Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Ulama Dan Politik Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Sosiologi
¹Randi, ¹Yulasteriyani, ²Junaidi
¹Dosen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya ²Dosen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Email: randi@fisip.unsri.ac.id
Abstrak. Kehadiran  ulama  dalam  dunia  perpolitikan  sudah  menjadi  hal  yang  tidak  tabu  lagi. Banyak dan terlihat jelas bahwa  berperan dan ikut serta dalam politik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi  ulama  ikut  serta  dalam  dunia  perpolitikan  serta  terdapat  beberapa  kepentingan didalamnya yang memicu ikut sertanya ulama dalam politik. Ulama dan politik adalah dua konsep yang berbeda dimana ulama sebagai aktor dan politik adalah arena. Menurut hasil tulisan ini bahwa ulama dan  politik  tidaklah  dapat  dilepaskan  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  kehidupan  yang  lebih  baik. Pada dasarnya agama adalah untuk kedamaian di dunia. Niat ingin mencapai tujuan namun politik tidak semurni yang dharapkan sehingga banyak ulama yang terlibat dalam kriminalisasi. Hal ini dibuktikan dengan  adanya  beberapa  pertmuan  antara  pemerintah  dan  ulama,  hal  ini  terkait  persoalan  penegakan hukum,  kebangsaan  hingga  keadilan,  dugaan  praktik  kriminalisasi  yang  dialami  sejumlah  ulama. Penelitian ini menggunakan metode kualitati dengan teknik pengumpulan data studi literatur.

## Kata Kunci : Ulama, Politik, Kesejahteraan, Agama, Islam
Abstrack.  The  presence  of  ulama  in  the  world  of  politics  has  become  something  that  is  not taboo anymore. Many and it is clear that participating and participating in politics. There are several factors  that  influence  the  clergy  to  participate  in  politics  and  there  are  several  interests  in  it  that trigger  the  participation  of  scholars  in  politics.  Ulama  and  politics  are  two  different  concepts  where clerics  as  actors  and  politics  are  arenas.  According  to  the  results  of  this  paper  that  scholars  and politics cannot be released with the aim of creating a better life. Basically religion is for peace in the world.  The  intention  of  wanting  to  achieve  the  goal  but  politics  is  not  as  pure  as  expected  so  many scholars  are  involved  in  criminalization.  This  is  evidenced  by  the  existence  of  several  complaints between  the  government  and  ulama,  this  is  related  to  the  issue  of  law  enforcement,  nationality  to justice, alleged criminalization practices experienced by a number of scholars. This study uses quality method with literature study data collection technique .

## Keywords: Ulama, Politics, welfare, Religion, Islam

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang mayoritas  masyarakatnya  beragama  muslim, mulai dari sabang sampai merauke. Pemerintah yang  kuat  pun  sangat  diperlukan  untuk mencapai  tujuan  yang  termaktub  dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila dan  telah di  gariskan  Allah.  Banyak  para  ulama  yang turun  ke  dunia  politik,  dengan  tujuan  agar masyarakat  tidak  terjerumus  dalam  kekacauan dan  dosa,  serta  menjadikan  pemimpin  atau
penguasa  yang  taat  beragama  dan  kerukunan umat.  Dalam hal ini, ulama yang ikut berperan dalam dunia politik sebenarnya adalah hal yang benar,  namun  tidak  sepenuhnya  benar,  namun tidak pula di salahkan. Maksudnya peran ulama dalam dunia politik sepenuhnya tidak sebaiknya di  tangan  mereka,  karena  dalam  hal  ini  untuk menyatukan  agama  dan  politik  sangatlah bertabrakan,  namun  bukan  bearti  agama  tidak dapat  masuk  ke  dalam  politik,  agama  bisa  ikut turun  ke  politik  namun  dengan  batas  yang  ia
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
punya,  seperti  dengan  tugasnya  agama  untuk menyelaraskan suatu
tindakan, atau menyelaraskan  adanya  program  yang  akan dibuat  oleh  pemerintah.  Ini  sangat  penting, karena peran seperti ini sangat di butuhkan oleh pemerintah, adanya peresmian peredaran barang  konsumsi  dari  luar  negeri  atau  import seperti makanan yang harus mendapatkan lebel halal  terlebih  dahulu  dari  MUI.  Melihat dinamika politik ulama sangat menarik hal yang umum  terjadi  menurut  FAridl,  2007  ada  dua pilihan  model,  yaitu:  Pertama,  model  yang memilih  diam  ketika  menghadapai  berbagai perubahan  sosial  politik.  Kedua,  model  yang cepat  tanggap  terhadap  berbagai  perubahan sosial  politik  yang  terjadi. Sikap  ulama konsisten  dengan  ideology  politik  keagamaan dan  berjhati-hati  dalam  bertindak  untuk kemaslahatan  dan  menjauhi  mafsadah  (Fealy, 2012). Ulama  bergerak  melalui  gerakan bawah tanah  (underground)  yang  biasa  memebrikan pesan  tersirat  untuk  memeilih  pemimpin tersebut.  Ulam  juga  bergerak  terang  terangan melalaui partai (Nahdli, 2015).
Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  sebenarnya peran  ulama  penting  namun  dengan  porsinya tidak  sepenuhnya  dipegang  oleh  ulama,  karena negara  kita  sendiri  adalah  negara  yang demokratis,  walaupun  setengah  warganya adalah  mayoritas  muslim,  tetapi  setengahnya adalah  beberapa  agama  yang  lain.  Dan  lebih tepatnya  perlunya  kita  untuk  membagi  porsi yang  rata  bagi  yang  lainnya,  jangan  hanya karena Indonesia mayoritas muslim lalu dengan gampangnya berniat untuk meratakan politik di ambil  alih  oleh  ulama  muslim,  ini  merupakan hal  yang  tidak  tepat.  Sering  kali  telah  terbukti, bagaimana  susahnya  bagi  pemerintah  negeri menjalankan  satu  urusan,  bilamana  tidak disetujui  oleh  alim-ulama  di  daerah  yang bersangkutan.  Sebaliknya  pun  begitu  pula. Beruntunglah  salah  satu  masyarakat,  bila mempunyai  seorang  alim,  sebagai  pemimpin rohani yang tahu dan insaf akan tanggungannya sebagai penganjur dan penunjuk jalan.
Aman  dan  makmurlah  salah  satu  daerah bilamana  pegawai-pegawai  pemerintah  di  situ
tahu  menghargakan  kedudukan  alim  ulama yang  ada  di  daerah  itu.”  Alangkah  baiknya pembagian  porsi  yang  merata,  dengan  batas yang  wajar.  Sehingga,  Indonesia  beserta masyarakatnya  pun  merasakan  kedamaian, ketentraman,  serta  merasa  adil  sebagai  umat beragama  dan  warga  yang  bangga  dengan mengikat  ikrar  Bhinneka  Tunggal  Ika  nya dengan  sebenar-benarnya.  Terdapat  dua  faktor di  dalamnya  mengenai  alasannya.  Menarik sekali  ketika  berbicara  terkait  ulama  dan politik,  maka  kali  ini  penulis  ini  membahas terkait  keterlibatan  ulama  dalam  politik. Mengingat  beberapa  kasus  yang  menyeret  para ulama ke politik bahkan ke meja hijau.

## METODE
Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data penelitian adalah data  sekunder.  Berikut  sumber  data  sekunder dokumen,  arsip,  surat-surat,  buku,  yang berkaitan  langsung  dengan  ulama  dan  politik. Studi  pustaka  yang  dilakukan    selama  1 semester.  Data  didapat  dari  berbagai  sumber bacaan  dengan  berbagai  kategori:  sumber referensi umum, buku ajar, buku bacaan, artikel lepas,  e-jurnal  dan  laporan  hasil  penelitian. Kemudian  teknik  pengumpulan  data  dalam tulisan ini yaitu dengan studi literatur.

## PEMBAHASAN Kajian Sosiologi
Keterlibatan  ulama  dalam  dunia  politik baik  langsung  maupun  tidak  langsung  harus diniati  atau  dimotivasi  untuk  menciptakan keadilan  sosial,  kemaslahatan  umat,  dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memenuhi  ambisi  politik  kekuasaan  peribadi maupun  untuk  membantu  mengembangbiakan idiolog dan ormas  keagamaan tertentu (bolong, 2018).
