Barhamudin dkk, Profesionalisme  Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum, Halaman 139-154

## PROFESIONALISME ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
Barhamudin 1 , Abuyazid Bustomi 2 , Dewi Mulyati 3
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail:  barigama@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail:  abuyazidbustomi@unpal.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail:  dewimulyati1963@gmail.com

## Abstract
The  aim  of  this  research  is  to  find  out  the  efforts  to  improve  quality  and  prevent  Polri's professionalism in carrying out police duties. This research is a normative legal research with a statutory approach. The material obtained in the study was collected through data collection methods, namely. the library research approach which is the only method in legal normative research, and  this  research also uses  secondary data,  which has  the  ability  to  connect and differentiate: primary material, secondary material and tertiary legal material. The results of the study show that the factors that influence police professionalism include: legal factors, law enforcement  factors,  budgetary  factors  and  infrastructure  factors.  The  realization  of professionalism is reflected in the management of police duties by increasing the service and quality  of  investigations  by  members  of  the  investigation  unit,  as  well  as  increasing  the technical knowledge and skills of police officers who have post-training and police specialist training,  their  competence. and  technical  police  knowledge  increases, which  facilitates  their law enforcement duties in society.
Keywords: Professionalism, Police, Law Enforcement

## Abstrak
Tujuan  penelitian  mengetahui  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  mencegah profesionalisme Polri dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan  undang-undang. Materi yang diperoleh dalam penelitian dikumpulkan  melalui  metode  pengumpulan  data,  yaitu.  pendekatan  penelitian  kepustakaan yang merupakan satu-satunya metode  dalam penelitian  normatif hukum, dan  penelitian ini juga  menggunakan  data  sekunder,  yang  memiliki  kemampuan  untuk  menghubungkan  dan membedakan:  bahan  primer,  bahan  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Hasil  penelitian menunjukan,  bahwa,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  profesionalisme  polisi  antara  lain: Faktor hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Anggaran  dan Faktor Sarana dan Prasarana. Terwujudnya  profesionalisme  tercermin  dalam  pengelolaan  tugas  kepolisian  dengan meningkatnya    pelayanan  dan  kualitas  penyidikan    anggota  unit  penyidikan,  serta meningkatnya pengetahuan dan  keterampilan  teknis kepolisian yang  dimiliki anggota pasca pelatihan  dan  pelatihan  spesialis  kepolisian,  kompetensinya.  dan  pengetahuan  polisi  teknis meningkat, yang memfasilitasi tugas penegakan hukum mereka di  masyarakat.
Kata Kunci : Profesionalisme, Kepolisian, Penegakan Hukum

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kejahatan  di  daerah  kita semakin  memprihatinkan,  kualitas  dan
Barhamudin dkk, Profesionalisme  Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum, Halaman 139-154
volume kejahatan
meningkat, pembunuhan  dan  perampokan  telah mengakibatkan  kerusakan  harta  benda dan kematian, tidak terkecuali menunjukkan pertumbuhan dan peningkatan  kejahatan.  Meningkatnya berbagai  kasus  kriminalitas  dewasa  ini memiliki  alasan  klasik,  yaitu  faktor ekonomi,  tetapi  juga  frustasi  dan perubahan  sosial  (social  change),  yang sejalan  dengan  perkembangan  bidang lain seperti ekonomi dan politik.
Meningkatnya  kasus  pidana, baik    kuantitatif  maupun  kualitatif, merupakan    faktor  keamanan  dan ketertiban.  Dan  kejahatan  itu  sendiri sebenarnya  adalah  produk  masyarakat yang  hanya  bisa  dikurangi,  bukan dihilangkan. Seiring dengan
perkembangan masyarakat, ilmu
pengetahuan, teknologi dan komunikasi, gangguan kriminalitas merupakan  masalah  sosial  yang  tak terhindarkan.
Munculnya bentuk-bentuk kejahatan atau bentuk-bentuk kejahatan akhir-akhir ini juga berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, karena  kejahatan  akhir-akhir  ini  mulai memanfaatkan teknologi modern. Perampokan, pemerasan, pemerkosaan, pembunuhan keji dan kejahatan lainnya
yang  tergolong  sadis  meningkatkan ketakutan  masyarakat  akan  kejahatan. Di  sisi  lain,  kebutuhan  masyarakat akan rasa aman semakin meningkat.
Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  yang  merupakan  salah  satu unsur (subsistem) Sistem Pidana (SPP) mempunyai peranan penting dan menentukan karena Kepolisian merupakan bagian dari Peradilan Pidana  (SPP)  dan  mempunyai  tugas penyidikan tindak pidana sesuai dengan  hukum.  Kejahatan  dilakukan menggunakan    taktik  dan  teknik  yang berbeda menjadi semakin beragam dan canggih, seringkali melibatkan berbagai  kelompok  dan  kelompok dengan  peran  dan  tanggung  jawab penting  dalam  struktur  organisasi pemerintah, dan bahkan  individu.
