The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402

## Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam

## Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, Silvana Kamelya
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban E-mail; isniyatinfaizah@gmail.com, febiy47122@gmail.com, silvanakamelya@gmail.com

## Pendahuluan
Imam  Qurthubi  dalam  kitab  tafsirnya  berkata,  “Ayat-ayat  mawaris merupakan  salah  satu  tiang  agama,  tonggak  hukum  Islam,  serta  induk- induk  al-Quran”,  karena  ilmu  mawaris  merupakan  ilmu  yang  sangat tinggi  derajatnya  dan  merupakan  separuh  dari  ilmu  keislaman.
Abstrak: Harta warisan adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang  ditinggalaki-lakian  untuk  dibagikan  kepada  yang berhak  (ahli  waris).  Dalam  pembagian  harta  warisan  antara laki-laki  dan  perempuan  juga  perlu  adanya  asas  keadilan tanpa  mendiskriminasikan  antara  laki-laki  dan  perempuan. Berbeda  pada  masa  jahiliyyah,  pembagian  warisan  hanya berlaku  pada  laki-laki  saja  dan  terhadap  anak  yang  belum dewasa,  anak  perempuan  atau  kaum  perempuan  tidak berhak mendapat warisan dari harta peninggalan orang yang meninggal  dunia.  Setelah  Islam  sempurna  pembagian warisan  tidak  lagi  pembedaan  antara  ahli  waris  anak-anak, perempuan,  dan  orang  dewasa  dalam  memperoleh  hak- haknya  untuk  menerima  warisan.  Dalam  hukum  Islam, tentang  pembagian  warisan  telah  ditetapkan  dalam  Q.S.  al- Nisā’  ayat  11,  khususnya  tentang  bagian  laki-laki  dan perempuan. KHI mengatur kewarisan dalam pasal 174 yang termasuk  golongan  laki-laki  yaitu  ayah,  anak  laki-laki, saudara  laki-laki,  paman  dan  kakek  dan  golongan perempuan  terdiri  dari  ibu,  anak  perempuan,  saudara perempuan  dan  nenek.  Dalam  pasal  176  dijelaskan  tentang besarnya  bagian.  Anak  perempuan  bila  hanya  seorang,  ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih, mereka bersama-sama  mendapat  dua  pertiga  bagian,  dan  apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian  anak  laki-laki  adalah  dua  berbanding  satu  dengan anak perempuan.
Kata kunci: Waris, bagian laki-laki dan perempuan, hukum Islam

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
Selanjutnya  imam  Qurthubi  menambahkan  bahwa  ilmu  mawaris  inilah yang  banyak  ditekuni  serta  menjadi  perhatian  para  sahabat  pada  masa dahulu. Namun pada masa sekarang kebanyakan manusia telah menyia- nyiakannya. 1
Sebelum  Islam  datang,  telah  terjadi  diskriminasi  pada  perempuan. Mereka  tidak  menerima  sedikitpun  harta  warisan  dengan  dalih  mereka tidak  ikut  berpartisipasi  dan  tidak  memiliki  konstribusi  dalam  membela kehormatan  keluarga.  Orang  Arab  pada  waktu  itu  berpendapat, “Bagaimana  mungkin  kami  memberi  harta  warisan  kepada  orang  yang tidak pandai naik kuda, tidak pandai mengangkat pedang, dan tidak ikut memerangi  musuh”.  Sehingga  mereka  tidak  memberikan  harta  warisan kepada  perempuan  sebagaimana  mereka  tidak  memberikannya  kepada anak kecil.
Dari  sinilah  syari’at  Islam  muncul  pada  saat  bangsa  Arab  berbuat zalim kepada perempuan dan tidak sedikitpun memberikan harta warisan yang  ditinggalaki-lakian  ayah  atau  suami  mereka.  Syari’at  ini  melalui ayat-ayat al-Quran yang mulia menetapkan hak waris kepada perempuan. Mereka  memperoleh  hak  itu  secara  mulia  dan  terhormat,  bukan  karena belas  kasihan  atau  jasa  baik  seseorang  terhadap  mereka,  namun berdasarkan ketentuan Allah semata. Dalam hal ini penulis akan berusaha memaparkan  serta  menjelaskan  beberapa  hal  yang  mengatur  bagian kewarisan dalam hukum Islam dan hukum positif.

