Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019

## BENTUK POLITIK UANG PADA PILKADA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015

## THE FORM OF MONEY POLITICS IN THE BENGKULU PROVINCE ELECTION OF 2015
Dede Suprianto 1 , Titin Purwaningsih 2, , Zaldi Rusnaedy S 3 1 Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2 Ilmu Pemerintahan UMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3 Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Makassar E-mail: suprianto.ms.dede@gmail.com

## ABSTRACT
This  article  describes  money  politics  that  occurred  in  the  election  in  Bengkulu Province in 2015. The method used in this study is qualitative, using data collection techniques  namely  interviews  and  documentation.  Whereas  the  target  of  this research is Bawaslu, KPUD and the Success Team. The results of this study indicate that the form of money politics consists of vote buying as many as 33 cases, vote trading as many as 2 cases and club goods in 1 case. All of these reports were not followed up because they did not meet the formal and material requirements and expired, due to the Singaran Pati PPK case which was sued by the Sultan-Mujiono pair to the Constitutional Court. Although the Constitutional Court finally rejected the claim based on consideration of the vote threshold between the applicant and the winner of the most votes with a difference between the two by 14%.
Keywords: money politics, a form of money politics, local  election

## ABSTRAK
Artikel  ini    menjelaskan  tentang  politik  uang  yang  terjadi  pada  Pilkada  di Provinsi  Bengkulu  tahun  2015.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  kualitatif,  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yaitu wawancara  dan  dokumentasi.  Sedangkan  yang  menjadi  sasaran  penelitian  ini adalah Bawaslu, KPUD dan Tim Sukses. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk  politik  uang  terdiri  dari vote  buying sebanyak  33  kasus, vote  trading sebanyak  2  kasus  dan club  goods sebanyak  1  kasus.  Semua  laporan  tersebut tidak  ditindaklanjuti  karena  tidak  memenuhi  syarat  formal  dan  materil  serta kedaluwarsa,  kecuai  kasus  PPK  Singaran  Pati  yang  digugat  pasangan  Sultan- Mujiono  ke  Mahkamah  Konstitsi.  Meskipun  MK  akhirnya  menolak  gugatan tersebut  berdasarkan  pertimbangan  ambang  batas  suara  antara  pemohon  dan peraih suara terbanyak dengan selisih diantara keduanya sebesar 14%.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019

## Kata kunci: politik uang, bentuk politik uang, Pilkada

## PENDAHULUAN
Momentum  politik  elektoral  seperti  Pilkada,  di  masyarakat  beredar  dua istilah  yang  patut  dicermati,  yaitu  uang  politik  dan  politik  uang.  Kedua  istilah tersebut  secara  sekilas  sama  namun  memiliki  perbedaan  makna.  Uang  politik adalah  uang  yang  digunakan  secara  wajar  untuk  mendukung  kegiatan operasional  yang  akan  dilakukan  dalam  kontestasi  Pilkada.  Contoh  dari  uang politik  diantaranya  biaya  administrasi  pendaftaran  pasangan  kandidat,  biaya operasional kampanye pasangan kandidat, dan lain-lain. Sedangkan politik uang ialah yang ditujukan untuk maksud-maksud tertentu, entahkah itu dalam Pemilu atau  dalam  hal-hal  lain  yang  berhubungan  dengan  keputusan-keputusan penting.  Politik  uang  dapat  terjadi  ketika  kandidat  membeli  dukungan  partai politik  atau  membeli  suara  dari  pemilih  untuk  memilihnya  dengan  imbalan materi (Zaman, 2016 dan Nasution, 2013).
Faktor penyebab terjadinya politik uang dalam Pilkada sebagaimana yang diteliti  Azhari  (2012)  diantaranya  adalah  lemahnya  penegakan  hukum  dan meyusutnya  moralitas,  lemahnya  peran  partai  sebagai  lembaga  pendidikan politik,  dan  fenomena  kemiskinan.  Nasution  (2013)  yang  memfokuskan penelitiannya pada keterakitan antara daerah yang berkembang menjadi tempat tumbuh  suburnya  politik  uang.  Dari  fenomena  tersebut,  politik  uang  punya kaitan yang erat dengan kemiskinan.