Mudzhar  (2000)  menyatakan  bahwa studi  Islam  dengan  pendekatan  sosiologi  dapat mengambil, Pertama terkait dengan tema agama dan  perubahan  masyarakat,  dimana  Emile Durkheim  yang  berusaha  menganalisis  dan mengenalkan    konsep  fungsi  sosial  agama  di
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tengah-tengah  masyarakat.    Kedua,  membahas terkait dengan struktur dan perubahan masyarakat  yang  berpengaruh  terhadap  ajaran agama  atau  konsep  keagamaan  di  masyarakat. Ketiga,  melihat  amalan  beragama  masyarakat. Keempat,  melihat  pola  sosial  masyarakat muslim.  Kelima,  pada  bagian  ini  melihat masyarakat  sebagai  suatu  gerakan  yang  dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama di masyarakat.
Secara sosiologis, kesadaran umat Islam atau  masyarakat  akan  posisi  strategis  para ulama  dalam  mempersatukan  NKRI  dianggap mulai membaik hal ini dapat dilihat daris etiap aktivas  ulama  yang  dikabarkan  oleh  beberapa media.  Sehingga  tidak  jarang  ada  gerakan politik  oleh  ulama  di  tengah-tengah  kehidupan umat  isal  dan  agama  lainnya.  Ulama  adalah orang  yang  paham  agama,  sebagai  seorang yang mampu memperbaiki akhlak umat melalui pengetahuan agama yang dimiliki. Seperti yang diungkapkan dalam hadist HR. Ahmad, sebagai berikut:
“Permisalan  ulama  di  muka  bumi  seperti bintang  yang  ada  di  langit.  Bintang  dapat memberi  petunjuk  pada  orang  yang  berada  di gelap malam di daratan maupun di lautan. Jika bintang  tak  muncul,  manusia  tak  mendapatkan petunjuk.” (HR. Ahmad). sabda baginda Nabi di atas menunjukkan  betapa  kedudukan  ilmu  dan ulama  begitu urgen bagi  kaum  muslimin, bahkan  seluruh  manusia.   Peran  mereka adalah menjaga umat dari kebodohan yang mengakibatkan maksiat dan kerusakan di muka bumi. Sekarang telah tampak kerusakan dimuka bumi  hingga  banyak  ulama  yang  tampak terlibat dalam politik.  Tugas dan misi manusia di  muka  bumi  yaitu  bertumpu  kepada pandangan  dan  serta  asumsi  yang  mendasar terkait  dengan  manusia.  Manusia  sebagai makhluk  hidup  yang  memiliki  keimanan  dan hakikat  tujuan  manusia  di  dunia  berhubugan dengan Tuhan.  Anggapan Yahudi, Nasrani dan Islam,  memiliki  konsep  yang  berbeda  terkait dengan  misi  dan  fungsi  manusia.  Sudut pandang yang berbeda tersebut tergantung pada
masing-masing  wahyu  agama  memandang manusia.  Sehingga  konsep  ulama  menurut agama dan orang Nasrani, Yahudi, Kristen, dan Islam  sebagai  implikasi  hakikat  peran  manusia satu  dengan  lainnya  berbeda.  Istilah  ulama dalam  islam    merupakan  sebutan  yang  khusus diberikan  untuk  agamawan  atau  seorang  yang paham  agama.  Sedangkan  etika  politik  Islam, politik  dipahami  sebagai  seperangkat  aturan atau  norma  dalam  bernegara  di  mana  setiap individu  dituntut  untuk  berperilaku  sesuai dengan ketentuan Allah sebagaimana tercantum dalam  al-Qur’an. Nilai-nilai  etika  politik tersebut  merujuk  kepadapola  kehidupan  Nabi Muhammad  SAW,  baik  dalam  kehidupan secara  umum  maupun  secara  khusus  dalam tatanan  politik  kenegaraan.  Sedangkan  dalam paham  kristiani,  etika  politik  dipahami  sebagai usaha  untuk  mencapai  kesejahteraan  umum masyarakat, bukan hanya kesejahteraan golongan atau individu.
Kesejahteraan  umum  adalah  keseluruan kondisi  hidup  mencapai  kesempurnaan  serta sasaran-sasaran yang telah ditetapkan masyarkat sehingga mereka akan disanggupkan untuk  lebih  muda  dan  lebih  penuh  mencapai kesempurnaan. Dalam ajaran gereja, kesejahteraan  umum  dipahami  sebagai  nilai pelayanan.  Kesejahteraan  umum  terwujud dalam  nilai  kebaikan  yang  diejawantahkan dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian masyarakat  akan  lebih  mudah  dan  lebih  penuh menggapai  kesempurnaan.    Etika  politik kristiani melihat kesejahteraan umum bukanlah tujuan  dalam  dirinya  sendiri.  Dia  ada  demi melayani  keperibadian  manusia  serta  rencana penciptaan  dan  keselamatan  Allah.  Hal  ini menyiratkan bahwa keperibadian manusia tidak semata-mata  menjadi  sarana  untuk  mencapai kesejahteraan  umum  serta  sasaran-sasaran masyarakat.  Ia  secara  langsung  bertanggung jawab  kepada  Allah.    Kesejahteraan  umum suatu  masyarakat  berkaitan  dengan  tugas  dasar serta sasaran esistensial manusia, maka semakin berat  pula  kewajiban  untuk  memajukannya. Kewajiban  ini  dikenakan  kepada  orang-orang yang  memiliki  kekuasaan  dan  pengaruh  dalam
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kehidupan masyarakat. Daya ikat dan kekuatan yang  mewajibkan  dari  kesejahteraan  umum lebih  berat  dalam  satu  negara  dari  pada  dalam satu  keluarga.  Untuk  mewujudkan  etika politik dibutuhkan  persetujuan  masyarakat  karena menyangkut tindakan kolektif.
Dalam  keterlibatan  pada  dunia  politik  para ulama  atau  agamawan  hendaknya  melakukan pendekatan dengan sikap etis. Artinya memandang  dan  memperlakukan  semua  orang yang  terlibat  dalam  politik  sebagai  sesama manusia  dan  warga  negara  yang  sejajar  dan mengambil  keputusan  secara  adil.  Tolak  ukur adalah  kesejahteraan  umum  dalam  prosedur demokrasi.  Para  ulama  berjuang  meningkatkan kesadaran  diri  dan  kesadaran  masyarakat terhadap  hukum.  Kesadaran  hukum  harus ditumbuhkan,  sehingga  dapat  meningkatkan mutu  hidup  manusia  bersama.  Hukum  harus diyakini  sebagai  perlindungan  bagi  rakyat untuk memperoleh keadilan.
Tiap  agama  memiliki  pandangan  berbeda tentang  keterlibatan  ulama  atau  pemimpin agama  dalan  dunia  politik.  Syarat  keterlibatan itu tidak hanya dibentuk dalam satu kesepakatan  lisan,  melainkan  tercantum  dalam konstitusi  agama  yang  bersangkutan.  Setiap pemuka  agama  atau  ulama  wajib  mengikuti peraturan yang sudah menjadi pegangan umum dari  institusi  agama  masing-masing.  Dalam Islam,  sejak  awal  perkembangannya  teologi Islam  berkaitan  erat  dengan  politik.  Hal  ini antara  lain  disebabkan  Nabi  Muhammad  pada hampir  sepuluh  tahun  terakhir  masa  hidupnya memimpin  umat  yang  mempunyai  ciri-ciri sebuah  negara.  Perumusan  ajaran  keagamaan Islam akhirnya terjadi dalam konteks kehidupan yang  tidak  lepas  dari  pergumulan  politik. Anggapan  atau  keyakinan  keagamaan  bahwa Islam  adalah  dinwadaulah  (agama  dan  negara) merupakan  konsekwensi  dari  perkembangan itu. Dalam keadaan ini agama dan penyelenggara  negara  menyatu  dan  saling memasuki.  Dalam  Alquran  sangat  lugas membicarakan  masalah  politik  dan  duniawi. Dari  lebih  6000  ayat  yang  terdapat  dalam Alquran hanya sekitar 600 saja yang
membicarakan  masalah-masalah  keagamaan dan urusan akhirat. Sedangkan yang selebihnya berkaitan  dengan  masalah  politik  dan  urusan duniawi.  Dengan  demikin  Islam  merupakan suatu sistem kehidupan manusia yang komprehensif.
Islam bukan semata-mata merupakan agama yang  hanya  mengatur  hubungan  manusia dengan  Tuhan.  Sebaliknya  Islam  adalah  suatu agama  yang  sempurna  dan  lengkap  dengan pengaturan  dalam  segala  aspek  kehidupan manusia  termasuk  kehidupan  politik  dan negara.  Islam  agama  yang  sangat  lengkap,  di dalamnya terdapat pula tentang sistem ketatanegataan dan politik. Karena ajaran Islam menekankan  juga  masalah  politik  maka  semua kaum  muslimin  baik  pemuka  agama  maupun umat kebanyakan, mempunyai hak dan kewajiban  dalam  kehidupan  politik.  Tidak  ada siapapun  boleh  melarang  atau  membatasi seorang muslim yang hendak mengabdikan diri untuk  kehidupan  masyarakat  melalui  dunia politik.  Dalam  kegiatan  politik,  setiap  kaum muslimin  menjalankan  politik  sesuai  dengan tugas  dan  tanggung  jawabnya  masing-masing dalam  kehidupan  masyarakat.  Kriteria  secara khusus  diberikan  kepada  para  ulama  atau agamawan  jika  mereka  hendak  melibatkan  diri dalam  dunia  politik.    Ulama  membangun sebuah  nilai  moral  serta  tatanan  masyarakat baru yang berdasarkan pada firman Tuhan yaitu Alqur’an.  Dari  sana  kemerdekaan  manusia diperjuangkan,  kebudayaan  dibangun,  disiplin masyarakat diberdayakan, hak-hak dan martabat perempuan dipulihkan kembali. Tatanan  baru  ini  merupakan  perwujudan  dan pesan  profetik  Muhammad  yang  mengilhami berbagai  macam  ragam  upaya  dari  banyak orang  untuk  mendukung  gerakan-gerakan pembebasan dan pemuliaan harkat dan martabat manusia dalam segenap bidang kehidupan yang menyangkut relasi-relasi politik dalam masyarakat.
Dalam  hal  ini,  salah  satu  bentuk  bahwa ulama  ikut  dalam  dunia  politik,  yaitu  adanya salah  satu  calon  wakil  presiden  tahun  2019  ini adalah seorang tokoh ulama yaitu K.H.  Ma’ruf
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Amin.  Dikatakan  bahwa  akan  menjadi  salah satu  calon  presiden  nantinya.  Dengan  adanya beliau  menjadi  calon  presiden  Indonesia nantinya,  dapat  dilihat  bahwa  pengaruh  serta minat  ulama  terhadap  politik  semakin  tinggi saja.  Seperti  dalam  visi  misi  yang  ia  berikan, “  Dalam  bidang  kesehatan,  kami  pastikan Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  akan berlanjut.  Begitu  juga  Program  Keluarga Harapan  (PKH).  Di  pendidikan,  beasiswa  akan kita  teruskan  dan  tingkatkan  sampai  kuliah. Oleh  karena  itu,  kepada  anak-anakku  semua, saya  nyatakan,  kalian  jangan  takut  untuk bermimpi,  bercita-cita.  Orang  tua  tidak  perlu khawatir  akan  masa  depan  anaknya.  Kalian jangan  takut  dan  sedih  karena  sekarang  negara telah  hadir  dan  akan  terus  hadir  membantu kalian.”  Tidak  terdapat  dalam  visi  misinya berasumsi  tentang  agama  dan  lainnya,  ia  lebih menitik  beratkan  untuk  kepentingan  bersama dalam hal membantu masyarakatnya.
Lain halnya dalam pemilihan umum Bupati Banyuasin  tahun  2018  lalu,  salah  satu  calon dalam  pemilihan  umum  Bupati  Banyuasin kemarin  adalah  seorang  ulama  yang  serta pemilik  salah  satu  pondok  pesantren  di Sumatera  Selatan  yaitu  K.H  Buya  Husni Thamrin.  Dengan  kebijakan  tanpa  seleksi  bagi anak  yang  ingin  masuk  pondok,  merupakan salah  satu  kebijakan  yang  akan  ia  langsungkan apabila  ia  menang  dalam  pemilu  Bupati Banyuasin 2018 ini.  Dari penjelasan yang telah di  sampaikan,  bahwa  benar  adanya  bahwa politik  sudah  dimasuki  oleh  para  tokoh  agama atau ulama dan makin terlihat jelas tampaknya, dan  bukan  hanya  ingin  sebagai  penyelaras  saja tetapi  sebagai  tokoh  yang  memimpin  daerah. Dengan  visi  misi  yang  mereka  bawa  untuk menjadikan mereka pemenang dalam pemilu.
Pertama,  faktor  posisi  seorang  ulama  yang menurut  studi-studi  terdahulu  memperlihatkan adanya  perubahan  masyarakat  perubahan  ini tentunya  terjadi  dalam  sosial,  ekonomi,  politik dan  budaya.  Berikut  studi  yang  dilakukan Horikoshi  (1978),  menunjukkan  kekuatan  kyai sebagai  sumber  perubahan  sosial,  bukan  saja pada  masyarakat  pesantren  tapi  juga  pada
masyarakat  di  sekitarnya,  hal  inilah  yang menjadi  ulama  cukup  di  pandang  oleh masyarakat.    Sementara  Geertz  (1960)  melihat kyai sebagai makelar budaya ( qultural brokers) dan  menyatakan  bahwa  pengaruh  kyai  terletak pada  pelaksanaan  fungsi  makelar  ini.  Secara politis  kyai  atau  ulama  ini  di  pandang  sebagai sosok  yang  belum  memiliki  pengalaman  dan kemampuan  profesional  dalam  bidang  politik, namun  secara  sosial  masyarakat  dan  agama terbukti  mempu  memberikan  jalan atas kepentingan.
Kedua,  faktor  kekuatan  personal  ynag diwarnai oleh pemikiran teologis  yang menjadi dasar  perilaku  ynag  diperankannya.  Ulama dipandang  sebagi  seorang  yang  memiliki karismatik di tengah-tengah masyarakat sehingga ulama ini dianggap memiliki kemampuan  untuk  menggerakkan  masyarakat dalam menentukan pilihan politik.  Namun, lain halnya  yang  di  katakan  oleh  Ketua  Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Dr. Ahmad  Zain  An Najah mengatakan politik yang tidak mendekati ulama maka  akan  menjadi  politik  yang  rusak. Sebaliknya  apabila  politik  yang  meminta arahan ulama maka akan lahir politik yang baik dan santun.
Menurutnya  ilmu  politik  adalah  ilmu mengatur negara. Sebab segala sesuatu diperlukan  ilmu.  Umar  bin  Khattab  pernah mengatakan belajarlah sebelum kalian memimpin.  Adapun  sumber  ilmu  adalah melalui  ulama.  Ia  menjelaskan  keterlibatan ulama  dalam  politik  ada  dua,  meski  idealnya ulama  tidak  masuk  ke  dalam  politik  praktis. Pertama,  ulama  semestinya  berada  di  atas politisi,  yang  tidak  diatur  oleh  atasan  atau menjadi  wakil.  Model  ke  dua,  ulama  boleh masuk  ke  dunia  politik  praktis  tetapi  harus menjadi  pemimpin  bukan  menjadi  bawahan. Sehingga  ulama  harus  menjaga  keidealannya dalam menjadi  rujukan  penguasa.  Ulama  harus mengarahkan,  bukan  justru  diarahkan  oleh penguasa.  Sebab  tidak  ada  contoh  nabi menduduki jabatan sebagai wakil atau bawahan,  kecuali  pemimpinnya  adalah  nabi.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Dr.  Zain  melanjutkan  sejatinya  umat  Islam  ini bisa  memenangkan  pertarungan  antara  hak  dan batil  tanpa  perang.  Salah  satunya  melalui politik  ulama  yakni  politik  dakwah.  Ulama harus  menjadi  hakim  para  politisi,  yang mengarahkan  atau  menegur  politisi  yang melakukan kekeliruan.
Sejatinya  alur  politik  ulama  adalah menegakkan  keadilan.  Baik  ulama  menjadi penguasa  atau  mengarahkan  penguasa  untuk menegakkan keadilan. Ia menyampaikan keutamaan  ulama  banyak  disebutkan  dalam kitab  Al  Quran.  Salah  satunya  dalam  QS.  An Nisa  ayat  (59),  perintah  untuk  taat  kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri.  Ahli Tafsir sepakat Ulil  Amri  dalam  ayat  tersebut  bermakana ulama. Ia menambahkan, sebab ulama mengikuti  perintah  Allah  dan  Rasul.  Adapun makna  ulil  amri,  pemimpin  ialah  pemimpin yang taat pada ulama.

## KESIMPULAN
Dalam  keterlibatan  pada  dunia  politik para ulama atau agamawan hendaknya melakukan  pendekatan  dengan  sikap  etis. Artinya memandang  dan  memperlakukan semua orang yang terlibat dalam politik sebagai sesama manusia dan warga negara yang sejajar dan  mengambil  keputusan  secara  adil.  Islam bukan  semata-mata  merupakan  agama  yang hanya  mengatur  hubungan  manusia  dengan Tuhan.    Sebaliknya  Islam  adalah  suatu  agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan dalam  segala  aspek  kehidupan  manusia termasuk  kehidupan  politik  dan  negara.  Islam agama  yang  sangat  lengkap,  di  dalamnya terdapat pula tentang sistem ketatanegataan dan politik.  Karena  ajaran  Islam  menekankan  juga masalah  politik  maka  semua  kaum  muslimin baik pemuka agama maupun umat kebanyakan, mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan politik.
Dengan banyak perdebatan yang mengenai masuknya  peran  ulama  di  dalam  politik,  ada yang  menyetujui  mengenai  masuknya  para ulama. Namun, terdapat juga beberapa diantaranya  yang  tidak  menyetujui  masuknya
ulama ke dunia perpolitikan. Namun, balik lagi bahwa  para  ulama  tetaplah  ulama,  ia  sebagai pembimbing, pencerahan bagi umatnya dengan tujuan  awalnya  sebagai  menelaras  untuk  yang salah  dan  membimbing  ke  jalan  yang  benar sesuai ajaran agama yang ia teguhkan.  Apabila ia  mampu  bersifat  netral  dalam  berbagai  sudut pandang  agama  lainnya,  kemungkinan  para ulama  dapat  menajadi  sosok  pemimpin  daerah untuk masyarakatnya dengan baik. Karena balik lagi  bahwa  Indonesia  sendiria  merupakan negara  yang  kaya,  bukan  hanya  kaya  sumber daya,  namun  berbagai  mcam  juga  etnis,  ras, budaya,  serta  agama.    Oleh  karena  itu,  bila  ia mampu menyatukan semuanya dengan bijaksana  tanpa  adanya  kesenjangan  dan saling merasakan  kesataran  maka  itu  adalah  hal  yang baik  untuk  ulama  sendiri  dan  masyarakat Indonesia  pula.  Kedudukan  ilmu  dan  ulama begitu urgen bagi  kaum  muslimin,  bahkan seluruh manusia.  Peran mereka adalah menjaga umat  dari  kebodohan  yang  mengakibatkan maksiat dan kerusakan di muka bumi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bolong,  Bertolomes.  2018. Etika  Politik Ulama. Millah. 18 (1): 129-152. Faridl, Miftah. 2007. Peran Sosial Politik Kyai di  Indonesia. Journals  ITB.  11:  238- 243.
Fealy,  Greg.  2012. Ijtihad  Politik  Ulama  ; Sejarah  NU  1952-1967. Yogyakarta: LKisYogyakarta.https://books.google.co .id/books?printsec=frontcover&vid=ISB N9789793381008&redir_esc=y#v=onep age&q&f=false
Geertz,  Clifford.  1960. The  Religion  of  Java .
London:  The  University  of  Chicago Press.
Horikoshi,  Hiroko. A  Traditional  Leader  in  a Time  of  Change:  The  Kijaji  and  Ulama in  West  Java. USA:The  University  of Illinois at Urbana-Chapaign, 1976.
Mudzhar,  M.  Atho’.  “Pendekatan  Sosiologi dalam  Studi  Hukum  Islam”,  dalam Mencari  Islam:  Studi  Islam  dengan Berbagai  Pendekatan.  Ed.  M.  Amin
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Abdullah.  Yogyakarta:  Tiara  Wacana, 2000). Nahdli,  Akbar  F.  M.  2015. Keterlibatan ulama dalam politik: repository.