## PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan
Volume 3 Issue 2, October 2023 P-ISSN: 2797-3921, E-ISSN: 2797-3018 DOI: 10.52738/pjk.v3i2.179

## Pancasila, Kesetaraan Gender, dan Perempuan Indonesia

## Didi Soleman
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. E-mail: didi.soleman@ui.ac.id
Abstract : The patriarchal system, which subjugates women and diminishes their roles, remains prevalent. The extreme practice even continues to be observed in various countries, notably Afghanistan and Iran, where even the state actively enacts misogynistic policies. Similarly, within the context of Indonesia, patriarchal cultural norms still hold sway. Within the realm of Social Sciences, feminism emerges as a response to this universal phenomenon, seeking to combat it and establish gender equality. This qualitative research, employing a feminist approach, aims to investigate the progress of gender equality in Indonesia, taking into account the government’s commitment to achieving this objective. Historical studies reveal that during the periods of Dutch and Japanese colonial rule, Indonesian women encountered systematic discrimination and humiliation across all facets of their lives. Nevertheless, a number of women initiated feminist ideas and movements in pursuit of gender equality for Indonesian women. Philosophical examinations of Pancasila shed light on its stance regarding gender equality. The five principles of Pancasila, namely divinity, humanity, unity, democracy, and social justice, ideally endorse equality for all individuals, including Indonesian women. These principles serve as catalysts for the creation of an egalitarian Indonesian society. Considering contemporary conditions, notable progress towards gender equality in Indonesia can be observed when comparing it to the colonial era, particularly following the Reformation of 1998. However, the struggle for achieving gender equality persists, as discrimination against Indonesian women  still  exists  in  social-cultural,  economic,  and  political  domains.  It  is  imperative  for  all  individuals — not  solely women — to actively contribute towards establishing gender equality in Indonesia.
Keywords : Indonesian Women; Pancasila Feminism; Gender Equality; and Patriarchy.
Abstrak: Sistem patriarki yang merendahkan perempuan dan perannya masih berlaku. Praktik ekstremnya masih terjadi di  beberapa  negara,  seperti  Afghanistan  dan  Iran.  Di  kedua  negara  tersebut,  bahkan  negara  memfasilitasi  kebijakan misoginis. Di Indonesia sendiri, budaya patriarki juga masih eksis. Dalam Ilmu Sosial, terdapat feminisme yang berusaha melawan fenomena universal tersebut untuk menciptakan kesetaraan gender. Penelitian kualitatif dengan pendekatan feminisme  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perkembangan  kesetaraan  gender  di  Indonesia  mengingat  komitmen pemerintah  Indonesia  dalam  mencapai  kesetaraan  gender.  Kajian  secara  historis  menunjukkan  bahwa  di  bawah kolonialisme  Belanda  dan  Jepang,  perempuan  Indonesia  mengalami  diskriminasi  dan  perendahan  martabat  dalam segala  aspek  kehidupannya.  Meskipun  demikian,  terdapat  beberapa  perempuan  yang  menginisiasi  pemikiran  dan gerakan feminisme untuk mencapai kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia. Kajian filosofis dengan membahas pandangan Pancasila akan kesetaraan gender memperlihatkan bahwa kelima prinsip Pancasila mendukung keadilan dan kesetaraan  bagi  semua  individu,  termasuk  perempuan  Indonesia.  Prinsip  ke-Tuhan-an,  kemanusian,  persatuan, demokrasi,  dan  keadilan  sosial  secara  ideal  mendorong  penciptaan  bangsa  Indonesia  yang  setara.  Terakhir,  dengan berkaca pada kondisi kontemporer terlihat bahwa terdapat kemajuan positif bagi kesetaraan gender di Indonesia jika dibandingkan  dengan  masa  penjajahan,  terutama  pasca  Reformasi  1998.  Meskipun  demikian,  perjuangan  mencapai kesetaraan  gender  belum  usai.  Masih  terdapat  beberapa  diskriminasi  terhadap  perempuan  Indonesia,  seperti  dalam aspek social-budaya, ekonomi, dan politik. Penting bagi semua pihak — bukan hanya perempuan — untuk menciptakan kesetaraan gender di Indonesia.
Kata Kunci: Perempuan Indonesia; Feminisme Pancasila; Kesetaraan Gender; dan Patriarki.

## 1. Pendahuluan
Terdapat  konsensus  umum  bahwa  sistem  sosial  yang  berlaku  hingga  saat  ini  tidak  memihak kepada  perempuan.  Sebagai  kelompok  dan  individu,  perempuan  mengalami  marginalisasi, diskriminasi,  dan  subordinasi.  Masyarakat  patriarkis  melihat  bahwa  perempuan  berada  di  kelas sosial  sekunder.    Mereka  tidak  dianggap  sebagai  makhluk  yang  setara  dengan  pria.  Fenomena sistematis  ini  jelas  menghambat  perempuan  dalam  berbagai  aspek  kehidupannya.  Facio  (2013)
secara komprehensif mendefinisikan patriarki sebagai pembentukkan/organisasi masyarakat secara mental,  sosial,  spiritual,  ekonomi,  dan  politik  secara  bertahap  melalui  penciptaan,  pelanggengan, dan  penguatan  hubungan  politik  yang  berbasis  pada  jenis  kelamin  oleh  berbagai  institusi  untuk mencapai kesepakatan bahwa perempuan dan nilainya lebih rendah daripada pria. Institusi-institusi tersebut  secara  konsisten  memelihara  struktur  tersebut  melalui  sistem  pengucilan,  penindasan, dan/atau dominasi lainnya, sehingga kebutuhan pria lebih dipentingkan. Sebagai konsekuensinya, perempuan hidup dalam ketidaksetaraan. Bahkan, masyarakat cenderung untuk tidak merekognisi eksistensi  dan  perannya.  Hambatan  sistematis  ini  memiliki  pengaruh  negatif  pada  kehidupan perempuan.
Meskipun demikian, Becker (1999) tidak menyangkal bahwa sistem ini tidak hanya merugikan perempuan saja. Beberapa pria yang hidup tidak sesuai dengan tuntutan patriarki, seperti pria yang tidak mampu menahan emosinya — sedih, menangis, dan terlihat lemah/rapuh — akan direndahkan oleh  masyarakat.  Tetapi,  perempuan  tetaplah  korban  utama  dari  sistem  ini.  Mereka  sering  kali dianggap sebagai makhluk dependen,
lemah, rentan, emosional, dan lain sebagainya. Bahkan, beberapa dari mereka harus menghadapi penghinaan dari candaan seksis hingga pemerkosaan ekstrem.
Secara historis, sistem patriarkis telah hadir sejak dahulu. Salah satu bukti konkret terlihat dalam Revolusi Industri. Proses revolusi telah menciptakan keadaan yang merugikan perempuan dengan melarang  mereka  untuk  bekerja  di  luar  pekerjaan  domestik.  Hanya  pria  yang  dibutuhkan  dalam pekerjaan industri/publik, sedangkan perempuan bekerja di dalam rumah untuk mengurus dapur, anak, dan lain sebagainya. Hambatan ini menyebabkan perempuan menjadi lebih dependen dan lemah  (Anderson  &  Zinser  dalam  Mohajan,  2022).  Hal  ini  tidak  terlepas  dengan  fakta  bahwa pekerjaan  domestik  kurang  dihargai  secara  sosial  dan  tidak  diakui  secara  formal  oleh  negara. Bahkan, perempuan tidak mendapatkan upah untuk pekerjaan tersebut.
