## PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KELOMPOK PEW UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KOTA YOGYAKARTA

## Yuli  Kurniyati (yulikurniyati@yahoo.co.id)
Fakultas Ekonomi, Universitas Proklamasi 45
ABSTRACT. The purpose of this study was to analyze institutional capacity the PEW Group Members , and analyzing institutional performance , and formulate strategies  and  institutional  capacity  building  programs  in  the  PEW  Group  of local  economic  development  in  the  city  of  Yogyakarta  .  The  method  used  in  this study  is  a  qualitative  method  .  Data  collection  techniques  used  are:  observation ,  documentation  studies  ,  in-depth  interviews  ,  and  questionnaires  .  Assessment strategies  in  the  analysis  of  this  problem  using the  Logical  Framework Analysis . Repayment rates in Sub Pringgokusuman PEW group 76 % ( 25 groups ) are classified as  current  ,  12  %  classified as  substandard  ,  and  there  are  4  groups  ( 12 % ) were classified as jammed . Judging from the direction of development of the group based on the performance aspects of the organization , administration , financing , production and rooting business , there are 18 ( 54.55 % ) groups were included in the growth category , and 15 ( 45.45 % ) group included in the category of development , while the group in the category are not independent . Formulation of institutional capacity strengthening program group includes : 1 ) . Improvement Skills  Productive  Economic  Business  Members  .  2  )  Strengthening  Institutions Norm 3 ) . Administrative Arrangement group 3 ) . Increased Capital to expand cooperative network .
Key words:  empowerment ,institutional capacity , local economi

## I.  PENDAHULUAN
Program  pengembangan  ekonomi  masyarakat  di  daerah  berintikan pada  kebijakan  pembangunan  yang  menggunakan  sumberdaya  lokal (sumberdaya  alam,  fisik  dan  lingkungan),  kelembagaan  dan  sumberdaya sosial ekonomi yang dimiliki daerah. Titik sentral program pengembangan ekonomi  masyarakat  adalah  pada  inisiatif  daerah  (masyarakat  dan pemerintah daerah) untuk menggerakkan proses pengembangan ekonomi daerah. Pemikiran dan inisiatif tersebut dituangkan dalam rencana umum yang  dapat  diterapkan,  sesuai  dengan  permasalahan  dan  potensi  yang
Jurnal MAKSIPRENEUR, Vol. III, No. 1, Hal 9 0 -1 20
ideal  dalam  artian  aspiratif,  serta  rencana  pembangunan  multisektoral yang  disusun  oleh  pemerintah  baik  di  tingkat  regional  maupun  nasional (Djuli sugiarto, 2006 : 2)
Strategi  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  upaya  pengembangan partisipasi  aktif  dan  meningkatkatkan  prakarsa  masyarakat  dalam menentukan arah tujuan yang akan dicapai dalam lembaga yang dibentuk bersama  oleh  masyarakat,  pengembangan  masyarakat  merupakan  suatu gerakan untuk meningkatkan taraf hidup yang meliputi berbagai kegiatan pembangunan  tingkat  lokal  baik  yang  dilakukan  pemerintah  dan  non- pemerintah  (Adi  2001).  Menurut  (Sumarjo  &  Saharudin  2004)  partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan masyarakat, karena melalui partisipasi masyarakat dapat diperoleh, Pertama, informasi tentang  kondisi,  kebutuhan,  dan  sikap  masyarakat.  Kedua,  masyarakat lebih percaya dan bertanggung jawab bila dilibatkan dalam kegiatan mulai dari perencanan hingga memanfaatkan hasil program. Ketiga, masyarakat beranggapan bahwa keterlibatan mereka dalam pembangunan merupakan hak demokrasi masyarakat itu sendiri.
Penguatan  kapasitas  lembaga  ekonomi  lokal  melalui  pemberdayaan masyarakat, adalah salah satu model peningkatan peran serta masyarakat dalam  kegiatan  yang  dirancang  dengan  menitikberatkan  pada  proses pembelajaran  dan  memberdayakan  masyarakat  lewat  lembaga  ekonomi lokal  untuk  menopang  perekonomian  masyarakat  itu  sendiri.  Lembaga ekonomi lokal di atas mengandung makna ‚ikatan sosial‛ yang dibangun berdasarkan    jejaring    sosial    (social    networking)    sebagai    nilai    tambah dari  modal  sosial  (social  capital)  dengan  satu  fokus  interaksi  pada pengembangan  masyarakat  (Nasdian  2004).  Pemerintah  Kota  Yogyakarta melalui Dinas Perindagkop mulai tahun 2006 telah memberikan penguatan permodalan  kepada  para  pengusaha  mikro  dan  kecil  yang  tergabung dalam  kelompok  di  45  Kelurahan  se-Kota  Yogyakarta  melalui  kegiatan Pemberdayaan  Ekonomi  Berbasis  Kewilayahan  (PEW)  sebagaimana diamanatkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 tahun 2009 tentang Pemberdayaan  Ekonomi  Berbasis  Kewilayahan  Melalui  Penguatan  Modal Usaha  Mikro  dan  Kecil  yang  disempurnakan  dengan  Perwal  106  tahun 2009.  Pemberdayaan  ekonomi  berbasis  kewilayahan      melalui  penguatan modal usaha mikro dan kecil  yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  diharapkan dapat  memperkuat  usaha  mikro  dan  kecil  sehingga  mampu  tumbuh  dan berkembang  secara  mandiri.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sampai  saat ini kondisi usaha mikro dan kecil  di Kota Yogyakarta masih lemah dalam berbagai aspek usaha diantaranya pada aspek permodalan baik dalam hal kemampuan  penyediaan  modal  maupun  dalam  pengelolaannya.  Sampai dengan  tahun  2010  tercatat  sebanyak  922  kelompok  telah  mendapatkan penguatan  modal  dalam  bentuk  bantuan  dana  bergulir  melalui  program PEW ini. (Disperidagkoptan, 2012)
Pemberdayaan  Ekonomi  Berbasis  Kewilayahan  adalah  kegiatan  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  Usaha  Mikro  dan  Kecil  di  Kelurahan dengan  memberikan  penguatan  permodalan  usaha,  penguatan  modal adalah  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  permodalan  usaha mikro dan kecil melalui program bantuan dana bergulir yang dikelola oleh kelompok  sebagai  pinjaman  lunak  dana  bergulir  .  Karena  program  PEW ini  sifatnya  dana  bergulir  ,  maka  untuk  menghindari  kemacetan  dalam proses pengembalian diberlakukan sistem tanggung renteng oleh anggota kelompok. Tanggung Renteng adalah kewajiban mengembalikan pinjaman yang harus ditanggung oeh anggota kelompok, manakala salah satu anggota kelompok  mengalami  masalah  dalam  proses  pengembalian  pinjaman. Anggota kelompok ini sekaligus melakukan  fungsi kontrol bagi kelestarian dan kesinambungan kelompok. Permasalahan pokok dalam pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi lokal  adalah rendahnya tingkat keterampilan dan  pengetahuan  masyarakat,  mengakibatkan  rendahnya  kemampuan masyarakat  untuk  memperoleh  dan  memanfaatkan  akses  sumberdaya yang tersedia. Hambatan lain yang sifnifikan berupa, rendah kemampuan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat dalam mengelola sumberdaya untuk meningkatkan kompetensinya.
Kajian  ini  penting  mengingat  potensi  usaha  mikro    dan  kecil  di  Kota Yogyakarta  cukup  besar  dan  memberikan  kontribusi  yang  signifikan terhadap  perekonomian  masyarakat,  sehingga  perlu  untuk  didorong  dan dikembangkan  agar  menjadi  pelaku  ekonomi  yang  tangguh  dan  berdaya saing melalui program pemberdayaan ekonomi wilayah (PEW) ini.  Dengan memperhatikan masalah yang dihadapi oleh kelembagaan Kelompok PEW dalam pengembangan ekonomi lokal , rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
a.  Bagaimana  kapasitas  kelembagaan  dan  anggota  kelompok  Program Pemberdayaan Ekonomi wilayah (PEW) di kota Yogyakarta.
b.  Bagaimana  kinerja  kelompok  PEW  sebagai    lembaga  simpan  pinjam dalam memberdayakan anggotanya ?
c.  Bagaimana  merumuskan  strategi  dan  program  penguatan  kapasitas kelembagaan Kelompok PEW  dalam pengembangan ekonomi lokal?
Sedangkan  tujuan  dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a). Menganalisis Kapasitas Kelembagaan  dan anggota Kelompok  penerima bantuan  Program    pemberdayaan  ekonomi  wilayah  (PEW)  di  kota Yogyakarta.
b). Mengevaluasi  kinerja kelompok PEW  sebagai  lembaga simpan pinjam dalam memberdayakan anggotanya.
c)  Merumuskan  strategi  dan  program  penguatan  kapasitas  kelembagaan Kelompok PEW  dalam pengembangan ekonomi lokal.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Pengembangan Ekonomi Lokal
Menurut  Syaukat  dan  Hendrakusumaatmaja  (2004),  Pengembangan Ekonomi    Lokal    (PEL)    merupakan    kerjasama    seluruh    komponen masyarakat di suatu daerah (lokal) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup  seluruh  masyarakat  di  dalam  komunitas.  PEL  diperlukan  karena selama  ini  daerah  kabupaten/kota  di  Indonesia  yang  memiliki  potensi sumber  daya  alam,  manusia  dan  sosial  budaya,  belum  termanfaatkan secara  optimal  dalam  rangka  pemerataan  kesejahteraan  bagi  seluruh masyarakat.  Keberhasilan  program  PEL  sangat  ditentukan  oleh  motivasi pemerintah  Pusat/Daerah  dalam  merencanakan,  memformulasikan  dan mengimplementasikan  program-program  Otonomi  Daerah.  Menurut Syaukat  dan  Hendrakusumaatmaja  (2004),  Pengembangan  ekonomi  lokal memberi kesempatan kepada pemerintah lokal, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM),  dan  masyarakat  lokal  untuk  secara  bersama-sama pro-aktif  berusaha  untuk  memperbaiki  dan  mengembangkan  lingkungan bisnisnya  sehingga  mereka  mampu  berkompetisi  dengan  daerah  lainnya, bahkan internasional.
Pengembangan  ekonomi  lokal  difokuskan  pada  upaya  peningkatan daya  saing  (competitiveness),  peningkatan  pertumbuhan,  dan  restribusi pertumbuhan  tersebut  melalui  pembentukan  usaha  kecil  dan  menengah (SME: small and medium enterprises) dan penciptaan lapangan kerja (job creation  ).  Pengembangan  Ekonomi  Lokal  pada  lintasan  terakhir  adalah perbaikan  kesejahteraan  dan  terkait  dengan  upaya  penanggulangan kemiskinan,  sedangkan  kemiskinan  tersebut  dicirikan  :  rendahnya kemampuan   masyarakat   dalam   meningkatkan   penguasaan   sumber daya  lokal  (Syaukat  dan  Hendrakusumaatmaja,  2004).  PEL  yang  mampu menyentuh  kelompok  lemah  tidak  dapat  diserahkan  kepada  mekanisme pasar,  tetapi  memerlukan  keberpihakan  terhadap  kelompok  sasaran berupa  kebijakan  pemerintah  daerah  dan  upaya  pemberdayaan  sosial ekonomi masyarakat, harus dilakukan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan yaitu pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian sumber daya tersebut. Syaukat dan Sumarti (2004) menjelaskan bahwa, sumber-sumber daya saing ekonomi lokal antara lain : lahan, tenaga kerja, dan modal.
Berdasarkan  pendapat  tersebut  di  atas  pengembangan  ekonomi  lokal melalui kegiatan usaha simpan pinjam sangat dipengaruhi oleh sumberdaya yang  dimiliki  komunitas.  Menurut  Sumodiningrat  (2001)  bahwa  dalam penyaluran  kredit  kepada  pengusaha  kecil  menengah  harus  melalui lembaga keuangan pedesaan yang sesuai dengan pola usaha masyarakatnya. Untuk  itu   diperlukan  syarat-syarat  bagi   lembaga  keuangan  pedesaan
supaya  mampu  berkembang,  yaitu:  (1)  harus  mencerminkan  kebutuhan masyarakat;  (2)  mudah  diawasi,  dipantau  dan  dikelola  oleh  masyarakat setempat;  (3)  menguntungkan  bagi  masyarakat  maupun  lembaga;  (4) memberikan  pelayanan  keuangan  yang  menjangkau  masyarakat  esuai kondisi masyarakat setempat.
Menurut  Syaukat  dan  Hendrakusumaatmaja  (2004),  untuk  dapat mengukur keberhasilan suatu pembangunan khususnya dalam pengembangan  ekonomi  lokal  dapat  menggunakan  beberapa  indikator- indikator keberhasilan, yaitu :

## a.    Indikator Masukan
Adanya  kebijakan  pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk  program- program terpadu yang berwawasan penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan  pada  instansi  pemerintah,  swasta,      dan  masyarakat. Kebijakan  ini  haruslah  ditopang  dengan  adanya  alokasi  dana  dari APBN  maupun  Anggran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) untuk program-program tersebut.

## b.   Indikator Proses
Terselenggaranya kegiatan-kegiatan
program penanggulangan kemiskinan  sesuai  dengan  alokasi  jadwal  kegiatan  dan  anggaran dengan mempertimbangkan kesinambungan program.
c.    Indikator Keluaran
-    Indikator Penghasilan
Jika  penghasilan  kelompok  masyarakat  men  ingkat  dari  waktu  ke waktu,  ini  menunjukkan  adanya  perbaikan  tingkat  kesejahteraan. Indikatoenya  adalah  pendapatan  perkapita  penduduk  dan persentase penduduk miskin.
-    Indikator Ketahanan dan Kecukupan Pangan
Dapat  dilihat  dari  sejauh  mana  ada  peningkatan  konsumsi  bahan pangan,  indikatornya  antara  lain:  ketersediaan  pangan  yang mencukupi,  distribusi  pangan  yang  lancar  dan  konsumsi  pangan yang  memadai,  serta  proporsi  pengeluaran  rumah  tangga  untuk bahan bukan makanan.
-    Indikator Pendidikan
Indikator  sektor  pendidikan  untuk  mengukur  keberhasilan penanggulangan kemiskinan adalah: partisipasi sekolah dan putus sekolah, dan proporsi orang dewasa yang buta huruf.
-    Indikator Kesehatan.
Indikator  sektor  kesehatan  untuk  mengukur  keberhasilan  antara lain:  angka  kematian  bayi,  angka  kematian  ibu  melahirkan  dan angka harapan hidup.
-    Indikator Kesempatan Kerja
Indikator  kesempatan  kerja  sebagai  alat  untuk  mengukur keberhasilan penanggulangan kemiskinan antara lain: tingkat upah riil;  proporsi  tenaga  kerja  di  sektor  formal;  jumlah  pengangguran; tenaga kerja dibawah umur.
-    Indikator Sarana dan Prasarana
Indikator sarana dan prasarana  yang penting adalah: ketersediaan transportasi,  penerangan  (listrik),  informasi  dan  ketersedian  akses untuk memperoleh air bersih, air minum, dan san itasi yang sehat.
-    Indeks Pembangunan Jender
Merupakan  indeks  yang  menunjukkan  upaya  untuk  mengurangi kesenjangan  dalam  pencapaian  kualitas  hidup  antara  laki-laki dan   perempuan   dalam   pembangunan.   Indeks   Pembangunan Jender antara lain: angka harapan hidup laki-laki dan perempuan; persentase  tingkat  melek  huruf  laki-laki  dan  perempuan;  rata-rata lamanya  sekolah  laki-laki  dan  perempuan;  persentase  konstribusi pendapatan laki-laki dan perempuan.

## 2. Pemberdayaan  Masyarakat
Pemberdayaan  adalah  upaya  membangun  daya  saing,  dengan mendorong,  memotivasi,  dan  membangkitkan  aksi  yang  dimiliki masyarakat   serta   berupaya   untuk   mengembangkannya   (Kartasasmita 1996)  dalam  pemberdayaan  tersebut  menurut  (Suharto  2005)  menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka  memiliki  kekuatan  atau  kemampuan  dalam  :  1).  Memenuhi kebutuhan    dasarnya    sehingga    mereka    memiliki    kebebasan    (freedom, dalam   arti   bukan   saja   bebas   mengemukakan   pendapat,   melainkan bebas  dari  kelaparan,  bebas  dari  kebodohan,  bebas  dari  kesakitan).  2). Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan  pendapatannya  dan  memperoleh  barang-barang  dan  jasa- jasa yang mereka perlukan. 3). Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
Pemberdayaan   dengan   demikian   merupakan   sebuah   proses   dan tujuan.   Sebagai   proses,   pemberdayaan   adalah   serangkaian   kegiatan untuk  memperkuat  kekuasaan  atau  keberdayaan  kelompok  lemah  dalam masyarakat,  termasuk  individu-individu  yang  mengalami  masalah kemiskinan.  Pemberdayaan  sebagai  tujuan,  menunjuk  pada  keadaan  atau hasil  yang  ingin  dicapai  oleh  sebuah  perubahan  sosial  yaitu;  masyarakat berdaya,  memiliki  kekuasaan  atau  mempunyai  pengetahuan  dan kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  baik  yang  bersifat
fisik,  ekonomi,  maupun  sosial  seperti  memiliki  kepercayaan  diri,  mampu menyampaikan  aspirasi,  mempunyai  mata  pencaharian,  berpartisipasi dalam  kegiatan  sosial,  dan  mandiri  dalam  melaksanakan  tugas-tugas kehidupannya. Tiga cara pemberdayaan ekonomi menurut (Kartasasmita 1996)  antara  lain  :1).  Menciptakan  iklim  yang  memungkinkan  lapisan masyarakat berkembang. 2). Memperbaiki potensi atau daya yang dimiliki. 3).  Memberikan  perlindungan  bagi  si  lemah,  mencegah  persaingan  tidak seimbang  dan  eksploitasi  .  Pemberdayaan  masyarakat  bukan  menjadikan mereka   tergantung   pada   pemberian,   tetapi   merupakan   hasil   usaha sendiri  yang  dapat  dipertukarkan  sebagai  upaya  memenuhi  kebutuhan ekonominya.

