## ANALISIS PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

## Ahmad Yusup
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta.
Correspondent email : ahmadlawyusup@gmail.com
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: :
: :
10 Maret 2022
25 September 2022
4 Oktober 2022 5 Oktober 2022

## Abstract
The  third  amendment  to  the  Constitutional  Court  Act  drew  a  lot  of  criticism,  especially regarding  the  urgency  of  the  change,  considering  that  the  Constitutional  Court  Law  is  not included in the priority prolegnas in 2020. There are two issues of the third amendment to the Constitutional Court Law that are highlighted in this article, namely, The Material Analysis of  the  Third  Amendment  to  the  Constitutional  Court  Law  is  based  on  the  Regulation  on  the Formation of Laws and Regulations and the Formal Analysis of the Third Amendment to the Constitutional Court Law In terms of the Law on the Formation of Laws and Regulations. The research method used is a type of normative research. The approaches used in this study are the  statute  approach,  case  approach  and  concept  approach  using  prescriptive  analysis.  The results  of  the  analysis  show  that  (1)  Materially,  the  Third  Amendment  to  the  Constitutional Court  Law  is  based  on  the  Regulation  on  the  Establishment  of  Laws  and  Regulations,  it  is noted  that  the  Third  Amendment  to  the  Constitutional  Court  Law  has  defects  in  its amendments,  namely  regarding  the  minimum  limit  of  age  to  be  able  to  become  a constitutional  judge  and  regarding  the  abolition  of  the  period  of  periodization  of constitutional judges which is considered contrary to the constitution or unconstitutional. and (2) Formally, the Third Amendment to the Constitutional Court Law In view of the Law on the Establishment of Laws and Regulations of the Constitutional Court Law, the third amendment has been formally flawed in its amendments, where there are several provisions that are not in accordance with the format of preparation as intended in Law Number 12 of 2011 jo Law Number 15 of 2019 concerning the Establishment of Laws and Regulations (P3 Law).
Keywords: Analysis; Amendment; Regulatory; Constitutional Court.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 143-160 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Situasi  pandemi  Covid-19  yang  melanda  saat  ini  sejak  awal  tahun  2020  tidak menjadi penghalang bagi lembaga legislatif (DPR) bersama pemerintah untuk melakukan pembentukan  undang-undang  mulai  dari  pembahasan  maupun  pengesahan  Rancangan Undang-Undang (RUU), baik RUU yang sifatnya mengubah undang-undang sebelumnya maupun  RUU  yang  sifatnya  mencabut  atau  mengganti  undang-undang  sebelumnya. Tercatat  ada  beberapa  RUU  yang  dibahas  maupun  disahkan  oleh  DPR  dalam  situasi pandemi Covid-19 saat ini, dimana salah satu diantaranya adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi undang-undang.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI)  pada  tanggal  1 September  2020  telah  mengesahkan  RUU  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  (RUU  MK)  menjadi undang-undang  (UU). 1 Pandangan  Akhir  Pemerintah  tentang  RUU  MK  yang disampaikan  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM  menyatakan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) merupakan  salah  satu  pemegang  kekuasaan  kehakiman  perlu  dijaga  kemerdekaannya sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (UUD  NRI  Tahun  1945).  Selain  itu,  kekuasaan  kehakiman  juga  perlu  diatur  guna mencegah  terjadinya  tirani  yudikatif  dalam  suatu  sistem  penyelenggaraan  pemerintah yang demokratis. 2
Perubahan ke tiga UU MK ini menuai banyak kritik khususnya mengenai urgensi dilakukannya  perubahan,  mengingat  Undang-Undang  MK  ini  tidak  masuk  dalam Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  Prioritas  di  tahun  2020. 3 Selain  itu,  kritik  atas perubahan  ketiga  UU  MK  ini  dibuktikan  dengan  adanya judicial  review di  Mahkamah Konstitusi (MK) baik yang bersifat pengujian materiil maupun formil. Dari sisi materiil, yang  dipersoalkan  adalah  perihal  usia  minimum  untuk  dapat  menjadi  hakim  konstitusi, yang  dianggap  oleh  sebagian  kalangan  menutup  ruang  bagi  masyarakat  yang  memiliki kredibilitas dan potensi baik secara akademik maupun praktis untuk dapat menjadi hakim MK.  pengaturan  batas  usia  minimum  ini  dianggap  melanggar  hak  konstitusional  dari masyarakat  untuk  dapat  bersaing  menjadi  hakim  MK.  Selain  itu,  dari  aspek  materiil lainnya perihal penghapusan masalah periodidasi hakim MK. Dari aspek formil, beberapa akademisi  menilai proses  pembentukan  Perubahan ketiga UU MK  ini  dilakukan dengan cepat dan melanggar beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan
1 Denico  Doly  dan  Noverdi  Puja  Saputra,  “Politik  Hukum  Undang-Undang  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Volume XII, Nomor 17/I/Puslit/September/2020, hlm. 1.
2 Ibid., hlm. 1-2.
3 Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  2021,  https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list,  diakses  pada  21 November 2021.
melanggar beberapa asas pembentukan peraturan  perundang-undangan maka tampaknya Perubahan  ketiga  UU  MK  ini  dibuat  terkesan  begitu  cepat  sehingga  perlu  untuk dipertanyakan  urgensi  maupun kebutuhan  mendesak  apa  yang  terjadi  sehingga  perlu secepatnya dilakukan perubahan.
