## Volume 3 No. 2, Januari  2020
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi

## Rahmat Fauzi
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh Email: rahmatfauzi24oke@gmail.com

## Abstract
The role of the police in traffic violations committed by children as motorbike riders is in accordance with the provisions of Law Number 22 Year 2009, but in the implementation there are obstacles encountered. The  obstacle  found  by  the  police  in  law  enforcement  in  traffic  violations  committed  by  children  as motorbike riders is the obstacle when the child's motorbike will be stopped, namely: children who see their police officers immediately turn around and go against the flow, children do not want to be stopped when stopped and break through the officer. The obstacles that were found after being dismissed were fighting with the officers at the time of arrest, the child was not conclusive, the child did not want to hand over the motorbike  as  a  ticket  and  when  being  responded.  The  efforts  made  by  the  police  for  traffic  violations committed by children as motorbike riders are pre-emptive legal efforts (coaching), preventive legal efforts (counseling), and repressive legal efforts (repression).
Keywords: law enforcement; violation; traffic; child.

## Abstrak
Peranan kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor  sesuai  dengan  aturan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009,  tetapi  dalam  pelaksanaan  ada terdapat  kendala  yang  di  hadapi.  Kendala  yang  ditemukan  polisi  dalam  penegakan  hukum  dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah kendala pada saat motor anak akan diberhentikan yaitu: anak yang melihat petugas polisi mereka langsung berbalik dan melawan  arus,  anak  tidak  mau  di  berhentikan  saat  diberhentikan  dan    menerobos  petugas  tersebut. Kendala  yang  ditemukan  setelah  diberhentikan  yaitu  melawan  kepada  petugas  saat  penangkapan,  anak tidak  konperatif,  anak  tidak  mau  menyerahkan  motor  sebagai  alat  bukti  tilang  dan  saat  di  tanggapkap. Upaya  yang  dilakukan  polisi  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  sebagai pengendara  sepeda  motor  adalah  upaya  hukum  pre-emtif  (pembinaan),  upaya  hukum  preventif (penyuluhan), dan upaya hukum represif (penindakan).
Kata Kunci: penegakan hukum; pelanggaran; lalu lintas; anak.

## A. PENDAHULUAN
Polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah ( politie toezicht ) dan sebagai penindak ( politie  dwang )  dalam  fungsi  politik.  Di  samping  itu,  polisi  lalu  lintas  juga  melakukan
fungsi regeling (misalnya,  pengaturan  tentang  kewajiban  bagi  kendaraan  bermotor tertentu  untuk  melengkapi  dengan  segitiga  pengaman)  dan  fungsi bestuur khususnya dalam  hal  perizinan  atau  begunstiging  (misalnya,  mengeluarkan  Surat  Izin Mengemudi). 1 Mengendarai kendaraan secara kurang hati–hati dan melebihi kecepatan maksimal,  tampaknya  merupakan  suatu  perilaku  yang  bersifat  kurang  kehati-hatian. Walau  demikian,  kebanyakan  pengemudi  menyadari  akan  bahaya  yang  dihadapi apabila  mengendarai  kendaraan  dengan  melebihi  kecepatan  maksimal  tersebut.  Akan tetapi  di  dalam  kenyataannya  tidak  sedikit  pengemudi  yang  melakukan  hal  itu, khususnya  anak  sekolah  sehingga  dalam  pelanggaran  lalu  lintas  tersebut  tidak  sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
Di  dalam  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan  diatur tugas dan wewenang polisi lalu lintas meliputi: 2
a. Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. Pengumpulan,  pemantauan,  pengelohan,  dan  penyajian  data  lalu  lintas  dan angkutan jalan;
d. Pengelolaan  pusat  pengendalian  sistem  informasi  dan  komunikasi  lalu  lintas dan angkutan jalan;
e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas;
f. Penegakan  hukum  yang  meliputi  penindakan  pelanggaran  dan  penanganan kecelakaan lalu lintas;
g. Pendidikan lalu lintas;
h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.