Pada  masa  reformasi  ini, masyarakat  mulai  menghakimi  dan mengkritisi  tindakan  polisi.  Yang sering mengecewakan adalah perusakan  harta  benda  masyarakat, terutama  kantor  polisi.  Dibandingkan dengan bagian lain dari sistem peradilan  pidana,  polisi  merupakan unsur  terpenting  berinteraksi  dengan masyarakat, sehingga masalah ketidakpuasan  terhadap  polisi  dapat dipahami.
Ketidakpercayaan
Barhamudin dkk, Profesionalisme  Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum, Halaman 139-154
masyarakat  terhadap  aparat  penegak hukum khususnya kepolisian bersumber  dari  sikap  aparat  itu  sendiri yang tidak profesional dalam menjalankan tugas pelayanan, perlindungan dan perlindungan masyarakat. Dengan sikap tidak profesional tersebut, polisi menemukan kasus-kasus  dimana  kekerasan  masih digunakan untuk mendapatkan pengakuan  dari  tersangka,  padahal pengakuan  tidak  diwajibkan  dalam
KUHP. Orang mengukur
profesionalisme polisi dari cara pandang mereka. Profesionalisme polisi  seringkali  diukur  dari  jumlah kejahatan  yang  dapat  mereka  deteksi dan selesaikan, dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan kejahatan.  Polisi  sendiri  menggunakan metrik  ini    untuk  mengevaluasi keberhasilan  atau  kegagalan  operasi yang  mereka  lakukan  setiap  tahun. Upaya profesionalisasi kepolisian menjadi  pembahasan  yang  menarik, yakni. Faktor apa saja yang menghambat profesionalisme Polri dalam  menjalankan  tugas  penegakan hukum?
B. Tujuan penelitian
1.  Mengetahui  upaya  meningkatkan kualitas  profesionalisme  anggota Kepolisian
2.  Mengetahui faktor penghambat profesionalisme  anggota  Kepolisian dalam  pelaksanaan  tugas  penegakan hukum.

## C. Manfaat penelitian
1. Memotivasi  profesionalisme  polisi dalam peningkatan profesional anggota Kepolisian dalam penegakan hukum.
2.  Memberikan  pengetahuan  kepada aparat kepolisian tentang penegakan hukum  dan  kendala  yang  mereka hadapi.

## D. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan perundang-undangan.
Materi  dikumpulkan  melalui  penelitian literatur,  yaitu  satu-satunya  dan  juga yang  bersifat  mengikat  secara  internal dan terbagi menjadi:
1.   Bahan  hukum primer, yaitu bahan yang  mengikat  secara  hukum seperti:    UUD  1945,  peraturan perundang-undangan,
yurisprudensi,  perjanjian  dan  lain- lain.
Barhamudin dkk, Profesionalisme  Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum, Halaman 139-154
2.   Bahan  hukum  sekunder,  yaitu. bahan  yang  berhubungan    dengan
hukum primer dan dapat membantu  dan  memahami  bahan hukum  primer,  misalnya  Buku. Draf  undang-undang,  karya  ilmiah peneliti, hasil penelitian. 3.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan yang  memberikan  petunjuk  dan penjelasan  tentang  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedi  dan lain-lain.
Data  yang  didapat  kemudian diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mendeskripsikan  data  dalam  bentuk penjelasan  atau  uraian  kalimat  dan kemudian  ditarik  kesimpulan  yang khusus.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Profesionalisme
Kamus  besar  bahasa  Indonesia memberikan arti profesionalismr sebagai    kualitas,  mutu  dan  perilaku yang  mencirikan  suatu  profesi  atau profesional.  Profesionalisme  adalah sikap    seorang  profesional.  Artinya adalah istilah yang menjelaskan bahwa setiap  pekerjaan  harus  dilakukan  oleh seseorang  yang  memiliki  pengetahuan bidang atau bidangnya.
Konsep profesionalisme menurut Sumardi memiliki lima prinsip, yaitu : 1 Pertama , keterikatan komunitas, yaitu ikatan profesional sebagai anggota organisasi formal atau kelompok  kolega  informal.  Melalui organisasi profesi ini, dibangun kesadaran profesional. Kedua, kemandirian (need for otonomi) adalah keyakinan  seorang  profesional  dapat mengambil  keputusan  sendiri  tanpa tekanan dari manapun. Segala gangguan  (intervensi)    dari  luar dipandang sebagai penghambat kemandiriani. Ketiga, keyakinan pengaturan diri (Belief Self-Regulation) artinya  haya  mereka  yang  memiliki otoritas  dalam  menilai  profesional adalah  rekan  sejawat  dan  yang  kurang memiliki keahlian bidang pengetahuan. Keempat , dedikasi
profesinya tercermin dalam memanfaatkan pengetahuan  dan  keterampilan  yang dimiliki.  Kegigihan  yang  kuat  di tempat  kerja,  bahkan  ketika  imbalan ekstrinsik  dianggap  berkurang.  dan kelima, komitmen sosial tentang pentingnya  profesi  dan  manfaat  yang diperoleh    masyarakat  dan  profesional dari pekerjaan ini.
