## TINJAUAN HUKUM PEMBUKAAN REKAM MEDIK DARI SUDUT PANDANG ASURANSI KESEHATAN
Oleh Aditya Hans Suwignjo, M. D. Dokter RS Telogorejo Semarang Mufid Perawat RSU Karyadi Semarang

## ABSTRAK
Rekam  medis  adalah  kumpulan  berkas  berisi  catatan  dan  dokumen  tentang  identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan rawatan yang disediakan oleh penyedia layanan kesehatan. Rekam medis dapat menggambarkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan  kepada  pasien,  serta  memberikan  kontribusi  hal-hal  penting  dalam  penilaian bidang  hukum  kesehatan,  pendidikan,  penelitian,  dan  Akreditasi  Rumah  Sakit.  Rekam medis berisi informasi yang bersifat rahasia dan harus dirahasiakan. Hal ini sesuai dengan Pasal  12  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  269  Tahun  2008 tentang  Rekam  Medis  yang  menjelaskan  bahwa  isi  rekam  medis  adalah  milik  pasien, sedangkan  berkas  rekam  medis  (secara  fisik)  adalah  milik  rumah  sakit  atau  institusi kesehatan. Kerahasiaan catatan medis ini tidak terbatas pada profesi dokter saja, tetapi juga  berlaku  untuk  petugas  kesehatan  lainnya  seperti  perawat,  mahasiswa  kedokteran atau keperawatan, dan pekerja kesehatan lainnya. Namun, dalam keadaan tertentu, dokter dapat membuka isi catatan medis kepada pihak ketiga seperti asuransi, pengadilan, dan kepolisian dalam bentuk keterangan medis, hanya setelah mendapatkan izin dari pasien. Secara keseluruhan, keamanan, privasi, kerahasiaan, dan keselamatan adalah perangkat yang membentengi informasi dalam rekam medis. Fasilitas kesehatan bertanggung jawab untuk  melindungi  informasi  kesehatan  yang  terdapat  dalam  rekam  medis  terhadap kemungkinan  hilang,  rusak,  pemalsuan,  dan  akses  yang  tidak  sah.  Dari  ulasan  serta diskusi ini, dapat disimpulkan bahwa informasi yang terdapat dalam rekam medis bersifat rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya, rahasia rekam medis tidak dapat dibuka setiap saat  kepada  pihak  ketiga,  dalam  hal  ini  adalah  perusahaan  asuransi,  melalui  prosedur yang jelas dalam pembukaan informasi rekam medis dan penggunaan izin tertulis pasien dalam proses pengeluaran informasi medis tersebut.
Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Rekam Medik, Pembukaan, Asuransi Kesehatan

## ABSTRACT
The medical record is a file containing records and documents on the patient's identity, examination, treatment, action, and services that the health provider has provided. From recording medical records can describe the quality of health services provided to patients, as well as contributing important things in the field assessment of health law, education, research,  and  Hospital  Accreditation.  The  medical  record  contains  information  of  a confidential nature and must be kept confidential. This is in accordance with Article 12 th of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 269 of 2008 concerning the Medical Record which explains that the medical record is owned by the patient,  while  the  medical  record  file  (physically)  belongs  to  the  hospital  or  health
institution.  The  confidentiality  of  this  medical  record  is  not  limited  to  the  medical profession  alone,  but  also  applies  to  other  health  workers  such  as  nurses,  medical  or nursing  students,  and  other  health  workers.  However,  in  certain  circumstances, physicians may open the contents of medical records to third parties such as insurance, courts,  and  police  in  the  form  of  medical  information,  only  after  obtaining  permission from  the  patient.  Overall,  security,  privacy,  confidentiality  and  safety  are  devices  that fortify  information  in  medical  records.  Health  facilities  are  responsible  for  protecting health  information  contained  in  medical  records  against  possible  loss,  destruction, forgery and unauthorized access. From these review and discussion, it can be concluded that  the  information  contained  in  the  medical  record  is  confidential  and  must  be  kept confidential,the secret of medical records couldn't be opened at any time to a third party, in  this  case  is  the  insurer,  through  a  clear  procedure  in  the  opening  of  medical  record information and written permission release of medical information.
Keywords : Juridical, Review, Medical Record, Disclosure, Health Insurance

## A. Pendahuluan
Pencatatan  suatu  rekam  medis merupakan  salah  satu  penilaian  dari kualitas  pelayanan  kesehatan.  Rekam medis  merupakan  berkas  yang  berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan,  dan  pelayanan  yang  telah diberikan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien. 1 Dari pencatatan rekam medis  dapat  mengambarkan  kualitas pelayanan  kesehatan  yang  diberikan pada  pasien,  serta  meyumbangkan  hal penting  dibidang  hukum  kesehatan, pendidikan,  penelitian  dan  Akreditasi Rumah Sakit. 2,3
1 Departemen Kesehatan RI., Pedoman Sistem Pencatatan Rumah Sakit (Rekam medis/ Medical Record ), 1994.
2 LPIU, MMRS. Makalah Seminar Sehari “Menuju Komputerisasi Rekam Medis Rumah Sakit”, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1994.
Rekam medis berisikan informasi  yang  sifatnya  rahasia  dan harus  dijaga  kerahasiaannya.  Hal  ini sesuai  Pasal  12  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis yang  menjelaskan  bahwa  isi  rekam medik  adalah  milik  pasien,  sedangkan berkas rekam medik (secara fisik) adalah milik rumah sakit atau institusi kesehatan. Rekam medis ini terikat pada rahasia  pekerjaan  dokter  yang  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  No.10 tahun  1966  tentang  rahasia  kedokteran. Kerahasiaan  rekam  medis  ini  tidak terbatas  kepada  profesi  dokter  saja, tetapi juga berlaku bagi tenaga kesehatan  lainnya  misalnya:  perawat,
3 Shofari, Bambang. Pengelolaan Sistem Rekam medis. Perhimpunan Organisasi Profesional Perekammedisan, Informatika Kesehatan Indonesia. Semarang, 2005.
mahasiswa kedokteran atau keperawatan, dan  tenaga  kesehatan  lainnya. 4 , 5 Akan tetapi pada situasi tertentu, dokter boleh membuka isi rekam medis kepada pihak ketiga  seperti  asuransi,  pengadilan,  dan kepolisian  dalam  bentuk  keterangan medik,  hanya  setelah  memperoleh  izin dari pasien.
Berkas  rekam  medis  merupakan milik sarana pelayanan kesehatan sedangkan  isi  rekam  medis  merupakan milik pasien. Pemberian informasi harus mempertimbangkan  setiap  situasi  bagi pengungkap suatu informasi dari rekam medis ini, permintaan terhadap
informasi banyak dari pihak ketiga yang akan  membayar  biaya  yaitu  pihak  dari asuransi.  Meskipun  isi  rekam  medis dapat  dibuka  pada  keadaan  tertentu, pihak  yang  membutuhkan  informasi harus  senantiasa  menghormati  privasi pasien.  Secara  keseluruhan,  keamanan (security) ,  privasi (privacy) ,  kerahasian (confidentiality) dan keselamatan
(safety) adalah perangkat yang membentengi  informasi  dalam  rekam medis.  Sarana  kesehatan  bertanggung
4 DepKes RI. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah Sakit. Dirjen Yanmed. Jakarta, 1997.
5 Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1966, tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran. Jakarta, 1966.
jawab  untuk  melindungi  informasi kesehatan yang terdapat di dalam rekam medis  terhadap  kemungkinan  hilang, rusak,  pemalsuan  dan  akses  yang  tidak sah. 6
Dari  pembahasan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  seakan  -  akan rahasia  rekam  medis  dapat  dibuka sewaktu-waktu  kepada  pihak  ketiga. Penulis  tertarik  menulis  tema  ini  untuk menjelaskan  hukum-hukum  apa  saja yang  mengatur  pembukaan  isi  rekam medis  terhadap  pihak  ketiga,  dalam  hal ini adalah pihak asuransi kesehatan.

## B.  Perumusan Masalah
1. Bagaimana  penggunaan  ijin tertulis  pasien  dalam  proses pengeluaran  informasi  medis kepada pihak asuransi?
2. Bagaimana prosedur yang dilakukan  pihak  rumah  sakit dalam  menjamin  aspek  hukum kerahasiaan pasien?
3. Bagaimana  aspek  medikolegal terhadap rekam medis dari sudut pandang asuransi kesehatan?
6 Hosizah. Kajian Terhadap Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Pasien Rawat Inap Kepada Pihak Asuransi Dilihat Dari Sudut Pandang Kerahasiaan Informasi Kesehatan Di RS Graha Medika Jakarta. KTI. Perekam dan Informasi Kesehatan Universitas Indonusa Esa Unggul, 1996.

## C.  Pembahasan
Rumah  sakit  memiliki  prosedur yang berbeda dalam pengelolaan rekam medis. Dalam  refrat  ini,  sebagai  contoh kasus kami membahas tentang pengelolaan  rekam  medis  pasien  di RSUP Dr. Kariadi Semarang.
1  Penggunaan  Ijin  Tertulis  Pasien
Dalam Proses Pengeluaran
Informasi  Medis  Kepada  Pihak

## Asuransi
Laporan atau catatan yang terdapat dalam rekam medis adalah sebagai hasil pemeriksaan,  pengobatan,  observasi ataupun  wawancara  dengan  pasien. Informasi ini tidak boleh disebarluaskan kepada  pihak  yang  tidak  berwenang, karena  menyangkut  informasi  medis individu  pasien  secara  langsung.  Oleh karena  itu  diperlukan  ijin  tertulis  dari pasien pada setiap pengeluaran informasi  medis  yang  ada.  Sedangkan pada  kenyataannnya,  jika  pasien  tidak dapat  datang  sendiri  dan  mewakilkan kepada  orang  lain,  tidak  semua  pasien memberikan  surat  kuasa  kepada  yang mewakilinya  atau  keluarganya.  Selain itu,  pihak  rumah  sakit  juga  tidak memastikan ulang apakah yang bersangkutan  benar-benar  orang  yang telah  dipercaya  pasien  atau  memiliki kekerabatan dekat.

## 1.1  Pengertian Rekam Medis
Definisi  rekam  medis  dituliskan dalam berbagai sumber seperti dibawah ini:
Menurut Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 1: Rekam  medis  adalah  berkas  yang berisikan  catatan  dan  dokumen  tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. 7

## 1.2  Tujuan Rekam Medis
Tujuan  rekam  medis  adalah untuk  menunjang  tercapainya  tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan  pelayanan  kesehatan  di Rumah Sakit. (Depkes RI. 1997). 8

## 1.3    Manfaat Rekam Medis
Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008  Pasal  13
menyebutkan  bahwa  rekam  medis memiliki manfaat untuk:
1. Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien.
2. Alat  bukti  dalam  proses pengakan  hukum,  disiplin kedokteran,  dan  kedokteran
7 Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008, tentang Rekam Medis. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2008.
8 Depkes RI. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah Sakit. Dirjen Yanmed. Jakarta, 1997
gigi  dan  penegakan  etika kedokteran.
3. Keperluan  pendidikan  dan penelitian.
4. Dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan.
5. Data statistik kesehatan. 7
Dalam pasal yang sama disebutkan bahwa  untuk  keperluan  pendidikan  dan penelitian  bila  menyebutkan  identitas pasien harus ada persetujuan tertulis dari pasien dan harus dijaga kerahasiaannya.
Bila pemanfaatan pendidikan dan penelitian  untuk  kepentingan  negara maka  tidak  diperlukan  persetujuan  dari pasien.
1.4   Aspek Medikolegal
Di antara semua manfaat Rekam Medis,  yang  terpenting  adalah  aspek legal  Rekam  Medis.  Pada  kasus malpraktek medis, keperawatan maupun farmasi, Rekam Medis merupakan salah satu  bukti  tertulis yang  penting.
Berdasarkan  informasi  dalam  Rekam Medis,  petugas  hukum  serta  Majelis Hakim dapat menentukan benar tidaknya telah terjadi tindakan malpraktek, bagaimana terjadinya malpraktek  tersebut  serta  menentukan siapa  sebenarnya  yang  bersalah  dalam perkara tersebut.
1.5     Pengguna Rekam Medis
Pengguna  atau  pemakai  rekam medis  adalah  pihak  -  pihak  perorangan yang memasukkan, memverifikasi, mengoreksi, menganalisa atau memperoleh  informasi  dari  rekaman, baik  secara  langsung  ataupun  melalui perantara.  Pengguna  rekam  medis  atau yang  tergantung  dengan  data  yang  ada dalam  rekam  medis  sangat  beragam. Ada pengguna rekam medis per orangan (Primer  dan  sekunder)  serta  pengguna dari kelompok institusi.
 Pengguna  Rekam  Medis  /
Kesehatan Perorangan
1. Para  pemberi  pelayanan
(pengguna primer)
Pihak  pihak  yang memberikan pelayanan kesehatan  langsung  kepada pasien.  Mereka  terdiri  dari individu  atau  pemberi  jasa kesehatan  perorangan  yang meliputi tenaga dokter, perawat,  profesi  kesehatan pendukung lainnya dan
tenaga klinis. Profesi kesehatan pendukung termasuk  asisten  dokter, fisioterapis,  terapi  wicara, terapi pernafasan (respiratoris), okupasi terapis, petugas teknik/
tekniker radiologi dan teknisi  laboratorium  medis. Profesi  medis  lainnya  juga membantu  pelayanan  klinis, termasuk ahli farmasi,
tenaga  sosial,  ahli  gizi, konsultan  diet,  psikolog, podiatris  ( ahli  mengobati kelainan  kaki  manusia dan khiropraktor  ( orang  yang mengobati  penyakit  dengan mengurut tulang punggung ).
Kelompok  ini  memasukkan informasi  ke  dalam  rekam medis secara langsung. sedangkan fasilitas pelayanan  lainnya  seperti tekniker laboratorium medis,
tekniker  radiologi  membuat laporan  tersendiri  sebagai bagian  dari  rekam  medis pasien.  Keberadaan  rekam medis  akan  menghindari sifat  lupa  tenaga  kesehatan saat  menangani  pasien  yang banyak.
2. Para konsumen (pengguna sekunder) Pasien dan keluarganya yang juga memerlukan informasi rekam medis dirinya
(perorangan/individu
pasien) untuk berbagai kepentingan. Bahkan, dalam era  keterbukaan  masa  kini, terlebih di masa mendatang. kiranya tidak dapat dihindari adanya pasien yang
memerlukan  bentuk  fisik rekam medis untuk berbagai kepentingan. Untuk itu perlu dipertimbangkan urgensi  kebutuhan,  maksud dan  tujuan  serta  unsur sekuritas,  kerahasian  dan keamanan  serta  aturan  lain yang terlibat (aturan profesi, instansi, pemerintah, kewenangan,  dan  lainnya).
Demikian juga dengan adanya kemajuan sudut pandang  berbagai  negara  di dunia sudah mulai mengeluarkan ketepatan yang memberi hak kepada pasien untuk melihat rekam medisnya ( dengan  adanya Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA),  mulai  14  April 2003  warga  negara  AS dapat membaca rekam
medisnya  kecuali  tentang
analisis  kejiwaan ).  Lebih lanjut mereka juga
memperoleh hak untuk
mengoreksi informasi dalam rekam medisnya dan menambahkan informasi yang kurang serta memverifikasi biaya pelayanan  yang  dibebankan kepadanya. (Konsep
HIPAA, 1998-AS).
 Pengguna  Rekam  Medis  / Kesehatan dari kelompok
1. Manajer  pelayanan  dan penunjang pasien
Kelompok  ini  adalah pihak  yang  menggunakan rekam  medis  perorangan secara  sekunder  serta  tidak menangani perawatan pasien secara  langsung.  Kelompok ini menggunakan data rekam medis kesehatan untuk
menilai kinerja fasilitas kesehatan serta manfaat
pelayanan  yang  diberikan. Data yang diperoleh menggambarkan  pola  dan kecendrungan pelayanan. Dengan masukan data agregat tersebut akan
memudahkan manajer
instansi pelayanan kesehatan dalam  memperbaiki  proses pelayanan, sarana, dan prasarana ke depan.
2. Pihak pengganti biaya perawatan
Kelompok ini akan menelaah sejauh apa diagnosis yang terkait dengan  biaya  perawatan.
Penggantian  biaya  harus sesuai dengan diagnosis akhir dan atau tindakan yang ditegakkan dokter ( dokter yang dimaksud adalah dokter utama yang merawat pasien  dan  bertanggung jawab terhadap masa perawatan pasien) sesaat
sesudah pasien pulang perawatan. Diagnosis dicantumkan serta ditandatangi  dokter  tersebut pada lembar Ringkasan Riwayat  Pulang  (Resume) atau  dengan  tanda  tangan secara on-line ( Bila perangkat lunak telah tersedia  pada  sistem  rekam medis  eletronik )  (Electronik Signature). Berdasarkan
diagnosis  dan  atau  tindakan tersebut ahli kode (pada unit kerja MIK) akan menetapkan  nomor  kode sesuai  standar  klasifikasi yang  ditetapkan  pemerintah atau  sesuai  disiplin  atau tindakan ( Menggunakan kode tambahan yang tergabung  dalam  keluarga sistem klasifikasi ICD. Kesemua buku tersebut
dapat melengkapi klasifikasi ICD  atau  standar  klasifikasi international penyakit (morbiditas  dan  mortalitas) yang dibakukan pemerintah. Maupun menggunakan buku yang  dikeluarkan  profesi psikiatri di AS yaitu Diagnostic  and  Statical  of Mental  Disorders  (DSM) untuk  gangguan  kejiwaan. Informasi kode ini diteruskan  unit  kerja  MIK kepada  pihak  asuransi.  Ada kalanya pihak asuransi membuuhkan  copy  tentang keterangan  tertentu  rekam medis pasien bersama
dengan tagihan (klaim).
Tidak  dibenarkan  rumah
sakit  mengambil  diagnosis kerja  dari  ruang  perawatan sebagai  diagnosis  akhir  dan meneruskannya  ke  pihak asuransi, padahal pasien belum pulang perawatan.
3. Pengguna  rekam  medis sekunder lainnya Kantor pasien,
pengacara, periset, atau investigator klinis, wartawan kesehatan, pengambil kebijakan.  Lazimnya  pihak penanggung lainnya (akreditor) perlu menganalisis tagihan perawatan  yang  diajukan oleh  kantor  tempat  pasien bekerja. Akreditor
membutuhkan informasi kondisi  sakit  pasien  dari rekam  medis  untuk  klaim (misalnya  asuransi  tenaga kerja)  terutama  bila  terjadi penyakit akibat suatu kondisi  buruk  atau  efek
sampingan .

