## PENYUSUNAN ROAD MAP POS PELAYANAN TEKNOLOGI KOTA SURAKARTA
1 Widyawati, 2 Budiyono
12 Universitas Dr. Soetomo Surabaya
1 widywati@unitomo.ac.id, 2 budiyono@unitomo.ac.id

## Abstrak
Pembangunan merupakan usaha atau proses perubahan, untuk tercapainya suatu tingkat kesejahteraan  dan  mutu  hidup  kelompok  masyarakat  atau  individu  didalamnya  yang berkeinginan  serta  melaksanakan  pembangunan. Salah  satu  program  pemberdayaan  yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dalam bentuk Posyantek Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna  (POSYANTEK). Dengan  menggunakan  penelitian  kualitatif  yang  berkaitan  dengan  Pos Pelayanan  Teknologi  sebagai  sumber  utama  dan  dokumen  lain  yang  relevan  sebagai  sumber tambahan,  dimana  Kebijakan  publik  dipandang  sebagai  tindakan  pemerintah;  pengalokasian nilai-nilai  masyarakat  yang  dilakukan  pemerintah  ;  rancangan  program-program  yang dikembangkan  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan. Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  bekerjasama  dengan  pihak  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai  fasilitator  mengadakan  semacam  rangkaian  perlombaan TTG. Dengan  memberikan  pelatihan,  dan  melakukan  pembinaan  serta  pendampingan,  pembinaan merupakan  kegiatan  keberlanjutan  dari  kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Posyantek. Kegiatan  tersebut  melibatkan  sekelompok  masyarakat  yang  sama-sama  memiliki  keinginan untuk mendapatkan pelatihan. Posyantek membutuhkan orang yang berpengaruh disetiap daerah yang akan didatangi. Sasaran awal program kegiatan adalah masyarakat yang mempunyai usaha kecil,  hal  ini  dilakukan  agar  masyarakat  yang  mempunyai  usaha  tersebut  dapat  bekerja  lebih efektif  dan  efisien  dengan  memanfaatkan  TTG,  sehingga  hasil  produksi  usaha  akan  semakin mengalami  peningkatan. Posyantek menggunakan  beberapa  media  agar  dapat  melakukan komunikasi dengan skala yang lebih luas yaitu, melalui jejaring sosial seperti facebook. Cara ini cukup  efektif  karena  perkembangan  saat  ini  menjadikan  masyarakat  lebih  mengenal  teknologi komunikasi yang ada.

## Kata Kunci : Posyantek, Program Pemerintah, Usaha Kecil

## Pendahuluan
Pembangunan  merupakan  suatu proses  terencana  guna  menciptakan  suatu perubahan  kearah  yang  lebih  baik  dengan cepat,  serta  dapat  memberikan  berbagai macam  perubahan  kemajuan  dalam  segala bidang  aspek  bagi  masyarakat  (Priatama, 2013).  Riyadi  dalam  (Mardikanto Soebiato, 2013), juga mendefinisikan pembangunan  yaitu  merupakan  usaha  atau proses  perubahan,  untuk  tercapainya  suatu tingkat  kesejahteraan  dan  mutu  hidup kelompok masyarakat atau individu
didalamnya yang berkeinginan serta melaksanakan pembangunan. Pembangunan yang  dimaksud  yaitu  pembangunan  secara menyeluruh  baik  dari  segi  sosial,  ekonomi, politik, keamanan dan pertahanan.
Pembangunan tidak hanya
membantu  memenuhi  sarana  dalam  bentuk nyata  seperti  bangunan,  jembatan,  jalan ataupun bantuan sesaat yang diberikan pada masyarakat. Pembangunaan hendaknya juga memperhatikan kualitas sumber daya manusianya, dengan  meningkatkan kualitas sumber  daya  manusia  (SDM)  untuk menjadi mandiri dengan keterampilan yang dimiliki,  secara  tidak  langsung  akan membantu mereka keluar dari jerat kemiskinan  (Anwas,  2014).  Maka  faktor utama  dari  kemiskinan  juga  terletak  pada kualitas  SDM  suatu  daerah,  yang  mana menjadi  fokus  perhatian  penelitian  ini. Perbaikan kualitas masyarakat dapat dilakukan  dengan  cara  pemberdayaan  pada masyarakat, dengan memberikan
pengetahuan  dan  pelatihan  agar  mereka dapat mengembangkan diri.
Pemberdayaan  merupakan  upaya yang  bisa  dilakukan  untuk  memfasilitasi masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya  yang  dimilik.  Selain  itu pemberdayaan juga merupakan suatu upaya mendorong  masyarakat  untuk  mampu menjadi  sosok  utama  dalam  memanfaatkan lingkungannya guna mencapai suatu keberlanjutan untuk jangka panjang (Priatama, 2013). Seperti yang diungkapkan Santoso  (2016)  bahwa,  pemberdayaan dengan kualitas masyarakatnya yang
mandiri  bisa  menjadi  sumbangan  dalam kemajuan pembangunan nasional.
Salah  satu  program  pemberdayaan yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  adalah dalam  bentuk  Posyantek  Pos  Pelayanan Teknologi  Tepat  Guna  (POSYANTEK) adalah  lembaga  kemasyarakatan  di  tingkat Kecamatan  yang  berfungsi  memberikan pelayanan  teknis,  informasi,  promosi  dan orientasi  tentang  TTG.  Lembaga  ini memanfaatkan teknologi buatan yang dapat membantu  kegiatan  usaha  masyarakat  di kecamatan,  dengan  tujuan  meningkatkan keterampilan dan kemandirian
masyarakatnya. Pentingnya penyebaran informasi  menjadikan  komunikasi  sebagai salah  satu  aspek  tercapainya  keberhasilan pembangunan, khusnya
dalam pemberdayaan  masyarakat  (Indardi,  2016). Agar  program  pemberdayaan  ini  berjalan secara  komprehensif  perlu  adanya  suatu peta jalan (road map) program Posyantek.

## Kajian Pustaka Konsep Kebijakan Publik
Dalam  Suwitri  (2008)  dijelaskan bahwa  terdapat  beberapa  teori  kebijakan publik  menurut  para  ahli  administrasi publik  yang  dapat  dijelaskan  sebagai beberapa ide sebagai berikut:
1. Kebijakan  publik  dipandang  sebagai tindakan pemerintah
Thomas  R.  Dye  mengemukakan  bahwa kebijakan publik adalah pilihan pemerintah  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan. Pemerintah memiliki
kewenangan  untuk  mengambil  pilihan tindakan  untuk  mencapai  tujuan  negara.
Tindakan untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena tindakan tersebut memiliki besar dampak  yang  sama  pada  publik  dan negara  dibandingkan  dengan  pilihan tindakan  lainnya.  Dalam  definisi  ini, pemerintah  memiliki  kekuatan  dalam decision making dan mempunyai wewenang dalam memumutuskan sesuatu secara otoriter, termasuk keputusan  untuk  membiarkan  sesuatu terjadi untuk mengatasi persoalan publik.  Teori  ini  juga  didukung  oleh George  C.  Edwards  III  dan  Ira Sharkansky  yang  menyatakan  bahwa kebijakan  publik  merupakan  segala sesuatu  yang  disebutkan  dan  dilakukan oleh  pemerintah  baik  itu  ditetapkan dalam  peraturan  perundang-undangan maupun  dalam  policy  statement  seperti pidato dan janji politik yang diungkapkan  oleh  pejabat  politik  dan pejabat  pemerintahan  yang  selanjutnya ditindaklanjuti dengan
program- program.  James  E.  Anderson  juga mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah  kebijakan  yang  dikembangkan oleh  pemerintah,  baik  itu  badan-badan maupun pejabatnya.
2. Kebijakan  publik  dipandang  sebagai pengalokasian  nilai-nilai  masyarakat yang dilakukan pemerintah
Teori  ini  didukung  oleh  Harold  D. Laswell,  Abraham  Kaplan,  dan  David Easton. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan  menyatakan  bahwa  kebijakan publik  merupakan  suatu  program  untuk mencapai tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek  yang  terarah.  Easton berpendapat  bahwa  kebijakan  publik merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada  seluruh  anggota  masyarakat secara paksa dan legal. Definisi menurut Easton  ini  dikategorikan  sebagai  suatu intervensi oleh pemerintah dalam penyelesaian  masalah  publik  melalui tindakan  kepada  masyarakat.  Tindakan tersebut  merupakan  proses  manajemen
dan  bagian  dari  tahapan  kerja  pejabat publik.
3. Kebijakan  publik  dipandang  sebagai
rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan James E. Anderson, George C. Edwards III  dan  Ira  Sharkansky  mengemukakan definisi kebijakan publik yang
mendukung  teori  ini.  Menurut  James  E.
Anderson,  kebijakan  publik  adalah kebijakan-kebijakan
yang dikembangkan  oleh  badan-badan  dan pejabat-pejabat  pemerintah,  sedangkan menurut  Edwards  III  dan  Sharkansky, kebijakan  publik  merupakan  suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan Konsep Kreativitas Bryd dan Bryman (2003)
menyatakan  bahwa  terdapat  dimensi  yang mendasari  keberhasilan,  yaitu  kreativitas.
Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan  ide-ide  baru  yang  terdiri dari tiga aspek, yaitu keahlian, kemampuan berpikir  fleksibel  dan  imajinatif.  Dalam proses kreativitas, individu mempunyai ide- ide  baru  berdasarkan  proses  berpikir imajinatif  dan  didukung  oleh  motivasi internal yang tinggi.
Kreativitas  adalah  potensi  yang dimiliki  setiap  orang,  sehingga  kreativitas sebenarnya dapat diasah dan dimanfaatkan. Dalam  proses  mengasah  kreativitas  atau melatih  pola  pikir  kreatif,  menurut  Edward de  Bono  (Endang  Supardi,  2004)  harus melalui  4  (empat)  proses  perkembangan, yaitu:  Latar  Belakang  atau  Akumulasi Pengetahuan;  Proses  Inkubasi;  Melahirkan Ide ; Evaluasi dan Implementasi
Menurut Amabile (2012),
kreativitas  adalah  menghasilkan  ide-ide baru  yang  berguna  dalam  bidang  apapun koneksi  dan  hasil  yang  baru  serta bermakna.  Hal  ini  berarti  mengembangkan ide alternatif atau kemungkinan lain dengan bermacm-macam  cara  sehingga  dapat melihat  sesuatu dari  berbagai sudut pandang  dalam  interaksi  individu  dengan lingkungan  sehingga  diperoleh  cara-cara
baru  untuk  mencapai  tujuan  yang  lebih bermakna.

## Konsep Inovasi
Menurut  Amabile  (2012),  inovasi yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan ide-ide kreatif. Selain  itu  pengertian  inovasi  adalah tindakan yang memberi sumber-daya kekuatan  dan  kemampuan  baru  untuk menciptakan  kesejahteraan,  dengan  kata lain  inovasi  menciptakan  sumber-daya. Tidak  ada  sesuatu  pun  yang  menjadi sumber-daya  sampai  orang  menemukan manfaat dari sesuatu yang terdapat di alam, sehingga memberinya nilai ekonomis (Drucker,  1986).    Pada  tahun  1949 Schumpeter (dalam Hermana, 2008) menyebutkan  bahwa  inovasi  terdiri  dari lima  unsur  yaitu:  (1)  memperkenalkan produk  baru  atau  perubahan  kualitatif  pada produk yang sudah ada, (2) memperkenalkan  proses  baru  ke  industri, (3) membuka pasar baru, (4) Mengembangkan  sumber  pasokan  baru pada bahan baku atau masukan lainnya, dan (5) perubahan pada organisasi industri.
Inovasi adalah terapan yang bersifat konseptual dan perseptual, sehingga inovator harus keluar, melihat, bertanya dan mendengarkan fenomena yang ada disekitarnya. Inovator yang sukses menggunakan  kedua  sisi  otaknya.  Mereka mempelajari peluang apa yang bisa dikembangkan  guna  dijadikan  inovasi. Mereka  melihat  dan  mengamati  setiap potensial  kostumer  apa  harapan  mereka, nilai  yang  mereka  butuhkan  dan  kebutuhan mereka. Agar berjalan efektif, inovasi harus mudah dan dilakukan dengan fokus. Inovasi harus  pada  satu  bidang,  jika  tidak  akan membingungkan  orang.  Inovasi  harus dimulai  dari  yang  kecil,  ini  bukan merupakan perubahan yang besar. Perubahan  kecil  bisa  membawa  perubahan yang  besar,  sebaliknya  jika  perubahan dilakukan  secara  besar-besaran  biasanya justru  tidak  akan  efektif  (Drucker,  2002). inovasi yang sistematis berarti memantau 7 (tujuh) sumber peluang inovasi.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam perumusan profil anak ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan yang berkaitan  dengan  Pos  Pelayanan  Teknologi sebagai  sumber  utama  dan  dokumen  lain yang relevan sebagai sumber tambahan.
