## KAPASITAS SUMBER DAYA PERANGKAT DESA DI DESA PABIAN KABUPATEN SUMENEP
Rillia Aisyah Haris rilliaharis@gmail.com Dosen Fisip Universitas Wiraraja Sumenep

## ABSTRAK
Peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  perangkat  desa  menjadi  hal yang  disoroti  dan  perlu  segera  dilakukan  dalam  rangka  menunjang  keberhasilan otonomi desa. Kapasitas sumber daya perangkat desa tersebut berpengaruh besar terhadap  kinerja  perangkat  desa itu  sendiri  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan fungsinya  memberikan  pelayanan  publik.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  mendeskripsikan  kapasitas  sumber  daya  perangkat  desa  di  Desa Pabian  Kecamatan  Kota  Sumenep  Kabupaten  Sumenep. Metode  penelitian menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  kapasitas  sumber  daya  perangkat  desa  di  Desa  Pabian  Kecamatan  Kota Sumenep Kabupaten Sumenep belum memadai.
Kata kunci: kapasitas, perangkat desa, pemerintahan desa

## A. Pendahuluan
Penyelenggaraan  pemerintahan de-sa  berdasarkan  UU  No.  32  tahun 2004  dan  PP  No.75  Tahun  2005 tentang  Desa  telah  menjadi  bagian  tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan  daerah  di  Indonesia. Sebagaimana tertuang  dalam  amanat UU  No.  32  tahun  2004  pasal  200  ayat (1) yang menyiratkan bahwa pemerintahan desa memiliki hak otonomi  tersendiri    untuk  mengelola peme-rintahannya. Kondisi  tersebut menuntut  pemerintahan  desa  untuk mampu men-jalankan segala kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya. Sebagaimana tertuang  dalam  ketentuan  perundang- undangan  yang  menyatakan  bahwa terdapat  empat  urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa yaitu: a. Urusan  pemerintahan  yang  sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
b. Urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  kabupaten  /  kota  yang diserahkan  pengaturannya  kepada desa
c. Tugas  pembantuan  dari  pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau
pemerintah kabupaten/kota.
d. Urusan  pemerintahan  lainnya  yang oleh  peraturan perundang-undangan diserahkan  kepada  desa  (pasal  206 UU No.32/2004). Dalam rangka menjalankan urusan  pemerintahan  tersebut,  maka peme-rintahan  desa  dituntut  memiliki kapasitas  baik  secara  kelembagaan, sumber daya manusia maupun manajemen ke-tatalaksanaan. Hal tersebut  menjadi  sebuah  konsep  tanpa makna ketika dalam tataran implementasinya tidak mampu terlaksana  secara  optimal  karena  di sebabkan  oleh  banyak  faktor,  salah satunya  adalah  minimnya  kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa.
Pada  beberapa  kasus  yang terjadi  di  pemerintahan  desa  di
Indonesia,    banyak  dijumpai  perangkat desa  yang masih memiliki kemampuan dan  wawasan  yang  kurang  memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Inilah yang menjadi ketertarikan  penulis  untuk  meneliti lebih  lanjut  mengenai  bagaimanakah kapasitas  sumber  daya  perangkat  desa di Desa Pabian Kabupaten Sumenep?
Adapun  tujuan  dari  penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  men- deskripsikan  kapasitas  sumber  daya perangkat desa di Desa Pabian Kabupaten Sumenep.

