## PERKEMBANGAN REGULASI RUMAH IBADAT DALAM
KONTEKS NEGARA BANGSA (NKRI) PERSPEKTIF

## MAQASHID AL-SYARI’AH
Oleh Sukandi sukandy.arifin@gmail.com Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia
Abstract:
The background of this research is the phenomenon that occurs in the Indonesian society that shows the gap between das sein and das sollen. Evidenced  by  the  destruction,  rejection,  and  burning  of  houses  of worship.  Rules  should  bring  benefit  to  all  people,  not  only  to  the majority.  The  rejection  of  the  majority  community  towards  the establishment  of  the  Synagogue  is  a  sign  that  there  is  a  possibility  of errors  in  the  regulations  or  the  community.  The  method  used  is  the library  method.  The  results  of  this  study  are  the  development  of  the houses of worship regulations can be grouped into two models. The first model is to detail or complete the previous regulations, which are in the licensing, monitoring and conflict resolution items. The second model is to  bring  up  new  regulations  that  did  not  exist  in  the  previous regulations,  namely  in  the  presence  of  the  religious  harmony  forum (FKUB)  items  and  sources  of  funds,  temporary  houses  of  worship, temporary permits for building utilization, and transition mechanisms. While the second formulation produced Maqashid Al-Shari'ah's views on the  development  of  the  houses  of  worship  regulations  can  be categorized into three groups. The first category is Dharuriyat , namely: the  establishment  of  houses  of  worship  and  the  formation  of  the religious  harmony  forum  (FKUB).  The  second  category  is Hajiyat ,  the main  purpose  of  making  regulations  on  houses  of  worship  is  the realization  of  religious  harmony  under  the  auspices  of  the  religious harmony  forum  (FKUB).  They  are:  Supervision,  Reporting  and Resolution of conflicts. The third category is T ahsiniyat , if this regulation is  not  enforced  it  will  not  interfere  with  the  realization  of  the  main objective. This regulation is in the form of: Temporary Worship House, Temporary  Permit  for  Building  Utilization  and  Transition  Mechanism for Worship .
Keywords : Rumah Ibadat, Negara Bangsa, Maqashid Al-Syari’ah

## “Regulasi Rumah Ibadat”

## A. Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  yang  sangat  tinggi  tingkat  keragaman penduduknya    pernah  mewacanakan  bentuk  dan  dasar  negara  yang hendak dirumuskan, setelah merdeka pada tahun 1945 para pemuka dan pendiri  republik  ini  sepakat  bahwa  sistem  yang  akan  digunakan  adalah demokrasi dengan pancasila sebagai dasar dan ideologi dalam berbangsa dan  bernegara.  Indonesia,  dengan  pancasila  sebagai  dasarnya  selalu dinyatakan  sebagain  bukan  Islam (Daulah  Islamiyyah) .  Tetapi  dalam waktu  yang  sama  Indonesia  disebut  sebagai  daerah (Daulah  Islam). Sebgaimana  diketahui,  kehadiran  negara  dalam  pandangan  Islam bukanlah  tujuan,  melainkan  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan (washilah ). Tujuannya adalah terwujudnya kemaslahatan manusia dzahir- bathin,  dunia-akhirat  atau  dengan  kata  lain  terwujudnya  kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan dan berketuhanan.
Negara  menjamin  kebebasan  semua  warga  negaranya  untuk melaksanakan  kepercayaannya  masing-masing  seperti  tercantum  dalam UUD  1945  Pasal  29  ayat  (2)  yang  berbunyi:  ”Negara  menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing- masing dan untuk beribadah menurut  agama  dan  kepercayaan itu”. 1 Oleh karena itu rumah ibadah dan pelaksanaan ibadah umat beragama adalah hal yang penting dan mendasar bagi setiap umat beragama yang dijamin oleh negara.
Pemerintah  berusaha  mewujudkan  kerukunan  umat  beragama melalui  Surat    Keputusan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam Negeri  1969.  Kendatipun  demikian,  berbagai kasus  intoleransi  beragama dan  deskriminasi  seringkali  terjadi  antara  umat  beragama.  Kehidupan beragama yang kurang kondusif ini menurut pemerintah disebabkan oleh peraturan    yang    dimaksud    adalah,  SKB  Tahun  1969,  belum  mengatur secara rinci prosedur pendirian tempat ibadah.
Selama 11 kali Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri mengundang  para  wakil-wakil  resmi  dari  masing-masing  majelis  agama untuk membahas dan merevisi SKB No. 1 Tahun 1969. Maka pada tanggal 21  Maret  2006  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  mensahkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  Dalam  Pemeliharaan Kerukunan  Umat  Beragama,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat.
1 . UUD 1945 hal.30
Sekalipun PBM 2 Menteri telah mengatur pendirian Rumah Ibadah, fakta  membuktian  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  seringkali  terjadi intoleransi beragama seperti di tolikara  papua pada bulan juli tahun 2015 terjadi  pembakaran  Masjid  oleh  umat  Nasrani  menjelang  umat  muslim melaksanakan Shalat Idul Fitri. Bukan hanya masjid, 6 rumah dan 11 kios juga dibakar karena umat islam ditolikara terbilang minoritas. 2
Kemudian  pada  tanggal  13  oktober  2015  terjadi  pembakaran Gereja  Huriah  Kristen  Indonesia  (GHKI)  di  Singkil  Aceh  1  korban  tewas dan 4 orang luka-luka, kejadian ini terkait bangunan Gereja tersebut tidak memiliki  izin  pembangunan,  padahal  kota  serambi  makkah  tersebut dikenal dengan memiliki solidaritas keagamaan yang tinggi. 3
Hal yang hampir serupa, sebelumnya juga sempat terjadi di daerah Bekasi  Jawa  Barat  tanggal  15  Agustus  2015  sejumlah  Ormas  Islam menuntut pemerintah Kota Bekasi untuk membatalkan surat rekomendasi pembangunan  Santa  Clara,  ribuan  massa  tersebut  yang  tergabung  dalam Aliansi  Majelis  Silaturahim  Umat  Islam  Bekasi  menuntut  dibatalkannya rencana  pembangunan  pembangunan  Gereja  Katolik  Santa  Clara kelurahan  Harapan  Baru  kecamatan  bekasi  Utara  Kota  bekasi,  padahal Gereja Santa Clara tersebut tidak ada cacat administrasi, namun Walikota Bekasi  Rahmat  Effendi  sementara  menghentikan  pembangunan  Gereja Tersebut. 4
Kemudian  juga  terjadi  gesekan  antar  golongan  di  Tanjung  Balai Kota  1  kecamatan  Tanjung  Balai  Selatan  Kota,  Sumatera  Utara.  Bermula dari  seorang  wanita  bernama  Meliana  yang  mendatangi  Nadzir  Masjid untuk  menyampaikan  keluhannya  karena  merasa  terganggu  suara  adzan yang dikumandangkan  di Masjid Jami’ Al-Maksum, kejadian ini berakibat pembakaran Vihara dan 4 kelenteng yang berjarak  500 meter dari Jl karya serta  3  mobil  dan  3  sepeda  motor. 5 Dan  masih  banyak  intoleransi beragama yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia tercinta ini.
Jika  kita  melihat  sejarah  Nabi  Muhammad  Saw,  Nabi  selalu memberikan penghormatan pada antar umat beragama tidak ada paksaan untuk  masuk  agama  islam  dan  memberikan  toleransi  antar  umat
2 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/07/17/nrmprs-ini- kronologi-pembakaran-masjid-di-tolikara. Di akses tanggal 4 Maret 2020.
3 http://nasional.news.viva.co.id/news/read/686836-detik-detik-pembakaran- gereja-di-aceh. Di akses tanggal 4 Maret 2020.
4 http://www.beritasatu.com/megapolitan/298018-ormas-islam-bekasi-tuntut- batalkan-pembangunan-gereja-santa-clara.html diakses tanggal 4 Maret 2020.
5 http://nasional.news.viva.co.id/news/read/686836-detik-detik-pembakaran- gereja-di-aceh. Di akses pada tanggal 4 Maret 2020.
beragama, sebagaimana Al-Qur’an menyatakan:
اَلا اُمُكاَهْ نَ ي ا اُوَّللا ا اِنَع ا اَنيِذَّلا ا اَْل ا اْمُكوُلِتاَقُ ي ا اِف ا اِنيِّدلا ا اَْلَوا اْمُكوُجِرُْيُ ا اْنِم ا اْمُكِراَيِد ا اْنَأ ا اْمُىوُّرَ بَ ت ا اوُطِسْقُ تَو ااِإ اْمِهْيَل ا اَّنِإ ا اَوَّللا ا اُّبُِيُ ا اَيِطِسْقُمْلا ا( 8 ا) اََّنَِّإ ا اُمُكاَهْ نَ ي ا اُوَّللا ا اِنَع ا اَنيِذَّلا ا اْمُكوُلَ تاَق ا اِف ا اِنيِّدلا ا اْمُكوُجَرْخَأَو ا اْنِم ا اْمُكِراَيِد ا اوُرَىاَظَو ا ىَلَع ا اْمُكِجاَرْخِإ ا اْنَأ ا اْمُىْوَّلَوَ ت ا اْنَمَو ا اْمَُّلََّوَ تَ ي ا اَكِئَلوُأَف ا اُمُى ا اَنوُمِلاَّظلا ا( 9 ا
”Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang  yang  tidak  memerangimu  dalam  urusan  agama  dan  tidak mengusir  kamu  dari  kampung  halamanmu.  Sesungguhnya  Allah  mencintai orang-orang  yang  berlaku  adil (8) Sesungguhnya  Allah  hanya  melarang kamu  menjadikan  mereka  sebagai  kawanmu  orang-orang  yang memerangimu  dalam  urusan  agama  dan  mengusir  kamu  dari  kampung halamanmu,  dan  membantu  (orang  lain)  untuk  mengusirmu.  Dan barangsiapa  menjadikan  mereka  sebagai  kawan,  maka  mereka  itulah orang-orang yang zalim (9) ”. (QS : al-mumtahanah 8-9) ”.
Islam  juga  menjunjung  tinggi  persatuan,  perpecahan  adalah sesuatu yang oleh islam diperintah untuk dihindari,
اوُمِصَتْعاَو ا اِلْبَِبِ ا اِوَّللا ا اًعيَِجَ ا اَلَو ا اوُقَّرَفَ ت ا اوُرُكْذاَو ا اَتَمْعِن ا اِوَّللا ا اْمُكْيَلَع ا اْذِإ ا اْمُتْنُك ا اًءاَدْعَأ ا اَفَّلَأَف ا اَْيَ ب ا اْمُكِبوُلُ ق ا اْمُتْحَبْصَأَف ا اِوِتَمْعِنِب ا اًناَوْخِإ ا اْمُتْنُكَو ا ىَلَع ا اَفَش ا اٍةَرْفُح ا اَنِم ا اِراَّنلا ا اْمُكَذَقْ نَأَف ا اَهْ نِم ا اَكِلَذَك ا اُِّيَ بُ ي ا اُوَّللا ا اْمُكَل ا اِوِتاَيآ ا اْمُكَّلَعَل ا اَنوُدَتْهَ ت ا( 301 ا) اْنُكَتْلَو ا اْمُكْنِم ا اٌةَّمُأ ا اَنوُعْدَي ا اَلِإ ا اِْيَْلْا ا اَنوُرُمْأَيَو ا اِفوُرْعَمْلاِب ا اَنْوَهْ نَ يَو ا اِنَع ا اِرَكْنُمْلا ا اَكِئَلوُأَو ا اُمُى ا اَنوُحِلْفُمْلا ا( 301 )
“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan jnganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu  (masa  jahiliyah)  bermusuh-musuhan,  maka  Allah  mempersatukan hatimu,  lalu  menjadilah  kamu  karena  nikmat  Allah,  orang-orang  yang bersaudara  dan  kamu  telah  berada  di  tepi  jurang  neraka,  lalu  Allh menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat- ayatNya  kepadamu,  agar  kamu  mendapat  petunujuk.” (QS.Ali  ‘Imran [3]:103)
Menafsiri  ayat  tersebut,  Musthafa  al-Maghri  menyatakan,  bahwa agama  memerintahkan  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  satu  bangsa bersatu padu meskipun di dalamnya terdapat perbedaan agama, ras, dan suku.  Perintah  agama  agar  masyarakat  dalam  satu  bangsa  menggalang persatuan ini bukan didasari oleh sikap fanatisme golongan (al-ashabiyyah al-jinsiyyah), melainkan cita-cita kuat untuk memakmurkan tanah air yang di anugerahkan Tuhan. 6
6 Tafsir al-Maraghi (daarul kutub ilmiyah DKI lebanon), Juz 4, 17.
Upaya  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  pada  merupakan cita-cita dari pembangunan agama. Kesejahteraan dalam hal ini mencakup dimensi  lahir  batin,  material  dan  spiritual.  Lebih  dari  itu  agama menghendaki  agar  pemeluknya  menjalani  kehidupan  yang  aman  dan damai.  Oleh  karena  itu  pembangunan  agama  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  nyata  dalam  mewujudkan  Indonesia  yang  aman, damai,  dan  sejahtera.  Sejalan  dengan  realitas  kehidupan  beragama  yang berkembang di  masyarakat  dengan  pengembangan  nilai-nilai  keagamaan serta peningkatan kerukunan umat beragama.

## B. Metode Penelitian
Berdasar  dari  latar  belakang  ini  diatas  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  sebagai  yaitu: pertama ,  bagaimana perkembangan  regulasi  rumah  ibadat  dalam  konteks  negara  bangsa (NKRI)? Kedua ,  bagaimana  pandangan  maqashid  al-syari’ah  terhadap perkembangan  regulasi  rumah  ibadat  tersebut?.  melengkapi  rumusan masalah,  tujuan  dari  penelitian  adalah  hendak  mendeskripsikan perkembangan  regulasi  rumah  ibadat  dalam  konteks  negara  bangsa (NKRI)  dan  mendeskripsikan  pandangan maqashid  al-syari’ah terhadap perkembangan regulasi rumah ibadat tersebut.
Metode  penelitian  yang  digunakan  terfokus  pada  kajian  sejumlah teks  dan  data  yang  berkaitan  dengan  pendirian  rumah  ibadah.  Penulis akan  memaparkan  mengenai  bagaimana  pendirian  rumah  ibadah  dalam surat  keputusan  bersama  2  Menteri  lalu  memaparkan  konsep  pendirian rumah ibadah antara lain pengertian rumah ibadah itu sendiri, pendirian dan pengelolaannya serta perkembangan regulasinya. Pemaparan data ini berkaitan  dengan  kebebasan  warga  negara  dalam  memeluk  agama, termasuk di dalamnya pendirian rumah ibadah. Pemerintah dalam hal ini berperan  penting  untuk  menjamin  dan  mengatur  masyarakat  yang menjadi warga negaranya untuk mewujudkan hal tersebut.
