## PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT ADAT KARAMPUANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA
Irdayanti 1 , Ade Darmawan Basri 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 10400116017@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  berjudul  Penyelesaian  Sengketa  pada  Masyarakat  Adat  Karampuang    Kabupaten  Sinjai ditinjau  dari  Aspek  Hukum  Acara  Perdata  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  perbandingan  proses penyelesaian  sengketa  antara  hukum  Adat Pabbattang dengan  Hukum  Acara  Perdata  dan  perbandingan efektivitas penyelesaian sengketa antara hukum Adat Pabbattang dengan Hukum Acara Perdata. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder serta melakukan teknik pengolahan data dan analisis data  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa,  (1)Perbedaan  antara  proses  penyelesaian sengketa  antara  Hukum  Adat Pabbattang dengan    Hukum  Acara  Perdata  yaitu  proses  peradilan  pada  Hukum Acara Perdata lebih kompleks dan rumit serta memerlukan waktu penyelesaian sengketa yang lama. Sedangkan Hukum  Adat Pabbattang hanya  melalui  beberapa  tahapan  penyelesaian  yang  tidak  rumit  dan  lama.  Adapun persamaan  kedua  sistem  hukum  ini  yaitu  sama-sama  mengutamakan  perdamaian  dalam  setiap  prosesnya  dan juga kedua sistem ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya hukum ketika putusan dalam tahapan sebelumnya tidak diterima. (2) Efektivitas penyelesaian sengketa dengan menggunakan Hukum Adat Pabbattang jika  dilihat  dari  segi  waktu,  kesederhanaan,  dan  biaya  sudah  sangat  efektif  dibandingkan dengan Hukum Acara Perdata yang memiliki waktu penyelesaian yang lama, proses yang rumit dan biaya yang besar. Namun jika dilihat dari efektivitas penanganan perkara dan putusan, Hukum Acara Perdata lebih efektiv untuk  menyelesaikan  semua  perkara  dibanding  dengan  Hukum  Adat Pabbattang .  Implikasi  Penelitian  yaitu diharapkan  kepada  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  melestarikan  sistem  Hukum  Adat Pabbattang pada masyarakat  adat  Karampuang  ya  ng  telah  berlaku  sejak  lama  selama  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  Islam, dasar  Negara  dan  Hukum  Nasional  dalam  hal  ini  Hukum  Acara  Perdata  dan  diharapkan  agar  pemerintah  dan masyarakat  dapat  memberikan  sosialisasi  atau  memperkenalkan  Hukum  Adat  Pabbattang  dengan  masyarakat luar di tengah-tengah berlakunya sistem Hukum Nasional khususnya Hukum Acara Perdata di Indonesia.
Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Efektivitas, Hukum Adat Pabbattang.

## Abstract
This  research  entitled  Settlement  of  Disputes  in  the  Karampuang  Indigenous  Peoples  of  Sinjai Regency is reviewed from the Aspect of Civil Procedure Law which aims to find out about the comparison of the dispute resolution process between Pabbattang Customary law and Civil Procedure Law and the comparison of  the  effectiveness  of  dispute  resolution  between  Pabbattang  Customary  law  and  Civil  Procedural  Law.  This type of research is field research by collecting data through interviews, observation and documentation. Sources of research data are primary and secondary data as well as conducting data processing techniques and qualitative data analysis. The results of this study indicate that, (1) The difference between the dispute resolution process between  Pabbattang    Customary  Law  and  Civil  Procedure  Law,  namely  that  the  judicial  process  in  Civil Procedure  Law  is  more  complex  and  complex  and  requires  a  long  dispute  resolution.  Whereas  Pabbattang Customary Law only goes through several stages of settlement that are not complicated and long. The equality of  the  two  legal  systems  is  that  they  prioritize  peace  in  each  process  and  also  these  two  systems  provide  an opportunity  for  the  parties  to  take  legal  action  when  the  decision  in  the  previous  stage  is  not  accepted.  (2) Effectiveness of dispute resolution using Pabbattang Customary Law when viewed in terms of time, simplicity, and  cost  is  very  effective  compared  to  Civil  Procedure  Law  which  has  a  long  settlement  time,  complicated process  and  large  cost.  However,  if  seen  from  the  effectiveness  of  handling  the  case  and  decision,  the  Civil Procedure Code is more effective in resolving all cases compared to the Pabbattang Customary Law. Research Implications  are  expected  to  the  government  and  the  community  to  preserve  the  Pabbattang  Customary  Law system  in  the  Karampuang  indigenous  people  which  has  been  in  effect  for  a  long  time  as  long  as  it  does  not contradict Islamic teachings, the State and National Law in this case Civil Procedure Law and it is hoped that the  government  and  the  community  can  provide  socialization  or  introducing  Pabbattang  Customary  Law  with
outside communities  in the  midst of the enactment of the National Law system especially the Civil Procedure Code in Indonesia.
Keywords: Comparison of Law, Effectiveness, Pabbattang Customary Law.

## PENDAHULUAN
Pasal 1 ayat (3)  Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. 1 Oleh karena itu, seluruh sisi kehidupan masyarakat diatur oleh hukum dengan  berdasar  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hukum  merupakan peraturan  yang  diadakan  untuk  memberi  bimbingan  kepada  orang  yang  berakal  oleh  orang yang  berkuasa  atasnya. 2 Hukum  yang  telah  ditetapkan  itu  kemudian  dijadikan  sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan di negara ini.
Belakangan  ini,  terdapat  berbagai  macam  permasalahan  atau  sengketa  yang  timbul dan  juga  terdapat  berbagai  faktor  penyebab  munculnya  sengketa  tersebut.  Adanya  konflik atau  sengketa  yang  terjadi  merupakan  perwujudan  dari  suatu  perbedaan  atau  pertentangan keinginan  atau  cara  pikir  masing-masing  pihak.  Konflik  ini  kemudian  akan  menjadi  besar ketika pihak tersebut saling mengedepankan egoisme  dan selalu merasa benar dari yang lain atau merasa lebih memiliki hak terhadap apa yang dipersengketakan. 3
Pada  umumnya  sistem  hukum  yang  digunakan  masyarakat  Indonesia  dalam menyelesaikan sengketa adalah sistem Hukum Nasional. Proses penyelesaian perkara dengan menggunakan  Hukum  Nasional  mempunyai  mekanisme  tersendiri.  Penyelesaian  sengketa dalam  Hukum  Nasional  di  selesaikan  melalui  jalur  pengadilan  yang  keputusannya  diambil oleh seorang hakim.
Selain hukum Nasional yang tercantum dalam KUHP dan KUHPer tersebut, dikenal dan  diakui  pula  tentang  hukum  Adat  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  UUD  Tahun 1945  Pasal  18B  ayat  (2),  Pasal  28I  ayat  (3),  dan  Pasal  32  ayat  (1)  dan  ayat  (2).  Adapun  isi dari ketiga Pasal tersebut adalah: 4
1 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen 1945
2 H.Salim HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 22.
3 A.Mukti  Arto, Teori  dan  Seni  Menyelesaikan  Perkara  Perdata  di  Pengadilan (Cet.  I;  Jakarta: Kencana, 2017), h. 31.
4 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen 1945
1. Pasal 18B ayat (2) berbunyi:
“Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur dalam Undang-Undang”
2. Pasal 28I ayat (3) berbunyi:
“Identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan zaman peradaban”
3. Pasal 32 ayat (1) dan (2) berbunyi:
Ayat (1):
”Negara  memajukan  kebudayaan  nasional  Indonesia  di  tengah-tengah  peradaban dunia  dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat  dalam  memelihara  dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”
Ayat (2):
“Negara  menghormati  dan  memelihara  bahasa  daerah  sebagai  kekayaan  budaya nasional”
Berdasarkan  pasal  dalam  UUD  1945  tersebut,  maka  dapat  dipahami  bahwa  hukum adat  masih  dianggap  berlaku  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  Prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Hal  inilah  yang  mendasari masih  diberlakukannya  Hukum  Adat  diberbagai  daerah  sehingga  masih  mempertahankan budaya  dan  nilai-nilai  yang  telah  ada  sejak  lama,  selagi  tidak  bertentangan  dengan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terkait  dengan  penyelesaian  sengketa  antara  kedua  pihak  yang  berperkara,  hal  ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Ali-Imran/3:159 : 5
Terjemahannya:
“Maka  berkat  rahmat  Allah  engkau  (Muhammad)  berlaku  lemah  lembut  terhadap mereka.  Sekiranya  engkau  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah  mereka
5 Kementrian Agama Republik Indonesia, AL-QUR’AN AL-KARIM (Jakarta: CV Darus Sunnah 2015), h. 72.
menjauhkan  diri  dari  sekitarmu.  Karena  itu  maafkanlah  mereka,  dan bermusyawarahlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu.  Kemudian,  apabila  engkau membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh,  Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal”.
Salah  satu  contoh  masih  diterapkannya  hukum  adat  ditengah  berlakunya  hukum nasional adalah keberadaan lembaga adat dan hukum adat pada masyarakat adat Karampuang di Kabupaten Sinjai yang masih dipertahankan sampai sekarang.
Kampung  adat  Karampuang  merupakan  salah  satu  kampung  yang  masih  menganut sistem  hukum  adat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  sisi  kehidupan  serta  keberadaan  lembaga  adat yang masih eksis. Lembaga adat yang masih bertahan ini mengenyampingkan pemberlakuan hukum  nasional  yang  digunakan  dalam  penyelesaian  konflik  pidana  maupun  perdata  dalam hukum nasional di Indonesia.
Hukum  yang  digunakan  dalam  masyarakat  adat  Karampuang  dinamakan  hukum Adat Pabbattang .  Hukum  Adat Pabbattang mempunyai  mekanisme  atau  cara  tersendiri dalam  proses  penyelesaian  sengketanya.  Hakim  tidak  serta  merta  langsung  menjatuhkan hukuman  jika  ada  pengaduan,  tetapi  melalui  beberapa  tahapan  dalam  proses  penyelesaian sengketa.
Terdapat  perbedaan  mendasar  terkait  penyelesaian  sengketa  antara  sistem  hukum hukum acara perdata dengan hukum adat Pabbattang ini. Salah satu perbedaan yang terjadi yaitu dalam proses penyelesaian sengketanya hingga penetapan putusan oleh majelis hakim. Banyaknya  perbedaan  yang  nampak  dari  pemberlakuan  hukum  adat  Pabbattang  dan  hukum nasional  khususnya  hukum  acara  perdata  dalam  penyelesaian  sengketa  menjadi  salah  satu alasan  peneliti  untuk  melakukan  pengkajian  terhadap  hal  ini.  Selain  itu  penelitian  ini  juga dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimanakah  perbandingan  efektivitas  proses  penyelesaian sengketa pada masyarakat adat Karampuang dengan hukum acara perdata.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  penelitian  lapangan.  Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten  Sinjai. Adapun pendekatan penelitian yang digunakana  ialah  pendekatan  penelitian  secara  syar’i  dan  pendekatan  yuridis  formal.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta data tersier (Bahan tambahan). Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi.  Teknik  pengolahan  data  yang  dilakukan  adalah  dengan  identifikasi  data, reduksi  kata,  dan  editing  data.  Dan  untuk  melakukan  pengujian  keabsahan  data  dan  materi yang  akan  disajikan  dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  ketekunan,  deskriktif  dan komperatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perbandingan  Proses  Penyelesaian  Sengketa  antara  Hukum  Adat Pabbattang dengan Hukum Acara Perdata
Perbandingan  antara  proses  penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan  hukum hukum  adat Pabbattang dan  menggunakan  hukum  acara  perdata  Indonesia  adalah  sebagai berikut:
Proses  penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan  hukum  acara  perdata  diawali dengan adanya gugatan yang dijukan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang bersengketa. Setelah  surat  gugatan  telah  selesai  dan  lengkap,  penggugat  akan  mendaftarakan  surat gugatannya  di  Pengadilan  Negeri  melalui  panitera  pengadilan  dan  diharuskan  untuk membayar  biaya  perkara. 6 Hal  ini  memiliki  kemiripan  dengan  hukum  adat pabbattang dimana  proses  akan  dimulai  ketika  ada  pengaduan  atas  suatu  kesalahan,  namun pengaduannya hanya dilakukan secara lisan kepada pemangku adat dalam hal ini gella yang bertugas  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Dalam  pengaduan  ini  tidak  dikenakan  biaya sedikitpun.
Pemeriksaan  perkara  perdata  di  Pengadilan  Negeri  diawali  dengan  pemeriksaan gugatan  terkait  dengan  perubahan,  penambahan  ,pengurangan  dan  pencabutan  gugatan.  Hal ini diperkenankan dalam proses sidang, namun harus disertai dengan alasan yang cukup serta tidak  merugikan  kepentingan  pihak  dan  hal  tersebut  harus  dipertimbangkan  saksama  oleh
6 Moh.Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata , h. 42.
hakim.  Hal  ini  pun  terjadi  dalam  hukum  adat,  kadang  ada  para  pihak  yang  menambahakan aduan yang sebelumnya telah disampaikan.
Gugatan dalam Hukum Acara Perdata akan gugur apabila penggugat tidak hadir dan tidak  menyuruh  kuasanya  untuk  menghadap  di  Pengadilan  Negeri  pada  jadwal  sidang meskipun  ia  telah  dipanggil.  Ketika  gugatan  gugur,  penggugat  dihukum  untuk  membayar biaya perkara. Hal ini berbeda dengan Hukum Adat Pabbattang yang tidak mengenal istilah gugatan  gugur,  karena  proses  tidak akan dimulai  ketika  kedua  belah  pihak  tidak  hadir  pada saat akan dimulainya tahapan penyelesaian.
Pada  saat  berlangsungnya  persidangan,  hakim  harus  berusaha  untuk  mendamaikan kedua  belah  pihak.  Usaha  perdamaian  itu  dapat  dilakukan  sepanjang  proses  berlangsung. Sama dengan Hukum Adat Pabbattang proses perdamaian ini juga dilakukan selama proses persidangan  berlangsung  untuk  menghindari  sengketa  yang  akan  semakin  rumit  dan berkepanjangan.
Apabila  usaha  hakim  untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak  tidak  berhasil,  maka hakim mulai membacakan surat-surat yang dikemukakan oleh para pihak yang dimaksudkan dengan  surat  ini  ialah  permohonan  gugat  dan  “kalau  ada”  surat  jawaban  dari  penggugat. Kalau ada, menurut Pasal 121 ayat 2 HIR maka tergugat bisa mengajukan surat jawaban atau dapat diajukan secara lisan. Apabila diajukan secara tertulis, maka terhadap jawaban tergugat, maka  penggugat  diberikan  kesempatan  untuk  memberikan  tanggapan  atau  replik.  Dan tanggapan  terhadap  replik  penggugat,  tergugat  juga  bisa  memberikan  tanggapannya  yang disebut duplik.
Dalam  proses  jawab-menjawab  oleh  penggugat  dan  tergugat  telah  diketahui  apa yang menjadi pokok sengketa, maka jawab-menjawab dianggap cukup dan dinyatakan selesai oleh hakim lalu dimulailah proses dengan acara pembuktian. Dalam Hukum Adat Pabbattang proses  pembuktian  merupakan  tahapan  kedua  ( pettu  gella) atau  disebut  juga  banding  pada Pengadilan Tinggi dalam hukum acara perdata. Hal ini terjadi karena dalam tahapan pertama yang  merupakan  proses  perdamaian  tidak  dicapai  kesepakatan  antara  kedua  pihak  yang bersengketa.
Setelah  pemeriksaan  yang  meliputi  proses  mengajukan  gugatan  penggugat,  jawaban penggugat,  replik  penggugat,  duplik  tergugat,  pembuktian  dan  kesimpulan  yang  diajukan oleh masing-masing pihak selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang harus disampaikan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.
