## DAFTAR ISI

## P EDOMAN T RANSLITERASI
1-20  Munawir Haris , “Metodologi Penemuan Hukum Islam”
21-40  Moh. Lutfi Nurcahyono ,
“Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial”
41-70  Muhammad Harfin Zuhdi ,
“Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran dari Tradisionalis Hingga Liberalis”
71-102  Zaenuddin Mansyur , “Pembaruan Masla ╪ ah dalam Maqā ╣ī d al-Sharī„ah: Telaah Humanistis tentang al-Kulliyyāt al-Khamsah”
103-124  Muhammad Salahuddin , “Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistis: Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang Maqā ╣ī d al-Sharī„ah”
125-142  Miftahul Huda , “Arah Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia”
143-162  Adi Fadli , “Hukum Islam dalam Tradisi Lokal: Telaah Pemikiran TGH. M. Soleh Chambali tentang Haji”
163-188  Muhammad Ansor , “Panorama Poligami dan Resistensi Perempuan di Langsa Aceh”
189-222  Lukman Arake , “Pendekatan Hukum Islam terhadap Jihad dan Terorisme”

## L AMPIRAN - L AMPIRAN

## PEDOMAN TRANSLITERASI
ا = a غ = g ب = b ف = f ت = t
ق = q ث = th ك = k
ج = j ل = l ح = ╪
م = m خ = kh ن = n
د = d و = w ذ = dh
ه = h ر = r ء = ’ ز = z ي = y
س  = s ش  = sh Untuk Madd dan Diftong ص  = ╣ آ = ā (a panjang)
ض  = ╨ يإ = ī  (i panjang) ط = ╢ وأ = ū (u panjang) ظ = ╬
وا = aw ع = ‘ يأ = ay
Contoh penulisan dengan transilterasi:
ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذىعا ( a‘ūdhu bi al-Lāh min al-shay╢ān al-rajīm );
ميحلا نمحرلا الله مسب ( bism al-Lāh al-ra╪mān al-ra╪īm ); آّهِا ْرَج ْى َكْلا  َكاَىْي َ طْع َ أ ( innā a‘╢aynāka al-kawthar );
ْر َحْها َو  َكِّبَرِل  ِّلَص َف ( fa╣alli lirabbika wan╪ar );
ريخلا حابص ( ╣abā╪ al-khayr ).
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
125

## ARAH PEMBARUAN HUKUM WAKAF INDONESIA

## Miftahul Huda
(STAIN Ponorogo, Jawa Timur Email: elhoeda@yahoo.co.id)
Abstract :  By  studying  The  Law  Number  41  Year  2004  about Waqf , this paper describes the various methods and trends of waqf legal reform in Indonesia.  Variety  of  methods  of waqf legal  reform  in  Indonesia  using several  methods,  such  as takh╣ī╣  al-qa╨ā,  tahyīr,  talfīq, and siyāsah shar„iyyah . The trends of waqf legal reform in Indonesia leads toward a more  comprehensive  of  understanding  the  law,  the  development  of  a  more integrative  governance  of waqf ,  and  an  increase  of  capacity  building  of stronger waqf institution.  With  the  methods  and  trends  of waqf legal reform, efforts to create social welfare in Indonesia are possible to realized.
Abstrak :  Dengan  mengkaji  Undang-undang  No.  41  Tahun  2004 Tentang  Wakaf,  tulisan  ini  menjelaskan  ragam  metode  dan  arah pembaruan  hukum  wakaf  Indonesia.  Ragam  metode  pembaruan  hukum wakaf  Indonesia  menggunakan  beberapa  metode,  seperti  takh╣ī╣  al-qa╨ā, tahyīr, talfīq, dan siyāsah shar‘iyyah. Sedangkan arah pembaruan hukum wakaf  Indonesia  menuju  pemahaman  hukum  wakaf  yang  lebih komprehensif,  pengembangan  tatakelola  wakaf  yang  lebih  integratif,  dan peningkatan  penguatan  kapasitas  kelembagaan  wakaf  yang  lebih  kuat. Dengan metode dan arah pembaruan hukum wakaf tersebut, usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat dilakukan.
Keywords : al- khayr , manajemen wakaf, mawqūf „alayh , harta bergerak, harta tidak bergerak , takh╣ī╣ al-qa╨ā.
126 Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
D ALAM persepektif  hukum  Islam  (fikih)  wakaf  adalah  institusi ibadah  sosial  yang  tidak  memiliki  rujukan  eksplisit  dalam  Al- Qur‟an dan Sunnah. Ulama berpendapat bahwa perintah  wakaf merupakan  bagian  dari  perintah  untuk  melakukan al-khayr (secara harfiah berarti kebaikan). Allah berfirman: “Wahai orang- orang  yang  beriman  hendaklah  kamu  ruku‘,  sujud,  dan  menyembahlah kepada Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan" (Qs.  al-╩ājj  [22]:  77).  Taqīy  al-Dīn  Abī  Bakr  Ibn Mu╪ammad al-╩usayni al-Dimasqī menafsirkan bahwa perintah untuk  berbuat  baik  ( al-khayr )  berarti  perintah  untuk  melakukan wakaf.  Penafsiran  tersebut  relevan  apabila  dihubungkan ( munāsabat )  dengan  firman  Allah  tentang wasiat .  Dalam  ayat tersebut,  kata al  khayr diartikan  dengan  “harta  benda”.  Oleh karena  itu,  perintah  melakukan al-khayr berarti  perintah  untuk melakukan ibadah bendawi. 1
Dalam hadis dikatakan bahwa wakaf disebut dengan sedekah jariyah ( ╣adaqāt jāriyat ) dan al-╪abs (harta yang pokoknya dikelola dan hasilnya didermakan) 2 . Oleh karena itu, nomenklatur wakaf dalam  kitab  -  kitab  hadis  dan  fikih  tidak  seragam.  Al-Syarakhsi dalam  kitab al-Mabsū╢ ,  memberikan  nomenklatur  wakaf  dengan Kitab al-Waqf , 3 Imam Malik menuliskannya dengan nomenklatur Kitab al-╩abs  wa  al-╤adaqāt , 4 Imam  al-Syafi‟i  dalam al-Umm memberikan  nomenklatur  wakaf  dengan al-Ahbās , 5 dan  bahkan Imam  Bukhari  menyertakan  hadis-hadis  tentang  wakaf  dengan nomenklatur Kitab al-Wa╣āyā . 6
Oleh karena itu, secara teknis wakaf disebut dengan al- ahbās , ╣ādaqat  jāriyat ,  dan al-waqf .  Secara normatif  ideologis dan sosiologis
1 Taqīy  al-Dīn  Abī  Bakr  ibn  Mu ╪ ammad  al- ╩ usayni  al- ╩ a ╣ nī  al- Dimasqī, Kifāyat  al - Akhyār  f i ╩ al Gāyat  al -Ikhti ╣ ā r , Jilid  2  (Semarang: Thaha Putra, tt), 319.
2 Imam Muslim, ╤ ā ╪ ī ╪ Muslī m , juz 2 (Bandung: Dahlan, t.th), 14.
3 Abī  Bakr  Mu ╪ ammad  Ibn  A ╪ mad  Ibn  Sahl  al-Syarakhsī, Kit āb  al - Mabsū ╢ , Jilid 4 , (Beirūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyah, 2001), 33-4.
4 Imām Mālik Ibn Anas, al-Mudawwanat al- Kubrā ,  Jilid 4, (Beirūt, Dār al- Kutub al-„Ilmiyah, tt), 417.
5 Mu ╪ ammad  Ibn  Idris  al-Shāfi‟ī, al-Umm ,  Jilid  3,  (Mesir,  Maktabah Kuliyat al-Azhariyyah, t.th), 51.
6 Imam Bukhari, ╤ ā ╪ ī ╪ al- Bukhārī , Jilid 3 (Semarang, Thaha Putra, 1981), 185-99.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
127
perbedaan nomenklatur wakaf tersebut dapat dibenarkan, karena landasan  normatif  perwakafan  secara  eksplisit  tidak  terdapat dalam  al-Qur‟an  atau  al-Sunnah  dan  kondisi  masyarakat  pada waktu  itu  menuntut  akan  adanya  hal  tersebut.  Oleh  karena  itu, wilayah ijtihādī dalam bidang wakaf lebih besar dari pada wilayah tauqīfi- nya.  Pembahasan  mengenai  pengembangan  objek  wakaf menunjukan  dua  hal: Pertama, objek  wakaf  itu  sudah  ada ketentuannya  dalam  berbagai  kitab  fikih  dengan  pendapat  yang beragam  dan  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan yang  dibentuk  oleh  pemerintah,  dan Kedua, perkembangan teknologi dan peradaban manusia mendorong adanya perubahan cara  pandang  yang  berimbas  pada  perluasan  pemaknaan  harta ( al-amwāl ),  sehingga  pengembangan  objek  wakaf  dipahami sebagai  perluasan  cakupan  benda  wakaf  yang  sudah  dijelaskan oleh ulama sebelumnya.
Imam Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda, baik bersifat tetap ( al-uqār ), maupun bergerak ( al-manqūl ) seperti perlengkapan rumah, ma╣ā╪if ,  buku-buku,  senjata,  dan  kendaraan  boleh dijadikan objek wakaf. 7 Di samping itu, setiap benda yang boleh diperdagangkan  dan  dimanfaatkan  (dengan  tetap  kekal  zatnya), boleh  juga  dijadikan  objek  wakaf.  Sebaliknya,  Sayyid  Sabiq berpendapat  bahwa  benda  yang  rusak  (berubah)  karena dimanfaatkan  seperti  uang,  lilin,  makanan  dan  minuman,  tidak sah  untuk  dijadikan  objek  wakaf.  Di  samping  itu,  Sayyid  Sabiq menjelaskan bahwa benda benda yang tidak boleh dijual karena zatnya seperti anjing, babi, dan binatang buas, serta tidak boleh dijual  karena  yang  lain  seperti  karena  digadaikan,  tidak  boleh dijadikan objek wakaf.
Muhammad  Mushthafa  Syalabi  menjelaskan  bahwa  syarat- syarat  objek  wakaf  ada  empat: Pertama ,  harta  tersebut  harus mutaqawwīm (memungkinkan  untuk  dijaga  atau  dipelihara  dan memungkinkan  untuk  dimanfaatkan  dengan  cara  tertentu); Kedua ,  harta  yang  diwakafkan  dapat  diketahui  secara  sempurna oleh  wakif  dan  pengelola  (penerima)  wakaf  ketika  wakaf diikrarkan; Ketiga ,  benda  yang  diwakafkan  adalah  milik  wakif secara  sempurna  dan  dapat  dipindahtangankan  ketika  benda tersebut  diikrarkan  untuk  wakaf; Keempat ,  benda  yang
7 Al-Sayyīd Sabīq, Fiqh Sunnah, Jilid 3 ( Beirūt, Dār al-Fikr, 1983), 382.
128 Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
diwakafkan  dapat  dipisahkan  secara  tegas  tanpa  terikat  dengan yang  lain.  Pendapat  ulama  fikih  mengenai  objek  wakaf memperlihatkan  bahwa  syarat-syarat  benda  wakaf  (harus  benda bermanfaat,  tidak  sekali  pakai,  tidak  haram  zatnya,  dan  harus milik wakif secara sempurna) tidak didukung hadis secara khusus dan  mereka  menggunakan  ayat-ayat  al-Qur‟an  dan  hadis  yang bersifat umum. 8 Oleh karena itu, penentuan syarat-syarat objek wakaf termasuk wilayah ijtihādī . Di sisi yang berbeda, dan konteks yang berlainan, dewasa ini perkembangan  kajian  dan  praktik  wakaf  sudah  sangat  besar. Salah  satunya  hal  yang  direspon  pemerintah  melalui  lahirnya Undang-undang  Wakaf  (Undang-undang  Nomor  41  Tahun 2004,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  [LNRI]  Tahun 2004  Nomor  159,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  [TLNR]  Nomor  4459,  selanjutnya  disebut  Undang- Undang  Wakaf)  dan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  LNRI  Tahun  2006 Nomor  105,  LNRI  Nomor  4668,  selanjunya  disebut  PP  No. 42/2006). Dalam UU dan PP tersebut banyak sekali perubahan atau pembaruan dalam konsep, pemahaman dan pengembangan wakaf. 9
Pembaruan wakaf di Indoensia, konteks saat ini, mengalami pergesaran  sangat  pesat  apabila  dikaitkan  dengan  konsep  dan pemahaman  yang  berlaku  bagi  masyarakat  Indonesia hubungannya  dengan  pemahaman  mazhab  hukum  fikih  klasik. Apalagi  selama  ini  mayoritas  umat  Islam  dan  aplikasi  hukum wakaf lebih memakai pendapat madhhab Syafi‟i.
