PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 500-514 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT TERKAIT DOKUMEN PALSU MELALUI CARD READER
Verent Nathalia Putri*, Rouli Anita Valentina **.
Fakultas Hukum, Univeristas Indonesia Kampus UI Depok, Depok, Jawa Barat, 16424, Indoneisa
E-mail : verent.nathalia@gmail.com
Naskah diterima : 25/03/2022, revisi : 28/04/2022, disetujui 10/05/2022

## Abstrak
Notaris  sebagai  pejabat  umum  berperan  dalam  mengemban  jabatan kepercayaan  dari  masyarakat  dalam  pembuatan  akta  autentik.  Notaris  dapat merangkap sebagi Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya dengan memperhatikan tempat dan wilayah jabatannya. Notaris atau  PPAT  harus  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  pembuatan  akta autentik, khususnya menerima dokumen/surat palsu dari para penghadap. Hal ini tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum yang menyebabkan Notaris atau atau PPAT ikut turut terlibat. Penelitian ini menganalisis mengenai peralihan hak atas  tanah  karena  jual  beli  oleh  penghadap  yang  menggunakan  dokumen/surat palsu terhadap akta autentik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan  bahan hukum primer dan  bahan hukum sekunder  dan  menganalisis  melalui  metode  kualitatif.  Notaris  atau  PPAT  tidak dapat  dimintakan  pertanggung  jawaban  terhadap  adanya  indikasi  pemalsuan dokumen atau surat oleh penghadap sepanjang Notaris atau PPAT telah bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak dalam pembuatan akta autentik yang dikehendaki para penghadap berdasarkan keterangan penghadap. Bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris atau PPAT terkait dokumen atau surat palsu antara lain  dengan penerapan prinsip kehati- hatian dalam menerima dan memastikan dokumen atau surat penghadap sudah benar dengan identifikasi dan verifikasi melalui Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
Kata kunci: Notaris, PPAT, Perlindungan Hukum, Dokumen Palsu, Card Reader

## Abstract
Notary as a public official  has roles in carrying out  trust from  communities to create an authentic deed. Notary can hold concurrent position as Land Deed Official
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 500-514 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
or PPAT by taking into account the area dan region of his position. Notary or PPAT must  apply  precautionary  principle  in  creating  authentic  deeds,  particularly  in receiving  false  documents  or  letters  from  the  parties.  This  does  not  close  the possibility to cause legal implications to Notary/PPAT to get involved. This research analyzes the transfer of land right in terms of buying and selling by the parties who use  false  documents  or  letters  against  an  authentic  deed.  This  research  was conducted  with  juridical  normative  research  method  using  secondary  data  and analyzed through qualitative method. Notary or PPAT cannot be held responsible for any indications of falsification of documents/letters by the parties to the extend that Notary or PPAT has acted in trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner  and safeguards the  interests of the parties in  creating an authentic deed desired by the parties based on the statements of the parties. The form of protection against Notary or PPAT in regard to false documents/letters are the application of the  precautionary  principle  in  receiving  and  assuring  that  the  documents/letters appear  to  be  genuine  by  identification  and  verification  through  the  Electronic Identity Card Reader.
Keywords: Notary, Land Deed Official, Legal Protection, False Document, Card Reader

## A. Pendahuluan
Dalam  melakukan  perbuatan  hukum,  masyarakat  memerlukan  alat  bukti.  Alat bukti dalam bentuk akta autentik secara jelas hak dan kewajiban para pihak. Menurut Subekti, akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan suatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangi 1 .
Dalam  pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (“ KUHPerdata ”) menyatakan bahwa “akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan  oleh  undang-undang  dan  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”  etentuan mengenai akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan  Notaris.  Undang-Undang    telah  mengalami  perubahan  dengan  diundangkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  2  Tahun  2014  (“ UUJN ”)  menyatakan  bahwa “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini.”  Selanjutnya, Pasal 1 ayat (7) UUJN mengatur bahwa “akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan Undang-Undang ini.” Keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum berwenang membuat akta autentik yang secara jelas hak dan kewajiban sehingga menjamin kepastian hukum kepada para pihak dalam  akta  dan  pihak  ketiga.  Akta  Notaris  diharapkan  dapat  menghindari  terjadinya
1 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , (Jakarta: PT. Intermesa, 1984), cet. XVIII, hlm. 178.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 500-514 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
sengketa dikemudian hari. Jika terjadi sengeka, akta autentik yang merupakan alat bukti dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara 2 .
Notaris  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (“ PPAT ”)  dengan  kewajiban  mengikuti tempat kedudukan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUJN. No. Pasal 7 ayat (1) mengatur pelaksanaan jabatan PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris di tempat kedudukan Notaris.
Kedudukan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  di  tengah-tengah  masyarakat  dan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuatnya jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan 3 Notaris kepastian dan perlindungan akta yang dibuatnya. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya  tersebut. 4 Demi  terwujudnya  kepastian  dan  perlindungan  hukum, pembuatan  akta  autentik  oleh  Notaris/PPAT  harus  berdasar  pada  keterangan- keterangan  penghadap  yang  didukung  dengan  asli  dokumen/surat  yang diperlihatkan/diserahkan oleh para penghadap kepada Notaris.
okumen/surat tersebut perlu dilakukan pengecekan  keaslian  dokumen  kepada otoritas  yang  bersangkutan.  Salah  satu  bentuk  pengecekan  dokumen  dalam  hal keperluan peralihan hak atas tanah PPAT melakukan pengecekan sertifikat ke Kantor Pertanahan Nasional merupakan bagian dari kewajiban PPAT sebelum pembuatan akta mengenai peralihan hak atau pembebanan Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Layanan Pengecekan Sertifikat bertujuan untuk memastikan kesesuaian Data Fisik dan Data Yuridis pada Sertifikat 5 .
Prinsip kehati-hatian harus dijadikan prinsip yang utama dalam membuat Akta oleh  Notaris/PPAT.    surat/dokumen  yang  diperlihatkan/diserahkan  oleh  salah  satu penghadap  atau  oleh  pihak  lain  yang  mana  terjadi  pengingkaran  isi  akta  atas  dasar surat/dokumen  palsu  yang  diberikan.  Atas  perbuatan  memengaruhi  keabsahan  akta autentik yang dibuat oleh Notaris/PPAT dan menimbulkan kerugian kepada penghadap lain dalam akta. Misalnya adalah penghadap yang memberikan dokumen palsu e-KTP.
E-KTP atau KTP elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional  dengan  pengamanan  khusus  yaitu  chip  yang  berisi  rekaman  elektonik  data penduduk 6 .  Adanya  e-KTP  dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi dapat memfasilitasi pengelolaan data kependudukan secara integrasi dalam satu sistem informasi  administrasi  kependudukan.  Misalnya,  lembaga  perbankan  yang  telah
2 Nurman Rizal, Implementasi UUJN Kaitannya Dengan Pengawasan, Renvoi 30 (November 2005): 35.
3 Edwar,  Faisal  A.  Rani  dan  Dahlan  Ali,  "Kedudukan  Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  Ditinjau  dari Konsep Equality Before The Law," Hukum dan Pembangunan , (2019): 180-20.
4 Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.121.
5 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Layanan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Secara Elektronik, Petunjuk Teknis Nomor 5/Juknis-100.HK.02/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021, hlm. 16.
6 Ismiati Dwi Rahayu, “Aneh – Fotokopi KTP Dihukum,” www.medianotaris.com . 11 Mei 2013.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 500-514 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
menerapan  pengecekan  data  nasabah  melalui Card  Reader. 7 Notaris  seharusnya  juga dapat  memanfaatkan  keberadaan  e-KTP  dalam  melakukan  pengecekan  dan  verifikasi terhadap data-data penghadap melalui Card Reader 8 .
Salah satu kasus surat/dokumen pernah terjadi Notaris X selaku PPAT di Jakarta Utara  yang  masih  dalam  proses  penyelidikan.  ada  Juni  tahun  2016.  Bahwa  Notaris  X mendapatkan  pekerjaan  ( order  bank) dari  Bank  Y  untuk  pembuatan  Akta  Jual  Beli, Perjanjian  Kredit,  Surat  Kuasa  Pemberian  Hak  Tanggungan,  dan  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan. Legalitas data para penghadap, dalam hal ini adalah Tuan M dan Nyonya E (Pihak Penjual) dan Tuan AW (Pembeli). ebelumnya, telah diserahkan oleh Bank kepada Notaris yang meliputi; Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah dan Akta Lahir.
Selanjutnya,  dokumen-dokumen  asli  untuk  keperluan  peralihan  hak  dan pembebanan hak tanggungan sudah diserahkan oleh Bank kepada Notaris yang meliputi; Sertifikat  atas  Tanah  dan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  Pajak  Bumi  Bangunan (SPPT PBB). Pada saat tandatangan Akta Jual Beli, asli dokumen legalitas dari Tuan M dan Nyonya E (Penjual) dan Tuan AW (Pembeli) sudah diperlihatkan kepada Notaris X selaku PPAT.  Pelaksanaan  peralihan  hak  dan  pembebanan  hak  tanggungan  telah  dilakukan sesuai  dengan  prosedur  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dengan pembuatan akta-akta autentik tersebut oleh Notaris X selaku PPAT.
Setelah berjalannya waktu, pada awal tahun 2022, ditemukan permasalahan yang mana  dokumen-dokumen  pribadi  yang  diperlihatkan/diserahkan  oleh  Tuan  M  dan Nyonya E adalah palsu. Pelaku yang mengaku sebagai pemilik sertifikat/pihak penjual bekerjasama dengan Tuan AW untuk pelaksanaan jual beli rumah (tanah dan bangunan) yang  mana  dokumen  Sertifikat  atas  Tanah  tersebut  sudah  dilakukan  pengecekan keasliannya  di  Badan  Pertanahan  Nasional.  Tuan  AW  merupakan  mafia  tanah  yang beritikad buruk dalam melakukan transaksi dan merugikan Bank Y dan pemilik asli atas Sertifikat  Tanah  tersebut.  Dalam  hal  ini,  tujuan  utama  Tuan  AW  adalah  kredit kepemilikan rumah kepada Bank X.
Berdasarkan uraian di atas, perbuatan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Tuan M dan Nyonya E menimbulkan bagi pihak alah satu Notaris/PPAT yang membuat akta autentik.  Notaris/PPAT dalam melaksanakan jabatannya tidak menjalankan prinsip hati-hati atau lalai dalam melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen penghadap secara fisik dan yuridis.
Penelitian  ini  akan  menganalisis  pertanggung  jawaban  Notaris  X  selaku  PPAT yang menerima dokumen/surat palsu dari penghadap dalam pelaksanaan transaksi jual beli.  Adapun  akan  dibahas  menganalisis  terkait  perlindungan  terhadap  Notaris/PPAT
7 Rochmanuddin, “Kemendagri Wajibkan Perbankan Punya Card Reader e-KTP,” www.liputan6.com, 8 Mei 2013.
8 Perangkat pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut Card Reader adalah alat pembaca data elektronik yang  tersimpan  di  dalam  cip  KTP-el  melalui  verifikasi  sidik  jari  1:1.  Kementerian  Dalam  Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Akses dan Pemaafaatan Data Kependudukan, Peraturan Mendagri No. 102 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No. 1611, psl. 1 ayat (19).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 500-514 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
dokumen  palsu  yang  diberikan  oleh  penghadap  dalam  pembuatan  akta  dengan pemanfaatan Card Reader .
B. Metode Penelitian ini  menggunakan  bentuk  penelitian  kepustakaan  yuridis  normatif,  yaitu penelitian dengan norma-norma hukum dengan data sekunder. Penelitian ini bermaksud untuk  menelaah  norma  hukum  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis 9 serta  tinjauan  terhadap norma  hukum  tertulis  yang  mencangkup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum. 10 Dengan bentuk penelitian yuridis normatif, penelitian ini dapat meneliti praktik Notaris dengan permasalahan yang berkisar pada perlindungan Notaris/PPAT terhadap dokumen palsu dari para penghadap melalui teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan  adalah  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  antara  lain peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil kajian atau referensi, dan lainnya yang berhubungan  dengan  perlindungan  Notaris/PPAT  terhadap  dokumen  palsu  dari  para penghadap.
Penelitian  ini  akan  memamparkan  dan  menganalisis  lebih  lanjut  mengenai keperluan  pengecekan  dan  verifikasi  tanda  pengenal  penghadap  sehubungan  dengan perlindungan Notaris/PPAT terhadap dokumen palsu dari para penghadap. Jenis bahan hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang  2  Tahun  2014;  Peraturan  Pemerintah  No.  37  Tahun  1998  tentang tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah;  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak dan sebagainya . Metode analisis data kualitiatif adalah penelitian yang menekankan pada data-data yang diperoleh dari buku, jurnal  ilmiah,  hasil  peneltian,  artikel,  dan  peraturan  perundang-undangan  sehingga menghasilkan suatu hasil penelitian yang bersifat eksplanatoris.

## C. Pembahasan
Notaris  sebagai  pejabat  umum  mempunyai  peran  dalam  mengemban  jabatan kepercayaan  dari  masyarakat  dalam  pembuatan  akta  autentik.  Suatu  akta  autentik hubungan hukum dan/atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh penghadap. Dalam menjalankan  jabatan  sebagai  Notaris,  Notaris  dapat  merangkap  jabatan  sebagai  PPAT untuk pembuatan akta berkaitan dengan pertanahan.  Jasa yang diberikan Notaris dan PPAT terkait erat dengan persoalan trust yaitu kepercayaan antara para pihak. 11
Peraturan  Jabatan  PPAT  mengatur  tugas  pokok  dan  kewenangan  PPAT  yakni menjalankan  sebagian  kegiatan  pendaftaran  tanah  dengan  pembuatan  akta  autentik
9 Sri Mamudji,  et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum , Cet. Pertama, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI-Press, 2008), Cet. 3, hlm. 51.
11 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia-Perspektif Hukum dan Etika , (Yogyakarta: UII Press, 2009), cet. 2, hlm. 43.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 500-514 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
sebagai bukti telah dilakukan suatu perbuatan hukum mengenai hak atas tanah maupun hak  milik  atas  satuan  rumah  susun.  Pembuatan  akta  autentik  oleh  PPAT  harus memerhatikan letak wilayah jabatannya sebagai dasar pendaftaran kerjaanya di Badan Pertanahan Nasional setempat. Perbuatan hukum atas pendaftaran tanah yang menjadi kewenangan PPAT dalam membuat akta adalah sebagai berikut 12
1. jual beli;
2. tukar menukar;
3. hibah;
4. pemasukan ke dalam perusahaan ( inbreng );
5. pembagian hak bersama;
6. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah HakMilik;
7. pemberian Hak Tanggungan; dan
8. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.
Pembuatan  akta-akta  terkait  pendaftaran  tanah  oleh  PPAT  tersebut  diatas memperlihatkan  perbedaan  kewenangan  antara  PPAT  dan  Notaris  dalam  pembuatan akta.  Akta  notaris  memuat  perbuatan  hukum  yang  dikehendak  para  penghadap  yang kemduian  dikonstrantir  dan  dituangkan  dalam  akta.  Adapun  kewenangan  seorang Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN:
“Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh  yang  berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  Akta,  menyimpan  Akta, memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang .”
Selanjutnya, Notaris dapat melaksanakan tugas/wewenangan yang diatur dalam UUJN sebagai berikut 13
1. mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
6. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. membuat Akta risalah lelang.
12 Indonesia, Peraturan  Pemerintah  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah, PP Nomor 37 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No. 52, TLN No. 3746, psl. 2 ayat (2).
13 Indonesia, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014, LN Nomor 3 Tahun 2014, TLN Nomor 5491, psl. 15 ayat (2).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 500-514 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
8. kewenangan-kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan 14 .
Notaris diberikan kepercayaan dari masyarakat atas dasar tugas dan kewenangan jabatan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang.  Notaris  harus  menjalankan  jabatannya sebaik-baiknya dengan bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum 15 sesuai  dengan Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  Kode  Etik  Notaris.  Sementara  itu,  PPAT  juga dituntut  untuk  bekerja  dengan  penuh  tanggung  jawab,  mandiri,  jujur  dan  tidak berpihak 16 . Ketentutan di atas mengatur bahwa baik Notaris/PPAT harus bertindak tidak berpihak dalam menjalankan profesinya sebagai Pejabat Umum.
notaris  dasar  pembuatannya  akta relass (akta  pejabat)  dan  akta partij (akta penghadap). kta relass merupakan akta yang dibuat oleh notaris yang berisi keterangan dari notaris mengenai apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh Notaris atas dasar permintaan  yang  berkepentingan.  isalnya  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar Biasa/Tahunan.  akta partij merupakan  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  berdasarkan keterangan  penghadap  yang  menerangkan  kehendak  mereka  kepada  Notaris  yang kemudian Notaris mengkonstantir, menyusun dan merumuskan redaksionalnya dalam kta isalnya Perjanjian Kredit.
PPAT sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tertentu  di  bidang  peralihan/pemindahan  hak  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”). Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 menegaskan:
“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan  dan  perbuatan  hukum pemindahan  hak  lainnya,  kecuali  pemindahan  hak  melalui  lelang,  hanya  dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 17
Selanjutnya, pembuatan akta PPAT disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memberi kesaksian mengenai 18 :
1. identitas dan kapasitas penghadap;
2. kehadiran para pihak atau kuasanya;
3. kebenaran data fisik dan data yuridis perbuatan hukum dalam hal tersebut sebelum terdaftar;
14 Ibid., Psl. 15 ayat (3).
15 Ibid., Psl. 16 ayat (1) huruf (a).
16 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional,  Lampiran Keputusan No. 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 27 April 2017, psl. 3 bagian (f).
17 Indonesia, Pendaftaran Tanah, PP  No.  24 Tahun  1997,  LNRI Tahun  1997  No.  59, TLNRI  Nomor 3696, psl. 37 ayat (1).
18 Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah , Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, psl. 53.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 500-514 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
4. keberadaan dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta; dan
5. telah  dilaksanakannya  perbuatan  hukum  tersebut  oleh  para  pihak  yang bersangkutan.
kasus  di  atas,  Tuan  M  dan  Nyonya  E    kepada  Notaris  X  selaku  PPAT  pada  saat penandatangan akta autentik. Selain mengenai hal-hal yang nyata dalam dokumen, suatu dokumen  dapat  dikatakan  palsu  apabila  tanda  tangan  yang  tertera  didalamnya  tidak benar, misalnya tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan tiruan atau tanda tangan seseorang  yang  tidak  ada 19 .  Tindakan  dugaan  pemalsuan  surat/dokumen  merupakan suatu  tindakan  hukum  yang  memenuhi  unsur  pemalsuan  surat  sebagaimana  diatur dalam  pasal  263  dan  pasal  264  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Penjual  telah mengunakan  dokumen  legalitas  Penjual  palsu  dokumen  KTP  suami  isteri,  KK,  Akta Perkawinan dan Akta Lahir dari Pemilik Sertifikat. dokumen/surat oleh
Pembuatan akta autentik yang dikehendaki para penghadap untuk pelaksanaan peralihan hak dan pembebanan hak tanggungan oleh Notaris X selaku PPAT merupakan akta partij menerangkan  kehendak  mereka  kepada  Notaris  yang  kemudian  notaris mengkonstantir,  menyusun  dan  merumuskan  redaksionalnya  dalam  akta.  Pembuatan akta partij oleh  notaris menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang atas kehendak  dan  keinginan  para  pihak  untuk  menuangkan  dalam  suatu  akta  autentik dimana menjadi tugas notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik  yang  dikehendaki  dengan  memperhatikan  ketentuan  dalam  UUJN  atas  dasar keterangan para penghadap yang didukung oleh asli dokumen-dokumen penghadap.
Notaris/PPAT bukanlah pihak yang bertanggung jawab terhadap adanya indikasi dokumen  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, yakni:
“ Notaris fungsinya hanya mencatatkan atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan  dikemukakan  oleh  para  pihak  yang  menghadap  Notaris  tersebut.  Tidak  ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal -hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan Notaris tersebut.”
Berdasarkan Yurisprudensi MA di atas, Notaris X selaku PPAT dalam menjalankan tugas  jabatannya  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  menyelidiki kesesuaian data fisik dan data yuridis atas kesesuaian KTP yang disampikan penghadap yang  diterbitkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (“Disdukcapil”). Pertanggungjawaban atas keabsahan dokumen legalitas penghadap berada pada pihak yang memberikan dokumen/keterangan. Notaris X selaku PPAT sebagai Pejabat Umum telah melaksanakan tugas jabatannya dengan penuh tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak  berpihak  dalam  pembuatan  Akta  Jual  Beli  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Pembuatan akta autentik tersebut atas kehendak para penghadap tidak  menjamin  bahwa  para  penghadap  menyampaikan  keterangan/dokumen  yang
19 Agus  Arif  Wijayanto,  “Pemalsuan  Mata  Uang  Sebagai  Kejahatan  Di  Indonesia,” Hukum  Khaira Ummah Vol. 12 No. 4 (2017).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 500-514 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
benar/valid atau tidak mempunyai beritikad buruk untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dituangkan dalam akta autentik.
Terkait  perlindungan  hukum,  Notaris/PPAT  diwajibkan  untuk  menerapkan prinsip  kehati-hatian  dalam  proses  pembuatan  akta  autentik  untuk  hokum.  Prinsip kehati-hatian tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN bahwa notaris wajib bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak  dan  menjaga  kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dalam menjalankan jabatannya. Penghadap harus  dikenal  oleh  notaris  atau  diperkenalkan  kepadanya  oleh  2  (dua)  orang  saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap  melakukan  perbuatan  hukum  atau  diperkenalkan  oleh  2  (dua)  penghadap lainnya 20
Dalam hal mengenal, Notaris mengenal penghadap berdasarkan identitas tertulis yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Notaris yang mencakup, KTP, Paspor, Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau, Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITP), NPWP,KK, Akta Lahir, Akta Nikah dan dokumen pribadi lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Adapun, pasal 38 ayat (3) UUJN mengatur mengenai badan akta yang memuat:
1. nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  kewarganegaraan,  pekerjaan,  jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
2. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
3. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
4. nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  serta  pekerjaan,  jabatan,  kedudukan,  dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
Dalam memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (3) UUJN, Notaris wajib menguraikan identitas diri penghadap dalam akta autentik yang dibuatnya berdasarkan data-data atau informasi  yang  tertera  dalam  tanda  pengenal  yang  diserahkan/diperlihatkan  kepada Notaris, yakni Kartu Tanda Penduduk.
Dalam memberikan kemudahan pengecekan data kependudukan,  Menteri Dalam Negeri  melalui  Direktorat  Jendral  Disdukcapil  memberikan  hak  akses  data kependudukan kepada badan-badan tertentu. Pemberikan hak akses mempertimbangkan  aspek  perlindungan  data  perseorangan  dan  keamanan  Negara. Dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  data  perseorangan  dan/atau  data  agregat  penduduk dengan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemandaatan Data Kependudukan (selanjutnya disebut “ Permendagri 102/2019 ”).
Pemberian  hak  akses  tersebut  Pengguna  dan  Penyelenggara.  Pengguna  adalah lembaga  negara,  kementerian/lembaga  pemerintah  nonkementerian,  Badan  Hukum Indonesia  dan/atau  Organisasi  Perangkat  Daerah  yang  menerima  hak  akses  untuk memanfaatkan  data  kependudukan  penyelenggara  adalah  pemerintah,  pemerintah
20 Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris ,  psl.  39  ayat  (2) UUJN.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 500-514 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota  yang  bertanggung  jawab  dan  berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan 21
Upaya  pemanfaatan  data  perorangan  dapat  dilakukan  dengan  verifikasi  data kependudukan melalui mekanisme pengunaan Card Reader . Perangkat pembaca KTP-el yang disebut Card Reader adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan di dalam cip KTP-el melalui verifikasi sidik jari 1:1 22 Pengunaan card reader dapat dimanfaatkan setelah  dilakukan  aktivasi  oleh  Direktorat  Jendral  Dukcapil  melalui  proses prepersonalisasi 23 dan  personalisasi 24 .  Pengguna  yang  telah  memperoleh card reader dilarang  mengalihkan  penguasaan,  kepemilikan,  dan  pemanfaatannya  kepada pihak lain 25
Pengunaan Card Reader dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan tata cara  pengajuan  pemberian  hak  akses  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  7 Permendagri 102/2019 dengan tahapan-tahapan, sebagai berikut:
1. pimpinan  Pengguna  mengajukan  surat  permohonan  pemanfaatan  Data Kependudukan  secara  tertulis  kepada  Direktur  Jenderal  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil;
2. Direktur  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  atas  nama  Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan dimaksud;
3. persetujuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  butir  2,  ditindaklanjuti  dengan penyusunan nota kesepahaman dengan engguna;
4. penolakan sebagaimana dimaksud dalam butir 2, ditindaklanjuti dengan surat;
5. substansi nota kesepahaman terlebih dahulu dikoordinasikan dengan unit  eselon I sesuai dengan tugas dan fungsi;
6. nota kesepahaman yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh Menteri  dan  pimpinan  kementerian,  lembaga  pemerintah  nonkementerian, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang mengawasi badan hum;
7. nota kesepahaman ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang diusulkan oleh Pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
engajuan  perjanjian  kerja  sama  pemberian  hak  akses  pengunaan card  reader kepada Direktorat Jendral  Disdukcapil juga memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11
21 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Pemberian  Hak  Akses  dan  Pemandaatan  Data Kependudukan , psl. 1 ayat (11) dan  ayat (12).
22 Ibid., psl. 1 ayat (19).
23 Prepersonalisasi adalah proses pembuatan struktur file pada cip saat proses pembuatan kartu cerdas. Kementerian  Dalam  Negeri, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Perangkat  Pembaca  dan Penulis  Serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Mendagri No. 76 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 1776, psl. 1 ayat (14).
24 Personalisasi  adalah  proses  memasukkan  data file ke  dalam  kartu  cerdas  yang  telah  dilakukan prepersonalisasi. Ibid., psl. 1 ayat (15).
25 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Pemberian  Hak  Akses  dan  Pemandaatan  Data Kependudukan, psl. 24 ayat (1).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 500-514 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
dan Pasal 12 Permendagri No. 102/2019. Pengajuan pemberian hak akses bagi pengguna daerah provinsi dengan tahapan antara lain 26 :
1. pimpinan  pengguna  mengajukan  surat  permohonan  pemanfaatan  data kependudukan secara tertulis kepada gubernur melalui Disdukcapil Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. gubernur/bupati/wali  melalui  Disdukcapil  Provinsi/Kabupaten/Kota  meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
a. nama pengguna;
b. tujuan pemanfaatan data kependudukan;
c. elemen data kependudukan yang akan diakses;
d. metode akses data kependudukan;
e. data balikan yang akan diberikan; dan
f. jangka waktu perjanjian kerja sama.
3. Direktur  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  atas  nama  Menteri memberikan  persetujuan  atau  penolakan  atas  permohonan  pemanfaatan  data kependudukan  sebagaimana  dimaksud  dalam  butir  2,  dituangkan  dalam  bentuk surat;
4. persetujuan  Direktur  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  sebagaimana dimaksud dalam butir 3, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara:
a. Disdukcapil Provinsi/Kabupaten/Kota dengan perangkat daerah; atau
b. Disdukcapil  Provinsi/Kabupaten/Kota  dengan  badan  hukum  Indonesia  di  tingkat provinsi/kabupaten/kota  dan  tidak  memiliki  hubungan  vertikal  dengan  badan hukum Indonesia di tingkat pusat.
5. perjanjian  kerja  sama  sebagaimana  dimaksud  dalam  butir  4,  disampaikan  kepada Direktur  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  untuk  dibukakan  akses terhadap data warehouse 27 ;
6. penolakan sebagaimana dimaksud dalam butir 3, dituangkan dalam bentuk surat;
7. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam butir 5, paling sedikit memuat:
a. pengaturan  maksud,  tujuan,  hak,  dan  kewajiban,  evaluasi  dan  pelaporan,  jangka waktu, dan pembiayaan;
b. para  pihak  dalam  perjanjian  kerja  sama  sebagaimana  dimaksud  dalam  butir  4, dilarang memberikan data kependudukan kepada pihak ketiga; dan
c. larangan  menggunakan  data  kependudukan  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  kerja sama.
8. penandatanganan terhadap:
26 Ibid., psl. 11 dan psl. 12.
27 Gudang Data yang selanjutnya disebut Data Warehouse adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan hasil pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota. Ibid, psl. 1 ayat (13).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 500-514 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
a. perjanjian kerja sama dilakukan oleh kepala Disdukcapil Provinsi/Kabupaten/Kota dengan kepala perangkat daerah; dan
b. perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh  kepala  Disdukcapil  Provinsi/Kabupten/Kota  dengan  pimpinan  badan  hukum Indonesia  yang  memberikan  pelayanan  publik  di  tingkat  provinsi/kabupaten/kota dan  tidak  memiliki  hubungan  vertikal  dengan  badan  hukum  Indonesia  di  tingkat pusat/provinsi.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  Notaris/PPAT  sebagai  pejabat  umum  tidak termasuk  dalam  kategori  Pengguna  Hak  Akses  Data  Kependudukan  dan  juga  belum diatur ketentuan pelaksanaan verifikasi data kependudukan oleh Notaris/PPAT dalam pembuatan  akta  autentik  yang  dikehendaki  oleh  para  penghadap.  Dengan  demikian, upaya Notaris/PPAT untuk memastikan keaslian data yang tertera dalam tanda pengenal yang  diserahkan/diperlihatkan  kepada  Notaris/PPAT  antara  lain  dengan  mendeteksi, verifikasi  dan  validasi  kepemilikan  KTP-el.  Hal  ini  diperuntukkan  sebagai  tindakan preventif  terhadap  penyalahgunaan  KTP-el  yang  bukan  milik  penghadap/pemalsuan KTP-el.
Pemanfaatan Card Reader oleh Notaris/PPAT selaku Pejabat Umum belum diatur secara  tegas  Berkaitan  dengan  kebenaran  dokumen/surat,  Notaris/PPAT  harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tindakan verifikasi yang cermat dalam sistem Disdukcapil.  Hal  ini  diperuntukkan  untuk  mendapatkan  kejelasan  serta  kepastian tentang pihak yang menghadap Notaris/PPAT. Hal tersebut juga dimaksudkan agar akta yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris/PPAT  benar  dapat  memberikan  kepastian hukum  bagi  para  penghadap  dalam  akta  autentik  tersebut.  Namun,  perlu  dipahami bahwa  dalam  proses  surat  menyurat  untuk  pemeriksaan  data  penghadap  di  Dukcapil membutuhkan waktu yang tidak singkat

## D. Simpulan
Notaris X selaku PPAT tidak dapat diminta pertanggungjawaban atau dikenakan sanksi terhadap adanya indikasi pemalsuan dokumen oleh penghadap karena Notaris X selaku PPAT oleh karena Notaris X selaku PPAT telah bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak dalam pembuatan akta autentik yang dikehendaki para penghadap berdasarkan keterangan penghadap/dokumen yang diperlihatkan/diserahkan  oleh  penghadap  kepada  Notaris/PPAT  sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris. Prinsip  kehati-hatian harus  diterapkan  oleh  Notaris/PPAT  didalam  proses  pembuatan  akta  autentik  untuk menghindari  keterlibatan  dan  juga  tuntutan  terhadap  Notaris/PPAT  atas  kasus pemalsuan  dokumen/keterangan  oleh  penghadap.  Suatu  upaya  Notaris/PPAT  untuk memberikan kepastian hukum bagi para penghadap dalam akta autentik dan mencegah penyalahgunaan/pemalsuan KTP-el adalah dengan memastikan data-data atau informasi
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 500-514 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan/diperlihatkan oleh penghadap yang kepada  Notaris/PPAT  sudah  benar/valid  dengan  melakukan  proses  identifikasi, verifikasi dan validasi kepemilikan KTP-el penghadap dalam sistem Disdukcapil dengan pemanfaatan Card Reader e-KTP.
Mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris/PPAT, Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  dan  dan/atau  Badan  Pertanahan  Nasional  diharapkan  dapat mengatur secara  tegas  terkait perlindungan  terhadap Notaris/PPAT  dalam  penerapan prinsip  kehati-hatian  dalam  pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris/PPAT.  Hal  ini diperuntukkan  dapat  memberikan  kepastian  atas  perlindungan  hukum  bagi Notaris/PPAT  serta  memberikan  sanksi  kepada  pihak  yang  melanggar.  Secara  khusus dilakukan  dengan  penerapan  verifikasi  dan  validasi  kepemilikan  KTP-el  melalui Card Reader.

## E. Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Ibu Dr. Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M., selaku pembimbing dan  penulis kedua jurnal ini yang telah memberikan  waktu,  tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulisan jurnal ini. Terima kasih juga kepada orang tua, kakak, adik dan sahabat-sahabat atas segala dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

## F. Biodata Singkat Penulis
Verent Nathalia Putri, S.H.*, lulus dari FH UI pada tahun 2020 dengan peminatan Hukum  Ekonomi.  Sekarang  ia  sedang  melanjutkan  studi  di  Magister  Kenotariatan Universitas Indonesia sejak tahun 2021.
Dr. Rouli Anita Velentina, S.H., L.L.M**, merupakan dosen pengajar Bidang Studi Hukum Fakultas Hukum Univeristas Indonesia sejak tahun 2006. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 2001 dari Universitas  Indonesia, Master of  Laws pada tahun 2003 dari University of Melbourne, dan Doctor of Philosophy pada tahun 2019 dari Universitas Pelita Harapan.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 500-514 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Peraturan Perundang-Undangan
____________. Jabatan Notaris . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 17 Tahun
2004, TLN Nomor 4432.
____________. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notari s. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, LN Nomor 3 Tahun 2014, TLN Nomor 5491.
____________. Pendaftaran  Tanah. PP  No.  24  Tahun  1997,  LNRI  Tahun  1997  No.  59, TLNRI Nomor 3696.
____________. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. PP Nomor 37 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No. 52, TLN No. 3746. Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Akses dan Pemandaatan Data Kependudukan. Peraturan Mendagri No. 102 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No. 1611.
Kementerian  Dalam  Negeri. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Perangkat Pembaca  dan  Penulis  Serta  Perangkat  Pembaca  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik. Peraturan Mendagri No. 76  Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 1776.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional. Lampiran Keputusan  No.  112/KEP-4.1/IV/2017  tentang Kode  Etik  Ikatan  Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 27 April 2017. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Layanan Informasi Pertanahan  dan  Tata  Ruang  Secara  Elektronik. Petunjuk  Teknis  Nomor 5/Juknis-100.HK.02/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.
Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah . Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional.
__________. Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29- 30
Mei  2015.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Diterjemahkan Moeljatno. Cetakan 32. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
II. Buku
Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia-Perspektif Hukum dan Etika . Yogyakarta: UII Press, 2009. Cet. 2.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Rahardjo, Satjipto. Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas, 2003.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 500-514 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat ., Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.  Cetakan 8. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: PT. Intermesa, 1984. Cetakan XVIII.

## III. Jurnal
Afifah, Kunni. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya.” Lex Renaissance Vol. 2 No. 1 (2017): 147 – 161.
Edwar, Edwar, Faisal A. Rani dan  Dahlan Ali. "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum  Ditinjau  dari  Konsep  Equality  Before  The  Law." Hukum  dan Pembangunan , (2019): 180-20.
Kangagung, Edrick. “Akibat Hukum Akta Notaris yang Dibuat Berdasarkan Surat atau Dokumen  dari  Para  Pihak  yang  Diketahui  Palsu  Setelah  Akta  Dibuat.” Magnum
Opus Vol. 4 No. 1 (2021).
Prananda, Vitto Odie dan Ghansham Anand. “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Perubuatan  Akta  oleh  Penghadap  yang  Memberikan  Keterangan  Palsu.” Narotama Vol. 2 No. 2 (2018).
Rizal,  Nurman.  “Implementasi  UUJN  Kaitannya  Dengan  Pengawasan .” Renvoi  30 (November 2005): 35.
Wijayanto, Agus Arif. “Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia.” Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 4 (2017).

## IV. Artikel
Rahayu, Ismiati Dwi. “Aneh  – Fotokopi KTP Dihukum.”  www.medianotaris.com. 11 Mei 2013.
Rochmanuddin.  “Kemendagri  Wajibkan  Perbankan Punya  Card  Reader  e-KTP.” www.liputan6.com, 8 Mei 2013.