## ANALISIS PENERAPAN E-GOVERNMENT DAN PERUBAHAN INTERAKSI SOSIAL SETELAH MEDIATISASI DI DESA KARANG BAJO, LOMBOK

## ANALYSIS OF E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION AND CHANGES IN
SOCIAL INTERACTION AFTER MEDIATIZATION IN KARANG BAJO

## VILLAGE, LOMBOK
Wulan Purnama Sari (wulanp@fikom.untar.ac.id)
(Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara)

## Abstrak
Era digital di Indonesia, tidak hanya membawa perubahan bagi orang-orang yang berada di daerah  perkotaan,  tetapi  juga  di  daerah  pedesaan  yang  belum  memiliki  akses  memadai  dalam  hal sumber daya. Sebagai salah satu contohnya adalah sebuah desa di provinsi Lombok yang bernama Desa  Karang  Bajo.  Desa  Karang  Bajo  ini  kemudian  menerapkan  pemerintahannya  dengan memanfaatkan teknologi dan new media, dengan kata lain Desa Karang Bajo ini telah menerapkan sistem E-Government. Hal ini sejalan dengan konsep mediatiasi yang dapat diartikan sebagai konsep paling  utama  untuk  memahami  pentingnya  media  terhadap  budaya  dan  masyarakat.  Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini E-Government yang diterapkan di desa Karang Bajo masih berada dalam tahap billboards  dengan  dasar  tujuan  utama  adalah  adanya  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  sistem  E- Government. Hadirnya E-Government tidak membawa perubahan dalam interaksi sosial masyarakat. Kata Kunci: E-Government, Mediatisasi, New Media

## Abstract
In Indonesia, the digital era is not only brings difference for people residing in urban areas, but also  in  rural  areas  that  do  not  have  adequate  access  in  terms  of  resources.  As  one  example  is  a village  in  the  province  of  Lombok  named  Karang  Bajo.  Karang  Bajo  village  apply  it’s  government with  the  use  of  technology  and  new  media,  in  other  words  Karang  Bajo  Village  has  introduced  a system  of  E-Government. This is  in  line  with the  concept  mediatization  which can  be  interpreted  as the most important concepts  to understand the importance of the media on culture and society. The study  was  conducted  using  a  qualitative  approach  and  case  study  method.  The  results  from  this research is E-Government applied in Karang Bajo village is still in the billboards stage with primaly puspose  because  constitution  UU  No.  6  (2014).  The  presence  of  E-Government  didn’t  bring  any changes in society’s social interaction.
Keywords : E-Government, Mediatization, New Media

## Pendahuluan
Era  digital  yang  ditandai  dengan hadirnya  internet  telah  membawa  banyak perubahan  dalam  kehidupan  manusia. Setiap  aspek  dalam  kehidupan  manusia, kini berkaitan dengan penggunaan teknologi  dan  internet  didalamnya.  Salah satu  aspek  tersebut  adalah  komunikasi, dimana  komunikasi  dahulu  lebih  banyak dilakukan  secara  langsung,  kini  di  era digital  komunikasi  mulai  lebih  mengarah kepada  komunikasi  tidak  langsung.Dua individu  tidak  perlu  lagi  untuk  bertatap
muka  secara  langsung  dan  melakukan komunikasi,  cukup  dengan  ponsel, email , messanger ,  dan  lain-lain,  maka  dua  orang yang terpisah jarah dapat tetap berhubungan dan berkomunikasi.
Wynants  &  Cornelis  (2005:  13) mengemukakan  bahwa Internet membuka sebuah dunia baru yang penuh keterbukaan, hal apapun dapat dimasukkan ke  dalam internet dan  siapapun  bebas mengaksesnya  tanpa  perlu  mengeluarkan biaya  tambahan  atau  dibatasi  oleh  hak
cipta  dan  hak  paten. Internet bahkan dianggap  sebagai  sebuah  bentuk  media baru  yang  akan  menggantikan  media konvensional,  media  baru  dengan  dasar open  source .  Sebagai  media  baru  dengan basis open source , internet dapat digunakan  dalam  beragam  bidang,  seperti politik, bisnis, pemasaran, dan pemerintahan.
Era digital di Indonesia sendiri, tidak hanya  membawa  perubahan  bagi  orang- orang  yang  berada  di  daerah  perkotaan, yang  memiliki  mobilitas  yang  tinggi  dan akses  akan  sumber  daya  yang  memadai. Perubahan  juga  terjadi  di  daerah-daerah pedesaan,  yang  belum  memiliki  akses memadai  dalam  hal  sumber  daya.Sebagai salah satu contohnya adalah sebuah desa di provinsi  Lombok  yang  bernama  Desa Karang Bajo.
Desa  Karang  Bajo  merupakan  desa hasil pemekaran dari desa lain di  Lombok Barat, yaitu Desa Bayan dan Desa Senaru. Desa Karang Bajo ini kemudian menerapkan pemerintahannya dengan memanfaatkan  teknologi  dan new  media . Desa  Karang  Bajo  membangun  sebuah webstite yang dijadikan dan dikembangkan sebagai  aplikasi  sumber  informasi  desa. Website ini berisi seluruh berita, pengumuman,  produk  desa,  peraturan, sampai dengan agenda  yang dimiliki desa. Kemudian,  pemerintahan  desa  bahkan menggunakan website ini  menerbitkan seluruh  laporan  RKP  (Rencan  Kerja Pembangungan) Desa yang berisi anggaran dana  desa.  Pemerintahan  desa  di  Karang Bajo  bersifat  transparan  dan  terbuka  ke seluruh warga dan juga ke publik.
