Volume:II,   Nomor: 1.  Halaman:  18 - 29,   Januari  2010 Mitigasi Bencana di Perkotaan; Adaptasi atau Antisipasi Perencanaan dan Perancangan Kota?
(Potensi Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota untuk Upaya Mitigasi Bencana),
Respati Wikantiyoso

## Mitigasi Bencana Di Perkotaan; Adaptasi Atau Antisipasi
Perencanaan Dan Perancangan Kota ?
(Potensi Kearifan Lokal Dalam Perencanaan Dan Perancangan Kota Untuk Upaya Mitigasi Bencana)
Respati Wikantiyoso 1)
1)  Guru besar Jurusan Arsitektur Universitas Merdeka Malang, E-mail: respati_w@yahoo.com , Web Site: http://www.respati.ucoz.com

## ABSTRAK
F enomena  Gempa  merupakan   akibat  dari  terjadinya  perubahan  dan  pergeseran lempeng planet bumi yang terus menerus terjadi, yang dikendalikan oleh proses-proses endogenik dan eksogenik. Pemahaman perilaku gempa (jalur seismic, titik pusat gempa, serta  kecenderungan  pergeseran  kulit  bumi),  sangat  penting  diperhatikan  dalam perencanaan  dan  perancangan  kota.  Upaya  mitigasi  bencana  di  perkotaan  harus dilakukan,  belajar  dari  "pengalaman”  atas  kejadian  bencana  di  kota-kota  kita  (Aceh, Yogyakarta,  Tasikmalaya,  Padang  dll).  Korban  jiwa  terbesar  kejadian  bencana  gempa bumi di perkotaan diakibatkan oleh terjadinya ”keruntuhan” bangunan, terbatasnya akses dan ruang evakuasi di perkotaan, dan/atau kebakaran pasca gempa. Kondisi ini menjadi perhatian  akademisi  maupun  praktisi,  untuk  memberikan  sumbangan  pemikiran  guna memperkecil  jumlah  korban  jiwa.  Pemikiran-pemikiran  tentang  sistem  peringatan  dini, perencanaan  dan  perancangan  kota  yang  aman  dan  nyaman  (planning  for  safe  city), penggunaan  material,  disain  dan  rekayasa  bangunan  tahan  gempa,  merupakan  isue yang menarik untuk didiskusikan. Di sisi lain  kekayaan akan potensi kearifan lokal (baik dalam  bentuk  pengetahuan  lokal,  teknologi  lokal,  pranata  sosial,  maupun  tradisi  lokal) sebenarnya  telah  banyak  memberikan  "pelajaran”  berharga  dalam  pemanfaatan  ruang dan/atau lingkungan. Dengan demikian pemahaman  atas potensi-potensi kearifan lokal dalam  perencanaan  dan  perancangan  kota  menjadi  penting  dalam  upaya  mitigasi bencana di perkotaan. Penataan ruang melalui penataan konfigurasi ruang kota dengan unsur  bangunan  (skycraper,  high  rise  building),  kepadatan  bangunan,  serta  ruang terbuka,  harus  direncanakan  dan  dirancang  dengan  baik  untuk  mengurangi  jumlah korban  akibat  gempa.  Upaya  mitigasi  dampak  gempa  bumi  melalui  perencanaan  dan perancangan  kota  dan  bangunan  harus  didukung  oleh  perangkat  peraturan  dan kebijakan  pemerintah  kota dan  pusat  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  masyarakat dari  bahaya  gempa.  Penggalian  potensi  kearifan  lokal  dalam  upaya  mitigasi,  akan memberikan tambahan "muatan” produk akhir perencanaan dan perancangan kota yang responsive, antisipatif dalam mitigasi bencana di perkotaan.
Kata kunci: mitigasi bencana, kearifan local, konfigurasi ruang kota

## I. PENDAHULUAN
Bencana  gempa  bumi beserta dampaknya  yang  terjadi belakangan  ini harus  disikapi  secara serius  oleh stakeholders bidang  perencanaan  dan  perancangan  kota.  Gempa  bumi  yang  terjadi mengakibatkan  kerugian  materiil  dan non  materiil  bahkan  korban  jiwa  yang sangat  besar. Lebih  dari 75 % korban meninggal dunia terjadi di kota, yang diakibatkan karena keruntuhan, terbatasnya akses dan  ruang  evakuasi  di  perkotaan  dan/atau  kebakaran  pasca  gempa  terjadi.  Kerawanan  bencana  di Indonesia  secara  geologis  memiliki  potensi  yang  besar,  khususnya  pada  beberapa  bagian  wilayah dan kota  yang berada  pada jalur  yang dilalui  patahan lempeng (tectonic) Eurasian  (Asia,  pasifik  dan Australia) dan garis circumstance, “Pacific-rims: ring of fire” yaitu garis potensi bencana gunung berapi (volcanic) yang  membentang  di  sepanjang  Asia,  Pasifik,  dan  Amerika  yang  melewati  wilayah Indonesia.
Menurut  Direktorat  Vulkanologi  dan  Mitigasi  Bencana  Geologi  (DVMBG)  ada  28  wilayah  di Indonesia  yang  dinyatakan  rawan  gempa  dan  tsunami.  Ke  28  tersebut  berada    wilayah  di  Sumatra (NAD,  Sumatra Utara,  Sumatra Barat,  Bengkulu,  Lampung); Wilayah  di Pulau  Jawa (Banten,  Jateng
Volume:II,   Nomor: 1.  Halaman:  18 - 29,   Januari  2010 Mitigasi Bencana di Perkotaan; Adaptasi atau Antisipasi Perencanaan dan Perancangan Kota?
(Potensi Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota untuk Upaya Mitigasi Bencana),
Respati Wikantiyoso
dan DIY bagian Selatan, Jatim bagian Selatan);  wilayah di sekitar Bali (Bali, NTB dan NTT);  wilayah Sulawesi (Sulut, Sulteng, Sulsel); wilayah Maluku (Maluku Utara, Maluku Selatan);  wilayah di Papua (Biak, Yapen dan Fak-Fak) serta Wilayah Kaltim (Balikpapan). Tingkat kerawanan kota-kota di wilayah rawan  bencana  tersebut  sebenarnya  sudah  dapat  dideteksi  melalui  peta-peta  gerakan  tanah yangdikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
Perencana  dan  perancang  kota  memiliki  peran  yang  strategis  dalam  rangka  mengkawal proses  pengembangan kota  yang  mampu  mengantisipasi  dampak  gempa  bumi.  Pemerintah  melalui regulasi-regulasi penataan ruang seharusnya segera dilakukan “penyesuaian” atau revisi yang cukup signifikan.  Pada  level  UU  Penataan  Ruang  (UU  26  tahun  2007)  walaupun  sudah  tercover  hal  yang berkaitan  dengan  upaya  mitigasi  bencana,  tetapi  perlu  kiranya  dilakukan  review  lebih  konprehensif. Pada tataran teknis,Baik RTRW maupun produk perencanaan yang lebih detail lainnya (RTBL) pada kawasan2  kota  yang  telah  ada  dan  berada  pada  posisi  yang  “rawan”  bencana  harus  secara  serius direview dan secara tegas di lakukan revisi, penertiban dan kontrol terhadap perencanaan mitigasinya (mitigation plan). Sebagai ilustrasi dibawah ini peta prakiraan wilayah potensi terjadi gerakan tanah di bali adalah:
Gambar 1: Peta Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan Tanah Bulan Desember 2009
Sumber:
http://portal.vsi.esdm.go.id/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=535&Itemid=26
Upaya mitigasi bencana dalam perspektif penataan ruang dapat dilakukan dengan melakukan proses  antisipasi  bukan  hanya  terhadap  prediksi  “penciptaan”  lingkungan  yang  nyaman,  tetapi  juga mampu  mengantisipasi  potensi-potensi  bencana  dan  strategi  upaya  mitigasinya.  Secara  konseptual upaya  mitigasi  bencana  melalui  perencanaan  dan  perancangan  kota  akan  mencakup  4  aspek (Respati, 2008), yakni;
1.  Rancangan  Tata  Kota;  Pemanfaatan  ruang  kota  dengan  memperhatikan  aspek-aspek perlindungan  terhadap  bencana  Alam;  Pengembangan  Kota  secara  horizontal  dan  vertikal ( high rise bulding dan underground space ).
2.  Desain  Arsitektur;  Memperhatikan  prinsip-prinsip  kekuatan  struktur;  menghindarkan diskontinuitas vertical , desain elemen-elemen non struktural.
3.  Regulasi  Bidang  Perencanaan  &  Perancangan  Kota  Dan/Atau  Bangunan;  “Kecukupan” substansi  regulasi  baik  secara  makro  maupun  mikro  (bangunan),    Ketaat  asas-an  pelaku pembangunan terhadap peraturan bangunan (building codes) ;
4.  Penyiapan Sosial  Masyarakat; Kesadaran  masyarakat (kesiapan  sosial) tentang  aspek sosial bencana,  (sistem  peringatan,  antisipasi  &  respon  saat  kejadian  bencana,  serta  penanganan pasca bencana) dll.
Ada  dua  macam  upaya  mitigasi  yakni,  mitigasi  struktur  dan  mitigasi  non  struktur.  Mitigasi struktur  adalah  upaya  dalam  bentuk  memperkuat  bangunan  dan/atau  infrastruktur  yang  berpotensi
Volume:II,   Nomor: 1.  Halaman:  18 - 29,   Januari  2010 Mitigasi Bencana di Perkotaan; Adaptasi atau Antisipasi Perencanaan dan Perancangan Kota?
(Potensi Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota untuk Upaya Mitigasi Bencana),
Respati Wikantiyoso
terkena  bencana,  seperti  membuat  rekayasa  struktur  dan  konstruksi  untuk  menahan  serta memperkokoh  bangunan  ataupun  membangun struktur  bangunan penahan gempa dan  sebagainya. Teknologi  struktur  bangunan  beserta  persyaratan-persyaratan  keselamatan  bangunan  merupakan salah  satu  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  upaya  “mempersiapkan”  ruang  yang  aman  dan melindungi  masyarakat  kota. Urban  landscape sebagai  konfigurasi  ruang  kota  dengan  unsur bangunan  tinggi,  kepadatan  bangunan,  keberadaannya    menjadi  penting  untuk  mengurangi  jumlah korban  akibat  gempa.  Penataan urban landscape ini  juga  bertujuan  untuk  memberikan ruang  untuk evakuasi, serta ruang penyelamatan korban gempa (Ishikawa, 2002).
Diagram 1.1: Kerangka pembahasan (Respati, 2009)
Illustrasi  diagram  1.1.  dapat  dipahami  bahwa  pemanfaatan  ruang  kota  dengan  berbagai persyaratan  “keselamatan”  publik  dari  gempa  bumi,  menuntut  perlunya  perencanaan  dan perancangan  kota  ( Planning  and  Design  for  Safe  City )  yang  komprehensif.  Upaya  mitigasi  struktur dilakukan  dengan  cara  menghindari  wilayah  bencana  dalam  merencanakan  dan  merancang bangunan  dengan  mengantisipasi  dampak  bencana  (melalui  pertimbangan  dan  perhitungan konstruksi). Selain itu perlu dilakukan upaya mitigasi lingkungan non struktural diantaranya yakni tidak mengubah  lingkungan  alam  yang  dapat  melindungi  terhadap  bencana  seperti  karang  pantai,  bukit pasir  pantai, danau, laguna,  hutan  dan  lahan vegetatif,  kawasan  perbukitan  karst  dan  unsur  geologi lainnya yang dapat meredam dan mengurangi dampak bencana. Potensi kearifan local (local wisdom) melalui  pemahaman  pengetahuan  local (local  knowledge), teknologi  local,  budaya  lokal  dan  tradisi- tradisi  lokal  yang  telah  “teruji”  mampu  berkontribusi  dalam  mitigasi  bencana.    Di  sisi  lain  Produk perencanaan  dan  peracangan  kota,  dengan  sebagi  produk  pemanfaatan  ruang  ( aboveground,

## BIDANG
ARSITEKTUR & URBAN DESIGN
BIDANG
TEKNIK SIPIL (STRUKTUR) BIDANG URBAN & REGIONAL PLANNING PERENCANAAN DAN
PERANCANGAN KOTA DAN/ATAU
BANGUNAN YANG AMAN ( PLANNING AND DESIGN FOR
SAFE CITY)
1. RANCANGAN TATA KOTA; Pemanfaatan ruang kota dengan memperhatikan aspek-aspek perlindungan terhadap bencana Alam; Pengembangan Kota secara horizontal dan vertikal ( high rise bulding dan underground space ). 2. DESAIN ARSITEKTUR DAN STRUKTUR ; Memperhatikan prinsip-prinsip kekuatan struktur; menghindarkan diskontinuitas vertical , desain elemen-elemen non struktural dsb. 3. REGULASI BIDANG PERENCANAAN & PERANCANGAN KOTA DAN/ATAU BANGUNAN ; “Kecukupan” substansi regulasi baik secara makro maupun mikro (bangunan), Ketaat asas-an pelaku pembangunan terhadap peraturan bangunan (building codes) ; 4. PENYIAPAN SOSIAL MASYARAKAT; Kesadaran masyarakat (kesiapan sosial) tentang aspek sosial bencana,
(sistem peringatan, antisipasi & respon saat kejadian bencana, serta penanganan pasca bencana) dll.
UPAYA MITIGASI
(Mitigasi struktur & Mitigasi non struktur)

## DISIPLIN
ILMU
TERKAIT: Geologi,
Lingkungan Hidup, Sosial, Budaya, Ekonomi perkotaan, dll
POTENSI LOCAL WISDOM
(KEARIFAN LOKAL):
Local Knowledge, Local Technology,
Local Culture and Traditions
Volume:II,   Nomor: 1.  Halaman:  18 - 29,   Januari  2010 Mitigasi Bencana di Perkotaan; Adaptasi atau Antisipasi Perencanaan dan Perancangan Kota?
(Potensi Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota untuk Upaya Mitigasi Bencana),
Respati Wikantiyoso
underground  spaces,  urban  landscape )  sebenarnya  merupakan  bentuk  regulasi  (kebijakan  publik) yang  harus  ditaati  oleh  semua  aktor  pembangun,  (arsitek,  perancang  struktur, urban  planner ,  dan urban  designer ,  investor,  serta  aparat  birokrasi).  Peraturan  tata  ruang  dan  peraturan  bangunan (building codes) memiliki  posisi  sangat  strategis  dalam  menentukan  produk  perancangan  kota  dan/ atau  bangunan  yang  aman  bagi  penggunanya.  Ketaatan  terhadap  pelaksanaan  peraturan-peraturan bangunan  yang  ketat  berkaitan  upaya  mitigasi  dampak  gempa  merupakan  prasyarat  utama  yang harus dilakukan.

## II. FENOMENA GEMPA BUMI
Planet  bumi  mempunyai  struktur  tertentu,  yaitu  kerak  bumi,  lapisan  selubung,  dan  inti  bumi yang dapat memicu terjadinya dinamika dari bagian dalam bumi yaitu tektonik dan vulkanik. Dinamika ini  memberi  dampak  pada  banyak  hal,  antara  lain  pergeseran  kerak  bumi  yang  berakibat pembentukan berbagai jenis pegunungan dan cekungan sedimen. Fenomena pergeseran kerakbumi, pertemuan  (tumbukan  lempeng),  serta  peristiwa  vulkanik  dapat  menyebabkan  terjadinya  gempa. Menurut  Fauzi  (tt),  lingkungan  tektonik  Indonesia  terdiri  dari  tiga  lempeng  tektonik;  Indo-Australia, Pasifik dan Eurasia yang bergerak relatif terhadap lainnya (lihat arah panah). Batas lempeng tektonik merupakan  daerah  konsentrasi  aktifitas  gempa  bumi  yang  diplot  sebagai  garis  hitam  dan  segi  tiga. Garis tebal merupakan sesar aktif, sedangkan lingkaran adalah stasiun seismograf (lihat gambar 2.1). Kekuatan gempa  yang  dapat  menimbulkan  kerusakan  bear  dan  dikategorikan sebagi  Gempa  besar terjadi dengan besaran antara 6,2-8,9 skala Richter.
Gambar 2.1: Peta Tektonik Indonesia (Fauzi, tt).
Gempa  merupakan    akibat  dari  terjadinya  perubahan  yang  terus  menerus  dari  planet  bumi, yang  terutama  dikendalikan  oleh  proses-proses  endogenik  dan  eksogenik.  Sejak  4.000  tahun  yang lalu  hingga  kini,  Gempa  bumi  telah  memakan  korban  lebih  dari  13  juta  jiwa,  yang  sebagian  besar berada di wilayah perkotaan. Selama dua decade terakhir, walaupun angka kematian karena bencana dan jumlah tahun bencana telah menurun sekitar 30 %, tetapi jumlah penduduk yang terkena dampak gempa telah meningkat hingga 50% (Walker dan Wisner, 2005). Menurut Prof. Sampurno, kerusakan berat akibat  gempa bumi  terjadi pada wilayah  yang berada atau  berdekatan dengan  wilayah seismic dan “Sabuk Api”.Negara-negara  yang  sering  dilanda  gempa  bumi  di  antaranya  India, Pakistan,  Iran, Cina,  Jepang,  Venezuela,  Meksiko,  Filipina,  Indonesia,  Amerika  Serikat,  serta  beberapa  negara  di Afrika dan Eropa Timur. Kerugian terbanyak  terjadi akibat  dari besarnya  getaran yang  menyebabkan runtuhnya bangunan dengan struktur yang lemah. Peristiwa likuifaksi juga mengakibatkan amblasnya bangunan,  miring,  dan  melongsor,  seperti  yang  terjadi  di  Niigata,  Jepang  dan  di  Maumere,  dan beberapa  kejadian  gempa  di  Indonesia.  Gempa  berkekuatan  7.6  Skala  Richter  (SR)  yang  melanda wilayah Sumatera Barat, telah meluluh lantakkan Kota Padang yang sangat luas. Gempa terjadi pukul 17.16  WIB.  Petugas  Badan  Meteorologi  Klimatologi  dan  Geofisikan  (BMKG)  menyebutkan  gempa terjadi  pada  kedalaman  71  km,  di  0.84  LS-99.65  BT  atau  57  km  barat  daya  Pariaman,  Sumatera Barat.
Volume:II,   Nomor: 1.  Halaman:  18 - 29,   Januari  2010 Mitigasi Bencana di Perkotaan; Adaptasi atau Antisipasi Perencanaan dan Perancangan Kota?
(Potensi Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota untuk Upaya Mitigasi Bencana),
Respati Wikantiyoso
Pemahaman  perilaku  gempa  (jalur  seismic,  titik  pusat  gempa,  serta  kecenderungan pergeseran  kulit  bumi),  secara makro  perencanaan  dan  peranangan  kota  dan/atau  bangunan harus dipahami  untuk  kepentingan  meminimalisir  dampak  kerusakan  bangunan  dan/atau  kota  akibat terjadinya gempa. Dalam  melaksanakan  upaya  mitigasi  terhadap  bencana,  sangat  perlu diperhatikan  tentang  karakter  dari  kejadian  bencana  seperti  sifatnya  yang  mendadak,  transien  yang ditandai gejala awal, gejala utama, gejala akhir serta susulan, dan bencana yang akan terjadi berulang meskipun  waktunya  belum  dapat  ditentukan.  Menurut  Prof.  Sampurno,  kerugian  terbesar  akibat bencana gempa di kota dikarenakan perencanaan tata ruang dan wilayah yang tidak tepat.
Gambar 2. 2: Satu kawasan hancur akibat gempa Padang 2009 Sumber Foto: http://hanyasaya.files.wordpress.com/2009/09/padang.jpg dan http://media.vivanews.com/thumbs2/2009/10/16/77994_gambar_hotel_ambacang_tampak_atas_300_225.jpg

## III.  EFEK GEMPA BUMI
Besar  kecilnya  kerusakan dan/atau  korban  akibat bencana  Gempa  di  perkotaan  sebenarnya merupakan    efek  sekundair  dari  kejadian  Gempa  bumi.  Seperti  kita  ketahui  bahwa  kejadian  gempa akan memberikan  efek langsung (direct  effect) dan  efek  sekunder (secondary effect .  Efek langsung kejadian  gempa  bumi  biasanya  terjadi  pada  daerah  yang  relatif  dekat  dengan  pusat  gempa,  seperti patahan,  lipatan  lapisan  (lempengan  bumi),  beberapa  gempa  tidak  juga  menimbulkan  kerusakan  di bagian permukaan tanah. Kejadian Gempa di Hyogo-Ken Nanbu, Jepang (18 Januari 1995) terjadi di daerah rural pulau Awaji dengan penurunan tanah lebih dari 3 meter.
Northridge, CA
1994
Gambar 3.1: Earthquake Effects - Ground Shaking (Lisa
Wald, USGS Pasadena)
http://profile.usgs.gov/professional/mypage.php?name=lisa
Gambar 3.2: Earthquake Effects - Ground Shaking (Lisa Wald, USGS Pasadena) http://profile.usgs.gov/professional/mypage.php?name=lisa
Volume:II,   Nomor: 1.  Halaman:  18 - 29,   Januari  2010 Mitigasi Bencana di Perkotaan; Adaptasi atau Antisipasi Perencanaan dan Perancangan Kota?
(Potensi Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota untuk Upaya Mitigasi Bencana),
Respati Wikantiyoso
Niigata, Japan 1964
Kejadian  seperti  ini  biasanya  menyebabkan  kerusakan  infrastruktur  yang  berada  di  dekatnya seperti,  jalan,  saluran  irigasi,  saluran  distribusi  minyak/gas  dan  lain-lain.    Variasi  kerusakan  akibat bencana  gempa  bumi  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yang  secara  garis  besar  dapat  dibedakan menjadi dua, yakni faktor alam dan faktor buatan (perencanaan dan perancangan bangunan dan/atau kota).
Sebagian  besar  kerusakan  akibat  gempa  bumi  lebih  banyak  disebabkan  karena  efek sekunder  gempa.  Efek  sekunder  terjadi  karena  adanya  gerakan  susulan yang  dapat  mencapai  pada wilayah  yang  lebih  luas,  yang  menyebabkan  kerusakan yang  relatif  besar.  Menurut  J.  Louie  (1996), Efek    sekundair  ini  antara  lain: seismic  shaking (goncangan); landslides (pergeseran  tanah); liquefaction;  fissuring; settlement (penurunan  tanah); and  the  triggering  of  aftershocks dan  gempa susulan    ( additional earthquakes ).    Efek  gempa (baik  langsung  maupun  sekunder) dipengaruhi  oleh beberapa faktor yakni:
1.  Karakteristik gempa; magnitude, type, lokasi dan kedalaman pusat gempa
2.  Kondisi Geologi, akan mempengaruhi jarak dari pusat gempa, lintasan gerakan seismic , types of soil, water saturation of soil , serta,
3.  Kondisi  masyarakat  mengantisipasi  gempa,  kualitas  konstruksi,  kesiapan  masyarakat,  serta waktu terjadinya gempa.
Berkaitan dengan  pembahasan dalam  makalah ini  saya akan  lebih menekankan  pada  faktor kondisi  masyarakat  ( societal conditions )  dalam  upaya  untuk  mempersiapan  upaya  antisipasi  gempa. Societal conditions ini  merupakan  faktor  yang  dapat  “diintervensi’  melalui  penyiapan  masyarakat, rekayasa (teknologi struktur, city planning and design , serta penyiapan regulasi).

## IV.  PERENCANAAN DAN PERANCANGAN KOTA
Perencanaan  Kota  merupakan  perencanaan  fisik  yang    terpadu,  karena  perencanaan  kota mempunyai  aspek  yang  sangat  kompleks  menyangkut    aspek  sosial-budaya,  ekonomi,  dan  politik dalam satu kesatuan wilayah fisik (ruang kota). Dengan  demikian rencana  kota merupakan rencana yang  disusun  dalam  rangka  pengaturan    pemanfaatan  ruang  kota,  yang  menyangkut  masalah kebutuhan  atau  kepentingan  yang  saling  terkait  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  (ruang kota) yang sudah  sangat  terbatas;  serta  keterkaitan  antara  satu    peruntukan  dengan  peruntukan  lain  sesuai dengan kapasitas infrastruktur yang menunjang peruntukaan-peruntukan tersebut (Respati, 2005: 33).
Berkaitan dengan hal di atas,  maka aspek pemanfaatan  ruang  kota  yang  effektif  merupakan pertimbangan  utama,  bagimana  aspek-aspek  kehidupan  kota  (alamiah  dan  sosial  ekonomi)  dapat diakomodasikan  dalam  penatan  ruang.  Perencanaan  mempunyai  obyek  yang  direncanaan  yang menyangkut  public  domain;  perencanaan  merupakan  aktifitas  yang  multidisiplin,  terintegrasi  dan merupakan proses yang sistematis (mengunakan metode tertentu); Perencanaan mengandung tujuan, Kebijaksanaan,  Rencana,  Prosedur  serta  Program-program.  Kebijaksanaan  perencanaan  yang menyangkut peruntukan  ruang kota (tanah), akan membawa konsekensi terhadap perencanaan kota. Keputusan  perencanaan  akan  mempunyai  dampak  yang  sangat  kuat  terhadap  keseluruhan  konteks fisik,  sehingga  dalam  memutuskan  suatu  bentuk  rencana  harus  melalui  pertimbangan  yang
Gambar 3.5: Earthquake Effects - Liquefaction (Lisa Wald, USGS Pasadena) http://profile.usgs.gov/professional/mypage.php?name=lisa
Gambar 3.4: Earthquake Effects – Fire (Lisa Wald, USGS Pasadena) http://profile.usgs.gov/professional/mypage.php?name=lis
a
Volume:II,   Nomor: 1.  Halaman:  18 - 29,   Januari  2010 Mitigasi Bencana di Perkotaan; Adaptasi atau Antisipasi Perencanaan dan Perancangan Kota?
(Potensi Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota untuk Upaya Mitigasi Bencana),
Respati Wikantiyoso
komprehensif.  Peran  perencanaan  kota  dalam  upaya  mitigasi  dampak  gempa  bumi  sangat  penting dalam  rangka  “melindungi”  dan  memberikan  rasa  aman  masyarakat  dari  ancaman  bahaya  gempa bumi.  Menurut  Ishikawa  (2002),  Penataan  urban  landscape  ini  juga  bertujuan  untuk  memberikan ruang untuk  evakuasi, serta  ruang  penyelamatan  korban gempa.    Penataan  ruang  melaui  penataan konfigurasi  ruang  kota  dengan  unsur  bangunan  tinggi  ( skycraper,  high  rise  building ),  kepadatan bangunan,  serta  ruang  terbuka,  keberadaannya    menjadi  penting  untuk  mengurangi  jumlah  korban akibat gempa.
Perancangan  kota  pada  hakekatnya  merupakan  pengelolaan  kawasan  kota  yang  terpadu, yang  bertujuan  untuk  mengupayakan  terbentuknya  perangkat  pengendali  ( urban  regulation )  yang mampu mengantisipasi semua aspek perkembangan kota, yang merupakan solusi atas konstrain dan kendala  lingkungan  alam  dan  buatan.  Menurut  Hamid  Shirvani  (1985),  dalam  bukunya The  Urban Design  Process, perancangan  kota  adalah  merupakan  bagian  dari  proses  perencanaan  yang berkaitan  dengan  perancangan  fisik  dan  ruang  suatu  lingkungan  kota  yang  ditujukan  untuk kepentingan  umum.  Apabila  ditinjau  dari  unsur  pembentuk  kota  pada    hakekatnya  substansi urban design sebenarnya akan menyangkut  3 unsur pokok yaitu;
1.  Faktor  lingkungan  alam,  karakteristik  alam  merupakan  unsur  dasar  yang  akan  memberikan karakteristik  yang  spesifik  suatu  kawasan/kota.  Faktor  alam  ini  mencakup;  iklim,  topografi, seismocity, geomorfologi, aliran, kelembaban, suhu udara, flora-fauna dan sebagainya.
2.  Faktor  lingkungan  buatan,  kondisi-potensi  lingkungan  buatan  sebagai  produk  budaya masyarakat  yang  telah  membentuk  lingkungan  yang  spesifik  perlu  menjadi  suatu pertimbangan sebagai satu kesatuan produk aktifitas masyarakat.
3.  Faktor lingkungan nonfisik, kehidupan sosial-budaya, ekonomi, politik dan teknologi, sebagai faktor yang melatar belakangi terbentuknya lingkungan binaan manusia.
Ketiga  faktor  tersebut  merupakan  satu  kesatuan  yang    saling  pengaruh  mempengaruhi. Lingkungan  alam  akan  menentukan  struktur  dan  pola  kota  yang  spesifik,  sebagai  cerminan    pola perilaku  dan  tata  nilai  sosial-budaya,  ekonomi  dan    politik  yang  melatar  belakanginya.  Produk perancangan  kota    menurut  Hamid  Shirvani    (1985),  meliputi  Kebijakan,  Rencana,  Pedoman,  dan Program.  Kebijakan  perancangan  kota  merupakan  kerangka    strategi  pelaksanaan  yang  bersifat spesifik.

## V.  RENCANA TATA RUANG SEBAGAI  KEBIJAKAN PUBLIK
Pemanfaatan  ruang  kota  yang  tertuang  dalam  Rencana  Tata  Ruang  Kota  di  berbagai  level, semestinya  harus  mampu  menjamin  terwujudnya  lingkungan  kota  yang  nyaman  dan  aman  bagi masyarakat.  Senagi  suatu  kebijakan  public  tentunya  aspek  kepentingan  komunitas  kota  menjadi pertimbangan  utama,  sebagai  mana  tertuang  dalam  UU  26  tahun  2007  tentang  Penetaan  Ruang, bahwa  pemanfaatan  ruang  harus  memberikan  keuntungan  bagi  masyarakat.  Stakeholders perencanaan  dan  perancangan  kota  sudah  suharusnya  menaruh  perhatian  yang  lebih  akan  hal  ini. “Penciptaan” lingkungan kota yang kondusif (planning and design for safe city) , bukan hanya sekedar menghasilkan  perencanaan dan  perancangan  yang “indah”  tetapi  juga  harus mampu  mengantisipasi dampak  bencana  melalui  perencanaan  mitigasi (mitigation  plan) khususnya  bagi  kota-kota  yang terletak  di  daerah  rawan  bencana  (28  wilayah  di  Indonesia,  dilansir  dari  Direktorat  Vulkanologi  dan Mitigasi Bencana Geologi)
Upaya  mitigasi  dampak  gempa  bumi  melalui  perencanaan  dan  perancangan  kota  dan bangunan harus  didukung oleh  perangkat peraturan  dan kebijakan pemerintah  kota dan  pusat yang berkaitan  dengan  perlindungan  masyarakat  dari  bahaya  gempa.  Berkaitan  dengan  hal  ini  jika mengacu  pada  perkembangan  perencanaan  dan  perancangan  kota  di  negera-negara  maju,  serta komitment  terhadap  perlindungan  kehidupan  masyarakat  yang  tinggi  dalam  upaya  mitigasi  dampak gempa  bumi,  perlu  dilakukan  reformasi  terhadap  peraturan/persyaratan  perencanaan  dan perancangan  kota  dan/atau  bangunan.  Tujuan  utama  perlindungan  masyarakat  adalah  untuk mengurangi  korban  jiwa,  korban  luka2,  kehilangan  harta  benda,  kerusakan  lingkungan,  gangguan social  dan  ekonomi  sebagai  akibat  bencana  alam.  Mitigasi  struktur  dan  non-struktur  hanya  bisa dilakukan dengan didukung dengan kelengkapan perangkat peraturan bangunan ( building codes ).  Di beberapa  tempat  seperti  San  Fransico,  dan  Jepang  misalnya,  dilakukan  pengetatan  dan  revisi peraturan  bangunan  dan  persyaratan  bangunan  berkaitan  dengan  ancaman  bencana  alam, khususnya gempa bumi.
Volume:II,   Nomor: 1.  Halaman:  18 - 29,   Januari  2010 Mitigasi Bencana di Perkotaan; Adaptasi atau Antisipasi Perencanaan dan Perancangan Kota?
(Potensi Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota untuk Upaya Mitigasi Bencana),
Respati Wikantiyoso
Bagimana dengan produk-produk Rencana  Tata Ruang Kota-kota kita?. Sebuah pertanyaan yang seharusnya disikapi positif sebagai  suatu upaya untuk  menghasilkan produk perencanaan  kota yang lebih baik.  Dari data  monitoring yang  dilakukan  oleh Dirjen  Penataan  ruang  per Oktober  2009, dari  33  provinsi  yang  ada  di  Indonesia,  11  diantaranya  masih  dalam  proses  revisi,  15  persetujuan substansi,  4  sudah  mendapatkan  persetujuan  Menteri  PU  dan  3  provinsi  masih  dalam  proses pembahasan  Rancangan  Peraturan  Daerah  di  DPRD  masing-masing.  RTRW  kabupaten;  dari  399 kabupaten  yang ada;  81  belum  merevisi  RTR-nya,  264  dalam tahap  revisi  dan baru 8  Perda  RTRW kabupaten yang ditetapkan. Sedangkan untuk RTRW Kota, baru ada 1 wilayah yang sudah ditetapkan yaitu  Kota  Jayapura,  selebihnya  dari  98  kota  masih  ada  15  RTRW  yang  belum  direvisi,  64  dalam proses  dan  2  dalam  tahap  pembahasan  DPRD  (Ernawi,  2009).  Pertanyaan  selanjutnya  adalah; bagaimana  substansi  rencana  penataan  ruang  kota  pasca  revisi  tersebut?  Secara  normatif sebenarnya upaya  mitigasi bencana melalui  perencanaan dan perancangan kota di Indonesia sudah dilakukan  pada  jalur  yang  “benar”  akan  tetapi  pelaksanaanya  masih  belum  menunjukkan  hasil  yang kongkrit.  Implementasi  pertimbangan  kebencanaan  dalam  Rencana  Tata  Ruang  masih  seperti  jauh panggang dari api. Hal ini dirasakan oleh Ardyn Germen (1980) dalam artikelnya bertajuk Earthquake sciences and City Planning are Still Disconected.
Kondisi  ini  harus  menjadi  keprihatinan  kita (stakeholders) untuk  melakukan  pembenahan secara  komprehensif  dalam  mengkawal  produk-produk Rencana Tata Ruang  dengan mendudukkan upaya  mitigasi  bencana  secara  proporsional,  sehingga  dapat  diwujudkan  rencana  yang  responsive dan  antisipatif  terhadap  aspek  kebencanaan.  Hal  ini  juga  ditekankan  oleh  Dirjen  Penataan  Ruang (Imam Ernawi, 2009), bahwa implementasi, antisipasi dan mitigasi bencana harus dilakukan mulai dari dokumen  penataan  ruang  yang  berbasis  kebencanaan,  dengan  melakukan  pengendalian  pada daerah  rawan  bencana.  Disamping  itu,  penataan  ruang  yang  berdasarkan  pada  keseimbangan ekosistem dan daya dukung serta daya tampung lingkungan akan sangat membantu mitigasi bencana bila  dilaksanakan  dengan  tertib.  Dengan  demikian  kita  “patut  berharap”  bahwa  produk-produk  revisi Rencana Tata Ruang yang masih banyak belum selesai dapat dijaga kualitasnya, dan hal ini menjadi tanggung  jawab  kita (stakeholders) semua,  dimana  control  terakhir  berada  di  Pemerintah  Pusat sebagai  legislator.  Pada  tataran  Perancangan  Kota  produk  penataan  ruang  harus  dapat  berperan mengantisipasi bencana dengan menyiapkan ruang evakuasi yang aman serta membebaskan daerah potensi bencana yang absolut untuk tidak  boleh dibangun dan sekaligus memberikan arahan-arahan desain yang sifatnya teknis dan mampu berfungsi sebagai panduan desain.
Dengan  demikian  Rencana  Tata  Ruang  baik  dari  sisi  produk  maupun  proses  harus memeberikan  kemanfaatan  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat.  Proses  perencanaan  dan perancangan  kota  yang  berbasis  komunitas  (memperhatikan  potensi  kearifan  local)  akan  menjamin produk perencanaan sebagai kebijakan publik akan mudah diiplementasikan. Potensi-potensi kearifan local (local  wisdom) akan  banyak  tergali  melalui community  based  development ,  dengan mengedepankan pendekatan partisipatif dibanding pendekatan teknokratik.
Pendekatan  partisipatif  sebenarnya  telah  menjadi  kebijakan  pemerintah  dalam  penataan ruang  perkotaan.    Dalam  PP  No.  69  Tahun  1996  tentang  “  Pelaksanaan  hak  dan  kewajiban,  serta bentuk dan  tata cara peran  serta masyarakat dalam  Penataan Ruang ”  diatur hal-hal yang berkaitan dengan  Pelaksanaan  Hak  dan  Kewajiban  Masyarakat,  Bentuk  Peran  Serta  Masyarakat,  Tata  Cara Peran  Serta  Masyarakat  dan  Pembinaan  Peran  Serta  Masyarakat  diatur  berdasar  tingkatan  hirarki Pemerintahan dari tingkat Nasional, tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Dalam PP ini diatur secara  rinci  pula  hak  masyarakat  dalam  proses  perencanaan,  pemanfaatan  dan  pengendalian  tata ruang. Tidak hanya hak, tetapi diatur pula kewajiban masyarakat dalam proses Penataan ruang. Salah satu  program  strategis  yang  dikembangkan  untuk  “mengangkat”  potensi  local  adalah  program Neighborhood Development PNPM,  melalui  penyususunan  Rencana  Pengembangan  Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas dengan kedalaman RTBL.
Hambatan  dan  tantangan  terbesar  dari  penerapan  perencanaan  partisipatif  adalah  resistensi birokrasi  dan  politisi,  serta  menganggap  kapasitas  masyarakat  dan  perangkat  pemerintahan  desa masih sangat terbatas baik teknis maupun sikap/ perilaku berdemokrasi. Resistensi birokrasi terutama berkaitan  dengan  pembagian/  pendelegasian  kewenangan  dan  perimbangan  keuangan.  Sebagian besar  birokrat  masih  keberatan  apabila  kewenangannya  diserahkan  yang  akan  membawa konsekuensi  berkurangnya  anggaran  dinas/instansi  yang  dikuasainya.  Selain  itu,  masih  banyak peraturan  birokrasi  yang  berorientasi  “proyek”.    Pemberdayaan  masyarakat  dan  pengemba  ngan institusi  local  (kelembagaan  partisipasi  masyarkat)  pun  dilaksanakan  dengan  pendekatan  proyek.
Volume:II,   Nomor: 1.  Halaman:  18 - 29,   Januari  2010 Mitigasi Bencana di Perkotaan; Adaptasi atau Antisipasi Perencanaan dan Perancangan Kota?
(Potensi Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota untuk Upaya Mitigasi Bencana),
Respati Wikantiyoso
Untuk  mengatasi  hal  ini,  langkah  yang  harus  ditempuh  antara  lain:  Pemaksaan  melalui  pembaruan kebijakan/peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  prodemokrasi/  partisipasi  (structural);  dan pendekatan social-kultural (mental treatment, pendidikan dan latihan, dsb).
Tantangan  terberat  adalah  bagaimana  agar  manajemen  partisipatif  ini  tidak  terdistorsi  dan dimanipulasi  oleh  kelompok  tertentu,  seperti  elit  desa  dan  sebagainya.  Karena  itu,  pengembangan system/  mekanisme  perumusan/pengambilan  kebijakan  public,  termasuk  resolusi  konflik,  serta peningkatan  kapasitas  masyarakat  dan  modal  sosial  sangat  mendesak  dilakukan.  Memang pengembangan  manajemen  partisipatif  ini  tidaklah  mudah.  Dibutuhkan  kesabaran,  keuletan  dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkannya. Strategi yang diambil organisasi civil society umumnya dilandasi analisis situsasi yang mengemukakan adanya tiga hambatan utama menuju partisipasi yang baik (Hetifah. 2000), yaitu:
1)  Pertama, hambatan structural yang membuat  iklim atau lingkungan  menjadi kurang kondusif untuk  terjadinya  partisipasi.  Di  antaranya  adalah  kurangnya  kesadaran  berbagai  pihak  akan pentingnya  partisipasi  serta  kebijakan  maupun  aturan  yang  kurang  mendukung  partisipasi dapat berjalan.
2)  Kedua,  adalah  hambatan  internal  masyarakat  sendiri,  diantaranya  kurang  inisiatif,  tidak terorganisir  dan  tidak  memiliki  kapasitas  memadai  untuk  terlibat  secara  produktif  dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terjadi antara lain akibat kurangnya informasi.
3)  Ketiga, adalah hambatan akibat kurang terkuasainya metode dan teknik-teknik partisipasi.

## VI.  POTENSI LOCAL WISDOM DALAM MITIGASI BENCANA
Pemahaman potensi local wisdom yang ada di dalam suatu  komunitas tertentu akan banyak digali melalui pendekatan partisipatif. Masyarakat dengan “kemampuan” (pengetahuan local, teknologi local, kelembagaan lokal) yang mereka miliki akan dengan mudah memahami, dan menerima produk- produk  perencanaan dan  perancangannya  apabila  “bahasa”  yang  digunakan  bisa  mereka  mengerti. Masyarakat lokal umumnya memiliki pengetahuan lokal dan kearifan ekologi dalam memprediksi dan melakukan  mitigasi  bencana alam di daerahnya.  Pengetahuan lokal tersebut biasanya  diperoleh dari pengalaman empiris yang kaya akibat berinteraksi dengan ekosistemnya.
Masyarakat  lokal  yang  bermukim  di  lereng  Gunung  Merapi,  Jawa  Tengah,  misalnya,  telah mempunyai  kemampuan  untuk  memprediksi  kemungkinan  terjadinya  letusan.  Pada  saat  Gunung Kelud  di  Kediri-Blitar  ada  kejadian  menarik  mengenai  upaya  evakuasi  untuk  mitigasi  bencana  yang “tidak” memperhatikan
local wisdom. Sepotong wawancara wartawan Reuter
( http://www.reuters.com/article/idUSJAK 1381520071019 )  dengan  warga  yang  “dipaksa”  evakuasi sebagai berikut:
…… a local villager named as Sugiyem told Reuters. "I am afraid of the mountain erupting but so far there have been no signs," she added, referring to a common local belief about natural phenomena pointing to an eruption."The trees near the crater are still green, animals such as monkeys,  snakes  and  hogs  haven't  come  down.  Also,  there  are  stars  in  the  sky.  If  the mountain  erupts,  it  will  be  cloudy."  Sugiyem  and  her  family  were,  however,  finally made  to leave by police.
Sugiyem menyatakan bahwa dia memang takut dengan letusan Kelud, tetapi sejauh ini tidak ada  tanda-tanda  meletus;  tanaman  masih  hijau,  binatang  binatag  seperti  monyet,  ular  belum  juga turun  gunung.  Tetapi  Sugiyem  dan  keluarganya  “dievakuasi”  oleh polisi  pamong  praja.  Sebenarnya masyarakat  yang  tinggal  dilereng  gunung  berapi  telah  memiliki  pengetahuan  local (local  wisdom) tentang  system  peringatan  dini  letusan  gunung  berapi.  Bagi  masyarakat  yang  pernah  mengalami letusan tahun 1919, 1951, 1966 dan 1990 menolak  mengungsi karena belum ada tanda-tanda  alam seperti  (1)  turunnya  hewan-hewan  dari  puncak,  (2)  burung-burung  atau  hewan  lainnya  masih berbunyi,  (3)  pohon-pohon  di  sekeliling  kawah  belum  ada  yang  mati  layu/kering.  Kearifan  dalam membaca  fenomena  alam  inilah  yang  semestinya  terus  ditularkan,  diinformasikan  secara  efektif kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk upaya mitigasi non struktur.
Volume:II,   Nomor: 1.  Halaman:  18 - 29,   Januari  2010 Mitigasi Bencana di Perkotaan; Adaptasi atau Antisipasi Perencanaan dan Perancangan Kota?
(Potensi Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota untuk Upaya Mitigasi Bencana),
Respati Wikantiyoso
Kearifan  lokal  mayarakat  P.Simelue  dalam  membaca  fenomena  alam  pantai  telah menyelamatkan ribuan masyarakat dari bencana Tsunami tanggal 26 Desember 2004. Peringatan dini melalui  peringatan  “teriakan” semong , (air  laut  surut  dan  harus  lari  kebukit),  yang  diperoleh  secara turun temurun, belajar dari kejadian bencana beberapa puluh tahun lalu. Berbeda dengan masyarakat disekitar  Pantai  Pangandaran  yang  justru  lari  kelaut  untuk  memungut  ikan  karena  air  surut, menyebabkan  jumlah  korban  yang  relative  banyak. Semong bagi  masyarakat  pulau  Semelue  selalu disosialisasikan  dengan  cara  menjadi  dongeng  legenda  oleh  tokoh  masyarakat  setempat  sehingga istilah  ini  jadi  melekat  dan  membudaya  dihati  setiap  penduduk  P  Simelue.  Istilah  ini  yang menyelamatkan  hampir  seluruh  rakyat  P  Simelue  padahal  secara  geografis  letaknya  sangat  dekat dengan  pusat  bencana.  Masyarakat  yang  berasal  dari  P  Simelue  dan  bekerja  di  sepanjang  pantai barat  Sumatra  menjadi  pahlawan  karena  menyelamatkan  banyak  orang  dengan  menyuruh  dan memaksa  orang  segera  berlari  secepatnya  menuju  tempat  yang  tinggi  begitu  melihat  air  laut  surut. Pengetahuan local (local knowledge), seperti  ini  sangat  banyak  ragamnya,  dengan  istilah  dan  cara- cara  yang  telah  mentradisi,  harus  dipandang  sebagai  suatu  potensi  dalam  perencanaan  mitigasi bencana yang berbasis pada potensi local wisdom.
Contoh  lain  kearifan  local  dalam  pemanfaatan  ruang  adalah  pengelolaan  lahan  pertanian dengan  system teracerring. Model  pengelohan  tanah  ini  mampu  memanage  lingkungan  lereng gunung  untuk  tetap  terjaga  stabilitas  tanahnya  walalupun  lereng  bukit/gunung  rawan  terhadap longsor. Kelembagaan Subak di bali untuk pengelolaan pengairan pertanian bukan saja telah mampu menjaga distribusi dansistem  tatakelola air secara baik, tetapi juga kelembagaan subak yang sesara sosio-kultural  mempu  menjaga  keharmonisan  masyarakat  petani.  Potensi-potensi  lain  seperti konsepsi  Catur-tunggal  pada  kota-kota  di  Jawa,  yang  memadukan  unsur  Ruang  terbuka  kota  (alun- alun),  kraton  (pusat Pemerintahan),  Masjid  (pusat  peribadatan)  dan  Pasar (pusat  kegiatan  ekonomi) secara  harmonis.    Konsepsi  ini  sebenarnya  merupakan  suatu  upaya  harmonisasi  dari  tiga  orientasi pembangunan kota ( development orientation, environmental  orientation, dan community orientation ). Catur-tunggal  telah  mendudukan  ruang  terbuka  kota  (alun-alun)  dalam  posisi  dan  proporsi  yang sangat penting, bukan hanya dari sisi penyediaan ruang sosio-cultural, tetapi juga dari sisi penyediaan ruang yang mampu menjaga keseimbangan ekologis di kota.
Masih  banyak  konsepsi-konsepsi  ruang  dan  teknologi  membangun  masyarakat  local  yang telah  mentradisi  dan  telah  teruji  mampu  “mengatasi”  masalah-masalah  lingkungan  hidup  (mitigasi bencana). Pemanfaan ruang kota dalam konteks perencanaan dan perancangan kota harus berbasis kepada potensi-potensi kearifan local sebagai salah satu upaya  mitigasi kebencanaan. Upaya mitigasi bencana,  diperlukan  tindakan  tegas  terhadap  penyimpangan  rencana  tata  ruang  untuk mencegah bencana  yang  diakibatkan  oleh  perbuatan  manusia,  seperti    bencana  longsor  dan  banjir. Pemanfaatan ruang yang tidak tidak responsif bencana akan berakibat pada pemanfaatan yang tidak terkendali  dan  mengakibatkan  risiko  kebencanaan  yang  tinggi.  Pelanggaran  terhadap  rencana  tata ruang  yang  mengindikasikan  menimbulkan  terjadinya  bencana,  harus  diberikan  sangsi  yang  tegas. Akan  tetapi  masyarakat  yang  menerapkan  konsepsi-konsepsi  perencanaan  mitigasi  bencana,  baik pada  level  lingkungan,  kawasan,  maupun  kota  harus  diberikan  incentive  atau  bonus.  Dengan demikian  perencanaan  mitigasi  (mitigation  plan)  dalam  penataan  ruang  kota  akan  terjamin implementasinya.

## VI CATATAN PENUTUP
Pembahasan dalam makalah ini tentunya banyak keterbatasan baik dari segi format, maupun substansial yang belum dapat diuangkapkan secara komprehensif. Walaupun demikian dalam catatan penutup  ini  beberapa  catatan  penting  yang  dapat  digumakan  oleh  semua stakeholders untuk menciptakan Kota yang nyaman dan aman bagi komunitasnya. Upaya  mitigasi  dampak gempa bumi melalui perencanaan dan perancangan kota dan bangunan harus didukung oleh perangkat peraturan dan  kebijakan  pemerintah  kota  dan  pusat  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  masyarakat  dari bahaya  gempa.  Berkaitan  dengan  hal  ini  jika  mengacu  pada  perkembangan  perencanaan  dan perancangan  kota  di  negera-negara  maju,  serta  komitment  terhadap  perlindungan  kehidupan masyarakat  yang  tinggi  dalam  upaya  mitigasi  dampak  gempa  bumi,  perlu  dilakukan  reformasi terhadap peraturan/persyaratan perencanaan dan perancangan kota dan/atau bangunan.
Volume:II,   Nomor: 1.  Halaman:  18 - 29,   Januari  2010 Mitigasi Bencana di Perkotaan; Adaptasi atau Antisipasi Perencanaan dan Perancangan Kota?
(Potensi Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota untuk Upaya Mitigasi Bencana),
Respati Wikantiyoso
Rencana Penataan ruang dalam pengembangan kota harus dilengkapi dengan perencanaan mitigasi  bencana  (mitigation  plan),  sebagai  bentuk  tanggungjawab perencanaan  kepada masyarakat yang dijamin dalam Undang-undang. Substansi mitigasi kebencanaan paling tidak memuat; (1) Dalam Rancangan  Tata  Kota;  Pemanfaatan  ruang kota  dengan  memperhatikan  aspek-aspek perlindungan terhadap  bencana  Alam;  (2)  Dalam  Desain  Arsitektur;  Memperhatikan  prinsip-prinsip  kekuatan struktur;  menghindarkan diskontinuitas  vertical ,  desain  elemen-elemen  non  structural;  (3)  Regulasi Bidang Perencanaan & Perancangan Kota Dan/Atau Bangunan; “Kecukupan” substansi regulasi baik secara  makro  maupun  mikro (bangunan),   Ketaat asas-an pelaku pembangunan terhadap peraturan bangunan (building codes) ;  dan  (4)  Penyiapan Sosial  Masyarakat;  Kesadaran  masyarakat  (kesiapan sosial)  tentang  aspek  sosial  bencana,  (sistem  peringatan  dini,  antisipasi  &  respon  saat  kejadian bencana, serta penanganan pasca bencana).
Tujuan utama perlindungan masyarakat adalah untuk mengurangi korban jiwa, korban luka2, kehilangan  harta  benda,  kerusakan  lingkungan,  gangguan  social  dan  ekonomi  sebagai  akibat bencana  alam.  Mitigasi  struktur  dan  non-struktur  hanya  bisa    dilakukan  dengan  didukung  dengan kelengkapan perangkat peraturan bangunan ( building codes ).
Mitigasi  struktur  dilakukan  dengan  cara  menghindari  wilayah  bencana  dalam  merencanakan  dan merancang  bangunan  dengan  mengantisipasi  dampak  bencana  (melalui  pertimbangan  dan perhitungan  konstruksi).  Selain  itu  perlu  dilakukan  upaya  mitigasi  lingkungan  non  struktural diantaranya yakni tidak mengubah lingkungan alam yang dapat melindungi terhadap bencana seperti karang pantai, bukit pasir pantai, danau, laguna, hutan dan lahan vegetatif, kawasan perbukitan karst dan unsur geologi lainnya yang dapat meredam dan  mengurangi dampak bencana. Potensi kearifan local (local wisdom) melalui pemahaman pengetahuan local (local knowledge), teknologi local, budaya lokal dan tradisi-tradisi lokal yang telah “teruji” mampu berkontribusi dalam mitigasi bencana.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Arnold,  Christopher  and  Robert  Reitherman  (1982), Building  Configuration  &  Seismic Design, San Mateo, California.
[2] Athushi Shimokobe and Hideo Ichiwatari (1997), Underground Space Use in Japan, Japan; National Land Policy Institute.
[3] Brian  E.  Tucker,  Mustafa  Erdik,  Christina  N.  Hwang  (1994), Issues  in  Urban  Earthquake Risk.
[4] Fauzi,  (tt), Daerah  rawan  gempa  bumi  tektonik  di  Indonesia  (Kenapa  selalu  ada kerusakan?), Jakarta: Pusat Gempa Nasional, Badan Meteorologi dan Geofisika.
[5] Germen, Aydine (1980), Earthquake sciences and City Planning are Still Disconected,
[6] Ishikawa,  Mikiko  (2002), Landscape  Planning  for a  Safe City ,  Annals  Geophysics  Journal, Vol. 45 N. 6, December 2002 (p. 833-841).
[7] J. Louie (1996), Earthquake effects in Kobe.
[8] Welker,  Peter  dan  Ben  Wisner  (2005), Duabelas  Pertanyaan  Besar  Untuk  Kobe  dan Sesudahnya.
[9] Shinya, Hashizume (2002), A Pleasant Environment, Underground, Japan:  dalam NIPPONIA No.23 December 15, 2002
[10]  Shirvani, Hamid (1985). The Urban Design Process. New York: Van Nostrand Reinhold Co.
[11]  Respati  Wikantiyoso  (2005), Paradigma  Perencanaan  dan  Perancangan  Kota, Malang: GKAK, jurusan Arsitektur Unmer Malang ISBN: 979-9488-07-9.
[12]  Respati  Wikantiyoso  (2007), Perencanaan  dan  Perancangan  Kota  sebagai  Panduan Pengembangan Kota (Antara Idealisme dan Ketaatan Implementasinya), Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Merdeka Madang, 27 Januari 2007.
Volume:II,   Nomor: 1.  Halaman:  18 - 29,   Januari  2010 Mitigasi Bencana di Perkotaan; Adaptasi atau Antisipasi Perencanaan dan Perancangan Kota?
(Potensi Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota untuk Upaya Mitigasi Bencana),
Respati Wikantiyoso
[13]  Respati  Wikantiyoso  (2009), Kearifan  local  dalam  Perencanaan  dan  Perancangan  Kota, Untuk  mewujudkan  Arsitektur  kota  yang  Berkelanjutan. Malang:  GKAK,  jurusan  arsitektur Ubner Malang ISBN: 978-979-9488-43-5
[14]  _____________,(2007) Reuter News: Indonesians Pressured To Leave Rumbling Volcano ( Fri Oct 19, 2007 6:39am), http://www.reuters.com/article/idUSJAK1381520071019
[15]  _____________,(1997) The revised Community Safety Element was adopted by Planning Commission Resolution No.14354 on April 24,1997 and by Board of Supervisors Resolution 758-97 on August 15, 1997.