## PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA
Oleh : Dahlia*)
Abstract  : Law  No.  8  of  1999  on  Consumer  Protection  must  be  upheld  in business and trade relations in general for the creation of a justice. Criminal provisions should be placed as Primum remedium About
Consumer  Protection  Act  so  that  it  really  works  with  its  criminal sanctions as special and general prevention of corporate crime.
Key words : Consumer protection

## A. PENDAHULUAN
Harus diakui bahwa persoalan perlindungan konsumen belum menjadi wacana bersama masyarakat  Indonesia  yang berstatus sebagai  konsumen. Hal ini memang tidak terlepas dari keadaan dan situasi sosial politik dan ekonomi di  Indonesia  pada  dekade  terakhir  ini  lebih  memposisikan  kalangan  pelaku usaha  sebagai  "mitra"  pengusaha  (pemerintah),  yang  untuk  dan  atas  nama pertumbuhan  ekonomi,  cenderung  meninggalkan  konsumennya  dalam ketidakberdayaannya.  Dengan  kata  lain  konsumen  sebagai  individu  (subyek hukum)  tidak  mendapatkan  tempat  yang  memadai  dalam  upaya  perwujudan kesejahteraan  masyarakat  pada  umumnya,  melainkan  ia  lebih  diposisikan sebagai  komoditas  ekonomi  yang  telus  menerus  dijadikan  "sasaran  tembak" pelaku  usaha  dalam  penumpukan  modal  dan  peningkatan  keuntungan  bisnis, baik  yang  dilakukan  oleh  badan  usaha  milik  negara  maupun  badan  usaha, swasta.
Keadaan  ini  makin  diperburuk  dengan  rendahnya political  will pemerintah  untuk  lebih  memperdayakan  konsumen  (konsumen  barang maupun  jasa).  Dalam  hal  ini  salah  satu  yang  dapat  ditunjukkan  adalah komitmen  yang  sangat  terlambat  dalam  merespon  pentingnya  keberadaan aturan  hukum  perlindungan  konsumennya.  Bahkan  ketika  peraturan  ini  telah ada,  kehendak  untuk  menerapkan  dan  menegakkan  pun  masih  terlihat setengah  hati.  Hal  ini  terlihat  dari  maraknya  kasus-kasus  yang  merugikan
*) Dosen Fakultas Hukum UNISRI
konsumen,  sedangkan  penegakan  hukumnya  belum  seperti  diharapkan. Sebagai  contoh  kasus  biskuit  beracun  di  Tangerang  (tahun  1089)  yang menewaskan  35  orang,  pengurus  CV.  Gabisco  sebagai  pelaku  usaha  hanya dijatuhi  pidana  penjara  6  bulan  dengan  masa  percobaan  1  tahun.  Contoh  lain tenggelamnya  Kapal  Feri  KMP  Gurita  milik  Dirjen  Perhubungan  Darat (Januari 1996). Dalam kasus ini PN. Banda Aceh menjatuhkan putusan bebas karena KMP Gurita tenggelam akibat cuaca buruk (Yusuf Shofie, 2002: 116).

## B. PEMBAHASAN
1.   Perlindungan Konsumen di Era Perdagangan Bebas
Di  dunia  Internasional  secara  tradisional,  perlindungan konsumen  ditampakkan  sebagai  suatu  fenomena  sosial  politik  dan hukum dari masyarakat makmur . Namun sekarang sudah menjadi sebuah fenomena universal, baik  masyarakat  modern  maupun  pada  berbagai masyarakat  yang  lain.  Secara  Internasional  Majelis  Umum  PBB  telah mengeluarkan  suatu  resolusi United  Nation  Guidelines  Protection sejak tahun  1985  yang  terdiri  dari  3  (tiga)  dokumen  yang  dibentuk  sebagai inti  dari  kebijakan  konsumen  di  dunia  Internasional  yaitu The Guidelines  on  Consumer  Protection,  the  Code  of  Conduct  on Transnationa  Corporation,  and  The  Regulation  of  The  Export  of Hazardous dengan Consolidated List. Lebih lanjut ia   menyatakan bahwa dokumen  pertama  dimaksud  untuk  mendorong  pemerintah  untuk mengambil  langkah-langkah  dan  kebijakan-kebijakan  yang  sungguh- sungguh  di  bidang  perlindungan  konsumen,  terutama  yang  menyangkut keselamatan  konsumen (consumer  safety). Sedangkan  dokumen  yang kedua  lebih  menekankan  pada  pertanggungjawaban  perusahaan transnasional,  khususnya  yang  menyangkut  keamanan  produk (product safety). Adapun  dokumen  yang  terakhir  dimaksud  untuk  menjamin konsumen  agar  terlindungi  dari  pengangkutan  dan  pembuangan  produk- produk yang berbahaya dari negara-negara lain.
