Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1,  No.  2  –  September  2020,  Hal.  208-212|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2477.208-212

## ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENPASAR
(Putusan No: 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps)
I Made Suartana, I Made Minggu Widyantara, I Nyoman Gede Sugiartha Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Maksud dan tujuan penelitian ini adalah menganalisa penyimpangan kewenangan pada perintah perjalanan dinas yang  berimplikasi  pada  terjadinya  korupsi.  Isu  hukum  yang  muncul  dari  penelitian  ini  meliputi  dasar  hukum yang dipergunakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  of Denpasar dalam  mempertimbangkan dan  menjatuhkan  sanksi  pidana  pada  Putusan  No.  42/Pid.Sus-TPK/2015/Pengadilan  Negeri  Denpasar  dan analisa  yuridis  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Denpasar  dalam  mengambil  keputusan  atas perkara No. 42/Pid.Sus-TPK/2015/ of Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  yang  mempergunakan  beberapa  pendekata,  seperti  pendekatan  perundang-undangan (statute approach) ,  pendekatan  konseptual (conceptual  approach) ,  dan  pendekatan  kasus (case  approach). Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  merupakan  kejahatan  yang  secara  khusus  diatur  dengan Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001,  yang  keberadaannya  merupakan  revisi  atas  Undang-Undang  Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 yang juga mengatur mengenai pemberantasan kejahat tindak pidana korupsi. Sesuai Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2015/ of Pengadilan Negeri Denpasar, seorang terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  yang  kemudian  diamandemenkan  menjadi  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2001  mengenai  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Hal  itu  karena  berdasarkan dengan  putusan  tersebut,  semua  tindakan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  dan  telah  terbukti  melakukan  unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan subsidair.
Kata Kunci: Korupsi; Penyalahgunaan Wewenang; Perjalanan Dinas

## Abstract
The purpose and objective of this study is to analyze deviations in authority on official travel orders which have implications for corruption. The legal issues arising to be studied in this research are the legal basis used by the Panel of Judges at the Corruption Court of Denpasar in deciding and imposing criminal sanctions on Decision No.  42/Pid.Sus-TPK/2015/ of Denpasar  District  Court  and the  juridical  analysis  on  the Denpasar  Corruption Court Judges in making decisions on case No. 42/Pid.Sus-TPK/2015/ of Denpasar District Court. This research is a normative legal research which uses several approaches, such as statute approach, conceptual approach, and case approach. The results of the study indicate that the criminal act of corruption is a crime specifically regulated by Law No. 20 of 2001, whose existence is a revision of Law no. 31 of 1999 which also regulates the eradication of criminal acts of corruption. In accordance with Decision No. 42/Pid.Sus-TPK/2015/ of Denpasar District Court, a defendant has been proven to have violated the provisions of Article 3 of Law No. 31 of 1999 which  was  later  amended  into  Law  No.  20  of  2001  regarding  the  Eradication  of  Corruption  Crime.  This  is because  based  on  this  verdict,  all  the  acts  have  been  committed  by  the  defendant  and  he  is  proven  to  have committed the elements of the criminal act that was charged to him on the subsidiary charges.
Keywords: Corruption; Abuse of Authority; Business Trip

## I. PENDAHULUAN
Korupsi merupakan suatu kejahatan yang oleh pemerintah Indonesia telah dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa ( extraordinary crime ) ( Ifrani, 2017 ; Hatta, 2019 ), karena dampaknya sangat dirasakan oleh rakyat dan sangat menghambat tercapainya sistem pemerintahan yang bersih dan baik yang muaranya diharapkan dapat menimbulkan kesejahtraan bagi bangsa dan Negara ( Waluyo, 2014 ). Oleh  karena  itu  pemerintah  juga  perlu  melakukan  pencegahan  dan  penindakan  kejahatan  korupsi
dengan cara-cara yang serba luar biasa pula. Upaya untuk mencegah munculnya korupsi dalam sistem pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia  sesungguhnya  sudah  cukup  lama  digaungkan  oleh pemerintah  Indonesia,  namun  demikian  pada  kenyataannya  kejahatan  korupsi  kian  hari  tampak semakin merajarelala dan dilakukan dengan modus yang beraneka ragam, sehingga terkesan kejahatan korupsi  tidak  akan  mudah  untuk  diberantas  dengan  metode-metode  yang  bersifat  klasik  dan  dalam waktu yang relatif singkat.
Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat sistematis dan dilakukan secara berjamaah ( Waluyo, 2014 ),  yang  saat  ini  kerap  kita  temukan  tidak  hanya  dalam  system  pemerintahan  yang  berlangsung pada  pemerintah  pusat  namun  juga  terjadi  pada  system  pemerintahan  daerah  baik  provinsi  maupun kabupaten.  Secara  spesifik  penulis  ingin  membahas  mengenai  kasus  korupsi  yang  terjadi  pada pemerintah  daerah  Kabupaten  Gianyar,  Bali  yaitu  mengenai  kejahatan/pidana  korupsi  yang  terjadi dalam  Perjalanan  Dinas pemerintah  kabupaten  gianyar,  yang  dilakukan  oleh  oleh  14  orang  Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  Pemertintah  Kabupaten  Gianyar  pada  tahun  2012.  Yang  perkaranya  kemudian ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Bali.
Untuk membahas lebih lanjut kasus tersebut di atas, penulis telah menetapkan rumusan masalah yang akan menjadi objek kajian ini, yakni sebagai berikut:
1. Bagaimana  dasar  hukum  pertimbangan  majelis  hakim  pengadilan  tindak  pidana  korupsi Denpasar  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  pada  Putusan  No.  42/Pid.Sus-TPK/2015/ Pengadilan Negeri Denpasar?
2. Bagaimana  analisis  yuridis  majelis  hakim  dalam  memutus  Putusan  Nomor:  42/Pid.Sus- TPK/2015/ Pengadilan Negeri Denpasar?
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  Dasar  Hukum  yang  dipergunakan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi  Denpasar  dalam  menjatuhkan  pidana  pada  Putusan  No.  42/Pid.Sus- TPK/2015/ Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Untuk mengetahui Analisis Yuridis Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bersifat  normatif (Efendi  & Ibrahim,  2018 ),    karena  penelitian  ini  diterapkan  dengan  melakukan  pengkajian  melalui  pendekatan konseptual  dan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Pendekatan  masalah  direalisasikan dengan  melakukan  kajian  terhadap  peraturan  peruandang-undangan  yang  berlaku  dan  memiliki relevansi  dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  sekaligus  melakukan  pendekatan konseptual  dengan  cara  menganalisis  permasalahan  melalui  konsep  hukum  yang  diambil  dari  buku- buku  serta  literatur-literatur  yang  memiliki  relevansi  dengan  permasalahan  yang  diteliti  ( Susanti, 2014 ).
Sumber Bahan Hukum Dalam Penelitian Ini Yaitu:
a. Bahan-bahan  hukum  primer  yang  dipergunakan  penulis  adalah  bahan  hukum  yang  memiliki ketentuan  hukum  yang  bersifat  mengikat.  Yang  dalam  penelitian  ini  bahan-bahan  hukum primernya adalah: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor: 42/Pid.Sus- TPK/2015/  Pengadilan  Negeri  Denpasar;  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana;  Kitab Undang-Undang Hukum  Acara Pidana; UU No. 31 Th 1999 juncto UU No. 20  Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; serta yurisprudensi Pengadilan.
b. Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan-penjelasan akan  teori  serta  doktrin  hukum,  yang  di  antaranya  adalah  berupa  buku-buku  bidang  hukum, hasil  penelitian  bidang  hukum  serta  kajian  pustaka  yang  memiliki  keterkaitan  dengan penelitian ini.
c. Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan-bahan  yang  dapat  memberikan  penjelasan  ataupun petunjuk  akan  bahan  hukum  primer  maupun  sekunder  yang  ada,  sehingga  bahan-bahan hukum  primer  dan  sekunder  dapat  dipergunakan  secara  tepat  guna,  misalnya  kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.
Untuk memperoleh bahan hukum yang memiliki relevansi serta korelasi dengan topik penelitian ini,  Penulis  kemudian  melakukan  studi  kepustakaan  untuk  kepentingan  pengumpulan  data.  Studi
kepustakaan  yang  penulis  maksud  adalah  melakukan  pengumpulan  data  dengan  mempelajari  buku- buku, dokumen-dokumen, ataupun literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Dalam  penelitian  ini,  data  dianalisis  secara  deskriptif,  dengan  maksud  untuk  memetakan  ada  atau tidaknya pengaruh suatu gejala dengan gejala lain yang timbul di masyarakat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar dalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.
Kejahatan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Kejahatan Korupsi.
Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu: Terdakwa 1. Dewa Made Putra,SH,M.Si, dengan terdakwa 2. Ketut Ritama, S.Sos, terdakwa 3. S.A.M. Ika Kencana Dewi,SH, terdakwa 4. Ni Kt. Juniantari, A.Md, terdakwa 5. I Kt. Puja, terdakwa 6. I Md. Darmaja, terdakwa 7. I Km. Yastra, terdakwa 8. I Md. Wirawan, terdakwa 9. I Ny. Sulandra, terdakwa 10. Ni Wy. Suciasih, terdakwa 11. Ni  Kt.  Suniawati,SH,  terdakwa  12.  Ni  Md.  Ayu  Purniasih,S.Sos,  terdakwa  13.  A.A.  Istri  Agung Yunariwati,SE dan terdakwa 14. I Md. Suparta. Semua terdakwa adalah PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan  berupa  keterangan  saksi-saksi  yang diberikan dibawah sumpah, pendapat ahli, alat bukti surat, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang  diajukan  dipersidangan,  maka  diperoleh  fakta-fakta  hukum  berdasarkan  pemeriksaan  di Pengadilan yaitu sebagai berikut:
1. Bahwa  para  terdakwa  1  s/d  14  yang  mendapat  tugas  sesuai  dengan  Surat  Tugas No.:800/0547/Dipenda  tanggal  25  Oktober  2012  ditugaskan  oleh  Kepala  Dinas  Pendapatan Kabupaten  Gianyar  untuk  melakukan perjalanan  dinas  ke  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  (DPPK)  Kota  Depok  pada  tanggal  29  s/d  31  Oktober  2012  dalam  rangka study banding crass program/ system tunggu pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Kota  Depok  dan  seluruh  biaya  kegiatan  tersebut  di  bebankan  kepada  APBD  Pemerintah Kabupaten Gianyar sebasar Rp. 94.900.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
2. Kemudian  pada  tanggal  29  Oktober  2012  sekirta  pukul  04.00  Wita  terdakwa  1  s/d  4,  dengan menggunakan mobil travel Timbul Buana Abadi berangkat dari Gianyar menuju Bandara Ngurah Rai Denpasar meneruskan perjalanan menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda GA 423  selanjutnya  melanjutkan  perjalanan  menuju  Bangkok  Thailand  sampai  dengan  hari  Rabu tanggal 31 Oktober 2012.
3. Sedangkan para terdakwa 5 s/d 14 pada tanggal yang sama yaitu Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 08.00 Wita dari Gianyar mengunakan mobil Travel Timbul Buana Abadi milik saksi I Made Sudianga berangkat menuju Bandara Ngurah Rai Denpasar untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Jakarta dengan pesawat Garuda 427 pukul 11.20 Wita.
4. Bahwa terdakwa 5 s/d 14 dengan diantar oleh mobil travel pergi melakukan persembahyangan di Pura  Gunung  Salak,  setelah  itu  para  terdakwa  kembali  ke  hotel  untuk  istirahat,  kemudian  pada tanggal  30  Oktober  2012  para  terdakwa  dengan  di  jemput  oleh  mobil  travel  berangkat  menuju Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  Pemerintah  Kota  Depok  dengan  maksud untuk  meminta  tandatangan  dan  cap  stempel  DPPK  Kota  Depok  guna  kelengkapan  Surat Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh Pemda Gianyar Bali, saat di kantor DPPK Kota Depok hanya  terdakwa  I  Ketut  Puja  dan terdakwa  I  Made  Darmaja  yang  masuk  ke  salah  satu ruangan DPPK  Kota  Depok  sedangkan  yang  lain  menungu  di  luar,  selanjutnya  oleh  saksi  Achmad Karyaman, S.Ip. SPPD tersebut ditandatangani dan di stempel dan kemudian diserahkan kembali melalui stafnya selanjutnya para terdakwa kembali ke Jakarta dengan mobil travel dan jalan-jalan berbelanja di Mangga Dua Jakarta.
5. Bahwa  kemudian  pada  tanggal  31  Oktober  2012  terdakwa  5  s/d  14,  bersiap-siap  kembali  ke Denpasar  dan  pada  saat  menunggu  di  Bandara  Sukarno  Hatta  Jakarta  mereka  para  terdakwa bertemu  dengan  terdakwa  1  s/d  4  yang  baru  kembali  dari  Bangkok  Thailand  dan  selanjutnya bersama-sama kembali ke Denpasar pukul 18.45 Wib menggunakan pesawat Garuda GA 426.
6. Bahwa  para  terdakwa  setelah  menerima  uang  perjalanan  dinas  tersebut  yang  seharusnya dipergunakan  untuk  kepentingan  study  banding  telah  menyalahgunakan  kewenangan  yang diberikan guna kepentingan pribadinya dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Gianyar No.7 tahun 2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang Perjalanan Dinas.
7. Akibat  perbutan  para terdakwa  1  s/d  14  tersebut  mengakibatkan  kerugian  Negara  kurang  lebih sebesar  Rp.  94.900.000,-  (Sembilan  Puluh  Empat  Juta  Sembilan  Ratus  Ribu  Rupiah), sebagaimana  Laporan  Hasil  Audit  BPKP  Perwakilan  Prov.  Bali  Nomor:  SR-857/PW22/5/2013 tanggal 16 Desember 2013.
