Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara

## Taufik Hidayat
Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar
Makassar,Indonesia Email: taufik.hidayat@gmail.com

## Abstract
This study aims to analyze the process of organizational restructuring of regional devices in the scope of North Kolaka District Government (Case Study of Tiwu and Lasusua Sub-districts) and analysis of typology and size of the organization of the Kecamatan. This research was conducted in North Kolaka Regency using mix method approach. The research shows that the process of restructuring of regional apparatus organization in North Kolaka district especially in Tiwu District and Lasusua sub-district institutional  redesign  has  not  been  through  the  stages  and  process  of  effective  and  efficient institutional  arrangement,  the  formation  process  of  the  formulation  team,  the  political  process  of policy  determination,  the  process  of  determining  type  and  magnitude  of  sub-district  organization, organizational  structure  and  working  procedures,  duties  and  sub-district  functions  that  overlap  one affair  with  other  affairs,  and  the  lack  of  socialization  of  institutional arrangement policy  so  that  the process of organizational restructuring of sub-district has not been rational, effective and efficient as well as determination of tipelogi and the size of Tiwu and Lasusua sub-district organizations have not been based on analysis of the main workload of government affairs in general variables and technical variables in a rational, effective and efficient manner.
Keywords: Restructuring; Organizations; Devices Regions

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  proses  restrukturisasi  organisasi  perangkat  daerah  di lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Studi Kasus  Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua)  dan  analisis  tipelogi  dan  besaran  organisasi  Kecamatan  tersebut.  Penelitian  ini dilaksanakan  di  Kabupaten  Kolaka  Utara  dengan  menggunakan  pendekatan  mix  method. Penelitian  menunjukkan  proses  restrukturisasi  organisasi  perangkat  daerah  di  Kabupaten Kolaka  Utara  khususnya  dalam  redesain  kelembagaan  Kecamatan  Tiwu  dan  Kecamatan Lasusua, belum melalui tahapan-tahapan dan proses penataan kelembagaan  yang efektif dan efisien,  proses  pembentukan  tim  perumus  (kepanitiaan),  proses  politik  penetapan  kebijakan, proses penentuan tipe dan besaran organisasi Kecamatan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Tugas Pokok dan  Fungsi  Kecamatan  yang tumpang tindih antara satu urusan dengan urusan yang  lain,  serta  kurangnya  sosialisasi  kebijakan  penataan  kelembagaan  sehingga  belum terwujudnya  proses  restrukturisasi  organisasi  Kecamatan  yang  rasional,  efektif  dan  efisien serta  penentuan  tipelogi  dan  besaran  organisasi  Kecamatan  Tiwu  dan  Kecamatan  Lasusua belum berdasarkan analisis beban kerja utama urusan pemerintahan dalam variabel umum dan variabel teknis secara rasional, efektif dan efisien.
Kata Kunci : Restruturisasi; Organisasi;Perangkat Daerah
Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.7.1.29-43.2018
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018

## PENDAHULUAN
Perjalanan  sistem  desentralisasi  di Indonesia  jika  dirunut  sepanjang  sejarah perjalanan  bangsa  ini  cukup  panjang  dan berliku.  Perubahan  politik  di  tahun  1990- an  menjadi  arus  balik  perjalanan  bangsa Indonesia yang membawa beberapa dampak  positif.  Perubahan  tersebut  di antaranya  mengubah  tata  hubungan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah ke arah yang lebih  demokratis  dengan  memperbesar porsi  desentralisasi.  Dengan  perubahan sistem  pemerintahan  tersebut,  otomatis berbagai  pranata  pendukung  sistem  yang selama  ini  bersifat  sentralistik  juga mengalami  perubahan  (Usman,  2011). Selain  itu  konsekuensi  dari  terbitnya Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun 2016 tentang perangkat daerah mewajibkan  bagi  seluruh  daerah  otonom yang  ada  untuk  melakukan  penataan, restrukturisasi  kelembagaan  organisasi, dan  menyesuaikan  dengan  regulasi  yang baru.
Selain  itu  Manajemen  profesional pelayanan  publik  harus  lebih  berorientasi pada  tujuan  paradigma  pemerintahan  yang didasarkan  pada  pendekatan  manajemen baru,  baik  secara  teori  maupun  praktis (Usman, 2011). Oleh karena itu, Pemerintah  Kabupaten  Kolaka  Utara adalah  salah    satu  daerah  otonom  yang wajib untuk mengimplementasikan pedoman  dan  peraturan  baru  tersebut dalam  rangka  tidak  hanya  melaksanakan kewajiban  pembentukan  peraturan  daerah akan  tetapi  untuk  membentuk  organisasi perangkat  daerah  yang  efektif,  efisien  dan rasional,  serta  memenuhi  prinsip-prinsip good governance, miskin struktur dan kaya akan fungsi, lahirnya kelembagaan pemerintah  daerah  yang  ramping,  serta pada akhirnya menerapkan prinsip the right man  on  the  right  place,  akan  tetapi  tujuan tersebut  tidak  sejalan  dengan  kondisi
perilaku aparatur birokrasi dalam mengemban amanah sebagai abdi negara. Terbentuknya  organisasi  perangkat daerah yang besar mengakibatkan terjadinya  tumpang  tindih  implementasi tugas  pokok  dan  fungsi  antar  organisasi yang  ada.  Ada  berbagai  keragaman organisasi perangkat daerah yang dibentuk oleh  pemerintah  daerah  menciptakan potensi  terjadinya  duplikasi  pelaksanaan tugas  pokok  dan  fungsi.  Kondisi  tersebut selain menciptakan sulitnya koordinasi dan konsultasi  pada  tataran  implementasi kebijakan  publik  juga  berakibat  pada pemborosan  penggunaan  sumber  daya yang  ada  di  daerah,  baik  sumber  daya manusia  dan  sumber  daya  finansial (anggaran)  daerah.  Banyaknya  keragaman organisasi yang dibangun juga menciptakan semakin banyak kemungkinan  terciptanya  garis  konflik  di antara  organisasi  perangkat  daerah  itu sendiri. Konflik antar organisasi perangkat daerah  diakibatkan  oleh  adanya  rebutan tugas, sinyalemen ini selain akan menyebabkan  inefisiensi  dan  inefektifitas terhadap organisasi juga berakibat terbengkalainya pelayanan publik.  Apalagi Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan  administrasi  publik.  Di Indonesia penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis  karena  perbaikan  pelayanan publik  di  negara  ini  cenderung  berjalan  di tempat, sedangkan implikasinya sebagaimana  diketahui  sangat  luas  karena menyentuh seluruh ruang-ruang
kepublikan baik dalam kehidupan
ekonomi,  sosial,  politik,budaya  dan  lain- lain (Mahsyar, 2011).
