## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSEKUSI TINDAKAN MAIN HAKIM
SENDIRI (EIGENRECHTING)
Oleh Midarmi Halawa Universitas Darma Agung, Medan E-mail : midarmihalawa@gmail.com

## ABSTRACT
Persecution or vigilante action (eigenrichting), is actually not a type of crime that is clearly and firmly regulated in the Criminal Code or laws outside the Criminal Code. The problems in this research are how to regulate the law against persecution in Indonesia; how to protect the law against persecution; how to enforce the law against persecution. The type and nature of  the  research  is  normative  and  the  source  of  the  data  is  legal  research.  This  type  of research  conceptualizes  the  law  as  what  is  written  in  the  legislation  or  the  law  is conceptualized  as  a  rule  or  norm  which  is  a  benchmark  for  human  behavior  that  is considered  appropriate.  The  results  of  the  research  and  discussion  show  that  the  forms  of actions by the perpetrators in relation to persecution are threats, persecution and beatings, one  of  which  can  be  carried  out  by  vigilantism,  namely  by  beating  words  in  the  form  of threats, persecution and beatings in violence. The regulation of acts of persecution is Article 368  of  the  Criminal  Code  concerning  threats,  Article  351  of  the  Criminal  Code  on persecution,  Article  170  of  the  Criminal  Code  regarding  beatings  and  Article  368  of  the Criminal Code regulates extortion and threats as well as Article 28 Paragraph (2). Keywords: Law Enforcement, Persecution, Police

## ABSTRAK
Persekusi  atau  tindakan  main  hakim  sendiri  ( eigenrichting) ,  sebenarnya  bukan  merupakan suatu  jenis  tindak  pidana  yang  diatur  secara  jelas  dan  tegas  dalam  KUHP  atau  undang- undang  diluar  KUHP.  Masalah  pada  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  Pengaturan  Hukum terhadap Persekusi di Indonesia;Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Persekusi;Bagaimana Penegak Hukum Terhadap Persekusi. Jenis dan sifat penelitian adalah normatif  dan  sumber  Data  adalah  penelitian  hukum  jenis  ini  mengkonsepsikan  Hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan atau Hukum dikonsepsikan sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan  yang  berperilaku  manusia  yang dianggap  pantas.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan  menunjukkan  bahwa  bentuk  perbuatan oleh  pelaku  dalam  kaitannya  dengan  persekusi  adalah  pengancaman,  penganiayaan  dan pengeroyokan yang salah satunya dapat dilakukan dengan main hakim sendiri yaitu dengan melakukan  pengeroyokan  ujaran  berupa  pengancaman,  penganiayaan  dan  pengeroyokan dalam melakukan kekerasan. Pengaturan terhadap perbuatan persekusi adalah dengan Pasal 368 KUHP tentang pengancaman, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan dan pengancaman serta Pasal 28 Ayat (2).
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Persekusi, Kepolisian

## 1. PENDAHULUAN
Sesuai  dengan  penjelasan  dalam Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945
(UUD  1945),  dengan  jelas  disebutkan bahwa “Indonesia adalah
Negara Hukum”. Jika ketentuan tersebut diinterpretasi  secara  gramatikal,  maka terdapat  konsekuensi  dari  sebuah  Negara hukum,  yaitu  bahwa  semua  bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan  Negara,  segala sikap, tingkah  laku  dan  perbuatan  termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki  landasan  hukum  atau  dengan kata  lain,  semua  harus  punya  legitimasi secara  hukum.  Namun  realita  hukum pidana  di  masyarakat  tidak  semudah seperti yang disampiakan di atas, banyak permasalahan yang kompleks dan bermunculan, diantaranya adalah permasalahan tindak pidana yang semakin  berkembang  dan  bervariasi, seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern. Dengan tumbuh dan meningkatnya  masalah  kejahatan,  secara tidak  langsung  memunculkan  sebuah anggapan  dari  masyarakat,  bahwa  aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi  masalah  dan  dianggap lambat dalam menjalankan tugasnya serta adanya  ketidakpuasan  masyarakat  dalam penagakan  hukum.  Hal  ini  akibat  proses panjang  dari  sistem  peradilan  yang kurang  mendidik,  dimana  seringkali terjadi  tersangka  pelaku  kejahatan  dan merugikan  masyarakat,  dilepas  oleh penagak  hukum  dengan  alasan  kurang kuatnya  bukti,  kalaupun  kasus  diproses sampai pengadilan, pidana yang dijatuhkan
Dengan adanya anggapan yang demikian,  memicu  sebagian  masyarakat yang  merasa  keamanan,  ketentramannya terganggu  dan  sudah  tidak  mempercaya dengan  aparat  penegak  hukum,  sehingga melakukan  tindakan  main  hakim  sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti  proses  hukum  yang  berlaku. Hal  tersebut  dapat  dilihat  akhir-akhir  ini
banyak  berita  mengenai  persekusi  di Indonesia.  Berikut  adalah  contoh-contoh tindakan persekusi yang berhasil dihimpun  penulis:  kasus  Pencuri  helm, Dua  orang  tewas  setelah  diamuk  massa karena  diduga  telah  mencuri  helm  di kompleks  Universitas  Negeri  Medan (Unimed), Sumatera Utara. Polisi saat ini sedang mengusut kasus itu.
Dua  orang  itu  disebut  Tatan  diduga dihakimi  di  lokasi  hingga  tidak  sadarkan diri.Setelahnya  keluarga  korban  datang dan membawanya ke rumah sakit."Namun  kedua  korban  meninggal dunia,"  ucap  Tatan.Tatan  menyebut keluarga  korban,  kemudian  melaporkan kejadian  penganiayaan  itu  ke  Polsek Percut Sei Tuan dan Polrestabes
Medan.Saat ini polisi tengah menyelidiki kasus itu.
Peristiwa  amukan  massa  yang menewaskan  korban  menjadi  perhatian Kontras  Sumut.Peristiwa  nahas  yang menyebabkan  tewasnya  para  korban yakni kasus penganiayaan anggota organisasi kepemudaan dan tewasnya dua pria  yang  di  duga  diamuk  massa  di kawasan Unimed. Dua pria yang ditudung  melakukan  pencurian  helm yakni,  Joni  Pernando  Silalahi  (30)warga jalan  Tngkul  I  Kelurahan  Sidorejo, Kecamatan  Medan  Tembung  dan  Steven Sihombing  (21)  warga  Jalan  Perjuangan kelurahan  si  Dorejo,kecamatan  Medan Tembung  dimassa  di  kampus  Unimed jalan  Selamat  ketaren/Pasar  V  Timur Desa  Medan  Estate,  Kecamatan    Percut Seituan, Selasa (19/2/2019)lalu.
Dengan  kondisi  sekarat,kedua pria tersebut di bawa Ke Rs  Haji,namun nahas  akibat  luka  parah  diseluruh tubuhnya keduanya
akhirnya
tewas.Seorang  pelaku  juga  dikabarkan anak seorang pensiunan polisi. Sementara itu  Kasat  Reskrim  Polrestabes  Medan AKBP  Putu  Yudha  Prawira  yang dikonfirmasi lewat Whatsapp, membenarkan adanyaempat pelaku pengeroyokan  yang  sudah  ditangkap. Koordinator  Komisi  Untuk  orang  Hilang
dan  Tindak  Kekerasan  (kontras)Sumut, Amin  Multazam  mengatakan,  salah  satu akar masalahnya tidak lepas dari semakin memudarnya kepercayaan terhadap penegakan hukum  ditengah situasi keamanan yang  semakin tidak menentu. Ini menjadi pekerjaan besar bagi kepolisian. Pertama,untuk mengembalikan  rasa percaya  masyarakat atas  keamanan  dan  penegakan  hukum” ,katanya.  “Kedua,bagaimana  mengusut tuntas  kasus  main  hakim  sendiri  ini secara  professional  dan  transparan.  Agar peristiwa  serupa  tidak  lagi  terulang  di Sumatera  Utara  “,jelasnya.  Kepolisian seha  rus  menjadi  satu-satunya  istitusi ketertiban,keamanan dan menuntut keadilan.
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  maka peneliti  akan  membahas  permasalahan tersebut yang dituangkan dalam karya tulis dengan judul “Tinjauan
Yuridis Terhadap  Persekusi  Tindakan  Main
Hakim Sendiri (Eigenrechting)” 2. TINJAUAN PUSTAKA Pengaturan Hukum Terhadap Presekusi di Indonesia 1. Pengertian persekusi Persekusi merupakan sebuah
tindak  pidana  yang  sangat  meresahkan masyarakat. Perlu diketahui, dalam hukum di Indonesia pelaku yang melakukan  persekusi  akan  di  jatuhkan hukuman pidana  dengan  di  kenai beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab
Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP).Seperti pasal 368 tentang pemerasan,pasal 369 tentang pengancaman,pasal 351 tentang penganiayaan, pasal 170 tentang pengeroyokan  dan  lain-lain,  persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusian  yang  didefinisikan  di  dalam statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Klarifkasi tindak pidana
persekusi  hingga  tahun  2017  belum pernah  dimuat  dalam  suatu  istrumen hukum  yang  mengikat  di  Indonesia.
Oleh  sebab,  tindak  pidana  persekusi adalah  suatu  tindakan  secara  keilmuan hukum  .  sebagaimana  diketahui,  hukum pidana  menganut  asas  legalitas  yang menyatakan,‟  tidak  ada  hukuman,  kalau tak  ada  ketentuan  Undang-undang  yang mengaturnya .‟ Asas tersebut merupakan asas  tersebut  merupakan  asas  mendasar yang wajib dipahami oleh sarjana hukum. Oleh karena itu,penggunaan istilah tindak pidana  persekusi  untuk  menilai  suatu perbuatan hukum seharusnya tidak mungkin dilakukan  oleh    ahli-ahli hukum.
Polisi  menegaskan  aksi  persekusi merupakan  tindakan  melawan  hukum, ada  4  proses  hukum  untuk  menjerat pelaku persekusi yaitu :
a. Apabila  memasuki  rumah  atau kantor  tanpa  seijin  oleh  pemilik rumah atau kantor yang kemudian tidak diharapkan kehadirannya pelaku bisa dikenakan  Pasal  167  ayat  1 KUHP yang ancaman hukumannya satu tahun penjara. b. Proses  hukum  kedua,  pelaku persekusi yang melakukan tindakan  pememaksaan  dapat dijerat  Pasal  335  KUHP  yang ancaman  hukumannya  5  tahun penjara.
c. Apabila  membawa  satu  orang, dua  orang  kemudian  ke  suatu tempat  terpisah,  yang  dalam  hal ini yang bersangkutan tidak bisa berbuat  apa-apa.Dalam  keadaan yang  terpaksa,  ia  (korban)  tidak bisa  berhubungan  dengan  dunia luar, maka ini bisa dikategorikan sebagai sebuah penculikan.
d. Jika  pelaku  persekusi  melakukan penganiayaan  maka  akan  dijerat dengan  Pasal  351  KUHP  dengan hukuman 2 tahun penjara. Apabila penganiayaan itu dilakukan bersama-sama  maka  jeratan  pasal yang  dikenakan  yakni  Pasal  170 KHUP tentang pengeroyokan
dengan ancaman
hukuman penjara 5 tahun. 2. Diatur  Dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pelaku yang melakukan
persekusi  akan dijatuhi  hukuman  pidana dengan  dikenai  bebarapa  pasal  yang terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).sebagai berikut:
a) Pasal  170  Ayat  1  disebutkan 'Barang siapa dengan terang-
terangan dan dengan tenaga bersama  menggunakan  kekerasan terhadap orang atau barang, diancam  dengan  pidana  penjara paling lama lima tahun enam bulan . b) Pasal  351  Kitab  Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Penganiyaan diancam dengan pidana  penjara  lama  dua  tahun delapan  bulan  atau  pidana  denda paling  empat  ribu  lima  ratus rupiah.
c) Pasal  167  (1)  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), Ketenagakerjaan siapa yang
masuk  ke  dalam  rumah,  ruangan atau  pekarangan  tertutup  yang dipakai orang lain dengan melawan  hukum  atau  berada  di situ  dengan  melawan  hukum,  dan atas  permintaan  yang berhak  atau suruhannya  tidak  pergi  dengan segera,  diancam  dengan  pidana penjara lima ratus rupiah.
d) Pasal 333 Ayat (1) Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), menyatakan  barang  siapa  dengan sengaja  dan  melawan  hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam  dengan  penjara  paling lama Sembilan tahun.
e) Pasal  335  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  yang dituntut  oleh  orang  lain  yang melakukan,  tidak  melakukan  atau membiarkan
sesuatu, dengan
kekerasan,  dengan  perbuatan  lain atau  dengan  perlakukan  yang tidak  menyenangkan,  atau  dengan ancaman kekerasan, dengan perbuatan  yang  menyenangkan lain atau dengan ancaman perlakukan
yang tak menyenangkan, baik terhadap orang  itu  sendiri  maupun  orang lain diancam dengan pidana penjara  paling  lama  satu  tahun atau  denda  paling  banyak  empat ribu lima ratus rupiah.
3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Emilio C. Viano membatasi tulisannya  pada  korban  dalam  arti  sempit sebagaimana  diatur  dalam  hukum  positif, bahwa apabila kejahatan dalam pengertian yuridis, merupakan perbuatan yang dijatuhi  hukuman  oleh  hukum  pidana, maka  pemahaman  para  ahli  kriminologi mengenai  hal  itu  mempunyai  pengertian yang lebih dalam lagi.Seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya  tidak  saja  dipandang  dalam pengertian  yuridis,  sebab  masyarakat sebenarnya  selain  dapat  menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban.Dengan  demikian,  seorang  korban ditempatkan  pada  posisi  sebagai  akibat kejahatan  yang  dilakukan  terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok ataupun oleh Negara.
Korban  akibat  kejahatan  memang harus  dilindungi,  sebab  pada  waktu korban masih berhak menuntut pembalasan terhadap pelaku, korban dapat menentukan  dalam  besar-kecilnya  ganti rugi  itu.Namun,  setelah  segala  bentuk balas  dendan  dan  ganti  rugi  diambil  alih oleh  negara,  maka  peranan  korban  tidak diperhatikan  lagi.Apalagi  dengan  adanya perkembangan  pemikiran  dalam  hukum pidana,  di  mana  perlunya  pembinaan terhadap  pelaku  agar  dapat  kembali  ke masyarakat.

## 3 METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan pada  penelitian  adalah  Metode  hukum normatif atau  penelitian  perpustakaan  ini merupakan  penelitian  yang  mengkaji studi dokumen,yakni menggunakan berbagai  data  sekunder  seperti  peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum,dan dapat berupa  pendapat  para  sarjana.penelitian sejenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan  data-data  yang  ada  dengan kata-kata  atau  pernyataan  bukan  dengan angka-angka.  Sumber  data  penelitian Metode hukum normative hanya mengenal  data  sekunder  saja.  Bahan Hukum        primer berupa : Undang-undang dasar  republic  Indonesia  Tahun  1945, Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara pidana, Undang-undang Republik
Indonesia Nomor  39  Tahun  1999
Tentang Hak asasi Manusia. Analisis data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  analisa  data  kualitatif  yaitu  data yang di peroleh disusun secara sistematis,  kemudian  di  analisis  agar dapat  diperoleh  kejelasan  massalah  yang akan dibahas. Setelah analisa data selesai, maka  hasilnya  akan  disajikan  secara deskriptif  yaitu  dengan  menuturkan  dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalah yang diteliti.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan  Hukum  Terhadap  Adanya Aksi Presekusi
Penegakan  hukum  didefinisikan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-  nilai  yang  terjabarkan  di  dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap akhir  untuk  menciptakan,  memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Dalam  rangka  penegakan  hukum, faktor  manusia  sangat  terlibat  dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan  hukum  bukan  suatu  proses
logis  semata,  melainkan  sarat  dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Penegakan hukum  tidak  lagi  dapat dipandang  sebagai  usaha  deduksi  yang logis,  akan  tetapi  merupakan  hasil  dari pilihan-pilihan, Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, dalam  arti  tidak  semua  bentuk  tindak pidana  terhadap  pelaku      yang  telah memenuhi  rumusannya  dapat  dilakukan penuntutan di pengadilan. Tidak dapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi  oleh  undang-undang  itu  sendiri, misalnya  perlu  adanya  pengaduan  lebih dahulu  agar  suatu  tindak  pidana  dapat diproses.
Hampir  diseluruh  negara  didunia ini,  polisi  bertugas  menjaga  keamanan ketertiban dan penegakan hukum, memerangi kejahatan dan penyakit masyarakat. Dalam memproses terjadinya tindak  pidana  polisi  sangat  berperan  saat melakukan  penangkapan,  penyelidikan maupun penyidikan. Kepolisian bertujuan untuk  mewujudkan  keamanan  dalam negeri  yang  meliputi  terpeliharanya keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman  dan pelayanan.  Secara spesifik mengenai penegakan hukum oleh pihak kepolisian yang dimana menggunakan  KUHP  sebagai  pemberian sanksi untuk pelaku persekusi itu sendiri.
Pasal  yang  dikaji  yaitu  pasal  170  KUHP tentang  pengeroyokan  dan  pada  Bab  XX tentang  penganiayaan  mulai  dari  pasal 351  KUHP  sampai  dengan  pasal  358 KUHP tersebut.
Perbuatan  Persekusi  Menurut  Sudut Pandang Dari Bebarapa Pasal Pandang Pasal 170 dan Pasal 335 KUHP Perbuatan  Persekusi  menurut  sudut pandang  dari  pasal  170  dan  pasal  335 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, keduanya  terletak  dalam  Buku  II  tentang Kejahatan.  Kedua  pasal  terbsebut  akan dibahas satu  persatu sebagai berikut.
1. Pasal  170  Kitab  Undang-Undang
Hukum Pidana  Pasal  170  terletak
dalam  Buku  II  tentang  Kejahatan  pada Bab  V  tentang  “Kejahatan  Terhadap Ketertiban  Umum”.  Dengan  demikian, pasal  170  KUHP  ini  merupakan  salah satu  tindak  pidana  yang  dipandang sebagai tindak pidana terhadap ketertiban  umum.  Dalam  terjemahan Tim  penerjemah  BPHN,  Pasal  170 KUHP berbunyi sebagai berikut:
1. Barang  siapa  dengan  terang- terangan  dan  dengan  tenaga bersama  menggunakan  kekerasan terhadap  orang  atau  barang, diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  lima  tahun  enam bulan.
2. Yang  bersalah  diancam:  dengan pidana  penjara  paling  lama  tujuh tahun,  jika  ia  dengan  sengaja menghancurkan  barang  atau  jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan  luka-luka;  dengan pidana penjara paling lama sembilan  tahun,  jika  kekerasan mengakibatkan luka berat; dengan pidana  penjara  paling  lama  dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
3. Pasal  89  tidak  diterapkan.  Dan dalam  terjemahan  menurut  Drs. P.A.F  Lamintang,  SH  dalam bukunya adalah sebagai  berikut:
1) Mereka  yang  secara  terbuka secarabersama-sama melakukan kekerasan  terhadap  orang-orang atau  barang-  barang,  dipidana dengan  pidana  penjara  selama- lamanya 5 (lima) tahun  6 (enam) bulan.
2) Orang yang bersalah dipidana:
a. dengan  pidana  penjara  selama- lamanya  7  (tujuh)  tahun,  jika  ia dengan  sengaja  menghancurkan barang-barang atau jika kekerasan yang telah ia lakukan itu menyebabkan  suatu  luka  pada tubuh;
b. dengan  pidana  penjara  selama- lamanya  9  (sembilan)  tahun,  jika kekerasan  tersebut  menyebabkan
luka berat pada tubuh;
c. dengan  pidana  penjara  selama- lamanya 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan  tersebut  menyebabkan suatu kematian.
4. Pasal 89 tidak berlaku bagi tindak pidana ini.
Ada  Lima Unsur-unsur pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu:
1. Barangsiapa
Kata  “barangsiapa”  dapat  merujuk  pada pelaku yang melakukan tindak pidana ini, tetapi  dalam  rumusan  Pasal  170  KUHP berkenaan  dengan  “penggunaan  tenaga bersama”.  Menurut  pendapat  J.M.  van Bemmelen,  “Kita  sudah  berurusan dengan  „tenaga  bersama‟  apabila  dua orang turut melakukan suatu perbuatan”. 64 Dengan  demikian  pelaku dari  tindak  pidana  ini  sudah  cukup dengan  dengan  adanya  dua  orang  atau lebih untuk memenuhi persyaratan berdasarkan pasal ini.
2. Terang-terangan
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro,  “Secara terang-terangan  (openlijk)  berarti  “tidak secara  bersembunyi‟.  Jadi  tidak  perlu  di muka  umum  (in  het  openbaar),  cukup apabila  tidak  diperdulikan,  apa  ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”.65  Dengan  demikian  secara “terang-terangan”  (openlijk)  tidak  perlu terjadi di muka umum.
3. Dengan tenaga bersama Unsur “bersama” (met vereenigde krachten)  memerlukan  adanya  dua  pelaku atau  lebih,  yang  bersekongkol  saling membantu dalam  melakukan kekerasan
4. Menggunakan kekerasan
Unsur  “kekerasan”  adalah  tujuan, bukan  sarana  untuk  tujuan  lain,  maka tidak  perlu  ada  akibat  tertentu  dari kekerasan. Apabila kekerasannya, umpamanya berupa  melemparkan batu ke arah  seseorang  atau  suatu  barang,  maka tidak  perlu  orang  atau  barang  itu  kena lemparan  batu  itu. 66 R.Soesilo  menulis mengenai  menggunakan  atau  melakukan kekerasan  “  kekerasan  yang  dilakukan itu biasanya terdiri dari „merusak barang‟
atau  „penganiayaan‟,  akan  tetapi  dapat pula  kurang  dari  itu;  sudah  cukup misalnya  bila  orang-orang  melemparkan batu  pada  orang  lain  atau  rumah,  atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga  berserakan,  meskipun tidak  ada  maksud  yang  tentu  untuk menyakiti  orang  atau  merusak  barang itu.67Jadi,  tidak  perlu  adanya  akibat, misalnya ada terjadi luka  pada orang lain atau rusaknya barang.
5. Terhadap Orang atau Barang
Terhadap  orang  atau  barang  Sasaran  dari perbuatan orang-orang itu adalah merujuk  pada  orang  atau  barang.Tapi sebagaimana  yang  di  kemukakan  dalam unsur-unsur  sebelumnya  tidak  perlu timbul  kerugian  pada  orang  atau  barang tersebut. Sebagaimana yang telah dipaparkan  di  atas,  pelaku  Perbuatan Persekusi  ini  telah  merujuk  pada  Pasal 170  ayat  (1)  KUHP  karena  semua  unsur yang terkandung di dalam Pasal 170 ayat (1)  mulai  dari  barang  siapa,  terang- terangan, dengan tenaga bersama, menggunakan  kekerasan,  dan  terhadap orang  atau barang  telah  terpenuhi.  Pasal 335  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana  Pasal  335  terletak  dalam  Buku  II tentang  Kejahatan  pada  Bab XVIII tentang “Kejahatan Terhadap
Kemerdekaan Orang”.

## 5. SIMPULAN Simpulan
1. Pengaturan  hukum  di  Indonesia telah  memberlakukan Pasal  170 Ayat  1  disebutkan 'Barang  siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan  kekerasan  terhadap orang atau barang, diancam dengan  pidana  penjara  paling lama  lima  tahun  enam  bulan. Pasal  351  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penganiyaan  diancam dengan pidana  penjara  lama  dua  tahun delapan  bulan  atau  pidana  denda paling  empat  ribu  lima  ratus
rupiah
2. Perlindungan  hukum  terhadap korban persekusi adalah memberikan  pengayoman  kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang  lain  dan  perlindungan tersebut diberikan kepada
masyarakat  agar  mereka  dapat menikmati  semua  hak-hak  yang diberikan oleh hukum atau dengan  kata  lain  perlindungan hukum  adalah  berbagai  upaya hukum  yang  harus  diberikan  oleh aparat  penegak  hukum  untuk memberikan  rasa  aman,  baik secara  pikiran  maupun  fisik  dari gangguan  dan  berbagai  ancaman dari pihak manapun.
3. Penegakan hukum yang dilakukan oleh  pihak  kepolisian  terhadap adanya aksi persekusi
menggunakan aturan hukum pidana  yakni  terdapat  dalam KUHP  lebih  tepatnya  pada  buku II  tentang  kejahatan dengan menggunakan beberapa pasal yaitu  pada  pasal  170  KUHP tentang  pengeroyokan  dan  pada pasal  351  KUHP  sampai  dengan pasal 358 KUHP tentang penganiayaan. Saran 1. Dalam negara hukum manapun,tindakan  main  hakim sendiri tidak dapat di
benarkan.sudah  ada  ketentuan hukum  yang  mengatur  setiap perbuatan yang menyimpang. Karena  itu  jika  ada  masyarakat yang  merasa  terganggung  merasa dirugikan  sebaiknya  dilaporkan kepada pihak yang yang berwajib, dan  akan  di  proses  sesuai  hukum yang  berlaku  .jangan  main  hakim sendiri.
2. Kepada masyarakat apabila
menangkap pelaku kejahatan hendaknya  dibawa  kepihak  yang berwajib  seperti  kepolisian  untuk segera di proses secara
hukum.bukan  dengan  mengambil langkah  di  luar  hukum  seperti main  hakim sendiri  ataupun persekusi terhadap pelaku kejahatan. 3. Penegakan hukum sebaiknya lebih profesional dalam menangani  kasus persekusi,dalam arti  aparat  hukum  tidak  hanya sekedar menungggu laporan,
namun  di  samping  itu  harus segera  dipikirkan  langkah  atau strategi  khusu dalam  menangani kasus ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
AndiHamzah,2020,KUHPdanKUHP,PT.R ineka Cipta,Jakarta,
Bambang  Poernomo.  Asas-asas  Hukum
Pidana.  Jakarta.Ghalia  Indonesia.
1997.
Barda  Nawawi  Arief.  Beberapa  Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum  Pidana.  Bandung.  Citra  Aditya Bakti. 1998. Chazawi.Adami,2010,Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Pers Jakarta Daliyo.J.B. 2001.Pengantar Hukum Indonesia.Prenhalindo. Jakarta. Kansil.C.S.T.2004.Pokok- pokok Hukum Pidana.Pradnya Paramita. Jakarta. Marpaung,Laden.2008.Asas-Teori- Praktik Hukum Pidana,Sinar Grafika, Jakarta, Moeljatno,2012.Bumi Aksara, KUHP  Kitab  Undang-Undang
Hukum Pidana, Cet.
30, Jakarta:
Marzuki,Peter  Mahmud.2008.  Pengantar Ilmu Hukum.Kencana. Jakarta.
R.  Soenarto  Soerodibroto.  KUHP  dan KUHAP Dilengkapi dengan
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung dan  Hoge  Raad.  Jakarta.  Raja Grafindo  Persada.2006  Edmon Makarim. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2000. Sugandhi.R.  1980.Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya.Usaha Nasional. Surabaya.
Samawati,RaNuris.2013.Macam-macam
Pidana atau Hukuman, Surabaya

## Jurnal, Makalah, Kamus  dan  Lain-lain
Ananda S. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Surabaya. Kartika. 2009. Emilio  C.  Viano.  Victim  and  Society. Washington  DC.  Visage  Press Inc.  1976.Sebagaimana  Dikutip oleh  J.E.  Sahetapy.Viktomologi sebuah  Bunga  Rampai.  Jakarta. Sinar Harapan. 1997.
Fuad  Usfa,  Pengantar  Hukum  Pidana,
(Malang, Universitas Muhammadiyah, 2004) Muladi.  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana. Semarang. Badan Penerbit  Universitas  Diponegoro.
1995.
Mardjono Reksodiputro. Kriminologi dan Sistem  Peradilan  Pidana.  Buku Kedua.  Jakarta.  Pusat  Pelayanan Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum Universitas Indonesia. 1994. Martinus Sitompul, “empat  jeratan
hukum  untuk  pelaku  persekusi”, dalam KumparanNews,
Nanda  Indiati,Delik  Penganiayaan  Yang
Menyebabkan Kematian  Menurut Hukum  Islam dan Hukum Positif, (Tulungagung : STAIN Tulungagung, 2012) Setiono.Rule of Law (Supremasi
Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana  Universitas  Sebelas Maret. 2004. Wirjono  Projodikoro.  Hukum  Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu.
Bandung. Sumur. 1997.
Internet https://news.detik.com/berita/d- 4437106/2-orang-tewas- diamuk-massa-karena-  diduga- curi-helm- di-medan http://kbbi.kata.web.id/persekusi/ . https://kamus hukum, web.id/arti- kata/persekusi/Yayasan  Lembaga Bntuan Hukum, Artikel  Diskusi, http://www.ylbhi.or.id/2020/07/artikel- diskusi persekusi/, diakses 17 Maret  2020  pada  pukul  21.23
(Yogyakarta:2017) https://hukumkeluargablog.wordpress.co m/2017/06/04/persekusi dalam
ranah hukum-dan-
penyelesaiannya/  Di  akses  pada tanggal  16  Maret  2018  pukul 11.04 https://kumparan.com/@kumparannew s/polisi-ada-empat-jeratan- hukum-untuk-  pelaku-persekusi diakses  pada  19  Maret  2018 pukul 06.30 http://ofanklahut.blogspot.com/2020/04/ti ndak-pidana
penganiayaan.html  pada tangga l8 Maret 2020
http://ashidiqi30.blogspot.com/2011/02/pe rlindungan-hukum-hak-hak-