## URGENSI PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN BULELENG
Oleh:
I Nyoman Surata 1
(nymn.surata@gmail.com)
Abstrak: Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  merupakan  upaya  untuk menjamin  terpenuhinya  hak  anak  secara  sungguh-sungguh  dari  pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan  berbasis  hak  anak  melalui  pengintegrasian  komitmen  dan sumberdaya  pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha,  yang  terencana  secara menyeluruh  dan  berkelanjutan  dalam  kebijakan,  program  dan  kegiatan  untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Ada  landasan  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis  yang  menjadi  dasar  pengaturan tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Buleleng, dengan mengedepankan asas-asas:  tata  pemerintahan  yang  baik;  non-diskriminasi;  kepentingan  terbaik bagi  anak;  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan  anak;  dan penghargaan terhadap pandangan anak.
Kata-kata Kunci: Peraturan Daerah, Kota Layak Anak.

## PENDAHULUAN
Tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dinyatakan secara tegas dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  yaitu  untuk  melindungi segenap  Bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Perlindungan  pemerintah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Dasar  Tahun  1945,  terutama  ditujukan    kepada  kelompok  rentan.  Kelompok rentan  yang  dimaksud  antara  lain  adalah  orang  lanjut  usia,  anak-anak,  fakir miskin,  wanita  hamil,  dan  penyandang  cacat  ( vide Penjelasan  Pasal  5 Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  165,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  3886) .  Menurut Human  Rights  Reference, yang
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
tergolong  ke  dalam  Kelompok  Rentan  adalah Refugees, Internally  Displaced Persons ( IDPs ), National  Minorities, Migrant  Workers, Indigenous  Peoples ; Children, dan Women . Perlindungan kepada kelompok rentan diutamakan dalam seluruh    proses  pembangunan  hukum,  dalam  proses  pembentukan  hukum  atau perangkat  peraturan  perundang-undangan  ( law  making  process ),  proses pelaksanaan dan penegakan ( law enforcement ), maupun dalam proses pembinaan dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan hukum dan sistem hukum yang dibangun memperoleh dukungan sosial dalam arti luas ( legal awareness ).
Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya  manusia  yang  memiliki  potensi  dan  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa. Potensi  anak  akan  dapat  berkembang  apabila  berada  dalam  situasi  dan  kondisi yang  kondusif.  Diperlukan  dukungan  tidak  hanya  dari  orang  tua  dan  saudara- saudaranya,  tetapi  juga  dari  masyarakat  luas  dan  pemerintah.  Pengembangan potensi  anak  merupakan  hal  yang  strategis,  karena  masa  depan  suatu  bangsa tergantung  pada  kemampuan    anak-anak  di  masa  mendatang  membangun  dan mengelola  negerinya.  Anak  adalah  pelanjut  eksistensi  bangsa  maka  wajar  jika perlindungannya merupakan tanggung jawab bersama (Arif Gosita, 1989: 2).
Anak  merupakan  salah  satu  aset  pembangunan  nasional,  yang  patut dipertimbangkan dan diperhitungkan kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang  handal  dan  masa  depan  yang  jelas  bagi  anak,  pembangunan  nasional  akan sulit  dilaksanakan  dan  nasib  bangsa  akan  sulit  pula  dibayangkan  (Budi  Hidayat, 2010: 1).
Selain  memiliki  peranan  strategis  anak  juga  mempunyai  ciri  dan  sifat khusus,  sehingga  memerlukan  pembinaan  dan  perlindungan  dalam  rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Para ahli menyatakan seorang anak bukanlah orang dewasa  dengan  ukuran  kecil.  Seorang  bayi  berbeda  sifatnya  dengan    anak  yang sudah sekolah, psikis anak usia sekolah berbeda dengan jiwa anak remaja. Setiap
fase usia memiliki sifat dan karakteristik khusus, selain faktor bawaan sejak lahir, juga dibentuk oleh faktor lingkungan (Wagiati Soetojo, 2006: 6). 1 .
Komitmen untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, sebagai  bagian  dari  kelompok  rentan,  telah  dinyatakan  dengan  diundangkannya berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  tingkat  pusat  maupun  daerah. Komitmen  pemerintah  untuk  melindungi  dan  memenuhi  hak-hak  anak  memiliki landasan  yang  kuat,  tidak  semata-mata  normatif  tetapi  juga  terkait  hal-hal  yang sifatnya meta yuridis. Landasan tersebut antara lain:
1. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa,yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Anak  memiliki  peran  strategis,  ciri,  dan  sifat  khusus,  sehingga  wajib dilindungi  dari  segenap  perlakuan  tidak  manusiawi  yang  mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
3. Anak  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup manusia, bangsa dan negara;
4. Agar  setiap  anak  di  masa  datang  mampu  memikul  tanggung  jawab,  dalam keberlangsungan  Bangsa  dan  Negara,  perlu  mendapat  kesempatan  seluas- luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal  baik  phisik,  mental, maupun sosial, dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan  kesejahteraan  anak  dengan  memberikan  jaminan  terhadap  hak haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
5. Negara  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia,  termasuk  di  dalamnya  Hak Asasi  Anak  yang  ditandai  dengan  adanya  jaminan  perlindungan  dan pemenuhan  Hak  Anak  dalam  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  beberapa  peraturan  nasional  maupun internasional.
Pengundangan  dan  penegakan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002 Nomor  109,  TambahanLembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  42351) merupakan  salah  satu  tonggak  upaya  kongkret  yang  telah  dilakukan  untuk
1 Wagiati Soetojo. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama. hlm. 6.
melindungi dan memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Perubahan yang dilakukan kemudian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga dapat dipersepsi sebagai  bentuk  keseriusan  Pemerintah  terhadap  upaya  perlindungan  dan pemenuhan hak-hak anak.
Satu hal yang mendorong dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  adalah  untuk memberikan  peran  lebih  bagi  pemerintah  daerah  dalam  pemberian  perlindungan bagi  anak. Beberapa  perubahan  mendasar  dan  substansif  yang  dilakukan  di antaranya:
1. Perubahan atas definisi dan cakupan terkait perlindungan khusus bagi anak, pentingnya  peran  pemerintah  daerah,  masyarakat,  dunia  usaha,  dan  media massa  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  penegasan  terkait peningkatan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, pendanaan, serta pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak.
2. Semangat  yang  dibangun  untuk  menjadikan  Undang-Undang  Perubahan  ini menjadi  payung  hukum  karena  sifatnya  sebagai  Undang-Undang  khusus ( Lex specialis ), juga akan memudahkan penyelesaian kasus pelanggaran hak anak,  sehingga  nantinya  akan  mengacu  kepada  Undang-Undang  Perubahan ini.  Dengan  demikian,  hal-hal  yang  terkait  dengan  perlindungan  anak  yang selama ini masih diatur dalam Undang-Undang sektoral akan mengacu pada Undang-Undang Perubahan ini.
3. Undang-Undang  Perubahan  ini  juga  telah  mengakomodir  kebijakan pemerintah  terkait  dengan  perlindungan  anak,  khususnya  anak  korban kejahatan  seksual  yang  telah  diatur  melalui  Instruksi  Presiden  Nomor  5 Tahun  2014  tentang  Gerakan  Nasional  Anti  Kejahatan  Seksual  terhadap Anak  (GN-AKSA).  Selain  itu,  Undang-Undang  ini  juga  mengantisipasi terjadinya  bentuk-bentuk  kejahatan  terhadap  anak  yang  kelak  akan membahayakan  kelangsungan  tumbuh  kembang   anak  seperti:  anak  korban terorisme,  anak  dengan  perilaku  sosial  menyimpang,  dan  anak  korban stigmatisasi/labelisasi orang tuanya.
4. Undang-Undang Perubahan ini juga mempertegas adanya sanksi pemberatan kejahatan  terhadap  anak  baik  sanksi  pidana  dan  denda,  serta  mempertegas tambahan pidana apabila pelakunya adalah orang-orang terdekat. Di sisi lain kemajuan  dari  Undang-Undang  Perubahan  ini  juga  mengatur  tentang pemberian  restitusi  bagi  anak  korban  kejahatan  tertentu,  yang  sebelumnya belum  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  atas  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  NegaraRepublik  Indonesia  Tahun  2016 Nomor  237,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  IndonesiaNomor  5946) mengubah  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002,  untuk  mengatasi  fenomena kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  masih  sering  terjadi,  memberi  efek  jera terhadap  pelaku,  dan  mencegah  terjadinya  kekerasan  seksual  terhadap  anak, dengan  menambah  pidana  pokok  berupa  pidana  mati  dan  pidana  seumur  hidup, serta  pidana  tambahan  berupa  pengumuman  identitas  pelaku.  Selain  itu, ditambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.
Upaya  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  anak  sesungguhnya  bukan hanya  menjadi  permasalahan  domestik  di  Indonesia,  tetapi  telah  lebih  dulu menjadi isu masyarakat internasional. Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya  Perang  Dunia  I  sebagai  reaksi  atas  penderitaan  yang  timbul  akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak- anak.
Pada tahun 1924 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara Internasional  oleh  Liga  Bangsa-Bangsa.  Pada  tahun  1959  Majelis  Umum  PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional,  Pemerintah  Polandia  mengajukan  usul  bagi  perumusan  suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak
anak  dan  mengikat  secara  yuridis.  Inilah  awal  perumusan  Konvensi  Hak  Anak. Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah  akhir  tersebut  disahkan  dengan  suara  bulat  oleh  Majelis  Umum  PBB tanggal 20 November.
Asas  atau  prinsip  adalah  pikiran  dasar  yang  umum  dan  abstrak,  atau merupakan  latar  belakang  peraturan  konkrit  yang  terdapat  di  dalam  dan  di belakang  setiap  sistem  hukum  yang  terjelma  dalam  peraturan  perundang- undangan  dan  putusan  hakim,  yang  merupakan  hukum  positif  dan  dapat ditemukan  dengan  mencari  sifat-sifat  atau  ciri-ciri  yang  umum  dalam  peraturan konkrit tersebut (Sudikno Mertokusumo, 1996: 5).
Ada empat Prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yakni :
1. Prinsip  non-diskriminasi.  Semua  hak  yang  diakui  dan  terkandung  dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.  Prinsip  ini  tertuang  dalam  Pasal  2  Konvensi  Hak  Anak,  yakni  : “ Negara-negara  peserta  akan  menghormati  dan  menjamin  hak-hak  yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras,  warna  kulit, jenis  kelamin,  bahasa,  agama,  pandangan  politik  atau pandangan-pandangan  lain,  asal-usul  kebangsaan,  etnik  atau  sosial,  status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri  atau  dari  orang  tua  atau  walinya  yang  sah”. (Ayat  1).  “ Negara- negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar  anak  dilindungi  dari  semua  bentuk  diskriminasi  atau  hukuman  yang didasarkan  pada  status,  kegiatan,  pendapat  yang  dikemukakan  atau keyakinan  dari  orang  tua  anak,  walinya  yang  sah  atau  anggota  keluarga”. (Ayat 2).
2. Prinsip yang terbaik bagi anak ( best interest of the child ). Prinsip ini berlaku dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga- lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif, maka dari itu, kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  harus  menjadi  pertimbangan  utama (Pasal 3 ayat 1).
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan ( the rights to life, survival  and  development ).  Negara-negara  peserta  mengakui  bahwa  setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga  bahwa  negara-negara  peserta  akan  menjamin  sampai  batas  maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).
4. Prinsip  penghargaan  terhadap  pendapat  anak  ( respect  for  the  views  of  the child ). Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang  mempengaruhi  kehidupannya,  perlu  diperhatikan  dalam  setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu : “Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang  mempunyai  pandangan  sendiri  akan  memperoleh  hak  untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi  anak,  dan  pandangan  tersebut  akan  dihargai  sesuai  dengan tingkat usia dan kematangan anak”.
Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi  internasional  tentang  Hak  Anak dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Pengesahan Convention  on  the  Rights  of  The  Child (Konvensi  tentang  Hak  Hak  Anak).
Konsekuensi Indonesia meratifikasi KHA adalah:
a. KHA harus disosialisasikan.
b. Dibuat aturan hukum pendukungnya.
c. Dibuat laporan periodik tentang implementasinya (5 tahun ).
Negara,  Pemerintah,  pemerintah  daerah,  masyarakat,  keluarga,  dan  orang tua  berkewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  dan  menjamin  terpenuhinya Hak Asasi Anak sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Anak, meliputi:
1. To protect yakni Kewajiban melindungi anak.
2. To respect yakni Kewajiban menghormati hak anak.
3. To Fulfill yakni Kewajiban memenuhi hak anak.

## LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN NORMATIF PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BULELENG TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK
Provinsi  Bali  dan  Kabupaten  Buleleng  telah  menegaskan  komitmen  untuk melakukan  berbagai  hal  dalam  kerangka  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak anak.  Provinsi  Bali  telah  mengundangkan  dan  melakukan  upaya  penegakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran  Daerah  Provinsi  Bali  Tahun  2014  Nomor  6,  Tambahan  Lembaran Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  6  Tahun  2014).  Provinsi  Bali  telah  menyatakan Deklarasi Bali menuju Provinsi layak Anak (PROVILA) pada 29 juli 2015, ketiga setelah Yogyakarta, dan DKI Jakarta.
Kabupaten  Buleleng  telah  memiliki  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng  Tahun  2016  Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten Buleleng  Nomor  1),  dan    Raperda  Kabupaten  Buleleng  tentang  Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, sedang dalam proses pengundangan. Kabupaten  Buleleng  telah  mendeklarasikan  diri  sebagai  Kabupaten  Layak
Anak  pada  Tahun  2014.  Pada  tahun  2017  Kabupaten  Buleleng  bersama  126 Kabupaten/Kota  dari  519  kabupaten/kota  di  Indonesia  telah  menerima penghargaan.  Kabupaten  Buleleng  menerima  penghargaan  dalam  kategori Pratama.  Sebagaimana  diketahui  penghargaan  terhadap  KLA  di  bagi  menjadi  4 kategori, yakni kategori Pratama, Madya, Nindya dan Utama.
Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak    merupakan  upaya  untuk menjamin  terpenuhinya  hak  anak  secara  sungguh-sungguh  dari  pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan  berbasis  hak  anak  melalui  pengintegrasian  komitmen  dan sumberdaya  pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha,  yang  terencana  secara menyeluruh  dan  berkelanjutan  dalam  kebijakan,  program  dan  kegiatan  untuk menjamin  pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak.  Tujuan  yang  hendak  dicapai adalah untuk:
1. Meningkatkan  komitmen  pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha  di kabupaten/kota  dalam  upaya  mewujudkan  pembangunan  yang  peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Mengintegrasikan  potensi  sumber  daya  manusia,  keuangan,  sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam memenuhi hak-hak anak.
3. Mengimplementasikan  kebijakan  tumbuh  kembang  dan  perlindungan  anak melalui  perumusan  strategi  dan  perencanaan  pembangunan  kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
4. Memperkuat  peran  dan  kapasitas  pemerintah  kabupaten/kota  dalam mewujudkan  pembangunan  di  bidang  tumbuh  kembang  dan  perlindungan anak.
Untuk mempercepat implementasi KLA digunakan strategi
“Pengarustamaan  Hak  Anak”  yaitu  mengintegrasikan  hak-hak  anak  dalam kebijakan,  program,  kegiatan  dan  anggaran  mulai  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi  serta  dengan  prinsip  kepentingan  terbaik bagi anak.
Peran pihak-pihak dalam implementasi KLA antara lain:
1. Lembaga  Legislatif.    DPRD  Provinsi/  Kabupaten    mempunyai  peran  dalam memberikan  dukungan  dan  persetujuan  terhadap  kebijakan,  program, kegiatan  dan  anggaran  pelaksanaan  KLA  yang  tertuang  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah.
2. Lembaga Yudikatif. Kepolisian Daerah, Kejaksaan, dan Pengadilan berperan sesuai tugas dan kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan KLA.
3. Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mengadvokasi dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA.
4. Dunia  Usaha.  Dunia  usaha  merupakan  kelompok  potensial  dalam masyarakat  yang  memfasilitasi  dukungan  pendanaan  antara  lain  yang
bersumber  dari  alokasi Corporate  Social  Responsibility untuk  mendukung pelaksanaan KLA.
5. Masyarakat. Masyarakat bertanggung jawab mengefektifkan untuk turut serta dalam  pelaksanaan,  pemantauan,  dan  evaluasi  KLA  dengan  memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.
Urusan  pemerintahan  di  bidang  perlindungan  anak  berupa  kebijakan, program,  dan  kegiatan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak  anak  agar  anak  dapat hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota.
Ada  beberapa  permasalahan  yang  perlu  dikaji  sehubungan  dengan penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Buleleng tentang Kota Layak Anak. Masalah-masalah tersebut adalah:
1. Konstatasi  dan  merumuskan    landasan  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis pengaturan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Buleleng.
2. Merumuskan  asas-asas  yang  harus  dipegang  dalam  pengaturan  Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Buleleng.
3. Merumuskan batas-batas kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan peran  segenap  pemangku  kepentingan  yang  lain  dalam  pengembangan Kabupaten sebagai Kabupaten Layak Anak.
4. Merumuskan  ruang  lingkup  materi  muatan  pengaturan  Kabupaten  Layak Anak di Kabupaten Buleleng.

## 1.    Landasan Filosofis
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang harus dipelihara, dididik dan dipertanggungjawabkan  di  dunia  dan  akhirat,  Oleh  karena  itu  seharusnya  tidak mewariskan    kemiskinan,  kebodohan,  dan  keterbelakangan  kepada  anak.  Anak merupakan  keturunan  atau  manusia  yang  masih  kecil  yang  dilahirkan  karena hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan, karena masih lemah secara pisik dan phsikis maka perlu mendapatkan perlindungan.
Pengembangan KLA merupakan bagian dari kegiatan untuk menjamin dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Perlindungan anak mengupayakan agar setiap  hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak- hak  lain  dan  menjamin  bahwa  anak  akan  menerima  apa  yang  dibutuhkan  agar anak dapat hidup, berkembang dan tumbuh. Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengenali tugas- tugasnya dan dapat memenuhi tugas itu.
Pentingnya  perlindungan  anak  sudah  menjadi  kesepakatan  international. Konvensi  Hak  Anak  sebagai  salah  satu  norma  internasional  tentang  hak  anak secara umum telah mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18  tahun,  namun  dalam  pasal  tersebut  juga  mengakui  kemungkinan  adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap Negara pihak sesuai dengan budaya dan tradisi mereka seperti untuk bekerja, untuk ikut pemilihan umum, untuk mengkonsumsi minuman  beralkohol,  untuk  bertanggung  jawab  secara  pidana  atau  untuk  bisa dijatuhi  hukuman  mati  dan  sebagainya,  tetapi  bukan  berarti  keberadaan  batasan usia yang telah dijelas menjadi kabur adanya.
Konstitusi  Indonesia  secara  eksplisit  memberikan  pengakuan  terhadap  hak anak. Hal ini antara lain tercantum dalam Pasal 28 B (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan, kekerasan  dan  diskriminasi.  Secara  garis  besar  hak-hak  anak  yang  dapat dikategorikan  menjadi  empat  kategori  yaitu  sebagai  berikut  (Muhammad  Joni. TT: 11.):
1. Hak  kelangsungan  hidup  yang  mencakup  hak  dan  memperoleh  pelayanan kesehatan yang memadai ( survival rights ).
2. Hak  tumbuh  kembang  anak  yang  mencakup  semua  jenis  pendidikan  formal maupun  formal  dan  hak  menikmati  standart  kehidupan  yang  layak  bagi tumbuh  kembang  fisik,  mental,  spritual,  moral  non  moral  dan  sosial ( development rights ).
3. Hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalalaian, perlindungan anak-anak tanpa keluarga dan perlindungan bagi anak anak pengungsi ( protection rights ).
4. Hak  partisipasi  yang  meliputi  hak-hak  anak  untuk  menyampaikan pendapat/pandangannya  dalam  semua  hal  yang  menyangkut  nasib  anak  itu ( participation rights ).
Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk memelihara  fakir  miskin  dan  anak-anak  yang  terlantar.  Jadi  perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak anak mutlak diwujudkan oleh setiap elemen  masyarakat  dan  tentunya  dijamin  keberadaannya  oleh  Negara  agar  anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Pengakuan akan hak anak tersebut, selanjutnya tercantum dalam beberapa produk perundang-undangan Indonesia.
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak memberikan  jaminan  bagi  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  secara  wajar, baik secara rohani, jasmani  dalam hidup dan kehidupannya. Dan harus dilakukan upaya-upaya  yang  nyata  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak    yang  harus dilakukan oleh segenap orang tua, masyarakat dan Negara.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  juga secara  tegas  mengakui  eksistensi  anak.  Dalam  Undang-undang  ini  anak  adalah setiap  manusia  yang  berusia  dibawah  18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi  kepentingannya.  Selanjutnya  dalam  pasal  52  ayat  1  mengatur  bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan pasal 58 ayat 1 memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental,  penelantaran,  perlakuan  buruk,  dan  pelecehan  seksual  selama  dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17  tahun  2016  dianggap  sebagai  sebuah  aturan  yang  cukup  memadai  dalam
mewujudkan  komitmen  Indonesia  dalam  melindungi  hak  anak.  Namun,  yang harus  diingat  dan  ditegaskan  kembali  adalah  komitmen  untuk  melindungi, memenuhi  dan  menghormati  hak-hak  anak  harus  diimplementasikan  dalam program  yang  kongkrit.  Maka  negara  sebagai  pemangku  kewajiban  dengan mekanisme  birokrasi  yang  dimilikinya  bersama-sama  dengan  keluarga  dan masyarakat harus mampu memastikan bahwa hal itu dapat terlaksana dengan baik. Secara aksiologis,tujuan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten  layak  Anak,  adalah  untuk  mewujudkan  nilai  nilai  Pancasila  dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta Pokok Pokok Pikiran yang terkandung di dalamnya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Anak, penghormatan harkat dan martabat Anak, dan pemenuhan Hak Hak Anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## 2.    Landasan Sosiologis
Secara  sosiologis  masih  banyak  permasalahan  dalam  penyelenggaraan perlindungan anak, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial anak,  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan,  perdagangan,  eksploitasi  secara ekonomi  dan  seksual,  anak  yang  bekerja  tidak  mendapatkan  perlindungan,  anak terlantar,  anak  penyendang  disabilitas,  anak  korban  penyalahgunaan  narkoba, serta  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang  memerlukan  peran  dan tanggungjawab semua pihak, baik orangtua/keluarga, masyarakat dan pemerintah.
Upaya  penyelenggaraan  perlindungan  anak  tersebut  perlu  dilakukan  secara integral  dan  terpadu  dan  memerlukan  payung  hukum,  sebagai  wujud  komitmen pemerintah.  Oleh  karena  itu  kehadiran  regulasi  kebijakan  daerah  dalam  bentuk Peraturan  daerah  merupakan  hal  yang  krusial  untuk  dilakukan.  Pengembangan Kabupaten/Kota  Layak  Anak    merupakan  upaya  untuk  menjamin  terpenuhinya hak anak secara sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kabupaten/Kota  Layak  Anak  (KLA)  adalah  sistem  pembangunan  berbasis  hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan  dunia  usaha,  yang  terencana  secara  menyeluruh  dan  berkelanjutan  dalam
kebijakan,  program  dan  kegiatan  untuk  menjamin  pemenuhan  hak  dan perlindungan anak.

## 3.    Landasan Yuridis
Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan  kewajiban  setiap  tingkatan  dan/atau  susunan  pemerintahan  untuk  mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan  terdiri  dari  urusan  pemerintahan  yang  sepenuhnya  menjadi kewenangan  pemerintah  dan  urusan  pemerintahan  yang  dikelola  secara  bersama antar  tingkatan  atau  susunan  pemerintahan.  Urusan  pemerintahan  yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama serta  bagian  tertentu  urusan  pemerintahan  lainnya  yang  berskala  nasional,  tidak diserahkan  kepada  daerah,  sedangkan  urusan  pemerintahan  yang  bersifat konkuren adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  sepenuhnya  pemerintah,  yang  diselenggarakan  bersama  oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota.
Untuk  mewujudkan  pembagian  kewenangan  secara  proporsional  antara pemerintah, daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota maka disusunlah kriteria yang  meliputi  kriteria  eksternalitas,  akuntabilitas  dan  efisiensi  dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintah.
Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria dimaksud menjadi kewenangannya  yang  terdiri  atas  urusan  wajib  dan  urusan  pilihan.  Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan  daerah  yang  terkait  dengan  pelayanan  dasar  ( basic  services )  bagi masyarakat,  sedangkan  urusan  pemerintahan  yang  bersifat  pilihan  adalah  urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan
yang  terkait  dengan  upaya  mengembangkan  potensi  ungulan  ( core  competence ) yang menjadi kekhasan daerah.
Peraturan  perundang-undangan    yang  melandasi  penyelenggaraan  KLA  di Kabupaten Buleleng, antara lain:
a. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  165,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
b. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  109,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4235),  sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  237,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).
c. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5679).
d. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
e. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan.
f. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor  11  Tahun  2011  tentang  Kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota Layak Anak.
g. Peraturan    Menteri    Negara    Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
h. Peraturan   Menteri   Negara   Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Nomor  13  Tahun  2011  tentang  Panduan  Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
i. Peraturan    Daerah    Kabupaten    Buleleng  Nomor  4  Tahun  2016  tentang Perlindungan  Anak  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Tahun  2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1).

## SIMPULAN
Dari kajian yang dilakukan dilakukan, dapat dinyatakan:
1. Terdapat    landasan  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis  pengaturan  tentang Kabupaten  Layak  Anak  di  Kabupaten  Buleleng.  Asas-asas  yang  harus dipegang  dalam  pengaturan  Kabupaten  Layak  Anak    di  Kabupaten  Buleleng meliputi:
a. tata pemerintahan yang baik;
b. non-diskriminasi;
c. kepentingan terbaik bagi anak;
d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
e. penghargaan terhadap pandangan anak.
2. Terdapat  kewenangan  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dalam  pengaturan tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Buleleng.
3. Ruang lingkup materi muatan pengaturan tentang Kabupaten Layak Anak  di Kabupaten  Buleleng  meliputi:  Ketentuan  Umum,  Pemenuhan  Hak  Anak, Tahapan  Pengembangan  KLA,  Desa/Kelurahan  Layak  Anak,  Anggaran, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
Agar  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  anak  dapat  terwujud  dengan baik  di  Kabupaten  Buleleng  maka  diperlukan  upaya  sungguh-sungguh  yang terintegrasi  dan  sistematis,  untuk  itu  pengembangan  Kabupaten  Layak  Anak merupakan pilihan yang terbaik. Dukungan regulasi berupa peraturan daerah yang khusus  mengatur  tentang  pengembangan  Kabupaten  Layak  Anak  menjadi  hal yang sangat diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Gosita. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademi Pressindo. Budi Hidayat.  2010, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur . Bandung:  P.T Alumni.
Muhammad  Joni.  TT. Hak-Hak  Anak  dalam  UU  Perlindungan  Anak  dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga . Jakarta: KPAI.
Sudikno Mertokusumo. 1996. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar . Yogyakarta: Liberty. Hlm. 5. Wagiati Soetojo. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.