Salah satu bukti bahwa Perubahan ketiga UU MK ini dibuat terkesan begitu cepat adalah terdapat beberapa rumusan pasal yang disebutkan sebagai perubahan namun pasal atau bagian pasal  yang tidak disebutkan mengalami perubahan itu diubah pada UU MK yang  baru.  Seperti  misalnya  ketentuan  Pasal  15  dalam  Perubahan  ketiga  UU  MK disebutkan  “Ketentuan  huruf  b,  huruf  d,  dan  huruf  h  ayat  (2)  Pasal  15  diubah”. 4 Jika melihat  pernyataan  itu,  maka  ketentuan  yang  berubah  pada  UU  MK  yang  baru  khusus Pasal  15  hanya  terjadi  pada  ketentuan  ayat  (2)  huruf  b,  huruf  d,  dan  huruf  h.  Namun apabila  diperhatikan  pada  ketentuan  ayat  (3)  dari  Pasal  15  UU  MK  perubahan  kedua terdiri  dari  huruf  a,  huruf  b,  huruf,  c,  huruf  d,  huruf  e,  dan  huruf  f.  Tetapi  jika  melihat ketentuan ayat (3) Pasal  15  Perubahan ketiga UU MK hanya terdiri sampai huruf e saja dan  huruf  f  tidak  terdapat  lagi  dalam  ketentuan  tersebut  dan  tidak  disebutkan  apakah huruf f tersebut dihapus ataukah tidak.
Permasalahan  lainnya,  yang  membuktikan  bahwa  Perubahan  ketiga  UU  MK  ini dibuat  terkesan  begitu  cepat  dan  dilakukan  secara  tidak  cermat  adalah  perubahan  pada Pasal  27A.  Pasal  27A  Perubahan  ketiga  UU  MK  tampaknya  merubah  ketentuan  Pasal 27A pada UU MK perubahan pertama, di mana ketentuan Pasal 27A UU MK perubahan pertama itu sudah tidak berlaku lagi semenjak telah diubah dengan ketentuan Pasal 27A UU  MK  Perubahan  Kedua.  Seharusnya  ketentuan  Pasal  27A  UU  MK  pada  perubahan ketiga  merubah  ketentuan  Pasal  27A  UU  MK  pada  perubahan  kedua,  namun  faktanya ketentuan  Pasal  27A  dalam  Perubahan  ketiga  UU  MK  justru  merubah  ketentuan  Pasal 27A pada UU MK perubahan pertama yang sudah tidak berlaku semenjak pasal tersebut telah diubah pada perubahan kedua UU MK.
Problematika  perubahan  ketiga  UU  MK  ini  merupakan  fakta  bahwa  UU  MK  ini dibuat  secara  tergesa-gesa dan  tidak  cermat.  Sehingga  wajar  jika  banyak  menuai  kritik baik  dari  sisi  pembentukannya  maupun  materi  muatan  yang  terdapat  di  dalamnya.  Jika melihat Perubahan ketiga UU MK, tampaknya isi perubahan UU MK ini hanya mengenai usia,  masa  jabatan  hakim  konstitusi  dan  menghapuskan  sistem  periodisasi  hakim konstitusi.  Urgensi  dari  pengesahan  Perubahan  ketiga  UU  MK  ini  perlu  dipertanyakan momentumnya,  mengingat  saat  ini  kita  sedang  dilanda  krisis  akibat  pandemi  Covid-19 yang di mana harusnya perhatian kita terpusat pada persoalan kemanusiaan yang sedang melanda bangsa ini. Selain itu, pengaturan ulang mengani batas minimum dan maksimum calon  hakim  konstitusi  saat  ini  juga  perlu  dipertanyakan,  sebab  di  tahun  2024  bangsa
4 Bagian  angka  3  Undang-Undang  7  Tahun  2020  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003 Mahkamah Konstitusi, 2020, hlm. 3.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 143-160 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Indonesia  akan  melaksanakan  pemilihan  serentak  atau  pemilu  serentak,  kondisi  itu berpotensi  memunculkan  perkara  potensial  yang  akan  diuji  dan  diperiksa  di  Mahkamah Konstitusi.
Jika  mencermati  mengenai  pengaturan  usia  minimum  hakim  konstitusi  pada perubahan  ketiga  UU  MK  tidak  ada  rasionalitas  antara  menaikkan  usia  calon  hakim konstitusi dengan penanganan perkara yang potensial ke depan seperti pemilu serentak di tahun  2024  yang  itu  merupakan  perkara  potensial  yang  akan  terjadi  kedepan.  Dapat dibayangkan  proses  pemeriksaan  pemilu  di  MK  dibatasi  oleh  waktu  yang  relatif  cukup singkat  yakni  paling  lambat  14  hari  kerja  sejak  permohonan  dicatat  dalam  Buku Registrasi  Perkara  Konstitusi,  jika  pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan paling  lambat  30  hari  kerja  sejak  permohonan  dicatat  dalam  Buku  Registrasi  Perkara Konstitusi,  jika  itu  pemilihan  umum  anggota  DPR,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 5 Melihat kondisi ke depan di tahun 2024, tentu akan menambah beban  yang cukup berat kepada para hakim konstitusi  yang di mana usianya bisa  menjadi  faktor  penghambat  dalam  penanganan  perkara  di  MK  jika  rata-rata  usia hakim  konstitusi  kedepannya  minimal  55  tahun  dan  maksimal  70  tahun  sehingga  justru akan  berujung  pada  kontra  produktif  bagi  kinerja  hakim  konstitusi  dalam  menjalankan tugas  dan  wewenangnya.  Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  ada  dua persoalan perubahan ketiga UU MK yang disorot dalam artikel ini, yaitu, Analisis Materil Atas Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Regulasi Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  Analisis  Formil  Atas  Perubahan Ketiga  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi  Ditinjau  dari  Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  dengan  tipe  normatif. Penelitian  normatif,  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  melakukan pengkajian  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  diterapkan  terhadap  suatu permasalahan hukum tertentu. 6 Penelitian hukum normatif biasanya disebut juga sebagai penelitian  hukum  doktrinal. 7 Dalam  penelitian  hukum  normatif  dimaksudkan  untuk menelaah  ketentuan-ketentuan  hukum  positif,  dan  perangkat  hukum  positif  yang  diteliti secara  normatif  akan  digunakan  sebagai  sumber  bahan  hukum. 8 Penelitian  hukum normatif  yang  disebut  juga  sebagai  penelitian  perpustakaan  atau  studi  dokumen.  Pada prinsipnya,  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  pustaka  atau
5 Lihat Pasal 78 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
6 Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.
7 Jonaedi  Efendi  dan  Johnny  Ibrahim,  2018,  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris,  Pranadamedia Group, Depok, hlm. 124.
8 Ibid., hlm. 176.
data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 9
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach )  dan  pendekatan  konsep ( conseptual  approach ).  Adapun  undang-undang  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  UUD  NRI  Tahun  1945,  Undang-Undang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dari yang pertama sampai dengan perubahan  yang  terakhir.  Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  melalui  prosedur inventarisasi.  Terhadap  bahan  hukum  yang  dikumpulan  dilakukan  klasifikasi  secara sistematis  sesuai  dengan  rumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian.  Klasifikasi dimaksudkan  untuk  melakukan  pemilihan  bahan  hukum  yang  berkaitan  dengan  pokok masalah. 10 Penelitian  ini  dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  preskriptif.  Analisis dilakukan  secara  preskriptif  (mengharuskan)  guna  memberikan  argumentasi  atas  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  dengan  tujuan  memberikan  mengenai  benar  atau  salah atau  apa  yang  seyogyanya  menurut  hukum  atas  fakta  atau  peristiwa  hukum  dari  hasil penelitian yang dilakukan. 11

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis  Materiil  Atas  Perubahan  Ketiga  Undang-Undang  Mahkamah Konstitusi  didasarkan  pada  Regulasi  Pembentukan  Peraturan  Perundang-

## Undangan
Perubahan  suatu  perundang-undangan  dilakukan  apabila  terdapat  ketentuan- ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut  yang  tidak  sesuai  lagi dengan  situasi  atau  kondisi  yang  berlaku  dalam  masyarakat. 12 Perubahan  suatau undang-undang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  politik  hukum  perubahan  terhadap undang-undang  yang  akan  diubah  itu.  Politik  hukum  atau legal  policy merupakan garis (kebijakan) resmi negara perihal hukum yang nantinya akan diberlakukan baik melalui  pembuatan  hukum  yang  baru  maupun  melalui  penggantian  hukum  yang lama,  guna  mencapai  tujuan  negara. 13 Oleh  sebab  itu,  politik  hukum  merupakan sebuah  pilihan  terkait  hukum  yang  akan  diberlakukan  sekaligus  pillihan  terkait hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya  ditujukan guna
9 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, Metode Penelitian Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 84.
10 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Op.Cit., hlm. 178-179.
11 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Op.Cit., hlm. 148.
12 Maria  Farida  Indrati  S.,  2017,  Ilmu  Perundang-Undangan  2:  Proses  dan  Teknik  Pembentukannya,  Kanisius, Yogyakarta, hlm. 179.
13 Moh. Mahfud MD, 2018, Politik Hukum di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 1.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 143-160 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
mencapai  tujuan  negara  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pembukaan  UUD 1945. 14
UU MK telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan pertama terjadi pada  tahun  2011  yakni  melaui  UU  No.  8  Tahun  2011.  Pada  tahun  2013  kembali diubah  melalui  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  yakni Perppu  No.  1  Tahun  2013,  yang  kemudian  pada  tahun  2014  ditetapkan  menjadi undang-undang melalui UU No. 4 Tahun 2014. Kini di tahun 2020 UU MK kembali mengalami  perubahan  untuk  ketiga  kalinya  yakni  melalui  UU  No.  7  Tahun  2020. Dalam perubahan ketiga UU MK di atas terdapat begitu banyak kritik dari sejumlah kalangan.  Dari  banyaknya  kritik  itu  sehingga  Penulis  pun  merasa  perlu  untuk menganalisis  perubahan  ketiga  UU  MK  ini  dari  sisi  formil  maupun  materiilnya berdasarkan  pada  ketentuan  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  UU  No.  12  Tahun  2011  jo UU  No.  15  Tahun  2019.  Hal  ini  perlu  dilakukan  mengingat  isu  ini  menarik  untuk dikaji  secara  akademis  mengenai  proses  pembentukannya  yang  relatif  begitu  cepat dan  terdapat  sejumlah  keanehan  dalam  rumusannya,  bahkan  tidak  sedikit  yang menganggap  bahwa  Perubahan  ketiga  UU  MK  ini  bertentangan  dengan  ketentuan pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Hasil  analisis  yang Penulis  lakukan,  Penulis  menemukan  beberapa  cacat  dalam  perubahan  ketiga  UU MK itu.
Analisis  dari  sisi  materiil  pada  perubahan  ketiga  UU  MK  terdapat  beberapa catatan.  Pertama,  mengenai  ketentuan  perihal  penambahan  usia  minimal  untuk menjadi  hakim  konstitusi  dari  47  tahun  menjadi  minimal  55  tahun  dalam  Pasal  15 ayat  (2)  huruf  d  Perubahan  Ketiga  UU  MK,  di  mana  hal  tersebut  bertentangan dengan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945.  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  secara  konsep merujuk  pada  gagasan rechtstaats atau the  rule  of  law yang  menekankan  pada konsep  negara  yang  menjunjung  tinggi  supremasi  hukum.  Sehingga,  dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam  menentukan kriteria usia minimal hakim konstitusi, haruslah tunduk pada ketentuan hukum, dalam hal ini Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013  yang  telah  menyatakan  bahwa  kriteria  syarat  usia  minimal  untuk dapat  diangkat  menjadi  hakim  konstitusi  adalah  47  (empat  puluh  tujuh)  tahun merupakan kriteria usia yang oleh Mahkamah telah dinyatakan konstitusional. 15
Perubahan batas usia yang menambah dari usia 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi  usia  55  (lima  puluh  lima)  tahun  tidak  mempunyai  urgensi  yang  nyata, terlebih  justru  telah  nyata-nyata  bertentangan  dengan  Putusan  MK  Nomor  7/PUU-
14 Ibid.
15 Ringkasan  Permohonan  Perkara  Nomor  90/PUU-XVIII/2020  tentang  “Pengaturan  Syarat  Usia  Minimal Pengangkatan Hakim Konstitusi dan Penghapusan Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi”, hlm. 7-8.
XI/2013. 16 Sehingga  pembentuk  undang-undang  justru  telah  melanggar  hak  warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Pasal 15 ayat (2) huruf d Perubahan Ketiga UU MK telah senyata-nyatanya melanggar hak warga  negara  tersebut  sebagaimana  telah  dijamin  dalam  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD 1945.  Ketentuan  pasal  undang-undang a  quo telah  menimbulkan  kerugian konstitusional  warga  negara  yang  belum  berusia  55  (lima  puluh  lima)  tahun,  tetapi telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 dan ingin mendaftar menjadi Hakim Konstitusi. Pasal a quo menutup hak konstitusional warga  negara  yang  pada  dasarnya  telah  dijamin  oleh  konstitusi  tersebut. Kemungkinan  warga  negara  yang  pada  dasarnya  memenuhi  syarat  sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 dan syarat Hakim Konstitusi yang diatur dalam UU MK sebelum perubahan ketiga sangatlah besar. 17
Kedua,  mengenai  keberadaan  Pasal  I  angka  6  UU  7/2020  telah menghapuskan  periodesasi  masa  jabatan  hakim  konstitusi  selama  5  (lima)  tahun, sehingga saat berlakunya Pasal I angka 6 UU 7/2020 masa waktu Hakim Konstitusi menjabat  didasarkan  pada  usia  pensiun.  Dengan  demikian  hakim  konstitusi  dapat menjabat  dari  usia  55  tahun  berdasarkan  ketentuan  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  d  UU 7/2020  serta  diberhentikan  pada  usia  70  tahun  berdasarkan  ketentuan  Pasal  23  ayat (1)  huruf  c  UU  7/2020  dan  oleh  karenanya  hakim  konstitusi  dapat  menduduki jabatannya  paling  lama  15  tahun  (tanpa  jeda  periodesasi). 18 Dengan  dihapuskannya masa  periodesasi  jabatan  Hakim  Konstitusi  secara  tidak  langsung  juga  menutup adanya ruang evaluasi kepada Hakim Konstitusi yang dimiliki publik untuk menilai pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Hakim  Konstitusi  selama  menjabat  pada  periode pertama.  Kondisi  ini  berimplikasi  pada  potensi  penyalahgunaan  kekuasaan  dan tindakan tidak profesional karena posisi aman para Hakim Konstitusi yang lepas dari evaluasi di tiap periode habis masa jabatannya. Bahwa dengan dihapuskannya Pasal 22 UU MK melalui Pasal 1 angka 6 UU 7/2020 selain secara substantif bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD  1945  tetapi  juga  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  karena  Pasal  I  angka  6 UU 7/2020 secara hukum telah mengakibatkan 2 (dua) pengertian Hakim Konstitusi yang  berbeda,  yakni  selain  sebagai  hakim  yang  menjabat  secara  periodik,  yang karena  jabatannya  diangkat  untuk  jangka  waktu  tertentu  ( in  casu adalah  5  (lima) tahun),  tetapi  pengertian  Hakim  Konstitusi  atas  berlakunya  Pasal  I  angka  6  UU
16 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013.
17 Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Op.Cit., hlm. 8-9.
18 Ibid., hlm. 11.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 143-160 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
7/2020 juga berarti hakim sebagai profesi tetap yang menjabat sejak diangkat hingga pada usia pensiun (bukan pada jangka waktu tertentu atau secara periodik). 19
2. Analisis Formil Atas Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

## Ditinjau dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Ada semacam kekaburan persepsi bahwa MK tampaknya lebih dekat dengan praktik  uji  materiil  dibanding dengan  uji  formil.  Mereka  yang  memiliki  pandangan bahwa praktik judicial review di MK lebih identik terhadap pengujian norma secara hierarkis,  bukan  terhadap  uji  validitas  proses  politik  dalam  fungsi  legislasi. 20 Terdapat  tiga  aspek  yang menjadi  alasan kebutuhan faktual  dilakukannya  uji formil di  Mahkamah  Konstitusi.  Pertama,  konsepsi  pengujian,  kedua,  perkembangan demokrasi dan ketiga, kebutuhan praksis. 21
Pertama,  alasan  konsepsi  pengujian.  Idul  Rishan  sebagaimana  mengutip pendapat  dari  I  Dewa  Gede  Palguna 22 yang  menyatakan  bahwa  dalam  praktik peradilan konstitusi, riset yang pernah dilakukan oleh Palguna terhadap pelanggaran hak-hak  konstitusional  warga  negara  membuktikan  bahwa,  negara-negara  yang melembagakan  peradilan  konstitusi  kerap  memberikan  jaminan  perlindungan  hak- hak warga negara dalam artian formil dan materil. Secara formil pengujian undang- undang dilihat sebagai perbuatan atau kelalaian pejabat publik dalam proses politik. Sedangkan secara materiil pengujian itu dilihat dari  isi  atau materi muatan  undang- undang yang dibuat oleh legislator. Lebih lanjut I Dewa Gede Palguna sebagaimana dikutip  oleh  Idul  Rishan  menyatakan  bahwa  jika  dianalisis  lebih  lanjut,  pengujian konstitusionalitas  undang-undang  dapat  dilakukan  dalam  dua  pola.  Pertama,  jika aktivitas  proses  politik  dalam  pembentukan  undang-undang  dianggap  bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi (dalam hal ini UUD). Kedua, jika isi atau materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan norma yang  lebih  tinggi.  Dua  pola  di  atas  menimbulkan  konsekuensi  yang  berbeda.  Jika pengujian  formil  dikabulkan  maka  seluruh  undang-undang  itu  tidak  memiliki kekuatan  hukum  yang  mengikat.  Dalam  logika  yang  paling  awam,  oleh  karena aktivitas  atau  proses  politik  pembentukan  undang-undang  itu  telah  menabrak  asas dan norma  dasar konstitusi,  maka undang-undang dapat  dibatalkan oleh  Mahkamah Konstitusi.  Sementara  dalam  pengujian  materil,  jika  dikabulkan  maka  hanya  materi
19 Ibid., hlm. 12.
20 Idul Rishan, “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021, hlm. 5.
21 Ibid.
22 Ibid.
muatan  pasal  atau  ayat  yang  dinyatakan  bertentangan  dengan  konstitusi  saja  yang dapat dibatalkan oleh mahkamah. 23
Menarik  melihat  konsepsi  mengenai  pengujian  formil  seperti  yang dikemukakan di atas, bahwa jika pengujian formil dikabulkan oleh MK maka seluruh undang-undang  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat  karena aktivitas  atau  proses  politik  pembentukan  undang-undang  itu  telah  menabrak  asas dan norma dasar konstitusi,  maka undang-undang dapat  dibatalkan oleh  Mahkamah Konstitusi.  Namun dalam  pengujian  formil  pertama  kali  yang  dikabulkan  oleh  MK sebagaimana  dalam  Putusan  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  dalam  perkara  Pengujian Formil  Undang-Undang  Cipta  Kerja  terhadap  Undang-Undang  Dasar,  justru  MK dalam amar putusan a quo yang pada pokoknya  menyatakan 24 bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan  UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  secara  bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”. Menyatakan  UU  Ciptaker  masih  tetap  berlaku  sampai  dengan  dilakukan  perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam putusan ini.
Melihat  amar putusan MK dalam pengujian formil  ini tetap memberlakukan UU  Cipta  Kerja  padahal  dalam  proses  pembentukannya  telah  dinyatakan bertentangan  dengan  konstitusi.  Dari  putusan a  quo tampaknya  MK  bersikap menahan  diri.  Strategi  menahan  diri  dan  memberi  ruang  gerak  kepada  pembentuk UU  merupakan  salah  satu  langkah  untuk  mengurangi  ketegangan  politik  antar lembaga  negara.  Sikap  menahan  diri  adalah  terjemahan  bebas  dari  ( judicial ( self )- restraint ). 25 Strategi  yang  diterapkan  oleh  mahkamah  konstitusi  untuk  mengurangi ketegangan politik dengan lembaga negara lain adalah dengan menunda keberlakuan putusan.  Sifat  putusan  peradilan  yang  berlaku  secara  umum  adalah  bahwa  putusan memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  setelah  dibacakan  dalam  sidang  terbuka.  Akan tetapi,  MK  melakukan  penyimpangan  atas  asas  umum  ini  dengan  menunda berlakunya  putusan  demi  memberi  waktu  bagi  parlemen  untuk  mengubah kebijakannya.  Misalnya,  MK  Afrika  Selatan  menunda  keberlakuan  putusan pembatalan UU perkawinan yang melarang adanya perkawinan sesama jenis, dalam kasus  Minister  of  Home  Affairs  v.  Fourie.  MK  Afrika  Selatan  memberikan  jangka waktu  selama  satu  tahun  sejak  diucapkannya  putusan  kepada  parlemen  untuk mengubah  UU  perkawinan  tersebut.  Hingga  hari  terakhir  sejak  batas  waktu  yang
23 Ibid., hlm. 6.
24 Lihat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  Perihal  Perkara  Pengujian  Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
25 Bisariyadi,  “Yudisialisasi  Politik  dan  Sikap  Menahan  Diri:  Peran  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Menguji Undang-Undang, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015, hlm. 489.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 143-160 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
ditentukan oleh MK Afrika Selatan, parlemen menerbitkan UU Perikatan Sipil ( Civil Union Act ). 26
Hal  senada  tampaknya  sama  dengan  putusan  MK  Nomor  91/PUU- XVIII/2020  di  atas  yang  menyatakan  bahwa  pembentuk  undang-undang diperintahkan  untuk  melakukan  perbaikan  dalam  kurun  waktu  paling  lama  2  tahun sejak  putusan  ini  diucapkan  dan  apabila  dalam  tenggang  waktu  tersebut  tidak dilakukan  perbaikan  maka  UU  Cipta  Kerja  menjadi  inkonstitusional  secara permanen. 27 Dalam  Perubahan  Ketiga  UU  MK  juga  diajukan  pengujian  formil  di MK,  hal  ini  sebagaimana  terdapat  dalam  perkara  nomor  90/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020, dan Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020.
Hasil analisis Penulis menegenai persoalan formil dari perubahan ketiga UU MK  ini  yakni,  Perubahan  Ketiga  UU  MK  melanggar  ketentuan  Pasal  64  Undang- Undang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Bahwa  dengan  tegas  dan jelas  Pasal  64  ayat  (1)  dan  (2)  merujuk  lampiran  UU  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  sebagai  teknik  baku  penyusunan  peraturan  perundang- undangan.  Selain  itu,  undang-undang  MK  Perubahan  Ketiga  juga  melanggar beberapa  ketentuan  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  diantaranya, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan. Berikut ini Penulis akan menjelaskan alasan-alasan  yang  menguatkan  serta  membuktikan  bahwa  Perubahan  Ketiga  UU MK  tidak  memenuhi  ketentuan  pembentukan  undang-undang  berdasarkan  UUD 1945  dan  UU  12/2011  sehingga  Perubahan  Ketiga  UU  MK  bertentangan  dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
a. Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Melanggar Format Susunan Peraturan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Adanya  pelanggarana  terhadap  format  susunan  peraturan  dari Perubahan  Ketiga  UU  MK  dapat  dilihat  dari  Teknik  Penyusunan  Peraturan Perundang-Undangan  yang  yang  tidak  memperhatikan  teknik  sebagaimana telah  di  tegaskan  dalam  Pasal  64  UU  12/2011 28 khususnya  pada  lampiran  II bagian  angka  236  perihal  “jika  dalam  suatu  Peraturan  Perundang-undangan dilakukan  penghapusan  atas  suatu  bab,  bagian,  paragraf,  pasal,  atau  ayat, maka  urutan  bab,  bagian,  paragraf,  pasal,  atau  ayat  tersebut  tetap
26 Ibid., hlm. 488.
27 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Op.Cit.
28 Pasal  64  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  jo  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  “(1)  Penyusunan  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan dilakukan  sesuai  dengan  teknik  penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan.  (2)  Ketentuan  mengenai  teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Undang-Undang  ini.  (3)  Ketentuan  mengenai  perubahan terhadap  teknik  penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur dengan Peraturan Presiden.”
dicantumkan  dengan  diberi  keterangan  dihapus”. 29 Akan  tetapi,  berbeda dalam Perubahan Ketiga UU MK, di mana ada beberapa ketentuan yang tidak dicantumkan  lagi  dan  tidak  termasuk  sebagai  bagian  dari  perubahan  yang dimaksud  dan  tidak  pula  dicantumkan  kata  dihapus,  tetapi  langsung  tidak dicantumkan begitu saja dalam ketentuan Perubahan Ketiga UU MK. Hal ini dapat  dilihat  pada  perubahan  Pasal  15  Perubahan  ketiga  UU  MK  di  mana ketentuan yang diubah hanyalah ketentuan huruf b, huruf d, dan huruf h ayat (2) Pasal 15, namun dalam rumusan perubahannya salah satu bagian dari ayat (3) Pasal 15 itu dihilangkan yaitu bagian huruf f. Pada Perubahan Kedua UU MK  ayat  (3)  pada  Pasal  15 30 terdiri  dari  huruf  a  sampai  dengan  huruf  f, namun dalam Perubahan Ketiga UU MK Pasal 15 ayat (3) 31 hanya terdiri dari huruf a sampai dengan huruf e dan tidak menyatakan bahwa huruf f di hapus, tetapi tidak lagi mencantumkan huruf f dalam perubahan ketiga.
Ketentuan  lain  yang  serupa  dengan  persoalan  di  atas  terdapat  pada Pasal  20  ayat  (3).  Pasal  20  yang  diubah  dalam  Perubahan  Ketiga  hanyalah ketentuan ayat (2) 32 , akan tetapi pada perubahan ketiga tersebut Pasal 20 ayat (3)  tidak  lagi  dicantumkan  sebagai  bagian  dari  Pasal  20  dan  tidak  pula disebutkan dihapus. Pada ketentuan sebelum perubahan ketiga, Pasal  20 UU MK terdiri dari 3 ayat, 33 namun pada perubahan ketiga Pasal 20 hanya terdiri dari 2 ayat dan ayat (3) tidak lagi dicantumkan dan tidak pula disebutkan kata dihapus.
Selain ketentuan Pasal 20 ayat (3) ketentuan pada ayat (1) Pasal 20 pun juga  tidak  lepas  dari  kekeliruan  di  mana  rumusan  Pasal  20  ayat  (1)  tidak mengalami  perubahan  pada  perubahan  ketiga,  akan  tetapi  isi  rumusannya berbeda  dari  rumusan  sebelum  perubahan  ketiga.  Adapun  rumusan  Pasal  20 ayat (1) UU MK sebelum Perubahan Ketiga adalah “ketentuan mengenai tata cara  seleksi,  pemilihan,  dan  pengajuan  calon  hakim  konstitusi  diatur  oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A”.  Rumusan  tersebut  jelas  menunjuk  pada  ketentuan  Pasal  18A,  namun berbeda pada ketentuan  Pasal  20 ayat  (1) di  perubahan ketiga UU MK  yang
29 Lampiran  II  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  jo  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hlm. 71.
30 Lihat  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.
31 Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
32 )Lihat  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
33 Lihat  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 143-160 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
berbunyi  “ketentuan  mengenai  tata  cara  seleksi,  pemilihan,  dan  pengajuan hakim  konstitusi  diatur  oleh  masing-masing  lembaga  yang  berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat  (1)”. Ketentuan pada perubahan ketiga menunjuk pada Pasal 18 ayat (1). Dan ketentuan ini tidak masuk dalam bagian  dari  perubahan  ketiga  UU  MK.  Hal  ini  bisa  dilihat  pada  ketentuan Pasal 20 Undang-Undang MK Perubahan Ketiga.
Ketentuan  lainnya  yang  serupa  dengan  dua  ketentuan  di  atas  adalah Pasal 26. Pasal 26 Perubahan Ketiga UU MK terdiri dari 5 ayat di mana ayat (4)  dan  ayat  (5)  telah  dihapuskan  sebelumnya  dalam  ketentuan  pada Perubahan  Kedua  UU  MK 34 ,  akan  tetapi  pada  perubahan  ketiga  disebutkan bahwa  “ketentuan  yang  berubah  adalah  ketentuan  huruf  b  ayat  (1)  dan  ayat (5)  Pasal  26  dihapus” 35 namun  yang  menarik  di  sini  adalah  sejak  perubahan kedua  Pasal  26  ayat  (5)  sudah  dihapus  dan  sebenarnya  tidak  mengalami perubahan pada Perubahan Ketiga UU MK. Di samping itu, perubahan yang dinyatakan  dalam  poin  ke  9  perubahan  ketiga  UU  MK  itu  hanya  ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (5) Pasal 26 di hapus, namun jika melihat rumusan Pasal  26  Perubahan  ketiga  UU  MK  ketentuan  ayat  (4)  berubah 36 yang sebelumnya di hapus kini dimasukkan kembali dalam bentuk rumusan. Serta ketentuan  ayat  (3) 37 Pasal  26  pun  juga  berubah  pada  Perubahan  Ketiga  UU MK  yang  sebenarnya  berdasarkan  bunyi  dari  perubahan  yang  terdapat  di angka  9  Perubahan  Ketiga  UU  MK  tidak  disebutkan  sebagai  bagian  dari perubahan.
Selain  ketentuan  di  atas,  terdapat  kondisi  paling  fatal  menurut  Penulis adalah perubahan Pasal 27A UU MK. Pada Perubahan Kedua UU MK, Pasal 27A telah di ubah, di mana ia terdiri dari 14 ayat. Akan tetapi pada perubahan Ketiga UU MK Pasal 27A hanya terdiri dari 7 ayat di mana ayat (3), (4), (5) dan (6) dihapus yang sebenarnya apa yang terdapat dalam Perubahan Ketiga UU  MK  ini  merubah  ketentuan  norma  yang  sudah  tidak  berlaku,  yakni merubah  ketentuan  Pasal  27A  pada  perubahan  Pertama  yang  sudah  tidak
34 Lihat  Pasal  26  ayat  (4)  dan  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.
35 Lihat Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
36 Lihat Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  Menjadi Undang-Undang.
37 Lihat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
berlaku  semenjak  telah  diubah  pada  perubahan  Kedua  UU  MK.    Hal  itu sangat  jelas  dan  dapat  dilihat  dalam  UU  MK  baik  Perubahan  Pertama, Perubahan Kedua maupun Perubahan Ketiga untuk melihat perbandingannya. Dengan  begitu,  timbul  suatu  persoalan  yakni  jika  yang  diubah  itu  adalah norma yang sudah tidak berlaku, maka bagaimana keberlakukan norma yang mengubah  norma  yang  sudah  tidak  berlaku  itu?  dan  bagaimana  konteks keberlakuan  norma  yang  masih  berlaku  pasca  mengubah  norma  yang  sudah tidak berlaku sebelumnya.
Sebagaimana  ditemukan  adanya  perubahan  pasal  dan  rujukan  pasal yang tidak tepat, 38 sebagaimana yang sudah di sebutkan di atas, hal itu terjadi oleh  karena  ketertutupan  dan  kelemahan  partisipasi.  Partisipasi  misalnya. Dalam  Pasal  96  UU  12/2011  mengatur  bahwa  masyarakat  yang  mempunyai kepentingan  atas  substansi  rancangan  peraturan  perundang-undangan  berhak memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan. 39 Salah  satu  politik  hukum  pembentukan Undang-Undang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (UU  P3) adalah upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004,  yang  diantaranya  soal  teknik  penulisan rumusan  banyak  yang  tidak  konsisten,  hal  inilah  yang  melatar  belakangi lahirnya  Lampiran  I  dan  II  UU  12/2011  yang  berupaya  mewujudkan konsistensi, kebakuan dan kepastian metode dalam rangka mewujudkan tertib pembentukan peraturan perundang undangan. 40
Formalitas  pembentukan  UU  sebenarnya  menjadi  syarat  penting  bagi legitimasi  hukum.  Kekuasaan  pada  prinsipnya  harus  dibatasi.  Dan  dalam menjalankan kekuasaan itu, harus ada pembatasan-pembatasan dalam konteks formal agar kekuasaan tersebut tidak dibuat secara serampangan. 41 Formalitas itu menjadi kontrol terhadap keserampangan dan kesewenangan itu. Artinya, hukum  mesti  dijaga  agar  tidak  dibuat  dengan  serampangan,  tetapi  mesti melalui konsep dan mekanisme yang disepakati. Dalam kondisi ini, mestinya pembentukan UU  perlu melalui konsep  dan mekanisme  itu. Formalitas  yang kaku  itu  juga  sebagai  bentuk  penghargaan  atas  kedaulatan  rakyat.  Peran dalam  bentuk  partisipasi,  aspirasi  dan  transparansi  menjadi  kewajiban  yang melekat dengan hak-hak warga negara yang akan diatur dalam suatu UU. Itu sebabnya,  formalitas  ini  juga  masuk  menjadi  mekanisme  pengujian
38 Sri Wiyanti Eddyono (edit), 2020, Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, UGM, Yogyakarta, hlm. 18.
39 Ibid.
40 Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Op.Cit., hlm. 38.
41 Sri Wiyanti Eddyono (edit), Op.Cit., hlm. 18.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 143-160 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan menjadi standar dari suatu konstitusionalitas UU. 42
b. Perubahan  Ketiga  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi  Bertentangan Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
UU P3 turut memberi penegasan terhadap sejumlah asas pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  di  atur  dalam  Pasal  5.  Sejumlah  asas yang  diatur  dalam  Pasal  5  UU  12/2011  telah  mengelaborasi  dan menggabungkan  asas  formil  dan  materil  sebagaimana  dijelaskan  pada  teori perundang-undangan  dan  ilmu  perundang-undagan  dengan  rincian  sebagai berikut:  a.  Asas  kejelasan  tujuan  (merupakan  asas  formil);  b.  Asas kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk  yang  tepat  (merupakan  asas  formil)  c.
Asas  kesesuaian  antara  jenis,  hierarkie  dan  materi  muatan  (merupakan  asas formil  dan  meteriil)  d.  Asas  dapat  dilaksanakan  (merupakan  asas  formil)  e.
Asas  kedayagunaan  (merupakan  asas  materiil)  f.  Asas  kejelasan  rumusan (merupakan  asas  formil  dan  materil)  g.  Asas  keterbukaan  (merupakan  asas formil) 43
Gambaran pengaturan asas-asas dalam UU P3 yang mengelobarasi dan penggunaan asas formil dan materiil tersebut menunjukan bahwa penggunaan asas  formil  dan  materil  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan adalah  hal  yang  bersifat  kumulatif  (bukan  alternatif),  yang  artinya  keduanya adalah  hal  yang  tidak  dapat  dipisah-pisah  atau  di  kesampingkan pelaksanaanya satu sama lain. 44 Menurut Penulis bahwa undang-undang MK Perubahan Ketiga melanggar beberapa ketentuan asas pembentukan peraturan perundang-undangan,  diantaranya,  asas  kejelasan  rumusan  dan  asas keterbukaan.  Yang  dimaksud  “asas  kejelasan  rumusan”  dalam  bagian penjelasan  Pasal  5  huruf  f  UU  12/2011  yakni  setiap  Peraturan  Perundang- undangan  harus  memenuhi  persyaratan  teknis  penyusunan  Peraturan Perundang-undangan,  sistematika,  pilihan  kata  atau  istilah,  serta  bahasa hukum  yang  jelas  dan  mudah  dimengerti  sehingga  tidak  menimbulkan berbagai  macam  interpretasi  dalam  pelaksanaannya.  Pelanggaran  terhadap asas  ini  sangat  jelas  seperti  yang  sudah  disebutkan  pada  analisis  di  atas,  di mana  sistematika  perubahan  UU  MK  ketiga  ini  tidak  mengikuti  format sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU P3.
42 Ibid., hlm. 18-19.
43 Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Op.Cit., hlm. 39.
44 Ibid., hlm. 39-40.
Yang  dimaksud  dengan  “asas  keterbukaan”  dalam  bagian  penjelasan Pasal  5  huruf  g  UU  12/2011  adalah  bahwa  dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  mulai  dari  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan, pengesahan  atau  penetapan,  dan  pengundangan  bersifat  transparan  dan terbuka. Berdasarkan hal itu maka masyarakat dari seluruh kalangan memiliki kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  berkontribusi  dalam  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan.  Selain  itu,  asas  keterbukaan  juga  harus bersifat  transparan  terhadap  setiap  tahapan  mulai  dari  tahapan  perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan. Namun  jika  melihat  pada  situs  resmi  DPR  RI  tampak  dengan  jelas  bahwa pembahasan  hanya  sampai  di  pembicaraan  Tingkat  1  dan  seterusnya  tidak disebutkan disitus tersebut. Hal ini sangat jelas bahwa Perubahan Ketiga UU MK ini tidak bersifat transparan dan terbuka.
Melihat  kondisi  realitas  perubahan  ketiga  UU  MK  di  atas,  tampaknya menarik  untuk  menunggu  putusan  MK,  mengingat  ini  merupakan  pengujian perihal  undang-undang  yang  mengatur  soal  lembaga  Mahkamah  Konstitusi itu  sendiri.  Apakah  dalam  perkara  ini  nantinya  MK  akan  menjatuhkan putusan  yang  bersifat  kuat  ( strong  form  of  judicial  review )  atau  justru sebaliknya  MK  memberikan  putusan  yang  bersifat  lemah  ( weak  form  of judicial review ). 45 Pada tanggal 20 Juni 2022, putusan perihal judicial review perubahan  ketiga  UU  MK  baik  pengujian  formil  maupun  pengujian  materiil di  MK  telah  memasuki  babak  akhir  yakni  telah  sampai  pada  pembacaan putusan. Dari 4 perkara yang diuji di MK perihal perubahan ketiga UU MK, tampaknya  MK  dalam  putusannya  mengakomodir  prinsip judicial  review yang bersifat lemah ( weak form of judicial review ).

## D. KESIMPULAN
1. Perubahan  Ketiga  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi  jika  ditinjau  berdasarkan ketentuan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  baik  dari  aspek formil maupun materiil terdapat cacat di dalam proses perubahannya. Secara Materiil Perubahan  Ketiga  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi  didasarkan  pada  Regulasi Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  tercatat  bahwa  Perubahan  Ketiga  UU MK  terdapat  kecacatan  dalam  perubahannya  yakni  perihal  batas  minimum  dari  usia untuk  dapat  menjadi  hakim  konstitusi  maupun  perihal  dihapusnya  masa  periodisasi hakim konstitusi yang itu dianggap inkonstitusional.
45 Andy Omara, “Interpreting The Indonesian Constitutional Court’s Approach In Conducting Judicial Review In Cases Related To Economic And Social Rights”, Indonesia Law Review, Volume 7 Number 2, May  - August 2017, hlm. 139.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 143-160 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
2. Secara formil Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  Perubahan ketiga UU MK  mengalami  cacat  formil  dalam  perubahannya,  di  mana  terdapat  beberapa ketentuan  yang  tidak  sesuai  dengan  format  penyusunan  sebagaimana  yang dimaksudkan  dalam  Undang-Undang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan (UU P3), diantaranya adalah Pasal 15 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan (3), Pasal 26 dan Pasal  27A.  Selain  itu  dari  sisi  formil  perubahannya,  Perubahan  ketiga  UU  MK  ini melanggar  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  seperti  asas  kejelasan rumusan dan asas keterbukaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Butarbutar,  Elisabeth  Nurhaini,  2018, Metode  Penelitian  Hukum, PT  Refika  Aditama, Bandung.
Eddyono,  Sri  Wiyanti  (edit),  2020, Kertas  Kebijakan  Catatan  Kritis  Terhadap  UU  No  11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja , UGM, Yogyakarta.
Efendi,  Jonaedi  dan  Johnny  Ibrahim,  2018, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris, Pranadamedia Group, Depok.
MD, Moh. Mahfud, 2018, Politik Hukum di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok. S.,  Maria  Farida  Indrati,  2017, Ilmu  Perundang-Undangan  2:  Proses  dan  Teknik Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta.
Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, Metode Penelitian Hukum , Rineka Cipta, Jakarta.

## Artikel/Jurnal
Bisariyadi,  “Yudisialisasi  Politik  dan  Sikap  Menahan  Diri:  Peran  Mahkamah  Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang (Judicialization of Politics and Judicial Restraint: The Role of the Constitutional Court on the Review of Laws), Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015.
Doly,  Denico  dan  Noverdi  Puja  Saputra,  “Politik  Hukum  Undang-Undang  Tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah Konstitusi”, Jurnal  Kajian  Singkat  Terhadap  Isu  Aktual  Dan  Strategis ,  Volume  XII, Nomor 17/I/Puslit/September/2020.
Omara,  Andy,  “Interpreting  The  Indonesian  Constitutional  Court’s  Approach  In Conducting  Judicial  Review  In  Cases  Related  To  Economic  And  Social  Rights”, Indonesia Law Review, Volume 7, Number 2, May - August 2017.
Rishan,  Idul,  “Konsep  Pengujian  Formil  Undang-Undang  di  Mahkamah  Konstitusi  (The Concept  of Judicial  Review of the  Legislative Process  in  the Constitutional  Court)”,
Jurnal Konstitusi , Volume 18, Nomor 1, Maret 2021.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang  Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  98,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4316).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2011  Nomor  70,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5226).
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  183,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 6398).
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 6554).

## Sumber Lainnya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  Perihal  Perkara Pengujian  Formil  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ringkasan  Permohonan  Perkara  Nomor  90/PUU-XVIII/2020  tentang  “Pengaturan  Syarat Usia  Minimal  Pengangkatan  Hakim  Konstitusi  dan  Penghapusan  Periodisasi  Masa Jabatan Hakim Konstitusi”.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia, https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long- list , diakses pada 21 November 2021.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 143-160 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Analisis Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia