DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp. Received: 19 Juli 2024, Revised: 20 Juli 2024, Publish: 21 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Peran Balai Pemasyarakatan Semarang dalam Reintegrasi Sosial Masyarakat Klien Pemasyarakatan Narkotika
Wahyu Nirantara Sasmita 1 , Hendra Dedi Kriswanto 2 , Puguh Setyawan Jhody 3 1 Universitas Negeri Semarang, Indonesia. wahyunirantara@students.unnes.ac.id 2 Universitas Negeri Semarang, Indonesia. hendra.dedi@mail.unnes.ac.id 3 Universitas Negeri Semarang, Indonesia. puguhesjhody54@gmail.com
Corresponding Author: wahyunirantara@students.unnes.ac.id
Abstract: Social  reintegration  is  provided  for  prisoners  who  receive  conditional  release, leave before release and conditional leave. The social reintegration program aims to ensure that  prisoners  after  the  end  of  their  criminal  term  have  the  ability  not  to  commit  crimes again.  This  research  uses  a  descriptive  approach  with  qualitative  methods  from  various sources  that  are  collected  consistently  until  the  data  becomes  saturated.  Data  collection  is done  through  observation,  direct  interviews,  and  collection  of  official  and  relevant documents. The implementation of social reintegration at the Bapas Class I Semarang begins with  acceptance,  registration,  appointment  of  community  supervisors,  environmental orientation orientation, society observation (litmas), meetings of the Correctional Observer Team,  implementation  of  guidance,  up  to  evaluation  and  termination  of  guidance.  The guidance program includes independence guidance as job training and personality guidance in  the  form  of  making  narcotics  correctional  clients  aware  of  previous  deviations.  Some  of the  obstacles  to  the  implementation  of  social  reintegration  are  the  excessive  workload  on community supervisors and the lack of client awareness in the guidance process. The various ways  and  roles  carried  out  by  community  supervisors  can  be  the  basis  for  achieving  the social reintegration of drug correctional clients.
Keyword: Social reintegration, Correctional clients of narcotics, Community Counselors.
Abstrak: Reintegrasi  sosial  diberikan  bagi  narapidana  yang  mendapatkan  Pembebasan Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas  dan  Cuti  Bersyarat.  Program  reintegrasi  sosial  bertujuan agar  narapidana  setelah  berakhirnya  masa  pidana  memiliki  kemampuan  untuk  tidak melakukan  kejahatan  kembali.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  dengan metode  kualitatif  dari  berbagai  sumber  yang  dikumpulkan  secara  konsisten  hingga  data menjadi  jenuh.  Pengambilan  data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara  langsung,  serta pengumpulan  dokumen  resmi  dan  relevan.  Pelaksanaan  reintegrasi  sosial  di  Balai Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang diawali  dengan  penerimaan,  pendaftaran,  penunjukan pembimbing  kemasyarakatan,  orientasi  pengenalan  lingkungan,  penelitian  kemasyarakatan, sidang  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan,  pelaksanaan  bimbingan,  hingga  evaluasi  dan pengakhiran  bimbingan.  Program  bimbingan  mencakup  bimbingan  kemandirian  sebagai
pelatihan kerja dan bimbingan kepribadian berupa penyadaran kepada klien pemasyarakatan narkotika  terhadap  penyimpangan  sebelumnya.  Beberapa  hambatan  pelaksanaan  reintegrasi sosial  berupa  beban  kerja  berlebih  pada  pembimbing  kemasyarakatan  dan  kurangnya kesadaran  klien  dalam  proses  bimbingan.  Berbagai  cara  dan  peranan  yang  dilakukan pembimbing  kemasyarakatan  dapat  menjadi  landasan  tercapainya  reintegrasi  sosial  klien pemasyarakatan narkotika.
Kata  Kunci: Reintegrasi  sosial,  Klien  pemasyarakatan  narkotika,  Pembimbing Kemasyarakatan.

## PENDAHULUAN
Fakta  sosial  sebuah  norma  dalam  masyarakat  mengalami  penyimpangan  dalam  siklus kehidupan  manusia,  baik  individu  maupun  kelompok.  Penyimpangan  pada  masyarakat mengenai aksi kriminalitas, termasuk narkotika hingga mengakibatkan tindak pidana sebagai gejala sosial dikarenakan pelaku dan korban adalah anggota masyarakat yang termasuk dalam komponen  sosial.  Narkotika  dikatakan  sebagai extra  ordinary  crime karena  perputaran komunitas menjangkau hingga antar negara ( transnational crime ) (Putra, Adhi Indera; Huda, Misbahul;  Syahruddin,  2021).  Pandangan  negatif  masyarakat  dengan  mengasingkan narapidana ketika kembali ke kehidupan sebenarnya dapat mengakibatkan mereka kehilangan kepribadian  dan  rasa  percaya  diri  (Ekawati,  2020).  Mengasingkan  bagian  dari  komponen sosial  melalui  pandangan  negatif  dan  mengabaikan  merupakan  bentuk  penolakan  terhadap keberadaan yang tidak diharapkan tergabung menjadi anggota masyarakat (Aditya & Minza, 2021).  Ketakutan  pengambilan  risiko  terjadi  pada  masyarakat  terkait  penawaran  pekerjaan kepada  mantan  narapidana  disebabkan  tidak  terlihat  perubahan  perilaku  menyimpang  yang sebelumnya  dilakukan.  Penyimpangan  perilaku  terhadap  norma  masyarakat  tentu menghambat ketertiban dan kedamaian dalam keberlangsungan kehidupan seorang manusia. Hadirnya  hukum  sebagai  alat  untuk  membentuk  sebuah  keadilan  dan  perlindungan  pada masyarakat  terhadap  penyimpangan  nilai  sosial  serta  mengembalikan  keberfungsian  sosial melalui ketetapan didalamnya (Hermanto & Arinto Nurcahyono, 2022).