## 3. Penguatan Kapasitas
Penguatan  adalah  suatu  proses  upaya  yang  sistematis  menjadikan lembaga  suatu  masyarakat  menjadi  lebih  baik,  dinamis,  berdaya  dan kuat  dalam  menghadapi  berbagai  pemenuhan  kebutuhan  dan  tantangan atau  hambatan  yang  dapat  mempengaruhi  eksistensinya.  Penguatan kapasitas  merupakan  suatu  proses  peningkatan  atau  perubahan  perilaku individu,  organisasi  dan  sistem  masyarakat  dalam  mencapai  tujuan  yang telah  ditentukan  secara  efektif  dan  efisien.  Merujuk  pendapat  (Sumpeno 2002),  penguatan  kapasitas  berarti  terjadi  perubahan  perilaku  untuk  :  1). Meningkatkan  kemampuan  individu  dalam  pengetahuan,  keterampilan dan  sikap;  2).  Meningkatkan  kemampuan  kelembagaan  dalam  organisasi dan  manajemen,  keuangan  dan  budaya;  3).  Meningkatkan  kemampuan masyarakat  dalam  kemandirian,  keswadayaan  dan  mengantisipasi perubahan.  Penguatan  kelembagaan  kelompok  sangat  diperlukan,  karena dengan  penguatan  kapasitas  masyarakat/usaha  mikro  kecil          sebagai anggota bisa mengembangkan modal sosial, seperti yang dikemukakan oleh (Rubin & Rubin 1992) bahwa ‚pengembangan kapasitas adalah bagaimana menciptakan  kemampuan  untuk  menemukan  kekurangan  yang  ada  pada dirinya dan ada upaya untuk meningkatkan kekurangannya tersebut‛ .
Hasil    yang    diharapkan    dengan    adanya    penguatan    kapasitas menurut  (Sumpeno  2002)  adalah  :1).  Penguatan  individu,  organisasi  dan masyarakat. 2). Terbentuknya model pengembangan kapasitas dan progra 3). Terbangunnya sinergisitas pelaku dan kelembagaan.
Pengertian  pengembangan  kelembagaan  menurut  (Israel  1992)  adalah proses  untuk  memperbaiki  kemampuan  lembaga  guna  mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dengan keuangan yang tersedia. Lebih lanjut (Rubin & Rubin 1992) mengemukakan bahwa pengembangan kapasitas masyarakat  miskin  dapat  dilakukan  dengan  melalui  pengembangan kelembagaan masyarakat dimana kelembagaan tersebut menciptakan dan
membangun  perasaan  anggota  untuk  membangkitkan  kapasitas  lembaga dalam  pemecahan  masalah.  Penguatan  kapasitas  lembaga  simpan  pinjam dapat  dicapai  melalui  komponen  kepercayaan,  kerjasama  dan  kemitraan sehingga  melalui  pemberdayaan  anggota  dan  lembaga  akan  dapat meningkatkan  kemampuan  atas  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap disamping  dapat  meningkatkan  kemampuan  lembaga  dan  kemampuan masyarakat miskin sebagai anggotanya.

## 4. Kinerja Kelompok
Analisis terhadap kinerja akan membantu menggambarkan bagaimana prospek suatu kelompok  dapat berkembang. Kinerja mengacu pada tingkat kemampuan pelaksanaan tugas dengan standar perbandingan ideal antara pelaksanaan tugas dan yang diharapkan (perencanaan) dengan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan (evaluasi). Pengertian kinerja merujuk kamus Bahasa  Indonesia,  (Purwadarminta  1992)  menjelaskan  kinerja  sebagai keterampilan  dan  kemampuan  yang  dimiliki  seseorang  dimunculkan melalui  perbuatan.  Kinerja  menurut  (Bernadin  &  Russel  dikutip  dalam Mulyono 1993) menjelaskan penilaian kinerja merupakan suatu cara untuk mengukur kontribusi individu anggota organisasi terhadap organisasinya. Kinerja juga diartikan perilaku yang diperagakan secara aktual oleh individu sebagai  respon  terhadap  pekerjaan  yang  diberikan  kepadanya,  sehingga kinerja  dapat  dilihat  dari  hasil  kerja,  derajat  kecepatan  kerja  dan  kualitas kerja. Kinerja sebagai unsur kegiatan pengendalian program pemberdayaan masyarakat atau usaha mikro kecil bertumpu pada pemantauan indikator kinerja sesuai tujuan khusus yang akan dicapai, baik yang indikator yang bersifat obyektif maupun subyektif.
Pengertian  kinerja  dari  uraian  di  atas  bisa  disebut  sebagai  kualitas penatalaksanaan  lembaga  meliputi  sistem  pengorganisasian  terdiri  atas input, proses dan output pelaksanaan manajemen lembaga simpan pinjam. Pengertian tersebut mencakup; 1) Input meliputi sarana, bahan, pengurus dan organisasi,  sedangkan proses meliputi  sosialisasi program perguliran dana simpan pinjam , pemberian kredit serta kegiatan pelaporan dan tindak lanjutnya, 2) Output yang dimaksud adalah kegiatan pelaporan perguliran dana  serta  laporan  kegiatan  pengorganisasian  lembaga  simpan  pinjam. Penjelasan kinerja tersebut bisa dikatakan bahwa, indikator kinerja lembaga simpan  pinjam  berarti  suatu  kegiatan  yang  dapat  memberi  petunjuk  baik buruknya kegiatan input, proses dan output pelaksanaan kegiatan lembaga simpan pinjam. Kinerja bisa disimpulkan sebagai aspek yang berpengaruh terhadap  maju  dan  mundurnya  lembaga  yaitu,  kinerja  pengurus  dan anggota  dari  lembaga  simpan  pinjam.  Dikatakan  berpengaruh  sebab masing-masing anggota suatu lembaga secara spesifik bisa muncul kinerja yang berbeda dan akibat dari kinerja anggota tersebut akan berpengaruh
terhadap  hubungan  kerjasama  di  dalam  lembaga.  Kinerja  sebagai  alat ukur digunakan untuk melihat maju dan mundurnya lembaga dilihat dari pencapaian target, efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan usaha simpan pinjam yang sesuai dengan penjelasan oleh (Mulyono 1993), yaitu :1). Derajat pencapaian  tujuan  pokok,  2)  Seberapa  efisien  sumberdaya  (dapat  berupa masukan, antara lain tenaga kerja, material, jasa pelayanan yang dibeli dan modal) digunakan untuk menghasilkan keluaran yang bermanfaat, dalam arti  hasil  yang  dicapai  sesuai  dengan  yang  diharapkan  sebelumnya.  3). Perbandingan mengenai performa organisasi dari waktu terdahulu dengan waktu sekarang, menunjukkan penurunan, statis atau berkembang.

## 5. Pengembangan Kapasitas dalam Penguatan Kelembagaan
Kelembagaan  sosial  merupakan  terjemahan  langsung  istilah  social institution. Akan tetapi ada pula yang menggunakan istilah pranata sosial untuk  istilah  social  institution  tersebut,  yang  menunjuk  pada  adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku masyarakat. Koentjaraningrat  dalam Nasdian dan Utomo (2004) mengatakan pranata sosial sebagai suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Bertrand dalam Nasdian dan Utomo (2004) mendefinisikan kelembagaan sosial sebagai tata abstraksi yang lebih tinggi dari group, organisasi, dan sistem sosial lainnya. Menurut Syahyuti (2003), di dalam setiap kelembagaan terdapat dua bagian yang  membangun  kelembagaan  tersebut.  Kedua  bagian  tersebut  adalah aspek-aspek  kelembagaan  dan  aspek-aspek  organisasi.  Pembedaan  dalam melihat  kelembagaan  melalui  aspek  kelembagaan  dan  aspek  organisasi bertujuan agar dapat menganalisa kelembagaan tersebut secara mendalam. Aspek  kelembagaan  merupakan  sisi  dinamis  yang  lebih  bersifat  kultural dari suatu kelembagaan, sedangkan aspek keorganisasian merupakan sisi statisnya yang lebih bersifat struktural. Jika aspek kelembagaan fokus utama kajian  adalah  perilaku  dengan  inti  kajiannya  adalah  nilai  (value),  aturan (rule),  dan  norma  (norm),  maka  fokus  utama  dari  aspek  keorganisasian adalah struktur dengan inti kajiannya pada peran (roles).
Menurut Eade (1997) dalam Nasdian dan Utomo (2004), pengembangan kapasitas kelembagaan terfokus pada lima isu pokok berikut :
a.  Pengembangan  kapasitas  sering  digunakan  secara  sederhana  untuk menjadikan suatu lembaga lebih efektif mengimplementasikan proyek- proyek  pembangunan.  Kelembagaan  dengan  demikian  merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tertentu.
b.  Pengembangan kapasitas dapat juga menunjuk pada upaya mendukung organisasi  untuk  menjadi  katalis  dialog  politik  dan  atau  memberikan kontribusi   dalam   mencari   alternatif   pembangunan.   Pandangan   ini
menekankan  peran  mendemokratisasikan  organisasi  non  pemerintah dan organisasi berbasiskan masyarakat dalam ‚masyarakat madani‛.
c.  Jika pengembangan kapasitas adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, kemudian  yang  dimaksudkan  oleh  lembaga-lembaga  yang  ikut  serta, maka  fokus  pengembangan  adalah  mengembangkan  hubungan  antara struktur, proses, dan kegiatan organisasi yang menerima dukungan dan kualitas serta jumlah output dari hasil kerjanya.
d. Jika  pengembangan  kapasitas  adalah  tujuan  akhir  itu  sendiri,  maka fokusnya  adalah  misi  organisasi  yang  berimbang,  dan  pertautannya dengan lingkungan eksternalnya, strukturnya dan aktivitasnya.
e.  Jika  pengembangan  kapasitas  adalah  suatu  proses  penyesuaian,  maka fokusnya adalah membantu mitra kerja menjadi lebih mandiri dan aktor otonom  dalam  hubungan  jangka  panjang  atau  penyertaan  donor  dan agen –agen yang relevan lainnya.
Keberhasilan suatu kelembagaan dipengaruhi oleh kuatnya kepemimpinan  serta  adanya  manajemen  yang  baik  dalam  kelembagaan tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Israel  (1992) bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan kekembagaan adalah:
1.  Faktor-faktor  eksogen:  faktor   yang  mempengaruhi  seluruh   negara, wilayah atau sektor untuk periode tertentu, misalnya: banjir, kekeringan, peperangan,  krisis  ekonomi,  perubahan-perubahan  penting  dalam kebijakan ekonomi.
2.  Kepemimpinan individu-individu yang menonjol.
3.  Manajemen   yang  baik  mulai  dari  perencanaan,  pengorganisasiaan, pelaksanaan serta pengawasan.
4.  Komitmen.
Pemberdayaan masyarakat selain meliputi penguatan individu anggota masyarakat  sendiri,  juga  meliputi  penguatan  pranata.      Pranata  atau kelembagaan yang dimaksud baik berupa kelembagaan atau yang bersifat ‚badan‛    atau    organisasi,    maupun    kelembagaan    sosial.    Kelembagaan sosial disini merupakan bentuk nyata dari pemanfaatan modal sosial serta kemandirian yang dimiliki masyarakat.

## III.  METODE PENELITIAN
Berdasarkan  tujuan  kajian,  data  yang  dibutuhkan,  sumber  data  dan teknik pengumpulan data  ditampilkan dalam tabel 1. berikut ini :
Tabel 1.  Tujuan, Jenis Data, sumber data dan Teknik Pengumpulan data
No. Tujuan Jenis Data Sumber Data Teknik Pengumpulan Data 1. Identifikasi potensi pengembang- an ekonomi lokal Sumber daya alam, seumber daya manusia, kelembagaan ekonomi. Pengurus, anggota kelompok PEW, tokoh masyarakat, aparat desa dan pemerintah Observasi, wawancara, studi dokumen, kuesioner 2. Identifikasi kapasitas kelembagaan dan anggota kelompok PEW Karakteristik anggota, pengetahuan dan ketrampilan, kapasitas pengurus, norma/ aturan kelompok, kepemimpinan dan manajemen Pengurus, anggota dan fasilitator kelompok PEW Observasi, wawancara, studi dokumen, kuesioner 3. Evaluasi kinerja kelompok PEW Perkembangan modal, perkembangan anggota, perkembangan kegiatan, hambatan kegiatan dan administrasi Pengurus, anggota kelompok PEW, tokoh masyarakat, aparat desa dan pemerintah Wawancara, studi dokumen, kuesioner 4. Rumusan program penguatan kapasitas kelembagaan kelompok Analisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) Analisis faktor eksternal (Kesempatan dan Ancaman) Pengurus, anggota kelompok PEW dan stockholder Wawancara, studi dokumen
Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Sitorus dan Agusta (2004), analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga alur : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
1.    Reduksi Data
Dengan  kondisi  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  yang  jumlahnya tidak  terbatas,  maka  peneliti  harus  melakukan  reduksi,  yaitu  hanya memilih hal-hal pokok dan tema-tema yang relevan dengan fokus kajian. Data yang direduksi itu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil kajian dan dapat membantu dalam kode-kode tertentu.
2.    Penyajian Data
Yaitu menyajikan data dalam bentuk matriks, network dan sebagainya yang  memungkinkan  data  hasil  kajian  tidak  tercampur  dengan setumpuk data yang belum diolah.
3.    Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Yaitu upaya untuk mencari pola, model, tema atau hal-hal yang sering muncul sehingga di dapat suatu kesimpulan yang semakin lama menjadi semakin jelas seiring dengan semakin banyak data yang diperoleh.
Strategi  kajian  dalam  analisis  masalah  ini  menggunakan  Logical Framework  Analysis.  Penggunaan  alat  analisis  Logical  Framework  untuk mempermudah  dalam  menganalisis  masalah,  tujuan  hingga  penyusunan program. Tahapan-tahapan dalam Logical Framework Analysis (Sumardjo &  Saharudin  2003)  adalah  :      Tahap  Pertama,  melaksanakan  analisis permasalahan  berdasarkan  informasi  yang  diberikan  masyarakat  .  Tahap Kedua,  melaksanakan  analisis  tujuan  berdasarkan  analisis    permasalahan yang  telah  dirumuskan.  Tahap  Ketiga,  melaksanakan  matrik  alternatif kegiatan,   berdasarkan   analisis   tujuan   dirumuskan   analisis   alternatif strategi penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi lokal. Tahap Keempat, menyusun  analisis  pihak  terkait  berdasakan  identifikasi  yang  telah dilakukan. Tahap Kelima, menyusun rencana kegiatan.

## IV. HASIL YANG DIPEROLEH

## 1. Identifikasi potensi Pengembangan Ekonomi lokal
Pembangunan  ekonomi  Kota  Yogyakarta  merupakan  rangkaian kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan peranan sektor perdagangan, industri, koperasi dan jasa sehingga dapat terwujud kegiatan yang  menggairahkan  kehidupan  ekonomi  kota,  memperluas  lapangan kerja dan lapangan berusaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih merata. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan dengan kebijakan :
a.  Mengembangkan  ekonomi  kerakyatan  yang  bertumpu  pada  usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK)
b.   Mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi
c.  Mendorong usaha yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dengan lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata.
Potensi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 18.234 unit usaha yang terdiri dari sektor industri sekitar 4.569 unit usaha dan sektor perdagangan dan jasa mencapai sekitar 13.126 unit  usaha,  dan  koperasi  539  unit.  Berbagai  produk  yang  dihasilkan  oleh usaha  mikro  kecil  dan  menengah  merupakan  produk  unggulan  yang telah  mampu  menembus  pasar  secara  luas  baik  di  tingkat  lokal,  regional, nasional  maupun  internasional  sehingga  pemerintah  perlu  memfasilitasi secara  terus  menerus  agar  keberadaan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah dapat  semakin  berkembang  sehingga  dapat  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan perekonomian di Kota Yogyakarta. Berbagai permasalahan masih  dihadapi  oleh  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM).  Oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan untuk dapat memfasilitasi UMKM  agar  keberadaannya  dapat  dipertahankan  dan  dikembangkan sehingga memiliki daya tahan dan daya saing yang kuat dalam menghadapi era pasar bebas mendatang.

## a. Program  Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan  (PEW)
Pada tahun 2006, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindagkop telah memberikan penguatan permodalan melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) kepada para pengusaha mikro dan kecil  yang  tergabung  dalam  kelompok  –  kelompok  di  5  kecamatan.  Pada awalnya,  direncanakan  permodalan  ini  ditujukan  kepada  14  kecamatan se-Kota Yogyakarta. Namun dengan adanya peristiwa gempa 26 Mei 2006, maka  permodalan dialihkan kepada 5 kecamatan korban gempa terparah di Kota Yogyakarta, yakni Kecamatan Kotagede, Umbulharjo, Mergangsan, Mantrijeron,  dan  Gondokusuman.  Tercatat  sebanyak  28  kelompok  usaha mikro kecil yang saat itu menerima guliran dana PEW, dengan total dana sebesar Rp.1.048.000.000,-.
Tahun 2007, dana PEW kembali diluncurkan dengan sasaran 9 kecamatan yang  belum  menerima  PEW  di  tahun  2006,  yakni  Kecamatan  Kraton, Gondomanan,  Gedongtengen,  Danurejan,  Jetis,  Tegalrejo,  Wirobrajan, Ngampilan dan  Pakualaman. Penerima dana PEW 2007 adalah sebanyak 23 kelompok dengan total penerimaan sebesar Rp.912.000.000,-.  Bentuk dana bergulir  PEW  2006  dan  2007  adalah  pinjaman  lunak  bersyarat,  di  mana kelompok penerima dana PEW memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan. Dana bergulir PEW 2008,  2009,  2010,  2011 dan  yang  akan  dilaksanakan  tahun  2012  berbentuk hibah  kepada  kelompok  dan  bergulir  di  internal  kelompok,  sehingga anggota kelompok memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana kepada kelompok, namun kelompok tidak memiliki kewajiban kepada pemerintah
untuk mengembalikan dana tersebut. Kelompok diberi kewenangan untuk mengelola  dana  tersebut  demi  perkembangan  kelompok  dan  anggota kelompoknya  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam  kelompok.  Untuk diketahui,  jumlah  penerima  dana  PEW  tahun  2008  adalah  sebanyak  225 kelompok  dengan  total  dana  Rp.2.250.000.000,-.  PEW  2009  berjumlah  421 kelompok dengan total dana Rp.4.325.000.000,-. Dan PEW 2010 berjumlah 225 kelompok dengan total dana Rp.2.250.000.000,- serta PEW 2011 sebanyak 225 kelompok dengan total dana Rp.2.250.000.000. Sampai dengan saat ini, total  jumlah  kelompok  PEW  dari  tahun  2006  sampai  dengan  tahun  2011 berjumlah 1.147 kelompok dengan dana Rp.13.035.000.000,-.
Tujuan  Program  adalah  Memberikan  fasilitasi  kepada  usaha  mikro kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya melalui penguatan permodalan  dengan  pola  bergulir  di  internal  kelompok.  Sasaran kegiatan ini  adalah  komunitas  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  yang  tergabung dalam  kelompok  di  45  kelurahan  se-Kota  Yogyakarta.  Hasil  dan  manfaat yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan permodalan bagi usaha mikro  kecil  dan  menengah  di  45  kelurahan  se-Kota  Yogyakarta  sehingga usaha dan kegiatannya semakin berkembang. Jenis bantuan yang diberikan adalah bantuan hibah bersyarat yang akan dipergunakan untuk penguatan permodalan  dan  peningkatan  sarana  prasarana  usaha  bagi  usaha  mikro kecil menengah yang tergabung dalam kelompok-kelompok UMKM di 45 kelurahan se- Kota Yogyakarta.

## b.  Kelembagaan
Untuk mengelola bantuan pengembangan ekonomi wilayah berbasis kelurahan  di  Kota  Yogyakarta  diperlukan  lembaga-lembaga  pengelola sebagai berikut:
•  Tim Koordinasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan Kota Yogyakarta yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Yogyakarta. Tim ini diketuai oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan  Pertanian  Kota  Yogyakarta  dengan  anggota  yang  berasal  dari unsur  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  Koperasi  dan  Pertanian  Kota Yogyakarta, Bappeda Kota Yogyakarta, DPDPK Kota Yogyakarta, Dinas Kesejahteraan  Sosial  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kota  Yogyakarta, Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kota  Yogyakarta,  Bank  Pelaksana, Kecamatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1)   Mempersiapkan  Peraturan  Walikota  Yogyakarta  tentang  Petunjuk Umum pelaksanaan kegiatan.
2)   Mempersiapkan Peraturan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi  dan  Pertanian  Kota  Yogyakarta  tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan kegiatan.
3)    Mensosialisasikan  Peraturan  Walikota  Yogyakarta  dan  Peraturan Kepala  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  Koperasi  dan  Pertanian tentang Petunjuk Umum dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan.
4)   Menerima dan mengevaluasi proposal dari kelompok calon penerima bantuan.
5)    Memfasilitasi  pencairan  bantuan  dari  Pemerintah  Kota  Yogyakarta kepada kelompok penerima bantuan.
6)   Memonitor   pelaksanaan   penyaluran   dan   pengguliran   bantuan kepada para anggota kelompok penerima bantuan.
7)  Melaporkan  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
•  Kelompok usaha mikro kecil dan menengah penerima bantuan. Kelompok ini memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1)   Mensosialisasikan program bantuan kepada para anggotanya.
2)   Mengajukan     proposal     pencairan     bantuan     kepada     Walikota Yogyakarta melalui Kepala Dnas Perindagkoptan Kota Yogyakarta.
3)   Membuka rekening di Bank Pelaksana.
4)      Menerima  dan  mengevaluasi  permohonan  pencairan  bantuan  dari para anggota.
5)   Menyetujui atau menolak permohonan pencairan bantuan dari para anggota dengan berpedoman pada petunjuk teknis.
6)   Mencairkan bantuan kepada para anggota sesuai petunjuk teknis.
7)   Mengelola    dan    mengadministrasikan    perguliran    bantuan    di kelompok yang bersangkutan.
8)  Melaporkan  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  kepada Kepala  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  Koperasi  dan  Pertanian Kota Yogyakarta.

## c. Profil Kelompok PEW di Kelurahan Pringgokusuman
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  seksi  Pemberdayaan Masyarakat  Kecamatan  Gedongtengen,  diketahui  bahwa  jenis          usaha mikro kecil di kelurahan gedontengen  adalah usaha jasa berjumlah 2 , toko ada 1, niaga ada 4, percetakan ada 1, warung sembako 2, warung makan 3, makanan tradisional 18 dan yang paling banyak adalah usaha kerajinan yang berjumlah 24  seperti terlihat pada gambar 1 berikut ini:
Gambar 1. Jumlah dan jenis usaha mikro kecil di Pringgokusuman
Di Kelurahan Pringgokusuman , Kecamatan Gedongtengen terdapat 33  kelompok    yang  menerima  bantuan  penguatan  permodalan  melalui kegiatan   Pemberdayaan   Ekonomi   Berbasis   Kewilayahan   (PEW)   serta tercantum dalam tabel 2
Tabel 2. Profil Kelompok Penerima bantuan Permodalan program PEW
No. Nama Kelompok Tahun Perolehan Jumlah Anggota Bantuan Dana Bergilir Program PEW 1 Aneka Warna 2008 10 Rp.     10.000.000,00 2 Maju Mapan 2008 10 Rp.     10.000.000,00 3 Sidodadi 2008 10 Rp.     10.000.000,00 4 KPD Usaha Kerja Mandiri 2008 10 Rp.     10.000.000,00 5 Bina Mandiri 2008 10 Rp.     10.000.000,00 6 Kube Mekar Abadi 2009 15 Rp.     10.000.000,00 7 Sekar Asri 2009 15 Rp.     10.000.000,00 8 Maju Sejahtera 2009 10 Rp.     10.000.000,00 9 Hasanah 2009 10 Rp.     10.000.000,00 10 Berkah Sejahtera 2009 10 Rp.     10.000.000,00 11 Tunas Harapan 2009 10 Rp.     10.000.000,00 12 Sejahtera Mandiri 2009 11 Rp.     10.000.000,00 13 Lestari 2009 10 Rp.     10.000.000,00 14 Wargo Utama 2009 12 Rp.     10.000.000,00 15 Ngudi Mulyo 2009 10 Rp.     10.000.000,00 16 Maju Sejahtera I 2010 10 Rp.     10.000.000,00 17 Hidayah 2010 10 Rp.     10.000.000,00
No. Nama Kelompok
Tahun
Perolehan Jumlah Anggota Bantuan Dana Bergilir Program PEW 18 Daimah 2010 10 Rp.     10.000.000,00 19 Pengen Makmur 2010 10 Rp.     10.000.000,00 20 Dewi Sri 2010 10 Rp.     10.000.000,00 21 Aneka Usaha 2011 10 Rp.     10.000.000,00 22 Sri Makmur 2011 10 Rp.     10.000.000,00 23 Khasanah 2011 10 Rp.     10.000.000,00 24 Maju Lancar 2011 10 Rp.     10.000.000,00 25 Aisyah Notoyudan 2011 10 Rp.     10.000.000,00 26 Maju Jaya 2011 10 Rp.     10.000.000,00 27 Daimah 2 2012 10 Rp.     10.000.000,00 28 Karya Mandiri 2012 10 Rp.     10.000.000,00 29 Sumber Rejeki 2012 10 Rp.     10.000.000,00 30 Sanggar Karya Usaha 2012 10 Rp.     10.000.000,00 31 Sukses 2012 10 Rp.     10.000.000,00 32 Kariya Bersatu 2012 10 Rp.     10.000.000,00 33 Sedyo Makmur 2012 10 Rp.     10.000.000,00 Jumlah 343 Rp.   330.000.000,00
Terdapat  5  kelompok  yang  memperoleh  bantuan  penguatan  modal tahun  2008,  10  kelompok  pada  tahun  2009  ,  tahun  2010  ada  5  kelompok, tahun  2011   terdapat  6  kelompok,  dan   tahun  2012  terdapat  7  kelompok penerima  bantuan  penguatan  penguatan  permodalan  melalui  kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) seperti dapat dilihat dalam gambar 2
Gambar 2. Kelompok PEW dan tahun perolehan bantuan
Selanjutnya  jumlah dana PEW yang telah  digulirkan kepada kelompok PEW di kelurahan Pringgokusuman  dari tahun 2008  sampai  tahun 2012 dapat dilihat dalam gambar  3.
Jumlah Anggota Jml Kelompok % a. 3 - 5 orang 4 12% b. 6 - 10 orang 26 79% c. 11 - 20 orang 3 9% 33 100% Jumlah Pengurus dalam Kelompok Jumlah Pengurus Jml Kelompok % a. Min 1 orang 4 12% b. Min 3 orang ditambah seksi 29 88% c. Min 3 orang ditambah seksi lengkap 0 0% 33 100%
Gambar 3.  Jumlah Dana Bergulir PEW di Kelurahan Pringgokusuman

## 2. Identifikasi  Kapasitas  Kelembagaan  dan  Anggota  Kelompok PEW

## a. Aspek Organisasi Kelompok
Penilaian aspek organisasi yang pertama adalah Jumlah anggota  dalam kelompok, dari 33 kelompok penerima bantuan modal PEW di kelurahan pringgokusuman  yang  memiliki  jumlah  anggota  tiga  sampai  lima  orang berjumlah  4  kelompok  atau  sekitar  12%,  yang  beranggotakan  6-10  orang sebanyak 26 kelompok atau sekitar 79%, sedangkan yang beranggotakan 11- 20 orang sebanyak 3 kelompok atau sekitar 9%. Hal ini menunjukka bahwa jumlah  anggota  Kelompok  PEW  di  wilayah  Pringgokusuman  sebagian besar berkisar antara 6-10.
Tabel 3. Aspek Organisasi kelompok
Aspek Organisasi
Kehadiran dalam Pertemuan Anggota/ Pengurus Tingkat Kehadiran Jml Kelompok % a. Tidak menentu 4 12% b. Minimal 75% 8 24% c. Minimal 90% 21 64% 33 100% Pertemuan Anggota/ Pengurus Pertemuan Anggota/Pengurus Jml Kelompok % a. Tidak teratur 8 24% b. Teratur 0 0% c. Teratur minimal 1 kali/bulan 25 76% 33 100% Aturan Main dalam Kelompok Aturan Kelompok Jml Kelompok % a. Ada, belum tertulis 4 12% b. Ada tertulis, tetapi tidak konsisten 5 21% c. Ada, tertulis, dilaksanakan 24 73% 33 100%
Penilaian aspek organisasi yang kedua adalah Jumlah Pengurus dalam Kelompok, dari 33 kelompok penerima bantuan modal PEW di kelurahan Pringgokusuman  terdapat  empat  kelompok  yang  jumlah  pengurusnya hanya  satu,  ada  29  kelompok  (88%)  yang  memiliki  pengurus  minimal tiga    orang  ditambah  seksi,  sedangkan  kreteria  kelompok  yang  memiliki jumlah  pengurus  minimal  tiga  ditambah  seksi  lengkap  tidak  ada.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  kelompok  PEW  di  wilayah Pringgokusuman  memiliki  kepengurusan  yang  lengkap  (  tiga      orang ditambah seksi).
Dari  33  Kelompok  PEW  di  wilayah  Pringgokusuman  terdapat  4 kelompok      (12%)  yang  tingkat  kehadiran      dalam  pertemuan  kelompok tidak  menentu,  sedangkan  yang  tingkat  kehadirannya  minimal  75%  ada 8 kelompok   (24%), dan yang tingkat kehadirannyan minimal   90 %   ada 21 kelompok (64%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kehadiran dalam pertemuan kelompok PEW di Kelurahan Pringgokusuman sebagian besar sangat baik.
Dari  33  kelompok  PEW  di  kelurahan  Pringgokusuman  terdapat 8   kelompok   atau   sekitar   24%   yang   pertemuan   anggota/pengurusnya tidak teratur, sedangkan 25 kelompok   atau sekitar   76% yang pertemuan anggota/pengurusnya   tertarus   minimal   satu   bulan   sekali   (gambar   4).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  kelompok  PEW  di  wilayah Pringgokusuman selalu mengadakan pertemuan rutin setiap bulan, hal ini akan menyumbang penilaian dari apek organisasi yang baik untuk masing- masing kelompok PEW.
Gambar 4. Pertemuan anggota/Pengurus
Dari 33 kelompok PEW di wilayah Pringgokusuman terdapat empat kelompok  (sekitar 11%) yang sudah memiliki aturan tetapi belum tertulis, dan terdapat 5  kelompok  (sekitar 20%) yang memiliki aturan tertulis tetapi tidak  digunakan  atau  tidak  konsisten  dalam  pelaksanaanya,   sisanya   24 kelompok atau sekitar 69% telah memiliki aturan tertulis dan dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian sebagian besar kelompok PEW di wilayah Pringgokusuman telah memiliki aturan tertulis dan dilaksanakan , hal ini menunjukkan hal yang baik ditinjau dari aspek organisasi. Sedangkan untuk kelompok-kelompok  yang  belum  memiliki  aturan  main  dalam  kelompok perlu  dibina  dan  didampingi  secara  intensif  oleh  fasilitator,  sehingga kapasitas kelembagaan kelompok semakin meningkat. Sedangkan kelonpok yang  sudah  memiliki  aturan  main  kelompok  tetapi  belum  dilaksanakan secara  konsisten  ,  perlu  dimotivasi      agar  semua  komponen  melakukan kontrol internal agar aturan main dalam kelompok bisa dilaksanakan secara konsisten

## b. aspek Administrasi
Dilihat dari aspek administrasi organisasi terdapat sembilan kelompok (27%)  yang  sudah  memiliki  administrasi  tetapi  belum  lengkap,  terdapat dua  kelompok  yang  telah  memiliki  administrasi  organisasi  yang  lengkap tetapi  belum  digunakan  sedangkan  sisanya  22  kelompok  telah  memiliki administarsi  organisasi  yang  lengkap  dan  telah  digunakan.  Buku-buku yang diperlukan  dalam administrasi organisasi umum ini meliputi : buku
aturan kelompok, buku daftra pengurus dan anggota, buku daftara hadir pertemuan rutin/kegiatan lain, buku notulen dan buku tamu.
Administrasi  Kelompok bermanfaat untuk tersedianya  informasi yang komprehensif tentang keadaan kelompok baik yang bersifat umum maupun keuangan bagi anggota maupun pihak luar. Administrasi diperlukan untuk menjaga keakuratan catatan atas semua kegiatan transaksi dan keputusan- keputusan   yang   dibuat   kelompok.   Manfaat     administrasi   Kelompok antara lain : sebagai alat kontrol/evaluasi, alat dokumentasi/arsip, sebagai alat/bahan  pengambilan  keputusan,  sebagai  alat  untuk  memonitor perkembangan  kelompok,  alat  pemupuk  kepercayaan  anggota  terhadap pengurus.
Tabel 4. Aspek Administrasi Kelompok Aspek Administrasi Kelompok Administrasi Organisasi Jml Kelompok % a. Ada, belum lengkap 9 27% b. Ada, lengkap, belum digunakan 2 9% c. Ada, lengkap, digunakan 22 67% 33 100% Administrasi Keuangan Jml Kelompok % a. Ada, belum lengkap 3 9% b. Ada, lengkap, belum digunakan 8 25% c. Ada, lengkap, digunakan 21 66% 32 100%
Sedangkan  kreteria  yang  kedua  dari  aspek  organisasi  adalah administrasi  Keuangan,  Administrasi  Keuangan  atau  pembukuan keuangan adalah catatan transaksi keunagan yang dibuat secara kronologis (menurut  urutan      waktu)  dan  sistematis  (menurut  cara-cara  tertentu). Administrasi  Keuangan  juga  dapat  diartikan  sebagai  pencatatan  yang berkaitan dengan kekayaan kelompok. Sangat penting untuk  mengetahui keadaan  kekayaan      kelompok  dengan  jelas/transparan  dan  sebagai  alat untuk pengawasan dalam pengelolaan  permodalan kelompok. Sedemikian pentingnya   administrasi   keunagan ini sehingga dapat dikatakan   bahwa nilai  administrasi keuangan ini setara dengan nilai uangnya bahkan lebih daripada itu. (Disperindagkoptan kota Yogyakarta, 2012:8).

## c. Aspek Permodalan
Jumlah Kelompok yang memiliki modal swadaya kurang  dari 5%  dari modal  sendiri  berjumlah  empat  kelompok,      sedangkan  kelompok  yang kriteria modal swadayanya   antara   5-9% dari modal sendiri sebanyak 29
kelompok  atau  sekitar  88%.  Sedangkan    kelompok  yang  memiliki  modal swadaya  lebih  dari  10%  dari  modal  sendiri  belum  ada.  Permodalan merupakan variabel penting dalam menilai kinerja kelompok PEW. Semakin besar simpanan anggota  maka semakin besar pula Modal sendiri (Equity) yang dimiliki oleh Kelompok. Jika kelompok PEW mengacu  kepada sistem koperasi maka ada tiga jenis  simpanan yang harus diadakan oleh kelompok PEW,  yaitu:  simpanan  pokok,  simpanan  wajib  dan  simpanan  sukarela/ Tabungan.
Aspek Permodalan
Tebel 5. Aspek Permodalan Kelompok Modal Swadaya Jml Kelompok % a. <5% dari modal sendiri 4 12% 6. 5%-9% dari modal sendiri 29 88% c. >10% dari modal sendiri 0 0% 33 100% Pengembalian Pinjaman Jml Kelompok % a. Teratur dengan rata-rata <75% dari kewajiban 4 12% b. Terencana dan teratur dengan rata- rata 75%-90% dari kewajiban 11 33% c. Terencana dan teratur dengan rata- rata 91%-100% dari kewajiban 14 42% d. Macet 4 12% 32 100%
Sedangkan  Jika  dilihat  dari  kriteria  pengembalian  pinjaman  terdapat empat      kelompok  yang  mengalami  kemacetan,  empat  kelompok  masuk katagori  teratur  dengan  rata-rata  <  75%  dari  kewajiban,  11  kelompok termasuk dalam kriteria teratur dan terencana dengan  rata-rata 75% -90% dari kewajiban. Sedangkan 14 kelompok    termasuk dalam kriteria teratur dan terencana dengan rata-rata 91% - 100 dari kewajiban.

## d. Aspek Usaha Produktif
Penilaian aspek usaha produktif kelompok PEW terdiri dari manajemen usaha,  omzet  atau  hasil  penjualan,pemasaran  dan  pemantauan  usaha seperti  terlihat  dalam  tabel  6  dibawah  ini.  Dilihat  dari  manajemen  usaha terdapat  13  kelompok  belum  memiliki  rencana  pengembangan  usaha (sekitar 39%), sedangkan yang telah memiliki rencana pengembangan usaha sebanyak  11  kelompok  (  33%),  dan    kelompok  PEW  yang  telah  memiliki rencana  pengembangan  usaha  dan  kelayakan  usaha  serta  dapat  menilai
perkembangannya sebanyak sembilan kelompok  atau sekitar 27%.
Sedangkan jika dilihat dari Hasil Penjualan (omzet),  ada lima kelompok PEW yang omzetnya masih relatif kecil dan belum berkembang, sedangkan kelompok PEW yang hasil penjualannya mengalami peningkatan  sebanyak 16 kelompok atau sekitar 48%. Kelompok PEW yang  SHU atau perolehan labanya mengalami peningkatan sebanyak 11 kelompok.

## Tabel 6. Aspek Usaha Produktif Anggota
Aspek Usaha Produktif Manajemen Usaha Jml Kelompok % a. Blm ada rencana pengembangan usaha 13 39% b. Ada rencana pengembangan usaha 11 33% c. Ada rencana pengembangan usaha dan kelayakan usaha serta dapat menilai perkembangannya 9 27% 33 100% Hasil Penjualan (Omzet) Jml Kelompok % a. Masih relatif kecil dan belum berkembang 6 18% b. Penjualan meningkat 16 45% c. Rugi/laba meningkat 11 33% 33 100% Pemasaran Jml Kelompok % a. Tradisional/ blm ada jaringan pemasaran 5 15% b. Pemasaran masih terbatas ditempat lokasi 10 30% c. Mempunyai jaringan pemasaran 18 55% 33 100% Pemantauan Usaha Jml Kelompok % a. Usaha Anggota tidak terpantau 5 15% b. Baru sebagian anggota yg dpt dipantau 0 0% c. Kelompok memantau usaha anggota 28 85% 33 100%
Jika dilihat dari Pemasarannya, terdapat lima kelompok yang jaringan pemasarannya  massih  tradisional  atau  belum  ada  jaringan  pemasaran sama  sekali.      Terdapat  10  kelompok  PEW  di  wilayah  Pringgokusuman yang  pemasarannya  masih  terbatas  di  tempat  lokasi,  sedangkan  18 kelompok PEW atau sekitar 55%  telah memiliki jaringan pemasaran. Dari sisi pemantauan usaha  terdapat 5 kelompok yang usaha anggotanya tidak
terpantau,  sedangkan  sisanya  berjumlah  28  kelompok  PEW  atau  sekitar 89% merupakan kelompok yang selalu memantau usaha anggotanya.

## e. Aspek pengakaran
Setelah  anggota  mendapat  fasilitas  penguatan  modal  diharapkan usahanya  akan  berkembang  maju.  Maka  ketika  banyak  anggota  yang usahanya semakin maju stelah bergabung dengan kelompok akan menjadi salah satu indikator bahwa kelompok PEW berhasil. Sehingga hal ini akan memotivasi  anggota  masyarakat  yang  lain  tertarik  ingin  menjadi  anggota kelompok PEW atau bahkan memotivasi sekelompok masyarakat yang lain untuk membentuk kelompok yang sama.
Tabel 7. Aspek Pengakaran
Aspek Pengakaran Pengakaran di Masyarakat Jml Kelompok % a. Dikenal 4 12% b. Dikenal dan diterima 15 45% c. Anggota Masyarakat banyak yg ingin masuk 14 42% 33 100% Jaringan Kerjasama Jml Kelompok % a. Belum ada 7 21% b. Sudah mulai dirintis 7 21% c.  Sudah  ada  jaringan  kerjasama  dengan pihak lain 19 58% 33 100%
Sedangkan  jika  dilihat  dari  jaringan  kerjasama,  terdapat  7  kelompok yang  belum  mempunyai  jaringan  kerjasama,  yang  telah  mulai  merintis kerjasama ada 7 kelompok, dan yang sudah mempunyai jaringan kerjasama dengan pihak lain sebanyak 19 kelompok atau sekitar 58%.

## 3. Evaluasi KinerJa Kelompok
Jika  dilihat  dari  perkembangan  Jumlah  keanggotaan  kelompok terdapat  21  kelompok  penerima  bantuan  PEW  yang  tidak  mengalami penambahan jumlah anggota , diantaranya adalah 5 kelompok yang telah menerima bantuan modal PEW tahun 2008.
Gambar 5. Perkembangan Jumlah anggota
Perkembangan  asset  kelompok  PEW  di  Kelurahan  Pringgokusuman dapat  dilihat  dalam  gambar  dibawah  ini.  Kelompok  Pingin  Makmur mengalami perkembangan asset 46 % atau sekitar Rp     8.412.800,00  sejak tahun 2010 , kemudian disusul oleh kelompok sekar asri sebesar 42 % atau sekitar Rp     7.261.683,00  sejak tahun 2009
Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  dari  33  kelompok      yang menerima bantuan perguliran modal program PEW dari disperindagkoptan Kota  yogyakarta  dapat  dimanfaatkan  oleh  anggota  kelompok  sehingga berpotensi  mengembangkan  ekonomi  lokal.        Tingkat  pengembalian pinjaman  kelompok  PEW  di  Kelurahan  Pringgokusuman  76  %  (25 kelompok) tergolong lancar ,  12% tergolong kurang lancar, dan terdapat 4 kelompok (12%) yang tergolong macet.
Gambar 7. Tingkat Pengembalian Pinjaman
Dilihat dari arah perkembangan kelompok berdasarkan kinerja   aspek organisasi,  administrasi,  permodalan,  usaha  produksi  dan  pengakaran terdapat 18 (54,55%) kelompok yang termasuk dalam kategori pertumbuhan, dan  15  (45,45%)  kelompok  termasuk  dalam  kategori  pengembangan, sedangkan kelompok yang masuk dalam kategori mandiri belum ada.

## 4. Rumusan Program penguatan kapasitas
Rumusan   Program   penguatan   kapasitas   kelembagaan   kelompok meliputi:
a. Peningkatan Ketrampilan Usaha Ekonomis Produktif Anggota melalalui:
1)   Menjalin kerjasama dengan instansi teknis
2)   Pelatihan usaha ekonomis produktif bagi anggota dan masyarakat
b. Penguatan Norma Lembaga
1)   Mersiapkan bahan sosialisasi
2)   Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat
3)   Mengadakan    Pertemuan    rutin    antar    anggota,    pengurus    dan masyarakat
c. Penataan Administrasi kelompok
1)   Menyusun Job Discription
2)   Mengadakan pelatihan guna meningkatkan Kemampuan/Kapasitas Pengurus
3)   Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok
4)   Melakukan perencanaan kegiatan yang partisipatif
d. Peningkatan Modal Usaha dengan memperluas jaringan kerjasama,
1)   Menggalakkan kegiatan menabung
2)   Memberlakukan simpanan wajib
3)   Menjalin  kemitraan  dengan  lembaga  keuangan  lain  baik  formal seperti bank ataupun swasta, BUMN dan instansi pemerintah.

## V. KESIMPULAN
a. Usaha mikro kecil yang berpotensi di kembangkan di wilayah Kelurahan Pringgokusumana adalah uasaha kerajinan, usaha makanan tradisional, usaha warungan dan niaga. Usaha ekonomi tersebut mampu menopang perekonomian lokal       di    wilayah    Kelurahan    Pringgokusuman. Pengembangan usaha  ekonomi tersebut  perlu mendapatkan dukungan dari  pemerintahan  setempat  dan  Dinas  terkait  dalam  hal  ini  Dinas Perindagkoptan  Melalui  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Berbasis Kewilayahan
b. Dilihat dari arah perkembangan kelompok berdasarkan kinerja     aspek organisasi,  administrasi,  permodalan,  usaha  produksi  dan  pengakaran terdapat  18    (54,55%)    kelompok    yang    termasuk    dalam    kategori pertumbuhan,  dan  15  (45,45%)  kelompok  termasuk  dalam  kategori pengembangan,  sedangkan  kelompok  yang  masuk  dalam  kategori mandiri belum ada.
c.  Kinerja  Kelompok  PEW  di  Wilayah  Kelurahan  Pringgokusuman  di
pengaruhi oleh lemahnya manajemen lembaga yang disebabkan karena rendahnya    pengetahuan    dan    keterampilan    pengurus    dan    anggota dalam  pengelolaan  usaha;  keterbatasan  modal  yang  dimiliki  kelompok untuk  memenuhi  modal  usaha  anggota;  kurangnya  partisipasi kelompok  dalam perencanaan program, monitoring dan evaluasi pada pengelolaan usaha anggota; kurang adanya kerjasama antara pengurus, anggota,  tokoh  masyarakat  dan  instansi  terkait.  Adapun  akibat  dari lemahnya  manajemen  pengelolaan  Kelompok  PEW  tersebut      adalah  : masih  terbatasnya akses permodalan dalam pengelolaan usaha , belum optimalnya  usaha ekonomi produktif  dalam  jejaring pemasaran.
d.  Rumusan      strategi  dan  program  penguatan  kapasitas  kelembagaan Kelompok  PEW  dalam  pengembangan  ekonomi  lokal  di  wilayah  kota Yogyakarta  sesuai  permasalahan  yang  telah  teridentifikasi,  melalui peningkatkan  kinerja  pengurus  dan  peningkatkan  kesadaran  seluruh anggota dalam membenahi manajemen pengelolaan usaha dengan cara :1).  Penguatan  economic  capital,  yaitu  dengan  meningkatkan  modal lembaga  melalui  peningkatan  iuran  bulanan  dan  iuran  kesejahteraan sosial,  disamping  mengupayakan  usaha  peningkatan  usaha  produktif anggota.2)Penguatan  human  capital,  yaitu  mendorong  peningkatan pengetahuan  dan  keterampilan  baik  bagi  pengurus  ataupun  anggota dalam  pengelolaan  usaha  dan  pengembangan  lembaga,  baik  dalam bentuk  pelatihan  kelembagaan,  kewirausahaan  dan  perencanaan partisipatif,  disamping  perlunya  melakukan  studi  banding  untuk mendapat  pengetahuan,  keterampilan,  teknologi  dan  informasi  pasar atau  alternatif  permodalan.3)  Penguatan  social  capital,  yaitu  dengan kesadaran anggota untuk aktif dalam mengikuti pertemuan bulanan yang digunakan sebagai wadah untuk membangun kerekatan dan keterikatan antar  seluruh  anggota  dengan  menghasilkan  tindakan  bersama  dan perilaku kerjasama yang diatur dengan norma yang disepakati bersama. Membuka jaringan kerja dan kemitraan dengan lembaga sejenis, untuk memperoleh  dukungan,  fasilitasi,  pendampingan,  dengan  menjalin komunikasi  dengan  berbagai  sistem  sumber  untuk  mengembangkan lembaga.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Isbandi  R.  2001.  Pemberdayaan, Pengembangan  Masyarakat,  dan Intervensi  Komunitas:  Pengantar  pada  Pemikiran  Pendekatan  Praktis. Jakarta. Lembaga Penerbit FE-UI.
Cook, James B.1994,. Community Development Theory.Community Development Publication  MP568.  Dept.of  Community  Development. University  Of Missouri-Columbia.
Dahana,  O.P.  and  O.P  Bhatnagar,.1980,. Education  and  Communication  for Development. New Dehli: Oxford & IBH Publishing CO.
Gunardi,   Agung,   Sarwititi,S.   Dan.   Purwaningsih,N,.   2004. Pengantar Pengembangan Masyarakat. MPPM, IPB, Bogor.
Haeruman dan Eriyatno. 2001,. Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal.
Jakarta, Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota dan BIC Indonesia.
Hikmat,  Harry,.2001. Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat, Humaniora  Utama Perss, Bandun.
Ife, Jim. 2002. Community Development : Community Based Alternatives in an Age of Globalizationd, Pearson Education, Australia.
Israel, Arturo, 1992, Pengembangan Kelembagaan . LP3S.,Jakarta
Kartasasmita, G. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan .Pustaka Cidesindo,Jakarta
Nasdian & Utomo, 2004. Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial . jurusan Ilmu-ilmu  Sosial  Ekonomi,  Fakultas  Pertanian,  Institut  Pertanian Bogor.,Bogor.
Mardikanto,Totok    dan    Poerwoko.S. Pemberdayaan    Masyarakat    Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Penerbit Alfa Beta , Bandung.
Mikkelsen,  Britha,  2003. Metode  Penelitian  Partisipatoris  Dan  Upaya-upaya Pemberdayaan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Mulyono,  Mauzid.  1993. Penerapan  Produktivitas  dalam  Organisasi. Bumi Aksara ,Jakarta.
Purwadarminta.  WJS.1992. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia .  Balai  Pustaka, Jakarta.
Rubin,   Herbert   dan   Irene   S.   Rubin,.1992. Community   Organizing   and Development. Mac Milian Publishing Company, New York.
Subejo dan Supriyanto. 2004. Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, . short paper pada Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
Suharto,    Edy.2005. Membangun    Masyarakat,    Memberdayakan    Rakyat. Aditama,Bandung.
Suharto, Edy. 2005. Analisis Kebijakan Publik . Alfabeta,Bandung.
Sumarjo dan Saharudin.2004. Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat. Jurusan  Ilmu-ilmu  Sosial  Ekonomi,  Fakultas  Pertanian
IPB, Bogor.
Sumpeno, 2002. Capacity Building, Persiapan dan Perencanaan . Catholic Relief Services, Jakarta.
Sumodiningrat,   Gunawan.2003. Pembangunan   Daerah   dan   Pemberdayaan Masyarakat . PT Bina Rena  Parawira,Jakarta.
Sutarso.   2005. Praktek   Pekerjaan   Sosial   dalam   Pembangunan   Masyarakat. BALATBANGSOS DEPSOS RI, Jakata.
Sugiarto,D. 2006. Penguatan kapasitas Lembaga Simpan Pinjam Rukun Lestari untuk  pemberdayaan  masyarakat  miskin, Tesis,  Sekolah  paskasarjana, IPB, Bogor
Syahyuti.2003. Bedah  Konsep  Kelembagaan:  Strategi  Pengembangan  dan Penerapannya  Dalam  Penelitian  pertanian.  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan  Sosial  Ekonomi  Pertanian, Badan  Litbang  Pertanian Bogor.
Syaukat, Yusman dan Hendrakusumaatmaja, S.2004. Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Lokal , MPPM, IPB, Bogor.
Thoha, Miftah.2003 Pembinaan Organisasi, Proses Diagnosa dan Intervensi. PT RajaGrafindo  Persada,Jakarta.