## PENERAPAN KAIDAH MAQÂSHID SYARIAH DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH
Oleh : Nurnazli 
Abstak Maqâshid Syari‟ah  refers  to  an  act  of  achieving  and protecting the benefits and good ( masalih ) for the sake of human  beings.  In  fulfilling  the maqâshid  al  Syari‟ah ,  man inadvertently fulfills not only his social and ethical needs but  also  his  commercial  needs  as  well.  There  lies  the wisdom of Muslims having to “fulfill all obligations” as in doing  so  mankind  is  fulfilling  one  another‟s  needs  and obligations, hence a win-win for all. The current practice of Islamic banks needs to incorporate maqâshid al-Syari‟ah into their management strategy to ensure its sustainability to  serve  mankind  in  the  future,  in  confirmation  to  the requirement  of  Syari‟ah.  Though  profitability  is  essential and must be achieved, but it is not the main objective. In Islam,  the  ultimate  objectives  of  any  activities  including business activities are ultimately with the aim of achieving objectives of Syari‟ah or maqâshid al-Syari‟ah .
Kata Kunci: maqâshid al-Syari‟ah, perbankan, fatwa.

## A. Pendahuluan
Perumusan  setiap  produk  perbankan  dan  keuangan  syariah tidak  terlepas  dari  kajian  ushul  fiqh  dan  maqâshid  syariah. Kalangan  akademisi  dan  praktisi  lembaga  perbankan  dan keuangan,  tidak  cukup  hanya  mengetahui  produk  fiqh  muamalah dan  aplikasi  dari  produk-produk  perbankan  saja,  tetapi  harus memahami  metodologi istimbath dan ijtihad ulama  dalam merumuskan  dan  menetapkan  suatu  masalah  hukum  Islam, khususnya  terhadap  kebijakan,  sistem,  mekanisme,  dan  produk- produk perbankan syariah.
 Dosen Fakultas Syari‟ah IAIN Raden Intan Lampung
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
44
Terkait  dengan  produk  perbankan  syariah,  ushul  fiqh  yang berwawasan maqâshid syariah memberikan perspektif filosofis dan pemikiran  rasional,  tentang  akad-akad  pada  setiap  produk perbankan syariah.
Semua  produk  perbankan  syariah  mengacu  pada  fatwa
Dewan  Syariah  Nasional  (DSN),  yang  selanjutnya  diatur  dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI). Setiap perbankan syariah diwajibkan  memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  yang memiliki  tugas  pokok  di  antaranya,  mengontrol  seluruh  produk yang  digulirkan.  DPS  juga  dibebani  kewajiban  mengoreksi  dan mengevaluasi sisi-sisi syariah yang lain, termasuk melakukan upaya strategis untuk menanamkan nilai-nilai syariah dalam perilaku insan perbankan syariah secara menyeluruh.
Namun  yang  menjadi  permasalahan  adalah,  sejauh  mana kaidah-kaidah  maqâshid  syariah  tersebut  diterapkan  oleh  para pihak  yang  merumuskan  produk-produk  perbankan  syariah,  yaitu DSN selaku pemberi fatwa. Dan sejauh mana kemampuan mereka mengidentifikasikan  dan  mengeliminasi  unsur-unsur  riba  dalam fatwa-fatwa  mereka.  Mengingat  keberadaan  bank  syariah  cukup strategis, dalam mengembangkan misi bisnis dan mengemban misi sosial,  sehingga  operasionalnya  harus  sejalan  dengan  keyakinan teologis dan nilai-nilai etis religius lainnya.
Melalui makalah singkat ini akan dipaparkan tentang konsep maqâshid syariah dan penerapannya oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)  dalam  mengeluarkan  fatwa  yang  berkaitan  dengan  produk perbankan syariah di Indonesia.

## B. Pembahasan

## 1. Konsep dan Perkembangan Maqâshid Syariah
Abdul  Wahhab  Khallaf  menegaskan  bahwa,  maqâshid syariah dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi al  Qur‟an  dan  al  Sunnah,  menyelesaikan  dalil-dalil  yang bertentangan,  dan  yang  sangat  penting  lagi  adalah  untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al Qur‟an  dan  Sunnah  secara  kajian  kebahasaan.  Metode  istimbath seperti  qiyas,  istihsan  dan  maslahah  mursalah  adalah  metode-
45
metode  pengembangan  hukum  Islam  yang  didasarkan  atas maqâshid syariah. Qiyas misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditentukan maqâshidnya yang merupakan alasan logis ( illat ). Contoh, diharamkannya minuman khamar (QS. Al Maidah :  90).  Dari  hasil  penelitian  ulama  ditemukan  bahwa  maqâshid syariah  dari  diharamkannya  khamar  ialah  karena  sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. 1
Secara  ontologi maqāsid al-syarī„ah dilihat  sebagai  motivasi al-Syāri„ ( al-gharad / al-bā„ith / al-muharrik ),  namun  dibatasi  dalam  hal pensyariatan.  Secara  epistemologis, 2 maqāsid dalam  wilayah pensyariatan masih dalam jangkauan pengetahuan manusia. Secara epistemologis  manusia  bisa  membuktikan  kebenaran maqāsid al- Syāri„ berdasar maslahat yang terwujud dari hukum. Cikal bakal lahirnya maqâshid syariah diawali oleh al Juwaini.
Di  tangan  al-Juwaini  banyak  bermunculan  istilah-istilah  baru maqâshid  semisal: al-kulliyyât , al-mashâlih al-„âmmah, al-istishlâh dan sebagainya . Al-Juwaini juga sebagai ulama yang pertama membagi konsep  “kemaslahatan”  menjadi  tiga: al-dlarûriyyât (primer), al- hâjiyyât (sekunder) dan al-tahsîniyyât (tersier). Di tangan beliau inilah lahir kaidah: al-hâjah al-‟Âmmah tunzal manzilah al-dlarûrah al-khamsah (kebutuhan  yang  bersifat  umum  menempati  posisi  lima kemaslahatan primer). 3
Perkembangan  selanjutnya  teori maqâshid  syariah ini  tidak terlepas  dari  jasa  tiga  tokoh  besar  yang  mencurahkan  segenap perhatiannya  bagi  konstruksi  teori  ini.  Mereka  adalah  Imam  al Ghazzali  (w.  505  H/1111M). 4 Imam  al  Syatibi  (w.  790  H/1388
1 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.237
2 Kata  epistemologi  berasal  dari  bahasa  Yunani  “ episteme ”  dan  “ logos ”. Episteme artinya  pengetahuan  ( knowledge ), logos artinya  teori.  Dengan  demikian epistemologi  berarti  teori  pengetahuan.  Rizal  Mustansyir,  dan  Misnal  Munir, Filsafat Ilmu (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 16.
3 http://www.facebook.com/notes, diakses tanggal 24 Nopember 2013 4 Nama  lengkapnya  adalah  Abū  Hāmid  Muhammad  ibn  Muhammad  ibn Muhammad  ibn  Ahmad  al-Tusī  al-Ghazzālī,  lahir  dari  suatu  keluarga  Persia tahun 450 H/1058 M di Tusal. Al-Ghazzālī meninggal dunia pada 14 Jumādā al- Thāniyyah  505  H,  bertepatan  dengan  18  Desember  1111  M.  Lihat;  „Abd  al-
Salām, al-Imām  al-Ghazzālī;  al-Mīzān  fī  al-Salafī ,  (Kairo:  Dār  al-Futūh,  1994),  h.
15.
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
Jurnal Pengembangan Masyarakat
46
M). 5 dan Imam Muhammad al Thahir ibn „Asyur (w. 1394 H/1973 M).
Al-Ghazālī sangat konsisten terhadap paradigma teosentris yang  memang  sangat  kuat  mengikat  di  masa  itu.  Itulah  sebabnya usūl  al-fiqh didefinisikannya  sebagai  ilmu  tentang  cara  penunjukan nas kepada hukum ( al-„ilm bi wujūh dilālat al-nass ‟alā al-ahkām ). 6 Jadi usūl  al-fiqh di  mata  al-Ghazzālī,  benar-benar  menganut  metode bayānī .  Bahkan  penerimaan  terhadap al-qiyās sebagai  bagian  dari ilmu usūl al-fiqh pun didasarkan atas anggapan bahwa qiyās bersifat determinan ( tawqīfī ). Artinya qiyas dianggap masih mengikuti sifat syariat yang merupakan aturan yang telah ditentukan Allah, sebab seluruh  syariat  merupakan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  Allah. Sistem  operasional qiyās yang  merujuk  kepada  nas  tertentu  ( asl mu„ayyan ), membuatnya memiliki metodologi yang memadai untuk menyatakannya tawqīfī .  Al  Ghazzali  menyatakan  sikapnya,  bahwa apabila  maslahat  ditafsirkan  sebagai  memelihara  maqâshid  al syariah,  maka  tidak  ada  jalan  untuk  menolaknya,  dan  ia  wajib diikuti, bahkan dapat dipastikan menjadi hujjah. 7
Puncak kematangan maqâshid adalah di tangan al-Syathibi (abad  ke-8  H.)  melalui  kitab al-Muwâfaqât -nya  yang mengembangkan  melalui  pendekatan  analitis-induktif  ( tahlîlî- istiqrâ‟î ).  Sebagian  kontribusi  beliau  di  antaranya;  (a)  membangun ushul  fikih  di  atas  dasar-dasar  maqâshid;  (b)  tokoh  pertama  yang menambahkan maqâshid  al-mukallaf (tujuan-tujuan  seorang mukallaf)  ke  dalam  tema  maqâshid;  (c)  tokoh  yang  menawarkan metodologi  yang  dengannya  tujuan-tujuan  Tuhan  akan  diketahui secara  komprehensif,  secara  eksplisit  tidak  memperkenankan ijtihad sebelum menguasai Maqâshid al-Syari‟ah , dan masih banyak lainya.
Al  Syatibi,  dalam al-muwafaqat ,  kitab  yang  merupakan magnum  opusnya di  bidang maqâshid  al-syariah ,  membagi  kategori
5 Nama  lengkapnya  Abū  Ishāq  Ibrāhīm  ibn  Mūsā  ibn  Muhammad  al- Lakhmī  al-Syātibī,  lahir  di  Granada,  tahunnya  tidak  diketahui,  meninggal  pada bulan  Syakban  tahun  790,  bertepatan  bulan  Agustus  1388  H.  Lihat  „Abd  al- Salām, al-Imām al-Syātibī , (Kairo: Maktabah al-Islāmiyyah, 2001), h. 7.
6 Al-Ghazzālī, al-Mustasyfā fī „Ilm al-Usūl , (Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2000), h. 6
7 Ibid ., h. 179

## Penerapan Kaidah Maqashid syariah…..(Nurnazli)
47
maqâshid  menjadi  dua  hal  pokok; qashd  al-syari‟ (maksud  dari syari‟ /Allah  dan  rasul-Nya)  dan qashd  al-mukallaf (maksud  dari manusia sebagai objek taklif ). Qashd al Syari‟ , dibagi menjadi empat bagian, yaitu; 8
a) Qashd  al  syari‟  fi  wadh‟i  al-Syari‟ah (maksud  syari‟  dalam menurunkan syariat); Menurut al-Syathibi, syariat yang diturunkan oleh syari‟ adalah untuk  merealisasikan  kemaslahatan  manusia  dan  menghindari mafsadat.  Kemaslahatan  itu  sendiri  kemudian  terbagi  menjadi tiga kebutuhan, yaitu; dharuriat (primer) , haajiyat (sekunder) dan tahsiniat (tersier). Untuk  yang  pertama  adalah  sesuatu  yang  harus  ada demi  terwujudnya  kehidupan  manusia.  Seperti  beragama, makan,  minum,  nikah,  belajar,  dan  lain-lainnya,  yang terangkum dalam 5 bagian ; hifdzu al-din (agama), al-nafs (jiwa), an-nasl (keturunan), al-mal (harta)  dan al-„aql (akal).  Sedangkan cara untuk melestarikannya adalah dengan 2 cara yaitu; hifdzuha min  nahiyah  al-wujud (menjaga  hal-hal  yang  dapat melanggengkan  keberadaannya)  dan hifdzuha  min  nahiyah  al-
„adam (mencegah  hal-hal  yang  dapat  menghilangkannya). Sebagai  contoh;  untuk  menjaga  agama,  kita  harus  beragama dan  melaksanakan  ibadah  sholat,  zakat,  dan  sebagainya.  Dan untuk  mencegah  hilangnya  agama  disyariatkan  berjihad, memerangi orang murtad dan mencegah hal-hal bid‟ah. Sementara  untuk  maslahat  haajiyat  adalah  sesuatu  yang sebaiknya  ada  untuk  menghindari  kesulitan  dalam melaksanakannya. Seperti shalat jama dan qashar bagi musafir.
Sedangkan maslahah tahsinah adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi  melestarikan  akhlak  yang  baik.  Kalau  sesuatu  ini  tidak ada,  maka  tidak  akan  menimbulkan  kerusakan  atau  hilangnya sesuatu  juga  tidak  akan  menimbulkan masyaqah dalam melaksanakannya,  hanya  saja  dinilai  tidak  pantas  dan  tidak layak  menurut  ukuran  tata  krama  dan  kesopanan.  contohnya adalah menutup aurat dan menghilangkan najis.
8 Al- Syatiby, al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari‟ah , (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, h. 2-3
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
Jurnal Pengembangan Masyarakat
48
b) Q ashd  al-syari‟  fi  wadh‟i  al-Syari‟ah li  al-ifham  (maksud  syari‟ dalam menurun kan syariat supaya bisa dipahami) ;
Yaitu  untuk  dapat  memahami  maksud  syariat  harus  terlebih dahulu menguasai bahasa Arab, sebagai bahasa diturunkannya syariat.  Disisi  lain,  syariat  ini  mempunyai  karakter ummiah sehingga dapat dipahami secara sederhana oleh tiap orang dan tidak  terlalu  membutuhkan  kemampuan  khusus  seperti penguasaan matematika, fisika atau biologi.
c) Q ashd  al-syari‟  fi  wadh‟i  al-Syari‟ah li  al-taklif  bimuqtadhoha
(maksud  syari‟  dalam  menurunkan  syariat  untuk  dilaksanakan sesuai dengan permintaan syari‟); Untuk  itu  syari  tidak  pernah  menetapkan  syariat  di  atas  kadar kemampuan manusia. Sedangkan taklif yang terdapat kesulitan didalamnya,  al-Syathibi  cenderung  berpendapat  bahwa  pada dasarnya  tujuan  syari‟  menetapkan  syariat  bukan  untuk menciptakan  kesulitan  itu  sendiri,  melainkan  untuk  manfaat lebih  besar  yang  ada  dibalik  kesulitan  itu.  Sebagaimana  misal perintah  untuk  mengeluarkan  sebagian  harta  (zakat).  Tujuan utama  dari  syariat  ini  bukanlah  untuk  mengurangi  harta manusia,  melainkan  untuk  menciptakan  keadilan  sosial  dan menumbuhkan sikap empati sesama manusia. d) Q ashd al-syari‟ fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-Syari‟ah; Inti  dari  pembahasan  ini  adalah  tujuan  syari  agar  bagaimana menarik  manusia  itu  masuk  kepada  syariat,  supaya  terhindar dari  perbuatan  menuruti  hawa  nafsu,  sehingga  bisa  menjadi hamba  Allah  yang  ikhtiyaran  (bebas  melakukan  pilihan),  dan bukan karena idhtiraran (terpaksa).
Sedangkan  untuk  kategori  kedua qasd  al-mukallaf (maksud dari manusia sebagai objek taklif ), Ia menjelaskan bahwa perbuatan seorang manusia harus sesuai dengan tuntutan syari, dalam artian apabila  manusia  itu  melakukan  perbuatan  di  luar  panduan  syariat maka perbuatannya batil, tidak diterima di sisi Allah.
Adapun  perkembangan dlarûriyyât sampai  era  modern adalah sebagai berikut:
1) Dari hifdhu al-din muncul kafâlah al-hurriyyah al-dîniyyah (jaminan kebebasan beragama), berpijak pada ayat “lâ ikrâha fî al-dîn”;
2) Dari hifdhu  al-„aql muncul  perlindungan  terhadap  prinsip kebebasan berfikir ( hurriyyah al-fikr);

## Penerapan Kaidah Maqashid syariah…..(Nurnazli)
3) Dari hifdhu  al-nafs  wa  al-„ardl muncul hifdhu  al-huqûq  al-insân (melindungi  hak-hak  manusia),  dan hifdhu  al-karâmah  al- basyariyyah (melindungi kemuliaan kemanusiaan);
4) Dari hifdhu  al-mâl muncul al-tanmiyyah  al-iqtishâdiyyah (pengembangan  ekonomi)  yang  melahirkan  Sistem  Ekonomi Islam;
5) Dari hifdhu al-nasl muncul binâ‟ al-usrah al-shâlihah (membangun keluarga salihah).
Dalam pemikiran ushul fiqh terdapat tiga cara menentukan legalitas  maslahat  yang  sekaligus  membagi  maslahat  kepada  tiga macam yaitu : 9
a) Maslahat  yang  legalitasnya  berdasarkan  tunjukan  dari  suatu nash,  baik  al-Qur‟an  maupun  hadits (maslahah  mu‟tabarah) .
Misalnya, dalam ayat al-Qur‟an (QS; 2:275) sebagai berikut:
                                               
   Artinya: 9 Asafri  Jaya  Bakri, Maqashid  Syari‟ah  Menurut  Al-Syatibi, (Jakarta:  PT  Raja Grafindo), h 144-146
50
Orang-orang  yang  Makan  (mengambil)  ribatid  ak  dapat  berdiri melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan  lantaran (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu,  adalah disebabkan  mereka  berkata  (berpendapat),  Sesungguhnya  jual  beli  itu sama  dengan  riba,  Padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa  yang  telah  diambilnya  dahulu  (sebelum  datang  larangan);  dan urusannya  (terserah)  kepada  Allah.  orang  yang  kembali  (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
b) Maslahat  yang  ditolak  legalitasnya  oleh  al-Syari‟ (maslahah mulghah) .  Artinya  sesuatu  yang  dilihat  manusia  sebagai  suatu kemaslahatan, akan tetapi bertentangan dengan al-syari‟ seperti yang  ditunjukkan  oleh  nash  di  atas.  Maka  alasan  penerapan kemaslahatan  demikian  tidak  bisa  dibenarkan. Misalnya, pengembangan  harta  atau  usaha  secara  ribawi  dalam  ayat  al-
Qur‟an  disebutkan  berbunyi:  “ Dan  karena  mereka  menjalankan riba,  padahal  mereka  sungguh  telah  dilarang  darinya,  dan  karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (bathil), dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka adzab yang pedih ”.
c) Maslahah  yang  tidak  terdapat  legalitas  nash  baik  terhadap keberlakuan  maupun  ketidakberlakuannya (maslahah  al- mursalah). Artinya maslahah yang tidak diperintahkan di dalam al-Qur‟an  dan  hadits,  akan  tetapi  tidak  bertentangan  terhadap keduanya. Mislanya, pendirian bank  syari‟ah sebagai  lembaga yang  menghubungkan  antara  pemilik  modal  dan  pekerja.
Dalam  al-Qur‟an  atau  hadits  tidak  ada  perintah  untuk mendirikan  lembaga  perbankan  syari‟ah,  akan  tetapi keberadaannya  tidak  di  larangan  oleh  al-Qur‟an  atau  hadits. Disamping itu, keberadaan lembaga perbankan membawa atau mendatangkan  manfaat  bagi  masyarakat  dan  manfaat  tersebut tidak bertentangan dengan nash seperti prinsip bagi hasil ( akad mudharabah.
Adapun ketentuan tentang nilai-nilai maqâshid syariah yang telah  diuraikan  di  atas  jika  dikaitkan  dengan  produk  dan
Penerapan Kaidah Maqashid syariah…..(Nurnazli)
operasional  perbankan  syariah,  maka  dapat  dijabarkan  sebagai berikut : 10
a) Terjaga  agama  para  nasabah.  Hal  ini  diwujudkan  dengan menggunakan  Al-Qur‟an,  hadits,  dan  hukum  Islam  lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produk perbankan syariah. Dengan adanya DSN dan DPS, membuat keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin. b) Terjaga  jiwa  para  nasabah.  Hal  ini  terwujud  dari  akad-akad yang  diterapkan  dalam  setiap  transaksi  di  perbankan  syariah. Secara  psikologis  dan  sosiologis  penggunaan  akad-akad  antar pihak  menuntun  manusia  untuk  saling  menghargai  dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu,  hal  ini  juga  terwujud  dari  pihak stakeholder  dan  stockholder bank  syariah  dimana  dalam  menghadapi  nasabah  dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.
c) Terjaga akal pikiran nasabah dan pihak bank. Hal ini terwujud dari  adanya  tuntutan  bahwa  pihak  bank  harus  selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang  untuk  menutup-nutupi  barang  sedikit  pun.  Di  sini terlihat  bahwa  nasabah  diajak  untuk  berpikir  bersama  ketika melakukan  transaksi  di  bank  tersebut  tanpa  ada  yang  dizalimi oleh pihak bank. d) Terjaga  hartanya.  Hal  ini  terwujud  jelas  dalam  setiap  produk- produk  yang  dikeluarkan  oleh  perbankan  dimana  bank berupaya  untuk  menjaga  dan  mengalokasikan  dana  nasabah dengan  baik  dan  halal  serta  diperbolehkan  untuk  mengambil profit yang wajar. e) Terjaga  keturunannya.  Hal  ini  terwujud  dengan  terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang Insya Allah dijamin halal  akan  berdampak  baik  bagi  keluarga  dan  keturunan  yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut.
10 http://elsimh-feb11.web.unair.ac.id/artikel Kemajuan Ekonomi
IslamAplikasi  Maqashid  Syariah  dalam  Praktik  Bank  Syariah.html.  Diakses tanggal 26 Nopember 201
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
Jurnal Pengembangan Masyarakat
52

## 2. Urgensi  Maqâshid  Syariah  dalam  Perumusan  Produk Perbankan Syariah
Terkait  dengan  bidang  pengembangan  ekonomi  syariah, seseorang  dituntut  kehati-hatian  dalam  menemukan  illat  hukum dan  menggali  mashlahat.  Dibutuhkan  pengetahuan  disiplin  ilmu lain  yang  terkait,  misalnya  ilmu  ekonomi  makro.  Mungkin  secara fiqh  muamalah formal,  suatu  kasus  dibolehkan,  tetapi  setelah mengkaji maslahat dan mudharatnya dari perspektif ilmu ekonomi makro,  sesuatu  kasus  itu  bisa  dilarang.  Oleh  karena  itu  seorang dituntut  untuk  menemukan illat ,  dan  menggali  mashlahat  serta mengeliminir mudharat dalam sinaran maqâshid syariah . Misalnya  ada  seorang  pakar  di  luar  negeri  yang membolehkan  transaksi  bursa  komoditi  berjangka  karena mengqiyaskannya dengan bay‟ salam . Secara formal antara keduanya memang  kelihatannya  mirip,  namun  secara illat dan  maqâshid, terdapat  unsur  derivatif  ribawi  di  dalamnya  sehingga  transkasi  itu menjadi  terlarang.  Contoh  lain  yang  cukup  sederhana  antara  lain tentang illat larangan  riba  yang  dikatakan  illatnya zhulm (zhalim). Kesalahan menemukan illat riba akan menimbulkan kesalahan fatal berikutnya, misalnya menganggap suku bunga bank di Jepang yang berkisar  2  hingga  3  persen  setahun  bukanlah  riba  karena  tidak mengandung  unsur  zhalim,  dimana  prosentasenya  dinilai  rendah, dibanding margin murabahah di Indonesia yang mencapai 10 hingga 12  persen  setahun.  Di  sini,  dibutuhkan  teori-teori  ilmu  ekonomi makro  Islami  seperti  teori  inflasi,  teori bubble dan  krisis, hubungannya dengan produksi, employment, dan sebagainya. 11
Tercapainya  keseimbangan  antara  sektor  moneter  dan  riil merupakan  tujuan  yang  hendak  dicapai  (maqâshid),  khususnya dalam  penerapan  regulasi  perbankan  syariah.  Bila  ini  dilakukan maka  akan  mampu  mencegah  gelembung  dan  inflasi  ekonomi. Ketika regulasi perbankan didasarkan pada prinsip keseimbangan, maka sudah tentu regulasi tersebut sesuai syariah. Sebaliknya, tanpa maqâshid  syariah,  maka  semua  regulasi,  fatwa,  produk  keuangan dan  perbankan,  kebijakan  fiscal  dan  moneter,  akan  kehilangan substansi  syariahnya.  Fikih  muamalah  yang  dikembangkan  serta regulasi  perbankan  dan  keuangan  yang  hendak  dirumuskan  akan
11 http://berita.plasa.msn.com/article., diakses tanggal 26 Nopember 2013

## Penerapan Kaidah Maqashid syariah…..(Nurnazli)
53
kaku  dan  statis.  Akibatnya  lembaga  perbankan  dan  keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  dalam penerapan  regulasi  perbankan  syariah  yang  terpenting  adalah tercapainya  maqâshid  syariah,  yakni  keseimbangan  dan terwujudnya  kemaslahatan  antara  sektor  moneter  dan  sektor  riil. Dengan demikian kemaslahatan itu tidak hanya diperuntukkan bagi sektor  moneter  (lembaga  keuangan  syariah)  akan  tetapi  juga kemaslahatan  bagi  sektor  riil  yang  membutuhkan  (nasabah  atau dunia usaha).

## 3. Penerapan Maqâshid Syariah dalam Fatwa DSN
Penyelenggaraan  kegiatan  usaha  berbasis  syariah  di Indonesia  dilandasi  oleh  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN) MUI  mengenai  kebolehan  melakukan  aktivitas  usaha  berbasis syariah,  misalnya  perbankan  syariah,  asuransi,  reksadana  syariah, obligasi, dan pembiayaan syariah. DSN-MUI adalah lembaga yang dibentuk  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  berwenang  untuk menetapkan  fatwa  produk  dan  jasa  dalam  kegiatan  usaha  bank berdasar prinsip syariah.
Menurut  PBI  Nomor  6/24/PBI/2004,  Dewan  Syariah Nasional  adalah  dewan  yang  dibentuk  oleh  Majelis  Ulama
Indonesia  yang  bertugas  dan  memiliki  kewenangan  untuk menetapkan  fatwa  tentang  produk  dan  jasa  dalam  kegiatan  usaha bank  yang  melaksanakan  Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip Syariah. Dewan Syariah Nasional berfungsi memberikan kejelasan atas  kinerja  lembaga  keuangan  syariah  agar  betul-betul  berjalan sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Lahirnya  DSN  sebagai  wujud  dari antisipasi  atas  kekhawatiran  munculnya  perbedaan  fatwa  di kalangan  Dewan  Pengawas  Syariah.  Karena  bersifat  fiqhiyah, kemungkinan  terjadi  perbedaan  pendapat  fatwa  sangat  besar. Fatwa DSN menjadi pegangan bagi DPS untuk mengawasi apakah lembaga  keuangan  syariah  menjalankan  prinsip  syariah  dengan benar.
DSN-MUI  merupakan  lembaga  satu-satunya  yang  diberi amanat  oleh  undang-undang  (Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah), untuk menetapkan fatwa tentang ekonomi  dan  keuangan  syariah,  juga  merupakan  lembaga  yang
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
54
didirikan  untuk  memberikan  ketentuan  hukum  islam  kepada lembaga  keuangan  syariah  dalam  menjalanan  aktivitasnya. Ketentuan  tersebut  sangatlah  penting  dan  menjadi  dasar  hukum utama  dalam  perjalanan  operasinya.  Tanpa  adanya  ketentuan hukum,  termasuk  hukum  islam,  maka  lembaga  keuangan  syariah akan kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya. 12
Keberadaan  DSN-MUI  sebagai  lembaga  yang  mempunyai kemampuan  dalam  bidang  keagamaan  dan  mempunyai  hak menetapkan  fatwa  tentang  ekonomi  dan  keuangan  islam  telah diakui  oleh  Bank  Indonesia,  sebagai  pemegang  kekuasaan  dan pusat  kebijakan  moneter,  dan  kementrian  keuangan  sebagai pemegang kekuasaan dibidang fiskal. 13
Hingga  saat  ini,  DSN-MUI  telah  mengeluarkan  53  fatwa mengenai  kegiatan  ekonomi  syariah.  Fatwa  tersebut  antara  lain, adalah :
1) Fatwa DSN Nomor 01/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Giro
2) Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Tabungan
3) Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Deposito;
4) Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Murabahah
5) Fatwa  DSN  Nomor  05/DSN-MUI/IV/2006  Tentang  Jual  Beli Saham
6) Fatwa  DSN  Nomor  06/DSN-MUI/IV/2006  Tentang  Jual  Beli
Istishna‟,
7) Fatwa  DSN  Nomor  7/DSN-MUI/IV/2006  Tentang  Pembiayaan
Mudharabah (qiradh).
8) Fatwa  DSN  Nomor  77/DSN-MUI/IV/2010  Tentang  Murabahah emas
Salah satu yang sangat menarik untuk ditinjau di antaranya Fatwa DSN Nomor 77 tahun 2010. Batasan dan Ketentuan Fatwa
DSN Nomor 77 tahun 2010, ini adalah sebagai berikut :
1) Harga  jual  ( tsaman )  tidak  boleh  bertambah  selama  jangka waktu  perjanjian  meskipun  ada  perpanjangan  waktu  setelah jatuh tempo.
12 Nafis Cholil, Teori  Hukum EKonomi Syariah , (Jakarta: UI-Press, 2011), h.
90 13 Neni  Sri  Imaniyati,  Pengantar  Hukum  Perbankan  Indonesia,  (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 35.

## Penerapan Kaidah Maqashid syariah…..(Nurnazli)
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan
55
2) Emas  yang  dibeli  dengan  pembayaran  tidak  tunai  boleh dijadikan jaminan ( rahn ).
3) Emas  yang  dijadikan  jaminan  sebagaimana  dimaksud  dalam angka  2  tidak  boleh  dijualbelikan  atau  dijadikan  obyek  akad lain yang menyebabkan Landasan  fatwa  ini  adalah  Al  Qur‟an  (Al  Baqarah:  275) tentang  pembolehan  jual  beli,  Al  Hadits  tentang  jual-beli  dan transaksi emas serta kaidah syariah tentang kaidah dasar berlakunya hukum  (ushuliyah)  dan  kaidah  mengambil  hukum  (1  kaidah ushuliyah dan 4 kaidah fiqhiyah).
Dalil  Qur‟an  yang  digunakan  merujuk  pada  dalil  induk pembolehan  jual-beli  yaitu  surat  Al  Baqarah  ayat  275.  Sementara dalil-dalil  dari  Hadits  mulai  menarik  untuk  dianalisa  lebih  jauh. Pada  landasan  dalil  hadits  ini  disebutkan  ada  enam  hadits  yang menjadi  landasan;  (i)  jual-beli  yang  harus  berdasar  kerelaan  pihak yang  bertransaksi;  (ii)  jual-beli  emas  dengan emas  haruslah  secara tunai; (iii) jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara  tunai;  (iv)  jangan  menjual  emas  dengan  emas  kecuali  sama nilainya  dan  tidak  menambah  sebagian  atas  sebagian  serta  jangan menjual emas dengan perak yang tidak tunai dengan yang tunai; (v) Nabi  melarang  menjual  perak  dengan  emas  secara  piutang  (tidak tunai);  (vi)  musyawarah  dilakukan  bukan  untuk  mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
Dari  enam  hadits  yang  dijadikan  dalil,  empat  diantaranya secara  eksplisit  dan  tegas  melarang  transaksi  emas  dengan  cara tidak tunai (tangguh/cicil). Sementara hadits sisanya bukan hadits yang  membolehkan  tetapi  hadits  dasar  (pegangan)  dalam  berjual- beli dan hadits yang menerangkan bagaimana proses musyawarah dalam  mengambil  sebuah  hukum  (termasuk  hukum  berjual-beli), yang mengisyaratkan bahwa pengambilan hukum muamalah dapat dilakukan  dengan  musyawarah  sepanjang  tidak  mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
Empat hadits yang melarang berjual-beli emas dengan tidak tunai,  secara  implisit  menegaskan  betapa  spesialnya  emas  sebagai sebuah  benda,  sehingga  tata-cara  mentransaksikannya  diingatkan dengan  begitu  detilnya  oleh  Nabi.  Emas  tidak  seperti  benda komoditas  lainnya  yang  lazim  diperjual-belikan  di  pasar.  Nabi menyadari  betul  hal  ini,  mengingat  emas  sebagai  logam  mulia
Jurnal Pengembangan Masyarakat
56
secara  kebendaan  memiliki  sifat  kualitas  yang  stabil  sehingga melekat padanya fungsi sebagai benda yang menyimpan nilai ( store of  value ),  sebagai  ukuran  menilai  barang  lain  ( unit  of  account ),  dan dengan begitu emas menjadi benda yang paling pantas menjadi alat pertukaran (jual-beli) atau uang (medium of exchange).
Meski  karena  kemuliaan  secara  benda  emas  dapat  saja bertambah  fungsinya  menjadi  atau  sebagai  pakaian  dalam bentuknya  berupa  perhiasan,  namun  emas  tetaplah  emas,  dimana fungsinya  sebagai  penyimpan  nilai,  alat  ukur  dan  alat  tukar  tetap melekat  padanya.  Oleh  sebab  inilah  kemudian  penjelasan  Nabi pada  proses  bertransaksi  emas  (tanpa  menjelaskan  bentuk  emas berupa  koin  emas,  batangan  atau  perhiasan)  terkesan  begitu detilnya. Sekali lagi hal ini dipahami bahwa emas memiliki fungsi, peran  dan  posisi  yang  penting  dalam  muamalah. Dan  pesan yang cukup  keras  untuk  tidak  memperdagangkan  emas  dengan  cara tidak tunai (tangguh/cicil), sudah sepatutnya disikapi dengan hati- hati. Artinya tidak mudah begitu saja melakukan perdagangan yang bahkan  bertentangan  dengan  substansi  pesan  Nabi  ini.  Karena sekali  lagi,  bahwa  pesan  yang  menonjol  dari  Hadits-Hadits  yang dijadikan  dalil  pada  bagian  “mengingat”  pada  fatwa  ini  adalah pesan pelarangan memperdagangkan emas dengan cara tidak tunai.
Fatwa ini membahas Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih yang kemudian  dijadikan  sandaran  penetapan  kesimpulan  fatwa  ini. Kaidah  Ushul  menyebutkan  bahwa  “hukum  berputar  (berlaku) bersama ada atau tidak adanya „illat”. Kaidah ini merupakan kaidah dalam  syariah  yang  sifatnya  merupakan  kelaziman  dalam mengambil hukum. Kaidah ini mereferensi dari buku yang ditulis Ali Ahmad al-Nadawiy. Sepanjang pengetahuan saya maksud dari kaidah  ini  adalah  hukum  boleh  atau  tidak  boleh  dari  sebuah perbuatan atau transaksi akan tetap berlaku baik ada maupun tidak adanya illat (alasan).
Terdapat  4  kaidah  fikih  yang  dikemukakan,  dimana  3  di antaranya  menyebutkan  esensi  kaidah  yang  sama  yaitu  kaidah bahwa  adat  atau  kebiasaan  masyarakat  dijadikan  dasar  penetapan hukum. Sedangkan sisa terakhir menyebutkan kaidah fikih bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil  yang  mengharamkannya.  Menyebutkan  bahwa  adat  atau kebiasaan  dapat  dijadikan  dasar  sebuah  hukum,  setidaknya
pernyataan  tersebut  tidak  diterima  bulat-bulat  (begitu  saja)  tanpa ada  batasan-batasan  yang  valid,  seperti:  (a)  Sepatutnya  tetap mempertimbangkan  hal-hal  lain  yang  kesemuanya  memiliki kepentingan  yang  sama,  seperti  kepentingan  kemashlahatan. Artinya  adat  atau  kebiasaan  itu  memiliki  keselarasan  tujuan  atau semangat  dengan  dalil-dalil  utamanya,  misalnya  tujuan  atau semangat  memberikan  kemashlahatan  bagi  urusan  muamalah ummat.  (b)  Selain  itu,  dalam  konteks  perdagangan  emas  ini  adat juga  harus  dilihat  substansinya  apakah  perdagangan  emas  yang dimaksud  sama  dengan  adat  atau  kebiasaan  perdagangan  yang didefinisikan  (dilakukan  masyarakat)  sebagai  rujukan.  Misalnya apakah  adat  atau  kebiasaan  perdagangan  emas  yang  dimaksud seperti  perdagangan  perhiasan  emas  secara  tangguh  sama  dengan perdagangan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan  seperti perbankan syariah.
Ketika mengambil kaidah ini sebagai sebuah dasar hukum, haruslah  dipastikan  bahwa  kegiatan  muamalah  dimaksud  betul- betul  tidak  masuk  dalam  ruang-lingkup  transaksi  yang  dilarang (diharamkan).  Untuk  memastikan  hal  itu  tentu  akan  sangat bergantung  pada  kemampuan  analisa  dalam  melihat  serta mengenali  substansi  transaksi  tersebut,  apakah  secara  substansi transaksi  tersebut  betul-betul  tidak  sama  (atau  sama)  dengan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariah.
Artinya kaidah ini mewajibkan pembuat hukum memahami dengan  baik  dan  dalam  ruang-lingkup  pelarangan,  bukan  hanya sebatas  dalil-dalilnya  tetapi  juga  filosofinya,  substansinya  dan implikasinya.  Sehingga  dengan  begitu  mampu  memilih  dan memilah mana kegiatan yang dilarang dan mana yang boleh secara syariah. Dengan begitu pula akan terjaga keselarasan antara kaidah- kaidah  hukum  dengan  kaidah-kaidah  kemashlahatan,  misalnya keselarasan  antara  fatwa  (secara  hukum)  dengan  logika  implikasi ekonomi (secara kemashlahatan).
Landasan  yang  selalu  dirujuk  dalam  pembolehan perdagangan emas dengan tangguh ini adalah fatwanya Syaikh Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwa jual-beli emas secara tangguh diperbolehkan  selama  perhiasan  tersebut  tidak  dimaksud  sebagai harga  (uang).  Dengan  kata  lain  pembolehan  itu  diperkenankan sepanjang konsisten memelihara emas yang ditransaksikan tersebut
58
berfungsi  sebagai  perhiasan  atau  sejenisnya  (yang  diambil manfaatnya  secara  kebendaan  sekaligus  bentuknya  sebagai perhiasan). Namun prasyarat Syaikh Ibnu Taimiyah ini akan sangat mungkin  terlanggar  jika  ternyata  transaksi  emas  itu  dilakukan dalam ruang-lingkup LKS yang bernuansa investasi, dimana emas akan berfungsi sebagai harga dalam konteks store of value atau unit of account .  Apalagi  hal  ini  semakin  ditegaskan  dengan  bentuk  emas yang diperdagangkan bukan lagi perhiasan tetapi batangan (goldbar).
4. Proses Penetapan Hukum Fatwa DSN
Munculnya fatwa didasarkan atas refleksi dari kondisi sosial yang  melingkupinya.  Sedemikian  besar  pengaruh  kondisi  sosial terhadap  lahirnya  sebuah  fatwa,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa relevansi sebuah fatwa sangat bergantung pada kondisi sosial yang melingkupinya. 14
Sedangkan fatwa dapat didefinisikan sebagai tabyin al-hukm as-syariyy  liman  saala  anhu (menjelaskan  hukum  syari  kepada  orang yang  menanyakannya).  Definisi  ini  memberikan  gambaran  bahwa fikih  merupakan  hasil  dari  proses  penyimpulan  hukum  syari  dari dalil-dalil  rinci  ( tafshili ),  sedangkan  fatwa  merupakan  hasil  dari proses  penyimpulan  hukum  syari  dari  permasalahan  yang ditanyakan. Fikih bersandar pada proses penggalian terhadap dalil- dalil tafshili ,  sedangkan  fatwa  bersandar  pada  identifikasi permasalahan ( tashawwur al-masalah ) kemudian dicarikan hukumnya dari  dalil-dalil tafshili .  Dengan  begitu,  perbedaan  mendasar  antara fikih dan fatwa adalah pada identifikasi permasalahan yang terjadi; fikih tidak memerlukannya, sedangkan fatwa sangat
memerlukannya 15
Bidang  ekonomi  syariah  merupakan  lahan  baru  untuk ijtihad  karena  perkembangannya  yang  begitu  cepat  dan  masih sedikitnya  pendapat  ahli  fikih  tentang  masalah  ini.  Untuk merespons hal ini dilakukan ijtihad jamai melalui perumusan fatwa
14 Ibn  Qayyim  al-Jawziyyah, Ilam  al-Muwaqqiin  Rabb  an  Rabb  al-Alamin, (Beirut: Dar al-Fikr. t. th.), h 97 15 Secara  implisit  dapat  dilihat  dalam  Surat  Keputusan  Dewan  Pimpinan Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  U-596/MUI/X/1997  tentang  Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Lihat juga Ali Jumuah, Shina‟ah Al- Ifta , (Kairo: Nahdhah Mishr, 2008), hlm. 7

## Penerapan Kaidah Maqashid syariah…..(Nurnazli)
59
Dewan Syariah Nasional MUI. Dalam proses penetapan fatwa ini, DSN-MUI  mempergunakan  tiga  pendekatan,  yaitu  pendekatan nash qathi , pendekatan qauli dan pendekatan manhaji . 16
Pendekatan nash qathi dilakukan dengan berpegang kepada nash al-Quran  atau  al-Hadits  dalam  menetapkan  suatu  masalah yang sudah terdapat dalam nash al-Quran ataupun al-Hadits secara jelas.  Apabila  masalah  itu  tidak  terdapat  dalam nash al-Quran maupun  al-Hadits,  maka  proses  perumusan  fatwa  dilakukan dengan pendekatan qauli dan manhaji . Pendekatan qauli dilakukan apabila permasalahan yang ada telah  ditemukan  jawabannya  melalui  pendapat  ahli  fikih  yang terdapat  dalam al-kutub  al-mutabarah yang illah hukumnya  sesuai dengan  yang  terjadi  saat  ini  dan  hanya  terdapat  satu  pendapat ( qaul ).  Dalam  kondisi  seperti  itu  maka  fatwa  akan  memakai pendapat ulama tersebut. Namun jika pendapat yang ada dianggap tidak  cocok  lagi  untuk  dipegangi  karena taassur atau taadzdzur  al- amal atau shuubah  al-amal, sangat  sulit  untuk  dilaksanakan , atau karena illat -nya berubah, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah ulang ( iadah an-nadhar ) pendapat tersebut. 17
Apabila  jawaban  terhadap  masalah  yang  dimintakan  fatwa tidak dapat dipenuhi oleh nash qathi dan pendapat yang ada dalam al-kutub  al-mutabarah ,  maka  penetapan  fatwa  dilakukan  melalui pendekatan manhaji ,  yakni  dengan  menggunakan  metode: al-jamu wat taufiq, tarjihi, ilhaqi dan istinbathi . 18 Jika  dalam  masalah  yang  dimintakan  fatwa  itu  terjadi khilafiyah di  kalangan  imam  madzhab,  maka  penetapan  fatwa didasarkan  pada  hasil  usaha  penemuan  titik  temu  di  antara pendapat-pendapat  madzhab  melalui  metode al-jamu  wa  al-taufiq . Namun  jika  usaha al-jamu  wa  al-taufiq tidak  berhasil,  maka penetapan  fatwa  dilakukan  melalui  metode tarjihi ,  yaitu  dengan menggunakan  metode muqaran  al-madzahib dan  dengan
16 Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia, Sistem  dan  Prosedur Penetapan Fatwa , (Jakarta: Pustaka DSN-MUI, 2006)
17 Lihat al-Qrafi, Al-Furuq , (Beirut: dar al-marifah, tt). Lihat Syaikh Nawawi al-Bantani, Nihayah Az-Zain (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2008), hlm. 11
18 Surat  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor: 596/MUI/X/1997  tentang  Pedoman  Penetapan  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia.
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
60
menggunakan  kaedah-kaedah ushul  fiqh  al-muqaran .  Ketika  satu masalah  atau  satu  kasus  belum  ada qaul yang  menjelaskan  secara persis dalam al-kutub al-mutabarah namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode ilhaqi , yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam al-kutub al-mutabarah . Jika metode ilhaqi ini tidak bisa dilakukan karena tidak ada mulhaq  bih dalam al-kutub  al-mutabarah ,  maka  penyelesainnya dilakukan dengan metode istinbathi . Metode istinbathi ini dilakukan dengan memberlakukan metode qiyasi , istishlahi , istihsani dan sadd al- dzariah .  Selain  metode-metode  tersebut,  secara  umum  penetapan fatwa  harus  pula  memperhatikan  kemaslahatan  umum  ( mashalih ammah )  dan maqâshid  syariah .  Metode-metode  di  atas  selama  ini telah  mencukupi  untuk  dijadikan  kerangka  paradigmatik  dalam menjawab  permasalahan  ekonomi  yang  muncul  melalui  fatwa DSN-MUI.

## 5. Pinsip-Prinsip Syariah dalam Fatwa DSN
Untuk kemaslahatan umat maka dalam merumuskan fatwa terkait  dengan  produk  syariah  diterapkan  prinsip-prinsip  umum sebagai berikut : 19
1) Prinsip Al-Mudharabah;
Mudharabah  diartikan  sebagai  suatu  bentuk  kemitraan,  di  satu pihak  akan  menyediakan  dana  seluruhnya  yang  selanjutnya disebut  sebagai  shahib  al‟mal,  sdangkan  di  pihak  lain  akan melakukan pengelolaan usaha (Mudharib). Dalam kemitraan ini jika untung, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan rasio laba  yang  telah  disepakati  sebelumnya.  Sedangkan  jika  rugi, maka shahib al‟mal akan kehilangan sebagian dari modalnya dan Mudharib akan kehilangan imbalan atas kerja keras dan keahlian memanaj yang disumbangkan.
2) Prinsip Wadiah
Wadiah dapat diartikan sebagai amanat dari pihak yang memiliki sesuatu  barang  kepada  pihak  lain.  Selanjutnya  pihak  yang menerima  amanat  diwajibkan  untuk  menjaga  dengan  baik
19 Edy  Sismarwoto, Prinsip-Prinsip  Ekonomi  Syari‟ah ,  Semarang,  Pustaka Magister, 2009). h 45
Penerapan Kaidah Maqashid syariah…..(Nurnazli)
61
barang  tersebut  karena  dapat  diambil  oleh  pemiliknya  pada setiap waktu yang dikehendaki.
3. Prinsip Al-Musyarakah Musyarakah  diartikan  sebagai  suatu  bentuk  kemitraan  antara  2 (dua) pihak atau lebih, dalam suatu usaha atau proyek. Masing- masing pihak berhak atas segala keuntungan sesuai dengan porsi penyertaan  masing-masing.  Selain  itu  pula  berhak  untuk  ikut serta,  mewakilkan,  membatalkan  dalam  pelaksanaan  atau manajemen  usaha  tersebut  serta  bertanggung  jawab  terhadap segala  kerugian  yang  terjadi  sesuai  dengan  porsi  penyertaan masing-masing. 4. Prinsip Al-Murabahah dan Al-Bai Bitssaman‟ajil Prinsip  Al-Murabahah  (prinsip  pengembalian  keuntungan dengan  pembayaran  tangguh),  diartikan  sebagai  suatu  jenis pembiayaan  penuh,  yang  merupakan  tabungan  dana  untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem  pembayaran  tangguh.  Sedangkan  prinsip  Al-Bai Bitssaman‟ajil  (prinsip  pengambilan  keuntungan  dengan pembayaran tangguh), diartikan sebagai suatu jenis pembiayaan penuh,  yang  merupakan  tabungan  dana  untuk  pengadaan barang  ditambah  keuntungan  yang  disepakati  dengan  system pembayaran diangsur.
5. Prinsip Al-Ijarah dan Al-Bai‟ Takjiri Prinsip  Al-Ijarah  dapat  diartikan  sebagai  prinsip  pengadaan barang  atau  jasa  yang  pengadaanya  ditalangi,  tanpa  diakhiri dengan  pemilikan  barang  tersebut.  Lembaga  ini  pada  dasarnya merupakan  suatu  jenis  pembiayaan  penuh  untuk  pengadaan barang  ditambah  keuntungan  yang  disepakati  dengan  sistem pembayaran  secara  sewa  tanpa  diakhiri  pemilikan.  Sedangkan prinsip  Al-Bai‟  Takjiri  dapat  diartikan  sebagai  prinsip pengambilan  sewa  atas  penggunaan  barang  yang  pengadaanya ditalangi  yang  diakhiri  dengan  pemilikan  barang  tersebut.
Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh  untuk  pengadaan  barang  ditambah  keuntungan  yang disepakati dengan system pembayaran secara sewa yang diakhiri pemilikan.
Prinsip  Al-Qardhul  Hasan  dapat  diartikan  sebagai  prinsip pinjaman kebajikan tanpa tambahan biaya lainnya. Lembaga ini
62
pada  dasarnya  merupakan  suatu  jenis  pembiayaan  penuh  atau sebagian,  yang  merupakan  talangan  dana  baik  tunai  maupun untuk  pengadaan  barang  disertai  dengan  kewajiban mengembalikan  sebesar  biaya  yang  diterima  tanpa  tambahan apapun dengan sistem pembayaran tangguh atau diangsur sesuai dengan kesepakatan.
6. Prinsip Kafalah Prinsip  Kafalah  dapat  diartikan  sebagai  prinsip  penggabungan kafil menjadi tanggungan ashiil dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau utang atau barang atau pekerjaan. 7. Prinsip Rahin Prinsip  Rahin  dapat  diartikan  sebagai  prinsip  dalam  suatu lembaga  jaminan  kebendaan  di  dalam  syari‟ah  yang  muncul berdasarkan  perjanjian  penyerahan  barang  untuk  menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.
C. Kesimpulan
Berdasarkan  rumusan  dan  penjelasan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan bahwa maqâshid syari‟ah dan maslahat memiliki peran yang  sangat  urgen  untuk  digunakan  sebagai  pisau  analisis  dalam menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi dan  bisnis  syari‟ah  yang  semakin  berkembang  dewasa  ini.
Kewajiban  para  ahli  hukum  Islam  dan  ahli  ekonomi  dan  bisnis syari‟ah  yang  ada  di  Indonesia  bekerja  keras  untuk  selalu melakukan kajian terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi dan bisnis syari‟ah, sehingga dalam perkembangannya juga benar-benar sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan.
Penyelenggaraan  kegiatan  usaha  berbasis  syariah  di
Indonesia  dilandasi  oleh  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN) MUI  mengenai  kebolehan  melakukan  aktivitas  usaha  berbasis syariah,  misalnya  perbankan  syariah,  asuransi,  reksadana  syariah, obligasi,  dan  pembiayaan  syariah.  Regulasi  perbankan  syariah haruslah terbebas dari praktik-praktik yang dilarang syariah seperti riba, spekulasi dan gharar.

## Daftar Pustaka
Penerapan Kaidah Maqashid syariah…..(Nurnazli)
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan
63
„Abd al-Salām, al-Imām al-Ghazzālī; al-Mīzān fī al-Salafī , Kairo: Dār al-Futūh, 1994 Al-  Syatiby, al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-  Syari‟ah ,  Kairo:  Mustafa Muhammad, t.th., jilid II Al-Ghazzālī, al-Mustasyfā  fī  „Ilm  al-Usūl ,  Beirut:  Dār  al-Kutub  al- „Ilmiyyah, 2000 Ali Jumuah, Shinaah al-Ifta , Kairo: nahdhah mishr, 2008 Asafri Jaya Bakri, Maqâshid Syari‟ah Menurut Al-Syatibi, Jakarta: PT
Raja Grafindo, 2001 Edy Sismarwoto, Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari‟ah , Semarang,
Pustaka Magister, 2009 http://berita.plasa.msn.com/article.
http://elsimh-feb11.web.unair.ac.id/artikel Kemajuan Ekonomi IslamAplikasi Maqâshid Syariah
http://www.facebook.com/notes/bahtsul-masail-nu-mesir-
i/geliat-pemikiran-maqâshid-syariah-sejak-i-hvii-m-sampai-
14-h21-m-laporan-kajian
Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Ilam al-Muwaqqiin Rabb an Rabb al-
Alamin, Beirut: Dar al-Fikr. t. th.), Nafis Cholil, Teori Hukum EKonomi Syariah , Jakarta: UI-Press, 2011 Neni  Sri  Imaniyati,  Pengantar  Hukum  Perbankan  Indonesia,
Bandung: Refika Aditama, 2010 Rizal Mustansyir, dan Misnal Munir, Filsafat Ilmu, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2001
Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005 Surat  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Majelis  Ulama  Indonesia Nomor:  596/MUI/X/  1997  tentang  Pedoman  Penetapan
Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
Syaikh Nawawi al-Bantani, Nihayah Az-Zain (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2008