Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Research Article
Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
Aista Wisnu Putra 1 *, Rahmi Dwi Sutanti 2 1 Universitas Nasional Karangturi
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro *aistawisnuputra@gmail.com

## ABSTRACT
Penal reform is something that must be done as a form of adjustment to applicable law with changes in values, times, technology, national and international insights. Death penalty in Indonesia also needs to be updated to adjust these developments, especially in the adjustment of the values adopted by the Indonesian people. This study aims to determine the policy on conditional death penalty formulation in the law currently in force in Indonesia,  and  analyze  the  policy  formulation  of  the  ideals  of  conditional  death  penalty  in  Indonesia.  This research uses a qualitative method with a normative approach. This research results in the fact that the law in Indonesia has not yet regulated the conditional death sentence, so there is still a conflict between those who want  to  abolish  capital  punishment  and  those  who  want  to  continue  implementing  capital  punishment. Conditional death penalty is needed as a middle ground between the two groups. Conditional death penalty is also needed as an evaluatif process for prisoners in serving their sentences and respecting human rights in accordance with national and international perspectives.
Keywords: Formulation Poilcy; Conditional Death Penalty; Penal Reform.

## ABSTRAK
Pembaharuan hukum pidana adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai bentuk penyesuaian hukum yang berlaku  dengan    perubahan  nilai,  zaman,  teknologi,  wawasan  nasional,  dan  internasional.  Pidana  mati  di Indonesia juga perlu diperbarui menyesuaikan perkembangan tersebut terkhusus pada penyesuaian nilai yang dianut  oleh  bangsa  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kebijakan formulasi pidana mati dalam perundang-undangan pidana  Indonesia  di  masa  sekarang, dan  menganalisis  kebijakan  formulasi hukum yang dicita-citakan tentang pidana mati bersyarat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian ini menghasilkan fakta bahwa hukum di Indonesia sekarang belum mengatur tenang pidana mati bersyarat, sehingga masih ada pertentangan antara golongan yang ingin menghapus  pidana  mati  dan  golongan  yang  ingin  tetap  menerapkan  pidana  mati.  Pidana  mati  bersyarat diperlukan sebagai jalan tengah antara dua golongan tersebut. Pidana mati bersyarat juga diperlukan sebagai proses evaluatif narapidana dalam menjalani hukuman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan wawasan nasional dan internasional.
Kata Kunci: Kebijakan Formulasi; Pidana Mati Bersyarat; Pembaharuan Hukum Pidana.
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. PENDAHULUAN
Pembaharuan  hukum  adalah  sebuah keniscayaan karena pasti akan terjadi seiring dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan.  Begitu  juga dengan  hukum  pidana  yang  berubah  mengikuti perkembangan  manusia  sebagai  penyusun  hukum. Pembaharuan hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya  terus  menerus  melalui  perundang-undangan untuk menyerasikan  perundang-undangan  pidana dengan  asas-asas  hukum,  serta  nilai-nilai  yang berkembang  dalam  masyarakat  baik  di  tingkat nasional dan internasional (Jaya, 2017).
Adapun  nilai-nilai  yang  berkembang  di masyarakat dipengaruhi oleh wawasan nasional dan wawasan  internasional  dari  masyarakat  suatu negara. Di negara Indonesia tentu wawasan nasional yang  paling  berpengaruh  adalah  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  Pancasila.  Pancasila  sebagai norma  dasar  (grundnorm)  yang  khas  membedakan Indonesia dengan negara-negara lain. Pembaharuan hukum pidana juga dipengaruhi oleh wawasan global (internasional)  seperti  hasil  kesepakatan  konferensi perserikatan  bangsa - bangsa,  perjanjian internasional,  hasil  seminar  internasional  dan  lain sebagainya (Arief, 2014).
Wetboek  van  Starfrecht (WvS)  atau  dapat disebut Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) adalah aturan  umum  dalam  sistem pemidanaan  di  Indonesia  juga  tak  luput  dari pembaharuan. KUHP  Indonesia  yang  merupakan peninggalan  dari  negara  Belanda  pada  saat  zaman penjajahan terus dipakai oleh Indonesia sampai saat
ini dengan  beberapa  penyesuaian  minor. Perkembangan  zaman  dan  perbedaan  nilai  yang dianut  oleh  negara  Belanda  dan  Indonesia menjadikan  nilai  dalam  KUHP  perlu penyesuaian dengan  nilai  bangsa  dan  negara  Indonesia  sebagai negara merdeka (Rado, Arief, & Soponyono, 2016).
Pembaharuan hukum di Indonesia ditunjukkan melalui penyusunan KUHP baru sebagai hukum yang dicita-citakan  bangsa  Indonesia  (ius  constituendum) bukan sebuah warisan penjajah. Hal ini dikarenakan nilai  yang  dianut  oleh  Belanda  pada  saat  zaman penjajahan  adalah  nilai  liberalisme,  non-religius, diskriminasi  ras,  penghormatan  hak  asasi manusia (HAM)  yang  tidak  terbatas,  individualistis,  dan absolutisme  negara  yang  kaku.  Nilai  tersebut  jelas tidak  sesuai  dengan  nilai  jati  diri  bangsa  Indonesia yang  bersifat  ketuhanan,  gotong  royong, penghormatan kepentingan umum, dan musyawarah mufakat (Maulidah, & Jaya, 2019).
Penyusunan Rancangan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah seharusnya menyesuaikan  dengan  nilai  jati  diri  masyarakat Indonesia.  Adapun  nilai  jati  diri  bangsa  Indonesia dapat  ditemui  dalam  Pancasila  atau  disebut Five Guiding Principles yang terdiri dari Ketuhanan yang Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab, Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang  Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.  Nilai  tersebut  adalah bentuk  penemuan bukan pembentukan  nilai  yang  disusun  oleh  para
Program Studi Magister Ilmu Hukum
pendiri  bangsa  (founding  father).  Hukum memang harus  sesuai  dengan  nilai  yang  dianut  oleh pelaksana hukum (Lindsey, 2018).
Pidana mati diatur dalam Bab II tentang pidana di  pasal  10  huruf  a  angka  1 KUHP.  Pidana  mati termasuk  dalam  golongan pidana  pokok,  yakni pidana yang diancamkan secara langsung inti. Letak pidana  mati di  urutan  pertama  pidana  pokok  juga merupakan  analisa  bahwa  pidana  mati  merupakan pidana  yang  paling  berat  dibanding  pidana  pokok lainnya  seperti  pidana  penjara,  pidana  kurungan, pidana  denda,  dan  pidana  tutupan. Hal  ini  juga dipertegas  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  69  ayat (1)  KUHP  yang  menyebutkan  jika  perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut  urut-urutran  dalam  Pasal  10  KUHP. Di berbagai  negara  lain yang  belum  menghapuskan pidana  mati memang  menempatkan  pidana  mati sebagai  pidana  yang  paling  berat  dibanding  bentuk pemidanaan lainnya (Lalu, 2015).
Dalam  proses  pembaharuan  KUHP  di Indonesia,  terdapat  beberapa  pihak  yang berbeda pendapat  dengan  hukuman  mati.  Dari  kaum golongan  yang  mendukung  penghormatan  HAM secara  penuh  ingin  menghapuskan  pidana  mati secara  total  di  Indonesia,  golongan  ini  di  dunia internasional  lazim  disebut  dengan  nama  golongan abolisionis.  Adapun  golongan  yang  masih  tetap mempertahankan  hukuman  mati  di  Indonesia biasanya terpengaruh dari latar belakang budaya dan agama  yang  memperbolehkan  dan  bahkan
memandang  hukuman  mati  adalah  hukuman  yang utama  dan  efektif  dalam  menanggulangi  kejahatan. Golongan  ini  dalam  dunia  internasional  sering disebut  dengan  golongan  retensionis (Beltran  De Felipe, & Martin, 2012)
Golongan abolisionis  ingin  menghapuskan pidana  mati  secara  total  dalam  KUHP  karena berpendapat bahwa  hak  hidup  (the  right  to  life) adalah  hak  yang  melekat  dalam  diri  manusia.  Hak melekat tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh hal apa pun kecuali oleh sang pemberi hidup yakni tuhan yang  maha  esa.  Secara  kajian  konstitusional  kaum abolisonis berpegang pada Pasal 28 A Amandemen UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang berhak  untuk  hidup  dan  berhak  untuk mempertahankan  kehidupannya,  banyak  kalangan dari  kaum  abolisonis  dan  bahkan  di  luar  golongan tersebut  berpendapat  bahwa  eksistensi  pidana  mati di  Indonesia  bertentangan  dengan  Pasal  28  A Amandemen  UUD  1945.  Kaum  abolisionis  juga berpegangan terhadap instrumen Internasional tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik atau International Convention  of  Civil  and  Political  Rights  (ICCPR). Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyebutkan bahwa, “every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life” atau dapat diartikan bahwa setiap manusia mempunyai  hak  untuk  hidup  yang  dilindungi  oleh hukum,  tidak  ada  satu  hal apa  pun yang  dapat mengganggu hak tersebut (Corteen, & Steele, 2018).
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Sedangkan kaum retensionis yang kebanyakan  berasal  dari  golongan  agama berpendapat bahwa pidana mati adalah pidana yang diperintahkan  tuhan  melalui  kitab  suci  agama,  oleh karena itu memang dibolehkan untuk dilakukan guna penyelamatan kepentingan yang lebih besar. Secara konstitusional  kaum  retensionis  berpatokan  kepada Pasal 28 J ayat (2) Amandemen ke dua UUD 1945, yang menyatakan bahwa : “Dalam menjalankan hak dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu  masyarakat  demokratis”.  Hal  ini  merupakan argumentasi  bahwa  hak  untuk  hidup  dapat  diambil melalui  pidana  mati  demi  sebuah  kepentingan masyarakat  yang  lebih  besar. Dalam Instrumen internasional yakni pasal 6 ayat (2) ICCPR dijelaskan bahwa  pidana  mati,  dapat  dijatuhkan  hanya  untuk bentuk  tindak  pidana  yang  sangat  serius  (the  most serious  crimes)  sesuai  hukum  yang  berlaku  pada saat kejahatan itu dilakukan dan tidak bertentangan dengan pasal- pasal ICCPR (Jaya, 2016).
Pertentangan  antar  golongan  retensionis  dan abolisonis  tersebut  jangan  sampai  mengganggu pembaharuan  hukum  pidana  Indonesia  khususnya dalam  penyusunan  kebijakan formulasi pidana  mati yang  sesuai  dengan  nilai  bangsa  Indonesia.
Pembaharuan hukum pidana memang harus sesuai dengan wawasan nasional dan ideologi bangsa yakni Pancasila,  kemudian  baru disesuaikan dengan instrumen  hukum  internasional.  Sehingga  hukum pidana  yang  dicita-citakan  tercapai  dan  sesuai dengan  nilai-nilai  yang dianut  masyarakat (Christianto, 2017).
Oleh  karena  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui kebijakan  formulasi  pidana  mati bersyarat  yang  ada  di  KUHP  Indonesia  yang sekarang belaku dan pidana mati bersyarat yang ada dalam  RKUHP  Indonesia tahun  2019.  Sehingga setelah  diketahui  kebijakan  formulasinya  dapat dianalisis dengan teori pembaharuan hukum pidana bahwa  setiap  pembaharuan  hukum  harus  memiliki kemajuan  berupa  hukum  yang  mengakomodasi sesuatu yang dianggap baik dan benar (nilai) suatu bangsa (Alviolita, & Arief, 2019).
Adapun penelitian serupa sebelumnya adalah penelitian  yang  dilakukan  oleh Sapto  Handoyo Dwi Putra tentang  pelaksanaan  pidana bersyarat  dalam sistem  pemidanaan  di  Indonesia,  namun  tidak khusus terhadap pidana mati bersyarat (Putra, 2018). Kemudian  penelitian  oleh Toule  yang  membahas eksistensi  ancaman  pidana  mati  khusus  dalam masalah  tindak  pidana  korupsi (Toule,  2016).  Lalu Peneitian dari Anjari tentang pidana mati di Indonesia dalam  perspektif  Hak  Asasi  Manusia (Anjari,  2015). Selanjutnya  penelitian  tentang  pidana  mati  yang dilakukan oleh peneliti asing yakni penjatuhan pidana mati  dalam  perspektif  internasional  oleh  Hood dan Hoyle (Hood, & Hoyle, 2012), dan Penelitian tentang
Program Studi Magister Ilmu Hukum
323
efek  jera  hukuman  mati  oleh  Nagin  dan  Pepper (Nagin, & Pepper, 2012).
Oleh karena itu kebaruan penelitian ini berfokus terhadap  jalan  tengah  perdamaian  antara  kaum rentensionis  dan  abolisonis  dalam  kebijakan formulasi pidana mati menjadi pidana mati bersyarat dalam  perspektif  pembaharuan  hukum  pidana nasional. Penelitian  ini  akan  mencari  tahu  tentang kebijakan  formulasi  pidana  mati  dalam  perundang- undangan  pidana  Indonesia  di  masa  sekarang kemudian dibandingkan dengan kebiijakan formulasi pidana  mati  bersyarat  dalam  perundang-undangan pidana Indonesia di masa yang akan datang.

## B. METODE PENELITIAN
Pembahasan mengenai pidana mati bersyarat dalam  perspektif  pembaharuan  hukum  pidana Indonesia ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang  bersifat  kualitatif.  Yang dimaksud  dalam pendekatan hukum  normatif yang bersifat  kualitatif  adalah penelitian  yang menggunakan  cara menggambarkan,  menjelaskan, menganalisis,  serta mengembangkan  konstruksi hukum pidana  mati dalam  perspektif nilai jati  dari bangsa Indonesia (Barus, 2013).
Adapun  Metode  pengumpulan  data  pada penelitian  ini  dengan  menganalisis  fenomena, mengidentifikasi  peraturan,  mendeskriptifkan  kata- kata  dari bahan  hasil penelitian  (karya  ilmiah),  dan sumber bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi pada pembahasan penelitian yang diangkat (Irianto, 2017).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Formulasi Pidana  Mati dalam Perundang-
Undangan  Pidana di  Indonesia  di  Masa Sekarang.
Pidana  mati  dalam  stelsel  hukum  Pidana Indonesia  diatur  dalam  Pasal  10  KUHP  sebagai pidana  pokok  yakni  pidana  yang  diancamkan langsung  ke  pelaku  tindak  pidana. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak menggunakan senjata  api  dengan  aturan  pemidanaan  yang tercantum dalam Undang-Undang No. 2/PNPS/1964. Berdasarkan  Undang-Undang  tersebut    maka  tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan  ditembak  sampai  mati,  oleh  satu  regu penembak,  yang  dilakukan di suatu  tempat  dalam daerah  hukum  pengadilan  yang  menjatuhkan putusan  tingkat  pertama,  terkecuali  ditentukan  lain oleh  Menteri  Kehakiman  Dan  Hak  Asasi  Manusia, yang pelaksanaannya dihadiri oleh komisariat daerah (Kapolres)  atau  perwira  yang  ditunjuknya  bersama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab.
Eksistensi  pidana  mati  di  Indonesia,  di samping  merupakan  persoalan  budaya  dan  religi, juga  bersifat  politis.  Pemerintah  kolonial  Belanda nampaknya dengan sengaja telah mewariskan "bom waktu" tentang pidana mati, sebab pada tahun 1870 Belanda  sendiri  telah  menghapuskan  pidana  mati untuk  tindak  pidana  umum,  tetapi  tetap memberlakukannya  untuk  tindak  pidana  militer  dan kejahatan  perang  s/d  tahun  1983.  yang kenyataannya tidak pernah dilaksanakan sejak 1950.
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Belanda telah meratifikasi “Protocol No. 6 European
Convention on Human Rights on the Abolition of the Death Penalty" (1982). Sebaliknya pidana mati tetap diberlakukan  di  Hindia  Belanda  untuk  tindak-tindak pidana  berat  demi  kepentingan kolonial (Johnson, 2010).
Penjelasan:  di  dalam  KUHP  Indonesia  yang merupakan "copy" KUHP Belanda 1886 dan berlaku sejak  1  Januari  1918,  yang  kemudian  atas  dasar Aturan  Peralihan No.  II  UUD  1945  dan  UU  No.  1 tahun  1946  jo.  UU  No.  73/  1958  tetap  berlaku, Adapun pidana mati tetap diancamkan untuk tindak- tindak  pidana  berat:  kejahatan  terhadap  keamanan negara,  pembunuhan berencana,  pencurian  dengan pemberatan, pembajakan di laut dll. Produk-produk pasca kemerdekaan menambah jumlah tindak pidana yang diancam pidana mati: tindak pidana senjata api, pembajakan udara, terorisme, narkoba, pelanggaran HAM  berat,  korupsi  pada  saat  bencana  alam  atau krisis ekonomi dll (Unnever, 2010).
Dalam  KUHP  sendiri  terdapat  sembilan  jenis kejahatan yang diancam pidana mati, antara lain: 1. Makar  dengan  maksud  membunuh  Presiden  dan wakil  Presiden  (Pasal  104  KUHP);  2.  Melakukan hubungan  dengan  negara  asing  sehingga  terjadi perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP); 3. Pengkhianatan memberitahukan  kepada  musuh  di  waktu  perang (Pasal  124  ayat  (3)  KUHP);  4.  Menghasut  dan memudahkan  terjadinya  huru-hara  (Pasal  124  bis KUHP); 5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara  sahabat  (Pasal  140  ayat  (3)  KUHP  );  6.
Pembunuhan  berencana  (Pasal  340  KUHP);  7. Pencurian  dengan  kekerasan  secara  bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4)  KUHP  );  8.  Pembajakan  di  laut  yang menyebabkan  kematian  (Pasal  444  KUHP);  9. Kejahatan  penerbangan  dan  sarana  penerbangan (Pasal 149 K ayat (2), Pasal 149 O ayat (2) KUHP).
Sedangkan  ancaman  pidana  mati  yang terdapat di luar KUHP yang merupakan tindak pidana khusus,  antara  lain  :  1.  Tindak  Pidana  tentang Senjata  Api,  Amunisi,  atau  sesuatu  Bahan  Peledak (UU  No.  12/DRT/1951);  2.  Tindak  Pidana  Ekonomi (UU  No.  7  /DRT/1955);  3.  Tindak  Pidana  tentang Tenaga  Atom  (  UU  No.  3  Tahun  1964);  4.  Tindak Pidana  Narkotika  dan  Psikotropika  (  UU  No.  22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997); 5. Tindak Pidana Korupsi ( UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU NO. 20  Tahun  2001);  6.  Tindak  Pidana  terhadap  Hak Asasi  Manusia  (UU  No.  26  Tahun  2000);  7.  Tindak Pidana Terorisme (Perppu No.1 Tahun 2002).
Adapun  masalah  yang  timbul  karena  adanya ancaman  pidana  mati  (pidana  pokok)  dalam  sistim hukum  pidana  Indonesia antara  lain  yakni  masalah eksekusi menggunakan senjata api oleh regu tembak yang  dianggap  tidak  manusiawi  oleh  kaum retensionis  dan  abolisonis.  Kemudian tenggang waktu tunggu pelaksanaan hukuman mati yang tidak jelas menjadikan terpidana menjadi tidak tetap dalam upaya hukum luar biasa yakni pengajuan Peninjauan Kembali  (PK)  dan  pengajuan  Grasi  ke  presiden. Pidana  mati  dianggap  sebagai  bentuk  pemidanaan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
yang  tidak evaluatif terhadap  pelaku  tindak  pidana atau tidak berperspektif restorative justice (Bindler, & Hjalmarsson, 2020).
Di  dalam  sistim  hukum  pidana  nasional Indonesia ternyata belum dikenal adanya pengaturan hukum  pidana  mati  bersyarat  karena  pidana  mati selalu  diancamkan sebagai  pidana pokok  terhadap kejahatan tertentu baik di dalam dan di luar KUHP. Dalam eksekusinya pidana mati kerap menimbulkan berbagai  masalah yakni  waktu  tunggu  yang  tidak jelas  bagi  terpidana  karena  menunggu  diterimanya permohonan  grasi  dan  pengajuan  peninjauan kembali yang  tidak  pasti,  bahkan  ada  yang  sudah keluar  keputusan  grasinya  yang  ditolak  tapi  belum dieksekusi (Zaini, 2013). Kemudian potensi putusan salah  orang  (error  in  persona),  menjadikan  pidana mati  sebagai  pidana  “non  evaluatif”.  Hal  ini dikarenakan  ketika  setelah  dieksekusi  mati,  maka nyawa terpidana tidak bisa dikembalikan.

## 2. Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Indonesia
di Masa yang Akan Datang.
Dalam Pasal  64 RKUHP tahun  2019 pidana mati bukan termasuk pidana pokok tetapi merupakan pidana  khusus  yang diancamkan  selalu berdampingan  dengan  pidana  lain  sehingga dinamakan pidana mati bersyarat.
Pengaturan pidana  mati  bersyarat  dalam RKUHP adalah solusi  jalan  tengah yang  bercirikan Inndonesia (Indonesian Way). Hal ini sesuai dengan pasal 98 RKUHP dimana tujuan pidana mati adalah upaya  terakhir  (ultimum  remidium)  untuk  mencegah
dilakukannya  tindak  pidana dan  mengayomi masyarakat.  Pasal  ini  juga  sebagai  penyelesaian konflik  antara  golongan  retensionis  dan  abolisionis dimana diambil jalan tengah bahwa pidana mati tetap dilakukan  sebagai  upaya  terakhir  demi  kepentingan yang  lebih  besar  yakni  melindungi  dan  mengayomi masyarakat. (asas hukum)
Ketentuan  agara pidana  mati  bersyarat (conditional  death  penalty) dapat  dijatuhkan diatur dalam Pasal 99 RKUHP yakni dalam Pasal 99 ayat (1)  bahwa  eksekusi  pidana  mati  dapat  dilakukan setelah  permohonan  grasi  ditolak  oleh presiden, kemudian  di  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa pelaksanannya  tidak  dilakukan  di  muka  umum, kemudian di ayat (3) tentang cara ekseskusi dengan regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan oleh  undang-undang,  serta  ayat  (4)  tentang penundaan  eksekusi  terhadap  wanita  hamil  sampai melahirkan,  wanita  menyusui  sampai  tidak  lagi menyusui bayinya, dan orang gila sampai sembuh.
Kemudian  di  Pasal  100  ayat  (1)  RKUHP dijelaskan tentang masa percobaan selama 10 tahun yang  dapat  dijatuhkan  hakim  jika  memenuhi  tiga syarat yakni: a) terdakwa menunjukan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; b) peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting; atau c) ada alasan  yang  meringankan.  Kemudian  dalam  pasal 100  ayat  (2)  RKUHP  dijelaskan  bahwa  masa percobaan  tersebut  harus  dicantumkan  dalam putusan  pengadilan.  Selanjutnya  dalam  pasal  100 ayat  (3)  RKUHP  dijelaskan  penghitungan  harinya
Program Studi Magister Ilmu Hukum
326
dilakukan satu  hari  setelah  putusan  berkekuatan hukum  tetap  (inkracht). Ketentuan  tersebut dimaksudkan  untuk  memberikan  kepastian hukum tentang  masa  tunggu  bagi  terpidana (Kyambalesa, 2019).
Dalam pasal 100 ayat (4) RKUHP dijelaskan bahwa terpidana  selama masa  percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden  setelah  mendapatkan pertimbangan  Mahkamah  Agung.  Disini  dijelaskan tentang  sisi  evaluatif  dari  pidana  mati  bersyarat dimana  jika  ada  harapan  terpidana  untuk  bertaubat maka  pidana  mati  dapat  diubah  menjadi  pidana seumur  hidup (Zoomers,  2010). Dalam  pasal  100 ayat (5) RKUHP menyebutkan Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  tidak  menunjukkan  sikap  dan  perbuatan  yang terpuji  serta tidak  ada  harapan  untuk  diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Hal  ini  menunjukan  ketegasan  pemerintah untuk  tetap  mengeksekusi  terpidana  mati  jika  tidak ada harapan untuk diperbaiki (Karim et al., 2020).
Dalam Pasal  101 RKUHP  mencantumkan ketentuan Jika  permohonan  grasi  terpidana  mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh)  tahun  sejak  grasi  ditolak  bukan  karena terpidana  melarikan  diri,  pidana  mati  dapat  diubah menjadi  pidana  seumur hidup  dengan  Keputusan Presiden (keppres). Pidana  mati  dapat  diubah
menjadi  pidana  seumur  hidup  atau  paling  lama  20 tahun  penjara  jika  selama  masa  percobaan  yang bersangkutan,  menunjukkan  sikap  dan  perbuatan terpuji  dengan  Keppres  dengan  pertimbangan  MA, Hal  ini  menunjukan  sisi  kepastian  hukum  bagi pelaksanaan  eksekusi  setelah  grasinya  ditolak  oleh presiden.
Kemudian dalam Pasal 102 RKUHP dijelaskan bajwa Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara pelaksanaan  pidana  mati  diatur dengan  Undang- Undang. Hal ini mengisyaratkan bahwa RKUHP tetap memberi  kesempatan  bagi  para  pembuat  kebijakan untuk  dapat  mengoreksi  bagaimana  cara  eksekusi pidana  mati  yang  terbaik  sesuai  dengan pekembangan  wawasan  dan  zaman.  Pengaturan seperti ini mengisyaratkan bahwa RKUHP menganut azaz fleksibilitas/ elastisitas. (Khasan, 2017)
Prof.  Muladi  memberikan  syarat-syarat  untuk menentukan jenis-jenis  tindak  pidana  yang  perlu dijatuhi  pidana  mati  (capital  crimes)  dan  limitasi penerapannya (Muladi, & Sulistyani, 2020): a.Tindak pidana sangat berat (the most serious crimes,ICCPR 1966); b.Intentional crimes  with  lethal  or  other extremely  grave  consequences,  (ECOSOC,  1984); c.Perkecualian: kejahatan politik, non-violent financial crimes, non- violent religion practice (UN Commisson on  Human  Rights,  1999); d.Standar  ECOSOC mengatur  pedoman  penjatuhan  pidana  mati  dan menegaskan  bahwa:  (1).Pidana  mati  hanya diterapkan untuk tindak pidana sangat berat dengan konsekuensi  yang  mematikan  atau  sangat  berat;
Program Studi Magister Ilmu Hukum
327
(2).Pidana  mati  harus  sudah  diatur  pada  saat perbuatan  dilakukan; (3).Anak  di  bawah  umur  18 tahun pada saat melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana mati; demikian juga terhadap wanita mengandung atau ibu baru serta orang yang menjadi gila;  Atas  dasar bukti  dan  saksi  yang  sangat  jelas (clear  and  convincing  evidence); (4).Putusan  akhir (Final  judgment) yang  dilakukan  oleh  pengadilan yang berwenang atas dasar prinsip pengadilan yang adil "(air trial) bukan karena peradilan sesat (Article 14 ICCP); (5).Hak untuk mengajukan banding adalah wajib  ada  bagi  terpidana  (The  right  to  appeal is mandatory); (6).Pidana  mati  tidak  menghilangkan hak  bagi  terpidana  untuk  mencari  permohonan pengampunan atau grasi (The right to seek pardon); (7).Pidana mati harus ditangguhkan apabila perkara sedang ditunda karena sedang banding atau sedang ada  prosedur  lain  sehubungan dengan grasi  atau komutasi;
Berbagai negara  secara  variatif  (atas  dasar socio  cultural  and  political  environment) menyebutkan:  kejahatan  terhadap  kemanusiaan; pembunuhan; drug  trafficking;  terorisme;  treason; espionage; kejahatan  terhadap  keamanan  negara; political protest (Saudi Arabia); perkosaan; kejahatan ekonomi;  penculikan;  separatisme;  perzinahan (beberapa negara Timur Tengah); sodomi (beberapa negara Muslim); hudud misalnya Apostasy (beberapa negara Islam); blashphemy (beberapa negara Islam); perampokan  dengan  pemberatan  dan  lain-lain dipidana mati.
Dalam Pasal  52 RKUHP tentang  tujuan pemidanaan, dirumuskan  bahwa  pidana  tidak  boleh merendahkan  martabat  manusia. Hal  ini  sejalan dengan standar  ECOSOC  Res.  1984/50 yang menyatakan  bahwa "when  capital  punishment occurs,  it  shall  be  carried  out  so  as  to  inflict  the minimum  possible  suffering". Jadi  dapat  diartikan bahwa  ketika putusan  pidana  mati  dijatuhkan  maka harus  dijatuhkan  dengan  menerapkan  penderitaan paling sedikit bagi terpidana (Turner, 2018).

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dalam  pembahasan penelitian  mengenai pidana  mati  bersyarat  di Indonesia dapat  disimpulkan antara  lain bahwa kebijakan  formulasi  dalam  peraturan  perundang- udangan  pidana di  Indonesia masih  menimbulkan banyak  masalah  dalam  eksekusinya.  Masalah ketidakpastian  masa  tunggu  dan  anggapan  tidak memberikan  efek  jera  adalah  masalah  yang mengganggu rasa keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.  Pidana  mati  bersyarat  juga  tidak  diatur dalam  perundang-undangan  pidana  yang  sekarang berlaku  di  Indonesia; dan  pengaturan  pidana  mati RKUHP  Indonesia di  masa  depan akan  mengambil "jalan  tengah"  atau  yang  disebut  "Indonesian  Way" antara kelompok negara retensionis dan abolisionis. Penjatuhan pidana mati bersyarat dijatuhkan dengan menggunakan  prinsip  keseimbangan  sebagai batas toleranso dan legitimasi (margin of appreciation and legitimation),  yang  bersumber  dari  Ideologi
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, HAM & Kewajiban Asasi  Manusia  serta Asas-asas  hukum  umum  yang diakui  bangsa-bangsa  beradab.  Penjatuhan  pidana mati  bersyarat  sesuai  dengan  prinsip demi kepentingan hukum (due process of law) dan untuk menghindari pembunuhan diluar hukum (extrajudicial killing, summary  execution,  and killing  without  trial) yang merupakan pelanggaran HAM berat. Kemudian masih  perlu  pedoman  penjatuhan  pidana  mati  bagi hakim,  dengan  alternatif  pidana  seumur  hidup  atau pidana  penjara  20  tahun. Mengenai  penghapusan pidana  mati  secara  total  sangat  sulit  dilakukan  di Indonesia, karena keberadaannya tidak terlepas dari nilai-nilai  sosial, budaya,  dan  agama  dari masing- masing bangsa serta dari sejarah bangsa itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Alviolita,  Fifink    Praseida.,  &    Arief, Barda  Nawawi.
(2019).  Kebijakan  Formulasi  Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  di Indonesia. Law Reform, Vol.15, (No.1), pp.130- 148,https://doi.org/10.14710/ lr.v15i1.23359
Corteen, Karen., & Steele, Rachel. (2018). A Criminal Injustice  Suystem?  Sex  Offender  Suspect  and Defendans. Liverpool  Law  Review, Vol. 39, (No.3),pp.454–463,https://doi.org/10.1007/
s10991-018-9219-9
Anjari,  W.  (2015).  Penjatuhan  Pidana  Mati  di
Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
Jurnal Widya Yustisia, Vol.1, (No.2), pp 54-63.
Barus,  Z.  (2013).  Analisis  Filosofis  Tentang  Peta Konseptual  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Penelitian  Hukum  Sosiologis. Jurnal  Dinamika Hukum,Vol.13,(No.2), pp.307-308, http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212 Beltran  De  Felipe,  Miguel.,  &  Martin,  Adan Nieto.
(2012).  Human  Rights  as  a  Constraint  on Extradition in Death Penalty Cases. Journal of International  Criminal  Justice, Vol.12, (No.2), pp.107-118 ,https://doi.org/10.1093/jicj/mqsO4l
Bindler,  Anna.,  &  Hjalmarsson,  Randi.  (2020).  The Persistence  of  the  Criminal  Justice  Gender Gap:  Evidence  from  200  Years  of  Judicial Decisions. Journal of Law and Economics, Vol. 10, (No.3), pp. 207-2168.
Christianto,  H.  (2017). Pembaharuan  Makna  Asas Legalitas. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan, Vol.39,(No.3),pp.150-159, https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1512 Putra,  Sapto Handoyo  D.  (2018).  Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. PAKUAN LAW REVIEW, Vol.4, (No.
1), pp. 100-110.
Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi  Penelitian  Ilmu  Hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.32,(No.2),pp.133-
139,
https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339
Johnson,  David T.  (2010).  Asia’s  declining  death penalty. Journal  of  Asian  Studies, Vol.69, (No.2),pp.337-346,
https://doi.org/10.1017/S0021911810000021
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Karim,  Manna Ammar Abdul.,  Ignatova,  Milena  A.,
Vasilenko, Alexandra S., Naurzalieva, Saule M., & Jakubo, Murkshtis Marjus. (2020). Liability for religiously  motivated  murder  in  muslim countries. International Journal of Psychosocial
Rehabilitation, Vol.24, (No.5), pp.4652-4657, https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I5/PR202017
8
Khasan,  M. (2017).  Prinsip-prinsip  keadilan  hukum dalam  asas  legalitas  hukum  pidana islam. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.6, (No.1), pp.21-36.
Kyambalesa,  H.  (2019).  The  Death  Penalty:
Arguments  For  and  Against. SSRN  Electronic Journal,Vol.12,(No.1),pp.1-29, https://doi.org/10.2139/ssrn.3474715
Lalu, Niksons G. (2015). Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia. to-ra, Vol.1, (No.1), pp.57-66,
https://doi.org/10.33541/tora.v1i1.1095
Lindsey, T. (2018). Indonesian Constitutional Reform:
Muddling Towards Democracy. In Public Law in East Asia, Vol.1, (No.1), pp.120,
https://doi.org/10.4324/9781315089263-12
Maulidah, Khilmatin., & Jaya, Nyoman Serikat Putra (2019).  Kebijakan  Formulasi  Asas  Permaafan Hakim  Dalam  Upaya Pemabaharuan  Hukum Pidana Nasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,Vol.1,(No.3),pp.281-293,
https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293
Nagin,  Daniel.,  &  Pepper,  John (2012).  Deterrence and  the  death  penalty.  In Deterrence  and  the DeathPenalty,Vol.1,(No.1),pp.1-25,
https://doi.org/10.17226/13363
Jaya,  Nyoman Serikat P. (2016).  Hukum  (Sanksi) Pidana  Adat  Dalam  Pemabaharuan  Hukum Pidana  Nasional. Masalah-Masalah  Hukum, Vol.45,(No.2),pp.123–130,
https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.123- 130
Rado,  Rudini Hasyim,  Arief,  Barda.  Nawawi,  & Soponyono,  Eko.  (2016).  Kebijakan  Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik SARA di Kepulauan  Kei  Dalam  Upaya Pembaharuan Hukum  Pidana  Nasional. Law  Reform, Vol. 12,(No.2),pp.266-267,
https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15879
Toule,  E. (2016).  Eksistensi  Ancaman  Pidana  Mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum PRIORIS, Vol.3, (No.3), pp103– 110.
Turner,  B. (2018).  Pope  Francis  and  the  Death Penalty: A Conditional Advance of Justice in the Law of Nations. Nova et vetera, Vol.16, (No.4), pp.1041-1050,
https://doi.org/10.1353/nov.2018.0038
Unnever,  J. (2010).  Global  support  for  the  death penalty. Punishment  and  Society, Vol.12, (No.
4),pp.463–484,
https://doi.org/10.1177/1462474510376586
Zoomers,  A.  (2010).  Globalisation  and  the foreignisation of space: seven processes driving the  current  global  land  grab. The  Journal  of Peasant Studies, Vol.37, (No.2), pp.37–41, https://doi.org/10.1080/03066151003595325
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Zaini,  I. (2013). Pelaksanaan  Eksekusi  Hukuman Mati  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  (Upaya Pencarian  Kepastian  Hukum). Jurnal  Nestor
Magister Hukum, Vol.2 ,(No. 3), pp. 1-21.

## ARTIKEL
Hood, Roger., & Hoyle, Carolyn. (2012). The Death
Penalty:  A  Worldwide  Perspective.  In The
Death  Penalty:  A  Worldwide  Perspective.
Retrieved from https://doi.org/10.1093/
acprof:oso/9780199228478.001.0001

## BUKU
Arief,  Barda N.  (2014). Bunga  Rampai  Kebijakaan
Hukum Pidana:  Perkembangan  Penyusunan Konsep  KUHP  Baru.  Bandung:  Kencana
Persada Media.
Jaya,  Nyoman Serikat Putra (2017). Pembaharuan Hukum  Pidana (I).  Semarang:  PT.  Pustaka
Rizki Putra.
Muladi.,  &  Sulistyani,  Diah.  (2020). Catatan  Empat
Dekade Perjuangan Turut Mengawal
Terwujudnya  KUHP  Nasional  (Bagian  I,  1980- 2020) (I).  Semarang:  Universitas  Semarang
Press.