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berpegang  pada  hukum  pidana  yang berkedudukan atas dasar hukum pasti dan jelas. Warga sebagai komponen negara didalamnya mempunyai  posisi  yang  sama  terhadap  hukum  tanpa  memandang  aspek-aspek  tertentu (Kadek  et  al.,  2021).  Tujuan  awal  adanya  sebuah  hukum  dibentuk  sebagai  alat  untuk menghentikan  seseorang  dalam  pelaksanaan  tindak  kejahatan,  yaitu  untuk  mewujudkan situasi yang harmonis dan terjaga dalam pembentukan karakter disiplin pada sebuah kesatuan negara  (Zuliana,  2022).  Seseorang  ketika  ditetapkan  hukuman  pidana  penjara  tentu ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan dan membentuk warga binaan  pemasyarakatan  melalui  berbagai  program  pendidikan  dan  pelatihan  didalamnya. Dengan  begitu  pembinaan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  kepada  warga  binaan pemasyarakatan  sebagai  pengguna  narkotika  diharapkan  rantai  penyaluran  berhenti dikarenakan  berkurangnya  akses  kegiatan  distribusi  (Agboola  &  Kang’ethe,  2024).  Proses pembinaan menjadi bagian dari penerapan lifelong education atau pendidikan seumur hidup, yaitu  berupa  pemberian  stimulus  mengenai  kegiatan  yang  memicu  tumbuhnya  kecakapan hidup  (Loretha  et  al.,  2023).  Skema  pemasyarakatan  dilaksanakan  guna  membangun  warga binaan  pemasyarakatan  dalam  mewujudkan  keberfungsian  menjadi  manusia  seutuhnya sebagai  makhluk  sosial  yang  peduli,  diikuti  dengan  pembenahan  diri  individu  dan  berjanji tidak akan melakukan tindak kejahatan kembali, serta taat beribadah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
Reintegrasi  sosial  hadir  menjadi  bagian  dari  Pemasyarakatan  bertujuan  sebagai  upaya pemulihan  kembali  hubungan  hidup,  kehidupan,  dan  penghidupan  Klien.  Berjalannya
reintegrasi  sosial  dianggap  efektif  dikarenakan  karena  membantu  menghentikan  kebiasaan sehari-hari  yang  berkaitan  dengan  aktivitas  kejahatan  (Ismed,  2021).  Reintegrasi  sosial menjadi  bagian  dari  pemberdayaan  berupa  pemberian  stimulus  oleh  pembimbing kemasyarakatan  sebagai  bentuk  peningkatan  keberdayaan  kepada  klien.  Berjalannya  suatu pemberdayaan  berkaitan  pada  pengembangan  komponen  sosial  dan  budaya  di  dalamnya (Suminar  et  al.,  2023).  Pemberdayaan  masyarakat  dirancang  sebagai  pemulihan kesejahterahteraan untuk meningkatkan taraf sumber daya manusia yang dikaitkan pada klien dalam keberlangsungan di kehidupan mendatang (Karimah & Kriswanto, 2023). Fokus utama dalam  sebuah  pemberdayaan  masyarakat  berupa  hasil  peningkatan  pada  kemandirian  yang berkaitan terhadap sebuah kemampuan (Malik & Mulyono, 2017). Kontribusi pemberdayaan dalam  praktik  reintegrasi  sosial  sebagai  peningkatan  keberfungsian  norma  masyarakat  pada klien diperlukan profesi pekerja sosial profesional sebagai fasilitator pemenuhan kebutuhan masyarakat.  Peran  Balai  Pemasyarakatan  sebagai  bagian  dari  profesi  pekerja  sosial koreksional  berkontribusi  pada  peningkatan  kesejahteraan  melalui  reintegrasi  sosial  berupa program  bimbingan  dengan  tujuan  memperbaiki  penyimpangan  sosial  dan  mengatasi penurunan jumlah residivis atau terjadinya tindak kejahatan kembali (Uche, 2024).
Pasal  1  ayat  (20)  Undang-Undang  No  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan menjelaskan  Balai  Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  Bapas  adalah  lembaga  atau tempat  yang  menjalankan  fungsi  Pembimbingan  Kemasyarakatan  terhadap  Klien.  Bapas sebagai  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT),  bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  kewajiban sebagai  penyelenggara  pembimbingan  klien  pemasyarakatan  di  daerah  yang  menjadi  tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tanggung jawab selama berjalannya reintegrasi sosial  pada  tahap  bimbingan  sepenuhnya  kepada  Balai  Pemasyarakatan  dan  terdapat perubahan  penyebutan  warga  binaan  pemasyarakatan  dari  narapidana  menjadi  klien pemasyarakatan.  Reintegrasi  sosial  oleh  Balai  Pemasyarakatan  berjalan  ketika  narapidana sudah melewati 2/3 masa pidana melalui program Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan  Bersyarat.  Urgensi  pelaksanaan  program  reintegrasi  sosial  sebagai  bentuk memilimalisir  dan  mencegah  anggapan  masyarakat  terkait  jejak  warga  binaan pemasyarakatan  sebagai  penjahat,  dengan  memfasilitasi  kebutuhan  berupa  peningkatan kualitas  klien  yang  diperlukan  untuk  mencapai  kesejahteraan  sosial  (Maspaitella  & Rahakbauwi, 2014).
Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) sebagai upaya peningkatan mutu kehidupan manusia dengan keseluruhan aspek yang ditandai dengan setiap layanan sosial dapat diakses oleh Klien sebagai bentuk pemenuhan hak menjadi manusia sepenuhnya. Fungsi Bapas selain memberikan  pembimbingan,  yaitu  melakukan  pengawasan  sebagai  pedoman  pencegahan ketidaksesuaian  penerapan  reintegrasi  sosial  di  lapangan.  Pengawasan  dan  pembimbingan oleh  Balai  Pemasyarakatan  dikatakan  berhasil  ketika  klien  terbukti  menjadi  lebih  baik, diterima oleh masyarakat secara penuh, dan tidak mengalami residivis. Balai Pemasyarakatan dalam  tugas  dan  fungsinya  juga  rekomendasikan  klien  mengenai  pekerjaan  melalui peningkatan potensi pada pelaksanaan kegiatan bimbingan.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  melalui  Keputusan Direktur  Jendral  Pemasyarakatan  No:PAS-90.KP.04.01  Tahun  2021  mengenai  Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 pada grafik jumlah residivis 2015-2019  diketahui  bahwa  fakta  penyusutan  persentase  residivis  sejumlah  6,08%  dengan pukul  rata  tertulis  2,193  setiap  periode.  Presentase  tersebut  berarti  bahwa  klien  menguasai proses reintegrasi sosial melalui pemahaman dalam kegiatan pembimbingan dan pengawasan berlangsung. Persentase residivis tahun 2015-2019 tervalidasi mengalami penurunan, namun mengalami  kenaikan  kembali  ketika  masa  pandemi  hingga  dikeluarkannya  kebijakan  oleh Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  berupa  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  (2020)  tentang  Syarat  Pemberian Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  rangka  Pencegahan  dan
Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19,  yang  terakhir  diperbarui  melalui  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2021  tentang  Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat  bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Kebijakan  pembebasan  narapidana  disertai  dengan  pemenuhan  syarat  sebelum narapidana dibebaskan yang dirasa berhasil ternyata menimbulkan residivis dan peningkatan aksi kriminalitas terjadi di masyarakat semakin meningkat, termasuk narkotika (Yuliandhari, 2020).  Kebijakan  tersebut  dibuat  pada  awalnya  diharapkan  dapat  menjadi  metode  yang efektif  untuk  mencegah  penyebaran  virus.  Implementasi  di  lapangan  berbeda  dengan  yang diharapkan,  bahwa  narapidana  kembali  mengalami  residivis  dan  meningkatnya  kriminalitas khususnya narkotika. Penelitian ini berfokus pada kedudukan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang  terkait  peran  dan  hambatan  dalam  pelaksanaan  reintegrasi  sosial  melalui pembimbingan dan pengawasan klien narkotika.

