## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 1, Juni 2019, hlm. (42-52) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index
Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden dalam Penyusunan Kabinet Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 Amandemen Suatu Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Sulkiah Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, Serang-Banten JL Raya Serang, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124 E-mail: Sulkiah@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8169
Info Artikel
|Submitted : 18 Mei 2020 |Revised : 18 Mei 2020 |Accepted : 18 Mei 2020
How to cite: Sulkiah, “Pelaksanaan Hak Prerogratif Presiden dalam Penyusunan Kabinet Berdasarkan  Pasal  17  UUD  1945  Amandemen  Suatu  Tinjauan  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia”, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 1, (Juni, 2019)”, hlm. 42-52.

## ABSTRACT
Article 17 of Law-1945 assert that, granting prerogative to the president substantially limiting the powers  of  the  president.  Right  as  Prerogative.  This  can  be  understood  broadly  and  narrowly.  narrowly prerogative rights are only given to the president in choosing ministers - minister  of state. While at large. not only the existance of the rights prerogative appointment and dismissal of ministers, but also includes the authority  to  run  the  gpvernment,  ass  well  as  matters  state,  including  appoint  ambassadors  and  conculs, granting pardons, amnesty, abolition and restoration, giving the title and decorations, but in the right order prerogative practice there are constraints, indicated the presence of interference from political parties support (coalitions).
Under  these  conditions,  the  formulation  of  the  problem  as  follows  :  1  .  How  prerogative  rights owned by the President in the preparation of the cabinet, before and after the amendment of the Act of 1945. 2. What is a constraint in implementing the prerogative of the President. The purpose of this study was to determine the effect of the application of constellation Political Rights prerogative President under Article 17 of Law - 1945. This writing method normative juridical approach. The problems in the implementation of rights  prerogative  president  president  1  system  generally  occurs  when  the  system  is  combined  with  a coalition with the party support multy-pertay system.
Keywords : Presidential System, President Prerogative Rights, Amandement

## ABSTRAK
Pasal  17  Undang-  Undang  Dasar  1945  menegaskan  bahwa  pemberian  hak  prerogatif kepada  presiden.  Hakekatnya  pembatasan  terhadap  kewenangan  Presiden  dengan  sebutan  hak prerogatif.  Hal  ini  dapat  dipahami  secara  luas  dan  sempit.  Secara  sempit  hak  prerogatif  hanya diberikan  kepada  presiden  dalam  hal  memilih  menteri-menteri  negara,  sedangkan  secara  luas keberadaan  hak  prerogatif  tidak  hanya  pengangkatan  dan  pemberhentian  menteri,  tetapi  juga termasuk  kewenangan  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan,  serta  urusan  kenegaraan diantaranya  mengangkat  duta  dan  konsul,  memberikan  grasi,  amnesti,  abolisi,  dan  rehabilitasi, memberikan  gelar  dan  tanda  jasa.  Namun  dalam  tatanan  praktek  hak  prerogatif  ini  terdapat kendala, terindikasi adanya interpensi dari partai politik pendukung (koalisi).
Berdasarkan hal tersebut maka rumusan permasalahan sebagai berikut: (1).Bagaimana hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden dalam penyusunan kabinet. Sebelum dan sesudah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. (2).Apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan hak prerogatif  presiden.  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  konstalasi  Politik terhadap  penerapan  hak  prerogatif  presiden  berdasarkan  Pasal  17  Undang-Undang  Dasar  1945. Penulisan  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Problematika  penerapan  hak prerogatif  presiden  pada  sistem  presidensial  pada  umumnya  terjadi  ketika  dikombinasikan dengan sistem koalisi dengan partai-partai (sistem multi partai).
Kata Kunci: Sistem Presidensial, Hak Prerogatif Presiden, Amandemen

## A. PENDAHULUAN
Proses  reformasi  yang  bergulir pada  tahun  1998  membawa  berbagai dampak  perubahan  terhadap  segala aspek  kehidupan  masyarakat  dalam berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali  kehidupan  dalam  bidang politik,  selain  masalah-masalah  yang timbul  pada  bidang  ekonomi,  sosial, budaya, dan keamanan. Salah satu yang membawa  dampak  perubahan  sangat besar  adalah  bidang  politik  dan penyelenggara ketatanegaraan di Indonesia adalah dilakukannya pembaharuan/  perubahan  atau  yang lazim  disebut  dengan  Amandemen terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945 (selanjutnya  disebut  UUD  1945)  yang menjadi landasan kehidupan berbangsan dan bernegara selama di Indonesia.
Perubahan  atau  amandemen Undang-Undang  Dasar  mempunyai banyak  arti.  Amandemen  tidak  saja berarti  “menjadi  lain  isi  serta  bunyi” ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tetapi  juga  “mengandung  sesuatu  yang merupakan  tambahan  pada  ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang  sebelumnya  tidak  terdapat  di dalamnya”.
Sri Soemanti (1994), mengatakan bahwa dengan memperhatikan pengalaman-
pengalaman dalam mengubah konstitusi di  Kerajaan  Belanda,  Amerika  Serikat, dan  Uni  Soviyet,  mengubah  Undang- Undang Dasar tidak hanya mengandung arti  menambah,  mengurangi,  atau mengubah kata-kata dan istilah ataupun kalimat  dalam  2  Undang-Undang  Dasar mengubah konstitusi berarti membuat isi ketentuan  Undang-Undang menjadi  lain dari semula melalui penafsiran. Sebelum memetakan  ciri  konstitusionalisme  di Indonesia  dari  Undang-Undang  Dasar yang  satu  ke  Undang-Undang  Dasar yang lain, perlu sekali lagi dikemukakan bahwa  secara  teoritis  konstitusionalisme pada  intinya  adalah  bagian  dari penegakan  konstitusi.  Hakikat  atau
filosofi  penegakan  konstitusi  itu  adalah “an  institutionalised  system  of  effective, regularised  restrains  upon  governmental action”
(suatu sistem yang terlembagakan, menyangkut pembatasan yang  efektif  dan  teratur  terhadap tindakan-tindakan pemerintah).
Perubahan  UUD  1945  meliputi sistem  pelembagaan  dan  hubungan  tiga cabang  kekuasaan  negara  yang  utama (legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif). Sistem  pemerintahan  lokal,  pengaturan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia  (HAM)  yang  lebih  rinci,  dan berbagai  sistem  dalam  penyelenggaraan negara  (pemilihan  umum,  pendidikan dan  kebudayaan,  perekonomian  dan kesejahteraan  sosial,  pertahanan  dan keamanan, dan lain-lain.
Latar  belakang  dilakukannya perubahan UUD 1945 antara lain :
1. Sistem ketatanegaraan yang bertumpu  pada  MPR  sebagai pemegang  kekuasaan  negara tertinggi dan pelaksana sepenuhnya  kedaulatan  rakyat berakibat  pada  tiadanya checks and balance pada institusi-institusi ketatanegaraan:
2. Kekuasaan  Presiden  yang  terlalu dominan (executive  heavy) yaitu selain sebagai pemegang kekuasaan  pemerintahan (chief executive) juga  sebagai  kepala negara dengan hak-hak konstitusionalnya  yang  lazim disebut  hak  prerogatif,  serta sekaligus: 3. memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) telah menyebabkan kecenderungan lahirnya kekuasaan otoriter: 4. Terdapat  pasal-pasal  yang  luwes dalam UUD 1945 yang menimbulkan multi tafsir,
mislanya  rumusan  Pasal  7  dan Pasal 6 ayat (1) yang sama;
5. Banyaknya kewenangan Presiden untuk  mengatur  hal-hal  yang
penting  dengan  undang-undang sebagai konsekuensi bahwa Presiden  adalah  juga  pemegang kekuasaan  legislatif,    sehingga inisiatif  pengajuan  RUU  selalu berasal dari Presiden;
6. Konstitusi  belum  cukup  memuat aturan  dasar  tentang  kehidupan yang demokratis, supremasi hukum,  pemberdayaan  rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah, sehingga praktik penyelenggaraan  negara  tidak sesuai  dengan  Pembukaan  UUD
1945.
Selanjutnya, perubahan  atau amandemen  Undang-Undang  Dasar
1945 bertujuan untuk :
1. Menyempurnakan  aturan  dasar mengenai  tatanan  negara  agar lebih  mampu  untuk  mencapai tujuan  nasional  yang  telah dirumuskan  dalam  Pembukuan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menyempurnakan  aturan  dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan  kedaulatan  rakyat serta  memperluas  partisipasi rakyat agar sesuai perkembangan paham demokrasi; 3. Menyempurnakan  aturan  dasar mengenai jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang  merupakan  salah  satu syarat bagi  sebuah  negara hukum; 4. Menyempurnakan  aturan  dasar mengenai penyelenggaraan negara  secara  demokratis  dan modern melalui pembagian kekuasaan  yang  lebih  tegas dengan  sistem checks  and  balances dan pembentukan lembaga- lembaga negara yang baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman; 5. Menyempurnakan  aturan  dasar mengenai  jaminan  konstitusional dan kewajiban bagi negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial
dan  mencerdaskan  kehidupan bangsa;
6. Melengkapi  aturan  dasar  yang berkaitan dengan eksistensi negara  dan  perwujudan  negara yang demokratis, seperti pengaturan  mengenai  wilayah negara  dan  pemilihan  umum (Pemilu); 7. Menyempurnakan dan melengkapi aturan dasar mengenai  berbagai  hal  dalam kehidupan berbangsa dan bernagara  sesuai  dengan  aspirasi dan kebutuhan kini, serta mengantisipasi perkembangan mendatang.
Lima  prinsip  dasar  kesepakatan MPR dalam Perubahan UUD 1945:
1. Tidak  mengubah  Pembukaan
UUD 1945;
2. Tetap  mempertahankan  bentuk negara kesatuan (NKRI); 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
4. Meniadakan  Penjelasan  UUD
1945  dan  memasukkan  hal-hal normatif  dalam  pembukaan  ke dalam pasal-pasal UUD;
5. Perubahan  UUD  1945  dilakukan dengan cara addendum. 1
Sedangkan  pemikiran  dan alasan yang  mendasar  tentang  keharusan dilakukannya amandemen salah satunya adalah  berdasarkan  pengalaman  dua pemerintahan  sejak  UUD  1945  kembali diberlakukannya,  yakni  pada  masa pemerintahan  Presiden  Soekarno  dan Soeharto  yang  ternyata  menghasilkan suatu pemerintahan yang tidak demokratis atau otoritarian.
Berdasarkan  alasan-alasan  diatas para  pakar  politik,  hukum  dan pemerintahan  meyakini  bahwa  UUD 1945    turut  menjadi  sumber  atau memberi stimulasi menuju pemerintahan
1 Dahlan  Toyib  dkk, Hukum  Konstitusi, Implementasi  Ketatanegaraan  menurut  Undang- Undang Dasar 1945 .
yang  otoritarian  dan  dengan  memberi kewenangan  luas  pada  kekuasaan eksekutif (executive  heavy) ,  termasuk  di dalamnya terdapat hak istimewa (prerogatif) untuk  Presiden.  Amandemen terhadap  UUD  1945  ini  dilakukan sebagai  upaya  untuk  menciptakan  pola baru  dalam  pencapaian  tujuan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang dicita-citakan,  sebagaimana  tertuang dalam amanat    Pembukaan UUD 1945, Yakni  :    “Melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan  kemerdekaan,  Perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Amandemen merupakan sebuah langkash awal dalam menuju kehidupan bernegara yang lebih baik  (demokratis  dan  berkeadilan). Selama  masa  pemerintahan  Soeharto, UUD  1945  ini  dianggap  sebagai  suatu pedoman yang sakral dan sulit disentuh, apalagi  untuk  dirubah  karena  hal  ini dianggap  tabu,  padahal  penyelenggara kehidupan  bersifat  dinamis  dan  dalam kenyataannya selama prinsip ini dipraktekan  bangsa  Indonesia  belum pernah  mencapai  kehidupan  yang  lebih baik untuk seluruh rakyatnya.
2 Komitmen  terhadap  amandemen UUD  1945  ini  dilanjutkan  dengan langkah kongkret untuk mewujudkannya,  sehingga  hasilnya  saat ini  UUD  1945  telah  melalui  empat tahapan perubahan yakni:
1. Amandemen  pertama  dilakukan pada 19 Oktober tahun 1999
2. Amandemen  kedua  dilakukan pada 18 Agustus tahun 2000
3. Amandemen  ketiga  dilakukan pada 09 November tahun 2001
4. Amandemen  keempat  dilakukan pada 10 Agustus tahun 2002.
2 Chaidir  Ellydar, Sistem  Pemerintahan Negara  Republik  Indonesia  Pasca  perubahan  UUD 1945 , Total Media, Yogyakarta, 2008.
UUD  1945  menjadi  pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan  bernegara  akan  kembali mengalami  amandemen  karena  dalam pelaksanaannya masih didapati
beberapa pasal yang masih mengandung kelemahan dan multi tafsir.
Salah  satu  amandemen  terhadap UUD  1945  bahwa  UUD  1945,  baik sebelum  amandemen  maupun  setelah amandemen,  sama-sama  memberikian kewenangan  kepada  Presiden  selaku kepala Pemerintahan untuk mengangkat menteri-menteri
negara sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakan pemerintahan.
Kewenangan diberikan oleh UUD 1945 kepada Presiden selain mengangkat dan  memberhentikan  menteri-menteri tersebut,  dengan  kata  lain  dalam  hal  ini Presiden memimpin menteri-menterinya.
Perubahan dalam hasil amandemen  terhadap  hal  ini  adalah pada semangat reformasi untuk membatasi  kekuasaan  Presiden  yang muncul pada tambahan pasal berikutnya.  Yakni  untuk  mencegah kekuasaan  yang  tidak  terbatas  dan  atau mencegah  tindakan  sewenang-wenang yang  timbul  dari  perilaku  kekuasaan Presiden dan mencantumkan pengaturan mengenai  pembentukan,  perubahan  dan pembubaran  lembaga  kementrian  untuk diatur dalam undang-undang. 3 Pengalaman-pengalaman pembentukan  kabinet  dan  pelaksanaan pemerintahan  selalu  saja  diwarnai dengan pendapat atau disertai sikap pro dan kontra. Jika tolak ukur (para meter) pelaksanaan  hak  tersebut  didasari  oleh latar  belakang  atau  kepentingan  politik, maka  dapat  kita  nilai  bahwa  setelah reformasi  belum  ada  satu  kabinet-pun dari  unsur  latar  belakang  politik  yang berseragam (homogen) ,  yang  artinya kabinet  selalu  diisi  oleh  orang-orang
3 Inpentarisasi  Undang-undang  Dasar 1945  Amandemen  (Perubahan  1,2,3,4),  Media Pressindo, Ringroad Barat, Yogyakarta.
yang berasal lebih dari satu kader partai politik,  misalnya  kabinet  Persatuan Pembangunan  yang  dipimpin  oleh  KH. Abdurahman  Wahid,  juga  pada  Kabinet Gotong  Royong  yang  dipimpin  oleh Megawati  Soekarno  Putri,  bahkan  yang belum lama terbentuk pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono  dengan  Kabinet  Indonesia Bersati masih mempertahankan
heterogenitas  politik  yang  menuai  sikap pro  dan  kontra  pada  saat  penunjukan menteri-menterinya.
Sedangkan  kasus  lainnya  yang menyangkut  hak  prerogatif  ini  terjadi pada  saat  pemberhentian  tiga  menteri yaitu  Laksamana  Sukardi,  Yusuf  Kalla, dan  Nur  Mahmudi  Ismail  di  era pemerintahan  Presiden  Abdulrahman Wahid  yang diikuti dengan berjalannya proses politik dengan berbagai implikasi politik hingga berujung pada impeachment Presiden  oleh  Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Sidang  Istimewa.  Hal  ini  memunculkan pertanyaan  adanya  hak  Prerogatif  yang didasarkan pada UUD 1945 tersebut.

## B. PEMBAHASAN
HAK PREROGATIF PRESIDEN MENURUT  PASAL  17  UNDANG- UNDANG DASAR 1945 Hak prerogatif tak dapat dilepaskan  dari  bentuk  negara  dan system pemerintahan yang dianut dalam sebuah  negara.  Bentuk  negara  dan system  pemerintahan  tersebut,  baik secara eksplisit maupun implisit, tertuang  dalam  sebuah  konstitusi  yang menjadi  landasan  dan  dasar  dalam sebuah  Negara  atau  bagi  jalannya pemerintahan.
Bila  pendapat  Dicey  bahwa “konvensi  membentuk  etiks  politik  dan etika  konstitusional“,  maka  pada  masa UUD  berlaku  antara  1945  sampai  1950, terjadi  konvensi  yang  penting  yakni bahwa :
1. Hak  prerogatif  presiden  bergeser dari  menunjuk  menteri  menjadi menunjuk Perdana Menteri.
2. Bahwa  kabinet  secara  langsung bertanggung jawab kepada KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan secara tidak langsung kepada presiden,  dan bila dianggap  perlu  atau  keadaan darurat  presiden  atau  wakil presiden akan langsung memimpin kabinet. 3. Bahwa  Presiden  Soekarno  tetap menjadi Panglima Tertinggi Panglima  Besar  Sudirman  tidak mau dibawah menteri Pertahanan,  sedangkan  perdana menteri hanya membawahi Polisi Republik Indonesia
4. Bahwa bila negara dalam keadaan darurat, sistem pemerintahan menjadi
sepenuhnya di bawah Presiden. Kembali  pada  pengertian  hak prerogatif,  bila  diambil  pengertian  hak prerogatif seperti pengertian di Amerika, maka hak prerogatif presiden Indonesia, selaku  kepala  negara  adalah  hak  yang tercantum dalam pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 17 UUD 1945.
Dalam penjelasan Undang- Undang  Dasar  1945  digunakan  kembali bahwa  pasal  10,  11,  12,  13,  14,  dan  15 adalah  kekuasaan-kekuasaan  presiden sebagai  konsekuensi  dari  kedudukan presiden sebagai kepala negara.
Sementara  penjelasan  tentang kementrian Negara Pasal 17 tertulis pada Ayat  (2)  setelah  amandemen  bahwa  : Menteri-Menteri  Negara  itu  diangkat dan  diberhentikan  oleh  Presiden.  Yang dimaksud dengan menteri-menteri negara  bukan  pegawai  tinggi  biasa.
Dalam prakteknya menteri yang menjalankan  kekuasaan  pemerintah
(pouvoir  executive) ,  bahwa  menteri  itu pemimpin-pemimpin negara.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  menteri- menteri  adalah  pembantu  presiden dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.
Untuk  itulah,  penunjukkan  menteri- menteri  yang  akan  bertugas  tersebut haruslah  orang  yang  dapat  bekerjasama dan  mendukung  Presiden.  Berdasarkan gambaran di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Presiden dalam menjalankan  roda  pemerintahan  maka Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan  menteri-menteri  yang dianggapnya  layak  atau  tidak  layak untuk  membantunya  di  dalam  cabinet yang disusunnya berdasarkan pertimbangan oleh Presiden itu sendiri. Dengan  ini  juga,  menjelaskan bahwa  Presiden  tersebut  memiliki kekuasaan  yang  tidak  boleh  dicampuri oleh  pihak  lain  dan  mutlak  berasal  dari haknya  selaku  Presiden,  maka  dapat ditarik kesimpulan bahwa berlaku sistem pemerintahan Presidensial bukan
parlementer.  Dengan  demikian  maka eksistensi  akan  hak  prerogatif  tersebut akan  tampak  dari  penjelasan  pasal  di atas.
TABEL 1. Pembentukan Kabinet Di Era Reformasi dan Pasca UUD Diamandemen. Nama Kabinet Masa Periode Pimpinan Kabinet Jabatan Jumlah Personel Reformasi Pembangunan 21-05-1998 sd 26-10-1999 B.J. Habibie Presiden 37 orang Persatuan Pembangunan 26-10-1999 sd 09-08-2001 Abdurahman Wahid Presiden 36 orang Gotong Royong 09-08-2001 sd 21-10-2004 Megawati Soekarno Putri Presiden 33 orang Indonesia bersatu I 21-10-2004 sd 22-10-2009 Susilo Bambang Yudhoyono Presiden 37 orang Indonesia bersatu II 22-10-2009 sd 22-05-2014 Susilo Bambang Yudhoyono Presiden 38 orang TABEL II. Daftar Kabinet Indonesia Era Perjuangan Kemerdekaan No Nama Kabinet Masa Periode Pimpinan Kabinet Jabatan Jumlah Personel 1 Presidensial 02-10-1945 sd 14-11-1945 Ir. Soekarno Presiden 21 Orang 2 Sjahrir I 14-11-1945 sd 12-03-1946 Sutan Syahrir Perdana Menteri 17 Orang 3 Sjahrir II 12-03-1946 sd 02-10-1946 Sutan Syahrir Perdana Menteri 25 Orang 4 Sjahrir III 02-10-1946 sd 03-06-1947 Sutan Syahrir Perdana Menteri 32 Orang 5 Amir 03-06-1947 sd Amir Perdana 34 Orang
Sjarifuddin I 11-11-1947 Sjarifuddin Menteri 6 Amir Sjarifuddin I 11-11-1947 sd 29-01-1948 Amir Sjarifuddin I Perdana Menteri 37 Orang 7 Hatta I 29-01-1948 sd 19-12-1948 Mohammad Hatta Perdana Menteri 17 Orang Darurat 19-12-1948 sd 13-07-1949 praworanegara Ketua 12 Orang 8 Hatta II 04-08-1949 sd 20-12-1949 Mohammad Hatta Perdana Menteri 19 Orang TABEL III Era Demokrasi Parlementer No Nama Kabinet Masa Periode Pimpinan Kabinet Jabatan Jumlah Personel *RIS RIS 20-12-1949 sd 06-09-1950 Mohammad Hatta Perdana Menteri 17 Orang 9 Susanto Pjs. 20-12-1949 sd 21-01-1950 Susanto Tirtoprodjo Perdana Menteri 10 Orang 10 Halim 21-01-1950 sd 06-09-1951 Abdul Halim Perdana Perdana Menteri 15 Orang 11 Natsir 06-09-1951 sd 27-04-1952 Mohammad Natsir Perdana Menteri 18 Orang 12 Sukiman Suwirjo 27-04-1952 sd 03-04-1953 Sukiman Wirjosandjojo Perdana Menteri 20 Orang 13 Wilopo 03-04-1953 sd 30-07-1953 Wilopo Perdana Menteri 18 Orang 14 Ali Sastroamidjojo I 30-07-1953 sd 12-08-1955 Ali Sastroamidjojo Perdana Menteri 20 Orang 15 Ali Sastroamidjojo II 12-08-1955 sd 24-03-1956 Ali Sastroamidjojo Perdana Menteri 23 Orang 16 Burhanuddin Harahap 24-03-1956 sd 09-04-1957 Burhanuddin Harahap Perdana Menteri 25 Orang 17 Djuanda 09-04-1957 sd 10-07-1959 Djuanda Perdana Menteri 24 Orang TABEL IV Era Demokrasi Terpimpin 18 Kerja I 10-07-1959 sd 18-02-1960 Ir. Soekarno Presiden 33 Orang 19 Kerja II 18-02-1960 sd 06-03-1962 Ir. Soekarno Presiden 40 Orang 20 Kerja III 06-03-1962 sd 13-11-1963 Ir. Soekarno Presiden 60 Orang 21 Kerja IV 13-11-1963 sd 27-08-1964 Ir. Soekarno Presiden 66 Orang
22 Dwikora I 27-08-1964 sd 22-02-1966 Ir. Soekarno Presiden 110 Orang 23 Dwikora II 22-02-1966 sd 28-03-1966 Ir. Soekarno Presiden 132 Orang 24 Dwikora III 28-03-1966 sd 25-07-1966 Ir. Soekarno Presiden 79 Orang 25 Ampera I 25-07-1966 sd 17-10-1967 Ir. Soekarno Presiden 31 Orang 26 Ampera II 17-10-1967 sd 06-06-1968 Jend. Soeharto Pjs Presiden 24 Orang TABEL V Era Orde Baru 27 Pembangunan I 06-06-1968 sd 28-03-1973 Jend. Soeharto Presiden 24 Orang 28 Pembangunan II 28-03-1973 sd 29-03-1978 Jend. Soeharto Presiden 24 Orang 29 Pembangunan III 29-03-1978 sd 19-03-1983 Jend. Soeharto Presiden 32 Orang 30 Pembangunan IV 19-03-1983 sd 23-03-1988 Jend. Soeharto Presiden 42 Orang 31 Pembangunan V 23-03-1988 sd 17-03-1993 Jend. Soeharto Presiden 44 Orang 32 Pembangunan VI 17-03-1993 sd 14-03-1998 Jend. Soeharto Presiden 43 Orang 33 Pembangunan VII 14-03-1998 sd 21-05-1998 Jend. Soeharto Presiden 38 Orang 34 Reformasi Pembangunan 21-05-1998 sd 26-10-1999 B.J. Habibie Presiden 37 Orang 35 Persatuan Nasional 26-10-1999 sd 09-08-2001 Abdurahman Wahid Presiden Orang 36 Gotong Royong 09-08-2001 sd 21-10-2004 Megawati Soekarnoputri Presiden Orang 37 Indonesia Bersatu I 21-10-2004 sd 22-10-2009 Susilo B.Yudhoyono Presiden Orang 38 Indonesia Bersatu II 22-10-2009 sd 22-05-2014 Susilo B.Yudhoyono Presiden Orang Sistem  pemerintahan  presidensil masih tetap dipertahankan oleh lembaga MPR  periode  1999-2002  dalam  proses melakukan amandemen UUD 1945. MPR
melakukan  hal  ini,  yang  pada  saat  itu adanya wacana perlunya dipertimbangkan kembali sistem parlementer dalam rentang waktu antara tahun 1946-1959. Wacana yang eksperimental  itu  sulit  untuk  direspon karena didalam sejarahnya telah melahirkan traumatik sistem ketatanegaraan  Indonesia.  Oleh  karena itu,  MPR  sebagai  lembaga  yang mempunyai
kewenangan untuk
melakukan  perubahan  atau  amandemen
terhadap  UUD  tidak  bersedia  menyerap wacana siistem parlementer.
Kemudian sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat, bahwa latar belakang  dikakukanya  perubahan  atau amandemen UUD 11945 antara lain:
1. Sistem ketatanegaraan yang bertumpu  pada  MPR  sebagai pemegang  kekuasaan  negara tertinggal dan pelaksana sepenuhnya    kedaulatan  rakyat berakibat pada tiadanya cheks and balance pada  institusi-institusi ketatanegaraan.
2. Kekuasaan  Presiden  yang  terlalu dominan    ( executive  heapy )  yaitu selain sebagai pemegang kekuasaan  pemerintahan    ( Chief executyve )  juga  sebagai  kepala negara dengan hak-hak konstitusionalnya  yang  lazim disebut  hak prerogatif ,  serta sekaligus  memiliki  kekuasaan untuk membentuk undang- undang  (kekuasaan  legislatif) telah menyebabkan kecenderungan lahirnya kekuasaan otoriter. 3. Terdapat  pasal-pasal  yang  luwes dalam UUD 1945 yang menimbulkan multi tafsir, misalnya  rumusan  Pasal  7  dan Pasal 6 ayat (1) yang lama.
4. Banyaknya kewenangan Presiden untuk  mengatur  hal-hal  yang penting  dengan  undang-undang sebagai konsekuensi bahwa Presiden  adalah  iuga  pemegang kekuasaan  legislatif,  sehingga inisiatif  pengajuan  RUU  selalu berasal dari Presiden.
5. Konstitusi  belum  cukup  memuat aturan  dasar  tentang  kehidupan demokratis,  supermasi  Hukum. Pemberdayaan rakyat. Penghormatan HAM, dan otonomi  daerah.sehingga  praktik penyelenggaraan  Negara  tidak sesuai  dengan  Pembukaan   UUD 1945.
Dalam  perkembanganya  pasca
amandemen  UUD,  Presiden  dipilih langsung oleh Rakyat melalui mekanisme  pemilihan  Umum  .namun demikian, sistem Pemerintahan
Presidensiil menjamin bahwa DPR tidak banyak  menyentuh  presiden.  Jadi,  kalau ada upaya untuk membangun sistem ini secara  konsisten,  melalui  pembentukan UU  Lembaga  Kepresidenan,  yang untung presiden, yang rugi adalah DPR. Pengaturan  hak-hak  prerogatif  presiden merupakan  upaya  penguatan  terhadap sistem  yang  dianut  Indonesia.  Mestinya kalau  semua  pihak  konsisten,  presiden memiliki  memiliki  kekuatan  luar  biasa dalam menggunakan hak prerogatifnya.
Pada konteks konstitusi, presiden diberi  kewenangan  untuk  menentukan para pembantunya didalam kabinet yang dibentuknya.  Hal  ini  sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  17  UUD Tahun  1945.  Meskipun  UUD  ini  telah mengalami perubahan, namum substansi sejarahnya yang terkait dengan pembentukan kabinet tidak ada pergeseran  yang  terlalu  jauh.  Bahkan stagnan. Kewenangan  yang  diberikan UUD kepada Presiden untuk membentuk  kabinetnya  masih  dalam koridor trias politica yang bisa dipertanggungjawabkan. Presiden  dalam  kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan mempunyai tanggungjawab untuk memimpin  para  pembantu  didalan kabinetnya.  Dalam  batas-batas  tertentu memang  harus  dibatasi,  misalnya  soal isu kesewenang-wenangan.
Namun  batasan  yang  lahir mestilah mempertimbangkan tanggungjawab  Presiden  selaku  kapala pemerintahan untuk menjalankan pemerintahannya  kearah  tujuan  negara kesatuan  Republik  Indonesia,  yakni.... “melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
Indonesia  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial” .....
Sistem  presidensiil  yang  dianut Indonesia  mengandung  konsekwensi, bahwa  Presiden  harus  diberi  hak  dalam menentukan  pembantunya.  Kekuasaan Presiden  merupakan  wilayah  eksekutif yang  berdiri  sendiri  dan  dijamin  oleh prinsip  trias  politica.  Sulit  untuk dihindari,  jika  prinsip  trias  politica  ini dilepaskan  begitu  saja  dari  sistem ketatanegaraan  Indonesia.  Selama  ini, Indonesia  telah  menerapkkan  prinsip tersebut  melalui  konstitusinya  yaitu UUD 1945. 4

## C. KESIMPULAN
1. Koalisi  Partai  dalam  bentuk apapun dalam Sistem Presidensial, dengan basis Multipartai  tidak  diperlukan, karena  tidak  kondusif  untuk kerjasama  politik  dan  tidak efisien  dalam  proses  perumusan dan pengambilan keputusan suatu kebijakan Pemerintah. 2. Koalisi merupakan suatu keniscayaan,  yang  tidak  bisa dihindari  dari  dalam  Proses
Politik  Bangsa  yang  menganut sistem Multipartai.
3. Undang  -  undang  Dasar  1945 maupun aturan perundang-
4 Inpentarisasi  Undang-undang  Dasar  1945 Amandemen
(Perubahan 1,2,3,4),Media
Pressindo, Ringroad Barat, Yogyakarta.
undangan  lainnya  di  Indonesia yang mengatur mengenai ketatanegaraan tidak pernah menyatakan istilah secara eksplisit hak prerogative presiden. Namun demikian, didalam mengangkat para pembantunya untuk duduk dikabinetnya,  presiden  sudah sesuai  dengan  Pasal  17  UUD 1945. 4. Pelaksanaan hak prerogatif Presiden  ditinjau  dari  Pasal  17 UUD 1945 merupakan kewenangan  individu  sebagai Presiden  sebagai  konsekwensi dari  sistem  presidensiil  yang melekat  didalamnya,  maka  sulit untuk  dikatakan  bukan  hak prerogatif pada sisi yang lain

## DAFTAR PUSTAKA
Dahlan  Toyib,  Dkk.  “Hukum  Konstitusi
Implementasi
Ketatanegaraan
Menurut  Undang-Undang  Dasar 1945,” n.d. Ellydar,  Chaidir. Sistem  Pemerintahan Negara  Republik  Indonesia  Pasca Perubahan UUD 1945 . Yogyakarta: Total Media, 2008.
Inpentarisasi  Undang-Undang  Dasar  1945 Amandemen  (Perubahan  1,2,3,4) . Yogyakarta:  Media  Pressindo, n.d.