## Mobilisasi Gerakan Opini Digital #TolakRUUKesehatan di Media Sosial
Himmatul Ulya 1 , Yofiendi Indah Indainanto 2
1 Universitas Negeri Semarang
2 Universitas Semarang

## ABSTRAK
Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi salah satu topik yang ramai diperdebatkan melalui media sosial di tahun 2023. Penelitian ini ingin mengkaji mobilisasi dukungan opini digital melalui tagar #TolakRUUKesehatan di media sosial Twitter. Teori yang digunakan adalah Digital Movement of Opinion (DMO), sebuah aktivisme digital yang ditandai oleh adanya reaksi yang spontan  dan  tidak  terorganisasi  dari  pengguna  media  sosial.  Penelitian  yang  dilakukan  merupakan  kualitatif  deskriptif  dengan metode social media  network analysis (SMNA).  Data dikumpulkan dari proses netlytic.org dengan tagar #TolakRUUKesehatan Hasil  penelitian  menunjukkan  tagar  dimobilisasi  oleh  aktor  yang  menjadi opinion  leader dengan  tiga  narasi  yang  dominan;  1. Penghapusan mandatory spending kesehatan; 2. Proses penyusunan RUU yang tidak melibatkan profesi dan publik; 3. Perlindungan anak dan remaja usia merokok. Tagar tersebut membuat gerakan mobilitas massa yang dapat mempengaruhi opini publik melalui gerakan opini digital di media sosial yang diikat oleh perhatian akan isu yang sama dan memunculkan wacana dominan dalam isu kebijakan kesehatan di ranah digital.
Kata-kata Kunci: RUU Kesehatan, social media network analysis (SNA), digital movement of opinion (DMO), activism digital, digital sphere

## The Mobilization of The Digital Opinion Movement #TolakRUUKesehatan on Social Media

## ABSTRACT
Omnibus law on the health bill (RUU) became one of the hottest topics debated on social media in 2023. This research examines the mobilization of support for digital opinion through the hashtag #TolakRUUKesehatan on Twitter. This research used a theory of Digital Movement of Opinion (DMO), a digital activism characterized by spontaneous and unorganized reactions from social media users. The study is a descriptive qualitative method of social media network analysis (SMNA) and textual network analysis (TNA). The results of the research show that hashtags are mobilized by actors who become opinion leaders with three dominant narratives; 1. Removal of mandatory spending health  2. The process of drafting a bill that does not involve the profession and the public; 3. Protection of children and adolescents of smoking age. This hashtag creates a mass mobility movement that can influence public opinion through digital social media movements bound by attention to the same issue and give rise to the dominant discourse on health policy issues in the digital sphere.
Keywords : Health bill, social media network analysis (SNA), digital movement of opinion (DMO), activism digital, digital public sphere.
Korespondensi: Himmatul  Ulya.  Institusi  Asal  Universitas  Negeri  Semarang.  Gedung  C1  Fakultas  Ilmu  Sosial, Universitas Negeri Semarang, Kampus Sekaran, Semarang, 5229. Email:  himmaulya@mail.unnes.ac.id

## MOBILISASI GERAKAN OPINI DIGITAL #TOLAKRUUKESEHATAN DI MEDIA SOSIAL (HIMMATUL ULYA, YOFIENDI INDAH INDAINANTO)

## PENDAHULUAN
Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia  bersama  dengan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia    telah  menyepakati pengesahan RUU Omnibus Law Kesehatan sebagai dasar  Undang-Undang  Kesehatan  di  Indonesia. RUU tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menguasai aspek kesehatan secara penuh, dan tidak menghendaki  campur  tangan  dari  berbagai  pihak termasuk  Organisasi  Profesi  kesehatan  (MPR  RI, 2023)  Sejak  pertama  kali  diumumkan  kepada publik pada November  2022, Rancangan Undang- Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan mendapatkan penolakan dari masyarakat sipil dan tenaga  kesehatan  di  Indonesia.  Hal  ini  terjadi karena  omnibus  law  menyederhanakan  sejumlah regulasi menjadi regulasi secara menyeluruh yang berisiko menghilangkan pasal-pasal penting karena banyaknya  aturan  yang  harus  disinkronisasi. Penolakan tersebut terjadi di ruang publik melalui aksi  damai  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan pada  8  Mei  2023  (Arlinta,  2023).  Selain  itu, penolakan  pengesahan  RUU  Omnibus  Law Kesehatan  juga  mendapatkan  sorotan  yang  cukup besar  dalam  perbincangan  dan  interaksi  digital  di platform media sosial.
Penolakan  RUU  Omnibus  Law  Kesehatan terjadi  karena  tidak  ada  pelibatan  publik  dan profesi  kesehatan  dalam  pembahasan  yang cenderung  superfisial  dan  tidak  optimal.  Secara substansi  dan  struktur,  beberapa  ahli  mengkritik RUU  ini belum  cukup  manjur  untuk  pembenahan sistem  kesehatan  yang  dibutuhkan  Indonesia (Olivia,  2023).  Seperti  hilangnya mandatory
spending 5%  yang  dihilangkan  dari  beban pemerintah pusat. Menurut lembaga kajian Central for  Indonesia’s  Strategic  Development  Initiatives (CISDI)  hilangnya  mandatory  spending  dapat mempengaruhi  fasilitas  kesehatan  daerah  yang bergantung  pada  anggaran  tersebut  (BBC,  2023). Selain  itu,  penolakan  tenaga  kesehatan  terjadi akibat  tidak  adanya  transparansi  pelibatan organisasi  profesi  kesehatan  dalam  penyususnan RUU  Kesehatan  (Nurizal,  2023).  Akibatnya terdapat  Undang-Undang  (UU)  yang  berindikasi pada  pelemahan  peran  organisasi  profesi.  Seperti penghapusan  UU  profesi,  organisasi  profesi  tidak akan  memiliki  kewenangan  melakukan  verifikasi anggota dan memberikan rekomendasi izin praktik bagi tenaga kesehatan (Trinugroho, 2023).
Platform  media  sosial  ikut  menyuarakan penolakan  RUU  Omnibus  Law  Kesehatan khususnya  Twitter.  keyword  UU  Kesehatan menjadi salah satu trending topik pada tanggal 13 Juli 2023 dengan lebih dari 9000 tweet di jejaring Twitter.  Menurut  We  Are  Social,  Indonesia menempati posisi ke-5 terbanyak pengguna Twitter di  dunia  dengan  jumlah  sebanyak  14,8  juta pengguna  (Databooks,  2023).  Sementara  jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 212  juta  orang,  setara  dengan  77%  populasi  di dalam  negeri  (Katadata,  2023).  Capaian  ini menempatkan  Indonesia  sebagai  pengguna  media sosial  terbanyak  ke-4  di  dunia  (Yonatan,  2023). Artinya media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap  wacana  kebijakan  pemerintah  dalam gerakan opini digital melalui aktivisme digital.
Bentuk aktivivisme digital sangat beragam, salah satunya adalah gerakan petisi online. Dalam petisi online pemimpin dan anggota menggunakan teknologi  untuk  menciptakan  dukungan  dan mobilisasi  (Eriyanto,  2020).  Aktivisme  digital dalam  beberapa  platform  menggunakan  tagar  (#) untuk menciptakan dan mengorganisir wacana atau percaapan tertentu. Selain itu, mobilisasi dukungan dapat  tercipta  melalui  tagar  (#)  yang  di  posting melalui  posting  di  media  sosial.    Tagar  dapat digunakan  untuk  menggalang  dukungan  atau  aksi terkait  dengan  suatu  isu  kampanye.  Pengguna sosial menunjukkan  sikap setuju  atau  tidak setuju terhadap  sebuah  isu  atau  kebijakan  dengan  mem- posting  komentar  disertai  dengan  tagar  tertentu sebagai  bentuk  dari  dukungan  digital.  Selaras dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Eriyanto, 2020)  tentang  gerakan  opini  digital  yang membandingkan  dua  tagar  #Bubarkan  KPAI  dan #KamibersamaKPAI. Hasil penelitian memperlihatkan  #BubarkanKPAI  lebih  mampu menciptakan  mobilisasi  karena  lebih  emosional, menciptakan  imajinasi  naratif  dan  mempunyai frame yang jelas. Munculnya tagar #TolakRUUKesehatan yang nehadi trending topic dengan  keyword  UU  Kesehatan  merupakan  salah satu bentuk dari aktivisme digital.
Barisione dan koleganya (2017) menyebut aktivisme  digital  sebagai Digital  Movement  of Opinion (DMO)  (Eriyanto,  2021),  yaitu  aktivitas yang dilakukan oleh pengguna media sosial dengan cara spontan memberikan komentar atau isu yang muncul melalui hastag (#) yang digunakan sebagai jembatan  untuk  menghubungkan  pengguna  yang
memiliki  keberpihakan  yang  sama  (Eriyanto, 2021).  DMO  memiliki  4  ciri  utama  (Eriyanto, 2020), pertama spontan  dan  tidak  terorganisasi. Pengguna  media  sosial  menyampaikan  kritik secara  spontan  begitu  membaca  berita  mengenai suatu  isu.  Dalam  gerakan  opini  digital,  pengguna secara aktif merespons isu dengan menyampaikan pendapatnya  melalui  posting  di  media  sosial. Kedua , secara temporal usia dari gerakan ini tidak panjang. Ketiga ,  pendapat  pada  umumnya homogen.  Pengguna  media  sosial  menyampaikan pendapatnya  hanya  berdasarkan  pada  dua  pilihan yaitu  mendukung  atau  mengkritik  suatu  isu  atau kebijakan. Keempat ,  bersifat  lintas  sektoral, banyak kelompok atau sektor yang terlibat.
Aktivisme  digital  memiliki  kemampuan yang  sangat  besar  untuk  memperkuat  aktivisme sipil  dalam  bentuk  opini online maupun offline (Suwana,  2020).  Keberhasilan  tagar  dalam aktivisme  digital  dapat  mempengaruhi  partisipasi publik  dalam  mengawal  kasus  yang  diviralkan (Suwana, 2020), (Wuriani, 2021). Tak jarang jika partisipasi publik akhirnya mempengaruhi kebijakan pemerintah (Lioa & Luqiu, 2022). Selain itu,  aktivisme  digital  dapat  mempengaruhi  publik melalui  gerakan  opini  yang  dipengaruhi  oleh opinion  leader yang  mampu  memobilisasi  massa (Chusna,  2021),  (Hasna,  2022).  Opinion  leader merupakan pengguna yang mampu mempengaruhi dan membentuk opini orang lain (Bamakan et al., 2019).  Selain  itu, opinion  leader merupakan pengguna yang memiliki banyak pengikut sehingga apapun  yang  di  posting  mampu  menggerakkan opini  massa  secara  spontan.  Sehingga  opinion

## MOBILISASI GERAKAN OPINI DIGITAL #TOLAKRUUKESEHATAN DI MEDIA SOSIAL
leader  memiliki  peran  yang  sangat  krusial  dalam memobilisasi gerakan opini digital di media sosial.
Maraknya  diskusi  dan  wacana  yang berkembang dalam media sosial mengenai  pro dan kontra  RUU  Omnibus  Law  Kesehatan  menjadi perhatian yang sangat penting. Karena interaksi di media  sosial  mampu  menarik  perhatian  berbagai kalangan di dunia nyata. Artinya, perhatian tentang isu  penolakan  RUU  Omnibus  Law  Kesehatan mampu  mempengaruhi  pandangan  masyarakat secara luas. Oleh karena itu, bagaimana tagar dapat berdampak pada mobilisasi pengguna media sosial mampu menarik perhatian publik? Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami mobilisasi  opini  digital  melalui  aktivisme  digital dan  menemukan  pemain  kunci  dalam  distribusi gerakan  #TolakRUUKesehatan  di  media  sosial menggunakan Social  Media  Network  Analysis (SMNA).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini Social  Media  Network  Analysis (SMNA). Metode  ini  digunakan  untuk  memetakan  dan menggambarkan  struktur  jaringan  di  dalam percakapan  media  sosial.  SMNA  merupakan penerapan  dari  metode  Social  Network  Analysys (SNA)  (Eriyanto,  2021).  SMNA  pada  dasarnya ingin menggambarkan struktur dan relasi jaringan dari  aktor-aktor  (dalam  hal  ini  pengguna  media sosial)  (Eriyanto,  2021).  Metode  ini  melihat bagaimana relasi diantara aktor (node/akun media sosial) dalam struktur atau relasi tertentu (link).
Media  sosial  yang  dipilih  pada  penelitian ini adalah Twitter, media sosial ini memiliki fitur hashtag  (#)  yang  berperan  penting  dalam mengelompokkan jaringan melalui topik atau kata kunci  yang  sama.  SMNA  dapat  menemukan perbincangan  akun  di  twitter  yang  memiliki pengaruh  interaksi  tinggi  pada  penyebaran  tagar #TolakRUUKesehatan.  Relasi  dalam  bentuk jaringan  digambarkan  dengan  aktor  (node)  yaitu akun  media  sosial  dan  link  (edge)  yaitu  relasi  di antara  aktor.  Data  dikumpulkan  dari  proses netlytic.org, yang mengambil data di media sosial Twitter . Proses Netlytic.org, membatasi pengambilan hingga 2500 tweet terbaru. Visualisasi  jaringan  antar  aktor  menggunakan Softwere Gephi.  Lebih  lanjut,  UU  Kesehatan  dan Omnibus  Law    menjadi  kata  kunci  yang  dipilih dalam  proses  pencarian.  Kata  tersebut,  dipilih karena memiliki keterkaitan dengan tagar #TolakRUUKesehatan  yang  menyuarakan  tweet dalam  wacana  penolakan  pengesahan  RUU Omnibus  Law  Kesehatan  di  media  sosial. Pengambilan  data  dilakukan  sebelum  pengesahan RUU Kesehatan, yakni pada tanggal 25 Juni 2023 – 4 Juli 2023. Waktu tersebut dipilih karena ingin melihat  opini  publik  di  media  sosial  terhadap pengesahan  RUU  Kesehatan Omnibus  Law yang telah  di  sahkan  sebagai  UU  pada  tanggal  11  Juli 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Data yang didapat melalui tagar #TolakRUUKesehatan sebanyak 796 nodes dengan
808 edges . Nodes berisi  tentang nama-nama akun yang  melakukan  tweet  tentang  UU  Kesehatan. Sedangkan edges berisi  sumber akun  Twitter  asal dan target akun tujuan dan sentimen terhadap kata kunci tersebut. Proses pengambilan data penelitian dilakukan melalui dua langkah. Pertama , pengambilan data ( crawling ) percakapan di Twitter terkait  #TolakRUUKesehatan. Kedua ,  melakukan analisis data atas data percakapan di Twitter yang telah diperoleh di tahap pertama.
Dalam  melihat  jaringan  di  media  sosial muncul  beberapa frame sebagai  kata  kunci ( keywords ) yang banyak digunakan oleh pengguna media  sosial  dalam  menanggapi  isu  penolakan RUU Kesehatan. Terlihat kata kunci UU Kesehatan memiliki  intensitas  tinggi  dalam  percakapan  di media sosial. Kata tersebut menggerakkan berbagai kata  lain  (Gambar  1)  seperti  RUU,  kesehatan, omninus,  law,  dan  DPR.  Berbagai  kata  lain memiliki  hubungan  kuat  dengan  percakapan tentang  penolakan  RUU  Kesehatan  dengan  tagar #TolakRUUKesehatan.
Kata  RUU  (1.196)  menempati  urutan pertama  yang  digunakan  untuk  mengekspresikan pendapat  pengguna  media  sosial,  disusul  dengan kesehatan  (1.186),  omnibus  (1.185),  law  (1.021), DPR  (913),  pemerintah  (876),  jahat  (754),
permufakatan  (754),  keadilan  (752)  dan  akses (752). Semua kata yang muncul dalam pembahasan di  media  sosial  menggambarkan  arti  penolakan terhadap pengesahan UU Kesehatan melalui tagar #TolakRUUKesehatan,  yakni  narasi  tentang permufakatan jahat pemerintah dan DPR mengenai keadilan dan akses kesehatan kepada masyarakat.
Sementara itu, terdapat perbedaan postingan  yang  mencolok.  Pembahasan    RUU kesehatan mulai terlihat pada tanggal 25 Juni 2023 (203) dan terus naik dengan pembahasan tertinggi pada  tanggal  28  Juni  2023  (475)  yang  kemudian mulai menurun sampai tanggal 3 Juli 2023 (17) dan kembali naik  pada  tanggal 4  Juli 2023  (57).  Naik turunnya  engagment  tentang  RUU  Kesehatan dipengaruhi  dengan  agenda  pemerintah  dan  DPR RI  yang  akan  mengesahkan  RUU  Kesehatan menjadi  Undang-Undang  (UU)  pada  tanggal  11 Juli 2023. Artinya perhatian pengguna media sosial terhadap isu UU kesehatan cukup tinggi. Postingan banyak  berisi  tentang  kritikan  terhadap  arah kebijakan  RUU  Kesehatan  yang  tidak  sesuai dengan transformasi kesehatan.
Tren  penolakan  RUU  Kesehatan  yang  terjadi selama  7  hari,  memperlihatkan  antusiasme pengguna  media  sosial  terhadap  narasi  penolakan yang  dimulai  oleh  akun  pengguna  media  sosial yang  memiliki  concern  terhadap  kesehatan  di
Gambar 1. Topik dan Kata yang digunakan dalam hashtag
Gambar 2. Jumlah postingan

## MOBILISASI GERAKAN OPINI DIGITAL #TOLAKRUUKESEHATAN DI MEDIA SOSIAL (HIMMATUL ULYA, YOFIENDI INDAH INDAINANTO)
Indonesia.  Terdapat  10  pengguna  yang  aktif menyuarakan narasi tersebut. Pengguna @drnewstwit  yang  menjadi  paling  aktif  dalam memposting  dengan  kemunculan  22,5%    dan menarik perhatian pengguna lainnya. Urutan kedua pengguna @InKurtUtero dengan keaktifan kemunculan  dalam  posting  sebanyak  14,7%. Pengguna @DrEvaChaniago dan @Masmas_Newjeans  berada  diurutan  ketiga dengan  posting  sebanyak  11,8%,  dan  akun
@JaeKodok, @Ryan_EPM, @mugiya_war,
@ecosocrights, @dr_yurika @hdsambodo memiliki kemunculan 6,9%.
Kemunculan  akun-akun  tersebut  sebagai  nodes tidak  terlepas  dari  keaktifan  pengguna  dalam memposting  berbagai  wacana  tentang  penolakan pengesahan  RUU  Kesehatan.  Postingan  tersebut kemudian  direspon  oleh  berbagai  akun  melalui retweet,  share  dan  komentar.  Narasi  utama  yang dijadikan  sebagai  alasan  kuat  untuk  menolak pengesahan  RUU  Kesehatan  adalah  berkaitan dengan  hilangnya  mandatory  spending  yang ditangguhkan  oleh  pemerintah.  Narasi  lain  yang diangkat  adalah  tentang  industrialisasi  kesehatan. Relasi  atau  edges  antar  aktor  terlihat  dari  derajat
masuk  (in-degree)  yang  menandakan  busur  yang masuk  dalam  percakapan  dan  derajat  keluar  (out- degree)  keluar  dari  simpul  pada  link  berarah. Keduanya  menentukan  hubungan  dalam  setiap tweet yang dilakukan oleh para aktor. Aktor yang paling  dominan  dalam  sudut  in-degree  adalah @DrEvaChaniago sebanyak 394 kali, @zainalm_prof  168  kali,  @ecosocright  58  kali, @nirwan_anastesi  41  kali,  @evasridiana_dr  31 kali,  @tediinvestikasi  18  kali,  @pkjs_ui  12  kali, @fpksdprri  8  kali,  @hudsuharg    dan  f_fathur  6 kali.  Aktor-aktor  yang  masuk  dalam  busur  in- degree  merupakan  akun  yang  sangat  aktif  dalam menyuasarakan penolakan RUU Kesehatan melalui hashtag #TolakRUUKesehatan. Sementara dalam  busur  out-degree  terlihat  beberapa  akun yang  sangat  dominan  yaitu  @drnewstwit  dan @inkurtutero  sebanyak  8  kali,  @keepersabbath, @roedyhabida,  @jaekodok  sebanyak  6  kali, @masmas_newjeans, @DrEvaChaniago sebanyak 5  kali,  @ryan_epm  dan  @dr_yurika  5  kali.  Dan terakhir @pkjs_ui sebanyak 4 kali.
Gambar 3. Top Poster
Gambar 4. Narasi In-degree
Hubungan  antar  aktor  dapat  dilihat  pada gambar.  Terdapat  5  aktor  dengan  relasi  yang membentuk    4  cluster  dan  sangat  dominan  dalam menggerakkan  mobilisasi  massa  terhadap  wacana penolakan RUU Kesehatan melalui #TolakRUUKesehatan  di  media  sosial.  Cluster pertama dimobilisasi oleh akun milik @DrEvaChaniago  yang  di  retweet  mencapai  399 kali.  Cluster  kedua  oleh  @zainalm_prof    dengan retweet  sebanyak  170  kali.  Cluster  ketiga dimobilisasi  oleh  dua  akun  yang  berbeda  namun memiliki busur yang sama yaitu akun @nirwan_anestesi  yang  di  retweet  sebanyak  41 kali  dan  @ecosocrignt  sebanyak  61  kali.  Cluster terakhir dimobilisasi oleh akun @evasridiana yang di retweet sebanyak 31 kali.

## PEMBAHASAN

## Wacana Dominan #TolakRUUKesehatan
Penolakan  pengesahan  RUU  Kesehatan memperlihatkan  munculnya  gerakan  opini  digital (DMO).    Menurut  Barisbone  dan  kolega  (2017) (Eriyanto, 2021), DMO memiliki dua karektaeristik. Pertama , percakapan terjadi secara spontan  sebagai  reaksi  pengguna  media  sosial. Rencana  Kementerian  Kesehatan  RI  dan  DPR  RI akan mengesahkan RUU Kesehatan pada Juli 2023 mendapatkan  respon  oleh  pengguna  media  sosial. Pengguna  media  sosial  mem-posting  tweet  berisi penolakan  terhadap  langkah  yang  dilakukan  oleh pemerintah. Posting tidak diatur atau dikendalikan oleh  gerakan  sosial  tertentu,  namun  dipengaruhi oleh  tweet  yang  bermula  dari  akun  yang memberikan  alasan  secara  detail  untuk  menolah RUU Kesehatan. Seperti akun milik @zainalm_prof,  yang  diketahui  merupakan  salah satu Guru Besar yang sangat aktif  menolak RUU Kesehatan. Kedua , usia percakapan relatif pendek, yakni  3-4  hari.  Puncak  percakapan  terjadi  pada tanggal  28  Juni  2023  yang  merespon  upaya pemerintah  untuk  segera  mengesahkan  RUU Kesehatan.  Percakapan  yang  viral  dikendalikan melalui  tagar  dengan  usia  yang  relatif  pendek, karena percakapan muncul sebagai reaksi spontan.
Kasus  penolakan  RUU  Kesehatan  ini merupakan  isu  menarik  yang  dapat  menunjukkan peran  tagar  dapat  berperan  dalam  membentuk mobilisasi opini di kalangan pengguna media sosial melalui  wacana.  Menurut  Michael  Foucault wacana  merupakan  pembentuk  pengetahuan. Pengetahuan  tidak  bersifat  netral  melainkan
Gambar 6. Visual Network #TolakRUUKesehatan
Gambar 5. Narasi Out-Degree

## MOBILISASI GERAKAN OPINI DIGITAL #TOLAKRUUKESEHATAN DI MEDIA SOSIAL
terbentuk melalui proses wacana (Foucault, 2009). Wacana  tidak  hanya  merupakan  alat  komunikasi atau  ekspresi,  tetapi  juga  merupakan  alat pembentukan pengetahuan. Wacana dapat mempengaruhi  cara  memahami  suatu  fenomena dan mengartikannya sebagai cara pandang melalui perspektif yang telah diyakini sebagai pengetahuan.  Setiap  pengguna  media  sosial memiliki  sikap  dan  menyatakan  pendapat  dengan tagar  sebagai  wujud  dari  kebeperpihakan  atas pengetahuan  dan  pemahaman  pengguna  terhadap isu  yang  sedang  bergulir.  Meskipun  pengguna media sosial ini tidak didorong oleh gerakan sosial, tagar berperan dalam memobilisasi dukungan opini sebagai wacana penting yang harus diketahui oleh publik  untuk  menggalang  dukungan  terhadap penolakan RUU Kesehatan di media sosial . Seperti melakukan  retweet  atau  me-reply  pada  postingan aktor  yang  dominan  dalam  menyerukan  isu  yang sedang berlangsung.
Selain  itu,  wacana  dicirikan  oleh  batasan bidang  dari  objek,  definisi  dari  perspektif  yang paling  dipercaya  dan  dipandang  benar  (Eriyanto, 2011).  Penolakan  RUU  Kesehatan  melalui  media sosial  merupakan  bentuk  dari  perspektif  wacana yang  dipandang  benar  oleh  kelompok  yang menganggap  pentingnya  menyuarakan  kritikan terhadap  kebijakan  pemerintah  di  ruang  digital (digital sphere ). Konsep digital sphere hingga saat ini  belum  memiliki  definisi  secara  universal. Menurut  Tim  Jordan,  digital  sphere  merupakan ruang  di  mana  budaya,  komunikasi,  dan  konflik terwujud  (Maréchal,  2015).  Pandangan  tersebut menyoroti tentang pentingnya media digital dalam
menciptakan  budaya  online  dan  bentuk-bentuk perdebatan dan konflik yang muncul di dalamnya. Perdebatan  pengesahan  RUU  Kesehatan  telah berlangsung  sejak  awal  tahun  2023,  penolakan terhadap RUU Kesehatan dilakukan oleh berbagai kalangan melalui berbagai gerakan. Salah satunya adalah  gerakan  mobilisasi  penolakan  RUU Kesehatan  di  media  sosial  yang  memungkinkan individu  atau  kelompok  berkomunikasi  untuk mendukung  gerakan  nyata  sebagai  upaya  dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi
Hasil penelitian ini memperlihatkan mobilisasi  opini  digital  (DMO)  dengan  narasi melalui  wacana    #TolakRUUKesehatan.  Wacana diawali  dari  postingan  akun  yang  kemudian menyebar  melalui  tagar  dan  dapat  memoblisasi masa.  Akun-akun  tersebut  bertindak  sebagai opinion  leader secara  spontan  dan  membentuk jaringan  yang  sangat  melebar  melalui  tagar. Berdasarkan  4  ciri  utama  DMO, pertama , penelitian ini menunjukkan bahwa tagar #TolakRUUKesehatan  merupakan  narasi  yang spontan diutarakan oleh akun milik @zainalm_prof dan  @DrEvaChaniago. Kedua akun  tersebut memberikan kritik melalui posting secara spontan tentang  rencana  pemerintah  yang  akan  segera mengesahkan  RUU  Kesehatan Omnibus  Law . Kedua , secara temporal tagar #TolakRUUKesehatan  tidak  panjang,  puncak trending  berlangsung  dari  tanggal  25  Juni  hingga 28 Juni 2023. Ketiga , pendapat tentang penolakan RUU  Kesehatan  pada  umumnya  homogen,  yaitu pengguna media sosial menyampaikan pendapatnya hanya berdasarkan pilihan yaitu tidak
setuju melalui tagar #TolakRUUKesehatan.
Keempat, tagar #TolakRUUKesehatan melibatkan lintas  sektoral  dari  beberapa  kelompok.  Seperti kelompok  atau  cluster  yang  berprofesi  sebagai tenaga  kesehatan  seperti  akun  @zainalm_prof, @DrEvaChaniago,  @dr_yurika,  @evasridiana_dr dan lembaga penelitian @ecosocright, @pjks_ui.
Terdapat  tiga  wacana  dominan  yang membuat  tagar  ini  bertahan  memobilisasi  opini. Pertama ,  menghilangkan  anggaran  minimal  5% dari APBN sebagai anggaran mandatory spending kesehatan. Dengan dihapuskan mandatory spending ,  anggaran  untuk  pemenuhan  layanan kesehatan  terancam  dikurangi  karena  bergantung dari kebijakan pemerintah. Menurut CISDI (Olivia, 2023)  penyediaan  obat,  pemberian  makanan bergizi  untuk  mencegah  stunting,  bantuan  iuran BPJS,  insentif  kesehatan  dan  program  edukasi kesehatan  bergantung  pada  anggaran  tersebut. Sehingga,  wacana  tersebut  mampu  memancing emosi pengguna media sosial.
Kedua ,  tidak  ada  transparansi  publik  dan melibatkan  organisasi  profesi  dalam  menyusun naskah  RUU  Omnibus  Law  Kesehatan.  Langkah yang  diambil  oleh  pemerintah  dalam  menyusun RUU  dianggap  tergesa-gesa  dan  sembunyi- sembunyi. Sehingga, terjadi ketimpangan kebijakan  yang  terjadi  antara  pemerintah  dan organisasi profesi. Seperti hilangnya peran profesi untuk  memberikan  surat  keterangan  sehat  dan rekomendasi  organisasi  profesi.  Untuk  melamar praktik,  seorang  nakes  hanya  perlu  menyertakan Surat  Izin  Registrasi  (STR),  alamat  praktik  dan bukti  pemenuhan  kompetensi  (Mochtar,  2022).
Artinya, tanpa surat kesehatan fisik dan mental dari organisasi  profesi  nakes  dengan  bebas  dapat membuka praktik. Narasi-narasi tentang pelemahan  profesi  banyak  digaungakan  oleh tenaga  kesehatan  melalui  akun  pribadi  pengguna media  sosial.  Narasi  yang  digaungkan  akun pribadi,  sebagian  besar  menjadi opinion  leader dalam  memobilisasi  dukungan  penolakan  RUU Kesehatan melalui tagar #TolakRUUKesehatan.
Ketiga ,  perlindungan  anak  dari  iklan  rokok semakin melemah. Tidak ada klausul dalam RUU Kesehatan yang menyebutkan pengendalian tembakau,  termasuk  pembatasan  iklan,  promosi dan  sponsor  rokok.  Wacana  ini  digaungkan  oleh akun Indonesia  Youth  Council  for  Tactical Changes (IYCTC) melalui akun resmi  organisasi. Wacana  ini  tidak  cukup  populer  di  kalangan pengguna media sosial namun memiliki engagment yang cukup berpengaruh dalam memobilisasi opini melalui tagar #TolakRUUKesehatan.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  menunjukkan  pentingnya  tagar dalam gerakan opini digital. Tagar #TolakRUUKesehatan mampu menciptakan mobilisasi  yang  mampu  menarik  perhatian pengguna media sosial. Mobilisasi dalam peneltian ini  diukur  dalam  jumlah  posting  dan  struktur jaringan yang terbentuk. Mobilisasi tagar #TolakRUUKesehatan mampu menciptakan narasi yang emosional dan menciptakan narasi yang jelas. Terdapat  tiga  wacana  yang  muncul  meliputi, kritikan  terhadap  hilangnya mandatory  spending APBN,  tidak  adanya  transparansi  publik  dalam

## MOBILISASI GERAKAN OPINI DIGITAL #TOLAKRUUKESEHATAN DI MEDIA SOSIAL
menyusun naskah RUU Kesehatan dan perlindungan anak dari iklan rokok yang semakin melemah. Penelitian ini mempunyai implikasi pada bagaimana  aktor  menggunakan  tagar  agar  lebih mendapat  dukungan  di  ranah  digital,  sehingga gerakan  sosial  dalam digital  sphere harus memperhatikan  penggunaan  tagar  agar  isu  dapat didukung oleh pengguna media sosial.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  opini publik  di  ranah  digital  terutama  media  sosial mampu  menggerakkan  massa.  Namun,  perlu diwasdai  adanya  gerakan  massa  yang  tidak  alami karena munculnya noise atau gangguan  yang ikut berperan  mempengaruhi  opini  publik,  seperti munculnya  gerakan buzzer .  Lebih  lanjut,  penting mengembangkan  penelitian  ini  di  masa  depan dengan menggali faktor-faktor aktor yang bersuara melalui  gerakan  opini  digital  dan  menganalisis wacana yang berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Arlinta,  Deonisia.  (2023). Aksi  Damai  Ribuan Tenaga Kesehatan Tuntut Pembahasan RUU
Kesehatan Dihentikan . Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023
/05/08/10000-tenaga-kesehatan-serukan-aksi- damai-tuntut-pembahasan-ruu-kesehatan- dihentikan
Bamakan,  Seyed  Mujtaba.  Hosseini.,  Nurgaliev,
Ildar.,  &  Qu,  Qiang.  (2019).  Opinion  leader detection:  A  methodological  review. Expert Systems  with  Applications , 115 ,  200–222. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.07.069
BBC  Indonesia.  (2023). Kontroversi  RUU
Kesehatan: Anggaran wajib untuk kesehatan dihapus,  “layanan  kesehatan  akan  makin buruk.” BBC Indonesia.
https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nk
ddypg1mo
Chusna,  Aidatul.  (2021).  Gerakan  #dirumahaja sebagai Aktivisme  Digital  pada  Akun  Media Sosial Najwa Shihab. KAMBOTI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 1 (2), 125–132.
Databooks.  (2023). Jumlah  Pengguna  Twitter  di Indonesia  Capai  14,75  Juta  per  April  2023, Peringkat  Keenam  Dunia .  Katadata.Com. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/20 23/05/31/jumlah-pengguna-twitter-di- indonesia-capai-1475-juta-per-april-2023- peringkat-keenam-dunia#:~:text=Media- ,Jumlah Pengguna Twitter di Indonesia Capai 14%2C75  Juta,April  2023%2C  Peringkat Keenam Dunia&t
Eriyanto.  (2011). Analisis  Wacana  Pengantar Analisis  Teks  Media (IX).  LKiS  Printing Cemerlang.
Eriyanto. (2021). Analisis Jaringan Media Sosial .
Prenamedia Group.
Eriyanto,  E.  (2020).  Hashtags  and  Digital
Movement of Opinion Mobilization: A Social Network Analysis/SNA Study on #BubarkanKPAI  vs  #KamiBersamaKPAI Hashtags. Jurnal Komunikasi Indonesia , 8 (3). https://doi.org/10.7454/jki.v8i3.11591
Foucault,  M.  (2009). Pengetahuan  dan  metode : karya-karya penting Foucault . Jalasudra.
Hasna, Sofia. (2022). Tindakan Kolektif Masyarakat Jaringan Di Indonesia: Aktivisme Sosial Media Pada Aksi #Gejayanmemanggil. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi , 11 (1), 25–
34.
https://doi.org/10.14710/interaksi.11.1.25-34
Katadata. (2023). Pengguna Internet di Indonesia Sentuh  212  Juta  pada  2023 .  Katadata.Com. https://dataindonesia.id/digital/detail/penggu na-internet-di-indonesia-sentuh-212-juta- pada-2023
Lioa, Sara., & Luqiu, Luwei Rose. (2022). #MeToo in  China:  The  Dynamic  of  Digital  Activism against  Sexual  Assault  and  Harassment  in Higher  Education. Signs:  Journal  of  Women
in Culture and Society , 47 (2).
Maréchal,  Nathalie.  (2015).  Information  politics: liberation  and  exploitation  in  the  digital society. Choice  Reviews  Online , 53 (03),  53-
1125-53–1125.
https://doi.org/10.5860/choice.192748
Mochtar, Iqbal. (2022). Kontroversi RUU Kesehatan . Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/opini/2022/10/1 7/kontroversi-ruu-kesehatan-1 MPR  RI.  (2023). Fadel  Muhammad :  RUU Omnibus Law Kesehatan Berpotensi Menyengsarakan Masyarakat . https://www.mpr.go.id/berita/Fadel- Muhammad-:-RUU-Omnibus-Law-
Kesehatan-Berpotensi-Menyengsarakan- Masyarakat#:~:text=Dalam sambutannya%2C
Fadel Muhammad
antara,termasuk  dari  Organisasi  Profesi kesehatan.
Nurizal,  Yulian  Fata.  (2023). Penyusunan  RUU ”Omnibus  Law”  Kesehatan  Masih  Belum Libatkan Tenaga Kesehatan .
https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022 /11/28/penyusunan-ruu-omnibus-law- kesehatan-masih-belum-libatkan-tenaga- kesehatan
Olivia,  Herlinda.  (2023). RUU  Kesehatan:  paket kejar  tayang,  kontroversi,  dan  pasal  krusial untuk  transformasi  sistem  kesehatan .  The Conversation. https://theconversation.com/ruu-kesehatan- paket-kejar-tayang-kontroversi-dan-pasal- krusial-untuk-transformasi-sistem-kesehatan- 206603
Suwana,  Fiona.  (2020).  What  motivates  digital activism?  The  case  of  the  Save  KPK movement in Indonesia. Information
Communication  and  Society , 23 (9),  1295–
1310.
https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1563 205
Trinugroho,  A.  T.  (2023). Polemik  RUU Kesehatan .
Kompas.Id.
https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/1
0/polemik-ruu-kesehatan
Wuriani,  Nur  Indah.  (2021).  Aktivisme  Tagar #Percumalaporpolisi Sebagai Zeitgeist
Demokrasi  Siber  Di  Indonesia. WACANA: Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Komunikasi , 20 (2),  171– 183.
https://doi.org/10.32509/wacana.v20i2.1702
Yonatan, Agnes. (2023). Indonesia Peringkat 4, Ini
Dia 7 Negara Pengguna Internet Terbesar di Dunia . Goodstats. https://data.goodstats.id/statistic/agneszefany ayonatan/indonesia-peringkat-4-ini-dia-7- negara-pengguna-internet-terbesar-di-dunia- FLw6V