Mengikuti  hal-hal  di  atas,  Indonesia  mau  tidak  mau  harus dengan  sungguh-sungguh  pula  mengambil  langkah  dan  kebijakan
perlindungan  konsumen  secara  memadai. Meskipun prinsip-prinsip dan persoalan  dasar  dari  kebijakan  konsumen  pada  dasarnya  adalah  sama dimana  pun  juga guidelines PBB  tersebut  juga  mengakui  bahwa  setiap negara dapat menentukan sendiri prioritas masing-masing.
Di Indonesia, dalam hubungannya dengan kemajuan IPTEK di bidang  industri  dan  perdagangan  itu,  posisi  konsumen  semakin  tidak berdaya  karena  rendahnya  kesadaran  masyarakat  konsumen  terhadap fenomena  tersebut  dan  ditambah  dengan  tingkat  pendidikan  yang  rata- rata  masih  rendah,  sehingga  pengetahuan  mereka  terhadap  berbagai dampak negatif dari dampak kemajuan IPTEK itupun kurang memadai. Keadaan mi semakin diperburuk dengan berbagai praktis bisnis negatif (unfair  business  practise) yang  seolah  tambah  subur  di  Indonesia. Beberapa  praktik usaha negatif  yang  dapat merugikan konsumen antara lain:  perbuatan  yang  bersifat  bohong  dan  menyesatkan,  pemyataan bohong  mengenai  sifat, ciri,  standar  atau  mutu  suatu  barang,  mengenai hak  cipta  suatu  industri,  mengenai  jasa  tertentu;  pemyataan  bohong dalam  pemberian  suatu  hadiah  atau  potongan  harga  :  iklan bohong/menipu,  penjualan  barang  atau  jasa  dengan  disertai  janji potongan  harga  apabila  pembeli  membawa  serta  calon  pembeli  lain kepada  penjual;  penjualan  barang-barang  yang  tidak  memenuhi  standar keselamatan barang  konsumen; penjualan barang  yang tidak memenuhi standar informasi barang konsumen; dan lain-lain.
Jelas bahwa konsumen yang memang tidak berdaya akan makin diperdaya  oleh  pelaku  usaha  yang  tidak  baik  (tidak  jujur)  dengan berbagai macam praktik bisnis yang tidak jujur. Keadaan ini dibiarkan terus  berlangsung,  tentu  akan  makin  memperburuk  posisi  dan keadaan  konsumen  dalam  kancah  perekonomian  Nasional  dan Internasional.
Menghadapi  dan  menyelesaikan  persoalan-persoalan  konsumen tersebut,  sudah  semestinya  ada  kebijakan (Policy) pemerintah  yang jelas  dalam  bidang  perlindungan  konsumen.  Pengaruh  kapitalisme global  yang  menjelma  dalam  perdagangan  bebas,  mau  tidak  mau
membutuhkan  keseriusan  pemerintah  untuk  mengambil  berbagai kebijakan  (baik  di  bidang  politik,  ekonomi,  maupun  hukum)  yang berorientasi  pada  pemberdayaan  masyarakat.  Adalah  benar  bahwa sebagai  negara  berkembang  kita  sudah  merupakan  bagian  yang  tak terpisahkan  era  global,  terlebih  setelah  Indonesia  meratifikasi perjanjian pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) dengan UU  No.  7  tahun  1994  yang  lalu.  Namun  sekarang  juga  kita  baru menyadari  bahwa  sebagai  negara  yang  sedang  berkembang,  banyak persoalan  muncul  yang  cenderung  akan  merugikan  Indonesia  pasca ratifikasi perjanjian tersebut.
Di  Indonesia  upaya-upaya  untuk  memberi  perhatian  pada kepentingan  konsumen  secara  khusus,  dimulai  dengan  lahirnya  YLKI pada  tahun  1973.  Pada  saat  berikutnya  draf  RUU  perlindungan konsumen  pun  disusun  dan  didiskusikan  berbagai  kalanan,  baik perguruan  tinggi,  YLKI  maupun  DPR,  namun  sebagaimana  diketahui Undang-undang  perlindungan  konsumen  baru  terwujud  tahun    1999, itupun  penuh  dengan  nuansa  politis,  karena  UU  itu  lahir  lebih merupakan desakan dunia internasional (baca:  IMF), dan bukan karena political will pemerintah.
Mencermati hal-hal di atas, pemerintah perlu segera merealisasikan  berbagai  hal  yang  diamati  oleh  resolusi  PBB  tentang perlindungan  konsumen.  Secara  struktural  urusan  perlindungan konsumen  seharusnya  tidak  hanya  ditangani  oleh  Depperindag  saja. Tetapi sudah didekati secara lintas sektoral sehingga mampu mengontrol dan  mempengaruhi  berbagai  pengambilan  keputusan  pemerintah  di berbagai  bidang  yang  terkait  langsung  dengan  upaya  pemberdayaan konsumen.  Bagaimanapun  juga  bidang-bidang  yang  terkait  dengan kepentingan  konsumen bukan semata-mata berada dalam  lingkup tugas Depperindag  melainkan  juga  Departemen  atau  Instansi  lain,  seperti: pertanian  (menyangkut  produk  pangan),  kesehatan  (menyangkut  produk pangan  dan  obat-obatan),  kehutanan  dan  perkebunan,  dan  lain-lain. Lebih-lebih  di  era  otonomi  daerah  seperti  sekarang  ini,  pemerintah
daerah  harus  benar-benar  mencermati  hal  tersebut  khususnya  dalam berbagai  kebijakan  yang  diambil  dikaji  secara  lintas  sektoral  dan komprehensif,  sehingga  kepentingan  konsumen tidak dikorbankan  secara khusus,  pemerintah  harus  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  yang berorientasi pada perlindungan di berbagai sektor pertanian.
Tak kalah pentingnya pemerintah juga harus berani mengambil keputusan  yang  tegas  dalam  mengontrol  dan  memerankan  kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Perlu  dipahami  bahwa  di  era  global seperti  sekarang  ini  pemerintah  harus  mengambil  berbagai  kebijakan- kebijakan  konsumen  yang  kongkrit  untuk  melindungi  konsumen  (warga negaranya) sebagai  tujuan utama.  Seringkali  ketidaktegasan  pemerintah dalam  hal  ini  justru  akan  menyebabkan  persoalan  yang  muncul  makin kompleks  dan  pada  akhimya  sangat  sulit  untuk  diselesaikan.  Hal  ini dapat  dilihat  pcrkembangan  kasus  hudidaya  tanaman transgenic sebagai hasil  rekayasa  bioteknologi  di  sektor  pertanian  yang  pro  dan  kontra, bahkan di kalangan aparat itu sendiri.
Disamping  itu  kalangan  pemerintah  dan  aktivitas  gerakan perlindungan  konsumen  belum  melihat  keseriusan  pemerintah  dalam memfasilitasi  perkembangan  dan  aktivitas  organisasi  konsumen  yang independen,  sebagaimana  diamanatkan  oleh  resolusi  PBB  di  atas. Dalam  hal  ini  harus  dipenganthi  oleh  peran  masyarakat  sipil khususnya  NGO  dalam  Implementasi Guidelines tentang  perlindungan konsumen tersebut.
Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  kebijakan  tersebut  harus  pula didukung dengan sarana hukum  yang memadai dan Enforrcement yang kuat  dan  konsisten,  sehingga  dapat  menanggulangi  dan  membatasi pergerakan praktek bisnis yang merugikan konsumen.
2. Prospek Perlindungan Konsumen di Indonesia
Pasca  dikeluarkannya  Guidelines  PBB  tentang  perlindungan konsumen,  banyak  negara  anggota  PBB  yang  segera  meresponnya dengan  mengambil  langkah-langkah  dan  kebijakan  perlindungan konsumen, termasuk membuat peraturan perundang-undangan.
Dibandingkan  dengan  negara-negara  berkembang  lainnya,  lahirnya UUPK,  di  lndonesia  relatif  lambat.  Sebagai  bahan  perbandingan  India sudah  mempunyai consumer  Protection SCT tahun  1986;  Brasil  dengan Consumer  Protection Code-nya  tahun  1990,  Philipina  dengan Consumer Act tahun  1991,  Papua  New  Guinea  membuat consumer  affairs  council act tahun 1993 dan kepulauan Solomon dengan Consumer Protection A ct 1995. Kelambatan  Indonesia dalam merespon resolusi PBB  tersebut jelas menunjukkan  bahwa  pemerintah  (masa  itu)  tidak  memiliki Political  Will untuk mewujudkan perlindungan konsumen.
Oleh  karena  itu,  sekali  lagi  lahirnya  UU  No  8  tahun  1999  tentang Perlindungen  Konsumen  (selanjutnya  disingkat  UUPK)  mesti  dilihat sebagai  kecenderungan  awal  saja  dari  upaya  perlindungan  konsumen  di Indonesia  sccara  menyeluruh.  Artinya  masih  ada  beberapa  faktor internal dan eksternal dari  hukum  yang  akan  ikut  berpengaruh  dan mewarnai  perwujudan  prinsip-prinsip  perlindungan  konsumen  di Indonesia.
Faktor-faktor internal hukum itu, antara lain :
a. Materi Hukum Perlindungan Konsumen
Dalam  hal  ini  harus diakui bahwa  secara  substantif  UUPK masih  menyimpan  berbagai  kelemahan  fundamental  yang  harus segera  diperbaiki.  Diantara  berbagai  kelemahan  itu  antara  lain: belum  dianutnya prinsip strict liability, mekanisme penuntutan  ganti rugi (redres  mechanisme) yang  belum  efektif  dan  efisiensi,  serta BPSK  yang  jauh  dari  prinsip-prinsip small  claims  court. Dalam  hal ini  cakupan  materi  UU  ini  juga  patut  dipertanyakan  ketika  hal-hal yang  menyangkut (Public Service) tidak  mendapat pengaturan  yang jelas.  Padahal  sektor  ini  adalah  salah  satu  bidang  yang  berkaitan dengan kepentingan banyak konsumen.
b. Aparat Pemerintah dan Pelaksana Hukum
Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  kinerja  aparat pelaksana hukum di Indonesia masih memprihatinkan. Oleh karena itu,  dalam  rangka  implementasi  UUPK  perlu  penanaman  yang
menyeluruh  bagi  aparat  pemerintah  dan  pelaksana  hukum  akan  arti penting  implementasi  tersebut.  Siapakah  pengacara,  polisi,  jaksa, dan  tiara  hakim  yang  menerapkannya?  Mereka  perlu  segera memahami  bahwa  peran  mereka  sangatlah  besar  dalam  itu mewarnai perkembangan konsumerisme dan upaya-upaya perlindungan  konsumen  di  Indonesia.  Disamping  itu  harus  segera diciptakan Good  Government sehingga Lew  Enforcement menjadi efektif dan efisien.
c. Sarana dan Prasarana Hukum
Implementasi UUPK mau tidak mau harus difasilitasi dengan baik,  tanpa  sarana  dan  prasarana  yang  cukup.  UUPK  ini  akan berjalan  setengah-setengah  dan  akhirnya  tidak  efektif.  Memang semua  ini  adalah  biaya (cost). Namun cost itu  tetap  harus diperhitungkan  dalam  rangka  perwujudan  keadilan  sosial  dalam hubungan-hubungan  bisnis.  Bukanlah  selama  ini cost yang  juga sudah dikeluarkan pemerintah untuk kesejahteraan pelaku utama?
d. Masyarakat dan Budaya Hukum
Dalam  hal  ini  harus  diakui  pula  bahwa  konsumen  di Indonesia  masih  sangat  rendah  kesadaran  hukumnya.  Rendahnya kesadaran  hukum ini memang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kelemahan  yang  ada  pada  konsumen,  maka  upaya  untuk memberdayakan  konsumen  dengan  berbagai  program  pendidikan (kesadaran)  konsumen  harus  segera  diagendakan  dan  dilaksanakan. Patut  dicatat  disini  bahwa  konsumen  mempunyai  hak  untuk memperoleh  pendidikan  guna  meningkatkan  kesadaran  akan  hak- haknya.  Adapun  faktor  ekstemal  hukum  itu  meliputi:  kebijakan- kebijakan  di  bidang  ekonomi,  sosial  politik,  pendidikan  dan  lain- lain.  Jelas  bahwa  faktor  ekternal  dari  hukum  itu  pun  sangat menentukan efektivitas implementasi UUPK.
Kalau  dilihat  dari  materi  hukum  yang  ada  dalam  UUPK sekarang  ini,  tetap  harus  diakui  bahwa  terdapat  cukup  banyak kemajuan  yang berarti bagi konsumen ketimbang sebelum lahirnya UU
ini.  Diantaranya  kemajuan  itu  antara  lain  ditegaskannya  hak-hak konnsumen sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 UUPK, sebagai berikut : Hak Konsumen adalah :
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta jaminan yang dijanjikan.
c. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
d. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan atau jasa yang digunakan.
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan  upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif.
h. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan  atau  jasa penggantian barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
i. Hak  hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya..