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  ini  termasuk  dalam  kategori penelitian kepustakaan (library research) , 7 dan apabila dipandang dari sisi paradigma  penelitian,  maka  penelitian  hukum  Islam  ini  mengadopsi  dan mengadaptasi  sebagian  teknik  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang tidak bisa diukur
7 Serangkaian  kegiatan  penelitian  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan data  pustaka,  membaca,  mencatat,  serta  mengolah  bahan  penelitian  tanpa  memerlukan terjun langsung ke lapangan melalui survei maupun observasi untuk mendapatkan data yang  dicari.  Lihat,  Mestika  Zed,  Metode  Penelitian  Kepustakaan,  (Jakarta:Yayasan  Obor Indonesia, 2008), 03.
atau dinilai dengan angka secara langsung. 8
C. Konsep  Maslahat  ( Maqashid  al-Syari’ah )  Sebagai  Pendekatan Teori
1. Pengertian Maslahat ( Maqashid al-Syari’ah )
Dilihat  dari  sisi  etimologis,  kata mashlahah merupakan  bentuk masdar ( adverb ) yang berasal dari fi‘il ( verb ), yaitu حهص ( shaluha ). Menurut bahasa  aslinya,  kata maslahah berasal  dari  kata shalaha , yashluhu , shalahan (
حهص حهصي احلاص ),  yang  artinya sesuatu  yang  baik,  patut,  dan bermanfaat . 9 Adapun  dilihat  dari  sisi  bentuknya,  di  samping  kata mashlahah merupakan bentuk adverb , ia juga merupakan bentuk ism (kata benda)  tunggal  ( mufrad atau  singular)  dari  kata mashalih ( jama ‘  atau plural). 10 Kata mashlahah ini  telah  diserap  ke  dalam  bahasa  Indonesia menjadi maslahat , begitu juga kata manfaat dan faedah . Secara  terminologis,  kata maslahat memiliki  arti manfa‘ah ةعفني ) ), faedah,  bagus,  baik  (kebaikan),  guna  (kegunaan). 11 Al-Buthi,  dalam bukunya, Dawabit  al-Maslahah  fi  asy-Syari‘ah  al-Islamiyyah ,  mengartikan mashlahah sama  dengan  manfaat  yang  dapat membuat  kesenangan, atau suatu  tindakan  yang  bisa  mencegah  dengan  akibat  (hasil)  dapat memberikan  manfaat  kesenangan.  Kesenangan  ini,  kata  al-Buthi,  dapat dirasakan  langsung.  Sebab,  kesenangan  itu  merupakan  fitrah  yang  selalu dicari  setiap  manusia,  karena  itu,  manusia  akan  selalu  berupaya  untuk mencari kesenangan ini. 12
Menurut  Abdul  Wahhab  Khallaf, mashlahah  mursalah adalah mashlahah di mana Syari’ tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan mashlahah ,  juga  tidak  terdapat  dalil  yang  menunjukkan  atas pengakuannya atau pembatalannya. 13
Sedangkan  menurut  Muhammad  Abu  Zahra,  definisi mashlahah mursalah adalah  segala  kemaslahatan  yang  sejalan  dengan  tujuan-tujuan
8 Andi  Prastowo, Menguasai  Teknik-Teknik  Koleksi  Data  Penelitian  Kualitatif, (Jogjakarta: Divapress,2010), 13.
9 Muhammad  Yunus, Kamus  Arab  Indonesia (Jakarta:  Yayasan  Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Alquran, 1973), 219.
10 Ibn al-Manzur, Lisan al-‘Arab al-Muhit (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), Juz II, 348.
11 Al-Buthi, Dawabit al-Maslahah fi al-Syari‘ah al-Islamiyyah (Beirut: Mu’assasah al- Risalah, 2001), 27.
12 Al-Buthi, Dawabit al-Maslahah fi al-Syari‘ah al-Islamiyyah (Beirut: Mu’assasah al- Risalah, 2001), 28-29.
13 Abdul  Wahhab  Khallaf, Ilmu  Ushul  Fiqh (Jakarta:  Dar  al-Kutub  al-Islamiyah, 2010), 75.
Syari’ (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. 14
‘Izzuddin  bin  ‘Abdussalam  (w.  660  H),  ketika  menjelaskan  makna al-mashalih ( jama `  atau  plural  dari  kata mashlahah )  mengaitkan  dengan lawan kata ( opposite ) dari al-mashalih , yaitu al-mafasid ( jama ` atau plural dari kata mafsadah ). Menurutnya, yang dimaksud dengan al-mashalih itu adalah al-khair (baik), al-naf  ‘ (manfaat),  dan al-hasanat (bagus).
Sedangkan yang dimaksudkan dengan mafasid itu adalah syurur (buruk), madarah (bahaya),  dan sayyi’at (jelek).  Dalam  Alquran,  kata  ‘Izzuddin lebih  lanjut,  sering  penggunaan  kata al-hasanat dimaksudkan  dengan al- mashalih ,  sedangkan  penggunaan  kata al-sayyi’at dimaksudkan  dengan kata al-mafasid . 15
Beberapa  ulama  menyamakan  antara mashlahah dan maqashid syari’ah ,  semisal  al-Juwaini  yang  menggunakan  istilah al-maqāsid dan al- mashālih  al-āmmah (kemaslahatan-kemaslahatan  umum)  secara bergantian. 16 Al-Ghazali  juga  mengelaborasi  klasifikasi maqashid ,  yang beliau masukkan ke dalam mashlahah mursalah , yaitu kemaslahatan yang tidak  disebut  secara  langsung  dalam nash Islam. 17 Al-Ghazali mendefinisikan mashlahah sebagai berikut:
اَّمَأ ا اُةَحَلْصلما ا اَيِهَف ا اٌةَرَابِع ا اِف ا اِلْصَلأا ا اْنَع ا اِبْلَج ا اٍةَعَفْ نَم ا اْوَأا اِعْفَد ا اٍةَّرَضَم ا اَنْسَلَو ا اِنْعَ ن ا اِوِب ا اَكِلَذ ا اَّنِإف ا اَبْلَج ا اِةَعَفْ نَلما ا اَعْفَدو ا اِةَّرَضَلما ا اُدِصاَقَم ا اِقْلَلْا ا اُحَلاَصو ا اِقْلَلْا ا ف ا اِليِصَْتَ ا اْمِىِدِصاقَم ا اَّنِكَل ا اِنعَن ا اِةَحَلْصَلماِب ا اِةَظَفاَحُلما ا ىَلَع ا اِدوُصْقَم ا اِعْرَّشلا ا اُدوُصْقَمو ا اِعْرَّشلا ا اَنِم ا اِقْلَلْا ا اٌةَسَْخَ ا وىو ا اْنَأ ا اَظَف َيُ ا اْمِهيَلَع ا مُهَ نيِد ا مُهَسْفَ نو ا مُهَلُقُعو ا مُهَلْسَنو ا مَُلَّاَمو ا اُّلُكَف ا اَما اُنَّمَضَتَ ي ا اَظْفِح ا اِهِذَى ا اِلوُصُلأا ا اِةَسْمَلْا ا اَوُهَ ف ا اٌةَحَلْصَم ا اُّلُكَو ا اَما اُتِّوَفُ ي ا اِهِذَى ا اَلوُصُلأا ا اَوُهَ ف ا اٌةَدَسْفَم ا اَهُعْ فَدَو ا اٌةَحَلْصَم .
Pada  dasarnya mashlahah merupakan  ungkapan  untuk  menarik manfaat  dan  menolak  mudarat.  Namun,  itu  bukanlah  yang  kami  maksud karena  menarik  manfaat  dan  menolak  mudarat  adalah  tujuan  makhluk dan kelayakan yang dirasakan olehnya dalam mencapai tujuan. Yang kami maksud  dengan  maslahat  adalah menjaga  atau memelihara  tujuan Syāri’ , yaitu  menjaga  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta.  Setiap  hal  yang
14 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh , terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), cet. IX, 424.
15 ‘Izzuddin  bin  `Abdissalam, Qawaid  al-Ahkam  fi  Masalih  al-Anam (Kairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1994), Juz I, 5.
16 Abdu al-Malik al-Juwaini, Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah (t.t.: t.p., t.th.), 253.
17 Jasser  Auda, Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqashid  Syari’ah (Bandung: Mizan Media Utama, t.th.), 33.
mengandung  dasar-dasar  yang  lima  ini  maka  itulah  maslahat,  dan  setiap hal  yang  menghilangkan  kelima  hal  ini  maka  itulah  mafsadat.  Adapun menolak mafsadat juga termasuk maslahat. 18
Mashlahah yang dimaksud al-Ghazali bukanlah kemaslahatan yang dipersepsikan  akal  manusia.  Sebab, mashlahah model  ini  semata-mata berorientasi pada meraih tujuan-tujuan sesaat manusia, tidak berorientasi pada pencapaian maslahat abadi, yaitu kemaslahatan akhirat di kemudian hari.  Al-Ghazali  ingin  memadukan  antara  keduanya,  walaupun  kadang bobot perhatiannya terhadap kemaslahatan ukhrawi lebih menonjol. 19 Tujuan syariat sering diistilahkan dengan maqashid . Kata maqashid berasal  dari  bahasa  Arab دِصاَقَي yang  merupakan  bentuk  jamak  dari  kata دِصْقَي , yang artinya maksud , sasaran , prinsip , atau tujuan . Tujuan syariat itu sendiri adalah jalbu al-mashālih wa dar’u al-mafāsid . 20
Ibnu  ‘Asyur  menyatakan  bahwa maqashid syari’ah adalah  makna- makna  dan  hikmah-hikmah yang  menjadi  perhatian Syāri’ dalam seluruh atau sebagian besar pensyariatan hukum . 21
Al-Syathibi mendefinisikan mashlahah sebagai berikut: اْدَقَ ف ا اْتَقَفَّ تِا ا اُةَّمُلأا ا اْلَبا اُرِئاَس ا اِلَلمِلا ا ىَلَع ا اَّنَأ ا اَةَعيِرَشلا ا اْتَعِضُو ا اِةَظَفاَحُمْلِل ا ىلَع ا اِتاَيِروُرَضلا ا اِسمَلْا ا اَيِىَو ا اُنْيِدلا ا اُسَفَ نلاو ا اَلْسَنلاو ا اُلا َ لماو ا اُلْقَعلاو
Seluruh  umat  muslim  bahkan  seluruh  umat  dari  seluruh  agama sepakat  bahwa  syariat  dibuat  untuk  menjaga/memelihara  kebutuhan- kebutuhan primer manusia yang lima, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. 22
Al-Syatibi  dalam al-Muwafaqat juga  mendefinisikan mashlahah sebagai  maslahat  yang  ditemukan  pada  kasus  baru  yang  tidak  ditunjuk oleh nash tertentu  tetapi  ia  mengandung  kemaslahatan  yang  sejalan  ( al- munasib )  dengan  tindakan syara’ .  Kesejalanan  dengan  tindakan ( tasharrufat ) syara’ dalam  hal  ini  tidak  harus  didukung  dengan  dalil tertentu  yang  berdiri  sendiri  dan  menunjuk  pada mashlahah tersebut, tetapi  dapat  merupakan  kumpulan  dalil  yang  memberikan  faedah  yang pasti ( qath’i ). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna kulli , maka dalil
18 Abu  Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfâ  min  ‘Ilmi al-Ushul (Beirut:  Dar al-Kotob al- ‘Ilmiyyah), 275.
19 Nakhe’i, Revitalisasi Ushul Fikih (t.t.: t.p., t.th.), 271. 20 ‘Izzuddin  bin  ‘Abdissalam, Qawā’idu  al-Ahkām  fī  Mashālihi  al-Anām (t.t.:  t.p., t.th.), 9.
21 Muhammad Thahir Ibnu Asyur, Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah (Tunisia: Dar al-Salam, 2006), 39.
22 Al-Syatibi, al-Muwafaqāt (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), Juz I, 15.
kulli yang  bersifat  pasti  tersebut  kekuatannya  sama  dengan  satu  dalil tertentu. 23
Sementara  itu,  al-Thufi  membagi  pengertian mashlahah menjadi dua,  yaitu  pengertian  secara  ‘ urfi dan  pengertian  secara syar’i sebagai berikut: اَّمَاَو ا اَىُّدَح ا اِبَسَِبِ ا اِفْرُعلا ا يهف ا اُبَبَسلا ا يِّدَؤُلما ا اَلِا ا اِحَلاَصلا ا اِعْفنَلاو ا اِةَراَجِّتلاك ا اِةَيِّدَؤُلما ا اَلِا ا اِحْبِرلا ا اِبَسَِبِو ا اِعرَشلا ا اَيِى ا اُبَبَسلا ا يِّدَؤُلما ا اَلِا ا اِدوُصْقَم ا اِعِراِشلا ا اًةَداَبِع ا اْوَاا اًةَداَع ا Mashlahah secara ‘urfi adalah  sebab  yang  mengantarkan  kepada kelayakan  dan  kemanfaatan,  seperti  berdagang  yang  menghasilkan keuntungan,  sedangkan mashlahah secara syara’ adalah  sebab  yang mengantarkan  kepada  tujuan  yang  dikehendaki Syāri’ ,  baik  ibadah maupun  adat  kebiasaan. 24 Namun,  al-Syatibi  memberikan  batasan mashlahah yang  dimaksud,  yaitu  maslahat  yang  telah  ditetapkan Syāri’ atau  sejalan  dengan  tujuan-tujuan-Nya,  bukan  yang  berlawanan  dengan kehendak Syāri’ . 25 Mashlahah dan maqashid  al-syari’ah dalam  pandangan  al-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Mashlahah secara  sederhana  diartikan  sebagai  sesuatu  yang  baik dan  dapat  diterima  oleh  akal  yang  sehat.  Diterima  akal  mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin, ada dua bentuk mashlahah : 26
1) Mewujudkan  manfaat,  kebaikan,  dan  kesenangan  untuk  manusia  yang disebut jalb  al-manafi’ (membawa  manfaat).  Kebaikan    dan kesenangan  ada  yang  dirasakan  langsung  oleh  orang  yang  melakukan sesuatu  perbuatan  yang  diperintahkan,  tetapi  ada  juga  kebaikan  dan kesenangan  yang  dirasakan  setelah  perbuatan  itu  dilakukan,  atau dirasakan  di  hari  kemudian,  atau  bahkan  kelak  di  akhirat.  Segala perintah  Allah  berlaku  untuk  mewujudkan  kebaikan  dan  manfaat seperti itu.
2) Menghindari  umat  manusia  dari  kerusakan  dan  keburukan  yang disebut dar’u  al-mafasid (menghindari  kerusakan).  Kerusakan  dan keburukan  pun  ada  yang  langsung  dirasakan  setelah  melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika  melakukan  perbuatan  dilarang  itu,  tetapi  setelah  itu  yang
23 Al-Syatibi, al-Muwafaqāt (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), Juz I, 16.
24 Najamuddin al-Thufi, al-Ta’yin fi Syarh al-Arba’in (t.t.: t.p., t.th.), 239.
25 Najamuddin al-Thufi, al-Ta’yin fi Syarh al-Arba’in (t.t.: t.p., t.th.), 17.
26 Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2008), jilid II, cet. IV, 208.
dirasakannya  adalah  kerusakan  dan  keburukan.  Misalnya,  berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.
