IDJ , Volume 4, Issue 2 (2023), pp.  155 - 174 doi: 10.19184/idj.v4i2.40872 © University of Jember, 2023 Published online November 2023
Ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Sino-British Joint Declaration dalam Implementasi Kebijakan “ One Country, Two Systems ” Hong Kong
Cindy Claudia Putri Universitas Jember, Indonesia
Abstrak Secara umum penelitian ini membahas mengenai ketidakpatuhan Tiongkok terhadap perjanjian Sino- British Joint Declaration dalam mengimplementasikan kebijakan dalam prinsip “ One Country, Two Systems ” di Hong Kong. Hal menarik dalam penelitian ini yaitu sistem “ One Country, Two Systems” merupakan sistem  pemerintahan  yang  unik  karena  belum  pernah  diterapkan  di  negara  manapun  selain  di Tiongkok. Gap  Research dalam  penlitian  ini  yaitu  Tiongkok  dalam  sepuluh  tahun  terakhir menunjukkan  sikap  yang  semakin  tidak  patuh  terhadap Sino-British  Joint  Declaration meskipun kesepakata n tersebut merupakan solusi agar “ One Country, Two systems” dapat dijalankan sebagai mana mestinya . Ketidakpatuhan  tersebut  membuat  Tiongkok  dikecam  banyak  negara  namun  tidak  ada keinginan Tiongkok untuk kembali mematuhi perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan teori keamanan  negara,  teori  kedaulatan  negara  dan compliance-based  theory. Dengan  teori  tersebut  maka dapat  dilihat  faktor  apa  saja  yang  membuat  Tiongkok  tidak  patuh  terhadap Sino-British  Joint Declaration.
Kata  Kunci: Perjanjian internasional, Demokratisasi, One Country Two Systems,  Tiongkok, Hong Kong.

## Abstract
In  general,  this  research  discusses  China's  non-compliance  with  the  Sino-British  Joint  Declaration  agreement  in implementing  policies  on  the  principle  of  "One  Country,  Two  Systems"  in  Hong  Kong.  The  interesting  thing  in  this research is that the “One Country, Two Systems” system is a unique system of government because it has never been implemented in any country other than China. The Gap Research in this research is that China in the last ten years has shown an increasingly disobedient attitude towards the Sino-British Joint Declaration even though the agreement is a solution so that "One Country, Two Systems" can be carried out as it should. This non-compliance made China criticized by many countries but there was no intention of China to return to complying with the agreement. This research uses state security theory, state sovereignty theory, and compliance-based theory. With this theory, it can be seen what factors made China disobedient to the Sino-British Joint Declaration.
Keywords: International Agreement, Democratization, One Country Two Systems, China, Hong Kong.
156 | Ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Sino British Joint Declaration dalam Implementasi Kebijakan “One Country- Two Systems” Hong Kong

## I. PENDAHULUAN
Topik utama dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai apa penyebab Tiongkok tidak konsisten dalam komitmennya menjalakan Sino-British Joint Declaration melalui kebijakan “ One Country,  Two  System”. Prinsip  “ One  Country,  Two  Systems ”  didasarkan  pada Sino-British  Joint Declaration sebagai kerangka kerja konstitusional Hong Kong setelah penyerahan kedaulatan. Sebelum  serah  terima  kedaulatan,  pemerintah  Tiongkok  membentuk  badan  legislatif  dan eksekutif baru di Hong Kong, yang disebut Dewan Legislatif dan Dewan Eksekutif. 1 Badan- badan  ini  akan  menjadi  pemerintah  Hong  Kong  setelah  serah  terima  kedaulatan.  Selama periode transisi, Inggris dan Tiongkok bekerja sama untuk memastikan bahwa Hong Kong dapat  mempertahankan  tingkat  otonomi  dan  hak-hak  sipilnya  yang  unik.  Untuk  itu, pemerintah Tiongkok menetapkan kebijakan “ One Country, Two Systems ” yang memungkinkan Hong Kong mempertahankan sistem pemerintahan, ekonomi, dan hukumnya yang unik dan terpisah. Dalam praktiknya Tiongkok yang merupakan negara otoriter dan menganut sistem sosialis-komunis,  memiliki  tantangan  berat  untuk  tetap  harus  mengikuti  norma-norma internasional secara penuh dengan menjalankan “ One Country, Two Systems ” ini. Karena, hanya dengan  demikian  Tiongkok  dapat  berintegrasi  pada  sistem  global  yang  ada  dan  hidup beriringan dengan Hong Kong dengan damai. 2
Dalam  menjaga  kedaulatan  nasional  dan  integritas  teritorial,  Tiongkok  mengadopsi kebijakan  " One Country, Two Systems "  yang berarti bahwa  Tiongkok  menganggap  Hong  Kong sebagai bagian internal dari wilayah Tiongkok. 3 Oleh karena itu, Tiongkok memiliki tanggung jawab  untuk  menjaga  stabilitas  politik  dan  keamanan  di  Hong  Kong,  sekaligus  menjaga hubungannya dengan negara-negara lain. Tiongkok telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip " One Country, Two Systems " di Hong Kong dalam beberapa cara:
a. Sino-British Joint Declaration : Tiongkok dan Inggris menandatangani perjanjian ini pada tahun 1984, yang menetapkan prinsip " One Country, Two Systems " di Hong Kong. Perjanjian ini menjamin bahwa Hong Kong akan memiliki otonomi penuh dalam segala hal kecuali dalam urusan luar negeri dan pertahanan nasional, dan menjamin hak-hak politik dan sipil Hong Kong.
b. Basic Law : Basic Law atau Undang-Undang Dasar Hong Kong merupakan hukum dasar yang mengatur sistem politik dan hukum di Hong Kong. Basic Law mengakui prinsip " One Country, Two Systems " dan menjamin hak-hak dasar Hong Kong, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, beragama, dan lain-lain. 4
c. Pengangkatan Kepala Eksekutif: Berdasarkan prinsip " One Country, Two Systems ", Kepala Eksekutif  Hong  Kong  harus  dipilih  melalui  pemilihan  di  Hong  Kong,  tetapi  harus mendapat  persetujuan  Tiongkok.  Selain  itu,  Tiongkok  harus  menunjuk  Komite Pemilihan, Tidak ada warga biasa yang dapat menjadi anggota Komite Pemilihan secara
1 Chi Hang Brian Fong, “Exporting Autocracy : How China’s Extra-Jurisdictional Autocratic Influence Caused Democratic B acksliding in Hong Kong” (2021) 28:1 Democratization 198 – 218.
2 Sheng Ding, “To Build A ‘Harmonious World’: China’s Soft Power Wielding in the Global South” (2008) 13:2 Journal of Chinese Political Science, h. 193 – 213.
3 Rana Mitter, “ One Country, Two Systems ?” (2020) 166:2 (5582) RSA Journal , h. 42 – 45.
4 One Country, Two Systems? Protest, Democracy and Capitalism in Hong Kong  | Jody Musgrove  - Academia.edu ,  by  Jody Musgrove, S2883208 (2014).
langsung, namun warga Hong Kong dapat memilih anggota Dewan Legislatif Hong Kong yang kemudian dapat mempengaruhi pemilihan anggota Komite Pemilihan. 5
d. Hukum  dan  pengadilan:  Sistem  peradilan  di  Hong  Kong  berbeda  dengan  sistem peradilan  di  Tiongkok  daratan,  dan  para  hakim  di  Hong  Kong  diangkat  secara independen dan bekerja di bawah hukum Hong Kong.
Lebih  lanjut  penulis  akan  menunjukkan  hubungan  antara Sino-British Joint Declaration , Basic  Law, dan  “ One  Country,  Two  Systems ”  untuk  memudahkan  dalam  memahami  isi  dari penelitian  ini  sekaligus  memudahkan  untuk  menganalisa  data  yang  ada.  Hubungan  antara ketiga hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1.1 Kerangka Hukum Dasar Hong Kong dibawah Tiongkok
Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Basic Law Hong Kong 6
Dalam kasus Hong Kong, terdapat kolerasi antara kebijakan “ One Country, Two Systems ” dengan demokratisasi di Hong Kong. Hal ini berkaitan dengan perselisihan dan protes yang terjadi di Hong Kong selama beberapa tahun terakhir yang berusaha memprotes kebijakan- kebijakan kontroversial dibawah prinsip “ One Country, Two Systems ”. Perkembangan demokrasi di  Hong  Kong  telah  mengalami  banyak  hambatan  dan  tantangan,  baik  dari  pemerintah
5 BBC,  “Hong  Kong  submits  electoral  reform  report  to  Beijing”, BBC  News (15  July  2014),  online: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-28310374>.
6 Basiclawgovhk, “Basic Law - Chapter IV article 45: Chief Executive”,.

