## FUNGSI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM

## SISTEM SOSIAL PENCIPTAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

## Ferdi Ferdian
Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Andalas University e-mail: eljanma.ferdi@gmail.com
Afrizal
Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Andalas University e-mail : afrizal_2002au@yahoo.com
Elfitra Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Andalas University e-mail: elbaiko69@gmail.com Diterima: 12 Agustus 2018 Direvisi : 30 September 2018 Diterbitkan: 31 Desember 2018

## Abstract
This article is about the establishment of tolerance between groups of religious followers at the regencey level. FKUB,  which  means  the  forum  for  religious  harmony,  have  been  established  since  2006  to  maintain  the religious harmony among different religious followers in Indonesia. The forum was formed after a joint policy between  the  Minister  of  Religious  Affairs  and  the  Minister  of  Internal  Affairs.  The  joint  policy  was constructed based on the view that the governmental effort on facilitating communication and dialog between different religious leaders will prevent the horizontal conflict between religious followers. This paper is aimed to investigate  the  FKUB’s  rol e  in  establishing  tolerance  between  groups  of  the  religious  followers  in  West Pasaman Regency. This paper is mainly focused on investigating the activities organized to maintain the inter- religious harmony in the regency. By using indepth interview technique and the Functional Structural Theory are used and implemented to portray the contribution of FKUB to the establishment of the religious harmony. It is found that FKUB conducts various activities in playing their role, that are facilitating a series of dialogue between  religious  groups  and  community  leaders  and  conducting  investigations  and  mediations  as  they  are needed. FKUB of West Pasaman Regency integrate itself to the social system of the community which allow them to manage the inter-religious harmony in West Pasaman.
Keywords : tolerance between religious adherents, religious harmony, FKUB, mediation, religious conflicts

## Abstrak
Artikel ini adalah tentang penciptaan toleransi antar pemeluk agama pada tingkat kabupaten. Forum  Kerukunan  Ummat  Beragama  (FKUB)  mulai  dari  tingkat  nasional  sampai  pada tingkat  kabupaten/  kota  didirikan  oleh  pemerintah  setelah  reformasi  (2006)  untuk menciptakan  kerukunan  umat  beragama  di  Indonesia.  Kebijakan  ini  merupakan  kebijakan bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  didasarkan  pada  pandangan  bahwa konflik-konflik  agama  yang  terjadi  dapat  dikendalikan  dengan  mewadahi  komunikasi  antar pemuka-pemuka agama yang berbeda. Artikel ini akan menyampaikan hasil penelitian tentang fungsi FKUB menciptakan toleransi antar umat bergama di Kabupaten Pasaman Barat, yang terdiri  dari  pemeluk  agama  yang  berbeda.  Fokus  penelitian  pada  aktivitas-aktivitas  yang dilakukan  untuk  menjaga  kerukunan  antar  umat  beragama  di  Kabupaten  Pasaman  Barat. Dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan Teori Struktural Fungsional, artikel ini  akan  menunjukkan  bahwa  untuk  menciptakan  kerukunan  antar  umat  beragama  FKUB Pasaman Barat melakukan berbagai kegiatan yakni melakukan dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, menampung dan menyalurkan  aspirasi masyarakat, melakukan investigasi dan mediasi. Dalam melakukan berbagai aktivitas-aktivitas, FKUB Pasaman Barat menduduki posisi  integrasi  dalam  sistem  sosial  kerukunan  beragama  di  Kabupaten  Pasaman  Barat  dan memainkan peranan sebagai penjaga kerukunan antar umat beragama.
Kata  Kunci :  toleransi  antar  pemeluk  agama,  kerukunan  umat  beragama,  FKUB,  mediasi, konflik-konflik agama

## Latar Belakang
Indonesia  sebagai  negara  kesatuan,  pada dasarnya  berpotensi  atau  rawan  munculnya pertentangan  karena  keragaman  suku  bangsa, bahasa,  agama,  ras  dan  etnis  dan  golongan yang  hadir  di  tengah  kehidupan  masyarakat. Keragaman  inilah  yang  kemudian  kerap menjadi pemicu timbulnya pertentangan sosial di  tengah  masyarakat.  Semakin  marak  dan meluasnya pertentangan akhir-akhir ini adalah suatu pertanda menurunnya toleransi di dalam masyarakat. Kondisi seperti ini terlihat dengan meningkatnya pertentangan bernuanasa SARA serta munculnya sejumlah gerakan yang ‘seolah ingin  memisahkan  diri  dari  NKRI  akibat ketidakpuasan  dan  perbedaan  kepentingan. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani dan dikelola  secra  baik,  maka  tidak  menutup kemungkinan akan berdampak pada disintegrasi  bangsa.  Terlebih  lagi  penelitian Geertz yang mengungkapkan bahwa kemajemukan bangsa Indonesia sudah terbagi- bagi  ke  dalam  subsistem  yang  kurang  lebih berdiri sendiri-sendiri, yang masing-masingnya terikat  pada  satu  ikatan  dan  semangat primodial yang kuat.
Bangsa  Indonesia  dengan  masyarakatnya yang  beragam  berpotensi  dan  sangat  rentan terhadap  kekerasan  etnik,  baik  dikontruksi secara  kultural  maupun  politik.  Bila  entitas agama  atau  elemen  primodial  lain  muncul  di pentas  politik  sebagai  prinsip  paling  dominan dalam  pengaturan  negara  dan  bangsa,  apalagi berkeinginan  merubah  sistem  yang  selama  ini berlaku,  bukan  tidak  mungkin  ancaman disintegrasi bangsa dapat terjadi di Indonesia.
