## MUSYAWARAH SEBAGAI  KARAKTER BANGSA INDONESIA
Teuku Ahmad Yani
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, sekarang diperbantukan pada Universitas Teuku Umar)

## Abstract
Deliberation  is  an  invaluable  heritage  for  the  Indonesian  citizen,  by deliberation; it can give a harmony to the community. For an independent society harmonious relationship of mutual respect and respect the opinions of  others  is  a  positive  side  that  is  valuable.  The  discussion  is  not  only  a culture of preventive, but also happens when disputes.

## Keywords: deliberation, character of nation, harmony

## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang dan Permasalahan
Al-Quran,  surah  Al-Hujurat    ayat:  13,  Allah  menegaskan  bahwa  manusia  du dunia  ini    terdiri    dari   bersuku-suku  dan  berbangsa-bangsa.    Oleh  karena  itu,    fakta menunjukkan  bahwa  dari  segi  geografis  dunia  ini  terdiri  dari      5  benua,  yaitu  benua Asia, Afrika,  Amerika, Eropa, dan Australia. Di setiap benua terdapat negara-negara, yang keseluruhannya sekarang ini berjumlah sebanyak 195 negara. 1
Salah  negara  tersebut  adalah  Indonesia.  Indonesia  sebagai  negara  juga  sering dengan Nusantara, yang berarti negara kepulauan.  Dimana Indonesia memiliki  pulau sebanyak    13.466  buah, 2 yang  terdiri  atas  34  provinsi, 3 514  kabupaten/kota 4 dan sebanyak 82.505 desa/kelurahan. 5
Sebagai negara kepulauan, maka di indonesia didiami oleh  lebih dari 1.300 jenis suku  bangsa, 6 dengan  memiliki  bahasa  masing-masing,  namun  dipersatukan  dengan bahasa Nasional, yaitu bahasa Indonesia. Selain itu, sebagai suku bangsa, maka suku bangsa  di  Indonesia  memiliki  budaya  masing-masing,  namun  dipersatukan  dengan satu suku bangsa, yaitu bangsa Indonesia.
Indonesia sebagai suku bangsa memiliki budaya musayawarah sebagai karakter bangsa  Indonesia,  yang    tentunya  sebagai  sesuatu  yang  memiliki  nilai-nilai  tertentu, yang  tidak  dapat  dipersamakan  dengan  nilai-nilai  lain  yang  terdapat  pada  bangsa- bangsa  lain  di  dunia  ini.  Oleh  karena  itu,  secara  akademis  harus  dikaji  berkenaan dengan  nilai-nilai  dari  musyawarah  itu,  sehingga  dapat  ditemukan  hakikat  dari musyawarah  itu  sendiri.  Selain  itu,  kiranya  perlu  juga  dilihat  perkembangan  dari musyawarah itu dalam kehidupan yang nyata.

## B. Tujuan dan Manfaat Penulisan
Kajian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  terhadap  musyawarah  sebagai karakter  bangsa  Indonesia,  yang    diharapkan  dapat  diperoleh    suatu  kajian akademis yang bernilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, secara praktis  kajian  ini  diharapkan  menjadi  sumber  referensi  dalam  menyelesaikan berbagai masalah dalam hidup dan kehidupan di Indonesia.

## 2.  PEMBAHASAN
A. Nilai-Nilai dalam Musyawarah
Sebagaimana  telah dijelaskan di atas, bangsa Indonesia memiliki karakter tersendiri  yang  berbeda  dengan  bangsa-bangsa  lain,  maka  tentunya,  bangsa Indonesia  memiliki  nilai  tersendiri    yang  dianutnya.  Nilai  itu  menjadi  sesuatu panduan dalam kehidupannya, baik keseharian di dalam suatu keluarga  maupun
1 http://wa2san.blogspot.co.id/2013/06/inilah-jumlah-negara-didunia-saat-ini.html ,
2 http://edukasi.kompas.com/read/2016/05/13/17374591/berapa.banyak.pulau.di.indo nesia.
