## ANALISIS  PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI, PEMERATAAN, EFISIENSI INTERNAL PENDIDIKAN DI KABUPATEN KLATEN
(ANALYSIS OF RELEVANCE AND QUALITY IMPROVEMENT, EQUITY, INTERNAL EFFICIENCY EDUCATION
IN THE DISTRICT KLATEN)

## Soebandriyo
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Email: rioavanza2004@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Descriptive nature of qualitative research with the aim of the study 1. To find out the distribution of education, 2. To find an increase in the quality and relevance of education, 3. Results  of  research  to  determine  the  internal  efficiency  of  education.  Development  of Education  in  terms  of  educational  equity  can  be  explained  by  several  indicators  such  as number Partisipai Rough (GER), Pure's participation rate (NER), Ratio of Education, and the percentage of the transition rate. Based on the existing APK APK apparently highest in SD / MI is 123.01 percent and the lowest at the high school level + MA is 75.27 percent, while for the junior level at 95.37 percent + MTs. Based quality indicators, namely the coarse input rate (MCA) SD / MI by 90.27 percent, to repeat the numbers, it turns out the biggest repeat numbers found on the SD / MI is 3.88 junior / MTs of 0.14 and SM + MA is equal to 0.15. The next largest dropout rate contained in the MA + SM rate by 0.84 percent and the lowest in SD / MI in the amount of 0.06 per cent followed by 0.20 percent junior. For the primary level to the level of SM using the same indicators between the internal efficiency of education.  Indicators  may  include  the  number  of  outputs,  number  of  students,  number  of dropouts, the number of repeats, length of study, students wasted years, the ratio of inputs per input and output and input, it is known that the amount of output that is best approached in terms of the number 1000 is on the high school level + MA greatest value that is equal to 997, and the smallest are in the junior secondary vocational school for 956 + MTS was 996, while for the MI + SD of 986.
Keywords:  Education, quality, equity, relevance.
PENDAHULUAN Kepedulian pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas  diawali  dari  adanya  program pendidikan  yang  bermutu.  Salah  satu kebijakan  tersebut  adalah  adanya  program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Program wajib belajar 9 tahun ini dicanangkan pada tahun1994 yang merupakan kelanjutan dari program wajib belajar 6 tahun. sejak tahun 1984, tepatnya pada masa Menteri Pendidikan Nugroho Notosusanto
pendidikan  wajib  belajar  9  tahun  sudah ditetapkan. Namun pada waktu itu pendidikan  belum  dapat  dinikmati  oleh seluruh  anak  Indonesia.  Sebab,  akses ekonomi  masyarakat  Indonesia  belum mencukupi untuk bisa mengenyam pendidikan  secara  komplit.  Padahal,  bagi bangsa Indonesia pendidikan sesungguhnya adalah  komitmen  antara  Pemerintah  dan masyarakat,  seperti  yang  tertuang  dalam UUD  1945  bahwa  tujuan  negara  adalah mencer daskan kehidupan bangsa.
Pendidikan  Wajib  Belajar  9  Tahun sejalan dengan semangat untuk membebaskan  bangsa Indonesia  dari kungkungan  kebodohan  dan  kemiskinan,
jalan satu-satunya adalah dengan pendidikan.  Pada  batang  tubuh  Pasal  31 UUD 1945 lebih tegas lagi menyatakan” (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan ” (2) Setiap warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.  Kemudian,  pada  masa reformasi  diamandemen  dan  ditambah ayatnya, yakni: (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  yang diatur dengan Undang-Undang, (4)  Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya  20%  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  serta  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan  pendidik  an  nasional,  (5)
Pemerintah  memajukan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  dengan  menjunjung  tinggi nilai-nilai  agama  dan  persatuan  bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Bahkan,  program  wajib  belajar sembilan  tahun  mengakomodir  semangat pendidikan secara Internasional. Pengakuan bahwa  pendidikan  merupakan  hak  setiap umat  manusia  termuat  dalam  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia,  yang  pada Pasal  26  ayat  1  berbunyi  “Setiap  orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan  harus  dengan  cuma-cuma, setidak-tidaknya  untuk  tingkatan  sekolah rendah  dan  pendidikan  dasar.  Pendidikan ren  dah  harus  diwajibkan.  Pendidikan teknik  dan  kejuruan  secara  umum  harus terbuka  bagi  semua  orang  dan  pendidikan tinggi  harus  dapat  dimasuki  dengan  cara yang sama, berdasarkan kepantasan.”
Upaya untuk
memeratakan pendidikan  melalui  berbagai  kebijakan seperti  Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar sembilan tahun dan meningkatkan kapasitas membaca  masyarakat,  pada  dasarnya berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas SDM, dimana pendidikan (tingkat partisipasi  sekolah),  maupun  kemampuan membaca  merupakan  faktor  penting  di dalamnya,  pada  masa  Orde  baru  upaya untuk  pemberantasan  buta  huruf  cukup masif  demikian  juga  dengan  upaya peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam pendidikan  yang  terus  dilakukan,  pada tahun  1984  dicanangkan  Wajar  6  tahun, sepuluh tahun kemudian dilanjutkan dengan  wajib  belajar  pendidikan  dasar  9 tahun  yang  dimuali  sejak  tahun  1994,  dan belakangan  ini  Wajib  Belajar  Pendidikan Dasar telah menjadi komitmen bangsa yang tertuang  dalam  Undang-Undang  Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.
Dalam  perspektif  teoritis,  upaya peningkatan Pendidikan masyarakat merupakan dua perspektif tinjauan terhadap wajib belajar (compulsory education) yakni 1) inward  perspective yaitu      peningkatan kualitas  Sumber  daya  manusia,  dan  2) outward perspective yaitu persiapan menghadapi globalisasi yang makin kompetitif.  Kondisi  ini  nampaknya  telah mendorong  Depdiknas  untuk  menjabarkan Visinya dengan keinginan untuk pada tahun 2025  menghasilkan  Insan  Indonesia  yang cerdas  dan  Kompetitif,  dan  untuk  itu berbagai  kebijakan  pendidikan  dilakukan agar dapat mewujudkannya
Kedua  perspektif  tersebut  akan mempunyai implikasi sendiri-sendiri, perspetif outward mensyaratkan  suatu kemam  puan  adopsi  dan  adaptasi  terhadap berbagai  perubahan  dan  perkembangan teknologi  yang  sangat  cepat,  hal  ini  tentu saja  memerlukan  kemampuan  anggaran yang  cukup  besar  baik  dari  pemerintah sebagai  pelaksanaan  kewajiban  konstitusi
maupun  masyarakat  sebagai  konsumen primer pendidikan persekolahan.
Sementara itu dari perspektif
inward ,  variasi  kemampuan  masyarakat terutama dalam bidang ekonomi dan sosial (orientasi dan harapan terhadap pendidikan/persekolahan/peran  pengetahu- an) sangat perlu mendapat perhatian, hal ini penting  agar  pelaksanaan  wajib  belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan upaya peningkatan  pendidikan  masyarakat  tidak hanya sebagai keinginan (wishful thinking) melainkan  sesuatu  yang objektif , feasible , dan applicable . Perspektif ke luar keberhasilannya  akan  sangat  ditentukan oleh  bagaimana  menata  program  wajib belajar/peningkatan pendidikan masyarakat dalam  perspektif  ke  dalam  dan  itu  hanya mungkin  terlaksana  dengan  baik  apabila kebijakan  yang  dilakukan  berdasarkan temuan-temuan  faktual  (data)  hasil  dari suatu  penelitian  yang  dapat  dipertanggung jawabkan, sehingga kebijakan yang dilakukan  merupakan  representasi  yang tepat dari tuntutan kebutuhan masyarakatat.
Kondisi  yang  diharapkan  tersebut jelas memerlukan kebijakan yang memungkinkan  semua  penduduk  usia tertentu dapat mengikuti pendidikan dalam tataran  minimal  sebagaimana  tujuan  dari wajar  dikdas  sembilan  tahun.  dalam konteks  inilah  masalah  wajar  dikdas nampaknya  telah  mendapat  penekanan- penekanan  sesuai  dengan  kondisi  serta komitmen  daerah.  propisnsi  jawa  barat dengan seluruh lapisan birokrasi pendidikannya  pada  tingkatan  Kabupaten telah  mencanangkan  program  percepatan penuntasan  wajib  belajar  pendidikan  dasar 9  tahun,  yang  kemudian  ditindak  lanjuti dengan  upaya-upaya  melaksanakan  hal tersebut dalam tingkatan Kabupaten.
Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa,  etnis,  golongan  dan  hidup  di bentangan  pulau-pulau,  besar  dan  kecil, memiliki  penduduk  dengan  tingkat  sosial, ekonomi  dan  latar  belakang  pendidikan
yang berbeda pula. Ada sebagian masyarakat  yang  sudah  berpendidikan tinggi, namun tidak sedikit yang berpendidikan  rendah,  bahkan  ada  yang sama sekali belum mengenyam pendidikan. Dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, pemerintah  telah  mencanangkan  program Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  (Wajar Dikdas) 9 Tahun pada tanggal 2 Mei 1994. Wajib  belajar  sangat  penting  bagi  suatu bangsa. Kalau tidak diberi ketentuan secara resmi  adanya  wajib  belajar  sekurang- kurangnya  suatu  bangsa  harus  menyadari bahwa  untuk  kepentingan  masa  depannya negara  harus  bersedia  untuk  melakukan usaha  pendidikan  yang  sebaik-baiknya yang  disertai  dengan investment kepada berbagai kemampuan manusia.
Negara Indonesia akan tetap eksis di lingkungan  global  bila  setiap  produknya memiliki daya saing yaitu berorientasi pada efisiensi  dan  kualitas,  apalagi  dengan adanya  perdagangan  bebas (free  trade) yang  tidak  mengenal  batas-batas  wilayah administrasi  (Mustopadidjaja,  2002).  Oleh karena  itu  perlu  penyiapan  sumberdaya- sumberdaya  seperti man,  money,  method, machine, material, market dan information (Irawan, et.al., 2000).
Diantara sumberdaya-sumberdaya  tersebut,  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  merupakan  faktor sentral  karena  bagaimanapun  bentuk  serta tujuan organisasi dibuat berdasarkan berbagai  visi  untuk  kepentingan  manusia dan  dalam  pelaksanaan  misinya  dikelola dan  diurus  oleh  manusia  (Tarumingkeng, 2002).  Sumber  daya  manusia  yang berkualitas tersebut tentunya yang diperlukan  baik  secara  kuantitas  maupun kualitas  dan  hal  itu  dapat  diperoleh/ dikembangkan melalui pendidikan. Tujuan pendidikan  sebagaimana  amanat  Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar
menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  19 Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan  bahwa  Pendidikan  Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang  yang  terdiri  atas  pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan  tinggi.  Sedangkan  pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di  luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara  terstruktur  dan  berjenjang.  Kedua jalur pendidikan tersebut seharusnya berjalan  secara  simultan  agar  tujuan pendidikan itu sendiri dapat tercapai dengan baik. Demikian juga pendapat Papayangan dalam  Sufyarma  (2004:37)  bahwa  sumber daya manusia yang
berkualitas dikembangkan melalui banyak cara, antara lain  melalui  pendidikan  dasar  sampai perguruan tinggi.
Melalui
proses pendidikan,  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dapat  diperoleh/dikembangkan baik  melalui  pendidikan  formal  maupun pendidikan  non  formal  Oleh  karena  itu, pendidikan nasional memiliki visi sebagaimana  tercantum  dalam  Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun  2005-2009,  yaitu  terwujudnya sistem  pendidikan  sebagai  pranata  sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan  semua  warga  negara Indonesia  berkembang  menjadi  manusia yang  berkualitas  sehingga  mampu  dan produktif menjawab tantangan zaman yang selalu  berubah.  Misi  pendidikan  nasional, yaitu:  1).  Mengupayakan  perluasan  dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan  yang  bermutu  bagi  seluruh rakyat  Indonesia,  2).  Membantu  dan memfasilitasi  pengembangan  potensi  anak bangsa  secara  utuh  sejak  usia  dini  sampai akhir  hayat  dalam  rangka  mewujudkan masyarakat  belajar.  3).  Meningkatkan
kesiapan  masukan  dan  kualitas  proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan  kepribadian  yang  bermoral,
4).  Meningkatkan  keprofesionalan  dan akuntabilitas  lembaga  pendidikan  sebagai pusat  pembudayaan  ilmu  pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, 5).
Memberdayakan  peran  serta  masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI. Pembangunan pendidikan  di  Indonesia  belum  mencapai hasil yang memuaskan.
Tidak  ada  bangsa  yang  maju  tanpa adanya  usaha  tersebut.  Oleh  karena  itu, adanya  keputusan  Pemerintah  masa  lalu untuk melakukan wajib belajar adalah suatu keputusan  yang  sangat  luhur.  Langkah  ini merupakan  hal  yang  sangat  penting  dan berarti untuk meningkatkan kualitas manusia  dan  masyarakat  Indonesia  agar mampu  bersaing  bahkan  lebih  maju  dari bangsa lain. Pengertian wajib belajar di sini adalah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia  yang  berumur  7  (tujuh)  tahun lebih  untuk  mengikuti  pendidikan  dasar atau pendidikan  yang setara sampai tamat. Keberhasilan  Wajar  Dikdas  9  tahun  akan sangat  membantu  upaya  pengentasan bangsa dari keterbelakangan dan kemiskinan. Indikator keberhasilan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dapat diketahui dari angka partisipasi  siswa  menjadi  peserta  didik. Data  tersebut  lazim  dihitung  dengan:  1). Angka  Partisipasi  Murni  (APM)  tingkat Sekolah  Dasar  (SD)  yaitu  perbandingan antara jumlah peserta didik (SD) usia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12  tahun  dikalikan  100,  2).  APM  untuk tingkat  SLTP  yaitu  perbandingan  antara jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikalikan dengan 100.
Perkembangan  pendidikan  dilihat dari  segi  pemeratan  pendidikan  dapat
dijelaskan dengan beberapa indikator antara lain:  Angka  Partisipasi  Kasar  (KPK), Angka  Partisipasi  Murni  (APM),  Rasio Pendidikan, dan Prosentase Angka Melanjutkan. Pada tahun 2012 berdasarkan APK  yang  ada  ternyata  APK  tertinggi terdapat  di  tingkat  SD/MI  yaitu  123,01% dan  yang  terendah  di  tingkat  SMA/MA yaitu  75,27%,  sedangkan  untuk  tingkat SMP/MTs sebesar 95,37%. Tingginya APK salah  satu  faktor  penyebabnya  adalah adanya siswa sekolah di luar sekolah yang berada di jenjang tersebut dan di akibatkan banyaknya jumlah murid yang berasal dari luar Kabupaten Klaten. Bila dilihat per jenis kelamin,  ternyata  masih  ada  perbedaab jender dilihat dari APK pada tingkat SD/MI dibandingkan  dengan  SLTP/MTs  untuk laki-laki sebesar 123,31 %, untuk perempuan  122,70%,  sedangkan  untuk SLTP/MTs  APK  untuk  laki-laki  sebesar 93,22% dan untuk APK perempuan sebesar
97,58%,  sedangkan  untuk  tingkat  SLTA untuk  APK  laki-laki  sebesar  75,55%  dan untuk  APK  SLTA  perempuan  sebesar 81,45%. Efisien atau tidaknya suatu sekolah juga dapat dilihat dari tahun siswa terbuang dan putus sekolah. Pada  tahun 2012 untuk jumlah  tahun  siswa  terbuang  dan  putus sekolah  terbaik terdapat SMP/MTs sebesar 15,  untuk  tingkat    SD/Mi  sebesar  704  dan 16  untuk  SMA/MA,  sedangkan  SM/SMK sebesar  63.  Dengan  mendasarkan  pada indikator  tersebut  diatas  untuk  efisiensi internal  sekolah,  maka  dapat  disimpulkan bahwa tingkat SD/MI memilki kinerja yang terbaik  dilihat  dari  sisi  efisiensi  internal pendidikn yang digambarkan dari banyaknya  nilai  yang  positif  dari  setiap indikator efisiensi.
Dalam  penjelasan  Undang-undang
Nomor  2  Tahun  1989  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  disebutkan  bahwa pendidikan  nasional  merupakan  alat  dan sekaligus tujuan yang sangat penting dalam perjuangan  mencapai  cita-cita  dan  tujuan nasional.  Hal  ini  terutama  jika  dikaitkan
dengan  peran  dan  fungsi  pendidikan nasional  dalam  pelaksanaan  pembangunan bangsa.  Pendidikan  nasional  merupakan alat  yang  sangat  fungsional  dalam  upaya pembentukan  manusia  Pancasila  sebagai manusia  pembangunan  yang  berkualitas dan  mampu  mandiri  serta  dalam  rangka pemberian  dukungan  bagi  perkembangan masyarakat,  bangsa,  dan  negara  dalam rangka  mewujudkan  ketahanan  nasional yang  tangguh;  yang  mengandung  makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal  setiap  ajaran,  paham,  dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila  (Penjelasan  Umum  Undang- Undang  No.  2  Tahun  1989).  Dengan perkataan lain, pendidikan nasional berfungsi  sebagai  alat  utama  untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa. Program Wajib Belajar pada hakekatnya  merupakan  upaya  pemerintah meningkatkan  kualitas  manusia  Indonesia, sehingga  dapat  berpartisipasi  aktif  dalam keseluruhan  pembangunan  nasional  serta adaptif  dalam  penyerapan  informasi  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  (IPTEK),  yang muaranya adalah mendekatkan pada pencapaian  tujuan  pembangunan  nasional, yakni  masyarakat  yang  adil  dan  makmur berdasarkan  Pancasiladan  UUD  1945. Selain  itu,  Program  Wajib  Belajar  juga merupakan  salah  satu  pengembangan skenario  pendidikan  untuk  perluasan  dan pemerataan kesempatan belajar bagi setiap warga negara. Kebijakan tersebut merupakan  salah  satu  pengejawantahan  isi Pasal  31  UUD  1945  ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara berhak  mendapatkan  pendidikan.  Oleh karena  itu  Wajib  Belajar  9  Tahun  di Indonesia mengandung arti sebagai universal primary education, yaitu terbukanya  kesempatan  secara  luas  bagi semua  peserta  didik  untuk  memasuki pendidikan  dasar.  Jadi  sasaran  utamanya
adalah menumbuhkan aspirasi orangtua dan peserta didik yang telah cukup umur untuk mengikuti pendidikan.
Adapun ciri-ciri Wajib Belajar yang selama ini berlangsung di Indonesia adalah: 1)  Tidak  bersifat  paksaan  melainkan persuasif, 2) Tidak ada sanksi hukum,  dan yang  lebih  menonjol  adalah  aspek  moral yakni  orang-tua  dan  peserta  didik  merasa terpanggil  untuk  mengikuti  pendidikan dasar  karena  berbagai  kemudahan  telah disediakan, 3) Tidak diatur dengan undang- undang tersendiri.   4) Keberhasilan diukur dengan  angka  partisipasi.  Mengingat peranan  Wajar  Dikdas  9  Tahun  sangat strategis dalam pembangunan bangsa, maka BPPN memandang perlu untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya yang selama ini berlangsung, untuk kemudian menyampaikan  saran  dan  pertimbangan kepada pemerintah.
Dalam pembangunan sekarang, masih  ditemukan  berbagai  kesenjangan  di masyarakat.  Yang  antara  lain  disebabkan oleh faktor kondisi geografis ataupun sosial budaya,  sehingga  dapat  menyebabkan ketertinggalan  dalam  berbagai  hal.  Salah satu di antaranya yang kita bahas sekarang ialah  ketertinggalan  masalah  pendidikan jalur  luar  sekolah  yang  bila  tidak  segera diatasi, ketertinggalan di bidang pendidikan tetap selalu muncul. Namun, dalam postulat yang  ada  bagi  masyarakat  desa  tertinggal selama  ini,  belum  dirasakan  rendahnya pendidikan dapat berakibat suramnya masa depan  mereka.  Dengan  demikian,  tanpa peningkatan pendidikan, baik jalur sekolah maupun  luar  sekolah  maka  kualitas  SDM kita tidak akan meningkat.

