## REALISASI ISBAT NIKAH PADA PELAKSANAAN SIDANG TERPADU DI PENGADILAN AGAMA
Fatimah Zahrah 1 , Patimah 1
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: zjunaid09@gmail.com
Abstrak
Iṡbāṭ nikah  adalah  penetapan  dan  pengesahan  perkawinan  oleh  pengadilan  dengan  alasan- alasan  tertentu.  Salah  satu  cara  memperoleh iṡbāṭ nikah  adalah  dengan  mengikuti  sidang terpadu  yang  dilaksanakan  oleh  pengadilan.  Masalah  pokok  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimanakah  realisasi iṡbāṭ nikah  dalam  pelaksanaan  sidang  terpadu  di  Pengadilan  Agama Kendari  Kelas  IA,  yang  meliputi  pelaksanaan  sidang iṡbāṭ nikah  dan  realisasi iṡbāṭ nikah terpadu  kaitannya  dengan  penetapan  akta  nikah. Penelitian  ini  termasuk  penelitian  lapangan ( field  research )  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dalam  kanca  kehidupan  sebenarnya. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa iṡbāṭ nikah merupakan usaha yang ditempuh untuk  memperoleh  akta  nikah,  dimana  prosedur  pengajuan  permohonan iṡbāṭ nikah  dapat dilakukan  secara volunteir dan contentiosa . Iṡbāṭ nikah  terpadu  merupakan  realisasi  kerja sama  Pengadilan  Agama,  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  (Disdukcapil)  dengan  tujuan  memberi  pelayanan  hukum  kepada  masyarakat untuk memperoleh akta nikah. Penulis menghimbau kepada instansi yang terkait, untuk tetap konsisten  dalam  mengadakan  pelayanan  terpadu  kepada  masyarakat  dan  penulis  juga menghimbau kepada masyarakat luas, agar menjadikan program pelayanan sidang terpadu ini sebagai  momentum  untuk  mendapatkan  pengakuan  dari  negara  atas  perkawinan  yang sebelumnya tidak tercatatkan
Kata Kunci: Iṡbāṭ Nikah, Sidang Terpadu, Pengadilan Agama.

## Abstract
Confirmation marriage is the establishment and validation of a marriage by a court of certain reasons.  One  way  to  obtain  confirmation  of  marriage  is  to  follow  an  integrated  trial conducted  by  the  court.  The  main  problem  in  this  research  is  how  the  realization  of confirmation of marriage in the implementation of the integrated session in Kendari Class IA Religious Court, which includes implementation of the confirmation hearing of marriage and the  realization  of  an  integrated  confirmation  marriage  relation  to  the  establishment  of  a marriage certificate. This study included field research is research done in real life. Based on this study showed that  confirmation marriage is  a business in which  to obtain the  marriage certificate,  where  the  procedure  of  submission  of  application  confirmation  can  be  done volunteir  marriage  and  contentiosa.  Isbat  integrated  marriage  is  the  realization  of cooperation  Court  of  Religion,  Religious  Affairs  Office  (KUA)  and  the  Department  of Population and Civil Registration (Disdukcapil) with the purpose of providing legal services to the public to obtain the marriage certificate. The author appealed to relevant agencies, to remain consistent in conducting integrated service to the public and the author also appealed
Fatimah Zahrah, Patimah
to  the  general  public  for  making  integrated  hearing  care  program  as  a  momentum  to  gain recognition of the State over the previous marriage was not registered.
Keywords: Confirmation Marriage, Integrated Assemblies, Religious Court.

## A. Pendahuluan
Hukum  Islam  adalah  keadilan,  kepedulian,  kasih  sayang  dan  kesetaraan.  Tidak  hanya kesamaan  di  depan  hukum  yang  diperjuangkan,  tetapi  hukum  Islam  memberikan  hak yang  setara  kepada  setiap  orang  berdasarkan  norma  hidup  yang  berlaku  di  masyarakat. Senada  dengan  gagasan  ini  adalah  pernyataan  Ibn  Qayyim  Al-Jawziyyah,  yaitu “ asas dan  pijakan  syari’at  Islam  adalah  hikmah  dan  kemaslahatan  dan  kehidupan bermasyarakat;  dan  (Syari’at  Islam)  sebaliknya  menentang  segala  bentuk  kerusakan, kedzoliman  dan  kesia-siaan.”  Ini  artinya,  segala  bentuk  ketidak  adilan  adalah  musuh utama  hukum  Islam.  Bahkan  dalam  banyak  ketentuan,  hukum  Islam  sangat  berpihak kepada  kelompok  yang  lemah,  tertindas.  “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 1
Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa sahnya perkawinan bukan hanya  suatu  peristiwa  hukum  biasa  tetapi  juga  merupakan  ikatan  suci  yang  mana memiliki tujuan tertentu. Ditinjau dari segi yuridis perkawinan akan menimbulkan suatu hubungan  yang  bersifat  hak  dan  kewajiban  antara  suami  dan  istri  secara  timbal  balik, selain  hal  tersebut  perkawinanjuga  merupakan  suatu  perbuatan  yang  berupa  ibadah. Setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan tersendiri tentangperkawinan. Sehingga pada  prinsipnya  diatur  dan  harus  tunduk  pada  ketentuan-ketentuan  ajaran  agama  yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan. 2
Namun dalam perkawinan agama Islam memiliki dua aturan yang harus terpenuhi yaitu hukum  secara  undang-undang  dan  hukum  agama  Islam  itu  sendiri.  Rukun  dan  syarat menetukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya
1 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 6.
