## TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBUAT COVER NOTE SEBAGAI JAMINAN HUTANG ATAS SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH
Vebby Damayanti a , Mada Apriandi Zuhir a , Amin Mansyur b a Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, b Notaris/PPAT Wilayah Provinsi Sumatera Selatan vebbydamayanti@gmail.com, madaapriandi@gmail.com, aminmansyur@gmail.com
Naskah diterima: 14 Februari; revisi: 15 Maret disetujui: 18 April 2020 DOI: 10.28946/rpt.v9i1.570

## Abstrak:
Untuk  meminimalisir  risiko  dalam  perjanjian  kredit,  pada  umumnya  Bank  (kreditur)  menghendaki jaminan  berupa  Hak  Tanggungan  yang  dibebankan  atas  bidang  tanah  terhadap  objek  jaminan  yang masih dalam proses penerbitan sertifikat, maka kreditur atau debitur dapat meminta Notaris membuat cover  note .  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  terkait  bagaimana  pertanggungjawaban hukum Notaris dalam membuat cover note sebagai jaminan hutang atas sertifikat hak atas tanah apabila menimbulkan kerugian bagi para pihak, penerapan prinsip kehati-hatian bank terhadap cover note , serta bentuk tanggung jawab Notaris agar cover note tidak menimbulkan akibat hukum baik secara pidana maupun perdata. Jenis penelitian ini normatif, dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan,  dianalisis  secara  kualitatif,  dengan  teknik  penarikan  kesimpulan  secara  deduktif.  Hasil penelitian  ini  adalah,  bentuk  pertanggungjawaban  hukum  Notaris  apabila cover  note menimbulkan kerugian  bagi  para  pihak  adalah  sebatas  mengembalikan  nominal  jasa  pembuatan cover  note , dikarenakan  dalam  menjalankan  profesinya  membuat  akta  otentik  pada  prinsipnya  bersifat  pasif. Notaris  dapat  dituntut  pidana  memalsu  surat  apabila  sadar  diketahui  objek  jaminan  hutang  fiktif. Adapun sanksi yang dikenakan berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Penerapan prinsip kehati- hatian  Bank  dalam  meminimalisir  risiko cover  note ,  maka  pihak  Bank  harus  menolak  jaminan keterangan  berupa cover  note ,  dengan  melaksanakan  standar  prosedur  pembiayaan  dengan menyampaikan  kepada  calon  debitur  bahwa  Bank  hanya  akan  melaksanakan  prosedur  pembiayaan apabila calon debitur telah benar-benar memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah yang akan dibebani Hak Tanggungan. Bentuk tanggung jawab Notaris dalam membuat cover note sebagai jaminan hutang agar tidak  menimbulkan  akibat  hukum  adalah  berkomitmen  dalam  kewajibannya  melaksanakan  jabatan secara  jujur,  mengikat  secara  moral,  tidak  berpihak,  tepat  waktu  dalam  pengurusan  dokumen pengikatan,  dan  saksama  memastikan  kebenaran  data  dan  fakta  dokumen  jaminan  hutang.  Kepada pemerintah,  disarankan  untuk  memberi  kepastian  hukum  terkait  pelarangan  penggunaan cover  note sebagai jaminan hutang.
Kata kunci : Cover Note ; Jaminan Hutang; Notaris; Sertifikat Hak Atas Tanah; Tanggung Jawab
Abstract :
To minimalize the risk in a credit agreement, in general the Bank (creditor) requires a guarantee in the form of a Mortgage Right which is charged over plot land against the collateral object which is still in the process of certificate issuance. The creditor or debtor can ask the Notary to make a cover note. The formulation of problems in this study are related to the legal liability of a Notary in making a cover note  as  debt  collateral  over  a  Certificate  of  Rights  Over  Land  if  it  causes  loss  to  the  parties,  the
application  of  the  bank's  prudential  principle  over  cover  note,  as  well  as  the  form  of  Notary responsibility so that the cover note does not cause legal consequences both criminal and civil. This type of research is normative, with the technique of collecting legal research materials through library study, which are analyzed qualitatively, with deductive deduction technique. The results of this study are the legal liability of the Notary and the cover note causes loss to the parties is limit to returning the nominal of the service of making cover note, because in carrying out his profession making authentic deeds is in principle passive. Notary is accused for falsifying a document if it is aware that the object of fictional debt collateral is known. For the sanction imposed is in the form of uncourteous dismissal. The application of the Bank's prudential principle in minimizing the risk of cover note, the Bank must refuse  the  guarantee  the  form  of  cover  note,  by  implementing  standard  financing  procedure  by informing applicant debtor that the Bank will only carry out financing procedure if the applicant debtor has truly held a Certificate of Rights Over Land that will be charged with Mortgage Right. The form of Notary's responsibility in making a cover note as a debt collateral so as not causing legal consequences is committed to his obligations to carry out his position honestly, morally binding, impartial, timely in the  handling  of  binding  documents,  and  carefully  ensuring  the  truth  of  data  and  facts  of  the  debt collateral  documents.  To  the  government,  it  is  advisable  to  provide  legal  certainty  related  to  the prohibition the use of cover note as debt collateral.
Keywords : Certificate of Rights Over Land; Cover Note; Debt Collateral; Notary; Responsibility

## LATAR BELAKANG
Pelaksanakan  perjanjian  kredit  tentunya  mengandung  risiko  terutama  bagi  bank  sebagai kreditur.  Untuk  meminimalisir  risiko  dalam  pelaksanaan  kredit  bank  diperlukan  jaminan pemberian kredit sebagai pengganti pelunasan hutang kepada bank, contohnya apabila jaminan berupa  tanah  yang  nantinya  jaminan  berupa  tanah  tersebut  akan  dibebani  dengan  Hak Tanggungan. 1 Hal  tersebut  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).
Proses  pembebanan  Hak  Tanggungan  dilaksanakan  melalui  dua  tahap  kegiatan,  yaitu tahap pemberian Hak Tanggungan, yang dilakukan di hadapan Notaris, dan tahap pendaftaran Hak  Tanggungan,  yang  dilakukan  di  Kantor  Pertanahan.  Pembuatan  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan  (APHT)  hanya  dapat  dilakukan  terhadap  obyek  jaminan  atas  tanah  yang  telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Hak Tanggungan yang merumuskan : “Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) menerangkan :
“Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Pakai atas tanah Negara yang  menurut  ketentuan  yang  berlaku  wajib  didaftar  dan  menurut  sifatnya  dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan”.
Proses  sertifikasi  terhadap  hak  atas  tanah  yang  belum  memiliki  tanda  bukti  hak  atau proses  sertifikasinya  tidak  dapat  selesai  dengan  cepat.  Demikian  pula  terhadap  obyek  hak tanggungan yang sudah bersertifikat tetapi ada permasalahan sebagaimana tersebut di atas dan pemecahan  permasalahannya  memerlukan  waktu  tertentu.  Berdasarkan  hal  itu  debitur  yang menginginkan  pencairan  kredit  dapat  segera  terlaksana  dan  juga  kreditur  dapat  segera mengeluarkan  atau  mencairkan  produk  kreditnya,  kreditur  meminta  kepada  Notaris  untuk
1 Rachmadi Usman, 2008, Hukum Jaminan Keperdataan , Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 397.
dibuatkan cover note sebagai pegangan sementara bagi bank selaku kreditur guna pencairan kredit. 2
Dalam  menjalankan  tugas  membuat  akta  otentik,  tentunya  Notaris  tidak  luput  dari kekeliruan  atau  kekhilafan  baik  yang  disengaja  atau  tidak  disengaja. 3 Hal  ini  memerlukan pertanggungjawaban  hukum  atas  perbuatan  tersebut  yang  menimbulkan  kerugian  bagi masyarakat  selaku  Penghadap  atau  pihak  ketiga.  Kerugian  yang  dialami  tersebut  dapat mengakibatkan  terjadinya  tuntutan  pidana  atau  gugatan  perdata  kepada  Notaris. 4 Demikian pula Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara hukum maupun secara kode etik  apabila cover  note yang  dibuatnya  secara  sadar  merupakan  suatu  rencana  rangkaian kejahatan yang mana diketahuinya bahwa jaminan hutang berupa hak tanggungan dalam proses perjanjian kredit merupakan jaminan fiktif.
Pada  bulan  April  tahun  2016,  Kepolisian  Daerah  (Polda)  Riau  menetapkan  seorang oknum  Notaris  bernama  Dewi  Farni  Djaafar  (DF),  dan  seorang  pegawai  Badan  Pertanahan Nasional (BPN) bernama Tengku Darmizon (TD) 5 , sebagai tersangka kasus kredit fiktif BNI Cabang Pekanbaru 6 . Bank BNI Cabang Pekanbaru sebelumnya telah menyetujui kredit dengan diterbitkannya cover note yang dibuat oleh oknum Notaris DF, dengan agunan jaminan kebun sawit fiktif seluas 1.004 Ha, dengan pinjaman senilai Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) miliar,  yang telah sukses membobol  uang Negara dan uang masyarakat  yang ada di Bank BNI 46 Cabang Pekanbaru. Kedua tersangka ini disangkakan melanggar Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal  18 Undang-Undang Nomor 31 tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan kasus di atas, khususnya pihak bank telah mengalami kerugian yang amat besar  karena  pencairan  kredit  terjadi  berdasarkan  rangkaian  kejahatan  yang  didalamnya termasuk pula tindakan pembuatan cover note oleh oknum Notaris atas jaminan hutang yang mana objek agunannya sedang dalam proses pendaftaran di  Kantor Pertanahan. Di sisi  lain, pihak bank diduga kuat hanya melindungi diri dengan faktor kepercayaan atau trust mengingat oknum Notaris yang bersangkutan merupakan rekanan Bank BRI Cabang PEkanbaru. Hal ini tentu  bertentangan  dengan  asas  kepastian  hukum  yang  tidak  menganut  prinsip trust kecuali
2 Muhaymiyah Tan Kamelo, “Pemberian Kredit dengan Jaminan Tanah Surat Keterangan (SK) Camat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Medan Sisingamangaraja”, USU Law Journal, Vol. 5 No. 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 59.
3 Habib  Adjie,  2009, Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Pejabat  Publik , Bandung : Refika Aditama, hlm. 8.
4 Habib Adjie, 2009, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT , Jakarta : Bina Aksara, hlm.21.
5 Penetapan kedua tersangka ini merupakan pengembangan dari sejumlah tersangka yang telah dilimpahkan ke Jaksa  Penuntut  Umum  dan  divonis  bersalah  oleh  Pengadilan  Tipikor pada Pengadilan  Negeri  Pekanbaru.  Para tersangka tersebut, yakni Esron Napitulu yang merupakan Direktur Utama PT Barito Riau Jaya, Atok Yudianto yang  merupakan  Pemimpin  Unit  Sentra  Kredit  Kecil  BNI  46  Pekanbaru,  ABC  Manurung  yang  merupakan Penyelia  Relation  Officer  BNI  46  Pekanbaru,  dan  Dedi  Syaputra  selaku  RO  BNI  46  Pekanbaru.  Dewi  Farni, merupakan  Notaris  rekanan  BNI  46  Pekanbaru.  Dia  diduga  mengeluarkan cover  note terkait  agunan  Esron Napitupulu,  untuk  pencairan  sebesar  Rp  23  miliar  pada  tahun  2008.  Berkas  perkaranya  Dewi  Farni  sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan atau tahap I. Sementara, Tengku Darmizon merupakan Pegawai di BPN, yang diduga  turut  mengurus  tanah  milik  Esron  Napitupulu  di  Rokan  Hulu,  yang  selanjutnya  diagunkan  ke  BNI  46 Pekanbaru. Lihat : Guntur Aryo Tejo (Kabid Humas Polda Riau), 2016, Kasus Kredit Fiktif, Notaris dan Pegawai BPN  Jadi Tersangka”,  dikutip  pada  laman  website  :  https://  www.tempo.com/news/kasus-kredit-fiktif-notaris- dan-pegawai-bpn-jadi-tersangka, diakses pada tanggal 15 Juni 2019, pukul 13.00 WIB.
6 Kasus  ini  terjadi  berawal  ketika  pencairan  pemberian  kredit  Rp40  miliar  kepada  Direktur  PT  BRJ,  Esron Napitupulu, dengan agunan yang diduga fiktif. Pada tahun 2007, terdapat pencairan sebesar Rp17 miliar, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp. 14.445.000.000.
prinsip normatif dalam bentuk tertulis (peraturan perundang-undangan, selain pihak bank telah lalai  mengimplementasikan  prinsip  kehati-hatian  ( prudent  banking  principle )  karena kekhawatiran larinya nasabah debitur berpindah ke bank lain.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain : Pertama , bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum Notaris dalam membuat cover note sebagai jaminan hutang atas sertifikat  hak  atas  tanah  apabila  menimbulkan  kerugian  bagi  para  pihak. Kedua ,  bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam meminimalisir resiko pembuatan cover note oleh Notaris sebagai jaminan hutang atas sertifikat hak atas tanah. Ketiga , bagaimana bentuk tanggung  jawab  Notaris  dalam  membuat cover  note sebagai  jaminan  hutang  agar  tidak menimbulkan akibat hukum baik secara pidana maupun perdata bagi Notaris.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan-pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  :  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus, dan pendekatan filosofis. Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Bentuk  Pertanggungjawaban  Hukum  Notaris  Dalam  Membuat Cover  Note Sebagai Jaminan Hutang Atas Sertifikat Hak Atas Tanah Apabila Menimbulkan Kerugian Bagi Para Pihak

## 1. Gugatan Perdata
Dalam hal cover  note tidak memiliki kekuatan hukum  yang mengikat bagi  para pihak karena  hanya  sebuah  pernyataan  sepihak  dari  Notaris,  maka cover  note hanya  berakibat tanggung  jawab  secara  perdata  terhadap  Notaris  yang  mengeluarkan cover  note tersebut. Karena cover  note sendiri  merupakan  pernyataan  dan  janji  dari  seorang  Notaris  tentang kebenaran fakta terjadinya rangkaian peristiwa hukum yang dibuat di hadapannya atau dibuat olehnya. Apabila suatu pengurusan akta yang mana jangka waktu penyelesaian prosesnya telah melewati  batas  waktu  yang  dijanjikan  Notaris  dalam cover  note tentu  akan  menimbulkan kerugian bagi debitur dan kreditur (Bank). Oleh karena itu perbuatan Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara keperdataan 7 dan digolongkan kepada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud 1365 KUHPerdata, yang  merumuskan bahwa, tiap perbuatan yang melanggar hukum  dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang  yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

## 2. Tuntutan Pidana
Apabila secara sadar diketahui oleh Notaris bahwa objek jaminan hutang  atau agunan adalah  fiktif  maka cover  note yang  dibuat  oleh  Notaris  adalah  merupakan  dokumen  palsu. Perbuatan  ini  digolongkan  tindak  pidana  memalsu  surat  sebagaimana  diatur  dan  diancam
7 Terhadap Notaris, cover note memiliki akibat hukum secara tanggung jawab perdata. Yang dimaksud dengan sanksi  keperdataan  ialah  jenis  sanksi  yang  diberikan  apabila  seseorang  melakukan  kesalahan  yang  disebabkan oleh  cidera  janji  (wanprestasi)  atau  perbuatan  melawan  hukum.  Implikasi  dari  sanksi  ini  dapat  berwujud penggantian biaya, penggantian rugi, serta bunga yang merupakan akibat yang ditanggung Notaris dari gugatan para korban yang dirugikan. Lihat : Munir Fuady, 2005, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer , Bandung : PT. Citra Aditya Bandung, hlm. 33.
pidana  sebagaimana  ketentuan  Pasal  263  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), dengan pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada tindak pidana memalsu surat adalah enam tahun  penjara.  Namun,  untuk  dapat  dikenai  sanksi  pidana  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP  ini sebagaimana dijelaskan R. Soesilo, surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang: 8
a. Dapat menerbitkan hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, dan surat andil;
b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, pernjanjian jual beli, dan perjanjian sewa;
c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya kuitansi; dan
d. Suatu surat  yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, dan buku kas.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  maka  bagi  Notaris  yang  melakukan  tindak  pidana memalsu surat dapat dikenai ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP  karena  atas  pemalsuan  tersebut  ia  dapat  menerbitkan  suatu  akta  perjanjian  kredit. Pertanggungjawaban pidana ini telah memenuhi batasan pemidanaan Notaris. Menurut Habib Adjie, batasan pemidanaan Notaris dapat dilakukan apabila: 9
1) Ada tindakan hukum  dari  Notaris terhadap  aspek lahir, formal  dan materil  akta yang disengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang  dibuat  di  hadapan  Notaris  atau  oleh  Notaris  bersama-sama  (sepakat)  para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
2) Ada  tindakan  hukum  dari  Notaris  dalam  membuat  akta  di  hadapan  atau  oleh Notaris  yang  jika  diukur  berdasarkan  UUJN-P  dan  UUJN  tidak  sesuai  menurut instansi yang berwenang; dan
3) Tindakan  Notaris  tersebut  juga  tidak  sesuai  menurut  instansi  yang  berwenang untuk menilai tindakan Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.
Kasus  tindakan  oknum  Notaris  yang  diduga  mengeluarkan cover  note sebagai kelengkapan syarat permohonan pembiayaan di Bank untuk mempermudah prosedur pencairan padahal  diketahuinya  secara  sadar  bahwa  objek  jaminan  hutang  atau  agunan  adalah  fiktif terjadi  di  Kota  Riau.  Sebagaimana  diketahui    pada  bulan  April  tahun  2016,  Polda  Riau menetapkan seorang oknum Notaris berinisial “DF”, sebagai tersangka kasus kredit fiktif BNI Cabang  Pekanbaru.  Bank  BNI  Cabang  Pekanbaru  sebelumnya  menyetujui  permohonan pembiayaan berdasarkan cover note yang dibuat oleh DF, dengan agunan jaminan kebun sawit seluas  1.004  Ha  yang  ternyata  fiktif,  dengan  pinjaman  senilai  kurang  lebih  Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) miliar, yang kemudian sukses membobol uang Negara dan uang masyarakat. Terhadap tersangka disangkakan melanggar Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. 10
Tersangka DF mengeluarkan cover note terkait agunan Erson Napitupulu selaku Direktur Utama PT ABC, seolah-olah sertifikat hak guna usaha yang akan dijadikan Hak Tanggungan
8 R. Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Bogor : Politeia, hlm. 196.
9 Habib Adjie, 2009, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT , Jakarta : Bina Aksara, hlm. 30.
10 Guntur  Aryo  Tejo  (Kabid  Humas  Polda  Riau),  2016,  Kasus  Kredit  Fiktif,  Notaris  dan  Pegawai  BPN  Jadi Tersangka”, dikutip pada laman website: https:// www.tempo.com/news/kasus-kredit-fiktif-notaris-dan-pegawai- bpn-jadi-tersangka, diakses pada tanggal 15 Juni 2019, pukul 13.00 WIB.
sedang  dalam  proses  pendaftaran  di  Kantor  Pertanahan,  sedangkan  diketahuinya  jaminan hutang tersebut adalah fiktif. Keterlibatan DF, walau belum diputus dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (berkas perkara DF telah dilimpahkan ke Kejaksaan/Tahap I), tetapi dapat ditinjau dari fakta-fakta hukum hasil pengembangan dan gelar perkara berdasarkan Putusan  Pengadilan  Tipikor  Pekanbaru  Nomor  1709  K/Pid.Sus/2015,  Putusan  Pengadilan Tipikor Pekanbaru Nomor  56/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR, dan Putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru  Nomor    1590K/Pid.Sus/2015  antara  lain,  adalah  bahwa  benar  debitur  merugikan keuangan negara senilai  Rp. 40.000.000.000,-  (empat puluh  milyar rupiah)  yang mana dana pembiayaan yang dicairkan BNI Skc. Pekanbaru justru digunakan untuk membeli jaminan itu sendiri  dan  peruntukan  lain  diluar  peruntukan  yang  sebenarnya.  Selain  jaminan  tersebut terbukti  fiktif.  PT.  BPR  tidak  memiliki  Ijin  Usaha  Perkebunan  yang  ditamdatangani  oleh Bupati serta dalam keadaan kredit macet. Oknum Notaris DF yang seharusnya ditunujuk oleh analis  kredit  BNI  Skc.  Pekanbaru  justru  ditunjuk  oleh  debitur,  menjanjikan  pengurusan peningkatan  SKT  menjadi  SHM/SHGU  adalah  riil  dan  tepat  waktu,  untuk  selanjutnya menandatangani cover  note untuk  keperluan  pencairan  pembiayaan  yang  tidak  dikonsepkan olehnya justru dikonsepkan oleh pihak BNI Skc. Pekanbaru atau seolah-olah dibuat olehnya. Penandatanganan dilakukan tanpa menverifikasi dan mendatangi institusi Kantor Pertanahan (BPN) untuk memeriksa sejauh mana pengurusannya.
Fakta lain adalah oknum Notaris DF bukanlah Notaris rekanan BNI Skc. Pekanbaru dan belum mendapat SK BPN untuk menjadi seorang PPAT, dan terungkap meningkat statusnya dari  saksi  menjadi  tersangka  karena  diduga  secara  bersama-sama  melakukan  tindak  pidana korupsi  bersama  oknum  BNI  Skc.  Pekanbaru  dan  debitur.  Dan  oleh  karena  itu  berdasarkan fakta-fakta  hukum  melalui  tiga  putusan  di  atas  maka  terpenuhilah  unsur-unsur  untuk menyangkakan  Notaris  DF  melakukan  tindak  pidana  korupsi  secara  bersama-sama  dengan jalan mengeluarkan cover note tanpa sama sekali melakukan verifikasi untuk mempermudah prosedur  pencairan  pembiayaan  padahal  diketahuinya  secara  sadar  ia  tidak  memiliki kewenangan dan objek jaminan hutang atau agunan diduga bermasalah dan fiktif.

## 3.   Sanksi Kode Etik Notaris
Menurut ketentuan dalam Pasal 17 huruf i UUJN-P menyatakan bahwa Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang  dapat  mempengaruhi  kehormatan  dan  martabat  jabatan  Notaris.  Selanjutnya  ketentuan Pasal 13 UUJN-P menegaskan bahwa :
“Notaris akan diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri, apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.”
Berdasarkan  bunyi  pasal  yang  disebutkan  di  atas,  maka  Notaris  yang  bisa  dimintai pertanggungjawaban pidana adalah Notaris yang kepadanya dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan  di  depan  pengadilan  bersalah  melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  unsur pelanggaran tindak pidana dan diputus oleh majelis hakim pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Berkaitan  dengan  tindak  pidana  memalsu  surat  oleh  oknum  Notaris,  yang  mana perbuatan  tersebut  dilakukan  di  luar  kewenangannya  sebagai  Notaris  dalam  membuat  akta otentik, maka dikaitkan pula dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris, maka oknum Notaris telah melanggar kewajiban Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 1 dan angka 2 Kode Etik Notaris.
Berdasarkan ketentuan di atas, oknum Notaris yang melakukan tindak pidana memalsu surat telah menciderai kewajiban Notaris untuk memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik,  dan  atas  perbuatannya  tentulah  tidak  menghormati  dan  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat jabatannya sebagai seorang Notaris.
Pemberhentian  Dengan  Tidak  Hormat  dari  Keanggotaan  Perkumpulan  merupakan pemberhentian  Notaris  dari  jabatannya  sehingga  seseorang  tidak  dapat  menjadi  Notaris kembali. Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat memberikan usulan kepada Menteri untuk menjatuhkan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat kepada Notaris, sehingga, Notaris hanya dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat diatur di dalam ketentuan Pasal 12 hingga Pasal 13 UUJN. Dalam Pasal tersebut Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila :
a)  Dinyatakan  pailit  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap;
b)  Berada di bawah penampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
c)  Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; atau
d)  Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
Notaris  juga  dapat  diberhentikan  langsung  oleh  Menteri  apabila  telah  dijatuhi  pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Berdasarkan jenis-jenis sanksi Kode Etik Notaris di atas, maka sebagai analisis, terhadap saksi  DF  apabila  meningkat  statusnya  menjadi  terdakwa,  tidak  dapat  lagi  dikenakan  sanksi teguran  dan  peringatan  karena  sudah  menjauhi  awal  dugaan  adanya  tindak  pidana,  terlebih apabila terdakwa telah dijatuhi sanksi pidana penjara oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum  tetap.  Saksi  DF  tidak  dapat  dikenakan  sanksi  Pemberhentian  Dengan  Hormat  dari Keanggotaan  Perkumpulan  karena  terdakwa  tidak  meninggal  dunia;  tidak  telah  berumur  65 (enam puluh lima) tahun; tidak atas permintaan sendiri; dan masih mampu secara rohani atau jasmani melaksanakan tugas Jabatan Notaris selama lebih dari 3 (tiga) tahun.
Saksi  DF  dapat  dikenakan  Sanksi  Pemberhentian  Dengan  Tidak  Hormat  dari Keanggotaan  Perkumpulan,  karena  perbuatan  terdakwa  jelas  melanggar  ketentuan  Pasal  3 angka 1 dan angka 2 Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa Notaris wajib memiliki moral, akhlak  serta  kepribadian  yang  baik,  dan  menghormati  dan  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat  jabatan  Notaris.  Hal  ini  dikarenakan  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih. Oleh karena itu, sanksi kode etik yang tepat bagi terdakwa DF adalah sanksi Pemberhentian Sementara dari Keanggotaan Perkumpulan, karena ancaman pidana tindak pidana yang dilakukan terpidana diancam pidana selama paling lama 6 (enam) tahun. Oleh karena itu maka terdakwa dikenai pemberhentian dari jabatannya sehingga terdakwa tidak dapat menjadi Notaris kembali.
Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Bank  Oleh  Bank  Dalam  Meminimalisir  Resiko Pembuatan Cover Note Oleh Notaris Sebagai Jaminan Hutang Atas Sertifikat Hak Atas Tanah
Pada  prakteknya  Notaris/PPAT  dapat  gagal  dalam  memenuhi  kewajiban  untuk menyerahkan  Sertifikat  Hak Tanggungan sesuai jangka waktu yang  ditetapkan  dalam cover note .  Kegagalan  Notaris/PPAT  untuk  menyelesaikan  pemasangan  Hak  Tanggungan sesuai  jangka  waktu  yang  ditetapkan  dalam cover  note akan  merugikan  Notaris/PPAT
yang  bersangkutan.  Kredibilitas  dan  profesionalitas  Notaris/PPAT  akan  dipertanyakan pihak  Bank  maupun  nasabah.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian pembiayaan  harus  dilakukan  oleh  perbankan  sejak  awal  ketika  permohonan  pembiayaan diajukan sampai setelah  pembiayaan  lunas.  Bank  juga  harus melaksanakan prinsip kehati- hatian  perbankan  tersebut  terhadap cover  note yang  dijadikan  sebagai  syarat  pencairan pembiayaan. 11
Selain Notaris/PPAT gagal dalam  memenuhi  kewajiban untuk menyerahkan Sertifikat Hak Tanggungan sesuai jangka waktu yang  ditetapkan  dalam cover  note ,  permasalahan  yang seringkali terjadi dalam penggunaan cover note dalam perjanjian kredit ini manakala sampai saat proses terbitnya SHM dan pengikatan Hak Tanggungan belum selesai sedangkan kredit sudah dicairkan kepada nasabah debitur dan ternyata kredit tersebut macet atau nasabah debitur telah  wanprestasi.  Kondisi  seperti  ini  tentunya  menyebabkan  pihak  Bank  tidak  dapat mengeksekusi jaminan kredit tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian pihak bank. 12 Selain itu,  keberadaan cover  note sebagai  syarat  pencairan  pembiayaan  yang  diterbitkan  oleh Notaris/PPAT tidak mempunyai kepastian hukum dikarenakan cover note tidak diatur dalam UUJN, UUJN-P, UU Perbankan, dan UU Hak Tanggungan. Artinya, secara normatif perihal dan  prosedur cover  note tidak  diatur  secara  normatif  atau  berbentuk  tertulis  melalui  produk peraturan perundang-undangan.
Membuat cover note bukanlah kewenangan Notaris tetapi tidak dilarang untuk dibuat. Kecuali, pembuatan cover note tersebut dimanfaatkan sebagai celah hukum untuk melanggar peraturan perundang-undangan misalnya dalam rangka mempermudah pencairan pembiayaan padahal diketahuinya obyek jaminan yang akan dijadikan Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit adalah fiktif. Selain itu, tidak diaturnya cover note dalam peraturan perundang-undangan memperlihatkan bahwa tidak terdapat kepastian hukum terhadap pembuatan cover note .
Ketidakpastian  hukum  secara  normatif  terkait cover  note akhirnya  hanya  didasarkan kepada  prinsip  kepercayaan  ( trust )  antara  pihak  Bank  selaku  kreditur,  Notaris,  dan  debitur, serta hanya mengikat secara moral ( morale binding ). Atas tidak adanya kepastian hukum ini, faktanya, terdapat putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum  tetap  yang  melibatkan  oknum  Notaris,  oknum  BPN,  oknum  debitur  selaku  direktur perusahaan, serta oknum pegawai Bank yang bertindak selaku analis kredit. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan prinsip  kehati-hatian dalam prosedur pembiayaan kepada calon debitur, pihak Bank harus menolak jaminan keterangan Notaris berupa cover note . Bank harus melaksanakan  standar  prosedur  pembiayaan  dengan  menyampaikan  kepada  pihak  debitur bahwa pihak Bank hanya akan melaksanakan prosedur pembiayaan apabila calon debitur telah benar-benar memiliki sertifikat Hak Tanggungan.
Bentuk Tanggung Jawab Notaris Dalam membuat Cover Note Sebagai Jaminan Hutang Agar Tidak Menimbulkan Akibat Hukum Pidana dan Perdata Bagi Notaris
11 Hernawan Hadi dan M. Hudi Asrori, “Problematika Yuridis Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Cover Note Sebagai Syarat Pencairan Pembiayaan”, Jurnal Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Negeri Surakarta, hlm. 193.
12 Dewi  Rachmayania  dan  Agus  Suwandono,  “ Cover  Note Notaris  Dalam  Perjanjian  Kredit  Dalam  Perspektif Hukum Jaminan”, Jurnal  Acta, Vol. 1 No. 1, Desember 2017, ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, hlm. 76.
Terkait bilamana Notaris yang membuat/mengeluarkan cover note merupakan tindakan suatu  yang  salah  atau  juga  sesuatu  yang  benar,  maka  dapat  dikemukakan  bahwa  tindakan tersebut  merupakan  tindakan  yang  tidak  salah  dan  pula  belum  tentu  benar.  Notaris  dalam menjalankan  tugas  jabatannya  harus  berdasarkan  wewenang  yang  telah  ada  pada  jabatan Notaris  itu  sendiri.  Wewenang  atau  kewenangan  Notaris  telah  disebutkan  dalam  Pasal  15 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Berkaitan dengan tindakan Notaris membuat cover note , perlu pula memperhatikan kewajiban dan larangan Notaris khususnya sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P dan ketentuan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
Atas  ketentuan  mengenai  wewenang  Notaris,  tidak  terdapat  letak  pengaturan/dasar hukum atau kedudukan dari cover note . Berkaitan dengan wewenang membuat cover note , jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan ( non executable ), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata di Pengadilan Negeri dengan kata lain bahwa cover note tersebut  bukan merupakan kewenangan Notaris, tapi tidak dilarang  dibuat oleh Notaris dengan  ketentuan  jika cover  note tersebut  ternyata  tidak  benar,  maka  hal  tersebut  tanggung jawab Notaris sepenuhnya dengan segala akibat hukumnya. 13
Dalam UUJN sendiri tidak dijelaskan tentang wewenang dan tugas seorang Notaris untuk membuat cover note . Konsekuensi hukum bagi Notaris dan para pihak, bilamana Notaris tidak dapat atau gagal dalam penyelesaian cover note menjadi Hak Tanggungan adalah bahwa pihak yang  dirugikan  nantinya  adalah  pihak  kreditur,  sedangkan  debitur  yang  telah  mendapat pinjaman  kredit  dari  Bank  maka  apabila  jaminannya  ternyata  tidak  bisa  dijadikan  hak tanggungan maka debitur harus bertanggung jawab atas jaminan yang diberikannya, sedangkan bagi notaris sendiri cover note hanya mengikatnya secara moral saja, karena dikeluarkan atas permintaan para pihak. 14
Bentuk tanggung jawab Notaris dalam membuat cover note sebagai jaminan hutang agar tidak menimbulkan akibat hukum pidana dan perdata adalah berkomitmen dalam kewajibannya melaksanakan jabatannya secara jujur, mengikat secara moral ( moral binding ),  tidak berpihak, dan  saksama  dalam  meninjau  dan  memastikan  kebenaran  data  dan  fakta  dokumen  objek jaminan  hutang  yang  diserahkan  oleh  Penghadap,  yang  mana  apabila  diduga  terdapat kejanggalan atau manipulasi tetapi tetap dibuatkan cover note maka hal tersebut merupakan suatu  larangan  bagi  Notaris  atas  tindakannya  melakukan  pekerjaan  lain  yang  bertentangan dengan norma kepatutan yang mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
Selain  itu,  Notaris  mempunyai  kewajiban  untuk  menyelesaikan  pengurusan  yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya terhadap perbankan secara profesional tepat pada waktu yang  telah  ditetapkan  agar  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain.  Notaris  juga  harus
13 Berdasarkan  Pasal  15  UUJN-P  mengenai  kewenangan  Notaris,  sama  sekali  tidak  menyinggung  mengenai kewenangan  Notaris  dalam  menerbitkan cover  note ,  oleh  karena  itu  tanggung  jawab  hukum  Notaris  terhadap penerbitan cover note dalam perjanjian kredit sangat diperlukan, sebab jika suatu waktu ternyata Notaris belum mampu  untuk  menyelesaikan  apa  yang  menjadi  isi  dari cover  note tersebut  dalam  jangka  waktu  yang  telah disepakati antara Notaris dengan Pihak kreditur (Bank). Lihat : I Dewa Made Dwi Sanjaya, “Tanggung Jawab Hukum  Notaris  Terhadap  Penerbitan  Cover  Note  Dalam  Pemberian  Kredit”,  Riau  Law  Journal  Vol.  1  No.2, November 2017, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm.189.
14 Ibid .
tetap  memperhatikan  setiap  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dalam mengeluarkan cover note agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  yaitu  bentuk  pertanggungjawaban  hukum  Notaris  dalam membuat cover note sebagai jaminan hutang atas sertifikat hak atas tanah apabila menimbulkan kerugian bagi  para pihak.  Penerapan prinsip  kehati-hatian Bank dalam meminimalisir risiko pembuatan cover note oleh Notaris sebagai jaminan hutang atas sertfikat hak atas tanah, maka pihak  Bank  harus  menolak  jaminan  keterangan  Notaris  berupa  cover  note,  dengan melaksanakan standar prosedur pembiayaan dengan jalan menyampaikan kepada pihak calon debitur  bahwa  pihak  Bank  hanya  akan  melaksanakan  prosedur  pembiayaan  apabila  calon debitur telah benar-benar melaksanakan proses pendaftaran Hak Atas Tanah sampai keluarnya Sertifikat Hak Milik (SHM) dan pengikatan jaminan dengan Hak Tanggungan sampai terbitnya sertifikat  Hak  Tanggungan.  Upaya  ini  antara  lain  dikarenakan cover  note tidak  memiliki kepastian hukum dengan hanya bersandar pada prinsip kepercayaan ( trust ), selain pula cover note tidak memiliki kepastian hukum secara normatif. Bentuk tanggung jawab Notaris dalam membuat cover note sebagai jaminan hutang agar tidak menimbulkan akibat baik secara pidana maupun  perdata  adalah  berkomitmen  dalam  kewajibannya  melaksanakan  jabatannya  secara jujur,  mengikat  secara  moral  (moral  binding),    tidak  berpihak,  tepat  waktu  dalam menyelesaikan pengurusan dokumen-dokumen yang akan dilakukan pengikatan, dan saksama dalam  meninjau  dan  memastikan  kebenaran  data  dan  fakta  dokumen  objek  jaminan  hutang yang  diserahkan  oleh  Penghadap,  yang  mana  apabila  diduga  terdapat  kejanggalan  atau manipulasi tetapi tetap dibuatkan cover note maka hal tersebut merupakan suatu larangan bagi Notaris atas tindakannya melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma kepatutan yang mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arvan Mulyatno. 2008. Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan. Jakarta :
Rajawali Press.
Djuhaendah Hasan. 2011. Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda  Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal. Jakarta : Nuansa Madani.
E. Sumaryono. 1995. Etika Profesi Hukum : Norma-norma Bagi Penegak Hukum. Yogyakarta : Kanisius.
G.H.S.  Lumban  Tobing.  1999.  Peraturan  Jabatan  Notaris  (Notaris  Reglement).  Jakarta  : Erlangga.
Habib Adjie. 2008. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Bandung : Refika Aditama.
Indrawati Soewarso. 2002. Aspek Hukum Jaminan Kredit. Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
Komar Andasasmita. 1990. Notaris  II  Contoh  Akta  Otentik  dan  Penjelasannya.  Bandung: Ikatan Notaris Indonesia.
Moegni Djojodirdjo. 1999. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Putri  A.R.  2011.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  Indikator  Tugas-Tugas  Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana. Jakarta : PT. Softmedia.
Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju.

## Jurnal
Alya  Nurhafidza  dan  Aad  Rusyad  Nurdin.  “Dampak  Cover  Note  Bermasalah  Yang Dikeluarkan  Oleh  Notaris  Bagi  Bank  Syariah  Sebagai  Kreditur  Dalam  Pencairan Perjanjian  Murabahah  (Putusan  Nomor  21/Pdt.G/2017/PN.Mlh)”. Jurnal  Hukum  & Pembangunan . 2017. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Dewi  Rachmayania  dan  Agus  Suwandono,  “Cover  Note  Notaris  Dalam  Perjanjian  Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan”, Jurnal Acta , Vol. 1 No. 1. Desember 2017. ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.
Hernawan Hadi dan M. Hudi Asrori. “Problematika Yuridis Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap  Cover  Note  Sebagai  Syarat  Pencairan  Pembiayaan”. Jurnal  Repertorium . Magister Kenotariatan Universitas Negeri Surakarta.
I  Dewa  Made  Dwi  Sanjaya.  “Tanggung  Jawab  Hukum  Notaris  Terhadap  Penerbitan  Cover Note  Dalam  Pemberian  Kredit”. Riau  Law  Journal .  Vol.  1,  No.2  November  2017. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
Sarles  Gultom.  “Tinjauan  Hukum  Hak  Milik  Atas  Tanah  Sebagai  Objek  Hak  tanggungan”,
Jurnal Elektronik Dading , Vol. 1 No. 1 2014. Fakultas Hukum Universitas Simalungun Pematang Siantar.

## Tesis
Rizky  Wulandari.  2015.  “Dasar  Pertimbangan  Bank  Dalam  Pencairan  Kredit  Berdasarkan Cover  Note  di  Kabupaten  Sleman”.  Tesis.  Program  Studi  Magister  Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
Widya  Indrayeni.  2012.  “Akibat  Hukum  Diterbitkannya  Cover  Note  oleh  Notaris  terhadap Pihak-Pihak yang Berkepentingan dalam Transaksi Kredit Perbankan”. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatam Universitas Indonesia.
Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Nomor
56/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR.
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Nomor 1709 K/Pid.Sus/2015.
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Nomor  1590K/Pid.Sus/2015.

## Internet
Guntur Aryo Tejo (Kabid Humas Polda Riau). 2016. Kasus Kredit Fiktif, Notaris dan Pegawai BPN Jadi Tersangka”,
dikutip pada laman website : https://
www.tempo.com/news/kasus-kredit-fiktif-notaris-dan-pegawai-bpn-jadi-tersangka. diakses pada tanggal 15 Juni 2019, pukul 13.00 WIB.