## Indikator Pemenuhan SPM
Kenyataan-kenyataan tersebut,
membawa kita pada satu konsekuensi logis bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan  kondisi  pendidikan  dan kesejahteraan  guru  di  daerah  perbatasan.
Untuk tujuan tersebut, setidaknya ada Lima langkah  yang  harus  dilakukan  oleh pemerintah.  Pertama,  membangun  sarana dan  prasarana  pendukung  pendidikan seperti gedung sekolah, perpustakaan, alat- alat  praktek  dan  fasilitas  belajar  lainnya. Kedua, meningkatkan kesejahteraan guru di daerah  perbatasan  melalui  gaji  yang  layak dan tunjangan hari tua. Ketiga, meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan-pelatihan,  keempat,  mengem- bangkan  kurikulum  yang  sesuai  untuk diterapkan  di  daerah  perbatasan  serta kelima  menambah  jumlah  sekolah  yang dapat terjangkau oleh masyarakat perbatasan  yang  berada  jauh  di  pelosok Najmu Laila (2009).
Dari kondisi  permasalahan tersebut diatas  dapat  dirumuskan  permasalahannya sebagai  berikut:  1).  Bagaimana  untuk mengetahui  pemerataan  pendidikan?  2). Bagaimana  untuk  mengetahui  peningkatan mutu  dan  relevansi  pendidikan?  dan  3). Bagaimana  untuk  mengetahui  efisiensi internal pendidikan di Kabupaten Klaten?
Tujuan penelitian untuk
memperoleh  data  empiris,  yaitu  dengan cara  mengidentifikasi,  dan  menganalisis tentang:  1)  Untuk  mengetahui  pemerataan pendidikan di Kabupaten Klaten, 2) Untuk mengetahui peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di  Kabupaten Klaten, dan 3) Untuk mengetahui efisiensi internal pendidikan di Kabupaten Klaten.

## BAHAN DAN METODE
Pendekatan penelitian yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan deskripsi kualitatif.
Sampel  dalam  penelitian  ini  antara lain  adalah  pejabat  Dinas  Pendidikan  Dan Kebudayaan, BAPPEDA, Guru, Siswa, dan Orang Tua Murid Kabupaten Klaten.  Data yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini
dikelompokkan  menjadi  dua,  yaitu  data utama  (Primer)  dan  data  pendukung (Sekunder).  Data  utama  diperoleh  dari informan,  yaitu  orang-orang  yang  terlibat langsung  dalam  kegiatan  sebagai  fokus penelitian.  Yang  terlibat  sebagai  informan dalam penelitian ini adalah: Dinas Pendidikan  Dan  Kebudayaan,  BAPPEDA, Kepala  Sekolah,  Guru,  Siswa  .  Sedangkan data  pendukung  bersumber  dari  dokumen- dokumen resmi yang ada, baik berasal dari BPS,  Bappeda  maupun  Dinas  P  dan  K
Kabupaten Klaten. Pada tahap pengumpulan data ini,
peneliti menggunakan  teknik:  1) Wawancara mendalam (indepth interview). 2) Observasi partisipasi,  3)  Dokumentasi,  dan  4) Kuesioner.
Teknik pemeriksaan keabsahan data
dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan Triangulasi.  Data  primer  yang  terkumpul harus segera dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif versi Miles dan  Huberman.  Ada  beberapa  cara  untuk menganalisis data dengan model penelitian kualitatif  versi  Miles  dan  Huberman, analisis  data  terdiri  dari  tiga  alur  kegiatan yang secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. HASIL
a. Geografis.
Secara  geografis Kabupaten Klaten terletak  di  antara  110°30'-110°45'  Bujur Timur dan 7°30'-7°45' Lintang Selatan.
Luas  wilayah  kabupaten  Klaten mencapai  665,56  km2.  Di  sebelah  timur berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo. Di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten  Gunungkidul  (Daerah  Istimewa
Yogyakarta).  Di  sebelah  barat  berbatasan dengan kabupaten Sleman (Daerah
Istimewa Yogyakarta) dan di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Boyolali.
Menurut topografi kabupaten Klaten terletak di antara gunung Merapi dan pegunungan  Seribu  dengan  ketinggian antara 75-160 meter diatas permukaan laut yang  terbagi  menjadi  wilayah  lereng Gunung  Merapi  di  bagian  utara  areal miring, wilayah datar dan wilayah berbukit di bagian selatan.
Ditinjau dari ketinggiannya, wilayah  Kabupaten  Klaten  terdiri  dari dataran dan pegunungan, dan berada dalam ketinggian  yang  bervariasi,  yaitu  9,72% terletak  di  ketinggian  0-100  meter  dari permukaan  air  laut.  77,52%  terletak  di ketinggian  100-500  meter  dari  permukaan air  laut  dan  12,76%  terletak  di  ketinggian 500-1000 meter dari permukaan air laut.

