INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3851-3861 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar  Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Tebing Tinggi
Reihan Aliyah Tarigan 1 ✉ , Sri Fitria Jayusman 2
Ekonomi dan Akutansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, Indonesia
Email: reihanaliyahtarigan@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengetahuan masyarakat, sanksi dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Tebing Tinggi. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi penelitian ini adalah Wajib pajak kendaraan bermotor di Tebing Tinggi. Metode pemilihan sampel menggunakan rumus slovin, jumlah sampel yang digunakan adalah 100 data sampel. Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.  Metode  analisis  data  menggunakan  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sedangkan  akuntabilitas  pelayanan  publik berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Kemudian  terdapat  pengaruh  pengetahuan masyarakat, sanksi dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci : Pengetahuan Masyarakat, Sanksi, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Kepatuhan Wajib Pajak

## Abstract
This  research  aims  to  determine  and  analyze  the  influence  of  public  knowledge,  sanctions  and accountability of public services on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes in the Tebing Tinggi City Samsat. The type of research in this research is quantitative with an associative approach. The  population  of  this  research  is  motor  vehicle  taxpayers  in  Tebing  Tinggi.  The  sample  selection method uses the Slovin formula, the number of samples used is 100 sample data. Before conducting research,  the  instrument  is  first  tested  with  validity  and  reliability  tests.  Analysis  prerequisite  tests include normality test, linearity test, multicollinearity test and heteroscedasticity test. The data analysis method uses multiple linear regression. The results of the research show that public knowledge has a significant  effect  on  taxpayer  compliance,  sanctions  have  an  effect  on  taxpayer  compliance,  while public service accountability has a significant effect on taxpayer compliance. Then there is the influence of public knowledge, sanctions and accountability of public services on taxpayer compliance.
Keywords: Public Knowledge, Sanctions, Public Service Accountability, Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  2009  pada  Pasal  1  ayat  1  Pajak  adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat”. Dan pada (Undang -Undang Nomor 7 Pasal 2 Tahun 2021) Setiap Wajib Pajak yang telah  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  objektif  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Adanya  perkembangan  kemajuan  pembangunan  di  segala  bidang,  pemerintah tentunya membutuhkan biaya yang  banyak. Indonesia memiliki dua sumber pendapatan negara. Salah satunya yang menjadi sumber penerimaan yang cukup besar dan juga sumber dana penting bagi pembangunan nasional adalah pajak.  Oleh karena itu, Salah satu yang dibutuhkan dan yang paling penting untuk membiayai seluruh kepentingan umum tersebut dalam peranan aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak sehingga segala keperluan pembangunan bisa dibiayai (Saputro et al., 2018). Dalam usaha ini masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara sukarela melalui pajak, karena untuk menyokong usaha ini memerlukan biaya yang besar. Salah satu sumber penghasilan pajak daerah yaitu berasal dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak penerimaan yang cukup
tinggi untuk pendapatan daerah (Arfamaini & Susanto, 2021). Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi  dari  penerimaan  PKB  melalui  berbagai  upaya  yang  mampu  meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, Salah satunya adalah dengan meningkatkan kepatuhan Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Untuk  membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Seiring dengan  banyaknya  kendaraan  bermotor  yang  beredar,  pajak  dari  kendaraan  bermotor diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tinggi. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota tebing tinggi sebagai berikut.
Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tercatat Di Kantor Samsat Kota Tebing Tinggi Tahun Roda Empat   Roda Dua   Jumlah Persentase(%) 2018 455 6483 6938 12% 2019 605 7705 8310 15% 2020 829 9091 9920 18% 2021 5654 25360 31014 55% Jumlah (%) 56182 100% Sumber: SAMSAT Kota Tebing Tinggi, 2018-2021
Berdasarkan  Tabel  1.1  Menunjukan  jumlah  kendaraan  bermotor  yang  tercatat  di kantor Samsat Kota Tebing Tinggi dari tahun 2018-2021 mengalami peningkatan sebanyak 12% di tahun 2018, 15% ditahun 2019,
18% di tahun 2020 dan meningkat tinggi di tahun 2021 yaitu sebanyak 55%. Menurut (putra & Jati, 2017)  jumlah kendaraan yang meningkat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu daya beli masyarakat yang tinggi, kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi yang semakin meningkat, dan kemudahan untuk membeli kendaraan bermotor.
Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, maka bertambah juga jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tebing Tinggi. Sehingga diharapkan pemerintah mampu meningkatkan penerimaan  daerahnya.   Kepatuhan Pajak ( tax-compliance) dapat didefenisikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya. Akan  tetapi,  negara  masih  memiliki kendala dalam pemungutan pajak sebab masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan
kewajiban membayar pajak, terlihat dari sedikitnya wajib pajak Kendaraan Bermotor yang membayar di Kota Tebing Tinggi.
Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Membayar Pada SAMSAT Kota Tebing Tinggi
Tahun 2017-2021 Tahun Wajib Pajak Kendaraan Terdaftar Wajib Pajak Kendaraan Yang Membayar Persentas e (%) 2018 6938 50 1% 2019 8310 74 1% 2020 9920 162 16% 2021 31014 26203 84% Jumla h 56182 26489 102% Sumber: SAMSAT Kota Tebing Tinggi 2017-2021
Tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase tingkat membayar WP pajak  Kendaraan Bermotor  di  SAMSAT  Kota  Tebing  Tinggi  pada  tahun  2018-2021  ratarata  26%  yang membayar  pajak  kendaraan  dan  cenderung  rendah  dari  target  yang  ditetapkan  badan SAMSAT Tebing Tinggi yaitu sebanyak 100% dari 41 miliar dalam setahun, sehingga sanksi pajak dibuat agar wajib pajak mematuhi peraturan untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu.  Fenomena  yang terlihat  pada  pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Tebing Tinggi menunjukan masih banyak masyarakat yang memiliki tunggakan yang belum dibayarkan oleh wajib pajak Kendaraan Bermotor. Menurut (Mardiasmo, 2016)
Hambatan terhadap pemungutan pajak terjadi karena  perlawanan pasif masyarakat dan perlawanan aktif masyarakat, dimana Perlawanan pasif berasal dari inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan-hambatan  tersebut  berasal  dari  struktur  ekonomi,  perkembangan  moral  dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Sedangkan perlawanan aktif terjadi atas  nisiatif yang berasal dari wajib pajak itu sendiri, hal ini merupakan usaha dan perbuatan  yang  secara  langsung  ditujukan  terhadap  fiscus  dan  bertujuan  untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib antara lain pengetahuan Wajib pajak tentang pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik. Beberapa hasil
penelitian  relavan  tentang  kepatuhan  pembayaran  pajak  yang  bisa  dipengaruhi  oleh pengetahuan perpajakan adalah perolehan penelitian dari (Arfamaini & Susanto, 2021) yang menyatakan bahwa faktor pengetahuan wajib pajak yang baik perihal peraturan pajak, dapat berdampak pada kepatuhan membayar pajak.
Pengetahuan tentang perpajakan sangat penting, dan sebaiknya dimiliki oleh setiap wajib pajak kendaraan sehingga lebih memudahkan wajib pajak kendaraan untuk membayar pajak dengan tepat, apabila wajib pajak telah mendapatkan pengetahuan yang cukup baik mengenai pajak, maka perpajakan juga akan meningkat.

## Identifikasi Masalah
Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang sebelumnya ialah sebagai berikut:
1. Kepatuhan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  masih  belum memenuhi  target  yang  diteiapkan  badan  SAMSAT  Tebing  Tinggi,  dilihat  dari  yang membayar  wajib  pajak  kendaraan  hanya  mencapai  26%  di  tahun  2018-2021  dari targetnya 100%.
2. Kurangnya kepatuhan wajib   pajak   dalam  membayar pajak dikawatirkan dapat menjadi kendala perkembangan pembangunan.
3. Sanksi pajak sangat diperlukan dalam Perpajakan.
4. Beberapa  faktor  yang  berupa  pengetahuan  mengenai  pajak,  sanksi  perpajakan,  dan akuntansi  pelayanan  publik  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. (Sugiyono, 2016) Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada  filsafat  positivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau  sampel  tertentu, pengumpulan  data  menggunakan  instrumen  penelitian,  analisis  data  bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

## Sampel Penelitian
Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi tersebut (Sugiyono,2018). Pada teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah Probability sampling dengan menggunakan Simpel Random Sampling (Teknik acak sederhana). Jumlah presentase ketidaktelitian karena adanya sebuah kesalahan pada saat pengambilan sampel
dapat ditolerir sebanyak 10% dan pengambilan data pada sampelnya yaitu  orang-orang yang  ditemui  dan  diwawancarai  oleh  peneliti  secara  acak  (random)  dilokasi  penelitian dengan  jumlah  sebanyak  100  orang.  Untuk  menentukan  ukuran  sampel  menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:
N
n=
1+N.e²
Keterangan : n : Ukuran Sampel  N : Ukuran Populasi  e² : Eror Tolerance 31.014 n= =99,67
1+31.014.(0,1)²
Dibulatkan menjadi 100 sampel,
Tabel 1.4 Sampel Kecamatan No Kecamatan Jumlah Sampel 1 Bajenis 20 2 Padang Hilir 20 3 Padang Hulu 20 4 Rambutan 20 5 Tebing Tinggi Kota 20 Jumlah 100
Terdapat  5  kecamatan  Kota  Tebing  Tinggi  yaitu  Bajenis,  Padang  Hilir,  Padang  hulu, Rambutan, dan Tebing Tinggi kota yang masing-masing akan mendapatkan 20 kuesiner.
Menurut perhitungan yang menggunakan rumus Slovin diatas berarti jumlah sampel yang  akan  diambil  dalam  penlitian  ini  yaitu  100  Wajib  Pajak.  Pengambilan  sampel  pada responden adalah dengan membagikan sebuah kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor  yang  sedang  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  di  SAMSAT  Kota  Tebing Tinggi.
Sampel  di  pilih  dengan  beberapa  pertimbangan  kemudahan  dalam  memperoleh data dalam penelitian, sehingga memudahkan dalam menyebarkan kuesionar karena lokasi
yang  dekat  dengan  peneliti.  Sampel    yang  digunakan  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak Kendaraan Tebing Tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum membahas lebih jauh mengenai hasil penelitian ini, terlebih dahulu akan dibahas mengenai gambaran umum dari responden yang berisi tentang jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, lama menjadi wajib pajak, jenis pekerjaan dan kecamatan. Faktor-faktor demografi  tersebut  diharapkan  tidak  menjadi  bias  bagi  penelitian  ini  sehingga  hasil penelitian memberikan regenerasi yang baik.
1. Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.10 Jenis Kelamin Responden NO Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 1 Laki-Laki 53 53 2 Perempuan 47 47 Jumlah 100 100 Sumber Data Primer Yang Diolah 2023
Tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari responden wajib pajak pria lebih banyak dibandingkan dengan perempuan dengan total 53 atau 53 %.
2. Deskriptif Responden Berdasarkan Umur
Tabel 4.11 Umur Responden NO Umur Frekuensi Persentase 1 20-30 Tahun 25 25 2 31-40 Tahun 46 46 3 41-50 Tahun 22 22 4 51-60 Tahun 7 7 Jumlah 100 100 Sumber : Data Primer Yang Diolah 2023
Tabel 4.11 menunjukkan bahwa 25 orang atau 25 % responden didominasi  oleh umur 20 – 30 tahun, 46 orang, 22  % responden didominasi oleh  umur 41 – 50 tahun. 7 orang atau 7 % responden didominasi oleh umur 51 – 60 tahun.
3. Deskriptif Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Tabel 4.12 Pendidikan Terakhir No Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase 1 SMA 79 79 2 Diploma 2 2 3 S1 19 19 Jumlah 100 100 Sumber : Data Primer Yang Diolah 2023
Tabel 4.12 menunjukkan bahwa yang memiliki pendidikan terakhir SMA sebanyak 79 orang atau 79%, yang memiliki pendidikan terakhir diploma sebanyak 2 orang atau 2 %, yang memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 19 orang atau 19 %.
4. Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Tabel 4.13 Jenis Pekerjaan No Jenis Pekerjaan Frekuensi Persentase 1 PNS 7 79 2 Wiraswasta 29 2 3 Pegawai Swasta 13 19 4 Lainnya 51 51 Jumlah 100 100 Sumber : Data Primer Yang Diolah 2023
Tabel 4.13 menunjukkan bahwa yang memiliki pekerjan sebagai PNS sebanyak 7 orang atau 7 %, yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 29 orang atau 29 %, yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta sebanyak 13 orang atau 13 %, yang memiliki pekerjaan lainnya sebanyak 51 orang atau 51 %.
5. Deskriptif Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak
Tabel 4.14 Lama Menjadi Wajib Pajak No Lama Menjadi Wajib Pajak Frekuensi Persentase 1 < 1 Tahun 8 79 2 1-5 Tahun 29 2 3 6-10 Tahun 13 19 4 >10 Tahun 51 51 Jumlah 100 100 Sumber : Data Primer Yang Diolah 2023
Tabel 4.14 menunjukkan bahwa responden yang lama menjadi wajib pajak dibawah 1 tahun sebanyak 8 orang atau 8 %, 1-5 tahun sebanyak 29 orang atau 29 %, 6- 10 tahun sebanyak 13 orang atau 13 %, lebih dari 10 tahun 51 orang atau 51 %.

## 6. Deskriptif Responden Berdasarkan Kecamatan
Tabel 4.15 Kecamatan No Kecamatan Frekuensi Persentase 1 Bajenis 20 20 2 Rambutan 20 20 3 Tebing Tinggi Kota 20 20 4 Padang Hilir 20 20 5 Padang Hulu 20 20 Jumlah 100 100 Sumber : Data Primer Yang Diolah 2023
Tabel  4.15  menunjukkan  bahwa  responden  yang  berasal  dari  kecamatan  Bajenis  l sebanyak 20 orang atau 20 %, yang beasal dari kecamatan Rambutan sebanyak 20 orang atau 20 %, yang berasal dari kecamatan tebing tinggi kota sebanyak 20 orang atau 20 %, yang berasal dari padang hilir sebanyak 20 orang atau 20 %, yang berasal dari kecamatan padang hulu sebanyak 20 orang atau 20 %.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  Kota  Tebing  Tinggi  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1.  Pengetahuan  masyarakat  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tebing Tinggi
2. Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tebing Tinggi
3.  Akuntabilitas  pelayanan  publik  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tebing Tinggi
4.  Secara  simultan  pengetahuan  masyarakat,  sanksi  dan  akuntabilitas  pelayanan  publik berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan bermotor pada Samsat Tebing Tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Darma Putra & Jati. (2017). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  KENDARAAN  BERMOTOR  DI  KANTOR BERSAMA SAMSAT TABANAN. 18, 557 – 586.
Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. Measurement : Jurnal Akuntansi, 13(1), 55. https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833
Anam,  M.  C.,  Andini,  R.,  &  Hartono.  (2018).  PENGARUH  KESADARAN  WAJIB  PAJAK, PELAYANAN  FISKUS  DAN  SANKSI  PAJAK  TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK ORANG  PRIBADI  YANG  MELAKUKAN  KEGIATAN  USAHA  DAN  PEKERJAAN  BEBAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi di KPP Pratama Salatiga) Mohammad. Journal Of Accounting, 4.
Arfamaini, R., & Susanto, A. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara). Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi, 5(1), 12 – 33. http://194.59.165.171/index.php/ECS/article/view/619
Ayunita Nugraheni, D. (2018). Uji Validitas dan Reliabilitas. In Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah
Kependidikan (Vol. 7, Issue 1, pp. 17 – 23). https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/jtjik/article/download/2100/1544
Chayatiningsih,  V.  (2019).  ANALISIS  PENGARUH  KESADAARAN  WAJIB  PAJAK,
PENGETAHUAN  PAJAK,  DAN  AKUNTABILITAS  PEKAYANAN  PUBLIK  TERHADAP KKEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KOTA KEDIRI. Simki-Economic, 10 – 18.
Dewi, I. A. P. P., Yudantara, I. G. A. P., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas
Pelayanan Publik Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Kantor  Samsat  Singaraja.  JIMAT  (Jurnal  Ilmiah
Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, 11(3), 417 – 426.
Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate  dengan Program IBM  SPSS  25 | Library Eka Prasetya. http://perpustakaan.ekaprasetya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1355
Ghozali, I. (2016a). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS.
Ghozali, I. (2016b). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
helio duvaizem, J. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, 12 – 42.
Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis Konsep & Aplikasi.
Umsu Press.
Juwita,  &  Wasif,  S.  K.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak  Tentang  Peraturan
Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak dan Penerapan
E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ( Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan  Bermotor  di  Kantor  Bersama  Samsat  Jakarta  Tim.  Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi Indonesia, 1.
Le, H. T. H., Tuyet, V. T. B., Hanh, C. T. B., & Do, Q. H. (2020). Factors affecting tax compliance among small-and medium-sized enterprises: Evidence from vietnam. Journal of Asian Finance, Economics and Business,
7(7), 209 – 217. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.209
Lestari. (2017). Lestari, Sri. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi  Kasus  di  Wilayah  Kecamatan  Banyudono).  Skripsi  Jurusan  Akuntansi  Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negerin Surakarta. Hal 20 25.
25 – 49.
Lubis, R. H. S. M. S. (2017). The Effect Of Taxation Service Quality, And Taxation Sanctions On Taxpayer Compliance At KPP Pratama Medan Belawan. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 3(1), 61 – 71. https://doi.org/10.31289/jab.v3i1.425
Munawaroh, W. S., & Jayusman, S. F. (2020). Analisis Pengetahuan Perpajakan Di Era New Normal Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Fakultas Ekonomi Umn Aw Medan. Seminar Hasil Penelitian 2020, 369 – 372.
Nurlaela, L., Mulyaningsih, Gumilar, I. R., & Avrianto, A. (2018). Effect of Tax Service Quality and Tax Sanctions Against Vehicle Taxpayer Compliance at the SAMSAT Office of Garut District. Proceeding of International Seminar & Conference on Learning Organization,
310 – 317.