Abstract: Refugees and international asylum seekers are citizens of other countries who are experiencing conflict, both conflicts between countries and conflicts between countries and rebel groups in their countries. Refugees and asylum seekers try to flee from their countries to other countries  in search of safety because they realize that their human rights in their own country cannot be fulfilled. Seeing this phenomenon, the United Nations initiated the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol so that legal protection for refugees can be guaranteed. However, not all countries want to ratify the convention, including Indonesia so that the fulfillment of the rights of refugees in Indonesia is not fulfilled and changes in status to become refugees submitted by asylum seekers are processed for a long time because the only  thing  that  can  determine  the  status  of  refugees  in  Indonesia  is  the  UNHCR  so  that protection  the  law  for  asylum  seekers  is  also  at  risk  of  not  being  fully  complied  with  in Indonesia. This research uses statutory and conceptual approaches in its normative juridical research methodology. The results of this study concluded that the urgency of ratifying the 1951  refugee  convention  and  the  1967  protocol  in  Indonesia  must  be  implemented immediately because Indonesia is a country that is a place for asylum seekers and refugees to  transit.  In  addition,  if  Indonesia  ratifies  the  convention,  the  Indonesian  government  can work with UNHCR to determine the status of asylum seekers to become refugees.
Keywords : Asylum Seeker, Refugee, Legal Protection, UNHCR.
Abstrak: Pengungsi dan Pencari Suaka internasional adalah para warga negara dari negara lain yang sedang mengalami konflik, baik konflik antar negara maupun konflik antara negara dengan kelompok pemberontak yang ada di negaranya. Para pengungsi dan pencari suaka berupaya  untuk  melarikan  diri  dari  negaranya  ke  negara  lain  untuk  mencari  keselamatan karena mereka menyadari bahwa hak asasi manusia mereka di negaranya sendiri tidak dapat terpenuhi.  Melihat  adanya  fenomena  tersebut,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  menginisiasi

## Perlindungan Hukum Bagi Pencari Suaka (Asylum Seeker) Di Wilayah Indonesia
Pramesti Ivana Putri Kinasih 1 , Eko Wahyudi 2 , Miko Aditiya Suharto 3 1 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Email : 19071010081@student.upnjatim.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Email : ekow.ih@upnjatim.ac.id
3 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Email : miko.aditiya.ih@upnjatim.ac.id
*surel korespondensi ( email correspondence): 19071010081@student.upnjatim.ac.id
Vol.9, No.2, Mei 2023
Article History Received: 07/02/2023 Revised: 10/03/2023 Accepted: 13/03/2023
Citation Suggestion: Kinasih, Pramesti Ivana Putri. Wahyudi, Eko. Suharto, Miko Aditiya. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pencari Suaka (Asylum Seeker) Di  Wilayah Indonesia. JUSTISI. Vol 9, No 2. Hal 67-76
adanya Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Tahun 1967 agar perlindungan hukum bagi para  pengungsi  dapat  terjamin.  Namun,  tidak  semua  negara  mau  meratifikasi  konvensi tersebut,  termasuk  Indonesia  sehingga  pemenuhan  hak  dari  pengungsi  di  Indonesia  tidak terpenuhi dan perubahan status untuk menjadi pengungsi yang diajukan oleh para pencari suaka  terproses  lama  karena  satu-satunya  yang  dapat  menentukan  status  pengungsi  di Indonesia  adalah  UNHCR  sehingga  perlindungan  hukum  bagi  para  pencari  suaka  juga terancam  tidak  dipenuhi  dengan  maksimal  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam metodologi penelitian yuridis  normatifnya.  Hasil  penelitian  ini  memperoleh  kesimpulan  bahwa  urgensi  dari peratifikasian konvensi pengungsi 1951 dan protokol tahun 1967 di Indonesia harus segera dilaksanakan  karena  Indonesia  merupakan  negara  yang  menjadi  tempat  bagi  para  pencari suaka  dan  pengungsi  untuk  transit.  Selain  itu,  apabila  Indonesia  melakukan  ratifikasi  pada konvensi  tersebut,  maka  pemerintah  Indonesia  dapat  bekerjasama  dengan  UNHCR  untuk menentukan status dari para pencari suaka untuk menjadi pengungsi.
