## Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 148-152| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4734.148-152

## RESI GUDANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT BANK
Dewa Ayu Agung Laksmi Dewi, I Nyoman Putu Budhiartha, Ni Luh Made Mahendrawati Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia laksmidewi12345@gmail.com , budiarthaputu59@gmail.com & made.mahendrawati@gmail.com

## Abstrak
Resi  gudang  ialah  salah  satu  dari  bagian  yang  sangat  sentral  mengenai  sistem  pembiayaan  di  bidang perdagangan. Resi gudang dapat memberi kemudahan akan kredit untuk sektor perdagangan dimana jaminannya yaitu  berbentuk  inventori  ataupun  komoditi  yang  tersimpan  pada  gudang.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk membahas  pengaturan  kredit  bank  dengan  jaminan  resi  gudang  dan  untuk  mengkaji  perlindungan  hukum  bagi pemegang  hak  jaminan  resi  gudang.  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Sumber  bahan hukum  penelitian  ini  terdiri  dari  sumber  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data penelitian ini menggunakan dengan cara teknik pencatatan, sistem file, dan studi dokumen yang mana nantinya akan dianalisa secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 ialah guna memberi serta memberi akan kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada masyarakat dan  juga  memperluas akan akses  masyarakay guna  mempergunakan  fasilitas pembiayaan. Undang-Undang  ini telah  memberi  akan  perlindungan  hukum  yang  kuat  kepada  para  pemiliki  hak  jaminan  resi  gudang,  hal  ini demikian dikarenakan telah mengikutsertakan lembaga penunjang pelaksana resi gudang yang dimana dijadikan sebagai objek jaminan kredit.
Kata kunci: Jaminan, Kepastian Hukum, Resi Gudang dan Kredit

## Abstract
Warehouse  receipts  are  one  of  the  very  central  parts  of  the  financing  system  in  the  trade  sector.  Warehouse receipts can provide convenience for credit for the trade sector where the guarantee is in the form of inventory or  commodities  stored  in  warehouses.  The  purpose  of  this  study  is  to  discuss  bank  credit  arrangements  with warehouse receipt guarantees and to examine legal protection for warehouse receipt guarantee rights holders. The  research  used  in  this  study  is  a  normative  research  type,  using  a  statutory  approach  and  a  conceptual approach.  The  sources  of  legal  materials  for  this  research  consist  of  primary  and  secondary  sources  of  legal materials. This research data collection technique uses recording techniques, file systems, and document studies which  will  be  analyzed  systematically.  The  results  of  the  study  show  that  the  enactment  of  Law  Number  9  of 2006  is  to  provide  and  provide  legal  certainty  and  provide  protection  to  the  community  and  also  to  expand public  access  to  use  financing  facilities.  This  law  has  provided  strong  legal  protection  to  the  owners  of warehouse  receipt  security  rights,  this  is  so  because  it  has  included  supporting  institutions  for  implementing warehouse receipts which are used as objects of credit guarantees.
Keywords: Credits, Legal Certainty, Guarantees, ,Warehouse Receipts

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  terkenal  dengan  julukan  sebagai  negara  agraris,  hal  ini  diperkuat  yang  dimana  kedudukan kawasan  Indonesia  yang  terdapat  kepulauan  yang  amat  banyak  serta  tanahnya  memiliki  keunggulan yang  dimana  hal  tersebut  menyebabkan  hasil  yang  didapatkan  pasti  melimpah  dan  juga  didukung dengan banyaknya terdapat sumber daya alam.
Dengan  hal  tersebut  pemerintah  diharuskan  menjalankan  prinsip  pemebrintahan  serta mempunyai ketentuan khusus guna mengatur mengenai apa saja yang menjadi faktor serta pendukung yang  dapat  diperhatikan  guna  mewujudkan  kesejahteraan  bangsa  dan  juga  negara.  Terdapatnya wilayah  daratan  yang  memiliki  keunggulan  kesuburan  hal  ini  serta  terdapat  dukungan  yang  dimana terdapatnya banyak masyarakat memiliki pekerjaan  yaitu sebagai petani, dengan terdapatnya daratan yang  teramat  luas  serta  subur  tersebut  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  secara  optimal  guna mengembangkan produk pertanian.
Permasalahan umum yang terjadi pada dunia perdagangan yang berkaitan dengan pertanian di Indonesia  yang  memiliki  hubungan  dengan  para  petani  kecil  ialah  merosotnya  tarif  jual  beli  pada terjadinya panen besar. Hal semacam ini terus menerus terjadi seperti yang dirasakan oleh petani padi, hal ini terjadi dikarenakan para petani padi memiliki waktu tanam yang seragam, dengan hal tersebut mengakibatkan masa panennya serentak terjadi.
Pola  penanaman  padi  yang  serentak  dilakukan  tersebut  dilaksanakan  guna  para  petani mendapatkan suplai pengairan yang memadai serta guna memperkecil kemungkinan akan penyebaran benih  penyakit  pada  tanaman  dan  guna  mendapatkan  musim  panen  yang  ideal.  Dengan  hal  tersebut mengakibatkan masa panen yang serentak pula, hal tersebut juga menyebabkan harga penjualan gabah mengalami  penurunan  yang  sangat  tajam.  Para  penanam  padi  dalam  menyimpan  hasil  panennya belum dapat menyimpannya dalam jangka waktu yang lama, hal ini dikarenakan para penanam padi telah  tidak  lagi  memiliki  biaya  serta  tidak  mempunyai  fasilitas  guna  menyimpan  dengan  layak. Permasalahan  para  petani  tersebut  mengungtungkan  para  rentenit  yang  dimana  mereka  meraup keuntungan yang besar dari permasalahan para petani tersebut (Hariyani & Serfianto, 2010) .
Membahas  mengenai  akan  fasilitas  penunjang  biaya,  hal  ini  tidak  akan  bisa  lepas  dengan adanya  bank.  Bank  ialah  satu  dari  sekian  lembaga  yang  memfasilitasi  permasalahan  dana  yang dimana  memiliki  peranan  sentral  serta  mempunyai  peranana  yang  strategis  dalam  menunjang kehidupan  masyarakat  luas  setiap  harinya (Djumhana,  2000) .  Yang  dimana  dalam  pengertian  secara umum  dari  lembaya  yang  memfasilitasi  permasalahan  dana  yaitu  dimana  menjadi  pihak  yang menghubungan  antara  yang  memiliki  dana  kelebihan  dengan  pihak  yang  memiliki  kekurangan  akan dana (Syahadat, n.d.) .
Sistem  resi  gudang  ialah  suatu  komponen  utama  serta  ampuh  sebagai  sistem  guna memberikan  fasilitas  dalam  mengatasi  permasalahan  biaya  pada  sektor  usaha.  Setiap  individu  atau substansi bisnis yang berupaya untuk memperluas kebutuhan yang efisien dan menguntungkan sangat membutuhkan  subsidi,  baik  berupa  kredit  ,  modal  yang  dimiliki  perusahaan  atau  individu  sebagian besar didapat melalui kredit usaha atau pinjaman modal dengan tujuan membantu ekspansi usahanya (Diputra  et  al.,  2021) .  Sistem  resi  gudang  juga  dapat  mensuplai  guna  memfasilitasi  pemberian  akan kredit  untuk  sektor perdagangan  yang dimana agunannya  yaitu berupa barang yang tersimpan dalam gudang.  Sistem  resi  gudang  juga  mempunyai  kegunaan  dalam  menyetarakan  harga  yang  beredar dipasaran dengan cara memberikan wadah untuk dapat melaksanakan penjualan disepanjang tahun.
Implementasi sistem resi gudang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem  Resi  Gudang  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  SRG)  mencoba  memberikan  pemecahan  akan masalah  dari  kesulitan  pembiayaan  pada  saat  musim  panen  datang  yang  dimana  secara  umum dirasakan oleh para petani yang tidak terlalu besar yang berada di Indonesia.
Dengan  terdapatnya  sistem  resi  gudang  ini  diharapakan  para  petani  tidak  lagi  perlu  cepat- cepat  untuk  menjual  hasil  panennya,  dengan  adanya  hal  ini  para  petani  dapat  menyimpan  hasil panenya  pada  gudang  yang  telah  ditunjuk  pemerintah  untuk  menjadi  tempat  penyimpanan  yang terakreditasi  serta  surat-surat  resi  gudang  yang  dipunyainya  dapat  dijadikan  agunan  guna mendapatkan fasilitas kredit pada bank. Apabila dikemudian hari harga suatu  komoditi yang beredar luas  di  pasar  telah  stabil,  maka  para  petani  dapat  memperjualbelikan  hasil  panennya  serta  untuk memenuhi  kewajiban  akan  pelunasan  fasilitas  kredit  yang  dimilikinya  pada  bank  dan  juga mendapatkan  untung  dari  sisa  hasil  atas  penjualan  barangnya.  Sehingga  tujuan  dari  pengkajian  ini adalah untuk mengetahui pengaturan kredit bank dengan jaminan resi gudang serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak jaminan resi gudang.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  kajian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  dengan  tipe  penelitian  hukum  normatif yang  dilakukan  dengan  menganalisis  tentang  bagaimana  memecahkan  atau  menguraikan  berbagai permasalahan  hukum  pada  bahan  primer  dan  bahan  sekunder  hukum  seperti  peraturan  perundang  – undangan dan putusan hukum yang kemudian menimbulkan argumentasi baru (Atmadja &  Budiartha, 2018) .  Teknik  yang  peneliti  gunakan  untuk  pengumpulan  bahan  hukum  adalah  Teknik  studi kepustakaan,  dengan  melakukan  pendataan  atau  penjajakan  bahan  hukum  yang  berkaitan  lalu mengklasifikasikan,  mencatat,  mengutip,  meringkas  sesuai  kepentingan  dengan  memakai  metode
kualitatif  ( Sugiono,  2008 ).  begitu  bahan  hukum  terhimpun,  maka  akan  dioproses  dan  diulas  dengan Teknik interpretasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif dari peneliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Mengenai Jaminan Resi Gudang
Maksud  pemberlakuan  UU  SRG  ialah  untuk  dapat  memberikan  dan  juga  meningkatkan  akan  akses yang dimiliki oleh masyarakat akan kepastian hukum, memberi perlindungan kepada masyarakat dan juga  dapat  memperluas  akses  masyarakat  untuk  dapat  menikmati  akan  fasilitas  dari  pembiayaan. Undang-Undang ini dapat memberi jawaban  akan kebutuhan dari masyarakat yang terhalang dengan permasalahan biaya untuk mengembangkan usahanya.
Aturan  yang  mengatur  mengenai  Resi  Gudang  antara  lain  UU  SRG;  PP No.  36  Tahun  2007 Tentang  pelaksanaan  UU  SRG;  Permendag  No.  33  tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  37/M-DAG/PER/11/2011  Tentang  Barang  dan  Persyaratan  Barang Yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang; Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/Pbi/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum; Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti Mengenai Sistem Resi Gudang.
Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit resi gudang berupa komoditi yang dapat dipindahkan  serta  juga  mudah  disimpan  dalam  kurun  waktu  tertentu  serta  juga  bisa  diperjualbelikan dengan  bebas.  Komoditi  yang  dapat  dipindahkan  diama  komoditi  tersebut  dapat  menjadi  objek  dari jaminan  resi  gudang  ialah  berupa  komoditi-komoditi  dari  hasil  pertanian,  perkebunan  ataupun perikanan  seperti  gabah;  beras;  jagung;  kopi;  kakao;  lada;  karet;  rumput  laut;  rotan;  garam;  gambir; teh; kopra; timah; bawang merah; ikan; pala; ayam karkas beku; gula kristal putih; dan kedelai.
Resi  gudang  dapat  diterbitkan  oleh  petugas  yang  mengelola  gudang  yang  telah  tersertifikat dari badan pengawasan  sistem resi  gudang, dimana yang menjadi tanda bukti  akan  kepemilikan dari komoditi  yang  tersimpan  dalam  gudang,  yang  juga  berfungsi  menjadi  surat  berharga  sehingga dialihkan kepemilikannya. Untuk menerbitkan resi gudang pengelola gudang harus memenuhi syarat- syarat yang ditentukan berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/PERSRG/7/2007  SK  Kepala  Bappebti  tentang  penunjukkan  pengelola  gudang. Dengan  adanya  persyaratan  yang  telah  ditentukan,  diharapkan  kualitas  praktek  sistem  resi  gudang dapat terjaga, baik itu dari sisi kinerja para pihak yang terlibat dan juga kualitas barang yang disimpan dalam gudang.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Jaminan Resi Gudang
Bank  selaku  pemilik  hak  akan  jaminan  resi  gudang  yang  telah  ditetapkan  dengan  perturan  yang berlaku,  bank  diberikan  posisi  menjadi  kreditur  yaitu  dengan  hak  preferen.  Kepemilikian  hak  akan jaminan resi  gudang telah diberikan mandat oleh Undang-Undang guna mendapatkan pelunasan dari hutang piutang atas hasil jual beli dari komoditi yang dijadikan hak jaminan resi gudang, yang dimana telah dikurangi dahulu dengan biaya akan penjualan dan juga biaya untuk pengelolaan (Hermansyah, 2013) . Hal tersebut telah dimuat jelas pada Pasal 16 ayat (2) UUSRG dan Pasal 24 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2007.
Guna  menjaga  kemanan  dari  tahapan  akan  pemberian  hak  jaminan  resi  gudang  yang  telah sesuai  dengan  isi  peraturan  perundang-undangan,  maka  dari  itu  pihak  yang  dapat  menerbitkan, mengalihkan  dan  juga  melaksanakan  pembebanan  akan  hak  jaminan  resi  gudang  harus  memberi laporan kepada pusat registrasi. Dengan adanya pengaturan dan laporan tesebut, maka pusat registrasi yang  merupakan  perpanjangan  tangan  dari  pemerintah  dapat  memantau  akan  peredaran,  pengalihan dan juga penjaminan akan resi gudang dengan hal tersebut pemerintah melalui pusat registrasu dapat memberi  kepastian  akan  hukum  untuk  para  pemegang  jaminan  resi  gudang.  Selain  daripada  itu, dengan  adanya  pengaturan  tersebut  akan  membuat  pemerintah  dengan  mudah  mengawasi  persedian yang tersedia secara nasional.
Bank berposisi sebagai pemilik hak akan jaminan resi gudang memiliki hak guna menyimpan komodisi jaminan resi gudang pada wilayah penguasaanya. Dengan hal itu, jika hak akan jaminan resi gudang  telah  berada  pada  bank  pemilik  komoditi  yang  tersimpan  pada  gudang  yang  dimiliki  oleh penerima hak jaminan resi gudang tidak lagi dapat dijaminkan ulang oleh pemilik komoditi (Kasmir, 2015) .
Bank  berposisi  sebagai  penerima  hak  jaminan  resi  gudang  juga  mendapatkan  perlindungan yang  telah  diundangkan.  Pemberian  perlindungan  hukum  ini  berupa  kebenaran,  kehilangan  dan kerugian  komoditi yang disimpan oleh pengelola gudang, pengelola gudang  juga bertanggung jawab akan  penulisan  keterangan  resi  gudang  yang  benar  serta  bertanggungjawab  atas  kealpaannya  guna menyimpan  dan  juga  menyerahkan  komoditi.  Hal  ini  ialah  suatu  kelebihan  yang  dimiliki  sehingga dapat membedakan akan hak jaminan lainnya dengan hak atas jaminan resi gudang.
Pada UU SRG telah mengatur perihal mengenai pidana atas perbuatan melakukan manipulasi data  ataupun  keterangan  yang  berhubungan  dengan  penerbitan  akan  resi  gudang,  hal  ini  tentu merugikan pihak bank yang berposisi sebagai pemilik hak atas jaminan resi gudang. Jika ketentuan ini dilanggar  maka  akan  dikenakan  sanki  pidana  penjara  paling  maksimal  delapan  tahun  dan  pidana denda paling maksimal sepuluh miliar rupiah.
UU  SRG  memiliki  kelebihan  dalam  menjamin  atas  perlindungan  akan  hukum  terhadap pemegang  hak  atas  jaminan  resi  gudang  jik  dibandingakan  dengan  lembaga  penjamin  lainnya  yaitu terdapatnya  peran  aktif  dai  bada  pengawas  guna  melaksanakan  tugasnya  yaitu  berupa  melaksanakan pembinaan, pengaturan dan juga melakukan pengawasan atas kegiatan yang berhubungan dengan resi gudang,  dan  juga  memberi  persetujuan  kepada  pengelola  gudang,  lembaga  penilaian  kesesuaian  dan pusat registrasi.
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selain menaruh persetujuan & memilih  kondisi  atau  kriteria  orang  perorangan  yg  mengendalikan,  jua  melakukan  tindakan  inspeksi secara  terpola  &  sewaktu-ketika  terhadap  Pengelola  Gudang,  Lembaga  Penilaian  Kesesuaian,  Pusat Registrasi & pedagang berjangka, & jua memerintahkan inspeksi & penyidikan baik dilakukan sendiri juga sang pihak lain yg ditunjuknya terhadap setiap pihak yg diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU SRG &/atau peraturan pelaksanaannya.
Apabila  dalam  penyidikan  ditemukan  unsur  tindak  pidana,  maka  pejabat  yang  berwenang akan melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan yang dilakukan oleh badan pengatur atau badan yang didelegasikan meliputi kantor fisik, laporan dan catatan akuntansi, dokumen dan catatan lain yang relevan yang diperlukan untuk mencegah kerugian publik  akibat  pelanggaran  ketentuan  hukum  SRG  termasuk  pemeriksaan.  /  Atau  peraturannya. Inspektur bertanggung jawab kepada menteri.
Pada ruang lingkup hukum perdata, wanprestasi diartika sebagai ketidak terpenuhinya prestasi dari  debitur  kepada  kreditur  yang  dimana  setiap  terjadinya  suatu  perikatan,  prestasi  ialah  inti  dari suatu  perikatan  tersebut (Syaharai,  2006) .  Pada  pengertian  dari  prestasi  ialah  suatu  kewajiban  yang harus  dibayarkan  oleh  debitur  kepada  kreditur,  dengan  demikian  apabila  prestasi  seseorang  telah ditentukan  yang  dimana  berlandaskan  akan  kesepatan  kedua  belah  pihak  yang  dibuat  dalam  suatu perjanjian, sehingga pihak yang bersangkutan wajib untuk melaksanakan kewajiban tersebut.
Prestasi  guna  menjalankan  kewajiban  yang  tercantum  dalam  perjanjian  mempunyai  dua perihal  penting (Mulyadi  &  Widjaja,  2004) ,  yaitu  yang  pertama  ialah  yang  memiliki  keterkaitan dengan masalah tanggung jawab hukum atas pemenuhan prestasi yang dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban,  tanpa  melihat  apakah  pemenuhan  akan  kewajiban  itu  dituntuk  oleh  preditur.  Perihal kedua  ialah  tanggungjawab  guna  memenuhi  kewajibannya  dari  harta  kekayaan  pihak  yang  memiliki kewajiban itu, tanpa melihatpihak siapa yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban itu.
Apabila  dihubungkan  dengan  debitur  untuk  memenuhi  prestasinya  kepada  kreditu,  jika debitur tidak melaksanakan kewajiban memenuhi prestasinya yang telah disepakati sebelumnya dalam suatu perjanjian maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi.
Hak  atas  jaminan  tersebut  ada  dengan  berlakunya  perjanjian  pokok  yaitu  perjanjian  utang piutang dan juga setiap resi  gudang yang telah diterbitkan hanya dapat memiliki satu beban jaminan hutang,  penerimaan  resi  gudang  dimana  menjadi  jaminan  kredit  tersebut  harus  dibuat  dengan perjanjian  pengikatan  jaminan  serta  dilaporkan  kepada  pusat  registrasi  dan  setelah  itu  pengelola gudang mencatatnta dalam buku daftar pembebasan hak jaminan.
Atas dasar ketuan yang telah diuraikan di atas, penelitimemiliki pendapat yaitu UU SRG telah memberi perlindungan hukum yang kekuatannya kuat bagi pemilik dari hak atas jaminan resi gudang hal  tersebut  didukung  dengan  UU  SRG  serta  peraturan  pelaksananya  telah  memberi  peraturan  yang melindungi para pemilik hak jaminan  tersebut. Hal ini juga didukung karena telah mengikutsertakan instansi-instansi terakit dengan penunjang pelaksana sistem resi gudang.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  ditarik  simpulan  yaitu  maksud  pemberlakuan  UU  SRG  ialah untuk  dapat  memberikan  dan  juga  meningkatkan  akan  akses  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  akan kepastian  hukum,  memberi  perlindungan  kepada  masyarakat  dan  juga  dapat  memperluas  akses masyarakat  untuk  dapat  menikmati  akan  fasilitas  dari  pembiayaan.  Aturan  yang  mengatur  mengenai Resi Gudang antara lain UU SRG; PP No. 36 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan UU SRG; Permendag No.  33  tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  37/M- DAG/PER/11/2011  Tentang  Barang  dan  Persyaratan  Barang  Yang  Dapat  Disimpan  Dalam  Sistem Resi  Gudang;  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/15/Pbi/2012  Tentang  Penilaian  Kualitas  Aset Bank Umum; Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti Mengenai Sistem Resi Gudang.
Bank  berposisi  sebagai  penerima  hak  jaminan  resi  gudang  juga  mendapatkan  perlindungan yang  telah  diundangkan.  Pemberian  perlindungan  hukum  ini  berupa  kebenaran,  kehilangan  dan kerugian  komoditi yang disimpan oleh pengelola gudang, pengelola gudang  juga bertanggung jawab akan  penulisan  keterangan  resi  gudang  yang  benar  serta  bertanggungjawab  atas  kealpaannya  guna menyimpan  dan  juga  menyerahkan  komoditi.  UU  SRG  telah  memberi  perlindungan  hukum  yang kekuatannya  kuat  bagi  pemilik  dari  hak  atas  jaminan  resi  gudang  hal  tersebut  didukung  dengan  UU SRG  serta  peraturan  pelaksananya  telah  memberi  peraturan  yang  melindungi  para  pemilik  hak jaminan tersebut. Hal ini juga didukung karena telah mengikutsertakan instansi-instansi terakit dengan penunjang pelaksana sistem resi gudang.

## 2. Saran
Berdasarkan simpulan tersebut diatas, dapat  dikemukakan  saran kepada Bagi pemerintah  diharapkan adanya  sosialisasi  yang  lebih  baik  atas  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2006  tentang  Sistem  Resi Gudang  kepada  pelaku  usaha  khususnya  petani-petani  yang  merupakan  target  pelaksanaan  undang- undang  tersebut,  dikarenakan  masih  kurangnya  pemahaman  mereka  terhadap  lembaga  jaminan  resi gudang ini. Bagi pelaku usaha diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dan ditawarkan  dalam  membantu  jalannya  kegiatan  usaha.  Sehingga  kegiataan  usaha  dapat  berjalan  baik dan dapat mendorong sektor-sektor lain yang berkaitan untuk mensejahterakan kehidupannya sendiri maupun kehidupan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-teori Hukum . Setara Press, Malang.
Diputra, S. N. A., Mahendrawati, N. L. M., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Penundaan Kredit Terdampak Covid 19. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (3), 547–552. Djumhana, M. (2000). Hukum Perbankan di Indonesia . Citra Aditya Bakti, Bandung. Hariyani,  I.,  &  Serfianto,  R.  (2010). Resi  Gudang  Sebagai  Jaminan  Kredit  dan  Alat  Perdagangan, .  Sinar Grafika, Jakarta.
Hermansyah. (2013). Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Kasmir. (2015). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Mulyadi, K., & Widjaja, G. (2004). Perikatan Pada Umumnya . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta, Bandung. Syahadat,  A.  M.  (2016). Resi  Gudang  Sebagai  Jaminan  Kredit  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  9  Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang Kencana, Jakarta. Syaharai, R. (2006). Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata . Alumni, Bandung.