## METODE
Penyusunan  artikel  menggunakan  pendekatan  penelitian  deskriptif  dengan  metode kualitatif.  Metode  kualitatif  disebut  sebagai  metode  postpositivistik  yang  berbasis  pada filsafat  pospositivisme  (Sugiyono,  2019).  Penelitian  kualitatif  didapatkan  dari  berbagai sumber yang dikumpulkan secara konsisten hingga data menjadi jenuh. Pendekatan deskriptif dalam  pelaksanaannya  digunakan  untuk  mendapatkan  informasi  terkait  pemahaman  fakta sosial  tanpa  adanya  perbandingan  dilanjutkan  dengan  penyusunan  kalimat  yang  mudah dipahami.  Pelaksanaan  penelitian  selama  dua  bulan,  yaitu  April  sampai  Mei  di  Balai Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang  dengan  informan  Kepala  Balai  Pemasyarakatan, Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan,  dan  Klien  Pemasyarakatan  Narkotika. Penelitian  kualitatif  berfokus  pada  kualitas  daripada  kuantitas  dan  pengumpulan  data  yang diperlukan melalui observasi, wawancara langsung, serta dokumen resmi yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Reintegrasi Sosial Klien Narkotika oleh Bapas Kelas I Semarang
Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang  sebagai  pelaksana  reintegrasi  sosial  kepada klien  pemasyarakatan  narkotika  melalui  penyadaran  sikap  untuk  meminimalisir  kembalinya penyimpangan perilaku, serta adanya harapan pada masa mendatang terkait perubahan yang mengarah  positif  pada  diri  sendiri  maupun  komponen  sosial  lainnya.  Faktor  pendukung berlangsungnya  narkotika  disebabkan  oleh  penyimpangan  nilai  sosial  masyarakat,  adanya gangguan  kesehatan  mental  hingga  pendapatan  menurun  pada  klien.  Dukungan  komponen sosial  berasal  dari  orang  terdekat  mulai  keluarga,  teman,  masyarakat,  hingga  pembimbing kemasyarakatan  melalui  pelaksanaan  bimbingan  menjadi  elemen  penting  dalam  pemulihan dan  efektivitas  intervesi  reintegrasi  sosial.  Pelaksanaan  bimbingan  pemasyarakatan disesuaikan dengan tingkat prioritas kebutuhan klien narkotika.
Tabel 1. Pengelompokan Klien Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Kejahatan
di 13 Mei 2024 Jenis Kuantitas Tindak Pidana Umum 708 Tindak Pidana Narkotika 809 Tipikor 17 Teroris 11 Jumlah 1545

## Sumber: Kepala Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang
Pengelompokan  klien  berdasarkan  banyaknya  penanganan  jenis  kejahatan  oleh  Balai Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang,  seperti  pencurian,  teroris,  hingga  narkotika.  Sesuai dengan  tabel,  narkotika  menjadi  jenis  kejahatan  yang  mendominasi  dari  keseluruhan penanganan  kasus  oleh  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang  mulai  dari  golongan pengguna,  pengedar,  hingga  bandar.  Pelaksanaan  bimbingan  narkotika  dilakukan  sesuai dengan  tingkat  golongan  dan  risiko  residivis  klien  oleh  pembimbing  kemasyarakatan pertama,  muda,  hingga  madya.  Penanganan  klien  narkotika  dibagi  sesuai  dengan  jumlah keseluruhan  35  pembimbing  kemasyarakatan,  sehingga  setiap  pembimbing  kemasyarakatan menangani 23 klien pemasyarakatan narkotika.

## Tabel 2. Pengelompokan Klien Pemasyarakatan Berdasarkan Data Bimbingan
di 13 Mei 2024 Jenis Klien Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan PB 1334 62 CMB 1 0 CB 145 3 Jumlah 1480 65
Sumber: Kepala Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang
Narapidana  yang  selesai  menjalani  2/3  masa  tahanan  di  Lembaga  Pemasyarakatan dapat  melaksanakan  program  reintegrasi  sosial  berupa  pemberian  PB,  CB,  dan  CMB,  yaitu kembali ke satuan masyarakat dengan mendapatkan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan. Tidak mudah bagi mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat,  terutama  kasus  narkotika.  Kembalinya  mantan  narapidana  dapat  menimbulkan berbagai masalah, terbesar adalah stigma oleh masyarakat kepada mantan narapidana, tingkat kesulitan  tinggi  dalam  mencari  pekerjaan,  hingga  adanya  kegelisahan  dan  ketakutan  warga ketika  kembali  ke  satuan  masyarakat.  Stigmatisasi  dan  diskriminasi  Klien  masih  melekat dikarenakan  masyarakat  tidak  mengetahui  bahwa  WBP  telah  dibina  dengan  harapan  lebih baik  dari  sebelumnya  (Yulianto  &  Muhammad,  2021).  Dengan  begitu,  pelaksanaan reintegrasi sosial oleh Balai Pemasyarakatan diharapkan dapat terlaksana dengan maksimal, sebagai pembuktian kembalinya klien narkotika ke satuan masyarakat yaitu menjadi manusia dengan  peningkatan  kualitas  diri  dan  tidak  ada  pelabelan  seorang  penjahat  dari  masyarakat kepada klien.
