Volume VIII Nomor 1 (April 2018)
Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen
Volume VIII No. 1 Tahun 2018

## PERAN UKM DAN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN DI INDONESIA
Mukhtar Abdul Kader
mwrd7380@gmail.com
Universitas Galuh Ciamis

## PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG

## ABSTRAK
Secara  ideologis,  masalah  utama  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  adalah  bagaimana membangun  sistem  ekonomi  yang  sesuai  dengan  cita-cita  tolong  menolong.  Pertanyaan ideologis  tersebut  terjawab  bahwa  dasar  perekonomian  yang  sesuai  dengan  cita-cita  tolong menolong  ialah  koperasi.  Koperasi  mendahulukan  keperluan  bersama  dan  menomorduakan kepentingan  individual.  Oleh  karena  itu,  koperasi  harus  memiliki  fungsi  mendidik  masyarakat dalam hal mengurus kepentingan bersama. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif  karena  penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk  memperoleh  jawaban  yang  terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata- kata. “Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang  tepat  dan  cukup  dari  semua  aktivitas,  objek,  proses,  dan  manusia”.  (Sulistyo-Basuki, 2010:110).  Sifatnya  hanya  memberikan  informasi  yaitu  dengan  cara  mengumpulkan  informasi dari  berbagai  sumber  yakni  literatur-literatur,  jurnal-jurnal,  pendapat  para  ahli,  buku-buku  dan sumber-sumber lainnya.
Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana  ekonomi  rakyat  sendiri  adalah  sebagai  kegiatan  ekonomi  atau  usaha  yang  dilakukan oleh  rakyat  kebanyakan  (popular)  yang  dengan  secara  swadaya  mengelola  sumberdaya ekonomi  apa  saja  yang  dapat  diusahakan  dan  dikuasainya,  yang  selanjutnya  disebut  sebagai Usaha  Kecil  dan  Menegah  (UKM).  Dalam  Pasal  33  UUD  1945,  sistem  perekonomian  yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Selanjutnya oleh Pasal 27  ayat  2  dan  Pasal  34,  peran  negara  dalam  sistem  ekonomi  kerakyatan  antara  lain  meliputi lima  hal  sebagai  berikut:  (1)  mengembangkan  koperasi  (2)  mengembangkan  BUMN;  (3) memastikan  pemanfaatan  bumi,  air,  dan  segala  kekayaan  yang  terkandung  didalamnya  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat;  (4)  memenuhi  hak  setiap  warga  negara  untuk mendapatkan  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak;  (5)  memelihara  fakir  miskin  dan  anak terlantar.
UKM  dan  Koperasi  yang  memiliki  daya  saing  yang  tinggi,  yakni  :  (a)  mempunyai keluwesan  (fleksibilitas);  (b)  memiliki  produktivitas  tinggi;  dan  (c)  dikelola  dengan  menerapkan prinsip-prinsip  manajemen  dan  kaidah  ekonomi  modern,  akan  mampu  melaksanakan  Sistem ekonomi kerakyatan, fungsi dan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33.

## Kata Kunci : UKM, Koperasi, Ekonomi Kerakyatan

## I.   PENDAHULUAN
Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan  orang-seorang  atau  badan  hukum  koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas  asas  kekeluargaan.  Di  Indonesia,  prinsip  koperasi  telah  dicantumkan  dalam  UU  No.  12 Tahun  1967  dan  UU  No.  25  Tahun  1992.  Prinsip  koperasi  di  Indonesia  kurang  lebih  sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha). Ekonomi Kerakyatan dalam arti yang lebih luas
mencakup  kehidupan  petani,  nelayan,  pedagangan  asongan,  tukang  ojek  dan  pedagang  kaki lima,  yang  kepentingan-kepentingan  ekonominya  selalu  dapat  lebih  mudah  dibantu  atau diperjuangkan  melalui  koperasi.  Kepentingan-kepentingan  ekonomi  rakyat  seperti  inilah  yang kurang mendapat perhatian oleh pengambil kebijakan ekonomi.
Ekonomi  rakyat  seperti  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  bisnis  tetapi  sesunguhnya  merupakan kegiatan hidup sehari-hari yang sama sekali bukan kegiatan bisnis yang mengejar untung. Kini Wadah  koperasi  yang  di  bentuk  di  kampung-kampung  merupakan  sebuah  wadah  untuk memperkuat  ekonomi  kerakyatan.  Ekonomi  rakyat  terutama  yang  dikampung  dapat  diperkuat melalui  wadah  Koperasi.  Wadah  koperasi  ini  mempunyai  peran  yang  sangat  besar  dalam membuka  kesempatan  dan  peluang  usaha  masyarakat  di  kampung,  selain  sebagai  agen pendistribusian hasil-hasil produk masyarakat, dan media penyedia barang-barang konsumsi. Dalam  perkembangan  globalisasi  seperti  kita  saksikan  saat  ini  ternyata  tidak  semakin  mudah menyajikan pemahaman tentang adanya sistem ekonomi Indonesia. Kaum akademisi Indonesia terkesan  makin  mengagumi  globalisasi  yang  membawa  perangai  “kemenangan”  sistem kapitalisme  Barat.  Sikap  kaum  akademisi  semacam  ini  ternyata  membawa  pengaruh  besar terhadap  sikap  kaum  elit  politik  muda  Indonesia,  yang  mudah  menjadi  ambivalen  terhadap sistem ekonomi Indonesia dan ideologi kerakyatan yang melandasinya.
Konsep  dari  ekonomi  kerakyatan  berbasis  pada  kekuatan  ekonomi  yang  ada  di  rakyat.  Pada Ekonomi  Kerakyatan,  menempatkan  ekonomi  rakyat  sendiri  adalah  sebagai  kegiatan  ekonomi atau  usaha  yang  dilakukan  oleh  rakyat  kebanyakan.  Hal  ini  popular  yang  dengan  secara swadaya, mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Konsentrasi  kegiatan  perekonomian  yang  memperlebar  jurang  kesenjangan  jelas  tidak mencerminkan  amanat  para  pendiri  Republik  yang  tertuang  dalam  UUD/45  terutama  asas Demokrasi  Ekonomi,  yang  memaksudkan  produksi  dikerjakan  oleh  semua,  untuk  semua,  dan dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Di dalam Demokrasi Ekonomi, kemakmuran  masyarakatlah  yang  diutamakan,  bukan  kemakmuran  orang-seorang.  Oleh karena  itu  salah  satu  tantangan  besar  yang  dihadapi  perekonomian  nasional  dalam menyongsong  Indonesia  Baru  adalah  bagaimana  agar  konsentrasi  ekonomi  dan  penguasaan aset nasional tadi dapat dikendalikan dan diarahkan dengan berpegang pada asas kerakyatan, keadilan,  kebersamaan,  keterbukaan  dan  berkelanjutan.  Hal  ini  semua  bisa  dan  hanya  bisa terwujud  kalau  kita  secara  konsisten  kembali  kepada  amanat  UUD  1945  yang  pada  dasarnya membangun  Demokrasi  Ekonomi  yang  berpedoman  pada  Sistem  Ekonomi  Kerakyatan  yang dalam wujud operasionalnya adalah Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.
Sistem  ekonomi  kerakyatan  yang  mengandung  makna  sebuah  sistem  ekonomi partisipatif  yang  memberikan  akses  sebesar-besarnya  secara  adil  dan  merata  bagi  seluruh lapisan  masyarakat,  baik  dalam  proses  produksi,  distribusi,  dan  konsumsi  nasional  serta meningkatkan  kapasitas  dan  pemberdayaan  masyarakat,  maupun  dalam  suatu  mekanisme penyelenggaraan  yang  senantiasa  memperhatikan  fungsi  sumber  daya  alam  dan  lingkungan sebagai pendukung  kehidupan guna  mewujudkan  kemakmuran  yang  berkeadilan  bagi  seluruh rakyat  Indonesia  secara  berkelanjutan.  Maksud  seperti  itu  juga  terkandung  dalam  pemikiran dasar  sistem  ekonomi  kerakyatan  sebagaimana  yang  secara  inheren  termaktub  dalam  filosofi dasar  negara  kita.  Perekonomian  rakyat  itu  sendiri  hendaknya  diartikan  sebagai  semua kegiatan  ekonomi  yang  dilaksanakan  oleh  dan  untuk  kepentingan  orang  banyak,  baik  dalam kedudukannya sebagai produsen,  pedagang, maupun konsumen.
Dunia usaha, termasuk UKM dan Koperasi, diharapkan mampu memiliki daya tahan dan daya  saing  yang  tinggi,  dengan  ciri-ciri:  (a)  mempunyai  keluwesan  (fleksibilitas);  (b)  memiliki produktivitas tinggi; dan (c) dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan kaidah ekonomi  modern.  Koperasi,  usaha  negara,  dan  usaha  swasta  (termasuk  usaha  kecil  dan
menengah)  diharapkan  mampu  melaksanakan  fungsi  dan  perannya  masing-masing  secara optimal  dalam  perekonomian  nasional,  sesuai  amanat  Pasal  33  UUD  1945  melalui  terjalinnya tata hubungan dan kerjasama serta kemitraan usaha yang serasi, selaras dan seimbang serta saling menguntungkan.
UKM dan Koperasi mampu menjadi tulang punggung perekonomian yang makin handal; mampu  berkembang  sebagai  badan  usaha  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang sehat,  tangguh,  kuat  dan  mandiri;  serta  menjadi  wadah  yang  efektif  untuk  menggalang kekuatan  ekonomi  rakyat  di  semua  kegiatan/sektor  perekonomian.  Setelah  secara  bertahap keluar dari krisis ekonomi, Indonesia diharapkan mampu membangun ketahanan ekonomi yang semakin  kuat  yang  dilandasi  oleh:  (a)  basis  kegiatan  ekonomi  yang  semakin  luas  bersamaan dengan  berkembangnya  produk-produk  andalan  yang  bernilai  tambah  tinggi;  (b)  neraca pembayaran  yang  semakin  mantap;  (c)  lembaga-lembaga  ekonomi  yang  makin  berfungsi dengan  mantap  dan  bekerja  dengan  efisien;  dan  (d)  produktivitas  SDM  meningkat,  angkatan kerja  makin  terdidik  dan  terampil,  serta  peran  tenaga  profesional,teknisi  dan  manajemen meningkat seiring berkembangnya spesialisasi. Selanjutnya pada sepuluh atau duapuluh tahun yang  akan  datang  diharapkan  telah  dicapai  kemandirian  dalam  pembiayaan  pembangunan Indonesia.  Artinya,  pada  saat  itu  sumber  utama  investasi  ekonomi  telah  bertumpu  pada pemupukan, akumulasi serta mobilisasi aliran  modal (dana) dari dalam negeri. Ini tidak berarti bahwa  tidak  ada  aliran  modal  dari  luar  negeri,  termasuk  yang  berupa  pinjaman  dalam  dunia usaha.  Namun  pinjaman  luar  negeri  tidak  menjadi  faktor  yang  terlalu  menentukan  kesehatan perekonomian  nasional.  Dengan  demikian  pengembangan  investasi  akan  berlangsung  secara berkelanjutan  dan  berakar  dari  kemampuan  sumberdaya  nasional  dengan  partisipasi  luas masyarakat  dan  dunia  usaha,  terutama  UKM  dan  Koperasi,  sehingga  terbentuk  ketahanan ekonomi dan keandalan daya saing nasional.