1. Kegiatan Persiapan.
Persiapan  awal  berupa  mempersiapkan data-data yang di butuhkan terkait dengan Penyusunan  Penyusunan  Road  Map  Pos Pelayanan  Teknologi  Kota  Surakarta  di Kota Surakarta. Persiapan instrumen survey berupa:
 Persiapan  daftar  data/inventarisasi  dan informasi yang diperlukan untuk Penyusunan  Road  Map  Pos  Pelayanan Teknologi  Kota  Surakarta    di  Kota Surakarta .Persiapan bahan-bahan referensi  yang  dijadikan  sebagai  acuan untuk  penyusunan  analisis  yang  berupa: Peraturan  Perundang-undangan  (UU,  PP, Permendagri, Peraturan Walikota, Peraturan  Daerah  Kota  Surakarta  yang berkaitan  dengan  Pelayanan  Teknologi  di
Kota Surakarta..
 Penyusunan daftar pertanyaan
2. Kegiatan  Pengumpulan  Data,  Survei  Dan Wawancara
Pengumpulan data, adalah kegiatan pengumpulan  data  sekunder  dari  masing- masing  instansi  Organisasi  Perangkat Daerah Pemerintah Kota untuk mendukung kegiatan Penyusunan Pelayanan  Terpadu  Perempuan  dan  Anak
Korban Kekerasan di Kota Surakarta.. Survei,  adalah  kegiatan  survei  lapangan untuk  mengambil  data  primer  sesuai dengan  kebutuhan jika  di butuhkan  untuk mendukung  kegiatan  Penyusunan  Road Map  Pos  Pelayanan  Teknologi  Kota Surakarta.
Wawancara,  adalah  kegiatan  tanya  jawab kepada  naras  umber/keyinforman  atau pemangku  kepentingan  yang  membidangi dan paham terhadap kegiatan Penyusunan Road Map Pos Pelayanan Teknologi Kota Surakarta ..
3. Kegiatan Pengolahan Data Dan Analisa. Kompilasi  data.  Pokok-pokok  pekerjaan dan hasilnya adalah sebagai berikut:
a. Memadukan  data  antara  data  primer dan data sekunder b. Mentabulasi dan mensistemasikan fakta  dan  informasi  sesuai  keperluan sehingga mudah dibaca dan dimengerti
c. Tersusunnya  informasi/data  mengenai Penyusunan  Road  Map  Pos  Pelayanan
Teknologi Kota Surakarta  . 4. Kegiatan Penyusunan. Setelah melalui proses persiapan, pendataan/identifikasi  dan  survei  dan pengolahan data serta analisis, selanjutnya  adalah  tahapan Penyusunan Road  Map  Pos  Pelayanan  Teknologi
Kota  Surakarta.  Adapun  keluaran  atau output  adalah  Buku  Penyusunan  Road Map  Pos  Pelayanan  Teknologi  Kota Surakarta.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kondisi Eksisting
Pemetaan kebutuhan teknologi tepat  guna  merupakan  langkah  awal  dalam pelaksanaan  kegiatan  TTG.  Pemetaan kebutuhan  dilakukan  untuk  mengenali potensi-potensi  dan  masalah  yang  ada  di daerah/desa. Pemetaan kebutuhan ini dilakukan  melalui  pengumpulan  data  dan informasi jenis TTG, jenis usaha masyarakat,  sosial  budaya  dan  potensi sumberdaya  lokal.  Pemetaan  kebutuhan yang  dimaksudkan  tidak  hanya  berbentuk data secara manual/statistic, melainkan juga gambaran  peta  tematik  yang  menunjukkan wilayah atau daerah lengkap dengan potensi sumberdaya  dan  usaha  yang  dimiliki. Gambaran  peta  disini  akan  membantu proses  identifikasi  pemberian  bantuan jenis TTG yang sesuai dengan kebutuhan potensi wilayah dalam masyarakat.
Bidang usaha yang dimiliki masyarakat  berbagai  macam  bentuknya, mulai dari industri rumah tangga, pertanian, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya. Berdasarkan  jenis  usaha  dan  potensi wilayah  dalam  masyarakat  maka  dapat diidentifikasi alat TTG yang sesuai kebutuhan. Hasil analisis terhadap pemetaan  kebutuhan  TTG  yang  dilakukan oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak  dan  Pemberdayaan
Masyarakat berjalan dengan baik, pengumpulan  data  dilakukan  di  berbagai daerah dengan melihat berbagai jenis usaha dan potensi  sumberdaya lokal yang
dirangkum dalam sebuah dokumen
berbentuk tabel. Selama ini Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan  pemetaan  kebutuhan  secara manual  dimana  belum  terdapat  gambaran peta yang menunjukkan wilayah berpotensi dalam masyarakat.
Langkah  kedua,  yaitu  pengkajian TTG.  Pengkajian  merupakan  suatu  proses kegiatan dalam mengkaji atau menganalisis hasil  pemetaan  kebutuhan  TTG  yang  telah dilakukan sebelumnya. Pengkajian TTG ini dilakukan  untuk  mengidentifikasi  dan memverifikasi  proposal  dari  kelompok masyarakat  yang  layak  diberikan  bantuan TTG  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka. Proses  pengkajian  ini  dilakukan  melalui rapat  dengan  tim  koordinasi  dalam  rangka memverifikasi kebutuhan
kelompok masyarakat serta melakukan evaluasi terkait pengembangan  inovasi  usaha  masyarakat pengguna  TTG.  Pelaksanaan  pengkajian TTG  ini  sesuai  dengan  petunjuk  teknis kegiatan TTG.
Pengembangan TTG dilakukan melalui  inovasi  dan  uji  coba  TTG  yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Terkait dengan  pengembangan  TTG,  ada  beberapa kemungkinan  potensi  yang  terkandung dalam  masyarakat.  Jadi,  untuk  melakukan pengembangan  TTG  perlu  menggunakan difusi,  yakni  proses  dimana  inovasi dikomunikasikan  melalui  saluran-saluran tertentu  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan untuk  dapat  melaksanakan  konsep  difusi inovasi  diperlukan  adanya kerjasama  antar institusi terkait (stake holder).
