Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020

## PERAN INSPEKTORAT DALAM PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU
1 Syamsuwir, 2 Yusri Munaf
1 Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia
2 Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia
2 Corresponding Author: yusri.ip@soc.uir.ac.id

## ABSTRACT
The  Inspectorate  as  the  Government  Internal  Supervisory  Apparatus  is  one  of  the important elements of government management in order to realize good governance that leads to a clean  government  /  bureaucracy  and  the  implementation  of  effective,  transparent,  accountable and free governance from KKN practices . The internal control system plays a key role in realizing financial accountability. Weaknesses in the financial system of government agencies so far occur because of the weak design and implementation of internal control systems. The Government has provided  guidance  on  how  Government  Agencies  operate  the  Internal  Control  System  through Government  Regulation  (PP)  Number  60  Year  2008)  concerning  the  Government  Internal Control  System  This  research  is  a  qualitative  research  with  an  exploratory  approach.  Choosing respondents  through  sampling  techniques  with  a  purposive  sampling  method.  Data  collection techniques through interviews, observation and documentation study. Interviews  are transcribed into  data  transcripts,  then  analyzed,  coded,  and  categorized  into  themes.  The  data  analysis technique uses content analysis which is analyzed according to the topic and identifies into several topics.  The  results  showed  that  the  role  of  the  Inspectorate  in  the  implementation  of  SPIP  in Pekanbaru  City  was  in  terms  of  internal  supervision  and  assurance  namely  audit,  review  and evaluation.  In  addition,  the  Inspectorate  also  acts  as  an  early  warning  provider,  as  a  driver,  as  a companion and as a consultant. The main obstacles faced by the Inspectorate in carrying out these roles are commitment and competency constraints, while other obstacles are SPIP involving many parties, documentation and archiving in each OPD that is not optimal, lack of socialization related to  SPIP,  high  turnover  rates  in  the  City  Government  Pekanbaru,  APIP  quantity  and  quality constraints  and  facilities  and  infrastructure  constraints.  The  Inspectorate  has  made  efforts  to overcome  obstacles  including  providing  outreach  to  DPOs,  increasing  the  competence  of  APIP, improving facilities and infrastructure.
Keywords: Peran Inspektorat, Implementasi dan Pengendalian Intern

## INTRODUCTION
Untuk  terciptanya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  pemerintah  telah mengeluarkan  berbagai  kebijakan  yang  menyangkut  moneter.  Kebijakan  tersebut  dapat  dilihat dengan terbitnya 3 paket perundang-undangan tentang keuangan negara beserta turunannya yang terdiri  atas  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  Undang-undang Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara,  dan  Undang-undang  Nomor  15  Tahun 2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara.  Untuk
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
terjaminnya  pelaksanaan  paket  regulasi  moneter  tersebut  bisa  berjalan  sesuai  arah  tujuan, pemerintah telah menempatkan sektor pengawasan menjadi salah satu pilar yang penting dalam unsur penyelenggaraan negara. Dinamika perubahan dalam tata kepemerintahan dan bergesernya paradigma ilmu pengetahuan serta teknologi pengawasan, telah mendudukkan pengawasan intern pemerintah menjadi posisi sangat strategis dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan bersih di setiap daerah. Wujud dari tata kelola pemerintah yang baik dapat dilihat dari pencapaian kinerja  pemerintahan  khususnya  Opini  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dari  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  sebagai  indikator  telah  diimplementasikannya  Sistem  Pengendalian Intern.  Wewenang  dan  peranan  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  sangat  penting  dan komprehensif dalam perwujudan good government dan good governance.
Pengawasan  sebagai  salah  satu  pilar  penting  dalam  suatu  organisasi  dalam  menciptakan aparatur  pemerintah  yang  bersih  dan  baik,  perlu  di  restorasi  dengan  melakukan  antara  lain, tersedianya  sumberdaya  manusia  yang  memiliki  kompetensi,  evaluasi  kelembagaan,  kebijakan pengawasan  yang  mengacu  kepada  peta  resiko,  dan  pencapaian  tindak  lanjut  hasil  audit. Pengawasan adalah salah satu pilar penting dalam suatu manajemen organisasi, menurut Adam3 salah  satu  alasan  Weber  lebih  mementingkan  struktur  organisasi  ialah  karena  ia  tidak  begitu percaya  akan  kemampuan  manusia  untuk  mengambil  keputusan  manusia  yang  rasional  dan obyektif. Weber berpendapat bahwa manusia perlu dibantu oleh suatu struktur organisasi untuk dapat membuat pertimbangan dan keputusan yang tepat, melalui pengaturan hubungan kerja dan dengan spesifikasi prosedur dan aturan permainan, keputusan akan dapat diambil secara konsisten dan sistematis.