## II.  TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Usaha Kecil dan Menengah
Menurut  Tambunan  (2009:10),  definisi  dan  konsep  UMKM  berbeda  menurut  setiap negara.  Oleh  karena  itu,  memang  sulit  membandingkan  pentingnya  atau  peran  UMKM  antar negara.  Tidak  ada  kesepakatan  umum  dalam  membedakan  sebuah  usaha  mikro  dan  usaha kecil atau sebuah usaha kecil dari sebuah usaha menengah, dan yang terakhir ini dari sebuah usaha  besar.  Bahkan  dibanyak  negara,  definisi  UMKM  berbeda  antar  sektor,  misalnya  di Thailand,  India  dan  Cina,  atau  bahkan  berbeda  antar  lembaga  atau  departemen  pemerintah, misalnya; Indonesia dan Pakistan.
Selanjutnya,  di  Indonesia  definisi  UMKM  di  atur  dalam  UU  Republik  Indonesia  Nomor 20  Tahun  2008  tentang  UMKM.  Dalam  bab  I  (ketentuan  umum)  pasal  I  dari  UU  tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro  sebagai  mana  diatur  dalam  UU tersebut.  Sedangkan  usaha  kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian,  baik  langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai mana di maksud dalam UU tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah Usaha ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang di miliki, di  kuasai,  atau  menjadi  baguian,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  dan  Usaha  Mikro,
usaha  kecil  atau  usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria  usaha  menengah  sebagai  mana dimaksud  dalam  UU  tersebut.  Didalam  UU  tersebut,  kriteria  yang  digunakan  untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai  aset  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha,  atau  hasil  penjualan  tahunan. Dengan  kriteria  ini,  menurut  UU  itu,  usaha  mikro  adalah  unit  usaha  yang  memiliki  nilai  aset paling  banyak  Rp.  50  juta  atau  dengan  hasil  penjuaalan  tahunan  paling  besar  Rp.  300  juta; usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta atau  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp.300  juta  rupiah  hingga  maksimum  Rp  2. 500.000.000,00; dan usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari  Rp.500  juta  hingga  paling  banyak  Rp  10  milyar  atau  memiliki  hasil  penjualan  tahunan diatas Rp. 2 milyar 500 juta sampai paling tinggi Rp 50 milyar ( Tambunan, 2009:16).

## 2.2. Koperasi Indonesia
Koperasi  Menurut  Mohammad  Hatta  adalah  usaha  bersama  untuk  memperbaiki  nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip tolong menolong.  Pengertian Koperasi Menurut UU No.  12  Thn  1967 ialah  organisasi  ekonomi,  yang  berwatak  sosial  dan  dikelola  berdasarkan kekeluargaan.  Di  Jerman  pada  Tahun  1988,  Pengertian  Koperasi  adalah  perkumpukan  yang keanggotaannya  tidak  tertutup  yang  mempunyai  tujuan  untuk  meningkatkan  aktivitas  ekonomi para anggotanya, dengan jalan menyelenggarakan usaha bersama.
Menurut  UU  No  25  Tahun  1992,  Koperasi  adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan orang-seorang  atau  badan  hukum  Koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya  berdasarkan prinsip  Koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasar  atas  asas kekeluargaan.    Sedangkan  menurut  UU  No  17  Tahun  2012,  Koperasi  adalah  badan  hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan  para  anggotanya  sebagai  modal  menjalankan  usaha,  yang  memenuhi  aspirasi  dan kebutuhan  bersama  di  bidang  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  sesuai  dengan  nilai  dan  prinsip Koperasi.

