## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PENGELOLAAN DAN KONSEP INVESTASI DANA PREMI BPJS KETENAGAKERJAAN

## Surya Vandiantara
Universitas Muhammadiyah Bengkulu Jalan Salak Raya, Lingkar Timur - Kota Bengkulu 38226

## ABSTRACT
The national social security system in Indonesia has undergone various changes until Law No.24 / 2011. Law No. 24 of 2011 article 4 point (g) and article 14 has given BPJS special right to employment in performing its role, thus indicating that there has been a monopoly act undertaken by BPJS Employment of insurance products on the labor market in Indonesia. This study aims to analyze the review of Islamic law against the implementation of the social security system of labor in Indonesia, which further developed into, analysis of Islamic law review of policy, the process of fund  management  premium,  and  the  concept  of  investment  in  premium  funds.  This  study  uses normative legal research methods, namely a process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines,  in  order  to  answer  the  legal  issues  faced.  This  study  uses  two  types  of  data  sources: secondary  data  obtained  from  government  documents,  books,  printed  and  electronic  mass  media and  tertiary  data  derived  from  legal  dictionaries,  encyclopedias,  bibliographies,  and  various publications  containing  the  legal  index.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  functions  and wawenang owned BPJS Employment in Law No.24 of 2011 Article 10, Article 9, and Article 11 are  still  not  in  accordance  with  the  agreement  wakalah  bil  ujrah.  Employment  BPJS  does  not possess any special rules stipulating that the use of surplus underwriting of tabarru 'funds requires prior  agreement  with  the  participant,  or  the  regulations  indicating  that  the  underwriting  deficit  is incurred, the obligation of the insurance company to be addressed in the form of qardh. In addition, the Employment BPJS does not have the same rules as the mudharabah musytarakah agreement in the terms of the share of investment returns. However, the management and inclusion of funds in investments  made  by  BPJS  Employment,  has  the  same  concept  as  mudharabah  musytarakah,  in which  the  insurance  company  as  mudharib  includes  capital  or  funds  in  the  investment  with  the participants.
Keywords
: SJSN, BPJS Employment, Takaful Al-Ijtima'i.
Correspondence to : surya.messages@yahoo.com

## ABSTRAK
Sistem  jaminan  sosial  nasional  di  Indonesia  telah  mengalami  berbagai  perubahan  hingga UU No.24/2011. UU No.24 tahun 2011 pasal 4 poin (g) dan pasal 14 telah memberikan hak khusus bagi  BPJS  Ketenagakerjaan  dalam  melaksanakan  perannya,  sehingga  menunjukkan  telah  terjadi tindakan  monopoli  yang  dilakukan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  terhadap  produk  asuransi  pada pasar  tenaga  kerja  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  tinjauan  hukum  Islam terhadap  penyelenggaraan  sistem  jaminan  sosial  tenaga  kerja  di  Indonesia,  yang  dikembangkan lebih lanjut menjadi, analisis tinjauan hukum Islam terhadap polis, proses pengelolaan dana premi,
serta  konsep  investasi  pada  dana  premi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif,  yakni  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum,  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Penelitian  ini, menggunakan dua jenis sumber data yaitu data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah, buku, media  masa  baik  cetak  maupun  elektronik  dan  data  tersier  diambil  dari  kamus-kamus  hukum, ensiklopedi,  bibliografi,  serta  berbagai  terbitan  yang  memuat  indeks  hukum.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa fungsi dan wawenang yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan dalam UU No.24 tahun  2011  pasal  10,  pasal  9,  dan  pasal  11  masih  belum  sesuai  dengan  akad  wakalah  bil  ujrah. BPJS Ketenagakerjaan tidak memliki aturan khusus yang menyebutkan bahwa penggunaan surplus underwriting  atas  dana tabarru’  memerlukan  kesepakatan  terlebih dahulu dengan  peserta,  ataupun peraturan  yang  menunujukkan  bahwa  defisit  underwriting  yang  terjadi,  menjadi  kewajiban perusahaan  asuransi  untuk  ditanggulangi  dalam  bentuk  qardh.  Selain  itu,  BPJS  Ketenagakerjaan tidak  memiliki  aturan  yang  sama  dengan  Akad  mudharabah  musytarakah  dalam  ketentuan pembagian  hasil  investasi.  Namun,  pengelolaan  dan  penyertaan  dana  dalam  investasi  yang dilakukan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan,  memiliki  konsep  yang  sama  dengan  akad  mudharabah musytarakah,  dimana  perusahaan  asuransi  sebagai  mudharib  menyertakan  modal  atau  dananya dalam investasi bersama peserta.
Kata Kunci
: SJSN, BPJS Ketenagakerjaan, Takaful Al-Ijtima’i.
Korespondensi : surya.messages@yahoo.com

## PENDAHULUAN / INTRODUCTION
PT  JAMSOSTEK  (Persero)  sebagai penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia,  semenjak  tanggal  1  Januari  2014 telah  berubah  menjadi  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan
(Mahaputera, 2015). Dalam penyelenggaraannya, PT JAMSOSTEK
(Persero)  mengalami  banyak  kritik  dan tantuntutan  agar  meninggalkan  praktek monopoli,  sebagaimana  yang  disampaikan oleh  Muhammad  Yusuf  Sisus  dalam  abstrak tesisnya  yang  berjudul  tuntutan  reformasi jaminan sosial dan tenaga kerja (JAMSOSTEK).
PT.  JAMSOSTEK  (Persero)  yang  telah berubah  menjadi  BPJS  Ketenagakerjaan sebagai  penyelenggara  sistem  jaminan  sosial nasional,  tentu  memiliki  hak  istimewa  yang dapat  mewajibkan  para  pemberi  kerja  secara bertahap  mendaftarkan  dirinya  dan  para
pekerjanya  sebagai  peseerta  kepada  badan penyelenggara  jaminan  sosial  sebagaimana yang  tertuang  dalam  pasal  13  angka  (1)  UU nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.
Kebutuhan  akan  lembaga  yang  mampu memberikan  jaminan  hari  tua,  jaminan kecelakaan  kerja,  jaminan  kematian,  serta jaminan pensiun bagi segenap tenaga kerja di Indonesia  mememang  sudah  seharusnya menjadi  tanggungjawab  negara.  Namun, disisi  lain  penyelenggaraan  atas  lembaga  ini dengan keistimewaanya yang dapat mewajibkan  para  pemberi  kerja  serta  para pekerjanya  untuk  mengikuti  program  ini, tentu  saja  dapat  memberikan  pengaruh signifikan bagi perkembangan industri asuransi pada umumnya. Mengingat, berbagai  macam  produk  yang  diwajibkan oleh  BPJS  ketenagakerjaan  diperuntukkan pasar  tenaga  kerja  yang  juga  merupakan
target  pasar  bagi  perusahaan  asuransi  non pemerintahan.
Kondisi ini tentunya menjadi permasalahan  serius  yang  perlu  dikaji  lebih mendalam,  mengingat permasalahan jaminan sosial  ini  menyangkut  hajat  hidup  para perkerja  di  Indonesia.  Kebijakan  yang diambil  oleh  pemerintah  ini,  tentu  akan sangat  memengaruhi  industri  asuransi  di Indonesia  pada  umumnya,  dan  pasar  produk asuransi bagi tenaga kerja pada khususnya.
Jumlah  pekerja  Indonesia  berdasarkan data  Badan  Pusat  Statistik  yang  mencapai angka  maksimal  hingga  114,02  juta  orang ( www.bps.go.id ,  2015),  dan  besaran  jumlah premi pada tahun 2013 yang mencapai angka Rp.113,9  triliun  ( www.kompas.com ,  2015), tentu  seharusnya  dapat  dijadikan  bahan pertimbangan  bagi  pemerintah  agar  segenap kebijakan  yang  diambil  bisa  mendorong pertumbuhan  ekonomi,  tanpa  menghambat perkembangan  industri  asuransi  dengan memberikan  keistimewaan  khusus  seperti mewajibkan  keikutsertaan  para  pekerja  di
Indonesia hanya kepada
Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  yang  dikelola oleh pemerintah.
Undang-undang  anti  monopoli  yang disahkan  oleh  negara  tentu  diperuntukkan agar  terciptanya  persaingan  yang  sehat  antar pelaku industri, sehingga mampu memenciptakan  kesejahteraan  bagi  rakyat. Sebagaimana yang tertuan dalam pasal 3 UU No.5  tahun  1999  tentang  larangan  praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Ajaran  Agama  Islam  yang  diperuntukkan rahmatan lil alamin, dalam permasalahan ini hadir  dengan  konsep Takkaful  Al-Ijtima’i lengkap  dengan  berbagai  aturan  akad  dalam melakukan muamalah ,  termasuk  pula  akad dalam berasuransi bagi para pekerja sehingga dapat  menciptakan  kesejahteraan  yang  adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pelaksanaan  UU  Nomor  40  Tahun  2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah
memberikan  hak  istimewa  bagi  BPJS Ketenagakerjaan  untuk  mewajibkan  para pemberi  kerja  secara  bertahap  mendaftarkan dirinya dan para pekerjanya sebagai peseerta kepada  badan  penyelenggara  jaminan  sosial. Sementara disisi lain, hak istimewa ini dapat menyebabkan  persaingan  tidak  sehat  bagi para pelaku industri asuransi non pemerintah yang  juga  menarget  pasar    tenaga  kerja  di Indonesia.
Permasalahan  ini  berdampak  sangat  luas luas  mengingat  kebijakan  yang  diambil pemerintah ini, menyangkut hajat hidup para tenaga  kerja  di  Indonesia.  Sehingga  dapat memberikan  gejolak  yang  cukup  besar  bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.
dari  identifikasi  masalah  di  atas,  maka penulis hanya membatasi permasalahan pada proses pengelolaan dan konsep investasi dana premi bpjs ketenagakerjaan.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut  di  atas,  maka  masalah  pokok  yang dapat  dirumuskan  untuk  penelitian  ini selanjutnya adalah:
1. Bagaimana  proses  pengelolaan  dana premi BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari hukum Islam ?
2. Bagaimana  konsep  investasi  dana  premi BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari hukum Islam ?
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Menganalisis  proses  pengelolaan  dana premi BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari hukum Islam.
2. Melakukan  analisa  konsep  investasi  dana premi BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari hukum Islam.
Berbagai  penelitian  berfokus  pada  aspek dampak  dari  pemberlakuan  undang-undang yang  memberikan  hak  monopoli,  sehingga memberikan perlakuan khusus bagi penyelenggara  jaminan  sosial  bagi  tenaga kerja,  dan  dampaknya  terhadap  industri asuransi asuransi swasta. Beberapa penelitian tersebut diantaranya :
1. Tesis  yang  diajukan  oleh  Muhammad Yusuf  Sisus,  Mahasiswa  Universitas Indonesia  di  Depok  dengan  judul Tuntutan Reformasi Jaminan Sosial dan Tenaga  Kerja  (JAMSOSTEK). Pada kesimpulan  penelitiaanya,  Muhammad Yusuf Sisus menjelaskan bahwa dampak dari  pelaksanaan  jaminan  sosial  yang dilaksanakan  PT.  JAMSOSTEK  adalah timbulnya  krisis  kepercayaan.  Sehingga dalam  abstrak  tesisnya,  Muhammaad Yusuf  Sisus  menggambarkan  betapa pentingnya reformasi pada PT. JAMSOSTEK mengingat betapa buruknya pandangan masyarakat mengenai satu-satunya perusahaan
penjamin sosial yang ditunjuk
pemerintah  ini.  Di  akhir  abstraknya,
Muhammad  Yusuf  Sisus  menginginkan PT. JAMSOSTEK memperbaiki
kwalitas  sumberdaya  manusia  agar menjadi lebih professional dan menghentikan  monopoli,  agar  dapat bersaing  dengan  perusahaan  sejenis. Namun,  dalam  tesis  ini  Muhammad Yusuf  Sisus  tidak  mengungkapkan  apa yang  menjadi  latar  belakang  pemilihan PT.JAMSOSTEK sebagai
badan
penyelenggara  jaminan  sosial  tenaga kerja (Sisus).
2. Jurnal  yang  ditulis  oleh  Astri  Wijayanti dengan  judul  Reformasi  Hukum  dalam
Penyelenggaraan Jamsostek bagi Pekerja Swasta. Dalam jurnal ini Astri wijayanti lebih banyak membahas terkait ketentuan  hukum  yang  mengharusakan terjadinya reformasi dalam penyelenggaraan jamsostek bagi pekerja swasta. Seperti pasal 27 ayat 2 UUD 45 yang  dijadikan  landasan  hukum  untuk menujukkan  bahwa  adalah  hak  setiap warga Negara untuk  mendapatkan pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak. Yang  selanjutnya  Astri  mengkritik bahwa  segenap  kebijakan  pemerintah
terkait keberadaan PT. Jamsostek seperti dijelaskan dalam pasal 4 ayat 3 UU No.3 tahun  1992  telah  bertentangan  dengan UU  No.5  Tahun  1999.  Namun  dalam penelitian ini Astri belum mengungkapkan latar belakang
pemilihan  PT  JAMSOSTEK  sebagai badan  penyelenggara  jaminan  sosial tenaga kerja (Wijayanti: 2007).

## METODOLOGI PENELITIAN/METHODS
1. Pendekatan Penelitian
Pada  penelitian  ini,  penulis  memberikan gambaran terkait pelaksanaan sistem jaminan sosial  nasional  yang  diselenggarakan  oleh BPJS  Ketenagakerjaan,  yang  tertuang  dalam berbagai peraturan diantaranya UU, Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden, Keputusan  Presiden,  Peraturan  Menteri,  dan Peraturan  BPJS  Ketenagakerjaan.  Setelah mendapatkan  informasi  dan  data  terkait berbagai  sistem  pengelolaan  dan  akad  yang dialakukan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan, penulis  akan  memfokuskan  penelitian  pada peran  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  tinjauan konsep  Islam,  serta  analisis  terhadap  akad, proses  pengelolaan  dana  premi,  dan  konsep investasi.

## 2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian  hukum  normatif,  yakni  suatu proses  untuk  menemukan  suatu  aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun doktrin-doktrin  hukum,  guna  menjawab  isu hukum  yang  dihadapi  (Marzuki,  2010:35). Penulis  menggunakan  jenis  penelitian  ini, agar  dapat  mengenalisis  lebih  mendalam terkait  peran  BPJS  Ketenagakerjaan  dalam melaksanakan  sistem  jaminan  sosial  bagi tenaga kerja dan tinjauannya terhadap konsep Islam,  serta  analisis  terhadap  akad,  premi, dan konsep investasi yang  dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
3. Sumber Data Penelitian Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:
a. Data sekunder Data sekunder adalah data yang telah tersedia dari sumber yang ada, seperti data yang  diperoleh  dari  dokumen  UU,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan  Presiden,  Peraturan  Menteri,
Peraturan  BPJS  Ketenagakerjaan,  laporan keuangan  perusahaan,  buku,  media  masa baik cetak maupun elektronik.
b. Data tersier Data  tersier  merupakan  bahan  yang menjelaskan data sekunder yang digunakan,  data  tersier  diambil  dari kamus-kamus hukum, ensiklopedi,
bibliografi,  serta  berbagai  terbitan  yang memuat indeks hukum.

## 4. Teknik pengumpulan data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan:
a. Dokumentasi,  teknik  ini  digunakan untuk membantu peneliti mengungkapkan fakta yang langsung didokumentasikan  oleh  peneliti  agar dapat membuktikan dalam menganalisa peran BPJS Ketenagakerjaan  dalam  memberikan perlindungan  jaminan  sosial  tenaga kerja, baik melalui laporan keuangan, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden,
Peraturan  Menteri,  dan  Peraturan BPJS  Ketenagakerjaan.  Selanjutnya, data  diperoleh  juga  melalui  catatan peristiwa  yang  sudah  berlalu  baik berbentuk  tulisan,  gambar,  atau sejarah  kehidupan,  biografi,  dan
peraturan-peraturan kegiatan (Marzuki, 2010:85). Dalam penelitian ini, peneliti akan
mengungkapkan  fakta  dari  dokumen perundang-undangan,  polis  asuransi, dan  laporan  kinerja  pengelolaan premi.
b. Wawancara  yang  dilakukan  secara langsung  oleh  peneliti  baik  secara terstuktur, semi terstruktur (termasuk kategori in-dept interview/ wawancara mendalam) dan tak terstruktur
melalui  berbagai  narasumber  terkait peran  BPJS  Ketenagakerjaan  dalam memberikan  perlindungan  jaminan sosial tenaga kerja. Peneliti menggunakan instrumen sebagai pedoman  untuk  wawancara,  dan dalam kondisi tertentu peneliti melaksanakannya lebih bebas dibandingkan  wawancara  terstruktur untuk menemukan permasalahan lebih terbuka dalam meminta pendapat dan ide-ide dari narasumber atau informan. Tidak menutup kemungkinan  peneliti  menggunakan pedoman  wawancara  hanya  berupa garis-garis  besar  permasalahan  yang ada  (Marzuki,  2010:73).  Wawancara pada  penelitian  ini  akan  dilakukan kepada  divisi  kepatuhan  dan  hukum BPJS  Ketanagakerjaan,  direktorat investasi BPJS Ketenagakerjaan, divisi keuangan BPJS Ketenagakerjaan,  serta  para  praktisi industri  asuransi  tenaga  kerja  diluar BPJS Ketenagakerjaan.

## 5. Teknik Analisa dan Interpretasi Data
Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik  deskriptif  dengan  analisis  data kualitatif,    yakni  upaya  yang  dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya menjadi  kesatuan  yang  dapat  dikelola,
mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa  yang penting dan apa yang  dapat  dipelajari,  dan  memutuskan  apa yang  dapat  diceritakan  kepada  orang  lain (Meleong, 2005:248). Sehingga data penelitian ini penulis akan
mengorganisasikan  data  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  konsep kewajiban  keikutsertaan  bagi  pada  pemberi kerja dan tenaga kerja, polis yang disepakati, dan  data  terkait  pengelolaan  premi  yang kemudian mensintesiskannya dengan tinjauan terhadap konsep Islam.

## Pandangan Hukum Islam Terhadap BPJS Ketenagakerjaan
1. Takaful Al-Ijtima’i
Menurut  Syekh  Abu  Zahrah,  yang dimaksud dengan al-takaful al-ijtima’i adalah setiap  individu  dalam  suatu  masyarakat berada  pada  jaminan  atau  tanggungan masyaraktnya.  Setiap  orang  yang  memiliki kemampuan  menjadi  penjamin,  dengan tujuan  kemanusiaan  dalam  masyarakat  yang sejalan  dengan  pemeliharaan  kemaslahatan individu,  dalam  menolak  yang  merusak  dan memelihara  yang  baik,  agar  mengindari berbagai  kendala  pembangunan  masyarakat yang dibangun atas  dasar-dasar yang benar.(Zahrah : 4).
Selanjutnya, syekh Husain
bin Muhammad  al  malah,  memberikan  definisi takaful al-ijtima’i merupakan asuransi (jaminan)  yang  di  berikan  kepada  kominitas tertentu, seperti pegawai negeri sipil, tentara, orang-orang  yang  sudah  pensiun,  orang- orang  yang  tidak  mampu  dan  lain-lainnya. Asuransi  ini  biasanya  dilaksanakan  oleh pemerintah  dan  bersifat  mengikat,  seperti asuransi  kesehatan,  asuransi  dana  pensiun hari tua, asuransi sosial tenaga kerja, asuransi sosial  khusus  tentara,  asuransi  kendaraan, asuransi pendidikan dan lain-lain (Al-Malah : 909).
Syafii Antonio kemudian mencoba menjelaskan  lebih  lanjut  terkait  instrumen dalam takaful  al-ijtima’i ,  yakni  diambil  dari dana  sedekah,  infak,  hibah,  waqaf, manihah , athaya, hadiah, dan i’arah. Sehingga menjadi sebuah  instrumen  yang  sangat  kokoh  dan solid,  serta  menjadi  cirri  khas  sistem distribusi  islam  yang  unik.  Semua  instrumen tersebut bersifat recommended tidak obligatory sehingga  apabila  ada  anggota masyarakat  yang  mendapatkan  musibah,  kita tidak  bisa  mewajibkan  saudara  kita  untuk meringankan  musibah  tepat  pada  waktunya dan  dalam  jumlah  yang  dibutuhkan.  Karena sifatnya recommendable maka  mereka  akan memberikan bantuan sesuai dengan rencananya,  pada  waktu  ingatnya  dan  dalam jumlah ala kadarnya (Antonio, 2011).
Dalam perjalanannya, perkembangan jaminan  sosial  mengalami  pasang-surut mengikuti  perkembangan  masyarakat  Islam. Karena  pemberlakuan  jaminan  sosial  juga bergantung pada tingkat kesejahteraan negara yang  bersangkutan.  Jika  kita  telaah  lebih dalam maka kita dapat menemukan perkembangan  jaminan  sosial  mulai  dari masa Rasulullah, hingga Khulafarasyidin.
Selama  kurun  waktu  antara  abad  ke-14 dan  17,  sebuah  Aliran  Sufi  Kazeruniyya, berkembang  di  beberapa  kotadi  beberapa kota  pelabuhan  di  Malabar  (lepas  pantai India)  dan  Cina.  Kelompok  ini  mengelola semacam  asuransi  perjalanan  laut.  Aliran  ini dihubungkan  dengan  makam  Abu  Ishaq Ibrahim  ibn  Shahriyah  (1963-1035M)  yang barakahnya dipandang sebagai pelindung dari berbagai  kesialan  dalam  perjalanan  laut (Billah, 2010:9).
Para  pedagang,  saat  berlabuh  dalam perjalanan  dari  dari  Cina  ke  Malabar, menandatangani sebuah catatan yang mencantumkan  sejumlah  uang  kepada  aliran sufi ini agar mendapatkan keselamatan dalam perjalanan.  Ketika  kapal  sampai,  seorang agen  yang  mengatasnamakan  aliran  sufi  ini
mengumpulkan  uang  yang  sedah  dijajnjikan oleh  para  penumpang  kapal.  Namun,  apabila terejadi  penundaan  atas  pembayaran,  maka aliran  sufi  ini  tidak  menanggung  risiko finansial  atas  kehilangan  barang  yang  sudah diderita oleh pedagang, kecuali aliran sufi ini memiliki  saham  pada  usaha  dagang  tersebut (Billah, 2010:9).
Model  asuransi  bagi  para  pelaut  ini menurut  penulis  menjadi  perkembangan produk asuransi bagi para pekerja laut dalam meminta  keselamatan  perjalanan  dengan metodik asuransi yang sederhana kepada para sufi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kebutuhan asuransi  bagi  para  nahkoda  dan  awak  kapal sangat dibutuhkan pada masa abad ke-14 dan 17.
Pada  perkembangan  selanjutnya  di  abad ke  19,  Ibn  ‘Abidin  (1784-1836M)  seorang ahli  hukum  mazhab  Hanafi  mendiskusikan ide terkait asuransi dan dasar-dasar hukumnya.  Hal  ini  kemudian  mendorong perkembagan asuransi sebagai sebuah lembaga  resmi,  bukanlah  sebagai  suatu praktek  adat.  Ide  ini  mendorong  kaum muslim  untuk  tidak  hanya  membeli  asuransi dari perusahaan asing (Billah, 2010:10).
Perkembangan  asuransi  yang  terjadi dalam  khazanah  pemikiran  Islam  menurut penulis,  menunjukkan  bahwa  masyarakat muslim telah terlebih dahulu mempraktekkan sistem  jaminan  sosial  nasional,  seperti  yang dipraktekkan  pada  masa  Rasulullah,  dan dikembangkan dalam bentuk asuransi perorangan pada abad ke-14 hingga abad ke- 19.  Namun  pada  perkembangan  selanjutnya, para  pemikir  Eropa  pada  abad  ke-19  juga mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  yang bendasarkan  prinsip  non  Islami  seperti  yang telah penulis jelaskan pada bagian sebelumnya.
2. Akad dalam Takaful
a. Akad Wakalah bil Ujrah
Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 52/DSN-MUI/III/2006 menyatakan bahwa akad  yang  boleh  digunakan  dalam asuransi  syariah  ialah  akad wakalah  bil ujrah. Dimana wakalah  bil  ujrah adalah pemberian  kuasa  dari  peserta  perusahaan asuransi  untuk  mengelola  dana  peserta dengan  imbalan  ujrah  (fee).  Akad wakalah  bil  ujrah ini  dapat  pula diterapkan  pada  produk  asuransi  yang mengandung  unsur  tabungan  ( saving ) maupun yang  mengandung unsur tabarru’ ( non-saving ). 1
Fatwa  ini  juga  menentukan  objek  dari wakalah bil Ujrah, yakni 2 :
1) Kegiatan administrasi
2) Pengelolaan dana
3) Pembayaran klaim
4) Underwriting
5) Pengelolaan portofolio risiko
6) Pemasaran
7) Invetasi
Dalam  akad wakalah  bil  ujrah ini, sekurang-kurangnya harus disebutkan 3 :
1) Hak  dan  kewajiban  peserta  dan perusahaan asuransi
2) Besaran,  cara  dan  waktu  pemotongan ujrah atas premi
3) Syarat-syarat  lain  yang  disepakati, sesuai  dengan  jenis  asuransi  yang diadakan.
Kedudukan pihak juga dijelaskan lebih lanjut  dalam  fatwa  ini,  yakni  meliputi perusahaan  yang  bertindak  sebagai wakil (yang  mendapat  kuasa)  untuk  mengelola dana. Sementara peserta sebagai inidividu (pemegang polis) sebagai muwakkil
1 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 52/DSN-MUI/III/2006, memutuskan bagian pertama tentang ketentuan umum, dan bagian kedua tentang ketentuan hukum.
2 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 52/DSN-MUI/III/2006, memutuskan bagian ketiga tentang ketentuan akad.
3 Ibid.
(pemberi  kuasa)  untuk  mengelola  dana. Begitu  pula  dengan  peserta  berbentuk badan/kelompok  yang  juga  bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa). Dalam fatwa  ini,  menjelaskan  bahwa wakil tidak diperbolehkan  untuk  mewakilkan  kepada pihak  lain  atas  kuasa  yang  diterimanya, tanpa  persetujuan  terlebih  dahulu  dari muwakkil 4 .
Akad wakalah ini bersifat amanah ( yad amanah )  dan  bukanlah  tanggungan  ( yad dhaman ) sehingga wakil tidak
menganggung  risiko  terhadap  kerugian investasi  dengan  mengurangi  fee  yang telah  diterimanya,  terkecuali  dikarenakan kecerobohan  atau  wanprestasi.  Selain  itu pula,  fatwa  ini  menjelaskan  posisi perusahaan  asuransi  sebagai wakil tidak berhak  memperoleh  bagian  dari  hasil investasi,  karena  akad  yang  digukan adalah akad wakalah 5 .
Fatwa  ini  menjelaskan  lebih  lanjut pula,  bahwa  perusahaan  asuransi  selaku pemegang amanah,
wajib menginvestasikan  dana  yang  terkumpul dan  investasi  yang  dilakukan  haruslah sesuai  dengan  syariah.  Sementara  terkait pengelolaan  dana  investasi  baik tabarru maupun saving, dapat menggunakan akad wakalah bil ujrah ataupun akad mudharabah. 6
b. Akad Tabarru’
Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 53/DSN-MUI/III/2006  dalam  ketentuan
hukumnya menyatakan bahwa akad tabarru’ merupakan  akad  yang  harus
4 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 52/DSN-MUI/III/2006, memutuskan bagian keempat tentang kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad wakalah bil ujrahlm.
5 Ibid . 6 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 52/DSN-MUI/III/2006, memutuskan bagian kelima tentang investasi.
melekat  pada  semua  produk  asuransi, yang  meliputi  asuransi  jiwa,  asuransi kerugian  dan  reasuransi.  Dimana  akad tabarru’ pada  asuransi  merupakan  semua bentuk akad yang dilakaukan antar peserta (pemegang polis). 7
Akad tabarru’ pada  asuransi  syariah adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah  dengan  tujuan  kebajikan  dan  saling tolong-menolong antar peserta, dan bukan bertujuan  untuk  kepentingan  komersial. Dalam  akad tabarru’ setidaknya  harus disebutkan 8 :
1) Hak  dan  kewajiban  masing-masing peserta secara individu
2) Hak  dan  kewajiban  antara  peserta secara  individu  dalam  akun tabarru’ selaku  peserta  dalam  arti  badan /kelompok
3) Cara  dan  waktu  pembayaran  premi beserta klaim
4) Syarat-syarat  lain  yang  disepakati, sesuai  dengan  jenis  asuransi  yang diakadkan
Kedudukan  pihak  peserta  dalam  akad tabarru’ sebagai pemberi dana hibah yang akan  digunakan  untuk  tolong  menolong perserta  tersebut  ataupun  peserta  lainnya yang  tertimpa  musibah.  Sehingga  peserta merupakan  pihak  yang  berhak  pula  atas dana tabarru’ tersebut, dan secara kolektif selaku penganggung. Sementara
perusahaan  asuransi  bertindak  sebagai pengelola  dana  hibah  atas  dasar  akad wakalah dari  peserta,  selain  bertindak sebagai pengelola dana investasi 9 .
7 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 53/DSN-MUI/III/2006, memutuskan bagian pertama tentang ketentuan hukum.
8 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 53/DSN-MUI/III/2006, memutuskan bagian kedua tentang ketentuan akad
9 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 53/DSN-MUI/III/2006, memutuskan bagian ketiga tentang kedudukan para pihak dalam akad tabarru’.
Pengelolaan  asuransi  dan  reasuransi syariah  hanya  boleh  dilakukan  oleh  suatu lembaga yang
berfungsi sebagai pemegang amanah. Sehingga, pembukuan dana tabarru’ harus  terpisah  dari  dana lainnya.  Sedangkan  untuk  hasil  investasi dari  dana tabarru’ menjadi  hak  kolektif bagi  para  peserta  dan  dibukukan  dalam akun tabarru’ .  Dari  hasil  investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah  dapat  memperoleh  bagi  hasil berdasarkan akad mudharabah , mudharabah musytarakah, atau
memperoleh ujrah berdasarkan  akad wakalah bil ujrah. 10
Terdapat  pula  beberapa  alternatif kebijakan  yang  boleh  dilakukan  terhadap surplus underwriting atas  dana tabarru’ dengan  ketentuan  yang  telah  disepakati terlebih dahulu oleh peserta, yakni 11 :
1) Diperlakukan  seluruhnya  sebagai  dana cadangan dalam akun tabarru’
2) Disimpan sebagian sebagai dana
cadangan dan sebagian lainnya dibagikan kepada peserta yang memenuhi  syarat  aktuaria/manajemen risiko
3) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan sebagian lainnya
dibagikan  kepada  perusahaan  asuransi dan  para  peserta  lainnya,  sepanjang telah disepakati oleh para peserta. Defisit underwriting yang  terjadi, menjadi kewajiban bagi perusahaan
asuransi untuk ditanggulangi dalam bentuk qardh. Dan  pengebalian  dana
10 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 53/DSN-MUI/III/2006, memutuskan bagian keempat tentang pengelolaan.
11 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 53/DSN-MUI/III/2006, memutuskan bagian kelima tentang surplus underwriting.
qardh kepada perusahaan asuransi disishkan dari dana tabarru’ . 12
c. Akad Mudharabah Musytarakah
Akad mudharabah musytarakah merupakan  akad  yang  dapat  diterapkan pada  produk  asuransi  yang  mengandung unsur  tabungan  ( saving )  maupun  non tabungan,  dan  akad  ini  boleh  digunakan oleh perusahaan asuransi karena merupakan bagian dari hukum
mudharabah. 13 Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan dari akad
mudharabah dan musyarakah. Dalam akad  ini,  perusahaan  asuransi  sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya  dalam  investasi  bersama  peserta. Modal  atau  dana  perusahaan  asuransi tersebut  selanjutnya  diinvestasikan  secara bersama-sama dalam portofolio.
Perusahaan  asuransi  sebagai mudharib tentunya kemudian melakukan pengelolaan  terhadap  dana  investasi tersebut. Dalam akad mudharabah musytarakah, setidaknya harus disebutkan 14 : 1) Hak dan kewajiban perusahaan asuransi maupun peserta 2) Besaran nisbah, cara,  dan  waktu pembagian hasil investasi
3) Syarat-syarat  lain  yang  disepakati, sesuai produk asuransi yang diakadkan.
Peserta  (pemegang  polis)  dalam  akad mudharabah  musytarakah untuk  produk saving berkedudukan  sebagai shahibul
12 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 53/DSN-MUI/III/2006, memutuskan bagian keenam tentang defisit underwriting 13 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 51/DSN-MUI/III/2006, memutuskan bagian kedua tentang ketentuan hukum.
14 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 51/DSN-MUI/III/2006, memutuskan bagian ketiga tentang ketentuan akad.
mal, sementara perusahaan asuransi berkedudukan  sebagai mudharib dan musytarik .  Sementara  untuk  produk  non saving peserta  secara  kolektif  bertindak sebagai shahibul mal pula 15 .
Akad mudharabah musytarakah
dalam ketentuan pembagian hasil investasi,  memberikan  dua  alternatif. Alternatif pertama yaitu: 1) Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai mudharib )  dengan  peserta  (sebagai shohibul  mal )  sesuai  dengan  nisbah yang disepakati
2) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan  untuk  perusahaan  asuransi ( sebagai  mudharib )  dibagi  antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik )  dengan  para  peserta  sesuai dengan porsi modal atau dana masing- masing. Alternatif kedua meliputi: 1) Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi  (sebagai musytarik )  dengan peserta,  berdasarkan  porsi  modal  atau dana masing-masing
2) Bagian hasil investasi sesudah disishkan  untuk  perusahaan  asuransi (sebagai musytarik )  dibagi  antara perusahaan asuransi (sebagai mudharib )  dengan  peserta  sesuai dengan nisbah yang disepakati.
Akad mudharabah  musytarakah juga mengatur ketentuan terkait pertanggungan ketika  terjadi  kerugian,  dimana  kerugian yang  terjadi  ketika  dilakukan  investasi akan  dibagi  sesuai  dengan  porsi  modal
15 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 51/DSN-MUI/III/2006, memutuskan bagian keempat tentang kedudukan para pihak dalam akad mudharabah musytarakahlm.
atau  dana  yang  disertakan 16 .  Dengan ketentuan  lanjutan  dimana  perusahaan asuransi selaku pemegang amanah berkewajiban  melakukan  investasi  dari dana  yang  terkumpul,  dan  investasi  yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. 17
3. Pengelolaan Premi BPJS Ketenagakerjaan  Berdasarkan  Akad Tabarru
Akad tabarru’ pada  asuransi  syariah adalah  akad  yang  dilakukan  dalam  bentuk hibah  dengan  tujuan  kebajikan  dan  saling tolong-menolong  antar  peserta,  dan  bukan bertujuan  untuk  kepentingan  komersial. 18
Dalam  hal  ini,  BPJS  Ketenagakerjaan memiliki  tujuan  yang  sama  sesuai  dengan amanat  undang-undang  nomor  24  tahun 2011,  peraturan  pemerintah  nomor  60  tahun 2015,  peraturan  pemerintah  nomer  44,  45, dan  46  tahun  2015  yang  menyatakan  bahwa tujuan  BPJS  Ketenagakerjaan  adalah  untuk kepentingan sosial.
BPJS  Ketenagakerjaan  tidak  memliki aturan  khusus  yang  menyebutkan  bahwa beberapa  alternatif  kebijakan  yang  boleh dilakukan terhadap surplus underwriting atas dana tabarru’ dengan  ketentuan  yang  telah disepakati  terlebih  dahulu  oleh  peserta,
Seperti 19 :
1) Diperlakukan  seluruhnya  sebagai  dana cadangan dalam akun tabarru’
2) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan  sebagian  lainnya  dibagikan  kepada
16 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 51/DSN-MUI/III/2006, memutuskan bagian ketiga tentang ketentuan akad.
17 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 51/DSN-MUI/III/2006, memutuskan bagian kelima tentang investasi.
18 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 53/DSN-MUI/III/2006, memutuskan bagian kedua tentang ketentuan akad
19 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 53/DSN-MUI/III/2006, memutuskan bagian kelima tentang surplus underwriting.
peserta yang memenuhi syarat
aktuaria/manajemen risiko
3) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan  sebagian  lainnya  dibagikan  kepada perusahaan  asuransi  dan  para  peserta lainnya,  sepanjang  telah  disepakati  oleh para peserta.
Ataupun  peraturan  yang  menunujukkan bahwa  defisit underwriting yang  terjadi, menjadi  kewajiban  bagi  perusahaan  asuransi untuk  ditanggulangi  dalam  bentuk qardh . Dan pengebalian dana qardh kepada perusahaan  asuransi  disishkan  dari  dana tabarru’ . 20
4. Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan  Ditinjau  dari  Akad Mudharabah Musytarakah Pengelolaan  dan  penyertaan  dana  dalam investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan,  memiliki  konsep  yang sama dengan akad mudharabah musytarakah , dimana perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan  modal  atau  dananya dalam  investasi  bersama  peserta.  Modal  atau dana perusahaan asuransi tersebut selanjutnya diinvestasikan  secara  bersama-sama  dalam portofolio.  Perusahaan  asuransi  sebagai mudharib tentunya  kemudian  melakukan pengelolaan terhadap dana investasi tersebut. Dalam  akad mudharabah  musytarakah, 21
namun perbedaanya kemudian
BPJS
Ketenagakerjaan  sebagaimana  yang  tertuang dalam  pasal  11  undang-undang  nomor  24 tahun  2011  tidak  menspesifikasi  peran mudharib, hanya saja dana aset yang dimiliki parusahaan turut diinvestasikan bersama dana iuran  peserta  dan  dikelola  oleh  BPJS
20 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 53/DSN-MUI/III/2006, memutuskan bagian keenam tentang defisit underwriting
21 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 51/DSN-MUI/III/2006, memutuskan bagian ketiga tentang ketentuan akad.
Ketenagakerjaan, seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2013.
BPJS  Ketenagakerjaan  tidak  memiliki aturan  yang  sama  dengan  Akad mudharabah musytarakah dalam  ketentuan  pembagian hasil  investasi,  memberikan  dua  alternatif. Dimama alternatif pertama yaitu:
1) Hasil  investasi  dibagi  antara  perusahaan asuransi  (sebagai mudharib )  dengan peserta  (sebagai shohibul  mal )  sesuai dengan nisbah yang disepakati
2) Bagian  hasil  investasi  sesudah  disisihkan untuk perusahaan asuransi ( sebagai mudharib )  dibagi  antara  perusahaan asuransi  (sebagai musytarik )  dengan  para peserta  sesuai  dengan  porsi  modal  atau dana masing-masing.
Alternatif kedua meliputi:
1) Hasil  investasi  dibagi  secara  proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik )  dengan  peserta,  berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing
2) Bagian  hasil  investasi  sesudah  disishkan untuk perusahaan asuransi (sebagai musytarik )  dibagi  antara  perusahaan asuransi  (sebagai mudharib )  dengan peserta  sesuai  dengan  nisbah  yang disepakati disertakan 22 .
KESIMPULAN, SARAN, DAN

## KETERBATASAN PENELITIAN
1. Kesimpulan
Perkembangan  sistem  jaminan  sosial nasional  di  Indonesia  telah  mengalami perkembangan yang begitu panjang. Berbagai kebijakan  juga  telah  dikeluarkan,  diawali dengan  UU  No.33/1947  jo  UU  No.2/1951, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952  jo  PMP  No.8/1956,  PMP No.15/1957,  PMP  No.5/1964  (YDJS),  UU No.14/1969,  Peraturan  Pemerintah  (PP)
22 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 51/DSN-MUI/III/2006, memutuskan bagian ketiga tentang ketentuan akad.
No.33  tahun  1977,  hingga  UU  No.3  tahun 1992,  Undang  Undang  Republik  Indonesia Nomor  40  Tahun  2004  Tentang  Sistem Jaminan  Sosial  Nasional,  dan  Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penulis menarik kesimpulan:
1. BPJS  Ketenagakerjaan  tidak  memliki aturan  khusus  yang  menyebutkan  bahwa beberapa  alternatif  kebijakan  yang  boleh dilakukan  terhadap  surplus underwriting atas dana tabarru’ dengan ketentuan yang telah  disepakati  terlebih  dahulu  oleh peserta. Ataupun peraturan yang menunujukkan bahwa defisit underwriting yang  terjadi,  menjadi  kewajiban  bagi perusahaan  asuransi  untuk  ditanggulangi dalam bentuk qardh .
2. BPJS  Ketenagakerjaan  tidak  memiliki aturan yang sama dengan Akad
mudharabah
musytarakah
dalam
ketentuan  pembagian  hasil  investasi.
Pengelolaan  dan  penyertaan  dana  dalam investasi  yang  dilakukan  oleh  BPJS
Ketenagakerjaan,  memiliki  konsep  yang sama dengan akad mudharabah
musytarakah , dimana perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan  modal atau  dananya  dalam  investasi  bersama peserta.  Perbedaanya  kemudian  BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana
yang tertuang  dalam  pasal  11  undang-undang nomor 24 tahun 2011 tidak menspesifikasi peran mudharib, hanya  saja  dana  aset yang dimiliki parusahaan turut diinvestasikan bersama dana iuran peserta dan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

## 2. Saran
Warga  negara  Indonesia  memang  sudah
sewajarnya mendapatkan perlindungan sebagai  tenaga  kerja  di  Indonesia.  Namun pada  kenyataannya  pengelolaan  iuran  yang diambil  dari  upah  para  pekerja  di  Indonesia sudah seharusnya dikelola oleh satu lembaga
hukum  yang  independen  dan  melaksanakan secara  lebih  terbuka  dan  transparan  serta mencakup  keseluruhan  warga  negara.  Tidak terbaatas  hanya  kepada  beberapa  komponen jenis usaha saja.
Jenis  usaha  mikro  dan  usaha  kecil menengah juga seharusnya menjadi perhatian pemerintah,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh takaful  al-ijtima’i ,  yang  mampu  merangkul para kaum fakir dan miskin.

## 3. Keterbatasan Penelitian
Penulis  menyadari  bahwa  penelitian  ini masih  jauh  dari  kesempurnaan.  Keterbatan penelitian  dalam  penulisan  penelitian  ini meliputi :
1. Objek  penelitian  yang  hanya  terfokus pada  BPJS  Ketenagakerjaan,  sebagai penyelenggara  sistem  jaminan  sosial nasional  di  Indonesia.  Sehingga  penulis tidak  melakukan  penelitian  terhadap penyelenggara  sistem  jaminan  sosial lainnya seperti BPJS Kesehatan.
2. Penelitian  ini  terbatas  hanya  melakukan tinjauan  hukum  Islam  pada  BPJS Ketenagakerjaan  yang  terfokus  pada mekanisme  pengelolaan  dan  investasi dana premi, sehingga penelitian ini tidak bertujuan  menentukan  hukum  fiqih  atas penyelenggaraan  sistem  jaminan  sosial nasional oleh BPJS Ketenagakerjan

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Malah, Husain bin Muhammad. Al-Fatwa Nasyutuha wa Tathuwuruha.
Antonio, Muhammad Syafi’i. Epilog pada buku “Asuransi Syariah (Life & General) Konsep dan Sistem Operasional” diakses pada 22 November 2011 dari http://syakirsula.com/index.php?option=co m_content&view=article&id=152:epilog- buku-asuransi-syariah-life-a-general- konsep-dan-sistem- operasional&catid=49:artikel-asuransi- syariah&Itemid=82
Billah, Mohd Ma’sum. 2010. Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Modern , Selangor: Sweet & Maxwell Asia. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 51/DSN- MUI/III/2006, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 52/DSN- MUI/III/2006 Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 53/DSN- MUI/III/2006, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/03/ 17/132826026/Ekonom.Pasar.Asuransi.di.I ndonesia.Masih.Cukup.Besar Diakses pada 20 September 2015 http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&ta bel=1&daftar=1&id_subyek=06&notab=5 , Diakses pada 14 Februari 2015. Mahaputra, Sandi Adam dan Arie Dwi Budiawati,
JAMSOSTEK Berubah Jadi BPJS Ketenagakerjaan , Diakses pada 13 Februari 2015 dari http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/470 175-jamsostek-berubah-jadi-bpjs- ketenagakerjaan Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Sisus, Muhammad Yusuf. “Tuntutan Reformasi jaminan Sosial dan Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)” ( Tesis Sarjana , Fak. Sosial dan Sains Politik Universitas Indonesia, Depok). Wijayanti, Asri. 2007. Reformasi Hukum dalam Penyelenggaraan JAMSOSTEK Bagi Pekerja Swasta ,  Jurnal Electronic UM Surabaya . Zahrah,  Muhammad Abu. At-Takaful Al-Ijtima’i fil Al-Islam, Kairo: Darul Qaumiyah lil Tiba’ah wal Nasyr.