Tidak  berhenti  sampai  disini,  Desa Karang  Bajo  juga  memiliki profile media sosial facebook ,  dimana  semua  kegiatan desa  di upload kedalam  halaman facebook dan  para  warga  dapat  memberikan komentar  dan  berinteraksi  satu  sama  lain, baik  antar  warga  maupun  antara  warga dengan aparat pemerintahan desa.
Keberhasilan  Desa  Karang  Bajo dalam memanfaatkan teknologi media baru
menjadikannya  terkenal,  bahkan  kepala desanya  Bapak  Kertamalip  dianggap sebagai kepala desa yang sangat inspiratif, walaupun  Desa  Karang  Bajo  sendiri merupakan  sebuah  desa  kecil  yang  berada di  kaki  Gunung  Rinjani,  jauh  dari  pusat pemerintahan  dan  pusat  kota  Lombok. Sebagai  kepala  desa,  Bapak  Kertamalip mampu  membangun  sebuah  desa online dan  mendapatkan  banyak  penghargaan karenanya.  Beberapa  penghargaan  yang pernah diraih Kertamalip adalah
Penghargaan Pelita Nusantara yang diserahkan  Wakil  Presiden  Boediono (2013),  Kepala  Desa  Berprestasi  Bidang Informasi  Desa  (2013)  serta    anugerah Kepala  Desa  Pelopor  Good  Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa (2015) (https://www.maxmanroe.com/kertamalip- kepala-desa-online-yang-inspiratif-dari- desa-karang-bajo-di-kaki-gunung- rinjani.html).
Atas dasar keberhasilan dan pencapaian  Desa  Karang  Bajo  ini  sebagai sebuah  desa  online,  peneliti  tertarik  untuk melakukan penelitian disana untuk mengkaji  pemanfaatan  media  baru  yang diterapkan  dalam  sistem  pemeritahan.  Hal ini  dikarenakan,  walaupun  masih  sangat terbatas  dan  banyak  bentuk  komunikasi yang  dilakukan  bersifat  satu  arah,  tetapi Desa  Karang  Bajo  telah  menerapkan sistem  pemerintahan  dengan  cara E- Government atau electronic  government .
Secara  sederhana  Heeks,  seperti  yang dikutip  dalam  Hasibuan  dan  Santoso (2005:  42)  mendefinisikan E-Government sebagai  berikut:  ‘kegiatan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  dengan  menggunakan Teknologi Informasi (TI) untuk memberikan  layanan  kepada  masyarakat’. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui  bahwa  tujuan  utama  dari E- Government adalah  untuk  efisiensi  dan kualitas layanan.
Hadirnya  internet  dan  penerapan sistem E-Government di Desa Karang Bajo telah  menunjukkan  bahwa  adanya  media baru  dalam  bentuk  internet  ini  telah
membawa  perubahan  dalam  hal  sistem pemerintahan.  Perubahan  dalam  sistem pemerintahan juga akan merubah masyarakat desa yang berada di dalamnya. Hal  ini  sejalan  dengan  konsep  mediatiasi yang dapat diartikan sebagai konsep paling utama untuk memahami pentingnya media terhadap budaya dan masyarakat (Hjarvard, 2008: 106).
Definisi mengenai meditisasi tersebut menggambarkan mengenai pengaruh  yang  dimiliki  media  terhadap budaya  dan  masyarakat.  Seperti,  yang dijelaskan  sebelumnya  bahwa  hadirnya new  media ini  merubahan  banyak  aspek dalam  kehidupan  manusia,  salah  satunya adalah cara manusia dalam berkomunikasi satu dengan lainnya.
Berdasarkan hal yang telah dijelaskan  diatas,  peneliti  tertarik  untuk meneliti  mengenai  penerapan  dari  E- Government dan bagaimana mediatisasi ini merubah  masyarakat  dan  budaya  di  Desa Karang  Bajo,  Lombok.Sebuah  desa  yang belum lama terbentuk tetapi telah menunjukkan keberanian dalam hal transparansi  pemerintahan  desa  dan  juga menunjukkan kemajuan di bidang penggunaan new media dan internet.
Oleh  karena  itu,  konsep  teori  utama yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah teori E-Government dari  West  (2005:  8- 12);  konsep  mediatisai  oleh  Harvard (2008:  105-134);  dan  interaksi  sosial. Kesemua  konsep  ini  akan  dibahas  secara lebih mendalam berikut ini.
Tesu dan Daniela (2012:79) mendefinisikan E-Government sebagai suatu  cara  memanfaatkan  alat  dan  sistem dalam  tekonologi  komunikasi  informasi untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih  baik  kepada  masyarakat  dan  bisnis. E-Government yang  efektif  melibatkan serangkaian  proses  dan  pemikiran  ulang organisasi, serta perubahan perilaku sehingga pelayanan publik dapat disampaikan  secara  lebih  efisien  kepada orang yang membutuhkan. Jika diterapkan dengan baik, E-Government
memungkinkan seluruh warga, perusahaan, dan organisasi untuk melaksanakan bisnis dengan pemerintahan secara lebih mudah, cepat, dan biaya yang lebih rendah.
West  (2005:  8-12)  menjelaskan bahwa  terdapat  empat  tahap  dari E- Government. Tetapi kategorisasi  ini sendiri tidak berarti semua E-Government melalui semua  tahapan  ini  dalam  urutan  linear. Terdapat beragam cara dimana E- Government telah berevolusi. Berdasarkan penelitian  yang telah  dilakukan, rangkaian ini  hanya  menjadi  tindakan  yang  umum dilakukan dalam banyak yuridiksi. Berikut adalah  ke  empat  tahapan  tersebut:  (1) Tahap Billboards ,  pada  tahap  ini website pemerintah  sebagai  sarana E-Government hanya  digunakan  sebagai billboard ,  atau dengan  kata  lain E-Government adalah mekanisme  statik  untuk  menampilkan informasi;  (2)  Tahap The  Partial  Service- Delivery ,  di  mana  pada  tahap  ini E-
Government
menggabungkan fitur pencarian  informasi  dan  pelayanan  parsial kedalam website . Pada tahap ini masyarakat  dapat  mengakses,  memilih, dan  mencari  informasi;  (3)  Tahap  portal dengan  eksekusi  penuh  dan  pelayanan terpadu, meliputi ‘ one-stop ’ portal pemerintahan  dengan  pelayanan online terpadu;  (4)  Demokrasi  interaktif  dengan pendekatan  publik  dan  fitur  peningkatan akuntabilitas,  pada  tahap  ini website pemerintah  menawarkan  sebuah  pilihan untuk  dapat  melakukan  personalisasi website (misalnya penyesuaian atas kepentingan  atau  minat  seseorang)  dan mendorong teknologi (misalnya
menyediakan email atau electronic subscription yang  menyediakan  perbaruan otomatis atas isu atau area yang diperhatikan orang tersebut).
Konsep  mediatisasi  menurut  Stig Hjarvard  (2008:  106)  penting  untuk mengerti pentingnya media bagi kebudayaan dan masyarakat. Istilah mediatisasi telah digunakan pada sejumlah konteks yang berhubungan dengan
pengaruh  media  pada  berbagai  fenomena tapi  baru  sedikit  usaha  yang  dilakukan untuk  membuat  konsep  mediatisasi  ini. Menurut Krotz dan Schulz dalam Hjarvard (2008:  106)  baru  belakangan  ini  saja peneliti media berusaha untuk mengembangkan konsep mediatisasi sebagai suatu proses sosial dan budaya.
Konsep  mediatisasi  pertama  kali digunakan  pada  pengaruh  media  untuk komunikasi  politik.  Peneliti  media  dari Swedia,  Kent  Asp  (1986)  adalah  orang yang  pertama  kali  bicara  mengenai mediatisasi  pada  kehidupan  politik  yang dia  formulasikan  sebagai  ‘ a  political system  to  a  high  degree  is  infuenced  by and  adjusted  to  the  demands  of  the  mass media  in  their  coverage  of  politics ”. Menurut Asp salah satu bentuk mediatisasi ini  adalah  ketika  seorang  politikus membungkus  pernyataan  politiknya  untuk konsumsi publik dengan cara membuatnya menjadi personal dan  mempolarisasi sebuah  isu  sehingga  pesan  tersebut  akan mendapat  perhatian  dari  media  lebih  baik lagi (Hjarvard, 2008: 106).
Teori  mediatisasi  harus  mampu untuk  menjelaskan  secara  keseluruhan perkembangan trend dalam  masyarakat dalam  konteks  yang  berbeda,  melakukan analisa  yang  konkrit  dan  menunjukan impak  dari  media  pada  berbagai  institusi dan  kegiatan  manusia  (Hjarvard,  2008: 113). Dengan menggunakan teori mediatisasi maka peneliti berusaha menjelaskan bagaimana arti media online yang  diciptakan  oleh  Pemerintah Desa Karang Bajo untuk masyarakat Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, kabupaten Lombok Utara.
Alo  Liliweri  (2005:  127)  secara sederhana  mendefinisikan  interaksi  sosial sebagai  suatu  proses  yang  dilakukan  oleh setiap  orang  ketika  dia  bertindak  dalam sebuah  relasi  dengan  orang  lain.  Interaksi sosial  merupakan  sebuah  proses  yang kompleks,  yang  dilalui  oleh  setiap  orang ketika mengorganisasi dan menginterpretasikan persepsi tentang
orang  lain  dalam  situasi  dimana  dirinya ikut berada.
Ada  dua  syarat  utama  yang  harus dipenuhi dalam melakukan interaksi sosial, yaitu:  adanya  kontak  sosial  dan  adanya komunikasi  (Burhan  Bungin,  2006:  55). Kontak  baru  terjadi  ketika  ada  hubungan fisik. Tetapi dalam konteks interaksi sosial antara  manusia,  kontak  tidak  perlu  berarti adanya  hubungan  fisik,  karena  manusia dapat  melakukan  kontak  tanpa  harus menyentuh.  Misalnya  adalah  dengan menggunakan  teknologi  komunikasi  yang ada  seperti  telepon  atau email untuk melakukan kontak dengan manusia lainnya.  Syarat  kedua  dalam  interaksi sosial  adalah  komunikasi.  Arti  terpenting dalam komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan  tafsiran  pada  perilaku  orang lain.  Orang  yang  bersangkutan  kemudian memberikan reaksi. Dengan adanya komunikasi  tersebut  dapat  membantu manusia,  baik  orang  perorangan  maupun kelompok  untuk  meyampaikan  perasaan yang  dimilikinya  terhadap  orang  lain. Komunikasi  juga  membantu  manusia untuk  mengetahui  apa  yang  ada  dalam pikiran  dan  perasaan  seseorang  mengenai sesuatu atau seseorang. Berdasarkan komunikasi  inilah  manusia  menentukan respon  atau  reaksi  apa  yang  akan diberikan.
Berkembangnya teknologi komunikasi  dan  informasi  juga  membawa perubahan  dalam  interaksi  yang  terjadi antar  manusia.  Kontak  dan  komunikasi yang  dibutuhkan  sebagai  syarat  dalam interaksi dapat dilakukan melalui teknologi komunikasi  komputer.  Wood  &  Smith (2005:  xiv)  menyatakan  bahwa  konteks komunikasi  dalam  medium  komputer berbeda  dengan  komunikasi  dalam  bentuk lainnya,  terdapat  pengalaman  interaksi yang berbeda melalui komunikasi online .
Komunikasi online erat  dikaitkan dengan  komputer  dan  internet.  Lebih lanjut,  Wood  &  Smith  (2005:  xv) menjelaskan  bahwa  saluran  komunikasi yang  biasa  digunakan  dalam  komunikasi
online adalah  melalui e-mail,  bulletin borad  system ,  dan world  wide  web (WWW). Melalui komunikasi online inilah tercipta  konsep cyberspace yang  menjadi tempat terjadinya interaksi secara online .

## Metodologi
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan  kualitatif  ini  dipilih  karena peneliti  menganggap  bahwa  pendekatan kualitatif  merupakan  pendekatan  paling sesuai  untuk menggambarkan  tujuan penelitian  ini,  yaitu  untuk  mengetahui penerapan E-Government ,  tujuannya,  dan faktor  pendukung  dan  penghambat  dari penerapannya  di  Desa  Karang  Bajo.  Serta bagaimana  penerapan E-Government ini yang  merupakan  bagian  dari  meditisasi merubah  interaksi  sosial  masyarakat  di desa tersebut.
Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan  kualitatif  studi  kasus.  Robert E. Stake seperti dikutip dalam Denzin dan Lincoln  (1994:  236)  menuliskan  bahwa studi  kasus  bukannya  suatu  pilihan methodologikal  tetapi  merupakan  sebuah pilihan atas objek yang ingin dipelajari.Sebagai sebuah bentuk penelitian,  studi  kasus  di  definisikan  oleh ketertarikan individu terhadap kasus tersebut,  dan  bukannya  oleh  metode penelitian  yang  digunakan.Penelitian  ini sendiri  merupakan  penelitian  studi  kasus menggunakan model deskriptif.Model deskriptif  dipilih  karena  penelitian  ini merupakan  penelitian  awal  atau  pembuka dari  rangkaian  penelitian  di  Desa  Karang Bajo.  Data  dari  penelitian  akan  menjadi dasar  untuk  penelitian  berikutnya  yang akan  menggali  secara  lebih  mendalam permasalahan  yang  terdapar  di  Desa Karang Bajo.
Objek  penelitian  ini  adalah  aparat pemerintahan  desa  Karang  Bajo  di Lombok, Nusa Tenggara
Barat. Narasumber  dalam  penelitian  ini  adalah Bapak Kertamalip yang merupakan Kepala
Desa  Karang  Bajo,  Ibu  Suriatni  yang merupakan  Sekretaris  Desa  Karang  Bajo, dan  Bapak  Iramawan  yang  merupakan salah  satu  Kepala  Dusun  di  Desa  Karang Bajo.
Data dalam penelitian ini terdiri dari data  primer  dan  juga  data  sekunder.Data primer  dalam  penelititan  ini  diperoleh melalui  wawancara  mendalam  dengan narasumber.  Kemudian  data  penelitian juga  diperoleh  dengan  cara  observasi  dan pengumpulan  studi  pustaka  yang  relevan dalam  penelitian  ini.  Studi  pustaka diperoleh  melalui  berbagai  sumber,  mulai dari  sumber  buku  sampai  dengan  sumber
online .

## Hasil dan Pembahasan
Desa  Karang  Bajo,  Kecamatan Bayan  merupakan  pemekaran  dari  Desa Bayan  dan  Desa  Senaru  pada  tanggal  11 Oktober  2004  sesuai  dengan  Peraturan Bupati  Lombok  Barat  nomor  9  Tahun 2004  tentang  Pengesahan  Pendirian  Desa Perisiapan  Karang  Bajo  di  Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa  Tenggara  Barat.  Desa  Karang  Bajo didefinitifkan  pada  tanggal  30  Desember 2005  sesuai  Peraturan  Bupati  Lombok Barat  nomor  17  tahun  2005  tentang Peningkatan  Desa  Persiapan  Karang  Bajo, Kecamatan Bayan menjadi desa difinitif.
Desa Karang Bajo melakukan pemilihan  pertama  pada  tanggal  11 Februari  2007  untuk  masa  jabatan  2007- 2013  dengan  2  orang  calon  yaitu  Mistradi dan  Kertamalip,  dan  yang  terpilih  pada saat  itu  adalah  Kertamalip  sehingga pelantikan  kepala  desa  terpilih  tanggal  5 Maret  2007  dikuatkan  dengan  Surat Keputusan  Bupati  Lombok  Barat  Nomor 72/17/PEM/2007 tentang Pengesahan Pengangkatan  Kepala  Desa  terpilih  di Desa  Karang  Bajo,  Kecamatan  Bayan, tanggal 2 Maret 2007.
Desa Karang Bajo melakukan pemilihan  kedua  pada  Desember  2012 untuk  masa  jabatan  tahun  2013-2019 dengan  2  orang  calon  yaitu  Supardi  dan
Kertamalip  dan  yang  terpilih  adalah Kertamalip  sehingga  pelantikan  kepala desa  terpilih  tanggal  10  Januari  2013 dikuatkan  dengan  Surat  Keputusan  Bupati Lombok Utara tentang Pengesahan
Pengangkatan  Kepala  Desa  terpilih  di Desa  Karang  Bajo,  Kecamatan  Bayan,
tanggal 1 Januari 2013.
Berikutnya
akan menjelaskan tentang hasil dan temuan dalam penelitian ini,  kemudian  bagaimana  hasil  temuan  ini dianalisis  berdasarkan  teori  yang  telak dikemukakan  pada  bab  landasan  teori. Sebelum penjelasan dan pembahasan lebih lanjut,  data  hasil  dan  temua  dalam penelitian  ini  diperoleh  melalui  hasil wawancara  dengan  narasumber,  observasi dan  bahan  pustaka  dari  berbagai  sumber. Fokus  utama  dari  penelitian  ini  adalah penerapan E-Government di  Desa  Karang Bajo  dalam  kaitannya  dengan  mediatisasi dan perubahan interaksi sosial di masyarakatnya.
West  (2005:  8-12)  menjelaskan bahwa  terdapat  empat  tahap  dari E- Government. Tetapi kategorisasi ini sendiri tidak berarti semua E-Government melalui semua  tahapan  ini  dalam  urutan  linear. Terdapat  beragam  cara  di  mana E- Government telah  berevolusi.  Berikut adalah  ke  empat  tahapan  tersebut:  (1) Tahap Billboards; (2)  Tahap The  Partial Service-Delivery; (3)  Tahap  portal  dengan eksekusi penuh dan pelayanan terpadu; (4) Demokrasi  interaktif  dengan  pendekatan publik dan fitur peningkatan akuntabilitas. Berdasarkan tahapan yang dikemukan oleh West  (2005),  maka E-Government yang diterapkan  oleh  Desa  Karang  Bajo  masih berada  pada  tahap  pertama  atau  tahap billboards .  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui website Desa  Karang  Bajo  yang  hanya menampilkan informasi, seperti pengumuman laporan dan publikasi. Sistem E-Government masih  bersifat  satu arah  dan  tidak  memungkinkan  untuk dilakukannya  komunikasi  dua  arah  antara masyarakat dan aparat pemerintahan.
Gambar 1. Website Desa Karang Bajo Selama  penelitian  ini  berlangsung, peneliti  melakukan  wawancara  dengan beberapa aparat pemerintahan, yaitu kepada  desa  Bapak  Kertamalip  (K), sekretaris  desa  Ibu  Suriatni  (S),  dan  salah satu kadus Bapak Iramawan (I).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak  K  diketahui  bahwa  awal  tujuan dibuat  dan  diterapkannya  sistem  E- Government adalah karena adanya Undang-Undang  No  6  Tahun  2014, khususnya  pasal  86  tentang  Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Berikut  adalah  isi  dalam  UU  No.6  Tahun
2014 Pasal 86.
(1) Desa  berhak  mendapatkan  akses informasi  melalui  sistem  informasi  Desa yang  dikembangkan  oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah wajib  mengembangkan  sistem  informasi Desa dan pembangunan Kawasan
Perdesaan.
(3) Sistem  informasi  Desa  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  meliputi  fasilitas perangkat  keras  dan  perangkat  lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
Atas  dasar  adanya  UU  No.  6  tahun 2016  ini  pemerintahan  Desa  Karang  Bajo membangun Sistem  Informasi Desa dalam bentuk  website  untuk  penerapan  E- Government.  Bapak K  menyatakan bahwa dari website tersebut  dibuat  juga  untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat  didalam  dan  diluar  Desa Karang  Bajo. Website tersebut  juga terbentuk  dikarenakan  adanya  dana  desa yang  disesuaikan  dengan  UU  No.6  Tahun
2014  Pasal  114,  yang  diterima  dari pemerintah.  Adanya  pemberian  dana  desa sehingga pemerintahan desa harus memberikan  laporan  hasil  penganggaran lewat website ,  dengan  cara  tersebut pemerintah  pusat  dan  daerah  dapat memantau anggaran  yang dilakukan untuk pembangunan  prasarana  dan  sarana  desa tersebut.
Bila  dilihat  dari  sejarahnya,  bahkan sebelum  adanya  UU  No.6  Tahun  2014  ini Desa  Karang  Bajo  telah  memiliki  sistem informasi  untuk  desa  dalam  bentuk  radio komunitas  pada  tahun  2002,  Radio Komunitas  Primadona.Radio  komunitas ini berfungsu untuk memberikan informasi seputar  desa  dan  dapat  di  dengar  oleh seluruh  masyarakat  desa.Tetapi  sejak tahun  2010  radio  komunitas  ini  kurang diminati,  oleh  karena  itu  kemudian  dibuat juga  blog,  desakarangbajo.blogspot.com dan  juga  media  sosial  Facebook.  Hanya saja  nama  akun  Facebook  yang  jadi sumber  informasi  ini  masih  atas  nama pribadi  milik  Bapak  K,  yaitu  akun Facebook Bang Ardes.
Sejak diterapkannya sistem E- Government  melalui website ini,  setiap berita  yang  di upload ke  dalam website juga  di upload ke  dalam  akun  Facebook Bang  Ardes.  Hal  ini  dilakukan  untuk mempermudah  warga  untuk  mendapatkan informasi  mengenai  desa.Sebagian  besar warga  Desa  Karang  Bajo  masih  berada didalam  kemiskinan  sehingga  tingkat pendidikan  yang  dimiliki  tidak  terlalu tinggi,  kemudian  akses  yang  dimiliki terhadap  teknologi  juga  masih  terbilang rendah. Hal ini menjadikan sistem pemerintahan melalui E-Government terhambat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I dan Ibu S diketahui bahwa biasanya  setiap  keluarga  di  Desa  Karang Bajo hanya memiliki satu buah handphone yang  dipegang  oleh  kepala  keluarga (ayah/suami).  Akses  terhadap  internetpun terbatas  pada  pulsa  yang  dimiliki  untuk membeli paket data.Pada umumnya
handphone lebih dimanfaatkan sebagai alat untuk  melakukan  telepon  atau  SMS daripada  untuk browsing internet  atau membuka website desa.  Kegiatan  warga yang  melibatkan  internet  masih  sangat terbatas  pada  ketertarikan  hanya  untuk membuka media sosial Facebook.
Wawancara dengan Ibu S
menunjukkan  bahwa  walaupun  dirinya menjadi  salah  satu  perangkat  desa,  tapi dirinya  tidak  paham  dengan website ataupun  Sistem  Informasi  Desa  atau E- Government .  Ibu  S  juga  menyebutkan bahwa  sebatas  yang  dipahaminya website desa  hanya  ditujukan  bagi  para  perangkat desa.  Hasil  wawancara  juga  menunjukkan bahwa  Ibu  S  menggunakan  internet  hanya untuk  membuka email ,  karena  sebagai seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) dirinya memiliki keharusan untuk memiliki email . Dirinya memiliki handphone  hanya  untuk  melakukan  SMS dan  telepon,  bahkan  Ibu  S  tidak  memiliki akun  Facebook.  Ibu  S  berpendapat  bahwa seorang  perempuan  yang  memiliki  akun Facebook,  hanyalah  perempuan  yang kurang pekerjaan.
Anggapan  bahwa  perempuan  juga tidak  seharusnya  memiliki  akun  Facebook juga  sesuai  dengan  hasil  wawancara dengan  Bapak  I.  Bapak  I  mengatakan bahwa  mayoritas  yang  memiliki  akun Facebook  di  Desa  Karang  Bajo  hanyalah kaum laki-laki. Perempuan di Desa Karang Bajo hanya paham mengenai hal bekerja di sawah. Pandangan ini menjadikan perempuan  semakin  terbatas  aksesnya terhadap teknologi dan internet, karenanya mengenai  sistem E-Government sejauh  ini tidak  dipahami  sama  sekali  oleh  kaum perempuan.
Faktor  penghambat  dalam  sistem E- Government juga masih terlihat dalam visi dan  misi  yang  dimiliki  oleh  Desa  Karang Bajo.  Visi  dan  misi  masih  berfokus  pada hal-hal  mendasar,  seperti  terwujudnya masyarakat  Desa Karang Bajo  yang sehat, bersih,  indah,    aman  dan  sejahtera;  dan misi  AKINO  (Angka  Kematian  Ibu
Melahirkan  Nol).  Berdasarkan  visi  dan misi  ini,  peran E-Government didalamnya belum  dibutuhkan. E-Government ada hanya  sebatas  pada  keharusan  yang diwajibkan oleh pemerintah atas dasar UU No. 6 tahun 2014.
Walaupun  penerapan E-Government di  Desa  Karang  Bajo  masih  sangat  minim dan  memiliki  banyak  faktor  penghambat, tetapi kemungkinan untuk terus dikembangkan yang menjadi faktor pendukung  masih  ada.  Pada  pembahasan sebelumnya diketahui bahwa minat masyarakat  Desa  Karang  Bajo  terhadap internet  masih  sebatas  pada  penggunaan media  sosial  Facebook.  Atas  dasar  ini, Bapak  K  juga  mem- posting setiap  berita dalam website ke  dalam  akun  Facebook pribadinya, dengan harapan agar masyarakat desa yang melihatnya meng klik link tersebut dan secara otomatis akan  membuka website desa.  Walaupun, keefektifan dari hal ini masih belum dapat dibuktikan  tetapi  hal  ini  dapat  dikatakan sebagai  langkah  awal  untuk  membangun minat  dan  pengetahuan  masyarakat  atas adanya E-Government di  Desa  Karang Bajo.