Ketika  putusan  dijatuhkan  oleh  hakim  Pengadilan  Negeri  dan  ada  salah  satu  pihak yang  tidak  setuju  dengan  putusan  tersebut,  maka  pihak  tersebut  dapat  mengajukan  upaya hukum  yang  disebut  banding  pada  Pengadilan  Tinggi.  Hal  ini  sama  dengan  tahapan  kedua dalam  Hukum  Adat Pabbattang yaitu Pettu  Gella .  Hal  ini  terjadi  karena  dalam  tahapan pertama  yang  merupakan  proses  perdamaian  tidak  dicapai  kesepakatan  antara  kedua  pihak yang  bersengketa.  Proses  hukum  pada  tahap  ini  dilakukan  dengan  mendamaikan  dan menghadirkan saksi dari masing-masing pihak.
Kemudian  setelah  putusan  dalam pettu  gella dijatuhkan  tetapi  ada  pihak  yang merasa tidak puas maka sidang diserahkan kepada arung sebagai putusan terakhir. Perbedaan antara  keputusan  adat  pada pettu  gella dirumah gella dan  dirumah arung adalah  pada tingkatan ini pabbattang akan dibacakan sambil mattungkulu , yakni mengunci pintu dengan bambu yang didirikan pada katabang pintu menyentuh sameng atau lantai rakkeang sebagai simbol  menyerah  kepada seauae di botting  langi .  Hukuman  inilah  yang  terberat  kemudian keputusan  itu  tidak  boleh  digugat  lagi.  Sama  mustahilnya  seseorang  yang  kembali  kerahim ibunya.  Hal  ini  sama  dengan  tingkatan  Kasasi  pada  Mahkamah  Agung  terkait  putusan  pada Pengadilan  Tinggi  yang  tidak  disetujui  oleh  salah  satu  pihak  yang  merasa  dirugi  kan  oleh putusan pada tingkat banding.

## B. Perbandingan  Efektivitas  Penyelesaian  Sengketa  antara  Hukum  Adat Pabbattang
dengan Hukum Acara Perdata
1. Efektivitas dari Segi Waktu
Jika  kita  melihat  proses  penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan  Hukum  Adat Pabbattang yang  berlaku  di  kampung  adat  Karampuang,  maka  penulis  menganggap  bahwa dari  segi  waktu  hukum  ini  sangatlah  efektiv  dibandingkan  dengan  proses  penyelesaian sengketa  di  Pengadilan.  Hal  ini  disebabkan  karena  setiap  tahapan  proses  persidangan  yang hanya  dilakukan  satu  kali  pertemuan  sehingga  hanya  membutuhkan  tiga  atau  empat  kali pertemuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui  semua  tahapan  penyelesaian,  sedangkan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan memerlukan waktu yang lama karena banyaknya tahapan-tahapan yang harus dilalui mulai dari pendaftaran gugatan hingga putusan akhir.
2. Efektivitas dari Segi Kesederhanaan
Menurut  penulis,  jika  melihat  proses  penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan Hukum  Adat Pabbattang ,  maka  dari  segi  kesedarhanaan  dan  ketidak  rumitan  maka  hukum
adat  ini  lebih  efektiv  dibanding  dengan  Hukum  Acara  Perdata.  Hal  ini  dikarenakan  proses dalam penyelesaian sengketanya dilakukan dengan tahapan yang jelas, mudah dipahami dan tidak  berbelit-belit,  sedangkan  proses  penyelesaian  perkara  dengan  Hukum  Acara  Perdata lebih  kompleks,  rumit  dan  terkadang  sulit  untuk  dimengerti  apalagi  bagi  orang  awam  yang tidak tahu atau tidak mengenal dunia Peradilan.

## 3. Efektifitas dari Segi Biaya
Biaya  ringan  berarti  biaya  tersebut  dapat  dijangkau  oleh  semua  kalangan masyarakat.  Jika  melihat  proses  penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan  Hukum  Adat Pabbattang , maka penulis menganngap bahwa dari segi biaya, hukum adat ini lebih efektiv digunakan dibanding dengan Hukum  Acara Perdata. Hal ini dikarenakan dalam hukum adat tidak ada biaya perkara yang diberikan kepada lembaga adat atau orang yang bertugas untuk melakukan proses penyelesaian sengketa, berbeda dengan beracara di muka Pengadilan yang membutuhkan biaya yang banyak mulai dari proses awal beracara hingga akhir.

