## ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI PADA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MANADO
Wira Purwadi
Fakultas Syariah,  Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia Email: wira.purwadi@iain-manado.ac.id

## ABSTRAK
Efektivitas  mediasi  bagi  jenis  cerai  perlu  untuk  dilakukan  pengujian  agar mendapatkan  data  yang  lebih  baik  serta  bermanfaat  dalam  menjadi  bahan pertimbangan  pihak  Pengadilan  Agama  kedepannya.  Bahan  pertimbangan  yang dimaksud  adalah  mengenai  seberapa  kompeten  mediator  dalam  menangani  mediasi dari kasus cerai talak maupun cerai gugat dan berapa banyak pertemuan mediasi agar bisa  efektiv  dalam  menyelesaikan  cerai  talak  ataupun  cerai  gugat.  Penelitian  ini adalah  penerapan  mediasi  pada  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Manado sudah  sesuai  dengan  pedoman  mediasi  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA) Nomor  1  Tahun  2016,  dilakukan  tanpa  ada  langkah  yang  ditambah  dan  dikurangi. Pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Manado  ada  beberapa  kendala  yang ditemukan,  yaitu  seperti  kendala  yang  ditimbulkan  oleh  para  pihak  maupun  kendala yang  terdapat  pada  ruang  lingkup  di  Pengadilan  Agama  Manado  yang  membuat pelaksanaan mediasi kurang berjalan lancar.
Kata kunci: Mediasi; Perceraian; PERMA; Mediator.

## PENDAHULUAN
Islam  merupakan  agama  yang  sempurna.  Kesempurnaan  Islam  bukan  hanya terdapat  dalam  kategori  agama  yang  diridhai  oleh  Allah  swt,  namun  juga  terdapat pada aturan-aturan yang mengatur jalan hidup sempurna bagi pemeluknya. Salah satu aturan hidup dalam Islam yang sangat penting bagi hidup pemeluknya adalah aturan tentang  pernikahan.  Pernikahan  adalah  suatu  bentuk  ikatan  mengenai  batin  antara seorang  perempuan  dan  laki-laki  yang  memutuskan  untuk  hidup  bersama  dengan tujuan  untuk  hidup  bersama  dengan  tujuan  yang  diinginkan  yakni  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia,  baik  secara  lahir  atau  batin.  Tujuan pernikahan dalam Islam adalah:,  yaitu: Pertama , Memenuhi tuntutan naluri manusia yang  asasi; Kedua ,  sebagai  benteng  yang  kokoh  bagi  akhlaq  manusia; Ketiga , menegakkan  Rumah  Tangga  Islami; Keempat ,  Meningkatkan  Ibadah  Kepada  Allah. Terakhir , memperoleh keturunan (Khalaf, n.d.).
Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan nila-nilai sosial yang terjadi di  tengah  masyarakat  membuat  tingkat  perceraian  semakin  tinggi.  Gejolak  yang berkembang  di  masyarakat  adalah  kecenderungan  pasangan  suami  istri  yang melakukan  cerai  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  di  dalam  rumah tangga.  Jika  pada  masa  lalu  proses  perceraian  dalam  perkawinan  merupakan  suatu momok  yang  tabu  dan  aib  untuk  dilakukan,  maka  saat ini  perceraian  sudah  menjadi suatu  fenomena  yang  umum  di  masyarakat.  Ini  dibuktikan  dengan  meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya.
Merujuk data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, tingkat perceraian keluarga Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat. Pasca reformasi politik di  Indonesia  tahun  1998,  tingkat  perceraian  keluarga  Indonesia  terus  mengalami peningkatan.  Data  tahun  2016  misalnya,  angka  perceraian  mencapai  19,9%  dari  1,8 juta  peristiwa.  Sementara  data  2017,  angkanya  mencapai  18,8%  dari  1,9  juta peristiwa. Jika merujuk data 2017, maka ada lebih 357 ribu pasangan keluarga yang bercerai  tahun  itu.  Banyak  kasus  perceraian  terjadi  pada  usia  perkawinan  yang berusia di bawah 35 tahun.
Selain  itu,  meningkatnya  jumlah  pernikahan  muda  selama  sepuluh  tahun terakhir  berbanding  lurus  dengan  meningkatnya  angka  perceraian.  Salah  satu  cara pemerintah  untuk  memperlambat  lajunya  tingkat  perceraian  adalah  dengan memberikan  mediasi  kepada  pihak  yang  berperkara.  Dalam  proses  mediasi  di Indonesia diberikan langsung oleh Hakim yang mengurus perkara perceraian tersebut. Dari keadaan ini sudah terlihat kelemahan proses pemberian mediasi bagi pihak yang berperkara. Kompetensi Hakim sebagai pihak yang nantinya akan memutuskan kasus
perceraian  dirasa  tidak  cukup  untuk  menjadi  alasan  bagi  pemberian  mediasi  yang baik.
Pengertian  mediasi  dalam  Kamus  Hukum  Indonesia  adalah  berasal  dari bahasa  Inggris  mediation  yang  berarti  proses  penyelesaian  sengketa  secara  damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak  yang  bersengketa  (Marbun,  2006).  Penyelesaian  sengketa  dengan menengahi  menunjuk  pada  peran  yang  ditampilkan  pihak  ketiga  sebagai  mediator dalam  menjalankan  tugasnya  untuk  menengahi  dan  menyelesaikan  sengketa  yang terjadi diantara kedua belah pihak yang bersengketa.
Mohammad  Anwar  mendefinisikan  perdamaian  ( sulhu )  menurut  lughat  ialah memutuskan  pertentangan.  Sedangkan  menurut  istilah adalah  suatu  perjanjian  untuk mendamaikan  orang-orang  yang  berselisih.14  Sedangkan  menurut  Ranuhandoko dalam  bukunya  “Terminologi  Hukum”mediasi  diartikan  dengan  pihak  ketiga  yang ikut campur dalam perkara untuk mencapai penyelesaian (Ranuhandoko, 2003).
Mediasi yang diberikan dibagi menurut kasus perceraian yang akan ditangani. Kasus perceraian biasanya dibagi menjadi dua yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat  merupakan  kasus  perceraian  yang  terjadi  di  mana  pihak  yang  melapor  adalah pihak    perempuan  ataupun  kasus  –  kasus  perceraian  dari  pasangan  yang  beragama non Muslim. Untuk kasus cerai talak merupakan pratek perceraian yang diawali dari proses talak yang dilakukan oleh pihak suami dari keluarga yang  beragama muslim.
Efektivitas  mediasi  bagi  jenis  cerai  perlu  untuk  dilakukan  pengujian  agar mendapatkan  data  yang  lebih  baik  serta  bermanfaat  dalam  menjadi  bahan pertimbangan  pihak  Pengadilan  Agama  kedepannya.  Bahan  pertimbangan  yang dimaksud  adalah  mengenai  seberapa  kompeten  mediator  dalam  menangani  mediasi dari kasus cerai talak maupun cerai gugat.

## METODE PENELETIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis- normatif  Syari.  Yaitu  suatu  pendekatan  yang  digunakan  untuk  menelaah peraturan/undang-undang  dan  dalil  –  dalil  syari  yang  terkait  dengan  pembahasan. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  melihat  prosedur  mediasi  di  Pengadilan  Agama Manado  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  1  tahun  2016  tentang prosedur Mediasi. Melalui Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, peneliti akan melihat perbedaan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Manado berdasarkan Peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  1  tahun  2008  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung
nomor  1  tahun  2016,  apakah  terdapat  poin-poin  yang  membedakan  antara  kedua Peraturan Mahkamah Agung  tersebut.

## HASIL PEMBAHASAN

## Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado
Di  dalam  ruang  lingkup  peradilan  indonesia,  setiap  pengadilan  seluruh  di indonesia diwajibkan mengadakan proses mediasi sebelum memasuki proses mediasi, berdasarkan  ketentuan  tentang  mediasi  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  02  tahun  2003,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  01  Tahun  2008  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 2 ayat (3):
“Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim  melanggar  atau  enggan  menerapkan  prosedur  mediasi,  maka  putusan hakim tersebut batal demi hukum” .
Berbicara  masalah  mediasi,  menurut  Bapak  Mukhtar  Tayib  selaku  Hakim, Beliau menjelaskan bahwa:
“Mediasi merupakan cara penyelesaian secara efektif dan efisien melalui proses perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  para pihak  serta  dibantu  oleh  mediator.  Dalam  semua  perkara  terutama  perkara perdata  diwajibkan  untuk  dilakukan  mediasi,  apabila  terjadi  pelanggaran terhadap  kewajiban  mediasi  akan  berakibat  batalnya  demi  hukum  sehingga mediasi  adalah  suatu  cara  terbaik  untuk  menyelesaikan  sengketa  antara  para pihak  secara  tuntas  dan  final”.  ( Mukhtar Tayib, Hakim Anggota. “Wawancara” Manado, 20 Maret 2020)
Penyelesaian  suatu  perkara  yang  muncul  hendaknya  bermuara  pada  aspek damai  dan  kerukunan  yang  menjadi  tujuan  setiap  pengadilan,  termasuk  Pengadilan Agama Manado. Dalam setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, pengadilan tidak lansung memeriksa dan menetapkan aturan hukumnya, melainkan berupaya mengajak para pihak untuk berdamai terlebih dahulu.
Selain  itu,  beberapa  kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  mediasi  serta  terkait perma nomor 1 tahun 2016, dijelaskan oleh Bapak Mukhtar Tayib:
“Kendala  dalam  melakukan  mediasi  adalah  pihak  yang  tidak  menghadiri tahapan mediasi. Dalam pelaksanaan mediasi, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi tersebut, sehingga hal ini menjadi kendala bagi mediator. Adapun  perbedaan  antara  Perma  yang  baru  no  1  tahun  2016  dengan  perma nomor  1  tahun  2008,  perbedaannya  hanya  pada  pembebanan  biaya  mediasi.
Tolak  ukur  mediasi  berhasil  atau  tidak,  mediasi  berhasil  sebagian  adanya tuntutan  di  dalam,  kebanyakan  terjadi  pada  cerai  talak.  Para  pihak  harus mentaati  akta  perdamaian  yang  dibuat  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak. Cerai  tetap  berlanjut,  tetapi  dengan  kesepakatan.  Mediasi  seluruhnya  apabila berhasil rukun. Adakalanya proses mediasi terkadang tidak selalu sesuai dengan perma,  terutama  persoalan  jangka  waktu  perceraian.  Bahkan  terkadang  ada yang  bercerai  dalam  jangka  waktu  satu  minggu  atau  satu  kali  sidang,  apabila hakim sudah menilai bahwa kedua belah pihak memang sudah tidak mungkin di damaikan  lagi.  Apabila  hakim  menilai  masih  ada  peluang  untuk  berdamai, maka  hakim  terus  berusaha  untuk  melakukan  prosedur  mediasi.  Mediasi  cerai gugat  umumnya  tidak  bisa  didamaikan,  kalau  cerai  talak  masih  ada  harapan untuk di lakukan proses mediasi”.
Pendapat lain juga dijelaskan oleh Bapak Adam, selaku Hakim  di Pengadilan Agama Manado, terkait proses, kendala, aturan serta keberhasilan mediasi:
“Kendala yang dihadapi dalam proses mediasi pada perkara cerai di Pengadilan Agama Manado, pertama adalah kesungguhan dari para pihak untuk dimediasi. Hal ini dapat terlihat dari apabila penggugat dipanggil dalam sidang tetapi tidak hadir,  dapat  direkomendasikan  untuk  tidak  diproses  karena  tidak  melihat adanya itikad baik dari penggugat.  Apabila tergugat  yang tidak beritikad baik, maka  pengadilan  membebankan  biaya  perkara  kepadanya.  Jadi,  kesungguhan inilah  yang  tercantum  dalam  perma  terbaru,  dengan  menekankan  aspek kesungguhan  dan  itikad  baik  dari  para  pihak  yang  berperkara.  Dalam  perma lama,  jika  hakim  telah  melakukan  mediasi,  maka  tak  ada  perkara  ditolak  atau membebankan biaya perkara. Tapi dalam perma 2016 justru menekankan aspek kesungguhan dan itikad baik. Selain itu juga, jangka waktu sudah ditentukan 30 hari dan bisa ditambah 30 hari jika diperlukan. Selain itu, dalam perma terbaru para  pihak  berperkara  bisa  meminta  waktu  kepada  hakim  untuk  menambah jangka  waktu  proses  mediasi.  Sehingga  perma  no  1  tahun  2016  sebenarnya lebih  efektif  dalam  pelaksanaan  mediasi  di  pengadilan  agama.  Efektifitas mediasi  ditentukan  didasarkan  pada  keaktifan  para  pihak  untuk  mengikuti proses mediasi. Keberhasilan mediasi juga bisa dilihat dari kesepakatan antara para  pihak  yang  berperkara.  Misalnya,  dalam  perkara  perceraian  yang  dalam gugatannya  tidak  menyebutkan  perkara  lain  seperti  hak  asuh  anak  dan pembagian harta, perceraiannya tetap dilanjutkan tetapi masalah anak dan harta gono gini dapat mencapai kesepakatan Bersama para pihak yang berperaka, dan kesepakatan  tersebut  ditandatangani  oleh  mediator  dan  diserahkan  kepada persidangan  sebagai  bahan  pertimbangan  bahwa  telah  terjadi  kesepakatan antara  pihak  yang  berperkara”.  ( Adam,  Hakim. “Wawancara” Manado,  20  Maret 2020)
Wawancara  juga  dilakukan  dengan  Bapak  Burhanuddin,  selaku  Hakim.  Di mana dijelaskan bahwa:
“Pada  dasarnya  mediasi  sudah  diatur  oleh  perma  nomor  1  tahun  2016,  tetapi pada  saat  perkara  sudah  didaftarkan  dan sudah  masuk  dalam  persidangan,  dan kedua pihak hadir, maka hakim melaksanakan mediasi. Jadi mediasi dilakukan ketika  sudah  masuk  dalam  persidangan,  hakim  melakukan  pemeriksaan,  dan kedua  belah  pihak  hadir,  maka  hakim  menawarkan  kepada  pihak  yang berperkara  untuk  menunjuk  hakim  yang  akan  bertindak  sebagai  mediator. Kemudian hakim melakukan penetapan hakim mediator dan selanjutnya pihak berperkara  diarahkan  kepada  mediator.  Dalam  praktiknya,  mediator  yang bertindak  di  pengadilan  adalah  hakim.  Faktor  yang  mempengaruhi  berhasil tidaknya  mediasi  tergantung  dua  pihak  yang  berperkara.  Hakim  memberikan arahan,  nasihat  kepada  dua  pihak  dan  juga  memberikan  pandangan  terhadap masalah  dan  cara  menghadapi  masalah,  selanjutnya  diserahkan  kepada  pihak yang  berperkara.  Jadi,  sebenarnya  berhasil  tidaknya  mediasi  atau  perdamaian tergantung  dari  pihak  yang  berperkara  itu  sendiri.  Hakim  mediator  hanya bertindak  sebagai  pihak  penengah.  Perma  nomor  1  tahun  2016  pada  dasarnya sama,  hanya  saja  durasi  waktu  menjadi  30  hari.  Selain  itu,  pada  perma  ini perkara  tidak  dapat  diputuskan  apabila  tidak  dilakukan  mediasi.  Dalam pelaksanaannya  setiap  hakim  mediator  memiliki  trik  tersendiri  dalam melakukan  mediasi,  untuk  mencapai  perdamaian.  Apabila  pihak  berperkara sudah  ingin  berdamai,  maka  hakim  tidak  perlu  lagi  melakukan  pemeriksaan lebih jauh. Dan dapat menekan angka perceraian. Adapun hakim yang berhasil menyelesaikan sengketa dengan mediasi akan mendapatkan reward”.
Wawancara  selanjutnya  dilakukan  denga  Bapak  Anis,  selaku  Hakim  di Pengadilan  Agama  Manado,  yang  menjelaskan  tentang  keberhasilan  proses  mediasi di Pengadilan Agama Manado:
“Berhasil tidaknya mediasi tergantung dari niat baik dan itikad dari pihak yang berperkara.  Jadi  meskipun  mediator  sangat  baik,  tetapi  semua  tergantung  dari pihak  yang  berperkara.  Tolak  ukur  keberhasilan  mediasi  dilihat apakah  rumah tangga  kembali  damai.  Adapun  meski  terjadi  perceraian,  tetapi  terjadi kesepakatan  dalam  hal  nafkah  dan  hak  asuh  anak,  maka  dapat  dikatakan  juga mediasi tersebut berhasil”.
Adapun  urutan  proses  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Manado  dapat dijelaskan sebagai berikut :

## URUTAN PROSES MEDIASI
 Pendaftaran  Gugatan  di  Kepaniteraan  Perdata
Negeri/Agama  Pembayaran Panjar Biaya Perkara dan  Penandatanganan Surat Kuasa untuk Membayar(SKUM) Penunjukan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara oleh Ketua Pengadilan
Negeri/Agama  Majelis  Hakim  Pemeriksa  Perkara  menentukanhari sidang dengan penetapan  Juru Sita Pengadilan melakukan pemanggilankepada para pihak (Penggugat, Tergugat, danTurut Tergugat)
 Para Pihak hadir
 Penyampaian proses mediasi oleh Ketua majelis Hakim
 Pemilihan Mediator
 Penundaan sidang
 Para Pihak tidak hadir
 Dilakukan pemanggilan ulang
 Putusan Verstek/
 Putusan Gugur
 Mediator mengadakan pertemuan awal
 Perkenalan dan penyampaianinformasi tentang
prosedur mediasi
Pengadilan  Agama  Manado  mempunyai  wilayah  yuridis  hukum  meliputi   9 Kecamatan,  dimana  berdasarkan  sumber  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  di Pengadilan  Agama  Manado,  perkara  pembagian  harta  bersama  yang  diterima  dan diputus  pada  tahun  2015  sampai  tahun  2017  adalah  Tahun  2014  terdapat  3  (tiga) perkara  pembagian  harta  bersama,  Tahun  2015  terdapat  3  (tiga)  perkara  pembagian harta bersama dan Tahun 2016 terdapat 2 (dua) perkara pembagian harta bersama.
Setiap  perkara  yangmasuk  kedalam  Pengadilan  Agama  Manado,  diwajibkan terlebih  dahulu  mengikuti  mediasi  supaya  para  pihak  bisa  menyelesaikan  masalah mereka secara kekeluargaan, sehingga para pihak dapat solusi yang menguntungkan
 Penyampaian dan pertukaran resume
 Melakukan dialog tentangkemungkinan beberapa penawaran
 Negoisasi
 Perumusan butir-butir kesepakatan
 Penjelasan-penjelasan
 Analisis dan koreksi Proses mediasi gagal  Penyampaian Dokumen KesepakatanDamai kehadapan Majelis hakimPemeriksa Perkara  Pengukuhan menjadi Akta Perdamaian
Proses persidangan dilanjutkan  Kaukus
 Penyampaianusulan/
penawaran lain

## Eksekusi
 Kesepakatan perdamaian tidakdikukuhkan menjadi akta perdamaian
 Perkara dicabut
kedua  belah  pihak,  dan  tidak  terjadi  lagi  perselisihan  di  luar  pengadilan,  karena mereka sudah menyelesaikan masalah mereka secara damai.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  semua  perkara  termasuk  perkara  pembagian harta  bersama  wajib  mengikuti  mediasi,  mediasi  dijalankan  berdasarkan  ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 1 Tahun 2016, setiap pihak yangmengikuti mediasi  di  fasilitasi  ruang  mediasi,  waktu  mediasi,  dan  mediator.  Mediator  disini bersifat netral, semua keputusan ada ditangan para pihak.

## Kendala Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Manado
Keberhasilan  mediasi  ditentukan  oleh  para  pihak,  kalau  mereka  ingin  perkara diselesaikan dengan mediasi seharusnya mereka datang pada saat sidang mediasi, dan mengikuti  proses  mediasi  dengan  iktikad  baik,  sehingga  proses  mediasi  mendapat hasil yang bagus.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Anis  sebagai  mediator  ( Anis,  Hakim Anggota. “Wawancara” Manado,  20  Maret  2020) ,  proses  mediasi  hampir  tidak menemukan  kendala,  tetapi  disini  kendala  tersebut  berasal  dari  para  pihak  yang berperkara.Dimana  para  pihak  tersebut  sering  beritikad  tidak  baik  dalam melaksanakan  proses  mediasi,  adapun  kendala  yang  ditemui  itu  antara  lain  adalah kebanyakan para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Manado sangat sulit untuk didamaikan atau menemukan  kata  sepakat  karena  mereka  sudah  mempunyai  prinsip sendiri  untuk  mempertahankan  posisi  mereka,  yang  mana  masing-masing  pihak mengangap  tindakan  yang  diambil  sudah  benar  dan  sesuai  yang  diinginkan,  dan mungkin  hanya  sedikit  dari  mereka  yang  menemukan  kata  sepakat  dan  dapat didamaikan dalam proses pelaksanaan mediasi.
Para  pihak  tidak  dapat  diajak  bekerja  sama,  dalam  artian  tidak  memiliki  niat (beritikad  baik)  dalam  melakukan  mediasi,  bahwa  tidak  memiliki  niat  yakni  salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir dalam proses mediasi, sama halnya para pihak  memberikan  kuasa  hukum  kepada  pengacaranya,  meskipun  hal  tersebut dibolehkan dengan para pihak diwajibkan menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan  yang  dicapai,  namun  inti  dari  mediasi  tidak  terlaksana.  Sebab  mediasi pada  dasarnya  harus  dilakukan  sendiri  oleh  para  pihak  yang  berperkara.  Ditambah lagi kuasa hukum hanya berpegangan kepada surat gugatan, sehingga mediator tidak dapat  menjalankan  perannya  sebagai  orang  yang  mencari  alternatif-alternatif penyelesaian masalah secara maksimal.
Menjadi  salah  satu  kendala  dalam  proses  mediasi  yaitu  kepatuhan  masyarakat yang berperkara khususnya perkra perceraian. Penulis memberikan catatan mengenai
perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi, yakni: ( Adam, Hakim. “Wawancara” Manado,
20  Maret  2020) Seringkali  salah  satu  pihak  atau  keduanya  merasa  paling  benar. Mediator  kesulitan  mendalami  masalah  karena  sikap  mereka  yang  tidak  kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula pada diri para pihak, sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali mereka sudah bersepakat  untuk  memutuskan  ikatan  perkawinan.  Sehingga  saat  dilakukan  mediasi, sangat  sulit  bahkan  gagal  untuk  didamaikan.  Komunikasi  para  pihak  sudah  lama terputus.  Konflik  yang  telah  berlarut-larut  menyebabkan  kedua  belah  pihak  sudah tidak  ada  iktikad  untuk  damai.  Para  pihak  ada  juga  yang  kooperatif,  namun  sikap tersebut  mereka  lakukan  agar  proses  mediasi  cepat  selesai  hingga  dapat  dilanjutkan ke  proses  persidangan  selanjutnya.  Mereka  mengikuti  mediasi  hanya  sebagai formalitas.
Adapun  penghambat  keberhasilan  mediasi  berdasarkan  wawancara  dengan Bapak  Adam  selaku  sebagai  berikut  ( Adam,  Hakim. “Wawancara” Manado,  20  Maret 2020) Keinginan  Kuat  Para  Pihak  Untuk  Bercerai.  Seringkali  terjadi  saat  mediasi salah  satu  pihak  bahkan  keduanya  sudah  sangat  kuat  keinginannya  untuk  bercerai. Kedatangan  mereka  ke  Pengadilan  Agama  biasanya  terjadi  akibat  tidak  berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan  mediator  untuk  mengupayakan  perdamaian.  Kemudian,  sudah  Terjadi Konflik yang Berkepanjangan. Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut,  saat  mediasi  para  pihak  tidak  dapat  diredam emosinya,  sehingga  para pihak  tidak  dapat menerima lagi  masukan-masukan  dari  mediator  dan  merasa  benar sendiri.
Berdasarkan  wawancara  dengan  bapak  Anis  selaku  mediator  mengatakan bahwa :
“Kualifikasi  mediator  yang  mengikuti  pelatihan  dan  memiliki  sertifikat mediator di Pengadilan Agama Manado sangat minim. Mediator dalam hal ini hakim  yang  memeliki  kualifikasi  serta  sertifikat  mediator.  Selain  Ketua Pengadilan  Agama  Manado,  dan  2  dari  9  hakim  Pengadilan  Agama  Manado yang  memiliki  sertifikasi  mediator.  Hakim  mediator  belum  memiliki  sertifikat mediator  dikarenakan  belum  mengikuti  pelatihan  yang  diselenggarakan Mahkamah Agung RI.”
Pelatihan  mediator  sangat  terbatas  jumlahnya  karna  di  selenggarakan Mahkamah  Agung  Republik  Indonsia  secara  Nasional  sehingga  pesertanya  sangat terbatas. Alangakah baiknya Mahkamah Agung perlu memberikan pelatihan mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agar para hakim mediator bisa bekerja maksimal
sewaktu  melakukan  mediasi.  Bila  telah  mendapatkan  pelatihan,  mereka  telah memiliki  kemampuan  sesuai  dengan  fungsi  dan  peran  mediator.  Mediasi  berjalan efektif.  Mediator  yang  terlatih  akan  mampu  mengorganisir  proses  mediasi  dengan baik.  Menambah  keterampilan  hakim  dalam  melakukan  mediasi.  Mereka  akan memiliki teknik-teknik yang terprogram. Tugas mediator berbeda dengan hakim saat di  persidangan.  Bila  di  persidangan  hakim  sangat  menjaga  wibawapengadilan, sedangkan  saat  menjadi  mediator  harus  lebih  komunikatif  dan  tidak  kaku,  karena berfungsi sebagai penengah konflik antara para pihak.
Setelah melakukan penelitian, penulis merasa bahwa efektivitas mediasimemang  dipengaruhi  oleh  kualitas  mediator,  maka  penulis  memberikan kesimpulan bahwasanya ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator. Yang pertama adalah bahwa sumber daya mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan pelatihan kepada hakim-hakim mediator. Mediasi adalah salah satu bentuk  dari  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  berbeda  dengan  litigasi  sehingga para  hakim  yang  ditetapkan  menjadi  mediator  wajib  mendapatkan  pelatihan  yang baik.  Dalam  hal  ini  Mahkamah  Agung  RI  yang  harus  mengambil  inisiatif  agar pelatihan mediator dapat segera dilaksanakan lebih meluas lagi.
Peneliti  mewawancarai  Masrifah  Abasi  mengenai  perkara  perceraian  yang terkait  dengan  mediasi  atau  pembahasan  kesepakatan  harta  Bersama  antara  pihak berperkara,  beliau  menuturkan  bahwa  Tidak  setiap  putusan  perceraian  diikuti pembagian harta bersama,  berdasarkan beberapa hal: Mereka tidak bersengketa atau tidak  mempermasalahkan  harta  bersamanya.  Dalam  hal  ini  biasanya  kedua  belah pihak  bersepakat  atau  untuk  membagi  harta  bersama  secara  kekeluargaan  di  luar sidang,  cara  ini  sebetulnya  yang  paling  baik  karena  ringan  biaya  singkat  waktu  dan tidak ada permusuhan. Ada pula kedua belah pihak bersepakat agar harta bersama itu tidak  dibagi  kepada  suami  istri  yang  bercerai  tetapi  dengan  persetujuan  bersama diberikan  kepada  anak-anaknya.  Ada  pula  di  antara  para  pihak  itu  yang  tidak mempermasalahkan  harta  bersama  yang  penting  cerai  ( Masrifah  Abasi,  Hakim. “Wawancara” Manado, 20 Maret 2020)
Sedangkan  faktor-faktor  yang  melatar  belakangi  diajukannya  permohonan gugatan  pembagian  harta  bersama  adalah:  Kedua  belah  pihak  atau  salah  satunya membutuhkan  harta  bersama  tersebut.  Salah  satu  pihak  berniat  tidak  baik  atau menguasai harta bersama atau tidak membagi kepada pasangannya yang dicerai
Adapun  dari  hasil  observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis, kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  hakim  Mediator  dalam  proses  mediasi,  kendala utamanya  adalah  para  pihak  yang  berperkara  di  Pengadilan  Agama  memang  sudah mengalami  masalah  rumah  tangga  yang  sudah  akut.  Memang  sudah  pernah
diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak selesai dan merasa jalan satu-satunya adalah bercerai.
Kendala  ini  coba  diselesaikan  dengan  cara  mediator  memberikan  wawasan bahwa dampak perceraian tidak hanya bagi pasangan suami istri tersebut, tetapi juga berdampak pada anak. Pada saat melakukan mediasi mediator mengingatkan kembali pada  para  pihak  tentang  kenangan  indah  pernikahan,  sehingga  diharapkan  konflik yang  sementara  tidak  menghancurkan  pernikahan  yang  telah  dibangun  bertahun- tahun.  Selain  itu  mediator  juga  mengarahkan  dan  menguraikan  akar  permasalahan dan memberikan nasehat pada pihak agar tidak bercerai. Namun, apabila kedua belah pihak  memang  sudah  mengalami  masalah  rumah  tangga  yang  akut,  maka penyelesaian  satu-satunya  adalah  perceraian.  Hakim  mediator  berpandangan  bahwa kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  perselingkuhan  biasanya  memang  tidak  bisa dirukunkan kembali. Sakit hati memang tidak bisa di ganti dengan materi.
Penulis  menilai  bahwa  mediator  saat  melakukan  mediasi  sudah  melakukan peran dan tanggung jawab mereka sebagai seorang mediator. Para mediator tersebut memang telah melakukan diagnosis konflik dengan cara membaca surat gugatan dan melakukan  konfirmasi  dengan  para  pihak.  Dalam  melaksanakan  mediasi,  mediator juga melakukan kaukus, hal ini sesuai dengan pasal 15 Pedoman Perilaku Mediator. Penulis menilai bahwa saat melakukan mediasi, mediator memang sedapat mungkin tidak  berpihak  meskipun  secara  jelas  salah  satu  pihak  telah  melakukan  kesalahan. Menurut  pandangan  mediator,  masalah  percerai  sesungguhnya  sebagian  besar merupakan  masalah  hati,  sehingga  cara  paling  efektif  untuk  menyelesaikan  hal tersebut adalah mengingatkan kembali hal-hal  yang dapat menyentuh hati, selain itu mediator  juga  menernagkan  bahwa  dalam  menghadapi  para  pihak,  kita menghadapinya  secara  berbeda-beda,  bergantung  pada  kasus  masalah.  Nasehat  dan upaya-upaya  tersebut  memang  seringkali  tidak  membuahkan  hasil,  sebab,  pasangan yang  telah  berperkara  ke  Pengadilan  Agama  memang  sudah  dalam  masalah  rumah tangga  yang  memuncak  dan  sudah  berniat  kuat  untuk  bercerai.  Sehingga  nasehat apapun  yang  diberikan  oleh mediator,  seringkali  sudah  tidak  dapat melunakkan  hati para pihak yang berperkara.
Mediator  di  Pengadilan  Agama  menjalankan  fungsi  sebagai  mediator  dengan baik.  Ukuran  baik  tersebut  adalah  para  mediator  bertugas  sebagai  penasehat  yang bersifat netral dalam kasus sengketa tersebut dan tidak mempunyai kewenangan apa pun dalam pengambilan keputusan dalam mediasi.
Menurut  analisa  penulis,  para  mediator  juga  telah  melaksanakan  peran  dan manfaat  mediasi.  Terbukti  pada  saat  mediasi,  hal-hal  yang  awalnya  tidak  diketahui dari  msing-masing  pihak,  menjadi  terbuka  dalam  proses  mediasi.  Dalam  mediasi,
para  mediator  memberikan  kesempatan  bicara  yang  sama  banyak  pada  masing- masing pihak untuk mengutarakan maksud hati, beban pikiran dan keinginan masing- masing para pihak. dalam mediasi, seringkali bahkan kata-kata kasar keluar. Hal ini menandakan  bahwa  kebebasan  berbicara  yang  diberikan  oleh  mediator  kadang disalahartikan.  Para  mediator  tersebut  juga  melakukan  diagnosis  konflik  dalam menangani perkara. Selain membaca surat gugatan, para mediator juga menanyai para pihak  tentang  kebenaran  gugatan  tersebut.  Setelah  itu  mediator  menggali kepentingan-kepentingan  yang  seharusnya  terpenuhi  dari  masing-masing  pihak. Adanya  tuntutan-tuntutan  yang  kelaur  dari  salah  satu  pihak  juga  dikendalikan  oleh mediator supaya tidak melebihi kondisi riil pihak lain.

## KESIMPULAN
Penerapan  mediasi  pada  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama Manadosudah sesuai dengan pedoman mediasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dilakukan tanpa ada langkah yang ditambah dan dikurangi, berdasarkan penelitian  dan  hasil  wawancara  dengan  para  narasumber  yaitu  hakim  Pengadilan Agama Manado penulis menganalisa dan menyimpulkan bahwa prosedur dan tahapan –  tahapan  mediasi  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016 lebih  evektif  dibandingkan  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2008  khususnya  pada  perkara  perceraian  dalam  hal  ini  cerai  talak  dan  cerai  gugat. Dalam  penerapannya  hakim  terlebih  dahulu  memerintahkan  para  pihak  untuk melakukan upaya perdamaian untuk menyelesaikan perkara tersebut dimana  perkara yang dimaksud disini adalah perkara perceraian. Apabila upaya perdamaian tersebut tidak  ditemukan  kata  sepakat  maka  hakim  dapat  melanjutkan  penyelesaian  perkara dengan melakukan proses mediasi.
Pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Manado  ada  beberapa  kendala yang  ditemukan,  yaitu  seperti  kendala  yang  ditimbulkan  oleh  para  pihak  maupun kendala  yang  terdapat  pada  ruang  lingkup  di  Pengadilan  Agama  Manado  yang membuat  pelaksanaan  mediasi  kurang  berjalan  lancar  dan  kurang  efektiv  baik  pada cerai talak maupun cerai gugat.

## REFERENSI
Abasi, Masrifah, Hakim. “Wawancara” Manado, 20 Maret 2020.
Adam, Hakim. “Wawancara” Manado, 20 Maret 2020.
Anis, Hakim Anggota. “Wawancara” Manado, 20Maret 2020.
Khalaf,  A.  W.  (n.d.). Ahkam  Ahwal  al-Syahsiyyah  fi  Syariah  al-Islamiyah .  Dar  al- Qalam.
Marbun, B. N. (2006). Kamus Hukum Indonesia (1st ed.). Sinar Harapan.
Tayib, Mukhtar, Hakim Anggota. “Wawancara” Manado, 20 Maret 2020.
Ranuhandoko, I. P. M. (2003). Terminologi Hukum . Sinar Grafika.