## Legalitas

## Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur

## *Ida Hanifah dan Ismail Koto
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Correspondence email: idahanifah@umsu.ac.id
Abstrak .  Pasal    1320  KUH    Perdata    terkandung    asas    kebebasan    berkontrak,  yang  menyatakan  bahwa  “asas    Kebebasan berkontrak  memberikan  hak  pada  setiap  orang  untuk  dapat mengadakan  berbagai  kesepakatan  sesuai  dengan  kehendak dan    persyaratan    yang  disepakati    kedua    belah    pihak,    dengan    syarat-syarat    subjektif    dan    objektif    tentang  sahnya  suatu perjanjian tetap dipenuhi (pasal 1320 KUH Perdata”. Terpenuhinya  syarat sah  dalam  perjanjian  seperti  yang  diatur  dalam Pasal    1320  KUHPerdata.  Merupakan  syarat  mutlak  untuk  terjadinya  suatu  perjanjian,  keempat  syarat  di  atas  merupakan ketentuan yang bersifat memaksa. Akibat hukum dari transaksi oleh seseorang dibawah umur dalam e-commerce yang jelas-jelas tidak memenuhi salah satu syarat subjektif di atas ialah lemahnya kekuatan hukum terhadap kontrak tersebut. Suatu kontrak yang diadakan  oleh  orang  yang  tidak  cakap  dapat  dibatalkan  atas  dasar  kehendak  pihak  lainnya  yang  merasa  dirugikan.  Hal  ini disebabkan  oleh  keabsahan  kontrak  elektronik  yang  melibatkan  anak  di  bawah  umur  sebagai  salah  satu  atau  kedua  pihak  telah menyalahi ketentuan keabsahan perjanjian menurut hukum. Akan tetapi, kontrak akan tetap berlaku dan para pihak tetap terikat untuk  memenuhinya  selama  tidak  ada  yang  keberatan  atas  salah  satu  syarat  sah  perjanjian  yang  tidak  dipenuhi.  Kontrak elektronik  tersebut  pun  harus  tetap  berlanjut  dan  dilaksanakan  sesuai  kesepakatan.  Walaupun  begitu,  pemenuhan  syarat  usia kedewasaan tetap dipandang perlu untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan transaksi dalam e-commerce.
Kata Kunci: Perjanjian Elektronik, E-Commerce, Anak Dibawah Umur .
Abstract . Article 1320 of the Civil Code contains the principle of freedom of contract, which states that "the principle of freedom of contract gives everyone the right to be able to enter into various agreements in accordance with the wishes and requirements agreed  upon  by  both  parties,  with  subjective  and  objective  conditions  concerning  the  validity  of  an  agreement  being  fulfilled. (Article 1320 of the Civil Code". The fulfillment of the legal conditions in the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. It is an absolute requirement for the occurrence of an agreement, the four conditions above are coercive provisions. The legal consequences of transactions by someone under the age of in e-commerce which clearly does not fulfill one of the subjective requirements above is the weak legal force of the contract. A contract entered into by an incompetent person can be canceled  on the basis of the will of the other party who feels aggrieved. This is due to the validity of the contract. electronic traffic involving minors as one or both parties has violated the provisions of the validity of the agreement according to law. However, the contract will remain valid and the parties are still bound to fulfill it as long as there is no objection to any of the legal  conditions of the agreement that are not fulfilled. The electronic contract must also continue and be carried out according to the agreement. Even so,  the  fulfillment  of  the  age  of  maturity  requirement  is  still  considered  necessary  to  ensure  legal  certainty  in  conducting transactions in e-commerce.
Keywords : Electronic Agreements, E-Commerce, Minors

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi,  informasi,  serta  komunikasi  pada  era  globalisasi  menyumbangkan  pengaruh  yang signifikan  terhadap  berbagai  sektor,  tanpa  terkecuali  sektor  ekonomi,  sosial,  maupun  budaya. 1 Akses  masyarakat terhadap aliran informasi semakin cepat dan mudah. “Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi semacam ini  telah  pula  menyebabkan  hubungan  dunia  menjadi  tanpa  batas.  Hadirnya  teknologi,  informasi,  dan  komunikasi memungkinkan  terciptanya  dunia  maya  (cyberspace)  tanpa  batasan  jarak,  ruang  dan  waktu.  Dewasa  ini,  lingkup pemanfaatan  teknologi,  informasi,  dan  komunikasi  terus  meluas  terutama  dalam  berbagai  aktivitas  perekonomian masyarakat.
Salah satu dari sekian banyak produk hasil inovasi dari proses perkembangan teknologi ialah interconnection networking  (selanjutnya  disingkat  “internet”).  Kehadiran  internet  pada  era  revolusi  industri  4.0  memengaruhi  cara berkomunikasi  seluruh  masyarakat  di  dunia berkat jaringan  elektroniknya  yang  melalui  koneksi jaringan  computer. Internet  sebagai  evolusi  dari  kemajuan  teknologi  memegang  peranan  strategis  dalam  menyuguhkan  kepraktisan komunikasi  antar  penggunanya.  Hal  ini  mendorong  kian  meningkatnya  angka  populasi  pengguna  internet  setiap tahunnya.
Kepraktisan  yang  ditawarkan  oleh  karena  adanya  internet  menyebabkan  sebagian  besar  hal  yang  dilakukan masyarakat  kini  berkaitan  pula  dengan  internet.  Pola  aktivitas  masyarakat  modern  mengalami  perubahan  seiring
1 Aufima,  Z.  (2020).  Peran  PPAT  Selaku  Pengguna  Layanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik. Journal  of  Judicial Review , 22 (2), p.259-270.
dengan  perkembangan  teknologi.  Berbagai  kegiatan  sehari-hari  yang  pada  awalnya  dilakukan  secara  konvensional secara  berangsur-angsur  mulai  beralih  menjadi  moderat  atau  non-konvensional.  Pemanfaatan  perkembangan teknologi,  informasi,  dan  komunikasi  kini  tidak  semata-mata  hanya  untuk  akses  informasi  dan  kemudahan komunikasi,  melainkan  dimanfaatkan  juga  dalam  beragam  aktivitas  perekonomian.  Salah  satu  contoh  pemanfaatan tersebut  misalnya  pada  jual  beli  yang  kini  dapat  dilakukan  dengan  berbasis  elektronik.  Jenis  transaksi  jual  beli semacam ini kita kenal dengan istilah transaksi perdagangan elektronik atau electronic commerce (ecommerce).
Kegiatan masyarakat saat ini sangat bergantung dengan internet, contohnya pada sektor perdagangan. Seiring berkembangnya  zaman,  teknologi  informasi  yang  didukung  dengan  teknologi  computer  yang  semakin  canggih, menjadikan  saat  ini  teknologi  informasi  menjadi  sarana  penunjang  bagi  penyebaran  informasi  dalam  setiap  sudut dunia melalui media internet. Aktivitas bisnis ataupun perdagangan dengan basis teknologi internet disebut sebagai electronic  commerce  (e-commerce)  dan  saat  ini  dalam  pengertian  Bahasa  Indonesia  telah  dikenal  dengan  istilah “perniagaan elektronik” yang sudah banyak digunakan masyarakat. 2
Keberadaan internet pada sektor perdagangan juga berakibat pada munculnya revolusi sistem pembayaran yang dulunya konvensional (cash) menjadi sistem elektronik (non cash). Pelaku usaha memanfaatkan teknologi ini untuk menghasilkan revenue stream atau sumber pendapatan bagi para pelaku usaha yang mungkin tidak dapat disediakan pada  cara  konvensional.  Salah  satunya  diwujudkan  dengan  cara  transaksi  jual-beli  melalui  internet  atau  disebut  e- commerce,  dimana  proses  transaksi  jual-beli  ini  dapat  dilakukan  antara  penjual  dan  pembeli  tanpa  bertatap  muka secara  langsung.  Dasar  Hukum  mengenai  implementasi  e-commerce  atau  transaksi  elektronik  di  Indonesia  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU  ITE). Wujud dari e-commerce atau transaksi jual-beli online ini  bergerak  lebih  luas  bagi  masyarakat  dalam  memilih  produk  barang/jasa.  Berdasarkan  Pasal  1457  Kitab UndangUndang  Hukum  Perdata  disebutkan  Jual-Beli  adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan  pihak  lain  untuk  membayar  harga  yang  telah dijanjikan.
Minimnya  perlindungan  terhadap  para  pihak-pihak  yang  melakukan  transaksi  ecommerce  sebagai permasalahan hukum  yang paling sering terjadi, misalnya dalam segi perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa  perjanjian  harus  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian. 3 Apabila  terpenuhi  empat  syarat  sahnya  perjanjian tersebut,  maka  perjanjian  tersebut  sah  dan  mengikat  bagi  para  pihak.  Dalam  proses  transaksi  e-commerce, mengetahui kecakapan dari pihak yang melakukan transaksi merupakan hal tersulit untuk memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian secara subjektif dalam KUHPerdata. Dilihat dari sistem hukum perdata, jual beli melalui internet belum dapat dikatakan sah oleh karena dalam transaksi jual beli tersebut penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan. Kemudian salah satu syarat sah perjanjian pada  Pasal  1320  KUHPerdata,  yaitu  adanya  kecakapan  maka  akan  menjadi  permasalahan  jika  pihak  yang  terlibat dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang  benar  melalui  media  internet  tidaklah  mudah,  sehingga  memengaruhi  kecakapan  suatu  perjanjian.  Atas  hal tersebut  diketahui  bahwa transaksi jual  beli  online  atau  e-commerce  rentan terjadi  wanprestasi.  Dalam  pelaksanaan transaksi  jual-beli  online  atau  e-commerce,  seseorang  tidak  dapat  mengetahui  secara  pasti  apakah  para  pihak  yang terlibat sudah cakap hukum seperti yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Salah  satu  permasalahan  hukum  yang  tidak  diatur  dalam  hal  ini  ialah  batasan  usia  minimal  untuk  melakukan transaksi jual beli dalam ecommerce.  Salah satu tolak ukur kecakapan sebagai syarat sahnya perjanjian jika didasari pada  KUHPer  adalah  usia  seseorang  yang  dianggap  sudah  dewasa.  Sedangkan  kategori  untuk  usia  dan  kedewasaan tidak  seragam  dalam  peraturan  perundangan-undangan  di  Indonesia.  Kekosongan  hukum  terkait  batasan  usia  agar seorang  anak  di  bawah  umur  dikategorikan  sebagai  subjek  hukum  dalam  transaksi  e-commerce  berimbas  pada kekacauan hukum yang  mendatangkan kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan. 4 Dari  uraian  diatas  ditarik  rumusan  permasalahan  berupa  bagaimana  regulasi  mengenai  perjanjian  yang dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur?  Dan  bagaimana  akibat  hukum  yang  timbul  dari  perjanjian  elektronik  berupa transaksi e-commerce yang dilakukan anak dibawah umur?
2 Gemala  Dewi,  Wirdyaningsih,  Yeni  Salma  Barlianti.  (2005). Hukum  Perikatan  di  Indonesia  Edisi  Pertama ,  Cet-1;  Depok: Prenadamedia Group, p.180.
3 Kartini Muljadi dan  Gunawan  Widjaja.  (2003). Seri  Hukum  Perikatan;  Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian ,  Cet-1,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, p.93.
4 Nasir, G. A. (2017). “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat”, Jurnal Hukum Replik , 5 (2), p.172-183.

## METODE
Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian. 5 Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan  dan  analisis  data  dilakukan  secara  alami,  baik  kuantitatif  maupun  kualitatif,  eksperimental  dan  non- eksperimental,  interaktif  dan  non-interaktif. 6 Metode  Penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  yuridis  normatif, yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  skunder. 7 Dalam  penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN REGULASI MENGENAI PERJANJIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
Ketentuan    mengenai    definisi    perjanjian    yang    dapat    menimbulkan    akibat    hukum  terdapat  di  dalam ketentuan Pasal  1313 KUH Perdata yang  menyatakan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih”.  Kekuatan  mengikatnya  suatu  perjanjian  dapat dilihat  dari  ketentuan  Pasal  1338  ayat (1)   KUH    Perdatayang  menyatakan  bahwa:  “Segala perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku    sebagai    undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.”  Di  dalam  ketentuan  pasal    ini    pun mengandung  asas  kebebasan  dalam  hal  membuat  perjanjian  (beginsel  der contracts vrijheid), yang dimaksudkan oleh pasal tersebut adalah adanya pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, dengan memiliki makna bahwa setiap orang leluasa  untuk  membuat  perjanjian  apa  saja  asal  tidak  melanggar  ketertiban  umum atau  kesusilaan.  Kebebasan  berkontrak  bukan  berarti  kebebasan  yang  tidak  terbatas,  akan  tetapi  dibatasi    oleh tanggung  jawab  para  pihak,  sehingga  kebebasan  berkontrak  ini  diberi  sifat sebagai  kebebasan  berkontrak  yang dilandasi  tanggung  jawab  serta  dapat  memberikan kedudukan  yang  seimbang  bagi  para  pihak. 9
Agar  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  itu  sah,  maka  harus  memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal
Dengan demikian maka dalam hal ini, harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat  objektif.  Dalam Pasal    1320    KUH    Perdata    terkandung    asas    kebebasan    berkontrak,  yang  menyatakan  bahwa  “asas    Kebebasan berkontrak  memberikan  hak  pada  setiap  orang  untuk  dapat mengadakan  berbagai  kesepakatan  sesuai  dengan kehendak    dan    persyaratan    yang  disepakati    kedua    belah    pihak,    dengan    syarat-syarat    subjektif    dan    objektif tentang  sahnya  suatu  perjanjian  tetap  dipenuhi  (pasal  1320  KUH  Perdata”.  Terpenuhinya    syarat  sah    dalam perjanjian  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata. Merupakan syarat mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian,  keempat  syarat  di  atas  merupakan  ketentuan  yang  bersifat  memaksa  (dwingend  recht,  mandatory  law), yang apabila tidak dipenuhi dapat mengakibatkan perjanjian tersebut dapat atau menjadi tidak berlaku. erkait dengan “Kecapakapan”  di  dalam  KUH  Perdata  diatur  di  dalam  ketentuan  Pasal  1329  yang  mengisyaratkan  bahwa  setiap orang  pada  dasarnya  cakap  untuk  membuat  perjanjian,    kecualioleh    undang-undang    dinyatakan    tidak    cakap. Pernyataan    tidak    cakap  tersebut  sebagaimana  disebutkan  Pasal  1330  KUH  Perdata,  yang  berbunyi  “tak-cakap membuat perjanjian adalah:
1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang-orang    perempuan,    dalam    hal-hal    yang    ditetapkan    oleh    Undang-undang,  dan    pada    umumnya semua  orang  kepada  siapa  Undang-undang  telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
Setiap      orang      dan      badan      hukum      (legal      entity)      adalah      subjek      hukum,      namun  KUHPerdata membatasi subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Untuk itu  kita  perlu  mengetahui  siapa  saja
5 Ismail  Koto,  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Terorisme, Proceding  Seminar  Nasional Kewirausahaan , 2 (1), p.1052-1059.
6 Ismail  Koto.  (2020).  Review  Of  Criminal  Law  On  The  Consumption  Of  Food  And  Drug  Containing  Narcotics  And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics.
7 Ismail  Koto.  (2022).  Kebijakan  Hukum  Terhadap  Perbuatan  Penggunan  Merek  Yang  Sama  Pada  Pokoknya, SANKSI:  Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi .
8 Rahimah  &  Ismail  Koto.  (2022).  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2), 129-133.
9 Lastuti  Abubakar. (2009). Transaksi  Derivatif di  Indonesia –Tinjauan  Hukum  Tentang  Perdagangan  Derivatif di  Bursa  Efek . Bandung: Penerbit Books Terace& Library, p. 84.
yang    menurut    hukum    tidak    cakap    atau    tidak  mempunyai  kedudukan  hukum  untuk  membuat  perjanjian.  Maka pihak-pihak yang tidak cakap secara hukum untuk membuat perjanjian:
1. Orang yang belum dewasa;
2. Orang-orang    yang    ditaruh    dibawah    pengampuan,    misalnya:  anak-anak,    orang    yang  pikirannya  kurang sehat atau mengalami gangguan mental;
3. Semua  pihak  yang  menurut  undang-undang  yang  berlaku  tidak  cakap  atau  dibatasi kecakapannya  untuk membuat  perjanjian,  misalnya:  istri  dalam  melakukan  perjanjian untuk transaksi-transaksi tertentu harus mendapatkan persetujuan suami.
Terkait  dengan  transaksi  elektronik  umumnya  Perjanjian  tersebut  telah  dibuat  dalam  bentuk  formulir  yang dituangkan  secara  elektronik,  dimana  perjanjian  tersebut  memuat ketentuan-ketentuan  dan  syarat-syarat  yang dibuat    oleh    salah    satu    pihak    yaitu    pihak  Penjual  saja.  Dengan  demikian  calon  pembelihanya  tinggal  memilih untuk  menerima  atau  menolak  pembelian  barang  yang  diinginkan  pada  situs  online  milik  penjual  tersebut.Calon pembelitidak  dapat  merubah  isikesepakatan  yang  ditawarkan  secara  elektronik  tersebut,  adapun    opsi-opsi    yang dapat   dipilih    oleh    calon   pembeli    umumnya    ditentukan    oleh pedagang,    sehingga    terdapat    keterbatasan    dari calon    pembeli    untuk  mengajukan    syarat-syarat    yang    diinginkannya.    Perjanjian    ini    disebut    juga    perjanjian standart    atau    perjanjian  baku  yang  sifatnya  “ Take  it  or  leave  it ”. 10 Khusus  terkait  dengan  kecakapanpara  pihak dinyatakan di dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b PP Transaksi Elektronik tersebut di atas, secara tegas ditentukan bahwa “Kontrak Elektronik  dianggap  sah  apabila  dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang  cakap  atau  yang berwenang mewakili  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.” Hal ini sejalan   dengan   ketentuan   Pasal 1320   KUH   Perdata   yang    mensyaratkan   adanya “Kecakapan” secara hukum yang dijadikan salah satu unsur subjektif syarat sahnya suatu perjanjian.
Prosedur  perjanjian elektronik berupa e-commerce  dapat  dilakukan  oleh  siapapun  termasuk yang  saat  ini marak    dilakukan    oleh    anak    di    bawah    umur.    Pendapat    umum    mengatakan  bahwa  transaksi  tersebut  apabila dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur  selama  tidak  terjadi  permasalahan  dan  tidak  merugikan  pihak  lainnya  maka transaksi tersebut “dianggap sah”, namun  apabila  pada  pelaksanannya  terjadi  permasalahan  dan  mengakibatkan kerugian  bagi  pihak  lainnya  maka  akan  sulit  untuk  menyelesaikannya,  baik  secara  perdata  dengan  ganti  kerugian maupun  melalui  gugatan  terhadap  indikasi  perbuatan  pidana,  karena  para  pihak  yang  melakukan  transaksi  tersebut adalah anak di bawah umur. Diketahui   bahwa   Tanggung   jawab   adalah   suatu   kewajiban   seseorang   yang terhadapnya  telah  dilakukan suatu  tindakan  yang  merugikan,  baik  oleh  orang  tersebut maupun oleh orang yang dibawah kekuasaannya. Pertanggung jawaban anak di bawah umur dalam hal ini didasarkan atas tindakan merugikan yang telah dilakukannya, terlepat dari unsur kesengajaan. Namun penentuan tanggung jawab ini lah yang  akan sulit untuk  ditentukan  apakah  orang  tua/wali  anak  di  bawah  umur  tersebut  atau  yang  bersangkutan  langsung,    karna pertanggung  jawaban  hukum  bagi  anak  di  bawah  umur  hingga  saat  ini masih terdapat perbedaan pendapat dari para ahli.

## AKIBAT  HUKUM  YANG  TIMBUL  DARI  PERJANJIAN  ELEKTRONIK  BERUPA  TRANSAKSI  E- COMMERCE YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR
Jual  beli  secara  online  (e-commerce)  membutuhkan  media  internet  dalam  melakukan  proses  transaksi  yang terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung. Dasar pengaturan perjanjian jual beli online menggunakan ketentuan Pasal  1313  KUHPerdata.  Perjanjian  dapat  dikatakan  sah  apabila  memenuhi  empat  syarat  sahnya  perjanjian  yang diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  antara  lain:  (1)  Kesepakatan,  (2)  Kecakapan,  (3)  Suatu  hal  tertentu,  dan  (4) Suatu  sebab  yang  halal.  Unsur  pertama  dan  kedua  disebut  sebagai  syarat  subjektif,  sedangkan  unsur  ketiga  dan keempat  merupakan  syarat  objektif.  Tidak  terpenuhinya  syarat  subjektif  maka  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan. Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Dalam jual beli secara  online  (e-commerce),  syarat  kecakapan  pada  masingmasing  pihak  baik  penjual/pelaku  usaha  maupun pembeli/customer  biasanya  tidak  diperhatikan.  Seseorang  disebut  cakap  hukum  apabila  ia telah  dewasa.  Sedangkan ketentuan  mengenai  seorang  anak  dianggap  dewasa  berdasarkan  hukum  positif  maupun  hukum  Islam  berbeda  dan tidak ada yang menjelaskan secara rinci.
Tidak hanya di Indonesia, internet dengan segala kemudahan aksesnya membuat anak (minors) di luar negeri terkena  dampaknya  juga.  Di  luar  negeri,  justru  anak  ditargetkan  sebagai  konsumen  online.  Hal  ini  menimbulkan kekhawatiran bagi anak di bawah umur untuk membeli produk tersebut. Akibat hukum yang timbul terhadap anak di bawah  umur  yang  melakukan  transaksi  jual  beli  secara  online  yaitu  para  pihak  dalam  transaksi  jual  beli  secara online/internet  melakukan  hubungan  hukum  yang  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian  yang  dilakukan  secara elektronik,  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  1  angka  17  UU  ITE.  Selain  itu,  ketentuan  sahnya  kontrak  elektronik  juga
10 Gunawan Widjaja. (2001). Hukum Tentang Perlindungan Konsumen . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, p.53.
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yaitu:
1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang  cakap/berwenang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
3. Terdapat hal tertentu;
4. Objek  transaksi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundangundangan,  kesusilaan  dan  ketertiban umum.
Akibat hukum dari transaksi oleh seseorang dibawah umur dalam e-commerce yang jelas-jelas tidak memenuhi salah  satu  syarat  subjektif  di  atas  ialah  lemahnya  kekuatan  hukum  terhadap  kontrak  tersebut.  Suatu  kontrak  yang diadakan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan atas dasar kehendak pihak lainnya yang merasa dirugikan. Hal ini disebabkan oleh keabsahan kontrak elektronik yang melibatkan anak di bawah umur sebagai salah satu atau kedua pihak telah menyalahi ketentuan keabsahan perjanjian menurut hukum. Akan tetapi, kontrak akan tetap berlaku dan para  pihak  tetap  terikat  untuk  memenuhinya  selama  tidak  ada  yang  keberatan  atas  salah  satu  syarat  sah  perjanjian yang  tidak  dipenuhi.  Kontrak  elektronik  tersebut  pun  harus  tetap  berlanjut  dan  dilaksanakan  sesuai  kesepakatan. Walaupun begitu, pemenuhan syarat usia kedewasaan tetap dipandang perlu untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan transaksi dalam e-commerce.
Dalam  transaksi  melalui  internet,  tidak  dipermasalahkan  mengenai  objek  transaksi  karena  segala  macam barang atau jasa dapat dijadikan sebagai objek dalam jual beli online dengan syarat barang/jasa tersebut tidak dilarang dalam undang-undang. Sedangkan mengenai kecakapan bertindak pada seseorang masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga  dalam  penerapannya,  ketentuan  mengenai  syarat  sahnya  perjanjian  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  tidak terpenuhi secara utuh. Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada yaitu anak di bawah umur melakukan transaksi jual beli secara online, maka perjanjian transaksi tidak memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya adalah syarat subjektif. Sehingga  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan  atas  kehendak  salah  satu  pihak,  tetapi  jika  para  pihak  berkehendak untuk  tetap  melanjutkan  maka  perjanjian  jual  beli  tersebut  masih  dapat  dilakukan.  Sedangkan  upaya  penyelesaian hukum dalam sengketa wanprestasi belanja online dengan pihaknya adalah anak di bawah umur, belum ada peraturan yang  mengatur  secara  jelas  bagaimana  mekanisme  penyelesaian  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  para  pihak,  baik pembeli maupun penjual/pelaku usaha.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  38  ayat  (2)  dan  Pasal  39  ayat  (1)  UU  ITE,  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh dalam sengketa belanja online tersebut terdapat dua jalur, yaitu:
1. Litigasi,  melalui  proses  pengadilan.  Setiap  orang  baik  pembeli  atau  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 5 UU ITE.
2. Non-Litigasi, penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, yaitu dengan melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
Merujuk  pada  peraturan  di  atas,  mengingat  bahwa  anak  di  bawah  umur  tidak  memenuhi  syarat  kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, maka upaya penyelesaian hukum hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa pihak yang melayangkan gugatan adalah wali dari anak yang masih di bawah umur atau pihak yang merasa dirugikan kepentingannya.  Anak  dengan  segala  keterbatasan  yang  dimiliki  tersebut  wajib  mendapatkan  perlindungan  hukum dari  negara.  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  melindungi  setiap  anak  di Indonesia  dimana  hal  tersebut  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 dalam Pasal 28B ayat (2). Selain itu, perlindungan anak juga telah diatur secara spesifik  dalam  UU  Perlindungan  Anak  Pasal  1  angka  2.  Anak  sebagai  generasi penerus  bangsa  perlu  mendapatkan kesempatan  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal,  baik  fisik,  mental,  maupun  sosial  sehingga  perlu dilakukan upaya perlindungan guna memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.
Sedangkan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  selanjutnya disebut  UU  PK,  perdagangan  bebas  dengan  kemajuan  teknologi  menempatkan  konsumen  pada  posisi  yang  lemah. Terlebih  apabila  yang  menjadi  konsumen  adalah  seorang  anak  yang  masih  di  bawah  umur.  Tetapi  dalam  UU  PK belum  mengatur  secara  pasti  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  setiap  anak  yang  berpartisipasi  sebagai  salah satu pihak, yakni konsumen. Sehingga menimbulkan banyaknya pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap hak-hak anak sebagai konsumen.

## SIMPULAN
Pasal    1320    KUH    Perdata    terkandung    asas    kebebasan    berkontrak,  yang  menyatakan  bahwa  “asas Kebebasan    berkontrak    memberikan    hak    pada    setiap    orang    untuk    dapat  mengadakan    berbagai    kesepakatan sesuai  dengan  kehendak  dan  persyaratan  yang disepakati  kedua  belah  pihak,  dengan  syarat-syarat  subjektif  dan
objektif  tentang sahnya suatu perjanjian tetap dipenuhi (pasal 1320 KUH Perdata”. Terpenuhinya  syarat sah  dalam perjanjian    seperti    yang   diatur   dalam    Pasal   1320  KUHPerdata. Merupakan syarat  mutlak  untuk  terjadinya  suatu perjanjian,  keempat  syarat  di  atas  merupakan  ketentuan  yang  bersifat  memaksa.  Akibat  hukum  dari  transaksi  oleh seseorang dibawah umur dalam e-commerce yang jelas-jelas tidak memenuhi salah satu syarat subjektif di atas ialah lemahnya kekuatan hukum terhadap kontrak tersebut. Suatu kontrak yang diadakan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan  atas  dasar  kehendak  pihak  lainnya  yang  merasa  dirugikan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  keabsahan  kontrak elektronik  yang  melibatkan  anak  di  bawah  umur  sebagai  salah  satu  atau  kedua  pihak  telah  menyalahi  ketentuan keabsahan  perjanjian  menurut  hukum.  Akan  tetapi,  kontrak  akan  tetap  berlaku  dan  para  pihak  tetap  terikat  untuk memenuhinya  selama  tidak  ada  yang  keberatan  atas  salah  satu  syarat  sah  perjanjian  yang  tidak  dipenuhi.  Kontrak elektronik  tersebut  pun  harus  tetap  berlanjut  dan  dilaksanakan  sesuai  kesepakatan.  Walaupun  begitu,  pemenuhan syarat usia kedewasaan tetap dipandang perlu untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan transaksi dalam e- commerce.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, Lastuti. 2009. Transaksi  Derivatif di  Indonesia –Tinjauan  Hukum  Tentang  Perdagangan  Derivatif di Bursa  Efek . Bandung: Penerbit Books Terace& Library.
Aufima, Z. 2020. “Peran PPAT Selaku Pengguna Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik”. Journal of Judicial Review , 22 No. 2.
Dewi,  Gemala,  Wirdyaningsih,  Yeni  Salma  Barlianti.  2005. Hukum  Perikatan  di  Indonesia  Edisi  Pertama ,  Cet-1; Depok: Prenadamedia Group.
Koto, Ismail. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme”, Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan , 2 No. 1.
Koto, Ismail. 2020. “Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics . Koto, Ismail. 2022. “Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama Pada Pokoknya”, SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi . Muljadi, Kartini  dan  Gunawan  Widjaja.  2003. Seri  Hukum  Perikatan;  Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian ,  Cet-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Nasir, G. A. 2017. “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat”, Jurnal Hukum Replik , 5 No. 2. Rahimah  &  Ismail  Koto.  2022.  “Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social Attitudes”. IJRS: International Journal Reglement & Society 3, No. 2. Widjaja, Gunawan. 2001. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Zainuddin,  Rahmat  Ramadhani.  2021.  “The  Legal  Force  Of  Electronic  Signaturesin  Online Mortgage  Registration”,
Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, No. 2.