## Penandatangan Perjanjian
SINO-BRITISH JOINT DECLARATION (1984) antara Tiongkok dan Inggris tentang penetapan Hong Kong sebagai SAR
Implementasi dan Langkah awal komitmen:
BASIC LAW HONG KONG (1990) Undang-Undang Dasar Hong Kong sebagai SAR
Pasal 5 Basic Law Hong Kong: "Dalam menerapkan prinsip ‘ One Country, Two Systems ’ Pemerintah Pusat Tiongkok akan mempertahankan sistem sosialis di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok di Tiongkok daratan, sementara sistem kapitalis dan cara hidup yang ditinggalkan oleh Inggris di Hong Kong akan tetap tidak berubah selama 50 tahun."
Penerapan sistem pemerintahan dengan prinsip
“ One Country, Two Systems ” (1997-2047) di Hong Kong

## 158 | Ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Sino British Joint
Declaration dalam Implementasi Kebijakan “One

## Country- Two Systems” Hong Kong
Tiongkok maupun dari kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi di pemerintah Hong Kong.  Namun,  gerakan  pro-demokrasi  di  Hong  Kong  tetap  berjuang  dan  memperjuangkan hak-hak dan kebebasan mereka, meskipun dengan risiko yang besar. 7 Aktivis pro-demokrasi Hong  Kong  telah  menuntut  reformasi  demokrasi  dan  peningkatan  hak  sipil,  mengingat beberapa  kebijakan  Tiongkok  yang  dianggap  telah  mencampuri  kebebasan  mengurangi otonomi  Hong  Kong.  Berikut  ini  adalah  beberapa  peristiwa  penting  dalam  sejarah demokratisasi Hong Kong:
1. 1984:  Pemerintah  Tiongkok  dan  Britania  Raya  menandatangani Sino-British  Joint Declaration , yang menetapkan bahwa Hong Kong akan menjadi Wilayah Administratif Khusus Tiongkok setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1997. Dokumen tersebut juga menjanjikan bahwa Hong Kong akan menikmati tingkat otonomi yang tinggi dan bahwa sistem politik dan ekonomi yang ada akan tetap terjaga selama 50 tahun.
2. 1991:  Dalam  pemilihan  umum  pertama  setelah  penandatanganan Sino-British  Joint Declaration ,  pemilih  Hong  Kong  memilih  Dewan  Legislatif,  badan  legislatif  semi- demokratis dengan 18 anggota dari daerah pemilihan geografis yang dipilih langsung, 21 anggota  dari  daerah  pemilihan  fungsional,  17  anggota  ditunjuk  oleh  Gubernur  Hong Kong, dan 3 anggota resmi.
3. 1994:  Pemerintah  Tiongkok  menegaskan  bahwa  hanya  warga  Hong  Kong  yang  pro- Beijing yang akan diizinkan memegang jabatan eksekutif atau legislative tertentu dalam kota itu.
4. 1997: Hong Kong diserahkan kembali ke Tiongkok. Pemerintah Tiongkok menetapkan hukum  dasar baru  yang  kemudian  dikenal  dengan Basic Law untuk  Hong Kong,  yang menetapkan bahwa kota tersebut akan menjadi Wilayah Administratif Khusus (SAR) Tiongkok  dengan  sistem  pemerintahan  “ One  Country,  Two  Systems ”.  Sistem  ini memberikan Hong Kong otonomi dalam pemerintahan internal, kecuali dalam urusan luar negeri dan pertahanan.
5. 2003:  Lebih  dari  setengah  juta  orang  turun  ke  jalan  memprotes  rencana  pemerintah Hong Kong untuk mengesahkan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial. Meskipun  undang-undang  tersebut  akhirnya  tidak  dijalankan,  demonstrasi  ini menunjukkan  bahwa  warga  Hong  Kong  sangat  peduli  tentang  hak-hak  sipil  dan otonomi mereka.
6. 2004:  Partai  pro-demokrasi  berhasil  memenangkan  mayoritas  kursi  dalam  pemilihan Distrik Nasional. Namun tidak memberikan perubahan yang signifikan.
7. 2014: Leung Chun-ying menawarkan usulan yang kemudian dikenal sebagai " One Person, One  Vote  with  Nominations "  atau  "Satu  Orang,  Satu  Suara  dengan  Nominasi",  yang memungkinkan  warga  Hong  Kong  memilih  calon  mereka  sendiri  secara  langsung, meskipun masih dengan seleksi nominasi oleh panitia pemilihan buatan Beijing. Namun, usulan  ini  tidak  disetujui  oleh  Beijing.  Kemudian  demonstrasi  besar-besaran  yang dikenal sebagai " Umbrella Movement " pecah setelah pemerintah Tiongkok mengumumkan rencana untuk membatasi kandidat yang dapat maju dalam pemilihan Kepala Eksekutif
7 Krzysztof Sliwinski, “Securitization of Hong Kong Politics: debate on electoral reform and civil disobedience of 2014.” (2020) POLITIKA - Annual Journal, online:
<https://www.academia.edu/41699704/Securitization_of_Hong_Kong_Politics_debate_on_electoral_reform_a nd_civil_disobedience_of_2014>.

## 159 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Hong Kong dalam sebuah White Paper . 8 Demonstrasi ini berlangsung selama lebih dari dua bulan dan menuntut reformasi demokrasi yang lebih besar di Hong Kong.
8. 2015: Dewan Legislatif Hong Kong mengalami pemilihan umum yang menjadi sorotan karena  kemenangan  besar  partai  pro-demokrasi.  Namun,  pemerintah  Tiongkok menolak memberikan lebih banyak otonomi politik dan demokratisasi yang lebih besar kepada Hong Kong.
9. 2017: Tedapat 3 nominasi Kepala Eksekutif Hong Kong dan dimenangkan oleh Carrie Lam.
10. 2019: Demonstrasi besar-besaran kembali pecah di Hong Kong sebagai protes terhadap RUU  ekstradisi  yang  kontroversial  yang  diusulkan  oleh  pemerintah  Hong  Kong mengenai  pengiriman  warga  Hong  Kong  ke  Tiongkok  daratan  untuk  diadili. Demonstrasi ini berlangsung selama berbulan-bulan dan menuntut reformasi demokrasi yang lebih besar, perlindungan hak asasi manusia, dan otonomi Hong Kong. 9
11. 2020: Pemerintah Tiongkok menetapkan undang-undang keamanan nasional yang keras untuk Hong Kong, yang memicu kekhawatiran besar tentang hilangnya otonomi politik dan penindasan terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia di Hong Kong. 10
12. 2021:  Terjadi  penangkapan  terhadap  50  aktivis  pro-demokrasi  Hong  Kong  yang merupakan  imbas  dari  pembuatan  undang-undang  keamanan  nasional  pada  tahun 2020. 11
13. 2022:  Hanya  ada  satu  kandidat  Kepala  Eksekutif  yang  lolos  seleksi  nominasi  untuk dapat  dipilih  dalam  pemilihan  Kepala  Eksekutif  Hong  Kong.  Karena  Tiongkok memperketat sistem pemilihan dengan sistem yang menetapkan bahwa hanya kandidat yang telah disaring oleh panitia pemilihan saja yang dapat mencalonkan diri, dan pemilih tidak lagi dapat memberikan suara langsung untuk kandidat tertentu.
Dengan  ini dinamika  otonomi  Hong  Kong  dibawah  prinsip  “ One Country, Two Systems ” semakin dipengaruhi oleh Tiongkok dan semakin jauh dari proses demokratis. Hal ini dapat memicu  protes  dan  kecaman  dari  kelompok-kelompok  pro-demokrasi  di  Hong  Kong  serta negara-negara yang mengecam perubahan ini sebagai pelanggaran terhadap Sino-British Joint Declaration dan  pengurangan  otonomi  Hong  Kong.  Hal  ini  kemudian  memberikan  sebuah rumusan masalah mengenai apa penyebab atau faktor yang mendasari keputusan Tiongkok untuk semakin mempersempit kebebasan dan otonomi yang dimiliki Hong Kong.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  peneliti  dalam  menjawab  rumusan  masalah  dan  menerangkan kerangka  penelitian  ini  yaitu  dengan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Hal  ini dikarenakan  pengumpulan  data  untuk  ilmu  hubungan  internasional  secara  umum  lebih memungkinan dengan menggunakan metode ini untuk meneliti suatu fenomena. 12 Hal yang
8 The State Council The People’s Republic of China, “The Practice of the ‘ One Country, Two Systems ’ Policy in the Hong Kong
Special Administrative Region”, (June
2014), online:
<http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2014/08/23/content_281474982986578.htm>.
9 Fong, supra note 1.
10 Simon  Shen,  “Hong  Kong  and  the  National  Security  Law:  Why  Now?”,  (15  June  2020),  online: <https://thediplomat.com/2020/06/hong-kong-and-the-national-security-law-why-now/>.
11 BBC News, “Puluhan aktivis dan politisi pro - demokrasi Hong Kong ditangkap dengan tuduhan subversi”, BBC News Indonesia (6 January 2021), online: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55534403>.
12 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi Kedua) (Penerbit Erlangga, 2009).

## 160 | Ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Sino British Joint
Declaration dalam Implementasi Kebijakan “One Country- Two Systems” Hong Kong
membedakan  penelitian  kualitatif  dan  kuantitatif  yaitu  terlihat  dari  bagaimana  kedua pendekatan  itu  memperlakukan  data.  Pendekatan  Kualitatif  menekankan  pada  banyak variabel dan menjadikan penelitian lebih mendalam. Teori kualitatif bersifat bottom-up yaitu melakukan  penelitian  terlebih  dahulu  baru  mencocokan  dengan  teori. 13 Analisis  kualitatif dilakukan  secara  induktif  atau  berorientasi  pada  eksplorasi  dan  penemuan  bukan  untuk menguji teori.

