## UPAYA HUKUM DALAM PERKARA KEPAILITAN

## Drs Munif Rochmawanto, SH,MH,MM

## Abstrak
Pailit  sebagaimna  tercermin  dalam  pasal  2  ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor  .37  tahun 2004  adalah  suatu  keadaan  dimana  debitor  tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan dinyatkan pailit dengan putusan pengadilan. Dalam  putusan  pengadilan  tentunya  ada  pihak-pihak  yang  merasa  tidak  puas  dengan putusan pengadilan terutama pada pihak yang kalah sehingga ada peluang upaya hukum.
Dalam  Undang-undang  Kepailitan  terdapat  dua  kemungkinan  upaya  hukum  yang  dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pernyataan pailit, yaitu upaya kasasi  atau  peninjauan  kembali  ke  Mahkamah  Agung.  (pasal  11  ayat  (1),  pasal  14,  pasa 295 ayat (1) UU No.37/2004)l
Kata Kunci : Pailit

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang  Masalah Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
diarahkan  pada  terwujudnya  sistem hukum nasional yang dilakukan dengan  pembentukan  hukum  baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk  hukum  nasional  yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan,  dan  perlindungan  hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapakan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional,  serta  mengamankan  dan mendukung hasil pembangunan
nasional.
Salah satu hukum yang diperlukan dalam menunjang
pembangunan  perekonomian  nasional
adalah  peraturan  tentang  kepailitan, dan penundaan kewajiban pembayaran hutang  yang  semula  diatur  dalam peraturan kepailitan (faillisement- verordening, staatsblad 1905:217
juncto staatsblad 1906:348).
Krisis  moneter  yang  melanda negara  di  belahan  asia  termasuk Indonesia  sejak  pertengahan  tahun 1997  telah  menimbulkan  kesulitan besar  terhadap  perekonomian  dan perdagangan  nasional.  Kemampuan dunia  usaha  dalam  mengembangkan usahanya  sangat  terganggu,  bahkan untuk  mempertahankan  kelangsungan kegiatan  usahanya  juga  tidak  mudah. Hal  tersebut  sangat  mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan  tersebut  berakibat  timbulnya masalah-masalah  yang  berantai,  yang apabila  tidak  segera  diselesaikan  akan berdampak  lebih  luas,  anatara  lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya.
Untuk kepentingan dunia
usaha  dalam  menyelesaikan  masalah utang-piutang secara adil, cepat,
terbuka,  dan  efektif  sangat  diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Pada tanggal 22 April 1998  berdasarkan  pasal  22  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  1945  telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  tentang kepailitan,  yang  kemudian  ditetapkan menjadi undang-undang dengan
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun
1998. Perubahan dilakukan oleh karena  peraturan  tentang  kepailitan (faillisement-verordening, staatsblad 1905:217  juncto  staatsblad  1906:348) yang merupakan peraturan perundang- undangan  peninggalan  pemerintahan Hindia-Belanda sudah tidak sesuai lagi dengan  kebutuhan  dan  perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang-piutang. 25
