## ANALISA PUBLIC FINANCE MANAGEMENT KABUPATEN MERAUKE
Ida Ayu Purba Riani 2 purbariani@gmail.com

## Abstract
In  the  era  of  regional  autonomy,  managements  in  local  governments  set  out accountability and transparency in managing the regional public finance including planning, budgeting, implementation, administering, reporting, accountable and controlling. As from writer’s observation of development performance in Merauke regency, it revealed that there was inadequate development in reaching the ideal development  performance  although  the  management  was  generally  well- managed. This paper applied Public Finance Management analysis technique to analyse primary data. The results showed the overall score was 52% from total statements which including 9 sectors. The highest scores were in the planning, cash management, procurement as well as accounting and reporting areas.
Key words: Public Finance, Management, Accountability.

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  diterapkannya  Undang-undang  No.  32  Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah, terjadi pergeseran dan pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Reformasi segala bidang mulai diberlakukan, yang meliputi reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik terutama yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah  demi  untuk mendukung terciptanya good governance .
Dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  di  era  otonomi daerah  tersebut  yang  dimaksud  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran,
2 Staf  Dosen  Jurusan  Ilmu  Ekonomi  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Cenderawasih
pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan pengawasan.  Dimana  pola  dan  proses  yang  dilaksanakan  dalam pengelolaan keuangan daerah mengacu pada paket reformasi keuangan negara,  yang  dituangkan  dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangan, seperti UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,  UU Nomor 25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional, dan seterusnya.
Meskipun  sudah di  atur dalam undang-undang  dan  turunannya, namun proses dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tidaklah serta merta membawa kemanfaatan optimal bagi pembangunan daerah. Sebagai contoh di Kabupaten Merauke. Meskipun  belanja daerah yang dikelolanya selama ini tercatat selalu menempati urutan pertama terbesar di wilayah Papua, seperti di tahun 2014 yang mencapai  Rp. 1,71 triliun, dengan  pendapatannya  sebesar  Rp.  1,82  triliun,  namun  kinerja pembangunan  sosial  ekonomi  yang  dihasilkan  belum  optimal,  tidak sebanding dengan pendapatan daerah yang dimiliki dan belanja daerah yang dikeluarkan.
Di sektor kesehatan misalkan, Angka Harapan Hidup Kabupaten Merauke ternyata masih di bawah Kabupaten Yapen Waropen dan Biak Numfor. Angka Harapan Hidup Kabupaten Merauke sebesar 66,49 tahun. Sementara  di  Kabupaten  Yapen  Waropen  dan  Biak  Numfor  masing- masing  bisa  mencapai  68,63  tahun  dan  67,85  tahun.  Padahal  kedua kabupaten ini mengelola pendapatan dan belanja daerah yang jauh lebih rendah dibandingkan Kabupaten Merauke. Demikian juga dengan sarana dan  prasarana  kesehatan  yang  tersedia  terlihat  belum  ideal,  walaupun anggaran  kesehatannya  cukup  besar,  dimana  rata-rata  rasio  penduduk per  dokter  bisa  mencapai  2.808  (idealnya  2.500  per  dokter),  kemudian untuk  puskesmas  rasionya  sekitar  71.562  penduduk  per  puskesmas (idealnya 20.000 per puskesmas).
Sedangkan  kinerja  pembangunan  di  sektor  pendidikan  tidak berbeda jauh kondisinya dengan sektor kesehatan. Rasio guru terhadap murid  misalkan,  untuk  semua  jenjang  pendidikan  tampak  belum  ideal. Rata-rata per tahun rasio guru-murid SD adalah 25 murid per guru, SMP sebesar  17  murid  per  guru,  dan  SMA/SMK  sebesar  15  murid  per  guru Seluruh  angka  rasio  ini  masih  di  atas  ideal,  sehingga  diperlukan penambahan guru pada semua jenjang pendidikan untuk mencapai rasio yang  ideal.  Selain  itu  akses  masyarakat  terhadap  fasilitas  pendidikan yang  dibangun  oleh  pemerintah  kabupaten  selama  ini  dapat  dikatakan kurang merata, yang diindikasikan dengan APM (Angka Partisipasi Murni) pada semua jenjang pendidikan masih dibawah 100%.
Dalam  pembangunan  ekonomi  juga  kelihatan  kurang  maksimal berpihak pada kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah yang lebih  banyak  berkecimpung  dalam  sektor  pertanian.  Tercatat pertumbuhan  realisasi  belanja  sektor  pertanian  cenderung  menurun. Oleh karena laju pertumbuhan penduduk meningkat, akhirnya berdampak pada  menurunnya belanja perkapita  di  sektor  pertanian.  Fakta  lainnya, perhatian  pemerintah  kabupaten  terhadap  pemberdayaan  ekonomi masyarakat  belum  maksimal.  Dan,  walaupun  tingkat  kemiskinan Kabupaten  Merauke  adalah  terendah  di  Papua,  dan  cenderung mengalami penurunan, namun ekonomi masyarakat asli Merauke masih rentan dan banyak yang hidup dalam kemiskinan.
Berbagai  fenomena  di  atas  menunjukan  bahwa  pengelolaan keuangan  daerah  di  Kabupaten  Merauke  belum  optimal  dilaksanakan. Pemerintah  daerah  yang  berperan  sebagai  agen  pembangunan sepertinya  tidak  maksimal  mengelola  pendapatan  dan  belanja  daerah yang  dimiliki,  dimana  hal  ini  karena  sangat  dipengaruhi  oleh  kapasitas manajemen  sumberdaya  pembangunan  termasuk  keuangan  dan  aset- aset  daerah.  Demikian  juga  halnya  dengan  pengawasan  internal  dan eksternal  merupakn  faktor  determinasi  yang  sangat  penting  sebagai jaminan adanya akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah.
Sudah  menjadi  isu  yang  umum  bahwa  kinerja  pembangunan daerah belum begitu optimal dihasilkan dalam masa otonomi daerah dan desentralisasi  fiskal  ini.  Oleh  karenanya  Kapasitas  Pengelolaan Keuangan  Publik  (Public  Financial  Management    Capacity)  di  daerah sebagai  salah  satu  aspek  penting  dalam  optimalisasi  manfaat pembangunan daerah perlu dievaluasi kinerjanya.
Bidang-bidang  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  di Indonesia dalam konteks studi Public Finance Management (PFM), paling tidak  meliputi  9  (sembilan)    bidang  yaitu:  1)  kerangka  peraturan perundangan  daerah;  2)  perencanaan  dan  penganggaran;  3) pengelolaan  kas;  4)  pengadaan  barang  dan  jasa;  5)  akuntansi  dan pelaporan;  6)  pengawasan  internal;  7)  hutang  dan  investasi  publik;  8) pengelolaan  aset,  dan  9)  pengawasan  eksternal.  Implementasi kesembilan bidang tersebut diatur melaluisejumlah peraturan perundangan  dalam  bentuk;  Undang-undang,  Peraturan  Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan peraturan turunanan lainnya. Tujuan  studi  PFM  di  Kabupaten  Merauke  adalah  untuk  mendapat gambaran  komprehensif  tentang  tingkat  kinerja  implementasi  bidang- bidang  PFM  dimaksud  dengan  standar  pada  peraturan  perundangan yang  memayunginya.  Kegunaan  studi  ini  adalah  untuk  meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan manfaat pembangunan daerah di Kabupaten Merauke.

## METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan Studi
Secara garis besarnya  pendekatan  yang  digunakan dalam studi ini terdiri atas dua  bagian  yakni  pendekatan  kuantitatif dan pendekatan kualitatif.  Yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis informasi yang dapat dikuantitatifkan atau  data  yang  dapat  diukur  dan  dimanipulasi  misalnya  dalam  bentuk
persamaan,  tabel,  grafik.  Pendekatan  kuantitatif  dalam  studi  ini digunakan  untuk:  mempelajari  berbagai  kecenderungan,  meramalkan dampak kebijakan yang diambil dan memperkirakan persoalan-persoalan yang  potensial  terjadi,  serta  menjadi  dasar  pertimbangan  dalam pengembangan berbagai  alternatif  rencana  yang  akan  diambil.  Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah statistik deskriptif kuantitatif yang  bertujuan  untuk  membuat  pencandraan  atau  deskripsi  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  dan  sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
Sedangkan  pendekatan  kualitatif  adalah  suatu  proses  dan pemahaman studi yang  berdasarkan pada  metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini dibuat suatu  gambaran  kompleks,  meneliti  kata-kata,  laporan  terinci  dari berbagai  pandangan,  dan  melakukan  studi  pada  situasi  yang  alami. Adapun  metoda  yang  diterapkan  dalam  pendekatan  kualitatif  kali  ini adalah studi kasus yakni suatu studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang  mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Studi ini dibatasi oleh waktu dan  tempat,  dan  kasus  yang  dipelajari  berupa  program,  peristiwa, aktivitas, atau individu

## 2. Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Metode  yang  digunakan  dalam  studi  PFM  ( Public  Financial Management )  ini  adalah  metode  survey,  dengan  teknik  pengumpulan data  menggunakan  kuesioner  yang  disusun  secara  terbuka  untuk memandu indepth  interview terhadap  responden  yang  telah  ditetapkan menjadi  sampel.  Adapun  metode  sampling  yang  digunakan  adalah nonrandom  sampling yaitu purposive  sampling dimana  sampel  diambil berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tertentu.  Dalam  hal  ini mempertimbangkan  tugas  pokok  dan  fungsi  berdasarkan  peraturan perundang-perundangan yang berlaku terkait dan relevan dengan kajian
yang dilaksanakan. Responden yang dimaksud mencakup SKPD, badan, bagian di lingkungan pemerintahan daerah antara lain Bappeda, Bagian Hukum Setda, bagian Keuangan Setda, bagian Humas Dinas Komunikasi dan  Informasi,  Seketaris  DPRD,  Bagian  Akuntansi,  Pembukuan  dan Verifikasi  BPKAD,    Dinas  Pendidikan,  Dinas  Kesehatan,  Badan Pengawasan  Daerah,  Inspektorat  Daerah,    dan  lain-lain.  Untuk melakukan  verifikasi  pada  setiap indepth  interview digunakan  teknik dokumentasi, dimana beberapa dokumen penting yang dibutuhkan dalam kajian PFM ini antara lain  RPJMD, RKPD, Renstra-SKPD, Renja, RKA, APBD, KUA-PPAS, LRA, dan sebagainya.

## 3. Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  merujuk kepada  panduan  kajian  PFM  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Dunia  dan Kementerian Dalam Negeri . Terdapat 9 bidang strategis, 25 sasaran dan 144 indikator yang dinilai.  Ke-9 bidang strategis yang dimaksud adalah : (1)  Kerangka  Peraturan  Perundangan  Daerah;  (2)  Perencanaan  Dan Penganggaran;  (3)  Manajemen  Kas/Penatausahan;  (4)  Pengadaan
Barang Dan Jasa; (5) Akuntansi Dan Pelaporan; (6) Pengawasan Intern; (7)  Hutang  Dan  Investasi  Publik;  (8)  Pengelolaan  Aset,  dan  (9)
Pengawasan Eksternal.  Setiap bidang strategis tersebut kemudian dibagi menjadi antara 1 sampai 5 hasil, dan daftar indikator dicantumkan untuk setiap    hasil.    Hasil    mewakili    pencapaian    yang    dikehendaki    dalam setiap    bidang    strategis,    dan    indikator  digunakan    untuk  menilai bagaimana kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam bidang tersebut.

## 4. Metode Analisa
Setiap    responden   diminta    untuk    menjawab  “ya”    atau  “tidak” untuk  setiap  pernyataan  yang  diwakili  oleh masing-masing indikator. Jawaban  setuju  ditambahkan  untuk  setiap  hasil,  dan  skor  dihitung berdasarkan  persentase  jawaban  “ya”.  Untuk  menjamin  akurasi  data, maka  setiap  jawaban  “ya”  harus  didukung  dengan  dokumen  terkait
dan/atau  diperiksa  silang dengan  responden tambahan.  Skor  diberikan untuk  setiap  bidang  strategis  dan  lokasi  survei,  dan  skor  menyeluruh diberikan untuk    setiap  lokasi    survei.   Akan    tetapi,    interpretasi    hasil berisiko    menimbulkan    subyektivitas,    karena    hasilnya    sangat bergantung    pada    interpretasi    pihak    yang    mengadakan    survei.    Ini adalah    kelemahan    yang    dimiliki    oleh  kerangka  kerja  ini.  Hasil perhitungan  persentase  pencapaian  skor  setiap  sasaran  dan  Bidang Strategis akan berada pada kisaran 0.00% sampai 100.00%, yang dibagi menjadi  5  (lima)  kategori  level  kinerja  pengelolaan  keuangan  publik sebagai berikut.
Tabel 1 Bobot Dan Level Kinerja Dalam Analisa PFM Bobot Level Kinerja 80-100% Excellent/Fully acceptable Sangat Baik 60- 79% Very Good/Substantially acceptable Baik 40- 59% Good/Fairly acceptable Cukup Baik 20- 39% Moderate/Partially acceptable Kurang Baik 00- 19% Poor/ Not acceptable Tidak Baik
Sumber : PERA Provinsi Papua (2013)
Data yang telah ditabulasi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan alat statistik deskriptif yaitu distribusi frekwensi, distribusi  relatif, crosstab .  Selain  itu  salah  satu  kekuatan  dari  metode analisa PFM ini adalah web analysis yang berbentuk jaring laba-laba atau diagram  radar  yang  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  ketimpangan antar atribut bidang PFM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke
Perkembangan  pendapatan  daerah    kabupaten  Merauke cenderung mengalami kenaikan yang cukup pesat selama periode
2011-2014.  Rata-rata  setiap  tahunnya  pendapatan  daerah Kabupaten Merauke adalah sebesar Rp. 1.446,76 milyar, dengan kenaikannya per tahun sekitar 14,29%, dimana pada tahun 2011 – 2013 mengalami pertumbuhan yang sangat cepat yaitu dari 7,32% menjadi 20,18%. Namun di tahun 2014 relatif melambat dari tahun sebelumnya  menjadi  18,69%,  yang  disebabkan  karena  adanya penurunan penerimaan bagi hasil pajak di tahun tersebut.
Gambar 1 Perkembangan dan Pertumbuhan Pendapatan  Kabupaten Merauke Tahun 2011-2014
Sumber : BPS Merauke, 2015 (data diolah)
Efektifitas  pengelolaan  pendapatan  di  Kabupaten  Merauke relatif  mengalami  penurunan,  namun  masih  dalam  kategori  yang efektif.  Tercermin  selama  tahun  2011-2014  tingkat  efektifitas pendapatan (rasio realisasi dan target) di Kabupaten Merauke bisa mencapai 99,65% per tahun yang masuk pada kategori efektif.
Pendapatan  daerah    per  kapita  di  Kabupaten  Merauke cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 pendapatan daerah per kapita mencapai Rp. 5,57 juta per kapita, kemudian di tahun 2014 meningkat sebesar 24,02% menjadi Rp. 6,91 juta per kapita. Dengan kata lain rata-rata per tahun naik sebanyak 8,01%. Kecenderungan  ini  mengindikasikan  bahwa  jumlah  pendapatan
1.151 1.278 1.536 1.822 - 500 1.000 1.500 2.000 2011 2012 2013 2014 mily ar rp 7,32 10,96 20,18 18,69 - 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 2011 2012 2013 2014
daerah yang diterima Kabupaten Merauke sepanjang tahun dapat mengimbangi  pertambahan  jumlah  penduduk,  sehingga  upaya untuk  meningkatkan  pelayanan  terhadap  masyarakat  melalui stimulus fiskal daerah semakin meningkat.
Gambar 2
Efektifitas Pendapatan  Kabupaten Merauke Tahun 2011-2014
Sumber : BPS Merauke, 2015 (data diolah)
Gambar 3
Pendapatan Daerah  Per Kapita Kabupaten Merauke Tahun 2011-2014
Sumber : BPS Merauke, 2015 (data diolah)
Peran  PAD  dalam  pembentukan  pendapatan    Kabupaten Merauke meskipun kecil, namun cenderung mengalami 1.14 0,85 1.26 6,98 1.57 8,20 1.83 0,75 1.15 1,44 1.27 7,66 1.53 5,52 1.82 2,44 100,93 100,84 97,30 99,55 95,00 96,00 97,00 98,00 99,00 100,00 101,00 102,00 - 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2011 2012 2013 2014
Target Realisasi Efektifitas
5,57 6,00 6,02 6,91 - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 2011 2012 2013 2014 jut a rp/kapit a
peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Kontribusi  PAD  terhadap pendapatan  daerah  Kabupaten  Merauke  sepanjang  tahun  2011- 2014 rata-rata hanya 7,63% per tahun, yang jauh di bawah Dana Perimbangan  yang  masih  mendominasi  pendapatan  daerah  di Kabupaten  Merauke,  dengan    nilai  dan  persentase  yang cenderung    meningkat.  Kontribusi  dana  perimbangan  dalam struktur  pendapatan  daerah  Kabupaten  Merauke  bisa  mencapai 81,28% per tahun. Hal  Ini mengindikasikan bahwa masih tingginya ketergantungan  fiskal  pemerintah  Kabupaten  Merauke  terhadap pemerintah pusat.
Gambar 4 Struktur Pendapatan Daerah  Kabupaten Merauke Tahun 2011-2014
Sumber : BPS Merauke, 2015 (data diolah)
Semenjak  maskapai  penerbangan  Merpati  Nusantara Airlines  dilikuidasi,  kontribusi  pengelolaan  kekayaan  daerah, terutama  yang  berasal  dari  bagian  laba  atas  penyertaan  modal pada PT. Merpati Nusantara Airlines, menurun drastis. Pada tahun 2011  peranan  dari  pengelolaan  kekayaan  daerah  masih  sangat dominan,  mencapai  52,40%  terhadap  PAD  Kabupaten  Merauke, atau  sebesar  Rp.  55,81  milyar.  Namun  di  tahun  2014,  setelah
9,27 7,57 6,03 7,65 80,87 80,84 84,13 79,28 9,86 11,59 9,84 13,07 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 2011 2012 2013 2014 PD Lainnya Perimbangan PAD
likuidasi  PT.  Merpati  Nusantara  Airlines  kontribusinya  terhadap PAD  menurun  tajam  menjadi  9,87%  atau  Rp.  13,77  milyar. Posisinya di tahun tersebut menjadi yang paling rendah, digantikan oleh Penerimaan Retribusi yang melonjak tajam hingga mencapai 55,81%. Kemudian Lain-Lain PAD yang sah sebesar 23,42%, dan Penerimaan  Pajak  sebesar  10,90%.  Peranan  Retribusi  Daerah yang  begitu  dominan  di  tahun  2014  tersebut  merupakan  suatu indikasi bahwa kinerja pendapatan yang bersumber dari pelayanan kepada masyarakat semakin membaik.
Gambar 5 Komposisi  dan Proporsi Komponen Penerimaan Terhadap Total PAD Kabupaten Merauke  Tahun 2011-2014
Sumber : BPS Merauke, 2015 (data diolah)
Walaupun  peranan  pajak  dalam  menciptakan  PAD Kabupaten  Merauke  sangat  rendah,  namun  tingkat  efektifitasnya terlihat  sangat  tinggi.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  kinerja  Dinas Pendapatan Daerah dalam mengelola pendapatan daerah sangat baik.  Selama  tahun  2011-2014  misalkan,  efektifitas  penerimaan Pajak  Daerah  dapat  diwujudkan  sebesar  110,78%  per  tahun, dengan fluktuasinya yang cukup beragam.
10,29 12,36 15,21 15,20 13,24 20,70 24,61 77,82 55,81 33,38 33,17 13,77 27,18 30,27 19,64 32,65 - 50 100 150 2011 2012 2013 2014 mi lya r rp Lain-lain Pengelolaan Kekayaan Daerah Retribusi Daerah 9,66 12,78 16,42 10,90 12,43 21,41 26,57 55,81 52,40 34,51 35,80 9,87 25,52 31,30 21,20 23,42 0 20 40 60 80 100 2011 2012 2013 2014
Tabel 2

## Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Merauke
Tahun 2011-2014
Tahun Target Realisasi Efektifitas 2011 8.605.405.607 10.285.606.498 119,52 2012 11.514.555.985 12.364.374.586 107,38 2013 12.870.676.852 15.210.306.837 118,18 2014 15.502.246.621 15.197.937.677 98,04 Rata-Rata 12.123.221.266 13.264.556.400 110,78
Sumber : BPS Merauke, 2015 (data diolah)
Keluarnya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku secara  efektif  pada  tahun  2010  telah  memberikan  peluang  yang sangat  besar  bagi  Kabupaten  Merauke  untuk  meningkatkan penerimaan  pajak  daerah.  Terutama  dari  penerimaan  PBB, perolehannya  meningkat  drastis  dan  sangat  dominan.  Sebelum adanya  UU  Nomor  28  tersebut,  PBB  diserahkan  sepenuhnya  ke pemerintah pusat. Kemudian setelah diberlakukan undang-undang baru tersebut terlihat andil PBB dalam komposisi penerimaan Pajak Daerah  Kabupaten  Merauke  sangat  mencolok,  misalkan  di  tahun 2014 mencapai 25,86%, mengalahkan penerimaan Pajak  Mineral Bukan  Logam  (Pajak  Galian  C)  yang  sebelumnya  mendominasi penerimaan pajak daerah. Setelah itu adalah Pajak Restoran dan Pajak  Penerangan  Jalan  masing-masing  sebesar  19,05%  dan 19,18%. Kemudian Pajak Mineral Bukan Logam sebesar 14,62%.
32 JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 12,78 10,55 25,32 21,60 81,12 15,64 13,24 20,70 24,61 77,82 122,41 125,50 81,76 113,96 95,92 0 20 40 60 80 100 120 140 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2010 2011 2012 2013 2014 dalam % mi lyar ru piah Target Realisasi Efektifitas
Gambar 6 Struktur Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014
Sumber : BPS Merauke, 2015 (data diolah)
Peranan  retribusi  daerah  terhadap  total  PAD  Kabupaten Merauke jauh lebih besar di bandingkan pajak daerah, dan begitu juga  dengan  tingkat  efektifitasnya  relatif  diatas  pajak  daerah. Perkembangan  selama  tahun  2010-2014  menunjukan  kondisi demikian,  dimana  rata-rata  pertahun  efektifitas  penerimaan retribusi  daerah  mencapai  107,91%  yang  masuk  dalam  kategori sangat efektifitas.
Gambar 7
Efektifitas Peneriman Retribusi Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010-1014
Sumber : BPS Merauke, 2015 (data diolah)
10,21 19,05 1,96 1,43 19,18 14,62 7,61 0,08 25,86 Pajak Hotel Pajak Restoran
Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Pajak Air Bawah Tanah
Pajak Bumi dan Bangunan
Adapun  jenis  retribusi  yang  paling  besar  kontribusinya terhadap  total  penerimaan  retribusi  daerah  adalah  retribusi  jasa umum,  dimana  retribusi  jasa  pelayanan  kesehatan  merupakan kontributor  terbesar.  Pada  tahun  2014  misalkan,  penerimaan retribusi  pelayanan  kesehatan  sangat  dominan  mencapai  Rp. 67.454.805.891 atau sekitar 86,86% terhadap total retribusi daerah, yang menyebabkan
Gambar 7
Struktur Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014

## Sumber : BPS Merauke, 2015 (data diolah)
Rasio  pendapatan  dan  belanja  daerah  di  Kabupaten Merauke  cenderung  meningkat  pada  angka  di  atas  100%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa APBD Kabupaten Merauke dalam  kondisi  surplus.  Misalkan  untuk  tahun  2011-2014  rata-rata rasio  pendapatan  dengan  belanja  daerah  kurang  lebih  sebesar 101,20%  per  tahun.  Meskipun  demikian  di  tahun  2014  sempat mengalami penurunan. 0,00 0,01 0,08 0,09 0,13 0,23 0,29 0,30 0,36 0,40 0,63 1,00 1,24 1,60 1,84 1,97 3,15 86,68 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Retribusi Terminal Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Retribusi Izin Usaha Perikanan Retribusi Izin Trayek Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Retribusi Khusus Parkir Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Capil Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Parkir Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Izin Gangguan Retribusi Pelayanan Kesehatan
1.151,44 1.277,66 1.535,52 1.822,44 1.048,34 1.290,59 1.826,69 1.709,05 91,05 101,01 118,96 93,78 - 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00 2011 2012 2013 2014 mi lyar rp dalam % Penerimaan Daerah Belanja Daerah Rasio Blj & PD Gambar 8 Rasio Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Merauke Tahun 2011-2014
Sumber : BPS Merauke, 2015 (data diolah)
Rasio  DAU  dan  belanja  pegawai,  serta  DAU  dan  belanja wajib  lainnya  cenderung  mengalami  peningkatan  setiap  tahun. Namun  demikian rasio  belanja  pegawai  terhadap  DAU  setiap tahunnya  sekitar  51,67%  per  tahun  sepanjang  tahun  2011-2014. Sedangkan  terhadap  belanja  lainnya,  rata-rata  pertahun  sebesar 101,19%.  Kedua  fenomena  ini  menunjukan  bahwa  DAU  yang diperoleh  Kabupaten  Merauke  setiap  tahunnya  lebih  banyak digunakan  untuk  memenuhi  belanja  wajib  sesuai  dengan kebutuhan daerah.
Rasio  PAD  terhadap  belanja  modal  cenderung  mengalami penurunan  setiap  tahunnya.  Rata-rata  selama  tahun  2011-2014 besaran rasionya mencapai 23,80% per tahun, yang mengindikasikan dari total PAD yang diterima setiap tahunnya rata- rata  hanya  mampu  menutupi  belanja  modal  sekitar  23,80%  saja. Berarti sisanya sebesar 76,20% dipenuhi dari sumber pendapatan lainnya.  Upaya  fiskal  belum  maksimal  dilakukan  oleh  Kabupaten
JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 35 31,08 22,03 15,72 26,36 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 2011 2012 2013 2014
Merauke  sehingga  kemampuan  PAD  untuk  memenuhi  belanja modal masih sangat rendah, dan cenderung menurun.
Gambar 9 Rasio DAU Terhadap Belanja Pegawai Dan Belanja Wajib Lainnya Di Kabupaten Merauke Tahun 2007-2011
Sumber : BPS Merauke, 2015 (data diolah)
Gambar 10
Rasio PAD dan Belanja Modal Di Kabupaten Merauke Tahun 2011-2014
Sumber : BPS Merauke, 2015 (data diolah)
55,66 49,67 55,20 46,16 83,57 99,49 120,73 100,99 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 2011 2012 2013 2014 Rasio BP/DAU
Rasio BWL/DAU

## 2. Profil Belanja Daerah Kabupaten Merauke
Belanja daerah kabupaten Merauke mengalami peningkatan yang berfluktuatif, dengan daya serapnya yang cenderung rendah. Pertumbuhan  realisasi  belanja    daerah  selama  tahun  2011-2014 mengalami  kenaikan  rata-rata  17,26%  per  tahun,  dimana  pada tahun  2014  tercatat  realisasi  belanja  adalah  sebesar  Rp. 1.974.862,49  milyar  atau  Rp.  1,97  triliun.  Terlihat  juga  bahwa perkembangan  realisasi  belanja  selalu  berbeda  lebih  rendah dengan  anggaran  perubahan.    Perbedaan  yang  signifikan  antara anggaran perubahan dengan realisasi tersebut disebabkan karena adanya peningkatan pada belanja tidak langsung. Kondisi ini juga menunjukkan  bahwa  daya  serap  anggaran  yang  rendah  di kabupaten Merauke. Setiap tahunnya rata-rata daya serap belanja di Kabupaten Merauke hanya 84,20%.
Gambar 11
Perkembangan Belanja dan Daya Serap Anggaran Di Kabupaten Merauke Tahun 2011-2014
Sumber : BPS Merauke, 2015 (data diolah)
1,10 1,25 1,70 1,85 1,25 1,45 2,38 1,97 1,05 1,29 1,83 1,71 84,14 89,25 76,85 86,54 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 2011 2012 2013 2014 tril iun rp Rencana Perubahan Realisasi
Daya Serap
Belanja perkapita Kabupaten Merauke mengalami kenaikan yang cukup tinggi per tahunnya. Pada tahun 2011 besarnya belanja per  kapita  mencapai  Rp.  5,07  juta.  Sampai  dengan  tahun  2013 terus  mengalami  peningkatan  sebesar  13,59%  per  tahun. Selanjutnya di tahun 2014 mengalami penurunan sebesar -9,52% dibandingkan  tahun  sebelumnya,  namun  masih  tetap  lebih  tinggi dibandingkan  tahun  2011,  dimana  belanja  per  kapita  pada  tahun 2014  mencapai  Rp.  6,48  juta  per  kapita.  Sehingga  bila dibandingkan  dengan  tahun  2011,  rata-rata  mengalami  kenaikan sebesar    7,81%  per  tahun.  Kondisi  ini  mengindikasikan  bahwa upaya  pemerintah  untuk  memberi  pelayanan  yang  maksimal kepada  masyarakat  cenderung  semakin  baik  sepanjang  tahun 2011-2014.
Gambar 12
Belanja  Per Kapita dan Tingkat Pertumbuhannya
Di Kabupaten Merauke Tahun 2011-2014 [a]. Belanja Per Kapita (Rp)             [b]. Pertumbuhan Belanja Per kapita (%) Sumber : BPS Merauke, 2015 (data diolah) 5.073.650 6.056.971 7.162.880 6.480.999 - 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 2011 2012 2013 2014 3,12 19,38 18,26 -9,52 -15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 2011 2012 2013 2014
Belanja langsung dan belanja tidak langsung di Kabupaten Merauke  besarannya  berfluktuasi  dengan  kecenderungan  yang meningkat.    Rata-rata  pertumbuhan  total  belanja  daerah  di Kabupaten Merauke sepanjang tahun 2011-2014 sebesar 19,40% per  tahun,  dimana  yang  menjadi  pemicunya  selama  ini  adalah perkembangan  belanja  tidak  langsung  yang  mampu  tumbuh sebesar  22,64%  per  tahun  untuk  periode  yang  sama.Selain  itu belanja  tidak langsung  juga  mendapat  porsi yang  terbesar  dalam komposisi  belanja  daerah,  dengan  rata-rata  per  tahun  sekitar 61,64%.  Sedangkan  untuk  belanja  langsung  yang  tumbuh  lebih rendah sebesar 14,68% per tahun, mempunyai kontribusi sebanyak 38,36% per tahun terhadap perkembangan belanja daerah.

## Tabel 3
Perkembangan Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Belanja Di
Kabupaten Merauke Tahun 2011-2014 Klasifikasi Belanja 2011 2012 2013 2014 Rata-Rata Nilai (Rp milyar) Belanja Langsung 434.375 495.001 665.098 636.643 557.779 Belanja Tidak Langsung 613.968 795.588 1.161.594  1.072.403 910.888 Total Belanja 1.048.343  1.290.589  1.826.692  1.709.046 1.468.668 Proporsi (%) Belanja Langsung 41.43 38.35 36.41 37.25 38.36 Belanja Tidak Langsung 58.57 61.65 63.59 62.75 61.64 Pertumbuhan (%) Belanja Langsung 13.96 34.36 -4.28 14.68 Belanja Tidak Langsung 29.58 46.00 -7.68 22.64 Total Belanja 23.11 41.54 -6.44 19.40
Sumber : BPS Merauke, 2015 (data diolah)
Belanja modal  di kabupaten Merauke cenderung meningkat, namun  relatif  masih  dibawah  belanja  pegawai  dalam  struktur belanja Kabupaten Merauke. Proporsi belanja modal terhadap total
belanja  selama  tahun  2011-2014  rata-rata  sebesar  32,46%, dengan nilainya    Rp.  475,03  milyar    per  tahun.  Sedangkan  untuk belanja  pegawai  jika  dilihat  dari  nilainya  terus  mengalami peningkatan,  kecuali  pada  tahun  2014  mengalami  penurunan. Rata-rata belanja pegawai adalah sebesar  Rp  489,85  milyar atau 34%  per  tahun  dari  total  belanja,  dengan  kecenderungan  yang terus menurun.

## Gambar 13
Komposisi dan Proporsi Belanja  Terhadap  Total Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi Di Kabupaten Merauke Tahun 2011-2014
Sumber : BPS Merauke, 2015 (data diolah)
3. Analisis Public Finance Management Kabupaten Merauke

## Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolalaan  keuangan  publik  di  kabupaten  Merauke secara umum dapat dikatakan sudah  dilaksanakan dengan cukup baik.  Hasil  pengolahan  data  primer  menggunakan  analisa  PFM ( Public  Finance  Management )  menunjukan  bahwa  dari total statement yang  dinilai  mencakup  9  bidang  didapat  skor  secara
419.683,00 429.867,00 573.750,00 536.088,00 217.164,00 290.072,00 479.601,00 459.659,00 342.768,00 439.091,00 589.290,00 528.977,00 70.253,00 131.902,48 186.051,00 184.322,00 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 2011 2012 2013 2014
Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal Belanja lainnya 39,97 33,30 31,37 31,37 20,68 22,47 26,23 26,90 32,65 34,01 32,22 30,95 6,69 10,22 10,17 10,79 - 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 2011 2012 2013 2014 Belanja lainnya Belanja Modal
Belanja Barang Dan Jasa Belanja Pegawai
keseluruhan sebesar 52%. Dengan skor yang paling tinggi adalah pada  bidang  perencanaan,  pengelolaan  kas,  pengadaan,  serta akuntansi dan pelaporan
Gambar 14 Dimensi Dalam Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Merauke
Sumber : data diolah (2014)

## Perencanaan Dan Penganggaran
Proses perencanaan dan penganggaran dapat dikategorikan baik. Total skor bidang sebesar 66%, dimana ada tiga outcome yang  dianggap  berkontribusi  cukup  signifikan  yaitu  (i) perencanaan  dan  penganggaran  multi  tahun  dianggap  sudah disusun di kabupaten Merauke, skornya 83%, (ii) dalam dokumen RPJM,  KUA  APBD  dan  PPAS  TA  2012  sudah  dicantumkan berbagai  indikator  yang  dapat  diukur  secara  kuantitatif,  sehingga target anggaran yang layak dan berdasarkan proses yang realistis mendapat skor 60%, dan (iii) dalam RKA APBD tahun 2012 telah dimuat indidkator-indikatior yang terukur yang  merujuk pada KUA dan PPAS, selain itu juga sudah menyusun analisis standar biaya
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% PERUNDANGAN DAERAH BIDANG 2: PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG 3: PENGELOLAAN KAS BIDANG 4: PENGADAAN BIDANG 5: AKUNTANSI DAN PELAPORAN BIDANG 6: PENGAWASAN INTERN BIDANG 7: HUTANG DAN INVESTASI PUBLIK BIDANG  8: PENGELOLAAN ASET BIDANG  9: AUDIT DAN PENGAWASAN EKSTERNAL
untuk  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  menyusun  APBD  TA 2012.

## Gambar 15 Skor Penilaian Bidang Perencanaan dan Penganggaran
Sumber : data diolah (2014)
Penentuan  target anggaran sudah dilakukan dengan layak dan  proses  penyusunannya  pun  cukup    realisitis  dan  dinilai  baik. Total skornya adalah 60%. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan antara APBD Induk dan APBD-P yang kurang dari 10%, kemudian dalam dokumen Renstra dan Renja SKPD sudah  memuat pagu indikatif yang  mempertimbangkan  keterbasan  sumber  daya.  Namun  disisi lain masih terdapat defisit anggaran  dalam 3 tahun terakhir sebesar 0,52%  dari  PDRB  dan  masih  terdapat  perbedaan  total  anggaran belanja dengan realisasi APBD TA 2011 yang di atas 10%.
Sistem  pemantauan  dan  evaluasi  partisipasi  yang komprehensif  dalam  peroses  perencanaan  penganggaran  telah berjalan  dengan  cukup  baik.  Total  skor  adalah  51%.  Walaupun sudah  terdapat  proses  evaluasi  atas  RKA  SKPD  dalam  hal kesesuaian  antara  KUA  dan  PPAS,  namun  masyarakat  belum dilibatkan  dalam proses evaluasi dan juga masyarakat tidak mudah untuk dapat mengakses dokumen perencanaan dan penganggaran di SKPD di Kabupaten Merauke
83% 60% 51%
66% Tersusunnya perencanaan dan penganggaran multi- tahun
Target Anggaran yang
Layak dan Berdasarkan Proses Penyusunan Anggaran yang Realistis Sistem Pemantauan dan Evaluasi Partisipatif yang Komprehensif dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Telah Terbentuk
Skor Total
Berbeda  dengan  proses  perencanaan  dan  penganggaran yang  dinilai  baik,  untuk  kerangka  peraturan  perundangan  daerah terlihat  belum  optimal  dilaksanakan.  Skor  bidang  yang  diperoleh hanya  sebesar  31%.  Beberapa  elemen outcome yang  dianggap membuat penilaian di bidang ini menjadi rendah adalah mengenai peraturan  pengelolaan  keuangan  daerah,  serta  transparansi  dan partisipasi masyarakat. Walaupun peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah sudah ditetapkan namun penetapan peraturan perundangan tentang RPJM, RKPD, KUA, PPAS, Renja masih belum tepat waktu. Peraturan kepala daerah tentang standar harga  sudah  ditetapkan  namun  Analisis  Standar  Belanja  belum ditetapkan di Kabupaten Merauke. Kerangka peraturan perundangan yang terkait dengan penegakan hukum dan struktur organisasi sudah efektif pelaksanaannya dengan skor 83%, namun kerangka  perundangan  tentang  transparansi  dan  partisipasi masyarakat belum ditetapkan dan  masyarakat tidak memiliki akses pada sidang-sidang DPRD mengenai APBD.
. Gambar 16
Skor Penilaian Bidang Kerangka Peraturan Daerah

## Sumber : data diolah (2014)

## Pelaksanaan Anggaran
Secara  keseluruhan  penerapan  praktik-praktik  manajemen kas yang efektif guna memastikan pengelolaan dana yang efisien dalam pelayanan sudah berjalan baik dengan sistem pemungutan
27% 83% 0% 31%
Pengelolaan Keuangan Daerah Penegakan Hukum dan Struktur Organisasi yang Efektif Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Skor total
dan  penagihan  yang  efisien. Semua  ini  menyebabkan  penilaian terhadap  bidang  pengelolaan  kas  memperoleh  skor  63%. Penerimaan  kas,  pembayaran  kas,  serta  surplus  kas  temporer sudah  dikelola  dan  dikendalikan  secara  efisien  (skor  64%), demikian  juga  upaya-upaya  untuk  peningkatan  dan  penanganan manajemen pendapatan sudah sangat baik pelaksanaannya (skor 60%).  Untuk  Kebijakan,  prosedur,  dan  pengendalian  dalam mendorong pengelolaan kas yang efisien walaupun telah dibentuk tetapi  belum berjalan dengan optimal (skor 41%).
Gambar 17 Skor Penilaian Bidang Pengelolaan Kas

## Sumber : data diolah (2014)
Proses  pengadaan  barang  di  Kabupaten  Merauke  sudah berjalan  dengan  baik.  Total  skornya  adalah  63%.Kegiatan pengadaan  barang  dan  jasa  daerah  yang  menghasilkan peningkatan  kompetisi,  menyediakan  peningkatan  nilai  uang (penghematan)  belanja  daerah,  menciptakan  transparansi  yang lebih baik, serta menghasilkan akuntabilitas yang lebih baik sudah berjalan dengan efisien di kabupaten Merauke.
Pejabat  pengadaan  (PPK  dan  Unit  Layanan  Pengadaan) yang  memiliki  sertifikat  pengadaan  barang/jasa  masih  terbatas  di Kabupaten  Merauke.  Belum  terdapat  usulan  kebutuhan  barang daerah  yang  dibahas  bersama  antara  pengguna  barang  (SKPD)
41% 64% 100% 60% 63% Kebijakan, Prosedur,
dan Pengendalian untuk Mendorong
Pengelolaan Kas yang Efisien Telah Dibentuk Penerimaan Kas, Pembayaran Kas, Serta Surplus Kas Temporer Dikelola dan Dikendalikan
Secara Efisien Terdapat Sistem Penagihan dan Pemungutan Pendapatan Daerah yang Efisien Peningkatan dan Penanganan Manajemen Pendapatan Skor Total
dan  pengelola  barang    dengan  memperhatikan  spesifikasi barangdan  standar  harga.  Unit  Layanan  Pengadaan  yang melaksanakan  pengadaan  barang  dan  jasa  di  Pemda  Kabupaten Merauke  belum  terbentuk  dan  tidak  terdapat  catatan  rekam  jejak (daftar hitam) yang dibuat oleh ULP mengenai rekanan yang nakal dan dilaporkan ke LKPP setiap tahun serta belum terdapat sistem pengawasan/audit  oleh  Penanggung  jawab  Anggaran  atas pengadaan barang yang dilaksanakan melalui swakelola.
Gambar 18 Skor Penilaian Bidang Akuntansi dan Pelaporan

## Sumber : data diolah (2014)
Sistem  akuntansi  yang  menjamin  terlaksananya  akuntansi yang  tepat  atas  seluruh  transaksi  keuangan  dan  menghasilkan laporan keuangan eksternal dan internal sudah dapat diandalkan, wajar  dan  tepat  waktu.  Total  skornya  adalah  dengan  skor  63%. Kapasitas  SDM  dan  kelembagaan  sudah  memadai  untuk  fungsi akuntansi  dan  keuangan  di  kabupaten  Merauke,  namun  untuk pejabat  Penatausahaan  Keuangan  (PPK)  SKPD  yang  berlatar belakang pendidikan akuntansi belum memadai. Sistem informasi akuntansi dan manajemen belum terintegrasi  dengan cukup baik disebabkan  karena  laporan  keuangan  dan  laporan  kinerja  belum dihasilkan  dalam  satu  sistem.Transaksi  dan  saldo  keuangan pemerintah  daerah  sudah  dicatat  dengan  akurat  dan  tepat  waktu
60% 50% 80% 60% 63% Adanya Kapasitas
SDM dan Kelembagaan yang Memadai untuk Fungsi Akuntansi dan Keuangan Sistem Informasi Akuntansi dan
Manajemen Sudah Terintegrasi Seluruh Transaksi dan Saldo Keuangan Pemerintah Daerah Dicatat Secara Akurat dan Tepat Waktu Terdapat Laporan Keuangan dan Informasi Manajemen Anggaran yang Dapat Diandalkan TOTAL
demikian juga untuk  laporan keuangan dan informasi manajemen anggaran sudah dapat  diandalkan.
Pengelolaan yang hati-hati atas pinjaman daerah, investasi daerah,  serta  kepemilikan  dalam  BUMD  belum  cukup  baik pelakasanaannya. Total skornya adalah 20%. Kebijakan, prosedur, serta  pengendalian  dan  pinjaman  investasi  daerah  yang memperhitungkan  resiko  belum    ditetapkan  dan  dilaksanakan. Demikian  juga  dengan  kebijakan,  prosedur  dan  pengelolaan penerimaan  hibah  belum  ditetapkan  dan  dilaksanakan  di Kabupaten Merauke.
Gambar 19
Skor Penilaian Bidang Hutang dan Investasi Publik

## Sumber : data diolah (2014)
Peningkatan  keefektifan  pengelolaan  aset  daerah  melalui perencanaan  dan  pengelolaan  aset  jangka  panjang  menjamin terciptanya layanan terbaik dalam mendukung kelancaran aktifitas pemerintahan belum dilakukan dengan baik. Total skornya adalah 35%. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  belum  terdapatnya  kebijakan  yang mengatur  penggunaan  dan  pemanfaatan  aset  daerah  yang mendukung  tertib  pengelolaan  aset  daerah,  Kebijakan  dan prosedur pemeliharaan asset juga belum dilakukan dan terintegrasi dengan  proses  perencanaan  daerah  untuk  memastikan  kondisi aset selalu siap digunakan. Juga belum terdapat kebijakan, sistem
20% 20%
20% Kebijakan, Prosedur, serta Pengendalian dan Pinjaman Investasi Daerah yang Memperhitungkan Resiko Telah Ditetapkan dan Dilaksanakan
Kebijakan, Prosedur dan Pengelolaan Penerimaan Hibah telah ditetapkan dan dilaksanakan
Skor Total
dan  prosedur  pencatatan,  perolehan,  penilaian,  pemindahtangan dan penghapusan dan pelaporan barang daerah yang efektif.
Gambar 20 Skor Penilaian Bidang Pengelolaan Aset
Sumber : data diolah (2014)

## Pengawasan Dan Akuntabilitas
Secara  umum  pengawasan  internal  yang  dilakukan  di Kabupaten merauke sudah berjalan dengan cukup baik, walaupun SDM  yang  berkualifikasi    jabatan  fungsional  auditor  dan  yang berlatar  belakang  akuntansi  jumlahnya  belum  memadai.  Total skornya  adalah  71%.  Inspektorat  secara  reguler  juga  sudah menguji sistem pengendalian intern yang ada dan implementasinya.    Program  dan  prosedur  audit  sudah  secara reguler dikaji ulang dan direvisi, laporan audit internal juga sudah menyatakanruang  lingkup  pemeriksaan  sebelum  memberikan pendapat/kesimpulan, dan laporan audit internal dikirimkan kepada bupati dengan tembusan ke inspektorat provinsi dan BPK.
Gambar 21 Skor Penilaian Bidang Pengawasan Internal 56%
82% 100%
71% Bawasda Terorganisir dan Diberdayakan untuk Beroperasi dengan Efektif
Standar dan Prosedur Audit Internal yang Diaplikasikan Dapat Diterima
Temuan Audit Internal Ditindaklanjuti dengan Segera Skor Total Sumber : data diolah (2014) 29% 50% 33% 35%
Terdapat kebijakan yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan aset daerah yang mendukung tertib pengelolaan aset daerah Kebijakan dan prosedur pemeliharaan asset dilakukan dan terintegrasi dengan proses perencanaan daerah untuk memastikan kondisi aset selalu siap digunakan Terdapat kebijakan, sistem dan prosedur pencatatan, perolehan, penilaian, pemindahtangan dan penghapusan dan pelaporan barang daerah yang efektif Skor Total
Temuan audit internal di kabupaten Merauke selalu segera ditindaklanjuti. Sehingga memperoleh skor 100%. Laporan internal audit ditujukan kepada Kepala Daerah dan ditembuskan ke pihak- pihak  yang  terkait.  Temuan  audit  telah  ditindaklanjuti  oleh  bupati setelah diterimanya LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan).
Audit eksternal guna menjamin efektivitas dan akuntabilitas pemerintah  daerah,  belum  optimal  dilaksanakan. Total  skornya adalah  53%. Laporan  keuangan  tahunan  Kabupaten  merauke lambat disampaikan kepada BPK, Demikian juga laporan keuangan tidak dipublikasikan misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui web site. Masyarakat juga  tidak  dapat  menghadiri  sidang  DPRD  yang  mendiskusikan laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK .
Gambar 22 Skor Penilaian Bidang Audit dan Pengawasan Ekstrenal
Sumber : data diolah (2014)

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1.  Kesimpulan
a.  Proses  perencanaan  dan  penganggaran  di  kabupaten
Merauke  pada  hakekatnya  sudah  berjalan  dengan  baik, namun  penetapan  perundang-undangan  perencanaan  dan penganggarannya  belum  tepat  waktu.  Penentuan  target
17% 50% 30%
Audit Eksternal  Menjamin Efektivitas dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Adanya fungsi pengawasan yang efektif terhadap manajemen keuangan daerah TOTAL
anggaran  sudah  dilakukan  dengan  layak  dan  proses penyusunannya  pun  cukup  realisitis  dan  dinilai  baik, demikian  juga  sistem  pemantauan  dan  evaluasi  partisipasi yang komprehensif telah berjalan dengan cukup baik.
b.  Pelaksanaan  anggaran  di  kabupaten  Merauke  secara keseluruhan  sudah  berjalan  dengan  baik.    Penerapan praktik-praktik manajemen kas yang efektif guna memastikan  pengelolaan  dana  yang  efisien  dalam pelayanan sudah berjalan baik dengan sistem pemungutan dan  penagihan  yang  efisien.  Sistem  akuntansi  yang menjamin terlaksananya akuntansi yang tepat atas seluruh transaksi  keuangan  dan  menghasilkan  laporan  keuangan eksternal  dan internal  juga  sudah  dapat  diandalkan,  wajar, dan  tepat  waktu.  Namun  Pengelolaan  yang  hati-hati  atas pinjaman daerah, investasi daerah, serta kepemilikan dalam BUMD  belum  cukup  baik  pelaksanaannya.  Demikian  juga upaya  peningkatan  keefektifan  pengelolaan  aset  daerah melalui perencanaan dan pengelolaan aset jangka panjang yang  menjamin  terciptanya  layanan  terbaik  dalam mendukung  kelancaran  aktifitas  pemerintahan  belum dilakukan dengan baik di kabupaten Merauke.
c.  Pengawasan dan Akuntabilitas yang dilakukan di Kabupaten merauke sudah berjalan dengan cukup baik walaupun SDM yang  berkualifikasi  jabatan  fungsional  auditor  dan  yang berlatar  belakang  akuntansi  jumlahnya  belum  memadai. Temuan audit internal di kabupaten Merauke selalu segera ditindaklanjuti, namun untuk audit eksternal guna menjamin
efektivitas  dan  akuntabilitas  pemerintah  daerah,  belum optimal dilaksanakan di kabupaten Merauke.

## 2.  Saran
a.  Dalam  upaya  untuk  meningkatkan  pendapatan  yang
bersumber dari pajak dan retribusi melalui intensifikasi dan ektensifikasi  pada  sumber-sumber  pajak  dan  retribusi daerah yang potensial, maka diperlukan beberapa kegiatan yaitu : (i) Kajian potensi dan pemetaan pajak dan retribusi di Kabupaten  Merauke,  (ii)  penambahan  sarana  dan  sumber daya  manusia  pemungutan  pajak  dan retribusi  daerah, (iii) sosialisasi  dan  pemberian  penyuluhan  kepada  masyarakat mengenai  pajak  dan  retribusi  daerah,  (iv)  peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
b.  Untuk itu diperlukan beberapa kebijakan pemerintah daerah yaitu:  (i)  melaksanakan  penyusunan  APBD  yang  tepat waktu,  (ii)  meningkatkan  efektifitas  belanja,  dan  (iii) meningkatkan  integrasi  antara  perencanaan  dengan penganggaran.  Guna  mendukung  kebijakan-kebijakan tersebut  diperlukan  beberapa  kegiatan  antara  lain:  (i) pendampingan dalam penyusunan RKA-SKPD, (ii)
pendampingan dalam penyusunan KUA-PPAS bagi TAPD,
(iii) penguatan MKPP pada seluruh SKPD.
c.  Dengan kondisi belanja seperti ini maka pemerintah daerah sepatutnya  meningkatkan  daya  serap  belanja  dan  belanja per  kapita  agar  pelayanan  pada  masyarakat  selalu  dapat ditingkatkan setiap tahun.
d.  Oleh karena sektor pendidikan dan kesehatan sangat terkait erat  secara  langsung  terhadap  kesejahteraan  masyarakat, maka  pemerintah  daerah  perlu  memiliki  komitmen  yang tinggi  setiap  tahunnya  untuk  mengalokasikan  minimal belanja pendidikan dan kesehatan sebesar 20%
sebagaimana yang di atur dalam undang-undang.
e.  Untuk  mendukung  pencapaian  tersebut  maka  diperlukan
beberapa  kegiatan  yakni  :  (i)  pendampingan  penyusunan Renstra  SKPD  Dinas  Pendidikan  dan  Kesehatan  yang sesuai  dengan  peraturan,  (ii)  pendampingan  penyusunan ASB  (Analisis  Standar  Belanja)  di  Dinas  Pendidikan  dan kesehatan,  (iii)  pelatihan  dan  pendampingan  penyusunan RKA/DPA pada unit organisasi yang lebih kecil.
f.  Terkait dengan masih belum optimal pengelolaan keuangan di  Kabupaten  Merauke  maka  Pemerintah  daerah  perlu mengupayakan  perbaikan  dan  peningkatan  pemahaman pengelola  keuangan  daerah  untuk  beberapa  aspek perencanaan  dan  pengelolaan  keuangan.  Untuk  itu diperlukan  kegiatan-kegiatan  berupa  pendampingan  (i) penyusunan  Renstra  SKPD,  penyusunan  SPM,  dan penyusunan  ASB.  Selain  itu  juga,  pelatihan  perencanaan penganganggaran, penatausahaan, pengelolaan aset, serta pendampingan  dalam  membantu  pemerintah  daerah membuat regulasi tentang pokok-pokok pengelolaan keuda, aset, dan akuntansi.
g.  Berkaitan dengan SDM pengelolaan keuangan daerah yang masih  kurang  di  daerah,  maka  perlu  ada lembaga  Ad  Hoc berupa    Pembentukan  Klinik  perencanaan  dan  keuangan
daerah yang diharapkan dapat memberikan bantuan berupa :  pendampingan  penyusunan  dokumen  perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagian  Keuangan  Setda  Merauke.  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Kabupaten  Merauke  Tahun  2007  sampai dengan 2011. Pemerintah Kabupaten Merauke, Merauke.
BAPPEDA  Merauke.  Rencana  Definitif  Dana  Otonomi  Khusus Kabupaten Merauke Tahun 2007-2011. Badan Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Merauke, Merauke.
BPS Merauke. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014. Badan
Pusat Statistik Kabupaten Merauke, Merauke.
____________. Merauke Dalam Angka Tahun 2011-2014. Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, Merauke.
BPS  Papua.  2010.  Susenas  Provinsi  Papua  2010.  Badan  Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura. DISPENDA  Merauke.  2014.  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Merauke  Tahun  2014.  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten Merauke, Merauke. Juanda, B., et al . 2013. Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan
Daerah  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Upaya  Peningkatan Kualitas  Belanja  Daerah.  Kementerian  Keuangan  RI,
Jakarta.
Langoday, T. O. 2011. Survey Public Finance Management (PFM) Di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Journal  of  Indonesian  Applied  Economics  :  Vol.  5  No.  2 Oktober 2011, p. 205-223.
Wordpress.  2012.  Merauke  Daerah  Percontohan  Penanganan HIV/AIDS. [http://kbrpapua.wordpress.com]
Lampiran 1. Skor  Dimensi  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Kabupaten Merauke
Area Outcomes Total Achievable Score Total Achieved Score Area Grade (%) BIDANG 1: KERANGKA PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH Adanya Kerangka Peraturan Peraturan Perundangan Daerah yang komprehensif sebagaimana diamanatkan oleh kerangka hukum nasional mengenai pengelolaan keuangan daerah 15 4 27% Kerangka Peraturan Perundangan Daerah Mengenai Penegakan Hukum dan Struktur Organisasi yang Efektif 3 3 83% Kerangka Peraturan Perundangan Daerah Mencakup Ketentuan-Ketentuan untuk Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat 3 0 0% TOTAL 21 6.5 31% BIDANG 2: PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Tersusunnya perencanaan dan penganggaran multi-tahun 6 5 83% Target Anggaran yang Layak dan Berdasarkan Proses Penyusunan Anggaran yang Realistis 5 3 60% Sistem Pemantauan dan Evaluasi Partisipatif yang Komprehensif dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Telah Terbentuk 5 2.55 51% TOTAL 16 10.55 66% BIDANG 3: PENGELOLAAN KAS Kebijakan, Prosedur, dan Pengendalian untuk Mendorong Pengelolaan Kas yang Efisien Telah Dibentuk 11 4.5 41% Penerimaan Kas, Pembayaran Kas, Serta Surplus Kas Temporer Dikelola dan Dikendalikan Secara Efisien 7 4.5 64% Terdapat Sistem Penagihan dan Pemungutan Pendapatan Daerah yang Efisien 7 7 100% Peningkatan dan Penanganan Manajemen Pendapatan 5 3 60% TOTAL 30 19 63%
Area Outcomes Total Achievable Score Total Achieved Score Area Grade (%) BIDANG 4: PENGADAAN Meningkatkan efisiensi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa daerah yang menghasilkan peningkatan kompetisi, menyediakan peningkatan nilai uang (penghematan) belanja daerah, menciptakan transparansi yang lebih baik, serta menghasilkan akuntabilitas yang lebih baik. 16 10 63%
TOTAL
16 10 63% BIDANG 5: AKUNTANSI DAN PELAPORAN Adanya Kapasitas SDM dan Kelembagaan yang Memadai untuk Fungsi Akuntansi dan Keuangan 5 3 60% Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen Sudah Terintegrasi 4 2 50% Seluruh Transaksi dan Saldo Keuangan Pemerintah Daerah Dicatat Secara Akurat dan Tepat Waktu 5 4 80% Terdapat Laporan Keuangan dan Informasi Manajemen Anggaran yang Dapat Diandalkan 5 3 60% TOTAL 19 12 63% BIDANG 6: PENGAWASAN INTERN Bawasda Terorganisir dan Diberdayakan untuk Beroperasi dengan Efektif 9 5 56% Standar dan Prosedur Audit Internal yang Diaplikasikan Dapat Diterima 7 5.75 82% Temuan Audit Internal Ditindaklanjuti dengan Segera 2 2 100% TOTAL 18 12.75 71% BIDANG 7: HUTANG DAN INVESTASI PUBLIK Kebijakan, Prosedur, serta Pengendalian dan Pinjaman Investasi Daerah yang Memperhitungkan Resiko Telah Ditetapkan dan Dilaksanakan 5 1 20% Kebijakan, Prosedur dan Pengelolaan Penerimaan Hibah telah ditetapkan dan dilaksanakan 5 1 20% TOTAL 10 2 20%
Area Outcomes Total Achievable Score Total Achieved Score Area Grade (%) BIDANG  8: PENGELOLAAN ASET Terdapat kebijakan yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan aset daerah yang mendukung tertib pengelolaan aset daerah 7 2 29% Kebijakan dan prosedur pemeliharaan asset dilakukan dan terintegrasi dengan proses perencanaan daerah untuk memastikan kondisi aset selalu siap digunakan 4 2 50% Terdapat kebijakan, sistem dan prosedur pencatatan, perolehan, penilaian, pemindahtangan dan penghapusan dan pelaporan barang daerah yang efektif 9 3 33% TOTAL 20 7 35% BIDANG  9: AUDIT DAN PENGAWASAN EKSTERNAL Audit Eksternal  Menjamin Efektivitas dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah 6 1 17% Adanya fungsi pengawasan yang efektif terhadap manajemen keuangan daerah 4 2 50% TOTAL 10 3 30% Total Statements 160 82.8 52%
Sumber : data diolah (2014)