Pada masa kontemporer ini pun diskriminasi terhadap perempuan masih langgeng dan terjadi secara universal. Sejak Taliban berkuasa pada 2021, perempuan Afghanistan mengalami hambatan dalam  mengakses  hak  fundamentalnya.    Dengan  justifikasi  hukum  Syariah,  Taliban  mengganti pegawai  perempuan  menjadi  pegawai  pria,  melarang  perempuan  bepergian  tanpa  pendampingan dari kerabat pria, mewajibkan perempuan untuk menutup seluruh tubuhnya ketika di ruang publik, melarang  perempuan  mengakses  pendidikan  dan  ruang  publik  tertentu,  dan  memberikan  sanksi kepada  perempuan  yang  melanggar  regulasi  tersebut  (Leclerc  &  Shreeves,  2023).  Diskriminasi serupa  juga  terjadi  di  Iran.  Salah  satu  peristiwa  yang  menarik  perhatian  publik  adalah  kematian perempuan bernama Mahsa Amini yang ditangkap dan disiksa oleh polisi moralitas Iran karena cara berpakaiannya  dianggap  tidak  sesuai  aturan  (Loft,  2023).  Realitas  tersebut  menunjukkan  bahwa sistem  saat  ini  masih  berusaha  menghambat  kebebasan  perempuan.  Negara  secara  diskriminatif mencoba  untuk  mengatur  urusan  privat  warga  negara  perempuannya  dengan  berbagai  justifikasi. Bahkan, negara tidak segan untuk memberikan sanksi keras bagi perempuan.
Di dalam masyarakat Indonesia, banyak studi menunjukkan bahwa patriarki masih hadir. Salah satunya  adalah  tulisan  Vioni  dan  Liansah  (2023)  yang  menunjukkan  bahwa  pekerjaan  domestik masih diasosiasikan dengan perempuan, sedangkan pria lebih diarahkan untuk pekerjaan publik. Beberapa perempuan Indonesia harus mengurus orang tuanya dan pada saat telah menikah harus selalu  mengurus  rumah,  suami,  dan  anaknya.  Merekalah  yang  diwajibkan  untuk  membersihkan rumah,  memasak,  dan  mengurus  anak  kecilnya.  Terdapat  konsensus  umum  dalam  masyarakat Indonesia  mengenai  peran  gender  yang  telah  berlangsung  berabad-abad.  Konsensus  ini  menjadi sebuah normalitas yang diterima secara tidak sadar oleh anggota masyarakat, bahkan perempuan. Meskipun  pembagian  peran  gender  tersebut  memberikan  dampak  negatif  pada  perempuan  itu sendiri.
Berangkat dari ketidakadilan yang dialami oleh perempuan di seluruh dunia, dalam Ilmu Sosial terdapat studi yang berusaha untuk meresponsnya. Feminisme hadir untuk mendorong kesetaraan
gender bagi perempuan (dan gender lainnya). Sebenarnya, saat ini feminisme memiliki definisi yang beragam.  Pemaknaannya  tergantung  pada  fokus  dari  akademisi  terkait,  sebab  feminisme  telah berkembang  dan  bercabang.  Fiss  (1994)  percaya  bahwa  feminisme  merupakan  seperangkat keyakinan  dan  ide  dari  gerakan  sosial  dan  politik  untuk  mencapai  kesetaraan  gender  bagi perempuan.  Lebih  anyar  lagi,  Mohajan  (2022)  melihat  feminisme  sebagai  gerakan  sosial  yang dimulai  dari  perempuan  dari  berbagai  latar  belakang  untuk  menghapuskan  segala  bentuk penindasan  terhadap  feminitas  dalam  sistem  patriarki.  Feminisme  berusaha  menjelaskan ketidaksetaraan  gender  dan  memastikan  kebebasan  individu  bagi  semua  gender,  terutama perempuan.
Berdasarkan  realitas  dan  kerangka  berpikir  di  atas  yang  memperlihatkan  sistem  patriarki  di berbagai  belahan  dunia,  tulisan  ini  berusaha  untuk  membahas  perkembangan  kesetaraan  gender bagi perempuan Indonesia. Hal ini tidak terlepas dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai  dan  menegakkan  kesetaraan  gender.  Pemerintah  telah  meratifikasi Convention  on  the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), mengeluarkan  Instruksi Presiden  Nomor  9  tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  dalam  Pembangunan  (Inpres PUG), menandatangani Sustainable Development Goals (SDGs) yang di dalamnya terdapat tujuan kesetaraan  gender,  dan  norma-norma  lainnya  (KPPPA,  2017).  Dengan  kerangka  berpikir feminisme, pembahasan akan membahas tiga kajian, yaitu kajian historis yang melihat diskriminasi perempuan Indonesia dan lahirnya feminisme di bawah penjajahan Belanda dan Jepang, selanjutnya kajian secara filosofis dengan membahas posisi Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia dalam memandang kesetaraan gender, dan terakhir kajian realitas dengan melihat keadaan kontemporer perempuan Indonesia. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif terkait dengan perkembangan kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  pada  pengumpulan  dan analisis data menekankan pada kata, pendekatan induktif untuk melihat hubungan antara teori dan penelitian dan melakukan generasi teori, menekankan pada cara individu dalam menafsirkan dunia sosialnya,  dan  melihat  realitas  sosial  yang  secara  konstan  berubah  (Bryman,  2012).  Selanjutnya, Neuman (2014) melihat langkah-langkah penelitian kualitatif adalah menempatkan topik penelitian dalam konteks sosio-historis, menentukan perspektif penelitian, merancang studi, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data, terakhir mempublikasikan penelitian.
Lebih  spesifik  lagi,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  feminisme  yang  berusaha  untuk memberikan  suara  kepada  perempuan  dan  membenarkan  perspektif  penelitian  yang  umumnya dominan berorientasi pada pria (Neuman, 2014). Dengan melakukan studi pustaka, maka data yang digunakan  dalam  penelitian  bersifat  sekunder.  Penulis  akan  merujuk  berbagai  literatur  akademis dan  resmi,  seperti  dokumen  resmi  institusi  internasional  dan  nasional  Indonesia  seperti  undang- undang, buku, artikel jurnal akademis, proceeding conference, dan laman kredibel.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Kajian  Historis:  Diskriminasi  Perempuan  Indonesia  dan  Feminisme  Masa  Kolonialisme Belanda dan Jepang
Dalam  sejarah  manusia,  perempuan  umumnya  selalu  menjadi  pihak  yang  dirugikan  dan direndahkan secara sosial. Mereka tidak mendapatkan penghargaan yang sama seperti yang pria dapatkan. Fenomena ini terjadi secara universal dan turun temurun hingga saat ini. Pada masa kolonialisme  Belanda  dan  Jepang  di  Indonesia  pun,  perempuan  Indonesia  mendapatkan perlakuan yang membebani dan merendahkan derajat mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada  masa  itu,  perempuan  Indonesia  setidaknya  memiliki  dua  identitas  interseksional  yang
merugikan  mereka.  Pertama,  mereka  adalah  perempuan  yang  dalam  masyarakat  patriarki merupakan  manusia  kelas  kedua.  Kedua,  mereka  adalah  bagian  dari  masyarakat yang  dijajah dan  dianggap  rendah  oleh  penjajahnya.  Dalam  bagian  ini,  pembahasan  akan  terkait  dengan perlakuan buruk dari penjajah Belanda dan Jepang terhadap perempuan Indonesia dan proses penyadaran diri perempuan Indonesia akan feminisme dan kesetaraan gender bagi diri mereka sendiri.
