KEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)
Endah Setiyowati, Imam Hambali, Edi Widianto Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UM Jl. Semarang 5 Malang Email : endahsetiyowati12@gmail.com
Abstract: Empowerment  of  Forest  Village  Community  in  Implementation  of  Community  Forest  Resources Management. The study aims to describe the empowerment of forest villagers in the implementation of PHBM. empowerment  includes  4  (four)  namely:  critical  awareness,  access  to  information  and  resources,  participation and  welfare.  The  research  was  conducted  with  qualitative  approach  and  case  study  design.  The  results  of  the research show that the empowerment of forest villagers in the implementation of PHBM has a difference. Such critical  awareness  is  good  enough  in  certain  circles.  Then  access  to  information  and  resources  owned  is  quite limited  but  evenly  among  the  parties  involved.  Participation  in  forest  land  management  is  good  but  decision- making is lacking. Welfare has been obtained from optimally managed forest resources
Abstrak: Keberdayaan  Masyarakat  Desa  Hutan  Dalam  Pelaksanaan  Pengelolaan  Sumberdaya  Hutan  Bersama Masyarakat  (PHBM  ).  Penelitian  bertujuan  mendeskripsikan  keberdayaan  masyarakat  desa  hutan  dalam pelaksanaan  PHBM.  keberdayaan  tersebut  meliputi  4  (empat)  yakni  :  kesadaran  kritis,  akses  informasi  dan sumberdaya,  partisipasi  dan  kesejahteraan.  Penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif  dan  rancangan studi  kasus.  Hasil  dari  penelitian  diketahui  bahwa  keberdayaan  masyarakat  desa  hutan  dalam  pelaksanaan PHBM  memiliki  perbedaan.  Seperti  kesadaran  kritis  sudah  cukup  baik  pada  kalangan  tertentu  saja.  Kemudian akses  informasi  dan  sumberdaya  yang  dimiliki  cukup  terbatas  namun  merata  diantara  pihak  yang  terlibat. Partisipasi  dalam  pengelolaan  lahan  hutan  sudah  baik  namun  dalam  pengambilan  keputusan  masih  kurang. Kesejahteraan telah didapatkan dari sumberdaya hutan yang dikelola dengan optimal.

## Kata Kunci : keberdayaan, masyarakat desa hutan, PHBM
Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan bagian dari pendidikan
nasional  yang  dapat  disebut  juga  sebagai pendidikan  non-formal  yang  bertujuan untuk  mengembangkan  segenap  potensi seluruh  warga  masyarakat  di  luar  sistem persekolahan.  Pendidikan  luar  sekolah memiliki  hubungan  erat  dengan  sebuah proses  pembangunan  nasional,  yang  mana pada era ini memiliki prinsip pemberdayaan untuk menjaga keberlanjutannya.  Pembangunan  dengan upaya pemberdayaan merupakan salah satu bagian dari proses mendidik dan membelajarkan masyarakat untuk mencapai tujuan
pembangunan.
Pembangunan  dan  proses  pemberdayaan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena  untuk  mencapai  sebuah  wujud masyarakat  berdaya.  Maka  proses  yang
perlu dilalui adalah memberdayakan masyarakat.