Kata kunci : Pencari Suaka, Pengungsi, Perlindungan Hukum, UNHCR.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  pencapaian  dalam  hukum  humaniter  internasional  adalah  permasalahan pengungsi  menjadi  permasalahan  bersama  sehingga  wajib  disebutkan  sebagai konsen/perhatian  dari  masyarakat  internasional.  Gagasan  ini  muncul  sebagai  akibat  dari adanya  perang  dunia  pertama  yang  menyebabkan  Liga  Bangsa-Bangsa  (LBB)  menangani gelombang pengungsi dari negara-negara yang terlibat. Fenomena pengungsi internasional ini  semakin  menguat  ketika  perang  dunia  kedua  meletus  yang  mana  hal  tersebut menyebabkan  jumlah  pengungsi  lintas  batas  negara  meningkat  sehingga  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  berkewajiban  untuk  menindaklanjuti  hal  tersebut.  Meskipun  perang dunia telah berakhir, namun permasalahan mengenai pengungsi internasional masih belum berakhir dan terus berlanjut sebagai akibat dari adanya beberapa perang antar negara yang masih belum usai hingga saat ini.
Menghadapi permasalahan tersebut, PBB berinisiatif mengadakan pertemuan dengan beberapa negara, dimana pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan internasional yaitu Konvensi  Pengungsi 1951  dan Protokol  1967 ( Convention on Refugees 1951 and Protocol 1967).  Dapat  dikatakan  bahwa  Konvensi  tersebut  merupakan  dasar  atau  awal  untuk memahami  hukum  pengungsi  internasional.  Hukum  internasional,  dirancang  untuk pemenuhan hak-hak pengungsi, memasukkan hukum pengungsi internasional sebagai satu kesatuan aspek. Perlindungan negara yang  lewati selama beberapa waktu sebelum tiba di negara tujuan. Peninjauan hukum internasional tentang pengungsi dapat lebih optimal jika dilihat dari perspektif hukum internasional sebagai kerangka hukum utama. 1
Dalam konvensi pengungsi 1951, diatur mengenai penetapan status pengungsi pada para pencari suaka dan berbasis pada pemenuhan hak-hak yang juga didukung oleh prinsip
1 Syahrin, M. A. (2017). The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 1(2), 168-178. DOI : http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss2.41.pp168-178
kemanusiaan,  yakni non-discrimination,  non  penalization,  dan  non-refoulement  (larangan pengembalian kembali ke negara asal bagi para pencari suaka). 2 Konvensi tahun 1951 beserta protokol 1967 sendiri   dianggap  sebagai  sebuah  kodifikasi  paling  lengkap  yang  mencakup tentang  hak  serta  kewajiban  pengungsi  pada  skala  internasional.  Telah  banyak  negara- negara yang  memutuskan untuk meratifikasi konvensi tersebut dan menjadi negara ketiga bagi pengungsi.
Apabila  suatu  negara  tidak  melakukan  ratifikasi  perjanjian  tersebut,  maka  proses penetapan  status  pengungsi  seseorang  akan  didelegasikan  kepada  United  Nations  High Commissioner for Refugees  (UNHCR),  salah satu organisasi PBB yang bertugas  membantu pengungsi  internasional  sesuai  Statuta  UNHCR  1950.  Salah  satu  negara  yang  tidak meratifikasi  perjanjian  tersebut  adalah  Indonesia.  Meskipun  Indonesia  tidak  melakukan ratifikasi,  pemerintah  Indonesia  tidak  diperbolehkan  untuk  memulangkan  orang-orang tersebut  karena  pemberlakuan  prinsip non-refoulement  yang  telah  menjadi  jus  cogens dalam hukum internasional.