Sejalan  dengan  itu,  Setiadi  &  Kolip menilai  bahwa  di  dalam  struktur  masyarakat majemuk  biasanya m enyimpan  benih-benih pertentangan yang lazim disebut konflik laten. Konflik ini berawal dari perbedaan pandangan, langkah,  dan  pemahaman  dan  benturan- benturan  antar-kelompok  maupun  antar- individu. Konflik akan terjadi jika
permasalahan yang muncul dipermukaan tidak menemukan  titik  penyelesaian,  maka  akan berujung  pada  kekerasan  fisik  antara  pihak- pihak yang bertikai. 1
Ada beberapa catatan peristiwa kekerasan yang  pernah  terjadi  di  negeri  ini,  seperti kerusuhan  di  Situbondo  pada  Oktober  1996. Kerusuhan  serupa  juga  terjadi  di  Tasikmalaya pada  penghujung  tahun  1996.  Sebelumnya (1990),  ketika  masa  Islam  tersinggung  dengan aktifitas Arswendo Atmodiloto yang mengadakan  kuis  yang  me- rengking Nabi  di Tabloid Monitor yang  hasilnya  dianggap melecehkan  ummat  Islam  tahun  1996. Kemudian pada awal 1997 konflik yang serupa pecah  di  Rengasdengklok.  Tahun  1998  pecah Insiden  Ketapang  yang  kemudian  berlanjut pada tragedi Ketapang. Pada tahun yang sama, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri Insiden Ambon pecah. Sebagai kelanjutan dari konflik ini terjadi pertikaian antar-agama di Halmahera dan  Poso.  Dalam  demonstrasi  mahasiswa terjadi  pelecehan  (membuang  najis)  di  masjid DPR  Tk-I  Provinsi  Sumatera  Utara  Tahun 1999,  dan  pada  28  Mei  2000  terjadi pengeboman terhadap rumah-rumah ibadah di Medan. 2
Selain  kejadian  di  atas  masih  terjadi  juga kasus  keagamaan  lain,  diantaranya  :  (1)  Pada Tahun 2012, penyerangan terhadap kelompok Muslim Syi’a h  di  Dusun  Nanggernang    Desa Karang  Gayam  Kecamatan  Omben  Sampang Madura.  Akibat  peristiwa  ini  seorang  warga dinyatakan  tewas,  5  orang  luka-luka  dan  4 diantara  korban  luka  dalam  kondisi  kritis. Selain  menyerang  dan  melukai  warga, kelompok  penyerang  juga  membakar  rumah- rumah  pngikut  Syi’ah  yang  ada  di  dua  desa yaitu  Desa  Karang  Gayam  dan  Desa  Bluuran
1 Setiadi, Elly M dan Kolip, Usman. 2011.
Pengantar  Sosiologi  “Pemahaman  Fakta  dan  Gejala Permasalahan  Sosial:  Teori,  Aplikasi  dan  Pemecahannya. (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup) h.566.
2 Harahap,  Syahrin.  2011. Teologi  Kerukunan ( Jakarta: Prenada) hal.84-85.
Kecamatan
Omben, Sampang;
(2)
Pembakaran  Gereja  di  Aceh  Singkil  13 Oktober  2015.  Menurut  kepolisian  motif peristiwa  tersebut  berkaitan  dengan  unsur politis  yaitu  pemilihan  kepala  daerah  namun unsur sentimen agama menjadi isu sentral yang melatarbelakangi  pecahnya  konflik.  Hal  ini terlihat  ketika  amarah  warga  dilampiaskan dengan perusakan gereja.
Pada konflik/kekerasan  sosial  ini,  kepolisian menetapkan  10  tersangka  dalam  peristiwa bentrokan  antar  warga  di  Aceh  Singkil;  (3) Konflik/kekerasan sosial Tolikara pada 17 Juli 2015.  Jemaah  Kristen  Gidi  yang  sedang melakukan  kegiatan  seminar  internasional membubarkan  jemaah  Islam  yang  sedang melaksanakan  shalat  Idul  Fitri.  Selain membubarkan  terjadi  juga  pelemparan  batu sehingga  terjadilah  bentrok  antar  kedua jemaah;  (4)  Konflik  Sara  di  Tanjung  Balai Asahan  pada  30  Juli  2016.  Penyebab  konflik adalah  seorang  wanita  keturunan  Tionghoa yang  mengajukan  protes  pada  takmir  Masjid Al  Makhsum  untuk    mengecilkan    volume suara azan di Masjid karena merasa terganggu. Ekses  dari  peristiwa  tersebut,  telah  terjadi pembakaran 2 Vihara dan 5 Klenteng. 3
Keragaman  agama  menjadi  salah  satu realitas  yang  selalu  mewarnai  nuansa kehidupan  bermasyarakat  di  Indonesia. Kesadaran terhadap keragaman itu, khususnya keragaman  agama  menjadi  titik  tolak kemerdekaan  beragama  setiap  manusia. Bahkan  Natsir  dalam  Faisal  menegaskan bahwa  “agama  menempati  posisi  yang  urgen, vital dan strategis dalam kehidupan manusia”. Agama  lebih  lanjut  diposisikan  sebagai  tolak ukur  dan  kriteria  dalam  menentukan  sesuatu yang  salah  atau  benar,  sehingga  keragaman agama, di samping sebagai realitas pada tataran
3 Syukron,  Buyung, Agama  dalam  Pusaran Konflik,  Studi  Analisis  Resolusi  terhadap  Munculnya Kekerasan  Sosial  Berbasis  Agama  di  Indonesia,  Ri’ayah , Vol. 02, No.01 Januari-Juni 2017, h. 7-10
konseptual  normatif-teologis,  juga  merupakan realitas  di  tataran  empiris  sosiologis-politis. Kedua  dimensi  ini  tidak  bisa  terpisahkan, mengingat  agama  merupakan  sistem  norma yang  telah  mengejawantah  dalam  kehidupan tiap-tiap  ummat  beragama,  sehingga  untuk menciptakan persatuan dan kesatauan bangsa, maka  kerukunan  antar  ummat  beragama  ini menjadi  pilar  penting  yang  perlu  dikelola secara serius. 4
Peristiwa-peristiwa  pertentangan  yang telah  atau  akan  terjadi  mesti  dikelola  dengan baik  sehingga  terciptanya  kerukunan.  Dan demi  merawat  kerukunan,  Soepomo  dalam Dawam berpendapat bahwa UUD 1945 adalah sebuah  konstitusi  gotong  royong.  Sedangkan dalam  Pasal  33  UUD  1945,  sistem  ekonomi Indonesia disebut sebagai berasaskan kekeluargaan.  Nilai  dari  sila  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  kekeluargaan  dan  gotong  royong adalah  faktor  persatuan  masyarakat  yang meredam pertentangan dalam masyarakat yang beragam.  Keberagaman  pada bhinneka  tunggal ika, mengharuskan  lahirnya  harmoni  atau keseimbangan.  Didalamnya  terkandung  unsur moderasi  yang  dalam  ajaran  Islam  disebut sebagai  “pertengahan”  ( wasathiayyat  al-Islam ) yang berintikan keadilan. Sikap moderasi yang bersifat meredam pertentangan itu, melahirkan prinsip  pertengahan  yang  berintikan  keadilan. Dan keadilan itulah yang melahirkan harmoni yang  berisikan  keserasian  dan  keseimbangan. Karena  itulah  dalam  pembukaan  UUD  1945, aksiologi  negara  RI,  yaitu  perdamaian  abadi, didasarkan  keadilan  sosial.  Karena  keadilan sosial  itulah  yang  mampu  meredam  potensi konflik dan menciptakan perdamaian. 5 Selain itu, sejumlah peraturan pemerintah yang  menyangkut  pembinaan  kerukunan
4 Faisal. 2016. Hubungan Antar Agama; Hubungan Islam Kristen Menurut Muhammad Natsir . (Padang: Hayfa Press) h.97
5 Raharjo,  M.  Dawam.  2010. Merayakan Kemajemukan  Kebebasan  dan  Kebangsaan (Jakarta: Kencana) hal.192.
ummat beragama berbasis kesadaran masyarakat dan pembentukan Forum Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  juga dijadikan sebagai sarana pemersatu masyarakat yang  beragam  tersebut. Dalam  hal ini,  FKUB terlihat menjadi sebuah langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun, membimbing,  dan  memelihara  kerukunan antar  ummat  beragama  baik  di  tingkat nasional, propinsi maupun tingkat kabupaten/kota  di  Indonesia  sebagaimana Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006. 6 Setidaknya ada beberapa kasus keagamaan yang  berhasil  diselesaikan  oleh  FKUB, diantaranya:  (1)  Kasus  pembakaran  mesjid  di Tolikara  tahun  2015.  Kasus  ini  terjadi bertepatan dengan pelaksanaan shalat idul fitri 1436  H,  dimana  ini  terjadi  karena  adanya ketegangan  antara  umat  Gereja  Injil  Di Indonesia (GIDI) Tolikara dengan umat islam di  Tolikara.  Kasus  yang  menjadi  isu  nasional inipun mendapatkan respon dari banyak pihak, mulai  dari  pemerintah  daerah,  pemerintah pusat  seperti  TNI,  Polri,  Menteri  terkait, bahkan  hingga  presiden  bereaksi.  Selain  itu, FKUB  Papua,  sebagai  lembaga  dengan  misi kerukunan  umat  beragama  memainkan perananan yang sangat signifikan dalam kasus ini, diantaranta membuat Tim Khusus Pencari Fakta  Dan  Data  Insiden  Tolikara,  menjadi fasilitator/  mediator  mendamaikan  kedua belah  pihak  yang  berpekara  sehingga  pada tanggal  29  Juli  2015  lahirlah  Kesepakatan Bersama  untuk  kerukunan  dan  perdamaian guna  merengkuh  kedamaian  dan  kerukunan. (Laporan Data dan Fakta Insiden Tolikara 11 Juli  2015  oleh  FKUB  Propinsi  Papua);  (2) Pembakaran  gereja  tahun  2016  di  Aceh Singkil,  pada  insiden  ini  FKUB  Aceh  Singkil melakukan  upaya  pendamaian  antara  pihak muslim  dan  kristen  dengan  menjadi  mediator
6 Ibid, hal.6-7.
dan  mencari  solusi  terbaik  yang  juga  dibantu oleh  pihak  pemerintah  daerah,  pihak kepolisian  dan  para  tooh  agama  dan masyarakat, sekaligus FKUB juga mensosialisasikan  peraturan  Menteri  Bersama No  9  dan  No  8  tahun  2006  tentang  aturan pendirian rumah ibadah.
Pasaman  Barat  yang  termasuk  salah  satu kabupaten  di  provinsi  Sumatera  Barat  yang memiliki keberagaman secara etnik, agama dan budaya.  BPS  (Badan  Pusat  Statistik)  Pasaman Barat  mencatat  terdapat  enam  (6)  etnik masyarakat,  yaitu  Minangkabau,  Batak, Mandailing,  Jawa,  Melayu  dan  Nias.  Mereka hidup  dan  mendiami  Pasaman  Barat  secara bersamaan  dengan  menjadikan  salah  satu agama  -Islam,  Protestan,  Katolik  atau  Hindu- sebagai  keyakinan  mereka  dalam  menjalankan kehidupan. 7 Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa masyarakat  Pasaman  Barat  tergolong  sebagai masyarakat  majemuk,  heterogen  dan  plural, sebagaimana Furnival dalam Nasikun, menjelaskan  bahwa  masyarakat  multikultur adalah  masyarakat  yang  terdiri  dari  dua  atau lebih elemen yang hidup secara berdampingan dalam satu entitas sosial. 8
Berikut  ini  jumlah  penduduk  Kabupaten Pasaman  Barat  berdasarkan  agama    di  tiap kecamatan :
Tabel 1. Jumlah Penduduk berdasarkan agama
di Pasaman Barat No  Keca Matan Islam  Prote stan Bud ha Kato- lik Jml 1  Gunung Tuleh 21.21 9 - - - 21.2 19 2  Kinali 70.39 3 687 - 1.16 5 72.2 45 3  Pasaman   75.12 7 - - - 75.1 27 4  Lembah Melintang 47.85 2 29 - 10 47.8 91 5  Sungai 25.20 10 - 10 25.2
7 BPS  Pasaman  Barat.  2017. Pasaman  Barat dalam Angka (Padang: CV. Zigiran) hal.124.
8 Nasikun.  2014. Sistem Sosial Indonesia. ( Jakarta: RajaGrafindo Persada) hal.39-40
Beremas 5 25 6  Ranah Betahan 26.43 8 - - - 26.4 38 7  Talamau 26.92 2 - - - 26.9 22 8  Sasak Ranah Pesisir 14.66 7 - - 19 14.6 86 9  Sungai Aur 36.17 1 113 76 179 36.5 39 1 0 Koto Balingka 29.83 8 32 - 8 29.8 78 1 1 Luhak Nan Duo 40.82 6 724 - 1.06 5 42.6 15 Jumlah 414.6 58 1.595 76 2.45 6 418. 785
Sumber : Data BPS; Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2017
“ Keragaman  etnik  dan  agama tersebut bukan tidak dapat berpeluang menciptakan perselisihan dan persengketaan,  yang  pada  akhirnya bisa  berujung  pada  kekerasan  di tengah  masyarakat.  Salah  satunya, misalnya terpotret
melalui pengrusakan  rumah  warga  yang bermukim  di  Kecamatan  Luhak  Nan Duo  pada  tahun  2012  yang  lalu. Rumah  tersebut  “disulap”  menjadi Gereja (tempat Ibadah) karena tempat ibadah  terbilang  jauh  dari  kediaman mereka, sehingga kejadian itu memicu kemarahan  bagi  ummat  Islam,  yang pada  akhirnya  mereka  membongkar- paksa  salib  yang  terpasang  di  luar rumah dan menyegel rumah tersebut. Selain  itu,  pada  tahun  2014  juga terjadi  pembakaran  dua  buah  Gereja yang  terletak  di  Kecamatan  Kinali dalam  waktu  yang  bersamaan,  yaitu Gereja  St.  Maria  diangkat  Ke  Surga dan Gereja Theresia. Hingga saat ini, belum  diketahui  siapa  oknum  yang melakukan  pembakaran  tersebut,  dan pihak  FKUB  Pasaman  Barat  dengan cepat menyelesaikan insiden ini ”. 9