2 Abdurrahman  dan  Syahrani, Masalah-masalah  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, (Bandung;  Alumni, 2001), hlm. 17.
perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut merupakan sesuatu yang harus diadakan. 3
Jika  rukun  nikah  terpenuhi  maka  dalam  pandangan  hukum  Islam  perkawinannya  sah menurut  agama  tetapi  tidak  sah  menurut  undang-undang  karena  tidak  ada  bukti  yang menguatkan  sahnya  perkawinan  tersebut  oleh  karena  itu  perlu  adanya  pencatatan perkawinan  karena  merupakan  bukti  otentik  dalam  bentuk  akta  nikah  yang  merupakan syarat untuk membuat akta kelahiran bagi anak.
Tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  ada  sebagian  masyarakat  yang  tidak  mencatatkan perkawinannya  di  Kantor  Urusan  Agama,  baik  sebelum  diundangkannya  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun setelahnya.  Untuk itu, agar dapat  diakui  oleh  hukum  (hukum  positif)  terkait  dengan  tidak adanya  bukti  pernikahan yang  dilangsungkan,  maka  pemerintah  memberikan  suatu  jalan  yaitu  sidang  terpadu dengan prosesmenetapkan kembali perkawinan yang sebelumnya telah dilakukan namun tidak dicatat, atau dalam istilah lain disebut dengan Iṡbāṭ nikah. 4
Iṡbāṭ nikah  adalah  sebuah  proses  pencatatan  nikah  terhadap  perkawinan  di  bawah tangan, untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan. Seperti yang telah dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  Islam,  serta  dijelaskan  pula  dalam  UU  No.  1 Tahun 1974 Pasal 2ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaanya diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 bab II Pasal 2 ayat  (1)  PP  No.  9  Tahun  1975,  pencatatan  Perkawinan  dari  mereka  yang melangsungkannya  menurut  Agama  Islam  dilakukan  oleh  pegawai  pencatat, sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang  Undang  No.  3  Tahun  1954,  tentang  Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
3 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia;  Antara  Fiqh  Munakahat  dan  Undang- Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 59.
4 Kementerian  Agama  RI, Menelusuri  Makna  di  Balik  Fenomena  Perkawinan  di  Bawah  Umur  dan Perkawinan Tidak Tercatat, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), hlm. 115.
Fatimah Zahrah, Patimah
Perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan  akan  diterbitkan  Akta  Nikah  atau  Buku  Nikah  merupakan  unsur  konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada  atau  belum  ada  perkawinan.  Sedangkan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  Akta  Nikah  dan  pencatatan  perkawinan  bukan  satu-satunya alat  bukti  keberadaan  atau  keabsahan  perkawinan,  karena  itu,  walaupun  sebagai  alat bukti  tetapi  bukan  sebagai  alat  bukti  yang  menentukan  sahnya  perkawinan,  karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan. 5 Kalau  demikian,  fungsi  dan  kedudukan  pencatatan  perkawinan  pada  Pegawai  Pencatat Nikah  Kantor  Urusan  Agama  (bagi  pasangan  suami  istri  yang  beragama  Islam)  adalah untuk menjamin ketertiban hukum ( legal order ). 6 Tidak ada yang meragukan pentingnya ketertiban  hukum  sebagai  instrumen  kepastian  hukum,  kemudahan  hukum,  di  samping sebagai salah satu alat bukti adanya perkawinan..
Dari  uraian  di  atas,  jelas  bahwa  perkawinan  yang  di iṡbāṭ kan  oleh  Pengadilan  Agama adalah  perkawinan  yang  dilakukan  menurut  hukum  agama  (syariat  Islam),  akan  tetapi tidak  tercatat  atau  dicatatkan.  Dengan  kata  lain,  Pengadilan  Agama  hanya  akan mengabulkan permohonan iṡbāṭ nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan itu  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan  secara  syariat  Islam  dan  tidak  melanggar larangan  perkawinan  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Sidang iṡbāṭ dilakukan  oleh  hakim  pengadilan  dengan  didatangkannya  saksi-saksi perkawinan  bagi  pasangan  yang  melakukan  permohonan iṡbāṭ nikah  sebagai  alat  bukti bagi  hakim  untuk  mengesahkan  perkawinan  yang  dilakukan  hanya  secara  agama  yang nantinya akta nikahnya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Pengadilan  Agama  yang  memeriksa,mengadili  dan  memutuskan  perkara iṡbāṭ nikah serta  Kantor  Urusan  Agama  yang  mencatat  dan  menerbitkan  akta  nikah  dan  Kantor
5 Bagir Manan, Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU No.1 Tahun 1974, makalah  yang  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  “Problematika  Hukum  Keluarga  dalam  Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum” di Jakarta 1 Agustus 2009, hlm. 5-6.
6 Darji  Darmodiharjo,  dan  Shidarta, Pokok-Pokok  Pisafat  Hukum ,  (Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 2006), hlm. 197.
Pencatatan  Sipil  yang  menerbitkan  akta  kelahiran.  Ketiga  instansi  inilah  yang memberikan  kepastian  hukum  baik  secara  agama  maupun  UU.  Sehingga  pelaksanaan tetap sesuai dengan mekanisme yang ada serta sesuai dengan hukum yang berlaku.
Oleh  karena itu,  pentingnya  setiap  perkawinan  sudah  seharusnya  memiliki  akta  otentik sebagai bukti hukum yang diakui oleh Negara. Hal ini penting karena perkawinan yang tidak memiliki akta nikah maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum, meskipun  perkawinan  itu  dilakukan  sah  menurut  agama.  Selain  itu,  akta  nikah  adalah syarat  bagi  pasangan  suami  istri  yang  telah  memiliki  anak  untuk  menerbitkan  akta kelahiran di Kantor Pencatatan Sipil.

