## KOMPILASI HUKUM ISLAM (Suatu Formalisasi Syari’at Islam di Indonesia)
Taufiqurrahman
(Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan, jln. Pahlawan KM. 04 Pamekasan, email: wargamadura@yahoo.com)

## Abstrak
Terbit  dan  berlakunya  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) sejak  tahun  1991  di  Indonesia  merupakan  indikasi  nyata bahwa  hukum  Islam  telah  diakui  keberadaannya  sebagai hukum  positif  di  negeri  ini.  Kondisi  itu  sesungguhnya berarti  bahwa  secara  formal  sebagian  syari’at  (hukum) Islam diakomodasi keberlakuannya. Dalam konteks itulah dapat  dinyatakan  bahwa  formalisasi  Syari’at  Islam  di Indonesia  dapat  terwujud  dan  sama  sekali  bukanlah sesuatu  yang  terlarang  untuk  terus  diupayakan,  apalagi untuk  sekedar  diwacanakan.  Yang  terpenting  justru terletak pada terwujudnya kesadaran sekaligus dukungan dari tiap individu muslim untuk memahami bahwa ajaran Islam  merupakan  ajaran  tentang  hidup  dan  kehidupan manusia,  dan  bukan  hanya  sebatas  bidang  Perkawinan,
Kewarisan, dan Perwakafan, sebagaimana yang ditampakkan pada wilayah/muatan KHI.

## Abstract
Since  1991,  Indonesia  has  been  launched  and  legally effective  the  Islamic  Law  Compilation  (KHI).  It  indicates that  Islamic  law  has  already  accepted  as  positive  law  in Indonesia.  The  condition  means  that  Islamic  law  is formally  acknowledged  and  accommodated.  This  is  to declare  that  the  formalization  of  Islamic  law  (syari’at)  is able  to  realize  and  it  is  not  prohibited  to  discuss  it  as  a discourse.  The  most  important  aspect  is  that  how  to apprehend  as  well  as  to  support  its  comprehension  to every Muslim. Islamic teaching is tenet of human life and not  only  including  matters  of  marriage,  inheritance,  and charity as has been imaged in KHI contents.
Taufiqurrahman
306

## Kata-kata Kunci
KHI, Hukum Islam, Syari’at Islam.

## Pendahuluan
Kompilasi  hukum  Islam  (KHI)  dapat  didefinisikan  secara etimologis  sebagai  naskah,  kitab,  atau  buku  yang  berisi  himpunan pendapat hukum fuqahâ’ (baca: hasil ijtihâd, istinbâth al-hukm) tentang ajaran  Islam  yang  dikutip  dari  berbagai  kitab  fikih  dan  digunakan sebagai  rujukan  dalam  memecahkan  atau  menghadirkan  solusi tentang  persoalan-persoalan  hukum.  Di  Indonesia,  KHI  dirangkum oleh  para  pakar  hukum  Islam  dan  digunakan,  terutama,  sebagai rujukan  oleh  hakim-hakim  Pengadilan  Agama  dalam  memutus  atau menetapkan perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, KHI dapat  disebut  sebagai  salah  satu  referensi-solutif  atas  perkara  yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
Jika  upaya  mengompilasi  hukum  Islam,  sebagai  bagian  dari formalisasi  hukum  (syari’at)  tidak  dilakukan  maka  menurut Abdurrahman  akan  berakibat  antara  lain  pada:  (1)  ketidakbakuan atau ketidakseragaman tentang ketentuan-ketentuan hukum (syari’at) Islam  yang  disepakati  sebagai  bagian  dari  kepastian  hukum;  (2) ketidakjelasan  tentang  bagaimana  cara  penerapan  syari’at  Islam;  (3) ketidakmampuan  para  hakim  untuk  menggunakan  perangkat  dan alat-alat  hukum  formil  yang  telah  diamanatkan dan  disediakan  oleh UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. 1 Kondisi demikian  akan  berdampak  sangat  serius  dalam  bentuk  ketiadaan pedoman  bagi  para  hakim  Pengadilan  Agama  untuk  memutus dan/atau  menetapkan  perkara,  sebagaimana  yang  pernah  dialami sebelumnya.  Pada  saat itu, para hakim secara bebas merujuk kepada berbagai  pendapat  fuqahâ’  dari  kitab-kitab  klasik  sehingga  sering terjadi  satu  perkara  diputus  secara  berbeda,  dan  bahkan  kerapkali bertentangan  antara  satu  hakim  dengan  hakim  lainnya  maupun  di antara peradilan-peradilan agama.
