Vol. 8 No. 2 April 2022 p-ISSN : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 Tersedia online di http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/

## Analisis Partisipasi Masyarakat Guna Mendukung Pembangunan Masyarakat di Kota Medan

## Toman Sony Tambunan
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen
Jalan dr. Sutomo Nomor 4A Kota Medan
E-mail : tomantambunan@uhn.ac.id , toman.tbn@gmail.com

## ABSTRAK
Partisipasi  Masyarakat  merupakan  bentuk  dari  keterlibatan  atau  keikutsertaan masyarakat  untuk  semua  proses  kegiatan  yang  terjadi  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauhmana  partisipasi masyarakat guna mendukung pembangunan  masyarakat di Kota  Medan. Bentuk dari partisipasi masyarakat  guna  mendukung  pembangunan  masyarakat  di  Kota  Medan,  terdiri  dari:  Pertama, partisipasi  masyarakat  guna  mendukung  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.  Kedua, partisipasi  masyarakat  guna  mendukung  pengembangan  usaha  ekonomi.  Ketiga,  partisipasi masyarakat  guna  mendukung  pembangunan  masyarakat.  Hasil  dari  penelitian,  dapat disimpulkan  bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  masyarakat  di  Kota Medan  pada  tahun  2019  sesuai  dengan  tahap  partisipasi,  dapat  diketahui  bahwa  pada  tahap partisipasi untuk perencanaan yaitu sebesar 84,66 persen berada pada kategori ”Sangat Tinggi”, tahap  partisipasi  untuk  pelaksanaan  sebesar  77,66  berada  pada  kategori  ”Tinggi”,  tahap partisipasi  untuk  monitoring  atau  evaluasi  sebesar  86,33  persen  berada  pada  kategori  ”Sangat Tinggi”,  tahap  partisipasi  untuk  pemanfaatan  sebesar  77,33  persen  berada  pada  kategori ”Tinggi”.  Secara total  tingkat  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  Masyarakat  di  Kota Medan pada Tahun 2019 berada pada kategori ”Sangat Tinggi”.
Kata kunci : Partisipasi masyarakat, Pembangunan Masyarakat

## ABSTRACT
Community  Participation  is  a  form  of  community  involvement  or  participation  in  all activities  that  occur  in  the  life  of  the  community  and  state.  The  purpose  of  this  study  was  to determine the extent of community participation to support community development  in the city of  Medan.  The  form  of  community  participation  to  support  community  development  in  Medan City,  consists  of:  First,  community  participation  to  support  the  implementation  of  Regional Government.  Second,  community  participation  to  support  economic  business  development. Third,  community  participation  to  support  community development.  The  results  of  the  study, it can be concluded that the level of community participation in community development in Medan in 2019 in accordance with the participation phase, it can be seen that at the participation stage for planning that is equal to 84.66 percent are in the category of "Very High", the participation stage for implementation of 77.66 in the "High" category, the participation stage for monitoring
or  evaluation  was  86.33  percent  in  the  "Very  High"  category,  the  participation  rate  for utilization  of  77.33  percent  was  in  the  "High"  category.  In  total  the  level  of  community participation  in  community  development  in  Medan  City  in  2019  is  in  the  category  of  "Very High".
Keywords : Community Participation, Community Development

