ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU

## Nora Feriyani
KPU Kab. Barito Timur Kalimantan Tengah E-mail: orapetra@gmail.com

## Abstract :
The  purpose  of  this  study  is  to  juridically  analyze  the  decisions  of  the  Election  Organizers  Honor Council  Number  56  /  DKPP-PKE-IV  /  2015  and  Number  81  /DKPP-PKE-IV  /  2015  for  the  General Election Commission as Election Organizers. The type of legal research used is normative legal research or  library  legal  research  that  is  a  type  of  legal  research  obtained  from  library  studies  by  analyzing  a legal  issue  through  legislation,  literature  and  case  approach.  The  results  of  this  study  explain  that  the First  Election  Board Honorary  Council  has  the  authority  to  handle  violations  of the  Code  of  Ethics  by Election Organizers, DKPP Decision number: 56 / DKPP-PKE-IV / 2015 and number: 81 /DKPP-PKE- IV / 2015 does not provide protection the law for the parties in this case the Candidate Pair, Voters and Carrier Party, therefore the DKPP should only decide matters concerning the Violation of the Election Code of Ethics. Second, to ensure the existence of Certainty, Equity and Legal Use, the DKPP decision which can have a very large impact as DKPP decision number: 56 / DKPP-PKE-IV / 2015 and number: 81 / DKPP-PKE-IV / 2015, needs regulation which regulates to be submitted or tested at PTUN.
Keywords: Election Commission, Honorary Board of Election organizers, Election Organizers Code of Ethics

## Abstrak :
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  secara  yuridis  putusan  Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015 bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu.
Jenis  Penelitian  Hukum  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum kepustakaan  yaitu  suatu  jenis  penelitian  hukum  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dengan menganalisis  suatu  permasalan  hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan,  literatur-literatur  dan pendekatan kasus.
Hasil  dari  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa Pertama Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu mempunyai kewenangan dalam penanganan pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu, Putusan DKPP  nomor  :  56/DKPP-PKE-IV/2015  dan  nomor  :  81/DKPP-PKE-IV/2015  tidak  memberi perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam  hal  ini  Pasangan  Calon,  Pemilih  dan  Partai  Pengusung, oleh  karena  itu  seharusnya  DKPP  hanya  memutus  hal  yang  menyangkut  Pelanggaran  Kode  Etik Penyelenggara  Pemilu  saja. Kedua, untuk  menjamin  adanya  Kepastian,  Keadialan  dan  Kemanfaatan Hukum  maka  keputusan  DKPP  yang  dapat  menimbulkan  dampak  yang  sangat  besar  sebagaimana putusan  DKPP  nomor  :  56/DKPP-PKE-IV/2015  dan  nomor  :  81/DKPP-PKE-IV/2015,  perlu  regulasi yang mengatur untuk dapat diajukan atau diuji di PTUN.
Kata kunci: KPU, DKPP, Kode Etik Penyelenggara Pemilu

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pada  pelaksanaan  kegiatan  pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan Tengah  tahun  2015,  ada  2  (dua)  tahapan yang  rawan  menjadi  objek  sengketa  baik pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN),
Bawaslu
Provinsi maupun Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan (DKPP)  adapun  tahapan  yang  dimaksud adalah  pada  Tahapan  Penetapan  Pasangan Calon dan Penetapan Rekapitulasi perolehan suara  sekaligus  penetapan  calon  terpilih, pada  kedua  tahapan  inilah  sangat  sering terjadi  sengketa  pemilihan,  yang  menjadi objek  gugatan  tersebut  adalah  Keputusan Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi  ataupun Kabupaten/Kota,    jika  pada  tahapan  rekapi- tulasi  dan  penetapan  calon  terpilih  juga dimungkinkan adanya sengketa di Mahkamah Konstitusi jika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
KPU  Provinsi  Kalimantan  Tengah sesuai  juga  dengan  Tahapan  jadwal  yang telah disusun untuk melaksanakan penelitian dan  klarifikasi  sesuai  standard  yang  berlaku dan memutuskan sebagaimana yang tertuang dalam    Surat  Keputusan  KPU  Provinsi Kalimantan  Tengah  Nomor  30/Kpts-Prov- 020/2015  tanggal  24  Agustus  2015  tentang Penetapan  Pasangan  Calon  Dr.  Ujang Iskandar,  ST.,  M.Si    sebagai  Calon Gubernur  dan  H.  Jawawi,  SP.,  S.Hut,.  MP
sebagai  Calon  Wakil  Gubernur  Kalimantan Tengah   Tahun 2015.
Pasca  dikeluarkanya  Keputusan  KPU
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts-Prov-020/2015  tanggal  24  Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dr. Ujang  Iskandar,  ST.,  M.Si  sebagai  Calon Gubernur  dan  H.  Jawawi,  SP.,  S.Hut,.  MP sebagai  Calon  Wakil  Gubernur  Kalimantan Tengah      Tahun  2015,  pasangan  calon  H Sugianto  Sabran  sebagai  Calon  Gubernur dan  Habib  H.  Said  Ismail  sebagai  Calon Gubernur  mengajukan  Pengaduan  kepada DKPP  (Dewan Kehormatan  Penyelenggaera
Pemilihan Umum) Nomor 133/I-P/L- DKPP/2015 yang diregistrasi dengan perkaran  Nomor  56/DKPP-PKE-IV/2015, sebagai  Pengadu  I,  sedangkan  Mulyadi selaku Ketua DPW PPP Provinsi kalimantan Tengah  dan  Moh.  Iqbal  Daud  selaku Sekretaris  DPW  PPP  Provinsi  Kalimantan Tengah  Juga  Melakukan  Pengaduan  kepada DKPP  (Dewan Kehormatan  Penyelenggaera
Pemilihan Umum) Nomor 195/I-P/L- DKPP/2015 yang diregistrasi dengan perkaran  Nomor  81/DKPP-PKE-IV/2015, sebagai Pengadu II.