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak  dan  Pemberdayaan Masyarakat  bekerjasama  dengan  pihak
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
sebagai  fasilitator  mengadakan  semacam rangkaian  perlombaan  TTG  .Beberapa contoh alat-alat inovasi TTG, seperti becak penyapu  sampah,  alat  perajang,  dsb. Produk-produk alat TTG yang telah tercipta dari berbagai kelompok masyarakat kemudian
diperkenalkan melalui
pemasyarakatan  TTG.  Pemasyakatan  TTG bertujuan  untuk  lebih  mengenalkan  TTG secara  lebih  luas  dengan  melalui  kegiatan- kegiatan,  seperti  gelar/pameran  teknologi tepat  guna,  lokakarya,  temu  informasi teknologi tepat guna, pelatihan, pendampingan,  komunikasi  informasi  dan edukasi, atau media massa. Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat mengikuti  Gelar  TTG  Nasional  rutin setahun  sekali  sebagai  langkah  strategis dalam menyebarluaskan informasi berbagai teknologi  yang  dapat  memberikan  nilai tambah  kepada  masyarakat  dan  sebagai forum  untuk  menggali  pemikiran  dalam rangka  penyusunan  kebijakan  penerapan dan pengembangan TTG di masa mendatang.  Peserta  Gelar  TTG  Nasional berasal dari 33 Provinsi se- Indonesia.
Orientasi  Posyantek  dimaksudkan untuk  meningkatkan  kapasitas (knowledge, skill dan attitude) bagi pengurus Posyantek, khususnya  dalam  hal  ini  pengelolaan manajemen  Posyantek.  Namun,  dalam pelaksanaannya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakathanya mengundang  secara  garis  besar  atau beberapa perwakilan dari Posyantek, hal ini dikarenakan  keterbatasan  anggaran  yang dimiliki.
Selain  memberikan  pelatihan  dan
pemberian bantuan langsung, Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakatmelakukan kegiatan pendampingan kepada kelompok masyarakat. Pendampingan dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan  TTG.  Bapermades  melakukan pendampingan dengan
berkoordinasi dengan  lembaga  pelayanan  TTG.  Lembaga pelayanan  TTG  terdiri  atas  Posyantek  (Pos Pelayanan  Teknologi)  yang  berkedudukan di Kecamatan. Posyantek merupakan embrio  dari  TTG.  Posyantek  memiliki empat fungsi, yaitu sebagai: a. Chanelling, artinya menghubungkan  pembuat  mesin dan konsumen (masyarakat).
b. Perpustakaan,  artinya  menyediakan buku-buku  dan  cara-cara  mengenai Teknologi Tepat Guna. c. Informasi, artinya memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan TTG kepada masyarakat. d. Bengkel, artinya menerima pemesanan  dan  memperbaiki  alat- alat TTG.
Keberadaan Posyantek dinilai sangat  penting  dalam  proses  penerapan
TTG  dalam  masyarakat.  Setiap  Kabupaten harus  memiliki  Posyantek  di  tingkat Kecamatannya, karena hal ini  telah
diintruksikan menurut peraturan perundang- undangan.  Dalam  konteks  demikian,  Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakatberwenang melaksanakan fungsi pengkoordinasian dan mensinkronkan berbagai  program  pemberdayaan  secara
integrated yakni  mampu  menciptakan
sistem,  mensinergikan  dan  menjembatani keseluruhan program pemberdayaan masyarakat. Kendala - Kendala dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Teknologi  Tepat  Guna  (TTG).  Kendala merupakan  suatu  hambatan  yang  dapat terjadi dalam pelaksanaan program pengelolaan  Teknologi  Tepat  Guna  (TTG). Kendala tersebut dapat berasal dari individu/pegawai, internal organisasi maupun  dari  faktor  di  luar  lingkungan organisasi. Hasil analisis taksonomi mengenai  kendala  pelaksanaan  program pengelolaan  TTG  dapat  berasal  dari komunikasi,  sumberdaya,  sikap,  struktur organisasi dan faktor lingkungan.
 Komunikasi
o Sosialisasi  kepada  masyarakat  masih kurang optimal
o Juknis  hanya  berupa  dokumen  yang sebagian  besar  membahas  pemberian bantuan
o Media informasi masih dengan
sosialisasi kepada masyarakat,
o Respon penerima informasi tergantung dari masing-masing individu
 Sumberdaya
o Jumlah  pengurus  posyantek  masih sangat terbatas mengakibatkan keterbatasan  jangkauan  pelaksanaan kegiatan TTG kepada masyarakat o Minimnya anggaran
o Pelaksanaan kegiatan hanya berdasarkan  kewenangan  yang  ada dalam peraturan  Sikap o Pemahaman pelaksanaan program sangat tergantung pada masing-masing pegawai o Harapan dan kenyataan dalam pelaksanaan  program  terkadang  tidak sama
o Masih  terdapat  harapan  yang  tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 Struktur Organisasi
o Selama ini pelaksanaan kegiatan hanya berpedoman  pada  juknis  dan  belum terdapat  SOP  yang  khusus  mengatur program TTG secara menyeluruh
 Faktor Lingkungan
o Sulit  untuk  mengubah  persepsi  yang ada  di  masyarakat  terkait  program TTG dipengaruhi dari pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat
o Hanya  kelompok  masyarakat  yang memiliki usaha yang dapat memanfaaatkan program TTG
o Terkendala  dalam  mencari  inovator pembuat alat TTG
o Belum  terdapat  peraturan  setingkat Peraturan  Bupati  di  daerah  yang mendukung pelaksanaan program TTG o Belum terdapat peraturan untuk membentuk  lembaga  khusus  yang menangani teknologi tepat guna
o Pelatihan  orientasi  posyantek  yang secara bergilir dan hanya perwakilan
o Beberapa  Posyantek  belum  mampu menyediakan informasi
o Produk usaha masyarakat masih dipasarkan  secara  lokal  karena  belum adanya kerjasama dengan pihak seperti koperasi dan sebagainya
Perlu  adanya  pembimbingan  dan pelatihan  kepada  kelompok  masyarakat oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,
Perlindungan  Anak  dan  Pemberdayaan Masyarakatselaku fasilitator dalam pelaksanaan  program  pengelolaan  TTG agar  masyarakat  mampu  meningkatkan kualitasnya dalam  mengembangkan  usaha mereka melalui teknologi tepat guna

## 2. Arah dan Strategi Pengembangan
Pengembangan Posyantek difokuskan pada pemberdayaan masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakatpada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu:
Pertama, pemihakan  dan  pemberdayaan masyarakat; Kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat; Ketiga, modernisasi  melalui  penajaman arah  perubahan  struktur  sosial  ekonomi (termasuk  di  dalamnya  kesehatan),  budaya dan politik yang bersumber pada apartisipasi masyarakat.