## Pengertian Waris
Kata waris berasal  dari  bahasa  Arab mirāś .  Bentuk  jamaknya  adalah mawaris ,  yang  berarti  harta  peninggalan  orang  meninggal  yang  akan dibagikan kepada ahli warisnya. 2 Dalam al-Quran banyak menggunakan kata kerja waraśa , sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:
                                                                                                   
                                    
1 Muhammad Ali al-Shobuni, Hukum Kewarisan Menurut al-Quran dan al-Sunnah, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005), hlm.18
2 Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  al-Munawwir  Arab-Indonesia  Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Perempuanogressif, 1997), hlm. 1551

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
Artinya:  “Dan  Sulaiman  telah  mewarisi  Daud,  dan  dia  Sulaiman berkata, “wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu”. 3 (QS. al-Naml: 16) Dalam  ayat  tersebut  dijelaskan  bahwa  arti  dari waraśa adalah mengganti. Nabi Sulaiman a.s. menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud  a.s.  serta  mewarisi  ilmu  pengetahuan  dan  kitab  Zabur  yang diturunkan kepadanya. 4
                                                                                                 
                                    
Artinya:  “Dan  mereka  berkata,  “segala  puji  bagi  Allah  yang  telah memenuhi  janji-Nya  kepada  kami  dan  telah  memberikan  tempat  ini kepada kami sedang kami (diperkenankan) menempati surga di mana saja yang kami kehendaki”. 5 (QS. al-Zumar: 74) Dalam ayat tersebut kata waraśa bermakna memberi, yakni pemberian Allah kepada manusia berupa segala kenikmatan dunia dan akhirat, yaitu surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang beramal baik.
                                                           
Artinya:  “Yang  akan  mewarisi  aku  dan  mewarisi  dari  keluarga Ya’kub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridai”. 6 (QS. Maryam: 6)
Jadi  waris  adalah  segala  sesuatu  yang  berkenaan  dengan  peralihan hak  dan  atau  kewajiban  atas  harta  kekayaan  seseorang  setelah  ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.
Mawariś juga disebut farai ḍ . Kata farai ḍ merupakan bentuk jamak dari fari ḍ ah berasal dari kata fara ḍ a , 7 yang diartikan oleh para ulama fara ḍ iyun semakna  dengan  kata mafru ḍ ah ,  yaitu  bagian  yang  telah  ditentukan kadarnya. 8 Kata fara ḍ a sebagai  suku  kata  dari fari ḍ ah, menurut  bahasa
3 Q.S. al-Naml: 16.
4 Q.S. al-Zumar: 74.
5 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 2 6 Q.S. Maryam: 6.
7 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, hlm. 1047
8 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 11

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
mempunyai beberapa arti, yaitu bermakna takdir (suatu ketentuan), 9 qa ț ’u (ketetapan yang pasti) dan a ț a’ (pemberian). 10
Dengan demikian kata farai ḍ atau fari ḍ ah adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris  yang berhak mendapatkan warisan,  ahli  waris  yang  tidak  berhak  mendapatkannya,  dan  berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.

## Waris pada Masa Sebelum Islam
Hukum  waris  sebelum  Islam  sangat  dipengaruhi  oleh  sistem  sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah dengan pola masyarakatnya  yang  bercorak  kesukuan,  memiliki  kebiasaan  berpindah- pindah,  suka  berperang  dan  merampas jarahan .  Ciri-ciri  tersebut tampaknya  sudah  menjadi  budaya,  karena  itu  budaya  tersebut  ikut membentuk  nilai-nilai,  sistem  hukum  dan  sistem  sosial  yang  berlaku. Kekuatan  fisik  menjadi  ukuran  baku  di  dalam  sistem  hukum  warisan yang diberlakukannya. 11
Dalam  pembagian  harta  warisan,  mereka  berpegang  teguh  kepada adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Menurut ketentuan yang telah berlaku, bahwa anak yang belum dewasa dan anak perempuan  atau  kaum  perempuan  tidak  berhak  mendapat  warisan  dari harta  peninggalan  orang  yang  meninggal  dunia.  Bahkan  mereka beranggapan, janda dari orang yang meninggal itu pun dianggap sebagai warisan dan boleh berpindah tangan dari si ayah kepada anaknya. 12
Adapun  yang  menjadi  sebab  pusaka  mempusakai  (waris-mewarisi) pada masa Jahiliyyah ada tiga macam: 13
1. Turunan, yaitu kepada laki-laki yang kuat berperang saja, sedangkan perempuan dan anak-anak tidak berhak mendapatkan harta warisan.
2. Anak  angkat,  status  anak  angkat  disamakan  kedudukannya  dengan anak kandung.
3. Perjanjian  sumpah,  misalnya  dua  orang  berjanji  dengan  sumpah bahwa antara keduanya akan waris-mewarisi.

## Waris pada Masa Islam
Pada  masa  awal-awal  Islam,  hukum  kewarisan  belum  mengalami perubahan  yang  berarti,  didalamnya  masih  terdapat  penambahan-
9 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 1003 10 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, hlm. 12
11 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, hlm. 8 12 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, hlm. 1003 13 Umi Kulsum, Risalah Fiqih Wanita Lengkap, (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007), hlm. 341

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah. Tujuannya untuk merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Kekuatan Islam pada waktu itu, dirasakan masih sangat lemah, baik sebagai komunitas bangsa maupun dalam pemantapan ajaran-ajarannya,  yang  masih  dalam  dinamika  pertumbuhan. 14 Oleh karena itu, dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada masa awal-awal Islam  meneruskan  beberapa  nilai  lama  juga  ditambahkan  dasar-dasar baru  keturunan,  pengangkatan  anak,  perjanjian  sumpah,  hijrah  dari Makkah ke Madinah, ikatan persaudaraan.
Setelah Islam sempurna, dalam pembagian warisan tidak dikenal lagi pembedaan  antara  ahli  waris  anak-anak,  perempuan,  dan  orang  dewasa dalam  memperoleh  hak-haknya  untuk  menerima  warisan.  Meskipun perolehan  masing-masing  secara  nominal  tidak  persis  sama.  Dalam konteks ini, sesungguhnya kehadiran Islam cukup revolusioner di dalam membenahi pola sistem hukum dan hukum sosial yang telah membudaya di dalam tradisi masyarakat Jahiliyyah.

## Dalil Bagian Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan
Dalil al-Quran surat al-Nisā’ ayat 7,  menjelaskan tentang waris yang berbunyi:
                                                                                                                                                              
Artinya:  “Bagi  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu- bapak  dan  kerabatnya,  dan  bagi  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. 15 (QS. al-Nisā: 7)
Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kebiasaan kaum Jahiliyyah tidak  memberikan  harta  warisan  kepada  anak  wanita  dan  anak  laki-laki yang  belum  dewasa.  Ayat  tersebut  turun  sebagai  penjelasan  tentang hukum waris dalam Islam. 16
14 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, hlm. 14
15 Q.S. al-Nisā’: 7 16 Q. Sholeh, Asbabun Nuzul, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2009), hlm. 128.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
                                       17                                                           
                                                                                               
                                                                                                       
                                                                                              
                                                                                             
       
Artinya:  “Allah  mensyari'atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka untuk)  anak-anakmu.  Yaitu  :  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama dengan  bagahian  dua  orang  anak  perempuan  dan  jika  anak  itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalaki-lakian; jika anak perempuan itu seorang saja,  Maka  ia  memperoleh  separo  harta.  dan  untuk  dua  orang  ibu- bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalaki- lakian,  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang meninggal  tidak  mempunyai  anak  dan  ia  diwarisi  oleh  ibu-bapanya (saja),  Maka  ibunya  mendapat  sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu mempunyai  beberapa  saudara,  Maka  ibunya  mendapat  seperenam. (Pembagian-pembagian  tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu  dan  anak-anakmu,  kamu  tidak  mengetahui  siapa  di  antara mereka  yang  lebih  dekat  (banyak)  manfaatnya  bagimu.  ini  adalah ketetapan  dari  Allah.  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  lagi Maha Bijaksana. 18 (QS. al-Nisa: 11
Dalam  suatu  riwayat  dikemukakan  bahwa  Rasulullah  saw  disertai Abu Bakar berjalan kaki menengok Jabir bin Abdillah sewaktu sakit keras di  kampung  Bani  Salamah.  Ketika  didapatkannya  tidak  sadarkan  diri, beliau  minta  air  untuk  berwudu  dan  memercikkan  air  kepadanya, sehingga  ia  sadar.  Lalu  berkatalah  Jabir.  “apa  yang  tuan  perintahkan
17 ركّذلا: Anak  lelaki,  dan  bukan rajul yang  berarti  lelaki  untuk  menegaskan  bahwa  usia tidak  menjadi  faktor  penghalang  bagi  penerimaan  warisan,  karena dzakar dari  segi bahasa  berarti  jantan,  lelaki  baik  kecil  maupun  besar.  Lihat  dalam  M.  Quraish  Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 361
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
kepadaku tentang harta bendaku?”. Maka turunlah ayat tersebut sebagai pedoman pembagian harta waris. 19
                                                                                   
                                                                                
                                                                                            
                                                                                   
                                                                                              
                                                                                                  
                           
Artinya:  “Dan  bagimu  (suami-suami)  seperdua  dari  harta  yang ditinggalaki-lakian oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalaki-lakiannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalaki-lakian jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri  memperoleh  seperdelapan  dari  harta  yang  kamu  tinggalaki- lakian  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  kamu  buat  atau  (dan)  sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan  yang  tidak  meninggalaki-lakian  ayah  dan  tidak meninggalaki-lakian  anak,  tetapi  mempunyai  seorang  saudara  laki- laki  (seibu  saja)  atau  seorang  saudara  perempuan  (seibu  saja),  Maka bagi  masing-masing  dari  kedua  jenis  saudara  itu  seperenam  harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu  dalam  yang  sepertiga  itu,  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang dibuat  olehnya  atau  sesudah  dibayar  hutangnya  dengan  tidak memberi  mudharat  (kepada  ahli  waris).  (Allah  menetapkan  yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. 20 (QS. al-Nisa: 12)
19 Q. Sholeh, Asbabun Nuzul, hlm. 130 20 Q.S. al-Nisā’: 12

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
                                                21                                                    
                                                                                                            
                                                                                                      
                                     
Artinya:  “Mereka  meminta  fatwa  kepadamu  (tentang  kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika  seorang  meninggal  dunia,  dan  ia  tidak  mempunyai  anak  dan mempunyai  saudara  perempuan,  Maka  bagi  saudaranya  yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalaki-lakiannya, dan saudaranya  yang  laki-laki  mempusakai  (seluruh  harta  saudara perempuan),  jika  ia  tidak  mempunyai  anak;  tetapi  jika  saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang  ditinggalaki-lakian  oleh  yang  meninggal.  dan  jika  mereka  (ahli waris  itu  terdiri  dari)  saudara-saudara  laki  dan  perempuan,  Maka bahagian  seorang  saudara  laki-laki  sebanyak  bahagian  dua  orang saudara  perempuan.  Allah  menerangkan  (hukum  ini)  kepadamu, supaya  kamu  tidak  sesat.  dan  Allah  Maha  mengetahui  segala sesuatu. 22 (QS. al-Nisa: 176)
Riwayat imam al-Bukhari dan Muslim:
ركذ لجر ىلولأف يقب امف اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ مّلسو هيلع الله ىّلص يبّنلا لاق )هيلع قفتم(
Artinya:  “  Nabi  Saw.  bersabda:  “Berikanlah  bagian-bagian  tertentu kepada  orang-orang  yang  berhak.  Sesudah  itu  sisanya  untuk  orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)”. (HR. Bukhari dan Muslim).
Menurut  hukum  kewarisan  Islam  besar  kecilnya  bagian  warisan setiap  kerabat  adalah  berdasarkan  derajat  kekerabatan  mereka.  Oleh karena itu, kerabat-kerabatnya lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak. Bahkan tidak semua kerabat akan mendapatkan warisan, karena hak-hak  yang  dimiliki  oleh  sebagian  kerabat  akan  timbul  jika  terdapat kerabat  tertentu.  Hal  ini  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  al-
21 ةللاكلا :    Seseorang    yang  tidak  mempunyai/meninggalaki-lakian  orang  tua  atau  anak. Lihat dalam Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir, (Damaskus: Dar al-Fikr,2005), hlm. 606
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
Quran dan al-Sunnah. 23
Dalam hukum kewarisan Islam, sebelum harta peninggalan dibagikan maka harta peninggalan tersebut dikeluarkan dulu yang telah digunakan untuk  biaya  perawatan/penguburan,  melunasi  hutang  piutang  pewaris, dan melaksanakan wasiat yang dibuat oleh pewaris.

## Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan Menurut KHI
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  merupakan  slah  satu  dasar  hukum bagi Hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Salah satu bagian  yang  diatur  dalam  KHI  adalah  tentang  hukum  waris.  Hukum waris  tersebut  tertulis  dalam  buku  II  KHI  mulai  dari  pasal  171  sampai pasal 193, serta pasal 209 tentang wasiat wajibah, dengan rincian sebagai berikut: 24
Pasal 171, tentang ketentuan umum.
a. Hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang pemindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan  ( tirkah )  pewaris, menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa bagiannya masing-masing.
b. Pewaris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggalnya  atau  yang dinyatakan  meninggal  berdasarkan  putusan  Pengadilan  beragama Islam, meninggalaki-lakian ahli waris dan harta peninggalan.
c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan  dengan  pewaris, beragama  Islam  dan  tidak  terhalang  karena  hukum  untuk  menjadi ahli waris.
d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalaki-lakian oleh pewaris baik  yang  berupa  harta  benda  yang  menjadi  miliknya  maupun  hak- haknya.
e. Harta  warisan  adalah  harta  bawaan  ditambah  bagian  dari  harta bersama  setelah  digunakan  untuk  keperluan  pewaris  selama  sakit sampai  meninggalnya,  biaya  pengurusan  jenazah  (tahjiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.
Pasal 174. Ayat (1), kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
1) Menurut hubungan darah: 25
a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki- laki, paman dan kakek.
23 Asrory  Zain  Muhammad  dan  Mizan, Al-faraidh:  Pembagian  Pusaka  dalam  Islam,
(Surabaya: Bina Ilmu, 1981), 9.
24 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 51. 25 Tim Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 53
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Ayat  (2),  apabila  semua  ahli  waris  ada,  maka  yang  berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.
Pasal 176, tentang besarnya  bagian.  Anak perempuan bila hanya seorang,  ia  mendapat  separuh  bagian,  bila  dua  orang  atau  lebih, mereka  bersama-sama  mendapat  dua  pertiga  bagian,  dan  apabila anak  perempuan  bersama-sama  dengan  anak  laki-laki,  maka  bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. 26 Macam-macam Bagian Warisan Pasti 27
a. Mendapat  ½  yaitu  suami,  anak  perempuan,  saudara  perempuan sekandung, saudara perempuan seayah.
b. Mendapat ¼ yaitu suami dan istri.
c. Mendapat 1/8 yaitu istri.
d. Mendapat 1/3 yaitu ibu, saudara laki-laki/perempuan seibu.
e. Mendapat  1/6  yaitu  ibu,  ayah,  kakek,  nenek,  cucu  perempuan  dari anak  laki-laki,  saudara  perempuan  seayah,  saudara  laki- laki/perempuan seibu.
f. Mendapat  2/3  yaitu  anak  perempuan,  cucu  perempuan  dari  anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah.
Bagian Warisan Ashabah
a) Ashabah  Binafsih ,  yaitu  ahli  waris  yang  karena  kedudukan  dirinya sendiri  berhak  menerima  bagian ashabah .  Ahli  waris  tersebut  adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki  sekandung,  saudara  laki-laki  seayah,  anak  laki-laki  saudara laki-laki  sekandung,  anak  laki-laki  saudara  laki-laki  seayah,  paman sekandung,  paman  seayah,  anak  laki-laki  paman  sekandung,  anak laki-laki paman seayah, mu’tiq dan mu’tiqah . 28
b) Ashabah bi al-Ghoir yaitu, ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama  dengan  ahli  waris  lain  yang  telah  menerima  bagian sisa.  Ahli  waris  tersebut  adalah  anak  perempuan,  cucu  perempuan dari  garis  lali-laki,  saudara  perempuan  sekandung,  saudara perempuan seayah.
26 Tim Nuansa Aulia, hlm. 54
27 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris , hlm. 65
28 Ahmad Rofiq, hlm. 73-74
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
c) Ashabah  ma  al-Ghoir yaitu,  ahli  waris  yang  menerima  bagian  sisa karena  bersama-sama  dengan  ahli  waris  lain  yang  tidak  menerima bagian  sisa.  Ahli  waris  tersebut  adalah  saudara  perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah. 29

## Hak-hak dan Bagian Ahli Waris
Bagian Suami 30 Sebab
1. 1 2 ⁄
Apabila  tidak  ada far’ yang  dapat  mewaris  (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan) 2. 1 4 ⁄ Apabila  ada far’ yang  dapat  mewaris  (anak  laki- laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan) Bagian Istri Sebab 1. 1 4 ⁄
Apabila  tidak  ada far’ yang  dapat  mewaris  (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan) 2. 1 8 ⁄ Apabila  ada far’ yang  dapat  mewaris  (anak  laki- laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan)
Bagian Anak perempuan 31 Sebab
1. 1 2 ⁄
Apabila satu serta tidak ada mu’ashib (anak laki-laki) 2. 2 3 ⁄ Apabila berbilangan serta tidak ada mu’ashib 3. Ashabah bi al-Ghoir Apabila bersamaan mu’ashib (anak laki-laki) Bagian Cucu perempuan dari garis laki-laki Sebab
1. 1 2 ⁄
Apabila  satu  serta  tidak  ada mu’ashib (cucu  laki- laki), anak laki-laki/perempuan 2. 2 3 ⁄ Apabila  berbilangan  serta  tidak  ada mu’ashib (cucu laki-laki), anak laki-laki/perempuan 3. 1 6 ⁄ Apabila  bersamaan  anak  perempuan  satu  serta
29 Ahmad Rofiq, hlm. 75 30 Ibnu Rusyd al-Qurthuby al-Andalusiy, hlm. 256
31 Terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176, lihat dalam Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam , (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 54
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
tidak ada mu’ashib (cucu laki-laki) dan anak laki-laki 4. Ashabah bi al-Ghoir Apabila  bersamaan mu’ashib (cucu  laki-laki)  dan tidak ada anak laki-laki 5. Mahjubah Apabila  bersamaan  anak  laki-laki/perempuan berbilangan  ketika  cucu  perempuan  itu  tidak bersamaan mu’ashib Bagian Saudara perempuan Sekandung Sebab
1. 1 2 ⁄
Apabila satu serta tidak ada mu’ashib (saudara laki- laki  sekandung), far’ laki-laki  (anak  laki-laki,  cucu laki-laki dari garis laki-laki), ayah 2. 2 3 ⁄
Apabila  berbilangan  serta  tidak  ada mu’ashib (saudara  laki-laki  sekandung), far’ laki-laki  (anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki), ayah 3. Ashabah bi al-Ghoir Apabila  bersamaan mu’ashib (saudara  laki-laki sekandung)  serta tidak ada far’ laki-laki (anak laki- laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki), ayah
4. Ashabah ma al-Ghoir Apabila bersamaan anak perempuan/cucu perempuan  dari  garis  laki-laki  serta  tidak  ada far’ laki-laki  (anak  laki-laki,  cucu  laki-laki  dari  garis laki-laki), ayah
5. Mahjubah Apabila  bersamaan  salah  satunya far’ laki-laki (anak  laki-laki,  cucu  laki-laki  dari  garis  laki-laki),
ayah
Bagian Saudara perempuan Seayah
Sebab 1. 1 2 ⁄
Apabila satu serta tidak ada mu’ashib (saudara laki- laki seayah), saudara laki-laki/perempuan sekandung,  ayah,  kakek  dan far’ (anak  laki- laki/perempuan,  cucu  laki-laki/perempuan  dari garis laki-laki) yang mewaris 2. 2 3 ⁄ Apabila  berbilangan  serta  tidak  ada mu’ashib (saudara laki-laki seayah), saudara laki-
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
laki/perempuan  sekandung,  ayah,  kakek  dan far’ (anak laki-laki/perempuan, cucu laki- laki/perempuan dari garis laki-laki) yang mewaris
3.
1 6 ⁄ Apabila  ada  saudara  perempuan  sekandung  satu serta  tidak  ada mu’ashib (saudara  laki-laki  seayah),
saudara  laki-laki  sekandung,  ayah,  kakek  dan far’ (anak laki-laki/perempuan, cucu laki- laki/perempuan dari garis laki-laki) yang mewaris/ saudara perempuan sekandung yang mendapatkan ashabah 4. Ashabah bi al-Ghoir Apabila  bersamaan mu’ashib (saudara  laki-laki seayah)    serta  tidak  ada  saudara  laki-laki sekandung/ far’ laki-laki  (anak  laki-laki,  cucu  laki- laki dari garis laki-laki), ayah/ saudara perempuan sekandung yang mendapatkan ashabah 5. Ashabah ma al-Ghoir Apabila bersamaan anak perempuan/cucu perempuan  dari  garis  laki-laki  serta  tidak  ada saudara  laki-laki  sekandung/ far’ laki-laki  (anak laki-laki,  cucu  laki-laki  dari  garis  laki-laki),  ayah/ saudara perempuan sekandung yang mendapatkan ashabah
6. Mahjubah Apabila  bersamaan  salah  satu far’ laki-laki  (anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki), saudara laki-laki  sekandung,  ayah,  saudara  perempuan sekandung  yang  mendapatkan ashabah atau berbilangan  tanpa  ada muashib (saudara  laki-laki seayah) Bagian Saudara laki- laki/perempuan Seibu Sebab 1. 1 6 ⁄
Apabila  satu  serta  tidak  ada  tidak  ada far’ yang dapat  mewaris  (anak  laki-laki/perempuan,  cucu laki-laki/perempuan), ayah, kakek 2. 1 3 ⁄ Apabila berbilangan serta tidak ada far’ yang dapat
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
mewaris  (anak  laki-laki/perempuan,  cucu  laki- laki/perempuan), ayah, kakek
3. Mahjubah Apabila bersamaan far’ yang dapat mewaris (anak laki-laki/perempuan,  cucu  laki-laki/perempuan),
ayah, kakek
Bagian Ibu 32 Sebab
1. 1 3 ⁄
Apabila  tidak  ada far’ (anak  laki-laki/perempuan, cucu  laki-laki/perempuan  dari  garis  ayah)  yang mewaris  atau  saudara  berbilangan  (saudara  laki- laki/perempuan sekandung, saudara laki- laki/perempuan seayah, saudara seibu)
2.
1 6 ⁄
Apabila  ada far’ (anak  laki-laki/perempuan,  cucu laki-laki/perempuan dari garis ayah) yang mewaris atau saudara berbilangan (saudara laki- laki/perempuan sekandung, saudara laki- laki/perempuan seayah, saudara laki- laki/perempuan seibu) 3. 1 3 ⁄ al-Baq 33 Apabila bersamaan suami/istri dan ayah serta tidak ada far’ yang  dapat  mewaris  (anak  laki- laki/perempuan,  cucu  laki-laki/perempuan),  ayah,
kakek Bagian Ayah Sebab 1. 1 6 ⁄
Apabila  bersamaan far’ laki-laki  (anak  laki-laki,
cucu laki-laki dari garis laki-laki)
2. 1 6 ⁄ +
Ashabah
Apabila bersamaan far’ perempuan (anak perempuan, cucu perempuan dari garis laki-laki) 3. Ashabah binafsih Apabila  tidak  bersamaan far’ (anak  laki-
laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan)
32 Terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 178, Tim Redaksi Nuansa Aulia, hlm. 54. Lihat juga dalam Ibnu Rusyd, hlm. 564-565
33 قابلا  ثلث atau  1/3 al-Baq adalah  bagian  sepertiga  dari  sisanya,  jadi  bagian  ini  berbeda dengan 1/3 yang biasa. Ibu mendapatkan 1/3 al-Baq dalam masalah ghorrowain , hal ini bila ahli waris hanya tiga orang, yaitu suami/istri, ayah dan ibu.
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
Bagian Kakek Sebab 1. 1 6 ⁄
Apabila  bersamaan far’ laki-laki  (anak  laki-laki, cucu  laki-laki  dari  garis  laki-laki)  serta  tidak  ada ayah
2. 1 6 ⁄ +
Ashabah Apabila bersamaan far’ perempuan (anak perempuan,  cucu  perempuan  dari  garis  laki-laki) serta tidak ada ayah 3. Ashabah binafsih Apabila  tidak  bersamaan far’ (anak  laki- laki/perempuan,  cucu  laki-laki/perempuan)  serta tidak ada ayah 4. Mahjub Apabila bersamaan ayah Bagian Nenek Sebab
1. 1 6 ⁄ Apabila satu/sendirian
Apabila berbilangan serta setingkat
Tidak terdapat nenek yang lebih dekat
Apabila tidak ada ibu 2. Mahjubah Apabila ada ibu Nenek dari ayah bersamaan ayah

## Ada nenek yang lebih dekat

## Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan Menurut Adat
Menurut  Hazairin,  hukum  waris  adat  mempunyai  corak  tersendiri dari  alam  pikiran  masyarakat  yang  tradisional  dengan  bentuk kekerabatan  yang  sistem  keturunannya  patrilineal,  matrilineal,  parental atau bilateral. 34
Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah hukum adat yang  memuat  garis-garis  ketentuan-ketentuan  tentang  sistem  dan  azas- azas  hukum  waris,  tentang  harta  warisan,  pewaris  dan  ahli  waris  serta cara  bagaimana  harta  warisan  itu  dialihkan  penguasaan  dan kepemilikannya dari kepada ahli waris. 35
34 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an , (Jakarta: Tinta Mas, 1997), hlm.
9 35 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
Dalam hukum adat terdapat tiga sistem pewarisan, yaitu: 36
a. Sistem  Pewarisan  Individual  yang  merupakan  ciri  sistem  pewarisan individual  adalah  bahwa  harta  warisan  akan  terbagi-bagi  hak kepemilikannya  kepada  para  ahli  waris,  hal  ini  sebagaimana  yang berlaku menurut hukum KUH Perdata dan Hukum Islam, begitu pula halnya  berlaku  bagi  masyarakat  di  lingkungan  masyarakat  hukum adat  seperti  pada  keluarga-keluarga  Batak  Patrilineal  dan  keluarga- keluarga Jawa yang parental.
Kelebihan  dari  sistem  pewarisan  individual  adalah  dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing individu ahli waris  mempunyai  hak  milik  yang  bebas  atas  bagian  masing-masing yang telah diterimanya.
Kelemahan  sistem  pewarisan  individual  adalah  selain  harta warisan  tersebut  menjadi  terpecah-pecah,  dapat  mengakibatkan putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan  yang  lainnya.  Hal  ini  berarti  asas  hidup  kebersamaan  dan tolong  menolong  menjadi  lemah  di  antara  keluarga  ahli  waris tersebut. Hal ini kebanyakan terjadi di masyarakat adat yang berada di perantauan dan telah jauh berada dari kampung halamannya.
b. Sistem  Pewarisan  Kolektif  ciri  dari  sistem  pewarisan  kolektif  ini adalah bahwa harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya dikuasai oleh  sekelompok  ahli  waris  dalam  keadaan  tidak  terbagi-bagi,  yang seolah-olah merupakan suatu badan keluarga/kerabat (badan hukum adat).
Harta  peninggalan  seperti  ini  disebut  “harta  pusaka”  di Minangkabau dan “harta menyanak” di Lampung. Dalam sistem ini, harta warisan orang tuanya (harta pusaka rendah) harta peninggalan seketurunan  atau  suku  dari  moyang  asal  (marga  genealogis)  tidak dimiliki  secara  perempuanibadi  oleh  ahli  waris  yang  bersangkutan. Akan  tetapi  para  anggota  keluarga/kerabat  hanya  boleh memanfaatkan misalnya tanah pusaka untuk digarap bagi keperluan hidup  keluarganya,  atau  rumah  pusaka  itu  boleh  ditunggu  dan didiami oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya.
c. Sistem  Pewarisan  Mayorat  Yang  merupakan  ciri  sistem  pewarisan mayorat  adalah  harta  peninggalan  orang  tua  (pusaka  rendah)  atau
36 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Waris  Indonesia  menurut  Perundang-undangan,  Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 15-19

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
harta  peninggalan  leluhur  kerabat  (pusaka  tinggi)  tetap  utuh  dan tidak  dibagi-bagikan  kepada  masing-masing  ahli  waris,  melainkan dikuasai  oleh  anak  sulung  laki-laki  (mayorat  perempuania)  di lingkungan  masyarakat  patrilineal  di  Lampung  dan  Bali  atau  tetap dikuasai  oleh  anak  sulung  perempuan  (mayorat  wanita)  di lingkungan masyarakat matrilinial semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.
Sistem ini hampir sama dengan pewarisan kolektif dimana harta warisan  tidak  dibagi-bagi  kepada  ahli  waris,  melainkan  sebagai  hak milik  bersama.  Bedanya  pada  sistem  pewarisan  mayorat  ini,  anak sulung  berkedudukan  sebagai  penguasa  tunggal  atas  harta  warisan dengan  hak  dan  kewajiban  mengatur  dan  mengurus  kepentingan adik-adiknya  atas  dasar  musyawarah  dan  mufakat  dari  anggota keluarga ahli waris lainnya. Kelemahan dari sistem mayorat ini adalah sama  dengan  kelemahan  pada  sistem  pewarisan  kolektif,  yaitu dimana  keutuhan  dan  terpeliharanya  harta  bersama  tergantung kepada  siapa  yang  mengurusnya  atau  kekompakan  kelompok anggota keluarga/kerabat yang mempertahankannya. 37

## Penutup
Waris  adalah  segala  sesuatu  yang  berkenaan  dengan  peralihan  hak dan  atau  kewajiban  atas  harta  kekayaan  seseorang  setelah  ia  meninggal dunia kepada ahli warisnya.
Pembagian  harta  warisan  pada  masa  Jahiliyyah,  anak  yang  belum dewasa  dan  anak  perempuan  atau  kaum  perempuan  tidak  berhak mendapat  warisan  dari  harta  peninggalan  orang  yang  meninggal  dunia. Bahkan mereka beranggapan, bahwa janda dari orang yang meninggal itu pun  dianggap  sebagai  warisan  dan  boleh  berpindah  tangan  dari  si  ayah kepada  anaknya.  Setelah  Islam  sempurna  pembagian  warisan  tidak dikenal  lagi  pembedaan  antara  ahli  waris  anak-anak,  perempuan,  dan orang dewasa dalam memperoleh hak-haknya untuk menerima warisan. Menurut  hukum  kewarisan  Islam  besar  kecilnya  bagian  warisan setiap  kerabat  adalah  berdasarkan  derajat  kekerabatan  mereka.  Oleh karena itu, kerabat-kerabatnya lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak. Bahkan tidak semua kerabat akan mendapatkan warisan, karena hak-hak  yang  dimiliki  oleh  sebagian  kerabat  akan  timbul  jika  terdapat
37 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Waris  Indonesia  menurut  Perundang-undangan,  Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam , hlm. 19
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
kerabat tertentu.
Waris menurut KHI diatur dalam pasal 176, tentang besarnya bagian. Anak  perempuan  bila  hanya  seorang,  ia  mendapat  separoh  bagian,  bila dua  orang  atau  lebih,  mereka  bersama-sama  mendapat  dua  pertiga bagian,  dan  apabila  anak  perempuan  bersama-sama  dengan  anak  laki- laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Ada tiga sistem pewarisan dalam hukum adat yaitu dengan sistem individual, kolektif dan mayorat.

## Daftar Pustaka
Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia, Kompilasi  Hukum  Islam, Bandung:  Nuansa Aulia, 2011.
Ahmad Rofiq. Fiqh Mawaris. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001. Ahmad Warson Munawwir. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Perempuanogressif, 1997. Asrory  Zain  Muhammad  dan  Mizan. Al-faraidh:  Pembagian  Pusaka  dalam Islam. Surabaya: Bina Ilmu, 1981.
Dian Khairul Umam. Fiqih Mawaris. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000. Hazairin.  Hukum Kewarisan  Bilateral  Menurut  Al-Qur’an .  Jakarta:  Tinta Mas, 1997.
Hilman Hadikusuma. Hukum Waris Adat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
1999.
___, Hukum  Waris  Indonesia  menurut  Perundang-undangan,  Hukum  Adat, Hukum Agama Hindu-Islam . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999. Muhammad  Ali  al-Shobuni. Hukum  Kewarisan  Menurut  al-Quran  dan  al- Sunnah. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005.
M. Quraish Shihab. Tafsir al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
Q. Sholeh. Asbabun Nuzul. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2009.
Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
Umi Kulsum. Risalah Fiqih Wanita Lengkap. Surabaya: Cahaya Mulia, 2007. Wahbah al-Zuhaili. Tafsir al-Munir. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.