## Mediasi Desa: Upaya Berhukum Dengan Kearifan Lokal

## Mustaqim
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia E-mail : mustaqimsh@yahoo.com
Qonita Nadya Haq, Aimee Aurilya Anindita, Erina Setyowati, Putri Lin
Abstract
Village mediation as an effort to resolve disputes is an important thing for the  community  to  do.  This  is  because  mediation  in  rural  communities emphasizes  the  harmonization  of  society  and  the  values  of  local  wisdom. This  research  is  oriented  towards  explaining  the  importance  of  reviving mediation  practices  at the village level which aims to  maintain community harmonization  and  how  to  formulate  appropriate  laws  to  revive  mediation practices  at  the village level.  Given that the level  of  disputes at the village level is also sometimes high, being able to have a case will certainly require a large amount of money. In addition, if it is decided through formal legal channels,  it  will  certainly  increase  the  potential  for  further  conflicts.  This research is a juridical-normative research that seeks to analyze legal issues with  primary,  secondary,  and  non-legal  materials.  The  results  of  the  study indicate  that  efforts  and  urgency  to  revive  dispute  resolution  through mediation from the village head need to be carried out because there is an essence  of  moral  values  and  maintaining  harmonization  in  society.  The legal  formulation  to  revive  media-si  practice  at  the  village  level  is  to optimize  the  theory  of  Law-rence  M.  Friedman's  legal  system  which includes: substance, structure, and legal culture.
Keywords : Village, Mediation, Dispute Resolution

## Abstrak
Mediasi  desa  sebagai  salah  satu  upaya  penyelesaian  sengketa  menjadi  hal penting untuk dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan mediasi pada masyarakat  desa  menekankan  harmonisasi  masyarakat  serta  nilai-nilai kearifan  lokal.  Penelitian  ini  berorientasi  menjelaskan  pentingnya  menghi- dupkan  kembali  praktik  mediasi  di  tingkat  desa  yang  bertujuan  untuk menjaga  harmonisasi  masyarakat  serta  bagaimana  formulasi  hukum  yang tepat  untuk  menghidupkan  kembali  praktik  mediasi  di  tingkat  desa. Mengingat  bahwa  tingkat  sengketa  di  tingkat  desa  juga  terkadang  tinggi, sementara untuk bisa berperkara tentu akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, bila diputus melalui jalur hukum formal maka dipastikan akan  memperbesar  potensi  konflik  lanjutan.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  yuridis-normatif  yang  berupaya  menganalisis  isu  hukum  dengan bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  non-hukum.  Hasil  penelitian
Volume 19  Nomor 1, Halaman 96-114 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
menunjukkan  bahwa  Upaya  dan  urgensi  untuk  menghidupkan  kembali penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  dari  kepala  desa  perlu  dilakukan karena terdapat  esensi  nilai  moral  dan menjaga harmonisasi di  masyarakat. Formulasi hukum untuk menghidupkan kembali praktik media-si di tingkat desa  adalah  dengan  mengoptimalkan  teori  sistem  hukum  Law-rence  M. Friedman yang meliputi: substansi, struktur, dan budaya hukum.
Kata kunci : Desa, Mediasi, Penyelesaian Sengketa

## Pendahuluan
Kearifan  lokal  merupakan  komponen  sumber  daya  bangsa  Indonesia  yang menjadi  primadona  dan  ciri-khas  bangsa.  Pada  aspek  ciri  khas  bangsa,  kearifan  lokal telah  menjadi  jiwa  dan  identitas  suatu  bangsa  bahkan  tidak  jarang  menjadi  ciri  khas suatu  bangsa. 1 Kearifan  lokal  sejatinya  merupakan  segala  hal  yang  telah  tumbuh, terlaksana,  serta  menjadi  aktivitas  masyarakat  yang  dipandang  memiliki  nilai-nilai luhur. 2 Adanya  nilai-nilai  luhur  inilah  yang  membuat  kearifan  lokal  senantiasa dijunjung  tinggi  keberlanjutannya  melalui  skema-skema  terbaik  dari  seluruh  elemen masyarakat. Kearifan lokal pada umumnya tidak dapat direduksi hanya sebagai budaya yang bersifat fisik yang akan berorientasi pada aspek ekonomis. Terdapat pula kearifan lokal  yang  bersifat  ‗tak  benda‘  yang  pada  orientasinya  dapat  mengukuhkan  nilai-nilai masyarakat yang merupakan nilai ―khas‖ Indonesia, salah satunya adalah kearifan lokal masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. 3
1 Edwin  Nurdiansyah  and  M.  Alif  Alghifari  Faisal,  Emil  El,  Sulkipani,  Saiful  Anwar  Setiawan, ―Pengembangan Ensiklopedia Identitas Nasional Berbasis Kearifan Lokal,‖ Civic Hukum 6, no. 2 (2021): 112–13.
2 Khoirurrosyidin Hilman, Yusuf Adam, Ekapti Wahjuni Dwijayanti, ―Identitas Lokal Masyarakat Etnik Panaragan,‖ Sospol 6, no. 1 (2020): 99.
3 Herry Anto Simanjuntak, ―Peranan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan,‖ Justiqa 3, no. 1 (2021): 20–21.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2021-05-16| Published : 20201-06-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
Penyelesaian sengketa sejatinya adalah setiap upaya masyarakat untuk menjaga nilai-nilai  harmonis  dalam  menyelesaikan  berbagai  perkara  yang  telah  seringkali menjadi  enigma  di  masyarakat.  Nilai-nilai  harmonis  dalam  hal  ini  dimaknai  sebagai nilai  yang  yang  harus  dipegang  teguh  oleh  masyarakat  karena  di  dalam  nilai  tersebut terdapat cita-cita luhur untuk meneguhkan eksistensinya. 4
Ketika membahas tentang penyelesaian sengketa, tentu secara otomatis bahasan tentang penyebab sengketa juga akan menjadi bagian dari pembahasan. Dan ada banyak sekali  penyebab  konflik  yang  bisa  timbul  di  masyrakat  termasuk  di  masyarakat  desa. Mulai dari sengketa yang sifatnya kecil sampai sengketa yang sifatnya besar. Mengingat bahwa  tingkat  sengketa  di  tingkat  desa  juga  terkadang  tinggi,  sementara  untuk  bisa berperkara  tentu  akan  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Selain  itu,  bila  diputus melalui  jalur  hukum  formal  maka  dipastikan  akan  memperbesar  potensi  konflik lanjutan.  Maka  dirasa  perlu  untuk  mengkaji  dan  mengangkat  kembali  pembahasan tentang penyelesaian sengketa yang berdasarka pada nilai-nilai kearifan lokal.
