## PENGATURAN DAN IMPLIKASI PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

## Fathorrahman
Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy Situbondo
Email : aryawiraraja.45@gmail.com

## Abstraks
Sebagai  lembaga  yang  memiliki  fungsi  khusus,  Mahkamah  Konstitusi  memiliki kewenangan  kehakiman  yang  berbeda  dengan  lembaga  kehakiman  lainnya.  Ia memiliki  atribusi  khusus  dan  terbatas  dalam  menjalakan  kewenangan  dan fungsinya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu kewenagan yang dimiliki  oleh  Mahkamah  Konstitusi  adalah  menguji  validitas  produk  lembaga legislatif  berupa  Undang-Undang  yang  potensial  bertengtangan  dengan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara umum, semua  produk  legislasi harus memenuhi tertib norma dan tertib prosedur. Tertib norma yang dimaksud adalah  isi  dari  Undang-Undang  tidak  bertentangan  dengan  UUD  NRI.  Sedangkan untuk tertib  prosedural  adalah alpanya pelanggaran dalam membentuk Undang- Undang  dari  hulu  hingga  akhir.  Tertib  keduanya  disebut  sebagai  tertib  materil dalam aspek norma, dan tertib formil dalam aspek prosedur. Dalam kajian ini, ada beberapa hal yang hendak dilacak : Apakah terdapat pengaturan secara eksplisit tentang pengujian formil di Mahkamah Konstitusi dan apa implikasi hukum terkait putusan  Mahkamah  Konstitusi  atas  pengujian  formil  sebuah  Undang-Undang. Kedua  rumusan  masalah  di  atas  akan  dilakukan  analisis  dengan  menggunakan pendekatan  konseptual-teoritik  dan  yuridis-normatif,  serta  pendakatan  kasus terkait putusan yang pernah ada.

## Kata Kunci : Pengujian formil, Mahkamah Konstitusi dan Peraturan perundang-
undangan

## Abstract
As  an  institution  that  has  a  special  function,  the  Constitutional  Court  has  judicial authority that is different from other judicial institutions. It has a special and limited attribution in carrying out its authority and function in the constitutional system in Indonesia. One of the powers possessed by the Constitutional Court is to examine the validity of legislative products in the form of laws that have the potential to conflict with the Constitution of the Republic of Indonesia. In general, all legislation products must comply with orderly norms and procedures. Orderly norms in  question is the
content  of  the  Act  does  not  conflict  with  the  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia.  As  for  procedural  order,  it  is  the  absence  of  violations  in  forming  laws from upstream to final. The order of the two is referred to as material order in the aspect of norms, and formal order in the aspect of procedure. In this study, there are several things to be tracked: Is there an explicit regulation on formal examination in the Constitutional Court and what are the legal implications regarding the decision of  the  Constitutional  Court  on  the  formal  review  of  a  law.  The  two  problem formulations  above  will  be  analyzed  using  conceptual-theoretical  and  juridical- normative approaches, as well as case approaches related to existing decisions.

## Keywords : Formal review, Constitutional Court and Legislation

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pengujian  sebuah  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia, kewenangannya  terdiaspora ke berbagai lembaga. Terdapat banyak lemaga yang menyelenggarakan  fungsi  tersebut.  Salah  satu  bentuk  pengujian  peraturan perundang-undangan  adalah  pengujian  terhadap  undang-undang.  Pengujian terhadap  jenis  undang-undang  dikenal  dua  model  atau  istilah  dalam  beberapa teori dan konsepsi. Seperti yang tertulis dalam bukunya Jimly Asshiddiqie bahwa pengujian  undang-undang  oleh  mahkamah  dibedakan  antara  judicial  review  dan yudicial preview 1 .   Model yudicial preview adalah melihat sebuah undang-undang sebelum  dilakukan  penetapan  oleh  lembaga  otoritatif.  Artinya,  peninjauan  pada model  ini  dilakukan  sebelum  terhadap  rancangan  seutu  peraturan  perundang- undangan 2 . Berbeda dengan yudicial preview, cara melihat atau meninjau dengan instrumen  yudicial review lebih mengedepankan proses peninjauan pada tahap di mana  sebuah  undang-undang  sedah  ditetapkan  diundangkan  dalam  lebaran negara 3 .
Jika  ditelusuri  dalam  beberapa  naskah,  terdapatnya  insrtumen  peninjauan kembali  terhadap  sebuah  bentuk  peraturan  perundang-undangan  adalah  demi terjaminnya  sebuah  check  and  balance    dalam  penyelenggaraan  fungsi-fungsi negara  oleh  lembaga  pemerintahan.  Secara  umum,  sebuah  kewenangan  tanpa
1 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
2 Ibid.
3 Ibid.
adanya alat kontrol oleh lembaga lain akan menimbulkan kesewenang-wenangan dalam menjalankan fungsi.
Hal  tersebut  tergambar  dalam  berkas  yang  di  Mahkamah  Konstitusi  yang menyebutkan  bahwa  kewenangan  dalam  menjalakan  fungsi  dalam  melakukan peninjauan  kembali  terhadap  undang-undang,  semata  untuk  menjalakn  fungsi check  and  balance  agar  terhindar  kesewenang-wenangan  oleh  lembaga pemerintahan 4 . Dus, berbagai instrumen peninjauan kembali yang ada diharapkan mampu  menghadirkan  prinsip  yang  kuat  bagi  pembentuk  undang-undang  agar menerapkan  asas  kehati-hatian  saat  membahas  sebuah  rancangan  undang- undang 5 .
Sebagai upaya  untuk memastikan terselenggaranya  tata kelola  negara  dan pemerintahan yang baik, dibentuklah Mahkamah Konstitusi dengan fungsi khusus dalam  ketatanegaraan  di  Indonesia.  Gagasan  dibentuknya  Mahkamah  Konstitusi merupakan  ikhtiar  dalam  rangka  menegakkan  prinsip-prinsip  negara  hukum 6 . Selain itu, fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah menjamin perlindungan yang maksimal terhadap demokrasi dan hak-hak warga  negara 7 . Beberapa alasan lain terkait  motif  dibentukknya  Mahkamah  Konstitusi  adalah  menghindari pengalaman buruk di masa lalu terhadap terdapatnya multi tafsir atau banyaknya tafsir  ganda  atas  konstitusi 8 .  Dengan  begitu,  hak  tafsir  yang  otoritatif  atas konstitusi pasca terbentuknya Mahkamah Konstitusi menjadi kewenangan tunggal dan tafsir tunggal oleh Mahkamah Konstitusi.
Artinya, salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah dalam sistem  ketatanegaraan  kita  adalah  menguji  undang-undang  terhadap  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia.  Pengujian  konstitusionalias  tersebut terlihat pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD  NRI)  yang  memberikan  wewenang  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk
4 Tim Penyusun, Hukum Acara MK (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konsititusi, Jakarta, 2010).
5 Saldi Isra, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia” (2014) Vol. 11 Jurnal Konstitusi.
6 I Dewa G Palguana, “Constitutional Question : Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia” (2010) Vol. I Ius Quia Iustum.
7 Ibid.
8 Imam Soebechi, Hak Uji Materiil, cet. 1  (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
menguji undang-undang terhadap UUD NRI.
Dalam  sisi  teori  dan  praktik,  terdapat  dua  sistem  pengujian konstitusionalitas  undang-undang  terhadap  UUD  NRI  yakni  pengujian  secara formil  ataupun  materiil 9 .  Dalam  teori  pengujian  (toetsing),  terdapat  perbedaan antara  pengujian  materiil  (materiil  toetsing)    dan  pengujian  formil  (formelee toetsing) 10 .  Dalam  pengujian  materiil,  objek  pengujian  lebih  menekankan  pada aspek  materi  muatan  undang-undang.  Apakah  terdapat  konten  dalam  undang- undang  yang  secara  materi  bertengtangan  dengan  norma  yang  terdapat  dalam konstitusi. Artinya, jika pengujian tersebut terkait materi muatan undang-undang, maka hal tersebut disebut dengan pengujian materiil. Sedangkan dalam pengujian formil adalah objek pengujiannya terkait prosedur pembentukan undang-undang sebagai suatu prudok hukum 11 .
Pengujian dari sisi formil adalah motede untuk melihat dan meninjau sejauh mana  ketaatan  para  pembentuk  undang-undang  dalam  melakukan  proses pembentukan  perundang-undangan.  Apakah  terdapat  tertib  prosedur  yang dihilangkan  dan  terdapat  beberapa  tahapan  yang  tidak  dilalui  sesui  dengan peraturan perundang-udangan.
Praktiknya,  tidak  pernah  ada  putusan  mahkamah  yang  mengabulkan permohonan  terkait  pengujian  dari  aspek  formil.  Walaupun,  terdapat  beberapa permohonan yang masuk dan disidangkan oleh mahmakah konstitusi. Oleh sebab itu, pada artikel ini akan dilakukan kajian mendalam terhadap peninjauan dalam aspek formil.

## B. Rumusan Masalah
Artikel ini mengkaji dua hal. Pertama, apakah terdapat dasar hukum yang kuat  yang  dapat  dijadikan  panca  hukum  utama  dalam  melakukan  pengujian undang-undang  pada  aspek  formil.  Dan  kedua,  implikasi  hukum  apa  yang  akan ditimbulkan  jika  permohonan  pengujian  aspek  formil  dikabulkan  hakim mahkamah.
9 Asshiddiqie, supra note 1.
10 Ibid.

## C. Motode Penelitian
Adapaun  penelitian  ini  menggunakan  metode  motode  penelitian  yuridis normatif  dengan  pendekatan  konsep-teoritik  ditamab  dengan  pendekatan  kasus yang terdapat dalam siklus permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi.

## PEMBAHASAN
Max Boli Sabon secara ekstrim mengatakan bahwa : tanpa konstitusi, negara tidak  mungkin  ada 12 .  Hal  tersebut  dilatarbelakangi  bahwa  tidak  terdapat  satupun negara modern di dunia ini  yang  tidak memiliki sebuah peraturan fundamental atau yang  secara  awam  disebut  sebagai  konstitusi.  Sebab,  konstitusi  merupakan  aturan dasar  yang  menjadi  validitas  terhadap  sah  tidaknya  peraturan  perundang-undangan lainnya. Oleh sebab itu, salah satu cara yang dapat diikhtiarkan untuk sekuritas agar seluruh  produk  dari  peraturan  perundang-undangan  (undang-undang)  memiliki konstitusionalitas, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi.
Dalam  konteks  ketatanegaraan  Indonesia,  konstitusi  atau  aturan  dasar tersebut  tergambar  dalam  bentuk  nama  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia.  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945  adalah  sekumpulan  ketentuan fundamental  atau  perihal  yang  punca  (dasar  )  yang  terdapat  dalam  suatu  kodiﬁkasi mengenai  hal-hal  yang  disebutkan  di  atas  pada  konteks  menjalakan  sistem ketatanegaraan  suatu  negara 13 .  Sebagai  hukum  tertinggi,  ia  memiliki  implikasi terhadap  struktur  dan  mekanisme  penyelenggaraan  pemerintahan 14 .  Termasuk  juga mempunyai implikasi terhadap peraturan perundangan lainnya.
Untuk  menjamin  sekuritas  terhadap  penyimpangan  akan  konstitusi,  MK dibentuk dan diberikan kewenagan untuk dapat melakukan pengujian undang-undang yang  potensial  bertengtangan  dengan  UUD  NRI.  Pembentukan  MK  terlihat  dari amandemen  UUD  NRI  yang  di  dalamnya  terdapat  pasal  penyebutan  MK  pada  pasal 24C. Jika melihat beberapa ayat yang terdapat pada pasal tersebut, maka MK diberikan dua tugas utama.
Pertama,  ia  diberi  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  pengujian  sebuah
12 Max Boli Sabon, Fungsi Ganda Konstitusi (Bandung: PT Grafiti, 1991).
13 Joeniarto, Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Hukum Negara yang Tertinggi (Jakarta: PT Bina Aksara, 1982).
14 Soimin & Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2013).
undang-undang yang berpotensi melanggar UUD NRI 1945, memberikan putusan atas sengketa lembaga negara dengan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memberikan  penetapan  atatu  putusan  terkait  pembubaran  suatu  partai  politik  dan memberikan  putusan  vonnis  atas  perselisihan  yang  muncul  tentang  hasil  pemilihan umum  yang  telah  diselenggarakan,  yang  semua  kewenangan  tersebut  final  dan mengikat.  Kedua,  ia  diberi  satu  kewajiban  untuk  memberikan  sebuah  putusan  atas kemumgkinan  munculnya  pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai  potensi pelanggaran  atau  dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  presiden  dan/atau  wakil presiden.
Sebagai  bentuk  komitmen  terhadap  pembentukan  MK,  disahkanlah  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi.  Setelah  terbitkan undnag-undang MK, maka kewenangan judicial review yang sebelumnya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung karena MK belum terbentuk, maka beralih secara otomatis ke MK  sebagi  lembaha  kehakiman  yang  independen.  Apalagi  salah  satu  kewenangan urgen yang dimiliki adalah kewenangan untuk menguji produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif.
Penjelasan  umum  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) adalah MK diberikan kompetensi untuk menyelesaikan perkara-perkara yang muncul dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kompetensi  tersebut  dimaksudkan  agar  persoalan  konstitusionalitas  tertentu  dapat teratasi  dengan  baik.  Artinya,  kompetensi  yang  diberikan  kepada  MK  sebagai  wujud dari menjaga konstitusi agar diselenggarakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak  publik  dan  cita-baik  demokrasi  itu  sendiri.  Dari  penjelasan  tersebut  dapat kita bahwa terdapat beberapa unsur yang terkandaung di dalamnya. Fungsi tersebut dikonfigurasikan dalam bentuk kewenangan yang diberikan kepada MK. Unsur dalam penjelasan  yang  ada  dapat  kita  rinci  bahwa  fungsi  MK  berupa  :  a).  Penafsir  final konstitusi; b). Pengawal konstitusi; c.) Pelindung hak konstitusional warga negara; d). Pelindung hak asasi manusia dan e). Pelindung demokrasi.
Selain itu, wewenang MK yang tertulis dalam UUD NRI dan dipertegas kembali dalam UU MK bahwa : “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk  menguji  undang-undang  terhadap  UUD  NRI;  memutus  sengketa  wewenang lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD NRI; memutus pembubaran
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
partai  politik;  dan  memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilu”.  Terkait  dengan wewenang  untuk  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  bersifat  final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI merupakan wewenang utama dan pada praktiknya pun menjadi wewenang yang mendominasi gelaran perkara 15 .
Selain diberikan wewenang, MK juga berkedudukan untuk menilai pendapat DPR  RI  atas  dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden. Kedudukan yang diberikan secara normatif tersebut bersifat wajib.
Dalam melakukan pengujian, hak menguji terbagi menjadi dua bentuk yakni menguji  secara  formal  (formele  toetsubfrecht),  menguji  keabsahan  prsedur pembentukan 16 . Dan keuda, menguji materil (materiele toetsubfrecht), melihat materi kesesuaian  materi  undag-undang  terhadap  norma  yang  lebih  tinggi 17 .    Dalam perubahan  UU  MK  yang  kedua  (Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011),  terdapat penegasan  yang  cukup  eksplesit  terkait  kewenangan  MK  atas  pengujian  undang- undang terhadap UUD NRI. Awalnya, materi muatan pada undang-undang sebelumnya, mengatur kewenangan MK lebih dominan hanya pada pengujian pas aspek matiril. Hal itu tergambar pada Pasal 60 yang tertulis bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali 18 . Perubahan tersebut dapat dibaca bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD  NRI  yang  semula  tidak  secara  rinci  dan  tegas  menyebutkan  norma  terhadap pengujian formil. Pada perubahan kedua, terdapat penegasan dan  penambahan baru yakni  pengujian  pada  aspek  formil  lebih  diperkuat.  Walaupun,  pengujian  formil, sebenarnya  sudah  ada  pada  Pasal  51  ayat  (3)  pada  UU  MK  24/2003.  Tetapi,  jika dilacak lebih detail, tidak terdapat pengaturan secara lengkap terkait pengujian formil. Penegasan pengujian formil dapat dilihat pada pasal 51A ayat (3) dan (4). Pada ayat (3)  yang  norma  berbunyi  bahwa  :  “dalam  hal  permohonan  pengujian  berupa permohonan  pengujian  formil,  pemeriksaan  dan  putusan  yang  dilakukan  oleh  MK didasarkan  pada  peratuarn  perundang-perudangan  yang  mengatur  tata  cara
15 Murarar Siahan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
16 Idul Rishan, “Konsep Pengujian Formil Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi” (2021) 18 Jurnal Konstitusi.
17 Mohammad Mahrus Ali, “Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945” (2015) 12 Jurnal Konstitusi.
18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98).
pembentukan peraturan perundang-undangan” 19 .
Secara  konsep,  pengujian  materil  adalah  pengujian  terhadap  materi  muatan undang-undang  yang  dianngap  bertengtangan  dengan  UUD  NRI.  Implikasi  dari  dari pengujian materil batalnya sebagian atau seluruhnya yang bersangkutan 20 . Terhadap hak  uji  materil,  Sri  Soemantri,  membuat  batasan  terhadap  pengujian  materil  adalah suatu  wewenang  untuk  menyelidiki  dan  kemudian  menilai,  apakah  suatu  peraturan perundang-undangan  isinya  sesuai  atau  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih tinggi  derajatnya,  serta  apakah  suatu  kekuasaan  tertentu  (verordenende  macht) berkah mengeluarkan suatu peraturan tertentu 21 .
Sedangkan  untuk  pengujian  formil  tidak  terkait  dengan  materi  muatan, akan  tetapi  berkelindan  dengan  produk  hukum  atau  proses  pembentukan perudang-undangan 22 . Pengujian formil itu sendiri tidak identik dengan pengujain atas undang-undang, meskipun pengujian atas bentuk dapat juga disebut sebagai salah satu pengujian formil 23 .
Secara umum pengujian dari sisi formil terbilang sangat komplek.  Tolok ukur yang  dapat  digunakan  untuk  menilai  apakah  suatu  undang-undang  kehilangan konstitusionalitas  dari  aspek  formalnya,  adalah  sejauh  mana  undang-undang  itu ditetapkan  secara  teapat  dalam  segi  bentuk  (appopriate  form),  tepat  institusi  yang menetapkannya  (appopriate  institution)  dan  tepat  menurut  prosedural  yang  berlaku dan baku (appopriate procedure) 24 .
Walaupun  pengujian  secara  formil  lebih  komplek  daripada  pengujian  pada aspek  materil,  akan  tetapi  pengujian  model  ini  sangatlah  jarang  dimohonkan.  Dari perkara  yang  tercatat,  MK  lebih  banyak  menyelenggarakan  pengujian  maateril undang-undang.  Bahkan,  jika  melihat  beberapa  putusan  MK  atas  perkara  pengujain formil,  tidak  pernah  ditemukan  amar  putusan  yang  mengabulkan  permohon  pada aspek formil.
Dari  data  yang  ada,  tidak  terdapat  putusan  MK  yang  membatakan  undang-
19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkmah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70).
20 Asshiddiqie, supra note 1.
21 Sri Soemantri, Hak Menguji Material di Indonesia (Bandung: Penerbit Alumni, 1986).
22 Asshiddiqie, supra note 1.
23 Ibid.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
undang karena dianggap cacat prosedur. Bakan, putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 terhadap  perkara  uji  formil  atas  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang Mahkamah Agung memberikan putusan bahwa terdapat cacat prosedul, namun demi kemanfatan, Undang-Undang tersebut dinyatakan tetap berlaku.
Jika  dilihat  dari  bergbagai  data  yang  ada,  gagalnya  pengujian  formil  di  MK disbebakan beberapa faktor. Pertama, permohonan pada uji formil masih bergantung pada interpretasi hakim 25 . Jika diamati, terdapat pembelahan poradimatik yang sangat jauh berbeda. Hal itu tergambar dari beberapa putusan MK atas perkara yang tergelar. Kedua,  secara  tidak  profesional,  terdapat  pola  delegasi  kewenangan  dari  pembentuk undang-undang  kepada  lemabaga  penerima  delegasi  dalam  pembentukan  peraturan pelaksana dan ketiga, lemahnya kualitas pembuktian yang disajikan oleh pemohon 26 .
Dari beberapa faktor tersebut menunjukkan bahwa pengujian formil di siklus perkara di MK belum menjadi konsentrasi yang mendapat perhatian cukup.  Padahal, keabsahan  sebuah  peraturan  perundang-undangan  juga  dipengaruhi  oleg  aspek prosedural  pemebntukan  peratuarn  perudang-undangan.  Jika  suatu  peraturan- perudangan cacat prosedur, harusnya ia tidak memiliki legitimasi sohih dan dalam hal ini MK perlu melihat sebagai bagian dari pengawal konstitusi.
Padahal,  dalam  menjalankan  kewenangannya,  MK  sudah  diberikan kewenangan untuk memberikan tafsir yang atribusi tersebut timbul dari sebuah tafsir : bahwa untuk menunjang supaya hakim bekerja dengan sangat baik dalam menggelar perkara konstitusinalitas maka ia diberikan kebebasan agar produk lembaga legislatif mempunyai  kesesuaian  dengan  konstitusi 27 .  Artinya,  kewenangan  menafsiri  tersebut lahir dari sebuah penafsiran itu sendiri 28 . Kredo yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi disebut sebagai lembaga kekuasaan kehakiman “the guardian of constitution and  the  sole  interpreting  of  constitution.”  Disebut  sebagai  penjaga  terakhir  konstitusi berdasarkan  kompetensi  yang  dimiliki  dalam  memberikan  putusan  apakah  sebuah produk  perundang-undangan  oleh  lemabaga  legislatif  telah  sesuai  dengan  konstitusi
25 Rishan, supra note 16.
26 Ibid.
27 Jimly Asshiddiqie, Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Semangat  Kebangsaan (Jakarta: PT Sumber Agung, 2006).
28 Ibid.
atau korelatif dengan konstitusi 29 .
Oleh sebab itu, MK diberi kewenangan untuk menafsiri apakah sebuah produk legislatif menyalahi proses yang sudah digariskan oleh peraturan perudang-undangan lainnya.  Memang,  jika  MK  menggunakan  rujukan  UUD  NRI  sebagai  batu  uji  apakah terdapat  ketidaksesuaian  sebuah  undang-undang  terhadap  UUD  NRI,  maka  akan menemui kesulitan yang luar biasa. Hal itu dikarenakan dalam norma konstitusi kita tidak  secara  eksplesit  menyebut  batasan-batasan  umum  terkait  kualitas  atau  syarat- syarat ketat prosedur pembentukan undang-undang.
Padahal,  aspek  prosedual  dalam  pembentukan  undang-undang  sering  sekali diabaikan  oleh  para  pembentuk  undang-undang.  Dari  beberapa  tertib  yang sebenarnya  diharapkan  dalam  membentuk  peraturan  perundang-undangan  terdapat dua  tertib.  Pertama,  sebuah  peraturan  perudang-undangan  haruslah  tertib  norma; norma  yang  terdapat  dalam  undang-undang  tersebut  tidak  bertengtangan  dengan norma yang terdapat dalam konten peraturan yang secara hirarki berada di atasnya. Selain tertib norma, sebuah undang-undang juga harus mengikuti lintasan prosedural yang sudah ditetapkan. Artinya, ia harus mengikuti tertib formil sejak dari proses awal hingga pada tahap final, yakni pengundangan (due process of law making).
Dengan  demikain,  dalam  konteks  pengaturan  pengujian  undang-undang secara  formil,  sudah  terdapat  penormaan  sejak  awal  MK  dibentuk.  Walaupun  tidak tegas diatur dalam UUD NRI terkait batasan pengujian secara formil, akan tetapi MK juga diberikan ruang untuk menafsirkan norma yang terdapat dalam konstitusi karena ia berfungsi sebagai pengawal konstitusi. Batasan yang tidak secara tegas disebutkan dalam  UUD  NRI  bukanlah  alasan  sohih  untuk  tidak  mengabulkan  permohonan pengujian undang-undang secara formil. Sifat supel dan luwes dalam beberapa norma yang terdapat dalam konstitusi itu dicitakan agar konstitusi kita mampu berkembang dan sanggup adaptif dengan alterasi sosial yang terjadi 30 .
Perhatian  dan  penguatan  hakim  MK  dalam  pengujian  aspek  formil  ini  harus menjadi  konsentrasi.  Konsentrasi  yang  memerlukan  sebuah  energi  dan  keberanian lebih  mengingat  terdapat  beberpa  faktor  yang  tidak  bisa  diindari  dalam  kehidupan
29 Anonimous, “Eksistensi Lembaga Negara, Berdasarkan UU Negara RI Tahun 1945” (2007) Vol 4 Jurnal Legislasi.
30 Christopher F Zurn, “Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial Review” (2007) Cambridge University Press New York.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
bernegara  kita  saat  ini.  Kenyaataan  di  mana  hungungan  anatara  lembaga  legislatifa dan eksekutif sangatlah mesra. Konfigurasi bagi-bagi kue kekuasaan tergambar sangat jelas  dari  bentuk  koalisi  yang  sangat  kuat 31 .  Kondisi  ini  dalpat  menciptakan  sebuah produk  undang-undang  yang  tida  sesuai  dengan  prosedur  pembentukan  yang diinginkan.
Dari  konfigurasi  politik  tersebut,  fungsi  filter  dan  pengawasan  lebih  banyak dibebankan  kepada  hakim  MK  karena  mereka  tidak  terlibat  dalam  persinggungan kekuasaan  pemerintahan  secara  langsung.  Meraka  harus  menjadi  menjaga  gawang yang  melindungi  kepentingan  warga  negara  dari  kemungkinan  mendapat  kerugian konstitusionalitas karena keaplaan para pembentuk undang-undang pada aspek formil pembentukan.  Negara,  dalam  hal  ini  MK  harus  presentif  dalam  menyediakan  fungsi menyamakan  frekuensi  antara  prefensi  warga  negara  dengan  lembaga-lembaga pemerintahan  untuk  memeberikan  pengawasan  dan  korektif  pada  setiap  fase pembentukan peraturan perundang-undangan 32 .
Aspek  prosedural  bukanlah  proses  yang  artifisial  belaka.  Ia  memiliki  sisi urgen yang menentukan konten dan implikasi dari keberlakuan peraturan perundang- undangan  tersebut.  Taruhlah  salaha  satu  syarat  yang  wajib  terpenuhi  dari  aspek prosedural  tersebut  adalah  keterlibatan  masyrakat.  Keterlibatan  publik  dalam rancangan  peraturan-perundang-undangan  adalah  legitimasi  utama  apakah keberadaan  undang-undang  tersebut  diinginkan  dan  sesuai  dengan  aspirasi masyarkat.  Sebab,  publik  adalah  penentu  berbagai  kebijakan,  program  dan  rencana yang  hendak  diterbitkan  oleh  pemangku  kebijakan.  Rakyat  pulalah  yang  menjadi enklave  yang  paling  terdampak  dari  berbagai  kebijakan  yang  ada.  Maka,  suara  dan partisipasi  publik  tidak  hanya  menjadi  instrumen  prasyarat,  tetapi  itu  ruh  apakah undang-undang memiliki ruh yang sesuai dengan aspirasi dan kemauan publik.
Aspek  yang  tidak  kalah  urgen  adalah  kewajiban  untuk  melibatkan  ahli  dan akademisi dalam penyusunan naskah akademik. Naskah akademik menjadi dokumen yang penting agar peraturan yang akan ditetapkan memiliki kajian dan sudah melalui
31 Kompas Cyber Media, “Menakar Kekuatan Politik Partai Koalisi Pemerintah di Tengah Menguatnya Wacana Amendemen UUD 1945... Halaman all”, (1 September 2021), online: KOMPAS.com <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/01/19461631/menakar-kekuatan-politik-partai-koalisi- pemerintah-di-tengah-menguatnya>.
32 Rishan, supra note 16.
penelitian  ilmiah.  Sebuah  kebijakan,  termasuk  semua  bentuk  dan  jenis  peraturan perundangan,  harus  memiliki  pondasi  sains  dan  ilmu  pengetahuan.  Dengan  adanya keterlibatan sainsa dan ilmu pengetahuan yang dilakukan sebelum peraturan tersebut terbit adalah bentuk upaya bahwa semua rencana, kebijakan dan program tepat guna dan  sohih  sasaran.  Karena,  ilmu  pengetahuanlah  yang  dapat  membedakan  dan memiliki  berbagai  proses  yang  objektif  dalam  melihat  berbagai  persoalan.  Artinya, proses  atau  prosedur  dalam  pembentukan  perudang-undangan  menjadi  sangat penting.
Persoalan  yang  tidak  alah  penting  untuk  diteliti  adalah  implikasi  dari permohonan  uji  formil  terhadap  undang-undang  yang  dikabulkan.  Apakah  implikasi yang ditimbulkan sama dengan dengan pengujian pada aspek formil. Sebab, mengingat dari beberapa pendapat dia atas menyebutkan bahwa aspek formil sangatlah penting dan  urgen.  Apalagi,  jika  melihat  beberapa  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  tertib prosedural  tidak  hanya  dimaknai  sebagai  prosedur  biasa,  melainkan  juga  menjadi gambaran kualitas pembentukan dari undang-undang itu sendiri 33 .
Jika melihat Pasal 51A ayat (3) huruf c menyatakan : “U ndang-undang tersebut tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat” 34 .  Dalam  penjelasan  undang-undang tersebut  juga  disebut  cukup  jelas.  Itu  artinya,  norma  di  atas  tidak  memerlukan penafsiran tambahan. Maknanya adalah, jika permohonan uji formil terhadap undang- undang  dikabulkan  oleh  hakim  Mahkamah  Konstitusi  berimplikasi  batalnya  sebuah undang-undang.  Produk  lembaga  legislatif    tidak  lagi  mempunyai  daya  ikat  kepada subyek hukum siapapun. Dengan begitu, jika menggunakan penafsiran original intens, maka  jelas  undang-undang  yang  alpa  tertib  prosedural  akan  berimplikasi  terhadap batalnya atau hilangnya daya ikat.
Dus,  semua  putusan  MK  bersifat  final  dan  mengikat,  lebih-lebih  kepada pembuat  undang-undang.  Mekanisme  yang  demikian  ini,  adalah  hal  ikhwal  yang mungkin  tumbuh  sebab  putusan  MK  atas  suatu  undang-undang  yang  mula-mula berlaku menjadi tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat 35 . Tidak lagi ada upaya hukum  apapun  yang  bisa  dilakukan  setelah  ada  putusan  hakim  MK  selain
33 A Daniel Oliver Lalana, “Legislative Deliberation and Judicial Review: Between Respect and Disrespect for Elected Lawmakers” (2019) 5 Springer Publishing.
34 note 19.
35 Asshiddiqie, supra note 1.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
menganatkan  kepada  lembaga  yang  berwenang  membuat  undang-undang  untuk merubah peraturan tersebut atau melakukan perbaikan prosedur agar seseuai dengan peraturan perudang-undangan.
Ketentuan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan tetap sejak  selesai  dibacakan  dalam  sidang  hukum  pleno  terbuka  untuk  umum,  berlaku perspektif  ke  depan  (foreward  looking),  tidak  retrospektif  (backward  looking) 36 . Dengan  begitu,  putusan  hakim  MK  yang  memiliki  sifat  final  dan  mengikat  (final  and binding),  berimplikasi  agar  ada  perubahan  yang  sesuai  dengan  putusan  MK  dan peraturan perundang-undangan. Dengan negitu, tertib prosedural juga berlaku semua prinsip bahwa pembetukan peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
Memang,  jika  melihat  dari  norma  dalam  UUD  NRI,  tidak  pernah  ditemukan tertib  formil  secara  eksplisit.  Konstitusi  tidak  secara  tegas  menyebut  konten,  syarat dan lainnya pada aspek prosedur dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Rujukan  utama  tertib  prosedura  tersebut  hanya  bersifat  undang-undang.  Secara hirarki,  undang-undang  dengan  undang-undang  memiliki  hirarki  yang  sama.  Akan tetapi semua undang-undang haruslah berpedoman pada tata cara yang diatur dalam undang-undang yang mengatur pan-pembentukan peraturan perundang-undangan.
Melihat  Pasal  51A  ayat  (3)  huruf  berbunyi  :  “menyatakan  bahwa pembentukan  undang-undang  dimaksud  tidak  memenuhi  ketentuan  pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 37 .  Dasar  yang  digunakan  dalam  pengujian  prosedural  memang  menyebutkan undang-undang tentang pembentukan  jenis dan bentuk undang-undang. Akan tetapi, undang-undang  tentang  pembentukan  undang-undang  tersebut  adalah  amanah  dan pengejwantahan dari norma-norma yang ada dalam UUD NRI.
Oleh sebab itu, legitimasinya adalah legitimasi dari UUD NRI karena semangat dan ruhnya adalah konstitusi itu sendiri. Dengan begitu, aspek prosedural tyidak lagi dipandang  sebagai  aspek  yang  syarat  dan  berbagai  tertibnya  hanya  berdasar  pad undang-undang  saja.  Batasan  tertib  prosedural  tersebut  memang  tidak  secara  tegas disebutkan dalam konstitusi sebab UUD NRI alaha aturan pokok-dasar yang kontennya
36 Ibid.
37 note 19.
tentu  sangatlah  umum  dan  asbtrak.  Secara  tehnis,  perlu  diatur  dengan  peraturan pelaksana dari UUD NRI, yakni dengan undang-undang.

## KESIMPULAN
Dari  kajina  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  tentang  pengujian sebuah  undang-undang  pada  aspek  formil  diatur  dalam  bentuk  undang-undang. Undang-undang  yang  dimaksud  adalah  undang  terkait  dengan  pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Jenis  undang-undang  ini  menjadi  pedoman  dalam mebnetuk undang-undang. Hakim MK dapat menggunakan undang-undang ini dalam menjalakan  tugas  pengujian  formil.  Sebab,  validitas  sebuah  undang-undang  tidak hanya  bergangtung  pada  UUD  NRI  sebagai  aturan  yang  secara  hirarki  berada  di atasnya.  MK  juga  dapat  dan  diwajibkan  menggunakan  undang-undang  tentang pembentukan undang-undang karena amanah dan terdapat ruh UUD NRI di dalamnya.
Tetapi, dalam praktik, MK tidak pernah mengabulkan permohonan pengujian undang-undang pas aspek formil. Ratio legis yang dibangun oleh MK dalam menggelar perkara  pengujian  formil  masih  terlalu  klise.  Sehingga,  tidak  pernah  ada  undang- undang  yang  permohonan  dikabulkan  oleh  MK.  Padahal,  aspek  formil  juga  memiliki daya  dukung  terkait  kualitas  sebuah  undang-undang.  Karena,  pada  aspek  formil terdapat beberapa intrumen inti, yang apabila dihilangkan dalam proses pembentukan undang-undang, maka sebuah undang-undang tidaklah punya legitimasi kokoh. Salah satunya adalah aspek keterbilatan publik yang dalam optik negara demokrasi, menjadi unsur vital.
Implikasi  dari  pengujian  formil  berberda  dengan  pengujian  pada  aspek materil.  Pengujian  materil  berimplikasi  batalnya  sebagian  ayat,  pasal  atau  bahkan keseluruhan norma dalam undang-undang tersebut. Kebatalan pada pengujian metril tergantung  pada  muatan  materi  apa  yang  dimintakan  untuk  dibatalkan  dan  pada konten apa juga hakim MK memberi putusan. Artinya aspek materil bergantung pada sejumlah bagian dari materi apa saja yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.
Pada  aspek  formil,  implikasi  dari  model  pengujian  ini  adalah  batalnya keseluruhan  undang-undang  yang  sudah  ditetapkan.  Kekuatan  hukum  mengikatnya sebuah  undang-undang  yang  sudah  diundangkan  dalam  lemabaran  negara  menjadi hilang  apabila  teradpat  putusan  MK  yang  mengabulkan  permohonan  pengujian. Keadaanya  ini  dipertegas  pada  Pasal  51A  UU  MK.  Walaupun,  pada  praktiknya,  MK
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
tidak pernah mengabulkan perkara pengujian undangundang pada aspek formil di MK.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly,  Hukum  Acara  Pengujian  Undang-Undang  (Jakarta:  Konstitusi  Press, 2006).
———, Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Semangat  Kebangsaan (Jakarta: PT Sumber Agung, 2006).
Boli Sabon, Max, Fungsi Ganda Konstitusi (Bandung: PT Grafiti, 1991).
Joeniarto, Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Hukum Negara yang Tertinggi (Jakarta: PT Bina Aksara, 1982).
Siahan, Murarar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
Soebechi, Imam, Hak Uji Materiil, cet. 1 ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
Soemantri, Sri, Hak Menguji Material di Indonesia (Bandung: Penerbit Alumni, 1986).

## Soimin & Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2013).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkmah Konstitusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70).
Anonimous, “Eksistensi Lembaga Negara, Berdasarkan UU Negara RI Tahun 1945” (2007) Vol 4 Jurnal Legislasi.
F Zurn, Christopher, “Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial Review”
(2007) Cambridge University Press New York.
Isra, Saldi, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia” (2014) Vol. 11 Jurnal Konstitusi.
Mahrus Ali, Mohammad, “Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945” (2015) 12 Jurnal Konstitusi.
Oliver Lalana, A Daniel, “Legislative Deliberation and Judicial Review: Between Respect and Disrespect for Elected Lawmakers” (2019) 5 Springer Publishing.
Palguana, I Dewa G, “Constitutional Question : Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia” (2010) Vol. I Ius Quia Iustum.
Rishan, Idul, “Konsep Pengujian Formil Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi” (2021) 18 Jurnal Konstitusi.
Media, Kompas Cyber, “Menakar Kekuatan Politik Partai Koalisi Pemerintah di Tengah Menguatnya Wacana Amendemen UUD 1945... Halaman all”, (1 September 2021), online: KOMPAS.com <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/01/19461631/menakar- kekuatan-politik-partai-koalisi-pemerintah-di-tengah-menguatnya>.
Tim Penyusun, Hukum Acara MK (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konsititusi, Jakarta, 2010).

## Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98).