Masalah birokrasi yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sehubungan  dengan  restrukturisasi  yang didasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
Nomor  18  Tahun  2016.  Pertama,    dalam aspek  kelembagaan  terjadi  penyempitan struktur  kelembagaan.  Hal  ini  akan menimbulkan  beberapa  jabatan  hilang  dan dirasakan  oleh  ASN  di  lingkungan Pemerintah  Kolaka  Utara.  Akan  tetapi  di sisi  lain,  akan  terjadi  efisiensi  anggaran (sesuai dengan tujuan PP 18 Tahun 2016). Kedua, belum melembaganya karakteristik good  governance  di  dalam  pemerintahan daerah,  baik  dari  segi  struktur  dan  kultur serta nomenklatur program yang mendukungnya. Sampai sekarang penerapan  kaidah  good  governance  di pemerintah daerah masih bersifat sloganistik. Dalam konteks Indonesia yang bergeliat  dengan  tuntutan  reformasi,  good governance tampil sebagai model transplantatif  baru  yang  diyakini  mampu mengobati  birokrasi  politik  yang  dinilai sarat  korupsi,  suap,  dan  penyalahgunaan kekuasan,  termasuk  berbagai  pelanggaran hak-hak asasi manusia (Prianto, 2011).
Ketiga,  yang  muncul  di  bidang kelembagaan yaitu dilema terhadap penciutan  (likuidasi)  lembaga-lembaga daerah. Sebagaimana diketahui
pelaksanaan  otonomi  daerah  dipengaruhi oleh  empat  faktor,  yaitu  pendanaan, personil, peralatan, dan pengelolaan. Apabila  keempat  faktor  itu  dikembangkan di daerah, maka biasanya akan menimbulkan    kendala  pendanaan.    Untuk itu    jalan  pintas  yang  dapat  dilakukan adalah dengan melikuidasi lembaga- lembaga  daerah.  Keempat,  keberlanjutan pembangunan daerah memerlukan institusi lokal  yang  mampu  dan  berdaya  dalam menghadapi  tantangan  dan  perubahannya. Saat  ini  memang  ada  upaya-upaya  untuk membentuk  institusi  baru,  tetapi  tidak memperhatikan keberadaan-keberadaan institusi  yang  mungkin  jika  ditingkatkan dan  diberdayakan,  dapat  menjalankan peran  baru  dan  menjawab  berbagai tantangan  baru.  Institusi-insitusi  itu  harus
mampu  mewadahi  perubahan  di  segala aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya. Kelima,  restrukturisasi  kelembagaan  akan mengakibatkan  penganguran  terselubung atau  dipensiunkan.  Akibatnya,  banyak daerah akan menerima beban permasalahan  sosial  dan  ekonomi  yang bertambah  berat.  Keenam,  permasalahan profesionalisme  tidak  berjalan,  sehingga berpengaruh kepada kelembagaan. Dinamika perkembangan masyarakat sangat  cepat,  dengan  permasalahan  yang semakin multidimensional, menuntut pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menangani  permasalahan  daerah  secara tepat  dan  profesional.  Apalagi  Besarnya pengaruh  komunikasi  secara  informal terhadap penyusunan dokumen perencanaan  yang  mengakibatkan  daya tarik  Musrenbang  kurang  kuat  untuk mewujudkan perencanaan partisipatif.
Dengan  kata  lain,  penentuan  program  dan kegiatan  prioritas  justru  efektif  dilakukan melalui komunikasi informal yang dilakukan  secara  ―invisible  hand‖  oleh masyarakat  terhadap  pemerintah  maupun penentu kebijakan (Adaby, 2013).
Permasalahan lainnya adalah meningkatnya kecenderungan untuk merekrut  dan  mempromosikan  pegawai yang merupakan putra asli daerah, sehingga sistem penerimaan pegawai ASN sering  kali  tidak  diawali  dengan  analisis kebutuhan  yang  rasional,  tetapi  lebih  pada pertimbangan emosional dan euforia reformasi  yang  masih  banyak  dirasakan  di daerah-daerah.  Di  samping  itu,  ditemukan juga  adanya    beberapa    pejabat    daerah yang    terlibat    korupsi  kolusi  dan nepotisme,    birokrasi  lamban,  tidak responsif, tidak transparan, dan sebagainya khususnya  dalam  lingkup  pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
Selain  itu,  kecamatan  yang  ada  di Kabupaten  Kolaka  Utara  sangat  heterogen dari  segi  luas  wilayah,  jumlah  penduduk,
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
dan  jumlah  desa  /  kelurahan  antara  satu kecamatan  dengan  kecamatan  yang  lain. Indikator  tersebut  merupakan  variabel teknis  dalam  pembentukan  organisasi kecamatan. Oleh karena itu, dari 15 jumlah kecamatan  tersebut  apabila  merujuk  pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun
2016 terdapat perbedaan-perbedaan
tipelogi  antara  satu  kecamatan  dengan kecamatan yang lain. Pembentukan kecamatan  sebagai  organisasi  perangkat daerah  tidak  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016,  yaitu melakukan penyeragaman organisasi kecamatan  dengan  tipe  A    sebagaimana dijelaskan  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor
3 Tahun 2016. Sehingga, apabila mengamati  perbedaan  yang  jauh  antara Kecamatan  Tiwu  dan  Kecamatan  Lasusua dilihat  dari  indikator  jumlah  penduduk, luas  wilayah  dan  jumlah  Desa/Kelurahan maka  kedua  Kecamatan  tersebut  akan melahirkan  dua  tipelogi  Kecamatan  yang berbeda pula.
Oleh  karena  itu,  peneliti  tertarik untuk  mengetahui  lebih  dalam  terkait bagaimana proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah khususnya terkait dengan lingkup  desain  kelembagaan  organisasi kecamatan  yang  baru,  sehingga  penelitian ini diformulasikan dengan judul
―Restrukturisasi  Organisasi  Perangkat
Daerah  Kecamatan  di  Kabupaten  Kolaka Utara‖ (Studi Kasus: Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  gunakan  oleh penulis  adalah  jenis  penelitian  dengan mix
method . Lokasi penelitian akan dilaksanakan  di  Kabupaten  Kolaka  Utara Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai daerah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016 Tentang Perangkat Daerah
serta
kecenderungan  terjadinya  implementasi kebijakan  penataan  organisasi  yang  tidak efektif,  efisien  serta  tidak  berpedoman pada  parameter  yang  ditentukan.    Adapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai  lokasi  penelitian  adalah    Kantor Bupati  Kolaka  Utara  melalui  Bagian Organisasi  dan  Tata  Laksana  Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia,
Badan Keuangan Daerah, Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua. Sedangkan waktu penelitian  dilaksanakan  selama  periode waktu  dua  bulan  setelah  seminar  proposal penelitian .
Sumber  data  terdiri  dari  data  primer dan data sekunder, teknik analisis data dan penentuan  informan  ditentukan  secara heterogen yang terdiri atas unsur eksekutif (pegawai  ASN,  Setda,  Kecamatan)  dan unsur  legislatif  yang  berjumlah  9  orang. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawncara.