9 Alam, Alman Gampo, Wawancara Pribadi , Kamis 24 Agustus 2017.
Kejadian  ini  menjadi  alasan  yang memperkuat  bahwa  perbedaan  agama  dan keyakinan  menjadi  salah  satu  penyebab pertentangan di tengah masyarakat yang plural. Sehingga  setelah  diterbitkannya  Peraturan Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  9  dan  8  Tahun  2006, Pemerintah Pasaman Barat bergegas membentuk  suatu  wadah  kerukunan  antar ummat  beragama  yang  diberi  nama  Forum Kerukunan  Ummat  Beragama  (FKUB) Pasaman Barat. FKUB Pasaman Barat berdiri sejak tanggal 08 Januari 2007 berdasarkan SK
Bupati Nomor 188.45/04/BUP-
PASBAR/2007  sesuai  dengan  amanah  PBM, yaitu  sebagai  wadah  para  tokoh  agama  dalam mewujudkan  persatuan  dan  kerukunan  antar ummat  beragama  dan  demi  menyukseskan pembangunan  masyarakat  di  Kabupaten Pasaman Barat.
Penelitian  Ropi  (2014)  dengan  judul Implementasi  Peraturan  Pendirian  Rumah  Ibadah (Studi  Evaluasi  Kebijakan  Kerukunan  Umat Beragama di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi 2006- 2014) .  Peneitian  ini  menemukan  bahwa problematika  utama  dari  ketidakefektifan peraturan  tersebut  disebabkan  oleh  kurang intensifnya  sosialisasi  peraturan  tersebut sendiri  dan  kurang  tegasnya  aparatur pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan  rumah  ibadat  di  wilayah kecamatan  Jatiasih  Kota  Bekasi,  akibatnya banyak  terdapat  ruko-ruko  dan  ruma  tinggal tunggal  yang  dijadikan  sebagai  tempat  ibadah publik.  Hal  ini  menjadi  pemicu  terjadinya konflik dan perselisihan antar umat beragama.
Selanjutnya  penelitian  Ghali  (2016)  yang berjudul Peran  Komunikasi  Pengurus  Forum Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  Dalam Mengatasi  Konflik  Antarumat  Beragama .  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  bentuk komunikasi  yang  dipakai  pengurus  FKUB dalam  mengatasi  konflik  antarumat  beragama di  Kabupaten  Aceh  Singkil  yaitu  komunikasi
antarpribadi, komunikasi publik, dan komunikasi  massa.  Sedangkan  metode komunikasi yang digunakan adalah monitoring atau  penyuluhan  agama  ke  setiap  masyarakat, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, kepolisian  dan  pendekatan  ormas-ormas keagamaan  yang  ada  di  Aceh  Singkil. Disamping  itu  hambatan  komunikasi  yang terjadi  karena  pengurus  FKUB  Aceh  Singkil sangat  minim  dengan  wilayah  Aceh  Singkil yang sangat luas dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan lambatnya kebijakan pemerintah dalam  mengambil  keputusan  ketika  rumah ibadah  ditemukan  tidak  memiliki    surat  izin, sehingga menimbukan konflik.
Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya, penelitian  ini  mengkaji  tentang  fungsi  Forum Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  dalam sistem  sosial  penciptaan  kerukunan  umat beragama di Kabupaten Pasaman Barat.
Melakukan  dialog  dengan  tokoh  agama dan tokoh masyarakat
Kegiatan  ini  dihadiri  oleh  para  tokoh agama  seperti  ustadz,  pastor,  ulama  dan pengurus  FKUB  Pasaman  Barat  yang berjumlah  12  orang  dimana  terdiri  dari  ketua, wakil  ketua,  sekretaris,  koordinator  bidang pendirian rumah ibadah, koordinator pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama, koordinator  bidang  pemberdayaan  kerukunan umat beragama, koordinator bidang penyuluhan  kerukunan  umat  beragama  dan anggota-anggota.  Susunan  pengurus  FKUB Pasaman Barat juga merupakan pemuka agama yang  berasal  dari  masing-masing  agama  di Pasaman  Barat  seperti  Islam,  Katolik  dan Protestan.  Sedangkan  tokoh  masyarakat  yang dimaksud  seperti  niniak  mamak,  bundo kanduang,  pihak  kepolisian  serta  pihak Dandim.
Kegiatan  ini  biasanya  dilaksanakan  sekali dalam  satu  tahun  di  Aula  Kakanmenag Pasaman  Barat.  Artinya  kegiatan  dialog
difasilitasi  oleh  Kesbangpol  dan  begitu  juga dengan anggarannya. Kegiatan ini berlangsung 2-4  jam  dalam  satu  hari.  Persoalan-persoalan yang  dibahas  dalam  dialog  adalah  terkait  isu- isu  keagamaan  yang  terjadi  di  tengah masyarakat.
Di  dalam  kegiatan  dialog  para  tokoh agama,  tokoh  masyarakat  beserta  pengurus FKUB Pasaman Barat menyampaikan laporan perkembangan  kehidupan  keagamaan  dari masing-masing pemuka agama, menyampaikan kasus  yang  diterima  dari  laporan  masyarakat khususnya  persoalan  agama,  mencari  solusi atau  langkah-langkah  terhadap  persoalan agama  yang  diterima  dan  langkah-langkah menjaga  kerukunan  umat  beragama  di Pasaman  Barat.  Salah  satu  contohnya mengenai  langkah-langkah  antisipatif  untuk kelancaran jalannya perayaan hari raya masing- masing agama di Pasaman Barat.