1 Abdurrozza q  Ha sibuan, Etika  Profesi Profesionalisme  Kerja (Meda n:  UISU  Press, 2017).
Barhamudin dkk, Profesionalisme  Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum, Halaman 139-154
Kelima unsur di atas merupakan  kriteria  untuk  mengukur tingkat  sikap  profesional  seseorang. Dengan demikian, profesionalisme adalah  suatu  konsep  yang  berkaitan dengan  sikap  seseorang  atau  bahkan suatu  kelompok  yang    memenuhi unsur-unsur tersebut dengan sempurna.
Selain  itu  ada  istilah    profesi. Profesi sering diartikan melalui pekerjaan. Perkataan profesi ini berasal dari perbendaharaan Anglo-Saxon tidak  hanya  mencakup  konsep  kerja dan pengaturan kerja. Dengan demikian, pengertian profesi mengandung dua  unsur.  Yang  pertama adalah  elemen  kompetensi  dan  yang kedua adalah elemen panggilan.
Sehingga profesional harus
mengintegrasikan  keterampilan  teknis dan kematangan etika untuk melaksanakan  pekerjaannya.
Menurut  Talcott  profesional  itu memiliki dua unsur: 2 Pertama, profesional tidak dapat diklasifikasikan sebagai pekerja dan sebagai administrator  atau  birokrat.    K edua profesional  adalah  kelompok  tersendiri yang bertugas memutar roda perusahaan  dan  berkedudukan  sebagai manajer. Bisa dipastikan mereka adalah
2 Abdurrozza q Ha sibua n
level  kepemimpinan  yang  memutar roda  perusahaan.  Kepemimpinan  di semua tingkatan, dari atas ke bawah.
Menurut  Black,  profesi  adalah bidang atau kegiatan yang memerlukan pelatihan, pengetahuan, dan keterampilan  khusus,  seperti  menjadi pengacara  atau  dokter.  Bryan  A. Garner  mendefinisikan  profesi  sebagai bidang pekerjaan memerlukan pengetahuan  dan pelatihan.  . 3
Daryl  Koehn  menambahkan bahwa profesi membutuhkan pengetahuan,  pelatihan  dan    praktek untuk  menguasai  teknik  profesional. Oleh  karena  itu,  profesi  tidak  dapat dipraktikkan  begitu  saja,    tetapi membutuhkan  tanggung  jawab  moral dalam  praktiknya.  Oleh  karena  itu, diperlukan  tiga  nilai  moral  bagi pengemban profesional, yaitu: Bertindak  dengan  berani    memenuhi tuntutan  profesi,  sadar  akan  tugas dalam menjalankan profesi dan idealisme sebagai ungkapan pentingnya profesi. 4
Adapun  jabatan  (occupation) sebagai  sekelompok  “pekerjaan”  yang mengandung  tugas  yang  sama  atau
3 Erlyn Inda rti,   “Profesiona lisme Pengemban Fungsi  Uta ma   Kepolisia n  Da lam  Penegaka n Hukum di Po lda  Ja wa  Tenga h,” MMH , Jilid 43 No. 3 Juli  2014:.350.
4 Erlyn Inda rti,
Barhamudin dkk, Profesionalisme  Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum, Halaman 139-154
berkaitan satu sama lain dan
pelaksanaannya
memerlukan keterampilan, pengetahuan serta kemampuan  yang  sama  yang  dapat ditemukan  di  tempat/lembaga  yang berbeda. 5
Jabatan profesional adalah jabatan  diberikan  kepada  berdasarkan kompetensinya orang tersebut dianggap sebagai    ahli  yang  kompeten  dalam bidang khusus dan sebagai  imbalannya memperoleh  hak-hak,  baik  materiil maupun  immateriil  atas  dirinya.  tugas dan  pelayanan. 6 Ciri-ciri  jabatan profesional adalah : 7
1. Dalam  praktek  (virtual),  operator harus  memiliki  keterampilan  kerja (skill) yang sesuai dengan kebutuhan tugas dan jenis pekerjaan
tertentu (kecenderungan
spesialisasi).  Ini  tercermin  dalam tingkat  kemandirian  profesional.
Profesi memiliki hak untuk menentukan  nasib  sendiri  dalam penyediaan layanannya.
Pengetahuan  ahli  bukan  hanya  hasil dari  pembiasaan  dan  latihan  biasa yang    bersyarat,  tetapi  harus didasarkan pada pengetahuan ilmiah
5 Abdurrozza q  Ha sibuan, Etika  Profesi Profesionalisme Kerja
6 Abdurrozza q Ha sibua n 7 Abdurrozza q Ha sibua n
yang sehat dan membutuhkan latihan.
2. Anda memiliki visi sosial yang luas,
Anda  memilih  posisi  dan  pekerjaan berdasarkan nilai-nilai tertentu, Anda memiliki sikap positif terhadap  posisi  dan  peran  tersebut, dan Anda termotivasi untuk melakukan  pekerjaan  terbaik  Anda.
Profesional harus terus
meningkatkan  atau  menyelesaikan pekerjaan mereka. 3. Orang sangat mencintai pekerjaannya  dan  memiliki  etos kerja  yang  tinggi.  Ini  membuktikan masa  kerjanya  yang  panjang.  Oleh karena itu, keabsahan  lisensi profesi mensyaratkan  seseorang  tetap  setia pada  profesinya  dan  mengucapkan sumpah jabatan.