## 2.3. KONSEPSI SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
Banyak  referensi  yang  menuntun  kearah  pemikiran  sistem  ekonomi  kerakyatan.  Bacaan utama  tentu  saja  beberapa  buku   Hatta,  Sri  Edi  Swasono,  Mubyarto,  Edy  Suandi  hamid,  dan Revrisond  baswir.  Kumpulan  tulisan  yang  tersebar  di  Pusat  Studi  Ekonomi  Pancasila  /  Pusat STudi Ekonomi Kerakyatan, juga menjadi bahan bacaan rujukan. Uraian rinci dan sistematis di bawah ini di ambil dari Akademic Paper Forum Rektor Bidang Ekonomi tahun 2007.

## A.  Pengertian Sistem Ekonomi dan Keadilan Sosial
(1)  Sistem  ekonomi  merupakan  keseluruhan  lembaga  (pranata)  ekonomi  yang  hidup  dalam suatu  masyarakat  yang  dijadikan  acuan  oleh  masyarakat  tersebut  dalam  mencapai  tujuan ekonomi  yang  telah  ditetapkan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  lembaga (institution) adalah  organisasi  atau  kaidah  ekonomi,  baik  formal  maupun  informal  yang  mengatur perilaku  dan  tindakan  anggota  masyarakat  tertentu  baik  dalam  melakukan  kegiatan  rutin sehari-hari maupun dalam mencapai suatu tujuan ekonomi tertentu (Hamid: 2006).
(2)  Setiap  kelompok  masyarakat  (pada  tataran  yang  lebih  kompleks  membentuk  negara bangsa) pasti memiliki sebuah sistem ekonomi, yaitu konsepsi ekonomi suatu negara untuk mengatasi  beberapa  persoalan,  seperti;  1)  barang  apa  yang  seharusnya  dihasilkan;  2) bagaimana  cara  menghasilkan  barang  itu;  dan  3)  untuk  siapa  barang  tersebut  dihasilkan atau  bagaimana  barang  tersebut  didistribusikan  kepada  masyarakat.  Jawaban  atas  ketiga pertanyaan tersebut akan menentukan sistem ekonomi sebuah negara (Hudiyanto, 2002).
(3)  Penentuan  sistem  ekonomi  tidak dapat  dilepaskan  dari ideologi  yang  diyakini  oleh  negara.
Ideologi  tertentu  akan  melahirkan  sistem  ekonomi  tertentu  pula  karena  pada  dasarnya, negara  melalui  ideologinya  telah  memiliki  cara  pandang  tertentu  untuk  memandang  dan menyelesaikan  persoalan  yang  mereka  hadapi.  Setiap  sistem  ekonomi  membutuhkan sekumpulan  peraturan,  ideologi  yang  mendasarinya,  menjelaskan  peraturan  tersebut  dan keyakinan individu yang akan membuatnya terus dijalankan (Robinson, 1962)

## B.  Pengertian Sistem Ekonomi Kerakyatan
(1) Ekonomi  kerakyatan  (Demokrasi  ekonomi)  adalah  sistem  ekonomi  nasional  yang  disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  (rakyat)  dalam  mengendalikan jalannya roda perekonomian (Baswir, 1993).
(2) Ekonomi  kerakyatan  adalah  tatalaksana  ekonomi  yang  bersifat  kerakyatan  yaitu penyelenggaraan  ekonomi  yang  memberi  dampak  kepada  kesejahteraan  rakyat  kecil  dan kemajuan  ekonomi  rakyat,  yaitu  keseluruhan  aktivitas  perekonomian  yang  dilakukan  oleh rakyat kecil.

## 2.3.1.  Landasan Konstitusional Sistem Ekonomi Kerakyatan
Sistem  Ekonomi  Kerakyatan  merupakan  sistem  ekonomi  yang  mengacu  pada  amanat konstitusi nasional, sehingga landasan konstitusionalnya adalah produk hukum yang mengatur (terkait dengan) perikehidupan ekonomi nasional yaitu:
1)  Pancasila  (Sila  Ketuhanan,  Sila  Kemanusiaan,  Sila  Persatuan,  Sila  Kerakyatan,  dan  Sila Keadilan Sosial)
2) Pasal  27  ayat  (2)  UUD  1945:  “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
3) Pasal 28 UUD 1945: ““Kemerdekaan bersrikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan Undang- undang.”
4) Pasal  31  UUD  1945:  “Negara  menjamin  hak  setiap  warga  negara  untuk  memperoleh pendidikan”
5)  Pasal 33 UUD 1945:
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2) Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3) Bumi  dan  air  dan  kekayaan  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
6).  Pasal 34 UUD 1945: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."

## 2.3.2.  Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Kerakyatan
Sistem  Ekonomi  Kerakyatan  mengacu  pada  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  sistem  nilai bangsa  Indonesia  yang  tujuannya  adalah  mewujudkan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia dengan  salah  satu  unsur  intrinsiknya  adalah  Ekonomi  Pancasila  (Mubyarto:  2002) yang nilai-nilai dasar sebagai berikut
1. Ketuhanan , di mana “roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral"
2. Kemanusiaan ,  yaitu  :  “kemerataan  sosial,  yaitu  ada  kehendak  kuat  warga  masyarakat untuk  mewujudkan   kemerataan  sosial,  tidak  membiarkan  terjadi  dan  berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial”.
3. Kepentingan Nasional ( Nasionalisme Ekonomi) , di mana “nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri”.
4. Kepentingan  Rakyat  Banyak  (Demokrasi  ekonomi) : “ demokrasi  ekonomi  berdasar kerakyatan  dan  kekeluargaan;  koperasi  dan  usaha-usaha  kooperatif  menjiwai  perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat”.
5. Keadilan  Sosial ,  yaitu  :  “keseimbangan  yang  harmonis,  efisien,  dan  adil  antara perencanaan  nasional  dengan  desentralisasi  ekonomi  dan  otonomi  yang  luas,  bebas,  dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

## 2.3.3.  Substansi Sistem Ekonomi Kerakyatan
Berdasarkan  bunyi  kalimat  pertama  penjelasan  Pasal  33  UUD  1945,  dapat  dirumuskan perihal substansi ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya mencakup tiga hal sebagai berikut:

