## POLA INTERAKSI INTERKOMUNAL UMAT BERAGAMA DI KOTA BANDA ACEH

## Muhammad Sahlan
Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Email: sahlan_hanafiah@yahoo.com
Diterima: 26 Februari 2014;  Disetujui 26 Maret 2014
Abstract : Intercommunity interaction among religious believer happened in two forms, one  is  on  daily  basis  and  another  is  associational.   Daily  interaction  is  significant, although  it  does  not  guarantee  the  creation  of  religious  harmony  among  believers  of various  religions.   Meanwhile  associational  interaction  has  a  role  in  preventing religious  conflict.   However,  intercommunity  interaction  in  Banda  Aceh  city  happens mainly in daily basis interaction compare to associational.  The imbalance in interaction pattern  will  result  in  communication  between  religious  believer  on  civil  society  and elite level hindered.  The implication of this is supporters or superstructure of peace and religious harmony in Banda Aceh is fragile.
Abstrak: Interaksi  interkomunal  umat  beragama  terjadi  dalam  dua  bentuk,  yaitu keseharian  dan  asosiasional.  Interaksi  keseharian  penting,  namun  tidak  menjamin terciptanya  kerukunan  antar  umat  beragama.  Sementara  interaksi  asosiasinal  berperan dalam  mencegah  terjadinya  konflik  keagamaan.  Interaksi  interkomunal  antar  umat beragama di Kota Banda Aceh lebih sering terjadi dalam bentuk keseharian dibanding asosiasional.  Ketimpangan  pola  interaksi  seperti  ini  menyebab  komunikasi  antar  umat beragama di tingkat menengah ( civil society ) dan atas ( elite ) tidak berjalan dengan baik. Akibatnya basis pendukung atau suprastruktur perdamaian dan keharmonisan beragama di Kota Banda Aceh menjadi rapuh.
Keywords: Konflik, agama, interaksi interkomunal .

## Pendahuluan
Studi tentang interaksi interkomunal umat beragama mengemuka setelah Ashutosh Varshney, salah seorang professor ilmu politik di  Universitas Brown, Amerika  Serikat  mempublikasikan  hasil  penelitiannya  dalam  bentuk  buku dengan  judul; Ethnic  Conflict  and  Civic  Life:  Hindus  and  Muslims  in  India . Penelitian  Varshney  beranjak  dari  pertanyaan  sebagian  besar  peneliti  konflik; mengapa  konflik  keagamaan  seringkali  terjadi  di  suatu  daerah,  sementara  di daerah  yang lain tidak, padahal daerah tersebut sama-sama memiliki komposisi etnis dan agama yang beragam.
Hasil  penelitian  Varshney  terhadap  konflik  komunal  di  India  yang melibatkan kaum Hindu dan Muslim (1950-1995) sangat mengejutkan. Menurut Varshney,  konflik  komunal 1 di  India  hanya  terjadi  di  daerah  perkotaan  yang
1 Istilah konflik komunal menunjukkan konflik yang melibatkan antar komunitas agama, seperti  konflik  Muslim-Kristen,  maupun  perseteruan  antara  kelompok  agama  dengan  kelompok masyarakat lainnya yang tidak selalu bisa diidentifkasi berasal dari kelompok agama tertentu. Jika kedua  belah  pihak  pelaku  dapat  diidentifikasi  berasal  dari  komunitas  agama  yang  sama,  maka
notabene dihuni oleh masyarakat terdidik dari kalangan kelas menengah ke atas. Dan  menurutnya,  konflik  komunal  terjadi  karena  jaringan  kewargaan  dalam bentuk  interaksi  interkomunal  atau  antar  agama  tidak  terbangun  dengan  baik. Yang mengakar justru jaringan kewargaan dalam bentuk interaksi intrakomunal atau antar agama. 2
Temuan  Varsheny  ini  menarik  jika  dilihat  dalam  bingkai  negara Indonesia dimana secara sosial keagamaan antara India dan Indonesia memiliki banyak  sekali  kesamaan,  misalnya  dalam  hal  keberagamaan  etnis  dan  agama. Dari  segi  konflik  keagamaan,  Indonesia  juga  memiliki  intensitas  konflik keagamaan  yang  relatif  tinggi.  Namun  menariknya,  tidak  semua  wilayah mengalami konflik keagamaan.
Aceh  merupakan  salah  satu  daerah  yang  aman  dari  isu  dan  konflik keagamaan,  terutama  yang  bersifat  komunal  antar  agama.  Meskipun  Aceh dikenal  dengan  daerah  Serambi  Mekkah,  memiliki  kekhususan  dalam  hal penerapan Syariat Islam, namun untuk kasus kekerasan atas nama agama, Aceh relatif  tidak  masuk  dalam  daftar  pemberitaan  media  massa. 3 Kekerasan  atas nama  agama  justru  lebih  sering  terjadi  di  wilayah  lain  di  Indonesia  yang  tidak memproklamirkan dirinya sebagai wilayah syariat Islam.
Beberapa  tahun  yang  lalu  misalnya,  di  Bekasi,  Bogor  dan  Temanggung Jawa  Tengah  terjadi  insiden  kekerasan  atas  nama  agama  yang  cukup mengerikan.  Insiden  di  Bekasi  dipicu  oleh  persoalan  izin  mendirikan  rumah ibadah,  di  Bogor  terkait  dengan  aktivitas  jamaah  Ahmadiyah 4 ,  sementara  di Temanggung  terkait  keputusan  pengadilan  yang  dinilai  terlalu  ringan menjatuhkan  hukuman  terhadap  pelaku  penistaan  agama. 5 Insiden-insiden  yang terjadi  di  beberapa  daerah  tersebut  menunjukkan  bahwa  masih  ada  persoalan agama yang belum terselesaikan di sana.
Kondisi  Aceh  yang  aman  dalam  kehidupan  beragama  tentu  saja mengundang  tanda  tanya  banyak  pihak.  Merupakan  sebuah  anomali  atau keganjilan  bagi  mereka  ketika  Aceh  seharusnya  dengan  penduduk  mayoritas beragama  Islam,  ditambah  lagi  dengan  karakter  masyarakat  Aceh  yang  dikenal keras,  konflik  politik  dan  keamanan  yang  tidak  stabil  terutama  sebelum penandatanganan  perjanjian  damai  antara  pemerintah  dengan  Gerakan  Aceh Merdeka,  maka  seharusnya  Aceh  berpotensi  menimbulkan  gejolak  antar  umat
konflik  semacam  ini  akan  dimasukkan  dalam  kategori  konflik  sektarian.  Untuk  lebih  jelas  lihat Artikel Rudy Harisyah Alam di Jurnal PENAMAS, Vol. XXI, No. 3. Th. 2008 dan Vol XXII, No. 2. Th. 2009
2 Ashutosh Varshney. Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India (New Haven & London: Yale University Press, 2002), 17.
3 Kerukunan  Umat  Beragama  di  Aceh  Terjaga.  Berita  ini  diunduh  di  http://nasional. kompas.com/ read/2011/06/15/22341062. diakses 2 November 2012.
4 http://news.okezone.com/read/2011/03/11/338/433942/ahmadiyah-kembali-diserang-di- bogor/. diakses 2 November 2012.
5 http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/02/08/122078/Sidang-Penistaan-Agama- di-Temanggung-Rusuh/. diakses 2 November 2012.
beragama  atau  paling  tidak  kekerasan  terhadap  penganut  agama  minoritas. Namun  pada  kenyataannya  terjalin  interaksi  yang  harmonis  di  antara  berbagai elemen  masyarakat  yang  berbeda  keyakinan.  Permasalahan  inilah  yang  akan dipaparkan  dalam  tulisan  ini  dengan  mendeskripsikan  pola  interaksi interkomunal  umat  beragama  di  Kota  Banda  Aceh  dalam  berbagai  bidang kehidupan kemasyarakatan yang terstruktur dengan baik.