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  Nasional,  upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat,  bangsa  dan  Negara  yang berkesinambungan guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,  bangsa  dan  Negara.  Hal tersebut sesuai sebagaimana yang disebutkan  pada  Bab  1  Pasal  2  dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, bahwa ”Pembangunan  Nasional  adalah  upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa  dalam  rangka  mencapai  tujuan bernegara”.[1]
Pada dasarnya tujuan dari pembangunan  suatu Negara adalah untuk mensejahterahkan  masyarakat.  Berbicara tentang kesejahteraan masyarakat merupakan  amanat  Bangsa  Indonesia yang  telah  tercantum  dalam  Alinea  3 (tiga)  pada  Pembukaan  Undang-Undang
Dasar 1945 berbunyi ”Kemudian daripada  itu  untuk  membentuk  suatu pemerintah  Negara  Republik  Indonesia yang melindungi segenap Bangsa
Indonesia  dan  seluruh  Tumpah  Darah
Indonesia dan untuk memajukan Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan  kebangsaan  itu. dan seterusnya”.
Guna merealisasikan tujuan dari pembangunan  suatu  Negara  tersebut, maka  segala  potensi  sumber  daya  alam maupun  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  harus  bisa  digali,  dikembangkan serta  dimanfaatkan  sebaik  mungkin. Konsep  pemikiran  pembangunan  yang kini berkembang adalah paradigma pemberdayaan  yang  bertitik  beratkan pada  partisipasi  masyarakat.  Masyarakat sebagai  modal  utama  dan  sekaligus pelaku utama dalam kegiatan pembangunan menuju kesejahteraan
masyarakat.[2]
Konsep  partisipasi  masyarakat menunjukkan  adanya  kepercayaan  dan kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada masyarakat,  untuk  mengelola  potensi sumber  daya  yang  dimiliki  sehingga mampu  menciptakan  serta  mendukung proses  kegiatan  pembangunan.  Konsep partisipasi  masyarakat  merupakan  bentuk pembangunan  yang  partisipatif,  dimana peran  serta  masyarakat  sangat  diperlukan dalam pembangunan.
Sementara pemerintah harus menempatkan posisinya sebagai  fasilitator  untuk  mendukung kegiatan masyarakat dalam memberhasilkan pembangunan.[3] Partisipasi  masyarakat  merupakan bentuk dari keterlibatan atau keikutsertaan  masyarakat  untuk  semua proses  kegiatan  yang  terjadi  di  dalam kehidupan bermasyarakat. Partisipasi masyarakat  adalah  bentuk  kesediaan masyarakat untuk  menjalankan  program
bersama  untuk  mencapai  suatu  tujuan yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  adalah proses  keterlibatan  masyarakat  dalam menggerakkan  kegiatan  pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan  pembangunan,  akan  menjadikan masyarakat lebih bermanfaat dan berdaya guna  dalam  menggunakan  potensi  atau kemampuan yang dimilikinya.[4] Masyarakat  yang  turut  serta  dalam berpartisipasi memiliki karakteristik yang produktif,  memahami  dengan  baik  akan hak  dan  kewajibannya  dalam  bernegara, taat kepada hukum yang berlaku, bersedia untuk mewujudkan kemandirian.[5]
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  sejauhmana partisipasi  masyarakat  guna  mendukung pembangunan masyarakat di Kota Medan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Partisipasi merupakan bentuk dari kepedulian,  keterlibatan  dan  kontribusi nyata  yang  dilakukan  oleh  seseorang maupun  kelompok  masyarakat  yang berpartisipasi  dalam  kegiatan  tertentu.[6]
Konsep partisipasi masyarakat merupakan  bentuk  pembangunan  yang partisipatif,
dimana peran serta masyarakat  sangat  diperlukan  dalam pembangunan.[7]  Sementara  pemerintah harus  menempatkan  posisinya  sebagai fasilitator  untuk  mendukung  kegiatan masyarakat dalam memberhasilkan pembangunan.[8]  Partisipasi  Masyarakat merupakan  bentuk  dari  keterlibatan  atau keikutsertaan  masyarakat  untuk  semua proses  kegiatan  yang  terjadi  di  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. Partisipasi  masyarakat  adalah  bentuk
kesediaan  masyarakat untuk menjalankan program  bersama  untuk  mencapai  suatu tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  adalah proses  keterlibatan  masyarakat  dalam menggerakkan  kegiatan  pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan  pembangunan,  akan  menjadikan masyarakat lebih bermanfaat dan berdaya guna  dalam  menggunakan  potensi  atau kemampuan yang dimilikinya.
Masyarakat  yang  turut  serta  dalam berpartisipasi memiliki karakteristik yang produktif,  memahami  dengan  baik  akan hak  dan  kewajibannya  dalam  bernegara, taat kepada hukum yang berlaku, bersedia untuk mewujudkan kemandirian.[9]

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan
dalam penelitian ini menggunakan penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Metode  yang  digunakan  dalam penulisan  penelitian  ini  adalah  metode
Studi Pustaka,
yaitu melalui pengumpulan  materi,  data  dan  informasi dari  berbagai  literatur-literatur  seperti buku,  jurnal,  dan  artikel  yang  berkaitan dengan  permasalahan  yang  dibahas. Pembahasan  dilakukan  secara  deskriptif analisis  untuk  menjelaskan  berbagai  hal yang berhubungan dengan judul penelitian. Variabel penelitian yaitu: Partisipasi masyarakat, dan Pembangunan masyarakat. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 45  Tahun  2017,  disebutkan  bahwa Partisipasi  masyarakat  adalah  peran  serta masyarakat  untuk  menyalurkan  aspirasi, pemikiran,  dan  kepentingannya  dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah.[10]  Dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  7  Tahun  2007,
dijelaskan bahwa Pembangunan Partisipatif  adalah  pembangunan yang tingkat partisipasi, seperti ditunjukkan pada Tabel.1.

## Tabel 1. Skala Pengukuran Likert
dilaksanakan dari,  oleh  dan untuk masyarakat  meliputi perencanaan, pelaksanaan,  pengendalian,  pemanfaatan dan
pemeliharaan
hasil-hasil
pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peranserta seluruh lapisan masyarakat.[11] Batasan  masalah  penelitian  ini hanya membahas mengenai peran
partisipasi  masyarakat  guna  mendukung pembangunan masyarakat di Kota
Medan,  yang  diperoleh  melalui  Survei Pendahuluan,  Identifikasi  Masalah,  Studi Literatur,  Identifikasi  variabel  tulisan serta Analisis Data.
Data penelitian menggunakan data  primer  yang  diperoleh  secara langsung  di  tempat  objek  penelitian.
Responden
penelitian merupakan kelompok masyarakat sebanyak 80 responden. Responden berasal dari Lembaga Kemasyarakatan, seperti Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan  Keluarga,  serta  Karang Taruna,  yang  tersebar  di  21  Kecamatan.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan kuesioner. Data penelitian terkait partisipasi  masyarakat yang dikumpulkan berupa  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan,  pelaksanaan,  monitoring atau  evaluasi,  serta  pemantauan  hasil. Pengukuran  partisipasi  digunakan self assessment dengan  skala  likert.  Rentang skala  pada  masing-masing  indikator maupun  secara total  dalam  menentukan

## Sumber: diolah oleh Penulis
Tahapan  analisis  data,  yaitu: Pertama,  Kodifikasi  data  adalah  tahapan dimana  peneliti  melakukan  penamaan terhadap hasil penelitian, sehingga diperoleh  klasifikasi  tema  dari  hasil penelitian.  Kedua,  Penyajian  data  adalah tahapan  dimana  peneliti  menggunakan matrik  dan  diagram  untuk  menyajikan temuan  penelitian,  sehingga  bisa  dibuat kategori  atau  pengelompokan.  Ketiga, Penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi adalah tahapan dimana peneliti melakukan interpretasi atas temuan dalam proses penelitian, sehingga dapat ditetapkan  suatu  kesimpulan  dari  temuan data tersebut. [12]

## 4. HASIL PENELITIAN
Kota Medan merupakan salah satu kota  yang  terletak  di  Provinsi  Sumatera Utara  yang  terdiri  dari  21  (Dua  puluh satu)  Kecamatan, yaitu Kecamatan
Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Labuhan,  Medan  Deli,  Medan  Tembung, Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Barat,  Medan  Petisah,  Medan  Helvetia, Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Baru,  Medan  Polonia,  Medan  Maimun, Medan Kota, Medan Area, Medan Denai,
Kriteria Skor Skor dalam Persentase Sangat Rendah 1 0-20 Rendah 2 21-40 Sedang 3 41-60 Tinggi 4 61-80 Sangat Tinggi 5 >80
Medan  Amplas,  Medan Johor, dan Medan  Tuntungan.  Berdasarkan  wilayah administratif, Kota Medan terdiri dari 151 Kelurahan,  yang  terbagi  dalam  2.001 lingkungan.  Secara  geografis  memiliki total luas wilayah 265,10 Km 2 . Berdasarkan data deskriptif
diperoleh  dengan  metode  pengamatan,
wawancara  dengan  beberapa  kelompok masyarakat  yang  berasal  dari  Lembaga
Kemasyarakatan, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan  Keluarga,  Karang  Taruna, Rukun Tetangga dan Rukun Warga, serta hasil  penelusuran  berbagai  dokumentasi, maka  penulis  menentukan  skor  kinerja objek  dengan  cara  penilaian  ( judgement value ).
Tabel  2  sampai  dengan  Tabel  5
menyajikan  hasil  rekapitulasi  tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan kegiatan    partisipasinya    dalam    bentuk partisipasi masyarakat
untuk pembangunan  masyarakat  sesuai  dengan tahapan  partisipasi,  yaitu  mulai  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  monitoring atau evaluasi, dan pemanfaatan hasil.

## Tabel 2.  Partisipasi  Masyarakat  dalam Tahap Perencanaan Tahun 2019
Tahap Partisip asi Kegiatan Partisipasi Persenta se (%) Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah 82 Perencan aan Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan Daerah 84 Pengelolaan Aset dan/atau  Sumber  Daya 88
Alam Daerah Penyelenggaran pelayanan publik 86 Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat 81 Fasilitasi pengembangan usaha mikro  dan  usaha  kecil masyarakat 80 Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam 85 Pengembangan budidaya pertanian tanaman  pangan  dan hortikultura 82 Pengembangan budaya menabung  di  kalangan masyarakat 84 Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat 86 Gotong royong masyarakat 89 Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 83 Mendukung perlombaan  Desa  dan Kelurahan 87 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan 85 Pengelolaan  sampah  di daerah 84 Perencanaan dan Pengawasan penyelenggaran Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 88 Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat 86 Peningkatan  kapasitas dan kapabilitas 85
masyarakat Pelayanan kesehatan masyarakat 87 Pelayanan  pendidikan dan kebudayaan 83 Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro,  kecil dan menengah 89 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 84 Pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 86 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian    luar biasa lainnya 88 Sumber: diolah oleh Penulis Tabel 3.  Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan Tahun 2019 Tahap Partisip asi Kegiatan Partisipasi Persenta se (%) Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah 77 Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan Daerah 79 Pelaksan aan Pengelolaan Aset dan/atau  Sumber  Daya Alam Daerah 77 Penyelenggaran pelayanan publik 79 Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat 73 Fasilitasi pengembangan usaha mikro  dan  usaha  kecil masyarakat 79
Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam 75 Pengembangan budidaya pertanian tanaman  pangan  dan hortikultura 77 Pengembangan budaya menabung  di  kalangan masyarakat 74 Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat 78 Gotong royong masyarakat 80 Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 78 Mendukung perlombaan  Desa  dan Kelurahan 75 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan 83 Pengelolaan  sampah  di daerah 81 Perencanaan dan Pengawasan penyelenggaran Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 77 Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat 75 Peningkatan  kapasitas dan kapabilitas masyarakat 83 Pelayanan kesehatan masyarakat 78 Pelayanan  pendidikan dan kebudayaan 80 Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro,  kecil dan menengah 76 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 82
Pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 78 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar 80 Sumber: diolah oleh Penulis
Tabel  4.  Partisipasi  Masyarakat  dalam Tahap Monitoring dan Evaluasi Tahun 2019
Sumber: diolah oleh Penulis
Tahap Partisip asi Kegiatan Partisipasi
Persenta se (%) Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah 80 Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan Daerah 88 Pengelolaan Aset dan/atau  Sumber  Daya Alam Daerah 85 Penyelenggaran pelayanan publik 83 Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat 91 Monitori ng dan Evaluasi Fasilitasi pengembangan usaha mikro  dan  usaha  kecil masyarakat 87 Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam 84 Pengembangan budidaya pertanian tanaman  pangan  dan hortikultura 94 Pengembangan budaya menabung  di  kalangan masyarakat 88 Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian 90
masyarakat Gotong royong masyarakat 83 Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 89 Mendukung perlombaan  Desa  dan Kelurahan 82 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan 90 Pengelolaan  sampah  di daerah 85 Perencanaan dan Pengawasan penyelenggaran Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah 87
Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat 81 Peningkatan  kapasitas dan kapabilitas masyarakat 91 Pelayanan kesehatan masyarakat 84 Pelayanan  pendidikan dan kebudayaan 88 Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro,  kecil dan menengah 85 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 87 Pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 83 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian    luar biasa lainnya 89
Tabel  5.  Partisipasi  Masyarakat  dalam Tahap  Pemanfaatan  Hasil  Tahun 2019 Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan Pengelolaan  sampah  di daerah 72 Perencanaan dan Pengawasan penyelenggaran Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah
78 Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat 71 Peningkatan  kapasitas dan kapabilitas masyarakat 79 Pelayanan kesehatan masyarakat 74 Pelayanan  pendidikan dan kebudayaan 76 Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro,  kecil dan menengah 78 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 72 Pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 73 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian    luar biasa lainnya 77 Sumber: diolah oleh Penulis

## 5. PEMBAHASAN
Tabel 6 menyajikan hasil
persentase  tahapan  partisipasi  dari  setiap bentuk  partisipasi masyarakat. Pada Tabel  6  dapat  dilihat  tahap  partisipasi perencanaan  dan  pemanfaatan  hasil, partisipasi masyarakat cukup tinggi.
Tahap Partisip
asi
Kegiatan Partisipasi
Persenta se (%) Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah 74 Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan Daerah 80 Pengelolaan Aset dan/atau  Sumber  Daya Alam Daerah 75 Penyelenggaran pelayanan publik 79 Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat 75 Fasilitasi pengembangan usaha mikro  dan  usaha  kecil masyarakat 85 Pemanfa atan Hasil Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam 81 Pengembangan budidaya pertanian tanaman  pangan  dan hortikultura 79 Pengembangan budaya menabung  di  kalangan masyarakat 84 Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat 76 Gotong royong masyarakat 71 Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 79 Mendukung perlombaan  Desa  dan Kelurahan 70 Musyawarah Perencanaan 80
Tabel  6.  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pembangunan  Masyarakat  Kota
Medan Tahun 2019 Tahap Partisip asi Bentuk Partisipasi Masyarakat Persentas e (%) Partisipasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 85 Perencan aan Partisipasi masyarakat guna mendukung pengembangan  usaha ekonomi. 83 Partisipasi masyarakat guna mendukung pembangunan masyarakat. 86 Partisipasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 78 Pelaksan aan Partisipasi masyarakat guna mendukung pengembangan  usaha ekonomi. 76 Partisipasi masyarakat guna mendukung pembangunan masyarakat. 79 Partisipasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 84 Monitori ng dan Evaluasi Partisipasi masyarakat guna mendukung pengembangan  usaha ekonomi. 89 Partisipasi masyarakat guna mendukung pembangunan masyarakat. 86 Pemanfa atan Hasil Partisipasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan 77
Pemerintahan Daerah. Partisipasi masyarakat guna mendukung pengembangan  usaha ekonomi. 80 Partisipasi masyarakat guna mendukung pembangunan masyarakat. 75 Sumber: diolah oleh Penulis Tabel 7 menyajikan hasil rekapitulasi          tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat sesuai dengan setiap
indikator.  Pada  Tabel  7  dapat  dilihat bahwa pada tahap perencanaan, partisipasi          masyarakat          ”Sangat Tinggi”yaitu  sebesar  84,66 persen, namun  menurun  pada  tahap  pelaksanaan sebesar     77,66.     Tetapi     pada     tahap monitoring  atau  evaluasi,  partisipasi masyarakat  kembali  menunjukkan  peran yang  cukup  tinggi  yaitu  sebesar  86,33 persen. Selanjutnya pada tahap pemanfaatan  hasil, partisipasi masyarakat menunjukkan  peran  yang  menurun  yaitu sebesar 77,33 persen.
Secara  total,  seluruh  indikator partisipasi  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  masyarakat  di  Kota Medan  dapat  dikategorikan  ”Sangat Tinggi”,  yakni  skor  gabungan  keempat bidang    partisipasi    masyarakat    dalam pembangunan  masyarakat.  Bila  dilihat dari skala skor gabungan relatif partisipasi masyarakat dalam
pembangunan masyarakat di Kota Medan mencapai 81,49 persen, berarti dalam  hal ini  tergolong  sangat  tinggi  dan  berada pada  interval  80  sampai  100  persen. Sehingga dapat disebutkan bahwa tingkat
partisipasi masyarakat  secara total berada pada kategori ”Sangat Tinggi”.

## Tabel  7.  Partisipasi  Masyarakat  dalam
Pembangunan  Masyarakat  Kota Medan Tahun 2019 Tahap Partisipasi Persentase (%) Penilaian Partisipas i Perencanaan 84,66 Sangat Tinggi Pelaksanaan 77,66 Tinggi Monitoring dan Evaluasi 86,33 Sangat Tinggi Pemanfaatan Hasil 77,33 Tinggi Rata-rata 81,49 Sangat Tinggi Sumber: diolah oleh Penulis

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN
Faktor yang mendukung
partisipasi  masyarakat  dalam  sektor pembangunan masyarakat di Kota Medan pada  tahun  2019,  yaitu: Pertama ,  Faktor
Internal,  berupa  kesadaran  dan  kemauan dari masyarakat untuk turut berpartisipasi;  semakin  baiknya  tingkat pendidikan masyarakat yang
mengarahkan  perubahan  sikap  dengan berorientasi pada kepedulian; serta tingkat  pendapatan  masyarakat  yang semakin  lebih  baik.  Masyarakat  dengan tingkat  pendidikan  yang  tinggi,  akan memiliki  perhatian  terhadap  berbagai kegiatan pembangunan, baik yang dilakukan  oleh  pemerintah,  maupun swadaya  masyarakat.  Masyarakat  dengan pendapatan  yang  baik  akan  berpengaruh terhadap  tingkat  partisipasi  masyarakat untuk  kesediaan  memberikan sumbangan
dana  pendukung  bagi  kegiatan  sosial. Kedua , Faktor Eksternal, berupa pemerintah  daerah  berperan  aktif  untuk mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai  kegiatan  pembangunan,  mulai dari  tahap  perencanaan,  penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan  pemerintahan,  maka strategi  yang  dapat  ditetapkan  oleh Pemerintah Daerah, yaitu;
1. Menyampaikan  informasi  kepada masyarakat  mengenai  program  dan kegiatan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. 2. Mendorong peran aktif dari kelompok  dan  organisasi  masyarakat untuk  mendukung  program  dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Mendorong kelompok dan organisasi kemasyarakatan  untuk terlibat  secara efektif dalam mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan. 4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan  masyarakat  sehingga mampu  untuk  membangun  diri  dan lingkungannya secara mandiri.
5. Melakukan  kegiatan  pemberdayaan, penyuluhan  dan  pelatihan  kepada elemen masyarakat, guna meningkatkan  kesadaran  dan  peran penting masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. 6. Menyediakan  sarana  serta  fasilitas kepada masyarakat untuk
mendukung  program  dan  kegiatan
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 7. Menjaga  nilai-nilai  kearifan  lokal yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
8. Menyempurnakan  instrumen  hukum untuk  pengaturan  kehidupan  sosial masyarakat  yang  kondusif,  dan bernilai manfaat.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
[1] Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional . [2] Toman Sony Tambunan, Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas .
Yogyakarta: Expert, 2021.
[3] Toman  Sony  Tambunan, Berdaya
Melalui  Konsep  Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: Penerbit Yayasan  Pusaka  Thamrin  Dahlan, 2021. [4] Toman Sony Tambunan, Kumpulan Risalah Perspektif Teoritis . Jakarta: Penerbit Yayasan
Pusaka Thamrin Dahlan, 2021.
[5] Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  66 Tahun 2007 Tentang  Perencanaan Pembangunan Desa . [6] Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah . [7] Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan . [8] Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui  Pengelolaan  Teknologi Tepat Guna . [9] Peraturan  Menteri  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun  2017  Tentang  Partisipasi Masyarakat  dalam  Pembangunan Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak .
[10] Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  45  Tahun  2017 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . [11] Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat . [12] Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Penerbit Rajagrafindo Persada, 2014.