Salah  satu  cara  yang  disepakati  untuk kelancaran  perayaan  masing-masing  agama  di Pasaman  Barat  adalah  pengamanan  yang dilakukan  oleh  pemuda  Muslim  terhadap gereja saat perayaan hari raya Agama Kristen, di  mana  umat  Kristen  sedang  melakukan ibadah. Begitupun sebaliknya adanya pengamanan  oleh  pemuda  umat  Kristen terhadap umat Muslim saat hari raya Idul Fitri dan  Idul  Adha  disekitar  mesjid  saat melaksanakan ibadah.
“ Di ujung dialog adanya solusi yang  ditawarkan  dan  akan dilakukan di lapangan. Contohnya  membahas  tentang mencegah  terjadinya  konflik agama  saat  hari  raya  besar agama  seperti  natal  dan  hari raya  idul  Fitri  dan  Idul  Adha. Waktu itu disepakati dilakukan pengamanan  oleh  pemuda Muslim  terhadap  gereja  saat hari  raya  agama  Kristen  dan sebaliknya  pemuda  Kristen melakukan  pengamanan  saat jamaah Muslim merayakan hari
raya  Idul  Fitri  dan  Idul Adha ”. 10
Contoh  lainnya  seperti  pendirian  rumah ibadah di Giri Maju Koto Baru Plasma V yang didiami suku Batak dan Nias pada tahun 2017. Tokoh  agama,  tokoh  masyarakat  beserta pengurus  FKUB  Pasaman  Barat  membahas isu-isu tersebut dan menyusun langkah-langkah yang  dilakukan.  Adapun  bentuk  kesepakatan untuk  permasalah  ini  adalah  memberhentikan pendirian  rumah  ibadah  karena  terjadinya gejolak dari masyarakat sekitar yang memprotes  pendirian  rumah  ibadah  tersebut. Selain  itu  juga  karena  tidak  memenuhi persyaratan pendirian rumah ibadah.
Hasil  dari  kegiatan  dialog  adalah  berupa kesepahaman  antara  para  tokoh  agama maupun  tokoh  masyarakat  Pasaman  Barat. Kesepahaman  adalah  suatu  kondisi  yang menghasilkan  kata  sepakat  banyak  orang dalam  suatu  keputusan  dalam  perkara  yang diselesaikan  oleh  para  masyarakat  yang berhubungan langsung dengan adanya keberadaan.  Para  tokoh  agama  dan  tokoh masyarakat  adalah  mereka  yang  sudah  diakui ketokohannya,  baik  kedalamannya  tentang agama yang dianut termasuk juga kedewasaaan dalam  kenasionalismean.  Hal  demikian terbukti  dari  saling  sepakatnya  para  tokoh agama  dan  tokoh  masyarakat  ini  untuk  saling memupuk  rasa  kebersamaan  dalam  bingkai keberagaman,  walau  berbeda  keyakinan  tetapi tetap dalam daerah dan negara yang satu.
FKUB  diyakini  sebagai  forum  yang mewadahi semua agama yang ada di Pasaman Barat  sehingga  para  tokoh  agama,  tokoh masyarakat  beserta  pengurus  FKUB  juga memandang  bahwa  FKUB  bukan  hanya mewadahi  agama  mayoritas  tetapi  semua agama  yang  ada  di  tengah  masyarakat. Kegiatan  dialog  selalu  menyatakan  komitmen
10 Yondrizal, Wawancara  Pribadi ,
Minggu 8 Juli 2018.
bersama  dengan  peserta  yang  hadir,  bahwa adanya  kewajiban  untuk  mewujudkan  negara yang damai.
Dalam menjalankan tugas FKUB Pasaman  Barat,  kesepahaman  tentu  menjadi hal  yang  penting  baik  bagi  para  tokoh  agama maupun juga pengurus FKUB Pasaman Barat yang  memiliki  latar  belakang  yang  berbeda- beda  khususnya  agama.  Jika  tidak  adanya kesepahaman  maka  fungsi  FKUB  tidak  akan berjalan  dengan  semestinya.  Kesepahaman  ini juga  ditunjukkan  dengan  adanya  koordinasi yang lancar antar tokoh-tokoh agama sehingga terciptanya  hubungan  yang  harmonis  dan menghasilkan  kesepakatan-kesepakatan  demi kerukunan  umat  beragama.  Pesan-pesan kerukunan  tersebut  juga  disampaikan  kepada tiap-tiap umat masing-masing tokoh agama.

## Menampung  dan  Menyalurkan  Aspirasi Organisasi Keagamaan
Ormas  keagamaan  adalah  organisasi non  pemerintah  bervisi  kebangsaan  yang dibentuk  berdasarkan  kesamaan  agama  oleh warga  negara  Republik  Indonesia  secara sukarela,  berbadan  hukum  dan  telah  terdaftar di  Pemerintah  Daerah  setempat  serta  bukan organisasi  sayap  partai  politik.  Adapun  ormas keagamaan yang hadir dari agama Islam seperti Nahdatul  Ulama  (NU),  Persatuan  Tarbiyah (Perti),  Muhammadiyah  dan  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI),  Kakanmenag,  selanjutnya ormas  keagamaan  dari  agama  Kristen  seperti HKBP  (Huria  Kristen  Batak  Protestan)  dan GPIB  (Gereja  Protestan  di  Indonesia  bagian Barat).  Kegiatan  ini  sebagai  wadah  untuk saling  berbagi  pandangan  antara  pemuka agama  yang  menghasilkan  kesepahaman bahwa kerukunan umat beragama di Pasaman Barat  adalah  sebuah  kebutuhan.  Selain  itu untuk  menampung  aspirasi  dari  ormas-ormas keagamaan mengenai kerukunan umat beragama di Pasaman Barat. Tujuannya untuk meningkatkan  sikap  saling  memahami, menerima,  mengembangkan  kebersamaan,
saling  menghormati  dan  saling  percaya  antar umat beragama di Pasaman Barat.