## B. Tinjauan Pustaka

## 1. Pemerintahan Desa
Regulasi  sistem  pemerintahan nasional sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72  Tahun  2005,  kedudukan  desa menjadi  sangat  strategis, hal  ini ditandai  dengan  adanya  pelimpahan kewenangan  yang  cukup  luas  dari pemerintah kabupaten/ kota.  Delegasi atau  pelimpahan kewenangan  pada dasarnya  merupakan  sebuah  proses untuk membagi ke-wenangan ke bawah dalam sebuah organisasi. Pemerintahan desa  adalah  penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan  Desa  dalam mengatur  dan mengurus  kepentingan masyarakat  setempat berdasarkan  asal- usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No.72 Tahun 2005 Tentang Desa). Urusan pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  Desa mencakup urusan  pemerintahan  yang  sudah  ada berdasarkan  hak  asal-usul  desa,  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pe-ngaturannya kepada desa, tugas pem-bantuan dari pemerintah  dan  pemerintah  daerah, urusan  pemerintah  lainnya  yang  oleh peraturan perundangan-undangan  yang diserahkan kepada desa.
Berdasarkan  penjelasan  pasal 202  ayat  (2) UU No  32  Tahun  2004 disebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  perangkat  desa  lainnya  dalam kesatuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa  yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan seperti  kepala  unsur-unsur kelayahan  seperti  kepala  disusun  atau dengan  sebuatan  lain. Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa Pasal  25  bahwa  Pemerintah  Desa adalah  Kepala  Desa  yang  dibantu  oleh perangkat Desa. Selanjutnya pada pasal 26  disebutkan;  Kepala  Desa  bertugas Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan  Pem-bangunan  Desa, pembinaan  kemasyara-katan  Desa,  dan pemberdayaan ma-syarakat Desa.
Perangkat  Desa  diangkat  dari
warga Desa yang memenuhi persyaratan.  Perangkat  desa  harus memiliki  ke-mampuan  yang  memadai untuk  bisa  mendukung  kepala  desa dalam  men-jalankan  pemerintahan  dan pembangunan. Berdasarkan  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  Pasal  50  disebutkan  bahwa Perangkat  Desa  diangkat  dari  warga Desa  yang  memenuhi  persyaratan:  1. Berpendidikan  paling  rendah  sekolah menengah  umum  atau  yang  sederajat; 2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; 3. Terdaftar  sebagai  penduduk  Desa  dan bertempat  tinggal  di  Desa  paling kurang  1  (satu)  tahun  sebelum  pen- daftaran;  dan  4  syarat  lain  yang ditentukan  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota.
Abdurokhman (2014: 2-3)
menyatakan  bahwa  perangkat  desa disyaratkan  bertempat  di  desa  yang bersangkutan  karena  tugas  pelayanan masyarakat tidak hanya pada jam kerja tapi kapanpun dibutuhkan. Hal ini akan memudahkan  tugas-tugas  pelayanan pemerintahan dan pembangunan. Syarat  lain  yang  ditentukan  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  bisa menyangkut ketrampilan,
moral, kepribadian  dan  tidak  tercela  agar perangkat  desa  bisa  menjalankan  tugas dengan  baik  dan  bisa  menjadi  teladan bagi masyarakat.

## 2. Pengembangan Kapasitas
Dalam Kerangka Nasional Pe- ngembangan dan Peningkatan Kapasitas  Pemerintah  dalam  Rangka
Mendukung  Desentralisai,  Kebijakan Menteri  Dalam  Negeri  dan  Kepala Bappenas,  Tahun  2002  disebutkan bahwa pengembangan dan peningkatan kapasitas meliputi tiga tingkatan, yaitu: 1)  Tingkat  sistem,  yaitu  kerangka peraturan dan kebijakan-kebijakan yang  mendukung  atau  mem-batasi pencapaian  tujuan-tujuan  kebi-jakan tertentu;  2)  Tingkat  kelembagaan  atau entitas, yaitu struktur organisasi, proses-proses  pengambilan  keputusan dalam  organisasi,  prosedur  dan  meka- nisme  kerja,  instrumen  manajemen, hubungan-hubungan dan jaringan antar organisasi,  dll;  3)  Tingkat  individu, yaitu  tingkat  keterampilan,  kualifikasi, pengetahuan/ wawasan, sikap (attitude),  etika  dan  motivasi  individu yang bekerja dalam suatu organisasi.
Asrori (2014:103) mengatakan bahwa  dimensi  peningkatan  kapasitas perangkat  desa mencakup  penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, belajar dan pengalaman. Tiga tingkat  kemampuan yang  harus  dimiliki oleh  perangkat
desa  yaitu:  1)  kemampuan  dasar;  2) kemampuan manajemen; dan 3) kemampuan kemampuan teknis. Kemampuan  dasar  yang  harus dimiliki pe-rangkat desa adalah meliputi: pengetahuan tentang  regulasi  desa,
pengetahuan tentang
dasar-dasar
pemerintahan  desa,  dan  pengetahuan tentang  tugas pokok  dan  fungsi. Kemam-puan  manajemen  meliputi: manajamen SDM, manajemen pelayanan  publik, manajamen  asset, dan  managemen  keuangan. Sedangkan Kemampuan Teknis meliputi: penyusunan administrasi desa, penyusunan peren-canaan pembangunan,  penyusunan  angga-ran, penyusunan Perdes,  dan  pelayanan publik. Tiga  tingkatan  kemampuan yang  harus  dimiliki  oleh  perangkat desa  terse-but  diangkat  menjadi  fokus dalam penelitian ini.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan me-tode  penelitian  kualitatif  dengan desain  penelitian  deskriptif. Pemilihan rancangan  deskriptif  kualitatif,  maka penulis
melakukan pendekatan terhadap  obyek  penelitian  dengan menggali  informasi  sesuai  dengan persepsi  penulis  dan  informan  dan dapat berkembang sesuai dengan interaksi  yang  terjadi  dalam  proses wawancara. Penulis senantiasa mengin- terpretasikan  makna  yang  tersurat  dan tersirat  dari  penjelasan  yang  diberikan informan,  hasil  observasi  lapangan serta catatan pribadi .
Penelitian ini dilakukan di Desa Pabian  Kecamatan  Kota  Sumenep Kabupaten  Sumenep  dengan  metode penelitian  kualitatif  deskriptif, mema- parkan  atau  menggambarkan  semua peristiwa penelitian yang diperoleh dari lapangan  sesuai  dengan  masalah  yang diangkat.  Adapun  yang  menjadi  fokus
penelitian adalah  kapasitas perangkat desa meliputi: 1) kemampuan dasar, 2) kemampuan manajemen, 3) kemampuan teknis.

## D. Pembahasan

## 1. Kemampuan Dasar
Peningkatan  kapasitas  sumber daya  perangkat  desa  perlu  dilakukan untuk  mendukung  pelaksanaan tugas pokok  dan  fungsinya  agar  berjalan secara efektif dan efisien demi kemajuan  desa.  Unsur  sumber  daya manusia  sebagai  elemen  penting  yang potensial, perlu dikembangkan sedemikian  rupa  sehingga  mampu memberikan  kontribusi  yang  optimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya sendiri. Komponen  kemampuan  dasar meliputi pengetahuan dasar-dasar peme-rintahan  desa  serta  pengetahuan tentang  tugas  pokok  dan  fungsinya. Dalam  hal  ini  perangkat  desa  Pabian Kabupaten  Sumenep  berlatar  belakang pendidikan  SMA  92%  dan  SMP  8%. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  secara administratif  perangkat  desa  Pabian telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan  dalam Undang-undang
Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa Pasal  50.  Apabila  ditinjau  dari  latar belakang pendidikan aspek pengalaman yang miliki rata-rata
telah berpengalaman menjadi perangkat desa selama  lebih  dari  10  tahun,  para perangkat  desa  di  Desa  Pabian  merasa memiliki  pengetahuan  yang  memadai tentang  pe-ngetahuan  pemerintahan desa  dan  pengetahuan  tentang  tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat desa.  Namun  demikian,  pengetahuan yang  didapatkan  dari  latar  belakang
pendidikan  dan  pengalaman  ternyata tidak  cukup  memadai  apabila  tidak ditunjang dengan peningkatan keterampilan  yang  diperoleh  melalui diklat atau bimbingan teknis. Selama  ini  perangkat  desa tersebut  menjalankan  tugas  pokok  dan fungsinya berdasarkan kebiasaan, tanpa mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar  dan  pedoman  dari  pekerjaan mereka  bersifat  dinamis,  mengalami perubahan  yang  signifikan  dari  waktu ke waktu. Berdasarkan hasil wawancara  diketahui  bahwa  kapasitas perangkat desa Pabian dalam memahami pengetahuan dasar pemerintahan desa maupun pengetahuan tentang  tugas  pokok  dan fungsinya  belum  cukup  memadai.  Hal ini  ditandai  dengan  60%  belum memahami dengan baik unsur kemampuan dasar. Hanya 3 orang yang pernah  mengikuti  diklat  berkenaan dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya. Keikutsertaan  perangkat  desa  dalam diklat  yang  bimtek  masih  sangat minim.  Faktor    rutinitas  yang  telah mereka  jalani  selama  lebih  dari  10 tahun  telah  membuat  perangkat  desa tersebut  merasa  telah  cukup  memiliki kemampuan  dasar.  Kendati  demikian, kompetensi  yang  mereka  miliki  belum memadai  dalam  menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan desa.

## 2. Kemampuan Manajemen
Salah  satu  kapasitas  sumber daya  perangkat  desa  dapat  dilihat  dari tingkat  kemampuan  manajemen  yang dimiliki  meliputi  manajemen  sumber daya  manu-sia,  manajemen  aset,  dan manajemen
pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ke-mampuan manajemen  perangkat  desa  ma-sih rendah  dan  belum  memadai.  Hal  ini ditunjukkan  oleh  masih  minimnya
keikutsertaan  perangkat  desa  pada diklat  ataupun  bimbingan  teknis  yang berkenaan dengan pengembangan manajemen  sumber  daya  manusia maupun manajemen aset dan manajemen pelayanan publik. Menurut Gomes (2003:3) upaya mengelola unsur manusia dengan segala potensi yang dimilikinya harus  dilakukan  seefektif  mungkin sehingga  dapat  diperoleh  sumber  daya manusia  yang  puas (satisfied) dan memuaskan (satisfactory) bagi organisasi.  Manajemen  Sumber  daya Manusia merupakan bagian dari manajemen umumnya yang memfokuskan pada unsur sumber daya manusia, peran dan kedudukan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi secara terpadu.
Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa dalam suatu organisasi,  sumber  daya  manusia  me- rupakan suatu sumber daya yang sangat vital  dalam  sebuah  organisasi.  Tanpa adanya  sumber  daya  manusia  yang kompeten  maka  suatu  organisasi  tidak akan berjalan.
Pendidikan dan pelatihan meru-pakan upaya untuk memberdayakan aparat, terutama untuk meningkatkan  kemampuan  intelektual dengan kepri-badian manusia. Pendidikan  yang  dilakukan  dalam suatu proses pengem-bangan kemampuan  bertujuan  kearah  yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan, sedangkan pelatihan adalah  merupakan  bagian  dari  proses pendidikan yang bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang. Sebagaimana diungkapkan oleh Sudiro (2011:80) bahwa Pendidikan  dan  pelatihan  yang  diikuti oleh  aparat  desa  diharapkan  nantinya mampu  mengerjakan  tugas-tugasnya dengan baik yang di bebankan
kepadanya  tanpa  arahan  langsung  dari pihak atasannya. Pendidikan dan pelatihan  dapat  dipandang  sebagai salah  satu  jalur  untuk  meningkatkan kemampuan aparat desa dalam melayani kepentingan masyarakat.
Pentingnya  program  pendidikan  dan pelatihan adalah bertujuan untuk meningkatkan  kemam-puan  mereka dalam  mengelolah  kegiatan-kegiatan sesuai dengan profesinya.
Kenyataanya  yang  terjadi  di desa  Pabian,  program  diklat  maupun bim-bingan  teknis  yang  diadakan  oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumenep  belum  dapat  diikuti  oleh seluruh  perangkat  desa  yang  ada. Pelatihan (diklat) maupun bimtek yang dilaksanakan  tidak sesuai  dengan harapan,  di  sebabkan  oleh  beberapa faktor  diantaranya  terbatasnya  jumlah personel  yang  boleh  ikut  maupun kurangnya  minat  dan  kesadaran  dari perangkat  desa  itu  sendiri  untuk  ikut serta  dalam  kegiatan  diklat  atau bimtek.
Mereka belum menyadari bahwa  diklat/bimtek  memiliki  peran yang  sangat  penting.  Sebagaimana menurut Sudiro (2011:80) bahwa diklat maupun bimtek merupakan bagian dari pendidikan  yang  menyangkut  proses belajar untuk mem-peroleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem  pendidikan  yang  berlaku  dalam waktu  yang  singkat  dan  metode  yang lebih  mengutamakan  pada  praktik daripada  teori.    Berdasarkan  hal tersebut maka program pelatihan maupun bimbingan teknis yang dilakukan  kepada  perangkat  desa  di Desa  Pabian  Kabupaten  Sumenep harus terus
dilakukan secara berkesinambungan.

## 3. Kemampuan Teknis
Pemerintah desa memiliki fungsi menyelenggarakan  rumah tangga desa, melaksanakan pembangunan dan pem-binaan kemasyarakatan, melaksanakan pembinaan perekonomian desa, melaksa-nakan  pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan  pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan melaksanakan musya-warah penyelesaian  perselisihan dan  lain sebagainya. Dalam melaksanakan fung-sinya dengan baik perangkat desa sebagai pembantu  kepala  desa  dalam menyelenggarakan pemerintahan  desa dituntut  untuk  memiliki kemampuan teknis yang memadai, baik itu kemam- puan  teknis  administrasi  desa,  Peren- canaan
Pembangunan, Anggaran, maupun  kemampuan  teknis Pelayanan Publik (Asrori, 2014:109). Kemampuan teknis yang dimiliki perangkat desa dalam pelayanan  kepada  masyarakat  belum tercermin dalam ketertiban administratif, perencanaan pembangunan, anggaran maupun pelaya-nan  publik.    Hal  ini  disebabkan oleh minimnya minat dan kemauan dari perangkat desa untuk  mengikuti  diklat dan bimtek.
Data dilapangan menunjukkan  hanya  15% perangkat desa yang  sudah  pernah  mengikuti bimbingan  teknis  administrasi  desa, perencanaan  pem-bangunan  maupun pelayanan  publik.  Sementara  itu  85% menyatakan belum pernah ikut. Kondisi ini menunjukkan bahwa  belum  ada  pembinaan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah dalam  upaya  peningkatan  kemampuan teknis perangkat  desa.  Sebagai  contoh pemahaman teknis terhadap perencanaan  pembangunan  desa  yang dimiliki pe-rangkat desa belum
memadai  karena  perangkat  desa  belum dibekali  dengan  diklat/bimtek  yang diperlukan.  Aparatur    desa  hanya melakukan  kegiatan-kegiatan  secara
rutin  seperti  tahun-tahun  sebelumnya, padahal kebijakan meka-nisme perencanaan  pembangunan  desa  sudah mengalami  perubahan yang  sangat mendasar.  Hal  yang  sama  juga  terjadi pada  kemampuan  teknis anggaran.
Perangkat  desa belum  mempunyai kemampuan  teknis  yang  memadai dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan  keuangan  desa merupakan unsur  penting bagi  desa karena mempunyai tujuan mensejahterakan rakyat dengan memaksimalkan pencarian sumber pendapatan  sebagai  modal  atau dana didalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Keuangan  Desa  mengatur tentang sumber pen-dapatan desa, yaitu berdasarkan  pendapatan  asli  desa, kemudian bantuan  dari  Pemerintah
Kabupaten berupa bagian yang diperoleh  dari  pajak  dan  retribusi  serta bagian dari dana perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah yang diterima  oleh  Pemerintah  Kabupaten, selain itu  bantuan  dari  Pemerintah  dan Pemerintah Provinsi, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

## E. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian dapat  disimpulkan  bahwa  kapasitas sumber  daya  perangkat  desa  di  Desa Pabian  Kabupaten  Sumenep  dengan latar  belakang  pendidikan  92%  SMA dan  8%  SMP,  dengan pengalaman kerja  80%  lebih  dari  10  Tahun  belum cukup  memadai  dalam  menjalankan tugas  pokok  dan  fungsinya.  Kapasitas perangkat  desa  yang  belum  cukup memadai  tersebut  ditinjau  dari  tiga tingkat kemampuan, yaitu: 1. Kemampuan  dasar  meliputi  pe- ngetahuan dasar-dasar pemerintahan desa serta pengetahuan  tentang  tugas  pokok dan fungsinya belum memadai dan belum ditunjang dengan pe- ningkatan keterampilan.
2. Kemampuan  manajemen, meliputi manajemen  sumber  daya  manusia,
manajemen  aset,  dan  manajemen pelayanan  publik.  Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa  ke-mampuan  manajemen perangkat  desa  masih  rendah  dan belum memadai.
3. Kemampuan  teknis  meliputi ke- mampuan teknis administrasi desa, Perencanaan Pembangunan, Angga-ran,  maupun  kemampuan teknis  Pelayanan  Publik  belum memadai  dan  belum  tercermin dengan  baik  secara  administratif, anggaran maupun pe-layanan publik.
Adapun  saran-saran  yang  dapat penulis  sampaikan  sehubungan  dengan kapasitas  perangkat  desa  di  Desa Pabian  Kabupaten  Sumenep  sebagai berikut: 1. Melakukan sosialisasi  peraturan perundang-undangan  yang  baru tentang desa, karena masih banyak perangkat desa yang belum menge- tahui  dan  memahami  peraturan yang menjadi dasar mereka melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya.
2. Melakukan upaya peningkatan
kapasitas  perangkat  desa  dengan mengikutsertakan  mereka  dalam berbagai  diklat  dan  bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan  dasar,  kemampuan manajemen serta kemampuan teknis perangkat desa.
3. Melakukan pembinaan secara berkesinambungan melalui pendampingan dan fasilitasi
maupun bimbingan
teknis administrasi  desa,  perencanaan pembangunan,  anggaran,  maupun pelayanan publik.

## Daftar Pustaka
Anonim. 2002. Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Desentralisai. Kebijakan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas. Asrori. 2014. Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus.  Jurnal Bina Praja Volume 6 Nomor 2 Edisi Juni 2014.
Gomes, F.C. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andi. Hasibuan, M.S.P. 2003. Organisasi Dan Motivasi. Jakarta: Bumi Aksara
Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya.
Sudiro A. 2011. Perencanaan Sumberdaya Manusia. Malang: Universitas
Brawijaya Press (UB Press).
Umam K. 2012. Perilaku Organisasi. Bandung: Pustaka Setia.
Widjaja H. 2010. Otonomi Desa. Jakarta: Raja Grafindo Persada.