Meskipun Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menangani masalah pengungsi, Indonesia  tetap  memiliki  mekanisme  yang  dirancang  untuk  menjaga  stabilitas  negara. Mekanisme  ini  dapat  berupa  undang-undang  atau  instrumen  hukum  lainnya.  Mengenai aturan hukum di Indonesia, aturan yang selama ini dibentuk dan diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk pengungsi adalah UU Keimigrasian Nomor Enam Tahun 2011 orang asing yang  keberadaannya  di  Indonesia  tidak  diinginkan  karena  tidak  memiliki  dokumen perjalanan yang sah disebut sebagai pengungsi internasional.
Meskipun  peraturan  keimigrasian  menyatakan  demikian,  Indonesia  tidak diperbolehkan  untuk  menolak  keberadaan  para  pencari  suaka  dan  pengungsi  mengingat Indonesia  telah  meratifikasi  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  / Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang dalam Pasal 14 ayat (1) deklarasi tersebut telah disebutkan  mengenai  perlindungan  bagi  para  pencari  suaka  dan  pengungsi  internasional demikian :“ Everyone has the right to seek for and take use of sanctuary from persecution in nations.”  Tidak  hanya  dengan  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  pemerintah Indonesia  juga  telah  mengesahkan  dan  menerapkan  satu  instrumen  hukum  lain  pada pengungsi internasional di wilayah Indonesia yang mengacu pada undang-undang tentang keimigrasian yakni Perpres 125 Tahun 2016, terkait perlakuan terhadap pengungsi dari luar negeri.
Keberadaan Perpres 125 Tahun 2016 tersebut masih menimbulkan permasalahan lain di kalangan pencari suaka dan pengungsi internasional di Indonesia. Permasalahan tersebut antara  lain  adanya  keterlambatan  dalam  proses  penentuan  status  yang  dilakukan  oleh UNHCR  sehingga  menimbulkan  kekhawatiran  akan  pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  para pengungsi dan pencari suaka yang ada di Indonesia, sebagai akibat dari tidak diratifikasinya
2 Rakhmi, I. T., Mujibussalim, M., & Mahfud, M. (2019). Tindak Pidana yang Dilakukan Pengungsi Internasional di Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 21(1), 145-158. DOI : https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11383
Konvensi  1951  dan  Protokol  1967.  Adanya  permasalahan  yang  demikian  sehingga  dalam pandangan  hukum  pengungsi  internasional,  Peraturan  Presiden  tersebut  masih  dianggap belum  mampu  memfasilitasi  perlindungan  hukum  bagi  pencari  suaka  dan  pengungsi  di Indonesia.
Dalam penelitian ini, ada dua cara untuk merumuskan masalah; pertama, penelitian ini akan membahas tentang variasi perlindungan hukum yang ada bagi pengungsi dan pencari suaka. Dan rumusan masalah yang kedua yakni Bagaimana akibat hukum yang akan diterima oleh  pencari  suaka  ( asylum  seeker)  yang  ada  di  wilayah  Indonesia  ditinjau  berdasarkan hukum pengungsi internasional?

## METODE PENELITIAN
Dengan  menggunakan  data  sekunder  yang  berasal  dari  ketentuan  undang-undang dan  kajian  pustaka  yang  mungkin  ada  kaitannya  dengan  penelitian  yang  relevan,  maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Data dari sumber  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  merupakan  data  sekunder  yang  disebutkan dalam  penelitian  ini.  Konvensi  Pengungsi  1951  dan  Protokol  1967  menjadi  sumber  hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini yang selanjutnya diteliti lebih mendalam dengan Undang-Undang  di  Indonesia.  Metode  legislatif  serta  pendekatan  konseptual  digunakan dalam  penyelidikan  ini. 3 Teknik  pengumpulan  dan  pengolahan  bahan  hukum  dilakukan dengan  penelitian  dan  pengkajian  bahan  hukum  serta  dianalisis  sehingga  menghasilkan suatu penelitian yang bersifat mendalam.

## PEMBAHASAN
Perbedaan  Perlindungan  Hukum  Antara  Pengungsi  Dan  Pencari  Suaka  Dalam Perspektif Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional Indonesia
Keberadaan  pencari  suaka  telah  ada  semenjak  meletusnya  perang  dunia  pertama. Persoalan  pengungsi  masih  tetap  menjadi  suatu  problematika  dalam  hukum  internasional saat ini sebagai akibat dari banyaknya kejadian perang antar negara maupun  perang yang disebabkan  oleh  adanya  konflik  internal  negara  dengan  kelompok Belligerent.  Para  warga sipil dari negara yang tengah memiliki konflik tersebut akan berusaha untuk mencari tempat yang  aman  demi  keselamatan  nyawanya  karena  tempat  tinggal  negaranya  tersebut  telah dinilai  oleh    sebagai  tempat  yang  tidak  aman.  Pencarian  tempat  aman  tersebut  akan membawa para warga negara yang tengah berkonflik ke negara lain yang menurut  cukup aman  untuk  ditinggali.  Namun,  karena  sebagian  besar  warga  negara  tersebut  tidak membawa atau tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, maka kedatangan  dianggap sebagai ilegal oleh aparat hukum pemerintah negara destinasinya.
Dari sudut pandang hukum internasional, keberadaan pengungsi dan pencari suaka di luar yurisdiksi negara asalnya dianggap memiliki status hukum legal berdasarkan hak asasi manusia, keberadaannya ditolak dengan alasan apapun. Hal ini dianggap sebagai kebiasaan
3 Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Kencana. P.177
internasional  di  negara-negara  yang  menangani  kedatangan  pengungsi  dan  pencari  suaka yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dari negara asalnya.
Dalam  praktiknya,  Setiap  negara  wajib  memberikan  perlindungan  bagi  pencari  suaka dan pengungsi asing yang masuk ke wilayahnya guna menegakkan perlindungan hak asasi manusia  yang  berlaku  umum.  Terlepas  dari  komitmen  tersebut,  Masih  banyak  negara  di dunia  yang  mengabaikan  hak  asasi  manusia,  baik  dengan  melarang  pencari  suaka  dan pengungsi  asing  memasuki  negaranya  atau  dengan  mencari  cara  untuk  memulangkan    ke negara  asalnya,  seperti  yang  dilakukan  oleh  beberapa  negara  Uni  Eropa  pada  tahun  2020 yakni  Polandia,  Hungaria,  dan  Republik  Ceko  dengan  melayangkan  surat  pada  Komisi  Uni Eropa. 4
Dalam  hukum  pengungsi  internasional  secara  umum,  pengaturan  mengenai  pencari suaka didasarkan pada UDHR yang menyatakan bahwa : “ Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.” Dengan demikian, maka pencari suaka memiliki  hak  untuk  mendapatkan  suaka  di  negara  lain  demi  menghindarkan  diri  dari tindakan  persekusi  yang  didapatkannya  di  negaranya  sendiri.  Dengan  adanya  deklarasi tersebut  maka  negara  yang  didatangi  oleh  para  pencari  suaka  tidak  diperbolehkan  untuk menolak kedatangan  di wilayah yurisdiksinya dengan alasan apapun demi pemenuhan hak asasi  atas rasa aman.
Pasal  tersebut  juga  menjadi  landasan  perlindungan  hukum  bagi    yang  telah mendapatkan status sebagai pengungsi internasional dan mengalami transit di negara lain. Namun,  untuk  pengungsi  internasional  sendiri  memiliki  payung  hukum  yang  lebih  spesifik ditujukan bagi para pencari suaka yang statusnya telah ditetapkan menjadi pengungsi, yakni Konvensi  Pengungsi  Tahun  1951.  Dalam  Konvensi  Pengungsi,  dijelaskan  secara  mendetail mengenai hak-hak yang harus dipenuhi bagi negara pihak dalam konvensi tersebut kepada para pengungsi yang ada di negaranya.
Meskipun negara yang didatangi oleh para pengungsi internasional bukanlah negara pihak  dari  konvensi  pengungsi,  namun  terdapat  beberapa  kebiasaan  internasional  yakni “ non-refoulement”  yang  menyatakan  bahwa  negara-negara  tidak  diperbolehkan  untuk melakukan pengembalian pada  yang mencari perlindungan atau suaka di negaranya karena hak  asasi  manusianya  terancam  dilanggar  di  tempat  tinggalnya,  kemudian  prinsip  “ non- penalization” yang menyatakan bahwa negara tidak diperbolehkan memberikan sanksi pada para  pencari  suaka  dan  pengungsi  yang  datang  ke  wilayahnya  tanpa  dokumen  perjalanan yang  sah.  Dan  kebiasaan  internasional  yang  terakhir  adalah  “ non-discrimination”  yang menyatakan bahwa negara tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi pada pencari suaka internasional dengan alasan perbedaan RAS.
Salah satu negara Asia Tenggara yang paling sering menjadi tujuan para migran asing dan  pencari  suaka  adalah  Indonesia.  negara  kepulauan  dengan  posisi  strategis  untuk
4 AlJazeera,  (2020,  April  4), By  Refusing  Refugees,  Poles,  Hungarians,  and  Czechs  „Broke  EU  Law‟,  diakses  dari https://www.aljazeera.com/news/2020/4/2/by-refusing-refugees-poles-hungarians-and-czechs-broke-eu-law
transportasi  laut  yang  menjadi  pilihan  transportasi  bagi  sebagian  besar  pengungsi  dan pencari  suaka  internasional  yang  biasanya  tidak  memiliki  dokumen  perjalanan  seperti  visa atau paspor. 5 Akibatnya, keberadaan pencari suaka dan pengungsi internasional di Indonesia dianggap  imigrasi ilegal  karena kurangnya dokumen perjalanan yang  sah dari negara asal. Selain dianggap sebagai imigran ilegal, terutama pencari suaka, status hukum  masih belum jelas karena bukan atau tidak ditetapkan sebagai pengungsi.
Bahkan jika masuk secara ilegal, Indonesia tidak dapat menolak masuk karena negara tersebut menganut kebiasaan internasional dalam berurusan dengan pengungsi dan pencari suaka.  Pemerintah  harus  terus  memberikan  perlindungan  legal  yang  diperlukan  bagi pengungsi  dan  pencari  suaka  asing  karena  keberadaan    di  tanah  air  Indonesia  juga  harus menjadi perhatian. Sebab,  juga memasukkan warga negara asing yang ditahan sesuai Pasal 26 Ayat 2 UUD 1945. Pasal 28 UU HAM menyatakan hal serupa, bahwa setiap orang berhak meminta suaka dari negara lain selama  tidak melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak bersalah atas kejahatan non-politik.
Adapun  pemberian  perlindungan  hukum  ini  tentu  saja  berkaitan  langsung  dengan kemanusiaan. Secara umum, Indonesia tidak membuat banyak perbedaan antara keduanya karena Indonesia bukan pihak Konvensi Pengungsi 1951, sehingga Indonesia tidak memiliki peraturan  undang-undang  dan  rinci  mengatur  perlakuan  terhadap  pengungsi  dan  pencari suaka internasional. Isu lain yang mempengaruhi pemerintah Indonesia sebagai pihak non- negara adalah bahwa Pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah seorang pencari suaka di Indonesia adalah pengungsi atau bukan (RSD). Indonesia telah  memiliki  sejumlah  undang-undang  dan  peraturan  yang  memberikan  perlindungan hukum bagi pencari suaka maupun pengungsi asing.
UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pedoman pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada seluruh  penduduk Indonesia dalam Pasal 28D UU  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa:  “Setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang sama dihadapan hukum.” Istilah "setiap orang" dalam pasal ini dapat diartikan secara bebas sebagai  setiap  orang  yang  tunduk  pada  yurisdiksi  Indonesia,  termasuk  pencari  suaka  dan pengungsi  internasional  di  Indonesia.  Pasal  25-27  UU  No.  37  Tahun  1999  juga  mengatur bahwa  kewenangan  untuk  memberikan  suaka  dan  menangani  urusan  pengungsi internasional  berada  di  tangan  Presiden  dan  pelaksanaannya  akan  disesuaikan  dengan memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  dan  keputusan  yang  berlaku  serta memperhatikan  hukum  dan  kebiasaan  di  dunia  internasional.  Hasil  keputusan  suaka  dan kebijakan  penanganan  masalah  pengungsi  internasional  dituangkan  dalam  keputusan presiden.
Perpres  Nomor  125  Tahun  2016  menjadi  instrumen  dalam  menyelesaikan  persoalan
5 Adriani  Zulifan,  (2017,  April  2).  Mengapa  Pencari  Suaka  Internasional  Memilih  Indonesia?.  Diakses  dari https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/02/04/mengapa-pencari-suaka-internasional-memilih-indonesia
pengungsi  dan  pencari  suaka.  Keberadaannya  dipandang  pemerintah  Indonesia  sebagai alternatif untuk tidak terlebih dahulu meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. 6 Namun dari sisi hukum  pengungsi  internasional,  Perpres  tersebut  masih  memiliki  kekurangan  yaitu  tidak adanya  pembedaan,  UU  Keimigrasian  Nomor  6  Tahun  2011  menyatakan  hal  yang  sama. Disebutkan bahwa orang asing tanpa dokumen perjalanan yang sah dianggap imigran ilegal. Oleh karena itu, hal ini mempengaruhi persepsi bahwa pengungsi dan pencari suaka, yang masuk  ke  Indonesia  tanpa  surat  perjalanan  resmi  digolongkan  sebagai  imigran  gelap  dan dikenai tindakan administratif oleh pihak Imigrasi. 7
Akibat  Hukum  Yang  Diterima  Oleh  Pencari  Suaka  ( Asylum  Seeker)  Yang  Ada  Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional
Dari perspektif hukum pengungsi internasional, Semua hak pengungsi yang digariskan dalam Konvensi Pengungsi 1951 diperoleh dan dijamin oleh negara bagi pencari suaka yang diberi  status  pengungsi.  Namun,  Karena  hak  ini  hanya  dapat  digunakan  di  negara-negara yang  telah  meratifikasi  Konvensi  Jenewa  1951  tentang  Pengungsi,  sehingga  hak  ini  tidak berlaku dalam negara-negara yang bukan merupakan pihak konvensi. Hal ini berakibat pada pemenuhan  hak  asasi  manusia  tidak  dapat  dirasakan  secara  penuh  oleh  pengungsi  dan pencari suaka.
Meskipun demikian, sebagian besar hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi  Manusia  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  berlaku  bagi  pengungsi  dan  dokumen tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat internasional untuk mewujudkan hak-hak dasar kehidupan  manusia.  Salah  satu  hak  dasar  yang  dimaksud  adalah  hak  untuk  mendapatkan suaka di negara lain selama pencari suaka tersebut tidak terlibat dalam suatu tindak pidana yang  telah  tertulis  pada  Pasal  14  ayat  (1)  dan  (2) Universal  Declaration  of  Human  Rights (UDHR).  Sehingga,  setiap  negara,  baik  yang  telah  menjadi  pihak  dalam  konvensi  maupun negara bukan pihak konvensi, bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada kepada setiap orang yang berusaha untuk mencari suaka ke negaranya.
Proses penanganan pengungsi dan pencari suaka di negara non-pihak Konvensi 1951 akan  diambil  alih  oleh  UNHCR.  UNHCR  memiliki  peran  penting  dalam  proses  penentuan status  pengungsi  atas  diri  pencari  suaka  yang  mengajukan  permohonan  sehingga  UNHCR memiliki  wewenang  untuk  melakukan  tes  kelayakan  penentuan  status  pengungsi  dengan cara  melakukan  wawancara.  Apabila  pencari  suaka  memperoleh  status  pengungsi  dari UNHCR,  maka  perwakilan  UNHCR  yang  ada  di  negara  non-pihak  dari  Konvensi  Pengungsi 1951  akan  memberikan  salah  satu  dari  tiga  solusi  komprehensif  yang  telah  dipersiapkan, yakni  membantu  pengungsi  dalam  melakukan  integrasi  lokal  atau  naturalisasi  di  negara
6 Novianti, N. (2020). Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (The  Implementation  of  Presidential  Regulation  Number  125  of  2016  on  the  Handling  of  International Refugees). Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  untuk  Keadilan  dan  Kesejahteraan, 10(2),  259-280.  DOI  : https://doi.org/10.22212/jnh.v10i2.1343
7 Ibid.
pemberi  suaka,  pemulangan  secara  sukarela,  dan  penempatan  di  negara  ketiga ( resettlement). 8 Penyediaan  solusi  komprehensif  yang  dilakukan  oleh  UNHCR  pada pengungsi  yang  berada  di  negara-negara  non-pihak  konvensi  pengungsi  tersebut  sesuai dengan  mandat  yang  diberikan  pada  Pasal  9  Statuta  UNHCR  yang  menyatakan  bahwa UNHCR  memiliki  tugas  yakni  menangani  permasalahan  mengenai  pengungsi  untuk  dapat diberikan pemukiman kembali di negara yang saat ini ditempati dan penempatan di negara ketiga. Namun, apabila pencari suaka tersebut permohonannya ditolak secara definitif oleh UNHCR, maka peraturan keimigrasian negara tersebut yang akan diberlakukan atasnya.
Salah satu negara yang tidak tergabung dalam Konvensi Jenewa 1951, yakni Indonesia, memang  benar  tidak  menolak  kedatangan  para  pengungsi  dan  pencari  suaka.  Hal  ini terbukti  pada  data  yang  dihimpun  oleh  UNHCR  bahwa  jumlah  pengungsi  yang  berada  di tanah  Indonesia  dan  yang  terdaftar  di  UNHCR  yakni  ada  sekitar  13.098  orang  yang  terdiri dari 73% orang dewasa dan 23% anak-anak dengan negara Afghanistan sebagai negara asal pengungsi  tertinggi  di  Indonesia  yakni  sekitar  7.251  orang. 9 Indonesia  juga  telah  memiliki regulasi yang mengatur pengungsi dan pencari suaka secara khusus seperti Perpres No.125 Tahun  2016.  Adanya  regulasi  tersebut  diharapkan  keberadaan  dari  pengungsi  dan  pencari suaka  dapat  terkendali  dengan  baik  dengan  tetap  menghormati  kebiasaan-kebiasaan internasional yang telah berlaku.
Meskipun peraturan presiden tersebut dirancang sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan  hukum  bagi  pengungsi  dan  pencari  suaka  di  Indonesia,  tidak  menutup kemungkinan bahwa hak atas hidup mereka juga terancam karena adanya peraturan ini. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan tersebut, para pengungsi dan pencari suaka Perpres No. 125 Tahun 2016, menyatakan bahwa pencari suaka yang permohonan awalnya dan akhirnya ditolak oleh perwakilan UNHCR di Indonesia akan  dibawa  ke  rumah  detensi  imigrasi  untuk  dipulangkan  secara  sukarela  atau  deportasi sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sehingga,  Pasal  mengenai pengaturan  pengembalikan  pencari  suaka  yang  permohonannya  akhirnya  ditolak  oleh UNHCR  tanpa  memperhatikan  kondisi  keamanan  hidup  yang  akan  diterima  oleh  pencari suaka,  dapat  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  pada  salah  satu  prinsip  dasar  yang diterapkan  dalam  praktik  hukum  pengungsi  internasional,  yakni Non-Refoulement  yang menyatakan  bahwa  negara  tidak  boleh  mengembalikan  pencari  suaka  secara  paksa  ke wilayah yang membuat nyawa dan kebebasannya terancam.

## KESIMPULAN
Perlakuan  terhadap  pengungsi  dan  pencari  suaka  internasional  diatur  oleh  Konvensi Pengungsi  1951  dan  Protokol  1967.  Konvensi  ini  digunakan  sebagai  acuan  bagi  negara- negara  yang  memperlakukan  pengungsi  dan  pencari  suaka  untuk  menghormati  HAM.
8 UNHCR. Solusi Komprehensif. diakses pada tanggal 6 Januari 2023. Diakses dari https://www.unhcr.org/id/solusi-komprehensif 9 UNHCR, Indonesia Country Fact Sheet, Juni 2022
Namun, realisasi pengungsi dan pencari suaka berisiko tidak terealisasi sepenuhnya karena negara yang  kunjungi tidak menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Namun, negara-negara yang  menjadi  tempat  pengungsian  bagi  pengungsi  dan  pencari  suaka  memiliki  kewajiban untuk  memberi  perlindungan  sedemikian  rupa  sehingga  Pemerintah  menjunjung  tinggi hukum dan hak asasi manusia yang diterima secara universal. Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 dapat dengan cepat diratifikasi oleh Indonesia karena letak geografis negara yang  sangat  menguntungkan  bagi  kedatangan  para  pengungsi  dan  pencari  suaka  dari seluruh dunia. Hal ini karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan  bahwa  Indonesia  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia.  Untuk  memberikan pengungsi  dan  pencari  suaka  perlindungan  hukum  yang  sebaik  mungkin,  Indonesia menerima Konvensi Pengungsi 1951 serta Protokol 1967.

## ACKNOWLEDGEMENT
Tuhan Yang Maha Esa patut dipuji karena telah memberikan rahmat kepada penulis untuk melaksanakan  penyelidikan  ini  seefektif  mungkin.  Penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang sebesar-besarnya kepada orang tua, teman-teman, dan semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Penulis berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat yang melimpah kepada semua pihak sebagai balasan atas perbuatan baik .

## REFERENSI
Adriani  Zulifan,  (2017,  April  2).  Mengapa  Pencari  Suaka  Internasional  Memilih  Indonesia?. Diakses dari https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/02/04/mengapa- pencari-suaka-internasional-memilih-indonesia
Ali, Z. (2013). MA Metode penelitian hukum. Sinar Grafika, Jakarta. P.54
AlJazeera,  (2020,  April  4), By  Refusing  Refugees,  Poles,  Hungarians,  and  Czechs  „Broke  EU Law‟, diakses dari https://www.aljazeera.com/news/2020/4/2/by-refusing-refugees- poles-hungarians-and-czechs-broke-eu-law
Kondoy,  V.  L.  G.  (2020).  Peranan  Indonesia  Dalam  Menangani  Pengungsi  Terkait  Konvensi 1951 ( Convention Relating To The Status Of Refugees 1951). Lex Et Societatis, 8(2).
107-118. DOI : https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28496
Krustiyati, J. M. (2012). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Law Review, 12(2), 171-192.
Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Kencana. P.177
Novianti,  N.  (2020).  Implementasi  Perpres  No.  125  Tahun  2016  tentang  Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (The Implementation of Presidential Regulation Number 125  of  2016  on  the  Handling  of  International  Refugees). Negara  Hukum: Membangun  Hukum  untuk  Keadilan  dan  Kesejahteraan, 10(2),  259-280.  DOI  : https://doi.org/10.22212/jnh.v10i2.1343
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi
Rakhmi,  I.  T.,  Mujibussalim,  M.,  &  Mahfud,  M.  (2019).  Tindak  Pidana  yang  Dilakukan
Pengungsi Internasional di Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 21(1), 145-158. DOI : https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11383
Syahrin,  M.  A.  (2017).  The  Implementation  of  Non-Refoulement  Principle  to  the  Asylum Seekers  and  Refugees  in  Indonesia. Sriwijaya  Law  Review, 1(2),  168-178. DOI  : http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss2.41.pp168-178
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian UNHCR, Indonesia Country Fact Sheet, Juni 2022
UNHCR.  Solusi  Komprehensif.  diakses  pada  tanggal  6  Januari  2023.  Diakses  dari https://www.unhcr.org/id/solusi-komprehensif
UNHCR.  UNHCR  di  Indonesia.  Diakses  tanggal  6  Januari  2023.  Diakses  dari https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia