## ANDRAGOGI 4 (3), 2022, 613-625.
Article Type :  Research Article Date Received :  10.10.2022 Date Accepted :  01.11.2022 Date Published :  29.12.2022 DOI :  doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66

## LATAR BELAKANG DAN VISI OTONOMI PENDIDIKAN DI INDONESIA
Abdul Rosyid 1 , Nur Ali 2 1 STAI Binamadani Tangerang, Indonesia (abdulrosyid@stai-binamadani.ac.id)
2 STAI ALHIKMAH Jakarta, Indonesia (agstranty@gmail.com)
Kata Kunci : Abstrak Visi, Otonomi, Pendidikan Pemberian  wewenang otonomi ini dimaksudkan  untuk lebih memandirikan  daerah  dan  memberdayakan  potensi  daerah  masing- masing,  serta  masyarakat,  sehingga  lebih  leluasa  mengatur  dan melaksanakan pembangunan atas prakarsa sendiri. Otonomi pada tingkat wilayah  yang  paling  dekat  dengan  rakyat,  yaitu  kabupaten  dan  kota. Desentralisasi  pendidikan  yang  efektif  tidak  hanya  melibatkan  proses pemberian kewenangan dan pendanaan yang lebih besar dari pemerintah pusat  ke  pemerintah  daerah,  tetapi  desentralisasi  juga  harus  menyentuh pemberian  kewenangan  yang  lebih  besar  ke  sekolah-sekolah  dalam menentukan kebijakan-kebijakan: organisasi dan proses belajar mengajar, manajemen  guru,  struktur  dan  perencanaan  di  tingkat  sekolah,  dan sumber-sumber pendanaan sekolah. Key Words : Abstracts Vision, Autonomy, Education The  granting  of  autonomy  is  intended  to  further  bathe  the  regions  and empower the potential of their respective regions, as well as the community, so that they are more free to regulate and carry out development on their own initiative. Autonomy at the level of the regions closest to the people, namely counties and cities. Effective decentralization of education not only involves the  process  of  granting  greater  authority  and  funding  from  the  central government to local governments, but decentralization must also touch on giving greater authority to schools in determining policies: the organization and  process  of  teaching  and  learning,  teacher  management,  structure  and planning at the school level, and sources of school funding.

## A. PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan faktor penting bagi umat manusia,  karena pendidikan selalu menjadi tumpuan dan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat. Pendidikan  merupakan  alat  untuk  memajukan  peradaban,  mengembangkan masyarakat dan menyiapkan generasi yang mampu berbuat banyak bagi kepentingan umat manusia di muka bumi ini. Pendidikan juga merupakan barometer sebuah negara. Manakala  suatu  bangsa  rusak  moralnya,  tergoncang  kredibilitasnya  serta  kemajuan teknologinya terhambat, maka yang pertama ditinjau ulang adalah sistem pendidikan yang  digunakan.  Pendidikan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  tahun  2003 Bab I pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki
kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 1 Pengalaman pembangunan di negara-negara maju, khususnya negara- negara di dunia barat, membuktikan berapa besar peran pendidikan dalam proses pembangunan. Secara  umum  telah  diakui  bahwa  pendidikan  merupakan  penggerak  utama  (prima mover)  bagi  pembangunan. 2 Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  suatu  bangsa  ingin menjadi  bangsa  yang  maju  dan  memiliki  peradaban  yang  tinggi  hendaklah mengedepankan  pendidikan,  karena  melalui  pendidikan  suatu  negara  akan  bergerak maju  lebih  cepat.  Tantangan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  dalam  menjalankan misinya  terlebih  di  era  otonomi  daerah  adalah  tidaklah  kecil.  Pertama,  perubahan orientasi  masyarakat  suatu  daerah.  Persiapan  menuju  industrialisasi  telah menyebabkan  orientasi  pendidikan  masyarakat  berubah  dari  belajar  mencari  ilmu menjadi  bersifat  materialistik.  Kedua,  perubahan  orientasi  pendidikan  umum  lebih diutamakan  daripada  pendidikan  keagamaan.  Ketiga,  kenyataan  bahwa  kualitas layanan  pendidikan  Islam  terkesan  lebih  rendah  daripada  layanan  pendidikan  yang diberikan  oleh  sebagian  sekolah  umum.  Untuk  menghadapi  perubahan  orientasi pendidikan masyarakat tidak ada jalan lain bagi pendidikan Islam kecuali memberikan sesuatu  yang  diinginkan  masyarakat,  oleh  karena  itu  kurikulum  pendidikan  Islam diharapkan agar mampu mentransformasikan potensi daerah, sehingga perlu adanya desentralisasi kurikulum di daerah. 3
Pemberlakuan undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Otonomi Daerah  dan  disempurnakan  dengan  UU  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah  mengisyaratkan  mengenai  kemungkinan-kemungkinan  pengembangan  suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis. Termasuk  pula  didalamnya,  berbagai  kemungkinan  pengelolaan  dan  pengembangan bidang  pendidikan.  Pemberlakuan  undang-undang  tersebut  menuntut  adanya perubahan  pengelolaan  pendidikan  dari  yang  bersifat  sentralistik  kepada  yang  lebih bersifat  desentralistik. 4 Dengan  demikian  lahirnya  undang-undang  otonomi  daerah memberikan kontribusi besar terhadap perubahan positif dalam dunia pendidikan. Di dalam  Undangundang  No.  22  tahun  1999  mengatur  tentang  pemberian  kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam wujud otonomi daerah. Pada pasal 11  UU  no.  22  tahun  1999  mencakup  kewenangan  semua  bidang  pemerintahan  yaitu pekerjaan  umum,  kesehatan,  perhubungan,  industri  dan  perdagangan,  penanaman modal, lingkungan hidup, pertambangan, koperasi, tenaga kerja serta pendidikan dan kebudayaan. 5
Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk setiap pribadi pada manusia agar dapat mengembangkan ilmunya seuai  dengan  perkembangan  zaman  pada  saat  skarang  ini.  Untuk  itu  kita  perlu
1 Hartono Hartono, “Otonomi Pendidikan,” Potensia: Jurnal Kependidikan Islam 1, no. 1 (2015): 51 – 66; Saihu Saihu, “Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia,” Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam 1, no. 1 (2018): 1 – 33.