Sebelum  lebih  jauh  membahas tentang  keberdayaan  masyarakat  sebagai bagian  dari  proses  pemberdayaan  berikut merupakan  ungkapkan  Lutfiansyah  dan Hufad  (2017:  9)    “Pemberdayaan  adalah sebuah proses, sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dan masyarakat,  termasuk  individu-individu yang  mengalami  masalah  kemiskinan  agar mereka  dapat  lebih  mandiri  dengan  cara menumbuhkan  potensi  yang  dimilikinya, serta  menggali  rasa  percaya  dirinya  agar mereka dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam perubahan dan perkembangan lingkungannya.” Salah satu kelompok  dalam  masyarakat  desa  hutan
yang dimaksud adalah masyarakat terabaikan  yang  hidup  di  pinggiran  hutan dan  menggantungkan  kehidupannya  pada sumberdaya  hutan.  Tentu  dengan  berbagai tantangan  yang  ada,  masyarakat  pada karakteristik ini dituntut untuk bekerjasama baik dalam keamanan maupun  pelestarian  hutan.  Penelitian terhadap  pengelolaan  sumberdaya  hutan bersama masyarakat (PHBM) yang memiliki gambaran upaya mendidik masyarakat  dengan  memanfaatkan  potensi alam  yang  ada  disekitarnya  ditinjau  dari perspektif pendidikan luar sekolah. PHBM secara  langsung  juga  menggunakan  teori andragogi  yang  diterapkan  oleh  Tenaga Pendamping  Masyarakat  (TPM)  yang berada  di  setiap  BKPH  (Bagian  Kesatuan Pemangku Hutan) untuk membantu memudahkan masyarakat agar dapat
melakukan proses belajar
dalam melakukan pengelolaan hutan.
Berdasarkan pernyataan diharapkan dalam  upaya  pemberdayaan,  masyarakat yang  merupakan  pelaku  utama  melalui proses  pemberdayaan  akan  mendapatkan keberdayaan  sebagai  alat  menuju  berdaya. keberdayaan  masyararakat  dalam  upaya pemberdayaan  menurut  Wirhatnolo  dan Dwidjowijoto  (2007:  75)  “keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan  individu  yang  bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan  masyarakat  bersangkutan.
Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan  kuat  serta  inovatif  tentu  memiliki keberdayaan  yang  tinggi.  “  Pernyataan menjelaskan  bahwa  keberdayaan  dalam konteks masyarakat merupakan
kemampuan  individu  yang  ada  dalam kelompok masyarakat dengan tujuan untuk membangun  keberdayaannya.  lebih  lanjut indikator keberdayaan masyarakat menurut Mimbar  (2015:9)  mengatakan  bahwa “UNICEF  memberikan  5  dimensi  sebagai tolok  ukur  keberhasilan  pemberdayaan masyarakat,  yaitu:  1)  kesejahteraan,  2) akses,  3)  kesadaran  kritis,  4)  partisipasi dan  5)  kontrol.”  Lima  dimensi  tersebut
adalah  kategori  analisis  yang  bersifat dinamis,  satu  sama  lain  berhubungan secara  sinergis,  saling  menguatkan  dan melengkapi.
Berdasarkan tolok ukur atau indikator  yang  telah  dijabarkan  UNICEF tersebut  maka  akan  lebih  tepat  jika  pada landasan teori ini juga dijelaskan parameter keberdayaan yang digunakan pada penelitian  ini.  Penelitian  ini  menggunakan 4  (empat)  parameter  yang  untuk  meneliti keberdayaan  masyarakat  desa  hutan  di kawasan RPH Selorejo. 4 (empat) parameter  yang  digunakan  sesuai  dengan aspek  dan  indikator  keberdayaan  yang dinyatakan  oleh  peneliti,  dalam  penelitian ini  adalah  sebagai  berikut:  1)  kesadaran kritis,  2)  akses  informasi  dan  sumberdaya, 3) partisipasi dan 4) Kesejahteraan.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  studi kasus.  Kehadiran  peneliti  diketahui  oleh informan  dalam  hal  ini  pihak  desa  dan Perum Perhutani. Peneliti mengikuti secara langsung beberapa kegiatan yang dilaksanakan mengenai pelaksanaan PHBM  di  RPH  Selorejo.  Peneliti  juga melakukan  pendekatan  dan  pengenalan terhadap  Perum  Perhutani  dalam  hal  ini Mantri,  Mandor,  dan  pihak  desa  seperti Kepala Desa, Ketua dan Pengurus LMDH, serta  Petani  Hutan.  Lokasi  penelitian dilakukan di RPH Selorejo yang beralamat di  Desa  Selorejo,  Kecamatan  Dau  Malang serta 4 desa pangkuan hutan yakni: Kucur, Petungsewu, Selorejo dan Gadingkulon .
