## Penguatan Sosial Masyarakat Tentang Esensi Administrasi Publik
Rusli Universitas Mbojo Bima Jln. Piere Tendean, Mande, Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat Email Coresponden*: rusliakarim5@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini akan menjelaskan esensi administrasi publik baru yaitu pelayanan publik baru bernama New  Public  Service  (NPS).  Paradigma  ini  muncul  untuk  memperbaiki  paradigma  sebelumnya  yang memandang birokrasi publik bertitik tekan pada dominan kewenangan, perintah, kontrol yang terlalu kuat, menjadi birokrasi bertitik tekan pada partisipasi masyarakat. Di mana esensi tersebut sangat penting dan merupakan  bentuk  pemerintahan  demokratis  sebagai  wujud  dari  pemerintahan  yang  baik  (good governance).  Penguatan  esensi  pelayanan  publik  baru  sangat  penting  dan  menentukan  keberhasilan pemerintahan  dan  pembangunan.  Untuk  itu  esensi  pelayanan  publik  baru  harus  makin  diperkuat  dengan memberi  ruang  yang  cukup  bagi  warga  negara  untuk  dapat  berpartisipasi  aktif,  agar  kinerja  birokrasi pemerintah  dapat  meningkat.    Membangun  esensi  pelayanan  publik  baru  tersebut  tentunya  membawa konsekuansi terhadap makin bertambah kompleksnya tantangan, kepentingan dan kebutuhan masyarakat, apalagi birokrasi publik di era modern. Oleh karena itu peningkatan kapasitas administrator publik perlu dilakukan  secara  terprogram  dan  berkelanjutan,  sehingga  harapan  pelayanan  publik  yang  semakin meningkat dapat diwujudkan .
Kata Kunci : Penguatan Sosial Masyarakat, Esensi Administrasi

## PENDAHULUAN
Perjalanan  pemerintahan  di  Indonesia dapat  dikatakan  sudah  lama  sejak  bangsa  ini merdeka.  Penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan  mulai  orde  lama,  orde  baru sampai  dengan  era  reformasi  ini  patut  diakui telah  mencapai  berbagai  keberhasilan.  Namun disisi  lain  sering  kita  dengar  dan  lihat munculnya berbagai persoalan khusus berkaitan  dengan  rendahnya  kualitas  kinerja pelayanan publik baik di pusat maupun daerah. Padahal  perbaikan  sistem  pemerintahan  dan pengembangan  administrasi publik  terus dilakukan,  akan  tetapi  masih  bergerak  lambat dengan  sejumlah  permasalahannya  ( Alhdar dkk, 2023) .
Tentunya  berbagai  persoalan  bangsa  itu menyebabkan  terhambat  dalam  mewujudkan Indonesia sejahtera. Apalagi ingin
mewujudkan  Indonesia  Baru  dan  membangun fondasi  untuk  transformasi  Indonesia  menjadi negara  Maju  pada  tahun  2025,  dengan membangun  tema  Kebangkitan  Nasional Kedua. Ini suatu cita-cita yang membahagiakan dan tinggal beberapa saat lagi kita  akan  melihat  kemajuan  itu.  Hal  itu menjadi tantangan bagi administrator publik di abad  ke  21  ini.  Cooper  dalam  Utomo  (2006) menyebut  tantangan  tersebut  terdiri  dari Diversity,  Accountability,  Privatization,  Civil Society,Democracy,Decentralization,Reengine ering,The Empowering Effect of Hihg Technology .
Tantangan  dan  tuntutan  serta  harapan  di atas,  mendorong  pemberlakuan  administrasi publik  baru  yang  lebih  didekatkan  dengan masyarakat. Pelayanan publik dengan pendekatan  harus  dievaluasi  kembali  karena
mengedepankan otoritas atau kekuasaan semata.  Oleh  karena  itu  saat  ini  esensi administrasi publik baru harus diperkuat dalam pelayanan publik di sektor pemerintahan.