3 http://www.laskarncc.com/2015/11/jumlah-provinsi-di-indonesia-tahun-2016.html
4 http://id.ensiklopedia.dorar.info/2015/10/jumlah-dan-daftar-nama-kabupaten-dan- kota-se-indonesia.html
5 http://www.nomor.net/_kodepos.php?_i=provinsi- kodepos&daerah=&jobs=&perhal=60&urut=&asc=000011111&sby=000000
6 http://sejarah-republik-indonesia.blogspot.co.id/p/jumlah-suku-bangsa-terbesar- di.html
dalam hidup secara  berkelompok ( gemenschap). Secara umum, antara satu orang dengan  orang  lain  memiliki  perbedaan  dalam  menilai  sesuatu,  seorang  menilai baik belum tentu bagi yang lain.
Setiap  masyarakat    senantiasa  mempunyai  kebutuhan-kebutuhan    utama dan  di  dalam  memenuhi  kebutuhannya  tersebut  para  warga  masyarakat mendapatkan  pengalaman-pengalaman  tentang  faktor-faktor  yang  mendukung dan  menghalangi-halangi  usahanya  untuk  hal  itu.  Apabila  faktor-faktor  itu dikonsolidir maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi tentang apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk.
Secara  berkelompok  sesuatu  itu  bernilai,  belum  tentu  memiliki  nilai  yang sama.  Bagi  bangsa  Indonesia,  yang  memiliki  pandangan  filsafati  secara  kolektif, maka musyawarah merupakan suatu jalan kehidupan yang sangat memiliki nilai dibandingkan  dengan  nilai  individualistis.  Sementara  bagi  masyarakat  lain  yang memiliki pandangan filsafati individualistik, maka persaingan memiliki nilai yang penting dalam kehidupannya dibandingkan musyawarah.
Sistem  nilai  tersebut,  menurut  Koentjaraningrat  sebagaimana  dikutip  Iman Jauhari, 7 sebenarnya  berpokok  pangkal  pada  lima  masalah  pokok  di  dalam kehidupan manusia yang mencakup:
a. Hakikat dan sifat hidup manusia
b. Hakikat dari karya manusia
c. Hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu
d. Hakikat dari hubungan  manusia dengan alam sekitarnya
e. Hakikat  dari  hubungan  manusia  dengan  sesamanya  atau  lingkungan sosialnya.
Berdasarkan  pandangan  yang  filsafati  tentang  kehidupan  yang kolektifisme,  maka  musyawarah  menjadi  budaya  baginya  dalam  berperilaku dalam  setiap aspek  kehidupannya. Musyawarah  menjadi  nilai-nilai  budaya  yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat.    Nilai  musyawarah  telah  mengakar  pada  suatu  kebiasaan, kepercayaan  (believe),  simbol-simbol  bagi  bangsa  Indonesia  yang  dapat dibedakan  dengan bangsa-bangsa lain.
Bagi  bangsa  Indonesia,  yang  sejatinya  memiliki  keragaman  suku  bangsa, bahasa dan agama,  musyawarah telah dijadikan sebagai nilai-nilai budaya  dalam berperilaku, meskipun diakui terdapat kearifan lokal  masing-masing. Sehingga di Indonesia  terdapat  sifat-sifat  kekhususannya  yang  tidak  terdapat  pada  semua daerah.
Kearifan lokal itu mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka, sehingga prinsip  ini  mentradisi  dan  melekat  kuat  pada  kehidupan  masyarakat  setempat. Kearifan lokal telah  menjadi modal  sosial yang dapat membentuk karakter dan citra  budaya  tersendiri  pada  masing-masing  daerah,  serta  merupakan  bagian penting bagi pembentukan citra dan identitas budaya suatu daerah.
Secara  menyeluruh,  budaya  musyawarah  ditemukan  dalam  semua  suku bangsa di Indonesia, sehingga musyawarah telah diterima sebagai budaya bangsa. Musyawarah  berasal  dari  kata  Syawara  yaitu  berasal  dari  bahasa  Arab  yang
7 Iman Jauhari, Sosiologi Hukum, Pustaka Bangsa Press,  Medan, 2008, hal. 169.
berarti  berunding,  urun  rembuk  atau  mengatakan  dan  mengajukan  sesuatu. Dengan  musyawarah,  maka  akan  dapat  menghindarkan  dari  keputusan  yang terburu-buru dan kurang tepat.Musyawarah dapat diartikan sebagai forum tukar menukar  pikiran,  gagasan  ataupun  ide,  termasuk  saran-saran  yang  diajukan dalam  memecahkan  suatu  masalah  sebelum  tiba  pada  suatu  pengambilan keputusan. 8 Otje  Salman  dan  Anthon  F.  Susanto  menyebutkan  musyawarah  itu adalah  adanya  kesepakatan    dan  diterima  substansinya  oleh  semua  orang  yang mengadakan perjanjian. 9
Musyawarah  berfungsi sebagai  rem  atau  pencegah  kesemena-menaan  dari kepala keluarga atau dari salah satu anggota keluarga dalam sebuah keluarga atau pejabat tertentu karena kekuasaannya.  Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut  kepentingan  kelaurga    dan  masyarakat  serta  kenegaraan  dapat ditemukan  suatu  jalan  keluar  yang  sebaik-baiknya  setelah  semua  pihak mengemukakan  pandangan  dan  pikiran  mereka    yang  wajib  didengar  oleh berwenang  mengambil  keputusan.  Musyawarah  dapat  melahirkan  sesuatu keputusan  yang    mencerminkan  pertimbangan-pertimbangan  yang  obyektif  dan bijaksana untuk kepentingan bersama.
Bermusyawarah  berarti  berhubungan  dengan  orang  lain  dan  ada  pesan didalamnya,  maka  kedua  hal  ini  saling berhubungan  dan  berkaitan. Komunikasi yang  baik  akan  dapat  membantu  proses  berjalannya  suatu  musyawarah.  Ada sumber,  pesan,  media,  serta  penerima  pesan  yang  sudah  bersiap  juga  untuk memberikan feedback .  Musyawarah  sendiri  memiliki  tujuan  agar  suatu  masalah dapat dipecahkan jalan keluarnya dan sebisa mungkin tidak merugikan orang lain serta mengambil jalan yang adil.
Penyelesaian  masalah  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  bersama, musyawarah  tentu  lebih  cocok  daripada  tindakan  lainnya.  Dalam  musyawarah, semua  orang  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama,  tidak  dibedakan berdasarkan  status  apapun,  baik  agama,  ras,  jabatan  ataupun  jenis  kelaminnya. Setiap  orang  dalam  musyawarah  harus  saling  menghargai  dan  menghormati pendapat orang lain untuk mencapai kesepakatan.
Musyawarah  berbeda  dengan  demokrasi  liberal  yang  berpegang  rumus “setengah  plus  satu”  atau  suara  mayoritas  yang  lebih  separo  yang  berakhir dengan  kekalahan  suara    bagi  suatu  pihak  dan  kemenangan  bagi  pihak  lain. 10 Dalam musyawarah  yang dipentingkan adalah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan  kepada  Allah,  sehingga  yang  menjadi  tujuan  musyawarah  bukan mencapai  kemenangan  untuk  sesuatu  pihak  atau  golongan,  tetapi  untuk kepentingan  atau  kemaslahatan  bersama.  Oleh  karena  itu  daam  musyawarah bukan  soal  siapa  yang  menang  dan  siapa  yang  kalah,  tetapi  sejauhmana keputusan  itu  diambil  untuk  kepentingan  bersama.    Prinsip  dalam  musyawarah bertujuan untuk melibatkan atau mengajak semua pihak yang tersangkut dengan hal yang dipersoalkan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan.