Adanya  perubahan  pemahaman  dan  perkembangan  hukum perwakafan di Indonesia, adalah sebuah keniscayaan yang sangat sarat faktor yang melatarbelakanginya. Karena itu sangat penting untuk  mengetahui  alasan  atau  argumentasi  tentang  pambaruan hukum  wakaf  ini.  Maka  dibutuhkan  pemahaman  juga  tentang metode pembaruan hukum wakaf di Indonesia ini.
8 Muhammad  Mushthafa  Salabi, Mu ╪ ā ╨ arāt  fī  al -Waqf  wa  al-Wa ╣ iyyā t , (Mesir, Dār al- Ta‟lif, 1957), 54-7.
9 Lihat UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
129
Sistematika  tulisan  ini  diawali  dengan  esensi  wakaf, kemudian  membahas  berbagai  metode  pembaruan  hokum- hukum  wakaf  di  Indonesia,  dilanjutkan  dengan  mengurai  arah pembaruan  hukum  wakaf  sebagaimana  yang  terpresentasikan dalam  UU  No  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  dan  kesimpulan akhir tulisan ini.

## Esensi Wakaf: Manfaat yang Berkelanjutan
Wakaf  memiliki  akar  teologis  yang  kuat.  Al-Qur‟an, meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah wakaf, jelas mengajarkan  urgensitas  kedermawanan  sosial  untuk  berbagai tujuan  yang  baik. 10 Hadis  Nabi  dan  praktik  Sahabat menunjukkan bahwa wakaf sesungguhnya bagian dari inti ajaran Islam.  Namun  dalam  perkembangannya,  institusi  wakaf  tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat Islam dari masa ke masa. Wakaf  dalam  bentuk  yang  sederhana  telah  dipraktikkan  para sahabat atas petunjuk Nabi.
Salah  satu  riwayat  yang  menjadi  dasar  praktik  wakaf  pada masa awal Islam adalah hadis Ibn Umar. Hadis ini mengisahkan Umar Ibn Khattab yang mendapatkan sebidang lahan di daerah subur  Khaibar  dekat  Makkah.  Umar  yang  hendak  bersedekah dengan  lahan  ini  menanyakan  kepada  Nabi  perihal  niatnya tersebut, dan Nabi bersabda, ”jika engkau bersedia tahan asalnya dan sedekahkan hasilnya”. 11
10 Dalam al-Qur‟an, ”wakaf” dimaknai sebagai suatu perbuatan berderma sejatinya  merupakan  bagian  dari  esensi philantropi seperti  konsep  khayr  (al-
╩ ajj, [22]: 77), konsep infaq (al-Baqarah, [2]: 267) dan birr (Ali „Imrān, [3]: 97).
11 Diriwayatkan dengan berbagai redaksi yang hampir sama oleh Bukhari
(1987:II/840), Muslim (III: 1255-1256), Tirmidhi (II: 417, Abu Dawud (III: 116-117,  Ibnu  Majah  (II:  801)  dan  Nasa‟i  (1420  H:VI/230-232),  lebih lengkapnya lihat Ibrahim Mahmud Abd. Al-Baqi., Dawr al Waqfi f ī Tanmiyat al- Mujtama‘ al - Madanī (Namūdaj al -Am nah al ‘Ammah li al Awqāf bi Dawlah al Kuwayt) ,  (Daulah  Kuwait:  al-Amānah  al-„Ammah  li  al-Awqāf  Idārah  al- Dirāsah wa al „Alaqāt al Khārijiyyah, 2006), 16., adapun redaksinya adalah:
رمع نبا نع عفاه يوؤبهأ لاك نىع نبا اىجدح يراصهالأ الله دبع نب دمحم اىجدح ديعس نب ةبيتك اىجدح
امهنع الله ي ضر و هيلع الله ىلص يبىلا ىتؤف ربيخب اضرأ باصأ باطخلا نب رمع نأ : اهيف هرمؤتسٌ ملس ع سفهأ طك لاام بصأ مل ربيخب اضرأ تبصأ يوإ الله لىسر اً لالف هىم يدى تئش نإ ( لاك ؟ هب رمؤت امف
130 Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
Ungkapan  Nabi  di  atas  pada  gilirannya  menjadi  landasan normatif  dan  doktrinal  wakaf.  Hadis  itulah  kemudian  menjadi inti  atau  substansi  definisi  wakaf  yaitu  menahan  asal  dan mengalirkan  hasilnya.  Adapun  pemilihan  makna  ini,  Al-Kabisi mengungkapkan  argumentasinya: pertama ,  makna  wakaf  di  atas langsung  dikutip  dari  Hadis  Nabi  kepada  Umar.  Nabi  adalah orang  yang  paling  benar  ucapannya  dan  yang  paling  sempurna penjelasannya  dan  yang  paling  mengerti  akan  sabdanya. Kedua , pemaknaan  ini  tidak  ditentang  oleh  pendapat  berbagai  mazhab fiqh. Dan ketiga , makna ini hanya membatasi pada hakikat wakaf saja  dan  tidak  mengandung  perincian  yang  dapat  mencakup definisi  lain,  seperti  niat taqarrub kepada  Allah,  status kepemilikan, konteks waktu dan sebagainya. 12
Landasan Hadis ini melahirkan minimal lima prinsip umum yang  membentuk  kerangka  konseptual  dan  praktik  wakaf. Pertama ,  bahwa  kedudukan  wakaf  sebagai  sedekah  sunah  yang berbeda dengan zakat. Kedua , kelanggengan aset wakaf, sehingga harta  wakaf  tidak  boleh  diperjualbelikan,  diwariskan  maupun disumbangkan. Ketiga ,  keniscayaan  aset  wakaf  untuk  dikelola secara produktif. Keempat , keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk berbagai tujuan yang baik. Kelima , diperbolehkannya na╬ir wakaf mendapatkan bagian yang wajar dari hasil wakaf. 13
Qahaf  merangkum  dari  berbagai  pendefinisian  tentang wakaf,  dengan  menyebutkan  beberapa  inti  dari  wakaf,  yaitu: pertama ,  menahan  harta  untuk  dikonsumsi  atau  dipergunakan secara pribadi. Ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal yang  bernilai  ekonomis  dan  bisa  memberikan  manfaat  secara berulang-ulang  untuk  tujuan  tertentu. Kedua ,  definisi  wakaf mencakup harta, baik harta bergerak maupun tidak bergerak atau adanya  manfaat  dari  menkapitalisasi  harta  non  finansial. Ketiga ,
ءارلفلا يف اهب قدصتو ثرىً لاو بهىً لاو عابً لا ههأ رمع اهب قدصتف لاك . ) اهب تكدصتو اهلصأ تسبح فورعلماب اهنم لكؤً نأ اهيلو نم ىلع حاىج لا فيضلاو ليبسلا نباو الله ليبس يفو باكرلا يفو ىبرللا يفو
تجدحف لاك . لىمتم ريغ معطٍو لاام لجؤتم ريغ لالف نًريس نبا هب
12 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi., Hukum Wakaf (Jakarta: IIMaN Press, 2004), 61-2.