Reintegrasi  sosial  sebagai  capaian  sistem  pemasyarakatan  dalam  pengelolaan  konflik masyarakat diawali dengan terjadinya penyimpangan pada ketetapan nilai sosial sebelumnya. Berlangsungnya masa pidana sebagai konsekuensi pelaksanaan pelanggaran hukum pada tiap individu  memerlukan  dukungan  masyarakat  untuk  melanjutkan  kehidupan  bersosial  dengan menerima  kembali  klien  seutuhnya  tanpa  adanya  diskriminasi.  Salah  satu  faktor  penyebab klien  melangsungkan  aksi  kriminalitas  yaitu  terjadinya  penyimpangan  norma  masyarakat seperti hukum, kesusilaan, kesopanan, dan keagamaan pada praktik kehidupan sebelumnya. Kebiasaan  buruk  pada  penyimpangan  norma  masyarakat  sering  dilakukan  klien  sebelum terpidana, baik melalui hubungan dengan masyarakat dalam bersosialisasi maupun kedekatan individu kepada Sang Pencipta. Narapidana sebagai makhluk sosial memiliki hak yang sama seperti  manusia  lain  dalam  berperilaku,  maka  perlu  adanya  ruang  interaksi  yang  memadai terkait  hubungan  reintegrasi  sosial  dengan  masyarakat  dalam  keberlangsungan  kehidupan mendatang.
Pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan sebagai bagian dari profesi pekerja sosial koreksional yang dapat memahami dan mengerti berbagai permasalahan klien melalui hubungan  tingkah  laku  dengan  komponen  sosial,  mulai  dari  keluarga  hingga  masyarakat sekitar yang menyebabkan adanya bekal pembentukan kompetensi lebih dalam pelaksanaan
profesionalitas tugas dan fungsinya. Perananan pembimbing kemasyarakatan sangat penting bagi suatu instansi sebagai peningkatan taraf sumber daya manusia dengan menuntun klien ke jalan yang baik dan disambut secara penuh dengan warga sekitar.
Tabel 3. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di 13 Mei 2024 Pendidikan Kuanititas SMA 9 S1 29 S2 27 Jumlah 65
Sumber: Kepala Urusan Kepegawaian Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang
Kesuksesan  Balai  Pemasyarakatan  ditentukan  oleh  pengetahuan  dan  kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk memenuhi keseluruhan kewajiban klien dengan  memberikan  insentif,  kedisiplinan,  dan  pengelolaan  sumber  daya  manusia  sebagai pelaksanaan  visi,  misi,  dan  target  instansi.  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang diharapkan  dapat  menciptakan  pegawai  yang  dapat  memfasilitasi  dan  mengayomi  klien. Kemampuan  seseorang  diperoleh  ketika  tuntutan  pekerjaan  mendorong  keterampilan  dan pengetahuan  mereka.  Berikut  kegiatan  disusun  oleh  pihak  luar  dan  Kepala  Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang kepada pegawai:
Tabel 4. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di 13 Mei 2024 Nama Kegiatan Hasil DIKLAT (Pendidikan dan
Pelatihan) yang diselenggarakan  oleh  BPSDM  (Badan  Pengembangan Sumber Daya Manusia) Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM, dan Balai Diklat Hukum dan HAM
Jawa Tengah
Peningkatan  kapasitas  pelayanan  kepegawaian  dan sumber  daya  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  serta Peningkatan  peranan  Aparatur  Penegak  Hukum dalam menciptakan keseimbangan persepsi penanganan hukum. SIRENG  BASSAMA  (Sinau  Bareng  Pegawai  Bapas Kelas I Semarang) Peningkatan pengetahuan Pegawai melalui penyampaian materi dan pertukaran informasi. SAJADAH  BASSAMA  (Bersama  Menjalankan  Ibadah Pegawai Bapas Kelas I Semarang) Peningkatan  ketakwaan  Pegawai  dalam  menjaga kesucian hati dan tingkah laku kehidupan. GARENG  BASSAMA  (Olahraga  Bareng  Pegawai Bapas Kelas I Semarang) Peningkatan  kesehatan  yang  mempengaruhi  mental dan psikis dalam pelaksanaan produktivitas bekerja. BERLING  BASSAMA  (Bersih-bersih  Lingkungan Bapas Kelas I Semarang)
Peningkatan tanggung jawab dimulai dari lingkungan  terdekat  yang  berpengaruh  dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
Sumber: Kepala Urusan Kepegawaian Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang
Kompetensi  peningkatan  keahlian  dan  keilmuan  yang  ditandai  oleh  profesionalisme pelaksanaan  kewajiban  tugas  dan  fungsi  melalui  berbagai  kegiatan  peningkatan  kualitas pegawai  untuk  mencapai  tujuan  yang  maksimal  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Balai Pemasyarakatan.
Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang sebagai mediator dan ruang interaksi melalui kegiatan  bimbingan  bagian  dari  reintegrasi  sosial  kepada  klien  pemasyarakatan  oleh pembimbing  kemasyarakatan  Balai  pemasyarakatan.  Bimbingan  kepribadian  yang dilangsungkan  setiap  bulan  oleh  PK  Bapas  bermaksud  memberikan  dorongan  berupa semangat  dan  motivasi  kepada  klien  sebagai  bekal  menyambut  kehidupan  masa  depan dengan harapan menjadi pribadi dalam bentuk baru yang berkualitas. Mengeksplorasi potensi diri  klien  di  bidang  pendidikan  non-formal  dengan  pelaksanaan  kegiatan  pelatihan  pada bimbingan  kemandirian  bermanfaat  untuk  dunia  kerja  nantinya,  yaitu  menambah  peluang karir melalui kreativitas dan keterampilan yang dimiliki.
Pergaulan seseorang mempengaruhi individu dalam melangkah dan menentukan pilihan pada  aspek  kehidupan  selanjutnya.  Latar  belakang  klien  tergabung  dalam  peredaran  gelap
narkotika didominasi oleh lingkaran pertemanan yang kurang sehat. Manusia berkedudukan sebagai  makhluk  sosial  tentu  memerlukan  relasi  untuk  mempertahankan  kehidupan  dengan saling  memenuhi  kebutuhan  melalui  hubungan  sosial.  Relasi  sosial  tidak  selalu  bernilai positif, melainkan adanya relasi sosial negatif yang terjadi oleh klien sebelumnya, termasuk keluarga  sebagai  relasi  terdekat.  Pelanggaran  norma  hukum  oleh  klien  berupa  penawaran ajakan  melakukan  aksi  kriminal  sebagai  pengguna  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan semangat kerja, hingga tawaran menjadi pengedar dengan imbalan menggiurkan, berasal dari lingkungan pertemanan maupun kelompok sosial terdekat yaitu anggota keluarga.
