## Penegakan Hukum Administrasi Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan  Oleh Badan
Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi

## Fitria
Fakultas Hukum Universitas Jambi Kampus Pinang Masak-Mendalo indah, Jambi 36361
Email : fit3_zen@Yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  1.mekanisme  Penegakan  Hukum  administrasi  akibat  Pembakaran  Hutan  dan Lahan  Oleh  Badan  Hukum  Perdata  di  Kabupaten  Muaro  Jambi.  2.  Untuk  mengetahui  dan  menganalis menganalisis  Upaya  Penanggulangan  akibat  Pembakaran  Hutan  dan  Lahan  oleh  Badan  Hukum  Perdata  di Kabupaten  Muaro  Jambi.  Pendekatan  yang  digunakan  bersifat  yuridis  empiris,  secara  yuridis  melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang  pengawasan terhadap Penegakan Hukum Adminsitrasi akibat  pembakaran  hutan  dan  lahan,  secara  empiris  dengan  melihat  apakah  ketentuan  pengawasan  terhadap penegakan  hukum  administrasi  akibat  pembakaran  hutan  dan  lahan  oleh  badan  hukum  perdata  tersebut diterapkan  di  Kabupaten  Muaro  Jambi.Di  dalam  Undang-Undang  Kehutanan  telah  diatur  tentang  larangan membakar hutan seperti yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d yang menyatakan “setiap orang dilarang membakar hutan”, Pasal 69 ayat (1) huruf a dan h UU-PPLH  menyatakan, Setiap orang dilarang: “melakukan perbuatan  yang  mengakibatkan  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup;  dan  melakukan  pembukaan lahan dengan cara membakar. Dari Penelitian ini di harapkan pelanggaran yang dilakukan pemegang izin usaha dibidang  Perkebunan  yang  telah  melakukan  pembakaran  hutan  dan  lahan  di  Kabupaten  Muaro  Jambi  patut dikenakan  sanksi  yang  tegas.  Sanksi  administrasi  merupakan  salah  satu  instrumen  hukum  dalam  menjaga kelestarian  lingkungan.  Tetapi  dalam  pelaksanaannya  sering  kali  kita  melihat  sulitnya  menerapkan  sanksi terhadap  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pemegang  izin  Perkebunan  karena  masalah pembuktian.Apabila penerapan sanksi administrasi tidak diterapkan, maka kerusakan terhadap lingkungan akan semakin  meluas  dan  masalah  pembakaran  lahan  tidak  akan  kunjung  selesai.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di tuntut untuk mengusut kasus pembakaran lahan secara serius dan menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata kunci: Penegakan Hukum Administrasi, Pembakaran Hutan dan Lahan,    Badan Hukum Perdata.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan kehutanan bertujuan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  yang  berkeadilan  dan  berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  Perlindungan dan pengelolaan  Lingkungan Hidup  bertujuan  melindungi  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dari  pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup,  selanjutnya  amanat  dari  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  2014  Tentang  Perkebunan  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dan kemakmuran rakyat.
Pasal  88    Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan:
“Setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya,  dan/atau  kegiatannya  menggunakan  B3, menghasilkan  dan/atau  mengelola  limbah  B3,  dan/atau  yang  menimbulkan  ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.
Artinya, jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal HPH yang dikuasai oleh suatu perusahaan, maka secara otomatis langsung perusahaan atau badan hukum itulah yang harus bertanggung jawab, tanpa harus melihat kesalahan, artinya apakah kebakaran yang terjadi itu
dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja/kealpaan maka pelaku pembakaran sudah dapat dijatuhi sanksi.
Selama  ini  pengelolaan  hutan  khususnya  perlindungan  hutan  masih  berpedoman  pada UU  Kehutanan  serta  undang-undang  terkait  dan  peraturan  pemerintah  di  bawahnya  yang merupakan peraturan pelaksananya. Di mana, pengeloaan hutan dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi  dan pemerintah daerah kabupaten. Pembagian kewenangan  tersebut  dilaksanakan  melalui  pembagian  urusan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  32  tahun  2004  tantang  Pemerintahan  Daerah  serta  peraturan  pelaksananya yang  kemudian  diubah  ke  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 saat ini terdapat perubahan yang sangat mendasar  dari  undang-undang  pemerintahan  daerah  yang  sebelumnya.  Perubahan  tersebut berkaitan  dengan  dialihkannya  kewenangan  daerah  kabupaten/kota  ke  daerah  provinsi  di beberapa  sektor  salah  satunya  sektor  kehutanan.  Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di bidang  kehutanan,  kelautan,  serta  energi  dan  sumber  daya  mineral  dibagi  antara  pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan  pengelolaan  taman  hutan  raya  (TAHURA)  kabupaten/kota  menjadi  kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 halaman 116, pembagian urusan pemerintahan  di  bidang  kehutanan  menghapuskan  kegiatan  perlindungan  hutan  di  tingkat kabupaten/kota.  Adapun  urusan  bidang  kehutanan,  yang  sebelumnya  menjadi  wewenang kabupaten/kota,  hampir  semuanya  ditarik  menjadi  kewenangan  daerah  provinsi.  Hanya pengelolaan  TAHURA  kabupaten/kota  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah kabupaten/kota.
Jika  mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  maka  tidak  ada  lagi perangkat  perlindungan  di  daerah  kabupaten/kota,  urusan  perlindungan  hutan  semuanya diserahkan  ke  pemerintah  daerah  provinsi  selaku  pemegang  urusan  kehutanan  di  daerah. Sementara, kegiatan perlindungan hutan ini tidak hanya mencakup kawasan konservasi  saja, tetapi  juga  mencakup  kawasan  hutan  lindung,  kawasan  hutan  produksi  dan  kawasan  hutan lainnya.
Di  lain  pihak,  masalah  perlindungan  hutan  merupakan  masalah  yang  cukup  kompleks dan dinamis. Dengan adanya perkembangan di berbagai bidang  dan perubahan-perubahan di lapangan,  maka  terjadi  pula  perkembangan  permasalahan  perlindungan  hutan.  Seperti berubahnya fungsi hutan yang dikarenakan perladangan berpindah, peladangan liar, pencurian kayu, perambahan kawasan hutan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang berdiam  di  sekitar  maupun  di  dalam  kawasan  hutan  dan  penggunaan  kawasan  hutan  untuk pembangunan di luar sektor kehutanan.
Akan  tetapi  melihat  berbagai  pelanggaran  yang  dilakukan  pemegang  izin  usaha dibidang Perkebunan yang telah melakukan pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi patut dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi administrasi merupakan salah satu instrumen hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tetapi dalam pelaksanaannya sering kali kita melihat  sulitnya  menerapkan  sanksi  terhadap  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pemegang izin Perkebunan karena masalah pembuktian.
Apabila  penerapan  sanksi  administrasi  tidak  diterapkan,  maka  kerusakan  terhadap lingkungan akan semakin meluas dan masalah pembakaran lahan tidak akan kunjung selesai. Oleh  sebab  itu,  pemerintah  Kabupaten  Muaro  Jambi  di  tuntut  untuk  mengusut  kasus pembakaran lahan  secara serius dan menerapkan  sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas, antara lain:
a. Bestuursdwang (paksaan pemerintahan);
b. Penarikan  kembali  keputusan  (ketetapan)  yang  menguntungkan  (izin,  pembayaran, subsidi);
c. Pengenaan denda administratif;
d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah ( dwangsom ). 1
Berdasarkan  latar  belakang  dari  permasalahan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI  AKIBAT  PEMBAKARAN  HUTAN  DAN  LAHAN    OLEH  BADAN HUKUM PERDATA DI KABUPATEN MUARO JAMBI.”