13 Tuti  A  Nadjib  &  Ridwal  Al-Makassary., Wakaf,  Tuhan,  dan  Agenda
Kemanusiaan (Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006), 30.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
131
mengandung  pengertian  melestarikan  harta  dan  menjaga keutuhannya  sehingga  memungkinkan  untuk  dimanfaatkan secara  langsung  atau  diambil  manfaat  hasilnya  secara  berulang- ulang. Keempat ,  berulang-ulangnya  manfaat  dan  kelanjutannya baik  yang  bersifat  sementara  maupun  selama-lamanya. Kelima , definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat  langsung  dari  harta  wakaf,  atau  juga  wakaf  produktif yang  memberi  manfaat  dari  hasil  produksinya,  baik  berupa barang maupun jasa serta menyalurkannya sesuai dengan tujuan wakaf. Keenam ,  mencakup  jalan  kebaikan  umum  keagamaan, sosial dan lainnya. Ketujuh , mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya. 14

## Ragam Metode Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia
Berdasarkan kajian yang dilakukan Musthafa atas analisis UU No  41  Tahun  2004  Tentang  wakaf,  ia  menyimpulkan,  bahwa beberapa  metode  pembaruan  hukum  wakaf  yaitu:  1) ma╣la╪a╪ mursalah ,  2) takh╣ī╣  al-qa╨ ā ,  3)  reinterpretasi  na╣,  4) takhyīr ,  5) talfiq , dan 6) siyasah shar‟iyyah. 15
Musthafa menguraikan berbagai macam metode pembaruan hukum  wakaf  sebagaimana  terdapat  dalam  UU  No  41  Tahun 2004 tentang wakaf yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 16
1. Metode takh╣īs  al-qa╨ā .  Metode  ini  digunakan  negara  untuk mengatur kewenangan peradilan dalam suatu kasus. Artinya ada  kewenangan  yurisdiksi  hakim  dalam  menangani  suatu kasus. Dalam UU wakaf, pasal 62 yang menjelaskan tentang penyelesaian  sengketa  mengenai  wakaf,  disebutkan  apabila penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1 (musyawarah  untuk  mufakat)  tidak  berhasil,  sengketa  dapat diselesaikan  melalui  mediasi,  arbitrasi  atau  pengadilan.  UU ini memberikan toleransi dalam penyelesaian sengketa wakaf
14 Mundir  Qahaf, al-Waqf  al- Islāmī  Ta ╢ awwuruhu,  Idā ratuhu,  Tanmiyatuhu (Dimasyq Syurriah: Dār al-Fikr, 2006), 52-4.
15 Musthafa, Sisi-sisi  Pembaruan  Hukum  Perwakafan  di  Indoensia  (Studi Analitis  UU  No  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf) ,  Tesis  (Yogyakarta:  UIN Sunan Kalijaga, 2009), 95.
16 Ibid ., 96
132 Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
dengan  musyawarah,  jika  gagal  dapat  meminta  bantuan pihak ketiga dalam mediasi atau arbitrasi. Jika gagal lagi, jalan terakhir  melalui  pengadilan.  Penyelesaian  perselisihan  yang menyangkut  persoalan  kasus  harta  benda  wakaf  diajukan kepada  pengadilan  agama.  Di  mana  harta  benda  wakaf  dan na╬ir  itu  berada,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Pengadilan  yang dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  pengadilan  agama  yang kompetensi  absolutnya  adalah  terhadap  perkara-perkara perdata  yang  antara  lain  tentang  wakaf.  Hal  sebagaimana ditegaskan  dalam  penjelasan  UU  wakaf  ini,  dan  diatur  pula dalam  UU  No.  3  tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama. Dengan  demikian  jelaslah  masalah-masalah  lainnya  yang secara  nyata  menyangkut  hukum  perdata,  sedangkan  yang terkait dengan perbuatan hukum pidana diselesaikan melalui hukum pidana pada pengadilan negeri. Adanya kewenangan pengadilan  agama  dalam  menyelesaikan  sengketa  wakaf adalah  salah  satu  bentuk  pembaruan  hukum  Islam  yang didasarkan pada metode ini.
2. Metode takhyīr dan talfīq . Takhyīr adalah memilih salah satu pendapat  ulama  yang  dikehendaki  di  antara  beberapa pendapat  yang  ada.  Adapun talfīq yaitu  menggabungkan beberapa  pendapat  yang  berbeda.  Adapun  penggunaan metode ini dapat ditemukan dalam: 17
a. Definisi  wakaf  pasal  1,  wakaf  didefinisikan  sebagai “perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan  atau menyerahkan sebagian harta benda wakaf miliknya untuk dimanfaatkan  selamanya  atau  jangka  waktu  tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut sharī„ah.