## Bentuk-bentuk Interaksi Sosial Keagamaan
Interaksi  sosial  keagamaan  terjadi  dalam  tiga  bentuk,  yaitu; intrakomunal,  interkomunal  dan  ekstra-komunal.  Intrakomunal  merupakan interaksi  yang  terjadi  di  dalam  komunitas  tertentu  seperti  dalam  internal komunitas  Muslim  atau  komunitas  Kristen.  Ia  tidak  bercampur  dengan komunitas  yang  lain  sehingga  seringkali  menimbulkan  sikap  ekslusifisme, tertutup  dan  menjaga  jarak  dengan  komunitas  yang  lain.  Sementara interkomunal  merupakan  interaksi  yang  terjadi  antar  komunal  baik  atas  nama etnis  atau  agama.  Misalnya  antara  orang  orang  Muslim  dengan  Kristen,  atau Hindu  dengan  Budha.  Sementara  interaksi  ektrakomunal  berdiri  di  atas  kedua pola interaksi tersebut. 6
Soerjono  Soekanto  berpandangan  bahwa  interaksi  sosial  keagamaan dalam  bentuk  yang  disebutkan  di  atas  merupakan  hubungan-hubungan  yang dinamis  yang menyangkut hubungan antara individu, kelompok, maupun  antara individu  dengan  kelompok.  Apabila  dua  orang  bertemu,  maka  interaksi  sosial dinilai  telah  dimulai  pada  saat  itu.  Apalagi  jika  yang  bertemu  lebih  dari  dua orang,  bahkan  mewakili  identitas  sosial  masing-masing  seperti  identitas  etnis dan agama, maka akan terjadi proses interaksi sosial yang lebih dinamis lagi. 7
Menurut  Soerjono,  berlangsungnya  suatu  proses  interaksi  sosial didasarkan  pada  berbagai  faktor,  diantaranya  adalah  faktor  imitasi,  sugesti, identifikasi  dan  simpati.  Yang  dimaksud  dengan  imitasi  adalah  proses  meniru tindak tanduk atau perilaku orang lain. Proses ini menurut Soerjono tidak selalu berdampak  positif  karena  bisa  jadi  yang  ditiru  adalah  tindakan-tindakan  yang menyimpang. Selain itu, imitasi juga dapat melemahkan atau bahkan mematikan pengembangan  daya  kreasi  seseorang.  Demikian  juga  dengan  sugesti  yang hampir  sama  dengan  imitasi.  Sementara  identifikasi  dan  simpati  masih  lebih baik  karena  memiliki  ruang  kreatifitas  bagi  masing-masing  pihak  yang melakukan interaksi. 8
Interakasi  sosial  paling  kurang  memiliki  empat  bentuk,  yaitu  kerjasama ( cooperation ),  persaingan  ( competition ),  pertentangan  dan  pertikaian  ( conflict ) dan  akomodasi  ( accommodation ).  Akamodasi  adalah  bentuk  interaksi  yang
6 Rizal  Panggabean  dan  Ihsan  Ali-Fauzi,  Dari  Riset  Perang  ke  Riset  Bina  Damai:Meng- apresiasi  Sumbangan  Abu-Nimer  dalam  Mohammed  Abu-Nimer. Kekerasan  dan  Bina  Damai dalam Islam: Teori dan Praktek (Jakarta: Alvabet, 2010),xi-xxiii.
7 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 55.
8 Ibid., 57-58.
terjadi akibat proses penyelesaian konflik yang mengalami jalan buntu sehingga semua  pandangan  dan  sikap  diakomodasi  dalam  satu  wadah  untuk  sementara waktu sambil menunggu jalan keluar baru. 9
Beberapa  sosiolog  seperti  dikutip  Soerjono  Soekanto  dan  ditampilkan dalam table di bawah ini memberi pandangan yang berbeda soal bentuk interaksi sosial. Namun, jika melihat secara mendalam sebenarnya inti dari bentuk-bentuk interkasi  tersebut  tidak  berbeda  jauh  dari  empat  bentuk  yang  disebutkan  di atas. 10

## Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial
Gillin dan Gillin Kimball Young Tomatsu Shibutani Bentuk Interaksi adalah: 1. Proses yang asosiatif
(akomodasi,
asimilasi dan akulturasi)
2. Proses yang disasosiatif (persaingan, pertentangan) Bentuk Interaksi adalah: 1. Oposisi (persaingan dan pertentangan)
2. Kerjasama yang menghasilkan akomodasi) 3. Diferensiasi (tiap individu mempunyai hak dan kewajiban atas dasar perbedaan usia, seks dan pekerjaan Bentuk interaksi adalah: 1. Akomodasi dalam
situasi rutin
2. Ekspresi pertemuan dan anjuran
3. Interkasi strategis dalam pertentangan 4. Pengembangan prilaku massa

## Sumber: Soerjono Soekanto

## Memahami Konflik Keagamaan
Konflik  adalah  hubungan  antara  dua  pihak  atau  lebih  (individu  atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. 11 Senada  dengan  definisi  Simon  Fisher,  Dean  G.  Pruitt  dan  Jeffrey  Z. Rubin mendefiniskan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan  bahwa aspirasi  pihak-pihak  yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. 12
Konflik  berbeda  dengan  kekerasan.  Kekerasan  meliputi  tindakan, perkataan,  sikap,  berbagai  struktur  atau  system  yang  menyebabakan  kerusakan secara  fisik,  mental,  social  atau  lingkungan  dan  menghalani  seseorang  untuk meraih  potensinya  secara  penuh.  Karena  itu,  konflik  dipandang  sebagai
9 Ibid., 64.
10 Ibid., 65.
11 Simon  Fisher,  dkk. Mengelola  Konflik:  Ketrampilan  dan  Strategi  untuk  Bertindak , (Jakarta: The British Coucil, 2000),   4.
12 Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Teori Konflik Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),  9-10
kenyataan  hidup,  tidak  terhindarkan  dan  sering  bersifat  kreatif.  Konflik  terjadi ketika  tujuan  masyarakat  tidak  sejalan.  Berbagai  perbedaan  pendapat  dan konflik  biasanya  diselesaikan  tanpa  kekerasan  dan  sering  menghasilkan  situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. 13
Konflik  keagamaan  diartikan  sebagai  perseturuan  menyangkut  nilai, klaim  dan  identitas  yang  melibatkan  isu-isu  keagamaan  atau  isu-isu  yang dibingkai  dalam  slogan  atau  ungkapan  keagamaan.  Konflik  keagamaan  dapat mewujud dalam dua jenis aksi, yaitu aksi damai dan aksi kekerasan. Aksi damai dipahami sebagai setiap tindakan yang dilakukan tanpa kekerasan dalam rangka menanggapi isu-isu kegamaan yang menjadi sumber pertikaian di masyarakat. 14
Sementara itu, aksi kekerasan adalah setiap tindakan fisik yang dilakukan dalam  rangka  menanggapi  isu-isu  keagamaan  yang  menjadi  sumber  pertikaian, yang melibatkan dampak kekerasan baik terhadap orang maupun harta benda.
Selama  ini  interaksi  dalam  bentuk  konflik  paling  banyak  disorot  oleh media  dan  kalangan  peneliti  sehingga  memberi  kesan  seakan-akan  masyarakat identik  dengan  perilaku  konflik  dan  kekerasan.  Pemberitaan  media  tentang konflik,  termasuk konflik  dan  kekerasan  atas  nama  agama    tidak  bisa  dihindari karena kekerasan atas nama agama sangat massif terjadi di Indonesia dalam satu dekade  terakhir  ini.  Sebut  saja  beberapa  contoh  misalnya  di  Bekasi  dan  Bogor Jawa Barat, Maluku serta Sulawesi.
Laporan  Tahunan  tentang  kondisi  hubungan  antar  umat  beragama  yang ditulis  oleh  beberapa  lembaga  studi  seperti  Center  for  Religoius  Studies  (CRS - UGM)  Yogyakarta  dan  The  Wahid  Institut  juga  menggambarkan  adanya dominasi interaksi sosial dalam bentuk konflik di tengah masyarakat beragama.
Namun, disisi lain sebenarnya banyak bentuk kerjasama yang diprakarsai oleh  masyarakat  seperti  temuan  Ashutosh  Varshney  dalam  penelitiannya  di India.
Dalam  penelitiannya  itu  ia  menemukan  bahwa  jaringan  kewargaan interkomunal  sangat  penting  dalam  rangka  mendorong  perdamaian  atau meminimalisir konflik  berbasis  agama. Jaringan terjadi  dalam dua  bentuk  yaitu asosiasional  dan  keseharian.  Contoh  bentuk  pertama  antara  lain  asosiasi  bisnis, organisasi profesi, klub pembaca, klub pengemar film, klub olah raga, organisasi perayaan, serikat buruh dan partai politik berbasis kader. Adapun contoh bentuk keseharian  ikatan  kewargaan  berupa  interaksi  kehidupan  yang  sederhana  dan rutin,  seperti  kunjung  antar  keluarga  hindu  dan  keluarga  muslim,  kegiatan makan  bersama  dalam  acara-acara  perayaan,  serta  mengizinkan  anak-anak mereka untuk bermain bersama di lingkungan. 15
13 Simon Fisher, dkk. Mengelola Konflik, 4.
14 Lihat  Artikel  Rudy  Harisyah  Alam  di  Jurnal  PENAMAS,  Vol.  XXI,  No.  3.  Th.  2008 dan Vol XXII, No. 2. Th. 2009
15 Ashutosh Varshney. Ethnic Conflict and Civic Life, 4.
Apabila  kuat,  kedua  bentuk  ikatan  itu  dapat  mendorong  terwujudnya kedamaian.  Sebaliknya,  jika  kedua  bentuk  ikatan  kewargaan  itu  tidak  ada  atau lemah,  hal  itu  dapat  membuka  ruang  bagi  munculnya  kekerasan  komunal.  Di antara  kedua  bentuk  ikatan  itu,  ikatan  asosiasional  terbukti  lebih  kuat  daripada ikatan  keseharian, khususnya ketika masyarakat  dihadapkan dengan upaya para politisi untuk memolarisasi komunitas-komunitas agam. Kehidupan asosiasional yang  kokoh  jika  bersifat  interkomunal,  dapat  menghalangi  strategi  polarisasi dari  elit  politik  seperti  yang  dilakukan  pada  saat  pemilihan  kepala  daerah (pilkada) sekarang ini.

## Pola Interaksi Keseharian
Salah  satu  interaksi  interkomunal  umat  beragama  di  Kota  Banda  Aceh terjadi dalam bentuk keseharian. Interaksi keseharian merupakan interaksi yang terjadi  sehari-hari  atau  pada  saat-saat  tertentu  baik  di  tingkat  dusun,  gampong, kecamatan hingga kota.
Interaksi  keseharian  biasanya  terjadi  secara  spontan,  melalui  inisiatif warga,  tanpa  perintah  atau  komando.  Namun  interaksi  keseharian  juga  bisa  di diciptakan  melalui  sejumlah  kegiatan  atau  dengan  menyediakan  fasilitas  ruang publik  terbuka  sehingga  membuka  kesempatan  bagi  masyarakat  interkomunal untuk bertemu.
Di  Kota  Banda  Aceh  interaksi  interkomunal  terjadi  dalam  beberapa bentuk,  diantaranya  adalah  dalam  bentuk  kegiatan  sosial  di  tingkat  dusun  dan gampong,  kegiatan  kemanusian  di  tingkat  komunitas,  transaksi  ekonomi  di pasar, festival budaya dan di ruang publik terbuka.

## Interaksi melalui Kegiatan Sosial dan Misi Kemanusiaan
Kegiatan sosial dan misi kemanusiaan merupakan salah satu penghubung masyarakat interkomunal di dalam satu wilayah. Di Kota Banda Aceh, kegiatan sosial  dan  misi  kemanusia  terjadi  dalam  dua  bentuk,  yaitu  dalam  bentuk interaksi antar warga di dalam satu dusun dan gampong, kedua, interaksi dalam bentuk antar komunitas.
Interakasi  melalui  kegiatan  sosial  berjalan  dengan  baik  di  tingkat  dusun dan  gampong  di  lingkungan  Kota  Banda  Aceh.  Tradisi  mengunjungi  salah seorang warga yang  tertimpa musibah seperti meninggal dunia atau sakit masih sangat kuat di tingkat dusun dan gampong. Saling mengunjungi dilakukan tanpa memandang  latar  belakang  etnis  dan  agama.  Ini  misalnya  dapat  dilihat  di Gampong  Laksana  dan  Gampong  Mulia,  dua  gampong  di  mana  komposisi penduduk berdasarkan etnis dan agama lebih merata. Dua gampong ini juga pola hunian penduduknya lebih banyak di rumah dibanding di rumah toko (ruko). 16
16 Wawancara  dengan  Rahmad,  Keuchik  Gampong  Laksana,  Kecamatan  Kuta  Alam, Kota Banda Aceh, 9 Agustus 2012 di Kantor Camat Kuta Alam  Kota Banda Aceh.
Demikian juga dengan Gampong Peunayong, dimana jumlah warga dari etnis  Tionghoa  lebih  banyak  jumlahnya  dibanding  warga  pribumi,  interaksi interkomunal  dalam  hal  kegiatan  sosial  dan  kemanusiaan  berjalan  baik.  Hanya saja  di  Peunayong,  interaksi  masyarakat  interkomunal  tidak  terjadi  sampai  ke tingkat  gampong,  melainkan  hanya  di  dusun.  Hal  ini  disebabkan  karena  pola hunian warga gampong peunayong rata-rata tinggal di rumah toko (ruko).
Selain  pola  hunian,  jenis  pekerjaan  juga  memberi  dampak  terhadap tingkat  partisipasi  dalam  kegiatan  sosial.  Rata-rata  pekerjaan  warga  gampong Peunayong  adalah  pedagang  dan  penyedia  jasa  perbengkelan.  Dua  jenis pekerjaan ini sangat terikat dan menyita waktu sehinga hampir tidak ada waktu luang untuk bergabung dalam kegiatan sosial.
Akibatnya, beberapa kegiatan sosial seperti ronda malam, gotong royong dan kegiatan sosial lainnya dilakukan dengan pola swadaya masyarakat. Artinya, masyarakat  bisa  menggantikan  peran  sosialnya  dengan  memberikan  iuran  yang dikutip setiap bulan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Keuchik Gampong.
Untuk  kegiatan  ronda  malam  misalnya,  Keuchik  Gampong  Peunayong membentuk  lembaga  KASABA,  yaitu  Keamanan  Siaga  Bencana.  Lembaga  ini berfungsi  mengelola  system  keamanan  sekaligus  memastikan  keamanan gampong dari gangguan keamanan dan ancaman bencana. Pengurus lembaga ini berjumlah 18 orang terdiri dari 3 orang pengawas, 1 orang bendahara, 10 orang petugas  dan  4  orang  pengutip  iuaran.  Kesemua pengurus  KASABA  merupakan masyarakat Aceh beragama Islam.
Sementara  itu,  dalam  rangka  mengimbangi  minimnya  peran  dan partisipasi  sosial  warga  Peunayong,  khususnya  etnis  Tionghoa  dalam  kegiatan sosial,  mereka  kemudian  mengimbanganinya  dengan  melakukan  kegiatan kemanusiaan.  Beberapa  aksi  kemanusiaan  yang  mereka  lakukan  di  antaranya adalah  donor  darah,  penyaluran  beras  untuk  keluarga  miskin  untuk  tiap-tiap gampong  di Kota Banda Aceh, bantuan untuk korban banjir dan tanah longsor, serta aksi damai untuk membela etnis Rohingya yang tertindas di Myanmar.
Donor darah merupakan kegiatan tahunan. Kegiatan ini di koordinir oleh Hakka, organisasi yang memayungi salah satu suku Cina di Banda Aceh. Setiap tahun,  rata-rata  93  kantong  darah  berhasil  dikumpulkan  dari  puluhan  warga keturunan  Tionghoa  usia  remaja  hingga  dewasa.  Hasil  donor  darah  tersebut disumbangkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Banda Aceh. 17
Selain  donor  darah,  warga  keturunan  Tionghoa  melalui  perkumpulan Hakka setiap tahunnya juga memberikan bantuan beras kepada warga miskin di gampong-gampong yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh. Sumbangan beras
17 “Suku  Hakka  Sumbang  Darah  93  Kantong:,  Harian  Serambi  Indonesia,  Edisi  14 Februari 2012
yang dibagikan Hakka berasal dari warga keturunan Tionghoa dari suku Hakka yang telah berhasil di perantauan. 18
Bantuan  untuk  korban  Banjir  Bandang  di  Tangse  adalah  bentuk  aksi kemanusiaan  lainnya.  Ketika  Tangse  ditimpa  musibah  Banjir  Bandang  pada tahun 2010, umat Budha di Banda Aceh secara spontan mengumpulkan bantuan. Pengalaman  menjadi  korban  tsunami  2004  telah  mendorong  masyarakat  etnis keturunan  Tionghoa  memaknai  musibah  Banjir  Bandang  Tangse,  layaknya mereka  dihempas  gelombang  Tsunami  2004  silam.  Bantuan  tersebut  diantar langsung oleh Pengurus Vihara Sakyamuni Peunayong Banda Aceh. 19
Umat Budha Kota Banda Aceh juga turut berpartisipasi dalam aksi damai turun  ke  jalan  menuntut  pemerintahan  Myanmar  yang  mayoritas  beragama Budha  untuk  menghentikan  penindasan  terhadap  etnis  minoritas  Muslim Rohingya.  Aksi  ini  dilakukan  bersama-sama  dengan  elemen  masyarakat  sipil lainnya di Banda Aceh.

## Interaksi Keseharian Melalui Budaya
Budaya  merupakan  salah  satu  wahana  alternatif  berinteraksi  masyarakat interkomunal umat beragama. Namun, kegiatan-kegiatan yang bernuansa budaya baik  intrakomunal  apalagi  interkomunal  masih  sangat  jarang  digelar  di  Kota Banda  Aceh,  baik  oleh  pihak  pemerintah  kota,  institusi  pendidikan  maupun kelompok yang tergabung dalam organisasi budaya dan seni.
Satu  satunya  kegiatan  budaya  yang  digelar  di  Kota  Banda  Aceh  dengan melibatkan  masyarakat  interkomunal  adalah  Festival  Peunayong.  Festival  ini diadakan selama dua hari berturut turut  pada 6 hingga 7 Mei 2011, yaitu dalam rangka  Visit  Banda  Aceh  2011  sekaligus  memeriahkan  Hari  Ulang  Tahun (HUT) ke 806 Kota Banda Aceh.
Keterlibatan  masyarakat  interkomunal  dalam  Festival  Peunayong  tidak hanya  sebagai  peserta  festival,  tapi  juga  sebagai  panitia  pelaksana  festival  di tingkat  gampong  dan  kecamatan.  Namun  kegiatan  seperti  ini  jarang  terjadi, bahkan baru pertama kali diadakan di Kota Banda Aceh. 20
Dalam konteks menjaga kerukunan, keharmonisan dan perdamaian antar etnis  dan  umat  beragama,  kegiatan-kegiatan  budaya  yang  bersifat  multikultural seperti  Festival  Peunayong  sangat  membantu  mengurangi  ketegangan  sosial sekaligus  meningkatkan  kesepahaman  antar  masyarakat  yang  berbeda  latar belakang agama dan budaya.
Seperti dalam Festival Peunayong yang digelar pada tahun 2011, panitia menampilkan  pameran  budaya  dari  etnis  keturunan  Tionghoa,  membuka  lokasi
18 Wawancara  dengan  Kho  Khie  Siong,  Ketua  Perkumpulan  Hakka  Kota  Banda  Aceh pada  8 Agustus 2012 di depan Dealer Suzuki, Kampung Laksana Banda Aceh.
19 Mereka yang Hidup Damai di Negeri Syariat. Unduh di www.acehkita.com 10/03/2012
20 Wawancara dengan Safruddin, Keuchik Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta  Alam Banda Aceh  pada 7 Agustus 2012 di Kantor Keuchik Peunayong.
jajanan  khas  etnis  Tionghoa  dan  menampilkan  atraksi  Barongsai  sebagai  salah satu budaya andalan etnis Tionghoa.
Di  stand  pameran  budaya  etnis  Tionghoa  yang  dibangun  di  lokasi Festival  Peunayong,  masyarakat  juga  bisa  melihat  secara  langsung  hasil  karya seni,  kerajinan  tangan,  foto-foto  sejarah  dan  foto  kegiatan  etnis  Tionghoa  di Aceh  dari  masa  ke  masa,  dokumen  sejarah  dan  barang-barang  khas  etnis Tionghoa lainnya. Dengan demikian, pengetahuan masyarakat Kota Banda Aceh tentang  keberadaan  dan  budaya  etnis  Tionghoa  serta  agama  yang  mereka  anut menjadi lebih mendalam dan  meningkat.
Masyarakat  sangat  antusias  datang  menyaksikan  langsung  atraksi Barongsai di mana selama ini masyarakat Kota Banda Aceh hanya menyaksikan atraksi tersebut melalui media televisi atau membaca dari surat kabar.
Antusiasme  masyarakat  terhadap  atraksi  Barongsai  yang  ditampilkan  di Festival Peunayong paling tidak menunjukkan dua hal; pertama, rasa ingin tahu masyarakat Kota Banda Aceh terhadap budaya dari etnis yang berbeda ternyata sangat tinggi. Kedua, masyarakat Kota Banda Aceh membutuh budaya alternatif yang menghibur sebagai wahana hiburan yang selama ini hanya didominasi oleh budaya lokal dan budaya-budaya yang dikonstruksi media massa.
Selain  atraksi  Barongsai,  Festival  Peunayong  juga  menampilkan beberapa  tarian  khas  Aceh  seperti  Tari  Seudati  dan  Tari  Ranup  Lampuan. Peserta  dari  dua  tarian  khas  Aceh  tersebut  tidak  hanya  berasal  dari  etnis  Aceh yang  beragama  Islam,  tapi  juga  melibatkan  etnis  Tionghoa  yang  beragama Kristen dan Budha.
Artinya,  di  tingkat grass  root atau  struktur  masyarakat  paling  bawah, interaksi  interkomunal  sesungguhnya  telah  terjadi  dengan  baik.  Proses  saling memahami dan mencintai budaya lain secara diam-diam telah dimulai. Festival Peunayong merupakan satu bukti dimana masyarakat berbeda agama dan etnis di Kota  Banda  Aceh  tidak  kaku  dalam  memahami  perbedaan.  Mereka  bisa  saling bergandengan  tangan  dalam  memainkan  tarian  Seudati  dan  Ranup  Lampuan. Mereka juga bisa berjingkak dan melompat bersama dalam atraksi Barongsai.
Persoalannya  dukungan  dari  pemerintah  masih  kurang  dan  seringkali persoalan budaya diseret ke wilayah politik. Kasus pelarangan atraksi Barongsai pada  13  Agustus  2012  dalam  rangka  memperingati  7  tahun  perdamaian  Aceh merupakan salah satu contoh dimana wilayah budaya diseret ke wilayah politik keagamaan.
Beberapa  anomali  dan  aroma  politik  dengan  jelas  tercium  ketika  pada awalnya  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Banda  Aceh  memberi  izin  sekaligus mendukung kegiatan memperingati 7 tahun penandatangan MoU Helsinki  yang diadakan  oleh  Jaringan  Masyarakat  Sipil  untuk  Perdamaian  Aceh  (JMSP) dengan  menampilkan  atraksi  Barongsai.  Namun,  ketika  Walikota  dan  Wakil Walikota  berada  di  luar  Banda  Aceh  tiba-tiba  izin  tersebut  dicabut  dan  diganti
dengan  larangan.  Alasannya,  atraksi  Barongsai  bisa  mengganggu  ketenangan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa. 21
Keputusan  pelarangan  atraksi  Barongsai  dalam  rangka  memperingati  7 tahun  MoU  Helsinki  menuai  kritik  masyarakat.  Bahkan  salah  seorang  anggota DPRK  dari  Fraksi  Partai  Aceh,  salah  satu  partai  lokal  terbesar  di  Aceh mengkritik kebijakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banda Aceh tersebut yang melarang  atraksi  Barongsai.  Menurutnya,  seharusnya  Pemerintah  Kota  Banda Aceh  mendukung  aksi  kampanye  damai  yang  dilakukan  masyarakat,  termasuk dari etnis Tionghoa. 22
Larangan  terhadap  atraksi  Barongsai  di  tempat  terbuka  tidak  hanya terjadi pada tahun 2012. Sebelum 2011, pegelaran Barongsai di tempat terbuka tidak pernah mendapat izin dari  Pemerintah Kota Banda Aceh. Atraksi tersebut dinilai bisa mengganggu ketentraman dan kerukunan antar umat beragama.

## Pasar Aceh dan Peunayong; Interaksi sambil Bertransaksi.
Pasar  Peunayong  dan  Pasar  Aceh  merupakan  dua  jembatan  penghubung masyarakat  interkomunal  di  Kota  Banda  Aceh.  Dua  pasar  tersebut  terkenal karena keduanya secara ekonomi dikuasai oleh etnis Tionghoa beragama Budha dan Kristen.
Pasar Peunayong yang terletak di Gampong Peunayong hampir 70 persen dikuasai  oleh  etnis  Tionghoa  beragama  Budha  dan  Kristen.  Sementara  Pasar Aceh  kurang  dari  50  persen  dikuasai  secara  ekonomi  oleh  etnis  Tionghoa beragama Budha dan Kristen.
Interaksi  interkomunal  di  dua  pasar  tersebut  terjadi  sambil  masyarakat bertransaksi.  Dua  kutub  ekonomi  saling  bertemu  dan  membutuhkan  satu  sama lain,  yaitu  di  satu  sisi  penguasaan  atau  ketersediaan  ekonomi  oleh  etnis Tionghoa,  di  sisi  lain  tuntutan  dan  kebutuhan  barang  dan  jasa  oleh  masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam.
Rata-rata  etnis  Tionghoa  yang  menetap  di  Pasar  Peuanyong  dan  Pasar Aceh  bergerak  dalam  bidang  usaha  perdagangan  dan  jasa  perbengkelan khususnya  menjual  spare  part  kendaraan  bermotor,  barang-barang  elektronik, usaha  penginapan,  dan  jasa  perbengkelan.  Sementara  jenis  usaha  lain  seperti rumah  makan,  warung  kopi,  toko  pakaian,  barang  pecah  belah,  toko  swalayan, tidak  dikuasai  secara  dominan  oleh  etnis  Tionghoa.  Dengan  kata  lain, penguasaan  jenis  perdagangan  tersebut  lebih  berimbang.  Bahkan  warung  kopi, rumah makan dan pakain orang dewasa lebih dominan dikuasai oleh masyarakat
21 Wawancara dengan Kho Khie Siong, Ketua Hakka Banda  Aceh pada 8 Agustus 2012 di depan Dealer Suzuki Peunayong Banda Aceh.
22 “Fraksi  PA  Kritisi  Larangan  Sekda  Terhadap  Pelaksanaan  Kampanye  Perdamaian”,  Harian Serambi  Indonesia,  Edisi  Senin  13  Agustus  2012.  Baca  juga  “  Pemko  Banda  Aceh  Larang Pertunjukan  Barongsai,  diunduh  di    http://www.acehkita.com/berita/pemko-banda-aceh-larang- barongsai/ 12/08/2012. Diakses 23 September 2012.
Aceh.  Jenis  usaha  tersebut  barangkali  bisa  dipahami  karena  terkait  dengan budaya masyarakat Aceh.
Pasar  adalah  wilayah  netral  dimana  semua  orang  dari  berbagai  latar belakang etnis dan agama bisa datang dan bertransaski secara terbukan.

## Interaksi tanpa Ruang Publik
Ruang  terbuka  dan  ruang  publik  di  Kota  Banda  Aceh  jumlahnya  masih sangat  terbatas.  Ruang  terbuka  seperti  taman  bermain  anak  atau play  ground , taman  bacaan,  taman  gampong,  sarana  olah  raga  tingkat  dusun  dan  gampong jumlahnya  hampir  tidak  ada  (lihat  Tabel).  Beberapa  taman  terbuka  seperti Taman  Sari,  Blang  Padang  dan  Taman  Tepi  Krueng  Aceh  lokasinya  agak  jauh dari lokasi dimana masyarakat interkomunal menetap.
Sementara ruang publik, seperti, Museum Tsunami, Kapal PLTD Apung, Museum  Rumah  Aceh,  Geunongan,    Taman  Peutro  Phang,  pengelolaannya masih jauh dari harapan publik. Kegiatan atau pegelaran kegiatan yang bernuasa budaya interkomunal sangat jarang bahkan hampir tidak pernah digelar satu kali dalam  setahun  di  Kota  Banda  Aceh.  Yang  ada  hanya  kegiatan  rutin,  seperti memberi  pelayanan  kepada  pengunjung  termasuk  yang  datang  dari  berbagai daerah untuk untuk melihat isi Museum.
Museum  Tsunami  dan  Kapal  Apung  PLTD  dalam  master  plan sebenarnya  menyediakan  ruang  untuk  pertunjukan  seni  dan  budaya  serta pemutaran  film.  Namun  sarana  tersebut  belum  dimanfaatkan  secara  maksimal sebagaimana tertulis dalam master plan. 23
Sistem  pengelola  ruang  publik  seperti  Museum  Tsunami  merupakan salah  satu  masalah  utama.  Pengelolaan  museum yang  berada  di  bawah  struktur Pemerintahan  Kota  membuat  museum  menjadi  sangat  birokratis.  Masyarakat yang  ingin  memanfatakan  museum  untuk  kegiatan  pegelaran  seni  dan  budaya harus  mengurus  izin  berlapis  mulai  dari  bawah  hingga  ke  jenjang  paling  atas. Tidak  jarang  izin  pemakaian  museum  tidak  keluar  menjelang  kegiatan dilaksanakan. 24
Selain pengelolaan, anggaran juga menjadi alasan tidak berkembangnnya  museum.  Anggaran  yang  dialokasikan  untuk  museum  dan ruang  public  lainnya  di  Kota  Banda  Aceh  sangat  terbatas.  Alokasi  anggaran hanya diperuntukkan untuk biaya perawatan gedung, pembelian alat tulis kantor dan  insentif  pegawai.  Sementara  anggaran  program,  persentasenya  sangat rendah.  Akibatnya,  ruang  gerak  pihak  pengelola  menjadi  sangat  terbatas. Keterbatasan  anggaran  terjadi  karena  di  tingkat  elit  atau  di  pihak  pengambil
23 Wawancara  dengan  Fauzan  Santa,  Rektor  Sekolah  Menulis  Dokarim  sekaligus  pegiat Komunitas  Tikar  Pandan,  salah  satu  organisasi  yang  sangat  aktif  dan  kritis  terhadap  persoalan kebudayaan  di  Banda  Aceh.  Wawancara  di  lakukan  pada  10  Agustus  2012  di  Kantor  Tikar Pandan.
24 Wawancara  dengan  Sarjev,  Ketua  Komunitas  The  Krak  pada  11  Agustus  2012  di Kantor The Krak Ulee Kareng.
kebijakan  tidak  memahami  dengan  sungguh  sungguh  hakikat  pentingnya museum bagi masyarakat Kota Banda Aceh. 25
Sumber  daya  pengelola  adalah  masalah  yang  lain.  Para  pihak  yang mengelola  museum  dan  ruang  publik  rata-rata  tidak  memiliki  latar  belakang pendidikan  dan  pengalaman  dalam  bidang  seni  dan  budaya.  Ini  terjadi  karena system  penempatan  pegawai  yang  merujuk  pada  asas  kepentingan,  bukan kebutuhan. Akibatnya mereka yang mengelola museum tidak memahami fungsi museum dengan baik. 26
Partisipasi  masyarakat  dalam  mengembangkan  museum  sebagai  sebuah ruang  public  terbuka  juga  sangat  rendah.  Beberapa  lembaga  masyarakat  seperti Dewan Kebudyaan Aceh Kota Banda Aceh (DKA) yang bergerak dalam bidang kebudayaan  tidak  aktif.  Selain  persoalan  anggaran,  konflik  internal  DKA menjadi penyebab ketidak-aktifan lembaga tersebut. 27
Akibat dari semua itu, museum dan ruang publik yang ada di Kota Banda Aceh hanya dibuka untuk pengunjung yang ingin melihat stand foto-foto korban tsunami.  Padahal  dalam  konteks    membangun  interaksi  interkomunal,  keterse- diaan  sekaligus  pemanfaatan  ruang  terbuka  dan  ruang  publik  seperti  taman bermain, taman kota, tempat rekreasi, sarana olah raga, tempat pertemuan sangat diperlukan.
Pola  tempat  tinggal  dan  jenis  pekerjaan  membuat  waktu  masyarakat untuk  bertemu  sangat  sedikit.  Karena  itu,  keberadaan play  ground ,  taman bacaan,  taman  gampong,  saran  olah  raga  sangat  membantu  proses  interkasi interkomunal di tingkat paling bawah.
Selama  ini  interkasi  interkomunal  di  ruang  terbuka  dan  ruang  public sangat minim. Interaksi lebih banyak terjadi di ruang tertutup dan dalam konteks ekonomi.
Interaksi interkomunal umat beragama di Kota Banda Aceh lebih banyak terjadi  dalam  momen-momen  tertentu  seperti  pada  saat  pesta  perkawinan  salah satu tetangga atau warga satu dusun tempat tinggal, ketika salah satu dari warga meninggal  dunia  atau  sakit,  pada  saat  hari  hari  besar  keagamaan  seperti  Hari Raya Idul Fitri umat Islam atau, Natal bagi umat Kristen.
Ashutosh Varshney menyebutkan bahwa dalam sebuah masyarakat yang heterogen  dari  segi  penganut  agama,  intensitas  interaksi  keseharian  merupakan salah satu variable penting bagi terwujudnya kehidupan  yang rukun dan damai. Namun,  interaksi  keseharaian  tidak  cukup  membantu  mencegah  munculnya potensi ancaman yang datang atau bersumber dari luar.
25 Wawancara  denga  Reza  Fahlevi,    Kepala  Dinas  Parawisata  Aceh  Kota  Banda  Aceh pada 13 Agustus 2012 di Kantor Dinas Parawisata Kota Banda Aceh.
26 Wawancara  dengan  Nab  Bahani  AS,  Budayawan  Kota  Banda  Aceh  pada  11  Agustus 2012 di Warkop Cut Den Beurawe Banda Aceh.
27 Wawancara  dengan  Fauzan  Santa,  Rektor  Sekolah  Menulis  Dokarim  sekaligus  pegiat Komunitas  Tikar  Pandan,  salah  satu  organisasi  yang  sangat  aktif  dan  kritis  terhadap  persoalan kebudayaan di Banda Aceh. Wawancara di lakukan pada 10 Agustus 2012 di Kantor Tikar Pandan
Dengan  kata  lain,  Ashutosh  Varshney  mengatakan  bahwa  interaksi keseharain  masyarakat  interkomunal  bukan  lah  satu-satunya  variabel  yang menentukan  terjaganya  perdamaian  atau  keharmonisan  di  suatu  daerah  yang komposisi penduduknya heterogen. Masih ada beberapa variable lain yang juga turut  menentukan,  bahkan  perannya  jauh  lebih  besar  dibandingkan  variable interaksi keseharian.
Namun  demikian,  interkasi  keseharian  juga  perlu  dilihat  secara mendalam, terutama dari segi pola atau bentuk interaksi. Bagian ini adalah hasil penelitian  yang  menunjukkan  beberapa  pola  interaksi  keseharain  masyarakat interkomunal di Kota Banda Aceh.

## Pola Interaksi Asosiasional
Interaksi  asosiasional yang menjadi kajian penelitian ini adalah interaksi yang  terjadi  pada  tingkat  asosiasi  atau  dalam  sebuah  organisasi  yang  tidak berbasiskan agama atau etnis tertentu seperti Islam atau etnis Aceh.
Dalam  kajian  ini  interaksi  semacam  itu  disebut  interaksi  interkomunal, karena ia menghubungkan komunitas-komunitas antar agama dan etnis sehingga semua  pihak  dengan  latar  belakang  agama  dan  etnis  yang  berbeda  bisa bergabung menjadi pengurus kedalam organisasi tersebut.
Dari  kajian  lapangan  di  Kota  Banda  Aceh,  organisasi  atau  asosiasi interkomunal  sangat  banyak  jumlahnya.  Misalnya  jika  melihat  database organisasi  masyarakat,  profesi,  sosial  dan  kepemudaan  yang  dikeluarkan  oleh Badan Kesbangpollinmas Kota banda Aceh tahun 2000, jumlah organisasi yang bisa dikategorikan interkomunal di Kota Banda Aceh lebih dari 200 organisasi. Jumlah  tersebut  sangat  banyak  untuk  ukuran  Kota  Banda  Aceh  yang  jumlah penduduknya hanya 2998 jiwa. 28
Karena  itu,  kajian  ini  hanya  fokus  pada  beberapa  organisasi  saja  yang dinilai  secara  kelembagaan  dan  kepengurusan  aktif  sekaligus  bisa  menggam- barkan  kiprah  pengurus  berdasarkan  profesinya.  Beberapa  organisasi  yang dilihat adalah dalam bidang pemerintahan, pendidikan dan profesi.

## Interaksi dalam Struktur Organisasi Pemerintahan
Interaksi  interkomunal  atau  interaksi  yang  melibatkan  umat  beragama hanya terjadi di tingkat organisasi pemerintahan gampong. Sementara di tingkat kecamatan dan pemerintahan kota, tidak terjadi interaksi interkomunal. Indikator yang dipakai untuk melihat ada atau tidak adanya interaksi interkomunal dalam sebuah  organisasi  adalah  dengan  memastikan  kepengurusan  di  dalam  struktur organisasi.
Berdasarkan  penelurusan  dan  kajian  lapangan,  ditemukan  bahwa  dari  9 kecamatan  dan  90  gampong  yang  ada  di  Kota  Banda  Aceh,  hanya  Gampong
28 Lihat  Buku  Direktori  Ormas,  OKP,  dan  Organisasi  Profesi  yang  diterbitkan Kesbangpolinmas Provinsi Aceh, 2000.
Peunayong  yang  melibatkan  warga  dari  umat  Budha  kedalam  pengurus organisasi gampong.
Sementara  di  Gampong  Laksana,  interaksi  interkomunal  terjadi  antar etnis, yaitu etnis Tionghoa, Ambon dan etnis Jawa. Namun, semua etnis tersebut beragama Islam.
Pada tingkat kecamatan dan pemerintahan kota malah tidak ada satu pun pengurus  organisasinya  yang  berasal  dari  non  muslim.  Artinya,  seratus  persen pengurus  organisasi  di  tingkat  kecamatan  dan  kota  beragama  Islam  sehingga secara  formal  bisa  dikatakan  bahwa  tidak  terbangun  jaringan  interaksi interkomunal di tingkat kecamatan dan kota di Banda Aceh.
Di  dalam  struktur  pemerintahan  Gampong  Peunayong,  satu  dari  empat kepala  dusun  merupakan  penganut  agama  Budha,  tepatnya  di  Dusun  Merpati. Selain  kepala  dusun,  salah  seorang Tuha  Peut dari  empat  orang  yang  duduk  di dalam struktur Tuha Peut Gampong Peunayong juga beragama Budha.
Berdasarkan  pengamatan  di  lapangan,  keberadaan  penganut  Budha sebagai Kepala Dusun dan Tuha Peut Gampong tidak sekedar formalitas dalam rangka  mengisi  struktur  kepengurusan  gampong  berdasarkan  komposisi penduduk. Sejumlah  peran  sosial  dan  kemanusiaan  dilakukan  dengan  baik  oleh mereka yang beragama Budha.
Misalnya  Aki,  salah  seorang  anggota Tuha  Peut Gampong  Peunayong dari keturunan Tionghoa beragama Budha, dia sangat aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Keterlibatannya dalam kegiatan sosial bahkan tidak hanya di tingkat gampong, tapi juga di tingkat kecamatan dan kota.
Peran  sosial  yang  dimainkan  Aki  di  tingkat  kecamatan  dan  kota  bisa  di lihat  sebagai  upaya  untuk  mengisi  kekosongan  umat  Budha  dalam  struktur kepengurusan  organisasi  pemerintahan  di  tingkat  kecamatan  dan  kota.  Yaitu semacam  peran  jangkar  atau  penghubung  antara  warga  keturunan  Tionghoa dengan  masyarakat  Aceh  di  tingkat  Kecamatan  Kuta  Alam  dan  Kota  Banda Aceh. 29
Akibatnya,  tidak  ada Keuchik di  Kecamatan  Kuta  Alam  yang  tidak mengenal Aki. Begitu juga di Pemerintahan Kota Banda Aceh, Walikota, Wakil Walikota, Sekda serta Kepala Dinas rata-rata mengenal nama Aki. 30
Selain  menjadi  anggota Tuha  Peut Gampong,  Aki  juga  aktif  menjadi pengurus  Hakka,  yaitu  organisasi  tempat  berkumpulnya  suku  Kheh,  salah  satu suku etnis keturunan Tionghoa di Banda Aceh. Karena itu, selain berperan aktif di  dalam  masyarakat  Gampong  Peunayong,  Aki  juga  terlibat  dalam  kegiatan sosial kemanusiaan di bawah payung organisasi Hakka.
29 Wawancara dengan Aki, Ketua Hakka Kota Banda Aceh, pada malam 8 Agustus 2012 di Depan Dealer Suzuki, Peunayong Banda Aceh.
30 Wawancara  dengan  Halik  Saing,  M.  Si,  Keuchik  Gampong  Kota  Baru,  Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, pada 13 Agustus 2012 di Kantor Keuchik Kota Baru.
Namun,  keberadaan  Aki  selaku Tuha  Peut Gampong  dan  Steph  Nawi sebagai  Kepala  Dusun  jumlahnya  tidak  berbanding  lurus  dengan  jumlah gampong  dan  jumlah  umat  non  muslim  yang  ada  di  Kota  Banda  Aceh. Seharusnya,  di  beberapa  daerah  padat  penduduk  non  muslim,  peluang  non muslim  menjadi  kepala  dusun  atau  bahkan  keuchik  sekalipun  harus  tetap  ada, bahkan  bila  perlu  mereka  di  dorong  untuk  maju  mengisi  posisi-posisi  kunci  di semua tingkat tersebut, sehingga interaksi interkomunal berjalan dengan baik.

## Interaksi dalam Organisasi Sekolah
Sekolah  merupakan  salah  satu  organisasi  yang  penting  dilihat  dalam konteks interaksi interkomunal antar umat beragama di Kota Banda Aceh. Selain perannya  yang  strategis  dalam  membangun  karakter  manusia,  sekolah  sebagai organisasi  pendidikan  juga  merupakan  miniatur  dari  potret  masyarakat  itu sendiri.  Artinya,  kualitas  pendidikan  di  tiap-tiap  sekolah  akan  berbanding  lurus dengan  kualitas  masyarakat  itu  sendiri.  Jika  kualitas  sekolahnya  baik,  maka kualitas masyarakatnya pun akan baik.
Karena  itu,  konstruksi  ideal  masyarakat  mulai  dibangun  dari  sekolah, termasuk  bagaimana  para  siswa  belajar  berinteraksi  dengan  kelompok  yang berbeda latar belakang agama, etnis dan budaya. Pegalaman berinteraksi selama di  sekolah  akan  sangat  membantu  para  siswa  dalam  kehidupan  nyata  yang dinamis dan penuh tantangan.
Namun,  sayangnya  kesempatan  untuk  mengalami  proses  interaksi interkomunal  di  sekolah  sangat  terbatas  karena  komposisi  siswa  berdasarkan perbedaan latar belakang agama sangat sedikit di sekolah dalam lingkup wilayah Pemerintahan Kota Banda Aceh.
Dari  empat  sekolah  yang  berhasil  dikumpulkan  datanya,  yaitu  SMA  1, SMA 2, SMA Methodits dan SMA Budhi Dharma, komposisi siswa berdasarkan latar  belakang  agama  sangat  sedikit  jumlahnya,  atau  bisa  dikatakan  tidak berimbang.
Di  SMA  1  misalnya,  hanya  4  orang  siswa  non  muslim  dari  484  jumlah siswa  secara  keseluruhan.  Demikian  juga  dengan  SMA  2,  siswa  non  muslim hanya  4  orang  dari  total  680  siswa.  Sementara  itu,  di  sekolah  SMA  Methodits terjadi  sebaliknya,  jumlah  siswa  muslim  hanya  2  orang  dari    130  jumlah  siswa secara  keseluruhan.  Begitu  juga  di  SMA  Budhi  Dharma,siswa  muslim  hanya  2 orang dari 75 orang total siswa.
Dengan komposisi siswa seperti itu, maka sulit bagi siswa di Kota Banda Aceh  belajar  bagaimana  berinterkasi  antar  teman  beda  agama.  Apalagi,  pihak sekolah  juga  tidak  pernah  menyediakan  kegiatan  alternatif  seperti  festival kebudayaan, kunjungan ke rumah ibadah antar umat beragama atau mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama atau dialog multikultur.
Kegiatan-kegiatan  seperti  itu  sebenarnya  sangat  membantu  siswa memahami perbedaan dan keberagaman di lingkungannya, meskipun komposisi siswa di sekolahnya bersifat homogen.
Dari  empat  sekolah  yang  dikumpulkan  datanya,  tidak  ada  satupun sekolah  yang  menjadikan  kegiatan  bernuansa  lintas  agama  sebagai  bagian  dari kegiatan  ekstrakurikuler.  Kebanyakan  kegiatan  ektrakurikuler  di  empat sekolah itu  justru  diisi  dengan  kegiatan  akademik  seperti  matrikulasi  pelajaran  yang dilombakan  di  Olimpiade  atau  pelajaran  yang  akan  dihadapi  di  Ujian  Nasional (UN).  Selain  itu,  penguatan  pengetahuan  agama  juga  dimasukkan  ke  dalam kegiatan ektrakurikuler.
Akibatnya,  ruang  interaksi  interkomunal  siswa  antara  umat  beragama menjadi sangat terbatas, karena semua kegiatan diisi dengan kegiatan penunjang akademik  yang  diadakan  di  sekolah.  Seharusnya,  waktu  senggang  di  sore  hari bisa  dimanfaatkan  oleh  siswa  untuk  berinteraksi  dengan  kawan-kawan  satu dusun  atau  satu  kampung  yang  berbeda  latar  belakang  agama.  Namun kesempatan tersebut hilang  akibat terlalu padatnya kegiatan di sekolah.
Interaksi interkomunal antar umat beragama sedikit lebih baik pada level guru.  Indikasi ini bisa dilihat dari komposisi guru, terutama di SMA Methodist dan SMA Budhi Dharma. Jumlah guru di SMA Methodist semuanya berjumlah 26  orang,  dengan  rincian  19  orang  beragama  Islam  dan  7  diantaranya  non muslim. Sedangkan di SMA Budhi Dharma, guru secara keseluruhan berjumlah 17 orang, dengan rincian 14 orang muslim dan 3 orang beragama non muslim.
Komposisi guru seperti  dirincikan di atas bisa menjelaskan bahwa SMA di  bawah  yayasan  yang  dikelola  nonmuslim  seperti  Methodist  dan  Budhi Dharma  jauh  lebih  terbuka  terhadap  guru  dari  agama  berbeda  dibandingkan dengan SMA lain yang ada di Kota Banda Aceh. SMA 1 dan SMA 2 misalnya, semua guru beragama Islam.
Sikap  terbuka  sekolah  non  muslim  menerima  guru  yang  berasal  dari kalangan  muslim  hingga  saat  ini  belum  pernah  menuai  masalah.  Baik  masalah tersebut terjadi antara guru dengan guru, guru dengan siswa atau sesama siswa. Keharmonisan antar agama di sekolah non muslim tersebut menunjukkan bahwa tidak ada ancaman jika di tiap-tiap sekolah rekrutmen guru dan siswa dilakukan secara  terbuka,  tanpa  memandang  latar  belakang  agama.  Malah  keberagaman siswa dan guru tersebut dapat memperkuat kohesi sosial masyarakat.

## Interaksi dalam Organisasi Profesi dan Politik
Organisasi  profesi  seperti  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI),  Persatuan Advokat  Indonesi  (Peradi),  Himpunan  Pengusaha  Muda  Indonesia  (HIPMI), Persatuan  Wartawan  Indonesia  (PWI),  Persatuan  Guru  Republik  Indonesia (PGRI)  dan  masih  banyak  yang  lainnya  merupakan  organisasi-organisasi  pilar dalam  konteks  membangun  jaringan  interaksi  interkomunal  antar  umat beragama.
Keberadaan  organisasi  profesi  tersebut  sangat  penting,  tidak  saja  dalam konteks  pengembangan  profesi  dan  karir,  tapi  juga  dalam  rangka  memperkuat basis sosial keberagaman masyarakat, termasuk dalam hal agama.
Kota  Banda  Aceh  termasuk  daerah  yang  memiliki  cukup  banyak organisasi  profesi.  Statusnya  sebagai  ibu  kota  provinsi  merupakan  salah  satu faktor keberadaan organisasi tersebut di Banda Aceh. Namun, banyaknya jumlah organisasi  profesi  tidak  dibarengi  dengan  komposisi  ideal  pengurus  dari  segi agama.
Beberapa organisasi profesi yang berhasil dikumpulkan datanya dari sisi komposisi  pengurus  berdasarkan  agama  adalah  IDI,  HIPMI,  PWI  dan  PGRI. Dan  dari  semua  organisasi  tersebut  ditemukan  informasi  bahwa,  tidak  satupun pengurusnya  berasal  dari  non  muslim.  Artinya,  semua  pengurus  organisasi profesi tersebut beragama Islam.
Demikian  juga  dengan  organisasi  yang  membawa  misi  kemanusiaan seperti  Palang  Merah  Indonesia  (PMI),  Radio  Antar  Penduduk  Indonesia (RAPI),  dan  Satuan  Siaga  Bencana  (TAGANA),  semua  pengurusnya  beragama Islam.
Organisasi kepemudaan seperti KNPI dan organiasi tempat berhimpunnya seniman seperti Dewan Kesenian Aceh (DKA) pengurusnya juga seragam dari kalangan muslim.
Dari  uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  interaksi  asosiasional  inter- komunal antar umat beragama di Kota Banda Aceh sangat rendah.

## Kesimpulan
Pola  interaksi  interkomunal  umat  beragama  di  Kota  Banda  Aceh  lebih sering  terjadi  dalam  bentuk  keseharian  dibanding  asosiasional.  Bentuk interaksi keseharian sebagaimana telah diuraikan dalam bab pembahasan hasil penelitian  adalah  interaksi  yang  terjadi  dalam  bentuk  sehari-hari  di  tingkat gampong atau  dusun  seperti  saling  berkunjung  pada  hari-hari  besar  agama, saling berkunjung ketika salah satu keluarga tetangga berbeda agama dan etnis ditimpa  musibah,  sakit  atau  meninggal  dunia,  dan  menghadiri  pesta perkawinan.  Kegiatan  sehari-hari  seperti  itu  relatif  sering  terjadi  pada  tingkat gampong bahkan  dusun  sehingga  dengan  pola  interaksi  seperti  itu  hubungan warga  interkomunal  baik  berbeda  keyakinan  maupun  berbeda  etnis berlangsung dengan sangat baik.
Namun,  interaksi  yang  bersifat  asosional  atau  berbasis  organisasi,  baik organisasi  profesi,  sosial  dan  politik,  persentasenya  sangat  sedikit  bahkan hampir tidak ditemukan di Kota Banda Aceh.
Dari  data  yang  berhasil  dikumpulkan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa tidak  ada  organisasi  profesi  dan  kemanusiaan  di  Kota  Banda  Aceh  yang pengurusnya berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Dengan kata lain, rata-rata  pengurus  asosiasi  atau  organisasi  profesi  seperti  Ikatan  Dokter
Indonesia  (IDI),  Persatuan  Guru  Republik  Indonesia  (PGRI),  Himpunan Pengusaha  Muda  Indonesia  (HIPMI)  semuanya  berasal  dari  penganut  agama Islam.
Demikian  juga  dengan  organisasi  sosial  seperti  Palang  Merah  Indonesia (PMI),  Radio  Antar  Penduduk  Indonesia  (RAPI),  Komite  Nasional  Pemuda Indonesia (KNPI) rata-rata pengurusnya beragama Islam dan beretniskan Aceh.
Ketimpangan pola interaksi seperti ini menyebabkan hubungan di tingkat kelas menengah dan elit tidak berjalan dengan baik. Akibatnya basis pendukung atau suprastruktur perdamaian dan keharmonisan beragama di Kota Banda Aceh menjadi rapuh.
Sikap  curiga  atau  tidak  percaya  terutama  berkaitan  dengan  isu-isu keagamaan sangat mudah muncul di tingkat kelas menengah dan elit. Mobilisasi massa dari luar gampong atau dusun dalam beberapa kasus seperti amuk massa dan  pengrusakan  ruko  di  Peunanyong  yang  diduga  digunakan  sebagai  rumah ibadah  merupakan  contoh  kasus  dimana  keharmonisan  warga  tidak  cukup menjadi penghalang bagi masuknya kelompok luar.
Ikatan  kewargaan  sehari-hari  yang  telah  terjalin  dengan  baik  di  tingkat gampong dan dusun memang memadai untuk memelihara kedamaian di tingkat gampong  dan  dusun,  namun  umumnya  gagal  untuk  mencegah  terjadinya kekerasan  secara  lebih  luas.  Karena  itu,  ikatan  kewargaan  dalam  bentuk asosiasi-asosiasi  yang  teringtegrasi  dengan  penganut  agama  berbeda  menjadi lebih bernilai dari pada ikatan keseharian.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat    Ashutosh  Varshney  yang  menyebutkan bahwa  interaksi  keseharain  masyarakat  interkomunal  bukan  lah  satu-satunya variabel  yang  menentukan  terjaganya  perdamaian  atau  keharmonisan  di  suatu daerah  yang  komposisi  penduduknya  heterogen.  Masih  ada  beberapa  variable lain  yang  juga  turut  menentukan,  bahkan  perannya  jauh  lebih  besar dibandingkan variable interaksi keseharian.
Penelitian ini dari awal telah dipertegas tidak mencakup asosiasi-asosiasi intra komunal atau intra etnis. Hal ini bukan berarti asosiasi-asosiasi semacam itu sama  sekali  tidak  berguna  dalam  melihat  perdamaian  di  suatu  wilayah, melainkan  bahwa  mereka  tidak  terbukti  berguna  bagi  kepentingan  kedamaian etnis atau komunal.
Ringkasnya,  untuk  kedamaian  komunal,  ikatan  kewargaan  interkomunal lebih  baik  daripada  tidak  ada  ikatan  atau  hanya  ada  ikatan  intrakomunal;  dan dalam  katagori  yang  pertama,  sejalan  dengan  meningkatnya  ukuran  lokalitas, ikatan  asosiaonal  lebih  baik  dari  pada  ikatan  keseharian.  Faktor  penentu  utama kedamaian  adalah  kehidupan  kewargaan  interkomunal,  bukan  kehidupan kewargaan itu sendiri.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abu-Nimer,  Mohammed. Kekerasan  dan  Bina  Damai  Dalam  Islam:  Teori  dan Praktek , Jakarta: Alvabet, 2010.
Beuken,  Wim  dan  Karl-Josef  Kuschel,  et  al. Agama  Sebagai  Sumber Kekerasan? Yogyarkat: Pustaka Pelajar, 2003.
Fisher,  Simon  dkk. Mengelola  Konflik:  Ketrampilan  dan  Strategi  untuk Bertindak , Jakarta: The British Coucil, 2000.
Hassan,  Riaz. Keragaman  Iman:  Studi  Komparatif  Masyarakt  Muslim ,  Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
Klinken, Gerry van, Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia , Jakarta: KITLV dan Yaysan Obor Indonesia, 2007.
Koentjaraningrat, Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat ,  Jakarta:  Gramedia, 1991.
Mudzhar,  Atho,  Dr.  H.  M. Pendekatan  Studi  Islam  dalam  Teori  dan  Praktek , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
Nusa Bakti, Ikrar. (Peny). Beranda Perdamaian, Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki , Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008.
Panggabean,  Rizal  dan  Ihsan  Ali-Fauzi, Merawat  Kebersamaan  Polisi, Kebebasan  Beragama  dan  Perdamaian ,  Jakarta:  Yayasan  Wakaf Paramadina, 2011 .
Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin. Teori Konflik Sosial , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Rozi,  Syafuan  dkk. Kekerasan  Komunal:  Anatomi  dan  Resolusi  Konflik  di Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Romdon,  Drs,  MA, Metodologi  Ilmu  Perbandingan  Agama  Suatu  Pengantar Awal , Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar , Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
Troll,  Cristian  W. Muslim  Bertanya  Kristen  Menjawab ,  Jakarta:  Elex  Media Komputindo Kompas Gramedia, 2011.
Varshney,  Ashutosh. Konflik  Etnis  dan  Peran  Masyarakat  Sipil  Pengalaman India , Jakarta: Balitbang Departemen Agama RI, 2009.
Vredenbregt,  Jacob  . Pengantar  Metodologi  untuk  Ilmu-Ilmu  Emperis ,  Jakarta: PT Gramedia, 1985.
Wink,  Walter. Damai  adalah  Satu-Satunya  Jalan:  Kumpulan  Tulisan  tentang Nir-Kekerasan  dari  Fellowship  of  Reconcilliation ,  Jakarta:  Gunung Mulia, 2009.