Bentuk  dari  politik  uang  menurut  Lesmana  sebagaimana  dikutip  Zaman (2016) bisa berupa uang namun bisa pula berupa bantuan-bantuan sarana fisik berupa  kampanye  pasangan  kandidat  tertentu.  Pengertian  ini  menggambarkan politik  uang  sebagai  strategi  jual  beli  suara  pada  proses  politik  dan  kekuasaan serta  tindakan  membagi-bagikan  uang  untuk  memengaruhi  suara  pemilih. Praktik  politik  uang  dalam  Pilkada  secara  langsung  menunjukkan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
kecenderungan makin menguat sebagaimana dilaporkan oleh sejumlah lembaga survei,  seperti  temuan  oleh  ICW  menunujukan  besaran  politik  uang  nasional dalam  Pilkada  2010  lebih  besar  daripada  Pilkada  2005  dan  temuan  servei  LSI pada 2010 menunjukan bahwa frekuensi praktik politik uang meningkat 11,9% dibandingkan  Pilkada  2005  yang  hanya  8,9%.  Sedangkan  dalam  Pilkada serentak  Pilkada  2015  terdapat  910  kasus  politik  uang  yang  tersebar  hampir merata  seluruh  Indonesia  yang  menggelar  Pilkada  serentak  2015.    Tetapi,  846 laporan praktik politik uang dalam Pilkada dihentikan prosesnya. Praktik politik uang  itu  sebanyak  829  berupa  pemberian  uang  kepada  pemilih  dan  kasus pembagian barang sebanyak 81 kasus (Zaman, 2016).
Sebaran  praktik  politik  uang  di  atas  dalam  pandangan  Kumorotomo (2009)  bahwa  agak  sulit  untuk  memperoleh  data  faktual  mengenai  besarnya uang  yang  berseliweran  selama  masa  Pilkada,  tetapi  setiap  orang  akan  tahu bahwa  kasus-kasus  politik  uang  merupakan  hal  yang  jamak  dalam  perhelatan Pilkada  setelah  reformasi.  Kendatipun  semua  calon  jika  ditanya  akan  selalu mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam politik uang. Massifnya praktik politik  uang  dalam  Pilkada  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas  tersebar hampir  seluruh  daerah  di  Indonesia,  tidak  terkecuali  Provinsi  Bengkulu  yang menjadi  lokasi  dari  penelitian  ini.  Pada  pemilihan  Gubernur  tahun  2015  di Provinsi  Bengkulu,  terdapat  dua  pasang  calon  yang  ikut  dalam  kontestasi tersebut.
Pada  Pilkada  tersebut,  pasangan  calon  Ridwan  Mukti  dan  Rohidin Mersyah  dinilai  terbukti  melakukan  praktik  politik  uang.  Mereka  diduga  telah memberi  uang  sebesar  Rp  5  juta  kepada  anggota  Panitia  Pemilihan  Kecamatan (PPK)  Singaran  Pati,  bernama  Ahmad  Ahyan  yang  telah  dijatuhi  sanksi pemberhentian  tetap  oleh  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP) (JJPN.com,  2016).  Dugaan  politik  uang  ini  bukan  hanya  sekali  dilakukan  oleh pasangan  Ridwan-Rohidin,  dan  terbukti.  Pasalnya,  dalam  masa  kampanye  juga
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
tim  paslon  tersebut  juga  diketahui  secara  langsung  membagikan  peralatan elektronik  seperti  kulkas,  mesin  cuci,  hingga  sepeda  motor  yang  nyata-nyata melanggar ketentuan dana kampanye (Republika.co.id 2016).
Karena  politik  uang  merupakan  perkara  yang  amat  merusak,  Undang- Undang nomor 8 Tahun 2015 telah mengatur prosedur penanganan politik uang secara rinci. Meskipun peraturan mengenai politik uang dan sanksinya agar bisa memberikan  efek  jera  masih  banyak  menyisakan  kelemahan  dan  celah  hukum. Politik uang tidak hanya massif, tetapi juga sudah sangat terbuka, hingga Pilkada berakhir  belum  terdengar  para  pelaku  politik  uang  yang  diajatuhkan  sanksi (Zaman, 2016) termasuk pasangan calon Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah.