Nilai-nilai tersebut harus dijaga sekalipun dalam kondisi dan situasi yang sudah maju  sekalipun.  Dalam  hal  ini,  nilai-nilai  tersebut  harus  dimaknai  sebagai  nilai  yang dinamis yang artinya harus dapat diisesuaikan dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut harus selalu bersifat dinamis yang artinya selalu update dengan perkembangan terkini.  Hal  ini  supaya  setiap  nilai  luhur  di  masyarakat  harus  sesuai  dengan  konteks sehingga  setiap  nilai  tidak  menimbulkan  antinomi  dalam  pelaksanaannya.  Salah  satu nilai luhur di masyarakat tersebut adalah praktik mediasi pada masyarakat desa sebagai upaya  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Mediasi  pada  masyarakat  desa  sebagai  upaya untuk  menyelesaikan  sengketa  tentu  berbeda  dengan  pelaksanaan  mediasi  pada umumnya yang saat ini lazim diterapkan dalam praktik hukum perdata maupun hukum bisnis.  Jika  pada  hukum  perdata  maupun  hukum  bisnis  mediasi  ditempuh  karena pertimbangan efektif dan efisien, mediasi mediasi pada masyarakat desa sebagai upaya untuk  menyelesaikan  sengketa  didasarkan  pada  nilai-nilai  luhur  masyarakat  terutama dalam  upaya  untuk  menjaga  harmonisasi  masyarakat.  Nilai  harmonisasi  masyarakat inilah  yang  menjadi  pembeda  antara  praktik  mediasi  pada  masyarakat  desa  dengan praktik mediasi pada umumnya.
4 Chryssantus  Kastowo  Theresia  Anita  Christiani,  ―The  Weaknesses  Of  Alternative  Institutions  For Dispute  Resolution  In  Financial  Services  Sector,‖ International  Journal  of  Law  Recontruction 5,  no.  2 (2021): 201.
Meski secara umum mediasi  desa memiliki semangat  untuk  menjaga nilai-nilai luhur  di  masyarakat,  namun  di  era  modern  jarang  dijumpai  praktik  mediasi  di  tingkat desa  yang  bertujuan  untuk  menjaga  harmonisasi  masyarakat. 5 Penelitian  ini  berupaya untuk  menjelaskan  pentingnya  menghidupkan  kembali  praktik  mediasi  di  tingkat  desa yang  bertujuan  untuk  menjaga  harmonisasi  masyarakat  serta  bagaimana  formulasi hukum  yang  tepat  untuk  menghidupkan  kembali  praktik  mediasi  di  tingkat  desa. Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, penelitian ini berupaya menjawab dua isu hukum,  yaitu:  (a)  Bagaimana  pentingnya  menghidupkan  kembali  praktik  mediasi  di tingkat desa yang bertujuan untuk menjaga harmonisasi masyarakat? (b) Apa formulasi hukum yang tepat untuk menghidupkan kembali praktik mediasi di tingkat desa?

## Metodelogi Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  peneltiain  normatif 6 sebagaimana  penelitian  hukum tersebut mencari solusi hukum atas berbagai masalah hokum melaui kajian atas norma, doktrin,  prinsip  hukum  daln  lain  sebagainya.  Penelitian  hukum  berorientasi  pada  isu hukum  sebagai  objek  analisis  dalam  suatu  permasalahan  hukum.  Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan.  Lebih  lanjut,  penelitian  ini  menggunakan  tiga  klasifikasi  bahan hukum;  sebagaimana  terdiri  atas:  (a)  Bahan  hukum  primer,  yang  meliputi:  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (b) Bahan hukum sekunder, yang meliputi: buku,  artikel  jurnal,  serta  website  yang  relevan;  dan  (c)  bahan  non-hukum  yang meliputi:  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dan  Kamus  Hukum.  Ketiga  bahan  hukum tersebut diinventarisir untuk mendapatkan preskripsi atas isu hukum  yang dikaji dalam penelitian  ini.  Lebih  lanjut,  pola  silogisme  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini; sehingga  penelitian  ini  mengelaborasi  isu  hukum  secara  sistematis  berdasarkan  isu hukum yang dikaji.

## Pembahasan
Praktik Mediasi Desa: Urgensi Kembali Berhukum dengan Kearifan Lokal
Sengketa  sejatinya  merupakan  hal  yang  sangat  lumrah  dan  lazim  terjadi  di masyarakat.  Pada  konteks  ini,  jika  terdapat  ungkapan  bahwa  ‗di  situ  ada  masyarakat
5 Anom  Wahyu  Asmorojati  Ilham  Yuli  Isdiyanto,  ―The  Urgency  of  Village  Mediation  Institution  as  a Mechanism for Dispute Resolution: The Case of Wukirsari Village in the Special Region of Yogyakarta,‖ Sodality 9, no. 2 (2021): 5–6.
6 A’An Efendi, Dyah Octorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona, Penelitian Hukum Doktrinal (Surabaya: Laksbang Justitia, 2019).
maka di situ ada hukum‘; maka, terkait dengan sengketa dapat juga diungkapkan bahwa, ‗di  mana  ada  masyarakat,  di  situ  berpotensi  sengketa‘.  Fenomena  tersebut  dapat dipahami;  oleh  karena,  setiap  manusia  memiliki  kodrat  untuk  selalu  berbeda.  Kodrat untuk  selalu  berbeda  jika  tidak  dipahami  serta  difasilitasi  tentu  akan  menimbulkan konflik  yang  tak  jarang  dapat  menimbulkan  kontak  fisik  dan  kekerasan.  Kontak  fisik, kekerasan, atau bentuk ekspresi lain yang sifatnya destruktif tentu tidak dapat diterima jika  selalu  menjadi  solusi  bagi  masyarakat.  Hal  inilah  yang  membutuhkan  perlunya upaya  untuk  memfasilitasi  adanya  sengketa  di  masyarakat.  Upaya  memfasilitasi sengketa di masyarakat sejatinya dilakukan dengan upaya penyelesaian sengketa. Pada umumnya,  penyelesaian  sengketa  dilaksanakan  dua  klasifikasi,  yaitu  secara penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian secara non-litigasi.
Penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  ialah  penyelesaian  yang  mengoptimalkan peran  lembaga  pengadilan  formal  serta  aparatur  penegak  hukum  negara  yang orientasinya  adalah  menjamin  kepastian  hukum.  Keunggulan  penyelesaian  sengketa secara  litigasi  yaitu  adanya  peran  otoritas  negara  yang  bernama  pengadilan  serta aparatur  penegak  hukum  sehingga  kepastian  hukum  terkait  eksekusi  pelaksanaan putusan  pengadilan  menjadi  lebih  pasti,  teratur,  serta  terencana.  Selain  secara  litigasi, penyelesaian  sengketa  juga  dilaksanakan  secara  non-litigasi.  Penyelesaian  sengketa secara non-litigasi ialah penyelesaian yang didasarkan atas penyelesaian secara informal dan  kekeluargaan  di  masyarakat.  Pada  konteks  tersebut,  ciri  utama  dari  penyelesaian sengketa non-litigasi adalah penyelesaiannya yang dilaksanakan di luar pengadilan ( out of court settlement ). Penyelesaian sengketa secara non-litigasi memiliki kelebihan yaitu prosesnya  lebih  cepat  (efektif  dan  efisien)  serta  menekankan  terjaganya  nilai-nilai moralitas dan harmonisasi di masyarakat. 7 Salah satu hal yang membedakan antara dua skema  penyelesaian  perkara  di  atas  adalah  pada  aspek  eksekusi  putusan;  sebagaimana dalam  penyelesaian  perkara  secara  non-litigasi  eksekusi  putusannya  berdasarkan kesadaran masing-masing pihak. 8
Upaya  penyelesaian  sengketa  secara  non-litigasi  sejatinya  telah  dilaksanakan oleh masyarakat  umum terutama dalam lingkungan hukum  privat. Hal  ini dikarenakan
7 DaviD SackoMicah Winkley, ―Quiet on the Eastern Front?Japan and Russia‘s Territorial Dispute,‖ The Journal of Indo-Pacific Affair S 3, no. 3 (2020): 22–42.
8 Siti  Munawaroh, Modul  Ajar  PLKH  Litigasi  Dan  Non  Litigasi ,  1st  ed.  (Surabaya:  Jakad  Publishing, 2015).
dalam  penyelesaian  sengketa  secara  non-litigasi  terdapat  beberapa  mekanisme  yang orientasinya bersifat lebih efektif, efisien, serta lebih berorientasi pada kepentingan para pihak. 9 Sehingga,  selain  bersifat  cepat;  penyelesaian  sengketa  secara  non-litigasi  juga mengedepankan  substansi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  para  pihak.  Hal  tersebut ditinjau dari berbagai praktik melalui Lembaga Arbitrase, adanya Mediator bersertifikat, upaya  penerapan restorative  justice dalam  hukum  pidana  ringan  dan  hukum  pidana anak,  serta  berbagai  upaya  penyelesaian  sengketa  non-litigasi  lainnya. 10 Meski demikian,  penelitian  ini  berpendapat  bahwa  sekalipun  dalam  hukum  nasional  terdapat mekanisme  untuk  penyelesaian  sengketa  secara  non-litigasi,  namun  penyelesaian sengketa  secara  mediasi  di  lingkup  desa  menurut  penulis  merupakan  penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang memiliki karakter khusus.
Karakter  khusus  dalam  hal  ini  yaitu  bahwa  penyelesaian  sengketa  secara  non- litigasi  melalui  mediasi  di  lingkup  desa  memiliki  karakter  untuk  menjaga  eksistensi nilai-nilai moral serta menjaga nilai harmonisasi di masyarakat. 11 Hal ini tentu berbeda dengan  upaya  penyelesaian  sengketa  non-litigasi  yang  dilaksanakan  dalam  bidang hukum  privat.  Hal  ini  karena  penyelesaian  sengketa  non-litigasi  yang  dilaksanakan dalam bidang hukum privat lebih berorientasi pada aspek efisiensi dan efektivitas serta untuk  menampung  kehendak  para  pihak. 12 Hal  ini  tentu  berbeda  dengan  penyelesaian sengketa  non-litigasi  melalui  mediasi  di  lingkup  desa  yang  menekankan  nilai  moral serta  harmonsasi  di  masyarakat.  Secara  umum,  penyelesaian  sengketa  secara  mediasi pada masyarakat desa diilaksanakan oleh para tetua adat, sesepuh , maupun peminpin di masyarakat  desa. 13 Secara  yuridis,  penyelesaian  sengketa  secara  mediasi  di  Indonesia telah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut  dengan  UU  Desa)  yang  menegaskan  fungsi  kepala  desa  sebagai  penyelesai perselisihan  sebagaimana  dalam  Pasal  26  ayat  (1)  UU  Desa  menyebutkan:  ― Kepala
9 I Made Wahyu Chandra SatrianaNi Made Liana Dewi, ―Non Litigation Dispute Resolution in Settlement of Civil Disputes,‖ LEGAL BRIEF 10, no. 2 (2021): 215.
10 Candra Nur Hidayat Serena Ghean Niagara, ―Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,‖ Surya Kencana Dua 7, no. 1 (2020): 76.
11 L.R.  Gamayuni  F.  Indayani  Lindriana  sari,  ―The  Effect  of  Village  Characteristics  toward  Village Finance Efficiency in Lampung, Indonesia,‖ International Journal of Scientific  &  Technology Research 7, no. 4 (2018): 94.
12 Daniel Hrcka Matthew Hodgson, Yarik Kryvoi, 2021 Empirical Study: Costs, Damages and Duration in Investor-State Arbitration (The British Institute of International and Comparative Law (BIICL), 2021).
13 Maisa Palu and Haerani Husainy, ―Dispute Resolution Of Destroyed Mortgage Guarantee (Case Study Of Petobo Village, South Palu District, Palu City),‖ Omnibus Law 1, no. 1 (2021): 10.
Desa  bertugas  menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa,  melaksanakan  Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa ‖. Lebih lanjut, Pasal 26 (4) huruf k UU Desa menegaskan bahwa, ― Dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Kepala  Desa  berkewajiban  :menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa ;‖. 14 Atas dasar  yuridis di atas, dapat diambil konklusi bila  terdapat  landasan  yuridis  serta  jaminan  terhadap  praktik  upaya  penyelesaian sengketa yang berbasiskan nilai-nilai kekeluargaan dengan difasilitasi oleh kepala desa. Hal inilah yang seyogyanya perlu mendapatkan tempat tersendiri dan perlu dibudayakan oleh masyarakat desa.
UU  Desa  menegaskan  bahwa  fungsi  kepala  desa  adalah  sebagai  penyelesaian perselisihan.  Pada  Pasal  26  ayat  (1)  UU  Desa  menegaskan  bahwa,  ― Kepala  Desa bertugas  menyelenggarakan  pemerintahan  desa,  melaksanakan  pembangunan  desa, pembinaan  masyarakat  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa ‖. 15 Di  tegaskan selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k UU Desa bahwa “dalam menjalankan tugas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Kepala  Desa  berkewajiban  menyelesaikan perselisihan  masyarakat  di  desa ‖.  Ketentuan  UU  Desa  maupun  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  tidak  menguraikan  secara  detail  mengenai klasifikasi perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk,  produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan. 16 Berdasarkan interpretasi ekstensif atas Pasal 26 ayat  (4)  huruf  k  UU  Desa  bahwa  ― dalam  menjalankan  tugas  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  Kepala  Desa  berkewajiban  menyelesaikan  perselisihan  masyarakat  di desa ‖;  maka.  kewajiban  menyelesaikan  sengketa  bagi  kepala  desa  dilakukan  dengan menetapkan berbagai  prosedur, proses, serta mekanisme; sehingga,  Kepala Desa wajib memfasilitasi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.
Upaya  kepala  desa  untuk  memfasilitasi  penyelesaian  sengketa  sejatinya merupakan  bentuk  tanggung  jawab  moral  dan  yuridis  seorang  kepala  desa  sebagai
14 Wijoko Lestariono and Susanti Linda, ―Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Desa,‖ Sociopolitico 3, no. 2 (2021): 72.
15 Irfan  Cholid  Asti,  ―Persepsi  Dan  Partisipasi  Pemerintah  Desa  Dalam  Perencanaan  Pengembangan BUMDES Di Kecamatan Kendawangan,‖ Agribisnis Indonesia 6, no. 1 (2018): 1–14.
16 Dila  Eka  Juli  Prasetya  Isharyanto,  Hukum  Pemerintahan  Desa:  (Perspektif,  Konseptualisasi  Dan Konteks Yuridis), 1st ed. (Bantul: CV Absolute Media, 2016).
pemimpin  masyarakat  desa. 17 Tanggung  jawab  moral  sejatinya  merupakan  bentuk tanggung  jawab  yang  ―tidak  tertulis‖  serta  melekat  kepada  kepala  desa  sejak  secara resmi menjabat sebagai kepala desa. 18 Tanggung jawab moral didasarkan pada moralitas sehingga  tidak  dapat  dikaitkan  dengan  pertanggungjawaban  hukum  yang  melihat karakter legalitas. Tanggung jawab moral sejatinya merupakan tanggung jawab manusia yang  menjalankan  tugas  tertentu  sebagai  bentuk  pertangungjawaban  kemanusiaan  atas tugas yang sedang dijalankan. 19 Dalam hal ini, kepala desa sudah seyogyanya memiliki tanggung  jawab  moral  karena  diangkat  oleh  masyarakat  sebagai  pemimpin  serta  abdi masyarakat.  Selanjutnya,  terkait  dengan  tanggung  jawab  yuridis  yaitu  tanggung  jawab sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Tanggung  jawab yuridis memiliki konsekuensi bahwa jika tanggung jawab yuridis tidak dijalankan atau dilanggar,  maka  perlu  ada  pertanggungjawaban  hukum  dari  adanya  tanggung  jawab yuridis. 20 Dalam  hal  inilah  maka  terdapat  diferensiasi  berkenaan  dengan    tanggung jawab moral serta tanggung jawab yuridis meskipun pada prinsipnya kedua hal tersebut harus dipenuhi oleh seorang kepala desa.
Secara  historis,  peran  kepala  desa  dalam  penyelesaian  sengketa  sejatinya  telah dilaksanakan bahkan telah dilaksanakan pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara baik dari masa Hindu-Buddha maupun masa kerajaan Islam. 21 Hal ini pada zaman penjajahan Belanda  kemudian  dilegitimasi  dengan  diaturnya  terkait  peradilan  desa  yang  diatur dalam Rechterlijke  Organisatie (RO)  Nomor  102  tahun  1935,  Stb.  1935  yang  pada substansinya  mengatur  mengenai  adanya  penggakuan  akan  kewenangan  hakim-hakim dari  masyarakat  hukum  desa  yang  dikategorisasikan  sebagai  masyarakat  dengan karakter  hukum  kecil  ( small  village  law ). 22 Hal  ini  mempertegas  bahwa  adanya
17 Cristopel Siahaan, ―Strategi Politik Kepala Desa Terpilih Desa Silalahi Pagar Batu Tahun 2019 (Studi Pada: Kepala Desa Terpilih Patar Sabungan Nadapdap Di Desa Silalahi Pagar Batu,  Kecamatan Balige, Kabupaten Toba)‖ (Medan: Skripsi Program Studi Ilmu Politik, Deparrtemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2020).
18 Kushadajani  Kushadajani  and  Indah  Ayu  Permana,  ―Inovasi  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa:  Peran Kepemimpinan Lokal Dalam Perspektif Relasi Antar Aktor,‖ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 5, no. 1 (2020): 70–80, https://doi.org/10.14710/jiip.v5i1.7318.
19 Dinda  Alfina  Ahmad  Averus,  ―Partisipasi  Politik  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa,‖ Moderat 6,  no.  3 (2020): 585–610.
20 Kushadajani  and  Permana,  ―Inovasi  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa:  Peran  Kepemimpinan  Lokal Dalam Perspektif Relasi Antar Aktor.‖
21 Sartika Intaning Pradhani, ―Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya Dan Majapahit Dalam Hukum Indonesia  Kini,‖ Lembaran  Sejarah 13,  no.  2  (2017):  186,  https://doi.org/10.22146/lembaran- sejarah.33542.
22 Evi Sudyar, ed., Kumpulan Sejarah Desa Se-Kab. Mojokerto (Batu: Beta Aksara, 2020).
kewenangan  bagi  peradilan  adat  di  desa  dalam  menangani  perkara-perkara  adat  yang menjadi  kewenangannya  sehingga  dapat  mengesampingkan  hukum  pidana  kolonial yang berlaku pada masa penjajahan Belanda. 23 Peran kepala desa yang besar pada masa penjajahan  itu  membuat  adanya  kebijakan  penjajah  kolonial  Belanda  dalam memberikan  fasilitas  atas  peran  kepala  desa  dalam  menyelesaikan  sengketa  di masyarakat.  Kepala  desa  dipandang  sebagai  perwakilan  masyarakat  yang  mengetahui dan  memahami  hukum  yang  berlaku  dan  hidup  di  masyarakat.  Kepala  desa  bersama dengan sesepuh ataupun elit desa merupakan tonggak terpenting dalam tegaknya hukum yang berlaku pada masyarakat desa. 24 Dengan demikian, maka kompetensi serta kualitas kepala  desa  menjadi  aspek  terpentiing  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  melalui mediasi dengan fasilitas dari kepala desa.
Kemampuan  serta  kapasitas  kepala  desa  menjadi  hal  terpenting  dalam  upaya penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  yang  difasilitasi  oleh  kepala  desa.  Setidaknya, terdapat  delapan  hal  yang  perlu  dimiliki  oleh  kepala  desa  dalam  memfasilitasi masyarakat  untuk  menyelesaikan  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  yaitu 25 :  (1) peduli  terhadap  segala  permasalahan  yang  dialami  dan  dihadapi  oleh  masyarakat;  (2) kepiawaian untuk dapat mengidentifikasi objek persoalan yang menjadi dasar sengketa; (3)  kemampuan  untuk  menangkap  perspektif  dari  setiap  pihak  yang  bersengketa;  (4) memiliki akurasi  yang tepat guna memutus sengketa; (5) memiliki tingkat pemahaman ilmu dalam hal penyelesaian perkara, baik secara litigasi maupun secara non litigasi; (6) bersifat  dan  berkarakter  dewasa  saat  menjadi  fasilitator;  (7)  memiliki  kemampuan memberikan  suatu  keputusan  yang  mencapai  kata  mufakat  bagaimana  dihormati bersama  serta  dilaksanakan  bersama  oleh  antar  pihak;  (8)  memiliki  kemampuan  untuk menginventarisasi  sekaligus  mendokumentasi  atas  kesepakatan  dari  musyawarah  antar pihak  sebagaimana  menjadi  bukti  risalah  atas  dasar  keputusan  yang  telah  disepakati
23 Soetandyo  Wignjosoebroto, Desentralisasi  Dalam  Tata  Pemerintahan  Kolonial  Hindia-Belanda (Kebijakan  Dan  Upaya  Sepanjang  Babak  Akhir  Kekuasaan  Kolonial  Di  Indonesia  (1900-1940) ,  1st  ed. (Surabaya: Bayumedia, 2004).
24 Syahran Firdaus, ―Fenomena Elite Capture Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi Kasus Strategi Bekerjanya Kekuasaan Elite Dalam Pengelolaan Bumdes Argosari, Desa Pulosari, Kabupaten Pemalang,‖ Politika: Jurnal Ilmu Politik 9, no. 2 (2018): 20–37, https://doi.org/10.1596/25787.
25 Laurensius Arliman, ―Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia,‖ Jurnal Selat 5, no. 2 (2018): 177–90, https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320.
bersama. 26 Hal-hal di atas memerlukan pelatihan serta pemahaman tertentu bagi kepala desa.  Pemahaman  keilmuan  bidang  penyelesaian  sengketa  baik  litigasi  maupun  non litigasi merupakan hal mendasar yang harus diketahui bagi kepala desa.
Kondisi di  atas  menekankan bahwa pemahaman  mendasar  atas hukum  menjadi modal bagi kepala desa untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan suatu sengketa. Kedewasaan sebagai fasilitator merupakan aspek yang sifatnya kepribadian kepala desa yang  artinya  kepribadian  kepala  desa  menjadi  hal  terpenting  dalam  mewujudkan harmonisasi  dalam  penyelesaian  sengketa  pada  masyarakat  desa.  Mampu  membuat keputusan  secara  musyawarah  untuk  mufakat  sehingga  dapat  diterima  semua  pihak memerlukan kewibawaan sekaligus keterampilan dari kepala desa untuk mewujudkannya  serta  mampu  mendokumentasikan  hasil  musyawarah  dalam  bentuk risalah  perundingan  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  yang  merupakan  aspek publisitas  untuk  menjamin  keterbukaan  dalam  penyelesaian  sengketa. 27 Meskipun begitu,  saat  ini  mediasi  yang  difasilitasi  oleh  perangkat  desa  sudah  jarang  dilakukan dengan  beberapa  alasan,  diantaranya: 28 (a)  Era  modernisasi  hukum  sehingga  setiap permasalahan hukum dilaksanakan melalui jalur formal; (b) Mulai lunturnya nilai-nilai kearifan  lokal  masyarakat;  (c)  Tingkat  kompetensi  dan  kapasitas  kepala  desa  yang belum  mumpuni  menjadi  fasilitator  dalam  penyelesaian  sengketa;  dan  (d)  Dianggap tidak  kekinian  karena  masih  menggunakan  cara-cara  lama  dan  terkesan  konvensional. Berdasarkan  empat  alasan  tersebut,  maka  upaya  dan  urgensi  untuk  menghidupkan kembali penyelesaian sengketa melalui mediasi dari kepala desa perlu dilakukan karena terdapat esensi nilai moral dan menjaga harmonisasi di masyarakat. 29 Dengan demikian, pentingnya  menghidupkan  kembali  praktik  mediasi  di  tingkat  desa  diperlukan  supaya tidak  semua  permasalahan  kecil  diselesaikan  secara  peradilan  formal  melalui  prosedur hukum serta lebih mengoptimalkan nilai moral dan menjaga harmonisasi di masyarakat Formulasi Normatif Reaktivasi Praktik Mediasi di Tingkat Desa
26 Asti,  ―Persepsi  Dan  Partisipasi  Pemerintah  Desa  Dalam  Perencanaan  Pengembangan  BUMDES  Di Kecamatan Kendawangan.‖
27 Dicky Eko Prasetio Ridwan Arma Subagyo, ―Berdaya Melalui Desa‖ (gangkecil.com, 2020).
28 Fradhana  Putra  Disantara,  ―Konsep  Pluralisme  Hukum  Khas  Indonesia  Sebagai  Strategi  Menghadapi Era Modernisasi Hukum,‖ Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 6, no. 1 (January 1, 2021): 1–36, https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129.
29 Malahayati Rahman, ―Community ‘ s Perspectives on the Attendance of Rohingyas in Aceh,‖ Advances in Social Science, Education and Humanities Research 495, no. 1 (2020): 128–32.
Praktik  mediasi  di  tingkat  desa  dengan  difasilitasi  oleh  kepala  desa  didasarkan pada pendapat Soepomo  yang menyatakan bahwa: ― Suatu    pekerjaan  lain  dari  kepala rakyat  yang  sangat  penting  pula,  ialah  pekerjaan  dilapangan ― represieverechtsorg ‖ atau    pekerjaan    sebagai    hakim    perdamaian    desa ( dordsjustitie )‖. 30 Pendapat Supomo pada priinsipnya menekankan pada 2 aspek yaitu: pertama , desa harus dilihat sebagai  institusi  sosial-kemasyarakatan  terkecil  sehingga  desa  dapat  menjadi representasi dari ―Negara Indonesia kecil‖ yang mengayomi segenap masyarakat desa.
Hal  ini  mengindikasikan  supaya  segenap  permasalahan  masyarakat  desa  harus difasilitasi  serta  diupayakan  penyelesaiannya  oleh  masyarakat  desa. Kedua ,  secara tradisional desa tidak hanya menjadi lembaga administratif pemerintah pusat di tingkat desa.  Tujuan  dari  Pemerintahan  Desa  adalah  berupaya  untuk  melahirkan  iklim keamanan dan kesadaran dalam berhukum serta menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat  secara  swadaya  sebagaimana  diimplementasikan  melalui  berbagai  taklimat konstruktif dari arahan-arahan yang di sampaikan oleh Kepala Desa. 31
Partisipasi  masyarakat  desa  dalam  hal  ini  termasuk  pula  dipahami  sebagai partisipasi  untuk  menyelesaikan  masalah  sengketa  yang  dihadapi.  Hal  ini  didasarkan bahwa  desa  merupakan  kesatuan  masyarakat  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk melaksanakan  sekaligus  mengelola  kehidupannya  atas  dasar  dadat  istiadat  setempat sebagaimana diakui serta dihormati oleh pemerintah. 32 Dalam hal  inilah desa memiliki otonomi yang bersifat orsinal atau lazimnya disebut sebagai otonomi asli. Otonomi asli, yaitu  otonomi  yang  didasarkan  pada  asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat.  Hal  inilah yang  membedakan  ketentuan  dengan  prinsip  otonomi  lainnya  seperti  otonomi  daerah. Otonomi  daerah  merupakan  prinsip  otonomi  yang  didasarkan  pada  peraturan perundang-undangan sebagai produk legislasi ( legislative act ). 33 Dalam hal ini, otonomi daerah bersifat ―buatan‖ karena tergantung pada eksistensi negara. Hal ini tentu berbeda dengan  ―otonomi  desa‖  yang  bersifat  asli  sehingga  eksistensinya  melampaui  negara.
30 R  N  Pradini,  ―Strategi  Pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Di  Desa  Kedungturi Kabupaten Sidoarjo,‖ Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik 2, no. 1 (2020): 57–68.
31 Ibrahim, Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Di  Kawasan  Tambang ,  1st  ed.  (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2018).
32 Dodi Faedlulloh, ―BUMDes Dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris,‖ Journal of Governance 3, no. 1 (2018): 1–17, https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035.
33 Rehia K. Isabella Barus et al., ―Politics and Political Participation of ‗Grass-Roots‘ in General Election 2019,  Bandar  Selamat  Regency,  Medan,  Indonesia,‖ Budapest  International  Research  and  Critics Institute  (BIRCI-Journal) :  Humanities  and  Social  Sciences 2,  no.  1  (2019):  279–83, https://doi.org/10.33258/birci.v2i1.180.
Eksistensi mutlak dari otonomi desa sejatinya merupakan bentuk pengakuan negara atas kehadiran  desa-desa  yang  sudah  mendahului  kehadiran  negara  Indonesia. 34 Indonesia yang dimerdekakan pada tahun 1945 sejatinya telah didahului oleh kehadiran desa-desa yang sudah eksis, hidup, dan berkembang di masyarakat sebelum Indonesia berdiri. 35
Kewenangan  sebagaimana    pemerintah  pesa  ialah  kewenangan  yang  bermula dari  asal-usul  adat  istiadat  setempat. 36 Kewenangan  ini  didasarkan  atas  keadaan  desa tersebut  sebagaimana  memiliki  ciri  khas  yang  terdapat  aspek  diferensiasi  antara  satu dengan  yang  lain.    Fenomena  tersebutlah  yang  menjadi  komponen  filosofis  lahirnya asas-asas kebhinekaan sebagaimana tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Selain  pada  aspek  otonomi  asli  tersebut,  desa  juga  memiliki  sifat  administratif sebagaimana  desa  yang  dibentuk  karena  pemekaran  desa  ataupun  karena  transmigrasi ataupun  karena  alasan  lain  yang  warganya  pluralistis,  majemuk,  ataupun  heterogen maka  otonomi  desa  akan  diberikan  kesempatan  untuk  tumbuh  dan  berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri. 37 Hal ini juga sejatinya menyiratkan pada pemahaman  bahwa  karena  memiliki  otonomi  asli,  maka  berbagai  mekanisme penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  haruslah  bersifat  khas  sehingga  dapat  berbeda dengan  skema  formal  yang  ditetapkan  oleh  negara.  Dalam  hal  ini,  termasuk  juga penyelesaian  sengketa  yang  mana  seyogyanya  desa  memiliki  cara  dan  orientasi tersendiri. Hal ini termasuk juga penyelesaian sengketa melalui mediasi yang difasilitasi oleh kepala desa.
Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  yang  difasilitasi  oleh  kepala  desa sejatinya  merupakan  bagian  dari  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS)  atau Alternative  Dispute  Resolution (ADR). 38 Alternative  Dispute  Resolution merupakan alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan  ( ordinary  court )
34 Fadzilatus  Arofah,  ―Kesadaran  Kolektif  Dan  Upaya  Menuntut  Pengakuan  Desa  Adat:  Kasus Masyarakat Adat Sendi Di Mojokerto, Jawa Timur,‖ JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 10, no. 1 (July 13, 2020): 75–86, https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.6665.
35 Aris Toening Winarni Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) , 1st ed. (Semarang: Universitas 17 Agustus Semarang, 2018).
36 Muhamad  Mu‘iz  Raharjo, Pokok-Pokok  Dan  Sistem  Pemerintahan  Desa:  Teori,  Regulasi,  Dan Implementasi , 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021).
37 Neneng  Yani  Yuningsih,  ―Modernisasi  Politik  Sistem  Pemerintah  Kecamatan  Majalaya  Kabupaten Bandung Tahun 2012,‖ CosmoGov 1, no. 1 (2017): 167, https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11805.
38 Jennifer  Barton-Crosby,  ―The  Nature  and  Role  of  Morality  in  Situational  Action  Theory,‖ European Journal of Criminology 1, no. 1 (2020): 1–17, https://doi.org/10.1177/1477370820977099.
melalui  proses  negosiasi,  mediasi  dan  arbitrase. 39 Hal  ini  mempertegas  bahwa  mediasi adalah salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa yang bersifat non-litigasi. Proses mediasi  yang  dilakukan  dengan  fasilitas  oleh  kepala  desa  dengan  tujuan  menjaga harmonisasi masyarakat harus dimaknai sebagai proses yang menunjang proses hukum secara  formal. 40 Dalam  hal  ini,  mediasi  desa  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa  tentu harus dianggap sebagai satu kesatuan sistem dengan sistem hukum yang dilakukan oleh negara  secara  formal.  Dalam  hal  ini,  koordinasi  serta  kolaborasi  menjadi  kata  kunci dalam  memaknai  proses  proses  mediasi  yang  dilakukan  dengan  fasilitas  oleh  kepala desa dengan proses hukum secara formal sebagaimana dilakukan dalam hukum negara dengan  aparatur  negara. 41 Dalam  hal  inilah  pentingnya  penerapan  teori  sistem  hukum yang  dikemukakan  oleh  Lawrence  Friedman  terkait  koordinasi  serta  kolaborasi  proses mediasi  yang dilakukan dengan fasilitas oleh kepala desa dengan proses hukum secara formal sebagaimana dilakukan dalam hukum negara dengan aparatur negara.
Lawrence  M.  Friedman  dalam  teori  sistem  hukum  menegaskan  bahwa  suatu hukum akan efektif dan berhasil dalam penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum ( legal structure ), substansi hukum ( substance of the law ) dan  budaya  hukum (legal  culture ). 42 Struktur  hukum  menyangkut  aparat  penegak hukum,  substansi  hukum  meliputi  perangkat  perundang-undangan  dan  budaya  hukum merupakan hukum yang hidup (living law ) yang dianut dalam suatu masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu:
― To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of  elements of  this  kind: the number and size of  courts; their jurisdiction
...Strukture  also  means  how  the  legislature  is  organized  ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a ind of crosss  section  of  the  legal  system...a  kind  of  still photograph, with  freezes the action .‖ 43
39 Michael  L.  Wells,  ―The  Order  of  Battle  in  Constitutional  Litigation,‖ SMU  Law  Review 60,  no.  4 (2007): 1539–68.
40 Larry A. DiMatteo, ―‗Rule of Law‘ in China: The Confrontation of Formal Law with Cultural Norms,‖ Cornell International Law Journal 51, no. 2 (2018): 391–444.
41 Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, ―INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI: BENARKAH ADA?,‖ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (July 8, 2020): 239–58, https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258.
42 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russel Sage Foundation, 1975).
43 Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction (New York: W.W. Norton and Co, 1984).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  substansi  hukum  berkaitan  dengan  substansi  dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku di masyarakat.
Struktur  hukum  memiliki  komponen  atas  lembaga  hukum  sebagaimana  yang bertujuan  untuk  menerapkan  instrumen  hukum  yang  tersedia.  Struktur  hukum merupakan  pola  yang  berorientasi  berkenaan  dengan  skema  implementasi  hukum berdasarkan  norma-norma  yang  tercantum  di  dalam  suatu  instrumen  hukum  tertulis. Struktur hukum memperlihatkan rangkaian jalan pengadilan, proses pembuatan produk hukum,  serta  meninjau  mekanisme  implementasi  dari  hukum  yang  dijalankan  oleh masyarakat. Dalam hal ini, struktur hukum berkaitan dengan aparatur pelaksana hukum atau  aparatur  penegak  hukum.  Lebih  lanjut,  mengenai  budaya  hukum,  Friedman menyatakan bahwa:
― The  third  component  of  legal  system,  of  legal  culture.  By  this  we  mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word is  the  climinate  of  social  thought  and  social  force  wicch  determines  how law is used, avoided, or abused ‖. 44
Budaya  hukum  sejatinya  berhubungan  dengan  perilaku  sebagaimana  yang dilakukan  oleh  masyarakat  di  dalam  kehidupan  sehari-hari  yang  menimbulkan hubungan  hukum  serta  melahirkan  fenomena-fenomena  hukum  yang  menyasar  pada kepentingan  bersama.  Sehingga,  parameter  masyarakat  yang  'berhukum  dengan  baik' yaitu masyarakat yang melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam instrumen hukum.  Meskipun  substansi  suatu  instrumen  hukum  dirasa  atau  dianggap  mampu mensejahterakan  masyarakat,  namun  masyarakat  sendiri  tidak  melakukan  ketentuan tersebut,  maka  aspek  instrumen  hukum  tersebut  tidak  memiliki  daya  kebermanfaatan yang  tinggi.  Dalam  hal  ini,  budaya  hukum  berkaitan  dengan  penerapan  hukum in concreto di  masyarakat.  Terkait  dengan  mediasi  oleh  kepala  desa  dalam  teori  sistem hukum  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Lawrence  M.  Friedman  dapat  dikonstruksikan yaitu:  dalam  substansi  hukum,  perlu  adanya  pilihan  hukum  ( choice  of  law )  serta penegasan  penyelesaian  sengketa  oleh  kepala  desa  melalui  mediasi  dalam  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, dalam aspek struktur hukum maka  koordinasi  antara  Pemerintah  Desa  (terutama  kepala  desa)  dengan  aparatur penegak hukum  diperlukan untuk  menjamin setiap proses hukum.  Selain itu, pelatihan
44 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  &  Teori  Peradilan  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal , 7th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).
bagi  kepala  desa  untuk  memfasilitasi  proses  penyelesaian  sengketa  dengan  mediasi diperlukan serta perlu didampingi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait. Dalam  aspek  budaya  hukum,  teladan  serta  sosialisasi  bagi  masyarakat  desa  harus dilakukan  untuk  membudayakan  penyelesaian  sengketa  yang  berbasis  kekeluargaan serta menjaga nilai-nilai luhur di masyarakat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  formulasi  hukum  untuk  menghidupkan  kembali praktik  mediasi  di  tingkat  desa  adalah  dengan  mengoptimalkan  teori  sistem  hukum Lawrence M.  Friedman  dengan beberapa langkah  yaitu:  dalam substansi hukum,  perlu adanya  pilihan  hukum  ( choice  of  law )  serta  penegasan  penyelesaian  sengketa  oleh kepala  desa  melalui  mediasi  dalam  Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa.  Selanjutnya,  dalam  aspek  struktur  hukum  maka  koordinasi  antara  Pemerintah Desa  (terutama  kepala  desa)  dengan  aparatur  penegak  hukum  diperlukan  untuk menjamin  setiap  proses  hukum.  Selain  itu,  pelatihan  bagi  kepala  desa  untuk memfasilitasi  proses  penyelesaian  sengketa  dengan  mediasi  diperlukan  serta  perlu didampingi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait. Dalam aspek budaya hukum,  teladan  serta  sosialisasi  bagi  masyarakat  desa  harus  dilakukan  untuk membudayakan penyelesaian sengketa yang berbasis kekeluargaan serta menjaga nilai- nilai luhur di masyarakat.

## Kesimpulan
Upaya dan urgensi untuk menghidupkan kembali penyelesaian sengketa melalui mediasi dari kepala desa perlu dilakukan karena terdapat esensi nilai moral dan menjaga harmonisasi  di  masyarakat.  Dengan  demikian,  pentingnya  menghidupkan  kembali praktik  mediasi  di  tingkat  desa  diperlukan  supaya  tidak  semua  permasalahan  kecil diselesaikan  secara  peradilan  formal  melalui  prosedur  hukum  serta  lebih mengoptimalkan nilai moral dan menjaga harmonisasi di masyarakat. Formulasi hukum untuk  menghidupkan  kembali  praktik  mediasi  di  tingkat  desa  adalah  dengan mengoptimalkan teori sistem hukum  Lawrence M. Friedman dengan beberapa langkah yaitu:  dalam  substansi  hukum,  perlu  adanya  pilihan  hukum  (choice  of  law)  serta penegasan  penyelesaian  sengketa  oleh  kepala  desa  melalui  mediasi  dalam  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, dalam aspek struktur hukum maka  koordinasi  antara  Pemerintah  Desa  (terutama  kepala  desa)  dengan  aparatur penegak hukum  diperlukan untuk  menjamin setiap proses hukum.  Selain itu, pelatihan
bagi  kepala  desa  untuk  memfasilitasi  proses  penyelesaian  sengketa  dengan  mediasi diperlukan serta perlu didampingi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait. Dalam  aspek  budaya  hukum,  teladan  serta  sosialisasi  bagi  masyarakat  desa  harus dilakukan  untuk  membudayakan  penyelesaian  sengketa  yang  berbasis  kekeluargaan serta menjaga nilai-nilai luhur di masyarakat..

## Daftar Pustaka
Ahmad  Averus,  Dinda  Alfina.  ―Partisipasi  Politik  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa.‖ Moderat 6, no. 3 (2020): 585–610.
Ali,  Achmad. Menguak  Teori  Hukum  &  Teori  Peradilan  Termasuk  Interpretasi Undang-Undang  (Legisprudence)  Volume  1  Pemahaman  Awal .  7th  ed.  Jakarta: Kencana, 2017.
Arliman,  Laurensius.  ―Hukum  Adat  Di  Indonesia  Dalam  Pandangan  Para  Ahli  Dan Konsep  Pemberlakuannya  Di  Indonesia.‖ Jurnal  Selat 5,  no.  2  (2018):  177–90. https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320.
Arofah,  Fadzilatus.  ―Kesadaran  Kolektif Dan Upaya Menuntut Pengakuan Desa Adat: Kasus  Masyarakat  Adat  Sendi  Di  Mojokerto,  Jawa  Timur.‖ JISPO  Jurnal  Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 10, no. 1 (July 13, 2020): 75–86. https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.6665.
Asti,  Irfan  Cholid.  ―Persepsi  Dan  Partisipasi  Pemerintah  Desa  Dalam  Perencanaan Pengembangan BUMDES Di Kecamatan Kendawangan.‖ Agribisnis  Indonesia 6, no. 1 (2018): 1–14.
Barton-Crosby,  Jennifer.  ―The  Nature  and  Role  of  Morality  in  Situational  Action Theory.‖ European  Journal  of  Criminology 1,  no.  1  (2020):  1–17. https://doi.org/10.1177/1477370820977099.
Barus,  Rehia  K.  Isabella,  Armansyah  Matondang,  Nina  Angelia,  and  Beby  Masitho Batubara. ―Politics and Political Participation of ‗Grass-Roots‘ in General Election 2019,  Bandar  Selamat  Regency,  Medan,  Indonesia.‖ Budapest  International Research  and  Critics  Institute  (BIRCI-Journal) :  Humanities  and  Social  Sciences 2, no. 1 (2019): 279–83. https://doi.org/10.33258/birci.v2i1.180.
Dewi,  I  Made  Wahyu  Chandra  SatrianaNi  Made  Liana.  ―Non  Litigation  Dispute Resolution in Settlement of Civil Disputes.‖ LEGAL BRIEF 10, no. 2 (2021): 215.
DiMatteo,  Larry A.  ―‗Rule of  Law‘ in  China: The Confrontation  of Formal  Law with Cultural Norms.‖ Cornell International Law Journal 51, no. 2 (2018): 391–444.
Disantara, Fradhana Putra. ―Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi  Era  Modernisasi  Hukum.‖ Al-Adalah:  Jurnal  Hukum  Dan  Politik Islam 6, no. 1 (January 1, 2021): 1–36. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129.
Efendi, A‘An, Dyah Octorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona. Penelitian  Hukum Doktrinal . Surabaya: Laksbang Justitia, 2019.
F.  Indayani  Lindriana  sari,  L.R.  Gamayuni.  ―The  Effect  of  Village  Characteristics toward Village Finance Efficiency in Lampung, Indonesia.‖ International Journal of Scientific & Technology Research 7, no. 4 (2018): 94.
Faedlulloh, Dodi. ―BUMDes Dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris.‖ Journal of Governance 3, no. 1 (2018): 1–17. https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035.
Firdaus,  Syahran.  ―Fenomena  Elite  Capture  Dalam  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes):  Studi  Kasus  Strategi  Bekerjanya  Kekuasaan  Elite  Dalam Pengelolaan  Bumdes  Argosari,  Desa  Pulosari,  Kabupaten  Pemalang.‖ Politika: Jurnal Ilmu Politik 9, no. 2 (2018): 20–37. https://doi.org/10.1596/25787.
Friedman, Lawrence M. American Law: An Introduction . New York: W.W. Norton and Co, 1984.
———. The  Legal  System:  A  Social  Science  Perspective .  New  York:  Russel  Sage Foundation, 1975.
Hilman,  Yusuf  Adam,  Ekapti  Wahjuni  Dwijayanti,  Khoirurrosyidin.  ―Identitas  Lokal Masyarakat Etnik Panaragan.‖ Sospol 6, no. 1 (2020): 99.
Ibrahim. Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Di  Kawasan  Tambang .  1st  ed. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2018.
Ilham  Yuli  Isdiyanto,  Anom  Wahyu  Asmorojati.  ―The  Urgency  of  Village  Mediation Institution as a Mechanism for Dispute Resolution: The Case of Wukirsari Village in the Special Region of Yogyakarta.‖ Sodality 9, no. 2 (2021): 5–6.
Isharyanto,  Dila  Eka  Juli  Prasetya. Hukum  Pemerintahan  Desa:  (Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis) . 1st ed. Bantul: CV Absolute Media, 2016.
Kushadajani,  Kushadajani,  and  Indah  Ayu  Permana.  ―Inovasi  Pemberdayaan Masyarakat  Desa:  Peran  Kepemimpinan  Lokal  Dalam  Perspektif  Relasi  Antar Aktor.‖ JIIP:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan 5,  no.  1  (2020):  70–80. https://doi.org/10.14710/jiip.v5i1.7318.
Lestariono,  Wijoko,  and  Susanti  Linda.  ―Tata  Kelola  Penyelenggaraan  Pemerintah Desa.‖ Sociopolitico 3, no. 2 (2021): 72.
Matthew  Hodgson,  Yarik  Kryvoi,  Daniel  Hrcka. 2021  Empirical  Study:  Costs, Damages  and  Duration  in  Investor-State  Arbitration .  The  British  Institute  of International and Comparative Law (BIICL), 2021.
Munawaroh, Siti. Modul Ajar PLKH Litigasi Dan Non Litigasi . 1st ed. Surabaya: Jakad Publishing, 2015.
Nurdiansyah,  Edwin,  and  M.  Alif  Alghifari  Faisal,  Emil  El,  Sulkipani,  Saiful  Anwar Setiawan.  ―Pengembangan  Ensiklopedia  Identitas  Nasional  Berbasis  Kearifan
Lokal.‖ Civic Hukum 6, no. 2 (2021): 112–13.
Palu,  Maisa,  and  Haerani  Husainy.  ―Dispute  Resolution  Of  Destroyed  Mortgage Guarantee  (Case  Study  Of  Petobo  Village,  South  Palu  District,  Palu  City).‖
Omnibus Law 1, no. 1 (2021): 10.
Pradhani, Sartika Intaning. ―Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya Dan Majapahit Dalam  Hukum  Indonesia  Kini.‖ Lembaran  Sejarah 13,  no.  2  (2017):  186. https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33542.
Pradini,  R  N.  ―Strategi  Pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Di  Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo.‖ Jurnal  Pemerintahan  Dan  Keamanan  Publik 2, no. 1 (2020): 57–68.
Raharjo,  Muhamad  Mu‘iz. Pokok-Pokok  Dan  Sistem  Pemerintahan  Desa:  Teori,
Regulasi, Dan Implementasi . 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
Rahman, Malahayati. ―Community ‘ s Perspectives on the Attendance of Rohingyas in Aceh.‖ Advances in Social Science, Education and Humanities Research 495, no. 1 (2020): 128–32.
Ridwan Arma Subagyo, Dicky Eko Prasetio. ―Berdaya Melalui Desa.‖ gangkecil.com,
2020.
Serena  Ghean  Niagara,  Candra  Nur  Hidayat.  ―Penyelesaian  Sengketa  Non-Litigasi Ditinjau  Dari  Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan  Dan Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.‖ Surya Kencana Dua 7, no. 1 (2020): 76.
Siahaan,  Cristopel.  ―Strategi  Politik  Kepala  Desa  Terpilih  Desa  Silalahi  Pagar  Batu Tahun 2019 (Studi Pada: Kepala Desa Terpilih Patar Sabungan Nadapdap Di Desa Silalahi  Pagar  Batu,  Kecamatan  Balige,  Kabupaten  Toba).‖  Medan:  Skripsi Program  Studi  Ilmu  Politik,  Deparrtemen  Ilmu  Politik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2020.
Simanjuntak,  Herry  Anto.  ―Peranan  Kearifan  Lokal  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Pertanahan.‖ Justiqa 3, no. 1 (2021): 20–21.
Sudyar, Evi, ed. Kumpulan Sejarah Desa Se-Kab. Mojokerto . Batu: Beta Aksara, 2020.
Theresia  Anita  Christiani,  Chryssantus  Kastowo.  ―The  Weaknesses  Of  Alternative Institutions  For  Dispute  Resolution  In  Financial  Services  Sector.‖ International Journal of Law Recontruction 5, no. 2 (2021): 201.
Wahyuningrum,  Kartika  Sasi,  Hari  Sutra  Disemadi,  and  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya. ―INDEPENDENSI  KOMISI  PEMBERANTASAN  KORUPSI:  BENARKAH ADA?‖ Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum 4,  no.  2  (July  8,  2020):  239–58. https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258.
Wells, Michael L. ―The Order of Battle in Constitutional Litigation.‖ SMU Law Review 60, no. 4 (2007): 1539–68.
Wignjosoebroto,  Soetandyo. Desentralisasi  Dalam  Tata  Pemerintahan  Kolonial Hindia-Belanda  (Kebijakan  Dan  Upaya  Sepanjang  Babak  Akhir  Kekuasaan Kolonial Di Indonesia (1900-1940) . 1st ed. Surabaya: Bayumedia, 2004.
Wijaya,  Emiliana  Sri  Pudjiarti,  Aris  Toening  Winarni. Buku  Ajar  Tata  Kelola Pemerintahan  Yang  Baik  (Good  Governance) .  1st  ed.  Semarang:  Universitas  17 Agustus Semarang, 2018.
Winkley,  DaviD  SackoMicah.  ―Quiet  on  the  Eastern  Front?Japan  and  Russia‘s Territorial Dispute.‖ The Journal of Indo-Pacific Affair S 3, no. 3 (2020): 22–42.
Yuningsih, Neneng Yani. ―Modernisasi Politik Sistem Pemerintah Kecamatan Majalaya Kabupaten  Bandung  Tahun  2012.‖ CosmoGov 1,  no.  1  (2017):  167. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11805.