Para terdakwa dimajukan kedalam Persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana yang diuraikan dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang isinya dapat dikutip sebagai berikut: 1) Primair
Terdakwa  dianggap  melanggar  ketentuan  Pasal  2  ayat  1  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 mengenai Pemberantasan Korupsi yang telah diperbaiki dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Korupsi.
2) Subsidair
Perbuatan  terdakwa  telah  melanggar  Pasal  3  ayat  1  Undang-undang  No.  31  Tahun  1999  mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaiki dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Analisis  Yuridis  terhadap  Pertimbangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi Denpasar dalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps
Dalam kasus tindak pidana korupsi perjalanan dinas yang dilakukan oleh 14 orang PNS  Pemda Gianyar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar “MENGADILI”:
1. Menyatakan  para  terdakwa  1  s/d  14,  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana korupsi “secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para terdakwa 1 s/d 14, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan  para  terdakwa  1  s/d  14,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana korupsi “secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa 1 s/d 14, selama 1 (satu) tahun;
5. Menghukum  kepada  para  terdakwa  1  s/d  14  dengan  pidana  denda  masing-masing Rp.50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  apabila  denda  tidak  dibayar,  maka  dihukum kurungan  selama  untuk  terdakwa  1  (satu)  Dewa  Made  Putra,SH,M.Si  selama  3  (tiga)  bulan, sedangkan untuk terdakwa 2 s/d 14 masing-masing selama 2 (dua) bulan;
6. Menyatakan  bahwa  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  para  terdakwa  dikurangkan  seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankan;
7. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menghukum  kepada  para  terdakwa  1  s/d  14  untuk  membayar  uang  perkara  masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Dari pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal:
1. Para terdakwa divonis tidak bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Korupsi oleh karena tidak terpenuhinya satu unsur di dalam Pasal tersebut yaitu unsur “secara melawan hukum” dan Terdakwa terbukti melanggar Pasal  3  UU  No.  31  Tahun  1999  yang  telah  dirubah  dengan  UU  No.  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena semua unsur-unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi.
2. Pengadilan  Negeri  Denpasar  memutus  para terdakwa  secara  sah  dan  meyakinkan  tidak  terbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dakwaan  primair  dan  kepadanya  secara  hukum wajib dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan disisi lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar  menyatakan  bahwa  para  terdakwa  secara  sah  dan  meyakinkan  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Subsidair.

## Saran
Dari simpulan tersebut di atas, penulis dapat memberikan saran yaitu:
1 Menentukan  dasar  hukum  putusan  perkara  ini,  hendaknya  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Denpasar  lebih  teliti  dan  cermat  dalam  menggunakan  dasar  hukum  putusannya  agar  tidak menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum.
2 Majelis  Hakim  juga  hendaknya  lebih  mengedepankan  pendekatan  Hukum  Administrasi  Negara dalam  memutus  perkara  a  quo,  daripada  hanya  sekedar  menekankan  pendekatan  hukum  tindak pidana  korupsi  yang  tujuan  akhirnya  adalah  pemidanaan ( represif ) ,  yang  pada  akhirnya pendekatan  yang  dipergunakan  menjadi  terkesan  terlalu  klasik  dan  sempit  dan  mengakibatkan penengakan  hukum  hanya  mampu  menimbulkan  efek  jera ( retributif ), namun  relative  gagal memulihkan/  mengembalikan  kerugian negara  yang  dapat  dipulihkan  melalui  penerapan  pidana denda yang semestinya lebih di utamakan.
3 Konsekuensi lain dari pendekatan pemidaan yang diterapkan majelis hakim dalam perkara a quo adalah  Majelis  Hakim  terkesan  meletakan  instrumen  hukum  pidana  pada  posisi  terdepan (premium  remidium) dan  terkesan  sebagai  senjata  satu-satunya  dalam  memutus  perkara  aquo. Padahal  semestinya  pemidanaan  merupakan  upaya  terakhir  yang  harusnya  dipergunakan  dalam menyelesaikan perkara aquo, karena masih ada upaya hukum lain yang harus dikedapankan oleh majelis hakim dalam memutus perkara aquo yaitu hukum administrasi, karena instrumen hukum yang  utama  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan  baik  adalah  melalui  hukum administrasi  dan  dalam  menjalankan  setiap  aktivitasnya,  seorang  pejabat  pegawai  negeri  sipil juga tunduk dan diatur oleh norma hukum administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Prenada Media. Hatta, M. (2019). Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime) . Unimal Press. Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa. Al’Adl , 9 (3), 319–336. Susanti, D. O. (2014). Penelitian Hukum (Legal Research) . Sinar Grafika. Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Yuridis , 1 (2), 169–182. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  UndangUndang  Nomor  31  Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/ 2015/ PN Dps