## 1.  Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional.
Partisipasi  seluruh  anggota  masyarakat  dalam  proses  pembentukan  produksi  nasional menempati  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  sistem  ekonomi  kerakyatan.  Hal  itu  tidak hanya  penting untuk  menjamin pendayagunaan seluruh potensi sumberdaya  nasional,  tetapi juga penting sebagai dasar untuk memastikan keikutsertaan seluruh anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional tersebut. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 27 UUD 1945 yang  menyatakan,  "Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak bagi kemanusian."
2.  Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Artinya,  dalam  rangka  ekonomi  kerakyatan,  harus  ada  jaminan  bahwa  setiap  anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional, termasuk para fakir miskin dan anak-anak terlantar.  Hal  itu  antara  lain  dipertegas  oleh  Pasal  34  UUD  1945  yang  menyatakan,  "Fakir miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara."  Dengan  kata  lain,  dalam  rangka ekonomi  kerakyatan  atau  demokrasi  ekonomi,  negara  wajib  menyelenggarakan  sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia.
3.  Kegiatan  pembentukan  produksi  dan  pembagian  hasil  produksi  nasional  itu  harus berlangsung  di  bawah  pimpinan  atau  penilikan  anggota-anggota  masyarakat. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, anggota masyarakat tidak boleh hanya  menjadi  objek  kegiatan  ekonomi.  Setiap  anggota  masyarakat  harus  diupayakan  agar menjadi  subjek  kegiatan  ekonomi.  Dengan  demikian,  walau  pun  kegiatan  pembentukan produksi nasional dapat dilakukan oleh para pemodal asing, tetapi penyelenggaraan kegiatan- kegiatan  itu  harus  tetap  berada  di  bawah  pimpinan  dan  pengawasan  anggota-anggota masyarakat. Unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga ini mendasari perlunya partisipasi seluruh anggota  masyarakat  dalam  turut  memiliki  modal  atau  faktor-faktor  produksi  nasional.  Modal dalam  hal  ini  tidak  hanya  terbatas  dalam  bentuk  modal  material  ( material  capital ),  tetapi
mencakup  pula  modal  intelektual  ( intelectual  capital )  dan  modal  institusional  ( institusional capital ).  Sebagai  konsekuensi  logis  dari  unsur  ekonomi  kerakyatan  yang  ketiga  itu,  negara wajib untuk secara terus menerus mengupayakan terjadinya peningkatkan kepemilikan ketiga jenis  modal  tersebut  secara  relatif  merata  di  tengah-tengah  masyarakat.   Negara  wajib menjalankan misi demokratisasi modal melalui berbagai upaya sebagai berikut:
4.  Demokratisasi  modal  material ;  negara  tidak  hanya  wajib  mengakui  dan  melindungi  hak kepemilikan  setiap  anggota  masyarakat.  Negara  juga  wajib  memastikan  bahwa  semua anggota  masyarakat  turut  memiliki  modal  material.  Jika  ada  di  antara  anggota  masyarakat yang  sama sekali tidak  memiliki  modal  material, dalam arti terlanjur terperosok  menjadi fakir miskin atau anak-anak terlantar, maka negara wajib memelihara mereka.
5.  Demokratisasi  modal  intelektual ;  negara  wajib  menyelenggarakan  pendidikan  nasional secara  cuma-cuma.  Artinya,  dalam  rangka  ekonomi  kerakyatan  atau  demokrasi  ekonomi, penyelenggaraan  pendidikan  berkaitan  secara  langsung  dengan  tujuan  pendirian  negara untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Pendidikan  tidak  boleh  dikomersialkan.  Negara memang  tidak  perlu  melarang  jika  ada  pihak  swasta  yang  menyelenggarakan  pendidikan, tetapi  hal  itu  sama  sekali  tidak  menghilangkan  kewajiban  negara  untuk  menanggung  biaya pokok penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat yang membutuhkannya.
6.  Demokratisasi modal institusional ; tidak ada keraguan sedikit pun bahwa negara memang wajib  melindungi kemerdekaan  setiap anggota  masyarakat  untuk berserikat,  berkumpul, dan menyatakan  pendapat.  Secara  khusus  hal  itu  diatur   dalam  Pasal  28  UUD  1945, “Kemerdekaan bersrikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya  ditetapkan  dengan  Undang- undang.”  Kemerdekaan  anggota  masyarakat  untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat tersebut tentu tidak terbatas dalam bentuk serikat-serikat  sosial  dan  politik,  tetapi  meliputi  pula  serikat-serikat  ekonomi.  Sebab  itu,  tidak ada  sedikit  pun  alasan  bagi  negara  untuk  meniadakan  hak  anggota  masyarakat  untuk membentuk serikat-serikat ekonomi seperti serikat tani, serikat buruh, serikat nelayan, serikat usaha  kecil-menengah,  serikat  kaum  miskin  kota  dan  berbagai  bentuk  serikat  ekonomi lainnya, termasuk mendirikan koperasi.

## 2.3.4. Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan
1.  Peranan  vital  negara (pemerintah). Sebagaimana  ditegaskan  oleh  Pasal 33 ayat 2  dan 3 UUD  1945,  negara  memainkan  peranan  yang  sangat  penting  dalam  sistem  ekonomi kerakyatan.  Peranan  negara  tidak  hanya  terbatas  sebagai  pengatur  jalannya  roda perekonomian.  Melalui  pendirian  Badan-badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  yaitu  untuk menyelenggarakan  cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak,  negara  dapat  terlibat  secara  langsung  dalam penyelenggaraan  berbagai  kegiatan  ekonomi  tersebut.  Tujuannya  adalah  untuk  menjamin agar  kemakmuran  masyarakat  senantiasa  lebih  diutamakan  daripada  kemakmuran  orang seorang,  dan  agar  tampuk  produksi  tidak  jatuh  ke  tangan  orang  seorang,  yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.
2.  Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Tidak benar jika dikatakan  bahwa  sistem  ekonomi  kerakyatan  cenderung  mengabaikan  efisiensi  dan  bersifat anti pasar. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka  pendek  dan  berdimensi  keuangan,  melainkan  dipahami  secara  komprehensif  dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek  kelestarian  lingkungan.  Politik  ekonomi  kerakyatan  memang  tidak  didasarkan  atas
pemerataan,  pertumbuhan,  dan  stabilitas,  melainkan  atas  keadilan,  partisipasi,  dan keberlanjutan.
3.  Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerjasama (kooperasi). Mekanisme  alokasi  dalam  sistem  ekonomi  kerakyatan,  kecuali  untuk  cabang- cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak, tetap  di  dasarkan  atas  mekanisme  pasar.  Tetapi  mekanisme  pasar  bukan  satu-satunya. Selain  melalui  mekanisme  pasar,  alokasi  juga  didorong  untuk  diselenggaran  melalui mekanisme  usaha  bersama  (koperasi).  Mekanisme  pasar  dan  koperasi  dapat  diibaratkan seperti  dua  sisi  dari  sekeping  mata  uang  yang  sama  dalam  mekanisme  alokasi  sistem ekonomi kerakyatan.
4.  Pemerataan  penguasaan  faktor  produksi. Dalam  rangka  itu,  sejalan  dengan  amanat penjelasan pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan pasar dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan harus dilakukan dengan terus  menerus  melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan  cara  memeratakan  penguasaan  modal  atau  faktor-faktor  produksi  kepada  segenap lapisan  anggota  masyarakat.  Proses  sistematis  untuk  mendemokratisasikan  penguasaan faktor-faktor  produksi  atau  peningkatan  kedaulatan  ekonomi  rakyat  inilah  yang  menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.
5.  Koperasi  sebagai  sokoguru  perekonomian .  Dilihat  dari  sudut  Pasal  33  UUD  1945, keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah antara lain yang menyebabkan  dinyatakannya  koperasi  sebagai  bangun  perusahaan  yang  sesuai  dengan sistem  ekonomi  kerakyatan.  Sebagaimana  diketahui,  perbedaan  koperasi  dari  perusahaan perseroan  terletak  pada  diterapkannya  prinsip  keterbukaan  bagi  semua  pihak  yang mempunyai  kepentingan  dalam  lapangan  usaha  yang  dijalankan  oleh  koperasi  untuk  turut menjadi anggota koperasi.
6.  Pola  hubungan  produksi  kemitraan,  bukan  buruh-majikan. Pada  koperasi  memang terdapat  perbedaan  mendasar  yang  membedakannya  secara  diametral  dari  bentuk-bentuk perusahaan  yang  lain.  Di  antaranya  adalah  pada  dihilangkannya  pemilahan  buruh-majikan, yaitu  diikutsertakannya  buruh  sebagai  pemilik  perusahaan  atau  anggota  koperasi. Sebagaimana  ditegaskan  oleh  Bung  Hatta,  "Pada  koperasi  tak  ada  majikan  dan  tak  ada buruh,  semuanya  pekerja  yang  bekerjasama  untuk  menyelenggarakan  keperluan  bersama". Karakter  utama  ekonomi  kerakyatan  atau  demokrasi  ekonomi  pada  dasarnya  terletak  pada dihilangkannya  watak  individualistis  dan  kapitalistis  dari  wajah  perekonomian  Indonesia. Secara  mikro  hal  itu  antara  lain  berarti  diikutsertakannya  pelanggan  dan  buruh  sebagai anggota  koperasi  atau  pemilik  perusahaan.  Sedangkan  secara  makro  hal  itu  berarti ditegakkannya kedaulatan ekonomi rakyat dan diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang.
7.  Kepemilikan saham oleh pekerja . Dengan diangkatnya kerakyatan atau demokrasi sebagai prinsip  dasar  sistem  perekonomian  Indonesia,  prinsip  itu  dengan  sendirinya  tidak  hanya memiliki  kedudukan  penting  dalam  menentukan  corak  perekonomian  yang  harus diselenggarakan  oleh  negara  pada  tingkat  makro.  Ia  juga  memiliki  kedudukan  yang  sangat penting dalam menentukan corak perusahaan yang harus dikembangkan pada tingkat mikro. Perusahaan  hendaknya  dikembangkan  sebagai  bangun  usaha  yang  dimiliki  dan  dikelola secara  kolektif  (kooperatif)  melalui  penerapan  pola-pola  Kepemilikan  Saham  oleh  Pekerja. Penegakan  kedaulatan  ekonomi  rakyat  dan  pengutamaan  kemakmuran  masyarakat  di  atas kemakmuran orang seorang hanya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip tersebut.