“Sekali setahun kami melakukan kegiatan menampung aspirasi dari ormas-ormas  keagamaan  di Pasaman Barat, dimana dihadiri  oleh  ormas-ormas seperti NU, Perti, Muhammadiyah, MUI, HKBP, dan  GPIB.  Kegiatan  ini  kami laksanakan  di  Aula  Kantor Bupati Pasaman Barat ”. 11
Menerima  aspirasi  dari  ormas  keagamaan menjadi  agenda  tahunan  FKUB  Pasaman Barat.  Kegiatan  ini  dilakukan  di  Aula  Kantor Bupati Pasaman Barat dan berlangsung selama satu hari dari pagi jam 09.00 Wib sampai sore jam  16.00Wib.  Adapun  penyelenggaranya adalah  pihak  Kesbangpol  karena  anggaran untuk  kegiatan  FKUB  Pasaman  Barat bersumber dari pihak Kesbangpol. Menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  ormas keagamaan  ini  tidak  hanya  terbatas  pada agenda  tahunan  tetapi  juga  berlaku  saat penyelesaian  konflik  di  lapangan  terjadi. FKUB  Pasaman  Barat  menampung  aspirasi dari ormas-ormas keagamaan seperti penolakan  pendirian  rumah  ibadah  yang dianggap tidak memenuhi syarat sehingga pada akhirnya pendirian rumah ibadah diberhentikan  atau  tidak  boleh  dilanjutkan kembali.  Ini  merupakan  salah  satu  bentuk penyaluran  aspirasi  ormas  keagamaan  oleh FKUB Pasaman Barat.
Bentuk  penampungan  dan  penyaluran aspirasi  ormas  keagamaan  yang  lain  seperti demo  yang  terjadi  pada  21  Februari  2017  di Kantor  Bupati  Pasaman  Barat  yang  juga merupakan  salah  satu  bentuk  aspirasi  ormas keagamaan  dari  Agama  Islam  yang  diterima oleh  FKUB  Pasaman  Barat.  FKUB  Pasaman
11 Suharjo, Wawancara  Pribadi ,  Selasa 17 Juli 2018.
Barat  menyalurkan  aspirasi  tersebut  dengan cara  melakukan  rapat  yang  dihadiri  oleh beberapa  pihak  terkait  diantaranya  Bupati  H Syahiran sebagai pemimpin rapat, ketua FKUB Sumbar  Yulius  Said,  Wakapolres  Kompol Sukirman,  Deflaizar  (FKUB  Sumbar),  wakil ketua  FKUB  Pasaman  Barat  Suharjo  Lubis, Zawil Huda (sekretaris FKUB) Pasaman Barat, Kaban Kesbangpol Edi Murdani, Kesbangpol Pemprov Sumbar, perwakilan masyarakat Giri Maju,  ketua  KAN  Syamsul  Bayan,  Kasat  Pol PP Edison Zalmi, Pendeta Marikon Simbolon, pimpinan TNI dan sejumlah perwakilan warga di  Balkon  Kantor  Bupati  Pasaman  Barat. Hasilnya  adalah  menghentikan  sementara pendirian  rumah  ibadah  gereja  di  Nagari  Giri Maju  Kecamatan  Luhak  Nan  Duo  karena belum  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan aturan.
Selain dalam bentuk pertemuan, menampung  aspirasi  ormas  keagamaan  juga dilakukan  melalui  Telepon,  SMS  dan  media sosial  seperti  WhatsApp.  Pengurus  FKUB Pasaman  Barat  mempunyai  grup  WhatsApp yang  berfungsi  sebagai  wadah  untuk berdiskusi,  menampung  aspirasi  dan  berbagi informasi  terkait  tentang  isu-isu  keagamaan yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu grup WhatsApp  juga  sebagai  wadah  untuk mengatur  kegiatan  dialog  baik  dengan  tokoh agama  maupun  juga  tokoh  masyarakat.  Grup WA  terdiri  dari  2  buah  grup,  grup  pertama anggotanya  adalah  pengurus  FKUB  Pasaman Barat  dan  grup  kedua  anggotanya  adalah pengurus  FKUB,  tokoh  masyarakat,  ormas keagamaan,  pimpinan  lembaga  dan  instansi pemerintahan.  Dalam  pemanfaatannya,  ketika salah  satu  pengurus  ormas  keagamaan menyaksikan atau mendapat laporan mengenai persoalan  agama  maka  pengurus  tersebut melaporkannya  kepada  pengurus  FKUB Pasaman Barat melalui telepon, sms atau WA.
Menampung  dan  Menyalurkan  Aspirasi Masyarakat
Konflik  di  tengah  masyarakat  yang majemuk, apalagi majemuk keyakinan sangatlah  rentan  untuk  terjadi,  FKUB Pasaman Barat sebagai lembaga yang dipercaya untuk menciptakan kerukunan umat beragama berkewajiban  melakukan  pencegahan  konflik agama  yang  berkepanjangan.  Oleh  karena  itu perlu adanya antisipasi seperti membuka pusat pengaduan  dan  laporan  dari  masyarakat.  Hal ini  sudah  dijalankan  oleh  FKUB  Pasaman Barat.  Berbekal  keterkenalan  para  pengurus dengan banyak masyarakat, sehingga mempermudah  masyarakat  kepada  siapa  akan melaporkan jika terjadi pertentangan di tengah masyarakat.  Hal  ini  merupakan  hasil  dari pelaksanaan sosialisasi SKB dua Menteri No.9 dan  No.  8  tahun  2006  oleh  pengurus  FKUB Pasaman Barat terhadap tokoh masyarakat.
Dalam menjalankan tugas sebagai penampung  dan  penyalur  aspirasi  masyarakat, FKUB  Pasaman  Barat  menerima  pengaduan dari  masyarakat  mengenai  isu-isu  keagamaan pengurus FKUB Pasaman Barat memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp,
Telepon  dan  SMS..  Dalam  pemanfaatannya, ketika masyarakat mengetahui adanya persoalan  agama  yang  terjadi  seperti  misalnya pendirian  rumah  ibadah  maka  masyarakat menghubungi  langsung  tokoh  masyarakat maupun pengurus FKUB Pasaman Barat yang mereka  kenali.  Setelah  tokoh  masyarakat maupun pengurus FKUB mendapat pengaduan  dari  masyarakat  tersebut  maka informasi  yang  diterima  akan  langsung dibagikan di grup WhatsApp baik grup sesama pengurus  maupun  grup  dengan  tokoh masyarakat  dan  instansi  terkait.  Pengurus FKUB  Pasaman  Barat  yang  terdapat  dalam grup  WA  akan  menanggapi  langsung  dan mengatur  waktu  pertemuan  baik  untuk pertemuan  sesama  pengurus  terlebih  dahulu maupun langsung turun ke lapangan.
“Pengurus  FKUB  Pasaman  Barat mempunyai grup WA.Sebagai sebuah forum  kerukunan  umat  beragama, kami  menerima  pengaduan  atau laporan  dari  masyarakat  mengenai persoalan  agama  yang  terjadi  di tengah masyarakat.Pengaduan itu bisa bersifat  langsung  menemui  pengurus atau melalui media sosial seperti WA. Ketika  salah  satu  dari  pengurus mendapat laporan maka akan dishare di  grup  whatsapp.  Dengan  demikian semua  pengurus  akan  langsung mengetahui persoalan apa yang terjadi di  tengah  masyarakat  Pasaman  Barat dan  bisa  berkoordinasi  langsung mengenai penyelesaiannya, contohnya waktu untuk turun ke lapangan ”. 12
Salah  satu  contoh  aspirasi  yang  diterima oleh  pengurus  FKUB  Pasaman  Barat  dari masyarakat  adalah  pendirian  rumah  ibadah dimana  rumah  salah  satu  jamaat  (Kristen)  di sulap menjadi rumah ibadah pada tahun 2014 di  Kecamatan  Kinali  Kabupaten  Pasaman Barat. Aktifitas peribadatan tersebut meresahkan  masyarakat  disekitar  rumah ibadah  sehingga  masyarakat  memberikan peringatan  kepada  Jamaat  untuk  tidak melanjutkan aktifitas peribadatan. Memberikan peringatan  telah  dilakukan  berkali-kali  oleh masyarakat  kepada  Jamaat  namun  tidak ditanggapi  sehingga  terjadinya  pembakaran rumah  ibadah  tersebut.  Penyampaian  aspirasi ini  dilakukan  oleh  salah  satu  warga  dengan cara  menemui  pengurus  FKUB  Pasaman Barat.
Setelah  mendapatkan  pengaduan  dari warga  terkait  persoalan  agama  yang  terjadi  di tengah  masyarakat  Pasaman  Barat,  FKUB Pasaman Barat melakukan investigasi.
Melakukan Investigasi
Investigasi  adalah  upaya  penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencairan, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi
12 Eufrasia, Wawancara Pribadi , Kamis 12 Juli 2018
dan  temuan  lainnya  untuk  mengetahui/ membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan  sebuah  fakta  yang  kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan  susunan  kejadian.  Dalam  menciptakan kerukunan  umat  beragama,  FKUB  Pasaman Barat  melakukan  investigasi  dengan  cara  yang pertama;  FKUB  Pasaman  Barat  menerima laporan  dari  masyarakat  bahwa  telah  terjadi pertentangan  antar  pemeluk  agama  di  suatu tempat. Salah satu contohnya pendirian rumah ibadah  dimana  rumah  salah  satu  jamaat (Kristen) di sulap menjadi rumah ibadah pada tahun  2014  di  Kecamatan  Kinali  Kabupaten Pasaman  Barat.  Aktifitas  peribadatan  tersebut meresahkan  masyarakat  disekitar  rumah ibadah  sehingga  masyarakat  memberikan peringatan  kepada  Jamaat  untuk  tidak melanjutkan aktifitas peribadatan. Memberikan peringatan  telah  dilakukan  berkali-kali  oleh masyarakat  kepada  Jamaat  namun  tidak ditanggapi  sehingga  terjadinya  pembakaran rumah  ibadah  tersebut.  Berdasarkan  kasus yang  terjadi  tersebut  FKUB  Pasaman  Barat menerima  laporan  dari  masyarakat.  Dalam menanggapi  kasus  tersebut  FKUB  Pasaman Barat  dengan  cepat  langsung  melakukan koordinasi  sesama  pengurus  yang  berlatar- belakang  para  tokoh  agama.  Setelah  itu, koordinasi antar pengurus FKUB selesai, maka upaya  koordinasi  akan  dilebarkan  kepada instansi  lain,  seperti  pihak  kepolisian,  pihak pemerintah  daerah  yang  diwakili  dinas Kesbangpol  (Kesatuan  Bangsa  dan  Politik) dan  pihak  Kakanmenag  (Kepala  kantor Kementrian Agama) Kab. Pasaman Barat.
Pengurus  FKUB  Pasaman  Barat  beserta intansi-instansi terkait melakukan koordinasi di Aula  Kantor  Bupati  Pasaman  Barat. Koordinasi  bertujuan  untuk  membahas laporan  yang  diterima  dari  masyarakat  yakni pertentangan  konflik  antar  agama.  Semua pihak  diminta  untuk  memberikan  informasi yang  diterima  dari  masyarakat  mengenai
konflik  agama  yang  terjadi.  Dalam  proses koordinasi  semua  pihak  mengatur  dan menetapkan  mekanisme  penyelesaian  konflik yang  akan  dilakukan  di  lapangan.  Artinya, mekanisme  penyelesaian  konflik  yang  akan dilakukan  di  lapangan  merupakan  hasil kesepakatan  bersama  semua  pihak  baik pengurus  FKUB  Pasaman  Barat,  pihak kepolisian, pihak pemerintah daerah dan pihak kementerian  agama  Pasaman  Barat.  Setelah koordinasi selesai, maka dihasilkanlah langkah- langkah yang akan dilakukan ke lokasi kejadian dan  tentu  dalam  rangka  mencari  informasi- informasi  konkret  yang  melatarbelakangi kejadian itu terjadi.
Langkah yang dilakukan pengurus FKUB Pasaman  Barat  dan  instansi-instansi  terkait adalah pemeriksaan atau penyelidikan langsung ke  lapangan  berdasarkan  laporan  yang  telah diterima  dari  masyarakat.  Pemeriksaan  yang dilakukan meliputi penyebab terjadinya konflik antar  agama,  siapa  saja  yang  terlibat  serta dampak yang terjadi akibat adanya konflik.

## Melakukan Mediasi
Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan  melibatkan  pihak  ketiga  yang  netral, yang  tidak  memiliki  kewenangan  mengambil keputusan  yang  membantu  pihak-pihak  yang bersengketa  mencapai  penyelesaian  (solusi) yang  diterima  oleh  kedua  belah  pihak.  Selain investigasi,  mediasi  juga merupakan  cara  yang dilakukan  dalam  penyelesaian  konflik  antar umat beragama di Pasaman Barat. Berdasarkan konflik  agama  yang  terjadi  di  Pasaman  Barat seperti  salah  satunya  keresahan  yang  dialami oleh  masyarakat  akibat  adanya  pendirian rumah  ibadah  oleh  Agama  Kristen,  FKUB Pasaman  Barat  berperan  sebagai  mediator dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Selain itu juga melibatkan instansi-instansi lain seperti pihak  kepolisian,  pihak  pemerintah  daerah yang  diwakili  dinas  Kesbangpol  (Kesatuan Bangsa  dan  Politik)  dan  pihak  Kakanmenag
(Kepala  kantor  Kementrian  Agama)  Kab. Pasaman Barat.