## 1.6    Isi Rekam Medis
Menurut Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008  Pasal  3, rekam  medis  dapat  disimpan  dalam
bentuk tertulis maupun secara elektronik.  Syarat  penulisan  rekam medis  harus  dibuat  secara  lengkap  dan
jelas. Isi rekam medis menurut pelayanan  yang  diberikan  terhadap pasien yaitu sebagai berikut:
1. Pasien rawat jalan :
 Identitas pasien
 Tanggal dan waktu
 Hasil
anamnesis (sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat
penyakit)
 Hasil  pemeriksaan  fisik  dan penunjang
 Diagnosis
 Rencana penatalaksanaan
 Pengobatan/ tindakan
 Pelayanan  lain  yang  telah diberikan kepada pasien
 Untuk  pasien  kasus  gigi dilengkapi
dengan
odontogram klinik
 Persetujuan  tindakan  bila diperlukan
2. Pasien rawat inap :
 Identitas pasien
 Tanggal dan waktu
 Hasil
anamnesis (sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat
penyakit)
 Hasil  pemeriksaan  fisik  dan penunjang
 Diagnosis
 Rencana penatalaksanaan
 Pengobatan/tindakan
 Untuk  pasien  kasus  gigi dilengkapi dengan odontogram klinik
 Persetujuan  tindakan  bila diperlukan
 Catatan  observasi  dan  hasil pengobatan
 Ringkasan pulang
( discharge summary )
 Nama  dan  tanda  tangan dokter,  dokter  gigi  atau tenaga  kesehatan  tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan
 Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan tertentu
3. Pasien gawat darurat :
 Identitas pasien
 Kondisi  saat  pasien  tiba  di sarana pelayanan kesehatan
 Identitas pengantar pasien
 Tanggal dan waktu
 Hasil anamnesis (sekurang - kurangnya keluhan dan riwayat penyakit)
 Hasil  pemeriksaan  fisik  dan penunjang
 Diagnosis
 Pengobatan/ tindakan
 Ringkasan  kondisi  pasien sebelum meninggalkan
UGD  dan  rencana  tindak lanjut
 Nama  dan  tanda  tangan dokter,  dokter  gigi  atau tenaga  kesehatan  tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan
 Sarana  transportasi  yang digunakan  bagi  pasien  yang akan  dipindahkan  ke  sarana pelayanan kesehatan lain
 Pelayanan  lain  yang  telah diberikan kepada pasien
4. Pada keadaan bencana :
Sama  seperti  pada  pasien  gawat darurat dan ditambah dengan :
 Jenis  bencana  dan  lokasi pasien ditemukan
 Kategori  kegawatan  dan nomor pasien bencana massal
 Identitas  yang  menemukan
pasien Dalam penjelasan diatas
disebutkan  bahwa  untuk  pasien  yang telah  mendapatkan  rawat  inap  akan
mendapatkan  ringkasan  pulang  ( resume medic )  setelah  selesai  mendapatkan perawatan  di  rumah  sakit.  Dalam
Permenkes No.
269/MENKES/PER/III/2008  Pasal  4, disebutkan  bahwa  isi  ringkasan  pulang harus tercantum sekurang - kurangnya :
 Identitas pasien
 Diagnosis masuk dan
indikasi pasien dirawat  Ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang
 Diagnosis akhir
 Pengobatan dan tindak lanjut
 Nama  dan  tanda  tangan dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan. 7

## 1.7  Penyimpanan  dan  Kepemilikan Rekam Medis
Rekam  medis  wajib  dibuat  pada setiap  dokter  atau  dokter  gigi  yang menjalankan  praktik  kedokteran  seperti tertuang dalam Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008  Pasal  5. Dalam  pencatatan  harus  jelas  nama, waktu,  dan  tanda  tangan  dokter/  dokter gigi/  tenaga  kesehatan  yang  memberi pelayanan  secara  langsung.  Bila  dalam pencatatan  terjadi  kesalahan  dan  perlu dibetulkan maka pembetulan yang benar
menurut aturan adalah dengan mencoret tanpa  menghilangkan  catatan  yang dbetulkan kemudian diberi paraf dokter/ dokter  gigi/  tenaga  kesehatan  yang bersangkutan.
Sesuai  dengan  penjelasan  diatas bahwa  setiap  penanganan  atau  tindakan medis  yang  tertuang  di  rekam  medis harus  dibubuhi  tanda  tangan  maka catatan  dalam  rekam  medis  menjadi tanggung  jawab  dokter/  dokter  gigi/ tenaga  kesehatan  yang  membuat  rekam medis.
Penyimpanan rekam medis diatur dalam Permenkes No.
269/MENKES/PER/III/2008  Pasal  8, yang  berisi  bahwa  rekam  medis  pasien rawat  inap  di  rumah  sakit  wajib disimpan selama 5 tahun terhitung sejak pasien  dipulangkan.  Lebih  dari  5  tahun maka  rekam  medis  dapat  dimusnahkan. Untuk ringkasan pulang dan persetujuan medik  harus  disimpan  selama  10  tahun dari tanggal pembuatan. 7
Kepemilikan rekam medis menurut  definisi  sudah  jelas  diketahui bahwa  informasi  dalam  rekam  medis adalah  milik  pasien  yang  diperoleh melalui kontak medis antara pasien dan dokter  selama  masa  perawatan  pasien. Namun,  berkas  rekam  medis  adalah milik  sarana  kesehatan  sehingga  pasien
tidak  berhak  untuk  membawa  rekam medis  keluar  dari  sarana  pelayanan kesehatan  tersebut.  Hal  ini  dijelaskan pula dalam Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008  Pasal  12 yaitu:
1) Berkas  rekam  medis  milik sarana pelayanan kesehatan.
2) Isi  rekam  medis  merupakan milik pasien.
3) Isi rekam medis sebagaimana dimaksudkan  pada  ayat  (2) dalam bentuk ringkasan rekam medis.
4) Ringkasan rekam medis sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  dapat  diberikan, dicatat  atau  di  copy  oleh pasien atau orang yang diberi kuasa  atau  atas  persetujuan tertulis  pasien  atau  keluarga pasien yang berhak untuk itu. 1
Selanjutnya  kepemilikan  rekam medis ini juga dipertegas dalam UU No. 29  Tahun  2009  Tentang  Praktik Kedokteran Pasal 47 Ayat (1)
“Dokumen  rekam  medis  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  46  merupakan milik  dokter,  dokter  gigi,  atau  sarana
pelayanan  kesehatan,  sedangkan  isi rekam medis merupakan milik pasien.” 9

## 1.8  Pembukaan Rekam Medis
Menurut  Pito  Soeparto  (2006) dalam  Etik  dan  Hukum  di  Bidang Kesehatan,  Indonesia  tidak  menganut paham  kewajiban  menyimpan  rahasia kedokteran  secara  mutlak. 16 Beberapa dasar pembukaan rekam medis :
1. Karena Daya Paksa Pasal 48
KUHP yang berbunyi : “Barang  siapa  melakukan
sesuatu  perbuatan  karena pengaruh  daya  paksa  tidak dapat dipidana.” Dengan adanya pasal tersebut, maka tenaga kesehatan terpaksa
membuka  rahasia  pasien karena pengaruh daya paksa
untuk melindungi :
a. kepentingan
umum b. kepentingan orang yang tidak bersalah c. kepentingan
pasien
9 Soeparto, Pitono (ed). Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan edisi kedua . Jakarta: Airlangga University Press, 2006.
d. kepentingan
tenaga kesehatan 2. Karena Menjalankan Perintah  Undang-Undang  ( Pasal 50 KUHP) “Barang  siapa  melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.” Bila seorang tenaga kesehatan  yang  dipanggil sebagai saksi  ahli atau saksi dalam  sidang  pengadilan, kewajiban
untuk
menyimpan  rahasia  pasien dapat  gugur  atas  perintah hakim yang memimpin sidang  (Pasal  170  ayat  2 KUHAP).
3. Karena  Perintah  Jabatan
(Pasal 51 KUHP ayat 1)
“Barang  siapa  melakukan
perbuatan untuk melaksanakan perintah
jabatan  yang  diberikan  oleh penguasa  yang  berwenang,
tidak dipidana.”
4. Untuk kepentingan Asuransi
Seorang dokter wajib mengisi formulis yang
diperlukan  oleh  pasien  atau
keluarganya untuk mendapat santunan  asuransi.  Dalam hal  ini  kewajiban  untuk menyimpan rahasia kedokteran  menjadi  gugur, karen berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh
Menteri Tenaga Kerja, tanpa keterangan  dari  dokter  yang merawat,  maka  santunan asuransi  tenaga  kerja  tidak akan dapat diberikan kepada yang bersangkutan.
Dalam Permenkes
No.
269/MENKES/PER/III/200 8 Pasal 10 ayat 2 berbunyi “
Informasi  tentang  identitas, diagnosis, riwayat pemeriksaan  dan  riwayat pengobatan  dapat  dibuka dalam hal: a. untuk kepentingan kesehatan pasien;
b. memenuhi  permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan;
c. permintaan  dan/  atau persetujuan pasien sendiri
d. permintaan institusi/ lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan
; dan
e. untuk kepentingan
penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.” 7

## 1.9  Pelepasan Rekam Medis
Meskipun  rekam  medis  dapat dibuka tetapi pelepasan informasi harus melalui  persetujuan  tertulis  dari  pasien ataupun  orang  yang  diberi  kuasa  oleh pasien.  Hal  ini  digunakan  untuk melindingi  hak  privasi  pasien  dan melindungi  sarana  pelayanan  kesehatan dalam  tindak  hukum  perlindungan  hak kerahasiaan informasi pasien. Ijin tertulis  harus  disertai  dengan  tanda tangan pasien.
Menurut WHO dalam Medical Record  Manual menjelaskan  apabila suatu permintaaan dibuat untuk pelepasan informasi, permintaan
tersebut  harus  mengandung  hal  -  hal berikut:
1. Nama lengkap pasien, alamat, dan tanggal lahir
2. Nama  orang  atau  lembaga yang akan meminta informasi
3. Tujuan dan kebutuhan informasi yang diminta
4. Tingkat dan sifat informasi yang  akan  dikeluarkan, termasuk  tanggal  keluar informasi
5. Ditandatangani oleh pasien atau  wakilnya  yang  sah (misalnya  orang  tua  atau anak). 10
Dengan  keadaan  seperti  diatas RSUP  Dr.  Kariadi  telah  terindikasi terkena  sanksi  karena  telah  lalai  dan dianggap telah tidak menjalankan PerMenKes RI No.
269/MENKES/PER/III/2008  BAB  IV Pasal  11  ayat  1  dan  Pasal  12  ayat  4. Untuk tindakan membuka rahasia tanpa persetujuan  pasien,  petugas  kesehatan dapat  dikenakan  sanksi  pidana,  perdata maupun  administratif.  Secara  pidana membuka  rahasia  kedokteran  akan
10 World Health Organization. Medical Records Manual A Guide For Developing Countries. Geneva: WHO, 2006.
diancam  pidana  melanggar  pasal  322 KUHP  dengan  ancaman  hukuman selama-lamanya 9 bulan penjara. Secara perdata,  pasien  yang  merasa  dirugikan dapat  meminta  ganti  rugi  berdasarkan pasal  1365  KUH  Perdata  Secara administratif,  PP  No.10  tahun  1966 menyatakan  bahwa  tenaga  kesehatan yang membuka rahasia kedokteran dapat dikenakan sanksi admninistratif, meskipun  pasien  tidak  menuntut  dan telah memaafkannya.
Untuk  meminimalisasi  jatuhnya informasi  medis  pasien  kepada  pihak yang tidak bertanggung jawab alangkah baiknya, jika syarat permintaan informasi medis pasien lebih di perketat dan dipertegas kembali. Dalam permintaan
informasi harus memperlihatkan  identitas  asli  yang menyebutkan  adanya  hubungan  dari pihak  peminta  dan  pasien,  misalnya surat  nikah,  kartu  keluarga  yang menyatakan  hubungan  pihak  peminta dengan pasien.
RSUP Dr. Kariadi telah menyediakan surat ijin tertulis pelepasan informasi  kepada  asuransi.  Surat  ijin pelepasan informasi kesehatan ini wajib diisi  oleh  pasien  atau  orang  lain  yang telah mendapat  kuasa dari pasien untuk membuka informasi dari resume medis.
Surat  ini  dilengkapi  tanda  tangan pemohon di atas materai.
Dalam  surat  ijin  tersebut  hanya dibutuhkan  tanda  tangan  pasien/  kuasa pasien  tidak  disertai  tanda  tangan persetujuan  dari  pihak  rumah  sakit ataupun  dokter  yang  merawat.  Hal  ini dapat  dimanfaatkan  pihak-pihak  yang ingin  merugikan  rumah  sakit  misalnya dengan  memalsukan  identitas  pemohon pelepasan informasi rekam medis.

## 2  Prosedur  Yang  Dilakukan  RSUP
Dr.  Kariadi  dalam  Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Pasien 2.1  Definisi Rahasia Kedokteran Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  10  tahun  1966 tentang wajib simpan rahasia
kedokteran:
1. Pasal 1
“Yang  dimaksud  dengan rahasia  kedokteran  ialah segala sesuatu yang diketahui  oleh  orang-orang tersebut  dalam  pasal  3  pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran.” 2. Pasal 2
“Pengetahuan tersebut  pasal 1  harus  dirahasiakan  oleh orang-orang  yang  tersebut dalam  pasal  3,  kecuali apabila  suatu  peraturan  lain yang  sederajat  atau  lebih tinggi  daripada  Peraturan Pemerintah  ini  menentukan lain.” 11
Berdasarkan  Undang  –  undang, yang  mengatur  rahasia  kedokteran adalah UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik  Kedokteran  dan  UU  No.  36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan undang- undang tersebut tidak menyebutkan  definisi  secara  spesifik hanya  menjelaskan  adanya  kewajiban untuk  menyimpan  rahasia  yaitu  sebagai berikut:
1. Pasal 48 UU No. 29 Tahun
2004 Tentang Praktik Kedokteran 1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib
menyimpan rahasia kedokteran.
11 PP No 10 tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran. Available at: http://www.litbang.depkes.go.id/sites/download/re gulasi/pp/PP-No-10%20Tahun1966.pdfAccessed on September, 12, 2015.
2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi  permintaan aparatur penegak hukum  dalam  rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan  ketentuan perundang- undangan. 3) Ketentuan  lebih  lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri. 12 2. Pasal 73 UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga
Kesehatan 1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia. 2) Rahasia kesehatan Penerima Pelayanan
12 Undang-Undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Available at: http://www.litbang.depkes.go.id/sites/download/re gulasi/uu/UU_No._29_Th_2004_ttg_Praktik_Kedokt eran.pdf. Accessed on September, 13, 2015.
Kesehatan dapat dibuka hanya untuk kepentingan  kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan,  pemenuhan permintaan aparatur penegak  hukum  bagi kepentingan  penegakan hukum, permintaan Penerima Pelayanan
Kesehatan  sendiri,  atau pemenuhan ketentuan
Peraturan
Perundang-undangan.
3) Ketentuan  lebih  lanjut tentang rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  diatur dengan Peraturan
Menteri. 13
Berdasarkan  Pasal  1  Angka  1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun  2012  (untuk  selanjutnya  disebut Permenkes 36/ 2012) adalah    data    dan informasi tentang kesehatan
13 Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Available at: http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5 450b859e4e6b/nprt/lt50ed147353289/uu-no-36-tah un-2014-tenaga-kesehatan Accessed on September, 13, 2015.
seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan  pada  waktu  menjalankan pekerjaan atau profesinya. 14
Sedangkan  Menurut  Kode  Etik Kedokteran  Indonesia  Tahun  2012 hanya  sebatas  menyatakan  adanya kewajiban untuk menjaga rahasia kedokteran  dan  jabatan  yaitu  sebagai berikut:
1. Pasal 1
Saya akan merahasiakan segala sesuatu  yang  saya  ketahui karena keprofesian saya.
2. Pasal 16 Setiap dokter wajib merahasiakan  segala  sesuatu yang diketahuinya tentang seorang  pasien,  bahkan  juga
setelah  pasien  itu  meninggal dunia. 15 Ruang lingkup rahasia
kedokteran  tercakup  dalam  Permenkes No.  36  Tahun  2012  Tentang  Rahasia Kedokteran  yaitu  identitas  pasien  dan
14 Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasua Kedokteran. Available at: http://www.hukor.depkes.go.id/up_prod_permenke s/PMK%20No.%2036%20ttg%20Rahasia%20Kedokte ran.pdf. Accessed on September, 13, 2015.
15 Lafal Sumpah Dokter dalam PP no 26 tahun 1960 Tentang Lafal Sumpah Dokter. Available at: http://ropeg.kemkes.go.id/documents/pp196026.pd f Accessed on September, 13, 2015.
kesehatan pasien. Kesehatan pasien yang dimaksud  adalah  hasil  anamnesis,
pemeriksaan fisik, penunjang, penegakan  diagnosis,  dan  tindakan terapi.

## 2.2  Dasar Hukum
Terdapat  beberapa  dasar  hukum yang mengatur baik rahasia kedokteran, rahasia  jabatan  maupun  rekam  medis. Berikut  adalah  beberapa  dasar  hukum yang masih berlaku:
1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran
2. Pasal  58  Ayat  (1)  Huruf  C,
Pasal  70  Ayat  (4),  Pasal  73 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor 10  Tahun  1966  tentang  Wajib Simpan Rahasia Dokter
4. Pasal  1  Peraturan  Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter
5. Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran
6. Pasal 16 Kode Etik Kedokteran Indonesia
2.3  Aspek Medikolegal Rahasia Kedokteran
Sudah  diketahui  bahwa  rahasia kedokteran merupakan salah satu kewajiban  dari  seorang  dokter.  Hal-hal mengenai  rahasia  kedokteran  tersebut telah  dituangkan  dalam  sumpah  dokter, Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  dan Peraturan  Pemerintah  yang  dikutip sebagai berikut:
Berdasarkan Sumpah dokter berdasarkan  Lafal  Sumpah  Dokter dalam  PP  no  26  tahun  1960  Tentang Lafal  Sumpah  Dokter  “Saya  akan merahasiakan  segala  sesuatu  yang  saya ketahui  karena  pekerjaan  saya  dan karena keilmuan saya sebagai dokter”. 17 Berdasarkan Kode Etik Kedokteran  Indonesia  pasal  16  Tahun 2012 “Setiap dokter wajib merahasiakan
segala sesuatu yang diketahuinya tentang  seorang  penderita,  bahkan  juga setelah penderita itu meninggal”. 16
Berdasarkan  UU  No.  29  Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pasal 48 disebutkan bahwa “Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran  wajib  menyimpan  rahasia
16 Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012.
Available at:
http://www.idionline.org/wp-content/uploads/2013 /06/KODEKI-Tahun-2012.pdf Accessed on September, 14, 2015.
kedokteran.”  Rahasia  kedokteran  dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan  pasien,  memenuhi  paraturan penegak hukum dalam rangka penegakan  hukum,  permintaan  pasien sendiri,  atau  berdasarkan  ketentuan perundang-undangan. 14
Berdasarkan Peraturan
pemerintah  No.  10  Tahun  1966  tentang wajib simpan rahasia kedokteran:
o Pasal 1
Yang dimaksud dengan rahasia  kedokteran  ialah segala sesuatu yang diketahui  oleh  orang-orang tersebut  dalam  pasal  3  pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran.
o Pasal 2
Pengetahuan tersebut pasal 1 harus dirahasiakan oleh orang-orang  yang  tersebut dalam  pasal  3,  kecuali apabila  suatu  peraturan  lain yang  sederajat  atau  lebih tinggi  daripada  Peraturan Pemerintah  ini  menentukan lain.
o Pasal 3 Yang diwajibkan
menyimpan  rahasia  yang dimaksud  dalam  pasal  1 ialah:  Tenaga kesehatan menurut pasal 2 Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1963 No. 79).
 Mahasiswa kedokteran, murid
yang  bertugas  dalam lapangan
pemeriksaan,
pengobatan  dan/atau perawatan, dan orang lain  yang  ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 13

## 2.4   Pihak Berwajib
Berdasarkan PP Nomor 10 Pasal 3  Tahun  1966,  yang  diwajibkan menyimpan rahasia kedokteran adalah :
1. Tenaga Kesehatan.
2. Mahasiswa kedokteran,
murid  yang  bertugas  dalam
lapangan pemeriksaan, pengobatan dan/ atau
perawatan  dan  orang  lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pada penjelasan pasal 2
disebutkan  bahwa  ”Berdasarkan  pasal ini  orang  (selain  daripada  tenaga kesehatan)  yang  dalam  pekerjaannya berurusan  dengan  orang  sakit  atau mengetahui  keadaan  si  sakit,  baik  yang tidak maupun yang belum mengucapkan sumpah jabatan, berkewajiban menjunjung  tinggi  rahasia  mengenai keadaan si sakit”. Dengan demikian para mahasiswa kedokteran, kedokteran-gigi, ahli  farmasi,  ahli  laboratorium,  ahli sinar,  bidan,  para  pegawai  murid  para medis  dan  sebagainya  termasuk  dalam golongan  yang  diwajibkan  menyimpan rahasia. Menteri Kesehatan dapat menetapkan, baik secara umum maupun secara  insidentail,  orang-orang  yang wajib  menyimpan  rahasia  kedokteran, misalnya pegawai tata usaha pada rumah -  rumah  sakit  dan  laboratorium  - laboratorium.
2.5  Hak dan Kewajiban Dalam Hukum Kedokteran
a. Hak dan Kewajiban
Pasien
 Menurut „Declaration of
Lisbon  (1981)  :  The Rights  of  the  Patient”
disebutkan beberapa hak  pasien,  diantaranya hak memilih dokter, hak dirawat  dokter  yang “bebas”,  hak  menerima atau menolak pengobatan setelah menerima informasi, hak  atas  kerahasiaan, hak mati secara bermartabat,  hak  atas dukungan  moral  atau spiritual.  UU  No  23  tahun  1992
tentang Kesehatan, pasal  53  menyebutkan beberapa  hak  pasien, yakni hak atas Informasi, hak atas second opinion, hak atas kerahasiaan,  hak  atas persetujuan tindakan
medis, hak atas masalah spiritual,  dan  hak  atas
ganti rugi.
 UU  No.  36  tahun  2009
Pasal 4 - 8 o Hak menerima atau menolak  sebagian atau seluruh pertolongan (kecuali  tak  sadar, penyakit menular berat, gangguan jiwa berat).
o Hak  atas  rahasia pribadi (kecuali perintah UU, pengadilan, ijin,
kepentingan
tertentu).
o Hak  tuntut  ganti rugi  akibat  salah atau kelalaian (kecuali tindakan penyelamatan
nyawa  atau  cegah cacat).
 UU  No  29  tahun  2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 52 o Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam
pasal 45 ayat 3.
o Meminta  pendapat dokter  atau  dokter gigi lain.
o Mendapat pelayanan sesuai
dengan  kebutuhan medis.
o Menolak  tindakan medis.
o Mendapatkan isi rekam medis. b. Hak dan Kewajiban

## Dokter
Hak  dan  kewajiban  dokter atau dokter gigi diatur dalam UU  No.  29  Tahun  2004 Tentang Praktik Kedokteran yaitu sebagai berikut.
 Pasal 50
Dokter  atau  dokter  gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak: 1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dengan standar profesi  dan  standar prosedur operasional. 2. Memberika pelayanan medis menurut standar
profesi  dan  standar
prosedur operasional. 3. Memperoleh informasi yang
lengkap  dan  jujur dari  pasien  atau keluarganya.
4. Menerima  imbalan jasa.
 Pasal 51
Dokter  atau  dokter  gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban: 1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan stanadr  profesi  dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
2. Merujuk pasien kedokter atau kedokter  gigi  lain yang mempunyai keahlian atau kamampuan  yang lebih  baik,  apabila tidak mampu melakukan suatu
pemeriksaan atau
pengobatan. 3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. 4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. 5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. 2.6  Pembukaan Rahasia Dokter wajib
menjaga kerahasiaan pasiennya baik yang dikemukakan oleh pasiennya maupun isi dari rekam medis. Walaupun telah diatur oleh  undang-undang  atas  wajib  simpan rahasia kedokteran tetapi ada
pengecualian dimana rahasia kedokteran dapat diungkapkan.
Pengungkapan rahasia
kedokteran dapat dilakukan pada keadaan: 1. Atas ijin/ otorisasi pasien
Pengungkapan rahasia
kedokteran  dapat  diberikan  atas dasar  ijin  dari  pasien.  Pasien diberikan penjelasan tentang alasan  pengungkapan  rahasia. Dalam hal ini pasien harus dalam keadaan  yang  kompeten.  Demi keamanan,  oleh  rumah  sakit biasanya  dimintakan  Surat  Izin Tertulis dari pasien/ keluarganya secara khusus.
2. Keperluan asuransi Untuk dapat mengungkapan rahasia kedokteran terhadap pihak  asuransi,  terlebih  dahulu sudah terdapat kesepakatan antara  asuransi  dengan  pasien pada  saat  mengikuti  asuransi.
Pihak asuransi
harus menunjukkan kepada dokter lembar  persetujuan  pasien  atas pengungkapan rahasia medisnya. Dalam hal ini, dokter tidak perlu menjelaskan  tentang  keadaan pasien  secara  menyeluruh,  data terbatas, dan hanya yang relevan.
3. Dokter perusahaan
Adanya  kontrak  antara  dokter dengan perusahaan melalui
sebuah  perjanjian.  Dengan  itu maka  hubungan  dokter  dengan perusahaan  menjadi  nomor  satu sedangkan hubungan dokter
dengan  pasien  menjadi  nomor
dua.  Hal  ini  sudah  menjadi kewajinan dokter untuk melaporkan  hal-hal  yang  wajib lapor kepada perusahaan
walaupun  data  yang  diberikan hanya  terbatas  dan  yang  relevan berkaitan dengan public health & duty to warn.
4. Dokter penguji kesehatan
Adanya  kontrak  antara  dokter dengan  peminta  uji  kesehatan (biasanya  tidak  selalu  pasien sendiri).Jawaban dari hasil pemeriksaan adalah untuk
peminta kesehatan.Terlebih dahulu pasien diberitahukan tentang hal ini.
5. Kepada penguasa hukum Adanya permintaan resmi terhadap  pengungkapan  rahasia kedokteran. Pengungkapan rahasia sebaiknya diberikan dalam  bentuk  surat  keterangan riwayat  penyakit  yang  ditulis
dengna  lengkap,  jelas  dan  jujur serta menggunakan bahasa awam. Rekam medis tidak boleh diberikan  karena  rekam  medis hanya  boleh  keluar  dari  Rumah Sakit  atas  perintah  peradilan. Seperti yang tercantum dalam: Pasal 51 KUHP
i. Siapapun  tak  terpidana  jika melakukan  peristiwa  untuk menjalankan sesuatu perintah jabatan yang diberikan  oleh  penguasa yang berwenang untuk itu.
ii. Perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa
yang berwenang tidak membebaskan  dari  keadaan terpidana,  kecuali  dengan itikad  baik  pegawai  yang  di bawahnya  itu  menyangka bahwa penguasa itu berwenang  untuk  memberi perintah  itu  dan  perintah menjalankan  terletak  dalam lingkungan kewajiban pegawai yang diperintah itu.
6. Menjalankan undang-undang
Pengungkapan  diperlukan  atas dasar  kepentingan  peradilan  dan kepentingan  masyarakat.  Seperti contoh:  melaporkan  kelahiran,
kematian, UU wabah, UU karantina,  Peraturan  pelaporan KLB,  UU  kesehatan  kerja. Seperti  yang  tercantum  dalam Pasal  50  KUHP:  “Siapapun  tak terpidana,  jika  peristiwa  itu dilakukan  untuk  menjalankan ketentuan perundang-undangan”.
7. Di peradilan
Dipakai  sebagai  alat  bukti  yang sah.
Menurut  hukum,  setiap  warga negara  dapat  dipanggil  untuk didengar sebagai saksi.Selain itu, seorang yang mempunyai keahlian  dapat  juga  dipanggil sebagai  saksi  ahli.Maka  dapat terjadi  bahwa  seorang  yang mempunyai keahlian seperti contoh  seorang  dokter  dipanggil sebagai saksi, sebagai ahli
sekaligus  sebagai  saksi  ( expert witness ). Sebagai saksi atau saksi ahli,  ia  diharuskan  memberi keterangan  tentang  seseorang yang  sebelum  itu  telah  menjadi pasien yang ditanganinya.
Termuat dalam KUHP pasal 224: Barang  siapa  yang  secara  sah dipanggil  sebagai  saksi,  saksi ahli,  atau  sebagai  penterjemah
tidak memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dihukum:
1. Dalam perkara Pidana dengan  hukuman  penjara paling lama 9 bulan.
2. Di  dalam  perkara  lainnya dengan  hukuman  penjara paling lama 6 bulan.
Sebuah  dilema  untuk  seorang dokter  jika  menghadapi  hal seperti ini. Di satu sisi jika dokter tidak  memenuhi  panggilan  dia dipersalahkan. Tetapi jika memenuhi  panggilan  juga  dapat dipersalahkan karena membocorkan rahasia yang
dipercayakan kepadanya.
Dalam keadaan ini dokter seolah-olah  melanggar  rahasia jabatannya.  Maka  sikap  yang harus diambil dokter:
a. Dokter  tersebut  dipanggil sebagai saksi ahli dan hanya diminta pendapatnya di bidang  keahliannya.  Dokter dalam  posisi  ini  tidak  ada kaitannya dengan pihak-pihak yang berperkara.  Ia  bebas  untuk menyatakan pendapatnya mengenai perihal medis yang ditanyakan kepadanya.
Dalam  situasi  ini  tidak  ada persoalan rahasia medis sepanjang ia tidak mengungkapkan hal-hal pribadi pasien. b. Dokter digugat di Pengadilan  oleh  pasiennya atas  dasar  dugaan  kelalaian
(dokter  sebagai  tergugat). Dengan adanya gugatan dari pasiennya,  dianggap  pasien itu sudah membebaskan dokternya  dari  kewajiban untuk menyimpan rahasianya. Ia oleh mengungkapkan rahasia medis pasien demi
pembelaan diri.
c. Jika  pihak  pasien  yang berperkara  dengan  pihak lain.  Oleh  pasien,  dokter
dimintakan untuk memberikan  keterangannya di  bidang  medis.  Dalam situasi  ini  dokter  boleh mengungkap  rahasia  medis pasien tersebut atas permintaan  pasien.  Dalam hal  ini  pasien  dianggap sudah  melepaskan  haknya
dan  membebaskan  dokter
dari  kewajiban  menyimpan rahasianya
Namun, dokter juga boleh menolak  mengungkap  rahasia medis jika dokter tersebut beranggapan hal itu demi kebaikan pasien (Hak Tolak-Ungkap).  Hak  ini  diatur dalam  KUHP  Perdata  pasal
1909. Namun, jika hakim berpendapat  bahwa  dokter  itu harus  mengungkapkan,  maka dokter harus mengungkapkannya. Dokter mempunyai hak mengundurkan  diri.  Dalam  hal perlindungan hukumnya
didapatkan berdasarkan:
Pasal 277 RID
a. Barang siapa yang karena martabatnya, pekerjaannya, atau
jabatannya  yang  sah diwajibkan  menyimpan rahasia boleh minta pengunduran  diri  dari memberi kesaksian akan  tetapi  hanya  dan terutama  mengenai  hal yang  diketahuinya  dan dipercayakan
kepadanya karena
martabatnya, pekerjaannya, atau jabatannya  itu.  Tetapi hak  undur  itu  tidak timbul begitu saja karena adalah hak hakim untuk menentukan apakah alasan pengunduran diri itu  dapat  diterima  atau tidak.
b. Pertimbangan apakah
permintaan untuk mengundurkan  diri  itu beralasan  atau  tidak diserahkan kepada pengadilan  Negara  atau jika yang dipanggil untuk memberikan kesaksian itu orang asing maka pertimbangan itu diserahkan kepada ketua pengadilan Negara. 8. Daya paksa
Pengungkapan rahasia
kedokteran  terjadi  pada  keadaan
Overmatch (lawan  berat)  dan
Noodtoestand (darurat)  seperti contoh: child abuse dan
Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.  Seperti  yang  tercantum dalam Pasal 48 KUHP “Siapapun tak  terpidana,  jika  melakukan peristiwa  karena  terdorong  oleh keadaan terpaksa”.
9. Konsultasi profesional
10. Pendidikan dan pelatihan
Seperti  yang  tercantum  dalam Permenkes No.749a Tahun 1989 Tentang Rekam Medis pasal 14c: “Rekam  medis  dapat  dipakai sebagai  bahan  untuk  keperluan penelitian dan pendidikan”.
Dalam menjamin aspek kerahasaian informasi  medis  pasien,  RSUP  Dr. Kariadi  khususnya  pada  Sub  Bagian Rekam  Medis,  telah  memiliki  prosedur tetap  (PROTAP)  tentang  penggunaan informasi  rekam  medis,  peminjaman rekam  medis  dan  prosedur  pengurusan surat keterangan dokter untuk Asuransi.
Adapun isi dari prosedur pengurusan surat keteranganadalah :
 Pengertian : Memberi informasi  tentang  riwayat penyakit pasienuntuk
mengajukan klaim biaya perawatan.
 Tujuan : Memberikan informasi medis untuk
pengajuan klaim.
 Kebijakan  :  Setiap  pasien yang  membutuhkan  surat keterangan dokter, Rekam Medis  harus  memberikan informasi  kesehatan  sesuai ketentuan dan keperluan.
 Prosedur    :
o Pasien membawa belangko isian ke ruangan Rekam Medis o Rekam Medis
menyiapkan data.
o Petugas  membawa  data Rekam Medis ke tempat
Dokter.
o Dokter mengisi blangko isian  yang  tersedia  dan menandatangani.
o Petugas  Rekam  Medis membawa  blangko  dan diberi  stampel  Rumah Sakit.
o Sub bagian Rekam
Medis menyimpan arsip
fotokopi blangko isian.

## 3 Aspek  Medikolegal  Prosedur
Pelepasan  Informasi Rekam Medis  Pasien  Kepada  Asuransi Kesehatan 3.1  Pengertian Asuransi Kesehatan 17
Asuransi  kesehatan  adalah  sebuah jenis  produk  asuransi  yang  secara khusus  menjamin  biaya  kesehatan  atau perawatan para anggota asuransi tersebut  jika  mereka  jatuh  sakit  atau mengalami kecelakaan.Secara garis besar  ada  dua  jenis  perawatan  yang ditawarkan perusahaan-perusahaan asuransi,  yaitu  rawat  inap  ( in-patient treatment) dan  rawat  jalan  ( out-patient treatment ).Produk  asuransi  kesehatan diselenggarakan  baik  oleh  perusahaan asuransi  sosial,  perusahaan  asuransi jiwa,  maupun  juga  perusahaan  asuransi umum.
Jenis-jenis  asuransi  kesehatan dilihat dari pengelola dana: 18
 Pemerintah
Pengelola dana asuransi bisa dilakukan  oleh  pemerintah di mana peemberian
keuntungan  biaya  kesehatan lebih mudah diawasi.
17 Thabrany, H. Introduksi Asuransi Kesehatan.
Yayasan Penerbit Ikatan Dokter Indonesia,
Jakarta,1999.
18 Abdul Mubarok. 2009. Aspek Hukum Asuransi.
Diunduh dari http://fkm.unair.ac.id/download/Materi%20Abdul% 20Mubarok_Aspek%20Hukum%20Kontrak%20Asura nsi%20di%20Indonesia.pdf, pada 14 September 2015.
 Swasta Pengelola dana (premi)
dilakukan  oleh  perusahaan swasta. Biasanya mutu pelayanan  yang  diberikan relatif baik.Namun,
kekurangannya  yaitu  sulit untuk  mengawasai  biaya kesehatan.
3.2  Aspek Pidana Asuransi
Dalam  UU  Nomor  24  Tahun 2011  Tentang  BPJS  ditemukan  tentang KETENTUAN PIDANA, yaitu :
(1) Pasal 54
Anggota  Dewan  Pengawas anggota Direksi yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  52 huruf  g,  huruf  h,  huruf  i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf  m  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama 8  (delapan)  tahun  dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).
Pasal  52  huruf  g,  huruf  h ,huruf  i,  huruf  j,  huruf  k, huruf l, atau huruf m adalah larangan:
g. menghilangkan atau tidak  memasukkan atau menyebabkan
dihapuskannya suatu
laporan dalam buku catatan atau dalam laporan,  dokumen  atau laporan kegiatan usaha,atau laporan transaksi  BPJS  dan/atau
Dana Jaminan Sosial;
h. menyalahgunakan dan/atau  menggelapkan aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial;
i. melakukan  subsidi  silang antar program;
j. menempatkan investasi aset BPJS dan/ atau Dana Jaminan Sosial pada jenis investasi yang tidak terdaftar  pada  Peraturan Pemerintah;
k. menanamkan investasi kecuali  surat  berharga tertentu dan/atau investasi peningkatan kualitas  sumber  daya manusia dan kesejahteraan sosial; l. membuat atau menyebabkan adanya
suatu laporan palsu dalam  buku  catatan  atau dalam laporan, atau dalam  dokumen  atau laporan  kegiatan  usaha, atau  laporan  transaksi BPJS  dan/  atau  Dana Jaminan Sosial; dan/ atau m. mengubah, mengaburkan,
menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan  adanya suatu  pencatatan  dalam pembukuan  atau  dalam laporan, atau dalam dokumen  atau  laporan kegiatan  usaha,  laporan transaksi  atau  merusak catatan pembukuan BPJS dan/  atau  Dana  Jaminan Sosial.
(2) Pasal  4  angka  4  huruf  c, Kewajiban Pihak Kedua:
Menyediakan data dan informasi  tentang  Sumber Daya  Manusia  dan  sarana prasarana  PIHAK  KEDUA dan  informasi  lain  tentang pelayanan  kepada  peserta (termasuk  melihat Medical
Record ) yang dianggap perlu oleh
PIHAK PERTAMA
Dalam  Pasal  47  UU  No.  29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ditegaskan:
1) Dokumen rekam  medis sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik  dokter ,
dokter  gigi,  atau  sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis  merupakan milik
pasien .
2) Rekam medis sebagaimana  dimaksud pada ayat(1) harus disimpan dan dijaga
kerahasiaannya oleh dokter  atau  dokter  gigi dan  pimpinan  sarana pelayanan kesehatan.
3) Ketentuan mengenai
rekam medis
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur  dengan  Peraturan Menteri.
(3) MEMBUKA RAHASIA diatur  dalam  KUHP  Pasal
322:
1) Barang  siapa  dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang  sekarang  maupun yang  dahulu,  diancam dengan PIDANA PENJARA  paling  lama sembilan bulan atau
pidana denda paling banyak sembilanribu rupiah.
2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu  hanya  dapat  dituntut atas pengaduan orang itu Dengan demikian, pembukaan  rahasia  yang ditentukan oleh UU memberikan konsekuensi dianggap  telah  melakukan tindak  pidana.  Hanya  saja berupa delik aduan
(klachtdelict) .
(4) Tenggang waktu
pembayaran“Klaim”
 Pasal 4 angka 2 huruf b
 Membayar biaya pelayanan sebagaimana  huruf  a,
wajib  dilakukan  tepat waktu  untuk  menjaga likuiditas PIHAK
KEDUA;
(5) Pembayaran Tagihan
1) PIHAK
PERTAMA wajib membayar tagihan biaya pelayanan kesehatan PIHAK
KEDUA  paling  lambat 15 (limabelas) hari sejak dokumen klaim diterima lengkap  dan  benar  di Kantor  Cabang  PIHAK PERTAMA.
2) Kadaluarsa klaim adalah 6 (enam) bulan terhitung
sejak pelayanan
diberikan.  Tagihan  yang diajukan  lebih  dari  6
(enam) bulan sejak berakhirnya Bulan Pelayanan dan/atau berakhirnya Perjanjian
ini  berhak  untuk  ditolak proses  pembayarannya oleh PIHAK PERTAMA. 3) PIHAK
PERTAMA tidak bertanggung jawab untuk membayar tagihan yang timbul karena
PIHAK KEDUA memberikan fasilitas
dan/ atau pelayanan kesehatan  di  luar  yang menjadi hak Peserta.
 Pasal  24  UU  40  Tahun 2004 (2)
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang
diberikan kepada peserta
paling  lambat  15  (lima belas) hari sejak
permintaan  pembayaran
diterima.
 Penjelasan  Pasal  24  Ayat
(2)
Ketentuan ini menghendaki agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial membayar fasilitas kesehatan  secara  efektif dan efisien. Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial dapat memberikan anggaran tertentu  kepada  suatu rumah sakit disuatu
daerah  untuk  melayani sejumlah  peserta  atau membayar sejumlah tetap  tertentu  per  kapita perbulan (kapitasi).
Anggaran tersebut sudah mencakup  jasa  medis, biaya  perawatan,  biaya penunjang,  dan  biaya obat-obatan yang penggunaan rincinya diatur sendiri oleh pimpinan  rumah  sakit. Dengan demikian, sebuah rumah sakit akan lebih leluasa menggunakan dana
seefektif  dan  seefisien mungkin.
(6) Pasal  11  Tentang  SANKSI
Angka I :
“Apabila dalam pengajuan klaim/tagihan  oleh PIHAK KEDUA
terdapat klaim/tagihan yang
bermasalah,  maka PIHAK PERTAMA berhak  untuk menangguhkan pembayaran pada  klaim/tagihan  yang bermasalah tersebut” Tidak jelas apayang dimaksud dengan
“masalah”.  Perlu  diperjelas apa    yangdimaksud dengan “masalah”itu.
Angka 4 : Dalam hal  salah satu  pihak diketahui
menyalahgunakan wewenang dengan melakukan Kegiatan moral hazard atau fraud seperti  membuat
klaim fiktif yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa  Internal  maupun Eksternal  sehingga  terbukti merugikan  pihak  lainnya, maka piha kyang menyalahgunakan wewenang tersebut berkewajiban untuk memulihkan kerugian yang terjadi dan pihak yang dirugikan dapat membatalkan  perjanjian  ini secara sepihak. Jika  sanksi  diatas  ini  tidak ditaati,  maka  dapat  masuk ke ranah pidana (penggelapan uang negara/korupsi).Bahkan
jika  sudah  dipulihkanpun,
belum tentu lepas dari aspek pidananya  mengingat  uang BPJS adalah uang negara.
(7) Pasal 16 (Lain-lain) angka 4:
Batasan Tanggung Jawab
PIHAK  PERTAMA tidak bertanggung jawab atas penyediaan  fasilitas  dan pelayanan  kesehatan  dari PIHAK KEDUA kepada Peserta dan terhadap kerugian (--berarti
perdata,    penulis--) maupun tuntutan  (--berarti  pidana-)
yang  diajukan  oleh  Peserta kepada PIHAK KEDUA yang disebabkan karena kesalahan  atau  pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam menjalankan tanggung  jawab  profesinya seperti, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan
dalam  memberikan  indikasi medis  atau  kesalahan  dalam memberikan tindakan medis. Alur prosedur pelepasan informasi medis  kepada  pihak  ketiga  di  RSUP DR.Kariadi  kurang  optimal  karena
belum
mempertimbangkan aspekkerahasiaan  informasi  medis  yang terdapat dalam rekam medis pasien yang merupakan rahasia kedokteran dan wajib dijaga  kerahasiaannya  yang  ditetapkan oleh  Menteri  Kesehatan  seperti  yang tercantum  dalam  Peraturan  Pemerintah No.  10  Tahun  1966  tentang  Wajib Simpan  Rahasia  Kedokteran.  Belum dioptimalkannya penggunaan ijin tertulis pada setiap pengeluaran informasi  medis  khususnya  kepada pihak  asuransi  dalam    penyelesaian pergantian  biaya  perawatan.  Dimana
menurut Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 BAB
VPasal 12 ayat (4) menyebutkan bahwa “Ringkasan  rekam  medissebagaimana dimaksud dapat dicatat atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas  persetujuan  tertulis  pasien  atau keluarga pasien yang berhak untuk itu”.
Disamping itu dalam permintaan informasi  khususnya  klaim  asuransi yang  tidak  bekerjasama  dengan  RSUP Dr.  Kariadi  hanya  melampirkan  surat pulang  pasiendan  kartu  peserta  anggota asuransi.
Kedua
syarat ini
belummemenuhi  syarat  pelepasan  yang menjamin kerahasiaan pasien,dari hal ini akan timbul indikasi pemalsuan identitas danmemberikan  kesempatan  kepada
pihak-pihak yang tidakbertanggung jawab  untuk  merugikan  pihak  rumah sakit.Dalam syarat permintaan informasi rekam  medis,  sejauh  inimemang  belum ada  prosedur  yang  mengatur  tentang syarat  apasaja  yang  harus  dibawa  oleh peminta  informasi,  tetapi  sebagaisuatu institusi pelayanan kesehatan yang wajib melindungi  hak  privasi pasien  sebagai bentuk penerapan Undang-undang Kesehatan  No.  23  Tahun  1992  yang merupakan  landasan  keadilan  bagi pengguna jasa pelayanan kesehatan.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
 Informasi  yang  terdapat  dalam
rekam  medis  sifatnya  rahasia dan harus dijaga
kerahasiaannya.  Hal  ini  sesuai Pasal  12  Peraturan  Menteri
Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 269 Tahun 2008
Tentang Rekam Medis. Rekam medis  ini  terikat  pada  rahasia pekerjaan  dokter  yang  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah No.10  tahun  1966  tentang rahasia kedokteran.
 Simpan rahasia rekam medis ini tidak  terbatas  kepada  profesi dokter saja, tetapi juga berlaku
bagi  tenaga  kesehatan  lainnya misalnya:  perawat,  mahasiswa kedokteran  atau  keperawatan, dan  tenaga  kesehatan  lainnya. Akan tetapi pada situasi
tertentu, dokter boleh membuka isi  rekam  medis  kepada  pihak ketiga seperti asuransi,
pengadilan, dan kepolisian dalam bentuk keterangan medik, hanya setelah memperoleh izin dari pasien.
 RSUP  DR.Kariadi  khususnya pada Sub Bagian Rekam Medis, telah  melakukan  upaya-upaya untuk  menjaga  kerahasiaan rekam  medis  pasien,  hal  ini dibuktikan dengan adanya prosedur  yang  jelas  tentang pembukaan  informasi  rekam medis  dan  surat  ijin  tertulis pelepasan informasi medis.
2. Saran
 Untuk meminimalisasi jatuhnya
informasi  medis  pasien  kepada pihak  yang  tidak  bertanggung jawab  alangkah  baiknya,  jika syarat  permintaan  informasi medis  pasien  lebih  di  perketat dan dipertegas kembali.  Dalam permintaan  informasi  harus memperlihatkan  identitas  asli
yang menyebutkan adanya hubungan  dari  pihak  peminta dan  pasien,  misalnya  surat nikah,  kartu  keluarga  yang menyatakan  hubungan  pihak peminta dengan pasien.
 Sebaiknya  RSUP  DR.Kariadi meningkatkan pengawasan pelaksaan prosedur pembukaan rekam  medis  untuk  mencegah dari gugatan hukum.
 Setiap dokter dan tenaga medis sebaiknya  mengetahui  tentang batasan  batasan  pembukaan rahasia  medis  terhadap  pihak ketiga seperti asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen
Kesehatan
RI.,
Pedoman  Sistem  Pencatatan  Rumah
Sakit (Rekam medis/ Medical Record ), 1994.
LPIU,  MMRS.  Makalah  Seminar Sehari “Menuju Komputerisasi Rekam  Medis  Rumah  Sakit”, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1994.
Shofari, Bambang. Pengelolaan
Sistem  Rekam  medis.  Perhimpunan
Organisasi Profesional Perekammedisan, Informatika Kesehatan  Indonesia.  Semarang, 2005. DepKes RI. (1997). Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekam Medis
Rumah  Sakit.  Dirjen  Yanmed. Jakarta.
Presiden Republik Indonesia. (1966).
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1966, tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran. Jakarta.
Hosizah.  (1996).  Kajian  Terhadap
Prosedur Pelepasan Informasi Rekam  Medis  Pasien  Rawat  Inap Kepada Pihak Asuransi Dilihat Dari Sudut Pandang Kerahasiaan
Informasi  Kesehatan  Di  RS  Graha
Medika  Jakarta.  KTI.  Perekam  dan
Informasi  Kesehatan  Universitas Indonusa Esa Unggul.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2008) Peraturan  Nomor 269/MENKES/PER/III/2008,
tentang  Rekam  Medis. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
Huffman,  Edna  K,  RRA.  (1994). Health  Information  Management, Tenth  Edition, Berweyn,  Illinois Physiscian‟s Record Company.
Hatta,  R.  Gemala.  Ed.  (2009). Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan  di  Sarana  Pelayanan Kesehatan . Jakarta: Penertbit Universitas Indonesia (UI-Press). Depkes  RI.  (1997). Petunjuk  Teknis
Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah  Sakit. Dirjen  Yanmed.
Jakarta.
Soeparto,  Pitono  (ed).  (2006). Etik dan  Hukum  di  Bidang  Kesehatan edisi  kedua .  Jakarta:  Airlangga University Press.
World  Health  Organization.  (2006). Medical  Records  Manual  A  Guide For  Developing  Countries. Geneva:
WHO.
PP No 10 tahun 1966 Tentang Wajib
Simpan Rahasia Kedokteran. Available at: http://www.litbang.depkes.go.id/site s/download/regulasi/pp/PP-No-10% 20Tahun1966.pdfAccessed on September, 12, 2015.
Undang-Undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Available at: http://www.litbang.depkes.go.id/site s/download/regulasi/uu/UU_No._29 _Th_2004_ttg_Praktik_Kedokteran. pdf.  Accessed  on  September,  13, 2015.
Undang-Undang No.36  Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Available at: http://www.hukumonline.com/pusat data/detail/lt5450b859e4e6b/nprt/lt5
0ed147353289/uu-no-36-tahun-201
4-tenaga-kesehatan  Accessed  on September, 13, 2015.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 36
Tahun 2012 Tentang Rahasua Kedokteran. Available
at: http://www.hukor.depkes.go.id/up_ prod_permenkes/PMK%20No.%20 36%20ttg%20Rahasia%20Kedokter an.pdf.  Accessed  on  September,  13, 2015
Lafal  Sumpah  Dokter  dalam  PP  no 26  tahun  1960  Tentang  Lafal
Sumpah Dokter. Available at: http://ropeg.kemkes.go.id/document s/pp196026.pdf Accessed on September, 13, 2015. Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia Tahun 2012. Available at: http://www.idionline.org/wp-conten t/uploads/2013/06/KODEKI-Tahun-
2012.pdf  Accessed  on  September, 14, 2015.
Thabrany,  H.  Introduksi  Asuransi Kesehatan. Yayasan Penerbit  Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta,1999.
Abdul Mubarok. 2009. Aspek
Hukum  Asuransi.  Diunduh  dari http://fkm.unair.ac.id/download/Mat eri%20Abdul%20Mubarok_Aspek %20Hukum%20Kontrak%20Asuran si%20di%20Indonesia.pdf,  pada  14 September 2015.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS diunduh dari http://www.jamsosindonesia.com, pada 14 September 2015.