## 2.3.5. Tujuan dan Sasaran Sistem Ekonomi Kerakyatan
Bertolak  dari  uraian  tersebut,  dapat  ditegaskan  bahwa  tujuan  utama  penyelenggaraan sistem  ekonomi  kerakyatan  pada  dasarnya  adalah  untuk mewujudkan  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan  jalannya  roda  perekonomian. Bila  tujuan  utama  ekonomi  kerakyatan  itu dijabarkan  lebih  lanjut,  maka  sasaran  pokok  ekonomi  kerakyatan  dalam  garis  besarnya  meliputi lima hal berikut:
1.   Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota      masyarakat.
2.   Terselenggaranya  sistem  jaminan  sosial  bagi  anggota  masyarakat  yang  membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.
3.   Terdistribusikannya  kepemilikan  modal  material  secara  relatif  merata  di  antara  anggota masyarakat.
4.   Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.
5.   Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

## III.  METODE PENELITIAN

## 3.1. Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  cara  ilmiah  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  dengan tujuan  tertentu.(Lasa,2009:207).  Kata  ilmiah  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) mempunyai  makna  bersifat  keilmuan  atau  memenuhi  syarat  (kaidah)  ilmu  pengetahuan sehingga  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya.  Penulis  menggunakan  metode penelitian  deskriptif  karena  penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk  memperoleh  jawaban  yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara  kualitatif  atau  menggunakan  uraian  kata- kata.  “Penelitian  deskriptif  mencobamencari deskripsi  yang  tepat  dan  cukup  dari  semua  aktivitas,  objek,  proses,  dan manusia”.  (Sulistyo- Basuki, 2010:110).

## 3.2. Sumber Data
Sumber  data  di  peroleh  dari  dari  sekunder  dimana  data  sekunder  merupakan  sumber data  yang  subjeknya  tidak  langsung  berhubungan  dengan  objek  namun  sifatnya  hanya memberikan informasi yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yakni literatur-literatur, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, buku-buku dan sumber-sumber lainnya.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Ideologis Koperasi Indonesia dan Tugasnya di Masyarakat
Menurut  Haryoso et.,  al. (2006:  13-16),  secara  ideologis,  masalah  utama  yang  dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong  menolong.  Pertanyaan  ideologis  tersebut  terjawab  bahwa  dasar  perekonomian  yang
sesuai  dengan  cita-cita  tolong  menolong  ialah  koperasi.  Koperasi  mendahulukan  keperluan bersama dan menomorduakan kepentingan individual. Oleh karena itu, koperasi harus memiliki fungsi  mendidik  masyarakat  dalam  hal  mengurus  kepentingan  bersama.  Dalam  konsep pemikiran Hatta pada dasarnya segala usaha yang hanya dapat dikerjakan bersama-sama oleh banyak  orang,  mestilah  memakai  bangun  koperasi.  Usaha  yang  dikerjakan  secara  bersama- sama  ini  dilawan  dengan  usaha  perorangan.  Usaha-usaha  yang  dapat  dikerjakan  secara perorangan dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak ini tidak harus berbentuk koperasi. Meskipun  usaha-usaha  perorangan  tidak  harus  berbentuk  koperasi,  mereka  secara  sukarela dapat  bersatu  dan  membentuk  koperasi.  Jika  bangsa  tidak  mengindahkan  sistem  ini,  maka lambat  laun  dikuatirkan  akan  terjadinya  semangat  kapitalisme  yang  berakibatkan  pada pemerasan  dan  penindasan  terhadap  orang  banyak  yang  lemah  oleh  sekelompok  kecil masyarakat yang cerdik dan bermodal. Hatta melihat, mayoritas penduduk Indonesia bertempat tinggal  di  desa,  maka  gerakan  koperasi  hendakmnya  dimulai  dari  pedesaan.  Hatta menegaskan,  bahwa  tugas  koperasi  Indonesia  sangatlah  luas  terkait  masalah  pokok  yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu keterbelakangan. Dalam hal ini Hatta menjelaskan tujuh tugas koperasi Indonesia.
1. Memperbaiki Produksi
Ada tiga jenis barang utama yang produksinya harus segera diperbaiki, yaitu pangan, barang kerajinan  dan  barang-barang  pertukangan  yang  diperlukan  oleh  rakyat  Indonesia  dalam kehidupan sehari-hari.
2.  Memperbaiki Kualitas Barang
Koperasi  harus  memperbaiki  kualitas  barang-barang  yang  dihasilkan  oleh  rakyat  Indonesia. Salah satu sebab rendahnya kualitas barang-barang adalah tidak cukupnya sarana produksi yang dimiliki oleh rakyat, maka kopersi memiliki peran untuk secara bersama-sama memiliki sarana produksi yang diutuhkan.

## 3.  Memperbaiki Distribusi
Para  pedagang  umumnya  telah  mempermainkan  distribusi  untuk  kepentingan  mereka sendiri, misalnya menimbun barang pada saat barang mulai langka untuk mendapatkan laba sebesarbesarnya.  Maka  koperasi  mempunyai  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  bersama, memiliki  peluang besar untukmemperbaiki sistem distribusi barang.
4.  Memperbaiki Harga
Pedagang selalu berusaha untuk menjual barang dangn harga yang setinggi-tinginya, kondisi demikian merugikan masyarakat luas. Koperasi yang bertujuan  memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas seharusnya memperbaiki harga pasar.
5.  Menyingkirkan Penghisapan
Kalau suatu desa ingin makmur  maka harus dibebaskan dari “lintah darat” atau sistem ijon karena  secara  nyata  telah  merugikan  masyarakat.  Lintah  darat  bisa  diberantas  dengan pendirian koperasi-koperasi simpan pinjam.
6.  Memperkuat  PermodalanMasyarakat  pada  umumnya  mengalami  kesulitan  permodalan.
Dengan koperasi masyarakat harus digerakan untuk menabung sebagai sumber modal.
7.  Memelihara Lumbung
Sistem  lumbung  harus  diperbaharui  disesuaikan  dengan  tuntutan  masa.  Lumbung  harus menjadi alat untuk menyesuaikan produksi dan konsumsi atau srbagai buffer stock . Dengan adanya  lumbung  akan  mengurangi  gejolak  harga  pada  saat  panen  dan  masa  paceklik. Lumbung padi juga berfungsi untuk penyediaan bibit pada musim tanam.

## 4.2. Pembangunan yang Bertumpu pada Masyarakat
Dalam  rangka  menangkap  semangat  reformasi,  demokratisasi,  desentralisasi,  dan partisipasi;  maka  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian,  pemantauan,  evaluasi,  dan penyempurnaan  terus-menerus  keseluruhan  program  pembangunan  seyogyanya  mengacu pada  paradigma  pembangunan  yang  bertumpu  pada  masyarakat (community-based development) atau pembangunan yang berpusat pada manusia (people-centered development). Konsep  pelaksanaan  pembangunan  yang  bertumpu  pada  masyarakat  tersebut antara  lain  berlandaskan  azas-azas:  (a)  komitmen  penuh  pemerintah  dengan  keterlibatan minimal (fully committed with less involvement), pemerintah berintervensi hanya apabila terjadi distorsi  pasar  dengan  cara  selektif  dan  bijaksana (smart  intervention); (b)  peran-serta  aktif (participatory  process) dari  seluruh  komponen  masyarakat  madani (civil  society); (c) keberlanjutan (sustainability); serta  (d)  pendanaan  bertumpu  pada  prinsip-prinsip:  efisiensi, efektivitas , transparansi,  dan accountability serta  dapat  langsung  diterima  oleh  masyarakat yang  betul-betul  memerlukan (intended  beneficiaries). Sebagai  konsekuensinya  semua  pihak yang  berkepentingan (stakeholders) atau  semua  unsur  masyarakat  madani  (pemerintah, pengusaha,  perguruan  tinggi  serta  masyarakat  dan/atau  LSM)  haruslah  dilibatkan  di  dalam proses  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian,  pemantauan,  dan  evaluasi  pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah/lokal.
Upaya  menegakkan  kemandirian  nasional  dalam  rangka  mengurangi/  menghapuskan  beban hutang dan ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri serta upaya memperkuat ketahanan ekonomi  nasional  harus  dibangun  melalui  penggalian  dan  mobilisasi  dana  masyarakat  serta peningkatan  partisipasi  segenap  unsur  masyarakat  madani (Indonesia  Incorporated) dalam proses  pembangunan  berlandaskan  paradigma  pembangunan  yang  bertumpu  pada masyarakat (community-based development) . Dengan demikian pengembangan investasi akan berlangsung  secara berkelanjutan dan berakar dari kemampuan sumberdaya nasional  dengan partisipasi luas masyarakat dan dunia usaha, terutama UKM dan Koperasi sebagai komponen terbesar  usaha    nasional,  sehingga  terbentuk  keandalan  daya  saing  investasi  nasional. Pembangunan investasi bagi perkuatan usaha nasional, perlu lebih didorong untuk memperluas pemerataan  kesempatan  berusaha  bagi  seluruh  pelaku  ekonomi  dalam  rangka  memperkuat basis  perekonomian  nasional    yang  tangguh  dan  mandiri  serta  untuk  mewujudkan  sistem ekonomi kerakyatan.

## 4.3. Pengembangan Ukm dan Koperasi sebagai Pilar Utama Sistem Ekonomi Kerakyatan
Keberadaan  UKM  dan  Koperasi  sebagai  bagian  terbesar  dari  seluruh  entitas  usaha nasional  merupakan  wujud  nyata  kehidupan  ekonomi  rakyat  Indonesia.  Posisi  seperti  itu seharusnya  menempatkan  peran  UKM  dan  Koperasi  sebagai  salah  satu  pilar  utama  dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, namun hingga kini perkembangannya masih jauh tertinggal  dibandingkan  dengan  pelaku  ekonomi  yang  lain.  Oleh  karena  itu  pengembangan UKM  dan  Koperasi  harus  menjadi  salah  satu  strategi  utama  pembangunan  nasional  yang pelaksanaannya  diwujudkan  secara  sungguh-sungguh  dengan  komitmen  bersama  yang  kuat serta  didukung  oleh  upaya-upaya  sistematis  dan  konseptual  secara  konsisten  dan  terus menerus  dengan  melibatkan  semua  pihak  yang  berkepentingan  (baik  pemerintah,  swasta, maupun masyarakat di tingkat nasional, regional, maupun lokal). Barang tentu hal ini juga harus dibarengi  dengan  strategi  pengembangan  usaha  besar  dalam  kerangka  sistem  ekonomi kerakyatan.  Konsep  pengembangan  UKM  dan  Koperasi  dalam  sistem  ekonomi  kerakyatan seyogyanya mempunyai perspektif tentang pentingnya: (a) peran serta aktif seluruh komponen masyarakat;  (b)  jiwa  dan  semangat  kewirausahaan  yang  tinggi;  (c)  kebebasan  berusaha, berkreasi dan berinovasi; (d) kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, teknologi
dan  informasi;  (e)  sistem  ekonomi  yang  terbuka,  transparan  dan  efisien;  dan  (f)  mekanisme pasar yang berkeadilan.
Pengembangan  UKM  dan  Koperasi  menjadi  komponen  penting  bagi  program  pembangunan nasional  untuk  meletakkan  landasan  pembangunan  sistem  ekonomi  kerakyatan  yang berkelanjutan dan berkeadilan. Proses dan cara untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut sangat  penting,  terutama  melalui  upaya  penguatan  kelembagaan  dan  peningkatan  kapasitas. Pendekatan  demikian  diharapkan  lebih  menjamin  terwujudnya  perekonomian  yang  lebih  adil dan merata, berdaya saing dengan basis efisiensi di berbagai sektor dan keunggulan kompetitif untuk  memenangkan  persaingan  global,  berwawasan  pemanfaatan  sumberdaya  alam  dan lingkungan  hidup  yang  lestari,  dengan  partisipasi  masyarakat  yang  lebih  menonjol  dan desentralisasi  pembangunan  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  memaksimalkan  potensi daerah, serta bersih dari KKN.
Program  penyelamatan  dan  pemulihan  ekonomi  nasional  hendaknya  tidak  hanya  dipandang sebagai crash-program yang bersifat sementara, tetapi juga harus dipandang sekaligus sebagai proses  percepatan  transformasi  struktural  dan  pembangunan  yang  berkelanjutan  untuk meletakkan  landasan  bagi  terwujudnya  struktur  ekonomi  yang  kuat  dengan  peran  serta masyarakat  dan  dunia  usaha  yang  lebih  besar,  terutama  kontribusi  UKM  dan  Koperasi  dalam pembentukan  nilai  tambah,    kepemilikan  aset  dan  daya  saing.  Artinya  upaya  pengembangan UKM  dan  Koperasi  sekaligus  merupakan  pilihan  strategis  dalam  rangka  membangun  daya saing dan ketahanan ekonomi nasional serta untuk mewujudkan sistem eknomi kerakyatan. Peningkatan  daya  saing  usaha  nasional  dalam  persaingan  harus  dicapai  secara  bersamaan dengan  pembangunan  kemampuan  ekonomi  masyarakat  yang  tertinggal.  Peran  UKM  dan Koperasi cukup berarti di dalam proses pembangunan, karena industri besar terbukti tidak bisa menjadi pemeran tunggal dalam memecahkan: (a) pengangguran dan setengah pengangguran di  negara-negara  berkembang,  (b)  ketidak-merataan  distribusi  pendapatan,  dan  (c) ketidakseimbangan struktur pembangunan ekonomi sektoral dan regional atau desa-kota. Perkembangan  teknologi  yang  diikuti  dengan  cepatnya  perubahan  selera  konsumen  semakin memperpendek  daur  hidup produk  ( product  life  cycle ).  Sementara  itu  dari  segi  potensi,  usaha kecil  dan  menengah  (UKM)  merupakan  skala  usaha  yang  dinamis  yang  memiliki  daya responsif, fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan teknologi dan pasar. Dalam kaitannya  dengan  krisis  ekonomi  yang  tengah  terjadi  saat  ini,  usaha  nasional  perlu diselamatkan,  dibangkitkan  kembali,  dan  diperkuat,  terutama  UKM  dan  Koperasi  yang  terbukti memiliki  fleksibilitas  lebih  tinggi  untuk  beradaptasi  terhadap  perubahan.  Dengan  demikian dalam  krisis  ini  UKM  dan  Koperasi  diharapkan  mampu  lebih  berperan  dalam  mengatasi pengangguran,  pemenuhan  ketersediaan  kebutuhan  masyarakat,  dan  menggerakkan  kembali roda perekonomian nasional.

## 4.4.  Prinsip-Prinsip Koperasi di Indonesia
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2012  tentang  Perkoperasian Pasal 6:
(1)  Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:
a.  keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
b.  pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
c.  Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
d.  Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
e. Koperasi  menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  Anggota,  Pengawas, Pengurus,  dan  karyawannya,  serta  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
f.  Koperasi  melayani  anggotanya  secara  prima  dan  memperkuat  Gerakan  Koperasi, dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
g.  Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.
(2)  Prinsip  Koperasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi  sumber  inspirasi  dan menjiwai  secara  keseluruhan  organisasi  dan  kegiatan  usaha  Koperasi  sesuai  dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

## 4.5.  Kondisi Koperasi dibandingkan dengan Usaha Lainnya
Keberadaan beberapa koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya bagi masyarakat, walaupun derajat dan intensitasnya berbeda. Setidaknya terdapat tiga tingkat bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat (PSP-IPB, 1999):
A.  Pertama, koperasi  dipandang  sebagai  lembaga  yang  menjalankan  suatu  kegiatan  usaha tertentu berupa :
a.  pelayanan kebutuhan keuangan atau perkreditan.

## b. kegiatan pemasaran atau kegiatan lainnya
Pada  tingkatan  ini  biasanya  koperasi  penyediakan  pelayanan  kegiatan  usaha  yang  tidak diberikan  oleh  lembaga  usaha  lain  akibat  adanya  hambatan  peraturan.    Peran  koperasi  ini juga terjadi jika pelanggan memang tidak  memiliki aksesibilitas pada pelayanan dari bentuk lembaga  lain.    Contohnya  peran  beberapa  Koperasi  Kredit  dalam  menyediaan  dana  yang relatif  mudah  bagi  anggotanya  dibandingkan  dengan  prosedur  yang  harus  ditempuh  untuk memperoleh dana dari bank.  Juga dapat dilihat pada beberapa daerah yang dimana aspek geografis menjadi kendala bagi masyarakat untuk menikmati pelayanan dari lembaga selain koperasi yang berada di wilayahnya.
B.  Kedua ,    koperasi  telah  menjadi  alternatif  bagi  lembaga  usaha  lain.    Pada  kondisi  ini masyarakat  telah  merasakan  bahwa  manfaat  dan  peran  koperasi  lebih  baik  dibandingkan dengan  lembaga  lain.    Keterlibatan  anggota  (atau  juga  bukan  anggota)  dengan  koperasi adalah karena pertimbangan rasional yang melihat koperasi mampu memberikan pelayanan yang  lebih  baik.  Koperasi  yang  telah  berada  pada  kondisi  ini  dinilai  berada  pada  ‘tingkat’ yang  lebih  tinggi  dilihat  dari  perannya  bagi  masyarakat.    Beberapa  KUD  untuk  beberapa kegiatan usaha tertentu diidentifikasikan mampu memberi manfaat dan peran yang memang lebih baik dibandingkan dengan lembaga usaha lain, demikian pula dengan Koperasi Kredit.
C. Ketiga , koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya.  Rasa memiliki ini dinilai telah  menjadi  faktor  utama  yang  menyebabkan  koperasi  mampu  bertahan  pada  berbagai kondisi  sulit,  yaitu  dengan  mengandalkan  loyalitas  anggota  dan  kesediaan  anggota  untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut.

## 4.6. Faktor Fundamental Eksistensi dan Peran Koperasi
1 .  Koperasi  akan  eksis  jika  terdapat  kebutuhan  kolektif  untuk  memperbaiki  ekonomi secara mandiri.
Masyarakat  yang  sadar  akan  kebutuhannya  untuk  memperbaiki  diri,  meningkatkan kesejahteraanya,  atau  mengembangkan  diri  secara  mandiri  merupakan  prasyarat  bagi keberdaan  koperasi.    Kesadaran  ini  akan  menjadi  motivasi  utama  bagi  pendirian  koperasi ‘dari bawah’ atau  secara ‘bottom-up’.
2. Koperasi  akan  berkembang  jika  terdapat  kebebasan  (independensi)  dan  otonomi untuk berorganisasi .
Koperasi  pada  dasarnya  merupakan  suatu  cita-cita  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  prinsip- prinsip  dasar.    Wujud  praktisnya,  termasuk  struktur  organisasinya,  sangat  ditentukan  oleh karakteristik  lokal  dan  anggotanya.    Dengan  demikian  format  organisasi  tersebut  akan mencari  bentuk  dalam  suatu  proses  perkembangan  sedemikian  sehingga  akhirnya  akan diperoleh struktur organisasi, termasuk kegiatan yang akan dilakukannya, yang paling sesuai dengan kebutuhan anggota.
3. Keberadaan  koperasi  akan  ditentukan  oleh  proses  pengembangan  pemahaman  nilai- nilai koperasi .
Faktor  pembeda  koperasi  dengan  lembaga  usaha  lain  adalah  adanya  nilai-nilai  dan  prinsip yang  tidak  dikembangkan  secara  sadar  dalam  organisasi  lain  seperti:  keterbukaan, demokrasi,  partisipasi,  kemandirian,  kerjasama,  pendidikan,  dan  kepedulian  pada masyarakat;  seharusnya  merupakan  pilar  utama  (fundamental)  dalam  perkembangan  suatu koperasi  tersebut  dapat  dipahami  dan  diwujudkan  dalam  kegiatan  organisasi.  Hal  ini  akan terjadi  melalui    suatu  proses    berkesinambungan  bertahap  terutama  dilakukan  melalui pendidikan dan sosialisasi.
4. Koperasi akan semakin dirasakan peran dan manfaatnya bagi anggota dan masyarakat pada  umumnya  jika  terdapat  kesadaran  dan  kejelasan  dalam  hal  keanggotaan koperasi.
Hal  ini  mengacu  pada  pemahaman  anggota  dan  masyarakat  akan  perbedaan  hak  dan kewajiban  serta  manfaat  yang  dapat  diperoleh  dengan  menjadi  anggota  atau  tidak  menjadi anggota.    Jika  terdapat  kejelasan  atas  keanggotaan  koperasi  dan  manfaat  yang  akan diterima  anggota  yang  tidak  dapat  diterima  oleh  non-anggota  maka  akan  terdapat  insentif dan loyalitas untuk menjadi anggota koperasi, yang  kemudian akan menjadi basis kekuatan koperasi itu sendiri.
5. Koperasi akan eksis jika mampu mengembangkan kegiatan usaha yang :
a.   luwes (flexible) sesuai dengan kepentingan anggota,
b.   berorientasi pada pemberian pelayanan bagi anggota,
c.   berkembang sejalan dengan perkembangan usaha anggota,
d.   biaya  transaksi  antara  koperasi  dan  anggota  mampu  ditekan  lebih  kecil  dari  biaya transaksi non-koperasi, dan
e.   mampu  mengembangkan  modal  yang  ada  didalam  kegiatan  koperasi  dan  anggota sendiri.
6. Keberadaan  koperasi  akan  sangat  ditentukan  oleh  kesesuaian  faktor-faktor  tersebut dengan karakteristik masyarakat atau anggotanya .
Jika  dilihat  dari  kondisi  sosial  masyarakat  Indonesia  saat  ini,  maka  dapat  dihipotesakan bahwa  koperasi  dapat  tumbuh,  berkembang,  dan  sekaligus  juga  berperan  dan  bermanfaat bagi  masyarakat  yang  tengah  berkembang  dari  suatu  tradisional  dengan  ikatan  sosiologis yang kuat melalui hubungan emosional primer ke arah masyarakat yang lebih heterogen dan semakin  terlibat  dengan  sistem  pasar  dan  kapital  dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidupnya, atau yang juga dikenal dengan komunitas ‘bazar-ekonomi’.
Sebagai  bagian  dari  identifikasi  berbagai  faktor  fundamental  tersebut  maka  perlu  disadari bahwa  pemenuhan  faktor- faktor  tersebut  memang  dapat  bersifat  ‘trade-off’  dengan pertimbangan  kinerja  jangka  pendek  suatu  organisasi  usaha  konvensional.    Proses  yang dilakukan  dalam  pengembangan  koperasi  memang  membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama dengan berbagai faktor “non-bisnis” yang kuat pengaruhnya.  Dengan demikian pemenuhan berbagai  faktor  fundamental  tersebut  dapat  menyebabkan  indikator  kinerja  lain,  seperti pertumbuhan bisnis jangka pendek, harus dikorbankan demi untuk memperoleh kepentingan yang lebih mendasar dalam jangka panjang

## V. KESIMPULAN
Pertama,  pendekatan  pengembangan  yang  harus  dilakukan  adalah  pendekatan pengembangan  kelembagaan  secara  partisipatif  dan  menghindari  pengembangan  yang diberdasarkan pada ‘kepatuhan’ atas arahan dari lembaga lain. Masyarakat perlu ditumbuhkan kesadarannya  untuk  mampu  mengambil  keputusan  sendiri  demi  kepentingan  mereka  sendiri. Dalam hal ini proses pendidikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi menjadi faktor kunci yang sangat menentukan.
Kedua,  diperlukan  kerangka  pengembangan yang  memberikan  apresiasi  terhadap  keragaman lokal,  yang  disertai  oleh  berbagai  dukungan  tidak  langsung  tetapi  jelas  memiliki  semangat kepemihakan  pada  koperasi  dan  ekonomi  rakyat.    Dengan  demikian  strategi  pengembangan yang  perlu  dikembangkan  adalah  strategi  yang  partisipatif.    Hal  ini  akan  membutuhkan perubahan  pendekatan  yang  mendasar  dibandingkan  dengan  strategi  yang  selama  ini diterapkan.  Rekonsptualisasi sekaligus revitalisasi peran pemerintah akan menjadi faktor yang paling menentukan dalam perspektif pengembangan partisipatif ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Alma Wijaya, (1998). Bank dan Lembaga Keuangan Lainya , rineka cipta, Jakarta
Arief,  Sritua,  Agenda  Ekonomi  Kerakyatan,  cet.  1,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  bekerjasama dengan IDEA, 1997.
Asy’arie,  Musa.  2001, Keluar  dari  Krisis  Multi  Dimensi ,  Lembaga  Studi  Filsafat  Islam, Yogyakarta.
Bambang, (1997). Manajemen Koperasi , Penerbit BPFE-UGM,Yoyakarta
Baswir, Revrisond, Agenda Ekonomi Kerakyatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
Chaniago  1998  :  14.  Koperasi  di  Indonesia,  Lembaga  penerbit,  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia
Djarot  Siwidjatmo,  1992, Koperasi  Di  Indonesia ,  Lembaga  Penerbit,  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia
Hatta,  Mohammad,  Ekonomi  Indonesia  di  Masa  Datang,  dalam  Sri  Edi  Swasono(ed),  Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985.
Ikatan Akuntan Indonesia, 1999: 27 .1, Prinsip Koperasi, Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta.
__________,  Ekonomi  Kerakyatan  Indonesia  Mengenang  Bung  Hatta  Bapak  Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
________________, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, edisi 2, cet. 1, Jakarta: Inti Idayu Press, 1987.
________________,  Pikiran-Pikiran  Dalam  Bidang  Ekonomi  Untuk  Mencapai  Kemakmuran Yang Merata, Cet. I, Jakarta : Yayasan Idayu, 1976.
Mubyarto, Ekonomi Kerakyatan Program IDT dan Demokrasi Indonesia, Ed.II, Cet.I, Yogyakarta : Aditya Media, 1997.
Muchdarsyah Sinungan, 1991, Perkoperasian , Bina Aksara Jakarta
Sumawinata, Sarbini. 2004. Politik Ekonomi Kerakyatan. Jakarta. PT Gramdia Pustaka Utama.
Tara, AzwirDainy, 2001, Strategi Membangun Ekonomi Rakyat , Nuansa Madani, Jakarta.
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Penerbit BPFE-UGM,Yoyakarta.
Widjaja,  I  wangsa,  Riwayat  Singkat  Dr.  Mohammad  Hatta,  dalam  Mohammad  Hatta,  Koperasi Membangun dan Membangun Koperasi, Jakarta: Inti Idayu Press, 1987.