## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
(P4GN) OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL

## KOTA GORONTALO
Misbahudin Djaba 1 & Ellys Rachman 2
STIA Bina Taruna Gorontalo misbahudindjaba014@gmail.com 1 & ellysrachman12@gmail.com 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Kebijakan  Pencegahan,  Penyalahgunaan dan Penyebaran Gelap Narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo.  Metode  penelitian  menggunakan  jenis  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  observasi  dan  entri  data  sekunder, wawancara mendalam ke lebih banyak informan, dan dokumentasi.
Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa:  kurangnya  kuantitas  Pelaksana  (Petugas) yang  dimiliki  oleh  tiga  area  yang  secara  fungsional  mengimplementasikan  P4GN. Lebih  baik  daripada  Sektor  Pencegahan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  (P2M), Sektor  rehabilitasi,  dan  Sektor  Pemberantasan.  Fasilitas  kurang  atau  tidak  memadai. Ini  bisa  dilihat  pada  proposisi  fasilitas  yang  masih  kurang  memadai,  seperti:  jenis atau  miniatur  narkotika,  alat  kesehatan  untuk  klinik  rehabilitasi,  senjata,  alat komunikasi,  dan  kendaraan  operasional.  Komunikasi  Badan  Narkotika  Nasional (BNN) Kota Gorontalo dengan organisasi atau masyarakat mendukung implementasi P4GN  yang  masih  kurang  intensif.  Hal  ini  terlihat  dari  komunikasi  yang  dibangun oleh  Sektor  P2M  telah  mencapai  70%,  Sektor  Rehabilitasi  hanya  bermitra  dengan LSM  SORGA  dalam  pelaksanaan  rehabilitasi,  dan  Sektor  Pemberantasan  masih kurang maksimal dalam memilih informasi dari masyarakat.
Disarankan,  kepada  BNN  Kota  Gorontalo  agar  dapat  meningkatkan  kuantitas pelaksana  (petugas),  seperti:  petugas  penyuluh,  dokter  dan  perawat  medis,  dan kepolisian. Diharapkan BNN Kota Gorontalo menyediakan fasilitas, berupa: miniatur narkotika,  alat  kesehatan,  senjata,  alat  komunikasi,  dan  kendaraan  operasional  serta terus  menjalin  komunikasi  dengan  unsur-unsur  yang  dapat  membantu  implementasi P4GN.
Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; P4GN

## PENDAHULUAN
Di tengah berjalannya pembangunan  manusia  yang  sesuai dengan  amanah  nawacita  pemerintah Indonesia, permasalahan-permasalahan sosial terus berdatangan dan menghambat berjalannya pembangunan. Salah satu permasalahan tersebut adalah penyalahgunaan Narkotika. Penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika  merupakan  permasalahan kolektif ( collective problem ), baik bagi Lembaga  yang  ditunjuk  pemerintah untuk  bertanggung  jawab,  mahasiswa sebagai  kaum  intelektual,  dan  juga segenap  masyarakat.  Narkotika  pada masa  ini  sudah  merambah  ke  setiap sudut kehidupan masyarakat Indonesia. Mulai dari anak-anak sampai  orang  dewasa,  dari  pekerja sampai  para  pelajar,  dan  bahkan  para publik figur dan aparatur negara, tidak luput  dari  penyalahgunaan  Narkotika. Sebagai  salah  satu  masalah  sosial ditatanan  nasional,  diberlakukanlah Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai  dasar hukum.  Undang-Undang  ini,  menjadi transformasi  kesekian  kalinya  dari kebijakan-kebijakan dalam bentuk regulasi  yang  pernah  disahkan  oleh negara.
Dalam  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2009  pada  Pasal  1 dijelaskan:  Narkotika  adalah  zat  atau obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun
semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan  ketergantungan,  yang dibedakan ke dalam golongan- golongan  terlampir  dalam  Undang- Undang ini. Adapun golongan- golongan  yang  dilampirkan  dalam Undang-Undang  tersebut,  ada  tiga golongan.  Golongan  I  ada  65  jenis, Golongan  II  ada  86  Jenis,  dan Golongan  III  ada  14  jenis.  Untuk menangani  masalah  Narkotika  yang semakin  meluas,  dibentuklah  Badan Narkotika Nasional, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang
nomor 35 T ahun 2009 Pasal  64 ayat  1 dan  2,  menyebutkan:  Dalam  Rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika  dan  precursor  Narkotika, dengan  Undang-Undang  ini  dibentuk Badan  Narkotika  Nasional,  yang selanjutnya  disingkat  BNN.  BNN sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah  Presiden  dan  bertanggung jawab  kepada  Presiden.  Pembentukan Badan Narkotika Nasional yang sebelumnya dijelaskan dalam Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2009,
didasari oleh Peraturan Presiden (Perpres)  Nomor  23  Tahun  2010 Tentang  Badan  Narkotika  Nasional, yang  mengatur  arah  gerak  dari  BNN khususnya  tugas  pokok,  dan  fungsi
dari BNN untuk menjalankan kebijakan nasional Pencegahan, Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Untuk mempermudah melaksanakan kebijakan nasional mengenai  P4GN,  Badan  Narkotika Nasional yang berada di pusat, dibantu oleh  Instansi  Vertikal,  yaitu  BNN Provinsi (BNNP) dan BNN Kota/Kabupaten  (BNNK).  Keduanya adalah  pelaksana  tugas  BNN  pusat  di daerah.  Badan  Narkotika  Nasional Kota Gorontalo yang kemudian
disingkat BNN Kota Gorontalo, menjadi  salah  satu  instansi  vertikal.
Sebagai  pelaksana  tugas  kebijakan nasional  P4GN  di  Kota  Gorontalo.
Peranan  dari  BNN  Kota  Gorontalo terus disorot setiap harinya, mengingat
Kota Gorontalo saat ini terus dibayang-bayangi oleh penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika  yang  semakin  meluas.  Dari data  rehabilitasi  yang  dimiliki  oleh Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Gorontalo, ada sekitar 815 penyalahgunaa yang berhasil melewati rehabilitasi  medis,  yang  dirangkum dari  tahun  2015  sampai  tahun  2018. Selanjutnya,  data  yang  dinukil  dari hasil  liputan  Gorontalo  Post  dari  Res Narkotika Polres Gorontalo Kota, pada
Tahun 2016 terdapat 23 kasus pengedaran Narkotika. Selain itu track record kasus penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo, terhitung dari Januari-November 2018. Terdapat
tiga  belas  kasus,  yang  terdiri  dari penyalahgunaan sampai peredaran gelap  Narkotika.  Dari  tiga  belas  kasus yang  didapatkan  ada  12  kasus  tentang penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika  jenis  sabu-sabu  (Narkotika Golongan  I),  serta  satu  kasus  lagi tentang  peredaran  narkotika  jenis Tembakau
Gorilla (Narkotika
Golongan  I).  Keseluruhan  data  kasus tersebut didapatkan oleh peneliti lewat penelusuran  pemberitaan  di  sejumlah media, baik lokal maupun nasional. Di antaranya:  detik.com,  kompas.com, liputan6.com, hargo.co.id, dan radargorontalo.com.
Permasalahan  Narkotika  di  Kota Gorontalo  masuk  dalam  jenjang  yang semakin  serius.  Hal  ini  berdasar  dari observasi peneliti di sekitar lingkungan peneliti,  para  korban  penyalahgunaan dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua bagian,  menurut  pemakaian.  Bagian pertama adalah anak-anak (usia Sekolah  Dasar  (SD)  sampai  Sekolah Menengah  Pertama  (SMP)),  mayoritas dari  kategori  pertama  ini  menjadi pengguna  Zat  Adiktif,  seperti  Hbone (lem plastik) yang mengandung
Lysergic  Acid  Diethyilamide  (LSD) dengan dampak menimbulkan ketergantungan  dan  kerusakan  fungsi otak. Bagian kedua ditempati oleh para remaja (usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas  (SLTA)  sampai  Mahasiswa), mereka  menjadi  pengguna  Bulan (minuman  oplosan  hasil  campuran Obat  Batuk  Komix  yang  memiliki
kandungan  dextromethorphan  dengan minuman energi/soda), Katapel/Kapuka  (Pil  Y)  yang  menjadi salah  satu  obat  terlarang,  Kristal (Crystal/Meth  golongan  obat  bius), dan Mushroom (Psilocybin/magicmushroom) yang masuk dalam  Narkotika Golongan I. Tugas dari BNN untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan  nasional  dalam  hal  P4GN yang  kini  diemban  oleh  BNN  Kota
Gorontalo. Dengan tiga bidang fungsional  yang  dimiliki  BNN  Kota Gorontalo, di antaranya Bidang Pencegahan dan Pemberdayan Masyarakat (P2M), Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan. Secara umum menjalankan  tugas,  seperti:  sosialisasi secara merata khususnya pada kalangan  pelajar,  sebagai  bentuk edukasi  tentang  bahaya  Narkotika; pemberantasan dengan melakukan penangkapan,  penyitaan  serta  meretas dan  memutus  jaringan  Narkotika  yang ada  Kota  Gorontalo;  memaksimalkan rehabilitasi  medis  dan  sosial  dengan koordinasi  yang  berkesinambungan dengan Lembaga Medis dan organisasi lain  yang  dapat  membantu  dalam proses  rehabilitasi.    Namun  saat  ini, BNN  Kota  Gorontalo  terlihat  belum maksimal dalam menjalankan program P4GN.  Permasalahan  ini  tercipta karena  ada  beberapa hal  yang menjadi penghambat.
Pertama, masih kurang maksimalnya Implementor dalam mengawal pengimplementasian
kebijakan.  Hal  ini  dilihat  dari  segi kuantitas  petugas  yang  dimiliki  oleh BNN  Kota  Gorontalo,  dalam  tiga bidang  fungsional.  Seperti  Bidang Pencegahan dan
Pemberdayaan
Masyarakat  (P2M),  yang  menjalankan tugas utama penyuluhan, hanya memiliki  dua  orang  penyuluh.  Bidang
Rehabilitasi yang menjalankan
rehabilitasi  medis,  masih  kekurangan petugas kesehatan. Serta bidang pemberantasan yang masih kekurangan  petugas  untuk  melakukan operasi  atau  razia.  Kedua,  masih kurangnya fasilitas atau sarana prasarana yang menunjang kinerja dari BNN  Kota  Gorontalo,  khususnya  tiga bidang  fungsional  yang  dimiliki  oleh BNN  Kota  Gorontalo.  Fasilitas  yang kurang  memadai  tersebut,  seperti: miniatur jenis narkotika yang digunakan dalam sosialisasi/penyuluhan; perangkat
medis; senjata api dan alat komunikasi untuk  petugas  pemberantasan;  serta kendaraan  operasional.  Ketiga,  masih kurang  intensifnya  komunikasi  yang dibangun  oleh  BNN  Kota  Gorontalo, dengan  beberapa  unsur  (Organisasi Mahasiswa,
Lembaga Swadaya Masyarakat  dan Non  Governmental Organization )  yang  dapat  membantu
BNN Kota Gorontalo dalam melaksanakan  tugas.  Hal  ini  terlihat dari  masing-masing  bidang  fungsional
di  BNNK  Gorontalo,  seperti;  Bidnag P2M  yang  saat  ini  baru  dapat merangkul  150  orang  yang  terdiri  dari penggiat dan relawan, sementara untuk para  siswa  belum  terjaring  dalam program relawan dan penggiat; Bidang Rehabilitasi yang baru dapat mendukung LRKM (Lembaga Rehabilitasi  Komponen  Masyarakat) LSM  SORGA  (Lembaga  Swadaya Masyarakat Solidaritas Relawan Gorontalo)  untuk  menjadi  wadah rehabilitasi  sosial  bagi  penyalahguna, pasca menjalani rehabilitasi medis; dan Bidang  Pemberantasan  yang  belum bisa  menjaring  informasi  lebih  luas lagi  kepada  masyarakatterkait  tindak peredaran atau perdagangan Narkotika.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitianini adalah: “Bagaimana Implementasi  Kebijakan  Pencegahan,
Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan
Peredaran  Gelap  Narkotika  (P4GN)
Oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Kota Gorontalo?”

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini,  untuk memahami  Implementasi  Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap Narkotika (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo.

## Manfaat Penelitian
Selaras  dengan  tujuan  penelitian yang  akan  dicapai,  maka  hasil  dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan  manfaat  baik  secara teoritis maupun praktis.
Manfaat  teoritis  adalah  sebagai  kajian baru dalam pengembangan ilmu administrasi  dan  dapat  pula  dijadikan bahan  perbandingan  bagi  penelitian lainnya.
Manfaat  praktis  dari  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  bahan  bagi BNN Kota Gorontalo dalam melakukan P4GN.

## METODE PENELITIAN
Adapun  yang  menjadi  objek penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah di  BNN  Kota  Gorontalo,  dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:  Lokasi  penelitian  berada  pada tempat  yang  mudah  dijangkau  oleh peneliti;  Memudahkan  peneliti  dalam melakukan  studi  secara  mendalam terhadap  masalah  yang  sedang  diteliti, karena  peneliti  memahami  kondisi sosial masyarakat setempat; Permasalahan  tentang  Implementasi
P4GN yang diteliti, berada di organisasi  tersebut.  Penelitian  ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif
guna mengetahui dan meneliti bagaimana Implementasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan dan Peredaran  Gelap  Narkotika)  oleh
Badan Narkotika Nasional.
Fokus Penelitian Penelitian
mengenai
Implementasi  Kebijakan  Pencegahan,
Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan Peredaran  Gelap  Narkotika  (P4GN) Oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Kota Gorontalo difokuskan pada:

## Implementor
Yaitu  petugas  atau  implementor  yang melaksanakan tugas dalam P4GN oleh BNN Kota Gorontalo

## Fasilitas
Yaitu  sarana  dan  prasarana  yang dibutuhkan  oleh  para  petugas  dalam rangka melaksanakan P4GN oleh BNN Kota Gorontalo
Komunikasi Yaitu pengiriman pesan dari
komunikator  kepada  komunikan  agar pelaksanaan  P4GN  oleh  BNN  Kota Gorontalo lebih efektif dan efisien.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Badan  Narkotika  Nasional  Kota Gorontalo  memegang  tugas  untuk menjalankan kebijakan nasional P4GN di  Kota  Gorontalo.  Berikut  adalah uraian pembahasan tentang
Implementasi  Kebijakan  Pencegahan
Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan Peredaran  Gelap  Narkotika  (P4GN). Oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Kota Gorontalo,  dengan  fokus  penelitian: Implementor (Petugas BNN), Fasilitas, dan Komunikasi.

## Implementor
Implementor  atau  petugas  yang melakukan implementasi suatu kebijakanatau program. Sebagai sumber  daya  utama  dan  kunci  dari implementasi,  implement  rmemegang peranan penting dalam proses tersebut. Maksimalnya  kinerja  dari  implementr bergantung  pada  jumlah  implementor yang dimiliki suatu organisasi.
Dalam penelitian ini implementor  yang  dimaksud  adalah petugas  dari  BNNK  Gorontalo  yang melaksanakan tugas implementasi kebijakan  nasional  P4GN.  Dalam implementasi P4GN oleh  implementor (petugas)  dari  BNN  Kota  Gorontalo, implementor  (petugas)  terbagi  dalam tiga  bidang  fungsional,  yaitu:  Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;  Bidang  Rehabilitasi;  dan Bidang  Pemberantasan.  Berdasarkan hasil  penelitian  dan  analisis  peneliti, diketahui  bahwa  masih  kurangya kinerja  dari  implementor.  Hal  ini terlihat dari kurangnya jumlah implementor  (petugas),  yang  dimiliki oleh  BNN  Kota  Gorontalo  di  segala bidang.  Baik  Bidang  Pencegahan  dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Bidang Rehabilitasi dan Bidang
Pemberantasan.  Sehingga  kinerja  dari implementor tidak maksimal, mengingat para implementor melaksanakan  tugas  di  wilayah  Kota Gorontalo  yang  menjadi  Ibu  Kota Provinsi Gorontalo dan pusat administrasi  dari  Gorontalo.  Sehingga dibutuhkan implementor dalam jumlah lebih,  agar  penanganan  Narkotika  di Kota  Gorontalo  dapat  dilaksanakan secara maksimal.

## Fasilitas
Fasilitas yang didefinisikan
sebagai  sarana  untuk  melancarkan pelaksanaan  fungsi.  Fasilitas  menjadi penunjang  bagi  para  petugas  saat implementasi  suatu  kebijakan,  agar tujuan  dari  kebijakan  dapat  tercapai secara  efektif  dan  efisien.  Dalam penelitian  ini,  fasilitas  yang  dimaksud adalah  ketersediaan    sarana  yang digunakan  oleh  petugas  BNN  Kota
Gorontalo dalam menjalankan
tugasnya.  Dari  hasil  penelitian  dan analisis  yang  dilakukan  oleh  peneliti, diketahui  bahwa  ketersediaan  fasilitas di  BNN  Kota  Gorontalo  belum memadai.  Hal  ini  terungkap  dari kurangnya  fasilitas  di  setiap  bidang fungsional  yang  dimiliki  oleh  BNN
Kota  Gorontalo,  dimulai  dari:  Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) yang masih kekurangan  alat  peraga  atau  miniature dari jenis  narkotika untuk  kepentingan penyuluhan;  Bidang  Rehabilitasi  yang masih  kekurangan  fasilitas,  dalam  hal ini  perangkat  medis  yang  digunakan
dalam klinik rehabilitasi medis; Bidang  Pemberantasan  yang  masih kekurangan  fasilitas  dalam  bentuk senjata  api  dan  alat  komunikasi  yang digunakan dalam operasi penangkapan (pemberantasan).

## Komunikasi
Komunikasi. Secara definitif komunikasi diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita  antara  dua  orang  atau  lebih sehingga  pesan  yang  dimaksud  dapat dipahami. Melihat pengertian mengenai  komunikasi,  maka  secara implisit  komunikasi  dapat  diartikan sebagai suatu bentuk pertukaran informasi  yang  melibatkan  informan dan  komunikan  sehingga  keduanya saling  terhubung  dan  memahami  satu sama  lain.  Dalam  lingkup  organisasi, komunikasi  menjadi  bagian  vital  dari organisasi  dalam  mencapai  tujuannya. Baik komunikasi secara internal dalam bentuk  vertikal  atau  horizontal,  atau komunikasi dengan lingkungan organisasi.  Suatu  komunikasi  tercapai dapat  dilihat  dari  kesemaan  persepsi atau  terjalinnya  kerja  sama,  karena sudah  memiliki  pandangan  yang  sama terkait suatu tujuan yang ingin dicapai.
Dalam  penelitian  ini  komunikasi yang  dimaksud  adalah  komunikasi yang  intensif  antara  pihak  BNN  Kota Gorontalo  dengan  Organisasi  atau Komunitas  yang  dapat  membantu tugas
BNN
Kota Gorontalo. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan
analisis  yang  dilakukan  oleh  peneliti, maka dapat diketahui bahwa komunikasi  yang  dibangun  oleh  BNN Kota  Gorontalo  dengan  pihak  luar (organisasi  atau  komunitas)  belum terlalu  intensif.  Hal  ini  tampak  dari beberapa  kekurangan  yang  terlihat pada  tiga  bidang  fungsional  yang dimiliki  BNN  Kota  Gorontalo,  di antaranya:  Bidang  Pencegahan  dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M),
yang  saat  ini  komunikasi  yang dibangun baru 70% dan hanya intensif dengan beberapa organisasi dan komunitas,  sementara  masih  banyak organisasi  dan  komunitas  yang  belum terjangkau  untuk  dapat  membantu tugas  dari  bidang  tersebut,  salah satunya siswa dan organisasi mahasiswa;  Bidang  Rehabilitasi,  yang masih kurang intensifnya komunikasiyang dibangun dengan masyarakat, serta belum dapat menjangkau  LSM  atau  Lembaga rehabilitasi lain, dimana saat ini hanya Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Relawan Gorontalo (SORGA)  yang  menjadi  mitra  satu- satunya untuk melaksanakan rehabilitasi  sosial  dan  pendampingan rehabilitasi  medis  bagi  penyalahguna; Bidang  Pemberantasan,  yang  selaras dengan masalah dari Bidang Rehabilitasi terkait penjaringan informasi  dari  masyarakat  yang  masih kurang,  sehingga  komunikasi  yang
kemudian  dapat  berwujud  dalam bentuk  kerja  sama  tidak  terjalin dengan baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan
sebelumnya, maka
selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementor  BNN  Kota  Gorontalo belum maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan
P4GN.  Hal  ini  ini  terlihat  dari kurangnya jumlah implementor yang  dimiliki  oleh  ketiga  bidang yang secara fungsional mengimplementasikan  P4GN.  Baik dari Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan  Masyarakat  (P2M), Bidang Rehabilitasi, dan
BidangPemberantasan.
2. Fasilitas  yang  dimiliki  oleh  BNN Kota  Gorontalo  masih  kurang  atau belum  memadai.  Hal  ini  terlihat dari  jumlah  fasilitas  yang  masih belum memadai, seperti: alat peraga atauminatur jenis Narkotika,
perangkat medis untuk klinik rehabilitasi, senjata api, alatkomunikasi, dan mobil operasional.
3. Komunikasi dari BNN Kota Gorontalo  dengan  Organisasi  atau komunitas  yang  mendukung  tugas dari  BNN  Kota  Gorontalo  masih kurang intensif. Hal ini terlihat dari komunikasi  yang  dibangun  oleh ketiga  bidang  di  BNN  Kota Gorontalo, seperti:
Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan
Masyarakat  (P2M)  yang  saat  ini komunikasinya  baru  70%;  Bidang Rehabilitasi  yang  saat  ini  bermitra dengan LSM SORGA sebagai satu- satunyaLembaga Rehabilitasi Komponen  Masyarakat  (LRKM) yang  menjadi  lembaga  rehabilitasi sosial  dan  pendamping  penyalah guna  saat  menjalani  rehabilitasi medis; Bidang Pemberantasan yang masih kurang intensif dalam membangun  komunikasi  dengan masyarakat  agar  dapat  menjaring informasi.

## SARAN
Berdasarkan  simpulan  di  atas, maka hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:
1. Diharapkan  adanya  upaya  dari pihak  BNN  Kota  Gorontalo  untuk mengajukan  permohonan  kepada
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Pemerintahan Daerah untuk menambahkan jumlah implementor yang bertugas melakukan  implementasi  P4GN Serta  peningkatan  upaya  untuk terus menjaring Relawan dan Penggiat yang berasal dari
Masyarakat,  Aparatur  SIpil  Negara (ASN),  Pegawai  Swasta,  dan  para Pelajar atau Mahasiswa.
2. Diharapkan  adanya  upaya  dari BNN Kota Gorontalo untuk menyediakan  fasilitas  yang  dapat menunjang fungsi dari setiap bidang yang berperan dalam Implementasi  Kebijakan  P4GN.
Seperti:  alat  peraga  atau  miniatur jenis  narkotika  untuk  Bidang  P2M
(Pencegahan  dan  Pemberdayaan); fasilitas  medis  di  klinik  rehabilitasi medis,  untuk  Bidang  Rehabilitasi; alat komunikasidan senjata api, bagi
Bidang Pemberantasan untuk menunjang tugas operasi pemberantasan; serta fasilitas mobil operasional  untuk  mempermudah mobilisasi para petugas.
3. Diharapkan  adanya  upaya  dari pihak  BNN  Kota  Gorontalo  untuk lebih meningkatkan intensifitas komunikasi  dengan  unsur  dan stakeholder  yang  dapat  membantu tugas  BNN  Kota  Gorontalo  dalam implementasi kebijakan P4GN. Seperti: Organisasi Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Non Governmental Organization, Organisasi Masyarakat,  Pihak  Kepolisian,  dan Pihak rumah sakit yang
menyelenggarakan
rehabilitasi
medis.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo.  2008.  Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung:
Alfabeta.
Anggara,  Sahya.  2014.  Kebijakan Publik.  Bandung:  CV  Pustaka Setia.
Badan  Narkotika  Nasional  Republik
Indonesia.  2015.  Press  Release Akhir Tahun2015. Jakarta: HUMAS (BNN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Badan  Narkotika  Nasional  Republik Indonesia. 2016. Laporan Kinerja Badan Narkotika
Nasional  2016.  Jakarta:  Badan Narkotika  Nasional  Republik Indonesia. Fajar, Marhaeni. 2009. Ilmu Komunikasi Teori & amp; Praktek (Edisi Pertama). Yogyakarta: Graha Ilmu. Fischer,  Frank.  Et  all.  Handbook  of Public  Policy  Analysis  (Theory, Politics, and Methods). Dialihbahasakan oleh Imam Baihaqi. 2014. Handbook Analisis Kebijakan Publik (Teori,  Politik  dan  Metode). Bandung: Nusa Media. Frisdiantara,  Christea.  2013.  Pengaruh Dimensi  Pelayanan  dan  Dimensi Fasilitas Terhadap Kepuasan Mahasiswa Pada Universitas Kanjuruhan  Malang.  Malang: Universitas Kanjuruhan Malang. Ibrahim,  Amin.  2009.  Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya.  Bandung:  PT Refika Aditama Iskandar,  Anang.  2015.  Jalan  Lurus (Penanganan Penyalah guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif). Karawang: Viva Tanpas Kesehatan, Kementerian Republik Indonesia.  2014.  Buletin  Jendela Data  dan  Informasi  Kesehatan. Jakarta:  Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia. Makmur. 2009. Patologi Serta Terapinya Dalam Ilmu Administrasi  dan  Organisasi. Bandung: PT Refika Aditama Rusli,  Budiman.  2013.  Kebijakan Publik  Membangun  Pelayanan Publik Yang Responsif. Bandung: Hakim Publishing Siagian,  P.  Sondang.  2014.  FIlsafat Administrasi.  Jakarta:  PT  Bumi Aksara Siagian, P. Sondang. 2009. Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Starteginya).  Jakarta:  PT  Bumi Aksara Subarsono, AG. 2013. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sugiyono.  2013.  Metode  Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. Administrasi  Publik  Konsep  dan Perkembangan Ilmu di Indonesia.  Yogyakarta:  Graha Ilmu
Suharsaputra,  Uhar.  2012.  Metode Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif, dan  Tindakan.  Bandung:  PT Refika Aditama Suryana. 2010. Buku Ajar Perkuliahan Metodologi  Penelitian  Model PraktisPenelitian  Kuantitatif  dan Kualitatif.  Bandung:  Universitas
Pendidikan Indonesia
Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan
Publik: Kajian Proses dan Analisa  Kebijakan.  Yogyakarta: Ombak. Tahir,  Arifin.  2011.  Kebijakan  Publik dan Transparansi Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah.  Jakarta:  PT.  Pustaka Indonesia Press
Winarno,  Budi.  2012.  Kebijakan
Publik  Teori,  Proses  dan  Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS Wahab, Solichin Abdul. 2017. Analisis Kebijakan,  dari  Formulasi  ke Penyusunan Model-Model Implementasi  Kebijakan  Publik. Jakarta: Bumi Aksara Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  1997  tentang Narkotika, Psikotropika dan
Bahan Adiktif lainnya. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  22  Tahun  1997  tentang Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  35  Tahun  2009  tentang
Narkotika.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  23  Tahun  2010  tentang Badan Narkotika Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  40  Tahun 2013, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dokumen  Badan  Narkotika  Nasional
(BNN) Kota Gorontalo 2018.