Dengan  kata  lain  wakaf  dengan  jangka  waktu tertentu, diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya.  Hal  ini  agaknya  berbeda  dengan mayoritas ulama Shafī„iyah, ╩anafiyyah dan Hambaliyah, bahwa wakaf harus diberikan secara permanen dan harus disertakan  pernyataan  yang  menunjukkan  hukum
17 Ibid ., 97.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
133
tersebut. 18 Sedangkan  menurut  mazhab  Maliki  tidak disyaratkan  wakaf  bersifat  abadi  tetapi  boleh  bersifat temporal. 19 Imam  Malik  menyatakan  wakaf  adalah menyedekahkan  manfaat  harta  dan  wakaf  merupakan sedekah  yang  dianjurkan  agama,  sedangkan  sadaqah  itu boleh  sementara  atau  selamanya.  Tidak  ada  dalil  yang mewajibkan  sedekah  bersifat mu’abbad . 20 Dilihat  dari definisi  yang  ada  dalam  UU  wakaf  yang  membolehkan wakaf  berjangka  waktu  tertentu,  maka  UU  tersebut melakukan  pembaruan  pemahaman  tentang  wakaf dengan menggunakan metode takhyīr ini.
b. Perubahan  dan  pengalihan  benda  wakaf.  Memanfaatkan benda  wakaf  berarti  menggunakan  benda  tersebut, sedang  benda  asal/pokoknya  tetap  tidak  boleh  dijual, dihibahkan,  atau  diwariskan.  Demikian  pula  secara prinsip  ditegaskan  dalam  UU  wakaf  sebagaimana  pasal 40: “harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:
a) dijadikan jaminan, b) disita, c) dihibahkan, d) dijual, e) diwariskan, f) ditukarkan atau g) dialihkan dalam bentuk pengalihan  hak  lainnya.  Namun  ketentuan  tersebut terdapat  pengecualian  yaitu  apabila  harta  wakaf  tersebut digunakan  untuk  kepentingan  umum  sesuai  dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  tidak bertentangan dengan sharī„ah. Pengecualian ini dilakukan harus  dengan  melalui  mekanisme  yang  telah  ditentukan, juga  harta  benda  yang  penggantinya  harus  bermanfaat dan  nilai  tukarnya  sekurang-kurangnya  sama  dengan harta  benda  wakaf  yang  digantikan.  Sedangkan  dalam pandangan fikih, para ulama berbeda pendapat, sebagian membolehkan  dan  sebagian  lainnya  melarangnya. Sebagian  ulama  Shafī„iyyah  dan  Malikiyah  berpendapat
18 Imam Abī Is ╪ āq Ibrahim, al-Muh adhdhab fī al -Fiqh Madhh ā b al- Imām al - Shāfī‘ī (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), 616.
19 Al-Dardir ī , al-Shar ╪ al- Kabīr bi ╩ a ╣ iyah al- Dāsuqī (Mesir: Matba„ah al- Bāb al-Halabī, tt), 76.
20 Imam  Abī ╩ asan Ibn ╩ abib al-Mawardi, al- ╩ awī  Kabī r (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), 379.
134 Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
tentang  perubahan  dan  pengalihan  harta  benda  wakaf tersebut  tidak  boleh  dijual,  ditukar,  diganti  atau dipindahkan. 21 Dasar yang digunakan adalah Hadis Nabi yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Umar. 22 Sedangkan mayoritas  ulama  Hanafiyah  memperbolehkan  praktik penggantian  dengan  syarat  bahwa  penggantian  tersebut dapat  disahkan  dengan  atas  kebijakan  hakim  dengan adanya  kemaslahatan  yang  terkandung  di  dalamnya. Sedangkan  benda  wakaf  yang  sudah  ada  atau  kurang berfungsi  lagi  dan  sudah  tidak  sesuai  dengan keperuntukan  wakif,  maka  Imam  Hambal  berpendapat tentang  bolehnya  menjual  atau  menggati  barang  wakaf tersebut  demi  maslahah  agar  harta  tetap  terjaga  meski tidak  tertuju  pada  jenis  atau  bentuk  barang  wakaf  yang asli. 23 Dilihat dari beberapa pendapat ulama tersebut UU wakaf cenderung menggunakan talfīq .  Hal ini didasarkan bahwa  prinsip  UU  tersebut  melarang  perubahan  status wakaf,  sebagaimana  pandangan  sebagian  ulama  mazhab. Tetapi  dalam  hal  ini  terdapat  pengecualian  sebagaimana dalam UU wakaf sendiri, demikian pula pendapat ulama mazhab. 24
c. Wakaf  harta  benda  bergerak  dan  tidak  bergerak.  Dalam UU wakaf dijelaskan harta wakaf ada yang berupa benda bergerak  dan  tidak  bergerak.  Menurut  imam  mazhab berbeda  pendapat  mengenai  harta  benda  wakaf, khususnya harta benda bergerak. Mereka pada prinsipnya benda  yang  diwakafkan  adalah  benda  yang  tidak bergerak.  Akan  tetapi  Hanafiyyah  berpendapat  benda bergerak  diperbolehkan  untuk  diwakafkan  dengan beberapa ketentuan, yaitu harta bergerak mengikuti harta tidak  bergerak  dan  harta  bergerak  yang  dipergunakan untuk  membantu  harta  benda  yang  tidak  bergerak.
21 Imam  Malik  Sahnun, Mudawwanah  al- Kubrā (Mesir:  al-Kahiriyyah, 1324 H), 342.
22 Imam Muslim, ╤ a ╪ ī ╪ Muslim…, 73.
23 Abdullah  Ibn  Qudama, al-M ughni  ‘ala  Mukhtashar  al - Khurafī , Jilid  4 (Mesir: al-Manar, 1348 H), 225.
24 Musthafa, Sisi- sisi Pembaruan…, 101.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
135
Sedangkan  menurut  Shafī‟iyah  disepakati  bahwa  harta benda  yang  bisa  diwakafkan  secara  alami,  selain  berupa harta  benda  tidak  bergerak  juga  termasuk  harta  benda bergerak. 25 Sedangkan ulama mazhab Maliki, di samping memperbolehkan  mewakafkan  harta  bergerak,  juga memperkenankan  wakaf  jasa/manfaat  suatu  benda seperti  uang,  dengan  syarat  kondisi  atau  nilai  benda tersebut  tidak  habis. 26 Berdasarkan  dari  beberapa pandangan  ulama  tersebut,  UU  wakaf  cenderung mengadopsi  mazhab  Maliki,  dengan  kata  lain  metode pembaruan menggunakan metode takhyīr .
3. Metode re-interpretation ,  penerapan  metode  menafsirkan kembali na╣-na╣ yang menjadi sandaran hukum dapat dilihat dalam  kasus  wakaf  uang.  Dalam  UU  wakaf,  wakaf  uang diatur dalam bagian tersendiri terpisah dengan wakaf benda bergerak  yang  berupa  uang.  Aturan  ini  mengingat  begitu pentingnya  wakaf  uang  tersebut,  dalam  meningkatkan kesejahteraan dengan perwakafan, terlebih lagi aturan dalam UU ini, menyentuh hingga mekanisme administratif. Hal ini muncul  sebagaimana  respon  MUI  dengan  fatwanya.  Dalam fatwa  MUI  disebutkan  berbagai  pertimbangan  seperti penafsiran na╣-na╣ al-Qur‟an dan Sunnah khususnya riwayat Ibnu  Umar,  pandangan  mazhab  empat,  yang  akhirnya berkesimpulan  bahwa  dalam  pandangan  MUI  perlu dilakukan  pembaruan  ulang  pemahaman  ( re-interpretation ) tentang hadis tersebut. 27 4. Metode siyāsah shar’iyyah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya,  metode  ini  lebih  menekankan  kebijakan administratif  regulatoris  terhadap  hukum  material  yang  ada dalam  aturan  perundang-undangan.  Dan  kebijakan  itu bertujuan  untuk  lebih  memaksimalkan  tercapainya  tujuan dari  hukum  material  dalam  UU  wakaf  tersebut.  Metode siyāsah  shar‟iyyah  ini  bisa  dilihat  dalam  aplikasi  UU  wakaf sebagi berikut: 28
25 Al-Kabisi, Hukum Wakaf …, 271.
26 Ahmad Dardiri, al-Shar ╪ al- ╤ āgī r , Juz IV (Mesir: Dār al Ma„ārīf, tt), 77.
27 Musthafa, Sisi- sisi Pembaruan…, 103.
28 Ibid, 104.
136 Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
a. Badan hukum Istilah  munculnya  badan  hukum  dalam  UU  wakaf merupakan  istilah  baru  yang  diciptakan  oleh  UU  modern dan  munculnya  bersamaan  dangan  munculnya  perusahaan atau  organisasi  modern.  Dengan  berkembangnya  badan hukum  ini,  yayasan  mempunyai  kekuatan  hukum  tersendiri dan  terpisah  secara  hukum  dari  pemiliknya  dan  para pengelolanya, sehingga muncul pula perbedaan antara badan hukum lembaga dangan badan hukum  pribadi. Penggunaan badan hukum dalam UU wakaf dapat dilihat dalam pasal 7-8 tentang  wakif  dan  pasal  9-10  tentang  na╬ir.  Dari  sudut kena╬iran yang berbadan hukum tentu dapat mengoptimalkan  fungsi  organisasi,  benda  wakaf  dan  dapat memberdayakan  secara  produktif  dan  lebih  mudah menerapkan mekanisme kontrol kelembagaan dalam rangka menghindari  penyimpangan  yang  tidak  perlu.  Dari  sudut pengelolaan oleh lembaga dengan sendirinya akan terbentuk rasa  pertanggungjawaban  lembaga  kena╬iran.  Dasar perumusan  badan  hukum  memang  belum  dikenal  dalam kajian  fikih  klasik  dan  dalam  UU  wakaf  lebih  cenderung dipakai dengan metode pembaruan siyāsah shar‘iyyah.
b. Badan Wakaf Indonesia.
Demikian pula dengan lahirnya BWI sesuai dengan UU wakaf . BWI diharapkan merupakan lembaga nasional yang memang  secara  khusus  mengurusi  wakaf.  Tugas  utama badan ini  adalah memberdayakan wakaf melalui pembinaan SDM  maupun  pengembangan  harta  benda  wakaf  untuk memajukan kesejahteraan umum. Intinya pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara  nasional  untuk  membina  para  na╬ir  agar  lebih profesional  dan  amanah.  Karena  itu,  aturan  ini  didasarkan juga  pada  metode siyāsah  shar‘iyyah yaitu  kewenangan pemerintah  untuk  melakukan  kebijakan  yang  dikehendaki kemaslahatannya  melalui  peraturan  yang  tidak  bertentangan dengan shari„ah.
c. Sertifikat wakaf uang.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  wakaf  uang,  maka  kemudian diterbitkan  pula  sertifikat  wakaf  uang.  Diterbitkan  oleh
137
lembaga  keuangan  shari„ah  kepada  wakif  dan  na╬ir  sebagai bukti  penyerahan  harta  benda  wakaf  berupa  uang.  Artinya UU  wakaf  tidak  hanya  mengatur  konsep  pemahaman tentang wakaf uang tetapi juga mekanisme administratif dari pembaruan  wakaf  uang  juga  diatur.  Adanya  pembaruan mekanisme
administratif sebenarnya untuk
mengoptimalisasikan  peran  wakaf  yang  transparan, akuntabel  dan  produktif  sehingga  tujuan  wakaf  dapat terealisasikan.
Dari  deskripsi  di  atas  tampak  jelas,  adanya  perubahan  dan perbaikan  konsep  pemahaman  tentang  wakaf,  serta  pengaturan administrasinya dalam UU wakaf.

## Arah Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia
Pembaruan  sangat  identik  dengan  perubahan  ke  arah  yang lebih baik, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada masa kini. Karenanya pembaruan dalam UU  ini, lebih mengacu pada suatu  konsep  yang  lebih  baik  tentang  pengaturan  wakaf  di Indonesia  dibandingkan  dengan  konsep  yang  telah  ada  dalam pandangan ulama klasik. Dengan kata lain, untuk mempermudah dalam  perumusan  pembaruan  hukum  Islam  dalam  UU  No  41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu membandingkan UU tersebut dengan  pendapat  umum  masyarakat  Indonesia  yang  menganut paham  dari  mazhab  tertentu.  Secara  umum  pembaruan  hukum yang ada dalam UU wakaf terdiri dari:
1. Arah  pembaruan  pemahaman  wakaf  dari  keberanjakan  fikih konvensional, yang mencakup :
a. Definisi wakaf, yaitu: wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk  memisahkan  dan  atau  menyerahkan  sebagian  harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna keperluan  ibadah  dan  atau  kesejahteraan  umum  sesuai dengan  shari„ah. 29 Definisi  wakaf  tersebut  terdapat  kata untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu, konsep  ini  tidak  terdapat  dalam  peraturan  sebelumnya. Seperti  dalam  PP  No.  28  Tahun  1977,  KHI  buku  ke  III,
29 Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
138 Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
demikian  juga  dengan  masyarakat  Indonesia  hanya mengenal  wakaf  yang  bersifat  abadi,  hal  ini  dikarenakan paham suatu mazhab, atau dapat dikatakan juga peraturan sebelumnya hanya diatur masalah wakaf tanah atau benda tidak bergerak. Cakupan benda dalam UU wakaf lebih luas tidak  hanya  benda  yang  tidak  bergerak  tapi  juga  wakaf uang.  Sedangkan  definisi  ulama  Shafi„iyyah  tentang keabadian  yang  mayoritas  dipegang  oleh  umat  Islam  di Indonesia  lebih  menekankan  wakaf  pada fixed  asset sehingga menjadikan syarat sah wakaf. 30
b. Terkait dengan harta benda wakaf, pembaruan yang dapat ditemukan adalah perluasan harta benda wakaf yang dirinci menjadi harta bergerak dan tidak bergerak. Misalnya, dalam harta  benda  yang  tidak  bergerak  dimaksudkan  pula  jenis baru seperti hak milik atas satuan rumah susun. 31 Perluasan benda  yang  diwakafkan  tentu  mengalami  perubahan  bila dibandingkan  dengan  peraturan  sebelumnya  yang  lebih dipergunakan  untuk  hal  yang  konsumtif,  seperti  kuburan musholla,  masjid,  madrasah,  dan  sebagainya.  Saat  ini  juga sedang berkembang dan sudah dipraktekkan oleh sebagian lembaga Islam yaitu wakaf uang, saham, dan surat berharga lainnya.  Di  samping  itu  juga  logam  mulia,  surat  berharga, kendaraan,  hak  atas  kekayaan  intelektual,  hak  sewa  dan benda  bergerak  lainnya  sesuai  dengan  shari„ah  dan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. Adanya perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf. Yang secara prinsip melarang melakukan perubahan harta  benda  wakaf  tersebut  seperti:  menjual,  ditukarkan, atau  dialihkan. 32 Namun  demikian  ketentuan  tersebut dapat  dikecualikan  apabila  harta  benda  wakaf  yang  telah diwakafkan  digunakan  untuk  kepentingan  umum  sesuai dengan  rencanan  umum  tata  ruang  kota  berdasarkan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.
30 Muhammad  Syarbini  Khatib, Mugnī  al -Mu ╪ tāj  Shar ╪ al- Minhā j , Jilid  2 (Mesir: Mushthafa Muhammad, tt), 376.
31 Pasal 16 ayat 1-3 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
32 Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
139
2. Arah  pembaruan  menuju  sistem  manajemen  pengelolaan wakaf yang terintegrasi
Penerapan  sistem  manajemen  dalam  perwakafan merupakan  satu  aspek  dalam  pembaruan  hukum  wakaf  di Indonesia.  Dalam  paradigma  lama,  wakaf  selama  ini  lebih mementingkan pelestarian dan keabadian benda wakaf. Maka dalam pembaruan paradigma baru, wakaf lebih menitikberatkan  pada  aspek  pemanfaatan  yang  lebih  nyata tanpa  kehilangan  eksistensi  benda  wakaf  itu  sendiri.  Untuk meningkatkan  dan  mengembangkan  aspek  pemanfaatannya, tentu  yang  sangat  berperan  aktif  adalah  sistem  manajemen yang  dalam  hal  ini  adalah  keadministrasian  dan  dibentuknya suatu  organisasi  yang  mengatur  terlaksananya  perwakafan tersebut.  Keadministrasian  yang  dimaksud  adalah  mencakup semua  pengaturan  administratif  terhadap  unsur  yang  ada dalam  perwakafan.  Pembaruan  keadministrasian  yang dimaksud adalah: 33
a. Pendaftaran dan pengumuman harta wakaf (Pasal 32-39)
b. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf
c. Penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama (Pasal 62)
d. Pembinaan dan Pengawasan (pasal 63-66)
e. Ketentuan pidana dan sanksi administratif (pasal 67-68)
3. Arah  pembaruan  menuju  penguatan  kapasitas  kelembagaan wakaf.  Hal  ini  terlihat  dengan  adanya  pembentukan  dan pendirian  lembaga  otonom  yang  mengurusi  masalah  wakaf secara  nasional  yaitu  BWI.  BWI  tersebut  secara  resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dan mulai bekerja pada tahun 2007 (UU No 41 Tahun 2004 Pasal 48-61). 34
Selain  itu  juga  muncul  organisasi  kelembagaan  yang  sangat berhubungan erat dengan upaya pembaruan wakaf di Indonesia seperti  LKS-PWU  (Lembaga  Keuangan  Shari„ah  Penerima Wakaf  Uang).  Lembaga  ini  dilahirkan  untuk  melakukan akselerasi  dalam  menghimpun  sumber  aset  wakaf  dari  wakaf uang (pasal 28). Lembaga ini secara eksplisit berasal dari lembaga keuangan  yang  berprinsip  shari„ah.  Pada  awalnya  LKS-PWU
33 Lihat UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
34 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif (Bandung: Simbiosa  Rekatama  Media, 2008), 165.
140 Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
terdiri  dari  beberapa  bank  shar ā „ah  seperti  Bank  Mu„amalah Indonesia,  Bank  Shari„ah  Mandiri,  Bank  BNI  Shari„ah,  Bank Mega  Shari„ah  dan  Bank  DKI  Shari„ah. 35 Begitu  juga  adanya Lembaga  Penjamin  Shari„ah  untuk  merespon  model pengembangan  aset  wakaf  berupa  wakaf  uang.  Lembaga  ini berfungsi  untuk  menjamin  aset  wakaf  agar  tidak  merugi  dan hilang ketika dikembangkan (Pasal 43).
Dalam  konteks  yang  berbeda,  muncul  lembaga  yang merupakan  stakeholder  wakaf,  seperti  asosiasi  na╬ir  Indonesia, BPN  dalam  konteks  pensertifikatan  tanah  wakaf,  dan sebagainya.
Dari beberapa aspek pembaruan hukum wakaf di Indonesia, yang  didasarkan  atas  telaah  UU  No.  41  Tahun  2004  tentang Wakaf  di  atas,  maka  bisa  dikelompokkan,  bahwa  pembaruan hukum wakaf bisa dalam konteks pemahaman materi inti wakaf dan pembaruan konteks kelembagaan atau manajerial yang lebih dititikberatkan  pada  upaya  penguatan capacity  building instrumen wakaf.  Artinya  hal  tersebut  menunjukkan  adanya  arah keberanjakan  hukum  wakaf  Indonesia  dalam  berbagai  konteks. Seperti dalam konteks: 1) arah keberanjakan tentang pemahaman hukum wakaf yang tidak mengikuti hanya salah satu mazhab, 2) arah pengembangan tatakelola wakaf dengan manajemen wakaf yang  lebih  integratif,  dan  3)  arah  pengembangan  kelembagaan wakaf yang lebih ditujukan untuk penguatan kapasitas bangunan wakaf Indonesia.

## Catatan Akhir
Dari  berbagai  ulasan  dan  penjelasan  di  atas,  bahwa  arah pembaruan  hukum  wakaf  Indonesia  ada  berbagai  konteks. Konteks  tersebut  adalah:  1)  arah  keberanjakan  tentang pemahaman hukum wakaf yang tidak mengikuti hanya salah satu mazhab,  2)  arah  pengembangan  tatakelola  wakaf  dengan manajemen  wakaf  yang  lebih  integratif,  dan  3)  arah pengembangan  kelembagaan  wakaf  yang  lebih  ditujukan  untuk penguatan kapasitas bangunan wakaf Indonesia.
35 Lihat  PP  Menteri  Agama  No.  4  Tahun  2009  tentang  Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
141
Namun  demikian,  sebagaimana  kritik  atas  produk  sebuah UU,  maka  ada  penyakit  bawaan  yang  dikenakannya,  bahwa produk  UU  tidak  terlepas  area  sosial  ekonomi  dan  politis  yang mengitarinya,  ditambah  adanya  perubahan  yang  sangat  besar yang  mungkin  saja  membutuhkan  penataan  kembali.  Contoh kecil  adalah  adanya  konsep  sertifikat  wakaf  tunai,  secara namanya saja sudah membingungkan, artinya ada juga sertifikat wakaf yang tidak tunai. Hal penting lainnya adalah aplikasi atau implementasi  dari  UU  wakaf  ini  menjadi  pertanyaan  besar seperti  eksistensi  BWI  sebagai  institusi  yang  diharapkan  dapat berperan lebih, ternyata mendapatkan  hambatan dan rintangan. Metode  pembaruan  hukum  wakaf  di  Indonesia,  masih membutuhkan  amunisi  yang  lebih  untuk  menuju  tujuan  mulia yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  luas. Wa  al-Lāh a ‘ l ā m bi al-╣awāb. ●
Daftar Pustaka.
al-Baqi,  Ibrahim  Mahmud  Abd.  2006. Dawr  al  Waqf  fi  Tanmiyat al-Mujtama‘  al-Madanī  (Namūdaj  al-Amānah  al-‘Ammah  li  al- Awqāf  bi  Dawlah  al-Kuwait) .  Daulah  Kuwait:  al-Amānah  al- „Ammah  li  al-Awqāf  Idārah  al-Dirāsah  wa  al-„Alaqāt  al- Khārijiyyah.
Bukhari, Imam. 1981. ╤ā╪ī╪ al-Bukhārī . Jilid 3. Semarang, Thaha
Putra.
Dardiri, Ahmad. tt. al-Shar╪ al-╤ ā g ī r . Juz 4. Mesir: Dār al-Ma„ārīf. al-Dardiri.  tt .  al-Syar╪  al-Kabīr  bi  ╩ā╣iyah  al-Dāsuqī. Mesir:
Matba„ah al-Bāb al-Halabī. al-Dimasqī, Taqīy al-Dīn Abi Bakr Ibn Muhammad Al-╩usaini. Tt. Kifāyat al-Akhyār f ī ╩all Gāyat al-Ikhti╣ar , Jilid 2. Semarang: Thaha Putra.
Ibn Anas, Imam Malik. tt. al-Mudawwanat al-Kubrā , Jilid 4. Beirūt,
Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
Ibn  Qudama,  Abdullah,  1348  H, al-Mugnī  ‘alā  Mukhta╣ar  al- Khurafī, Jilid 4. Mesir: al Manar.
Ibrahim,  Imam  Abi  Is╪āq.  1994. al-Muhadhdhab  f ī al-Fiqh Madhh ā b al-Imām al-Shafī‘ī , Beirūt: Dār al-Fikr.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
al-Kabisi,  Muhammad  Abid  Abdullah.  2004. Hukum  Wakaf , Jakarta: IIMaN Press.
Khatib, Muhammad Syarbini. tt. Mugnī al-Mu╪tāj Shar╪ al- Minhāj , Jilid 2. Mesir: Mushthafa Muhammad. al-Mawardi,  Imam  Abi  ╩asan  ibn  Habib. 1994. al-╩awī  Kabīr . Beirūt: Dār al-Fikr.
Mubarok,  Jaih.  2008. Wakaf  Produktif .  Bandung:  Simbiosa Rekatama Media.
Muslim, Imam. tt. ╤ā╪ī╪ Muslim , jilid 2. Bandung: Dahlan.
Musthafa. 2009. Sisi-sisi Pembaruan Hukum Perwakafan di Indoensia (Studi  Analilis  UU  No  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf) ,  Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Nadjib,  Tuti  A  &  Al-Makassary,  Ridwan.  2006. Wakaf,  Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan . Jakarta: CSRS UIN Jakarta. PP  Menteri  Agama  No.  4  Tahun  2009  tentang  Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
Qahaf,  Mundir.  2006. al-Waqf  al-Islāmī  Ta╢awwuruhu,  Idāratuhu, Tanmiyatuhu . Dimasyq Shurriah: Dār al-Fikr. Sabiq, Al-Sayyid. 1983. Fiq╪ al-Sunnah, Jilid 3. Beirūt, Dār al-Fikr. Sahnun,  Imam  Malik.  1924. Mudawwanah  al-Kubr ā .  Mesir:  al- Kahiriyyah.
Salabi,  Mu╪ammad  Mu╣╢afā.  1957. Mu╪ā╨arah  fī  al-Waqf  wa  al-
Wa╣iyyat , (Mesir, Dār al-Ta‟līf. al-Shafī„ī,  Muhammad  Ibn  Idris.  tt. al-Umm ,  Jilid  3.  Mesir,
Maktabah Kuliyat al-Azhariyyah.
al-Sharakhsī, Abi Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl, 2001,
Kitāb al-Mabsū╢, Jilid 4 . Beirūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyah. UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.