## P-ISSN 2656-4807
E-ISSN 2656-8152

## SISTEM HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT BADUY DESA KANEKES KECAMATAN LEUWIDAMAR PROVINSI BANTEN
Retno Untari retnountari110@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Jakarta

## ABSTRACT
The purpose of this research is to find out and discuss the Baduy Indigenous Marriage Legal System  of  Kanakes  Village,  Leuwidamar  Subdistrict.  This  research  and  writing  were  prepared  and compiled using empirical research methods using  qualitative  analysis, namely  by conducting direct interviews  with  Jaro  (Head  of  the  Village)  and  the  Baduy  indigenous  community.  Marriage  is  a natural law that must occur and be carried out by every human being without exception. The legal system of marriage to the Baduy indigenous people, that is Monogamy marriage, which means that a Baduy man cannot have more than one wife and polygamy marriage is a taboo subject. In addition, the factors that influence the Baduy indigenous community's compliance with customary law include religious and religious factors, social and cultural factors, customary law and religious factors. Keywords : legal system, marriage, community, traditional baduy

## ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membahas Sistem Hukum Perkawinan Masyarakat  Adat  Baduy  Desa  Kanakes  Kecamatan  Leuwidamar,  Penelitian  dan  tulisan  ini  dibuat dan disusun dengan metode penelitian empiris yang menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan melakukan  wawancara  langsung  dengan  Jaro  (Kepala  Kampung)  dan  masyarakat  adat  Baduy. Perkawinan merupakan hukum alam yang harus terjadi dan dilakukan oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Sistem hukum perkawinan pada masyarakat adat Baduy yaitu perkawinan Monogami yang  artinya  seorang  laki-laki  Baduy  tidak  boleh  beristri  lebih  dari  seorang  dan  perkawinan poligami  merupakan  suatu  hal  yang  tabu.  Selain  itu  juga  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan masyarakat adat Baduy pada hukum adat diantaranya factor agama dan kepercayaan, faktor sosial dan budaya, faktor hukum adat dan agama.
Kata Kunci : Sistem Hukum, Perkawinan, Masyarakat, Adat Baduy

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  masalah  yang  penting  bagi  kehidupan  manusia, karena  disamping  perkawinan  sebagai  sarana  untuk  membentuk  keluarga, perkawinan  tidak  hanya  mengandung  unsur  hubungan  manusia  dengan  manusia tetapi  juga  menyangkut  hubungan  keperdataan,  perkawinan  juga  memuat  unsur sakralitas  yaitu  hubungan  manusia  dengan  Tuhannya.    Hukum  perkawinan  masuk dalam  bagian  hukum  keluarga,  dimana  hukum  keluarga  diartikan  sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan karena sedarah, perkawinan, kekuasaan orang tua dan sebagainya.
Diantara  banyaknya sistem perkawinan dalam masyarakat adat yang ada  di Indonesia,  Baduy  memiliki  hukum  dan  sistem  perkawinan  yang  sudah  berlangsung sejak ratusan tahun lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Baduy adalah salah satu  suku  di  Indonesia  yang  tinggal  di  desa  kanekes  kecamatan  Lebak,  Banten. Masyarakat  Baduy  tetap  konsisten  dalam  menjalankan  aturan  adatnya  tanpa terpengaruh  oleh  perkembangan  zaman.  Lokasi  kampung  adat  Baduy  terletak  di kabupaten  Lebak.  Mereka  berdomisili  di  sekitar  hutan  yang  tidak  bisa  ditempuh dengan  waktu  yang  singkat.  Masyarakat  Baduy  berada  di  tempat  yang  jauh  dari keramaian,  karena  menurut  sejarah  yang  ada  mereka  merupakan  pengasingan  dari kerajaan  Sunda  Pajajaran.  Hal  tersebut  diperkuat  oleh  catatan  lain  dari  laporan R.A.A.A. Djajadiningrat, yang diikuti Yudistira Gama yang dikutip oleh Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lebak antara lain sebagai berikut :
Menurut  adat  dan  kepercayaan,  orang-orang  Baduy  merupakan  kelompok yang mewakili suatu zaman peradaban Pasundan yang telah silam. Meskipun kita telah jauh di pengetahuan yang pasti tentang satu dan lainnya mengenai pandangan mereka namun melihat keterasingannya yang ketat yang mereka lakukan,  sejauh  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  mereka  itu  bukan  penganut ajaran Ciwa atau Wisnu dan bukan pula penganut suatu sekte Hindu ataupun Budha.
Keberadaan  masyarakat  Indonesia  yang  memiliki  suku  dan  bahasa  yang berbeda, tetapi masih diakui keberadaannya, hal ini tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan negara mengakui dan  menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
Beberapa  masyarakat  adat  yang  masih  mempertahankan  hukum  adatnya diantaranya adalah masyarakat Kampung Naga di Tasikmalaya, masyarakat Bayan di Sulawesi  dan  masyarakat  Baduy  di  Banten  dan  masih  banyak  lagi  masyarakat  yang tetap  mempertahankan  hukum  adatnya.  Masyarakat  adat  yang  masih mempertahankan hukum adatnya lebih mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di masyarakat daripada ketentuan yang berlaku didalam pemerintahan daerahnya.
Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji sistem hukum perkawinan yang berlaku pada  masyarakat  adat  Baduy  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan masyarakat  adat  Baduy  pada  hukum  adat  tersebut.  Dengan  mengambil  lokasi
penelitian  pada  masyarakat  adat  Baduy  yang  tidak  jauh  dari  pusat  pemerintahan negara  Indonesia.  Diharapkan  penelitian  ini  dapat  diketahui  sistem  hukum perkawinan  pada  masyarakat  adat  Baduy  desa  Kanekes  Kecamatan  Leuwidamar Banten  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  masyarakat  adat  Baduy pada hukum adat.

## B. TINJAUN PUSTAKA
Menurut Wirjono Prodjodikoro (1981) mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat- syarat  tertentu,  dan  jika  dicermati  pada  dasarnya  perkawinan  merupakan  suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman.
Menurut dari kutipan Jurnal Erwinsyahbana, T. (2012). Dalam pembentukan hukum  harus  memenuhi:  (1)  nilai  filosofis  yang  berintikan  rasa  keadilan  dan kebenaran;  (2)  nilai  sosiologis  sesuai  dengan  tata  nilai  budaya  yang  berlaku  di masyarakat; dan (3) nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bangunan hukum nasional yang diharapkan adalah bangunan hukum  yang  berlaku  bagi  semua  warga  negara  tanpa  memandang  isme  keagamaan dan  kesukuan.  Hukum  keluarga  merupakan  hukum  yang  paling  tua  dibandingkan jenis hukum lain, karena ketika berbicara keluarga maka yang perlu disepakati bahwa keluarga  itu  merupakan  unit  terkecil  dalam  masyarakat,  yang  minimal  terdiri  dari seorang  suami  dan  seorang  isteri.  Keluarga  terbentuk  melalui  perkawinan,  dan dengan memaknai adagium “ubi sociates ibi ius ” (di mana ada masyarakat di situ ada hukum),  maka  dapat  dikatakan  bahwa  bagian  dari  hukum  keluarga  yang  paling  tua adalah hukum perkawinan.
Seringnya  pendidikan  Islam  dibuat  tidak  berdaya  ketika  menghadapi tantangan baru, seperti kehilangan cara, atau setidaknya panik terhadap isu-isu ilmu pengetahuan dan teknologi Barat. Padahal, Allah Swt telah mencantumkan kalamnya, “Maka  hadapkanlah  wajahmu  dengan  lurus  kepada  agama  (Islam);  (sesuai)  fitrah Allah  disebabkan  Dia  telah  Menciptakan  manusia  menurut  (fitrah)  itu.  Tidak  ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan  manusia tidak mengetahui” Qs. Ruum:30.  dikutip dari jurnal Faqihudin, M., Endaryono, B. T., & Djuhartono, T. (2019).

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  dan  tulisan  ini  dibuat  dan  disusun  dengan  metode  penelitian  analisis kualitatif  dengan  studi  empiris  dengan  teknik  pengambilan  data  melakukan wawancara,  observasi  dan  dikumentasi  adapun  wawancara  langsung  dengan  Jaro (Kepala Kampung) dan masyarakat adat Baduy.

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Menurut hukum adat Indonesia, perkawinan bukan saja sebagai perikatan perdata melainkan  juga  perikatan  adat  sekaligus  merupakan  perikatan  kekerabatan  dan ketetanggaan atau dengan sahuta (batak).

## Sistem Hukum Perkawinan

## 1.  Wilayah Dan Jumlah Penduduk Masyarakat Baduy
Daerah  Baduy  merupakan  salah  satu  kawasan  Hutan  Lindung/Tanah Ulayat di desa Kanekes dalam wilayah Kabupaten Lebak, tepatnya sekitar lebih kurang  46  Km  kearah  Selatan  dari  Rangkasbitung  berada  di  Kecamatan Leuwidamar.  Daerah  ini  hampir  keseluruhannya  merupakan  daerah pegunungan  dan  hutan  belantara  seluas  lebih  kurang  5.101,85  Hektar  dengan jumlah  penduduk  laki-laki  dan  perempuan  11.890  jiwa,  sedangkan  jumlah penduduk  asli  Baduy  Luar  laki-laki  dan  perempuan  2.881  jiwa.  (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kanekes Jaro Dainah).
Tabel 1 Usia Dan Pendidikan Responden Usia Pendidikan Jumlah SD  % SLTP/SLTA %  TS % N % 15-26 - - - -  11 50,01 11 50,01 27-40 - - - - 2 9,09 2 9,09 41-60 - - - - 7 31,81 7 31,81 61-80 - - - - 2 9,09 2 9,09 Jumlah 22 100 22 100 Sumber : Responden
Dari  hasil  tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  usia  responden  15-26  tahun  yang  tidak sekolah  berjumlah  50,01  %,  usia  27-40  tahun  berjumlah  9,09  %,  usia  41-60 tahun berjumlah 31,81 % dan usia 61-80 tahun berjumlah 9,09 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Baduy tidak ada yang bersekolah.
Tabel 2 Asal Masyarakat Baduy Dan Di Luar Baduy Masyarakat Baduy N % Masyarakat Di Luar Baduy N % Masyarakat Asli Baduy 19 86.36 Penduduk pendatang masih dari Banten 6  27.27 Campuran 3 13.63  Penduduk dari luar Banten 5  22.72 Lainnya - - Hanya berkunjung 11  50.01 Jumlah 22 100 22  100 Sumber : Responden
Berdasarkan  tabel  2  diatas  dapat  dilihat  bahwa  masyarakat  Baduy  yang  asli Baduy  berjumlah  86.36  %,  sedangkan  yang  campuran  berjumlah  13.63  %. Prosentase  masyarakat  di  luar  Baduy  yang  berasal  dari  penduduk  pendatang masih  dari  Banten  berjumlah  27.27  %,  Penduduk  dari  luar  Banten  berjumlah 22.72  %,  sedangkan  yang  hanya  berkunjung  jumlahnya  jauh  lebih  besar  yaitu 50.01 %.
Didasarkan  pada  peraturan  Hukum  Adat  yang  merupakan  perwujudan serumpun  amanat  leluhurnya  dalam  menentukan  sikap,  batasan-batasan  dan pedoman  hidup  yang  bertujuan  untuk  mencapai  kesejahteraan,  ketentraman, kedamaian  dan  ketenangan  di  wilayah  Baduy  maka  sistem  pemerintahannya diterapkan menjadi 2 bagian yaitu :
1. Baduy  Jero,  meliputi  Kp.  Cibeo,  Cikeusik  dan  Cikertawana  masing-masing dipimpin oleh seorang Puun.
2. Baduy  Luar,  yaitu  penduduk  Baduy  yang  berada  di  luar  ketiga perkampungan tersebut dengan istilah Baduy Panamping (Baduy Pasisian) dan masing-masing dipimpin oleh seorang Jaro Dangka.
2.  Struktur Pemerintahan Adat Masyarakat Baduy

## PUUN
GIRANG SERAT

## JARO TANGTU
JARO TUJUH
JARO DUA BELAS BARESAN
Menurut  kepercayaan  orang  Baduy,  para  Puun  di  Baduy  merupakan Pimpinan Hukum Adat yang paling tinggi kekuasaannya, dipilih oleh masyarakat dari  mereka  yang  memiliki  garis  keturunan  dan  mempunyai  titisan  darah  dari Sang  Hyang  Batara  Tunggal  untuk  menyampaikan  amanat  dan  petunjuk  hidup untuk  anak  keturunannya  disamping  memiliki  kemampuan  (kharismatik  dan spesifik) serta keyakinan beragama yang kuat (Sunda Wiwitan).
Tugas para Puun adalah sebagai berikut :
1. Yang menjabat Puun Cikeusik adalah yang memiliki darah keturunan yang dititiskan  oleh  anak  laki-laki  pertama  Batara  Tunggal  sehingga  sampai sekarang mempunyai hak untuk menentukan, memutuskan dan mengambil sikap  dalam  urusan  yang  menyangkut  tata  tertib  tatanan  adat  juga bertindak sebagai Ketua Pengadilan Adat.
2. Yang  menjabat  sebagai  Puun  Cibeo  adalah  warganya  yang  memiliki  garis keturunan yang dititiskan dari anak perempuan kedua Batara Tunggal yang hanya berhak menata, mengatur, menertibkan dan membina warganya yang menyangkut  sistem  tatanan  adat  serta  bertanggung  jawab  memberikan pelayanan kepada warga dan tamu-tamu yang datang kekawasannya.
3. Yang menjabat sebagai Puun Cikertawana merupakan keturunan dari anak ketiga  laki-laki  Batara  Tunggal  yang  bertugas  untuk  urusan-urusan kesejahteraan,  keamanan  dan  ketahanan  serta membantu  tugas-tugas  dari Puun Cikeusik dan Puun Cibeo.
Puun  dibantu  oleh  para  Jaro  Tangtu,  Girang  Serat,  Baresan  Salapan, Tangkesan, Jaro Dangka, Jaro Tanggungan XII dan Tokoh Adat yang masing- masing  mempunyai  tugas  dibidang  keagamaan  dengan  segala  upacara keagamaannya  dan  kemasyarakatan.  Kepemimpinan  yang  berperan  dalam bidang ini dipegang oleh para tokoh  keturunan darah  Prabu Pucuk Umum dari Banten, tegas tapi bijaksana dengan mengutamakan prinsip harga diri.
4. Girang Serat, bertugas dibidang hukum dan kependudukan serta menangani bidang  kesejahteraan  dipegang  oleh  tokoh  keturunan  Darah  dari  Dalem Lagundi (Sumedang) yang luwes bergaul dengan siapa saja, mau menerima pendapat orang lain dan tidak banyak pantangan.
5. Baresan,  bertugas  di  bidang  Hukum  Adat  dan  Pemerintahan  Desa  yang merangkap bidang keamanan kampong Kapuunan.
Ada Lembaga Kemasyarakatan lain yang memiliki tugas membantu Puun yaitu :
1. Tangkesan,  tugasnya  mengangkat  atau  memberhentikan  pejabat-pejabat Hukum Adat dan Kepala Desa Kanekes.
2. Dukun  Pengasuh,  khusus  bertugas  meramal  dan  menilai  pada  para  calon Kepala Hukum Adat atau Kepala Desa Kanekes sekaligus mengangkat atau memberhentikan para pejabat tersebut.
3. Jaro Tujuh, bertugas dalam upacara Seba (Upacara penyerahan upeti kepada Pejabat  Pemerintahan  dari  Bupati  sampai  dengan  Gubernur)  tanda pengakuan  dan  pengabdian.  Yang  disebut  Jaro  Tujuh  itu  adalah  para Kasepuhan  yang  berada  di  Kp.  Cibengkung,  Nungkulan,  Penyaweuyan, Garehong, Kamancing, Cihandam dan Cihulu.
4. Jaro  Tanggungan  Duabelas  yaitu  bertugas  sebagai  Pengawas  Para  Jaro Dangka dan Masyarakat Baduy pada umumnya.
Perkawinan  merupakan  hukum  alam  yang  harus  terjadi  dan  dilakukan oleh  setiap  manusia  tanpa  terkecuali.  Sistem  hukum  perkawinan  pada masyarakat adat Baduy yaitu perkawinan Monogami yang artinya seorang laki- laki  Baduy  tidak  boleh  beristri  lebih  dari  seorang  dan  perkawinan  poligami merupakan  suatu  hal  yang  tabu.  Perkawinan  anak  laki-laki  yang  pertama (kakak) dari suatu garis keturunan dengan anak perempuan yang terakhir (adik) dari  garis  keturunan  yang  lain.  Seorang  adik  tidak  boleh  melangsungkan perkawinan (ngarunghal).
Tata  cara  perkawinan  pun  dimulai  dari  proses  peminangan  sampai membina rumah tangga juga diatur dalam ketentuan adat Baduy yang mengikat. Calon pun dipilihkan oleh pihak orang tua, lalu kedua belah pihak bertemu dan saling  bersilaturahmi,  tahap  pengenalan  jodoh  ini  dinamakan  bobogohan  yang merupakan  tahapan  penting  menuju  pernikahan.  Suasana  acara  bobogohan  ini biasanya  ditemani  dengan  lantunan  alat  music  kecapi  yang  dibawa  pihak  laki- laki. Orang Baduy menyebutnya perkawinan sebagai rukun hirup, artinya bahwa perkawinan  harus  dilakukan  karena  jika  tidak  maka  ia  akan  menyalahi kodratnya  sebagai  manusia  Setelah  adanya  kesepakatan  kedua  belah  pihak untuk menikah maka dilaksanakanlah tahap lamaran.
Setelah  semua  proses  dilalui  maka  diadakanlah  pada  bulan  kalima, kanem,  katujuh.  Penanggalan  ini  berdasarkan  pikukuh.  Pikukuh  yang  artinya aturan dan ajaran yang harus dijalankan oleh masyarakat Baduy, aturan tersebut mengatur mengenai apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang dilarang di suku  Baduy  yang  sudah  digariskan  oleh  leluhur  masyarakat  Baduy.  Pada umumnya prosesi pernikahan akan mengucapkan kalimat syahadat (seperti ijab Kabul)  disaksikan  oleh  Naib  sebagai  penghulunya.  Manurut  Jaro  pencatatan pernikahan oleh  KUA tidak berlaku  di Baduy terbentur oleh  kepercayaan yang mereka  yakini.  Di  Baduy,  pelaksanaan  akad  nikah  dan  resepsi  bagi  pasangan mempelai  dilaksanakan  di  Balai Adat  yang  dipimpin  oleh  Pu’un  untuk mengesahkan pernikahan tersebut. Dalam ketentuan sistem hukum perkawinan masyarakat adat Baduy tidak mengenal poligami dan perceraian. Tetapi mereka hanya  diperbolehkan  untuk  menikah  kembali  jika  salah  satu  dari  mereka meninggal dunia.

## Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Masyarakat  Adat  Baduy  Pada
Hukum Adat

## 1.   Faktor Agama Dan Kepercayaan
Kepercayaan  merupakan  dasar  religi  masyarakat  Baduy  yang  dikenal dengan  n ama  “Sunda  Wiwitan”  yang  dilaksanakan  melalui  penghormatan kepada roh nenek moyang dan kepercayaan kepada Sang Hyang Baduy Batara Tunggal  yaitu  kekuasaan  tertinggi  terdapat  pada  Batara  Tunggal  (Nu ngarsakeun atau Sang Hyang Kersa).
Konsep  Batara  Tunggal  pada  masyarakat  Baduy  adalah  konsep Ketuhanan yang bersifat Monotheisme, walaupun mereka juga mengagungkan arwah leluhur atau Karuhun yang mereka percayai masih memiliki tempat di dunia  yaitu  Arca  Domas.  Mereka  meyakini  kepada  adanya  hidup,  sakit,  mati dan  nasib  berada  pada  Yang  Maha  Pencipta  yang  tidak  bisa  dilihat  dengan mata, tetapi dirasa dengan hati dan percaya adanya yang mengatur hidup dan mengayomi semua ciptaanNYA.
Arca  Domas  merupakan  daerah  hutan  larangan  sekaligus  dijadikan tempat  berziarah  (pemujaan)  yang  sangat  dikeramatkan.  Dari  sistem kepercayaan dan Arca Domas tersebut, menghasilkan seperangkat aturan adat yang menjadi pedoman seluruh warga Baduy dalam beradaptasi dengan alam sekitarnya, sehingga kemampuan adaptasi sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka dimana semakin besar kemampuan adaptasinya maka semakin besar pula kemampuan untuk hidup.
Bagi  masyarakat  Baduy  yang  melakukan  pelanggaran  (tidak melaksanakan  pemujaan  di  Arca  Domas),  maka  oleh  Ketua  Adat  (Puun Cikeusik)  dikenakan  hukuman  3  bulan  kerja  keras  dan  terhukum  harus menebus  kesalahannya  dengan  tumbal  berupa  sirih,  jambe,  gambir,  kapur, keris, kain putih dan uang penebus yang disaksikan oleh jaronya dalam suatu upacara  Tebus  Dosa.  Jika  sipelanggar  tidak  melakukan  tebusan,  maka  harus diusir dan dibuang keluar kampong serta semua tanah hak garap yang berada didaerah tempat tinggalnya disita menjadi milik adat.
Tabel 3 Agama Yang Dianut Responden Agama N % Islam - - Kristen - - Khatolik - - Budha - - Hindu - - Aliran Kepercayaan (Sunda Wiwitan) 22 100 Jumlah 22 100 Sumber : Responden
Berdasarkan  tabel  3  diatas  terlihat  bahwa  agama/aliran  kepercayaan  yang dianut  masyarakat  Baduy  adalah  Sunda  Wiwitan  yang  mencapai  porsentase 100 %.

## 2.   Faktor Sosial dan Budaya

## 1. Segi Bahasa
Bahasa  yang  digunakan  Suku  Baduy  adalah  bahasa  Baduy.  Bahasa  Baduy bukan  dialek  dari  bahasa  Sunda,  tetapi  dimasukkan  ke  dalam  rumpun
bahasa  Sunda.  Untuk  berkomunikasi  dengan  penduduk  luar  maka digunakan bahasa Indonesia.
2. Segi Pakaian
Dari  segi  pakaian,  di  dalam  suku  Baduy  terdapat  perbedaan  dalam berbusana yang didasarkan pada jenis kelamin dan tingkat kepatuhan pada adat saja, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Untuk Baduy Dalam, para pria memakai baju lengan panjang yang disebut jamang sangsang. Potongannya tidak memakai kerah, tidak pakai kancing dan tidak memakai kantong baju. Warna busana mereka umumnya adalah serba putih. Pembuatannya hanya menggunakan tangan dan tidak boleh dijahit dengan mesin Bahan dasarnya pun  harus  terbuat  dari  benang  kapas  asli  yang  ditenun.  Untuk  bagian bawahnya  menggunakan  kain  serupa  sarung  warna  biru  kehitaman,  yang hanya  dililitkan  pada  bagian  pinggang.  Pada  bagian  kepala  suku  Baduy menggunakan ikat kepala berwarna putih. Masyarakat Baduy yakin dengan pakaian yang serba putih polos itu dapat mengandung makna suci bersih. Bagi  suku  Baduy  luar,  busana  yang  mereka  pakai  adalah  baju  berwarna hitam, ikat kepalanya berwarna biru tua dengan corak batik. Desain bajunya terbelah dua sampai ke bawah, sedangkan potongan bajunya menggunakan kantong, kancing dan bahan dasarnya tidak diharuskan dari benang kapas murni. Cara berpakaian suku Baduy Luar Penamping berbeda dengan Baduy Dalam.  Terlihat  dari  warna,  model  ataupun  corak  busana  Baduy  Luar, menunjukkan  bahwa  kehidupan  mereka  sudah  terpengaruh  oleh  budaya luar.
Untuk busana yang dikenakan sehari-hari di rumah, wanita Baduy memakai semacam  sarung  warna  biru  kehitam-hitaman  dari  tumit  sampai  dada. Untuk  pakaian  bepergian,  biasanya  wanita  Baduy  memakai  kebaya,  kain tenunan  sarung  berwarna  biru  kehitam-hitaman,  karembong,  kain  ikat pinggang dan selendang.
3. Segi Mata Pencaharian
Mata  pencaharian  masyarakat  Baduy  adalah  bertani  dan  menjual  buah- buahan  yang  mereka  dapatkan  dari  hutan.  Selain  itu,  sebagai  tanda kepatuhan/pengakuan kepada penguasa, masyarakat Kanekes secara rutin melaksanakan  seba  yang  masih  rutin  diadakan  setahun  sekali  dengan mengantarkan  hasil  bumi  kepada  penguasa  setempat  yaitu  Gubernur Banten. Dari hal tersebut terciptanya interaksi yang erat antara masyarakat Baduy  dan  penduduk  luar.  Ketika  pekerjaan  mereka  diladang  tidak mencukupi, orang Baduy biasanya berkelana ke kota besar sekitar wilayah mereka dengan berjalan kaki, umumnya mereka berangkat dengan jumlah yang  kecil  antara  3  sampai  5  orang  untuk  menjual  madu  dan  kerajianan tangan  mereka  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidupnya.  Perdagangan  yang semula hanya dilakukan dengan barter kini sudah menggunakan mata uang rupiah. Orang Baduy menjual hasil pertaniannya dan buah-buahan melalui para  tengkulak.  Mereka  juga  membeli  kebutuhan  hidup  yang  tidak diproduksi sendiri di pasar.
Hasil pertanian berupa beras biasanya mereka simpan di lumbung padinya yang ada disetiap desa. Selain beras mereka juga membuat kerajinan tangan
seperti  tas  koja  yang  bahannya  terbuat  dari  kulit  kayu  yang  dianyam. Sebagaimana  yang  terjadi  ratusan  tahun,  maka  mata  pencaharian  utama Kanekes bertani  padi huma dan berkebun, mengolah gula aren dan tenun. Selain  itu  mereka  juga  mendapatkan  penghasilan  tambahan  dari  menjual buah-buahan  yang  mereka  dapatkan  di  hutan  seperti  durian  dan  asam keranji serta madu hutan.

## Tabel 4
Jenis Pekerjaan Responden Jenis Pekerjaan N % Bertani 7 31.81 Berkebun 2 9.09 Bertani dan Berkebun 3 13.63 Berdagang 2 9.09 Bertani dan Pengrajin 4 18.18 Merawat Pohon 2 9.09 Ibu Rumah Tangga 1 4.54 Pengangguran 1 4.54 Jumlah 22 100 Sumber : Responden
Berdasarkan tabel 4 diatas terlihat bahwa jenis pekerjaan responden yaitu dengan  bertani  mencapai  31,81  %,  berkebun  9.09  %,  bertani  dan berkebun  13,63  %,  berdagang  9,09  %,  bertani  dan  pengrajin  18,18  %, merawat  pohon  9,09  %,  ibu  rumah  tangga  dan  pengangguran  masing- masing  4,54  %.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  mata  pencaharian masyarakat Baduy yaitu sebagian besar dengan bertani.
4. Segi Budaya
Masyarakat  Baduy  lebih  mengutamakan  kepentingan  umum  untuk menunjang  kelangsungan  hidup  generasinya  daripada  kepentingan pribadi  dengan  prinsip  pola  hidup  sederhana  dan  kerja  keras  melawan kerasnya  alam  dan  ganasnya  lingkungan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup sehari-hari dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia namun  tidak  untuk  diperjual  belikan  secara  bebas,  karena  semua  bahan baku  tidak  didatangkan  dari  luar  tetapi  dari  alam  lingkungan  yang terdapat disekitarnya.
Untuk pelaksanaan gotong royong, biasanya di komando oleh Kasepuhan Kampung yang disebut Jaro Dangka selain merupakan kepercayaan Puun untuk  membina  masyarakatnya  sekaligus  juga  mengawasi  sepak  terjang yang dilakukan masyarakat sebagai bahan laporan dalam pertemuan adat yang dilakukan sekali dalam setahun menjelang Kawalu yang sudah harus bersih  dari  pengaruh  luar  termasuk  benda-benda  asing  yang  dimilliki
masyarakat  (seperti  Radio,  Taperecorder,  dll  bila  perlu  diberikan  pada orang luar, dirusak atau dibuang.
Pantangan dan larangan yang berlaku bagi masyarakat Baduy dan hingga kini masih dipatuhi adalah diantaranya :
1. Tidak boleh bersekolah.
2. Tidak  boleh  memelihara  ternak  berkaki  4  seperti  kambing,  kerbau, sapi, kuda.
3. Tidak boleh bepergian dengan naik kendaraan.
4. Tidak boleh menggunakan peralatan elektronik.
5. Tidak boleh menggunakan perabotan rumah tangga.
6. Tidak  boleh  berpoligami/poliandri  walaupun  Puun,  bila  istrinya meninggal  harus  menyerahkan/mengundurkan  diri  dari  jabatannya dan tidak diperbolehkan beristri lagi.
7. Tidak boleh menanam kopi/teh karena termasuk barang kotor. Pantangan-pantangan  tersebut  mereka  anggap  Tabu  atau  Teu  Wasa  dan Pamali karena melanggar adat.
ringan antara lain cekcok atau beradu mulut antara dua atau lebih warga Baduy.

## 3.  Faktor Hukum Adat dan Keamanan
Hukuman  disesuaikan  dengan  kategori  pelanggaran,  yang  terdiri  atas pelanggaran  berat  dan  pelanggaran  ringan.  Hukuman  ringan  biasanya  dalam bentuk pemanggilan si pelanggar aturan oleh Puun untuk diberikan peringatan. Yang termasuk kedalam jenis pelanggaran.
Hukuman  berat  diperuntukkan  bagi  mereka  yang  melakukan pelanggaran  berat.  Pelaku  pelanggaran  yang  mendapatkan  hukuman  ini dipanggil  oleh  Jaro  setempat  dan  diberi  peringatan.  Selain  mendapat peringatan  berat,  si  terhukum  juga  akan  dimasukkan  ke  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  atau  Rumah  Tahanan  Adat  selama  40  hari.  Selain  itu,  jika hampir bebas akan ditanya kembali apakah dirinya masih mau berada di Baduy Dalam atau akan keluar dan menjadi warga Baduy Luar dihadapan para Puun dan Jaro. Masyarakat Baduy Luar lebih longgar dalam menerapkan aturan adat dan ketentuan Baduy. Menariknya,  yang namanya hukuman berat adalah  jika ada  seseorang  warga  yang  sampai  mengeluarkan  darah  setetespun  sudah dianggap berat, Seperti berzinah dan berpakaian ala orang kota.

## Ketentuan Sanksi Bagi Masyarakat Baduy Jika Terjadi Pelanggaran
Larangan Yang Jika Dilanggar Dikenakan Sanksi N % Yang Memberikan Sanksi N % Ada 22 100 Keluarga - - Tidak Ada - - RT/RW/Lurah - - - - Ketua Suku 22 100 Jumlah 22 100 22 100 Sumber : Responden
Berdasarkan  tabel  5  diatas  bahwa  responden  yang  menjawab  dikenakan  sanksi bagi  yang  melanggar  larangan  mencapai  100  %,  dan  yang  memberikan  sanksi dijawab responden ketua Suku juga mencapai  100 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa  ketentuan  yang  berlaku  pada  masyarakat  Baduy  jika  larangan  dilanggar maka akan dikenakan sanksi dan yang memberikan sanksi adalah Ketua Adat.
Jarang  sekali  ada  orang  Baduy  yang  terkena  sanksi  hukuman,  baik  berdasarkan hukum  adat maupun  hukum  positif  (negara).  Jika memang  ada  yang melakukan pelanggaran, pasti akan dikenakan hukuman.
Mengenai ketertiban dan keamanan masyarakat Baduy dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 6 Penyelesaian Jika Terjadi Perselisihan Penyelesaian Jika Terjadi Perselisihan N % Ketentuan Dalam Menjaga Ketertiban N % Diselesaikan sendiri 9 40.9 Putusan Dari Pemerintah 4 18.18 Melalui orang ke 3 (RT/RW) 4 18.18 Putusan Dari Masyarakat Sendiri secara Diselesaikan oleh Puun 9 40.9 - Bergiliran 5 22.72 - Ditunjuk warga 2 9.09 - Lainnya (Ketua Suku) 11 50.01 Jumlah 22 100 22 100 Sumber : Responden
Berdasarkan  tabel  6  diatas  dapat  dilihat  bahwa  jika  terjadi  perselisihan  maka penyelesaian yang diambil melalui Puun sebanding prosentasenya dengan yang diselesaikan sendiri yaitu masing-masing 40,9 %, sedangkan yang melalui orang ketiga hanya 18,18 %.    Responden yang menjawab mengenai ketentuan dalam menjaga  ketertiban  merupakan  putusan  dari  pemerintah  adalah  18,18  %, sedangkan putusan dari masyarakat sendiri secara bergiliran mencapai 22,72 %, ditunjuk  warga  mencapai  9,09  %.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  jika masyarakat  Baduy  terjadi  perselisihan  maka  penyelesaian  yang  diambil
diselesaikan  melalui  Puun  sedangkan  ketentuan  dalam  menjaga  ketertiban merupakan putusan dari masyarakat sendiri melalui Ketua Suku Adat setempat.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Perkawinan  merupakan  hukum  alam  yang  harus  terjadi  dan  dilakukan  oleh setiap  manusia  tanpa  terkecuali.  Sistem  hukum  perkawinan  pada  masyarakat  adat Baduy yaitu perkawinan Monogami yang artinya seorang laki-laki Baduy tidak boleh beristri lebih dari seorang dan perkawinan poligami merupakan suatu hal yang tabu
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat Baduy pada hukum adat  dalam  hal  Agama/Aliran  Kepercayaan  merupakan  dasar  religi  masyarakat Baduy yang dikenal dengan nama “Sunda Wiwitan”. Masyarakat Baduy juga memiliki bahasanya sendiri yaitu bahasa Baduy dengan dialek sunda. Dari segi pakaian, untuk Baduy Dalam, para pria memakai baju lengan panjang yang disebut jamang sangsang. Potongannya tidak memakai kerah, tidak pakai kancing dan tidak memakai kantong baju.  Warna  busana  mereka  umumnya  adalah  serba  putih.  Pembuatannya  hanya menggunakan  tangan  dan  tidak  boleh  dijahit  dengan  mesin  Bahan  dasarnya  pun harus  terbuat  dari  benang  kapas  asli  yang  ditenun.  Untuk  bagian  bawahnya menggunakan kain serupa sarung warna biru kehitaman, yang hanya dililitkan pada bagian pinggang. Pada bagian kepala suku Baduy menggunakan ikat kepala berwarna putih. Bagi suku Baduy luar, busana yang mereka pakai adalah baju berwarna hitam, ikat kepalanya berwarna biru tua  dengan corak batik. Desain bajunya terbelah  dua sampai ke bawah, sedangkan potongan bajunya menggunakan kantong, kancing dan bahan  dasarnya  tidak  diharuskan  dari  benang  kapas  murni.  Dari  segi  hukuman disesuaikan  dengan  kategori  pelanggaran,  yang  terdiri  atas  pelanggaran  berat  dan pelanggaran  ringan.  Hukuman  ringan  biasanya  dalam  bentuk  pemanggilan  si pelanggar aturan oleh Puun untuk diberikan peringatan.

## Saran-Saran
Keberadaan  masyarakat  Baduy  mempunyai  daya  tarik  sendiri  karena kebiasaan,  kekhasan  dan  masyarakatnya  yang  patuh  dan  tetap  mempertahankan budaya dan aturan leluhur nenek moyang. Ini merupakan kekayaan tersendiri bagi masyarakat  Indonesia  khususnya  Kabupaten  Lebak  Banten.  Sebagai  daerah  yang
dilestarikan,  maka  pemerintah  khususnya  dinas  pariwisata  diharapkan  untuk  ikut aktif  melakukan  promosi  ke  turis-turis  domestik  maupun  Internasional  dengan membantu  secara  prasarana  penunjang  baik  transportasi  maupun  akses  ke  daerah Baduy Banten.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU - BUKU
Abbas, Syahrial, (2009) Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan
Hukum Nasional , Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
Djamat Samosir. (2014) Hukum Adat Indonesia . Bandung : Nuansa Aulia,  hal. 279
Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya, Dan Pariwisata Kabupaten Lebak. (2004)
Membuka Tabir Kehidupan Tradisi Budaya Masyarakat Baduy Dan Cisungsang Serta Peninggalan Sejarah Situs Lebak Sibedug ,
Hadikusuma,  Hilman,  (2003) Pengantar  Hukum  Adat  Indonesia ,  Bandung:  Mandar
Maju,
Mertokusumo,  Sudikno,  (2002) Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  Yogyakarta: Penerbit Liberty,
Samosir, Djamat. (2014) Hukum Adat Indonesia . Bandung : Nuansa Aulia, .
Wasman  dan  Wardah  Nuroniyah,  (2011) Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia
Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif , Yogyakarta : CV. Citra Utama.
Wirjono Prodjodikoro, (1981) Hukum Perkawinan di Indonesia , Sumur, Bandung, hlm. 7-8.

## JURNAL
Erwinsyahbana,  T.  (2012).  Sistem  hukum  perkawinan  pada  Negara  hukum berdasarkan pancasila. jurnal ilmu hukum, 3(1).
Faqihudin,  M.,  Endaryono,  B.  T.,  &  Djuhartono,  T.  (2019).  TRIE  MASA  PENDIDIKAN
INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Analisis Al- Qur’an Surat Al -
Ashr 1-3). Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan, 6(3), 255-262 .

## Profil Penulis
Retno Untari adalah penulis naskah jurnla ini. Dia lahir di
Jakarta,  tanggal  20  Oktober  1976.  Dia  anak  ke-4  (empat) dari  5  (lima)  bersaudara  dari  pasangan  Soyo Wongsodimedjo dan  Paenah. Retno memiliki 3 (tiga) kakak laki-laki  dan  1  (satu)  adik  perempuan.  Ayahnya  seorang pensiunan  Setneg,  sementara  ibunya  adalah  ibu  rumah tangga biasa.
Penulis mempunyai seorang suami dan 3 (tiga) orang anak. Dia    menempuh  pendidikan  dasar  di  SDN  10  Petang  di Jakarta  lulus  tahun  1989,  kemudian  SMPN  140  di  Jakarta lulus  tahun  1992,  lalu melanjutkan  ke  SMAN  15  di  Jakarta
lulus  tahun  1995.  Dia  sudah  menempuh  pendidikan  Strata  Satu  pada  Fakultas  Hukum Universitas Islam Jakarta dan memperoleh gelar S.H. (Sarjana Hukum) pada tahun 2000, kemudian melanjutkan pendidikan Strata Dua Magister Hukum Universitas Islam Jakarta dan memperoleh gelar M.H (Magister Hukum) pada tahun 2018.
Retno Untari berkarir  sebagai Dosen Fakultas Hukum  dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas  Jakarta  sejak  tahun  2018  hingga  sekarang.    Dia  mengampu  mata  kuliah Hukum  Ketenagakerjaan,  Hukum  Bisnis,  Hukum  Administrasi  Negara,  Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Selain mengajar, penulis juga bekerja sebagai staff di Pusat Bantuan Hukum Universitas Islam Jakarta sejak tahun 2008 hingga saat ini.