Klien  mengalami  kesulitan  dalam  mendapatkan  pekerjaan  setelah  melewati  masa pidana dikarenakan masih berlakunya stigma dari masyarakat sebagai bentuk penyimpangan norma  kesusilaan,  yaitu  hilangnya  hak  asusila  pada  klien.  Stigmatisasi  dari  masyarakat kepada klien menganai latar belakang narapidana, merupakan salah satu aspek pertimbangan status seseorang diterima dalam pekerjaan. Kesulitan mendapatkan pekerjaan berakibat pada penundaan perekonomian dalam keberlangsungan pemenuhan kebutuhan hidup untuk orang tua,  keluarga,  hingga  anak.  Faktor  penundaan  pemenuhan  ekonomi  menjadi  peluang kembalinya  melakukan  tindak  pidana  apabila  klien  dengan  mudah  terhasut  oleh  relasi pertemanan  negatif.  Perlu  adanya  usaha  lebih  yang  dilakukan  klien  dalam  mengembalikan jati  diri  terkait  penghapusan  pandangan  atau  pelabelan  negatif  pada  masyarakat  sekitar. Pulihnya kesejahteraan ekonomi pada pekerjaan atau usaha yang dilakukan klien memerlukan waktu  cukup  lama,  yang  terjadi  karena  adanya  semangat  tinggi  dalam  mengembalikan pekerjaan dan mengembangkan usahanya.
Stigmatisasi  negatif  dari  masyarakat  sekitar  sebagai  penyimpangan  norma  kesopanan terlihat pada perbedaan sikap dan perilaku yang signifikan ketika kepulangan klien ke rumah. Perlakuan stigma oleh masyarakat tidak menjadi penghalang klien untuk melangsungkan aksi sosial  dalam  bergaul  dan  bekerja  sama  sebagai  anggota  masyarakat.  Stigma  masyarakat kepada  klien  bertahap  menghilang,  hingga  akhirnya  kesadaran  mengenai  norma  kesopanan pada  masyarakat  kembali,  seiring  berjalannya  kehidupan  bersama  dengan  komponen  sosial didalamnya.  Hilangnya  stigma  oleh  masyarakat  kepada  klien  menjadi  bagian  dari  usaha terhadap pemulihan nama baik melalui kontribusi aktif selama pelaksanaan kegiatan sosial di masyarakat.  Keberhasilan  terhadap  pengembalian  citra  diri  pada  klien  tentu  terdapat dukungan dari keluarga berupa motivasi dan doa dalam keberlangsungan kehidupan kedepan.
Penyimpangan  norma  keagamaan  pada  klien  berupa  kurangnya  kesadaran  dalam pelaksanaan  ibadah  sebagai  bentuk  syukur  kepada  Sang  Pencipta.  Pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dalam bimbingan kepribadian menyampaikan materi berfokus  pada  pendekatan  keagamaan  sebagai  satuan  terpenting  dalam  peningkatan penguatan kerohanian klien. Penyampaian materi sebagai bentuk penyadaran dan perubahan dalam  rangkaian  reintegrasi  sosial  pada  pelaksanaan  ibadah  disusun  dengan  kalimat  yang mudah dipahami untuk lebih cepat menyentuh hati klien. Penguatan bimbingan klien muslim oleh  pembimbing  kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan  melalui  pengarahan  perbaikan ibadah wajib sholat lima waktu secara berjamaah, memohon ampun dan pertolongan kepada- Nya,  meyakini  adanya  Allah  Swt.  sebagai  Maha  Pengampun.  Klien  non-muslim  dibimbing oleh  pembimbing  kemasyarakatan  yang  disesuaikan  dengan  keyakinan  agama  klien. Penyampaian  materi  disesuaikan  dengan  keagamaan  klien  agar  sepaham  dan  menyadari tindakan  sebelumnya  yang  mereka  lakukan  mengalami  penyimpangan  terhadap  agama, sehingga kedepan diharapkan klien menjadi pribadi yang lebih baik.

## Alur Peran Bapas dalam Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan Narkotika
Bapas  Kelas  1  Semarang  dalam  pelaksanaan  reintegrasi  sosial  Klien  Pemasyarakatan Narkotika yaitu melalui pemberian masukan sebagai bentuk penyadaran sikap dengan tujuan tidak  terulangnya  penyimpangan  pada  tingkah  laku  dan  adanya  sebuah  harapan  klien narkotika  mengalami  perubahan  mengarah  kepada  kebermanfaatan  keberlangsungan
kehidupan  untuk  diri  sendiri  maupun  orang  lain.  Pemberian  bimbingan  kepada  Klien Pemasyarakatan  khususnya  narkotika  nantinya  disesuaikan  pada  pemenuhan  kebutuhan. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dikatakan kurang maksimal pada beberapa aspek dalam berjalannya  kehidupan,  baik  berupa  faktor  sosial  dengan  masyarakat,  kesehatan  mental, ekonomi  dan  lain  sebagainya  yang  mempengaruhi  keberlangsungan  kehidupan  klien narkotika.
Reintegrasi sosial sebagai tahapan selanjutnya setelah narapidana bebas dari Lembaga Pemasyarakatan,  yaitu  kondisi  pulihnya  klien  kedalam  satuan  kehidupan,  seperti  sebelum atau  bahkan  lebih  baik  lagi  dalam  hubungannya  dengan  keluarga  hingga  kepada  Sang Pencipta.  Penyimpangan  norma  sosial  sebelumnya  yang  disertai  dengan  perubahan  sikap menjadikan  pengulangan  adaptasi  klien  kembali  pada  masyarakat.  Tujuan  reintegrasi  sosial yaitu  memastikan  kehidupan  warga  binaan  pemasyarakatan  setelah  bebas  dapat  diterima secara  penuh  oleh  masyarakat  melalui  peningkatan  keterampilan  dalam  pelaksanaan bimbingan  kepribadian  dan  kemandirian.  Selama  masa  reintegrasi  sosial  tanggung  jawab mengenai  proses  bimbingan  sepenuhnya  kepada  Balai  Pemasyarakatan,  dan  perubahan penyebutan dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, terdapat sebutan  klien  pemasyarakatan  dewasa  dan  anak,  yang  mana  tidak  semua  narapidana mendapatkan  program  reintegrasi  sosial  karena  adanya  syarat  yang  ditetapkan. Pendampingan klien dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dari awal  pembinaan,  pengusulan  dan  pelaksanaan  penelitian  kemasyarakatan  (litmas), pemantauan bimbingan melalui wajib lapor setiap bulannya, hingga tidak kembali mengalami residivis.