## 2. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  maka  penulis  membatasi  permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:
1. Bagaimana  mekanisme  penegakan  hukum  administrasi  Akibat  Pembakaran  Hutan  dan Lahan  oleh Badan Hukum Perdata  di Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Bagaimana  Upaya  Penanggulangan  Akibat  Pembakaran  Hutan  dan  Lahan  oleh  Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi ?

## 3. TINJAUAN PUSTAKA

## 3.1 Penegakan Hukum Administrasi Negara
Menurut  P.  Nicolai  dan  kawan-kawan,  Sarana  penegakan  hukum  administrasi  berisi  (1) Pengawasan    bahwa  organ  pemerntah    dapat  melaksanakan  ketaatan  pada  atau  berdasarkan undang-undang  yang  ditetapkan  secara  tertulis  dan  pengawasan  terhadap  keputusan  yang meletakan  kewajiban  kepada  individu  dan  (2)  penerapan  kewenangan  sanksi  Pemerintah. Pendapat yang dikemukakan   Nicolai  Hamper senada dengan Ten Berg seperti yang dikutip Philipus  M.  Hadjon,  yang  menyebutkan  bahwa  instrument  penegakan  hukum  administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan  kepatuhan  sedangkan  sanksi  merupakan  langkah  represif  untuk  memaksakan kepatuhan.
Pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar menjalankan aktivitasnya sesuai  dengan  norma-norma  hukum,  sebagai  upaya  preventif,  dan  juga  dimaksudkan  untuk mengembalikan  pada  situasi  sebelum  terjadinya  pelanggaran  norma-norma  hukum,  sebagai suatu  upaya  represif.  Disamping  itu  yang  paling  penting  adalah  pengawasan  ini  diupayakan dalam rangka memberikan pertlindungan hkum  bagi rakyat.   Telah disebutkan bahwa sarana penegakan  hukum  itu  disamping  pengawasan,  adalah  sanksi.  Sanksi  merupakan  bagian penting  dalam  setiap  peraturan  perundang-undangan,  bahkan  menurut  J.B.J.M  ten  Berg menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi.
Dalam  hukum  Administrasi  Negara,  penggunaan  sanksi  administrasi  merupakan penerapan  kewenangan  pemerintahan  di  mana  kewenangan  berasal  dari  aturan  hukum administrasi  tertulis  dan  tidak  tertulis.  Sanksi  dalam  Hukum  Administrasi  yaitu  Alat kekuasaan yang bersifat hukum  public yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai  reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat  dalam norma hukum  administrasi.Izin tidak  sama  dengan  pem  biaran.  Kalau  ada  suatu  aktifitas  dari  anggota  masyarakat  yang sebenarnya  dilarang  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  tetapi  ternyata  tidak dilakukan  penindakan  oleh  aparatur  yang  berwenang,  pembiaran  seperti  itu  bukan  berarti
1 Philipus M. Hadjon, et. al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hal. 241.
diizinkan. Dapat dikatakan izin harus ada keputusan konstitutif dari aparatur yang berwenang menerbitkan izin.

## 2.1. Kebakaran Hutan dan Lahan Perkebunan
Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan adalah kebakaran yang terjadi  di  dalam  kawasan  hutan,  sedangkan  kebakaran  lahan  terjadi  di  luar  kawasan  hutan. Kebakaran  hutan    dan  lahan  disebabkan  oleh  faktor  kesengajaan  manusia  oleh  beberapa kegiatan,  seperti  ladang  berpindah,  Perkebunan  Inti  Rakyat  (PIR),  Hutan  Tanaman  Industri (HTI), penyiapan lahan untuk ternak sapi.
Kebakaran  lahan  adalah  perubahan  langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  sifat  fisik dan  atau  hayatinya  yang  menyebabkan  kurang  berfungsinya  lahan  dalam  menunjang kehidupan  yang  berkelanjutan  sebagai  akibat  dari  penggunaan  api  yang  tidak terkendali  maupun  faktor  alam  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  kebakaran lahan. 2
1. Faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran lahan
a. Bahan bakar
b. Cuaca
c. Waktu
d. Topografi
2. Tipe-tipe kebakaran
a. Kebakaran Bawah (Ground Fire)
b. Kebakaran Permukaan (Surface Fire).
c. Kebakaran Tajuk (Crown Fire).
3. Dampak kebakaran hutan dan lahan
a. Dampak langsung
b. Dampak ekologis
c. Dampak Terhadap Sosial Ekonomi
d. Dampak Terhadap Lingkungan
e. Dampak kesehatan

## 4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## 4.1 Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  dirumuskan  di  atas,  maka  tujuan  yang  akan  dicapai  dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Tujuan penelitian
1) Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  mekanisme  Penegakan  Hukum  administrasi Akibat  Pembakaran  Hutan  dan  Lahan    oleh  Badan  Hukum  Perdata  di  Kabupaten Muaro Jambi
2) Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Upaya  Penanggulangan  Akibat  Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi.
b. Kontribusi Penelitian
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  maka  kontribusi  yang  diharapkan  dapat  diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
2 http://trishadennis.blogspot.co.id/2012/10/kebakaran-hutan.html

## 1. Secara teoritis/ akademik
a. Dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, khususnya bagi peneliti sendiri dalam mengembangkan  kerangka-kerangka  pemikiran  dibidang  hukum  tentang  Penegakan Hukum  Administrasi  Akibat  Pembakaran  Hutan  dan  Lahan  oleh  Badan  Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi
b. Dapat  memudahkan  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  dengan  ruang  lingkup yang lebih mendalam dibidang aspek hukum administrasi terkait Hukum Lingkungan
2. Secara praktis
a. Hasil  penelitian  ini  nantinya  dapat  dijadikan  bahan  masukan  bagi  para  pembuat peraturan  perundang-undangan  terhadap  Penegakan  Hukum  Administrasi  Akibat Pembakaran  Hutan  dan  Lahan  oleh  Badan  Hukum  Perdata  di  Kabupaten  Muaro Jambi
b. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  juga  nantinya  dapat  dijadikan  masukan  bagi pemerintah  dan  para  praktisi  perlindungan  hukum  terkait  bagaimana  Penegakan Hukum  Administrasi  Akibat  Pembakaran  Hutan  dan  Lahan  di  Kabupaten  Muaro Jambi

## 5. METODE PENELITIAN
5.1 Bentuk dan spesifikasi dan Pendekatan Penelitian

## 1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian  ini  tergolong  deskriptif,  yaitu  penulis  menggambarkan  secara  rinci  tentang Penegakan  Hukum  administrasi  Akibat  Pembakaran  Hutan  dan  Lahan    Oleh  Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi.
2.   Pendekatan penelitian Untuk tipe penelitian yuridis empiris.
Pendekatan  yang  digunakan  bersifat  yuridis  empiris,  secara  yuridis  melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan terhadap Penegakan Hukum  Adminsitrasi  Akibat  pembakaran  hutan  dan  lahan  oleh  badan  Hukum  Perdata, secara  empiris  dengan  melihat  apakah  ketentuan  pengawasan  terhadap  penegakan hukum  administrasi  Akibat  pembakaran  hutan  dan  lahan  oleh  Badan  hukum  Perdata tersebut diterapkan di Kabupaten Muaro Jambi.
3.   Sumber Data.
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui:
a.   Penelitian Kepustakaan ( Library Research )
4.   Alat Pengumpulan Data
a.   Wawancara
b.   Studi dokumen
6.  Analisis Data
Setelah data berhasil dikumpulkan dan diolah dengan baik, kemudian data tersebut dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis  berarti  data  yang  ada  dikelompokkan  menurut permasalahan  yang  diteliti,  kemudian  diuraikan  dalam  bentuk  kalimat  sehingga nantinya  dapat  menjawab  permasalahan  yang  diajukan,  kemudian  diambil  kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

