Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.612-626                                                                 Suryani BB. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.400 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## ANALISIS PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI KOTA KENDARI
Suryani BB 1 , La Manguntara 2 , Makmur Kambolong 3
1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Correspondet author : suryanibb@uho.ac.id Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  and determine  the  role  of  the  Manpower and  Transmigration Service  in  Labor  Protection  in  Kendari  City  and  identify  barriers  to  implementing  the  Labor Protection policy. This research adopted a qualitative descriptive research method and was conducted  at  the  Kendari  City  Manpower  and  Transmigration  Office.  Informants  in  this research.  The  data  used  in  this  research  involves  information  sourced  from  primary  and secondary  data.  The  data  analysis  technique  used  interactive  data  analysis  according  to Milles Hunerman and Saldana (2014). The research results show that the role of the Manpower and  Transmigration  Service  in  Kendari  City  in  protecting  workers  includes  aspects  of  law, safety, health, social security and work relations. Even though efforts have been made such as providing fair wages, preventing work injuries, routine health checks, financial protection, and protecting the right to organize, there are still obstacles to policy implementation such as ineffective communication and limited resources that affect policy implementation.
Keywords: Labor Protection; Obstacles to Policy Implementation ; Policy Implementation; Role Analysis

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengetahui  Peran  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Dalam  Perlindungan  Tenaga  Kerja  di  Kota  Kendari  serta  mengidentifikasi hambatan  implementasi  kebijakan  Perlindungan  Tenaga  Kerja.  Penelitian  ini  mengadopsi metode penelitian deskriptif kualitatif dan dilakukan di pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kota  Kendari.  Informan  dalam  penelitian  ini.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  melibatkan  informasi  yang  bersumber  dari  data  primer  dan  sekunder.  Teknik analisis data digunakan analisis data interaktif menurut milles hunerman dan saldana (2014). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bahwa  peran  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  di Kota  Kendari  dalam  perlindungan  tenaga  kerja  meliputi  aspek  hukum,  keselamatan, kesehatan,  jaminan  sosial,  dan  hubungan  kerja.  Meskipun  telah  dilakukan  upaya  seperti memberikan  upah  adil,  pencegahan  cedera  kerja,  pemeriksaan  kesehatan  rutin, perlindungan  finansial,  dan  perlindungan  hak  berorganisasi,  masih  terdapat  hambatan impelemntasi kebijakan seperti komunikasi yang tidak efektif dan keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan.
Kata  Kunci:  Analisis  Peran;  Hambatan  Implementasi  Kebijakan;  Implementasi  Kebijakan;

## Perlindungan Tenaga Kerja
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Ketenagakerjaan  adalah  salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  seluruh bangsa indonesia dalam  membangun  perekonomiannya. Menurut  Undang-Undang  No.  13 Tahun  2003,  ketenagakerjaan  adalah  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  tenaga  kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Jadi ketenagakerjaan ini membahas