Teknik  analisis  data  Miles  dan Huberman  dalam  Sugiyono  (2017)  bahwa aktivitas  dalam  analisis  data,  yaitu  : data reduction,  data  display, dan conclusion drawing / verification. Teknik pengabsahan  data  menggunakan  teknik perpanjangan  masa  pengamatan,  teknik meningkatkan ketekunan, dan triangulasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  Administrasi  Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
Sejak  Oktober  2006,  berdasarkan
Perda  Kabupaten  Kolaka  Utara  No.  03 Tahun 2006 wilayah administrasi pemerintahan  Kabupaten  Kolaka  Utara mengalami  pemekaran  dari  6  kecamatan menjadi  12  kecamatan.  Pada  5  Desember 2007, berdasarkan Perda Kabupaten
Kolaka  Utara  No.  14  Tahun  2007
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
terbentuklah Kecamatan Katoi yang merupakan  pemekaran  dari  Kecamatan Lasusua.  Pada  tahun  2008,  berdasarkan Perda  Kabupaten  Kolaka  Utara  No  17
Tahun 2008, terbentuklah Kecamatan Tiwu dan Tolala. Wilayah administrasi
pemerintahan  Kabupaten  Kolaka  Utara keadaan  tahun  2014  terdiri  atas  15 kecamatan,  127  desa,  dan  6  kelurahan. Jumlah  anggota  DPRD  berjumlah  25 orang. Selain itu, jumlah personel perlindungan  masyarakat  berjumlah  681 orang yang tersebar diseluruh wilayah.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berjumlah  3.664  yang  tersebar  di  seluruh instansi dan organisasi perangkat daerah.
Tabel 1.  Keadaan PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan di Kab. Kolaka Utara No Pendidikan Terakhir Jumlah PNS Ket 1 SD/Sederajat - 2 SMP/Sederajat 11 3 SMA/Sederajat 428 4 Diploma I, II 238 5 Diploma  III  / Sarjana Muda 481 6 S 1 / S 2 / S 3 2.506 Jumlah 3.664 Sumber : BKP SDM Kab. Kolut, 2017
Restrukturisasi  Organisasi  Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Studi Kasus Kecamatan Tiwu dan Kecamatan
Lasusua)
Proses restrukturisasi organisasi perangkat  daerah  di  Kabupaten  Kolaka Utara khususnya terkait dengan pembentukan  restrukturisasi  organisasi Kecamatan dianalisis
menggunakan indikator  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  18  tahun  2016  tentang  Perangkat
Daerah, yaitu penentuan struktur organisasi Kecamatan Tipe A terdiri dari 1 sekretariat,  2  sub  bagian,  dan  5  seksi. Sedangkan Kecamatan tipe B, terdiri dari 1
sekretariat,  2  sub  bagian  dan  3  seksi. Adapun  proses  penyusunan  organisasi kecamatan  tersebut  melalui  beberapa proses  sebagaimana  hasil  wawancara penulis  dengan  beberapa informan  sebagai berikut:
“restrukturisasi atau penataan kelembagaan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016 (wawancara, “R”, Kasubag Kelembagaan,  Bagian  Ortala  Setda, 29 Oktober 2017)
Selain itu, hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bagian
Organisasi  dan  Tata  Laksana,  Sekretariat Daerah  Kabupaten  Kolaka  Utara  sebagai berikut :
“proses  restrukturisasi  organisasi khususnya  di  tingkat  organisasi
Kecamatan dilakukan dengan beberapa  tahapan.  Namun,  OPD secara keseluruhan proses restrukturisasi dilakukan secara
keseluruhan  di  setiap  OPD  karena tuntutan kebijakan pusat (wawancara “I”, Kepala Bagian Ortala Setda, 29 Oktober 2017)
Disisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten  Kolaka  Utara  memberikan penjelasan  secara  detail  tentang  proses restrukturisasi  organisasi  dan  penataan kelembagaan  organisasi  perangkat  daerah di  Kabupaten  Kolaka  Utara.  Adapun penjelasannya sebagai berikut :
―proses  restrukturisasi  organisasi dilakukan dalam rangka untuk melakukan  penataan  dan  penyesuaian terhadap  regulasi  yang  baru,  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat (wawancara  ―IR‖,  Sekretaris  Daerah, 30 Oktober 2017)
Senada  dengan  pernyataan  tersebut, Asisten  I  Bidang  Pemerintahan  Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara
memberikan  penjelasan  tambahan  tentang pelaksanaan   restrukturisasi  organisasi  dan penataan kelembagaan
organisasi perangkat  daerah  di  Kabupaten  Kolaka Utara. Adapun butir penjelasannya sebagai berikut :
“penyesuaian terhadap regulasi yang baru  merupakan  tuntutan  yang  harus dipenuhi  dan  dilaksanakan  tidak hanya  OPD  di  Kabupaten  Kolaka Utara. Akan tetapi, di seluruh jajaran pemerintah  daerah  baik  Provinsi maupun
Kabupaten/Kota
yang mengimplementasikan  PP  18  Tahun 2016  tersebut  (wawancara  “ZB” Asisten I Setda, 1 November 2017)
Demikian  pernyataan  dari  beberapa informan  tersebut,  yang  memberikan penjelasan  terkait  proses  restrukturisasi organisasi  perangkat  daerah  di  Kabupaten Kolaka  Utara  khususnya  dalam  penataan dan  restrukturisasi  organisasi  Kecamatan Tiwu  dan  Kecamatan  Lasusua  dalam kaitannya  dalam  proses  awal  penyusunan naskah  akademik,  naskah  politik  dan naskah  hukum  serta  pembahasannya  di lembaga legislatif.
Proses restrukturisasi organisasi perangkat  daerah  Kabupaten  Kolaka  Utara khususnya organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua dilakukan berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun 2016  tentang  Perangkat  Daerah.  Setelah itu,  ditindaklanjuti  melalui  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintahan  daerah Kabupaten Kolaka Utara melalui Peraturan Daerah  Nomor  3  Tahun  2016  tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat Daerah  Kabupaten  Kolaka  Utara  Pasal  3 ayat  (2)  huruf  c  bahwa  Kecamatan  Tiwu dengan  Tipe  A,  dan  huruf  a  bahwa Kecamatan  Lasusua  dengan  tipe  A,  hal tersebut  berarti  bahwa  Kecamatan  Tiwu dan  Kecamatan  Lasusua  berdasarkan  hasil analisis  tersebut  dibentuk  dengan  dengan
beban  kerja  yang  besar,  yang  berimplikasi pada struktur organisasi yang terdiri dari 1 Sekretariat,  2  Sub  Bagian  dan  paling banyak 5 seksi.
Proses  restrukturisasi  tidak  melalui proses  dan  tahapan  penataan  kelembagaan yang  efektif  dan  efisien.  Proses    penataan kelembagaan  organisasi  Kecamatan  Tiwu dan  Kecamatan  Lasusua  secara  umum masih  mempunyai  berbagai  kelemahan- kelemahan seperti lambatnya pembentukan kepanitiaan / tim perumus/ analis kelembagaan  organisasi  Kecamatan,  hasil analisis pemerintah daerah dalam pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja  (SOTK),  bagan  alir  dalam  struktur organisasi  dan  jumlah  lini  dalam  struktur organisasi  belum  memperhatikan  aspek rasionalitas dalam desain kelembagaan.