Sebelumnya, perlu juga diketahui bahwa kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan  hukum  dan  pengaturan  di  bidang  lalu  lintas  ada  pada  Korps  Lalu  Lintas Kepolisian Republik Indonesia sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor: 3
“ Korps  Lalu  Lintas  Polri  yang  selanjutnya  disebut  Korlantas  Polri  adalah  unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu  lintas  yang  berada  di  bawah  Kapolri  serta  bertugas  membina  dan menyelenggarakan  fungsi  lalu  lintas  yang  meliputi  pendidikan  masyarakat,
1 Soerjono  Soekanto.  (1989). Suatu  Tinjauan  Sosiologi  Hukum  Terhadap  Masalah-masalah  Sosial . Bandung: Citra Adiya Bakti, hlm. 58.
2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
penegakan  hukum,  pengkajian  masalah  lalu  lintas,  registrasi  dan  identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya.”
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), saat ini kian pesat, salah satunya  di  bidang  transportasi  khususnya  kendaraan  bermotor.  Perkembangan  yang pesat  itu  seharusnya  diimbangi  dengan  sarana  lalu  lintas  jalan  raya.  Hal  ini  bertujuan untuk  mengatasi  jumlah  kendaraan  yang  kian  meningkat.  Semakin  meningkatnya kendaraan di jalan raya  sering  menimbulkan pelanggaran lalu lintas. Dengan semakin banyaknya  kendaraan  di  jalanan  tidak  dapat  di  pungkiri  bahwa  kecelakaan  lalu  lintas sering  tidak  dapat  dihindari.  Pelanggaran  lalu  lintas  sering  kali  terjadi  bahkan  sudah menjadi  hal  yang  biasa  di  kalangan  masyarakat  maupun  anak  sekolah.  Pelanggaran yang  kerap  terjadi  dalam  permasalahan  berlalu  lintas  adalah  seperti  tidak  memakai helm, menerobos lampu merah, tidak menghidupkan lampu di siang hari, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Sehingga apabila dilakukan operasi tertib lalu lintas di  jalan  raya  oleh  pihak  berwenang,  maka  tidak  sedikit  yang  terjaring  kasus pelanggaran  lalu  lintas  dan  tidak  jarang  juga  karena  pelanggaran  lalu  lintas  tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Transportasi  jalan  diselenggarakan  dengan  tujuan  mewujudkan  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  dengan  selamat,  aman,  cepat,  lancar,  tertib,  dan  teratur  serta  mampu memadukan  transportasi  lainnya,  menjangkau  pelosok  wilayah  daratan,  untuk menunjang  pemerataan,  penggerak  dan  penunjang  pembangunan  nasional  dengan biaya  yang  terjangkau  oleh  daya  beli  masyarakat.  Semakin  meningkatnya  pengguna sepeda  motor  menunjukkan  bahwa  sepeda  motor  masih  menjadi  alat  transportasi utama di Indonesia. Sepeda motor digunakan mulai dari kalangan kelas bawah sampai kalangan kelas atas.
Tingkat pemahaman yang kurang matang di usia anak sangat beresiko besar dan mempengaruhi  hal-hal  kecelakaan  pada  anak  saat  berkendara. 4 Munculnya  sepeda motor  jenis  matik  juga  merupakan  faktor  semakin  luasnya  cakupan  pengguna  sepeda motor.  Banyak  pengguna  jalan  tidak  mematuhi  peraturan  berlalu  lintas  dengan  baik
4 http://www.prohaba.com/pengemudi-dibawah-umur-jadi-sasara , diakses, tanggal 18 Juli 2019, pukul 21.50 wib.
yang  menimbulkan  kebiasaan  dalam  berlalu  lintas  yang  sangat  buruk  dan memprihatinkan.  Jumlah  anak  yang  mengendarai  sepeda  motor  semakin  bertambah banyak,  terutama  anak  sekolah.  Mereka  beranggapan  bahwa  mengendarai  sepeda motor  ke  sekolah  sangat  efisien,  tidak  terlambat,  lebih  irit,  dan  memudahkan  dalam transportasi. Yang dimaksud dengan anak adalah semua orang yang berumur dibawah 18  tahun  termasuk  anak  yang  masih  berada  di  dalam  kandungan.  Selain  itu, perlengkapan  berkendara  mereka  banyak  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  dan disebabkan  rasa  ingin  tampil  berbeda,  merasa  kolot  apabila  sesuai  standar,  dan pengaruh  pergaulan  yang  kurang  baik.  Mereka  beranggapan  bahwa  mengendarai sepeda  motor  ke  sekolah  sangat  efisien,  tidak  terlambat,  lebih  irit,  dan  memudahkan dalam transportasi.
Dalam  Undang-undang  No.  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  telah  diatur  dalam  Pasal  77  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  setiap  pengemudi kendaraan  bermotor  wajib  memiliki  surat  izin  mengemudi  (SIM)  dan  syarat-syarat seseorang  mengemudikan kendaraan telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) bahwa syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut: 5
a. Usia  17  (tujuh  belas)  tahun  untuk  surat  izin  mengemudi  A,  surat  izin mengemudi C, dan surat mengemudi D;
b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk surat izin mengemudi B I;dan
c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk surat izin mengemudi B II.
Pada Pasal 81 ayat 2 huruf (a) dijelaskan bahwa seseorang yang berusia 17 tahun yang  telah  memiliki  surat  izin  mengemudi  yang  berhak  mengemudikan  kendaraan bermotor,  akan  tetapi  di  dalam  kenyataannya  tidak  sedikit  pengendara  sepeda  motor yang  ditemui  di  jalan  raya  mengendarai  tersebut  berusia  dibawah  17  tahun.  Dengan adanya  seorang  pengendara  anak-anak  di  jalanan  sudah  dapat  dipastikan  bahwa seorang anak tersebut belum memiliki SIM.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  hukum  acara  peradilan  pidana  anak  diatur  dalam  Bab  III  mulai  dari  Pasal  16 sampai  dengan  Pasal  62,  artinya  ada  47  Pasal  yang  mengatur  hukum  acara  pidana
5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
anak. 6 Dimana  di  dalam  ketentuan  tersebut  berisikan  bentuk  pemberian  jaminan perlindungan  hak-hak  anak,  maka  Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan  Hakim  wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya  dalam  hal  ini  pelanggaran  lalu  lintas  dalam  situasi  darurat  serta perlindungan  khusus  dan  dilaksanakan  melalui  penjatuhan  sanksi  tanpa  pemberatan (Pasal 17).
Pada  pasal  21  ayat  1  huruf    (a)    Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  apabila  tindak  pidana  dalam  hal  ini  pelanggaran  lalu lintas  dilakukan  oleh  anak  yang  belum  berusia  12  (dua  belas)  tahun  maka  Penyidik, Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial  Profesional  mengambil  keputusan untuk: 7
a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan  di  instansi  pemerintah  atau  lembaga  penyelenggaraan kesejahteraan  sosial  di  instansi  pemerintah  atau  lembaga  penyelenggaraan kesejahteraan  sosial  di  instansi  yang  menangani  bidang  kesejahteraan  sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
Sesungguhnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan  angkutan  jalan  dan  angkutan  jalan  raya  memiliki  tujuan  penting  untuk menciptakan  ketentraman  bagi  masyarakat  dalam  berlalu  lintas.  Namun,  peraturan yang  ada  tersebut  tidak  sepenuhnya  relevan  dengan  keadaan  saat  ini  serta  adanya ketentuan-ketentuan  yang  sudah  tertinggal  oleh  perkembangan  masyarakat.  Namun demikian  tidaklah  berlebih-lebihan  untuk  mengemukakan  beberapa  cara  penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efesien.
Pada peraturan mengenai syarat usia memiliki SIM pada Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  telah  disebutkan  bahwa  usia  anak  minimal untuk memiliki SIM sekurang-kurangnya adalah 17 tahun. Namun, pada kenyataannya di wilayah hukum lalu lintas Kota Bukittinggi anak-anak yang masih berusia dibawah 17  tahun  yang  mayoritas  merupakan  siswa  SMP  telah  menggunakan  sepeda  motor  di
6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
jalan  raya.  Bahkan,  keadaan  sepeda  motor  tersebut  yang  digunakan  oleh  anak-anak dibawah umur tersebut tidak sesuai dengan standar kendaraan bermotor.
No Tahun Usia Pelanggaran < 16 1. 2016 1.116 Pelanggaran 2. 2017 402 Pelanggaran 3. 2018 383 Pelanggaran
Berdasarkan  tabel  di  atas  yang  diperoleh  dari  Satuan  Lalu  Lintas  Polres Bukittinggi  pada  tahun  2016  Polres  Bukittinggi  mencatat  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  anak  berusia  <  16  tahun  sebanyak  1.116.  pada  tahun  2017  Polres  Bukittinggi mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh anak berusia < 16 tahun sebanyak 402. Dan Pada  tahun  2018  Polres  Bukittinggi  mencatat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anak berusia  <  16  tahun  sebanyak  383. 8 Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  tertarik  untuk mengakaji  mengenai  “ Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi ”.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitin  ini  Penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  emperis. Pendekatan  yuridis  empiris  artinya  selain  melihat  langsung  tinjauan  terhadap pemahaman  masyarakat  mengenai  penyelesaian  kasus  kecelakaan  lalu  lintas,  penulis juga  melihat  langsung  yang  terjadi  di  lapangan. 9 Jadi  penelitian  ini  dilakukan  untuk mengkaji  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Oleh  Anak  Sebagai Pengendara  Sepeda  Motor  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Bukittinggi.  Penelitian  yang penulis gunakan adalah penelitian bersifat deskriptif  yaitu dimana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu  atau  untuk  menentukan  penyebaran  suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.
8 Data Laporan Tahunan Kasat Lantas Polres Bukittinggi
9 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin.  (2003) Pengantar  Metode  Pelitian  Hukum. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, hlm. 167.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peranan  Kepolisian  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Oleh  Anak  Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi
Satuan  Lalu  Lintas  atau  Satlantas  adalah  unsur  pelaksana  yang  mempunyai wewenang  menyelenggarakan  tugas  kepolisisan  mencakup  penjagaan,  pengaturan, pengawalan,  patroli,  pendidikian  masyarakat,  dan  rekaya  lalu  lintas.  Selain  itu, Satlantas juga menjalankan kegiatan rutin seperti registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan  bermotor,  penyidikan  kecelakaan  lalu  lintas  dan  penegak  hukum  dalam bidang  lalu  lintas.  Sedangkan  kegiatan  lainya  pada  tingkat  pelaksanaanya  dapat dicontohkan  dengan  penindakan  beberapa  tugas  pokok  terutama  yang  berkaitan dengan pelayanan di bidang surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK),  buku  pemilik  kendaraan  bermotor  (BPKB  dan  penyidikan  kecelakaan  lalu lintas.
Salah satu fungsi Satlantas yaitu penyelenggaran operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas berkaitan erat dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh  anak  sebagai pengendara  sepeda  motor.  Peran  Satlantas  sebagai  penegak  hukum  ialah  untuk menjamin dipatuhinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Sebagai aparat penegak  hukum  polisi  memiliki  wewenang  untuk  menindak  setiap  pelanggaran  yang terjadi  dan  memberikan  sanksi  sesuai  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  akan  ditindak  secara  tegas  tanpa  terkecuali  untuk  memberikan  rasa  takut kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  khususnya  anak  sebagai  pengendara  sepeda motor akan mematuhi segala aturan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku.
Mengenai  pelanggaran  lalu  lintas  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 bahwa Lalu  Lintas  adalah  suatu  kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas  lalu  lintas,  angkutan  jalan,
jaringan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  prasarana  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaanya. 10
Dalam  keadaan  lalu  lintas  di  wilayah  Polres  Kota  Bukittinggi  banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi akibat dilakukan oleh pengguna jalan. Pelanggaran lalu  lintas  tersebut  juga  banyak  disebabkan  oleh  anak  dibawah  umur  seperti  tidak memiliki  SIM  dan  STNK,  tidak  memakai  helm,  menorobos  lampu  merah  dan pelanggaran-pelanggaran  lainya.  Banyak  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anak tersebut akhirnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa.
Berdasarkan  Hasil  Penilitian  menggenai  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan oleh  anak  di  wilayah  Polres  Kota  Bukittinggi  yang  dilakukan  dengan  cara mewawancarai anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bukittinggi.
Adapun  hasil  data  penelitian  mengenai  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan anak  berusia  dibawah  16  tahun  sebagai  pengendara  sepeda  motor    dapat  dilihat  dari tabel berikut:
No Tahun Usia Pelanggaran < 16 16 - 21 22 - 30 31 - 40 41 - 50 > 50 1. 2017 402 1.374 4.620 1.208 382 219 2. 2018 383 1.659 2.270 1.653 868 367
Adapun  hasil  data  penelitian  mengenai  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan anak  berusia  dibawah  16  tahun  sebagai  pengendara  sepeda  motor  yaitu  pada  tahun 2017 sebanyak 402 pelanggar dan pada tahun 2018 sebanyak 383 pelanggar.
No Jenis Pelanggaran yang Dilakukan R2 Tahun 2017 2018 1. Helem 1.546 1.844 2. Kecepatan 1 15 3. Kelengkapan 581 621 4. Surat-Surat 3.007 654 5. Bonceng Ganda 13 150
10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6. Marka Rambu 770 970 7. Wanrus 473 670 Jumlah 6.391 4.924
Adapun  hasil  data  penelitian  mengenai  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan sebagai pengendara sepeda motor yaitu tidak memakai helem, kecepatan, kelengkapan, surat-surat, bonceng ganda, marka rambu dan melawan arus. Pelanggaran yang paling banyak adalah tidak memakai helem dan kelengkapan surat-surat.
Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota bukittinggi yang paling banyak  dilakukan  adalah  tidak  memiliki  SIM  dan  STNK  dan  tidak  memakai  helm. Pelanggaran  ini  sering  terjadi  karena  kurangnya  pemahaman  anak  atas  pentingnya mengetahui  ketentuan-ketentuan  yang  menyangkut  aturan  berlalu  lintas  demi keselamatan anak.
Mengenai  data  pelanggaran  anak  yang  tidak  memiliki  Surat  Izin  Mengemudi (SIM) sangat penting ditekankan karna SIM merupakan standar dari bukti kompetensi bahwa pengendara memiliki kemampuan untuk mengendarai sepeda motor. Maka dari itu  haruslah  diperhatikan  jika  anak  yang  belum  mencukupi  umur  untuk  mengendarai sepeda motor agar tidak dibiarkan untuk mengendarai sepeda motor tersebut.
Pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  tersebut  tidak  terlepas  dari kesalahan  orang  tua  yang  tidak  memperhatikan  keselamatan  anak  ketika  berkendara. Terkadang  banyak  orang  tua  yang  sengaja  membiarkan  anaknya  mengendarai  sepeda motor agar lebih memudahkan anaknya untuk melakukan aktifitas seperti untuk pergi kesekolah.  Oleh  karna  itu,  dengan  minimnya  pengetahuan  anak  terhadap  aturan  dan ktentuan-ketentuan lalu lintas dan minimnya pengawasan dari orang tua menyebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anak dengan mengendarai sepeda motor.
Akibat  dari  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  tidak  sedikit pelanggaran tersebut menyebabkan kecelakaan dan hilangnya nyawa seorang anak atas kejadian  tersebut.  Dari  anak  tersebut  mengendarai  sepeda  motor  melebihi  kapasitas kecepatan  kendaraan  dan  tidak  menggunakan  pengaman  saat  berkendara  seperti
menggunakan helm, yang dimana pelanggaran ini bisa menyebabkan kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa seorang anak atas berkendara sepeda motor tersebut.
Maka  dari  itu,  pengawasan  dan  bimbingan  orang  tua  menjadi  salah  satu  aspek penting  terhadap  menjaga  agar  anak  tidak  mengendarai  sepeda  motor.    Pengawasan dan  bimbingan  orang  tua  tersebut  agar  anak  tidak  diberi  kebebasan  akan  sesuatu  hal yang  belum  pantas  anak  tersebut  lakukan,  dan  hal  ini  bisa  menghindari  seorang  anak melanggar suatu ketentuan dan aturan-aturan.
2. Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan oleh Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu  Lintas  Oleh  Anak  Sebagai  Pengendara  Sepeda  Motor  Di  Wilayah Hukum Polres Bukittinggi
Hukum  pada  hakekatnya  adalah  pelindung  kepentingan  manusia,  yang merupakan  pedoman  yang  berisi  tentang  perintah-perintah  dan  larangan-larangan tentang  bagaimana  sepatutnya  orang  bertindak.  Akan  tetapi  hukum  tidak  sekedar pedoman semata, namun hukum harus ditaati, dilaksanakan dan ditegakan. Ketertiban dan  ketentraman  hanya  dapat  diwujudkan  dalam  kenyataan  apabila  hukum  itu dilaksanakan, apabila tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata- kata yang tidak bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat. 11
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  aparat  penegak  hukum  memiliki tugas  pelindung,  pengayom,  dan  pelayan  masyarakat.  Pemaknaan  dari  peran pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat sesuai dengan tampilan prilaku kehidupanya sehari-hari. Polisi menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang  sebenarnya  dilakukan  polisi  seperti  menjaga  masyarakat  dari  suatu  tindak kejahatan,  penanggulan  pelanggaran  dan  pengaman  masyarakat  demi  memberikan kenyamanan akan adanya polisi dilingkungan masyarakat tersebut.
Mengenai  tugas  polisi  tersebut  yang  berkaitan  dengan  ketentuan-ketentuan  di bidang  lalu  lintas  yang  terjadi  di  wilayah  polisi  Polres  Kota  Bukittinggi  yang  dimana
11 Di sisi lain, Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh M. Harun dan dikutip kembali oleh Fauzi Iswari,  bahwa  hukum  mempunyai  peranan  untuk  menciptakan  kedamaian,  dan  kedamaian  itu merupakan konsep yang menjamin keselarasan antara ketertiban yang bersifat lahiriah dan ketentraman yang  bersifat  bathiniah.  (Fauzi  Iswari.  (2017).  “Unsur  Keadilan  dalam  Penegakan  Hukum  terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”. Pagaruyuang Law Journal , Vol. 1 No. 1, hlm. 126)
diwarnai banyaknya  pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh anak  yang  mengendarai  sepeda  motor  harus  mendapat  perhatian  dan  tindakan  yang lebih  khusus  dari  aparat  kepolisian  sehingga  menyebabkan  perilaku  dalam  berlalu lintas menjadi lebih baik. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebenarnya dapat  diminimalisir  jumlah  pelanggaranya,  akan  tetapi  untuk  menghilangkanya sangatlah sulit.
Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara bermotor belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih  banyaknya  faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  pelakasanaan  penegakan hukum  tersebut.  Peranan  kepolisian  satuan  lalu  lintas  dalam  penegakan  hukum terhadap pelangggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor  banyak  ditemukan  kendala-kendala.  Berikut  kendala-kendala  yang  ditemukan polisi  satuan  lalu  lintas  dalam  penegakan  hukum  dalam  pelanggaran  lalu  lintas  yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor :
a. Kendala Pada Saat Motor Anak Akan Diberhentikan
Kendala saat anak mengendarai motor yang ditemui di jalan raya adalah:
1) Berbalik arah dan melawan arus
Pada  saat  mengedarai  motor,  setiap  pengendara  diminta  untuk  berhati-hati dalam membawa motor tersebut. Sebab akan membahayakan pengendara. Kejadian seperti ini sering ditemukan di lapangan, di mana anak yang melihat petugas polisi mereka  langsung  berbalik  dan  melawan  arus,  ini  akan  membahayakan  anak tersebut.
2) Tidak mau diberhentikan dan menerobos petugas
Petugas  kepolisian  yang  bertugas  di  jalan  raya  akan  menegur  dan memberhentikan  setiap  pengendara  yang  melanggar  dan  tidak  mengikuti  aturan. Pengendara  anak  yang  mengendarai  sepeda  motor    tidak  mau  di  berhentikan, karena  mereka  sudah  takut  terlebih  dahulu  sebab  tidak  memiliki  Surat  Izin Mengemudi.  Bahkan  mereka  akan  menerobos  petugas  yang  meminta  mereka berhenti, hal ini akan membahayakan petugas dan membahayakan anak tesebut.
b. Kendala Yang Ditemukan Setelah Diberhentikan
Dalam hal ini anak selaku pengendaraan sepeda motor adalah:
1) Anak tidak konperatif.
Menghektikan kendaraan yang tidak melengkapi syarat dan kententuan adalah hal yang wajar. Pada saat sekarang ini banyak ditemukan bahwa anak-anak sebagai pengendara  bermotor,  sedangakan  mereka  belum  memiliki  Surat  Izin  Mengemudi (SIM).  Namun  pada  saat  di  berhentikan  anak-anak  tersebut  cendrung  tidak konperatif bahkan mereka melawan kepada petugas saat Penangkapan.
2) Tidak mau menyerahakan bukti tilang
Dalam penangkapan, jika pengendara menyalahi aturan maka mereka akan di tilang, namun untuk membuatkan suarat tilang tersebut harus ada bukti tilang, salah satunya  adalah  surat-surat  kendaraan.  Namun  dalam  hal  ini,  anak-anak  sebagai pengendara  sepeda  motor  tidak  mau  menyerahkan  surat  kendaraan  sat  di  tilang. Jika  tidak  memiliki  surat-surat  kendaraaan  untuk  menajdi  bukti  adalah  dengan menyita kendaraan  tersebut. Namun Anak tersebut tidak mau menyerahakan motor sebagai Alat Bukti saat tilang.
3) Orang tua tidak menerima anak ditilang
Anak-anak yang saat di tilang akan mengadu kepada orang tua nya. Bukannya orang  tua  tersebut  meminta  maaf  kepada  petugas,  namun  orang  tersebut  malah menyalah-nyalahkan  petugas  yang  menilang  anak  nya.saat  di tilang  dan  orang tua tersebut menyalahkan polisi
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  sebagai  penegak  hukum  terhadap pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  sebagai  pengendara  sepeda  motor, Satlantas  (satuan  lalu  lintas)  Polres  Kota  Bukittinggi  melakukan  beberapa  tindakan untuk menekan pelanggaran lalu lintas, yaitu: 12
a. Upaya hukum Pre-emtif (Pembinaan)
Upaya  hukum    pre-emtif  merupakan  tindakan  yang  masih  dalam  tataran pencegahan  dengan  melakukan  pembinaan  dalam  pelanggaran  lalu  lintas  melalui
12 Wawancara  dengan  Bripda  Risa  Anggota  Satuan  Lalulintas  Bukittinggi,  pada  hari  selasa tanggal 4 November 2019, Puluk 10.00 Wib
kehadiran atau keberadaan anggota satuan lalu lintas itu sendiri. Penegakan hukum ini dapat dilaksanakan melalui beberapa cara yaitu :
1) Turjawali
Pelaksanaan  fungsi  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan  dan  patroli dilaksanakan dengan optimalisasi peran anggota satuan lalu lintas, seperti :
a) Pengaturan
b) Penjagaan
c) Pengawalan
d) Patroli
2) Operasi Khusus Kepolisian
Merupakan  kegiatan  untuk  menangani  berbagai  masalah  yang  berkaitan dengan  lalu  lintas  yang  sifatnya  khusus  dan  merupakan  peningkatan  dari kegiatan operasi rutin. Operasi khusus terbagi atas dua yaitu :
a) Operasi stasioner
b) Operasi hunting
b. Upaya hukum Preventif (Penyuluhan)
Penegakan  hukum  secara  preventif  ini  berupa  awal  pencegahan  dengan memberikan  edukasi,  penyuluhan  dan  sosialisasi  yakni  dengan  menanamkan  nilai- nilai dan norma-norma yang bai, menyisipkan pesan-pesan antisipasi terhadap suatu pelanggaran yakni seperti :
1) Melakukan Sosialisasi Penyuluhan Tertib Lalu Lintas di Sekolah-sekolah
2) Satuan Polisi Lalu Lintas Menjadi Inspektur Upacara di Sekolah-sekolah
3) Kampanye Keselamatan Lalu Lintas
4) Kawasan tertib Lalu Lintas
c. Upaya hukum Represif (Penindakan)
Upaya  hukum  represif  merupakan  tugas  pokok  kepolisian  dalam  aspek penindakan  hukum,  langkah  ini  merupakan  langkah  terakhir  setelah  penegakan preventif  dan  pre-emtif  yang  telah  dilaksanakan.  Penegakan  represif  merupakan kegiatan  penindakan  dengan  memberikan  peneguran  lisan  dan  peneguran  tertulis.
Penegakan  hukum  represif  ini  dilakukan  apabila  ditemukan  pengguna  jalan  raya melakukan pelanggaran lalu lintas.
Dalam  upaya  hukum  represif  terhadap  anak,  biasanya  anak  melakukan pelanggaran seperti  tidak  memiliki  SIM, tidak  menggunakan  helm dan motor yang dikendarai  anak  tersebut  tidak  sesuai  dengan  standar  kendaraan  bermotor  di Indonesia.  Penindakan  yang  dilakukan  oleh  satuan  lalu  lintas  biasanya  mendata terlebih  dahulu  kemudian  pihak  polisi  satuan  lalu  lintas  meminta  orang  tua  atau wali  dari  anak  yang  melakukan  pelanggaran  agar  bisa  menjemput  anaknya  dan memberikan  pemahaman  terhadap  anak  bahwasanya  yang  dilakukan  oleh  anak tersebut  adalah  salah,  kemudian  setelah  itu  baru  polisi  melakukan  proses penindakan atau penilangan atas pelanggaran yang dilakukan oleh anak itu tersebut.
Pelanggaran  lalu  lintas  di  wilayah  polres  Kota  Bukittinggi  jika  anak  tinkat sekolah SMA yang mengendarai sepeda motor dan memenuhi kelengkapan standar berkendaraan  namun  tidak  memiliki  SIM,  maka  anak  tersebut  diberikan  toleransi oleh  pihak  kepolisian  satuan  lalu  lintas  Polres  Agam  dan  dikembalikan  kepada orang  tua.  Sedangkan  jika  yang  mengendarai  sepeda  motor  adalah  anak  yang bersekolah ditingkat SD atau SMP, tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor dan  pada  kasus  ini  anak  tersebut  wajib  ditilang  atas  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  anak  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  langkah  pembinaan  dan  penegakan hukum  agar  tidak  terjadi  lagi  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anak  sebagai pengendara  bermotor  yang  bisa  menyebabkan  kerugian  bahkan  kecelakaan  yang anak menjadi korban dalam kecelakaan itu tersebut. 13
Penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh pengendara  sepeda  motor  diwilayah  hukum  Polres  Kota  Bukittinggi  dalam  bentuk upaya hukum represif adalah :
1) Tilang
2) Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan
13 Wawancara  dengan  Ipda  Ishar  Siregar  STr  K  Kanit  Turjawali  Bukittinggi,  pada  hari  selasa tanggal 4 November 2019, Puluk 10.00 Wib

## C. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Dilakukan Oleh  Anak  Sebagai  Pengendara  Sepeda  Motor  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Bukittinggi yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut:  Peranan Kepolisian  Lalu  Lintas  Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Sebagai  Pengendara  Sepeda  Motor  sesuai  dengan  aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tetapi dalam pelaksanaan ada terdapat kendala yang  di  hadapi.  Kendala  yang  ditemukan  polisi  dalam  penegakan  hukum  dalam pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  sebagai  pengendara  sepeda  motor: Kendala  pada  saat  motor  anak  akan  diberhentikan.  Dalam  hal  ini  anak  selaku pengendaraan sepeda motor adalah: anak yang melihat petugas polisi mereka langsung berbalik  dan  melawan  arus,  anak  tidak  mau  di  berhentikan  saat  diberhentikan  dan menerobos  petugas  tersebut.    Kendala  yang  ditemukan  setelah  diberhentikan.  Dalam hal ini anak selaku pengendaraan sepeda motor adalah: Melawan Kepada Petugas Saat Penangkapan, Anak tidak konperatif, Anak tidak mau Menyerahkan motor sebagai Alat Bukti tilang dan saat di tanggapkap. Upaya penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  sebagai  pengendara  sepeda  motor,  Satlantas  (satuan lalu  lintas)  Polres  Kota  Bukittinggi  melakukan  beberapa  tindakan  untuk  menekan pelanggaran  lalu  lintas,  yaitu:  upaya  hukum  pre-emtif  (pembinaan),  upaya  hukum preventif (penyuluhan), dan upaya hukum represif (penindakan).

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin dan Zainal Asikin. (2003). Pengantar Metode Pelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Fauzi Iswari. (2017). “Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”. Pagaruyuang Law Journal , Vol. 1 No. 1.
http://www.prohaba.com/pengemudi-dibawah-umur-jadi-sasara ,  diakses,  tanggal  18 Juli 2019, pukul 21.50 wib.
Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 tentang Anak.

## Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
Soerjono Soekanto (1989) Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial. Bandung: Citra Adiya Bakti.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan