## Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

## Risdianto
Universitas Muhammadiyah Jakarta Email: risdianto@umj.ac.id

## Abstract
Domestic violence is a serious concern of all parties, thus giving birth to Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. According to Islam, domestic violence is different from other criminal acts, such as murder, injuring qisahah, theft by cutting off hands, adultery with caning or stoning. The basis for criminal sanctions for domestic violence is not explained in the text (al- Qur'an and Hadith), so the punishment is expressly absent. This study uses a qualitative method that aims to enrich the scientific treasures of Islamic law and input for parties related to legal matters. The research found that domestic violence criminal sanctions are ta'zir punishment determined by the ruler (government), because it is not explained in the al-Qur'an or Hadith, so that its existence is left to the ruler's decision. This punishment (Jarimah) ta'zir is different from other punishments such as murder, adultery, theft and others whose explanation is contained in Islamic law.
Keywords: Criminal Sanctions, Domestic Violence, Ta'zir.

## Abstrak
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  menjadi  perhatian  yang  serius  dari  semua  pihak  sehingga melahirkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Islam, kekerasan dalam rumah tangga berbeda dengan tindak pidana lainnya, seperti  pembunuhan,  pelukaan  hukuman  qisahah,  pencurian  dengan  potong  tangan,  perzinahan dengan hukuman cambuk atapun rajam. Sanksi pidana kekerasaan dalam rumah tangga tidak dijelaskan dasarnya dalam nash (al-Qur’an dan Hadist), sehingga hukumannya secara tegas tidak ada.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  bertujuan  memperkaya  khazanah keilmuan  hukum  Islam  dan  masukan  bagi  pihak  terkait  urusan  hukum. Hasil  penelitian ditemukan  bahwa  sanksi  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  hukuman  ta’zir  yang ditetapkan  penguasa  (pemerintah),  karena  tidak  dijelaskan  dalam  al-Qur’an  ataupun  Hadist, sehingga keberadaanya disserahkan kepada keputusan penguasa. Hukuman (jarimah) ta’zir ini berbeda dengan hukuman lainnya  seperti pembunuhan, perzinahan, pencurian dan lainnya yang penjelasannya terdapat dalam hukum Islam .
Kata Kunci : Sanksi Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Ta’zir.

## A. Pendahuluan
Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak  kekerasan  bisa  berupa  kekerasan  fisik  dan  kekerasan  verbal  (ancaman
kekerasan).  Pelaku  dan  korban  tindak  kekerasan  didalam  rumah  tangga  bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. 1
Dalam  kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  telah  dirumuskan pasal-pasal  tentang  tindak  pidana  penganiayaan,  namun  belum  dianggap mengakomodir perbuatan pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.  Menurut  persektif  hukum pidana  Islam,  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah  tangga,  terutama  kekerasan  fisik  terhadap  istri  dalam  UU  PKDRT merupakan  bagian  dari  perbuatan  jarimah  yaitu  tidak  pidana  atas  selain  jiwa. Kekerasan dalam rumah termasuk Jarimah yang dikelompokkan kejahatan selain jiwa (fisik), sehingga dimasukkan tindak pidana.
Data yang diperolah Komnas Perempuan mencatat jumlah kasus KDRT atau RP  di  tahun  2014  dalam  Catatan  Tahunan  2015  Komnas  Perempuan,  sebagai berikut:
1)  Sebanyak  8.626  kasus  di  ranah  personal,  59%  atau  5.102  kasus  berupa kekerasan terhadap istri, 21% atau 1.748 kasus kekerasan dalam pacaran, 10% atau  843  kasus  kekerasan  terhadap  anak  perempuan,  9%  atau  750  kasus kekerasan dalam relasi personal lain, 1% atau 63 kasus kekerasan dari mantan pacar, 0,7% atau 53 kasus kekerasan dari  mantan suami, dan 0,4% atau 31 kasus  kekerasan  terhadap  pekerja  rumah  tangga.  2)  Kasus  kekerasan  fisik masih menempati urutan tertinggi pada jenis tindak kekerasan dalam ranah personal  di  tahun  2014,  yaitu  mencapai  3.410  (40%),  diikuti  posisi  kedua kekerasan psikis sebesar 2.444 (28%), kekerasan seksual 2.274 kasus (26%) dan  kekerasan  ekonomi  496  kasus  (6%).  Urutan  di  atas  sama  dengan  data tahun 2013. 3) Mayoritas rentang usia perempuan korban di ranah personal adalah 25-40 tahun,  menyusul  setelahnya  di usia 13-18 tahun, kemudian di usia 19-24 tahun. Ini berarti bahwa kekerasan tertinggi terjadi pada usia nikah (25-40 tahun). 2
Pada dasawarsa akhir-akhir ini masalah kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik di kalangan masyarakat yang berpendidikan sekolah Dasar maupun yang berpendidikan sarjana, sehingga sudah
1 Didi Sukardi, Kajian Kekerasan Rumah tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Mahkamah Vol.9 No. 1 Januari 2015, .https://www.syekhnurjati.ac.id (dikases pada tanggal 20 Januari 2021).
2 Nur  Rofiah,  “Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dalam  Perspektif  Islam” ,  Wawasan:  Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2,1 (Juni 2017): 31-44.
menjadi  permasalahan  yang  sudah  sering  terjadi  di  masyarakat,  bahkan  tidak melihat  latar  belakang  pendidikannya.  Akibat  dari  tindakan  kekerasan  dalam rumah tangga biasanya yang menjadi korban adalah kaum perempuan dan anak- anak dan dilakukan oleh suami atau ayah sebagai pelindung keluarga.
Kekerasan yang tejadi dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh hal-hal sepele  dan  berakhir  menjadi  pertengkaran  hebat,  serta  menyebabkan  terjadinya kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan psikis ataupun yang lainnya. Kekerasan  emosional  berbentuk  canda  atau  perlakuan  yang  merendahkan martabat seseorang atau pelecehan seksual merupakan kekerasan emosional yang tidak  dapat  dilihat,  namun  memiliki  dampak  yang  lebih  besar  dari  bentuk kekerasan  lainnya,  namun  demikian  semua  kekerasan  memiliki  andil  dalam menyebarkan  ketakutan  dan  penderitaan  yang  dirasakan  perempuan  dalam masyarakat.
Menurut WHO kekerasan ada beberapa jenis yang meliputi: kekerasan fisik (tindakan  yang  menyebabkan  rasa  sakit  atau  potensi  menyebabkan  sakit), kekerasan seksual (kegiatan seksual yang tidak dipahaminya seperti dirayu, dicolek, dipeluk  secara  nafsu  diperkosa  secara  paksa),  kekerasan  pengabaian  dan penelantaran (ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak), kekerasan  emosional  (dapat  menyebabkan  terhambatnya  perkembangan emosional anak), kekerasan ekonomi (penggunaan tenaga anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya). 3 Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 ada berapa  macam  kekeraasan  yaitu  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan seksual, kekerasan penelantaran rumah tangga. 4
Menurut  Levi  yang  dimaksud dengan kekerasan  adalah  merupakan  konsep yang makna dan isinya sangat tergantung kepada masyarakat sendiri. 5 Kemudian dalam  pasal  2  Deklarasi  PBB  tentang  penghapusan  kekerasan  terhadap perempuan dijelaskan bahwa:
3 Murpiaty, Makalah Perlindungan Terhadap Korban Akibat Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.
4 Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2004 Tantang  kekerasan  Dalam Rumah Tangga, (Bandung, Citra Umbara, 2007), h. 4.
5 Fathul Djanah DKK, Kekerasan Teradap Istri, (Yogyakarta: Penerbit LKIS, 2003), h. 11.
“Kekerasan  terhadap  perempuan  adala  setiap  perbuatan  berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berkaibat kesengsaraan dan penderitaan  perempuan  secara  fisik,  seksual  atau  psikologis,  termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang,  baik  yang  terjadi  di  depan  umum  atau  dalam  keidupan pribadi.” 6
Dalam  azazs-azas  hukum  pidana  Islam,  tindak  pidana  atau  jarimah  dapat ditinjau  dalam  berbagai  aspek,  sehingga  tindak  pidana  atau  jarimah  dapat diklasifikasikan dalam berbagai macam aspek yang meliputi; hukuman, niat, cara, korban,  dan  tabiat.  Para  ulama  mengelompokkan  jarimah  dengan  melihat  pada hak siapa yang terlanggar dalam kejahatan itu. 7
Berbicara  mengenai  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  dijelaskan  bawa kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 8
Sebenarnya siapapun tidak pernah menginginkan adanya perselisihan dengan orang  lain,  dan  tidak  selayaknya  melarikan  diri  ketika  mempunyai  masalah  dan perselisihan  dengan  orang  lain,  sekiranya  masih  ada  cara  yang  lebih  aik  untuk meyelesaikannya. Dengan demikian dalam hidup berkeluarga, tidak ada satu suami atau  istri  yang  dengan  sengaja  membuat  perselisihan  dengan  pasangannya. Bagaimanapun  juga  jika  sebuah  keluarga  dibangun  di  atas  fondasi  cinta,  kasih sayang dan saling membutuhkan, tidak akan ada yang menginginkan berpisah dari pasangannya.
Terjadinya  perselisihan,  pertikaian  dan  perbedaan  pendapat  dalam  hidup berumah tangga adalah suatu yang tidak pernah diharapkan. Setiap manusia tidak dilahirkan  dalam  kondisi  yang  sama  persis  tenpa  perbedaan.  Bahkan  anak
6 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 60.
7 Alfan Maulidin Ichwanto, “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam” , Al- Qanun, Vol. 20, No.1, Juni 2017
8 Agustinus  Edy  Kristianto, Panduan  Bantuan  Hukum  Di  Indonesia, (Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2008), h. 116.
kembarpun  ada  perbedaan,  perbedaan  itu  sendiri  adalah sunnatullah yang  tak terelakkan,  sehingga  wajar  apabila  suami  istri  menemukan  riak-riak  kecil  dalam romantika batera rumah tangganya.
Perbedaan dan perselisihan bukanlah aib yang harus dibuang jauh-jauh dan dihindari, selama perbedaan tersebut bukan masalah aqidah dan masalah-masalah agama yang fundamental. Apabila suami istri dapat mengatasi segala permasalahan dan perbedaan disikapi dengan emosi maka akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga bahkan mengakibatkan perceraian.
Oleh  karena  itu  sebelum  seorang  lelaki  dan  perempuan  memutuskan membina rumah tangga, sebaiknya dalam hal memilih pasangan hidupnya harus terlebih  dahulu  mengenal  dan  memahami  calon  pasangannya.  Setelah  yakin mengenal  bisa  dilanjutkan  pada  tahap  yang  lebih  dalam  yaitu  meminangnya sekaligus  menikahinya.    Begitu  pentingnya  seorang  suami  mengenal  calon pasangannya  sebelum  akad  nikah,  sehingga  apabila  pernikahan  telah  terlaksana tidak  menimbulkan  perasaan  menyesal,  dengan  adanya  pengenalan  awal diharapkan  adanya  rasa  saling memahami.  Saling memahami  dan  saling percaya adalah kunci dalam membina keluarga sakinah.
Perkawinan adalah terikatnya suatu hubungan antara seorang wanita dengan laki-laki  dalam  suatu  hubungan  yang  resmi  dalam  lembaga  perkawinan. Pernikahan juga menyatukan dua belah keluarga. Dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat  21  dinyatakan  sebagai  berikut yang artinya:  Dan  di  antara  tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 9
Perempuan dalam naungan Islam tidak dinilai sebagaimana menurut kalangan lain, sebagai najis yang harus dijauhi. Tetapi Islam mengangkat perempuan hingga ke puncak kemuliaan, dan menilai pernikahan sebagai nikmat Allah Swt atas para hamba-Nya.  Oleh  karenanya,  setiap  hamba  berkewajiban  untuk  mensyukuri
9 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 644.
nikmat-Nya dan tidak mengingkarinya. Salah satu rasa syukur terhadap nikmat ini masing-masing dari mereka mencari pasangan yang memelihara agama dan hak- haknya  serta  menjaganya,  yaitu  dengan  mengikuti  perintah-perintah  Nabi,  baik dalam memilih istri maupun dalam memilih suami.
Perkawinan  menurut  Islam  adalah  suatu  perjanjian  dan  ikatan  lahir  batin antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  yang  dimaksudkan  untuk bersama  membentuk  satu  rumah  tangga  dan  untuk  berketurunan,  serta  harus dilangsungkan untuk memnuhi rukun dan syarat-syarat menurut Islam dan hukum negara. Pengertian perkawinan yang tersebut di atas mengandung akibat hukum, yaitu adanya kewajiban yang harus dilaksanakan baik bagi pihak laki-laki maupun perempuan serta adanya hak yang dimiliki oleh keduanya dalam menjalankan roda kehidupan berumah tangga.
Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa hukum yang mendapat tempat di dalam tata hukum dan perkawinan itu harus dilakukan terang-terangan dan jelas. Dengan kata lain perkawinan atau pernikahan tidak dilakukan di bawah tangan, karena  bila  hal  ini  dilakukan  maka  jika  terjadi  perceraian  atau  kekerasan  dalam rumah  tangga,  secara  hukum  tata  negara  piak  perempuan  akan  mengalami kerugian  untuk  menuntut  pihak  laki-laki  yang  telah  melakukan  kekerasan disebaban  pernikahan  mereka  tidak  tercatat  secara  resmi  pada  lembaga  yang ditunjuk  oleh  negara.  Hal  ini  berguna  untuk  mencatat  pernikahan  yang  terjadi dalam wilayah hukum negara Indonesia.
Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang perkawinan di Indonesia nomor 1 taun 1974 dengan nama Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun  1974  tentang  perkawinan.  Berlakunya  Undang-Undang  tersebut  maka segala  peraturan  yang  ada  sejauh  yang  tela  diatur  dalam  Undang-Undang  ini dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 66 berikut ini:
“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berubungan dengan perkawinan berdasarkan  undang-undang  ini  maka  dengan  berlakunya  undang-undang, ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  hukum  perdata (Burgelijk  Wetboekj) , ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks ordonantie Christen Indonesia S. 1933 nomor 74) , peraturan perkawinan campuran (Regeling of Degemende Huwej
Ken  S.  1898  nomor  158) dan  peraturan-peraturan  lain  yang  mengatur  tentang perkawinan sejauh daitur dalam undang-unang ini dinyatakan tidak berlaku.” 10
Negara Indonesia sangat konsen dalam mengapresiasi hak antara suami dan istri  sehingga  antara  keduanya  tidak  boleh  melakukan  kejahatan  pidana  seperti melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Harapan  dengan  realitas  belum maksimal, sehingga walaupun sudah diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 ternyata masih banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai  aspek  dan  sisi.  Hal  inilah  yang  menjadi  latar  belakang  dan  perhatian peneliti  untuk  mengetahuinya,  sebagaimana  yang  pernah  dijadikan  tema  dalam penelitian ini.
Begitu banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan data di atas,  maka  penting  sekali  penelitian  ini  dispesipkkan  ke  dalam  hukum  pidana Islam.  Walaupun  ada  juga  penelitian  yang  membahasnya,  paling  tidak  dalam peneltian ini bisa diambil satu pemahaman ternyata agama Islam juga membahas sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  menurut  meleong penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  memahamkan  tentang fenomena  yang  terjadi  pada  subjek  penelitian  misalnya,  perilaku,  persepsi  dan motivasi. 11 Sumber  data  penelitian  yaitu  primer  dan  sekunder,  Data  primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber pokok yaitu menurut hukum Islam dan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 sebagai bahan tambahan., data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Penyebab Maraknya Kekerasan dalam Rumah Tangga
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  23  tahun  2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada bab I pasal 1 dijelaskan
10 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Peraturan  Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama R.I) h. 46.
11 Muhammad Nazir, Metode Penelitian , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
yaitu:  “Kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” 12
Islam telah mengatur bahwa pernikahan adalah pekerjaan mulia yang sangat dianjurkan  untuk  dilaksanakan  oleh  setiap  muslim,  sekiranya  telah  memenuhi syarat untuk menikah. Perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Namun demikian perkawinan bukanlah semata-mata perhitungan hak dan kewajiban, melainkan berisi kasih sayang, saling memberi dan menerima,  juga  untuk  saling  melindungi  dan  saling  mengisi  guna  mencapai kedamaian, ketenteraman dan kebahagiaan.
Secara  fitrahnya  setiap  manusia  pasti  merindukan  kasih  sayang,  sehingga sangat  naif  melakukan  kejahatan  di  antara  sesamanya.  Tapi  pada  kenyataannya dunia hari ini sangat jauh dari suasana berkasih sayang. Bahkan kasih sayang yang hakiki  sudah  hilang  dari  hati  manusia.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  banyaknya tindak  pidana  kekerasan  yang  terjadi,  baik  dalam  rumah  tangga  maupun  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bahkan  dalam  kehidupan  bernegara,  sehingga terjadinya krisis dan pergolakan.
Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan adanya berbagai faktor. Maksudnya dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Hal ini dapat diperoleh dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan ditangani oleh lemaga bantuan hukum.  Menurut  LKBHUWK,  sebuah  lembaga  bantuan  hukum  untuk perempuan  dan  keluarga,  penyebab  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga dapat  digolongkan  menjadi  2  (dua)  faktor,  yaitu  faktor  internal  dan  faktor eksternal. 13
12 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tantang kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2007 , h. 2.
13 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan ..., h. 76.
Faktor  internal  menyangkut  kepribadian  dari  pelaku  kekerasan  yang menyebabkan  ia  mudah  sekali  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interkasi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial  di  masa  kanak-kanak.  Faktor  eksternal  adalah  faktor-faktor  di  luar  diri  si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan  tindak  kekerasan  bila  berhadapan  dengan  situasi  yang  menimbulkan frustasi  misalnya  kesulitan  ekonomi  yang  berkepanjangan,  peyelewengan  suami atau  istri,  keterlibatan  anak  dalam  kenakalan  remaja  atau  penyalahgunaan  obat terlarang dan sebagainya. 14
Dengan demikian banyak hal yang dapat meyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga faktor yang terbesar adalah dari sisi luar (eksternal) pelaku kekerasan tersebut, jika diandingkan faktor internal. Dalam penelitian ini deikemukakan sacara ringkas mengenai faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu seagai berikut:
Pertama , faktor keuangan. Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan  di  antara  suami  dan  istri.  Gaji  yang  tidak  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulannya, seringkali menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul  ketika  suami  kehilangan  pekerjaan.  Ditambah lagi  adanya  tuntutan  biaya hidup  yang  tinggi,  memicu  pertengkaran  yang  seringkali  berakibat  terjadinya tindak  kekerasan. Kedua ,  faktor  anak.  Salah  satu  terjadinya  perselisihan  antara suami dan istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat peredaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh. 15
Ketiga ,  faktor  salah  paham.  Suami  dan  istri  ibarat dua  buah  kutub  berbeda. Oleh karena itu usaha peyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-
14 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan ..., h. 76.
15 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan ..., h. 77-80.
masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini sering muncul oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan  diperoleh  titik  temu.  Kesalahpahaman  yang  tidak  segera  dicarikan  jalan keluarnya,  akan  menimbulkan  pertengkaran  dan  dapat  pula  memicu  kekerasan. Keempat , faktor masa lalu. Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon  suami  dan  istri  harus  terbuka,  masing-masing  menceritakan  atau memberitahukan  masa  lalunya.  Keterbukaan  ini  merupakan  upaya  untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada  kenyataannya  cerita  yang  diperoleh  dari  pihak  ketiga  sudah  tidak  realistis. Pertengkaran  yang  dipicu  karena  adanya  cerita  masa  lalu  masing-masing  pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan. 16
Kelima ,  orang  tua.  Orang  tua  dari  pihak  suami  maupun  istri  dapat  menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami dan istri. Orang tua yang selalu ikut campur rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah  keuangan,  pendidikan  anak  atau  pekerjaan,  seringkali  memicu pertengkaran  yang  berakhir  dengan  kekerasan  apalagi  hal  ini  bisa  juga  dipicu karena  adanya  perbedaan  sikap  terhadap  masing-masing  orang  tua. Keenam , cemburu.  Kecemburuan  dapat  juga  merupakan  salah  satu  timbulnya kesalahpahaman,  perselisihan  bahkan  kekerasan.  Pada  tahun  1992  di  Jakarta seorang suami tega membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh istrinya, karena  istri  mengetahui  penyelewengan  yang  dilakukan  oleh  suami.  Kasus  lain terjadi tahun 2009 seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, karena  istri  cemburu.  Masih  banyak  lagi  kasus-kasus  kecemburuan  yang  dapat memicu terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. 17
Ketujuh , suami mau menang sendiri. Dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa ”lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu,  suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam  ”undang-undang”,  di  mana  semua  orang  yang  tinggal  dalam  rumah
16 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan ..., h. 77-80.
17 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan ..., h. 77-80.
harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari  istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul  pertengkaran  yang diikuti dengan timbulnya kekerasan. Kedelapan , saudara. Dalam kehidupan rumah tangga, banyak dijumpai orang yang hidup bersama, seperti saudara baik dari pihak suami ataupun istrinya.  Permasalahan  yang  muncul  dalam  keluarga  terkadang  pihak  saudara tersebut  turut  campur,  bahkan  dapat  mengalibatkan  kekisruhan  karena  bukan mencari jalan keluar, malah sebaliknya menambahi masalah yang sudah ada. Hal ini  tentunya  dapat  mengakibatkan  pertengakaran  sekaligus  mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena keberadaan saudara yang turut campur memperuncing masalah. Dengan demikian saudara dapat menjadi faktor penyebabnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. 18
Kesembilan ,  tidak  memasak.  Salah  satu  pandangan  suami  adalah  istri  harus terus  melayani  suaminya,  sehingga  istri  harus  terus  fokus  meyelesaikan permasalahan rumah tangga, seperti istri diaruskan terrus memasak, sehingga istri di  tempatkan  di  ranah  domestik.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  sekaligus menghambat aktifitas sitri, pdahal tidak seharusnya suami mempunyai cara fikir tersebut,  oleh  karena  itu  ketika  istri  tidak  masak  di  rumah  maka  dapat mengakibatkan  pertengkaran,  sekaligus  mengakibatkan  terjadinya  kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian cara pandang suami yang menganggap istri harys di tempatkan di wilayah domestik seperti memasak dan lainnya, maka dapat mengakibatkan kekerasan rumah tangga.
Kesepuluh ,  sopan  santun.  Sopan  santun  dalam  rumah  tangga  arus  dijunjung tinggi oleh suami atau istri dan lainnya, sehingga dapat menjadikan hubungan yang harmonis.  Tapi  sebaliknya,  jika  pihak  suami  atau  istri  masih  terbawa  kebiasaan sebelum  menikah  harus  dihilangkan.  Antara  suami  dan  istri  harus  saling menghormati dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan secara psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik. 19
18 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan ..., h. 77-80.
19 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan ..., h. 77-80.
Semua faktor di atas dapat saja terjadi dalam lingkup rumah tangga, sehingga tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Oleh karena  itu,  kesemuanya  dapat  dihilangkan  jika  suami  istri  memahami kedudukannya masing-masing. Dengan demikian, sikap yang bijak dan taat harus ditanamkan  dalam  kehidupan  rumah  tangga.    Kesemua  faktor  di  atas  di  antara penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian besar yang menjadi korban  KDRT  tersebut  adalah  pihak  isteri.  Kehidupan  rumah  tangga  tidak terlepas dari hiruk-pikuk perbedaan pemikiran atau pendapat antara suami isteri, sehingga terkadang berakhir kepada munculnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

## Sanksi Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Pidana Islam
Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga menurut UU  PKDRT No. 23 tahun 2004 Pasal 46, 47, dan 48, jika dihubungkan dengan kasus kekerasan dengan unsur pemaksaan dalam hubungan seksual suami istri, dapat dikategorikan jarimah ta'zir yang sanskinya  diserahkan kepada  ulil  amri,  kemudian  bagi  pelaku  yang  melakukam  perbuatan  zina, hukumannya  100  kali  jilid  dan  diasingkan  selama  satu  tahun  apabila  pezinanya belum menikah. apabila pelakunya sudah berkularga, maka hukumannya dirajam sampai mati, kemudian bagi orang yang memaksa orang lain untuk melakukan zina untuk tujuan komersial atau untuk tujuan yang lainnya, maka sanksi hukumannya ta'zir . 20
Penjelesan  di  atas  memberikan  pemahaman  bahwa  pelaku  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga dikenakan hukuman ta’zir menurut hukum Islam. Ta’zir menjadi hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun imam serhingga keberadaanya  tidak  dijelaskan  secara  jelas  dalam  hukum  Islam.  Hal  ini  tentunya berbeda  dengan  tindak  pidana  yang  ditetapkan  dalam  syariat  seperti  perzinahan, pencurian,  pembunuhan  dan  lainnya.  Pemertintah  diberikan  wewenang  untuk menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
20 Rahmat  Fauzi, Tinjauan  hukum  Pidana  Islam  Terhadap  kekerasan  seksual  dalam  rumah  tangga menurut  UU  No.  23  tahun  2004  tentang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga, http://digilib.uinsgd.ac.id/2295/ , (diakses pada 27 Januari 2021).
Sanksi pidana yang diterapkan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga meliputi  penjara  atau  denda  sebagaimana  juga  sesuai  dengan  fungsi  utama penerapan hukuman dalam Islam yaitu efek jera dan ta'dib (pembelajaran). Hanya saja,  dalam  penerapannya  ada  yang  bertentangan  dengan  tujuan  hukuman  itu sendiri. sebagai contoh, suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang miskin, jika suami harus dipidana atau didenda dengan putusan hakim, maka tentu akan menghilangkan sumber nafkah keluarga dan memperparah ekonomi keluarga. Begitu juga dengan sanksi denda yang harus diserahkan ke negara. 21
Padahal dalam ketentuan hukum Islam, semua sanksi harus bertujuan untuk merealisasikan  kemaslahatan  meliputi  pemeliharaan  terhadap  agama,  jiwa,  akal, keturunan  dan  harta.  Maka  sanksi  pidana  baru  bisa  diterapkan  jika  nyata-nyata tindakan seorang dalam keluarga sudah membahayakan dengan melihat prilakunya yang  berulang,  dalam  hal  ini  untuk  memeliharan  jiwa  anggota  keluarga  lainnya. Artinya, jika perbuatan kekerasan tersebut dilakukan sekali karena khilaf, masih ada peluang dimaafkan jika yang bersangkutan mengakui. Selain itu, sanksi denda yang diterapkan  seharusnya  diserahkan  kepada  pihak  korban  kekerasn  yang  dirugikan dan bukan kepada negara yang dalam hal ini bertindak sebagai hakam. 22
Penjelasan  di  atas  menyatakan  sanksi  hukuman  pelaku  tindak  kekerasan dalam  ruman  menurut  hukum  Islam  adalah ta’dib (pembelajaran).  Penjelasan tersebut menawarkan jika terjadi KDRT baru sekali maka sangat dianjurkan untuk memaafkan  sehingga  tidak  dijatuhi  sanksi  pidana.  Hal  ini  memberikan  kesan, diasarankan  kepada  korban  KDRT  lebih  mengedepankan  sikap  memaafkan  jika pertama  kali  terjadi.  Dengan  demikian,  tetap  secara  konsep  sanksi  hukuman terhadap  kekerasan dalam rumah  tangga  adalah  ta’zir  (ta’dib)  yang kewenagnnya diserahkan ke penguasa.
Penelantaran  suami  dalam  Pasal  9  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004 tentang  PKDRT  di  sebutkan  bahwa  suami  dilarang  menelantarkan  dan
21 Andang Sunarto , “Kekerasan dalam Rumah Tangga” , Manhaj, Vol. 5, Nomor 3, September- Desember 2017
22 Andang Sunarto , “Kekerasan dalam Rumah Tangga” , Manhaj, Vol. 5, Nomor 3, September-Desember 2017
membatasi/melarang istri bekerja yang layak supaya berada dalam kendali suami, dalam  Pasal  49  diancam  dengan  pidana  penjara  maksimal  3  tahun  penjara  dan denda Rp. 15.000.000. Hasil penelitian, disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, pasal  9  ayat  (1)  sesuai  dengan  konsep  penelantaran  dalam  Islam,  akan  tetapi dikategorikan sebagai tindak pidana itu terlalu dini, karena dalam Islam mempunyai solusi yang lebih efektif, untuk pemidanaan ini adalah jalan akhir. Dan pelarangan suami  kepada  istri  untuk  bekerja  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  tidak  di  anggap  sebagai pidana  kalaulah  alasan  suami  melarangnya  karena  pekerjaan  istri  tidak  layak  dan haram  menurut  syariat,  serta  berakibat  kepada  terbengkalainya  kewajiban  istri terhadap  suami  dan  anak-anaknya  dalam  rumah  tangga.  Akan  tetapi  bila  alasan suami melarang istri ini karena suami bertujuan untuk mengendalikan hidup istri yang  berakibat  kepada  suami  mendzalimi  istri,  maka  yang  demikian  itu  dilarang oleh Islam. Apabila pemidaan dalam Pasal 49 ini sebagai jalan terakhir dan untuk kemaslahtan maka termasuk pidana ta’zir dalam pidana Islam. 23
Uraian  di  atas  menjelaskan  jenis  atau  macam  perbuatan  yang  termasuk kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Penelantaran  suami  terhadap  termasuk  KDRT (UU. No. 23 tahun 2004 tentang KDRT). Oleh karena itu jika terjadi penelantaran suami terhadap istrinya dikenakan sanksi hukuman penjara ataupun denda. Hal ini sama dengan penjelasan yang ada di hukum Islam yaitu hukuman ta’zir bagi pelaku KDRT tersebut.
Setelah  menjelaskan  sanksi  hukuman  ta’zir  yang  dikenakan  kepada  pelaku kekerasan dalam rumah  tangga menurut  hukum Islam.  Sebagai  bahan  tambahan selanjutnya  dijelaskan  sanksi  hukuman  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pasal 5 dijelaskan sebagai berikut: ”Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. 24
23 Dede Sutrisna, Analisis Hukum Islam Terhadap Penelantaran Suami Kepada Istri Dalam Undang- Undang  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga , http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/4515 (diakses pada 27 Januari 2021).
24 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tantang kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2007 , h. 3-4.
Berdasarkan penjelasan undang-undang di atas dapat dianalisa setiap orang dilarang  keras  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  baik  dalam  bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan sekusal, atau kekerasan rumah tangga. Kesemuanya  menjadi  satu  aturan  hukum  yang  wajib  dipatuhi,  termasuk  suami kepada istri, sehingga suami tidak dibolehkan melakukan kekerasan dalam bentuk apapun  kepada  istrinya,  dan  dalam  keadaan  apapun.  Dengan  demikian  Undang- Undang  nomor  23  tahun  2004  tersebut  bertujuan  untuk  menempatkan  manusia sesuai dengan tempatnya yang tidak boleh disakiti oleh siapapun.  Kemudian untuk melakukan  penerapan  hukum  terhadap  para  pelaku  adalah  dengan  menghukum pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku walaupun masih banyak kendalanya, untuk itu diperlukan langkah yang optimal melalui pencegahan dengan menerapkan sanksi  yang  maksimal  sehingga  para  pelaku  akan  takut  untuk  melakukan  tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
Hukum sebagai kaedah sosial tidak terlepas dari nilai-nilai sosial yang berlaku dalam  suatu  masyarakat,  hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  sesuai  dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang merupakan pencerminan daripada nilai yang  berlaku  dalam  masyarakat  itu.  Membudayakan  kesadaran  hukum  dan membina prilaku hukum harus dilakukan dalam penegakan hukum, baik dari segi hakikat maupun manifestasinya yang berkaitan dengan manusia. Karena itu aspek manusialah  yang  mengisi,  mewarnai,  membuat,  menegakkan,  melanggar, menggunakan termasuk menyalahgunakan.
Sanksi  hukuman  bagi  setiap  pelanggar  kejahatan  khususnya  dalam  tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus ditegakkan, sehingga dalam Undang- Undang nomor 23 tahun 2004 dijelaskan dalam pasal 44 ayat (1) dan (2) dijelaskan ketentuan  pidana  yang  dikenakan  kepada  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga secara fisik yaitu: ”setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup  rumah  tangga  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  5  huruf  a  dipidana
dengan pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  atau denda  paling banyak  Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 25
Berdasarkan penjelasan di atas pihak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul istri secara fisik dikanakan hukuman pidana penjara selama lima  tahun  atau  pembayaran  denda  sebanyak  Rp.  15.000.000,00  (lima  belas  juta rupiah). Dengan demikian dliarang keras suami ataupun istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga menjadi hukuman bagi sipelaku.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  sering  dibiarkan  karena  dianggap  sebagai sesuatu  yang  biasa  saja.  Ketidakpedulian,  penyalahgunaan  fisik  dan  seksual, perkosaan terhadap anak-anak dan perempuan dewasa oleh anggota keluarga dan bukan anggota keluarga di dalam satu rumah tangga, maupun kejadian-kejadian di antara suami istri, sering berlalu tanpa dilaporkan. Oleh karena itu, kejadian seperti itu sukar ditemukan. Bahkan walaupun kejadian itu dilaporkan, sering gagal untuk melindungi korban dan gagal untuk menghukum para pelaku kekerasan tersebut.
Kajian  di  atas  menjadi  salah  satu  poin  terpenting  dalam  Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 Pasal 3, penghapusan kekerasan rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi  dan  perlindungan  korban.  Kemudian  dalam  Pasal  4  Undang- Undang nomor 23 tahun 2004 dijelaskan tentang tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga antara lain melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Keberadaan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tersebut mengandung asas-asas yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia di mata hukum. Hukum menjadi satu  hal  terpenting  dalam  kehidupan  masyarakat  karena  pada  dasarnya  memang manusia  hidup  tidak  bisa  lepas  dari  hukum  yang  berlaku  dalam  komunitas masyarakat.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara hukum Pidana Islam dan Undang-Undang  nomor  23  tahun  2004  tentang  penghapusan  kekerasan  dalam
25 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tantang kekerasan Dalam Rumah Tangga, h.
190.
rumah  tangga  terdapat  sisi  persamaan.  Penerapan  hukuman  ta’zir  atau  ta’dib terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Secara normatif dan subtantif ta’zir ataupun ta’dib tersebut bersumber dari keputusan pemerintah. Hal ini  tentu  sama  dengan  negara  Indonesia  yang  ta’zir  tersebut  dapat  dilihat  dari adanya  Undang-undang  KDRT  tersebut  yang  nota  bene  juga  bersumber  dari pemerintah. Dengan demikian, pemberlakuan ta’zir ini disesuaikan dengan regulasi ataupun keputusan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang.

## D. Simpulan
Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa sanksi pidana kekerasan dalam  rumah  tangga  adalah  hukuman  ta’zir  yang  ditetapkan  penguasa (pemerintah),  karena  tidak  dijelaskan  dalam al-Qur’an  ataupun  Hadist,  sehingga keberadaanya diserahkan kepada keputusan penguasa. Hukuman (jarimah) ta’zir ini berbeda dengan hukuman lainnya seperti pembunuhan, perzinahan, pencurian dan  lainnya  yang  penjelasannya  terdapat  dalam  hukum  Islam.  Sanksi  hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Undang- undang  nomor  23  tahun  2004  tentang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga. Dengan demikian, hukuman ta’zir  dituangkan dalam undang-undang yang harus  ditaaati  oleh  warga  muslim  Indonesia.  Pemberlakuan  hukuman  ta’zir  ini diharapan  efek  jera  kepada  pelaku  sehingga  tidak  mengulangi  kembali perbuatannya tersebut. Tujuan penerapan hukuman di tengah-tengah masyarakat antara  lain  untuk  tidak  terjadinya  kasus  KDRT  yang  bertambah  atau  untuk meminimalisir.
*********

## Daftar Pustaka
Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1999 Fathul Djanah DKK, Kekerasan Teradap Istri, Yogyakarta: Penerbit LKIS, 2003
Fauzi,  Rahmat, Tinjauan  hukum  Pidana  Islam  Terhadap  kekerasan  seksual  dalam  rumah tangga  menurut  UU  No.  23  tahun 2004  tentang  penghapusan  kekerasan dalam  rumah tangga, http://digilib.uinsgd.ac.id/2295/ , (diakses pada 27 Januari 2021).
Ichwanto,  Alfan  Maulidin,  “Tindak  Pidana  Penganiayaan  dalam  Hukum  Pidana Islam” , Al-Qanun, Vol. 20, No.1, Juni 2017
Kristianto, Agustinus Edy, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
Murpiaty, Perlindungan  Terhadap  Korban  Akibat  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Dalam Rumah Tangga . Makalah
Nazir, Muhammad, Metode Penelitian , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
Rofiah, Nur, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam” , Wawasan:
Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 2, 1, Juni 2017
Soeroso, Moerti Hadiati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Sinar Grafika, 2010 Sukardi, Didi, “Kajian Kekerasan Rumah tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” , Mahkamah, Vol. 9 No. 1 Januari 2015
Sunarto , Andang, “Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga” ,  Manhaj, Vol.  5,  Nomor  3, September-Desember 2017
Sutrisna,  Dede, Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Penelantaran  Suami  Kepada  Istri  Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/4515 (diakses  pada 27 Januari 2021).
Sutrisna.  Dede,  Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Penelantaran  Suami  Kepada  Istri Dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/4515 .
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Peraturan Pemerintah nomor 9, 1975
Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  kekerasan  Dalam Rumah Tangga,