## III. PENYEBAB KETIDAKPATUHAN TIONGKOK TERHADAP SINO-BRITISH JOINT DECLARATION DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN “ ONE COUNTRY, TWO SYSTEMS ” DI HONG KONG
A. Peran Perlindungan Kedaulatan Negara dan Keamanan Nasional Tiongkok sebagai penentu Cost dan
Benefit dalam Implementasi “ One Country, Two Systems ” di Hong Kong
Pada  bagian  ini  penulis  akan  menjelaskan  mengenai  bagaimana  tindakan  Tiongkok  telah menghambat  nilai-nilai  demokrasi  yang  telah  lama ada  pada  Hong Kong  dan  memaksakan nilai-nilai baru agar sama dengan milik Tiongkok. Penjelasan proses demokratisasi Hong Kong akan  penulis  jelaskan  dengan  membandingkan  bagaimana  proses  dan  peraturan  untuk pemilihan  Kepala Eksekutif  dan  Badan  Legislatif  Hong Kong  dipilih.  Pembahasan  ini  akan difokuskan pada 3 periode pemilihan umum satu dekade terakhir yaitu di tahun 2012, 2017, dan 2022 agar dapat dikategorikan relevan dengan perkembangan terkini. Selanjutnya, bagian ini akan membahas tentang bagaimana Tiongkong mengeluarkan peraturan yang tidak sesuai dengan  kesepakatan  dalam Sino-British  Joint  Declarartion disebabkan  untuk  melindungi kedaulatan dan keamanan negaranya khususnya di era Xi Jinping.

## 1. Dinamika Proses Demokratisasi di Hong Kong
Proses demokratisasi di Hong Kong sejak penyerahan kedaulatan dari Inggris ke Tiongkok pada tahun 1997 telah mengalami beberapa tahap dan perkembangan yang kompleks. Berikut adalah poin utama yang dapat dijadikan gambaran mengenai awal gerakan demokratisasi di Hong Kong 14 :
1. Pemilihan  Kepala  Eksekutif  dan  Badan  Legislatif:  Pemilihan  Kepala  Eksekutif  Hong Kong pertama kali dilakukan pada tahun 1998. Namun, sistem pemilihan tersebut masih sangat  terbatas  dan  hanya  melibatkan  sejumlah  kecil  pemilih  yang  terdiri  dari  para pemimpin bisnis ( Taipan ), politisi, dan anggota lembaga-lembaga pemerintahan.
2. Reformasi  Politik:  Selama  beberapa  tahun  terakhir,  terjadi  sejumlah  usaha  untuk mereformasi sistem politik di Hong Kong dan memberikan lebih banyak kebebasan dan otonomi  politik  bagi  masyarakatnya.  Namun,  usaha  ini  seringkali  mendapatkan perlawanan  dari  pemerintah  Tiongkok  yang  cenderung  menekan  gerakan  pro- demokrasi di Hong Kong.
13 Ibid .
14 Alvin Y H Cheung, “Road to Nowhere: Hong Kong’s Democratization and China’s Obligations Under Public International Law” (2015) 40:2 Brooklyn Journal of International Law.
Aturan yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Eksekutif dan Badan Legislatif Hong Kong yang implementasinya sering terjadi perdebatan adalah Article 45 dan 68 adalah bagian dari Basic Law Hong Kong. Berikut adalah isi dari kedua artikel tersebut 15 :
a. Pasal  45:  Kepala  Eksekutif  Hong  Kong  harus  dipilih  oleh  pemilihan  universal  yang melibatkan semua warga Hong Kong yang memenuhi syarat dan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip  demokratis.  Namun,  proses  pemilihan  harus  disetujui  oleh  Komite Pemilihan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  Tiongkok,  dan  dijalankan  dengan pertimbangan untuk mencerminkan keseimbangan antara kepentingan yang berbeda di Hong Kong.
b. Pasal  68:  Anggota  Badan  Legislatif  ( Legislative  Council )  Hong  Kong  harus  dipilih  oleh pemilihan  umum  ( universal  suffrage )  dan  beberapa  anggota  dapat  dipilih  oleh  komite- komite  khusus.  Proses  pemilihan  harus  dilakukan  berdasarkan  prinsip-prinsip demokratis dan melibatkan semua warga Hong Kong yang memenuhi syarat.
Pada kenyataannya pemerintah Tiongkok telah mengambil tindakan untuk membatasi demokrasi di Hong Kong dan menafsirkan kedua artikel ini secara berbeda dari interpretasi yang lebih luas dan inklusif. Tindakan tersebut termasuk memperkenalkan Komite Pemilihan yang  diatur  oleh  pemerintah  Tiongkok  untuk  menyeleksi  calon  Kepala  Eksekutif,  serta membatasi  jumlah  anggota  Badan  Legislatif  yang  dipilih  secara  langsung  oleh  warga  Hong Kong. Hingga saat ini setelah 26 tahun pemindahan kedaulatan pemerintah Tiongkok telah mempertahankan  posisinya  bahwa Universal suffrage untuk  Kepala  Eksekutif  di  Hong  Kong dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional Tiongkok. Pemerintah  Tiongkok  berpendapat  bahwa  pemilihan  umum  atau Universal  suffrage untuk Kepala  Eksekutif  dapat  digunakan  oleh  kelompok  pro-demokrasi  untuk  memperoleh kekuasaan  politik  di  Hong  Kong  dan  menggunakan  posisi  mereka  untuk memperjuangkan kemerdekaan  atau  otonomi  yang  lebih  besar  dari  Tiongkok.  Pemerintah  Tiongkok  telah mengambil  beberapa  langkah  untuk  membatasi  kemampuan  kelompok  pro-demokrasi  di Hong  Kong  untuk  mempengaruhi  politik  dan  pemilihan,  termasuk  dengan  menerapkan undang-undang keamanan nasional dan menutup beberapa media dan organisasi masyarakat sipil yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. 16
Tabel 4.1 Perbandingan Proses Pemilihan Kepala Eksekutif dan Badan Legislatif
Hong Kong 2012-2022 dibawah Xi Jinping Jenis Pemilihan Tahun 2012 Tahun 2016-2017 Tahun 2021-2022 Kepala Eksekutif -Terdapat 3 kandidat, dimenangkan Leung Chun Ying (65.62% suara) -Terdapat 3 kandidat, dimenangkan Carrie Lam (66.81% suara) -Diseleksi 1.200 Komite Pemilhan -Hanya ada 1 kandidat, dimenangkan John Lee (99,44% suara)
-Komite pemilihan
1.500 anggota
15 The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, “Basic Law - Chapter IV (EN)”, (1990), online: <https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclaw/chapter4.html>.
16 BBC  News,  “China  sahkan  keputusan  perketat  pemilu  Hong  Kong”,  (11  March  2021),  online: BBC  News Indonesia <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56357976>.
162 | Ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Sino British Joint Declaration dalam Implementasi Kebijakan “One Country- Two Systems” Hong Kong
- pencalonan calon oleh minimal 150 anggota dari Komite Pemilihan kemudian dipilih oleh 1.200 Komite pemilihan (perwakilan Hong Kong 25% atau 300 dari 1.200), dipilih oleh 70 suara Badan Legislatif (perwakilan Hong Kong 13% atau 200 dari 1.200) -Penangkapan Aktivis Pro- Demokrasi Dewan Legislatif -dipilih langsung oleh rakyat 30 kursi geografis dari 70 kursi (tahun 2008 dipilih langsung 24 kursi) -Dipilih langsung 35 kursi dari 70 kursi. Penambahan dari kursi fungsional ke geografis, -Direncanakan dipilih langsung 40 kursi (2017), kenyataannya yang dipilih langsung hanya 20 kursi dari
70.
Dari  tabel  tersebut  terlihat  bahwa  sebenarnya  pelaksanaan Universal  suffrage memang sudah terlaksana di Hong Kong yaitu dalam memilih anggota Badan Legislatifnya. Pemilihan umum untuk Badan Legislatif di Hong Kong diadakan setiap empat tahun sekali dan terbuka untuk semua warga Hong Kong yang berumur 18 tahun ke atas dan memiliki hak pilih. Hingga pada  tahun  2021,  pemerintah  Tiongkok  mengeluarkan  peraturan  yang  mereformasi  proses pemilihan berdasarkan undang-undang keamanan nasional yang menimbulkan kekhawatiran tentang pengaruh Beijing di Hong Kong dan hak-hak demokrasi di wilayah tersebut. Sebagai akibat dari reformasi tersebut, beberapa anggota parlemen Hong Kong yang dikenal sebagai pendukung oposisi dilarang ikut serta dalam pemilihan umum Badan Legislatif pada tahun yang sama. 17 Hal ini memunculkan pertanyaan tentang keterbukaan dan kebebasan pemilihan umum di Hong Kong di masa depan. Perubahan yang cukup besar pada tahun 2017 ke 2022 kemudian  meningkatkan  kekhawatiran  akan  semakin  sempitnya  kesempatan  rakyat  Hong Kong di masa depan untuk dapat terlibat baik itu dalam pemilihan Kepala Eksekutif maupun Badan Legislatif di Hong Kong.
2. Faktor Keamanan Nasional dan Kedaulatan Negara oleh Tiongkok dalam Pelaksanaan Prinsip “ One Country, Two Systems ” di Hong Kong
Dalam penjelasan sebelumnya, pelaksanaan universal suffrage sebagai poin penting dalam Sino- British Joint Declaration belum dapat tercapai sepenuhnya dalam pelaksanaan “ One Country, Two Systems ”  saat  ini.  Pelaksanaan universal  suffrage belum  tercapai  karena  adanya  perbedaan pandangan  antara  pemerintah  Tiongkok  dan  para  pendukung  demokrasi  di  Hong  Kong tentang bagaimana dan kapan reformasi politik harus dilakukan. Karena adanya perbedaan pandangan  ini,  pelaksanaan universal  suffrage di  Hong  Kong  menjadi  salah  satu  isu  yang kontroversial  dan  sensitif  dalam  hubungan  antara  Hong  Kong  dan  Tiongkok.  Sejak penyerahan  kedaulatan  Hong  Kong  dari  Inggris  kepada  Tiongkok  pada  tahun  1997,
17 Ibid .
pemerintah Tiongkok  masih  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dalam  urusan Hong  Kong. Selain  perbedaan  persepsi  antara  Tiongkok  dan  aktivis  Pro-Demokrasi  di  Hongkong, Tiongkok memiliki alasan-alasan lain dalam membatasi demokrasi di Hong Kong. Beberapa alasan yang sering disebutkan antara lain 18 :
1. Alasan  keamanan  nasional:  Tiongkok  meyakini  bahwa  Hong  Kong  memiliki  peran strategis penting dalam menjaga keamanan nasional Tiongkok. Pemilihan umum yang terlalu  bebas  dapat  menimbulkan  ketidakstabilan  dan  konflik  sosial,  yang  dapat membahayakan  keamanan  Hong  Kong  dan  Tiongkok  secara  keseluruhan.  Sebagai gantinya, Tiongkok telah mengusulkan sistem pemilu yang mengakibatkan terbatasnya partisipasi publik di Hong Kong. Pemerintah Tiongkok menganggap keamanan nasional sebagai prioritas utama dan meyakini demokrasi yang terlalu luas dapat membuka celah bagi  separatisme,  ekstremisme,  dan  pengaruh  negatif  dari  negara  asing.  Pemerintah Tiongkok  khawatir  pemilihan  yang  bebas  akan  memunculkan  pihak  anti-pemerintah Tiongkok dan anti-Partai Komunis Tiongkok (PKT) di pemerintah Hong Kong. Dengan Tiongkok mempertahankan kendali penuh atas Hong Kong, dapat menghindari situasi seperti Revolusi Tiannamen tahun 1989, di mana situasi itu dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas politik dan keamanan nasional Tiongkok.
2. Alasan  kedaulatan  nasional:  Hong  Kong  merupakan  bagian  internal  dari  wilayah kedaulatan  nasional  Tiongkok,  sehingga  Tiongkok  memiliki  hak  untuk  mengatur urusan  dalam  negeri  Hongkong  termasuk  berjalannya  proses  demokrasi.  Hal  ini dilakukan agar demokrasi di Hong Kong tidak mengganggu kedaulatan dan integritas Tiongkok.  Menurut  Tiongkok  pelaksanaan  pemilihan  secara  bebas  harus  dilakukan dalam  batas-batas  yang  diatur  oleh  hukum  dan  harus  memperhatikan  faktor-faktor keamanan dan kedaulatan nasional. Tiongkok juga memandang bahwa sistem politik Hong Kong harus memperhatikan perbedaan mendasar antara sistem politik Tiongkok dengan  sistem  politik  Barat.  Sebagai  bagian  dari  Tiongkok,  Hong  Kong  harus menyesuaikan  dengan Tiongkok.  Karena  Tiongkok  memiliki  budaya  dan  tradisi  yang berbeda  dengan  Barat.  Oleh  karena  itu,  Tiongkok  lebih  memilih  sistem  politik  yang dapat mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Namun, pihak oposisi di  Hong  Kong  dan  masyarakat  internasional  telah  mengecam  kebijakan  Tiongkok tersebut dan menuntut pelaksanaan pemilihan bebas dan adil di Hong Kong. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan pemilihan yang transparan dan adil adalah hak dasar warga Hong Kong dan harus dilindungi oleh pemerintah Tiongkok. Tuntutan ini terus menjadi  topik  utama  perdebatan  dalam  hubungan  antara  Tiongkok  dan  Hong  Kong serta masyarakat internasional.
Penggunaan prinsip “ One Country, Two Systems ” di Hong Kong dianggap Tiongkok sebagai solusi  yang  tepat  untuk  mengakomodasi  aspirasi  masyarakat  Hong  Kong,  sambil  tetap mempertahankan  kedaulatan  dan  integritas  wilayah  Tiongkok.  Karena  konsep  ini memberikan Hong Kong status khusus sebagai wilayah administratif khusus yang memiliki tingkat otonomi politik dan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Tiongkok. Namun, posisi pemerintah Tiongkok tentang “ One Country, Two Systems ” dapat
18 Lindsay Maizland, “Hong Kong’s Freedoms: What China Promised and How It’s Cracking Down”, (19 May 2022),  online: Council  on  Foreign  Relations <https://www.cfr.org/backgrounder/hong-kong-freedoms- democracy-protests-china-crackdown>; Shen, supra note 10.
164 | Ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Sino British Joint Declaration dalam Implementasi Kebijakan “One Country- Two Systems” Hong Kong
dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. 19 Di satu sisi, pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa  otonomi  Hong  Kong  hanya  berlaku  dalam  batas-batas  tertentu  dan  tidak  boleh menantang atau mengancam kedaulatan Tiongkok. Dalam konteks ini, pemerintah Tiongkok mengambil  tindakan  keras  terhadap  aktivis  pro-demokrasi  di  Hong  Kong  yang  dianggap menantang kedaulatan Tiongkok. Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga terus menegaskan komitmen  mereka  untuk  menjaga  otonomi  dan  status  khusus  Hong  Kong  sesuai  dengan prinsip  “ One Country, Two Systems ”.  Dalam  beberapa  kesempatan,  pemerintah  Tiongkok  juga mengeluarkan pernyataan untuk menjamin hak-hak dan kebebasan masyarakat Hong Kong, seperti  kebebasan  berbicara,  berkumpul,  dan  berdemonstrasi.  Namun,  dalam  praktiknya, hubungan antara Hong Kong dan Tiongkok masih sangat kompleks dan kontroversial. Untuk dapat  memhami  hal  ini  penulis  membuat  tabel  landasan  Tiongkok  dalam  membuat kebijakannya dibawah kerangka “ One Country, Two Systems ” sebagai berikut:
Posisi Tiongkok Benefit Action Cost One Country otonomi Hong Kong tidak dapat mengganggu atau mengancam kedaulatan Tiongkok Tiongkok mengambil tindakan keras terhadap aktivis pro- demokrasi di Hong Kong yang dianggap menantang kedaulatan Tiongkok Tiongkok dianggap melanggar hak asasi manusia dan kebebasan sipil yang menjadi hak warga Hong Kong. Two Systems Tiongkok menegaskan komitmen mereka untuk menjaga otonomi dan status khusus Hong Kong sesuai dengan prinsip “ One Country, Two Systems ” Tiongkok mengeluarkan pernyataan untuk menjamin hak-hak dan kebebasan masyarakat Hong Kong, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan berdemonstrasi. Kebebasan yang terlalu luas membuka kesempatan untuk gerakan separatisme karena
kecenderungan nilai demokrasi
berbanding terbalik dengan nilai yang dianut Tiongkok. Sehingga ditakutkan
Hong Kong akan Memisahkan diri.
Menurut Andrew T. Guzman di dalam compliance-based theory miliknya, suatu negara akan tidak  patuh  pada  hukum  atau  perjanjian  internasional  karena  negara  tersebut mempertimbangkan cost dan benefit yang didapat ketika bertindak. Dari tabel di atas dapat
19 Eric C Ip, “Constitutional Conflict in Hong Kong Under Chinese Sovereignty” (2016) 8:1 Hague Journal on the Rule of Law, h. 75 – 99.
dilihat  bahwa  cost  yang  harus  dibayarkan  apabila  Tiongkok  lebih  menekankan  pada  Two Systems  dapat  menyebabkan  Hong  Kong  yang akan  semakin  mandiri  dan  tidak dapat  lagi dikontrol oleh Tiongkok. Sedangkan apabila Tiongkok lebih ketat pada aspek One Country memberikan benefit yang lebih banyak untuk Tiongkok yaitu dengan mudahnya Hong Kong untuk diatur dalam regulasi Tiongkok sehingga kepentingan Tiongkok menjadi aman.
Dalam  menangani  Hong  Kong  di  bawah  prinsip  " One  Country,  Two  Systems ",  terdapat perbedaan pendekatan antara Deng Xiaoping yang turut mengagas prinsip tersebut dan Xi Jinping  yang  melaksanakannya  di  masa  sekarang.  Berikut  adalah  beberapa  perbedaan tersebut 20 : 1. Pendekatan politik: Deng Xiaoping dikenal sebagai arsitek dari prinsip " One Country, Two Systems ",  dan  ia  menekankan  pentingnya  untuk  memberikan  otonomi  dan  kebebasan yang cukup kepada Hong Kong. Sedangkan Xi Jinping cenderung memiliki pendekatan yang  lebih  keras  dalam  menangani  Hong  Kong,  dengan  menekankan  pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional Tiongkok.
2. Kebijakan  ekonomi:  Deng  Xiaoping  menerapkan  kebijakan  reformasi  ekonomi  yang mengarah pada liberalisasi pasar dan privatisasi di Tiongkok, dan ini juga berdampak pada Hong Kong. Kebijakan ini membantu memperkuat posisi Hong Kong sebagai pusat keuangan  internasional.  Sementara  itu,  Xi  Jinping  lebih  memfokuskan  pada pengembangan  ekonomi  di  wilayah  Tiongkok  lainnya  dan  meningkatkan  pengaruh Tiongkok di kancah ekonomi global.
3. Reaksi  terhadap  gerakan  protes:  Deng  Xiaoping  menekankan  pentingnya  untuk memperjuangkan  persatuan  Tiongkok  dan  memberikan  otonomi  yang  cukup  kepada Hong Kong, sehingga ia lebih fleksibel dalam menangani gerakan protes di Hong Kong. Sementara itu, Xi Jinping menangani gerakan protes di Hong Kong dengan tangan besi, dengan menekankan bahwa keamanan nasional Tiongkok harus diutamakan.
4. Hubungan  dengan  masyarakat  internasional:  Deng  Xiaoping  berusaha  membangun hubungan yang baik dengan masyarakat internasional dan memperkuat posisi Tiongkok di  kancah  global.  Sementara  itu,  Xi  Jinping  cenderung  lebih  fokus  pada  kepentingan Tiongkok  sendiri  dan  menekankan  pentingnya  "mendapatkan  kembali  kekuatan Tiongkok".
Meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara Deng Xiaoping dan Xi Jinping dalam menangani Hong Kong, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperkuat posisi Tiongkok  dan  menjaga  persatuan  Tiongkok,  meskipun  dengan  pendekatan  yang  berbeda- beda.  Deng  Xiaoping  lebih  memberikan  kelonggaran  terhadap  posisi  Hong  Kong  sebagai bagian dari SAR untuk menerapkan nilai-nilai demokratis sebagai mana merupakan identitas dari Hong Kong sehingga Hong Kong merasa nyaman dalam prosesnya menjadi bagian dari internal Tiongkok. Sementara Xi Jinping dan beberapa pemimpin pasca Deng Xiaoping lain cenderung lebih membatasi ruang gerak Hong Kong agar tidak terlepas dari Tiongkok dan menjadi  kesatuan  dengan  karakteristik  yang  dimiliki  Tiongkok. 21 Dari  hal  ini  dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan implementasi dari prinsip “ One Country, Two Systems ” dari
20 Ming K Chan, “The Challenges of ‘ One Country, Two Systems ’ Disequilibrium in China’s Hong Kong SAR, 1997– 2017” (2018) 50:1 Chinese Law & Government , h. 1 – 9.
21 Skylor Evan Sergio Gomes, Chinese Government Response to the 2019 Hong Kong Protests: A Corpus-Based Lexical Study The Ohio State University, 2020) [unpublished].

## 166 | Ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Sino British Joint
Declaration dalam Implementasi Kebijakan “One Country- Two Systems” Hong Kong
awal  pembentukan  dan  tujuan  awalnya  dengan  pelaksanaannya  pasca  diberlakukan  pada tahun 1997 khususnya pada era Xi Jinping.

## B. Kelemahan Sino-British Joint Declaration sebagai Perjanjian Normatif
Setelah  diterapkan  undang-undang  keamanan  nasional  oleh  Tiongkok  di  Hong  Kong  pada tahun  2020,  pemerintah  Inggris  secara  resmi  menuduh  Tiongkok  tidak  patuh  pada kesepakatan Sino-British Joint Declaration kemudian melarang ekspor senjata ke Hong Kong, dan mencabut  perjanjian  ekstradisi  dengan  Hong  Kong.  Inggris  memperkuat  komitmennya terhadap Hong Kong dengan mengambil tindakan konkret dengan memberikan perlindungan kepada para aktivis demokrasi dan memperluas program visa untuk penduduk Hong Kong yang ingin pindah ke Inggris. Langkah ini dapat memberikan sinyal kuat bahwa Inggris tetap memperhatikan nasib Hong Kong dan menjaga hubungan erat dengan penduduk Hong Kong. Hubungan  diplomatik  antara  Tiongkok  dan  Inggris  telah  memburuk  sejak  pemberlakuan Hukum Keamanan Nasional di Hong Kong pada tahun 2020. 22 Inggris merupakan salah satu negara  yang  paling  vokal  dalam  mengecam  hukum  tersebut  hal  ini  sebagai  bentuk tanggungjawab inggris karena menyetujui untuk menyerahkan kedaulatan Hong Kong pada Tiongkok di masa lalu.

## 1. Derajat Hukum Perjanjian Sino-British Joint Declaration
Dalam perkembangannya tidak adanya penjelasan merinci dalam Sino-British Joint Declaration mengenai penerapan prinsip “ One Country, Two Systems ” kemudian menjadi subjek kontroversi. Dengan  deklarasi  yang  bersifat  normatif  membuat  perbedaan  penafsiran  dari  pihak  pro- demokrasi di Hong Kong yang menginginkan pemerintahan yang lebih demokratis dari yang telah  diberikan  oleh  Tiongkok  sebelumnya  dan  hal  ini  memicu  kemarahan  dari  pihak Tiongkok. Lebih lanjut mengenai kurang subtantifnya Sino-British Joint Declaration antara lain 23 : 1. Kurangnya  mekanisme  perlindungan: Sino-British  Joint  Declaration tidak  memiliki mekanisme perlindungan yang kuat untuk memastikan pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan politik di Hong Kong. Hal ini membuat Tiongkok dapat dengan mudah mengabaikan perjanjian tersebut dan melanggar hak-hak warga Hong Kong.
2. Ketidakpastian  masa  depan: Sino-British  Joint  Declaration tidak  memberikan  kepastian masa  depan  bagi  Hong  Kong  setelah  berakhirnya  periode  transisi  50  tahun.  Hal  ini menciptakan  kekhawatiran  bahwa  Tiongkok  akan  terus  membatasi  otonomi  Hong Kong dan mengabaikan hak-hak warga Hong Kong setelah berakhirnya periode transisi.
3. Ketidakseimbangan  kekuatan: Sino-British Joint Declaration memberikan  kekuatan  yang tidak seimbang antara Tiongkok dan Hong Kong. Tiongkok memiliki kekuatan untuk membatasi otonomi dan hak-hak politik di Hong Kong, sedangkan Hong Kong memiliki sedikit kekuatan untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
Akibat  dari  kelemahan-kelemahan  ini  adalah  terbatasnya  demokrasi  di  Hong  Kong. Meskipun  Hong  Kong  memiliki  sistem  politik  yang  lebih  terbuka  dan  demokratis dibandingkan  dengan  Tiongkok,  Tiongkok  telah  berulang  kali  melakukan  tindakan  yang mengekang  kebebasan  politik  di  Hong  Kong.  Sebagai  contoh,  pada  2020,  Tiongkok
22 Shen, supra note 10.
23 Cheung, supra note 14; Rachel Tang, Internal Self-Determination as Democracy:  A Case Study of Hong Kong (Master Thesis, London School of Economics and Political Science, 2016) [unpublished].
mengeluarkan undang-undang keamanan nasional yang mengekang kebebasan berbicara dan berkumpul  di  Hong  Kong,  yang  menghambat  kemampuan  warga  Hong  Kong  untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara bebas dan demokratis. 24
Dengan  adanya  kelemahan-kelemahan  tersebut  memperlihatkan  derajat  hukum  yang dimiliki oleh Sino-British Joint Declaration yaitu perjanjian ini lebih bersifat deklaratif dan berisi prinsip-prinsip  dasar,  seperti  menjaga  otonomi  dan  hak  asasi  manusia  di  Hong  Kong,  dan tidak memiliki sanksi tegas yang dapat diterapkan jika perjanjian tersebut dilanggar. Sesuai dengan  pengertian  deklarasi  secara  definitif 25 ,  dimana  hanya  menyebutkan  hak-hak didalamnya  tanpa  kewajiban-kewajiban  tertentu  yang  hanya  memuat  hal-hal  yang  dirasa penting saja tanpa menjelaskan rinciannya dengan lebih jelas, maka hak-hak yang terdapat di dalamnya dapat dikategorikan sebagai normatif. Meskipun tidak ada sanksi tegas dalam Sino- British Joint Declaration ,  kepatuhan  terhadap  perjanjian  ini  tetap  penting  untuk  memastikan stabilitas politik dan keamanan di Hong Kong.
Alasan  lain  mengenai  lemahnya  derajat  hukum Sino-British  Joint  Declaration dilatarbelakangi oleh faktor sejarah saat deklarasi tersebut ditandatangani. Ketika perjanjian tersebut ditandatangani, Tiongkok berada dalam tahap awal reformasi dan pembukaan diri di bawah pimpinan Deng Xiaoping, dan tidak ingin menimbulkan konflik dengan Inggris atau merusak  hubungan  dengan  negara-negara  Barat. 26 Namun,  pada  masa  sekarang  ketika Tiongkok menerapkan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong pada tahun 2020, beberapa  negara  Barat,  termasuk  Inggris,  menuduh  Tiongkok  tidak  patuh  akan  perjanjian tersebut dan memberikan hak kewarganegaraan kepada sejumlah penduduk Hong Kong yang ingin meninggalkan Hong Kong dan menjadi warga negara mereka. Namun, karena tidak ada sanksi tegas dalam perjanjian, tindakan tersebut hanya memberi sanksi berupa reputasi yang buruk pada Tiongkok tanpa dapat memaksa Tiongkok untuk mengubah kebijakan mereka. Selain  itu,  penerapan  sanksi  terhadap  Tiongkok  oleh  negara-negara  lain  juga  dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi dan politik yang besar, mengingat Tiongkok merupakan kekuatan ekonomi dan politik yang besar di dunia saat ini. Oleh karena itu, banyak negara berusaha  menyelesaikan  masalah  dengan  Tiongkok  melalui  dialog  dan  negosiasi  yang konstruktif.

## 2. Sanksi atas Ketidakpatuhan terhadap Sino-British Joint Declaration
Dalam compliance-based  theory oleh  Andrew  T.  Guzman  yang  menjelaskan  mengenai  faktor- faktor suatu negara pada akhirnya memilih untuk patuh ataupun tidak patuh dalam suatu hukum  ataupun  perjanjian  internasional.  Dalam  teori  yang  dikemukakan  oleh  Guzman terdapat  beberapa  indikator  yang  merupakan  definisi  operasional  untuk  dapat  digunakan untuk  analisis  penelitian  ini.  Menurut  Guzman  negara  dapat  berlaku  patuh  atau  tidaknya dalam suatu hukum atau perjanjian didasarkan pada adanya dua sanksi yaitu sanksi reputasi ( Reputational Sanction ) dan sanksi langsung ( Direct Sanction ). 27 Indikator yang mempengaruhi
24 Shen, supra note 10.
25 Tang, supra note 23.
26 Tai- lok  Lui,  “A  missing  page  in  the  grand  plan  of  ‘ One  Country,  Two  Systems ’:  regional  integration  and  its challenges to post- 1997 Hong Kong” (2015) 16:3 Inter -Asia Cultural Studies, h. 396 – 409.
27 Andrew T Guzman, “A Compliance-based theory of International Law” (2002) 90:6 California Law Review , h. 1823 – 1887.

## 168 | Ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Sino British Joint
Declaration dalam Implementasi Kebijakan “One Country- Two Systems” Hong Kong
sanksi  reputasi  menjadi  efektif  atau  tidak  yaitu  tergantung  pada  faktor severity  of  violation, reasons of violation, knowledge of violation, clarity of obligation and its violation, implicit obligation, dan regime changes . Sedangkan faktor yang dapat digunakan untuk menganalisa efektivitas sanksi langsung  yaitu direct sanction severity, direct sanction implementation on multilateral agreement, direct sanction for short- or long-term relationship , dan acceptance of sanction .
Patuh  atau  tidaknya  suatu  negara  pada  perjanjian  internasional  dapat  dilihat  dari seberapa besar pengaruh perjanjian tersebut terhadap reputasi atau citra dari sebuah negara. Sehingga  dengan  demikian  negara  menjadi  berhati-hati  dalam  bertindak  dan  membuat keputuan  dibawah  sebuah  perjanjian  internasional  yang  merupakan  kesepakatan  bersama. Ketidakpercayaan itu dijatuhkan pada negara yang tidak patuh dan ada anggapan bahwa tidak menutup  kemungkinan  negara  yang  tidak  patuh  akan  kembali  tidak  patuh  di  masa  depan sehingga perjanjian internasional dan kesepatan lain menjadi lebih sulit dilakukan. 28
Variabel sanksi reputasi yang pertama yaitu severity of violation melihat seberapa besar kerugian yang diciptakan akibat ketidak patuhan serta ada atau tidaknya negara yang menjadi korban  atas  tindakan  ketidakpatuhan.  Apabila  tidak  ada  korban  maka  dampak  sanksi reputasinya  menjadi  kecil,  sebaliknya  jika  maka  keefektivitasan  sanksi  reputasinya  besar. Dilihat  dari  sebagian  besar  aktivitas  ketidakpatuhan  yang  dilakukannya  dari  tahun  2012 hingga 2022 dan adanya negara korban yaitu Hong Kong hal ini kemudian mendapat perhatian masyarakat  internasional  dan  berpengaruh  pada  reputasi  Tiongkok  dalam  kategori “B esar ” seperti indikasi menurut teori Guzman.
Variabel berikutnya yaitu Reasons of Violation berkaitan dengan alasan yang digunakan oleh pelaku ketidakpatuhan apakah cukup masuk akal dan apabila alasan tersebut diterima oleh negara lain maka tidak akan mempengaruhi reputasi negara tersebut. 29 Dalam kasus ini Tiongkok  telah  memiliki  alasannya  masuk  akal  terhadap  tindakan  ketidakpatuhannya sehingga  mempengaruhi  dunia  internasional  untuk  tidak  dapat  ikut  campur  dalam  urusan internal Tiongkok. Terbukti dengan kecaman balik dari Tiongkok kepada negara-negara yang mengecamnya  dianggap  sebagai tindakan  “Ikut  campur”. 30 Setelah  munculnya  pernyataan tersebut, negara-negara yang sebelumnya mengecam tindakan Tiongkok tidak lagi melakukan hal  lain  yang  dapat  melindungi  Hong  Kong  leih  jauh.  Dengan  diterimanya alasan tersebut, Tiongkok  di  sisi  lain  dianggap  tidak  melakukan  tindakan  ketidakpatuhan  maka  tingkat keefektivitasan sanksi reputasi pada variabel ini menjadi “Kecil”.
Variabel Knowledge of Violation merupakan  bagian  dari  sanksi  reputasi  dimana  apabila tindakan ketidakpatuhan dilakukan dan tidak ada yang mengetahui tindakan tersebut maka tidak akan mempengaruhi reputasi dari sebuah negara. Secara keseluruhan, ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Sino-British Joint Declaration dapat menyebabkan dampak yang signifikan terhadap Hong Kong dan hubungan diplomatik antara Tiongkok bukan hanya dengan Inggris namun juga negara-negara Barat lainnya.  Dalam kasus ini dimana bukan hanya kesaksian dari negara  korban  yaitu  Hong  Kong  berupa  sikap  protes,  namun  terdapat  negara  lain  seperti
28 Ibid .
29 Ibid . 30 Yuan  Ping,  “News  translation  in  the  representations  of  Hong  Kong:  a  critical  narrative  analysis  of  the Legislative Council oath- taking controversy” (2018) 5:3 Asia Pacific Translation and Intercultural Studies , h. 231 – 249.

## 169 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Inggris dan Amerika yang juga mengecam atas tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok dan memberikan  bantuan  pada  Hong  Kong.  Hal  ini  kemudian  membuat  sanksi  reputasi  untuk Knowledge of Violation dapat dikategorikan menjadi “Besar” variabel keefektivitasannya untuk Tiongkok.
Berikutnya  menurut  variabel Clarity  of  Obligation  and  Its  Violation Semakin  jelas  dan mengikat perjanjian tersebut maka akan semakin kehilangan reputasi. Namun apabila regulasi dalam perjanjiannya tidak jelas maka tidak akan membuat kehilangan reputasi atas tindakan ketidakpatuhannya.  Pada  kasus  penelitian  ini Sino-British  Joint  Declaration yang  merupakan kategori Soft  Law karena  berupa  deklarasi  bersama  yang  lemah  secara  hukum  dan  kurang mengikat  karena  sifatnya  normatif.  Selain  itu  Tiongkok  membuat  peraturan  baru  sebagai tandingan  yang  derajat  hukumnya  lebih  tinggi  berupa White  Paper 2014  tentang  pemilihan Kepala  Eksekutif  Hong  Kong  untuk  dapat  melanggengkan  tindakan  ketidakpatuhannya. Semakin  jelas  isi  perjanjiannya  maka  sanksi  reputasi  yang  didapatkan  apabila  tidak  patuh akan besar. Namun dengan lemahnya derajat hukum Sino-British Joint Decalaration yang hanya berupa panduan secara normatif bukan regulatif maka sanksi reputasi menurut variabel ini menjadi “Kecil”.
Variabel  berikutnya  untuk  dapat  menganalisa  besarnya  sanksi  reputasi  yaitu Implicit Obligation atau  kewajiban  pada  peraturan  implisit  pada  sebuah  perjanjian.  Dalam  hal  ini Tiongkok  terbukti  telah  melakukan  ketidakpatuhan  pada  kewajiban  implisit  dalam Sino- British  Joint  Declaration yaitu  sudah  disepakati bahwa  setelah  penyerahan  kedaulatan,  Hong Kong akan diberikan status sebagai "Wilayah Administratif Khusus" yang memiliki otonomi tinggi.  Pada  kenyataannya  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  Tiongkok  telah  mengambil tindakan  yang  bertentangan  dengan  prinsip  ini  dengan  menerapkan  undang-undang keamanan  nasional  yang  kontroversial  di  Hong  Kong.  Dengan  demikian,  sanksi  reputasi berdasarkan variabel Implicit Obligation tingkat kefektivitasannya menjadi “Besar”.
Variabel  yang  terakhir  dalam  indikator  sanksi  reputasi  yaitu regime  changes atau perubahan rezim. Pada variabel ini melihat bahwa reputasi sebuah negara yang melakukan tindakan  ketidakpatuhan  tidak  selamanya  akan  buruk,  yaitu  dengan  syarat  terjadinya perubahan rezim yang memperbaiki kesalahan rezim sebelumnya. 31 Dalam kasus penelitian ini, implementasi sistem “ One Country, Two Systems ” pada rezim Xi Jinping telah mengarah pada ketidakpatuhan  yang  semakin  memburuk  bukan  semakin  patuh  sehingga  menyebabkan kefektivitasan sanksi reputasinya dikategorikan “Besar”.
Berikutnya  dalam  bagian  ini  penulis  berusaha  untuk  menganalisa  tindakan ketidakpatuhan  Tiongkok  terhadap Sino-British  Joint  Declaration melalui  variabel  sanksi langsung  yang  didapatkan.  Untuk  dapat  menganalisa  seberapa  besar  sanksi  langsung  yang diterima  Tiongkok  maka  yang  pertama  dapat  dilihat  melalui  variabel direct  sanction  severity. Direct Sanction Severity yaitu  sebuah  variabel  yang  melihat  dalam  terjadinya  ketidakpatuhan diperlukan  adanya  sanksi  langsung  yang  tegas  dalam  perjanjian  internasional  sebagai konsekuensi  dari  ketidakpatuhan. 32 Dalam  penelitian  ini  diketahui  bahwa  meskipun  ada tekanan dan kritik internasional terhadap Tiongkok terkait pelanggaran ini, sanksi langsung
31 Guzman, supra note 27.
32 Ibid .

## 170 | Ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Sino British Joint
Declaration dalam Implementasi Kebijakan “One Country- Two Systems” Hong Kong
yang spesifik terhadap Tiongkok sebagai akibat dari pelanggaran Sino-British Joint Declaration belum diberlakukan. 33 Dalam kasus yang diteliti ini sudah jelas bahwa baik dari negara korban maupun institusi internasional tidak ada pemberian sanksi langsung. Bahkan tindakan unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Hong Kong justru membuat Tiongkok semakin keras dalam menekankan  pengaruhnya  di  Hong  Kong,  sehingga  pada  variabel  ini  dapat  dikategorikan efektivitas sanksi langsungnya “Kecil”.
Variabel  berikutnya  untuk  menganalisa  sanksi  langsung  adalah Direct  Sanction Implementation on Multilateral Agreement . Variabel ini menjelaskan bahwa hukum internasional memerlukan  sanksi  langsung  yang  optimal  supaya  efektif.  Seperti  yang  sudah  dibahas sebelumnya  derajat  hukum  dan  jenis  perjanjian Sino-british  Joint  Declarartion ,  tidak  terdapat regulasi yang jelas mengenai sanksi langsung apabila terjadi tindakan ketidakpatuhan. Dengan kedudukan Hong Kong di bawah Tiongkok membuar Hong Kong tidak memiliki otoritas yang lebih  kuat  atau  setidaknya  sepadan  untuk  melawan  Tiongkok.  Hong  Kong  hanya  dapat meminta  bantuan  dari  negara-negara  lain  untuk  dapat  melakukan  sanksi  baik  secara diplomatik  maupun  ekonomi.  Dan  hal  tersebut  pada  kenyataannya  kurang  optimal  untuk dapat  dikatakan  sebagai  sanksi  langsung  sehingga  jelas  pada  variabel  ini  keefektivitasan sanksi langsungnya “Kecil”.
Variabel berikutnya untuk analisa sanksi langsung adalah Direct Sanction for Short- or Long- term Relationship. Variabel ini melihat bahwa sanksi langsung hanya dapat efektif apabila para pihak dalam perjanjian memikirkan mengenai hubungan jangka panjang diantara pihak-pihak yang terlibat. 34 Mengenai sanksi yang lebih signifikan mengenai Tiongkok tidak mematuhi Sino-British Joint Declaration dalam  implementasi  “ One Country, Two Systems ”, maka  Inggris  dan negara-negara  lain  di  dunia  dapat  memberikan  sanksi  politik  dan  ekonomi  terhadap Tiongkok. Namun, sanksi semacam itu biasanya sulit dilaksanakan karena Tiongkok adalah salah satu negara terbesar di dunia dan memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang besar. Pelaksanaan sistem “ One Country, Two Systems ” Hong Kong dan Tiongkok sesuai perjanjian akan berlangsung selama 50 tahun sejak tahun 1997 sampai tahun 2047. Mengingat saat ini sudah pada tahun 2023, atau dalam batas waktu penelitian ini yaitu 2022 maka sudah separuh jalan menjalankan kesepakatan ini. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan yang terjalin sudah menjadi jangka pendek. Dengan demikian dapat disimpulkan sanksi langsung pada variabel ini menjadi tidak efektif atau “Kecil” karena tidak lagi memikirkan hubungan dalam jangka panjangnya.
Variabel terakhir yang menjadi indikator efektivitas sanksi langsung yaitu acceptance of sanction yaitu  kemauan  menerima  sanksi.  Variabel  ini  juga  melihat  pentingnya  mengamati reaksi yang dilakukan oleh negara yang melanggar setelah diberikan sanksi langsung, apakah akan melakukan  serangan  balasan atau  tidak.  Semakin  kuat  suatu  negara  dalam membalas sanksi langsung maka sanksi langsung tersebut menjadi tidak efektif.  Pada kasus Hong Kong, terdapat tekanan dan kritik internasional terhadap Tiongkok terkait pelanggaran ini, namun sanksi langsung yang spesifik terhadap Tiongkok sebagai akibat dari pelanggaran Sino-British
33 Y Roselyn Du, Lingzi Zhu & Fan Yang, “A Movement of Varying Faces: How ‘Occupy Central’ Was Framed In the News in Hong Kong, Taiwan, Mainland China, the UK, and the U.S.” (2018) 12:0 International Journal of Communication, h. 22.
34 Guzman, supra note 27.
Joint Declaration belum diberlakukan dan tidak ada yang berani memberikan sanksi yang lebih jauh  melihat  posisi  Tiongkok  dalam  sistem  internasional  saat  ini  untuk  dapat  melakukan balasan  kepada  negara  yang  memberi  sanksi.  Sehingga  dengan  demikian  variabel  sanksi langsung ini pada kasus Tiongkok dapat dikategorikan efektivitasnya “Kecil”.
Berdasarkan  variabel-variabel  sebelumnya  maka  keefektivitasan  sanksi  terhadap perjanjian Sino-British Joint Declaration dapat dianalisa lebih lanjut seperti berikut:
Jenis Sanksi Indikator/Variabel Tingkat Efektivitas Besar Kecill Sanksi Reputasi a. Severity of violation √ - b. Reasons of Violation - √ c. Knowledge of Violation √ - d. Clarity of Obligation - √ e. Implicit of Obligation √ - f. Regime Changes √ - Sanksi Langsung a. Direct Sanction Severity - √ b. Direct Sanction Implementation on Multilateral Agreement - √ c. Direct Sanction for Short- or Long-term Relationship - √ d. Acceptance of Sanction - √ Total 4 6
Sumber: Hasil olahan penulis dengan dasar menggunakan compliance-based theory milik Andrew T. Guzman.
Dengan sanksi reputasi memiliki skor 4 (empat) untuk tingkat kefektivitasan besar dan 2  (dua)  untuk  keefektivitasan  yang  lemah  maka  secara  sanksi  reputasi  atas  tindakan ketidakpatuhan  Tiongkok  cukup  besar.  Terlihat  dari  berbagai  media  internasional  yang meliput bagaimana negara lain mengecam tindakan Tiongkok atas Hongkong yang dianggap tidak patuh atas perjanjian Sino-British Joint Declaration. Namun sanksi reputasi yang tidak diimbangi  dengan  sanksi  langsung  yang  optimal  dan  efektif  tidak  akan  berpengaruh  besar untuk  Tiongkok  karena  cost  yang  harus  dibayar  menjadi  tidak  besar.  Sementara  itu  pada variabel  sanksi  langsung  yang  kedudukannya  lebih  efektif  dibandingkan  dengan  sanksi reputasi semua variabel menunjukkan tingkat efektivitas yang kecil untuk seluruh variabelnya sehingga posisi efektivitas kecil unggul dengan skor 6 (enam) dan efektivitas besar hanya 4 (empat). Hal ini diakibatkan karena memang hingga saat ini belum ada sanksi langsung yang berarti, mengingat betapa kuatnya pengaruh Tiongkok saat ini pada sistem internasional dan bagaimana Tiongkok dapat dengan mudah melakukan tindakan balasan apabila ada negara yang berani memberikan sanksi langsung.

## 172 | Ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Sino British Joint
Declaration dalam Implementasi Kebijakan “One

## Country- Two Systems” Hong Kong
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  dalam  skripsi  ini  yaitu  mengetahui  penyebab ketidakmpatuhan  Tiongkok  terhadap  Sino-British  Joint  Decalaration  dalam  kebijakan dibawah sistem “One Country, Two Systems” di Hong Kong, penulis menemukan dua faktor penting  yang  menyebabkan  ketidakpatuhan  Tiongkok.  Kedua  faktor  tersebut  yaitu  yang pertama adalah Tiongkok yang berusaha melindungi kedaulatan dan keamanan nasionalnya, mengingat Hong Kong kini merupakan bagian internal dari Tiongkok. Faktor kedua adalah lemahnya perjanjian Sino-British Joint Declaration secara hukum yang lemah dan sanksinya yang tidak mengikat. Dengan kedua faktor tersebut membuat Tiongkok melakukan tindakan- tindakan  yang  dianggap  tidak  patuh  terhadap  Sino-British  Joint  Declaration  Seperti pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia,  dikekangnya  kebebasan  pers  di  Hong  Kong,  hak suara  dalam  pemilu  yang  dibatasi,  dan  mempersempit  otonomi  pemerintahan  Hong  Kong. Hal-hal  tersebut  berlawanan  dengan  tujuan  awal  perjanjian  Sino-British  Joint  Declaration yang tertuang dalam pasal 3, 4, 5, 22, 45 dan 50 yang intinya memberikan kebebasan Hong Kong untuk dapat menerapkan nilai- nilai demokrasinya. Selain itu sistem “One Country, Two Systems”  merupakan  sistem  yang  unik  dan  satu -satunya  di  dunia  sehingga  tidak  terdapat sistem  lain  yang  dapat  digunakan  sebagai  pembanding  mengenai  bagaimana  seharusnya sistem ini dilaksanakan.
Demokratisasi Hong Kong yang mengalami naik turun dalam kurun waktu satu decade yaitu  2012-2022  membuat  isu  ini  menjadi  perhatian  internasional.  Terlebih  pada  proses pemilihan Kepala Eksekutif dan Lembaga Legislatif Hong Kong. Pada sepuluh tahun terakhir regulasi untuk pemilihan umum semakin jauh dari kata demokratis. Terbukti pada tahun 2022 hanya ada satu kandidat tunggal yang lolos seleksi dan dapat divote sebagai Kepala Eksekutif Hong Kong yang merupakan penurunan dari proses demokratisasi di Hong Kong karena di tahun-tahun sebelumnya masih terdapat setidaknya tiga kandidat yang lolos untuk dipilih. Selanjutnya  masalah  yang  juga  menghebohkan  dunia  internasional  yaitu  dengan diberlakukannya  Undang-Undang  Keamanan  Nasional  tahun  2020.  Dimana  dampak  dari disahkannya undang-undang tersebut banyak aktivis demokrasi yang seharusnya dapat dapat dipilih dalam pemilihan badan legislatif ditangkap dan didiskualifikasi dari pemilihan umum. Dengan  demikian  universal  suffrage  yang  terkandung  dalam  Sino-British  Joint  Declaration semakin jauh dari kenyataan. Dalam kepemimpinan Xi Jinping dalam mengimplementasikan “ One  State,  Two  Systems” terdapat  kepentingan  mengamankan  Hong  Kong  agar  tidak memisahkan diri dari Tiongkok. Sehingga dengan demikian membuat Xi Jinping menyetujui regulasi-regulasi  yang  cukup  keras  dan  kontroversial  atas  Hong  Kong.  Lemahnya  derajat hukum Sino-British Joint Decalaration semakin membuka jalan pada Beijing untuk menguasai Hong  Kong.  Setelah  melakukan analisis menggunakan  teori non-compliance Guzman  terlihat bahwa sanksi yang didapat hanya berdampak secara reputasi saja tanpa ada sanksi langsung sehingga tidak memberikan efek jera dan tidak memberikan keuntungan untuk pihak Hong Kong sebagai korban atas tindakan ketidakpatuhan Tiongkok.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Gomes, Skylor Evan Sergio, Chinese Government Response to the 2019 Hong Kong Protests: A Corpus- Based Lexical Study The Ohio State University, 2020).

## 173 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Idrus,  Muhammad, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi
Kedua) (Penerbit Erlangga, 2009). Tang, Rachel, Internal Self-Determination as Democracy:  A Case Study of Hong Kong (Master Thesis, London School of Economics and Political Science, 2016).
BBC, “Hong Kong submits electoral reform report to Beijing”, BBC News (15 July 2014), online: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-28310374>.
BBC  News,  “Puluhan  aktivis  dan  politisi  pro -demokrasi  Hong  Kong  ditangkap  dengan tuduhan subversi”, BBC News Indonesia (6 January 2021), online: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55534403>.
Chan,  Ming  K,  “The  Challenges  of  ‘One  Country,  Two  Systems’  Disequilibrium  in  China’s Hong Kong SAR, 1997 –2017” (2018) 50:1 Chinese Law & Government 1– 9.
Cheung, Alvin Y H, “Road to Nowhere: Hong Kong’s Democratization and China’s Obligations Under Public International Law” (2015) 40:2 Brooklyn Journal of International Law.
Ding, Sheng, “To Build A ‘Harmonious World’: China’s Soft Power Wielding in the Global South” (2008) 13:2 Journal of Chinese Political Science 193– 213.
Du, Y Roselyn, Lingzi Zhu & Fan Yang, “A Movement of Varying Faces: How ‘Occupy Central’ Was Framed In the News in Hong Kong, Taiwan, Mainland China, the UK, and the U.S.”
(2018) 12:0 International Journal of Communication 22.
Fong,  Chi  Hang  Brian,  “Exporting  autocracy:  How  China’s  extra -jurisdictional  autocratic influence  caused  democratic  backsliding  in  Hong  Kong”  (2021)  28:1  Democratization 198 – 218.
———, “Exporting autocracy: How China’s extra -jurisdictional autocratic influence caused democratic backsliding in Hong Kong” (2021) 28:1 DEMOCRATIZATION 198– 218.
Guzman,  Andrew  T,  “A  Compliance - Based  Theory  of  International  Law”  (2002)  90:6 California Law Review 1823 – 1887.
Ip,  Eric  C,  “Constitutional  Conflict  in  Hong  Kong  Under  Chinese  Sovereignty”  (2016)  8:1 Hague Journal on the Rule of Law 75 – 99. Lui,  Tai- lok,  “A  missing  page  in  the  grand  plan  of  ‘one  country,  two  systems’:  regional integration and its challenges to post- 1997 Hong Kong” (2015) 16:3 Inter -Asia Cultural Studies 396 – 409.
Mitter, Rana, “One Country, Two Systems?” (2020) 166:2 (5582) RSA Journal 42– 45.
Ping, Yuan, “News translation in the representations of Hong Kong: a critical narrative analysis of the Legislative Council oath- taking controversy” (2018) 5:3 Asia Pacific Translation and Intercultural Studies 231 – 249.
Sliwinski, Krzysztof, “Securitization of Hong Kong Politics: debate on electoral reform and civil  disobedience  of  2014.”  (2020)  POLITIKA -  Annual  Journal,  online: <https://www.academia.edu/41699704/Securitization_of_Hong_Kong_Politics_debate_o n_electoral_reform_and_civil_disobedience_of_2014>.
Basiclawgovhk, “Basic Law - Chapter IV article 45: Chief Executive”,.
BBC News, “China sahkan keputusan perketat pemilu Hong Kong”, (11 March 2021), online:
BBC News Indonesia <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56357976>. Maizland, Lindsay, “Hong Kong’s Freedoms: What China Promised and How It’s Cracking Down”, (19 May 2022), online:
Council on Foreign Relations
174 | Ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Sino British Joint Declaration dalam Implementasi Kebijakan “One Country- Two Systems” Hong Kong
<https://www.cfr.org/backgrounder/hong-kong-freedoms-democracy-protests-china- crackdown>.
Musgrove,  Jody, One Country, Two Systems? Protest, Democracy and Capitalism in Hong Kong | Jody Musgrove - Academia.edu , by Jody Musgrove, S2883208 (2014).
Shen, Simon, “Hong Kong and the National Security Law: Why Now?”, (15 June 2020), online: <https://thediplomat.com/2020/06/hong-kong-and-the-national-security-law-why- now/>.
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, “Basic Law - Chapter
IV (EN)”, (1990), online:
<https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclaw/chapter4.html>.
The State Council The People’s Republic of China, “The Practice of the ‘One Country, Two Systems’ Policy in the Hong Kong Special Administrative Region”, (June 2014), online: <http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2014/08/23/content_28147498298657 8.htm>.