Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

## Effect of PAD And DAU to Capital Expenditure in Hulu Sungai Selatan Regency
Zainal Ilmi*, Muhammad Saleh Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
* Ilmizainal771@gmail.com

## Abstract
The purpose in this research is to know effect partially and simultaneously of PAD and DAU  to  BM  in  Hulu  Sungai  Selatan  regency . The  data  research  from  DJPK  Kemenkeu  RI which the data research is LRA APBD of Hulu Sungai Selatan regency 2003-2017 and type data  of  research  is  time  series  data,  then  technical  analysis  used  multiple  linear  regression analysis . The result of research showed PAD has negative and not significant effect to BM in Hulu  Sungai  Selatan  Regency  2003-2017,  DAU  has  positive  and  significant  effect  to  BM  in Hulu Sungai Selatan Regency 2003-2017, then by simultaneously or together, PAD and DAU have significant effect to capital expenditure in Hulu Sungai Selatan Regency 2003-2017 .
Keywords: PAD,DAU and Capital Expenditure

## Abstrak
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  parsial  dan  simultan PAD dan DAU terhadap BM di  Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Data penelitian dari DJPK Kemenkeu  RI  dimana  data  penelitian  adalah  LRA  ABPD  kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan 2003-2017  and  jenis  data  peneltian  adalah  data  runtut  waktu,  kemudian  teknik  analisis menggunakan  analisis  regresi  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  PAD  mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap BM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2003- 2017,  DAU  mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  BM  di  Kabupaten  Hulu Sungai  Selatan  2003-2017,  kemudian  secara  simultan  atau  bersama-sama,  PAD  dan  DAU mempunyai pengaruh signfikan terhadap BM di kabupaten Hulu Sungai Selatan 2003-2017.
Kata Kunci : PAD, DAU dan Belanja Modal

## Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  menyatakan  pemerintahan  daerah  dilaksanakan  oleh  pemerintah daerah  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah.  Pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  dilaksanakan  dengan  salah  satunya  melalui  pengelolaan  keuangan  daerah  berupa APBD  dengan  tujuan  untuk  mengalokasikan  pendapatan  yang  dipungut  oleh  daerah  dan mendanai  pengeluaran-pengeluaran  belanja  pemerintahan  daerah  dimana  umumnya pengeluaran  tersebut  lebih  banyak  untuk  pengeluaran  belanja  rutin  daripada  menggunakan untuk  belanja  modal  yang  umumnya  pembiayaan-pembiayaan  dalam  belanja  daerah  oleh pendapatan daerah tersebut menggunakan PAD dan DAU (Adytama dan Oktaviani, 2015).
Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  merupakan  salah  satu  dari  kabupaen  di  provinsi Kalimantan Selatan yang melaksanakan penyelengaraan pemerintahan sesuai otonomi daerah yang  berlaku  di  Indonesia  dengan  bentuk  pelaksanaan  tersebut  terdapat  dalam  pelaksanaan APBD dimana terlihat perkembangan PAD, DAU dan BM pada pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut.

## Tabel 1

## Perkembangan PAD, DAU, dan BM Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2003-2017
Tahun PAD DAU BM Jumlah (Juta Rupiah) Persentase (Persen) Jumlah (Juta Rupiah) Persentase (Persen) Jumlah (Juta Rupiah) Persentase (Persen) 2003 10.150,62 - 137.660,00 - 22.753,66 - 2004 11.916,21 17,39 147.168,00 6,91 20.750,43 -8,80 2005 10.718,54 -10,05 153.812,00 4,51 27.390,31 32,00 2006 17.453,41 62,83 246.014,00 59,94 51.866,81 89,36 2007 20.452,21 17,18 269.401,91 9,51 142.346,67 174,45 2008 22.331,67 9,19 293.908,86 9,10 157.633,52 10,74 2009 28.607,09 28,10 294.246,57 0,11 124.670,20 -20,91 2010 27.931,10 -2,36 298.470,96 1,44 120.021,39 3,73 2011 41.712,78 49,34 324.267,51 8,64 114.739,20 -4,40 2012 45.107,44 8,14 404.135,72 24,63 206.281,10 79,78 2013 54.748,99 21,37 452.522,47 11,97 211.083,25 2,33 2014 85.095,56 55,43 428.093,77 -5,40 219.151,99 3,82 2015 101.673,71 19,48 482.751,54 12,77 394.567,13 80,04 2016 114.693,02 12,80 532.162,39 10,24 109.091,37 -72,35 2017 133.170,58 16,11 522.814,01 -1,76 235.160,61 115,56

## Sumber : DJPK Kemenkeu RI
Berdasarkan tabel 1 diatas, terlihat bahwa PAD mengalami fluktuasi antara  -10 persen sampai  62  persen  selama  tahun  2003  sampai  tahun  2017  dimana  persentase  tertinggi  terjadi pada  tahun  2006  sebesar  62,82  persen  dengan  jumlah  sebesar  17.435,41  juta  rupiah  dan persentase terendah sebesar -10,04 persen dengan jumlah sebesar 10.719,54 juta rupiah. DAU selama  tahun  2003-2017  menunjukkan  nilai  fluktuasi  antara  -5  persen  sampai  59  persen dimana  kenaikan  persentase  terbesar  yaitu  sebesar  59,94  persen  dengan  jumlah  sebesar 246.014,00 juta rupiah pada tahun 2004, persentase terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar - 5,40  persen  dengan  jumlah  sebesar  428.093,77  juta  rupiah.  BM  selama  tahun  2003-2017 menunjukkan  fluktuasi  antara  -72  persen  sampai  174  persen  dimana  kenaikan  terbesar  pada tahun  2007  sebesar  174  persen  dengan  jumlah  sebesar  51.866,81  juta  rupiah  dan  terjadi penurunan persentase sebesar 72,35 persen tahun 2016 dengan jumlah 109.091,37 juta rupiah.
Sehingga  Peneliti  tertarik  untuk  meneliti  mengenai  pengaruh  PAD  dan  DAU  terhadap  BM dengan  judul  penelitian  adalah  “ Pengaruh  PAD  dan  DAU  Terhadap  Belanja  Modal  di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ”.

## Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  penelitian  ini  (1)  bagaimana  pengaruh  pendapatan  asli  daerah  dan dana alokasi umum secara parsial terhadap belanja modal di kabupaten Hulu Sungai Selatan? (2)  bagaimana  pengaruh  pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi  umum  secara  simultan terhadap belanja modal di kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  adalah  (1)  untuk  mengetahui  pengaruh  pendapatan  asli  daerah  dan dana alokasi umum secara parsial terhadap belanja modal di kabupaten Hulu Sungai Selatan (2)  untuk  mengetahui  pengaruh  pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi  umum  secara simultan atau bersama-sama terhadap belanja modal di kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## Tinjauan Pustaka

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah  berlaku  sesuai  undang-undangan.  Sumber  PAD  menurut  terdiri  dari  pajak  daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan pajak daerah merupakan kewajiban wajib  perseorangan/badan  bersifat  memaksa  yang  diberikan  kepada  daerah  berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang kemudian digunakan untuk  kebutuhan  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  di  daerah,  retribusi  daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan  orang pribadi  atau  Badan.  Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  menurut Permendagri  nomor  13  Tahun  2006  mencakup  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  BUMD, bagian  laba  atau  penyertaan  modal  BUMN,  dan  bagian  atas  penyertaan  modal  pada perusahaam milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Lain-lain PAD yang Sah menurut Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  terdiri  dari  hasil  penjualan  kekayaan  Daerah  yang tidak  dipisahkan,  jasa  giro,  pendapatan  bunga,  keuntungan  kurs,  dan  komisi,  potongan,  atau bentuk  lain  sebagai  akibat  dari  penjualan  dan/atau  pengadaan  barang  dan/atau  jasa  oleh Daerah.