8 Muhammad Thahir Azhari, Negara Hukum, Prenada Meedia,  Jakarta, 2004, hal. 112.
9 R.Otje  Salman  S  dan  Anthon  F.  Susanto, Teori  Hukum,  Mengingat,  Mengumpulkan,  dan Membuka Kembali, Reflika Aditama, Bandung,  2007,hal. 160.
10 Muhammad Tahir Azhari, Op.cit., hal.  113.
Suatu  musyawarah    dapat  diakhiri  dengan  kebulatan  pendapat  atau kesepakatan bersama (konsensus) yang lazim disebut dalam hukum Islam sebagai ijma  dan  dapat  pula  diambil    suatu  keputusan  berdasarkan  suara  terbanyak sebagaimana Nabi Muhammad mencontohkannya dalam pengambilan keputusan ketika  perang  Uhud,  dimana  Nabi    Muhammad  mengambil    keputusan berdasarkan suara terbanyak.
Musyawarah    di  dalam  Al-Quran  dapat  ditemukan  dalam  dua  ayat.  Ayat pertama,  ayat    pertama  terdapat  pada  surah  al-Syura/42:  38,  yang  artinya.  “... adapun  urusan    kemasyarakatan  diputuskan  dengan  musyawarah  antara mereka”.    Berdasarkan  ayat  ini,  tergambar  bahwa  dalam  setiap  persoalan menyangkut kepentingan masyarakat atau kepentingan umum  Nabi Muhammad SAW  selalu  mengambil  keputusan  setelah  melakukan  musyawarah  dengan sahabatnya.
Ayat kedua yang menjelaskan tentang musyawarah  adalah Surah Ali Imran ayat  159.  Melalui  ayat  ini,      Allah  memerintah  Nabi  Muhammad    dengan  para sahabat dalam memecahkan segala masalah kenegaraan. Berdasarkan ayat kedua, menjadi  semakin  jelas  bahwa    umat  Islam  wajib  melakukan  musyawarah  dalam segala urusan.
Di  lingkungan  keluarga penerapan  budaya  musyawarah    di  lingkungan keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
1. Kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara;
2. Menghargai pendapat anggota keluarga lainya;
3. Senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja; dan
4. Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama. Adanya  budaya  musyawarah  sebagai  budaya  bangsa,  dalam  kehidupan masyarakat    secara  fisik  dapat  dilihat  dari  adanya  balai-balai  desa  di  setiap  desa ataupun  rumah  adat  sebagai  tempat  berkumpulnya  segenap  para  tetua  untuk membicarakan  sesuatu.  Bagi  masyarakat  muslim,  tempat  ibadah,  yang  disebut mushalla  dan  mesjid  juga  dijadikan  sebagai  tempat  aktivitas  masyarakat  dalam hal  ini  adalah  sebagai  tempat  musyawarah.    Dalam  masyarakat  Aceh,  tempat musyawarah    yang  digunakan  oleh  masyarakat  disebut  dengan  Meunasah. Menurut  pemahaman  Taufik  Abdullah  et..al.,  meunasah  dalam  arti  terminologis adalah tempat berbagai aktivitas, baik yang berhubungan dengan masalah dunia (adat),  maupun  yang  berhubungan  dengan  masalah  agama,  yang  dikepalai (diampu) teungku meunasah. 11

## B. Musyawarah  dalam  Masyarakat dan Pemerintahan
Dalam  tatanan  ketata  negaraan  di  Indonesia,  budaya  musyawarah  sudah melembaga,  dimana  pada  tingkatan  pemerintahan  di  Indonesia  mulai  dari  desa, kabupaten/kota,  provinsi  bahkan  sampai  pada  tingkat  pusat  terdapat  lembaga musyawarah.
Pada tingkat desa, pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan lembaga musyawarah  desa  (LMD).  Lembaga  musyawarah  ini  merupakan  suatu  wadah untuk  menapung  aspirasi  dari  warga  masyarakat  desa,  dan  segala  seuatu
11 http://gampongcotbaroh.desa.id/meunasah-pusat-peradaban-masyarakat-aceh-2/
keputusannya  diambil  berdasarkan  musyawarah. 12 Menurut  Undang-Undang Desa,  musyawarah  desa  adalah  musyawarah  antara  Badan  Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Demikian  pula  pada  tingkat  kabupaten/kota  terdapat  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah,  dimana  dalam  menjalankan  fungsinya  dibidang  legislasi, budgeting  dan  pengawasan  juga  dijalankan  berdasarkan  musyawarah,  artinya dewan ini dalam mengambil keputusan harus didasarkan pada musyawarah.Hal yang  sama  juga  terdapat  pada  tingkat  pemerintahan  provinsi,    pada  tingkat  ini, lembaga  pemerintahan  selain  dikenal  kepala  daerah  juga  terdapat  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, yang dalam mengambil keputusan juga harus berdasarkan musyawarah. 13
Tingkat  pemerintahan  pusat  juga  mengenal  lembaga  musyawarah,  yang disebut  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat.  Kedua lembaga  negara tersebut disebut sebagai lembaga tinggi negara. Kedua lembaga tinggi  negara  tersebut,  meskipun  memiliki  fungsi  yang  berbeda,  namun  dalam mengambil keputusan tetap  harus berdasarkan musyawarah.
Secara  yuridis  dalam  pembuatan  perundangan-undang  di  Indonesia, harus  diambil  berdasarkan  musyawarah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Perundang-Undangan. Menurut  undang-undang  ini,  produk  perundang-undangan  harus  dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif pada setiap tingkat pemerintahan.
Musyawarah  sebagai  budaya  bangsa  tidak  lagi  hanya  dipandang  dari aspek  sosiologis,  juga  sudah  menjadi  aspek  yuridis  dalam  kehidupan  berbangsa dan  bernegara.    Secara  yuridis,  kehadiran  musyawarah  dalam    kehidupan bernegara  adalah  sejak  lahirnya  Pancasila  sebagai  dasar  negara  republik Indonesia, yaitu :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Berdasarkan  sila  keempat,  nilai  musyawarah  itu  bersemayam.    Nilai musyawarah  merupakan  inti  dari  sila  keempat  ini. 14 Soediman  Karto  hadiprodjo menyatakan  bahwa  tujuan  dari  sila  keempat  adalah  mencari  titik  temu  antara pendapat-pendapat  yang  berbeda,  mencari  kebulatan,  dan  mencari  persatuan. 15
12 Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
13 Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
14 Merajut Nilai-nilai Pancasila ke dalam Hukum Nasional tentang Hubungan Industrial, dalam beberapa  Pemikiran  Tentang  Pembangunan  Sistem  Hukum  Nasional  Indonesia, Editor:  Elly  Erawaty dan kawan-kawan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 , hal. 280.
15 Soediman Kartohadiprodjo, Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Gatra Pusaka, Jakarta, 2010,  hal. 172.
Dalam  kehidupan bermasyarakat,  tentunya musyawarah merupkan perekat yang menyebabkan lahir kata sepakat yang saling harga menghargai satu sama lain.
Bagi  negara  Republik  Indonesia,  yang  menjadi  titik  sentral  adalah keserasan  hubungan  antara    pemerintah  dan  rakyat  berdasarkan  kerukunan. Kerukunan  merupakan asas  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 16 Dilihat dari sudut kenegaraan maka musyawarah merupakan prinsip konstitusional.
Dalam  mengambil  suatu  keputusan  untuk  kepentingan  bersama, seharusnya dilakukan secara musyawarah. Musyawarah harus menjadi  salah satu bentuk  penyelesaian  masalah.  Dalam  musyawarah  kadang  dijumpai  anggota musyawarah  yang  setuju  dan  ada  juga  yang  tidak  setuju.  Dalam  musyawarah diharapkan  terjadi  kesepakatan.  Untuk  itu,  dalam  sebuah  musyawarah,  seorang pemimpin rapat harus pandai-pandai mempengaruhi peserta musyawarah supaya kesepakatan itu bisa disetujui.

## C. Musyawarah dalam Menyelesaikan Perselisihan
Setiap  manusia berkeinginan untuk  selalu hidup rukun dengan pihak lain, baik  dalam  lingkup  keluarga  maupun  lingkup  yang  lebiih  luas.  Pendek  kata, setiap  orang    tidak  ingin  ada  perselisihan  dengan  pihak  lain.  Namun  sering  kali dalam  kehidupan  tetap  saja  ada  perselisihan  meskipun  dari  awal  tidak diinginkannya.    Dari  kacamata  sosiologis,  perselisihan  itu  terjadi  karena  tidak adanya  titik  temu    dua  kepentingan    dari  masing-masing  yang  berhubungan, dimana masing-masing mempertahankan egonya.
Perselisihan  itu,  apabila  tidak  diselesaikan  dengan  baik  akan  dapat terganggu keharmonisan antar mereka yang berselisih, karena perselisihan dapat menimbulkan  keaiban  bagi  mereka,  bahkan  dapat  memberikan  efek  buruk  bagi hubungan  mereka,  baik  secara  individu  maupun  secara  berkelompok  atau kemasyarakatan, yaitu terganggunya keharmonisan dalam masyarakat.
Penyelesaian  harus  ditempuh  dengan  berbagai  pendekatan  dan  tahapan, karena penyelesaian ini akan dapat memulihkan gangguan dimaksud. Dari sudut sosiologis,  perselisihan dapat  diselesaikan  sendiri  oleh  pihak  yang berselisih  dan dapat pula difasilitasi oleh pihak lain.  Dari aspek hukum, perselisihan ada yang dapat  diselesaikan    melalui  pengadilan  dan  ada  pula  yang  tidak  harus diselesaikan melalui pengadilan.
Berdasarkan  jenis  perselisihannya,  maka  perselisihan  dapat  dibedakan antara  perselisihan  di  bidang  hukum  pidana,  hukum  perdata,  atau  hukum  tata usaha  negara.  perselisihan  dibidang  pidana  atau  yang  disebut    perkara  pidana, secara  umum    harus  diselesaikan  di  depan  pengadilan  negara,  kecuali  perkara- perkara tertentu yang termasuk tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan di luar pengadilan.
Perkara  ringan,  berdasarkan  perundang-undangan  dapat  diselasaikan  di luar  pengadilan  negara.  Perkara  ini  dapat  diselesaikan  oleh  pemuka  masyarakat atau  tokoh  adat  berdasarkan  hukum  adat    masing-masing  daerah.  Di  Aceh, misalnya  dengan  Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008  Tentang  pembinaan kehidupan  adat  dan  adat  istiadat,  tokoh  adat  di  desa  atau  Gampong  diberikan
16 Philipus  Mandiri  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Di  Indonesia ,  Bina  Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 85.
kewenangan  untuk  menyelesaikan  perkara  pidana  yang  termasuk  tindak  pidana ringan.  Berdasarkan  kewenangan  ini,  tokoh  adat  menyelesaikan  perkara  ini berdasarkan  perdamaian,  yang  didasarkan  pada  musyawarah  antara  tokoh  adat dan antara orang-orang yang bersengketa.
Adapun  perkara  yang  dapat  diselesaikan  oleh  tokoh  adat  di  desa,  menurut Pasal 13 Qanun Aceh ini adalah:
a. perselisihan dalam rumah tangga;
b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
c. perselisihan antar warga;
d. khalwat meusum;
e. perselisihan tentang hak milik;
f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
g. perselisihan harta sehareukat;
h. pencurian ringan;
i. pencurian ternak peliharaan;
j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
k. persengketaan di laut;
l. persengketaan di pasar;
m. penganiayaan ringan;
n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat. Penyelesaian  perkara  perdata  memiiki  perbedaan  yang  sangat  prinsipil perkara  pidana,  dimana  perkara  perdata  yang  pada  prinsipnya  adalah penyelesaian persoalan pribadi sehingga penyelesaiannya sangat tergantung pada keinginan  pribadi  dari  masing-masing  yang  bersengketa.    Dalam  sengketa perdata  yang  dikedepankan  adanya  perdamaian  dari  pihak-pihak  yang bersengketa.  Perdamaian  ini  hanya  akan  dapat  terjadi  apabila  tercapai kesepakatan  yang  diperoleh  melalui  musyawarah  dari  pihak-pihak  yang bersengketa tersebut.
Pentingnya  musyawarah  untuk  penyelesaian  sengketa  perdata  ini,  sehingga telah menjadi bagian dalam hukum acara di peradilan umum, baik di  pengadilan negeri  maupun  pengadilan  tinggi,  dan  Mahkamah  Agung.  Pihak  pengadilan menghendaki para pihak untuk berdamai, dan kesempatan untuk berdamai tetap terbuka  pada  perkara  perdata  di  setiap  tahapan  pengadilan,  bahkan  menjelang putusan  dijatuhkan  oleh  hakim,  perdamaian  masih  dapat  berlangsung.  Hal  ini, karena  secara  hakikat  hanya  perdamaianlah  yang  dapat  memulihkan  hubungan yang  harmonis  antara  para  pihak  yang  sebelumnya  sempat  terjadi  ketidak harmonisan.

## 3. PENUTUP
Secara  sosiologis,  adanya  kata  musyawarah  di  Indonesia  bukan  lahir    ketika kemerdekaan  Republik  Indonesia,  melainkan  jauh  sebelumnya.  Oleh  karena  itu budaya musyawarah disebut warisan leluhur yang tidak ternilai harganya bagi bangsa Indonesia.    Eksistensi  budaya  ini    telah  memberikan  cakrawala  bagi  pendiri  negeri
Indonesia  untuk  menjadikan  musyawarah  sebagai  salah  satu  nilai  dari  dasar  negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam sila keempat. Sehingga wajarlah bagi  warga negara Indonesia untuk  selalu menempatkan musyawarah  sebagai bagian dari  sendi berperilaku    baik  dalam  tatanan  kehidupan  rumah  tangga  maupun  dalam  hidup bermasyarakat dan bernegara.

## 4. REFERENSI
a. Buku-buku
Ida  Susanti, Merajut  Nilai-nilai  Pancasila  ke  dalam  Hukum  Nasional  tentang  Hubungan Industrial,  dalam  beberapa  Pemikiran  Tentang  Pembangunan  Sistem  Hukum  Nasional Indonesia, Editor: Elly Erawaty dan kawan-kawan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 .
Iman Jauhari, Sosiologi Hukum, Pustaka Bangsa Press,  Medan, 2008.
Muhammad Thahir Azhari, Negara Hukum, Prenada Meedia,  Jakarta, 2004.
Philipus Mandiri Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
R.Otje  Salman  S  dan  Anthon  F.  Susanto, Teori  Hukum,  Mengingat, Mengumpulkan,  dan Membuka Kembali, Reflika Aditama, Bandung,  2007.
Soediman Kartohadiprodjo, Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Gatra Pusaka, Jakarta, 2010.
b. Perundang-Undangan
1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang- Undangan
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
c. Internet
http://gampongcotbaroh.desa.id/meunasah-pusat-peradaban-masyarakat-aceh-2/
http://wa2san.blogspot.co.id/2013/06/inilah-jumlah-negara-didunia-saat-ini.html ,
http://edukasi.kompas.com/read/2016/05/13/17374591/berapa.banyak.pulau.di.ind onesia.
http://www.laskarncc.com/2015/11/jumlah-provinsi-di-indonesia-tahun-2016.html
http://id.ensiklopedia.dorar.info/2015/10/jumlah-dan-daftar-nama-kabupaten-dan- kota-se-indonesia.html
http://www.nomor.net/_kodepos.php?_i=provinsi- kodepos&daerah=&jobs=&perhal=60&urut=&asc=000011111&sby=000000
http://sejarah-republik-indonesia.blogspot.co.id/p/jumlah-suku-bangsa-terbesar- di.html