Pasal  4  UUPK  sedikit  banyak  telah  mengakui  hak-hak  konsumen yang  diatur  secara  Internasional.  Disamping  itu  UUPK  ini  juga  cukup syarat  memuat  larangan  praktek  niaga  negatif  yang  banyak  hal  akan bermuara  pada  timbuinya  kerugian  konsumen.  Lebih  dari  pada  itu satu  prinsip  yang  cukup  menjanjikan  bagi  konsumen  adalah  prinsip pembuktian  terbaik  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Pasal  22  UU  ini. Meskipun demikian, prinsip ini masih akan menimbulkan masalah besar bagi  konsumen,  ketika  produsen/pelaku  usaha  (dengan  segala kelebihannya)  mampu  membuktikan  bahwa  ia  tidak  bersalah.  Kalau hal ini terjadi, maka konsumen sebagai penggugat akan "gigit jari" dan
bebaslah  pelaku  usaha  ini  dari  tanggung  jawabnya.  Patut  dicermati bahwa  Pasal  22  UUPK  memang  sudah  "direformasi"  (dengan kemungkinan  jaksa  membuktikan  kesalahan  pelaku  usaha),  namun  itu hanya berlaku jika konsumen menurut melalui prosedur hukum pidana.
Hal ini nyata ada dalam UUPK ini adalah "Liability based on fault" sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  19 dan  Pasal  22 UU  ini. Seperti  telah  disinggung,  diatas,  salah  satu  persoalan  mendasar konsumen (ketika  berhadapan dengan  pelaku  usaha) adalah ketidakseimbangan  kedudukan  diantara  keduanya,  baik  dari  sisi ekonomi,  pendidikan/pengetahuan  maupun bargaining  power. Maka tampak  bahwa  UUPK  ini  belum  sungguh-sungguh  mau  melindungi konsumen,  karena  pelaku  usaha  masih  sangat  mungkin  untuk  berkelit dengan  membuktikan  bahwa  ia  tidak  bersalah.  Dalam  hat  ini  patut dicatat  bahwa  produk-produk  yang  dipasarkan  melalui  atau  dengan menggunakan "high-tech" dalam  banyak  hal  pengusahaan  produk  itu hanya ada pada pelaku usaha.
Sangat  sulit  untuk  dimengerti  adalah  adanya  inkonsistensi pengaturan BPSK. Tampak bahwa Pasal 54 ayat (3) menyatakan bahwa keputusan BPSK adalah final dan mengikat. Tetapi bagaimana mungkin dapat  muncul  Pasal  56  ayat  (2)  yang  memungkinkan  adanya keberatan  dari  para  pihak  terhadap  putusan  yang  katanya  final  dan mengikat  itu?  Aneh  tapi  nyata!  Sangat  memungkinan  pelaku  usaha yang  terkena  sanksi  administratif  dari  BPSK  akan  mengemukakan keberatannya  d an  menggunakan  jalur  peradilan  umum  (bahkan sampai  ke MA)  yang pada akhimya  akan  sangat tidak menguntungkan bagi  konsumen.  Untuk  itulah  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa konsumen,  harus  dicatat  bahwa  keberadaan  BPSK  (yang  unsur-unsur terdiri dari pemerintah, konsumen dan pelaku usaha) akan tidak banyak membaca manfaat dalam upaya memperjuangkan hak-hak konsumen.
3. Perlindungan Konsumen dari Sisi Hukum Pidana
Pada  prinsipnya  suatu  peraturan  itu  dibuat  untuk  mengatur perbuatan pada masa  yang  akan datang. Suatu  peraturan  itu akan  lebih
efektif  apabila  di  dalamnya  diatur  pula  suatu  ketentuan,  apabila peraturan tersebut dilanggar maka perlu adanya sanksi yang diberikan dan salah  satu  sanksi  yang  dianggap  efektif  adalah  sanksi  pidana.  Dalam BAB  XIII  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  memberikan  dua jenis  sanksi  yaitu  sanksi  administratif  dan  sanksi  pidana  yang  diatur dalam pasal 60 sampai 63.
Dalam  hukum,  hukum  pidana  memiliki  fungsi  yang  cubsider maksudnya  hukum  pidana  baru  diterapkan  apabila  sanksi  bidang hukum  lain  seperti  perdata  atau  administrasi  dinyatakan  tidak  mampu mengatasi  permasalahan  yang  ada.  Di  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  sistem  ini  masih  berlaku,  karena  setelah secara perdata melalui BPSK  ternyata  tidak menyelesaikan permasalahan  yang  ada  maka  basil  putusan  dari  BPSK  tersebut dijadikan  sebagai  modal  awal  penyidikan  yang  akan  dilakukan  oleh polisi/penyidik melakukan tindakan penyidikan selanjutnya. Diharapkan  hnkum  pidana  atau  yang  lain  sebagai "tool  of  social engineering" dan  sekaligus  sebagai social  control" dalam  mewujudkan
"social walfare" dapat tercapai.
Penempatan  hukum  pidana  dalam  UU  mi  adalah  memiliki  fungsi subsider, dasar penulis mengemukakan ini adalah Pasal 56 angka (4) dan (5) Sudah sepantasnya suatu perusahaan melakukan perbuatan baik  yang berupa do lus ataupun culpa sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana untuk pasal-pasal sebelumnya mendapatkan sanksi pidana. Kalau disimak kasus-kasus  dalam  perlindungan  konsumen  lebih  banyak  mengarah  ke suatu bentuk kejahatan dalam korporasi (corporate).
Reksodipuro  menyebutkan  bahwa  bentuk-bentuk  penyalahgunaan kekuasaan ekonomi (illegal abuses of economics power) lainnya, seperti: kurang tanggapnya instansi pemerintah, misalnya: pancemaran lingkungan,  keamanan,  pekerjaan,  penyebaran  barang-barang;  produksi yang  berbahaya  bagi  konsumen,  dapat  menimbulkan  suatu  kerugian yang  luas,  tidak  hanya  pada  korban  individual  saja,  bahkan  kelompok korban (Yusuf Sofie, 202: 72).
Adapun yang dapat  dijadikan alasan suatu  korporasi dipertanggungjawabkan  secara  pidana  penuls  menyetir  pendapat  dari LB. Curzon (dalam doctrin strict liability dipakai  dalam  hukum  pidana kita)  bertujuan  :  dengan  dianutnya  azas  tersebut  berfungsi  sangat esensial  untuk  menjamin  dipatuhinya  peraturan-peraturan  penting tertentu  yang  diperlukan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  banyak. Termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  Kalau dilihat  dari  segi mens  rea (teori  hukum pidana)  sulit sekali  pembuktian  adanya unsur  mens  rea dalam  pelanggaran  yang berhubungan  dengan  kesejahteraan  masyarakat  serta  tingginya  tingkat bahaya  sosial  yang  ditimbulkan  oleh  perbuatan  yang  dilakukan (berbeda  dengan  kejahatan  konvensional  pihak  korban  tertentu  yang tidak  luas).  Berpijak  dari  sini  penulis  berpendapat  perlunya doctrin strict  liability dipakai  dalam  penyelesaian kasus-kasus yang berhubungan dengan kejahatan korporasi dengan maksud fungsi hukum pidana dapat mencapai sasaran.
Pembenaran  korporasi  perlu  adanya  pertanggungjawaban  secara pidana,  dapat  didasarkan  atas  hal-hal  sebagai  berikut  (Muladi  dalam Hamzah Hatrik, 1996 : 56)
a. Atas  dasar  falsafah  integralistik,  yakni  segala  sesuatu  hendaknya diukur  atas  dasar  keseimbangan,  keselarasan,  keserasian  antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
b. Atas  dasar  asas  kekeluargaan  dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar 1945.
c. Untuk memberantas adanya anomie of succes (sukses tanpa aturan).
d. Perlindungan konsumen
e. Untuk kemajuan teknologi
Dan  alasan-alasan  tersebut  diatas  perlu  kiranya  hukum  pidana dalam  UUPK  ditempatkan  bukan  lagi  sebagai  ultimatum  remidium fungsi  subsider  tetapi  ditempatkan  sebagai  premium  remidium.  Perlu kita  sadari,  kebutuhan  konsumen  bukanlah  hanya  pada  barang  saja tetapi  konsumen  juga  memerlukan  adanya  perlindungan.  Pada
konsumen  jasa  ini  yaag  sering  kurang  mendapatkan  perlindungan. Banyak  kasus-kasus  konsumen  berupa  jasa  tidak  ada  penyelesaian secara  jelas  dan  tuntas.  Walaupun  sudah  ada  kasus  yang  sudah  ada penyelesaian  namun  kalau  dilihat  dari  sisi  pelaku  dirasa  kurang mendukung  tujuan  dari  pemidanaan.  Adapun  contoh  kasus  yang  dapat diberikan sebagai berikut :
a. Kasus Biskuit Beracun
Yaitu ammonitum bikarbonat (bahan pembuat biskuit upaya renyah) tertukar dengan sodium nitrit (sejenis  bahan  berbahaya)  pada waktu pemindahan bahan-bahan tersebut (Oktober 1989)
Korban :
106  selamat  dan  35  orang  meninggal  dunia  tersebar  pada  beberapa tempat (Tangerang, Tegal, Palembang, dan Jambi).
Bentuk penyelesaiannya :
Pengurus  dan  karyawan  CV.  Gabisco  (Pelaku  Usaha  dijatuhi hukuman 6 bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.
