KINERJA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN KALTENG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI KALIMANTAN TENGAH
(Studi Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah)

## RINALDI PURNAMA RANGGA

## ABSTRAK
Ombudsman  yang  selanjutnya  disebut  Ombudsman  Republik  Indonesia  adalah Lembaga  Negara  yang  mempunyai  kewenangan  mengawasi  Penyelenggaraan pelayanan  Publik,  baik  diselengarakan  oleh  BUMN,  BUMD,  dan  Badan  Hukum Milik  Negara  serta  Badan  Swasta  atau  Perseorangan  yang  diberi  tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kinerja  dari  Ombudsman  RI  Perwakilan  Provinsi  Kalteng  dan  mendeskripsikan faktor  penghambat  Kinerja  dari  Ombudsman  RI  Perwakilan  Provinsi  Kalteng dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, ada pun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana Kinerja dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalteng dan Apa yang menjadi faktor penghambat Kinerja dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam Pengawasan Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  di  Kalimantan  Tengah.  untuk  mengukur kinerja  dari  Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng  peneliti  menggunakan  teori Dwiyanto  yang  terdiri  dari  5  indikator  yaitu,  Produktivitas,  Kualitas  Layanan, Responsibilitas,  Resvonsibilitas,  dan  Akuntabilitas.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  adapun  wawancara ditujukan kepada pihak yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu, Kepala, asisten dan Pegawai  Ombudsman RI Perwakilan Kalteng, Masyarakat. Dokumen yang  didapatkan  berupa  data-data  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian, observasi yaitu melakukan pengamatan langsung, sumber data yang di ambil yaitu sumber  data  primer  dan  skunder.  Teknik  analisa  datanya  adalah  data  kualitatif deskriptif  dengan  menganalisa  yakni  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan kesimpulan.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kinerja dari Ombudsman RI Perwakilan  Kalteng  dapat  dikatakan  produktif  dan  capaian  kinerja  nya  sudah maksimal,  kinerjanya  sesuai  dengan  standar  Operasi  Pelayanan  Peraturan Ombudsman.

## Kata Kunci :Kinerja, Kualitas Pelayanan, Ombudsman RI Perwakilan Kalteng

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  merupakan  upaya  Negara  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  hak-hak  sipil  setiap  warga  Negara  atas  barang, jasa,  dan  pelayanan  administrasi  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik.  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan Publik,  Negara  berkewajiban  melayani  setiap  warga  negara  dan  penduduk  untuk memenuhi  hak  dan  kebutuhan  dasarnya  dalam  kerangka  pelayanan  publik  yang merupakan  amanat  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.
Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga  negara  dan  penduduk  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Seluruh  kepentingan  publik  harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor  pelayanan,  terutama  yang  menyangkut  pemenuhan  hak-hak  sipil  dan kebutuhan  dasar  masyarakat.  Namun  jika  melihat  kenyataan  nya  di  lapangan, penyelenggara  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah  masih dihadapkan  pada  sistem  pemerintahan  yang  belum  efektif  dan  efesien,  serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai.
Guna  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk  mengakses pelayanan  dari  Ombudsman  dan  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas pengawasan  kualitas  pelayanan  publik  didaerah,  maka  Ombudsman  RI membentuk  kantor  Ombudsman  Perwakilan  di  Provinsi  dan  daerah.  Selain  itu pemebentukan  Perwakilan  Ombudsman  dilakukan  berdasarkan  studi  kelayakan yang  dilaksanakan  oleh  Ombudsman  dengan  memperhatikan  kebutuhan masyarakat,  ketersediaan  sumber  daya,  efektivitas,  efisiensi,  dan  beban  kerja. Dalam Peraturan Ombudsman No. 12 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Tentang  Pembentukan,  Susunan  dan  Tata  Kerja  Perwakilan  Ombudsman  RI  di daerah,  Ombudsman  telah  memberikan  kewenangan  bagi  Ombudsman Perwakilan,  untuk  menyampaiakan  usul  rekomendasi  kepada  Ombudsman  RI mengenai  penyelesaian  laporan,  termasuk  usul  rekomendasi  untuk  membayar ganti  rugi  atau  rehabilitasi  kepada  pihak  yang  dirugikan,  dan  demi  kepentingan umum, mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
Provinsi  Kalimantan  Tengah  adalah  salah  satu  Provinsi  yang  bertekad mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( Good Governance ) yaitu jujur, bersih dan transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta bebas dari  KKN. Kehadiran Ombudsman Republik Indonesia di  Kalimantan Tengah di harapkan  mampu  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  ( Good Governance ),  jujur,  bersih  dan  transparansi,  serta  membantu  memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat Kalimantan Tengah.
Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalimantan  Tengah  bertugas  menerima laporan  atas  dugaan  maladministrasi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik seperti  penyimpangan  prosedur,  permintaan  imbalan  uang  barang  dan  jasa, penyalahgunaan  wewenang.  Dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran  masyarakat dan  penyelenggara  pelayanan  publik,  terhadap  hak  dan  kewajibannya  masing- masing,  Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalimantan  Tengah  melakukan  sosialisasi, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  meningkatkan  kapasitas kelembagaan  dengan  cara  melakukan  kerja  sama  dan  korrdinasi  dengan Pemerintah  provinsi,  Kabupaten  dan  kota  ataupun  swasta.  Adapun  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  dan  mendeskripsikan  Kinerja  dari Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalimantan  Tengah  dan  mendeskripsikan  faktor penghambat Kinerja dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