Administrasi adalah serangkaian kegiatan,  struktur,  proses,  dan  kebijakan  yang digunakan  dalam  mengelola  dan  mengatur operasional  suatu  organisasi  atau  entitas ( Agustin dkk, 2021) . Tujuan utama administrasi adalah mencapai efisiensi, efektivitas,  akuntabilitas  dalam  pelaksanaan tugas  dan  pencapaian  tujuan  organisasi ( Firmansyah dan Syam, 2021) . Dalam pelaksanaanya, administrasi melibatkan pengambilan  keputusan,  alokasi  sumber  daya, pengelolaan  keuangan,  penentuan  kebijakan, pelaksanaan tugas administratif, serta koordinasi,  pengawasan  kegiatan  organisasi. Selanjutnya,  tata  kelola  administrasi  merujuk pada  struktur,  proses,  dan  kebijakan  yang digunakan  dalam  mengelola  dan  mengatur operasional  suatu  organisasi.  sejalan  dengan hal itu, Litchfield menyatakan bahwa administrasi  adalah  studi  tentang  bagaimana berbagai  institusi  pemerintah  diorganisasi, diberi staf, dimotivasi, dan dikelola ( Nuraisyah dkk , 2022).
Dalam  perkembanganya,  administrasi juga  tidak  luput  dari  konsep  pemikiran  dari tokoh-tokoh  seperti  Frederick  Taylor,  Henri Fayol,  dan  Max  Weber  yang  memberikan pengaruh secara signifikan dalam
pengembangan tata kelola administrasi modern.  Frederick  Taylor  dikenal  dengan pendekatannya yang berorientasi pada efisiensi dan  peningkatan  produktivitas  ( Satibi  dan Ediyanto,  2020) .  Ia  mengemukakan  prinsip- prinsip  manajemen  ilmiah  yang  melibatkan analisis tugas dan waktu kerja untuk mencapai efisiensi  maksimal.  Menurut Pratisti dkk (2022)  bahwa  pengembangkan  prinsip-prinsip manajemen  umum  yang  mencakup  fungsi- fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian,  pengarahan,  pengendalian, dan koordinasi. Konsep-konsep ini memberikan kerangka kerja untuk pengelolaan yang  terstruktur  dan  efektif.  Sementara  itu, Menurut Sandiasa dan Sudianing (2021) dalam memperkenalkan  konsep  birokrasi  sebagai suatu  sistem  administrasi  yang  rasional  dan terorganisir.  Ia  menekankan  pada  prinsip- prinsip  seperti  otoritas  hierarkis,  aturan  yang jelas,  pembagian  tugas  yang  jelas,  dan prosedur  standar.  Pendekatan  ini  memiliki tujuan  untuk  mencapai  akuntabilitas  dan efisiensi  dalam  tata  kelola  administrasi ( Sudianing dkk, 2022) .
Rendahnya  partisipasi  publik  dalam proses  pengambilan  keputusan  juga  dapat membatasi aksesibilitas dan kualitas pelayanan yang diharapkan. Dalam menghadapi tantangan  ini,  langkahlangkah  perlu  diambil untuk  memperbaiki  pengelolaan  administrasi publik.  Pertama  tama,  diperlukan  reformasi
struktural  yang  mencakup  penyederhanaan proses  pengambilan  keputusan,  peningkatan konsistensi kebijakan, dan penyusunan regulasi  yang  lebih  sederhana  dan  mudah dipahami. Selain itu, investasi dalam teknologi informasi  yang  memadai  juga  perlu  dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas administrasi publik.

## METODE
Penilaian  ini  adalah  penelitian  Library Research  (Penelitian  Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan  literature  (kepustakaan)  baik berupa  buku,  catatan,  maupun  laporan  hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

## Data dan Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan  dapat berupa  buku  harian,  surat  pribadi,  laporan, notilen  rapat,  catatan  khusus  dalam  pekerjaan social  dan  dokumen  lainnya.  Jadi  semua dokumentasi  diposisikan  setara  tergantung ketersambungan dengan topic utama penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis  akan  melakukan  identifikasi  wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal,  web  (internet),  ataupun  informasi lainnya  yang  berhubungan  dengan  judul penulisan  untuk  mencari  hal-hal  atau  variable yang  berupa  catatan,  transkrip,  buku,  surat kabar, majalah dan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Esensi Perkembangan administrasi publik sejalan  dengan  adanya  dinamika  kehidupan pemerintahan.  Di  mana  kegiatan  pemerintahan dari  waktu  ke  waktu  semakin  dinamis  dan kompleks  sehingga  membutuhkan  penanganan administrasi  publik  yang  baik.  Di  bawah  ini akan  diuraikan  mengenai  esensi  administrasi publik baru.
Penguatan Esensi Administrasi Publik Baru Selama ini kita mengenal istilah Administrasi  Publik  ( Public  Administration ) yang selalu dialih bahasakan ke dalam Bahasa Indonesia dengan sebutan Administrasi Negara.  Thoha  (2007)  mengatakan  istilah administrasi  publik  dapat  diartikan  sebagai administrasi pemerintahan dan dijalankan oleh aparat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat. Administrasi negara selalau berbarengan dengan pendekatan dalam mengelola  negara  menekankan  pada  orientasi kekuasaan  negara  sehingga  publik  ditekankan pada  pemahaman  negara  daripada  masyarakat atau  rakyat.  Pemahaman  tersebut  menurut Alkadafi (2019)  tidak  relevan  dengan  hakikat yang  merupakan  jiwa  dari  ilmu  administrasi publik  yang  sejak  pertama  kali  dikembangkan dan  yang  tujuan  eksistensinya  untuk  melayani kepentingan masyarakat pada umumnya.
Kekeliruan  dan  pemahaman  tersebut menyebabkan  adanya  perubahan  paradigma dalam  administrasi  negara.  Pergeseran  dari
administrasi  negara  ke  administrasi  publik telah diikuti beralihnya lokus berdomisili pada masyarakat.  Dalam  arti  bahwa  segala  sesuatu yang  menjadi  dan  dibuat  kebijakannya  oleh pemerintah bersumber dari aspirasi, kebutuhan dan  kepentingan  rakyat  atau  masyarakat. Administrasi  publik  berperan  untuk  membuat dan  mengatur  serta  merealisasikan  bagi kepentingan masyarakat.
Perkembangan administrasi negara dimulai  model  klasik  atau  dikenal  dengan administrasi  publik  tradisional  ( Old  Public Administration )  yang  bertitik  tekan  pada otoritas,  kontrol,  perintah,  dan  prediksi. Nuansa  administrasi  negara  selama  ini  terikat oleh political authority. Kemudian berkembang  menjadi  paradigma  New  Public Management (NPM). Praktek NPM mengutamakan  keterlibatan  sektor  swasta tetapi mengedepankan cara-cara bisnis. Meskipun penerapan paradigma ini mempunyai  banyak  aspek  positif,  namun kadangkala  bertentangan  dengan  nilai-nilai demokrasi  dan  kepentingan  publik,  seperti peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  yang mengabaikan  aspek  pemerataan  dan  justru menimbulkan disparitas sosial, masalah kemiskinan  dan  ketidakadilan  sosial.  Karena perspektif  pada  paradigma  NPM  menekankan penggunaan  mekanisme  dan  terminilogi  pasar bahkan  birokrasi  pemerintah  diperlakukan
seperti  organisasi  swasta  yang  mementingkan profit oriented.
Penerapan  New  Public  Management dianggap  menghilangkan  esensi  kedaulatan rakyat, karena akomodasi modal lebih dominan  dan  birokrasi  tidak  lagi  berfungsi sebagai  lembaga  pelayan  publik  melainkan menjadi alat produksi yang sifatnya kapitalistik.  Ini  telah  memicu  kritikan  dari berbagai ahli, diantaranya Bovair (2007)  yang memandang  New  Public  Management  masih bersifat Old Public Administration dan kurang menunjukkan representative pemerintah terhadap pelayanan publik.
Berdasarkan catatan itulah maka muncul paradigma administrasi baru bernama Pelayanan  Publik  Baru  ( New  Public  Service ) yang  dikembangkan  oleh  Denhard  dan Denhard  (2000)  dengan  menekankan  adanya peranan  rakyat  untuk  kepentingan  rakyat. Beliau memandang praktek administrasi publik  lama  lebih  tepat  dikatakan  sebagai  alat kekuasaan  negara  bukan  kekuasaan  rakyat. Padahal esensinya menekankan adanya peranan  rakyat  dan  diarahkan  pada  program aksi  yang  berorientasi  pada  kemanfaatan  bagi kepentingan rakyat.
Esensi  penting New  Public  Service (NPS)  berkaitanya  dengan  pemerintahan  yang demokrasi.  Teori  demokrasi  mengajarkan egaliter  dan  persamaan  hak  diantara  warga negara. Rakyat ditempatkan pada posisi utama
dalam  mencapai  dan  mengukur  keberhasilan pelayanan birokrasi pemerintahan. Oleh karena  itu,  administrasi  publik  baru  ini menempatkan negara/pemerintah sebagai fasilitator  dan  katalisator  serta  mengarahkan aktivitas  menjadi,  oleh,  untuk  dan  kepada masyarakat.  Sekalipun  demikian  tidak  berarti administrasi  publik  baru  melepaskan  diri  dari permasalahan  kehidupan  negara,  melainkan tetap  menghendaki  adanya  interalasi  dan independensi antara komponen bangsa.
Prinsip  demokrasi  meletakan  kekuasaan itu di tangan rakyat bukan di tangan penguasa. Jika  esensi  administrasi  publik  diletakkan  di tangan  penguasa  maka  bisa  jadi  pelayanan publik  dilaksanakan  sesuai  selera  penguasa atau  pejabat  yang  bersangkutan.  Pemerintah bisa  bertindak  demokratis  jika  peran  control dilakukan  oleh  rakyat  secara  maksimal. Terwujudnya  pemerintah  yang  demokratis merupakan  landasan  bagi  terciptanya  tata kepemerintahan yang baik ( good governance ).
Oleh  karena  itu  esensi  administrasi  baru berupa  partisipasi  masyarakat  harus  diperkuat terus  menerus  sebagai  modal  kuat  bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu keberhasilan dalam pemerintahan dan pembangunan.  Penguatan  partipasi  warga masyarakat  harus  diperluas  dan  diperlakukan secara  aktif.  Menurut  Firmansyah  dan  Syam (2021)  disebutkan  perluasan  partisipasi  publik dalam  manajemen  publik  meliputi  konsultasi,
keterlibatan langsung atau pembagian kekuasaan  dimana  masyarakat  adalah  anggota penuh dalam badan  yang membuat keputusan, tindakan kelompok-kelompok mengedepankan tuntutan  mereka,  dan  manajemen  sendiri masyarakat dimana kelompok-kelompok masyarakat  memegang  kendali  atas  fasilitasi dan sumber daya.
Perwujudan  esensi  administrasi  publik baru adalah bagaimana memaksimalkan bentuk  partisipasi  melalui  disiplin  sebagai berikut :
a. Memperluas  proses  konsultasi.  Pemerintah perlu  berusaha  untuk  mendekati  semua warga masyarakat menyerap aspirasi mereka
b. Mengakomodasi protes, tekanan dan diskusi publik
c. Partisipasi aktif dalam proses politik dalam arti  keterlibatan  nyata  dalam  ruang  publik mensyaratkan  adanya  kemampuan  untuk berwacana,  melakukan  dan  mempengaruhi wacana/perdebatan  politik.  Strategi  untuk meningkatkan partisipasi aktif warga adalah mengkooptasi perwakilan komunitas kedalam lembaga-lembaga publik.
Esensi  partisipasi  tidak  berhenti  pada keterlibatan atau keikutsertaan warga masyarakat  saja,  melainkan  diperluas  dengan memberi  ruang  yang  cukup  agar  masyarakat dapat  terlibat  dalam  mengikuti  setiap  proses
dan    tindakan  secara  aktif  dalam  setiap kesempatan, sehingga mereka dapat mengetahui  dan  memahami  dengan  baik tentang  kebijakan,  program  dan  tindakan pemerintah.  Penguatan  itu  merupakan  upaya pemberdayaan  dan  membangun  kemandirian masyarakat  sebagai  bentuk  dari  pemerintahan yang baik.

## Implikasi  Penguatan  Esensi  Administrasi Publik
Akhir-akhir  ini  masalah  kenegaraan  dan pemerintahan  semakin  bertambah  kompleks dan  juga  rumit  seiring  dengan  dinamika tantangan  lingkungan  jaman.  Kondisi  itu menjadi  tugas  sekaligus  menjadi  tantangan bagi administrator publik untuk menghadapinya. Belum lagi esensi administrasi  publik  baru    makin  dikuatkan. Penguatan  partisipasi  publik  sebagai  aspek penting  dari  administrasi  publik  berimplikasi makin  bertambah  luasnya  cakupan  tugas  bagi aparatur  pemerintah  ( Susanto  dkk,  2022) . Belum  lagi  menghadapi  kondisi  pada  abad  21 yang  karakteristiknya  sangat  berbeda  dengan saat  ini  dan  tidak  bisa  dipandang  sederhana, sebab lingkungan global tidak dapat ditahan.
Dengan  penguatan  esensi  administrasi publik  baru  yang  berdimensi  demokrasi kerakyatan  maka  makin  banyak  warga masyarakat  yang  pintar,  cerdas,  kritis,  paham akan  hak-haknya  sebagai  warga  negara, sehingga makin dibutuhkan kesiapan kapasitas
administrator publik yang mumpuni. Kapasitas mengandung  esensi  keahlian,  keterampilan, dan profesionalitas, serta mentalitas. Administrator  publik  yang  memiliki  kapasitas yang baik akan mampu mengamati, mengidentifikasi  dan  memahami  seluk  beluk permasalahan  dan  kondisi  masyarakat,  serta mengartikulasikan  aspirasi,  serta  memecahkan masalah publik dengan baik.
Kesiapan  kapasitas  merupakan  modal intelektual  bahkan  investasi  berharga  karena itu menjadi kekuatan organisasi untuk berdaya saing  tinggi.  Dengan  demikian  maka  aparatur pemerintah  akan  mampu  menyesuaikan  diri dengan  tuntutan  global  dan  melaksanakan tugas  pelayanan  publik  sesuai  fungsi  dan kewenanganya  secara  efektif  dan  efisien  serta inovatif

## KESIMPULAN
Hadirnya  paradigma  administrasi  publik baru bernama New Public Service dimaksudkan  untuk  melengkapi  beberapa kelemahan paradigma sebelumnya yang menekankan  pada  dominasi penggunaan kekuatan  otoritas  daripada  warga  negara. Esensi administrasi publik baru ini mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai  bentuk  dari  pemerintahan  yang demokratis,  sekaligus  wujud  pemerintahan yang  baik  ( Good  Governance ).  Esensi  pokok NPS  tersebut  tidak  hanya  sebatas  pelibatan masyarakat  saja  akan  tetapi  diperluas  dan
diperkuat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan.  Pemberian kesempatan  itu  bukan  hanya  dipandang sebagai  penghargaan  saja  kepada  warga negara,  melainkan  meringankan  beban  tugas negara/pemerintah  sekaligus  menaikan  tingkat kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintah.    Implikasi  penguatan  esensi administrasi  publik  baru  adalah  makin bertambah kompleksnya tugas-tugas pemerintahan  dan  pembangunan.  Oleh  karena itu  peningkatan  kapasitas  administrator  publik perlu  dilakukan  agar  mampu  beradaptasi dalam dinamika global.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin,  W.,  Rio,  U.,  Muzawi,  R.,  Nasution, T.,  &  Haryono,  D.  (2021).  Penguatan Pengelolaan Website Desa Untuk Meningkatkan  Layanan  Administrasi Kependudukan  di  Desa  Pasir  Baru Rokan  Hulu.  Abdiformatika:  Jurnal Pengabdian  Masyarakat  Informatika, 1(1), 8-17.
Alhdar,  S.,  Van  Gobel,  L.,  Rachman,  E.,
Hasan,  K.  K.,  &  Adam,  M.  P.  (2023).
Penguatan  Tata  Kelola  Administrasi Terhadap  Pelayanan  Publikdi  Kelurahan Polohungo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Community
Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 4697-4704. Alkadafi,  M.  (2019).  Penguatan  Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan
Kelembagaan  Badan  Usaha  Milik  Desa
Menuju  Asean  Economic  Community 2015. Jurnal El-Riyasah, 5(1), 32-40.
Bovair,  Tony.2007.  Beyond  Engagement  and Pariticipation  :  User  and  Community Coproduction  of  Public  Service.  Public Administration  Review,  (Sep/Oct)  67,5; ABI/INFORM Research.
Denhardt,  J.V  &  Denhardt,  R.B.2003.  The New  Public  Service:  Serving,  Not Steering. New York:M.E.Sharpe.
Firmansyah,  V.  Z.,  &  Syam,  F.  (2021).
Penguatan  Hukum  Administrasi  Negara Pencegah  Praktik  Korupsi  dalam  Diri Pemerintahan Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7(2), 325-344.
Nuraisyah,  N.,  Mangngasing,  N.,  Nasrullah,
N.,  &  Haryono,  D.  (2022).  Sosialisasi
Penguatan  Sistem  Administrasi  Di  Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
(SIKEMAS), 1(3), 101-106.
Pratisti, C., De Yusa, V., & Muti, R. F. (2022).
Penguatan  Administrasi  UKM  melalui Pelatihan  Aplikasi  Buku  Warung  di kelurahan Batu Putuk, Kecamatan Teluk Betung  Barat,  Kota  Bandar  Lampung. SOROT:  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat, 1(1), 33-36.
Satibi,  I.,  &  Ediyanto,  E.  (2020).  Etika  Dan Perilaku  Birokrasi  Dalam  Mendukung Penguatan Good Governance. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik, 3(02), 234-250. Sudianing, N. K., Sandiasa, G., & Seputra, K.
A. (2022). pemanfaatan teknologi informasi  dalam  penguatan  administrasi desa adat. Jnana Karya, 3(1), 21-28.
Susanto,  Y.,  Supawanhar,  S.,  Marsidi,  M.,  & Yusmaniarti,  Y.  (2022).  Penguatan Kelembagaan Dan Sdm Bumbes,
Melalui Pelatihan Aspek Hukum, Ekonomi  Dan  Administrasi  Di  Desa Padang  Kuas  Kecamatan  Suka  Raja
Kabupaten  Seluma  Provinsi  Bengkulu. Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  Bumi Raflesia, 5(3), 1025-1030.
Sandiasa,  G.,  &  Sudianing,  N.  K.  (2021).
Pelaksanaan administrasi dan pola
Pemberdayaan masyarakat
dalam
Menghadapi  Covid  19.  Jurnal  Widya
Publika, 9(1), 36-52.
Thoha,  Miftha.  2007.  Birokrasi  Politik  di Indonesia. Raja Grafindo Persada.
Jakarta.
Utomo,  Warsito  (2006)  Administrasi  Publik
Baru.  Program  Magister        Administrasi Publik  UGM  dan  Pustaka  Pelajar.
Yogyakarta..