Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS ANAK DALAM PERKAWINAN NYENTANA MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA PEREAN, KECAMATAN BATURITI, KABUPATEN TABANAN)
Luh Deni Kristina 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , Made Sugi Hartono 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
E-mail: denikristina31@gmail.com , sudiatmaka@undiksha.ac.id , sugi.hartono@undiksha.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  terkait  sistem  perkawinan nyentana yang dilaksanakan  di  Desa  Adat  Perean,  Kecamatan  Baturiti,  Kabupaten  Tabanan  dilihat  dari  persepektif  Hukum Adat  Bali  dan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  terkait  dengan  kedudukan  dan  hak  mewaris  anak  dalam perkawinan nyentana menurut hukum adat Bali di Desa  Adat Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Jenis  penelitian  ini  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris.Penelitian  ini  bersifat  deskriptif.Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Perean, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. Teknik pengumpulan data dilakukan  dengan  cara  wawancara  dan  studi  dokumen  yang  nantinya  data  tersebut  akan  dianalisis  secara kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1)  Sistem  perkawinan nyentana di  desa  Perean  dalam pelaksanaan  upasaksi  yang  berkedudukan  sebagai  kepala  keluarga  atau  disebut  dengan purusa yaitu  pihak perempuan, sedangkan yang berkedudukan sebagai pradana yaitu pihak laki-laki, dalam hal  ini proses mereka terbalik seperti perkawinan biasa, dilihat dari perspektif perkawinan nyentana menurut Hukum Adat Bali yaitu menganut sistem nyentana putrika. (2) Kedudukan dan hak mewaris anak dalam perkawinan nyentana di desa Perean yaitu kedudukan dan hak mewaris anak dari perkawinan nyentana di Desa Perean jatuh di pihak ibu atau istri, begitupun dalam hak mewaris anak dalam perkawinan nyentana di Desa Perean yang berhak menjadi ahli waris  yaitu  anak  laki-laki.  Warisan  biasanya  dibagi  sama  rata  jika  kedudukan  anaknya  sama-sama  laki-laki. Anak perempuan yang lahir dari perkawinan nyentana sepanjang dia tidak di angkat sebagai sentana dia tetap mengikuti asas patriarki.
Kata Kunci : kedudukan hak mewaris anak, perkawinan nyentana , menurut hukum adat Bali.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  associated  system  of  marriage  nyentana  held  in  the  Village  of Indigenous Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan seen from the perspective of the Customary Law of Bali and to know and analyze associated with the position and hak mewaris of the child in marriage nyentana according to the customary law of Bali in the Village of Indigenous Perean, Baturiti District, Tabanan Regency. This type of research used is research empirical law. This is a descriptive study. The location of this research was conducted in Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. The technique of data collection is done by interview and document study that these data will be analyzed qualitatively. The results showed that (1) the mating System nyentana in the village Perean in the implementation of upasaksi who serves as the head of the family called the purusha is the female, while the resident as pradana that a party of men, in this case the process of them upside down like a marriage of the ordinary, seen from the perspective of marriage nyentana according to the Customary Law of Bali that adheres to the system nyentana putrika. (2) the Position and hak mewaris of the child in marriage nyentana in the village Perean namely the position and hak mewaris child of the marriage of nyentana in the Village Perean falls on the mother or wife, as well as in hak mewaris of the child  in  marriage  nyentana  in  the  Village  Perean  entitled  to  be  the  heir  of  that  boy.  Inheritance  is  usually divided equally if the position of her partner-the same men. Female child born of the marriage nyentana long as he is not in the lift as sentana he's still following the principle of patriarchy.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Keyword :  the  position  of  child’s  inheritance  right,  nyentana  marriage,  based  on  Balinese  customary  law

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  salah  satu peristiwa  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  masyarakat  kita,  sebab  perkawinan itu  tidak  hanya  menyangkut  wanita  dan  pria bakal  mempelai  saja,  tetapi  juga  orang  tau kedua  belah  pihak,  saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing- masing.Perkawinan  juga  diartikan  dua  insan manusia  yang  telah  sepakat  untuk  mengikat diri  membentuk  keluarga  dalam  rangka meneruskan keturunan.Bagi masyarakat Hindu Bali  perkawinan  merupakan  hubungan  yang bersifat sakral dan suci antara wanita dan pria dalam menjalankan dharma bahktinya sebagai manusia yang utuh (Adnyani, 2016: 755).Dalam  perkawinan  terdapat  aturan hukum  yang  berlaku,  menurut  (Subiharta, 2015:338)  “Hukum  tidak  menyangkut  pribadi tetapi  mengatur  berbagai  aktivitas  manusia dengan  manusia  lainnya  di  dalam  hidup masyarakat.”Menurut  (Utomo,  2017:  101) “Dalam  hukum  adat  perkawinan  itu  bukan hanya  merupakan  peristiwa  penting  bagi mereka  yang  masih  hidup,  akan  tetapi perkawinan  juga  merupakan  peristiwa  yang sangat  penting  bagi  para  leluhur.”  Dengan demikian,  perkawinan  menurut  hukum  adat merupakan  suatu  hubungan  kelamin  antara laki-laki  dengan  perempuan,  yangmembawa hubungan  lebih  luas,  yaitu  antara  kelompok kerabat  laki-laki  dan  perempuan,  bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat  yang  lain.  Hubungan  yang  terjadi ini  tentukan  dan  diawasi  oleh  sistem  norma yang beraku di dalam masyarakat itu.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang  Perkawinan  merupakan  salah  satu wujud  aturan  tata  tertib  perkawinan  yang dimiliki oleh negara  Indonesia sebagai negara hukum.    Undang-  undang  Nomor  16  Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa  perkawinan  ialah  ikatan  batin  antara
seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhana  Yang  maha  Esa.  UU  No.16  Tahun 2019  tentang  Perkawinan  tidak  mengatur bagaimana  tata  tertib  adat  yang  dilakukan mempelai untuk
melangsukan perkawinan.Sahnya perkawinan menurut hukum  adat  bagi  masyarakat  hukum  adat Indonesia,  terutama  bagi  penganut  agama, maka  biasanya  perkawinan  itu  dianggap  sah secara  adat.  UU  Perkawinan,  menurut (Hadikusuma,  2003:  22-25)  menepatkan hukum  agama  sebagai  salah  satu  faktor  yang menetukan  keabsahan  perkawinan.  Jika  tidak dilaksanakan  menurut  hukum  agama,  maka perkawinan tidak sah.Dalam adat hukum Bali, perkawinan  umumnya  dilakukan  melalui upacara  keagamaan  yang  disebut mekala- kalaan yang  dipimpin  oleh  pinandita.Pada umumnya  perkawinan  bisa  dilakukan  atas dasar  persetujuan  kedua  belah  pihak  yang ingin melangsungkan perkawinan. Persetujuan tersebut menandakan bahwa kedua belah pihak telah  memiliki  perasaan  suka  sama  suka. Hidup  bersama  suami  istri  dalam  perkawinan tidak  semata-mata  untuk  tertibnya  hubungan seksual,  melainkan  perkawinan  salah  satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga  bahagia.  (Adnyani,  2016:  676)
Pengadilan Negeri Denpasar dalam Keputusannya  Nomor  602/Pdt/1960  tanggal  2 Mei  1960  menetapkan  bahwa  perkawinan dianggap  sah  menurut  Hukum  Adat  Bali apabila  telah  dilakukan pabyakaonan atau mabyakaon.
Perkawinan  menurut  hukum  adat  Bali mengenal  beberapa  sistem,  yaitu  sistem perkawinan  ngidih,  perkawinan nyentana , perkawinan nyerorod dan perkawinan melegandang  serta  perkawinan  pada  gelahang yang  telah  digunakan  sebagai  jawaban  atas fenomena  perkawinan  yang  terjadi  antar  anak
tunggal  yang  tidak  dapat  melaksanakan perkawinan  ngidih  dan  nyentana.  Sistem perkawinan  nyentana  menurut  hukum  adat Bali merupakan fenomena unik yang ada pada masyarakat  Hukum  Adat  Bali  mengunakan sistem  kekerabatan  Patrilineal,  yang  artinya garis  keturunan  laki-laki,  baik  dalam pewarisan  dan  kehidupan  bersama  dalam masyarakat (Udytama, 2015: 74-75).
Dalam  masyarakat  adat,  mengenal sistem  perkawinan  dan  pewarisan  adat diantaranya  sistem  patrilineal,  matriarki  dan parental.Di daerah Bali ada sistem perkawinan matriarki  pada  masyarakat  Hindu  Bali  sangat dipengaruhi  oleh  tradisi  adat  dan  hukum agama  Hindu  sehingga  keberlangsungannya juga  berdasarkan  kesepakatan  di  desa  adat setempat  (Adnyani,  2017:  169).Masyarakat Bali menganut sistem Hukum Patrilineal yaitu ditarik  garis  keturunan  kebapaan  atau  laki- laki.Dalam sistem patrilineal ini dimana pihak laki-laki  meminang  atau  melamar  pihak perempuan  untuk  diajak  membina  dan membangun  rumah  tangga  untuk  meneruskan kehidupan/keturunan  dan  menjadi  keluarga yang bahagia (Artadi,2017:09).Dalam kenyataannya  di  masyarakat  Bali  suatu pasangan  suami  istri  yang  memiliki  satu  anak perempuan  atau  beberapa  anak  perempuan yang  tidak  dikaruniani  anak  laki-laki.  Dalam keadaan  seperti  ini  pasangan  ini  akan mencarikan anaknyanya sentana, dengan mana anak  perempuannya  berkedudukan  sebagai laki-laki  atau  berstatus purusa .  Dengan berstatus  sentana  rajeg  yang  berarti  anak perempuan  akan  tetap  tinggal  dengan orangtuanya,  walaupun  sudah  melakukan perkawinan  dengan  laki-laki  pilihannya, perkawinan  ini  dikenal  dengan  perkawinan ngalih sentana.
Perkawinan nyentana menurut  hukum adat  Bali  di  bagi  menjadi  2  (dua)  yaitu perkawinan nyentana  putrika dan  perkawinan nyentana  silidihi . Nyentana  putrika artinya proses  perubahan  status  dan  kedudukan perempuan  menjadi  laki-laki  melalui  prosesi
upacara  adat  yang  harus  disaksikan  oleh  tri saksi  (tiga  saksi)  yaitu  Tuhan,  leluhur,  dan masyarakat  yang  setujui  oleh  keluarga  serta dilegitimasi  oleh  prajuru  desa  adat.  Laki-laki yang  nyentana  berubah  statusnya  menjadi perempuan  ( predana ).Jika  keluarga  putrika tidak  menyetujui  terjadinya  prosesi  putrika, maka prosesi putrika tidak boleh dilaksanakan.Hal  ini  berkaitan  dengan  perihal kekayaan  baik  yang  berupa  benda  materiil maupun  yang  berupa  non  materiil  seperti sanggah  dan  leluhur  (Suastika,  2017:  143- 144).Sedangkan nyentana  silidihi merupakan jenis  sentana  yang  diberi  hak  mewaris  tetapi tidak  diperas.  Dalam  hal  ini  pihak  menantu laki-lakinya  diangkat  sebagai  anak  kandung yang  akan  diberikan  hak  mewaris  oleh keluarga  pihak  perempuan.  Status  anak perempuan  dalam sentana  silidihi tetap sebagai  perempuan  dan  menantu  laki-lakinya tetap statusnya sebagai laki-laki
(Puspa,2018:05-06).
Dalam sistem nyentana yang diperaktekkan  di  Desa  Perean,  Kecamatan Baturiti,  Kabupaten  Tabanan  dilihat  dari nyentana  menurut  Hukum  Adat  Bali    belum terlaksana  dalam  sistem  perkawinan  nyentana di  Desa  Perean.  Tidak  ada  kejelasan  bagi masyarakat  di  Desa  Perean  apa  sistem nyentana disana menganut sistem putrika atau sistem silidihi .  Permasalahan  ini  akan berimplikasi terhadap pewarisan dan berimplikasi  pada  anak-anak  yang  dilahirkan dari  perkawinan nyentana di  Desa  Perean,
Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau  suatu  metode  penelitian  hukum  yang berfungsi  untuk  melihat  hukum  dalam  artian nyata  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya hukum  di  lingkungan  masyarakat  (Zainudin, 2017:31).
Dalam  penelitian  hukum  empiris  ini sifat  penelitian  yang  digunakan  adalah
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Deskriptif.Sifat penelitian Deskriptif
merupakan  penelitian  yang  menggambarkan objek  tertentu  dan  menjelaskan  hal-hal  yang beraitan dengan atau melukis secara sistematis fakta-fakta  atau  karakteristik  populasi  tertentu dalam  bidang  tertentu  secara  faktual  dan cermat (Azwar,2016:7).
Dalam  penelitian  hukum  empiris  data yang  diteliti  ada  dua  jenis  yaitu  data  primer dan  data  sekunder.Data  primer  adalah  sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawacara.Data  sekunder,  yaitu  sumber  data yang  mencangkup  dokumen-dokumen  resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.Data sekunder  dibagi  menjadi  tiga  (3)  bahan hukum,  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier (Ishaq,  2017:  68).Dalam  pengumpulan  data primer dan data sekunder.
Dalam  penelitian  ini  teknik  yang digunakan  adalah  teknik non  probability sampling artinya  teknik  pengambilan  sampel dengan  tidak  semua  unsur  dalam  populasi memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk menjadi  anggota  sampel  (Ishaq,  2017:114). Data  penelitian  ini  diolah  dan  dianalis  secara deskriptif  kualitatif  yaitu  yang  merupakan penggabungan  suatu  cara  pengolahan  data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dengan melihat kualitas  dari  suatu  masalah  yang  dibahas (Waluyo, 2008:72).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem  Perkawinan  Nyentana  di  Desa Perean,  Kecamatan  Baturiti,  Kabupaten Tabanan
Berbicara  mengenai  sistem  perkawinan nyentana di  Desa  Perean  berdasarkan  hasil wawancaradengan  I  Ketut  Korban  selaku Bendesa  Adat  Pakraman  Perean  mengakui  di wilayah Desa Perean tercatat lumayan banyak jumlah  perkawinan nyentana ,  hampir  setiap banjar  ada  yang  melaksanakan  perkawinan
nyentana.  Perkawinan nyentana di  Desa Perean  sudah  tidak  asing  lagi  bagi masyarakat.Perkawinan nyentana ini  sudah lama  dikenal  oleh  masyarakat,  hanya  saja perbedaannya  dengan  jaman  sekarang  adalah masalah jumlah perkawinan nyentana dan asal dari pihak laki-laki yang menjalin perkawinan nyentana .
Berdasarkan  informasi  dari  Bendesa Adat  Desa  Perean  Bapak  I  Ketut  Korban menjelaskan  bahwa nyentana bukan  suatu ajang  yang  harus  diperlombakan  dan  tidak semua  orang  harus  melakukan  proses perkawinan nyentana .  Perkawinan  ini  terjadi karena  memang predana atau  si  perempuan yang  akan  meminang.  Banyak  masyarakat Desa  Perean    yang  memang  memiliki  anak dominan  perempuan.  Perkawinan nyentana awalnya  bermula  berkembang  di  Kabupaten Tabanan  khususnya  Desa  Perean,  perkawinan ini  diterima  secara  luas  oleh  masyarakat  Desa Perean,  karena  perkawinan  ini  menjadi  salah satu  solusi  yang  mampu  menyelesaikan permasalahan  keluarga  yang  hanya  memiliki anak  tunggal  atau  memiliki  keturunan  anak perempuan. Masyarakat
Desa
Perean mengakui  perkawinan nyentana sebagai perkawinan  yang  sah  dikarenakan  secara hukum dan adat perkawinan nyentana sah dan memang  proses  perkawinan nyentana sesuai prosedur adat yang berlaku umumnya di Bali. Perkawinan ini disaksikan oleh pihak keluarga masing-masing,  aparatur  desa  adat  maupun desa  dinas  yang  sebagai  saksi  dan  juru  catat dalam pendaftaran perkawinan.
Apa  bila  dalam  suatu  perkawinan nyentana ini terjadi konflik di dalam keluarga, maka  aparatur  desa  siap  untuk  mengadili terlebih  dahulu  mengenai  status  hukum  dan pewarisan  akan  diketahui  yang  secara  pasti siapa  pihak  yang  turut  andil  berkontribusi dalam  membantu  menyelesaikan  konfik tersebut.  Jaminan  status  hukumnya  nanti  akan kuat  dikarenakan  masyarakat  Desa  Perean sebagian  besar  mayoritas  menganut  sistem perkawinan nyentana di  daerah  tersebut.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Dalam  melaksanakan  perkawinan nyentana yang  dilakukan  di  Desa  Perean  dalam pelaksanaan  upasaksi  yang  berkedudukan sebagai  kepala  keluarga  atau  yang  disebut dengan purasa yaitu  pihak  perempuan, sedangkan yang berkedudukan sebagai predana yaitu  pihak  dari  laki-laki,  dalam  hal ini  posisi  mereka  terbalik  seperti  perkawinan biasa.
Proses  perkawinan nyentana di  Desa Perean  dianggap  sah  berdasarkan  hasil wawancara dari kelian adat Desa Perean bapak I  Ketut  Korban,  tata  cara  dan    prosedur pelaksanaan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  yang  melaksanakan  nyentana  di Desa Perean tersebut sama mengikuti prosedur dan  tata  cara  pelaksanaan  seperti  perkawinan biasa,  hanya  saja  prosesnya  tertukar.  Adapun proses  perkawinan  nyentana  dengan  cara meminang  pada  masyarakat  Bali  tahapannya sebagai berikut:
1. Tahap  pertunangan,  adanya  pertemuan keluarga kedua belah pihak baik keluarga perempuan  dan  pihak  laki-laki.  Untuk mengadakan  perundingan  membahas tentang perkawinan
yang akan dilaksanakan.
2. Tahap  peminangan,  pada  tahap  ini  pihak yang  berstatus purusa melakukan  proses meminang  kepada  pihak  keluarga  laki- laki  yang  akan  berkedudukan  sebagai pradana .
3. Tahap  pemberian  seperangat  pakaian  dan menetapkan  hari  baik  ( dewasa )  untuk menjemput calon mempelai laki-laki.
4. Tahap selanjutnya
penjemputan ( mapamit ), yatu pihak perempuan menjemput  mempelai  laki-laki.  Pada tahap  ini  dapat  dilakukan  uppacara mapamit yaitu  memohon  diri  kehadapan leluhur.
Konsekuensi  yang  ditimbulkan  dari perkawinan nyentana bagi  suami,  dalam perkawinan  ini  suami  yang  berstatus  sebagai pradana (perempuan) yang mengikuti keluarga  istri  yang  berstatus  sebagai purusa
(laki-laki).  Laki-laki  yang  melaksanakan perkawinan nyentana hak  dan  kewajiban  dari laki-laki di rumah asalnya tidak ada lagi, sama seperti yang terjadi pada anak perempuan yang kawin  ke  luar.  Menurut  hasil  wawancara  dari bapak  Bendesa  Adat  Perean  menjelaskan  jika perkawinan nyentana didasari pada komitmen, maka  tidak  ada  konsekuensi  buruk  yang ditimbulkan.
Adapun  hasil  wawancara  dari  bapak  I
Ketut  Korban  yang  menjelaskan  kewajiban suami  dari  perkawinan  nyentana  di  Desa Perean  yaitu  laki-laki  siap  untuk  melepas hubungan  hukum  mempelai  laki-laki  terhadap keluarga  asalnya  dan  melaksanakan  hak  dan kewajibannya  dikeluarga  perempuan  atau istrinya  yang  berstatus  sebagai purusa . Adapun    kewajiban  dari  seorang  istri  yang berstatus  sebagai purusa yaitu  mencintai  dan mengasihi suami dengan tulus, menjaga kedua orang  tuanya,  meneruskan  kewajiban  orang tuanya  di  lingkungan  masyarakat  seperti menyama  braya ,  dan  yang  terpenting membuatkan  upacara  ngaben  orang  tuanya apabila  sudah  meninggal,  sedangkan  hak  istri dalam  perkawinan  nyentana  di  Desa  Perean yaitu  anak  perempuan  yang  diangkat  sebagai anak kandung berhak mewarisi harta kekayaan orang  tuanya.  Begitupun  dalam  hak  mewaris istri dalam perkawinan nyentana pihak istrilah yang berhak mewaris, yang akan menjadi ahli waris  kekayaan  bapaknya,  sedangkan  suami tidak mendapatkan warisan baik berupa benda atau harta.
Berdasarkan hasil wawancara dari bapak I  Ketut  Korban  menjelaskan  awig-awig spesifik  atau  khusus  bagi  perkawinan nyentana tidak  ada  karena  selama  ini perkawinan  nyentana  sudah  berjalan  sesuai prosedur  perkawinan  pada  umumnya  dan  sah di  adat.Berdasarkan    hasil  wawancara pasangan  yang  melaksanakan  perkawinan nyentana  atas  nama  I  Wayan  Kamarnata  dan Ni  Wayan  Sri  Utari.  Dalam  perkawinan nyentana dalam  keluarga  istri  berstatus sebagai purusa tetapi  dalam  keluarga,  yang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
menjadi  kepala  keluarga  masih  menjadi tanggung jawab suami pihak predana , tentu ini didasarkan  atas  keputusan  dan  kesepakan keluarga  maupun  dari  pihak purusa dan predana .
Adapun  indikator  laki-laki  sebagai kepala  keluarga  dalam  lingkungan  kedinasan atau  keluarga.  Berdasarkan  hasil  wawancara pasangan  dari  ibu  Wayan  Sri  dengan  bapak Wayan  Nata,  secara  kedinasan  laki-laki sebagai  kepala  keluarga  dibuktikan  di  Kartu Keluarga  (KK)  yang  menjadi  kepala  keluarga yaitu  pihak  laki-laki.  Indikator  lain  seperti dalam  hal  membangun  rumah,  laki-laki  bisa mengambil keputusan terkait pinjaman uang di Bank  untuk  pembangunan  rumah  dan  yang bertanda  tangan  atas  nama  kepala  keluarga atau predana .  Tentu  hal  ini  dasarkan  atas keputusan  dan  kesepakatan  pihak  keluarga, baik purusa maupun predana .Sedangkan didalam  lingkungan  peradatan/adat  istiadat, perempuan  yang  berstatus  sebagai purusa tetap  perempuan  yang  menjadi  kepala keluarga.Perempuan  disebut  kepala  keluarga karena  perempuan  yang  negak/tercatat  mipil memiliki  kewajiban  diadat  seperti  gotong royong, meayah-ayahan dan  memiliki  hak politik.Pendatang yang nyentana bisa mewarisi tanggung  jawab  orang  tuanya  (misalnya sebagai pemangku) hanya saja kepercayaan di Desa  Perean  hal  ini  jarang  terjadi  tetapi memulai  dari  keturunan nyentana (cucu) istilah  lainnya  adalah  kepingit  dari  cucu.  Jadi cucunya  yang  akan  meneruskan  bukan  lagi purusa atau predana.
Akibat  dari  pelaksanan  perkawinan nyentana di  Desa  Perean  berdasarkan  hasil wawancara  dari  bapak  I  Wayan  Kamarnata  , yang  berasal  dari  Pedungan,  Kabupaten Badung,  yang  sebelumnya  sudah  memiliki komitmen siap untuk melaksanakan perkawinan nyentana .Faktor  yang  mendasari melaksanakan  perkawinan nyentana karena memang  dia  memilih,  dia  mengikuti  istri karena keinginan diri sendiri, dan faktor orang tua  yang  sudah  meninggal.  Kewajibannya
sama  pada  keluarga  umumnya,  kewajibannya mengayomi keluarga, mencari nafkah. Hak dia disini sudah menjadi bagian utuh dari keluarga istri dan dianggap anak sendiri.Keluarga besar pihak  laki-lai  menerima  dengan  baik perkawinan ini.
Akibat  dari  perkawinan nyentana ini antara  lain  hak  waris  jatuh  ditangan  istri  dan putusnya  hak  waris  suami  dengan  keluarga asal.  Sedangkan  hasil  wawancara  dari  ibu  Ni Putu Hery Sri Sumaliwati, menurut keterangannya  tidak  ada  akibat  yang ditimbulkan  dari  perkawinan nyentana yang dilaksanakannya, karena selama melaksanakan perkawinan  nyentana  dia  merasa  baik-baik saja  dan  senang  karena  ada  yang  meneruskan keturunan,  dalam  perkawinan nyentana dia sebagai purusa tentu  merasa  memiliki tanggung jawab lebih menjaga keluarga karena dia meminta suami untuk diajak kerumahnya.
Dalam perkawinan nyentana ini, apabila dilihat  darikedudukan  suami  ada  tiga  macam yang masing-masingmempunyai akibat hukum yang berbeda-beda, yaitu:
a. Sentana  Kepala  Darayaitu  seorang  laki- laki  yang  kawin  nyeburin  dan  dengan jalan“diperas”  dimasukkan  sama  sekali dalam  keluarga  sahangkatnya  untuk diperlukan  sebagai  anak  kandungnya sendiri.
b. Sentana Tarikan/ Nyeburinyaitu seorang laki-laki  yang  kawin  nyeburin  dan diperlakukansebagai orang perempuan.
c. Sentana  Seledihi  atau  Silih-Dihi  yaitu seorang  laki-laki  yangkawin  nyeburin diberi  hak  mewaris  oleh  orang  tua angkatnyaakan tetapi tidak diperas.Sentana  Seledihi  dan  Sentana Kepala  Dara  mempunyaiakibat  hukum yang sama yaitu sama-sama sebagai ahli waristerhadap
harta mertuanya, sedangkan Sentana Nyeburin
bukansebagai  ahli  waris,  karena  ia berstatus sebagai wanita (predana). Dalam  Kitab Manawa  Dharmasastra sebagai  sumber  hukum  positif  yang  berlaku
bagi  umat  Hindu  secara  tegas  menyebutkan mengenai  status  anak  wanita  yang  ditegaskan sebagai  penerus  keturunan  dengan  sebutan putrika  (perempuan  yang  diubah  statusnya menjadi  laki-laki).Begitupun  dalam Sloca 132 Manawa  Dharmasastra disebutkan,  “Anak dari  wanita  yang  diangkat  statusnya  menjadi laki-laki  sesungguhnya  akan  menerima  juga harta  warisan  dari  ayahnya  sendiri  yang  tidak berputra laki-laki (kakek).Ia akan menyelenggarakan  Tarpana  bagi  kedua  orang tuanya,  maupun  datuk  ibunya”  (Udytama, 2015: 79). Seorang ahli waris terputus haknya mendapat warisan antara lain disebabkan:
a. Anak laki-laki kawin nyeburin/nyentana
b. Anak laki-laki yang tidak melaksanakan dharmaning anak,  misalnya  durhaka terhadap orang tua
c. Sentana  rajeg yang  kawin  keluar (Udytama, 2015: 86).
Kedudukan dan Hak Mewaris Anak dalam Perkawinan  Nyentana  di  Desa  Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan bapak  I  Ketut  Korban  selaku  Bendesa  Adat Desa  Perean.Kedudukan  anak  yang  dilahirkan dari perkawinan nyentana di Desa Perean, baik anak laki-laki dan anak perempuan kedudukannya  jatuh  di  pihak  ibu  atau istri.Dalam  hak  mewaris  anak  dalam perkawinan  nyentana  di  Desa  Perean  yaitu anak  laki-laki  sebagai  ahli  waris,  anak perempuan  bukan  sebagai  ahli  waris.Anak perempuan  yang  lahir  dari  perkawinan nyentana  sepanjang  tidak  diangkat  sebagai sentana dia mengikuti asas patriarki yaitu tetap laki-laki  sebagai  ahli  waris.Dalam  sistem perkawinan  nyentana  di  Desa  Perean  pihak laki-laki atau suami tidak berhak atas hak asuh anak  bila  nantinya  ada  suatu  perceraian.Pihak laki-laki  atau  suami  yang  bercerai  dari perkawinan nyentana ,  konsekuensiya  tidak membawa apa-apa pulang kerumah bajangnya, baik  itu  berupa  hak  atas  kekayaan  dan  hak asuh anak.
Adapun  pasangan  yang  melaksanakan perkawinan nyentana di Desa Perean yaitu atas nama  Ni  Putu  Hery  Sri  Sumaliwati    denganI Made  Adi  Surya  Nugraha  yang  memiliki (2)dua  anak.  Anak  pertamanya  laki-laki sedangkan  anak  kedua  dari  pasangan  ini memiliki  anak  perempuan.berdasarkan  hasil wawancara ibu Ni Putu Hery Sri
Sumaliwati“anak yang dilahirkan dari perkawinan nyentana ini  kedudukan  dan  hak mewarisnya  jatuh  dipihak  saya  (ibu),  bukan dipihak  bapak  (suami)”.  Warisan  biasanya dibagi  sama  rata  jika  kedudukan  anaknya sama-sama  pria.  Anak  perempuan  tidak sebagai  ahli  waris,  anak  perempuan  hanya mendapatkan  pemberian  atau  paweweh  dari orang tuanya.
Anak  kandung  memiliki  kedudukan yang  terpenting  dalam  suatu  masyarakat  adat. Oleh orangtua, anak dianggap sebagai penerus generasinya,  juga  dipandang  sebagai  wadah dimana  semua  harapan  orang  tuanya  kelak dikemudian hari wajib ditumpahkan, anak juga dianggap sebagai pelindung orangtuanya kelak apabila  orangtuanya  sudah  tidak  mampu  lagi secara fisik untuk mencari nafkah. Anak yang dilahirkan  dari  hasil  perkawinan  antara seorang  wanita  dan  seorang  pria  yang  dimana nantinya wanita tersebut yang akan melahirkan dan  pria  tersebut  akan  menjadi  seorang  bapak dan  akan  menjadi  suami  dari  wanita  tersebut dan menjadi kepala keluarga didalam keluarga yang  merupakan  suatu  hal  yang  normal (Utomo, 2017: 82). Kedudukan anak baik laki- laki  mapupun  anak  perempuan  dimana pelaksanaan pembagian harta warisan merupakan ahli waris kelompok utama, seperti sengketa yang terjadi disebabkan harta warisan dikuasi oleh saudara dan keponakan. Sehingga Putusan  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan Agama  di  Kabupaten  Donggala  yang  telah diuraikan,  dimana  hasil  putusannya  yang menetapkan  ayah  atau  ibu  sebagai  pewaris (Ali, 2010: 227).
Perbedaan  pengertian  antara  waris dengan  ahli  waris  yaitu,  waris  adalah  semua
orang  yang  mewarisi  menerima  warisan, termasuk  ahli  waris.  Bukan  ahli  waris  bisa menerima  warisan,  misalnya  karena  surat waris  ( testamenair ).  Sedangkan  ahli  waris adalah  mereka  yang  memang  punya  hak mewaris.  Yang  akan  diuraikan  di  bawah  ini adalah  penerima  warisan  (waris).Yang  berhak mewarisi  dalam  masyarakat  patrilinial  adalah anak  laki-laki,  kalau  salah  satu  meninggal dengan tak meninggalkan anak laki-laki, maka pembagian warisan itu jatuh pada kakek (ayah dari  yang  meninggal),  kalau  kakek  tidak  ada, maka  yang  mewarisi  adalah  saudara  laki-laki yang  meninggal.  Dalam  pembicaraan  prihal pewaris  dan  rata  warisan  sudah  disinggung mengenai  kekerabatan,  ini  banyak  dianut  oleh masyarakat  batak,  ambo,  nias,  bali,  minahasa. Masyarakat  patrilianial  mengenal  istilah  dan dimasukkan  ke  dalam  kerabat  suami,  dengan membayar jujur .  Jadi  uang  jujur  pada hakikatnya mengandung nilai simbolis pemindahan status perempuan dari kerabatnya semula  menjadi sah ke    dalam  status  kerabat suami.
Di Bali dikenal adanya sistem kewarisan mayorat laki-laki.Dimana anak laki-laki tertua sepeninggalan  bapaknya  beralih  menduduki tempatnya.Ia menjadi pemilik kekayaan, tetapi ia  mempunyai  kewajiban  memelihara  adik- adiknya serta mengawinkan mereka, memberikan  sokongan  dalam  perjuangan hidupnya.  Dalam  masyarakat  patrilinial  yang menjadi  ahli  waris  utama  adalah  anak  laki- laki,  jika  tidak  ada  anak  laki-laki,  maka  anak perempuan  bisa  diangkat  statusnya  sebagai anak  laki-laki  melalui  perkawinan  semendo atau  di  Bali  yang  disebut  dengan  perkawinan Nyentana.Dalam perkawinan ini anak perempuan  yang  berstatus  sebagai  anak  laki- laki, oleh sebab itu berhak untuk mewaris.Selain  itu  ahli  waris  bukan  anak adalah  ayah  atau  ibunya  yang  masih  hidup, jika  ayah  dan  ibunya  sudah  meninggal  maka yang  berhak  mewaris  adalah  saudara-saudara dari  ayahnya  juga  tidak  ada  maka  ahli  waris bisa  disampaikan  pada  anak-anak  keturunan
dari saudara atau saudara ayahnya (Sudiatmaka, 2015: 43-45).

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dari  hasil  penelitian dan  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Sistem  perkawinan  nyentana  di  Desa Perean  dalam  melaksanakan  perkawinan nyentana  yang  dilakukan  di  Desa  Perean dalam pelaksanaan upasaksi yang berkedudukan  sebagai  kepala  keluarga atau  yang  disebut  dengan purasa yaitu pihak  perempuan,  sedangkan  yang berkedudukan  sebagai predana yaitu pihak  dari  laki-laki.  Sistem  nyentana  di Desa  Perean  sepertinya  ada  dua  kepala keluarga,  tetapi  sesungguhnya  tidak  ada dua karena tetap satu pada masing-masing pihak.  Dalam  bidang  kedinasan  pihak suami  sebagai  kepala  keluarga  maka  di KK  (Kartu  Keluarga)  suami  sebagai kepala  keluarga  tetapi  di  dalam  bidang peradatan  yang  tercatat  mipil/yang terdaftar  dalam  desa  adat  bukan  laki-laki tetapi  perempuan  yang  berstatus  purusa. Dalam  hal  ini  istri  berstatus  sebagai kepala  keluarga  jika  dikaitkan  dengan sistem  peradatan  yang  berlaku  di  desa Perean, hal ini terbukti bahwa perempuan adalah  mereka  yang  mipil  artinya  bahwa istrilah  yang  memiliki  hak  politik,  hak hukum  dalam  kaitannya  sistem  peradatan adalah  istri  bukan  suami,  oleh  karena demikian  bahwa  istri  sebagai  kepala keluarga.  Sehingga  perkawinan nyentana di  Desa  Perean,  jika  dilihat  dari perkawinan nyentana menurut  Hukum Adat  Bali  yaitu,  menganut  sistem nyentana putrika .
2. Kedudukan dan hak mewaris anak dalam perkawinan  nyentana  di  Desa  Perean, menjelaskan  kedudukan  anak  dalam perkawinan nyentana jatuh kepada ibunya atau  pihak purusa .  Dalam  hak  mewaris dalam  perkawinan  nyentana  di  Desa
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Perean,  anak  laki-laki  sebagai  ahli  waris, anak perempuan bukan sebagai ahli waris. Anak  perempuan  yang  lahir  dari perkawinan  nyentana  sepanjang  dia  tidak diangkat  sebagai  sentana,  maka  anak perempuan  tetap  mengikuti  asas  patriarki yaitu  tetap  laki-laki  sebagai  ahli  waris. Sekalipun perempuan mendapatkan warisan  tetapi  bukan  sebagai  ahli  waris.
Anak perempuan hanya diberikan paweweh/pemberian.  Anak  perempuan akan mendapatkan warisan yang berstatus sebagai ahli waris ketika diangkat sebagai sentana.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka dalam  hal  ini  memberikan  beberapa  saran diantaranya sebagai berikut:
1. Agar  para  istri  atau  perempuan  yang berstatus  sebagai  sentana  putrika  di  Desa Perean  dapat  memposisikan  suami sebagai  kepala  rumah  tangga  karena bagaimana pun juga tugas dan kewajiban seorang  laki-laki  di  Bali  yang  beragama Hindu,  yang  memiliki  peran  penting dimasyarakat  misalnya  dalam  gotong royong, meayah-ayahan dan  kegiatan lainnya.
2. Kepada  prajuru  Desa  Adat  Perean  dan pihak  yang  terkait  agar  membuatkan awig-awig yeng mengatur sistem perkawinan  nyentana  dalam  persepktif Hukum  Adat  Bali,  agar  masyarakat paham  dan  tau  jenis-jenis  perkawinan nyentana  menurut  Hukum  Adat  Bali, karena masyarakat belum paham mengenai jenis-jenis perkawinan
nyentana.
3. Kepada  pemerintah  daerah  disarankan agar  meningkatkan  sosialisasi  kepada prajuru  adat  di  masing-masing  daerah khususnya  masyarakat  Tabanan  yang dominan melaksanakan perkawinan nyentana tentang kesetaraan, keadilan hak dan kewajiban dalam kehidupan
berkeluarga,  bermasyarakat  di  dalam perkawinan nyentana.

## DAFTAR PUSTKA Buku
Ali,  Z.  2010. Pelaksanaan  Hukum  Waris  di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Artadi,  I  K.  2017. Hukum  Adat  Bali  dengan Aneka  Masalahnya. Denpasar:  Pustaka Bali Post.
Azwar, S. 2016. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hadikusuma,  H.  2003. Hukum  Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum  Adat,  Hukum  Agama, Bandung: Mandar Maju.
Ishaq.  2017. Metode  Penelitian  Hukum . Bandung: Alfabeta. Sembiring,  D.  R.  2017. Hukum  Keluarga: Harta-Harta  Benda  dalam  Perkawinan . Depok: PT Raja Grafindo Persada. Sudiatmaka,  K.  N.  2015. Hukum  Waris Masyarakat Indoensia . Singaraja:
Undikhsa Pres.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Utomo,  L.  2017. Hukum  Adat .  Depok:
Rajawali Pers.
Waluyo,  Bambang.  2008. Penelitian  Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika. Zainudin,  A.  2011. Metode  Penelitian  Hukum .
Jakarta: Sinar Grafika.

## Artikel di Jurnal Ilmiah
Adnyani,  N.  K.  S.  2016.  “Bentuk  Perkawinan Matriarki  Pada  Masyarakat  Hindu  Bali Diitinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Adat dan  Kesetaraan  Gender”. Jurnal  Ilmu Sosial  dan  Humaniora .Volume  5, Nomor 1 (hlm.754-769).
Adnyani,  N.  K.  S.  2017.  “Sistem  Perkawinan Nyentana  Dalam  Kajian  Hukum  Adat dan  Pengaruhnya  Terhadap  Akomodasi Kebijakan  Berbasis  Gender”. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora , Volume 6, Nomor 2 (hlm.675-686).
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Subiharta.  2015.  “Moralitas  Hukum  dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan. Jurnal Hukum dan
Peradilan ,  Volume  4,  Nomor  3,
(hlm.385-398)
Suastika,  I.  N.  2017.  “Perkawinan  Beda Agama Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang
Perkawinan  Dan  Hukum  Adat  Di  Bali (Studi  Kasus  Di  Desa  Tangguwisia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng)”. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Humaniora .Volume 5, Nomor 2 (hlm.828-834). Udytama,  I.  W.  2015.  “Status  Laki-Laki  dan Pewarisan dalam Perkawinan
Nyentana”. Jurnal  Advokasi .Volume  5,
Nomor 1 (hlm.73-88).
UNDANG-UNDANG
Undang-Undang  No  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan,
(Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor 186,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor  109,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4235).

## SKRIPSI
Puspa,  K.  P.S.  2018. Akibat  Hukum Perkawinan Nyentana Pada Masyarakat Adat  Bali .  Fakultas  Hukum.  Hukum Keperdataan.  Universitas  Lampung. Bandar Lampung.