Al-Syatibi  membagi maqashid kepada  dua  bagian  penting,  yakni maksud Syari’ ( qashd al-syari’ ) 27 dan maksud mukalaf ( qashd al-mukallaf ). Menurut  al-Syatibi,  Allah  SWT  menurunkan  syariat  (aturan  hukum) semata  demi  mengambil  kemaslahatan  dan  menghindari  kemudaratan ( بْهَج ِحِناَصًَْنا ء ْرَدَو ِدِساَفًَْنا ).  Dengan  bahasa  yang  lebih  mudah,  aturan-aturan hukum  yang  ditetapkan  Allah  SWT  hanya  untuk  kemaslahatan  hamba ( واَكْحَ ْلَْا ةَع ْو رْشًَْنا ِحِناَصًَِن ِداَبِعْنا ) entah itu di dunia maupun di akhirat. Imam al-
Syatibi mengistilahkan hal ini dengan ungkapan:
اُةَعيِرَشلااِهِذَى …. ا
اًعِمااَيْ نُّدلاواِنيِدلاافاْمِهِِلِاَصَماِماَيِقافاِعِراَشلااِدِصاَقَماِقيِقْحَتِلاْتَعِضُو “Sesungguhnya  syariat  itu  bertujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat” 28
Dari  pengertian  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan  syariat menurut  Imam  al-Syatibi  adalah  kemaslahatan  umat  manusia.  Berkaitan dengan  hal  tersebut,  beliau  menyatakan  bahwa  tidak  satu  pun  hukum Allah  SWT  yang  tidak  mempunyai  tujuan  karena  hukum  yang  tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. 29
Perihal  urgensi  pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap maqashid al-syari’ah merupakan  aspek  penting  dalam  melakukan  ijtihad  karena teori  ini  menjadi  kunci  keberhasilan  seorang  mujtahid  dalam  ijtihadnya. menurut Wahbah al-Zuhaily, mengetahui maqashid al-syari’ah merupakan yang dharury (keniscayaan) bagi seluruh manusia. Bagi seorang mujtahid dibutuhkan  pengetahuan maqashid dalam  menggali  hukum-hukum  dan memahami nash - nash .  Sedangkan  bagi  selain  mujtahid,  itu  dibutuhkan agar dapat mengetahui rahasia dan hikmah-hikmah dari suatu hukum. 30
27 Menurut  al-Syatibi  bahwa qashdu  al-Syari’ dibagi  menjadi  empat  bagian,  yaitu (1) Qashdu  al-Syari’  fi  wadl’i  al-syari’ah (maksud  Allah  dalam  menetapkan  syariat);  (2) Qashdu al-Syari’ fi qadl’i al-syari’ah li al-ifham (maksud Allah dalam menetapkan syariat agar dapat dipahami); (3) Qashdu al-Syari’ fi wadl’i al-syari’ah li al-taklif bi al-muqtadlaha (maksud  Allah  dalam menetapkan syariat agar dapat dilaksanakan); dan (4) Qashdu al- Syari’  fi  dukhul  al-mukallaf  tahta  ahkam  al-syari’ah (maksud  Allah  mengapa  individu harus menjalankan syariat).
28 Al-Syatibi, al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syari’ah (Beirut:  Dar  al-Kutub  al-‘Ilmiyah, 2005), Juz 1, 3.
29 Al-Syatibi, al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syari’ah (Beirut:  Dar  al-Kutub  al-‘Ilmiyah,
2005), Juz 1, 150.
30 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu (t.t.: t.p., t.th.), Juz II, 1017.
Namun,  untuk  mengetahui  tujuan Syāri’ bukan  perkara  yang mudah.  Butuh  beberapa  disiplin  keilmuan  yang  cukup  mumpuni.  Dalam hal ini hanya mujtahid yang dapat melakukannya. Sementara orang yang tidak  mempunyai  kualifikasi  menjadi  mujtahid,  maka  tidak  ada  beban untuk mengetahuinya. 31
Untuk  mengetahui  tujuan-tujuan  syariat,  maka  seorang  mujtahid harus  mampu  melewati  beberapa  tahapan,  antara  lain: 32 pertama , mengetahui dan memahami makna-makna dari nash dan dapat ber- istidlāl dengan nash tersebut  berdasarkan  penggunaan  secara  bahasa; kedua , membahas  dan  menyelesaikan  dalil-dalil  yang  seolah-olah  bertentangan menurut mujtahid; ketiga , menganalogi kasus yang belum ada hukumnya terhadap  kasus  yang  telah  ada  hukumnya  setelah  diketahui  ilat-ilat pensyariatan  hukum  yang  diperoleh  dengan  metode masālik  ‘illah ; keempat ,  memproduksi  hukum  dari  sebuah  kasus  yang  terjadi  di  mana tidak  diketahui  hukumnya  dan  mujtahid  tidak  menemukan  dalil.  Dasar yang  digunakan  dalam  memutuskan  hukum  dalam  kondisi  ini  adalah mengacu  kepada  maksud-maksud  syariat  secara  umum;  dan kelima ,  saat mujtahid  tidak  menemukan  hikmah-hikmah  di  balik  penetapan  suatu hukum dan ia merasa lemah dan tidak mampu untuk mengetahui maksud Syāri’ maka disebut dengan ta’abbudy . Untuk  bisa  memahami  urgensi  konsep maqashid secara keseluruhan,  maka  berikut  akan  diuraikan  macam-macam  pembagian maqashid atau mashlahah yang  diinduksi  oleh  beberapa  ulama kontemporer.
2. Macam-macam Maqashid al-Syari’ah ( Mashlahah ) Mashlahah sebagai  metode  hukum  yang  mempertimbangkan adanya  kemanfaatan  yang  mempunyai  akses  secara  umum  dan kepentingan  tidak  terbatas,  serta  tidak  terikat.  Dengan  kata  lain, mashlahah merupakan kepentingan yang diputuskan secara bebas, namun tetap  terikat  pada  konsep  syariat  yang  mendasar.  Karena  syariat  sendiri ditunjuk  untuk  memberikan  kemanfaatan  kepada  masyarakat  secara umum  dan  berfungsi  untuk  memberikan  kemanfaatan  dan  mencegah kemudaratan  (kerusakan).  Berdasarkan  hal  tersebut,  berikut  akan
31 Muhammad  Thahir  Ibnu  ‘Asyur, Maqashid  al-Syari’ah  al-Islamiyyah (t.t.:  t.p., t.th.), 18. 32 Muhammad  Thahir  Ibnu  ‘Asyur, Maqashid  al-Syari’ah  al-Islamiyyah (t.t.:  t.p., t.th.), 183.
dipaparkan  beberapa  pembagian  ruang  lingkup maqashid  syari’ah ( mashlahah ):
1) Berdasarkan Wilayah Cakupan Dalam  jangkauan  hukum  yang  dicakup  oleh maqashid ,  ulama kontemporer mengklasifikasi maqashid menjadi tiga tingkatan: 33
a) Maqashid Umum  ( al-Maqashid  al-‘Ammah ). Maqashid yang  dapat diperhatikan  pada  hukum  Islam  secara  keseluruhan  atau mashlahah kulliyah ‘āmmah yaitu kemaslahatan yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh atau mayoritas umat manusia. 34
b) Maqashid Khusus ( al-Maqashid al-Khassah ). Yaitu maqashid yang dapat diperhatikan  pada  salah  satu  bab  tertentu  dari  hukum  Islam.  Seperti, kesejahteraan  anak  pada  bab  Hukum  Keluarga,  mencegah  kejahatan pada bab Hukum Pidana, dan mencegah monopoli.
c) Maqashid Parsial  ( al-Maqashid  al-Juz’iyyah ).  Yaitu  maslahat  yang dampaknya  hanya  dirasakan  oleh  sebagian  masyarakat  atau  individu- individu  tertentu. 35 Seperti,  maksud  ( maqashid )  terungkapnya kebenaran  pada  penetapan  jumlah  saksi  tertentu  pada  kasus-  kasus hukum tertentu; maksud ( maqashid ) menghilangkan kesukaran dalam memperbolehkan  orang  sakit  untuk  tidak  puasa;  dan  maksud ( maqashid )  menjamin  makanan  para  fakir  miskin  dalam  melarang kaum  muslimin  untuk  menyimpan  daging  pada  hari-hari  lebaran  haji, dan sebagainya.
2) Berdasarkan Kepastian Implementasinya Maslahat dilihat dari segi kepastian implementasinya menjadi tiga
macam: qath’iyyah , zhanniyyah , wahmiyyah . 36
a) Mashlahah  qat’iyyah ,  yaitu mashlahah yang  dalam  tataran implementasinya  diyakini  membawa  kebahagiaan  di  tengah-tengah kehidupan manusia. Mashlahah ini bisa diketahui dengan adanya nash yang  tidak  mungkin  ditakwil,  penelitian  terhadap  beberapa  dalil-dalil, dan  akal  membenarkan  adanya  manfaat,  serta  kebalikannya  adalah mafsadat. Mashlahah  qat’iyyah menurut  Ibnu  ‘Asyur  harus  memenuhi beberapa syarat, yaitu tsubūt (terbukti adanya), dzuhūr (jelas), indlibāth (reliabel), dan iththirād (berlaku umum). 37
33 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari’ah , 36.
34 Yusuf  al-Qardhawi, Madkhal  li  Dirasah  al-Syari’ah  al-Islamiyyah (Kairo:  Dar  al- Syuruq, t.th.), 101.
35 Ibid .
36 Nu’man Jughaim, Thuruq al-Kasyfi ‘an Maqashid al-Syari’ , 26.
37 Ibnu Asyur. Maqāsid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah , 172.
b) Mashlahah  zhanniyah ,  adalah mashlahah yang  dalam  tataran pragmatisnya  diduga  bakal  mendatangkan  kedamaian  atau kebahagiaan.
c) Mashlahah  wahmiyyah ,  adalah mashlahah yang  hidup  dalam  bayang- bayang  semu  akal  manusia,  namun  dalam  kenyataannya  dapat menimbulkan  kehancuran.  Hal  ini  bisa  dikarenakan  mafsadat  yang tidak tampak jelas, atau mafsadat yang bercampur dengan maslahat.
3) Berdasarkan Hirarkinya Maslahat dilihat dari segi nilai kekuatan dan pengaruhnya (hirarki)
dalam kehidupan masyarakat ada tiga:
a) Dharūriyyat .  Maksud  dari dharūriyyat adalah  tujuan Syāri’ berupa kemaslahatan  harus  terpenuhi  yang  berakibat  tegaknya  agama  dan kehidupan  dunia.  Ketika  maslahat  tersebut  terabaikan,  niscaya kemaslahatan-kemaslahatan  dunia  tidak  berjalan  stabil  bahkan  bisa berakibat  kehancuran  dan  hilangnya  kehidupan. 38 Dharūriyyat merupakan hal sangat esensial dan menjadi landasan keberlangsungan kehidupan  manusia  dan  mesti  ada  untuk  konsistensi  kemaslahatan mereka. Apabila hal itu tidak ada maka akan rusak struktur kehidupan mereka,  kemaslahatan  mereka  tidak  konsisten  lagi,  kekacauan  dan kerusakan  pun  merajalela. 39 Terdapat  lima  hal  yang  termasuk  di dalamnya, yaitu: 1. Menjaga agama ( ظْفِح ِنْيِّدنا ), 2. Menjaga jiwa ( ظْفِح ِسْفَّننا ) ,
3. Menjaga keturunan ( ظْفِح ِمْسَّننا ) , 4. Menjaga harta ( ظْفِح
ِلاًَْنا ) , 5. Menjaga akal ( ظْفِح ِمْقَعْنا ) . 40
Cara  untuk  menjaga  kelima  hal  tadi  dapat  ditempuh  dengan  dua cara,  yaitu: pertama ,  dari  segi  adanya  ( ِي ْن ِبِناَج ِد ْو ج وْنا ),  yaitu  dengan  cara menjaga  dan  memelihara  hal-hal  yang  dapat  melanggengkan keberadaannya,  dan Kedua ,  dari  segi  tidak  adanya  ( ْنِي
ِبِناَج ِوَدَعْنا ),  yaitu dengan  cara  mencegah  hal-hal  yang  menyebabkan  ketiadaannya. 41
Beberapa pakar ushul fiqh menambahkan perlindungan kehormatan atau hifdhu  al-‘irdl ( ظْفِح ِضْرِعْنا ) .  Dharūriyyat dinilai  hal-hal  esensial  bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan dharūriyyat adalah sasaran di balik setiap hukum.
b) Hājiyyat. Merupakan  sesuatu  yang  dibutuhkan  agar  memperoleh kemaslahatan-kemaslahatan  dan  teraturnya  urusan-urusan  manusia
38 Al-Syatibi, al-Muwafaqāt , Juz II, 7.
39 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushūl al-Fiqh (Beirut: Dar al-Rasyid, t.th.), 185.
40 Al-Syatibi, al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syari’ah (Beirut:  Dar  al-Kutub  al-‘Ilmiyah,
2005), juz II, 7-8.
41 Ibid ., 8.
dari aspek kebagusan. 42 Apabila hal tersebut tidak ada, maka tidak akan merusak  struktur  kehidupan  mereka  dan  kekacauan  pun  tidak merajalela sebagaimana apabila dharūriyyat tidak ada, akan tetapi akan mendapatkan kesulitan dan kesempitan. 43
c) Tahsīniyyat. Adalah  sesuatu  yang  dibutuhkan  agar  kondisi  dan tasharruf-tasharruf manusia  menjadi  lengkap,  sempurna,  dan paripurna. 44 Al-Syathibi merinci tahsīniyyat menjadi tiga bagian, antara lain: pertama ,  dalam  hal  ibadah,  seperti  melaksanakan  ibadah  tidak hanya  dengan  menutup  aurat  yang  wajib  saja,  tapi  dengan menggunakan  pakaian  yang  bagus  dan  dengan  niat taqarrub ; kedua , dalam  hal  adat,  seperti  adab  makan  dan  minum; ketiga ,  dalam  hal muamalat,  seperti  larangan  menjual  benda-benda  najis. 45 Apabila  hal ini  tidak  ada,  maka  tidak  akan  merusak  struktur  kehidupan  manusia, sebagaimana  apabila dharūriyyat tidak  ada,  juga  tidak  pula  tertimpa kesulitan  sebagaimana  apabila hājiyyat tidak  ada.  Akan  tetapi, kehidupan mereka akan janggal dalam pandangan akal dan naluri yang sehat. 46
Dalam  menggabungkan  pembagian mashlahah di  atas,  maka mashlahah dibagi  menjadi  tiga,  yaitu mashlahah  mu’tabarah,  mashlahah mursalah ,  dan mashlahah  mulgha .  Masing-masing mashlahah  mu’tabarah dan mashlahah  mursalah terbagi  ke  dalam  macam-macam mashlahah tersebut  di  atas,  kecuali mashlahah  wahmiyyah karena mashlahah ini termasuk ke dalam kategori mashlahah mulgha . 47
Kategori mashlahah mu’tabarah dalam seluruh variannya, teoritisi hukum  Islam  sepakat  untuk  menjadikannya  sebagai  pijakan  hukum (sumber  hukum).  Hanya  saja  diperlukan  redefinisi  terhadap mashlahah yang mendapatkan legitimasi Syāri’ . Mashlahah mursalah dilihat dari segi tidak adanya legitimasi secara tegas dari teks berbeda dengan mashlahah mu’tabarah . Namun, dilihat dari segi bahwa tidak ada satu mashlahah yang benar-benar mashlahah ,  keluar  dari  prinsip-prinsip  dasar  syariat; mashlahah mursalah bisa masuk dalam kategori mashlahah mu’tabarah . Sementara mashlahah mulgha ,  sesungguhnya  bukan mashlahah . Sebab,  pada  akhirnya  kerusakan  yang  akan  ditimbulkan.  Sebagaimana dikemukakan, mashlahah mulgha adalah mashlahah yang  bertentangan
42 Nu’man Jughaim. Thuruq al-Kasyfi ‘an Maqāsid al-Syāri’ , 28.
43 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushūl al-Fiqh , 186.
44 Ibnu ‘Asyur, Maqāsid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah , 2.
45 Al-Syatibi, al-Muwafaqāt , juz II, 10.
46 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushūl al-Fiqh , 187.
47 Nakhe’i, Revitalisasi Ushul Fikih , 271.
dengan teks. Di mana teks, sebagai alat komunikasi memiliki dua dimensi, yaitu  teks  itu  sendiri  dan  tujuan/acuan  teks.  Setiap  bunyi  teks  pasti mempunyai  misi  tertentu.  Misi  tersebut  dapat  disebut  sebagai  substansi teks. Mashlahah dapat  dikatakan  bertentangan  dengan  bunyi  teks  bila berseberangan  dengan  dua  dimensinya,  yaitu  bunyi  teks  dan  substansi teks,  atau  bertentangan  dengan  substansi  (pesan  inti)  teks  saja.  Dengan pemahaman  semacam  ini,  maka mashlahah tidak  serta  merta  dipandang berlawanan hanya karena berbeda dengan bunyi teks atau redaksinya. 48 Untuk  tidak  terjebak  dalam  penggunaan mashlahah secara  tidak teratur,  maka  perlu  diperhatikan  dua  hal  berikut: pertama ,  tentang kemaslahatan  macam  apa  yang  dapat  mengubah  atau  dapat  menetapkan ketentuan hukum; dan kedua , tentang wilayah hukum yang menjadi objek kemaslahatan.
Oleh  sebab  itulah,  dalam  rangka  untuk  memahami maqashid  al- syari’ah ( mahslahah )  berdasarkan  ketentuan  dan  macam-macam  yang telah  dipaparkan  di  atas,  menurut  Imam  al-Syatibi  dibutuhkan  beberapa syarat, di antaranya:
a) Memiliki  pengetahuan  bahasa  Arab,  terutama  untuk  mendalami kandungan/maksud Alquran.
b) Memiliki  pengetahuan  tentang al-Sunnah sebagai  penjelasan  ( bayan ) bagi Alquran.
c) Mengetahui  sebab-sebab  turunnya  ayat,  termasuk  dalam  masalah  ini adalah  mengetahui  kebiasaan-kebiasaan  orang  Arab  dan  situasi  yang berlangsung ketika ayat tersebut turun. 49
Adapun  syarat Mashlahah sebagai  legislasi  hukum  Islam  menurut Imam al-Syatibi adalah sebagai berikut:
a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ketentuan Syari’ yang secara ushul dan furu’ -nya tidak bertentangan dengan nash .
b) Kemaslahatan  hanya  dapat  dikhususkan  dan  diaplikasikan  dalam bidang-bidang  sosial  (muamalah)  di  mana  bidang  ini  menerima terhadap  rasionalitas  dibandingkan  dengan  bidang  ibadah.  Karena aturan di dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nash .
c) Hasil mashlahah merupakan  pemeliharaan  terhadap  aspek-aspek daruriyyah , hajiyah , dan tahsiniyyah . Metode mashlahah adalah sebagai langkah  untuk  menghilangkan  kesulitan  dalam  berbagai  aspek
48 Nakhe’i, Revitalisasi Ushul Fikih , 282-283.
49 Ibid ., 348.
kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. 50 Sesuai dengan firman Allah SWT:
اَيَو َمَعَج ْى كْيَهَع يِف ِنيِّدنا ْنِي جَرَح
“Dan  Dia  sekali-kali  tidak  menjadikan  untuk  kamu  dalam  agama  suatu kesempitan”. (QS. Al-Hajj: 78). 51
Para faqih atau cendekiawan muslim kontemporer mengembangkan  terminologi maqashid tradisional  dalam  bahasa  masa kini meskipun ada penolakan terhadap ide kontemporerisasi terminologi maqashid .  Semisal  yang  diungkapkan  Jasser  Auda  dalam  bukunya, Membumikan  Hukum  Islam  melalui  Maqashid  al-Syari’ah ,  mengutip pendapat  al-Juwaini.  Al-Juwaini  mengembangkan  teori  hukum  pidana (mazājir) versi  al-‘Amiri  menjadi  teori  penjagaan (‘ismah) yang diekspresikan  oleh  al-Juwaini  dengan  istilah hifz  al-furūj yang  berarti menjaga  kemaluan. 52 Ibnu  ‘Asyur  mengembangkan  teori  perlindungan keturunan menjadi teori yang berorientasi kepada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam. 53 Sama  halnya, hifz  al-‘aqli (perlindungan  akal)  yang  hingga  akhir- akhir  ini  masih  terbatas  pada  maksud  larangan  minum-minuman  keras dalam  Islam.  Sekarang  sudah  berkembang  dengan  memasukkan pengembangan  pemikiran  ilmiah,  perjalanan  menuntut  ilmu,  melawan mentalitas taklid, dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluarga. 54 Sebenarnya hifzu  al-‘irdli sudah  menjadi  konsep  sentral  dalam kebudayaan  Arab  sejak  periode  pra-Islam.  Syair  pra-Islam  menceritakan bagaimana  ‘Antarah,  seorang  penyair  terkenal  pra-Islam,  bertengkar dengan  kabilah  Damdam  terkait  dengan  pencemaran  kehormatannya. Dalam hadis, Nabi SAW menjelaskan bahwa darah, harta, dan kehormatan setiap  muslim  adalah haram,  yang  artinya  tidak boleh dilanggar.  Namun, akhir-akhir  ini  ungkapan  perlindungan  kehormatan  dalam  hukum  Islam berangsur-angsur  diganti  oleh  perlindungan  harkat  dan  martabat manusia, bahkan diganti oleh perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai maqashid dalam hukum Islam. 55
50 Al-Syatibi, Al-I’tishom (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 115.
51 Departemen Agama RI, Al-Hidayah: Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka
(Jakarta: Kalim, 2011), 342.
52 Jasser  Auda, Membumikan  Hukum  Islam  melalui  Maqashid  Syari’ah (Bandung: Mizan, t.th.), 56.
53 Ibid ., 56.
54 Jasser  Auda, Fiqh al-Maqāsid , (Herndon: al-Ma’had  al-‘Ilmy  li al-Fikri al-Islamy, t.th.), 20. 55 Yusuf  al-Qardhawi, Madkhal  li  Dirasah  al-Syariah  al-Islamiyyah (Kairo:  Dar  al-
Hifzu al-mal (perlindungan harta) versi al-Ghazali bersama dengan hukuman  bagi  pencuri  versi  al-‘Amiri  dan  proteksi  uang  versi  al-Juwaini akhir-akhir  ini  berkembang  menjadi  istilah-istilah  sosio-ekonomi  yang familier,  misalnya  bantuan  sosial,  pengembangan  ekonomi,  distribusi uang,  masyarakat  sejahtera,  dan  pengurangan  perbedaan  antarkelas sosial-ekonomi. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan maqashid untuk  mendorong  pengembangan  ekonomi  yang  sangat  dibutuhkan  di kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. 56

## D. HASIL & PEMBAHASAN
1. Perkembangan  regulasi  rumah  ibadat  dalam  konteks  negara bangsa (NKRI)
Keberagamaan adalah salah satu bentuk kebebasan dan hak setiap orang untuk memilih. Hak itu harus diberikan secara utuh oleh siapa pun baik  oleh  agama  itu  sendiri  ataupun  negara.  Dalam  islam  kebebasan memilih  agama  ini  bisa  terlihat  dengan  jelas  dalam  surat  al-kafirun:  6 sebagai berikut:
اْمُكَل ا اْمُكُنيِد ا اَِلَو ا اِنيِد اا
“Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku” Tidak  hanya  memberikan  kebebasan  memilih  agama,  tapi  juga adanya larangan bagi umat islam untuk memaksa orang lain masuk agama islam. Larangan ini terdapat dalam surat al-baqarah: 256,
اَل ا اَهاَرْكِإ ا اِف ا اِنيِّدلا ا اْدَق ا اََّيَ بَ ت ا اُدْشُّرلا ا اَنِم ا اِّيَغْلا ا اْنَمَف ا اْرُفْكَي ا اِتوُغاَّطلاِب ا اْنِمْؤُ يَو ا اِوَّللاِب ا اِدَقَ ف ا اَكَسْمَتْسا ا اِةَوْرُعْلاِب ا ىَقْ ثُوْلا ا اَلا اِفْنا اَماَص ا اََلَّا اُوَّللاَو ا اٌعيَِسَ ا اٌميِلَع ا
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang  ingkar  kepada  thaghut  dan  beriman  kepada  Allah,  maka sesungguhnya  ia  berpegang  kepada  tali  yang  amat  kuat  yang  tidak  akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”
Kedua  ayat  di  atas  menunjukkan  bahwa  memberikan  kebebasan kepada setiap orang untuk memilih agama dan tidak memaksanya untuk masuk  ke  agama  tertentu  adalah  suatu  keharusan  dan  kebaikan.  Bahkan jika  ada  pemaksaan  dari  agama  tertentu,  maka  itu  akan  menyebabkan kehormatan agama tersebut akan tercoreng bahkan akan membahayakan
Syuruq, t.th.), 101.
56 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari’ah , 59.
agama  tersebut.  Ada  kemungkinan  orang  yang  dipaksa  itu  akan  menjadi munafik dan merusak agama dari dalam.
Dalam  undang-undang,  HAM  sangat  diperhatikan  dan  tidak  boleh dirampas  oleh  siapapun  termasuk  Negara.  Salah  satu  yang  menjadi pertimbangan  untuk  membentuk  undang-undang  republik  Indonesia nomor  39  tahun  1999  adalah  bahwa  hak  asasi  manusia  merupakan  hak dasar  yang  secara  kodrati  melekat  pada  diri  manusia,  bersifat  universal dan langgeng. 57
Salah  satu  bentuk  hak  asasi  bebas  memilih  agama  adalah  hak melaksanakan  ibadah  dan  membangun  rumah  ibadat. 58 Itu  merupakan sesuatu  yang  niscaya,  karena  tidak  mungkin  dikatakan  bebas  memilih agama  kalau  dia  dilarang  melaksanakan  ajaran  agamanya  dan  juga  tidak mungkin  dikatakan  bebas  pula  kalau  untuk  mendirikan  rumah  ibadat harus ada pertumpahan darah. Paul M. Taylor juga mengatakan bahwa hak untuk beribadah mencakup dua hal, hak untuk mendirikan rumah ibadat dan hak untuk menjalankan atau menjaga rumah ibadat tersebut. 59
Akan  tetapi  apabila  dilihat  ketentuan  internasional pada  Pasal  18 ayat  (3)  ICCPR,  ada  ruang  bagi  pembatasan  hak  beragama  apabila dipenuhi  5  (lima)  elemen perlindungan,  yaitu:  pembatasan  demi keamanan  publik  ( restriction  for  protection  of  public  safety ); pembatasan untuk melindungi ketertiban masyarakat ( restriction for the protection  of  publik  order );  pembatasan  untuk melindungi  kesehatan masyarakat ( restriction for the protection of pubic health ); pembatasan untuk  melindungi moral  masyarakat  ( restriction  for  the  protection morals );  dan  pembatasan  untuk  melindungi  kebebasan mendasar  dan kebebasan  orang  lain  ( restriction  for  the  protection  of  the (fundamental) rights and freedom of others). 60
Apabila  dikaji  lebih  lanjut  hubungan  antara  agama  dan  negara, Indonesia  termasuk  atau  menggunakan paradigma  substantif.  Pada kategori  ini,  hubungan  antara  negara  dengan  agama  bersifat  simbiotik, hubungan yang  salig  memerlukan.  Menurut  paradigma  ini,  negara memerlukan panduan etika dan moral sebagaimana diajarkan oleh agama,
57 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia, 1.
58 Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28E Ayat: (1), Pasal 28I ayat: (1), Pasal 29 Ayat: (2), dan Pasal 22 Undang-undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 tentang HAM.
59 Paul  Taylor, The  Right  to  Manifest  Religious  Belief  and  Applicable  Limitations (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 242.
60 Rini  Fidiyani,  Jurnal  (Dinamika  Pembangunan  Rumah  Ibadah  bagi  Warga Minoritas di Jawa Tengah), Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES),  5-6.
sedangkan  agama  memerlukan  kawalan  negara  untuk  kelestarian  dan eksistensinya. Dalam konteks ini, Pancasila merupakan contoh yang tepat untuk  paradigma  ini.  Ini  berbeda  dengan  paradigm sekuler  yang menginginkan  pemisahan  secara  tegas  antara  agama  dan  negara  atau paradigma  dari  kelompok  yang  secara  formalistik  bersesuaian  dengan faham  fundamentalis  seperti  doktrin  innal  al-Islam  al  Din  wa  al-Daulah (sesungguhnya Islam itu agama dan negara) (Thohir, 2010: 167-168). 61 Rumah  ibadat  merupakan  salah  satu  symbol  agama  yang  paling penting  karena  setiap  agama  memiliki  ciri  khusus  untuk  rumah  ibadat mereka  masing-masing.  Karena  rumah  ibadat  itu  sebagai  symbol, 62 masing-masing  agama  berlomba-lomba  untuk  membangun  dan memegahkan  rumah  ibadat  mereka.  Kadang  orang  yang  sangat  fanatik, tidak  memberikan  kaum  minoritas  membangun  rumah  ibadat  dengan dalih  mereka  adalah  mayoritas.  Tidak  jarang  fanatisme  seperti  ini berujung  pada  ketidak  harmonisan  bahkan  sampai  pada  pembantaian umat minoritas tersebut.
Dengan  demikian,  rumah  ibadah  perlu  memiliki  perhatian  khusus dari  para  tokoh  agama  dan  pemerintah,  dengan  cara  berunding  dan berembuk  bareng  untuk  membuat  peraturan.  Ini  dimaksudkan  untuk menghindari terjadinya konflik antar umat beragama yang menyebabkan keharmonisan  tidak  dapat  terjalin.  Inilah  salah  satu  yang  melatar belakangi  munculnya  keputusan  bersama  menteri  agama  dan  menteri dalam  negeri  no.  01/ber/mdn-mag/1969,  tentang  pelaksanaan  tugas aparatur  pemerintahan  dalam  menjamin  ketertiban  dan  kelancaran pelaksanaan  pengembangan  dan  ibadat  agama  oleh  pemeluk- pemeluknya. 63
Pada  tahun  1967  terjadi  penolakan  pembangunan  gereja  di Meolaboh,  aceh.  Umat  muslim  berargumen  bahwa  di  daerah  tersebut dihuni  oleh mayoritas  umat  muslim  sehingga  mereka  tidak mentoleransi adanya pembangunan gereja. Disisi lain umat kristen mengatakan bahwa mendirikan  rumah  ibadat  adalah salah  satu bentuk  kebebasan beragama yang  harus  dilindungi  oleh  negara.  Tidak  hanya  kasus  penolakan  saja, bahkan sampai pada pembakaran, perusakan dan lain sebagainya. Dengan
61 Thohir,  Mudjahirin,  (2010). Fundamentalisme  Keagamaan  dalam  Perspektif Kebudayaan . Jurnal Analisa, XVII (02). 165-174.
62 ‘Alauddin  Abu  Bakar  bin  Mas’ud  bin  Ahmad  al-kasani  al-hanafi,  Bada’I’u  al- shana’I’ fi tartib al-syara’i’,  dar al-kutub al-ilmiyah, 1986, (maktabah syamela), Juz:1, 282.
63 Rumadi,  “Mengawal  Pluralisme  di  Tengah  Kegamangan  Negara”  dalam  Ahmad Suaedy,  dkk. Politisasi  Agama  dan  Konflik  Komunal:  Beberapa  Isu  Penting  di  Indonesia (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 10-11.
demikian,  pemerintah  memandang  perlu  untuk  membuat  regulasi  yang berkaitan dengan rumah ibadah. 64
Sebagaimana  disinggung  oleh  Much.  Nur  Ichwan,  diterbitkannya SKB  Dua  Menteri  ini  selain  bertujuan  untuk  meredam  konflik  di  seputar pendirian  rumah  ibadah,  tujuan  lainnya  adalah  untuk  merespons  isu maraknya  Kristenisasi  di  Indonesia.  Sebagian  kalangan  Islam  merasa khawatir  akan  upaya-upaya  Kristenisasi  yang  gencar  dilakukan  umat Kristen.  Banyaknya  konflik  di  seputar  pendirian  rumah  ibadah  dan ketakutan  sebagian  umat  Islam  akan  upaya-upaya  Kristenisasi  tersebut kemudian  ditanggapi  secara  serius  oleh  pemerintah  Orde  Baru  dengan menerbitkan SKB Dua Menteri No.1/BER/mdn-mag/1969. Penerbitan SKB Dua  Menteri  ini  dapat  dimengerti  karena  rezim  Orde  Baru  sangat menekankan  stabilitas  politik.  Menurut  penulis,  penerbitan  SKB  Dua Menteri  ini  lebih  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  simpati  umat beragama,  khususnya  umat  Muslim  yang notabene merupakan  kelompok mayoritas  di  negeri  ini.  Simpati  atau  dukungan  dari  umat  beragama (Islam) sangat penting artinya bagi Orde Baru untuk  mendukung proyek pembangunan nasional. 65
Yang  dimaksud  dengan  rumah  ibadah  dalam  peraturan  bersama menteri  agama  dan  menteri  dalam  negeri  nomor:  9  dan  nomor:  8  tahun 2006 adalah Rumah ibadah merupakan  bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu  yang  khusus  dipergunakan  untuk  beribadat  bagi  para  pemeluk masing-masing  agama  secara  permanen,  tidak  termasuk  tempat  ibadat keluarga. 66
Sementara  didalam  KBBI,  rumah  ibadah  di  artikan  sebagai bangunan tempat beribadat (masjid, gereja, kuil, dsb); 67 , dari definisi ini, setiap  bangunan  yang  dijadikan  sebagai  tempat  ibadah  baik  itu  milik pribadi  seseorang  atau  milik  bersama  masuk  dalam  kategori  rumah ibadah.  Definisi  rumah  ibadah  yang  lain  adalah sebuah  tempat  yang digunakan  oleh  umat  beragama  untuk  beribadah  menurut  ajaran  agama
64 Suhadi  Cholil,  “Rumitnya  Perizinan  Rumah  Ibadah”,  Suara  Pembaruan,  31 Januari 2009.
65 Ichwan, Moch. Nur, “Menuju Governansi Humanis Agama: Refleksi Ulang Tahun Ke-  64  Kementerian  Agama”.  Makalah  disampaikan  dalam  seminar  HUT  Kementerian Agama RI, Jakarta 21 Januari 2011.
66 peraturan  bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor : 9 tahun 2006 nomor : 8 tahun 2006  (tentang  pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala  daerah  dalam  pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama,  pemberdayaan  forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat).
67 KBBI ofline.
atau  kepercayaan  mereka  masing-masing. 68 Definisi  ini  tidak  jauh  beda dengan definisi yang ditawarkan oleh KBBI, hanya saja dikaitkan dengan agama dari masing-masing rumah ibadah tersebut.
Dalam  keputusan  bersama  menteri  agama  dan  menteri  dalam negeri  no.  01/ber/mdn-mag/1969,  rumah  ibadat  memiliki  ruang  yang sempit  dan  hanya  diatur  dalam  dua  pasal  yakni  pasal  4  dan  pasal  5. Keputusan  bersama  menteri  agama  dan  menteri  dalam  negeri  tersebut secara  rinci  berisi  tentang  pendirian  rumah  ibadat  dan  solusi-solusi  dari permasalahan rumah ibadat. Pasal empat berisi tiga ayat yakni berkenaan dengan keharusan rumah ibadat untuk mendapatkan izin dari pemerintah daerah,  pertimbangan-pertimbangan  yang  harus  diperhatikan  oleh pemerintah  daerah  dalam  memberikan  izin.  Berikut  adalah  bunyi  dari keputusan tersebut: 1) Setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapatkan ijin  dari  Kepala  Daerah    atau  pejabat  pemerintahan  dibawahnya  yang dikuasakan untuk itu, 2) Kepala Daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat  (1)  pasal  ini  memberikan  ijin  yang  dimaksud,  setelah mempertimbangkan:  pendapat  Kepala  Perwakilan  Departemen  Agama setempat,  Planologi  dan  kondisi  dan  keadaan  setempat,  dan  3)  Apabila dianggap  perlu,  Kepala  Daerah  atau  pejabat  yang  ditunjuknya  itu  dapat meminta  pendapat  dari  organisasi-organsasi  keagamaan  dan  ulama  / rokhaniawan setempat. 69
Selanjutnya,  pasal  yang  kelima  juga  mengandung  tiga  ayat  dan masing-masing  ayat  tidak  khusus  berkaitan  dengan  rumah  ibadat,  akan tetapi  lebih  berkaitan  dengan  masalah  keagamaan.  Pasal  kelima  ini, membicarakan tentang tindakan pemerintah daerah dalam melerai konflik yang  terjadi  antar  umat  beragama,  baik  berhubungan  dengan  rumah ibadah  atau  tidak.  Jika  perselisihan  itu  sampai  pada  perbuatan  yang melanggar  hukum  dan  ada  aturan  khusus  yang  mengaturnya,  maka pemerintah  daerah  harus  menyerahkan  kasus  itu  pada  pihak  yang berwajib.
(1)  Jika  timbul  perselisihan  atau  pertentangan  antara  pemeluk- pemeluk agama yang disebabkan karena
kegiatan penyebaran/penerangan  /penyuluhan  /ceramah/khotbah  agama  atau pendirian  rumah  ibadat,  maka  Kepala  Daerah  segera  mengadakan
68 https://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_ibadah,  diakses  pada  rabu  04  desember 2019.
69 Keputusan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri no. 01/ber/mdn- mag/1969,  tentang  pelaksanaan  tugas  aparatur  pemerintahan  dalam  menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk- pemeluknya.
penyelesaian  yang  adil  dan    tidak  memihak.  (2)  Dalam  hal perselisihan/pertentangan tersebut menimbulkan tindakan pidana, maka penyelesaiannya harus diserahkan kepada alat-alat penegak hukum yang berwenang  dan  diselesaikan  berdasarkan  hukum.  (3)  Masalah-masalah keagamaan lainnya yang timbul dan diselesaikan oleh Kepala Perwakilan Departemen  Agama  segera  dilaporkannya  kepada  Kepala  Daerah setempat. 70
Ahmad  asroni  juga  megatakan  bahwa    keputusan  bersama  atau peraturan  bersama  menteri  agama  dan  menteri  dalam  negeri  ini  tidak spesifik  membahas  tentang  rumah  ibadat,  akan  tetapi  secara  umum membahas tentang pengembangan dan penyiaran agama. 71
Ihsan  Ali  Fauzi  dkk  menambahkan  keterangan  tentang  pasal  ini bahwa  kepala  daerah  hanya  mau  mengeluarkan  surat  izin  pendirian rumah  ibadat  jika  telah  memperoleh  rekomendasi  dari  Laksusda (Pelaksana Khusus Daerah). Laksuda merupakan lembaga keamanan pada masa  orde  baru  dibawah  komando  pemilihan  keamanan  dan  ketertiban (KOPKAMTIB).  Laksuda  adalah  organ  KOPKAMTIB  ditingkat  lokal  dan kebanyakan  terdiri  dari  militer.  Standar  yang  digunakan  untuk mengeluarkan  izin  adalah  stabilitas  sosial  dan  aspek  keamanan.  Jika  izin itu  telah  dikeluarkan  oleh  Laksuda  barulah  gubernur  atau  bidang kesejahteraan rakyat akan mengeluarkan izin. 72
Pada pasal berikutnya dalam SKB Dua Menteri ini disebutkan jika terjadi  perselisihan,  termasuk  perselisihan  terkait  rumah  ibadah,  maka kewenangan  penyelesainnya  ada  di  tangan  kepala  daerah.  Jika  tidak selesai  dan  menimbulkan  tindak  pidana,  maka  penegak  hokum  akan menangani sesuai hukum yang berlaku. 73
Selanjutnya,  peraturan  yang  mengatur  tentang  rumah  ibadah adalah  peraturan  bersama  menteri  agama  dan  menteri  dalam  negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Peraturan ini dibuat dalam rangka melengkapi peraturan  atau  keputusan  bersama  menteri  agama  dan  menteri  dalam
70 keputusan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri no. 01/ber/mdn- mag/1969,  tentang  pelaksanaan  tugas  aparatur  pemerintahan  dalam  menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk- pemeluknya.
71 Ahmad Asroni, (jurnal: Menyegel Rumah Tuhan), 65.
72 Ihsan  Ali  Fauzi,  dkk, Kontrofersi  Gereja  di  Jakarta, (Yogyakarta:  CRCS  UGM, 2011), 34. 73 keputusan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri no. 01/ber/mdn- mag/1969,  tentang  pelaksanaan  tugas  aparatur  pemerintahan  dalam  menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk- pemeluknya.
negeri  no.  01/ber/mdn-mag/1969.  PBM  No.  8/2006  dan  9/2006  adalah jawaban  dari  tuntutan  masyarakat  yang  menghendaki  adanya  revisi  atas keputusan  bersama  menteri  agama  dan  menteri  dalam  negeri  no. 01/ber/mdn-mag/1969.
Merespons  berbagai  dinamika  yang  berkembang  di  masyarakat terkait  SKB  Dua  Menteri  No.01/BER/mdn-mag/1969,  Menteri  Agama bersama  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Hukum  dan  HAM,  Jaksa  Agung, dan  pejabat  lain  yang  terkait  mengadakan  rapat  untuk  membahas  revisi SKB Dua Menteri tersebut dan melahirkan draf awal rancangan peraturan baru  tentang  kerukunan  umat  beragama  dan  pendirian  rumah  ibadah. Draf  revisi  SKB  Dua  Menteri  menuai  kontroversi  di  kalangan  umat beragama.  Kalangan  yang  setuju  atas  draf  revisi  SKB  Dua  Menteri  yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Front Pembela Islam (FPI) menilai bahwa peraturan ini lebih baik karena secara detail  mengatur  kerukunan  umat  beragama,  terutama  pengaturan pendirian rumah ibadah. Sementara pihak yang menentang draf revisi SKB Dua  Menteri  yaitu  Partai  Damai  Sejahtera,  Aliansi  Masyarakat  Peduli Kebebasan  Beribadah,  Nusa  Tenggara  Timur,  dan  beberapa  komunitas Muslim  di  Bali  dan  Nusa  Tenggara  Barat  menilai  bahwa  peraturan  baru hanya memperburuk keadaan. Kendatipun demikian, PBM No. 9/2006 dan No.  8/2006  dengan  segala  keterbatasannya  dipandang  sebagai  jalan tengah  oleh  lembaga-lembaga  agama  ‘resmi’  di  Indonesia  seperti Konferensi  Waligereja  Indonesia  (KWI),  Persekutuan  Gereja  Indinesi (PGI),  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI),  Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia (PHDI), dan Wali Umat Buddha Indonesia (Walubi). Pada 21 Maret 2006, Menteri  Agama  Maftuh  Basyuni  bersama  Menteri  Dalam  Negeri Muhammad Ma’ruf menandatangani PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006. 74
Hasil  yang  ingin  dicapai  oleh  terbentuknya  PBM  No.  9/2006  dan No. 8/2006 adalah terwujudnya kerukunan umat beragama yang menjadi
74 Ihsan  Ali-Fauzi,  dkk.  Kontroversi  Gereja,  35.  Pembahasan  rancangan  PBM  No. 9/2006  dan  No.  8/2006  berjalan  alot.  Menurut  KH  Ma’ruf  Amin  Ketua  Majelis  Ulama Indonesia  Bidang  Fatwa,  salah  satu  poin  yang  menuai  perdebatan  adalah  ketentuan tentang  pengguna  rumah  ibadah.  Pihak  MUI  pada  awalnya  menginginkan  pengguna rumah ibadah minimal 100 orang, Namun karena keberatan dari kelompok non-Mus- lim persyaratatan  pengguna  rumah  ibadah  disepakati  menjadi  mininal  90  orang.  Poin  lain yang menjadi perdebatan adalah izin sementara bagi pemanfaatan gedung sebagai rumah ibadah.  Pada  proses  pembahasan  rancangan  PBM,  MUI  menolak  adanya  izin  sementara tersebut.  Menurut  MUI,  rumah  ibadah  yang  tidak  berizin  seharusnya  mengurus persyaratan  mulai  awal.  Namun  karena  keberatan  dari  kelompok  non-Mus-  lim disepakatilah  ijin  sementara  bagi  pemanfaatan  gedung  sebagai  rumah  ibadah.  Indopos, 23 Maret 2006, “Revisi SKB Dua Menteri Disahkan”.
pilar  dari  kerukunan  nasional. 75 Kerukunan  umat  beragama  akan berpengaruh  besar  terhadap  stabilitas  suatu  negara,  sehingga  banyak negara-negara  luar  yang  akibat  ketidak  rukunan  umat  beragamanya, menjadi  rusak  dan  hancur.  PBM  No.  9/2006  dan  No.  8/2006  telah membawa  dampak terhadap  pemeliharaan  kerukanaa  umat  beragama  di indonesia ini. Salah satu yang membuktikan dan menginformasikan hal ini adalah  Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan  Tahun  2007.  Dalam  hasil penelitiannya  pada  tahun  2007  itu,  ia  mengungkapkan  bahwa  sosialisasi PBM  tentang  rumah  ibadat  berpengaruh  terhadap  pemeliharaan kerukunan umat beragama sebesar 17,4%.
Pemerintah  sebenarnya  sudah  mengantisipasi  terjadinya  konflik antar  umat  beragama  khususnya  perusakan  tempat  ibadah  dengan mengeluarkan regulasi sejak lama, yaitu dengan keluarnya SKB pada 1969. Akan  tetapi Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  No.  1/Ber/MDN-MAG/1969 ini dianggap terlalu diskriminatif dan tidak rincinya pegaturan mengenai pendirian  rumah  ibadat.  Oleh  karena  itu Pemerintah mengeluarkan  PMB No. 9 dan 8 Tahun 2006. Ali Fauzi dkk mencatat sejak 1969-2006 terjadi lebih dari 1000 kasus konflik pendirian rumah ibadat terutama berkaitan dengan  pendirian  gereja. 76 PMB  9  dan  8  Tahun  2006  mengatur  tiga  hal, yaitu: pembinaan kerukunan umat beragama melalui pembentukan Forum Kerukunan  Umat  Beragama,  prosedur  pendirian  rumah  ibadat,  dan penyelesaian bila terjadi konflik. 77
Isi PBM No. 8/2006 dan 9/2006 secara rinci dan berkenaan dengan rumah  ibadat  adalah  sebagai  berikut:  Pasal  pertama  yang  menyinggung rumah ibadat adalah pasal nomor 6. Pasal ini hanya menyinggung sedikit tentang  rumah  ibadat,  yakni  tentang  kewajiban  dan  tugas  bupati  atau walikota.  Dalam  pasal  ini,  bupati  diwajibkan  mengeluarkan  izin mendirikan  bangunan  rumah  ibadat  jika  telah  memenuhi  syarat  dan ketentuan yang berlaku.
Kemudian  pada  bab  IV  dan  V,  rumah  ibadat  diterangkan  secara rinci  dalam  tujuh  pasal,  namun  tetap  terbatas  pada  pendirian  dan perizinan  rumah  ibadat.  Pada  bab  IV  pasal  ke  13  menjelaskan  tentang
75 M.Yusuf  Asry,  pendirian  rumah  ibadah  di  indonesia  (pelaksanaan  peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri no. 9 dan 8 tahun 2006), kementerian agama ri badan litbang dan diklat puslitbang kehidupan keagamaan jakarta, 2011.
76 Ali-Fauzi,  Ihsan,  dan  kawan-kawan.  (2011). Kontroversi  Gereja  di  Jakarta . (Yogyakarta: CRCS Universitas Gajah Mada, 2011), 13.
77 Noorbani, M. Agus.. Pendiria Rumah Ibadat di Kota Cirebon Pasca Pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 . Harmoni – Jurnal Multikultural dan Multireligius, 14(3), (2015), 10.
dasar  pendirian  rumah  ibadat  harus  berdasarkan  pada  keperluan  nyata dan  komposisi  jumlah  penduduk.  Pendirian  rumah  ibadat  tidak  boleh dilaksanakan  jika  kerukunan,  ketentraman  dan  ketertiban  umum  terusik dan terganggu. 78
Pemeliharaan  kerukunan  beragama  merupakan  tanggung  jawab bersama  antara  pemerintah  dan  umat  beragama.  Pemerintah  diwakili gubernur atau bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota. Sementara aspirasi  umat  beragama  diwakili  oleh  pemimpin  agama  ‘resmi’  yang tergabung dalam FKUB. Anggota FKUB berjumlah 21 orang untuk tingkat provinsi  dan  17  orang  untuk  tingkat  kabupaten  atau  kota. 79 Kuota perwakilan  masing-masing  agama  berdasarkan  perbandingan  jumlah pemeluk agama masing-masing daerah, minimal satu agama diwakili oleh satu orang. PBM No. 9/2006 dan No. 8/ 2006 tepatnya pasal 14 mengatur bahwa  pendirian  rumah  ibadah  wajib  memenuhi  beberapa  syarat,  yaitu (1)  Daftar  nama  dan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  90  orang  pengusul rumah  ibadah  yang  disahkan  oleh  pejabat  sesuai  dengan  batas wilayahsetempat,  (2)  KTP  60  orang  warga  setempat  yang  disahkan  oleh kepala desa atau lurah, (3) Rekomendasi tertulis dari kantor Departemen Agama  kabupaten  atau  kota  setempat,  (4)  Rekomendasi  dari  FKUB kabupaten  setempat.  Rekomendasi  tersebut  harus  didasarkan  pada musyawarah mufakat dan tidak dapat dilakukan dengan voting. 80
Selanjutnya  pada  bab  V,  menerangkan  tentang  izin  sementara pemanfaatan bangunan gedung dan diatur dalam tiga pasal yakni pasal 18, 19 dan 20. pemanfaatan bangunan gedung sementara harus mendapat izin dari  bupati  atau  walikota  berupa  surat  keterangan  pemberian  izin sementara.  Untuk  mendapatkan  surat  keterangan  itu,  hendaknya  para pemohon  memenuhi  dua  syarat,  yakni  baik  fungsi  (harus  mengacu  pada peraturan  perundang-undangan  tentang  bangunan  gedung)  dan pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama  serta  ketentraman  dan ketertiban  masyarakat.  Instrumen  yang  dapat  dilihat  untuk  memenuhi ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  adalah pertama: izin  tertulis pemilik  bangunan, kedua: rekomendasi  tertulis  lurah  atau  kepala  desa, ketiga: pelaporan  tertulis  kepada  FKUB  kabupaten  atau  kota, keempat: pelaporan  tertulis  kepada  kepala  kantor  departemen  agama  kabupaten
78 Ibid. 79 Ihsan Ali-Fauzi, dkk., Kontroversi Gereja, 36.
80 peraturan  bersama  menteri  agama  dan  menteri  dalam  negeri  nomor:  9  dan nomor: 8 tahun 2006 (tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah  dalam  pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama,  pemberdayaan  forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat).
atau kota. Jangka waktu izin sementara pemanfaatan bangunan gedung ini adalah maksimal dua tahun. 81
Jika  terjadi  konflik  di  seputar  pendirian  rumah  ibadah,  maka pertama-tama  diselesaikan  melalui  musyawarah  mufakat  bersama masyarakat  setempat.  Jika  tidak  tercapai,  maka  pemerintah  kabupaten atau  kota  wajib  memfasilitasi  musyawarah  secara  adil  dan  netral. Manakala mediasi pemerintah kabupaten atau kota menemui jalan buntu, penyelesaian akhir ditetapkan melalui pengadilan setempat. 8283
Human  Rights  Watch  dalam kajiannya  menjumpai  bahwa  PBM  ini efektif  digunakan  oleh  kelompok  militan  untuk  menghalangi pembangunan rumah ibadah. 84 Kelompok ini berargumen bahwa tindakan mereka  menghalangi  pembangunan  atau  menutup  rumah  ibadah dibenarkan karena pengantur minoritas yang membangun rumah kurang memenuhi  persyaratan,  menuduh  mereka  menggunakan  data  diri  atau tanda tangan palsu, atau alasan bahwa pembangunan rumah ibadat akan menganggu  ketentraman  dan  kerukunan  umat  beragama  di  wilayah tersebut. Meski demikian, PBM tidak selalu menjadi alasan di balik konflik. Hasil  kajian  Asry, 85 Dachlan, 86 Ahmad  Nur, 87 di  Tapanuli  Utara menemukan fakta lain bahwa meski beragai persyaratan yang ada dalam PBM  telah  dipenuhi  Panitia  Pembangunan  Masjid  AlMunawwar,  Sarulla, akan tetapi masyarakat setempat tidak berkenan masjid tersebut didirikan dengan  alas  an  karena  “tidak  patut  dan  tidak  layak”.  Alasan  ini  seperti mengada-ada  dan  memiliki  nuansa  ketidaksukaan  dari  kelompok  agama mayoritas setempat. 88
81 Ibid. 82 Ihsan Ali-Fauzi, dkk., Kontroversi Gereja, 37.
83 peraturan  bersama  menteri  agama  dan  menteri  dalam  negeri  nomor:  9  dan nomor: 8 tahun 2006 (tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah  dalam  pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama,  pemberdayaan  forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat).
84 Human  Rights  Watch.  Atas  Nama  Agama:  Pelanggaran  terhadap  Minoritas Agama di Indonesia; (2013). 50.
85 Asry,  Yusuf. Miskomunikasi  dan  Robohnya  Sendi  Harmoni  Antar  Kristen-Islam dalam Pembangunan Masjid Al-Munawar Narhornop Marsada, Kabupaten Tapanuli Utara . Jurnal Harmoni , (2014). 52-64.
86 Dachlan,  Muh. Dinamika  Pendirian  Gereja  Kristen  Songka  dan  Gereja  Toraja Jemaat Marannu di Kota Palopo . Jurnal SmaRT, (2015). 69-81; 87 Ahmad  Nur. Pesan  Dakwah  dalam  Penyelesaian  Konflik  Pembangunan  Rumah Ibadah  (Kasus  Pembangunan  Rumah  Ibadah  antara  Islam  dan  Kristen  Desa  Payaman). Jurnal Fikrah, (2013). 335-364;
88 Noorbani, M. Agus. Pendiria Rumah Ibadat di Kota Cirebon Pasca Pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 .
Dari  hasil  kajian  para  pemikir  tersebut,  sangat  jelas  bahwa  ada dampak  positif  (kelebihan)  dan  negatif  (kekurangan)  yang  ditimbulkan dari PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006. Ada pula yang mengatakan bahwa PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 ini memiliki celah diskriminasi, yaitu: Pertama, politisasi kewenangan pemerintah daerah dalam mengeluarkan IMB.  Fakta  ini  misalnya  dapat  ditilik  dari  salah  seorang  calon  kepala daerah  di  Bogor  yang  dalam  kampanyenya  menjanjikan  untuk  tidak mengeluarkan  IMB  bagi  agama  tertentu.  Politisasi  bentuk  lainnya  adalah manakala  eksekutif  daerah  berasal  dari  partai  bercorak  Islamis  yang memanfaatkannya  untuk  menerapkan  agenda  Islamis  di  daerahnya.  Di antaranya  adalah  menghentikan  laju  pertumbuhan  rumah  ibadah  non- Islam.  Kewenangan  rekomendasi  di  tangan  pemerintah  daerah  tanpa adanya  kontrol  ketat  dari  legislatif  dan  masyarakat  sipil  amat  rentan terhadap lahirnya kebijakan yang diskriminatif.
Kedua,  keanggotaan  FKUB  yang  didasarkan  pada  representasi pemeluk agama. Artinya, semakin banyak suatu agama memiliki pemeluk di  suatu  daerah,  maka  semakin  besar  pula  jumlah  keanggotaannya  di FKUB.  Di  level  pengambilan  keputusan,  kendatipun  dalam  PBM  No. 9/2006  dan  No.  8/  2006  disebutkan  bahwa  keputusan  FKUB  didasarkan atas  musyawarah  mufakat,  namun  dalam  realitasnya  keputusan  FKUB seringkali  diambil  melalui voting. Hal  ini  tentu  saja  merugikan  agama minoritas  yang  hanya  bisa  menempatkan  sedikit  wakilnya  di  FKUB. Ketentuan  representasi  juga  menimbulkan  masalah  bagi  agama-agama yang memiliki banyak denominasi.
Ketiga, persyaratan dukungan masyarakat yang berwujud 60 KTP berpotensi  menimbulkan  diskriminasi.  Di  suatu  wilayah  yang masyarakatnya  toleran,  persyaratan  tersebut  tentu  saja  tidak  menjadi masalah,  namun  di  daerah  yang  memiliki  sikap  toleransi  yang  rendah pastinya  akan  menghambat  pendirian  rumah  ibadah.  Selain  itu, persyaratan  dukungan  masyarakat  juga  rawan  dijadikan  lahan  bisnis. Dalam  beberapa  kasus,  persyaratan  dukungan  masyarakat  ini  menjadi celah  kelompok  tertentu  untuk  mendapatkan  uang.  Artinya,  kelompok tertentu  menjanjikan  dukungan  dari  masyarakat  jika  panitia pembangunan  rumah  ibadah  membayar  sejumlah  uang.  Jika  tidak dipenuhi, maka pembangunan akan dihambat dan bahkan dukungan yang telah terkumpul akan dipermasalahkan. Bagi panitia pembangunan rumah ibadah yang memiliki dana lebih, situasi ini tidak menjadi masalah. Namun
Harmoni – Jurnal Multikultural dan Multireligius, (2015). 11-12.
bagi  merekayang  tidak  memiliki  sumber  daya  finansial  yang  besar, persyaratan dukunganmasyarakat tersebut acapkali menjadi masalah. 89 Menurut  Ahmad  Asroni  kelemahan PBM  No.  9/2006  dan  No. 8/2006  ini  adalah  kurang  lebih  merupakan  wujud  keberpihakan  negara terhadap  pemeluk  agama  mayoritas. 90 Hal  ini  dapat  dilihat  dari  proses perumusan regulasi tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa wajah politik keagamaan di  Indonesia pasca tumbangnya Orde Baru (masa Reformasi) lebih  mengarah  kepada  politik  representasi  dan  konfesionalisasi.  Politik representasi  dan  konfesionalisasi  merupakan  pilihan  pragmatis  untuk berpihak  kepada  mayoritas,  dengan  logika  legitimasi  pemaknaan  bahwa demokrasi merupakan “pemerintahan yang berada di tangan mayoritas”. 91 Dengan  kata  lain,  demokrasi  dimaknai  sebagai  penghambaan  dan pemihakan negara kepada kelompok mayoritas (beragama).
Dalam  diskursus  politik  hukum,  telah  menjadi  fakta  yang  tidak terbantahkan  bahwasannya  proses  perumusan  suatu  regulasi  acapkali penuh  dengan  muatan-muatan  politis  dan  kepentingan  tertentu. 92 Regulasi  tidak  muncul  dari  ruang  hampa.  Regulasi  sejatinya  merupakan produk politik. Sebagai produk politik, suatu regulasi sangat dipengaruhi oleh  kekuatan-kekuatan  politik  besar/  mayoritas  di  lembaga  politik  di mana  regulasi  tersebut  dirumuskan.  Di  samping  kekuatan  politik  di lembaga  politik,  menurut  Daniel  S.  Lev,  proses  pembentukan  regulasi sangat  ditentukan  oleh  konsepsi  dan  struktur  politik  yang  berlaku  di masyarakat. 93 Karena  itu,  untuk  memahami  suatu  regulasi,  penting kiranya  mempelajari  struktur  sosial  dan  kekuatan  politik  yang  ada  di masyarakat  di  samping  juga  mempelajari  institusi  politiknya.  Hampir senada  dengan  Daniel  S.  Lev,  Marzuki  Wahid  dan  Rumadi  mengatakan bahwa pembentukan hokum (regulasi) sangat dipengaruhi oleh visi politik pembuatnya,  kultur  masyarakat,  kepentingan-kepentingan  ekonomi, politik, sosial budaya, agama, dan sebagainya. 94
89 Ihsan Ali-Fauzi, dkk. Kontroversi Gereja, 37-38.
90 Ahmad  Asroni,  jurnal  (Menyegel  Rumah  Tuhan:  menakar  kadar  kemaslahatan peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri no. 9/2006 dan menteri no. 8/2006 dalam mereduksi konflikpendirian rumah ibadah di indonesia), 75.
91 , Moch. Nur Ichwan, “Menuju Governansi Humanis Agama: Refleksi Ulang Tahun Ke-64  Kementerian  Agama”.  Makalah  disampaikan  dalam  seminar  HUT  Kementerian Agama RI, Jakarta 21 Januari 2011. 5.
92 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). 45.
93 Daniel  S.  Lev, Hukum  dan  Politik  di  Indonesia:  Kesinambungan  dan  Perubahan (Jakarta: LPES, 1990), XII.
94 Marzuki  Wahid  dan  Rumadi, Fiqh  Mazhab  Negara:  Kritik  atas  Politik  Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2001), 41.
Dalam  konteks  PBM  No.  9/2006  dan  No.  8/2006,  tampak  jelas bahwa  nuansa  kepentingan  pemeluk  agama  mayoritas  (Islam)  sangat kental  dalam  regulasi  tersebut.  Hal  ini  tampak  jelas  dari  isinya  yang mengekang kelompok agama minoritas dalam beribadah dan mendirikan rumah  ibadah.  Selain  dapat  dilihat  dari  isinya,  kentalnya  nuansa kepentingan kelompok mayoritas (Islam) dalam PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 dapat ditengok dari latar belakang lahirnya regulasi tersebut yang merupakan revisi atas SKB Dua Menteri No.1/ BER/mdn-mag/1969.

## 2. Pandangan  Maqashid  Al-Syari’ah  Terhadap  Perkembangan Regulasi Rumah Ibadat
Perkembangan regulasi rumah ibadat secara detail dapat diketahui dari  paparan  pembahasan  rumusan  masalah  pertama  tersebut.  Namun untuk  memudahkan  pembahasan  rumusan  masalah  yang  kedua,  penulis akan mencoba mengambil garis besar dari pembahasan diatas.
SKB  Dua  Menteri  Nomor  01/BER/mdn-mag/1969  tidak  secara khusus  mengatur  tentang  pendirian  rumah  ibadah.  Peraturan  tersebut secara  umum  mengatur  tentang  pengembangan  dan  penyiaran  agama yang  di  dalamnya  terkait  pula  dengan  keberadaan  rumah  ibadah. Sementara PMB 9 dan 8 Tahun 2006 mengatur tiga hal, yaitu: pembinaan kerukunan umat beragama melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, prosedur pendirian rumah ibadat, dan penyelesaian bila terjadi konflik.
Selanjutnya  penulis  akan  membahasnya  menggunakan  sudut pandang  maqashid  al-syari’ah.  Analisis  ini  akan  dimulai  dari  SKB  Dua Menteri  Nomor  01/BER/mdn-mag/1969  kemudian  dilanjutkan  dengan Sementara PMB 9 dan 8 Tahun 2006.
Keputusan  bersama  menteri  agama  dan  menteri  dalam  negeri tersebut  secara  rinci  berisi  tentang  pendirian  rumah  ibadat  dan  solusi- solusi dari permasalahan rumah ibadat. Pasal empat berisi tiga ayat yakni berkenaan dengan keharusan rumah ibadat untuk mendapatkan izin dari pemerintah daerah, pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan oleh  pemerintah  daerah  dalam  memberikan  izin.  Pertimbangan- pertimbangan  tersebut  adalah  berupa  pendapat  Kepala  Perwakilan Departemen Agama setempat, Planologi, kondisi dan keadaan setempat.
Sementara  itu,  PMB  9  dan  8  Tahun  2006  menjelaskan  tentang landasan  pendirian  rumah  ibadat  harus  berdasarkan  pada  keperluan nyata  dan  komposisi  jumlah  penduduk.  Pendirian  rumah  ibadat  tidak boleh  dilaksanakan  jika  kerukunan,  ketentraman  dan  ketertiban  umum
terusik  dan  terganggu. 95 Oleh  karena  itu,    pendirian  rumah  ibadah wajib memenuhi  beberapa  syarat,  yaitu  (1)  Daftar  nama  dan  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP)  90  orang  pengusul  rumah  ibadah  yang  disahkan  oleh pejabat  sesuai  dengan  batas  wilayahsetempat,  (2)  KTP  60  orang  warga setempat  yang  disahkan  oleh  kepala  desa  atau  lurah,  (3)  Rekomendasi tertulis dari kantor Departemen Agama kabupaten atau kota setempat, (4) Rekomendasi dari FKUB kabupaten setempat. 96
Selanjutnya,  pasal  yang  kelima  juga  mengandung  tiga  ayat  dan masing-masing  ayat  tidak  khusus  berkaitan  dengan  rumah  ibadat,  akan tetapi  lebih  berkaitan  dengan  masalah  keagamaan.  Pasal  kelima  ini, membicarakan tentang tindakan pemerintah daerah dalam melerai konflik yang  terjadi  antar  umat  beragama,  baik  berhubungan  dengan  rumah ibadah  atau  tidak.  Jika  perselisihan  itu  sampai  pada  perbuatan  yang melanggar  hukum  dan  ada  aturan  khusus  yang  mengaturnya,  maka pemerintah  daerah  harus  menyerahkan  kasus  itu  pada  pihak  yang berwajib.
Sementara  itu,  pada  PMB  9  dan  8  Tahun  2006 menerangkan tentang  izin  sementara  pemanfaatan  bangunan  gedung  dan  diatur  dalam tiga  pasal  yakni  pasal  18,  19  dan  20.  pemanfaatan  bangunan  gedung sementara  harus  mendapat  izin  dari  bupati  atau  walikota  berupa  surat keterangan  pemberian  izin  sementara.  Untuk  mendapatkan  surat keterangan  itu,  hendaknya  para  pemohon  memenuhi  dua  syarat,  yakni baik fungsi (harus mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan  gedung)  dan  pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama  serta ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat.  Instrumen  yang  dapat  dilihat untuk  memenuhi  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  adalah pertama: izin tertulis pemilik bangunan, kedua: rekomendasi tertulis lurah atau kepala desa, ketiga: pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten atau kota, keempat: pelaporan  tertulis  kepada  kepala  kantor  departemen agama  kabupaten  atau  kota.  Jangka  waktu  izin  sementara  pemanfaatan bangunan gedung ini adalah maksimal dua tahun. 97
Jika  terjadi  konflik  di  seputar  pendirian  rumah  ibadah,  maka pertama-tama  diselesaikan  melalui  musyawarah  mufakat  bersama masyarakat  setempat.  Jika  tidak  tercapai,  maka  pemerintah  kabupaten
95 Ibid. 96 peraturan  bersama  menteri  agama  dan  menteri  dalam  negeri  nomor:  9  dan nomor: 8 tahun 2006 (tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah  dalam  pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama,  pemberdayaan  forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat).
97 Ibid.
atau kota  wajib  memfasilitasi  musyawarah  secara  adil  dan  netral. Manakala mediasi pemerintah kabupaten atau kota menemui jalan buntu, penyelesaian akhir ditetapkan melalui pengadilan setempat. 9899
Perubahan SKB Dua Menteri Nomor 01/BER/mdn-mag/1969 yang hanya  mengatur  perizinan  penyeselesaian  masalah  rumah  ibadat  secara umum kepada PMB 9 dan 8 Tahun 2006 yang mengatur lebih rinci, tidak lain  hanyalah  untuk  mewujudkan  kerukunan  antar  umat  beragama. Tujuan  ini  di  tuangkan  dalam  pertimbangan  PMB  9  dan  8  Tahun  2006. Pemerintah  berharap  aturan  ini  menjadi  indikator  tercapainya  tujuan yang mulia itu. Dalam islam, kerukunan dan perdamaian adalah nilai yang harus  diperjuangkan  dan  diwujudkan.  Sebab,  dengan  kedua  hal  ini stabilitas  agama  dan  negara  akan  dapat  terwujud  serta  kehidupan masyarakat akan terjamin.
Imam  al-gozali  mengatakan  bahwa  agama  dan  negara  adalah  dua saudara    kembar,  agama  sebagai  dasar  sementara  negara  adalah penjaganya.  Agama  akan  hilang  tanpa  negara  dan  negara  akan  hancur tanpa  agama. 100 Analogi  ini  sangat  tepat  untuk  menunjukkan  betapa butuhnya  penerapan  ajaran-ajaran  agama  dengan  kendali  negara. Pencurian  akan  meraja  lela  tanpa  adanya  kekuasaan  negara  untuk menghukumnya,  perzinaan  akan  menjadi  hal  biasa  tanpa  keikutsertaan negara, dan lain sebagainya.
Akan  tetapi,  negara  tidak  bisa  ikut  campur  dalam  setiap  urusan agama,  karena  hal  itu  akan  menghilangkan  kendali  agama  (wazi’  diniy). Begitu  juga  dengan  agama,  ada  hal-hal  yang  tidak  dapat  dan  tidak sebaiknya diterobos oleh agama, seperti sistem negara. Agama tidak boleh ikut  andil  dalam  urusan-urusan  yang  menjdi  wewenang  negara  kecuali akan  berdampak  pada  menghalalkan  sesuatu  yang  haram  dan mengharamkan sesuatu yang halal.
Nabi Muhammad bersabda: 101
98 Ihsan Ali-Fauzi, dkk., Kontroversi Gereja, 37.
99 peraturan  bersama  menteri  agama  dan  menteri  dalam  negeri  nomor:  9  dan nomor: 8 tahun 2006 (tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah  dalam  pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama,  pemberdayaan  forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat).
100 Abu  hamid  muhammad  bin  muhammad  al-gozali,  ihya’  ulum  al-din,  bairut, Juz:1, 17.
101 Abu  bakar  bin  abi  syaibah,  al-kitab  al-mushannaf  fi  al-ahadist  wa  al-astar,  ar- riyad 1409 H, Juz: 6, 543.
اُعْمَّسلا ا اُةَعاَّطلاَو ا ىَلَع ا اِءْرَمْلا ا اِمِلْسُمْلا ا اَميِف ا اَّبَحَأ ا اَهِرَكَو ا اَما اَْلا اْرَمْؤُ ي ا اٍةَيِصْعَِبِ ا ا, اْنَمَف ا اَرِمُأ ا اٍةَيِصْعَِبِ ا اَلاَف ا اَعَْسَ اا ُوَل ا اَلَو ا اَةَعاَط
“Wajib  bagi  seorang  muslim  mendengar  dan  taat  pada  sesuatu  yang diperintahkan  baik  ia  sukai  atau  benci,  selama  ia  tidak  diperintahkan untuk  melakukan  maksiat.  barang  siapa  yang  diperintahkan  untuk melakukan maksiat maka dia tidak boleh menaatinya”
Yang  menjadi  persoalan  dalam  masalah  ini  adalah  apakah perubahan SKB Dua Menteri Nomor 01/BER/mdn-mag/1969 kepada PMB 9 dan 8 Tahun 2006 dapat mewujudkan kerukunan umat beragama atau tidak?  Kalau  memang  mampu  mewujudkan  tujuan  tersebut,  lalu  sampai tingkat  mana  peraturan  tersebut  mewujudkan  kerukunan  umat beragama?  Untuk  menjawab  permasalahan  ini,  penulis  akan menghadirkan  kontra  berkenaan  dengan  kedua  peraturan  tersebut. Setelah  itu  akan  dilakukan  analisis  berkenaan  dengan  kelemahan- kelemahan dari kedua peraturan tersebut.
Kelemahan-kelemahan regulasi ini yaitu: Ketentuan tersebut tidak memiliki  kekuatan  hukum  karena  skb  tidak  termasuk  dalam  tata  urutan peraturan perundangan Ri tap mpr no. III/MPR/2000. Ketentuan tersebut bertolak  belakang  bahkan  menyeleweng  dari  pancasila  (sumber  hukum) dan  undang-undang  dasar  1945  (dasar  hukum),  walaupun  dalam konsideras skb tersebut menyebut pasal 29 uud 1945. Penyebaran agama dan  pelaksanaanibadah  agama  diturunkan  atau  direndahkan  derajatnya menjadi  kewenangan  kepala  daerah  untuk  mengaturnya,  membumbing dan  mengawasinya,  sehingga  penyebaran  tersebut  tidak  mengganggu ketertiban  umum  (pasal  1,2,).  Peranan  pemerintah/kepala  perwakilan departemen  agama  amat  besar  bahkan  cendrung  dapat  mengintervensi khotbah di rumah-rumah ibadat sebagai suatu kegiatan sekuler yang mesti diawasi  pemerintah  demi  terwujudnya  stabilitas  keamanan.  Pendirian atau  pembangunan  rumah  ibadat  tidak  dipahami  sebagai  pembangunan sebuah  gedung  yang  tingkat  kerawanannya  amat  tinggi  sehingga memerlukan  rekomendasi  dari  berbagai  pihak  (pasal  4).  Munculnya interpretasi  seolah  pembangunan  rumah  ibadat  itu  sangat  bergantung pada rekomendasi atau persetujuan maupun belas kasih seorang pejabat atau  suatu  kelompok  golongan  tertentu.  Arogansi  dari  seorang  pejabat atau kelompok mayoritas tertentu sangat mungkin terjadi dalam konteks ini. 102
102 Tabloid  Reformata  Edisi  32  November  2005,  yayasan  pelayanan  media antiokhia (YAPAMA).
Dalam  pandangan  maqashid  al-syari’ah,  penulis  menggunakan macam-macam  maqashid  secara  hirarki  sebagai  alat  analisis,  yaitu dahruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Penulis juga akan menggunakan macam analisis  yang  lain  sebagai  pendukung  guna  memperoleh  hasil  yang  lebih luas  dan  mendalam.  Perkembangan  regulasi  rumah  ibadat  sangat dibutuhkan  oleh  para  pemeluk  agama,  dengan  harapan  mereka  memiliki kekuatan hukum untuk melindungi rumah ibadat mereka masing-masing. Mereka  merindukan  regulasi  yang  netral  dan  tidak  berpihak  kepada agama  mayoritas,  Dalam hal  ini adalah agama  islam.  pembuatan  regulasi biasanya  tidak  bisa  lepas  dari  ‘urf  atau  adat  para  pembuat  kebijakan tersebut. Latar belakang mereka akan berpengaruh terhadap putusan atau kebijakan yang mereka ambil.