Wujud dari Pembinaan internal sebagai langkah preventif dari Inspektorat adalah dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), baik di lingkungan intern Inspektorat sendiri  maupun  di  seluruh  Perangkat  Daerah,  dalam  rangka  menuju  Good  Governance. Disamping  pembinaan  sebagai  upaya  preventif,  juga  perlu  dilakukan  pengawasan  dalam  rangka upaya represif melalui pengawasan atau pemeriksaan reguler, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, audit  investigasi,  probity  audit  dan  pengawasan  atas  dasar  permintaan  kepala  daerah.  Peranan Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki arti penting  untuk  peningkatan  kinerja  pemerintah  daerah  terutama  dalam  pelayanan  masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terlihat dari semakin sedikitnya temuan hasil audit, serta tercapainya  target  kinerja  dalam  SAKIP  (Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah)  yang ditetapkan dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Posisi  strategis  Inspektorat  Daerah  sebagai  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  memiliki peran  yang  penting  dan  maksimal  ketika  tersedianya  sumberdaya  pengawasan  yangberintegritas, kompeten  dan  profesional  yang  dibangun  secara  kontinyu  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya. Kondisi  ini  akan  menciptakan  sinergisitas  secara  bersama-sama  untuk  saling  menopang  dalam memberikan  jaminan  tercapainya  visi  dan  misi  organisasi  yang  telah  ditetapkan.  Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam rangka membantu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemberian jaminan (assurance activities)  dan  layanan  konsultansi  (consulting  activities)  sesuai  standar,  peran  ini  memberikan perbaikan  efisiensi  dan  efektivitas  atas  tata  kelola,  manajemen  risiko,  dan  pengendalian  intern organisasi.
Titik  berat  pelaksanaan  tugas  pengawasan  adalah  melakukan  tindakan  preventif  yaitu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi pemerintah yang dilaksanakan oleh masing  Perangkat  Daerah  (PD)  serta  untuk  mengukur  tingkat  kepatuhan  dalam  melaksanakan
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
peraturan  perundang-undangan  sesuai  dengan  maksud  penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah.  Penerapan  dan  terciptanya  kapabilitas  APIP  menjadi  indikator  kinerja  Pemerintah seperti  tertuang  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJMN)  Tahun  2015-2019. Target  tingkat  maturitas  SPIP  dan  kapabilitas  APIP  pada  tahun  2019  berada  pada  level  3  atau terdefinisi.  Akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah  yang  baik  harus  didukung  dengan  sistem pengendalian intern yang teruji, handal dan berkesinambungan, agar setiap aparatur pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan secara transparan dan obyektif, sebagai konsekuensi dari pekerjaan,  jabatan  dan  kewenangan  yang  melekat  dan  diterimanya.  Salah  satu  unsur  sistem pengendalian intern yang dimaksud adalah berfungsinya secara efektif pengawasan internal.
Pentingnya  penerapan  prinsip-prinsip  dasar  pengendalian  internal  secara  kontinyu, konsisten dan integral oleh seluruh jajaran birokrasi dan politisi, berdampak pada berkurangnya peluang melakukan penyimpangan dan korupsi. Berbagai permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan dapat menimbulkan ekses negatif berupa, tidak diperolehnya opini Wajar Tanpa  Pengecualian  (WTP),  keterlambatan  penetapan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah, rendahnya  penyerapan  anggaran,  nilai  Sistem  Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  yang rendah, lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI), Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah dan tidak kompeten, aset yang tidak terkelola dengan baik dan banyaknya kecurangan-kecurangan dalam  proses  dan  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa.  Rendahnya  pengendalian  internal pemerintah daerah dapat dilihat pada dokumen perencanaan dan kinerja yang meliputi Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  yang  tidak  memiliki  keselarasan  dengan  penyusunan rencana kerja dan ketetapan kinerja, indikator kinerja yang tidak dapat diukur, serta belum adanya pedoman evaluasi kinerja.
Problema  akuntabiltas  kinerja  yang  rendah  terutama  akuntabilitas  keuangan  daerah menjadi  penyebab  timbulnya  upaya-upaya  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dalam penyelenggaran  pemerintahan.  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  sangat  diperlukan sebagai  instrumen  yang  dapat  menciptakan  lingkungan  pengendalian  yang  handal,  terukur  dan efektif dan efisien. Ariyanto menjelaskan Good governance dapat dikatakan bermula dari adanya rasa  ketakutan  sebagian  masyarakat  terhadap  tindakan  pejabat  negara  atau  administrasi  negara untuk bertindak secara bebas (freies ermessen). Kewenangan yang ada pada pejabat negara tersebut dikuatirkan  akan  menimbulkan  kerugian  bagi  warga  masyarakat,  oleh  karenanya  kemudian muncul  suatu  konsep  yang  menitikberatkan  pada  prinsip  umum  pemerintahan  yang  baik  atau yang  kini  lebih  dikenal  dengan  good  governance.  “Good  Governance  adalah  suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien,  penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi,  dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan  legal  and  political  framework  bagi  tumbuhnya  aktivitas  usaha.  Namun  untuk ringkasnya  Good  Governance  pada  umumnya  diartikan  sebagai  pengelolaan  pemerintahan  yang baik.  Kata  ‘baik’  disini  dimaksudkan  sebagai  mengikuti  kaidah-kaidah  tertentu  sesuai  dengan prinsip-prinsip dasar Good Governance.
Ariyantomenjelaskan Governance awal mulanya tidak dikenal dalam Hukum Administrasi, maupun  dalam  Hukum  Tata  Negara  bahkan  dalam  Ilmu  Politik.  Konsep  Good  Governance tersebut  lahir  dari  lingkungan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  yang  awal  mulanya  dari  Organisation for  the  Economic  Coorporation  and  Development  (OECD).  Di  mana  komponen  Good Governance dirinci ke dalam beberapa point berikut: 1. Human rights observance and democracy. 2.  Market  reforms  3.  Bureaucratic  reform  (corruption  and  transparancy)  4  .Environmental protection and sustainable development. 5. Reduction in military and defence expenditures and nonproduction of weapons of massdestruction.
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Indonesia  kemudian  memasukkan  masalah  Good  Governance  tersebut  kedalam  hukum positif  Indonesia  pada  Tap  MPR  No.IV/MPR/1999  tentang  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara, dan  Undang-Undang  No.25  Tahun  2000  tentang  Program  Pembangunan  Nasional  2000-2004. Dalam Tap MPR No.IV/MPR/1999 tersebut ditegaskan tentang konsep pemerintahan yang baik sebagai berikut: 1. Menjamin terwujudnya kehidupan bermasyarakat berdasarkan atas hukum dan perlindungan  hak  asasi  manusia.  2.  Menjamin  kehidupan  yang  demokratis.  3.  Mewujudkan keadilan sosial. 4. Menjamin terwujudnya pemerintahan yang layak.
Keempat  tujuan  pembangunan  hukum  tersebut  di  atas  adalah  tujuan  yang  sangat fundamental  sebagaimana  dituangkan  pada  GBHN  1999  –  2004  yaitu  tegaknya  asas  kedaulatan rakyat  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  supremasi  hukum.  Selanjutnya  UU  No.25  Tahun 2000  tentang  Propenas  Tahun  2000-  2004  dirinci  lima  prioritas  pembangunan  nasional  sebagai berikut:  1.  Membangun  sistem  politik  yang  demokratis  serta  mempertahankan  persatuan  dan kesatuan.  2.  Mewujudkan  supremasi  hukum  dan  pemerintahan  yang  baik.  3.  Mempercepat pemulihan  ekonomi.  4.  Membangun  kesejahteraan  rakyat.  5.  Meningkatkan  pembangunan daerah. Untuk menjamin pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai syarat terciptanya pemerintahan  yang  bersih,  maka  harus  dipenuhi  asas-asas  seperti  asas  prosedural  (fairness), keterbukaan  sistem  (transparancy),  keterbukaan  hasil  kerja  (disclosure),  pertanggungjawaban public  (accountability),  kewajiban  keterbukaan  kepada  masyarakat  (responsibility).  Inilah  sejarah Good Governance berlaku di Indonesia.
Ariyanto  mengatakan  good  governance  pada  umumnya  diartikan  sebagai  “pengelolaan pemerintahan  yang  baik”.  Kata  ‘baik’  disini  dimaksudkan  sebagai  mengikuti  kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. Adapun prinsip-prinsip dasar atau asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dikenal di Indonesia antara lain: 1. Asas kecermatan formal. 2. Asas fair play. 3. Asas pertimbangan. 4. Asas kepastian hukum formal.5. Asas kepastian hukum material. 6. Asas kepercayaan atau Asas harapan-harapan yang telah ditimbulkan. 7. Asas persamaan. 8. Asas keseimbangan.
Good governance mempunyai tujuan yang lebih besar dari sekedar manajemen yang efisien dan penggunaan sumberdaya yang ekonomis. Good governance adalah strategi untuk menciptakan institusi  masyarakat  yang  kuat,  dan  juga  untuk  membuat  pemerintah/  publik  sektor  semakin terbuka,  responsif,  akuntabel  dan  demokratis.  Di  samping  itu,  konsep  good  governance  jika dikembangkan akan menciptakan modern governance (baik good ‘national’ governance maupun good  local  governance)  yang  handal  yang  tidak  hanya  menekankan  aktivitasnya  dalam  kerangka efisiensi tetapi juga akuntabilitasnya dimata publik. Yang tidak kalah pentingnya, penerapan good governance sangat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan praktik ‐ praktik KKN. Hal ini berarti  bahwa  dengan  adanya  good  governance  maka  penyalahgunaan  fasilitas  publik  untuk kepentingan pribadi dapat dihindarkan semaksimal mungkin. Hal tersebut selaras dengan sasaran penciptaan  tata  kepemerintahan  yang  baik  yaitu  1.  Berkurangnya  secara  nyata  praktik  korupsi kolusi dan nepotisme dibirokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas. 2. Terciptanya sistem  kelembagaan  &  ketatalaksanaan  pemerintah  yang  efisien,  efektif  dan  professional transparan  dan  akuntabel.  3.  Terhapusnya  peraturan  dan  praktik  yang  bersifat  diskriminatif terhadap  warga  negara.  4.  Meningkatnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  kebijakan public. 5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah.
G ood governance tidak hanya diterapkan ditingkat institusi, misalnya pemerintah daerah dan kementerian/  lembaga  namun  juga  harus  dilaksanakan  ditingkat  unit  kerja,  misalnya  organisasi APIP,  dinas  dan  direktorat  teknis.  Struktur  tata  kelola  ditetapkan  dengan  mengacu  kepada peraturan dan hukum yang berlaku di tempat organisasi beroperasi. Peraturan dan hukum dibuat
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
untuk  melindungi  kepentingan  publik.  Pimpinan  dan  manajemen  organisasi  juga  harus mengembangkan  struktur  tata  kelola  yang  baik  untuk  memastikan  bahwa  kepentingan- kepentingan stakeholder dapat  dipenuhi  dan  organisasi  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  dalam batasan  dan  nilai-nilai  yang  ditentukan  organisasi.  Manajemen  risiko  merupakan  bagian  dalam struktur  tata  kelola.  Manajemen  risiko  dimaksudkan  untuk  (1)  mengidentifikasi  dan  memitigasi risiko-risiko  yang  menghalangi  keberhasilan  organisasi,  dan  (2)  memanfaatkan  peluang-peluang yang  memungkinkan  dalam  pencapaian  tujuan  organisasi.  Manajemen  mengembangkan  strategi sehubungan dengan bagaimana mengelola risiko dan peluang secara optimal.
COSO,  mendefinisikan risk  management sebagai ”a  process,  effected by  an  entity’s  board  of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, manage risk to be written its risk appetite, and provide reasonable  assurance  regarding  the  achievement  of  entity objectives. Pengendalian  intern  digambarkan sebagai pusat karena sistem pengendalian intern adalah subset namun merupakan bagian integral dari  manajemen  risiko  yang  lebih  luas.  Respon  terhadap  risiko  termasuk  pengendalian  didesain untuk mengeksekusi strategi manajemen risiko. Hadjon menjelaskan bahwa konsep pemerintahan umum yang baik ini kemudian dikembangkan oleh teori ilmu hukum dan yurisprudensi baik di lingkungan  administrasi  negara  maupun  oleh  putusan-putusan  pengadilan  sehingga  mendapat tempat yang layak dalam perundang-undangan.
Beberapa unsur pemerintahan yang baik, yang telah memperoleh tempat yang layak dalam peraturan perundangundangan di berbagai negara antara lain: 1. Asas bertindak cermat. 2. Asas motivasi.  3.  Asas  kepastian  hukum.  4.  Asas  kesamaan  dalam  mengambil  keputusan.  5.  Asas kebijaksanaan.  6.  Asas  keadilan  dan  kewajaran.  7.  Asas  keseimbangan.  8.  Asas  perlindungan.  9. Asas penyelenggaraan kepentingan umum.

## METHODS
Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sujarweni (2018) mengklasifikasikan jenis penelitian  dalam  beberapa  kategori,  salah  satunya  klasifikasi  penelitian  berdasarkan  jenis  dan analisisnya  yakni  penelitian  kualitatif.  Strauss  dan  Corbin  dalam  Sujarweni  mendefinisikan penelitian  kualitatif  sebagai  jenis  penelitian  yang  menghasilkan  penemuan-penemuan  yang  tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi  (pengukuran).  Penelitian  kualitatif  secara  umum  dapat  digunakan  untuk  penelitian tentang  kehidupan,  masyarakat,  sejarah,  tingkah  laku,  fungsionalisasi,  organisasi,  aktivitas  social dan  lain-lain.  Bogdan  dan  Taylor  dalam  Sujarweni56  menjelaskan  bahwa  penelitian  kualitatif adalah  salah  satu  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  ucapan  atau tulisan  dan  perilaku  orang-orang  yang  diamati.  Pendekatan  kualitatif  diharapkan  mampu menghasilkan  uraian  yang  mendalam  tentang  ucapan,  tulisan,  dan  atau  perilaku  yang  dapat diamati  dari  suatu  individu,  kelompok,  masyarakat  dan  atau  organisasi  tertentu  dalam  keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistic. Sugiyono mendefinisikan  populasi  sebagai  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  obyek/subyek  yang mempunyai kualitas dan katakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi.
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020

## RESULT AND DISCUSSION

## Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Pemerintah Kota Pekanbaru
Pelaksanaan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  di  Pemerintah  Kota  Pekanbaru Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan upaya pemerintah memenuhi pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara yaitu menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah  secara  menyeluruh  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja,  transparansi,  dan akuntabilitas. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 ini diharapkan berperan dalam tiga  hal:  sebagai  landasan  pembinaan  penyelenggaraan  SPIP,  landasan  penyelenggaraan pengawasan intern dan standar penyelenggaraan SPIP. Tugas pembinaan SPIP diserahkan kepada BPKP  selaku  Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah  dengan  melakukan  penilaian  terhadap tingkat  maturitas  SPIP  pada  kementerian/  lembaga  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Strategi penilaian  tersebut  telah  dituangkan  dalam  Peraturan  Kepala  BPKP  No  4  Tahun  2016. Penyusunan  Pedoman  Penilaian  Tingkat  Maturitas  ini  dilatarbelakangi  oleh  upaya  pemerintah memenuhi  tahaptahap  proses  good  governance  dalam  menyelenggarakan  SPIP.  Program Pembinaan  Penyelenggaraan  SPIP  telah  dicanangkan  dalam  Rencana  Pemerintah  Jangka Menengah  (RPJM),  maka  kewajiban  pemerintah  pula  menyediakan  suatu  mekanisme  untuk mengukur keberhasilan program tersebut. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai  peningkatan  kinerja,  transparansi,  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  negara  di lingkungan pemerintah.
Pedoman  penilaian  dan  strategi  peningkatan  maturitas  penyelenggaraan  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  merupakan  wujud  dari  proses  governance  untuk pembinaan penyelenggaraan SPIP serta dalam rangka pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP  berdasarkan  PP  60  Tahun  2008  pasal  47  ayat  (2)  huruf  b  serta  pasal  59  ayat  (1)  dan  (2). Pemerintah  diwajibkan  menyelenggarakan  SPIP  secara  menyeluruh,  mulai  dari  pengenalan konsep  dan  pedoman  untuk  penyelenggaraan  SPIP,  hingga  pengukuran  keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Pedoman  Penilaian  dan  Strategi  Peningkatan  Maturitas  SPIP  disusun  dengan  maksud untuk  menyediakan  media  pengukuran  tentang  tingkat  kematangan  penyelenggaraan  sistem pengendalian intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan pemerintah, dan bagi  auditor  dalam menyelenggarakan pemeriksaan terhadap  pengelolaan  dan pertanggungjawaban  keuangan  negara.  Stephen  P.  Robbin  menjelaskan  bahwa  Lingkungan (environment) sebuah organisasi terbentuk dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi  yang  berpotensi  memengaruhi  kinerja  organisasi.  Kekuatan-kekuatan  ini  biasanya meliputi  pemasok,  pelanggan,  pesaing,  badan  peraturan  pemerintah,  kelompok-kelompok tekanan publik, dan sebagainya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  15  (lima  belas)  informan  terpilih,  seluruh responden mengatakan bahwa pelaksanaan SPIP telah berjalan di Pemerintah Kota Pekanbaru, namun informasi yang diberikan oleh responden memiliki beberapa perbedaan mengenai waktu dimulainya pelaksanaan SPIP sebagaimana hasil wawancara berikut :
“Karena memang SPIP ini melibatkan seluruh organsiasi melibatkan seluruh SDM yang handal  sehingga  harus  terorganisir  dengan  baik  di  seluruh  level-level  organissi  yang  ada  di
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Pemerintah  Kota.  Nah  ini  di  Kota  Pekanbaru  sudah  dilaksanakan”  (A-S34)  “Menurut sepengetahuan  saya  bahwa  SPIP  ini  sebenarnya  sudah  sudah  lama  dilaksanakan  di  Kota Pekanbaru, mulai tahun 2012 sudah mulai dilaksanakan ketika saya berdinas di Sekretaris BKD Kota  Pekanbaru”  (C-S1)  “Tentang  penyelenggaraan  SPIP  di  Kota  Pekanbaru  ini  sudah dilaksanakan  sejak  tahun  2018  sebenarnya”  (D-S1)  “Itu  terus  menerus  kita  lakukan  karena levelnya juga bisa turun kalau seandainya nanti kita tidak melakukan pembinaan tersebut” (E-S9) “Penyelenggaraan  SPIP  di  Kota  Pekanbaru  di  mulai  tahun  2014  itu  pemetaan  pemetaan  SPIP terus  Rencana  Tindak  Pengendalian  disusun  pada  tahun  2015  terus  berhenti  sampai  di  tahun 2018 baru mulai lagi kita ada coaching clinic tentang pemenuhan 25 sub unsur SPIP dan diambil sampel  15  OPD”  (F-S1)  “Masih  masih  sangat  kurang  sosialisasi  dari  peraturan-peraturan semuanya  mulai  dari  lingkungan  pengendalian  sampai  ke  pemantauan  nya”  (F-S3)1  “Di  kota Pekanbaru setau saya tu SPIP itu udah ada dari Satgas nya itu di tahun 2011 itu harus rasanya uda  ada  SK  Satgas,  tapi  pelaksanaannya  memang  waktu  itu  kurang  ini  belum  waktu  itu  juga belum ada target kan harus di level 3 waktu di awal awal penyelenggaraan SPIP itu kan belum ada target  jadi  mungkin  diselenggarakannya  tapi  mungkin  belum  sampai  kita  harus  memikirkan target  nya  itu  di  level  berapa”  (G-S1)  “Kemudian  di  2018  itu  dari  situlah  kita  baru  memulai pelaksanaannya yang betul-betul yang sesuai gitu yaa yang memang direncananakannya mulai dari pra  persiapannya  terus  sampai  dengan  pelaksanaan  penilaian  QA  nya  dari  Inspektorat  sampai terakhir  di  Laporan  Kinerjnya  BPKP  itu  untuk  tahun  2018  akhir  tahun  2018  itu  trimester terakhir nya itu kita itu udah di Level 3 dengan catatan. Bahasanya itu dengan gak catatan tetapi dengan quality apa sih namanya nanti bisa kita lihat lagi di laporannya.
Penyelenggaraannya  seperti  itulah”  (G-S4)  “Penyelenggaraan  SPIP  di  Kota  Pekanbaru berjalan  sebenarnya  alot  ini  sejak  tahun  berapa  ya  digodoknya  ya  2017  tapi  mungkin  baru terealisasi terkumpul bahan-bahannya nya itu 2018 lah baru lengkap” (H-S1) “Kalau untuk OPD Inspektorat sendiri untuk di Pemerintah Kota Pekanbaru itu sudah berjalan yaa SPIP. Nah itu lah  penting  dengan  adanya  beberapa  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  apa  OPD  tersebut Inspektorat  terkait  dengan  pelaksanaan  atau  penyelenggaraan  SPIP  ini.  Itu  sudah  dilakukan  di Pekanbaru” (LS1).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  responden  diketahui  bahwa  informasi  mengenai kapan  dimulainya  pelaksanaan  SPIP  berbeda-beda,  Hal  ini  menandakan  bahwa  terdapat perbedaan  persepsi  beberapa  responden  tentang  SPIP.  Studi  Dokumentasi  yang  dilakukan peneliti menemukan bahwa pada tahun 2010 Walikota Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Walikota  Pekanbaru  Nomor  34  Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dimana  Peraturan  ini mulaidiberlakukan  sejak  tanggal  diundangkan  yakni  pada  tanggal  21  Desember  2010.  Jadi sebenarnya SPIP di Pemerintah Kota Pekanbaru telah berjalan sejak tanggal 21 Desember 2010.
Namun demikian berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan responden SPIP ini baru mulai serius dilakukan pada tahun 2018 karena pada tahun tersebut dilaksanakan penilaian maturitas  SPIP  terhadap  Pemerintah  Kota  Pekanbaru.  Lima  unsur  pengendalian  intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh  karena  itu,  yang  menjadi  fondasi  dari  pengendalian  adalah  orangorang  (SDM)  di  dalam organisasi  yang  membentuk  lingkungan  pengendalian  yang  baik  dalam  mencapai  sasaran  dan tujuan  yang  ingin  dicapai  instansi  pemerintah.  5  (lima)  unsur  penyelenggaraan  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  meliputi  :  1.  Unsur  Lingkungan  Pengendalian  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Lingkungan Pengendalian merupakan unsur yang paling pertama dalam SPIP.
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Unsur Lingkungan Pengendalian terdiri dari 8 (delapan) sub unsur yakni : a. penegakan integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi; c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung  jawab  yang  tepat;  f.  penyusunan  dan  penerapan  kebijakan  yang  sehat  tentang pembinaan  sumber  daya  manusia;  g.  perwujudan  peran  aparat  pengawasan  intern  pemerintah yang efektif; dan h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
Lingkungan  pengendalian  adalah  keadaan  dalam  instansi  pemerintah  yang mempengaruhi  efektivitas  pengendalian  intern.  Lingkungan  pengendalian  merupakan  unsur dominan yang mempengaruhi unsur pengendalian lainnya. Lingkungan pengendalian yang buruk memberikan  kontribusi  yang  cukup  signifikan  pada  kegagalan  efektivitas  komponen  lainnya. Faktor-faktor  dalam  lingkungan  pengendalian  adalah  integritas,  nilai-nilai  etika,  kompetensi, filosofi  dan  gaya  manajemen,  cara  manajemen  membagi  wewenang  dan  tanggung  jawab, pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, dan hubungan dengan pihak terkait. Faktor-faktor  lingkungan  organisasi  harus  dikendalikan  dan  dikelola  dengan  baik.  Bila  faktor- faktor tersebut telah dikendalikan, maka akan tercipta lingkungan yang kondusif yang kemudian menunjang pelaksanaan pelayanan yang prima.

## Dasar Hukum dan Manfaat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Dasar  hukum  adalah  norma  hukum  yang  menjadi  landasan  bagi setiap  tindakan  hukum oleh  subyek  hukum  baik  orang  perorangan  ataupun yang  berbentuk  badan  hukum.  Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah “Proses yang integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus oleh  pimpinan  dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan  yang  efektif dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."
Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara diperoleh data sebagai berikut: apakah Kota atau Pemerintah Daerah harus membuat aturan terbaru yaa aturan lebih lanjut terkait dengan PP 60  sebetulnya tidak  perlu  karena  ini  PP  PP  60  Tahun  2008  itu  sudah  berlaku  untuk seluruh organisasi tinggal sebetulnya bagaimana mengimplementasikan contoh misalnya dengan adanya PP 60 Tahun 2008 maka salah satu breakdown dari pemerintah daerah salah satunya harus membuat misalnya  kebijakan  terkait  dengan manajemen  risiko  (A-S29) Kemudian  bagaimana  sebetulnya pengelolaan  informasi. Pengelolaan  informasi  daerah  misalnya  kemudian  bagaimana tentang pelayanan  sehingga  seluruh  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  dalam  rangka  mencapai  visi  misi tujuan  Kota  tersebut memang  harus  ada  dasar  hukumnya  harus  ada  regulasinya  (A-S30) . Kemudian bagaimana sebetulnya pengelolaan informasi.
Pengelolaan informasi daerah misalnya kemudian bagaimana tentang pelayanan sehingga seluruh  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  dalam  rangka  mencapai  visi  misi  tujuan  Kota  tersebut memang harus ada dasar hukumnya harus ada regulasinya (A-S31) Ya, sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008  pada  Pasal  2  Ayat  (1)  dan  (2), Pemerintah  Daerah  wajib  melakukan  pengendalian  atas penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  dengan  berpedoman  pada SPIP  sebagaimana  diatur dalam PP tersebut (B-S6)
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dan studidokumentasi dapat disimpulkan bahwa  dasar  hukum  SPIP  adalah : Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah  dan  untuk  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  telah menerbitkan Peraturan  Walikota  Pekanbaru  Nomor  34  Tahun  2010 tentang  Penyelenggaraan  Sistem
Journal of Government, Social and Politics
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Pengendalian  Intern  Pemerintah  di Lingkungan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dimana  Peraturan ini mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkan yakni pada tanggal 21 Desember 2010.
Pengendalian  intern  berisi  serangkaian  prosedur  dan  aturan  yang perlu  dijalankan  oleh unsur-unsur  organisasi  dalam  menjalankan  tugasnya. Dalam  pelaksanaan  pelayanan,  manfaat pengendalian  intern  meyakinkan proses  pelayanan  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efisien, sehingga kualitas pelayanan terjaga. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan sebagai ketentuan penerapan pengendalian intern pada instansi pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan adopsi dari COSO  Internal  Control  Framework  dengan  dilakukan  penyesuaianpenyesuaian sesuai  dengan kebutuhan  dan  karakteristik  pemerintahan  di Indonesia.  Selain  itu,  mengacu  pada  unsur  SPIP yang  telah  dipraktikkan  di lingkungan  pemerintahan  di  berbagai  negara.  SPIP  terdiri  dari  lima unsur, yaitu  lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko,  kegiatan  pengendalian,  informasi  dan komunikasi, serta pemantauan84 (2013: 5).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah  terdapat  4  (empat)  tujuan  dari SPIP  yaitu: 1.  Untuk  memberikan  keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien 2. Keandalan pelaporan keuangan, 3. Pengamanan aset negara, 4. Dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan Keempat  tujuan  tersebut  di  atas  tidak  perlu  dicapai  secara  terpisah pisah.  Instansi pemerintah  tidak  harus  merancang  secara  khusus pengendalian  untuk  mencapai  satu  tujuan. Suatu kebijakan dapat dikembangkan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengendalian.

## CONCLUSION
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  1.  Peran  Inspektorat  dalam penerapan SPIP pada Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu pemberi keyakinan dalam hal pengawasan intern dan assurance dalam bentuk audit, reviu dan evaluasi. Selain itu Inspektorat juga berperan sebagai Pemberi Peringatan Dini, Sebagai APIP, sebagai Pendorong, sebagai Pendamping, sebagai Consulting, Pemberi Keyakinan (Assurance), Audit Reviu, Pengawasan Lainnya dan Evaluasi. Jika dikelompokkan  terdapat  6  (enam)  peran  utama  yakni  sebagai  Pemberi  Peringatan  Dini,  sebagai Pemberi  Keyakinan,  sebagai  Pendorong,  sebagai  Pendamping,  sebagai  Consulting  dan  sebagai Pengawas Intern . 2. Peran yang dilaksanakan Inspektorat dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal  Pemerintah  (SPIP)  di  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  baru  bisa  berjalan  dengan  baik  dan efektif, apabila peran yang melekat di stakeholder pada sisi lain juga berfungsi dan berjalan dengan baik.  Artinya  suatu  peran  akan  bisa  terlaksana  dengan  sempurna  harus  juga  didukung  dengan peran  lain  yang  melekat  dan  saling  terhubung  antara  berbagai  kepentingan  secara  sistimatis  dan menyeluruh. 3. Kendala utama yang dihadapi oleh Inspektorat dalam melakukan peran tersebut yaitu  kendala  komitmen  dan  kendala  kompetensi,  sedangkan  kendala  lain  adalah  SPIP  ini melibatkan banyak pihak, pendokumentasian dan pengarsipan di masing-masing OPD yang belum optimal,  kurangnya  sosialisasi  terkait  SPIP,  tingginya  tingkat turnover di  Pemerintah  Kota Pekanbaru, kendala kuantitas dan kualitas APIP dan kendala sarana dan prasarana. 4. Inspektorat telah melakukan upaya dalam mengatasi kendala antara lain memberikan sosialisasi kepada OPD, peningkatan kompetensi APIP, peningkatan sarana dan prasarana.
Journal of Government, Social and Politics
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020

## REFERENCES

## Book
Arianto,  Henry.  2006.  Implementasi  Konsep  Good  Governance  di  Indonesia.  Forum  Ilmiah Indonusa Vol 3 No 2 Mei 2006
BPKP. 2016. Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern. Bogor : Pusdiklatwas BPKP Buku Desain Versi 2.1. Sistem Informasi Penilaian Tingkat Maturitas SPIP. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Darmawiguna,  I  Made  Yoga  dan  Ni  Putu  Sri  Harta  Mimba.  2017.  Pengaruh  Peran  Aparat Pengawas  Intern  Pemerintah  Terhadap  Penerapan  Good  Governancedan  Implikasinya Pada Kinerja Pemerintah.E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3. Maret (2017): 2172-2201
Fahmal,  Muin,  “Peran  Asas-asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Layak  Dalam  Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih”, UII Press, Yogyakarta, 2006.
Firdaus. 2018. Pekanbaru Madani. Jakarta ; PT. Elex Media Komputindo Fred R, David. 2011. Manajemen Strategis. Jakarta : Salemba Empat
Hadjon, Philipus M. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Harianto, Dany dan Edwin Nugrohadi. 2011. Pengantar Sosiologi Dasar. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Indrawijaya, Adam I. 1989. Perilaku Organisasi . Bandung : Sinar Baru Bandung.
Komaruddin, 1994. Ensiklopedia Manajemen . Jakarta : Bumi Aksara.
Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Audit  Kinerja  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan.  2019.
Pekanbaru  :  Inspektorat  Daerah  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Audit  Kinerja  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 2019. Pekanbaru : Inspektorat Daerah
Maesaroh,  Imam.  Pengaruh  Pengawasan  Intern  Dan  Good  Governance  Terhadap  Kinerja Pemerintah  Daerah  (Survey  pada  Dinas  SKPD  Pemerintah  Kabupaten  Cianjur). Universitas Komputer Indonesia.
Manialup,  Angel  Wulandari  dkk.  2017.  Peran  Inspektorat  Dalam  Pelaksanaan  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Program Magister Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
Masdan,  Susan  Rabbany  dkk.  2017.  Analisis  Kendala-kendala  Peningkatan  Kapabilitas  Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP)  pada  Inspektorat  Kabupaten  Gorontalo.  Program Magister Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
Munaf, Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing Mustafa, Hasan. 2013. Persfektif dalam Psikologi Sosial. Yogyakarta : Sarana Ilmu Nurman. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
Paneo,  Fitrianty  dkk.  2017.  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP).  Program Magister Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
Rasul, Sjahruddin. Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Robbins,  Stephen  P.  1994.  Teori  Organiasi.  Jakarta  :  Arcan  Robbins,  Stephen  P  dan  Timothy A.Judge. 2008. Perilaku Organisasi. Jakarta : Salemba Empat
Soekanto, Soerjono, 2012. Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial, Jakarta Rajawali Pers.
Solihin, Ismail. 2002. Pengantar Manajemen. Jakarta : Erlangga.
Sufianto, 2016. Etika Pemerintahan. Bandung : Alfabeta
Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta
Suhardono,  Edy.  2011.  Teori  Peran,  Konsep,  Derivasi  dan  Implikasinya,  Jakarta  :  Gramedia Pustaka Utama
Sujarweni V. Wiratna. 2018. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Pustakabaru Press Suwanda dan Dailibas, Panduan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah . Jakarta : PPM Tadeko, Nuryani. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (Survey  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Banggai). Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako
Wasistiono,  Sadu  dan  Petrus  Polyando,  2002.  Politik  Desentralisasi  di  Indoneasi.  Jatinangor  : IPDN  Press  Wasistiono,  Sadu,  2017.  Perkembangan  Ilmu  Pemerintahan.  Jatinangor  : IPDN Press

## Journal
Doni, D., Yogia, M. A., & Wedayanti, A. A. P. M. D. (2021, January). Management of Market Pelita  Retribution  In  Bangko  District  In  Increasing  Original  Revenue  of  Rokan  Hilir Regency.  In INCEESS  2020:  Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on  Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 41). European Alliance for Innovation.
Ispik, A., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Influence of Discipline on Performance of Employees Office of the Ministry of Religion. Pekanbaru City .
Munir, A., Wahyudi, S., & Zainal, Z. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Sensual Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Produk Yang Diperankan Oleh Sales Promotion Girl Di Kota Pekanbaru. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi , 6 (2), 21-35.
Riauan,  M.  A.  I.,  Aziz,  A.,  &  Nurman,  N.  (2020).  Analisis  Framing"  Aksi  Bela  Islam"  sebagai Dakwah  Islam  di  Riau  Pos  (A  Framing  Analysis  of"  Islam  Defense  Action"  as  Islamic Dakwah on Riau Pos Newspaper). Jurnal Dakwah Risalah , 31 (1), 35-47.
Riauan,  M.  A.  I.,  Qurniawati,  E.  F.,  Aslinda,  C.,  &  Aziz,  A.  (2020).  Konstruksi  Realitas  Pada Pesan  Politik  Calon  Walikota  Pekanbaru  di  Riau  Pos. ETTISAL:  Journal  of Communication , 5 (1).
Riauan, M. A. I., Kholil, S., & Sikumbang, A. T. (2019). Islamic Symbols on Political Messages in Newspapers  in  Riau  (Study  in  Regional  Head  Election  2017). Budapest  International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) , 2 (1), 254-262.
Riauan,  M.  A.  I.,  &  Aziz,  A.  (2019).  Professional  Gamer:  The  Meaning  on  ‘Point  Blank Online’Play. Jurnal The Messenger , 11 (1), 18-26.
Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna  Perilaku  Merokok  di  Kalangan  Dosen  Universitas  Islam  Riau. Bricolage:  Jurnal Magister Ilmu Komunikasi , 6 (02), 207-222.
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna  Perilaku  Merokok  di  Kalangan  Dosen  Universitas  Islam  Riau. Bricolage:  Jurnal Magister Ilmu Komunikasi , 6 (02), 207-222.
Subhayano,  T.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti,  A.  A.  P.  M.  D.,  &  Zainal,  M.  L.  H.  (2021).  Good Governance  in  Maintaining  Peace  and  Order  at  Pangkalan  Kerinci  District. Pelalawan Regency .
Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating  the  Administration  of  Peace  and  Order  in  Pangkalan  Kerinci  District Pelalawan Regency.
Satria, A., Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office  in  Development  of  Cultural  Heritage  at  Kuantan  Singingi  Regency.  In INCEESS 2020:  Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on  Economics  Engineering  and  Social Science,  InCEESS  2020,  17-18  July,  Bekasi,  Indonesia (p.  282).  European  Alliance  for Innovation.
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan , 37 (2).

## Internet
Adri, Delvi. 2018. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI di Pemko Pekanbau Baru 50 Persen. Melalui http://www.halloriau.com/read-pekanbaru-110397-2019-01-29-tindak-lanjut-hasil- pemeriksaan-bpk-ri-di-pemko-pekanbarubaru-50-persen.html
BPKP. 2010. Peranan SPIP dalam Pemberantasan Korupsi. Melalui http://www.bpkp.go.id/sulsel/konten/871/Peranan-SPIP-Dalam-Pemberantasan-Korupsi- BPKP. 2012. Benteng Korupsi. Melalui http://www.bpkp.go.id/lampung/berita/read/9393/0/SPIP-Benteng-Korupsi.bpkp
Misgiono, Syaiful. 2018. 23 Catatan Soal Aset dan Keuangan dari BPK untuk Pemko Pekanbaru. Melalui http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/05/21/23-catatansoal-aset-dankeuangan- dari-bpk-untuk-pemko-pekanbaru
Prov. Riau. 2017. SPIP dan APIP Jadi Indikator Kinerja Untuk RPJMN. http://infopublik.id/read/224535/spip-dan-apip-jadi-indikator-kinerja-untukrpjmn.html Roen, Ferry. 2020. Klasifikasi Teori Organisasi , http://perilakuorganisasi.com/klasifikasi-teori- organisasi.html, Diakses 16 Maret 2020
Satrio, Arie Dwi. 2018. KPK Beberkan Data Daerah Pencetak PNS Koruptor, Paling Parah di Pekanbaru. Melalui (https://news.okezone.com/read/2018/09/05/337/1946248/kpk- bebe
Siregar.2013. Otonomi Daerah Menggerogoi Ekonomi Nasional. Melalui https://www.republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/13/01/30/mheyfm- otonomi-daerah-menggerogoti-ekonominasional