Analisis Dana Perimbangan Kaitannya Dengan Percepatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2016 ‐ 2020 Siti Fatimah 1* , Tuty Handayani 2
12 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
Corresponding Author : sifa25023@gmail.com Info Artikel ABSTRAK Kata Kunci: Daya saing obyek wisata, analisa Model Diamond, 4A Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis bagaimana dampak pengalokasian dana perimbangan terhadap laju percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak Tahun 2016-2020 dan (2) Menganalisis kontribusi dana perimbangan terhadap laju percepatan daya dorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak Tahun 2016-2020. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kasus terutama pendekatan pertumbuhan dan pendekatan kontribusi yang mengacu pada kriteria Soekartawi (1995). Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data dan informasi tentang seberapa besar dampak pengalokasian dana perimbangan terhadap laju percepatan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi dana perimbangan terhadap laju percepatan daya dorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak Tahun 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pengalokasian dana perimbangan terhadap laju percepatan pertumbuhan ekonomi cukup besar (sangat berpengaruh) dan kontribusi dana perimbangan terhadap laju percepatan daya dorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak Tahun 2016-2020 cukup signifikan. Dengan tersajinya data dan dokumen penelitian ini, maka selanjutnya akan dapat digunakan sebagai bahan informasi sekaligus bahan kajian bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan yang sekaligus dapat menentukan model alokasi anggaran yang lebih berorientasi bagi kepentingan masyarakat (public oriented)

## ABSTRACT
Keyword: Economic Growth (PDRB) The research is aimed to (1) Analyze what is the impact of balanced funds allocation toward the economic growth of West Nusa Tenggara province since the year of 2016 – 2020 and (2) analyze the balanced funds contribution toward the support of economic growth of West Nusa
Tenggara province since year of 2016 – 2020. The method applies in this research based on case study especially the growth and contribution approach which reffer to Soekartawi criteria (1995). This research is aimed to be able to gather the data and information about how big is the impact
Vol. 4 No. 1, Maret 2022
of balanced funds allocation toward the economic growth of West Nusa Tenggara Province since year of 2016 – 2020.
The reasearch shows that the impact of balanced funds allocation on the economic growth is quite significant (very effective) and balanced funds contribution on the support of economic growth of West Nusa Tenggara Province since the year of 2016 – 2020 is quite significant. By providing the data and the document of this research, it will be used as source of information and refference for the functionary in taking the policies that is able to determine funds allocation model that more oriented on public oriented (public oriented)

## 1. PENDAHULUAN Latar Belakang
Sejalan  dengan  arus  pemberian kewenangan yang makin luas yang dimiliki tiap daerah dalam era otonomi daerah ini, maka peran dan fungsi pendapatan daerah melalui penggalian potensi masing-masing daerah menjadi sesuatu yang amat penting. Ini dimaksudkan karena kemampuan tiap daerah dalam menggali potensinya menjadi suatu indikator kinerja keuangan daerah dalam penerapan otonomi daerah. Oleh karenanya pendapatan asli daerah yang merupakan bagian dari pendapatan daerah hendaknya terus dikembangkan. Secara lebih konkrit unsur pendapatan dan belanja daerah dapat ditunjukkan melalui perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang menggantungkan sumber penerimaannya melalui bantuan pemerintah pusat. Padahal jika diamati secara priodik dari waktu ke waktu, pemerintah pusat juga selalu mengalami kesulitan dalam mendanai pengeluarannya, baik yang menyangkut pengeluaran belanja aparatur pemerintah maupun untuk belanja pelayanan publik. Terlebih sekarang dengan telah diberlakukannya otonomi daerah telah membawa pengaruh beban pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah tidak semakin kecil. Oleh karenanya sekarang ini melalui pemberian kewenangan
masing-masing daerah yang semakin luas diaharapkan setiap daerah dituntut agar dapat membiayai dirinya sendiri melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan yang dimiliki secara efektif dan efisien. Karena tolok ukur keberhasilan setiap pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, proses pembangunan daerah, dan pelayan publik akan sangat tergantung dari bagaimana pemerintah daerah mampu menggali setiap potensi daerah untuk kemudian mengatur dalam bentuk belanja aparatur pemerintah dan belanja pelayanan publik secara berimbang dan proforsional sesuai yang diamanatkan perundang-undangan yang berlaku.
Kebijakan  pemberian  otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. (Mardiasmo, 2002:59).
Dari  sisi  reformasi  keuangan sebagai pelaksanaan amanat otonomi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang mengatur mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel berdasarkan asas kewajaran dan kepatutan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut semakin membawa perubahan yang mendasar dalam pengelolaan anggaran daerah (APBD). Perubahan mendasar tersebut adalah adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Sebagaimana menurut Abdul Halim (2002:5) bahwa sebelum reformasi keuangan daerah, pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada pemerintah yang lebih tinggi. Dengan adanya reformasi, pertanggung jawaban lebih ditujukan kepada rakyat melalui DPRD. Pergeseran  atau  reformasi  yang mendasar terhadap pengelolaan anggaran daerah memiliki konsekuensi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena  APBD  merupakan suatu daftar rincian penerimaan dan belanja daerah yang sekaligus berfungsi sebagai alat atau dasar pengelolaan keuangan daerah dalam setiap tahun anggaran tertentu. Dimana semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Terkait  dengan  fungsi  dan  tugas pemerintah daerah dalam era otonomi daerah akhir-akhir ini maka, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa peranan identifikasi potensi dan sumber perolehan keuangan daerah menjadi sesuatu yang amat penting. Ini diharapkan akan mampu memberikan informasi yang lebih akurat mengenai alternatif sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara implisit ketersediaan data mengenai perkembangan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah dapat
dijadikan bahan acuan pemerintah daerah dalam membuat perencanaan dan pola kebijakan pemerintah daerah terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang sekaligus dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi sampai sejauhmana tingkat kemandirian dan desentralisasi  fiskal daerah di era otonomi daerah sekarang ini. Mengingat  APBD  merupakan salah satu alat atau instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka dalam pelaksanaan otonomi daerah proses penyusunan dan pelaksanaan APBD harus sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan publik atau masyarakat. Dalam kaitan dengan  ini, APBD harus benar- benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Selanjutnya Product Domestic Regional Brutto (PDRB) pada tingkat nasional dan Product Domestic Regional Brutto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan daerah nilai tambah pada suatu waktu tertentu (setiap tahun).
Oleh karenanya untuk melihat sampai seberapa besar setiap daerah mampu melaksanakan otonomi secara konsekuen akan sangat tergantung dari tingkat kemandirian daerah itu sendiri dalam mendanai dirinya sendiri. Selanjutnya untuk melihat sampai sejauh mana peran dan fungsi alokasi dana perimbangan baik yang bersumber dari dana Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam mempercepat laju pertumbuhan dan perkembangan PDRB akan dapat dilakukan analisis secara terperinci melalui kegiatan penelitian yang berjudul “Dampak pengalokasian dana perimbangan terhadap laju percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak Tahun 2016-2020”.
Perumusan Masalah
a. Bagaimana dampak pengalokasian dana perimbangan terhadap laju percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak Tahun 2016-2020.
b. Berapa besar kontribusi dana perimbangan dalam mendorong laju percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak Tahun 2016-2020.

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan utama yang ingin diamati dalam penelitian ini adalah untuk:
a. Menganalisis    bagaimana dampak pengalokasian dana perimbangan terhadap laju percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak Tahun 2016- 2020.
b. Menganalisis kontribusi dana perimbangan terhadap laju percepatan daya dorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak Tahun 2016-2020.
Hal-hal yang Akan Dianalisis Adapun variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini meliputi beberapa hal antara lain:
a. Pendapatan Daerah
b. Pendapatan Asli Daerah
c. Dana Perimbangan

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Hasil Penelitian Terdahulu
Dalam  penelitian  yang  dilakukan oleh Hasbulah (2016 : 9) yang berjudul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kota Mataram. Adapun variabel-variabel yang diamati dalam penelitian tersebut meliputi : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Total Pendapatan Daerah (TPD), Bagi Hasil Pendapatan Bukan Pajak (BHPBP), APBD dan PDRB. Dari hasil kajiannya disimpulkan bahwa  proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD)  sebesar 7,87 persen, proporsi PAD ditambah BHPBP terhadap TPD sebesar 20,68 persen, rasio PAD terhadap belanja aparatur sebesar 14,16 persen, rasio PAD
ditambah BHPBP terhadap belanja aparatur sebesar 37,19 persen. Akan tetapi jika diamati perkembangannya dari tahun ke tahun nampak bahwa proporsi PAD ini semakin menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin besar. Ketergantungan yang semakin besar ini antara lain disebabkan  oleh kondisi umum yang terjadi di semua kabupaten/kota yang diakibatkan oleh perubahan struktur anggaran seperti : gaji guru SD yang masuk dalam APBD, kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keadaan ini akan mengakibatkan bertambahnya total APBD yang sumber penerimaannya berasal dari dana sumbangan pemerintah pusat.
Dalam  penelitiannya  yang  lain Hasbullah (2016 : 6) yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat. Dimana variabel-variabel yang diamati dalam penelitian tersebut meliputi : Pendapatan Daerah, Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Biaya Pungutan PAD, Target Penerimaan PAD dan APBD. Dikatakan bahwa rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana dari luar (ekstern). Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pihak luar/ekstern (terutama pemerintah pusat/provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi pula partispasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan  komponen utama pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retrebusi daerah akan dapat menggambarkan tingkat kesejahtraan
masyarakat yang semakin tinggi pula. Berdasarkan hasil kajiannya sejak Tahun Anggaran 2012 – 2015 disimpulkan bahwa besarnya rasio kemandirian keuangan kabupaten Lombok Barat sebesar 8,70 persen, 6,65 persen, 8,34 persen dan 8,09 persen. Ini berarti kemandirian daerah Kabupaten Lombok Barat dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat relatif masih rendah bahkan cendrung menurun.

## Landasan Teori Kinerja Keuangan Daerah
Menurut  Nizarwan  dalam  Halim (2014 : 70) dalam bukunya yang berjudul Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah mengatakan Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada Undang- undang Nomor : 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004. Kesimpulannya adalah Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam mengalokasikan belanja aparatur dan belanja pelayanan publik senantiasa berpegang pada prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan produktivitas Menurut Mardiasmo (2014) dalam bukunya yang berjudul Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah mengatakan Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama priode waktu tertentu yang dinyatakan dalamukuran finansial dan berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.
Menurut Indra Bastian (2016 : 6) dalam bukunya yang berjudul Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah mengatakan bahwa penyusunan APBD adalah suatu hal yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi
daerah otonom yang bertujuan untuk : menentukan jumlah pajak yang akan dibebankan kepada masyarakat, suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, memberi isi dan arti   dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sarana untuk pengawasan dan pemberian kuasa kepala daerah untuk penyelenggaraan keuangan daerah.
Selanjutnya  menurut  Hasbullah (2016 : 4) Kinerja Keuangan Daerah merupakan suatu instrumen untuk mencermati kemampuan suatu daerah dalam aspek finansial untuk mengorganisir Anggararan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  guna pencapaian visi dan misi pembangunan daerah guna peningkatan kesejahtraan masyarakat. Secara parsial dikatakan kinerja dapat diartikan sebagai alat ukur kemampuan suatu daerah dalam menggali unsur-unsur penerimaan baik penerimaan aparatur maupun penerimaan publik dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk selanjutnya dipergunakan sebagai belanja aparatur dan belanja publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan  keuangan  daerah  tidak terlepas dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), oleh sebab itu pembahasan mengenai analisis kemampuan  keuangan daerah disini bertitik tolak dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka Menurut  Jaya    dalam  Munir, Djuanda, Tangkilisan (2014: 6) Keuangan Daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menjelaskan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut  Bastian  (2016:8)  adanya hubungan yang erat antara Keuangan Negara dan Keuangan Daerah yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah. Sehingga baik dalam penyusunan APBD dan pelaporan keuangan daerah maupun pelaksanaannya, menceminkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab yang  mencakup hal – hal sebagai berikut (1) Harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa; (2) Harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan; (3) Harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah  termasuk prinsip – prinsip pembagian sumber – sumber keuangan yang adil; (4) Mampu memberdayakan dan meningkatkan kemampua perekonomian daerah; (5) Dapat menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel) dan pasti; dan (6) Semakin mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah Daerah. Menurut Devas et al dikutip dalam Munir, Djuanda, Tangkilisan (2014: 7) pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip- prinsip : (1) tanggung jawab, (2) mampu memenuhi kewajiban keuangan, (3) kejujuran, (4) hasil guna dan daya guna, dan  (5) pengendalian. Melalui misi utama dan tujuan utama  pengelolaan keuangan daerah di atas, terlihat bahwa pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang  yang berkepentingan yang sah, yang meliputi DPRD dan masyarakat. Selain itu efektivitas dan efisiensi dalam
pengelolaan keuangan daerah juga harus dilaksanakan. Hal ini berarti dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah (Mardiasmo, 2012).
Selanjutnya  Nizarwan    (2014:70) mengatakan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah hendaknya harus memperhatikan berbagai hal seperti :  (1) Dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan produktivitas; (2) Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan; (3) Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan skala prioritas.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sumber penerimaan  daerah terdiri dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD),  (2) Dana Perimbangan dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang syah. Sedangkan menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan
bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Selanjutnya ayat 2 menjelaskan bahwa pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan dan (3) Lain-lain pendapatan.
Mardiasmo dalam Munir, Djuanda, Tangkilisan (2014: 36) mengatakan bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang dan ukuran serta alat koordinasi bagi semua aktivitas pada berbagai unit kerja.
Menurut  Surat  Edaran  Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002, bahwa penyusunan APBD harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:
Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Merupakan  persyaratan  utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Sebagai instrument evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab Pemerintah Daerah mensejahterakan masyarakat,
maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan yang meliputi :
a. Disiplin Anggaran
APBD  harus  disusun  berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan.
b.  Keadilan Anggaran
Pendapatan Daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pengunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
Menurut Mardiasmo (2004) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program – program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap – tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter.

## Kerangka Konseptual
Gambar 1:  Bagan Kerangka Pikir Penelitian
2017-2018
Kinerja Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Konteks Penerapan Otonomi Daerah
Gambar  :  2.1.  Gambar Roadmap Penelitian

## 3. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan  atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 1999:11). Selanjutnya menurut Kuncoro (2003:8) Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis  atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Penelitian deskriptif berupaya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi.

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dipilihnya Provinsi Nusa Tenggara Barat secara purposive
sampling dengan dasar pertimbangan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang paling banyak dan terpadat jumlah penduduknya jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diharapkan dengan terpilihnya Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi penelitian akan memberikan berbagai kemudahan dari berbagai akses seperti data dan informasi lainnya.

## Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Data, informasi yang berkaitan dengan analisis dana perimbangan dilakukan dengan cara  :
a. Studi kepustakaan ( Library Research ), yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, karangan ilmiah, jurnal ilmiah serta dokumen- dokumen lain yang berkaitan dengan
analisis pertumbuhan ekonomi sesuai dengan judul penelitian.
b. Penelitian lapangan ( Field Research ), yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terutama pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi NTB sehubungan dengan data-data dan informasi terkait dengan variabel-variabel penelitian di atas.

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data skunder yaitu data yang sudah dikumpulkan langsung dari Biro sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun data yang dimaksudkan terdiri dari : data APBD, Perubahan APBD, laporan perhitungan APBD,  realisasi penerimaan daerah, realisasi belanja daerah,  Nota Perhitungan APBD, Arus Kas dan Buku Perhitungan APBD, data PDRB, data demografis, perkembangan APBD, penerimaan dan belanja daerah, dan mekanisme penganggaran serta data-data Provinsi Nusa Tenggara Barat lainnya yang mendukung judul penelitian Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016-2020.

## Identifikasi  dan Klasifikasi Variabel
Dalam  penelitian  ini  variabel  yang diidentifikasi adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Pendapatan lain Yang Syah
d. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB)
Model Analisis Data Analisis Pertumbuhan Dana Perimbangan Terhadap PDRB Guna mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan PAD terhadap PDRB selama lima tahun terakhir (2016-2020) akan dianalisis dengan formulasi Widodo dalam Muin (2003: 36) sebagai berikut:

## dimana :
∆ Xt = Laju pertumbuhan Dana Perimbangan terhadap PDRB
∆ X1t  =   Laju pertumbuhan PAD
∆ X2t  =   Laju pertumbuhan PDRB t =   Tahun txx t-1 =   Tahun Sebelumnya X1 =   Variabel PAD
X2 =   Variabel PDRB

## Analisis Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap PDRB
Untuk mengetahui kontribusi PAD terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat akan dilakukan analisis dengan menggunakan rumus (G. Tan Melly, 1977) sebagai berikut:
100% x B A X  dimana:
X  =   Persentase Kontribusi
PAD terhadap PDRB Kabupaten Lombok Timur.
A =  Penerimaan PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun ke n. B  =   PDRB  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat periode tahun ke n. Kriteria untuk menentukan besar kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Barat digunakan kriteria sebagai berikut (Soekartawi :1995)
Kriteria Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap PDRB No. Besarnya Kontribusi (%) Kriteria 1 76-100  Sangat besar Xit – Xit ‐ 1 Xit – 1 ∆ Xt =
2 51 – 75 Besar 3 26 – 50 Cukup besar 4 0 – 25 Kurang besar

## 4. HASIL PENELITIAN
Letak Geografis dan Luas Wilayah

## Provinsi NTB
Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 20.153,15 Km2, yang terdiri dari dua pulau besar yaitu pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan ratusan pulau-pulau kecil. Dari 421 pulau yang ada di Provinsi NTB, terdapat 40 pulau yang sudah berpenghuni. Secara astronomis, Provinsi NTB terletak antara 115o 46’ – 119o 05’ Bujur Timur dan 8o10’ – 9o5’ lintang Selatan. Sedangkan secara geografis , Provinsi NTB memmiliki batas wailayah sebelah utara Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah Barat Selat Lombok dan Provinsi Bali, serta sebelah Timur Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara administratif Provinsi NTB terdiri dari delapan kabupaten dan dua Kota yang terletak di dua pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan 116 wilayah kecamatan dan 1.137 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah wilayah kecamatan terbanyak, 24 kecamatan, sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki wilayah administrasi desa/kelurahan terbanyak dengan 254 desa/kelurahan dengan jumlah kecamatan sebanyak 20 kecamatan. Kondisi geografis NTB sangat bervariasi dimana pulau Lombok terdiri atas perbukitan dengan pusat gunung Rinjani, terletak ditengah-tengah pulau Lombok, serta gugusan pegunungan terletak di bagian utara dan bagian selatan. Sedangkan dataran rendah merupakan kawasan pertanian yang terhampar di bagian tengah memanjang dari arah timur ke barat. Sedangkan di pulau Sumbawa, gugusan pegunungan tedapat di sepanjang pantai utara pulau Sumbawa.

## Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Wilayah NTB
Berdasarkan data proyeksi Penduduk Tahun 2010-2020, jumlah penduduk Provinsi NTB sebanyak 5.013.687 jiwa, dengan rincian Laki-laki sebanyak 2.433.731 jiwa dan perempuan sebanyak 2.579.956 jiwa, dengan ratio jenis kelamin sebesar 94,33. Jumlah penduduk terbesar terdapqat di Provinsi Nusa Tenggara Baratsebanyak 1.192.110 jiwa atau 23,77 persen dari total penduduk Provinsi NTB dan terkecil berada di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 144.707 jiwa atau 2,88 persen dari total penduduk Provinsi NTB. Jumlah penduduk di Provinsi NTB terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Sebagai ilustrasi pada tahun 2010 jumlah penduduk NTB sebanyak 5.013.6867 jiwa atau menggalami peningkatan sebanyak 497.625 jiwa selama priode sepuluh tahun terakhir atau Tahun 2020. Selain mengakami peninghkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, penduduk Provinsi NTB terdistribusi tidak merata , karena sekitar 70,06 persen (3.512.689 jiwa) berdomisili di Pulau Lombok dan sebanyak 29,92 % (1.500.998 jiwa) berdomisili di Pulau Sumbawa.

## Kepadatan, Struktur dan Komposisi Penduduk
Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, kepadatan penduduk di Provinsi NTB setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk mencapai 237 jiwa per KM2 pada tahun 2014 meningkat menjadi 249 jiwa per KM2 pada tahun 2020. Kepadatan penduduk ini terkonsentrasi pada Kota Mataram yang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan pariwisata. Menurut kelompok umur, komposisi penduduk pasda tahun 2010 terbanyak pada kelompok umur 5 – 9 tahun yaitu sebanyak 501.136 jiwa, sedangkan komposisi penduduk terkecil berada pada kelompok umur 7- 74 tahun
sebanyak 70.554 jiwa. Xsecara keseluruhan penduduk yang produktif atau kelompok umur kisaran 15 – 64 tahun sebvanyak 3.237.988 jiwa atau sekitar 65,34 persen dari jumlah kesluruhan penduduk Provinsi nusa tenggara Barat.

## Pendapatan Daerah Provinsi NTB
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 Pasal (1), pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 meliputi:
a. Pendapatan Asli Daerah, b. Dana Perimbangan; dan c.Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Syah. Untuk melihat perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama lima Tahun terakhir dapat disajikan pada tabel di bawah :
Tabel 2. Anggaran dan Persentase Realisasi Pendapatan Daerah (PD) Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2016 – 2020. Tahun Anggaran ( Rp ) Realisasi ( Rp ) Persentase ( % ) Perkembangan ( % ) 2016 3.802.933.455.799 3.949.996.798.343 103,87 12,43 2017 5.121.402.497.258 5.083.156.004.899  99,25 28,72 2018 5.360.502.949.869 4.941.246.974.629  92,18 -2,87 2019 4.516.062. 497.275 5.070.385. 497.278 112,26 2,61 2020 5.506.426.704.676 5.793.152.598.582 105,21 14,26 Jumlah 24.307.328.104.000 24.837.937.873.000  512,77 55,15 Rata-rata 4.861.465.620.975  4.967.587.574.746  102,55 11,03
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi NTB.
Berdasarkan tabel di atas ditunjukkan bahwa anggaran Pendapatan asli daerah Provinsi NTB ditargetkan sebesar Rp 3.802.933.445.799 sedangkan realisasinya pada Tahun 2016 sebesar Rp 3.949.996.798 atau sekitar 103,87 persen. Tahun 2017 sebesar Rp 5.083.156.004.899 atau turun menjadi sekitar 99,25 persen. Tahun 2018 turun lagi menjadi Rp 4.941.246.974.629 atau turun menjadi sekitar 92,18 persen. Tahun 2019 naik lagi menjadi Rp 5.070.385. 497.278 atau naik menjadi sekitar 112,26 persen. Tahun 2020 menjadi Rp 5.793.152.598.582 atau turun menjadi sekitar 105,21 persen. Secara kuantitatif memang pendapatan asli daerah Provinsi NTB berfluktuatif terhitung sejak Tahun 2016 – 2020 dan cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak Tahun 2016 – 2020 sebesar 102,55
persen. Dilihat dari segi perkembangannya Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak Tahun 2016 – 2020 juga cukup fluktuatif. Data di atas memperlihatkan bahwa perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan persentase sebesar 28,72 persen, sedangkan perkembangan yang terendah terjadi pada tahun 2018 dengan penurunan sebesar - 2,87 persen. Namun jika dilihat secara rata selama lima tahun terakhir rata-rata perkembangannya mengalami kenaikan sebesar 11,03 persen.