DKPP menyampaikan
Amar
putusannya  adalah  mengabulkan  sebagian permohonan pengadu yaitu berupa pembatalan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan  Tengan  Nomor  30/Kpts-Prov- 020/2015  tanggal  24  Agustus  2015  tentang Penetapan  Pasangan  Calon  Dr.  Ujang
Iskandar, ST., M.Si sebagai Calon Gubernur dan  H.  Jawawi,  SP.,  S.Hut,.  MP  sebagai Calon  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Tengah Tahun  2015  dan  penjatuhan  pemberhentian sementara  dan  peringatan  kepada  Komisio- ner KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  dari  uraian  tersebut  di atas,  penulis  akan  mencoba  membahas tentang  Analisa  Yuridis  terhadap  Putusan DKPP  Nomor  56/DKPP-PKE-IV/2015  dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015, bagi
Komisi Pemilihan
Umum sebagai penyelenggara  Pemilu,  yang  lebih  rincinya disampaikan sebagai berikut:
Apakah
Putusan Lembaga Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP) sudah  memberikan  Perlindungan  Hukum bagi  para  pihak?  Akibat  Hukum  Putusan DKPP  Nomor  56/DKPP-PKE-IV/2015  dan Nomor  81/DKPP-PKE-IV/2015,  terhadap Komisi  Pemilihan  Umum  dan  Pasangan calon  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015.

## PEMBAHASAN

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PUTUSAN  DEWAN  KEHORMATAN PENYELENGGARA  PEMILU  NOMOR 56/DKPP-PKE-IV/2015  DAN  NOMOR 81/DKPP-PKE-IV/2015  BAGI  KOMISI PEMILIHAN

## UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU
Setiap  Lembaga  di  Negara  Indonesia agar dapat mewujutkan tugas dan
tanggungjawabnya  maka  hal  yang  menjadi salah  satu  pokok  yang  menjadi  tolak  ukur keberhasilan  adalah  dengan  meningkatkan Sumber  Daya  Manusia  yang  ada  dalam lembaga tersebut, dan nada bebegai kegiatan yang dapat dilakukan untuk dapat  mencapai hal tersebut dan dengan dibuatnya Kode etik dapat mewujutkan peningkatan Sumber daya manusia pada lembaga tersebut.
Demikian juga halnya dengan Penyelengara  Pemilihan  Umum,  tentunya mempunyai  Kode  Etik  sebagai  batasan dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung jawabnya, untuk lebih memperjelas mengenai  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilu maka  akan  diuraikan  sebagai  berikut  ; Menurut Peraturan Bersama Komisi Pemilihan  Umum,  Badan  Pengawas  Pemilu dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilu  Nomor  13  Tahun  2012,  Nomor  11 Tahun  2012  dan  Nomor  1  Tahun  2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum,  pada  pasal-pasal  nya  menerangkan hal-hal sebagai berikut :
Pasal  1  Ayat  (1)  Pemilihan  Umum selanjutnya  disingkat  Pemilu  adalah  Sarana Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  dalam  Negara kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila,    dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 Ayat  (5)  Penyelenggara  Pemilu  adalah Lembaga  yang  menyelenggarakan  Pemilu
yang  terdiri  atas  Komisi  Pemilihan  Umum dan  Badan  Pengawas  Pemilu  sebagai  satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu untuk memilih  angora  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwalikan  Rakyat  Daerah,  Presiden  dan Wakil  Presiden  secara  langsung  oleh Rakyat,  serta  untuk  memilih  Gubernur, Bupati dan Walikota secara Demokratis. Ayat  (6)  Kode  Etik  Penyelenggara Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Kode Etik  adalah  satu  kesatuan  landasan  norma moral,  etis  dan  filosofi  yang  menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan  umum  yang  diwajibkan,  dilarang patut  atau  tidak  patut  dilakukan  dalam semua tindakan dan ucapan.
Ayat (22) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum,
selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga  Pemilu  yang  bertugas  menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan  merupakan  satu  kesatuan  fungsi penyelenggara Pemilu.
Pasal    2  Ayat  (1)  Kode  Etik berlandaskan pada:
a.  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang;
c.Sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu; dan d. Azas Penyelenggara  Pemilu.
Ayat  (2)  Kode  Etik  bersifat  mengikat serta  wajib  dipatuhi  oleh  anggota  KPU, anggota  KPU  Provinsi  atau  KIP  Aceh, anggota  KPU  Kabupaten/Kota  atau  KIP Kabupaten/Kota,  PPK,  PPS,  KPPS,  PPLN, dan  KPPSLN  serta  Bawaslu,  Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu  Kecamatan,  Pengawas  Pemilu Lapangan,  dan  Pengawas  Pemilu  Luar Negeri.
Ayat  (3)  Kode  Etik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf  d  berlaku  bagi  jajaran  sekretariat penyelenggara Pemilu dengan penegakannya  dilakukan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait  penegakan  disiplin  dan  kode  etik kepegawaian.
Pasal  4  Kode  Etik  bertujuan  untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas  anggota  KPU,  anggota  KPU Provinsi  atau  KIP  Aceh,  anggota  KPU Kabupaten/Kota  atau  KIP  Kabupaten/Kota, PPK,  PPS,  KPPS,  PPLN,  dan  KPPSLN, serta  anggota  Bawaslu,  Anggota  Bawaslu
Provinsi, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu
Kecamatan,  anggota  Pengawas  Pemilu Lapangan,  dan  anggota  Pengawas  Pemilu Luar Negeri.
Pasal  11  Dalam  melaksanakan  asas kepastian  hukum,  Penyelenggara  Pemilu berkewajiban:
a.  melakukan  tindakan  dalam  rangka penyelenggaraan  Pemilu  yang  secara  tegas diperintahkan  oleh  peraturan  perundang- undangan;
b.  melakukan  tindakan  dalam  rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;
c.  melakukan  tindakan  dalam  rangka penyelenggaraan  Pemilu,  menaati  prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan; dan d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan  yang berkaitan  dengan Pemilu  sepenuhnya  diterapkan  secara  tidak berpihak dan adil.
Pasal  17  Penyelenggara  Pemilu  yang melanggar  Kode  Etik  dikenai  sanksi.  (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Teguran tertulis;
b. Pemberhentian sementara; atau
c. Pemberhentian tetap.
Selain  itu  juga  menurut  Peraturan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun
2017  Tentang  Kode  Etik  dan  Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
Pasal 1 Ayat (4) Kode Etik
Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas  moral,  etika, dan  filosofi  yang  menjadi pedoman  perilaku  bagi  Penyelenggara Pemilu  berupa  kewajiban  atau  larangan, tindakan  dan/atau  ucapan  yang  patut  atau
tidak  patut  dilakukan  oleh  Penyelenggara Pemilu.
Pasal  5  Ayat  (2)  Kode  Etik  bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh:
a.    anggota  KPU,  anggota  KPU  Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota  atau  KIP  Kabupaten/Kota,
PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS;
b.    Jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu. Sebagaimana  kita  ketahui  bersama  bahwa Pemilihan Umum adalah Sarana
Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil,  untuk melaksanakan  hal  tersebut  maka  perlu adanya  lembaga  yang  menyelenggarakan Pemilihan  dalam  hal  ini  sebagai  mana  yang telah  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentangan  Pemilihan  Umum, Penyelenggara  Pemilihan  Umum  adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  (BAWASLU) pada  semua  tingkatanya,  sedangkan  untuk menjamin  Penyelenggara  Pemilihan  Umum tidak melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik  maka  menjadi  tugas  dan  tanggung jawab  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilu  (DKPP)  sebagaimana  Peraturan
Dewan
Kehormatan
Penyelenggara
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Kode  Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (4) Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas  moral,  etika, dan  filosofi  yang  menjadi pedoman  perilaku  bagi  Penyelenggara Pemilu  berupa  kewajiban  atau  larangan, tindakan  dan/atau  ucapan  yang  patut  atau tidak  patut  dilakukan  oleh  Penyelenggara Pemilu.
Kode  etik  ini  mengikat  dan  wajib dipatuhi  oleh  Penyelenggara  Pemilihan Umum  pada  semua  tingkatannya,  untuk menjamin  kepastian  hukum  sebagaiman lembaga  Negara  yang  lain  maka  kode  etik penyelenggara  Pemilu  dibuat  secara  tertulis dan  belandaskan  Prinsif-prinsif  penyeleng- gara Pemilu. Kepastian Hukum bertitik tolak pada  azas  Penyelenggara  Pemilu  yang bertitik  tolak  pada  jaminan  pelaksanaan semua  kegiatan  penyelenggaraan  Pemilu sesuai  dengan  tahapan  Jadwal  yang  telah  di tentukan  dan  memenuhi  standar  ketentuan yang  berlaku,  yang  mana  secara  tegas dilakukan  sebagaimana  yang  diperintahkan oleh undang-undang dan delama
pelaksanaan tindakan sesuai dengan Yurikdiksi masing-masing dan tidak melampaui  kewenangan  yang  telah  melekat pada masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu  pada  semua  tingkatannya,  serta mentaati prosedur yang telah ditetapkan dan
sepenuhnya mentaati peraturan yang berlaku yang mengatur tentang Pemilihan Umum. Sedangkan tentunya sebagaimana lembaga  Negara  lainnya  maka    penerapan Kode  Etik  penyelenggara  Pemilu  bertujuan untuk  menjaga  kemandirian,  integritas,  dan kredibilitas  penyelenggara  Pemilu  pada semua  tingkatannya,  agar  dapat  tercapai Pemilu sebagai Sarana Pelaksanaan kedaulatan  rakyat,  Pada  masa  sekarang  ini Kode  Etik  tidak  hanya  berlaku  pada Komisioner  Penyelenggara  Pemilu  pada semua  tingkatan  tetapi  juga  berlaku  dan mengikat bagi jajaran Sekretariat penyelenggara  Pemilu  yaitu  ASN  yang menfasilitasi  kegiatan  dan  pelaksanaan Penyelenggaran  Pemilihan  Umum.  Karena seiring  perkembangan  yang  terjadi  ada kemungkinan  bahwa  yang  dapat  melakukan pelanggaran terhadap kode etik adalah pihak Sekretariat Penyelanggara Komisi Pemilihan Umum  oleh  karena  itu  jika  terbukti melanggar  kode  etik  pihak  sekretariat  dapat dikenakan  Sanksi  yang  sama  berlaku  pada Komisioner Penyelenggara Pemilu.
Untuk  meperkuat  daya  berlakunya Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  Nomor 13  Tahun  2012,  Nomor  11  Tahun  2012  dan Nomor  1  Tahun  2012  tentang  Kode  Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Dewan Kehormatan
Penyelenggara  Pemilihan  Umum  Republik
Indonesia  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
menerapkan  sanksi  jika  terbukti  melakukan pelanggaran yaitu berupa pemberian sanksi :
a. Teguran tertulis;
b. Pemberhentian sementara; atau
c. Pemberhentian tetap.
Kode  Etik  dan  Perilaku  Penyelenggara Pemilihan  Umum  ini  berlaku  sifatnya internal  bagi  Penyelenggara  Pemilihan Umum  pada  semua  jajarannya  dan  pada semua  tingkatanya,  artinya  tidak  berlaku pada  lembaga  lain  diluar  penyelenggara Pemilu,  sebagai  mana  kita  telah  bahas  pada halaman  sebelumnya  bahwa  hanya  DKPP lah tempat warga Negara Indonesia ataupun juga peserta Pemilu dapat menuntut pertanggungjawaban  Penyelenggara  Pemilu terhadap  dugaan  pelanggaran  kode  etik  dan perilaku penyelenggara Pemilu yang menyimpang  dan  tidak  sesuai  peraturan yang berlaku.
Namun  belakangan  ini  dapat  kita  lihat bahwa  Putusan  DKPP  terhadap  Penyeleng- gara  Pemilu  menyebabkan  pihak  lain dirugikan dalam hal ini lebih sering diterima oleh  partai  politik  atau  perseorangan  selaku peserta  pemilihan  umum  tanpa  proses  atau mekanisme  diperadialan  sebagaimana  yang ditentukan oleh norma hukum yang mengaturnya,  oleh  karena  itu  pada  bahasan selanjutnya  akan  dibahas  hal  tersebut bagaiman dengan Putusan DKPP yang dapat
berlaku  Eksternal  dan  dapat  dikatakan melampaui kewenangannya.
Kode Etik Penyelenggara  Pemilu adalah  suatu  Standart  Etika  yang  haruslah memenuhi tiga tujuan hukum yaitu Keadilan,  Kemanfaatan  dan  Kepastian Hukum,  dan  menjadi  ketentuan  yang mengikat dan wajib dipatuhi bagi penyelenggara Pemilu pada semua tingkatan dan  jajarannya  sebagai  batasan  dalam melaksanakan  tugas  dan  kewenangan  serta untuk  dapat  melindungi  hak-hak  peserta pemilu,  pasangan  calon  dan  Pemilih,  oleh karena  itu  terhadap  pelanggaran  Kode  Etik akan  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
Etika  profesi  adalah  sikap  etis  sebagai bagian  integrasi  dari  sikap  hidup  dalam menjalani  kehidupan  sebagai  pengembang profesi.  Kepatuhan  pada  etika  profesi bergantung  pada  akhlak  pengemban  profesi yang bersangkutan karena awam tidak dapat menilai,  karenanya  kalangan  pengemban profesi  itu  sendiri  membutuhkan  adanya pedoman  objektif  yang  lebih  kongkrit  bagi pelaku profesionalnya yang kemudian diwujutkan dalam seperangkat kaidah perilaku  sebagai  pedoman  yang  harus dipatuhi  dalam  mengembang  profesi  yang disebut  kode  etik  profesi  (disingkat  kode etik) berupa tertulis ataupun tidak tertulis. Pada  dasarnya  disatu  pihak  kode  etik termasuk  kelompok  kaidah  moral  positif yang  bertujuan  untuk  menjaga  martabat
profesi  yang  bersangkutan,  dan  dilain  pihak bertujuan  untuk  melindungi  pasien  atau klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan  keahlian  dan/atau  otoritas 1
Oleh  karena  itu  Lembaga  Penyelenggara Pemilihan  Umum  yaitu  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU),  Badan  Pengawas  Pemilu (bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaran  Pemilihan  Umum  (DKPP), mempunyai  tugas  dan  kewenangan  masing- masing,  sedangkan  secara  khusus  tugas  dan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaran  Pemilihan  Umum  (DKPP) adalah  menjaga  Profesionalisme  kedua penyelenggaran  Pemilihan  Umum  lainnya yaitu  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dan Badan  Pengawas  Pemilu  (bawaslu)  dengan jalan  menerima  pengaduan  klien  (warga masyarakat ) memproses pengaduan tersebut dengan  proses  persidangan  pada  Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilihan Umum  (DKPP),  sebagaimana  yang  telah diatur  dalam  kode  etik  penyelenggara Pemilihan  umum  dan  Peraturan  Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilihan Umum (DKPP).
Dalam  rangka  menjaga  profesionalitas dan kemandirian penyelenggara pemilu yang memuat  prinsif-prinsip  penyelenggaraan pemilu  sebagaimana  diatur  oleh  konstitusi dan  undang-undang  serta  sifat  moral  yang wajib  dimiliki  oleh  penyelenggara  Pemilu
1 Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, 2012 Dasar- Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 92
dalam  mengawal  proses  pemilihan  umum, etika sebagai cabang utama filsafat berfungsi untuk  menilai standart   moral dan perilaku,  dengan  berkembangnya  profesi manusia  mendorong  kajian  etika  profesi, bahkan  hal  ini  sudah  terspesialisasi  sesuai dengan  bidangnya  masing-masing,  Etika profesi  sudah  terbentuk  dan  tertuang  dari berbagai kode etik profesi.
Kegiatan  Pemilihan  Umum  ( General Election )  juga  merupakan  salah  satu  sarana penyaluran  hak  azasi  warga  negara  yang sangat  prinsipil.  Oleh  karena  itu,  dalam rangka  pelaksanaan  hak-hak  azasi  warga negara  adalah  keharusan  bagi  pemerintah untuk  menjamin  terlaksananya  penyeleng- garaan  pemilihan  umum  sesuai  dengan jadwal  ketatanegaraan  yang  telah  ditentu- kan,  sesuai  dengan  prinsip  kedaulatan ditangan  rakyat  untuk  menentukannya. Adalah  pelanggaran  terhadap  hak-hak  azasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat  penyelenggaraan  pemilihan umum  tanpa  persetujuan  para  wakil  rakyat, ataupun  tidak  melakukan  apa-apa  sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.
Adapun  tujuan  penyelenggaraan  pemilihan umum ada 4 (empat) yaitu :
a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah   secara tertib dan damai ;
b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian  pejabat  yang  akan  mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; c. Untuk  melaksanakan  prinsip  kedaulatan ditangan  rakyat  ;  dan  untuk  melaksanakan prinsip hak-hak azasi warga negara 2
Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak Atas Putusan Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Putusan DKPP Nomor 56 dan
81/DKPP-PKE-IV/2015 tersebut, dapat dikatakan bahwa DKPP telah keliru  menilai pengaduan para pengadu dan bah- kan melampaui  batas  kewenangannya ( out of authority ). Sehingga menjadi alasan kena- pa putusan  DKPP Nomor  56  dan 81/DKPP- PKE-IV/2015 sangatlah  kontroversial  dan menimbulkan  berbagai  tanda  tanya  publik. Hal itu disebabkan karena DKPP memberik- an  sebuah  putusan  yang  tidak  hanya memutus  pengaduan  pelanggaran  kode  etik namun  sudah  menyentuh  ranah  teknis penyelenggaraan  tahapan  pemilu,  DKPP yang  hanya  memiliki  tugas  utama  menjaga kode  etik  penyelenggara  pemilu.  Oleh karena  itu,  DKPP  dalam  memutus  perkara tersebut  bisa  dikatakan  melampaui  batas kewenangan  nya  ( out  of  authority )  dalam memutus  perkara  pelanggaran  kode  etik penyelenggara  Pemilu  yang  tercermin  pada pokok putusannya, yaitu sebagai berikut :
2 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,SH Pengantar Ilmu Hukum Tata Negar, Jakarta: Rajawali Pers 2014   hal 419
1. Putusan  DKPP  menjatuhkan  sanksi berupa  Pemberhentian  Sementara  kepada Teradu  I,  II,  III  atas  Nama  Ahmad  Syar’i sebagai  Ketua  merangkap  Anggota,  Daan Rismon, dan Sepmiwawalma masing- masing  sebagai  Anggota  KPU  Provinsi Kalimantan  Tengah sampai  keputusan tentang pasangan calon yang mengakibatkan penjatuhan  sanksi  pelanggaran  kode  etik  ini dikoreksi oleh  Komisi  Pemilihan  Umum Republik  Indonesia  sebagaimana  mestinya dalam  waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari sejak dibacakannya Putusan ini, dapat dinilai bahwa putusan ini melampaui batas kewenangangan  DKPP  hal  ini  dikarenakan DKPP hanya memutus mengenai pelanggaran  Kode  Etik,  dan  tidak  dikaitkan dengan  perubahan  status  Pasangan  calon apalagi  keputusan  tentang  pasasangan  calon tersebut  telah  ditetapkan  oleh  pihak  yang memang berkewenangan ( bevoegdheid ) berdasarkan  undang-undang,  sehingga  hal ini menjadi kebingungan bagi pemilih untuk menyalurkan  hak  pilihnya  dan  mengingat juga waktu yang sudah sangat dekat dengan waktu  hari  pemilihan,  selain  itu  anggaran yang  sudah  dikeluarkan  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  Provinsi  kalimantan Tengah  dalam  hal  Alat  Peraga  Kampanye, bahan  sosialisasi  dan  lainnya  menyebabkan adanya  pemborosan  serta  juga  pihak pasangan  calon  yang  karena  Putusan  DKPP ini  berubah  statusnya  tidak  dapat  lagi menjadi  peserta  Pemilihan  Gubernur  dan
Wakil  Gubernur  Kalimantan  tengah  tahun 2015  telah  mengeluarkan  biaya  yang  cukup banyak  sebagai  bahan  yang  diperuntukan nantinya  mensosialisasikan  Visi,  Misi  dan Program  dapat  menimbulkan  kerugian,  dan hal ini dapat berupa moril dan materil. 2. Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi terbukti  punya    itikad  baik,  agar  dapat mengakomodir hak Konstitusional masyarakat  untuk  dapat  memberi  pilihan pemimpin  yang  sesuai  dengan  kondisi  dan kebutuhan  masyarakat  Kalimantan  Tengah, juga memberi kesempatan bagi partai Politik untuk dapat mengusung calon Gubernur dan wakil  Gubernur  sebagai  salah  satu  tujuan terbentuknya  Partai  Politik  yaitu  mampu mengusung dan memberi kepada masyarakat pilihan  pemimpin  pada  tingkatan  daerah sebagai  bentuk  politik  rekrutmen  yang  baik dan  benar,  serta  juga  memberikan  hak konstitusional  masyarakat  sebagai  Pasangan Calon atau mencalonkan dirinya sebagaimana  yang  diamanakankan  Undang- undang,  dengan  banyaknya  pilihan  karena calon  lebih  dari  dua  Pasangan  calon alternatif  pilihan  akan  lebih  banyak  dan tentu  lebih  baik,  dengan  adanya  putusan DKPP  No.  56  dan  81/DKPP-PKE-IV/2015, maka menutup semua kesempatan baik bagi Partai  Politik,  Pasangan  Calon  maupun Masyarakat pada umumnya, sehingga tujuan partai politik tidap tercapai.
3. Bahwa Putusan DKPP DKPP No. 56 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015  dari  segi  tujuan
hukum  sebagaimana  kita  ketahui  yaitu Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaa- tan  Hukum  tidak  dapat  tercapai  hal  ini dikarenakan  tidak  ada  jaminan  kepastian Hukum  pasca  penetapan  Pasangan  Calon Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan Tengah  oleh  KPU  Provinsi  Kalimantan Tengah  hal  ini  dikarenakan  Putusan  DKPP DKPP  No.  51  dan  86/DKPP-PKE-IV/2015, memerintahkan  KPU  Provinsi  megoreksi Penetapan KPU Provinsi Kalimantan tengah padahal  pada  prinsipnya  DKPP  adalah lembaga  untuk  penyelesaian  perkara  Kode Etik,  dan  sanggat  tidak  adil  bagi  Partai Politik  dan  Warga  negara  dihilangkan  hak konstitusionalnya  oleh  lembaga  bukan peradilan,  dari  segi  kemanfaatannya  tidak secara nyata bagi pendukung pasangan calon dan parpol tertentu  yang berdampak dengan putusan  DKPP  No.  51  dan  86/DKPP-PKE- IV/2015.  Dengan  demikian  putusan  DKPP No. 56 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015 tersebut tidak memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak secara khusus Komisi pemilihan  Umum  Provinsi  Kalimantan Tengah  dan  terlebih  lagi  bagi  Partai  politik sebagai pengusung dan warga negara/masyarakat  sebagai  pasangan  calon serta  juga  bagi  para  pemilih  tidak  diberikan kesempatan  untuk  mempunyai  opsi  pilihan yang lebih banyak.
Perlindungan  hukum  dalam  konteks Hukum  Administrasi  Negara  merupakan gambaran  dari  bekerjanya  fungsi  hukum
untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum, yakni  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian hukum.  Perlindungan  hukum  adalah  suatu perlindungan  yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan),  baik  yang  secara  tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: a.  Perlindungan  hukum  preventif,  yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan  atau  pendapat  sebelum  suatu keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk yang definitif b.  Perlindungan  hukum  represif,  yakni bentuk  perlindungan  hukum  di  mana  lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa 3
Menurut  penulis  perlindungan  Hukum yang  diberikan  melalui  putusan  DKPP Nomor    56  dan  81/DKPP-PKE-IV/2015, harus  dapat  memberikan  perlindungan hukum  bersifat  preventif    yaitu  dimana paska  putusan  DKPP  tersebut  tidak  malah menimbulkan  persoalan  baru  sebagai  akibat dikeluarkannya  putusan  DKPP  56  dan 81/DKPP-PKE-IV/2015  yang  secara  fakta merugikan  Pasangan  Calon,  Partai  Politik dan  Pemilih  serta  secara  utama  adalah Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah,  selain  itu  juga  legilasi  pemerintah
3 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hal 41
dalam  bentuk  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2015  tentang penetapan  peraturan  pemerintah  nomor  1 tahun  2014  tentang  pemilihan  Gubernur, Bupati  dan  Walikota  menjadi  Undang- Undang,  sebagaimana  perubahan  terakhir Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 Tentang  pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota, belum memberikan bentuk perlindungan yang kongkrit tentang kesempatan  bagi  pasangan  calon  yang merasa di rugikan atas putusan DKPP untuk dapat  melakukan  upaya  hukum  lainnya sebagai  mana  yang  diberikan  oleh  undang- undang  pada  peradilan  umum  biasa,  oleh karena  itu  menurut  penulis    Perlindungan hukum  preventif  yang  seharusnya  diberikan dalam  bentuk  Legilasi  dalam  bentuk Undang-Undang,  agar  putusan  DKPP  yang memang  dirasakan  merugikan  kepentingan Pasangan  Calon,  Partai  Politik  dan  Pemilih dapat diuji di Peradilan Umum dalam hal ini Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  sedangkan Putusan  DKPP  yang  hanya  menyangkut pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu  untuk  dapat  dilaksanakan  secara serta merta.
Gustav  Radbruch  mengajarkan  bahwa ada  3  (tiga)  ide  dasar  hukum  yang  oleh sebagian  besar  pakar  teori  hukum  dan filsafat  hukum,  juga  di  identikan  sebagai tiga tujuan hukum, Yaitu Keadilan (Gerechtigkeif),  Kemanfaatan  (zwemaszig- keit)  dan  Kepastian  Hukum  (Rechtssicher-
keif)  yang  penggunaannya  dengan  asas prioritas dalam menetukan tujuan hukum 4 .
Kalau menyimak putusan DKPP Nomor    56  dan  81/DKPP-PKE-IV/2015, maka  Keadilan  Hukum  dan  Kepastian hukum  tidak  terpenuhi  bagi  beberapa  pihak secara  khusus  bagi  Pasangan  calon  yang dibatalkan  oleh  KPU  sebagai  bentuk menjalankan  putusan  DKPP  dan  Gabungan Partai Pengusung yang tidak bisa mengusung  calon  terbaik  yang  menjadi pilihan  partainya.  Hal  ini  dikarenakan  KPU melaksanakan  Putusan  DKKP  tersebut dengan mencabut keputusan tentang penetapan  pasangan  calon  Gubernur  dan wakil  Gubernur  Kalimantan  Tengah  tahun 2015 tersebut.
Akibat  Hukum  Putusan  DKPP  Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015,  Terhadap  Komi- si  Pemilihan  Umum  dan  Pasangan  calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015
Sebagai  bentuk  pelaksanaan  Putusan DKPP  No.  56  dan  81/DKPP-PKE-IV/2015, maka  menimbulkan  Kepastian  Hukum luntur  nilainya  dikarenakan  Keputusan Penetapan  Pasangan  Calon  sebagaimana yang  diatur  dalam  Undang-Undang  dapat dibatalkan  oleh  sidang  DKPP  bukan dikarenakan  putusan  lembaga  peradilan umum  yaitu  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, dan hal ini menghilangkan Hak
4 Achmad Ali, Meyibak Tabir Hukum Gunung Agung, Jakarta,2002, Hal 3
Konstitusional  warga  negara  untuk  dipilih dan  memilih,  proses  yang  dilakukan  KPU adalah  melakukan  penetapan  Pasangan Calon  sesuai  dengan  Putusan  DKPP, sehingga  penetapan  KPU  sebagai  pasangan calon  dapat  dapat  dibatalkan/dicabut  jika ada  putusan  DKPP  yang  bertolak  belakang dengan Penetapan KPU.
Sebagai  bentuk  dari  penetapan  KPU yang  baru  untuk  melaksanakan  putusan DKPP  No.  56  dan  81/DKPP-PKE-IV/2015, maka  salah  satu  pasangan  calon  batal sebagai  peserta  dalam  pemilihan  gubernur dan  Wakil  Gubnerur  Kalimantan  Tengah Tahun  2015,  dan  hal  ini  juga  berdampak pada  partai  pengusung  lainnya  selain  PPP yang  bersama-sama  mengusung  Pasangan calon tersebut, tidak mempunyai calon yang diusung karena dibatalkan dengan penetapan KPU sebagai pelaksanaan putusan DKPP. Selain  itu  juga  sebagai  akibat  hukum dari  putusan  Penetapan  KPU  yang  baru menganulir  salah  satu  pasangan  calon pemilih Provinsi Kalimantan Tengah tertutup  peluang  untuk  mempunyai  opsi pilihan  yang  lebih  banyak  calon  Pemimpin yang  sesuai  dengan  hati  nurani  dan  yang dinilai mampu memimpin Provinsi kaliman- tan Tengah.
Sebagai pemikiran berbeda jika Putusan  DKPP  No.  56  dan  81/DKPP-PKE- IV/2015, memutuskan KPU Provinsi Kalimantan  Tengah  Tidak  Melanggar  Kode Etik  dan  menguatkan  Keputusan  KPU
Provinsi Nomor 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal  24  Agustus  2015  tentang  Penetapan Pasangan  Calon  Dr.  Ujang  Iskandar,  ST., M.Si    sebagai  Calon  Gubernur  dan  H. Jawawi,  SP.,  S.Hut,.  MP  sebagai  Calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah   Tahun 2015,  maka  hal  akan  berbalik  dan  sangat kontradiktif denagn kejadian sebenarnya, hal ini  dikarenakan  Pasangan  Calon  Gubernur dan  wakil  Gubernur  Kalimantan  Tengah tahun 2015 menjadi 3 (tiga ) pasangan calon, sehingga  dapat  sangat  terlihat  bahwa Putusan  DKPP  No.  56  dan  81/DKPP-PKE- IV/2015  sangat  berpengaruh  bagi  Jumlah Pasangan  Calon  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Kalimantan  Tengah  Tahun  2015, dan  Akibat  hukumnya  sangat  jelas  ketika pelaksanaan  Putusan  No.  56  dan  81/DKPP- PKE-IV/2015 yaitu Pasangan Calon kehilangan  Hak  Konstitusionalnya  yaitu dipilih sebagai Gubernur dan wakli Gubernur  Kalimantan  Tengah  tahun  2015, Partai Politik tidak dapat mengusung sendiri Pasangan Calon dan Pemilih tidak diberikan kesempatan  mempunyai  opsi  pilihan  untuk mendukung pasangan Calon yang
dikehendakinya.
Mengingat Tahapan menyangkut Penetepan Pasangan Calon adalah salah satu hal  yang  sangat  Penting  dalan  Tahapan Pemilihan Umum, maka sebaiknya mekanis- me  pada  tahapan  tersebut  ditentukan  oleh Lembaga  Peradilan  dalam  hal  ini  Peradilan TUN menurut tingkatannya dan hal ini lebih
tepat  menurut  penulis  dikarenakan  DKPP hanya  merupakan  peradilan  internal  yang berkenaan  dengan  pelanggaran  Kode  Etik Penyelenggara  Pemilu  dan  ketika  putusan DKPP  tersebut  berdampak  secara  langsung bagi  Peserta  Pemilu  dan  ataupun  Pasangan Calon maka lebih tepatnya di putuskan Oleh lembaga  Peradilan  TUN,  dan  jika  pada Putusan  TUN  terbukti  dan  sebagaimana amar  putusan  Komisi  Pemilihan  Umum  di nilai dalam putusannya tidak benar dan tidak tepat  serta  tidak  sesuai  dengan  Peraturan Perundang-undangan  maka  untuk  Komisio- ner  dan  ataupun  Pihak  Sekretrian  Jenderal KPU dapat diadukan ke DKPP untuk proses Pelanggaran Kode etiknya.
Pada  saat  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  Kalimantan  Tengah  pada tahun  2015  dengan  dasar  Hukum  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang penetapan  peraturan  pemerintah  nomor  1 tahun  2014  tentang  pemilihan  Gubernur, Bupati  dan  Walikota  menjadi  Undang- Undang,  Tidak secara kongkrit  memberikan proses  penyelesaian  di  Bawaslu  ataupun  di Peradilan  tata  usaha  Negara  yang  diikuti pengaturan  batasan  waktu  secara  jelas  jika pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan  gugatan  ke  TUN  sehingga dikuatirkan  oleh  penggugat  bahwa  proses pekara  tersebut  memakan  waktu  yang  lama walau  sebenarnya  dari  pengalaman  yang sudah  pernah  dialami  penulis  maka  KPU Provinsi  dan  atau  Kabupaten/Kota  akan
menunggu  Amar  Putusan  TUN  tersebut untuk menghindari dampak yang lebih besar sehingga  pelaksanaan  Pemilihan  dapat dilaksanakan  dengan  baik,  hanya  saja kebanyakan  peserta  pemilu  atau  pihak  yang merasa  dirugikan  melakikan  pengaduan  ke DKPP karena putusan DKPP langsung dapat dilaksanakan,  selain  itu  juga Putusan DKPP tidak  memberi  peluang  upaya  hukum lainnya  berbeda  dengan  di  Peradilan  TUN yang  masih  memiliki  upaya  hukum  lainnya yaitu  Banding  dan  Kasasi,  hal  ini  berbeda dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum  yang  jelas mengatur batasan waktu berpekaran di TUN sebagai  mana  menurut  pasal  471  ayat  (6) sehingga dapat terukur waktu yang diperlukan samapai dengan putusan mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  sehingga tidak  menggangu  tahapan  pelaksanaan Pemilu.

## PENUTUP
Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut : 1. Putusan Dewan  Kehormatan  Penyeleng- gara  Pemilu  (DKPP) Nomor  :  56/DKPP- PKE-IV/2015  dan  Nomor  81/DKPP-PKE- IV/2015,  bahwa  DKPP  telah  keliru  menilai pengaduan para pengadu dan bah- kan melampaui  batas  kewenangannya ( out of authority ), karena dinilai akan mengambil alih  kewenangan  lembaga  penyelenggara Pemilihan Umum lainnya, sehingga Putusan
DKPP  tersebut  tidak  dapat  menjamin  atau memberikan Perlindungan Hukum bagi para pihak secara khusus KPU Provinsi Kalimantan Tengah, pasangan calon, gabungan  Partai  Politik  selaku  pengusung dan Pemilih
2. Putusan Dewan  Kehormatan  Penye- lenggara Pemilu (DKPP) Nomor: 56/DKPP- PKE-IV/2015  dan  Nomor  81/DKPP-PKE- IV/2015,  mempunyai  Akibat  hukum  yang cukup  besar,  KPU  provinsi  Kalimantan Tengah  yaitu  mencabut  Surat  keputusan Nomor  30/Kpts-Prov-020/2015  tanggal  24 Agustus  2015  tentang  Penetapan  Pasangan Calon  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur sebagai  Peserta  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Tahun 2015,  dan  menerbitkan  yang  baru  dan selanjutnya  berkibat  hukum  bagi  pasangan calon Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H  Jawawi,  SP.,  S.Hut.,  MP  sebagai  Calon Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  batal  untuk memperoleh  hak  konstitusionalnya  dipilih oleh  pemilih  sebagai  perwujudan  hak  pilih setiap  warga  negara,  demikian  juga  halnya gabungan partai politik juga batal mempunyai pasangan calon yang diusungnya  sehingga  tujuan  terbentuknya partai politik tidak tercapai.
Saran  yang  dapat  disampaikan  dari hasil  analisa  yuridis  Putusan  DKPP  Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor
81/DKPP-PKE-IV/2015 adalah sebagai berikut :
Di masa mendatang DKPP dalam mengeluarkan  putusannya  harus  dipastikan hanya  melakukan  penegakan  kode  etik penyelenggara  pemilu  sesuai  peraturan perundang-undangan dan tidak mengeluarkan  putusan  yang  justru  bisa mengganggu  tatanan  penyelenggara  pemilu di Indonesia serta berpotensi mengambil alih kewenangan lembaga penyelenggara pemilu yang lain, agar dapat terwujud perlindungan hukum  secara  khusus  perlindungan  Hukum yang  bersifat prepentif  bagi para pihak baik itu  Pasangan  Calon,  partai  Politik  dan Pemilih.
Perlu  adanya  Legilasi  dalam  bentuk Undang-Undang yang mengatur atau memperbolehkan Putusan DKPP untuk diuji kembali  di  peradilan  Umum  secara  khusus Peradilan  Tata  Usaha  Negara  pada  semua tingkatan,  jika  para  pihak  merasa  tidak menemukan kepastian, keadilan dan kemanfaatan atas hasil putusan DKPP.

## DAFTAR PUSTAKA
W.  Friedmann. Teori  dan  Filsafat  Hukum ,
Jakarta:  Penerbit  Raja  Grafindo Persada,.
Raharjo  Satjipto.  2014. Ilmu  Hukum.
Bandung: Penerbit  Pt  Citra

## Aditya Bakti
Asshiddiqie  Jimly.  2014. Pengantar  Ilmu Hukum Tata Negara , Jakarta:
Rajawali
Effendy Mohammad. Upaya Membangun
Demokrasi Lokal .
Fuady  Munir Teori-Teori  Besar  Dalam  Hukum,
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Saleh,dkk Hukum acara sidang etik penyelenggara Pemilu .
Achmad  Ali.  2002. Menyibak  Tabir  Hukum, Jakarta: Gunung Agung.
Suharizal. 2013. Pemilukada
Regulasi,
Dinamika,  dan  Konsep  Mendatang , Jakarta: Kencana.
Muhjad  Hadin.  2015. Komentar  terhadap
undang-undang  Nomor  30  Tahun 2014 tentang Aministrasi
Pemerintahan ,  Yogyakarta:  Genta Publishing.
Rasjidi lili, dkk. Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum ,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Santoso  Topo.  2004. Mengawasi  Pemilu mengawal Demokrasi , Jakarta:
Rajagrafindo Persada.
Widodo Heru. 2015. Hukum Acara perselisihan
hasil
Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi , Jakarta:

## Sinar Grafika
Asmuni.  2017. Konsep  Pelaksanaan  keputusan tata  Usaha  Negara ,  Malang:  Setara Press.
Dieter Roth. 2008. Study Pemilu Empiris Sumbe, Teori-teori  instrumen  dan  Metode, Fredrich-naumann-stifungfur die freiheint , Jakarta
Salim,  Erlies.  2017. Penerapan  Teori  Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis , Depok: Rajagrafindo Persada. Shidarta.  2009. Moralitas  Profesi  Hukum    - Suatu  tawaran  kerangka  berfikir , Bandung: Refika Aditama.
Anggara  Sahaya.  2018, Hukum  Administrasi Negara ,  Bandung:  Pustaka  Setia Bandung Uu Nurul Huda. 2018. Hukum Partai Politik dan Pemilu  di  Indonesia ,  Bandung:
Fokusmedia.
Mertokusumo Sudikno. 2009, Penemuan Hukum ,  Bandung:  Citra  Aditya
Bakti.
Phillipus  M.  Hadjon.  1987. Perlindungan
Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia ,
Surabaya: Bina Ilmu, Surabaya Jurnal Cakralawa Hukum, Gagasan dan informasi  actual  tentang  Hukum Volume  4,  Nomor  1  Januari  2015, Banjarmasin ISSN 2089-7189
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1  Tahun  2015  tentang  penetapan peraturan  pemerintah  nomor  1 tahun  2014  tentang  pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana  perubahan  terakhir Undang-Undang Nomor 10
Tahun  2016  Tentang  pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
7  Tahun  201  Tentang  Pemilihan Umum Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik  Indonesia  Nomor  9
Tahun  2012  tentang  Pencalonan
Gubernur, Bupati dan Walikota Peraturan Barsama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan  Umum  dan  Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan  Umum  Nomor  13 Tahun  2012,  Nomor  11  Tahun 2012,  Nomor  1  Tahun  2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelengga- ra  Pemilu  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2013  tentang Pedoman  beracara  kode  etik penyelenggaraan Pemilihan Umum
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelengga- ra  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
Putusan  Bersam  Ketua  Mahkamah  Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor  047/KMA/SKB/IV/2009 dan  Nomor  02/SKB/P.KY/IV/
2009 Salinan Putusan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum, No  56/DKPP-PKE-IV/2015  dan No 81/ DKPP-PKE-IV/2015