Volume 7 Issue 1, 2024 P-ISSN: 2620-4959, E-ISSN: 2620-3715 This work is licensed under the CC-BY-SA license.

## Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Ahmad Arif Zulfikar 1* , Niken Junika Sari 2
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. E-mail: ahmadarifzulfikar@umsb.ac.id
Abstract: The development of Islamic economics takes place so rapidly. This is also supported by the legal sector, which is based on the issuance of laws and regulations in the field of sharia economics, including the  issuance  of Law Number  3  of  2006.  This  is  in  line  with the  increasing  awareness  of  the  majority  of Muslims to implement Islam kaffah. Because Islam provides guidance in all areas of life, fiqh, namely Islamic law,  as  developed  from  the  beginning,  includes,  with  special  attention,  the  moral,  religious,  social, economic, and political aspects of human life. The research objective is to determine the development of Islamic economic development in Indonesia. The type of research method used is normative jurudicial with a qualitative application approach. As for the nature of the research used is an analytical descriptive. The results  in  this  study  indicate  that  with  the  existence  of  Islamic  economic  law  in  Indonesia,  it  has  an important role in economic development in Indonesia, where Islamic law will always decorate and become traffic signs against liberal capitalist economic practices that can threaten the economic system in Indonesia which is based on the Pancasila economic system (Islamic values).
Keywords: Business Law; European Competition Law; Market; Predatory Pricing
Abstrak: Perkembangan ekonomi Islam berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum,  yakni  dilandasi  dengan  keluarnya  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  ekonomi  syariah, antara  lain  adalah  keluarnya  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006.  Hal  ini  sejalan  dengan  semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Karena Islam memberikan  tuntunan  dalam  semua  lapangan  kehidupan,  maka  fiqih  yakni  hukum  Islam  sebagaimana berkembang dari sejak awal, meliputi, dengan perhatian khusus, segi moral, relegius, sosial, ekonomi dan politik  dalam  kehidupan  manusia.  Adapun  tujuan  penelitian  yakni  untuk  mengetahui  perkembangaan pembangunan ekonomi islam di Indonesia. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan  pendekatan  penelitian  kualitatif.  Adapun  untuk  sifat  penelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif analitik.  Hasil  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  hukum  ekonomi  islam  di  Indonesia  memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, dimana hukum Islam akan selalu menghiasi dan menjadi rambu-rambu lalu lintas terhadap praktik-praktik ekonomi kapitalis liberalis yang dapat  mengancam  sistem  perkonomian  di  Indonesia  yang  berdasarkan  pada  sistem  ekonomi  Pancasila (nilai-nilai Islam).
Kata Kunci: Hukum Bisnis; Hukum Persaingan Eropa; Pasar; Penetapan Harga Predator
History Article: Submitted 15 December 2023 | Revised 25 February 2024 | Accepted 20 March 2024

## 1. Pendahuluan
Sebagai  konstitusi  ekonomi,  Undang-Undang  Dasar  1945  juga  mengatur  bagaimana  sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan. Ketentuan utama yang terdapat di  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  mengenai  sistem  perekonomian  nasional,  khsususnya dimuat  di  dalam  Bab  XIV  Pasal  33  (Putra,  2021).  Ketentuan  tentang  sistem  perekonomian nasional memang hanya termuat di dalam satu pasal yang terdiri dari lima ayat. Akan tetapi, ketentuan ini harus dielaborasi secara konsisten dengan berlandaskan pada cita-cita dan dasar negara berdasarkan konsep-konsep dasar yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa. Selain itu, sistem perekonomian terkait hak-hak asasi manusia juga harus dikembangkan, yang dalam hal ini mencakup hak-hak ekonomi serta ketentuan kesejahteraan rakyat.
Secara filosofis, cita-cita hukum ekonomi Indonesia tidak terlepas dari memberikan gagasan dan menyiapkan  konsep  hukum  tentang  kehidupan  perekonomian  yang  ada.  Adapun  kehidupan pekonomian yang diinginkan adalah kehidupan perekonomian dalam cakupan berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dan keadilan sosial di dalamnya sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila  (Oktapianti & Fasa, 2022). Bertolak dari kehidupan pekonomian yang  dicita-citakan  tersebut,  ke  depannya  hukum  ekonomi  diharapkan  juga  mampu menunjukkan  sifat  yang  akomodatif  terhadap:  1)  perwujudan  masyarakat  yang  adil  dan makmur;  2)  keadilan  yang  proporsional  dalam  masyarakat;  3)  tidak  adanya  diskriminatif terhadap  pelaku  ekonomi;  dan  4)  persaingan  yang  tidak  sehat.  Cita-cita  hukum  ekonomi  ini searah dengan cita-cita hukum Islam seperti yang tertuang di dalam maq ᾱṣ id asy- syari’ah yang berfokus  pada    menciptakan  dan  mewujudkan  kemaslahatan  dunia  dan  akhirat  bagi  umat manusia (Suwardi, 2023). Cita hukum Islam dalam bidang ekonomi terlihat dari konsep hukum Islam itu sendiri mengenai dipandangnya aktivitas ekonomi sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa kepada paling tidak pada pelaksanaan dua ajaran Al- qur’an, yaitu prinsip saling at- ta’awwun (membantu  dan  saling  bekerja  samanya  antara  anggota  masyarakat  untuk kebaikan) dan prinsip menghindari gharar (transaksi bisnis yang di dalamnya terdapat unsur penipuan yang pada akhirnya akan merugikan salah satu pihak).
Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional Indonesia ke arah ideologi ekonomi agama tertentu. Ekonomi islam itu sendiri sebenarnya sudah hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di  dunia.  Sistem  ekonomi  islam  adalah  salah  satu  dari  sistem-sistem  ekonomi  lainnya  yang kedudukannya sebenarnya setara dengan sistem ekonmosi kapitalisme dan sosialisme. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dan berlarut- larut dalam diskusi mengenai ideologi ekonomi. Diketahui ekonomi islam itu sendiri mempunyai landasan yang kuat, baik secara formal syar’i yang terlihat dari adanya landasan dalil yang kuat maupun formal konstitusi yang dalam konteks negara, ekonomi islam juga mempunyai landasan konstitusional.
Perkembangan  ekonomi  islam  atau  yang lazim  dikenal  dengan  ekonomi  syariah  di Indonesia berlangsung  dengan  begitu  pesat.  Hal  ini  salah  satunya  tidak  terlepas  dari  dukungan  sektor hukum,  yang  ditandai  dengan  dikeluarkannya  peraturan  perundang-undangan  di  bidang ekonomi  syariah,  antara  lain  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  yang  memberikan
kewenangan  bagi  Pengadilan  Agama  untuk  menangani  perkara  sengketa  ekonomi  syariah, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan Undang- undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang  semakin  memperkokoh landasan  hukum  ekonomi  syariah  di  Indonesia.  Pada  tataran  praktis,  keberadaan  lembaga- lembaga  keuangan  syariah  juga  menunjukkan  adanya  perkembangan  ekonomi  syariah  yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam  untuk  melaksanakan  Islam  secara kaffah. Perkembangan  ini  tentu  mengharuskan  para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis sesuai dengan spirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan bathiniyah atau dalam artian tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil  semata  (Oktapianti  &  Fasa,  2022) .  Menurut  pandangan  Islam,  istilah  “hukum”  dan “syariah” merupakan 2 (dua) istilah yang tidak dapat dipisahkan, karena setiap kali seseorang mencoba  untuk  men gkaji  “hukum”,  sejatinya  seseorang  tersebut  sedang  mencoba  untuk mengkaji  “syariah”  itu  sendiri.  Kemudian,  pengertian  syariah  menurut  bahasa  memiliki beberapa makna, diantaranya dimaknai sebagai “jalan yang harus diikuti”.
Perkembangan  praktik  ekonomi  syariah  yang  begitu  pesat  ditandai  dengan  menjamurnya pendirian Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik dalam bentuk Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) maupun  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  perbankan syariah.  Perbankan  syariah  saat  ini  menjadi  wadah  terpercaya  bagi  masyarakat  yang  ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah dengan prinsip utama memberikan rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas.  Oleh  karena  itu,  perbankan  syariah  senantiasa  menerapkan  ketentuan  dengan menghindari unsur riba dan menjalankan prinsip bagi hasil dalam sistem jual beli. Berdasarkan petunjuk Q.S. Al-Baqarah (2): 275 dan Q.S. An-Nisa (4): 29 yang pada intinya Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta anjuran untuk menempuh jalur perniagaan atas dasar suka sama suka, maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi syariah harus dilakukan atas dasar sistem bagi hasil dan adanya pertukaran antara uang dengan barang/ jasa. Masuknya unsur  Islam  (ekonomi  syariah)  ke  dalam  cita-cita  hukum  ekonomi  nasional  Indonesia,  tidak terlepas dari sudah lamanya ekonomi syariah itu sendiri hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia,  tetapi  juga  di  dunia.  Hal  ini  tentu  saja  tidak  dimaksudkan  untuk  mengarahkan ekonomi  nasional  ke  arah  ideologi  ekonomi  agama  tertentu  (Mayasari  &  Putri,  2020). Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  menjelaskan  perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia jika ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi islam.