Tahapan  atau  prosedur  standar  reintegrasi  sosial  dalam  bimbingan  klien pemasyarakatan narkotika, sebagai berikut :
1. Penerimaan Petugas  Balai  Pemasyarakatan  menerima  klien  dengan  baik  dan  mengutamakan pemenuhan  hak  mereka  dalam  proses  penerimaan.  Petugas  layanan  terpadu  Balai Pemasyarakatan melakukan verifikasi berkas dan registrasi sesuai dengan personalitas klien melalui  Sistem  Database  Pemasyarakatan  (SDP).  Petugas  memeriksa  kelengkapan  berkas Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  Cuti  Bersyarat  dan  mencatat  dalam  buku penerimaan  sebelum  mengirimkan  dokumen  klien  ke  Staf  Registrasi  untuk  pencatatan manual. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang bertanggung jawab atas keputusan lulus  pemberkasan  dalam  penerimaan  klien.  Apabila  Kepala  Balai  Pemasyarakatan berhalangan dalam pengambilan keputusan, penunjukan dialihkan ke pejabat struktural yang berwenang untuk penentuan keputusan selanjutnya.
2. Pendaftaran
Pemerikasaan  keabsahan  dokummen  oleh  Staf  Registrasi  dilakukan  wawancara  kembali dengan  klien  untuk  memastikan  apabila  terdapat  penambahan  informasi  terkait  identitas. Ketika  proses  pemeriksaan  berlangsung  ditemukan  kecurigaan,  maka  akan  dilakukan konfirmasi  kembali  oleh  petugas  Balai  Pemasyarakatan  dengan  Lembaga  Pemasyarakatan sebagai  pihak  yang  mengirim  klien.  Validasi  kesesuaian  data  ditindaklanjuti  oleh  Petugas Balai  Pemasyarakatan  dengan  mencatat  pada  buku  register  dan  menyetujui  serta  membuat berita acara terkait penerimaan klien. Staf Registrasi menambahkan informasi yang didapat kedalam  sistem  data  base  klien  dewasa,  serta  pelaksanaan  pencatatan  ulang  pada  papan informasi  ruang  registrasi  dan  ruang  Kepala  Balai  Pemasyakatan.  Dokumen  klien  nantiya didistribusikan  kepada  Kepala  Seksi  atau  Sub  Seksi  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Balai Pemasyarakatan.
3. Penunjukkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Manajer Kasus
Penerimaan  dan  pemeriksa  surat  disposisi  dilakukan  oleh  Kepala  Seksi  atau  Sub  Seksi Bimbingan  Klien  Dewasa  dari  Kepala  Balai  Pemasyarakatan.  Pencatatan  dan  pemilihan
pelaksanaan bimbingan harus dijalankan oleh pembimbing kemasyarakatan dimulai dari awal hingga berakhirnya proses bimbingan klien.
4. Orientasi Pengenalan Lingkungan dalam Balai Pemasyarakatan
Tahap  orientasi  dimulai  dari  perkenalan  diri  Pembimbing  Kemasyarakatan  selaku pelaksana  bimbingan  kepada  klien.  Pembimbing  Kemasyarakatan  menjelaskan  kedudukan klien dari awal hingga akhir masa bimbingan. Penyampaian kedudukan, kewenangan, hingga larangan selama proses berjalannya bimbingan sebagai penerapan kedisiplinan. Pembimbing Kemasyarakatan  menyampaikan  proses  inti  bimbingan,  dimulai  dari  alur,  jenis,  hingga pelaksanaan bimbingan kepada klien.
5. Penelitian Kemasyarakatan
Pelaksanaan  bimbingan  klien  berlangsung  ketika  Pembimbing  Kemasyarakatan mendapatkan  surat  tugas  dari  Kepala  Bimbingan  Klien  Dewasa.  Keputusan  koordinasi Kepala  Balai  Pemasyarakatan  dengan  Kepala  Lembaga  Kemasyarakatan  sebagai pertimbangan  dan  penentu  berlangsungnya  penelitian  kemasyarakatan  program  reintegrasi sosial.
6. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan sebagai Rencana Pembimbingan Tahap Awal Pelaksanaan  sidang  dihadiri  oleh  pejabat  struktural  dan  pembimbing  kemasyarakaran dalam  penyampaian  hasil  dari  penelitian  kemasyarakatan  sebagai  saran  bimbingan  untuk klien  selanjutnya.  Tanggapan  oleh  peserta  sidang  mengenai  penyampaian  hasil  penelitian kemasyarakatan  oleh  pembimbing  kemasyarakatan  hingga  mencapai  kesepakatan  dalam pelaksanaan bimbingan tahap awal kepada klien.
7. Klasifikasi Pelaksanaan Bimbingan Klien
Pelaksanaan  kategori  bimbingan  klien  mencakup  bimbingan  keterampilan/kemandirian dan bimbingan kepribadian, sebagai berikut :
a. Bimbingan keterampilan atau kemandirian
Bimbingan  kemandirian  menjadi  bagian  dari  reintegrasi  sosial  klien  dengan  kasus beragam,  termasuk  Klien  Pemasyarakatan  Narkotika  yang  dibimbing  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan.  Pelaksanaan  bimbingan  kemandirian  berupa  pelatihan  kerja  sebagai upaya  peningkatan  potensi  klien  narkotika  dalam  melanjutkan  kehidupan  yang  mandiri dan  mendapatkan  pekerjaan  atau  menciptakan  usaha  sendiri.  Bimbingan  kemandirian dilangsungkan  sebagai  bentuk  pencegahan  terhadap  pengulangan  tindak  pidana  kembali. Periode  bimbingan  kemandirian  diberikan  berkala  dan  disesuaikan  dengan  pemenuhan kebutuhan klien.
b. Bimbingan Kepribadian
Bimbingan  kepribadian  klien  narkotika  dilakukan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan dalam meberikan dorongan berupa motivasi terkait pengembangan diri yang berorientasi pada  masa  depan.  Pelaksanaan  bimbingan  kepribadian  setiap  satu  bulan  berupa  laporan perkembangan klien dan adanya pemberian penguatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Terdapat  tiga  tahap  dalam  pembimbingan  kepribadian  dan  kemandirian,  yaitu  sebagai berikut:
1) Pembimbingan Kepribadian Tahap Awal Tahap awal pembimbingan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui penelitian  kemasyarakatan  dalam  menyusun  program  bimbingan  hingga  ¼  dari perhitungan awal yang disesuakan pada hasil asesmen sebelumnya. Rencana bimbingan dibuat  dan  dilaksanakan  setelah  selesainya  penelitian  pemasyarakatan.  Penyusunan hasil dan evaluasi dilakukan ketika bimbingan kepribadian tahap awal telah terlaksana hingga disusul dengan pembuatan rencana bimbingan tahap lanjutan oleh pembimbing kemasyarakatan.
2) Pembimbingan Kepribadian Tahap Lanjutan Tahap lanjutan dilaksanakan mulai dari berakhirnya bimbingan sebelumnya hingga ¾  dari  keseluruhan  periode  bimbingan.  Pembeda  dari  bimbingan  lanjutan  dengan
sebelumnya  yaitu  pada  isi  program  bimbingan  sebagai  perkembangan  dari  bimbingan tahap  awal.  Evaluasi  dilakukan  oleh  pembimbing  pemasyarakatan  ketika  berakhirnya bimbingan lanjutan.
3) Pembimbingan Kepribadian Tahap Akhir
Tahap  akhir  dimulai  setelah  bimbingan  lanjutan  dikatakan  selesai.  Pelaksanaan penilaian  berakhirnya  bimbingan  berupa  evaluasi  hasil  bimbingan  dan  pengerjaan laporan akhir bimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan.
8. Evaluasi Bimbingan Klien
Pelasanaan  penilaian  oleh  pembimbing  kemasyarakatan  setelah  berakhirnya  bimbingan berupa  laporan  evaluasi  pada  setiap  tahapan  sebagai  dasar  penyusunan  program  bimbingan berikutnya.  Hasil  evaluasi  berupa  laporan  yang  disertai  dengan  blangko  didukung  oleh pengawasan untuk memastikan adanya perkembangan pada klien.
9. Pengakhiran Bimbingan Klien
Staf  registrasi  memeriksa  buku  dan  menyiapkan  laporan  pengakhiran  masa  bimbingan klien  yang  resmi  mendapat  persetujuan  dari  Kepala  Balai  Pemasyarakatan.  Staf  registrasi menyiapkan  blangko  bimbingan  akhir  kepada  klien  yang  dilengkapi  dengan  tanda  tangan Kepala  Balai  Pemasyarakatan.  Klien  melakukan  bimbingan  akhir  ke  Balai  Pemasyarakatan disertai dengan sidik jari pada buku dan surat berakhirnya bimbingan sebagai bukti penguatan data.

## Hambatan Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan Narkotika
Program reintegrasi sosial klien pemasyarakatan narkotika yang dilangsungkan oleh PK Bapas  Kelas  I  Semarang  berjalan  baik  dan  lancar  sesuai  dengan  prosedur.  Namun,  dalam pelaksanaan  kegiatan  suatu  program,  tentu  terdapat  beberapa  hambatan  atau  kendala  yang dihadapi  oleh  PK  Bapas  maupun  klien  pemasyarakatan  narkotika.  Faktor  penghambat internal  datang  dari  PK  Bapas  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  berupa  beban  kerja berlebih yang berdampak pada kurang maksimalnya intervensi lanjutan pendampingan terkait pekerjaan  klien.  Kuantitas  sumber  daya  manusia  belum  mencukupi  yang  berakibat  pada beban kerja berlabih pada pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan tanggung jawab. Beban kerja berlebih tersbeut dirasa karena adanya penyebaran 5 wilayah kerja Bapas berada di  Keresidenan  Semarang  yaitu  Kota  Semarang,  Kabupaten  Semarang,  Kota  Salatiga, Kabupaten  Kendal,  dan  Kabupaten  Demak.  Penyebaran  wilayah  kerja  Bapas  berkaitan dengan  keterbatasan  jadwal  pembimbing  kemasyarakatan  dalam  pelaksanaan  akses pemenuhan  kebutuhan  klien.  Maka  dari  itu  perlunya  peningkatan  kerja  sama  dengan stakeholder dalam membantu tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan dapat terlaksana secara  maksimal.  Faktor  internal  yang  menjadi  keluhan  kurangnya  sinkronisasi  terkait informasi  antar  Balai  Pemasyarakatan  daerah  menyebabkan  perbedaan  penangkapan informasi yang mengakibatkan dalam pengerjaan beberapa tugas yang berkaitan.
Faktor  penghambat  eksternal  datang  dari  klien  yang  dapat  menjadi  masalah  terbesar yaitu masih adanya ajakan dari lingkaran pertemanan untuk melakukan penyaluran narkoba kembali.  Hubungan  pertemaanan  negatif  tersebut  menjadikan  rawan  terjadinya  residivis ketika  klien  merespon  kembali.  Tersisa  sosial  media  yang  menjadi  koneksi  pertemanan dikarenakan  penutupan  akses  nomor  telepon  sebagai  solusi  memutus  rantai  penyaluran narkotika  dan  kembali  ke  jalan  yang  benar.  Tugas  dan  fungsi  pembimbing  kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan terhambat karena tidak tertibnya klien dalam pelaksanaan wajib lapor setiap  bulannya.  Banyak  klien  melanjutkan  pemenuhan  kebutuhan  hidup  terkait  jadwal pekerjaan  setiap  harinya,  namun  sebanding  dengan  banyaknya  klien  yang  hilang  kabar  dan tidak tertib melakukan wajib lapor dalam beberapa bulan sebelumnya. Luasnya wilayah kerja Bapas  juga  menjadi  penghambat  klien  dalam  pemenuhan  wajib  lapor  setiap  bulannya dikarenakan  jarak  tempuh  menuju  Bapas  yang  jauh.  Pelaksanaan  bimbingan  kepribadian secara online menjadi solusi Bapas dalam mewadahi klien agar tetap melakukan wajib lapor
setiap  bulannya.  Pelaksanaan  wajib  lapor  secara  online  melalui video  call  whatsapp sebenarnya dinilai kurang efektif dikarenakan tidak stabilnya jaringan di setiap daerah. Faktor penghambat  eksternal  datang  dari  tempat  tinggal  klien  mengenai  keterbatasan  sumber  daya manusia  masyarakat  yang  menormalisasi  tindak  pidana  kriminalitas,  khususnya  narkotika sebagai bentuk apatis yang merasa bahwa ini bukan menjadi tanggung jawabnya.
Pelaksanaan program reintegrasi sosial dalam bimbingan kepribadian dan kemandirian dapat berjalan lancar dengan adanya penguatan pada individu melalui kesadaran peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia,  baik  dari  klien,  pembimbing  kemasyarakatan,  dan  lembaga terkait. Perlindungan pagar hukum dan penerapan kegiatan berkala oleh beberapa pihak atau lembaga  terkait  dalam  peningkatan  kualitas  diri  dapat  menjadikan  rangkaian  proses reintegrasi sosial berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.

## KESIMPULAN
Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang melalui reintegrasi sosial menjadi solusi klien  dalam  penyadaran  dan  perbaikan  nilai  sosial  untuk  tidak  mengulang  tindak  pidana kembali, serta adanya penyambutan dan penerimaan oleh masyarakat dalam melangsungkan kehidupan  yang  lebih  baik.  Pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pembimbing  kemasyarakatan sebagai bagian dari profesi pekerja sosial koreksional dalam membimbing dan mendampingi klien narkotika berjalan secara efektif sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Klien berhasil mendapatkan  pekerjaan  dan  pengembangan  usaha  sesuai  dengan  potensi  mereka  melalui kontribusi  dalam  kegiatan  pendidikan  non-formal  seperti  pelatihan  selama  bimbingan kemandirian.
Pelaksanaan  tahapan  reintegrasi  sosial  oleh  Balai  Pemasyarakatan  diawali  dengan penerimaan,  pendaftaran,  penunjukan  pembimbing  kemasyarakatan,  orientasi  pengenalan lingkungan,  penelitian  kemasyarakatan, sidang  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  sebagai Rencana  Pembimbingan  Tahap  Awal ,  pelaksanaan  bimbingan,  hingga  evaluasi  dan pengakhiran  bimbingan.  Klien  pemasyarakatan  narkotika  berhasil  menjalani  tahapan reintegrasi sosial dari awal hingga akhir atas bimbingan dan pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan.  Hambatan  dalam  pelaksanaan  reintegrasi  sosial  datang  dari  pembimbing kemasyarakatan  berupa  beban  kerja  berlebih  yang  berkaitan  dengan  luasnya  wilayah  kerja menjadikan  beberapa  akses  pelaksanaan  reintegrasi  sosial  terhambat.  Faktor  penghambat klien dalam pemenuhan wajib lapor setiap bulannya dikarenakan bersamaan dengan jadwal bekerja dan jarak tempuh yang jauh.

## REFERENSI
Aditya, D. P., & Minza, W. M. (2021). Relasi Sosial pada Mantan Pengguna Narkoba yang Diasingkan.
Jurnal Psikologi Forensik Indonesia , 1 (1), 32–45. https://journal.apsifor.or.id/index.php/jpfi/article/view/2
Agboola, C., & Kang’ethe, S. (2024). Illicit Drugs Use in South African Female Correctional Centres. Cogent Social Sciences , 10 (1). https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2310329 Ekawati,  A.  (2020).  Hubungan  Antara  Penerimaan  Diri  dan  Kecemasan  Terhadap  Status Mantan Narapidana. Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran , 2 (1), 27–33. https://doi.org/https://doi.org/10.31970/pendidikan.v6i2
Hermanto,  I.  P.,  &  Arinto  Nurcahyono.  (2022).  Tinjauan  Sosiologi  Hukum  Terhadap Residivis  Tindak  Pidana  Pencurian  Sepeda  Motor  di  Kabupaten  Banggai. Jurnal  Riset Ilmu Hukum , 89–94. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1451
Ismed,  M.  (2021).  Deradikalisasi  Penanganan  Terorisme  Secara  Terintegrasi  di  Indonesia.
Jurnal Penelitian Hukum Legalitas , 15 (2), 59–64. http://repo.jayabaya.ac.id/1708/1/Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara
Terintegrasi Di Indonesia.pdf
Kadek, I., Santosa, D., Putu, N., Yuliartini, R., Gede, D., & Mangku, S. (2021). Pengaturan
Asas  Oportunitas  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 70–80. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31429
Karimah,  F.  M.,  &  Kriswanto,  H.  D.  (2023).  Pengaruh  Total  Quality  Management  dan Kinerja  Karyawan  terhadap  Employability  Skill  di  UPTD  BLK  Disnaker  Kota Semarang. Journal on Education , 5 (4), 11204–11214. https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2054
Loretha, A. F., Arbarini, M., Felestin, F., & Desmawati, L. (2023). The Efforts of Lifelong Education  through  Life  Skills  for  Early  Childhood  in  Play  Groups. JPPM  (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat) , 10 (1), 83–95. https://doi.org/10.21831/jppm.v10i1.59248
Malik, A., & Mulyono, S. E. (2017). Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal melalui  Pemberdayaan  Masyarakat. Journal  of  Nonformal  Education  and  Community Empowerment , 1 (1), 87–101. https://doi.org/10.15294/pls.v1i1.15151
Maspaitella,  M.  J.,  &  Rahakbauwi,  N.  (2014).  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. Aspirasi , 5 (2), 157–164. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/457/354
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia.  (2020).  Peraturan Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2020 Tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  Dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  Dan  Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Berita Negara Republik Indonesia , 298 , 1–13. Putra, Adhi Indera; Huda, Misbahul; Syahruddin, E. (2021). Pertimbangan Yuridis Tentang Pengetatan  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi  Terhadap  Narapidana  Extra Ordinary Crime Khususnya Narkotika . 07 (99), 1–23. Sugiyono, S. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Kedua). ALFABETA.
Suminar, T., Raharjo, T. J., Siswanto, Y., Aslikhah, A., & Watianur, L. M. (2023). Pelatihan Kewirausahaan  Home  Industry  Ramah  Lingkungan  pada  Wisata  Kampung  Jawi  Kota Semarang. Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian , 03 (2), 283–290.
Uche, O. A. (2024). “Human Rights in Nigerian Correctional Institutions: The Place of Social Workers.” International  Journal  of  Social  Sciences  and  Humanities  Invention , 11 (02), 8099–8107. https://doi.org/10.18535/ijsshi/v11i02.02
Yuliandhari, S. A. (2020). Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya  Residivis  Asimilasi  Di  Era  Pandemi  Covid-19. National  Conference  For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society , 2 (1), 741–759. Yulianto,  R.  F.,  &  Muhammad,  A.  (2021).  Eksistensi  Institusi  Pemasyarakatan  Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Yustitia , 7 (2), 173–184. https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139
Zuliana, E. (2022). Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Residivis. Ummetro.Ac.Id . http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/2098