Kemudian,  dari  perkembangan  regulasi  di  atas  dapat dikelompokkan  menjadi  tiga  bagian,  sesuai  dengan  macam-macam maqashid. Pertama ,  dharuriyat,  dharuriyat  adalah  tujuan Syāri’ berupa kemaslahatan  harus  terpenuhi  yang  berakibat  tegaknya  agama  dan kehidupan dunia. Yang masuk dalam maqashid ini adalah ada lima macam yaitu:  Menjaga  agama  ( ظْفِح ِنْيِّدنا ),  Menjaga  jiwa ( ظْفِح ِسْفَّننا ) ,  Menjaga keturunan ( ظْفِح ِمْسَّننا ) ,  Menjaga  harta (
ظْفِح ِلاًَْنا ) ,  Menjaga  akal ( ظْفِح
ِمْقَعْنا ) . 103
Kita mengatahui bahwa rumah ibadat adalah termasuk dalam kategori hifz al-din, karena tanpa rumah ibadah (syiar agama) agama akan hilang tanpa bekas.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  masuk  dalam kategori  dharuriyat  adalah  pendirian  rumah  ibadat,  terbentuknya  FKUB. Minimal  ada  dua  alasan  kenapa  penulis  memasukkannya  kedalam  tahap dharuriyat, yang pertama, karena aturan yang mengatur pendirian rumah ibadah  akan  membuat  stabilitas  warga  setempat.  Yang  kedua  karena apabila pendirian  rumah  ibadah  tidak diatur,  maka  para  pemeluk  agama akan dengan semena-mena membangun rumah ibadat tanpa memandang kemaslahatan bagi warga sekitar atau tidak, dengan demikian tata ruang daerah  akan  amburadul  dan  tidak  teratur.  Jika  regulasi  yang  berkenaan dengan pendirian rumah ibadat dan pembentukan FKUB tidak ada, maka kerukunan  antar  umat  beragama  akan  sulit  tercapai.  Dalam  kasus  ini kaidah yang paling tepat adalah:
اِلِئاَسَوْلِلَو ا اُماَكْحَأ ا اِدِصاَقَمْلا
“Sesuatu  yang  menjadi  perantara  memiliki  hukum  yang  sama  dengan tujuannya” 104
103 Al-Syatibi, al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syari’ah (Beirut:  Dar  al-Kutub  al-‘Ilmiyah, 2005), Juz II, 7-8.
104 ‘Izzu  ad-Din  bin  `Abd  al-Salam, Qawaid  al-Ahkam  fi  Masalih  al-Anam (Kairo:
Tujuan  utama  dari  pembuatan  regulasi  rumah  ibadat  adalah terwujudnya  kerukunan  antar  umat  beragama.  Hal  ini  dapat  dicapai dengan  adanya  regulasi  yang  mengatur  tentang  pendirian  rumah  ibadat dan  terbentuknya  FKUB.  Terbentuknya  FKUB  untuk  menfasilitasi perwakilan  dari  masing-masing  agama  untuk  mengutarakan  tujuan  atau keinginan mereka masing-masing. Dengan adanya dialog dan musyawarah antara  perwakilan  umat  beragama  akan  lebih  mudah  mewujudkan kerukunan tersebut.
Kedua,  hajiyat,  Merupakan  sesuatu  yang  dibutuhkan  agar memperoleh  kemaslahatan-kemaslahatan  dan  teraturnya  urusan-urusan manusia  dari  aspek  kebagusan. 105 Melalui  definisi  ini  kita  dapat menentukan regulasi mana saja yang masuk dalam kategori ini. Menurut hemat  penulis,  yang  masuk  kategori  ini  adalah:  Pengawasan  dan Pelaporan dan Penyelesaian Perselisihan.
Alasan  yang  menjadi  dasar  keputusan  ini  adalah  karena pengawasan dan pelaporan serta penyelesaian tidak sampai pada tataran inti  dari  tujuan  tersebut.  Namun  tujuan  tersebut  tidak  akan  langgeng tanpa  adanya  pengawasan,  pelaporan  serta  penyelasaian  apabila  terjadi konflik.  Namun  kadang  pengawasan  akan  naik  menjadi  dharuriyat  jika dalam  kondisi  konflik,  dan  penyelasaian  konflik  pun  akan  naik  menjadi dharuriyat juga. Sebagaimana kaidah yang mengatakan: 106
اُةَجاَْلِا ا اُلِزْنَ ت ا اَةَلِزْنَم ا اِةَروُرَّضلا ا اًةَّماَع ا اْتَناَك ا اْوَأا اًةَّصاَخ
“Hajat  itu kadang  berada  di  posisi  dharurat  baik bersifat  umum  ataupun khusus”
Ketiga, tahsiniyat, tahsiniyat adalah sesuatu yang dibutuhkan agar kondisi dan tasharruf-tasharruf manusia menjadi lengkap, sempurna, dan paripurna. 107 Definisi ini memberikan gambaran yang jelas bahwa hal-hal yang  dimaksud  atau  dicakup  oleh  kategori  ini  adalah  Rumah  Ibadah Sementara,  Ijin  Sementara  Pemanfaatan  Gedung  dan  Mekanisme Peralihan.
Al-Syathibi  merinci tahsīniyyat menjadi  tiga  bagian,  antara  lain: pertama ,  dalam  hal  ibadah, kedua ,  dalam  hal  adat, ketiga ,  dalam  hal muamalat. 108 Menurut  hemat  penulis,  Rumah  Ibadah  Sementara,  Ijin
Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1994), Juz 1, 53.
105 Nu’man Jughaim. Thuruq al-Kasyfi ‘an Maqāsid al-Syāri’ , 28.
106 Abdurrahman bin abu bakar jalaluddin al-suyuti, al-asybah wa al-nazda`ir, dar al-kutub al-ilmiyah, 1990, 88.
107 Ibnu ‘Asyur, Maqāsid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah , 2.
108 Al-Syatibi, al-Muwafaqāt , Juz II, 10.
Sementara  Pemanfaatan  Gedung,  Mekanisme  Peralihan  dan  Penutup masuk  ke  dalam  pembagian  yang  kedua,  yakni  dalam  hal  adat.  Ketiga regulasi rumah ibadah ini hanya sebagai pelengkap bagi regulasi-regulasi yang telah disebutkan dalam dharuriyat dan hajiyat. Sebab, ketiga regulasi ini  hanyalah  sebagai  pelengkap  dari  regulasi-regulasi  sebelumnya.  Kalau pun tidak ditampilkan atau tidak dibuat, itu tidak akan menyulitkan para agamawan  yang  ingin  melaksanakan  ibadah  mereka  tanpa  ada  rumah ibadah sementara tersebut.

## E. Simpulan
Perkembangan regulasi rumah ibadat dapat dikelompokkan mejadi dua  model.  Model  pertama  adalah  merinci  atau  melengkapi  regulasi sebelumnya, yakni ada pada item perizinan, pengawasan dan penyelesaian konflik.  Model  kedua  adalah  memunculkan  regulasi  baru  yang  tidak  ada pada regulasi sebelumnya, yakni ada pada item adanya FKUB dan sumber dananya,  rumah  ibadah  sementara,  izin  sementara  pemanfaatan  gedung, dan mekanisme peralihan.
Pandangan Maqashid Al-Syari’ah terhadap perkembangan regulasi rumah  ibadat  dapat  dikategorikan  ke  dalam  tiga  golongan.  kategori pertama  adalah  Dharuriyat,  yakni:  pendirian  rumah  ibadat  dan terbentuknya  FKUB.  Kategori  kedua  adalah  Hajiyat,  tujuan  utama  dari pembuatan  regulasi  rumah  ibadat  adalah  terwujudnya  kerukunan  umat beragama  dibawah  naungan  FKUB      yakni:  Pengawasan,  Pelaporan  dan Penyelesaian  konflik.  Kategori  ketiga  adalah  Tahsiniyat,  seandainya regulasi ini tidak diberlakukan maka tidak akan mengganggu terwujudnya tujuan  utama.  Regulasi  ini  berupa:  Rumah  Ibadah  Sementara,  Ijin Sementara Pemanfaatan Gedung dan Mekanisme Peralihan rumah ibadat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Sulaiman, Sumber Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995.
Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfâ min ‘Ilmi al-Ushul Beirut: Dar al-Kotob al-‘Ilmiyyah, TT.
Abu  Hamid  Muhammad  bin  Muhammad  Al-Gozali,  Ihya’  Ulum  Al-Din, bairut, Juz:1, TT.
Abu  Zahrah,  Muhammad, Ushul  al-Fiqh ,  terj.  Saefullah  Ma’shum,  et  al.,
Ushul Fiqih Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
Ali Fauzi, Ihsan dkk, Kontrofersi Gereja di Jakarta, Yogyakarta: CRCS UGM, 2011.

## “Regulasi Rumah Ibadat”
al-Manzur, Ibn, Lisan al-‘Arab al-Muhit Beirut: Dar al-Fikr, 1972. al-Qardhawi, Yusuf, Madkhal li Dirasah al-Syari’ah al-Islamiyyah Kairo: Dar al-Syuruq, t.th.,.
Al-Syatibi, al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syari’ah Beirut:  Dar  al-Kutub  al- ‘Ilmiyah, 2005. al-Zuhaily, Wahbah, Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu t.t.: t.p., t.th., juz II, h. 1017. Anhari, Masykur, Ushul Fiqh, Surabaya: Diantama, cet-1, 2008. Asroni,  Ahmad,  Jurnal  Menyegel  Rumah  Tuhan:  menakar  kadar kemaslahatan  peraturan  bersama  menteri  agama  dan  menteri dalam negeri no. 9/2006 dan menteri no. 8/2006 dalam mereduksi konflikpendirian rumah ibadah di indonesia.
Asry,  M.Yusuf, Pendirian  Rumah  Ibadah  Di  Indonesia  Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 , Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, 2011. Asry,  Yusuf. Miskomunikasi  dan  Robohnya  Sendi  Harmoni  Antar  Kristen- Islam dalam Pembangunan Masjid Al-Munawar Narhornop Marsada, Kabupaten Tapanuli Utara . Jurnal Harmoni , 2014. Auda,  Jasser, Fiqh  al-Maqāsid ,  Herndon:  al-Ma’had  al-‘Ilmy  li  al-Fikri  al- Islamy, TT.
Auda,  Jasser, Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqashid  Syari’ah Bandung: Mizan Media Utama, TT.
Bakar,  Abu  bin  Abi  Syaibah,  Al-Kitab  Al-Mushannaf  Fi  Al-Ahadist  Wa  Al- Astar, Ar-Riyad 1409.
Cholil,  Suhadi Rumitnya  Perizinan  Rumah  Ibadah ,  Suara  Pembaruan,  31 Januari 2009.
Dachlan, Muh. Dinamika Pendirian Gereja Kristen Songka dan Gereja Toraja Jemaat Marannu di Kota Palopo . Jurnal SmaRT, 2015.
Dahlan, Abd. Rahman. Ushul Fiqh , Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011.
Daniel  S.  Lev, Hukum  dan  Politik  di  Indonesia:  Kesinambungan  dan Perubahan Jakarta: LPES, 1990. Departemen Agama RI, Al-Hidayah: Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka Jakarta: Kalim, 2011. Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif, Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004.
Fuady, Munir, Konsep Negara Demokrasi, Bandung : Refika Aditama, 2010. Hakim,Abdul Aziz Negara  Hukum  dan  Demokrasi  Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/686836-detik-detik-
pembakaran-gereja-di-aceh . 2017. http://nasional.news.viva.co.id/news/read/686836-detik-detik- pembakaran-gereja-di-aceh . 2017.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/07/17/nrmpr
s-ini-kronologi-pembakaran-masjid-di-tolikara . 2017.
Human Rights Watch. Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia; 2013.
Ichwan,  Moch.  Nur,  “Menuju  Governansi  Humanis  Agama:  Refleksi  Ulang Tahun  Ke-  64  Kementerian  Agama”.  Makalah  disampaikan  dalam seminar HUT Kementerian Agama RI, Jakarta 21 Januari 2011.
Izzuddin  bin  `Abdissalam, Qawaid  al-Ahkam  fi  Masalih  al-Anam .  Kairo:
Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1994.
Jalaluddin  Al-Suyuti,  Abdurrahman  bin  Abu  Bakar,  Al-Asybah  wa  Al- Nazda`ir, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990,
Keputusan  Bersama  Menteri  Agama,  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia, Bab IV Pendirian Rumah Ibadah Pasal 13. Pdf, Kustini,  dkk., Efektivitas  Sosialisasi  Peraturan  Bersama  Menteri  Nomor.  9 dan  8  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama,  dan Pendirian Rumah Ibadat Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009. Mahfud MD, Moh, Politik Hukum di Indonesia Jakarta: Rajawali Pers, 2009. Marzuki  Wahid  dan  Rumadi, Fiqh  Mazhab  Negara:  Kritik  atas  Politik Hukum Islam di Indonesia Yogyakarta: LKiS, 2001. Prastowo,  Andi, Menguasai  Teknik-Teknik  Koleksi  Data  Penelitian Kualitatif, Jogjakarta:Divapress, 2010.
Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh , Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2011. Thahir Ibnu Asyur, Muhammad, Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah Tunisia: Dar al-Salam, 2006.
Thohir,  Mudjahirin, Fundamentalisme  Keagamaan  dalam  Perspektif Kebudayaan . Jurnal Analisa, XVII 02. 2010.
Undang-undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  28E  Ayat:  1,  Pasal  28I  ayat:  1, Pasal 29 Ayat: 2, dan Pasal 22 Undang-undang UU Nomor 30 tahun 1999 tentang HAM.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia,
Wahhab Khallaf, Abdul, Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah,

## “Regulasi Rumah Ibadat”
2010. Wahhab Khallaf, Abdul, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996.
Yunus,  Muhammad, Kamus  Arab  Indonesia Jakarta:  Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Alquran, 1973.
Zahro, Abu, Ushul Fiqh, Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011. Zed,  Mestika, Metode  Penelitian  Kepustakaan ,  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2008.