Teknik  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  data  berupa  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Proses  untuk menganalisis  data  yang  digunakan  adalah dengan  menggunakan  model  interaktif yang  dimulai  dari  mengumpulkan  data, melakukan  reduksi,    penyajian  data  dalam bentuk  naratif  teks,  kemudian  ditarik kesimpulan.  Setelah  data  sudah  disajikan dan  disimpulkan  kemudian  dianalisis kembali  dengan  model  taksonomi  dengan
hasil  akhir  berupa  bagan.  Selanjutnya  cara yang digunakan untuk mengecek keabsahan temuan adalah triangulasi sumber data dan teknik.

## HASIL
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini berupa gambaran Keberdayan masyarakat dalam
pelaksanaan  PHBM  yang  meliputi  :  (1) kesadaran kritis, (2) akses sumberdaya dan informasi,  (3)  partisipasi  dan    (4) kesejahteraan. Penelitian yang dilakukan di 4  desa  pangkuan  hutan  RPH  Selorejo yakni:  Kucur,  Petungsewu,  Selorejo,  dan Gadingkulon memiliki perbedaan gambaran  keberdayaan  masing-masing.
Pertama,  kesadaran  kritis  dalam pelaksanaan  PHBM  di  Desa  Kucur memiliki  kesadaran  yang  cukup  baik, seperti  kesadaran  kritis  ketua  LMDH dalam upaya pembagian lahan  yang sesuai dengan  aturan.  Kesadaran  kritis  ketua kelompok  pesadap  dalam  meningkatkan produksi  getah  di  dusun  Sumberbendo. Kesadaran  kritis  dari  ketua  pesanggem dusun  Krajan  dalam  pelestarian  dan keamanan  hutan  serta  kesadaran  kritis kepala desa dalam upaya menjalin kerjasama baik dengan pihak Perhutani.
Kesadaran  kritis  dikalangan  petani terbilang  rendah  karena  dalam  mengelola lahan  hutan  petani  menganggap  dirinya sebagai  penumpang  lahan.  Kemudian Kesadaran  kritis  juga  dimiliki  masyarakat petungsewu  dalam  pelaksanaan  PHBM. Seperti  kesadaran  kritis  tentang  hak  dan kewajiban  LMDH  dalam  pelaksanaan PHBM  yang  dimiliki  oleh  ketua  lama maupun  baru.  Kesadaran  kritis  ketua kelompok  dalam  pelaksanaan  PHBM untuk  mengkoordinir  para  petani  hutan. Serta kesadaran kritis yang dimiliki Kepala Desa dalam berperan menghidupkan kembali  LMDH  dan  keberpihakannya dengan petani hutan yang ditunjukkan saat melakukan  negosiasi  dengan  Perhutani terkait bagi hasil. Kesadaran kritis di Desa Petungsewu juga tumbuh pada petani hutan
yang  saat  berkumpul  saling  memberikan masukan  dan  dengan  sedikit  keberanian untuk  bertanya  namun  mereka  lakukan terutama  pada  forum  formal.  Kesadaran kritis  juga  sudah  dimiliki  oleh  Ketua LMDH  desa  Selorejo  dalam  membantu masyarkat  untuk  bertanggungjawab  dalam pengelolaan  lahan  yang  dilakukan  oleh petani  hutan,  serta  kesadaran  kritis  akan peluang  dan  potensi  hutan  yang  dimiliki sehingga  mampu  menjadikan  kawasan DAS sebagai tujuan wisata.
Kesadaran  kritis  juga  dimiliki  oleh petani  hutan  terutama  dalam  prinsip berbagi yang memiliki sikap saling perduli, tidak  merusak  dan  mencuri  pohon. Kemudian  kesadaran  kritis  lain  juga dimiliki  oleh  kepala  desa  terutama  dalam melihat  peraturan  yang  berlaku  dalam pelaksanaan PHBM sehingga dapat mengambil  keputusan  atas  permasalah yang terjadi.