## b. Demografi
Berdasarkan
Undang–undang,
pendidikan  diperuntukkan  bagi  seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuan pendidikan adalah meningkatkan kecerdasan  dan  kesejahteraan  penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai  kelompok  masyarakat  merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan.
Oleh karena itu,
aspek-aspek kependudukan,  dinamika  penduduk  dan masalah  yang  ditemui  dalam  masyarakat akan  sangat  mempengaruhi  pendidikan.
Dengan  demikian,  aspek  kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan.
Jumlah penduduk  di  Kabupaten  Klaten  adalah 1.307.472  orang.  Dari  jumlah  tersebut, 91.095 berusia 7-12 tahun (6,97%), 54.331 berusia  13-15  tahun  (4,16%)  dan  54.531 berusia  16-18  tahun  (4,16%).    Tingkat pendidikan penduduk yang dirinci menjadi 9  kategori  dapat  digambarkan  sebagai berikut:
(1) Tidak/belum  pernah  sekolah  sebanyak 1.244 orang (12.44%).
(2) Tidak/belum tamat SD sebanyak 1.346 orang (13,46%).
(3) Tamat  SD  sebanyak  2.2933  orang (29,33%).
(4) Tamat  SLTP  sebanyak  1.830  orang (18,30%).
(5) Tamat  SMA  sebanyak  973  orang (9,73%).
(6) Tamat  SMK  sebanyak  177  orang (1,77%).
(7) Tamat  Diploma  I  dan  II  sebanyak  994 orang (9,94%).
(8) Tamat  Diploma  III/Sarmud  sebanyak 169 orang (1,69%).
(9) Tamat sarjana 394 orang (3,94%).
c. Pendidikan
Kemajuan  pendidikan  di  Kab. Klaten cukup
menggembirakan.
Pelaksanaan program
pembangunan pendidikan didaerah ini telah menyebabkan makin  berkembangnya  sarana  belajar mengajar  diberbagai  jenis  dan  jenjang pendidikan.  Secara  rinci,  pembangunan disetiap  jenjang  pendidikan  tidak  sama, oleh  karena  itu,  akan  dijelaskan  tentang keadaan  tingkat  SD,  tingkat  SLTP  serta tingkat SM.

## 1. Tingkat TK dan RA
Berdasarkan  data  yang  ada  pada Tahun 2011/2012, lembaga Taman Kanak- Kanak (TK) di Kabupaten Klaten berjumlah 592 dengan jumlah murid sebanyak 18.432 dengan tenaga pengajar sebesar 1.724 guru, adapun  kelas  yang  ada  berjumlah  1.724 kelas  dan  untuk  lulusan  berjumlah  9.693 orang. Untuk jenjang RA/BA terdapat 328 lembaga  dengan  jumlah  siswa  sebanyak 11.565,  dengan  tenaga  pengajar  sebanyak 880 orang, dan untuk  kelas berjumlah 782 kelas  dengan  jumlah  lulusan  sebanyak 6.087 orang.

## 2. Tingkat SD (SD dan MI )
Berdasarkan  data  yang  ada  pada Tahun  2011/2011,  jumlah  SD  dan  MI sebanyak 877, siswa baru tingkat I sebesar 17.267, siswa seluruhnya sebesar 111.881,
dan lulusan sebesar 17.000. Untuk menampung  sejumlah  siswa  tersebut, tersedia ruang kelas milik sebanyak 5.038, dengan rincian 3.712 memiliki kondisi baik, 1.290  kondisi  rusak  ringan  dan  426 kondisinya  rusak  berat. Guru yang mengajar  di  SD  dan  MI  sebanyak  8.770 diantaranya  yaitu  7.413  (84,53%)  adalah layak  mengajar,  dan  1.357  (15,47%)  tidak layak mengajar. Untuk menunjang kegiatan belajar  mengajar  di  SD  dan  MI  terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 276,
lapangan  ,  ruang  UKS  sebanyak  272, Tempat Ibadah sebanyak 176, Toilet 2.960, dan  terdapat  801  saluran  air  bersih.  Pada tabel  berikut  digambarkan  pula  bahwa jumlah  SD  lebih  besar  jika  dibandingkan dengan  MI.  Hal  ini  terlihat  disemua  data yang  ada,  jumlah  SD  sebesar  806,  dengan jumlah siswa sebanyak 104.700, dan ruang kelas milik sebesar 4.552 dan ditangani oleh guru  sebanyak  7.756,  Selain  itu,  terdapat pula perpustakaan sebanyak 276, dan ruang UKS  sebanyak  272.  Sedangkan  untuk jumlah  MI  sebesar  73  lembaga  dengan jumlah siswa 7.181, sedangkan ruang kelas milik  debanyak  486  dan  tenaga  guru  yang mengajar  sebanyak  732  guru.  Bila  dilihat menurut  status  sekolah,  jumlah  sekolah negeri lebih banyak di SD jika dibandingkan  dengan  MI.  sebaliknya, jumlah madrasah swasta lebih banyak di MI jika  dibandingkan  dengan  SD.  Hal  ini disebabkan  karena  MI  lebih  banyak dibangun  oleh  yayasan  swasta,  sedangkan SD lebih banyak dibangun oleh pemerintah melalui  program  bantuan  pembangunan Sekolah.
3. Tingkat SLTP (SMP dan MTs )
Berdasarkan  data  yang  ada  pada
Tahun  2011/2012,  jumlah  SMP  dan  MTs sebanyak 132, dengan siswa baru tingkat I sebanyak 17.494 siswa seluruhnya sebanyak  50.773  dan  lulusan  sebanyak 16.759. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut,  tersedia  ruang  kelas  milik sebanyak  1.615,  dengan  rincian  1.404
memiliki kondisi baik, 209 dengan kondisi rusak  ringan  dan  yang  rusak  berat  21. Sedangkan  jumlah  kelas  sebanyak  1.517 sehingga  terdapat  shift  sebesar  0,91.  Dan untuk  Guru  yang  mengajar  di  SMP  dan MTs  sebanyak  4.201  diantaranya  guru sebanyak  3.293  (85,55%)  adalah  layak mengajar,  556  (14,45%)  tidak  layak mengajar.  Untuk  menunjang  kegiatan belajar mengajar di SMP dan MTs terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 108, lapangan olahraga sebanyak 12, ruang UKS sebanyak  105,  Fasilitas  laboratorium sebanyak  118,  untuk  tempat  ibadah sebanyak  94,  saluran  air  bersih  semua sekolah  sudah  memiliki  yaitu  sebanyak 132,  fasilitas  toilet  dan  listrik  semua sekolah  sudah  ada  (Tabel  2.8)  Pada  table 2.9  juga  digambarkan  pula  bahwa  jumlah SMP lebih besar jika dibandingkan dengan MTs. Hal ini terlihat disemua data yang ada, jumlah  SMP  sebanyak  107  dengan  jumlah siswa sebanyak 44.690 dengan ruang kelas sebanyak  1429  dan  ditangani  oleh  guru sebanyak  3.601.  Selain  itu,  terdapat  pula perpustakaan sebanyak 93, lapangan olahraga sebanyak 11, ruang UKS sebanyak 95  dan  ruang  laboratorium  sebanyak  107, sedangkan untuk MTs hanya berjumlah 25 lembaga  dengan  jumlah  siswa  sebanyak 6.083 siswa dengan jumlah  guru sebanyak 600 guru.

## 4. Tingkat SM (SMA/SMK dan MA)
Berdasarkan  data  yang  ada  pada Tahun 2011/2012, jumlah SMA, SMK dan MA  sebanyak  89,  siswa  baru  tingkat  I sebanyak  13.988  dengan  jumlah  siswa seluruhnya  sebanyak  42.434,  dan  lulusan sebanyak  13.088.  Untuk  menampung sejumlah  siswa  tersebut,  tersedia  ruang kelas milik sebanyak 1.324, dengan rincian 1.243  kondisi  baik,  sedangkan  untuk kondisi  rusak  ringan  62  dan  rusak  berat sebanyak  3,  jumlah  kelas  sebanyak  1.230, guru yang mengajar di SMA, SMK dan MA sebanyak 3.539 di antaranya yaitu sebanyak
3.274 (92,51%) adalah layak mengajar, 265 (7,49%)  tidak  layak  mengajar.  Untuk menunjang  kegiatan  belajar  mengajar  di SMA,  SMK  dan  MA  terdapat  fasilitas perpustakaan sebanyak 71, lapangan olahraga  sebanyak  4  ruang  UKS  sebanyak 85,  fasilitas  laboratorium  sebanyak  233, ruang ketrampilan sebanyak 23 dan berada pada  jenjang  SMK,  untuk  ruang  BP sebanyak  212,  ruang  serbaguna  sebanyak 20,  dan  ruang  praktik  sebanyak  66  berada pada  jenjang  SMK  (Tabel  2.9)  Bila dibandingkan  antara  siswa  SMA  dengan SMK  yaitu  13.499  dan  26.965,  maka jumlah  siswa  SMK  lebih  besar.  Hal  ini disebabkan  jumlah  SMK  juga  lebih  besar jika  dibandingkan  dengan  jumlah  SMA, sesuai  dengan  banyaknya  siswa  yang  ada, lulusan  SMK  juga  lebih  banyak  jika dibandingkan  dengan  lulusan  SMA,  yaitu 4.446.untuk  SMA  dan  8.182  untuk  SMK, hal  ini  juga  berkaitan  dengan  program pemerintah  propinsi  dengan  40  :  60  %  . Selanjutnya jika dilihat dari guru yang layak mengajar,  ternyata  paling  banyak  di  SMK yaitu sebanyak 1.845 , MA yaitu sebanyak 196, dan untuk SMA sebanyak 1.236. Bila dilihat  fasilitas  sekolah  yang  seharusnya ada, ternyata tidak semua fasilitas yang ada dimilki  oleh  SMA,  SMK  dan  MA. Perpustakaan,  lapangan  olahraga,  UKS terdapat  ditiga  jenis  sekolah,  runa  praktik hanya di SMK. Kondisi sekolah yang tidak memiliki  fasilitas  tersebut  hendaknya menjadi  prioritas  dalam  pembangunan fasilitas tersebut.

## 5. Pendidikan Luar Biasa
Pada  Tahun  Pelajaran  2011/2012 jumlah SLB di Kabupaten Klaten berjumlah 11  lembaga  yang  terdiri  dari  TKLB  11 lembaga,  SDLB  sebanyak  11  lembaga, SMPLB sebanyak 9 lembaga dan SMALB sebanyak 5 lembaga, dengan jumlah siswa keseluruhan  sebanyak  854  siswa,  dengan ruang  kelas  sebanyak  144  ruang,  untuk
menunjang  proses  belajar  (PBM)  di  LSB tersedia guru sebanyak 143 orang.

## 6.  Pendidikan  Non  Formal  (PNF)  dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Penyelenggaraan  Pendidikan  Non
Formal (PNF) selain melalui jalur pendidikan  sekolah,  pelayanan  pendidikan diselenggarakan  pula  melalui  pendidikan non  formal.  Penyelenggaraan  pendidikan non  formal  diarahkan  pada  peningkatan pengetahuan dasar dan ketrampilan berwiraswasta/kewirausahaan sebagai bekal dalam bekerja dan berusaha. Program Pendidikan Non Formal meliputi: (1) Pemberantasan Buta Aksara/
Keaksaraan Fungsional,
(2) Paket A setara SD/MI,
(3) Paket B setara SMP/MTs,
(4) Paket C setara SMA/MA,
(5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
(6) Pendidikan Berkelanjutan dan
Pendidikan Keluarga.
a. Kelompok Bermain. Untuk kelompok bermain yang ada di  Kabupaten  Klaten  berjumlah  155 lembaga  dengan  jumlah  peserta  didik sebanyak  7.349  siswa,  yang  terdiri  dari peserta  didik  laki-laki  berjumlah  2.489 peserta  didik,  dan  yang  perempuan sebanyak  4.860  peserta  didik,  dengan jumlah pendidik sebanyak 613 orang. b. Tempat Penitipan Anak
Di Kabupaten Klaten jumlah tempat penitipan  anak  yang  dibawah  naungan Pendidikan Non Formal 9 lembaga, dengan jumlah  anak  yang  dititipkan  sebanyak  277 orang dengan pengasuh sejumlah 37 orang.

## c. PAUD
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksudkan untuk mengoptimalkan perkembangan kapabilitas kecerdasan anak, jadi bukan hanya sekedar untuk  memberikan  pengalaman  belajar, program pendidikan berkelanjutan
dimaksudkan  untuk menyiapkan  dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia  sejak  usia  dini.  Berdasarkan  data Tahun 2010/2011 bahwa lembaga PAUD di
Kabupaten  Klaten  berjumlah  133  lembaga dengan  jumlah  peserta  didik  sebanyak 4.852  anak  dan  tenaga  pendidik  sebanyak 539 orang.

