## PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI PORIS PELAWAD 5 KOTA TANGERANG
Haikal Adriansyah 1 , Maftuhah 2 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, haikaladriansyah21@mhs.uinjkt.ac.id
2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maftuhah@uinjkt.ac.id
Abstrak: This study aims to examine the management of education financing at Poris Pelawad 5 Elementary School, Tangerang City. The research method used in this study is  a  qualitative  descriptive  research  method.  The  data  collection  techniques  used  are interviews,  observations,  and  document  studies, i with  research  results  from  the principal,  treasurer,  and  one  teacher.  The  results  showed  that  in  the  process  of preparing the RKAS (Activity Plan and School Budget) was carried out by the principal and  treasurer  and  assisted  by  the  school  management  team.  The  management  of education financing is carried out in three ways, namely, 1), planning, where activities related to schools have been prepared in the RKAS prepared by the school every year at the beginning of the school year.2), Implementation, where for the implementation of  financing  there  are  receipts  such  as,  BOS  (School  Operational  Assistance)  of  the central  government,  BOSDA  (School  Operational  Assistance)  of  local  governments, and community participation. Expenditure, referring to 8 (eight) national standards of education  in  schools.  3),  Evaluation,  this  is  carried  out  by  SDN  Poris  Pelawad  5 Tangerang  City twice  every year,  in the middle  and  at  the  end of the  school  year, by holding meetings with relevant parties. And from the results of the evaluation, it is used as a reference by the school for the future.
Keywords: Management, Financing,
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  mengenai  pengelolaan  pembiayaan pendidikan  di  SDN  Poris  Pelawad  5  Kota  Tangerang.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara,  observasi,  dan  studi  dokumen, dengan  hasil  penelitian  dari  kepala  sekolah,  bendahara,  dan  satu  orang  guru.  Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara dan dibantu oleh tim manajemen  sekolah.  Pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  yang  dilakukan  melalui  tiga cara yaitu, 1), perencanaan, dimana kegiatan yang berhubungan dengan sekolah sudah disusun  dalam  RKAS  yang  disusun  oleh  sekolah  setiap  tahunnya  pada  awal  tahun ajaran.2),  Pelaksanaan,  dimana  untuk  pelaksanaan  pembiayaan  adanya  penerimaan seperti,  BOS  (Bantuan  Operasional  Sekolah)  pemerintah  pusat,  BOSDA  (Bantuan Operasional  Sekolah)  pemerintah  daerah,  dan  partisipasi  masyarakat.  Pengeluaran, mengacu kepada 8 (delapan) standar nasional pendidikan disekolah. 3), Evaluasi, hal ini dilakukan  oleh  SDN  Poris  Pelawad  5  Kota  Tangerang  dua  kali  setiap  tahunnya, dipertengahan dan  diakhir tahun ajaran, dengan mengadakan rapat kepada pihak yang terkait. Dan dari hasil evaluasi dijadikan acuan oleh sekolah untuk kedepannya.
Kata Kunci: Pengelolaan, Pembiayaan,

## Pendahuluan
Pembiayaan pendidikan ( financing of education ) merupakan salah satu isu penting dalam  pembangunan  pendidikan  dihampir  semua  negara  di  dunia.  Pentingnya pembiayaan  pendidikan  jelas  seagai  salah  satu  hal  fundamental  dalam  menjalankan seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah, tanpa adanya pembiayaan yang dikelola dengan  baik  akan  menghambat  seluruh  lini  kegiatan  di  sekolah  seperti  pengadaan sarana dan prasarana, honor guru dan tenaga pendidikan, serta bangunan.
Biaya pendidikan merupakan komponen sangat penting dalam penyelenggaraan pedidikan.  Dapat  dikatakan  bahwa  proses  pendidikan  tidak  dapat  berjalan  tanpa adanya dukungan biaya. Hal ini sudah menjadi fakta dimana pembiayaan pendidikan menjadi  salah  satu  faktor  disamping  faktor-faktor  lainnya  dalam  mencapai  tujuan pelaksanaan  pendidikan.  Demi  mencapai  kemajuan  bagi  bangsa  Indonesia,  peran pemerintah  sangat  penting  dan  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  pendidikan  di Indonesia  dimana  saat  ini  pemerintah  sudah  menerapkan  sistem  wajib  belajar  12 tahun bagi masyarakat Indonesia dan jelas bahwa dalam PP No. 47 Tahun 2008 Bab VI  Pasal  9  Ayat  1:  “Pemer intah  dan  pemerintah  daerah  menjamin terselenggaranya program  wajib  belajar  minimal  pada  jenjang  pendidikan  dasar  tanpa  memungut biaya”. Akan tetapi amanat tersebut masih belum dapat terimplementasi dengan baik karena  terbatasnya  anggaran  dan  belum  meratanya  anggaran  tersebut.  walaupun “pemerintah telah menyisihkan anggaran 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  dan  Daerah  (APBN  dan  APBD)  untuk  pendidikan  tetapi  itu  masih  perlu dijabarkan lebih rinci.
Pembiayaan  Pendidikan  sebagai  sebuah  kajian  sekiranya  tidak  dapat  dipahami secara  komprehensif  tanpa  mengkai  konsep-konsep  yang  mendasarinya.  Ada anggapan  bahwa  membicarakan  pembiayaan  Pendidikan  yang  tidak  lepas  dari persoalan “ekonomi Pendidikan.” Bahkan seca ra tegas Mark Blaugh mengemukakan bahwa “ the economics of education is a branch of economics. ” Jadi, dapat dikatakan menurut pandangan ini bahwa pada dasarnya pembiayaan Pendidikan merupakan bagian atau cabang  dari  ilmu  ekonomi.  Sebab,  pembiayaan  Pendidikan  menurut  Blaugh  sebagai
the  costing  and  financing  of  school  places ,  yaitu  bagian  dari  permasalahan  ekonomi Pendidikan 1 .
Pada  dasarnya  tujuan  pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  adalah  bagaimana pembiayaan  untuk  pendidikan  ini  dapat  menghasilkan  produktivitas  yang  bemutu dalam  proses  belajar  mengajar.  Untuk  Pencapaian  sasaran  mutu  harus  diimbangi dengan  biaya  yang  mencukupi.  Karena  dengan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya dan sarana dan prasarana harus didukung dengan biaya yang tidak sedikit.
Pengelolaan pembiayaan pendidikan yang dilakukan melalui tiga cara yaitu, 1), perencanaan,  yang  berupa  proses  pemilihan  dan  penetapan  tujuan,  stategi,  metode, anggaran,  dan  standar  atau  tolok  ukur  keberhasilan  sesuatu  kegiatan 2 ,  Pelaksanaan, merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang  dan  terperinci,  implementasi  biasanya  dilakukan  setelah  perencanaan  sudah dianggap  siap 3 .  Dimana  untuk  pelaksanaan  pembiayaan  adanya  penerimaan  seperti, BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pemerintah pusat, BOP (Bantuan Operasional Sekolah)  pemerintah  daerah,  dan  sumbangan  sukarela.  Pengeluaran,  seperti  untuk gaji,  guru,  gaji  tenaga  kependidikan,  transport,  pemeliharaan  sarana  prasarana, kurikulum, kegiatan kesiswaan, dan langganan daya dan jasa. 3), Evaluasi, merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan 4 . Dan dari hasil evaluasi tadi dapat dijadikan acuan oleh sekolah untuk kedepannya.
Hasil  penelitian  oleh  Ana  Fitria  &  Muhammad  Tsaqif  juga  diperoleh  bahwa efektifnya suatu pengelolaan pembiayaan Pendidikan dipengaruhi juga oleh beberapa kegiatan  seperti  perencanaan  RKAS,  sumber-sumber  dana,  distribusi,  pengawasam dan  evaluasi  pembiayaan  pendidikan  di  sekolah 5 .  Dalam  hal  ini,  pengelolaan pembiayaan  Pendidikan  direncanakan,  dilaksanakan,  dan  dievalusi  dalam  sebuah
1 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 78 2 Akhmad, “ Perencanaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Era Globalisasi ,” Jurnal Scholastica, Tahun II, No.2 (November 2020), 97
3 Sri,  Minarti, Manajemen  Sekolah,  Mengelola  Lembaga  Pendidikan  Secara  Mandiri (Yogyakarta:  Ar  Ruzz Media, 2011), 216
4 Muhammad,  Nur  et.  al, “ Manajemen  Sekolah  Dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Pada  SDN  Dayah Guci  Kabupaten  Pidie ,”  Jurnal Administrasi  Pendidikan    Pascasarjana  Universitas  Syiah  Kuala,  Tahun  IV, No.1 (Februari 2016), 99 5 Muhammad,  Tsaqif, “ Pengelolaan  Pembiayaan  Pendidikan  SMK  Negeri  3  Kota  Tangerang  Selatan ,” (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021), 76.
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dibuktikan dengan bukti fisik yang  berbentuk  laporan  keuangan  yang  jelas,  dalam  kurun  jangka  waktu  yang  telah ditentukan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  bagaimana  pengelolaan pembiayaan pendidikan di SD Negeri Negeri Poris Pelawad 5 Kota Tangerang.

## Metode Penelitian
Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  pengelolaan  pembiayaan pendidikan  di  SDN  Poris  Pelawad  5  Kota  Tangerang  adalah  metode  kualitatif. Metode  kualitatif  merupakan  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa  kata-kata  tertulis.  Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  cara  1)  Wawancara,  Wawancara  adalah  proses  tanya jawab  dalam  penelitian yang  berlangsung  secara  lisan  dimana  dua  orang  atau  lebih  bertatap  muka mendengarkan  secara  langsung  informasi-informasi  atau  keterangan-keterangan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan bersama dengan kepala sekolah SDN Poris Pelawad  5,  Bendahara  dan  pihak  terkait  dalam  pengeloaan  pembiayaan  pendidikan disekolah.  2)  Observasi,  Teknik  ini  dilakukan  penulis  dengan  mengamati  dan mendatangi  langsung  objek  penelitian  yang  dapat  memberikan  gambaran  perilaku kewargaan organisasional. Disini penulis mendatangi langsung objek penelitian yaitu SDN Poris Pelawad 5. 3) Dokumentasi, Teknik terakhir adalah teknik dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan  pengeloaan  pembiayaan  pendidikan.  Data  yang  didapatkan  dalam  proses pengumpulan data dalam peneletian tidak dapat langsung digunakan, melainkan perlu dilakukan  analisis  sehingga  data  dapat  mudah  dipahami  dan  hasil  penelitian  dapat diinformasikan kepada orang lain. penulis dalam menganalisis data ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

## Pembahasan
A. Konsep Pembiayaan Pendidikan
1. Definisi Pembiayaan Pendidikan
Biaya  dalam  Bahasa  Inggris  biasa  menggunakan  istilah cost,  financial, expenditure .  Biaya  menurut  para  akuntan  dalam  Usry  dan  Hammer  adalah
sebagai cost as an exchange, a forgoing, a sacrifice made to secure benefit. Cost sinonim dengan  expense  yang  digunakan  untuk  mengukur  pengeluaran  (outflow) barang  atau  jasa  yang  disandingkan  dengan  pendapatan  untuk  mengukur pendapatan 6 .
Pembiayaan  Pendidikan,  merupakan  aktivitas  yang  berkenaan  dengan perolehan  dana  (pendapatan)  yang  diterima  dan  bagaimana  penggunaan  dana tersebut  dipergunakan  untuk  membiayai  seluruh  program  pendidikan  yang telah  ditetapkan.  Pendapatan  atau  sumber  dana  Pendidikan  yang  diterima sekolah diperoleh dari APBN, APBD, dan masyarakat atau orang tua. Bowen secara lebih terperinci menjelaskan bahwa: Revenues are derived from several sources: federal, state, and local appropriations, tuitions, gifts and grant from private individuals and corporations,  endowment,  and  sales  of  goods  and service.  The  revenue  theory  of  educational cost is subject to an important qualification 7 .
Adapun  bagaimana  penggunaan  dana tersebut,  menurut  John,  Morphet dan  Alexanders  setiap  sekolah  seharusnya  menetapkan  rencana-rencana  yang menjadi  prioritas  pembiayaan  Pendidikan  secara  komprehensif.  Perencanaan yang  komprehensif  dari  sebuah  program  pembiayaan  sekolah  melibatkan pembuatan  keputusan  yang  kritis  dalam  beberapa  wilayah-wilayah  berikut  ini:
a)  Program  Pendidikan  yang  harus  dibiayai,  b)  System  pajak  yang  digunakan untuk  pembiayaan  program  tersebut,  c)  System  alokasi  dana  negara  untuk wilayah atau daerah persekolahan.
Pembiayaan merupakan hal penting dalam keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan  dan  pemerintah  memiliki  peranan  besar  di  dalamnya.  Menurut West 8 ,  peran  pemerintah  mencakup  pada  perlindungan  pemerintah  terhadap anak  di  bawah  umur,  pengaruh  eksternal  peran  Pendidikan  agar  demokrasi berjalan,  pemerataan  kesempatan  mendapatkan  pendidikan  bagi  semua  warga negara,  peningkatan  mutu  dan  relevansi  pendidikan,  serta  tuntutan  “norma umum” dan pengaruh Pendi dikan.
6 Akdon et. al, Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 5.
7 Akdon et. al, Manajemen Pembiayaan Pendidika n ….., 25 8 Akdon et. al, Manajemen Pembiayaan Pendidikan ….. , 15
Berkenaan  dengan  tingkatannya,  pembiayaan  Pendidikan  terjadi  di beberapa  tempat  atau  tingkatan,  yang  meliputi  Lembaga  satuan  Pendidikan yaitu  sekolah,  pengguna  jasa  Pendidikan  yaitu  orang  tua  atau  siswa,  dan administrator  Pendidikan  dari  tingkat  kecamatan,  kabupaten/kota,  provinsi, sampai tingkat pusat. Selain itu, di masing-masing tingkatan, biaya Pendidikan mencakup  beberapa  atau  banyak  komponen  biaya.  Dengan  demikian,  analisis biaya  Pendidikan  akan  lebih  bermanfaat  bila  menggunakan  pendekatan, tingkatan, dan komponen biaya Pendidikan.
Setiap keputusan dalam masalah pembiayaan sekolah akan memengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasi. Oleh karena itu, perlu dilihat siapa  yang  akan  dididik  dan  seberapa  banyak  jasa  Pendidikan.  Demikian  pula system pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung system pembiayaan  Pendidikan.  Tanggung  jawab  pemerintah  dalam  pembiayaan Pendidikan termasuk untuk Pendidikan kejuruan dan bantuan terhadap murid. Hal  itu  perlu  dilihat  dari  factor  kebutuhan  dan  ketersediaan  Pendidikan, tanggung jawab orang tua dalam menyekolahkan versus social benefit secara luas, pengaruh factor politik dan ekonomi terhadap sektor Pendidikan.
Menurut Levin, pembiayaan sekolah adalah proses di mana pendapatan dan  sumber  daya  tersedia  digunakan  untuk  memformulasikan  dan mengoperasionalkan  sekolah  di  berbagai  wilayah  geografis  dan  tingkat Pendidikan  yang  berbeda-beda.  Pembiayaan  sekolah  ini  berkaitan  dengan bidang  politik  Pendidikan  dan  program  pembiayaan  pemerintah  serta administrasi sekolah. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembiayaan sekolah  yakni school  revenue,  school  expenditures,  capital, dan current cost .  Dalam pembiayaan sekolah tidak ada pendekatan tunggal dan yang paling baik untuk pembiayaan semua sekolah karena kondisi setiap sekolah berbeda 9 .
2. Jenis-jenis Pembiayaan Pendidikan
Biaya  dalam  pendidikan  meliputi  biaya  langsung  ( direct  cost )  dan  biaya tidak  langsung  ( indirect  cost ).  Biaya  langsung  terdiri  dari  biaya-biaya  yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa
9 Akdon et. al, Manajemen Pembiayaan Pendidikan ….. , 23
berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, gaji guru. Sedangkan biaya tidak  langsung  berupa  keuntungan  yang  hilang  ( earning  forgone )  dalam  bentuk biaya  kesempatan  yang  hilang  ( opportunity  cost )  yang  dikorbankan  oleh  siswa selama belajar 10 . Sementara itu Supriadi 11 membagi biaya ke dalam tiga kategori yaitu:
a.Biaya langsung ( direct cost ) dan biaya tidak langsung ( indirect cost ):
Biaya  langsung  adalah  segala  pengeluaran  yang  secara  langsung menunjang  penyelenggaraan  pendidikan.  Biaya  tidak  langsung  adalah pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan, dan harga kesempatan (opportunity cost).
b. Biaya pribadi ( private cost ) dan biaya sosial ( social cost ):
Biaya  pribadi  adalah  pengeluaran  keluarga  untuk  pendidikan  atau dikenal  juga  pengeluaran  rumah  tangga  (household  expenditure).  Biaya sosial  adalah  biaya  yang  dikeluarkan  masyarakat  untuk  pendidikan,  baik melalui  sekolah  maupun  melalui  pajak  yang  dihimpun  oleh  pemerintah kemudian  digunakan  untuk  membiayai  pendidikan.  Biaya  yang  dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya termasuk biaya sosial.
c.Biaya dalam bentuk uang ( monetary cost ) dan bukan uang ( non-monetary cost )
Biaya  dalam  pendidikan  meliputi  biaya  langsung  dan  biaya  tidak langsung.  Biaya  langsung  terdiri  dari  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk keperluan  pelaksanaan  pengajaran  dan  kegiatan  belajar  siswa.  Kebanyakan biaya  langsung  berasal  dari  sistem  persekolahan  sendiri  seperti  SPP,  dan sumbangan orang tua murid untuk pendidikan atau yang dikeluarkan sendiri oleh  siswa  untuk  membeli  perlengkapan  dalam  melaksanakan  proses pendidikannya,  seperti  biaya  buku,  peralatan  dan  uang  saku.  Sedangkan biaya  tidak  langsung  berupa  keuntungan  yang  hilang  dalam  bentuk kesempatan yang hilang dan dikorbankan oleh siswa selama belajar.
10 Nanang, Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan (Bandung: RosdaKarya, 2002), 23. 11 Armidah, “ Model Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Efisiensi dan Keefektifan Manajemen Pelayanan Pendidikan Dasar ,” Jurnal Madrasah, Tahun III, No.2 (Juni 2011), 221
Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 1, menjelaskan jenis-jenis biaya pendidikan meliputi:
a.Biaya satuan pendidikan, di antaranya:
1) Biaya  investasi,  yang  terdiri  atas  biaya  investasi  lahan  pendidikan  dan biaya investasi selain lahan pendidikan;
2) Biaya operasi, yang terdiri atas biaya personalia dan biaya nonpersonalia;
3) Bantuan biaya pendidikan; dan
4) Beasiswa (PP No. 40 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 2).
b. Biaya penyelenggaraan dana atau pengelolaan pendidikan, meliputi:
1) Biaya  investasi,  yang  terdiri  atas  biaya  investasi  lahan  pendidikan  dan biaya investasi selain lahan pendidikan;
2) Biaya  operasi,  yang  terdiri  atas  biaya  personalia  dan  nonpersonalia  (PP No. 40 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 3).
c.Biaya pribadi peserta didik, meliputi:
1) Biaya  personalia  satuan  pendidikan,  yang  terdiri  atas  gaji  pokok  bagi pegawai pada satuan pendidikan, tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai  pada  satuan  pendidikan,  tunjangan  struktural  bagi  pejabat struktural  pada  satuan  pendidikan,  tunjangan  fungsional  bagi  pejabat fungsional  di  luar  guru  dan  dosen,  tunjangan  fungsional  atau  subsidi tunjangan  fungsional  bagi  guru  dan  dosen,  tunjangan  profesi  bagi  guru dan  dosen,  tunjangan  khusus  bagi  guru  dan  dosen,  maslahat  tambahan bagi  guru  dan  dosen,  dan  tunjangan  kehormatan  bagi  dosen  yang memiliki jabatan profesor atau guru besar;
2) Biaya personalia penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri  atas  gaji  pokok,  tunjangan  yang  melekat  pada  gaji,  tunjangan struktural bagi pejabat struktural, dan tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional (PP No. 40 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 4).
Berdasarkan  uraian  jenis-jenis  biaya  pendidikan  dijelaskan  bahwa  biaya pendidikan  memiliki  pengertian  luas.  Hampir  segala  pengeluaran  yang bersangkutan  dengan  penyelenggaraan  pendidikan  dianggap  sebagai  biaya. Oleh  karena  itu,  pembiayaan  menjadi  masalah  sentral  dalam  pengelolaan
penyelenggaraan  pendidikan  yang  harus  disikapi  dan  dicarikan  berbagai alternatif solusinya
3. Sumber-sumber biaya Pendidikan
Menyangkut  sumber  biaya,  Bray 12 menyatakan  bahwa  biaya  pendidikan adalah  keseluruhan  input  yang  dapat  diperoleh  dari  pemerintah,  keluarga, masyarakat, dan agen- agen lain yang relevan. UUD Negara Republik Indonesia 1945  (Amandemen  IV)  menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak mendapat  pendidikan,  setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar dan  pemerintah  wajib  membiayainya,  pemerintah  mengusahakan  dan menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional,  yang  meningkatkan keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  negara  memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang- kurangnya  dua  puluh  persen  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  serta  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  untuk memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan  pendidikan  nasional;  pemerintah memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan  menjunjung  tinggi nilainilai  agama  dan  persatuan  bangsa  untuk  kemajuan  peradaban  serta kesejahteraan umat manusia.
Pada tingkat sekolah, biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Dalam hal ini  yang  tercatat  dalam  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah  (RKAS), sebagian  besar  biaya  pendidikan  ditingkat  sekolah  berasal  dari  pemerintahan pusat, sedangkan bagi sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan. Pada tahun 1991/1992, sebanyak 92,39% penerimaan biayan pendidikan di Sekolah Dasar  (SD)  berasal  dari  pemerintahan  pusat,  hanya  0,23%  dari  pemerintahan daerah,  6,98%  dari  iuran  siswa  yang  ditampung  melalui  BP3  (Badan  Bantuan Penyelenggaraan  Pendiddikan)  0,20%  dari  masyarakat,  0,20%  dari  sumber- sumber lain 13 .
12 Irsyad,  Zamjani,  et.  al  , “ Pendanaan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  Pada  Satuan  Pendidikan  Formal ,” (Jakarta: Pusat  Penelitian  Kebijakan,  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan    dan  Perbukuan,  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020 ), 5
13 Dedi, Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan  Mengengah (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2004),
Sumber  pembiayaan  pendidikan  pada  suatu  sekolah  secara  garis  besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu:
a) Pemerintah,  baik  pemerintah  pusat,  daerah  maupun  keduaduanya  yang bersifat  umum  atau  khusus  dan  diperuntukkan  bagi  kepentingan pendidikan;
b) Orang tua atau peserta didik;
c) Masyarakat,  baik  mengikat  maupun  tidak  mengikat.  Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan dan tanggung  jawab  atas  pemenuhan  kebutuhan  dana  pendidikan  merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat 14 .

## B. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan
Mengenai  pengelolaan  menurut  Winarto  Haiseno  didalam  buku  Suharsimi Arikunto  menjelaskan,  pengelolaan  adalah  substantif  dari  mengelola.  Sedangkan mengelola  berarti  suatu  tindakan  yang  dimulai  dari  merencanakan, pengorganisasian,  melaksanakan  sampai  dengan  pengawasan  dan  penilaian. Dijelaskan  selanjutnya  pengelolaan  menghasilkan  suatu  dan  sesuatu  itu  dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya 15 .
Adapun  Marno  dan  Triyo  Supriyatno  dalam  buku  Sri  Minarti  (Minarti, 2011a)  memberikan  definisi  tentang  manajemen  keuangan  sebagai  pengelolaan atas  fungsi-fungsi  keuangan,  yakni  fungsi  bagaimana  pihak  manajemen  mampu menghimpun  dana  ( raising  of  funds )  dan  mengalokasikan  ( allocation  of  funds )  dana tersebut sehingga tujuan organisasi Pendidikan tercapai secara efektif dan efisien.
Manajemen  keuangan  secara  sederhana  bisa  diartikan  sebagai  suatu  proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain, dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi yang berkaitan dengan perolehan,  pendanaan,  dan  pengelolahaan  aktivitas  dengan  beberapa  tujuan menyeluruh yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Dengan demikian, kegiatan manajemen tersebut dimulai dari perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  sampai  dengan  pengawasan.  Begitu
14 Nanang, Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan (Bandung: RosdaKarya, 2002), 23 15 Suharsimi,  Arikunto, Pengelolaan  Kelas  Dan  Siswa  Sebuah  Pendekatan  Evaluatif (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 1996), 8.
pula  dalam  manajemen  keuangan  di  sekolah  kegiatan  tersebut  dimulai  dari perencanaan  anggaran  sampai  dengan  pengawasan  dan  pertanggungjawaban keuangan.
Tugas  manajemen  keuangan  dapat  dibagi  tiga  fase,  yaitu financial  planning, implementation, dan evaluation .  Pada  dasarnya,  perencanaan  financial  yang  disebut budgeting ,  merupakan  kegiatan  mengoordinasi  semua  sumber  daya  yang  tersedia untuk  mencapai  sasaran  yang  diinginkan  secara  sistematis  tanpa  menyebabkan efek  samping  yang  merugikan. Implementation  involves  accounting (pelaksanaan anggaran) ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi  penyesuaian  jika  diperlukan. Evaluatio  involves merupakan  proses  evaluasi terhadap pencapaian sasaran 16 .
Dapat  disimpulkan  bahwa  pengelolaan  pembiayaan  sama  dengan manajemen  pembiayaan,  dan  kegiatan  yang  dilakukan  di  tempat  dengan menggerakan  tenaga  orang  lain.  Dalam  kegiatan  pengelolaan  di  tempat  dimulai dengan perencanaan pembiayaan pendidikan, pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan evaluasi pembiayaan pendidikan.
1) Perencanaan Pembiayaan
Perencanaan  keuangan  sekolah  yang  disusun  secara  baik  akan  sekaligus merupakan kebijaksanaan penggunaannya di sekolah dan akan mempermudah melaksanakan  kegiatan  pengawasannya.  Perencanaan  dibuat  oleh  kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan pengurus komite sekolah. Mereka mengadakan pertemuan  untuk  menentukan  kebutuhan  dan  menentukan  kegiatan  sekolah dalam waktu tertentu.
Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal  48  menyatakan  bahwa  pengelolaan  dana  Pendidikan  berdasarkan  pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas public. Di samping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan.
Berikut  ini  dibahas  masing-masing  prinsip  tersebut,  yaitu  transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
16 Sri,  Minarti, Manajemen  Sekolah,  Mengelola  Lembaga  Pendidikan  Secara  Mandiri (Yogyakarta:  Ar  Ruzz Media, 2011), 213
a.Transparansi
Transparan  berarti  adanya  keterbukaan.  Transparan  di  bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga  pendidikan,  bidang  manajemen  keuangan  yang  transparan  berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan  sumber  keuangan  dan  jumlahnya,  rincian  penggunaan,  dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.
b. Akuntabilitas
Akuntabilitas  adalah  kondisi  seseorang  yang  dinilai  oleh  orang  lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan  berarti  penggunaan  uang  sekolah  dapat  dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Ada  tiga  pilar  utama  yang  menjadi  prasyarat  terbangunnya akuntabilitas,  yaitu  1)  adanya  transparansi  para  penyelenggara  sekolah dengan  menerima  masukan  dan  mengikutsertakan  berbagai  komponen dalam  mengelola  sekolah,  2)  adanya  standar  kinerja  di  setiap institusi  yang dapat  diukur  dalam  melaksanakan  tugas,  fungsi,  dan  wewenangnya,  3) adanya  partisipasi  untuk  saling  menciptakan  suasana  kondusif  dalam menciptakan  pelayanan  masyarakat  dengan  prosedur  yang  mudah,  biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat.
c.Efektivitas
Efektif  sering  diartikan  sebagai  pencapaian  tujuan  yang  telah ditetapkan. Jika didefinisikan, efektivitas lebih dalam lagi karena sebenarnya efektivitas  tidak  berhenti  sampai  tujuan  tercapai,  tetapi  sampai  pada kualitatif  hasil  yang  dikaitkan  dengan  pencapaian  visi  lembaga. Effectiveness characterized  by  qualitative  outcomes (efektivitas  lebih  menekankan  pada kualitatif  out  comes).  Manajemen  keuangan  dikatakan  memenuhi  prinsip efektivitas  jika  kegiatan  yang  dilakukan  dapat  mengatur  keuangan  untuk membiayai  aktivitas  dalam  rangka  mencapai  tujuan  lembaga  yang
bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
d. Efisiensi
Efisiensi  berkaitan  dengan  kuantitas  hasil  suatu  kegiatan. Efficiency characterized by quantitative outputs (efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara  masukan  [input]  dan  keluaran  [ output ]  atau  antara  daya  dan  hasil).
Daya  yang  dimaksud  meliputi  tenaga,  pikiran,  waktu,  dan  biaya 17 . Perencanaan  adalah  suatu  proses  yang  rasional  dan  sistematis  dalam menetapkan  langkah-langkah  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Pengertian  tersebut  mengandung unsur-unsur  bahwa  di  dalam  perencanaan  ada  proses,  ada  kegiatan  yang rasional dan sistematis, serta adanya tujuan yang akan dicapai. Perencanaan sebagai  proses,  artinya  suatu  kejadian  membutuhkan  waktu,  tidak  dapat terjadi  secara  mendadak.  Perencanaan  sebagai  kegiatan  rasional,  artinya melalui  proses  pemikiran  yang  didasarkan  pada  data  yang  riil  dan  analisis yang  logis,  yang  dapat  dipertanggungjawabkan,  dan  tidak  didasarkan  pada ramalan yang intuitif 18 .
Perencanaan  sebagai  kegiatan  yang  sistematis,  berarti  perencanaan meliputi tahap-tahap kegiatan. Kegiatan yang satu menjadi landasan tahapan berikutnya.  Tahapan  kegiatan  tersebut  dapat  dijadikan  panduan  sehingga penyimpangan  dapat  segera  diketahui  dan  diatasi.  Sedangkan,  tujuan perencanaan  arahnya  agar  kegiatan  yang  dilaksanakan  tidak  menyimpang dari arah yang ditentukan Perencanaan anggaran sekolah disesuaikan dengan rencana  pengembangan  sekolah  secara  keseluruhan,  baik  pengembangan jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.  Pengembangan  jangka  pendek berupa pengembangan satu tahunan. Pengembangan jangka panjang berupa pengembangan  lima  tahunan,  sepuluh  tahunan,  bahkan  dua  puluh  lima tahunan. Berdasarkan rencana pengembangan sekolah, baik jangka pendek
17 Sri,  Minarti, Manajemen  Sekolah,  Mengelola  Lembaga  Pendidikan  Secara  Mandiri (Yogyakarta:  Ar  Ruzz Media, 2011), 216
18 Sri,  Minarti, Manajemen  Sekolah,  Mengelola  Lembaga  Pendidikan  Secara  Mandiri (Yogyakarta:  Ar  Ruzz Media, 2011), 228
maupun  jangka  panjang,  pada  kerangka  ini  bisa  diformat  perencanaan keuangan sekolah, baik perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang.
Pada  suatu  lembaga  pendidikan  hal  yang  harus  dilakukan  dalam mengelola  pembiayaan  di  sekolah  adalah  dengan  membuat  perencanaan anggaran  atau  biasa  disebut  sebagai  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran Sekolah  (RKAS).  Kepala  sekolah  dan  seluruh  bawahan  bersamasama menyusun  RKAS.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan  pendapatan  dan pengeluaran  yang  akan  dijalankan  selama  satu  tahun,  sehingga  suatu kegiatan  yang  direncanakan  dapat  disesuaikan  dengan  kondisi  keuangan yang ada.
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus berdasarkan pada  rencana  pengembangan  sekolah  dan  merupakan  suatu  bagian  dari rencana operasional tahunan. RKAS meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran,  materi  kelas,  pengembangan  provesi  guru,  renovasi pembangunan  sekolah,  pemeliharaan  buku,  meja  dan  kursi.  Penyusunan RKAS tersebut harus melibatkan kepala sekolah, pendidik, komite sekolah, staf  TU,  dan  komunitas  sekolah.  RKAS  perlu  disusun  pada  setiap  tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran dapat memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal 19 .
Proses  penyusunsn  RKAS  yang  partisipatif  dapat  dilihat  pada  bagan sebagai berikut:

## Bagan 1: Proses penyusunan RKAS
19 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 164-165
Kepala Sekolah mempelajari visi, misi, program utama sekolah yang telah ada Kepala sekolah mengundang guru dan pengurus komite sekolah untuk menyusun draf RAPBS Kepala sekolah bersama guru dan pengurus komite sekolah membahas draf dan menetapkan
RAPBS

## RAPBS sudah siap dilaksanakan
Dari  uraian  diatas  dapat  di  ambil  sebuah  kesimpulan  bahwa perencanaan  pembiayaan  pendidikan/  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran Sekolah  (RKAS)  yaitu  proses  pengumpulan  berbagai  keputusan  yang  akan dilaksanakan  pada  masa  yang  telah  ditentukan  terkait  dengan  pendapatan biaya dan pengeluaran yang akan dilakukan
2) Pelaksanaan Pembiayaan
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang  sudah  disusun  secara  matang  dan  terperinci,  implementasi  biasanya dilakukan  setelah  perencanaan  sudah  dianggap  siap.  Secara  sederhana pelaksanaan  bisa  diartikan  penerapan.  Pelaksanaan  kegiatan  pembelanjaan keuangan  mengacu  kepada  perencanaan  yang  telah  ditetapkan.  Mekanisme yang ditempuh didalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif, dan efisien 20 . Setelah  perencanaan  pembiayaan  pendidikan  selesai  dan  disetujui  oleh semua  komponen  yang  terlibat,  dan  menghasilkan  sebuah  Rencana  Kegiatan dan  Anggaran  Sekolah  (RKAS),  tahapan  pengelolaan  selanjutnya  yaitu pelaksanaan  pembiayaan  pendidikan.  Kegiatan  pelaksanaan  pembiayaan madrasah  meliputi  dua  kegiatan  yakni  penerimaan  dan  pengeluaran. Penerimaan  dan  pengeluaran  dari  sumbersumber  dana  perlu  dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah.
Kegiatan  dari  pengelolaan  yang  kedua  adalah  pelaksanaan  atau  kegiatan pengurusan keuangan atau pembiayaan. Pengurusan ini meliputi dua hal yaitu pertama  pengurusan  yang  menyangkut  kewenangan  menentukan  kebijakan menerima  atau  megeluarkan  uang.  Pengurusan  ini  dikenaldengan  istilah ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama yaitu penerimaan, menyimpan dan mengeluarkan uang.
Sebelum  biaya  didistribusikan,  sekolah  membuat  Prosedur  pembukuan penerimaan  dan  pengeluaran  keuangan  sekolah  memadukan  antara  aturan pemerintah  pusat  dan  sekolah.  Artinya  ada  beberapa  kebijakan  pemerintah yang tidak bisa dirubah oleh pihak sekolah dalam hal pengalokasian anggaran.
20 Sri, Minarti, Manajemen Sekolah, Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 216
Dalam  hal  ini  pihak  sekolah  hanya  beritindak  sebagai  pelaksana  pengguna. Pembukuan mencakup dua hal, yaitu : pengurus yang menyangkut kewenangan menentukan  kebijakan  menerima  atau  mengeluarkan  uang,  serta  tindak lanjutnya, yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Jenis pengurus kedua  disebut  juga  dengan  pengurus  bendaharawan.  Lain  hal,  fungsi  kepala sekolah  dapat  dikatakan  sebagai  manajerial  yang  berwenang  dalam  segi  hal penggunaan  dana  yang  telah  diperoleh,  yang  kemudian  menunjuk  satu bendaharawan  untuk  mebuat  laporan  anggaran  untuk  nantinya dipertanggungjawabkan.
3) Evaluasi Pembiayaan
Evaluasi  pendidikan  juga  diartikan  dengan  proses  untuk  memberikan kualitas yaitu nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan, yang mana proses  tersebut  berlangsung  secara  sistematis,  berkelanjutan,  terencana,  dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 21 .
Evaluasi  pembiayaan  pendidikan  merupakan  alat  untuk  mengukur  dari melihat  hasil  rencana  yang  dicanangkan  pada  planning.  Memberikan  imbalan kepada  staff  sesuai  kinerja  yang  ditunjukkan,  dan  merancang  serta merencanakan  kembali  sambil  memperbaiki  hal-hal  yang  belum  sempurna. Evaluasi dalam administrasi pembiayaan merupakan kegiatan mengukur tingkat efektivitas  kerja  individu  dan  tingkat  efisiensi  penggunaan  metode  atau  alat bantu  tertentu  dalam  usaha  guna  mencapai  tujuan  pembiayaan.  Mengamati tingkat efektivitas maksudnya menilai tindakan tindakan atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, apakah telah menghasilkan sesuatu seperti direncanakan atau  sekurangk-urangnya,  apakah  kegiatan  itu  telah  berjalan  di  atas  rel  yang sebenarnya  dan  tidak  menyimpang  dari  perencanaan  atau  tujuan  yang  telah ditetapkan 22 .
Mengamati tingkat efisiensi yaitu dengan menilai tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan itu apakah merupakan cara yang terbaik atau  paling  tidak  untuk  mencapai  hasil  yang  sebesar  besarnya  dengan  resiko yang sekecilkecilnya. Evaluasi pembiayaan pendidikan berguna sebagai bentuk
21 Muhammad, Rojli et. al, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam (Sidoarjo: Umsida Press, 2020), 12 22 Muhammad, Rojli et. al, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam … , 12
pertimbangan  menurut  seperangkat  kriteria  yang  disepakati  dan  dapat dipertanggungkan. Tujuannya yaitu untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaanya 23 .
Tujuan  evaluasi  pembiayaan  pendidikan  ialah  untuk  mengetahui  berapa besar  dana  yang  telah  dihabiskan  dalam  anggaran  tersebut  serta  untuk mengetahui  apakah  program  pendidikan  yang  telah  direncanakan  dan  yang telah  diselenggarakan  telah  sesuai  dengan  harapan,  dan  dengan  evaluasi tersebut semua pembiayaan yang disalurkan di dunia pendidikan akan berjalan dengan semestinya.
Pertanggungjawaban  pembiayaan  proses  pembuktian  dan  penentuan bahwa  apa  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  apa  yang  direncanakan,  hal  ini meliputi  pertanggung  jawaban  penerimaan  dana,  penyimpanan  dan pengeluaran  sesuai  dengan  perencanaan.  Atau  dapat  secara  lebih  rinci  bisa ditegaskan  bahwa  pertanggung  jawaban  keuangan  lembaga  pendidikan  yaitu yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pembiayaan  proses  pendidikan  apakah sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah  dibuat  dan  sejauh  mana  tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## C. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan SDN Poris Pelawad 5
Hasil  penelitian  tentang  pembiayaan  Pendidikan  di  SDN  Poris  pelawad  5 berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi langsung ke lokasi dan juga melalui  percakapan  dengan  kepala  sekolah  SDN  Poris  Pelawad  5  bapak  Karna Jumena,  S.Pd.  dapat  diketahui  bahwa    pengelolaan  pembiayaan  Pendidikan  di SDN Poris Pelawad 5 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008  tentang  Pendanaan  Pendidikan,  selain  itu  juga  mengacu    kepada  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  6  tahun  2021  tentang  petunjuk teknis  pengelolaan  dana  bantuan  operasional  sekolah  serta  Peraturan  Walikota Tangerang Nomor 15 tahun 2014.
Kemudian  Keuangan  dan  pembiayaan  SDN  Poris  Pelawad  5  Kota Tangerang  bersifat  desentral,  dimana  dalam  proses  perencanaan  pembiayaan sekolah  dilakukan  oleh  seluruh  elemen  tim  manajemen  sekolah  yang  terdiri  dari
23 Muhammad, Rojli et. al, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam (Sidoarjo: Umsida Press, 2020), 13.
Kepala Sekolah, bendahara dan  anggota yang merupakan dari unsur guru,  unsur komite  dan  unsur  orang  tua  siswa.  Selain  itu  termasuk  juga  instansi  dari  dinas Pendidikan  selaku  pengawas  dan  pembina,  dan  kemudian  rencana  yang  sudah disusun  tersebut  akan  dibahas  dalam  rapat  bersama  dengan  kepala  sekolah  dan bendahara sekolah.
Hal tersebut disampaikan oleh kepala sekolah SDN Poris Pelawad 5 Kota Tangerang:
“U ntuk pengelola pembiayaan di sekolah terdiri dari Kepala Sekolah, bendahara dan anggota yang merupakan dari unsur guru, unsur komite dan unsur orang tua siswa . Selain itu termasuk juga instansi dari dinas Pendidikan selaku pengawas dan pembina .” SDN  Poris  Pelawad  5  Kota  Tangerang  mengidentifikasi  kebutuhan- kebutuhan  sekolah  dengan  mengadakan  rapat  penyusunan  RKAS.  Kebutuhan- kebutuhan  yang  terkait  dengan  kegiatan  belajar-mengajar  setiap  program  studi akan  disusun  oleh  kepala  sekolah  untuk  kurikulum,  sarana  dan  prasaran,  serta kesiswaan  akan  disusun  oleh  Bendahara  sekolah  dan  masing-masing  guru  kelas, dari kebutuhan-kebutuhan tersebut akan dipilih kembali yang benar-benar menjadi prioritas sekolah. Hal ini juga di jelaskan oleh kepala sekolah SDN Poris pelawad
5:
“ Yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan, melihat skala prioritas karena tiap tahun juga kebutuhan bisa berbeda, serta mempertimbangkan beberapa manfaat- manfaat  yang  akan  diambil.  Kemudian  setelah  mengidentifikasi  berbagai kebutuhan  kita  adakan  musyawarah  dengan  komite  sekolah.  Missal  sekolah mengeluarkan  biaya  untuk  pengadaan  computer,  nah  setelah  ada  computer  itu apa  yang  dihasilkan  ke  kita,  apakah  dengan  itu  siswa  akan  lebih  melek teknologi.  Atau  kita  adakan  alat  kesenian  dan  olahraga,  dari  alat  itu  buat sekolah apa manfaatnya, ada produk apa yang bisa ditimbulkan. Dari alat-alat tadi  juga  dapat  memunculkan  prestasi-prestasi  siswa.  Pemanfaatan  biaya  tadi tidak hanya di ukur seberapa untung sekolah secara nominal, tapi lebih kepada membangun  prestasi  siswa,  dari  pembiayaan  tadi  bisa  mendukung  prestasi- prestasi di sekolah”
Dalam perencanaan pembiayaan, SDN Poris Pelawad 5 melakukan langkah- langkah  penyusunan  RKAS,  yaitu  lebih  awal  menyusun  apa  saja  kebutuhan sekolah  yang  akan  ditingkatkan  untuk  tahun  ajaran  baru  yang  dilakukan  oleh masing-masing  elemen  tim  manajemen  sekolah.  Lalu,  dilakukan  pembahasan bersama kepala sekolah sebagai pemegang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan nantinya akan dibahas dan sosialisasikan kepada seluruh guru.
Selain  itu  dalam  hal  perencanaan  pembiayaan  SDN  Poris  Pelawad  5  Kota Tangerang  mengikuti  pola  atau  alur  yang  dilakukan  dalam  penyusunan  RKAS sekolah.  Dan  dalam  perencanaan  pembiayaan  di  SDN  Poris  Pelawad  5  dengan langkah-langkah  penyusunan  anggaran  mulai  dari  penyusunan  RKAS  serta mengidentifikasikan  kebutuhan-kebutuhan  dilanjutkan  dengan  mengklasifikasi, selanjutnya  mengembangkan  apa  yang  telah  menjadi  prioritas  sampai  pada mengajukan  RKAS  yang  telah  rampung.  Dalam  hal  ini  semua  langkah  tersebut dilaksanakan  dengan  baik  dan  tersistem  oleh  SDN  Poris  Pelawad  5,  sehingga memudahkan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembiayaan.
Penyusunan RKAS SDN Poris Pelawad 5 disusun setiap awal tahun ajaran dan  untuk  satu  tahun  anggaran.  Anggaran  di  hitung  berdasarkan  kegiatan  MBS (Masa Belajar Siswa). MBS dilakukan pada saat siswa masuk dan siswa diterima di sekolah. Disana mulai dihitung jumlah siswa, jumlah dana setiap siswa, dan semua yang  berhubungan  dengan  pengeluaran  siswa  selama  satu  tahun. dijelaskan  juga oleh kepala sekolah mengenai sumber biaya yang didapatkan yaitu:
“S umber  pembiayaan  Pendidikan  di  SDN  Poris  Pelawad  5  ini  berasal  dari dana BOS yang berasal dari pemerintah pusat, juga ada dana BOP yang berasal dari  Pemerintah  Daerah.  Selain  itu  juga  ada  bentuk-bentuk  sukarela masyarakat lainnya. ”
Pemasukan pembiayaan pendidikan di SDN Poris Pelawad 5 meliputi:
1) BOS Nasional
Sumber dana utama pembiayaan SDN Poris Pelawad 5 adalah BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dana BOS dibagi menjadi dua yaitu BOS Nasional yang merupakan anggaran dana BOS dari pemerintah pusat dan BOS Daerah yang berasal dari pemerintah daerah.
2) BOS Daerah
Selain  BOS  Nasional, sumber  pembiayaan  SDN  Poris  Pelawad  5  berasal  dari BOS  Daerah.  Sumber  biaya  yang  berasal  dari  pemerintah  daerah  ini  hanya digunakan untuk membayar honorarium tenaga pendidik dan buku cetak SDN Poris Pelawad 5
3) Sumbangan Sukarela
Sumber  dana  ketiga  sekaligus  sebagai  sumber  dana  alternatif  yaitu  Dana Sumbangan Sukarela yang berasal dari peserta didik. Pemungunan sumbangan
sukarela  ini  dilakukan  berdasarkan  hasil  kesepakatan  bersama  dengan  suluruh wali murid SDN Poris Pelawad 5 Kota Tangerang meskipun adanya aturan dari pemerintah untuk tidak ada pengutan apapun kepada peserta didik. Sumbangan sukarela  ini  tidak  bersifat  memaksa,  artinya  peserta  didik  bisa  memilih  untuk bayar  atau  tidak,  bagi  peserta  didik  yang  ingin  membayar,  besar  nomina disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing peserta didik.
Kepala sekolah SDN Poris Pelawad 5 sangat bertanggung jawab atas segala hal  yang  berkesinambungan  dalam  kegiatan  sekolah  salah  satunya  pembiayaan pendidikan,  pembiayaan  pendidikan  menjadi  sangat  riskan  jika  adanya  kesalahan walau  sedikit.  Kepala  sekolah  SDN  Poris  Pelawad  5  selalu  ikut  serta  dalam pelaksanaan pembiayaan baik dari penerimaan atau pengeluaran biaya itu sendiri, agar tidak keluar dari jalur yang di tetapkan dalam penyusunan RKAS. Hal di atas disampaikan oleh kepala sekolah terkait peran kepala sekolah dalam pembiayaan di SDN Poris pelawad 5:
“ Peran kepala sekolah dalam pengelolaan pembiayaan Pendidikan yaitu sebagai penanggung  jawab,  pengelola,  pengawas,  pengguna  anggaran,  serta  perumus perencanaan  anggaran  pembiayaan  di  sekolah.  Sehingga  kalau  ada  bentuk- bentuk  penyelewengan  maka  kepala  sekolah  duluan  yang  kena  karena  juga dalam laporan telah ada tanda tangan dari kepala sekolah.”
Sedangkan  Bendahara  SDN  Poris  Pelawad  5  bertanggung  jawab  penuh dalam pelaksanaan pembiayaan baik pengeluaran dan penerimaan. Namun, setiap dana  yang  akan  keluar  untuk  pembiayaan  harus  diketahui  dan  disetujui  kepala sekolah. Setelah kepala sekolah menyetujui, bendahara dapat mengeluarkan dana sesuai kebutuhan. Dalam pengeluaran dana bendahara harus memperhatikan skala prioritas agar tidak terjadi pemborosan
Setelah menerima biaya Pendidikan, biaya tersebut dikelola dengan mengacu kepada  8  (delapan)  standar  nasional  pendidikan  disekolah,  Adapun  standar Pendidikan  yang  termasuk  ke  dalam  biaya  operasional  SDN  Poris  Pelawad  5 tersebut meliputi:
1. Pengembangan Kompetensi Lulusan. Penyusunan Kriteria ketuntasan minimal, penyusunan  kriteria  kenaikan  kelas,  pelaksanaan  Try  out  UASBN  tingkat Kecamatan,  pelaksanaan  ujian  sekolah  tingkat.  Kota,  pemantapan  persiapan
ujian,  pelaksanaan  Ujian  Sekolah,  Pelaksanaan  Assesment  Kompetensi Minimum instalasi jaringan AKM.
2. Pengembangan  standar  isi.  Penyusunan  pembagian  tugas  guru  dan  jadwal pelajaran,  penyusunan  program  semester,  penyusunan  silabus,  penyusunan RPP,  penyusunan  analisis  hasil  belajar,  melaksanakan  WS  analisis  konteks KTSP
3. Pengembangan standar proses. Kegiatan pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang  meliputi  pengadaan  sarana  penunjang  KBM  (ATK  KBM),  buku administrasi guru kelas, pulsa siswa untuk pembelajaran daring, pengadaan alat pembelajaran.  Kemudian  juga  program  kesiswaan  yang  meliputi  penyusunan program kesiswaan, pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru
4. Pengembangan  Pendidikan  dan  Tenaga  Kependidikan.  Program  ini  diisi dengan  melaksanakan  kegiatan  rapat  pembinaan  dewan  guru  dan  tenaga kependidikan.
5. Pengembangan  sarana  dan  Prasarana  sekolah.  Pengadaan,  pemeliharaan  dan perawatan  alat  kantor/inventaris  sekolah  yang  meliputi;  pemeliharaan  dan perawatan  alat  kantor/inventaris  sekolah,  pengadaan  alat  kantor/inventaris sekolah.  Kemudian  juga  ada  pemeliharaan  dan  perbaikan  Gedung  yang meliputi;  pemeliharaan  Gedung  sekolah,  sarana  cuci  tangan.  Dan  juga  ada pemeliharaan dan perbaikan taman.
6. Pengembangan  standar  pengelolaan.  Kegiatan  pengembangan  manajemen sekolah  yang  meliputi;  penyusunan  visi  dan  misi  sekolah,  penyusunan  profil sekolah,  penyusunan  RKAS.  Juga  ada  kegiatan  pengelolaan  perkantoran  yang meliputi;  pengadaan  sarana  pendukung  perkantoran,  pengelolaan  dana  BOS dan BOP, penggandaan laporan, kegiatan hubungan masyarakat.
7. Pengembangan standar pembiayaan. Kegiatan rumah tangga sekolah, daya dan jasa yang meliputi; konsumsi guru/pegawai, obat-obatan P3K, kebutuhan masa pandemi  covid  19,  rekening  listrik,  tabloid,  koran,  internet,  instalasi  internet, jasa tenaga kependidikan, alat kebersihan dan bahan pembersih.
8. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Pelaksanaan penilaian yang meliputi;  ulangan  harian,  ulangan  tengah  semester,  ulangan  akhir  semester, ulangan kenaikan kelas, Assesmen Nasional Berbasis computer.
Dari ketetapan di atas dapat disimpukan bahwa dalam pengalokasian dana untuk  pembiayaan  pendidikan  disuatu  sekolah  sudah  jelas  diperuntukan  untuk menunjang  kegiatan  belajar  mengajar,  mensejahterakan  pendidik  dan  tenaga kependidikan,  pemeliharaan  sarana  prasarana  dan  pelaksanaan  proses  evaluasi peserta  didik  serta  kegiatan  lainnya  yang  menunjang  dalam  pencapaian  tujuan pendidikan.
Selanjutnya penggunaan biaya Pendidikan tadi dilaporkan secara bertahap ke instansi terkait Pemerintah Daerah per 4 bulan atau per triwulan, nanti juga ada laporan  tahunan.  Kepala  sekolah  menyampaikan  laporan  penggunaan  biaya pendidikan kepada Walikota melalui kepala dinas pendidikan kota. Ada tiga jenis bentuk  peraturan,  dalam  bentuk  website  yang  disediakan  oleh  kemendikbud, kemudian  ada  juga  dalam  bentuk  cetak  untuk  ditujukan  ke  dinas  kota,  juga pelaporan ke kemendagri. Pelaporan pembiayaan sekolah ini dinilai sangat penting dilakukan karna dapat berkenaan langsung dengan jabatan kepala sekolah.
SDN  Poris  Pelawad  5  memiliki  laporan  yang  jelas,  dalam  hal  ini  tertuang pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan jawaban yang dilakukan oleh kepala sekolah, bendahara dan guru terkait dengan pelaporan pembiayaan pada SDN Poris Pelawad 5. Pelaporan yang disajikan  oleh  pihak  SDN  Poris  Pelawad  5  sudah  sesuai  standardisasi  yang ditetapkanSDN Poris Pelawad 5 pada pola evaluasi pembiayaan dilakukan setiap pertengahan  tahun  ajaran  dan  diakhir  tahun  ajaran.  Fokus  evaluasi  pembiayaan yaitu  mengenai  pemasukan  dan  pengeluaran  dana.  Yang  ditunjuk  untuk pelaksanaan belajar dan pembelajaran di sekolah.
Dari  evaluasi  ini  dapat  dilihat  apakah  pengeluaran  pembiayaan  yang dilakukan  sekolah  sudah  sesuai  dengan  RKAS  atau  sebaliknya.  SDN  Poris Pelawad 5 dalam mengevaluasi pembiayaan dengan cara mengumpulkan informasi dalam  rapat  yang  diikuti  seluruh  pendidik  dan  tenaga  kepandidikan  SDN  Poris Pelawad 5 untuk mengetahui apa saja yang menjadi evaluasi pembiayaan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka dapat ditarik beberapa simpulan dari hasil penelitian ini, antara lain: yaitu Pengelolaan
Pembiayaan  Pendidikan  Di  SDN  Poris  Pelawad  5  Kota  Tangerang  melalui  tiga tahapan  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan  dan  Evaluasi.  Dalam  hal  perencanaan Pengelolaan pembiayaan di SDN Poris Pelawad 5 dilakukan oleh seluruh elemen tim manajemen  sekolah  yang  terdiri  dari  Kepala  Sekolah,  bendahara  dan  anggota  yang merupakan  dari  unsur  guru,  unsur  komite  dan  unsur  orang  tua  siswa.  Selain  itu termasuk juga instansi dari dinas Pendidikan selaku pengawas dan pembina. Adapun dalam  pelaksaan  pengelolaan  pembiayaan  Pendidikan  di  SDN  Poris  Pelawad  5 dikelola  dengan  mengacu  kepada  kepada  8  (delapan)  standar  nasional  pendidikan disekolah  yang  meliputi  1)  Pengembangan  Kompetensi  Lulusan,  2)  pengembangan isi,  3)  pengembangan  standar  proses,  4)  pengembangan  Pendidikan  dan  tenaga kependidikan,  5)  pengembangan  sarana  dan  prasarana  sekolah,  6)  pengembangan standar  pengelolaan,  7)  Pengembangan  standar  pembiayaan,  8)  Pengembangan  dan implementasi  system  penilaian.  Adapun  kegiatan  evaluasi  dalam  pengelolaan pembiayaan Pendidikan di SDN Poris pelawad 5 ini setiap pertengahan tahun ajaran dan diakhir tahun ajaran. Fokus evaluasi pembiayaan yaitu mengenai pemasukan dan pengeluaran  dana.  Evaluasi  ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  informasi dalam  rapat  yang  diikuti  seluruh  pendidik  dan  tenaga  kepandidikan  SDN  Poris Pelawad 5 untuk mengetahui apa saja yang menjadi evaluasi pembiayaan.

## Daftar Pustaka
Akdon et. al. Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
Akhmad. “ Perencanaan  Dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  di  Era  Globalisasi ,” Jurnal Scholastica, Vol. 2, No.2, 2020.
Arikunto,  Suharsimi, Pengelolaan  Kelas  Dan  Siswa  Sebuah  Pendekatan  Evaluatif.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
Armidah, “ Model  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Mendukung  Efisiensi  dan Keefektifan  Manajemen  Pelayanan  Pendidikan  Dasar ,” Jurnal  Madrasah,  Vol. 3, No.2, 2011.
Fattah, Nanang. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: RosdaKarya, 2002. Minarti,  Sri, Manajemen  Sekolah,  Mengelola  Lembaga  Pendidikan  Secara  Mandiri. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011.
Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011.
Nur,  Muhammad,  et.  al, “ Manajemen  Sekolah  Dalam  Meningkatkan  Mutu Pendidikan  Pada  SDN  Dayah  Guci  Kabupaten  Pidie ,”  Jurnal Administrasi Pendidikan  Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 4, No.1, Februari, 2016. Rojli,  Muhammad,  et.  al, Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan  Islam.  Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2020.
Supriadi,  Dedi, Satuan  Biaya  Pendidikan  Dasar  dan  Mengengah.  Bandung:  Remaja RosdaKarya, 2004).
Tsaqif,  Muhammad, “ Pengelolaan  Pembiayaan  Pendidikan  SMK  Negeri  3  Kota Tangerang Selatan ,” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
Zamjani,  Irsyad,  et.  al  , “ Pendanaan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  Pada  Satuan Pendidikan Formal ,” Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan    dan  Perbukuan,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
2020.
i