Dalam  proses  mediasi  pengurus  FKUB Pasaman Barat beserta instansi-instansi terkait langsung turun ke lapangan untuk menyelesaikan  konflik  yang  terjadi.  Adapun caranya  dengan  mempertemukan  kedua  belah pihak yang bersengketa, contohnya masyarakat dan  pihak  yang  mendirikan  rumah  ibadah. FKUB  Pasaman  Barat  meminta  aspirasi  dari kedua  belah  pihak,  kemudian  mengakomodir semua aspirasi dari kedua belah pihak. FKUB Pasaman  Barat  berupaya  mencarikan  solusi mengenai  kasus  pendirian  rumah  ibadah  dan menjelaskan  peraturan  pemerintah  terkait tentang  pendirian  rumah  ibadah  yakni  Surat Keputusan  Bersama  (SKB)  dua  mentri  no  9 dan  no  8  tahun  2016.  Adapun  peraturannya seperti:  daftar  nama  dan  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP)  pengguna  rumah  ibadat paling  sedikit  90  orang  yang  disahkan  oleh pejabat  setempat  sesuai  dengan  tingkat  batas wilayah, dukungan masyarakat setempat paling sedikit  60  orang  yang  disahkan  oleh Lurah/Kepala
Desa/Wali
Nagari,
rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama  kabupaten/kota  dan  rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
Berdasarkan  mediasi  yang  dilakukan  oleh FKUB  Pasaman  Barat  dan  instansi-instansi terkait, adapun bentuk hasil kesepakatan yang diperoleh  adalah  aktifitas  peribadatan  tidak dilanjutkan  lagi.  Solusi  ini  diambil  sebagai tanggapan  dari  keresahan  masyarakat.  Rumah ibadah  yang  mulai  dibangun  yang    tidak memenuhi  aturan  sesuai  dengan  peraturan SKB  dua  mentri  diberhentikan.  Langkah- langkah  ini  disepakati  adalah  dalam  rangka untuk  menciptakan  keadilan  dan  kerukunan antar umat beragama di Pasaman Barat.
Dalam  teori  struktural  fungsional  Talcott Parsons  mengenai  prasyarat  fungsional, kegiatan-kegiatan  atau  aktifitas-aktifitas  seperti melakukan  dialog  dengan  tokoh  agama  dan
tokoh masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan serta menampung dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat  termasuk kepada  fungsi  integrasi.  Aktifitas-aktifitas tersebut merupakan upaya pemerintah Pasaman  Barat  menyatukan  berbagai  elemen agar  tercapainya  visi  Pasaman  Barat  untuk menciptakan  masyarakat  yang  beriman  dan bermartabat  yang  salah  satu  indikatornya dilihat dari kerukunan antar umat beragama di Pasaman Barat. Aktifitas-aktifitas yang dilakukan  FKUB  Pasaman  Barat  berdasarkan tugas  FKUB  kabupaten  yang  terdapat  dalam SKB 2 Menteri No.9 dan No.8 tahun 2006.

## Kesimpulan
FKUB Pasaman Barat semenjak didirikan pada  Tahun  2007  melalui  Surat  Keputusan (SK) Bupati Pasaman Barat No. 188.45/04/BUP-PASBAR/2007 ditugasi
sebagai  lembaga  yang  mampu  mewujudkan kerukunan  umat  beragama  di  Pasaman  Barat, artinya  FKUB  Pasaman  Barat  bertanggung- jawab menyelesaikan persoalan-persoalan agama  yang  terjadi  di  tengah  kemajemukan masyarakatnya.  Hingga  saat  ini  ada  beberapa aktivitas-aktivitas  yang  teah    dilakukan  FKUB baik tindakan pencegahan terjadinya persoalan agama  atau  penanganan  persoalan  yang  telah terjadi.  Diantaranya  adalah  melakukan  dialog dengan  tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi organisasi  kemasyarakatan,  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  melakukan investigasi  dan  melakukan  mediasi  terhadap konflik yang terjadi.
Dalam pelaksanaan aktifitas-aktifitas tersebut,  FKUB  ikut  melibatkan  pihak-pihak terkait, seperti
Dinas Kesbangpol, Kakanmenag,  Kepolisian,  Dandim,  Ormas, Tokoh  Agama  dan  Tokoh  Masyarakat.  Pihak- pihak  tersebut  bekerjasama  dengan  FKUB
untuk saling bersinergis mewujudkan kerukunan beragama di Pasaman Barat.
Daftar Pustaka Buku Teks
BPS Pasaman Barat. 2017. Pasaman Barat dalam Angka (Padang: CV. Zigiran). Faisal. 2016. Hubungan Antar Agama; Hubungan Islam  Kristen  Menurut  Muhammad  Natsir . (Padang: Hayfa Press).
Harahap,  Syahrin.  2011. Teologi  Kerukunan ( Jakarta: Prenada. Nasikun.  2014. Sistem Sosial Indonesia.  ( Jakarta:
RajaGrafindo Persada) . Raharjo,  M.  Dawam.  2010. Merayakan Kemajemukan  Kebebasan  dan  Kebangsaan (Jakarta: Kencana) . Setiadi,  Elly  M  dan  Kolip,  Usman.  2011. Pengantar  Sosiologi  “Pemahaman  Fakt a  dan Gejala  Permasalahan  Sosial:  Teori,  Aplikasi dan  Pemecahannya. (Jakarta:  Kencana Prenada Media Goup).

## Jurnal
Syukron,  Buyung,  Agama  dalam  Pusaran
Konflik, Studi Analisis Resolusi terhadap  Munculnya  Kekerasan  Sosial Berbasis  Agama  di  Indonesia ,  Ri’aya h , Vol.  02,  No.01  Januari-Juni  2017,  h.  7- 10.

## Referensi Wawancara
Alam,  Alman  Gampo, Wawancara  Pribadi ,
Kamis 24 Agustus 2017.
Eufrasia, Wawancara  Pribadi ,  Kamis  12  Juli
2018
Suharjo, Wawancara Pribadi , Selasa 17 Juli 2018.
Yondrizal, Wawancara  Pribadi ,  Minggu  8  Juli 2018.