Ternyata  sebagian  masyarakat memberikan pemahaman terhadap profesionalisme Polri dengan pengetahuan  dan  profesional.  Dalam pandangan mereka, polisi yang profesional adalah polisi yang memahami tugas dan tanggung jawabnya. Pendapat ini bisa disamakan dengan  polisi  yang  memiliki  tingkat kompetensi yang tinggi sebagai kriteria profesionalisme.  Artinya,  dibutuhkan keahlian  yang  tinggi  bagi  polisi  untuk
Barhamudin dkk, Profesionalisme  Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum, Halaman 139-154
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.  Ada  juga  masyarakat  yang beranggapan  bahwa  polisi  profesional adalah seseorang yang memiliki keterampilan, kemampuan dan pelatihan  yang  tepat.  Polisi  yang profesional sekalipun harus memahami tugas  pokoknya  dan  tidak  boleh menghilangkannya.  Dalam  hal  ini dapat  dikatakan  bahwa  anggota  Polri harus memiliki keterampilan, kemampuan dan pelatihan yang memadai  sesuai  dengan  tugas  pokok dan tanggung jawabnya menurut Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian. 8
Pedoman  lain  juga  menarik bagi anggota masyarakat lainnya adalah  aturan  disiplin  dan  etika. Mereka  menyatakan  bahwa  petugas polisi  profesional  tidak  boleh  terlibat dalam kegiatan yang memalukan seperti  melindungi penjahat demi uang atau  "membantu"  penjahat.  Sementara itu,  tanpa  penjelasan  lebih  lanjut,  ada juga  masyarakat  yang  menginginkan kepolisian  lebih disiplin.. 9
8 Erlyn  Inda rti,  “Profesiona lisme  Pengemban Fungsi  Uta ma   Kepolisia n  Da lam  Penegaka n Hukum di Polda  Ja wa  Tenga h.”
9 Erlyn Inda rti
B. Faktor
Penghambat Profesionalisasi  Polri
Pengertian istilah  Kepolisian adalah :
1. Kepolisian  ialah  segala  sesuatu yang  berkaitan  dengan  fungsi  dan tugas polisi.
2. Anggota  Kepolisian  ialah  pegawai negeri pada Kepolisian
3. Pejabat  ialah  anggota  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
Dari  pengertian  di  atas,  maka istilah  kepolisian  terkait  dengan fungsi kepolisian.  Dalam  Pasal  2  Undang- Undang  Kepolisian  dijelaskan  bahwa: Fungsi  Kepolisian  adalah  salah  satu fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang pemeliharan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Tugas polisi sebagai bagian dari badan  administrasi,  yang  memiliki kekuasaan dan tugas untuk
memastikan,  melalui  pengawasan  dan, jika  perlu,  penegakan  hukum,  bahwa orang-orang yang
dikerahkan memenuhi tugasnya atau tidak bertindak, termasuk:
Barhamudin dkk, Profesionalisme  Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum, Halaman 139-154
a.  Untuk  melihat  bagaimana  mencegah yang  dikeluarkan  dari  memenuhi tugas publik mereka;
b.  Aktif  mencari  sumber  daya  yang
tidak memenuhi  kewajiban umum; c. Untuk memaksa orang yang ditunjuk
untuk memenuhi tugas publik mereka melalui  pengadilan;
d. Memaksa mereka yang dia perintahkan  untuk  memenuhi  tugas publiknya  tanpa  campur  tangan yudisial;
e.  Berikan  tanggung  jawab  atas  apa
yang tercantum dalam pekerjaan. 10
Dengan  demikian,  istilah  polisi dalam arti formil  mencakup penjelasan tentang  organisasi  dan  kedudukan kepolisian,  sedangkan    dalam  arti materil  polisi  mencakup  jawaban  atas pertanyaan  yang  berkaitan  dengan tugas  dan  wewenang  dalam  kaitannya dengan penanganan ancaman gangguan keamanan.  ,  dan  sebagai  bagian  dari kewenangan  umum  kepolisian  dan dalam peraturan kepolisian atau peraturan yang diatur tersendiri.
Polri merupakan lembaga penegak  hukum  yang  ruang  lingkup kerjanya sangat berbeda dengan bagian lain  dalam  sistem  peradilan  pidana.
Sebagai bagian Sistem Peradilan
10 Momo  Kela na . Hukum  Kepolisian (Ja ka rta: Gra media  Pusta ka  Uta ma, 1994).
Pidana,  polisi  harus  menjalankan kebijakan yang  diputuskan pemerintah dan mengikuti jalur yang telah ditentukan.
Soerjono  Soekanto  mengklaim bidang  kepolisian  sangat  luas  karena mereka adalah perwira senior, menengah,  dan  junior.  Jelas  bahwa petugas  harus memiliki  pedoman dalam  pelaksanaan  tugasnya,  termasuk perintah  tertulis  yang  mencakup  ruang lingkup tugasnya. 11
Mengenai  pelaksanaan  tugas kepolisian,  Djoko  Prakoso  membagi tugas  kepolisian  dalam  tiga  aspek tugas, yaitu:
1. Penegakan hukum
2. Pengaturan dan pengawasan
3. Pembinaan masyarakat. 12
Jenis pelaksanaan tugas kepolisian  tersebut  di  atas,  maka tugas dapat dilaksanakan setelah atau sebelum terjadinya pelanggaran. Pertama    dikenal  sebagai  represi  polisi dan kedua sebagai tindakan pencegahan.  Tindakan  represif  polisi adalah mencari informasi,  menyelidiki, menyelidiki  dan  menelusuri  kejahatan yang  dilakukan.  Pencegahan  berarti
11 Soerjono Soeka nto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat (Ja ka rta : Ra jawali, 1981).
12 Djoko  Pra koso. Polri  sebagai  Penyidik Dalam  Penegakan  Hukum (Ja ka rta:  Bina Aksa ra , 1987).
Barhamudin dkk, Profesionalisme  Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum, Halaman 139-154
mencegah  terjadinya  hal-hal  yang mengganggu  ketertiban  dan  keamanan masyarakat. 13
Membahas  tugas  pokok  dan wewenang  Polri  tidak  terlepas  dari membicarakan tentang peran penegakan  hukum,  yang  lazim  disebut sebagai penerapan Undang-Undang. Di dalam  penegakan  hukum,  khususnya hukum pidana Polri selalu berhubungan dengan persoalan keamanan  dan  ketertiban.  Pasal  13 Undang-Undang Kepolisian
menyatakan  tugas  pokok  Kepolisian adalah  Memelihara  keamanan  dan
keteriban masyarakat; Menegakan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat.  Selanjutnya  dalam  Pasal 14,  Pasal  15  dan  Pasal  16  Undang- Undang  Kepolisian, tugas pokok dijabarkan menjadi:
a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan  terhadap  semua  tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana  dan  peraturan  perundang- undangan lainnya;
b. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
c. Penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan;
d.  Mencegah  siapa  pun  meninggalkan atau  memasuki  tempat  kejadian untuk penyelidikan;
e.  Membawa  dan  memperkenalkan orang  kepada  penyidik  sehubungan dengan penyidikan;
f.  Memerintahkan  tersangka  untuk berhenti, mempertanyakan dan memastikan identitasnya;
g. Pemeriksaan dan penyitaan dokumen;
h.  Menginterogasi  tersangka  atau saksi;
i.  Tanda  tangan  ahli  yang  diperlukan sehubungan  dengan  penyidikan perkara;
J.  Menghentikan penyidikan;
k.  Mengirim  dokumen  ke  penuntut umum;
l. Dalam keadaan mendesak atau tidak terduga,  mengirimkan  permintaan langsung ke otoritas imigrasi untuk mencegah  atau  mendeportasi  orang yang diduga melakukan kejahatan; m.  Memberikan  petunjuk  dan  bantuan kepada pegawai negeri dan menerima  hasil  penelitian  yang diperoleh  pegawai  negeri  untuk disampaikan kepada penuntut umum;
Barhamudin dkk, Profesionalisme  Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum, Halaman 139-154
n..  Mengambil  tindakan  lain  sesuai dengan  hukum  yang  bertanggung jawab.
Sedangkan  di  dalam  kaitannya dengan  tugas  peradilan  pidana,  tugas Polri  terdapat  dalam  Undang-Undang No.  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP sebagai berikut:
1. Penyelidik (Pasal  4);
2. Penyidik (Pasal 6 ayat (1)).
3. Koordinasi dan pengawasan Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (Pasal 7 ayat (2)).
4. Melakukan  penyelidikan,  (Pasal  1 ayat (5)).
5. Melakukan  penyidikan,  (Pasal  1 (2)).
Dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya,  Polri  mempunyai  tugas sesuai  dengan  pasal  2  dan    pasal  5 Undang-Undang Kepolisian Tugas kepolisian antara lain tugas
pemerintahan  negara  dalam  bidang pemeliharaan  ketertiban  dan  keamanan masyarakat, penindakan pidana, perlindungan, pengayoman, dan kemaslahatan bersama dan merupakann alat  negara  yang  berperan  dalam memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan  kepada  masyarakat  dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 14
Dari  uraian  pasal-pasal  tersebut jelaslah bahwa tugas kepolisian terutama meliputi hal-hal yang berkaitan  dengan  penegakan  hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban  masyarakat,  yaitu:  Suatu keadaan masyarakat yang dinamis yang meliputi kemampuan dan mengembangkan potensi kekuatan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi  segala    pelanggaran hukum  dan    gangguan  lain  yang mengganggu  masyarakat.  Mencegah dan  mengatasi  situasi  politik  dalam rangka  pencapaian  tujuan  nasional, serta  membuka  peluang  keamanan, ketertiban,  kepolisian  dan  perdamaian, serta  kekuatan  masyarakat.  semua pelanggaran  hukum  dan  interupsi  lain yang dapat membingungkan publik.