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.612-626 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.400
segala  hal  yang  berhubungan  dengan  tenaga  kerja,  baik  itu  sebelum  waktu  bekerja, maupun  setelah  bekerja.karena  tenaga  kerja  merupakan  seseorang  yang  mampu menghasilkan  barang  dan  jasa  untuk  memenhi  kebutuhan  individu,  kelompok  ataupun masyarakat.  Data  informasi  ketenagakerjaan  sangat  penting  bagi  penyusunan  kebijakan, stategi  dan  berbagai  program  ketenagakerjaan  dalam  rangka  pembangunan  dan pemecahan masalah ketenagakerjaan saat ini dan masa akan datang. Menurut Payaman Simanjuntak,  tenaga  kerja  adalah  penduduk  yang  sudah  atau  sedang  bekerja,  mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga (Agusmindah, 2015 : 85).
Pembangunan  manusia  sebagai  ukuran  pembangunan  yang  sejajar  dengan pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia yang sangat besar untuk digunakan. Jumlah penduduk yang besar  akan  bermanfaat  bagi  pertumbuhan  ekonomi  karena  menyediakan  tenaga  kerja yang  mampu  menciptakan  nilai  tambah  bagi  produksi  nasional  jika  memiliki  sumber  daya manusia yang baik. Akan tetapi jumlah penduduk yang tinggi juga akan bias menimbulkan bermacam  masalah.  Perkembangan  penduduk  dianggap  membawa  dampak  negatif karena  dapat  menghambat  kemajuan.  Ledakan  penduduk  yang  telah  terjadi mengakibatkan  banyaknya  pengangguran  karena  tidak  cukupnya  lapangan  kerja  yang tersedia. Inilah yang menjadi masalah di hadapi bangsa indonesia saat ini.
Di  Indonesia  pembangunan  nasional  sangat  bertumpu  dengan  adanya bidang ketenagakerjaan apabila di bidang  ketenagakerjaan  kualitas dan  kuantitas sumber  daya manusianya    menurun    maka    akan    sangat    berdampak    pada  kelangsungan pembangunan  nasional  oleh  karena  itu  pemerintah  Indonesia  sangat  berupaya  dalam mensejahterakan masyarakat agar kualitas dan  kuantitas  sumber daya  manusia  naik,  hal ini   Pada  penerapannya,  pekerja  memiliki  kontribusi penting sebagai pelaku serta tujuan pembangunan.  Seperti  kontribusi  serta  kondisi  tersebut    maka    dibutuhkan    sumber    daya manusia    guna   memaksimalkan    mutu pekerja  serta peran  sertanya  pada  pembangunan. Pengusaha    dapat  dengan    mudah  memerintah    pekerjanya    secara    maksimal    untuk bekerja,    bahkan    sampai    batas  maksimal    dengan    tidak    memperhatikan    lama    waktu bekerja  pekerja  tersebut.
Tenaga  kerja  merupakan  modal  utama  serta  pelaksanaan  dari  pembangunan masyarakat  pancasila.    Tujuan    terpenting    dari    pembangunan    masyarakat    tersebut adalah   kesejahteraan rakyat  termasuk  tenaga  kerja. Tenaga  kerja  sebagai  pelaksana pembangunan    harus    di    jamin  haknya,  diatur  kewajibannya  dan  dikembangkan  daya gunanya.
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.612-626                                                                 Suryani BB. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.400 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Menurut    ketentuan    Pasal    1    angka    1    Undang-undang    Nomor    13    Tahun    2003 tentang ketenagakerjaan,  ketenagakerjaan  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan  tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa hubungan kerja. Tenaga kerja adalah  objek,  yaitu  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan untuk    menghasilkan  barang  atau  jasa,  untuk  kebutuhan  sendiri  dan  orang  lain.    Sesuai dengan    peranan    dan    kedudukan    ketenagakerjaan,    diperlukan    pembangunan ketenagakerjaan  untuk  meningkatkan   kualitas  tenaga  kerja,  dan  peran  serta  dalam pembanguna  untuk  peningkatan  perlindungan  tenaga  kerja  dan  keluarganya  sesuai dengan  harkat  dan  martabat.  Untuk  itu  sangat  diperlukan  adanya  perlindungan  terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan kerja serta perlakuan. tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apapun  untuk  mewuj udkan  kesejahtraan pekerja/buruh    dan  keluarganya  dengan  tetap  memperhatikan  perkembangan  kemajuan dunia usaha.
Bentuk  perlindungan  tenaga  kerja  di  Indonesia  yang  wajib  dilaksanakan  oleh setiap pengusaha  atau  perusahaan  yang  mempekerjakan orang  untuk  bekerja  pada perusahaan  tersebut    harus    sangat    diperhatikan,    yaitu    mengenai    pemeliharaan    dan peningkatan  kesejahteraan    di    maksud    diselenggarakan    dalam    bentuk    jaminan    sosial tenaga    kerja    yang  bersifat    umum    untuk    dilaksanakan    atau    bersifat    dasar,    dengan bersaskan      usaha    bersama,  kekeluargaan  dan  kegotong  royongan  sebagai  mana  yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  di  bagi  menjadi  tiga  macam  yaitu  (1) Perlindungan ekonomis, suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan  kepada  tenaga  kerja  suatu  penghasilan  yang  cukup  memenuhi  keperluan sehari-hari  baginya  beserta  keluarganya,  termasuk  dalam  hal  tenaga  kerja  tersebut  tidak mampu  bekerja  karena  sesuatu  di  luar  kehendaknya,  (2)  Perlindungan  sosial,  suatu  jenis perlindungan  yang  berkaitan  dengan  usaha  kemasyarakatan,  yang  tujuannya memungkinkan  pekerja  itu  mengenyam  dan  mengembangkan  perikehidupannya  sebagai manusia  pada  umumnya,  dan  sebagai  anggota  masyarakat  dan  anggota  keluarga  atau yang  disebut  kesehatan  kerja,  (3)  Perlindungan  teknis,  suatu  jenis  perlindungan  yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga tenaga kerja dari bahaya kecelakaan yang dapat  ditimbulkan  oleh  pesawat-pesawat  atau  alat  kerja  lainnya  atau  oleh  bahan  yang diolah  atau  dikerjakan  perusahaan.  Perlindungan  ini  disebut  dengan  keselamatan  kerja, (Agusmida, 2010:61).
Perlindungan  yang  diberikan  pemerintah  terhadap  tenaga  kerja  harus  menjamin tenaga  kerja  pada  saat  sebelum  bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja.  Pada  saat sebelum  bekerja  perlindungan  yang  harus  diberikan  meliputi  pengaturan  lowongan  kerja, pengerahan  dan  penempatan  tenaga  kerja  merupakan  hal  penting  dalam  upaya

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.612-626 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.400
pemenuhan  kebutuhan  tenaga  kerja  kemudian  pada  masa  selama  bekerja  pemerintah harus  melindungi  hak-hak  yang  harus  diperoleh  tenaga  kerja  selama  masa  kerja  dan perlindungan  setelah  bekerja  juga  perlu  diperhatikan  seperti  permasalahan  sakit berkepanjangan,  hari  tua,  pensiun  dan  tunjangan  kematian,  untuk  itu  pemerintah  harus mengambil peranan dengan menetapkan beberapa perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tenaga kerja.
Tujuan  perlindungan  tenaga  kerja  adalah  untuk  menjamin  berlangsungnya  sistem hubungan  kerja  secara  harmonis  tanpa  disertai  adanya  tekanan  dari  pihak  yang  kuat kepada pihak yang lemah. Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Urusan  pemerintahan  di  bidang  ketenagakerjaan  dilaksanakan  oleh  Dinas  Tenaga Kerja, salah satu pelaksana tugas tersebut adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari.  Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Dinas yang memiliki  kewenangan  dibidang  pembinaan  dan  penempatan  tenaga  kerja  juga perlindungan  tenaga  kerja  pada  wilayah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Tugas  utama  Dinas Transmigrasi  dan  Tenaga  Kerja  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  adalah  Sebagai  Instansi pemerintah bidang tenaga kerja dan transmigrasi pada daerah wilayah kerjanya.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  kajian  tentanag “ Analisis  Peran  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Dalam Perlindungan Tenaga Kerja di Kota Kendari ’ .
Review Teoritis
Secara garis besar, peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari adalah menjalankan  tugas  dan  fungsi  lembaga  pemerintahan  dalam  mengelola  bidang ketenagakerjaan pada wilayah Kota Kendari. Secara spesifik, peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kota  Kendari  adalah  memberdayakan  masyarakat  Kota  Kendari  untuk bersama-sama  mengembangkan  kualitas  dan  meningkatkan  produktivitas  tenaga  kerja. Berdasarkan  teori  yang  dikemukakan  oleh  ahli,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  peran  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kota  Kendari  ialah  mempertahankan  agar  tidak  adanya gejolak  sosial  masyarakat  (stabilisator),  melakukan  hal-hal  baru  yang  berkaitan  dengan program  pelatihan  kerja  (innovator),  mengelola  sumber  daya  yang  dimiliki  dengan berorientasi  pada  masa  depan  (modernisator),  menjadi  panutan  untuk  bekerja  seproduktif mungkin (pelopor), dan sebagai pelaksana program pelatihan kerja.

## Kebijakan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja
Menurut  (Hardijan  Rusli,  2011)  perlindungan  hokum  terhadap  pekerja  adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hokum bagi setiap warga negara. Secara yuridis pada  pasal  5  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003,  memberikan  perlindungan  bagi
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.612-626                                                                 Suryani BB. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.400 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
tenaga  kerja  yang  mencakup  orang  yang  belum  bekerja,  yaitu  orang  yang  tidak  terkait dalam hubungan kerja, dan orang yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja, karena orang yang terkait dalam suatu hubungan kerja juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau yang lebih disukai oleh pekerka/buruh. Sedangkan Pasal 6 memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.

## Bentuk-bentuk perlindungan tenaga kerja kepada pekerja
Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja menjadi 3(tiga) macam, yaitu:
a. Perlindungan Ekonomi atau Jaminan Sosial
Perlindungan ekonomi adalah jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha usaha untuk memberikan  kepada  pekerja  suatu  penghasilan  yang  cukup  memenuhi  kebutuhan  sehari hari  baginya  beserta  keluarganya,  termasuk  dalam  hal  pekerja  tersebut  tidak  mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Termasuk dalam perlindungan ekonomis, antara lain perlindungan upah, jamsostek, pesangon, dan THR.
b. Perlindungan Sosial dan Kesehatan
Aturan-aturan  yang  dimaksud  mengadakan  pembatasan-pembatasan  terhadap kekuasaan penguasa/majikan memperlakukan pekerja/buruh semaunya tanpa memperhatikan  norma-norma  yang  berlaku,  dengan  tindak  memandang  pekerja/buruh sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai Hak Asasi Manusia.
c. Perlindungan Teknis atau Keselamatan Kerja
Perlindungan  teknis  adalah  perlindungan  yang  berkaitan  dengan  usaha-usaha  untuk menjaga  pekerja  dari  bahaya  kecelakaan  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  alat  kerja  atau bahan-bahan  yang  diolah  atau  dikerjakan  oleh  perusahaan.  Perlindungan  teknis  ini berkaitan  dengan  K3  (Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja),  yaitu  perlindungan ketenagakerjaan  yang  bertujuan  agar  buruh  dapat  terhindar  dari  segala  resiko  bahaya yang  mungkin  timbul  di  tempat  kerja  baik  disebabkan  oleh  alat-alat  atau  bahan  bahan yang dikerjakan oleh suatu hubungan kerja (Zainal Asikin, 1997).

## Faktor Penghambat Kebijakan Tindakan Perlindungan Tenaga Kerja
Dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  tentunya  akan  timbul hambatan-hambatan  serta  apa  saja  yang  berkaitan  dengan  perwujudan  perlidungan hukum  terhadap  tenaga  kerja.  Dalam  hal  ini  adanya  banyak  aspek  yang  akan menghambat perwujudan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, antara lain prosedur pelaksaan  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  serta  hubungan  pengusaha  dan  tenaga kerja dalam perwujudan pelaksanaan perlindungan hukum.
Dalam  melaksanakan  perlindungan  hukum  bagi  para  pekerja,  memang  kerap  kali  suatu perusahaan  tidak  luput  dari  hambatan-hambatan  yang  dialami.  Namun,  sebagai perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan pekerjanya juga bukan hanya konsumen, sudah  selayaknya  suatu  perusahaan  melakukan  suatu  upaya-upaya  dalam  menangani

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.612-626 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.400
hambatan  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  kepada  pekerja,  dalam  hal  ini perlindungan bagi pekerja yang bekerja melebihi waktu kerja lembur.
Adapun  faktor  penghambat  pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  yang  bekerja melebihi waktu lembur yaitu:
1. kurang maksimalnya kinerja pekerja untuk mengerjakan suatu pekerjaan
2. kurangnya tenaga kerja yang dimiliki saat ini khususnya dibidang tertentu.

## METODE
Peneliti  menerapkan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  untuk  studi  ini.  Lokasi penelitian  dilakukan  di  Kantor  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Kendari  dengan  alasan  untuk mengetahui  bagaimana  perlindungan  tenaga  kerja  di  Kota  Kendari.  Sedangkan  waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan September sampai bulan Oktober 2023. Informan dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  Kepala  Fungsional  Mediator  Hubungan  Industrial  Tenaga Kerja,  (2)  Kepala  mediator  tenaga  kerja,  (3)  Fungsional  Pengantar  Kerja,  dan  (4)  2  orang tenaga kerja (Dari Maxim dan Darma Samudra ) di Kota Kendari. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara,  dan data sekunder penelitian bersumber dari buku, jurnal-jurnal, dan sumber  lain  serta  beberapa  data  yang  sudah  tersedia  di  Kantor  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Kendari.  Data  dari  penelitian  ini  dievaluasi  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif melalui pemanfaatan teknik observasi, interaksi wawancara, serta pengumpulan dokumen.
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  datanya  jenuh,  dimulai  dari  pengumpulan data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014) dalam (Elwan et al., 2022). yaitu data dianalisis menggunakan tiga langkah, yaitu kondensasi data,  penyajian  data  (data  display),  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Dalam  Perlingungan  Tenaga  Kerja  di  Kota Kendari
Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  memiliki  peran  penting  dalam  perlindungan  tenaga kerja. Beberapa perannya dalam perlindungan tenaga kerja mencakup:

## 1. Perlindungan Hukum
Perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  akan  harkat  dan  martabat,  serta  pengakuan terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum  berdasarkan  ketentuan hukum  dari  kesewenangan  atau  sebagai  kumpulan  peraturan  atau  kaidah  yang  akan dapat  melindungi  suatu  hal  dari  hal  lainnya  (Philipus,  1983).    Di  Indonesia,  perlindungan
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.612-626                                                                 Suryani BB. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.400 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
hukum yang dimaksud senatiasa didasari oleh Pancasila sebagai landasan idiil, meski konsep perumusannya menggunakan pemikiranpemikiran dunia barat yang penekanan konsepnya bertumpu pada perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, secara sederhana konsep  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  di  Indonesia  tetap  bertumpu  pada perlindungan  harkat  dan  martabat  kaum  pekerja,  berikut  hak-hak  kemanusiaannya,  baik secara individual maupun sebagai “pekerja”. Aspek perlindunga n terhadap pekerja meliputi dua  hal  mendasar,  yaitu  perlindungan  dari  kekuasaan  pengusaha  dan  perlindungan  dari tindakan pemerintah (Philipus, 1983).
Perlindungan hukum dari kekuasaan pengusaha/majikan  terlaksana  apabila  peraturan  perundang-undangan  dalam  bidang perburuhan  yang  mengharuskan  atau  memaksa  majikan  bertindak  seperti  dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak, karena keberlakuan hukum  tidak  dapat  diukur  secara  yuridis  saja,  tetapi  diukur  secara  sosiologis  dan  filosofis (Zainal Asikin, 1993).
Perlindungan  hukum  tenaga  kerja  mencakup  serangkaian  peraturan  dan  kebijakan yang  dirancang  untuk  melindungi  hak,  kesejahteraan,  dan  keamanan  tenaga  kerja. Beberapa aspek utama dari perlindungan hokum tenaga kerja yang melibatkan upah dan kerja, kondisi kerja yang aman dan sehat, hak sindikasi, diskriminasi dan perlakuan adil, dan kontrak kerja.
Perlindungan  pekerja  secara  tegas  diatur  berdasarkan  Pasal  5  UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan  penghidupan  yang  layak  tanpa  membedakan  jenis  kelamin,  suku,  ras,  agama,  dan aliran  politik  sesuai  dengan  minat  dan  kemampuan  tenaga  kerja  yang  bersangkutan, termasuk  perlakuan  yang  sama  terhadap  para  penyandang  cacat.    Selanjutnya  Pasal  6 mewajibkan  kepada  pengusaha  untuk  memberikan  hak  dan  kewajiban  pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.
Secara  rinci  hak  lain  yang  juga  diatur  berdasarkan  UU  ketenagakerjaan  tertuang dalam pasal-pasal berikut:
1. Pasal 11, memuat hak untuk memperoleh dan mengembangkan kompetensi.
2. Pasal 12 ayat (3), memuat hak untuk mengikuti (mendapatkan) pelatihan.
3.  Pasal  31,  jo;  Pasal  88,  menyatakan  hak  untuk  memilih  jenis  pekerjaan  dan  memperoleh penghasailan, baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Pasal 86 ayat (1), menyatakan hak atas kesehatan dan keselamatan kerja.
5. Pasal 99 ayat (1), mumuat hak pekerja dan keluarganya untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek).
6.  Pasal  104  ayat  (1),  hak  bagi  pekerja  untuk  terlibat  (membentuk  atau  menjadi  anggota)
dalam serikat pekerja/buruh.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.612-626 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.400
Berdasarkan muatan pasal-pasal UU Ketenagakerjaan tersebut, maka lingkup perlindungan terhadap pekerja mencakup:
1. hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha.
2. keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat.
4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.
Bersadarkan  temuan  penelitian  yang  bersumber  dari  wawancara  informan  dan pengamatan  penulis,  mengenai  perlindungan  hukum  tenaga  kerja  dapat  disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kerja dianggap sangat penting dan sudah sesuai untuk  dilakukan  untuk  tenaga  kerja.  Adanya  perlindungan  tenaga  kerja  dapat  melindungi pekerja dari berbagai aspek seperti seperti upah yang adil, jam kerja yang wajar, hak untuk berorganisasi dalam serikat pekerja, dan perlindunga terhadap diskriminasi serta pemutusan hubungan kerja yang tidak adil Dimana hak bagi pekerja untuk membentuk serikat pekerja dan berpartisipasi dalam negosiasi kolektif untuk meningkatkan kondisi kerja.

## 2. Perlindungan Keselamatan Kerja
Keselamatan  kerja  juga  dimaksudkan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada tenaga kerja, yang menyangkut aspek keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, perlakuan sesuai martabat manusia dan moral agama. Hal tersebut dimaksudkan agar para tenaga kerja secara aman dapat melakukan pekerjaannya guna meningkatkan hasil kerja dan  produktivitas  kerja.  Dengan  demikian,  para  tenaga  kerja  harus  memperoleh  jaminan perlindungan  keselamatan  dan  kesehatannya  di  dalam  setiap  pelaksaan  pekerjaannya sehari-hari  (Tarwaka,  2014).  Perlindungan  keselamatan  kerja  melibatkan  identifikasi  dan evaluasi  potensi  bahaya  di  tempat  kerja,  serta  pengembangan  strategi  untuk  mengelola dan  mengurangi  risiko  tersebut.  Ini  mencakup  aspek  fisik,  psikologis,  dan  sosial  dari lingkungan  kerja.  Selain  itu,  perlindungan  keselamatan  kerja  mencakup  edukasi  dan pelatihan  pekerja  untuk  meningkatkan  kesadaran  mereka  terhadap  risiko  dan  cara mengurangi  kemungkinan  terjadinya  kecelakaan  atau  cedera.  Dengan  demikian, perlindungan  keselamatan  kerja  bukan  hanya  tentang  kepatuhan  terhadap  peraturan, tetapi  juga  menciptakan  budaya  keselamatan  di  tempat  kerja  di  mana  setiap  individu merasa  bertanggung  jawab  terhadap  keselamatan  dan  kesehatannya  sendiri  serta  rekan kerjanya.
Bersadarkan  temuan  penelitian  yang  bersumber  dari  wawancara  informan  dan pengamatan penulis mengenai perlindungan keselamatan kerja dapat disimpulkan bahwa perlindungan keselamatan kerja untuk tenaga kerja sangat penting dan sudah sesuai untuk dilakukan  karena  perlindungan  keselamatan  kerja  seperti  mencegah  cedera  dan kecelakaan  kerja,  bertujuan  untuk  menciptakan  lingkungan  kerja  yang  aman,  sehat,  dan
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.612-626                                                                 Suryani BB. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.400 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
produktif,  serta  memastikan  bahwa  pekerja  dapat  menjalankan  tugas  mereka  tanpa menghadapi risiko yang tidak perlu terhadap keselamatan dan kesehatan mereka.

## 3. Perlindungan Jaminan Sosial
ILO (International Labour Organization) yang merupakan salah satu dari Badan PBB, juga memberikan pengertian jaminan sosial (Social Security) secara luas yaitu Social Security pada  prinsipnya  adalah  sistem  perlindungan  yang  diberikan  oleh  masyarakat  untuk warganya,  melalui  berbagai  usaha  dalam  menghadapi  resiko-resiko  ekonomi  atau  sosial yang  dapat  mengakibatkan  terhentinya  atau  sangat  berkurangnya  penghasilan  (Husni, 2005).
Adapun Jenis-jenis Jaminan Sosial adalah sebagai berikut:
a)  Kecelakaan  kerja  merupakan  resiko  yang  dihadapi  oleh  tenaga  kerja  yang  melakukn pekerjaan,  karena  pada  umumnya  kecelakaan  kerja  bisa  jadi  akan  mengakibatkan kematian  dan  Cacat  atau  tidak  berfungsinya  sebagian  dari  anggota  tubuh  tenaga  kerja yang menderita kecelakaan
b) Jaminan Kematian, Jaminan kematian adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga ahli waris tenaga kerja yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja, guna meringankan beban  keluarga  dalam  bentuk  santunan  kematian  dan  biaya  pemakaman.  Dalam  hal  ini manfaat jaminan kematian dalam Penjelasan Umum UndangUndang No.3 Tahun 1992, yang menyatakan:  Tenaga  kerja  yang  meninggal  dunia  bukan  akibat  kecelakaan  kerja  akan mengakibatkan  terputusnya  penghasilan,  dan  sangat  berpengaruh  pada  kehidupan  sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan.
c)  Jaminan  Hari  Tua,  Jaminan  hari  tua  (JHT)  adalah  jaminan  yang  memberikan  kepastian penerimaan  penghasilan  yang  diberikan  sekaligus  atau  berkala  pada  saat  tenaga  kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
d)  Jaminan  Pemelliharaan  Kesehatan,  Pemeliharaan  kesehatan  adalah  upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan.
Bersadarkan  temuan  penelitian  yang  bersumberr  dari  wawancara  informan  dan pengamatan penulis mengenai perlindungan jaminan sosial tenaga kerja dapat disimpulkan bahwa  perlindungan  jaminan  sosial  tenaga  kerja  untuk  tenaga  kerja  sangat  penting  dan sudah sesuai untuk dilakukan kareana perlindungan jaminan sosial tenaga kerja memberikan dampak  positif  yang  signifikan  pada  kehidupan  pekerja  dan  stabilitas  masyarakat  secara keseluruhan.  Melalui  keamanan  finansial,  akses  terhadap layanan  kesehatan dan  manfaat sosial  lainnya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  pekerja  dan  juga  menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan produktif.

## 4. Perlindungan Kesehatan Kerja
Kesehatan  kerja  menurut  Mathias  dan  Jakson  (2002)  adalah  kondisi  yang  merujuk  pada

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.612-626 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.400
kondisi  fisik,  mental  dan  stabilitas  emosi  secara  umum.  Individu  yang  sehat  adalah  individu yang bebas dari penyakit, cidera, serta masalah mental emosi yang mengganggu aktivitas. Adapun  unsur  kesehatan  yang  erat  berkaitan  dengan  lingkungan  kerja  dan  pekerja,  yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi efisiensi dan produktifitas.
Bersadarkan  temuan  penelitian  yang  bersumberr  dari  wawancara  informan  dan pengamatan  penulis  mengenai  perlindungan  kesehatan  kerja  dapat  disimpulkan  bahwa perlindungan  kesehatan  kerja  untuk  tenaga  kerja  sangat  penting  dan  sudah  sesuai  untuk dilakukan  karena  perlindungan  kesehatan  kerja  memiliki  dampak  positif  tidak  hanya kesejahteraan individu tenaga kerja tetapi juga produktifitas perusahaan secara keseluruhan dengan mengurangi obsensi, kecelakaan dan biaya kesehatan.

## 5. Perlindungan Hubungan Kerja
Perlindungan  tenaga  kerja  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bertujuan untuk menjamin berlangsungnya hubungan  kerja  yang  harmonis  antara  pekerja  dengan  pengusaha  tanpa  disertai  adanya tekanan-tekanan  dari  pihak  yang  kuat  kepada  pihak  yang  lemah.  Oleh  karena  itu pengusaha  yang  secara  sosio-ekonomi  memiliki  kedudukan  yang  kuat  wajib  membantu melaksanakan  ketentuan  perlindungan  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Hal  sesuai  dengan  pendapat  Prof.  Imam  Soepomo,  S.H.  dalam bukunya “Pengantar Hukum Perburuhan” ; Hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan  majikan,  yang  terjadi  setelah  diadakan  perjanjian  kerja  oleh  buruh  dengan  majikan, dimana  buruh  menyatakan  kesanggupannya  untuk  bekerja  pada  majikan  dengan menerima  upah  dan  dimana  majikan  menyatakan  kesanggupan  untuk  mempekerjakan buruh dengan membayar upah .
Pernyataan  ahli,  temuan  penelitian  dari  hasil  wawancara  informan  dan  observasi penulis  tentang  mengenai  perlindungan  hubungan  kerja  dapat  disimpulkan  bahwa perlindungan  hubungan  kerja  untuk  tenaga  kerja  sangat  penting  dan  sudah  sesuai  untuk dilakukan  karena  perlindugan  hubungan  kerja  merupakan  suatu  konsep  yang  esensial dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman dan produktif.

## Faktor yang menghambat  Implementasi Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan perlindungan terhadap Tenaga Kerja di Kota Kendari
Dalam  melaksanakan  perlindungan  bagi  para  pekerja,  memang  kerap  kali  suatu perusahaan  tidak  luput  dari  hambatan-hambatan  yang  dialami.  Namun,  sebagai perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan pekerjanya juga bukan hanya konsumen, sudah  selayaknya  suatu  perusahaan  melakukan  suatu  upaya-upaya  dalam  menangani hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan hukum kepada pekerja.
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.612-626                                                                 Suryani BB. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.400 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Untuk memahami implementasi kebijakan, beberapa referensi terkadang digunakan sebagai  perbandingan  pada  intsrumen  mana  sebuah  kebijakan  itu  cocok  unutk  diadopsi sesuai  studi  kasus  yang  ditemukan  di  wilayah  studi  penelitian.  Seperti  Teori  implementasi Mirelee Grindle (Grindle, 2017) kemudian digunakan pada dua level: Pertama, akan terlihat secara umum bagaimana implementasi kebijakan yang dikaji menjawab pertanyaan “apa yang terjadi” dan “bagaimana”. G rindle mengatakan, proses implementasi kebijakan perlu melihat  proses  kebijakan  hingga  tingkat  program  tertentu  dan  alokasi  pendanaannya; Kedua, untuk membantu menjelaskan temuan tahap pertama yaitu menjawab pertanyaan “mengapa”,  dilihat  bagaimana  interaks i  proses  implementasi  dengan  hal-hal  yang  secara umum menurut Grindle menentukan keberhasilan kebijakan. yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya.  Kemudian  menurut  pendapat  Grindle  akan  diuraikan  dengan  kajian implementasi  model  implementasi  kebijakan  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (Markulis, 1985)  yang  menggunakan  enam  (6)  indikator  implementasi  kebijakan,  yaitu:  (1)  standar kebijakan dan tujuan; (2) sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan; (5) sikap pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. (Ode et al., 2023)
Namun  untuk  kasus  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendapat  dari  teori  Edwards  III, bahwa untuk mengukur keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat unsur tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi bagi keberhasilan implementasi kebijakan publik.
Adapun Beberapa faktor yang menghambat Implementasi dalam melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja meliputi:

## 1. Faktor Komunikasi
Komun ikasi  diartikan  sebagai  “proses  penyampaian  informasi  komu nikator  kepada komunikan”.  Informasi  mengenai  kebijakan  publik  yang  perlu  disampaikan  kepada  pelaku kebijakan  agar  para  pelaku  kebijakan  dapat  mengetahui  apa  yang  harus  mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapakan.
Informasi  mengenai  kebijakan  publik  menurut  Edward III  perlu  disampaikan  kepada  pelaku kebijakan  agar  para  pelaku  kebijakan  dapat  mengetahui  apa  yang  harus  mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapakan.
Pernyataan  ahli,  temuan  penelitian  dari  hasil  wawancara  informan  dan  observasi penulis  mengenai  perlindungan  tenaga  kerja  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  komunikasi sebagai  faktor  penghambat  implementasi  kebijakan  karena  komunikasi  yang  tidak  efektif antara  dinas  tenaga  kerja  dan  tenaga  kerja,  sehingga  dapat  menghambat  penyebaran informasi  yang  krusial  terkait  dengan  kebijakan.  Upaya  untuk  mengatasi  hambatan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.612-626 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.400
komunikasi  ini  termasuk  peningkatan  kejelasan  pesan,  peningkatan  keterlibatan  pekerja dalam program keselamatan, pelatihan keterampilan komunikasi, dan membangun budaya keselamatan  yang  positif  di  tempat  kerja.  Dengan  memperhatikan  faktor  ini,  organisasi dapat  meningkatkan  efektivitas  upaya  perlindungan  tenaga  kerja  dan  menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman.

## 2. Keterbatasan Sumber Daya
Kurangnya  sumber  daya  manusia,  anggaran,  dan  infrastruktur  dapat  menghambat kemampuan  dinas  untuk  melakukan  pemantauan  dan  penegakan  aturan  terkait perlindungan tenaga kerja.
Edward III mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam  implementasi  kebijakan.  Menurut  Edward  III  bahwa  sumberdaya  tersebut  meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan (Ode et al., 2023).
Pernyataan  ahli,  temuan  penelitian  dari  hasil  wawancara  informan  dan  observasi penulis mengenai perlindungan tenaga kerja dapat disimpulkan bahwa faktor Keterbatasan Sumber  Daya  sebagai  faktor  penghambat  implementasi  kebijakan  karena  keterbatasan dana  dan  keterbatasan  dalam  fasilitas  fisik  atau  teknologi  yang  diperlukan  untuk mendukung  implementasi  kebijakan  dapat  menyulitkan  proses  pelaksanaan.  Manajemen sumber  daya  dengan  efisien  dan  efektif  menjadi  kunci  dalam  mengatasi  keterbatasan  ini, termasuk alokasi dana yang bijaksana, pengembangan keterampilan personil, dan investasi dalam infrastruktur yang mendukung.

## 3. Faktor Disposisi
Pengertian  disposisi  menurut  Edward  III  dalam  (Ode  et  al.,  2023)  dikatakan  sebagai “kemauan,  keinginan  dan  kecenderungan  para  perlaku  kebijakan  untuk  melaksana kan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.  Edward  III  dalam (Ode  et  al.,  2023)  mengatakan  bahwa :  ‘jika  implementasi kebijakan  ingin  berhasil  secara  efektif  dan  efisien,  para  pelaksana  (implementors)  tidak hanya  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  dan  mempunyai  kemampuan  untuk melakukan  kebijakan  tersebut,  tetapi  mereka  juga  harus  mempunyai  kamauan  untuk melaksanakan kebijakan tersebut”.
Pernyataan  ahli,  temuan  penelitian  dari  hasil  wawancara  informan  dan  observasi penulis  mengenai  perlindungan  tenaga  kerja  yang  berhubungan  dengan  faktor  disposisi, dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  disposisi  merupakan  bukan  faktor  penghambat pelaksanaan  implementasi  kebijakan  perlindungan  tenaga  kerja  karena  faktor  ini  sangat penting  dalam  pendekatan  mengenai  pelaksanaan.  Jika  pelaksanaan  ingin  efektif  maka para pelaksana tidak hanya memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.612-626                                                                 Suryani BB. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.400 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dari  suatu  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  kualitas  atau  ciri-ciri  dari  para  aktor pelaksana.

## 4. Faktor Struktur Birokrasi
Menurut  Edwards  III  dalam  (Ode  et  al.,  2023)  terdapat  dua  karakteristik  utama  dari birokrasi yakni: ”Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”. Menurut Winarno (2005:150), ”Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal  akan  kepastian  waktu,  sumber  daya  serta  kebutuhan  penyeragaman  dalam organisasi  ker ja  yang  kompleks dan  luas”.  Edward III  dalam (Ode  et  al.,  2023)  menyatakan bahwa “demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system  dan  prosedur  pelaksanaan  kebijakan,  pembagian  tugas  pokok,  fungsi  dan kewenangan,  dan  tangggung  jawab  diantara  pelaku,  dan  tidak  harmonisnya  hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebi jakan”.
Pernyataan  ahli,  temuan  penelitian  dari  hasil  wawancara  informan  dan  observasi penulis  mengenai  perlindungan  tenaga  kerja  yang  berhubungan  dengan  faktor  disposisi, dapat  disimpulkan  bahwa  faktor    struktur  birokrasi  merupakan  bukan  faktor  penghambat pelaksanaan  implementasi  kebijakan  perlindungan  tenaga  kerja  karena  merupakan  faktor yang  mendukung  dalam  suksesnya  sebuah  implementasi  kebijakan  dengan  adanya prosedur  tetap  bagi  pelaku  kebijakan  dalam  melaksanakan  kebijakan  dan  adanya tanngung  jawab  dalam  menjalankan  sebuah  kebijakan  demi  mencapai  tujuan  yang diinginkan.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  peran  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  di  Kota Kendari dalam  perlindungan  tenaga  kerja  meliputi  aspek hukum,  keselamatan,  kesehatan, jaminan  sosial,  dan  hubungan  kerja.  Meskipun  telah  dilakukan  upaya  seperti  memberikan upah adil, pencegahan cedera kerja, pemeriksaan kesehatan rutin, perlindungan finansial, dan  perlindungan  hak  berorganisasi,  masih  terdapat  hambatan  dalam  impelemtasi  peran Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  di  Kota  Kendari  seperti  komunikasi  yang  tidak  efektif dan keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Khakim. 2009. Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Bandung:  Citra AdityaBakti.
Agusmidah. 2010. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori .
Bogor :Ghalia Indonesia Asri Wijayanti. 2009. Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi ,. Jakarta: Sinar Grafika.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.612-626 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.400
Asyhadie, Zaeni. 2007. Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan
Kerja . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Bauer, Jeffrey C. 2003. Role Ambiguity and Role Clarity  : A Comparison of Attitudes in Germany and the United Stales (55-56) Departemen Pendidikan Nasional. 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi
Keempat . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Dodi Slamet Riyadi. 2002, Pengembangan Wilayah : Teori dan Konsep Dasar .
Jakarta; Pusat Pengkajian Kebiajakan Teknologi Pengembangan Wilayah BBPT.
https://www.pelajaran.co.id/2019/10/pengertian-peran-konsep-struktur-dan-jenisjenis-peran- menurut-para-ahli.html
Imam, Soepomo. 2003. Pengantar Hukum Perburuhan . Jakarta; Djambatan.
Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta: Gaung Persada Press.
Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar/Meity Taqdir Qodratillah dkk. 2011. Jakarta:
Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Kamus Umum Bahasa Indonesia. 1984. Jakarta:  PN Balai Pustaka. Komaruddin, 1994. Ensiklopedia manajemen . Surabaya: kartika Kozier, Barbara. 1995. Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat . Jakarta: Penerbit
Gunung Agung.
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Levinso dan Soekanto. 2009. Peranan . Jakarta : Edisi Baru Rajawali Pers.
Linton, Robert. 1936. The Study of Man. New York: D. Appleton Century Company. Maimun. 2004. Hukum Ketenagakerjaan , Jakarta: PT Pardnya Paramita.
Melania, Kiswandari, Lih. 2014. Kesehatan & Keselamatan Kerja . Jakarta : Rajawali Pers.
Miftah Thoha. 2002. Perilaku Organisasi . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Moleong, Lexy, J. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif .  Bandung: Rosda Karya.
Much. Nurachmad. 2009. Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak
(Outsourcing) . Jakarta: Visimedia.
Muhammad  Elwan,  L.  O.  (2019).  PROBLEM  BIROKRASI  DALAM  MENINGKATAN  PELAYANAN PUBLIK  PADA  SEKRETARIAT  DAERAH  KABUPATEN  MUNA. Journal  Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7223
Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi ( Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020 ). Journal of Governance and Public Policy , 10 (3), 234 – 252. https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.612-626                                                                 Suryani BB. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.400 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Payaman J. Simanjuntak. 2001. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia Edisi Poerwadarminta, W.J.S. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: PT. Balai Pustaka
Sarwono, Sarllto Wlrawan. 2010. Psikologi Sosial Individu Dan Teori-Teori Psikologi Sosial . Jakarta: Balai Pustaka.
Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2002. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia . Jakarta :
Bumi Aksara.
Sendjun H. Manulang. 1990. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia .
Jakarta: Rineka Cipta.
Senjun H Manululang. 1998. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia .
Jakarta: Rineka Citera.
Siagian P, Sondang. 2000. Peranan Staf dalam Manajemen . Jakarta : Gumi Aksara.
Simanjuntak, P.J. 1998. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia . Jakarta :
Lembaga Penerbitan FakultasEkonomi Universitas Indonesia. Soekanto, Soerjono. 2002, Teori Peranan . Jakarta. Bumi Aksara.
Soekanto, Soejono. 2009. Peranan Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta : Rajawali Pers.
Sugiyono.2012. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung : ALFABETA
Suhardono, Edy. 1994. Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya . Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen. 2014. Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi . Bandung: Alfabeta.
Tulus T.H. Tambunan. 2002. Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu
Penting . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Wolfman, B. S. 1992. Peran kaum wanita: Bagaimana menjadi cakap dan seimbang dalam aneka peran . Yogyakarta : kanisius.