## METODE PENELITIAN
Artikel ini berangkat dari hasil penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian  kualitatif.  Pendekatan  penelitian  kualitatif  bermaksud  untuk memahami  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  dengan  cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa  dengan  memanfaatkan  berbagai metode  alamiah  (Moleong,  2007).  Sasaran  dari  penelitian  ini  adalah  Bawaslu dan  tim  sukses  kandidat.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan terkait data praktik politik uang, sedangkan wawancara komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tim sukses kandidat.

## HASIL DAN DISKUSI
Pada saat Pemilihan Gubernur Provinsi Bengkulu, penggunaan uang dan barang  sebagai  alat  tukar  untuk  mendapatkan  suara  pemilih  masih  sangat mendominasi.  Berdasarkan  data  Bawaslu  Provinsi  Bengkulu,  penyebaran praktik  politik  uang  terdiri  dari  berbagai  varian  mulai  dari  tim  Ridwan  Mukti- Rohidin  Mersyah,  Sultan  Najamuddin-Mujiono  hingga  penyelenggara  Pemilu
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
sebagai terlapor pelaku politik uang.
Di  bawah  ini  akan  diklasifikasikan  pelaku  politik  uang  yang  secara sederhana  terbagi  menjadi  empat  bagian.  Yaitu  dari  pelaksana  Pemilu,  tim Ridwan-Rohidin,  tim  Sultan  Najamuddin-Mujiono,  dan  terlapor  yang  tidak diketahui identitasnya. Sebagaimana data yang didapatkan di Bawaslu Provinsi Bengkulu,  dari  pihak  Ridwan-Rohidin  sebanyak  23  kasus  terlapor,  dari  pihak Sultan-Mujiono sebanyak 2 kasus terlapor, sedangkan pihak terlapor yang tidak diketaui sebanyak 9 laporan dan penyelenggara sebanyak 2 terlapor.
Banyaknya laporan terhadap pasangan Ridwan-Rohidin yang notabene nya pemenang Pilkada. Laporan penggunaan politik uang secara massif dilaporkan  ke  Bawaslu  setelah  pemungutan  suara  dilaksanakan.  Fenomena tersebut  menjadi  bukti  kuat  bahwa  pelaporan  praktik  politik  uang  akan dilaporkan  setelah  ada  hasil  menang  atau  kalah.  Dilihat  dari  tanggal  pelaporan politik  uang  oleh  terlapor  pasangan  Ridwan-Rohidin  semuanya  setelah rekapitulasi  penghitungan  suara  pemilihan  di  tingkat  provinsi  tanggal  18 Desember 2015.
Bentuk Politik Uang: Vote Buying, Vote Trading, dan Club Goods
Dinamika Vote Buying
Transaksi  antara  pemilik  suara  dengan  calon    atau vote  buying secara sederhana  terbagi  dalam  dua  bentuk  yaitu  dalam  bentuk  uang  dan  barang. Kedua bentuk vote buying ini merupakan modus yang paling banyak dilakukan pada  Pilkada  Provinsi  Bengkulu.  Dalam  studi  ini  pemberian  imbalan  materi kepada  masyarakat  yang  memiliki  hak  pilih  dibagikan  menjelang  pemungutan suara.  Secara  umum,  yang  menjadi  target  politik  uang  biasanya  pemilih  yang sudah menjadi basis pendukungnya atau bisa juga dalam waktu menjelang hari- H  pencoblosan  yang  dibagikan  secara  sporadis.  Di  bawah  ini  akan  diuraikan bentuk vote buying baik dalam bentuk uang ataupun barang.
Uang  merupakan  alat  pertukaran  suara  antara  calon  dan  pemilih  yang
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
paling  sering  digunakan.  Dalam  Pilkada  Provinsi  Bengkulu,  uang  merupakan modal  utama  yang  dimiliki  kandidat  untuk  mendapatkan  suara  dari  pemilih. Pemilihan  uang  sebagai  transaksi  pertukaran  dengan  dengan  suara  pemilih berdasarkan  pengalaman  pada  pemilihan-pemilihan  sebelumnya  juga berdasarkan pengalaman pemilihan di daerah lain.
Berdasarkan temuan di atas, vote buying dalam bentuk uang sebanyak 14 temuan dari 36 praktik politik uang. Nominal pembagian uang bervariasi kepada pemilih mulai dari 20 ribu hingga yang paling tertingg mencapai 5 juta. Dari 14 temuan pembagian uang, 2 terlapor Sultan-Mujiono, 7 terlapor Ridwan-Rohidin dan  5  laporan  yang  tidak  diketahui.  Tingginya  transaksi  suara  dengan menggunakan  uang  dianggap  calon  merupakan  hal  yang  paling  mudah  untuk meraup  suara.  “membagikan  uang  kepada  masyarakat  yang  mempunyai  hak pilih kami anggap itu yang menjadi senjata ampuh untuk mendulang suara. Kami membutuhkan  suara  dan  masyarakat  kami  yakin  sangat  membutuhkan  uang. intinya  simbiosis  mutualism.  pembagian  uang  kepada  masyarakat  kami  atur secara  sistematis,  sehingga  kami  dapat  memantau  dan  masyarakat  yang mendapatkan  uang  harus  dipastikan  memilih  kandidat  kami”  (Wawancara dengan Yaldensih, 22 Agustus 2017).
Banyaknya laporan terhadap pasangan Ridwan-Rohidin yang notabene nya  pemenang  Pilkada,  mengindikasikan  kekecewaan  kubu  pasangan Sultan-Mujiono.  Laporan  penggunaan  politik  uang  secara  massif  dilaporkan  ke Bawaslu  setelah  pemungutan  suara  dilaksanakan.  Fenomena  tersebut  menjadi bukti  kuat  bahwa  pelaporan  praktik  politik  uang  akan  dilaporkan  setelah  ada hasil menang atau kalah. Keengganan untuk melaporkan politik uang pada saat kejadian  berlangsung  menjadikan  alasan  penulis  berkesimpulan  bahwa pelaporan tersebut hanya sebagai jalan untuk menganulir keputusan KPU.
Diantara  pemilih  yang  bersikap  pragmatis  tersebut,  adalah  hal  mustahil untuk  mengurai  praktik  politik  uang  di  setiap  pemilihan  umum.  Keengganan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
untuk  melaporkan  kecurangan  pelaksanaan  Pilkada  termasuk  didalamnya praktik  politik  uang  disebabkan  karena  beberapa  hal.  Pertama,  sikap pragmatisme  masyarakat  yang  karena  kurangnya  sosialisasi  dari  pelaksana Pilkada baik dari KPU maupun dari Baswaslu. Kedua, pihak-pihak yang terlibat dari proses penyebaran uang adalah orang yng terdekat  dari pemilih, sehingga sulit untuk dilaporkan kepada panitia pengawas Pemilu.
Kinerja dari Bawaslu yang sudah gencar melaksanakan sosialisasi untuk mengurangi  politik  uang  pada  Pilkada  Bengkulu  ternyata  tidak  sesuai  dengan ekspektasi.  Buktinya,  masih  banyak  praktik  politik  uang  yang  terjadi  selama proses  Pilkada.  Sehingga  menurut  penulis,  maraknya  praktik  politik  uang disebabkan  dua  hal.  Pertama,  sosialisasi  bawaslu  yang  belum  massif  dalam memberikan  kesadaran  politik  kepada  masyarakat  untuk  tidak  terlibat  baik secara aktif maupun pasif dalam praktik politik uang. Kedua, tingkat kesadaran masyarakat  yang  masih  sangat  rendah  diakibatkan  pragmatisme  politik- ekonomi.