Sebagaimana  diketahui  bahwa proses  kepailitan  adalah  suatu  proses pelaksanaan  ketentuan  pasal  1131  dan pasal  1132  KUH  Perdata  yang
bertujuan untuk membagi harta
kekayaan debitur secara adil, dimaksudkan agar kreditur memperoleh pelaksanaan secara mendahului (pari passa) dari yang lain, maupun kreditur memperoleh
pelunasan lebih besar terhadap lainnya (protata). 26
Sebagai  catatan  perlu  juga diketahui  bahwa  dalam  sejarahnya, sebelum kita merdeka peraturan
25 Hadi Setia Tunggal; UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Havarindo Jakarta 2005:h.124-126.
26 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya,
Pedoman Menangani Perkara Kepailitan.  Raja Grafindo Persada Jakarta. 2003:h.V.
kepailitan  yang  lama  sebenarnya  tidak berlaku bagi  golongan rakyat pribumi. Undang-Undang  kepailitan  tersebut hanya  berlaku  bagi  golongan  Eropa dan  golongan  Asing.  Hal  ini  sesuai dengan  staatsblaad  1924  No.  556  dan staatsblaad  1917  No.  129.  Perubahan atas undang-undang kepailitan (faillisement-verordening staatsblad
1905:217  juncto  staatsblad  1906:348) ditetapkan  dalam  bentuk  Perpu  pada tanggal 22 April 1998 yaitu Perpu No. 1  Tahun  1998  tentang  perubahan  atas undang-undang kepailitan. Perpu tersebut  kemudian  menjadi  Undang- Undang  No.  4  Tahun  1998.  Dalam masa-masa  itu  hingga  berlakunya revisi  atas  undang-undang  kepailitan, urusan kepailitan merupakan suatu  hal yang  jarang  muncul  ke  permukaan. Kekurang populeran masalah kepailitan ini terjadi karena selama  ini banyak  pihak  yang  kurang  puas terhadap pelaksanaan kepailitan.
Banyak  urusan  kepailitan  yang  tidak tuntas,  lamanya  waktu  persidangan yang diperlukan, tidak adanya kepastian hukum yang jelas, merupakan beberapa dari sekian banyak  alasan  yang  ada.  Secara psikologis  mungkin  hal  ini  dapat diterima , karena pernyataan kepailitan diartikan  hilangnya  nilai  piutang karena  harta  kekayaan  debitur  yang dinyatakan  pailit  itu  tidak  mencukupi untuk  menutupi  semua  kewajibannya kepada  kreditur.  Akibatnya  dalam masalah kepailitan, tidak semua kreditur  setuju  dan  bahkan  ada  yang berusaha keras untuk menentangnya. 27
Akan tetapi dengan
disyahkannya  Undang-Undang  Nomor
27 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, Seri Hukum Bisnis Kepailitan. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004:h.3.
37  Tahun  2004  yang  memperbaharui UU Kepailitan lama (UU No. 4 Tahun 1998),  maka  serta-merta  dunia  hukum diramaikan  oleh  diskusi  dan  kasus-
kasus kepailitan di pengadilan.
Sekarang  banyak  debitur  (baik  yang nakal  maupun  yang  jujur)  yang  mulai was-was  untuk  dipailitkan.  Tetapi tentunya hukum kepailitan yang berlaku  sekarang  haruslah  memenuhi syarat-syarat hukum yang efektif, adil,
efesien,  cepat,  pasti,  modern,  dan terekam dengan baik.

## 2. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang masalah  tersebut  di  atas,  penulis mengetengahkan  dua  permasalahan yaitu sebagai berikut :
1. Pengadilan  mana  yang  berwenang memutus perkara kepailitan?
2. Bagaimana  upaya  hukum  dalam perkara kepailitan menurut Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004 ?

## 3. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah  tersebut  di  atas,  maka  tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pengadilan mana  yang  berwenang  memutus perkara kepailitan.
2. Untuk mengetahui bagimana upaya hukum  putusan  pailit  menurut Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004.

## B. Kajian Pustaka
1. Pengertian Kepailitan
Secara Etimologi, istilah
kepailitan berasal dari kata „pailit‟ dan
istilah tersebut dikenal di perbendaharaan  bahasa  yang  berbeda- beda, yaitu :
 Bahasa Perancis = Faillite  Bahasa Latin = Failire  Bahasa Inggris =  To
Fail atau Bankrupt.
Artinya  pemacetan  atau  pemogokan pembayaran  utang.  Pengertian  pailit tercermin  dalam  pasal  2  ayat  (1)  UU No. 37 Tahun 2004, yaitu :
“Debitur  yang  mempunyai  dua atau  lebih  kreditur  dan  tidak  membayar lunar  sedikitnya  satu  utang  yang  telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit  dengan  putusan  pengadilan,  baik atas  permohonan  sendiri  maupun  atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”
Dalam ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan disebutkan bahwa  yang  dimaksudkan  dengan pailit atau bangkrut, antara lain adalah seseorang  yang  oleh  suatu  pengadilan dinyatakan  bankrupt,  dan  aktivanya atau  warisannya  telah  diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.
Pengertian  kepailitan  secara  otentik dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 UU No. 37 tahun 2004, yang berbunyi :
“Kepailitan  adalah  sita  umum atas  semua  kekayaan  debitur  pailit  yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang ini.” 28
Menurut Black Law Dictionary, pengertian pailit dihubungkan  dengan  ketidakmampuan
28 Hadi Setia Tunggal. Op. cit hal.4-5
untuk membayar dari seorang (debitur) atas  utang-utangnya  yang  telah  jatuh tempo.  Ketidak  mampuan  tersebut harus  disertai  dengan  suatu  tindakan nyata  untuk  mengajukan,  baik  yang dilakukan  secara  sukarela  oleh  debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur). 29
Untuk  memberikan  kejelasan mengenai  definisi  dan  pengertian kepailitan  maka  dalam  hal  ini  penulis akan  mengutip  beberapa  definisi  atau pendapat  dari  para  sarjana,  sebagai berikut :
a. Memoric  Van  Toelichting,  menyatakan bahwa  kepailitan  adalah  suatu  penyitaan berdasarkan  hukum  atas  seluruh  harta kekayaan si berutang
guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan;
b. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono
Sastropranoto,  dalam  bukunya  Pelajaran
Hukum  Indonesia,  menyatakan  bahwa kepailitan  adalah  suatu  beslah  exekutorial yang  dianggap  sebagai  hak  kebendaan seseorang  terhadap  barang  kepunyaan debitur. 7
c. Kartono,  menyatakan  bahwa  kepailitan adalah  suatu  sitaan  dan  eksekusi  atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan  seluruh  kreditnya  bersama- sama,  yang  pada  waktu  si  debitur dinyatakan  pailit  mempunyai  piutang  dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur memiliki pada saat itu. 30 d. Soebekti  dalam  bukunya  Pokok-Pokok Hukum Perdata, berpendapat bahwa kepailitan  adalah  suatu  usaha  bersama untuk  mendapatkan  pembayaran  semua berpiutang secara adil. 31
e. R.  Soekardono,  dalam  bukunya  Hukum Dagang  jilid  I,  menyatakan  bahwa kepailitan  adalah  penyitaan  umum  atas kekayaan si pailit bagi kepentingan semua
29 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. op.cit h.11
7 Viktor M. Situmorang, Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Indonesia. Rieneka Cipta, Jakarta 1994:19-20.
31 Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta 1994:230.
penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalan  yang  ditugaskan  dengan pemeliharaan  serta  pemberesan  boedel dari orang yang pailit. 32

## 2. Syarat-Syarat Kepailitan
Dalam  pasal  2  undang-undang
kepailitan No. 37 tahun 2004 menyatakan sebagai berikut :
1) Debitur  yang  mempunyai dua atau  lebih kreditur  dan  tidak  membayar  lunas sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh waktu dan dapat ditgih, dinyatakan pailit dengan  putusan  pengadilan,  baik  atas permohonannya  sendiri  maupun  atas permohonan satu atau lebih krediturnya.
2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1)  dapat  juga  diajukan  oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
3) Dalam  hal  ini  debitur  adalah  bank, permohonan  pernyataan  pailit  hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4) Dalam  hal  ini debitur adalah perusahaan efek,  bursa  efek,  lembaga  kliring  dan penjaminan,  lembaga  penyimpanan  dan penyelesaian,  permohonan  pernyataan pailit  hanya  dapat  diajukan  oleh  badan pengawas pasar modal.
5) Dalam  hal  debitur  adalah  perusahaan asuransi,  perusahaan  reasuransi,  dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang  bergerak  di  bidang  kepentingan publik,  permohonan  pernyataan  pailit hanya  dapat  diajukan  oleh  menteri keuangan.
Dari  ketentuan  dalam  pasal  2  seperti tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan  bahwa  syarat-syarat  yuridis agar  suatu  perusahaan  dapat  dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :
1) Adanya hutang;
2) Minimal  satu  dari  hutang  sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3) Minimal  satu  dari  hutang  dapat ditagih;
4) Adanya debitur;
32 R. Soekardono, Hukum Dagang, jilid I,
Dian Rakyat; Jakarta 1993:195.
5) Adanya kreditur;
6) Kreditur lebih dari satu;
7) Pernyataan  pailit  dilakukan  oleh pengadilan  khusus  yang  disebut pengadilan niaga;
8) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu :
a. Pihak Debitur;
b. Satu atau lebih kreditur;
c. Jaksa untuk kepentingan umum;
d. Bank  Indonesia  jika  debiturnya bank;
e. Badan  Pengawas  Pasar  Modal jika debiturnya perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian; f. Menteri keuangan jika debiturnya  perusahaan  asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun,  atau  BUMN  yang bergerak  di  bidang  kepentingan publik.
9) Dan  syarat-syarat  yuridis  lainnya yang  disebutkan  dalam  undang- undang kepailitan;
10) Apabila  syarat-syarat  terpenuhi, hakim  „menyatakan  pailit‟  bukan „dapat menyatakan pailit‟, sehingga dalam  hal  ini  kepada  hakim  tidak memberikan  “judgement”  yang luas  seperti  pada  kasus-kasus lainnya. 33

## 3. Para  Pihak  Yang  Terlibat  Dalam
Proses Kepailitan
1) Pihak Pemohon Pailit Menurut  pasal  2  undang-
undang  kepailitan  Nomor  37 Tahun  2004  maka  yang  dapat menjadi  pemohon  dalam  suatu perkara  pailit  adalah  salah-satu pihak berikut ini :
a. Pihak Debitur itu sendiri;
b. Salah-satu  atau  lebih  dari pihak Kreditur;
33 Munir Fuadi, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bhakti 2002:9.
c. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum; d. Pihak  Bank  Indonesia  jika debiturnya adalah suatu bank; e. Pihak  Badan  Pengawas  Pasar Modal  jika  debiturnya  suatu perusahaan efek. Yang dimaksud  dengan  perusahaan efek,  bursa  efek,  lembaga kliring  dan  penjaminan,  serta lembaga  penyimpanan  dan penyelesaian. 34
f. Pihak  Menteri  Keuangan  jika debiturnya
perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. 2) Pihak Debitur Pailit
Pihak debitur pailit
adalah pihak yang memohon atau dimohonkan  pailit  ke  pengadilan yang  berwenang.  Yang  dapat menjadi  debitur  pailit  adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar  sedikitnya  satu  hutang yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih. 35

## 3) Hakim Niaga
Perkara  kepailitan  pada tingkat  pertama  diperiksa  oleh hakim  majelis,  tidak  boleh  hakim tunggal  (pasal  301  ayat  [1]). Hanya  untuk  perkara  perniagaan lainnya yakni yang bukan perkara kepailitan untuk tingkat pengadilan  pertama  yang  boleh diperiksa  oleh  hakim  tunggal dengan penetapan
ketua Mahkamah  Agung  (pasal  301
34 ibid hal.33
35 Ibid hal.36
ayat  [2]).  Hakim  Majelis  tersebut merupakan  hakim-hakim  pada pengadilan  niaga,  yakni  hakim- hakim  Pengadilan  Negeri  yang telah  diangkat  menjadi  hakim
pengadilan niaga berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung    (pasal  301  ayat  [2]).  Di samping itu juga terdapat “Hakim Ad-hoc”  yang  diangkat  dari kalangan para ahli dengan
putusan  Presiden  atas  usul  ketua Mahkamah  Agung  (pasal  302 ayat  [3]).  Undang-Undang  No.37 Tahun 2004.
Sedangkan  syarat-syarat untuk  dapat  diangkat  sebagai hakim adalah :
a. Telah  berpengalaman  sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
b. Mempunyai dedikasi dan
menguasai pengetahuan di bidang  masalah-masalah  yang menjadi  lingkup  kewenangan pengadilan;
c. Berwibawa,  jujur,  adil,  dan berkelakuan tidak tercela;
d. Telah  berhasil  menyelesaikan
program pelatihan khusus sebagai hakim pada pengadilan. (pasal 302 ayat [2] UU Kepailitan). Seluruh  bimbingan,  pembinaan, dan pengawasan terhadap jalannya  peradilan  pengadilan niaga  dilakukan  oleh  Mahkamah Agung.  Sehubungan  dengan  hal itu,  ketua  Mahkamah  Agung mempunyai kewajiban untuk melakukan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap  peradilan  pengadilan niaga dan mempunyai
kewenangan  untuk  mengambil langkah-langkah  dalam  rangka
penerapan  prinsip-prinsip  hukum peradilan pada pengadilan niaga.
Prinsip-prinsip  hukum  dimaksud meliputi :
1. Prinsip kesinambungan, penyelenggaraan  persidangan pada  pengadilan  niaga  harus dilakukan secara berkesinambungan; 2. Prinsip persidangan yang baik, hendaknya
prosedur persidangan  pada  pengadilan niaga  dilakukan  secara  cepat, efektif,  dan  terekam  dengan baik;
3. Prinsip  putusan  yang  baik, putusan  yang  akan  dibacakan oleh  pengadilan  niaga  harus sudah  dibuat  secara  tertulis pada  saat  ditetapkan,  serta memuat secar lengkap pertimbangan dan dasar hukum yang mendasari putusan tersebut;
4. Prinsip pengarsipan, agar putusan pengadilan niaga dapat diterbitkan secara berkala,  pengarsipan  putusan pengadilan  niaga  yang  baik harus terselenggara.

## 4. Harta  Pailit  dan  Keberadaan  Yang Berada Di Luar Harta Pailit
Yang  disebut  dengan  harta pailit  adalah  harta  milik  debitur  yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Ketentuan pasal 21  UU  No.  37  Tahun  2004  secara tegas  menyatakan  bahwa “kepailitan meliputi  seluruh  kekayaan  debitur pada  saat  putusan  pernyataan  pailit diucapkan  serta  segala  sesuatu  yang diperoleh selama kepailitan.”
Khusus  bagi  individu  atau  debitur perorangan  yang  dinyatakan  pailit, seluruh  akibat  dari  pernyataan  pailit
tersebut  yang  berlaku  untuk  debitur pailit juga berlaku bagi suami atau istri yang  menikah  dalam  persatuan  harta dengan  debitur  pailit  tersebut  (pasal 23).  Ketentuan  ini  sejalan  dengan pasal 4 ayat (1) juncto pasal 4 ayat (2) yang  mewajibkan  adanya  persetujuan dari  suami  atau  istri,  dalam  hal seorang  debitur  yang  menikah  dengan pencampuran  harta  ingin  mengajukan permohonan kepailitan.
Harta  benda  yang  dikecualikan  dari harta pailit menurut ketentuan pasal 22 UU  No.  37  tahun  2004  ditetapkan sebagao berikut :
1. Benda,  termasuk  hewan  yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaan,  perlengkapannya,  alat- lat medis yang dipergunakan oleh debitur  atau  keluarganya,  dan bahan  makanan  untuk  30  (tiga puluh)  hari  bagi  debitur  dan keluarganya  yang  terdapat  di tempatnya.
2. Segala  sesuatu  yang  diperoleh debitur  dari  pekerjaannya  sendiri sebagai  pengujian  dari  suatu jabatan  atau  jasa,  sebagai  upah, pensiun,  uang  tunggu  atau  uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
3. Uang  yang  diberikan  kepada
debitur  untuk  memenuhi  suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

## C. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian Tipe  penelitian  hukum  yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum  normatif).  Metode  penelitian hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan
hukum dari sisi normatif 36 . Oleh karena itu  penelitian  hukum  ini  difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang  kaidah-kaidah  atau  norma- norma dalam hukum positif.
2. Pendekatan Masalah Oleh karena tipe penelitian yang digunakan  adalah  tipe  penelitian  yuridis normatif,  maka  pendekatan  masalah yang  digunakan  adalah  pendekatan perundang-undangan ( statute approach ).
Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan pokok  permasalahan.  Selain  itu  juga digunakan pendekatan konsep ( conseptual approach ). Pendekatan konsep  ini  digunakan  dalam  rangka untuk  memahami  konsep-konsep  akibat hukum putusan pailit sehingga diharapkan  penormaan  dalam  aturan hukum  tidak  lagi  ada  pemahaman  yang ambigu  dan  kabur,  sehingga  menjadi celah  bagi  pelaku  kepailitan  yakni debitur dan kreditur.
3. Bahan Hukum Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Bahan hukum Primer,  yakni yakni merupakan  bahan  hukum  yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai  otoritas,  bahan  hukum terdiri  dari  perundang-undangan, catatan  resmi,  atau  risalah  dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan  hakim.  Adapun  bahan hukum  primer  tersebut  meliputi: Kitab  Undang  Undang  Hukum Perdata,  Kitab  Undang  Undang Hukum  Acara  Perdata,  Undang
36 Johnny Ibrahim, Teori Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyu Media Publishing, Malang 2005, h.47.
Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  kepailitan  dan  penundaan kewajiban pembayaran utang.
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu bahan  hukum  yang  diperoleh  dari buku  teks,  jurnal-jurnal,  pendapat para sarjana, dan kasus-kasus
hukum.
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Baik  bahan  hukum  primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik
permasalahan  yang  telah  dirumuskan dan  diklasifikasikan  menurut  sumber dan  hirarkinya  untuk  dikaji  secara komperehensif.
5. Pengolahan Dan Analisa Bahan Hukum Adapun  data  yang  diperoleh dalam  penelitian  studi  kepustakaan,
aturan perundang-undangan,
yang penulis uraikan dan dihubungkan sedemikian  rupa,  sehingga  disajikan dalam  penulisan  yang  lebih  sistematis guna  menjawab  permasalahan  yang dirumuskan.  Cara  pengolahan  data dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan  dari  suatu  permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan  konkret  yang  dihadapi. Selanjutnya  data  dianalisa  sehingga dapat  diperoleh  gambaran  yang  jelas tentang  upaya  hukum  dalam  perkara kepailitant  menurut  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

## D. Pembahasan
1. Pengadilan Yang Berwenang Memutus Perkara Pailit Dari rumusan ketentuan pasal  3  dapat  diketahui  bahwa  setiap permohonan  pernyataan  pailit  harus
diajukan  ke  pengadilan  yang  daerah hukumnya  meliputi  daerah  tempat
kedudukan  hukum  debitur,  dengan ketentuan bahwa :
1. Jika  debitur  telah  meninggalkan wilayah  NKRI,  pengadilan  yang berwenang  adalah  pengadilan  yang daerah  hukumnya  meliputi  tempat kedudukan hukum terakhir debitur. 2. Jika  debitur  adalah  Persero  suatu Firma,  maka  pengadilan  yang berwenang  adalah  pengadilan  yang daerah  hukumnya  meliputi  tempat kedudukan Firma tersebut.
3. Jika debitur idak bertempat kedudukan  dalam  wilayah  NKRI tetapi  menjalankan  profesi  atau usahanya  dalam  wilayah  NKRI, maka  pengadilan  yang  berwenang adalah  pengadilan  yang  daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan  hukum  kantor  pusat debitur  menjalankan  profesi  atau usahanya di wilayah NKRI.
4. Jika  debitur  merupakan  badan hukum  pengadilan  di  mana  badan hukum tersebut memiliki kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam anggaran
dasarnya.
Ketentuan  mengenai  pengadilan  yang berwenang  diatas  sejalan  dengan ketentuan  pasal  118  HIR  yang menyatakan  bahwa  forum  pihak  yang digugatlah  yang  berhak  memeriksa. Ini  untuk  memberikan  keleluasaan bagi  pihak  tergugat  untuk  membela diri. 37
2. Upaya hukum dalam perkara kepailitan menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Seperti diketahui bahwa upaya hokum  merupakan  langkah  atau  usaha yang diperlukan oleh pihak pihak yang berkepentingan  untuk  memperoleh keputusan yang adil.
37 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, op.cit h.16-17
Ada tiga macam upaya hokum yang  dapat  dilakukan  dalam  hal kepailitan  yakni  ;  Perlawanan,  Kasasi (Pasal  11-13  Undang  Undang  Nomor 37  Tahun  2004)  dan  Peninjauan Kembali  (Pasal  14  Undang  Undang Nomor 37 Tahun 2004).
a. Perlawanan Perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan
putusan pernyataan pailit.
b. Kasasi Upaya  hokum  lain  yang
dapat  dilakukan  terhadap  putusan atas  permohonan  pernyataan  pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, terhadap keputusan pengadilan ditingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hokum  banding  tetapi  langsung dapat dilakukan upaya kasasi.
Pihak  pihak  yang  dapat mengajukan  upaya  hukum,  pada prinsipnya  adalah  sama  dengan
pihak  yang  dapat  mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu:  Debitor,  Kreditur,  termasuk kreditor  lain  yang  bukan  pihak dalam  persidangan  tingkat  pertama namun  tidak  puas  atas  putusan pernyataan  pailit  yang  ditetapkan,
Kejaksaan,Bank  Indonesia,  Badan Pengawan Pasar Modal ( BAPEPAM) dan Menteri Keauangan. Permohonan kasasi diajukan  diajukan  dalam  jangka waktu  paling  lambat  delapan  hari terhitung  sejak  tanggal  putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan,  kemudian  didaftarkan melalui  panitera  pengadilan  niaga
yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut.  Selanjutnya  panitera  akan mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan tersebut diajukan,  dan  kemudian  kepada pemohon  akan  diberikan  tanda terima tertulis yang ditanda tangani penitera dengan tanggal  yang  sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran  tersebut.  Permohonan kasasi  yang  diajukan  melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh  undang  undang  (lebih  dari delapan  hari) bias berakibat pada  “ dibatalkannya putusan kasasi”.
c. Peninjauan Kembali
Upaya hukum lainnya adalah peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung terghadap putusan atas permohonan kepailitan yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap.
Permohonan peninjauan
kembali dapat dilkukan apabila :
1) Setelah perkara diputus ditemukan  bukti  baru  yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa di pengadilan  sudah  ada,  tetapi belum ditemukan atau;
2) Dalam  putusan  hakim  yang bersangkutan terdapat kekeliruan  yang nyata. Pengajukan permohonan
peninjauan  kembali  dengan  alasan tersebut,  dilakukan  dalam  jangka waktu  paling  lambat  30  hari terhitung  sejak  tanggal  putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan yang tetap. Permohonan peninjauan kembali  bias  disampaikan  kepada
panitera  pengadilan  niaga  yang memutus  perkara  pada  tingkat pertama.  Panitera  yang  menerima permohonan  PK  akan  mendaftar permohonan tersebut kepadfa pemohon  diberikan  tanda  terima tertulis yang ditanda tangani panitera dengan tanggal  yang  sama dengan tnggal permohonan didaftarkan. Selanjutnya pihak termohon dapat mengajukan jawaban  terhadap  permohonan  PK
yang diajukan, dalam waktu 10 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan  dan  panitera  wajib menyampaikan  jawaban  tersebut kepada panitera Mahkamah Agung, dalam  jangka  waktu  paling  lambat 12  hari  terhitung  sejak  tanggal permohonan didaftarkan.

## E. Penutup
a. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil pembahasan  di  atas    kesimpulan bahwa : 1. Bahwa setiap permohonan pernyataan  pailit  harus  diajukan  ke pengadilan  Niaga  yang  daerah hukumnya  meliputi  daerah  tempat kedudukan  hukum  debitur,  dengan ketentuan bahwa :
a. Jika debitur telah meninggalkan  wilayah  NKRI, pengadilan  yang  berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya  meliputi  tempat kedudukan  hukum  terakhir debitur.
b. Jika  debitur  adalah  Persero suatu  Firma,  maka  pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya  meliputi  tempat kedudukan Firma tersebut.
c. Jika  debitur  idak  bertempat kedudukan dalam wilayah NKRI tetapi menjalankan
profesi  atau  usahanya  dalam wilayah NKRI, maka pengadilan  yang  berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya  meliputi  tempat kedudukan hukum kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah NKRI.
d. Jika  debitur  merupakan  badan hukum  pengadilan  di  mana badan hukum tersebut memiliki kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.
2.  Bahwa  uapaya  hukum  dalam perkara  kepailitan  ada  tiga  macam upaya hukum yang dapat dilakukan yakni  ;  Perlawanan,  Kasasi  dan Peninjauan Kembali (PK). Perlawanan dalam kepailitan diajukan  kepada  pengadilan  yang menetapkan  putusan  pernyataan pailit. Upaya hukum kasasi diajukan  ke  Mahkamah  Agung,
dengan demikian, terhadap
keputusan pengadilan ditingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum  banding  tetapi  langsung dapat  dilakukan  upaya  kasasi. Upaya  hukum  peninjauan  kembali oleh  Mahkamah  Agung  terghadap putusan atas permohonan kepailitan yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap dengan alasan apabila:
a. Setelah perkara diputus ditemukan  bukti  baru  yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa di pengadilan  sudah  ada,  tetapi belum ditemukan atau;
b. Dalam  putusan  hakim  yang bersangkutan
terdapat kekeliruan  yang nyata.
b. Saran Dalam  penulisan  karya  ilmiah ini dapat  disarankan:
1. Dalam memutus perkara kepailitan hakim diberikan kewenangan oleh Undang Undang untuk memutus perkara, sehingga putusan diharapkan yang seadil adilnya..
2. Upaya  hukum  dilakukan  oleh pihak  yang  merasa  tidak  puas dengan  putusan  pengadilan tingkat pertama, maka Mahkamah Agung diharap dapat  memutus  perkara  kasasi maupun  peninjauan  kembali secara cepat dan jangan sampai berlarit larut sehingga secepatnya ada kepastian hukum bagi para pihak.

## DARTAR PUSTAKA

## LITERATUR:
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, Seri Hukum Bisnis Kepailitan. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004. Johnny Ibrahim, Teori Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyu Media Publishing, Malang 2005
Hadi  Setia  Tunggal, Undang-Undang  No.  37 Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan
Penundaan  Kewajiban  Membayar Hutang , Havarindo, Jakarta, 2005.
Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan.  Raja Grafindo Persada Jakarta. 2003:. Munir Fuadi, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bhakti 2002 R. Soekardono, Hukum Dagang, jilid I, Dian Rakyat; Jakarta 1993. Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta 1994. Viktor M. Situmorang, Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Indonesia. Rieneka Cipta, Jakarta 1994.

## PERUNDANG UNDANGAN:
Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata (KUHPdt)
Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara  Perdata (KUHAPdt)
Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  penundaan  kewajiban pembayaran utang.