Adanya  dana  desa  yang  didapatkan dari  pemerintah  dapat  digunakan  untuk membangun  sarana  dan  prasaran  yang lebih memadai untuk memudahkan masyarakat  Desa  Karang  Bajo  untuk mendapatkan  akses  terhadap  internet  dan juga teknologi. Kemudian adanya perangkat  desa  dengan  jabatan  Operator (SID) yang dijabat oleh Bapak Hamzamwadi. Saat ini tugas utama Bapak Hamzamwadi  adalah  membuat  database warga  Desa  Karang  Bajo,  sehingga masyarakat yang butuh pelayanan membuat  surat  keterangan  butuh  hanya  2 menit  untuk  menyelesaikannya,  karena datanya sudah ada.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Bapak  K, E-Government mulai diterapkan  sejak  tahun  2015.  Hal  ini dibarengi dengan kondisi masyarakat yang pada umumnya telah memiliki handphone .
Kondisi  ini  dapat  dimanfaatkan  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuka website desa  sebagai  bentuk pelaksanaan E-Government di Desa
Karang  Bajo.  Diharapkan  dengan  adanya faktor-faktor  pendukung  ini  penerapan E- Government dapat  semakin  ditingkatkan dan  berkembang  tahapannya  menjadi  ke tahap  berikutnya,  sesuai  dengan  tahapan yang diberikan oleh West (2005: 8-12).
Sejalan dengan penerapan E- Government dan kondisi trend masyarakat akan media online , khususnya media sosial Facebook.  Peneliti  juga  mendapatkan temuan bahwa interaksi diantara masyarakat desa mulai mengalami perubahan.  Perubahan  ini  merupakan akibat  dari  adanya  mediatisai.  Hjarvard (2008:  113)  mengatakan  bahwa  teori mediatisasi harus mampu untuk menjelaskan
secara
keseluruhan perkembangan trend dalam  masyarakat dalam  konteks  yang  berbeda,  melakukan analisa  yang  konkrit  dan  menunjukan impak  dari  media  pada  berbagai  institusi dan kegiatan manusia.
Winfried  Schulz  dalam  Hjarvard (2008: 109-110), mengidentifikasikan empat bentuk proses media dalam merubah komunikasi dan interaksi manusia. Pertama ,  media online dapat meningkatkan  kemampuan  berkomunikasi masyarakat bila dilihat dari sisi waktu dan jarak. Kedua ,  media  internet  dapat mengganti  kegiatan  sosial  yang  biasa dilakukan  masyarakat  secara  tatap  muka. Ketiga ,  media online dapat  menjadi perantara dari gabungan kegiatan; kegiatan tatap muka dikombinasikan melalui media. Terakhir masyarakat menyesuaikan tingkah  laku  untuk  mengakomodasikan dengan bentuk media.
Bila  dikaitkan  antara  proses  dari Winfried  Schulz  dengan  hasil  penelitian yang  ditemukan  di  lapangan,  maka  dapat dikatakan  ke  empat  tahapan  proses tersebut  terjadi  di  Desa  Karang  Bajo. Hanya  saja  media online yang  lebih berperan dalam terciptanya proses tersebut
adalah  media  sosial  Facebook,  bukanya media online  website sebagai  bentuk penerapan  dari E-Government di  Desa Karang Bajo.
Konsep  mediatisasi  dalam  merubah komunikasi dan interaksi manusia di Desa Karang Bajo menunjukkan bahwa berkembangnya  teknologi  komunikasi  dan informasi juga membawa perubahan dalam interaksi  yang  terjadi  antar  manusia. Bungin  (2006:  55)  menyebutkan  bahwa kontak dan komunikasi dibutuhkan sebagai  syarat  dalam  interaksi  sosial,  dan hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  teknologi komunikasi komputer.
Wood  &  Smith  (2005:  xiv-xv) menyatakan  bahwa  konteks  komunikasi dalam  medium  komputer  berbeda  dengan komunikasi dalam bentuk lainnya, terdapat pengalaman interaksi yang berbeda melalui  komunikasi online .  Komunikasi online erat dikaitkan dengan komputer dan internet.  Dikatakan  berbeda  karena  warga Desa  Karang  Bajo  tidak  lagi  harus melakukan  komunikasi  dan  interaksi secara  langsung  atau  tatap  muka,  tetapi komunikasi  dan  interaksi  dapat  dilakukan secara online di cyberspace .  Warga desapun  tidak  lagi  membutuhkan  banyak waktu  untuk  melakukan  interaksi  satu sama lain.
Kemudian selain temuan dan pembahasan  yang  telah  dijelaskan  diatas, peneliti  menemukan  beberapa  temuan  lain yang menarik terkait dengan penelitian ini. Pertama  terkait  dengan  masalah  gender, melalui  penelitian  ini  diketahui  bahwa perempuan sangat terbatas dalam memiliki akses terhadap teknologi dan juga internet. Hal  ini  dikarenakan  adanya  anggapan bahwa  perempuan  seharusnya  berfokus pada  urusan  rumah  tangga  bukan  pada gadgets  atau  juga  media  sosial.  Oleh karenanya  perempuan  Desa  Karang  Bajo sangat minim pengetahuannya akan teknologi.  Istri  Bapak  K  yang  merupakan Kades bahkan tidak bisa memakai handphone  dan  tidak  paham  apa  itu Facebook. Pandangan juga ditegaskan oleh
Ibu S yang mengatakan bahwa perempuan yang  memiliki  akun  Facebook  hanya perempuang yang kurang pekerjaan.