Adapun  tujuan  penelitian  yang  dilakukan  yaitu  untuk  mengetahui  perkembangan  ekonomi islam di Indonesia dan kontribusinya terhadap perkembangan pembangunan ekonomi nasional. Indikator  yang  menjadi  pembeda  penelitian  yang  dilakukan  penulis  dengan  penelitian  yang dilakukan penulis lain dalam bidang yang sama, yaitu dalam hal dikorelasikannya perkembangan pembangunan  ekonomi  nasional  dengan  perkembangan  hukum  ekonomi  Islam  di  Indonesia. Tinjauan yang dilakukan terkait beberapa kontribusi ekonomi Islam mulai dari awal masuknya Islam  ke  Indonesia  sampai  pada  tersebar  luasnya  klaster-klaster  ekonomi  Islam  di  Indonesia seperti saat ini. Kemudian, juga dilakukan peninjauan terhadap regulasi yang muncul sebagai akibat pesatnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Singkatnya, hukum ekonomi Islam
dinilai  mampu  dan  berpotensi  meningkatkan  laju  perkembangan  pembangunan  ekonomi nasional Indonesia.

## 2. Metode Penelitian
Jenis  metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  yuridis  normatif  dengan  merujuk  pada hukum  ekonomi  islam.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif, dimana data berupa kata-kata dikumpulkan untuk kemudian digunakan sebagai sumber data. Penelitian kualitatif itu sendiri memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang terjadi  di  dalam  kehidupan,  melalui  penelitian  yang  dilakukan  di  lapangan  (Sari  dkk., 2022).  Adapun  untuk  sifat  penelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif  analitik,  dimana peneliti tidak hanya menjelaskan fenomena tertentu, melainkan peneliti juga turut serta melakukan analisis terhadap fenomena yang terjadi di lapangan (Hakim, 2021).
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  berupa  studi  pustaka  untuk mengumpulkan  data-data  sebagai  sumber  utama  penelitian.  Kemudian,  penelitian  ini juga  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  ( library  research ),  untuk  metode pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan perbankan, dokumen, literatur ilmiah, dan hasil  penelitian  para  pakar  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian.  Adapun  untuk permasalahan yang akan diteliti juga diperoleh dari data sekunder. Teknik penelaahan kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari literatur yang ada hubungannya dengan penelitian, yang mencakup bahan hukum primer,  sekunder,  dan  tersier.  Penelaahan  dilakukan  terhadap  Undang-undang Perbankan Syariah, yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada di dalam beberapa literatur tentang Hukum Ekonomi Islam.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Kebangkitan dunia Islam tidak bisa dihindarkan dari perkembangan dunia perekonomian. Namun,  persoalan  seketika  muncul  tatkala  umat  Islam  memasuki  era  globalisasi  dan pasar bebas ( free market area ), khususnya pada era millenium ke-III. Pada zaman Nabi Muhammad  SAW,  kondisi  yang  dihadapi  umat  tidak  serumit  saat  ini  dan  setiap  kali muncul persoalan para nabi akan menyelesaikan persoalan tersebut dengan berpedoman pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt., kepada nabi/ rasul yang dikehendaki-Nya. Lain  halnya  dengan  kondisi  yang  dihadapi  umat  Islam  saat  ini,  berbagai  problem kemanusiaan yang begitu pelik dan rumit datang silih berganti.
Fakta menunjukkan bahwa perekonomian umat Islam, khususnya di Indonesia dikuasai oleh perekonomian non-muslim, sehingga pada akhirnya umat Islam turut membebaskan segala  cara  dalam  melakukan  berbagai  kegiatan  perekonomian  tanpa  merujuk  pada aturan  Islam.  Seiring  dengan  tuntutan  masyarakat  yang  menginginkan  agar diupayakannya suatu sistem perekonomian yang lebih luas dari sekedar sektor keuangan perbankan,  maka  digagaslah  suatu  industri  keuangan  yang  kemudian  dikenal  dengan istilah  Industri  Keuangan  Non-Bank  (IKNB).  Lembaga  keuangan  non-bank  merupakan
salah satu jenis perusahaan keuangan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan lembaga perbankan, yaitu beroperasi dalam hal menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang memerlukan (Fuadi, 2021).
Setiap sistem perekonomian didasarkan pada ideologi yang memberikan landasan agar tercapainya tujuan seperti yang dirumuskan dalam aksioma-aksioma serta prinsip-prinsip tertentu  (Fauroni  dkk.,  2023).  Setiap  sistem  perekonomian  akan  membentuk  suatu kerangka  dimana  diharapkan,  nantinya  setiap  komunitas  sosio-ekonomik  dapat memanfaatkan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia  itu  sendiri  untuk kepentingan produksi, yang kemudian, hasil-hasil produksi tersebut akan didistribusikan untuk  kepentingan  konsumsi.  Untuk  mengetahui  jejak  pemikiran  dan  mengukur kedalaman  konsep  ekonomi  tertentu  diperlukan  penelusuran  dan  sejarah  pemikiran dalam  membangun  paradigmanya.  Sejatinya,  Konstruksi  Hukum  Islam  Indonesia  tidak dapat dipisahkan dengan sejarah perkembangan literasi ekonomi Islam di Indonesia itu sendiri. Dalam kerangka wacana akademik, pembahasan ekonomi Islam sudah menjadi pembicaraan  serius  dikalangan  intelektual  muslim  Indonesia.  Diskusi  tentang  sistem ekonomi Islam masih terus berlanjut dengan tema yang semakin melebar tidak hanya sekedar persoalan hukum bunga bank saja, tetapi sudah mencakup pada nilai-nilai dasar dan prinsip ekonomi Islam.

## 3.1 Pendefinisian Ilmu Hukum Ekonomi Islam
Definisi ilmu ekonomi Islam secara mencolok bertentangan dengan definisi modern ilmu ekonomi  yang  merupakan  suatu  “ilmu  tentang  umat  manusia  dalam  usaha  kehidupan yang  biasa ”.  Untuk  menyatakannya  secara  lebih  jelas  dengan  kata -kata,  Prof.  Robbins mendefinisikan  “ilmu  ekonomi  adalah  ilmu  pengetahuan  yang  mempelajari  perilaku manusia  sebagai  hubungan  antara  tujuan  dan  sarana  langka  yang  memiliki  kegunaan- kegunaan alternatif di dalamnya” (Adam, 2022). Ketepatan definisi ini bukan tidak dapat dibantah,  bagaimanapun juga  uraian  definisi  ilmu  ekonomi  tersebut  berkaitan  dengan pokok  persoalan  ilmu  ekonomi  modern  yang  merupakan  ilmu  tentang  manusia  yang hidup dalam masyarakat. Tidak perlu diragukan lagi, bahwasannya ilmu ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu sosiologi (ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas), yang dalam hal ini tidak akan dipelajari setiap individu yang hidup dalam masyarakat.
Ilmu ekonomi Islam dapat diartikan sebagai ilmu tentang manusia dalam artian manusia sebagai individu sosial yang meyakini nilai-nilai Islam. Akan tetapi, nilai-nilai Islam di sini tidak  dimaksudkan  untuk  membatasi  ruang  gerak  setiap  individu  yahg  meyakininya (Hamdiah  &  Arif,  2023).  Beberapa  literatur  menyatakan  bahwsannya,  hampir  tidak terdapat perbedaan apapun antara ekonomi Islam dengan ekonomi modern itu sendiri. Andaikata ada, barangkali perbedaan itu hanya terletak pada sifat dan volume sistemnya saja. Itulah sebabnya mengapa perbedaan pokok antara kedua sistem ekonomi ini dapat
dengan mudah ditemukan hanya dengan memperhatikan cara penanganan masalah yang dapat dijadikan pilihan. Sumber daya kita yang begitu terbatas menimbulkan persoalan dalam  hal  merealisasikan  pilihan,  sehingga  ketika  hendak  merealisasikan  satu  jenis pilihan, maka kita harus mengorbankan satu jenis kebutuhan lain yang tidak akan dapat kita  realisasikan  karena  keterbatasan  tadi.  Pertikaian  yang  abadi  antara  beraneka ragamnya keinginan dan kurangnya sarana, memaksa kita untuk menentukan pilihan di antara kebutuhan-kebutuhan yang ada guna mempermudah penetapan daftar prioritas untuk  kemudian  sumber  daya  tersebut  juga  dapat  didistribusikan  sedemikian  rupa, sehingga  nantinya  sumber  daya  tersebut  diharapkan  mampu  memenuhi  kebutuhan- kebutuhan yang secara optimal.