3. Pemihakan Dan Pemberdayaan Masyarakat;
Posyantek  sebagai  lembaga  yang bergerak  dalam  pelayanan  dan  informasi tentang  TTG,  mempunyai  program  untuk mensosialisasikan  alat-alat  TTG  kepada masyarakat. Sosialisasi bukan hanya sebagai  media  pengenalan  namun  juga sebagai  pemantik  guna  menumbuhkan minat dan ketertarikan mereka akan TTG.
Salah  satu  cara  yang  efektif  agar masyarakat  semakin  mengenal TTG adalah dengan memberikan pelatihan, dan melakukan pembinaan serta pendampingan. Pelatihan,  pembinaan  dan  pendampingan merupakan  keberlanjutan  dari  kegiatan sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Posyantek. Kegiatan  tersebut  melibatkan  sekelompok masyarakat  yang  sama-sama  memiliki keinginan  untuk  mendapatkan  pelatihan. Berkumpulnya  masyarakat  yang  tertarik akan  program  Posyantek  melakukan  proses komunikasi  kelompok,  dimana  mereka memiliki  keinginan  yang  sama  untuk mendapatkan pengetahuan baru serta pelatihan  yang  mereka  butuhkan  untuk mengembangkan  usaha  yang  dimiliki. Training atau  pelatihan  adalah  tindakan untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan
keterampilan seorang anggota dalam melaksanakan  pekerjaan  tertentu  (Kamil,
2012).  Kegiatan  pelatihan  dilakukan  untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat  tentang  penggunaan  alat  tepat guna,  kemudian  pembinaan  dilakukan untuk  memberikan  pemahaman  tentang pengelolaan  usaha  dengan  menggunakan TTG  dan  pendampingan  dilakukan  dalam setiap  usaha  untuk  mencapai  keberhasilan usaha. Maka dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada kelompok masyarakat  pelaku  usaha,  mereka  akan lebih  mengenal  TTG  sehingga  kegiatan produksi  berjalan  efektif  dan  efisien  dari segi tenaga dan biaya.
Pendampingan  merupakan  bentuk program  dari  Posyantek  dalam  upaya meningkatkan  produksi  para  pelaku  usaha, serta  menjadikan  kegiatan  usaha  yang dilakukan  menjadi  lebih  baik  dengan adanya  masukan-masukan  yang  diberikan oleh  pengurus  dari  setiap  proses  produksi.
Pendampingan merupakan salah satu
strategi  dalam  menentukan  keberhasilan program  Posyantek.  Pendamping  hadir sebagai  agen  pemberdaya  yang  membantu serta  terlibat  langsung  dalam  rangka mengoptimalkan  kelompok  usaha.  Maka pemerintah memberikan kebijakan terhadap balai  besar  pendidikan  dan  pelatihan kesejahteraan  sosial  untuk  meningkatkan kemampuan  pendamping  kelompok  usaha bersama melalui dunia pendidikan sehingga dapat  menjadi  sumber  daya  manusia  yang berkualitas (Nurhasanah, Kamil,
Saepudin, 2016). Kehadiran TTG terkadang membuat  masyarakat  masih  belum  mampu menggunakannya  secara  optimal, sehingga membutuhkan  pendambingan  dari  para pengurus Posyantek.
Peran  pengurus  Posyantek  terlihat sebagai  fasilitator  dalam  upaya  menyusun rencana- rencana  pembangunan  usaha,  hal ini  ditandai  dengan  pengurus  Posyantek melakukan  inisiatif  untuk  mengupayakan pembangunan  dan  upaya  pencarian  solusi terhadap persoalan yang ada dalam kelompok  masyarakat.  Menurut  (Sianipar,
Yudoko, Adhiutama,  Dowaki, 2013) ada tiga
tahap dalam pemberdayaan
masyarakat,  yaitu  memberikan  alat  untuk masyarakat  setempat,  mengajari  mereka
bagaimana  menggunakan  dan  memelihara dengan  metode  yang  lebih  baik,  dan  juga mengajarkan  mereka  bagaimana  untuk membuatnya dengan dirinya sendiri,
menyesuaikan  fungsi  berdasarkan  kondisi yang diperlukan. Upaya ini akan mempertahankan pembangunan berkelanjutan,  memberdayakan  masyarakat setempat.  Ketika  orang  luar  meninggalkan mereka, masyarakat setempat akan mempertahankan pembangunan berkelanjutan oleh dirinya sendiri. Pemberian infromasi atau pengetahun baru pada masyarkat, sekaligus adanyaa pelatihan, pembinaan dan pendampingan  merupakan  bentuk  usaha dalam  mencapai  keberhasilan  program Posyantek dan usaha masyarakat. Sehingga dengan  adanya  pelatihan,  pembinaan  dan pendampingan  usaha  yang  dilakukan  oleh masyarakat  dapat  berjalan dengan  baik  dan segala bentuk permasalahan yang ada dapat didiskusikan bersama untuk mencari pemecahan  masalah  yang  tepat.Menurut (Suharto, 2009) memaparkan bahwa pendampingan  adalah  interaksi  dinamis antara  kelompok  masyarakat  untuk  secara bersama-sama menghadapi beragam
tantangan  seperti,  merancang  program perbaikan  kehidupan  ekonomi,  mobilisasi sumberdaya setempat,
memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, menjalin kerja sama dengan pihak lainya yang sesuai dengan konteks pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan kelompok yang dilakukan oleh Posyantek dengan kelompok
masyarakat  menjadi  alat  yang  dapat membantu  Posyantek  dalam  penerimaan ide-ide  baru  oleh  masyarakat.  Sekaligus menjadi  ajang  untuk  berdiskusi,  sehingga Posyantek  mengetahui  apa  yang  menjadi kebutuhan kelompok binaan. Diskusi merupkan  proses  komunikasi,  dimana pengirim  pesan  dan  penerima  pesan  saling berinteraksi dalam suatu waktu yangg mana pada  akhirnya  dapat  berbagi  makna  yang sama  (Satriani,  Muljono,    Lumintang, 2011).  Dalam  proses  tersebut  kelompok binaan menerima informasi baru yang dapat membantu  mereka  dalam  penyelesain
masalah  pengolahan  pangan  dan  produksi. Pengumpulan  informasi  tersebut  menurut Follet  dalam  (Littlejohn,  2009)  merupakan salah satu langkah kreatif dalam penyelesain masalah organisasi atau komunitas,  yaitu  dengan  mengumpulkan informasi  dari  para  ahli.  Maka  komunikasi kelompok  yang  telah  dilakukan  oleh Posyantek berampak positif terhadap kelompok  binaan,  karena  mereka  mau membuka  diri  dengan  selalu  menanyakan hal  yang  masih  belum  dipahami  dalam sebuah diskusi.
Pemantapan Otonomi Dan Pendelegasian Wewenang Dalam Pengelolaan Pembangunan Yang Mengembangkan Peran Serta Masyarakat Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh lembaga sosial atau pemerintah  dapat  berjalan baik,  dengan adanya dukungan melalui komunikasi yang tepat untuk dapat mempengaruhi masyarakat. Komunikasi tersebut merupakan usaha untuk penerimaan program pembangunan yang telah dirancang  sesuai  dengan  keadaan  dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam penerimaan  hal  baru  bagi  masyarakat tersebut,  maka  dibutuhkan  waktu  yang cukup lama, untuk mereka dapat mengambil  keputusan,  menerima  atau menolak  hal  baru  tersebut.  Hal  baru  disini dapat  dikatakan  sebuah  inovasi  yang  telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Posyantek memberikan inovasi  baru  sebagai  solusi  kebutuhan masyarakat, yaitu dengan alat yang direkayasa dan dikenalkan pada
masyarakat.
Inovasi  TTG  yang  ditawarkan
Posyantek  pada  masyarakat  tidak  selalu berbentuk  alat,  namun  juga  sebuah  metode atau  pengetahuan  yang  bermanfaat  bagi masyarakat.  Agar  tersampaikan  solusi  dan program yang dimiliki oleh Posyantek pada kelompok  usaha  kecil,  maka  pemberdaya melakukan
pendekatan
langsung.
Pendekatan secara interpersonal juga dilakukan  oleh  Posyantek  agar  inovasi
tersebut  dengan  cepat  dapat  diterima  oleh masyarakat.
Pendekatan  secara  personal  dengan mudah  dapat  memberikan  pemahaman kepada masyrakat akan manfaat penggunaa TTG,  dimana  Posyantek  dengan  mudah mengajak  dan  mempengaruhi  masyarakat untuk  menerima  inovasi  baru.  Seperti  yang diungkapkan  oleh  (Satriani  et  al.,  2011), bahwa  melakukan  pendekatan  dengan komunikasi akan memberikan dampak lebih mendalam,  karena  dapat  mengajak  serta mempengaruhi  sikap  masyarakat  untuk menerima  informasi  tersebut.  Posyantek dengan  malakukan  pendekatan  secara personal, memberikan dampak dapat meluasnya  pemahaman  akan  TTG  dengan cepat pada masyarakat. Sehingga masyarakat  juga  cepat  menerima  inovasi baru yang disampaikan oleh Posyantek. Komunikasi menjadi kunci keberhasilan Posyantek dalam menyampaikan pesan pemberdayaan, sehingga masyarakat  dapat  menerima perubahan yang ditawarkan oleh posyantek. Perubahan  merupakan  hal  baru  yang masyarakat  masih  belum  memahaminya, maka  proses  penyebaran  atau  pendefusian inovasi  baru  pada  masyarakat sangat ditekankan. Hal tersebut dikarenakan difusi inovasi membutuhkan waktu dalam penerimaan oleh masyarakat yang diberdayakan. Dalam  proses  tersebut  masyarakat
memiliki rentan waktu untuk dapat langsung  menerima  dan  mengadaptasi secara  langsung  atau  bahkan  menolak. Maka  penting  bagi  pemberdaya  untuk memperhatikan  kesesuaian  pesan  atau inovasi  yang  ingin  disampaikan  dengan kebutuhan  masyarakatnya.  Dalam  hal tersebut  posyantek  telah  mempetakan kepada  kelompok-kelompok  usaha  kecil yang  menjadi  sasaran  kegiatan  posyantek. Mereka  memberikan  informasi  dalam pengolahan  makanan  dengan  bahan  yang aman.
Penajaman  Arah  Perubahan  Struktur Sosial  Ekonomi,  Budaya  Dan  Politik
Yang Bersumber Pada Partisipasi Masyarakat. Untuk  bisa  masuk  ke  dalam kelompok masyarakat, Posyantek membutuhkan  orang  yang  berpengaruh disetiap  daerah  yang  akan  didatangi. Keikutsertaan  kepala  kelurahan  ataupun orang  yang  dihormati  didaerah  tersebut sangat berpengaruh pada kegitan yang akan dilakukan  Posyantek,  karena  mereka  yang dapat  menjembatani  antara  Posyantek  dan masyarakat.  Pemilihan  kepala  kelurahan dan atau camat sebagai opinion leaders oleh Posyantek,  karena  dianggap  sebagai  tokoh yang memiliki power dalam mengumpulkan  masyarakat.  Dalam  proses tersebut  terlihat  kepala  desa  berperan sebagai pendukung proses sosialisasi Posyantek mengenai TTG pada masyarakat. Kehadiran kepala desa dan tokoh masyarakat  dapat  memberikan  kemudahan bagi  Posyantek  untuk  tersampaikannya program  pemberdayaan  yang  telah  disusun untuk perbaikan kondisi masyarakat. Kepala  desa  ataupun  tokoh  masyarakat menjadi  opinion  leader  yang  membantu penyebaran informasi dari pihak pemberdaya  kepada  masyarakat,  karena mereka  mendapatkan  kepercayaan  dari masyarakatnya.  Sehingga  bisa  dikatakan opinion leader menjadi faktor penting yang membantu  orang  luar  untuk  pemberian informasi dan pemberdayaan pada masyarakatnya  (Manopo,  2013).  Tokoh masyarakat  menjadi  media  promosi  bagi kelompok  luar  yang  ingin  masuk  dalam lingkungan masyarakat, karena dari mereka keinginan  dan  tujuan  pemberdaya dapat tersampaikan dengan cepat pada masyarakat (Satriani et al., 2011). Sosialisasi merupakan kegiatan awal  yang  dilakukan  untuk  menyampaikan sebuah  informasi  atau  program  baru  yang bertujuan agar dapat  diketahui oleh masyarakat  luas.  Tujuan  dari  sosialisasi dalam pemberdayaan adalah untuk menciptakan komunikasi antara pemberdaya dan masyarakat yang diberdayakan, agarpemberdaya dengan mudah dapat memberikan informasi
mengenai  suatu  informasi  atau  program, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan tujuan program  pembangunan.  Begitu  juga  yang dilakukan  oleh  Posyantek,  untuk  memberi
informasi dan mengenalkan manfaat penggunaan  TTG  pada  masyarakat  maka mereka  mensosialisasikan  alat-alat  TTG.
Maka untuk mempermudah proses
sosialisasi tersebut, terlebih dahulu Posyantek  telah  menentukan  masyarakat sasarannya. Sosialisasi  pada  dasarnya  adalah penyebarluasan informasi
(program, kebijakan,  peraturan)  dari  satu  pihak (pemilik  program,  kebijakan,  peraturan) kepada pihak-pihak lain (aparat, masyarakat yang  terkena  program,  dan  masyarakat umum).  Isi  informasi  yang  disebarluaskan bermacam- macam  tergantung  pada  tujuan program (Sankarto
Iskak, 2008). Posyantek  sebagai  agen  pemberdayaan sekaligus  sebagai fasilitator  dijelaskan  oleh (Fernandez,  Vidueira,  Diaz,    De,  2015), fasilitator  merupakan  point  penting  karena mereka akan terlibat langsung dalam proses pemberdayaan  kelompok-kelompok  kecil, dengan melakukan pendekatan juga memberikan semangat bagi masyarakatnya.
Sosialisasi  atau  pemasyarakatan program  adalah  tahapan  penting  dalam program  pengembangan  masyarakat  (Arbi, 2016).  Kegiatan  sosialisasi  tidak  hanya menyampaikan  informasi  tentang  TTG  dan jasa  layanannya,  tetapi  juga  mencari dukungan dari berbagai kelompok masyarakat  untuk  melakukan  perbaikan kondisi  ekonomi  mereka.  Agar  layanan Posyantek sesuai dengan kebutuhan masyarakat,  maka  mereka  membangun dialog dengan masyarakat mengenai kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat yang dapat dilayani oleh pengurus Posyantek.  Sebuah  dialog  yang  terbentuk antara  pemberdaya  dan  masayarakat  yang diberdayakan  merupakan  salah satu  konsep dari  komunikasi  partisipatif,  yaitu  adanya transaksi  antara  pengirim  pesan  dan penerima  pada  satu  waktu  yang  sama, sehingga  dapat  berbagi  pemahaman  akan pesan  yang  disampaikan. Maka  dengan adanya  dialog  yang  terbangun,  Posyantek mengetahui  kondisi  masyarakat  dan  apa saja  yang  dibutuhkan  oleh kelompok  usaha kecil untuk mengembangkan usaha mereka.
Sasaran  awal  program  kegiatan adalah  masyarakat  yang  mempunyai  usaha kecil,  hal  ini dilakukan  agar  masyarakat yang  mempunyai  usaha  tersebut  dapat bekerja  lebih  efektif  dan  efisien  dengan memanfaatkan TTG, sehingga hasil produksi  usaha  akan  semakin  mengalami peningkatan.  Penentuan  kelompok  usaha kecil  merupakan  usaha  pemberdaya  dalam pemanfaatan sumber  daya dan  juga keterampilan masyarakat, sehingga kegiatan yang  dirancang  akan  lebih  terorganisir. Menjadikan  kelompok  usaha  kecil  sebagai sasaran  kegiatan  posyantek,  agar  dapat memperbaiki  dengan  cepat  permasalahan ekonomi  masyarakat  di  desa. Usaha  kecil yang  ada  di  desa  diharapkan  dapat membantu  menyelesaikan  permasalahan ekonomi,  urbanisasi,  serta  pembangunan tidak  merata.  Sehingga  kelompok  usaha kecil dan menengah memiliki peran penting dalam perbaikan pembangunan serta peningkatan produktivitas usaha (Gunawan, 2014). Dalam proses sosialisasi tersebut Posyantek sebagai komunikator melakukan
pendekatan  pada  masyarakat  baik  secara interpersonal maupun kelompok, agar dapat diterima kehadiranserta program  yang akan dikenalkan  pada  masyarakat  (Jones,  2013). Dalam  proses  tersebut  membentuk  sebuah komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih,  dimana  mereka  memiliki  tujuan untuk  mendapatkan  sebuah feedback dari komunikannya (Utomo, 2015).
Penyebaran informasi yang dilakukan oleh Posyantek dengan pengenalan tentang Posyantek dan penjelasan mengenai TTG pada masyarakat,  serta  langsung  memberikan contoh dalam penggunaannya dapat diterima  dengan  baik  oleh  kelompok masyarakat. Komunikasi yang terjadi dalam proses  ini  menunjukkan  bahwa  adanya dampak  sosialisasi  yang  disampaikan  oleh Posyantek  cukup  berhasil.  Terlihat  dari ketertarikan  masyarakat  dengan  memberi pertanyaan atas informasi yang disampaikan  oleh  Posyntek.  Sosialisasi dapat  dikatakan  berhasil  dengan  adanya feedback dari  masyarakat,  yang  dianggap
sebagai  komunikasi  timbal  balik  dan menandakan  penerimaan  program  dari pemberdaya  (Nurdin,  Cangara,    Sultan, 2014).  Posyantek  dalam  penyampaian pesan dikatakan berhasil, karena masyarakat sasaran bisa memberikan pertanyaan yang menandakan adanya pemahaman akan pesan yang telah disampaikan  oleh  Posyantek.  Terlebih penyampaian  pesan  didukung  dengan praktek  yang  menjadikan  pesan  lebih mudah diterima oleh masyarakat.
Untuk mendukung proses penyebaran pesan Posyantek  menggunakan  beberapa  media agar  dapat  melakukan  komunikasi  dengan skala yang lebih luas yaitu, melalui jejaring sosial  seperti  facebook.  Cara  ini  cukup efektif  karena  perkembangan  saat  ini menjadikan  masyarakat  lebih  mengenal teknologi komunikasi yang ada

## Kesimpulan
Kota  Surakarta  merupakan pusat perdagangan  dan  jasa.  Hal  tersebut  sangat didukung  dengan  posisi  kota  yang  strategis diantara  jalur  pusat  kota  Provinsi  Jawa Tengah,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dan Provinsi Jawa Timur.
Sektor  konstruksi,  Perdagangan, informasi  dan  komunikasi,  serta  kategori
Industri  Pengolahan  merupakan  sektor unggulan Kota Surakarta. Hal ini ditunjukkan  dari  besarnya  angka  yang menyumbang  pada  besarnya  angka  PDRB secara  keseluruhan.  Kontribusi  kategori terbesar  terhadap  ekonomi  Kota  Surakarta yaitu  konstruksi  sebesar  26,97 %  ditahun 2016  mengalami  penurunan  26,71  %  di tahun 2017 (Konstruksi). Kontribusi kategori terbesar kedua adalah Perdagangan yang memberikan konstribusi sebesar 22,45 % di athun 2016 dan mengalami penurunan di tahun 2017 yaitu sebesar 22,43%.
Pemetaan kebutuhan teknologi tepat  guna  merupakan  langkah  awal  dalam pelaksanaan  kegiatan  TTG.  Pemetaan kebutuhan  dilakukan  untuk  mengenali potensi-potensi  dan  masalah  yang  ada  di daerah/desa. Pemetaan kebutuhan ini dilakukan  melalui  pengumpulan  data  dan informasi jenis TTG, jenis usaha masyarakat,  sosial  budaya  dan  potensi sumberdaya  lokal.  Bidang  usaha  yang
dimiliki masyarakat berbagai macam bentuknya,  mulai  dari  industri  rumah tangga,  pertanian,  perikanan,  peternakan, dan  lain  sebagainya.  Berdasarkan  jenis usaha dan potensi wilayah dalam masyarakat  maka  dapat  diidentifikasi  alat TTG yang sesuai kebutuhan. Pengembangan TTG dilakukan melalui  inovasi  dan  uji  coba  TTG  yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Terkait dengan  pengembangan  TTG,  ada  beberapa kemungkinan  potensi  yang  terkandung dalam  masyarakat.  Jadi,  untuk  melakukan pengembangan  TTG  perlu  menggunakan difusi,  yakni  proses  dimana  inovasi dikomunikasikan  melalui  saluran-saluran tertentu  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan untuk  dapat  melaksanakan  konsep  difusi inovasi  diperlukan  adanya  kerjasama  antar institusi terkait (stake holder).
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak  dan  Pemberdayaan Masyarakat  bekerjasama  dengan  pihak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai  fasilitator  mengadakan  semacam rangkaian  perlombaan  TTG.  Beberapa contoh alat-alat inovasi TTG, seperti becak penyapu sampah, alat perajang, dsb.

## Daftar Pustaka
Anwas,  O.  M.  (2014).  Pemberdayaan Masyarakat di Era Global (kedua).
Bandung: Alfabeta. Gunawan, B. (2014). Proses Pemberdayaan
Usaha  Kecil  Menengah  Melalui  Penerapan Teknologi  Tepat  Guna.  Universitas  Negeri Semarang.
Hudri, Abdullah, M. M.,  Sailillah, M. S.
(2015). Peranan Komunikasi Badan Keswadaya Masyarakat Dalam Mensosialisasikan Program Nasional Pemberdayaam Masyarakat Mandiri Perkotaan  di  Kota  Banjarmasin.  Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen, Kamil,  M.  (2012).  Model  Pendidikan  dan
Pelatihan. Bandung: Alfabeta.
Khusnawati,  E.,    Prasetyo,  Y.  E.  (2016). Difusi  dan  Adopsi  Teknologi  Tepat  Guna Pada  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah: Observasi Pada Kegiatan IPTEKDA LIPI di Kabupaten  Subang.  Seminar  Nasional IENACO, 1, 753 – 760.
Mardikanto,  T.,    Soebiato,  P.  (2013). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik (kedua). Bandung: Alfabeta. Maryatun, Lasa, H. . (2009). Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat  (Studi  Kasus:  Kecamatan  Turi dan Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman).  Berkala  Ilmu  Perpustakaan  Dan Informasi, V. Prastyanti, S. (2013). Difusi Inovasi Dalam Konteks  Pemberdayaan  Masyarakat.  Acta Diurna,
Priatama,  D. (2013).  Strategi  Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( Lpm )  Dalam  Sosialisasi  Program  Pembinaan Masyarakat Di Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda.  Ejournal  Ilmu  Komunikasi Fisip Unmul, 1(2), 70 – 84.
Pujileksono,  S.  (2015).  Metode  Penelitian Komunikasi  Kualitatif.  Malang:  Intrans Publishing. R,  D.,  Suseno, T., Janu,  R.  I.,    Badar,  A. M.  (2008).  Peran  Teknologi  Tepat  Guna Untuk  Masyarakat  Daerah  Perbatasan. Sosioteknologi, 13(April), 329 – 333. Rahmiyati,  N.,  Andayani,  S.,    Panjaitan,
H. (2015). Model Pemberdayaan
Masyarakat  Melalui  Penerapan  Teknologi
Tepat  Guna  di  Kota  Mojokerto.  Ilmu Ekonomi  Manajemen.
Satriani,  I.,  Muljono,  P.,    Lumintang,  R. (2011). Komunikasi Partisipatif Pada
Program  Pos  Pemberdayaan  Keluarga (Studi Kasus di RW 05 Kelurahan Situgede, Kecamatan  Bogor  Barat,  Kota  Bogor). Komunikasi Pembangunan, Soetomo. (2015). Pemberadayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar.  Suharto,  E. (2009). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung:
Reflika  Aditama.  Triyono,  A.,  Purworini, D.,    Murti  P,  M.  (2016).  Implementasi Program  Pemberdayaan  Masyarakat  di Masyarakat  Gunung  Kemukus  Kabupaten Sragen Melalui Komunikasi Pembangunan.