Kesadaran  kritis  juga  dimiliki  oleh ketua  LMDH  desa  Gadingkulon  terutama dalam  pengelolaan  lahan  pertanian  hutan, sumber  mata  air  dan  pengembangan wisata.  Kesadaran  kritis  juga  dimiliki Kepala  Desa  dalam  pelaksanaan  PHBM sehingga  ada  upaya  dalam  melakukan pengadaan fasilitas untuk membantu LMDH dalam melaksanakan pengembangan  wisata.  Serta  kesadaran kritis  petani  akan  peraturan  larangan kegiatan bercocok tanam yang dilakukan di kawasan hutan.
Kedua, akses informasi dan sumberdaya yang ditunjukkan oleh masyarakat  desa  hutan  di  RPH  Selorejo tersebut  juga berbeda. Seperti halnya  yang terjadi  di  desa  Kucur,  pihak  Pemerintah mengalami  kesulitan  dalam  mengakses pelaksanaan  PHBM  di  desanya.  Hal tersebut  terjadi  karena  pihak  pemerintah desa  memang  tidak  mengakses  informasi pelaksanaan  PHBM.  Tidak  dilakukannya akses tersebut terjadi karena persepsi  yang menganggap  bahwa  Perum  Perhutani  dan LMDH  tidak  terbuka  dan  komunikatif terkait  pelaksanaan  PHBM.  Namun  pihak lain seperti LMDH telah mampu
mengakses  informasi  yang  ada  terkait dengan  pelaksanaan  PHBM.  Sehingga pelaksanaan  PHBM  di  desa  Kucur  tetap bejalan  walaupun  tanpa  campur  tangan berlebihan  dari  pihak  desa.  kemudian dalam  akses  sumberdaya  hutan  MDH Kucur  dapat  mengakses  hutan  untuk dijadikan lahan pertanian dengan melakukan  perpanjangan  kontrak  dengan perhutani. Selanjutny LMDH telah mengakses  sumberdaya  teknologi  untuk produksi  ubi  talas  untuk  dijadikan  keripik hanya saja tidak dilaksanakan dengan baik oleh MDH.
Keberdayaan  LMDH  petungsewu dalam  mengetahui  apa  saja  yang  harus dilakukan  pasca  pembentukan  namun ketika  diterapkan  dianggap  lancang  oleh RPH Selorejo pada saat itu. Namun saat ini seiring  aktifnya  LMDH  Kembali  dan keterbukaan Perhutani
dalam
melaksanakan  PHBM  masyarakat  sudah dapat  mengakses  informasi  dengan  baik terutama  pada  forum  yang  dibuat  oleh pengurus  LMDH. Sedangkan dalam  upaya akses sumberdaya telah dimiliki oleh MDH di  Desa  Petungsewu  terutama  kelompok tani  juga  sudah  dapat  mengakses  lahan pertanian di hutan.
Berbeda  dengan  akses  informasi yang  dilakukan  LMDH  Desa  Selorejo  ke pihak  Pemerintah  desa  yang  mengalami kendala komunikasi sehingga tidak menghasilkan  keputusan  atau  arahan  yang baik  utamanya  dalam  pengembangan wisata.  Hal  tersebut  kemudian  menjadikan konfilk  antar  pihak  yang  terlibat  sehingga terjadi pemberhentian sepihak untuk jabatan ketua LMDH. Diketahui pemberhentian  tersebut  juga  dikarenakan rendahnya  upaya  pemerintah  desa  dalam mendapatkan akses informasi dalam pembagian  hasil  dari  Wisata  Bedengan. Upaya  dalam  mengakses  sumberdaya hutan  oleh  LMDH  Selorejo  juga  telah didapatkan  dengan  baik.  Hal  tersebut ditunjukkan  dengan  dapat  dikelolanya lahan  hutan  untuk  digunakan  bercocok tanam dengan kontribusi menjaga keamanan dan kelestarian hutan.
Upaya akses informasi yang dilakukan  dalam  pelaksanaan  PHBM  di gadingkulon sudah cukup baik. Dari pihak Perhutani,  LMDH  dan  Pemerintah  Desa sudah bersinergi dalam pelaksanaan PHBM. Terutama upaya dalam mengakses informasi  yang  dilakukan  oleh  LMDH tentang  pelaksanaan  PHBM  biasanya didapatkan  pada  forum  rutin  yang  dibuat oleh  LMDH  Desa  Gadingkulon.  Upaya yang  dilakukan  memang  efektif  karena selain menjadi kegiatan bertukar informasi juga sebagai forum pengambilan keputusan bersama.  upaya  akses  sumberdaya  yang dimiliki  oleh  LMDH  Desa  Gadingkulon yang telah mampu mengakses sumberdaya hutan  yang  ada.  Hal  tersebut  ditunjukkan dengan  kegiatan  pengelolaan  lahan  hutan, walau  saat  ini  sudah  ada  pembatas pengelolaan  lahan  hutan  dari  Perhutani untuk tidak dikelola secara berlebihan.
Ketiga, Partisipasi sebagai
indikator keberdayaan secara umum ditunjukkan oleh masyarakat desa hutan di kawasan  RPH  Selorejo  dengan  baik. Seperti  halnya  yang  dilakukan  di  Desa Kucur  dalam  pemadaman  api  ketika kebakaran, hanya saja intensitas berkumpul untu  berdiskusi  dan  mengambil  keputusan atau  kesepakatan  tidak  sering  dilakukan. Begitu juga dengan partisipasi yang ada di Desa  Petungsewu  yang  memang  belum memiliki agenda berkumpul untuk membahas  kegiatan  pengelolaan  hutan secara  intens  dan  petani  hutan  fokus  pada pertanian  yang  dilakukan  saat  ini  karena itu dianggap lebih menguntungkan daripada  berkumpul  dan  berdiskusi  karena mereka  bekerja  seharian  penuh  sehingga malam  hari  untuk  istirahat.  Begitu  juga yang  ada  di  desa  Selorejo  yang  juga  tidak memiliki  kegiatan  pertemuan  sehingga memungkinkan MDH terlibat dan berpartisipasi.  Partisipasi  dan  pelibatan MDH  di  desa  ini  terbatas,  seperti  untuk pengelolaan  wisata  hanya  dikelola  oleh LMDH  saja.  Namun  ketika  ada  kebakaran atau  kerjabakti  mereka  selalu  turut  serta. Partisipasi yang dinilai cukup tinggi terjadi di  Desa  Gadingkulon  yang  memiliki
kegiatan  rutin  dan  intens  sehingga  mereka sering  malakukan  pengambilan  keputusan dan  kespakatan  disetiap  arisan  yang mereka lakukan 15 hari sekali.
Keempat, Dalam pelaksanaan PHBM di kawasan RPH Selorejo di empat desa  pangkuan  hutan  sudah  mendapatkan kesejahteraannya dengan bail, untuk mendapatkan  kesejahteraan  materiil  MDH dapat bekerjasama dengan bercocok tanam pada  lahan  hutan.  Kemudian  dapat menyadap  getah  untuk  dijual  ke  Perum Perhutani, kemudian dapat juga mengambil hasil  hutan  bukan  kayu  untuk  dijual  atau dikonsumsi secara pribadi  seperti  jahe dan kunyit  yang  dilakukan  di  Kucur,  rumput gajah  untuk  ternak  di  hampir  seluruh  desa dan  penanaman  tanaman  makanan  pokok seperti  jagung  dan  ubi.  Dari  sumberdaya hutan  inilah  masyarakat  diharapkan  dapat memanfaatkan dengan maksimal, sehingga kebutuhan materiilnya akan dapat terpenuhi begitu juga spiritualnya.

## PEMBAHASAN
Kesadaran  kritis  dalam  menjadi subjek  penggerak  menurut  Isjoni  (2006: 130) “Kesadaran kritis merupakan kemampuan berfikir alternatif atau berfikir lateral,  sebagai  bentuk  paling  aktual manusia  modern.  Suatu  pikiran  yang  tidak sekedar  mekanis  stimuli  -  respon  yang  di lapangan  tampak  dalam  sikap  yang  kaku dan  keras  karena  pilihan  dalam  pemikiran yang dualistis. Kekayaan pengalaman akan menumbuhkan  suatu  kesadaran  kritis terhadap  realitas  sosial  di  mana  seseorang terlibat.”  Dapat  dilihat  dari  pernyataan tersebut  bahwa  kesadaran  kritis  akan tumbuh apabila seseorang memiliki kekayaan pengalaman dan pengetahuan ini tidak  lepas  dari  pengalaman  mengakses baik informasi maupun sumberdaya. Sehingga dalam pelaksanaan PHBM masyarakat  dapat  lebih  kritis  terhadap pelaksanaan  yang  tidak  sesuai.  Seperti pembagian  lahan,  harga  getah  yang ditawarkan,  kemudian  hak  dan  kewajiban masyarakat  desa hutan dan perhutani  yang harus  saling  dipenuhi.  Karena  upaya
PHBM dengan prinsip kerjasama sangatlah tidak  adil  apabila  pemenuhan  kewajiban tersebut  hanya  sepihak.  Karena  kerjasama dianggap berhasil apabila ada ketersalingan  baik  dari  MDH,  LMDH maupun Perum Perhutani. Dampak ketidak berhasilan PHBM karena kurangnya kesadaran  kritis  antar  pihak  ini  terjadi  di hampir  seluruh  desa  yang  ada  di  kawasan RPH Selorejo.
Akses  Informasi  dalam  proses pemberdayaan  memiliki  peran  sangat penting.  Sehingga  akses  informasi  dalam pemberdayaan  masyarakat  harus  dapat menjadi mudah diperoleh oleh masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Soetomo  (2012  :  210)  yang  menyatakan bahwa  “pengetahuan  dibutuhkan  selain agar  masyarakat  dapat  memahami  dan menyadari  sumberdaya  yang  tersedia  di sekitarnya, juga dibutuhkan untuk mengetahui  cara-cara  memanfaatkannya.” Sehingga dalam pelaksanaan PHBM adapun  informasi  yang  dapat  diakses dalam  mengetahui  hak  dan  kewajiban LMDH  dalam  pengelolaan  hutan,  batasan dan  peraturan  dalam  pengelolaan  hutan, dan  tentang  harga  yang  berlaku  dalam pemanfaatan  sumberdaya  hutan.  karena prinsip  PHBM  merupakan  prinsip  berbagi sehingga  diharapkan  masyarakat  dan Perum Perhutani dapat saling berbagi hasil, peran  dan  tanggungawab  untuk  menjaga dan  melestarikan  hutan  bersama  terlepas dari  kepentingan  MDH  sebagai  pemanfaat lahan hutan ataupun Perum Perhutani yang juga  memiliki  tujan  dalam  pemanfaatan sumberdaya hutan.
Tingkat  partisipasi  menjadi  salah satu indikator penting dalam sebuah proses pemberdayaan  masyarakat  seperti  yang dijelaskan  oleh  Najiyati  dkk  (2005:  116) terkait dengan “partisipasi yang merupakan proses  aktif  dalam  pelaksanaan  kegiatan dan pengambilan keputusan yang dibimbing  oleh  cara  berpikir  masyarakat sendiri,  sehingga  mereka  dapat  melakukan kontrol  efektif.”  Diketahui  dari  penjelasan tersebut  bahwa  partisipasi  merupakan sebuah  proses  aktif  dalam  kegiatan
maupun  program  pemberdayaan,  yang melibatkan  masyarakat  berperan  dalam mengambil keputusan secara mandiri yang berasal  dari  pemikiran  masyarakat  sendiri sehingga  mereka  dapat  melakukan  kontrol yang  efektif  dari  keputusan  yang  diambil. Pada  pelaksanaan  PHBM  masyarakat dianggap memiliki partisipasi tinggi apabila  mereka  dapat  berpartisipasi  dalam beberapa  kegiatan  seperti  :  kemampuan berpartisipasi  secara  aktif  dalam  berbagai kegiatan  yang  bermanfaat  bagi  lingkugan yang  lebih  luas,  hadir  saat  pembagian lahan,  berpendapat  saat  agenda  pertemuan rutin  maupun  kondisional,  gotong  royong dalam melakukan pengamanan hutan, kerja bakti  pembersihan  pasca  tebangan,  kerja bakti pembuatan jalan kendaraan pengangkut kayu dan kerja bakti pembersihan kawasan sumber dan wisata.
Sebagai  masyarakat  berdaya  sesuai dengan pernyataan UNICEF bahwa masyarakat berdaya harus memiliki tingkat kesejahteraan  dasar  sebelum  lebih  jauh Maeswara  (2009:  246)  mengatakan  bahwa “Kesejahteraan adalah rasa tenteram rakyat karena terpenuhinya hajat hidup lahi batin. Kesejahteraan lahir didasarkan pada standar  universal  menyangkut  kesehatan, sandang,  pangan  dan  papan  (kesejahteraan ekonomi dan sosial), sedangkan kesejahteraan  batin  menyanggkut  persepsi yang bersifat intelektual, emosional maupun spiritual rakyat.”
Tingkat kesejahteraan masyarakat, yang diukur dari tercukupinya  kebutuhan  dasar  seperti makanan pendapatan dan kesehatan. Selain itu masyarakat dianggap sebagai masyarakat yang sejahtera apabila kebutuhan spiritual dan materiilnya tercukupi  dengan  seimbang  dan  selaras. Dalam pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya  Hutan  Bersama  Masyarakat (PHBM) dan kaitannya
dengan kesejahteraan.  PHBM  memiliki  andil  dan peran  dalam  memberikan  kesejahteraan terhadap  Masyarakat  Desa  Hutan  (MDH). PHBM  sebagai  sebuah  sistim  pengelolaan hutan  dengan  prinsip  berbagi  sumberdaya dan  hasil,  disini  Perum  Perhutani    yang
bekerjasama  dengan  masyarakat  melalui LMDH  telah  membuka  kerjasama  yang diharapkan saling menguntungkan nantinya  diharapkan  dapat  meningkatkan kesejahteraan.

## SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN
Kesadaran  kritis  sebagai  salah  satu indikator dari keberdayaan suatu komunitas  atau  masyarakat  di  kawasan RPH  Selorejo  dalam  pelaksanaan  PHBM di  Desa  Kucur,  Petungsewu,  Selorejo  dan Gadingkulon  memiliki  kesadaran  kritis yang  cukup  baik  pada  kalangan  tertentu. Kemampuan  tersebut  hanya  dimiliki  oleh beberapa  pihak  saja  seperti  Kepala  Desa, Ketua  LMDH,  Ketua  Kelompok  petani hutan  atau  yang  juga  disebut  kalangan  elit yang  terlibat.  Sedangkan  petani  hutan  dan masyarakat  biasa  lainnya  masih  memiliki kesadaran  kritis  yang  rendah  karena mereka  menganggap  bahwa  hutan  yang mereka  manfaatkan  sumberdayanya  untuk meladang dan menggantungkan ekonominya bukan milik pribadi. Keberdayaan masyarakat pada
akses informasi dan sumberdaya, pelaksanaan  PHBM  di  kawasan  RPH Selorejo terbilang baik. Hal tersebut terjadi karena  MDH  yang  terdiri  dari  beberapa kalangan  memiliki  perbedaan  kemampuan mengakses  sumberdaya  maupun  informasi yang  ada  seperti  kewenangan,  peraturan dan  sistem  PHBM  yang  dilaksanakan antara Perhutani dengan MDH (Masyarakat Desa Hutan). Perbedaan  kemampuan  akses  antar kelompok elit masyarakat dengan masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan masih  ada.    Kemudian  pada  partisipasi sebagai  indikator  keberdayaan  secara umum  ditunjukkan  oleh  masyarakat  desa hutan  di  kawasan  RPH  Selorejo  dengan baik.  Seperti  halnya  partisipasi  yang dilakukan  dalam  pemadaman  api  ketika terajadi  kebakaran,  pembuatan  akses  jalan untuk  transportasi  pengangkutan  kayu pasca  tebangan,  dengan  bergotongroyong antar  petani  hutan,  dalam  peningkatan
produksi getah Perhutani sampai kerjabakti dalam  pengembangan  wisata  di  kawasan hutan.  Hanya  saja  memang  intensitas berkumpul untuk kemudian berdiskusi dan mengambil  keputusan  atau  kesepakatan tidak  sering  dilakukan.  Sedangkan  yang terakhir.  Dalam  pelaksanaan  PHBM  di kawasan  RPH  Selorejo,  hampir  seluruh pihak yang terlibat mendapatkan kesejahteraan materiil. Kesejahteraan tersebut  diperoleh  MDH  dari  bekerjasama dengan  bercocok  tanam  pada  lahan  hutan.
Sehingga  dari  sumberdaya  hutan  inilah masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan dengan maksimal, sehingga kebutuhan materiilnya akan dapat terpenuhi begitu juga spiritualnya.

## SARAN
Saran  yang  diberikan  kepada  LMDH  dari penelitian ini diharapkan untuk lebih kritis dalam  menerima  dan  menyampaikan aspirasi  dalam  melaksanakan  PHBM  di desa  pangkuan  masing-masing.  Untuk Perum Perhutani diharapkan informasi dari penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai masukan  dalam  memperbaiki  pelaksanaan PHBM  dan  meningkatkan  keberdayaan masyarakat. Bagi
keilmuan PLS diharapkan hasil informsi dari keberdayaan ini  dapat  digunakan  sebagai  tambahan referensi dalam kaitannya dengan keberdayaan  masyarakat.  Serta  untuk peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan penelitian tentang faktor- faktor keberdayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Isjoni.2006.  Membangun  visi  bersama: aspek - aspek penting dalam reformasi pendidikan. Jakarta: yayasan obor indonesia
Lutfiansyah,  D.Y  dan  Hufad,  A.  2017.
Prosiding  Seminar  Nasional  4  &
Lokakarya PLS FIP UNG: Pendidikan  Kecakapan  Hidup  (Life Skills) Dalam Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).  Gorontalo:  Universitas Negeri Gorontalo Press Maeswara. G. 2009. Biografi Politik Susilo Bambang  Yudhoyono.  Yogyakarta: Penerbit Narasi Mimbar. L. 2015.Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Nusa Tenggara Barat. Jurnal Transformasi 10 P2M IAIN Mataram.  Volume  11,  Nomor  1, Januari-Juni 2015. (Online) portalgaruda.org/article. di akses pada tanggal 4 november 2016 Najiyati,  S.,  Asmana,  A  &  Suryadiputra, I.N.N. 2005. Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut.Bogor:Wetlands International. Soetomo.  2012. Pembangunan  Masyarakat
:  Merangkai  Sebuah  Kerangka.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Wrihatnolo,  R.R  &  Dwidjowijoto,  R.N.
2007.  manajemen  pemberdayaan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo