Rusdiono, hal 23-35

## Kajian Persoalan Manajemen Pemerintahan
Ditinjau dari Aspek Kelembagan
Rusdiono Universitas Tanjungpura
surel: rusdiono@fisip.untan.ac.id

## Abstrak
Manajemen pemerintahan yang efektif dibutuhkan dalam mempercepat proses pembangunan. Berbagai  persoalan  manajemen  diantaranya  terkait  dengan  perencanaan,  pengorganisasi, penatalaksanaan dan pengawasa, akan menghambat terwujudnya kemajuan organisasi publik dalam  menjalankan  pemerintahan.  Untuk  itu,  dibutuhkan  penataan  dalam  kelembagaan pemerintahan  baik  yang  bersifat  internal  maupun  eksternal.  Hal  ini,  memerlukan  kearifan pemerintahan  dalam  melakukan  penataan  kelembagan  tersebut  berdasarkan  pertimbangan internal maupun eksternal.

## Kata kunci: Persoalan Manajemen, Pemerintahan, Penataan kelembagaan

## Abstract
Effective  government  management  was  needed  in  accelerating  the  development  process.  Various management  issues  including  those  related  to  planning,  organizing,  managing  and  controlling,  will hamper  the  advancement  realization  of  public  organizations  in  running  the  government.  For  this reason,  structuring  in  government  institutions  both  internal  and  external  was  needed.  This  requires the  wisdom  of  the  government  in  carrying  out  the  institutional  arrangement  based  on  internal  and external considerations.

## Keywords: Management Issues, Government, Institutional Arrangement

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  bergesernya  peran pemerintah yang sebelumnya mendominasi  semua  jenis  pekerjaan  yang ada  di  tengah  masyarakat  ke  arah  selaku pengendali dan pengatur terhadap aktivitas warganya.  Kondisi  ini  menjadikan  peran pemerintah tidak seluas atau mendominasi seperti yang dirasaklan saat ini, dikarenakan  peran  masyarakat  semakin berdaya.  Implikasi  dari  itu  menjadikan perangkat  kelembagaan  pemerintah  harus ramping  dari  struktur  yang  ada,  dengan
kultur  yang  kuat  dan  mampu  merespon perubahan  lingkungan  organisasi  dan perubahan  tuntutan  dan  dinamika    dalam menjalankan aktivitas organisasi publik.
Konsep  kelembagaan  menurut  Thoha (2014:109)  terdiri  “dari  kultur  dan struktur. Kultur merupakan perpaduan tata nilai,  kepercayaan  dan  kebiasaan  yang diyakini kebenarannya untuk diperjuangkan. Kultur inilah yang nantinya akan  membentuk  suatu boundary yang membedakan  suatu  pemerintahan  itu
Rusdiono, hal 23-35
dengan  pemerintahan  lainnya.  Adapun struktur merupakan kerangka yang dipergunakan  sebagai  tata  aliran  proses bagaimana  kultur  itu  bisa  diterapkan  dan diwujudkan dalam suatu pemerintahan itu. Kultur  demokrasi,  responsif,  partisipatif dan terbuka bisa melahirkan tata kepemerintahan yang baik”.
Idealnya  dalam  sebuah  kelembagaan pemerintahan  dipastikan  memiliki  kultur birokrasi  publik  sebagai  tata  nilai  yang mencakup nilai demokrasi, nilai partisipatif,  nilai  daya  tanggap  dan  nilai keterbukaan  dijadikan  sebagai  panduan dalam  membangun  birokrasi  atau  sebagai tata  nilai,  pedomam  atau  kebiasaan  yang dijadikan  dasar  dari  lembaga-lembaga pemerintahan  dalam  proses  menjalankan roda  organisasi  pemerintahan,  dengan struktur  organisasi  sebagai  tata  aliran proses dimana nilai-nilai dijadikan panduan  tersebut  dijalankan  dalam  setiap aktivitas  pemerintahan  menuju  ke  arah yang lebih baik.
Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik diantaranya perlu dilembagakan diantaranya  dengan  melakukan  penataan hubungan  kewenangan  diantara  diantara organisasi  pemerintah  di  setiap  tingkatan pemerintahan. Hal ini, memerlukan kearifan  pemerintahan  dan  pelembagaan hubungan diantara lembaga-lembaga pemerintah baik secara horizontal maupun vertikal berdasarkan pertimbangan rasional akademis untuk menghindari polemik. Beberapa hal yang mendorong perlunya  atau  pentingnya  tata  hubungan tersebut,  dikemukakan  oleh  Maksum (2007:642) antara lain :
a. Filosofis dasar keberadaan pemerintahan  daerah  dalam  NKRI berkenaan dengan pelaksanaan asas desentralisasi,  dekonsentrasi  dan tugas pembantuan yang merupakan
sub  sistem  dari  pemerintahan nasional b. Pelaksanaan  pemerintahan  yang baik menuntut adanya saling ketergantungan antar berbagai elemen pemerintahan dalam
bingkai NKRI
c. Tuntutan  globalisasi  menghendaki pemerintahan  yang  kuat  dalam berbagai jenjang yang saling bersinergi
d. Bahwa  keadaan  kemajuan  bangsa Indonesia  yang  memiliki  karakter budaya  yang  tinggi  dan  majemuk memerlukan  pemerintahan  yang mampu menjadi pendorong inisiatif lokal, pendorong berbagai perubahan kearah kemajuan bangsa dan  penyeimbang  bagi  setiap lapisan masyarakat dengan
kompleksitas sistem yang ada
Di  samping  itu,  yang  tidak  dapat dielakkan adalah amanat UUD Pasal 1, 18, 18  A  dan  18  B,  20  ayat  (1)  dan  Ayat  (2) Uud 1945, khususnnya ayat (1) pasal 18 A yang menyatakan :  “Hubungan wewenang antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  provinsi,  kabupaten  dan  kota,  atau antara  provinsi  dan  kabupaten  dan  kota diatur  dengan  undang-undang  dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”
Tata  hubungan  dalam  kelembagaan negara/pemerintahan  adalah  keterlibatan berbagai unsur pemerintahan dalam berbagai  tingkatan  yang  mencakup  tata hubungan  pemerintah  Pusat  dan  daerah, serta  tata  hubungan  antara  pemerintah Provinsi  dan  pemerintah  Kabupaten/kota yang  mencakup  mekanisme  dan  proses timbal  balik  antar  unsur  pemerintah tersebut berdasarkan prinsip kepemerintahan  yang  baik.  Adapun  pola hubungan  yang  tercipta  dapat  beranjak pada  hubungan  vertikal,  horizontal  dan diagonal, dan dapat terjadi baik dalam area dekonsentrasi, desentralisasi dan
Rusdiono, hal 23-35
medebewind  maupun  dalam  antar  ketiga area tersebut. Penataan hubungan
dalam kelembagaan  pemerintahan  adalah  bentuk respon  dari  persoalan  yang  timbul  atau yang  tidak  diinginkan  terkait  dengan  tata hubungan  menyangkut  mekanisme  dan proses  timbal  balik  antar  berbagai  unsur pemerintahan,  disamping  amanat  dari UUD  1945.  Selain  merupakan  komitmen bersama  dalam  membangun  manajemen pemerintahan  yang  baik  dalam  rangka pencapaian  target  pembangunan  nasional dan daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif. Analisis data penelitian  dilakukan  secara  obyektif. Penegasan  ini  penting  karena  kualitas penelitian  sosial  sangat  ditentukan  oleh kemampuan si peneliti dalam mengungkap dan  menganalisis  fenomena  yang  menjadi fokus  penelitian.  Informan  penelitian  dan peserta  diskusi  terfokus  atau  focus  group discussion  (FGD)  dipilih  dan  ditetapkan secara purposif.

## PEMBAHASAN
Persoalan kultur atau budaya organisasi  dalam  organisasi  pemerintah sebagaimana dikutip dari Modul 1 Analisis dan  Diagnostik  Organisasi  Depdagri-LAN (2007:  30  )  dapat  dilihat  dari  kondisi organisasi  pemerintah  yang  ada  saat  ini, yaitu ditandai dengan :
a. Rendahnya      kualitas      layanan karena      sifat    monopoli    dalam pelayanan, sehingga tidak kompetitif
b. Prosedur  yang  rigid  karena  berbagai peraturan dan pedoman
c. Peranan ambigius pegawai negeri sipil karena  kurang  memiliki  keterampilan yang memadai
d. Kecocokan  tugas  dan  persyaratan pegawai masih rendah
e. Ketidaktepatan supervisori sistem pengawasan
f. Kurang pengendalian yang diterima
g. Kurang tim kerja
Adapun  faktor-faktor  yang  sangat mempengaruhi rendahnya budaya organisasi di lingkungan pemerintahan diantaranya;
a. Para  pegawai    negeri    kebanyakan lebih    berorientasi    pada    peraturan bukan pada visi dan misi organisasi
b. Ketidak jelasan visi dam misi organisasi
c. Sistem kompensasi yang kurang layak
d. Lebih melayani atasan daripada melayani masyarakat
e. Promosi yang lebih didasari senioritas dari pada kompetensi
f. Membudayakan  korupsi,  kolusi  dan nepotisme di kalangan pegawai negeri.
Kondisi  dan  budaya  organisasi  yang demikian pada kelembagaan di lingkungan pemerintahan merupakan sebuah hambatan dalam  kemajuan  organisasi  publik  dan peningkatan pelayanan
publik. Penyempurnaan organisasi maupun manajemen pemerintahan pada kelembagaan  pemerintahan  merupakan langkah untuk
mengantisipasinya.
Berbagai hambatan itu diantaranya menciptakan rasionalitas, impersonal, harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi, integrasi dan pengawasan terhadap kegiatan  diantaranya  sebagai  ciri  dari organisasi modern
Birokrasi modern yang bersipat rasional  dan  netral,  dalam  kenyataannya tidak  bisa  dilepaskan  dari  kepentingan- kepentingan  orang  yang  ada  di  dalamnya. Perbedaan  kepentingan  dari  orang-orang tersebut  memang  tidak  mungkin  bisa dihilangkan, karena masing-masing membawa  perbedaan  dari  berbagai  latar belakang  seperti  sosial  ekonomi,  sosial budaya,  sosial  politik,  yang  berpengaruh
Rusdiono, hal 23-35
terhadap  kristalisasi  kepentingan  yang dibawa  individu  ke  dalam  lingkungan birokrasi. Kenyataan ini menjadikan penataan kelembagaan tidak dapat melepaskan  kepentingan  politis  yang melekat padanya, seperti keinginan penambahan organisasi baru di pemerintahan daerah.
Kenyataan tersebut masih  dirasakan di kalangan  pemerintah  daerah,  dikarenakan masih menganut paradigma birokrasi yang begitu  kuat.  Paradigma  ini  masih  ditandai oleh  ciri  organisasi  dimana  strukturnya sangat  bersipat  hirarkis  dengan  tingkat deferensiasi  yang  tinggi,  dispersi  otoritas yang  sentralistis,  dan  formalisasi  yang tinggi  yaitu  standarisasi,  prosedur  dan aturan yang ketat.
Dede Mariana (dalam Nurman
2015:62)  manajemen  pemerintahan  yang baik  dapat  dilakukan  diantaranya  dengan cara :
a. Perencanaan  meliputi  pemilihan dan  penentuan  kebijakan,  program dan pembiayaan
b. Pengorganisasian meliputi penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan,
menyususn
organisasi atau
kelompok kerja, penugasan wewenang  dan  tanggung  jawab serta koordinasi
c. Penyusunan  personalia  meliputi seleksi,  latihan  pengembangan, penempatan dan orientasi pegawai
d. Pengarahan  meliputi  motivasi  dan komunikasi  kepemimpinan  untuk mengarahkan karyawan mengerjakan sesuatu yang
ditugaskan kepadanya
e. Pengawasan  meliputi  penetapan standar,  pengukuran  pelaksana  dan pengambilan tindakan korektif.
Sejalan  dengan  itu  tuntutan  dalam menata  kembali  organisasi  pemerintahan daerah  yang  dapat  merespon  dinamika
perubahan  yang  terjadi  menjadi  bahan untuk mempertimbangkan kembali penataan kelembagaan yang dapat menjawab  perubahan  dan  tuntutan  dari publik  akan  pelayanan  yang  semakin berkualitas.  Dikemukakan  oleh  Grindle (1997)  sebagaimana  dikutip    oleh  Keban (2008  :  201  -  202)  pengembangan kelembagaan sebagai “serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi,  efektivitas  dan  responsivitas dalam rangka kinerja pemerintahan, dengan  memusatkan  perhatian  kepada  (1) pengembangan  sumber  daya  manusia,  (2) penguatan  organisasi,  dan  (3)    reformasi kelembagaan ”.
Berbagai  fenomena  tersebut  dapat diantisipasi diantaranya dengan melakukan penataan kelembagaan organisasi pemerintah  daerah,  yang  mengedepankan efisiensi  administrasi  dengan  membuat struktur organisasi  yang  lebih longgar dan fleksibel,  yang  memungkinkan  semua pihak  terlibat  dan  meningkat  kapasitasnya serta  mampu  melaksanakannya.  Struktur organisasi  yang  bersipat  terbuka  dan berinteraksi  dengan  lingkungannya,  baik lingkungan  internal  maupun  eksternal, akan membuat organisasi lebih berdinamika  dan  berkelanjutan  dalam melangsungkan kehidupannya, guna mencapai  tujuannya  yaitu  memberikan pelayanan publik.
Penataan  kelembagaan  pemerintahan daerah  mengalami  beberapa  dimensi hambatan  diantaranya  organisasi  yang kaku  dan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan lokal,  manajemen  yang  bersifat top-down , kurang  responsifnya  program  terhadap kebutuhan  masyarakat,  serta  bergesernya kepentingan masyarakat demi kepentingan prosedur  dan  moral  dan  etos  kerja,  serta merosotnya etos kerja dari  masing-masing aparat penyelenggara negara.
Rusdiono, hal 23-35
Permasalahan Manajemen

## Pemerintahan
Berdasarkan  dimensi-dimensi  dalam mewujudkan  menajemen  pemerintahan yang  baik  tersebut,  tidak  terlepas  dari berbagai permasalahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/ketatalaksanaan dan permasalahan pengendalian/pengawasan dari kelembagaan negara/pemerintahan
1. Permasalahan Perencanaan dalam Kelembagaan Negara/Pemerintahan;
a. Perencanaan  kebijakan  pemerintah dalam  penetapan  tujuan  rencana  dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana, kegiatan usaha yang diperlukan serta persetujuan perencanaaan atau penetapan program yang  yang  dilakukan  oleh  pemerintah pusat belum mempertimbangkan potensi lokal, memperhatikan permasalahan  serta  keinginan  dan kebutuhan  masyarakat  lokal  atau daerah.
b. Perencanaan program, dalam penetapan  tujuan  program,  sasaran program, dan kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam merealisasikan  tujuan  dan  sasaran program  kurang  didukung  dengan manajemen sumber  daya  (SDM, biaya, peralatan dll) dalam pelaksanaannya.
c. Perencanaan pembiayaan dalam program yang dilaksanakan
berdasarkan asas dekonsentrasi, desentralisasi  atau  tugas  pembantuan, belum  memperhatikan  ketersedian sumber daya, dana dan peralatan serta kelelusaan kewenangan dalam
penyelenggaraannya di tingkat lokal.
2. Permasalahan Pengorganisasian dalam Kelembagaan Negara/Pemerintahan;
a. Penyusunan organisasi perangkat
daerah  kurang  mempertimbangkan potensi, kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan daerah
b. Penentuan  sumber  daya  serta  pola program atau kegiatan yang dilaksanakan  belum  relevan  atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
c. Penugasan  wewenang  dan  tanggung jawab  yang  belum  sesuai  dengan kompetensi yang dimiliki oleh ASN
d. Koordinasi  yang  belum  terbangun secara  efektif  antar  pemerintah  pusat, pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten/kota  dalam  pelaksanaan pembangunan nasional
3. Permasalahan  Penyusunan  Personalia dalam
Kelembagaan
negara/Pemerintahan;
a. Primordialisme  dan  isu  suap  dalam seleksi penerimaan pegawai
b. Kecilnya formasi pegawai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan  mengangkat  pegawai  honor dan pegawai kontrak baru
c. Mekanisme 1, 3, 1 proses penempatan pegawai  dalam  promosi  memberikan ruang like or dislike dari pejabat yang terlibat  dalam  proses  penempatan pegawai bertentangan  dengan  merit system  seperti  yang  tertuang  dalam UU ASN
d. Orientasi aparatur sipil negara sebagai abdi  negara  dan  abdi  masyarakat belum  didukung  dengan  pelaksanaan standard profesi.
e. Pengembangan aparatur pusat maupun daerah belum berorientasi pada peningkatan kemampuan dan
keterampilan  aparatur  sesuai  dengan tupoksinya
4. Permasalahan Pengarahan dalam Kelembagaan negara/Pemerintahan;
Rusdiono, hal 23-35
a. Figur  pimpinan  birokrasi  yang  belum dapat  dijadikan  contoh  tauladan  bagi bawahan
b. Kinerja  atasan  yang  tidak  mampu memberikan kontribusi dalam memotivasi bawahan dalam bekerja
c. Kemampuan  teknikal  dari  atasan dalam memberikan arahan  yang terkait dengan tupoksi daro oraganisasdi yang dipimpinnya d. Kemampuan komunikasi dari pimpinan  organisasi  publik  dalam menjalin  hubungan  antar  organisasi publik belum optimal
e. Gaya  kepemimpinan  yang  belum mampu membangun suasana demokrasi dalam organisasi
f. Kemampuan  pejabat  publik  dalam memberikan arahan dalam peningkatan kinerja bawahan
berkontribusi  pada  kinerja  organisasi yang masih rendah.
5. Permasalahan pengendalian dan
pengawasan dalam Kelembagaan negara/Pemerintahan;
a. Penetapan  standard  dalam  bentuk aturan yang kerap kali berubah terkait dengan  pelaksanaan  kebijakan  seperti halnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan  Walikota  terkait  sebagai pijakan asas kepastian hukum
b. Penetapan  standard  program  atau kegiatan  dalam  bentuk  aturan  yang lamban  direspon  oleh  pejabat  publik terkait dengan
administratif operasional dalam pelaksanaan program  atau  kegiatan,  seperti  halnya SOP,  Juklak,  Juknis,  pedoman  dan desain  struktur  program  atau  sebagai pijakan asas tertib pelaksanaan
c. Pelaksanaan  program  atau  kegiatan yang  belum  sesuai  dengan  analisis standar  biaya,  standard  harga,  tolok ukur  kinerja  dan  standard  pelayanan minimum
d. Keterlambatan  dalam  pengambilan tindakan korektif atas ketidakefektifan pelaksanaan  program  atau  kegiatan berdasarkan tujuan dan maksud program  dan  ukuran  keberhasilan program  atau  kegiatan  sesuai  dengan rencana yang telah ditetapkan.

## Upaya Perbaikan
1. Upaya perbaikan yang harus dilakukan  terkait  Perencanaan  dalam Kelembagaan Negara/Pemerintahan;
a. Perencanaan  kebijakan,  dalam  tujuan rencana  dan  pemilihan  cara-cara pencapaian  tujuan  rencana,  kegiatan usaha yang diperlukan dan persetujuan perencanaan sebelum penetapan diperlukan upaya sosialisasi draft  kebijakan  kepada  stakeholder dan  keterlibatan  aktif  partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan  yang  bersifat  terbuka  dan demokratis.
b. Perencanaan program, yaitu perencanaan  program  yang  telah ditetapkan,  terkait  tujuan  program, sasaran program, dan kegiatan- kegiatan  pokok  yang  dilaksanakan untuk  merealisasikan  tujuan  akhir sasaran  program  diperlukan  upaya pemahaman  aktor  yang  terlibat  dalam kebijakan, serta hubungan aktor daerah  maupun    pusat  baik  horizontal maupun  vertikal  yang  saling  terkait dalam mengelolah aktivitas organisasi dan  manajemen  terkait  dengan  SDM, peralatan dan anggaran dalam pelaksanaannya.  Karena  sesuatu  yang baik  secara  nasional  belum  tentu  baik untuk daerah dan sebaliknya.
c. Perencanaan  pembiayaan  program pembangunan dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi, desentralisasi  atau  tugas  pembantuan, diupayakan  dalam  pelaksanaannya mempertimbangkan perangkat kelembagaan  yang  tersedia  dalam menjalankan  aktivitas  organisasi  dan
Rusdiono, hal 23-35
manajemen  program  atau  kegiatan,
dikarenakan proses pengambilan keputusan, otoritas, derajad
pengendalian  kebijakan  kerap  kali berbeda  pada  tingkat  daerah,  dengan yang tersedia pada tingkat pusat.
2. Upaya perbaikan yang harus dilakukan  terkait  Pengorganisasian dalam Kelembagaan Negara/Pemerintahan; a. Penyusunan organisasi perangkat
daerah oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan  substansi  kebutuhan sesuai dengan potensi
dan
kemampuan
anggaran bukan berdasarkan untuk menempatkan orang-orang  tertentu  sebagai  balas jasa hutang budi politik.
b. Penguatan komunikasi  dan koordinasi antar kelembagaan baik pusat maupun daerah,  demikian  pula  pemerintah daerah  dengan  pemkab/pemkot  dalam penentuan sumber daya SDM, anggaran, dan penentuan areanya pada desentralisasi,  dekonsenterasi  atau pembantuan.  Demikian  pula  halnya dalam  penentuan  pola  kegiatannya penguatan komunikasi diantara
Pemerintah  Pusat,  Pemda  dengan
Kabupaten/Kota dalam mendengarkan aspirasi  publik  sebagai  dasar  dalam penyusunan  program  atau  kegiatan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat
c. Perluasan  kesempatan  bagi  setiap
ASN dalam
meningkatkan kompetensi,
kemampuan dan keterampilannya melalui berbagai jenjang pendidikan formal dan berbagai  jenis  Diklat  keterampilan sebagai  dasar  pertimbangan  dalam penempatan  aparatur  yang  relevan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
d. Pengembangan  pola  komunikasi  dan pola kerjasama antar pemerintah pusat khususnya Kementerian terkait, SKPD provinsi  dengan  SKPD  Pemerintah
Kabupaten/kota  dalam  pelaksanaan pembangunan nasional
3. Upaya perbaikan yang harus dilakukan terkait penyusunan personalia dalam Kelembagaan negara/Pemerintahan;
a. Penguatan  Proses  seleksi  penerimaan pegawai  berdasarkan  sistem  terbuka dengan  pengembangan  sistem  seleksi yang  dapat  dipertanggungjawabkan kepada publik.
b. Penambahan  formasi  aparatur  sipil negara  sesuai  dengan  kebutuhan daerah  dan  mengevaluasi  moratorium penerimaan  aparatur  sipil  negara dengan
mempertimbangkan kebutuhan  daerah  dan  efektivitas pelayanan publik.
c. Penyempurnaan mekanisme pengusulan penempatan pegawai dengan  meminimalisir  unsur  like  or dislike dalam proses penempatannya
d. Pengembangan  dan  penjabaran  kode etik  aparatur  sipil  negara  sebagai standard  ke  dalam  sistem  pelayanan publik
e. Penguatan  Bandiklat  daerah  maupun pusat  dengan  dukungan  sumber  daya manusia, anggaran dan fasilitas dalam mengembangkan  berbagai  program Diklat yang relevan dengan kebutuhan tupoksi aparat kelembagaan pemerintahan  baik  pusat  maupun daerah
f. Pengangkatan  pejabat  dalam  jabatan struktural
mengedepankan kemampuan  leadership,  prestasi  dan
pengalaman atau senioritas
4. Upaya perbaikan yang harus dilakukan  terkait  pengarahan  dalam Kelembagaan negara/Pemerintahan;
a. Peningkatan kapasitas pimpinan
organisasi publik dalam
menumbuhkan profesionalisme
pejabat  publik  dan  dapat  memberikan contoh  bagi  bawahan  dan  bagi organisasi publik lainnya.
Rusdiono, hal 23-35
b. Peningkatan  kinerja  atasan  dengan kemampuan  membangun  kebijakan dan  terobosan  inovasi  dalam  upaya meningkatkan motivasi bagi bawahan.
c. Peningkatan  kemapuan  yang  bersifat teknis bagi seorang pimpinan organisasi dalam memberikan kontribusi peningkatan kualitas kinerja organisasi yang dipimpinnya.
d. Efektivitas kemampuan dalam
komunikasi  dari  pimpinan  organisasi publik  dalam  meningkatkan  kinerja bawahan dan meningkatnya
koordinasi  antar  lembaga  organisasi publik lainnya.
e. Pilihan  gaya  kepemimpinan  yang mampu mendorong motivasi bawahan, membangun hubungan yang harmonis  antar  organisasi  publik  dan kepercayaan publik.
f. Pilihan  strategi  yang  tepat  pejabat publik  dalam  memberikan  arahan terhadap  bawahan  dalam  mendorong potensi  bawahan  untuk  dioptimalkan dalam peningkatan kinerja bawahan.
5. Upaya perbaikan yang harus dilakukan terkait pengendalian/Pengawasan dalam
Kelembagaan negara/Pemerintahan;
a. Kelembagaan DPR maupun Gubernur, Bupati/Walikota    yang  merumuskan dan menetapkan kebijakan atau peraturan  atas  pelaksanaan  kegiatan untuk cermat dan teliti dan terintegrasi dengan Undang-undang dan peraturan lainnya, serta berorientasi pada kepentingan  dan  kebutuhan  publik dengan  berpijak  pada  ciri  khas lokalitas, baik sosial, politik, ekonomi dan  budaya  sebagai  bagian  dari dinamika  kearifan  lokal  yang  perlu dipertimbangkan  dalam  merumuskan dan  menetapkan  kebijakan  maupun peraturan.
b. Penyusunan  mekanisme  dan  prosedur dalam  pelaksanaan  kegiatan  untuk ditindak lanjuti segera, dengan mempertimbangkan kemampuan
SDM  dan  kapasitas  kelembagaan, demikian pula dalam dalam pelaksanaan  mekanisme  dan  prosedur mengedepankan nilai-nilai yang berorientasi pada kepentingan masyarakat
c. Pengembangan mekanisme audit publik  sebagai  bagian  dari  sistem pengawasan  dan  monitoring  kinerja birokrasi  dan  Pelembagaan  sistem pengawasan  internal  (SPI)  dalam setiap  unit  kelembagaan  pemerinthan dan  mengefektifkan  kelembagaan  SPI dengan  struktur,  SDM,  anggaran  dan fasilitas dalam mendukung tupoksinya
d. Peningkatan  kompetensi  dan  skill ASN  dalam  menjalankan  kegiatan yang didukung dengan nilai etos kerja dan  moral  dan  selalu  melakukan evaluasi dan membangun strategi baru untuk pencapaian keberhasilan kegiatan  yang  menjadi  tanggung jawabnya.

## Rencana AksiTindak Lanjut
Rencana  aksi/tindak  lanjut  yang  perlu dilakukan  untuk  mencapai  kondisi  ideal diantaranya;
1. Rencana  Aksi/Tindak  lanjut  yang perlu  dilakukan  untuk  mencapai kondisi  ideal  terkait  upaya  perbaikan yang harus dilakukan pada Perencanaan dalam Kelembagaan Negara/Pemerintahan
a. Pengakomodasian partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan  dalam  memberikan  ruang untuk  memberikan  ide  dan  gagasan dalam sebuah perumusan kebijakan di tingkat  pusat  serta  memberikan  ruang bagi pemerintah dan masyarakat lokal untuk  mengambil  prakarsa  utama dalam  menjalankan  dan  menyusun kebijakan  maupun  program  sesuai dengan kebutuhan, keadaan dan potensi lokal.
b. Perumusan
program dan
implementasinya
diperlukan pemahaman  yang  sama  dari  semua
Rusdiono, hal 23-35
aktor  baik  pusat  maupun  daerah  akan tujuan  dan  maksud  program  dengan membangun hubungan sinergis diantara  kelembagaan pusat dan
daerah  dalam  menyusun  agenda, prioritas  dan  pengembangan  program sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat
c. Perencanaan  pembiayaan  berdasarkan asas  dekonsentrasi,  desentralisasi  atau tugas pembantuan, untuk itu dibutuhkan  penguatan  kelembagaan pelaksana  dan  memberikan  ruang dalam melakukan adaptasi serta diskresi  dalam  pelaksanaannya  dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan  dan  program  pembangunan serta  pemberian  kewenangan  secara independen kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan daerah berikut sumber-sumber
pembiayannya dengan tidak mengkesampingkan sensivitas
terhadap aspirasi dan kondisi lokal.
2. Rencana  Aksi/Tindak  lanjut  yang perlu  dilakukan  untuk  mencapai kondisi  ideal  terkait  upaya  perbaikan yang harus dilakukan
pada
Pengorganisasian dalam Kelembagaan
Negara/Pemerintahan;
a. Pola penyusunan
SOPD
mengedepankan  “prinsip  rasionalitas yang memperhatikan unsur pembagian tugas  yang  terperinci,  jelas  dan  sikap impersonal”  (Rifley  dan  Franklin,
1982:30).  Pola  penyusunan  SOPD dengan melepaskan kepentingan politik  dan  lebih  mengedepankan organisasi  yang memiliki  kemampuan mengemban  tugas  dan  tanggung jawab  serta  mampu  mencapai  tujuan organisasi  yang  telah  ditentukan  atau “ukuran  organisasi  pemerintah  benar- benar  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kondisi  yang  ada”  (Parson  dikutip Ismail.  2009:53).  Hindari  penyusunan SOPD yang berorientasi pembengkakan birokrasi dan orientasi
untuk  sekedar  balas  budi  politik, untuk  menampung  orang-orang  yang telah berjasa dalam kontestasi pemenangan Pilkada.
b. Penguatan pemahaman dan sinergisme antar  kelembagaan  daerah  dengan pusat  demikian  pula  antar  Pemda dengan Kabupaten/Kota dalam penyusunan  program  yang  efektif pada  setiap  masing  masing  areanya; desentralisasi,  dekonsentrasi  maupun pembantuan. Disamping itu penguatan sistem Musrenbangnas, Musrenbangprov dan Musrenbangkab/kota sebagai mekanisme perencanaan dalam penyusunan  program  atau  kegiatan, dengan  memperhatikan  potensi  lokal dan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan keinginan  masyarakat  lokal.  Esensi Musrenbang untuk diperhatikan bukan sekedar formalitas administrasi proses pembangunan semata.
c. Peningkatan  anggaran  pengembangan sumber  daya  aparatur  di  setiap kelembagaan negara baik untuk jenjang  pendidikan  formal  maupun Diklat sesuai dengan tupoksi ASN dan peningkatan anggaran lembaga penyelenggara  Diklat,  baik  daerah maupun  pusat  dalam  memperluas ragam  dan  jenis  Diklat  sesuai  dengan ragam  dan  jenis  tupoksi  yang  ada dikelembagaan  pemerintah  baik  pusat maupun daerah dalam rangka mempercepat
peningkatan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tupoksinya
d. Penguatan struktur kelembagaan
pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota  yang  kaya  fungsi- miskin  struktur  “agar  organisasi  lebih ramping  dan  tidak  terlalu  birokratis dan  berbelit-belit”  (Parsons  dikutip Ismail. 2009:53). Pembengkakan struktur  untuk  dihindarkan,  namun lebih mengedepankan organisasi publik  yang  mampu  mengembangkan pola  komunikasi  dan  pola  kerjasama,
Rusdiono, hal 23-35
serta  mampu  menjalankan  fungsi- fungsi  strategis,  menjalin  hubungan sinergis dan strategis antar kelembagaan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
3. Rencana  Aksi/Tindak  lanjut  yang perlu  dilakukan  untuk  mencapai kondisi  ideal  terkait  upaya  perbaikan yang harus dilakukan
pada
penyusunan personalia dalam
Kelembagaan Negara/Pemerintahan;
a. Penguatan sistem penseleksian penerimaan ASN bersifat nasional dan transparan  berbasis  komputerisasi, ditambah dengan penyempurnaan sistem  penseleksian  terkait  dengan kepribadian  dan  sikap  aparatur  yang berorientasi  sebagai  abdi  negara  dan abdi  masyarakat.  Pengutamaan  tes kepribadian untuk dikedepankan, untuk  mendapatkan  sosok  pengabdi negara  dan  pengabdi  masyarakat dengan  mental  utama  adalah  sebagai pelayan  bukan  untuk  minta  dilayani. Hal  ini,  untuk  mencari sosok  ASN ke depan  yang  dapat  meminimalisir tindakan-tindakan  yang  menagarah pada kolusi, korupsi dan nepotisme.
b. Moratorium  penerimaan  ASN bersifat fleksibel atau lokalitas dengan mempertimbangkan  kebutuhan  daerah dan  dinamika  jumlah  ASN  yang pensiun  per  tahunnya  di  setiap masing-masing  daerah.  Moratorium tidak bersifat ajek dan kaku, dipertimbangkan untuk fleksibel sesuai  dengan  pertimbangan  ASN yang  keluar  atau  pensiun,  yang  tidak bisa tergantikan dengan teknologi.
c. Proses  penempatan  pejabat  struktural bersifat terbuka dengan melalui sistem lelang  jabatan  dengan  pelaksana kegiatan tes oleh lembaga independen yang  terakreditasi  atau  oleh  tim  yang didalammya  merupakan  orang  yang telah terbukti kinerjanya dan berpengalaman  baik  nasional  maupun internasional.
d. Penguatan  nilai  efektivitas,  efisiensi dengan  nilai  etika  dan  moralitas  ke dalam  sistem  pelayanan  kelembagaan yang  bersifat  terbuka,  cepat  dan  tepat serta  bertanggung  jawab,  tanggap, jujur  dan  amanah.  Mengedepankan nilai  etika  dan  moralitas,  dengan turunannya berupa kode etik, SOP, SP sebagai pedoman dalam setiap menjalankan  tugas  pokok  fungsi  dari setiap ASN.
e. Peningkatan  kapasitas  kelembagaan Bandiklat  baik  pusat  maupun  daerah dan  perluasan  kewenangan  dalam membangun  pola  kerjasama  dengan berbagai lembaga pemerintah atau non pemerintah  dalam  mengembangkan dan  melaksanakan  berbagai  macam Diklat dalam peningkatan keterampilan ASN dalam menjalankan tupoksinya.  Menempatkan    Bandiklat dalam  posisi  yang  strategis  dan bertangung jawab dalam meningkatkan profesionalisme ASN.
f. Proses promosi pejabat publik bersifat terbuka  dengan  sistem  lelang  jabatan dengan mempertimbangkan kemampuan  leadership,  prestasi  kerja dan  berpengalaman  baik  dari  sisi senioritas  maupun  pengalaman  tugas yang  relevan  dengan  bidang  tupoksi dari  posisi  yang  akan  ditempati. Menghindari  promosi  walaupun  telah dilakukan melalui sistem lelang jabatan, namun masih beraroma nepotisme  atau  kepentingan  tertentu terutama  dari  pejabat  politik  sebagai pejabat pembinan aparatur sipil negara.
4. Rencana  Aksi/Tindak  lanjut  yang perlu  dilakukan  untuk  mencapai kondisi  ideal  terkait  upaya  perbaikan yang harus dilakukan pada Pengarahan dalam Kelembagaan Negara/Pemerintahan;
a. Pilihan  pejabat  publik  untuk  tampuk pimpinan  di  dasari  pada  kemampuan dan kecakapan serta pengalaman yang
Rusdiono, hal 23-35
sudah  teruji  dan  jauh  dari  unsur nepotisme
b. Perilaku pejabat publik yang mengedepankan nilai tanggung jawab, amanah dan kejujuran dalam mendorong  motivasi  pada  bawahan dalam  memberikan  pelayanan  sesuai dengan aturan dan etika moral
c. Kemampuan  berkomunkasi  pejabat publik  untuk  ditingkatkan  melalui berbagai pelatihan-pelatihan.
5. Rencana  Aksi/Tindak  lanjut  yang perlu  dilakukan  untuk  mencapai kondisi  ideal  terkait  upaya  perbaikan yang harus dilakukan
pada
Pengendalian/pengawasan
dalam
Kelembagaan Negara/Pemerintahan;
a. Pengembangan mekanisme antara Pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  dalam  membuat  kebijakan maupun  peraturan  pelaksanaannya yang  meminimalisir  keseragaman  dan
memberikan ruang
mengadopsi dinamika dan nilai-nilai yang berkembang dan dianut oleh masyarakat  lokal  sebagai  sasaran program.  Meminimalisir  kebijakan daerah  yang  berupa  Perda  namun bertentangan  dengan  peraturan  dan aturan  yang  ada  diatasnya.  Kemudian membangun  Perda  yang  bernuansa lokal,  dalam  arti  sesuai  dengan dinamika,  keinginan  dan  kebutuhan lokal  dalam  rangka  mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
b. Penerapan  standard  nilai-nilai  yang berorientasi  pada  kepentingan  publik dalam  membuat  mekanisme  dan prosedur  dan  kepasitas  kelembagaan pemerintahan  dalam  pelaksanaannya. Standard  peleyanan  minimal  (SPM) dan  standar  operasional  prosedur setidaklnya  dimiliki  dan  dijalankan oleh  setiap  organisasi  publik,  terlebih yang  terkait  dengan  pelayanan  yang bersifat langsung kepada publik.
c. Penyiapan kompetensi dan
keterampilan dari aparatur yang diberi tanggung  jawab  dalam  menjalankan sistem kelembagaan pengawasan internal  pada  lembaga  pemerintahan.
Penguatan kompetensi dan keterampilan  di  bidang  audit  melalui berbagai  pendidikan  dan  pelatihan yang  diselenggarakan  oleh  pihak  atau lembaga  yang  memiliki  kewenangan di  dalam  pemberian  Diklat  yang dimaksud.
d. Pengembangan  unit-unit  penjaminan mutu di semua tingkatan kelembagaan pemerintah,  dengan  menempatkan orang-orang yang memiliki kualifikasi dan  pengalaman,  bukan  sekedar  unit yang bersifat informal. Namun sebuah unit  yang  sifatnya  formal  dengan dukungan  struktur,  sumber  daya  serta kewenangan  yang  optimal  dalam sebuah organisasi publik.

## SIMPULAN
Manajemen  pemerintahan  yang efektif  adalah  manajemen  yang  dapat membangun proses pelaksanaannya mengedepankan nilai-nilai demokrasi, partisipatif  dan  keadilan  sosial.  Salah  satu diantaranya  melakukan  transformasi  tata nilai terutama yang terkait dengan penataan  kelembagaan  dan  tata  kerja. Penataan kelembagaan organisasi pemerintah yang semakin ramping, walaupun beban kewenangan dan tanggung  jawab  telah  berpindah  dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah.
Dengan demikian upaya untuk merancang  perubahan  organisasi  atau kelembagaan  pemerintahan  hendaknya dapat dilakukan secara tepat dengan sistem pendekatan  yang  tepat  pula.  Pergeseran perubahan kelembagaan dengan pendekatan  sistem  tertutup  yang  menitik beratkan  pada  aspek  strukur  formal,  pola- pola  hubungan  pada  kelompok  informal dan  kajian  pada  aspek    teknologi,  menuju
Rusdiono, hal 23-35
pendekatan  dengan  sistem  terbuka  yang mengedepankan
eksistensi
dan
pertumbuhan organisasi dari  segi interaksi antara  organisasi  dengan  lingkungannya. Artinya  suatu  organisasi  publik  akan senantiasa dipengaruhi oleh lingkungannya dan  juga  sebaliknya.  Hal  ini,  menegaskan bahwa  hubungan  dalam  kelembagaan maupun  antar  kelembagaan  dibutuhkan dalam membangun manajemen pemerintahan yang efektif.
Rusdiono, hal 23-35

## Referensi
Ismail,    (2009). Etika      Birokrasi Perspektif      Manajemen    Sumber Daya    Manusia Jogjakarta.  Averoes Press
Keban, T. Yeremias.(2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik,  Konsep,  Teori  dan  Isu,
Yogjakarta. Gava Media.
Maksum,  Irfan  Ridwan,  (2007) “Tata Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintah  Daerah” Dalam Dinamika  Kepemerintahan,  Jurnal Ilmiah  Administrasi  Publik,  Vol. VIII,  No.  2  Maret  -  Agustus  2007,
Malang. FIA UNIBRAW.
Nurman,  (2015), Strategi  Pembangunan Daerah , Jakarta. PT. Radja Grafindo
Persada
Ripley,  Rendall  B,  Franklin,  Grace.
(1982). Policy  Implementation  and
Bureaucracy, Second Editions, Illionies, The Dorsey Press
Thoha,  Miftah.  2014 .  Ilmu  Administrasi Publik  Kontemporer .  Cetakan  V, Jakarta.  Prenada Media Group
Sumber Lain;
Depdagri-LAN. 2007. Modul  Analisis  dan Diagnostik  Organisasi.  Diklat  Teknis Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah : Jakarta.