Setelah melalui proses yang sangat panjang, pada 10 Juni 1991 diterbitkan  Instruksi  Presiden  RI  Nomor  1  Tahun  1991  tentang
1 Abdurrahman,  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  (Jakarta:  Akademika  Pressindo, 1992), hlm. 24.
Kompilasi Hukum Islam
307
pemberlakuan  dan  penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Materi KHI  yang  telah  disahkan  oleh  Presiden  RI  itu  terdiri  atas  tiga buku, yaitu  Buku  I  tentang  Hukum  Perkawinan,  Buku  II  tentang  Hukum Kewarisan,  dan  Buku  III  tentang  Hukum  Perwakafan. 2 Dengan diterbitkan  KHI  sebagai  buku  rujukan  hukum  Islam  bagi  institusi pengadilan Agama khusunya, solusi tentang persoalan syari’at/hukum Islam itu menemukan rujukan yang baku dan kokoh secara  legal  formal,  sekurang-kurangnya  berkaitan  dengan  tiga hukum  perdata,  yaitu  tentang  perkawinan,  kewarisan,  dan perwakafan.
Berkaitan  dengan  diterbitkan  KHI  sebagai  hukum  Islam material atau sebagai hukum positif-terapan, artikel ini disusun untuk membahas  tentang  KHI  dalam  hubungannya  dengan  persoalan formalisasi  syari’at  Islam.  Jika  ada  sebagian  orang  yang  masih  dan selalu  ingin  mempertanyakan,  apakah  kompilasi  hukum  Islam merupakan  formalisasi  syari’at  Islam?  Jawabannya  tentu  saja  ya! Meskipun  begitu,  secara  legal-formal,  sebenarnya  pertanyaan  itu merupakan  lontaran  keragu-raguan  yang  sangat  aneh  karena  kalau berbicara  tentang  syari’at  Islam—dalam  pengertian  Islamic  Law  atau syari’at Islam—maka yang diperbincangkan adalah persoalan hukum formal. Dalam istilah lain, pokok pembicaraannya bukan lagi norma- norma moralitas atau idea tentang hukum yang batasannya mungkin tidak bertepi.
Jika  ditinjau  dari  segi  kehidupan  praktis,  mengingat  derajat (level) hakim Pengadilan Agama rata-rata bukan merupakan mujtahid, maka  KHI  memang  benar-benar  diperlukan  untuk  menciptakan keseragaman  keputusan  (putusan  dan/atau  penetapan)  hukum syar’iy . Sebelum dijadikan hukum positif boleh saja terjadi perbedaan (baca:  keberagaman)  hasil-hasil  ijtihâd  di  antara  individu  hakim maupun  antarpengadilan  agama.  Namun  setelah  menjadi  hukum positif  tentu  diperlukan  keseragaman  dan  kepastian  hukum  dalam bentuk  aturan  yang  baku  sehingga  tidak  menimbulkan  penafsiran yang  kemudian  menghasilkan  produk  hukum  yang  berbeda-beda untuk satu jenis masalah/perkara serupa.
2 Ibid.,  hlm.  106. Baca  juga: Ensiklopedi Hukum  Islam  (Jakarta:  Intermasa, 1999), hlm. 971-972.
Taufiqurrahman
Persoalan  itu  sempat  dikomentari  oleh  penulis  Ensiklopedi Hukum Islam bahwa dengan diberlakukan Kompilasi Hukum Islam, sebagai  pedoman  bagi  para  hakim  Pengadilan  Agama  dalam menyelesaikan perkara-perkara, maka kesatuan, kepaduan,
keselarasan,  dan  kepastian  hukum  Islam  untuk  persoalan  hukum mu’âmalah (perdata)  bagi  umat  Muslim  Indonesia  telah  berhasil diwujudkan oleh fuqaha’ Indonesia. 3 Daud Ali, seorang pakar Hukum Islam,  juga  berkomentar positif  tentang eksistensi Kompilasi Hukum Islam.  Menurutnya,  dengan  diterbitkan  KHI  itu,  mudah-mudahan, citra  hukum  Islam  di  Indonesia  menjadi  semakin  baik,  sebagai pedoman  baku  (standardized)  yang  mampu  ditegakkan  oleh  aparatur Peradilan  Agama––unsur  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  dalam sistem peradilan nasional. 4

## Posisi Syari’at Islam
Secara lughawy, syari’at berarti  jalan atau  cara menuju  sumber air atau  sumber  kehidupan.  Di  kalangan  ahli  hukum  Islam,  syari’at dimaknakan  menurut  pengertian  umum  dan  khusus.  Dalam pengertian  umum,  syari’at  berarti  keseluruhan  perangkat  (tools,  alat bantu) kehidupan yang dibutuhkan dalam komunitas kaum muslimi, termasuk  di dalamnya pengetahuan  tentang aspek-aspek ketuhanan, yang  dalam  hal  ini  biasa  disebut  sebagai  fiqh  al-kabîr.  Sedangkan dalam  pengertian  khusus,  syari’at  berarti  ketentuan  hukum  yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi syarat- syarat tertentu tentang al-Quran dan al-Sunnah dengan menggunakan  metode  tertentu  (ushûl  al-fiqh,  istinbâth  al-hukm  fî  al- fiqh ). 5
Ahmad al-Hushari  mendefinisikan syari’at sebagai kumpulan kaidah-kaidah  dan  hukum-hukum  yang  disyari’atkan  Allah  bagi hamba-Nya melalui lisan para Rasul-Nya untuk mengatur hubungan hamba (makhlûq) dengan Allah (khâliq) serta hubungan hamba dengan sesama  mereka  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  yang  bermacam- macam baik dalam urusan sosial, ekonomik, politik, hubungan warga
3 Ibid., hlm, 972.
4 Daud Ali, “Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya”, dalam Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik, ed. Daud Ali (Jakarta: Rajawali Press 1994), hlm. 87.
5 Juhaya S. Praja, “Pengantar”, dalam Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik, ed. Daud Ali  (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm. v-vi.
Kompilasi Hukum Islam
309
bangsa  dan  antarnegara, maupun  masalah akhlak,  perilaku  individu manusia. 6
Dalam  konteks  praksis  sosial  pelaksanaan  syari’at  Islam, Indonesia  memiliki  landasan  historis  dan  juridis  yang  sangat  kuat. Sejumlah  landasan  pemberlakuan  syari’at  Islam  di  Indonesia  antara lain Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk  beribadat  menurut  agama  dan  kepercayaannya  itu. 7 Hazairin, pakar  hukum  adat  dan  hukum  Islam  dari  Unversitas  Indonesia, berpendapat  bahwa  istilah  beribadat  menunjukkan  pemahaman sebagai  kelanjutan  dari  jaminan  negara  bagi  tiap-tiap  penduduk untuk memeluk agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 Ayat (2)  itu.  Pasal  itu  memuat  pengertian  tentang  kebebasan  dalam menjalankan  syari’at  (hukum)  agama.  Oleh  karena  itu  dapat dinyatakan  bahwa  negara  berkewajiban  menjalankan  syari’at  agama Islam sebagai hukum positif bagi umat Muslim, syari’at kristen untuk umat  Kristiani,  syari’at  Hindu  untuk  umat  Hindu,  dan  seterusnya sesuai  dengan  syari’at  agama  yang  dianut  oleh  masing-masing individu  warga  bangsa  Indonesia.  Karena  tiap  agama  memiliki syari’at  maka  diberlakukan  syari’at  agama  tersebut  untuk  masing- masing penganutnya. 8 Secara lughawy , lafazh ibadat
berarti pengabdian,
penyembahan,  ketaatan,  kepasrahan,  dan  doa. 9 Yusuf  Qardawi mendefinisikan  ibadat  sebagai  sebutan  bagi  semua  perbuatan  atau perilaku manusia yang membuat  Allah senang  dan ridlâ, baik  dalam berbentuk  ucapan  atau  perbuatan  maupun  bersifat  lahir  atau  batin. Menurut  ulama  mazhab  Syâfi’î,  ibadat  ialah  perbuatan  yang dibebankan  oleh  Allah  swt  kepada  hamba-hamba-Nya  yang selamanya  sesuai  dengan  fitrah  yang  bersangkutan.  Ibnu  Taymiyah
6 Ahmad  al-Husyari,  al-Siyâsah  al-Jazâiyah  fî  Fiqh  al-‘Uqûbah  al-Islâmiyah  al-Muqârin (Kairo: Maktabah al-Siyâsi, 1993), hlm. 10.
7 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Beserta  penjelasannya (Jakarta: Sekretariat Negara, 2003), hlm. 15.
8 Hazairin,  Demokrasi  Pancasila  (Bandung:  Citra  Aditya  bakti,  1993),  hlm.  75.  Lihat juga:  Rifyal  Ka’bah,  Hukum  Islam  di  Indonesia  (Disertasi  Universitas  YARSI,  Jakarta, 1999), hlm. 77-78.
9 Hasan Alwi,  et  al,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (Jakarta:  Balai  Pustaka, 2003), hlm. 415.
Taufiqurrahman
mendefinisikan ibadat sebagai ketaatan, kepasrahan, dan ketundukan makhluk kepada Yang Maha Sempurna. Di dalamnya terdapat unsur kecintaan  kepada  Dzat  yang  disembah  sehingga  ketundukan, kepasrahan,  dan  ketaatan  itu  haruslah  didasarkan  atas  kecintaan kepada Dzat Yang Disembah. Berdasarkan penjelasan Ibnu Taymiyah itu,  Yusuf  Qardlawi  kemudian  menyatakan  bahwa  segenap  aspek kehidupan  manusia  dapat  bernilai  ibadat.  Seperti  makan,  minum, bergaul dalam sistem sosial kemasyarakatan, menjenguk orang sakit, takziyah, silaturrahim, dan sejenisnya. 10
Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dinyatakan oleh Presiden RI waktu itu bahwa kami berkeyakinan  bahwa Piagam  Jakarta  menjiwai Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  suatu  rangkaian  kesatuan dengan  konstitusi  tersebut.  Menurut  Prof.  Notonagoro,  guru  besar Universitas  Gadjah  Mada  dan  pakar  sosial  Pancasila,  dalam  Piagam Jakarta  arti  kata  menjiwai  pada  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  itu,  dapat dipahami sebagai berikut:
“bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai UUD 1945, khusunya dalam pembukaannya  dan  pasal  29,  pasal  mana  ia  harus  menjadi  dasar bagi  praksis  kehidupan  hukum  di  bidang  keagamaan  …  dengan demikian  perkataan  ketuhanan  dalam  pembukaan  UUD  1945 dapat diberi pengembangan arti, yaitu Ketuhanan dengan kewajiban bagi umat Islam menjalankan syari’atnya sehingga atas dasar itu pula dapat diciptakan perundang-undangan”…”atau peraturan pemerintah  lainnya”…”bagi  pemeluk  agama  Islam,  yang  dapat disesuaikan”…”(atau yang) tidak bertentangan dengan
hukum/syari’at  Islam,  dan  dengan  tidak  mengurangi  ketepatan pemaknaan  maupun  penafsiran  istilah  yang  termaktub  dalam Pasal 29 UUD 1945 bagi pemeluk agama lain.” 11
Landasan  konstitusional  pemberlakuan  syari’at  Islam  di Indonesia  sebenarnya  cukup  kuat  –  apalagi  jika  “tujuh  kata”  yang hilang  dari  Piagam  Jakarta  dikembalikan  lagi  dalam  konstitusi  RI. Akan  tetapi,  menurut  Daud  Ali,  di  dalam  negara  yang  yang
10 Tim  Penyusun  Ensiklopedi  Hukum  Islam,  Ensiklopedi  Hukum  Islam  (Jakarta: Intermasa, 1999), hlm. 592.
11 Notonagoro, Pancasila  Secara  Ilmiah  Populer  (Bandung: Pustaka  Amani,  1971),  hlm 16;  Lihat  Juga:  Endang  Saifuddin  Anshari,  Piagam  Jakarta  22  Juni  1945  (Bandung: Jenmar, 1997), hlm. 132.
Kompilasi Hukum Islam
311
berdasarkan hukum, hukum  itu berlaku  kalau ia  didukung oleh tiga pilar  utama,  yaitu  (1)  lembaga  atau  penegak  hukum  yang  dapat diandalkan  dalam  menjalankan  misi  hukum  dan  keadilan,  (2) terdapat  peraturan  hukum  yang  baku  dan  jelas,  dan  (3)  kesadaran hukum  warga  masyarakat.  Tiga  pilar  itulah  yang  seyogyanya diperjuangkan bersama secara simultan oleh para aktivis dan praktisi penegak  syari’at  Islam.  Jika  salah  satunya  timpang,  lembek,  atau lemah  maka  pelaksanaan  syari’at  Islam  akan  berjalan  tidak  mulus melainkan penuh rintangan dan hambatan. 12

## Syari’at Islam: Musuh kolonial
Sejak  dunia Islam jatuh ke dalam cengkraman kaum penjajah (kolonial)  Barat,  upaya  untuk  menghapuskan  syari’at  Islam  secara sistematis  gencar  dilakukan.  Untungnya,  dalam  kenyataan  syari’at Islam  itu  begitu  “kenyal”,  karena  berakar  begitu  kuat  di  tengah- tengah masyarakat. Upaya-upaya lain pun untuk terus memadamkan syari’at  Islam  terus-menerus  dilakukan  oleh  kaum  kolonial  itu dengan  sangat  hati-hati.  Daud  Ali  mencatat  bahwa  dalam  Statuta Batavia tahun 1642 disebutkan jika terjadi sengketa kewarisan antara orang-orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan  syari’at  Islam,  yakni  hukum  yang  diakui,  ditaati, dan  dijalankan  oleh  rakyat  dalam  kehidupan  mereka  sehari-hari. Selama  tiga  abad  kekuasaan  VOC  (tahun  1602-1800),  kedudukan hukum Islam ternyata tetap kokoh seperti semula, yaitu berlaku dan berkembang di kalangan umat Muslim Indonesia. 13
Ketika  pemerintah  kolonial  Belanda  mulai  meraih  kekuasaan di  Indonesia  pada  permulaan  abad  ke-19,  sikap  mereka  terhadap hukum  Islam  mulai  berubah.  Perubahan  itu  dilakukan  secara perlahan  namun  sistemik  dan  sistematis.  Ketika  hukum  Indonesia hendak ditata dan diubah menurut pola hukum Belanda, Mr. Scolten van  Oud  Harlem,  Ketua  Mahkamah  Agung  Belanda,  menasihati pemerintahnya  agar  melakukannya  secara  hati-hati  untuk  mencegah perlawanan  dari  umat  Muslim.  Karena  hukum  anak  negeri  dan hukum Islam dilanggar, haruslah diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar orang-orang pribumi yang beragama Islam dapat tetap diberlakukan
12 Ali, Hukum Islam, hlm. 89.
13 Ibid., hlm. 91.
Taufiqurrahman
sesuai  dengan  kondisi  lingkungan  hukum  agama  dan  adat  istiadat mereka.  Tahun  1882  penjajah  kolonial  Belanda  membentuk Pengadilan  Agama  dengan  nama  yang  salah,  yakni  Priesterraad  atau Pengadilan Pendeta di setiap Pengadilan Negeri atau Landraad di Jawa dan Madura, dengan wewenang mengadili perkara-perkara (perdata) yang terjadi di kalangan umat Muslim, menurut hukum Islam.
Dalam  hubungan  ini  perlu  dikemukakan  bahwa  sepanjang abad  ke-19  dianut  pendapat  di  kalangan  ilmuwan  dan  pemerintah Belanda  bahwa  di  Indonesia  diberlakukan  hukum  Islam  bagi  umat Muslim. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Solomon Keyzer (tahun 1823-1868) dan Lodewijk Willem Cristian van den Berg (tahun 1845-1927).  Menurut  van  den  Berg,  hukum  mengikuti  aturan  dalam ajaran  agama  yang  dianut  seseorang.  Kalau  dia  orang  Islam  maka hukum  Islamlah  yang  berlaku  baginya.  Menurutnya  pula,  orang Islam  Indonesia  telah  melakukan  resepsi  hukum  Islam  dalam keseluruhannya  secara  utuh  yang  kemudian  disebut  dengan  istilah receptio  in  complexu .  Karena  itu  pula,  istilah  itu  disebut  dan dikukuhkan sebagai teori receptio in complexu.
Dalam  perkembangannya,  teori  van  den  Berg  itu  kemudian ditolak  atau  tidak  diakui  oleh  Cristian  Snouck  Hurgronje. Menurutnya,  yang  berlaku  bagi  orang  Islam  adalah  hukum  adat, bukan hukum Islam. Ke dalam hukum adat itu memang telah masuk hukum Islam tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau  sudah  diterima  oleh  hukum  adat.  Hukum  adatlah  yang menentukan  ada-tidaknya  hukum  Islam  itu.  Pendapat  Snouck Hurgronje  ini  kemudian  dikembangkan  oleh  van  Vollenhoven  dan Ter Haar. Pendapat hukum itu kemudian dikenal dengan istilah teori receptie .  Menurut penganut  teori  ini,  hukum  Islam  bukanlah hukum. Hukum  Islam baru diakui sebagai  hukum jika  telah  menjadi hukum adat. Terserahlah kepada  kesediaan masyarakat adat atau penduduk setempat  untuk  menerima  dan  menmenjadikan  hukum  Islam  yang dianggap bukan hukum itu menjadi hukum adat.
Menurut  Haizirin,  teori  receptie  yang  diciptakan  oleh kekuasaan  kolonial  Belanda  itu  merupakan  teori  Iblis  karena  jelas- jelas  menentang  iman  kaum  Muslim.  Sebabnya  adalah  dengan mengikuti  teori  itu  orang  Islam  diajak  untuk  tidak  mematuhi  al- Qur’an  dan  al-Sunnah.  Selain  itu,  teori  itu  juga  bertujuan  untuk merintangi  kemajuan  ajaran  Islam  di  Indonesia.  Upaya  pemerintah
Kompilasi Hukum Islam
313
kolonial  untuk  menghapus  hukum  Islam  semakin  menampakkan hasil setelah wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili perkara waris sesuai hukum Islam dicabut pada tahun 1937. 14
Menurut  penjajah  kolonial  Belanda,  hukum  Islam  dianggap sangat  berbahaya  dan  berpotensi  mengancam  kekuasaan  hegemonik mereka.  Anggapan  itu  dapat  dimengerti  sebab,  dalam  banyak  segi, pelaksanaan  hukum  Islam  akan  mengurangi  pembelian  produk- produk  dan  komoditas  Barat,  seperti  mode  pakaian,  kosmetik, makanan,  minuman  keras,  dan  semacamnya.  Pelaksanaan  hukum
Islam––jika sudah melibatkan komunitas Muslim––pasti membutuhkan campur tangan negara/pemerintah sehingga
berpotensi mengembalikan kekuatan Islam sebagai satu entitas politik yang  dipandang  akan  mengancam  kepentingan  eksploitatif  dan hegemonik imperial Belanda itu.
Anderson pernah mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum Barat. Hukum Barat pada dasarnya  bersifat  sekuler  sedangkan  hukum  Islam  bersifat  religius.
Menurutnya, hukum Islam memiliki cakupan lebih luas
dibandingkan  dengan  hukum  Barat.  Menurut  para  pemikir  Barat, hukum––sebagaimana  dipahami  umum  oleh  para  ahli  hukum–– adalah  bahwa  hukum  yang  berlaku,  atau  sekurang-kurangnya dinyatakan  berlaku,  merupakan  beban-beban  lembaga  peradilan. Tidak terkecuali dengan hukum Islam. Apalagi, memang dimaklumi, bahwa  hukum  Islam  memasukkan  seluruh  perbuatan  individual maupun kolektivitas manusia ke  dalam  cakupan  lembaga  peradilan. Hukum  Islam  memang  mencakup  segala  lapangan  hukum––hukum publik,  hukum  privat,  hukum  nasional,  dan  hukum  internasional–– walaupun penjajah kolonial Barat menganggapnya sama sekali bukan hukum. 15
Pengakuan  pakar  hukum  Barat,  seperti  Anderson  itu  bahwa hukum  Islam  mencakup  seluruh  dimensi  kehidupan  manusia, menunjukan  betapa  persoalan  hukum  Islam  sulit  dipisahkan  dari persoalan  politik.  Karenanya,  pelaksanaan  hukum  Islam  dalam wilayah  publik––termasuk  dalam  pemerintahan  dan  hubungan
14 Ibid., hlm. 71-73.
15 Anderson, JND, Islamic Law ini Modern world (Netherland: Van Hoeve, 1994), hlm.3- 5.
Taufiqurrahman
internasional––tentu  merupakan  pesoalan  pilihan  dan  keputusan politik.

## Penutup
Adanya  kecenderungan  penolakan  atas  penerapan  syari’at Islam  pada  sebagian  kalangan  umat  Muslim  sesungguhnya merupakan  gejala  yang  memprihatinkan.  Setiap hukum  yang  nyata- nyata menjadi keyakinan dan pegangan warganya akan berkembang dan  dinamis  jika  diterapkan  di  tengah  kehidupan  masyarakat.  Para ahli  hukum  Islam  maupun  para  hakim  pemutus  perkara,  akan terstimulasi untuk senantiasa “ber-ijtihâd” untuk memutus persoalan- persoalan  baru  yang  muncul  dalam  berbagai  bidang  kehidupan masyarakatnya.
Kini, misalnya, para pakar hukum Islam, nyaris tidak mampu bersuara  tentang  soal-soal  penting  dan  strategis  di  tengah-tengah masyarakat  karena  lingkup  wilayah  hukum  Islam  “hanya  boleh beroperasi”  pada  segmen  kehidupan  privat.  Itu  pun  hanya menyangkut  bidang  perkawinan,  kewarisan,  dan  perwakafan, sedangkan  segmentasi  kehidupan  dalam  wilayah  publik  hukum Islam  belum  boleh  menampakkan  wajahnya.  Misalnya,  soal penanganan terorisme, pengaturan fasilitas-fasilitas mewah bagi para pejabat  daerah  hingga  pusat,  pembayaran  beban  utang  luar  negeri yang tidak manusiawi (cenderung mendlalimi), kenaikan harga-harga pokok  kebutuhan  masyarakat,  penetapan  gaji  guru/dosen  yang masih  sangat  rendah  sejak  profesi  ini  ada  di  negeri  ini,  penjualan (privatisasi)  BUMN  kepada  pihak  asing  atau  kolega  bisnisnya,  dan sebagainya.
Akibat ketidakmampuan para pakar hukum Islam dalam ber- ijtihâd tentang persoalan-persoalan publik yang penting dan strategis, ditambah  lagi  dengan  kurangnya  keteladanan  dalam  penerapan syari’at Islam oleh para penyeru dan tokoh-tokoh Islam, serta adanya kampanye  penghancuran  syari’at  Islam  yang  sangat  gencar  oleh pihak-pihak asing maupun nonasing, maka menjadi wajar jika terjadi apatisme  terhadap  hukum  Islam  semakin  meningkat.  Ironisnya, banyak  orang  yang  justru  mengaku  dirinya  muslim  merasa  senang, bahkan  tidak  menampakkan  kerisauan  apa  pun  dengan  kondisi seperti itu.
Kompilasi Hukum Islam
315

## Daftar Pustaka:
Abdurrahman.  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Jakarta: Akademika Pressindo, 1992. Ali, Daud. “Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya”. dalam
Hukum  Islam  di  Indonesia:  Pemikiran  dan  Praktik, ed.  Daud  Ali. Jakarta: Rajawali Press 1994.
Alwi, Hasan. et al, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka,
2003.
Anderson, JND. Islamic Law ini Modern world. Netherland: Van Hoeve,
1994.
Anshari,  Endang  Saifuddin.  Piagam  Jakarta  22  Juni  1945.  Bandung:
Jenmar, 1997.
Hazairin,  Demokrasi  Pancasila.  Bandung:  Citra  Aditya  bakti,  1993. Ka’bah,  Rifyal.  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Disertasi  Universitas YARSI, Jakarta, 1999.
Husyari, Ahmad al-. al-Siyâsah al-Jazâiyah fî Fiqh al-‘Uqûbah al-Islâmiyah al-Muqârin . Kairo: Maktabah al-Siyâsi, 1993.
Notonagoro. Pancasila Secara Ilmiah Populer. Bandung: Pustaka Amani,
1971.
Praja,  Juhaya  S.  “Pengantar”,  dalam  Hukum  Islam  di  Indonesia: Pemikiran dan Praktik, ed. Daud Ali. Jakarta: Rajawali Press, 1994. Tim  Penyusun  Ensiklopedi  Hukum  Islam.  Ensiklopedi  Hukum  Islam.
Jakarta: Intermasa, 1999.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Beserta Penjelasannya . Jakarta: Sekretariat Negara, 2003.