Putusan  Mahkamah  Agung  tanggal  8  September  1994  No.  675 K/PID.B.1990/TN/TNG. Tanggal 1 Agustus 1990.
b. Bus  Metro  Mini  “Mini  Maut”  yang  tercebur  di  kali  Sunter,  Jakarta Korban :
33 korban penumpang meninggal dunia tenggelam di Kali Sunter Bentuk penyelesaiannya :
Terdakwa  Ramses  Silitonga  pengemudi  divonis  15  tahun  pidana penjara  dan  pencabutan  hak  untuk  memiliki  SIM  segala  jenis kendaraan  selama  10  tahun  setelah  selesai  menjalani  pidana  atas tuduhan pembunuhan (338).
Putusan  Mahkamah  Agung  RI  tanggal  30  Januari  1996  No. 1530K/PID/1995
c. Kasus  Halal-Haram  ”Ajinomoto”  (Januari  2001),  dimana  Ajinomoto telah  mengganti  bahan  nutrisi  untuk  mengembangkan  kultur  bakteri dari Polypeptone  menjadi  bacto-soytone yang  mengandung porcine (enzyme dari  pankreas  babi)  sejak  Juni  2001,  tetapi  tidak  pernah
melaporkan  perubahan  itu  kepada  Lembaga  Pengkajian  Pangan, Obat-obatan  dan  Kosmetik  Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM- MUI), lembaga yang memberikan sertifikasi halal.
Korban :
Korban bersifat abstrak (abstract victim) atau tidak ada korban jiwa Bentuk penyelesaian
Ajinomoto  telah  menarik  sejumlah  besar  produknya  yang  tidak  halal itu  dan  pabriknya  sempat  ditutup  untuk  sementara  waktu  oleh  pihak Polisi. Empat pimpinan di Jawa Timur dan tiga petingginya di Jakarta sempat  ditahan  polisi.  Di  Kepolisian.  Ajinomoto  diancam  delik penipuan  (Pasal  338  KUHP),  padahal  seharusnya  dikenakan  Pasal  8 ayat  (1)  huruf  h  UUPK  atau  Pasal  58  butir  j  UU  Pangan  (Undang- Undang  No.  7  tahun  1996).  Untuk  kasus  ini  UUPK  sudah  efektif berlaku
(Sumber contoh kasus: Yusuf Sofie, 2002: 116)
Dari  kasus-kasus  yang  dikemukakan  di  atas  rasanya  belum  dirasakan memberikan  perlindungan  hukum  buat  konsumen.  Sanksi  yang diberikan  kepada  pelaku  terasa  tidak  membawa  dampak  yang  positif kepada  pelaku (prevensi  special), kecuali  kasus  metro  mini.  Hukum pidana  dengan  sanksi  negatif  berupa  pidana  mempunyai  fungsi  ganda, yaitu :
a. Fungsi  primer,  sebagai  sarana  penanggulangan  kejahatan  yang rasional (sebagai bagian dari politik kriminal).
b. Fungsi  sekunder,  ialah  sebagai  sarana  pengaturan  tentang  kontro1 sosial  yang  dilaksanakan  secara  spontan  oleh  negara  dengan  alat perlengkapannya.
Yang  jadi  pertanyaan  kita  sudah  efektifkah  sanksi  pidana  yang  ditulis dalam  UUPK  tersebut  dipakai  dalam  penyelesaian  kasus-kasus  yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.
Penuntutan pidana terhadap perbuatan kejahatan korporasi  yang berhubungan dengan konsumen dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan  atau  pengurusnya.  Pelaku  usaha  yang  dimaksud  di  sini  bisa
perseorangan maupun badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak.  Jadi  korporasi  bisa  dijatuhi  sanksi  pidana  yang  diatur  dalam UUPK ins sebagai berikut :
a. Pidana Pokok :
1) Pidana penjara :
- Maksimal  5  (lima)  tahun  untuk  Pelanggaran  Pasai  8,  9,  10, 13 aysit (2), 15, 17 ayat (1) hu of a, b, c, dan e dan ayat (2), dan pawl 18 UUPK.
- Maksimal 2 (dua) tahun untuk Pelanggaran Pasal 11, 12, 13
ayat (1), 14, 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f UUPK.
2) Pidana denda :
- Denda  maksimal  Rp  2.000.000.000,00  (dua  milyar  rupiah) untuk  Pelanggaran  Pasal  8,  9,  10,  13  ayat  (2),  15,  17  (1) huruf a, b, c, e dan ayat (2), dan pasal 18 UUPK.
- Denda maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta  rupiah) untuk  Pelanggaran  Pasal  11, 12, 13  ayat  (  1),  14, 16 dan  17 ayat (1) huruf d dan f UUPK.
b.   Pidana Tambahan
1) Perampasan barang tertentu
2) Pengumuman keputusan hakim
3) Pembayaran ganti rugi
4) Perintah  penghentian  kegiatan  tertentu  yang  menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran.
6) Pencabutan ijin usaha.
4. Dimensi Baru Diundangkannya UUPK
Terdapat  3  (tiga)  dimensi  baru  dengan  diundangkannya  UUPK, yang  dapat  diuraikan  sebagai  berikut,  pertama  dikedepankannya fungsionalisasi hukum pidana, dimana    hukum pidana digunakan sebagai primum  remidium .  Penyelesaian  melalui  instrumen  hukum  administratif ( administrative  penal  law ),  dilakukan  atas  dasar  kepentingan  masyarakat, dalam  hal  ini  konsumen  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  korporasi
( corporate crime ) dan tidak didasarkan tingkat kesalahan subyektif dari si pelaku  tindak  pidana.  Hukum  pidana  administratif  bisa  dilihat  pada  jenis pidana  tambahan.  Kedua  terdapat  pergeseran  pandangan  tentang  pidana denda.  Dahulu  pidana  denda  dikenakan  untuk  pidana  ringan  maupun pelanggaran  dalam  UUPK  tidak  terpaku  hal  di  atas.  Sanksi  pidana  denda diberikan sebagai alternatif penjatuhan pidana penjara. Kemungkinan jenis pidana  pokok  yang  bisa  dijatuhkan  terhadap  korporasi  adalah  pidana denda,  kecuali  terhadap  pengurus  dapat  dijatuhi  pidana  denda.  Ketiga pidana  pembayaran  ganti  rugi  mulai  mendapatkan  tempat  di  dalam sistem pidana di Indonesia. Sebelumnya ganti rugi bisa diperoleh bila ada gugatan ganti rugi dari korban.
Ketiga  dimensi  tersebut  menampung  aspirasi-aspirasi  keadilan konsumen  yang  sering  dilupakan  dalam  pembangunan  ekonomi.  Dari perspektif  korban,  secara  umurn  UUPK  menjanjikan  perbaikan  kondisi hukum  guna  melindungi  mereka  yang  lemah,  dalam  hal  ini  konsumen. UUPK  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  reformasi  hukum  yang  dulunya hanya  terpaku  pada ketentuaa hukum kolonial,  di dalamnya tersurat dan tersirat  aspirasi-aspirasi  masyarakat  baik  internasional  maupun  nasional tentang  perbaikan  nasib  mereka  yang  termarginalisasi  oleh  hukum  juga sudah  tertampung  dalam  UUPK.  Apa  yang  dikemukakan  ini  bisa  kita lihat pada konsideran dari UUPK.

## C. KESIMPULAN
Era  kebangkitan  telah  nyata  baik  secara  global  maupun  nasional.  Di Indonesia  hal  ini  sudah  ada  satu  respon  positif  dengan  diundangkannya UUPK  meskipun  masih  ditemukan  kekurangannya.  Di  era  reformasi, demokratisasi dan penguatan  hak-hak  sipil  warga  negara,  adalah  wajar apabila  kemudian konsumen  berkehendak  untuk  memperbaiki bargaining  powernya di hadapan  pelaku  usaha  dan  pemerintah.  Maka bagaimanapun  juga  UUPK  ini  harus  ditegakkan  dalam  hubungan- hubungan  bisnis  dan  perdagangan  pada  umumnya  demi  terwujudnya suatu  keadilan.  Sudah  bukan  jamannya  lagi  pemerintah  selalu
berpihak  pada  kalangan  bisnis  (pengusaha),  berbisnis  seenaknya sendiri  dengan  mempergunakan  pola anomie  of  success. Ketentuan pidana  hendaknya  ditempatkan  sebagai primum  remidium sehingga UUPK  betul-betul  berfungsi  dengan  sanksi  pidananya  sebagai  prevensi spesial maupun general dari tindak pidana korporasi (corporate crime) .

## DAFTAR PUSTAKA
Hamzah  Hatrik,  1996. Asas  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum Pidana Indonesia. Rajawali Press, Jakarta.
N.H.T.  Siahaan,  2005. Hukum  Konsumen  Perlindungan  Konsumen  dan Tanggungjawab Produk, Panta Rei, Jakarta.
Yusuf  Sofie,  2002. Pelaku  Usaha,  Konsumen  dan  Tindak  Pidana  Korporasi. Ghalia Indonesia, Jakarta.
UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
KUHAP.
KUHP.