## IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH UNTUK RUMAH SAKIT
Fauziyah *

## ABSTRACT
Sharia economy that used to be synonymous with sharia financial institutions such as sharia banking, sharia insurance, and sharia capital market, now the concept of sharia is applied to other business sectors even to services such as the concept of sharia tourism with the hotel sharia and the latest is hospital services concept of sharia. Although the existence of hospitals already known at first, but the concept of hospitals that are in service and financial statements based on the concept of sharia is just beginning to apply. Implementation of sharia hospitals and sharia financial reporting is also regulated in SAK Sharia. SAK that regulates sharia financial under PSAK 101 Presentation of Sharia Financial Statements (revised 2016).
The existence of a hospital is similar to other companies / organizations, it has a function and part to carry out service activities to the community. Each function has responsibility and control system. The function of sharia accounting system in hospitals to provide accountable and transparent financial information as the basis for proper decision making and planning ahead. So the hospital has Value Added. The hospital needs to implement a sharia accounting system in order to eliminate discrimination between economic activity and worship. Hospitals have a unique accounting system because in addition to running a business, also carry out social activities.
Keyword:  Sharia  hospital,  MUKISI,  Sharia  Hospital  Certification  Standard,  Sharia  Muqashid  System, Value Adde.

## A.  PENDAHULUAN
Ekonomi Syariah yang dulunya identik dengan lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah, kini konsep syariah mulai diterapkan pada sektor bisnis lainnya seperti bahkan ke pelayanan jasa seperti konsep pariwisata syariah dengan adanya hotel syariah dan yang terkini adalah pelayanan jasa rumah sakit konsep syariah. Walaupun keberadaan rumah sakit sudah ada dari dulu, tetapi konsep rumah sakit yang secara pelayanan dan laporan keuangan berdasarkan konsep syariah baru mulai diterapkan.

## 1.  Perbedaan Rumah Sakit Syariah dan
Non Syariah

## 2.  Standar Akuntansi Syariah
Implementasi rumah sakit syariah dan pelaporan keuangna syariah juga diatur dalam SAK Syariah. SAK yang mengatur keuangan syariah berdasarkan PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah (revisi 2016). PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/ XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 101 mengalami amandemen dan revisi sebagai berikut:
1.  16 Desember 2011 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.
2.  15 Oktober 2014 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1 terkait penyajian
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
3.  25 Mei 2016 terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah pada Lampiran B. Perubahan ini merupakan dampak dari revisi PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian  Laporan  Keuangan  Syariah (selanjutnya disebut PSAK 101) menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, antara lain terkait:
a)  Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK;
b)  Dasar akrual;
c)  Materialitas dan penggabungan;
d)  Saling hapus;
e)  Frekuensi pelaporan;
ISLAMI/SYARIAH KARAKTERISTIK BISNIS NON SYARIAH Aqidah Islami I. Azaz Sekuler Dunia-Akhirat II. Motivasi Duniawai Benefit III. Orientasi Profit Keberlangsungan Pertumbuhan Kebarokahan Keberlangsungan Tinggi karena ibadah IV.  Etos Kerja Tinggi dewi reward duniawi Maju V.  Sikap Mental Maju Produktif Produktif Demi keimanan dan ketaqwaan Demi aktualisasi diri dan uang Demi pengabdian VI. Keahlian Demi reward Amanah VII. Operasional Menghalalkan segala cara Sidiq Halal VIII. Modal Apapun OK Sistem Syariah IX. Keuangan Modern Syariah Marketing X. Marketing Semua cara
f)  Informasi komparatif; dan g)  Konsistensi Penyajian
PSAK 101 juga memberikan penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah, mencakup:
a)  Laporan Posisi Keuangan
b)  Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain c)  Laporan Perubahan Ekuitas d)  Laporan Arus Kas e)  Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk memudahkan pengguna dalam menerapkan ketentuan penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK 101, PSAK 101 dilengkapi dengan contoh ilustrasi laporan keuangan bank syariah, entitas asuransi syariah, dan amil. Lampiran yang terdapat pada PSAK 101 tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari PSAK 101.
