Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 197-202 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2439

## Diseminasi Penghitungan PPh Pasal 21 Dosen dan Tendik di Lingkungan Universitas Brawijaya
1) Hendi Subandi*, 2) Muhammad Ridho Alfarizi, 3) Lois Rebecca Hermawan
1) Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya, Indonesia Email Corresponding: hendisubandi@ub.ac.id

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: sosialisasi, reformasi perpajakan,
PTN-BH
Perubahan status Universitas Brawijaya dari PTN BLU ke PTN BH membawa begitu banyak perubahan  dalam  berbagai  bidang.  Dengan  berubah  status  menjadi  PTN  BH,  Universitas Brawijaya memiliki otonomi penuh untuk mengelola urusan kampus secara mandiri dan tidak lagi di bawah kendali langsung pemerintah. Perubahan ini memberikan kebebasan lebih besar bagi  Universitas  Brawijaya  dalam  mengambil  keputusan  dan  menjalankan  kegiatan kampusnya,  serta  memberikan  kesempatan  untuk  lebih  efektif  dalam  pengelolaan  aset  dan sumber daya yang dimilikinya. Sehingga Tax Center FEB UB 2023 menginisiasikan kegiatan untuk menginformasikan kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Brawijaya mengenai perubahan yang terjadi dalam hal kewajiban perpajakan. Perubahan status ini berdampak pada pemberian  bukti  potong  Pajak  Penghasilan  pasal  21  kepada  karyawan.  Sebagai  PTN  BLU, Universitas Brawijaya hanya memberikan satu bukti potong Pajak Penghasilan pasal 21 kepada karyawan. Namun, setelah berubah menjadi PTN BH, universitas tersebut akan memberikan dua  bukti  potong,  yaitu  bukti  potong  Pajak  Penghasilan  pasal  21  dari  PTN  BH  serta  bukti potong Pajak Penghasilan pasal 21 dari badan usaha atau PTN BLU yang masih beroperasi di dalam kampus.

## ABSTRACT
Keywords: socialization, tax reform, PTN-BH
The change in status of Brawijaya University from a State-Owned Legal Entity (PTN BLU) to a  State-Owned  Public  Service  Agency  (PTN  BH)  has  brought  about  significant  changes  in various fields. With the change in status to a PTN BH, Brawijaya University has full autonomy to manage campus affairs independently and is no longer under direct government control. This change  provides  greater  freedom  for  Brawijaya  University  to  make  decisions  and  conduct campus activities, as well as the opportunity to be more effective in managing its assets and resources. As a result, the Tax Center at the Faculty of Economics and Business of Brawijaya University  (Tax  Center FEB  UB  2023) has  initiated  activities  to inform  the  entire  academic community of Brawijaya University about the changes in tax obligations. This change in status has  an  impact  on  the  issuance  of  Income  Tax  Article  21  withholding  tax  certificates  to employees. When Brawijaya University was a PTN BLU, it only issued one Income Tax Article 21 withholding tax certificate to employees. However, after becoming a PTN BH, the university will issue two withholding tax certificates: one from PTN BH and another from the business entity or PTN BLU that still operates within the campus.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Pajak merupakan sektor yang membutuhkan perhatian khusus karena memiliki kontribusi yang besar bagi pendapatan  negara.  Dari  tahun  ke  tahun,  target  penerimaan  pajak  serta  realisasinya  terus  mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 dan tahun 2022, penerimaan perpajakan memiliki jumlah yang jauh lebih besar dari penerimaan bukan pajak, yaitu ada pada angka 77,1% dan 79%. Realisasi pajak kedepannya dapat lebih besar lagi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan melakukan kewajiban perpajakannya.  Target  penerimaan  pajak  yang  besar  dapat  dicapai  jika  kesadaran  Wajib  Pajak  untuk melakukan kewajiban perpajakan semakin besar. Melalui Self Assessment System, Wajib Pajak Orang Pribadi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 197-202 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2439
diberikan tanggung jawab serta kepercayaan untuk menghitungkan kembali dan melaporkan segala hal yang terkait dengan kewajiban perpajakan yang dimilikinya secara pribadi.
With  Holding  System  merupakan  salah  satu  sistem  pemungutan  pajak  di  Indonesia  yang  memberikan wewenang kepada pihak ketiga dalam menentukan besar pajak terutang setiap Wajib Pajak. Dengan adanya With Holding System, kewajiban perpajakan lebih teratur dan tertib karena pajak akan langsung dipotong oleh pemberi kerja. With Holding System juga membantu meringankan beban Wajib Pajak karena setiap bulannya ada pajak yang disetorkan ke kas negara. Pemberi kerja yaitu badan atau perusahaan selaku pihak ketiga tidak hanya berkewajiban untuk memberikan gaji dan/atau upah, melainkan juga berkewajiban untuk melakukan kewajiban perpajakan lainnya antara lain adalah menghitung besarnya Pajak Penghasilan pasal 21, memotong Pajak Penghasilan pasal 21 sebesar yang telah dihitung, menyetorkan Pajak Penghasilan pasal 21 yang telah dipotong, serta melaporkannya. Kewajiban lain yang mengikuti adalah membuat dan memberikan bukti potong kepada karyawan, yaitu lampiran 1721-A1 dan/atau 1721-A2, serta Pajak Penghasilan pasal 21 yang bersifat final.  Selanjutnya,  kewajiban  pekerja  atau  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  setelah  menerima  bukti  potong  dari pemberi  kerja  adalah  melakukan  penghitungan  ulang  atas  pajak  terutang  dan  melaporkannya  pada  SPT Tahunan. Pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya atau 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.
Perguruan Tinggi merupakan badan yang juga menerapkan With Holding System, baik Badan Layanan Umum maupun Badan Hukum, keduanya tetap akan memberikan bukti potong kepada karyawan yang bekerja. Sejak  tahun  2022,  Universitas  Brawijaya  secara  resmi  berubah  status  dari  Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan Layanan Umum (PTN BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Saat menjadi PTN BLU, Universitas Brawijaya harus terus melaporkan kepada negara serta tidak memiliki hak untuk mengelola keseluruhan aset. Perubahan status tersebut diikuti dengan berbagai perubahan yang mengikuti. Ketika berubah status  menjadi  PTN  BH,  Universitas  Brawijaya  memiliki  otonomi  penuh  untuk  mengelola  urusan  kampus secara mandiri. Perubahan lainnya adalah dalam pemberian bukti potong kepada karyawan yang sebelumnya hanya ada 1 bukti potong menjadi 2 bukti potong.

## II. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan webinar diseminasi ini disampaikan oleh pihak akademisi bidang perpajakan, perwakilan Tax Center FEB UB, dan perwakilan Relawan Pajak kepada peserta melalui metode pelaksanaan yang terintegrasi yakni melalui presentasi dan diskusi panel. Presentasi merupakan pemaparan materi dari pemateri yang ahli dan memiliki pengalaman dalam bidang perpajakan. Setelah presentasi dilakukan, kegiatan diskusi dilakukan untuk memberikan kesempatan pada peserta untuk mendiskusikan hal-hal yang belum dimengerti serta perlu didiskusikan secara lebih lanjut.

## 1. Pra-Acara
Sebelum kegiatan diseminasi dilakukan, terdapat berbagai tahapan dan persiapan yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut :
a. Menyusun jajaran panitia acara
Panitia dari kegiatan diseminasi ini adalah pengurus inti Tax Center FEB UB berjumlah 10 orang yang terbagi menjadi 5 divisi yaitu koordinator, public relations, event and training, human resources, dan research and development.
b. Memberikan arahan kerja kepada divisi-divisi yang bersangkutan Setiap  divisi  yang  ada  menjalankan  peran  sesuai  dengan  arahan  kerja  yang  dimiliki.  Pemberian arahan kerja dilakukan dengan koordinasi secara online maupun offline.
c. Melengkapi konsep dan mekanisme pelaksanaan acara
Membuat  daftar  kebutuhan  setiap  divisi  dan  memastikan  segala  keperluan  acara  telah  terdaftar dengan rinci dan bisa segera diselesaikan.
d. Mempersiapkan pemateri
Pemateri  dalam  kegiatan  diseminasi  ini  adalah  dosen  Departemen  Akuntansi  FEB  UB  rumpun perpajakan dan tim penyuluh dari Kanwil DJP Jatim III.
e. Mempersiapkan sambutan
Kata sambutan akan disampaikan oleh Bapak Abdul Ghofar, SE., M.Si.DBA., Ak selaku Dekan FEB UB dan Ibu Devy Pusposari SE., M.Si. CA., Ak., BKP. selaku Ketua Tax Center FEB UB.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 197-202 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2439
f. Mempersiapkan media pelaksanaan kegiatan diseminasi yaitu Zoom Meeting.
Melakukan broadcast acara kepada mitra yaitu Kanwil DJP Jawa Timur III dan kepada mahasiswa Departemen Akuntansi FEB UB yang telah menempuh mata kuliah Perpajakan.

## 2. Pelaksanaan Acara
Setelah berbagai persiapan telah selesai terdapat berbagai tahapan dan kegiatan yang akan dilakukan pada saat tanggal pelaksanaan acara :
a. Kegiatan diseminasi dilakukan secara online melalui Zoom Meeting
b. Seluruh  panitia  masuk  terlebih  dahulu  ke  Zoom  Meeting  dan  melakukan  berbagai  persiapan  yang diperlukan
c. Link presensi dan link Zoom Meeting dikirimkan kepada mitra yaitu Kanwil DJP Jawa Timur III dan kepada mahasiswa Departemen Akuntansi FEB UB yang telah menempuh mata kuliah Perpajakan
d. Memastikan seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah disusun
e. Mengirimkan link evaluasi berupa kuesioner kepada para peserta untuk mengetahui kepuasan mitra terhadap acara yang telah dilaksanakan
f. Melakukan dokumentasi acara
g. Mengirimkan ucapan terima kasih kepada pemateri dan peserta yang telah berpartisipasi

## 3. Pasca Acara
Setelah acara diseminasi telah selesai dilaksanakan, terdapat beberapa tahapan lainnya yang masih perlu dilakukan :
a. Seluruh panitia melakukan evaluasi.
b. Menyusun LPJ atau Laporan Pertanggungjawaban acara.
c. Melakukan publikasi acara pada Instagram Tax Center FEB UB.
d. Membuat publikasi artikel ilmiah dan berbagai luaran lainnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  Diseminasi  Penghitungan  PPh  Pasal  21  Dosen  dan  Tendik  Universitas  Brawijaya  dilakukan secara  daring  melalui  Zoom  Meeting.  Diseminasi  ini  mengupas  secara  tuntas  mengenai  best  practice penghitungan PPh Pasal 21 baik di Tax Center FEB UB maupun di Kantor Pelayanan Pajak. Bentuk kegiatan yang  dilakukan  adalah  berupa  webinar,  disertai  dengan  sesi  tanya  jawab  sekaligus  diskusi  antara  peserta dengan pemateri. Tax Center FEB UB mengadakan diseminasi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  pada  umumnya  dan  mahasiswa  Departemen  Akuntansi  pada  khususnya, mengenai  beberapa perbedaan tata  cara  penghitungan  dan  pelaporan  pajak  yang  beragam  serta faktor  yang mempengaruhinya  seperti  jumlah  bukti  potong,  status,  sumber  penghasilan,  dan  sebagainya.  Kegiatan diseminasi  diikuti  dengan  antusias  dan  penuh  semangat  oleh  lebih  dari  400  peserta  mahasiswa.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 197-202 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2439

## Gambar 2. Tax Center FEB UB, 2023
Program  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan  pada  bulan  September  2023  melalui  Zoom Meeting dan disiarkan melalui kanal youtube. Kegiatan diawali dengan pembukaan dari master of ceremony (MC),  kemudian  dilanjutkan  dengan  sambutan  dari  Ketua  Tax  Center  FEB  UB.  Selanjutnya  adalah  sesi pemaparan materi yang di sampaikan oleh 3 pemateri yang terdiri dari (1) Perwakilan Tax Center FEB  UB, (2) Perwakilan Relawan Pajak FEB UB, (3) Akademisi Perpajakan Departemen Akuntansi FEB UB dan Sesi tanya jawab.
1. Sesi Pemaparan materi 1 dari perwakilan Tax Center FEB UB mengenai kendala yang dihadapi saat menangani Wajib Pajak di lingkungan Universitas Brawijaya beserta dengan best practice PPh Pasal 21. Peserta  acara  ini  memperoleh  pemahaman  bahwa  status  Universitas  Brawijaya  sebagai  PTN  Badan Layanan Umum mempengaruhi pembagian SPT menjadi A1 dan A2. Pemotongan remunerasi melalui SPT  1721  A  dan  gaji  dari  APBN  melalui  1721  A2  menjadi  langkah  teknis  yang  dihadapi,  dengan melakukan rekalkulasi ulang atas PPh 21 selama 1 tahun karena adanya 2 jenis penghasilan. Tarif pajak yang digunakan adalah Tarif 17 A ayat 1 berdasarkan UU HPP. Selain itu, notulensi mencatat kondisi- kondisi Wajib Pajak yang beragam, termasuk WP OP PNS yang menerima lebih dari 1 bukti potong dan WP OP yang memiliki usaha.
Gambar 3. Dokumentasi : Tax Center FEB UB, 2023
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 197-202 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2439
2. Sesi pemaparan materi 2 dari perwakilan Relawan Pajak FEB UB mengenai kendala yang dihadapi saat menangani  Wajib  Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  beserta  dengan  best  practice  PPh  Pasal  21. Memaparkan bahwa telah terjadi peningkatan kepatuhan  Universitas  Brawijaya  dalam  pelaporan  SPT. Namun,  rasio  saat  ini  belum  mencapai  target  yang  diinginkan.  Untuk  memfasilitasi  pelaporan  pajak, pelaporan secara online telah direkomendasikan. Selain itu, laporan ini juga menjelaskan beberapa kasus luar  biasa,  seperti  NPWP  ganda  dan  penggabungan  NPWP  suami-istri,  yang  menunjukkan  kerumitan dalam  administrasi  perpajakan.  Selain  itu,  presentasi  ini  juga  menyoroti  tantangan-tantangan  yang dihadapi oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk pindah kantor cabang, pindah  kerja,  data  yang  sudah  usang,  situs  web  yang  tidak  dapat  diakses,  dan  penyerahan  beberapa dokumen, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hambatan praktis.
Gambar 4. Dokumentasi : Tax Center FEB UB, 2023
3. Sesi pemaparan materi 3 dari Akademisi Perpajakan Departemen Akuntansi FEB UB mengenai konsep PPh  Pasal  21,  tata  cara  penghitungan  PPh  Pasal  21,  serta  tanggapan  terkait  best  practice  yang  telah disampaikan oleh perwakilan Tax Center FEB UB dan perwakilan Relawan Pajak FEB UB. Pemaparan mengenai PPh Pasal 21 ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek-aspek utama yang berkaitan dengan perpajakan orang pribadi di Universitas Brawijaya. Fokus utamanya adalah pajak PPh 21 dengan berbagai pemangku kepentingannya, termasuk pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, BPJS, dan organisasi lain yang membayar dana pensiun. Selain itu, memberikan gambaran yang komperhensif mengenai penerima penghasilan, termasuk karyawan, non-karyawan, dan penerima penghasilan lainnya. Penjelasan rinci mengenai pengurangan, penambahan, komponen penghasilan bruto, komponen PTKP, dan tarif pajak PPh terbaru yang berlaku sejak tahun 2022 memberikan dasar yang kuat untuk  memahami  mekanisme  penghitungan  PPH  21.  Disamping  itu,  kewajiban  Wajib  Pajak  dalam melakukan  self-assessment  dan  pelaporan  SPT,  termasuk  langkah-langkah  praktis  seperti  penggunaan bukti potong PPh 21, keberadaan EFIN, dan pemilihan jenis SPT pada laman pelaporan juga dijelaskan. Kegiatan ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perpajakan individu di lingkungan universitas, dengan menyoroti aspek-aspek kunci yang harus dipahami oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara efektif.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 197-202 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2439
4. Sesi  Tanya  Jawab yang  memberikan  kesempatan  bagi  peserta  untuk  bertanya  mengenai  materi  yang telah disampaikan. Hal ini menciptakan forum interaktif yang memperkaya pemahaman peserta terkait isu-isu perpajakan yang relevan. Dengan demikian, diharapkan para peserta mendapatkan wawasan yang lebih  mendalam  dan  konkret  mengenai  berbagai  aspek  perpajakan  yang  relevan  dengan  konteks Universitas Brawijaya.
Gambar 6. Dokumentasi : Tax Center FEB UB, 2023

## IV. KESIMPULAN
Diseminasi Penghitungan PPh Pasal 21 memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan  Bisnis  pada  umumnya  dan  mahasiswa  Departemen  Akuntansi  pada  khususnya,  karena  dengan  adanya webinar ini, setiap setiap mahasiswa yang mengikutinya dapat memahami penghitungan PPh 21 Wajib Pajak Orang  Pribadi  serta  pelaporannya  pada  SPT  Tahunan.  Kegiatan  berjalan  dengan  baik  dan  diikuti  dengan antusias  oleh  lebih  dari  400  peserta.  Dengan  adanya  diseminasi  ini,  mahasiswa  tidak  hanya  mengetahui mengenai teori penghitungan dan pelaporan pajak saja, melainkan juga memahami praktik penghitungan dan pelaporannya dengan melihat langsung kepada pengalaman.
Saran  untuk  acara  ini  adalah  memperluas  target  audience  dari  webinar  Diseminasi  Penghitungan  PPh Pasal 21 yang dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu bagi mahasiswa dan bagi dosen atau tendik. Tujuannya  adalah agar tidak hanya mahasiswa saja yang memahami mengenai penghitungan dan pelaporan pajak, melainkan dosen  dan  tendik  yang  bukan  dari  rumpun  perpajakan  pun  dapat  memahami  tata  cara  penghitungan  dan pelaporan pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arditiaza,  Evandiato.  2022. Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan  Perpajakan  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak terhadap Penerimaan Pajak . Vol. 6 No. 2, 16143-16151 Direktorat  Jenderal  Pajak.  2018. Reformasi  Perpajakan . https://pajak.go.id/id/reformasi-perpajakan [Diakses  pada  04 Juni 2023] Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  2023. Menkeu  :  Kinerja  Penerimaan  Negara  Luar  Biasa  Dua  Tahun Berturut-turut . https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan- Negara-Luar-Biasa .  [Diakses pada 04 Juni 2023]
Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah Nedi, Hendri. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro . Akuisisi Vol. 12 No. 1, 1-15. Oktavira, Bernadetha Aurelia. 2023. Alasan Kenapa NIK Jadi NPWP dan Cara Validasinya . https://www.hukumonline.com/klinik/a/nik-jadi-npwp-dan-cara-validasinya-lt6406d86166acd/ [Diakses  pada  04 Juni 2023] TelkomPajakku. 2022. Transformasi  Digital  Perpajakan:  Integrasi  Sistem,  Efisiensi  Sumber  Daya  hingga  Kepatuhan Pajak. https://telkompajakku.id/artikel/transformasi-digital-perpajakan/ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Waluyo,  Trihadi.  2020. Pemeriksaan  Terhadap  Wajib  Pajak  yang  Tidak  Menyampaikan  SPT,  Ketentuan,  dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018 . Vol. 2 No. 1, 677-697.