INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 3224-3231 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia
Siti Fatimah 1 🖂 , Taun 2
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia Email: 2210631010063@student.unsika.ac.id 1 🖂

## Abstrak
Perkembangan zaman yang mendorong kemajuan pada bidang teknologi dan internet memiliki dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses segala hal yang ada pada media  elektronik.  Tetapi,  perkembangan  pada  media  elektronik  berbasis  internet  juga  dapat menimbulkan dampak  negatif, seperti munculnya permasalahan sosial baru, yakni dengan timbulnya kasus perjudian online. Perjudian online  merupakan suatu bentuk  aksi taruhan  antar sesama pemain dengan menggunakan uang sebagai alat taruhannya yang ditentukan  oleh  pemain  serta  oleh  pelaku perjudian online tersebut yang dilakukan di media elektronik yang terkoneksi internet. Tindakan perjudian online merupakan suatu hal yang ilegal serta melanggar nilai dan norma yang ada di masyarakat. Oleh karena  itu,  dibutuhkan  adanya  tindak  pidana  secara tegas  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  perjudian online. Ketentuan tindak pidana bagi pelaku perjudian online di Indonesia diatur dalam Pasal 303, Pasal 303 bis KUHP, Pasal 2 ayat (1), (2), (3) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian serta Pasal 27 ayat 2 Jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE.
Kata kunci: Media Elektronik, Perjudian Online, Tindak Pidana.

## Abstract
The development of the times that encourage progress in the field of technology and the internet has a positive  impact  on  society.  The  public  can  easily  access  everything  on  electronic  media.  However, developments in internet-based electronic media can also have a negative impact, such as the emergence of new social problems, namely with the emergence of online gambling cases. Online gambling is a form of betting action between fellow players by using money as a betting tool determined by the player and
by the online gambler which is carried out in electronic media connectedto the internet. The act of online gambling is illegal and violates the values and norms that exist in society. Therefore, there is a need for a strict criminal act imposed on perpetrators per online gambling. The provisions for criminal acts for perpetrators of online gambling in Indonesia are regulated in Article 303, Article 303 bis of the Criminal Code, Article 2 paragraphs (1), (2), (3) of Law No. 7 of 1974 concerning Gambling Issuance and Article 27 paragraph 2 Jo. Article 45 paragraph 2 of the ITE Law.
Keywords: Electronic Media, Online Gambling, Criminal Offences.

## PENDAHULUAN
Perkembangan zaman yang mendorong kemajuan pada bidang teknologi dan internet memiliki dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses segala  hal  yang  ada  pada  media  elektronik.  Tetapi,  perkembangan  pada  media  elektronik berbasis internet juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya situs situs ilegal yang  dapat  disalahgunakan  oleh  masyarakat  sehingga  dapat  memunculkan  permasalahan sosial baru yang dapat melanggar nilai dan norma yang berlaku, yakni dengan timbulnya kasus perjudian online. Perjudian online berbeda dengan perjudian biasa. Perjudian online dilakukan dengan  menggunakan  aplikasi  atau  bahkan  situs  web  canggih,  sedangkan  perjudian  biasa hanya dilakukan secara langsung tanpa menggunakan perantara media elektronik. Menurut KBBI, judi merupakan permainan di mana uang atau barang berharga dipertaruhkan dengan menebak angka akhir dari undian resmi (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).
Kemudahan  masyarakat  dalam  mengakses  media  internet  juga  dapat  mendorong mudahnya  penyiaran  informasi  mengenai  situs-situs  judi  online,  yang  dikhawatirkan  akan berimbas kepada anak  di bawah umur  tanpa pengawasan orang  tua  untuk  melakukan  hal tersebut (perjudian online) yang  dapat menimbulkan akibat  buruk  bagi dirinya sendiri atau bahkan  orang  lain.  Namun,  tidak  dapat  dipastikan  dengan  jelas  usia  pelaku  atau  pemain perjudian  online tersebut, kemungkinan orang dewasa atau bahkan anak remaja juga dapat terlibat melakukan perjudian online (Pamungkas, 2021)
Berbagai macam keuntungan yang  ditawarkan oleh  situs situs  perjudian online  dapat menarik  kalangan  orang  dewasa  maupun  anak  remaja  untuk  melakukan  perjudian  dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kendati demikian, tanpa disadari perjudian online dapat menyebabkan rasa ingin tahu untuk terus menerus mencoba sehingga dapat menimbulkan ketergantungan bagi para pemainnya. Meningkatnya angka kemiskinan dan  maraknya peminjaman  hutang,  dapat  menyebabkan  lonjakan  tingkat  kejahatan  yang
ditimbulkan oleh para pelaku pemain judi online serta dapat memberikan pengaruh negatif secara langsung maupun tidak langsung.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  dengan  pendekatan  hukum  normatif  yang didasari  pada  kebijakan  perundang  undangan.  Penelitian  hukum  normatif  (legal  research) merupakan suatu penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai norma atau kaidah, dengan demikian penelitian ini bersifat hukum positif dan pendekatan kasus. Metode analisis yang  digunakan  adalah  metode  pengumpulan  data  pustaka/studi  kepustakaan  ( library research).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perjudian merupakan sutau perbuatan yang dapat melanggar hukum, yang dilakukan oleh  orang  dewasa maupun anak  remaja. Pelaku perjudian tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar tata krama, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Perjudian online yang  sedang  marak  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  karena  perkembangan  IPTEK  dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:
1. Faktor ekonomi
Faktor  ekonomi  dapat  menjadi  cara  utama  seseorang  melakukan  perjudian  online, karena para pelaku perjudian online biasanya melakukan tindakan tersebut dengan tujuan untuk meraih keuntungan yang tinggi dengan pengeluaran yang rendah.
2. Kejenuhan
Situs situs perjudian online yang muncul di Indonesia biasanya dibuat seperti layaknya bermain game, dengan tujuan  untuk  menarik para  pelaku serta  dapat menghilangkan rasa bosan, karena perjudian online dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, banyak orang dewasa maupun anak remaja tertarik dengan judi online.
3. Tidak diperlukan pengeluaran yang banyak
Pengeluaran  yang  banyak  dapat  dikatakan  sebagai  pengeluaran  untuk  melakukan perjudian, baik itu pengeluaran uang, benda dan lain sebagainya. Para pelaku perjudian online  tidak  perlu  mengeluarkan  uang  banyak  untuk  memperoleh  keuntungan  yang tinggi, oleh sebab itu banyak orang tertarik untuk mencoba peruntungan yang dihasilkan dari perjudian online tersebut.
4. Situs perjudian online yang terus bermunculan
Di Indonesia, perjudian merupakan tindakan yang dapat melanggar kesusilaan karena
dianggap  merugikan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  Kementrian  Komunikasi  dan Informatika  (Kominfo)  telah  memblokir  akses  situs  perjudian  ilegal.  Kendati  demikian, pemblokiran  akses  pada  situs  ilegal  tersebut  belum  dilakukan  secara  menyeluruh, akibatnya  masih  banyak  tersebarnya  situs  situs  judi  ilegal  yang  tersebar  diberbagai palatform (Oswalo, 2022).
Dari  beberapa  faktor  penyebab  maraknya  perjudian  online  di  Indonesia  secara  tidak disadari  dapat  menyebabkan  timbulnya  permasalahan  permasalahan  sosial.  Salah  satu contohnya seperti menimbulkan efek ketergantungan. Seseorang yang melakukan perjudian online  menjadi  ketergantungan  untuk  terus  menerus  melakukan  perjudian,  sehingga  dapat menyebabkan  timbulmya  permasalahan  permasalahan yang tidak terduga yang dilami oleh pelaku, seperti pinjaman hutang,  atau  bahkan  pencurian  yang  dapat  meningkatkan  tingkat kriminalitas di masyarakat. Kekalahan pelaku dalam bermain judi juga dapat memicu timbulnya depresi yang dapat mengakibatkan kematian.
Oleh karena itu, pemerintah secara tegas harus mengeluarkan aturan dan regulasi untuk tindak  pidana  perjudian.  Di  Indonesia,  Pengaturan  hukum  pidana  terkait  kasus  perjudian tercantum dalam Pasal 303, Pasal 303 bis KUHP (Munawaroh, 2022), Pasal 2 ayat (1), (2), (3) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, serta Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE (Pangerapan, 2022).
Salah satu ketentuan pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana perjudian yang dilakukan secara langsung (perjudian yang dilakukan tanpa perantara media elektronik). Di dalam Pasal 303 KUHP tersebut menyebutkan bahwa:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen-carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. dengan  sengaja  menawarkan  atau  memberi  kesempatan  kepada  khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian
(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalakan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan  mendapat  untung  bergantung  pada  peruntungan  belaka,  juga  karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
Sedangkan dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
1. barang  siapa  menggunakan  kesempatan  main  judi,  yang  diadakan  dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang  menjadi  tetap  karena  salah  satu  dari  pelanggaran  ini,  dapat  dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.
Namun ketentuan perjudian yang diatur oleh Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP telah diubah ke dalam Pasal 2 ayat (1), (1), (3) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian yang menyatakan bahwa:
(1) Merubah  ancaman  hukuman  dalam  Pasal  303  ayat  (1)  Kitab  Undang  undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjaara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak- banyaknya.
(2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya  empat  ribu  lima  ratus  rupiah,  menjadi  hukuman  penjara
selama-lamanya  empat  tahun  atau  denda  sebanyak-  banyaknya  sepuluh  juta rupiah.
(3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 bis ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya  tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah  menjadi  hukuman  penjara selama-lamanya enam tahun atau  denda sebanyak-  banyaknya lima belas  juta rupiah.
Telah disebutkan bahwa Pasal 303, Pasal 303 bis KUHP dan Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 7 Tahun 1974 hanya menentukan pemidanaan bagi pelanggar perjudian yang dilakukan secara  langsung,  yang  artinya  perjudian  yang  dilakukan  tanpa  adanya  perantara  media elektronik  yang  terkoneksi  oleh  internet.  Sedangkan,  pasal  yang  mengatur  ketentuan pemidanaan bagi para pelaku perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU  ITE,  yang  menyebutkan bahwa:  “Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  perjudian  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling b anyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Merujuk  pada  pengaturan  pengaturan  tentang  tindak  pidana  perjudian,  dapat  dilihat bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Karena,  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1981  tentang  Pelaksanaan  Penertiban Perjudian, menyatakan: Pasal 1 ayat (1) “Pemberian izin penyelenggaraan segal a bentuk dan jenis  perjudian  dilarang,  baik  perjudian  yang  diselenggarakan  di  kasino,  di  tempat  tempat keramaian,  maupun  yang  dikaitkan  dengan  alasan- alasan  lain.”  Artinya,  segala  bentuk perjudian, baik perjudian yang dilakukan secara langsung, maupun perjudian yang dilakukan secara  online,  dan  berbagai  jenis  perjudian  lainnya,  dilarang  di  Indonesia.  Jika  terdapat beberapa pihak/orang melakukan perjudian, maka pihak berwenang berhak menyelidiki secara menyeluruh praktik perjudian tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, selain dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat  juga  dapat  berdampak  negatif.  Seperti  terciptanya situs  situs  ilegal  yang  dapat
disalahgunakan  sebagai  sarana  perjudian  online.  Maraknya  tindakan  perjudian  online  di Indonesia  dapat  ketahui  bahwa  media  elektronik  yang  terkoneksi  internet,  tidak  digunakan secara bijak. Selain itu, lalainya pengawasan dari orang tua terhadap anak anaknya. Tetapi, tidak dapat dipastikan pelaku perjudian online tersebut dari kalangan anak remaja, orang dewasa juga  dapat  terlibat  melakukan  perjudian  online.  Peranan  pihak  yang  berwajib  juga  sangat dibutuhkan untuk memberantas pelaku pelaku perjudian online. Pelaku berhak dijatuhi sanksi seuai dengan ketentuan pada pasal yang ada, seperti dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, Pasal 2 ayat (1), (2), (3) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, serta Pasal 27 ayat 2 Jo.  Pasal  45  ayat  2  UU  ITE.  Selain  itu,  tindakan  pemerintah  juga  sangat  dibutuhkan  untuk memberantasi  situs  situs  perjudian  yang  yang  tersebar  pada  platform  platform  ilegal  di indonesia. Minimnya pemberantasan cyber, membuat situs situs perjudian online yang sudah diblokir oleh  pemerintah  masih  tetap  ada.  Oleh  karena  itu,  peran  serta  masyarakat  dalam menyikapi  kasus  perjudian  online  sangat  dibutuhkan.  Jika  masyarakat  masih  melihat  atau mendapatkan situs situs ilegal sarana perjudian online, harap segera melapor kepada pihak yang berwajib.
DAFTAR PUSTAKA Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, K. P. (2016). KBBI.
Kemendikbud.https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi.
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
Munawaroh, N. (2022). Jerat Hukum Judi Online: Penjara hingga Denda Rp1 Miliar. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum- judi-online-cl7026/
Oswalo, I. G. (2022). 5 Hal yang Membuat Judi Online Makin Marak di Indonesia. Detikcom. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6097816/5-hal-yang-  membuat-judi- online-makin-marak-di-indonesia
Pamungkas,  F.  T.  (2021). Hukuman  Pelaku  Judi  Online  di  Indonesia,  Apakah  Bisa  Dipidana? Justika  by  Hukumonline.  https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/hukuman- pelaku-judi- online/
Pangerapan, S. A. (2022). Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. KOMINFO. https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no- 340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian- komunikasi- dan informatika/0/siaran_pers#:~:text=Khusus%2520untuk%2520kegiatan%2520perj
udian%2520online,paling%2520banyak%25201%2520miliar%252
Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Pub. L. No. 9 (1981).
Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pub. L. No. 11 (2008). UU tentang Penerbitan Perjudian, Pub. L. No. 7 (1974).