## Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)
Vol 2, No 2, 2023, 99-111
Legal  Aspects  in  Al  Murabahah  Financing  Contract  in Sharia Banking: Study at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kedaton  Branch,  Bandar  Lampung  (Legal  Aspects  of  Al Murabahah Financing Contracts in Islamic Banking: Study at  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk  Kedaton  Bandar Lampung Branch)
Dwi Rimadona Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung dwirimadona.shmkn@gmail.com

## Riwayat Artikel
Diterima pada 23 September 2022 Revisi 1 pada 27 Oktober 2022 Revisi 2 pada 5 November 2022 Disetujui pada 15 Desember 2022

## Abstract
Purpose: This study aims to obtain a complete, clear, detailed, and systematic description of the legal aspects of a murabahah contract Methodology: The  research  used  is  normative-empirical  legal research  by  examining  all  sources  of  legislation  and  direct descriptions in the field, with a conceptual approach.
Results: Murabahah contract is a sale and purchase contract of an item  where  the  seller  mentions  the  selling  price  and  profit  level, where the selling price is approved by the buyer. The characteristic is that the seller must tell the price of the product and determine a level of profit. The legal aspects in the murabahah contract include legal subjects, legal objects, legal events, and legal relationships. Keywords: Legal Aspects, Murabahah Contract, Sharia Financing Facilities
How  To  Cite: Rimadona,  D.  (2023).  Legal  Aspects  in  Al Murabahah  Financing  Contract  in  Sharia  Banking:  Study  at  PT. Bank  Syariah  Indonesia  Tbk  Kedaton  Branch,  Bandar  Lampung. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2(2), 99-111.

## 1. Pendahuluan
Hukum perbankan ( banking law) merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang  bank,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  pelaksanaan  kegiatan usahanya.  Bedasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan (UU  Perbankan),  menyatakan  Bank merupakan  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Indonesia  memiliki  2 (dua) jenis  Perbankan,  yaitu  bank  umum  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR). Pada  tahun  1998,  pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  melakukan  penyempurnaan  UU Perbankan yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) sistem dalam perbankan di tanah air ( dual  banking  system ),  yaitu  sistem  perbankan  konvensional  dan  sistem  perbankan  syariah.  Bank syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk bank umum syariah dan BPR syariah, unit-unit usaha  syariah,  dan  berbagai  gerai  syariah  di  kantor  bank  konvensional.  Peluang  ini  disambut  hangat masyarakat  perbankan,  yang  ditandai  dengan  berdirinya  beberapa  Bank  Islam  lain,  yakni  Bank  IFI Syariah  ( Indonesia  Finance  and  Invesment  Company Syariah),  Bank  Syariah  Mandiri,  Bank  Niaga Syariah, Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah), Bank Mega Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Bank Bukopin Syariah, Bank Pembangunan Daerah Syariah Jawa Barat (BPD Syariah Jawa Barat) dan BPD Syariah Aceh, dan lain-lain.
Hukum positif yang mengatur Perbankan Syariah di Indonesia antara lain KUH Perdata, UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang  Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia
Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran  Dana  Serta  Pelayanan  Jasa  Bank  Syariah (PBI  No.  10/16/PBI/2008) ,  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), dan Peraturan Pemerintah Nomor  72  tahun  1992  tentang  Bank  Berdasarkan  Prinsip  Bagi  Hasil  ( PP  No.  72/1992 ).  Perbankan syariah memiliki tambahan peraturan khusus yang bersumber pada dasar hukum islam yaitu Al- Qur’an, Al-Hadist  Arba’in,  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI),  dan Keputusan MUI Nomor 754/II/1999 tentang Pembentukan DSN.
Diberlakukannya UU Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan  syariah  nasional  semakin  memiliki  landasan  hukum  yang  memadai  dan  mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi (https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang- syariah/pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx. diakses 15 September 2021). Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan  dengan  tanggal  19  Jumadil  Akhir  1442  Hijriah  menjadi  penanda  sejarah  bergabungnya  3 (tiga) anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang Perbankan menjadi satu entitas pada sebuah  Perseroan  Terbatas  (PT)  yaitu  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk  (selanjutnya  disingkat  BSI). Anak perusahaan BUMN tersebut diantaranya PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), dan PT. BRI Syariah, Tbk. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga  Bank  Syariah  sehingga  menghadirkan  layanan  yang  lebih  lengkap,  jangkauan  lebih luas,  serta memiliki  kapasitas  permodalan  yang  lebih  baik.  Didukung  sinergi  dengan  perusahaan  induk  (Bank Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing  di  tingkat  global  (https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami.  diakses  15 September 2021).
BSI memiliki core product pembiayaan dalam hal kepemilikan asset (rumah dan ruko) yang 1 (satu) diantaranya  dikembangkan  dalam  produk  fasilitas  BSI  Griya  Mabrur  dengan  akad  jual  beli  yang berbentuk  murabahah.  Fasilitas  pembiayaan  BSI  Griya  Mabrur  merupakan  produk  turunan  dari  BSI Griya. Melalui fasilitas ini, nasabah akan mendapat layanan pembiayaan kepemilikan rumah berhadiah porsi haji (https://rumahimpian.id/landing/infoMabrur.html.  diakses  15  September  2021).  Dalam  hal perjanjian  fasilitas  pembiayaan  ini  menggunakan  Akad  Murabahah.  Penelitian ini  membahas  tentang aspek hukum dalam akad murabahah pada fasilitas pembiayaan BSI Griya Mabrur di Perbankan Syariah. Aspek  hukum  dalam  akad  murabahah  memiliki  unsur-unsur  yang  terdiri  dari  subjek  hukum,  objek hukum,  peristiwa  hukum,  dan  hubungan  hukum.  Al-Murabahah  adalah  akad  jual  beli  suatu  barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
Semenjak lahirnya perbankan syariah, produk murabahah tidak pernah lepas dari kritik, masih banyak yang  meragukannya  dari  sisi  syariah  karena  tidak  terlalu  jauh  berbeda  dari  pembiyaan  kredit  pada perbankan konvensional. Hal itulah yang melatar  balakangi penulis mengkaji produk perbankan syariah khususnya produk fasilitas pembiayaan BSI Griya Mabrur pada dan menganggap aspek hukum akad murabahah  perlu  diteliti. Sehingga  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap aturan, terutama dalam studi teoritis pada ilmu hukum, khususnya dalam lingkup kenotariatan mengenai aspek hukum dalam akad murabahah pada perbankan syariah . Kebaruan penelitian ini akan memberikan gambaran  secara  lengkap,  jelas,  rinci,  dan  sistematis  tentang  aspek  hukum  dalam  akad  murabahah. Penelitian hukum adalah kajian yang mengkaji norma-norma terkait tumpang tindih, kekosongan, dan pengaburan model- model yang ada. Penelitian ini merupakan jenis analisis hukum dengan pendekatan konseptual. Disiplin  hukum  lazimnya  diartikan  sebagai  suatu  sistem  ajaran  tentang  hukum  sebagai norma  dan  sebagai  kenyataan  (perilaku  atau  sikap  tindak).  Disiplin  hukum sangat  berkaitan  dengan sistematik  hukum  sistematika  dari  perangkat  kaedah-kaedah hukum  yang  terhimpun  di  dalam  suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu. Perbandingan hukum yang terutama di fokuskan pada  perbedaan-perbedaan yang  terdapat  di  dalam  aneka  macam  sistem  atau  aspek  hukum.  Aspek hukum  dalam  akad murabahah  memiliki  unsur-unsur  yang  terdiri  dari  subjek  hukum,  objek  hukum, peristiwa hukum, dan hubungan hukum.
Berdasarkan judul dan rumusan  masalah  dalam  penulisan  ini,  maka  penulis  akan  melakukan analisis terhadap  pokok-pokok  bahasan  dalam  penulisan  ini,  pengertian  yang  berhubungan  dengan  judul  dan beberapa konsep dasar yang digunakan dalam rangka memperjelas masalah dan pembahasan, sebagai berikut:
a. Aspek  hukum  perjanjian  dalam  suatu  perjanjian  fasilitas  pembiayaan  merupakan suatu  ketentuan mengenai legalitas dan keabsahan dari dokumen-dokumen yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memperoleh suatu fasilitas pembiayaan yang harus melewati tahap-tahap pemeriksaan terlebih dahulu sebelum perjanjian fasilitas pembiayaan disetujui sehingga resiko terjadinya penipuan sangat kecil.
b. Akad  merupakan  perjanjian  yang  menimbulkan  kewajiban  prestasi  pada  salah  satu  pihak  dan  hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut. Akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan atas barang dan harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.
c. Subjek  hukum  ialah  suatu pihak  yang  mempunyai  hak/kewajiban/kekuasaan tertentu  atas  sesuatu, terdiri dari badan hukum dan perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban.  Dalam  hukum  tidak  semua  orang  diperbolehkan  bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya. Mereka digolongkan sebagai orang yang “tidak cakap” atau “kurang  cakap”  untuk  bertindak  sendiri  dalam  melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum,  sehingga mereka harus diwakili oleh orang lain.
d. Objek hukum ialah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan hukum dimana segala hak dan kewajiban serta kekuasan subjek hukum berkaitan di  dalamnya. Dalam bahasa hukum, objek hukum dapat juga disebut hak atau benda yang dapat dikuasai dan/atau dimiliki subjek hukum.
Peristiwa hukum merupakan peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang bertindak sehingga dapat menimbulkan akibat hukum serta hal-hal yang dapat menggerakkan peraturan tertentu sehingga peraturan yang tercantum di dalamnya dapat berlaku konkrit. Apabila akibat sesuatu perbuatan tidak dikehendaki oleh orang yang melakukannya, maka perbuatannya tersebut  bukan  merupakan  peristiwa  hukum.  Peristiwa  Hukum  terdiri  dari  Peristiwa  subjek  hukum (manusia dan badan hukum) dan Peristiwa lain yang bukan perbuatan subjek hukum. Hubungan hukum adalah  hubungan  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  baik  antara  subjek  dengan  subjek  ataupun  antara subjek dengan objek, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yakni hak dan kewajiban. Hubungan hukum yang ingin diuraikan dalam penulisan ini adalah hubungan yang terjadi dalam ranah hukum sehingga  dapat  menimbulkan  konsekuensi  hukum.  Demikian  halnya  bahwa  dalam  hubungan sehari-hari suatu perjanjian antara satu pihak (seseorang atau lebih) dengan pihak lainnya (seseorang atau lebih) yang hanya bergerak dalam lapangan moral dan mungkin hanya akan sampai pada sanksi sosial jika dianggap merugikan kepentingan umum. Dalam hubungan hukum telah diikat suatu perjanjian yang karena ingkar atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut akan mengakibatkan suatu konsekuensi hukum atau akibat hukum.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris . Pada dasarnya penelitian hukum normatif dan empiris  dapat  dilakukan  secara  terpisah  maupun  secara  bergabung.  Tolok  ukur  mengenai  penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan  disiplin  hukum  lazimnya  termasuk  ke  dalam  disiplin  preskriptif  jika  hukum  dipandang  hanya mencakup  segi  normatifnya  saja.  Penelitian  hukum  normatif  memiliki  kecenderungan  dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma- normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Dimana tema-tema penelitiannya mencakup :
1. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
2. Penelitian terhadap sistematika hukum,
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal,
4. Perbandingan hukum, dan
5. Sejarah hukum. (Sonata, 2015)
Pengaruh  ilmu  sosial  terhadap  disiplin  hukum  adalah  kalimat  kunci  yang  sesuai  sebagai  pembuka pembicaraan mengenai jenis penelitian yang satu ini, yaitu penelitian hukum empiris ( empirical legal research ). Kata empiris bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa dipergunakan  di  dalam  metode  penelitian  ilmu- ilmu  sosial,  namun  di  dalam  konteks  ini  lebih  di maksudkan kepada pengertian bahwa kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan  oleh  panca  indera.  Penerimaan  terhadap  suatu  yang  bersifat  ilmiah  biasanya  dipredikatkan dengan  ungkapan  masuk  akal,  sedangkan  penerimaan  terhadap  suatu  yang  bersifat  metafisika  dan spiritual biasanya disebut sebagai kepercayaan. Oleh sebab itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk  mengajak  para  penelitinya  tidak  hanya  memikirkan  masalah-masalah  hukum  yang  bersifat normatif ( law as written in book ). Bersifat teknis di dalam mengoperasionalisasikan peraturan hukum seperti  mesin  yang  memproduksi  dan  menghasilkan  hasil  tertentu  dari  sebuah  proses  mekanis, dan tentunya  hanya  dan  harus  bersifat  preskriptif  saja.  Jenis  penelitian  yang  dimaksud  adalah  penelitian hukum empiris atau socio-legal ( Socio legal research ) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti  hukum  sebagai  objek  penelitiannya,  dalam  hal  ini  hukum  tidak  hanya  dipandang  sebagai disiplin  yang  preskriptif  dan  terapan  belaka,  melainkan  juga empirical atau  kenyataan  hukum. 5 Jadi dapat  disimpulkan  bahwa  metodelogi  normatif-empiris  merupakan  ilmu  hukum  ( jurisprudence )  dan segala sub kajiannya sebagai suatu disiplin ilmu, bagian dari ilmu humaniora maupun ilmu sosial baik teoritis  maupun  praktis  yang  bersifat  preskriptif  dan  terapan,  maupun  dari  sudut  pandang  perilaku manusia yang berkaitan dengan eksistensi hukum.
Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan  hukum sekunder). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan . Jadi, penelitian ini menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan yang berkaitan dengan Aspek Hukum Dalam Akad Murabahah Pada Fasilitas Pembiayaan BSI Griya Mabrur di BSI. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memaparkan dan bertujuan memperoleh gambaran secara jelas, rinci, dan sistematis tentang Aspek Hukum Dalam Akad Murabahah pada Fasilitas Pembiayaan BSI Griya Mabrur di BSI. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,  runtun,  logis,  tidak  tumpang  tindih,  dan  efektif,  sehingga  memudahkan  interpretasi  data  dan pemahaman hasil analisis. Pada akhirnya pembahasan sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang akurat untuk  menjawab  permasalahan  tentang  Aspek  Hukum  Dalam  Akad  Murabahah  pada  fasilitas pembiayaan BSI Griya Mabrur di perbankan syariah, khususnya BSI.
Data primer merupakan perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum. Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu BSI Cabang Kedaton, Bandar Lampung. Sedangkan  data  sekunder  merupakan  data  yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dengan  cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian  ini terdiri dari :
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari berbagai peraturan perundang- undangan berhubungan dengan lingkup judul penelitian yang meliputi:
a) KUH Perdata.
b) UU Perbankan.
c) UU Perbankan Syariah.
d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (PBI No. 10/17/PBI/2008)
e) PBI No. 10/16/PBI/2008.
f) Al Qur’an.
g) Al Hadist.
h) Metode Ijtihad.
i) Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah.
j) Standar Operasional Pembiayaan (SOP) pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  berupa  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  pandangan  dan
pendapat para ahli, penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku ilmu pengetahuan hukum, maupun literature lainnya yang berkaitan dengan penelitian dalam penulisan tesis ini khususnya literature tentang fasilitas pembiayaan dalam bank yang bersifat syariah.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
b) Bahan-bahan diluar bidang hukum, misalnya buku-buku.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Hukum  berfungsi  sebagai  pedoman  pengatur  perilaku  dan  perbuatan  orang  dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara umum tujuan hukum adalah :
1. Menciptakan keamanan, ketertiban, dan keteraturan.
2. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat
3. Menegakkan hukum secara konsisten dan tanpa dikriminasi
4. Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. ( Muhammad, 2014 )
Manusia ingin  hidup  tenteram  dan  damai.  Manusia  memerlukan  perlindungan  terhadap  kepentingan- kepentingannya.  Maka  kemudian  terciptalah  perlindungan  kepentingan  berwujud  kaidah  sosial, termasuk  di  dalamnya  kaidah  hukum  ( Mertokusumo,  2012 ).  Kaidah  hukum  di  samping melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia. Dalam  mengatur  hubungan  manusia,  hukum  juga  meningkatkan  atau  mengembangkan  hubungan antarmanusia  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  kaidah  hukum  itu  fungsinya  melindungi  kepentingan manusia,  baik  secara  individual  maupun  secara  kelompok,  maka  manusia  berkepentingan  sekali  bila hukum itu dihayati, dipatuhi, dilaksanakan, serta ditegakkan. Maka pada dasarnya ada kesadaran pada diri setiap manusia, bahwa manusia memerlukan perlindungan kepentingan, yaitu hukum. Hukum itu perlu dipatuhi dan dilaksanakan serta ditegakkan agar kepentingannya maupun kepentingan orang lain terlindungi  dari  ancaman  bahaya  sekelilingnya  ( Mertokusumo,  2012 ).  Hukum  sering  digambarkan sebagai ilmu yang multiparadigma ( Al-Fatih dan Siboy, 2022 ).
Pasal  1  (poin  3)  UU  Perbankan  menyebutkan  bahwa  Bank  Umum  adalah  bank  yang  melaksanakan kegiatan  usaha  secara  konvensional  dan/atau  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  dalam  kegiatannya memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Di  Indonesia  terdapat  beberapa  jenis  Bank  Umum, diantaranya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ataupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Ketiga jenis Bank tersebut memiliki peran yang sama, yakni memberikan kontribusi  bagi  perekonomian  di  Tanah  Air  dengan  cara  menghimpun  dana  dan  menyalurkan  dana kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan/atau  bentuk-bentuk  lainnya.  Pasal  1  (poin  1)  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2003  Tentang  BUMN  (UU  BUMN)  menyebutkan  bahwa  BUMN  adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Lalu Pasal 1 (poin 40) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyebutkan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
Bank pada umumnya tidak melayani pemberian kredit yang bersifat konsumtif  dan ukuran kecil. Di samping  itu,  bank  selalu  menerapkan  prinsip jaminan dalam  pemberian  kredit.  Hal ini  sulit dipenuhi oleh konsumen karena dirasakan berat. Jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam  kredit bank, khususnya  kredit konsumen,  yaitu jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan ( Sunaryo, 2014 ).
UU Perbankan yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) sistem dalam perbankan di tanah air ( dual banking system ), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Segala aktivitas dan proses pelaksanaan kegiatan usaha Perbankan Syariah, tidak dapat lepas dari aspek hukum, khususnya hukum islam. Aspek hukum islam memiliki dasar hukum berupa al-qur’an dan hadist. Al- qur’an  dan hadist  merupakan  landasan  dasar/sumber hukum  atas  segala  kegiatan  maupun  akad-akad yang  digunakan  di  pasar  modal.  Beberapa  ayat  di  dalam  al-qur’an  sebagai  dasar  operasional  bank
syariah, antara lain:

## 1. QS. Al-Baqarah : 275
ٰذ  ِّۗ ِ سَمْلا َنِم ُنٰطْيَّشلا ُهُطَّبَخَتَي ْيِذَّلا ُم ْوُقَي اَمَك  َّلَِا َن ْوُم ْوُقَي  َلَ اوٰب ِ رلا َن ْوُلُكْأَي َنْيِذَّلَا َكِل َم َّرَح َو َعْيَبْلا ُ هاللّٰ َّلَحَا َو ۘاوٰب ِ رلا ُلْثِم ُعْيَبْلا اَمَّنِا ا ْْٓوُلاَق ْمُهَّنَاِب َف َداَع  ْنَم َو ِّۗ ِ هاللّٰ ىَلِا ْٓٗه ُرْمَا َو  َِّۗفَلَس اَم ٗهَلَف ى ٰهَتْناَف  ٖهِ ب َّر  ْنِ م ٌةَظِع ْوَم ٗهَءۤاَج  ْنَمَف ِّۗاوٰب ِ رلا ُه ۚ  ِراَّنلا  ُب ٰحْصَا  َكِٕى ٰۤلوُا

## َن ْوُدِل ٰخ اَهْيِف ْم

## Artinya :
Orang-orang  yang  memakan  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang kemasukan  setan  karena  gila.  Yang  demikian  itu  karena  mereka  berkata  bahwa  jual beli  sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.  Barangsiapa mendapat  peringatan  dari  Tuhannya,  lalu  dia  berhenti,  maka  apa yang  telah  diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)  kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya .

## 2. QS. Ali Imran : 130
ْوُحِلْفُت ْمُكَّلَعَل َ هاللّٰ اوُقَّتا َّوۖ ًةَفَع ٰضُّم اًفاَعْضَا ا ْٓوٰب ِ رلا اوُلُكْأَت  َلَ ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآْٰي
َۚن

## Artinya :
Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

## 3. QS. An Nisaa’ : 29
ْنَع ًة َراَجِت َن ْوُكَت  ْنَا ْٓ َّلَِا ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَا ا ْْٓوُلُكْأَت  َلَ ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآْٰي ا ْْٓوُلُتْقَت  َلَ َو ِّۗ ْمُكْنِ م  ٍضا َرَت اًمْي ِح َر ْمُكِب َناَك َ هاللّٰ َّنِا ِّۗ ْمُكَسُفْنَا

## Artinya :
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
Satu diantara hadist sebagai dasar operasional Perbankan Syariah yaitu HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban :
ْي ِرْدُخْلا  ٍدْيِعَس  ْيِبَأ  ْنَع
هيبلا هاور( ، ٍضا َرَت  ْنَع  ُعْيَبْلا اَم ِنِإ :َلاَق َمَّلَس َو ِهِلآ َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله  َل ْوُس َر  َّنَأ هنع الله يضر هجام نباو يق
)نابح نبا هححصو
Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka ".
Dalam Al-qur’an dan Hadist yang dijadikan landasan dasar tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqih yang terdapat pembahasan tentang muamalah. Adanya kaidah fiqih muamalah  yang  menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  semua  bentuk  muamalah  boleh  dilakukan  kecuali ada dalil yang melarangnya ( Kholifah, 2021 ).       Kaidah ini lah yang kemudian dipakai untuk prinsip dasar dari pelaksanaan fasilitas pembiayaan di Perbankan Syariah, khususnya PT. Bank Syariah Indoensia, Tbk (BSI). Berdasarkan Pasal 1 (poin 2) PBI No. 10/16/PBI/2008 bahwa Bank Syariah adalah Bank yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan  menurut  jenisnya  terdiri  atas Bank  Umum  Syariah  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU Perbankan Syariah. BSI merupakan bank hasil merger antara anak perusahaan BUMN yaitu PT. Bank Syariah  Mandiri  (BSM),  PT.  Bank  Negara  Indonesia  Syariah  (BNI  Syariah),  dan  PT.  Bank  Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah). Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada tanggal 27  Januari  2021  melalui  Surat  Nomor  SR-3/PB.1/2021.  Selanjutnya,  pada  tanggal  1  Februari  2021,
Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang  modern, universal ,  dan  memberikan  kebaikan  bagi  segenap  alam  ( Rahmatan  Lil  ‘Aalamiin ) (https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, diakses 2 September 2021). Berdasarkan Pasal 1 (poin 5) PBI No. 10/17/PBI/2008 bahwa Produk Bank yang selanjutnya disebut Produk, adalah produk yang dikeluarkan Bank baik di sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank yang  sesuai  dengan  Prinsip  Syariah,  tidak  termasuk  produk  lembaga  keuangan  bukan  Bank  yang dipasarkan  oleh  Bank  sebagai  agen  pemasaran.  BSI  memiliki  beragam  produk  fasilitas  pembiayaan consumer yang  bertujuan  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup  rakyat  banyak.  Adapun  produk  fasilitas  pembiayaan  BSI  terbagi  menjadi  3  (tiga)  jenis,  yaitu pembiayaan individu, pembiayaan komersial, dan pembiayaan institusi. Pembiayaan individu BSI antara lain BSI Griya, BSI Griya Spesial Milad, BSI Mitraguna Berkah, BSI Multiguna Hasanah, BSI Oto, BSI Pensiun Berkah, Mitraguna Online , BSI Mitra Beragun Emas ( Non Qardh ), BSI Distributor Financing , BSI KPR Sejahtera, BSI Cash Collateral , BSI Umroh, BSI KUR Kecil, BSI KUR Mikro, BSI KUR Super  Mikro,  dan  Bilateral Financing .  Selanjutnya  BSI  Griya  memiliki  beberapa  produk  turunan, diantaranya  BSI  Griya  Mabrur,  Griya  Hijrah,  dan  Griya  Simuda.  Akad-akad  yang  digunakan  dalam fasilitas  pembiayaan  tersebut  sangat bervariasi  dari  pola  bagi  hasil  ( mudharabah , musyarakah ,  dan musyarakah mutanaqisah ), pola jual beli ( murabahah, salam, dan istishna ), ataupun pola sewa ( ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik ). Kebutuhan pembiayaan aneka produk fasilitas dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:
1. Bagi hasil : musyarakah mutanaqisah
2. Jual beli : murabahah
3. Sewa : ijarah muntahiya bittamlik ( Dokumen Presentasi Produk BSI, 2021 )
BSI  memiliki  fasilitas  pembiayaan  konsumen  dalam  hal  kepemilikan  asset  (rumah  dan  ruko)  yang bernama BSI Griya. BSI Griya bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia mewujudkan rumah impian  dengan  langkah  mudah  dan  berdasarkan  sistem  syariah.  Layanan  pembiayaaan  kepemilikan rumah melalui fasilitas pembiayaan BSI Griya untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut :
1. Pembelian rumah baru/rumah second /ruko/rukan/apartemen,
2. Pembelian kavling siap bangun,
3. Pembangunan/renovasi rumah,
4. Ambil alih pembiayaan dari bank lain ( Take Over ),
5. Refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah
(https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-griya-mabrur, diakses 2 September 2021)
BSI Griya terbagi menjadi 4 (empat) fasilitas pembiayaan, yaitu :
1. BSI Griya Simuda
2. BSI Griya Reguler
3. BSI Griya Mabrur
4. BSI Griya Take Over
Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BSI menyediakan hadiah berupa porsi haji melalui fasilitas  pembiayaan  BSI  Griya  Mabrur,  setelah  adanya  pembayaran  angsuran  yang  lancer  selama  2 (dua) tahun dari nasabah. Adapun manfaat layanan BSI Griya Mabrur, sebagai berikut :
1. Angsuran ringan dan tetap,
2. Kemudahan pembayaran dengan fasilitas auto debet tabungan BSI,
3. Proses pembiayaan mudah dan cepat secara online,
4. Bebas biaya provisi, pinalti, dan appraisal,
5. Bebas biaya appraisal sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
(https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-griya-mabrur, diakses  2 September 2021)
Nasabah  dapat  memilih  rumah  idaman  secara  online  melalui  katalog  rumah online atau  link https://www.lamudi.co.id/banksyariahindonesia/, serta dapat  mengajukan pembiayaan online melalui link https://rumahimpian.id/landing/. Adapun  persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu :
1. Persyaratan Umum
a) Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Negara Indonesia,
b) Jenis Profesi: Pegawai Tetap, Professional, dan Wiraswasta,
c) Usia Minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.
2. Persyaratan Khusus
a) Plafond pembiayaan minimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),
b) Tenor pembiayaan minimal 15 (lima belas) tahun,
c) Tujuan pembiayaan rumah/ruko/rukan/apartemen baru atau bekas,
d) Tujuan pembiayaan take over ,
e) Hadiah porsi haji senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk nasabah dengan pembayaran angsuran lancar selama 24 (dua puluh  empat) bulan. (Arianata, 2021)
Fasilitas pembiayaan ini menggunakan Akad Murabahah pada perjanjian antara BSI dan nasabah. Al- Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga  pokok  barang  dan  tingkat  keuntungan  tertentu  atas  barang,  harga  jual  tersebut  disetujui  oleh pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya ( Dokumen  Presentasi  Produk BSI.  2021 ). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, bahwa Akad bai' al-murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayamya dengan harga yang lebih sebagai laba.
Mengenal akad Murabahah dari sisi historis dalam catatan Imam Muhammad Amin bin Umar yang lebih popular dengan sebutan Ibnu Abidin dan catatan Ibnu Hazem bahwa murabahah adalah sistem jual–beli yang diduplikat dari negara Persia (salah satu Negara adidaya disaat itu) oleh masyarakat Arab Islam dalam aktivitas bisnis mereka pada abad pertama hijriah. Murabahah lebih dikenal dengan 4 (empat) ده يازده, maksudnya ialah pihak pertama menjual barang kepada pihak kedua dengan keuntungan 1 dirham dari setiap 10 dirham. Seiring perkembangannya, murabahah akhirnya menjadi sistem jual- beli yang dilegitimasi  oleh  para  ulama  klasik,  bahkan  keabsahannya  merujuk  kepada  konstitusi  ulama  (ijma’), Imam  Al-Kasani5  (dari  ulama  Hanafi)  menjelaskan  bahwa  sepanjang  sejarah  semenjak  diperaktekan sistem  murabahah  dari  generasi  ke  generasi  tidak  ada  segelintir  komunitas  muslim  dan  ulama  yang mengingkari  akan  keabsahanya  sistem  jual-beli  murabahah,  Hal  itu  dapat  dijadikan  rujukan  sebagai bentuk ijma’6, disamping itu ada banyak alasan sistem jual-beli murabahah ini diterima oleh banyak kalangan. ( Marwal, 2010 )
Sesungguhnya secara nyata tidak ada jual beli antara bank dengan developer sebagai pemilik rumah, makna  rumah  yang  dikuasakan  kepada  nasabah  untuk  mencari  rumah  yang  diinginkannya  bukanlah milik bank. Apabila bank menganggap rumah tersebut adalah milik bank tentu bank memiliki akta jual beli yang menyatakan bank sebagai pemiliknya, atau akta kuasa jual, atau akta hibah dan sebagainya, ternyata tidak ada dokumen yang dapat dilihat bahwa bank adalah pemilik rumah yang hendak dimiliki nasabah.  Dengan  demikian  jual  beli  rumah  antara  bank  dengan  nasabah  bertentangan  dengan  Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah yang mengharuskan bank memiliki barang terlebih dahulu barulah boleh menjual kepada nasabah. ( Zulfikri, 2019 )
Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam.  Setiap  akad  dalam  perbankan  syraiah,  baik  dalam  hal  barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut : 1. Rukun
a) Penjual
b) Pembeli
c) Barang
d) Harga
e) Akad/ijab-qabul
2. Syarat-syarat
a) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
b) Harga barang dan jasa harus jelas.
c) Tempat penyerahan ( delivery ) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
d) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang  belum  dimiliki  atau dikuasai  seperti  yang  terjadi  pada  transaksi short sale dalam pasar modal. ( Rimadona, 2014 )
Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi jalannya operasional bank  sehari-hari  agar  selalu  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  syariah.  Transaksi-transaksi  yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Diperlukan garis panduan yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh DSN. DPS harus membuat pernyataan secara  berkala  (setiap  tahun)  bahwa  bank  yang  diawasinya  telah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan syariah.  Tugas  lain  DPS  adalah  meneliti  dan  membuat  rekomendasi  produk baru dari bank  yang diawasinya (Arianata, 2021) . DPS pada BSI, terdiri dari :
1. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag (Ketua DPS),
2. DR. H. Mohamad Hidayat (Anggota DPS),
3. Dr. H. Oni Sahroni, MA (Anggota DPS),
4. Prof.  DR.  KH.  Didin  Hafidhuddin,  M.Sc  (Anggota  DPS).  (https://www.bankbsi.co.id/company- information/ direksi-dewan?corporateType=Dewan%20Pengawas%20Syariah., diakses 2 September 2021)
DPS  dan  DSN  berfungsi  untuk  mengawasi  produk-produk  pembiayaan  yang  bersifat syariah  dan meneliti seluruh kegiatan operasional dalam perbankasn syariah. DSN membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi  DPS  pada  lembaga-lembaga  keuangan  syariah  dan  menjadi  dasar  pengembangan  produk- produknya, khususnya BSI.
Aspek hukum dalam akad murabahah, sebagai berikut :
1. Subjek Hukum
Pihak-pihak dalam perikatan merupakan subjek hukum dengan sendirinya sebagai subjek perikatan, di mana dalam perikatan ada pihak yang berhak atas prestasi di bagian lain ada pihak yang berkewajiban. Pihak  yang  berhak  atas  prestasi  dalam  hukum  perikatan  diistilahkan  kreditur.  Sedang  pihak  yang berkewajiban  atas  prestasi  diistilahkan  debitur.  Lebih  lanjut  kreditur  diistilahkan  sebagai  pihak  yang aktif  di  mana  dapat  melakukan  tindakan  tertentu  terhadap  debitur  sebagai  pihak  yang  pasif  ( Busro, 2011 ). Berdasarkan beberapa asas dan perangkat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian menurut hukum Islam, maka hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam  membuat perjanjian adalah subjek akad, yaitu para pihak yang membuat perjanjian:
a. Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang dewasa  dan bukan mereka yang secara hukum berada di bawah pengampuan atau perwalian. Seseoarang yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan/perwalian, di dalam melakukan perjanjian wajib diwakili oleh wali atau pengampunya ( curator ).
b. Identitas para pihak dan kedudukannya masing-masing dalam perjanjian harus jelas.
c. Tempat  dan  saat  perjanjian  dibuat  untuk  kebaikan  harus  disebutkan  dengan  jelas  dalam  akad. ( Sutedi, 2009 )
Pelaku akad harus orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya ( ahliyah ) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain. Menurut  mazhab  Syafi’i  dan  Hambali  pelaku  akad  disyaratkan  harus  orang mukallaf ( aqil  baligh ), sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki hanya mensyaratkan tamyiz (minimal berusia tujuh tahun). Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pelaku akad adalah memiliki kewenangan (hak) terhadap objek akad, baik
kewenangan asli maupun kewenangan sebagai wakil atau wali. Dalam penulisan ini yang menjadi pihak kreditur adalah BSI. Adapun yang menjadi pihak debitur adalah nasabah, terdiri dari :
a. Nasabah individu, seperti; masyarakat umum dan pegawai BSI.
b. Nasabah berbadan hukum, seperti; PT, Koperasi, Yayasan, dan lain-lain.
c. Nasabah tidak berbadan hukum, seperti; CV, Firma, Ormas, dan lain-lain.
Dalam akad yang terjadi antara kedua pihak tersebut, terdapat pihak yang berwenang memproses dan mengesahkan  perjanjian  pembiayaan  yaitu  Notaris/PPAT  yang  ditunjuk  oleh  pihak  BSI,  sehingga perjanjian  tersebut  memiliki  kekuatan  hukum  positif,  dan  apabila  terjadi  wanprestasi  atau  tidak terpenuhinya  kewajiban  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  maka  permasalahan  tersebut  dapat diselesaikan secara hukum.

## 2. Objek Hukum
Mengenai objek perikatan disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdata bahwa Tiap-tiap perikatan adalah untuk  memberikan  sesuatu,  untuk  berbuat  sesuatu,  atau  untuk  tidak  berbuat  sesuatu.  Dalam  hukum perikatan  yang  dimaksud  sesuatu  itu  merupakan  objek  yang  dinamakan  prestasi,  yang  mana  prestasi tersebut wujudnya terdiri dari:
a. Memberi sesuatu
Pasal  1234  KUHPerdata  tidak  memberikan  pengertian  atau  batasan  perikatan  untuk  memberi sesuatu.  Namun  memperhatikan  ketentuan  Pasal  1235  KUHPerdata  yang  berbunyi  bahwa  dalam tiap-tiap  perikatan  untuk  memberikan  sesuatu  adalah  termasuk kewajiban  si  berutang  untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya, sampai pada saat penyerahan kewajiban  yang  terakhir  ini  adalah  kurang  atau  lebih  luas  terhadap  perjanjian-perjanjian  tertentu yang  akibat-akibatnya  mengenai  hal  ini  ditunjuk  dalam  bab-bab  yang  bersangkutan.  Jadi  yang dimaksud  perikatan  untuk  memberi  sesuatu  menurut  pasal  tersebut  diatas  adalah  perikatan  yang mewajibkan debitur untuk menyerahkan sesuatu kebendaan.
b. Berbuat sesuatu
Pengertian berbuat sesuatu lebih menitik beratkan pada suatu perbuatan nyata (jasa) yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perikatan sebagai suatu prestasi.
c. Tidak berbuat sesuatu
Pengertian  tidak  berbuat  sesuatu adalah  perbuatan  yang  seacara  pasif  untuk  membiarkan  sesuatu atau mempertahankan sesuatu keadaan yang ada sebagai suatu prestasi. Pengaturannya ada dalam satu bagian dengan perikatan untuk  berbuat sesuatu mulai dari Pasal 1239 sampai dengan Pasal 1242 KUHPerdata. ( Busro, 2011 ).
Objek akad harus memiliki 4 (empat) syarat, yaitu:
a. Harus sudah ada secara konkret ketika akad dilangsungkan, atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang dalam akad-akad tertentu seperti dalam akad salam, istishna, ijarah, dan mudharabah.
b. Harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek akad, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan.
c. Harus dapat diserahkan ketika terjadi akad, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Jika pelaku akad tidak mampu menyerahkan objek akad, akad dipandang batal.
d. Harus jelas (dapat ditentukan, diketahui) oleh kedua pihak. Ketidakjelasan objek akad selain dilarang oleh Nabi, mudah menimbulkan sengketa dikemudian hari. ( Prabowo, 2012 )
3. Peristiwa Hukum
Pada keadaan dan kejadian, maka setiap tindak dalam hukum merupakan peristiwa hukum. Sikap tindak dalam hukum terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu : a. Sikap tindak (menurut) hukum.
b. Penyelewengan hukum.
c. Sikap tindak lainnya.
Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan  4 (empat) syarat, yaitu :
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
c. Suatu hal tertentu.
d. Suatu sebab yang halal.
Akad dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

## 4. Hubungan Hukum
Hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan yang mempunyai akibat hukum. Bisanya diadakan pembedaan  antara  hubungan  yang  sederajat  dan  tidak  sederajat  dengan  hubungan  timbal-  balik  dan hubungan  timpang.  Suatu  hubungan  timbal-balik  disebut  demikian,  karena  pihak-pihak  yang mengadakan hubungan hukum masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Dalam hubungan hukum yang timpang,  suatu pihak hanya mempunyai hak, sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban  semata- mata. Hukum yang mengatur perjanjian jual beli barang sebagian besar dihimpun dalam undang-undang jual beli barang yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kewajiban pihak-pihak dan peralihan hak milik atas barang.
Kewajiban pihak-pihak sebagian besar mengenai isi perjanjian antara pihak-pihak itu sendiri; undang- undang  menetapkan  ketentuan-ketentuan  tertentu  yang  berlaku  bagi  pihak-pihak,  kecuali  jika  pihak- pihak menyetujui sebaliknya tetapi dengan beberapa pengecualian penting tertentu, pihak-pihak dapat membuat  perjanjian  apapun  saja  yang  mereka  anggap  sesuai  dan  bebas  menerapkan  atau menyampingkan  ketentuan-ketentuan  undang-undang  ( Ascarya,  2007 ).  Hubungan  hukum  adalah hubungan  antara  dua  subjek  hukum  atau  lebih,  dimana  hak  dan  kewajiban  disatu  pihak  berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Unsur-unsur hukum yang terdapat di dalamnya yaitu : b. Orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan.
c. Objek terhadap mana hak dan kewajiban bersatu.
d. Hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan.
Jual-beli kredit dengan pembayaran angsuran, perjanjian harus dibuat secara tertulis, baik berdasarkan undang-undang kredit konsumen maupun berdasarkan suatu tata tertib sewa beli dan perjanjian jual beli kredit yang sekarang berlaku. Perjanjian jual beli adalah perjanjian bahwa penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga. Kewajiban pihak- pihak sebagian besar mengenai isi perjanjian antara pihak-pihak itu sendiri. Undang- undang menetapkan ketentuan-ketentuan tertentu yang berlaku bagi pihak-pihak, kecuali jika pihak-pihak menyetujui sebaliknya tetapi dengan beberapa pengecualian penting tertentu, pihak-pihak dapat  membuat  perjanjian  apapun  saja  yang  mereka  anggap  sesuai  dan  bebas  menerapkan  atau menyampingkan ketentuan-ketentuan undang-undang (Arianata, 2021)
a. Kewajiban-kewajiban Penjual Kewajiban pokok para pihak, yaitu :
1) Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang
2) Kewajiban pembeli adalah menerima dan membayar harga barang sesuai dengan perjanjian jual beli
Apa yang diserahkan oleh penjual harus sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang dinyatakan dengan tegas  atau  diam-diam  dalam  perjanjian  jual  beli.  Undang-undang  menentukan  bermacam  ragam kewajiban  diam-diam  mengenai  hak  atas  barang,  rinciannya,  kualitasnya,  jumlahnya,  waktu,  tempat penyerahannya, dan sebagainya.
b. Hak-hak Penjual
Dalam  hal  ini  hak  penjual  untuk  menggugat  memperoleh  harga  atau  ganti  rugi  mungkin  tidak  ada gunanya, dan ia sering akan mengutanakan menjaga barang-barang itu semata- mata. Undang-undang memberikan kepadanya hak-hak tertentu, sebagai berikut :
1) Hak menahan penyerahan barang yang tidak dibayar.
2) Hak untuk menghentikan dalam perjalanan.
3) Hak menjual kembali.
c. Kewajiban-kewajiban Pembeli
Kewajiban pokok pembeli ada 2 (dua), yaitu menerima barang-barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian. Jumlah pembayaran biasanya ditetapkan oleh perjanjian. Kemungkinan lain boleh juga ditentukan oleh transaksi-transaksi terdahulu antara pihak-pihak, atau boleh juga diserahkan supaya ditetapkan  oleh  pankasir  atau penengah.  Waktu  pembayaran  adalah  pada  waktu  penyerahan  barang- barang, tanggal- tanggal kemudian boleh disetujui apabila perjanjian itu adalah perjanjian kredit.
d. Hak-hak Pembeli
Ketika barang diserahkan kepada pembeli, hak milik disitulah berpindah kepada pembeli. Hak milik hanya berpindah ketika barang disesuaikan dengan perjanjian, yaitu disimpan atau sebaliknya dikenal, diberi etiket, dan sabagainya dengan maksud yang tegas bahwa ini barang yang diliputi oleh perjanjian. Hak  milik  tidak  berpindah  kepada  pembeli kecuali  sampai  barang  ada  dalam  keadaan  dapat diserahkan. 29

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan uraian penulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Akad Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual  tersebut  disetujui  oleh  pembeli.  Karakteristiknya  adalah  penjual  harus  memberitahu  harga produk  dan  menentukan  suatu  tingkat  keuntungan  sebagai  tambahannya.  Adapun  aspek  hukum dalam akad murabahah meliputi subjek hukum (perorangan ataupun badan hukum), objek hukum (jaminan asset yang proses pengikatannya dilakukan oleh Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh BSI), peristiwa  hukum  (akad  berdasarkan  persetujuan  dan  kesepakatan),  dan  hubungan  hukum (terpenuhinya kewajiban dan hak-hak masing- masing pihak).
2. BSI menyediakan hadiah berupa porsi haji melalui fasilitas pembiayaan BSI Griya Mabrur, setelah adanya pembayaran angsuran yang lancer selama 2 (dua) tahun dari nasabah. Hadiah ini bertujuan agar masyarakat  Indonesia dapat lebih tertarik dalam memilih fasilitas pembiayaan yang ada di perbankan syariah, khususnya BSI.

## Daftar Pustaka
Ascarya. (2007). Akad dan Produk Bank Syariah . Jakarta: Raja Grafindo Persada..
Al-Fatih,  S.,  dan  Ahmad,  S.  (2022).  Moral  Paradigm  in  the  Establishment  of  Regulation  on Parliamentary Thresholds: An Indonesian Implementation. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 16
(1):1-10. ISSN: 1978-5186. e-ISSN: 2477-6238. DOI: https://d oi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no1.2140.
Busro, A. (2011). Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata . Yogyakarta: Pohon Cahaya.
Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  111/DSN-MUI/IX/2017  tentang Akad Jual Beli Murabahah
Kholifah, S. N. (2021). Eksistensi Sukuk Di Indonesia: Sukuk Mudharabah Dan Sukuk Ijarah. Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah , 8(2): 155-166. DOI:
https://doi.org/10.32332/adzkiya.v8i02.1981 .
Keputusan  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  754/II/1999  tentang  Pembentukan  Dewan  Syariah Nasional
Marwal, M. I. (2010). Rekonstruksi Murabahah Sebuah Ijtihad Solusi Pembiayaan- Islamic Economy. https://isa7695.wordpress.com/2010/01/16/rekonstruksi- murabahah-sebuah-ijtihad-solusi-
pembiayaan/
Mertokusumo, S. (2012). Teori Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Muhammad, A. (2014). Hukum Perdata Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Informasi Program BSI Griya Mabrur. https://rumahimpian.id/landing/infoMabrur.html Kamus Besar Bahasa Indonesia
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor  9/19/PBI/2007  tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Kegiatan  Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  10/17/PBI/2008  tentang  Produk  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Prabowo, B. A. (2012). Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah . Yogyakarta:
UII Press.
Produk dan
Layanan BSI
Griya. https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/ individu/parent/produk/bsi-griya. Produk  dan Layanan
BSI Griya  Mabrur.
https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-griya-mabrur
Rimadona,  D.  (2014).  Aspek  Hukum  Dalam  Akad  Pembiayaan  Musyarakah  Mutanaqisah  Pada Perbankan Syariah (Studi pada Perseroan Terbatas Bank Muamalat Indonesia Terbuka Cabang Kalimalang,  Bekasi  Barat).  Tesis  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  –  Pascasarjana. Semarang: Universitas Diponegoro.
Sunaryo. (2014). Hukum Lembaga Pembiayaan . Jakarta : Sinar Grafika. Sutedi, A. (2009). Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum) . Bogor: Ghalia Indonesia. Sejarah  Perbankan  Syariah.  https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-  syariah/pages/Sejarah- Perbankan-Syariah.aspx
Sejarah Perseroan Bank Syariah Indonesia. https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html. Sejarah Perusahaan Bank Syariah Indonesia. https://www.bankbsi.co.id/company-
information/tentang-kami
Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. Fiat
Justisia – Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1). DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283 .
Standar Operasional Pembiayaan (SOP) pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.
Surat Nomor SR-3/PB.1/2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT. Bank Syariah Mandiri Tbk dan PT. Bank Negara Indonesia Syariah Tbk ke dalam PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk  Menjadi  Izin  Usaha  atas  nama  PT  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk  sebagai  Bank  Hasil Penggabungan.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Zulfikri. 2019. Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah , 2(1). https://doi.org/1 0.25299/syarikat.2019 Vol.02 No.01.3638.