## HAK DAN KEWAJIBAN DALAM  PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BPJS KESEHATAN DENGAN RSUDAERAH TANJUNGPINANG
Rika Adrian *
Kantor Pengacara Rika Adrian

## Abstract
The government attempts to enhance the society welfare as it is stated in the Fourth Amendment of  the 1945 Constitution under Article 34 (2) and (3). The purpose is emphasized by Law No. 36 of 2009 on Health.  To implement the Law, the government has enacted Law No. 40 of 2004 on National Social Security System and Law No. 24 of 2011 on Social Security Agency.
This research used a socio-legal research whose collected  data was analyzed qualitatively.  The research found that the rights and duties  of parties  stated  in the agreement between BPJS Tanjungpinang branch and Tanjungpinang RSUD has referred to the Health Ministry Decree No.  71  of  2013  on  the Health Services  at National Health Security. Although the  agreement  between BPJS Tanjungpinang branch and Tanjungpinang RSUD is  considered as a furtive document,  pursuant to Article  1874 Civil KUH, the  document has  the same power  as  the authentic document.
Keywords: Rights and Duties, Cooperation Agreement, Health Social Security Agency

## Abstrak
Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  pada Pasal 34 ayat 2 dan 3.  Tujuan tersebut semakin dipertegas melalui UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk mengimplementasikan hal tersebut pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini mengunakan penelitian hukum sosiologis dimana data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.
Penelitian ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Kerjasama antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang  telah mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Meskipun, akta  perjanjian kerjasama yang dibuat antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang termasuk jenis perjanjian dibawah tangan, namun
* Alamat Korespondensi : rika_adriansh@yahoo.com
161
berdasarkan  Pasal 1874 KUHPerdata bahwa  akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik. Kata kunci : Hak dan Kewajiban, Perjanjian Kerjasama, BPJS Kesehatan

## A. Latar Belakang Masalah
Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat  tersebut tercantum dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 34  ayat 2 dan 3, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu Negara  mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat  dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusian. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi di atas, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan.
Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT.  Askes (Persero) dan PT.  Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi, terbagi- bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali.
Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur, maka pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu wujud nyata dari Pemerintah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan berkeadilan. Disamping karena pelayanan kesehatan yang lebih baik merupakan kebutuhan masyarakat yang hakiki, sehingga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memiliki nilai strategis, oleh karenanya pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah suatu keniscayaan.
Dalam menjalankan program penjaminan kesehatan kepada masyarakat,
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar pelayanan sebagaimana yang disyaratkan dan telah menandatangani perjanjian kerjasama.
Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan idealnya berjalan dengan lancar. Fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dan Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seluruh kewajibannya kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama antara fasilitas pelayanan Kesehatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada kenyataannya
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION 162
masih menemui kendala teknis sebagaimana kutipan berita “Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional atau yang dikenal dengan JKN memang belum sempurna dan memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Salah satunya adalah banyak pembayaran klaim oleh badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS kesehatan kepada pihak rumah sakit yang belum bisa terbayar 100 persen. Hal tersebut juga terjadi di Jawa Timur dari sebanyak 184 rumah sakit penjamin BPJS di Jawa Timur memang ada yang belum terbayar klaimnya sampai dengan akhir Februari kemarin. Hal tersebut di akui oleh Kisworowati selaku kepala divisi regional VII BPJS kesehatan Jawa Timur”.
Terdapat 3 (tiga) Rumah Sakit yang  telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang.
Perjanjian kerjasama antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang didasarkan pada perjanjian kerjasama antara PT. Askes (Persero) dengan RSUD Tanjungpinang. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan lancar, masih terdapat kendala teknis dalam pelaksanaannya, diantaranya keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Cabang Tanjungpinang.

## B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana kedudukan akta perjanjian kerjasama antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan  RSUD Tanjungpinang ditinjau dari sudut pandang yuridis ?
2. Apa hak dan kewajiban para pihak dalam  perjanjian kerjasama antara  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  Cabang Tanjungpinang dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjungpinang ?
3. Bagaimana cara penyelesaian perselisihan para pihak  apabila hak dan kewajiban dalam isi perjanjian kerjasama tidak  dilaksanakan oleh para   pihak ?

## C. Metode
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah penelitian hukum yang sosiologis, Hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.  Pada penelitian ini hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.  Penelitian ini mengunakan data primer dan data sekunder. Objek penelitian untuk data primer adalah Institusi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Tanjungpinang dan RSUD Tanjungpinang. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder.  Analisis data penelitian hukum sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini  adalah kuantitatif dan kualitatif.
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION

## D. Hasil
Dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang, BPJS Cabang  Tanjungpinang  mempunyai  Hak :
a. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Tanjungpinang.
b. Mendapatkan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana RSUD Tanjungpinang.
c. Mendapatkan informasi tentang pelayanan kepada peserta  (termasuk melihat rekam medis) yang dianggap perlu oleh pihak.
d. BPJS yang didasarkan pada persetujuan umum ( general Consent ) yang salah satunya berisi persetujuan  pasien untuk melepaskan informasi kepada pembayar.
e. Menerima laporan bulanan yang mencakup pencatatan  atas jumlah kasus dan biaya.
f. Memberikan teguran dan atau peringatan  tertulis kepada  RSUD Tanjungpinang dalam hal terjadinya penyimpangan  terhadap pelaksanaan  kewajiban RSUD Tanjungpinang.
g. Meninjau kembali perjanjian apabila RSUD Tanjungpinang tidak memberikan tanggapan terhadap peringatan tertulis yang ditembuskan ke PERSI Daerah.
h. Mengakhiri Perjanjian (Tidak melanjutkan kerjasama) apabila RSUD Tanjungpinang tidak lulus tahap evaluasi dan penilaian atas kesiapan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta sesuai ketentuan perundang- undangan.
Dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan
RSUD Tanjungpinang, BPJS  Cabang  Tanjungpinang  mempunyai Hak :
a. Memperoleh informasi tentang tata cara Pemberian Pelayanan Kesehatan Kepada peserta.
b. Memperoleh informasi tentang ruang lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan yang disediakan bagi peserta.
c. Memperoleh informasi tentang tata cara pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD.
d. Memperoleh pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta sesuai dengan ketentuan  dan prosedur yang disepakati Para Pihak.
e. Memperoleh informasi dan aplikasi
f. (software) terkait dengan sistem informasi manajemen pelayanan yang berlaku dalam rangka tatalaksana administrasi.
Untuk memperoleh haknya atas pelayanan yang telah diberikan kepada peserta BPJS, RSUD Tanjungpinang mengajukan tagihan yang harus dibayar oleh BPJS dengan data sebagai berikut :

## Tabel
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
Tagihan RSUD Tanjungpinang Kepada BPJS Cabang Tanjungpinang Dari Januari s/d September 2014 NO BULAN JUMLAH TAGIHAN 1. Januari Rp.1.066.252.502 2. Februari Rp.1.251.800.684 3. Maret Rp.1.240.020.274 4. April Rp.1.372.025.532 5. Mei Rp.1.501.979.076 6. Juni Rp.1.845.233.720 7. Juli Rp.1.762.410.912 8. Agustus Rp.1.887.805.097 9. September Rp.1.755.829.569 Jumlah Rp.13.683.357.366 Sumber: RSUD Tanjungpinang
Dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang, BPJS Cabang Tanjungpinang mempunyai Kewajiban :
a. Membayar biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Tanjungpinang kepada peserta BPJS, sesuai tagihan yang diajukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati Para Pihak.
b. Melaksanakan proses evaluasi dan penilaian secara berkala atas kesiapan RSUD untuk menjadi fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS.
c. Menyediakan dan memberikan informasi tentang tatacara pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta.
d. Bersama-sama dengan RSUD Tanjungpinang  melakukan sosialisasi prosedur pelayanan, tatacara pengajuan klaim, kepada pihak yang berkepentingan.
e. Menyimpan rahasia informasi  pasien yang digunakan untuk proses pembayaran klaim.
Dalam Perjanjian Kerjasama antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan
RSUD Tanjungpinang yang dibuat tanggal 31 Desember 2013 pada Pasal 7 sebagaimana diuraikan pada lampiran II Perjanjian, tata cara pembayaran klaim pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sebagai berikut :
1. Pengajuan klaim pelayanan kesehatan tingkat lanjutan kepada Kantor Cabang/Kantor Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan INA CBG’s
BPJS Cabang Tanjungpinang tidak bertanggungjawab untuk membayar tagihan yang timbul, karena pihak RSUD Tanjungpinang memberikan fasilitas dan atau pelayanan kesehatan diluar yang menjadi hak peserta.
Dalam menunaikan kewajibannya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tanjungpinang telah menyelesaikan  pembayaran klaim kepada RSUD Tanjungpinang.
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION 165
Pengembalian Klaim oleh BPJS Cabang Tanjungpinang (bulan Januari s/d Oktober 2014 sebanyak 22.274 kasus terdiri dari Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inat Tingkat Lanjutan (RITL).
Dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang, BPJS Cabang Tanjungpinang mempunyai Kewajiban :
a. Melayani peserta dengan baik sesuai standar profesi dan standar pelayanan kedokteran, prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku bagi Rumah Sakit.
b. Menyediakan perangkat keras ( hardware ) dan jaringan komunikasi data.
c. Menyediakan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana RSUD Tanjungpinang dan informasi lain tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat rekam medis) yang dianggap perlu oleh BPJS Cabang Tanjungpinang.
d. Menyediakan petugas sebagai tenaga informasi dan penanganan keluhan terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak RSUD Tanjungpinang.
e. Menyediakan petugas yang bertanggungjawab untuk melakukan pengecekan keabsahan kartu dan surat rujukan serta melakukan entry data kedalam aplikasi Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan melakukan pencetakan SEP.
f. Menyediakan petugas sebagai tenaga entry data klaim/coder untuk penagihan klaim pelayanan kesehatan peserta.
g. Menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat tentang fasilitas dan pelayann kesehatan yang diberikan  kepada peserta terkait evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh BPJS Cabang Tanjungpinang.
h. Mengajukan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan peserta secara teratur dan tertib sesuai ketentuan kepada pihak BPJS Cabang Tanjungpinang.
i. Membuat laporan kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan secara berkala setiap bulan kepada pihak BPJS Cabang Tanjungpinang.
j. Menggunakan Sistim Informasi Manajemen yang berlaku dalam rangka tata laksana administrasi.
k. Melaksanakan dan mendukung program pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pihak BPJS Cabang Tanjungpinang.
l. Sejak mulai beroperasinya BPJS mulai 1 Januari 2014, sampai dengan bulan September  2014 sebanyak 16607 peserta BPJS yang telah mendapat pelayanan kesehatan rawat jalan maupun rawat inap dari RSUD Tanjungpinang.
Dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang disebutkan dalam Pasal 14 perjanjian kerjasama tersebut, sebagai berikut:
1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan perjanjian kerjasama akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.
2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
166
3) Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang.
Sanksi dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang sebagai berikut :
1. Apabila dalam pengajuan klaim/tagihan oleh RSUD terdapat klaim/tagihan yang bermasalah, maka BPJS berhak untuk menangguhkan pembayaran pada klaim/tagihan yang bermasalah tersebut.
2. Dalam hal RSUD terbukti secara nyata melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Tidak melayani Peserta sesuai dengan kewajibannya.
b. Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada Peserta sesuai dengan hak Peserta.
c. Memungut biaya tambahan kepada Peserta diluar ketentuan ; dan atau
d. Melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, maka
e. BPJS berhak melakukan teguran tertulis kepada RSUD sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran minimal 7 hari kalender, dengan tembusan ke persi Daerah.
3. BPJS berhak meninjau kembali perjanjian ini apabila ternyata dikemudian hari tidak ada tanggapan atau perbaikan dari RSUD setelah BPJS melakukan teguran sebanyak maksimal 3 kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.
4. Dalam hal salah satu pihak diketahui menyalahgunakan wewenang dengan melakukan kegiatan moral hazard atau fraud seperti membuat klaim fiktif yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Internal maupun Eksternal sehingga terbukti merugikan pihak lainnya, maka pihak yang menyalahgunakan wewenang tersebut berkewajiban untuk memulihkan kerugian yang terjadi dan pihak yang dirugikan dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak.
5. Pengakhiran Perjanjian yang diakibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dapat dilakukan tanpa harus memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang pada pasal 12 ayat (1) Perjanjian ini dan tidak membebaskan Para Pihak  dalam menyelesaikan kewajiban masing-masing yang masih ada kepada pihak lainnya. Perjanjian kerjasama antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD
Tanjungpinang dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian.
Pembahasan
Perjanjian Kerjasama antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang Nomor : 440/3435/4.8.01/2013 ditandatangani di Tanjungpinang pada tanggal 31 Desember 2013. Perjanjian kerjasama tersebut berkedudukan di Tanjungpinang dan ditandatangani oleh  Rizka Adhiati, S.Si, Apt, AAK selaku Plh.  Kepala PT. Askes (Persero) Cabang Tanjungpinang dan Dr. Eka Hanasarianto, M.Kes selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang. Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Rizka Adhiati, S.Si, Apt, AAK selaku Plh Kepala PT. Askes (Persero) Cabang Tanjungpinang masih mengacu
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
pada Surat Keputusan Direksi PT. Askes (Persero) No. 7251/Peg-04/0913 tanggal 13 September 2013.
Akta Perjanjian kerjasama yang dibuat antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang termasuk jenis akta perjanjian dibawah tangan  ( onderhands )  , yaitu  : akta yang dibuat tidak di hadapan  pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta perjanjian kerjasama ini di tandatangani oleh para pihak di atas materai dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya.  Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1874 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.
Apabila diperhatikan perumusan  Perjanjian  Kerjasama yang dibuat oleh BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang adalah sah karena telah memenuhi persyaratan dalam perjanjian  sebagaimana diatur   Pasal 1320 KHUPerdata.
Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang dalam penelitian ini termasuk pada jenis Perjanjian Tidak Bernama ( onbenoemde Ocereenkomst ) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat.
Perjanjian Kerjasama dalam Pasal 8 :  berlaku 1 (satu) tahun dan secara efektif berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014. Permasalahannya adalah dua hari setelah perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani dan berlaku tepatnya mulai 1 Januari 2014 PT. Askes (Persero) Cabang Tanjungpinang bertransformasi kedalam sistem JKN dan berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hal tersebut sesuai dengan pasal 16 ayat (7) Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Desember  2014, Undang-undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional  dan Undang-Undang  RI Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Perjanjian kerjasama antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang  yang masih didasarkan pada perjanjian kerjasama antara PT. ASKES (Persero) dengan RSUD Tanjungpinang  dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Cabang PT. ASKES (Persero) Cabang Tanjungpinang sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. ASKES (Persero) Nomor: 7251/Peg-04/0913  tentang penunjukan  Ibu Rizka Adhiati, S.Si, Apt, AAK selaku Plh. Kepala PT. Askes (Persero) Cabang Tanjungpinang  dan Direktur RSUD Tanjungpinang, apabila merujuk kepada Surat Kepala BKN Nomor K.26.3/V.5-10/99 tertanggal 18 Januari 2002, perihal  Penunjukan Pelaksana Harian, disebutkan bahwa pejabat pelaksana harian  tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan  keputusan yang mengikat.  Dengan demikian apabila merujuk kepada peraturan diatas perjanjian kerjasama tersebut tidak sah. Untuk sahnya perjanjian kerjasama tersebut yang berhak menandatangani adalah atasan Plh. Kepala Cabang BPJS Cabang Tanjungpinang.

## JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION

## 168
Pemerintah Daerah Tanjungpinang telah membuat perjanjian kerjasama antara fasilitas kesehatan dengan penyelenggara pelayanan kesehatan yaitu  RSUD Tanjungpinang dengan BPJS Cabang Tanjungpinang, telah mengacu pada Pasal 35 dan 36 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Pasal 2, 3, 4, dan 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan  Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.  Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 60 ayat 3 (tiga ) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, maka Para Pihak sepakat bahwa sejak 1 Januari 2014 hak dan kewajiban BPJS yang timbul bersadarkan Perjanjian ini dialihkan seluruhnya kepada BPJS Kesehatan (Pasal 16 Perjanjian Kerjasama).
Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang apabila berakhir, tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul dan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajiban tersebut (Pasal 12 ayat 4 Perjanjian Kerjasama). Jumlah peserta JKN yang datang ke RSUD Tanjungpinang dari bulan Januari s/d/ Oktober 2014 adalah sebanyak 19416  orang yang terdiri RJTL dan RITL  (lihat tabel 1). RSUD Tanjungpinang berhak mengajukan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan peserta kepada BPJS. RSUD mengajukan tagihan biaya tersebut kepada BPJS dari bulan Januari 2014 s/d September 2014 sebesar Rp. 13.683.357.366 (lihat tabel 3).  Tagihan yang diajukan dari bulan Januari s/d Oktober 2014 terdapat 256 kasus yang  ditolak pembayarannya oleh BPJS Cabang Tanjungpinang. Hal tersebut terjadi karena data hasil verifikasi dinyatakan tidak lulus. Hal tersebut diselesaikan dengan cara dikomunikasikan kepada pihak RSUD Tanjungpinang.
Pembayaran tagihan oleh BPJS Cabang Tanjungpinang kepada RSUD Tanjungpinang dilakukan setiap pengajuan tagihan setelah diverifikasi paling lambat 15 hari setelah pengajuan tagihan, sebagaimana tertuang dalam lampiran II Perjanjian Kerjasama dan pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.  Penyelesaian perselisihan yang terjadi terkait keterlambatan pembayaran klaim diselesaikan  dengan merujuk pada Pasal 14 dalam Perjanjian Kerjasama antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang, setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebanyak 1 permil (Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan).
Penyelesaian perselisihan mengacu pada pasal 1238 KUHPerdata, pihak yang berselisih terlebih dahulu mengajukan peringatan, dan peringatan tersebut harus tertulis.  Apabila Musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan. Kelalaian suatu pihak, yang lain dapat meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION 169
penggantian kerugian (Pasal 1266 KUHPerdata). Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, maka penggantian kerugian dapat dituntut menurut Undang-Undang.
Penyelesaian perselisihan terkait ketidaksesuaian pembayaran antara jumlah tagihan yang ditagihkan oleh RSUD Tanjungpinang  dengan jumlah tagihan yang dibayar oleh BPJS Kesehatan Tanjungpinang dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, hal tersebut selaras dengan teori hukum Integratif dimana penyelesaian perselisihan antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD  Tanjungpinang mempertimbangkan sistim norma, sistem perilaku dan sistem nilai bangsa Indonesia dengan landasan Pancasila.
Cara penyelesaian sengketa antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang mengacu kepada Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
Perjanjian kerjasama BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang selama beroperasi mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai sekarang tidak pernah mengajukan gugatan melalui pengadilan tetapi diselesaikan secara musyawarah mufakat.

## E. Kesimpulan
1. Hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian kerjasama antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang  telah sesuai secara yuridis, karena telah mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Penyelesaian perselisihan para pihak  yang tidak melaksanakan dalam isi perjanjian kerjasama tersebut diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian kerjasama tersebut maka termasuk perbuatan melawan hukum.
3. Akta Perjanjian kerjasama yang dibuat antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang termasuk jenis perjanjian dibawah tangan.  Perjanjian kerjasama yang dibuat antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang merupakan Azas Kebebasan Berkontrak, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian kerjasama antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang yang masih didasarkan pada perjanjian kerjasama antara PT. ASKES (persero) dengan RSUD Tanjungpinang  dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Cabang PT. ASKES (Persero) Cabang Tanjungpinang dan Direktur RSUD Tanjungpinang .
Rekomendasi :
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION 170
1. Perjanjian kerjasama antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang  perlu segera diperbaharui, dengan melakukan perubahan para pihak yang terlibat didalam perjanjian kerjasama tersebut yaitu antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang  tidak antara PT. Askes (Persero) Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang.
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang dalam klaim pembayaran yang diajukan RSUD Tanjungpinang, seharusnya BPJS Cabang Tanjungpinang membayar klaim tersebut tepat waktu dan  RSUD Tanjungpinang mengajukan klaim tersebut secara lengkap.
3. Para pihak dalam  perjanjian kerjasama antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang seharusnya adalah pejabat definitif.
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abidin,  Zainal  dan  Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian , Jakarta  :  PT Rajagrafindo Persada, 2010.
Az, Santoso, Lukman, Hukum Perjanjian Kontrak , Cet. Pertama, Yogyakarta: Cakrawala, 2012.
Badrulzaman, Darus, Mariam, dkk, Komplikasi Hukum Perikatan , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
Data Kunjungan Kerja DPRD Kota Tanjungpinang di kantor BPS Kota Tanjungpinang, 10 Nopember 2014.
Harahap, Yahya, M, Segi-segi Hukum Perjanjian , Bandung : Alumni, 1992. Kesehatan Kementerian Republik Indonesia, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional , Jakarta :
Kementerian Kesehatan RI, 2013.
Muhamamad,  Abdulkadir, Hukum Perikatan , Cet. Ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
Perpustakaan Nasional RI, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Cet Pertama, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014. Poerwadarminta,  S,J,W, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Cetakan XII, Jakarta :Balai Pustaka, 1991.
Raharjo, Handri, Hukum Perjanjian di Indonesia , Cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009.
Rasjidi,  Lili, Teori Hukum Integratif , Cetakan Pertama, Yogyakarta : Genta Publishing, 2012.
Rizka ,“BPJS Kerjasama Dengan Lima Klinik”, Bara Kepri,  Tanjungpinang, 27 Okt-9 November 2014.
Salim, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Subekti, Hukum Perjanjian , Cetakan keduapuluhtiga, Jakarta: Intermasa, 2010.
Sudarsono, Kamus Hukum , Cetakan Pertama, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
Soekanto, Soerjano, “ Pengantar Penelitian Hukum ”, Jakarta : UI-Pres, 2010.
Tjitrosubidio dan Subekti, Terjemahan KUHPerdata , Jakarta : Pradnya Paramita,
1994.
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
172
Tunggal Setia Hadi, Peraturan Perundang-undangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS , Edisi Lengkap, Harvarindo : 2014. Hasil Penelitian/Tugas Akhir
Pandansari Neo Yessi, Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri di PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Semarang ,  Program Studi Magister Kenotariatan,  Universitas Diponegoro Semarang : 2009.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang RI  Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).