## 4. Efektifitas dari Segi Penanganan Perkara
Jika dilihat dari segi penyelesaian perkara, maka penulis berpendapat bahwa Hukum Acara  Perdata  lebih  efektiv  untuk  menyelesaikan  perkara  dibanding  dengan  hukum  adat dalam hal ini hukum adat Pabbattang . Hal ini dikarenakan Hukum Acara Perdata dilakukan dengan  proses  yang  kompleks  dan  memilki  banyak  tahapan  pemeriksaan  dari  tahap  awal hingga putusan akhir, sehingga Hukum Acara Perdata dapat menjangkau semua sengketa dari yang  paling  sederhana  sampai  yang  rumit  sehingga  membutuhkan  waktu  penyelesaian sengketa yang lebih lama.Sedangkan untuk Hukum Adat, proses penyelesaian sengketa tidak dapat menjangkau semua aspek seperti pada kasus pelanggaran berat.

## 5. Efektivitas dari Segi Putusan
Jika  dilihat  dari  segi  putusan  maka  penulis  berpendapat  bahwa  putusan  Hukum Acara  Perdata  lebih  efektiv  dibandingkan  dengan  putusan  dalam  Hukum  Adat Pabbattang. Hal ini dapat dilihat dari putusan Hukum Acara Perdata yang dapat dieksekusi setelah hakim menjatuhkan putusan. Sedangkan dalam Hukum Adat Pabbattang tidak semua putusan dapat dieksekusi, ada yang hanya sampai pada putusan akhir namun tidak ada eksekusi atas putuan yang telah dijatuhkan.

## KESIMPULAN
Perbedaan  antara  proses  penyelesaian  sengketa  antara  Hukum  Adat Pabbattang dengan    Hukum  Acara  Perdata  yaitu  proses  peradilan  pada  Hukum  Acara  Perdata  lebih kompleks  dan  rumit  serta  memerlukan  waktu  penyelesaian  sengketa  yang  lama.  Sedangkan Hukum Adat Pabbattang hanya melalui beberapa tahapan penyelesaian yang tidak rumit dan lama.  Adapun  persamaan  kedua  sistem  hukum  ini  yaitu  sama-sama  mengutamakan perdamaian  dalam  setiap  prosesnya  dan  juga  kedua  sistem  ini  memberikan  kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya hukum ketika putusan dalam tahapan sebelumnya tidak diterima. Adapun efektivitas penyelesaian sengketa dengan menggunakan Hukum Adat Pabbattang jika  dilihat  dari  segi  waktu,  kesederhanaan,  dan  biaya  sudah  sangat  efektif dibandingkan  dengan  Hukum  Acara  Perdata  yang  memiliki  waktu  penyelesaian  yang  lama, proses  yang  rumit  dan  biaya  yang  besar.  Namun  jika  dilihat  dari  efektivitas  penanganan perkara dan putusan, Hukum Acara Perdata lebih efektiv untuk menyelesaikan semua perkara dibanding dengan Hukum Adat Pabbattang .

## DAFTAR PUSTAKA
Arto,  A.  Mukti. Teori  dan  Seni  Menyelesaikan  Perkara  di  Pengadilan .  Cet.  I;  Jakarta:
Kencana, 2017.
Fuady,  M.  I. N. Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Aksi Kriminal Geng Motor . Diss. Master Thesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2016.
HS, H Salim. Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum . Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Makarao,  Moh.  Taufik. Pokok-pokok  Hukum  Acara  Perdata .  Cet.  II;  Jakarta:  PT.  Rineka Cipta, 2009.
Nur Fuady, Muhammad Ikram. "Lurah Tidak Cermat, Pelayanan Tertunda." (2017): 18-19.
Kementrian  Agama  Republik  Indonesia,  AL-QUR’AN  AL-KARIM  (Jakarta:  CV  Darus Sunnah, 2015)
Undang- Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen 1945