Faktor ekonomi juga turut menjadi penentu berkembang tidaknya politik uang. Dalam negeri yang cukup matang pertumbuhan ekonominya, maka sedikit ruang  untuk  politik  uang  dapat  bekerja,  misalnya  di  Amerika  dan  beberapa negara Eropa dengan tingkat pertumbuhan yang pesat. Berbeda dengan negara dengan  tingkat  pertumbuhan  dan  IPM  yang  rendah  sebagai  misal  di  negara dunia ketiga, antara lain di Indonesia dan Afrika sebagaimana penelitian Idowu (2013)  di  Negeria.  Dengan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  relatif  lamban dan IPM yang rendah menyebabkan tumbuh suburnya praktik politik uang.
Di  Bengkulu  menurut  data  Bappenas,  dari  34  provinsi  di  Indonesia Indeks Pembangunan Manusia berada  pada posisi 20 pada tahun  2015 dengan tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  berada  pada  posisi  28  pada  tahun  2014. Provinsi Bengkulu juga merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di  Pulau  Sumatera.  Artinya  daerah  dengan  ekonomi  yang  rendah  atau  tingkat
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
kemiskinan  yang  tinggi  menjadikan  praktik  politik  uang  semakin  subur.  Ada pertautan antara kemiskinan dengan politik uang yang sangat kuat.
Bukan hanya uang yang menjadi alat transaksi suara, tetapi barang juga merupakan  alat  yang  digunakan  untuk  melakukan  transaksi  antara  kandidat dengan pemilih. Pada umumnya, kandidat mempunyai anggapan bahwa dengan pemberian  barang  tidak  akan  beresiko  dan  kandidat  akan  terhindar  dari pelanggaran  Pilkada.  Banyak  motif  pemberian  barang  yang  bisa  menjauhkan dari  kata  pelanggaran.  Pada  dasarnya,  setiap  kandidat  beranggapan  bahwa pemberian  barang  merupakan  hal  yang  wajar  juga  berlaku  untuk  pemilih. Sehingga  dengan  anggapan  kewajaran  diantara  dua  aktor  tersebut  semakin mempersubur praktik politik uang.
Pada  Pilkada  Provinsi  Bengkulu,  kain  sarung  merupakan  barang  yang paling  banyak  digunakan  untuk  transaksi  suara.  Pemilihan  barang  sebagai  alat transaksi  lebih  dominan  jika  dibandingkan  dengan  penggunaan  uang.    “Pada pemilihan  gubernur,  baik  calon  nomor  satu  maupun  calon  nomor  dua memberikan  kain  sarung  dan  peralatan  shalat  kepada  calon  pemilih,  mungkin hampir  semua  Masyarakat  Provinsi  Bengkulu  sudah  merasakan  yang  namanya barang  atau  pemberian  kandidat  pada  saat  pemilihan  gubernur  kemarin,  saya melihat itu benar-benar ada di masyarakat” (Wawancara dengan Ediansyah, 15 September 2017).
Vote Trading : Keterlibatan Penyelenggara
Pasangan  Ridwan-Rohidin  terbukti  memberikan  uang  sebesar  Rp  5  juta kepada  anggota  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK)  Singaran  Pati,  bernama Ahmad  Ahyan  yang  telah  dijatuhi  sanksi  pemberhentian  tetap  oleh  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kasus ini pun digugat oleh pasangan Sultan-Mujiono  dan  berakhir  di  meja  Mahkamah  Konstitusi,  meskipun    pada akhirnya kemenangan tetap berada di tangan Ridwan-Rohidin.
Faktor vote  trading sangat  mungkin  terjadi,  praktik  kecurangan  dalam
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
Pemilu  dengan  sangat  mudah  dilakukan  karena  adanya  konspirasi  antara kandidat  atau  tim  sukses  dengan  pihak  penyelenggara  Pemilu.  Menguatnya praktik  perdagangan  suara  yang  melibatkan  penyelenggara  Pemilu  sangat terkait  dengan  realitas  sangat  permisifnya  para  pihak  terkait  dengan  proses penyelenggaran  Pemilu.  Pada  Pilkada  Provinsi  Bengkulu  didapatkan  2  laporan politik uang yang melibatkan pihak penyelenggara.
Kasus  yang  melibatkan  Nismawati  (Anggota  Panwascam  Singaran  Pati) dengan dugaan pelanggaran Kode Etik a/n Ahmad Ahyan (anggota PPK Singaran Pati) yang telah mengundang Calon Gubernur Provinsi Bengkulu Ridwan Mukti dan  menerima  secara  langsung  uang  Rp.5.000.000,-  hasil  lelang  nasi  punjung yang dimenangkan  Ridwan Mukti pada acara Penutupan Kegiatan Perayaan 17 Agustus  dan  Pesta  Rakyat  Lembak.  Bukan  hanya  itu,  pelibatan  penyelenggara lainnya  juga  adalah  keterlibatan  Apen  Ardiansyah,  SP  (Anggota  Panwas  Kab. Kaur)  dengan  didapatnya  amplop  130  buah  berisi  masing-masing  uang Rp.20.000.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa vote  trading juga  menjadi  strategi yang dijalankan kandidat selain memberikan uang atau barang secara langsung kepada  pemilih.  Atas  dasar  terjadinya  praktek vote  trading yang  melibatkan oknum  penyelenggara  mengakibatkan  integritasnya  di  mata  masyarakat menjadi runtuh.
Keterlibatan  pihak  penyelenggara  dalam  transaksi  politik  uang mengindikasikan  ketidakseriusan  dalam  menciptakan  alam  demokrasi  yang subur  di  Provinsi  Bengkulu.  Sebagai  misal,  2  contoh  kasus  keterlibatan penyelenggara  dengan  modus  yang  berbeda.  anggota  PPK  yang  mengundang salah  satu  kandidat  dalam  acara  sekaligus  menerima  uang  sebanyak  5  juta. Kedua,  pelanggaran  dugaan  politik  uang  yang  melibatkan  Panwas  Kabupaten Kaur. Jadi, keterlibatan pihak penyelenggara baik dari panitia pemilihan sampai panitia pengawas tidak bisa dielakkan lagi.
Dari  dua  temuan  keterlibatan  penyelenggara  Pemilu  dalam  transaksi
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
politik  uang,  maka  modus  yang  digunakan  adalah  dengan  bermain  di  PPK  dan Panwas.  PPK  karena  akan  lebih  memberikan  efek  perubahan  suara  yang  lebih signifikan  dibandingkan  dengan  membagikan  per-individu.  Praktik  ini  sangat potensial  untuk  menambah  suara  secara  signifikan.  Selain  itu,  untuk mengamankan praktik transaksi jual beli suara  dengan panitia pemilihan maka langkah aman untuk distribusi ke masyarakat adalah melalui panitia pengawas. Panitia  pengawas  Pemilu  sekaligus  berperan  ganda  sebagai  distributor  untuk membantu kandidat dengan resiko tertangkap yang sangat rendah.

## Target Club Goods
Jika sebelumnya telah dijelaskan dua bentuk politik uang  di atas, antara lain vote  buying dan vote  trading maka  ada  satu  lagi  bentuk  politik  uang  yang digunakan pada Pilkada Provinsi Bengkulu tahun 2015, yaitu club goods (barang kelompok). Sasaran kandidat dalam kategori yang terakhir ini adalah komunitas yang sudah terbentuk baik secara formal ataupun nonformal. Komunitas formal memiliki  struktur  organisasi  dan  kepengurusan  seperti  kelompok  remaja masjid,  komunitas  gereja,  majelis  taklim,  ikatan-ikatan  kerukunan  masyarakat, dll.  Sedangkan  untuk  komunitas  nonformal  yaitu  tidak  memiliki  struktur organisasi  dan  kepengurusan,  seperti  klub  sepakbola,  kelompok  musik, komunitas hobi, dll.
Pemberian  barang  dalam  bentuk  kelompok  dinilai  efektif  dan  efesien untuk  menghemat  anggaran  kandidat.  Nilai  efesiensi  dapat  dilihat  misalnya, pemberian tenda kepada masyarakat sebuah dusun dengan memberikan garansi maksimal  warga  dusun  tersebut  untuk  memilih.  Dari  sisi  anggaran,  kandidat diuntungkan  dengan  harga  tenda  dan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  apabila dibandingkan  dengan  membagikan  uang  persetiap  kepala.  “Bahkan  ada  juga yang  mungkin  bisa  dikategorikan money  politic tapi  bentuknya  lebih  santun yaitu  pasangan  calon  memberikan  bantuan  ke  masjid  dengan  komitmen  kalau masjidnya  dibangun  maka  masyarakat  di  sana  akan  massif  memilih  pasangan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
calon,  ada  juga  yang  membangun  jembatan  rusak,  membangun  jalan  dengan harapan  dipilih  pada  Pilkada” (Wawancara  dengan  Ediansyah,  15  September 2017).
Secara  umum  yang  menjadi  target  adalah  kelompok  karangtaruna  dan PKK.  Pemilihan  kelompok  karangtaruna  dan  kelompok  PKK,  karena  kedua kelompok  tersebut  lebih  aktif  mengadakan  kegiatan  dalam  kelompok  mereka. Barang  yang  dibagikan  kepada  kelompok  masyarakat  tidak  selalu  sama  dan dikondisikan dengan kebutuhan setiap kelompok masing-masing.
Dari  uraian  dan  temuan  peneliti  di  lapangan,  secara  sederhana  bentuk politik uang terbagai atas 3 diantaranya vote buying, vote trading dan club goods. Untuk vote  buying terdiri  dari  uang  dengan  nominal  antara  Rp  20.000  sampai 200.000,  per  kepala/KK,  sedangkan  untuk  barang  paling  banyak  dibagikan berupa  sarung  dan  jilbab.  Bentuk  politik  uang  yang  kedua  adalah vote  trading, terdapat 2  kasus  keterlibatan  penyelenggara  (Panwascam  Singaran  Pati  dan Panwaslu  Kabupaten  Kaur)  ditambah  1  kasus  PPK  yang  berakhir  di  meja Mahkamah  Konstitusi.  Besaran  nominal  mulai  Rp.  2.600.000  sampai  Rp. 5.000.000.  Ketiga,  jenis  politik  uang  c lub  goods, pembagian  barang  kelompok kepada  masyarakat  yang  tergabung  dalam  kelompok  yang  sasarannya  adalah kelompok  pemuda  dan  kelompok  ibu-ibu.  Barang  yang  dibagikan  berupa kebutuhan dari kelompok tersebut.
Tabel 5.5

## Ringkasan Jenis Politik Uang
No  Jenis Politik Uang Jumlah Keterangan 1 Vote buying 33 Laporan  tidak  ditindaklanjuti  karena  tidak memenuhi  syarat  formal  dan  materil  serta kedaluwarsa 2 Vote trading 2 Telah melanggar UU no 5 tahun 2015 pasal 54 ayat (2) tentang kede etik, diteruskan ke DKPP RI 3 Club goods 1 Laporan  tidak  ditindaklanjuti  karena  tidak memenuhi  syarat  materil  dan  telah
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
kedaluwarsa
Sumber: Bawaslu Provinsi Bengkulu
Dari  tiga  jenis  politik  uang, vote  buying merupakan  modus  yang  paling banyak dilakukan, sebanyak 33 kasus, untuk vote trading sebanyak 2 kasus dan club goods sebanyak 1 kasus. Total laporan pelanggaran politik uang di Bawaslu Provinsi  Bengkulu  sebanyak  36  kasus.  35  diantaranya  tidak  ditindaklanjuti karena beberapa faktor, diantaranya tidak memenuhi syarat formal dan materil, kedaluwarsa karena jarak waktu temuan dan laporan terlalu jauh, tidak jelasnya pihak yang terlapor, dan tidak memenuhi 2 alat bukti.
Hanya 1 kasus yang ditindaklajuti sampai ke DKPP RI karena dinilai telah melanggar  UU  Nomor  5  Tahun  2015  pasal  54  ayat  2,  Peraturan  Bersama  KPU, Bawaslu, DKPP No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012, No 1 Tahun 2012, Pasal 9 huruf  g,  Pasal  10  huruf  a,  c  dan  k,  Pasal  14  huruf  c.  Pelanggaran  kode  etik. Kemudian pasangan Sultan-Mujiono melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitsi lewat  kasus  tersebut.  Meskipun  MK  akhirnya  menolak  gugatan  tersebut berdasarkan  pertimbangan  ambang  batas  suara  antara  pemohon  dan  peraih suara  terbanyak.  Selisih  diantara  keduanya  sebanyak  14%,  oleh  karena  itu permohonan  pemohon  tidak  memenuhi  syarat  sebagaimana  ditentukan  UU Nomor 8 Tahun 2015 pasal 158.
Celah  yang  didapatkan  dari  UU  Nomor  8  Tahun  2015  hubungannya dengan  politik  uang  adalah  meskipun  dengan  pelanggaran  politik  uang  begitu massif dilakukan, namun jika selisih perolehan suara diatas 2% maka tidak akan ditindaklanjuti.  Hal  tersebut  tentu  akan  semakin  mempersubur  praktik  politik uang  pada  Pilkada  di  Provinsi  Bengkulu.  Tentu  data  ini  dapat  dilihat  dari banyaknya laporan pelanggaran politik uang di Bawaslu Provinsi Bengkulu.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019

## KESIMPULAN
Studi yang dilakukan  di Bengkulu ini,  menggambarkan begitu massifnya praktik  politik  uang  pada  saat  momentum  Pilkada  dihelat.  Beberapa  bentuk politik  uang  ditemukan  diantaranya vote  buying,  vote  trading, dan club  goods. Ada  dua  jenis vote  buying yaitu  dalam  bentuk  uang  dan  barang.  Uang  yang dibagikan mulai dari Rp. 20.000 sampai Rp. 200.000 per kepala/KK. Sedangkan barang  yang  dibagikan  paling  banyak  berupa  kain  sarung.  Kasus vote  trading meyeret keterlibatan  penyelenggara  (Panwascam  Singaran  Pati  dan  Panwaslu Kabupaten  Kaur)  ditambah  1  kasus  PPK  yang  berakhir  di  meja  Mahkamah Konstitusi.  Besaran  nominal  mulai  Rp.  2.600.000-Rp.  5.000.000.  sedangakan bentuk  politik  uang club  goods yang pembagian  barang  kelompok  kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok yang sasarannya adalah kelompok pemuda dan kelompok ibu-ibu, sesuai dengan kebutuhan dari setiap kelompok.

## REFRENSI
Aswad.  (2015). Kabupaten  Kapuas:  Peran  Uang,  Barang,  dan  Keluarga  dalam Memenangkan  Caelg dalam  Edward  Aspinal  &  Mada  Sukmajati (penyunting) Politik  Uang  di  Indonesia,  Patronase  dan  Klientelisme pada Pemilu   Legislatif 2014 . Yogyakarta: PolGov.
Azhari, A. A. (2012). Politik Uang dalam Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010. Dinamika Politik , 1 (01).
Damanik,  Ahmad  Taufan.  (2015). Medan,  Sumatera  Utara: Antara  Politik  Etnik dan Politik Uang dalam Edward Aspinal & Mada Sukmajati (penyunting) Politik  Uang  di  Indonesia,  Patronase  dan  Klientelisme  pada  Pemilu Legislatif 2014 . Yogyakarta: PolGov.
Idowu, C. A., & Etinosa, E. M. (2013). Money Politics and Good   Governance in
Nigeria. International Journal of Social Sciences   and Humanities Review , 4 (2).
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
Kumorotomo,  W.  (2009).  Intervensi  Parpol,  Politik  Uang  Dan  Korupsi:
Tantangan   Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung.
Moleong, Lexy J. (2007). Metodelogi Penelitian Kualitatif (edisi revisi).  Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya.
Nasution,  E.  Perselingkuhan  Antara  Politik  Dan  Uang  (Money  Politics) Menciderai Sistem Demokrasi.
Zaman,  Rambe  Kamarul.  (2016). Perjalanan  Panjang  Pilkada  Serentak . Bandung: Expose (PT. Mizan Publika).
Media Online
Republika.co.id, 7 januari 2016
JJPN.com, 2016

## Wawancara:
Wawancara dengan Ediansyah, 15 September 2017.
Wawancara dengan Yaldensih, 22 Agustus 2017.