## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 01-19
Analisis  Yuridis  Putusan  KPPU  No.  15/KPPU-I/2019 Terhadap  Pengenaan  Sanksi  Pelaporan  Tertulis  Jasa Angkutan Udara
Sandy Ekki Wiratama Buana 1 * , Ratna Dewi 2
1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia *Corresponding Author: sandyekkiwb@gmail.com
Histori Artikel Abstrak Masuk: 30 Nov 2021 Review: 28 Apr 2022 Diterima: 15 Jun 2022 Terbit:  15 Jun 2022 Dunia  usaha  pada  akhir  tahun  2019  menjadi  sorotan publik,  ketika  lahirnya  Putusan  KPPU  No.  15/KPPU- I/2019.  Dimana  putusan  KPPU  tersebut  telah memutuskan  tujuh  maskapai  terbukti  melakukan pelanggaran  persaingan  usaha  karena  dianggap melakukan perjanjian bersama-sama dalam menetapkan harga  tiket  pesawat.  Namun  yang  menjadi  sorotan menurut  penulis  dan  beberapa  sumber  dalam  putusan ini yaitu putusan KPPU yang  hanya memberikan sanksi berupa pelaporan saja tanpa mengenakan sanksi denda kepada para pelaku usaha yang terbukti secara sah dan meyakinkan  melakukan  persaingan  usaha  tidak  sehat, dimana  hal  tersebut  merupakan  hal  yang  cenderung kurang  adil  dan  pasti  dalam  proses  penegakan  hukum. Tujuan  penelitian  ini  bertujuan  melakukan  tinjauan sejauh  mana  kemanfaatan  putusan  KPPU  yang  hanya memberikan  sanksi  berupa  pelaporan  saja  tanpa mengenakan  sanksi  denda,  dimana  hal  tersebut merupakan  hal  yang  cenderung  kurang  adil  dan  pasti dalam  proses  penegakan  hukum.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif, dengan  menggunakan  sumber  data  sekunder  dengan bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Hasil  pembahasan menjelaskan  bahwa  putusan  KPPU  tersebut  menurut beberapa  sumber  dan  penulis  cenderung  kurang  adil dan pasti dalam proses penegakan hukum. Mengingat ke tujuh  maskapai  penerbangan  tersebut  secara    sah  dan meyakinkan  telah  melakukan  ketentuan  pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, namun yang menjadi  koreksi  harusnya  dapat  pula  dijatuhkan ancaman  sanksi  denda  dalam  Pasal  47 ayat  (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, akan tetapi KPPU tidak  menjatuhkan  sanksi  denda.  Kesimpulan  dalam
Buana & Dewi

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 01-19
penelitian  ini  terhadap  putusan  KPPU  menurut  penulis kurang memberikan efek jera kepada para pelaku usaha yang  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan persaingan usaha tidak sehat.
Kata Kunci: Pelaporan tertulis; KPPU; Pelaku Usaha; Article’s History Abstract Received: 30 Nov 2021 Reviewed: 28 Apr 2022 Accepted: 15 Jun 2022 Published: 15 Jun 2022 The business world at the end of 2019 became the public spotlight, when the KPPU Decision No. 15/KPPU-I/2019. Where  the  KPPU's  decision  has  decided  that  seven airlines  are  proven  to  have  violated  business competition  because  they  are  considered  to  have entered into a joint agreement in determining the price of airline tickets. However, according to the author and several sources in this decision, the focus of this decision is the KPPU's decision which only provides sanctions in the form of reporting without imposing fines to business actors  who  are  proven  legally  and  convincingly  to conduct unfair business competition, where this tends to be less fair and certain in the law enforcement process. The purpose of this study is to review the benefits of the KPPU's  decision  which  only  provides  sanctions  in  the form of reporting without imposing fines, which tend to be less fair and certain in the law enforcement process. This study uses normative legal research methods, using secondary  data  sources  with  primary  and  secondary legal materials. The results of the discussion explain that the  KPPU's  decision  according  to  several  sources  and authors  tends  to  be  less  fair  and  certain  in  the  law enforcement  process.  Given  that  the  seven  airlines legally and convincingly have violated the provisions of Article 5 of Law no. 5 of 1999, but the correction should also  be  the  threat  of  a  fine  in  Article  47  paragraph  (2) letter g of  Law Number 5 of  1999, however KPPU does not  impose  a  fine.  The  conclusion  in  this  study  against the  KPPU's  decision  according  to  the  author  does  not provide  a  deterrent  effect  to  business  actors  who  are proven  legally  and  convincingly  to  conduct  unfair business competition.
Keywords: Written reporting; KPPU; Businessmen; persaingan usaha tidak sehat.
All articles are published online in http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

## Pendahuluan
Perkembangan  di  dunia  usaha  pada  saat  ini  membuat  persaingan  usaha sangat  bervariasi  tidak  menutup  kemungkinan  pula  pelaku  usaha

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 01-19
menggunakan  cara-cara  yang  tidak  di  benarkan  dalam  proses  persaingan dalam  dunia  usaha  yang  menyebabkan  pelanggaran  bagi  persaingan  usaha. Persaingan itu sendiri merupakan sebuah kegiatan diantara pesaing didalam pasar untuk memperoleh apa yang diinginkan didalam pangsa pasar berupa daya beli yang tinggi oleh masyarakat atas produk yang ditawarkan masing- masing pelaku usaha (Mudjarat Kuncoro, 2005).
Sistem hukum nasional Indonesia mengenal adanya hukum persaingan usaha setelah  mengalami  krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan  sejak  tahun  1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 1998 yang disertai juga dengan kondisi perekonomian dunia yang menurun. Disamping faktor krisis ekonomi maka Indonesia dalam waktu singkat dipaksa keadaan untuk melakukan berbagai deregulasi  peraturan  perekonomian  untuk  menyelesaikan  ekonominya (Ningrum Natasya Sirait, 2004).
Namun  begitu,  perekonomian  Indonesia  berupaya  menghindarkan  diri  dari sistem free  fight  liberalism yang  mengeksploitasi  manusia  atau  dominasi perekonomian oleh negara serta persaingan curang dalam berusaha dengan melakukan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu saja (Ningrum  Natasya  Sirait,  2004). Persaingan  usaha  adalah  salah  satu  faktor yang  penting  dalam  menjalankan  roda  perekonomian  suatu  negara  dan persaingan  ditentukan  oleh  kebijakan  persaingan  ( competition  policy ). Negara  memang  tidak  dapat  berjalan  dan  maju  tanpa  adanya  dunia  usaha yang berkembang secara cepat dan efisien (Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, 1999). Oleh  sebab  itu  walaupun  proses  persaingan  akan  mengakibatkan adanya  masyarakat  yang  kalah  dalam  proses  bersaing  dan  akan  menjadi tanggungan  sosial  dalam  ekonomi  secara  keseluruhan,  tetapi  persaingan tetap  dianggap  sebagai  cara  yang  paling  tepat  dalam  ekonomi  untuk mencapai  kesejahteraan  secara  keseluruhan  melalui  alokasi  sumber  daya yang maksimum (Ningrum Natasya Sirait, 2004).
Termaktup  dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945  mengenai  acuan kebijakan  politik  perokonomian  bangsa  serta  hukum  perekonomian  bangsa Indonesia  harus  menjunjung  dasar  falsafah  demokrasi  ekonomi  kerakyatan (Rachmadi Usman, 2004).
Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945  secara  jelas  menyatakan  bahwa perekonomian  nasional  harus  dibangun  atas  dasar  falsafah  demokrasi ekonomi  dalam  wujud  ekonomi  kerakyatan (Rachmadi  Usman,  2004). Oleh karena  itu,  sejalan  dengan  proses  menuju  sistem  ekonomi  pasar  maka Indonesia  juga  telah  memberlakukan  undang-undang  Hukum  Persaingan Usaha  yang  diatur  dalam  UU  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Ningrum Natasya Sirait, 2004).

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 01-19
Pada  hakikatnya  keberadaan  hukum  persaingan  usaha  adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat ( fair competition )  dan  efektif  pada  suatu  pasar  tertentu,  yang  mendorong  agar pelaku  usaha  melakukan  efisiensi  agar  mampu  bersaing  dengan  para pesaingnya (Hermansyah, 2008).
Kelahiran  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  dimaksudkan  untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap  pelaku  usaha  dalam  berusaha.  Perlindungan  dan  kepastian  hukum yang  diberikan  dengan  cara  mencegah  timbulnya  praktik-praktik  monopoli dan/atau  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  lainnya.  Harapannya  dapat menciptakan  iklim  usaha  yang  kondusif,  yang  mana  setiap  pelaku  usaha dapat secara wajar dan sehat (Rachmadi Usman, 2004).
Oleh  sebab  itu,  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  dibentuk  agar  pelaku usaha  di  Indonesia  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  berasaskan demokrasi  ekonomi  dengan  memperhatikan  keseimbangan  antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.
Meskipun  payung  hukum  UU  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  hadir  untuk  mengatur, melindungi  dan  menciptakan  iklim  usaha  yang  kondusif,  yang  mana  setiap pelaku usaha diharapkan dapat secara wajar dan sehat bersaing dalam dunia usaha, namun pada praktiknya masih banyak pelaku usaha yang masih belum bisa menerapkan perintah persaingan usaha yang sehat sehingga menjadikan pelanggaran terhadap prinsip persaingan itu sendiri.
Persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  tersebut  dapat  kita  lihat  dalam  kasus putusan  KPPU  No.  15/KPPU-I/2019.    Amar  putusan  KPPU  dalam  kasus  ini memutuskan bahwa ke tujuh maskapai penerbangan tersebut terbukti secara sah  dan  meyakinkan  melanggar  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999  dan  atas  itu  KPPU  memberikan  hukuman  sanksi  kepada  ke  tujuh maskapai  tersebut  untuk  melaporkan  memberitahukan  secara  tertulis kepada  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  sebelum  mengambil  setiap kebijakan  pelaku  usaha  yang  akan  berpengaruh  terhadap  peta  persaingan usaha,  harga  tiket  yang  dibayar  oleh  konsumen,  dan  masyarakat.  Ketujuh maskapai tersebut PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari dan PT Wings Abadi.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menyampaikan  bahwa  kenaikan  jasa  angkutan udara niaga berjadwal merupakan penyumbang dalam kenaikan inflasi tahun 2019. Data dari BPS mencatat harga tiket pesawat kerap berkontribusi pada inflasi, penurunan sekitar 0.03% (nol koma nol tiga persen) dari Juni 2019. Indonesia  National  Air  Carrier  Association (INACA)  mengakui  rata-rata

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 01-19
kenaikan  harga  tiket  pesawat  sebesar  40  persen  sampai  120  persen beberapa  waktu  terakhir.  Kenaikan  itu  terjadi  sejak  November  tahun  2018 atau jelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) (Hesti Rika, 2019).
Berkaitan  dengan  hal  ini,  Kementerian  Perhubungan  (Kemenhub)  telah merilis  aturan  baru  terkait  tarif  pesawat.  Aturan  tersebut  yaitu  Peraturan Menteri  Nomor  PM  20  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  dan  Formulasi Perhitungan  Tarif  Batas  Atas  Penumpang  Pelayanan  Kelas  Ekonomi Angkutan Udara Niaga  Berjadwal Dalam Negeri. Adanya peraturan tersebut tentunya  menciptakan  batasan  perilaku  bagi  pelaku  usaha  terkhususnya maskapai  penerbangan,  dalam  hal  menetapkan  harga  tiket  yang diberlakukan bagi konsumen. Terkait tarif batas atas dan tarif batas bawah, di  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  ini  tarif  batas  bawah  ditetapkan sebesar  35%  dari  tarif  batas  atas  dengan  tetap  memperhatikan  apa  yang dibutuhkan oleh masyarakat konsumen pengguna moda transportasi udara. Akan tetapi dalam hal ini pemerintah juga ingin melindungi keberlangsungan usaha Badan Usaha Angkutan Udara (Fadhly Fauzi Rachman, 2019).
Mengingat,  bahwa  transportasi  udara  merupakan  sebuah  layanan transportasi  yang  sangat  dibutuhkan  pada  saat  ini,  dengan  memiliki beberapa  keunggulan  dari  transportasi  udara  salah  satunya  memiliki jangkauan  yang  lebih  luas  dan  mampu  menjangkau  dari  suatu  daerah  ke daerah  lain  dengan  jarak  tempuh  yang  relatif  cepat  dan  sulit  dijangkau dengan moda transportasi darat atau pun transportasi laut karena keadaan geografis (Hutagaol, 2018).
Persaingan  usaha  sendiri  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  antar  pelaku usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  produksi  dan/atau  pemasaran  barang dan  jasa  yang  diharapkan  dapat  lebih  unggul  di  pasar  yang  bersangkutan. Akan tetapi, pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak selalu bersaing  satu  sama  lain,  sebaliknya  mereka  justru melakukan  kesepakatan- kesepakatan atau perjanjian-perjanjian yang mengarah ke persaingan usaha tidak  sehat,  salah  satu  contohnya  yaitu  praktik  kartel  harga,  yaitu  yang seharusnya  mereka  bersaing  memproduksi  dan  atau  memasarkan  suatu barang  produknya  masing-masing  dengan  harga  yang  lebih  murah,  tetapi justru mengadakan tindakan lain yaitu melakukan kesepakatan harga ( price fixing ).  Apabila  terjadi  persaingan  usaha  tidak  sehat  di  pasar  yang bersangkutan  tersebut,  maka  Undang-Undang  Persaingan  Usaha  harus ditegakkan  agar  pasar  yang  bersangkutan  menjadi  sehat  kembali (Carissa Christybella  Wijaya,  Micheline  Hendrito,  Monica  Patricia  Aripratama  dan Udin Silalahi, 2021).

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 01-19
KPPU  sebagai  lembaga  administratif  dengan  wewenang  untuk  menerima laporan  terkait  adanya  dugaan  pelanggaran  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1999  juga  menerima  laporan  terkait  maskapai  penerbangan  yang  diduga melakukan pelanggaran perjanjian penetapan harga. Pelaporan kasus dugaan terjadinya  pelanggaran  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999  terkait  adanya  dugaan  penetapan  harga  terkait  Jasa  Angkutan  Udara Niaga  Berjadwal  Penumpang  Kelas  Ekonomi  Dalam  Negeri  diterima  oleh KPPU pada penghujung bulan Januari 2019. Dalam penelitian kasus putusan KPPU  No.  15/KPPU-I/2019    ini,  adapun  perusahaan-perusahaan  tersebut meliputi  maskapai  penerbangan  yang  melayani  jasa  angkutan  udara  niaga yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air,  PT  NAM  Air,  PT  Batik  Air,  PT  Lion  Mentari  dan  PT  Wings  Abadi  yang dinyatakan  oleh  KPPU  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melanggar ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat (Gabriela  Gexia Sihaloho, 2021).
Menurut  penulis,  KPPU  memberikan  sanksi  hanya  berupa  pelaporan  saja tanpa mengenakan sanksi denda merupakan hal yang cenderung kurang adil dan  pasti  dalam  proses  penegakan  hukum  sehingga  menjadi  fokus  kajian penulis dalam penelitian ini. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menjelaskan KPPU telah memberi putusan bersalah terhadap tujuh maskapai karena terbukti melanggar Pasal 5 UU No. 5/1999.  Namun,  justru  tidak  menjatuhkan  denda  dan  berisiko membingungkan  dunia  usaha.  Menurutnya  setelah  KPPU  memutuskan bersalah  maka  jelas  sanksi  berupa  denda  tetap  harus  dilaksanakan.  Hanya saja,  jika  sanksi  diberikan  saat  pandemi  berlangsung,  KPPU  bisa menyesuaikan  dalam  proses  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  maskapai. Hukum, tegasnya, tetap berlaku dan wajib ditegakkan dalam kondisi apapun. Agus  Pambagiio  menyatakan “Kalau  alasannya  pandemi,  enggak  ada hubungannya  Covid-19  sama  hukum.  Kewenangan  KPPU  menetapkan monopoli  atau  tidak.  Kalau  hasilnya  tidak  didenda,  ya  buat  apa  dari  awal ribut-ribut ada penyelidikan. Kalau tidak disanksi ya sekalian saja, tidak ada putusan bersalah  dengan  alasan  yang  lebih  masuk  akal,”  jelasnya,  Rabu (24/6/2020) (Aji Styawan, 2020).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  penulis  tertarik  melakukan penelitian  yang  berjudul  “ Analisis  Yuridis  Pertimbangan  KPPU  Terhadap Pengenaan  Sanksi  Pelaporan  Tertulis  Dalam  Pelanggaran  Penetapan  Harga Jasa  Angkutan  Udara  (Studi  Kasus:  Putusan  Kppu  No.  15/Kppu- I/2019” dengan  rumusan  masalah  yaitu  b agaimana  Analisa  Yuridis  Pertimbangan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 01-19
KPPU  Terhadap  Pengenaan  Sanksi  Pelaporan  Tertulis  Kepada  KPPU  Pada Pelanggaran  Penetapan  Harga  Jasa  Angkutan  Udara  (Studi  Kasus:  Putusan Kppu No. 15/Kppu-I/2019)?

## Metodologi
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  (Normative  Legal Research),  dimana  penelitian  hukum  normatif  ini  bermakna  bahwa  metode penelitian yang digunakan untuk menemukan suatu aturan, prinsip, ataupun doktrin  hukum  yang  bertujuan  menemukan  jawaban  atas  masalah  hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Penelitian hukum normatif ini menggunakan data  sekunder  yang  terbagi  atas  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier (Soekarno  dan  Mamudji,  2014). Bahan hukum primer berupa putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019. Sedangkan bahan hukum sekunder sebagai penunjang bahan hukum primer yang digali melalui buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Dalam penelitian ini digunakan  spesifikasi  penelitian  secara  deskriptif  analitis.  Deskriptif  yaitu penelitian  yang  bertujuan  melukiskan  tentang  suatu  hal  di  daerah  tertentu dan  pada  saat  tertentu (Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1982:35). Analitis, maksudnya berkaitan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  objek  yang  diteliti.  Sehingga dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat menyeluruh dan sistematis.

## Hasil dan Analisis
Analisa  yuridis  pertimbangan  KPPU  terhadap  pengenaan  Sanksi Pelaporan  Tertulis  Kepada  KPPU  pada  pelanggaran  penetapan  harga jasa angkutan udara (studi kasus: Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019)
Berdasarkan  kasus  posisi  yang  telah  diuraikan  latar  belakang  diatas,  kajian hukum  terhadap  Putusan  KPPU  Nomor  15/KPPU-I/2019  adalah  sebagai berikut:
Pembuktian  terhadap  kasus-kasus  pelanggaran  perjanjian  di  KPPU  tidak terlepas  pada  adanya  alat  bukti.  Pasal  42  UU  No.  5  Tahun  1999  mengatur bahwa alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat dan atau dokumen;
d. Petunjuk; dan
e. Keterangan pelaku usaha.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 01-19
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  berwenang  untuk  melakukan pengawasan persaingan usaha sebagai bentuk implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 serta peraturan pelaksananya agar dapat berjalan efektif sesuai  asas  dan  tujuannya.  Salah  satu  tugas  berdasarkan  Pasal  35  huruf  a, yaitu  melakukan  penilaian  terhadap  perjanjian  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  sampai  dengan  Pasal  16  dalam  Bab  III Perjanjian  yang  Dilarang.  Perjanjian  yang  dilarang  tersebut  diantaranya mengatur  mengenai  penetapan  harga  dan  kartel.  Berdasarkan  hal  tersebut, maka  Majelis  Komisi  memiliki  kewenangan  absolut  untuk  melakukan pemeriksaan (Gabriela Gexia Sihaloho, 2021).
Berkaitan  dengan  pembuktian,  Indonesia  mengenal  asas unus  testis  nullus testis (satu bukti bukanlah bukti). Berdasarkan asas ini, diperlukan tambahan bukti  lain  yang  akan  menjadi  pendukung  bagi  bukti  yang  lain.  Berkaitan dengan  bukti  yang  terdapat  dalam  Pasal  42  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1999, terhadap perkara pelanggaran penetapan harga yang termasuk dalam kategori per  se  illegal diperlukan  adanya  bukti  tambahan  salah  satunya adalah petunjuk (Gabriela Gexia Sihaloho, 2021).
Berdasarkan pada Pasal 57 Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2019 keterangan mengenai petunjuk adalah sebagai berikut:
a. Petunjuk  merupakan  perbuatan,  kejadian  atau  keadaan,  yang  karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perjanjian  dan/atau  kegiatan  yang  dilarang  dan/atau  penyalahgunaan posisi  dominan  menurut  ketentuan  Undang-Undang,  menandakan bahwa  telah  terjadi  suatu  perjanjian  dan/atau  kegiatan  yang  dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan dan siapa pelakunya.
b. Petunjuk  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa  bukti ekonomi  dan/atau  bukti  komunikasi  yang  oleh  Majelis  Komisi  diyakini kebenarannya.
c. Bukti  ekonomi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  merupakan penggunaan dalil-dalil ekonomi yang ditunjang oleh metode analisis data kuantitatif  dan/atau  kualitatif  serta  hasil  analisis  Ahli,  yang  semuanya bertujuan  untuk  memperkuat  dugaan  praktek  monopoli  dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
d. Bukti  komunikasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  merupakan pemanfaatan data  dan/atau  dokumen  yang  menunjukkan  adanya  tukar menukar  informasi  antar  pihak  yang  diduga  melakukan  praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 01-19
Pada  kasus  dalam  Putusan  KPPU  No.  15/KPPU-I/2019,  pelanggaran perjanjian  penetapan  harga  ( price  fixing )  yang  terjadi  dianalisis  dengan mencari bukti tambahan yaitu bukti ekonomi dan bukti komunikasi sebagai petunjuk  bagi  KPPU  dalam  memutus  perkara.  Sejalan  dengan  pengertian bahwa  bukti  yang  cukup 3 adalah  pemenuhan  sekurang-kurangnya  2  (dua) alat bukti yang sah. Maka dari itu, pembuktian perkara in tidak terlepas pada pembuktian  pemenuhan  unsur-unsur  dari  pasal  5  Undang-Undang  No.  5 Tahun 1999.
Adapun  pemenuhan  unsur-unsur  tersebut  dapat  diuraikan  sebagai  berikut (Gabriela Gexia Sihaloho, 2021):
1. Unsur Pelaku Usaha
Unsur  ini  terpenuhi  dikarenakan  para  Terlapor  yakni  PT  Garuda Indonesia (Persero), PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT  Batik  Air  Indonesia,  PT  Lion  Mentari,  PT  Wings  Abadi  merupakan badan  usaha  berbentuk  badan  hukum  sehingga  para  Terlapor  tersebut merupakan  pelaku  usaha  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  1  angka  5 UU Nomor 5 Tahun 1999.
2. Unsur Perjanjian
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  7  UU  Nomor  5  Tahun  1999 dinyatakan  mengenai  pengertian  perjanjian  yang  berbunyi:  “suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu  atau  lebih  pelaku  usaha  lain  dengan  nama  apapun,  baik  tertulis maupun tidak tertulis.”
Berkaitan  dengan  unsur  perjanjian  ini,  tim  investigator  menyatakan bahwa  dalam  perkara  a  quo  telah  terjadi  perbuatan  mengikatkan  diri pelaku  usaha  terhadap  pelaku  usaha  lain  (dalam  hal  ini  pesaingnya) secara  tidak  tertulis  atau Concerted  Action yang  dibuktikan  dengan perilaku  para  Terlapor  dalam  bentuk  kesepakatan  meniadakan  diskon atau membuat keseragaman diskon dan kesepakatan meniadakan produk yang  ditawarkan  dengan  harga  murah  di  pasar  sehingga  membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi pada layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi di wilayah Indonesia.
Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  bukti  ekonomi  adanya  implementasi penetapan  harga  sehingga  dinyatakan  bahwa  unsur  perjanjian  telah terpenuhi.  Perjanjian  yang  dilakukan  para  Terlapor  untuk  menetapkan harga dengan cara menjual hanya tiket ekonomi subclass yang harganya tinggi atau mengurangi tiket ekonomi subclass harga rendah atau promo
3 Lihat  Pasal  1  Angka  13  Peraturan  Komisi  No.  1  Tahun  2019  Tentang  Tata  Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 01-19
merupakan  bentuk  penetapan  harga  berupa  kesepakatan  meniadakan produk  yang  ditawarkan  dengan  harga  murah  di  pasar  sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi.
Berdasarkan  Peraturan  KPPU  Nomor  4  Tahun  2011  dinyatakan  bahwa terdapat keterkaitan antara ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan ketentuan Pasal 26 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah bahwa  perilaku  penetapan  harga  akan  menjadi  lebih  mudah  dilakukan apabila terdapat jabatan rangkap pada perusahaan yang saling bersaing. Melalui  jabatan  rangkap  inilah  yang  akhirnya  justru  akan  memfasilitasi proses penetapan harga. Hal tersebut terbukti dengan adanya kerja sama operasi  dan/atau  manajemen  yang  dilakukan  Garuda  Group  (PT  Garuda Indonesia (Persero), Tbk dan PT Citilink Indonesia) dengan PT Sriwijaya Air dan PT NAM Air dimana dalam implementasinya selain adanya kerja sama operasional dan pemasaran, juga terdapat rangkap jabatan.
3. Unsur Pelaku Usaha Pesaing Para  Terlapor  merupakan  pelaku  usaha  yaitu  badan  usaha  angkutan udara  niaga  berjadwal  yang  melayani  penumpang  (khususnya  kelas ekonomi)  di  dalam  wilayah  Indonesia  serta  merupakan  pesaing  bagi Terlapor  yang  lain  khususnya  apabila  dilihat  dari  sisi  konsumen  pada pasar bersangkutan. Sehingga Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999, unsur Pelaku Usaha Pesaing terpenuhi.
4. Unsur Menetapkan Harga Berdasarkan  Peraturan  KPPU  Nomor:  4  Tahun  2011  Tentang  Pedoman Pasal  5  (Penetapan  Harga)  UU  Nomor  5  Tahun  1999  dinyatakan  bahwa penetapan  harga  yang  dimaksud  dalam  ketentuan  tersebut  tidak  hanya penetapan  harga  akhir,  melainkan  juga  perjanjian  atas  struktur  atau skema harga. Penetapan harga yang dilakukan oleh para terlapor diduga dilakukan  pada  periode  bulan  November  2018  hingga  bulan  Mei  2019 atau setidak-tidaknya dilakukan sejak bulan November 2018 yang antara lain  adalah  dengan  mengurangi  frekuensi  dan/atau  merubah  dan/atau menghilangkan  rute-rute  penerbangan  tertentu,  mengurangi  dan/atau menutup akses penjualan subclass tiket dengan harga rendah atau murah, menaikan harga tiket. Atas dasar fakta, bukti dan analisis tersebut maka Tim  menyimpulkan  bahwa  perilaku  para  Terlapor  tersebut  dapat dikategorikan  sebagai  perjanjian  dan/atau  kesepakatan  untuk menetapkan harga sehingga ketentuan unsur Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi.
5. Unsur Barang/Jasa

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 01-19
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  16  UU  Nomor  5  Tahun  1999 disebutkan:  “Barang  adalah  setiap  benda,  baik  berwujud  maupu n  tidak berwujud,  baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  yang  dapat diperdagangkan,  dipakai,  dipergunakan,  atau  dimanfaatkan  oleh konsumen atau pelaku usaha.” Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka  17 UU  Nomor  5  Tahun  1999  disebutkan:  “Jasa  adalah  setiap  layana n  yang berbentuk  pekerjaan  atau  prestasi  yang  diperdagangkan  dalam masyarakat  untuk  dimanfaatkan  oleh  konsumen  atau  pelaku  usaha.” Bahwa  produk  yang  ada  merupakan  layanan  jasa  angkutan  udara  niaga berjadwal  penumpang  kelas  ekonomi  rute  penerbangan  dalam  negeri sehingga memenuhi unsur produk berupa jasa.
6. Unsur Konsumen/Pelanggan
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  15  UU  Nomor  5  Tahun  1999 disebutkan: “Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan  atau  jasa  baik  untuk  kepentingan  diri  sendiri  maupun  untuk kepentingan  pihak  lain.”  Konsumen  yang  dimaksud  adalah  pemakai dan/atau  pengguna  dan/atau  pelanggan  layanan  jasa  angkutan  udara niaga  berjadwal  penumpang  kelas  ekonomi  rute  penerbangan  dalam negeri.  Oleh  karena  itu,  unsur  konsumen  atau  pelanggan  sebagaimana dimaksud  pada  ketentuan  Pasal  1  angka  15  UU  Nomor  5  Tahun  1999 terpenuhi.
7. Unsur Pasar Bersangkutan yang Sama
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999 diatur definisi  mengenai  pasar  bersangkutan  yaitu:  “pasar  yang berkaitan dengan  jangkauan  atau  daerah  pemasaran  tertentu  oleh  pelaku  usaha atas  barang  dan  atau  jasa  yang  sama  atau  sejenis  atau  substitusi  dari barang dan atau jasa tersebut.” Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara a  quo  adalah  layanan  jasa  angkutan  udara  niaga  berjadwal  penumpang kelas  ekonomi  rute  penerbangan  dalam  negeri  dan  pelanggaran  yang dilakukan berada pada pasar bersangkutan sebagaimana telah diuraikan sebelum pada butir 5 (Pasar Produk) dan butir 6 (Pasar Geografis) Bagian Pasar  Bersangkutan  dan  selanjutnya  berkorelasi  dengan  perilaku.  Atas dasar  fakta,  bukti  dan analisis  tersebut  maka unsur  Pasar Persangkutan Yang Sama terpenuhi.
Berdasarkan  pada  unsur-unsur  pelanggaran  penetapan  harga  sebagaimana yang  telah  diuraikan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  unsur dinyatakan  telah  terpenuhi.  Pembuktian  dalam  pemenuhan  unsur-unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilakukan dengan pendekatan per  se  illegal dan  merupakan  syarat  yang  bersifat  kumulatif.  Pembenaran

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 01-19
subtantif  dalam per  se  illegal harus  didasarkan  pada  fakta  atau  asumsi  dan apabila  satu  saja  unsur  tidak  terpenuhi  maka  tidak  dapat  dikatakan  bahwa suatu  perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  ketentuan dalam  Pasal  5  tersebut.  Selain  daripada  pemenuhan  unsur-unsur  Pasal  5 (Penetapan  Harga)  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999,  KPPU  juga  telah mempertimbangkan  adanya  bukti  ekonomi  dengan  mendengarkan keterangan-keterangan daripada saksi maupun ahli. Oleh karena itu, penulis sepakat  dengan  putusan  Majelis  Komisi  yang  menyatakan  bahwa,  Pihak Terlapor I sampai dengan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan  kesepakatan  terkait  penetapan  harga  tiket  Jasa  Angkutan  Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi (Gabriela Gexia Sihaloho, 2021). Penanganan  perkara  tentunya  akan  menghasilkan  sanksi  sebagai  tindak lanjut dari adanya pelanggaran yang terjadi. Sebagaimana yang telah diatur dalam  Pasal  47  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999,  KPPU  berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif bagi pelaku pelanggaran ketentuan undang-undang ini (Gabriela Gexia Sihaloho, 2021).
Setelah  penulis  melakukan  analisa  hukum  seperti  yang  disebutkan  di  atas, maka penelitian atas pendapat KPPU dirasa perlu untuk menganalisa kajian atas  pertimbangan  KPPU  atas  putusan  tersebut.    Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  (KPPU)  telah  memutuskan  tujuh  maskapai  terbukti melakukan  pelanggaran  persaingan  usaha  karena  dianggap  melakukan perjanjian  bersama-sama  dalam  menetapkan  harga  tiket  pesawat.  Ketujuh maskapai tersebut PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari dan PT Wings Abadi. Majelis Komisi KPPU yang terdiri dari Kurnia Toha sebagai Ketua Majelis Komisi dan Kodrat Wibowo serta Yudi Hidayat, masing-masing sebagai Anggota Majelis menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada tujuh maskapai tersebut untuk melakukan  pemberitahuan  secara  tertulis  kepada  KPPU  setiap  kebijakan mereka yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang  dibayar  oleh  konsumen,  dan  masyarakat  sebelum  kebijakan  tersebut dilakukan.
Namun  begitu,  jika  diteliti  kembali  pertimbangan-pertimbangan  Majelis Komisi dalam memutus putusan tidak terlepas dari situasi pandemi COVID- 19 yang sedang terjadi dalam masa penyelidikan hingga putusan.  Meskipun dalam  putusannya  Majelis  Komisi  seakan-akan  menjatuhkan  putusan  yang tidak  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999, seperti  pengenaan  sanksi  denda  pasal  47  ayat  (2)  huruf  g  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999.  Sehingga  sanksi  denda  yang  harusnya  dikenakan kepada ke tujuh maskapai tidak diberikan, karena pertimbangan dari Majelis

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 01-19
Komisi  bahwa  implikasi  pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID19) telah  berdampak  antara  lain  terhadap  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi nasional,  penurunan  penerimaan  negara,  dan  peningkatan  belanja  negara dan  pembiayaan,  sehingga  diperlukan  berbagai  upaya  Pemerintah  untuk melakukan  penyelamatan  kesehatan  dan  perekonomian  nasional,  dengan fokus  pada  belanja  untuk  kesehatan,  jaring  pengaman  sosial  (social  safety net),  serta  pemulihan  perekonomian  termasuk  untuk  dunia  usaha  dan masyarakat yang terdampak.
Majelis Komisi berpendapat terdapat juga hambatan masuk yang tinggi dari sisi  modal  dan  regulasi  yang  mengakibatkan  jumlah  pelaku  usaha  sedikit dalam  industri  penerbangan.  Persaingan  harga  di  industri  tersebut  diatur melalui  peraturan  pemerintah  melalui  batasan  tertinggi  dan  terendah  dari penetapan  tarif  atau  harga  penumpang  pelayanan  angkutan  udara  niaga berjadwal  dalam  negeri,  sehingga  masih  terdapat  ruang  persaingan  harga diantara rentang batasan tersebut.
Berdasarkan  persidangan,  Majelis  Komisi  menilai  bahwa  telah  terdapat concerted  action atau parallelism (Katrina  Marcellina,  2011) para  Terlapor, sehingga  telah  terjadi  kesepakatan  antar  para  pelaku  usaha  ( meeting  of minds ) (Dadang  Sukandar,  2015) dalam  bentuk  kesepakatan  untuk meniadakan  diskon  atau  membuat  keseragaman  diskon,  dan  kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar.  Hal ini mengakibatkan  terbatasnya  pasokan  dan  harga  tinggi  pada  layanan  jasa angkutan  udara  niaga  berjadwal  penumpang  kelas  ekonomi  di  wilayah Indonesia (Gabriela Gexia Sihaloho, 2021).
Atas  dasar  putusan  ini,  di  satu  sisi  penulis  setuju  dengan  putusan  KPPU dalam  amar  putusan  nya  menyatakan  bahwa  tujuh  maskapai  penerbangan tersebut  secara  sah  dan  meyakinkan  melanggar  ketentuan  pasal  5  Undang- Undang No. 5 Tahun 1999.
Namun, di sisi lainnya penulis juga berasumsi kurang setuju yang kemudian cenderung  menjadi  catatan  penulis  dalam  kasus  putusan  ini  yaitu  belum adanya pemberian sanksi denda sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 47  ayat  (2)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999.  Padahal, pelanggaran  atas  pasal  5  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tersebut sudah  jelas  kemungkinan  sanksi  denda  dapat  dikenakan  sebagaimana  yang diatur dalam 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam  hal  ini,  jika  dilihat  dari  pertimbangan  KPPU  memberikan  sanksi pemberitahuan  pelaporan  tertulis  kepada  ke  tujuh  maskapai  tersebut  yaitu dalam  bagian  pertimbangan  putusannya  menyebutkan  implikasi  pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) telah berdampak antara lain terhadap

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 01-19
perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  penurunan  penerimaan negara,  dan  peningkatan  belanja  negara  dan  pembiayaan,  sehingga diperlukan  berbagai  upaya  Pemerintah  untuk  melakukan  penyelamatan kesehatan  dan  perekonomian  nasional,  dengan  fokus  pada  belanja  untuk kesehatan,  jaring  pengaman  sosial  (social  safety  net),  serta  pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Harusnya  menurut  penulis,  sanksi  denda  tetap  diberikan  kepada  tujuh maskapai  tersebut,  demi  memberikan  jaminan  kepastian  hukum.  Dampak dari  tidak  dikenakan  sanksi  denda  ini  juga  dapat  menimbulkan ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  KPPU  serta  citra  KPPU  sebagai lembaga  pengawas  di  mata  komunitas  pengusaha  dapat  berkurang  yang dapat  mengakibatkan  pengusaha  ragu  terhadap  KPPU  dalam  menangani pertikaian di dunia usaha.
Kecenderungan  catatan  ini,  menurut  penulis  akan  sangat  relevan  jika  di tinjau bahkan di bandingkan dengan teori relatif atau tujuan ( doel theorien ). Pokok  teori  ini  menyebutkan  bahwa  pidana  adalah  alat  untuk  menegakkan tata  tertib  (hukum)  dalam  masyarakat  dengan  dasar  pemikirannya  adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental atau pemberian efek jera kepada pelaku (Resi Maldini, 2019) Sehingga  asumsi  penulis  bahwa  kepada  7  (tujuh)  maskapai  yang  telah diputus  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  oleh  KPPU  akan  sangat  tepat jika  pula  sanksi  denda  pasal  47  ayat  (2)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  dikenakan  dan  hal  ini  sangat  relevan  di  dasari  dengan  teori relative atau tujuan ( doel theorien ).
Sebenarnya  dalam    Undang-Undang    No.  5  tahun  1999  Tentang  Larangan Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  mengenal  dan menerapkan  sanksi  pidana  berupa  pidana  denda  dan  pidana  kurungan. Seperti  dalam  Pasal  48  ayat  (1),  yang  terdapat  ancaman  pidana  denda minium Rp. 25.000.000.000;- (dua puluh lima miliar rupiah) dan maksimum Rp.100.000.000.000;-  (seratus  miliar  rupiah),  atau  pidana  kurungan pengganti  denda  maksimum  6  (enam)  bulan.  Ketentuan  pidana  lain  dalam undang-undang  itu  terdapat  dalam  Pasal  48  ayat  (2),  yaitu  pidana  denda minimum  Rp  5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  dan  maksimum  Rp 25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima  miliar  rupiah),  atau  pidana  kurungan pengganti  denda  selama-lamanya  5  (lima)  bulan.  Oleh  karena  itu,  bentuk sanksi  yang  dianut  berdasarkan  contoh  tersebut  adalah sanksi  pidana  yang masuk  dalam  ranah  publik.  Hal  ini  sebagaimana  klasifikasi  pidana sebagaimana  dimaksud  Pasal  10  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 01-19
(KUHP) yang membagi pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pidana denda dan pidana kurungan masuk dalam kategori pidana pokok.
Sebagaimana  kita  ketahui,  kedudukan  sanksi  pidana  berupa  pidana  denda terhadap  para  pelaku  usaha  menurut  penulis  jika  ini  diterapkan  dengan maksimal  akan  memberikan  efek  jera  kepada  para  perlaku  usaha  yang melakukan persaingan usaha tidak sehat.
Hukum  timbul  karena  adanya  masyarakat,  maka  tidak  ada  hukum  tanpa masyarakat.  Keberadaan  hukum  adalah  sebagai  sarana  untuk  mewujudkan keadaan  masyarakat  negara  yang  teratur  dan  harmonis  dalam  interaksinya sesama  individu.  Konsep  Negara  hukum  yang  dianut  oleh  Indonesia  pada awalnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945, yang kemudian pada amandemen  ke  empat  konsep  negara  hukum  dimasukkan  dalam  batang tubuh UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ” (Alim Samad dan Fokky Fuad, 2016). Konsep negara hukum  mengakibatkan  bahwa  hukum  menjadi  syarat  dalam  menjalankan kehidupan  bernegara.  Menurut  Zainuddin  Ali  bahwa: “ Hukum  yang terbentuk  itu  kemudian  dijadikan  sebagai  kontrol  sosial  di  masyarakat. Hukum  sebagai  kontrol  sosial  merupakan  aspek  yuridis  normatif  dari kehidupan sosial masyarakat atau sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang  menyimpang  serta  akibat-akibatnya.  Selain  itu  juga  berfungsi menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik, serta menerapkan sanksi hukum terhadap orang yang berprilaku tidak baik tersebut, guna tercapainya ketentraman dan kemakmuran di masyarakat ” (Zainuddin Ali, 2012).
Sehingga,  menurut  tinjauan  penulis  di  dasari  beberapa  sumber  bahwa putusan  KPPU  yang  memberikan  pengenaan  sanksi  hanya  berupa  laporan pemberitahuan  tertulis  kepada  tujuh  maskapai  penerbangan  tersebut cenderung tidak relevan atau belum efektif dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1999  Tentang  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan Usaha  Tidak Sehat,  karena  dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  ini mengenal  dan  menyebutkan  pelaku  usaha  dapat  dikenakan  pidana  denda. Hal  lainnya,  jika  di  bandingkan  dan  di  tinjau  dari  teori  relative  atau  tujuan ( doel  theorien )  dari  sifat  dan  tujuan  hukum  publik  atau  pidana  yang  pada intinya  menyebutkan  bahwa  tujuan  dari  hukum  pidana  denda  bertujuan untuk  memberikan  efek  jera  kepada  para  pelaku  serta  menjadi  peringatan bagi  pelaku  agar  tidak  melakukan  atau  mengulangi  perbuatan  kejahatan  di kemudian hari.

## Kesimpulan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 01-19
Berdasarkan  kajian  pembahasan  di  atas,  maka  penulis  menarik  kesimpulan terhadap  analisa  yuridis  pertimbangan  KPPU  terhadap  pengenaan  sanksi pelaporan  tertulis  kepada  KPPU  pada  pelanggaran  penetapan  harga  jasa angkutan  udara  (studi  kasus:  Putusan  KPPU  No.  15/KPPU-I/2019)  yaitu dalam hal ini KPPU telah memutus kepada pelaku tujuh maskapai secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas penetapan harga tiket pesawat yang mana pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
Namun,  yang  jadi  koreksi  catatan  penulis  dalam  putusan  ini  yaitu  terhadap pertimbangan yuridis putusan KPPU yang hanya memberikan sanksi berupa pelaporan  pemberitahuan  secara  tertulis  kepada  KPPU  sebelum  mengambil setiap  kebijakan  pelaku  usaha  yang  akan  berpengaruh  terhadap  peta persaingan usaha. Putusan tersebut jika di cermati kembali, menurut penulis cenderung  agak  keliru  mengingat  ketentuan  pelanggaran  Pasal  5  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1999  dapat  pula  dijatuhkan  ancaman  sanksi  denda dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, akan tetapi  KPPU  tidak  menjatuhkan  sanksi  denda.  Tidak  adanya  sanksi  denda dalam putusan tersebut menurut penulis tidak memberikan efek jera kepada tujuh  maskapai  penerbangan  tersebut,  mengingat  teori  relatif  atau  tujuan ( doel theorien ) dapat dijadikan tinjauan serta dasar dalam penerapan sanksi denda.

## Referensi
Ali, Zainudin. (2012) Sosiologi Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Alim  Samad  &  Fokky  Fuad.  (2016),  Sanksi  Pidana  Perjanjian  Yang  Dilarang Menurut  Penggolongan  Hukum  Privat  dan  Publik.  Jurnal  Universitas Al Azhar Indonesia, Vol I (2). Dalam https://jurnal.uai.ac.id/
Aji Styawan, https://ekonomi.bisnis.com/read/20200624/98/1257147/maskapa -tidak  didenda pengamat-kppu-tidak-tegas ,  “Maskapai  Tidak
Didenda, Pengamat : KPPU Tidak Tegas!”, Akses 24 Juni 2020.
Carissa Christybella Wijaya, Micheline Hendrito, Monica Patricia Aripratama dan  Udin  Silalahi.  (2021).  Penegakan  Hukum  Persaingan  Usaha  Di Indonesia  Melalui  Harmonisasi  Public  Enforcement  Dan  Private Enforcement.
Jurnal Law Review, Vol XX (3). Dalam http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i0.2963

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 01-19
Dadang Sukandar, https://www.legalakses.com/perjanjian/ , “Pengerti an dan Syarat- Syarat Sah Perjanjian”, Akses 22 Januari 2015.
Fadhly  Fauzi  Rachman, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d
4490086/daftar lengkap-tarif-batas-atas-dan-bawah-tiket
pesawat , “Daftar Lengkap Tarif Batas Atas dan Bawah Tiket Pesawat”,
Akses 30 Maret 2019.
Faishal  Fachri  &  Iwan  Erar  Joesoef.  (2020).  Analisis  Pertimbangan  Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Pelanggaran Oleh Perusahaan Penerbangan Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan No. 15/KPPU I/2019).  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Tulang  Bawang,  Vol  18
(2). Dalam https://doi.org/10.37090/keadilan.v18i2.310
Free Fight Liberalism adalah kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan  terjadinya  eksploitasi  kaum  ekonomi  yang  lemah, https://brainly.co.id/tugas/14606853 , Akses 01 Februari 2021.
Hesti  Rika , https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190115191331-92 361065/kenaikan-harga-tiket-pesawat-sempat-tembus-120-persen , “Kenaikan  Harga  Tiket  Pesawat  Sempat  Tembus”,  Akses  15  Januari
2019.
Hermansyah.  (2008). Pokok-pokok  Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia ,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Hutagaol.  (2018).  Penerbangan  Perintis  Dalam  Mengembangkan Perekonomian  Di  Pulau  Karimun  Jawa,  Jurnal  Manajemen Transportasi  & Logistik, Vol 05.
Kuncoro,  Mudrajat.  (2005). Strategi  Bagaimana  Meraih  Keunggulan Kompetitif, Jakarta: Erlangga.
Lubis, Andi Fahmi. (2017). Hukum Persaingan Usaha Buku Teks Edisi Kedua , Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Maldini, Resi. (2019). Perbandingan Sistem Pemidanaan di Belanda dengan di Indonesia  Dalam  Upaya  Penanggulangan  Over  Capacity  Lembaga

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 01-19
Pemasyarakatan  (LAPAS)  di  Indoesia .  (Skripsi  Sarjana,  Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia)
Marcellina, Katrina. (2011). Penggunaan Analisa Ekonomi Dalam Pembuktian Kasus-Kasus  Kartel  Oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  di Indonesia , (Skripsi Sarjana, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia).
Meyliana,  Devi.  (2013). Hukum Persaingan  Usaha  “Studi  Konsep  Pembuktian Terhadap  Perjanjian  Penetapan  Harga  dalam  Persaingan Usaha, Malang: Setara Press.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  20  Tahun  2019  Tentang  Tata  Cara dan  Formulasi  Perhitungan  Tarif  Batas  Atas  Penumpang  Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

## Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Pedoman  Pelaksanaan  Pasal  5  Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999)
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak Sehat.
Putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  RI  No.  15/KPPU-I/2019 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri.
Sihaloho,  Gabriela  Gexia.  (2021). Kajian  Hukum  Persaingan  Terhadap Pelanggaran  Penetapan  Harga  Pada  Jasa  Angkutan  Udara  Niaga Berjadwal  Penumpang  Kelas  Ekonomi  Dalam  Negeri  (Studi  Kasus: Putusan  KPPU  No.  15/Kppu-I/2019) .  (Skripsi  Sarjana,  Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia).
Sirait,  Ningrum  Natasya.  (2004). Hukum  Persaingan  di  Indonesia  UU  No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , Medan: Pustaka Bangsa Press.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 01-19
Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1999  Tentang Larangan Praktek  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Usman.  Rachmadi.  (2004). Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Yani,  Ahmad.  &  Wijaya,  Gunawan.  (1999). Seri  Hukum  Bisnis  Anti  Monopoli , Jakarta: Raja Grafindo Persada.