Analisis Wacana Kritis Model Fairclough pada Pidato Sri Sultan HB X dalam Rangka Peringatan Satu Dasawarsa UU Keistimewaan DIY
Sri Suharti 1 , Rifqi Risnadyatul H. 2 , Nani Purwati 3 1,3 Universitas Bina Sarana Informatika 2 Universitas Negeri Malang
Posel : sri.rsh@bsi.ac.id
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menelaah  hubungan  antara  bahasa  dan  struktur  sosial budaya pada teks pidato Sri Sultan HB X pada peringatan satu dasawarsa keistimewaan Yogyakarta. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode analisis wacana kritis Fairclough. Dimensi analisisnya mencakup teks, praktik wacana, sosial budaya sesuai kerangka analisis Fairclough. Dimensi-dimensi tersebut menghubungkan mulai tingkat teks hingga tingkat praktik sosial budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sri Sultan HB X ingin menggambarkan Yogyakarta memiliki kelayakan hidup yang baik walaupun Yogyakarta memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Selain itu, Sri Sultan HB X bermaksud  memberi  gambaran  kepada  publik  bahwa  masyarakat  Yogyakarta  tetap  memandang nilai-nilai budaya Jawa serta adaptif terhadap perubahan. Representasi tindakan sosial budaya untuk meneguhkan  keistimewaan  Yogyakarta  ditunjukkan  melalui  upaya  adaptasi  budaya  dan  tradisi terhadap nilai-nilai  baru. Sosok Sri  Sultan HB X sebagai  kepala daerah dan raja ditunjukkan agar pidato yang disampaikan selalu didengar oleh rakyatnya.
Kata Kunci: Sri Sultan, keistimewaan, budaya,  pidato, wacana kritis
Abstract: This study aims to examine the relationship between language and socio-cultural structure in the text of Sri Sultan HB X's speech on the one-decade anniversary of Yogyakarta's specialness. This research is qualitative with Fairclough's critical discourse analysis method. The dimensions of the analysis include text, discourse practices, social culture according to Fairclough's analytical framework. These dimensions connect from the level of the text to the level of  socio-cultural  practices.  The  results  showed  that  Sri  Sultan  HB  X  wanted  to  describe  Yogyakarta  have  a  good standard of living even though Yogyakarta has a high poverty rate. In addition, Sri Sultan HB X intends to illustrate to the public that the people of Yogyakarta still view Javanese cultural values and are adaptive to change. Representation of  socio-cultural  actions  to  reinforce  the  privileges  of  Yogyakarta  is  shown  through  efforts  to  adapt  culture  and traditions to new values. The figure of Sri Sultan HB X as the regional head and king was shown so that the speeches delivered were always heard by the people.
Keyword : Sri Sultan, privileges, culture, speech, critical discourse
PENDAHULUAN
Yogyakarta sebagai provinsi yang berstatus istimewa diatur berdasarkan UU No. 13 Tahun  2012.  Keistimewaan  tersebut  dalam  hal  pengisian  jabatan,  kepala  daerah, kelembagaan pemerintahan, serta kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang (Thontowi, 2019). Keistimewaan  ini  kemudian  diperingati  secara  formal.  Pada  peringatan  satu  dasawarsa
Fairclough's Critical Discourse Analysis on Sri Sultan HB X's Speech in the Commemoration of the One Decade of the DIY Privileges Law
keistimewaan  Yogyakarta,  Sri  Sultan  HB  X  menyampaikan  pidato  resmi  mengenai keistimewaan Yogyakarta dan upaya-upaya meneguhkan keistimewaan. Dalam pidatonya, Sri  Sultan  HB  X  banyak  membahas  mengenai  modernisasi  budaya  termasuk  penguatan ekonomi  sosial  budaya  tingkat  desa/lokal.  Modernisasi  budaya  tidak  hanya  terkait  dalam bidang  sosial  budaya,  tetapi  juga  politik.  Menurut  Surahman  (2020),  modernisasi  budaya terkait bidang politik antara lain adalah pemberian gelar Mangkubumi bagi Putri Sulung Sri Sultan HB X yang merepresentasikan emansipasi persamaan hak laki-laki dan perempuan dan upaya tranformasi Keraton Yogyakarta menjadi sebagai institusi monarki yang modern. Pada  pidato  peringatan  keistimewaan  Yogyakarta  tersebut,  modernisasi  budaya  oleh  Sri Sultan HB X lebih ditujukan terkait bidang budaya, bukan politik.
Muatan topik modernisasi budaya yang terkait politik dalam pidato resmi Sri Sultan HB  X  akan  dapat  menimbulkan  pro  kontra  baik  secara  politik  ataupun  budaya  sehingga tidak secara eksplisit dikemukakan dalam pidatonya. Aspek politik yang dikemukakan Sri Sultan HB X pun terfokus pada demokrasi lokal pada tingkat desa/ kalurahan serta tatanan ekonomi lokal desa. Tema modernisasi budaya dalam pidato Sri Sultan HB X tersebut lebih memfokuskan adaptasi budaya Jawa terhadap kondisi sosial masyarakat terkini. Budaya juga memiliki  dampak  secara  sosial  ekonomi  bagi  masyarakat.  Tentunya,  modernisasi  budaya memiliki  pengaruh  sosial  ekonomi  bahkan  termasuk  cara  pandang  baru/penyesuaian ideologi pada suatu budaya terhadap pola hidup masyarakat. Selain itu, aspek ekonomi sosial yang  dikemukakan  oleh  Sri  Sultan  HB  X  dalam  pidatonya  itu  perlu  ditelaah  lebih  lanjut dengan perspektif kritis. Jika melihat aspek ekonomi sosial secara makro di Yogyakarta dan membandingkan  dengan  tingkat  pembangunan  manusia  di  Yogyakarta,  akan  ditemukan relasi yang kontradiktif. Menurut Salsabilla dkk. (2022), indeks pembangunan manusia yang tinggi di Yogyakarta tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Yogyakarta. Hal ini karena lebih banyak lapangan kerja yang tersedia di Yogyakarta ada pada sektor  pertanian  yang  tidak  memerlukan  pendidikan  lebih  tinggi.  Dalam  pidatonya  pada peringatan satu dasawarsa keistimewaan Yogyakarta ini, Sri Sultan HB X mengungkapkan perspektif  berbeda  tentang  kemiskinan.  Menurutnya  kemiskinan  tidak  bisa  dilihat  dari faktor ekonomi saja. Tentunya pernyataan tersebut dapat menjadi salah satu bagian wacana dari  pidato  tersebut.  Hal-hal  tersebut  dapat  dianalisis  dengan  perspektif  kritis  untuk menemukan makna potensial ataupun muatan ideologi tertentu.
Secara sosial budaya, Yogyakarta masih kental dengan politik dan budaya Jawa serta adanya  eksistensi  Keraton  Yogyakarta  yang  diperkuat  dengan  hadirnya  undang-undang keistimewaan.  Sri  Sultan  HB  X  yang  berkedudukan  sebagai  gubernur  dan  raja  tentunya memiliki  kedudukan  kuat  dan  diakui  baik  secara  sosial,  politik,  budaya,  ataupun pengaruhnya  terhadap  ekonomi.  Pidato  yang  disampaikan  oleh  Sri  Sultan  HB  X  dalam peringatan  keistimewaan  Yogyakarta  dapat  sebagai  bentuk  wacana  terhadap  publik utamanya  warga  masyarakat  Yogyakarta.  Menurut  Apriliani  (2022),  Sri  Sultan  HB  X memiliki kesan sakral serta citra Sri Sultan HB X yang membuat apa yang dikatakan selalu didengarkan oleh rakyatnya. Selain itu menurut Surahman (2020), Sri Sultan HB X memiliki kekuasaan penuh secara politik terhadap seluruh wilayah dan rakyat Yogyakarta.
Wacana dan analisisnya  dapat digunakan untuk menelaah pidato Sri Sultan HB X dengan perspektif kritis. Wacana memiliki bentuk lisan ataupun tulis. Pada wacana lisan, komunikasi  melibatkan  penutur  dan  mitra/lawan  tuturnya.  Adapun  pada  wacana  tulis, melibatkan  penulis  dan  pembacanya.  Baik  secara  lisan  atau  tulis,  wacana  yang  dimuat seringkali  ditujukan  kepada  khalayak  umum  seperti  warga  masyarakat.  Analisis  wacana kritis  ini  diharapkan  dapat  menelaah makna  atau  ideologi  yang  terkandung  dalam  pidato seseorang.  Sara  Mills  (2004)  mengemukakan  bahwa  wacana  membangun  cara  pandang,
representasi pengalaman sebagai sebuah ideologi. Suatu pidato akan memunculkan wacana ketika  dilihat  sebagai  media  untuk  memengaruhi,  mengajak/membujuk,  termasuk menjelaskan  sesuatu  hal  atau  program  sehingga  pendengar/pembaca  cenderung  akan memihak penutur pidato. Luhukay (2007) menjelaskan bahwa pidato menuntut instrumen utama  yaitu  kepandaian  berbicara  seseorang  untuk  memengaruhi  orang  lain  secara meyakinkan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas sebelumnya, penelaahan secara lebih mendalam dengan perspektif wacana kritis pada pidato Sri Sultan HB X dalam peringatan satu  dasawarsa  keistimewaan  Yogyakarta  itu  perlu  dilakukan.  Adapun  penelitian  ini menggunakan pendekatan Fairclough untuk menelaah wacana atau makna potensial dalam pidato Sri Sultan HB X pada peringatan satu dasawarsa keistimewaan Yogyakarta di Bangsal Kepatihan yang ditayangkan secara daring di saluran youtube pemerintah provinsi DIY.

## LANDASAN TEORI Bahasa dan Representasi dalam Pidato
Bahasa baik pilihan kata maupun struktur gramatikanya, membawa makna ideologi tertentu dan dapat digunakan dalam berbagai keperluan sesuai dengan kepentingan pemakai bahasa (Eriyanto, 2015). Bahasa dalam pandangan kritis merupakan suatu representasi yang berperan  membentuk  subjek,  tema-tema  wacana,  maupun  strategi  di  dalamnya. Menurut Bourdieu  dalam  Haryatmoko  (2016),  bahasa  bukan  semata  sebagai  alat  komunikasi, melainkan  lebih  dari  itu  sebagai  instrumen  kekuasaan.  Bahasa  digunakan  untuk memengaruhi  sikap  sebuah  masyarakat  terhadap  tujuan atau  posisi  tertentu.  Bahasa  juga biasa  digunakan  sebagai  sarana  politik  untuk  menyampaikan  pesan  ataupun  propaganda kepada  publik.  Bahkan  menurut  Ayuningtias  &  Hartanto  (2014),  bahasa  tidaklah  netral namun memuat elemen-elemen ideologi untuk tujuan tertentu.
Menurut  Aeni  &  Ahmadi  F  (2021),  pidato  merupakan  bentuk  komunikasi  formal antara pihak/seseorang yang  akan menyampaikan suatu hal tertentu atau informasi kepada pendengar seperti masyarakat umum. Pidato dianggap sebagai wacana ketika suatu pidato digunakan sebagai media untuk memberikan informasi atau menjelaskan sesuatu, termasuk visi  misi  tertentu  ataupun  program  kerjanya  (Helena,  Yulianto,  &  Kisyani,  2021). Penyebarluasan ide pikiran dapat dilakukan melalui bahasa dalam pidato, bahkan bertujuan untuk mengkonstruksi pikiran pendengar sehingga menerima ataupun mematuhi gagasan atau  pesan  informasi  yang  disampaikan.  Menurut  Afriansyah  (2017),  bahasa  digunakan untuk membangun reputasi dan kepercayaan publik termasuk untuk praktik dominasi, alat pergerakan,  melanggengkan  kekuasaan,  mendulang  suara  dan  memenangkan  pemilihan, sampai  meraih  keuntungan  materil.  Jadi  bahasa  seseorang  dalam  suatu  pidato  dapat dikatakan sebagai upaya memengaruhi orang lain untuk mengikuti kehendak seseorang yang berpidato.
Bahasa dalam suatu pidato sebenarnya dapat merepresentasikan sesuatu hal. Bahasa akan merepresentasikan asosiasi atau nilai tertentu, tindakan maupun peristiwa tertentu. Representasi  menurut  Busri  (2009)  ialah  penggambaran  tentang  individu  ataupun kelompok,  entitas,  termasuk  tindakan  atau  kegiatannya  yang  ditampilkan  serta digambarkan pada suatu teks. Penggambaran akan teks dapat dilihat dari beberapa aspek. Representasi tersebut dapat dilihat dari aspek kosakata, tatabahasa, kalimat/anak kalimat dan rangkaian antar kalimat, serta penonjolan bagian penting dalam teks (Fairclough, 1995).

## Analisis Wacana Kritis
Teks dipandang sebagai praktik nilai-nilai dan pencerminan misi tertentu (Eriyanto, 2015).  Dalam  analisis  wacana  kritis  Fairclough,  teks  sebagai  dimensi  mikro  berhubungan dengan konteks masyarakat sebagai dimensi makro. Menurut Fairclough, analisis wacana
memiliki andil dalam analisis sosial sehingga analisis teks dikombinasikan dengan konteks yang lebih luas yaitu konteks dalam masyarakat. Pada analisis wacana kritis Fairclogh ini, bahasa dilihat sebagai praktik sosial, pembentukan bahasa pun terkait relasi dan konteks sosial tertentu. Menurut Tamrin (2019), wacana dikemas dengan berbagai maksud melalui berbagai bentuk opini, pendapat, ataupun pikiran.
Menurut  Fairclough  (1996),  bahasa  merupakan  wacana  yang  mempunyai  tiga implikasi.  Pertama,  wacana  tidak  bisa  dipisahkan  dari  masyarakat.  Dijelaskan  juga  oleh Akmaluddin  (2019)  bahwa  penggunaan  bahasa  membentuk  wacana  yang  berpengaruh terhadap  masyarakat  serta  ditentukan  juga  oleh  masyarakat.  Kedua,  wacana  merupakan praktik  sosial  sehingga  wacana  merupakan  suatu  proses  sosial.  Ketiga,  wacana  itu  pun berproses  sesuai  dengan  kondisi  pada  masyarakat.  Aswadi  (2018)  mengatakan  bahwa dominasi  terhadap  kelompok  tertentu  pada  proses  komunikasi  dalam  masyarakat merupakan hal utama yang dianalisis dalam perspektif kritis. Analisis wacana kritis menurut Fairclough  (1996)  ini  mencakup  tiga  dimensi  yaitu  teks  (mikrostruktur)  terkait  dengan analisis  alat  kebahasaan,  praktik  wacana  (mesostruktur)  terkait  bentuk  produksi  dan konsumsi  teks,  dan  praktik  sosial  budaya  (makrostruktur)  terkait  praktik-praktik  baik secara sosial maupun budaya dalam suatu masyarakat tertentu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  berupa  analisis  wacana kritis. Analisis wacana kritis ini difokuskan pada aspek kebahasaan dan konteks-konteks yang terkait. Aspek kebahasaan dapat digunakan untuk tujuan dan praktik tertentu. Sumber data yang akan analisis adalah pidato. Sumber data yang akan diteliti adalah pidato Sri Sultan HB X pada peringatan satu dasawarsa keistimewaan Yogyakarta yang ditayangkan secara daring di saluran youtube pemerintah provinsi DIY.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  dokumentasi  melalui transkripsi  rekaman  video  pidato  di  youtube  ke  dalam  bentuk  tulisan.  Data  berupa  teks pidato yang merupakan hasil transkripsi video pidato Sri Sultan HB X. Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah analisis wacana model Fairclough. Pada penelitian ini,  instrumen  disusun  untuk  memudahkan  dalam  penganalisisan  teks,  diskursus,  dan sosiokultural  sesuai model  Fairclough.  Dimensi  analisis  wacana  kritis  ini  mencakup  teks, praktik  wacana,  sosial  budaya  sesuai  kerangka  analisis  Fairclough.  Dimensi-dimensi tersebut menghubungkan mulai tingkat teks hingga tingkat praktik sosial budaya sehingga muatan ideologis pada suatu teks dapat diketahui  (Fairclough, 1996).

## PEMBAHASAN
Bahasa merupakan kunci penyampaian informasi baik melalui pidato resmi, media massa, dan bahkan media sosial daring (Supradi, Simanjuntak, & Yusrah, 2020). Pemakaian bahasa  dalam  suatu  pidato  resmi  memunculkan  suatu  wacana  yang  perlu  ditelaah  secara kritis.  Analisis  kritis  Fairclough  ini  diterapkan  pada  baik  dimensi  teks,  praktik  wacana, maupun sosial budaya untuk menelaah wacana atau makna potensial dalam pidato Sri Sultan HB X pada peringatan satu dasawarsa keistimewaan Yogyakarta di Bangsal Kepatihan yang ditayangkan secara daring di saluran youtube pemerintah provinsi DIY.

## Representasi Teks Pidato
Dimensi ini menganalisis alat kebahasaan yang digunakan pada pidato Sri Sultan HB X pada peringatan satu dasawarsa keistimewaan Yogyakarta yang ditayangkan secara daring di saluran youtube pemerintah provinsi DIY. Analisis ini dilakukan menyeluruh pada pidato
Sri Sultan HB X tersebut baik pada bagian pembukaan/awal, isi, dan penutup.
Pada awal pidato, Sri Sultan secara lugas menyampaikan tema modernisasi budaya dan aktualisasi kelurahan. Pidato ini disampaikan pada Sapa Aruh menyambut satu dasawarsa UU Keistimewaan DIY.
Assalamu’alaikum wr.wb. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebe lum saya menyampaikan, saya perlu memberitahukan bahwa sapa aruh dalam kesempatan ini  untuk menyambut satu dasawarsa  UUK.  Saya  mencoba  untuk  menyampaikan  materi  memodernisasi  budaya, mengaktualisasi kalurahan sebagai gapuraning mulyoprojo .
(DATA 1)
Penggunaan  kosa  kata modernisasi  budaya menunjukan  perlunya  dan  pentingnya modernisasi  budaya  di  tengah  era  modern,  jadi  tidak  hanya  terpaku  pada  romantisme budaya.  Dalam  hal  kebudayaan,  tantangan  terbesar  adalah  pemertahanan  budaya lokal  di Yogyakarta supaya tradisi dan modernisasi dapat berjalan seiring tanpa saling menggerus. Upaya  yang  konsisten  dan  matang  diperlukan  agar  budaya  dan  tradisi  tetap  dapat dilestarikan,  tentunya  upaya  ini  merupakan  upaya  menyeluruh  yang  melibatkan berbagai pihak. Menurut Kristianto & Kuswarsantyo (2020), pemertahanan tradisi tidak boleh hanya sebagai  seremoni  saja  namun  mampu  teraktualisasikan  pada  kebijakan  dan  Sri  Sultan memunyai  tugas  menjaga  kebudayaan  serta  sebagai  pemimpin  spiritual.  Pada  kalimat terakhir teks pidato di atas, Sri Sultan HB X menekankan pentingnya aktualisasi kalurahan (desa)  sebagai  pintu  gerbang  kemakmuran  dan  meneguhkan  pengaruh  institusi  Keraton Yogyakarta baik sosial budaya, ekonomi, dan politik.
Selanjutnya pada bagian isi pidato, pembicara menyampaikan secara rinci mengenai tema  atau  topik  utama  baik  secara  lugas  ataupun  tersamar.  Bagian  isi  pidato  diatur  dan disusun  sehingga  makna  atau  pesan  dapat  disampaikan  secara  jelas  dan  mampu memengaruhi pihak yang menyimak atau mendengarkan suatu pidato.
"Hari  ini,  31  Agustus  2022,  tepat  satu  dasawarsa  berlakunya  Undang-Undang  Nomer  13 Tahun  2012  tentang  KeIstimewaan  DIY.  Diterbitkannya  Undang-Undang  tersebut, bersumber  dari  peristiwa  bersejarah  saat  Daerah  Yogyakarta  di  bawah  pemerintahan  dua kerajaan mardika me-mandat-kan diri bergabung dengan RI yang masih muda dalam sebuah ijab qabul kebangsaan.
Peristiwa  sejarah  ijab  qabul  itu  digambarkan  sebagai  adanya  pihak  yang  menyerahkan — dalam hal ini  Sri Sultan HB IX dan Sri  PA VIII mewakili  Nagari  Ngayogyakarta dan Paku Alaman, dan pihak penerima — Ir Soekarno selaku Presiden RI, yang kemudian oleh Presiden diberikan mahar atau mas kawin berupa Daerah Setingkat Provinsi yang Bersifat Istimewa. (DATA 2)
Dari  kutipan  tersebut,  penggunaan  kosa  kata pemerintahan  dua  kerajaan  mardika menunjukkan bahwa Sri Sultan HB X bermaksud mengingatkan bergabungnya Yogyakarta ke Indonesia melalui kesepakatan antara kerajaan merdeka Yogyakarta dan negara Indonesia pada saat itu. Hal ini yang mendasari terbentuknya keistimewaan Yogyakarta saat ini.
Dan dalam upaya meningkatkan marwah Keistimewaan di usia Dasawarsa-nya, perlu bagi kita untuk memperingati UUK DIY dengan berpikir reflektif. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan  segenap  rakyat  DIY  dalam  basis  budaya,  melalui  penguatan  upaya-upaya partisipatif- demokratis,  menuju  tataran  “Pancamulia”,  selaras  dengan  agenda  prioritas Reformasi Kalurahan ,  Pemberdayaan  Kawasan  Selatan,  serta  Pengembangan  Budaya  Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.
(DATA 3)
Sesuai kutipan pidato di atas, penggunaan kata kita bukan saya berarti Sri Sultan HB X  ingin  agar  seluruh  warga  masyarakat  Yogyakarta,  bukan  hanya  jajaran  Keraton, pemerintah  derah,  dan  birokrasinya  saja,  berpikir  reflektif.  Kata reflektif yang  dimaksud memiliki tujuan yang dijelaskan pada kalimat lanjutannya. Pada kalimat lanjutan tersebut terdapat kosa kata penguatan upaya . Penggunaan kosa kata penguatan upaya menunjukkan perlu adanya upaya/program kerja yang lebih kuat, terencana, dan terukur melibatkan pemerintah daerah. Tujuan yang dimaksudkan adalah meningkatkan ekonomi berbasis budaya.
Kemudian  dalam  pidatonya  sesuai  kutipan  di  bawah  ini,  Sri  Sultan  menggunakan kosa kata media transformasi yang berarti budaya Jawa pun harus mampu beradaptasi dengan nilai-nilai  baru.  Dalam  pidatonya  tersebut  Sri  Sultan  HB  X  berupaya  mengajak  agar pemikirannya tentang konsep transformasi dapat diaktualisasikan. Hal ini sejalan dengan teks pidato bagian sebelumnya pada kosa kata upaya partisipatif-demokratis .
Sri Sultan HB X secara khusus menyebutkan konsep  pendidikan yang built in atau embodied .  Menurut  Francesconi  &  Tarozzi  (2019),  pendidikan  yang embodied ialah  suatu konsep  pendidikan  yang  mendukung  transformasi  pengalaman  pendidikan  menjadi pengalaman hidup.  Dalam hal budaya, Triyanto dkk (2019) menyebutkan bahwa pendidikan budaya  sangat  terkait  dengan  pembangunan  karakter  sebab  sebagian  nilai-nilai  karakter terkandung pada pendidikan budaya. Sri Sultan HB X berharap konsep pendidikan embodied atau buit in tersebut dapat diterapkan untuk menyebarkan dan mampu menginternalisasikan nilai-nilai tradisi, budaya; mengasah ketajaman akal budi; serta beradaptasi dengan kondisi sosial masa kini.
Warga Yogyakarta yang saya banggakan,
Penyebaran  Kebudayaan  Keistimewaan  haruslah  melalui  proses  pendidikan  sebagai  media transformasinya.  Sehingga  diperlukan  konsep  pendidikan  dan  pembelajaran — baik  formal maupun informal — yang built-in atau embodied dalam kebudayaan.
Dalam hal ini, Keistimewaan dapat berperan sebagai moderator antara nilai-nilai budaya yang telah tersemai di masyarakat, untuk kemudian dipertemukan dengan nilai-nilai baru melalui pembelajaran, selaras dengan gareget Mangasah Mingising Budi.
(DATA 4)
Sesuai  kutipan  teks  pidato  di  bawah  ini,  Sri  Sultan  HB  X  melanjutnya  pidatonya tentang  sosial  ekonomi  masyarakat.  Dalam  pidatonya,  Sri  Sultan  menyebutkan  bahwa kemiskinan janganlah dilihat dari sudut pandang ekonomi belaka . Kalimat tersebut dapat diartikan bahwa Sri Sultan HB X tidak setuju kemiskinan diukur dari faktor ekonomi saja. Berdasarkan informasi dari Pemerintah Daerah DIY, Yogyakarta masih menjadi provinsi paling miskin di Jawa.
Jika  hanya  berdasarkan  faktor  ekonomi,  Yogyakarta  tidak  lebih  baik  dibanding provinsi  lainnya  di  Jawa.  Namun  walaupun  kemiskinan  di  Yogyakarta  tinggi,  kondisi kenyataan di lapangan menunjukkan sesuatu yang kontradiktif. Bahkan Pemerintah Provinsi DIY  (2023)  pun  menyebutkan  meskipun  menjadi  provinsi  paling  miskin  di  Jawa,  namun memiliki harapan hidup, kebahagiaan, kesejahteraan sosial, tingkat lama sekolah yang baik bahkan beberapa parameter tersebut tertinggi di Indonesia.
Perihal  sosial-ekonomi  misalnya.  Perlu  bagi  kita  menilik  peran  budaya,  sebagai  solusi pengentasan  kemiskinan,  kesenjangan  sosial  dan  permasalahan  yang  terjadi  di kalurahan .
Idealnya,  kemiskinan  janganlah  dilihat  dari  sudut  pandang  ekonomi  belaka.  Tetapi  harus dimoderasi melalui pendidikan karakter, dengan meng- update nilai-nilai gemi, nastiti, ngati-ngati selaras dengan konteks kekinian, melalui intervensi literasi keuangan. Inilah yang dimaksud dengan konsep transformasi dari nilai filosofis ke nilai praksis, yang seharusnya disuntikkan dalam setiap sendi pelaksanaan Keistimewaan.
(DATA 5)
Sri Sultan HB X mengatakan perlunya moderasi pendidikan khususnya pendidikan karakter, hal ini sejalan dengan konsep pendidikan embodied atau buit in yang dimaksudkan pada teks pidato sebelumnya. Konsep pendidikan tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan zaman modern termasuk kondisi sosial ekonomi masa kini.
Selanjutnya  dalam  pidatonya  sesuai  kutipan  di  bawah  ini,  Sri  Sultan  HB  X mengungkapkan bahwa fungsi kalurahan baik politik, ekonomi, ataupun pendidikan. Kata mengingatkan pada  kutipan  di  bawah  ini,  dapat  diartikan  sebagai  perlunya  aktualisasi tindakan  nyata  untuk  melaksanakan  fungsi-fungsi  tersebut,  tidak  hanya  konsep  belaka. Sebagai  contoh  pada  bidang  demokrasi  politik  lokal  tingkat  desa/ kalurahan ,  perlu  upaya kesadaran politik sehingga tercipta politik lokal yang demokratis dan mampu mewujudkan terciptanya tataran ekonomi lokal yang baik bagi desa/ kalurahan .
Warga Yogyakarta yang saya banggakan,
Di  kesempatan  yang  baik  ini  pula,  saya  mengingatkan  komitmen  mewujudkan kalurahan sebagai patrap TriMuka, yaitu: menjadikan kalurahan Arena Demokrasi Politik Lokal sebagai wujud  Kedaulatan  Politik;  Arena  Demokratisasi  Ekonomi  Lokal  sebagai  wujud  Kedaulatan Ekonomi;  dan  pemberkuasaan  melalui  aktualisasi  pengetahuan  kolektif  Warga Kalurahan sebagai  wujud  Kedaulatan  Data.  Kesemuanya  yang  tertera  itu,  hendaknya  janganlah  hanya berhenti pada teks tanpa konteks.
(DATA 6)
Pada  pidato  selanjutnya  sesuai  kutipan  di  bawah  ini,  terdapat  kata meyakini dan dilancarkan serta niscaya pada  kalimat  pertama.  Pemilihan  kata  tersebut  dapat  diartikan sebagai keinginan serta harapan Sri Sultan HB X agar desa/ kalurahan dapat berperan penting pemberantasan kemiskinan. Dengan kata lain, Sri Sultan HB X mengharapkan desa/ kalurahan dapat  berperan  sebagai  ujung  depan  upaya  memberantas  kemiskinan  dan  mempercepat pembangunan yang menyeluruh di desa-desa DIY. Hal ini sejalan dengan filosofi gapuraning mulyoprojo pada  teks  pidato  sebelumnya.  Pada  kalimat  terakhir  kutipan  di  bawah  ini, kalurahan merupakan basis keistimewaan . Hal ini berarti desa/ kalurahan merupakan objek utama pelaksanaan keistimewaan yang juga akan semakin meneguhkan posisi Sri Sultan HB X baik sebagai raja ataupun gubernur.
Saya  meyakini,  jika  potensi  keunggulan  dilancarkan  dari kalurahan ,  niscaya kalurahan akan menjadi  sentra  pertumbuhan  sekaligus  menjadi  ujung  depan  pemberantasan  kemiskinan. Konsep ini relevan untuk mengakselerasi pembangunan kalurahan , dalam mengejar kemajuan perkotaan, karena sumber potensinya itu toh berada di kalurahan . Kesemuanya itu bermuara pada: Reformasi Kalurahan sebagai Basis Keistimewaan DIY.
(DATA 7)
Selanjutnya pada kutipan di bawah ini, Sri Sultan HB X menyebutkan kata keragaman dalam hal adat istiadat, living tradition serta kreativitas. Berdasarkan pemilihan kata tersebut
dapat diartikan bahwa Sri Sultan HB X berharap agar budaya termasuk di dalamnya adat istiadat  dan  tradisi  berkehidupan  dapat  dikolaborasikan  dengan  kreativitas  yang  baik menjadikan keistimewaan Yogyakarta ada dalam benak masyarakat Yogyakarta.
Selaras dengan hal tersebut, kegemilangan predikat istimewa akan semakin bermakna, seiring keragaman  yang  tercipta  dalam  kreativitas,  adat  istiadat,  serta living  traditon masyarakat Yogyakarta, serta sumbangsih seluruh masyarakatnya. Bahwa untuk memberi sumbangsih dan menjadi  wong Jogja, tidaklah harus  lahir di  Jogja dan atau memiliki darah keturunan Jawa. Sudah semestinya, keistimewaan Jogja adalah untuk Indonesia. Bahwa menjadi Jogja, adalah menjadi Indonesia.
(DATA 8)
Pada kalimat kedua pada kutipan di atas, Sri Sultan HB X menyebutkan bahwa menjadi wong  Jogja,  tidaklah  harus  lahir  di  Jogja  dan  atau  memiliki  darah  keturunan  Jawa .  Hal  itu  dapat diartikan bahwa siapa pun dapat berkontribusi untuk Yogyakarta dan memiliki kesempatan yang sama di Yogyakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sri Sultan HB X tidak bersifat etnosentris, dan apakah mungkin jika Yogyakarta maju jika hanya dibangun oleh internal orang Yogyakarta sendiri. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sri Sultan HB X pada kalimat terakhir kutipan di atas, yang menegaskan bahwa menjadi Jogja adalah menjadi Indonesia . Frasa tersebut  berarti  membangun  Yogyakarta  pun  tidak  bisa  jika  hanya  dilakukan  oleh  orang Yogyakarta  sendiri,  namun  berbagai  pihak  atau  kalangan  di  Indonesia  yang  ingin membangun Yogyakarta.
Kemudian  pada  bagian  penutup  pidato,  pidato  diselesaikan  dengan  mengucapkan kata penutup. Sri Sultan HB X menutup pidatonya dengan menyampaikan harapan dan doa dalam  pidatonya.  Sesuai  kutipan  di  bawah  ini,  harapan  yang  diucapkan  Sri  Sultan  HB  X merupakan bentuk halus dari instruksi dan ajakan agar keistimewaan benar-benar dirasakan oleh rakyat Yogyakarta.
Dan jika memang demikian, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan bekah dan  rahmat-Nya,  agar  Satu  Dasawarsa  UUK  DIY  semakin  mampu  memberi  manfaat  bagi segenap lapisan masyarakat DIY serta Bangsa dan Negara. Dirgahayulah Jogja-Istimewa dan Rakyatnya, dalam merayakan Satu Dasawarsa berlakunya UUK DIY tepat hari ini.
(DATA 9)

## Relasi
Relasi  berarti  hubungan  antara  penyusun  teks  dengan  khalayak  dan  partisipan (Munfarida,  2014).  Pihak  yang  memberikan  pidatonya  yaitu  Sri  Sultan  HB  X  yang berkedudukan baik sebagai gubernur dan raja memiliki relasi/hubungan dengan khalayak dan partisipan seperti warga masyarakat Yogyakarta. Dalam pidatonya tersebut, Sri Sultan banyak  menekankan  aspek  budaya  dan  ekonomi.  Sri  Sultan  HB  X  mengajak,  dan menginstruksikan  kepada  warga  Yogyakarta  untuk  mendukung  upaya-upaya  yang dilakukan baik untuk aspek budaya ataupun ekonomi. Tentunya upaya-upaya tersebut perlu kerja  nyata,  kontribusi,  dan  partisipasi  baik  jajaran  pemerintahan  maupun  masyarakat Yogyakarta. Sri Sultan bermaksud memberikan instruksi dan ajakan baik posisinya sebagai kepala  pemerintahan  daerah  yang  memiliki  kekuatan  politik  dan  administratif  maupun sebagai raja yang memiliki modal sosial budaya. Sri Sultan HB X dalam pidatonya terlihat ingin memberikan representasi bahwa Yogyakarta sebagai daerah dengan budaya dan tradisi yang dijaga namun bersifat dinamis seiring perkembangan zaman, masyarakatnya mampu beradaptasi dan bertransformasi dengan konteks kekinian namun tetap menjaga tradisi dan
adat istiadat.

## Identitas
Identitas yang ditampilkan melalui suatu pidato perlu diungkap pada penelitian ini. Berdasarkan  analisis  pada  pidato  Sri  Sultan  HB  X  dalam  peringatan  satu  dasawarsa keistimewaan,  terlihat  identitas  Sri  Sultan  HB  X  yang  mempunyai  posisi  kepala  daerah dengan  otoritas  tertinggi  di  Yogyakarta  terlebih  berkedudukan  sebagai  raja  Keraton Yogyakarta yang diakui menurut UU Keistimewaan.
Di  kesempatan  yang  baik  ini  pula,  saya  mengingatkan  komitmen  mewujudkan kalurahan sebagai patrap TriMuka, yaitu: menjadikan kalurahan Arena Demokrasi Politik Lokal sebagai wujud  Kedaulatan  Politik;  Arena  Demokratisasi  Ekonomi  Lokal  sebagai  wujud  Kedaulatan Ekonomi;  dan  pemberkuasaan  melalui  aktualisasi  pengetahuan  kolektif  Warga Kalurahan sebagai  wujud  Kedaulatan  Data.  Kesemuanya  yang  tertera  itu,  hendaknya  janganlah  hanya berhenti pada teks tanpa konteks.
(DATA 6)
Pada kalimat di atas, Sri Sultan HB X terlihat menunjukkan identitas baik sebagai kepala daerah dan raja yang memiliki kekuasaan baik pemerintahan maupun budaya, yang menginginkan kemajuan untuk rakyat Yogyakarta.

## Diskursus
Teks  dibuat  melalui  kerja  diskursus  atau  wacana  yang  akan  produksi  suatu  teks (Eriyanto, 2002). Dimensi diskursus memfokuskan pada proses penyebaran teks, produksi teks, dan konsumsi teks. Pidato diselenggarakan pada acara Sapa Aruh Sri Sultan HB X dalam peringatan  satu  dasawarsa  keistimewaan  yang  juga  ditayangkan  di  saluran  youtube pemerintah provinsi DIY.
Yogyakarta mendapatkan status keistimewaan secara lengkap berdasarkan UU no. 13  tahun  2012.  Berdasarkan  undang-undang  tersebut,  Yogyakarta  memiliki  keistimewaan dalam hal pengisian jabatan, kepala daerah, kelembagaan pemerintahan, serta kebudayaan, pertanahan,  dan  tata  ruang.  Yogyakarta  pun  mendapatkan  dana  keistimewaan  untuk mendanai kewenangan. Pada peringatan satu dasawarsa keistimewaan Yogyakarta, hal yang ditekankan oleh Sri Sultan HB X adalah budaya dan ekonomi. Aspek budaya, tradisi, adat istiadat di tengah modernisasi dan globalisasi menjadi perhatian serius bagi kepala daerah dan  jajarannya.  Memang  salah  satu  hal  yang  patut  diapresiasi  seperti  oleh  Keraton Yogyakarta yang saat ini memiliki media sosial baik instagram maupun youtube cukup aktif bahkan  memproduksi  film-film  yang  memuat  tradisi  atau  budaya  Jawa  khususnya Yogyakarta.
Namun  seiring  zaman  yang  dinamis  dan  terjadinya  arus  modernisasi  yang  terus menerus terjadi, perlu upaya yang konsisten dan matang dari semua pihak untuk menjaga budaya  dan  tradisi  agar  tetap  lestari,  tidak  terpinggirkan  dan  bahkan  dapat  diaktualkan dalam  kehidupan  sehari-hari.  Jika  tidak  ada  upaya  serius,  matang,  konsisten,  mungkin lambat laun budaya, adat istiadat, tradisi akan dianggap kuno bahkan tidak releven dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pidato tersebut, Sri Sultan HB X beberapa kali menyebutkan kata kita , yang berarti bahwa Sri Sultan HB X menyadari bahwa jika hanya ia sendiri maka tidak  akan  mampu  mewujudkan  upaya-upaya  dalam  aspek  budaya  maupun  ekonomi sebagaimana tujuan keistimewaan bagi Yogyakarta.
Rangkaian produksi teks pidato ini dihasilkan oleh Sri Sultan HB X, tim pemerintah daerah Yogyakarta, maupun abdi dalem kesultanan. Teks ini kemudian dibacakan menjadi pidato  resmi  oleh  Sri  Sultan  HB  X  yang  memiliki  kekuasaan  politik  dan  budaya  untuk
mengajak, menginstruksikan maksud dan pesan agar ditaati, dilaksanakan secara nyata.

## Praktik Sosial Budaya
Konteks sosial di luar pidato / teks pidato yang diucapkan akan memengaruhi wacana yang muncul pada pidato atau teks pidato yang dibacakan tersebut. Praktik sosial budaya ini memiliki  berapa  tingkat  dalam  analisis  wacana  kritis  untuk  penelitian  ini.  Haryatmoko (2016) mengatakan praktik sosial budaya memiliki beberapa tingkatan. Tingkat situasional terkait  produksi  wacana  dan  situasinya,  tingkat  institusional  terkait  institusi  dan pengaruhnya, dan tingkat sosial sehubungan dengan situasi seperti budaya, politik, maupun ekonomi. Tingkatan tersebut berpengaruh terhadap wacana yang ada.

## Situasional
Menurut Halliday (dalam Santoso,  2008), hakikat bahasa adalah bentuk tindakan. Tindakan menghasilkan atau mengucapkan suatu teks sesuai dengan kondisi atau suasana tertentu. Menurut Eriyanto (2015) tindakan tersebut ialah respon konteks sosial. Konteks situasional  pada  penelitian  ini  merujuk  pada  situasi  peringatan  satu  dasawarsa keistimewaan  Yogyakarta.  Pidato  Sri  Sultan  HB  X  terkait  konteks  situasi  pidato  yang mengajak,  menginstruksikan  agar  terlaksana  upaya  dan  tindakan  partisipatif  terutama dalam  aspek  pelestarian  dan  modernisasi  budaya,  tradisi,  adat  istiadat  serta  pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada teks pidato berikut.
Dan dalam upaya meningkatkan marwah Keistimewaan di usia Dasawarsa-nya, perlu bagi kita untuk memperingati UUK DIY dengan berpikir reflektif. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan  segenap  rakyat  DIY  dalam  basis  budaya,  melalui  penguatan  upaya-upaya partisipatif- demokratis,  menuju  tataran  “Pancamulia”,  selaras  dengan  agenda  prioritas Reformasi Kalurahan ,  Pemberdayaan  Kawasan  Selatan,  serta  Pengembangan  Budaya  Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.
(DATA 3)
Sri  Sultan  HB  X  mengajak,  menginstuksikan  agar  semua  pihak  turut  memajukan kondisi  ekonomi  berbasis  budaya  bagi  warga  Yogyakarta.  Tentunya  upaya-upaya  yang disebutkan  di  atas  dengan  program-program  kerja  yang  dicetuskan,  perlu  diaktualkan dengan  matang  dan  konsisten  sampai  tujuan  akhir  benar-benar  tercapai,  tidak  berhenti hanya pada tatatan pemikiran atau konsep belaka.

## Intitusional
Pada  tingkat  ini,  organisasi  berpengaruh  pada  produksi  wacana,  organisasi  yang dimaksudkan dapat berupa institusi resmi ataupun institusi sosial. Pidato Sri Sultan HB X dalam  peringatan  satu  dasawarsa  keistimewaan  ini  dilaksanakan  di  Bangsal  Kepatihan Yogyakarta  yang  merupakan  bagian  kompleks  pusat  pemerintahan  provinsi  DIY  dan ditayangkan juga secara daring melalui saluran youtube pemerintah provinsi DIY. Organisasi pada tingkat institusional secara resmi berasal dari Sri Sultan HB X dan Pemerintah Provinsi DIY, dan mungkin terdapat pengaruh juga dari institusi sosial budaya Keraton Kesultanan Yogyakarta.

## Sosial
Yogyakarta  berstatus  sebagai  daerah  istimewa  memiliki  antara  lain  lima keistimewaan. Hal tersebut antara lain dalam pengisian jabatan gubernur oleh Sri Sultan dan wakil  gubernur  oleh  KGPAA  Paku  Alam,  termasuk  juga  kewenangan  pemerintah  daerah untuk  mengatur  kelembagaan  pemerintah  daerahnya.  Dalam  bidang  kebudayaan,  UU Keistimewaan mengatur wewenang dan kekuasaan dalam hal kebudayaan. Selanjutnya yang
menjadi keistimewaan Yogyakarta adalah pertanahan. Di Yogyakarta terdapat tanah milik kerajaan yaitu tanah kasultanan dan tanah kadipaten . Dalam hal tata ruang pun, Kasultanan dan Kadipaten memiliki hak menetapkan kebijakan tata ruang sesuai dengan keistimewaan DIY. UU  Keistimewaan  melegitimasi  sosok  Sri  Sultan  HB  X  baik  posisinya  sebagai gubernur ataupun raja, dan menjadikan Sri Sultan merupakan pimpinan tertinggi di DIY baik secara  pemerintahan  maupun  secara  kebudayaan.  Selain  itu  juga  memiliki  kewenangan secara  ekonomi,  hal  ini  antara  lain  pengaturan  tanah  Kesultanan  oleh  institusi  Keraton Yogyakarta  kepada  masyarakat  atau  institusi  yang  akan  memanfaatkan  tanah  tersebut. Tilman dkk. (2021) menjelaskan bahwa dalam penggunaan tanah Keraton, maka masyarakat memerlukan  izin  Keraton  Yogyakarta    melalui serat kekancingan . Serat kekancingan ini  untuk jangka  waktu  tertentu  dan  dapat  diperpanjang. Keraton  Yogyakarta  yang  memiliki  peran sosial budaya mengakar kuat di DIY, dan adanya UU Keistimewaan semakin meneguhkan bahwa  sosok  Sri  Sultan  HB  X  memiliki  legitimasi  yang  tinggi  baik  sebagai  raja  ataupun gubernur.

## PENUTUP
Pidato Sri Sultan HB X pada peringatan satu dasawarsa keistimewaan Yogyakarta dalam pandangan wacana kritis Fairclough memiliki aspek dimensi teks, praktik wacana, dan  juga  sosial  budaya.  Pada  aspek  teks,  Sri  Sultan  HB  X  ingin  meneguhkan  pengaruh institusi  Keraton  Yogyakarta.    Sri  Sultan  HB  X  juga  bermaksud  menggambarkan  bahwa Yogyakarta merupakan suatu daerah yang memiliki kelayakan hidup yang baik dilihat dari aspek harapan hidup, kebahagiaan, dan pendidikan. Pada aspek praktik diskursus, Sri Sultan HB X terlihat menunjukkan identitas yang baik dan luhur serta peduli terhadap Yogyakarta yang merepresentasikan posisinya sebagai kepala daerah dan raja yang memiliki kekuasaan baik pemerintahan maupun budaya. Sedangkan pada praktik sosial budaya, pidato terkait peringatan keistimewaan Yogyakarta yang mengusung tema budaya termasuk di dalamnya pendidikan, serta ekonomi yang merepresentasikan pemikiran Sri Sultan HB X untuk menata kebijakan lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aeni, E. S., & Ahmadi F, Y. (2021). Analisis Kesalahan Diksi dan Gaya Bahasa Pidato Pejabat Pemerintahan  Berkaitan  dengan  Pandemi  Covid-19. Semantik , 10 (1),  77 – 86. https://doi.org/10.22460/semantik.v10i1.p77-86
Afriansyah, A. (2017). Bahasa Sebagai Arena dan Instrumen Kekuasaan. Jurnal Penelitian Politik ,
14 (1), 99 – 106. https://doi.org/10.14203/jpp.v14i1.686
Akmaluddin,  S.  (2019).  Kuasa  Bahasa  dalam  Wacana  Perkuliahan. Mabasan , 13 (2),  111 – 136. https://doi.org/10.26499/mab.v13i2.251
Apriliani,  R.  (2022).  Critical  Discourse  Analysis  Norman  Fairclough  Pidato  Sri  Sultan Hamengkubuwono  X  dalam  Merespon  Pandemi  COVID-19. IMPRESI , 3 (2),  30 – 41. Retrieved from https://jurnal.uns.ac.id/impresi/article/view/Riski Apriliani/pdf Aswadi.  (2018).  Mengulik  Akar  Kritis  dalam  Analisis  Wacana Kritis  dan  Implementasinya Terhadap  Teks  Berita. Lensa:  Kajian  Kebahasaan,  Kesusastraan,  Dan  Budaya , 8 (2),  176 – 188. Retrieved from https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/lensa/article/download/3214/pdf Ayuningtias,  D.  I.,  &  Hartanto, E.  Ci.  S. (2014).  Pidato  Politik  di  Indonesia:  Sebuah Kajian
Wacana Kritis. Prosodi , VIII (1), 25 – 38. Retrieved from
https://journal.trunojoyo.ac.id/prosodi/article/view/284/263
Busri, H. (2009). Representasi Kebahasaan dalam Teks Berita Surat Kabar (Sebuah Analisis
Wacana Kritis). Diksi , 16 (1), 19 – 31. https://doi.org/10.21831/diksi.v16i1.6565 Eriyanto. (2002). Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media . Yogyakarta: LKIS.
Eriyanto. (2015). Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media . Yogyakarta: LKIS.
Fairclough, N. (1995). Media Discourse . London: Edward Arnold.
Fairclough, N. (1996). Language and Power . London: Longman Group UK Limited.
Francesconi, D., & Tarozzi, M. (2019). Embodied Education and Education of the Body: The Phenomenological Perspective. Phänomenologische Erziehungswissenschaft , 8 (June), 229 – 247. https://doi.org/10.1007/978-3-658-25517-6_12 Haryatmoko.  (2016). Analisis  Wacana  Kritis:  Landasan  Teori,  Metode,  Penerapan .  Depok:  Raja Grafindo Persada.
Helena, W. M., Yulianto, B., & Kisyani. (2021). Pidato Nadiem dalam Seri Merdeka Belajar : Analisis  Wacana  Kritis  Situasi  Sosial  dan  Ideologi  (Perspektif  Teori  Analisis  Wacana Kritis). Jurnal  Education  and  Development , 9 (2),  220 – 224.  Retrieved  from https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2557/1481
Humas  DIY.  (2023).  AHH  Tertinggi  Di  Indonesia,  Kemiskinan  DIY  Masih  Menjadi  PR.
Retrieved  from  https://jogjaprov.go.id/berita/ahh-tertinggi-di-indonesia-kemiskinan- diy-masih-menjadi-pr
Kristianto,  R.,  &  Kuswarsantyo.  (2020).  Perbandingan  Beksan  Lawung  Ageng  dalam Pernikahan  Agung  Tahun  2013  dengan  Peringatan  30  Tahun  Bertahta  Sri  Sultan Hamengku Buwono X Tahun 2019 di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat : Kajian Aspek Makna, Bentuk, dan Fungsi. Jurnal Seni Tari , 9 (1), 65 – 75. https://doi.org/10.15294/JST.V9I1.39433
Luhukay, M. S. (2007). Presiden SBY dan Politik Pencitraan : Analsis Teks Pidato Presiden SBY  dengan  Pendekatan  Retorika  Aristotles. Jurnal  Ilmiah  Scriptura , 1 (2),  51 – 70. https://doi.org/10.9744/scriptura.1.2.
Mills, S. (2004). Discourse . London: Rouletge.
Salsabilla,  A.,  Juliannisa,  I.  A.,  &  Triwahyuningtyas,  N.  (2022).  Analisis  Faktor-Faktor Kemiskinan  di  Kabupaten/Kota  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Ikra-Ith  Ekonomika , 5 (2),
96 – 105. Retrieved from file:///D:/JURNAL PENELITIAN/Jurnal Genap 2022-2023/Untuk Revisi/1319-Article Text-2110-1-10-20211014.pdf
Santoso, A. (2008). Jejak Halliday dalam Linguistik Kritis dan Analisis Wacana Kritis. Bahasa Dan Seni , 36 (11), 1 – 14.
Supradi, Simanjuntak, B., & Yusrah. (2020). Analisis Wacana Kritis Pidato Nadiem Makarim 2019. Jurnal Sintaksis: Pendidikan Guru Sekolah Dasar, IPA, IPS Dan Bahasa Inggris , 2 (2), 71 – 78. Retrieved from https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/Sintaksis/article/view/126/135
Surahman,  S.  (2020).  Globalisasi,  Modernisasi,  dan  Paugeran  di  Kesultanan  Yogyakarta.
Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi , 9 (2), 292 – 307. https://doi.org/10.31947/kareba.vi.8676 Tamrin,  A.-.  (2019).  Analisis  Wacana  Kritis  Teun  A.  Van  Djik  Terhadap  Pidato  Gubernur Anies  Baswedan  Tentang  Ungkapan  Kata  “Pribumi.” Al-Munzir , 12 (2),  301 – 320. https://doi.org/10.31332/am.v12i2.1484
Thontowi,  J.  (2019).  Pengaruh  Undang-Undang  Keistimewaan  Jogyakarta  terhadap Kesejahteraan  Masyarakat  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. UIR  Law  Review , 3 (01),  1 – 19.
https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(01).3413
Tilman,  A.,  Mujiburohman,  D.  A.,  &  Dewi,  A.  R.  (2021).  Legalisasi  Tanah  Kasultanan  dan Tanah  Kadipaten  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Riau  Law  Journal , 5 (1),  1 – 13. https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7852
Triyanto,  Fauziyah,  F.  A.,  &  Hadi,  M.  T.  (2019).  Bahasa  Sebagai  Pendidikan  Budaya  Dan Karakter  Bangsa. Jurnal  Salaka :  Jurnal  Bahasa,  Sastra,  Dan  Budaya  Indonesia , 1 (1),  1 – 4. https://doi.org/10.33751/jsalaka.v1i1.1145