## d. TPQ
Pendidikan  Taman  Pendidikan  Al- Quran (TPQ) hádala pendidikan non formal yang  dikembangkan  di  Kabupaten  Klaten dimaksudkan untuk mengoptimalkkan tingkat  pendidikan  Baca  Tulis  Al-Qur’an dan peningkatan ahlaq mulia peserta didik, adapun jumlah lembaga TPQ di Kabupaten Klaten  berjumlah  180  lembaga  dengan jumlah  peserta  didik  sebnyak  12.597 dengan jumlah pendidik/pengajar sebanyak 1.048 orang.

## e. Keaksaraan Fungsional
Satuan pendidikan dalam pendidikan  non  formal  adalah  kelompok belajar  (Kejar)  Keaksaraan  Fungsional peserta  didik  pada  jalur  pendidikan  non formal  disebut  warga  belajar  (WB). Sedangkan tenaga kependidikannya dikenal dengan sebutan sumber belajar/tutor belajar. Untuk Keaksaraan Fungsional (KF) di  kabupaten  Klaten  berjumlah  143  KF yang tersebar pada tiga kecamatan, dengan jumlah peserta didik berjumlah 740 peserta, dengan jumlah pendidik/tutor sejumlah 378 orang.

## f. Kejar Paket
Berdasarkan data Tahun 2010/2011 jumlah kejar Paket A sebanyak 10 lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 177 orang  dengan  jumlah  tutor  sebanyak  18 orang,  untuk  kejar  Paket  B  berjumlah  39 Kejar  dengan  jumlah  siswa  sebanyak  865 orang  dengan  jumlah  tutor  sebanyak  86,, dan untuk Kejar Paket C sebanyak 12 Kejar dengan jumlah peserta didik sebanyak 340
orang  dengan  jumlah  tutor  sebanyak  86 orang.
g. Kursus Berdasarkan data Tahun 2010/2011 Kursus di kabupaten Klaten berjumlah 118 lembaga  kursus  dengan  jumlah  peserta didik mencapai 3.295 orang dengan tenaga pengajar berjumlah 283 orang

## h. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Dalam rangka untuk  mencerdaskan kehidupan  bangsa  di  segala  lapisan masyarakat,  maka  di  Kabupaten  Klaten dibentuk  sebuah  lembaga  yang  dapat dimanfaatkan  oleh  berbagai  kalangan masyarakat  untuk  dapat  memperkaya pengetahuan  yakni  dengan  membentuk Taman BAcaan Masyarakat (TBM), adapun TBM  di  Kabupaten  Klaten  berjumlah  23 TBM dengan pengelola 1 orang setiap TBM tersebut.

## B. PEMBAHASAN
Kinerja  pendidikan  dasar  dan menengah yang meliputi sebagai beikut: a. Pemerataan Pendidikan
Perkembangan  Pendidikan  dilihat dari  segi  pemerataan  pendidikan  dapat  di jelaskan  dengan  beberapa  indikator  antara lain Angka Partisipai Kasar (APK), Angka
PArtsipasi Murni (APM), Rasio Pendidikan, dan prosentase angka melanjutkan.  Berdasarkan  APK  yang  ada ternyata  APK  tertinggi  terdapat  di  tingkat SD/MI yaitu 123,01% dan yang terendah di tingkat  SM+MA  yaitu  75,27%,  sedangkan untuk  tingkat  SMP+MTs  sebesar  95,37%. Tingginya APK salah satu faktor penyebabnya  adalah  adanya  siswa  sekolah di  luar  sekolah  yang  berada  di  jenjang tersebut  dan  juga  diakibatkan  banyaknya jumlah  murid  yang  berasal  dari  luar Kabupaten  Klaten.  Bila  dilihat  per  jenis kelamin,  ternyata  masih  ada  perbedaaan jender dilihat dari APK pada tingkat SD/MI dibandingkan  dengan  SLTP/MTs  maupun
SMA/MA,  dimana  untuk  SD/MI  APK untuk  laki-laki  sebesar  123,31%,  untuk perempuan  122,70%,  sedangkan  untuk SLTP/MTs  APK  untuk  laki-laki  sebesar 93,22% dan untuk APK perempun sebesar 97,58%,  sedangkan  untuk  tingkat  SLTA untuk  APK  laki-laki  sebesar  75,55,  dan untuk  APK  SLTA  Perempuan  sebesar 81,45.
Dan untuk APM yang tertinggi juga terdapat  di  tingkat  SD/MI  yaitu  105,79% dan  terendah  di  tingkat  SM+MA  yaitu 52,85%,  sedangkan  untuk  tingkat  SLTP sebesar  68,75%.  Berdasarkan  APM  dapat diketahui  bahwa  tingkat  SD  Anak  usia sekolah  yang  bersekolah  lebih  banyak dibandingkan  dengan  tingkat  lainnya.  Hal itu  juga  menunjukkan  kinerja  yang  paling baik  di  tingkat  SD  Indikator  berikutnya membicarakan  tentang  rasio  siswa  per sekolah,  siswa  per  kelas,  siswa  per  guru, kelas  per  ruang  kelas  dan  kelas  per  guru. Rasio siswa per sekolah terpadat terdapat di tingkat SM dengan angka 477 dan terjarang terdapat  di  tingkat  SD  dengan  angka  127. Hal  itu  menunjukkan  bahwa  sekolah  di daerah ini sangat heterogen. Keheterogenan sekolah  juga  terlihat  dari  adanya  tipe sekolah yaitu tipe A, B, C, dan kecil. Siswa per  kelas  yang  pada  saat  pembangunan sekolah  seharusnya  diisi  dengan  36  anak, ternyata  pada  kenyataannya  juga  sangat bervariasi.  Rasio  siswa  per  kelas  terpadat terdapat  di  tingkat  SLTP  yaitu  33  dan terjarang terdapat di tigkat SD yaitu 22 dan untuk  SMA  sebesar  35.  Rasio  siswa  per guru untuk  tingkat  SD  yaiytu  13,SMP dan MTs  dan  SMA  yaitu  2,  sedangkan  untuk Rasio Kelas per Ruang kelas juga bervariasi yaitu untuk SD+MI 0.91, untuk SMP+MTs dan  SM+SM  sebesar  0,93.  Sejalan  dengan perbandingan  antara  sekolah  di  tingkt SD,SLTP  dan  SLTA  cukup  tingi,  maka angka  melanjutkan  ke  tingkat  SLTP  juga cukup tinggi yaitu 102,91 sedangkan, angka melanjutkan ke tingkat SM+MA mencapai angka  83.45  besarnya  angka  melanjutkan
pada  tingkat  SLTP  ini  terjadi  akibat banyaknya  siswa  yang  melanjutkan  dari luar  daerah.  Perbedaan  pencapaian  di tingkat  SD,  SLTP,  dan  SM  juga  karena akibat perbedaan kepadatan penduduk usia sekolah,  kepadatan  terbesar  terdapat  di tingkat  SD  sebesar  138,96  dan  terkecil sebesar 82,88 terdapat di tingkat SLTP, dan untuk  tingkat  SLTA  sebesar  86.71. Berdasarkan  indikator  yang  terdapat  pada Tabel  3.1  dan  dengan  melihat  pencapaian setiap  indikator  untuk  setiap  jenjang pendidikan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa tingkat  SD  mempunyai  kenerja  yang  lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SLTP dan tingkat SD kinerja yang lebih unggul ini diambil  dari  banyaknya  nilai  yang  lebih tinggi pada indikator
Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut.
Indikator berikutnya membicarakan tentang Rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, Siswa per guru, Kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio siswa per sekolah terpadat  terdapat  di  SD  dengan  angka  136 dan yang terendah terdapat pada MI sebesar 50,  untuk  rasio  siswa  per  kelas  terbesar terdapat  pada SD  yaitu sebesar 22 dan MI sebesar 15. hal  ini juga  disebabkan karena jumlah  lembaga  SD  lebih  banyak  dari jumlah  lembaga  MI.  Rasio  siswa  per  guru bervariasi dengan rasio terbesar SD yaitu 13 dan terkecil pada MI sebesar 10. Besarnya rasio  siswa  per  guru  ini  menunjukkan kurangnya guru di MI dibandingkan dengan SD.  Untuk  rasio  kelas  per  ruang  kelas terkecil  terdapat  pada  SD  sebesar  0,91 sedangkan pada MI sebesar 0,95. Selain itu sesuai  dengan  jumlah  sekolah,  sedangkan untuk kelas per guru terkecil terdapat pada tingkat  MI  sebesar  0,57  dan  untuk  SD sebesar 0,59. Berdasarkan indikator pendidikan dan dengan melihat pencapaian setiap  indikator  untuk  setiap  jenjang pendidikan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa SD  mempunyai  kinerja  yang  lebih  unggul dibandingkan  dengan  MI.  Kinerja  yang lebih  unggul  ini  diambil  dari  banyaknya
nilai yang jauh lebih tinggi pada SD. Oleh karena  itu  agar  kinerja  SD  sebanding dengan  MI,  maka  diperlukan  penanganan lebih lanjut untuk MI.

## b. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan
Indikator  mutu  dapat  dibedakan menjadi lima indikator mutu yaitu:
(1) Mutu masukan,
(2) Mutu proses,
(3) Mutu sumber daya manusia (SDM),
(4) Mutu fasilitas, dan
(5)  Biaya.  Berdasarkan  indikator  mutu proses  yaitu  angka  masukan  kasar (AMK)  SD/MI  sebesar  90,27%,  untuk angka  mengulang,  ternyata  angka mengulang  terbesar  terdapat  pada tingkat  SD/MI  yaitu  3,88  tingkat SLTP/MTs  sebesar  0,14  dan  SM+MA yaitu sebesar 0,15 .
Selanjutnya  angka  putus  sekolah terbesar  terdapat  pada  tingkat  SM+MA yaitu sebesar 0,84 % dan terendah terdapat pada  tingkat  SD/MI  yaitu  sebesar  0,06  % diikuti  tingkat  SLTP  sebesar  0,20  %.  Bila dilihat  angka  lulusan  ternyata  angka tertinggi terdapat pada tingkat SD/MI yaitu sebesar 99,66% dan terendah terdapat pada tingkat  SLTP  sebesar  98,29%  ,  sedangkan untuk  tingkat  SM/MA  sebesar  99,37%. Dengan  melihat  ketiga  Indikator  mutu proses  ini  dapat  dikatakan  bahwa  kinerja terbaik  adalah  pada  tingkat  SLTA.  Hal  itu ditunjukkan dengan adanya angka mengulang dan putus sekolah paling rendah serta angka lulusan yang paling tinggi. Bila dilihat  dari  mutu  SDM  (guru),  maka persentase  guru  yang  layak  mengajar terbesar  adalah  pada  tingkat  SLTA  yaitu 92,92%  dan  guru  yang  layak  mengajar terendah adalah pada tingkat SD/MI sebesar 45,29%,  sedangkan  untuk  tingkat  SLTP sebsar 84,05%, sedangkan untuk guru yang tidak layak mengajar terbesar terdapat pada SD+MI  sebesar  54,71%  dan  terendah terdapat  pada  SLTA  sebesar  7,09%,  dan
untuk tingkat SLTP sebesar 15,95%. Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah, hal itu  terlihat  pada  kesesuaian  ijazah  guru– guru dengan bidang studi yang diajarkan.
Indikator berikutnya adalah tentang mutu  prasarana  dan  sarana  pendidikan. Ruang  kelas  dengan  kondisi  baik  paling banyak  terdapat  pada  tingkat  SM+MA sebesar 93,88% sedangkan terendah terdapat SD+MI sebesar 66,85%,dan untuk
SLTP  sebesar  85,92%.  sedangkan  kondisi rusak  berat  yang  paling  banyak  terdapat pada  tingkat  SD/MI  yaitu  sebesar  9,92% dan  terendah  terdapat  pada  SLTA  sebesar 1,29%,  dan  untuk  tingkat  SLTP  sebesar 0,23%.  Indikator  mutu  prasarana  lainnya adalah  ketersediaan  fasilitas  sekolah  yang ada,  antara  lain  ruang  perpustakaan, lapangan  olahraga,  ruang  UKS,  fasilitas laboratorium, Ruang BP, ruang serba guna, bengkel, dan ruang praktik lainnya.. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan terbesar  ada  pada  tingkat  SLTP  yaitu sebesar  81,82%  dan  terendah  ada  pada tigkat  SD+MI  sebesar  31,46%.Jumlah lapangan  olahraga  terbesar  pada  tingkat SLTP  yaitu  sebesar  9,09%  untuk  tigkart SD/MI belum mempunyai. Fasilitas sekolah lainnya  yaitu  ruang  UKS  terbesar  juga terdapat  pada  tingkat  SLTA  terbesar  yaitu sebesar 95,51% dan terendah terdapat pada SD/MI  sebesar  30,91  Indikator  mutu  yang ditunjukkan  dari  biaya  dilihat  dari  angka partisipasi  pemerintah  pusat,  yayasan, orang tua siswa, pemda dan lainnya. Untuk tingkat  SD+MI  terbesar  terdapat  pada angka  partisipasi  pemda  sebesar  62,48% sedangkan  untuk  tingkat  SLTP  prosentase terbesar  terdapat  pada  tingkat  pemda  juga sebesar 63,38% dan untuk tingkat SM+MA prosentase  terbesar  juga  terdapat  pada angka  partisipasi  pemda  juga  sebesar 57,77%,  hal  ini  menunjukkan  bahwa partisipasi pemerintah daerah dalam pengembangan  pendidikan  sangat  tinggi sekali.
Berdasarkan
Indikator
mutu pendidikan  dan  dengan  melihat  pencapain setiap  Indikator  untuk  setiap  jenjang pendidikan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa tingkat  SLTA  mempunyai  kinerja  yang lebih  unggul  dibandingkan  dengan  tingkat SD  dan  tingkat  SLTP  Kinerja  yang  lebih unggul  diambil  dari  banyaknya  nilai  yang lebih tinggi dalam hal mutu tingkat tersebut.

## 1. Tingkat SD (SD dan MI )
Berdasarkan  mutu  masukan  untuk SD dan MI dapat diketahui angka masukan kasar  (AMK)  paling  tinggi  terdapat  pada jenjang  SD  yakni  sebesar  39,24  dan terendah terdapat apda MI sebesar 3,20, ini menunjukkan  bahwa  minat  sekolah  di  SD lebih  besar  daripada  MI.  Berdasarkan Indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada SD yaitu sebesar 3,91 pesen, terendah  terdapat  pada  MI  sebesar  3,52%, angka putus sekolah untuk SD sebesar 0,05 dan untuk MI sebesar 0,11, dan untuk angka lulusan  tertinggi  terdapat  pada  SD  yaitu sebesar  99,68%  sedangkan  untuk  MI sebesar  99,34.  Dengan  melihat  ketiga Indikator  mutu  proses  ini  dapat  dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada SD. Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka %tase guru yang layak mengajar di MI lebih besar dari  pada  SD,  yaitu  sebesar  47,68%  untuk tingkat  MI  dan  45,06%  untuk  tingkat  MI. dan untuk  guru  yang tidak layak mengajar tertinggi  terdapat  pada  SD,.  Indikator berikutnya  adalah  tentang  mutu  prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik lebih banyak terdapat pada SD yaitu  sebesar  66,61%.  dan  kondisi  rusak berat  juga  terdapat  pada  SD  yaitu  sebesar 10,16%,  Indikator  mutu  prasarana  lainnya adalah  ketersediaan  fasilitas  sekolah  yang ada, seperti perpustakaan, lapangan olahraga,  UKS  dan  laboratorium.  Untuk perpustakaan  untuk  MI  belum  memiliki prpustakaan, dimana untuk SD sebesar , dan
untuk jumlah lapangan olahraga SD dan MI juga belum memliki ruang UKS lebih besar pada SD sebesar 3,63 untuk MI Juga belum memiliki.  Dengan  demikian,  bila  setiap sekolah diharuskan memiliki ketiga fasilitas tersebut, maka SD memiliki angka terbesar. Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat  dari  angka  partisipasi  pemerintah pusat,  pemerintah  daerah,  dan  orang  tua siswa.  Dari  ketiga  angka  partisipasi  dalam hal  biaya  tersebut,  angka  partisipasi terbesar adalah pada SD sebesar 1.583,253 (dalam ribuan) sedangkan untuk MI sebesar 660.395. untuk Partisipasi pemerintah pusat lebih banyak terdapat di SD, demikian juga partisipasi  orang  tua  siswa.  Berdasarkan Tabel  3.6  ternyata  partisipasi  pusat  paling rendah jika dibandingkan dengan partisipasi  lainnya.  Berdasarkan  Indikator mutu  yang  terdapat  pada  Tabel  3.6  dan dengan melihat pencapaian setiap Indikator untuk  SD  dan  MI,  maka  dapat  dikatakan bahwa  SD  mempunyai  kinerja  mutu  yang lebih  unggul  dibandingkan  dengan  MI. Kinerja  yang lebih unggul  ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut.
Berdasarkan  data  yang  ada  dapat diketahui  bahwa  Indikator  mutu  proses yaitu  angka  mengulang,  angka  putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang  terbesar  terdapat  pada  SLTP yaitu sebesar 0,15% dan untuk tingkat MTs sebesar  0,07%.  Angka  putus  sekolah  antar SMP  sebesar  0,19  MTs  0,20.  Sedangkan angka lulusan tertinggi terdapat pada SMP sebesar  99,59%  dan  terkecil  terdapat  MTs sebesar  85,70%.  Dengan  melihat  ketiga Indikator  mutu  proses  ini  dapat  dikatakan bahwa  kinerja  terbaik  adalah  pada  SMP. Hal  itu  ditunjukkan  dengan  adanya  angka mengulang dan putus sekolah paling rendah serta angka lulusan yang paling tinggi.
Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar di  SMP  Lebih  besar  dari  pada  di  MTs, dengan  rincian  untuk  tingkat  SMP  guru
yang layak mengajar sebesar 83,95%, yang tidak  layak  mengajar  sebesar  16,18%, sedangkan  untuk  tingkat  MTs  guru  yang layak mengajar sebesar 84,67%, dan untuk tidak  layak  mengajar  sebesar  15,33%. Sedangkan  untuk  Indikator  berikutnya adalah  tentang  mutu  sarana  dan  prasarana pendidikan.  Untuk  ruang  kelas  dengan kondisi  baik  lebih  banyak  terdapat  pada MTs  yaitu  sebesar  87,65%  dan  86,94% untuk  tingkat  MTs.  Sedangkan  kondisi ruang  rusak  berat  terbesar  terdapat  pada SMP sebesar 1,32 % dan untuk MTs hanya sebesar  1,02  %.  Indikator  mutu  prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada, meliputi jumlah perpustakaan, lapangan olahraga, UKS dan laboratorium. Jumlah perpustakaan terbesar terdapat  pada  tingkat  SMP  yaitu  sebesar 68,92%  dan  MTs  sebesar  60,00%.  Jumlah lapangan olahraga terbesar pada SMP yaitu sebesar  10,28  sedangkan  untuk  MTs sebesar 4,00%, ruang UKS lebih besar juga pada  SLTP  yaitu  88,79%,  untuk  ruang laboratorium  SMP  sebesar  39,72%  dan untuk tingkat MTs sebesar 44,00%. Dengan demikian,  bila  setiap  sekolah  diharuskan memiliki  keempat  fasilitas  tersebut,  maka SMP  memiliki  angka  terbesar.  (Tabel  3.7) Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya partisipasi,  dilihat  dari  angka  partisipasi pemerintah  pusat,  yayasan,  orang  tua, pemerintah daerah dan lainnya. Dari kelima angka partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka  partisipasi  terbesar  pada  SMP terdapat  pada  angka  partisipasi  dari pemerintah  daerah  sebesar  66,89%  dan untuk  tingkat  MTs  angka  partisipasi pemerintah daerah sebesar 32,33%.
Sedangkan untuk satuan biaya untuk tingkat SMP  sebesar  3.218.886.167  dan  untuk tingkat MTs sebesar 2.986.855.210.
Berdasarkan  Indikator  mutu  yang terdapat pada Tabel 3.7 dan dengan melihat pencapaian setiap Indikator untuk SMP dan MTs,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  SMP mempunyai kinerja mutu yang lebih unggul
dibandingkan  dengan  MTs.  Kinerja  yang lebih  unggul  ini  diambil  dari  banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat  tersebut.  Dengan demikian, kinerja mutu  yang  lebih  buruk  ini  yang  harus ditangani lebih lanjut.

## 2. Tingkat SLTP (SMP dan MTs)
Untuk  melihat  kinerja  SMP  dan MTs,  indikator berikut  tentang rasio  siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas  per  ruang  kelas  dan  kelas  per  guru. Rasio siswa per sekolah terbesar terdapat di SMP dengan angka 384,64 sedangkan MTs sebesar  242.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa SMP  di  daerah  ini  lebih  banyak  diminati. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan  sekolah  seharusnya  diisi dengan  36  anak,  pada  kenyatannya  juga sangat  bervariasi.  Rasio  siswa per kelas di SMP sebesar 33 dan MTs sebesar 38.
Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan  rasio  terbesar  di  SMP  yaitu  12 sedangkan  terkecil  terdapat  pada  MTs sebesar  10.  Besarnya  rasio  siswa  per  guru ini  menunjukkan  kurangnya  guru  di  MTs jika  dibandingkan  dengan  di  SMP.  Ruang kelas  yang paling sering digunakan adalah di MTs yaitu sebesar 0,82, dan untuk MTs sebesar  0,93.  Hal  ini  berarti  bahwa  pada MTs  masih  memerlukan  ruang  kelas tambahan  jika  diharapkan  jumlah  kelas sama  dengan  jumlah  ruang  kelas  sehingga tidak ada ruang kelas yang tidak digunakan lebih dari sekali., dan untuk rasio kelas per guru rasio terbesar terdapat pada SMP yakni sebesar  0,36  dan  untuk  tingkat  MTs rasionya sebesar 0,26.
Berdasarkan  indikator  yang  terdapat  pada Tabel  3.3  dan  dengan  melihat  pencapaian setiap indikator untuk SMP dan MTs, maka dapat  dikatakan  bahwa  SMP  mempumyai kinerja  yang  lebih  unggul  dibandingkan dengan MTs . Kinerja yang lebih unggul ini diambil  dari  banyaknya  nilai  yang  lebih tinggi  pada  tingkat  jenjang  tersebut. Dengan  demikian,  untuk  menghasilkan
kinerja  yang  sama  antara  SMP  dan  MTs perlu  dilakukan  penanganan  lebih  lanjut untuk  jenjang  MTs.  Tambahan  pula, kepadatan  anak  usia  13-15  tahun  memang cukup  besar.  Kondisi  ini  menunjukkan bahwa  pembangunan  pendidikan  tidak dapat  dipisahkan  dengan  kondisi  daerah. Bila  hanya  dilihat  dari  pendidikan  semata, maka  akan  sulit  dilakukan  pemecahanya tanpa  mengikutsertakan  faktor  diluar pendidikan yang mempengaruhi.
Untuk melihat kenerja SMA, SMK, dan  MA,  Indikator  berikut  membicarakan tentang  rasio  siswa  per  sekolah,  siswa  per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio siswa per sekolah terpadat terdapat di SMK dengan angka 519 diikuti  tingkat  SMA  sebesar  476,29  dan MA  sebesar  330.  Hal  ini  menunjukkan bahwa sekolah SMK lebih banyak diminati. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan  sekolah  seharusnya  diisi dengan 36 anak, ternyata pada kenyataannya juga sangat bervariasi. Rasio siswa per kelas terbesar adalah MA sebesar 35 dan terkecil adalah jenjang SMK sebesar 33  sedangkan  untuk  jenjang  SMA  sebesar 34.
Rasio  siswa  per  guru  terbesar  di SMK  yaitu  13  dan  diikuti  SMA  dan  MA sebesar 10 . Besarnya rasio siswa per guru ini  menunjukkan  kurangnya  guru  di  SMK jika dibandingkan dengan di MA dan SMA, Ruang kelas  yang paling sering  digunakan adalah  di  SMK  yaitu  sebesar  0,99,  untuk tingkat SMA sebesar 0,85 dan MA sebesar 0,88.  Berdasarkan  Indikator  yang  terdapat pada  Tabel  3.4  dan  dengan  melihat pencapaian  setiap  Indikator  untuk  setiap jenjang  pendidikan,  maka  dapat  dikatakan bahwa SMK mempunyai kinerja yang lebih unggul  dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya  yang setingkat.  Kinerja  yang lebih unggul  ini  diambil  dari  banyaknya  nilai yang  lebih  tinggi  pada  tingkat  tersebut. Selanjutnya  angka  partisipasi  dengan
keadaan sekolah. Bila dilihat rasio siswa per sekolah ternyata cukup tinggi yaitu 519.
3. Tingkat SM (SMA, SMK, dan MA ) Berdasarkan  data  yang  ada  dapat diketahui  bahwa  indikator  mutu  proses yaitu  angka  mengulang,  angka  putus sekolah,  dan  angka  lulusan,  Angka mengulang  terbesar  terdapat  pada  SMK yaitu  sebesar  0,27%,  untuk  SMA  sebesar 0,09% dan untuk MA sebesar 0,08%, untuk angka putus sekolah terbesar terdapat pada MA  yaitu  sebesar  1,71%,  dan  terkecil terdapat  pada  SMA  sebesar  0,15%  dan untuk  SMK  sebesar  1,39%,  sedangkan angka  lulusan  tertinggi  terdapat  pada  MA sebesar  99,78%  dan  terkecil  terdapat  pada SMK sebesar 99,26 melihat ketiga indikator mutu  proses  ini  dapat  dikatakan  bahwa mutu  SMK,  hal  itu  ditunjukkan  dengan adanya angka mengulang dan putus sekolah paling rendah serta lulusan yang tinggi. Bila dilihat  dari  mutu  SDM  (guru),  maka persentase tase guru yang layak mengajar di MA  terbesar  jika  dibandingkan  dengan kedua jenis sekolah lainnya yang setingkat yaitu  96,98%  SMA  sebesar  93,30%  dan terkecil  terdapat  pada  SMK  sebesar 92,29%.  Mutu  guru  juga  menunjukkan kinerja sekolah. Indikator berikutnya adalah tentang  mutu  sarana  dan  prasarana pendidikan.  Untuk  tingkat  SMA  kondisi ruang kelas baik sebesar 94,54%, untuk MA seebsar  90,63%  sedangkan  untuk  tingkat SMK  kondisi  ruang  kelas  baik  sebesar 93,88%.  Indikator  mutu  prasarana  lainnya adalah  ketersediaan  fasilitas  sekolah, Perpusatakaan,  ruang  UKS  dan  ruang ketrampilan lebih banyak terdapat di SMK. Sedangkan  lapangan  olahraga,  ruang laboratorium, ruang ketrampilan dan ruang BP lebih banyak terdapat di SMA. Dengan demikian  bila  setiap  sekolah  diharuskan memiliki  ketujuh  fasilitas  tersebut,  maka SMK  memiliki  angka  terbesar.  Dengan melihat  indikator  mutu  sarana  prasarana
dapat  dikatakan,  bahwa  SMA  mempunyai mutu prasarana terbaik.
Indikator  mutu  dari  segi  biaya dilihat  dari  angka  partisipasi  pemerintah pusat,  yayasan,  orang  tua,  pemda  dan lainnya siswa. Dari kelima angka partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar  pada  SMA  terdapat  pada  Pemda sebesar  58,48%,  untuk  tingkat  MA  angka partisipasi  terbesar  terdapat  pada  angka partisipasi  pemda  sebesar  48,24%  dan untuk  tingkat  SMK  angka  partisiapsi terbesar terdapat pada partisipati orang tua mencapai 44,75%. Dan untuk satuan biaya keseluruhan  pada  tingkat  SMA  sebesar 5.121.100.125  untuk  tingkat  MA  sebesar 2.594.660.430  dan  untuk  tingkat  SMK sebesar 3.898.198.055. Hal ini menunjukkan  pemda  dominan  dalam perkembangan  pendidikan  di  Kabupaten
Klaten .
Berdasarkan  indikator  mutu  yang terdapat  pada  data  yang  ada  dan  dengan melihat  pencapaian  setiap  indikator  untuk SMA, SMK dan MA, maka dapat dikatakan bahwa SMKmempunyai kinerja mutu yang lebih  unggul  dibandingkan  dengan  SMA dan  MA.  Kinerja  yang  lebih  unggul  ini diambil  dari  banyaknya  nilai  yang  lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut. Dengan  demikian  kinerja  mutu  yang  lebih buruk ini yang harus ditangani lebih lanjut. Tidak  seperti  dua  indikator  sebelumnya yang  menggunakan  jenis  indikator  yang sama,  indikator  untuk  relevansi  antara tingkat SD, SMA, dan SMK berbeda. Untuk SD  merupakan  relevansi  antara  muatan lokal dengan mata pelajaran yang dikembangkan  oleh  daerah,  untuk  SMA merupakan relevansi  antara siswa menurut jurusan  di  SMA  dengan  kriteria  dan prosedur  penjurusan  di  SMA,  sedangkan untuk SMK adalah relevansi antara lulusan dengan  yang  diserap  di  sektor  mata pencaharian.  Oleh  karena  itu,  analisisnya
juga  dibedakan  antara  ketiga  jenis  sekolah tersebut.

## c. Efisiensi Internal Pendidikan
Untuk  tingkat  SD  sampai  tingkat SM  menggunakan  indikator  yang  sama antara efisiensi internal pendidikan. Indikator dimaksud meliputi jumlah keluaran, jumlah tahun siswa, jumlah putus sekolah,  jumlah  mengulang,  lama  belajar, tahun  siswa  terbuang,  tahun  masukan  per input  dan  rasio  keluaran  dan  masukan, diketahui  bahwa  jumlah  keluaran  yang terbaik  yaitu  dalam  arti  mendekati  angka 1.000 adalah pada tingkat SMA+MA paling besar nilainya yaitu sebesar 997 dan terkecil terdapat  pada  SMK  sebesar  956  untuk SLTP+MTS sebesar 996, sedangkan untuk SD+MI  sebesar  986.  Jumlah  tahun-siswa yang  seharusnya  6000  telah  memenuhi standar yang ditetapkan yaitu sebesar 6.215 untuk  tingkat  SD  dan  3000  untuk  tingkat SLTP  dan  SM,  dan  yang  memiliki  nilai terbesar  adalah  pada  tingkat  SLTP+MTs sebesar 2.999, SMA+MA sebesar 3.001 dan untuk  SMK  sebesar  2.951.  Jumlah  putus sekolah  yang  terbaik  yaitu  mendekati  0%, terdapat  pada  SMA+MA  yaitu  sebesar  5, sedangkan  terbesar  terdapat  pada  SMK sebesar  75.  sedangkan  untuk  jumlah mengulang  terkecil  terdapat  pada  SLTP, SM+MA  yaitu  11  dan  SMK  yaitu  sebesar 18 sedangkan terbesar terdapat pada jenjang SD+MI sebesar 675.
Untuk  melihat  efisiennya  suatu sekolah  dapat  dilihat  dari  rata-rata  lama belajar  siswa.  Untuk  tingkat  SD/MI seharusnya  lama  belajar  sampai  lulus  atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 6  tahun  dan  tingkat  SLTP  dan  SM+SMK seharusnya  3  tahun,  sehingga  tidak  ada siswa yang mengulang atau putus sekolah. Rata-rata  lama  belajar  lulusan  ini  yang paling  penting  untuk  menentukan  efisien tidaknya  suatu  sekolah.  Berdasarkan  rata- rata  lama  belajar  lulusan  antara  SD,  SMP dan SM hampir kondisinya baik, yakni rata-
rata 6 untuk SD dan rata-rata 3 untuk SLTP dan  SLTA  Bila  dilihat  putus  sekolah, ternyata  kondisi  putus  sekolah  yang terburuk  adalah  pada  tingkat  SMK  yaitu sebesar  75  yang  berhenti  hanya  beberapa tahun  sekolah  telah  mengalami  putus sekolah Sedangkan untuk angka mengulang terbesar  terdapat  pada  SD+MI  sebesar 264%,  dan  terkecil  terdapat  pada  tingkat SLTP+MTS sebesar 4.
Efisien atau tidaknya suatu sekolah juga dapat dilihat dari tahun siswa terbuang. Untuk jumlah tahun siswa terbuang terbaik terdapat  SMP+MTs  sebesar  15,  untuk tingkat  SD+MI  sebesar  704  dan  16  untuk SMA+MA,  sedangkan  SM+SMK  seebsar 63.  Dengan  mendasarkan  pada  indikator tersebut  diatas  untuk  efisiensi  internal sekolah,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa tingkat  SD/MI  memiliki  kinerja  yang terbaik  dilihat  dari  sisi  efisiensi  internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya  nilai  yang  positif  dari  setiap indikator efisiensi.
Pemborosan  biaya  dihasilkan  dari tidak  efisiennya  sistem  pendidikan  yang ada. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya,  karena  adanya  tahun-siswa terbuang  yang  makin  besar  menyebabkan terjadi  pemborosan  biaya  yang  besar  juga. Pada Tabel  3.16 dicantumkan pemborosan biaya  menurut  jenis  sekolah.  Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pemborosan yang paling besar terjadi pada jenis sekolah SD+MI sebesar Rp
143.695.651.038.259,
sedangkan pemborosan  yang  terkecil  terdapat  pada jenis  sekolah  SM+SMK  yaitu  sebesar  Rp 9.440.417.599,-.  Dengan  melihat  kondisi seperti  ini,  maka  perlu  dikaji  ulang  sistem pendidikan yang ada. Kajian ini tidak hanya ditujukan pada jenis sekolah yang mengalami  pemborosan  biaya  terbesar melainkan  juga  jenis  sekolah  yang  lebih baik. Dengan adanya pemborosan ini, dapat disimpulkan bahwa jenis sekolah Menengah  Atas  memiliki  kinerja  yang
paling baik jika dibandingkan jenis sekolah dilihat dari segi pemborosan biaya

## 1. Tingkat SD ( SD dan MI )
Berdasarkan data yang ada
diketahui  bahwa  jumlah  keluaran  yang terbaik  yaitu  dalam  arti  mendekati  angka 1000 adalah MI sebesar 991 dan SD sebesar 985.  Jumlah  tahun  siswa  yang  seharusnya 6.000 terbesar berada pada tingkat SD yang mendekati 6.000 sebesar 6.271, dan sebesar 6.176 untuk MI. Jumlah putus sekolah yang terbaik  yaitu  mendekati  0%  adalah  MI sebesar  2.87  dan  SD  sebesar  1,82 selanjutnya,  jumlah  mengulang yang mendekati 0% atau  yang lebih baik adalah SD. sebesar 264 dan untuk MI sebesar 206 orang.  Sehingga  dilihat  dari  keempat indikator  tersebut  SD  lebih  baik  efisiensi internalnya.
Untuk  melihat  lebih  efisien  mana SD atau MI juga dapat dilihat dari rata-rata lama  belajar  siswa,  untuk  tingkat  SD seharusnya  lama  belajar  sampai  lulus  atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 6  tahun  yang  berarti  tidak  ada  siswa  yang mengulang  atau  putus  sekolah.  Rata-rata lama belajar lulusan ini yang paling penting untuk  menentukan  efisien  tidaknya  suatu sekolah, untuk lama belajar lulusan terbaik terdapat  pada  SD  yaitu  sebesar  6,26  dan untuk  MI  juga  sebesar  6,20.  Berdasarkan lama belajar putus sekolah, ternyata kondisi putus  sekolah  yang  terburuk  adalah  MI yaitu  sebesar  2,87,  sedangkan  untuk  SD sebesar  2,82  yang  berarti  hanya  beberapa tahun  sekolah  telah  mengalami  putus sekolah.  Rata-rata  lama  belajar  kohort standar  ideal  dan  norma  nasional  untuk SD/MI  adalah  8,  dilihat  dari  standar  ideal tersebut SD mempunyai nilai terbaik yakni 6,20. Mana yang lebih efiseien SD atau MI juga dapat dilihat dari tahun siswa terbuang yakni  yang  mendekati  angka  nol.  Tahun- siswa  terbuang  karena  mengulang  lebih baik  MI,  sedangkan  karena  putus  sekolah lebih  baik  juga  terdapat  pada  tingkat  SD
sehingga secara gabungan antara mengulang  dan  putus  sekolah  yang  lebih baik  juga  SD.  Bila  dilihat  tahun  masukan per  lulusan  maka  SD  lebih  baik  jika dibandingkan dengan MI. Sedangkan untuk rasio  keluaran  pemasukan,  nilai  terbesar yaitu  angka  1  terdapat  pada  MI.  Dengan mendasarkan  pada  8  jenis  indikator  untuk efisiensi  internal  sekolah,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  MI  memiliki  kinerja yang  terbaik  dilihat  dari  sisi  efisiensi internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya  nilai  yang  positif  dari  setiap indikator  jika  dibandingkan  dengan  SD. Akan  tetapi  dilihat  dari  prosentase  jumlah SD dan jumlah siswa SD lebih besar dari MI maka  secara  kuantitatif  maka  kinerja  SD lebih baik daripada kinerja MI.

## 2. Tingkat SLTP ( SMP dan MTs )
Berdasarkan data yang ada diketahui  bahwa  jumlah  keluaran  yang terbaik  yaitu  dalam  arti  mendekati  angka 1000  adalah  SLTP,  yaitu  sebesar  996  dan untuk  MTs  sebesar  993.  Jumlah  tahun- siswa  yang  seharusnya  3000  untuk  tingkat MTs  ternyata  sebesar  3.001  dan  untuk SLTP  2.999.  Jumlah  putus  sekolah  yang terbaik  yaitu  mendekati  0%  adalah  SMP sebesar  3  dan  untuk  MTs  sebesar  4. Selanjutnya,  jumlah  mengulang  yang mendekati 0% atau  yang lebih baik adalah SMP  sebesar  4  sedangkan  untuk  tingkat MTs sebesar 9.
Untuk  melihat  efisien  mana  SMP atau  MTs  dapat  dilihat  dari  rata-rata  lama belajar siswa, untuk tingkat SLTP seharusnya  lama  belajar  sampai  lulus  atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 3  tahun  yaitu  terdapat  dapat  SMP  sebesar 3,00  dan  untuk  MTs  sebesar  3,01, sedangkan untuk lama belajar putus sekolah terbaik  terdapat  pada  SMP  yaitu  sebesar 1,87, dan nilai kohort sebesar 3,00 terdapat pada  jenjang  SMP  dan  MTs.  Mana  yang lebih  efisien  SMP  atau  MTs  juga  dapat dilihat  dari  tahun-siswa  terbuang.  Tahun-
siswa  terbuang  karena  mengulang  lebih baik  adalah  SMP,  yaitu  sebesar  13  dan  27 untuk  tingkat  MTs,  sedangkan  putus sekolah  lebih  baik  atau  nilai  terkecil terdapat  SMP  yaitu  sebesar  4  dan  untuk MTs  sebesar  7,  sehingga  secara  gabungan antara  mengulang  dan  putus  sekolah  yang lebih  baik  juga  SMP.  Bila  dilhat  tahun masukan per lulusan maka SMP lebih baik jika  dibandingkan  dengan  MTs.  Dengan mendasarkan  pada  8  jenis  indikator  untuk efisien  internal  sekolah,  maka  dapat disimpulkan bahwa jenjang SMP memiliki kinerja yang terbaik dilihat dari sisi efisiensi internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya  nilai  yang  positif  dari  setiap indikator efisiensi jika dibandingkan dengan MTs.

## 3. Tingkat SM ( SMA, SMK, dan MA )
Berdasarkan  jumlah  keluaran  yang terbaik  yaitu  dalam  arti  mendekati  angka 1.000  adalah  MA  yaitu  sebesar  1.000 sedangkan  yang  terkecil  adalah  SMK sebesar 956 dan untuk  SMA sebesar 996 . Untuk jumlah tahun siswa yang seharusnya 3000  untuk  tingkat  SMA  sebesar  3.001, MA sebesar 3.002 dan sebesar 2.951 Untuk SMK.  Jumlah  putus  sekolah  yang  terbaik yaitu  mendekati  0%  adalah  MA  Sebesar  0 dan  terbesar  terdapat  pada  SMK  sebesar 1.70,  dan  untuk  SMA  sebesar  1,62. selanjutnya,  jumlah  mengulang yang mendekati 0% atau  yang lebih baik adalah pada  tingkat  MA  sebesar  2  diikuti  oleh SMA sebesar 6 dan SMK sebesar 8. Dari  ketiga  jenis  sekolah  ditingkat
SM dapat  diketahui  dimana dari ketiganya yang lebih efisien adalah dengan menentukan indikator rata-rata lama belajar sampai  lulus  atau  disebut  rata-rata  lama belajar siswa untuk tingkat SM seharusnya lama belajar sampai lulus atau disebut rata- rata  lama  belajar  lulusan  adalah  3  tahun yang  berarti  tidak  ada  siswa  yang mengulang  atau  putus  sekolah,  dimana untuk SMA sebesar 3,01, MA sebesar 3,00
dan  SMK  sebesar  3,01.  Bila  dilihat  lama belajar  putus  sekolah,  ternyata  kondisi putus  sekolah  lama  belajar  yang  terburuk adalah SMK yaitu sebesar 1,70, Di samping itu, rata-rata lama belajar kohort merupakan rata-rata  dari  lulusan  dan  putus  sekolah pada  SMA  sebesar  3,00  dan  SMK  sebesar 2,95. Jika dibandingkan efisien mana antara ketiga  jenis  sekolah  tersebut  juga  dapat dilihat dari tahun siswa terbuang. Tahun  – siswa  terbuang  karena  mengulang  lebih baik  SMA  sebesar  11.  sehingga  secara gabungan  antara  mengulang  dan  putus sekolah  yang  lebih  baik  juga  SMA.  Bila dilihat  tahun  masukan  per  lulusan  maka SMA  juga  terbaik  jika  dibandingkan dengan SMK dan MA. Dengan mendasarkan pada 10 jenis indikator untuk efisiensi  internal  sekolah,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  SMA  Memliki  kinerja yang  terbaik  dilihat  dari  sisi  efisiensi internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya  nilai  yang  positif  dari  setiap indikator efisiensi jika dibandingkan dengan kedua jenis sekolah lainnya. Hal ini disebabkan  hubungan  antara  guru  dengan siswa  dapat  terjalin  dengn  baik  salah satunya melalui jam tambahan belajar atas prmintaan  para  siswa  melalui  orag  tua mereka,  sehingga  pada  waktu  diadakan pertemua  antara  pihak  sekolah  dengan orang  murid  banyak  yang  mengajukan usulan  untuk  diadakan  tambahan  jam pelajaran dan ditanggapi secara positif oleh para  guru  sehingga  pelaksanaan  jam tambahan  dapat  berjalan  dengan  lancar karena tidak ada paksaan dari pihak sekolah untuk  peningkatan  mutu  pendidikan  bagi semua siswa yang ada.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  data  yang  terdapat dalam  pelaksanaan  pendidikan  dan  kajian terhadap hasil indikator pendidikan seperti pemerataan,  peningkatan  mutu,  relevansi, dan  efisiensi  internal  pendidikan,  maka dapat disimpulan bahwa :
1. Dipandang dari segi pemerataan.
Perkembangan Pendidikan dari segi pemerataan  pendidikan  di  Kabupaten Klaten  dapat  di  jelaskan  dengan  beberapa indikator antara lain Angka Partisipai Kasar (APK),  Angka  Partsipasi  Murni  (APM), Rasio  Pendidikan,  dan  prosentase  angka melanjutkan.  Berdasarkan  APK  yang  ada ternyata  APK  tertinggi  terdapat  di  tingkat SD/MI yaitu 123,01% dan yang terendah di tingkat  SM/MA  yaitu  75,27%,  sedangkan untuk tingkat SMTP+MTs sebesar 95,37%. Bila  dilihat  per  jenis  kelamin,  ternyata masih  ada  perbedaaan  jender  dilihat  dari APK  pada  tingkat  SD/MI  dibandingkan dengan  SLTP/MTs  maupun  SMA/MA, dimana  untuk  SD/MI  APK  untuk  laki-laki sebesar 123,31%, untuk perempuan 122,70%,  sedangkan  untuk  SLTP/MTs APK  untuk  laki-laki  sebesar  93,32%  dan untuk  APK  perempun  sebesar  97,58%, sedangkan  untu  tingkat  SLTA  untuk  APK laki-laki  sebesar  71,92,  dan  untuk  APK SLTA  Perempuan  sebesar  78,78.  Untuk APM  yang  tertinggi  terdapat  di  tingkat SD/MI  yaitu  105,79%  dan  terendah  di tingkat  SM+MA  yaitu  50,70%,  sedangkan untuk tingkat SLTP sebesar 68,75%. Rasio siswa  per  sekolah  terpadat  terdapat  di tingkat SM dengan angka 477 dan terjarang terdapat  di  tingkat  SD  dengan  angka  127. Rasio  siswa  per  kelas  terpadat  terdapat  di tingkat  SMP+MA  yaitu  35  dan  terjarang terdapat di tigkat SD+MI yaitu 22 dan untuk SMP+MTs  sebesar  33.  sedangkan  untuk rasio  siswa  per  Guru  terdapat  kesamaan antara  SMTP+MTs  dan  SM+MA  yaitu  12 untuk  SD+MI  yaitu  13.  Rasio  Kelas  per Ruang  kelas  juga  ada  kesamaan  antara SNP+MTs  dan  SM/MA  yaitu  0,93  dan SD/MI sebesar 0,91, hal itu berarti, bahwa pada  tingkat  tersebut  masih  memerlukan ruang  kelas  tambahan  jika  diharapkan jumlah  kelas  sama  dengan  jumlah  Ruang kelas  sehinga  tidak  ada  ruang  kelas  yang digunakan lebih dari sekali.
Sejalan dengan perbandingan antara sekolah di tingkat SLTP dan SD yang cukup tingi,  angka  melanjutkan  ke  tingkat  SLTA yaitu 83,45. Sedangkan, angka melanjutkan ke  tingkat  SMP  mencapai  angka  102.91, Berdasarkan  indikator  diatas  dan  dengan melihat  pencapaian  setiap  indikator  untuk setiap  jenjang  pendidikan,  maka  dari  segi pemerataan dapat  dikatakan bahwa tingkat SD  mempunyai  kenerja  yang  lebih  unggul dibandingkan  dengan  tingkat  SLTP  dan tingkat  SD  kinerja  yang  lebih  unggul  ini diambil  dari  banyaknya  nilai  yang  lebih tinggi pada indicator Pemerataan
Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  tersebut. Capaian diatas juga dipengaruhi pendidikan pra  sekolah  di  Kabupaten  Klaten  yaitu pendidikan TK dan RA, dimana untuk TK di  Kabupaten  Klaten  berjumlah  519 lembaga  dengan  jumlah  murid  sebanyak 18.486  siswa  dengan  tenaga  pengajar sebanyak  1.724  orang,  dan  untuk  RA berjumlah  328  lembaga  dengan  jumlah ssiwa  11.565  dan  tenaga  pengajar  880 orang.

