## AKIBAT DAN UPAYA HUKUM PEMBERIAN CEK KOSONG
Mutia Evi Kristhy, Meishy Febrizha, Aprina Riani, Gabriel Batistuta, Indah Permata Sari, Lola Novita, Ni Made Yusnia, Ni Wayan Darmita Anjani, Rika Fitriana, Yulia Rica Kristy,
Wisnu Safutra, Zeffanya Rainhard

## Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya
e-mail : mutiaevi@law.upr.ac.id

## ABSTRAK
Seiring  dengan  perkembangan  dunia  perdagangan  saat  ini,  selain  uang  yang  digunakan sebagai  alat  bayar  tunai,  terdapat  juga  pembayaran  yang  dapat  dilakukan  melalui  surat berharga salah satunya cek. Cek adalah salah satu surat berharga yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, penggunaan cek semakin hari semakin meningkat, Cek sebagai  alat  pembayaran  sangat  bermanfaat  bagi  penerbit,  karena  cek  ini  memberi  rasa aman bagi penerbit cek dan juga peralihan nya cukup mudah. Namun dalam praktek sering terjadi penyalahgunaan penerbitan cek dengan menerbitkan cek kosong.  Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi hukum normatif, dengan kajian nya melalui studi  kepustakaan  ( library  research) dengan  pendekatan  perundang-undangan (statute approach ),  yaitu  menganalisis  permasalahan  yang  akan  dibahas  melalui  konsep-konsep hukum yang diambil dari berbagai sumber data yang diperoleh dari beberapa jurnal, buku, berita maupun website terkait.Hasil dari penelitian kami mendapati bahwa penerbitan cek kosong  ini  dapat  menimbulkan  akibat  hukum,  dan  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat melakukan upaya hukum perdata atau pidana apabila memenuhi unsur-unsur terkait.
Kata Kunci : Cek, Cek Kosong, Upaya Hukum, Wanprestrasi, Tindak Pidana Penipuan

## ABSTRACT
Along  with  the  development  of  the trading world  today,  in  addition  to  money  used  as  a means of paying cash, some payments can be made through securities, one of which is a check.  Checks  are  one  of  the  securities  regulated  in  the  Code  of  Trade  Law,  the  use  of checks is increasing every day, checking as a means of payment is very useful for publishers because this check provides a sense of security for the issuer of the check, and also the switch is quite easy. But in practice, there is often abuse of issuing checks by issuing blank checks. The research method used in this article is the study of normative law, with its study through library research with a statutory approach (statute approach), which is to analyze problems that will be discussed through legal concepts taken from various data sources obtained from several journals, books, news, and related websites. The results of our study found that the issuance of this blank check can cause legal consequences, and parties who feel aggrieved can take civil or criminal legal efforts if they meet the relevant elements.
Keywords : Cheecks, Blank Cheecks, Legal Remedy, Default, Fraud.

## PENDAHULUAN
Setiap  saat  dalam  kehidupan  sehari-hari  akan  selalu  ada  hubungan  ekonomi  diantara masyarakat,  seperti  misalnya  jual-beli  ataupun  utang-piutang.  Seiring  dengan  perkembangan ekonomi saat ini, selain uang yang digunakan sebagai alat bayar tunai, terdapat juga pembayaran
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
yang dapat dilakukan melalui surat berharga salah satunya cek. Cek ini merupakan salah satu alat pembayaran  yang  sifatnya  sama  dengan  uang  tunai,  karena  setelah  diberikan  oleh  penerbitnya, dapat diuangkan pada saat itu juga atau sewaktu-waktu selama masa tenggang yang telah diatur dalam UU di bank yang disebutkan didalam cek, dimana si penerbit surat cek itu memiliki rekening giro. 1
Ada beberapa alasan mengapa surat berharga lebih sering dipergunakan oleh masyarakat umum  dan  khususnya  dalam  bidang  bisnis.  Penggunaan  surat  berharga  lebih  aman  dan  praktis dibandingkan uang terutama dalam perjanjian yang melibatkan nominal besar. Selain itu juga bagi kalangan bisnis dalam berbisnis atau berbelanja, penggunaan surat berharga seperti cek memiliki prestise tersendiri bagi pemilik surat berharga. Saat ini juga surat berharga tidak hanya berfugsi sebagai alat bayar tetapi juga dijadikan objek perjanjian.
Pengertian  cek  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  pasal  178  yang menyatakan  bahwa  cek  adalah  perintah  tak  bersyarat  dari  pemegang  rekening  (nasabah  giro) kepada Bank, untuk membayar sejumlah uang tertentu. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut saat penerbit  menerbitkan  surat  cek,  maka  penerbit  cek  harus  sudah  menyiapkan  dana  yang  cukup didalam  rekening  giro  di  bank  nya,  karena  surat  cek  memiliki  fungsi  sebagai  alat  pembayaran sehingga saat cek tersebut ditunjukkan kepada bank. Maka bank harus membayar sesuai nominal yang terdapat didalam cek.
Cek secara khusus telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 178 sampai Pasal 229. Selain itu terdapat beberapa peraturan diluar KUHD seperti Undang- Undang Perbankan dan Surat Edaran BI. Adanya aturan hukum yang mengatur tentang cek agar penggunaan  cek  sebagai  alat  pembayaran  dilakuan  secara  bertanggung  jawab  dan  tidak sembarangan.  Pembayaran  menggunakan  cek  dapat  dianggap  sah  apabila  sejumlah  uang  yang tertulis  di  dalam  cek  saat  ditunjukkan  kepada  bank,  dapat  dibayarkan  seluruhnya  oleh  pihak perbankan. Namun pada kenyataannya di dalam masyarakat tidak jarang terjadi saat cek tersebut ditunjukkan oleh pembawa cek ke Bank, dana pada rekening giro dari pemberi cek ternyata tidak mencukupi baik sebagian maupun seluruhnya dari jumlah yang tercantum, atau karena rekening giro penerbit  surat  cek itu telah ditutup. 2 Peristiwa  tersebut  dinamakan dengan pemberian atau penarikan cek kosong.
Berdasarkan  Surat  Edaran  BI  Nomor  2  Tahun  2000,  cek  kosong  adalah  cek  yang diunjukkan dan ditolak tertarik (bank) dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik (pemilik rekening) karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup. 3 Sehingga dapat di pahami bahwa cek kosong adalah cek yang ketika akan dicairkan ke bank, ditolak oleh bank karena saldo pemilik rekening tidak cukup atau karena rekeningnya sudah ditutup.
Pada saat penerbitan cek terkadang penerbit (nasabah) dapat lupa menyetorkan dana nya ke  dalam  rekening  giro  atau  penerbit  salah  memperhitungkan  bahwa  dananya  masih tersedia/mencukupi didalam rekening giro, atau terdapat kesalahan administrasi  yang dilakukan oleh penerbit sehingga terjadinya penerbitan cek kosong. Dari beberapa alasan ini apabila setelah di konfirmasi ternyata, nasabah menyatakan tidak sanggup untuk menyetorkan dananya ke Bank, maka  Bank  akan  menolak  pembayarannya,  namun  jika  nasabah  menyatakan  sanggup  untuk
1 Monica Sri Astuti Agustina, 2021, "Tinjauan Hukum Terhadap Penerbitan Cek Kosong" dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung Vol 7-1 , Tulungagung: Jurnal Hukum-Yustutiabelen, hlm.21
2 Loc.cit.
3 Bagian I angka 13 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP Tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong (“SE BI 2/2000”)
menyetorkan dananya ke Bank, maka Bank akan menunggu sampai dana tersebut sudah benar- benar ada. 4
Saat terjadinya peristiwa pemberian surat cek kosong, terlihat bahwa penerbit melakukan kesalahan atau kelalaian. Kesalahan atau Kelalaian ini dapat disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan/kelalaian  tidak  disengaja  terjadi  pada  saat  melakukan  kesepakatan,  pihak  penerbit (debitur) merasa dapat memenuhi perjanjian yang telah disepakati dan uang yang ia miliki cukup untuk memenuhi prestasi pada waktu yang telah ditentukan atau tanggal yang tertera didalam cek untuk dicairkan namun ternyata pada saat penerima cek ingin mencairkan cek tersebut dana pada rekening  giro  kurang  atau  belum  disetorkan  sehingga  tidak  terpenuhinya  prestasi.  Sedangkan, Kesalahan/kelalaian  yang  disengaja  dengan  beritikad  tidak  baik  yaitu  pada  saat  penerbit mengeluarkan  surat  cek,  si  penerbit  sadar  dan  sudah  mengetahui  bahwa  dana  pada  rekening gironya di bank tidak ada atau tidak mencukupi untuk memenuhi perjanjian, atau jika telah terjadi kesepakatan untuk pembayaran dengan surat cek bertanggal mundur namun pada saat tanggal jatuh tempo penerbit belum/tidak menyetorkan dananya ke Bank atau si penerbit tetap mengeluarkan cek walaupun dia tahu bahwa rekening gironya telah ditutup
Terlepas dari alasan-alasan penerbit atau pemberi surat cek tersebut, yang menjadi masalah adalah timbulnya kerugian bagi pihak yang menerima surat cek tadi dan telah melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHD bahwa “Tiap cek harus di bayar pada waktu  yang ditunjukkan. Tiap-tiap penetapan kebalikannya dianggap tak tertulis cek  yang ditunjukkan  untuk  pembayaran  sebelum  hari  yang  disebut  sebagai  tanggal  dikeluarkannya/cek bertanggal mundur cek itupun harus di bayar pada hari ditunjukkan”.
Akibat  dari  penerbitan  dan  pemberian  surat  cek  kosong  akan  membawa  kerugian  bagi penerima  surat  cek  terutama  kerugian  materiil  akibat  tidak  terpenuhinya  prestasi  yang  menjadi haknya,  dan  kejadian  ini  membawa  dampak  buruk  bagi  masyarakat  luas,  bank  dan  negara. Sebagaimana  yang telah diketahui  bahwa fungsi  dari surat  cek ini mempunyai  peranan penting sebagai alat bayar. 5
Perkembangan  dunia  perekonomian  menuntut  alat  pembayaran  yang  praktis  dan  mudah dipindahtangankan  sehingga  cek  merupakan  salah  satu  pilihan  yang  ada,  bahkan  sekarang  ini justru karena mudahnya peralihan cek sering terjadi cek yang ternyata kosong tidak ada dananya, cenderung  dijadikan  alat  untuk  menguntungkan  diri  sendiri.  Ada  niat  untuk  tidak  membayar dengan berbagai alasannya. Bagi penerbit yang menerbitkan cek kosong karena kelalaian nya atau tidak  adanya  itikad  baik  sejak  awal  tentunya  membawa  kerugian  bagi  pihak  pembawa  atau pemegang  cek  sehingga  perlunya  dilakukan  upaya  hukum  untuk  mendapatkan  ganti  kerugian ataupun melindungi hak nya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah  yang  akan  dibahas  lebih  lanjut  mengenai  bagaima  akibat  dan  upaya  hukum  dalam pemberian cek kosong.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  para  penulis  dalam  artikel  ini  adalah  studi  hukum normatif,  kajian  melalui  studi  kepustakaan  ( library  research )  dengan  pendekatan  perundang- undangan ( statute approach ), yaitu menganalisis permasalahan yang akan dibahas melalui konsep- konsep hukum yang diambil dari berbagai sumber data dan informasi yang diperoleh dari beberapa jurnal,  buku,  berita  maupun  website  terkait.  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  untuk
4 Monica Sri Astuti Agustina, Loc.cit .
5 Ibid, halaman 22-23
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
meneliti dan menganalisis undang-undang dan pengaturan yang berkaitan dengan cek kosong serta upaya hukum yang dapat dilakukan terkait dengan penerbitan cek kosong.

## Hasil Analisis dan Pembahasan
Setiap  saat  dalam  kehidupan  sehari-hari  akan  selalu  ada  hubungan  ekonomi  diantara masyarakat,  seperti  misalnya  jual-beli  ataupun  utang-piutang.  Dalam  perkembangan  dunia perdagangan, saat melakukan transaksi para pihak tidak hanya menggunakan uang tunai namun juga  non-tunai  dalam  bentuk  surat  berharga.  Surat  Berharga  adalah  alat  bayar  atau  instrumen pembayaran  dalam  berbagai  transaksi  perdagangan  sebagai  pengganti  uang,  pemegang  Surat Berharga  adalah  orang  yang  berhak  atau  dianggap  berhak  melakukan  penagihan.  Surat-  surat Berharga  ( waarde  papieren )  yang  dalam  perdagangan  disebut  surat  perdagangan  atau  surat perniagaan  ( handelspapier )  atau  juga  disebut Commercial  paper. 6 Salah  satu  bentuk  dari  surat berharga yang telah diketahui secara umum yaitu cek.
Cek adalah perintah tidak bersyarat dari pemegang rekening (nasabah giro) kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu. Cek juga merupakan salah satu sarana penarikan dana dari giro, dapat juga untuk melakukan penyetoran giro. 7 Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek/ cheque yang mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya, atau pembawanya pada saat cek tersebut ditunjukkan. Cek juga merupakan surat perintah dari nasabah, dalam hal ini pemilik  dana  pada  rekening  giro  ( current  account ),  kepada  tertarik,  dalam  hal  ini  bank,  untuk membayar  tanpa  syarat  sejumlah  dana  kepada  pemegang  pada  saat  diunjukkan,  yang  berfungsi sebagai  alat pembayaran tunai. Di dalam pasal  178 KUHD ditentukan syarat-syarat  yang harus dipenuhi bagi  suatu  cek  dan kalau salah satu  syarat  dalam pasal,  tersebut tidak dipenuhi, maka kertas itu tidak dapat diperlakukan sebagai cek. 8
Cek selain memiliki fungsi menarik atau mengambil uang dari rekening giro, fungsi lain nya yaitu sebagai alat transaksi pembayaran seperti uang. Pada cek terdapat tanggal penarikan dan cek  harus  dibayar  pada  saat  ditunjukkan,  karena  itu  uang  yang  disimpan  didalam  bank  harus tersedia  pada  saat  penunjukkan.  Sehingga  cek  juga  biasa  disebut  sebagai  alat  bayar  tunai.  Cek diatur dalam Pasal 178 hingga Pasal 229 KUHD dan peraturan-peraturan lain diluar KHD yang berkaitan.
Para pihak dalam penerbitan cek antara lain: 9
1. Penerbit atau penarik atau drawer adalah orang (nasabah) yang mengeluarkan cek
2. Tersangkut atau tertarik atau drawee adalah bank yang tertulis di cek yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Pemegang atau holder adalah orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran dan namanya tercantum dalam cek.
4. Pembawa  atau bearer adalah  orang  yang  ditunjuk  untuk  menerima  pemabayaran  tanpa menyebutkan namanya di dalam cek tersebut. Jadi, siapa yang membawa dan menunjukkan cek tersebut kepada bankir akan memperoleh pembayaran.
5. Pengganti atau order orang yang mengganti kedudukkan holder dengan endosemen
6 Cindawati, Cara Praktis Mengenal Hukum Surat Berharga, Palembang: Putra penuntun, 2011, hlm. 9
7 Paramita Prananingtyas, Buku Ajar Hukum Surat Berharga , Semarang: Yoga Pratama, 2018, hlm.31
8 Serlika Aprita, Hukum Surat-Surat Berharga, Palembang: NoerFikri, 2021, hlm. 205
9 Paramita Prananingtyas, Loc.cit., hlm. 31
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Penerbitan  cek  dapat  dianggap  sebagai  perikatan  dasar,  dimana  pihak  penarik  cek merupakan debitur dan pemegang atau pembawa cek adalah kreditur. Jika seseorang menerbitkan cek  (debitur),  maka  pihak  tersebut  wajib  memastikan  dana  atau  uang  yang  terdapat  didalam rekening banknya (dalam hal ini rekening giro) tersedia sehingga pada saat cek diserahkan oleh pembawa  cek  kepada  bank  yang  bersangkutan,  bank  dapat  menggunakannya  untuk  membayar sejumlah uang tertentu yang ditulis dalam cek kepada pembawa. Hal ini diatur didalam pasal 190a dan 190b KUHD. Didalam pasal 206 KUHD menyebutkan bahwa cek tersebut harus diperlihatkan pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari terhitung mulai hari tanggal penerbitannya seperti yang tercantum dalam cek tersebut.
Pada kenyataan nya, terkadang ditemukan bahwa pada saat sebuah cek diserahkan kepada bank  yang  bersangkutan  untuk  menerima  pembayaran,  ternyata  cek  tersebut  ditolak pembayarannya. Alasan yang biasa terjadi adalah tidak tersedia nya dana yang cukup pada bank yang bersangkutan atau rekening bank penerbit cek telah ditutup, dalam peritistiwa ini muncul lah istilah cek kosong. Pengaturan mengenai cek kosong berlaku ketentuan sama dengan penerbitan bilyet  giro kosong. Dimana pengaturan tersebut dilakukan oleh  Bank Indonesia. Dengan aturan Surat Edaran BI No 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000. 10
Pengertian cek kosong  diatur  dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong menyatakan bahwa Cek/Bilyet  Giro  Kosong  adalah  Cek/Bilyet  Giro  yang  diunjukkan  dan  ditolak  Tertarik  dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening  telah  ditutup.  Menurut  Abdulkadir  Muhammad,  timbulnya  permasalahan  cek  kosong disebabkan hal-hal sebagai berikut: 11
1. Adanya  kelemahan  Pasal  180  KUHD  yang  berhubungan  dengan  penerbit  surat  cek  dan penyediaannya dana pada bankir
2. Rahasia bank sebagaimana diatur dalam pasal 40 UU Perbankan
3. Spekulasi dari pihak pemilik rekening giro, yaitu penerbit surat cek
4. Administrasi bank yang kurang waspada
Penggunaan cek sebagai alat pembayaran dinilai lebih nyaman, aman dan praktis dalam pemindah tanganan nya terutama jika nominal dalam perjanjian jual-beli atau utang-piutang besar. Namun permasalahan dapat terjadi jika cek yang diterbitkan ternyata adalah cek kosong. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi si pemegang/pembawa cek kosong tersebut. Kerugian materiil akan  dialami  oleh  pemegang/pembawa  cek  kosong  karena  pencairan  cek  tersebut  merupakan bentuk pembayaran yang dilakukan oleh penerbit cek. Selain itu juga, dengan adanya penerbitan cek  kosong  dapat  membuat  kepercayaan  masyarakat  dalam  penggunaan  cek  sebagai  alat pembayaran berkurang. Reputasi bank yang nasabahnya sering menerbitkan cek kosong juga akan terpengaruh karena dianggap tidak profesional dan terpercaya.
Permasalahan  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain  akan  berubah  menjadi permasalahan  hukum  yang  akan  membawa  akibat  hukum.  Kerugian  yang  dialami  juga  akan membuat  para  pihak  melakukan  upaya  hukum  untuk  mengatasi  permasalahan  hukum  tersebut dalam melindungi hak nya yang telah dirugikan.
10 Ibid, hlm.32
11 Dapat dilihat juga didalam karya Serlika Aprita, Hukum Surat-Surat Berharga, Palembang: NoerFikri, 2021, hlm. 209
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Penerbitan  cek  terjadi,  diawali  dengan  adanya  suatu  perikatan  dasar  yang  terjadi  antara penerbit dengan pemegang pertama atau penerima. Perikatan dasar yang dibuat oleh pihak penerbit dan  pemegang  cek,  merupakan  suatu  upaya  untuk  memenuhi  suatu  perikatan.  Dalam  perikatan dasar tersebut, terdapat suatu kewajiban dan hak sebab antara penerbit dengan pemegang memiliki suatu  hubungan  hukum,  dimana  pihak  penerbit  sebagai  debitur  berkewajiban  melakukan pembayaran dan pemegang sebagai kreditur berhak menerima pembayaran. 12 Dalam hal ternyata penerbitan cek itu adalah cek kosong yang berarti pencairan cek ditolak oleh pihak bank sehingga pihak kreditur tidak mendapatkan pemenuhan hak/prestasi nya. Hal ini akan menimbulkan akibat hukum  tidak  terpenuhinya  prestasi  yaitu  gagal  bayar  atau  yang  biasa  dikenal  dengan wanprestasi/ingkar janji.
Penerbitan  cek  kosong  juga  dapat  termasuk  kedalam  perbuatan  melawan  hukum sebagaimana yang diatur didalam pasal 1365 jika terdapat unsur kesalahan yang sengaja dalam hal ini melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk merugikan orang lain, sehingga penerbit cek kosong wajib untuk mengganti kerugian bagi pemegang atau pembawa cek kosong 13 . Perbuatan  melawan  hukum  ini  selain  membawa  akibat  hukum  perdata,  juga  membawa  akibat hukum pidana yaitu tindak pidana penipuan yang diatur didalam Pasal 378 KUHP.
Kriteria dari penipuan penerbitan cek kosong, itu terlihat pada cara penerbit dalam keadaan sadar,  mengetahui  dan  memahami  bahwa  cek  yang  dikeluarkan  tersebut  saldonya  tidak  cukup. Misalnya  saja  penerbit  baru  pertama  kali  melakukannya  atau  bahkan  sudah  kedua  kalinya, dibarengi  dengan  niat  dan  kesengajaan  untuk  mengelabui  pemegang  yang  beritikad  baik.  Pada permasalahan yang terkait dengan perjanjian, maka seyogyanya terlebih diketahui niat pelakunya dan  modus  operandi  dari  perbuatan  tersebut,  apakah  merupakan  penipuan  ataukah  hanya wanprestasi. Sebab apabila yang terjadi adalah pelanggaran kewajiban dalam perjanjian maka itu dikatakan sebagai waprestasi, tetapi apabila niat dari pelaku terbukti memiliki maksud jahat untuk menipu  maka  dikatakan  termasuk  perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  pasal 1365  KUHPer  atau  tindak  pidana  penipuan  sesuai  dengan  isi  dari  Pasal  378  Kitab  Undang  – Undang Hukum Pidana. 14
Di Indonesia pengaturan mengenai cek kosong pernah secara khusus diatur sebagai bentuk tidak pidana kejahatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan  Cek  Kosong  tetapi,  dalam  perkembangannya  pemerintah  mengganti  Undang-undang Nomor  17  Tahun  1964  dengan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1971  karena  pemerintah menimbang  Undang-undang  tersebut  dinilai  memperlambat  kelancaran  perdagangan  pada biasanya  dan  dunia  perbankan  khususnya 15 .  Setelah  itu  tidak  ada  pengaturan  hukum  khusus  di Indonesia  yang  secara  tegas  menaungi  mengenai  cek  kosong  serta  sanksi  hukum  terhadap  cek kosong terhadap orang/pribadi.  Walaupun begitu  tetap terdapat  upaya dan bentuk  perlindungan lain yang dilakukan terhadap penerbitan cek kosong.
12 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Wesel, Cek dan Askep di Indonesia , Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hlm. 99.
13 Pasal 1365 yang berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajikan orang yang karena kesalahan nya menerbitkan erugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
14 Ruri Pranata Ginting, Penerbitan Cek Kosong Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, Lex Et Societatis Vol. VII/No. 7/Jul/2019, ditemukan dalam https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/26851/26441 , hlm. 128, diakses pada 30 maret 2022
15 Masyhuri, Masalah Penggunaan Cek Kosong Dalam Transaksi Bisnis, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 10- 2 , 2017, ditemukan dalam https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/2070 , hlm.212, diakses pada 30 maret 2022
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Untuk  menjaga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  cek  dan/atau  bilyet  giro  sebagai  alat pembayaran  dan  untuk  melindungi  kepentingan  pemegang  cek  dan/atau  giro  bilyet  sebagai penerima  pembayaran,  Bank  Indonesia  berupaya  mencegah  peredaran  cek  dan/atau  bilyet  giro kosong,  salah  satunya  adalah  dengan  diberlakukannya  kebijakan  pengenaan  sanksi  yang  lebih proporsional,  baik  dengan  menetapkan  kriteria  yang  lebih  ketat  dan  tegas  maupun  dengan memperluas efektivitas sanksi menjadi kebijakan nasional.
Kebijakan  tersebut  digunakan  sejak  tanggal  1  Juli  2007  yaitu  dengan  menerbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Daftar Hitam Nasional  Penarik  Cek  dan/atau  Bilyet  Giro  Kosong  dan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong 16 . Salah satu langkah terakhir sebagai upaya yang dilakukan pihak bank bagi penerbit cek kosong yang melanggar yaitu penutupan rekening giro. Penutupan rekening giro oleh pihak bank dikenakan  bagi  penerbit  yang  telah  mengeluarkan  cek  kosong  selama  tiga  kali  sehingga  akan mendapatkan sanksi administrasi. Berlandaskan Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong tertanggal 20 Desember 2006, Pasal 11 Ayat 2 kriterianya adalah: 17
1. Melakukan  penarikan  cek  dan/atau  bilyet  giro  kosong  yang  berbeda  sebanyak  3  (tiga) lembar atau lebih dengan nominal masing – masing di bawah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada bank tertarik yang sama kurun waktu 6 (enam) bulan; atau
2. Melakukan deflasi cek dan/atau bilyet giro kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih.
Tidak adanya pengaturan khusus mengenai cek kosong bukan berarti tidak adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Masih terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur dalam kasus yang terjadi. Upaya hukum yang dapat  ditempuh  bisa  melalui  pasal  pidana  dan  juga  perdata  yang  diatur  dalam  KUHP  dan KUHPerdata.
Penolakan atas pencairan cek yang dilakukan oleh pihak bank, berakibat pada tidak adanya pemenuhan  prestasi  seperti  pembayaran  dalam  sebuah  perikatan/perjanjian  jual-beli  ataupun utang-piutang.  Akibat  hukum  wanprestasi  atau  ingkar  janji  ini  dapat  diklaim/dituntut/dimintai pertanggung jawabannya dalam bentuk ganti kerugian berdasarkan pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi :
“ Penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu  perikatan  mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dilakukannya  hanya  dapat  diberikan  atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. 18
Adapun unsur-unsur dalam ranah perdata (wanprestasi) yang terpenuhi adalah :
1. Perjanjian kedua belah pihak
2. Ada pihak yang melanggar isi perjanjian dengan tidak melaksanakan kewajiban atau lalai dalam pemenuhan prestasinya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati
16 Bank Indonesia, Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong , 2010, ditemukan dalam https://www.regulasip.id › electronic-book, hlm.1, diakses pada 29 maret 2022
17 Ruri Pranata Ginting, Loc.cit.
18 Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
3. Adanya pihak yang menjadi korban ( merasa dirugikan akibat salah satu pihak wanprestasi)
Berdasarkan  pasal  1243  KUHPerdata,  pihak  yang  dirugikan  dapat  mengupayakan mengajukan gugatan wanprestasi dan  ganti rugi, apabila sebelumnya kreditur lebih dulu memberi pernyataan  lalai  dalam  bentuk  tertulis  kepada  kreditur  (somasi).  Keadaan  lalai  timbul  apabila tenggang waktu dalam pernyataan lalai telah lewat tanpa ada itikad baik dalam pemenuhan prestasi dari  debitur  kepada  kreditur  sehingga  dapat  menjadi  syarat  untuk  dikabulkannya  gugatan  ganti rugi.  Selain  upaya  hukum  gugatan  wanprestasi,  pihak  yang  dirugikan  juga  dapat  meminta  atau mengklaim ganti kerugian melalui upaya hukum gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur didalam pasal 1365 KUHPer.
Apabila pihak yang dirugikan mengajukan gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, ia harus membuktikan unsur – unsur dalam pasal ini, yaitu: 19
1. Kegiatan  penarikan cek itu adalah perbuatan melawan hukum
2. Menimbulkan defisit , artinya dengan ditolaknya  pembayaran cek itu, menganaikan hak pembawa atas uang yang tercantum dalam cek tersebut.
3. Penarikan cek kosong itu dilaksanakan dengan pelanggaran , artinya sengaja dilaksanakan untuk membuat orang lain rugi . Arti kesalahan disini meliputi juga kelalaian meski tidak sengaja, tetapi tetap menyebabakan kerugian terhadap orang lain.
4. Ada  hubungan  kausal  antara  kerugian  yang  timbul  dengan  perbuatan  yang  dilakukan. Artinya berakhirnya hak pembawa cek atas beberapa jumlah uang justru agar perbuatan penarik yang menarik/mengeluarkan cek kosong
Atas dasar tindakan penerbit  yang melakukan penerbitan cek kosong dan tanpa ada niat baik  untuk  membayarkan  kembali  cek  setelah  dikeluarkan  nya  somasi,  dengan  demikian pemegang  yang bermaksud baik dapat mengutarakan upaya hukum terakhir, yaitu penyelesaian secara litigasi melalui pengadilan dari aspek keperdataan berdasarkan kepada dua pasal yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu hak masyarakat adalah mendapat perlindungan hukum. Negara telah memberikan sarana perlindungan hukum represif kepada rakyat melalui lembaga peradilan. Sebetulnya  ada  konsep  yang  ditawarkan  selain  proses  penyelesaian  secara  litigasi,  dalam perkembangannya  muncullah  lembaga  –  lembaga  non  litigasi  khusus  yang  menangani permasalahan – permasalahan hukum di sektor – sektor dagang. Lazimnya juga disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
Untuk mencegah perbuatan nasabah penerbit cek yang kosong dan pemakaiaannya sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi bisnis yang digunakan dan memberikan efek jera, selain melalui upaya hukum perdata, dapat juga melalui pidana. Dalam hukum pidana Pasal 378 KUHP dapat digunakan untuk  menjerat penerbit cek kosong  yang nakal tersebut dengan tindak pidana penipuan. Demikian juga jika nasabah penerbit cek sengaja mengeluarkan cek berkali kali untuk pihak pihak  yang berbeda, maka penerbit cek tersebut  akan dapat  dikaelompokkan  melakukan perbuatan kejahatan yaitu penipuan sebagimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tersebut
Berdasarkan Pasal  378  KUHP,  barangsiapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum  dengan  menggunakan  nama  palsu  atau martabat (heodaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kepalsuan, memancing orang  lain  untuk  memberikan  sesuatu  barang  kepadanya,  atau  sagar  memberi  uang  maupun meniadakan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
19 R.Setiawan, Pokok – Pokok Hukum Perikatan , Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Penerbitan cek kosong dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan juga didukung oleh  beberapa  Putusan  Mahkamah  Agung  yang  dapat  digunakan  sebagai  sumber  hukum yurisprudensi.    Yurisprudensi  putusan   Mahkamah  Agung  No.  133  K/Kr/1973  tanggal  15 November 1975 yang menyatakan bahwa seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mendapati bahwa cek itu tidak ada apanya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termasuk dalam Pasal 378 KUHP.
Kemudian  sesudah  itu  diikuti   Putusan  Pengadilan  Negeri  Ponorogo  Nomor: 45/Pid.B/2012/PN.PO tanggal 9 April 2012 yakni menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan  yang  berlanjut  atas  tuntutan  pidana  penipuan  dengan  menggunakan  dua  buah  cek kosong. 20
Agar mengetahui apakah pemberian cek kosong tersebut adalah penipuan atau perbuatan ingkar janji, maka terlebih dahulu dibuktikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Harus dibuktikannya sejak semula bahwa semua pihak harus mengetahui kebenaran dari cek  tersebut  apakah  cek  yang  dimaksud  kosong,  cek  tidak  terisi  sesuai  dengan  yang diperjanjikan  atau  dengan  sengaja  dikeluarkan  demi  keuntungan  pribadi.  Maka  penulis menyimpulkan bahwa perbuatan ini masuk dalam jenis tindak pidana penipuan.
2. Atau  dapat  diketahui  bahwa  pemberi  cek  dapat  memenuhi  perjanjiannya,  namun, dikarenakan kelalaian nya atau ada pihak ketiga lain  yang tidak memenuhi  pembayaran kepada si pemberi cek maka ia pun tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap penerima cek, sehingga menimbulkan akibat dia menjadi gagal bayar (wanprestasi)
Hal ini perlu diperhatikan terhadap kasus cek kosong karena harus dilihat terlebih dahulu unsur mengapa hal tersebut bisa terjadi agar bisa menentukan upaya hukum yang tepat agar pihak yang merasa dirugikan dapat terjamin. Melalui Upaya hukum secara perdata pihak yang merasa dirugikan secara materiil karena tidak terpenuhinya pembayaran dapat menuntut ganti kerugian materiil  nya  berdasarkan  pasal  1243  maupuan  1365  KUHPer,  sedangkan  upaya  hukum  secara pidana dapat di tempuh untuk menghukum orang-perorangan atau si penerbit cek kosong dengan pidana agar adanya efek jera dan demi kepentingan umum.

## Kesimpulan
Cek adalah perintah tidak bersyarat dari pemegang rekening (nasabah giro) kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu. Cek yang diunjukkan dan ditolak pembayaran nya saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup disebut dengan cek kosong. Penerbitan cek kosong dan pemberian cek kosong oleh kreditur kepada debitur sebagai pemegang atau pembawa cek dapat menimbulkan  akibat  hukum  dalam  ranah  perdata  sebagaimana  dapat  dilihat  berdasarkan  unsur Psal 1243 dan Pasal 1365. Selain itu terdapat juga akibat hukum yang mengarah pada ranah pidana berdasarkan  pada  pasal  378  tentang  tindak  pidana  penipuan.  Apabila  terjadi  ingkar  janji/gagal bayar, dapat meminta pertanggung jawaban ganti rugi yang dialami dengan gugatan ganti kerugian secara  perdata  melalui  lembaga  peradilan  yang  memang  telah  disediakan  pemerintah  sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat. Upaya hukum melalui jalur litigasi ini juga dapat ditempuh untuk tuntutan atas tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.
20 Eko Pandiangan, Pidana Pemberian Cek Kosong, https://eap-lawyer.com/pidana-pemberian-cek- kosong/#:~:text=Yurisprudensi%20putusan%20Mahkamah%20Agung%20No,termasuk%20dalam%20Pasal%2037 8%20KUHP%E2%80%9D , 2021, diakses pada 2 Maret 2022

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, M. S. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Penerbitan Cek Kosong. Yustitiabelen, 7(1) , 20-50.
Aprita, Serlika. (2021). Hukum Surat-Surat Berharga . Palembang: NoerFikri.
Bank  Indonesia.  (2000).  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  2/10/DASP  Tahun  2000  tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.
Bank  Indonesia.  (2010). Daftar  Hitam  Nasional  Penarik  Cek  Dan/Atau  Bilyet  Giro  Kosong . ditemukan  dalam  https://www.regulasip.id  ›  electronic-book.  diakses  pada  29 maret 2022
Cindawati. (2011). Cara Praktis Mengenal Hukum Surat Berharga . Palembang: Putra penuntun. Eko  Pandiangan.  (2021). Pidana  Pemberian  Cek  Kosong .  https://eap-lawyer.com/pidana- pemberian-cek- kosong/#:~:text=Yurisprudensi%20putusan%20Mahkamah%20Agung%20No,ter masuk%20dalam%20Pasal%20378%20KUHP%E2%80%9. diakses pada 2 Maret 2022
Ginting,  R.  P.  (2020).  Penerbitan  Cek  Kosong  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Dan  Hukum Perdata. Lex Et Societatis , 7 (7). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Masyhuri, M. (2017). Masalah Penggunaan Cek Kosong Dalam Transaksi Bisnis. Qistie, 10(2). Prananingtyas, Paramita. (2018). Buku Ajar Hukum Surat Berharga . Semarang: Yoga Pratama. Prodjodikoro,  Wirjono.  (2003). Hukum  Wesel,  Cek  dan  Askep  di  Indonesia .  Jakarta:  Pustaka Utama Grafiti.
Setiawan, R. (2000). Pokok-pokok hukum perikatan . Bandung: Mandar Maju.