## B. Metode Penelitian (Bold)
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: Pertama, metode  observasi adalah pengamatan  dan  pencatatan  dengan  sistematis  fenomena-fenomena  yang  sudah  diteliti. Kedua,  metode interview adalah  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk mendapatkan  keterangan  atau  pendirian  responden  melalui  percakapan  langsung  atau berhadapan  muka.  Ketiga,  metode  dokumentasi  adalah  sebuah  cara  yang  dilakukan untuk  menyediakan  dokumen-dokumen  dengan  bukti  yang  akurat  dari  pencatatan sumber-sumber  informasi  khusus  dari  karangan  atau  tulisan,  wasiat  buku,  undang- undang,  dan  sebagainya. 7 Adapun  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: Pertama,  pendekatan  sosial/  sosiologis,  yaitu pendekatan  yang  dilihat  secara  langsung  fakta-fakta  yang  terjadi  di  lapangan.  Kedua , pendekatan normative (syar’i),  yaitu  pendekatan  yang  menelusuri  pendekatan  syariat Islam seperti al-Qur’an dan hadist yang relevan dengan masalah yang di  bahas. Ketiga , pendekatan  yuridis,  pendekatan  yang  dimaksud  untuk  melihat  aturan-aturan  yang berlaku  dalam  kodifikasi  hukum  kemudian  merelevansikannya  dengan  masalah  yang dibahas.
7 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek  3 ,  (Jakarta:  Bina  Aksara,1981), hlm. 187.
Fatimah Zahrah, Patimah

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A
a. Iṡbāṭ Nikah Bukan Terpadu
Iṡbāṭ nikah pada hakikatnya merupakan usaha yang ditempuh untuk memperoleh akta nikah bagi mereka yang belum memilikinya. Akta nikah ini menjadi penting dimiliki,  karena  akta  nikah  tersebut  merupakan  bukti  autentik  dari  peristiwa pernikahan  atau  perkawinan.  Hal  ini  telah  dijelaskan  dalam  Kompilasi  Hukum Islam, bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”. 8
Sementara solusi yang ditawarkan oleh Kompilasi Hukum Islam bagi mereka yang belum  memiliki  akta  nikah  adalah  mereka  dapat  mengajukan  permohonan iṡbāṭ nikah ke  Pengadilan  Agama.  Hal  ini  dinyatakan dalam  pasal  7  ayat  2  Kompilasi Hukum Islam, bahwa, “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan iṡbāṭ nikahnya ke Pengadilan Agama”. 9
Terkait  dengan  pelaksanaan iṡbāṭ nikah,  penulis  melakukan  wawancara  dengan salah  seorang  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Kendari,  yaitu  Ibu  Dra.  Hj. Musabbihah, S.H., M.H. Dalam wawancara tersebut, Ibu Musabbihah mengatakan bahwa, “ iṡbāṭ nikah  merupakan  perkara  yang  berbentuk  permohonan  ( volunteir ), namun  dalam  kondisi  tertentu  dapat  berubah  menjadi  perkara  gugatan ( contentiosa )”. 10
Dalam hukum acara perdata, perkara yang diajukan untuk diadili terbagi menjadi dua, yaitu:
1) Perkara permohonan/ Volunteir ;
Perkara  permohonan  merupakan  perkara  yang  di  dalamnya  tidak  terdapat sengketa,  atau  perkara  yang  diajukan  dalam  bentuk  permohonan  dan  pada
8 Republik Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam .
9 Republik Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam .
10 Musabbihah  (51  tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Kendari ,  Wawancara, Kendari,  21  Desember 2019.
akhirnya  membutuhkan  penyelesaian  dari  pengadilan  dengan  memberikan penetapan. 11
Iṡbāṭ nikah bersifat permohonan apabila:
a) Diajukan oleh pemohon tanpa melibatkan pihak lain sebagai termohon;
b) Suami-istri mengajukan permohonan secara bersama-sama;
c) Diajukan oleh suami/ istri yang ditinggal mati oleh suami/ istrinya, sedang pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia;
2) Perkara gugatan/ Contentiosa
Perkara gugatan merupakan perkara yang di dalamnya terdapat unsur sengketa antara  para  pihak  yang  pada  akhirnya  mengharuskan  pengadilan  untuk menyelesaikan hal tersebut dengan memberikan putusan. 12
Iṡbāṭ nikah yang bersifat contentiosa apabila:
a) Pihaknya  terdiri  dari  pemohon  melawan  termohon  atau  penggugat melawan tergugat;
b) Diajukan  oleh  suami  atau  istri  dengan  mendudukkan  suami  atau  istri sebagai pihak termohon;
c) Diajukan  oleh  suami  atau  istri  sedang  salah  satu  dari  suami  atau  istri tersebut  masih  ada  hubungan  perkawinan  dengan  pihak  lain,  maka  pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dari permohonan tersebut;
d) Diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia;
e) Diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.
b. Alasan Masyarakat Mengajukan Permohonan Iṡbāṭ Nikah
Di  Pengadilan  Agama  Kendari  Kelas  IA,  penulis  melakukan  wawancara  dengan beberapa  warga  yang  hendak  memperoleh  akta  nikah  dengan  mengajukan permohon iṡbāṭ nikah.  Dan  dari  hasil  wawancara  tersebut,  penulis  menemukan
11 Cik  Hasan  Bisri, Peradilan  Agama  Di  Indonesia, (Jakarta:  PT.  Raja  Grapindo  Persada,  1998),  hlm. 229.
12 Cik  Hasan  Bisri, Peradilan  Agama  Di  Indonesia ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grapindo  Persada,  1998),  hlm. 229.
Fatimah Zahrah, Patimah
beberapa  alasan  yang  menjadi  pendorong  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan akta nikah lewat permohonan iṡbāṭ nikah, yaitu:
1) Akta Kelahiran Anak
Salah  satu  alasan  pengajuan  permohonan iṡbāṭ nikah  di  Pengadilan  Agama Kendari Kelas IA adalah ingin membuat akta kelahiran bagi anaknya. Dalam pasal  55  ayat  1  dijelaskan  bahwa:  “Asal-usul  seorang  anak  hanya  dapat dibuktikan  dengan  akte  kelahiran  yang  authentik,  yang  dikeluarkan  oleh pejabat  yang  berwenang”. 13 Dari  pasal  tersebut  penulis  dapat  menjelaskan bahwa akte kelahiran menjadi penting dimiliki oleh seorang anak yang lahir ke dunia  dikarenakan  dengan  akte  inilah  seorang  anak  diakui  sebagai  warga Negara dan dapat diberikan hak-haknya sebagai warga Negara.
Akte  kelahiran  anak,  menjadi  sulit  dimiliki  apabila  kedua  orang  tua  anak tersebut  tidak  memiliki  akte  nikah  yang  merupakan  persyaratan  yang  harus dipenuhi untuk membuat akte kelahiran. Hal ini dapat dilihat secara langsung pada  pasal  33  ayat  1  Perpres  Nomor  96  tahun  2018  tentang  Persyaratan  dan Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil  yang  mengatakan bahwa,”pencatatan  kelahiran  WNI  harus  memenuhi  persyaratan:  a.  surat keterangan kelahiran;  b. buku  nikah/  kutipan akta  perkawinan atau  bukti  lain yang sah; c. KK, dan; d. KTP-el”. 14
2) Hilangnya Akta Nikah
Alasan lain yang penulis temukan adalah beberapa pasangan telah kehilangan akta  nikahnya  dan  ketika  mereka  mengecek  salinan  akta  nikah  tersebut  di Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan,  sudah  tidak  didapatkan  lagi  salinannya. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa, “perkawinan hanya dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah  yang  dibuat  oleh  pegawai  pencatat nikah”. 15 Berdasarkan pasal tersebut penulis dapat mengatakan bahwa dengan
13 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .
14 Republik Indonesia, Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .
15 Republik Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam .
hilangnya akta nikah, maka hilang pula bukti autentik yang dapat membuktikan terjadinya peristiwa perkawinan.
Hal  yang  perlu  dilakukan  oleh  pasangan  suami  istri  untuk  mendapatkan kembali  akta  nikahnya  yang  hilang  adalah  dengan  mengajukan  permohonan iṡbāṭ nikah.  Hal  ini  sesuai  dengan  petunjuk  Kompilasi  Hukum  Islam,  pasal  7 ayat 2 yang mengatakan bahwa, “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan iṡbāṭ nikahnya ke Pengadilan Agama”. 16
3) Persyaratan Pembuatan Paspor
Di Pengadilan  Agama Kendari  Kelas  IA, beberapa  pasangan suami  istri  yang penulis temui  adalah pasangan  yang akan  menunaikan ibadah  umroh dan  ada pula  beberapa  pasangan  yang  akan  hijrah  ke  negeri  seberang  untuk  mencari pekerjaan.  Yang  menjadi  kendala  beberapa  pasangan  suami  istri  tersebut adalah  dalam  hal  pembuatan  paspor,  ternyata  persyaratan  yang  dibutuhkan adalah melampirkan akta nikah begitu pula akta kelahiran.
Hal ini dengan terang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor,  yang  mengatakan  bahwa:  Bagi  warga  Negara Indonesia  yang  berdomisili  atau  berada  di  wilayah  Indonesia,  permohonan  Paspor biasa  diajukan  kepada  Menteri  atau  Pejabat  Imigrasi  yang  ditunjuk  pada  Kantor Imigrasi  setempat  dengan  mengisi  aplikasi  data  dan  melampirkan  dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas: Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau  surat  keterangan  pindah  ke  luar  negeri;  Kartu  keluarga;  Akta  kelahiran,  akta perkawinan  atau  buku  nikah,  ijazah  atau  surat  baptis;  Surat  pewarganegaraan Indonesia  bagi  Orang  Asing  yang  memperoleh  kewarganegaraan  Indonesia  melalui pewarganegaraan  atau  penyampaian  pernyataan  untuk  memilih  kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Surat penetapan ganti nama
16 Republik Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam .
Fatimah Zahrah, Patimah
dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa. 17
Inilah  beberapa  alasan  pengajuan  permohonan iṡbāṭ nikah  yang  penulis  temukan  di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA.
c. Prosedur Pelaksanaan Iṡbāṭ Nikah Bukan Terpadu
Lebih  lanjut,  penulis  juga  mewawancarai  Bapak  drs.  H.  Ahmad  P,  M.H  (Hakim Anggota),  untuk  mengetahui  prosedur  pelaksanaan iṡbāṭ nikah.  Dalam  wawancara tersebut  bapak  Ahmad  mengatakan  bahwa,  “tata  cara  atau  prosedur  pengajuan permohonan iṡbāṭ nikah,  tidak  ada  perbedaan  dengan  tata  cara  atau  prosedur pengajuan permohonan dalam perkara lainnya”. 18
Berdasarkan hasil wawancara di  atas, maka penulis  dapat menjelaskan bahwa  dalam prosedur  pengajuan  permohonan iṡbāṭ nikah,  langkah  atau  tata  cara  pengajuannya adalah sebagai berikut:
1) Membuat permohonan;
a) Surat permohonan ini dapat dibuat sendiri, atau jika tidak mampu, maka dapat meminta  bantuan  kepada  Pos  Bakum  (Pos  Bantuan  Hukum)  yang  ada  di Pengadilan Agama;
b) Melampirkan surat-surat lain yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA  yang  menyatakan  bahwa  pernikahan  pemohon  tidak  tercatat,  dan melampirkan fotocopy KTP,
2) Membayar Panjar Biaya Perkara;
a) Apabila  pemohon  tidak  mampu  membayar  biaya  perkara,  maka  dapat mengajukan untuk berperkara secara cuma-cuma/ prodeo;
b) Bukti dari panjar biaya perkara dapat dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara, apabila perkara telah selesai.
3) Menanti Panggilan Sidang;
17 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor .
18 Ahmad P, (59 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kendari , Wawancara, Kendari, 28 Desember 2019.
a) Pengadilan  akan  melakukan  panggilan  kepada  pemohon  melalui  surat panggilan;
b) Dalam surat panggilan tersebut akan tertera hari, waktu dan tanggal pemohon diharuskan untuk hadir.
4) Menghadiri Persidangan;
a) Pada persidangan pertama ini, hakim akan memeriksa identitas para pihak;
b) Pada  sidang  berikutnya  dan  seterusnya,  hakim  akan  meminta  pemohon  untuk memberikan  bukti  dan  menghadirkan  saksi  yang  dapat  membuktikan  bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pemohon adalah sah.
5) Putusan/ Penetapan
a) Jika  permohonan  pemohon  dikabulkan,  pengadilan  akan  mengeluarkan putusan/ penetapan iṡbāṭ nikah;
b) Salinan putusan/ penetapan dapat diambil setelah 14 hari;
Setelah  pemohon  mendapatkan  salinan  putusan,  maka  pemohon  dapat  langsung meminta  kepada  KUA  setempat  untuk  mencatatkan  pernikahan  atau  perkawinan pemohon.
2. Realisasi Iṡbāṭ Nikah Terpadu dalam Kaitannya dengan Penetapan Akta Nikah
a. Iṡbāṭ Nikah Terpadu dan Tujuannya
Iṡbāṭ nikah  terpadu  ini  merupakan  program  yang  dibentuk  dengan  pertimbangan bahwa  banyak  masyarakat  di  luar  sana,  terutama  mereka  yang  kurang  mampu, terkendala  dalam  hal  biaya,  jarak  dan  waktu  dalam  menyelesaikan  proses pencatatan  perkawinannya.  Untuk  mengetahui  lebih  lanjut  terkait  dengan iṡbāṭ nikah terpadu ini, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim di Pengadilan  Agama  Kendari  Kelas  I  A,  yaitu  Bapak  Drs.  Ahmad  P,  M.H.  Dalam wawancara  tersebut  Bapak  Ahmad  P  mengatakan:  “Kata  terpadu  dalam  istilah iṡbāṭ nikah  terpadu,  maksudnya  bahwa  dalam  hal  pelaksanaan  sidang  untuk permohonan iṡbāṭ nikah  tersebut  dilakukan  secara  bersama-sama  dengan melibatkan beberapa unsur.  Di antara pihak yang dilibatkan dalam hal ini adalah
Fatimah Zahrah, Patimah
Pengadilan  Agama,  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (Disdukcapil)  dan Kantor Urusan Agama (KUA)”. 19
Hal ini secara jelas tercantum dalam pasal 1 Perma Nomor 1 tahun 2015. Dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa: “Pelayanan terpadu sidang keliling yang selanjutnya disebut  pelayanan  terpadu  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan secara bersama-sama dan terkordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan  Negeri  atau  Pengadilan  Agama/  Mahkamah  Syar’iyah,  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten/  Kota,  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan,  dalam  layanan  keliling,  untuk  memberikan  pelayanan  pengesahan perkawinan,  dan  perkara  lainnya  sesuai  dengan  kewenangan  Pengadilan  Negeri dan iṡbāṭ nikah  sesuai  dengan  kewenangan  Pengadilan  Agama/  Mahkamah Syar’iyah  dan  untuk  memenuhi  pencatatan  perkawinan  dan  pencatatan kelahiran”. 20
Dari  pasal  di  atas,  penulis  dapat  melihat  bahwa  ada  perbedaan  istilah  yang digunakan  antara  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama.  Pada  pengadilan Negeri  menggunakan  istilah  pengesahan  perkawinan.  Sementara  di  Pengadilan Agama menggunakan istilah iṡbāṭ nikah.
Selain  itu  penulis  juga  menemukan  dalam  pasal  1  Perma  Nomor  1  tahun  2015 bahwa dalam hal sidang iṡbāṭ nikah terpadu ini diadakan dengan kerja sama antara Pengadilan  Agama,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  serta  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan.  Pada  dasarnya iṡbāṭ nikah  terpadu  ini  merupakan gabungan dari sidang keliling yang dilaksanakan oleh pengadilan agama, layanan di  luar  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan  layanan  keliling  pembuatan  akta  lahir yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Sehingga  dengan  adanya  pelayanan  terpadu  ini,  pasangan  suami  istri  yang mengajukan  permohonan iṡbāṭ nikah,  selain  mendapatkan  penetapan  terhadap
19 Ahmad P, (59 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kendari , Wawancara, Kendari, 24 Desember 2019.
20 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang  Keliling  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama/  Mahkamah  Syar’iyah  dalam  Rangka  Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran .
status  perkawinannya  dari  pengadilan  agama,  juga  mendapatkan  surat  nikah  dari Kantor Urusan Agama dan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan  Catatan Sipil.
Penulis  mewawancarai  Bapak  Muhammad  Laode  Nurad  salah  seorang  warga pemohon iṡbāṭ nikah  terpadu  di  Pengadilan  Agama  Kendari  Kelas  IA,  beliau mengatakan  bahwa:  “ Iṡbāṭ nikah  terpadu  ini  sangat  membantu  karena  jika  ingin langsung menyelesaikan iṡbāṭ nikah ini ke Pengadilan Agama Kendari Kelas IA, yang jaraknya lumayan jauh dari tempat tinggal, menghabiskan biaya yang cukup banyak”. 21
Iṡbāṭ nikah  terpadu  juga  merupakan  program  yang  dibuat  dengan  tujuan  untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  diatur dalam  Perma  Nomor  1  tahun  2015,  yang  mengatakan  bahwa:  Pelayanan  terpadu bertujuan untuk:
1) Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum;
2) Membantu  masyarakat  terutama  yang  tidak  mampu  dalam  memperoleh  hak atas  akta  perkawinan,  buku  nikah,  dan  akta  kelahiran  yang  dilakukan  dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. 22
b. Perbedaan Iṡbāṭ Nikah Terpadu dan Iṡbāṭ Nikah Bukan Terpadu
Pada  dasarnya  pelaksanaan iṡbāṭ nikah  terpadu  sama  dengan iṡbāṭ nikah  bukan terpadu.  Untuk  memberikan  penjelasan  terkait  pelaksanaan iṡbāṭ nikah  terpadu, penulis  melakukan  wawancara  dengan  Bapak  Drs.  H.  Muh.  Iqbal,  M.H.  (Hakim Anggota  di  Pengadilan  Agama  Kendari  Kelas  II  A),  dalam  wawancara  tersebut beliau  mengatakan  bahwa:  ”pelaksanaan iṡbāṭ nikah  terpadu  memiliki  beberapa perbedaan  dengan iṡbāṭ nikah  tidak  terpadu,  perbedaan  tersebut  dari  segi  tempat
21 Muhammad Laode Nurad, (44 tahun), Warga/ Pemohon Isbat Nikah Terpadu , Wawancara, Kendari, 24 Desember 2019.
22 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang  Keliling  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama/  Mahkamah  Syar’iyah  dalam  Rangka  Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran .
Fatimah Zahrah, Patimah
pelaksanaannya,  biaya  pelaksanaan  dan  juga  dari  hakim  yang  memberikan penetapan”. 23
Dari  hasil  wawancara  di  atas,  penulis  dapat  memberikan  penjelasan  bahwa perbedaan antara iṡbāṭ nikah terpadu dan Iṡbāṭ nikah tidak terpadu adalah sebagai berikut:
1) Tempat
Untuk iṡbāṭ nikah  bukan  terpadu,  sidang  dilaksanakan  di  Pengadilan  Agama tempat  pemohon  mengajukan  perkara iṡbāṭ nikah.  Sementara iṡbāṭ nikah terpadu  dilaksanakan  di  luar  Pengadilan  Agama,  dengan  berdasarkan kesepakatan bersama antara Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten/  Kota  dan  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten/  Kota setempat. 24 Namun  untuk  di  Pengadilan  Agama  Kendari  Kelas  II  A,  sidang iṡbāṭ nikah  terpadu,  biasanya  dilaksanakan  di  Balai  Kota  atau  di  Kantor Urusan Agama Kecamatan.
2) Pelaksanaan
Sidang iṡbāṭ nikah bukan terpadu dilaksanakan oleh hakim majelis, yang terdiri dari 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota. Sementara untuk sidang iṡbāṭ nikah nikah  terpadu  dilaksanakan  oleh  hakim  tunggal.  Hal  ini  dapat  dilihat penjelasannya  dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2015,  pasal  12  ayat  (4),  yang menjelaskan  bahwa,  “pemeriksaan  permohonan iṡbāṭ nikah  dalam  pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal”. 25
Selain  itu  pelaksanaan iṡbāṭ nikah  terpadu  ini  dilaksanakan  3  (tiga)  kali  dan paling  banyak  4  (empat)  kali  dalam  setahun.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil wawancara penulis dengan Ibu Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H, selaku hakim
23 Muh. Iqbal (61 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kendari , Wawancara, Kendari, 24 Desember 2019.
24 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang  Keliling  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama/  Mahkamah  Syar’iyah  dalam  Rangka  Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran .
25 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang  Keliling  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama/  Mahkamah  Syar’iyah  dalam  Rangka  Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran .
di  Pengadilan  Agama  Kendari  Kelas  IA,  beliau  mengatakan  bahwa:  “Sidang terpadu  ini  dilaksanakan  3  (kali)  dan  terkadang  sampai  4  (empat)  kali, tergantung dari anggaran yang disediakan dari pemerintah”. 26
Lebih lanjut Ibu Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H, mengatakan,”perkara iṡbāṭ nikah  yang  dilayani  dalam  pelayanan  terpadu  adalah  perkara iṡbāṭ nikah bersifat voluntair ”. 27 Hal ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2015, pasal 12 ayat (1), yang mengatakan bahwa: “Perkara iṡbāṭ nikah yang dilayani oleh Pengadilan  Agama/  Mahkamah  Syar’iyah  dalam  pelayanan  terpadu  adalah perkara iṡbāṭ nikah yang bersifat permohonan ( voluntair )”. 28
Apabila  masyarakat  hendak  mengajukan iṡbāṭ nikah  dengan  bentuk contentiosa ,  maka  permohonan iṡbāṭ nikah  tersebut  tidak  bisa  diselesaikan lewat sidang iṡbāṭ nikah terpadu. Hal ini dikarenakan dalam iṡbāṭ nikah yang bersifat contenstiosa banyak  pihak  yang  dilibatkan  untuk  hadir  dan membutuhkan  produk  hukum  berupa  putusan.  Sementara  konsep  dari iṡbāṭ nikah terpadu adalah tidak ada pihak lain yang dilibatkan, dan produk hukum yang dihasilkan adalah penetapan.
3) Biaya pelaksanaan
Biaya  pelaksanaan iṡbāṭ nikah  bukan  terpadu  berasal  dari  dana  pribadi  si pemohon. Dalam arti  bahwa biaya  transportasi menuju  ke Pengadilan  Agama Kendari  Kelas  IA  dan  biaya  perkara  ditanggung  oleh  si  pemohon.  Sementara untuk iṡbāṭ nikah terpadu  biaya pelayanannya terdiri  atas 2 komponen,  yaitu:
Biaya perkara dan Biaya perjalanan dan operasional.
Penjelasan  mengenai  2  hal  ini  dapat  dilihat  secara  langsung  dalam  Perma Nomor  1  Tahun  2015,  pasal  5  ayat  1  sampai  ayat  3,  sebagai  berikut: Komponen biaya pelayanan terpadu terdiri dari: a. Biaya perkara dan b. Biaya
26 Musabbihah  (51  tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Kendari ,  Wawancara, Kendari,  21  Desember 2019.
27 Muh. Iqbal (61 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kendari , Wawancara, Kendari, 24 Desember 2019.
28 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang  Keliling  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama/  Mahkamah  Syar’iyah  dalam  Rangka  Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran .
Fatimah Zahrah, Patimah
perjalanan dan operasional untuk layanan sidang keliling; Biaya sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dibebankan  kepada  penerima  manfaat pelayanan  terpadu;  Biaya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  b  dibebankan kepada  APBN,  APBD  Provinsi  atau  APBD  Kabupaten/  Kota  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  memegang  prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan.
Dengan  adanya  rincian  biaya  di  atas,  penulis  menilai  bahwa  biaya  yang dikeluarkan  oleh  pasangan  suami  istri  yang  hendak  mengajukan  permohonan iṡbāṭ nikah  terpadu  lebih  murah.  Hal  ini  dikarenakan  pihak  pengadilan  dan lembaga-lembaga  lain  yang  terkait  yang  langsung  terjun  ke  tengah-tengah masyarakat,  sehingga  pasangan  suami  istri  tersebut  tidak  perlu  lagi mengeluarkan  biaya  transportasi  yang  cukup  mahal  untuk  menuju  ke Pengadilan Agama Kendari Kelas I A. Begitu pula pasangan suami istri tidak perlu membayar biaya operasional pelayanan sidang iṡbāṭ nikah terpadu.
c. Prosedur Iṡbāṭ Nikah Terpadu
Tujuan  akhir  dari iṡbāṭ nikah  terpadu  ini  adalah  untuk  memberikan  akta  nikah kepada  para  pemohon,  memberikan  salinan  penetapan iṡbāṭ nikah  dan  akta kelahiran. Namun semua itu diperoleh setelah melalui semua prosedur yang telah ditetapkan.  Terkait  dengan  prosedur iṡbāṭ nikah  terpadu  ini,  penulis  melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A, yaitu Bapak Drs. H. Muh. Iqbal, M.H. Beliau mengatakan bahwa, “ iṡbāṭ nikah di Pengadilan  Agama  Kendari  Kelas  I  A  telah  dilakukan  sesuai  dengan Standard Operating Procedure ”. 29
Standard  Operating  Procedure (SOP)  yang  dimaksud  oleh  hakim  di  atas,  adalah sebagai berikut:
1) Melakukan koordinasi dengan Kemenag, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bupati, Wali Kota dan Instansi terkat;
29 Muh. Iqbal (61 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kendari , Wawancara, Kendari, 24 Desember 2019.
2) Membuat  SK  tentang  tempat  dan  jadwal/  waktu  pelaksanaan  pelayanan terpadu;
3) Menerima dan menyeleksi berkas permohonan iṡbāṭ nikah;
4) Menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa permohonan iṡbāṭ nikah;
5) Menunjuk Panitera Pengganti dan Jusu Sita Pengganti;
6) Membuat Penetapan Hari Sidang (PHS);
7) Mengumumkan permohonan iṡbāṭ nikah pada papan pengumuman pengadilan;
8) Memanggil/  mengumumkan  kepada  para  pemohon iṡbāṭ nikah  untuk  hadir pada tempat dan waktu pelaksanaan pelayanan terpadu;
9) Menyiapkan sarana sidang pelayanan terpadu;
10) Membuat penetapan iṡbāṭ nikah;
11) Membuat salinan penetapan iṡbāṭ nikah dan menyerahkannya kepada pemohon untuk  didaftarkan  ke  KUA  guna  mendapatkan  buku  nikah  dan  akta  kelahiran anak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12) Membuat laporan pelayanan terpadu.

## D. Penutup
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan  maka  penulis  dapat  memberi kesimpulan bahwa iṡbāṭ nikah pada hakikatnya merupakan usaha yang ditempuh untuk memperoleh akta nikah. Iṡbāṭ nikah ini dapat berbentuk permohonan ( volunteir ), namun dalam  kondisi  tertentu  dapat  pula  berbentuk  perkara  gugatan  ( contentiosa )”.  Beberapa alasan  masyarakat  mengajukan  permohonan iṡbāṭ nikah  di  Pengadilan  Agama  Kendari Kelas  IA  adalah  untuk  membuat  akta  kelahiran  anak,  hilangnya  akta  nikah  dan persyaratan pembuatan paspor.
Pada  dasarnya iṡbāṭ nikah  terpadu  ini  merupakan  realisasi  dari  kerja  sama  antara Pengadilan  Agama,  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  (Disdukcapil),  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  akses  terhadap pelayanan  di  bidang  hukum  dan  membantu  masyarakat  terutama  yang  tidak  mampu dalam  memperoleh  akta  perkawinan,  buku  nikah,  dan  akta  kelahiran  yang  dilakukan
Fatimah Zahrah, Patimah
dengan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan. Iṡbāṭ nikah  terpadu  dan iṡbāṭ nikah  bukan terpadu dapat dibedakan dari segi tempat; pelaksanaan dan biaya pelaksanaan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  pula,  penulis  menyarankan  kepada  Pengadilan  Agama, utamanya  Pengadilan  Agama  Kendari  Kelas  I  A  dan  instansi  lain  yang  terkait,  untuk tetap  konsisten  dalam  mengadakan  pelayanan  terpadu  kepada masyarakat.  Penulis  juga menyarankan  kepada  masyarakat  luas,  khususnya  masyarakat  Kota  Kendari  dan sekitarnya  agar  menjadikan  program  pelayanan  terpadu  yang  diselenggarakan  oleh Pengadilan  Agama  Kendari  Kelas  I  A  dan  instansi  yang  terkait  sebagai  momentum untuk  mendapatkan  pengakuan  dari  Negara  atas  perkawinan  yang  sebelumnya  tidak tercatatkan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abdurrahman  dan  Syahrani. Maslah-masalah  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia. Bandung; Penerbit Alumni, 2001.
Anshor,  Maria  Ulfah  dan  Martin  Lukito  Sinaga. Tafsir  Ulang  Perkawinan  Lintas  Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme . Jakarta: Kapal Perempuan, 2004.
Al-Quran  dan  Terjemahannya ,  Al-Jumānatul  Ali  Yayasan  Penerjemah  Al-Quran/  Penafsir Kementrian Agama. Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004.
Arkuntoro, Suharsimi. Manajemen Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta, 1981.
Arikunto, Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 3 . Jakarta: Bina Aksara, 1981.
Bisri, Cik Hasan. Peradilan Agama Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1998.
Darmodiharjo,  Darji  dan  Shidarta. Pokok-Pokok  Pisafat  Hukum .  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2006.
Djubaedah,  Neng. Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat  Menurut  Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam . Jakarta, 2010.
Emzir. Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Analisis  Data. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2004.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia . Bandung; Mandar Maju, 2007.
Hafsh,  Abu  bin  Kamal  bin  Abdir  Razzaq ,  Panduan  Lengkap  Nikah  dari  “A”  sampai“Z ”. Pustaka Ibnu Katsir: Bogor, 2008.
Hasan, Mustofa. Pengantar Hukum Keluarga . Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Katsir,  Ibnu. Tafsir  Al-Quran  Al-Azhim Terj.  Al-Damasyqi ,  Tafsir  Ibnu  Katsir .  Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
Kementertian  Agama  RI. Al-Quran  dan  Terjemahnya .  Bandung:  Mikhraj  Khasanah  Ilmu, 2014.
Kementerian Agama RI. Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan  Perkawinan  Tidak  Tercatat. Jakarta:  Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan  Badan  Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Latif, Syarifuddin. Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocce. Jakarta: Gaung Persada 2016.
Mahalli,  Jalaluddin  dan  Jalaluddin  Al-Suyuthi, Tafsir  Al-Jalalain .  Bandung:  Sinar  Baru, 1990.
Manan, Abdul Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2006.
Moleang, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
Munawwir,  Ahmad  Warson. Al-Munawwir  Kamus  Arab  Indonesia .  Yogyakarta:  Unit Pengadaan Buku-Buku Keagamaan PP Al-Munawwir, 1984.
Nuruddin,  Amiur. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2004.
Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. Perih Kaidah Hukum . Bandung: Alumni, 1978.
Rafiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
Rafiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Ridwan,  Muhammad  Shaleh Perkawinan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum Nasional . Makassar: Alauddin University Press, 2014.
Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional . Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
Syarifuddin,  Amir Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia;  Antara  Fiqh  Munakahat danUndang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

## Skripsi/Tesis/ Disertasi
Ilham,  “Penyelesaian  Perkara  Isbat  Nikah  Di  Pengadilan  Agama  Watampone  Kelas  I  A” . Skripsi. Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.
Fatimah Zahrah, Patimah
Riswan,  Muhammad “ Penetapan  Isbat  Nikah  Massal  Oleh  Pengadilan  Agama  Makassar”. Skripsi . Fak. Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

## Websites
Pengadilan  Agama  Kendari. Situs  Resmi  Pengadilan  Agama  Kendari. http://www.pa- kendari.go.id/pages/sejarah-berdirinya-pengadilan-agama-kendari.  Diakses  29  Desember 2019 .

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Intruksi  Presiden  RI  Nomor  1  tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam .
Republik  Indonesia. Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Pelayanan Terpadu  Sidang  Keliling  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama/  Mahkamah  Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran .
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Republik  Indonesia. Perpres  Nomor  96  tahun  2018  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .