JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  1 – April  2023,  Hal.  68-73  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.5805.68-73

## IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE BAGI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA BALI
Sienny Karmana 1 , Anak Agung Sagung Laksmi Dewi 2 , Luh Putu Suryani 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia sienny_karmana@gmail.com , laksmidewi29@gmail.com , putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  wajib  di  rehabilitasi.  Dimana  rehabilitasi  merupakan  salah  satu bentuk  keadilan  restorative  yang  diberlakukan  terhadap    setiap  orang  yang  melakukan  pelanggaran hukum.  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  telah  mengakomodir  permasalahan  tersebut  melalui restorative  justice.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  bagaimana  implementasi  restorative  justice  pelaku penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dan yang kedua apakah faktor  -faktor yang  menjadi kendala/hambatan dalam  implementasi keadilan restorative terhadap pelaku penyalahguna narkotika  di  Direktorat  Reserse  Narkoba  Polda  Bali.Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penilitan  ini adalah wawancara dan  studi dokumen. Analisis data yang dipergunakan didalam penelitian ini  adalah  analisis  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  pebelitian  dalam  pembahasan  yang  dibahas  yakni Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Polda Bali dan Faktor Internal  Dalam  Implementasi  Keadilan  Restorative  Bagi  Pelaku  Penyalahguna  di  Direktorat  Reserse Narkotika Polda Bali. Penelitian  maka dapat disimpulkan Implementasi  Keadilan  Restoratif  bagi pelaku penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dilakukan dan terlakssana dengan baik. Namun  sebaikan  aturan  dan  ketentuan  restorative  justice  dapat  diatur  dalam  suatu  undang-undang  yang memiliki legitimasi yang kuat.
Kata Kunci: Keadilan, Restoratif, Narkotika

## Abstract
Law  Number  35  of  2009  concerning  Narcotics  explains  that  a  drug  addict  and  drug  victim  must  be rehabilitated. Rehabilitation  is a form of  restorative justice that is applied to everyone  who violates the law. The Indonesian National Police has accommodated these problems through restorative justice. The formulation  of  the  first  problem,  how  is  the  implementation  of  narcotics  abusers  at  the  Bali  Police Narcotics  Investigation  Directorate  and  the  second  what  are  the  factors  that  become/obstacles  in  the implementation of restorative justice against narcotics abusers in the Bali Police Narcotics Investigation Directorate.  The  data  collection  techniques  in  this  research  are  interviews  and  document  studies.  The data analysis used in this study is qualitative analysis. The discussion discussed is the Implementation of Restorative  Justice  for  Narcotics  Abusers  in  the  Bali  Regional  Police  and  Internal  Factors  in  the Implementation of Restorative Justice for Abusers at the Bali Police Narcotics Investigation Directorate. Therefore, it can be said that the implementation of Restorative Justice for narcotics abusers at the Bali Police's  Drug  Investigation  Directorate  was  carried  out  and  carried  out  well.  However,  it  is  best  if  the rules and provisions of restorative justice can be regulated in a law that has strong legitimacy.
Keywords: Justice, Restorative, Narcotics

## I. PENDAHULUAN
Kejahatan  narkotika  dan  psikotrapika  merupakan  kejahatan  kemanusiaan  yang  mempunyai dampak  luar  biasa,  khususnya  generasi  muda.  Kejahatan  narkotika  adalah  salah  satu  jenis
kejahatan  lintas  negara,  karena  penyebaran  dan  perdagangan  gelapnya  melibatkan  Negara- negara  dan  diantara  lintas  batas  negara (Hikmawati,  2011) .  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  suatu acara  dan  prosedur  di  dalam  sistem  yang  dapat  mengakomodasi  penyelesaian  perkara  yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative.
Narkotika  pada  dasarnya  adalah  obat  atau  bahan  yang  bermanfaat  dalam  bidang pengobatan  dan  pelayanan  kesehatan  serta  pengembangan  ilmu  pengetahuan  kesehatan. Pengertian  narkotika  secara  formakologis  medis  menurut  Ensiklopedia  Indonesia  adalah  obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah viresal dan yang dapat menimbulkan  efek  stupor  (bengong,  masih  sadar  tetapi  harus  digertak)  serta  adiksi (Sasangka, 2003) .  Di  sisi  lain,  narkotika  juga  dapat  menimbulkan  ketergantungan  dan  akibat  yang  sangat merugikan  apabila  disalahgunakan  atau  digunakan  tanpa  pengendalian  dan  pengawasan  yang ketat.
Ketentuan  hukum mengenai larangan penyalahgunaan, serta peredaran  gelap narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35  Tahun  2009.  Terkait  dengan  perkembangan  yang  ada  saat  ini  mengenai  pelaku penyalahgunaan  narkotika menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan yang  kuat dalam memandang  para  pecandu  narkotika  yang  tidak  lagi  dilihat  sebagai  pelaku  tindak  kriminal, namun  sebagai  korban  yang  harus  diberi  empati,  perilaku  yang  menyimpang  dari  norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru dibidang hukum dan merugikan masyarakat (Prasetya,  2017) .  Pengguna  narkotika  dapat  dibedakan  antara  lain  sebagai  pecandu  narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau  menyalahgunakan  narkotika  dan  dalam  keadaan  ketergantungan  pada  narkotika,  baik secara fisik maupun psikis, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak  sengaja  menggunakan  narkotika,  karena  dibujuk,  diperdaya,  ditipu,  dipaksa  dan/atau diancam  untuk  menggunakan  narkotika.  Undang-undang  nomor  35  tahun  2009  tentang narkotika menjelaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib  di  rehabilitasi,  itu  sesuai  dengan  bunyi  pasal  54  undang-undang  nomor  35  tahun  2009 tentang  narkotika (Yuliana  Yuli  W,  2019) .  Rehabilitasi  merupakan  salah  satu  bentuk  keadilan restorative.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  telah  mengakomodir  permasalahan  tersebut dengan bentuk mekanisme restorative justice menjadi suatu pertimbangan  yang  sangat penting dalam  menyelesaikan  penyalahgunaan  narkotika.  Hal  tersebut  tertuang  dalam  Peraturan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative. Hal yang melatar belakangi munculnya peraturan ini yaitu karena sistem pemidanaan seakan tidak memberikan efek jera pada pelaku, daya tampung lembaga  pemasyarakatan  yang  over  capacity  (paling  banyak  narapidana  narkotika).  Tujuan penelitian ini adalah bagaimana implementasi restorative justice pelaku penyalahguna narkotika di  Direktorat  Reserse  Narkoba  Polda Bali  dan  yang  kedua  apakah  faktor  -faktor  yang  menjadi kendala/hambatan  dalam  implementasi  keadilan  restorative  terhadap  pelaku  penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  empiris.  Penelitian  empiris  yaitu suatu  penelitian  yang  menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang  diambil  dari  perilaku  manusia, baik  perilaku  verbal  yang  didapat  melalui  wawancara  maupun  perilaku  nyata  yang  dilakukan melalui  pengamatan  langsung (Achmad,  2007) .  Pendekatan  penelitian  ini  bersifat  deskriptif kualitatif  artinya  peneliti  menganalisis  dan  menggambarkan  penelitian  secara  objektif  dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat (Sukardi, 2005) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi Restorative Justice di Direktorat Reserse Narkotika Polda Bali
Restorative  justice  memang  sangat  dibutuhkan  dalam  penyelesaian  berbagai  macam  tindak pidana  terutama  tindak  pidana  tertentu  yang  mana  jika  ditangani  secara  retributive  tidak
memberikan  manfaat  yang  berarti,  melainkan  sebaliknya  justru  menimbulkan  suatu  kerugian baru baik bagi korban maupun kepada negara termasuk dalam hal ini yaitu kejahatan narkotika khususnya  pengguna  yang  bukan  pengedar (Andriyanto  Santoso  Randotama,  Setyo  Utomo, 2022) .
Menurut  Adrianus  Meliala  dalam  bukunya  O.C.  Kaligis  disebutkan  restorative  justice sangat dibutuhkan saat ini setidaknya karena disebabkan 4 faktor yaitu (O.C.Kaligis, 2012) . 1. Pemidanaan membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan
2. Pemidanaan pelaku kejahatan tidak melegakan atau menyembuhkan korban
3. Proses formal sistem peradilan pidana terlalu lama, mahal dan tidak pasti
4. Pemasyarakatan sebagai kelanjutan pemidanaan  juga berpotensi tidak menyumbang  apa-apa bagi masa depan narapidana dan tata hubungan dengan korban.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tanggal  22  Mei  2022  dengan  Bapak  Agus  Trisnadi, Penyidik  pada  Direktorat  Reserse  Narkotika  disampaikan  bahwa  Implementasi  Restorative Justice di Direktorat Reserse Narkotika Polda Bali yakni a. Kasus Penyalahguna Narkotika Atas Nama I Gusti Komang Darma Putra beralamat di Jalan Padang  Indah  III/15  Denpasar,  Banjar  Padang  Indah,  Desa  Padangsambian  Kelod,  Kec. Denpasar  Barat,  Kota  Denpasar,  Provinsi  Bali  telah  melanggar  ketentuan  Pasal  127  ayat  (1) huruf  a  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  berdasarkan  Berita  Acara Penempatan  Rehabilitasi  tertanggal  29  November  2021  telah  dilakukan  tindakan  berupa Penempatan Rehabilitasi yang dilaksanakan di Yayasan Anargya Sober House di Jalan Jayagiri XIX No. 17B Denpasar mulai tanggal 29 November 2021 (Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah,  Almira  Divarianti,  2021) .  Disamping  itu  Alasan  dilakukannya  Restorative  Justice terhadap  Pelaku  Penyalahguna  di  Direktorat  Reserse  Narkotika  sebagaimana  Pasal  9  Perkap  8 Tahun 2021  antara lain yakni :
a) Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba dan hasil tes urine menunjukkan positif narkoba,
1.  Telah  dilaksanakan  asesmen  oleh  tim  asesmen  terpadu,  berdasarkan  hasil  pemeriksaan asesmen  medis  nomor  :  R/04/XI/2021/HK/IPWL/BNNK  Badung  terhadap  tersangka  I  Gusti Komang Darma Putra 2. Kesimpulan : Terperiksa adalah seorang penyalahguna narkotika, dengan jenis yang disalahkan adalah shabu. Pola  pemakaian  shabu  bersifat  situasional  apabila  ada  uang.  Terperiksa  menggunakan  shabu dengan motivasi untuk menghilangkan rasa malas dan energik. Saat ini terperiksa dalam kondisi putus zat tanpa komplikasi.
3. Saran :
Dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi sosial di lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah selama 3 bulan. b.  Kasus  Penyalahgunaan  Narkotika  yag  dilakukan  oleh  tersangka  Asep  Deni  yang  melanggar Pasal  127  Ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Republik  Indonesia  tentang  Narkotika.  Adapun kronologis kejadiannya yakni : Pada hari ini Kamis, tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 12.30 Wita tim opsnal Unit 2 Subdit 1, Ditresnarkoba Polda Bali dibawah pimpinan Iptu I Gede Jaya, SH.  telah  melakukan  penangkapan  terhadap  seorang  laki-laki  an.  Asep  Deni  bertempat  di Garase  Mobil  di  depan  rumah  No.  3  Perumahan  Kumpul,  Jalan  Merdeka,  Br.  Bebalang,  Desa Bebalang,  Kec.  Bangli,  Kab.  Bangli  dengan  di  saksikan  oleh  2  (dua)  orang  saksi  dari masyarakat  umum  an.  Safarudin  dan  Mulyana  dilakukan  penggeledahan  terhadap  badan  dan kendaraan  pelaku  Asep  Deni  sehingga  ditemukan  di  dalam  Mobil  Honda  Freed  Warna  Putih Nopol  DK  1808  PK  STNK  di  pintu  sebelah  kanan  ditemukan  1  (satu)  buah  bungkus  rokok Sampoerna  yang  di  dalamnya  berisi  1  (satu)  buah  plastik  klip  bening  yang  didalamnya  berisi kristal  bening  yang  diduga  mengandung  sediaan  narkotika  jenis  sabu  dengan  berat  1,01  gram bruto  atau  0,84  gram  netto,  1  (satu)  buah  tas  kecil  warna  abu-abu  bertuliskan  Never  Give  Up yang  didalamnya  berisi  korek  api,  pipa  kaca  dan  alat  isap  berupa  bong  ditemukan  di  lantai gudang  garase  dan  1  (satu)  buah  handphone  warna  hitam  merk  Samsung  A9,  dengan  nomor simcard  081337024555  diserahkan  langsung  oleh  Asep  Deni  kepada  petugas  polisi.  Pada  saat
tim  opsnal  melakukan  intrograsi  terhadap  Asep  Deni,  mengaku  barang  narkotika  jenis  sabu tersebut  didapatkannya  dari  seseorang  yang  bernama  Samsons  melalui  pesan  Whats  App, kemudian  pelaku  Asep  Deni  beserta  barang  bukti  yang  ditemukan  tersebut  disita  dari  yang bersangkutan  dan  dibawa  ke  Kantor  Direktorat  Reserse  Narkoba  Polda  Bali,  guna  dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
Adapun Barang Bukti yang berhasil ditemukan yakni : 1)  1  (satu)  buah  bungkus  rokok  Sampoerna  yang  didalamnya  berisi  1  (satu)  buah  plastik  klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,01 gram bruto atau 0,84 gram netto;
2)  1  (satu)  buah  tas  kecil  warna  abu-abu  bertuliskan  Never  Give  Up  yang  di  dalamnya  berisi korek api, pipa kaca dan alat isap berupa Bong;
3)  1  (satu)  unit  Mobil  Honda  Freed  Warna  Putih  Nopol  DK  1808  PK  STNK  atas  nama  Asep Deni;
4)  1  (satu)  buah  handphone  warna  hitam  merk  Samsung  A9,  dengan  nomor  simcard 081337024555;
Penerapan  Peraturan  Kepolisian  Negara  RI  No.  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak Pidana  berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  terhadap  Asep  Deni  dapat  dilakukan  Restorative Justice setelah memenuhi kriteria khusus:
a. Ditemukan  barang  bukti  narkotika  untuk  pemakaian  1  hari  dengan  penggolongan  narkotika sesuai  peraturan,  yang  mana  barang  bukti  yang  ditemukan  sebanyak  1  paket  dengan  berat 1,01 gram bruto atau 0,84 gram netto dan juga ditemukan alat hisap sabu (bong);
b. Hasil tes urine tersangka positif methampetamina (sabu);
c. Tersangka  tidak  ada  terlibat  dalam  jaringan  tindak  pidana  narkotika,  pengedar  dan  atau bandar, yang mana tersangka membeli sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri;
d.  Terhadap  tersangka  sudah  dilaksanakan  asesmen  oleh  tim  asesmen  terpadu  pada  tanggal  8 Februari 2022 diperoleh hasil sementara berupa “tersangka merupakan pecandu narkotika, tidak masuk  dalam  jaringan  peredaran  narkotika  dan  direkomendasikan  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial”
v. Tersangka telah dilaksanakan rehab di rumah sakit jiwa provinsi bali sejak tanggal 9 februari 2022.
Kesimpulan :
•  Berdasarkan  uraian  diatas  terkait  dengan  laporan  tersebut  diatas  tersangka  Asep  Deni  dapat dilakukan keadilan restoratif, sesuai dengan hasil gelar perkara tanggal 9 februari 2022 • Tersangka Asep Deni telah dilakukan rehab medis dan juga rehab sosial bertempat di rumah sakit  jiwa  provinsi  bali,  sesuai  dengan  rekomendasi  tim  asesmen  terpadu  Provinsi  Bali  sejak tanggal 9 februari 2022;
Terkait  dengan lp/a/40/ii/2022/spkt.ditnarkoba/polda bali, tanggal 03 februari 2022, agar dapat dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum karena keadilan restoratif, sesuai dengan  peraturan  kepolisian  no.  8  tahun  2021  tentang  penanganan  tindak  pidana  berdasarkan keadilan restoratif
Dari  dua  kasus  narkotika  tersebut  telah  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  Pasal  9  Perkap  8 Tahun 2021 yakni :
•  Tidak  ditemukan  barang  bukti  tindak  pidana  narkoba  atau  ada  barang  bukti  ada  tapi  hanya untuk sekali pemakaian
• hasil tes urine menunjukkan positif narkoba.
• Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu
2. Faktor-Faktor  Yang  Menjadi  Kendala/Hambatan  Dalam  Implementasi  Keadilan Restorative terhadap pelaku penyalahguna Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali
Faktor  Eksternal  Dalam  Implementasi  Keadilan  Restorarive  Bagi  Pelaku  Penyalahguna  di Direktorat Reserse Narkotika Polda Bali
Berdasarkan hasil wawancara tanggal 10 Juni 2022 dengan Ibu I Putu Yuni Setiawan, Penyidik pada  Direktorat  Reserse  Narkotika  disampaikan  bahwa  Pelaksanaan  Restorative  Justice  terkait Penyalahgunaan  Narkotika  ternyata  memiliki  hambatan  untuk  dilaksanakan.  Faktor  Eksternal yang  menghambat  penyidik  untuk  melakukan  restorative  justice  pada  saat  penyidikan    yakni Pemahaman  masyarakat  yang  kurang  terhadap  restorative  justice  yang  dilakukan  oleh  polisi membuat kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Kepolisian menjadikan kerja polisi sedikit berat (Sinaga, 2021) . Demikian juga pada saat penyidikan, karena masyarakat mempunyai peran dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh polisi. Apabila informasi yang dimiliki oleh polisi  sedikit  maka  pertimbangan  untuk  melakukan  keadilan  restoratif  juga  akan  memakan waktu  yang lebih lama. Kurang adanya kerjasama dari masyarakat kenyataannya sering terjadi dalam  hal  ini  tidak  adanya  partisipasi  dari  masyarakat  terutama  dalam  hal  penangkapan, keterangan saksi dan lainnya. Selain hal itu anggapan dari masyarakat bahwa restorative justice adalah  suatu  hal  yang  buruk  karena  termasuk  pelanggaran  hukum,  juga  membawa  akibat  bagi polisi  sulit  untuk  leluasa  menggunakan  restorative  justice  terhadap  masalah  yang  memang seharusnya menurut hukum jalan keluarnya adalah di dilakukan restorative justice, dalam artian jika  polisi  menggunakan  wewenang  melakukan  restorative  justice  masyarakat  menganggap polisi itulah yang justru melakukan pelanggaran hukum karena tidak menindak pelaku kejahatan tetapi justru memberikan kesempatan untuk bebas dari tuduhan dengan dalih restorative justice tadi.  Dalam  hal  tersebut  polisi  dituntut  untuk  bisa  melakukan  restorative  justice  sekaligus memberikan  pengertian  kepada  masyarakat  bahwa  restorative  justice  bukanlah  hal  yang  buruk atau keliru akan tetapi memang itulah yang diberikan oleh hukum sebagai jalan keluarnya.
Faktor Eksternal Dalam Implementasi Keadilan Restorarive Bagi Pelaku Penyalahguna di Direktorat Reserse Narkotika Polda Bali Berdasarkan  hasil  wawancara  tanggal  10  Juni  2022  dengan  Bapak  I  Putu  Yuni  Setiawan, Penyidik  pada  Direktorat  Reserse  Narkotika  disampaikan  bahwa  Pelaksanaan  Restorative Justice  terkait  Penyalahgunaan  Narkotika  ternyata  memiliki  hambatan  untuk  dilaksanakan. Faktor  Internal  yang  menghambat  penyidik  untuk  melakukan  restorative  justice  pada  saat penyidikan.
• Kendala Finansial
• Kurang optimalnya profesional dan keahlian polisi
• Masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia
• Oknum apparat

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Implementasi  restorative justice pelaku penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dilakukan dan terlaksana dengan baik dimana terdapat penyelesaian dan penanganan 2  perkara  yakni  perkara  penyalahguna  narkotika  atas  nama  terdakwa  I  Gusti  Komang  Darma Putra  dan  terdakwa  Asep  Deni.  Kedua  terdakwa  telah  memenuhi  persyaratan  untuk  dilakukan restorative  justice  sebagaimana  ketentuan  Pasal  9  ayat  1  huruf  b  yakni  Pada  saat  tertangkap tangan,  ditemukan  barang  bukti  Narkoba  pemakaian  1  (satu)  hari  dengan  penggolongan narkotika  dan  psikotropika  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  tidak ditemukan  barang  bukti  tindak  pidana  Narkoba,  namun  hasil  ters  urine  menunjukkan  positif Narkoba, tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar, telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu, Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.
Faktor-faktor  yang  menjadi  kendala/hambatan  dalam  implementasi  keadilan  restorative terhadap pelaku penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yakni terdiri dari  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  meliputi  kendala  finansial,  kurang optimalnya profesional dan keahlian polisi, masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan oknum  aparat.  Sedangkan  faktor  eksternalnya  yakni  Pemahaman  masyarakat  yang  kurang terhadap restorative justice yang dilakukan oleh polisi.

## 2. Saran
a.  Bagi  kepolisian  sebaiknya  dalam  melaksanakan  restorative  justice  terhadap  perkara penyalahgunaan  narkotika  harus  mempelajari  serta  mendalami  aturan  dan  proses  pelaksanaan restorative  justice  sebaik  mungkin,  karena  restorative  justice  itu  masih  belum  dapat diterjemahkan secara sama oleh aparat kepolisian.
b.  Sebaiknya  ketentuan  mengenai  restorative  justice  terhadap  penyalahgunaan  narkotika  dapat diatur dalam suatu undang-undang sehingga memiliki legitimasi yang kuat.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  M.  F.  N.  dan  Y.  (2007). Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Andriyanto Santoso Randotama, Setyo Utomo, S. (2022). Dasar Pertimbangan Penyidik Reserse Narkoba Di Lingkup  Kerja Polda Metro Jaya Dalam  Menerapkan  Restorative Justice Pada Kasus Narkoba.
Al-Misbah , 3 (3).
Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, S. H. (2021). Kasus Narkoba Di Indonesia Dan  Upaya  Pencegahannya  Di  Kalangan  Remaja. Jurnal  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat (JPPM) , 2 (3).
Hikmawati,  P.  (2011).  Analisis  Terhadap  Sanksi  Pidana  Bagi  Pengguna  Narkotika. Jurnal  Negara Hukum , 2 (2). O.C.Kaligis. (2012). Antologi Tulisan Ilmu Hukum, Jilid 7 . Bandung: Alumni.
Prasetya, D. D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika . Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sasangka, H. (2003). Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana . Bandung: CV Mandar Maju. Sinaga,  H.  S.  R.  (2021).  Penerapan  Restorative  Justice  dalam  Perkara  narkotika  di  Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis , 2 (7). Sukardi. (2005). Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya . Jakarta: PT. Bumi Aksara. Yuliana  Yuli  W,  A.  W.  (2019).  Upaya  Rehabilitasi  Terhadap  Pecandu  Narkotika  Dalam  Perspektif Hukum Pidana. ADIL: Jurnal Hukum , 10 (1).