Saat ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memiliki pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Pedoman tersebut tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 107/ DSN-MUI/X/106. “Rumah sakit yang ingin menyelenggarakan Rumah Sakit Syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS), untuk melakukan pengawasan,” kata Wakil Ketua MUI Pusat Yunahar Ilyas dalam dalam Seminar Nasional Akuntansi Rumah Sakit dengan tema
“Revitalisasi Tatakelola Keuangan Rumah Sakt di Era Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Auditorium Baroroh Baried Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Selasa (11/4). Dikatakan Yunahar, fatwa tersebut pada prinsipnya berisi lima hal, yakni tentang akad, pelayanan, obat-obatan dan  pengelolaan  dana  finansial. “Yang penting transaksi di dalam RS Syariah harus mengacu pada hukum Islam fiqih mu’amalah. Dalam hal pelayanan memberikan yang baik, jelas antara hak dan kewajiban. Kalau bisa lebih, sesuai dengan standar panduan praktis klinis,” ujarnya. Dia mengatakan, akhlak dalam pelayanan rumah sakit harus santun, ramah, transparan, berkualitas, adil. Dalam menghitung biaya, juga harus ada kewajaran. “Walaupun punya otoritas untuk menetapkan, tapi perhitungan wajar tergantung hati nurani. Dalam pelayanan spiritual, mendoakan pasien
dan untuk mendoakan anak kecil berbeda dengan orang dewasa. Dalam mendoakan pasien jangan terlalu boros menggunakan kata ‘sabar’. Harus tunjukkan empati, kalau pasien kesakitan  empati  dulu  jangan  bilang  ‘sabar’. Misalnya, “saya bisa merasakan memang sakit”,” ujarnya. Sementara untuk obat harus yang halal dan diutamakan, harus sudah ada sertifikasi  halal.  “Supaya  dokter  dan  rumah sakit tenang dan gampang. Kalau tidak ada
No Standar Akuntansi Keuangan Syariah Ikhtisar Ringkas Tanggal Pengesahan Tanggal Efektif 1 PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah (revisi 2016) Revisi PSAK 101 yang disahkan pada tahun 2016 merupakan revisi terhadap ilustrasi laporan keuangan asuransi syariah sebagai dampak dari revisi PSAK 108: Akuntansi Asuransi Syariah . Penyisihan manfaat polis masa depan disajikan dilaporan posisi keuangan sebagai liabilitas. Revisi PSAK ini menggabungkan “Laporan Perubahan Dana Tabarru’ “ dengan “Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ ”, sehingga perubahan dana tabarru’ dan surplus defisit underwriting dana tabarru’ disajikan di Laporan Surplus
Defisit Dana Tabarru’ . 25 Mei 2016 1 Januari 201
sertikasi halal, harus hati-hati kalau diketahui tidak ada, tetapi diperlukan itu tindaan darurat boleh,” ujarnya. Yunahar menambahkan, dana RS Syariah mutlak harus menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah. Masalahnya, BPJS belum ada yang syariah. “Kami sudah mengusulkan kepada pemerintah agar ada BPJS Syariah. Namun, karena sampai sekarang belum ada BPJS syariah ya darurat,” kata dia. Penggagas standar Rumah Sakit Syariah Sagiran mengatakan, RS Noor Hidayah dan RSI Sultan Agung menjadi pilot project sertifikasi  Rumah  Sakit  Syariah  di  2015.  Dia mengatakan, sebenarnya bagi rumah sakit yang sudah mendapatkan akreditasi KARS akan mudah untuk menjai RS Syariah. Mengapa perlu serfifikasi RS Syariah? Menurut Sagiran, ada lima hal yakni: menjaga jiwa, memelihara akal, harta, dan kehormatan.
Berdasarkan berita Republika Online, rumah sakit yang akan menjadi pilot project rumah sakit syariah adalah Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Direktur Utama RSI Sultan Agung, dr H Masyhudi AM MKes mengatakan, upaya untuk merumuskan formulasi layanan kesehatan syaiah merupakan amanah Rakernas Majelis Syuro Upaya Kesehatan Islami (MUKISI) Bandung, awal tahun ini. Sebagai tindak lanjut, baru- baru ini RSI Sultan Agung telah mendapatkan kunjungan 30 direktur RSI dari berbagai daerah di Indonesia, yang tergabung dalam MUKISI. Kunjungan tim MUKISI tersebut merupakan salah satu upaya untuk memformulasikan prinsip- prinsip syariah dalam layanan kesehatan Islam yang telah digagas. “Dalam hal ini RSI Sultan Agung mendapatkan amanah sebagai pilot project standar instrumen sertifikasi Rumah Sakit Syariah di Indonesia,” ungkapnya, di Semarang, Jumat (7/8).
Menurut Masyhudi, hal ini merupakan buah ikhtiar segenap jajaran RSI Sultan Agung dalam berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan yang Islami. Amanah sebagai sebagai rumah sakit proyek percontohan ini, tidak lepas dari capaian RSI Sultan Agung sebagai rumah sakit
yang telah meraih akreditasi tingkat paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

## 3.  Penyusunan Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah
Untuk memenuhi harapan umat Islam dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka Majelis Syuro Usaha Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) yaitu asosiasi rumah sakit Islam seluruh Indonesia telah  menetapkan  Standar  Sertifikasi  Rumah Sakit Syariah. Penetapan standar ini merupakan sebuah perjalanan panjang yang telah dimulai sejak tahun 2009.
Rumah Sakit Syariah adalah rumah sakit yang seluruh aktivitasnya berdasar pada Maqashid  –  al  Syariah  –  al  Islamiyah.  Hal ini  sesuai  dengan  konsep  maqashid  syariah menurut Imam Syatibi yaitu memelihara Agama ( khifdz ad-diin ), memelihara Jiwa ( khifdz an-nafs ), memelihara Keturunan ( khifdz an-nasl ), memelihara Akal ( khifdz al- aql ), dan memelihara Harta ( khifdz al-mal ). Dalam penyusunan Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah mengacu pada standar akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit yang kemudian ditambahan unsur – unsur syariah di dalamnya. Hal ini untuk memastikan bahwa rumah  sakit  yang  diberi  sertifikasi  syariah adalah rumah sakit yang berkualitas. Standar dalam Sertifikasi Rumah Sakit Syariah terdiri dari 5 Bab, 54 standar dam 157 elemen dengan 50 Standar dan 161 elemen penilaian yang dibagi sebagai berikut:
Kelima bab yang harus dipenuhi oleh rumah sakit untuk dapat menyandang sertifikasi  syariah  adalah  memenuhi  prinsip- prinsip  maqashid  syariah  yaitu  menjaga agama, menjaga hidup, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Prinsip-prinsip maqashid  syariah  tersebut  adalah  koridor untuk pedoman bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tidak boleh bertabrakan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga berlaku dalam pengelolaan rumah sakit. Rumah Sakit dengan label Islam memiliki tanggungjawab
lebih, karena mereka tidak hanya sekedar memberi pelayanan kesehatan, tetapi apakah pelayanan kesehatan yang diberikan sejalan dengan upaya untuk menjaga akidah, ibadah dan muamalah sesuai nilai-nilai Islam.

## 4.  Pentingnya Standarisasi Rumah Sakit Islam
Perkembangan rumah sakit Islam di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa gairah umat untuk mencari pengobatan di rumah sakit yang Islami semakin kuat, dan hal ini menjadi indikator akan tingginya kesadaran umat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam keberkahan Issue tentang pelayanan sesuai prinsip syariah di rumah sakit Islam menjadi issue penting bagi keberadaan rumah sakit Islam. Sampai saat ini belum ada standar atau pedoman untuk menilai dan mengukur kualitas rumah sakit Islam dari sisi penerapan syariah Islam. Sementara pada issue perumahsakitan secara umum telah ada standar untuk mengukur mutu rumah sakit melalui akreditasi baik dari lembaga akreditasi Nasional (KARS) maupun akreditasi internasional (JCI). Oleh karenanya, diperlukan suatu standar atau pedoman
bagi rumah sakit Islam dalam menerapkan, mengukur dan menilai kualitas pelayanan dan pengelolaan manajemen rumah sakit sesuai prinsip syariah Islam, sehingga rumah sakit Islam dapat memberikan jaminan akan adanya pelayanan sesuai syariah, penyelamatan akidah Islam dan penerapan manajemen berbasisi syariah.
Sertifikasi Rumah Sakit Syariah memberi peluang dan harapan bagi penyelenggara pelayanan kesehatan dan masyarakat (umat) untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien  dalam  perspektif  fisik,  psikis  dan spiritual serta dakwah dalam kerangka pengembangan peradaban Islam.

## B. PEMBAHASAN
1. MUKISI  sebagai  Pengagas  Sertifikasi
Rumah Sakit Syariah dan perjalanannya menuju Sertifikasi RS Syariah
Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) merupakan wadah yang menghimpun penyelenggara sarana kesehatan Islam dan perorangan yang mempunyai keahlian dan minat untuk mengembangkan upaya kesehatan yang Islami. MUKISI didirikan pada tanggal 12 Juli 1994 di Yogyakarta dan dideklarasikan pada tanggal 1 Oktober 1994 di
Ciloto Jawa Barat. Tujuan pendirian MUKISI adalah: 1) Mewujudkan dan meningkatkan mutu penyelenggara dan pelaksana upaya kesehatan yang profesional dan Islami; 2). Membina, mengembangkan dan meningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia anggota; dan 3). ikut berperan serta dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Komitmen MUKISI untuk meningkatkan mutu penyelenggara pelayanan kesehatan (rumah sakit dan klinik) secara profesional dan Islami mendorong MUKISI memulai kajian dan pembahaan tentang konsep rumah sakit Islami yang kemudian menjadi konsep rumah sakit syariah. Gagasan tentang Konsep Rumah Sakit Syariah dimulai dengan penyelenggaran berbagai kegiatan MUKISI: a.  Rakernas MUKISI di Jawa Timur (Tahun 2009) dengan tema Rakernas “ Menuju kesempurnaan Rumah Sakit Islam dalam pelaksanaan Syariah. Dalam pertemuan ini disepakati untuk penyusunan konsep syariah di rumah sakit yaitu MUKISI Jawa Barat untuk konsep sumber daya Insani, MUKISI Jawa Tengah untuk konsep pemasaran syariah, MUKISI Jogja untuk konsep keuangan dan MUKISI Jawa Timur untuk konsep sarana dan prasarana. b.  Rakernas MUKISI di Tangerang Banten (Tahun 2012) dengan tema “Meningkatkan mutu melalui Standarisasi Pelayanan Islami dan Keselamatan Pasien”. Dalam pertemuan ini disampaikan paparan mengenai konsep syariah yang telah disusun oleh MUKISI masing –masing Daerah sebagai tindak lanjut dari Rakernas sebelumnya.
c.  Pertemuan Nasional MUKISI di Bandung (Tahun 2015), dengan tema “ Rumah Sakit Syariah dengan Akreditasi Dalam Menghadapi Era Jaminan Kesehatan Nasional”. Dalam pertemuan ini dipaparkan konsep Akreditasi Rumah Sakit Syariah oleh MUKISI Jawa Tengah, dan disepakati draft awal akreditasi rumah sakit yang kemudian dilanjutkan dengan  pembahasan  finalisasi  konsep
oleh perwakilan MUKISI Daerah. Pada kesempatan pertemuan ini juga disepakati penggunaan Sertifikasi untuk rumah sakit syariah yang implikasinya pada badan yang  akan  memberikan  sertifikasi  adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ( DSN – MUI)
d.  Pertemuan  Finalisasi  Konsep  Sertifikasi Rumah Sakit Syariah, Dalam pertemuan ini  dibahas  konsep  sertifikasi  beserta instrument dan tata cara penilaian untuk rumah standar rumah sakit syariah.
e.  Pertemuan dengan Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yaitu lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan penilaian akreditasi rumah sakit di Indonesia. Hasil pertemuan dengan KARS merekomendasikan  konsep  Sertifikasi Rumah Sakit Syariah beserta instrument penilaiannya untuk dijadikan tambahan atau peniaian pendukung bagi rumah sakit Islam/berbasis syariah yang pelaksanaanya dilakukan oleh DSN-MUI. Pertemuan ini juga merekomendasikan agar rumah sakit yang  dapat  dilakukan  Sertifikasi  adalah rumah sakit yang telah diakreditasi oleh KARS, artinya Rumah Sakit Syariah adalah rumah sakit yang telah memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien yang disyaratkan oleh Pemerintah.
f.  Uji coba Sertifikasi Rumah Sakit Syariah. Uji  coba  sertifikasi  dilaksanakan  untuk memastikan standard dan instrument penilaian  dalam  Sertifikasi  Rumah  Sakit Syariah mampu dilaksanakan diberbagai jenis atau kelas rumah sakit. Pada uji coba dipillih 2 (dua) rumah sakit yang telah terakreditasi oleh KARS yaitu Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang mewakili rumah sakit kelas B – Pendidikan dan Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul Jogjakarta mewakili rumah sakit kelas D. Penilaian uji coba dilaksanakan oleh Perwakilan MUKISI Daerah ( 29 orang ) dengan terlebih dahulu diberikan pelatihan bersama  sebagai  Asessor  Sertifikasi
Rumah Sakit Syariah yang dilaksanakan di Semarang.
Hasil  uji  coba  Sertifikasi  Rumah  Sakit Syariah menunjukkan nilai yang sangat signifikan  yaitu  MUMTAZ,  kategori  nilai tertinggi untuk 3 macam kategori penilaian yang ada yaitu Jiddan, Jazid Jiddan dan MUMTAZ.
a.  FIMA Meeting di Makassar dan Launching  Draft  Sertifikasi  Rumah  Sakit Pada pertemuan ini dilakukan sosialisasi dengan Launching buku Sertifikasi Rumah Sakit Syariah yang akan dijadikan sebagai standar dalam penilaian rumah sakit syariah.
b.  Pertemuan Konsinyering bersama Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (  DSN-MUI)  di  Bogor.  Draft  Sertifikasi Rumah Sakit Syariah selanjutnya dibahas secara detail bersama dengan DSN – MUI.
c.  Musyarawah Kerja Nasional MUKISI di Jakarta, pada pertemuan ini disampaikan keynote  speech  mengenai  Setifikasi Rumah Sakit Syariah dan Draft Fatwa DSN-MUI tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia.
d.  Pertemuan  pembahasan  finalisasi  Fatwa MUI bersama DSN MUI di Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2016.

## 2.  Standar dalam Sertifikasi Rumah Sakit Syariah
Dalam  Sertifikasi  Rumah  Sakit  Syariah edisi 1437 H, pada masing- masing bab dibagi kedalam 2 (dua) kelompok yaitu kelompok Standar yang mengatur pada aspek manejemen dan kelompok standar yang mengatur pada aspek pelayanan rumah sakit syariah. Standar Syariah dalam aspek manajemen meliputi penilaian tentang:
a.  Standar Syariah Manejemen Organisasi (SSMO) : Standar ini berisi tentang tanggung jawab dan akuntabilitas pemilik rumah sakit dalam pengelolaan rumah sakit, yang dibuktikan dengan adanya ijin operasional rumah
sakit, struktur organisasi yang memuat Dewan Pengawas Syariah ( DPS) ditingkat Pemilik, dan Komite Syariah di tingkat rumah sakit, bidang kerohanian dirumah sakit, lembaga ketakmiran, lembaga zakat  infaq  shodaqoh  berikut  program dan pertanggungjawaban ZIS. Pada standar ini juga dinilai tentang visi yang memuat kata Islam didalamnya, kebijakan Pemilik tentang sumber pendanaan yaitu pendanaan bersumber dari pendanaan halal, termasuk jika bekerjasama dengan lembaga keuangan, maka harus dipastikan ada dokumen kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, dan kode etik rumah sakit syariah.
b.  Standar Syariah Modal Insani (SSMI ) Standar ini berisi tentang tata kelola sumber daya insane (manusia) dari pengadaan , pemeliharaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja dengan pegawai, termasuk pengukuran kinerja melalui Key Performance Indicator pegawai. Standar ini juga menilai tentang bagaimana pendidikan dan pelatihan pegawai melalui program training yang bersifat wajib untuk seluruh staf dengan muatan kurikulum keagamaan, panduan pendampingan spiritual, prosedur mengingatkan sholat, prosedur membimbing do`a pre operasi, prosedur bimbingan tayamum, prosedur bimbingan sholat, prosedur pendampingan visit dokter
c.  Standar Syariah Manajemen Pemasaran (SSMP)
Standar ini berisi tentang tata kelola pemasaran rumah sakit dan promosi rumah sakit sesuai dengan etika promosi. Standar ini akan memastikan rumah sakit tidak melakukan rishwah, markup dan melakukan kegiatan promosi yang bertentangan dengan syariah Islam.
d.  Standar Syariah Manajemen Akuntansi dan Keuangan (SSMAK) Standar ini berisi tentang tata kelola keuangan dan akuntansi rumah sakit berbasis syariah, diawali dari proses perencanaan penyusunan
rencana kerja dan anggaran, pentarifan, penggunaan akad dalam transaksi, pencatatan sesuai kaidah akuntansi syariah, kerja sama dengan lembaga perbankan dan keuangan syariah,  alokasi  zakat  infaq  dan  shodaqoh institusi dan pegawai, dan pengelolaan piutang tidak tertagih.
e.  Standar Syariah Manajemen Fasilitas (SSMF) Standar ini berisi tentang penyediaan fasilitas Rumah sakit menerapkan standarisasi fasilitas yang sesuai kaidah syariah meliputi standarisasi ruang perawatan sesuai kaidah syariah, pengelolaan channel TV sesuai kaidah syariah, pengaturan bangsal sesuai gender, penataan dan perawatan kamar mandi standar syariah, hasil pemeriksaan air minum dari MUI Halal, menyediakan sarana ibadah yang memadai, mengelola dapur halal sesuai kaidah syariah f.  Standar Syariah Manajemen Mutu (SSMM) Standar ini berisi penilaian Kebijakan dan Pedoman Mutu tentang pemeliharaan aqidah, ibadah aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah melalui aktivitas keagamaan, tercantum pada indikator mutu utama unit kerja/rumah sakit, Standar Pelayanan Syariah (Standar pelayanan minimal Rumah  Sakit  Syari’ah), Islamic library of measures (indikator mutu Islami yang wajib ada di Rumah sakit Islam), Pencatatan dan pelaporan indikator mutu syariah, Analisis pelaporan, Design and redesign hasil analisis serta kajian tentang program Islamisasi rumah sakit. Beberpa contoh indicator mutu diantaranya adalah pemasangan DC sesuai gender, penggunaan baju khusus untuk ibu menyusui dan penggunaan hijab.
3. Sedangkan Standar Syariah dalam aspek pelayanan meliputi penilaian tentang:
a.  Standar Syariah Akses pelayanan dan kontinuitas (SSAPK)
Standar ini berisi tentang Proses penerimaan, bimbingan dan pemulangan
pasien dipastikan telah mendapatkan pelayanan psikospiritual termasuk Buku Bimbingan Kerohanian. Penyediaan transportasi yang mendukung pelayanan berbasis syariah (audio murrotal) b.  Standar Syariah Asesmen Pasien (SSAP) Standar ini berisi tentang assesmen awal secara komprehensif terhadap kondisi medis-spiritual pasien. Assesmen medis dilakukan  melalui  pemeriksaan  fisik dan riwayat kesehatannya, sedangkan assesmen psikospiritual dilakukan melalui pendekatan keagamaan pasien (contoh: aktifitas  keagamaan,  rutinitas  ibadah), Standar ini mensyaratkan rumah sakit menetapkan kebijakan tentang kompetensi pelayanan bahwa staf Rumah Sakit memiliki kompetensi dalam hal fikih orang sakit.
c.  Standar Syariah Pelayanan Pasien (SSPP) Standar ini berisi tentang pelayanan Psikospiritual bagi berbagai variasi kebutuhan pelayanan kesehatan. Pasien yang digolongkan risiko-tinggi, kondisi, atau kebutuhan yang bersifat kritis, maka rumah sakit memberikan pendampingan bimbingan psikosipritual secara khusus., menyediakan pelayanan ruqyah syar’iyah pada kasus yang dinilai membutuhkan, melakukan penjagaan pada aurat pasien, ikhtilath dan kholwat, Pemakaian Busana Menyusui, Pemakaian Busana Pasien, Prosedur pemeriksaan pasien sesuai jenis kelamin, Prosedur pemeriksaan pasien tanpa ikhtilath.
Standar ini mengatur pula tentang penyiapan bahan makanan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi harus dimonitor untuk memastikan kehalalan, higienitas, dan keamanan sesuai peraturan perundang- undangan dan Syari’ah Islam. Semua jenis bahan dan makanan dipastikan bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
d.  Standar Syariah Pelayanan Obat (SSPO) Standar ini berisi tentang Penerapan konsep obat esensial di rumah sakit yang berisi daftar obat, sediaan-sediaan obat
yang terpilih dan terapi yang digunakan di rumah sakit tidak mengandung unsur bahan yang diharamkan. Dalam kondisi tidak ada pilihan lain, unsur bahan yang diharamkan dapat digunakan karena termasuk kondisi darurat dan pemberian ke pasien menggunakan informed concent. e.  Standar Syariah Pelayanan dan Bimbingan Kerohanian (SSPBK) Standar ini berisi tentang pemberian pelayanan pendampingan rohani kepada seluruh pasien yang beragama islam, dan kepada pasien yang mempunyai permintaan khusus. Standar ini juga berisi tentang Pelaksanaan  identifikasi  nilai-nilai  islami dan penerapannya, Kebijakan dan prosedur tentang identifikasi nilai-nilai islam dalam pelayanan pasien, penatalaksanaan nyeri, pelayanan pada akhir kehidupan secara syariah, prosedur pelayanan sakaratul maut dan penyediaan pelayanan jenazah secara syariah, Prosedur tata laksana pengawetan jenazah serta regulasi pengelolaan sampah sisa jaringan tubuh manusia secara syariah dan Pengadaan sumber air sesuai dengan kaidah syariah f.  Standar Syariah Pendidikan Pasien dan Keluarga (SSPPK) Standar ini berisi tentang kewajiban Rumah Sakit melakukan pendidikan terhadap pasien rawat inap atau keluarga mengenai asuhan spiritual yang akan diterima selama perawatan sebagai bahan evaluasi perkembangan kondisi spiritual pasien, Rumah sakit menyediakan dan mengelola perpustakaan yang memuat literatur islam, Prosedur peminjaman buku perpustakaan oleh pasien dan keluarga.
g.  Standar Syariah Pencegahan dan Pengendalian infeksi (SSPPI)
Standar ini berisi tentang kewajiban rumah sakit memiliki program pencegahan dan pengendalian infeksi berdasarkan pada ilmu pengetahuan terkini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan standar sanitasi serta kebersihan sesuai dengan syari’ah.

## 4. Peluang, Tantangan dan harapan Penerapan  Sertifikasi  Rumah  Sakit Syariah
Sertifikasi Rumah Sakit Syariah memberikan peluang bagi rumah sakit Islam sebagai diferensiasi (pembeda) pelayanan yang khas menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi sebagai hamba Allah sekaligus menjadi jalan jihad dalam menegakkan syariah Islam.  Tantangan dalam  penerapan  sertifikasi rumah sakit syariah adalah komitmen dari seluruh stake holder rumah sakit untuk istiqomah  mengupayakan  standar  dalam sertifikasi  rumah  sakit  syariah  bukan  sekedar memenuhi standar tetapi jauh dari pada itu merupakan panggilan suci untuk beribadah kepada Allah melalui pelayanan kesehatan. Harapan  dalam  penerapan  Sertifikasi  Rumah Sakit Syariah adalah segera disetujuinya Sertifikasi  Rumah  Sakit  Syariah  edisi  1436 Hijriah sebagai pedoman bagi rumah sakit Islam untuk ditegakkanya prinsip syariah didalam pelayanan dan manejemen rumah sakit. Selanjutnya prinsip-prinsip tersebut dijadikan pedoman dalam pengelolaan fungsi- fungsi manajemen dalam rumah sakit, antara lain marketing/pemasaran, pengelolaan sumberdaya insani, pengelolaan sarana prasarana dan pengelolaan keuangan. Khusus untuk pengelolaan keuangan maka harus juga merujuk kepada Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang berlaku. Kami mengusulkan menambahkan value added accounting system dalam membantu manajemen rumah sakit mengukur nilai tambah yang telah diberikan ke pasien, karyawan dan masyarakat. Berikut ini tabel standar tata kelola rumah sakit syariah

## C. PENUTUP
Keberadaan rumah sakit sama dengan perusahaan/organisasi yang lain, memiliki fungsi dan bagian untuk melaksanakan kegiatan pelayanan jasa kepada masyarakat. Setiap fungsi mempunyai pertanggungjawaban dan sistem pengendalian. Fungsi sistem akuntansi syariah di rumah sakit untuk memberikan
informasi keuangan yang akuntabel sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dengan tepat dan menyusun perencanaan ke depan. Sehingga rumah sakit tersebut mempunya Value Added.
Rumah sakit perlu menerapkan sistem akuntansi syariah agar bisa menghapus diskriminasi antara aktivitas ekonomi dengan ibadah, kata konsultan keuangan Pusat Pelayanan Manajemen Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Rudy Suryanto. “rumah sakit tidak tergiring dalam pola kapitalis. Hal itu pada akhirnya akan
menjadikan masyarakat lebih percaya terhadap rumah sakit,”. Menurut Rudy Suryanto, saat memaparkan hasil penelitiannya berjudul rekonstruksi sistem akuntansi rumah sakit syariah, meskipun ada pertumbuhan pesat dari praktik sistem akuntansi syariah di sektor perbankan, perkembangan sistem akuntansi syariah di sektor lain masih terbatas.
No. Standar Elemen Penilaian 1.3.1 Rumah sakit memiliki tata kelola akuntansi dan keuangan syariah Tata kelola akuntansi dan keuangan syariah diberlakukan oleh pimpinan rumah sakit, yang berisi tentang tata cara pengelolaan dan pengakuan pendapatan, pengelolaan investasi dan pembiayaan rumah sakit sesuai kaidah syariah, tarif dan proses penyusunan tarif. Rencana Kerja Anggaran (RKA) disusun berdasarkan kaidah syariah Pencatatan Keuangan sesuai dengan PSAK Syariah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
Tarif disusun berdasarkan syariah Komite syariah terlibat dalam memberikan rekomendasi terhadap tata kelola akuntansi dan keuangan 5.1.1 Rumah sakit dan atau staf membayar zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) Rumah sakit dan/atau staf melakukan Pembayaran ZIS Izin lembaga ZIS milik rumah sakit atau MoU antara rumah sakit dengan lembaga ZIS yang resmi Bukti Pembayaran ZIS rumah sakit dan/atau staf Bukti Peneriman zakat dari mustahiq (bila disalurkan oleh RS) Laporan Penyaluran ZIS 5.1.2 Rumah sakit dalam pengelolaan kas (cash management), pembiayaan, dan investasi bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah Rumah Sakit Menjalankan Kebijakan bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah Bukti Kerjasama pembiayaan dan/atau investasi dengan lembaga Komitmen dan proses pencatatan keuangan untuk menyesuaikan diri dengan PSAK Syariah 5.1.3 Rumah sakit memiliki kebijakan dan mekanisme pengelolaan pasien yang tidak mampu membayar Rumah sakit melayani pasien tidak mampu membayar dan menjalankan prosedur terkait keuangan terhadap pasien tersebut Dokumen pengelolaan pasien yang tidak mampu membayar Bukti penghapusan hutang pasien yang tidak mampu membayar Bukti pelunasan atau pembayaran sebagian dari pasien yang tidak mampu membayar 5.1.4 Rumah sakit menetapkan standar operasional untuk mengetahui salah perhitungan billing Rumah sakit mengantisipasi (pendeteksian) salah satu penghitungan billing dalam sistem keuangannya Prosedur sistem penghitungan billing pasien Total 19 Elemen Penilaian

## DAFTAR PUSTAKA
Masyhudi, Mukisi. Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indoenesia , 16 Nopember
2016.
Pertemuan Nasional Mukisi di Bandung (Th,
2015) dengan tema “ Rumah Sakit Syariah dan AkeAkreditasi dalam Meningktkan Era Jaminan Keselamatan Nasional”
Mujahidin, Akhmad. Ekonomi Islam . Jakarta: PT. Gafindo persada. 2007.
Mustafa Edwin Nasution, dkk. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
Mustaq,  Ahmad. Etika Bsnis dalam Islam . Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2001.
Nawawi, Ismail. Isu-Isu Ekonomi Islam . Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya. 2013.
Rakernas Mukisi di Tangerang Banten (Th. 2012) Meningkatkan mutu melalui standarisasi pelayanan Islami Dan Keselamatan Pasien”
Rumah Sakit Islam Sultan agung Semarang, Berita 11 Agustus 2015
Rakernas Mukisi di Jawa Timur Tahun 2009 Standar Akuntansi Syariah, dimuat di Antara News.
Workshop Akuntansi Ruah Sakit Syariah, tahun 2015 di Semarang.