## Kritik terhadap Penerapan Demokrasi dari Masa Reformasi hingga Era Digital di Indonesia
John Abraham Ziswan Suryosumunar 1
Fuad Noorzeha 2
Program Doktor Filsafat Universitas Gadjah Mada 1, 2 suryosumunar0202@gmail.com 1

## Abstract
Keywords:
democracy, reformation, digital social media, Indonesia Democracy is often interpreted as a system of government based on the  sovereignty  of  the  people.  Democracy  is  considered  an  ideal system to be implemented in various countries, including Indonesia. However, in reality, the implementation of democracy in Indonesia still results in various forms of discrimination, centralisation of power, and injustice.  The  researcher  seeks  to  understand  the  dynamics  of  the application and understanding of democracy in Indonesia by using the hermeneutic  method,  through  tracing  the  historical  continuity  that occurred. The study conducted resulted in the understanding that: (1) Democracy in Indonesia has experienced its ups and downs from the independence period to the reformation period with various forms of implementation. The reformation period became one of the gates as well as a bridge from the transfer of centralised power to civilian-held decentralisation. (2) The multi-party system is one of the results of the decentralisation  of  power  during  the  reformation  period.  The implementation of the multi-party system encourages multi-dynasty politics, due to political personalisation and patronage culture within each party.  (3)  The  development  of  digital  social  media  encourages the manipulation  of  signs  that  are  the  result  of  reality  reduction.  A democratic  image  is  built  through  digital  social  media  as  a representation  of siding with  the people by the elites. However,  the democratic image built through digital social media is in line with the monopoly of  the  concept  of  democracy  in  favour  of  certain  groups, which is then a driving factor in the occurrence of social polarisation in every political contestation.

## Abstrak
Kata kunci: demokrasi,
reformasi, media sosial digital, Demokrasi sering kali dimaknai sebagai suatu sistem pemerintahan yang  berlandas  pada  kedaulatan  rakyat.  Demokrasi  dianggap merupakan  sistem  ideal  untuk  diterapkan  pada  berbagai  negara, termasuk di Indonesia. Tetapi pada realitanya penerapan demokrasi di Indonesia juga tetap menghasilkan berbagai bentuk diskriminasi, sentralisasi  kekuasaan,  dan  ketidakadilan.  Peneliti  berupaya
memahami  dinamika  penerapan  dan  pemahaman  demokrasi  di Indonesia  dengan  menggunakan  metode  hermeneutika,  melalui penelusuran  terhadap  kesinambungan  historis  yang  terjadi.  Kajian yang dilakukan menghasilkan pemahaman bahwa: (1) Demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surutnya dari masa kemerdekaan sampai  dengan  masa  reformasi  dengan  beragam  bentuk penerapannya. Masa reformasi menjadi salah satu gerbang sekaligus jembatan  dari  pengalihan  kekuasaan  yang  bersifat  sentralistik  ke arah desentralisasi yang dipegang sipil. (2) Sistem multi-partai adalah salah  satu  hasil  penerapan  desentralisasi  kekuasaan  di  masa reformasi.  Penerapan  sistem  multi-partai  mendorong  terjadinya multi-dinasti politik, akibat personalisasi politik dan kultur patronase dalam  setiap  tubuh  partai.  (3)  Perkembangan  media  sosial  digital mendorong  manipulasi  tanda  yang  menjadi  hasil  reduksi  realitas. Citra  demokratis  dibangun  melalui  media  sosial  digital  sebagai representasi keberpihakan kepada rakyat oleh para elite. Tetapi citra demokratis  yang  dibangun  melalui  media  sosial  digital  ini  sejalan dengan monopoli konsep demokrasi yang berpihak kepada golongan tertentu, hal  ini  lah  yang  kemudian  menjadi  faktor  pendorong  dari terjadinya polarisasi sosial pada setiap kontestasi politik

## Pendahuluan
Demokrasi  tentunya  merupakan  suatu  istilah  yang  cukup  akrab  didengar  di telinga masyarakat Indonesia. Tak jarang istilah ini digunakan dalam kehidupan sehari- hari  dari  masyarakat  untuk  mengungkapkan  suatu  kondisi  berkeadilan  yang mengutamakan  kepentingan  bersama  atau  menjadi  ungkapan  kontras  dari  keadaan sentralistik yang tak transparan. Hal tersebut dapat dilihat misalkan saat masyarakat ingin menentukan suatu keputusan dalam lingkup keluarga sebagai komunitas terkecil hingga di lingkup kelembagaan tertentu. Bahkan ungkapan demokrasi ini di berbagai media  digunakan  oleh  para  elite  sebagai  lip  service  secara  persuasif  untuk  menarik perhatian  positif  dari  masyarakat  Indonesia  (Suryosumunar,  2022).  Tak  jarang  juga ungkapan  demokrasi  digunakan  dalam  berbagai  tuntutan  dan  kritik  masyarakat terhadap  kinerja  pemerintah.  Tetapi  entah  sejak  kapan,  tak  dapat  dipungkiri  bahwa sudah  sangat  lama  ungkapan  demokrasi  ini  diposisikan  dalam  benak  masyarakat Indonesia sebagai suatu istilah yang bernada positif.
Pada  dunia  politik,  demokrasi  sering  kali  dikatakan  sebagai  prinsip  ideal, sebagai satu-satunya aturan main yang berlaku (Davidson, 2022: 7). Suatu prinsip yang berusaha  dipertahankan  atau  mungkin  diperjuangkan  dengan  mengatasnamakan kepentingan rakyat. Mengingat bahwa demokrasi merujuk pada suatu paradigma yang memposisikan  rakyat  sebagai  kekuatan  politik  utama.  Demokrasi  yang  berasal  dari
istilah demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan), merupakan istilah yang dimunculkan di era Yunani Klasik sebagai representasi dari pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, atau kedaulatan rakyat (Borrong, 2004: 4). Meski sering kali diposisikan sebagai prinsip ideal dalam dunia politik yang mampu menjunjung kekuatan rakyat di atas segalanya, tetapi  demokrasi  tetap  lah  memiliki  celah  dan  kelemahan.  Hal  tersebut  seperti  yang diungkapkan oleh Apter (1963) bahwa bagaimana pun juga penerapan demokrasi tidak lah  terlepas  dari  campur  tangan  manusia,  yang  tentunya  juga  mencerminkan keterbatasan dalam hal objektivitas di luar diri manusia. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Davidson (2022: 77) terdapat kesulitan tersendiri untuk memaknai demokrasi secara tepat, terdapat unsur-unsur kontraditif di dalamnya yang membawa makna yang berbeda dari para akademisi. Bahkan hingga kini dapat dilihat bahwa sangat sulit untuk menentukan contoh negara yang menerapakan demokrasi secara sempurna. Dalam hal ini  lah,  demokrasi  kemudian  juga  memicu  perdebatan  tersendiri  dalam  sejarah peradaban manusia hingga saat ini.