Proses restrukturisasi organisasi perangkat  daerah  tersebut  tidak  dilakukan dengan  analisis  beban  kerja  utama  yang rasional  berdasarkan  variabel  umum  dan variabel  teknis  sebagaimana  ditetapkan dalam  lampiran  peraturan  pemerintah. Proses  restrukturisasi  organisasi  tidak melalui  tahapan  dan  prosedur  penyusunan dan  formulasi  kebijakan  yang  benar. Pembentukan  organisasi  perangkat  daerah khususnya Kecamatan Tiwu dan Kecamatan  Lasusua  dilakukan  dengan lambatnya  pembentukan  kepanitiaan,  tim penyusun atau tim perumus dalam analisis beban  kerja  utama  urusan  pemerintahan yang  terdapat  dalam  variabel  umum  dan variabel  teknis.  Oleh  karena  itu,  kebijakan tersebut  lahir  tidak  dengan  analisis  dan pengkajian  yang  mendalam  sehingga terjadi  beberapa  kali  revisi  dan  perbaikan yang  dilakukan  oleh    Pemerintah  Provinsi Sulawesi Tenggara dan Direktorat Jenderal Otonomi  Daerah,  Kementerian  Dalam Negeri Republik Indonesia.
Selain  itu,  proses  restrukturisasi  dan penataan kelembagaan organisasi
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
Kecamatan  Tiwu  dan  Kecamatan  Lasusua tidak  melibatkan  aparatur  sipil  negara lingkup  Kecamatan  Tiwu  dan  Kecamatan Lasusua, sehingga aparatur yang bekerja di instansi  tersebut  tidak  mengetahui  adanya penataan  kelembagaan  atau  restrukturisasi organisasi Kecamatan. Hal tersebut berimplikasi  pada  ketidaktahuan  aparatur pemerintah tentang struktur organisasi, tata kerja  dan  tugas  pokok  dan  fungsi Kecamatan.  Tidak  adanya  sosialisasi peraturan  daerah  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah mengakibatkan lambatnya  proses  penyesuaian  organisasi perangkat  daerah  khususnya  Kecamatan Tiwu  dan  Kecamatan  Lasusua  dengan struktur  organisasi,  tata  kerja  dan  tugas pokok  dan  fungsi  dengan  kelembagaan yang baru.
Selain  hal  tersebut  di  atas,  ada
beberapa permasalahan dalam restrukturisasi  organisasi  perangkat  daerah khususnya Kecamatan Tiwu
dan Kecamatan  Lasusua.  Ada  beberapa  urusan pemerintahan  yang  tidak  diakomodasi dalam  struktur  organisasi,  tata  kerja  dan tugas  pokok  dan  fungsi  Kecamatan. Permasalahan  pertama  dapat  diamati  pada struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan  Tiwu  tidak  adanya  Seksi Ketentraman  dan  Ketertiban  Umum  dan Seksi  Pelayanan  Sosial,  dan  urusan tersebut juga tidak diakomodasi oleh Seksi yang  lain.  Permasalahan  kedua  adalah terjadinya  tumpang  tindih (overlapping) dalam  urusan  pemerintahan  di  tingkat Kecamatan,  yaitu  urusan  keagrariaan diurus  oleh  2  (dua)  seksi  yaitu  Seksi Pemerintahan dan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemudian
urusan penyelenggaraan pembinaan  pemerintah  Desa/Kelurahan diurus  oleh  2  (dua)  seksi  yaitu  Seksi Pemerintahan dan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa, hal tersebut  dapat  mengakibatkan  konflik
kepentingan (conflict  of  interest) dalam organisasi  yang  akan  menghambat  proses pelayanan publik yang prima.
Permasalahan yang ketiga adalah ketidakjelasan  tugas  pokok  dan  fungsi Seksi  Pelayanan  Administrasi  Terpadu seperti jenis-jenis administrasi dan perizinan  yang  bisa  dilakukan  oleh Kecamatan,  sehingga  bisa  melahirkan multi tafsir dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di
Kecamatan,  dan  harus  pula  melakukan koordinasi ke instansi / organisasi perangkat daerah terkait pelayanan administrasi  terpadu  di tingkat  Kabupaten, sehingga  akan  berdampak  pada  lambatnya proses  pelayanan    publik  di  bidang perizinan.  Permasalahan  keempat  adalah kebijakan yang baru tidak memperlihatkan secara jelas dalam pelayanan publik.
Struktur  organisasi  Kecamatan  Tiwu sebelum dan sesudah dilakukannya restrukturisasi organisasi justru memberikan dampak buruk  terhadap pelayanan  publik  karena  ada  urusan pemerintahan yang tumpang tindih
(overlapping) yaitu  Seksi  Pemerintahan dan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa yang mempunyai  2  (dua)  fungsi  yang  sama sehingga akan berdampak pada ketidakjelasan  bagan  alir  dalam  pelayanan publik di Kecamatan.
Selain  itu,  tidak  jelasnya  bagan struktur  organisasi  terkait  dengan  garis- garis  perintah,  komando  dan.atau  instruksi serta  garis-garis  yang  bersifat  koordinasi dan/atau konsultasi antara satu pembidangan dengan yang lainnya. Sehingga,  dalam  menerjemahkan  struktur organisasi  terjadi  multi  tafsir  dalam pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  dalam pelayanan  publik.    Selain  itu,  pada kelompok jabatan fungsional belum terlihat  secara  rinci  uraian  fungsi-fungsi
yang  dimaksud  dalam  struktur  organisasi Kecamatan.
Tipelogi  Perangkat  Daerah  Kecamatan di  Kabupaten  Kolaka  Utara  (Studi Kasus Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua)
1. Kecamatan Tiwu
Variabel  Umum  pengukuran  intensitas urusan  pemerintahan  dan  beban  kerja perangkat daerah (20%) Tabel 2 Variabel Umum Indikator dan Kelas Interval Skal a Nilai Bobo t (%) Sko r Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000
b. 100.001-200.000
c. 200.001-500.000
d. 500.001-
1.000.000 e. > 1.000.000 200 400 600
800 1000 10 20 40 60 80 100
Luas wilayah (Km 2 )
a. ≤ 150
b. 151-300
c. 301-450
d. 451-600 e. > 600
200 400 600 800 1000
5 10
20 30 40 50
Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000
b. 250.000.000.001-
500.000.000.000
c. 500.000.000.001-
750.000.000.000
d. 750.000.000.001-
1.000.000.000.00
0 e. >1.000.000.000.0 01 200 400 600 800 1000 5 10 20
30 40
50
Sumber : PP 18 Tahun 2016 Langkah-langkah :
 Indikator  &  Kelas  Interval  =  Skala Nilai x bobot (%) = Skor
1. Variabel Umum Kabupaten Kolaka Utara (20%)
 Jumlah penduduk (Jiwa)
=
142.614  (400 x 10% = 40)
 Luas wilayah (Km 2 ) =  3  391.62 (1000 x 5% = 50)  Jumlah APBD (Rp) =
817.539.815.860 (800x5%= 40)
Jumlah skor variabel umum = 130
Variabel  Teknis  pengukuran  intensitas urusan  pemerintahan  dan  beban  kerja perangkat daerah (80%)
Tabel 3  Variabel Teknis Indikator dan Kelas Interval Skala Nilai Bobot (%) Skor Luas wilayah kecamatan (Km 2 ) a. ≤ 5 b. 6-10 c. 11-50 d. 51-100 e. > 100 200 400 600 800 1000 20 40 80 120 160 200 Jumlah kelurahan/desa atau nama lain a. ≤ 5 b. 6-10 c. 11-15 d. 16-20
e. > 20 200 400 600 800 1000 35 70 140 210 280 350 Jumlah  penduduk kecamatan a. ≤ 2500 b. 2.501- 5.000 c. 5.001- 10.000 d. 10.001- 15.000 e. > 15.000 200 400 600 800 1000 25 50 100 150 200 250 Sumber : PP 18 Tahun 2016
2. Variabel  Teknis  Kecamatan  Tiwu
(80%)
 Luas  wilayah  kecamatan  (Km 2 )  = 81,92 (800 x 20% = 160)
 Jumlah Desa/Kelurahan =
7 (400 x 35% = 140)
 Jumlah penduduk (jiwa) = 4.300 (400 x 25% = 100) Jumlah skor variabel teknis = 400
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
 Skor  Akhir  =  skor  variabel  umum  + skor variabel teknis = Total Skor Skor Akhir = 130 + 400 = 530
 Melakukan  perkalian  jumlah  nilai  dari seluruh  indikator  dari  variabel  umum dan  variabel  teknis  dengan  faktor kesulitan geografis (Sulawesi = 1,1)
530 x 1.1 = 583  Penetapan intensitas urusan pemerintahan dan beban kerja perangkat  daerah  berdasarkan  hasil perhitungan  tersebut  dengan  kriteria sebagai berikut:
 Kecamatan Tiwu Tipe B = Skor  583
2. Kecamatan Lasusua
Variabel  Umum  pengukuran  intensitas urusan  pemerintahan  dan  beban  kerja perangkat daerah (20%)
Tabel 4  Variabel Umum Indikator dan Kelas Interval Skal a Nilai Bobo t (%) Sko r Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000
b. 100.001-200.000 c. 200.001-500.000
d. 500.001- 1.000.000 e. > 1.000.000 200 400
600
800 1000
10
20 40 60 80 100 Luas wilayah (Km 2 ) a. ≤ 150 b. 151-300
c. 301-450
d. 451-600
e. > 600 200 400 600 800 1000
5
10 20
30 40 50 Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000
b. 250.000.000.001- 500.000.000.000
c. 500.000.000.001-
d. 750.000.000.000
e. 750.000.000.001- 1.000.000.000.00
0 f. >1.000.000.000.0 01 200
400
600
800
1000
5 10 20
30 40 50

## Langkah-langkah :
 Indikator  &  Kelas  Interval  =  Skala Nilai x bobot (%) = Skor
1. Variabel  Umum  Kabupaten  Kolaka Utara (20%)
 Jumlah penduduk (Jiwa) = 142.614  (400 x 10% = 40)
 Luas wilayah (Km 2 ) = 3 391.62 (1000 x 5% = 50)  Jumlah APBD (Rp) = 817.539.815.860 (800x5%= 40) Jumlah skor variabel umum = 130
Variabel  Teknis  pengukuran  intensitas urusan  pemerintahan  dan  beban  kerja perangkat daerah (80%) Tabel 4.7. Variabel Teknis Indikator dan Kelas Interval Skala Nilai Bobot (%) Skor Luas wilayah kecamatan (Km 2 ) a. ≤ 5 b. 6-10 c. 11-50 d. 51-100 e. > 100 200 400 600 800 1000 20 40 80 120 160 200 Jumlah kelurahan/desa atau nama lain a. ≤ 5 b. 6-10 c. 11-15 d. 16-20
e. > 20 200 400 600 800 1000 35 70 140 210 280 350 Jumlah  penduduk kecamatan a. ≤ 2500 b. 2.501-5.000 c. 5.001-10.000 d. 10.001-15.000 e. > 15.000 200 400 600 800 1000 25 50 100 150 200 250 Sumber : PP 18 Tahun 2016
2. Variabel  Teknis  Kecamatan  Lasusua (80%)
 Luas  wilayah  kecamatan  (Km 2 ) = 287,67(1000x20%= 200)
 Jumlah Desa/Kelurahan
= 12 (600 x 35% = 210)
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
 Jumlah penduduk (jiwa) = 28.968(1000x25%= 250) Jumlah skor variabel teknis = 660  Skor  Akhir  =  skor  variabel  umum  +
skor variabel teknis = Total Skor Skor Akhir = 130 + 660 = 790
 Melakukan  perkalian  jumlah  nilai  dari seluruh  indikator  dari  variabel  umum dan  variabel  teknis  dengan  faktor kesulitan geografis (Sulawesi = 1,1) 790 x 1.1 = 869
 Penetapan intensitas urusan pemerintahan dan beban kerja
perangkat  daerah  berdasarkan  hasil perhitungan  tersebut  dengan  kriteria sebagai berikut:
 Kecamatan Lasusua Tipe A = Skor 869
Berdasarkan  hasil  analisis  deskriptif kuantitatif  terhadap  penentuan  tipelogi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan  Lasusua, maka  terdapat  perbedaan  hasil  analisis yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah dan  penulis  dalam  penentuan  tipelogi. Tipelogi  Kecamatan  Tiwu  berdasarkan hasil analisis penulis berada pada klasifikasi  tipe  B,  dalam  arti  kecamatan Tiwu mempunyai beban kerja yang kecil.
Berdasarkan tipelogi organisasi perangkat daerah Kabupaten Kolaka Utara, hasil  analisis  penulis  menunjukkan  hasil yang  berbeda  dengan  analisis  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Hasil analisis beban kerja utama urusan pemerintahan berdasarkan indikator variabel  umum  dan  indikator  variabel teknis  menunjukkan  bahwa  Kecamatan Tiwu  memperoleh  skor  583  hal  tersebut berarti  Kecamatan  tersebut  masuk  ke dalam tipe B, dalam arti bahwa Kecamatan Tiwu  dibentuk  dengan  beban  kerja  yang kecil.
Berdasarkan  hasil  analisis  tersebut, pemerintah daerah tidak melakukan analisis dan kajian yang mendalam tentang
pembentukan  organisasi  perangkat  daerah khususnya  Kecamatan  Tiwu.  Pemerintah daerah  harus  melakukan  revisi  dan perbaikan  terhadap  analisis  beban  kerja utama urusan pemerintahan dalam variabel umum dan variabel teknis dalam penentuan tipelogi  dan  besaran  organisasi  khususnya Kecamatan  Tiwu  yang  tidak  rasional  serta belum efektif dan efisien.
Pembentukan Kecamatan Tiwu
sebagai  organisasi  dengan  beban  kerja yang  besar  berimplikasi  pada  alokasi anggaran  operasional  Kecamatan,  struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan, tugas pokok  dan  fungsi  Kecamatan.  Padahal, setelah  penulis  melakukan  analisis  dalam penentuan  tipelogi  dan  besaran  organisasi, Kecamatan  Tiwu  berada  dalam  tipe Kecamatan B, dalam arti bahwa organisasi kecamatan  dengan  beban  kerja  yang  kecil dengan  1  Sekretariat,  2  Sub  bagian,  dan  4 Seksi.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah harus  melakukan  revisi  dan  perbaikan terhadap  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan tersebut.
Berdasarkan tipelogi organisasi perangkat daerah Kabupaten Kolaka Utara, hasil  analisis  penulis  menunjukkan  hasil yang sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh  Pemerintah  Daerah.  Hasil  analisis beban  kerja  utama  urusan  pemerintahan berdasarkan  indikator  variabel  umum  dan indikator  variabel  teknis  menunjukkan bahwa  Kecamatan  Lasusua  memperoleh skor  869  hal  tersebut  berarti  Kecamatan tersebut masuk ke dalam tipe A, dalam arti bahwa Kecamatan Lasusua dibentuk dengan beban kerja yang besar.
Berdasarkan  hasil  analisis  tersebut,
pemerintah daerah telah melakukan analisis dan kajian yang mendalam tentang pembentukan  organisasi  perangkat  daerah khususnya Kecamatan Lasusua.
Pembentukan  Kecamatan  Lasusua  sebagai organisasi  dengan  beban  kerja  yang  besar
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
berimplikasi pada alokasi anggaran operasional Kecamatan, struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Setelah penulis melakukan  analisis dalam penentuan tipelogi dan besaran organisasi, Kecamatan
Lasusua sudah berada dalam tipe Kecamatan A, dalam arti bahwa organisasi kecamatan  dengan  beban  kerja  yang  besar dengan  1  Sekretariat,  2  Sub  bagian,  dan  5 Seksi.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah harus dapat memberikan dukungan kebijakan khususnya terkait dengan alokasi anggaran  dalam  rangka  operasionalisasi program  kerja  dan  kegiatan-kegiatan  di Kecamatan Lasusua, serta dukungan sumber  daya  manusia  melalui  Aparatur Sipil  Negara  yang  berkualitas  dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pelayanan publik. Berdasarkan pembahasan sebagaimana dijelaskan di atas, maka penentuan tipelogi Kecamatan  Tiwu  dan  Kecamatan  Lasusua belum  berdasarkan  analisis  beban  kerja utama urusan pemerintahan dalam variabel umum  dan  variabel  teknis  secara  rasional, efektif dan efisien.
Secara  umum,  proses  restrukturisasi organisasi  perangkat  daerah  kecamatan  di Kabupaten Kolaka Utara khususnya
Kecamatan  Tiwu  dan  Kecamatan  Lasusua belum melalui proses restrukturisasi
organisasi  dan  analisis  terhadap  variabel umum  dan  variabel  teknis  sebagaimana dijelaskan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Proses
restrukturisasi  tidak  berjalan  dengan  baik disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti kepanitiaan,  tim  perumus  dan  analisis terhadap  organisasi  perangkat  daerah kecamatan,  sehingga  berdampak  terhadap hasil analisis dan diagnosa organisasi yang dihasilkan  dalam  Peraturan  Daerah  dan Peraturan  Bupati.  Selain  itu,  penjabaran tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan  tata  kerja  organisasi  Kecamatan  yang
tumpang  tindih (overlapping) dan  tidak jelasnya bagan alir dalam struktur organisasi.
Besaran  Organisasi  Perangkat  Daerah (Studi  Kasus:  Kecamatan  Tiwu  dan Kecamatan Lasusua)
Penentuan tipe organisasi Kecamatan Tiwu  dan  Kecamatan  Lasusua  dianalisis oleh  pemerintah  daerah  (tim  perumus) melalui  Bagian  Organisasi  dan  Tata Laksana  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Kolaka Utara, kemudian disahkan menjadi Peraturan  Daerah  di  DPRD  Kabupaten Kolaka Utara. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan informan sebagai berikut : “tipe  organisasi  Kecamatan  Tiwu dan Kecamatan Lasusua di Kabupaten  Kolaka  Utara  tersebut diukur dengan melihat hasil klasifikasi  tipe  kecamatan,  dengan menggunakan  variabel  umum  dan variabel  teknis”  (wawancara,  “R”,
Kasubag Kelembagaan, Bagian Ortala Setda, 30 Oktober 2017) Hasil  wawancara  tersebut  sejalan dengan  penjelasan  yang  diberikan  oleh Kepala  Bagian  Organisasi  dan  Tata Laksana  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan informan sebagai berikut :
“hasil  analisis  pemerintah  daerah yang  kemudian  ditetapkan  dalam peraturan  daerah  bahwa  Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua bertipe A begitupula dengan seluruh kecamatan  yang  ada  ”  (wawancara, “I”,  Kepala  Bagian  Ortala  Setda,  5 November 2017)
Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  pada dasarnya Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua berdasarkan hasil kategorisasi tipe klasifikasi  kecamatan,  kedua  Kecamatan tersebut  bertipe  A  dalam  hal  ini  berada
pada kategori beban kerja yang besar. Oleh karena  itu,  konsekuensi  Kecamatan  yang bertipe  A  akan  berdampak  pada  besaran organisasinya  seperti  struktur  organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, dan tata kerja baik  tata  kerja  yang  bersifat  vertikal maupun horizontal. Begitu pula dari aspek pendanaan  rutin  operasional  di  setiap Kecamatan semestinya mempunyai besaran  alokasi  anggaran  yang  berbeda- beda pula.
Akan  tetapi,  besaran  organisasi Kecamatan  Tiwu  dan  Kecamatan  Lasusua tersebut  tidak  sejalan  dengan  lahirnya Peraturan  Bupati  Kolaka  Utara  Nomor  58 Tahun  2016  yang  terlihat  jelas  dalam bagan  struktur  organisasi  yang  berbeda, penjabaran  tugas  pokok  dan  fungsi  di setiap lini organisasi yang berbeda.
Berdasarkan besaran organisasi perangkat daerah Kecamatan Tiwu sebagaimana  dijelaskan  pada  bagian  hasil penelitian,  maka    penentuan  besaran organisasi Kecamatan Tiwu
dan Kecamatan  Lasusua  dilakukan  melalui perhitungan  keberadaan  Kecamatan  Tiwu dan  Kecamatan  Lasusua  berada  dalam kategori  dan  klasifikasi  indikator  jumlah penduduk  Kabupaten  Kolaka  Utara,  luas wilayah  Kabupaten  Kolaka  Utara  dan jumlah  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  Kabupaten  Kolaka  Utara. Selain itu, besaran organisasi mempertimbangkan  indikator  teknis  yaitu jumlah penduduk masing-masing Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan masing-masing Kecamatan dan luas wilayah masing-masing Kecamatan.
Pada  dasarnya  Kecamatan  Tiwu  dan Kecamatan  Lasusua  berdasarkan  hasil kategorisasi  tipe  klasifikasi  kecamatan, kedua Kecamatan tersebut bertipe A dalam hal  ini  berada  pada  kategori  beban  kerja yang  besar.  Oleh  karena  itu,  konsekuensi Kecamatan yang bertipe A akan
berdampak  pada  besaran  organisasinya seperti  struktur  organisasi,  penjabaran tugas  dan  fungsi,  dan  tata  kerja  baik  tata kerja  yang  bersifat  vertikal  maupun horizontal. Begitu pula dari aspek pendanaan  rutin  operasional  di  setiap Kecamatan semestinya mempunyai
besaran  alokasi  anggaran  yang  berbeda- beda pula.
Akan  tetapi,  besaran  organisasi Kecamatan  Tiwu  dan  Kecamatan  Lasusua tersebut  tidak  sejalan  dengan  lahirnya Peraturan  Bupati  Kolaka  Utara  Nomor  58 Tahun  2016  yang  terlihat  jelas  dalam bagan  struktur  organisasi  yang  berbeda, penjabaran  tugas  pokok  dan  fungsi  di setiap  lini  organisasi  yang  berbeda.  Hal tersebut  terjadi  perbedaan  karena  dalam penyusunan  bagan  struktur  organisasi  Tim Perumus  dalam  hal  ini  Bagian  Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah melakukan pengklasifikasian terhadap seluruh kecamatan dengan mempertimbangkan  jumlah  penduduk  dan jumlah Desa/Kelurahan.
Pada  dasarnya  Kecamatan  Tiwu  dan Kecamatan Lasusua bertipe A. Akan tetapi, tipelogi  Kecamatan  Tiwu  dan  Kecamatan Lasusua  tidak  berbanding  lurus  dengan peraturan  teknis  operasional  sebagaimana dijelaskan  dalam  Peraturan  Bupati.  Oleh karena  itu,  besaran  organisasi  Kecamatan Tiwu  dan  Kecamatan  Lasusua  belum efektif,  efisien  dan  rasional  karena  keluar dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Besaran  organisasi  Kecamatan  Tiwu dan  Kecamatan  Lasusua  tersebut  perlu diperbaiki  dalam  penyusunan  Struktur Organisasi  dan  Tata  Kerja  (SOTK), penjabaran tugas pokok dan fungsi disetiap lini  /  seksi  yang  ada  di  Kecamatan.  Oleh karena  itu,  landasan  hukum  dan  kebijakan daerah dalam penyusunan besaran organisasi  Kecamatan  tersebut  masih
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
terdapat  kelemahan  yang  harusdi  perbaiki. Selain itu, Kecamatan Tiwu dan
Kecamatan  Lasusua  hasil  restrukturisasi organisasi  diisi  oleh  pimpinan  yang mempunyai latar belakang non pemerintahan,  Camat  Tiwu  berkualifikasi Sarjana  Pendidikan,  sedangkan  Camat Lasusua  berkualifikasi  Sarjana  Pertanian. Hal tersebut tidak sejalan dalam pengelolaan  organisasi  yang  efektif    yaitu the  right  man  on  the  right  place dalam manajemen sumber daya manusia aparatur.
Menurut Rivai (2003) dalam
(Subekhi  dan  Jauhar,  2012),  bahwa penataan  sumber  daya  manusia  dalam proses  reformasi  birokrasi  dapat  diartikan sebagai suatu bentuk pendekatan manajemen  sumber  daya  manusia.  Dalam Perspektif  reformasi  birokrasi,  pendekatan ini  dilakukan  dalam  rangka  menyikapi, mengatasi,  dan  sekaligus  mengantisipasi permasalahan sumber daya manusia dalam birokrasi. Selain itu, Menurut Sedarmayanti (2009:94) pengukuran mengenai  penataan  sumber  daya  manusia aparatur
dilaksanakan dengan memperhatikan:  (1)  penerapan  sistem merit  dalam  manajemen  kepegawaian,  (2) sistem  diklat  yang  efektif,  (3)  standar  dan peningkatan  kinerja;  (4)  Pola  karier  yang jelas dan terencana, (5) standar kompetensi jabatan,  (6)  kualifikasi  jabatan,  (7)  tugas, fungsi  dan  beban  tugas  proporsional,  (8) rekrutmen sesuai prosedur, (9) penempatan pegawai  sesuai  keahlian,  (10)  renumerasi memadai, (11) perbaikan sistem manajemen  kepegawaian  Oleh  karena  itu, berdasarkan
proses restrukturisasi organisasi  perangkat  daerah  kecamatan, proses  penentuan  tipelogi  dan  besaran Kecamatan  Tiwu  dan  Kecamatan  Lasusua tersebut  maka  perlu  melakukan  reformasi di  sektor  birokrasi  khususnya  terkait dengan  manajemen  sumber  daya  manusia aparatur,  belum  berdasarkan  indikator- indikator teoretis yang rasional, disebabkan
oleh  penempatan  pegawai  tidak  sesuai dengan bidang keahlian karena Kecamatan Tiwu  dan  Kecamatan  Lasusua  tersebut diisi  oleh  aparatur  yang  berkualifikasi pendidikan non pemerintahan dan administrasi publik. Sehingga akan berdampak  pada  penyelenggaraan  tugas dan  fungsi  administrasi  dan  pemerintahan sehingga akan memberikan dampak secara luas dalam pelayanan publik.
Selain  itu,  proses  restrukturisasi organisasi  perangkat  daerah  Kecamatan Tiwu  dan  Kecamatan  Lasusua  belum berhasil  mencapai  tujuan  restrukturisasi orgaisasi  Restrukturisasi tidak bisa dilihat hanya dari perampingan organisasi, sumber daya  manusia,  atau  kinerjanya  saja  akan tetapi  juga  harus  diperhatikan  bahwa restrukturisasi  adalah  sebuah  sistem  yang saling  mempengaruhi  satu  sama  lainnya dalam pencapaian tujuan organisasi. Proses restrukturisasi organisasi, penentuan tipelogi  dan  besaran  organisasi  perangkat daerah kecamatan masih terdapat beberapa kelemahan dalam desain organisasi sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Don Helriegel  (2001)  bahwa  secara  prinsip, desain  organisasi  harus  mampu  :  (a) menyalurkan  informasi  dan  pembuatan keputusan berdasarkan kepentingan stakeholders,  (b)  menentukan  kewenangan dan  tanggung  jawab  dalam  tugas,  bagian dan  departemen,  (c)  menyeimbangkan integrasi antara pekerjaan, tim, departemen dan  bagian,  dengan  kemampuan  adaptasi terhadap  perubahan  lingkungan.  Oleh karena itu, perlu melakukan revisi terhadap desain  kelembagaan  Kecamatan  Tiwu  dan Kecamatan  Lasusua  berdasarkan  prinsip- prinsip  desain  organisasi  sebagaimana yang  dijelaskan  di  atas,  sehingga  proses restrukturisasi organisasi, penentuan tipelogi  dan  besaran  organisasi  tersebut dilaksanakan  secara  efektif,  efisien  dan rasional.

## PENUTUP
Kesimpulan 1. Proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kolaka Utara khususnya dalam redesain kelembagaan  Kecamatan  Tiwu  dan Kecamatan  Lasusua,  belum  melalui tahapan-tahapan  dan  proses  penataan kelembagaan  yang  efektif  dan  efisien, proses  pembentukan  tim  perumus (kepanitiaan),  proses  politik  penetapan kebijakan,  proses  penentuan  tipe  dan besaran organisasi Kecamatan, Struktur Organisasi  dan  Tata  Kerja,  Tugas Pokok  dan  Fungsi  Kecamatan  yang masih  tumpang  tindih (overlapping) antara satu urusan dengan urusan  yang lain, serta kurangnya sosialisasi kebijakan penataan kelembagaan
sehingga  belum  terwujudnya  proses restrukturisasi  organisasi  Kecamatan yang rasional, efektif dan efisien.
2. Penentuan tipelogi organisasi
Kecamatan  Tiwu  dan  Kecamatan Lasusua  belum  berdasarkan  analisis urusan  pemerintahan  dalam  variabel umum  dan  variabel  teknis  secara rasional, efektif dan efisien.
3. Penyusunan  besaran  desain  organisasi
Kecamatan  Tiwu  dan  Kecamatan Lasusua belum berdasarkan mempertimbangkan  aspek  rasionalitas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun  2016  serta  indikator  dalam manajemen  sumber  daya  manusia aparatur  dan  prinsip  desain  organisasi yang rasional.

## Saran
Berdasarkan  simpulan  sebagaimana dijelaskan  di  atas  maka  adapun  saran penulis adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah  Kabupaten  Kolaka  Utara melalui  Bagian  Ortala  Sekretariat
Daerah  harus  melakukan  analisis  dan kajian  mendalam  dalam  menentukan
tipelogi dan besaran organisasi Kecamatan  Tiwu  dan  Kecamatan Lasusua yang berimplikasi pada kedudukan,  Struktur  Organisasi  dan
Tata  Kerja  (SOTK),  Tugas  Pokok  dan Fungsi  (TUPOKSI)  Kecamatan  dalam rangka  analisis  organisasi  publik  yang rasional, efektif dan efisien.
2. Perlu melakukan revisi dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dan  Peraturan  Bupati  Kolaka  Utara Nomor 58 Tahun 2016 dalam penjabaran  tugas  dan  fungsi,  tata  kerja dan  struktur  organisasi  Kecamatan Tiwu  dan  Kecamatan  Lasusua,  dengan memperhatikan indikator penting dalam manajemen sumber daya manusia  aparatur  dan  prinsip-prinsip desain organisasi yang rasional.
3. Pemerintah  Kabupaten  Kolaka  Utara harus  memberikan  dukungan  sumber daya  agar  kebijakan  restrukturisasi organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua dapat terimplementasi  dengan  baik  salah satunya  adalah  sumber  daya  finansial sebagaimana  dijelaskan  oleh  Edwards
III  dalam  Subarsono  (2005)  bahwa walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan  secara  jelas  dan konsisten,  tetapi  apabila  implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan  berjalan  efektif.  Sumber  daya tersebut  dapat  berwujud  sumber  daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.  Sumber  daya  adalah  faktor penting  untuk  implementasi  kebijakan agar  efektif.  Tanpa  sumber  daya, kebijakan  hanya  tinggal  di  kertas menjadi dokumen saja.
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018

## DAFTAR PUSTAKA
Abady, A. P. (2013). Perencanaan Partisipatif  Dalam  Pembangunan Daerah. Otoritas:  Jurnal  Ilmu
Pemerintahan , 3(1).
Badan  Pusat  Statistik  Kab.  Kolaka  Utara,
2017. Kabupaten  Kolaka  Utara dalam Angka.
Badan  Pusat  Statistik  Kab.  Kolaka  Utara,
2017. Kecamatan  Lasusua  dalam Angka.
Badan  Pusat  Statistik  Kab.  Kolaka  Utara,
2017. Kecamatan  Tiwu  dalam Angka.
Gitosudarmo,  Indriyo.  (2001). Manajemen Strategis. Yogyakarta : BPFE
Handoko,  T.  Hanny,  (2006). Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Yogyakarta : BPFE. Hatch,  M.  J.,  1997. Organization  Theory and Theorizing : Modern,
Symbolic-Interpretive  and  Post- modern  Perspective. Oxford  :
Oxford University Press. Kusdi,  (2011). Teori  Organisasi  dan
Administrasi. Jakarta  :  Penerbit
Salemba Humanika.
Mahsyar,  A.  (2011).  Masalah  Pelayanan
Publik di Indonesia dalam
Perspektif Administrasi Publik. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1(2).
Peraturan  Bupati  Kolaka  Utara  Nomor  58 Tahun  2016  tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor  3  Tahun  2016  tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  18  Tahun  2016  tentang Perangkat Daerah.
Prianto,  A.  L.  (2011).  Good  Governance dan  Formasi  Kebijakan  Publik Neo-Liberal. Otoritas:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 1(1).
Robbins,  AG.,  (2008). Analysis  and Approach  of  Government  Science. Manchester : Manchester University Press Sedarmayanti. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri  Sipil. Bandung:  Rafika
Aditama
Subarsono, AG. (2005). Analisis Kebijakan
Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Subekhi,  Akhmad,  Mohammad  Jauhar,
(2012). Pengantar Manajemen Sumber  Daya  Manusia. Jakarta  :
Prestasi Pustaka
Sugiyono,  (2017). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D. Bandung : Alfabeta.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Usman, J. (2011). Implementasi Kebijakan
Tata  Kelola  Pemerintahan  Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi  Lokal. Otoritas:  Jurnal
Ilmu Pemerintahan , 1 (1).
Usman,  J.  (2011).  Manajemen  Birokrasi Profesional  dalam  Meningkatkan Pelayanan  Publik .  Otoritas:  Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1 (2).
Wasistiono,  Sadu.  (2010).  Desentralisasi dan revitalisasi lokal (decentralization and local revitalization). Seminar  Indonesia- Jepang Tanggal 26 dan 27 Oktober 2010. Jatinangor: Kampus IPDN.