## Penyuluhan Hukum

## Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
Gunawan Hasibuan 1*, Dady Hendrawan 2 , Hendrich Juk Abeth 3
1 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia
2 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia
3 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia E-mail: gunawan@stih-awanglong.ac.id *1 , dady@stih-awanglong.ac.id 2 , hendrich@stih-awanglong.ac.id 3 Submission   2019-11-04 Review 2019-12-05 Publication 2019-27-06

## ABSTRAK
Perlunya  ada  pemberian  pemahaman  terhadap  masyarakat  Desa  Bhuana  Jaya Kecamatan  Tenggarong  Seberang  mengenai  keberadaan  Peraturan  Bupati  Nomor  36 Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Penguasaan  Tanah  Atas  Tanah Negara melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang dalam bentuk penyuluhan hukum yang bertemakan “Penyuluhan Hukum  Mengenai  Peraturan  Bupati    Nomor  36  Tahun  2013    Tentang  Penyelenggaraan Administrasi  Penguasaan  Tanah  atas  Tanah  Negara  di  Desa  Bhuana  Jaya  Kecamatan Tenggarong Seberang” diharapkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang terjadi  di  Desa  Bhuana  Jaya  Kecamatan  Tenggarong  Seberang.  Kegiatan  pengabdian kepada  masyarakat  ini  bekerjasama  dengan stakeholder terkait  yaitu  dari  aparatur perangkat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, dan diskusi antara peserta penyuluhan hukum. Peserta  penyuluhan  hukum  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  ialah masyarakat  Desa  Bhuana  Jaya  Kecamatan  Tenggarong  Seberang  serta  pihak  aparatur perangkat  Desa  Bhuana  Jaya  yang  ikut  mensukseskan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini.    Hasilnya  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  telah  berjalan dengan baik dan seluruh peserta penyuluhan hukum antusias dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini.
Kata Kunci: Desa Bhuana Jaya, Penyuluhan Hukum, Tanah

## Pendahuluan
Desa  Bhuana  Jaya  terletak  di  Kecamatan  Tenggarong  Seberang,  Kabupaten  Kutai Kartanegara. Desa Bhuana Jaya dihuni oleh 5.442 jiwa dengan 1.355 KK memiliki luas lahan  3.805  hektar  dengan  luas  lahan  pertanian  825  hektar,  lahan  perkebunan  50 hektar dan lahan pemukiman 175 hektar, hutan 350 hektar dan lainnya 2.405 hektar. Desa  ini  terbagi  menjadi  4  dusun  dengan  mayoritas  mata  pencaharian  penduduknya adalah petani tanaman pangan yang mencapai angka 74 persen, pedagang sebesar 21 persen  dan  sisanya  bekerja  di  perkebunan  dan  peternakan.  Berdasarkan  wawancara dengan stakeholder terkait  yaitu  Kepala  Desa  Bhuana  Jaya,  Kecamatan  Tenggarong Seberang  menyatakan  bahwa  salah  satu  permasalahan  yang  ada  pada  Desa  Bhuana Jaya,  Kecamatan  Tenggarong  ialah  administrasi  pertanahan  pada  masyarakat  Desa Bhuana  Jaya,  Kecamatan  Tenggarong,  sehingga  rentan  menimbulkan  konflik  antara masyarakat  Desa  Bhuana  Jaya,  Kecamatan  Tenggarong  dengan  perusahaan  sekitar, sehingga  diperlukan  penyuluhan  hukum  terkait  peraturan  pengadministrasian pertanahan itu sendiri khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Berdasarkan hal tersebut maka Tim Pengabdi dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda berinisiatif  menyelenggarakan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  tema “Penyuluhan  Hukum  Mengenai  Peraturan  Bupati    Nomor  36  Tahun  2013    Tentang Penyelenggaraan  Administrasi  Penguasaan  Tanah  atas  Tanah  Negara  di  Desa  Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang” . Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini  Tim  Pengabdi  dari  LPPM  STIH  Awang  Long,  Samarinda  bekerjasama  dengan stakeholder terkait  dari  pihak  aparatur  Desa  Bhuana  Jaya,  Kecamatan  Tenggarong untuk  mensinergikan  pelaksanaan  pengadministrasian  tanah  di  wilayah  Desa  Bhuana Jaya,  Kecamatan  Tenggarong    serta  mengundang  masyarakat,  Ketua  RT,  serta  tokoh masyarakat  untuk  menjadi  target  sasaran  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini  sebagai  peserta  penyuluhan  hukum  dengan  harapan  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  mampu  memberikan  sumbangsih  perubahan kepada tertibnya administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## Metode
Dalam  kegiatan  pengabdian  ini,  analisis  dan  pengkajian  data  mengguanakn  metode kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Informasi  dan  data  diperoleh  dengan melakukan  pengamatan  langsung  melalui  pemberian  ceramah,  dan  sesi  diskusi,  serta wawancara  dengan  target  sasaran  yang  di  selenggarakan  melalui  pelaksanaan penyuluhan  hukum  yang  dilaksanakan  di  ruang  aula  Kantor  Desa  Bhuana  Jaya Kecamatan  Tenggarong  Seberang  dengan  tema “Penyuluhan  Hukum  Mengenai Peraturan  Bupati    Nomor  36  Tahun  2013    Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi Penguasaan  Tanah  atas  Tanah  Negara  di  Desa  Bhuana  Jaya  Kecamatan  Tenggarong Seberang”. Target sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah  masyarakat Desa Bhuana  Jaya  Kecamatan  Tenggarong  Seberang  serta  aparatur  Desa  Bhuana  Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang.
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terhadap luaran  peserta  yang  mendukung  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  melalui  metode ceramah,  dan  diskusi  interaktif  kepada  masing-masing  peserta  terkait  pemahaman peserta  terhadap “Penyuluhan  Hukum  Mengenai  Peraturan  Bupati    Nomor  36  Tahun 2013  Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Penguasaan  Tanah  atas  Tanah  Negara  di
Desa  Bhuana  Jaya  Kecamatan  Tenggarong  Seberang” yang  diberikan  oleh  pihak  Tim Pengabdi dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda.

## Hasil dan Pembahasan
Profil Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
Berdasarkan  hasil  Pemetaan  Proyek  Peta  Batas  Desa  tahun  1999  yang  berbatasan dengan :
§ Sebelah utara : Desa Mulawarman dan Desa Sukamaju
§ Sebelah timur : Desa Bukit Pariaman
§ Sebelah selatan : Desa Bukit Pariaman
§ Sebelah Barat : Desa Separi
Tipologi tanah berbukit sedang, ketinggian rata rata 30 m sampai 52 m dari permukaan laut  sehingga  dengan  letak  geografis  tersebut  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  Desa Bhuana  Jaya  beriklim  tropis  basah,  sebab  berada  di  sekitar  garis  katulistiwa  yang kondisi iklimnya selalu berubah-ubah. Curah hujan rata-rata 1930,10 mm/tahun terjadi merata  sepanjang  tahun  sehingga  kelembaban  rata-rata  tertinggi  93,0  %  terjadi  pada bulan Januari dan rata-rata kelembaban terrendah 86,9% terjadi pada bulan Juni, suhu maximum rata rata 32,2 ° C dan rata-rata minimum 21,0° C.  Jenis dan tekstur tanah di Wilayah Desa Bhuana Jaya dapat  diklasifikasikan sebagai berikut : tanah yang berada relatif  rendah  (exs  rawa-rawa)  dan  tepi  sungai  bertekstur  lempung  yang  merupakan jenis  Alluvial  Organosal    sedangkan  yang  berada  pada  lahan  kering  (tegalan) merupakan tanah Potsolit Merah Kuning dengan tekstur lempung berpasir.
Orbitrasi dan lama tempuh (Jarak dan waktu tempuh dari pusat Pemerintahan Desa) sebagai berikut :
§ Jarak dari kantor Kecamatan
: 20 Km waktu tempuh 0.5 Jam
§ Jarak dari Ibukota Kabupaten : 45 Km waktu tempuh 1.5 Jam
§ Jarak dari Ibukota Provinsi
: 43 Km waktu tempuh 1.0 Jam
Berdasarkan SK. Bupati No.180.188/HK-14/2004 tentang Penetapan Batas antar Desa di  kecamatan  Tenggarong  seberang  dan  hingga  saat  ini  belum  ada  pembaharuan  SK tersebut,  harapannya  satu  Desa  satu  Keputusan  Bupati  sehingga  masing  masing  desa akan konsekwen dengan keberadaan geografis maupun topografis wilayahnya sebagai potensi desa yang dikelola berdasarkan kewenangan Desa.
Selain itu kondisi infrastruktur desa, semenjak diterimanya bagian dana perimbangan yang  diterima  dari  Kabupaten  yang  minimal  10%  dialokasikan  ke  Pemerintah  Desa berupa  ADD,  perkembangan  infrastruktur  desa  relatif  sama  di  desa-desa  zona  tengah
Kabupaten Kutai Kartanegara, kondisi jalan tanah di antar pemukiman sudah tidak ada lagi  rata  rata  aspal  dan  rabat  beton,  hal  ini  meningkat  drastis  dengan  hadirnya  Dana Desa  (DD)  yang  bersumber  dari  APBN.  Rata  rata  perkembangan  Infrastuktur  desa mengalami peningkatan, adanya jaringan irigasi, sarana olahraga, gedung perkantoran, pasar Desa, posyandu, TK Paud dan lain lain. Namun kerusakan infrastruktur terjadi di mana  mana  akibat  kurang  sadarnya  masyarakat  untuk  saling  merawat,  hal  ini  perlu adanya  gerakan  gotong  royong  masyarakat  agar  jalan  yang  dibangun  oleh Negara/Pemerintah Desa dapat bermanfaat lebih lama.
Gambaran pemerintahan desa juga terlihat dari Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOTK)  sebagaimana  diatur  dalam  Permendagri  Nomor  84  Tahun  2015  tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6) serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang  hal  tersebut  diatas  bahwa  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pemerintah  Desa  terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis (Bab II pasal 2 ayat 1 dan 2 Perbub No.7 Tahun 2016). Dalam hal ini  sesuai  IDM  (Indexs  Desa  Membangun)  Desa  Bhuana  Jaya  termasuk  kriteria  desa maju sehingga memakai Pola 3 Kepala Urusan dan 3 Kepala Seksi ditambah beberapa staf dan unsur kewilayahan (Kepala Dusun).
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  peserta  penyuluhan  hukum  diharapkan  mampu memahami  profil  desa  mereka  sendiri,  sehingga  setelah  masyarakat  lebih  mengenal desa  tempat  tinggal  merek,  maka  kedepannya  diharapkan  dapat  lebih  tertib administrasi  lagi  dalam  hal  pengurusan  penertiban  legalitas  tanah.  Mengingat pentingnya  profil  ini  menjadi  bahan  pemateri  untuk  pengantar  ceramah  penyuluhan hukum sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini yang disampaikan kepada target sasaran yang hadir sebagai peserta.

## Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

## Kesadaran  Hukum  Pada  Masyarakat  Desa  Bhuana  Jaya  Kecamatan  Tenggarong Seberang
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  bertemakan “Penyuluhan  Hukum Mengenai  Peraturan  Bupati  Nomor  36  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan Administrasi  Penguasaan  Tanah  atas  Tanah  Negara  di  Desa  Bhuana  Jaya  Kecamatan Tenggarong Seberang” telah berjalan dengan baik dan lancar. Para peserta penyuluhan
hukum  sangat  antusias  menyimak  pemaparan  materi  serta  diskusi  interaktif  yang menghangatkan suasana pengabdian kepada masyarakat berlangsung.
Hampir sebagian besar masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang tidak  mengetahui  keberadaaan  peraturan  tersebut,  tidak  memahami  mengenai pentingnya pengadministrasian pertanahan, serta pentingnya legalitas terhadap tanah yang dimilikinya, namun ada yang mengetahui peraturan tersebut tapi tidak memahami prosedur aturan tersebut. Oleh karenanya diharapkan keberadaan “Penyuluhan Hukum Mengenai  Peraturan  Bupati  Nomor  36  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan Administrasi  Penguasaan  Tanah  atas  Tanah  Negara  di  Desa  Bhuana  Jaya  Kecamatan Tenggarong  Seberang” mampu  menjadi  solusi  bagi  masyarakat  Desa  Bhuana  Jaya Kecamatan  Tenggarong  Seberang  dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat terhadap  pengadministrasian  pertanahan  serta  ikut  mensukseskan  penyelenggaraan administrasi  penguasaan  tanah  yang  baik.    Kedepannya,  diharapkan  pendampingan hukum  seperti  ini  dilakukan  tidak  cukup  sekali,  namun  secara  berkala  baik  kepada masyarakat  maupun  aparatur  desa  sehingga  terjadi  transparansi  pengurusan  dalam penertiban administrasi pertanahan, serta antusias masyarakat yang terus bertumbuh dalam  menerbitkan  legalitas  tanah  mereka.  Oleh  karenanya  diperlukan  kesinergian antara  aparatur  desa,  masyarakat,  dan  Ketua  RT  sebagai  representatif  masyarakat dalam menegakkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Lebih lanjut, kegiatan pengabdian masyarakat mengenai “Penyuluhan Hukum Mengenai Peraturan  Bupati  Nomor  36  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi Penguasaan  Tanah  atas  Tanah  Negara  di  Desa  Bhuana  Jaya  Kecamatan  Tenggarong Seberang” telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan tujuan dari kegiatan pengabdian tersebut tercapai dengan sendirinya. Hal ini terlihat dari masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan  Tenggarong  Seberang  sebagai  target  sasaran  sangat  antusias  terhadap pemaparan  materi  dan  adanya  diskusi  interaktif  yang  menarik  terkait  wawasan masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, sehingga tujuan untuk mencapai  kesadaran  hukum  pada  masyarakat  Desa  Bhuana  Jaya  Kecamatan Tenggarong  Seberang  mengenai  Peraturan  Bupati    Nomor  36  Tahun  2013    Tentang Penyelenggaraan  Administrasi  Penguasaan  Tanah  atas  Tanah  Negara  di  Kabupaten Kutai  Kartanegara  telah  tercapai,  maka  dengan  tercapainya  tujuan  tersebut  dapat
meminimalisir  permasalahan  konflik  antara  perusahaan  sekitar  dengan  masyarakat desa.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  mengenai “Penyuluhan  Hukum Mengenai  Peraturan  Bupati    Nomor  36  Tahun  2013    Tentang  Penyelenggaraan Administrasi  Penguasaan  Tanah  atas  Tanah  Negara  di  Desa  Bhuana  Jaya  Kecamatan Tenggarong  Seberang” merupakan  wujud  kepedulian  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum (STIH) Awang Long, Samarinda dalam menciptakan kesadaran hukum pada masyarakat Desa  Bhuana  Jaya,  Kecamatan  Tenggarong  Seberang  khususnya  dalam  pengurusan administrasi  tanah  pada  tanah  negara  dalam  wilayah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.
Selain itu, tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini agar perangkat desa maupun  tokoh  masyarakat,  dan  Ketua  RT  Desa  Bhuana  Jaya,  Kecamatan  Tenggarong Seberang    juga  memahami  mengenai  aturan  administrasi  pertanahan  yang  sesuai dengan  Peraturan  Bupati    Nomor  36  Tahun  2013    Tentang  Penyelenggaraan Administrasi  Penguasaan  Tanah  atas  Tanah  Negara  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara sehingga  tercipta  koordinasi  yang  bersinergi  antar  semua  pihak  terkait,  sehingga harapan kedepannya masyarakat Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang memiliki  legalitas  atas  tanah  yang  sudah  memiliki  histori  sejak  lama  sehingga  tidak menimbulkan  konflik  antara  masyarakat  dengan  perusahaan  sekitar.  Hasil  yang didapatkan  selama  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  mengenai Penyuluhan Hukum  Mengenai  Peraturan  Bupati  Nomor  36  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan Administrasi  Penguasaan  Tanah  atas  Tanah  Negara  di  Desa  Bhuana  Jaya  Kecamatan Tenggarong  Seberang” berlangsung  adalah  meningkatnya  kesadaran  hukum  terhadap aturan  administrasi  bagi  masyarakat  Desa  Bhuana  Jaya,  Kecamatan  Tenggarong Seberang.  Hal  ini  terlihat  dari  antusiasnya  para  peserta  penyuluhan  hukum  dalam berdiskusi  terkait  materi  yang  disampaikan  mengenai  Peraturan  Bupati  Nomor  36 Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Penguasaan  Tanah  atas  Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## Pengakuan
Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum  Awang  Long,  Samarinda  merupakan  implementasi  dan  sinergitas lembaga  perguruan  tinggi  bersama  masyarakat.  Diharapkan  hasil  dari  kegiatan  ini mampu  memberikan  kontribusi  kepada  masyarakat  untuk  menjadi  acuan  bagi  para pihak  yang  berkepentingan  terkait “Penyuluhan  Hukum  Mengenai  Peraturan  Bupati
Nomor  36  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Penguasaan  Tanah  atas Tanah  Negara  di  Desa  Bhuana  Jaya  Kecamatan  Tenggarong  Seberang” .  Ucapan terimakasih  kami  sampaikan  kepada  Ketua  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Awang  Long, Samarinda  yang  telah  memfasilitasi  dan  memberikan  dukungan  pada  kegiatan pengabdian  ini,  serta stakeholder terlibat  didalamnya  baik  akademisi,  aparatur pemerintah  daerah  setempat,  serta  mahasiswa/i  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Awang Long,  Samarinda,  dan  semua  pihak  yang  telah  banyak  membantu  dan  memberi kontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

## Daftar Referensi
Ardani, M. N. (2019). Penyelenggaraan Tertib Administrasi di Bidang Pertanahan Untuk Menunjang  Pelaksanaan  Kewenangan,  Tugas,  dan  Fungsi  di  Badan  Pertanahan Nasional. Administrative Law & Governance Journal Volume 2 Issue 3, August , 476- 492.
Harsono,  B.  (2008). Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
Murad,  R.  (2013). Administrasi  Pertanahan  Pelaksanaan  Hukum  Pertanhan  Dalam Praktek. Jakarta: Mandar Maju.
Samun, I. (2013). Hukum Administrasi Pertanahan . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Supraptiningsih,  U.  (2018).  Kebijakan  Tertib  Administrasi  Pertanahan  Desa. Al-Ihkam JUrnal Hukum dan Pranata Sosial, Volume 3 Nomor 1 .