Paradigma demokrasi di Indonesia dapat dikatakan tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi sejak masa kemerdekaan dan semakin menggebu pasca reformasi setelah  lengsernya  pemerintahan  otoriter  Orde  Baru.  Semangat  kebebasan  dan kesetaraan  dari demokrasi adalah  suatu hal  yang  terus  didengungkan  di  tiap  ruang- ruang publik dalam pencarian keadilan untuk masyarakat. Bahkan hal tersebut muncul semakin massif dengan disokong keberadaan media sosial digital. Media sosial digital membuka celah untuk masyarakat seluas-luasnya bersuara dan berpendapat. Tetapi hal ini  tidak  lah  selamanya  membawa  kepada  dampak  positif.  Demokrasi,  dengan didukung kekuatan media sosial, ternyata juga membawa pihak yang memiliki kapital dan pengaruh (elite) untuk dapat berada pada posisi yang lebih tinggi, bahkan di atas rakyat sekalipun (Harahap, 2020). Dalam hal ini lah demokrasi tidak lah bersifat setara, democracy is inequality. Kontradiksi antara penerapan demokrasi dengan idealitas yang digaungkan terhadap prinsip demokrasi ini memperlihatkan bahwa demokrasi harus dipahami  sebagai  proses  yang  tetap  perlu  diperdebatkan,  khususnya  di  tengah hegemoni media sosial saat ini.
Penggiringan  opini  masyarakat  dengan  media  sosial  juga  menegaskan kemunculan polarisasi sosial yang tajam. Media sosial nyatanya memiliki kemampuan hegemonik  dalam  mengarahkan  opini  masyarakat  untuk  mendukung  atau  pun menjatuhkan golongan dan pribadi tertentu. Hal ini nampak secara khusus pada setiap kontestasi politik yang terjadi di Indonesia. Polarisasi politik yang tak jarang membawa
kepada konflik sosial, kebencian, dan bahkan intimidasi sosial merupakan efek negatif dari  demokratisasi  di  tengah  hegemoni  media  sosial  tersebut.  Dalam  kondisi  ini  lah demokrasi tak selalu menampakan keadilan, pihak dengan penguasaan kapital tertentu akan  lebih  mudah  memanfaatkan  media  sosial  untuk  memanipulasi  kesadaran masyarakat.  Realita  yang  telah  dipaparkan  terebut  menjadi  dasar  untuk  penulis berupaya  meninjau  kembali  paradigma  demokrasi  di  Indonesia  pasca  reformasi  dan hegemoni  media  sosial  digital.  Hal  tersebut  dilakukan  sebagai  suatu  kajian  filosofis menggunakan metode hermeneutika (Bakker, 2007) dengan menelusur kesinambungan historis  penerapan  dan  pemahaman  hermeneutika  dari  masa  reformasi  hingga  era digital di Indonesia, melihat berbagai tantangan demokrasi di tengah hegemoni media sosial digital, dan meninjau kembali paradigma demokrasi Indonesia dengan menakar keberhasilan dan kegagalannya menjaga kebebasan dan kesetaraan masyarakat. Kajian ini diupayakan untuk dapat menjadi salah satu alternatif sudut pandang dalam melihat demokrasi  secara  lebih  objektif,  tanpa  terjebak  pada  idealitas  dan  dogmatisasi demokrasi yang telah menutup ruang perdebatan teoritik terhadapnya.

## Metode
Artikel  ini  berbasis  pada  penelitian  kualitatif  dalam  bidang  filsafat  politik dengan  menggunakan  data  kepustakaan  sebagai  sumber  data  utama.  Pelaksanaan pengumpulan  data  kepustakaan  dilakukan  dengan  merujuk  pada  objek  kajian  dari penelitian ini yang berupa objek material yaitu penerapan demokrasi di Indonesia dari masa reformasi hingga era digital di Indonesi, serta objek formalnya yang merupakan pemikiran-pemikiran  yang  memiliki  korelasi  dengan  kritik  terhadap  penerapan demokrasi dalam kajian filsafat politik. Sebagai penelitian bidang filsafat politik dengan menggunakan objek formal dan objek material tersebut, tahap analisis pada penelitian ini menggunakan metode analisis berupa metode hermeneutika filosofis, dengan salah satu  unsur  metodisnya  yaitu  kesinambungan  hidtoris  (Bakker,  2007).  Metode diterapkan  dalam  penelitian  ini  dengan  tujuan  untuk  menangkap  substansi  dari penerapan prinisp demokrasi pada setiap periode kepemimpinan politik di Indonesia dari sebelum masa reformasi hingga era digital saat ini.

## Hasil dan Pembahasan

## 1 Reformasi sebagai Gerbang Demokrasi
Pasca  runtuhnya  kepemimpinan  Rezim  Orde  baru  dengan  ditandai pidato  pengunduran  diri  Presiden  Soeharto  pada  tanggal  21  Mei  1998,  dapat dikatakan  menjadi  titik  tolak  dimulainya  babak  baru  dari  sejarah  kebangsaan Indonesia. Rezim yang telah bercokol salama 32 tahun tersebut, sering dikatakan sebagai  rezim  otoriter  yang  membangun  kekuasaannya  secara  sentralistik. Setelah  berkuasa  sejak  1966  dengan  memanfaatkan  Surat  Perintah  11  Maret (yang  hingga  kini  keabsahannya  masih  menjadi  perdebatan),  Soeharto membangun  pemerintahannya  dengan  bertumpu  pada  kekuatan  militer, khususnya  dalam  mempertahankan  legitimasi  kekuasaannya.  Tidak  jarang kekuatan  militer  digunakan  rezim  Orde  Baru  sebagai  alat  represi  dalam menundukan masyarakat dengan dalih stabilitas nasional dan mempertahankan ideologi  bangsa.  Pada  catatan  sejarah  Indonesia,  tidak  dapat  dielakan kepemimpinan  Soeharto  telah  banyak  menghasilkan  berbagai  bentuk pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) karena berbagai kebijakan represifnya, mulai dari peristiwa Tanjung Priok, Timor Timur, Talangsari hingga penculikan para aktivis dan pembredelan media pengkritik pemerintah (Gultom, 2013: 68). Dengan tangan besinya, Soeharto menempatkan dirinya sebagai pucak piramida kepemimpinan (primus inter pares) yang berupaya mempertahankan legitimasi kekuasaannya baik melalui represi militer maupun hegemoni politik.
Kepemimpinan  rezim  Orde  Baru,  meskipun  dikatakan  sebagai pemerintahan otoriter, namun rezim ini juga telah melahirkan konsep demokrasi Pancasila yang telah diterapkan selama kekuasaannya. Demokrasi Pancasila di masa  Orde  Baru  diusung  untuk  mengoreksi  dan  mengganti  demokrasi terpimpin  yang  diterapkan  di  masa  kepemimpinan  Presiden  Soekarno,  Orde Lama, dari tahun 1959 hingga 1965. Demokrasi terpimpin dianggap sentralistik karena  terpusat  pada  presiden  dan  tidak  sesuai  dengan  Pancasila  serta  UUD 1945.  Tetapi  dalam  penerapnnya,  demokrasi  Pancasila  di  era  kekuasaan  Orde Baru juga tidak jauh berbeda dengan konsep demokrasi sebelumnya. Demokrasi Pancasila  di  masa  Orde  Baru  nyatanya  semata  digunakan  untuk
mempertahankan  legitimasi  kekuasaan  (Hutabarat,  dkk,  2021).  Pancasila didengungkan sebagai asas tunggal perpolitikan Indonesia. Pada masa tersebut demokrasi  Pancasila  digunakan  sebagai  alat  politik  untuk  memberhanguskan lawan politik dengan melebelinya sebagai anti Pancasila. Kondisi ini lah yang kemudian memposisikan demokrasi menjadi suatu hal yang semu dan lembaga negara hanya diposisikan sebagai alat kekuasaan pemerintah.
Gambar 1.
Periodesasi Penerapan Sistem Demokrasi di Indonesia
(Sumber: Webinar Nasional dengan tema “Meninjau Demokrasi di Indonesia dalam Hegemoni Media Sosial” di Universitas PGRI Semarang)
Kekuatan politik Orde Baru telah berhasil mengatasi berbagai tantangan dan  ancaman  terhadap  kedudukannya.  Tidak  hanya  melalui  kekuatan militernya,  Soeharto  juga  berhasil  menguasai  tiap  lembaga  pemerintahan dengan menempatkan aktor-aktor pendukungnya dari Partai Golongan Karya dan  militer  pada  posisi  strategis  baik  di  lingkup  eksekutif,  legislatif,  maupun yudikatif (Noventari, 2016: 37). Tetapi nyatanya tak ada yang abadi, runtunya perekonomian  akibat  krisis  ekonomi  global,  perpecahan  di  kalangan  elite, polaritas militer, demontrasi mahasiswa dan kerusuhan di wilayah perkotaan di Indonesia, menjadi faktor yang kemudian memaksa rezim Orde Baru bertekut lutut (Davidson, 2022: 2).

## Gambar 2.
Tiga Sebab Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru
(Sumber: Webinar Nasional dengan tema “Meninjau Demokrasi di Indonesia dalam Hegemoni Media Sosial” di Universitas PGRI Semarang)
Meski kondisi ini adalah pintu gerbang baru untuk bangsa Indonesia menghirup segarnya  kebebasan  dari  cengkraman  kekusaan  otoriter,  namun  terbukanya gerbang tersebut tidak lantas mengantarkan bangsa Indonesia pada jalan yang mulus.  Suatu  kondisi  peralihan  di  waktu  itu  yang  kemudian  sering  disebut sebagai era reformasi, peralihan kekuasaan dari kekuatan militer kepada sipil, juga membawa suatu bentuk disorientasi kebangsaan. Kondisi disorientasi ini nampak dengan terjadinya berbagai konflik sosial, yang tidak jarang membawa isu etnisitas dan keagamaan di berbagai wilayah di Indonesia.
Berbagai  konflik  sosial  setelah  tahun  1998  atau  pasca  runtuhnya  Orde Baru  sering  dikatakan  merupakan  bentuk  transisi  sosial  pasca  otoritarianisme yang sentralistik ke arah demokrasi. Namun, berdasar data Lingkaran Survey Indonesia (detik.com, 2012), terdapat lebih dari 10.000 korban tewas dan lebih dari  100  ribu  korban  harus  berpindah  untuk  mengungsi  dari  wilayah  konflik dalam berbagai kerusuhan yang terjadi setelah lengsernya Soeharto pada tahun
1998. Tentunya hal ini merupakan sejarah kelam era reformasi yang tidak bisa begitu  saja  dianggap  sepele.  Berbagai  konflik  sosial  seperti  yang  terjadi  di Sampit,  Maluku,  Maluku  Utara,  Mataram,  dan  Papua  memperlihatkan  suatu kondisi  dimana  runtuhnya  Orde  Baru  dengan  kepemimpinannya  yang sentralistik, mendorong munculnya pemahaman yang anti terhadap sentralisasi politik  dengan  berorientasi  pada  golongan  atau  kelompok  etnisitas  maupun keagamaan pada berbagai wilayah di Indonesia.
Gambar 3.
Beragam Konflik Etnis dan Agama Pasca Reformasi di Indonesia
(Sumber: Webinar Nasional dengan tema “Meninjau Demokrasi di Indonesia dalam Hegemoni Media Sosial” di Universitas PGRI Semarang)
Kondisi tersebut mempertegas terjadinya suatu bentuk disintegrasi sosial dan disorientasi kebangsaan. Bahkan tepat empat tahun keruntuhan Orde Baru, provinsi Timor Timur akhirnya melepaskan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia  menjadi  Negara  Timor  Leste.  Menurut  Indrawan  (2015), peristiwa  pemisahan  Timor  Timur  dari  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia berdasar hasil pemungutan suara oleh masyarakat Timor Timur pada tahun  1999,  memperlihatkan  lemahnya  ketahanan  nasional  Indonesia  yang menjadi  ancaman  bagi  kesatuan  dan  persatuan  Indoensia  kedepan.  Dapat dikatakan  bahwa  berbagai  konflik  sosial  yang  terjadi  pasca  1998  merupakan
deretan  panjang  dari  gejolak  sosial-politik  di  era  reformasi  yang  digadang sebagai pintu gerbang menuju demokrasi.

## 2. Kedudukan Partai dalam Proses Demokrasi di Indonesia
Gejolak sosial-politik pasca reformasi yang terjadi di Indonesia juga tidak dapat  dilepaskan  dari  pengaruh  polarisasi  sosial  akibat  perbedaan  prefrensi politik. Partai politik yang diposisikan sebagai penghubung antara suara rakyat kepada  pemerintahan,  memiliki  andil  besar  dalam  menerapkan  prinsip demokrasi untuk menghimpun suara rakyat berdasar dukungan pada preferensi politik  tertentu.  Pentingnya  kedudukan  partai  politik  dalam  memperkuat dukungan terhadap suatu kekuatan politik melalui himpunan suara rakyat ini lah  yang  kemudian  sering  kali  diboncengi  kepentingan  golongan  maupun individu. Bahkan partai di masa Orde Baru dapat dikatakan hanya lah sebagai alat  memperkuat  legitimasi  kekuasaan  dengan  sokongan  suara  rakyat  yang bersifat  semu.  Mengingat  Golongan Karya  (GOLKAR),  yang  di  masa  tersebut menjadi  partai  pemerintah,  mendapatkan  berbagai  dukungan  militer  dan birokrasi  untuk  mengalahkan  partai  kompetitornya  demi  mempertahankan kekuasaan  Soeharto.  Hal  tersebut  nampak  dari  kemenangan  Golongan  Karya dari enam kali pemilu  yang dilaksanakan di era Orde Baru, sedangkan partai politik,  baik  PDI  dan  PPP,  hanya  lah  menjadi  aksesoris  demokrasi  (Labolo  & Ilham,  2015:  104).  Meski  polarisasi  politik  di  era  Orde  Baru  dapat  dikatakan cukup  rendah,  namun  berbagai  kecurangan  yang  didukung  oleh  kekuatan otoriter penguasa sangat lah besar dalam mempengaruhi proses pemilu di masa tersebut.
Pemilu dapat dikatakan sebagai kunci utama dalam pelaksanaan prinsip demokrasi pada penentuan keputusan politik dalam suatu negara. Partai dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting, karena diposisikan sebagai jembatan untuk  rakyat  menuju  kedudukan  tertentu  dalam  pemerintahan.  Dengan mekanisme yang ada pada setiap partai, seluruh masyarakat semestinya berhak untuk  ikut  serta  secara  langsung  dalam  perpolitikan  negara  baik  di  ranah legislatif maupun eksekutif berdasar pada aturan konstituisional yang ada. Pasca
reformasi,  partai  politik  bermunculan  secara  subur.  Hal  tersebut  didasari kebijakan interregnum dari pemerintahan B.J Habibie yang membuka penerapan kembali  sistem multipartai di Indonesia dengan berdasar pada UU Nomor 31 tahun  2002  (Liling,  2021).  Semangat  kesetaraan  dan  kebebasan  untuk  dapat berpendapat  dan  berserikat  di  masa  reformasi  tersebut  mendorong  euphoria politik  dari  masyarakat  untuk  berbondong-bondong  masuk  sebagai  anggota partai atau pun membangun partai tersendiri berdasar pada asas demokrasi dan semangat masing-masing kelompok masyarakat.
Perkembangan  demokrasi  dengan  penerapan  sistem  multi-partai  di Indonesia  diharapkan  mampu  untuk  memberi  ruang  setiap  masyarakat berkontribusi  dalam  tiap  gerak  perpolitikan  nasional.  Meski  demikian,  tetap terdapat celah kontradiksi di tengah kebebasan berpolitik yang dibangun pasca reformasi, dimana semangat kebebasan tersebut tidak sejalan dengan bagaimana relasi  kuasa  yang  terbangun  di  dalam  internal  partai.  Menurut  Blondel  dan Thiebaut (2010) hal tersebut dilandasi kuatnya kultur patronase di dalam tubuh partai. Patron dalam hal ini dapat diasosiasikan kepada para pimpinan partai atau tokoh yang diagungkan oleh masing-masing internal partai. Loyalitas yang berlebihan kepada tokoh tersebut yang mengakibatkan munculnya personalisasi politik, dalam hal ini arah dan gerak dari partai seakan terjerat oleh kepentingan dan  keputusan  dari  tokoh  tersebut.  Kemudian  kepentingan  personal  tersebut mempengaruhi penentuan ideologi dan mekanisme masing-masing partai yang secara  sah  diatur  dalam  internal  partai.  Dengan  kata  lain,  reformasi  politik senyatanya  sampai  saat  ini  masih  belum  secara  maksimal  membebaskan Indonesia  dari  sentralisasi  politik.  Bahkan  dengan  berdasar  sistem  electoral threshold, dapat dikatakan demokrasi Indonesia hanya menjadi sarana perebutan kekuasaan partai-partai besar saja, yang tidak lain menjadi alat untuk memenuhi kepentingan dan melegitimasi kekuasaan para patron dari setiap partai tersebut.
Partai  politik  idealnya  membuka  peluang  untuk  demokrasi  dapat dilaksanakan  dalam  perpolitikan  suatu  negara,  dalam  arti  bahwa  keberadaan demokrasi  pada  suatu  negara  tidak  dapat  dipisahkan  dari  keberadaan  partai (Cross & Katz, 2013). Meski demikian, tidak lantas pelaksanaan demokrasi akan
selalu  berjalan  secara  efektif  dengan  dipengaruhi  keberadaan  partai  politik. Kultur patronase yang membawa personalisasi politik pada tubuh partai secara tak terbantahkan juga membawa kemandekan dalam penerapan politik nasional, penolakan  terhadap  perubahan,  ketidak  adilan,  serta  sentralisasi  politik  yang pada  dasarnya  tidak  sesuai  dengan  semangat  demokrasi  itu  sendiri.  Dalam kondisi  tersebut  siapa  pun  yang  mendekat  pada  patron,  sebagai  pusat,  akan memiliki posisi strategis dan memperoleh keleluasaan dalam menjalankan karir politiknya.  Mekanisme  ini  lah  yang  memperlihatkan  dominasi  partai  politik dalam  perpolitikan  di  Indonesia,  bukan  hanya  menempatkan  pemilu  sebagai penghubung antara kepentingan rakyat dan pemerintah, namun lebih sebagai ajang perebutan kekuasaan antar partai politik dengan memanfaatkan preferensi politik masyarakat. Dengan kata lain, demokrasi dalam hal ini tidak benar-benar menjadi  representasi  dari  mekanisme  politik  yang  berasal  dari  rakyat,  oleh rakyat, dan untuk rakyat, namun lebih cenderung sebagai sistem politik yang memanfaatkan  suara  mayoritas  pemilih  untuk  melegitimasi  kekuasaan  para elite.
Sejarah perpolitikan Indonesia juga memperlihatkan bahwa popularitas tokoh  adalah  senjata  paling  ampuh  untuk  partai  politik  mampu  merebut kekuasaan atau melanggengkan kekuasaannya. Pada pemilihan presiden secara langsung pertama kali pasca reformasi, yaitu di tahun 2004, banyak yang tidak menyangka bahwa terdapat partai baru yang secara singkat memperoleh simpati dari masyarakat berdasar pada popularitas kandidat presiden yang diusungnya. Partai Demokrat waktu itu adalah partai baru yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono  sebagai  calon  presiden  berbekal  tingkat  popularitasnya  di masyarakat.  Menurut  Jun  Honna  (2012),  popularitas  Susilo  Bambang Yudhoyono tidak terlepas dari harapan keamanan, citra reformis yang dibangun, serta penampilan Susilo Bambang Yudhoyono yang cukup menarik bagi pemirsa televisi waktu itu. Konteks nasional  di masa reformasi tersebut tidak lah jauh dari konflik sosial yang berturut-turut terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Harapan  masyarakat  terhadap  pemimpin  berbasis  militer,  yang  sedikit  lebih humanis  dibanding  Orde  Baru,  mampu  mengatasi  berbagai  problem  sosial-
politik di masa itu. Momentum dan konteks sosial politik ini lah yang kemudian menjadi dasar dari peningkatan simpati masyarakat terhadap Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden, bahkan hingga dua periode kepemimpinan.
Popularitas  Susilo  Bambang  Yudhoyono  yang  telah  mampu  membawa Partai Demokrat sebagai salah  satu partai besar di Indonesia saat  ini ternyata juga ikut mendorong dirinya dalam posisi sentral dari partai tersebut. Dirinya dikukuhkan  sebagai  ketua  umum  Partai  Demokrat  pada  tahun  2013,  dan menjabat hingga tahun 2020. Kedudukannya sebagai ketua umum ini lah yang kemudian mengkonstruksi dirinya sebagai patron dari Partai Demokrat. Hal ini dikuatkan dengan mandat politik yang diteruskan oleh anak sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai ketua umum Partai Demokrat sejak tahun 2020 hingga saat ini. Perjalanan politik dari Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat,  dari  kemunculannya  hingga  masa  kekuasaannya,  memperlihatkan popularitas adalah salah satu kunci dalam memenangkan kontestasi politik pada alam  demokrasi  di  Indonesia.  Penentuan  suara  masyarakat  didorong  oleh preferensi politik yang tidak terlepas dari kesesuaian antara selera dan konteks sosial politik yang terjadi  dengan citra yang berusaha dihadapkan oleh tokoh atau  partai  politik  tertentu  kepada  publik.  Meski  berujung  pada  personalisasi politik yang bersifat elitis, namun kemunculan Partai Demokrat di tahun 2004 sebagai  partai  baru  yang  berhasil  meraup  kemenangan  politik  tersebut memperlihatkan  masih  adanya  peluang  demokrastisasi  di  tengah  perebutan kekuasaan para elite politik.
Seiring dengan keberadaan para figur yang memiliki peran sebagai patron dari beragam partai politik, mengembalikan partai politik di Indonesia jauh dari harapan  sebagai  organisasi  modern,  beragam  partai  politik  dikelola  secara tradisional  dengan  tersentral  pada  figur  kharismatik  (Calise,  2015;  Nurhasim, 2013).  Selain  personalisasi  politik  yang  terjadi  pada  Partai  Demokrat.  Proses personalisasi  politik  dapat  ditemukan  dalam  kepemimpinan  beragam  partai besar yang lainnya. Seperti halnya yang terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai tersebut menempatkan mantan presiden ke-lima Indonesia, Megawati  Soekarno  Putri,  sebagai  tokoh  sentral.  Megawati  Soekarno  Putri
sebagai  trah  Soekarno  dianggap  dapat  memperjuangkan  dan  meneruskan ideologi  dari  sang  proklamator  (Mustafa,  2011).  Hal  ini  terjadi  juga  pada beberapa partai lainnya, seperti saat menyebut partai Gerindra yang akan identik dengan figur Prabowo Subianto, juga melekatnya nama Surya Paloh pada Partai Nasionalis  Demokrat.  Dengan  kata  lain,  personalisasi  politik  ini  akan mempengaruhi  arah  politik  dari  tiap  partai  tersebut  yang  melekat  pada kepentingan  dan  keputusan  dari  figur  patron  pada  masing-masing  partai. Termasuk dalam melakukan estafet kepemimpinan yang tidak lain adalah upaya meneruskan legacy politiknya kepada keturunan dan kerabat disekitarnya para patron tersebut, dalam hal ini lah sistem multi-partai kemudian mengarah pada terbentuknya politik multi-dinasti di Indonesia.

## 4. Media Sosial dan Kuasa Hegemoninya di Ranah Sosial-Politik
Media  sosial  dapat  dikatakan  merupakan  sarana  bagi  manusia  untuk melakukan berbagai bentuk interaksi sosial dalam segala tujuan. Media sosial ini sangat lah beragam dari media cetak (koran, tabloit, majalah, dan sebagainya) hungga  media  elektronik.  Sejalan  dengan  perkembangan  peradaban  manusia, media  sosial  pun  ikut  mengalami  perkembangannya.  Perkembangan  media sosial  disokong  oleh  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang semakin mempermudah manusia dalam melakukan interaksi dengan manusia yang  lainnya.  Keberadaan  teknologi  digital,  dengan  penggunaan  berbagai algoritma dan sistem digital, menjadi faktor utama melesatnya perkembangan media sosial hingga memperoleh posisi utama dalam kehidupan manusia. Hal tersebut  menjawab  tuntutan  kebutuhan  manusia  yang  semakin  tinggi  dalam melakukan interaksi sosial. Penggunaan media sosial pun seakan menjadi tanpa batas, bermunculan berbagai platform media sosial yang menawarkan beragam bentuk  kemudahan  komunikasi  serta  penyebaran  informasi  yang  tidak  lagi berjalan satu arah dengan didukung berbagai fitur yang dapat digunakan untuk berbagai  kepentingan.  Hal  tersebut  yang  kemudian  mendorong  semakin tingginya  kegandrungan  masyarakat  terhadap  penggunaan  beragam  bentuk platform media sosial digital.
Di Indonesia, jumlah pengguna media sosial digital aktif dapat dikatakan sangatlah  besar.  Bahkan  menurut  data  yang  dipaparkan  Damandsage  (2023) jumlah pengguna media sosial digital di Indonesia mencapai 217, 53 pengguna pada  tahun  2023,  yaitu  hampir  80%  dari  hasil  proyeksi  keseluruhan  jumlah penduduk Indonesia oleh Badan Pusat Statistik tahun 2023, yaitu 278,8 juta jiwa.

## Gambar 4.
Negara dengan jumlah poengguna media sosial terbesar di dunia (Sumber: damandsage.com)
Gambar 2.
Jumlah pengguna media sosial digital tahun 2023 dan prediksi tahun 2027 di tiap negara (Sumber: damandsage.com)
Data  tersebut  dapat  memperlihatkan  begitu  besarnya  antusiasme  masyarakat Indonesia dalam penggunaan media sosial digital. Bahkan penggunaan media sosial digital seakan menjadi suatu syarat wajib dalam berkehidupan sosial di tengah masyarakat Indonesia.
Tidak  dapat  dibantahkan  lagi  bahwa  media  sosial  digital,  dalam  dua dekade  belakang  ini,  menjadi  salah  satu  faktor  utama  yang  mempengaruhi perkembangan  kehidupan  sosial  di  seluruh  penjuru  dunia,  termasuk  di Indonesia.  Hal  tersebut  bahkan  mempengaruhi  perubahan  paradigma masyarakat sebagai digital native yang menjalankan sebagian besar aktivitasnya melalui media digital yang tak terbatas oleh ruang dan waktu (Helpster& Enyon, 2010: 1). Media sosial digital selain diposisikan sebagai sarana komunikasi dan informasi, saat ini juga dianggap sebagai kebutuhan bagi masyarakat. Melalui media  sosial  digital,  manusia  memperoleh  pemuasan  terhadap  kebutuhan eksistensialnya, yang salah satunya untuk memperoleh apresiasi dari individu yang lainnya melalui sistem tanda yang diperoleh dari beragam platform digital. Menurut Baudrillard (1970: 30), media sosial membawa pada proses manipulasi tanda  dengan  menyamakan  yang  nyata  dengan  berbagai  tanda  yang disuguhkan.  Dalam  hal  ini  lah  interaksi  sosial  dalam  kehidupan  manusia direduksi ke dalam  sistem tanda yang terdapat pada media sosial digital  dan memberi ilusi kepuasan untuk kebutuhan eksistensial setiap individu.
Gambar 5.
Ilustrasi dari penggunaan tagar dalam media sosial yang menggantikan tindakan nyata (Sumber: 9gag.com)
Penggunaan  media  sosial  mendorong  kemudahan  untuk  setiap  orang dapat  dengan  mudahnya  mengunggah  berbagai  informasi  dari  yang  bersifat umum hingga hal-hal yang bersifat pribadi ke ranah publik demi apresiasi dari pengguna lainnya.  Dapat dikatakan kondisi ini telah membaurkan antara ruang private yang seharusnya adalah ruang pribadi setiap orang dengan ruang publik yang  merupakan  wilayah  terbuka  untuk  siapa  pun.  Kondisi  tersebut menempatkan  proses  penyebaran  informasi  tidak  hanya  sebagai  bagian  dari transmisi pengetahuan, namun lebih  kepada proses mendulang apresiasi  baik yang  bersifat  materiil  maupun  non  materiil.  Menurut  Baurillard  (dalam Wikandaru,  2017),  penggunaan  media  sosial  digital  memposisikan  informasi sebagai  suatu  komoditas  yang  dikonsumsi  oleh  masyarakat,  dengan  kata  lain produksi  informasi  menjadi  peluang  yang  menghasilkan  keuntungan  demi kepentingan-kepentingan tertentu.
Kegandrungan  dan  kebutuhan  masyarakat  terhadap  informasi  ini  lah yang  kemudian  menarik  berbagai  pihak  untuk  mendulang  keuntungan  baik dalam hal ekonomi hingga ke perkara politik. Seperti apa yang disampaikan oleh Baudrillad  (dalam  Haryatmoko,  2016:  80).  informasi  adalah  suatu  bentuk representasi dari realitas, yang dalam proses ini menghasilkan beragam simulasi yang  disodorkan  kepada  masyarakat  sebagai  suatu  kebenaran  Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, tanda menjadi suatu acuan dalam kehidupan sosial manusia. Media sosial digital digunakan sebagai sarana persuasi untuk mengajak masyarakat menerima berbagai tanda tersebut sebagai  simulasi,  baik  yang  berupa  produk,  simbol,  maupun  infomrasi  itu sendiri sebagai representasi cara pandang terhadap berbagai aspek kehidupan. Hal  tersebut  salah  satunya  terjadi  dalam  dunia  perpolitikan  di  Indonesia. Perkembangan politik di Indonesia saat ini dapat memperlihatkan bahwa media sosial  digital  ikut  memiliki  andil  sebagai  sarana  mempengaruhi  preferensi politik masyarakat Indonesia. Para elite yang terafiliasi dengan beragam partai politik  berbondong-bondong  menguasai  media  sosial  demi  memperebutkan kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaannya. Menurut Reno Wikandaru
(2017) media sosial tersebut digunakan sebagai sarana memproduksi informasi, dimana informasi tersebut diarahkan sebagai  bentuk representasi dari realitas tertentu yang disodorkan kepada masyarakat.
Perkembangan  demokrasi  pasca  reformasi  yang  mendorong  kebebasan pers  dengan  didukung  Undang  Undang  nomor  40  tahun  1999  ikut  memberi keleluasaan  setiap  pihak  memproduksi  beragam  informasi  demi  berbagai kepentingan, termasuk dalam kepentingan politik. Beragam media sosial digital yang  dikuasai  oleh  para  elite  politik  tersebut  kemudian  digunakan  sebagai upaya memproduksi informasi, baik yang mengarah kepada upaya mendukung maupun  menjatuhkan  pihak  tertentu.  Hal  ini  juga  terlihat  dari  pemahaman terhadap  konsep  demokrasi  itu  sendiri,  dimana  citra  dimokrastis  dan  non demokrastis direpresentasikan kepada pihak-pihak tertentu demi kepentingan politik praktis. Menurut Nadeak (2015), politik praktis merupakan upaya yang dilakukan  demi  merebut  atau  mempertahankan  kekuasaan  bagi  diri  sendiri maupun  golongan  tertentu.  Di  negara  yang  berbasis  pada  sistem  demokrasi seperti  Indonesia,  upaya  tersebut  sering  ditemukan  dalam  setiap  kontestasi politik.  Citra  demokratis  dibangun  dengan  berlatar  berbagai  tindakan  dan ungkapan  yang  merepresentasikan  keberpihakan  elite  atau  partai  politik tertentu terhadap kepentingan rakyat. Namun, di lain sisi, pembangunan citra di media  sosial  sering  kali  juga  menjadi  tanda  yang  digunakan  untuk merepresentasikan  kedekatan  terhadap  golongan  baik  yang  berlatar  agama, suku, serta ras secara eksklusif. Praktik politik yang berlandas pada identitas ini menjadi  alat  untuk  mempengaruhi  dukungan  masyarakat  dari  beragam kalangan.  Hal  tersebut  secara  tidak  langsung  mendistorsi  penilaian  objektif masyarakat terhadap tiap elite politik beralih kepada sentimen golongan, baik yang berbasis agama maupun kesukuan. Kondisi ini lah yang memperlihatkan bahwa  penggunaan  media  sosial  dalam  membangun  berbagai  citra  sebagai tanda  dalam  kepentingan  perpolitikan  di  Indonesia  dapat  berujung  pada polarisasi sosial.
Polarisasi  sosial  tersebut  dapat  dikatakan  menjadi  salah  satu  dampak negatif dari penerapan prinsip demokrasi dan pembangunan citra demokratis
dalam media sosial. Dimana citra politik yang menjadi tanda seseorang maupun kelompok mampu berlaku secara demokratis, berorientasi kepada kepentingan rakyat,  akan  selalu  menjebak  kepada  eksklusifitas  terhadap  pihak-pihak tertentu,  khususnya  pihak  dari  golongan  mayoritas.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat dari Alain Badiou (dalam Suryajaya, 2021: 40) yang menyatakan bahwa demokrasi,  suatu  sistem  dari  rakyat  untuk  rakyat  dan  oleh  rakyat,  akan mengarahkan pada suatu representasi kepentingan rakyat melalui suara rakyat tersebut.  Dalam  hal  ini  suara  rakyat  adalah  tanda  yang  berupaya  diposisikan sebagai  representasi  dari  presentasi  kepentingan  seluruh  rakyat.  Tetapi  pada realitanya pandangan tentang suara rakyat ini tidak dapat benar-benar mewakili kepentingan keseluruhan rakyat, karena akan selalu ada yang disebut sebagai excess,  atau  sisa  dari  kesatuan  himpunan  suara  rakyat  yang  berasal  dari representasi  terhadap  keseluruhan  kepentingan  rakyat.  Dalam  hal  ini  lah presentasi  murni  dari  keseluruh  masyarakat  tidak  akan  pernah  benar-benar teraktualisasikan,  karena  kepentingan  rakyat  selalu  berada  dalam  posisi terwakilkan dalam suatu negara yang berbasis demokrasi.
Hubungan  antara  rakyat  dengan  negara  demokratis  ini  dapat  dilihat dalam skema pemikiran Badiou (2005: 99) sebagai tiga kategori, yaitu normal, singular,  dan  khusus.  Kategori  normal  merupakan  kondisi  kealamiahan  atau presentasi  yang  murni,  masyarakat  yang  terpresentasi  sekaligus terrepresentasikan, hal ini saat kepentingan masyarakat dapat nampak seperti apa adanya tanpa harus terdefinisikan sebagai suara rakyat. Kategori singular, masyarakat yang terpresentasi namun tidak terpresentasikan dalam penerapan dan pemahaman konsep demokrasi. Bagian ini adalah masyarakat yang bukan dikatakan  sebagai  bagian  karena  luput  dari  perhitungan.  Kategori  khusus (excresence)  yang  merujuk  suatu  hal  yang  terrepresentasikan  tanpa terpresentasikan. Hal tersebut seperti halnya konsep demokrasi  yang berbasis pada  suara  rakyat  yang  digunakan  sebagai  tanda  dalam  penggunaan  media sosial digital namun tak menampakan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Skema  pemikiran  Badiou  ini  memperjelas  bagaimana  kerancuan  terhadap pemahaman  konsep  demokrasi  dan  penerapannya  dapat  terjadi  dengan
senantiasa  mengacu  kepada  yang  khusus,  dan  mengeliminir  yang  singular, menerima yang struktur namun menolak yang metastruktur.
Kerancuan  baik  dalam  penerapan  prinsip  demokrasi  maupun pemahaman  konsep  demokrasi  tersebut  secara  khusus  nampak  dalam penggunaan  media  sosial  digital  pada  dunia  perpolitikan  di  Indonesia. Kebebasan  bersuara  dan  berpendapat  melalui  media  sosial  digital,  dapat dikatakan  tidak  secara  serta  merta  mampu  membawa  kepada  suatu  wujud presentasi  murni  dari  demokrasi  yang  berkeadilan  dan  berbasis  kepada kesetaraan. Citra demokratis yang dibangun dan disebarluaskan melalui media sosial  digital  diklaim  sebagai  tanda  yang  teridentifikasikan  kepada  pihak tertentu  dalam  suatu  kontestasi  politik,  nyatanya  tidak  akan  pernah  dapat mengarah kepada kesetaraan. Hal ini dikarenakan setiap kontestasi politik pasti berujung  pada  penempatan  satu  pihak  dalam  posisi  menang  dan  pihak  yang lainnya pada posisi kalah. Setiap pihak, baik dari masing-masing elite maupun partai  politik  tertentu,  yang  berusaha  mengklaim  dirinya  identik  dengan penerapan  prinsip  demokrasi,  pengutamaan  pada  kepentingan  rakyat,  akan tergiring kepada yang khusus dengan berupaya memonopoli konsep demokrasi tersebut hingga memposisikan pihak yang lainnya non demokratis atau kurang demokratis. Hal ini seakan memasung konsep demokrasi pada definisi tunggal yang  berlandas  pada  subjektivitas  tertentu.  Dapat  dikatakan  bahwa  upaya memonopoli  citra  demokratis  sebagai  suatu  representasi  dari  realitas kepentingan rakyat tersebut, pada dasarnya adalah salah satu wujud tindakan non  demokratis  di  tengah  penerapan  demokrasi  dalam  negara  yang  berbasis pada prinsip demokrasi.
Kajian ini menggunakan metode hermeneutika historis dengan berlandas pada  kesinambungan  historis  dari  perkembangan  demokrasi  pasca  reformasi hingga era digital di Indonesia. Demokrasi pada dasarnya adalah suatu konsep politik yang sering digaungkan dalam setiap kepemimpinan politik di Indonesia, bahkan  pada  masa  kepemimpinan  rezim  Orde  Lama  dan  Orde  Baru.  Namun demokrasi pada masa tersebut belum bernafas secara lega karena terkungkung oleh upaya pengukuhkan kekuasaan dari tiap rezim, sampai dengan terjadinya
reformasi  politik  pasca  runtuhnya  kepemimpinan  rezim  Orde  Baru  dengan ditandai pengunduran diri dari Presiden Soeharto. Dalam hal ini lah terjadi suatu pergeseran  bentuk  kekuasaan,  dari  yang  tersentral  pada  kekuasaan  militer mengarah kepada desentralisasi yang dipegang oleh sipil. Reformasi membuka harapan dari masyarakat untuk teraktualisasinya demokrasi secara sempurna di Indonesia. Tetapi, demokrasi pada masa reformasi sebagai hasil desentralisasi politik  nyatanya  juga  membawa  kepada  disorientasi  kebangsaan  dengan berujung  pada  beragam  konflik  sosial  yang  berlandas  etnis  dan  agama  di berbagai wilayah di Indonesia.
Sistem multi-partai yang menjadi salah satu hasil dari reformasi politik di Indonesia,  membuka  celah  untuk  setiap  individu  dan  kelompok  dapat berpartisipasi dengan melakukan perserikatan politik untuk menyuarakan suara masing-masing  pihak.  Kebebasan  dalam  berserikat  melalui  partai  politik tersebut memberi kebebasan setiap partai menentukan mekanisme dan ideologi dari  masing-masing  partai.  Semangat  kebebasan  tersebut  ternyata  terbentur dengan relasi kuasa yang terbangun dalam internal tiap partai. Kultur patronase yang  menjangkiti  kepemimpinan  partai  politik  di  Indonesia  merujuk  pada kekuasaan figur politik tertentu yang bersifat sentralistik. Patron tersebut berasal dari  figur  karismatik  yang  diagungkan  karena  memiliki  popularitas  atau menduduki  jabatan  tinggi  nasional  yang  dianggap  menentukan  eksistensi masing-masing partai politik. Proses personalisasi politik ini lah yang kemudian melekatkan arah politik dari setiap partai kepada kepentingan dan keputusan dari  tiap  patron  politik  tersebut.  Hal  ini  termasuk  dalam  upaya  melakukan estafet kepemimpinan, dimana keturunan dan kerabat dari tiap patron politik dianggap akan mampu meneruskan legacy politik masing-masing partai politik. Pada kondisi ini lah penerapan sistem muti-partai mengarah kepada penerapan politik multi-dinasti di Indonesia.
Perjalanan  penerapan  prinsip  demokrasi  di  Indonesia  mengalami perkembangan  dengan  disokong  oleh  kemajuan  teknologi  informasi  dan komunikasi. Media sosial digital yang digandrungi oleh masyarakat Indonesia membuka  peluang  untuk  setiap  individu  mampu  bersuara  dan  berpendapat
tanpa  batas  dalam  ruang-ruang  digital.  Keterbukaan  arus  komunikasi  dan informasi  ini,  memposisikan  informasi  sebagai  suatu  komoditas  yang  dapat berpotensi  menghasilkan  keuntungan  baik  materiil  ataupun  non  materiil. Dimana dalam pandangan Baudrillard, informasi ini adalah suatu tanda yang berasal  dari  representasi  realitas  yang  ada,  dengan  kata  lain  bahwa  hal  ini membuka  celah  terjadinya  manipulasi  tanda  yang  disebut  sebagai  simulasi. Pentingnya  informasi  dalam  masyarakat  digital  ini  lah  yg  kemudian  ikut mempengaruhi  gerak  demokrasi  di  Indonesia.  Pada  setiap  kontestasi  politik, citra  demokrasi  diketengahkan  sebagai  representasi  dari  sosok  yang  berpihak kepada suara rakyat. Namun secara praktis, hal ini menjadi wujud manipulasi tanda, yang menempatkan pihak lain non demokratis atau kurang demokratis. Selain  itu  suara  rakyat  juga  adalah  representasi  dari  perwakilan  kepentingan rakyat, dimana menurut Badiou hal ini akan menjebak pada yang khusus, dan menghasilkan  excess  yang  merupakan  kepentingan  dari  pihak-pihak  yang  tak terwakilkan.  Dengan  kata  lain,  demokrasi  sebagai  suatu  tanda  dalam penggunaan  media  sosial  digital  mengalami  kerancuan  secara  konsep  dan penerapan. Dalam realitas sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia ini lah, demokrasi  tidak  dapat  didudukan  sebagai  produk  politik  yang  bersifat  final, namun harus diposisikan sebagai suatu proses yang senantiasa bergulir untuk mencapai  kedaulatan  dari  rakyat,  bukan  hanya  ditataran  konsep  namun  juga dalam penerapannya.

## Daftar Pustaka
Apter, David. (1990). The Politics of Modernization. Chicago: University of Chicago Press
Badiou,  Alain.  (2005).  Being  and  event.  (diterj:  Oliver  Feltham).  New  York:
Continuum
Baudrillard, Jean. (1970). La société de Consommation. Paris: Denöel.
Blondel,  Jean.,  Jean-Louis  Thiebault,  eds.  (2010).  The  Profession  of  Government
Minister in Western Europe. London: Macmillan
Calise, M. (2015). The Personal Party: An Analytical Framework. Italian Political
Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica, 45(3), 301-315.
Cross, W. P., & Katz, R. S. (Eds.). (2013). The Challenges of Intra-party Democracy. OUP Oxford.
Davidson, J. S. (2022). Demokrasi Indonesia Pasca-Orba: Antara Inovasi, Stagnasi, dan
Polarisasi. (WP Utomo, Penerj.) Yogyakarta: Insistpress.
Gultom, B. (2013). Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Harahap, Y. (2020). Demo (n) s dan Kratos: Kritik Terhadap Praktik Demokrasi dari Kacamata Kekristenan. KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi, 6(2), 199- 215.
Haryatmoko,  (2016).  Membongkar  Rezim  Kepastian,  Pemikiran  Kritis  Post- Strukturalis. Yogyakarta: Kanisius.
Helsper, E. & Eynon, R. (2010) Digital natives  – Where is the evidence? British Educational Research Journal, 36 (3).
Honna,  J.  (2012).  Inside  the  Democrat  Party:  power,  politics  and  conflict  in Indonesia's Presidential Party. South East Asia Research, 20(4), 473-489. Hutabarat, D. T. H., Sari, S. N., Kamil, T., Ramadhan, W. S., Ambarwati, E. A.,
Alfathni,  T.  N.,.  &  Pangestu,  I.  (2021).  Makna  Demokrasi Pancasila. Journal Of Humanities, Social Sciences And Business, 1(1), 59- 64.
Indrawan,  J.  (2015).  Analisis  Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Konflik  di Timor Timur sebelum Kemerdekaannya dari Indonesia. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 11(2).
Labolo,  M.,  &  Ilham,  T.  (2015). Partai  Politik  dan  Sistem  Pemilihan  Umum  di
Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Liling, M. T. (2021). Kajian Yuridis Penyederhanaan Partai Politik Menuju Sistem
Multipartai Sederhana Guna Memperkuat Stabilitas Dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia. LEX ADMINISTRATUM, 9(7).
Nadeak,  L.  (2015).  KLERIKUS  DILARANG  BERPOLITIK  PRAKTIS:  Promosi Agar Klerikus Aktif Berpolitik Kepedulian Sosial. Logos, 12(2), 90-101. Noventari,  W.  (2016).  Kuasa  Dibalik  Senyum  Sang  Jendral  (Analisis  Gaya Kepemimpinan Dan Bagaimana Soeharto Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun). VIDYA jurnal Universitas Wisnuwardhana, 24(2), 34- 40.