2 Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan (Yogyakarta: Bigraff Publishing, 2000), 94.
3 Mahfud  Djunaedi, Rekonstruksi  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2006), 142.
4 Sam M. Chan and Tuti T. Sam, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah , Cet. 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 1 – 2.
5 Sri  Diana  Putri  and  Hade  Afriansyah,  “Peni ngkatan  Mutu  Pendidikan  Di  Era  Otonomi Pendidikan,” 2019.
penddikan  yang  bermutu  dalam  menunjang  pendidikan  dalam  era  yang  lebih berkembang  dan  juga  diharapkan  agar  pendidikan  yang  bermutu  ini  juga  bisa  di nikmati  oleh  seluruh  khalayak  ramai  bukan  hanya  golongan  tertentu  saja  tapi semuanya.  Kebijaka  pendidikan  di  indonesia  seharusnya  mendukung  terlaksananya hak-  hak  manusia  terutama  sekali  hak  dalam  memperoleh  pendidikan  dan  dalam mmperoleh  pendidikan  yang  bermutu  harus  disesuiakan  dengan  konteks  daerah Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi. 6

## B. METODE
Pada  Penelitian  ini  digunakan  metode  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  Studi kepustakaan.  Studi  Kepustakaan  yaitu  suatu  penelitian  dengan  teknik  pengumpulan datanya  menggunakan  cara  dipelajarinya  bahan  bacaan  seperti  buku,  catatan perkuliahan, literatur setara peraturan yang memiliki kaitan terhadap tema yang sedang dikaji. 7 Kemudian demi mendapatkan keakuratan data dan pengolahanya maka analisis data  yang  dipakai  yaitu  konten  analisis.  Krippendorff  menjelaskan  analisis  konten dengan suatu penelitian yang fokus pengkajiannya pada dokumen, teks ataupun buku dan  kemudian  diambil  kesimpulan  dengan  dasar  konteks  penggunaannya. 8 Tujuan penelitian ini yaitu untuk medeskripsikan latar belakang dan visi otonomi pendidikan di Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan Pendidikan
Allah SWT berfirman dalam al- Qur’an, yang berbunyi:
ٗ هَل ٗ ٗ ت ٰبِّ قَعُم ٗ ٗ  ن ِّ م ٗ ِّٗن يَب ٗ ِّٗه يَدَي ٗ ٗ ن ِّم َو ٗ ٗ هِّف لَخ ٗ ٗ هَن  وُظَف حَي ٗ ٗ ن ِّم ٗ ِّٗر مَا ٗ ِّٰٗاللّ ۗٗ ٗ نِّا ٗ َٰٗاللّ ٗ َٗل ٗ ُٗرِّ يَغُي ٗ اَم ٗ ٗ م  وَقِّب ٗ ىٰتَح ٗ ا  و ُرِّ يَغُي ٗ اَم ٗ ٗۗ مِّهِّسُف نَاِّب ٗ ٗ اَذِّا َو ٗ َٗدا َرَا ٗ ُٰٗاللّ ٗ ٗ م  وَقِّب ٗ اًء ْۤ وُس ٗ َٗلَف ٗ ٗ د َرَم ٗ ٗ هَل ۚٗ اَم َو ٗ ٗ مُهَل ٗ ٗ ن ِّ م ٗ ٗ هِّن  وُد ٗ ٗ ن ِّم ٗ ٗ لا  و
“Baginya  (manusia)  ada  mala ikat-malaikat  yang  selalu  menjaganya  bergiliran, dari  depan  dan  belakangnya.  Mereka  menjaganya  atas  perintah  Allah.  Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia ” (QS. Al- Ra’d: 11).
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 9 Sejak zaman penjajahan, bangsa Indonesia  telah  memiliki  kepedulian  terhadap  pendidikan.  Namun  pelaksanaannya masih diwarnai oleh kepentingan politik kaum penjajah, sehingga tujuan pendidikan
6 Putri and Afriansyah.
7 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2018), 34.
8 Atikah  Mumpuni, Integrasi  Nilai  Karakter  Dalam  Buku  Pelajaran:  Analisis  Konten  Buku  Teks Kurikulum 2013 (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
9 M.Nur Kholis Setiawan, “Paradigma Pendidikan Islam Dalam Undang - Undang Sisdiknas 2003,” Jurnal Kependidikan 2, no. 1 (2014): 73.
yang hendak dicapai pun disesuaikan dengan kepentingan mereka. 10 Di sisi lain dunia pendidikan  kita  sedang  menghadapi  berbagai  masalah  dan  tantangan  secara  ringkas masalah  dan  tantangan  itu  meliputi:  1)  tingkat  pendidikan  masyarakat  yang  relatif masih  rendah,  2)  dinamika  peradaban,  struktur  penduduk  belum  sepenuhnya terakomodasi dalam pembangunan pendidikan, masih banyak saudara kita yang belum tertampung di sekolah, 3) kesenjangan tingkat pendidikan, 4) masih rendahnya kualitas dan  akuntabilitas  pemerintahan  khususnya  yang  bertanggung  jawab  pada  masalah pendidikan, kelima, fasilitas pelayanan pendidikan yang belum memadai dan merata: keenam,  kualitas  pendidikan  relatif  masih  rendah  dan  belum  mampu  mememnuhi kompetensi: ketujuh, manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien: kedelapan, anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai. 11
Menguatkan  aspirasi  bagi  otonomisasi  dan  desentralisasi  otonomi  pendidikan tidak  terlepas  dari  kenyataan  adanya  kelemahan  konseptual  dan  penyelenggaraan pendidikan  nasional  yaitu  [1]  kebijakan  pendidikan  nasional  sangat  sentralistik  dan serba  seragam  yang  pada  gilirannya  mengabaikan  keragaman  sesuai  dengan  realitas sesuai dengan ekonomi, budaya masyarakat Indonesia di berbagi daerah [2] kebijakan dan  penyelenggara  pendidikan  nasional  lebih  berorientasi  pada  pencapaian  target- target  tertentu,  seperti  target  kurikulum  yang  pada  gilirannya  mengabaikan  proses pembelajaran  yang  efektf  dan  mampu  menjangkau  seluruh  rona  dan  potensi  anak didik. 12

## Otonomi Daerah
Pemberlakuan  Undang-undang  No.  22  tahun  1999  tentang  Otonomi  Daerah, lebih popular  kemudian disebut UU Otonomi Daerah (OTDA) pada tahun  2001, lalu diperbaharui  dengan  UU  No.  32  tahun  2004,  merupakan  tonggak  baru  dalam  sistem pemerintahan Indonesia. Mengisyaratkan kepada kita semua mengenai kemungkinankemungkinan  pengembangan  suatu  wilayah  dalam  suasana  yang  lebih kondusif  dan  dalam  wawasan  yang  lebih  demokratis.  Termasuk  pula  di  dalamnya, berbagai  kemungkinan  pengelolaan  dan  pengembangan  bidang  pendidikan. Pemberlakuan  undang-undang  tersebut  menuntut  adanya  perubahan  pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik. 13 Otonomi  daerah  merupakan  hak  wewenang  dan  kewajiban  daerah  untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku. 14 Ketentuan  mengenai  pelaksanaan  otonomi  daerah  di Indonesia  tercantum  dalam  pasal  18  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang menyebutkan  bahwa  “Pemerintah  daerah  propinsi,  daerah  kebupaten,  dan  kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”
10 Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2007), 205.
11 Dodi Nandika, Pendidikan Ditengah Gelombang Perubahan (Jakarta: LP3ES, 2007), 16; Akhmad Saihu, “MANAJEMEN SUPERVISI AKADEMIK GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH,” An-Nahdhah 12, no. 1 (2019): 83 – 112.
12 Hasbullah, Otonomi  Pendidikan,  Kebijakan  Otonomi  Daerah  Dan  Implikasinya  Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan (jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), 1 – 2.
13 Chan  and  Sam, Kebijakan  Pendidikan  Era  Otonomi  Daerah ;  Made  Saihu,  “PEDIDIKAN MODERASI  BERAGAMA:  KAJIAN  ISLAM  WASATHIYAH  MEN URUT  NURCHOLISH  MADJID,” Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam 3, no. 01 (2021): 16 – 34.
14 Abu Daud Busroh, Kapita Selekta Hukum Tata Negara (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 271.
Otonomi  dalam  makna  sempit  dapat  diartikan  “mandiri”,  sedangkan  dalam makna yang lebih luas diartikan “berdaya”. Dengan demikian otonomi daerah berarti kemandirian  suatu  daerah  dalam  kaitan  pembuatan  dan  pengambilan  keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri. 15 Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu  dasawarsa.  Otonomi  daerah  untuk  pertama  kalinya  mulai  diberlakukan  di Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan.
Melihat  makna  dari  otonomi  daerah  yaitu  daerah  diberi  wewenang  untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun masih ada beberapa hal yang penetapannya masih  di  bawah  kewenangan  pusat,  diantaranya  berhubungan  dengan  standar kompetensi siswa serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian secara nasional, standar  materi  pelajaran  pokok,  gelar  akademik,  biaya  penyelenggaraan  pendidikan, sertifikasi  siswa/mahasiswa,  benda  cagar  budaya  dan  kalender  akademik. 16 Otonomi dapat  disebut  juga  dengan  Desentralisasi,  yang  dalam  pendidikan  populer  disebut dengan istilah “desentralisasi pendidikan”. Adapun arti dari desentralisasi pendidikan itu  sendiri  adalah  penyerahan  urusan  pemerintahan  dari  pemerintah  atau  daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri. 17
Dengan demikian pelaksanaan desentralisasi dan Otonom daerah menggambarkan hal-hal sebagai berikut: 18
1. Keputusan politik ditentukan oleh rakyat melalui DPRD.
2. Kekuasaan di tangan Kepala Daerah Tingkat II.
3. Daerah tingkat II diberi wewenang untuk mengurus kepeningan Masyarakat.
4. Mengatur kebijakan wilayah bersama DPR tingkat II.
5. Meliputi aspek ekonomi, politik dan sosial budaya serta semua sector pembangunan.
6. Kewewenangan sumber daya ditentukan oleh daerah berimbang.
7. Otonomi daerah dalam rangka ikatan NKRI.
8. Ketergantungan Pusat dan Daerah secara politis semakin kecil.
9. SD/MI-SLTP/MTS-SMU/MA pengelolaannya dilakukan dalam satu atap, mengikuti madrasah  adalah  pendidikan  umum,  sedangkan  pendidikan  keagamaan  seperi Pesantren, Diniyah, dan Majelis Ta’lim tetap menjadi kew ewenangan pusat. Visi dan misi keagamaan harus tetap member nuansa dalam pembinaan yang dilakukan.
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  dilaksanakan  dengan  memberi  kewenangan yang  luas,  nyata,  dan  bertanggung  jawab  kepada  daerah  secara  proporsional  yang diwujudkan dalam peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan  serta  perimbangan  antara  keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.
15 A. Ubaedillah, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), 170.
16 E Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 194 – 200; Fatkhul Mubin  and  Abd  Aziz,  “POLITIK  PENDIDIKAN  ISLAM  INDONESIA:  PE RLAWANAN  PESANTREN TERHADAP  HEGEMONI  PENDIDIKAN  BARAT  ERA  KOLONIALISME  BELANDA,” Al  Amin:  Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam 3, no. 1 (2020): 123 – 36.
17 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 13.
18 Abdul  Rachman  Shaleh, Madrasah  Dan  Pendidikan  Anak  Bangsa:  Visi,  Misi  Dan  Aksi ,  Cet.  2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 131 – 34.

## Latar Belakang dan Visi Otonomi Pendidikan di Indonesia
Pembangunan  nasional  kita  sejak  Orde  Baru  ditandai  oleh  suatu  pelaksanaan pembangunan  yang  sentralistik.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  dari  bentuk pemerintahan sebagai Negara Kesatuan bukan negara Federasi. Lebih-lebih pada tahap permulaan  pembangunan  nasional,  kita  menghadapi  berbagai  gejala  setabilitas nasional. Dengan alasan kita tidak bisa membangun apabila kita dilanda oleh berbagai kerusuhan dan ketidakstabilan. Dengan alasan tersebut, maka kita harus mewujudkan suatu  keseimbangan  antara  perencanaan  dari  atas  dan  partisipasi  masyarakat  dari bawah, yang semua ini bergantung pada tingkat pendidikan rakyat kita. Tentunya hal ini  menuntu  apa  yang  disebut  desentralisasi  pembangunan  nasional  yang  sejalan dengan terwujudnya otonomi daerah.
Sehubungan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan UU no. 22 tahun 1999 tentang  pemerintah  daerah,  sebagai  pengganti  UU  No.  5  tahun  1974  tentang pokokpokok  pemerintahan  daerah,  Jo  UU  No.  5  tahun  1979  tentang  pemerintahan desa. 19 Karena kedua undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip- prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti. Untuk melengkapi UU No. 22 tahun 1999 pemerintah juga mengeluarkan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang  disusul  dengan  PP  No.  25  tahun  2000  tentang  kewenangan  pemerintah  dan kewenangan  propinsi  sebagai  daerah  otonom.  Penerapan  UU  No.  22  tahun  1999 tersebut secara drastis telah merubah konsep penyelenggaraan negara dari sentralistik ke  desentralistik.  Dengan  UU  No.  22  tahun  1999  ini,  pemerintah  daerah  memiliki kewenangan  yang  sangat  besar  dalam  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri, sebagai termaktub dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 22 tahun 1999 yang menyatakan: “Kewenangan  daerah  mencakup  kewenangan  dalam  seluruh  bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenagan bidang lain.” 20 Pasal 7 UU No. 22 tahun 1999 diatas  menunjukkan  telah  terjadi  perubahan  yang  sangat  besar  dalam  sistem  politik Indonesia, kecuali kelima bidang yang secara jelas di sebutkan.
Seluruh  bidang  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  menjadi  bidang  garapan pemerintah daerah tingkat I dan II, pasal 7 tersebut mengisyaratkan bahwa pengelolaan semua  bidang  pendidikan  baik  pendidikan  umum  maupun  Islam  yang  termasuk  di dalamnya madrasah akan menjadi garapan dan wewenang daerah kabupaten atau kota. Sesuai  dengan  pasal  7  UU  No.  22  tahun  1999,  bahwa  daerah  mempunyai  wewenang dalam semua bidang pemerintahan yang ada  pada daerahnya kecuali ke lima bidang yang  telah  jelas  di  maksud,  pengelolaannya  diserahkan  pada  pemerintah  daerah, termasuk di dalamnya pendidikan. Hal ini berarti bahwa daerah mempunyai wewenang yang penuh didalam pendidikan yang ada di daerahnya baik pendidikan umum maupun Islam, yang ramburambu pengelolaannya telah dijabarkan dalam PP No. 25 tahun 2000, yang  tertuang  dalam  pasal  2  ayat  11  tentang  wewenang  pemerintah  dalam  bidang pendidikan  dan  kebudayaan  pasal  3  ayat  10  tentang  wewenang  pemerintah  propinsi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. 21
Sufyarna  mengartikan  desentralisasi  pendidikan  sebagai  sistem  manajemen untuk  mewajibkan  pembangunan  pendidikan  yang  menekankan  pada  kebhinekaan.
19 Setiawan, “Paradigma Pendidikan Islam Dalam Undang - Undang Sisdiknas 2003.”
20 Setiawan.
21 Sri Marmoah, Administrasi Dan Supervisi Pendidikan Teori Dan Praktek (Deepublish, 2016).
Pernyataan di atas berarti otonomi pendidikan lebih memperhatikan keberadaan anak didik yang tinggal dan hidup di tengah-tengah keragamaan karakter, etnis, budaya dan agama. Oleh karena itu otonomi pendidikan hendaknya melibatkan semua unsur yang ada di daerah dalam rangka memajukan pendidikan dalam upaya mencerdaskan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM). 22
Menurut  Satjipto,  makna  sebenarnya  dari  otonomi  pendidikan  adalah mengembalikan tanggung jawab pendidikan kepada stakeholder, yaitu masyarakat itu sendiri.  Dalam  otonomi  pendidikan,  masyarakat  secara  langsung  bertanggung  jawab atas keberadaan dan proses pendidikan yang dimiliki. 23 Sedangkan otonomi pendidikan menurut  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  No  20  Tahun  2003  adalah terungkap  pada  Bab  Hak  dan  Kewajiban  Warga  Negara,  Orang  tua,  Masyarakat  dan Pemerintah.  Pada  bagian  ketiga  Hak  dan  Kewajiban  Masyarakat  Pasal  8  disebutkan bahwa  “Masyarakat  berhak  berperan  serta  dalam  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan,  dan  evaluasi  program  pendidikan;  Pasal  9  “Masyarakat  berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 11 ayat (2), “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima bela  tahun.”  Khusus  ketentuan  bagi  perguruan  tinggi,  pasal  24  ayat  (2),  “Perguruan Tinggi  memiliki  otonomi  untuk  mengelola  sendiri  lembaganya  sebagai  pusat penyelenggaraan  pendidikan  tinggi,  penelitian  ilmiah  dan  pengabdian  kepada masyarakat. 24
Kebijakan pemerintah tentang desentralisasi (otonomi) sudah barang tentu akan berimplikasi  terhadap  kebijakan  daerah.  Dalam  perumusan  kebijakan  daerah  tidak hanya melibatkan tokoh-tokoh kunci saja, akan tetapi melibatkan semua unsur, seperti pejabat struktural dan non-struktural, resmi dan tidak resmi, langsung maupun tidak langsung  mempunyai  andil  terhadap  kebijakan  tersebut.  Implikasi  yang  muncul  dari kebijakan  pemerintah  tersebut  juga  akan  melibatkan  banyak  faktor.  Tim  Teknis Bappenas  yang  bekerja  sama  dengan  Bank  Dunia  mengemukakan  bahwa  konsep desentralisasi dan implikasinya sebagai berikut:
1. Implikasi administrasi, yakni pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk  ikut  melaksanakan  kegiatan  pembangunan  sesuai  dengan  potensi  dan kebutuhan setempat.
2. Impilkasi  kelembagaan,  yakni  kebutuhan  anak  untuk  meningkatkan  kapasitas perencaan dan pelaksanaan unit-unit kerja daerah.
3. Implikasi  19  Satjipto  Raharjo,  Penegakan  2010  15  keuangan,  yakni  kebutuhan  dana yang  lebih  besar  bagi  daerah  untuk  dapat  melaksanakan  fungsinya  di  bidang pembangunan.
4. Implikasi  pendekatan  perencanaan  pendidikan,  yakni  kebutuhan  untuk memperkenalkan model pendekatan kewilayahan yang bermula dari bawah, dengan melibatkan peran serta masyarakat semaksimal mungkin. 25
Sejarah perjalanan pendidikan nasional yang panjang mencapai suatu masa yang demokratis – kalau  tidak  dapat  disebut  liberal – ketika  pada  saat  ini  otonomisasi
22 Sufyarna M., Kapita Selekta Manajemen Pendidikan (Bandung: CV. Alfabeta, 2004), 18.
23 Saptjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarna: Kompas, 2010).
24 Setiawan, “Paradigma Pendidikan Islam Dalam Undang - Undang Sisdiknas 2003.”
25 M., Kapita Selekta Manajemen Pendidikan , 81 – 82.
pendidikan  melalui  berbagai  instrumen  kebijakan,  mulai  dari  UU  No.  20  tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  “privatisasi”  perguruan  tinggi  negeri  – dengan status baru yaitu Badan Hukum Milik Negara (BHMN) – melalui PP No. 25 tahun 2000, sampai UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah yang  mengatur  konsep,  sistem  dan  pola  pendidikan,  pembiayaan  pendidikan,  juga kewenangan di sektor pendidikan yang digariskan bagi pusat maupun daerah. Dalam konteks  ini  pula,  pendidikan  berusaha  dikembalikan  untuk  melahirkan  insan-insan akademis  dan  intelektual  yang  diharapkan  dapat  membangun  bangsa  secara demokratis.  Untuk  itu,  pemberian  otonomi  pendidikan  harus  diartikan  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Pemberian  otonomi  pendidikan  akan  memberi pengaruh negatif maupun positif dalam proses sistem perencanaan, pengelolaan dan pengawasan  pendidikan,  seperti  yang  dialami  negara  lain  yang  telah  berpengalaman melaksanakan  desentralisasi  pendidikan.  Pelaksanaan  desentralisasi  pendidikan  atau disebut  Otonomi  Pendidikan  masih  belum  sepenuhnya  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan, disebabkan karena kekurangsiapan pranata sosial, politik dan ekonomi.

## Visi dan Konsep Dasar Otonomi Daerah
Sebagai  sebuah  sistem  kebijakan,  otonomi  daerah  tentu  memiliki  visi  dan bentuk.  Visi  menggambarkan  wawasan  atau  cara  pandang  ke  depan.  Maksudnya  visi tersebut menggambarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan otonomi daerah itu. Sebaliknya, bentuk otonomi daerah menggambarkan bagaimana proses pembagian dan pelimpahan (wewenang) dalam pengelolaan sistem pemerintah itu dilaksanakan. 26 Sebagaimana tujuan utama di bentuknya kebijakan desentralisasi pada tahun 1999 itu adalah,  di  satu  pihak,  membebaskan  pemerintah  pusat  dari  beban-beban  yang  tidak perlu  dalam  menangani  urusan  domestik,  sehingga  ia  berkesempatan  mempelajari, memahami,  merespon  berbagai  kecendrungan  global  dan  mengambil  manfaat daripadanya.  Pada  saat  yang  sama,  pemerintah  pusat  di  harapkan  lebih  mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat stategis. Di lain pihak,  dengan  desentralisasi  kewenangan  pemerintah  ke  daerah,  maka  daerah  akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreatifitas mereka  akan  terpacu,  sehingga  kapabilitasnya  dalam  mengatasi  berbagai  masalah domestik  akan  semakin  kuat.  Disentralisasi  merupakan  simbol  adanya  trust (kepercayaan  dari  pemerintah  pusat  kepada  daerah.  Ini  akan  sendirinya mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah.
Di masa lalu, banyak masalah yang terjadi di daerah yang tidak tertangani secara baik karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah di bidang itu. Permasalahan itu  antara  lain  konflik  pertanahan,  kebakaran  hutan,  pengelolaan  pertambangan, perizinan  investasi,  kerusakan  lingkungan,  alokasi  anggaran  dari  dana  subsidi pemerintah  pusat,  penetapan  prioritas  pembangunan,  penyusunan  organisasi pemerintahan  yang  sesuai  kebutuhan  daerah,  pengangkatan  jabatan  dalam  strutural, perubahan batas wilayah administrasi, pembentukan kecamatan, kelurahan dan desa, serta pemilihan kepala daerah. Sekarang dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU  No.  25  Tahun  1999,  kewenangan  itu  di  desentralisasikan  ke  daerah.  Artinya
26 Moh.  Rofii  Adji  Sayketi, Peran  Masyarakat  Dalam  Otonomi  Daerah (Klaten:  Cempaka  Putih, 2008), 645.
pemerintah  dan  masyarakat  di  daerah  dipersilahkan  mengurus  rumah  tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Peran ini tidak ringan tetapi juga tidak membebani daerah secara berlebihan. 27 Visi  pemberian  otonomi  dalam  bidang  pendidikan  di  Indonesia  adalah  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Otonomi  dalam  pendidikan  memberikan  suatu manfaat yang berupa suatu peluang bagi peningkatan mutu kegiatan belajar di sekolah. Dengan kata lain, ia merupakan peluang bagi peningkatan mutu pendidikan di setiap daerah. Hal ini karena perhatian terhadap peningkatan mutu guru, peningkatan mutu manajemen  kepala  sekolah,  peningkatan  sarana  prasarana  pendidikan,  pembiayaan pendidikan menjadi lebih baik jika dikelola oleh para pejabat pendidikan yang ada di daerah.  Pada  akhirnya,  tujuan  otonomi  pendidikan  adalah  pada  pemerataan  mutu pendidikan yang meningkat.
Dengan  semangat  demokratisasi,  desentralisasi  dan  globalisasi,  maka  dalam Undang-Undang Sisdiknas yang disahkan tanggal 11 Juni 2003, terdapat paling kurang sembilan belas pasal yang menggandengkan kata pemerintah dan pemerintah daerah, yang  konotasinya  adalah  berbagai  kebijakan  dalam  pembangunan  pendidikan hendaknya selalu mengawinkan kepentingan nasional dan kepentingan lokal (daerah), sehingga kualitas pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing peserta didik, dilaksanakan secara efisien dan efektif. Mulai dari hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, sampai kepada hak regulasi dalam mengatur sistem pendidikan nasional.
Secara  singkat  dapat  disebutkan,  misalnya  dalam  Undang-Undang  Sisdiknas Pasal  10  disebutkan:  “Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  mengatur  dan  mengawasi penyelenggaraan  pendidikan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.”  Pada  Pasal  34  ayat  (2)  disebutkan:  “Pemerintah  dan  pemerintah  daerah menjamin  terselenggaranya  wajib  belajar  minimal  jenjang  pendidikan  dasar  tanpa memungut  biaya.”  Pada  Pasal  44  ayat  (1)  disebutkan:  “Pemerintah  d an  pemerintah daerah  wajib  membina  dan  mengembangkan  tenaga  kependidikan  pada  satuan pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah.”  Ayat  (3) pasal  tersebut  berbunyi:  “Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib  membantu pembinaan  dan  pengembangan  tenaga  kependidikan  pada  satuan  pendidikan  yang diselenggarkan oleh masyarakat.” Selanjutnya pada Pasal 49 ayat (1) disebutkan: “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada se ktor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD.” Ayat (4)  berbunyi:  “Dana  pendidikan  dari  pemerintah  17  kepada  pemerintah provinsi/kabupaten/kota  diberikan  dalam  bentuk  hibah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku ”. 28
Sebenarnya  masih  banyak  pasal  yang  menjelaskan  peranan  pemerintah  dan pemerintah daerah, namun dari beberapa pasal yang dijelaskan di atas, kiranya cukup menggambarkan  hak  dan  kewajiban  pemerintah  maupun  pemerintah  daerah  dalam sistem  pendidikan  nasional.  Otonomi  pendidikan  merupakan  suatu  keharusan.
27 Syaukani, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan , Cet. IX (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 172 – 73.
28 Setiawan, “Paradigma Pendidikan Islam Dalam Undang - Undang Sisdiknas 2003.”
Hamijoyo  mengemukakan  perlunya  otonomi  pendidikan  dilaksanan  dengan  alasan- alasan  berikut:  (1)  wilayah  Indonesia  yang  secara  geografis  sangat  luas  dan  beraneka ragam, (2) aneka ragam golongan dan lingkungan sosial, budya, agama, ras dan etnik serta bahasa, disebabkan antara lain oleh perbedaan sejarah perkembangan penduduk dengan segala aspek kehidupannya, (3) besarnya jumlah dan banyaknya jenis populasi pendidikan yang tumbuh sesuai dengan perkembangan ekonomi, iptek, perdagangan, dan sosial budaya, (4) perbedaan lingkungan suasana yang mungkin saja menimbulkan asspirasi  dan  gaya  hidup  yang  berbeda  antara  wilayah  satu  dan  lainnya,  dan  (5) perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang cepat dan dinamis menuntut penanganan segala persoalan secara cepat dan dinamis pula. 29
Beberapa  dampak  positif  pemberlakukan  otonomi  daerah  dalam  bidang pendidikan antara lain adalah kemandirian daerah, pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, dan lebih peka terhadap kebutuhan lokal. 30
1. Kemandirian  Dengan  pemberian  otoritas  kepada  daerah  untuk  mengelola  urusan pendidikan,  maka  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  mengelola  penyelenggara pendidikan  mereka  secara  mandiri,  dan  mengurangi  ketergantungan  pada pemerintah  pusat.  Kemandirian  ini  diwujudkan  antara  lain  dengan  anggaran pendidikan  yang  dikelola  oleh  pemerintah  daerah.  Disamping  itu,  pemerintah daerah  juga  diberik  keleluasaan  untuk  memanfaatkan  berbagai  sumberdaya pendidikan.
2. Memaksimalkan potensi Dalam hal potensi lembaga, banyak daerah yang memiliki lembaga-lembaga  pendidikan  yang  memiliki  kelebihan-kelebihan  tertentu. Keterlibatan  masyarakat  merupakan  salah  satu  kelebihan  pengelolaan  lembaga pendidikan yang dimiliki daerah. Hal lain yang sering menjadi keunggulan sebuag lembaga  pendidikan  adalah  budaya  sekolah  yang  diciptakan.  Budaya  sekolah merupakan  faktor  penting  bagi  pendidikan  karakter  siswa.  Potensi  sumberdaya manusia meliputi kepemimpinan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Salah satu tantangan pengelolaan pendidikan di era otonomi daerah menurut Abudin Nata adalah bagaimana melahirkan kepemimpinan baru.30 Di samping itu, daerah diberi kekuasaan  untuk  mengelola  potensi  tenaga  pendidikan  dan  kependidikan  yang semua menjadi bagian departemen pendidikan diserahkan kepada daerah masing- masing. Setiap daerah di Indonesia kaya akan kearifan lokal (local wisdom) dengan berbagai bentuk dan variasinya. Otonomi daerah di bidang pendidikan memberikan kesempatan  bagi  para  pemangku  otoritas  untuk  memanfaatkan  berbagai  kearifan lokal tersebut, melestarikan, bahkan menggali berbagai potensi kearifan lokal yang belum dimanfaatkan.
3. Kebutuhan  lokal  Pemberian  otoritas  yang  besar  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengelola pendidikan telah mendekatkan pengambil kebijakan pendidikan dengan pelaksana  pendidikan,  yaitu  sekolah  dan  guru,  dan  konsumen  pendidikan  yaitu masyarakat.  Meskipun  pendidikan  nasional  memiliki  tujuan  yang  sama  dan karenanya materi pendidikan pun banyak memiliki  kesamaan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap daerah memiliki beberapa perbedaan dalam hal kebutuhan pendidikan. Kekhasan daerah akan kebutuhan tersebut antara lain disebabkan oleh
29 M., Kapita Selekta Manajemen Pendidikan , 70.
30 Tri  Wahyudi  Ramdhan,  “Model  Pengembangan  Kurikulum  Multikultural,” Jurnal  Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman 5, no. 2 (2019).
kondisi geografis, pengaruh praktek pendidikan di masa lalu, input pendidikan yang tidak merata dan warisan budaya setempat.

## D. KESIMPULAN
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, Pemberian wewenang otonomi ini  dimaksudkan  untuk  lebih  memandirikan  daerah  dan  memberdayakan  potensi daerah  masing-masing,  serta  masyarakat,  sehingga  lebih  leluasa  mengatur  dan melaksanakan pembangunan atas prakarsa sendiri. Otonomi pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat, yaitu kabupaten dan kota. Desentralisasi pendidikan yang efektif  tidak  hanya  melibatkan  proses  pemberian  kewenangan  dan  pendanaan  yang lebih besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi desentralisasi juga harus menyentuh  pemberian  kewenangan  yang  lebih  besar  ke  sekolah-sekolah  dalam menentukan kebijakan-kebijakan: organisasi dan proses belajar mengajar, manajemen guru,  struktur  dan  perencanaan  di  tingkat  sekolah,  dan  sumber-sumber  pendanaan sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Busroh, Abu Daud. Kapita Selekta Hukum Tata Negara . Jakarta: Rineka Cipta, 1994. Chan,  Sam  M.,  and  Tuti  T.  Sam. Kebijakan  Pendidikan  Era  Otonomi  Daerah .  Cet.  3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Djunaedi,  Mahfud. Rekonstruksi  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2006.
Hartono, Hartono. “Otonomi Pendidikan.” Potensia: Jurnal Kependidikan Islam 1, no. 1 (2015): 51 – 66.
Hasbullah. Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan . jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
M., Sufyarna. Kapita Selekta Manajemen Pendidikan . Bandung: CV. Alfabeta, 2004. Marmoah, Sri. Administrasi Dan Supervisi Pendidikan Teori Dan Praktek . Deepublish, 2016.
Mubin,  Fatkhul,  and  Abd  Aziz.  “POLITIK  PENDIDIKAN  ISLAM  INDONESIA: PERLAWANAN  PESANTREN  TERHADAP  HEGEMONI  PENDIDIKAN  BARAT ERA KOLONIALISME BELANDA.” Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam 3, no. 1 (2020): 123 – 36.
Mulyasa, E. Manajemen Berbasis Sekolah . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003. Mumpuni, Atikah. Integrasi Nilai Karakter Dalam Buku Pelajaran: Analisis Konten Buku Teks Kurikulum 2013 . Yogyakarta: Deepublish, 2018.
Nandika, Dodi. Pendidikan Ditengah Gelombang Perubahan . Jakarta: LP3ES, 2007. Nizar, Samsul. Sejarah Pendidikan Islam . Jakarta: Kencana, 2007.
Putri, Sri Diana, and Hade Afriansyah. “Peningkatan Mutu Pendidikan Di Era Otonomi Pendidikan,” 2019.
Rahardjo, Saptjipto. Penegakan Hukum Progresif . Jakarna: Kompas, 2010. Ramdhan, Tri Wahyudi. “Model Pengembangan Kurikulum Multikultural.” Jurnal Al- Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman 5, no. 2 (2019). Rukajat, Ajat. Pendekatan Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2018.
Saihu, Akhmad. “MANAJEMEN SUPERVISI AKADEMIK GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH.” An-Nahdhah 12, no. 1 (2019): 83 – 112.
Saihu,  Made.  “PEDIDIKAN  MODERASI  BERAGAMA:  KAJIAN  ISLAM  WASATHIYAH MENURUT  NURCHOLISH  MADJID.” Andragogi:  Jurnal  Pendidikan  Islam  Dan Manajemen Pendidikan Islam 3, no. 01 (2021): 16 – 34.
Saihu, Saihu. “Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia.” Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam 1, no. 1 (2018): 1 – 33.
Sayketi, Moh. Rofii Adji. Peran Masyarakat Dalam Otonomi Daerah . Klaten: Cempaka Putih, 2008.
Setiawan,  M.Nur  Kholis.  “Paradigma  Pendidikan  Islam  Dalam  Undang -Undang Sisdiknas 2003.” Jurnal Kependidikan 2, no. 1 (2014): 73. Shaleh, Abdul Rachman. Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi Dan Aksi . Cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
Sunarno, Siswanto. Hukum Pemerintahan Daerah . Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Syaukani. Otonomi  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan .  Cet.  IX.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2012.
Ubaedillah, A. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani . Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.
Zamroni. Paradigma Pendidikan Masa Depan . Yogyakarta: Bigraff Publishing, 2000.