IMPLIKASI HUKUM PEMANFAATAN OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE TERHADAP  LAYANAN  PERBANKAN  DIKAITKAN

## DENGAN KETENTUAN PERBANKAN DIGITAL
LEGAL  IMPLICATION  OF  USING  THE  OPEN APPLICATION  PROGRAMMING  INTERFACE  (API) FOR  BANKING  SERVICES  ASSOCIATED  WITH DIGITAL BANKING REGULATIONS
Sara Agnes Nathania a ; Lastuti Abubakar b ; Tri Handayani c

## ABSTRAK
Digitalisasi  perbankan  mendorong  munculnya Open  Application Programming  Interface (Open  API)  yang  memungkinkan  bank  untuk berkolaborasi  dengan  pihak  ketiga  yaitu fintech dan/atau e-commerce dengan membuka data transaksi nasabah. Hal ini dapat menimbulkan implikasi pada layanan perbankan dan keamanan data nasabah. Maka dari  itu  dilakukan  penelitian  ini  guna  untuk  mencari  tahu  implikasi pelaksanaan  Open  API  terhadap  layanan  perbankan  dan  upaya perlindungan  data  nasabah  pasca  berlakunya  Peraturan  Dewan Gubernur  Nomor  23/15/PADG/2021  tentang  Implementasi  Standar Nasional Open API Pembayaran. Metode penelitian yang digunakan adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  ini menggunakan  spesifikasi  deskriptif  analitis  pada  sumber  hukum primer  dan  hukum  sekunder.  Data  yang  telah  diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh bahwa Implementasi pelaksanaan Open API terhadap  layanan  perbankan  memberikan  kemudahan  dan kenyamanan  dalam  bertransaksi  serta  dapat  melengkapi  ekosistem produk.  Ekosistem  produk  yang  terafiliasi  menjadi  lebih  beragam dengan  adanya  layanan  perbankan  yang  dapat  diakses  melalui aplikasi pihak ketiga. Selanjutnya, bentuk perlindungan hukum telah diberikan  guna  melindungi  data  nasabah  yang  menjadi  alat  tukar dalam kolaborasi yang dijalin oleh bank dan pihak ketiga.
Kata kunci: open api; open banking; implikasi hukum.

## ABSTRACT
The  Covid-19  pandemic  demands  that  all  activities  be  carried  out  digitally using  information  and  communication  technology,  including  banking activities.  Banking  digitization  encourages  the  emergence  of  the  Open Application  Programming  Interface  (Open  API)  which  allows  banks  to collaborate with third parties, namely fintech and/or e-commerce by opening
a Program  Studi  Sarjana,  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Ir.  Soekarno  KM  21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: saragnes22@gmail.com.
b Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Ir.  Soekarno  KM  21  Jatinangor  Kab.  Sumedang,  email: lastuti.abubakar@unpad.ac.id.
c Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Ir.  Soekarno  KM  21  Jatinangor  Kab.  Sumedang,  email: tri.handayani@unpad.ac.id.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Volume 4, Nomor 2, Mei 2023
Artikel diterima: 31 Januari 2023
Artikel diterbitkan:
30 Mei 2023
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v4i2.1209
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
customer transaction data. This can have implications for banking services and customer data security. This study aims to explain the implications of implementing Open API for banking services and efforts to protect  customer  data  after  the  entry  into  force  of  the  Board  of  Governors  Regulation  Number 23/15/PADG/2021 concerning Implementation of the Payment Open API National Standard.The research method used is normative juridical research method. This study uses analytical descriptive specifications on primary and secondary legal sources. The data that has been obtained is then analyzed using qualitative normative methods. Based on the results of this study, it was found that there were implications for all financial  transactions  after  standardization,  namely  PBI  SNAP.  So  banks  are  required  to  adjust  their service  activities  in  accordance  with  PBI  SNAP  where  banking  as  a  financial  institution  is  a  PJP. Furthermore, a form of legal protection has been provided to protect customer data which is a medium of exchange in collaborations established by banks and third parties.
Keywords: open api; legal implications; legal protection.

## PENDAHULUAN
Saat ini dunia sedang mengalami perubahan yang cepat dengan adanya Revolusi Industri 4.0 tidak terkecuali di Indonesia. Revolusi 4.0 membawa digitalisasi di berbagai bidang  kehidupan  termasuk  dalam  bidang  perekonomian. 1 Salah  satu  sektor  dalam bidang  perekonomian  yang  akhirnya  menerapkan  digitalisasi  adalah  sektor  jasa keuangan perbankan. Salah satu faktor munculnya digitalisasi selain revolusi 4.0 yakni peristiwa  pandemi  Covid-19.  Sehubungan  dengan  peristiwa  itu  masyarakat  sangat mengharapkan  kecepatan,  kemudahan,  fleksibilitas,  kenyamanan  dan  tersedianya layanan bank 7 x 24 jam. Maka dari itu, bank perlu mengembangkan strategi bisnisnya untuk mengarahkan layanannya menjadi digital. 2
Layanan  perbankan  digital  diatur  dalam  POJK  No.  12/POJK.03/2018  tentang Penyelenggaraan  Layanan  Perbankan  Digital  oleh  Bank  Umum  (selanjutnya  disebut POJK  PLPD).  Pelaksanaan  Layanan  Perbankan  Digital  diatur  dalam  POJK  No. 12/POJK.03/2018  Tentang  Penyelenggaraan  Layanan  Perbankan  Digital  Oleh  Bank Umum.  Layanan  Perbankan  Digital  adalah  Layanan  Perbankan  Elektronik  yang dikembangkan  dengan  mengoptimalkan  pemanfaatan  data  nasabah  dalam  rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (customer experience) ,  serta  dapat  dilakukan  secara  mandiri  sepenuhnya  oleh  nasabah,  dengan memperhatikan aspek pengamanan. 3
Layanan  Perbankan  Digital  memungkinkan  bahwa  Nasabah  tidak  perlu  lagi datang  ke  kantor  cabang  hanya  untuk  sekedar  membuka  rekening  atau  melakukan transaksi keuangan tetapi semua bisa dilakukan hanya melalui sentuhan jari di layar
1 Adiningsing, S. (2019). Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama). hlm. 2.
2 Kolis, N. (2018). “Perbankan Dalam Era Baru Digital”, Jurnal Economicius, 1(2) , 80-88.
3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 2, Mei 2023
smartphone. 4 Selain  itu  calon  nasabah  dan/atau  calon  nasabah  dapat  memperoleh informasi diluar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan, investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik, dan kebutuhan lainnya. 5
Layanan  perbankan  digital  yang  sudah  berjalan  hingga  sekarang  telah  banyak melalui pengembangan, salah satunya yaitu dengan mengikuti perkembangan fintech saat  ini.  Sekarang  transaksi  sudah  semakin  mudah  dan  cepat,  kita  dapat  langsung melakukan  pembayaran  melalui  transfer  dengan  nominal  tertentu  karena  sudah terhubung dengan e-commerce itu sendiri. Hal inilah yang membuat fintech mulai banyak digunakan oleh publik sekaligus menjadi sebuah ancaman bagi bank. Oleh karena itu, untuk mendukung bank membangun hubungan komplementer dengan fintech dan/atau e-commerce yang menekankan keterbukaan data dengan tujuan membangun eksosistem industri jasa keuangaan di tengah derasnya arus digitalisasi. 6 Salah satu bentuk inovasi dalam  mendukung  keterbukaan  dan  kolaborasi  antara  perbankan  dengan fintech dan/atau e-commerce adalah melalui implementasi Open Banking berbasis teknologi yang bersama Application Programming Interface (Open API) . 7
Open Banking berbasis Open API merupakan sebuah wujud dari Visi ke 2 dan Visi ke  3  Blueprint  Sistem  Pembayaran  2025  (BSPI  2025)  yang  telah  dibuat  oleh  Bank Indonesia.  Selain  BSPI  2025,  inisiatif  open  banking  juga  sejalan  dengan  Roadmap Pengembangan  Perbankan  Indonesia  2020-2025  yang  dikeluarkan  oleh  OJK. Open Banking didefinisikan sebagai suatu produk bank berupa layanan jasa perbankan yang menharuskan bank untuk membuka data dan informasi keuangan nasabahnya kepada mitranya. Mitra bank yang dimaksud disini adalah fintech dan/atau e-commerce . 8
API  adalah  sekumpulan  protocol  yang  menentukan  bagaimana  satu  aplikasi berinteraksi  dengan yang lain dalam rangka memfasilitasi  pertukaran informasi atau dalam  Bahasa  mudahnya  API  merupakan  suatu  protocol  yang  dapat  menyetukan protocol satu dengan yang lainnya berbicara dengan bahasa yang sama. Secara spesifik, Open  API ini  mengacu  akses  ke  pembagian  data  dan  fungsionalitas  kepada  publik. 9 Dalam  konteks  perbankan, Open  API ini  memberikan  akses  kepada  pihak  ketiga
4 Ayu,  H  dan  Hartono,  D.  (2019). “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah Atas  Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 1(3). 296-309.
5 Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2019). “Panduan  Penyelenggaraan  Digital  Branch  oleh  Bank  Umum” https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Panduan-Penyelenggaraan-Digital-Branch-oleh- Bank-Umum.aspx diakses pada 24 Juni 2022.
6 Adinegroro, A dan Ameidy. P, Op.Cit.
7 Ibid . 8 Muqorobin,  M.M.  dkk.,  (2021). “Pengaruh Open  Banking berbasis Open  API terhadap  Eksistensi Perbankan”, Jurnal MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, 11(2). 75-84.
9 Anderson.  C.  2020. “Not  the  same:  Open  Banking,  Open  APIs  and  Banking  as  a  Service”, https://www.bbva.com/en/not-the-same-open-banking-open-apis-and-banking-as-a-service/.BBVA. diakses pada 11 Juli 2022.
terhadap data pelanggan lembaga keuangan tentunya dengan izin pelanggan sehingga layanan bank dan konsumen terintegrasi dengan layanan aplikasi pihak ketiga. 10
Dalam rangka mendorong adopsi Open Banking dan mewujudkan transaksi yang efisien,  aman  dan  handal  maka  Bank  Indonesia  meluncurkan  sebuah  standar  dalam penyelenggaraan  sistem  pembayaran  yaitu  PBI  No.23/15/PBI/2021  tentang  Standar Nasional  Sistem  Pembayaran  dan  ditindaklanjuti  dengan  menerbitkan  PADG No.23/15/PADG/2021  Tentang  Standar  Nasional  Open  Application  Programming Interface Pembayaran (SNAP). Adapun manfaat SNAP bagi pelaku usaha, fintech, bank maupun  non-bank  SNAP  mendorong  integrasi,  interkoneksi  dan  interoperabilitas antara penyelenggaraan Open API pembayaran sehingga dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mendorong keterhubungan ketiganya. 11 Namun, pelaksanaan Open  Banking berbasis Open  API berkaitan  dengan  layanan  perbankan  yang  telah diberikan sebelum adanya standarisasi, hal ini tentunya akan menimbulkan implikasi terhadap layanan perbankan digital yang terdapat dalam POJK PLPD.
Berdasarkan   uraian   yang   tertuang   dalam   latar   belakang   diatas   yang menjadi permasalahan   dalam   penelitian   ini   dapat   dirumuskan   identifikasi masalah berikut:  Bagaimana  implikasi Open  Application  Pogramming  Interface  (API) Terhadap Layanan Perbankan Digital Berdasarkan Ketentuan Perbankan Digital di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Dalam Penelitian ini, metodologi penelitian merupakan suatu yang penting dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data-data yang akurat. Metode Penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  metode  Yuridis  Normatif  (metode penelitian  hukum  normatif).  Metode  penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer. 12 Penelitian  ini  juga  memperoleh  data sekunder berupa bahan hukum primer. Data yang didapat dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan (library research) mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek pustaka ini. Sehingga bahan hukum dari penelitian ini terdiri atas  peraturan  perundangan  berupa;  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur.  Kemudian bahan  data  sekunder  berupa  artikel  dan  jurnal,  dan  bahan  data  lainnya  yang berhubungan  dengan  kebutuhan  penelitian  ini.  Spesifikasi  analisis  yang  digunakan
10 Adinegroro, A dan Winengko, A.P., Loc.Cit.
11 Billiam,  (2022). “The  Urgency  of  Open  Application  Programming  Interface  Standardization  in  the Implementation  of  Open  Banking  to  Customer  Data  Protection  for  the  Advancement  of  Indonesian Banking”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum .9(1).
12 Sunggono, B. (2003). “ Metodologi Penelitian Hukum . (Jakarta: Raja Grafindo Persada). hlm, 27-28.
dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian  ini  menggambarkan situasi  yang  diteliti  berupa  analisis  objek  penelitian  dengan  menggambarkan  situasi permasalahan yang terjadi, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, dan dikaitkan oleh teori  hukum  yang  terkumpul  melalui  data  dari  studi  kepustakaan,  yang  kemudian menggunakan  metode  berpikir  deduktif  yaitu  cara  berpikir  dalam  penarikan kesimpulan yang didasarkan kepada premis yang keberadaannya telah ditentukan dan menghasilkan  beberapa  kesimpulan  sehingga  dapat  menjawab  perumusan  masalah yang ada.

## PEMBAHASAN
Perbankan  menjalankan  kegiatan  dan  usahanya  Bank  tunduk  pada  Undang- undang  No.10  Tahun  1998  tentang  Perbankan.  Menurut  UU  Perbankan  pengertian perbankan  adalah  sesuatu  yang  menyangkut  tentang  bank,  mencakup  kelembagaan, kegiatan  usaha  serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya. 13 Menurut O.P. Simorangkir bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. 14
Perbankan juga merupakan lembaga intermediary yang mempertemukan pemilik dana (surplus of fund) dengan pengguna dana (lack of fund) yang menjadikan kepercayaan (trust) sebagai  hal  yang  utama  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya. 15 Jika  fungsi intermediary  perbankan  tidak  berjalan  dengan  optimal,  secara  langsung  hal  tersebut akan berdampak pada kinerja ekonomi terutama pada perkembangan ekonomi digital saat ini. Layanan Perbankan yang sudah beralih ke digital merupakan salah satu dari wujud ekonomi digital yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan dan menjadi salah satu bidang dalam percepatan transformasi digital selain pemerintahan digital dan masyarakat digital. 16
Layanan perbankan digital yang disediakan yakni layanan administrasi rekening, otorisasi  transaksi,  pengelolaan  keuangan  lain  berdasarkan  persetujuan  OJK  yang dimana  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  10. 17 Layanan  administrasi  rekening,  meliputi pembukaan  rekening,  pengkinian  data  nasabah  dan  melayani  penutupan  rekening dengan  memanfaatkan  media  elektronik. 18 Mengenai  otorisasi  transaksi,  bank  telah
13 Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Perbankan
14 Simorangkir O.P. 1998. Seluk Beluk Bank Komersial , (Jakarta: Aksara Persada Indonesia). hlm. 10.
15 Abubakar, L. dan Handayani, T. 2017. “Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati -hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia”, Jurnal De Laga Lata. 2( 1).
16 Abubakar,  L  dan  Handayani,  T.  2022. “Penguatan  Regulasi:  Upaya  Percepatan  Transformasi  Digital Perbankan Di Era Ekono mi Digital”. Jurnal Masalah-masalah Hukum . 51(3).
17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.
18 Ibid.
menyediakan  dan  memiliki  kemampuan  untuk  membaca  suara  nasabah  sehingga nasabah  yang  memiliki smartphone yang  dapat  membaca QR  Code atau Near  Field Communication (NFC)  dapat  melakukan  transaksi  pembayaran  yang  bekerja  sama dengan  bank. 19 Layanan  pengelolaan  keuangan  juga  difasilitasi  oleh  bank  untuk membantu  nasabah  dalam  menganalisis  dan  merencanakan  penggunaan  dana, sehingga nasabah dapat mengambil keputusan penggunaan dana secara lebih bijak. 20
Bank  yang  menyelenggarakan  layanan  perbankan  digital  dengan  mitra  bank sebelum  adanya  SNAP  hanya  berdasarkan  pada  perjanjian  kemitraan  yang  belum berstandar. Hal ini tercantum pada Pasal 8 POJK Layanan Perbankan Digital. Pada pasal 16 ayat 1 dijelaskan lebih lanjut mengenai  syarat perjanjian kemitraan tersebut yakni wajib  memuat:  (1) Hak dan  kewajiban; (2)  Ruang  lingkup  layanan  dan produk  yang ditawarkan; (3) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama dan mekanisme perpanjangan; (4) Syarat  dan  tata  cara  perubahan  perjanjian  kerja  sama;  (5)  penetapan  sanksi  dan mekanisme  pengenaan  sanksi;  (6)  kondisi  dan  tata  cara  penghentian  perjanjian  kerja sama; dan (7) tata cara penyelesaian perselisihan.
Layanan perbankan digital wajib memiliki syarat yang terdapat dalam Pasal 18, dimana peringkat risiko yang wajib dimiliki yakni peringkat 1 yang artinya memiliki manajemen risiko yang kuat atau peringkat 2 yang artinya bank memiliki manajemen risiko  yang  memuaskan,  bank  wajib  memiliki  infrastruktur  teknologi  yang  sudah memadai dan bank yang melaksanakan wajib termasuk dalam kelompok bank umum yang dapat melakukan kegiatan usaha layanan perbankan elektronik. Selain itu bank memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen nasabah dan  calon nasabah sebagai mana  tertuang dalam Pasal  11. Verifikasi yang dimaksud dilakukan secara tatap muka atau menggunakan perangkat lunak atau keras milik bank atau perangkat lunak milik nasabah seperti ATM yang dilengkapi dengan aplikasi video banking yang terhubung langsung secara real time online dengan customer service bank.
Digitalisasi Perbankan Melalui Open Banking berbasis Open API
Melihat  perkembangan  ekonomi  digital  yang  tinggi  maka  Bank  Indonesia mengeluarkan Blueprint Sistem  Pembayaran  2020-2025  (BSPI  2025). Blueprint Sistem Pembayaran 2025 hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan di era digital yang terdiri dari lima visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (SPI 2025). Visi 2 dan Visi 3 BSPI 2025 diwujudkan dalam inisiatif Open Banking . Selain BSPI 2025, inisiatif Open Banking juga  sejalan  dengan Roadmap Pengembangan  Perbankan  Indonesia  2020-2025  yang
19 Ibid.
20 Ibid .
dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peta jalan mendorong kolaborasi antara bank dan fintech dan/atau e-commerce . 21
Open Banking didefinisikan sebagai salah satu produk Bank yang berupa layanan jasa  perbankan  yang  memungkinkan  bank  membuka  data  dan  informasi  keuangan nasabahnya  kepada  pihak  ketiga  ( fintech )  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan persaingan di dunia perbankan dengan cara melakukan kolaborasi atau kerjasama yang disebut interlink . 22 Open Banking tidak menuntut keterbukaan di pihak bank saja namun juga menuntut keterbukaan serupa di sisi fintech . 23 Kolaborasi antara bank dengan fintech sudah  berjalan.  Dalam  pengadopsiannya  dibutuhkan Open API  untuk  mendukung tercapainya layanan pembayaran yang efisien, aman, dan handal, mendukung inovasi dan kompetisi, serta mendorong terciptanya ekosistem Open API yang berintegritas. API merupakan kependekan dari Application Programming Interface . 24
API  adalah  seperangkat  rutin,  protokol,  dan  alat  untuk  membangun  aplikasi perangkat  lunak  yang  menentukan  tata  cara  interaksi  komponen  perangkat  lunak tersebut. 25 Lain dengan pendapat Daniel Jacoson, beliau mengartikan API sebagai cara untuk dua aplikasi komputer berbicara satu sama lain melalui jaringan menggunakan bahasa yang mereka berdua pahami. 26 Umumnya API dikenal sebagai serangkaian kode bahasa  pemograman  yang  mampu  membantu  para  developer  untuk  melakukan integrasi data antar dua aplikasi atau lebih yang berbeda secara bersamaan. 27 Fitur API ini juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan berbagai bahasa pemograman yang sudah ada. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi kerja sama antara bank dengan lembaga selain bank seperti e-commerce , dan fintech payment (dompet digital) yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi  transaksi pembayaran kepada pengguna jasa. 28
Menanggapi kondisi tersebut, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/11/PBI/2021  tentang  Standar  Nasional  Sistem  Pembayaran  (selanjutnya  disebut SNAP). PBI ini juga menjadi landasan hukum bagi implementasi Standar Nasional Open Application Programming Interface Pembayaran (SNAP). Selanjutnya, pengaturan SNAP dimuat  dalam  Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  No.  23/15/PADG/2021  tentang
21 Billiam, Loc.Cit .
22 Muqorobin, M.M.dkk, Op.Cit ., hlm. 77.
23 Blueprint Sistem Pembayaran 2020-2025, Op.Cit, hlm. 24. 24 Billiam, Loc.cit . 25 Blueprint Sistem Pembayaran 2020-2025, Op.cit . hlm.vii.
26 Muqorobin, M.M. dkk, Op.Cit ., hlm. 78.
27 Ibnu.  (2021).  API  (Application  Programming  Interface):  Pengertian  dan  Pentingnya  untuk  Software, Available online from: https://accurate.id/teknologi/api/ [Accessed :20 Juni 2022]
28 Peraturan Bank Indonesia No. 23/11/PBI/2021 Tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran .
JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 4, Nomor 2, Mei 2023
Standar Nasional Open Application Programming Interface Pembayaran, sebagai peraturan pelaksanaan dari PBI Standar Nasional. Peraturan ini juga merupakan salah satu inisiatif utama BSPI 2025 yang bertujuan untuk menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat,  kompetitif,  dan  inovatif;  mendorong  integrasi,  interkoneksi,  interoperabilitas, serta  keamanan  dan  keandalan  infrastrukstur  sistem  pembayaran;  dan/atau meningkatkan  praktik  pasar  yang  sehat,  efisien  dan  wajar  dalam  penyelenggaraan sistem pembayaran. 29
Setelah  memiliki  standar  dan  aturan  API  memiliki  defisini  yang  mutlak  yakni tertulis  pada  Pasal  1  angka  1  PADG  SNAP:  “ Application  Programming  Interface yang selanjutnya disingkat API adalah seperangkat protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antaraplikasi.”  Definisi dari API memiliki definisi  ya ng berbeda dengan Open API. Pada Pasal 1 angka 2 PADG SNAP disebutkan bahwa: “ Open API Pembayaran adalah  API  yang  digunakan  secara  terbuka  yang  akses  keterhubungannya  diberikan berdasarkan  perjanjian  kerja  sama  antara  penyedia  layanan  dan  pengguna  layanan dalam pemrosesan transaksi pembayaran.” 30
Layanan Bank Digital Berdasarkan POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan POJK No. 13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum
Terstandarnya pelaksanaan Open API dalam layanan perbankan mendorong bank untuk melakukan kerjasama dengan berbagai fintech dan/atau e-commerce yang ada di Indonesia. Akibatnya menghadirkan bisnis baru dalam perbankan yaitu maraknya bank digital. Bank digital tunduk pada POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Bab IV Dalam POJK tersebut yang mengatur jelas tentang Bank Digital bahwa: “Bank Digital adalah Bank BHI yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran  elektronik  tanpa  kantor  fisik  selain  KP  atau  menggunakan  kantor  fisik terbata s.” 31 Pasal 25 dijelaskan bahwa bank digital dapat beroperasi melalui pendirian bank digital atau pun bank yang bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank digital.
Terdapat syarat-syarat pada POJK Bank Umum yang harus dipenuhi oleh bank konvensional  yang  beroperasi  sebagai  bank  digital,  yaitu  :  a)  Memiliki  model  bisnis dengan menggunakan teknologi yang inovatif dan aman dalam memenuhi kebutuhan nasabah;  b)  Memiliki  kemampuan  untuk  mengelola  model  bisnis  perbankan  digital yang pruden dan berkesinambungan; c) Memiliki manajemen risiko secara memadai; d) Memenuhi  aspek  tata  kelola  termasuk  pemenuhan  Direksi  yang  mempunyai
29 Ibid .
30 Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23/15/PADG/2021 tentang Standar Nasional Open Application Programming Interface.
31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum.
kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK  mengenai  penilaian  kemampuan  dan  kepatutan  bagi  pihak  utama  lembaga  jasa keuangan;  e)  Menjalankan  perlindungan  terhadap  keamanan  data  nasabah;  dan  f) Memberikan  upaya  yang  kontributif  terhadap  perkembangan  ekosistem  keuangan digital dan/atau inklusi keuangan.
POJK Bank Umum tidak menjelaskan secara tegas mengenai layanan atau produk apa  saya  yang  digadagang  oleh  bank  digital,  namun  dijelaskan  POJK  No. 13/POJK.03.2021  tentang  Penyelenggaraan  Produk  Bank  Umum  (selanjutnya  disebut POJK PPBU). Layanan bank digital tepatnya diatur pada Pasal 4 ayat 2 huruf c yaitu Produk Bank dasar yang terkait dengan kegiatan sederhana antara lain transfer dana, uang  elektronik  (dompet  digital),  layanan  keuangan  digital,  alat  pembayaran menggunakan  kartu,  dll.  Lalu  diatur  juga  dalam  ayat  3  huruf  a  yakni  Produk  Bank Lanjutan berbasis teknologi informasi antara lain layanan perbankan elektronik, layanan perbankan digital, dan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Berdasarkan  Pasal  25  berdirinya  atau  beroperasinya  Bank  Digital  dapat  melalui pendirian Bank BHI baru sebagai Full Bank Digital atau Bank BHI yang bertransformasi menjadi  Bank  Digital.  Hal  ini  menjadi  alasan  tidak  diatur  secara  rinci  layanan  yang digadang oleh bank digital,  karena OJK  tidak menjadikan bank digital menjadi bank baru,  bank  digital  tetap  berada  di  kategori  bank  umum.  Bagaimana  pun  bentuk pendirian  bank  digital,  dalam  menjalankan  usahanya  bank  digital  harus  memenuhi beberapa syarat yang tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 dan wajib menjaga pemenuhan syarat tersebut selama beroperasi menjadi Bank Digital.
Tabel 1. Komparasi Layanan Perbankan pada POJK No. 12/POJK.03/2018 dengan
POJK No. 13/POJK.03/2021. Layanan Perbankan POJK No. 12/POJK.03/2018 POJK No. 13/POJK.03/2021 Layanan Administrasi Rekening ✓ ✓

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 4, Nomor 2, Mei 2023
Otorisasi Transaksi ✓ Namun  hanya  dapat membaca  suara  nasabah agar  dapat  melakukan transaksi pembayaran yang bekerja sama dengan bank. ✓ Dapat melakukan pembayaran menggunakan QR Code, pembayaran tagihan kebutuhan sehari-hari,  tarik  tunai tanpa  kartu  ATM,  top up dapat melihat saldo dompet  digital  dan transaksi  e-commerce dalam  Aplikasi  Mobile Banking. Layanan Pengelolaan Keuangan ✓ Namun,  hanya  dapat menganalisis dan merencanakan penggunaan dana nasabah ✓ Mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh nasabah serta  dapat  melakukan investasi jangka panjang dan pendek. Layanan Pinjaman atau Kredit  ✓ Layanan Pembukaan Deposit  ✓
Sumber: diolah  dari  dokumen  POJK  No.  12/POJK.03/2018  dan  dokumen  POJK  No. 13/POJK.03/2021.
Berdasarkan tabel 1 di atas, terdapat 3 jenis layanan perbankan digital yang diatur oleh  POJK  No.  12/POJK.03/2018  yang  dapat  ditemukan  pada  POJK No.13/POJK.03/2021,  yaitu  (1)  layanan  administrasi  rekening;  (2)  layanan  otorisasi transaksi; dan (3) layanan pengelolaan keuangan. Sedangkan ada 2 layanan yang diatur oleh  POJK  No.  13/POJK.03/2021  tetapi  tidak  dapat  ditemui  pada  POJK  No. 12/POJK.03/2018 yakni (1) layanan pinjaman atau kredit; dan (2) layanan pembukaan akun deposito. Sementara, 5 layanan perbankan digital yang dimuat dalam POJK No. 13/POJK.03/2021  yaitu  (1)  layanan  administrasi  rekening;  (2)  layanan  otorisasi transaksi; (3) layanan pengelolaan keuangan; (4) layanan pinjaman atau kredit; dan (5) layanan pembukaan akun deposito. Layanan-layanan yang terdapat dalam POJK No. 13/POJK.03/2021  juga  sudah  mengalami  perkembangan  maka  dari  itu  layanan  ini disebut  produk  bank  lanjutan  berbasis  teknologi  informasi.  Berdasarkan  pemaparan tersebut, dapat dikatakan bahwa pengaturan layanan perbankan digital pada POJK No. 13/POJK.03/2021  lebih  lengkap  dan  spesifik  dibandingkan  dengan  pengaturan penyelenggaraan layanan perbankan digital yang ada pada POJK No.12/POJK.03/2018.
Manfaat Pelaksanaan Open Application Programming Interface (API) Pada Layanan Perbankan
Open API  memungkinkan  layanan  perbankan  dan  data  konsumen  terintegrasi pada aplikasi pihak ketiga yang membuat keduanya sama-sama mendapatkan manfaat yang  baik  untuk  kemajuan  masing-masing  industri.  Industri  perbankan  akan mendapatkan sumber pendapatan baru dan meningkatkan feebased income, melalui biaya admin  setiap  transaksi.  Seperti  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  Tbk  (BRI)  mencatatkan transaksi BRI  API  Rp  10  triliun  hingga  akhir  Februari  2021  dan  perseroan  berhasil mengantongi fee based income Rp 6 triliun. Hal yang sama juga dialami PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Dalam dua bulan pertama tahun ini, bank ini meraup FBI sebesar Rp 21,5 miliar dari layanan API. Meningkat 69% dibandingkan periode yang sama tahun 2020  yang  hanya  mengantongi  Rp  12,7  miliar.  Dan  Bank  Mandiri  yang  baru meluncurkan layanan API pada kuartal III 2020 telah mencatatkan transaksi sebanyak 40 juta atau sekitar 4,7 juta transaksi setiap bulannya. 32
Pemanfaatan Open API terhadap layanan perbankan semakin eksis terlebih lagi pada  masa  Pandemi  COVID-19  seperti  ini.  Fakta  menurut  Bank  Indonesia  seluruh transaksi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia terus naik sampai Januari 2022. Nilai  transaksi  Uang  Elektronik  naik  66,65%  (yoy)  atau  sebesar  34,6  triliun.  Nilai transaksi digital banking naik 62,82% (yoy) atau sebesar 4.314,3 triliun. Nilai  transaksi menggunakan kartu ATM, kartu Debet dan kartu Kredit naik sebesar 14,39% (yoy) atau sebesar 711,2 triliun. Sedangkan nominal transaksi menggunakan QRIS naik 290% (yoy) dan volume transaksi menggunakan QRIS naik hingga 326% (yoy). Sehingga membuat Bank  Indonesia  meningkatkan  limit  transaksi  QRIS  dari  semula  5  juta  pada  setiap transaksi  dan  sekarang  dinaikkan  menjadi  dua  kali  lipat  yaitu  10  juta  pada  setiap transaksi berlaku sejak 1 Maret tahun 2022 lalu. 33 Hal ini juga menjadi penyebab adanya Bank Digital yang telah dijelaskan sebelumnya.
Berdasarkan  hal  tersebut  Bank  Indonesia  memperbaharui  peraturannya  yaitu dengan  menerbitkan  ketentuan  standarisasi  dalam  penyelenggaraan  sistem pembayaran  melalui  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  23/11/PBI/2021  tentang Standar  Nasional  Sistem  Pembayaran.  Kebijakan  standarisasi  Open  API  Pembayaran perlu  ditindaklanjuti  dengan  penerbitan  Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  No. 23/15/PADG/2021  tentang  Standar  Nasional Open  Application  Programming  Interface Pembayaran  pada  17  Agustus  2021  silam.  SNAP  wajib  diterapkan  oleh  Penyedia
32 Kontan.id.(2021).Transaksi  Open  Banking  Lewat  API  di  Perbankan  Semakin  Tinggi, https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-open-banking-lewat-api-di-perbankan-semakin-tinggi. [Accessed 3 Desember 2021].
33 Bank  Indonesia.  (2021).  Pandemi  Pendorong  Digitalisasi,  https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang- media/cerita-bi/Pages/Pandemi-Pendorong-Digitalisasi.aspx. [Accessed 13 September 2021].
Layanan dan Penyedia  Jasa Pembayaran (PJP), hal  ini  diatur dalam Pasal  14 ayat (1) PADG SNAP.
Implikasi Open Application Programming Interface (API) Pada Layanan Perbankan Melihat  perkembangan  layanan  perbankan  digital  yang  telah  dijelaskan  dapat dikatakan  bahwa  adanya Open  API akan  menimbulkan  implikasi  terhadap  layanan perbankan, apalagi pelaksanaan Open API sudah memiliki standar yaitu SNAP yang membuat  seluruh  pihak  yang  terlibat  diwajibkan  untuk  melaksanakannya.  Sebelum adanya SNAP yang dijadikan sebagai standar mutklak, pelaksanaan Open API masih berdasarkan perjanjian kemitraan antara bank dengan masing-masing mitranya yaitu fintech dan/atau e-commerce .  Perjanjian  kemitraan  yang  dilakukan  oleh  bank  dengan mitranya bisa berbeda dengan bank bersama mitra lainnya. Semenjak adanya SNAP, kerjasama  yang  dibangun  oleh  bank  dengan  mitra-mitranya  menjadi  lebih  nyaman karena keduanya dapat berkomunikasi dengan satu bahasa sehingga terciptanya alur transaksi yang efisien dan tidak ada fragmentasi.
Implikasi yang dihasilkan tentu berhubungan dengan layanan-layanan perbankan yang  diatur  dalam  POJK  No.12/POJK.03/2018  yaitu  layanan  administrasi  rekening, layanan  otorisasi  transaksi  dan  layanan  pengelolaan  keuangan.  Layanan  perbankan yang diatur dalam POJK No.12/POJK.03/2018 terdampak setelah adanya standarisasi dikarenakan  pada  penerapan  SNAP  bank  merupakan  salah  satu  dari  Penyedia  Jasa Pembayaran (PJP). Hal itu dapat dibuktikan dalam Pasal 1 ayat (4) PADG SNAP yang mengatakan bahwa PJP adalah bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa. Maka dari itu jelas bahwa layanan perbankan digital yang diatur dalam POJK No. 12/POJK.03/2018 akan terdampak setelah adanya standarisasi.
Layanan-layanan  itu  terdiri  dari:  Pertama,  layanan  administrasi  rekening  yang dimaksud  dalam  POJK  No.  12/POJK.03/2018  adalah  layanan  pembukaan  rekening, pengkinian  data  nasabah  dan  penutupan  rekening  yang  dilakukan  dengan memanfaatkan  media  elektronik.  Hal  tersebut  sama  dengan  adanya  Open  API  pada layanan  perbankan.  Layanan  perbankan  yang  sudah  menggunakan  Open  API  pun dapat  melakukan  pembukaan  rekening  hingga  penutupan  menggunakan  media elektronik  yaitu  pada  aplikasi  mobile  banking  yang  dimiliki  oleh  nasabah.  Nasabah tidak pelu lagi datang ke cabang bank untuk melakukan layanan administrasi rekening. Nasabah hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen seperti Nomor Telefon nasabah, KTP asli, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli, Tanda Tangan di atas kertas putih. Dokumen tersebut disampaikan dengan mengambil foto secara langsung menggunakan kamera handphone/ ponsel milik nasabah yang akan disbumit oleh nasabah pada saat
pengisian data pembukaan rekening. Setelah nasabah lengkapi dokumen, nasabah akan menunggu maksimal 5 menit untuk menunggu kode OTP yang akan dikirimkan oleh bank pada nomor telefon yang sudah terdaftar di awal. Selanjutnya nasabah akan tiba di  proses  verifikasi  yang  manam  nasabah  akan  diminta  untuk  melakukan  panggila video  call  dengan  Customer  Service  (CS)  bank.  Panggilan video  call ini  tidak  dapat diwakilkan  oleh  siapapun  sesuai  dengan  KTP  yang  digunakan  untuk  melakukan pembukaan rekening. Rekening otomatis akan aktif setelah nasabah selesai melakukan proses verifikasi dengan CS video banking, melakukan tanda tangan secara elektronik, dan membuat PIN banking sampai dengan nomor rekening muncul di layar nasabah.
Kedua,  implikasi  akan  terjadi  pada  layanann  otorisasi  transaksi.  Otorisasi transaksi yang dimaksud pada POJK  No. 12/POJK.03/2018 adalah layanan transaksi keuangan  dan/atau  transaksi  non-keuangan.  Wujud  dari  otorisasi  transaksi  yakni fasilitas aplikasi mobile banking yang disediakan oleh bank yang sudah dikembangkan dengan  teknologi  yang  dapat  membaca  suara  nasabah  dan  dilengkapi  dengan penggunaan  QR  Code  untuk  melakukan  transaksi  pembayaran  pada  merchant  yang bekerja  sama  dengan  bank.  Berdasarkan  Tabel  1.  layanan  otorisasi  transaksi  sejak adanya Open API layanan transaksi pada perbankan digital  menjadi lebih bervariasi yakni  tersedianya  layanan  transaksi  pembayaran  kebutuhan  sehari-hari  seperti pembayaran listrik, internet, pajak, PDAM, serta melakukan pembayaran melalui QR Code  pada  UMKM.  Berdasarkan  praktiknya  dapat  diberikan  contoh  yakni  seorang mahasiswa yang ingin membeli kopi pada Gerai Kopi A, lalu mahasiswa tersebut ingin membayar  dengan  cara  mengscan  barcode  yang  sudah  disedikan  oleh  Gerai  Kopi  A melalui aplikasi mobile banking yang dimilikinya. Sebelum adanya SNAP pembayaran melalui  QR  Code  tidak  dapat  dilakukan  jika  barcode  yang  disediakan  tidak  cocok dengan barcode bank yang dimiliki oleh konsumen, sehingga konsumen lebih senang untuk membayar menggunakan dompet digital yang dimilikinya.
Melihat  penggunaan  dompet  digital  yang  semakin  meningkat,  maka  bank memanfaatkan Open API untuk melakukan kolaborasi  dengan fintech dompet digital agar bank tidak dilupakan oleh nasabahnya. Oleh karena itu kini layanan perbankan menyediakan  layanan top  up pada  dompet  digital.  Dompet  digital  yang  dimaksud seperti GoPay, OVO, Dana, dan LinkAja. Selanjutnya nasabah juga dapat melakukan pembayaran  e-commerce  langsung  pada  aplikasi mobile  banking .  Layanan-layanan tersebut juga dibuat lebih ringkas dengan fitur quick pick yang teradapat pada mobile banking. Dimana fitur quick pick ini merupakan fitur yang terdapat pada layar utama mobile  banking  sehingga  mempercepat  akses  dalam  melakukan  transaksi  seperti transfer ke sesama bank mau pun berbeda bank, melakukan top up dompet digital dan melakukan pembayaran pada e-commerce . Selanjutnya, layanan tarik tunai tanpa kartu
ATM. Layanan ini merupakan layanan yang terbaru, dimana nasabah dapat menarik uang layaknya di mesin ATM. Nasabah dapat menentukan nominal tarik tunai dengan cara  membuat  token  yang  nantinya  akan  berubah  menjadi  sebuah  kode  penarikan. Transaksi pembayaran dalam berbagai kebutuhan nasabah menjadi lebih mudah, cepat dan dapat dilakukan setiap saat tanpa harus memperhatikan jam operasional bank.
Ketiga,  implikasi  pada  layanan  pengelolaan  keuangan.  Layanan  pengelolaan keuangan  yang  dimaksud  pada  POJK  No.12/POJK.03/2018  adalah  layanan  yang bertujuan  untuk  membantu  nasabah  dalam  menganalisis  dan  merencanakan penggunaan  dana  sehingga  nasabah  dapat  mengambil  keputusan  penggunaan  dana secara lebih bijak. Layanan pengeloaan keuangan setelah adanya Open API mengalami perkembangan. Kini, bank dalam memberikan layanan perbankan digital tidak hanya menganalisis dan merencanakan penggunaan dana nasabah yang terdapat dalam bank tetapi  bank juga menyediakan fasilitas untuk nasabah mengelola uang elektroniknya dengan  mengizinkan  nasabah  untuk  cek  saldo  uang  elektroniknya  serta  mencatat seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh  nasabah.  Bentuk  perkembangan  layanan pengelolaan keuangan juga dilihat dari kemudahan berinvestasi, membuka tabungan rencana  sampai  membuka  akun  deposito  mata  uang  rupiah  maupun  USD.  Nasabah sekarang  dapat  melakukan  hal  tersebut  dengan  mudah  melalui  satu  aplikasi  yakni mobile  banking.  Tabungan  rencana  yang  dapat  dilakukan  juga  memiliki  kategori- kategori  yang  luas,  seperti  dana  pendidikan,  properti,  dana  pensiun,  wisata  religi, liburan  dan  lain-lain.  Baik  bagi  pemula  ataupun  bagi  profesional  dapat  bebas melakukannya.
Berdasarkan implikasi yang terjadi pada layanan perbankan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dengan adanya pelaksanaan Open API terhadap layanan perbankan membuat  layanan  perbankan  menjadi  lebih  cepat,  efisien  dan  aman.  Layanan  dapat diakses  dimana  pun  tanpa  harus  mengkuti  jam  operasional  bank,  terutama  pada layanan transaksi pembayaran. Hal ini sangat menguntungkan bagi bank, pihak ketiga dan  tentunya  nasabah.  secara  tidak  langsung  hal  ini  dapat  meningkatkan  inklusi keuangan di Indonesia.

## PENUTUP
Perkembangan  layanan  perbankan  menggunakan Open API  membuat  Bank Indonesia  memperbaharui  aturan  dalam  aktivitas  perbankan  yaitu  dengan mengeluarkan PBI No. 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran. Kebijakan  PBI  No.  23/11/PBI/2021  ditindaklanjuti  dengan  penerbitan  PADG  No. 23/15/PADG/2021  tentang  Standar  Nasional Open  Application  Programming  Interface Pembayaran pada 17 Agustus 2021. Hal ini menimbulkan implikasi hukum terhadap
layanan perbankan ditemukan pada seluruh transaksi keuangan. Secara teknis layanan bank menjadi lebih cepat dan mudah sedangkan secara yuridis bank memiliki kewajiban untuk mengacu pada PBI SNAP dalam setiap kegiatan pelayanannya dimana perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang menjadi PJP.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  bahwa  Bank  Digital  yang  berkembang  berbeda dengan  Layanan  Perbankan  Digital  maka  dari  itu  dirumuskan  sebuah  ketentuan, khususnya yang secara tegas dapat membedakan aspek-aspek seperti produk, model bisnis dan layanan lain yang di gadang oleh Bank Digital saat ini sehingga terciptanya kepastian hukum dan keberadaan Bank Digital dapat menciptakan inklusi keuangan di tengah-tengah arus digitalisasi perbankan yang semakin kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Sri  Adiningsing,  (2019). Transformasi  Ekonomi  Berbasis  Digital di Indonesia ,  Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Bambang Sunggono, (2003). Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## Jurnal
Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip kehati-hatian bank dalam aktivitas perbankan Indonesia. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1).
Abubakar,  L.,  &  Handayani,  T.  (2022).  Penguatan  Regulasi:  Upaya  Percepatan Transformasi  Digital  Perbankan  di  Era  Ekonomi  Digital. Masalah-Masalah Hukum , 51 (3).
Adinegoro, A., & Winengko, M. (2020). To Close or Not to Close: Assessing the Impact of  Open  API  to  the  Bank  Performance  in  Indonesia. Buletin  Riset  Kebijakan Perbankan , 2 (1).
Billiam,  B., Abubakar,  L.,  &  Handayani,  T.  (2022).  The Urgency  of  Open Application Programming Interface Standardization in the Implementation of Open Banking to  Customer  Data  Protection  for  the  Advancement  of  Indonesian Banking. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 9 (1).
Kholis, N. (2018). Perbankan dalam era baru digital. Economicus , 9 (1).
Muqorobin,  M.  M.,  Anggraini,  A.,  Rahmawati,  A.  D.,  Yohanes,  D.,  &  Ifkarina,  F.  D.
(2021).  Pengaruh  Open  Banking  berbasis  Open  API  terhadap  Eksistensi
Perbankan. MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang , 11 (2).
Tarigan, H. A. A. B., & Paulus, D. H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas  Penyelenggaraan  Layanan  Perbankan  Digital. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , 1 (3).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/15/PBI/2021 tentang Standar Nasional. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.23/15/PADG/2021 tentang Standar Nasional
Open Application Programming Interface Pembayaran.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  13/POJK.03/2021  tentang  Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

## Sumber Lain
Bank  Indonesia,  (2020)  Pandemi  Pendorong  Digitalisasi,  https://www.bi.go.id/id/ publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Pandemi-Pendorong-Digitalisasi.aspx,
[Accessed September 13, 2021].
Christina  Anderson,  (2021). Not  the  same:  Open  Banking,  Open  APIs  and  Banking  as  a Service ,  https://www.bbva.com/en/not-the-same-open-banking-open-apis-and- banking-as-a-service/, BBVA, [Accessed February  11, 2022].
Ibnu. (2021). API (Application Programming Interface) : Pengertian dan Pentingnya untuk Software. https://accurate.id/teknologi/api/. [Accessed June 20, 2022].
Kontan.id, (2021), Transaksi Open Banking Lewat API di Perbankan Semakin Tinggi, https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-open-banking-lewat-api-di- perbankan-semakin-tinggi, [Accessed December 3, 2021].
Otoritas  Jasa  Keuangan,  (2019).  Panduan  Penyelenggaraan  Digital  Branch  oleh  Bank Umum,https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Panduan- Penyelenggaraan-Digital-Branch-oleh-Bank-Umum.aspx.  [Accessed  January  14 2022].