POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022), 11-26

## Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN

## Hadi Pradnyana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa hadipradnyana@warmadewa.ac.id

## Abstract
This  research  examines  the  perspective  of  ASEAN's  counter-terrorism  policy  and  ASEAN  member  states.  Observing ASEAN's counter-terrorism policy instruments and the approach of ASEAN member states to these instruments. Based on  the  massive  threats  of  terrorism  that  have  occurred  in  Southeast  Asia,  especially  since  the  9/11  incident  in  2001. Qualitative descriptive is used as a research method, using a literature study approach. The results showed that ASEAN adopted a law enforcement approach in countering terrorism. ASEAN for the first time issued a counter-terrorism policy instrument  specifically  through  the  ASEAN  Declaration  on  Joint  Action  to  Counter  Terrorism  2001,  after  9/11.  Then followed  by  other  instruments  such  as  the  ASEAN-US  Joint  Declaration  for  Cooperation  to  Combat  International Terrorism 2002, Joint Declaration on Cooperation to Combat Terrorism 2003, ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) 2007, and joint declarations  with external dialogue partner countries such as  United States, European Union, India, Australia, Russia, Japan, South Korea, New Zealand, Pakistan and Canada. However, ASEAN member countries do not have absolute similarities in the paradigm of counter-terrorism policies. Because ASEAN has the principle of non- interference.  Based  on  these  results,  it  can  be  concluded  that  various  counter-terrorism  policy  instruments  have  been successfully established by ASEAN, which puts forward the perspective of law enforcement. However, there are differences in the paradigm of counter-terrorism by ASEAN member countries.
Keywords: ASEAN; po licy instruments; co unter-terrorism

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji tentang perspektif kebijakan kontra-terorisme ASEAN dan paradigma penanggulangan terorisme  oleh  negara-negara  anggota  ASEAN.  Secara  lebih  luas  mengamati  instrumen-instrumen  kebijakan kontra-terorisme  ASEAN  dan  respons  atau  pendekatan  negara-negara  anggota  ASEAN  terkait  instrumen tersebut.  Didasarkan  pada  ancaman-ancaman  terorisme  yang  masif  terjadi  di  kawasan  Asia  Tenggara,

## CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
How  to  Cite : Pradnyana,  I,  P,  H.  (2022).  Perspektif  Kebijakan  Kontra-Terorisme  ASEAN  dan  Perbedaan  Paradigma  Pe- nanggulangan  Terorisme  oleh  Negara-Negara  Anggota  ASEAN . POLITICOS: Jurnal Politik  d an Pemerintahan, 2 (1): 11-26. Doi: https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.11-26

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN

## I.  PENDAHULUAN
Setelah  peristiwa  11  September  atau 9/11  tahun  2001,  kampanye  Global  War  on Terror  (GWOT)  yang  dilancarkan  Amerika Serikat  mulai  difokuskan  pada  kelompok Muslim  radikal  di  Asia  Tenggara,  terutama di  Filipina,  Indonesia,  Malaysia,  Thailand, dan  Singapura.  Asia  Tenggara  diprediksi menjadi  arena  baru  bagi  jaringan  Al  Qaeda saat itu. Asumsi tersebut bukan tanpa dasar. Asia  Tenggara  memiliki  perbatasan  yang longgar  dan  kontrol  pemerintah  yang terbatas. Secara historis, Asia Tenggara juga untuk memiliki pengalaman dalam ancaman  terorisme  dan  pemberontakan. Asia  Tenggara  tidak  hanya  menjadi  tempat pelatihan bagi para jihadis, tetapi yang lebih penting,  merupakan  sumber  pendanaan dan  infrastruktur  bagi  berbagai  kelompok teroris. Amerika Serikat kemudian mendorong negara-negara di Asia Tenggara untuk  meningkatkan  perang  melawan terorisme  dan  mengidentifikasi  kawasan tersebut  sebagai  front  kedua  dalam  perang
melawan teror (Singh, 2009). Negara-negara ASEAN pun mulai memetakan isu terorisme  sebagai  bagian  dari  ancaman nasional dan regional.
Konstelasi terorisme dunia mengalami pergeseran  pada  tahun  2016  ketika  ISIS terbentuk (Munir & Shafiq, 2016).
Organisasi-organisasi  teroris  yang  semula cenderung berkiblat pada al-Qaeda, kemudian  berganti  ke  ISIS.  Sejak  awal didirikan,  propaganda  ISIS  diarahkan  pada Muslim  Asia  Tenggara  dengan  merekrut orang  Indonesia,  Malaysia,  dan  Filipina untuk  bergabung  dalam  upaya  perang  di Irak  dan  Suriah,  atau  untuk  melakukan jihad  bersenjata  di  wilayah  mereka  sendiri (Singh & Jani, 216). Pendekatan ISIS ke Asia Tenggara  adalah  bagian  dari  agenda regional dan transnasionalnya. Mirip dengan  pejuang  Filipina,  Indonesia,  dan Melayu  yang  berkumpul  kembali  melalui Katibah  Nusantara  yaitu  sebuah  batalyon regional  berbahasa  Melayu  di  front  Suriah- Irak.  Propaganda  ISIS  yang  ditujukan kepada simpatisan lokal menyerukan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
terutama  sejak  insiden  9/11  tahun  2001.  Deskriptif  kualitatif  digunakan  sebagai  metode  penelitian, menggunakan  pendekatan  studi  literatur.  Penelitian  ini  pada  dasarnya  mempertanyakan  pandangan  atau perspektif  ASEAN  tentang  strategi  kontra-terorisme.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ASEAN mengadopsi  pendekatan  penegakan  hukum  dalam  menanggulangi  terorisme.  ASEAN  pertama  kali mengluarkan instrumen kebijakan kontra-terorisme secara khusus melalui ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism 2001, pasca insiden 9/11. Lalu disusul oleh instrumen-instrumen lain seperti ASEAN-US Joint Declaration for Coorperation to Combat International Terrorism 2002, Joint Declaration on Coorperation to  Combat  Terrorism  2003,  ASEAN  Convention  on  Counter  Terrorism  (ACCT)    2007,  dan  deklarasi  bersama negara-negara mitra dialog eksternal seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, India, Australia, Rusia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Pakistan, dan Kanada. Meski demikian, negara-negara anggota ASEAN tidak memiliki kesamaan mutlak dalam paradigma kebijakan kontra-terorisme. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa  bebagai  instrumen  kebijakan  kontra-terorisme  berhasil  dibentuk  ASEAN,  yang  mengedepankan perspektif penegakan hukum. Namun terdapat perbedaan paradigma penanggulangan terorisme oleh negara- negara anggota ASEAN.
Kata kunci: ASEAN; instrumen kebij akan; kontra-terorisme

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN
jihadis  Asia  Tenggara  dari  semua  negara untuk  berkumpul  di  Mindanao,  Filipina Selatan  untuk  berlatih  dan  bertarung. Upaya  ISIS  untuk  merebut  wilayah  di  Asia Tenggara  berfokus  di  Kota  Marawi, Mindanao,  Filipina.  Selain  itu  ISIS  juga sebelumnya telah berusaha untuk
membangun fondasi di Poso, Indonesia dan Malaysia (Parameswaran,  2015). Negara-
negara
ASEAN dituntut untuk meningkatkan  kapabilitas  kontra-terorisme demi menegah dan menanggulangi ancaman  terorisme,  baik  skala  nasional maupun regional.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Grafik 1. Insiden Terorisme di Asia Tenggara (Sumber: Global Terrorism Database, 2021)
Grafik  diatas  menunjukkan  ancaman terorisme di Asia Tenggara yang mengalami peningkatan sejak tahun
2015/2016. Eksistensi ISIS membawa
dampak yang besar dalam eskalasi serangan  teroris  di  negara-negara  ASEAN. Berdasarkan  data  dari  Global  Terrorism Database,  insiden  terorisme  di  Asia Tenggara  mencapai  3.689  kasus  sepanjang tahun  2016  hingga  2019.  Mayoritas  angka tersebut  terjadi  di  Filipina,  salah  satunya adalah  insiden  serangan  New  People ’ s Army  (NPA)  di  Kota  Pinanag-an  pada tanggal 11 November 2019 yang mengakibatkan 7 korban jiwa dan 20 korban luka-luka. Selain itu banyak kasus terorisme di  Filipina  yang  dilakukan  oleh  kelompok- kelompok  lain.  Seperti  Abu  Sayyaf  yang melakukan  serangan  terror  di  Kota  Igasan pada  25  Mei  2019  yang  mengakibatkan  15
korban  jiwa  dan  14  luka-luka.  Abu  Sayyaf juga kerap melakukan ancaman di Malaysia.  Pada  5  Desember  2018,  Abu Sayyaf  meneror  Kota  Semporna,  Malaysia dan mengkibatkan 1 korban jiwa sedangkan 2  lainnya  luka-luka.  Disamping  itu,  Abu Sayyaf juga menjadi ancaman bagi Indonesia  karena  kerap  menculik  nelayan Indonesia  yang  berlayar  di  laut  utara Sulawesi  yang  berbatasan  dengan  Filipina Selatan. Thailand juga mengalami ancaman terorisme  yang  didominasi  oleh  Barisan Revolusi  Nasional  (BRN),  sebuah  gerakan separatis Melayu Patani yang beraktivitas di Thailand  Selatan.  Pada  5  November  2019, BRN  melakukan  serangan  kepada  polisi dan  masyarakat  sipil  di  Kota  Lam  Phaya yang  mengakibatkan  15  korban  jiwa  dan  5 luka-luka. Sedangkan Indonesia mengalami ancaman  teror  dari  beberapa  kelompok

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
seperti  Jemaah  Islamiyah  (JI),  Jemaah Ansharud Daullah (JAD), Mujahidin Indonesia  Timur  (MIT),  dsb.  Dibandingkan Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Thailand, Laos,  Kamboja,  Brunei,  Singapura,  dan Vietnam mengalami eskalasi ancaman teror yang  relatif  lebih  sedikit.  Kamboja  pernah mengalami  ancaman  teror  dari  Cambodian Freedom  Fighters  (CFF).  Free  Democratic People ’ s  Government  of  Laos  pernah menjadi  ancaman  bagi  pemerintah  Laos seperti  serangan  yang  terjadi  pada  31 Oktober  2003  di  Kota  Vientiane.  Vietnam mengalami  ancaman  dari  kelompok  Trieu Dai  Viet  yang  pernah  melakukan  serangan di Kota Ho Chi Minh pada Juni 2018 (Global Terrorism Database, 2021). Data-data tersebut
memperlihatkan ancaman terorisme  kawasan  di  Asia  Tenggara  perlu perhatian serius dari ASEAN.
Mengingat  bahwa  ancaman  terorisme kontemporer  di  ASEAN  adalah  ancaman kawasan,  ancaman  tersebut  harus  diatasi secara bersama dan menggunakan perspektif  regional.  Maka  dari  itu,  strategi kontra-terorisme
regional sangat diperlukan.  Sebagaimana  telah  dijelaskan pada  Deklarasi  Bangkok  1967,  yang notabene  menjadi  cikal  bakal  pembentukan ASEAN,  bahwa  misi  ASEAN  adalah mempromosikan  perdamaian  dan  stabilitas regional.  Selain  itu,  Piagam  ASEAN  2007 juga menyatakan komitmen ASEAN terkait tanggung jawab bersama dalam meningkatkan  perdamaian,  keamanan,  dan kemakmuran regional.
Atas dasar latar belakang permasalahan diatas, penelitian ini berfokus
pada  perspektif  kebijakan  kontra-terorisme ASEAN. Untuk menjawab pertanyaan dasar tersebut, instrumen-instrumen kontra- terorisme  ASEAN,  beserta  respons  negara- negara  ASEAN  dalam  menanggulangi terorisme  penting  untuk  dielaborasi  secara komprehensif.

## II.METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif, dengan jenis deskriptif. Penelitian kualitatif  merupakan  rangkaian  proses untuk  menjaring  informasi  pada  suatu objek, kemudian dikaitkan dengan permasalahan  dari  pandang  teoritis  atau praktis.  Kualitatif  kerap  digunakan  pada ranah  ilmu  sosial,  karena  bergantung  pada observasi manusia (Sugiyono, 2014).
Karakteristik utama dari penelitian kualitatif adalah manusia sebagai instrumen,  bertumpu  pada  proses,  adanya kriteria  untuk  keabsahan  data,  desain penelitian  bersifat  sementara,  dan  hasil penelitian  mendapat  persetujuan  bersama antara  peneliti  dan  informan (Moleong, 2018).
Adapun pertanyaan dasar yang bersifat deskriptif dari penelitian ini adalah “ bagaimana  perspektif  ASEAN  dalam menanggulangi terorisme di kawasan? ” dan “ bagaimana paradigma negara-negara anggota  ASEAN  dalam  menanggulangi terorisme? ”. Hasil dari penelitian ini berupa rangakaian kalimat yang dinarasikan secara ilmiah.  Maka  dari  itu,  jenis  penelitian kualitatif yang digunakan adalah deskriptif. Secara garis besar, penelitian jenis deskriptif adalah  menyajikan  data-data  dalam  bentuk

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
deskripsi  atau  narasi  mengenai  fenomena yang diteliti. Narasi akan diperkuat dengan data-data statistik yang diperlukan. Dengan kata  lain,  angka  atau  grafik  hanya dipergunakan untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian, bukan menjadi inti dari penelitian.
Penjelasan  tentang  instrumen  kontra- terorisme  ASEAN  akan  dielaborasikan secara  deskriptif  atau  naratif.  Diperkuat dengan  beberapa  data  statistik  yang diperlukan.  Adapun  sumber  data  pada penelitian  ini  lebih  menekankan  pada sumber  data  sekunder,  yaitu  penelusuran dokumen,  jurnal,  buku,  situs  resmi  instansi terkait seperti ASEAN secara daring (dalam jaringan).
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi.  Observasi  adalah  salah  satu metode  utama  pada  penelitian  kualitatif, yang secara umum diartikan sebagai proses pengamatan  atau  pengelihatan.  Metode observasi  dilakukan  dengan  mengamati suatu  objek  yang  akan  diteliti  secara terpusat,  baik  melalui  partisipasi  pengamat sebagai partisipan atau partisipasi pengamat sebagai non-partisipan (Moleong, 2018). Pada penelitian ini, peneliti
menempatkan  diri  sebagai partisipasi pengamat sebagai non-partisipan.
Dikarenakan  tidak  terlibat  secara  langsung dalam  proses  pembuatan  kebijakan  kontra- terorisme  ASEAN.  Namun  peneliti  tetap dapat melakukan pengamatan sebagai non- partisipan  melalui  studi  literatur  atau kepustakaan.  Oleh  karena  itu,  metode dokumentasi  digunakan  untuk  mencari
data-data atau dokumen kredibel.
Metode dokumentasi juga erat berkaitan  dengan  studi  literatur.  Poin utamanya adalah mengumpulkan data-data yang digunakan sebagai acuan atau sumber data  pada  penelitian (Moleong,  2018). Dalam  hal  ini,  beberapa  sumber  literatur yang digunakan seperti dokumen-dokumen perjanjian  kontra-terorisme  ASEAN,  artikel ilmiah,  buku,  jurnal  yang  berkaitan, Memorandum  of  Understanding  (MoU), dan naskah-naskah di situs resmi ASEAN.
Setelah  keseluruhan  data  tersebut dikumpulkan,  kemudian  diakukan  proses teknik  analisis  data.  Metode  deskriptif digunakan  untuk  menganalisis  data  pada penelitian ini. Kemudian dilakukan interpretasi  data  dan  disusun  secara deskriptif  untuk  menghasilkan  elaborasi yang  sistematis,  akurat,  dan  jelas.  Dengan demikian,  data-data  yang  terkumpul  dari dokumen-dokumen perjanjian kontraterorisme  ASEAN,  artikel  ilmiah, buku,  jurnal  yang  berkaitan,  Memorandum of  Understanding  (MoU),  dan  naskah- naskah di situs resmi ASEAN dianalisis dan diinterpretasi  secara  desriptif.  Sehingga menjadi  hasil  penelitian  yang  dapat dipertanggungjawabkan.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme

## ASEAN
Sebelum insiden 9/11, ASEAN menggunakan term kejahatan transnasional dalam  menangani  terorisme  kawasan.  Ada pergeseran  tren  kontra  terorisme  di

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
ASEAN.  Hal  ini  sejalan  dengan  peta pergerakan  dan  aksi  terorisme  sehingga mengubah  paradigma  kontra-terorisme. Sederhananya,  terorisme  belum  dianggap sebagai  masalah  keamanan  nasional  dan kawasan  yang  mendesak  sebelum  insiden 9/11 (Hamzani,  Aravik,  &  Yunus,  2020). Singapura menjadi negara pertama ASEAN yang memperkenalkan struktur baru dalam domain kebijakan, intelijen, dan operasional terkait penanggulangan terorisme. Menghadapi  terorisme  di  skala  domestik, pemerintah  Singapura  membentuk  Comite Security Policy
Review untuk mengoordinasikan  model  keamanan  baru (Febrica,  2010). Langkah  dari  Singapura tersebut  kemudian  mempengaruhi  ASEAN dan  negara-negara  anggota  lain  untuk menginisiasi  kebijakan  kontra-terorisme dengan menekankan aspek hukum.
Peristiwa  Terorisme  11  September 2001 atau 9/11 mendapat respon yang masif dari  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB). Pasca insiden tersebut, PBB melalui Security Council mengeluarkan resolusi yang mengajak  negara-negara  anggota  PBB untuk  mengambil  langkah-langkah  khusus dalam  penanggulangan  terorisme.  PBB melalui United
Nations Terrorism Prevention  Branch  telah  melakukan  kajian ekstensif dan
merekomendasikan penanggulangan secara komprehensif melalui  berbagai  aspek,  seperti  politik  dan pemerintahan, ekonomi dan sosial, psikologi,  komunikasi,  dan  pendidikan, peradilan  dan  hukum,  sistem  kepolisian dan  penjara,  intelejen,  militer,  dan  imigrasi (Hamzani,  Aravik,  &  Yunus,  2020).  Hal  ini menjadi  factor  ASEAN  untuk  mengubah
paradigma  kontra-terorisme  menjadi  lebih khusus, yang semula menggunakan terminologi kejahatan transnasional.
Kawasan Asia Tenggara kerap dijuluki Second  Front dalam  Perang  Global  Melawan Terorisme (Österlind,  2009). Perlawanan negara-negara  anggota  ASEAN  terhadap terorisme  dapat  dilihat  pada  Konferensi Tingkat  Tinggi  ke-7  pada  tanggal  5 November  2001  di  Bandar  Seri  Begawan, Brunei  Darussalam,  dengan  menghasilkan deklarasi Joint Action to Counter Terrorism dan ASEAN Minister Meeting on Transnational Crime (AMMTC).
ASEAN  Declaration  on  Transnational Crime  1997,  Manila  Declaration  on  the Prevention  and  Control  of  Transnational Crime  1998,  dan  ASEAN  Plan  of  Action  to Combat  Transnational  Crime  1999  menjadi acuan ASEAN untuk menanggulangi terorisme  sebelum  tahun  2001 (ASEAN Secretariat,
2012) . Pendekatan ini memandang  bahwa  terorisme  sebagai tindakan  kriminal  dan  subversi  internal yang penanganannya diserahkan ke lembaga penegak hukum. Pada
operasionalisasinya, ada bias yang signifikan  antara  terorisme  dan  ranah kejahatan transnasional lain seperti pencucian  uang,  perdagangan  narkoba  dan manusia,  dan  pembajakan.  Hal  tersebut mencerminkan ASEAN memandang terorisme  sebagai  tidak  bentuk  kejahatan yang  signifikan,  dibandingkan  dengan masalah keamanan lainnya.
Pasca insiden 9/11, pemahaman ASEAN  secara  institusi  dalam  menangani

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
terorisme berubah. ASEAN telah
menunjukkan langkah-langkah konkrit untuk  menempatkan  terorisme  sebagai tindak  kriminal  khusus.  Pada  tahun  2001, pada pertama kalinya dikeluarkan deklarasi ASEAN  dalam  upaya  menanggulangi terorisme  secara  lebih  spesifik,  melalui ASEAN  Declaration  on  Joint  Action  to Counter Terrorism 2001. Kawasan kemudian  meningkatkan  upaya  kontra- terorisme  setelah  insiden  Bom  Bali  tahun 2002,  peristiwa  teror  pertama  di  Asia Tenggara  yang  aktor-aktornya  terkoneksi antara  beberapa  negara  ASEAN  yaitu Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Setelah insiden  tersebut,  dikeluarkan  deklarasi bersama  dalam  penanganan  terorisme melalui KTT ASEAN di Phnom Penh pada 3 November 2002.
Kemudian  secara  berturut  disusul dengan menandatangani sejumlah deklarasi bersama dengan mitra-mitra dialog eksternal  seperti  Amerika  Serikat,  Uni Eropa,  India,  Australia,  Rusia,  Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Pakistan, dan Kanada.  Ada  juga  deklarasi  bersama dengan  Tiongkok  pada  tahun  2002  yaitu Joint  Declaration  of  ASEAN  and  China  on Cooperation  in  the  Field  of  NonTraditional Security  Issues (ASEAN  Secretariat,  2012). Namun  tidak  mencantumkan  kata  kontra- terorisme  seperti  deklrasi  dengan  mitra dialog eksternal sebelumnya.
Sejak tahun 2002, negara-negara anggota  ASEAN  telah  melakukan  upaya untuk  memperkuat  kerja  sama  melawan terorisme (Rose & Nestorovska, 2005) . Pada Mei 2002, Indonesia,  Malaysia dan Filipina,
kemudian Kamboja dan Thailand, menandatangani  perjanjian  anti-terorisme untuk  memperkuat  kontrol  perbatasan, berbagi  informasi  penumpang  maskapai penerbangan,  membangun ho tline ,  berbagi informasi intelijen, dan menerapkan standar prosedur  pencarian  dan  penyelamatan. Beberapa negara lain di kawasan juga telah menandatangani perjanjian kerjasama serupa,  dan  kerjasama  antara  pemerintah, khususnya  penegak  hukum  dan  badan intelijen, ditingkatkan pada tahun 2002 dan 2003.  Mitra  eksternal  seperti  Amerika Serikat  dan  Australia  terlibat  dalam pelaksanaan  kerjasama  ini.  Berbagai  kerja sama regional yang berkembang pesat sejak tahun  2002  telah  membuahkan  hasil, meskipun banyak kendala yang disebabkan oleh  kendala  politik  dan  ekonomi  internal negara-negara Asia Tenggara.
Pada  dasarnya,  berbagai  instrumen kebijakan yang dikeluarkan memperlihatkan upaya ASEAN yang menggunakan pendekatan penegakan hukum  dalam  strategi  kontra-terorisme. Selain  itu,  pasca  insiden  9/11  ASEAN mengubah terminologi penanganan terorisme  secara  lebih  khusus,  melalui mekanisme-mekanisme instutusional. Untuk mempertegas asumsi ini, pembahasan berikutnya
menjelaskan tentang  suatu  kerangka  dasar  penanganan terorisme  ASEAN  yang  menggunakan pendekatan penegakan hukum, yaitu ASEAN  Convention  on  Counter  Terrorism (ACCT).

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
ASEAN  Convention  on  Counter  Terrorism (ACCT) sebagai Landasan
Dasar
Penanggulangan Terorisme di Kawasan
ASEAN  telah  mengeluarkan  berbagai instrumen kontra-terorisme dalam beberapa tahun  terakhir.  Pada  tahun  2001,  Komite Menteri
ASEAN untuk Kejahatan Transnasional  dibentuk  dan  Deklarasi ASEAN  tentang  Aksi  Bersama  Melawan Terorisme dibentuk pada tahun yang sama. Kemudian  pada  Januari  2007,  dicanangkan Konvensi ASEAN Melawan Terorisme atau ASEAN  Convention  on  Counter  Terrorism (ACCT)  sebagai  kerangka  kerja  sama melawan  terorisme  di  kawasan  (ASEAN, 2013).  Perjanjian  kerjasama  ini  telah diratifikasi  oleh  seluruh  negara  anggota ASEAN.  Dengan  demikian,  kita  dapat melihat  bahwa  negara-negara  anggota memiliki  komitmen  yang  sama  dalam memerangi terorisme.
Konvensi
ASEAN Melawan Terorisme  (ACCT)  adalah  dasar  dari kerangka  kerja  ASEAN  untuk  kebijakan kontra-terorisme.  Konvensi  ini  ditetapkan pada  KTT  ASEAN  ke-12  di  Cebu,  Filipina, 2007.  Pasal  I  dokumen  ACCT  menjelaskan bahwa: “ This Convention shall provide  for the framework  for  regional  cooperation  to  counter, prevent  and  suppress  terrorism  in  all  its  forms and  manifestations  and  to  deepen  cooperation among  law  enforcement  agencies  and  relevant authorities  of  the  Parties  in  countering terrorism ”. Ada  upaya  peningkatan kerjasama  antara  lembaga  dan  lembaga penegak  hukum,  serta  yurisdiksi  dalam memerangi  terorisme  yang  dijelaskan  pada dokumen  tersebut  (Ahmad,  2007).  Dengan
kata  lain,  ACCT  merupakan  mekanisme kerjasama  antara  lembaga  penegak  hukum dan  yang  terlibat  dalam  perang  melawan terorisme di masing-masing negara anggota.
Lebih jauh, ACCT membahas
serangkaian  perjanjian  kontra-terorisme yang relevan untuk mengidentifikasi pelanggaran, serta memungkinkan perubahan  dari  negara-negara  anggota yang bukan merupakan pihak dari perjanjian  ini  (Borelli,  2017).  Ketentuan ACCT  lainnya  seringkali  bersifat  fasilitasi. Dalam arti bahwa ACCT tidak mendefinisikan kewajiban baru, menegaskan kembali kewajiban
berdasarkan perjanjian anti-terorisme berkaitan  dengan  kinerja  nasional,  dan mengidentifikasi  bidang  kerja  sama  di bawah  undang-undang  nasional  masing- masing.  Namun  sebagai  instrumen  yang mengikat  secara  hukum,  ACCT  dipandang sebagai  fondasi  penting  yang  menjadi landasan dasar kerja sama kontra-terorisme ASEAN. Selain itu, ACCT memiliki potensi besar  di  bidang  berbagi  informasi  dan peningkatan  kapasitas.  Dalam  pernyataan yang  dikeluarkan  beberapa  hari  setelah ratifikasi  Malaysia  ke-10  dan  terakhir  pada 11  Januari  2013,  Sekretariat  ASEAN mencatat bahwa ACCT merupakan pencapaian penting dalam upaya mencegah dan memberantas terorisme kawasan.
Adopsi ACCT diikuti dengan pengembangan  ASEAN  Comprehensive Plan  of  Action  on  Counter  Terrorism  atau Rencana Aksi Komprehensif ASEAN melawan Terorisme tahun 2009. Sebagai inti

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
dari  kerangka  kerja  ACCT,  ASEAN Comprehensive  Plan  of  Action  on  Counter Terrorism  2009  melengkapi  kegiatan  yang ditujukan untuk melawan terorisme, mencegah dan menekan organisasi terorisme,  mengganggu  jaringan  yang mendukung terorisme, menggagalkan rencana  aksi  terorisme,  dan  membawanya ke ranah pengadilan.
Atas  dasar  ini,  dapat  dilihat  bahwa keamanan  kawasan  merupakan  salah  satu aspek  penting  yang  dibahas  oleh  ASEAN. Ada  peningkatan  yang  signifikan  dalam upaya  ASEAN  untuk  mengembangkan stabilitas  dan  keamanan  kawasan.  Pada tahun  2015,  Komunitas  Keamanan  Politik ASEAN  (APSC)  dibentuk  dalam  kerangka Komunitas  ASEAN  (ASEAN,  2016).  Secara keseluruhan,  pilar  ini  menjamin  stabilitas politik dan keamanan di ASEAN. Terorisme,  radikalisme,  dan  ekstremisme menjadi  salah  satu  poros  utama  pilar  ini. APSC berusaha untuk memperkuat hubungan  yang  saling  menguntungkan antara  ASEAN,  mitra  dialognya  dan  pihak eksternal  lainnya.  Ia  juga  mempertahankan posisi sentral dan peran aktif ASEAN dalam mekanisme regional yang terbuka, transparan  dan  inklusif,  namun  tetap mempertahankan  partisipasi  aktif  dan berwawasan  ke  depan.  Dalam  proses pencapaian tujuannya, APSC telah memperkuat  kapasitas  dan  kehadiran kelembagaannya.  Tujuan  ini  akan  dicapai dengan  menyederhanakan  proses  kerja ASEAN,  meningkatkan  efektivitas,  efisiensi dan  koordinasi.  Selain  itu,  upaya  untuk memperkuat Sekretariat ASEAN dan meningkatkan  kehadiran  lembaga-lembaga
ASEAN  di  tingkat  nasional,  regional  dan internasional terus dilakukan. Dalam dokumen  APSC,  secara  implisit  disebutkan bahwa  ASEAN  perlu  mengambil  langkah- langkah preventif untuk memerangi terorisme  di  kawasan.  Dengan  demikian, berbagai upaya kontra-terorisme di kawasan  tersebut  kemudian  diarahkan pada kerangka APSC.
Kerangka ACCT bisa dikatakan sebagai  produk  hukum  dari  ASEAN  untuk mengarahkan  dan  mengatur  mekanisme kontra-terorisme oleh negara-negara anggota.  ASEAN  secara  tegas  memberikan lisensi  bahwa  terorisme  merupakan  isu keamanan  kawasan.  Sehingga  metode  atau pendekatan  hukum  dijadikan  acuan  untuk dapat meraih keamanan tersebut. Meskipun penanganan  terorisme  di  setiap  negara anggota belum seragam.
Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN
Negara-negara ASEAN telah melakukan upaya pemberantasan terorisme melalui  berbagai  pendekatan  seperti  aksi militer,  kebijakan  sosial  ekonomi,  ideologi, pendidikan, penegakan hukum dan penegakan  hukum,  kontra  teroris.  Berbagai kerjasama  kontra-terorisme  juga  secara konsisten  ditingkatkan  di  antara  negara- negara anggota ASEAN serta dengan mitra eksternal  seperti  Australia  dan  Amerika Serikat.  Namun  perbedaan  paradigma penanggulangan  terorisme  oleh  negara- negara  ASEAN  masih  berbeda.  Disamping itu, terdapat perbedaan pendekatan hukum kontra-terorisme  terkait  ratifikasi  dan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
implementasi  aturan  hukum  internasional yang relevan di negara-negara ASEAN (Tan & Nasu, 2016) . Aturan hukum internasional yang dimaksud antara lain adalah Konvensi Internasional  untuk  Pemberantasan  Bom Teroris  1997  (Convention  on  Terrorist Bombings),  Konvensi  Internasional  untuk Pemberantasan  Pendanaan  Teroris  1997. 1999  (Convention  on  the  Financing  of Terrorism), United Nations Security Council and ACCT Resolution 2007.
Meskipun  inisiatif  regional  untuk memperkuat kerja sama melawan terorisme,  negara-negara  ASEAN  tidak memperlakukan  terorisme  dengan  cara yang  sama.  Misalnya,  Indonesia  dan Singapura cenderung mengadopsi pendekatan  penegakan  hukum  non-militer untuk  mengatasi  tantangan  ini.  Sementara itu,  Malaysia  dan  Thailand  mengandalkan respon  militer  yang  lebih  koersif.  Aspek sejarah  memegang  peranan  penting  dalam pilihan  strategis  negara-negara  ASEAN untuk  memerangi  terorisme.  Pengalaman Malaysia  dalam  menghadapi  pemberontak Komunis bersenjata dan tanggapan Thailand terhadap pemberontakan separatis di  provinsi-provinsi  Muslim  Malaysia selatan  cenderung  membentuk  preferensi negara-negara  tersebut  dalam  mengambil pendekatan  militer  terhadap  tantangan terorisme  domestik.  Di  sisi  lain,  dengan berakhirnya  peran  kepemimpinan  militer dalam politik Indonesia setelah tahun 1998, ancaman  internal  terorisme,  kekerasan masyarakat, dan kegiatan separatis menjadi tanggung  jawab  utama  Kepolisian  Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Detasemen  Khusus  Anti-Teror  88  (Densus
88).
Bagi  Indonesia,  Bom  Bali  2002  dan Bom  Jakarta  2003  memberikan  banyak alasan  untuk  membangun  sistem  legislatif dan  represif  yang  mendukung  perang melawan teror. Sejak tahun 2003, Indonesia telah  melobi  perjanjian  ekstradisi  ASEAN yang akan membantu mempercepat penyelidikan, terutama dalam kasus terorisme (Tan & Nasu). Bagi Indonesia, isu pembentukan perjanjian ekstradisi di seluruh kawasan adalah Singapura. Bahkan, Singapura  telah  berusaha  untuk  mengikat perjanjian ekstradisi bilateral dengan Indonesia,  dengan  perjanjian  pertahanan yang  ditandatangani  oleh  kedua  negara pada  tahun  2007.  Namun,  Indonesia  belum meratifikasi  perjanjian  pertahanan  karena Singapura dianggap berusaha untuk menghindari  pemulangan  paksa.  tersangka orang Indonesia. korupsi dan melarikan diri ke Indonesia Singapura. Indonesia kemudian  meratifikasi  ACCT  pada  tanggal 20  Maret  2012  dengan  harapan  bahwa konvensi  tersebut  akan  menjadi  dasar  bagi bantuan  hukum  timbal  balik  dan  ekstradisi dalam memerangi terorisme.
Setelah meratifikasi Konvensi Pengeboman  Teroris  pada  tahun  2003, Malaysia merevisi hukum pidananya untuk mencakup  kejahatan  terkait  terorisme, mendefinisikan  tindakan  terorisme  dengan cara  yang  sangat  mirip  dengan  definisi Inggris. Pada Juli 2003, Malaysia mendirikan Pusat Penanggulangan
Terorisme  Regional  Asia  Tenggara,  yang bertanggung  jawab  atas  pelatihan  regional, berbagi informasi dan kampanye kesadaran

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
publik Malaysia mencabut Undang-Undang Keamanan  Dalam  Negeri  tahun  1960  pada tahun  2012  sebagai  bagian  dari  kampanye politik yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini melegalkan Perdana Menteri untuk menahan departemen tertentu tanpa perintah pengadilan. Hal ini berkaitan dengan upaya kontra-terorisme, dengan berlakunya Security  Breach  (Special  Measures)  Act 2012.
Pada  tahun  2013,  Malaysia  telah menangkap  Yazid  Sufaat,  mantan  kapten tentara  Malaysia  yang  ditahan  tanpa pengadilan selama lebih dari tujuh tahun di bawah  Undang-Undang  Keamanan  Dalam Negeri. Malaysia melanjutkan upaya reformasi hukumnya dengan memperkenalkan  kembali  penahanan  pra- ajudikasi atau
preventif melalui amandemen 2013 terhadap Undang- Undang  Pencegahan  Kejahatan  1959  dan pemberlakuan Undang-Undang Pencegahan  Terorisme  2015,  serta  Undang- Undang Tindakan Khusus
Kontra-
Terorisme  Luar  Negeri  2015  sebagai tanggapan atas ancaman ISIS (Tan & Nasu, 2016).  Hal  tersebut  memperlihatkan  upaya Malaysia  mulai  menggunakan  pendekatan penegakan  hukum  dalam  penanggulangan terorisme.  Meskipun  sebelumnya  lebih dilakukan dengan pendekatan militeristik.
Filipina  telah  menghadapi  tantangan keamanan  kontemporer  dalam  bentuk Kelompok  Abu  Sayyaf  dan  Tentara  Rakyat Baru,  sayap  bersenjata  Partai  Komunis Filipina.  Setelah  peristiwa  11  September, Presiden Gloria Macapagal Arroyo
menyebut  kelompok  Abu  Sayyaf  sebagai gerakan teroris internasional dan menerima bantuan  militer  AS  yang  substansial  dan dukungan  militer  langsung  terhadap  para pejuangnya, kelompok Abu Sayyaf di Pulau Basilan.  Penekanan  pada  konflik  bersenjata internal,  dengan  kedok  program  kontra- terorisme,  juga  tercermin  dengan  jelas dalam  definisi  terorisme  yang  diadopsi dalam Human Security Law 2007. Pendekatan kontra-terorisme
Thailand untuk  menekan  gerakan  separatis  Melayu Patani  di  wilayah  selatan  Thailand.  Hal  ini semakin  dilembagakan  dengan  berlakunya Undang-Undang  Keamanan  Dalam  Negeri pada  tahun  2008 (Tan  &  Nasu,  2016). Abu Sayyaf  menjadi  salah  satu  kelompok  yang paling  mengancam  stabilitas  keamanan dalam  negeri  Filipina.  Sejak  tahun  2016, bersamaan  dengan  hadirnya  ISIS,  Abu Sayyaf  semakin  meningkatkan  ancaman teror  di  berbagai  wilayah  Filipina.  Salah satunya adalah penyerangan aparat kepolisian  Filipina  di  Kota  Buhanginan pada  tanggal  4  Desember  2019  (Global Terrorism  Database,  2021).  Penyerangan- penyerang  yang  dilakukan  Abu  Sayyaf kebanyakan  berfokus  di  wilayah  selatan Filipina,  seperti  Kota  Kan  Isam,  Igasan, Lahad  Datu,  Buhanginan,  Jolo,  Kajatian, dsb.
Berbeda dengan negara-negara pendiri  ASEAN,  pengembangan  aparat keamanan  dan  perangkat  hukum  anti- terorisme  bukanlah  prioritas  bagi  negara- negara  anggota  lain  seperti  Laos,  Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan Brunei Darusalam. Bagi  Kamboja,  kebijakan  ini  menekankan kejahatan  transnasional.  Namun,  Kamboja

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
telah  meminta  Australia  dan  Amerika Serikat untuk
membantu mereka
mengembangkan kemampuan kontra- terorisme  mereka.  Pada  tahun  2003, Kamboja membentuk Komite Anti- Terorisme Nasional, sebuah badan pembuat keputusan  di  tingkat  politik  yang  diketuai oleh  Perdana  Menteri  dan  bertanggung jawab  langsung  atas  perjuangan  nasional dan  internasional  melawan  terorisme. Langkah itu dilakukan karena kekhawatiran  tentang  direktur  JI  Hambali, yang  dikatakan  bepergian  dengan  bebas  di Kamboja. Setelah meratifikasi semua perjanjian anti-terorisme internasional utama,  Kamboja  memberlakukan  Undang- Undang  Anti-Terorisme  2007  dan  Undang- Undang Anti-Pencucian
Uang dan Pendanaan  Terorisme  2007 (Tan  &  Nasu, 2016) .    Namun,  sebagaimana  dinyatakan tantangan  nyata  bagi  kontra-terorisme Kamboja  adalah  peningkatan  kapasitas perangkat anti-teror. Kurangnya infrastruktur
komunikasi, peralatan, keterampilan khusus, pelatihan, dan sumber daya masih menjadi hal yang harus dibenahi  Kamboja  dalam  menanggulangi terorisme.
Sebagian besar negara ASEAN
berupaya  memerangi  pendanaan  teroris sebagai bagian dari kebijakan anti pencucian  uang  mereka,  sejalan  dengan pendekatan  ASEAN  terhadap  kerja  sama regional  melawan  kejahatan  transnasional. Malaysia  memberlakukan  Undang-Undang Anti  Pencucian  Uang,  Pendanaan  Teroris dan  Hasil  Kegiatan  Ilegal  pada  tahun  2001, dan  Myanmar  memberlakukan  Undang- Undang  Pengendalian  Pencucian  Uang
tahun  2002  untuk  tujuan  memenuhi kewajiban  yang  timbul  dari  resolusi  yang relevan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.  Sambil  mempertahankan pandangan  resmi  bahwa  hukum  pidana saat ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif dan efektif untuk memerangi terorisme, Vietnam juga menanggapi dengan  mengeluarkan  Keputusan  tentang Anti  Pencucian  Uang  pada  tahun  2015. 2005.  Di  sisi  lain,  undang-undang  anti pencucian  uang  di  Indonesia,  Filipina  dan Thailand  dianggap  tidak  memadai  oleh Financial  Action  Task  Force,  sebuah  badan standar  global  yang  berbasis  di  Paris,  yang mendanai terorisme. Itu kemudian digantikan  oleh  undang-undang  khusus baru  tentang  pendanaan  perang  melawan teror pada 2012 dan 2013 untuk menghindari kemungkinan sanksi
keuangan.
Brunei  dan  Singapura  sama-sama memberlakukan undang-undang pendanaan anti-terorisme dengan meratifikasi Konvensi Pembiayaan
Terorisme  tahun  2002.  Namun,  tidak  ada tindakan  kontra-terorisme  yang  diadopsi sampai  kedua  negara  meratifikasi  ACCT pertama  kali  pada  tahun  2011  dan  2007. Singapura  bergabung  dengan Terrorist
Bombing
Convention atau Konvensi Pengeboman  Teroris  1997  pada  tahun  2007 dan pada tahun yang sama memberlakukan Undang-Undang Anti-Terorisme (Anti- Terorisme  Bom)  2007.  Sedangkan  Brunei memberlakukan undang-undang anti- terorisme  pada  tanggal  1  Agustus  2011, beberapa  saat  setelah  meratifikasi  ACCT pada  28  April  2011.  Vietnam  memulai

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
prosesnya, mengembangkan program untuk  mengimplementasikan  ketentuan ACCT  setelah  disetujui  pada  tahun  2010, termasuk berlakunya undang-undang khusus anti-terorisme.
Laos  membentuk  komite  nasional khusus untuk melaksanakan resolusi Dewan  Keamanan  1373  dan  mengubah hukum  pidana  pada  tahun  2005  untuk mengkriminalisasi berbagai tindakan terorisme.  Selanjutnya,  Undang-Undang Anti  Pencucian  Uang  dan  Pendanaan Teroris disahkan pada tahun 2015. Berdasarkan  undang-undang  ini,  Laos mendefinisikan  terorisme  dalam  arti  luas sebagai termasuk tindakan yang mempengaruhi kehidupan, kesehatan, kebebasan, dan menimbulkan ancaman fisik dan  psikologis.  Demikian  pula,  Myanmar telah  bekerja  dengan  Dana  Moneter Internasional  dan  Kantor  PBB  untuk Narkoba  dan  Kejahatan  dalam  merancang undang-undang  anti  pencucian  uang  di bawah resolusi Dewan Keamanan 1373 dan 162 (Tan  &  Nasu,  2016). Selain  itu, Myanmar secara aktif mencari bantuan dari
Amerika Serikat dan organisasi internasional lainnya. pihak untuk meningkatkan kapasitas Unit Intelijen, yang keuangannya memantau pendanaan teroris.
Elaborasi diatas
menunjukkan perspektif  ASEAN  terkait  strategi  kontra- terorisme.  Bahwa  ASEAN  menekankan
aspek
pendekatan hukum dalam menanggulangi  terorisme.  Disamping  itu, dijelaskan juga dinamika kebijakan penanggulangan  terorisme  oleh  negara- negara anggota ASEAN. Terlihat bahwa ada
perbedaan  paradigma  dalam  memandang instrumen  kontra-terorisme.  ASEAN  secara institusi memang berhak untuk mengarahkan negara-negara anggota untuk menerapkan  kebijakan  kontra-terorisme  di masing-masing  teritori.  Namun  ASEAN tidak  memiliki  hak  untuk  memaksakan kebijakannya  sampai  ke  level  nasional. Begitu  pun  negara-negara  anggota  tidak memiliki  kewajiban  untuk  sepenuhnya menerapkan kebijakan ASEAN.
Prinsip  non-interference  atau  non- intervensi  menjadi  alasan  dari  hal  ini. ASEAN dibangun oleh semangat kebersamaan  dengan  menjunjung  tinggi nilai-nilai  non-intervensi.  Artinya  bahwa baik  ASEAN  ataupun  sesama  negara anggota,  tidak  diperbolehkan  melakukan intervensi, termasuk dalam bentuk kebijakan.  Daripada  bersifat  mengikat, ASEAN  lebih  berperan  sebagai  forum mediator  dan  komunikasi  antar  negara- negara  anggota.  Hal  tersebut  juga  terlihat dari  instrumen-instrumen  kontra-terorisme yang dikeluarkan ASEAN.
Secara kelembagaan,  ASEAN  telah  merancang berbagai mekanisme untuk
penanggulangan ancaman terorisme. Namun  aspek  yang  jauh  lebih  penting adalah  implementasi  dari  instrumen  yang ada.  Negara  anggota  menjadi  elemen  yang paling berperan dalam pengimplementasian ini.
Meskipun  menunjukkan  perbedaan paradigma,  setidaknya  ada  komitmen bersama  antar  negara  anggota  dan  ASEAN secara  institusi  dalam  menanggulangi terorisme.  Hal  ini  merupakan  upaya

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
penting  untuk  merespons  dan  mencegah ancaman terorisme di  kawasan secara lebih rapi  dan  sistematis.  Kembali  pada  misi utama pembentukan ASEAN yang tercantum  pada  Deklarasi  Bangkok  1967, bahwa  cita-cita  institusi  ini  adalah  untuk mempromosikan  perdamaian  dan  stabilitas regional.

## IV.KESIMPULAN
Mempromosikan perdamaian dan stabilitas  regional  merupakan  salah  satu misi  utama  dari  pembentukan  ASEAN.  Isu terorisme  menjadi ancaman keamanan oleh negara-negara ASEAN baik secara kawasan maupun domestik. Sejak kehadiran kelompok teroris al-Qaeda, terutama momentum  insiden  9/11,  Asia  Tenggara menjadi arena baru kelompok teroris untuk melancarkan aksi teror, yang semula hanya berfokus  di  kawasan  Timur  Tengah  dan Amerika Serikat. Filipina, Indonesia, Malaysia,  Thailand,  dan  Singapura  dinilai menjadi  negara-negara  di  Asia  Tenggara yang  rentan  terhadap  serangan  teroris. Menyikapi  permasalahan  tersebut,  ASEAN dituntut  untuk  meningkatkan  instrumen kebijakan kontra-terorisme.
Sejak  tahun  2001,  berbagai  perangkat kebijakan kontra-terorisme telah dikeluarkan  ASEAN.  Yang  sebelumnya penanggulangan  terorisme  di  kawasan hanya diatur secara umum melalui terminologi kejahatan transnasional. ASEAN setelah insiden 9/11 lebih menekankan  aspek  pendekatan  hukum dalam menanggulangi terorisme.
ASEAN Declaration on Joint Action to Counter  Terrorism  2001  menjadi  instrumen pertama  yang  mengatur  secara  spesifik penanggulangan  terorisme  di  ASEAN. Kawasan  kemudian  meningkatkan  upaya kontra-terorisme  setelah  insiden  Bom  Bali tahun 2002, peristiwa teror pertama di Asia Tenggara  yang  aktor-aktornya  terkoneksi antara  beberapa  negara  ASEAN  yaitu Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Setelah insiden  tersebut,  dikeluarkan  deklarasi bersama  dalam  penanganan  terorisme melalui KTT ASEAN di Phnom Penh pada 3 November 2002. ASEAN setelah tahun 2002 menunjukkan komitmen untuk meningkatkan  instrumen  kebijakan  kontra- terorisme. Berbagai deklarasi dan kerjasama dengan  mitra  dialog  eksternal  telah  dijalin. Pada  Januari  2007,  dikeluarkan  ASEAN Convention  on  Counter  Terrorism  (ACCT) yang  kemudian  menjadi  acuan  dasar ASEAN dalam menangani terorisme.
Instrumen kebijakan kontra-terorisme ASEAN selanjutnya didasarkan pada instrumen ACCT.
Kerangka ACCT
kemudian  menjadi  produk  hukum  ASEAN yang mengatur secara komprehensif langkah-langkah kontra-terorisme.
Meskipun  telah  memiliki  ACCT, negara-negara anggota ASEAN tidak memiliki kesamaan mutlak dalam paradigma kebijakan kontra-terorisme. Misalnya Indonesia dan Singapura cenderung mengadopsi pendekatan penegakan hukum non-militer untuk mengatasi  tantangan  ini.  Sementara  itu, Filipina,
Malaysia, dan Thailand mengandalkan  respon  militer  yang  lebih koersif.  Aspek  sejarah  memegang  peranan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
penting  dalam  pilihan  strategis  negara- negara ASEAN untuk menangani terorisme. Prinsip no n-interference atau  non-intervensi menjadi  alasan  dari  hal  ini.  ASEAN dibangun  oleh  semangat  kebersamaan dengan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  non- intervensi.  Artinya  bahwa  baik  ASEAN ataupun  sesama  negara  anggota,  tidak diperbolehkan melakukan intervensi, termasuk  dalam  bentuk  kebijakan.  Meski demikian,  bebagai  instrumen  kebijakan kontra-terorisme  yang  berhasil  dibentuk memperlihatkan  komitmen  ASEAN  untuk bersikap  proaktif  dalam  menanggulangi terorisme  di  level  regional  dan  nasional. Maka dari itu, kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa
ASEAN menggunakan perspektif penegakan hukum dalam strategi kontra-terorisme dan terdapat  perbedaan  paradigma  dalam menanggulangi  terorisme  oleh  negara- negara anggota ASEAN.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Abdul  Razak. “ The  ASEAN  Convention  on Counter-terrorism 2007.” Asia-Pacific  Journal on Human Rights and Law, 14 (1-2), 93- 147.
ASEAN. (2012).  ASEAN  Declaration  on Joint  Action to  Counter  Terrorism.  https://asean.org/? static_post=2001-asean-declaration-on-joint- action-to-counter-terrorism
ASEAN.  (2013).    ASEAN  Convention  on  Counter
Terrorism. asean.org/storage/2012/05/ ACCT.pdf ASEAN. (2016). ASEAN Political Security
Community  (APSC).  Dihimpun  dari    http:// asean.org/wp-content/uploads/2012/05/11b.-
April-2016-Fact-Sheet-of-APSC.pdf.
ASEAN.  (2017).  ASEAN  Comprehensive  Plan  on Action on Counter Terrorism. http://asean.org/
wp-content/uploads/2012/05/ACPoA-on-CT- Adopted-by-11th-AMMTC.pdf
ASEAN  Secretariat.  (2012).  ASEAN  Documents  on
Combating Transnational Crime and Terrorism. https://asean.org/wp-content/
uploads/2021/01/ASEAN-Documents-on-
Combating-Transnational-Crime-and- Terrorism-1.pdf
Borelli,  M.  (2017).  ASEAN  Counter-terrorism Weaknesses. Counter  Terrorist  Trends  and Analyses , 9 (9),  14 – 20. http://www.jstor.org/ stable/26351552
Febrica,  Senia.  (2010).  Securitizing  Terrorism  in Southeast  Asia:  Accounting  for  the  Varying Responses  of  Singapore  and  Indonesia. Asian Survey , 50(3).
Global  Terrorism  Database.  (2021). GTD  Access . https://www.start.umd.edu/gtd/access/
Hamzani,  A.I.,  Aravik,  Havis,  Yunus,  Nur  Rohim. (2020). The trend to counter terrorism in asean. Journal  of  Adv  Research  in  Dynamical  &  Control Systems, 12(7), 105-112.
Moleong,  Lexy  J.  (2018). Meto d olo gi  Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Österlind,  C.  (2009). There Will Be Bloo d : So utheast Asia as the Second Front on the War on Terror–A Case Study , Malmo University.
Parameswaran,  Prashanth. “ Malaysia  Says  New Terror  Group  Trying  to  Create  Islamic  State. ” The  Diplomat.  January  8,  2015.  http:// thediplomat.com/2015/04/malaysia-says-new- terror-group-trying-to-create-islamic-state/
Rose, Gregory & Nestorovska, Diana. (2005). ASEAN features towards an ASEAN counter-terrorism treaty. Singapo re  Year  Bo o k   o f  Internatio nal Law and Contributors. 157-189.
Singh, D. (2009). Responses to terrorism in Southeast Asia. Jo urnal  o f  Policing,  Intelligence  and Counter Terrorism , 4(1), 15 – 28.
Singh,  Jasminder  &  Jani,  Muhammad  Haziq  Bin. “ Daesh-isation ” of Southeast Asia ’ s Jihadists. ”

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
RSIS  Commentaries.  N°080.  April  11,  2016.
https://www.rsis.edu.sg/rsis-
publication/ icpvtr/co16080-daesh-isation-of- southeast- asias-jihadists/
Sugiyono.  (2014). Meto de  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tan,  See  Seng  and  Hitoshi,  Nasu.  ASEAN  and  the development  of  counter-terrorism  law  and policy  in  Southeast  Asia. UNSW Law  Jo urnal , 39 (3), 1219-1238.