## Dana Alokasi Umum (DAU)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana alokasi umum (DAU) adalah suatu jenis transfer dana perimbangan yang bersumber dari APBD yang dialokasikan sebagai  pemerataan  kemampuan  keuangan  antardaerah  yang  digunakan  untuk  mendanai kebutuhan  Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  Desentralisasi,  kemudian  kebijakan-kebijakan dana  alokasi  umum  yaitu  secara  keseluruhan  sekurang-kurangnya  26  persen  dari PDN  Neto APBN, dialokasikan berdasarkan celah fiskal (kebutuhan fiskal dikurang kapasitas fiskal) dan alokasi  dasar  (jumlah  gaji  PNS  daerah),  kebutuhan  fiskal  merupakan  kebutuhan  pendanaan bagi  Daerah  untuk  melaksanakan  fungsi  layanan  dasar  umum  yang  diukur  dengan  melihat variabel-variabel  utama  yaitu  jumlah  penduduk,  luas  wilayah,  IKK,  PDRB  per  Kapita  dan IPM,  sedangkan  kapasitas  fiskal  adalah  sumber  pendanaan  daerah  dari  PAD  dan  DBH, kemudian juga proporsi atau pembagian DAU ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

## Belanja Modal (BM)
Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  menyatakan  belanja  modal  (BM)  adalah pengeluaran  belanja  daerah  yang  dilakukan  membelian  atau  pengadaan  atau  juga pembangunan aset-aset tetap daerah yang berwujud dengan nilai manfaatnya lebih dari  satu tahun (12 bulan) yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan, seperti bentuk tanah, peralatan dan  mesin,  gedung  dan  bagunan,  jalan,  irigasi  dan  jaringan,  dan  aset  tetap  lainnya.  Menurut Syaiful (2006) dalam Ningsasra (2016), belanja modal dapat dikategorikan menjadi 5 kategori belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya.

## Hubungan  Antara  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  dengan  Belanja Modal
Daerah dengan sarana dan prasarana yang memadai dan layak maka akan memberikan pengaruh pada produktifitas masyarakat daerah tersebut sehingga investor akan tertarik untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya pada daerah tersebut sehingga PAD yang meningkat yang  diharapkan  dapat  memberikan  pengaruh  terhadap  belanja  pemerintah  daerah  yang utamanya  digunakan  untuk  penganggaran  ke  dalam  belanja  modal  agar  pelayanan  publik dapat  diberikan  secara  baik  serta  kesejahteraan  masyarakat  meningkat  dengan  menyediakan sarana  dan  prasarana  memadai  yang  bersumber  dari  PAD  tersebut  karena  masyarakat  di daerah telah memberikan sedikit atau sebagianya uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi dan lainnya (Ningsasra, 2016).
DAU diberikan oleh pemerintah pusat yang masuk ke anggaran daerah untuk memberi pelayanan  publik  kepada  masyarakat  yang  dianggarkan  melalui  alokasi  Belanja  Modal, kemudian  DAU  juga  merupakan  sumber  pendapatan  penting  bagi  pemerintah  daerah  dalam membiayai  belanja  daerah  untuk  menunjukkan  kemandirian  keuangan  suatu  daerah  karena semakin  banyak  DAU  yang  diterima  maka  kondisi  keuangan  daerah  tersebut  semakin tergantung  terutama  untuk  memenuhi  kebutuhan  daeranya  sendiri  sehingga  daerah  tersebut dapat  dikatakan  belum  mandiri  secara  keuangan  dan  sebaliknya  sehingga  DAU  akan memberikan pengaruh terhadap belanja modal (Ningsasra, 2016).

## Penelitian Terdahulu
Hasil  penelitian  sebelumnya  pada  penelitian  di  Propinsi  Sulawesi  Utara  Periode  2009- 2016 oleh Kakasih, Kawung, dan Tumangkeng (2018) menunjukkan PAD tidak berpengaruh signifikan  terhadap  BM,  DAU  berpengaruh  signifikan  terhadap  BM,  PAD  dan  DAU  secara simultan berpengaruh signifikan terhadap BM, penelitian selanjutnya di Kabupaten dan Kota di Propinsi Riau oleh Suryani dan Pariani (2018) menunjukkan PAD berpengaruh signifikan terhadap  BM  dan  DAU  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  BM,  dan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ningsasra  (2016)  menunjukkan  PAD  berpengaruh  positif  terhadap  BM  dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap BM tersebut.

## Kerangka Konseptual
Berdasarkan  tinjauan  pustaka  berupa  teori-teori  pendukung  dan  penelitian-penelitian terdahulu, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

## Gambar 1
Skema Keranga Konseptual Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Modal (BM) Pengaruh Parsial Pengaruh Simultan
Skema  kerangka  konseptual  berfikir  diatas  menunjukkan  bahwa  variabel  pendapatan asli  daerah  (PAD)  dan  dana  alokasi  umum  (DAU)  akan  memberikan  pengaruh  terhadap belanja  modal  (BM)  secara  parsial  atau  masing-masing  karena  kedua  variabel  tersebut merupakan  sumber  utama  untuk  mendanai  belanja  daerah  berupa  belanja  modal,  kemudian secara simultan atau bersama-sama variabe-variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan  dana  alokasi  umum  (DA)  akan  memberikan  pengaruh  terhadap  belanja  modal  (BM) sehingga model ini layak digunakan dalam penelitian ini.

## Hipotesis
Berdasarkan  kerangka  konseptual  diatas,  maka  hipotesis  yang  dapat  diajukan  dalam penelitian ini adalah (1) pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) secara parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal  (BM)  dan  (2)  pendapatan  asli  daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (BM)

## Metode

## Ruang Lingkup Penelitian
Ruang  lingkup  penelitian  dalam  ini  adalah  menganalisis  pengaruh  PAD  dan  DAU dalam  mempengaruhi  BM  yang  terdapat  pada  kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  tahun  2003- 2017.

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dan tipe penelitian adalah asosiatif.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan data yang digunakan adalah data time  series (runtut  waktu),  sedangkan  sumber  data  berasal  dari  Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

## Lokasi Penelitan
Lokasi penelitian dilakukan di kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## Variabel dan Definisi Operasional Variabel

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD  merupakan  hasil  pendapatan  daerah  dari  sumber  ekonomi  asli  daerah  beri  pajak daerah,  retribusi  daerah,  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD yang sah. PAD dinyatakan dalam satuan juta rupiah.

## Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU  adalah  jenis  transfer  dana  perimbangan  yanng  dirumuskan  dengan  alokasi  dasar berupa gaji pegawai negeri sipil daerah dan celah fiskal berupa kebutuhann fiskal daerah yang dikurangi kapasitas fiskal daerah. DAU dinyatakan dalam juta rupiah.

## Belanja Modal (BM)
BM merupakan belanja untuk menambah, merawat, dan memperbaiki aset tetap daerah, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang nilai periode akuntansinya lebih dari 12 bulan serta siap untuk digunakan. BM dinyatakan dalam satuan juta rupiah.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini  adalah  teknik  dokumentasi.  Data  dalam penelitian  ini  dikumpulkan  atau  didokumentasikan  dengan  cara  yaitu browsing situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

## Teknik Analisis Data

## Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda adalah teknik analisis data dengan menggunakan model regresi linier dengan jumlah variabel bebas lebih dari satu variabel bebas (Amir, Junaidi, dan Yulmardi,  2009:236).  Model  persamaan  analisis  regresi  linier  berganda  yang  terdapat  di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
BM = β 0 + β 1 PAD+β 2 DAU+ε
Keterangan
BM = Belanja Modal
PAD = Pendapatan Asli Daerah DAU = Dana Alokasi Umum β 0 = Konstanta
β 1 = Koefisien PAD
β 2 = Koefiisien DAU
ε = error
Uji Hipotesis
Uji t
Uji  t  adalah  pengujian  pada  masing-masing  variabel  dalam  model  dengan  kaidah menggunakan nilai t hitung dan t tabel dimana jika t hitung > t tabel maka tolak H 0 dan jika t hitung < t tabel maka terima H 0 (Amir, Junaidi, Yulmardi, 2009:110). Uji t juga dapat dilihat
dengan prob. t-hitung dimana prob. t hitung > 0,05 maka H 0 diterima dan jika t hitung < 0,05 ditolak.
Uji F
Uji F adalah pengujian secara simultan atau bersama-sama pada variabel dalam model dengan  kaidah  menggunakan  F-hitung  dan  F-tabel  dimana  jika  F-hitung  >  F-tabel  maka  H 0 diterima,  namun  jika  F-hitung  <  F-tabel  maka  H 0 ditolak  (Amir,  Junaidi,  dan  Yulmardi, 2009:110). Uji F juga dapat dilihat dengan probabilitas F hitung dimana jika > 0,05 maka H 0 diterima namun jika < 0,05 maka H 0 ditolak.
Uji R 2 (Koefisien Determinasi)
Uji R 2 (keofisien determinasi) adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan besarnya tingkat  variasi  dari  variabel  terikat  yang  disebabkan  oleh  variabel  bebas  dimana  untuk variabel  bebas  lebih  dari  dua  menggunakan adjusted R 2 (Amir,  Junaidi,  dan  Yulmardi, 2009:110).
Hasil dan Pembahasan Statistik Deskriptif
Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (Dalam Juta Rupiah) Statistik Deskriptif PAD DAU BM Rata-rata 48.384,26 332.495,30 143.833,80 Nilai Maksimum 133.170,60 532.162,40 349.567,10 Nilai Minimum 10.150,62 137.660,00 20.750,34 Standar Deviasi 40.799,42 132.884,20 100.110,70
Sumber : Eviews 10 (data diolah)
Berdasarkan  tabel  2  diatas  menunjukkan  bahwa  nilai  statistik  deskriptif  variabel penelitian diukur dengan menggunakan ukuran rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar  deviasi.  Secara  rata-rata  PAD  sebesar  48.384,26  juta  rupiah,  nilai  maksimum  PAD sebesar 133.170,60 juta rupiah pada tahun 2017, nilai minimum PAD sebesar 10.150,62 juta rupiah pada tahun 2003, standar deviasi PAD sebesar 133.170,58 juta rupiah. Secara rata-rata DAU  sebesar  332.495,30  juta  rupiah,  nilai  maksimum  DAU  sebesar  532.162,39  juta  rupiah pada tahun 2017, nilai minimum DAU sebesar 137.600,00 juta rupiah pada tahun 2003, dan standar deviasi DAU sebesar 132.884,20 juta rupiah. Secara rata-rata, BM sebesar 143.833,80 juta rupiah, nilai maksimum BM sebesar 394.750,34 juta rupiah, nilai minimum BM sebesar 20.750,34 juta rupiah, dan standar deviasi BM sebesar 100.110,70 juta rupiah.
Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Bebas : Log(BM) Variabel Terikat Koefisien T-hitung Probabilitas Log(PAD) 0,578045 -1,456348 0,1710 Log(DAU) 2,875545 3,769532 0,0027 Konstanta -8,120485 -3,222229 0,0073 Koefisien Determinasi ( Adjusted R-Squared ) 0,822691 F-hitung 33,47911 Probabilitas F-hitung 0,000012 Sumber : Eviews 10 (data diolah)
Berdasarkan  tabel  2  diatas,  maka  secara  matematis  persamaan  regresi  linier  berganda adalah sebagai berikut.
Log(BM) = -8,120485-0,578046*Log(PAD)+2,875545*Log(DAU)
Berdasarkan  hasil  persamaan  tersebut  maka  dapat  diinterpretasikan  model  tersebut sebagai  berikut  :  (1)  Log(PAD)  mempunyai  nilai  koefisien  sebesar  -0,578,  hal  ini menunjukkan  bahwa  jika  PAD  naik  1  persen  maka  BM  turun  sebesar  -0,578  persen, sebaliknya jika PAD turun 1 persen maka BM naik sebesar -0,578 persen, (2) jika Log(DAU) mempunyai nilai koefisien sebesar 2,875 persen, hal ini menunjukkan bahwa jika DAU naik 1 persen  maka  BM  naik  sebesar  2,875  persen,  sebaliknya  jika  DAU  turun  sebesar  1  persen maka BM turun sebesar 2,875 persen, (3) jika PAD dan DAU tidak mengalami kenaikan dan penurunan atau bernilai nol maka BM sebesar -8,120485 juta rupiah.

## Pengujian Hipotesis

## Uji F
Uji  F  dengan  hasil  perhitungan  F-tabel  dan  hasil  F-hitung  menunjukkan  nilai  sebagai berikut:
F-tabel = a ; (k-1), (n-k) = 0,05 ; (3-1), (15-3) = 0,05 ; (12) = 3,81
Keterangan : a = 0,05
n = banyak tahun (15 tahun)
k = jumlah variabel yang digunakan (3)
Berdasarkan  hasil  nilai  dari  F-hitung  pada  tabel  2  dan  F-tabel  yang  telah  diketahui hasilnya, maka nilai F-hitung > F-tabel yaitu 33,47911 > 3,81 dan nilai probabilitas F-statistik
sebesar  0,000012.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  simultan  PAD  dan  DAU berpengaruh signifikan terhadap BM.

## Uji t
Uji  t  dengan  hasil  perhitungan  t-tabel  dan  hasil  t-hitung  menunjukkan  nilai  sebagai berikut :
t-tabel  = 𝑎 𝑧 ; (𝑛 − 𝑘)
= 0,025 ; (15-3) = 0,025 ; 12 = 2,179
Keterangan : a = 0,05
n = banyaknya tahun (15 tahun) k = jumlah variabel yang digunakan (3)
Berdasarkan  hasil  nilai  probabilitas  signifikansi  dan  t-hitung  pada  tabel  2  dan  nilai  t- tabel  yang  telah  diketahui,  maka  disimpulkan  bahwa,  (1)  PAD  dengan  nilai  signifikansi sebesar  0,1710  lebih  besar  dari  0,05  dan  t-hitung  >  t-tabel  yaitu  1,456  >  2,179  sehingga disimpulkan  bahwa  PAD  berpengaruh  signifikan  terhadap  BM,  (2)  DAU  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0,0027  lebih  kecil  dari  0,05  dan  t-hitung  >  t-tabel  yaitu  3,769  >  2,179 sehingga disimpulkan DAU berpengaruh signifikan terhadap BM.
Uji R 2 (Koefisien Determinasi)
Hasil  uji  koefisien  determinasi  pada  tabel  2  menunjukkan  bahwa  R 2 sebesar  0,823 persen.  Ini  berarti  bahwa  model  tersebut  dapat  dikatakan  baik,  dimana  sebesar  82,3  persen variabel  bebas  berupa  PAD  dan  DAU  dapat  menjelaskan  variasi  perubahan  variabel  terikat berupa BM dan sisanya 17,7 persen merupakan variabel lainnya yang berada diluar model ini.

## Pembahasan

## Pengaruh PAD dan DAU Terhadap BM
PAD  dan  DAU  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  BM  sehingga  model yang terdapat dalam penelitian ini telah bersifat fit artinya bahwa model penelitian ini layak untuk digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan penelitian yang  dilakukang  oleh  dari  Kakasih,  Kawung,  dan  Tumangkeng  (2018),  Suryani  dan  Pariani (2018), dan Ningsasra (2016).

## Pengaruh PAD Terhadap BM
PAD  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  BM,  hal  ini  disebabkan  oleh tidak  sepenuhnya  belanja  modal  dapat  dibiayai  oleh  PAD  mengingat  masih  rendahnya kontribusi  pendapatan  tersebut terhadap penerimaan  daerah  sehingga  kontribusinya  terhadap belanja  modal  pun  juga  masih  kecil  kemudian  ketika  PAD  naik  maka  sumber  pendapatan daerah  yang  besar  (DAU)  turun  maka  jumlah  belanja  modal  pun  akan  turun  karena  belanja modal banyak dibiayai oleh sumber tersebut yang lebih besar daripada PAD, sebaliknya juga jika  PAD  turun  maka  sumber  penerimaan  lainnya  yang  bernilai  besar  akan  meningkatkan belanja modal meningkat karena nilainya yang besar tersebut untuk  mencukupi pembiayaan belanja  modal  walaupun  belanja  moda  juga  dibiayai  menggunakan  PAD.  Pada  pengujian hipotesis  ini  seusai  dengan  penelitian  Kakasih,  Kawung,  dan  Tumangkeng  (2018)  namun tidak  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suryani  dan  Pariani  (2018)  dan  Ningsasra (2016).

## Pengaruh DAU Terhadap BM
DAU  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  BM  karena  banyak  dibiayai  oleh transfer tersebut dimana dana tersebut merupakan salah satu jenis transfer dana perimbangan yang  sangat  besar  nilainya  untuk  mencukupi  kebutuhan  belanja  modal  pemerintah  daerah sehingga ketika meningkat kecenderungan akan meningkatkan jenis belanja tersebut menjadi lebih  besar  dan  sebaliknya  ketika  menurun  kecenderungan  akan  menurunkan  belanja  modal menjadi lebih kecil. Hasil pengujian hipotesis ini sesuai penelitian dari Kakasih, Kawung, dan Tumangkeng (2018), Suryani dan Pariani (2018), dan Ningsasra (2016).

## Penutup

## Implikasi Penelitian
Implikasi  dari  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  berdasarkan  pengujian  hipotesis pertama,  variabel  PAD  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  BM  dan  arah  pengaruhnya bernilai  negatif  atau  berlawanan  arah  sehingga  hal  ini  menunjukkan  terjadinya  implikasi belanja  modal  pemerintah  daerah  masih  belum  dapat  mensejahterakan  masyarakat  karena PAD  sebagai  sumber  ukuran  kemandirian  keuangan  daerah  guna  mencapai  kesejahteraan tidak  dapat  berjalan  dengan  baik  karena  pengaruhnya  yang  tidak  signifikan  dan  bernilai negatif terhadap BM bagi pemerintah daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga perlu perbaikan  dan  peningkatan  kemandirian  keuangan  daerahnya  dengan  berbagai  program  dan perencanaan  keuangan  agar  dapat  meningkatkan  belanja  modal  menjadi  lebih  besar  dari pembiayaan menggunakan PAD.
Pengujian  hipotesis  kedua,  DAU  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  BM menunjukkan  bahwa  terjadi  implikasi  bahwa  belanja  pemerintah  daerah  terutama  belanja modal  masih  didominasi  oleh  DAU  dalam  pembiayaannya  sehingga  hal  tersebut  tidak menunjukkan  kemandirian  keuangan  daerah  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat karena  pada  dasarnya  dana  alokasi  umum  hanyalah  transfer  untuk  membantu  kegiatan  dan aktivitas  pemerintah  daerah  yanng  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  tanpa  adannya pembiayaannya  sehingga  hal  tersebut  tidak  menunjukkan  kemandirian  keuangan daerah  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  karena  pada  dasarnya  dana  alokasi  umum  hanyalah transfer  untuk  membantu  kegiatan  dan  aktivitas  pemerintah  daerah  yanng  diberikan  oleh pemerintah  pusat  tanpa  adannya  kontribusi  nyata  untuk  memperbaiki  perekonomian  daerah karena  sumber  pendapatan  daerah  yang  dapat  meningkatkan  perekonomian  daerah  dan kesejahteraan  daerah  adalah  pendapatan  asli  daerah,  sehingga  pemerintah  daerah  kabupaten Hulu  Sungai  Selatan  seharusnya  menggunakan  dana  alokasi  umum  dengan  bijak  sesuai kebijakan penganggaran yang lebih transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  yang  terdapat  didalam  penelitian  ini  adalah  variabel-variabel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  terbatas  yaitu  hanya  terdapat  dua  variabel  bebas  yang mempengaruhi belanja modal yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sehingga masih  terdapat  variabel  lainnya  yang  dapat  mempengaruhi  belanja  modal  pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan seperti dana bagi hasil, dana alokasi khusus pendapatan hibah, dan sebagainya.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  diatas,  maka  dapat  diperoleh  kesimpulan- kesimpulan bahwa yaitu : (1) PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap  BM di Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  Tahun  2003-2017,  (2)  DAU  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  BM  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  Tahun  2003-2017,  dan  (3)  PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap BM.

## Saran
Saran-saran  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini  yaitu  :  (1)  untuk  pemerintah  daerah kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  diharapkan  agar  dapat  senantiasa  terus  menggali  sumber- sumber  penerimaan  asli  daerah  terutama  yang  berasal  dari  pendapatan  asli  daerah  (PAD) menjadi lebih meningkat setiap tahunnya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah sebagai  komponen  utama  PAD  kemudian  mengelola  dan  memanfaatkan  dana  transfer perimbangan terutama Dana Alokasi Umum (DAU) untuk meningkatkan mutu dari pelayanan
publik  di  daerah  secara  lebih  bijak  dan  lebih  baik,  (2)  kepada  penelitian  selanjutnya diharapkan  untuk  dapat  menambah  cakupan  wilayah  ruang  lingkup  menjadi  lebih  luas  lagi terutama  dari  lingkup  kabupaten  atau  kota  khususnya  yang  berada  di  provinsi  Kalimantan Selatan  supaya  hasil  penelitian  yang  dilakukan  lebih  mendalam  (3)  juga  menambah  tahun penelitian agar lebih akurat informasi yang diperoleh, dan (4) menambahkan variabel-variabel bebas  lainnya  yang  dapat  berpengaruh  terhadap  belanja  modal  seperti  dana  bagi  hasil,  dana alokasi khusus, dana hibah dan sebagainya.

## Daftar Referensi
Adytama,  E.,  &  Oktaviani,  R.  M.  (2015).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi  Umum  Terhadap  Belanja  Modal  Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai Pemoderasi. Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan, 4 (2), 190-205.
Amir, A., Junaidi, & Yulmardi. (2009). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya. Bogor: IPS Press.
BPS. (2018). Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2018. Kandangan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Indonesia,  R.  (2004). Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah . Jakarta: Republik Indonesia.
Indonesia,  R.  (2009). Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah. Jakarta: Republik Indonesia.
Indonesia,  R.  (2015). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Republik Indonesia.
Kakasih,  Rendy  Armando;  Kawung,  George  M.V.;  Tumangkeng,  Steeva  Y.L.  (2018). Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Belanja Modal  Pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Propinsi  Sulawesi  Utara  Periode  2009-2016. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 18 (2), 124-134.
Mendagri.  (2006). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Ningsasra, Y. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal. Jurnal  Ekonomi  Universitas  Negeri Padang , 1-21.
Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
Suryani, Febdwi; Pariani, Eka. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum  Terhadap  Belanja  Modal  Pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Riau. Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi, 6 (1), 11-22.