## 6. HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme  Penegakan  Hukum  Administrasi  Akibat  Pembakaran  Hutan  dan  Lahan oleh Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  kebakaran  lahan  perkebunan  menurut  Junaidi,  selaku Kepala  Seksi  Konservasi  dan  Rehabilitasi  Lahan  Dinas  Perkebunan  Provinsi  Jambi menyebutkan:
“Faktor penyebab kebakaran lahan yaitu: pertama , faktor alam itu sendiri. Maksudnya karena  musim  kemarau  yang  panjang  sehingga  menyebabkan  kekeringan  yang memudahkan  terjadinya  kebakaran.  Sedangkan  di  lahan  gambut  sebenarnya  bukan hanya  faktor  kesengajaan,  akan  tetapi  karena  adanya  gesekan  yang  terjadi  di  bawah permukaan  yang  menyebabkan  terciptanya  percikan  api. Kedua ,  faktor  manusia  itu sendiri yang dengan sengaja membakar lahan untuk penyiapan lahan produksi”. 3
Pembakaran  hutan  dan  lahan  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  karena  selain melanggar  Pasal  50  ayat  3  huruf  (d)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  jo  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Pasal 69 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Pasal  56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga melanggar Pasal 11 Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2001  Tentang  Pengendalian  Kerusakan  dan  atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
Berdasarkan  data  estimasi  Perhitungan  Kerugian  Dampak  Kebakaran  Kebun  di Kabupaten  Muaro  Jambi  Dari  Bulan  Januari  S/D  Oktober  2015  yang  terjadi  di  lokasi  lahan perkebunan PT. Puri Hijau Lestari dengan total luas kebakaran 70 Ha menimbulkan estimasi kerugian  sebesar  Rp.2.456.160.000,-  (Dua  Milyar  Empat  Ratus  Lima  Puluh  Enam  Juta Seratus  Enam  Puluh  Ribu  Rupiah),  PT.  Citra  Quinta  dengan  total  luas  kebakaran  30  Ha menimbulkan  estimasi  kerugian  sebesar  Rp.1.052.640.000.-  (Satu  Milyar  Lima  Puluh  Dua Juta  Enam  Ratus  Empat  Puluh  Ribu  Rupiah),  PT.  Bahari  Gembira  Ria  dengan  total  luas kebakaran  25  Ha  menimbulkan  estimasi  kerugian  sebesar  Rp.877.200.000,-  (Delapan  Ratus Tujuh  Puluh  Tujuh  Juta  Dua  Ratus  Ribu  Rupiah),  PT.  Ricky  Mas  Jaya  dengan  total  luas Kebakaran  35  Ha  menimbulkan  estimasi  kerugian  sebesar  Rp.1.219.050.000,-  (Satu  Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), PT. Bara Eka Prima dengan total luas kebakaran 300 Ha menimbulkan estimasi kerugian sebesar Rp.10.449.000.000,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah), PT. Bukit Sawit Sejahtera dengan total luas kebakaran 60 Ha menimbulkan estimasi kerugian sebesar Rp.2.089.800.000,- (Dua Milyar  Delapan  Puluh  Sembilan  Juta  Delapan  Ratus  Ribu  Rupiah),  Pt.  Ricky  Kurniawan Kertapers  dengan  total  luas  kebakaran  175  Ha  menimbulkan  estimasi  kerugian  sebesar Rp.6.140.400.000,- (Enam Milyar Seratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). PT. Bumi  Andalas  dengan  total  luas  kebakaran  40  Ha  menimbulkan  estimai  kerugian  sebesar Rp.1.393.200.000,-  (Satu  Milyar  Tiga  Ratus  Sembilan  Puluh  Tiga  Juta  Dua  ratus  Ribu Rupiah), PT. Agung Perkasa Sawit dengan total luas kebakaran 50 Ha menimbulkan estimasi kerugian sebesar Rp.1.741.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus  Ribu  Rupiah),  PT.  Brahma  Bhina  Bakti  dengan  total  luas  kebakaran  45  Ha menimbulkan  estimasi  kerugian  sebesar  Rp.1.578.960.000,-  (Satu  Milyar  Lima  Ratus  Tujuh Puluh  Delapan  Juta  Sembilan  Ratus  Enam  Puluh  Ribu  Rupiah),  PT.  Petaling  Mandraguna dengan  total  luas  kebakaran  30  Ha  menimbulkan  estimasi  kerugian  sebesar Rp.1.052.640.000,-  (Satu  Milyar  Lima  Puluh  Dua  Juta  Enam  Ratus  Empat  Puluh  Ribu Rupiah), PT. Makmur Bina Bestari dengan total luas kebakaran 30 Ha menimbulkan estimasi
3 Wawancara  dengan  Junaidi,  Kepala  Seksi  Konservasi  dan  Rehabilitasi  Lahan  Dinas  Perkebunan Provinsi Jambi.
kerugian  sebesar  Rp.1.052.640.000,-  (Satu  Milyar  Lima  Puluh  Dua  Juta  Enam  Ratus  Empat Puluh  Ribu  Rupiah),  PT.  Era  Sakti  W  dengan  total  luas  kebakaran  30  Ha  menimbulkan estimasi kerugian sebesar Rp.1.052.640.000,- (Satu Milyar Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat  Puluh  Ribu  Rupiah),  PT.  BAM  dengan  total  luas  kebakaran  3  Ha  menimbulkan estimasi kerugian sebesar Rp.105.264.000,- (Seratus Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu  Rupiah),  PT.  Jambi  Batanghari  Plantation  dengan  total  luas  kebakaran  130  Ha menimbulkan  estimasi  kebakaran  sebesar  Rp.6.912.336.000,-  (Enam  Milyar  Sembilan  ratus Dua  Belas  Juta  Tiga  Ratus  Tiga  Puluh  Enam  Ribu  Rupiah),  PT.  Mas  Plantion  dengan  total luas  kebakaran  90  Ha  menimbulkan  estimasi  kerugian  sebesar  Rp.7.017.600.000,-  (Tujuh Milyar  Tujuh  Belas  Juta  Enam  Ratus  Ribu  Rupiah),  PT.  Wana  Seponjen  dengan  luas kebakaran  50  Ha  menimbulkan  estimasi  kerugian  sebesar  Rp.1.754.400.000,-  (Satu  Milyar Tujuh  Ratus  Lima  Puluh  Empat  Juta  Empat  Ratus  Ribu  Rupiah),  dengan  total  kerugian sebesar Rp.47.945.430.000.- (Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
Dari  uraian  tersebut  diatas  sudah  jelas  pelaku  pembakaran  lahan  perkebunan semestinya  sudah  dapat  dijatuhkan  sanksi  administrasi  dan  dijerat  dengan  Undang-Undang yang terkait dengan lingkungan dan perlindungan sumber daya alam seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999  tentang  Kehutanan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2001  Tentang  Pengendalian Kerusakan  dan  atau  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Yang  Berkaitan  Dengan  Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
Pemegang  izin  usaha  perkebunan  seperti  yang  terdapat  dalam  tabel  II  di  Kabupaten Muaro  Jambi  dapat  dikenai  sanksi  dalam  Undang-Undang  ini  karena  melanggar  ketentuan yang  telah  ditetapkan.  Mereka  telah  diberikan  izin  oleh  pemerintah  untuk  membuka  usaha perkebunan dengan berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dan tidak boleh untuk dilanggar  yaitu  tidak  menimbulkan  kegiatan  yang  mengakibatkan  kerusakan  lingkungan. Akan  tetapi,  pelaku  usaha  perkebunan  masih  saja  melakukan  pembukaan  lahan  dengan  cara membakar  untuk  penyiapan  lahan  produksi.  Pemerintah  selaku  pejabat  yang  berwenang dalam  menangani  masalah  hal  ini  harus  dapat  menjatuhkan  sanksi  yang  tegas  yaitu  berupa penjatuhan sanksi administrasi kepada pelaku pembakaran lahan perkebunan. Adapun sanksi administrasi tersebut adalah:
1. Paksaan pemerintah ( bestuursdwang );
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan;
3. Uang paksa ( dwangsom );dan
4. Denda administratif.
Penerapan sanksi administrasi merupakan salah satu cara penegakan hukum di bidang kehutanan  dan  perkebunan  yang  paling  efektif.  Karena  dalam  penerapan  sanksi  ini  tidak melalui proses yang panjang dan berbelit-belit, sebagaimana menggunakan prosedur biasa.
Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan  yang  ada  akan  berdampak  bagi  penegakan  hukum  terutama  dalam  rangka menjaga  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup.  Sehubungan  dengan  hal  ini  maka  penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan ( primum remedium ).  Jika  sanksi  administrasi  dinilai  tidak  efektif  barulah  dipergunakan  sarana  sanksi pidana sebagai senjata pamungkas ( ultimum remedium ).
Junaidi,  selaku    Kepala  Seksi  Konservasi  dan  Rehabilitasi  Lahan  Dinas  Perkebunan Provinsi Jambi menyebutkan:
“Penerapan sanksi terhadap pelaku pembakaran lahan perkebunan sudah berjalan yaitu berupa sanksi pidana, sudah ada yang ditangkap dan sudah ada yang dipenjara. Akibat dari  penerapan  sanksi  tersebut,  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  pembakaran
hutan  dan  lahan  sehingga  dapat  menekan  angka  kebakaran  lahan  setiap  tahunnya. Untuk  Kabupaten  Muaro  Jambi  pelaku  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  dilakukan oleh  beberapa  perusahaan  sampai  saat  ini  masih  dalam  proses  penyidikan  di  Polda Jambi”. 4
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  Penegakan  hukum  dari  masalah kebakaran lahan perkebunan lebih banyak diterapkan sanksi pidana. Seiring dengan Junaidi, Syakur  selaku  Kepala  Seksi  Perlindungan  Hutan  dan  Penyuluhan  Dinas  Kehutanan  dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi, menyebutkan:
“Untuk  penerapan  sanksi  administrasi  terhadap  pembakaran  lahan  perkebunan  baik badan  hukum  maupun  masyarakat  belum  pernah  diterapkan  oleh  pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, karena terhambat masalah kewenangan. Kewenangan untuk menerapkan  sanksi  administrasi  merupakan  kewenangan  Pemerintah  Provinsi  dan kami  hanya  berwenang  di  dalam  kawasan  hutan  dan  diluar  kawasan  hutan  bukan termasuk kewenangan kami”. 5
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  telah  dicabut dan  digantikan  dengan  undang-undang  baru  yakni  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014. Salah  satu  perubahan  yang  mendasar  dari  undang-undangtersebut  yaitu  pembagian  urusan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Perubahan  yang  terjadi  adalah  rincian  detil  pembagian  bidang  urusan  pemerintahan  yang semula  diatur  dalam  lampiran  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  kini  menjadi bagian  dari  lampiran  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014.  Dengan  demikian  maka pembagian urusan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak bisa  dikesampingkan  atau  dikecualikan  oleh  undang-undang  sektoral  lainnya.  Salah  satu perubahan  substansi  bidang  urusan  pemerintahan  yaitu  pada  sektor  kehutanan  yang  semula dibagi  antara  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah kabupaten/kota.  Kini  hanya  diberikan  kepada  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah provinsi,  sehingga  wilayah  kerja  provinsi  bertambah  luas  yaitu  mencakup  seluruh  wilayah kabupaten/kota.  Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  tersebut  yaitu  bidang  kehutanan, kelautan,  serta  energi  dan  sumber  daya  mineral  yang  dibagi  antara  pemerintah  pusat  dan daerah  provinsi.  Daerah  kabupaten/kota  penghasil  dan  bukan  penghasil  mendapatkan  bagi hasil  dari  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  tersebut.  Meskipun  dilimpahkan  ke pemerintah daerah provinsi namun dalam pelaksanaannya  pemerintah derah provinsi dapat diselenggarakan dengan cara melakukannya  sendiri; dengan  cara menugasi daerah  kabupaten/kota  berdasarkan  asas  tugas  pembantuan atau;  dengan cara menugasi desa. Adapun kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota hanya    ada  pengelolaan  TAHURA.  Sementara  rincian  urusan  pemerintahan  bidang kehutanan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  provinsi adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).
2. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali KPHK.
3. Pelaksanaan  pemanfaatan  hutan  di  kawasan  hutan  produksi  dan  hutan  lindung,  meliputi pemanfaatan  kawasan  hutan,  pemanfaatan  hasil  hutan  bukan  kayu,  pemungutan  hasil hutan,  pemanfaatan  jasa  lingkungan  kecuali  pemanfaatan  penyimpanan  dan/atau penyerapan karbon.
4. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara.
4 Wawancara  dengan  Junaidi,  Kepala  Seksi  Konservasi  dan  Rehabilitasi  Lahan  Dinas  Perkebunan Provinsi Jambi
5 Wawancara dengan Syakur, Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Penyuluhan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi.
5. Pelaksaana perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi.
6. Pelaksanaan  pengolahan  hasil  hutan  bukan  kayu.  Pelaksanaan  pengolahan  hasil  hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³ per tahun.
7. Pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi.
8. Pelaksaan  perlindungan,  pengawetan  dan  pemanfaatan  secara  lestari  taman  hutan  raya (TAHURA) lintas kabupaten/kota.
9. Pelaksanaan  perlindungan  tumbuhan  dan  satwa  liar  yang  tidak  dilindungi  dan/atau  tidak masuk dalam lampiran ( Appendix CITIES ).
10. Pelaksandan  kawasan  aan  pengelolaan  kawasan  bernilai  ekosistem  penting  dan  daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
11. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi.
12. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
13. Pelaksanaan  pengelolaan  daerah  aliran  sungai  (DAS)  lintas  daerah  kabupaten/kota  dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  perlindungan  hutan  di  hutan lindung  dan  hutan  produksi  bukan  lagi  menjadi  kewenangan  daerah  kabupaten/kota melainkan  menjadi  kewenangan  daerah  provinsi.  Sebagaimana  tercantum  pada  lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk itu, dalam pelaksanaan perlindungan hutan di tingkat  kabupaten/kota  pemerintah  daerah  provinsi  Sulawesi  Selatan  menyelenggarakannya dengan cara menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan. 81 Sehingga akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berkaitan dengan perlindungan hutan lindung di tingkat kabupaten/kota. UPT tersebut langsung dibawahi oleh Dinas Kehutanan Provinsi serta bertanggung jawab kepada Dinas Kehutanan Provinsi.

## Upaya  Penanggulangan  Akibat  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  Perkebunan  oleh  Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  telah  dicabut  dan digantikan dengan undang-undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu  perubahan  yang  mendasar  dari  undang-undang  tersebut  yaitu  pembagian  urusan  antara pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota. Perubahan  yang  terjadi  adalah  rincian  detil  pembagian  bidang  urusan  pemerintahan  yang semula  diatur  dalam  lampiran  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  kini  menjadi bagian  dari  lampiran  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014.  Dengan  demikian  maka pembagian urusan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak bisa  dikesampingkan  atau  dikecualikan  oleh  undang-undang  sektoral  lainnya.  Salah  satu perubahan  substansi  bidang  urusan  pemerintahan  yaitu  pada  sektor  kehutanan  yang  semula dibagi  antara  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah kabupaten/kota.  Kini  hanya  diberikan  kepada  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah provinsi,  sehingga  wilayah  kerja  provinsi  bertambah  luas  yaitu  mencakup  seluruh  wilayah kabupaten/kota.  Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  tersebut  yaitu  bidang  kehutanan, kelautan,  serta  energi  dan  sumber  daya  mineral  yang  dibagi  antara  pemerintah  pusat  dan daerah  provinsi.  Daerah  kabupaten/kota  penghasil  dan  bukan  penghasil  mendapatkan  bagi hasil  dari  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  tersebut.  Meskipun  dilimpahkan  ke pemerintah daerah provinsi namun dalam pelaksanaannya   pemerintah daerah provinsi dapat diselenggarakan  dengan  cara  melakukannya  sendiri;  dengan  cara  menugasi    daerah kabupaten/kota  berdasarkan  asas  tugas    pembantuan  atau;    dengan      cara  menugasi  desa. Adapun kewenangan pemerintah  daerah Kabupaten/kota hanya pada pengelolaan TAHURA.
Sementara  rincian  urusan  pemerintahan  bidang    kehutanan    yang    menjadi    kewenangan daerah  provinsi adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan  tata  hutan  kesatuan  pengelolaan  hutan  kecuali  pada  kesatuan  pengelolaan hutan konservasi (KPHK).
b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali KPHK.
c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi pemanfaatan  kawasan  hutan,  pemanfaatan  hasil  hutan  bukan  kayu,  pemungutan  hasil hutan,  pemanfaatan  jasa  lingkungan  kecuali  pemanfaatan  penyimpanan  dan/atau penyerapan karbon.
d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara.
e. Pelaksaana perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi.
f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan buka dan kayu. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³ per tahun.
g. Pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi.
h. Pelaksaan  perlindungan,  pengawetan  dan  pemanfaatan  secara  lestari  taman  hutan  raya (TAHURA) lintas kabupaten/kota.
i. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran ( Appendix CITIES ).
j.  Pelaksandan  kawasan  aan  pengelolaan  kawasan  bernilai  ekosistem  penting  dan  daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
k. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi.
l. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
m. Pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  perlindungan  hutan  di  hutan lindung  dan  hutan  produksi  bukan  lagi  menjadi  kewenangan  daerah  kabupaten/kota melainkan  menjadi  kewenangan  daerah  provinsi.  Sebagaimana  tercantum  pada  lampiran Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014.  Apabila  kendala-kendala  yang  ditemui  dalam penerapan  sanksi  administrasi  tidak  segera  ditanggulangi,  maka  bukan  tidak  mungkin kebakaran  lahan  perkebunan  di  Kabupaten  Muaro  Jambi  akan  semakin  meningkat  setiap tahunnya  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  larangan membuka lahan dengan  cara membakar  tidak akan terlaksana atau hanya dijadikan lambang belaka.
Adapun  dalam  mengatasi  kendala-kendala  yang  ditemui  dalam  penerapan  sanksi administrasi terhadap pembakaran lahan perkebunan kelapa sawit oleh badan hukum perdata maka  upaya  penanggulangan  yang  ditempuh  oleh  pemerintah  Kabupaten  Muaro  Jambi, seperti  yang  dikatakan  oleh  bapak  Syakur,  upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  sebagai berikut:
1. Dengan meminta bantuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk membantu  memadamkan  api  yang  berada  di  luar  kawasan  hutan  dan  untuk  di dalam kawasan hutan dengan bantuan dari manggala agni.
2. Sosialisasi  dengan  membentuk  regu  pemadam  yang  disediakan  oleh  perusahaan perkebunan. 6
Kemudian  menurut  Jamhur,  selaku  Sekretaris  Kepala  Dinas  Kehutanan  dan Perkebunan Kabupaten Muaro jambi mengatakan:
6 Wawancara, dengan Syakur, Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Penyuluhan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi.
“Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang diterbitkan oleh  Direktorat  Perlindungan  Perkebunan  Direktorat  Jenderal  Perkebunan Kementerian  Pertanian  Tahun  2010,  maka  kami  melakukan  sosialisasi  dengan perusahaan dan masyarakat untuk melakukan pengendalian kebakaran dengan melalui beberapa  komponen,  yaitu: pertama, Pencegahan  terhadap  terjadinya  kebakaran; kedua, Pemadaman  kebakaran  dengan  sesegera  mungkin  sewaktu  api  masih  kecil; ketiga, Penanganan  pasca  kebakaran  dalam  rangka  pemulihan.  Selanjutnya, pencegahan  kebakaran  di  bidang  perkebunan  dapat  dilakukan  melalui  pendekatan pengelolaan  lahan  dan  kebun  yang  mencakup  tahap  penyiapan  lahan,  pemeliharaan, panen dan pasca panen’. 7
Selanjutnya  Junaidi  selaku  Kepala  Seksi  Konservasi  dan  Rehabilitasi  Lahan  Dinas Perkebunan Provinsi Jambi menyebutkan;
”Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kebakaran lahan perkebunan yaitu kami mengarahkan  perusahaan  perkebunan  untuk  melengkapi  sarana  dan  prasarana pengendalian  kebakaran  lahan  dan  kebun  serta  dengan  meminta  bantuan  kepada anggota  manggala  agni  apabila  kebakaran  meluas  dan  tidak  dapat  dikendalikan. Selanjutnya memberikan himbauan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  47  Tahun  2014, memberikan teguran kepada perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar dan upaya yang terakhir yaitu dengan memberikan sanksi yang tegas”. 8
Salah  satu  perubahan  dari  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  dari undang-undang  sebelumnya  adalah  tentang  pembagian  urusan  pemerintahan  antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan tersebut diatur dalam lampiran undang-undang  yang memberikan  status  otonomi  yang  lebih  kuat  kepada  daerah.  Sehingga  terhindar  dari tumpang tindih dan ketidakpastian kewenangan antar tingkatan/susunan pemerintahan yang  akan  memberikan  keseimbangan  pada  beban  urusan  berdasarkan  kriteria  dan prinsip pembagian urusan pemerintahan yang sudah ada.
Hal  yang  perlu  dicermati  lebih  lanjut  adalah  masalah  penegakan  hukum,  mengingat kebakaran hutan dan lahan yang selalu berulang sedangkan instrumen hukum yang ada telah lengkap. Penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor baik faktor tersebut berdampak positif atau negatif.  Faktor  yang dimaksud  adalah faktor hukum  itu sendiri; faktor penegak hukum, yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  yang  menerapkan;  faktor  sarana  atau  fasilitas yang  mendukung  penegakan  hukum;  faktor  masyarakat,  lingkungan  dimana  hukum  tersebut berlaku atau diterapkan; dan faktor kebudayaan.
Dalam  kasus  kebakaran  hutan,  lahan  dan  kabut  asap  dengan  instrumen  hukum  yang sudah  lengkap  maka  penegakan  hukum  atas  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  berulang, kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum yang lain seperti kelembagaan, terutama pemerintah pusat dan daerah, sarana dan fasilitas penanggulangan kebakaran hutan, faktor  masyarakat  yang  diharapkan  tidak  menjadi  penyebab  kebakaran,  serta  faktor  aparatur penegakan hukum.
7 Wawancara  dengan  Jamhur,  Sekretaris  Kepala  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kabupaten  Muaro Jambi,.
8 Wawancara  dengan  Junaidi,  Kepala  Seksi  Konservasi  dan  Rehabilitasi  Lahan  Dinas  Perkebunan Provinsi Jambi.

## 7. KESIMPULAN DAN SARAN

## 7.1 Kesimpulan
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  perlindungan  hutan  di  hutan  lindung dan  hutan  produksi  bukan  lagi  menjadi  kewenangan  daerah  kabupaten/kota  melainkan menjadi  kewenangan  daerah  provinsi.  Sebagaimana  tercantum  pada  lampiran  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk itu, dalam pelaksanaan perlindungan hutan di tingkat kabupaten/kota  pemerintah  daerah  provinsi  Sulawesi  Selatan  menyelenggarakannya  dengan cara  menugasi  daerah  kabupaten/kota  berdasarkan  asas  tugas  pembantuan.  Sehingga  akan dibentuk  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  berkaitan  dengan  perlindungan  hutan  lindung  di tingkat kabupaten/kota. UPT tersebut langsung dibawahi oleh Dinas Kehutanan Provinsi serta bertanggung  jawab  kepada  Dinas  Kehutanan  Provinsi.    Penerapan  sanksi  administrasi merupakan  salah  satu  cara  penegakan  hukum  di  bidang  kehutanan  dan  perkebunan  yang paling  efektif.  Karena  dalam  penerapan  sanksi  ini  tidak  melalui  proses  yang  panjang  dan berbelit-belit,  sebagaimana  menggunakan  prosedur  biasa.  Upaya  penegakan  sanksi administrasi  oleh  pemerintah  secara  konsisten  sesuai  dengan  kewenangan  yang  ada  akan berdampak  bagi  penegakan  hukum  terutama  dalam  rangka  menjaga  kelestarian  fungsi lingkungan  hidup.  Sehubungan  dengan  hal  ini  maka  penegakan  sanksi  administrasi merupakan  garda  terdepan  dalam  penegakan  hukum  lingkungan  ( primum  remedium ).  Jika sanksi  administrasi  dinilai  tidak  efektif  barulah  dipergunakan  sarana  sanksi  pidana  sebagai senjata pamungkas ( ultimum remedium ).
Dalam  kasus  kebakaran  hutan,  lahan  dan  kabut  asap  dengan  instrumen  hukum  yang sudah  lengkap  maka  penegakan  hukum  atas  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  berulang, kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum yang lain seperti kelembagaan, terutama pemerintah pusat dan daerah, sarana dan fasilitas penanggulangan kebakaran hutan, faktor  masyarakat  yang  diharapkan  tidak  menjadi  penyebab  kebakaran,  serta  faktor  aparatur penegakan  hukum.  Apabila  kendala-kendala  yang  ditemui  dalam  penerapan  sanksi administrasi  tidak  segera  ditanggulangi,  maka  bukan  tidak  mungkin  kebakaran  lahan perkebunan  di  Kabupaten  Muaro  Jambi  akan  semakin  meningkat  setiap  tahunnya  dan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  larangan  membuka  lahan dengan  cara  membakar  tidak  akan  terlaksana  atau  hanya  dijadikan  lambang  belaka.  Untuk mengatasi  kendala-kendala  yang  ditemui  dalam  penerapan  sanksi  administrasi  terhadap pembakaran  lahan  perkebunan  kelapa  sawit  oleh  badan  hukum  perdata  maka  upaya penanggulangan  yang ditempuh  oleh pemerintah  Kabupaten Muaro Jambi, Dengan meminta bantuan kepada Badan Penanggulangan  Bencana Daerah untuk membantu memadamkan api yang  berada  di  luar  kawasan  hutan  dan  untuk  di  dalam  kawasan  hutan  dengan  bantuan  dari manggala  agnidan  Sosialisasi  dengan  membentuk  regu  pemadam  yang  disediakan  oleh perusahaan perkebunan.

## 2.1 Saran
a. Diharapkan  Pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah  kabupaten  perlu melakukan upaya perlindungan hutan tambahan ketika tidak adanya personil polisi hutan selama pengalihan P3D, seperti  mengupayakan TNI, satpol PP, dan kepolisian setempat. Sehingga dapat mengurangi kegiatan perambahan dan penebangan liar.
b. Perlunya  penyuluhan  hukum  terutama  mengenai  hukum  kehutanan  kepada  masyarakat sehingga  masyarakat  mengetahui  peraturan  yang  mengatur  perlindungan  hutan  akibat kebakaran hutan dan lahan oleh badan hukum perdata.
c. diharapkan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU 23 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan    Daerah  dapat  menerapkan  sanksi  administrasi  yang  tegas
terhadap pelaku pembakaran lahan perkebunan. Serta peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi  dapat  memperkuat  kelembagaan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang mendukung  pembukaan  lahan  tanpa  bakar  ( zero  burning ),  pencegahan  kebakaran  hutan dan lahan, serta pencemaran kabut asap sehingga langkah hukum  yang diharapkan dapat menjangkau  para  pelaku  pembakaran  lahan  dan  hutan  yang  selama  ini  memberikan dampak buruk secara sosial dan ekonomi kepada negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adrian  Sutedi, Hukum  Perizinan  dalam  sektor  Pelayanan  Publik, Sinar  Grafika,  Jakarta, 2010.
Bahder Johan Nasution, Metode penelitian Ilmu Hukum , CV. Mandar Maju, Bandung, 2008. Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana, 2010.
Philipus  M.  Hadjon,  et.  al, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia, Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Cetakan ke-11, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
Salim, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan , Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Cetakan  ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
, Penegakan Hukum, Bina Cipta, jakarta, 1983.
Takdir Rahmadi, Hukum lingkungan Indonesia, Raja Grafindo Persada, jakarta, 2012.

## JURNAL/KARYA ILMIAH
Inosentius  Samsul,  “ Instrumen  Hukum  Penanggulangan  Kebakaran  Hutan,  Lahan,  Dan Polusi Asap”, Info Singkat, Vol. VII, No. 17/I/P3DI/September/2015. Kementerian  Pertanian  Direktorat  Jenderal  Perkebunan,  “ Pengawasan  dan  upaya pengendalian perizinan usaha perkebunan”, Jakarta, 2014. Novan  Setiawan,  “ Penerapan  Sanksi  Administrasi  Terhadap  Pembakaran  Hutan  di Kabupaten Muaro Jambi", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2005.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. , Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
,  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Ligkungan Hidup
, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:  P. 12/Menhut-Ii/2009 Tentang
Pengendalian Kebakaran Hutan

## Internet
http://trishadennis.blogspot.co.id/2012/10/kebakaran-hutan.html http://andre4088.blogspot.co.id/2012/08/tipe-tipe-kebakaran-shutan.html