Tugas  polisi  selaku  penegak hukum  terkait  sekali  dengan  dengan lingkup tugas penyelenggaraan peradilan  pidana.  Telah  dijelaskan bahwa  polisi  sebagai  sub  system  SPP merupakan  pintu  gerbang  peradilan pidana dimana pada pihak kepolisianlah yang  menentukan apakah
14 Pa sa l  5  a yat  (1)  Unda ng-Undang  Nomor  2 Ta hun  2002    tentang  Kepolisia n  Ne ga ra Republik Indonesia
Barhamudin dkk, Profesionalisme  Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum, Halaman 139-154
suatu  kasus  kejahatan  akan  diteruskan ke  proses  hukum  selanjutnya  atau tidak.  Selain  tugas  penegakan  hukum yang  bersifat  represif  polisi  juga bertugas  untuk  mencegah  terjadinya kejahatan sebagai lingkup tugas penegakan hukum yang preventif.
Dalam menjalankan tugas kepolisian,  polisi  harus  mengetahui landasan hukum yang ada di masyarakat.  Ada  banyak  peraturan hukum dan berkembang di masyarakat.  Adalah  salah  jika  seorang petugas polisi percaya bahwa dia hanya kompeten  dalam  KUHP  dan  Hukum Acara  Pidana.  Polisi  itu  seperti  hukum yang hidup, mereka diharapkan mengetahui  hukum  dan  bagaimana menerjemahkan  pasal-pasal  undang- undang  atau  undang-undang  dengan sanksi  hukum,  sehingga  polisi  dapat menindak  setiap  tindakan    pelanggar hukum.
Peran kepolisian dalam memelihara  keamanan  dan  ketertiban tercermin  dalam  upaya  pembinaan  dan peningkatan    kesadaran  dan  kepatuhan masyarakat  terhadap  hukum  melalui penyuluhan  dan  pembinaan  pelayanan masyarakat  untuk  meningkatkan  peran serta masyarakat dalam tindakan preventif untuk meningkatkan tindakan
kepolisian  dengan  cara  menggalakkan sistem keamanan lingkungan.
Profesionalisme  Polri,  menurut Kunarto, merupakan konsep dasar, cara berpikir, dan perilaku berdasarkan ilmu kepolisian yang mengabdi pada kemanusiaan  berupa  keamanan  dan penegakan  keadilan. 15 Oleh  karena  itu, seorang  perwira  Polri  perlu  benar- benar menguasai profesionalisme Polri, dan khususnya bagi seorang polisi yang memiliki gelar sarjana ilmu kepolisian, profesionalisme perlu mendarah daging dan menyatu dalam hidupnya.
Profesionalisme  Polri  terkait erat dengan model operasional sektornya,  yaitu:  Preventif,  preventif dan  represif  Kompetensi  Polri  terdiri dari pimpinan masyarakat yang melakukan  tugas  preventif,  preventif dilakukan  oleh  Sabhara,  Brimob,  Sat Pol  Air,  Sat  Pol  Air,  penyidik  yang menangani regresi, Polantas merupakan  profesi  yang  mandiri  dan lengkap, adalah Bagian dari pencegahan,  pencegahan  dan  penekan. Juga  profesi  intelijen  yang  bertujuan untuk  memprediksi/menilai  ancaman yang    dihadapi  semua  profesi  lain sehingga kegagalannya lebih stabil dan
15 Kuna rto. Polri  Mandiri  (Merenungi  Kritik Terhadap  Polri  bku  ke-4) (Ja ka rta :  Cipta Ma nungga l,  2000).
Barhamudin dkk, Profesionalisme  Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum, Halaman 139-154
sukses.
Seorang detektif adalah seseorang  yang  menerima  banyak publisitas  atas  tindakannya  selama penyelidikan.  Tugas  utamanya  adalah menemukan  penjahat  dan  membawa mereka  ke  pengadilan  sesuai  hukum. Tindakan  yang  akan  dilakukan  adalah penyelidikan,  pemanggilan,  interogasi, penggeledahan, penyitaan dan penangkapan.
Yang menjadi kode etik kelembagaan  bagi  seorang  anggota Polri  adalah  prinsip  anggota  yakni, Tribrata  dan  Catur  Prasetya 16 .  Dalam Tribrata disebutkan bahwa polisi adalah : 17
1. Rastra sewakotama
Abdi  utama  daripada  nusa  dan bangsa yang berarti:
- Berbhakti  kepada  nusa  dan bangsa
- Melakukan  tugasnya  dengan penuh  keteguhan,  keikhlasan dan perasaan tanggungjawab.
- Menolong sesama manusia dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan  balasan  apapun juga.
16 Pa sa l  5 a ya t 1  (a )  Perkapolri    tentang  Kode Etik  Profesi  Da n    Komisi  Kode    Etik Kepolisia n Nega ra  Republik  Indonesia 17 Buku  Saku  Pengetahuan  Dasar  Anggota Polri Di Lapangan , 1985.
- Menanam
kepercayaan dikalangan  masyarakat  dengan tingkah  laku  tidak  tercela  dan lepas dari segala pamrih.
- Mmembakhtikan  diri  kepada negara  dan  masyarakat  dengan hasrat  yang  tiada  kunjung padam serta pantang mundur.
2. Negara Janottama
Warga  negara  teladan  daripada negara  yang  ditampilkan  sebagai berikut:
- Melakukan  tugasnya  dengan kesetiaan  serta  ketaaan  kepada negara dan pemerintahannya.
- Menjunjung tinggi hukum,
bersikap tidak sebelah menyebelah  dan  berdiri  diatas segala aliran dan faham politik.
- Bersikap  ramah  tamah  dan memperlakukan  tiap  anggota masyarakat sebagai warga negara yang berderajat.
- Melindungi  hak-hak  asasi  tiap anggota masyarakat yang berintikan kebebasan dari segala ketakutan.
3. Tan Satrisna
Tidak terikat trisna kepada sesuatu.
Satjipto  Rahardjo  menjelaskan sejauh  mana  tugas  polisi:  Polisi,  baik sebagai  individu  maupun  sebagai
Barhamudin dkk, Profesionalisme  Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum, Halaman 139-154
institusi,  menghadapi  masalah  yang begitu  luas  dan  beragam.  Bahkan rumput pun menjadi sahabat polisi. Hal ini  bisa  dibuktikan  di  lapangan  yang memiliki rambu-rambu yang menyatakan  bahwa  berjalan  di  atas rumput dilarang. Larangan itu berdampak  pada  kerja  polisi  karena juga menuntut polisi untuk mengamankan lapangan.
Tanpa kehadiran  polisi,  tidak  ada  yang  akan menegakkan larangan tersebut. 18
Dalam rangka memenuhi tugasnya, polisi  mengembangkan  pola perilaku    yang  unik  dan  berbeda dengan  tugas  lainnya.  Pola  perilaku polisi  sangat  dipengaruhi  oleh    bahaya yang  mereka  hadapi.  Sadar  akan bahaya yang selalu membayangi pekerjaan  ini,  polisi  mempersenjatai diri dengan kualitas psikologis tertentu. Polisi  tampaknya  sangat  memahami bahwa  sementara  hukum  memberi mereka  kekuatan  untuk  mengambil tindakan  terhadap  pelaku,  pengalaman mereka menunjukkan bahwa hanya ada sedikit  penjahat  yang  menyerah  begitu saja  untuk  menjalankan  kekuasaan  itu. Polisi hampir selalu menemui perlawanan yang berarti bahaya.
18 Sa tjipto  Ra ha rdjo  da n  Anton  Ta ba h.  Polisi Pela ku da n Pemikir (Ja ka rta : Gra media  Pusta ka Uta ma , 1993 ).
Dalam rangka profesionalisme anggota  polisi  umumnya,  terdapat faktor-faktor  yang  mempengaruhi, yaitu: 19

## 1. Faktor Hukum
Peraturan  perundang-undangan merupakan faktor penting dalam profesionalisme aparat kepolisian karena  peraturan  perundang-undangan memberikan kewenangan kepada kepolisian  untuk  menegakkan  hukum di  masyarakat  sesuai  dengan  undang- undang.  Ketika  hukum  pidana  tidak secara  tegas  mengatur  alkohol  dan undang-undang yang harus ditegakkan, misalnya terkait alkohol, tidak konsisten,  bahkan  bertentangan,  baik vertikal  maupun  horizontal,  maka perda muncul sebagai langkah proaktif pemerintah  daerah  mencari  keamanan. Ironisnya, peraturan daerah ini seringkali tidak sejalan dengan peraturan  pemerintah  dan  departemen, sehingga pemerintah daerah mengeluarkan  izin  alkohol  yang  tidak sesuai  dengan  peraturan  negara  dan juga otoritas pajak. Hal ini menyebabkan polisi kebingungan dalam menentukan langkah operasional. Selain itu, adanya peraturan perundang-undangan yang sudah
19 M. Fa a l, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Ja ka rta : Pra dnya Pa ramita, 1991).
Barhamudin dkk, Profesionalisme  Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum, Halaman 139-154
kadaluarsa, tidak jelas atau menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda menyebabkan keengganan pihak kepolisian, yang pada akhirnya menyebabkan  polisi  bertindak  tidak benar. atau tidak profesional.

## 2. Faktor Penegak Hukum
Kunci keberhasilan profesionalisme  kepolisian  terletak pada mentalitas dan karakter petugas  kepolisian,  dan  dari  segi kualitas  diketahui  bahwa  tingkat dan  profesionalisme    detektif tidak sebaik yang diharapkan. Penyidikan yang sedang berlangsung menunjukkan profesionalitas penyidik,
penyidikan  masih  belum  sesuai dengan  KUHAP  dan  efisiensi penanganan  perkara  masih  belum memenuhi syarat profesional.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut  perlu dilakukan  beberapa  upaya  antara lain pengiriman penyidik ke sekolah-sekolah penyidikan, menyelenggarakan  pelatihan  teknis operasional  di  bidang  penyidikan setiap  enam  bulan  sekali,  dan menyelenggarakan sosialisasi undang-undang  baru  khususnya
yang  berkaitan  dengan  bidang penyidikan.
Anggota masyarakat percaya bahwa  polisi  yang  profesional adalah  seseorang  yang  memiliki keterampilan, kemampuan dan pelatihan  yang  memadai.  Polisi yang  profesional  sekalipun  harus memahami  tugas  pokoknya  dan tidak boleh menghilangkannya. Dalam  hal  ini,  dapat  dikatakan bahwa  dalam  lingkup  tugas  pokok dan  tanggung  jawabnya,  anggota kepolisian dituntut untuk melakukan keterampilan, kemampuan  dan  pelatihan.  Mereka menyatakan  bahwa  petugas  polisi profesional  tidak  boleh  terlibat dalam  kegiatan  yang  memalukan seperti    melindungi  penjahat  demi uang atau "membantu" penjahat.

## 3.Faktor Sarana dan Prasarana
Untuk  mendukung  pelaksanaan tugasnya,  Polri  harus  didukung  dan memiliki sarana dan prasarana memadai untuk mendukung pelaksanaan  tugasnya,  misalnya  tidak tersedianya kendaraan untuk menangkap  tersangka  atau  saksi  yang jauh. Keterlambatan dalam pencegahan, penuntutan  dan  deteksi  kejahatan  atau tindak  pidana  salah  satu  faktor  kurang
Barhamudin dkk, Profesionalisme  Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum, Halaman 139-154
profesinal  tugas  polisi.  Hal  ini  dapat diatasi dengan meminta bantuan kepada  pemerintah  daerah  dan  pihak lain terkait sarana dan prasarana. Selain itu, diupayakan optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung  kelancaran  pelaksanaan tugas sehari-hari. Sarana dan prasarana yang    ada dipelihara  dengan  baik  agar tidak mudah rusak.
4. Faktor Anggaran
Untuk menjadi seorang profesional, polisi membutuhkan banyak  dana    Profesional  Polri  harus didukung dengan anggaran yang cukup untuk membiayai pendidikan, pelatihan dan kegiatan lainnya. Karena keterbatasan  anggaran,  pelatihan  untuk polisi  nasional  masih  sedikit,  jika  ada, dan kualitasnya masih buruk. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan  profesionalisme  polisi dan meskipun belum sempurna, namun telah  berdampak  pada  anggota  d an pelaksanaan  tugas  mereka,  seperti pelatihan dan pengembangan profesional, telah mempengaruhi kualitas  penyelidikan.  secara  positif mempengaruhi  manajemen  penelitian, studi  dan  investigasi  yang  dilakukan oleh anggota.
Oleh  karena  itu,  setelah  pelatihan polisi  dan  pelatihan  teknis,  setiap anggota  polisi  harus  mendapatkan lebih  banyak  informasi  tentang pengetahuan profesional dan kemampuan  teknis  polisi,  yang akan  memfasilitasi  pelaksanaan tugas penegakan hukum di masyarakat.  Selain  itu, reward  and punishment bagi
penyidik/pembantu penyidik berpengaruh  terhadap  peningkatan sikap,  mentalitas,  kedisiplinan  dan kualitas pelayanan   anggota. Selain mendorong  anggota  untuk  berhasil mengungkap kasus-kasus kriminal.

## KESIMPULAN
Berikut  kesimpulan  yang  dapat ditarik dari uraian di atas, Faktor-faktor yang  mempengaruhi  profesionalisme polisi  antara  lain:  Faktor  hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Anggaran    dan  Faktor  Sarana  dan
Prasarana. Terwujudnya
profesionalisme tercermin dalam pengelolaan  tugas  kepolisian  dengan meningkatnya    pelayanan  dan  kualitas penyidikan    anggota  unit  penyidikan, serta  meningkatnya  pengetahuan  dan keterampilan  teknis  kepolisian  yang dimiliki  anggota  pasca  pelatihan  dan
Barhamudin dkk, Profesionalisme  Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum, Halaman 139-154
pelatihan
spesialis kepolisian, kompetensinya. dan pengetahuan polisi teknis  meningkat,  yang  memfasilitasi tugas  penegakan  hukum  mereka  di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrozzaq  Hasibuan. Etika  Profesi Profesionalisme  Kerja ,  Medan:
UISU Press, 2017.
Djoko Prakoso. Polri sebagai Penyidik
Dalam Penegakan Hukum .
Jakarta: Bina Aksara, 1987.
Erlyn  Indarti,      “Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama
Kepolisian  Dalam  Penegakan
Hukum di Polda Jawa Tengah,”
MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014:
350.
Kunarto. Polri  Mandiri  (Merenungi
Kritik Terhadap Polri bku ke-4) .
Jakarta: Cipta Manunggal,
2000.
M.  Faal, Penyaringan  Perkara  Pidana
Oleh  Polisi .  Jakarta:  Pradnya
Paramita, 1991.
Momo  Kelana. Hukum  Kepolisian ,
Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1994.
Satjipto  Rahardjo  dan  Anton  Tabah.
Polisi  Pelaku  dan  Pemikir.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993 .
Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Hukum Dalam  Masyarakat (Jakarta:
Rajawali, 1981.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia