## REFLEKSI NORMATIF ṢAḤĪFAH AL-MADĪNAH TERHADAP KONSTITUSI NEGARA INDONESIA
Hanif Fudin Azhar
Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto Email: haniffudinazhar@gmail.com

## Abstrak
Dalam kehidupan negara, setiap negara memiliki pedoman khusus yang dapat mengatur dan mengikat secara kompleks bagi kehidupan orang-orang di negara tersebut, termasuk dalam  pengaturan  tata  kelola  yang  berkaitan  dengan  pemerintah.  Tulisan  ini membahas dan  mengkaji  pedoman  spesifik  yang  dimaksud,  atau  dapat  diartikan  sebagai  konstitusi negara.  Fokus  kajian  mengenai  konstitusi  negara  adalah  konstitusi  Republik  Indonesia, yaitu UUD 1945 pasca-Perubahan yang secara implisit dianggap relevan dengan Ṣaḥīfah al-Madīnah atau Piagam Madinah yang merupakan hasil atau Mu'aqadah al. -Waṭāniyah dibuat berdasarkan kesepakatan antara Rasulullah SAW dan orang-orang Madinah pada waktu  itu.  Karena  dianggap  memiliki  konten  konstitusional  sebagai  konstitusi  negara modern, penulis menggunakan aspek reflektif Ṣaḥīfah al-Madīnah secara normatif dalam hal konten konstitusi di Republik Indonesia.
Kata kunci: Ṣaḥīfah al-Madīnah, konstitusi, negara

## Abstract
In  the  life  of  the  nation,  each  country  has  specific  guidelines  to  regulate  and  bind  the people  in  the  country,  including  governance  arrangements.  This  paper  is  intended  to discuss and examine those specific guidelines as the state constitution. The focus of this study is the constitution of the Republic of Indonesia, namely the post-Amendment 1945 Constitution  which  is  considered  implicitly  relevant  to Ṣaḥīfah  al-Madīnah or  Medina Charter as the result of the agreement between Rasulullah SAW and people of Madinah at that time ( Mu'aqadah al-Waṭāniyah ). It is considered to have constitutional content as in  constitution  of  a  modern  state.  The  author  uses  the  reflective  aspect  of Ṣaḥīfah  al- Madīnah normatively in terms of constitutional content in the Republic of Indonesia.
Keywords: Ṣaḥīfah al-Madīnah, constitution, state

## A. Pendahuluan
Pengaturan kehidupan umat manusia  di  dunia  menjadi  bernilai penting mengingat bahwa secara kodrati sifat  manusia  adalah  naluri  berkuasa. Hal  tersebut  dapat  digambarkan  ketika diri  manusia  dalam  tahapan  balita, bahwa    ketika  balita  itu  lahir  ke  dunia
maka  tidak  mungkin  tidak  tangan seorang balita tersebut tertutup (mengepal).  Hal  itu  menandakan  bahwa manusia dalam ke-individuannya memiliki  sifat  naluri  berkuasa.  Bahkan, atas  sifatnya  itu  manusia  melalui  segala cara  untuk  menyingkirkan  individu manusia lainnya dalam rangka

## Vol. 1 No. 1 Juni 2018
memperoleh  kekuasaan  yang  harus dipegang dirinya sendiri
Dalam kehidupan bernegara, secara  sosiologis  terdapat  beragam komunitas masyarakat. Diperlukan suatu pedoman  khusus  kenegaraan  untuk membatasi  dan  mengatur  masyarakat agar  tercipta  harmoni  sosial.  Pedoman khusus  dimaksud  memiliki  muatan prinsipil  yang  bertujuan  untuk  mengatur perihal  kehidupan  kenegaraan  seperti perihal kepentingan umum, dasar sosial- politik, termasuk pola mekanisme pemerintahan. Dalam rangka menertibkan sifat manusia yang berkehendak  untuk  saling  berkuasa.  Hal yang  demikian,  pada  dasarnya  untuk membentuk suatu masyarakat dan pemerintahan  sebagai  wadah  persatuan penduduk  negara  tersebut.  Pedoman khusus  itu  dapat  dikatakan  sebagai konstitusi, hukum dasar ( the fundamental  legal ) yang  mengatur pokok-pokok  mekanisme  kenegaraan dengan  melalui  kesepakatan  kolektif elemen  bangsa  dalam  menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. 1
Tulisan  ini  mencoba  mengkaji dan  membahas  mengenai  konstitusi dengan  objek  pembahasannya  terhadap Ṣaḥīfah  al-Madīnah
atau Piagam Madinah yang didialogkan dan direfleksikan dengan konstitusi di negara
Indonesia. Hasil refleksi muatan konstitusi  tersebut  digunakan  untuk mengukur relevansi secara subtantif dari
Ṣaḥīfah  al-Madīnah atau Piagam Madinah  terhadap  konstitusi  negara Indonesia. Ṣaḥīfah  al-Madīnah sebagai piagam  tertulis  pertama  dalam  sejarah umat  manusia  yang  dapat  dibandingkan dengan  pengertian  konstitusi  modern.
1 Ahmad  Sukardja, Hukum  Tata  Negara dan  Hukum  Administrasi  Negara  Dalam Perspektif Fikih Siyasah (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 63.
Selain  itu,  fungsinya  sebagai  dokumen tertulis  resmi  yang  berisi  pokok-pokok pedoman kenegaraan, menyebabkan Ṣaḥīfah  al-Madīnah ini  dapat  dikatakan tepat  juga  untuk  disebut  sebagai  sebuah konstitusi dalam sistem kenegaraan. 2

## B. Konsep Konstitusi
Menurut  Kamus  Umum  Bahasa Indonesia  konstitusi  segala  ketentuan dan  aturan  mengenai  ketatanegaraan. 3 Jika merujuk pada definisi tesebut, maka konstitusi tidak dapat dilepaskan hubungannya  dari  negara.  Atas  dasar definisi  tersebut,  maka  dapat  dikatakan konstitusi  dapat  dipersamakan  hukum tertinggi  ( lex  suprema )  sehingga  negara yang  memiliki  konstitusi  juga  dapat dikatakan sebagai negara hukum.
Konstitusi  memiliki  korelasi  dengan penyelenggaraan negara. Konstitusi sebagai charter  of  nation ataupun sebagai  asas  dan  norma,  memuat ketentuan-ketentuan  mengenai  bentuk bagian luar (bentuk negara dan pemerintahan)  dan  dalam  organisasi negara  (alat  kelengkapan  organisasi negara). 4 Konstitusi dapat dikatakan sebagai wasilah normatif untuk mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan ( abuse  of  power )  dalam  suatu  negara. Sebagaimana dalam teorinya, Ibn Khaldun yaitu Teori Mulk Siyasi , bahwa negara dengan abuse of power dikualifikasikan  sebagai  negara  tanpa berperadaban. Jadi, menurut Ibn Khaldun,  parameter  negara  hukum  yang
2 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2015), hlm. 85-86.
3 Arif  Santosa, Kamus  Umum  Bahasa Indonesia (Yogyakarta:  Mahkota  Kita,  tt),  hlm. 345.
4 Bagir  Manan, Memahami  Konstitusi: Makna  dan    Aktualisasi (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2015), hlm. 55.
ideal  adalah  nilai  peradaban  manusia yang  tinggi  dengan  konstitusi  yang merupakan  kaidah-kaidah  hukum  atas akal manusia yang berpegang pada nilai- nilai  agama. 5 Moh.  Mahfud  MD, mengartikan  konstitusi  itu  sebagai  hasil resultante atau  produk  kesepakatan politik  sesuai  dengan  situasi  politik, ekonomi,  sosial,  dan  budaya  ketika dibuat  oleh  lembaga  yang  berwenang. Cara pandang ini merupakan konfigurasi elemen-elemen  negara  tersebut  sebagai penentu  arah  dinamika  dan  produk sebuah konstitusi. 6
Perujukkan
kepada makna konstitusi sebagai penentu arah dinamika  sesuai  prinsip-prinsip  hukum, politik-etis,  dan  kemanusiaan  dalam sistem  ketatanegaraan  suatu  negara, seperti  pembatasan  kekuasaan  yang dapat  dikatakan  sebagai  bagian  dari pengamalan  nilai-nilai  agama  juga, karena berdampak kepada suatu keadilan.  Pembatasan  kekuasaan  terse- but dapat berindikasi kepada pengaturan kehidupan  masyarakat  negara  tersebut ke  arah  kesejahteraan,  karena  peme- rintah sebagai tumpuan pemersatu masyarakat negara.
Implikasinya,  konstitusi  sebagai lex  suprema dan/atau resultante yang memiliki  konten  asas/kaidah  norma dalam pengaturan penyelenggaraan sistem  ketatanegaraan  suatu  negara melalui  pembatasan  kekuasaan  dalam rangka  menghindari  penyalahgunaan kekuasaan  ( abuse  of  power )  dan perlindungan  warga  negara  tersebut.
5 Muhammad  Tahir  Azhary, Negara Hukum: Suatu  Studi Tentang  Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada  Periode  Negara  Madinah  dan  Masa Kini (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 15.
6 Moh.  Mahfud  MD, Pilitik  Hukum  di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 6.
Oleh karenya, konstitusi sebagai resultante diartikan  sebagai  konsensus dalam penjaminan tegaknya kons- titusionalisme  dalam  era  kom-temporer atas  dasar:  1).  Kesepakatan  mengenai tujuan  dan  cita-cita,  2).  Kesepatakan tentang rule  of  law dalam  penyeleng- garaan  negara,  dan  3).  Kesepakatan mengenai  bentuk  institusi-institusi  dan prosedur ketatanegaraan. 7
Selain  memuat  aspek  perjanjian atau konsensus, konstitusi juga memiliki muatan  konstitusional,  antara  lain 8 :  1).
Adanya  jaminan  hak-hak asasi  manusia; 2).  Penetapan  susunan  ketatanegaraan yang  bersifat  fundamental;  dan  3). Adanya  pembagian  dan  pembatasan tugas  ketatanegaraan  yang  juga  bersifat fundamental. Akan tetapi, dalam pandangan Bagir Manan, bahwa muatan konstitusi di setiap negara dapat dipastikan,  tidak  ada  konstitusi  yang sama  disetiap  negara.  Hal  tersebut dipengaruhi  oleh 9 :  1).  Dasar  ideologi dan  filosofi,  2).  Landasan  teori  dan konsep,  3).  Latar  belakang  sejarah  dan kultur, dan 4). Identitas kenegaraan.
Atas  dasar  itu,  secara  fungsional konstitusi  sebagai  pembatas  kekuasaan yang  mencegah  adanya  penyalahgunaan kekuasaan, yang juga berindikasi kepada perlindungan  warga  negara.  Catatan historis  membuktikan  bahwa,  fungsi konstitusi  dimaksud  merupakan  hasil sikap  penolakan  rakyat  terhadap  sistem pemerintahan  yang  bertindak  sewenang- wenang,  baik  dari  zaman  prasejarah hingga  zaman  modern  seperti  sekarang
7 Amrullah Karebet Warastra, “Konstitusi sebagai  Instrumen  untuk  Membatasi  Kekuasaan Negara” dalam Jurnal Konstitusi , Vol. II, Nomor 2, November 2009, hlm. 55
8 Sirajuddin  &  Winardi, Dasar-Dasar Hukum  Tata  Negara  Indonesia (Malang:  Setara Press, 2015), hlm. 50.
9 Bagir  Manan, Memahami  Konstitusi: Makna dan  Aktualisasi …, hlm. 161-162.

## Vol. 1 No. 1 Juni 2018
ini. Karena, dalam kurun waktu kehidupan manusia tersebut tidak menutup  kemungkinan,  bahwa  oknum pemerintah yang berkendak untuk memiliki  kekuasaan  secara  otoriter. Konsep-konsep yang dimunculkan seperti  kontrak  sosial,  dan  bahkan trias politica belum dapat memberikan kontribusi  konkret  atas  permasalahan „kode  etik‟  sistem  ketatanegaraan tersebut.
Dengan  demikian,  pembatasan kekuasaan tersebut merupakan ide pokok  konstitusionalisme  dalam  rangka mencegah  penyelenggaraan  pemerinta- han  negara  yang  sewenang-wenang. 10
Serta, dalam artian yuridis atas konstitusi juga mendukung bahwa konstitusi  sebagai  hukum  dasar  negara harus  sesuai  dengan  pahama  keadilan masyarakat  dan  menjamin  hak  asasi manusia.  Karena  hukum  secara  moral harus  dipertanggungjawabkan,  maka dalam  konteks  penyelenggaraan  negara kesesuaian penggunaan kekuasaan negara  dengan  hukum  yang  berlaku merupakan  syarat  perlu.  Maka  dari  itu, keadilan  hukum  dan  jaminan  hak  asasi manusia  merupakan  bagian  integral  dari suatu negara hukum. 11
Hal  yang  demikian,  menurut penulis  masih  dalam  penalaran  logis karena  konstitusi  sebagai  hukum  dasar suatu negara  yang merupakan resultante masyarakat  negara  tersebut  memiliki materi  muatan  sebagaimana  yang  telah disampaikan diatas. Maka, dalam hal ini menurut penulis jika konstitusi diperuntukkan  dalam  penyelenggaraan negara melalui pembagian dan
10 Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu Politik (Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama,
2014), hlm. 171.
11 Franz  Magnis  Suseno, Etika  Politik: Prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan  Modern (Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama,  2016), hlm. 383.
pembatasan kekuasaan pemerintah,
maka hal tersebut telah mencakup dalam pelaksanaan  menjamin  hak-hak  asasi manusia dalam negara tersebut. Islam melalui Rasulullah Muhammad  SAW  telah  memberikan kontribusi  dan  pembuktian  melalui Ṣaḥīfah  al-Madīnah atau Piagam Madinah  dalam  membangun  Madinah sebagai city  state yang  memiliki heterogenitas  atas  masyarakatnya. 12 Di negara  republik  Indonesia  sendiri,  yang merupakan negara hukum dengan konstitusinya  yaitu  UUD  1945  telah diaplikasikan  dihadapan  segenap  warga negara Indonesia yang memiliki kesamaan  secara  sosiologis  terhadap
Kota  Madinah.  Maka  dari  itu,  adapun rumusan  masalah  dalam  tulisan  ini adalah  bagaimana  ukuran  relevansi antara  konstitusi  negara  Indonesia  dan Madinah?
C. Ṣaḥīfah al-Madīnah sebagai
Konstitusi Negara Catatan  historis  membuktikan bahwa  jauh  sebelum  pemikiran  Barat mencetuskan konsep negara konstitusional, sejarah Islam telah mengemukakan  bahwa  sepanjang  masa
Rasulullah Muhammad SAW. telah lahir konstitusi  tertulis  pertama  yaitu  Piagam Madinah  atau Ṣaḥīfah  al-Madīnah . Piagam  Madinah  ini  adalah  dokumen konstitusional  negara  yang  dicetuskan oleh  Nabi  Muhammad  SAW  sebagai fondasi  negara  Madinah. 13 Bahkan  W. Montgomery  Watt  menyatakan  bahwa
12 Kota Madinah (dahulu:  Yastrib) secara sosiologis  masyarakat  tidak  homogen,  tetapi heterogen  yaitu  terdiri  dari  bangsa  Arab  dan Yahudi.  Lihat  Rahmad  Asril  Pohan, Toleransi Inklusif:  Menapak  Jejak  Sejarah  Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014),  hlm. 11.
13 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu Hukum Tata Negara… , hlm. 85.
dokumen  tersebut  (Piagama  Madinah) secara  umum  diakui  secara  autentik, sekaligus telah menjadi sumber ide yang mendasari negara Islam. 14
Piagam Madinah atau Ṣaḥīfah al- Madīnah ini  merupakan  piagam  tertulis pertama  dalam  sejarah  umat  manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian  konstitusi  dalam  sistem ketatanegaraan  modern.  Dalam  narasi historisnya, Piagam Madinah atau Ṣaḥīfah  al-Madīnah ditetapkan  sebagai piagam politik ( Ṣaḥīfah al-Siyāsah ) yang digunakan  sebagai  siasat  Rasulullah SAW  pasca-hijrah  ke  Madinah  yang dimaksudkan  untuk  membina  kesatuan kehidupan  berbagai  golongan  warga Madinah. 15
Madinah  yang  disebut  juga city state dapat  dikatakan  sebagai  negara hukum.  Hal  ini  karena  berpedoman langsung kepada Piagam Madinah sebagai resultante .  Ditambah,  di  dalam Piagama  Madinah  terdapat  prinsip- prinsip  negara  hukum  berdasarkan doktrin  ajaran  Islam.  Hal  demikian dilakukan Rasulullah SAW dalam rangka  menciptakan  kesejahteraan  bagi masyarakat  Madinah  yang  hal  tersebut merupakan  suatu  hak  dan  kewajiban bagi  seorang  Kepala  Negara  dan sekaligus  seorang  Rasul  Allah  SWT. Maka,  dengan  demikian  Rasulullah SAW  telah  menerapkan  prinsip  ajaran Islam yaitu hablun min Allah wa hablun min  an-nas .  Pengisitilahkan  negara hukum  terhadap  Madinah  pada  masa Rasulullah  SAW  itu  telah  memper-
14 Dahlan  Thaib,  dkk., Teori  dan  Hukum Konstitusi (Jakarta:  Rajawali  Pers,  2013),  hlm. 31.
15 Ahmad  Sukardja, Hukum  Tata  Negara dan  Hukum  Administrasi  Negara  Dalam Perspektif Fikih Siyasah.. , hlm. 67.
tautkan  dengan  erat  antara  agama  dan negara. 16
Menurut  penulis,  adanya Ṣaḥīfah al-Madīnah merupakan  hikmah  besar terlebih  jika  meninjau  latar  belakang yang  terjadi  pra- Ṣaḥīfah  al-Madīnah tersebut.  Artinya,  hikmah  besar  ini dikarenakan hasil ketabahan dan keikhlasan  Nabi  Muhammad  SAW dalam  menyebarkan  ajaran  agama  Islam yang  diawali  dari  kota  Mekkah.  Karena itu  juga,  penduduk  kota  Mekkah  seiring berjalannya  waktu  sukar  untuk  diajak memeluk  agama  Islam,  karena  telah menganut  paham  paganisme,  terlebih juga  pada  pemerintahan  yang  dikuasai oleh  aristokrat  Quraisy  yang  juga memusuhi  Rasulullah  SAW.  Selain  itu, situasi  sosio-politik  yang  terjadi  di Madinah  yang  menggambarkan  keri- cuhan  dan  konflik  antara  suku  utama bangsa Arab yaitu suku Aus dan Khazraj dengan suku-suku Yahudi.
Selanjutnya, hikmah lainnya yaitu adanya perjanjian al-‘Aqabah yang dilakukan antara Rasulullah SAW dengan  suku  Khazraj  di al-‘Aqabah dan menyatakan  diri  masuk  Islam  serta mengakui  kerasulan  Nabi  Muhammad SAW., yaitu sebagaimana yang dilakukan  pada  perjanjian al-‘Aqabah I tahun 620 H di musim haji. Akan tetapi, perpisahan  suku  Khazraj  dengan  Nabi Muhammad setalah perjanjian al- ‘Aqabah I merasa lemah dalam menghadapi pertentangan dengan sesama  bangsanya  yaitu  suku  Aus.
Untuk itu, pada perjanjian al-‘Aqabah II suku Aus yang telah memiliki perjanjian dengan  Yahudi  memutuskan  untuk berpihak kepada Rasulullah SAW
16 Muhammad  Tahir  Azhary, Negara Hukum: Suatu  Studi Tentang  Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada  Periode  Negara  Madinah  dan  Masa  Kini , hlm. 158.

## Vol. 1 No. 1 Juni 2018
bersama  suku  Khazraj  untuk  melakukan perdamaian  dan  berperang  melawan musuh,  hal  ini  disampaikan  pada  baiat perjanjian al-‘Aqabah II tahun 622  H di musim haji.
Hal  tersebut  merupakan  keadaan sosio-politik  di  Madinah  yang  juga menggambarkan masyarakat yang heterogen,  yang  didiami  oleh  berbagai suku,  agama,  dan  keyakinan,  serta  tidak adanya pemerintahan yang dapat menyatukan karakteristik masyarakatnya tersebut, terlebih karakteristik internalnya,  seperti  kesukuan  yang  kuat sehingga menimbulkan paham
chauvinisme antar-suku.  Sehinga,  oleh karena itu dibutuhkan seorang pemimpin yang  dapat  mempersatukan  kehidupan mereka di tanah Madinah. Atas dasar itu, Nabi  Muhammad  SAW  yang  telah dikabarkan  oleh  kaum  Yahudi  telah muncul  sebagai  nabi  maka  mereka menerimanya dan mengakui Nabi Muhammad  SAW  sebagai  pemimpin melalui perjanjian al-‘Aqabah . 17 Adapun muatan prinsip
konstitusional,  dan  sekaligus  sebagai doktrin  ajaran  agama  Islam  yang dimiliki  di  dalam Ṣaḥīfah  al-Madīnah antara  lain  prinsip  persatuan  dan persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, prinsip gotong-royong, prinsip  keadilan,  prinsip  musyawarah, prinsip  pelaksanaan  hukum,  prinsip hubungan  berbangsa,  prinsip  pertahanan dan  perdamaian,  prinsip  kepemimpinan, prinsip  kepertanggungjawaban,  prinsip kedisiplinan. 18 Hal  prinsipal  demikian juga  dianggap  sebagai  prinsip  universal yang memiliki relevansi terhadap prinsip
17 Rahmad Asril Pohan, Toleransi Inklusif:  Menapak  Jejak  Sejarah  Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah.. ,  hlm. 55.
18 J.  Suyuthi  Pulungan, Fikih  Siyasah: Ajaran,  Sejarah,  dan  Pemikiran (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 89.
konstitusional  di  negara-negara  modern, karena  adanya  tuntutan  untuk  hidup bermasyarakat,  berbangsa  dan  berne- gara,  yaitu  tatanan  masyarakat  yang demokratis, berkeadilan, berkadaban dan damai.
Menurut  penulis  yang  mengutip pernyataan  Dahlan  Thaib  menyatakan bahwa  secara  inklusif  muatan  materi yang  dimiliki  oleh Ṣaḥīfah  al-Madīnah telah menggambarkan suatu karakteristik masyarakat  ( ummah )  dan  negara  Islam, antara lain 19 :
1. Masyarakat  pendukung Ṣaḥīfah  al- Madīnah adalah  masyarakat  yang majemuk/heterogen, yang terdiri dari berbagai suku dan agama.
2. Semua  warga  memiliki  kedudukan yang  sama  dalam  segala  hal, termasuk secara sosial dan hukum.
3. Semua  warga  memiliki  kedudukan yang  sama  dalam  segala  hal,
termasuk hak dan kewajiban terhadap negara
4. Negara  (Madinah)  menjamin  hak kebebasan  warga  negara,  termasuk kebebasan beragama
5. Penerapan sistem desentraslisasi
6. Pemberlakuan  hukum  adat  dengan berpedoman  kepada  kebenaran  dan keadilan.
Sehingga,  atas  dasar  tersebut, prinsip-prinsip  materi  muatan  di  dalam Ṣaḥīfah al-Madīnah telah  menjadi  suatu ide  revolusioner,  dan  inspirasi  dalam membangun sistem kemasyarakat majemuk dalam suatu negara. 20
Ṣaḥīfah al-Madīnah jika direflek- sikan kepada definisi konstitusi menurut Miriam  Budiardjo  yaitu  sebagai  status legal  yang  khusus,  yang  merupakan ungkapa  aspirasi,  cita-cita,  dan  standar- standar moral yang dijunjung tinggi oleh
19 Dahlan  Thaib,  dkk., Teori  dan  Hukum Konstitusi,, , hlm. 38-39.
20 Ibid ., hlm. 43.
suatu  bangsa,  dan  beberapa  mencermin- kan  suatu  dasar  negara  dan  ideo- loginya. 21 Terlebih, jika meninjau kepada  pernyataannya  Moh.  Mahfud MD,  yang  mengartikan  konstitusi  itu sebagai  hasil resultante atau  produk kesepakatan politik sesuai dengan situasi politik,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya. 22
Maka,  atas  dasar  tersebut Ṣaḥīfah  al-
Madīnah dapat  dinyatakan  dan/atau disetarakan dengan konstitusi modern.
Kendatipun, sebagian ahli mengatakan  bahwa Ṣaḥīfah  al-Madīnah secara  paripurna  tidak  dapat  dikatakan sebagai konstitusi karena hanya dinyatakan  tidak  terdapat  penjelasan mengenai  pembagian  kekuasaan  antara eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  Akan tetapi,  penulis  dan  beberapa  ahli  yang yang  menyetujui Ṣaḥīfah  al-Madīnah adalah  konstitusi  tetap  pada  pernyataan. Dalam hal konten materi muatan Ṣaḥīfah al-Madīnah
sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya merupakan materi  muatan  yang  bersifat  prinsipal- subtantif  mengenai  sistem  kehidupan kenegaraan  dan  kebangsaan.  Mengenai pembagian kekuasaan pemerintahan sebenarnya  secara  eksplisit  tidak  diatur didalamnya, karena langsung dipraktikkan  dalam  penyelenggaraan kenegaraan di Madinah dibawah kekuasaan  Rasulullah  SAW,  dengan didasarkan  atas Ṣaḥīfah  al-Madīnah sebagai konstitusinya. Berbeda  dengan trias  politica yang  dicetuskan  oleh  Montesquieu karena adanya kesewenangan kekuasaan absolut. Rasulullah SAW, tidak menjadikan kekuasaannya sebagai
pemimpin  sewenang-wenang.  Karena, Rasulullah  SAW  selain  kapasitasnya
21 Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu Politik.. , hlm. 171.
22 Moh.  Mahfud  MD, Pilitik  Hukum  di Indonesia.. , hlm. 6.
sebagai  nabi  dan  rasul,  juga  sekaligus menjadi  „soko  guru‟  sistem  ketata- negaraan  dan  pemerintahan  yang  benar. Hal itu terbukti setelah Beliau wafat dan digantikan para sahabatnya yang memimpin dengan jujur dan adil. 23
D. Relevansi Piagam Madinah dengan Konstitusi Negara

## Indonesia
Sebagai  salah  satu  ciri  negara yang  merdeka  dan  berdaulat,  negara Indonesia  memiliki  sebuah  konstitusi, yang  tertuang  secara  normatif  dan dimaktubkan  di  dalam  dokumen  resmi negara  yaitu  Undang-Undang  Dasar 1945  (UUD  1945).  Konstitusi  tersebut juga  memiliki  latar  belakang  sejarah yang panjang. Artinya, konstitusi tersebut  diadakan  untuk  jangka  waktu jauh  ke  depan,  namun  esensinya  tidak dapat  dilepaskan  dari  suasana  ketika konstitusi tersebut dibentuk. Kendatipun, konstitusi secara subtansi bersifat konstan,  namun  perubahan  masyarakat yang heterogen intens terjadi.
Menurut  Sri  Soemantri  peruba- han  yang  dikehendaki  adalah  perubahan konstitusi  yang  berimbang.  Artinya, konstitusi  harus  bersifat  tidak fleksibel karena konstitusi berisi berbagai peraturan tentang organisasi negara yang bersifat  fundamental.  Serta,  di  sisi  lain konstitusi  juga  harus  tidak  sukar  dalam perubahannya, sehingga kehendak untuk mengubah  konstitusi  tidak  tersalurkan. 24 UUD 1945 (konstitusi) Indonesia tersebut  juga  sebagaimana  dalam  tesis Sri  Soemantri  bahwa  tidak  ada  satu
23 Rahmad Asril Pohan, Toleransi Inklusif:  Menapak  Jejak  Sejarah  Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah… ,  hlm. 165.
24 Sri Soemantri Martosoewignjo, Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan (Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya, 2015), hlm. 9.

## Vol. 1 No. 1 Juni 2018
negara yang tidak mempunyai konstitusi. Dalam  hal  tersebut  negara  Indonesia merupakan  salah  satu  negara  yang memiliki konstitusi. 25
Landasan konstitusi negara
Indonesia  yaitu  UUD  1945  tidak  dapat dipisahkan dari perjuangan politik bangsa  Indonesia.  Maka,  UUD  1945 dapat dikatakan sebagai dokumen nasional  ( national  document ),  dokumen politik dan hukum ( political-legal document ) dan sebagai sertifikat kelahiran  negara  ( birth  certificate ). 26
Lain halnya,  Bagir Manan menyebutkan UUD  1945  sebagai  etika  politik  negara dan  wadah  konstitusionalisme  yaitu berkaitan  dengan  aktualisasi  UUD  1945 yang  dapat  menghantarkan  suatu  tradisi ber-konstitusi  sehingga  menjadi  UUD 1945 yang hidup ( the living constitution ) dalam  perjalanan  ketatanegaraan  selama kemerdekaan. 27
Sedangkan  dalam  hal  sebagai etika  politik  negara,  UUD  1945  sebagai konstitusi negara Indonesia salah satunya melalui cara UUD 1945 sebagai the living constitution sebagaimana telah dijelaskan.  Selain  itu,  UUD  1945  juga harus  diartikan  secara  luas  untuk dijadikan  sebagai  etika  politik  negara. Artinya,  bahwa  konstitusi  di  Indonesia kendatipun dimaktubkan di dalam sebuah  dokumen  resmi  negara  yaitu UUD  1945.  Namun,  harus  mencakup juga kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan
25 Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo negara-negara  di  dunia  hampir  seluruhnya memiliki konstitusi karena hal tersebut dikarenakan  pada  hakikatnya  negara  adalah organisasi kekuasaan, sehingga untuk menghindari  atau  menjauhkan  kekuasaan  dari kesewenang-wenagan  maka diharuskan di setiap negara  adanya  sebuah  konstitusi.  Lihat  Sri Soemantri Martosoewignjo, Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan , hlm. 20.
26 Ibid ., hlm. 18.
27 Bagir  Manan, Memahami  Konstiitusi: Makna dan Aktualisasi.. , hlm. 137.
( constitutional convention ) sebagai pengertian  luas  dari  konstitusi  tersebut.
Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa etika dan moral penguasa harus mematuhi konvensi ketatanegaraan, karena  konvensi  ini  tidak  terikat  secara hukum  sehingga  tidak  ada  sanksi  jika terjadi pelanggaran atasnya. 28
Dalam  tulisan  ini,  penulis  akan mencoba  memberikan  materi  muatan konstitusi  yang  termaktub  di  dalam UUD  1945  pasca-Amandemen.  Artinya, materi muatan konstitusi yang diberlakukan  pasca  reformasi.  Adapun materi  muatan  UUD  1945  sebenarnya masih  relevan  secara  teoritis  yaitu sebagaimana  dinyatakan  oleh  Mr.  J.G. Steenbeek yang dikutip oleh Sri
Soemantri  Martoswignjo  antara  lain 29 : 1).  Adanya  jaminan  hak-hak  asasi manusia, 2). Pengaturan sistem struktural  ketatanegaraan  yang  bersifat fundamental, dan 3). Pengaturan tentang pembagian  dan  pembatasan  kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan yang bersifat fundamental.
Secara  spesifik,  UUD  1945  yang terdiri  dari  Pembukaan  ( Preambule ), Batang Tubuh, memuat 16 BAB dengan 37  pasal,  serta  3  pasal  pada  Aturan Peralihan,  dan  2  pasal  pada  Aturan Tambahan. 30 Dalam  hal  tersebut,  perlu diketahui bahwa keniscayaan UUD 1945 tersebut merupakan realisasi dari asumsi atas  keberadaan  konstitusi  itu  sendiri. Keterkaitan  dengan  materi  muatan konstitusi,  bahwa  pengukuran  seberapa luas  muatan  materi  konstitusi  yang termuat tidak berpacuan pada banyaknya
28 Ibid ., hlm. 188-189.
29 Sri Soemantri Martosoewignjo, Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan… , hlm. 49.
30 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/ public/conten/profil/kedudukan/UUD_1945_Per ubahan diakses  pada  Sabtu,  02  Juni  2018  pukul 11.28 WIB.
pasal  yang  ada.  Akan  tetapi,  pada seberapa  rinci  materi  muatan  itu  diatur dan  dijelaskan  di  dalam  konstitusi  itu sendiri.  Sehingga,  konstitusi  dimaksud dapat  dikatakan  sebagai  konstitusi  yang konstitusional  dalam  sistem  ketata- negaraan. 31
Dengan  demikian  itu,  konstitusi (UUD  1945)  Indonesia  secara  teoritis dikategorikan ke dalam konstitusi tertulis,  karena  dicantumkan  di  dalam dokumen  resmi  negara  Indonesia  yaitu UUD  1945.  Dalam  hal  lain,  konstitusi (UUD  1945)  Indonesia  juga  bersifat rigid, karena hanya dapat diubah melalui cara  khusus  dan  persidangan  istimewa. Status  UUD  1945  sebagai  konstitusi derajat  tinggi,  karena  UUD  1945  secara legal-formal memiliki kedudukan tertinggi  dari  peraturan  perundang- undangan lainnya. 32 Adapun juga konstitusi (UUD 1945) Inonesia dianggap  sebagai  konstitusi  presidensiil ( presidential  executive  constitution )  dan konstitusi kesatuan ( unitary constitution ) dengan sistem otonomi daerah. Materi  muatan  UUD  1945  juga didasari  dengan  adanya  prinsip-prinsip antara  lain  prinsip  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  prinsip  kedaulatan  rakyat, prinsip permusyawaratan, prinsip kekeluargaan,  dan  prinsip  keadilan sosial. 33 Prof. Bagir
Manan menambahkan  bahwa  prinsip  yang
31 Nomensen  Sinamo, Hukum  Tata Negara  Indonesia (Jakarta:  Permata  Aksara, 2014), hlm. 116.
32 Pasal 2 TAP MPR Nomor III/MPR/2000  tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata Aturan  Peraturan  Perundang-Undangan juncto Pasal  7  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
33 A.  F.  Azhari,  “Materi  Muatan  UUD
1945  sebagai  Undang-Undang  DasarRevolusi”, dalam Publikasi
Ilmiah Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2008, hlm. 65.  Lihat http://publikasiilmiah.ums.ac.id .
termuat  di  dalam  UUD  1945  juga terdapat  prinsip  negara  hukum,  prinsip konstitusionalisme,  prinsip distribution of  power ,  prinsip  negara  kesatuan,  dan prinsip pemerintahan republik. 34 Dengan demikian,  prinsip-prinsip  tersebut  juga sebagai  bagian  dari  visi  Indonesia  yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil,  sejahtera,  maju,  mandiri,  baik  dan bersih dalam penyelenggaraan negara. 35

## E. Penutup
Dalam implikasi pembahasan ini, secara eksplisit penulis  paparkan analisa atas  konstitusi  Madinah  dan  Indonesia. Sebagai awalannya, penulis akan menganalisa dari aspek sosiologis kedua negara  tersebut.  Kaitannya  dengan  hal tersebut,  antara  Madinah  dan  Indonesia memiliki kesamaan dalam hal kemasyarakatan yang bersifat heterogen, yaitu  dari  berbagai  suku,  agama,  dan keyakinan. Sehingga, pengaturan ketata- negaraan  antara  kedua  negara  tersebut diperuntukkan  kepada  kondisi  kemasya- rakat  yang  heterogen,  selain  pengaturan untuk sistem pemerintahan yang berjalan di dalam kedua negara tersebut.
Atas  dasar  itu,  konstitusi  yang dirumuskan  memiliki  kesamaan  secara subtantif  baik  terhadap  materi  muatan konstitusi  maupun  prinsip-prinsip  yang mendasarinya.  Adapun  materi  muatan konstitunya  seperti:  1).  Adanya  jaminan hak-hak  asasi  manusia,  2).  Pengaturan sistem  struktural  ketatanegaraan  yang bersifat fundamental, dan 3). Pengaturan tentang  pembagian  dan  pembatasan kekuasaan  dalam  sistem  ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Serta, adanya prinsip-prinsip seperti prinsip Ketuhanan
34 Bagir  Manan, Memahami  Konstitusi: Makna dan Aktualisasi… , hlm. 59.
35 Lihat TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2001  tentang  Visi  Indonesia  Masa Depan.

## Vol. 1 No. 1 Juni 2018
Yang  Maha  Esa,  prinsip  kedaulatan rakyat, prinsip permusyawaratan, prinsip kekeluargaan,  dan  prinsip  keadilan sosial,  prinsip  negara  hukum,  prinsip konstitusionalisme,  prinsip distribution of  power ,  prinsip  negara  kesatuan. Keseluruhannya, dikaitkan dengan konstitusi antara Madinah dan Indonesia yang  digunakan  sebagai  hukum  dasar ( lex  suprema )  untuk  mengatur  sistem pemerintahan  dan  masyarakat  negara dalam  rangka  penyelenggaraan  suatu negara.

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie,  Jimly, Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara. Jakarta:
Rajawali Press, 2015.
Azhari,  A.  F.  "Materi  Muatan  UUD
1945 sebagai Undang-Undang Dasar  Revolusi." Publikasi  Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta: 2008. http://publikasiilmiah.ums.ac.id.
59-76.
Azhary,  Muhammad  Tahir. Negara Hukum:  Suatu  Studi  Tentang Prinsip-prinsipnya  Dilihat  Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya  Pada  Periode Negara  Madinah  dan  Masa  Kini  .
Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2015.
Budiardjo,  Miriam, Dasar-Dasar  Ilmu
Politik. Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2008.
Dahlan  Thaib,  dkk. Teori  dan  Hukum Konstitusi. Jakarta:  Rajawali  Pers, 2013
Fikih  Siyasah:  Ajaran,  Sejarah,  dan
Pemikiran. 2014. J. Suyuthi Pulungan. Yogyakarta:  Ombak Press, 2013.
Konstitusi,  Mahkamah.  n.d. Undang- Undang  Dasar  1945  Negara
Republik  Indonesia  . Accessed Juni 2, 2018. http://www.mahkamahkonstitusi.g o.id/public/conten/profil/keduduka n/UUD_1945_Perubahan.
Magnis,  Franz. Etika  Politik  :  Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2016. Manan,  Bagir, Memahami  Konstitusi: Makna  dan  Aktualisasi. Jakarta:
Rajawali Pers,  2015.
Martosoewignjo,  Sri  Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan. Bandung: Rosdakarya, 2015. MD,  Moh.  Mahfud, Politik  Hukum  di Indonesia. Jakarta:  Rajawali  Pers, 2017. Pohan, Rahmad Asril. Toleransi Inklusif:  Menapak  Jejak  Sejarah Kebebasan Beragama dalam Piagam  Madinah. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
Santosa,  Arif,. Kamus  Umum  Bahasa
Indonesia. Jakarta:  Mahkota  Kita, 2015 Sinamo, Nomensen, Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Permata Aksara, 2014. Sirajuddin,  and  Winardi, Dasar-Dasar Hukum  Tata  Negara  Indonesia. Malang: Setara Press, 2015. Sukardja,  Ahmad, Hukum  Tata  Negara dan  Hukum  Administrasi  Negara Dalam  Perspektif  Fiqh  Siyasah. Jakarta: Sinar Grafika, 2014 TAP  MPR  RI  Nomor  VII/MPR/2001
tentang  Visi  Indonesia  Masa Depan. Warastra, Amrullah Karebet. "Konstitusi Sebagai Instrumen untuk Membatasi  Kekuasaan  Negara." Jurnal  Konstitusi II  (2):  47-62. 2009.