## TINJAUAN PUSTAKA
R.  C.  Chandler  dan  J.  C.  Plano  (1988)  dalam “public  administration dictionary” administrasi  public  adalah  proses  dimana  sumberdaya  dan  personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan,  dan  mengelola  (manage)  keputusan-keputusan  dalam kebijakan  publik.  H.  E.  McCurdy  (1986)  dalam “public  administration: abibiliographical  guide  to  the  literature” menyebut  administrasi  sebagai  suatu proses  politik,  yaitu  sebagai  salah  satu  metode  memerintah  suatu  Negara  dan dapat  juga  dianggap  sebagai  cara  prinsipil  untuk  melakukan  berbagai  fungsi negara.
Menurut  kamus  bahasa  Indonesia,  pelayanan  memiliki  tiga  makna,  (1) perihal  atau  cara  melayani;  (2)  usaha  melayani  kebutuhan  orang  lain  dengan memperoleh  imbalan  (uang);  (3)  kemudahan  yang  diberikan  sehubungan  dengan jual  beli  barang  atau  jasa.Pengertian  Pelayanan  (sevice)  menurut  American Marketing Association, seperti merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh  suatu  pihak  kepada  pihak  lain  dan  pada  hakekatnya  tidak  berwujud  serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.
Menurut  Lovelock (1991:7) “service adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung  sebentar  dan  dirasakan  atau  dialami”.  Artinya  service  merupakan produk  yang  tidak  ada  wujud  atau  bentuknya  sehingga  tidak  ada  bentuk  yang dapat  dimiliki,  dan  berlangsung  sesaat  atau  tidak  tahan  lama,  tetapi  dialami  dan dapat dirasakan oleh penerima layanan.
Norman (dalam Trilestari 2004:1-2) mengatakan bahwa apabila kita ingin suskses  memberikan  kualitas  pelayanan,  kita  harus  memahami  terlebih  dahulu karateristik  tentang  pelayanan  yaitu  Pelayanan  sifatnya  tidak  dapat  diraba, pelayanan  sangat  berlawanan  sifatnya  dengan  barang  jadi.  Pelayanan  itu kenyataannya  terdiri  dari  tindakan  nyata  dan  merupakan  pengaruh  yang  sifatnya adalah  tindak  sosial.  Produksi  dan  konsumsi  dari  pelayanan  tidak  dapat dipisahkan  secara  nyata,  karena  pada  umumnya  kejadian  bersamaan  dan  terjadi ditempat yang sama.
Pengertian  kualitas  lebih  luas  dikatakan  oleh  Daviddow  dan  Uttal (1989:19) yaitu ”Merupakan usaha apa saja yang digunakan untuk mempertinggi kepuasan  pelanggan (whatever  enhances  customer  satisfaction)” .  Kotler (1997:49)  mengatakan  bahwa “Quality  is  the  totality  of  features  and characteristics of  a product  or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs”. Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan  yang  berpengaruh  pada  kemampuannya  untuk  memuaskan  kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat”.
Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses (Nurlaila,  2010:71).  Menurut  pendekatan  perilaku  dalam  manajemen,  Kinerja adalah  kuantitas  atau  kualitas  sesuatu  yang  dihasilkan  atau  jasa  yang  diiberikan oleh  seseorang  yang  melakukan  pekerjaan  (Luthans,  2005:165).  Sedarmayanti (2007)  menyatakan  bahwa  kinerja  merupakan  sistem  yang  digunakan  untuk menilai  dan  mengetahui  apakah  seorang  karyawan  telah  melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan, atau merupakan perpaduan dari hasil kerja (apa
yang  harus  dicapai  seseorang)  dan  kompetensi  (bagaimana  seseorang mencapainya)  Istilah  kinerja  berasal  dari  kata  JobPerformance  atau  Actual Peformance  (Prestasi  Kerja  atau  prestasi  sesungguhnya  yang  dicapai  oleh seseorang).

## METODE PENELITIAN
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  yaitu  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis Kinerja Ombudsman Perwakilan Kalimantan Tengah, menggunakan penelilitian  deskriptif,  dengan  metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian  yang dilakukan  ini  berada  di  Kota  Palangka  Raya  dimana  untuk  meneliti  masalah Kinerja  OMBUDSMAN  RI  Perwakilan  Kalteng  dalam  melakukan  Pengawasan dan  Pencegahan  Maladministrasi  dalam  Pelayanan  Publik  bertempat  di Ombudsman  propinsi  Kalimantan  Tengah.  Penelitian  ini  akan  difokuskan  pada pemahaman  atas  peran  suatu  lembaga dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya, sehingga  fokus  penelitian  ini  adalah  untuk  Mengukur  Kinerja  dari  Ombudsman Republik  Indonesia  Perwakilan  Kalimantan  Tengah  dan  Faktor  yang mempengaruhinya  : Lima  Indikator  Pengukuran  Kinerja  yaitu,  Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Rensponsibilitas, dan Akuntabilitas.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  yang  merupakan alat re-checking atau  pembuktian  terhadap  informasi  atau  keterangan  yang diperoleh  sebelumnya.  Teknik  wawancara  yang  digunakan  dalam  penelitian kualitatif  adalah  wawancara  mendalam.  Kemudian  dokumentasi yaitu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisa dokumen-dokumen yang  dibuat  oleh  subjek  atau  oleh  orang  lain  tentang  subjek.  Dan  yang  terakhir adalah  observasi  yang  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  merupakan bagian  terpenting  sebagai  metode  untuk  mendapatkan  informasi  untuk  melihat perilaku  dalam  keadaan  alamiah.  Dengan  melihat  dinamika  situasi  yang  ada sebagai gambaran nyata perilaku atau keadaan subjek penelitian.
Data  yang  diperoleh  kemudian  di  Analisa  dengan  menggunakan pendekatan yang diajukan oleh Miles & Huberman (1992:20) melalui tiga tahapan yang  harus  dikerjakan  dalam  menganalisis  data  penelitian  kualitatif,  yaitu  : “(1) reduksi  data  (data  reduction);  (2)  penyajian  data  (data  display);  dan  (3) penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  (conclusion  drawing  /  verifying)”. Analisis data  kualitatif  dilakukan  secara  bersamaan  dengan  proses  pengumpulan  data berlangsung,  artinya  kegiatan-kegiatan  tersebut  dilakukan  juga  selama  dan sesudah pengumpulan data.

## PEMBAHASAN Produktivitas
Produktivitas ombudsman dalam melakukan pencegahan dan penyelesaian laporan  maladministrasi  sudah  produktif.  Hal  ini  dapat  dilihat  berdasarkan Laporan  Tahunan  Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng  tahun  2016-2017,  yang rata-rata  penyelelesaian  kasusnya  di  atas  50%,  namun  keterbatasan  sumber  daya manusia,  biaya  dan  waktu  inilah  yang  membuat  laporan  dari  masyarakat  masih banyak yang belum selesai. masih adanya beberapa kasus disetiap tahunnya yang belum  dapat  ombudsman  selesaikan,  sehingga  diperkirakan  akan  banyaknya
laporan  pengaduan  dugaan  maladmnistrasi  yang  datang  dan  akan  meningkatnya kasus maladministrasi  oleh instansi  atau dinas yang tidak memberikan pelayanan publik  kepada  masyrakat  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  karena merasa belum ditindak oleh Ombudsman.

## Kualitas Layanan
Dalam fakta yang ditemukan di lapangan,  dalam memproses laporan dari masyarakat,  Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng  dinilai  sangat  bagus,  mereka selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Semua  masyarakat  tentu  harus  mendapatkan  pelayanan  yang  baik,  dan  tidak memihak.  Kemudian  salah  satu  bentuk  empati  dari  peagawai  Ombudsman  RI Perwakilan  Kalteng  yaitu  sikap  ramah  dimana  para  pegawai  selalu  disiplin  dan ramah  terhadap  masyarakat  yang  ingin  melapor.  Hal  tersebut  agar  membuat masyarkat  tidak  merasa  ragu  terhadap  Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng. Pegawai Ombudsman RI Perwakilan Kalteng pun bisa dinilai, tidak dari sifat tapi juga  dari    tutur  katanya  yang  sopan  dan  ramah  kepada  masyarakat  ketika menjelaskan  status  laporan  yang  diadukan  kepada  masyarakat,  hal  tersebut  salah satu  bentuk  pelayanan  empati  dari  pegawai  Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng terhadap masyarakat.

## Responsivitas
Responsivitas  dari  Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng  dalam  menyusun agenda  dan  prioritas  pelayaan  dan  mengembangkan  program-program  pelayanan publik,  dapat  dikatakan  baik,    Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng  banyak melakukan  sosialisasi  di  kota  palangkaraya  dan  kabupaten  di  kalimantan  tengah, begitu  juga  dengan  koordinasi  dan  kerja  sama,  Ombudsman  RI  Perwakilan Kalteng  telah  melakukan  koordinasi  dan  kerja  sama  dengan  pemerintah  kota maupun pemerintah kabupaten di provinsi kalimantan tengah.

## Responsibilitas
Responsibilitas  dari  pelaksanaan  kegiatan  pelayanan  Ombudsman  RI Perwakilan Kalteng sudah sesuai SOP yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Jadi dari segi responsibilitas Ombudsman RI Perwakilan Kalteng sudah melaksanakannya secara baik  dan profesional. Kemudian Proses penerimaan dan penyelesaian  laporan  atau  pengaduan  masyarakat  di  proses  berdasarkan mekanisme  dan  prosedur  yang  ada  pada  Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng, yakni mulai dari tahapan registrasi, seleksi, pemeriksaan secara substansi, tahapan klarifikasi,  mediasi  sampai  pada  pemanggilan  dan  rekomendasi.  Ombudsman  RI Perwakilan Kalteng sebagai  sebuah lembaga yang berperan menangani  persoalan maladministrasi  yang  dilakukan  oleh  aparat  pelayanan  publik  tentunya  telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), sebab setiap laporan yang diterima maupun  yang  diselesaikan  harus  mengacu  pada  SOP  yang  berlaku  secara  baku atau  bersifat  tetap.  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Ombudsman  RI Perwakilan  Kalteng  selanjutnya  menjadi  landasan  kinerja  bagi  setiap  pegwai Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng  termasuk  dalam  melakukan  tindakan penanganan kasus yang dilaporkan oleh masyarakat.

## Akuntabilitas
Berdasarkan  Daerah  /  Kota  Instansi  Terlapor  menunjukkan  Kota  Instansi Terlapor  Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng  di  Tahun  2016  berasal  dari  16 Kabupaten/Kota,  dengan  yang  paling  banyak  dilaporkan  oleh  masyarakat  adalah instansi penyelenggara pelayanan publik yang berada di Kota Palangka Raya yaitu sebanyak  60  laporan,  disusul  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  sebanyak  14 laporan,  serta  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  sebanyak  11  laporan,  Kabupaten Lamandau, Murung Raya, Seruyan, Barito Timur, masing-masing 1 laporan, Suka Mara  dan  Gunung  Mas  2  laporan,  Barito  Utara  dan  Kapuas  5  Laporan,  Barito Selatan 7 laporan, Kabupaten Katingan 6 laporan dan Kabupaten Pulang Pisau 3 laporan.
Berdasarkan Kelompok Instansi  Terlapor, yang terbanyak dilaporkan atas dugaan tindakan maladministrasi adalah Pemerintah Daerah sebanyak 69 laporan, disusul  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  sebanyak  9  laporan,  Kepolisian  8 laporan,  instansi  pemerintah  dan  lembaga  pendidikan  negeri  4  laporan,  lembaga peradilan  6  laporan,  lembaga  pemerintah  non  kementrian  dan  kiejaksaan  1 laporan,  BUMN/BUMD dan lain lain 7 laporan.

## Faktor Penghambat dan Pendukung
Dalam  melaksanakan  tugasnya  Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng menyelesaikan laporan atas dugaan maladministrasi pelayanan publik sebenarnya sudah  dapat  berjalan  dengan  baik.  Namun  didalam  pelaksanaannya  terdapat beberapa  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  kinerja  dari  Ombudsman  RI Perwakilan  Kalteng  yaitu Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  Jarak  Tempuh Lokasi Laporan dan Biaya
Dari  hasil  wawancara  yang  didapatkan,  Ombudsman  RI  Perwakilan Kalteng  juga  memiliki  faktor  pendukug.  Dalam  melaksanakan  tugasnya, Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng  melakukan  kerja  sama  dengan  pemerintah, instansi  atau  dinas-dinas  yang  ada  di  Kalimantan  tengah,  dalam  meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih, transpaan serta bebas dari maladministasi. Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng  juga  didukung  oleh  masyarakat  untuk memberantas kasus-kasus maladminisrasi.

## PENUTUP Kesimpulan
Kinerja  Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng  dalam  mewujudkan pelayanan yang prima di Provinsi Kalimantan Tengah cukup baik, dengan melihat pada  produktivitas  dan  kualitas  layanannya  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi pengawasannya,  yakni  mulai  dari  Proses  dan  Tahapan  Penerimaan  Laporan, kemudian  penanganan  kasus  maladministrasi  dan  penyampaian  laporan  dari masyarakat yang cukup baik karena sesuai dengan mekanisme, melakukan proses tindaklanjuti  laporan  yang  masuk  dalam  kewenangnan  Ombudsman,  ketetapan waktu  dalam  penyelesaian  laporan  masyarakat.  Masyarakat  juga  merasa  nyaman dengan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng, fasilitas, sarana dan prasarana juga mendukung.
Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng  juga  berskikap  Ramah,  sopan terhadap  masyarakat,  sikap  Ombudsman  dalam  merespon  keluhan/laporan masyarakat  juga baik. Ombudsman RI Perwakilan Kalteng melakukan perbaikan penyelenggara  layanan  dengan  sosialisasi  ke  masyarakat  dan  instansi penyelenggara  layanan  publik  baik  pemerintah  maupun  swasta,  dan  juga bekoordinasi  lalu  melakukan  kerja  sama  dengan  Instansi  ataun  dinas-dinas  di Kalimantan  Tengah  sebagai  upaya  terhadap  pencegahan  maladministrasi  oleh penyedia pelayanan publik.
Selanjutnya  dapat  dilihat  pada  responsibilitas  dalam  penerimaan  dan penyelesaian  laporan  dengan  meliputi,  kelengkapan  berkas-berkas  yang dibutuhkan, kemudian pemeriksaan laporan masyarakat dengan menggunakan dua tahap  yaitu  tahapan  Formil  dan  Tahapan  Materil,  serta  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  yang  menjadi  landasan  kinerja  dari  Ombudsman  RI  Perwakilan Kalteng  termasuk  penanganan  kasus  yang  dilaporkan  oleh  masyarakat.  Pada dasarnya,  dalam  masalah  kualitas  layanan,  responsibilitas  dan  resposivitas  dari Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng  sudah  baik,  namun  masih  terdapat kekurangan  yaitu  pada  bagian  produktivitas,  kekurangan  pegawai  membuat kinerja  dari  Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng  masih  kurang  optimal,  apalagi dengan  jumlah  peawai  yang  ada  Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng  terpaksa menggunakan  SDM  seadanya  untuk  mengawasi  seluruh  kegiatan  penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten, kota, dan desa di Kalimantan Tengah. Hal ini lah, yang  membuat  Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng,  menyelesaikan  kasus maladministrasi memerlukan biaya dan waktu yang cukup lama

## Saran
1. Dari  segi  sumber  daya  manusia  (SDM),  agar  Ombudsman  RI  Perwakilan Kalteng    mengajukan  penambahan  pegawai  agar  pelayanan  yang  diberikan Ombudsman RI Perwakilan Kalteng tambah meningkat dan lebih optimal.
2. Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng  perlu  adanya  dukungan  dan  komitmen dari  bagian  keuangan  Ombudsman  Republik  Indonesia,  agar  mekanisme pencairan  dana  Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng  diupayakan  cepat. Supaya  Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalteng  dapat  lebih  cepat  melakukan tugas-tugasnya, terlebih yang diluar kota.
3. Ombudsman RI Perwakilan Kalteng diharapkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat,  lalu  menjelaskan  tugas  dan  fungsi  ombudsman  dan  tata  cara melaporkan  kasus  maladministrasi,  karena  masih  banyak  masyarakat  yang belum paham dan mengerti apa itu ombudsman dan apa tugasnya, bahkan ada yang sudah paham dan mengerti ombudsman tetapi mereka takut melaporkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifuddin,  H.  &  Saebani,  Ahmad  Beni.  2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .
Bandung: Pustaka Setia, CV
Bungin, Burhan. 2001 . “Metode Penelitian Kualitatif” Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
Dwiyanto,  Dkk.  2012 .  “Reformasi  Birokasi  Publik” Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press
Handoko, T. Hani. 1999. Manajemen. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Hardiansyah.  2011  “ Kualitas  Pelayanan  Publik  Konsep,  Dimensi,  dan Implementasinya ” Yogyakarta : Gava Media Yogyakarta.
Indradi, Sjamsiar  Sjamsuddin,  2006.  “ Dasar-Dasar  Teori  Administrasi  Publik ”.
Malang : Agritek Yayasan Pembangunan Nasional.
Masthuri, Budhi. 2005. “ Mengenal Ombudsman Indonesia” Jakarta : PT. Pradnya Paramita
Patton,  Adri.  2006. Perilaku  dan  Pengembangan  Organisasi .  Malang:  Agritek YPN malang kerjasama dengan SOFA Press.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2011  tentang pembentukan,  susunan,  dan  Tata  kerja  Perwakilan  Ombudsman  Republik Indonesia di Daerah.
Rhama,  B.  (2020).  The  meta-analysis  of  Ecotourism  in  National  Parks. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure , 9(1), 1-17. Rhama, B. (2019). Taman Nasional dan Ekowisata . Yogyakarta: PT. Kanisius Rhama,  B.  and  Reindrawati,  D.  Y.  (2019).  Geotour  Guide  Competency  in  the Context of Safety Management. Opción , 35(24), 885-899. .
Rhama,  B.  (2019).  Psychological  Costs  on  Tourism  Destination. Journal  of Advanced Management Science , 7(3), 100-106. doi:
10.18178/joams.7.3.100-106
Rhama, B. (2018). The Analysis of the Central Kalimantan Tourism Development Plan  Based  on  Ecotourism  Policy  Perspective. Policy  &  Governance Review , 2(3), 204-016. doi:10.30589/pgr.v2i3.110
Rhama,  B.  (2014).  Hubungan  Antara  Nilai  Yang Dimiliki  Stakeholder  Terhadap Pengembangan Kebijakan Ekowisata Pada Taman Nasional Di Indonesia. JISPAR , 3(2), 47-73. doi:10.17605/OSF.IO/3ZYNH Rhama,  B.  (2013).  Kebijakan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Bidang
Pariwisata di Kalimantan Tengah. JISPAR , 2(2), 18-23. doi:10.17605/OSF.IO/27KV5
Rhama,  B.  (2012).  Kebijakan  Publik  Untuk  Ekowisata  di  Kalimantan  Tengah: Kebijakan  Penataan  Kawasan  Ekowisata  Sungai  Kahayan  di  Kota Palangka Raya. JISPAR , 1(1), 47-51. doi:10.17605/OSF.IO/T4W2U Sudarmanto.  2009.  “ Kinerja  dan  Pengembangan  Kompetensi  SDM  :  Teori, dimensi Pengukuran, dan Implementasi Organisasi” . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono,  DR.  2013. “Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan  R&D.
ALFABETA : Bandung Sugiyono. 1994. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Tarsito
Surjadi. 2009  “ Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik ” Bandung : PT. Refika Aditama
Tim  Fisip  Universitas  Palangkaraya.  2016 “Pedoman Penulisan Skripsi  Jurusan Ilmu Administrasi Negara”. Sidoarjo : Zifatama Publishing Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2008  Tentang Ombudsman Republik Indonesia.