Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ormas Terhadap Manajemen Pembinaan Ormas Untuk Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Garut
Hilmi Noor Ihsan
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut
24091119009@uniga.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan  Ormas  terhadap  Manajemen  Pembinaan  Ormas  untuk Mewujudkan  Efektivitas  Pencapaian  Program  Pembinaan  Ormas.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriftif.  Responden  dalam penelitian  ini  adalah  sebanyak  100  responden  yang  diambil  sampel berdasarkan menggunakan teknik sampel jenuh (sensus). Teknik analisis data untuk  menjawab  hipotesis  penelitian  adalah  analisis  statistic  dengan  model analisis  jalur  (path  analysis)  menggunakan Microsoft  excel .  Pengujian terhadap hipotesis utama menunjukan nilai F-hitung lebih kecil dari nilai F- tabel yaitu F-hitung = 10,9651 > F-tabel = 1,5695. diperoleh nilai t- hitung lebih kecil dari nilai t- tabel yaitu t- hitung = 4,2518> t- tabel = 1,6600. Dari nilai tersebut diperoleh  keputusan  H o ditolak,  sehingga  variabel  Pelaksanaan  Kebijakan Pembinaan  Organisasi  masyarakat  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  manajemen  pembinaan  organisasi  masyarakat  dalam  mewujudkan efektivitas  pencapaian  program  pembinaan  organisasi  masyarakat  di  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Garut,  dengan  besaran  nilai Koefisien  Determinasi  (R2  YZX)  sebesar  =  0,6046. Nilai  tersebut  diartikan bahwa  Pelaksanaan  kebijakan  pembinaan  Ormas  berpengaruh  signifikan terhadap  Manajemen  Pembinaan  Ormas  untuk  mewujudkan  efektivitas Pencapaian  Program  Pembinaan  Ormas  sebesar  60,46%,  sedangkan  sisanya sebesar  39,54%  (Epsilon)  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di  luar  variabel Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  Organisasi  masyarakat  yang  tidak dimasukkan ke dalam model. Temuan pada Pelaksanaan kebijakan pembinaan Ormas  dalam  dimensi  sumber  daya  terkait  dengan  Alokasi  anggaran  dalam Pembinaan  Organisasi  Kemasyarakatan,  Manajemen  Pembinaan  Ormas dalam  dimensi  penyusunan  pegawai  ( staffing )  yaitu  terkait  dengan peningkatan  jenjang  pendidikan  pegawai  sedangkan  pada  efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas dalam dimensi Motivasi hal tersebut ditemukan kurangnya motivasi terhadap pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.
Kata Kunci: Efektivitas , Masyarakat, Pembinaan.

## 1. Pendahuluan
Eksistensi  Ormas  di  Indonesia  telah  dijamin  dalam  UU  Nomor  17  tahun  2013  tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada pertengahan tahun 2013, jumlah ormas Indonesia telah
mencapai  sekitar  99.000,  sedangkan  jumlah  ormas  Kabupaten  Garut  pada  tahun  2015 sebanyak  321.  Undang-undang  Ormas  Tahun  2013  menyatakan  bahwa  Olmas  adalah organisasi  yang  dibuat  dan  dibentuk  secara  sukarela  oleh  masyarakat  berdasarkan kesamaan  aspirasi,  keinginan,  kebutuhan,  kepentingan,  kegiatan  dan  tujuan,  untuk mencapai tujuan suatu bangsa. Indonesia berdasarkan Pancasila.
Pemantauan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan aktivitas dan akuntabilitas CSO, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan 56b Republik Indonesia Tahun 2017. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garth, khususnya Badan Kesatuan Politik Nasional. Kabupaten  Camar  merupakan  salah  satu  organisasi  perangkat  daerah  di  lingkungan Kabupaten  Galt,  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Daerah  Nomor  8  Tahun  2012  dan Peraturan Bupati Nomor 8. Badan Kesatuan Politik Nasional 552 tahun 2012 mempunyai misi  dan  fungsi  pokok  sebagai  penyelenggara:  perumusan,  pengambilan  keputusan  dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang persatuan dan kebijakan nasional.
Melihat  dari  hasil  laporan  kegiatan  peningkatan  peran  dan  fungsi  KESBAGPOL Kabupaten Garut pada hari Tanggal 26 April 2019 yang bertempat di Aula MAKODIM 0611  Garut  dengan  peserta  sebanyak  190  Ormas  yang  tercatat  pada  Kabupaten  Garut. Narasumber  dari  kegiatan  ini  adalah  sebagai  berikut:  Kepala  Badan  Kesabangpol Kabupaten Garut dengan tema pemaparan tentang manajemen Peran Fungsi Ormas dalam mengahadapi  tantangan  masa  kini  dan  Masa  yang  akan  datang  dikarenakan  peran  dan fungsi  Ormas  di  Kabupaten  Garut  yang  belum  maksimal.  Dandim  0611  Garut  dengan memaparkan tentang peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam menunjang kondusifitas di Kabupaten Garut. Kapolres Garut yang diwakili oleh Kanit Intelkan Polres Garut dengan pemaparan etika penyampaian pendapat dimuka umum yang masih kurang baik dilakukan oleh  Ormas.  Kasdim  0611  Garut  dengan  pemaparan  pentingnya  mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat luas.
Pada kegiatan tersebut diadakan diskusi dengan dua sesi pertanyaan dan pernyataan dari Ormas  yang  hadir  dalam  kegiatan.  Pertama  Surya  dari  Ormas  KOMRAT  dengan pertanyaan tentang pelarangan penyampaian pendapat dimuka umum dengan lokasi diluar daerah sehingga Ormas tidak bisa menyampaikan aspirasi maksdud dan tujuannya untuk membela  agama  dan  negara.  Irma  dari  Ormas  Dahlia  dengan  pernyataan  bagaimana caranya  pemberdayaan  Ormas  bisa  berorientasi  bisnis  dengan  baik.  Vicktor  dari  Ormas KPJB  dengan  pernyataan  tentang  hak  dan  kewajiban  Ormas  di  Kabupaten  Garut  yang kurang  tersampaikan.  Selanjutnya  Suwitno  dari  FMSG  menyampaikan  pendapat  bahwa belum merasakan kebijakan dan manajemen dari KESBAGPOL Kabupaten Garut karena kurangnya kegiatan yang berlangsung secara dua arah.
Dalam  perjalanannya,  Ormas  di  Kabupaten  Garut  untuk  menjalankan  bisnis  organisasi, mereka  sering  melakukan  pemerasan,  penyitaan  tanah,  membantu  pengusaha,  dan membantu politisi. Praktik ini bisa menjadi konflik jika ada kepentingan bersama dengan kelompok  yang  berbeda.  Pada  akhirnya,  konflik  tidak  terhindarkan  dan  nyawa  manusia serta  harta  benda  hilang.  Jika  pertumbuhan  organisasi  tidak  dikendalikan  dengan  bijak, OMS  berlatar  belakang  fundamentalis  cenderung  semakin  kuat,  memecah  belah masyarakat, dan menciptakan kerawanan konflik sosial. Jika ini terus berlanjut dan negara acuh tak acuh, tetapi menjadi lebih kuat, pertikaian antar ormas tidak dapat dihindari dan dapat mengganggu stabilitas negara.
Untuk memaksimalkan efektivitas pencapaian program kerja Ormas tersebut, tentu harus di tunjang dengan pelaksanaan manajemen yang baik oleh pelaksananya.  Organisasi atau dalam hal ini Kesbangpol Kabupaten Garut  meliputi kegiatan atau kebutuhan pekerjaan. Dalam hal ini berarti mengelola kegiatan yang dilakukan oleh karyawan Kesbangpol.
Berbagai  kebijakan,  upaya,  dan  tindakan  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk memberdayakan dan mengembangkan Ormas salah satunya melalui kegiatan manajemen pembinaan Ormas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun  2017,  bahwa  keberadaan  Ormas  harus  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat, bangsa dan negara.  Kesbangpol Kabupaten Garut melaksananakan program dan kegiatan Berdasarkan  Rencana  Strategis  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Garut 2014-2019,  yakni  telah  melaksanakan  5 program  kegiatan  manajemen  pembinaan  yang dilaksanakan kepada Ormas, sebagai berikut:
1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran dan Fungsi Ormas
3. Pemberdayaan Ormas Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
4. Program Pendidikan Politik Organisasi Masyarakat
5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Konflik.
Menurut Penyerapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Garut  hanya  melaksanakan  alokasi  kegiatan sebesar 71%, dan menurut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut dari tahun 2016  (366  Ormas)  dan  menurun  pada  tahun  2017  (195  Ormas)  sehingga  pencapaian program kerja pembinaan Ormas belum dilaksanakan dengan baik.
Di  pemerintah  daerah,  badan  yang  bertanggung  jawab  mengatur  kegiatan  organisasi kemasyarakatan adalah badan persatuan nasional dan politik baik di negara bagian maupun provinsi/kota  di  seluruh  Indonesia. Sesuai  Permendagri  Nomor  33  Tahun  2012  tentang Pedoman Pendaftaran Ormas di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan di Pemerintah Daerah,  pada  Pasal  6  ayat  (2)  Organisasi  Kemasyarakatan  di  Provinsi  mengajukan permohonan pendaftaran kepada gubernur melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membindangi yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
Namun  pada  implementasinya  dilapangan,  kebijakan  yang  dilaksanakan  belum dilaksanakan dengan baik, meneurut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut dari  327  Ormas  yang  terdaftar  hanya  190  yang  mengikuti  kegiatan  program  pembinaan Ormas. Semestinya program pembinaan ini harus diikuti oleh semua Ormas yang berada di  Kabupaten  Garut.  Berdadasarkan  fakta-fakta  tersebut  tak  heran  jika  Ormas  tidak memilki pencapaian program kerja yang terarah.
Di  sini,  peran  penting  kebijakan  pemerintah  pusat  dan  daerah  menjadi  sangat  penting. Idealnya,  penguatan  organisasi  kemasyarakatan  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah bertujuan untuk mewujudkan efektifitas hasil program pembinaan Ormas sehingga Ormas dapat menjadi organisasi yang kuat dan mandiri. Kemandirian ini memungkinkan dia untuk memainkan perannya yang sebenarnya dan menjadi benar-benar mandiri.
Penomena permasalahan berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dikaji adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan Ormas belum dilaksanakan secara optimal, yang diantaranya  komunikasi  belum  efektif,  sumberdaya  dalam  penanganan  organisasi kemasyarakatan  belum  memadai,  dan  kurang  tegasnya  sikap  aparatur  dalam penanganan  permaslahan  hal  ini  diperlukan  adanya  ketegasan  pembinaan  Ormas oleh  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Garut    Kegiatan.  Dari  hasil observasi dilapangan bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Garut pada tahun 2016 ada  245  dan  meningkat  pada  tahun  2017  sebanyak  255  kasus,  dari  data  tersebut
bahwa  pelaksanaan  kebijakan  Organisasi  masyarakat  di  Badan  Kesatuan  Bangsa Dan Politik Kabupaten Garut masih belum baik.
2. Manajemen pembinaan Ormas yang belum optimal yang diantaranya adalah belum adanya  perencanaan  yang  baik  dalam  pengelolaan  organisasi  kemasyarakatan, kurangnya pengarahan dari aparatur pemerintahan dan lemahnya koordinasi dengan Bakesbangpol  Kabupaten  Garut  hal  ini  dapat  dilihat  dari  jumlah  Ormas  yang mengikuti pembinaan menurun tiap tahunnya pada tahun 2018 dari 327 Ormas yang terdaftar hanya 190 yang mengikuti kegiatan program pembinaan Ormas.
3. Efektivitas  pencapaian  program  pembinaan  Organisasi  masyarakat  masih  belum efektif  hal  dapat  dilihat  dari  adaptasi  Organisasi  masyarakat  dengan  masyarakat kurang baik, hal  ini dari hasil observasi dilapangan bahwa ada beberap organisasi masyarakat yang terjadi konflik pada tahun 2016 terjadi 16 kasusu dan pada tahun 2017  meningingkat  menjadi  18  kasusu,  hal  ini  di  indikasi  masih  lemahnya pembinaan terhadap Organisasi masyarakat serta banyaknya Organisasi masyarakat yang tidak produktif.
Sehubungan  dengan  fakta-fakta  fenomena  masalah  tersebut  peneliti  menduga  adanya hubungan  kausal  efektual  (sebab  akibat)  yang  perlu  dikaji  lebih  lanjut.  Atas  dasar  itu penting  diteliti  dengan  judul:  “Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  Ormas Terhadap  Manajemen  Pembinaan  Ormas  dalam  Mewujudkan  Pencapaian  Program Pembinaan Ormas Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Garut”.

## 2. Metodologi
Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode eksplanasi dengan teknik evaluasi sedangkan  untuk  Variabel  Pada  penelitian  yang  akan  dilakukan  ini  menggunakan  satu variabel  bebas,  satu  variabel  antara  dan  satu  variabel  terikat  yang  hubungan  antara variabelnya bersifat causal effectual , yaitu Variabel Bebas ( Independent Variable ), yaitu Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  Ormas  (X),  Variabel  Antara  ( Intervening  Variable ), Manajemen  Pembinaan  Orrnas  (Y)  dan  Variabel  Terikat  ( Dependent  Variable ),  yaitu Efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas (Z)
Adapun sasaran populasi (population target) dari penelitian ini adalah populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 190 Pimpinan Ormas yang melaksanakan program pembinaan Ormas dan 34 Orang Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut dan sampelnya sebanyak 100 responden.
Pengumpulan data yang digunakan: Literatur dan survei lapangan: Observasi, wawancara, dan  angket  Uji  peralatan  Survei  uji  validitas  dan  reliabilitas,  serta  teknik  analisis  data menggunakan analisis deskriptif dan statistic.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  dampak  penerapan  Kebijakan Konsultasi Ormas terhadap Manajemen Pengembangan Ormas dalam mencapai efektivitas pelaksanaan Program Konsultasi Ormas adalah sebagai beikut:

## Tabel 1. Dampak Penerapan Kebijakan
Variabel Nilai Rata-rata % Tertinggi % Terendah Variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Organisasi masyarakat Jumlah Item : 31 Pertanyaan 74,89% (Baik) 83,60% (Sangat Baik) 62,40%, (Cukup Baik) Temuan Permasalahan: 1. Kurangnya Alokasi anggaran dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan. 2. Kurangnya  Kemampuan  Pegawai  dalam  berkomunikasi  dengan organisasi internal 3. Lemahnya  mengkomunikasikan  peran  dan  fungsinya  terhadap organisasi Manajemen Pembinaan Organisasi masyarakat Jumlah item: 44 pertanyaan 77,59% (Baik) 86,20% (Sangat Baik) 71,60% (cukup Baik) Temuan Permasalahan: 1. Lemahnya peningkatan jenjang pendidikan pegawai di Badan Kesatuan Bangsa 2. kurangnya  Motivasi  dari  rekan  kerja  di  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik Kabupaten Garut 3. Belum adanya Strategi pencapaian pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Garut Efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Organisasi masyarakat Jumlah item: 32 79,09% (Baik) 87,40% (Sangat Baik) 70,80%% (Cukup Baik) Temuan Permasalahan: 1. Kurangnya  motivasi  pegawai  di  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Kabupaten Garut 2. Belum  sesuainya  Tujuan  pembinaan  Organisasi  Kemasyarakatan  di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut 3. Besarnya  beban  Pekerjaan  pembinaan  Organisasi  Kemasyarakatan  di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut
Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan pembangunan Ormas memiliki kriteria baik. Metrik dengan nilai persentase tertinggi berada pada dimensi sumber daya, dan metrik sarana prasarana pengembangan organisasi masyarakat memiliki kriteria  sangat  baik.  Metrik  dengan  nilai  persentase  terendah  ada  pada  dimensi  sumber daya, namun metrik alokasi anggaran dalam pengembangan organisasi masyarakat berjalan dengan  baik.  Variabel  OrmasDevelopmentManagement  memiliki  kriteria  yang  baik. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada aspek kepegawaian. Dengan kata lain, merupakan  satu  kesatuan  indikator  Kesatuan  Bangsa  dan  Persatuan  Politik  Mabes Kabupaten, dengan standar yang sangat baik. Di sisi lain, persentase terendah terlihat pada dimensi kepegawaian. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai Pemerintah Kesatuan  Bangsa  meningkat  dengan  standar  yang  sesuai.  Selain  itu,  berbagai  dampak efektivitas kinerja program pengembangan Ormas menetapkan kriteria sangat baik. Metrik persentase  tertinggi  memiliki  kriteria  sangat  baik  untuk  rincian  kegiatan  pengembangan organisasi  masyarakat  lembaga  gartry  adaptif  menggunakan  metrik,  dan  persentase terendah  telah  menggunakan  metrik  motivasi  karyawan  dalam  unifikasi  nasional  dan politik, yaitu pada dimensi motivasi. Agensi Gartry Agency dengan standar yang baik.
Sedangkan untuk hasil pengujian hipotesis menggunakan statistik adalah sebagai berikut:

## Tabel 2. Sub Hipotesis Utama
Hipotesis Nilai t Koefisien Jalur Koefesien Determinan Keputusan Hipotesis utama Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan  Pembinaan  Ormas terhadap Manajemen Pembinaan Ormas dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas t- hitung = 4,2518 > t- tabel = 1,6600 0,6345 0,6046. H 0 = ditolak H 1 = diterima Kesimpulan : Implementasi  kebijakan  pengembangan  organisasi  kemasyarakatan berdampak  besar  terhadap  pengelolaan  pengembangan  organisasi kemasyarakatan,  mencapai  60,46%  efektivitas  pelaksanaan  program pengembangan  organisasi  masyarakat  di  Badan  Persatuan  Politik Nasional  Kabupaten  Garth,  dan  sisanya  39,54  %%  (epsilon).
Dipengaruhi oleh variabel lain.
Tabel 3. Sub Hipotesis 1 Variabel X terhadap Y
Pengujian Nilai t Koefesien Jalur Koefesien Determinan Keputusan Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan  Pembinaan  Ormas terhadap Manajemen Pembinaan Ormas t hitung = 3,4132 > t tabel = 1,6660 0,8667 0,6042 H 0 ditolak H 1 diterima Kesimpulan : Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  Organisasi  masyarakat  kurang signifikan    berpengaruh  terhadap  manajemen  pembinaan  organisasi masyarakat  sebesar  36,51%,  sedangkan  sisanya  sebesar  60,42% merupakan  pengaruh  variabel  lainnya  diluar  variabel  Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Organisasi masyarakat yang tidak dimasukkan ke dalam model
Tabel 4. Sub Hipotesis 2 Variabel Y terhadap Z
Pengujian Nilai t Koefisien Jalur Koefesien Determinan Keputusan Pengaruh Manajemen Pembinaan Ormas terhadap efektivitas  Pencapaian  Program Pembinaan Ormas t hitung = 8,6313 > t tabel = 1,6660 0,2065 0,4283 H 0 ditolak H 1 diterima Kesimpulan : Manajemen  pembinaan  organisasi  masyarakat  kurang  signifikan berpengaruh  terhadap  efektivitas  pencapaian  program  pembinaan organisasi masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut  sebesar  42.83%,  sedangkan sisanya  sebesar  57,17%  merupakan pengaruh  variabel  lainnya  diluar  variabel  manajemen  pembinaan organisasi masyarakat yang tidak dimasukkan ke dalam model
Tabel 5. Sub Hipoteisis 3 Variabel X terhadap Z
Pengujian Nilai t Koefisien Jalur Koefesien Determinan Keputusan Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan  Pembinaan  Ormas t hitung =  3,4132 > t tabel = 1,6660 0,1333 0,2981 H 0 ditolak H 1 diterima
terhadap  efektivitas  Pencapaian Program Pembinaan Ormas Kesimpulan : Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  Organisasi  masyarakat  kurang signifikan  berpengaruh  terhadap  efektivitas  pencapaian  program pembinaan organisasi masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut   sebesar 29.81%, sedangkan sisanya sebesar 70,19% merupakan  pengaruh  variabel  lainnya  diluar  variabel  Pelaksanaan
Kebijakan Pembinaan Organisasi masyarakat yang tidak dimasukkan ke dalam model
Hasil  Pengujian  Hipotesis  utama  dalam  penelitian  ini  Berdasarkan  pengujian,  diperoleh nilai t- hitung lebih kecil dari nilai t- tabel dan  diperoleh keputusan H o ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  Organisasi  masyarakat  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  manajemen  pembinaan  organisasi  masyarakat  dalam  mewujudkan efektivitas  pencapaian  program  pembinaan  organisasi  masyarakat  di  Badan  Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.
Hasil uji hipotesis utama penelitian ini: Berdasarkan pengujian nilai t hitung lebih kecil dari nilai  t tabel keputusan  H o ditolak,  maka  variabel  implementasi  kebijakan  pengembangan organisasi  kemasyarakatan  adalah  sebagai  berikut  :  Menjadi.  Berpengaruh  positif  dan penting  dalam  mengelola  pengembangan  organisasi  masyarakat  dalam  mencapai efektivitas penawaran program. Persatuan nasional Kabupaten Garth dan pengembangan organisasi kemasyarakatan di Badan Politik.
Sedangkan  untuk  hasil  pengujian  pada  sub  hipotesis  dari  variabel-variabel  yang  diteliti, adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  kebijakan  pembinaan  Ormas  terhadap berpengaruh  secara  positif  dan signifikan    terhadap  manajemen  pembinaan  Ormas.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa manajemen  pembinaan  Ormas  tidak  bisa  terlepas  dari  pengaruh  kebijakan pembinaan Ormas. Aspek-aspek pelaksanaan kebijakan yang berpengaruh terhadap manajemen  pembinaan  meliputi  : Komunikasi,  Sumber daya, Disposisi  atau  sikap para  pelaksana  dan  Struktur  Birokrasi.  Pelaksanaan  kebijakan  pembinaan  Ormas yang  efektif  diharapkan  akan  membantu  meningkatkan  manajemen  pembinaan Ormas. Artinya, manajemen pembinaan Ormas yang optimal merupakan salah satu wujud transmisi pelaksanaan kebijakan yang baik dari pemerintahan.
2. Manajemen  Pembinaan  Ormas  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap efektivitas  Pencapaian  Program  Pembinaan  Ormas.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa efektivitas  pelaksanaan  program  tidak  dapat  terlepas  dari  aspek-aspek  yang  ada dalam manajemen pembinaan ormas yaitu Perencanaan ( Planning ),
Pengorganisasian  ( Organizing ),  Penyusunan  Pegawai  ( Staffing ),  Pengarahan ( Directing ),  Pengkoordinasian  ( Coordinating ),  Pelaporan  ( Reporting ),  dan Penganggaran ( Budgeting ).
3. Penegakan  Kebijakan  Pengembangan  Ormas  berdampak  positif  dan  signifikan terhadap  efektivitas  pelaksanaan  Program  Pengembangan  Ormas.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  pengembangan  Ormas  berpengaruh langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  efektivitas  pelaksanaan  program pengembangan  Ormas.  Manajemen  Pembinaan  Ormas  yang  kurang  konsisten ditimbulkan oleh tidak optimalnya komunikasi tentang sasaran kebijakan, sehingga berimbas  terhadap  efektvitas  pelaksanaan  program  karena  lemahnya  penerapan aturan oleh pelaksana kebijakan.
Disamping  hasil  pengujian,  terdapat  pula  hal-hal  penting  yang  menjadi  temuan  dari penelitian ini, yaitu:
1. Pada variabel Pelaksanaan kebijakan pembinaan Ormas dalam dimensi sumber daya ditemukannya  Alokasi  anggaran  dalam  Pembinaan  Organisasi  Kemasyarakatan masih lemah hal ini didasarkan pada penilaian terendah pada variabel tersebut. Hal ini  menunjukkan  bahwa  Alokasi  anggaran  dalam  Pembinaan  Organisasi Kemasyarakatan masih belum memadai di karenakan rekopusi anggran pemerintah untuk penangan Covid 19.
2. Pada  variabel  Manajemen  Pembinaan  Ormas  dalam  dimensi  penyusunan pegawai (staffing)  yaitu  terkait  dengan  peningkatan  jenjang  pendidikan  pegawai  di  Badan Kesatuan Bangsa yaitu kuantitas pegawai sudah memadai tetapi dilihat dari jenjang pendidikan masih kurang. Hal ini tentunya menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah mengingat kualitas pendidikan dirasa masih kurang.
3. Pada  variabel  efektivitas  Pencapaian  Program  Pembinaan  Ormas  dalam  dimensi Motivasi  hal  tersebut  ditemukan  kurangnya  motivasi  terhadap  pegawai  di  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.
Dengan  dilandasi  teori-teori,  fakta  dan  data,  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  hubungan konseptual  yang  kuat  diantara  variabel-variabel  yang  diteliti.  Keeratan  hubungan  antara konsep  Pelaksanaan  kebijakan  pembinaan  Ormas,  Manajemen  Pembinaan  Ormas  dan efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas dibuktikan bahwa satu sama lain saling berkaitan dan memiliki korelasi yang cukup signifikan.

## 4. Kesimpulan
Hasil dari penelitian bahwa Rata-rata jawaban responden terhadap ketiga variabel tersebut adalah Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ormas menunjukan kriteria Baik, Manajemen Pembinaan  Ormas  menunjukkan  kriteria  baik  dan  Efektivitas  Pencapaian  Program Pembinaan Ormas menunjukkan kriteria baik.
Hasil  Pengujian  Hipotesis  utama  variabel  Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  Organisasi masyarakat berpengaruh  tepat dan signifikan terhadap manajemen pembinaan organisasi masyarakat  dalam  mewujudkan  efektivitas  pencapaian  program  pembinaan  organisasi masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, untuk sub hipotesis 1 berpengaruh secara positif dan signifikan  terhadap manajemen pembinaan Ormas. Untuk sub hipotesis 2 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas Pencapaian Program  Pembinaan  Ormas.    Dan  untuk  sub  hipotesis  3  berpengaruh  secara  positif  dan cukup signifikan terhadap efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas.

## Daftar Pustaka
Abdul Wahab, S. (2012). Analisa Kebijakan Dari Formulasi Kebijaksanaan Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara . Agustino, L. (2014). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta .
Anggarini,  Y., & Puranta, B.  H.  (2010). Anggaran berbasis  kinerja:  Penyusunan  APBD secara  komprehensif .  Unit  Penerbit  dan  Percetakan  (UPP)  Sekolah  Tinggi  Ilmu Manajemen (STIM) YKPN.
Chen,  J.,  &  Silverthorne,  C.  (2008).  The  impact  of  locus  of  control  on  job  stress,  job performance  and  job  satisfaction  in  Taiwan. Leadership  &  Organization Development Journal . Iskandar, J. (2016). Kapita selekta administrasi Negara . Bandung: Puspaga. Kharisma, B., & Triwardani, W. A. (2018). Optimalisasi Aksesibilitas Sebagai Percepatan Pembangunan:  Studi  Kasus  Penataan  Jalan  di  Kabupaten  Pangandaran. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 5 , 1407. Mahoney, T. A. (1963). Development of managerial performance: A research approach .
South-western Publishing Company.
Pradikta,  E.  S.  (2014).  Efektivitas  Program  E-Performance  Sebagai  Upaya  Untuk Mewujudkan  Peningkatan  Kinerja  Dinas  Kebersihan  Dan  Pertamanan  Kota Surabaya. Jurnal , 2 . Purnama,  I.  (2019). Dampak  kebijakan  pemerintah  dompu  dalam  pengembangan  objek wisata Pantai Lakey terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Desa Hu’u Kabupaten Dompu . Universitas Islam Negeri Mataram.
Robert,  K.,  &  Angelo,  K.  (2005).  Organizational  Behavior  (Terjemahan)  Buku  1. Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta . Sinambela, L. P. (2019). Reformasi pelayanan publik: teori, Kebijakan dan implementasi . Subarsono, A. G. (2005). Analisis Kebijaksanaan Publik. Edisi Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta . William,  D.  N.  (2003). Analisis  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta. Gajah  Mada .  University Press.
Winarno,  B.  (2012).  Kebijakan  Publik  Teori,  Proses  dan  studi  kasus,  Jakarta:  PT. Buku Seru .