## 2. Dipandang dari segi peningkatan mutu
Peningkatan Mutu Pendidikan dapat dijabarkan dengan beberapa Indikator mutu anatara lain indikator mutu yaitu:  (1) mutu masukan, (2) mutu proses, (3) mutu sumber daya  manusia  (SDM),  (4)  mutu  fasilitas, dan  (5)  biaya.  Penjabaran  dari  Indikator mutu  proses  yaitu  Angka  Masukan  Kasar (AMK) dan tertinggi terdapat pada jenjang SLTP  sebesar  102,91  diikuti  tingkat  SLA sebesar  83,45%,  dan  SD/MI  sebesar 42,01%,  untuk  angka  mengulang,  ternyata angka  mengulang  terbesar  terdapat  pada tingkat  SD/MI  yaitu  3,88  pada  tingkat SLTP  yaitu  sebesar  0,14  dan  SLTA besarnya  0,15.  Selanjutnya  angka  putus sekolah  terbesar  terdapat  pada  tingkat SM+MA yaitu sebesar 0,84% dan terendah terdapat  pada  tingkat  SLTP  yaitu  sebesar 0,20%  diikuti  tingkat  SD?MI  sebesar
0,06%.  Bila  dilihat  angka  lulusan  ternyata angka tertinggi terdapat pada tingkat SD/MI yaitu sebesar 99,66% dan terendah terdapat pada  tingkat  SLTP  sebesar  98,29%  , sedangkan  untuk  tingkat  SLTA  sebesar 99,37%.  Dari  mutu  SDM  (guru),  maka %tase  guru  yang  layak  mengajar  terbesar adalah  pada  tingkat  SLTA  yaitu  92,92% dan  guru  yang  layak  mengajar  terendah adalah pada tingkat SD/MI sebesar 45,29%, sedangkan  untuk  tingkat  SLTP  sebsar 84,05%,  sedangkan  untuk  guru  yang  tidak layak  mengajar  terbesar  terdapat  pada SD+MI  sebesar  54,71%  dan  terendah terdapat  pada  SLTA  sebesar  7,08%,  dan untuk tingkat SLTP sebesar 15,95%.
Indikator berikutnya adalah tentang mutu  prasarana  dan  sarana  pendidikan. Ruang  kelas  dengan  kondisi  baik  paling banyak  terdapat  pada  tingkat  SM+MA sebesar 93,88% sedangkan terendah terdapat SD+MI sebesar 66,09%, dan untuk SLTP  sebesar  85,92%.  sedangkan  kondisi rusak  berat  yang  paling  banyak  terdapat pada  tingkat  SD/MI  yaitu  sebesar  9,92% dan terendah  terdapat pada SLTA sebesar 0,23%,  dan  untuk  tingkat  SLTP  sebesar 1,29%.  Indikator  mutu  prasarana  lainnya adalah  ketersediaan  fasilitas  sekolah  yang ada,  antara  lain  ruang  perpustakaan, lapangan  olahraga,  ruang  UKS,  fasilitas laboratorium, Ruang BP, ruang serba guna, bengkel, dan ruang praktik lainnya.. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan terbesar  ada  pada  tingkat  SLTP  yaitu sebesar  81,82%  dan  terendah  ada  pada tigkat  SD+MI  sebesar  31,40%.  Jumlah lapangan  olahraga  terbesar  pada  tingkat SLTA  yaitu  sebesar  4,49%  dan  terkecil terdapat pada SD/MI sebesar 0%. Fasilitas sekolah  lainnya  yaitu  ruang  UKS  terbesar juga  terdapat  pada  tingkat  SLTA  terbesar yaitu sebesar 95,51% dan terendah terdapat pada SD/MI sebesar 30,94. Indikator mutu yang  ditunjukkan  dari  biaya  dilihat  dari angka partisipasi pemerintah pusat, yayasan,  orang  tua  siswa,  pemda  dan
lainnya.  Untuk  tingkat  SLTP  terbesar terdapat  pada  angka  partisipasi  pemda sebesar  63,38%  sedangkan  untuk  tingkat SD+MI  prosentase  terbesar  terdapat  pada tingkat  pemda  juga  sebesar  62,48%  dan untuk tingkat SM+MA prosentase terbesar juga terdapat pada angka partisipasi pemda juga sebesar 57,77%, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pemerintah daerah dalam pengembangan  pendidikan  sangat  tinggi sekali.  Berdasarkan  Indikator  mutu  diatas dan  dengan  melihat  pencapain  setiap Indikator  untuk  setiap  jenjang  pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SLTA mempunyai  kinerja  yang  lebih  unggul dibandingkan  dengan  tingkat  SD  dan tingkat  SLTP  Kinerja  yang  lebih  unggul diambil  dari  banyaknya  nilai  yang  lebih tinggi dalam hal mutu tingkat tersebut.

## 3. Dipandang dari segi efisiensi internal.
Dari segi efisiensi internal Indikator yang  digunakan  meliputi  jumlah  keluaran, jumlah tahun siswa, jumlah putus sekolah, jumlah  mengulang,  lama  belajar,  tahun siswa  terbuang,  tahun  masukan  per  input dan  rasio  keluaran  dan  masukan.  Dari analisa  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa jumlah keluaran yang terbaik dengan angka 1000  adalah  pada  tingkat  terkecil  terdapat pada SMK sebesar 956 untuk SLTP+MTS sebesar  996,  sedangkan  untuk  SD+MI sebesar  986.  Jumlah  tahun-siswa  yang seharusnya  6000  telah  memenuhi  standar yang  ditetapkan  yaitu  sebesar  6.215  untuk tingkat  SD  dan  3000  untuk  tingkat  SLTP dan  SM,  dan  yang  memiliki  nilai  terbesar adalah  pada  tingkat  SLTP+MTs  sebesar 2.999, SMA+MA sebesar 3.001 dan untuk SMK sebesar 2.951. Jumlah putus sekolah yang terbaik  yaitu mendekati 0%, terdapat pada SMA+MA yaitu sebesar 3, sedangkan terbesar  terdapat  pada  SMK  sebesar  44. sedangkan untuk jumlah mengulang terkecil terdapat pada SLTP, yaitu sebesar 4 sedangkan  terbesar  terdapat  pada  jenjang SD+MI sebesar 260.
Untuk  melihat  efisiennya  suatu sekolah  dapat  dilihat  dari  rata-rata  lama belajar  siswa.  Untuk  tingkat  SD/MI seharusnya  lama  belajar  sampai  lulus  atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 6  tahun  dan  tingkat  SLTP  dan  SM+SMK seharusnya  3  tahun,  sehingga  tidak  ada siswa yang mengulang atau putus sekolah. Rata-rata  lama  belajar  lulusan  ini  yang paling  penting  untuk  menentukan  efisien tidaknya  suatu  sekolah.  Berdasarkan  rata- rata  lama  belajar  lulusan  antara  SD,  SMP dan SM hampir kondisinya baik, yakni rata- rata 6 untuk SD dan rata-rata 3 untuk SLTP dan  SLTA  Bila  dilihat  putus  sekolah, ternyata  kondisi  putus  sekolah  yang terburuk  adalah  pada  tingkat  SMK  yaitu sebesar  75  yang  berhenti  hanya  beberapa tahun  sekolah  telah  mengalami  putus sekolah.
Sedangkan untuk
angka mengulang  terbesar  terdapat  pada  SD+MI sebesar  675  dan  terkecil  terdapat  pada tingkat  SLTP+MTS  yaitu  7  siswa.  Efisien atau  tidaknya  suatu  sekolah  juga  dapat dilihat  dari  tahun  siswa  terbuang.  Untuk jumlah  tahun  siswa  terbuang  terbaik terdapat  SMP+MTs  sebesar  40,  untuk tingkat  SD+MI  sebesar  704  dan  66  untuk SMA+MA,  sedangkan  SM+SMK  sebesar 63.  Dengan  mendasarkan  pada  indikator tersebut  diatas  untuk  efisiensi  internal sekolah,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa tingkat  SD/MI  memiliki  kinerja  yang terbaik  dilihat  dari  sisi  efisiensi  internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya  nilai  yang  positif  dari  setiap indikator  efisiensi.  Pemborosan  biaya dihasilkan  dari  tidak  efisiennya  sistem pendidikan  yang  ada.  Seperti  yang  telah diuraikan  sebelumnya,  karena  adanya tahun-siswa  terbuang  yang  makin  besar menyebabkan  terjadi  pemborosan  biaya yang  besar  juga.  Pada  Tabel  3.13 dicantumkan  pemborosan  biaya  menurut jenis  sekolah.  Berdasarkan  tabel  tersebut dapat  dilihat  bahwa  pemborosan  yang paling  besar  terjadi  pada  jenis  sekolah
SD+MI  sebesar  Rp  143.695.651.038.259, sedangkan  pemborosan  yang  terkecil terdapat pada jenis sekolah SM+SMK yaitu sebesar Rp 9.440.417.599,-.

## REKOMENDASI
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, maka beberapa rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai berikut: 1.  Adanya pendataan khusus yang menjelaskan  antara  pendataan  siswa yang berasal dari Kota dan yang berasal dari  luar  kota  agar  diketahui  tingkat
APK Kota/Kabupaten dan APK gabungan  antara  Kota  dan  Luar  Kota, sehingga mudah dalam merencanaakan pendidikan terutama terkait dengan segi pemerataan pendidikan.
2.  Perlu  didirikan  Taman  Kanak-kanak yang  lebih  banyak  sehingga  akan meningkatkan mutu pendidikan tingkat SD.
3.  Angka mengulang dan putus sekolah di tingkat  SD  perlu  diturunkan  yaitu dengan  cara  kebijakan  pemerintah dengan  memberikan  beasiswa.  atau bimbingan  dan  penyuluhan  kepada setiap siswa dan orang tua oleh sekolah yang  bersangkutan,  hal  ini  juga dipengaruhi  jumlah  siswa  di  SD  lebih besar daripada jenjang lainnya
4.  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) APBD  II  yang  selama  ini  telah diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah hendaknya  tetap  dipertahankan  dan kalau  dimungkinkan  untuk  ditambah nominalnya  untuk  mencapai  program pemerintah dalam menciptakan sekolah gratis dan bermutu.
5.  Perlu  ditingkatkan  kemampuan  guru dalam  mengajar  sehingga  diharapkan setiap tingkat memiliki guru yang layak mengajar,  untuk  itu  perlu  dipikirkan peningkatan  pendidikan  guru  yang dapat  meningkatkan  mutu  guru  tetapi tidak perlu mengganggu jadwal mengajarnya, dengan pemberian
beasiswa  untuk  melanjutkan  sekolah atau program penyesuaian.
6.  Perlu  dilakukan  rehabilitasi  bagi  ruang kelas  yang  rusak  berat  terutama  pada tingkat SD/MI s.d. SM.
7.  Oleh  karena  perpustakaan  merupakan suatu  keharusan  yang  dimiliki  oleh sekolah, maka perlu dibangun perpustakaan tingkat SD, tingkat SLTP, dan tingkat SM.
8.  Perlu dikembangkan laboratorium untuk  setiap  sekolah  dalam  rangka peningkatan mutu.
9.  Kurikulum  muatan  lokal  hendaknya disesuaikan  dengan  kondisi  daerah sehingga  apa  yang  diajarkan  dalam mata  pelajaran  muatan  lokal  dapat diaplikasikan di daerah masing-masing.
10. Perlu  dilakukan  penjurusan  di  SMA menggunakan prosedur gabungan
antara  prestasi  dengan  minat  sehingga akan dihasilkan lulusan yang bermutu.
11. Perlu  dikaji  ulang  kelompok  SMK  di daerah  sehingga  lulusannya  dapat tertampung di daerah yang bersangkutan dengan mengurangi migrasi.
12. Agar  tidak  terjadi  pemborosan  biaya yang  sangat  besar,  maka  pada  setiap jenis  sekolah  agar  diupayakan  untuk mengurangi  siswa  yang  putus  sekolah dan  mengulang  untuk  semua  jenis sekolah.
13. Berkaitan  dengan  perkembangan  IT disetiap jenjang/sekolah perlu diadakan pelatihan  khusus  berkaitan  dengan perkembangan tehnologi.
14. Peningkatan  kualitas  tenaga  pendidik yang berbasis IT.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  2002.  Prosedur
Penelitian, Rienika Cipta, Jakarta. Conyes. 1994. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Berbagai Program Pembangunan," Jurnal Pembangunan  Wilayah  dan  Kota,
yol. 2, April, hal. 57.
Daniel,  Moehar.  2002.  Metode  Penelitian Sosial Ekonomi, Bumi Aksara.
Djojodipuro,  Marsudi.  1992.  TeoriLokasi. Jakarta:  Penerbit LPFE-UI. Glasson, John. 1990. Pengantar Perencanaan  Regional.  Terjemahan Paul  Sitohang.  Jakarta:  Penerbit: LPFE-UI. Handoko, Hani. 1991. Manajemen, Yogyakarta. Indra, Fahrudi. 1989. Administrasi
Pendidihan. Penerbit IKIP Malang. Irawan,  Prasetya.  2000.  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia,  Jakarta :STIALAN PRESS. Mikkelsen. 2003. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Berbagai Program  Pembangunan,"  Jurnal Pembangunan  Wilayah  dan  Kota, vol. 2, April, hal. 56-57. Mintorogo.  1997.  Kepemimpinan  Dalam
Organisasi. Jakarta: STIALAN
PRESS.
Mustopadidjadja.  2002.  Pemberdayaan Wilayah  Melalui  Otoda  Dalam Menyongsong  Era  Perdagangan Bebas. Jakarta.
Mussadun.  2000.  Peran  Serta  Masyarakat dalam  Penataan  Ruang  di  Tinjau dari  Undang-Undang  Nomor  24
Tahun 1992. "Tata Loka Vol. 5."
Moleong, Lexy J. 1999. Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan ke Sepuluh.Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nazir, Mohammad. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Rukmana,  Nana.  2007.  Meraih  Sukses  & Kebahagiaan  Hidup.  Penerbit  Alfa Beta Bandung. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten (2010).  Profil  Pendidikan  Tahun 2010. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Dinas Pendidikan kabupaten Klaten, Laporan  Individu  (LI)  TK-SM Tahun Pelajaran 2011/2012. Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Klaten, Statistik data Sekolah Tahun Pelajaran 2011/2012. Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Klaten, Rangkuman Data Sekolah Menengah Pe Kecamatan (Buku 2) Tahun  Pelajaran  2011/2012  Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten (2011/2012). Pemerintah  Kabupaten  Klaten  (2009). Klaten Dalam Angka 2008., Bappeda  dan  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Klaten tahun 2009. Rangkuman  Kabupaten  Klaten  Sekolah Menengah (RK-SM) Tahun 2011/2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten (2010/2011). Rangkuman  Pendidikan  Luar  Sekolah Tahun 2010/2011. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.