Pada zaman dahulu, perempuan Indonesia masih  sangat erat kaitannya dengan pekerjaan domestik.  Masyarakat  Indonesia  masih  sangat  patriarkis,  sehingga  mereka  percaya  bahwa perempuan  pada  akhirnya  akan  bekerja  mengurus  rumah,  suami,  dan  anaknya.  Sedangkan, pekerjaan di luar domestik dikerjakan oleh pria. Hal ini tidak terlepas dengan kuatnya sistem feodal pada saat itu yang menciptakan stratifikasi sosial di berbagai aspek. Tulisan Salamah dan Seprina  (2022)  yang  mendeskripsikan  keadaan  perempuan  di  Kerinci  juga  mengamini pernyataan  ini.  Perempuan  di  Kerinci  memiliki  pekerjaan  sebagai  ibu  rumah  tangga.  Dalam masyarakat Kerinci, perempuan merupakan makhluk yang tunduk kepada perintah orang tua dan suami. Dalam kegiatan sosial pun, pria memiliki peranan yang lebih dominan. Secara adat, masyarakat  memberikan keistimewaan  kepada  pria.  Kedatangan  penjajah  Belanda  di  Kerinci kemudian mengubah kondisi sosial tersebut. Penjajah Belanda memberikan kesempatan kepada perempuan  Kerinci  untuk  bekerja  di  luar  pekerjaan  domestik,  seperti  menjadi  buruh  tani, pegawai di Kantor Administrasi Belanda, istri di bawah kertas, gundik, pembantu rumah tangga, dan  lain  sebagainya.  Pada  saat  itu  pula,  terdapat  Perkebunan  Kayu  Aro  yang  mayoritas pekerjanya  merupakan  perempuan.  Meskipun  fenomena  ini  terdengar  berkonotasi  positif karena perempuan diberikan kesempatan untuk bekerja di luar ranah domestik, tetapi terdapat ketidakadilan  bagi  mereka.  Dengan  perempuan  Kerinci  tetap  menjadi  ibu  rumah  tangga  dan pekerja  bagi  Belanda,  berarti  mereka  memiliki  beban  ganda  yang  tidak  dialami  oleh  suami mereka.  Lebih  parah  lagi,  menjadi  ibu  rumah  tangga  dengan  segala  beban  yang  ditanggung, perempuan tidak pernah direkognisi dan diberi upah dalam melakukan pekerjaan tersebut.
Praktik merendahkan perempuan di masa kolonialisme Belanda di Indonesia juga terjadi secara  eksplisit  dalam  bentuk  kekerasan  seksual.  Sesuai  dengan  tulisan  Becker  (1999)  yang melihat  bahwa  dalam  masyarakat  patriarkis  perempuan  akan  dianggap  sebagai  objek  seksual pria, praktik memiliki gundik dan nyai dilakukan oleh pria Eropa di Hindia Belanda (Indonesia). Pada zaman dahulu, populasi perempuan Eropa yang tinggal di Hindia Belanda sangat sedikit karena pendatang utama memang didominasi oleh pria dan pada masa selanjutnya pemerintah tidak  mensponsori  kembali  perempuan  Belanda  yang  ingin  datang,  sehingga  populasi didominasi oleh pria. Gundik merupakan istilah yang merujuk pada perempuan yang dijadikan sebagai  budak  dalam  rumah  tangga  Eropa  untuk  melakukan  berbagai  pekerjaan,  seperti mengurus rumah dan memenuhi hasrat seksual pemiliknya. Mereka tinggal bersama dalam satu rumah.  Sedangkan,  nyai  merupakan  perempuan  yang  memiliki  pekerjaan  yang  sama  seperti gundik,  tetapi  mereka  hanya  dipelihara  oleh  pejabat  kolonial  dan  swasta  Belanda  di  daerah perkebunan. Mereka umumnya berasal dari keluarga miskin. Mirip dengan budak, mereka tidak dipandang  secara  terhormat  oleh  majikan  dan  masyarakat  Indonesia  (Hidayani  &  Hardini, 2016).
Dengan  berakhirnya  penjajahan  Belanda  di  Indonesia  pada  tahun  1942  yang  ditandai dengan  menyerahnya  pemerintah  Hindia  Belanda  pada  8  Maret  1942  dalam  sebuah perundingan di Kalijati, bukan berarti perempuan Indonesia bebas dari praktik merendahkan derajat mereka dari para penjajah. Penjajah Jepang melakukan hal yang sama atau bahkan lebih kejam bagi beberapa korban. Penjajah Jepang yang dari asal negaranya sangat dipengaruhi oleh sistem  pranata  masyarakatnya (le),  yaitu  sistem  yang  sangat  hierarkis  dan  melihat  perempuan sebagai bawahan pria bertemu dengan sistem feodal Indonesia yang menyebabkan stratifikasi sosial, melihat perempuan hanya sebagai objek. Meskipun terdapat larangan bagi tentara untuk
melakukan  pemerkosaan,  tetapi  terdapat  normalisasi  akan  kekerasan  seksual  yang  dilakukan oleh  tentaranya  di  wilayah  jajahan,  termasuk  di  Indonesia.  Bahkan,  pemerintah  Jepang  juga mengetahui bahwa praktik tersebut langgeng terjadi (Rahma, Suswandari, & Naredi, 2020).
Salah satu bentuk objektifikasi tubuh perempuan oleh penjajah Jepang adalah perbudakan seks yang dilakukan secara terorganisasi dan terencana. Pemerintah menyadari bahwa tentaranya membutuhkan perempuan penghibur untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan seksual. Mayoritas perempuan yang menjadi budak seks diambil secara paksa dari keluarganya dan mereka digolongkan berdasarkan kecantikannya. Perwira dan prajurit akan mendapatkan perempuan  yang  berbeda  (Departemen  Sejarah  UGM,  2017).  Bentuk  perbudakan  tersebut tercermin dalam Jugun Ianfu, sebuah pekerjaan paksa yang dilakukan oleh banyak perempuan Indonesia  untuk  memenuhi  kebutuhan  seksual  tentara  Jepang.  Mereka  akan  dianiaya  jika mereka menolak untuk melayani tentara Jepang secara seksual. Bahkan, proses kekerasan fisik tersebut terjadi secara menyeluruh dari proses perekrutan hingga saat mereka melayani tentara Jepang  ketika  berhubungan  seksual.  Fakta  ini  berdasarkan  pada  testimoni  dari  para  mantan Jugun Ianfu di Jawa Barat (Rahma dkk., 2020).
Terlihat jelas bahwa praktik patriarki terjadi secara ekstrem terhadap perempuan Indonesia dalam masa kolonialisme, khususnya bagi mereka yang berasal dari kelompok kelas menengah ke  bawah  yang  secara  ekonomi  sangat  lemah.  Meskipun  demikian,  selama  masa  tersebut terdapat pula bibit-bit feminisme yang terwujud dalam berbagai pergerakan perempuan untuk mendorong kesetaraan gender. Perempuan dari berbagai penjuru Indonesia bercita-cita untuk memberikan semua perempuan akses  pendidikan, memberantas segala jenis pernikahan  dini dan poligami, memberikan perempuan akses ke ruang publik dan pekerjaan yang layak dengan gaji  yang  sama  seperti  pria,  menghapuskan  prostitusi,  dan  memberikan  pendidikan  seks (Hapsari, Utami, Wijaya, & Rahmawati, 2020).
Ketika  berbicara  mengenai  kesetaraan  gender,  masyarakat  Indonesia  kemungkinan  besar akan mengasosiasikannya dengan Raden Ajeng Kartini. Perempuan Jawa tersebut merupakan ikon utama perempuan Indonesia dalam mendorong emansipasi perempuan. Bahkan, beliau diakui  sebagai  Pahlawan  Nasional  dan  hari  lahirnya  diperingati  setiap  tahunnya  oleh  bangsa Indonesia.  R.A.  Kartini  memang  berasal  dari  kelompok  atas,  tetapi  beliau  peduli  akan  nasib semua perempuan Indonesia. Pada tahun 1903, beliau bersama dengan dua orang saudaranya — Kardinah  dan  Sunatri — mengajar  tujuh  gadis  agar  dapat  membaca,  menulis,  menggambar, melakukan pekerjaan tangan perempuan dan memasak di Pendopo Kabupaten Jepara. Mereka bercita-cita  agar  anak-anak  perempuan  tersebut  dapat  mengakses  pendidikan,  memiliki  jiwa bebas, dan menjadi calon ibu yang baik (Ohorella, Sutjiatiningsih, & Ibrahim, 1992). R.A. Kartini juga  memberikan  inspirasi  bagi  banyak  perempuan  Indonesia  melalui  surat-suratnya  yang dikompilasikan  menjadi  buku  dengan  judul Door  Duisternis  Tot  Licht  yang  dalam  bahasa Indonesia  menjadi  Habis  Gelap,  Terbitlah  Terang.  Dalam  surat-surat  yang  ditulisnya,  R.A. Kartini  menyadari  bahwa  nilai-nilai  tradisional  pada  saat  itu  secara  sistematis  membuat perempuan tidak berdaya dan bergantung pada pria. Sehingga, beliau menyampaikan beberapa gagasannya, seperti (a) perempuan seharusnya diberikan akses ke pendidikan yang sama seperti pria, sehingga mereka akan memberikan dasar pendidikan yang baik kepada anaknya, (b) semua perempuan  dari  berbagai  kelas  sosial-ekonomi  harus  memiliki  hak  untuk  mencari  nafkahnya sendiri dan memilih jenis pekerjaan yang diinginkan, dan (c) pelarangan akan praktik poligami (Wieringa dalam Arivia & Subono, 2017).
Meskipun  R.A.  Kartini  dianggap  sebagai  ikon  utama  perjuangan  kesetaraan  gender  pada masa  kolonialisme,  tetapi  sebenarnya  masih  terdapat  banyak  perempuan  lainnya  dengan signifikansi yang besar pula. Raden Dewi Sartika juga mendirikan sebuah institusi pendidikan Sekolah Istri atau Sekolah Gadis di Bandung pada 1904. Sama seperti R.A. Kartini, inisiatif ini ditujukan  untuk  memperbaiki  kedudukan  sosial  para  perempuan  dan  memperbaiki
keterampilan  mereka  sebagai  ibu  rumah  tangga.  Bahkan,  alumni  institusi  pendidikan  ini akhirnya  memperluas  akses  pendidikan  bagi  perempuan  dengan  mendirikan  Sekolah  Istri  di berbagai  wilayah,  seperti  Tasikmalaya,  Sumedang,  Cianjur,  Ciamis,  Cicurug,  dan  Padang Panjang.  Selain  itu,  terdapat  pula  organisasi  perempuan  dukungan  Budi  Utomo  yang  berdiri pada  tahun  1912 — Putri  Mardika — yang  bertujuan  untuk  memberikan  pelajaran  kepada perempuan pribumi mengenai berbagai materi dan keberanian untuk berpendapat di publik. Mereka  juga  memiliki  majalah  bulanan  dengan  nama  yang  sama  sebagai  wadah  untuk memperluas informasi mengenai pemberdayaan perempuan di penjuru negeri (Ohorella dkk., 1992).
Organisasi  atau  perkumpulan  perempuan  tidak  hanya  hadir  di  Pulau  Jawa.  Terdapat perkumpulan Kerajinan Amai Setia di Sumatera Barat yang mengajarkan perempuan baca-tulis huruf  Arab  dan  Latin,  memproduksi  kerajinan  tangan,  mengatur  urusan  keluarga,  dan memasarkan  produknya.  Di  Manado  juga  hadir  perkumpulan  Percintaan  Ibu  Kepada  Anak Temurunnya  yang  berfokus  pada  pendidikan  anak.  Selanjutnya,  di  Gorontalo  terdapat De Gorontalosche  Mohammedansche  Vrauwen  Verenigning  dan  Putri  Setia.  Beberapa  gerakan perempuan tersebut berusaha untuk mendifusikan nilai-nilai kesetaraan gender demi keadilan perempuan melalui media massa, sehingga terdapat banyak surat kabar yang dikeluarkan oleh mereka, seperti Putri Mardika, Sunting Melayu, Tjahaja Siang, Istri, Suara Perempuan dan lain sebagainya. Perkembangan perkumpulan perempuan Indonesia terus meningkat sehingga pada tahun  1928  terdapat  sekitar  50-100  perkumpulan.  Hingga  pada  puncaknya  tanggal  22-25 Desember  1928,  perempuan  Indonesia  dapat  menyelenggarakan  Kongres  Wanita  Indonesia untuk  pertama  kalinya.  Mereka  bahkan  juga  berhasil  dalam  memperjuangkan  hak  politik perempuan,  sehingga  pada  tahun  1938  pemerintah  Hindia  Belanda  memberikan  hak  untuk dipilih  bagi  perempuan  Indonesia  sebagai  anggota  Dewan  Kota.  Sayangnya,  progres  di  masa kolonialisme Belanda harus berhenti karena pasca kedatangan Jepang, terdapat pengawasan dan pelarangan yang ketat akan organisasi yang tidak dibentuk oleh  pemerintah Jepang (Ohorella dkk., 1992).

## 3.2 Kajian Filosofis: Pancasila dan Kesetaraan Gender
Penting  untuk  mempertimbangkan  Pancasila  dalam  membahas  kesetaraan  gender  di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dengan fakta bahwa Pancasila memiliki signifikansi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia sejak dahulu hingga saat ini. Pancasila merupakan salah satu sumber  semangat  untuk  mencapai  kemerdekaan  dan  persatuan  bangsa  Indonesia.  Proses perumusannya telah dimulai sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Titik awal lahirnya Pancasila adalah saat sidang BPUPKI yang terjadi pada tanggal 28 Mei 1945 - 1 Juni 1945. Saat itu, anggota sidang membahas mengenai dasar negara Indonesia mengingat kemerdekaan sudah di depan mata. Dengan demikian, terdapat 68 tokoh pergerakan yang hadir di Gedung Chuo Sang  In  untuk  membahasnya  bersama-sama.  Terdapat  tiga  tokoh  yang  menyampaikan pemikirannya  mengenai  dasar  negara,  yaitu  Mr.  Muhammad  Yamin,  Dr.  Soepomo,  dan  Ir. Soekarno. Tetapi, pada sidang tersebut belum terdapat konsensus, hingga akhirnya bentuk akhir Pancasila  baru  hadir  pada  tanggal  18  Agustus  1945  setelah  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia  berhasil  mencapai  kata  mufakat  setelah  terdapat  beberapa  perdebatan  (Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, 2017). Dengan demikian, Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber dari peraturan perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia.    Selain  itu,  Pancasila  juga  menjadi  ideologi  dan filosofi bangsa. Ketika dilihat sebagai ideologi, Pancasila merupakan cara pandang negara dan bangsa secara politik. Sebagai filosofi  bangsa, maka Pancasila merupakan kompas moral dari masing-masing warga negara Indonesia dalam kehidupan sosialnya (Sulardi & Wardoyo dalam Wulandari, Wijayanto, & Loso, 2022).
Terkait dengan kesetaraan gender, semua sila Pancasila memiliki korelasi yang erat. Ide-ide utama Pancasila saling terkait satu sama lain. Sumber Pancasila adalah kebudayaan masyarakat Indonesia dan pada dasarnya, budaya yang ada menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Soekarno sendiri  dalam  bukunya  yang  berjudul  Sarinah  melihat  bahwa  bangsa  Indonesia  harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yaitu tidak mengeksploitasi manusia lainnya (Roziqi dalam  Wulandari  dkk.,  2022).  Hal  ini  menyiratkan  bahwa  perempuan  sebagai  bagian  dari manusia seharusnya diperlakukan secara adil dan masyarakat harus menghargainya secara setara seperti  pria.  Kedua  jenis  kelamin  ini  memiliki  hak  yang  sama  untuk  dihargai  dan  tidak dieksploitasi.
Lebih  spesifik  lagi,  Pancasila  memiliki  lima  sila,  yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  persatuan  Indonesia,  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan,  dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Kelima  prinsip  tersebut  secara  implisit  mendukung  kesetaraan  gender. Bahkan,  Wulandari  dkk.  (2022)  memperkenalkan  istilah  Feminisme  Pancasila  yang membuktikan  bahwa  Pancasila  mendukung  ide  kesetaraan  gender,  meskipun  nilai-nilai  yang dibawanya tidak sama persis dengan feminisme Barat. Feminisme Pancasila berdasarkan pada kebudayaan Indonesia.
Setidaknya,  terdapat  dua  sila  dalam  Pancasila  secara  jelas  mendukung  kesetaraan  gender. Pertama, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa negara dan bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mereka percaya bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil terlepas dari latar belakangnya, termasuk gender dan  jenis  kelamin.  Merujuk  salah  satu  dokumen  HAM  paling  umum  di  dunia  saat  ini,  yaitu Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, semua individu  terlepas  dari  ras,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa,  agama,  ideologi  politik  dan  lain sebagainya  berhak  untuk  menikmati  segala  bentuk  HAM,  termasuk  tidak  mengalami diskriminasi. Selain itu, Suryana (2017) melihat bahwa sila kedua juga mengimplikasikan bahwa bangsa  Indonesia  harus  memperlakukan  masing-masing  sesuai  kodratnya.  Perempuan  dapat menjadi  rekan  bagi  pria  dalam  kehidupan  sosial,  karena  mereka  memiliki  potensi  masing- masing. Keduanya saling melengkapi secara setara.
Sila selanjutnya yang jelas mendukung kesetaraan gender adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir tersebut secara eksplisit mendorong hadirnya masyarakat  yang  adil  tanpa  adanya  diskriminasi  terhadap  suatu  kelompok  tertentu,  termasuk kepada perempuan. Mereka harus mendapatkan hak yang sama dalam mengakses fasilitas dan segala  kesempatan  yang  sama.  Selain  itu,  dengan  masih  melekatnya  sistem  patriarki  di masyarakat Indonesia, perempuan juga seharusnya mendapatkan perlindungan yang lebih aman dari  praktik  patriarkis  yang  dilakukan  oleh  beberapa  pihak.  Rukiyati  dalam  Suryana  (2017) percaya bahwa perlindungan ini dibutuhkan kelompok yang lemah agar mereka mampu bekerja sesuai dengan bidangnya. Selain itu, sila ini juga mendorong kebebasan fundamental, kesetaraan di  depan  hukum,  persamaan  kesempatan  dalam  mengakses  bidang  sosial  dan  politik, keterbukaan, dan perlindungan dari diskriminasi atas dasar gender (Wulandari dkk., 2022).
Meskipun  demikian,  sebenarnya  apabila  menganalisis  Pancasila  secara  lebih  cermat  lagi, semua sila yang ada di dalamnya mendukung kesetaraan gender. Bukan hanya dua sila yang telah dijelaskan  sebelumnya.  Sila  pertama  yang  berbunyi  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  pun menunjukkan secara implisit bahwa bangsa Indonesia perlu untuk menghargai perempuan sama seperti pria. Sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan umat ber-Tuhan yang percaya  dengan  eksistensi  Tuhan  dan  nilai-nilai  agung-Nya.  Negara  memberikan  kesempatan bagi warga negaranya untuk meyakini kepercayaannya masing-masing secara privat. Di Indonesia terdapat beberapa agama yang diakui oleh negara secara resmi. Sebagai agama mayoritas, Islam mendukung adanya kesetaraan gender bagi umatnya. Dalam Alquran Surat Al-Hujurat ayat 13
disebutkan bahwa Allah SWT menciptakan semua manusia sebagai makhluk yang setara. Allah SWT hanya menilainya berdasarkan ketakwaannya. Allah SWT tidak melihat suatu kelompok atau  gender  tertentu  lebih  superior  dari  yang  lainnya.  Hanya  ketakwaannyalah  yang menentukannya (Saiful, Yaswirman, Yuslim, dan Fendri, 2020). Selain itu, dalam agama Kristen pun Tuhan Yesus melihat perempuan memiliki posisi yang setara seperti pria. Yesus terbuka dan peduli dengan pendapat dan kritik dari perempuan. Dalam agama ini, perempuan bukanlah sebuah objek, tetapi subjek yang memiliki hak untuk berpendapat (Taranau dalam Wulandari dkk., 2022).
Selanjutnya, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia juga mendorong adanya kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia. Suryana (2017) melihat bahwa kesetaraan gender harus ditegakan agar nilai persatuan bangsa Indonesia tetap lestari. Dalam mencapai suatu kesatuan, semua pihak harus merasakan keadilan dan inklusivitas agar mereka merasakan perasaan yang sama, yaitu bangsa  Indonesia.  Perilaku  yang  mendiskriminasi  perempuan  dapat  memecah  belah  bangsa. Dengan  demikian,  sistem  patriarkis  yang  merendahkan  perempuan  dan  perannya  harus dihapuskan.
Terakhir, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/perwakilan  juga  mendorong  kesetaraan  gender  bagi  perempuan Indonesia.  Sila  tersebut  menunjukkan  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  demokratis  dan kekuasaan dalam pemerintah Indonesia harus diraih melalui musyawarah dan merupakan wujud perwakilan  seluruh  kelompok  dari  rakyat  Indonesia.  Dengan  demikian,  perlu  pula  dalam pemerintah  terdapat  perwakilan  perempuan  dengan  perspektifnya  yang  selama  ini  sering  kali dibungkam  dan  tidak  didengar  oleh  publik.  Dengan  memberikan  kesempatan  kepada perempuan  untuk  bersuara  dan  menyampaikan  perspektifnya,  maka  tujuan  demokrasi  untuk menciptakan pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat dapat tercapai. Dalam rakyat Indonesia, perempuan  juga  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan.  Sudah  sepantasnya  bagi  mereka untuk mendapatkan keterwakilan dalam pemerintah dan politik Indonesia.

## 3.3 Kajian Realitas: Kesetaraan Gender bagi Perempuan Indonesia Kontemporer
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  saat  ini  terdapat  kemajuan  positif  kesetaraan  gender  jika dibandingkan  dengan  kehidupan  perempuan  Indonesia  di  bawah  penjajahan.  Apalagi  pasca Reformasi 1998. Pertama, secara normatif dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada,  posisi  perempuan  mengalami  perubahan.  Hak  perempuan  untuk  menjalani  kehidupan tanpa  diskriminasi  menyatu  dalam  hak  asasi  manusia  secara  umum.  Undang-Undang  Dasar Negara Republik sendiri memiliki satu bab khusus yang membahas mengenai HAM, yaitu Bab XA dengan Pasal 28A hingga Pasal 28J. Pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang berhak  untuk  menikmati  HAM-nya  masing- masing.  Penggunaan  frasa  ‘setiap  orang’ menunjukkan  bahwa  negara  tidak  mendiskriminasi  perempuan.  Negara  memberikan kesempatan  yang  sama  kepada  semua  warga  negaranya  untuk  menikmati  semua  hak  dan kesempatan yang ada. Sebagai contoh, Pasal 28C Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk  mengembangkan  diri,  mendapatkan  pendidikan,  dan  mendapatkan  manfaat  dari  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  seni,  dan  budaya.  Pasal  lainnya  pun  memperjelas  bahwa  negara melihat posisi perempuan sama ratanya dengan pria. Selain itu, negara juga sadar bahwa terdapat hambatan  sistematis  pada  beberapa  kelompok,  sehingga  pemerintah  mengamandemen  Pasal 28H  ayat  2  yang  memperbolehkan  kebijakan  afirmasi.  Kebijakan  semacam  ini  memang diperlukan  bagi  perempuan  Indonesia.  Hal  ini  tidak  terlepas  dengan  fakta  bahwa  sepanjang sejarah  manusia,  perempuan  selalu  menjadi  pihak  yang  dirugikan  oleh  sistem  yang  berlaku dalam  masyarakat.  Meskipun  sistem  patriarki  mulai  tergerus,  tetapi  dampak  yang  dihasilkan terus hadir sepanjang generasi.
Selain  dalam  UUD  1945,  perkembangan  positif  dalam  menuju  kesetaraan  gender  di Indonesia  juga  terlihat  dengan  hadirnya  berbagai  undang-undang,  seperti  Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak Politik Perempuan, Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan beberapa undang-undang lainnya yang mendorong representasi perempuan minimal 30% dalam proses pemilu,  pendirian,  dan  kepengurusan  partai  politik.  Kebijakan  afirmasi  untuk  mendorong representasi  perempuan  dalam  politik  Indonesia  terlihat  dalam  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2007 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pemilu  DPR,  DPD,  dan  DPRD.  Ketiga  undang-undang  tersebut  mendorong  peningkatan representasi perempuan di politik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22  Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur agar anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memiliki  anggota  perempuan  minimal  30%  dari  keseluruhan  anggota.  Selanjutnya,  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik  mengatur  pendirian  dan  kepengurusan partai  politik  harus  setidaknya  melibatkan  30%  perempuan  dalam  tubuh  partai.  Terakhir, Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008    yang  mengatur  proses  pemilu  dengan  mewajibkan partai politik yang ingin mengikuti pemilu harus mengimplementasikan representasi perempuan minimal  30%  dalam  kepengurusan  tingkat  pusat,  mengajukan  daftar  bakal  dengan  minimal representasi perempuan sebesar 30%, dan implementasi zipper system.
Sistem  tersebut  mewajibkan  partai  politik  untuk  mengajukan  bakal  calon  sekurang- kurangnya satu perempuan dalam tiga bakal calon. Regulasi ini pun secara statistik menunjukkan kemajuan  bagi  perempuan.  Representasi  perempuan  dalam  politik  Indonesia  meningkat menjadi 18% pada pemilu  2009 yang sebelumnya hanya 11% pada tahun 2004 (Mulyono, 2020). Pada pemilu tahun 2019 pun, angka meningkat kembali dengan 21% perempuan di kursi DPR dan  30%  di  DPRD,  mengindikasikan  keberhasilan  kebijakan  tersebut. Zipper  system  dan keputusan  partai  politik  untuk  meletakkan  kandidat  perempuan  dalam  posisi  pertama  atau kedua  dinilai  meningkatkan  posibilitas  kandidat  perempuan  dalam  mengamankan  kursinya (Perdana & Hillman, 2020).
Selanjutnya, secara realitas dengan melihat keadaan sosial, kemajuan kesetaraan gender bagi perempuan  Indonesia  memang  semakin  terlihat  pasca  Reformasi  1998.  Bukti  paling  konkret adalah berdirinya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada Oktober 1998. Pasca  reformasi  pun,  mulai  muncul  berbagai  gerakan  sosial  yang  berbasis  pada  Lembaga Swadaya  Masyarakat  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  sipil  dalam  proses pembangunan,  termasuk  perempuan  itu  sendiri.  Dengan  semakin  terbukanya  ruang  publik dalam  proses  demokratisasi  Indonesia,  kini  gerakan  perempuan  dapat  memiliki  kesempatan yang  lebih  luas  untuk  saling  bertukar  pikiran  dan  menentukan  substansi  gerakan  mereka. Mereka  kini  menjadi  aktor  utama  bagi  gerakannya  sendiri,  bukan  hanya  bagian  dari  afiliasi agenda  politik  atau  gerakan  politik  lainnya.  Kini  fokus  gerakan  dan  organisasi  perempuan semakin kompleks, merinci, dan bervariasi, seperti peningkatan partisipasi perempuan dalam politik,  pemberian  bantuan  hukum,  eliminasi  kekerasan  terhadap  perempuan,  seksualitas, kesehatan reproduksi, dan isu lainnya (Hapsari dkk., 2020).
Meskipun  perkembangan  positif  kesetaraan  gender  perempuan  Indonesia  terjadi  dalam beberapa aspek, tetapi tidak dapat disangkal bahwa perjuangan belum berakhir. Masih terdapat banyak praktik patriarki dalam masyarakat Indonesia yang mendiskriminasi perempuan. Hal ini
terjadi dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Secara sosial-budaya, masih terdapat banyak masyarakat yang menilai bahwa perempuan pada akhirnya akan bekerja di dapur. Hal ini menghambat mereka untuk mengakses pendidikan, bahkan level pendidikan dasar. Sebagai contoh, dalam masyarakat Madura masih terdapat ungkapan ‘jha ‘gitenggi asakola, dagghi’ badha e dapor keya’ yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perempuan tidak perlu untuk mengakses pendidikan di sekolah, karena pada akhirnya mereka hanya akan berada di dapur. Perempuan  dihambat  secara  sistematis  dalam  mengembangkan  dirinya,  karena  mereka dibesarkan  hanya  untuk  menjadi  pelengkap  pria  untuk  mengerjakan  pekerjaan  domestik. Terdapat beberapa kasus ketika mereka harus berhenti sekolah karena tuntutan orang tua untuk menikah dengan pria yang telah dijodohkan dengannya. Bahkan, beberapa dari mereka belum mencapai  umur  17  tahun.  Perempuan  Madura  dipaksa  untuk  tunduk  pada  orang  tua  dan suaminya.  Pernikahan  semacam  ini  juga  memiliki  potensi  dampak  negatif.  Ketika  perceraian terjadi, maka perempuan akan berada dalam posisi yang lebih rendah dan lemah, sebab mereka tidak dibekali dengan pendidikan. Mereka akan kesulitan dalam menjalani hidup dan mencari pekerjaan (Vioni & Liansah, 2023).
Terkait dengan pernikahan, di Indonesia pun masih terdapat beberapa tradisi pernikahan yang  bersifat  represif  terhadap  perempuan.  Salah  satunya  adalah  budaya  kawin  tangkap (Piti Rambang) di Suku Sumba yang masih berlaku hingga saat ini. Sesuai dengan namanya, proses pernikahan ini dimulai ketika seorang perempuan ditangkap atau diculik oleh pria. Hal ini dapat terjadi karena terdapat persetujuan antara calon pengantin pria dengan orang tuanya atau bahkan tidak ada satu pun orang di pihak perempuan yang setuju dengan  penculikan tersebut. Ketika perempuan  keluar  dari  rumahnya,  pria  dapat  menangkapnya  untuk  dijadikan  seorang  istri. Doko, Suwetra, dan Sudibya (2021) melalui tulisannya menyebutkan bahwa terdapat setidaknya lima  tahap  dalam  tradisi  kawin  tangkap,  yaitu  (a)  tahap  pencarian  keluarga  perempuan  yang anaknya telah diculik dan berada di rumah calon suaminya, (b) tahap tutup mulut ketika pihak pria mengirim juru bicara adat dengan membawa kuda dan parang agar keluarga perempuan tutup mulut bahwa anak perempuannya telah diculik, (c) tahap masuk minta yaitu tahapan yang menandakan bahwa kedua keluarga calon pengantin telah meresmikan dan mengikat hubungan kekeluargaan,  (d)  tahap  tikar  adat  yaitu  tahap  ketika  pihak  pria  menyerahkan helis  atau  mas kawin yang berarti pria dan perempuan tersebut telah diikat secara adat, dan (e) tahap agama yaitu  tahap  ketika  pria  dan  perempuan  telah  beragama  mengingat  kebanyakan  dari  mereka masih menganut aliran kepercayaan lokal.
Terlihat  dengan  jelas  bahwa  praktik  kawin  tangkap  di  Sumba  masih  melihat  bahwa perempuan hanyalah sebuah objek yang tidak memiliki hak untuk memutuskan kehidupannya sendiri. Mereka dipaksa untuk menikah dengan pria yang menculiknya. Banyak dari perempuan Sumba  yang  sebenarnya  tidak  setuju  dengan  tradisi  ini.  Meskipun  demikian,  tradisi  masih langgeng  hingga  saat  ini.  Terdapat  beberapa  alasan  tradisi  ini  tetap  berlaku,  seperti  faktor ekonomi  ketika  keluarga  perempuan  memiliki  utang  dengan  pihak  pria  sehingga  anak perempuan menjadi tebusannya, faktor strata sosial ketika pihak pria memiliki posisi sosial yang tinggi di lingkungannya, dan faktor budaya ketika masyarakat sekitar masih percaya bahwa tradisi tersebut  harus  tetap  dilaksanakan  untuk  melestarikan  budaya  dan  menghormati  roh  nenek moyang  mereka.  Meskipun  demikian,  tradisi  tersebut  jelas  tetap  bertentangan  dengan  nilai kesetaraan  gender.  Tradisi  kawin  tangkap  secara  konkret  merupakan  manifestasi  budaya patriarki yang memuja pria dan maskulinitas dengan merendahkan perempuan. Tradisi ini pun memiliki  dampak  negatif  bagi  perempuan  di  berbagai  aspek.  Secara  fisik,  dalam  proses penangkapan/penculikan, perempuan mengalami kekerasan seperti dipukul dan disiksa. Secara seksual, perempuan dapat mengalami pelecehan hingga tahap pemerkosaan. Terakhir, secara sosial perempuan yang berhasil melarikan diri akan dipandang secara negatif oleh masyarakat karena dianggap tidak patuh dengan tradisi yang ada (Doko dkk., 2021).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2022) pun, secara hukum praktik kawin tangkap  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  yang  mengatur  tentang  perkawinan  secara  eksplisit menyatakan  bahwa  perkawinan  harus  terdapat  persetujuan  dari  kedua  belah  pihak/calon mempelai. Selain itu, perkawinan yang dilaksanakan ketika calon mempelai belum berusia 21 tahun, maka izin dari orang tua diperlukan. Dengan demikian, tradisi kawin tangkap tersebut merupakan pelanggaran peraturan negara dengan justifikasi budaya.
Selanjutnya,  secara  ekonomi  pun  kesetaraan  gender  belum  sepenuhnya  tercapai  dalam masyarakat  Indonesia.  Tulisan  Hennigusnia  (2014)  menyatakan  bahwa  pekerja  perempuan Indonesia  mendapatkan  gaji  yang  lebih  sedikit  daripada  pekerja  pria.  Berdasarkan  data  yang dikumpulkan  dari  tahun  2008  hingga  tahun  2012,  pekerja  perempuan  masih  mendapatkan diskriminasi dalam pasar kerja sehingga gaji yang mereka dapatkan lebih sedikit daripada pekerja pria.  Secara  umum,  penelitian  menemukan  bahwa  kesenjangan  upah  riil  berdasarkan  gender yang dialami oleh pekerja perempuan terjadi karena diskriminasi. Data yang lebih anyar pun menunjukkan  fenomena  yang  sama,  pekerja  perempuan  masih  mendapatkan  gaji  yang  lebih sedikit.  Berdasarkan  data  yang  dipublikasikan  oleh  Badan  Pusat  Statistik,  pada  tahun  2022 kesenjangan upah buruh  berdasarkan jenis kelamin masih berada di angka 22,09%. Rata-rata upah buruh pria lebih tinggi 22% daripada buruh perempuan. Dalam angka aktual, buruh pria mendapatkan  gaji  rata-rata  sebesar  Rp.  3,33  juta,  sedangkan  buruh  perempuan  hanya mendapatkan  gaji  sebesar  Rp.  2,59  juta  (Rizaty,  2023).  Fenomena  ini  menunjukkan  bahwa perempuan  Indonesia  masih  belum  mendapatkan  haknya  secara  penuh  dalam  lapangan pekerjaan, meskipun secara formal pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua jenis kelamin.
Aspek  terakhir  terkait  dengan  bidang  politik.  Meskipun,  secara  normatif  telah  terdapat undang-undang yang berusaha meningkatkan representasi perempuan dalam politik Indonesia, tetapi  realitasnya  kandidat  perempuan  masih  mendapatkan  beberapa  tantangan  yang  tidak dirasakan oleh kandidat pria. Hal ini terjadi karena upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan representasi perempuan hanya mengarah secara langsung kepada institusi negara dan  partai  politik,  tetapi  tidak  secara  sosial  kepada  masyarakat  Indonesia.  Sedangkan,  dalam masyarakat Indonesia budaya patriarki masih berlaku.
Aspinal,  White,  dan  Savirani  (2021)  melalui  tulisannya  yang  meneliti  pemilu  2019 menemukan  data  bahwa  masih  banyak  masyarakat  Indonesia  yang  secara  langsung  dan  tidak langsung  menghambat  upaya  mencapai  kesetaraan  gender  dalam  politik  Indonesia.  Dalam lingkup  domestik,  mayoritas  percaya  bahwa  pria  harus  menjadi  kepala  keluarga,  perempuan harus  meminta  izin  kepada  suaminya  untuk  bekerja,  dan  akan  menjadi  lebih  baik  jika  suami yang  mencari  nafkah.  Pemikiran  semacam  ini  memengaruhi  bidang  politik  juga,  sebab  pada akhirnya  mereka  melihat  bahwa  pria  akan  lebih  baik  untuk  menjadi  pemimpin  politik  dan perempuan harus mendukung mereka. Beberapa juga menilai bahwa perempuan dengan anak kecil tidak pantas untuk masuk ke dalam kantor politik. Mereka melihat bahwa mengurus anak merupakan tanggung jawab seorang istri. Secara umum pun, mayoritas melihat bahwa pria lebih kompeten dalam mengatasi masalah sosial dan politik, seperti lingkungan, pendidikan, HAM, korupsi,  hukum,  dan  lain  sebagainya.  Kandidat  perempuan  juga  mengalami  kesulitan  dalam memperoleh suara, karena mereka kurang terkenal mengingat kandidat pria lebih diuntungkan secara relasi dan ekonomi dalam masyarakat Indonesia, sehingga umumnya masyarakat lebih kenal dengan kandidat pria. Dengan demikian, penting pula bagi pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan  kebijakan  yang  lebih  mendorong  masyarakat  untuk  mendukung  peningkatan representasi politisi perempuan.

## 4. Kesimpulan
Perempuan di seluruh dunia hidup dalam masyarakat yang masih kurang menghargai diri dan peran  mereka.  Sistem  patriarkis  ini  hadir  secara  universal.  Di  Indonesia  sendiri,  masih  terdapat masyarakat yang mengimplementasikan praktik patriarki di beberapa budaya dan lokasi. Meskipun demikian, pemerintah telah memiliki komitmen untuk menciptakan dan menegakkan kesetaraan gender dengan meratifikasi berbagai norma internasional dan mengeluarkan regulasi nasional terkait dengan  isu  tersebut.  Penelitian  ini  menjelaskan  tiga  kajian  terkait  dengan  kesetaraan  gender  di Indonesia.  Kajian  secara  historis  melihat  bahwa  di  bawah  kolonialisme  Belanda  dan  Jepang, perempuan  Indonesia  menghadapi  diskriminasi  dan  penghinaan  secara  sistematis.  Meskipun demikian,  pada  era  tersebut  muncul  pula  beberapa  tokoh  feminis  yang  mendorong  kesetaraan gender  bagi  perempuan  Indonesia  dengan  mendirikan  berbagai  gerakan  dan  organisasi  sosial dengan  tujuan  utama  memberikan  akses  pendidikan  kepada  perempuan  Indonesia.  Selanjutnya, kajian secara filosofis dengan menganalisis prinsip utama Pancasila membuktikan bahwa Pancasila mendukung kesetaraan gender. Kelima prinsipnya mendorong bangsa Indonesia untuk hidup secara adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu. Terakhir, kajian realitas dengan melihat kondisi perempuan Indonesia kontemporer menunjukkan bahwa terdapat perkembangan positif jika dibandingkan dengan masa penjajahan. Terdapat perbaikan dalam regulasi normatif dan kondisi  sosial.  Meskipun  demikian,  perjuangan  belum  berakhir.  Budaya  patriarki  masih  berlaku dalam  aspek  sosial-budaya,  ekonomi,  dan  politik.  Penting  bagi  masyarakat  Indonesia  untuk menyadari bahwa perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender merupakan tugas bersama, bukan hanya perempuan, sebab kesetaraan gender akan memberikan manfaat kepada semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arivia, G. & Subono, I. (2017). A Hundred Years of Feminism in Indonesia. The Friedrich-Ebert- Stiftung (FES). Retrieved from https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/13830.pdf Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women’s Political Representation in Indonesia: Who Wins  and  How?. Journal  of  Current  Southeast  Asian  Affairs,  40(1),  3-27.  doi: 10.1177/1868103421989720
Becker,  M.  (1999).  Patriarchy  and  Inequality:  Towards  a  Substantive  Feminism. University  of Chicago Legal Forum, 1(3), 21-88.
Bryman, L. (2012). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press.
Departemen  Sejarah  UGM.  (2017,  25  April).  Sistem  Perbudakan  Seksual  Masa  Pendudukan Jepang.  Retrieved  from  https://sejarah.fib.ugm.ac.id/sistem-perbudakan-seksual-masa- pendudukan-jepang/
Dewi, D.K. (2022). Tradisi Kawin Tangkap di Sumba dan Prespektif Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Law Journal, II(2), 107-115. doi: https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1812
Doko, E. W., Suwetra, I M., & Sudibya., D. G. (2021). Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba  di  Nusa  Tenggara  Timur. Jurnal  Konstruksi  Hukum,  2(3),  656-660. doi:http://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3674.656-660
Facio, A. (2013). What is Patriarchy?. Women’s  Human Rights Education Institute. Retrieved from https://www.learnwhr.org/wp-content/uploads/D-Facio-What-is-Patriarchy.pdf Fiss, M. (1994). What is Feminism?. Arizona State Law Journal. 26(2), 412-428.
Hapsari,  Y.  D.,  Utami,  T.,  Wijaya,  M.,  &  Rahmawati,  T.  (2020).  Pattern  and  Orientation  of Indonesian Women’s Movement: Comparison of Women Movement in the Era Before and  After  the  Reform. 6th  International  Conference  on  Social  and  Political  Sciences (ICOSAPS 2020), 483-488. Atlantis Press. doi: 10.2991/assehr.k.201219.073
Hennigusnia.  (2014).  Kesenjangan  Upah  Antar  Jender  di  Indonesia:  Glass  Ceiling  atau  Sticky
Floor?. Jurnal Kependudukan Indonesia, 9(2), 83-96. doi:
https://doi.org/10.14203/jki.v9i2.37
Hidayani, F. & Hardini, I. (2016). Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda. Muwazah, 8(1), 98- 105. doi: https://doi.org/10.28918/muwazah.v8i1.738
KPPPA. (2017, 23 Maret). Pentingnya Keadilan dan Kesetaraan Gender di Indonesia.  Retrieved from https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1374/pentingnya-keadilan- dan-kesetaraan-gender-di-indonesia
Leclerc,  G.  &  Shreeves,  R.  (2023). Women’s  rights  in  Afghanistan. European  Parliamentary Research Service. Retrieved from https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/747084/EPRS_BRI(2023)7 47084_EN.pdf Loft, P. (2023). Iran Protests 2022: Human rights and international response. Commons Library Research Briefing. Retrieved from https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/747084/EPRS_BRI(2023)7 47084_EN.pdf
Mohajan, H. (2022). An Overview on the Feminism and Its Categories. Research and Advances in Education, 1(3), 11-26.
Mulyono,  I.  (2010).  Strategi  Meningkatkan  Keterwakilan  Perempuan. DPR.  Retrieved  from https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_K ETERWAKILAN_PEREMPUAN__Oleh-_Ignatius_Mulyono.pdf
Neuman,  W.L.  (2014). Social  Research  Methods:  Qualitative  and  Quantitative  Approaches. London: Pearson Education Limited.
Ohorella, G.A., Sutjiatiningsih, S.,& Ibrahim, M. (1992). Peranan Wanita Indonesia dalam Masa Pergerakan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayan.
Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila. (2017). Kisah Pancasila. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Perdana, A. & Hillman, B. (2020). Quotas and ballots: The impact of positive action policies on women’s  representation  in  Indonesia. Asia  &  Pacific  Policy  Studies,  1-13.  doi: 10.1002/app5.299
Rahma,  A.D.,  Suswandari,  &  Naredi,  H.  (2020).  Jugun  Ianfu:  Kekerasan  Seksual  Terhadap Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang di Jawa Barat Tahun 1942-1945. Chronologia: Journal of History Education, 1(3), 36-49. doi: 10.22236/jhe.v1i3.4731
Rizaty,  M.  A.  (2023,  25  April).  Kesenjangan  Upah  Gender  di  Indonesia  Meningkat  pada  2022.
DataIndonesia.id. Retrieved from https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/kesenjangan- upah-gender-di-indonesia-meningkat-pada-2022
Salamah, U. & Seprina, R. (2022). Peranan Perempuan di Bawah Penjajahan Belanda di Kerinci tahun 1903-1942. Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi, 1(1), 10- 19.
Suryana. (2017). Nilai Moral Pancasila sebagai Jalan Keluar Permasalahan Eksploitasi Perempuan Berbasis Teknologi. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 342-348.
Saiful,  T.,  Yaswirman,  Yuslim,  &  Fendri,  A.  (2019).  Gender  Equality  Perspective  and  Women Position in Islam. 1st International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019), 197-200. Atlantis Press. doi: 10.2991/assehr.k.200306.212
Vioni,  E.  &  Liansah,  I.  (2023).  Gender  Equality  in  Patriarchic  Culture. Proceedings  of  the International Conference on Law Studies (INCOLS 2022), ASSEHR 688, 168-177. doi: https://doi.org/10.2991/978-2-494069-23-7_16
Wulandari,  C.,  Wijayanto,  I.,  &  Loso.  (2022).  Pancasila  Feminism:  Gender  Equality  Based  on Values of Pancasila. Pena Justisia, 21(1), 1-17.