah ditentukan. Hasil bertentangan  dengan  temuan  oleh  (Indriyasari  & Maryono,  2022) yang menunjukan bila pengetahuan perpajakan  memegang  dampak  kepada  kepatuhan wajib  pajak  bumi  dan  bangunan.  Selain  itu,  temuan dari  (Mumu  et  al.,  2020),  menunjukan  bila kesadaran wajib pajak memegang pengaruh dominan pada  kepatuhan  pembayaran  pajak  bumi  dan bangunan.  Temuan  oleh  (Erawati  &  Parera,  2017) menunjukan bila pelayanan pajak  memegang
pengaruh  yang  kuat  kepada  kepatuhan  wajib  pajak bumi  dan bangunan.

## 2. TINJAUAN  PUSTAKA Pajak
Menurut  (Mardiasmo,  2019),  pajak  merupakan iuran yang dikenakan pada kas negara sesuai dengan UUD  dan  dapat  dipaksakan  tanpa  adanya  sebuah pengembalian  secarang  langsung  dapat  dirasakan, serta  diperbolehkan  untuk  dimanfaatkan  menjadi pendanaan  umum pemerintah.

## Pajak  Daerah
Menurut  (Rahayu,  2017),  Pajak  daerah  adalah kewajiban pembayaran yang  dikenakan  pada individu  atau  organisai  oleh  BPPD  tanpa  adanya pemberian  balasan  atau  kontraprestasi  secara langsung yang seimbang. Pajak ini dapat dipaksakan selaras dengan aturan yang berlaku, dan pendapatannya digunakan dalam mendanai pemerintahan  daerah  dan  pembangunan  wilayah setempat.
Pajak  Bumi dan  Bangunan Menurut  (Mardiasmo,  2019),  Pajak  Bumi mengacu  pada  semua  bagian  dari  permukaan  bumi yang mencakup tanah, rawa, dan laut di kawasan RI. Sementara  itu,  Bangunan  merujuk  pada  struktur teknis yang terpasang atau  berdiri dengan permanen di sebidang tanah dan/atau perairan.

## Kepatuhan  Wajib  Pajak
Menurut (Rahayu, 2017), Kepatuhan
perpajakan  adalah  tindakan  taat  pada  wajib  pajak dan mematuhi kebijakan perpajakan yang berlangsung.  Seorang  wajib  pajak  yang  taat  adalah mereka yang  secara  telah  memenuhi  semua kewajiban  perpajakan  selaras  dengan  UUD  yang berlaku  dalam  bidang  perpajakan.  Dengan  kata lain, wajib  pajak  yang  taat  adalah  mereka  yang mematuhi,  memenuhi,  dan  menjalankan  semua ketentuan  perpajakan  yang  telah  ditetapkan  oleh hukum.  Sedangkan  indikator  yang  digunakan dalam pengukuran adalah:
1. Tepat waktu saat mendaftarkan diri.
2. Tepat waktu saat memberitakan  pajak terutang.
3. Tepat  waktu saat memberitakan pajak yang telah dibayar dan perhitungan perpajakan.
4. Tepat waktu saat mengkakulasikan pajak terutang sejalan dengan aturan perpajakan.
5. Tepat  dalam  memperhitungkan  pajak  terutang sejalan dengan aturan perpajakan.
6. Tepat  dalam  memangkas  atau  mengambil  pajak (wajib  pajak  sebagai pihak ketiga).

## Pengetahuan  Perpajakan
Menurut (Rahayu, 2017), Pengetahuan
perpajakan  merujuk  pada  pemahaman  yang  dimiliki seseorang dalam melakukan administrasi perpajakan,  mulai  dari  mengkakulasikan  pajak  yang terutang  atau  memberikan  surat  pemberitahuan,
paham pada kebijakan penagihan pajak, serta hal-hal yang terikat bersama kewajiban perpajakan. Sedangkan indikator:
1. Latar  belakang  atas   pendidikan  terakhir  yang diperoleh.
2. Pengetahuan terkait aturan perpajakan.
3. Pengetahuan terkait sanksi perpajakan.

## Kesadaran  Wajib  Pajak
Menurut  (Rahayu,  2017),  Kesadaran  wajib pajak  adalah  keadaan    saat  ojek  wajib  pajak memegang  pemahaman  yang  baik  terkait  tujuan, fungsi,  dan  arti  dari pembayaran pajak pada negara. Tingginya  tingkat  kesadaran  wajib  pajak  akan berdampak  positif  pada  kenaikan  tingkat  kepatuhan saat  membayar  pajak.  Semeakin  kuat  kesadaran wajib  pajak,  maka  semakin  besar  kemungkinan masyarakat  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakan mereka  dengan  tepat  waktu  dan  benar.  Sedangkan indikator kesadaran wajib  pajak merupakan:
1. Kesadaran akan mengetahui dan memahami pajak.
2. Kesadaran pada fungsi pajak.
3. Kesadaran pada tujuan pajak.

## Kualitas  Pelayanan
Menurut  (Tjiptono  &  Chandra,  2016),  Kualitas pelayanan  merupakan  taraf  keunggulan  dalam memenuhi  harapan  pelanggan  dengan  responsif, handal,  cepat,  dan  komunikatif.  Meningkatkan kualitas pelayanan sksn dapat memastikan kepuasan pelanggan  dan  menjalin  hubungan  yang  harmonis dengan  mereka.  Sedangkan  indikator  Kualitas Pelayanan adalah:
1. Kehandalan yaitu keterampilan dalam memberikan layanan yang seperti yang telah dijanjikan  sebelumnya.
2. Ketanggapan  adalah  kemauan  para  staf  dan karyawan  dalam  menolong  pelanggan  dan menghadiahi layanan dengan responsif.
3. Jaminan  meliputi  pengetahuan,  keterampilan, etika dan sifat yang dipunyai para staf dan dapat dipercaya,  yang  membuat  klien  merasa  bebas dari tekanan, resiko atau keraguan.
4. Empati  merupakan  keahlian  dalam  merasakan dan mengerti perasaan serta kebutuhan pelanggan melalui memberikan perhatian, mendengarkan  dengan  baik,  dan  berkomunikasi secara efektif.
5. Bukti  langsung  mencakup  semua  elemen  fisik yang  diberikan  kepada  pelanggan,  seperti fasilitas, peralatan, personel, dan sarana komunikasi.
3. METODOLOGI
Tujuan penelitian adalah menyampaikan pemahaman  yang  dalam  terkait  serangkaian  faktor yang  memegang  pengauh  pada  kepatuhan  pajak, sehingga baik pemerintah atau pemangku
kepentingan  dapat  mengambil  langkah  strategis untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Penelitian dilakukan dengan Metode Kuantitatif yang menerapkan  pendekatan  deskriptif  dan  verifikatif. Data  primer  didapatkan  langsung  dari  sample  yang diteliti  melalui  pembagian  kuesioner  yang  kemudian dianalisis  dengan  menggunakan  alat  uji  statistik. Sedangkan  data  skunder  diperoleh melalui dokemen dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini, (Ratna Wulandari, 2023;  Sugiyono, 2020).
Pengambilan sampel dilaksanakan  melalui penerapan teknik purposive sampling dengan rumus slovin.  Populasi  pada  penelitian adalah 13.779 wajib pajak  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  objeknya terletak  di  Kecamatan  Bojongloa  Kaler.  Dengan jumlah  populasi  tersebut  dan  margin  of  error  yaitu 10%,  sehingga  diperoleh  jumlah  objek  pada penelitian  ini  adalah  100  responden  di  Kecamatan Bojongloa Kaler. Metode ini dipilih untuk memvalidasi  representasi  yang  cukup  dari  populasi yang  hendak  diteliti agar hasil temuan menjadi lebih reliable  dan valid, (I.  Hidayat & Gunawan,  2022).
Sumber: Diolah peneliti, 2024.
Gambar  1. Pembagian  Sampel

## 4. HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Tabel  2. Uji  Validitas Item R hitung R tabel (N-2) X1.1 0,704 0,1966 X1.2 0,817 X1.3 0,855 X1.4 0,778 X1.5 0,819 X1.6 0,756 X2.1 0,872 X2.2 0,925 X2.3 0,898 X3.1 0,872 X3.2 0,919 X3.3 0,962 X3.4 0,961 X3.5 0,94 Y1.1 0,843 Y1.2 0,896 Y1.3 0,938 Y1.4 0,951 Y1.5 0,907 Y1.6 0,936
Sumber: Diolah peneliti, 2024.
Berdasarkan  temuan,  maka  disimpulkan  bila setiap butir pertanyaan kuat dan absah, karena hasil r hitung  lebih  dominan  dari  nilai  r  tabel  yang ditetapkan.  Sehingga  setiap  butir  tersebut  dapat dinyatakan  Valid  dan  bisa  digunakan  pada  tahap berikutnya dari penelitian.
Tabel  3. Uji  Reliabilitas Variabel Cronbach Koef Ket X1 0,877 0,6 Reliabel X2 0,881 X3 0,961 Y 0,959
Sumber: Diolah peneliti, 2024.
Setiap  pertanyaan  pada  kuesioner  dianggap dapat diandalkan karena nilai Cronbach Alpha > 0,6. Artinya,  semua  pertanyaan  mampu  menghasilkan data  yang  konsisten,  sehingga  jika  digunakan kembali  dalam  penelitian,  kemungkinan  besar  akan mendapatkan jawaban yang serupa.

## Temuan  Analisis Deskriptif
Tabel  4. Rekapitulasi  Kategori  Pengetahuan Perpajakan  (X1) No Alternatif  Jawaban Jumlah SS S KS TS STS 5 4 3 2 1 1 8 28 33 28 3 310 2 10 18 38 32 2 302 3 6 28 30 35 1 303 4 4 18 40 38 0 288 5 10 45 22 22 1 341 6 12 48 29 11 0 361 Total 50 185 192 166 7 1.905
Kategori:  Cukup  Baik (1.561 – 2.040)
Sumber: Diolah peneliti, 2024.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara keseluruhan,  pengetahuan  perpajakan  responden berada  dalam  kategori  cukup  baik.  Hasil  ini memaparkan  bahwa  mayoritas  masyarakat  telah memahami  alur  proses  pembayaran  pajak dan aspek lain  yang  terkait  dengan  pajak.  Temuan  ini  juga mencerminkan  efektivitas  dari  upaya  penyuluhan atau sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah  terhadap  masyarakat,  khususnya  di Kecamatan  Bojongloa  Kaler.  Selain  itu,  faktor pendidikan  dan  latar  belakang  ekonomi  juga  turut memengaruhi  pengetahuan  masyarakat  tentang perpajakan.  Meskipun  dinilai  cukup  baik,  tetapi masih diperlukan peningkatan lagi agar pengetahuan memperoleh penilaian sangat baik. Dengan pengetahuan yang semakin baik,  diharapkan masyarakat  akan  lebih  sadar  akan  pentingnya pajak
dan  lebih  kritis  terhadap  kebijakan-kebijakan  terkait pajak.
Tabel  5. Rekapitulasi  Kategori Kesadaran  Wajib Pajak  (X2) No Alternatif  Jawaban Jumlah SS S KS TS STS 5 4 3 2 1 1 18 45 22 13 2 364 2 15 41 23 20 1 349
3 15 37 26 19 3 342 Total 48 123 71 52 6 1.055
Kategori:  Baik (1.021 – 1.260)
Sumber: Diolah peneliti, 2024.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara keseluruhan,  kesadaran  pajak  responden  berada dalam  kategori  Baik.  Ini  menandakan  bahwa masyarakat  semakin  menyadari  tanggungjawabanya sebagai wajib pajak. Kesadaran masyarakat terhadap pajak Bumi dan Bangunan menjadi hal yang penting karena  diharapkan  mereka  dapat  memenuhi  pajak dengan  baik  dan  tepat  waktu.  Dengan  kesadaran yang  baik  ini,  diharapkan  dapat  meningkatkan penerimaan  pajak  bagi  pemerintah serta mendukung dalam  pembangunan  layanan  publik  yang  lebih nyaman bagi masyarakat secara umum
Tabel  6. Rekapitulasi  Kategori Kualitas Pelayanan  Fiskus (X3) No Alternatif  Jawaban Jumlah SS S KS TS STS 5 4 3 2 1 1 9 20 27 28 16 278 2 7 14 24 37 18 255 3 10 15 26 30 19 267 4 8 14 22 37 19 255 5 7 15 24 31 23 252 Total 41 78 123 163 95 1.307
Kategori:  Cukup  Baik (1.301 – 1.700)
Sumber: Diolah peneliti, 2024.
Temuan penelitian mememaparkan  bahwa secara  keseluruhan,  responden  menilai  kualitas pelayanan  fiskus  sebagai  baik.  Temuan  ini  sangat positif  karena  menunjukkan  tingkat kepatuhan yang penting  dalam  pembayaran  pajak,  mendukung penerimaan  pajak  yang  mencukupi  bagi  pemerintah untuk  menjalankan  program  dan  layanan  publik. Sehingga  hasil  ini  juga  mencerminkan  tingkat kepercayaan  masyarakat  pada  sistem  pajak  yang diterapkan  serta  output  dari  pajak  tersebut,  yang semakin  meningkat
Tabel  7. Rekapitulasi  Kategori Kepatuhan  Wajib Pajak  Bumi dan  Bangunan  (Y) No Alternatif  Jawaban Jumlah SS S KS TS STS 5 4 3 2 1 1 18 45 22 13 2 364 2 15 41 23 20 1 349 3 15 37 26 19 3 342 Total 48 123 71 52 6 1.055 Kategori:  Baik (1.021 – 1.260)
Sumber: Diolah peneliti, 2024
Berdasarkan  temuan  penelitian,  ditemukan  jika tanggapan responden pada kualitas pelayanan fiskus secara  general  masuk  dalam  kategori  baik,  yang menunjukam temuan yang sangat positif. Kepatuhan dalam  memenuhi  pajak  menjadi  faktor  penting dalam  mendukung  penerimaan  pajak  yang  memadai bagi  pemerintah  dalam  menyediakan  program  dan layanan  publik.  Hasil  ini  juga  mencerminkan tingkat kepercayaan  masyarakat  pada  sistem  pajak  dan dampak  positif  dari  pembayaran  pajak  yang  dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

## Analisis Statistik Verifikatif
Tabel  8. Uji  Normalitas
One-Sample  Kolmogorov-S mirnov  Test N 100 Test Statistic .084 Asymp. Sig. .082
Sumber: Diolah peneliti, 2024
Dengan  nilai  normalitas yaitu 0,082 yang lebih dominan  dari  taraf  signifikansi  yang  umumnya digunakan  adalag  0,05,  maka  hipotesis  nol  dalam pengujian  normalitas  tidak  ditolak.  Dalam  konteks ini,  hipotesis  nol  menunjukan  jika  data  mengikuti distribusi secara normal.
Tabel  9. Uji  Multikolinieritas
Collinearity  Statistic Tolerance VIF 0,298 3,356 0,425 2,352 0,493 2,027

## Sumber: Diolah peneliti, 2024
Dari  informasi  yang  diberikan,  terlihat  bahwa semua  nilai  toleransi  lebih  dominan  dibandingkan 0,10  dan  hasil  VIF  lebih  kecil  dibanding  10,00  pada semua variabel pada model regresi. Ini
menggambarkan  bahwa  tidak  terdapat  indikasi multikolinieritas  dalam model.
Sumber: Diolah peneliti, 2024.
Gambar  2. Uji  Heteroskedastisitas
Hasil  temuan  memaparkan  bahwa  dalam  grafik scatterplot,  data  tersebar  dengan  acak  di  sekeliling angka  0  di  sumbu  Y,  dan  tidak  menyerupai  pola tertentu  dalam  peredaran  titik.  Sehingga  tidak ditemui  pola  yang  konsisten  dalam  variabilitas residual terhadap nilai-nilai  prediksi.
Tabel  10. Uji  Regresi Berganda Model Unstandar drize d Coefficient B Std.  Error (Constant) 3,169 1,365 X1 0,548 0,122 X2 0,624 0,165 X3 0,046 0,076 Sumber: Diolah peneliti, 2024
Temuan  telah  berhasil  menyajikan  regresi linear  berganda seperti berikut:
(Y)  = 3,169  + 0,548  X1  + 0,624  X2  + 0,046  X3
Tabel  11. Temuan  Koefisien Determinasi  (R2)

## Model  Summary
Model R R Square  Adj R  Square  Std. Error 1 .815 a .664 .653 2.93916
Sumber: Diolah peneliti, 2024
Hasil  nilai  output,  memaparkan  bahwa  hasil  R Square  yaitu  0,664.  Hasil ini diperoleh dari perkalian nilai  koefisien  korelasi  (R),  yaitu  0,815  x  0,815  = 0,664.  Koefisien  determinasi  yiatu  0,664  atau  66,4% menunjukkan  jika  variabel  Pengetahuan  Perpajakan (X1),  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X2),  dan  Kualitas Pelayanan Fiskus (X3) dengan bersamaan memegang  pengaruh  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (Y)  yaitu  66,4%.  Adapun  sisa yaitu  sekitar 33,6%, akan dipengaruhi oleh beberapa faktor diluar  diluar persamaan regresi ini.
Tabel  12. TEmuan  Uji  Statistik t Variabel t Sig. Keterangan Pengetahuan Perpajakan (X1) 4,482 0,000 Berpengaruh positif signifikan Kesadaran Wajib Pajak (X2) 3,783 0,000 Berpengaruh positif signifikan Kualitas Pelayanan Fiskus (X3) 0,605 0,547 Tidak Berpengaruh Sumber: Diolah peneliti, 2024 1. Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki signifikansi  (Sig.)  adalah  0,000  <  0,05,  dengan hasil  t  hitung  4,482  >  t  tabel  1,984.  Sehingga H1 diterima, yang menandakan tedapat pengaruh yang kuat dari Pengetahuan Perpajakan  (X1)  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak Bumi  dan Bangunan (Y).
2. Kesadaran  Wajib  Pajak  (X2)  mempunyai signifikansi  yaitu  0,000  <  0,05,  dengan  hasil  t hitung  3,783  >  t  tabel  1,984.  Sehingga  H2 diterima,  menunjukkan  jika  Kesadaran  Wajib Pajak  (X2)  memegang  pengaruh  yang  kuat pada  variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi dan Bangunan (Y).
3. Variabel  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  (X3) memiliki  signifikansi  yaitu  0,547  >  0,05, dengan  hasil  t  hitung  0,605  <  t  tabel  1,984. Artinya H0 diterima dan H3 ditolak, menunjukkan  jika  Kualitas  Pelayanan  Fiskus (X3)  tidak  memegang  pengaruh  pada  variabel Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (Y).

## Tabel  13. Temuan  Uji  Statsitik F
ANOVA a Model F Sig. 1 Regression 63.176 .000 b Residual

## Total
Sumber: Diolah peneliti, 2024
Dari  hasil  ANOVA,  hasil  signifikansi  (Sig.) 0,000  <  0,05,  maka  dengan  hasil  F  Hitung  63,176  > F  Tabel  2,698,  menegaskan  penolakan  H0  dan penerimaan Ha, hal ini menegaskan bila Pengetahuan  Perpajakan  (X1),  Kesadaran  Wajib Pajak  (X2),  dan  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  (X3) dengan  bersamaan  memegang  pengaruh  yang dominan  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan Bangunan (Y).
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan  Wajib  Pajak
Temuan  memparkan  adanya  dampak  positif dari  pengetahuan  perpajakan  (X1)  pada  kepatuhan
wajib  pajak  (Y),  dengan  nilai  signifikansi  pada  Uji  t adalah  0,000  <  0,005  dan  t  hitung  adalah  4,482  >  t tabel  1,984.  Hasil  ini  mengindikasikan  jika  kenaikan pengetahuan  perpajakan  akan  berpengaruh  kepada peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak.  Sosialisasi pajak  di  tingkat  lokal  dapat  membantu  orang  lebih memahami  pajak  dan  manaikan  tingkat  ketaan  wajib pajak  saat  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan. Temuan  ini  memberikan  landasan  yang  kuat  untuk mengembangkan  pemahaman  masyarakat  terkait peraturan perpajakan, yang meningkatkan penerimaan  pajak negara.
Pengetahuan  perpajakan  yang  lebih  baik  juga dapat  mengurangi  kesalahan  pelaporan  pajak  dan meningkatkan  transparansi  sistem  perpajakan.  Hal ini akan mengurangi ketidakpastian dan kebingungan  di  kalangan  wajib  pajak,  memperkuat kepercayaan  mereka  terhadap  s istem  perpajakan yang  ada.  Temuan  ini  selaras  dengan  temuan terdahulu  oleh  (Arrasi  et  al.,  2022)  dan  (Wulandari &  Wahyudi,  2022)  yang  juga  memaparkan  jika pengetahuan  perpajakan  memegang  pengaruh  yang kuat  pada  kepatuhan  wajib  pajak  saat  pembayaran pajak bumi  dan bangunan.
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak
pada Kepatuhan  Wajib  Pajak
Temuan menunjukan ditemukan pengaruh yang kuat  diantara  kesadaran  wajib  pajak  (X2)  dan kepatuhan  wajib  pajak (Y), dengan  hasil signifikansi pada  Uji  t  adalah  0,000  <  0,005  dan  t  hitung  yaitu 3,783  >  t  tabel  1,984.  Artinya,  peningkatan kesadaran  wajib  pajak  akan  memengaruhi  pada naiknya  tingkat  ketaatan  wajib  pajak.  Temuan  ini memaparkan  bila  masyarakat  yang  mempunyai kesadaran pajak yang tinggi akan jauh lebih taat saat melaksanakan  pembayaran  pajak  mereka.  Temuan ini  memberikan  dasar  bagi  pemerintah  untuk mengembangkan  strategi  pendidikan  perpajakan yang lebih efektif dan program kesadaran pajak guna mengembangkan  taraf  kepatuhan  wajib pajak secara keseluruhan.
Tingginya  kesadaran  wajib  pajak  juga  dapat mengarah pada perbaikan kebijakan perpajakan yang lebih  tepat  sasaran.  Informasi  ini  dapat  digunakan oleh  pemerintah  untuk  mengembangkan  program- program  edukasi  dan  sosialisasi  perpajakan  yang lebih  efektif,  yang  dimana  masyarakat  lebih  paham akan  pentingnya  membayar  pajak  dengan  baik  dan tepat  waktu.  Hasil  ini  sejalan  dengan  temuan terdahulu  oleh  (Ma’ruf  &  Supatminingsih,  2020), dan  (R.  Hidayat  &  Wati,  2022)  yang  juga memparkan  jika  kesadaran  wajib  pajak  memegang dampak  dominan  pada  ketaatan  wajib  pajak  saat membayar  pajak bumi  dan bangunan.
Pengaruh  Kesadaran  Kualitas  Pelayanan  Fiskus pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Temuan menunjukkan jika  tidak  adanya pengaruh  dominan  antara  kualitas  pelayanan  fiskus
(X3)  pada  kepatuhan  wajib  pajak  (Y),  dengan  nilai signifikansi  pada  Uji  t  yaitu  0,547  >  0,005  dan  t hitung  yaitu  0,605  <  t  tabel 1,984, yang memiliki arti bahwa  peningkatan  kualitas  pelayanan  fiskus  tidak berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Temuan  juga  menunjukkan  jika  pelayanan  pajak yang  baik  akan  dapat  menaikan  taraf  kepatuhan wajib pajak, beberapa faktor lain memiliki kemungkinan  lebih  dominan  dalam  memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran hukum dan pengetahuan tentang kewajiban pajak.
Temuan  ini  menyoroti  perlunya  peningkatan strategi lain yang lebih seusai untuk mengembankan kepatuhan  wajib  pajak,  selain  dari  meningkatkan pelayanan pajak semata. Implikasi ini  selaras dengan temuan  terdahulu  oleh  (R.  Hidayat  &  Wati,  2022) yang  juga  memaparkan  bahwa  tidak  ditemukan pengaruh  yang  kuat  diantara  kualitas  pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, peningkatan  kesadaran  wajib  pajak  dan pemahaman tentang  kewajiban  pajak  mungkin  lebih  efektif dalam  menaikan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak secara keseluruhan.

## Pengaruh  pengetahuan  perpajakan,  kesadaran wajib  pajak  dan  kualitas  pelayanan  fiskus  pada Kepatuhan  wajib  pajak
Hasil  temuan  telah  memamparkan  bahwa Pengetahuan  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak memegang pengaruh secara simultan pada Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  pembayaran  pajak bumi  dan  bangunan,  yang berarti bahwa perubahan Kepatuhan  wajib  pajak  saat pembayaran pajak bumi dan  bangunan  akan  terpengaruh  oleh  perubahan variabel  Pengetahuan  Perpajakan  dan  Kesadaran Wajib Pajak.

## 5. PENUTUP
5.1.   Kesimpulan Temuan  ini  telah  menghasilkan  kesimpulan yang meliputi:
1. Tanggapan  responden  terhadap  Pengatahuan Perpajakan  mendapat  penilaian  cukup  baik, dengan  rata-rata  nilai  yaitu  3,8  dari  rentang  1 hingga 5. Hal  ini  menunjukkan  bahwa efektivitas  sosialisasi  pajak  dari  pemerintah dinilai sudah cukup baik, didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai  di masyarakat.
2. Kesadaran  Wajib  Pajak  juga  dianggap  baik dengan  rata-rata  nilai  yaitu  4,2,  menunjukkan mayoritas masyarakat telah menyadari kewajibannya sebagai wajib  pajak.
3. Kualitas  Pelayanan  Fiskus  mendapat  nilai kategori cukup baik dengan rata-rata nilai yaitu 3,6.  Meskipun  demikian,  terdapat  aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan  kualitas layanan ini.
4. Kepatuhan  Wajib  Pajak  mempunyai  nilai kategori  baik  dengan  rata-rata  yaitu  4,0.
Mayoritas  wajib  pajak  dinilai  patuh  saat pemembayaran  pajak bumi  dan bangunan.
5. Ditemukan adanya pengaruh  yang  kuat diantara  Pengetahuan  Pajak  dan  kepatuhan wajib  pajak.  Hasil  signifikansi  pada  Uji  t adalah  0,000  yang  lebih  rendah  dari  0,005, dengan  t  hitung  yaitu  4,482  yang  lebih dominan dari t tabel 1,984. Artinya, peningkatan pengetahuan perpajakan diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak.
6. Kesadaran Wajib Pajak  juga  memegang dampak yang kuat pada kepatuhan wajib pajak. Hasil  signifikansi  pada  Uji  t  adalah 0,000 yang lebih  rendah  dibandingkan  0,005,  dengan  t hitung  yaitu  3,783  yang  lebih  dominan  dari  t tabel  1,984.  Temuan  memaparkan  bahwa naiknya taraf kesadaran wajib pajak diharapkan dapat manikan taraf kepatuhan wajib pajak.
7. Tidak  ditemukan  pengaruh  yang  kuat  antara Kualitas  Pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. Hasil  signifikansi  pada  Uji  t  adalah 0,547 yang lebih  dominan  dari  0,005,  dengan  t  hitung adalah  0,605  yang  lebih  rendah  dibandingkan dengan  t  tabel  1,984.  Meskipun  pelayanan pajak  yang  baik  dianggap  bisa  menaikan tingkat  kepatuhan  wajib  pajak,  namun  saat  ini belum  terjadi secara signifikan.

## 5.2.   Saran
Berdasarkan  temuan,  maka  disarankan  untuk penelitian selanjutnya memperdalam analisis terhadap  faktor-faktor  yang  memengaruhi  Kualitas Pelayanan  Fiskus,  sehingga  dapat  dimanfaatkan pada  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak.  Langkah- langkah  konkret seperti evaluasi mendalam terhadap proses  pelayanan  fiskus,  pengembangan  program pelatihan  bagi  petugas  pajak,  serta  penerapan teknologi  informasi  dalam  memperbaiki  efisiensi dan  efektivitas  layanan  dapat  menjadi  fokus  utama. Penelitian
selanjutnya
juga
perlu
mempertimbangkan adanya faktor lain yang mungkin  memengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak, seperti faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Sehingga hasil  yang  diperoleh  selanjutnya  diharapkan  bisa menyajikan wawasan yang lebih luas dan menawarkan  solusi  yang  lebih  efektif  dalam mebaikan  tingkat kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR  PUSTAKA
Andriyawan,  D.  (2020). BPPD Kota Bandung Kejar Piutang  PBB  Rp194  Miliar .  Bisnis.Com. https://bandung.bisnis.com/read/20200303/549 /1208595/bppd-kota-bandung-kejar-piutang- pbb-rp194-miliar
Ardelia,  I.  N.,  Wulandari,  H.  K.,  Ernitawati,  Y.,  & Dumadi,  D.  (2022).  Pengaruh  Pendapatan Asli
Daerah, Belanja Modal Dan Dana
Perimbangan  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Studi  Empiris  Kabupaten
Dan  Kota  Se-Eks  Karesidenan  Pekalongan Periode 2016-2020. Jurnal Aplik asi Ak untansi , 7 (1), 60–80. https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165
Arrasi,  R.  Dela,  Fionasari,  D.,  &  Fionasari,  D. (2022).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan, Sosialisasi  Perpajakan,  Dan  Sanksi  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar  PBB. Jurnal  Ilmiah  Ak untansi Kesatuan , 10 (1), 91–102. https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206
Erawati,  T.,  &  Parera,  A.  M.  W.  (2017).  Pengaruh
Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan,  Dan  Pelayanan Fiskus. Jurnal Ak untansi , 5 (1), 37. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255
Ginting,  T.  A.  (2022).  Perusahaan  Derah  Sebagai Pelaksanaan  Desentralisasi  Dan  Keuangan Negara. Jurnal  Program  Magister  Huk um FHUI , 2 (2), 593–602.
Hariandja,  F.  (2020).  Pajak  Daerah  dan  Restribusi
Daerah (PDRD) Dikaitkan dengan
Pertumbuhan  Investasi. Jurnal Suara Huk um ,
2 (2),
154. https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p154-183
Haryanto,  E.  F.  A.  (2019).  Analisis  Faktor-Faktor
Yang  Memengaruhi  Tingkat  Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jawa  Tengah Tahun  2015-2017. Diponegoro  Journal  of Accounting , 8 (2), 1–13. http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/accounting
Helen,  O.  (2024).  Pajak  Bumi  Bangunan  Sebagai Bagian  Dari  Penerimaan  Daerah  (Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah) Helen. Jurnal  Ilmiah  Wahana  Pendidik an , 10 (1), 1–23. https://doi.org/:
https://doi.org/10.5281/
Henriette,  G.,  &  Erasashanti,  A.  P.  (2023).  Analisis Pengaruh  Insentif  Pajak,  Tingkat  Pendapatan, Dan  Digitalisasi  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Umkm  Di  Era  Pandemi  Covid-19.
Jurnal Manek si , 12 (3), 573–580. https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1740
Hidayat,  I.,  &  Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib
Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas
Pelayanan  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  Membayar  Pajak Bumi dan Bangunan. Manazhim , 4 (1), 110–132. https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625 Hidayat,  R.,  &  Wati,  S.  R.  (2022).  Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus  terhadap  kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar  Pajak  bumi  dan  Bangunan  di  kota Bandung.
Owner , 6 (4),
4009–4020. https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068
Indriyasari,  W.  V.,  &  Maryono,  M.  (2022).
Pengaruh Pendapatan Masyarakat,Tingkat Pendidikan,  dan  Pengetahuan  Perpajakan
Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Membayar Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Di  Desa  Gebugan, Kecamatan  Bergas,  Kabupaten  Semarang.
Owner , 6 (1), 860–871. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668
Ma’ruf,  M.  H.,  &  Supatminingsih,  S.  (2020). Faktor- faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi Dan  Bangunan. Jurnal Ak untansi Dan Pajak , 20 (2), 276–284. https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641 Mardiasmo.  (2019). Perpajakan :  edisi  2019 (Dian Arum (ed.); 2nd ed.). Andi. Mulyana,  Y.,  Mulyati,  S.,  &  Umiyati,  I.  (2020). Pengaruh  Komisaris  Independen, Kompensasi Rugi  Fiskal  Dan  Pertumbuhan  Aset  Terhadap Penghindaran  Pajak. Jurnal  SIKAP  (Sistem
Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajak an) , 4 (2), 160.
https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i2.202 Mumu,  A.,  Sondakh,  J.  J.,  &  Suwetja,  I.  G.  (2020). Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Sanksi Pajak,  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak  Bumi  Dan Bangunan  Di  Kecamatan  Sonder  Kabupaten
Minahasa. Going  Concern :  Jurnal  Riset Ak untansi , 15 (2), 175.
https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020 Rahayu,  S.  K.  (2017). PERPAJAKAN :  Konsep  dan Aspek  Formal (1st ed.). Rekayasa Sains.
Ratna  Wulandari.  (2023).  Pengaruh  Kesadaran
Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Pengetahuan Perpajakan  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  PBB-P2 di Kabupaten Rembang. JSMA  (Jurnal  Sains  Manajemen Dan Ak untansi) , 15 (1), 86–103. https://doi.org/10.37151/jsma.v15i1.120
Sitakar,  B.,  &  Syarvina,  W.  (2024). Analisis Penerimaan Pajak Rek lame Guna Meningk atk an  Pendapatan  Asli  Daerah Dibadan  Pendapatan  Daerah  Kota  Medan Beny  Sitak ar  Badan  Pengelola  Pajak   dan
Retribusi  Daerah  Kota  Medan  merupak an suatu badan . 2 (1). Sudarmana,  I.  P.  A.,  &  Sudiartha,  G.  M.  (2020). Pengaruh  Retribusi  Daerah  Dan  Pajak  Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Dinas Pendapatan  Daerah.
E-Jurnal  Manajemen Universitas Udayana , 9 (4), 1338.
https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i0 4.p06 Sugiyono.  (2020). Metode  Penelitian  Kuantitatif
Kualitatif Dan R&D (2nd ed.). Tjiptono,  F.,  &  Chandra,  G.  (2016). Service,  quality and  satisfaction (P.  A.  C.  Ardhian  (ed.);  4th ed.). CV  Andi Offset.
Wulandari,  N.,  &  Wahyudi,  D.  (2022).  Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak,
Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan  Fiskus  terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di Desa Mranggen Kabupaten Demak. Jurnal Pendidik an Tambusai , 6 (2), 14853–14870. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.
v6i2.4764