Dalam ilmu ekonomi modern, masalah pilihan tergantung pada setiap tingkah masing- masing  individu,  karena  masing-masing  individu  dalam  sistem  perekonomian  modern tidak  akan  memperhitungkan  persyaratan-persyaratan  sebagaimana  sistem  ekonomi Islam.  Di  dalam  sistem  ekonomi  Islam,  kita  tidak  lagi  berada  dalam  kedudukan  untuk mendistribusikan sumber daya yang ada semau kita, karena ada ada suatu pembatasan moral  yang  serius  yang  didasarkan  pada  kitab  suci  Al- qur’an  dan  Sunnah  untuk  setiap individu. Terkait pengertian ekonomi syariah, terdapat beberapa pakar ekonomi syariah yang  memberikan  pendapatnya,  diantaranya  Muhammad  Abdullah  Al-Arabi  yang mendefinisikan ekonomi syariah sebagai sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan  dari  Al- qur’an  dan  Al -Sunnah  yang  merupakan  satu  kesatuan  bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar sesuai dengan tiap lingkungan dan masa  (Syukran,  2023).  Secara  umum,  prinsip-prinsip  Hukum  Ekonomi  Syariah/  Hukum Ekonomi Islam, berfokus pada prinsip tauhid, dimana Islam melandaskan setiap kegiatan ekonomi  sebagai  bentuk  usaha  yang  diniatkan  sebagai  bekal  untuk  beribadah  kepada Allah  Swt.,  atau  dalam  artian  mencari  ridha  Allah  Swt.,  sehingga  tujuan  usaha  bukan mencari keuntungan atau kepuasan materi semata. Kemudian, prinsip hukum ekonomi Islam  juga  berfokus  pada  prinsip  sosial,  sebab  prinsip  tauhid  juga  mengajarkan bahwasannya hubungan kemanusiaan sama pentingnya dengan hubungan kepada Allah Swt.,  selain  Islam  yang  melandaskan  ekonomi  sebagai  usaha  untuk  bekal  beribadah kepada-Nya.

## 3.2 Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia
Adapun  yang  dimaksud  dengan  sistem  ekonomi  Islam  yaitu  ilmu  ekonomi  yang dilaksanakan  dalam  praktik  (penerapan  ilmu  ekonomi)  sehari-hari  baik  itu  oleh  setiap individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/ penguasa dalam rangka mengorganisasikan  faktor  produksi,  distribusi,  dan  pemanfaatan  barang  dan jasa  yang dihasilkan,  sehingga  kegiatan  perekonomian  yang  dilaksanakan  ada  berada  di  dalam ruang  lingkup  peraturan  perundang-undangan  Islam  ( sunnatullah) yang  berlandaskan pada Al- qur’an dan Sunnah (Fadilah, 2020). Walaupun demikian, sampai saat ini belum
ditemukan  sebuah  literatur  yang  mengupas  tentang  sistem  ekonomi  Islam  secara menyeluruh. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kedudukan umat Islam yang berada di antara  sistem  ekonomi  liberal,  komunis,  dan  sosialis  (pluralisme  ekonomi).  Apabila ditelaah lebih dalam, sebenarnya sistem ekonomi Islam Indonesia adalah sistem ekonomi yang mandiri yang seharusnya terlepas dari intervensi sistem ekonomi lainnya. Berikut beberapa argumen penulis mengenai sistem ekonomi Islam:
1. Dalam  sistem  ekonomi  Islam  yang  menjadi  asumsi  dasar/  norma  pokok  dalam melakukan  interaksi  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  ekonomi  adalah  “syariat Islam". Syariat Islam itu sendiri nantinya akan diberlakukan secara menyeluruh baik terhadap  individu,  keluarga,  kelompok,  masyarakat,  usahawan,  maupun penguasa/pemerintah,  yang  akan  memudahkan  mereka  untuk  memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani;
2. Prinsip Ekonomi Islam akan berfokus pada penerapan asas efisiensi dan asas manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
3. Motif Ekonomi Islam adalah mencari “keberuntungan” di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah melalui jalan beribadah dalam arti yang luas.
Sistem  ekonomi  Islam  yang  dijiwai  ajaran-ajaran agama  Islam  memang  dapat  berjalan dalam  setiap  liku  kehidupan  masyarakat-masyarakat  kecil  di  negara-negara  yang mayoritas  penduduknya  beragama  Islam.  Namun,  dalam  sistem  perekonomian  global dengan konsep persaingan yang terbuka, bisnis Islam itu sendiri seringkali dipaksa untuk menerapkan  praktik-praktik  bisnis  non-Islam,  misalnya  perusahaan  yang  berbentuk perseroan  terbatas  yang  memisahkan  kepemilikan  dan  pengelolaannya  dalam  rangka mengupayakan  peningkatan  modal  melalui  pasar  modal  (bursa  efek)  yang  harus menerima asas-asas sistem perekonomian kapitalisme yang tidak Islami (Nurhikmah dkk., 2023).
Di Indonesia, meskipun Islam merupakan agama mayoritas, ekonomi Islam tetap saja sulit untuk  diterapkan  secara  penuh.  Lain  halnya  dengan  sistem  ekonomi  Pancasila  yang keberadaan sistem ekonomi Pancasila itu sendiri dapat meraup semua kalangan, baik itu masyarakat  muslim  maupun  masyarakat  non-muslim.  Sehingga  sistem  ekonomis Pancasila  akan  sangat  mudah  untuk  dikembangkan.  Merujuk  pada  sila  pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sistem ekonomi Pancasila menekankan pada moral Pancasila yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam. Adapun untuk tujuan sistem ekonomi Pancasila maupun sistem ekonomi Islam pada hakikatnya adalah sama, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia  yang  akan  direalisasikan melalui  dasar-dasar  kemanusiaan  dengan  cara-cara yang  nasionalistik  dan  demokratis  (Nurhikmah  dkk.,  2023).  Sistem  ekonomi  Islam  itu sendiri di Indonesia sudah mulai dikembangkan walaupun dalam bentuk simbolis, seperti
didirikannya Bank Syariah dengan sistem yang hampir sama dengan bank konvensional, tetapi  dengan  prinsip  yang  berbeda  dalam  hal  tidak  adanya  bunga  dan  lebih menitikberatkan pada prinsip bagi hasil ( mudharabah ).
Perkembangan  ekonomi  Indonesia  masih  mengalami  perjalanan  yang  labil  disebabkan beberapa  faktor,  mulai  dari  faktor  politik,  sosial,  pendidikan,  hubungan  Internasional, sampai  pada  sistem  pemerintahan  yang  belum  mapan.  Apalagi  dengan  naiknya  harga BBM  (Bahan  Bakar  Minyak)  yang  berimplikasi  kepada  naiknya  harga  semua  sektor penunjang  kehidupan.  Bersamaan  dengan  itu,  pengangguran  di  Indonesia  digandang- gadang  juga  semakin  meningkat  dengan  salah  satu  faktor  pemicunya  yaitu  taraf pendidikan masyarakat yang semakin rendah. Sementara, gejolak ekonomi global terus memaksa  untuk  melangkah.  Dalam  hal  ini,  Islam  melalui  ajarannya  telah  memberikan suatu bentuk kontribusi melalui pemikiran hukumnya sejak awal mulai masuknya ajaran Islam di Indonesia sampai pada munculnya berbagai klaster ekonomi Islam di Indonesia seperti  saat  sekarang  ini.  Tentunya  hal  ini  memberikan  sebuah  dampak  yang  positif terhadap  laju  perkembangan  pembangunan  ekonomi  nasional  Indonesia.  Salah  satu bentuk unit usaha yang lebih konkret yang bisa kita cermati secara riil yaitu adanya Bank Syariah  yang  berkiprah  di  bidang  perbankan,  kemudian  dalam  sektor  pemberdayaan modal  umat  juga  ada  koperasi  dan Baitul  Maal  Wat  Tamwil (BMT)  yang  mendukung ekonomi  kerakyatan  yang  focus  utamanya  yaitu  berorientasi  pada  kesejahteraan bersama (Winarti, 2021).
Berikut perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dan kontribusinya terhadap sistem perekonomia nasional (Parakkassi, 2018):
1. Perkembangan Ekonomi Islam di Awal Masuknya Islam (Abad ke-VI M)
Masalah-masalah  ekonomi  sederhana  yang  terjadi  di  masyarakat,  seperti perselisihan dagang dan adanya praktik monopoli, memperoleh solusi bijak dari para pedagang muslim perantau dari Gujarat, Persia, Yaman, Cina dan beberapa negara lainnya.
2. Ekonomi Islam dan Kerajaan Islam (Abad ke-XIII)
Islam yang mengutamakan kesantunan dalam berdagang mulai bergerak masuk dari sekitar tepian pantai (pesisir) masuk ke kota raja  (pusat pemerintahan) dan mulai mengambil  hati  para  ningrat  penguasa  setelah  runtuhnya  kekuasaan  kerajaan- kerajaan Hindu dan Buddha. Saat Islam mulai mendapat pengakuan dari penguasa setempat,  lahirlah  beberapa  kerajaan  atau  kesultanan  yang  bernafaskan  Islam. Dalam menyelesaikan permasalahan penggalangan upeti (pajak) atau menyangkut hal-hal penyelenggaraan ekonomi negara raja mengambil penasihat kebijakan dari kalangan kaum ulama dan hulu balang (seseorang yang dianggap wali).
Kemudian,  juga  dikenal  1  (satu)  adanya Kitab  ‘ Mirat  al-Thullab (Kitab  Fiqih Bermazhab Syafi’i) pada zaman Kerajaan Islam. Sebuah karya Syaikh Abdul Ra’uf al Sinkili yang ditulis atas perintah Sultanah Tajul Alam Saiatuddin Syah (Kerajaan Aceh: 1641-1675)  Kitab  ini  sekaligus  menjadi  kibat  muamalah  Melayu  pertama  yang membahas  secara  lengkap  mengenai  hukum  transaksi  komersial  dalam  Islam.  Di dalam kitab ini terdapat 35 pembahasan muamalat, diantaranya mengenai definisi Al-Bai ’  (jual  beli),  hukum  asal  berdagang  adalah  harus,  jual  beli  sah  apabila memenuhi  rukun  jual  beli,  syarat  ijab  dan  qabul,  dan  syarat  barang  yang diperjualbelikan. Knsep ekonomi Islam dalam kitab ini berkaitan dengan aspek etika dan aturan mengenai, bagaimana seharusnya manusia melakukan interaksi ekonomi dengan  manusia  lainnya,  seperti  adanya  larangan-larangan  dalam  perdagangan, khiyar,  qabdh,  tauliyah ,  hukum  penjualan  tanah  ( isthirak ),  jual  beli  saham, qardh hasan, al rahn, taflis , dan sebagainya.

## 3. Ekonomi Islam dan Kolonialisme
Di masa penjajahan kolonial, Islam berperan penting dalam mewujudkan perlawanan terhadap  kolonialisme  dalam  hal  turunnya  kelas  ekonomi  dan  derajat  ekonomi masyarakat  Indonesia  ke  tingkat  terbawah.  Turunnya  kelas  ekonomi  masyarakat Indonesia pada saat itu dilatarbelakangi oleh para pedagang Tionghoa (non-muslim) yang mendirikan rumah judi, rumah pelacuran, dan rumah gadai dengan sistem riba dan bunga yang sangat tinggi. Hal ini tentu saja mendapatkan perlawanan yang serius dari  para  ulama  dan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  adanya  pedagang  dari  Arab  yang kebetulan  menjadi  kelas  kedua  bersama  kaum  Cina  dan  India,  menjadi  jembatan dalam  mengangkat  taraf  penghidupan  pedagang  lokal.  Mereka  membuka  pintu perdagangan  bagi  para  pedagang  lokal  meski  harus  sembunyi-sembunyi.  Di  sini, ukhuwah  Islamiyah berperan  penting  sebagai  indicator  pembentuk  kegiatan ekonomi masyarakat.

## 4. Ekonomi Islam dan Pergerakan Nasional
Aksi maupun pemikiran tentang ekonomi islam memiliki sejarah yang panjang. Hal ini  terlihat  sejak  tahun  1911,  yang  pada  saat  itu  telah  berdiri  sebuah  Organisasi Syarikat Dagang Islam (SDI) tepatnya pada abad ke-XIX, yang beranggotakan tokoh- tokoh dan intelektual muslim pada saat itu. Adapun tujuan H. Samahnudi mendirikan SDI, diantaranya:
a. Membantu dan membela para pedagang muslim lokal menghadapi para pesaing keturunan Cina (perdagangan industri batik di Jawa Tengah);
b. Memajukan dan mengembangkan ruang lingkup perdagangan;
c. Memberikan bantuan kepda anggota-anggota yang memerlukan;
d. Memajukan penduduk lokal (dalam artian kemajuan moral dan material):
e. Memajukan kehidupan.
Beberapa  ketentuan  yang  bersumber  dari  Al  Qur'an  yang  dijadikan  landasan perekonomian Islam dalam hal bermuamalah pada saat itu: (QS Al-Baqarah: 282)
a. Setiap transaksi harus dituliskan dengan benar;
b. Orang yang berutang harus mengimlakannya (apa yang akan dituliskan itu) dan orang yang berutang tidak boleh mengurangi sedikitpun dari utangnya;
c. Jika orang yang berutang itu lemah akalnya atau lemah keadaanya (tidak mampu mengimlakannya), maka hendaklah walinya yang mengimlakannya dengan jujur. Dalam hal ini harus didatangkan dua orang saksi (laki-laki). Jika tidak ada, maka dalam hal ini diperbolehkan untuk mendatangkan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan (yang dikehendaki);
d. Janganlah  si  saksi  enggan  memberikan  memberi  keterangan  apabila  mereka dipanggil, dan janganlah jemu menulis utang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayaranya, kecuali jika muamalah tersebut berkaitan dengan perdagangan tunai kamu, maka kita tidak akan berdosa, jika tidak menuliskanya. Persaksikanlah  apabila  berjual  beli,  dan  janganlah  penulis  dan  saksi  saling menyulitkan.
Sehubungan dengan uraian perkembangan ekonomi Islam di atas, penulis berpendapat bahwasannya hukum ekonomi islam telah memberikan suatu bentuk kontribusi terhadap perkembangan ekonomi nasional dalam hal:
1. Beberapa  moral  yang  dapat  dijadikan  landasan  dalam  berekonomi,  karena  Islam lebih mengedepankan ajaran akhlaq;
2. Sistem  perekonomian  yang  diangkat  oleh  Islam  di  Indonesia  adalah  sistem perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, adil, dan demokratis;
3. Ekonomi  Islam  berkontribusi  terhadap  perekonomian  nasional  dalam  hal mengangkat  derajat  ekonomi  rakyat  kecil  dengan  diberikannya  suatu  bentuk bantuan konkret (pemberian modal yang berpihak kepada peminjam);
5. Mayoritas  penduduk  Indonesia  beragama  Islam,  sehingga  barang  hasil  produk industri  di  Indonesia  lebih  ditekankan  pada  kualitas  halal  dan  haram  berdasarkan dengan  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Hal  ini  tentunya  akan  sangat memudahkan konsumen yang mayoritas muslim untuk memilah dan memilih produk yang akan mereka konsumsi;
6. Pembentukan sistem perdagangan MLM ( Multi-Level Marketing ) yang lebih Islami oleh sebagian pengusaha Islam seperti, Ahad -Net, MQ-Net, Revell Global, Tianshi, dll.
Pesatnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia juga ditandai dengan disahnkannya beberapa regulasi, diantaranya sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama
Salah  satu  perubahan  mendasar  yang  terdapat  di  dalam  undang-undang  ini  yaitu terkait  perluasan  kewenangan  sebagai  bagian  dari  yurisdiksi  absolut  Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah.  Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor  3 Tahun  2006,  telah  ditegaskan  bahwasannya  peradilan  agama  bertugas  dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara “ekonomi syariah”. Amandemen  terhadap  UU  No.  7  tahun  1989  mengenai  kewenangan  pengadilan agama dalam hal diberikan kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah tidak  terlepas  dari  sebuah  konsekuensi  logis  dari  pesatnya  pertumbuhan  dan perkembangan perekonomian berbasis syariah di Indonesia. Menimbang kian luas dan  beragamnya  pola  kegiatan  ekonomi  berbasis  syariah  di  Indoesia  pada  saat sekarang ini, maka perlindungan hukum terhadap kegiatan ini menjadi sesuatu yang harus diupayakan. Kegiatan operasional perekonomian berbasis syariah memerlukan pengaturan yang komprehensif, jelas, dan pastinya mengandung kepastian hukum. Mengingat  di  masa  sekarang  dan  di  masa  yang  akan  datang  kuantitas  dan kompleksitas perkara bisnis yang ada tentunya akan sangat tinggi dan beragam.
Sebelum UU No 3 Tahun 2006 diberlakukan, kewenangan absolut Pengadilan Agama hanya  terbatas  pada  persoalan  Perkawinan,  Perceraian,  Warisan,  Wasiat,  Wakaf, Hibah,  Infaq,  dan  Sedekah,  sehingga  sengketa  ekonomi  syari’ah  hanya  dapat diselesaikan di pengadilan negeri (ketika dalam klausula perjanjian disebutkan bahwa para  pihak  sepakat  untuk  menyelesaikan  perselisihan/  sengketa  pada  pengadilan negeri)  atau  dalam  artian  sengketa/  perselisihan  ekonomi  syariah  tidak  bisa diselesaikan  di  Pengadilan  Agama.  Kemudian,  upaya  lain  untuk  menyelesaikan sengketa ekonomi syariah lebih banyak dilakukan dengan model tahkìm (arbitrase) melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas),  perangkat  organisasi  MUI sebagaimana  yang  dikenal  dengan  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  dan  Lembaga Pengakjian  Pangan,  Obat-obatan,  dan  Komestika  (LP-POM).    Namun,  hal  ini  juga harus melalui kesepakatan terlebih dahulu dari kedua belah pihak, sebagaimana yang sudah dicantumkan sebelumnya di dalam klausula perjanjian atau akad.
2. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
Adapun tujuan disahkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara  (SBSN)  oleh  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY)  pada  7  Mei  2008 adalah  guna  membiayai  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan pembangunan proyek. SBSN atau sebagaimana yang disebut dengan Sukuk Negara merupakan suatu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

## 3. UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Meski ketentuan mengenai perbankan syariah sudah dimasukan di dalam UU No. 10 Tahun  1998  tentang  Perbankan,  pengaturan  tentang  Perbankan  Syariah  dinilai belum  spesifik,  sehingga  undang-undang  yang  secara  khusus  dan  tersendiri  yang mengatur mengenai Perbankan Syariah masih diperlukan adanya. Oleh karena itu, pada 16 Juli 2008, Presiden SBY menandatangi UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan  Syariah.  Lahirnya  UU  ini  tentunya  menjadi  angin  segar  bagi  industri keuangan  syariah  dan  stakeholder  ekonomi  syariah  itu  sendiri.  Hal  ini  ditandai dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah, terutama yang bergerak di sektor perbankan.

## 4. UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
Sebagai  negara  dengan  mayoritas  penduduk  beragama  Islam,  maka  peran  negara sebagai pihak yang menjamin kehalalan suatu produk sangat dibutuhkan. Tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2014 pemerintah Indoesia telah mengesahkan UU Nomor 33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal.  Hal  ini  merupakan  perwujudan pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  hal  menyelenggarakan  Jaminan  Produk Halal. Kehalalan suatu produk harus dibuktikan dengan Sertifikasi Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas)  menyatakan,  bahwasannya  perkembangan  ekonomi  Islam  di Indoenosia cenderung jalan ditempat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang cenderung  berperan  sebagai  konsumen  daripada  produsen  (Safhira,  2020).  Kondisi masyarakat  yang  cenderung  berperan  sebagai  konsumen  ini  tetnunya  akan  menjadi tantangan dalam hal pengembangan dan penyebaran ekonomi Islam di Indoenesia. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi Islam di Indonesia harus melibatkan banyak sektor, agar upaya pengembangan yang dilakukan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Berikut sebaran praktik ekonomi Islam di Indonesia dari berbagai klister (Prandawa dkk., 2022):

## Tabel 1. Ruang Lingkup Perkembangan
No. Klaster Ruang Lingkup Perkembangan 1. Makanan  dan  Minuman Halal - Industri  makanan  dan  minuman  halal mencakup  serangkaian  kegiatan  industri mulai  dari  bahan  baku,  pengelolaan, konversi,  persiapan,  pengawetan  sampai pada pengemasan. - Jumlah produk yang memiliki Sertifikat Halal dari LPPOM sebanyak 259.984 produk - Sementara,  jumlah  perusahaan  makanan dan minuman yang memiliki Sertifikat Halal dari LPPOM sebanyak 6.055 unit Perusahaan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), 2018). - Beberapa  perusahaan  multinasional  yang bergerak  di  sektor  industri  makanan  dan minuman,  seperti  PT  Indofood  dengan produk yang dihasilkan berupa tepung, pati, dan produk olahan, PT Nippon Sari Copindo dengan produk mie, pasta, roti, dan produk olaha,  PT  So  Good  Food  dengan  produk daging  olahan,  susu,  dan  produk  olahan lainnya,  PT  Belfoods  yang  memproduksi daging dan daging olahan, serta perusahaan multinasional lainnya (DSN-MUI, 2021). 2. Pariwisata Halal - Halal tourism itu  sendiri  bertujuan  untuk menarik wisatawan dari berbagai kalangan, khususnya umat muslim. Industri parawisata  memiliki  keterkaitan  dengan industri  lainnya,  seperti  industri  makanan dan  minuman,  industri  keuangan  syariah, industri  perhotelan,  industri  UMKM,  serta industri  media  dan  rekreasi.  Sebagai contoh,  potensi  wisata  halal  Kota  Padang,
Sumatera Barat yang saat ini menjadi acuan bagi  destinasi  lain  di  Indonesia  untuk mengembangkan  halal tourism (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), 2018) . - Beberapa tahun belakang wisata Indonesia dianugerahi  penghargaan World  Halal Tourism  Award. Penghargaan  tersebut diberikan kepada beberapa daerah terpilih, diantaranya  Lembah  Sembalun,  Lombok
Timur,  dan  NTB  yang  dinobatkan  sebagai destinasi bulan madu halal terbaik di dunia.
Kemudian,  Kota  Padang  predikat  destinasi halal  terbaik  di  dunia  dan  Provinsi  Aceh sebagai  destinasi  budaya  halal  terbaik  di dunia (Katadata.co.id, 2021). 3. Fashion Muslim - Indonesia  dijuluki  sebagai  kiblat fashion muslim  di  dunia,  sehingga  pengembangan dalam  sektor  ini  terus  diupayakan. Perkembangan ini meningkat di tahun 2018, karena para desainer fashion muslim seperti Dian  Pelangi,  Barli  Asmara,  dan  Jenara Nasution  yang  mulai  mengenalkan fashion muslim  di  beberapa  acara fashion  week di Inggris, Jerman, Perancis dan negara-negara Timur Tengah lainnya (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), 2018). - Kemudian, trend fashion muslim  terus berkembang di Indonesia karena banyaknya perusahaan  baju  muslim  yang  memiliki cabang  di  seluruh  daerah  di  Indonesia, seperti brand Rabbani, Zoya,  El-Zatta, Dian Pelangi,  Monel,  Tunecca,Ria  Miranda, Jenahara,  KIA  by  Zaskia  Sungkar,  Si  Se  Sa, Suqma  dan  masih  banyak brand lokal  lain yang  memiliki  kualitas  dan  harga  yang bervariasi (Syuri, 2020). 4. Media dan Kreasi Halal - Industri media dan rekreasi, seperti Rumah Produksi  Film,  TV  dan  Radio,  Penerbitan, Provider aplikasi  dan games ,  serta  Industri musik dan seni menjadi sub-sektor ekonomi kreatif. - Saat  ini,  penyebaran  klaster  media  paling mudah  ditemukan  seperti channel Nusa yang  memproduksi  cerita  anak  Muslim dalam  bentuk  animasi  di  aplikasi YouTube . Kemudian, juga bertebaran c hannel Youtube yang  mendakwahkan  Islam  dalam bentuk film, seperti Teladan Cinta dan lain sebagainya. 5. Farmasi  dan  Kosmetik Halal - Saat  ini,  Indonesia  berada  di  posisi  ke-4 sebagai  negara  yang  memiliki  konsumen produk farmasi terbanyak di dunia.
- Sementara  itu,  pada  sektor  kosmetik, Indonesia  menduduki  posisi  ke-2  setelah
India  (Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional (BPPN), 2018). - Menurut data LPPOM MUI, pada Mei 2021 produk  yang  bersertifikasi  halal  telah didistribusikan ke 1.066 perusahaan (LPPOM MUI, 2021). - Beberapa Perusahaan Kosmetik  yang  telah memperoleh  sertifikat  halal,  sepeti  PT Paragon  Technology  and  Innovation  yang meliputi brand Wardah  Make  Over  dan Puteri. Sedangkan perusahaan Farmasi dan Obat-obatan  yang  bersertifikat  halal, seperti PT Sidomuncul, PT Nelcho Indofarma,  PT  Konimex,  PT  Jhonson  and Jhonson Indonesia, dan perusahaan multinasional lainnya (LPPOM MUI, 2021). 6. Energi terbarukan - Klaster  energi  terbarukan  berkontribusi dalam halmeningkatkan kemandirian ekonomi  dan  swasembada  energi.  Hasil energi terbarukan, nantinya dapat dimanfaatkan  untuk  industri  halal  lainnya, seperti makanan, minuman, fashion muslim, wisata halal, dan kosmetik. - Saat  ini  Indonesia  masih  bertumpu  pada energi  listrik  yang  berasal  dari  Batubara. Berdasarkan  data  statistik  RUPTL  2018- 2027,  Adapun  sasaran  energi  primer Indonesia, diantaranya berasal dari Batubara sebesar 62%, Gas sebesar 21%, Air sebesar  7%,  Panas  Bumi  sebesar  5%,  dan impor sebesar 1%. - Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga klaster ini masih terus dikembangkan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), 2018). 7. Penguatan Keuangan Syariah - Penguatan Keuangan Syariah saat ini terus diupayakan,  diantaranya  melalui  pendirian beberapa  lembaga  keuangan  syariah, seperti  Perbankan  Syariah,  Pasar  Modal Syariah, Jaminan Sosial, dan ZISWAF. - Strategi  penguatan  keuangan  syariah  di Indonesia, direalisasikan melalui penggabungan regulasi 3 (tiga) bank Syariah yang meliputi BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah.
- Selanjutnya,  upaya  pengintegrasian  juga akan  dilakukan  terhadap  600  cabang  BNI Syariah dan BRI Syariah, sehingga nantinya Bank Syariah Indonesia akan memiliki 1.365 cabang  di  seluruh  Indonesia  (Walfajri, 2021). 8. Pasar Modal Syariah Dalam hal ini pasar modal syariah yang dimaksud, meliputi sukuk, obligasi,  saham syariah, dan reksa dana syariah yang terus dikembangkan. 9. Jaminan Sosial - Adapun  jaminan  sosial  yang  dimaksud  di sini,  yaitu  seperti  jaminan  sosial  dalam bentuk  pengelolaan  dana  pensiun  syariah dan asuransi syariah. - Berdasarkan data OJK tahun 2021, sudah 13 perusahaan  asuransi  syariah  dan  49  unit usaha  syariah  yang  kegiatan  usahanya bergerak  di  bidang  asuransi  syariah (Prunamasari,  2021).  Di  antara  beberapa perusahaan  asuransi  syariah  yang  diminati seperti,  Allianz  Syariah,  takaful,  dan  lain sebagainya. 10.  ZISWAF  (Zakat,  Infaq, Shadaqah, dan Wakaf) - ZISWAF  sebagai  sektor  keuangan  sosial Islam  meliputi  lembaga  filantropi  milik negara  dan  swasta.  Saat  ini,  sudah  ada  16 lembaga amil zakat yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk beroperasi. - Berikut  lembaga  amil  zakat  yang  sudah terdaftar  dan  mendapat  izin,  diantaranya seperti Dhompet Dhuafa Republika, BAZNAS  (Badan  Amil  Zakat  Nasional), Inisiatif  Zakat  Indonesia,  Yatim  Mandiri Surabaya,  NU  CARE,  LAZIS  NU,  LAZIS  MU, dan lembaga amil zakat lainnya (Ramadani, 2018). 11.  Penguatan UMKM (Usaha Kecil Mikro Menengah) Penguatan  UMKM  dilakukan  dengan  memberikan sejumlah  edukasi  pengelolaan  UMKM  yang  tepat. Sektor  UMKM  itu  sendiri  ternunya  memiliki keterkaitan  yang  kuat  dengan  klaster-klaster lainnya. 12.  Penguatan Ekonomi Digital - Penguatan Ekonomi Digital akan menyediakan  infrastruktur  sarana  dan prasarana  untuk  masyarakat  agar  mudah melakukan sejumlah transaksi, seperti fintech
syariah, e-money ,  pembiayaan  online,  ATM dan lain-lain. - Menurut  data  OJK  10  Juni  2021  jumlah perusahaan  penyelenggara fintech yang terdaftar  dan  sudah  memperoleh  izin  ada sebanyak 125 perusahaan (OJK, 2021). - Beberapa perusahaan fintech syariah terbaik versi  momaju.id,  yang  pertama  itu  ada Investree  sebagai  pelopor  pinjaman  online pertama  di  Indonesia,  kemudian  ada Ammana,  Dana  Syariah,  dan  Danakoo (Momaju.id, 2021). 13.  Literasi,  Sumber  Daya Manusia, Riset, dan Pengembangan Pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasiskan  ekonomi  Islam  dilakukan  dengan mengembangkan sejumlah program studi Ekonomi Islam  di  setiap  perguruan  tinggi.  Menurut  data Kemenristekdikti,  di  tahun  2021,  terdapat  39 program  studi  Ekonomi  Islam  yang  sudah terakreditasi di seluruh Indonesia (Dataakreditasi.com, 2021). 14.  Fatwa, Regulasi, dan Tata Kelola Fatwa, Regulasi, dan Tata Kelola akan berharmonisasi untuk selanjutnya menjadi standar pengembangan ekonomi Islam di berbagai klaster,
yang meliputi Fatwa dari DSN MUI, Regulator dari OJK,  dan  tata  Kelola  seperti  Badan  Pengelola Keuangan Haji.
Tabel Sebaran Praktik Ekonomi Islam di Indonesia dari Berbagai Klaster

## 3.3 Pembangunan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam
Di Indonesia, hukum Islam merupakan suatu hukum yang hidup ( living law) di tengah- tengah  masyarakat  Indonesia.  Soerjono  Soekanto,  telah  menyatakan  bahwasannya hukum merupakan suatu bentuk konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku di masyarakat, yang kemudian adapun yang dimaksud dengan suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem  nilai tersebut (Prandawa dkk., 2022). Dengan demikian, dapat diaktakan bahwasannya hukum Islam merupakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Konsep hukum Islam di sini berbeda  dengan  hukum  positif,  karena  sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwasannya hukum positif itu sendiri lahir dari kekuatan politik yang berkuasa. Bahwa di sini posisinya hukum Islam menjadi sumber hukum nasional bersama dengan hukum barat dan hukum adat.  Hukum  Islam  tidak  dituntut  menjadi  hukum  formal  dengan  bentuk  sendiri  yang eksklusif, kecuali dalam hal melayani (dengan  tidak memberlakukan prinsip imperatif), dimana hal ini sudah berlaku sebagai suatu bentuk kesadaran dalam kehidupan sehari-
hari. Di sini, posisinya  sumber hukum harus diartikan sebagai sumber hukum material dalam artian menjadi bahan isi untuk sumber hukum formal nantinya.
Sedangkan, menurut Rifyal Ka’bah, hukum Islam dalam konteks hukum nasional adalah hukum  yang  berdiri  sendiri.  Menurutnya,  hukum  Islam  dalam  pengertian  ini  adalah hukum Islam dalam artian fiqih lokal sesuai ijtihad dan kondisi setempat yang diputuskan oleh pembuat undang-undang yang sah dalam suatu negara. Lebih lanjut ia mengatakan:
“ Hukum  Islam  dalam  praktek  yang  berlaku  dapat  berbeda  dari  satu  negara  dengan negara  lainnya,  sama  halnya  dengan  perbedaan  satu  mazhab  dengan  mazhab  yang lainnya  dalam  pengertian  fiqih  tradisional.  Walupun  demikian,  hukum  Islam  dalam berbagai negara tetap berasal dari sumber yang sama, yaitu syari’at Islam sebagai hukum Illahi yang berorientasi pada penjagaan lima hal seperti tersimpul dalam maqashid asy- syari’a h ” (Suwardi, 2023).
Sejalan  dengan  sudah  diakuinya  kedudukan  hukum  Islam  sebagai  salah  satu  sumber hukum  nasional  selain  hukum  adat  dan  hukum  barat  di  Indonesia,  maka  upaya  untuk terus  menggali khazanah hukum  Islam  dalam  rangka  memberikan  sumbangsih pembentukan  hukum  nasional  adalah  sebuah  keharusan.  Apalagi  hukum  Islam  sudah mendapat tempat di Indonesia dalam konteks keberlakuannya yang sudah begitu lama, baik  secara  normatif  sosiologis  maupun  secara  formal  yuridis.  Menurut  Amin  Summa, adapun alasan terpenting di balik diberlakukannya hukum Islam di Indonesia adalah yang pertama  alasan  konstitusi  ( the  reason  of  constitution ),  yang  kedua  alasan  sejarah  ( the reason of history ), dan yang ketiga alasan kebutuhan terhadap hukum Islam itu sendiri (Fitrianingsih, 2022).
Sekalipun pembentukan hukum nasional bersumber pada ajaran syariah, konteks politik hukum  nasional  juga  tidak  bisa  dilepaskan  begitu  saja.  Legislasi  hukum  Islam  akan ditempatkan  dalam  rangka  kebutuhan  umat  Islam  itu  sendiri  dalam  rangka mengupayakan  pengamalan  ajaran  Islam  secara kaffah (sempurna).  Oleh  karena  itu, hukum  yang  ada  harus  benar-benar  dijalankan  secara  konsisten,  sebagai  bentuk pengamalan  ajaran  Islam  yang kaffah, sekalipun  hukum  yang  ada  nantinya  itu  hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Politik hukum nasional Indonesia saat ini sangat  dipengaruhi  oleh  berbagai  latar  belakang  politik  dan  budaya  hukum  yang berkembang sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, sehingga hukum Eropa, hukum adat,  hukum  Islam,  dan  perkembangan  hukum  modern  Anglo  Saxon  memberikan pengaruh terhadap perkembangan masyarakat Indonesia yang kemudian keberadaannya semakin global dengan kenyataan hukum yang shahih.
Demikian juga pengaruh hukum positivisme, di sini posisinya pengaruh hukum Eropa juga digadang-gadang lebih dominan, meskipun seharusnya cita-cita hukum yang termuat di dalam  Pembukaan  UUD  1945  lebih  memperhatikan  hukum  asli  yang  tumbuh  dan
berkembang  di  masyarakat  Indonesia  itu  sendiri.  Karena  pada  hakikatnya,  dalam pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  yang  berorientasi  pada  pembaruan, peraturan  tersebut  harus  dijalankan  beriringan  dengan  ditegakkannya  hukum  yang memang sudah semestinya berkembang di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan N.J.  Coulson  bahwa  hukum  senantiasa  hidup  dan  berkembang  sejalan  dengan  laju perkembangan suatu Masyarakat (Bawono dkk., 2023).
Adanya  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  ekonomi  syariah  menunjukkan  bahwa sistem ekonomi Indonesia mulai memberi tempat dan ruang tersendiri terhadap ekonomi syariah.  Dengan  adanya  undang-undang  tersebut,  kekosongan  hukum  dalam  sektor ekonomi syariah dapat diatasi, meskipun belum secara maksimal teratasi. Diharapkan ke depannya, revisi terhadap peraturan perundang-undangan menyangkut bidang ekonomi secara umum dapat diupayakan, sehingga nantinya peraturan perundang-undangan yang ada,  dapat  melahirkan  duel economic  system sebagai  payung  hukum  dalam  rangka merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam keigatan perekonomian Indonesia. Apabila  diakitkan  dengan  hukum  perjanjian  Indonesia,  tidak  dapat  dipungkiri, bahwasannya hukum yang ada merupakan hukum warisan kolonial Belanda yang sudah semestinya  diperbarui  untuk  kemudian  disesuaikan  dengan  karakter  dan  jadi  diri masyarakat Indonesia itu sendiri.
Penerapan ekonomi syariah sebagai bagian dari aspek ajaran Islam, tidak bisa dilepaskan dari kerangka sistem ekonomi Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwsannya sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang identik dengan gagasan demokrasi  ekonomi  yang  tercantum  di  dalam  UUD  1945  Pasal  33  Ayat  (4).  Adapun demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi Pancasila yang menurut Mubyarto mempunyai  ciri-ciri,  pertama:  perekonomian  Pancasila  digerakkan  oleh  rangsangan- rangsangan  ekonomi,  sosial,  dan  moral  (unsur  terpenting),  kedua:  perekonomian Pancasila  memiliki  keterkaitan  dengan  kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME,  sehingga dalam  Pancasila  terdapat  solidaritas  sosial,  ketiga:  perekonomian  Pancasila  berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang dapat dimaknai sebagai sifat nasionalisme yang selalu menjiwai  kebijakan  ekonomi  nasional,  keempat:  sistem  perekonomian  Pancasila  yang secara  tegas  dan  jelas  mengindikasikan  bahwasannya  terdapat  keseimbangan  antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi itu sendiri (Sundari dkk., 2021).
Rumusan  yang  ada  di  dalam  Pasal  33  UUD  1945  menurut  Dawam  Rahardjo menggambarkan  visi  tentang  sistem  ekonomi  Indonesia  yang  dicita-citakan.  Rumusan tersebut merupakan gambaran ideal dari suatu  sistem alternatif baik terhadap konsep kapitalisme  maupun  konsep  komunisme  yang  ada.  Sistem  ekonomi  Indonesia  dengan berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 dilatarbelakangi oleh Pembukaan UUD 1945 yang kemudian didukung oleh Pasal 18, 23, 27 Ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945. Sebagaimana
yang kita ketahui, bahwsannya sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berorientasi dan berwawasan pada sila-sila Pancasila. Keberadaan Pasal 27 dan pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan hukum sistem ekonomi Indonesia. Menurut Teguh Sulistia, di dalam kedua pasal tersebut tersirat lima asas yang berhubungan dengan hukum dan ekonomi  Indonesia,  pertama:  asas  persamaan  di  depan  hukum;  kedua:  asas kemanusiaan;  ketiga:  asas  kekeluargaan;  keempat:  asas  manfaat;  dan  kelima:  asas keseimbangan (Suwardi, 2023) .

## 3.4 Perbankan Syariah menjadi Pembangunan Ekonomi Islam di Indonesia
Perbankan syariah sebagai sebuah lembaga baru yang kegiatannya berlandaskan pada pembangunan sistem ekonomi syari’ah yang dalam hal ini dapat dimaknai sebagai sebuah pembangunan  ide-ide  baru  dalam  sistem  ekonomi  Indonesia  ketika  lembaga-lembaga keuangan  konvensional  tidak  lagi  mampu  membendung  krisis  ekonomi  yang  ada (Khasanah,  2020).  Lahirnya  lembaga-lembaga  keuangan  yang  berbasis  syariah,  seperti perbankan  syariah,  mengindikasikan  bahwa  arah  dan  sasaran  politik  hukum  ekonomi sudah  difokuskan  pada  terciptanya  sistem  hukum  yang  mampu  memberikan  keadilan ekonomi  pada  masyarakat,  mengarahkan  perhatian  pada  ekonomi  kerakyatan, terciptanya nasionalisme ekonomi, dan menggunakan tolak ukur pemerataan ekonomi guna  mengukur  keberhasilan  pembangunan  ekonomi  (Nasrullah,  2021).  Munculnya lembaga perbankan syariah itu sendiri, dimulai sejak tahun 1991 yang ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hal ini sekaligus sebagai penanda dari wujud penerapan ekonomi syariah di Indonesia (Nasrullah, 2021). Secara konstitusi, keberadaan lembaga perbankan syariah yang posisinya sebagai bagian dari ekonomi syariah sudah diakui secara gamblang. Hal ini terlihat dari disahkannya beberapa peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perbankan/perbankan syariah, seperti Undang-Undang No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan  dukungan  pemerintah  telah  mengesahkan  Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, undang-undang ini terdiri dari 70 Pasal  yang  terbagi  ke  dalam  13  bab  (Mallarangeng  &  Mustaro,  2022).  Secara  umum, struktur  Hukum  Perbankan  Syariah  sama  dengan  Hukum  Perbankan  Nasional.  Jika ditelaah, adapun aspek baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah aspek terkait dengan tata kelola ( corporate governance ), prinsip kehati-hatian ( prudential principles ), menajemen resiko ( risk menagement ), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah, serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Saat ini dalam hal  pengaturan  dan  pengawasan  perbankan,  yang  dalam  hal  ini  termasuk  perbankan syariah  itu  berada  di  bawah  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sesuai  dengan amanah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. serta instrumen hukum
lainnya,  Dengan  adanya  undang-undang  khusus  yang  mengatur  terkait  lembaga perbankan syariah, diharapkan ke depannya eksistensi perbankan syariah semakin kokoh dan  para  investor  juga  semakin  tertarik  untuk  melakukan  bisnis  melalui  bank  syariah, sehingga laju perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin membaik.
Dengan  adanya  undang-undang  khusus  yang  mengatur  terkait  lembaga  perbankan syariah sekaligus menjadi penanda bahwasannya konsep ekonomi Islam sudah memasuki tahap pemurnian. Sementara, nuansa dimensi teologis pada masa ini tengah diwarnai dengan berbagai hal, diantaranya: Pertama, kesetaraan kedudukan bank syariah dengan bank  konvensional.  Pada  tahap  awal  sebagimana  yang  sudah  diatur  melalui  Undang- Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  masih  terlihat  kerancuan  antara  dua sistem yang berbeda dengan kedudukan bank syariah yang hanya sekedar sebagai bagian dari  bank  konvensional.  Kedua,  pengembangan  sistem  syariah  yang  berorientasi  pada institusi  keuangan  modern  yang  mampu  bersaing  dengan  sistem  konvensional  secara universal. Kemudian, Undang  - Undang No. 21 tahun 2008 juga memberi kesempatan kepada warga negara asing dan atau badan hukum asing untuk mendirikan atau memiliki Bank Umum Syariah (BUS) secara kemitraan dengan warga negara Indonesia dan atau badan  hukum  Indonesia  (Farohah,  2022).  Hal  ini  mengindikasikan,  bahwasannya  bank syariah  merupakan  suatu  sektor  yang  terbuka  bagi  investor  asing  yang  bermaksud memiliki BUS secara joint venture.
Penguatan  terhadap  ekonomi  yang  berkarakter  kerakyatan  dengan  produk  transaksi mudharabah dan  transaksi  jual  beli  yang  ditawarkan  oleh  lembaga-lembaga  keuangan syariah akan memastikan keterkaitan sektor moneter dan sektor riil (Suwardi, 2023) . Hal ini  tentu  saja  berbeda  dengan  sistem  ekonomi  konvensional  dengan  perkembangan sektor moneter yang tidak terkait dengan sektor riil. Bagaimanapun juga, sektor finansial merupakan satu kesatuan dengan sektor riil. Jika kedua sektor ini terpisah, maka umat peradaban  yang  ada  akan  hancur  dengan  sendirinya.  Selain  berupa  undang-undang, dalam rangka penguatan hukum materiil ekonomi syariah, umat Islam juga mempunyai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu Buku I tentang  Subjek  Hukum  dan  Amwal,  Buku  II  tentang  Akad,  Buku  III  tentang  Zakat  dan Hibah, dan Buku IV tentang Akuntansi Syari’ah (Nasrullah, 2021). Untuk KHES itu sendiri berupa Peraturan Mahkamah Agung (PMA) No. 2 Tahun 2008 yang dalam tata urutan perundang-undangan tidak termasuk ke dalaam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana  tercantum  di  dalam  Undang-undang  No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, bahwa Hukum Ekonomi Islam di Indonesia memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Hukum
ekonomi Islam akan menjadi rambu-rambu lalu lintas terhadap praktik-praktik ekonomi kapitalis  liberalis  yang  dapat  mengancam  sistem  perkonomian  di  Indonesia  yang berdasarkan  pada  sistem  ekonomi  Pancasila  (nilai-nilai  Islam).  Hakikat  tujuan  hukum Islam adalah mendidik pribadi manusia dalam masyarakat, menegakkan keadilan dalam masyarakat, dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki yang berorientasi pada tercapainya kebahagiaan jasmani rohani, individu, sosial, dunia, dan  akhirat.  Hukum  Islam  bersifat  elastis  artinya  Hukum  Islam  dapat  berubah  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat,  perubahan  situasi  dan  kondisi,  serta  perubahan kebutuhan manusia (sholih likulli makan wazaman).
Pembaruan  hukum  yang  merupakan  salah  satu  dimensi  dari  pembangunan  hukum nasional,  selain  dimensi  pemeliharaan  dan  penciptaan  juga  dirasa  perlu.  Adapun  yang dimaksud dengan dimensi pembaruan di sini adalah usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan  pembangunan  hukum  nasional  bisa  dengan  dilakukannya pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, bisa juga melalui dilakukannya sejumlah  penyempurnaan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  sesuai  dengan kebutuhan baru di bidang-bidang yang bersangkutan (sektor ekonomi syariah). Meskipun undang-undang tersebut sudah mengakomodir, mentransformasi, dan mempositivisasi nilai-nilai  Islam,  tetapi  tetap  saja  ditemukan  beberapa  celah  yang  mesti  diperbaiki. Kemudian,  untuk  Undang-undang  Perbankan  Syariah  juga  sudah  memuat  aturan  yang ekstensif  mengenai  kegiatan  usaha  dan  akad  syariah  yang  dapat  digunakan  oleh  bank syariah.  Meski  demikian,    ketentuan  mengenai  institusi  yang  bertugas  untuk  product development sekaligus sharia approval masih belum saja dirancang sampai saat ini.

## References
Adam, P. (2022). Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah . Amzah.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN). (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia  2019-2024 .  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Bawono, R., Dayyan, M., & Faisal, F. (2023). Perlukah Sanksi Pidana Ekonomi Syariah di Aceh? Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam , 15 (2), 373 – 387.
Dataakreditasi.com.  (2021). Data  Akreditasi  Berdasarkan  Program  Studi  Ilmu  Ekonomi Islam . Data Akreditasi. http://www.dataakreditasi.com/: http://www.dataakreditasi.com/kampus/programstudi/ekonomi-islam DSN-MUI. (2021). Fatwa . dsnmui.or.id. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/
Fadilah,  N.  (2020).  Konsep  Kesejahteraan  Sosial  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam.
SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam , 1 (1), 49 – 67.
Farohah, N. (2022). Riba dan Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. AN-NIZAM Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan , 16 (2), 53 – 65.
Fauroni, L. R., Imam, K., & Wiranto, E. B. (2023). Pembudayaan Agilitas Bisnis Pengusaha Muslim, Hindu dan Konghuchu. Religi: Jurnal Studi Agama-agama , 19 (1).
Fitrianingsih,  S.  E.  (2022).  Legalitas  Hukum  Ekonomi  Syariah  Prespektif  Teori  Negara Hukum Di Indonesia. Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics , 5 (2), 131 – 144. Fuadi, F. (2021). Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi) . Penerbit
Adab.
Hakim, A. (2021). Implementasi Perencanaan Pendidikan Dakwah Islam. Fatawa: Jurnal Pendidikan Agama Islam , 1 (2), 231 – 239.
Hamdiah,  V.,  &  Arif,  M.  (2023).  Pemikiran  Ekonomi  Islam  pada  Era  Kontemporer Muhammad Abdul Manan. Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora , 5 (03), 77 – 87. Katadata.co.id. (2021). Industri Halal untuk Semua . https://katadata.co.id/arsip/analisisdata/5ea3a73811d32/industri-halal-untuk- semua
Khasanah, U. (2020). Perkembangan dan Penerimaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia. Al-Mutsla , 2 (2), 140 – 155.
LPPOM MUI. (2021). Siapkan Layanan Terpadu Satu Pintu, Wapres Terima LPPOM-MUI dan KAN . www.halalmui.org.
https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/siapkan-layanan-terpadu-satu-pintu- wapres-terima-lppom-mui-dan-kan
Mallarangeng,  A.  B.,  &  Mustaro.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Perkembangan  Hukum  yang Mengatur Mengenai Perbankan Syariah di Indonesia. Legal Journal of Law , 1 (2), 1 – 10.
Mayasari,  D.,  &  Putri,  S.  W.  (2020).  Sistem  Ekonomi  Islam  dengan  Aspek  Kehidupan Masyarakat Madani Ditinjau dari Hukum Islam. Al’Adalah , 23 (2), 123 – 141. Momaju.id.  (2021). Pinjaman  Online  Syariah  Terbaik  Tanpa  Riba  2021 .  momaju.id. https://momaju.id/finansial/pinjaman-online-syariah-tanpa-riba/
Nasrullah, A. (2021). Analisis Penegakan Hukum Ekonomi Syariah. Kartika: Jurnal  Studi Keislaman , 1 (1), 1 – 10.
Nurhikmah, N., Zulqarnain, Z., Pikri, P., & Mayasari, M. (2023). Pengaruh Motivasi Kerja dan  Etika  Bisnis  Islam  Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Karyawan  pada  Bank  Syariah Mandiri  Muara  Bulian. Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi , 23 (2),  2373 – 2379.
OJK. (2021). Financial Technology . Otoritas Jasa Keuangan. ojk.go.id Oktapianti, M., & Fasa, M. I. (2022). Masyarakat dan Sistem Ekonomi Islam. Tamaddun Journal of Islamic Studies , 1 (1), 38 – 48.
Parakkassi, I. (2018). Perkembangan Ekonomi Islam Berdasarkan Sejarah, Budaya, Sosial Dan Keagamaan Di Indonesia. Tekstual , 16 (1), 22 – 34.
Prandawa, M. C., Jubba, H., NB, F. R., & Wardani, T. U. (2022). Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan. Jurnal Istiqro , 8 (1), 29 – 47. Prunamasari,  D.  M.  (2021). Wapres:  Jumlah  Perusahaan  Asuransi  Syariah  di  Indonesia Belum Diikuti Perluasan Market Share . https://nasional.kompas.com/. Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila. Likhitaprajna , 23 (2), 139 – 151.
Ramadani,  M.  L.  (2018). Daftar  Lembaga  Amil  Zakat  di  Indonesia .  zakat.or.id. https://zakat.or.id/daftar-lembaga-amil-zakat/
Safhira, V. E. (2020). Ekonomi Islam akan Tumbuh Pesat, Masyarakat Harus Percaya pada Perbankan Syariah . pikiranrakyat.com. https://www.pikiran-
rakyat.com/ekonomi/pr-01339776/ekonomi-syariah-akan-tumbuh-pesat- masyarakat-dan-pemerintah-harus-percaya-pada-perbankan-syariah Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Karwanto, Supriyono,
Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., Sofiyana, M. S., & Sulistiana, D. (2022). Metode Penelitian Kualitatif . Unisma Press.
Sundari, A., Asi, Y. S., & Bilgies, A. F. (2021). Peran Filsafat Ilmu Terhadap Ilmu Ekonomi Sebagai Landasan Rekontruksi Ekonomi Pancasila. Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora , 13 (2), 179 – 192.
Suwardi.  (2023). Pembaharuan  Sistem  Hukum  Ekonomi  Syariah .  Narotama  University Press.
Syukran, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah. Journal of International Multidisciplinary Research , 1 (2), 170 – 178. Syuri.  (2020). 12  Merk  Baju  Muslim  yang  Paling  Terkenal  di  Indonesia .  kamini.id. https://kamini.id/merk-baju-muslim-yang-paling-terkenal-di-Indonesia/
Walfajri,  M.  (2021). Merger  Rampung,  Begini  Strategi  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  di tahun  2021 .  Kontan.co.id.  https://keuangan.kontan.co.id/news/merger-rampung- begini-strategi-bank-syariah-indonesia-di-tahun-2021
Winarti, T. (2021). Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 1 (1), 43 – 54.