Dalam  wawancara  dengan  Bapak  K diketahui  bahwa  perempuan  jarang  yang memiliki  akun  Facebook  karena  bila perempuan  yang  sudah  menjadi  istri  ini terlalu aktif di Facebook akan menimbulkan  kecemburuan  sang  suami, tetapi hal sebaliknya tidak terjadi.
Kedua,  terkait  dengan  penerapan E- Government ,  hanya  Bapak  K  yang  dapat meng upload berita  dan  laporan  ke  dalam website .  Hal  ini  dilakukan  dengan  alasan agar  berita  yang  masuk  ke  dalam website dapat dikontrol dan dijaga kualitasnya atau dengan  kata  lain  Bapak  K  menjadi gatekeeper . Tidak ada satu orangpun  yang menjadi perangkat desa dapat menggantikan  peran  Bapak  K  ini.Seluruh password dan  id  untuk  masuk  ke  dalam website administrator hanya diketahui oleh Bapak K.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan pada  bab  sebelumnya  dan  rumusan masalah  dalam  penelitian  maka  terdapat  4 hal  utama  yang  dapat  disimpulkan  dalam penelitian ini, yaitu:
Pertama ,  penerapan E-Government yang  diterapkan  oleh  Desa  Karang  Bajo masih berada pada tahap pertama menurut West (2005) atau tahap billboards . Hal ini dapat dilihat melalui website Desa Karang Bajo  yang  hanya  menampilkan  informasi, seperti pengumuman laporan dan publikasi.  Sistem E-Government masih bersifat satu arah dan tidak memungkinkan untuk  dilakukannya  komunikasi  dua  arah antara masyarakat dan aparat pemerintahan.
Kedua , tujuan utama dari diterapankan  sistem E-Government di Desa  Karang  Bajo  adalah  karenanya adanya  UU  No.6  Tahun  2014  yang menyatakan  bahwa  setiap  desa  harus memiliki  sistem  informasi  desa,  dan karenanya mendapatkan dana desa sebagai
bantuan  dari  pemerintah  pusat  yang  harus dilaporkan secara online . Ketiga ,  adalah  faktor  penghambat dan  pendukung  dari  pelaksanaan E- Government .  Faktor  penghambat  terlihat dari  masih  banyaknya  warga  yang  hidup dalam  kemiskinan  sehingga  akses  dimiliki terhadap  teknologi  dan  internet  masih sangat terbatas; kurangnya minat masyarakat  terhadap E-Government ;  visi dan  misi  desa  yang  masih  jauh  kaitannya dengan E-Government .  Untuk  faktor pendukung  dapat  dilihat  dari  adanya  dana desa  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat yang  dapat  digunakan  untuk  membangun infrastruktur;  solusi  dari  Bapak  K  yang juga  memposting  berita  website  ke  dalam akun Facebook milikinya; kondisi trend di masyarakat  yang  mulai  tertarik  pada teknologi dan sosial media dapat dimanfaatkan.
Keempat , konsep mediatisasi merubah komunikasi dan interaksi manusia  di  Desa  Karang  Bajo.  Konsep mediatisasi  yang  dimaksud  disini  adalah bukan merujuk pada konsep E- Government melainkan  pada  hadirnya media sosial facebook dikalangan masyarakat Desa Karang Bajo.

## Daftar Pustaka
Bungin,  B.  (2006). Sosiologi  Komunikasi .
Jakarta: Prenada Media Group.
Denzin,  N.  K.,  &  Lincoln,  Y.  S.  (1994).
Handbook  of  qualitative  research.
London: SAGE Publisher.
Liliweri, A. (2005). Prasangka & Konflik:
Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur . Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. West,  D.  M.  (2005). Digital  Government:
Technology and Public Sector Performance . United Kingdom:
Princeton University Press.
Wood,  A.  F.,  &  Smith,  M.  J.  (2005).
Online Communication: Linking Technology,  Identity,  and  Culture (2 nd Ed.).  Mahwah,  New  Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Wynants,  M.  &  Cornelis,  J.  (2005). How Open  Is  the  Future?:  Economic, Social & Cultural Scenarios Inspired by  Free  &  Open-Source  Software . USA: Crosstalks.
Hasibuan,  Z.  A.  &  Santoso,  H.  B.  (2005).
Standardisasi Aplikasi E- Government Untuk Instansi Pemerintah. Prosiding  Konferensi Nasional  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi Indonesia , 42-48. Hjarvard, S. (2008). The Mediatization Of Society: A Theory Of The Media As Agents  Of  Social  And  Cultural Change. Nordicom  Review ,  29  (2), 105-134.
Tesu & Daniela, M. (2012). Developing E-
Government for Better Public Services  Within  European  Union. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management , 7 (2).
Kertamalip. (2017). Kepala Desa ‘Online’ yang  Inspiratif  dari  Desa  Karang Bajo  di  Kaki  Gunung  Rinjani . Diakses  pada  14  Juli  2017,  dari https://www.maxmanroe.com/kertam alip-kepala-desa-online-yang- inspiratif-dari-desa-karang-bajo-di- kaki-gunung-rinjani.html