## Dana Perimbangan Provinsi NTB
Dana perimbangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 104 Tahun 2000, merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana
Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan-ketimpangan sumber pendanaan. Selama ini Provinsi Nusa Tenggara Barat masih sangat bergantung dari kucuran dana dari pusat melalui Dana Perimbangan tersebut. Kondisi ini masih terus berlanjut sampai saat ini karena Provinsi Nusa Tenggara Barta masih belum mampu untuk
memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan berbagai sektor, sehingga keberadaan dana perimbangan ini sangat membantu guna merealisasikan program- program pembangunan di berbagai sektor kehidupan. Selanjutnya untuk melihat perkembangan dana perimbangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama lima tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:
Tabel 3. Perkembangan Dana Perimbangan Provinsi NTB sejak Tahun 2016-2020
U r a i a n Realisasi Th.2016 (000) Realisasi Th.2017 (000) Realisasi Th.2018 (000) Realisasi Th.2019 (000) Realisasi Th.2020 (000) (2) (3) (4) (5) (4) (5) Dana Bagi Hasil Pajak 98.450,50 102.333,60 127.756,40 124.847.165 174.135.498 D.B.H. Bkn Pajak SDA  247.954,40 367.529,11 325.952,74 59.124.751 60.477.630 Dana Alokasi Umum 998.863,37 1.153.777,78 1.158.374,60 1.475.540.106 1.583.746.053 Dana Alokasi Khusus 112.985,70 143.742,3 145.426,21 355.202.497 434.261.210 D. Al. khusus Non Fisik  1.124.781,03 1.501.552,21 1.624.147,05 1.139.543.578 1.246.582.909 J u m l a h 2.583.035.637  3.268.935.637  3.381.657.776 3.604.324.958 3.667.593.358 Rata-rata 516.607.127 653.787.124 676.331.555 720.864.991 733.518.671 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi NTB. Berdasarkan data tabel di atas dapat ditunjukkan perkembangan jumlah dana Perimbangan yang direalisasikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2016-2020 cendrung mengalami peningkatan, gambaran di atas memperlihatkan bahwa sejak Tahun 2016 Realisasi Dana Perimbangan yang diterima oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 2,58 trilyun dan pada Tahun 2020 meningkat menjadi Rp 3,66 trilyun atau meningkat sekitar 41,96 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum mampu mencukupi kebutuhan untuk belanja pembangunannya, sehingga bantuan pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan ini sangat membantu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam merealisasikan program-program pembangunan di berbagai bidang yang masih membutuhkan pendanaannya. Secara faktual kontribusi terbesar dana
perimbangan di atas disumbangkan oleh kontribusi Dana Alokasi Umum yang diikuti ole kontribusi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (sektor pendidikan, kesehatan dan sektor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang).

## Perkembangan Dana Perimbangan Berdasarkan Sumber
Selama ini dana perimbangan baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) telah menjadi faktor yang sangat menentukan dalam melengkapi kebutuhan anggaran pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara kuantitatif pertumbuhan dana perimbangan dimaksud setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang cukup significan. Dikarenakan pendapatan daerah yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam merealisasikan pembangunan di daerahnya, maka dana perimbangan yang
bersumber dari pusat telah menjadi faktor yang sangat strategis guna merealisasikan program-program pembangunan masyarakat di daerah. Selanjutnya untuk melihat secara mendetail bagaimana peranan dana perimbangan dalam melengkapi kecukupan anggaran pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Baratakan dijelaskan melalui realisasi dan pertumbuhan dana perimbangan selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2016-2020 akan disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 4. Perkembangan Dana Perimbangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)
No.  Tahun Dana Bagi Hasil Pajak Pertumbuhan (%) 1. 2016 98.450.500 7,56 2. 2017 102.333.600 4,08 3. 2018 127.756.400 24,50 4. 2019 124.847.165                - 2,36 5. 2020 174.135.498 40,32 J u m l a h 627.523.163 74,10 Rata-rata 125.504.632 14,82
Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.
Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan dana perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dilihat dari segi realisasi anggaran sangat fluktuatif terhitung sejak tahun 2016 pertumbuhannya sebesar 7,56 persen, tahun 2017 turun menjadi sebesar 4,08 persen, tahun 2018 naik menjadi sebesar 24,50 persen dan tahun 2019 menurun menjadi sebesar – 2,36 persen dan tahun 2020 meningkat lagi menjadi 40,32 persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 40,32 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016-2020 mencapai 14,82 persen.
Selanjutnya  untuk  melihat secara mendetail bagaimana peranan dana perimbangan dalam    melengkapi kecukupan anggaran pembangunan di
Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2016-2020 akan disajikan melalui tabel di bawah ini :

## Tabel5. Perkembangan Dana Perimbangan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)
No.  Tahun Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Pertumbuhan (%) 1. 2016 247.954.400 15,24 2. 2017 325.952.740 31,57 3. 2018 367.529.110 12,92 4. 2019 591.247.751 61,03 5. 2020 604.776.300 2,19 J u m l a h 2.137.460.301 122,95 Rata-rata 427.492.060 24,59
Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.
Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan dana perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA dilihat dari segi realisasi anggaran terhitung sejak tahun 2016 pertumbuhannya sebesar 15,24 persen, tahun 2017 naik menjadi sebesar 31,57 persen, tahun 2018 turun menjadi sebesar 12,92 persen dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi sebesar 61,03 persen dan tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis menjadi 2,19 persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 61,03 persen, sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 2,19 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016- 2020 mencapai 24,59 persen. Selanjutnya untuk  melihat secara mendetail bagaimana peranan dana perimbangan dalam melengkapi kecukupan anggaran pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2016-2020 akan disajikan melalui tabel di bawah ini :
Tabel 6. Perkembangan Dana Perimbangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)
No. Tahun Dana Alokasi Umum Pertumbuhan (%) 1. 2016 998.863.370 12,25 2. 2017 1.153.777.780 15,53 3. 2018 1.158.374.600 0,43 4. 2019 1.475.540.106 27,37 5. 2020 1.583.746.053 7,32 J u m l a h 6.370.301.909 62,90 Rata-rata 1.274.060.381 12,58
Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.
Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dilihat dari segi realisasi anggaran terhitung sejak tahun 2016 pertumbuhannya sebesar 12,25 persen, tahun 2017 naik menjadi sebesar 15,53 persen, tahun 2018 turun menjadi sebesar 0,43 persen dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi sebesar 27,37 persen dan tahun 2020 terjadi penurunan lagi menjadi 7,32 persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 27,37 persen. sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2018 yaitu sebesar 0,43 persen Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016- 2020 mencapai 12,58 persen. Selanjutnya untuk  melihat secara mendetail bagaimana peranan dana perimbangan dalam melengkapi kecukupan anggaran pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2016-2020 akan disajikan melalui tabel di bawah ini :
Tabel 7. Perkembangan Dana Perimbangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2016-2020  (Ribuan rupiah)
No.  Tahun Dana Alokasi Khusus Pertumbuhan (%) 1. 2016  112.985.700 10,29 2. 2017 143.742.300 27,67 3. 2018 145.426.210 1,39 4. 2019 355.202.497 14,48
5. 2020 434.261.210 22,25 J u m l a h 1.191.617.917 53.83 Rata-rata 238.323.583 10,76
Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.
Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dilihat dari segi realisasi anggaran terhitung sejak tahun 2016 pertumbuhannya sebesar 10,29 persen, tahun 2017 naik menjadi sebesar 27,67 persen, tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup drastis menjadi sebesar 1,39 persen dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi sebesar 14,48 persen dan tahun 2020 terjadi peningkatan lagi menjadi 22,25 persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 27,67 persen, sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2018 yaitu sebesar 1,39 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016-2020 mencapai 10,76 persen. Selanjutnya untuk melihat secara mendetail bagaimana peranan dana perimbangan dalam melengkapi kecukupan anggaran pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik selama 5 tahun akan disajikan melalui tabel di bawah ini :
Tabel 8. Perkembangan Dana Perimbangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)
No.  Tahun Dana Alokasi khusus Non Fisik Pertumbuhan (%) 1. 2016  1.124.781,030 13,35 2. 2017  1.501.552,210 33,54 3. 2018 1.624.147,050 8,19 4. 2019 1.139.543.578 -29,86 5. 2020 1.246.582.909 9,39 J u m l a h 6.636.606.777 34,61 Rata-rata 1.327.321.355 6,92
Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.
Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan dana perimbangan yang bersumber dari Dana
Alokasi Khusus Non Fisik dilihat dari segi realisasi anggaran terhitung sejak tahun 2016 pertumbuhannya sebesar 13,35 persen, tahun 2017 naik menjadi sebesar 33,54 persen, tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup drastis menjadi sebesar 8,19 persen dan tahun 2019 menurun drastis lagi menjadi sebesar – 29,86 persen dan tahun 2020 terjadi peningkatan lagi menjadi 9,39 persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 33,54 persen, sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebesar -29,86 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016- 2020 mencapai 6,92 persen.

## Kontribusi Dana Perimbangan Berdasarkan Sumbernya Terhadap PDRB
Untuk melihat seberapa besar kontribusi Dana Perimbangan berdasarkan bidang terhadap laju pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB) baik ditinjau dari segi harga berlaku maupun ditinjau dari segi harga konstan Tahun 2010. Mengenai bagaimana gambaran kontribusi masing-masing sumber dana perimbangan terhadap laju pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB),  secara lebih spesifik akan disajikan melalui tabel di bawah.
Tabel 9.  Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)
No. Tahu n PDRB Atas Dasar   Harga Berlaku Dana Bagi Hasil Pajak Kontribusi ( % ) 1 2016 116.464.760  98.450,50  0,08 2 2017 123.822.760 102.333,60  0,08 3 2018 123.868.015 127.756,40  0,10 4 2019 132.422.366 124.847,16  0,09 5 2020 133.521.764 174.135,49 0,13 J u m l a h 630.099.665 627.523,16 0,48 Rata-rata         126.019.933  125.504,63 0,10
Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.
Berdasarkan data tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa kontribusi dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak (DBHP) terhadap laju pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016- 2020, jika ditinjau Atas Dasat Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kecendrungan tumbuh relatif kecil. Sebagai ilustrasi pada tahun 2016 kontribusinya hanya 0,08 persen, tahun 2017 masih sebesar 0,08 persen, pada tahun 2018 sebesar 0,10 persen, pada tahun 2019 sebesar 0,09 persen dan tahun 2020 sebesar 0,13 persen. Kontribusi tertinggi hanya terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,13 persen dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 0,08 persen. Adapun  rata-rata pertumbuhan selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 0,10 persen.Selanjutnya untuk melihat seberapa besar kontribusi Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) terhadap laju pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB), ditinjau Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK) akan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 10.  Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)
No.  Tahun PDRB Atas Dasar   Harga Konstan 2010 Dana Bagi Hasil Pajak Kontribusi ( % ) 1 2016  94.524.290 98.450,50 0,10 2 2017  94.608.210 102.333,60 0,11 3 2018  90.391.460 127.756,40 0,14 4 2019  94.014.740 124.847,16 0,13 5 2020  93.269.133 174.135,49 0,19 J u m l a h 466.807.833  627.523,16 0,67 Rata-rata 93.361.566  125.504,63 0,13
Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.
Berdasarkan data tabel di atas dapat
ditunjukkan bahwa kontribusi dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak (DBHP) terhadap laju pertumbuhan ekonomi atau Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016- 2020, jika ditinjau Atas Dasat Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK) menunjukkan kecendrungan tumbuh relatif kecil juga. Sebagai ilustrasi pada tahun 2016 kontribusinya hanya 0,10 persen, tahun 2017 masih sebesar 0,11 persen, pada tahun 2018 sebesar 0,14 persen, pada tahun 2019 sebesar 0,13 persen dan tahun 2020 sebesar 0,19 persen. Kontribusi tertinggi hanya terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,19 persen dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 yaiutu sebesar 0,10 persen. Secara rata-rata kontribusi dana bagi hasil pajak (DBHP) terhadap laju pertumbuhan ekonomi atau Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 0,13 persen. Selanjutnya untuk melihat seberapa besar kontribusi Dana Perimbangan berdasarkan sumber penerimaan Dana Bagi  Hasil Bukan Pajak SDA terhadap laju pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB), ditinjau Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK) akan dapat disajikan pada tabel di bawah.
Tabel 11.  Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil  Bukan Pajak SDA Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)
No.  Tahun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Kontribusi ( % ) 1 2016 116.464.760 247.954,40  0,21 2 2017 123.822.760 325.952,74  0,26 3 2018 123.868.015 367.529,11  0,29 4 2019 132.422.366 591.247,75  0,45 5 2020 133.521.764 604.776,30 0,43 J u m l a h  630.099.665  2.137.460,30 1,64 Rata-rata  126.019.933   427.492,06 0,33
Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.
Berdasarkan data tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa kontribusi dana perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA (DBHBP) terhadap laju pertumbuhan ekonomi atau Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016- 2020, jika ditinjau Atas Dasat Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kecendrungan tumbuh relatif kecil. Sebagai ilustrasi pada tahun 2016 kontribusinya hanya 0,21 persen, tahun 2017 masih sebesar 0,26 persen, pada tahun 2018 sebesar 0,29 persen, pada tahun 2019 sebesar 0,45 persen dan tahun 2020 sebesar 0,43 persen.  Kontribusi tertinggi hanya terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,45 persen dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 yaiutu sebesar 0,21 persen. Adapun kontribusi rata-rata selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 0,33 persen.
Selanjutnya untuk melihat seberapa besar kontribusi Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA terhadap laju pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB), ditinjau Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 (ADHK).
Tabel 12. Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)
No.  Tahun PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Kontribusi ( % ) 1 2016  94.524.290  247.954,40 0,26 2 2017  94.608.210  325.952,74 0,34 3 2018  90.391.460  367.529,11 0,41 4 2019  94.014.740  591.247,75 0,63 5 2020  93.269.133 604.776,30 0,65 J u m l a h 466.807.833  2.137.460,30 2,29 Rata-rata 93.361.566      427.492,06 0,46
Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.
Berdasarkan data tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa kontribusi dana
perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA (DBHBP) terhadap laju pertumbuhan ekonomi atau Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016- 2020, jika ditinjau Atas Dasat Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK) menunjukkan kecendrungan tumbuh relatif kecil juga. Sebagai ilustrasi pada tahun 2016 kontribusinya hanya 0,26 persen, tahun 2017 masih sebesar 0,34 persen, pada tahun 2018 sebesar 0,41 persen, pada tahun 2019 sebesar 0,63 persen dan tahun 2020 sebesar 0,65 persen.  Kontribusi tertinggi hanya terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,65 persen dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 yaiutu sebesar 0,26 persen. Adapun kontribusi rata-rata selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 0,46 persen.
Untuk  melihat  secara  lebih  terinci seberapa besar kontribusi Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap laju pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB), ditinjau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016- 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 13.  Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)
No.  Tahun PDRB Atas Dasar   Harga Berlaku Dana Alokasi Umum Kontribusi ( % ) 1 2016 116.464.760     998.863,37 0,86 2 2017 123.822.760 1.153.777,78 0,93 3 2018 123.868.015 1.158.374,60 0,94 4 2019 132.422.366 1.475.540,11 1,11 5 2020 133.521.764 1.583.746,05 1,19 J u m l a h 630.099.665  6.370.301,91 5,03 Rata-rata 126.019.933  1.274.060,38 1,01
Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.
Berdasarkan data tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa kontribusi dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap laju
pertumbuhan ekonomi atau Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016- 2020, jika ditinjau Atas Dasat Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kecendrungan tumbuh relatif kecil juga. Sebagai ilustrasi pada tahun 2016 kontribusinya hanya 0,86 persen, tahun 2017 masih sebesar 0,93 persen, pada tahun 2018 sebesar 0,94 persen, pada tahun 2019 naik menjadi 1,11 persen dan tahun 2020 naik menjadi 1,19 persen. Kontribusi tertinggi hanya terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,19 persen dan kontribusi terendah terjadi pada Tahun 2016 yaitu sebesar 0,86 persen. Adapun kontibusi rata-rata selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 1,01 persen. Selanjutnya untuk melihat seberapa besar kontribusi Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap laju pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB), ditinjau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.
Tabel 14.  Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Yang Bersumber  dari  Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)
No.  Tahun
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Dana Alokasi Umum Kontribusi ( % ) 1 2016 94.524.290     998.863,37 1,06 2 2017 94.608.210 1.153.777,78 1,22 3 2018 90.391.460 1.158.374,60 1,28 4 2019 94.014.740 1.475.540,11 1,57 5 2020 93.269.133 1.583.746,05 1,70 J u m l a h  466.807.833  6.370.301,91 6,83 Rata-rata 93.361.566  1.274.060,38 1,37
Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.
Berdasarkan data tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa kontribusi dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap laju
pertumbuhan ekonomi atau Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016- 2020, jika ditinjau Atas Dasat Harga Konstan tahun 2010 (ADHK) menunjukkan kecendrungan tumbuh relatif kecil juga. Sebagai ilustrasi pada tahun 2016 kontribusinya hanya 1,06 persen, tahun 2017 masih sebesar 1,22 persen, pada tahun 2018 sebesar 1,28 persen, pada tahun 2019 sebesar 1,57 persen dan tahun 2020 sebesar 1,70 persen.  Kontribusi tertinggi hanya terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,70 persen dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,06 persen. Adapun kontribusi rata-rata Dana Alokasi Umum terhadap laju pertumbuhan PDRB selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 1,37 persen. Selanjutnya untuk melihat seberapa besar kontribusi Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus
(DAK) terhadap laju pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB), ditinjau Atas Dasar Harga Konstan Berlaku (ADHB) selama kurunj waktu lima tahun terhitung sejak Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.
Tabel 15.  Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus  (DAK) Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)
No.  Tahun PDRB Atas Dasar   Harga Berlaku Dana Alokasi Khusus Kontribusi ( % ) 1. 2016 116.464.760 112.985,70  0,09 2. 2017 123.822.760 143.742,30  0,11 3. 2018  123.868.015    145.426,21 0,12 4. 2019  132.422.366 355.202,49 0,26 5. 2020  133.521.764     434.261,21 0,32 J u m l a h 630.099.665  1.191.617,91 0,90 Rata-rata  126.019.933 238.323,58 0,18
Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.
Berdasarkan data tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa kontribusi dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap laju
pertumbuhan ekonomi atau Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016- 2020, jika ditinjau Atas Dasat Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kecendrungan tumbuh relatif kecil juga. Sebagai ilustrasi pada tahun 2016 kontribusinya hanya 0,09 persen, tahun 2017 masih sebesar 0,11 persen, pada tahun 2018 sebesar 0,12 persen, pada tahun 2019 sebesar 0,26 persen dan tahun 2020 sebesar 0,32 persen.  Kontribusi tertinggi hanya terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,32 persen dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,09 persen. Adapun kontribusi rata-rata selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 1,18 persen.          Selanjutnya untuk melihat seberapa besar kontribusi Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap laju pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB), ditinjau Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK) dapat dilihat pada tabel di bawah.
Tabel 16.  Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)
No.  Tahun
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Dana Alokasi Khusus Kontribusi ( % ) 1. 2016  94.524.290 112.985,70 0,12 2. 2017  94.608.210 143.742,30 0,15 3. 2018 90.391.460    145.426,21 0,16 4. 2019  94.014.740 355.202,49 0,38 5. 2020  93.269.133 434.261,21 0,47 J u m l a h  466.807.833  1.191.617,91 1,28 Rata-rata 93.361.566   238.323,58 0,26
Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.
Berdasarkan data tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa kontribusi dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap laju pertumbuhan ekonomi atau Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama
kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016- 2020, jika ditinjau Atas Dasat Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK) menunjukkan kecendrungan tumbuh relatif kecil juga. Sebagai ilustrasi pada tahun 2016 kontribusinya hanya 0,12 persen, tahun 2017 masih sebesar 0,15 persen, pada tahun 2018 sebesar 0,16 persen, pada tahun 2019 sebesar 0,38 persen dan tahun 2020 sebesar 0,47 persen.  Kontribusi tertinggi hanya terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,47 persen dan kontribusi terndah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,12 persen. Adapun kontribusi rata-rata selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 0,26 persen. Selanjutnya untuk melihat seberapa besar kontribusi Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi  khusus Non Fisik terhadap laju pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB), ditinjau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dapat dilihat pada tabel di bawah.
Tabel 17.  Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)
No. Tahu n PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kontribusi ( % ) 1. 2016 116.464.760 1.124.781,03 0,96 2. 2017 123.822.760 1.501.552,21 1,21 3. 2018 123.868.015 1.624.147,05 1,31 4. 2019 132.422.366 1.139.543,57 0,86 5. 2020 133.521.764 1.246.582,90 0,94 J u m l a h  630.099.665    6.636.606,77 4,35 Rata-rata  126.019.933    1.327.321,35 0,86
Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.
Berdasarkan data tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa kontribusi dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi  khusus Non Fisik terhadap laju pertumbuhan ekonomi atau Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016- 2020, jika ditinjau Atas Dasat Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan
kecendrungan tumbuh berfluktuatif juga. Sebagai ilustrasi pada tahun 2016 kontribusinya hanya 0,96 persen, tahun 2017 masih sebesar 1,21 persen, pada tahun 2018 sebesar 1,31 persen, pada tahun 2019 turun menjadi sebesar 0,86 persen dan tahun 2020 naik menjadi sebesar 0,94persen.  Kontribusi tertinggi hanya terjadi pada tahun 2018 sebesar 1,31 persen dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,86 persen. Adapun rata-rata pertumbuhan selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 0,86 persen. Untuk melihat seberapa besar kontribusi Dana Perimbangan berdasarkan bidang terhadap Product Domestic Regional Brutto (PDRB), yang bersumber dari Dana Alokasi  khusus Non Fisik ditinjau Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK) dapat dilihat pada tabel di bawah.
Tabel 18.  Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)
No.  Tahun PDRB Atas Dasar   Harga Konstan 2010 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kontribusi ( % ) 1 2016  94.524.290 1.124.781,03  2,76 2 2017  94.608.210 1.501.552,21  3,62 3 2018  90.391.460 1.624.147,05  1,80 4 2019  94.014.740 1.139.543,57  1,21 5 2020  93.269.133 1.246.582,90 1,34 J u m l a h  466.807.833   6.636.606,77 10,73 Rata-rata 93.361.566  1.327.321,35 2,15
Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.
Berdasarkan data tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa kontribusi dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi  khusus Non Fisik terhadap laju pertumbuhan ekonomi atau Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016- 2020, jika ditinjau Atas Dasat Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK) menunjukkan kecendrungan tumbuh relatif kecil juga. Sebagai ilustrasi pada
tahun 2016 kontribusinya hanya 2,76 persen, tahun 2017 masih sebesar 3,62 persen, pada tahun 2018 sebesar 1,80 persen, pada tahun 2019 sebesar 1,21 persen dan tahun 2020 sebesar 1,34 persen.  Kontribusi tertinggi hanya terjadi pada tahun 2017 sebesar 3,62 persen dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,21 persen. Adapun kontribusi rata-rata selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 2,15 persen.

## DAFTAR PUSTAKA
...................., 2005. “Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah” .
Ditjen BAKD Depdagri, Jakarta. ......................., 2006. Permendagri Nomor
: 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri, Jakarta.
......................, 2007. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri, Jakarta.
Bastian, Indra., 2001. “Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 2001”. Penerbit BPFE, Yogyakarta. Halim, Abdul., 2002. “Akuntansi Keuangan Daerah”. Penerbit Salemba Empat, Jakarta. ......................, 2004. “Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah”. Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta. Hariyadi, Jasagung, 1999, “Evaluasi Sisa Perhitungan Anggaran Pada Perhitungan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 1991/1992 – 2000” , Tesis S-2 , Program Pasca Sarjana Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta (tidak dipublikasikan)
Hasbullah Yusuf, 2007, Anaisis Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2002-2005). Penerbit : Mataram Press Majalah Ilmiah ORIZA Universitas Mataram Vol.VI/No.2 April 2007.
..................., 2007, Analisis Kemampuan
Keuangan Daerah Kota Mataram.
Penerbit : Mataram Press Majalah Ilmiah ORIZA Universitas Mataram Vol.VI/No.3 Juli 2007. Kama, 2002. “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perencanaan APBD Tahun 2001 Bidang Pembangunan SDM di Lombok Tengah”. Tesis S2, Program Pascasarja Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (tidak dipublikasikan).
Kuncoro, Mudrajad., 2003. “ Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi (Bagaimana meneliti & menulis tesis) ”. Penerbit Erlangga, Jakarta. Luo, Huaping and Robert T Golembiewski., 1996. “Budget Deficits in China Calculations, Causes, and Impacts”. The Pennsylvania State University, JXR11 @ PSU.EDU. Mamesah D.J., 1995. “Sistem Administrasi Keuangan Daerah”. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Mardiasmo, MBA, Ak., 2000. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah, Makalah Seminar HIMMEP, Yogyakarta.
..................., 2001.  “Perencanaan Keuangan Publik Sebagai Suatu Tuntutan Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Bersih dan Berwibawa”. Makalah, Jakarta.
..................., 2002. “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”. Serial Otonomi Daerah, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta. ..................., 2004. “Akuntansi Sektor Publik”. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta. Muin Abdul, 2003. Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 1998/1999-2001. Tesis S-2 Program Pascasarjana Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram  (tidak dipublikasikan) Munir Dasril, Djuanda, Tangkilisan., 2004. “Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah”. Penerbit YPAPI, Yogyakarta. Nazir Moh,Ph.D, 1983.  Metode Penelitian, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta. Suparmoko.M,MA,Ph.D, 2003. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, Edisi 5, Penerbit BPFE,
Yogyakarta
Sugiyono., 1999. “Metode Penelitian Bisnis”. Penerbit
CV.
ALFABETA, Bandung.
Wesen Eugene F. Brigham J. Fred., 2001.
“Dasar-dasar Manajemen Keuangan”. Edisi Kesembilan Jilid I. Widodo, Hg, S.T., 1990. “Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia” . Kanisius, Yogyakarta. William, N Dunn., 1998. “Analisis Kebijakan Publik”. Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.