PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## (Studi Kasus Pada Pelaku Sentra Industri Kecil Dan Menengah
Kota Tasikmalaya)
R. Neneng Rina Andriani 1
Nisa Noor Wahid 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  Pemahaman  atas  Peraturan Pemerintah  No  46  Tahun  2013  terhadap  Kepatuhan  Wajib  pajak  pelaku  sentra industry kecil dan menengah Kota Tasikmalaya. Metode Penelitian yang digunakan adalah  metode  deskriptif  analisis  dengan  pendekatan  survey.  Populasi  dalam penelitian  ini adalah Wajib pajak pelaku sentra  industry kecil dan menengah Kota Tasikmalaya yang terdaftar di kantor Pajak  Pratama Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pemahaman wajib pajak atas peraturan pemerintah no 46 tahun  2013  pada  pelaku  pajak  pelaku  sentra  industry  kecil  dan  menengah  Kota Tasikmalaya umumnya sudah termasuk pada kualifikasi cukup baik (2) Kepatuhan Wajib  Pajak  Pajak  Pelaku  Sentra  Industri  Kecil  dan  Menengah  Kota  Tasikmalaya umumnya  sudah  termasuk  klasifikasi  baik  (3)  Pemahaman  atas  Peraturan Pemerintah  No  46  Tahun  2013berpengaruh  positif  dan  signifikan    terhadap Kepatuhan  Wajib  pajak  pelaku  sentra  industry  kecil  dan  menengah  Kota Tasikmalaya.
Kata kunci : Pemahaman wajib pajak pelaku Sentra Industri Kecil Menengah Kota Tasikmlaya atas Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, Kepatuhan Wajib Pajak Pajak.

## ABSTRACT
This research was conducted to know the influence of tax payers understanding of peraturan  pemerintah  nomor  46  tahun  2013 to  tax  payers  complianceof  the  The Industrial  SMEs  Businessmen  of  Kota  Tasikmalaya.  This  research  belongs  to descriptive method of analysis with a survey approach research. The population in this research is  The Industrial SMEs Businessmen of Tasikmalaya City. The result of the  research  shows  that  (1)  The  Industrial  SMEs  Businessmen  of  Tasikmalaya City understanding of Governance Regulation No. 46 year 2013 is generally good enough (2) The Industrial SMEs Businessmen of Tasikmalaya City tax compliance level isgenerally good (3) there was a positive and significant influence  tax payers understanding of Governance  Regulation  No.  46  year  2013  to  tax  payers complianceof the Industrial SMEs Businessmen of Tasikmalaya City.
Keywords: Taxpayers  Compliance,  taxpayers  understanding  of  Governance Regulation No. 46 year 2013
1 Dosen pada Prodi Akuntansi
2 Dosen pada Prodi Akuntansi

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan salah  satu  sumber  penerimaan  negara  yang  sangat  penting dan  memiliki  kontribusi  yang  sangat  besar  dalam  pembiayaan  pembangunan  negara. Indonesia  merupakan  negara  berkembang  yang  memiliki  anggaran  pendapatan bertumpu pada sektor pajak. Kementrian Keuangan mempublikasikan pada tahun 2015 pajak menjadi  penyumbang terbesar  pendapatan  negara  dalam  Anggaran  Peneriman dan  Belanja  Negara  (APBN)  dibandingkan  dengan  sektor  lain.  Dari  total  realisasi penerimaan APBN sebesar Rp. 1.491,5 triliun pada tahun 2015, penerimaan dari pajak menyumbang sekitar 82,8% yaitu sebesar Rp. 1.235,8 triliun (kemenkeu.go.id). Hal ini menunjukan betapa besar dependensi negara pada pemasukan dari sektor pajak dan menuntut  adanya  peran  aktif  masyarakat  dalam  menghimpun  pajak.  Pemerintah menargetkan  pendapatan  negara  dari  sektor  pajak  terus  meningkat  setiap  tahunnya sehingga diperlukan pula usaha yang lebih baik untuk mencapainya.
Kementrian  Keuangan  mengungkapkan  bahwa  secara    keseluruhan  realisasi pajak non migas pada tahun 2015 mencapai Rp. 1.005,7 triliun atau tumbuh sekitar 12%. Pendapatan dari pajak penghasilan (PPh) non migas secara nominal pada tahun 2015 mengalami  pertumbuhan  sekitar  19%  dibandingkan  dengan  realisasi  tahun2014 mencapai Rp. 547,5 triliun (cnnindonesia.com). Peningkatan pendapatan pajak tersebut diimbangi  dengan  upaya-upaya  pemerintah  dalam mendorong kesadaran  masyarakat untuk  menunaikan  kewajiban  perpajakannya  melalui  berbagai  kebijakan  yang mendukung.  Pemerintah  menerbitkan  peraturan-peraturan  baru  dengan  harapan masyarakat  semakin  aktif  berpartisipasi  terutama  dalam  penghimpunan  pajak penghasilan (PPh).
Menurut  Direktorat  Peraturan  Perpajakan  (2013:  1)  Pajak  penghasilan  (PPh) merupakan merupakan pajak yang terutang atas penghasilan.Subjek pajak penghasilan salah satunya adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sama seperti badan usaha  lainnya  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  memilki  kewajiban  untuk membayar pajak kepada negara atas penghasilan.
Usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  merupakan  sektor  ekonomi  yang mempunyai  peran  cukup  besar  dalam  perekenomian  nasional.  Berdasarkan  data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB.
Namun  demikian  apabila  dibandingkan  dengan  kontribusi  UMKM  terhadap penerimaan  pajak,  terdapat miss-match dimana  kontribusi  UMKM  pada  penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. Ketidak
imbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan  masih  sangat  rendah  (Syarif  Ibrahim, 2015:1).
Rendahnya  partisipasi  dan  kesadaran  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi kewajibannya  sebagai  Wajib  Pajak  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly (2013: 44-45) dalam penelitiannya menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pengetahuan dan  kesadaran  perpajakan,  faktor  profesionalisme  petugas  pajak,  faktor  keadilan  dari hukum  pajak  dan  faktor  sikap  rasional  dalam  memperhitungkan  keuntungan  dan kerugian  dalam  membayar  pajak.  Sementara  John  Hutagaol  (2007:  186) mengungkapkan  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  Wajib  Pajak  dalam pemenuhan  kewajiban  pajaknya  yaitu  besarnya  penghasilan  yang  diperoleh,  adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, persepsi Wajib Pajak atas pengelolaan pendapatan pajak, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, serta ketersediaan database pemerintah.
Terdapat  fenomena  khusus  yang  menjadi  faktor  penyebab  tidak  dipenuhinya kewajiban  pelaku  UMKM  dalam  membayar  pajak.  Fenomena  tersebut  diantaranya perilaku  pelaku  UMKM  yang  tidak  melaporkan  keuntungan  bersihnya  secara  benar karena sistem pembukuan yang belum memenuhi standar sehingga mereka mengalami kesulitan  dalam  menelusuri  keuntungan  yang  diperoleehnya.  Disamping  itu  terdapat pelaku UMKM yang berniat untuk membayar pajak justru mengalami kesulitan dengan tata cara perhitungan pajak terutang (Trisusanto, 2016).
Dalam  upayanya  untuk  mendorong  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  secara sukarela ( voluntary tax compliance ) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM,  Pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46/2013). Peraturan ini berlaku bagi Wajib  Pajak  pribadi  dan  badan  selain  Bentuk  Usaha  Tetap  (BUT)  yang  memiliki peredaran  bruto  (omzet)  kurang  dari  atau  sama  dengan  Rp4,8miliar  pertahun  (Tulus Tambunan, 2013: 4).
Dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  tahun  2013  tentang  Pajak Penghasilan Final 1% bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu menimbulkan pro kontra di masyarakat khususnya di kalangan pelaku usaha yang berperan sebagai Wajib Pajak. I Putu Gede Diatmika (2013: 114) mengungkapkan bahwa pada dasarnya, penerbitan  PP  No.  46  Tahun  2013  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kemudahan
perhitungan  pajak secara  administratif  sehingga akan meningkatkan transparansi  dan kontribusi  masyarakat  dalam  pembangunan  melalui  kepatuhan  pembayaran  pajak. Namun, Muhammad Priyantoro (2013) berpendapat bahwa pertimbangan tarif 1% dari peredaran  usaha  adalah  hal  yang  tidak  wajar,  mengingat  bahwa  pajak  penghasilan adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  tambahan  ekonomis,  bukan  dari  peredaran  usaha sehingga perhitungan pajak menjadi tidak adil karena besaran peredaran usaha belum tentu mencerminkan besaran keuntungan.
Timbulnya persepsi negatif Wajib Pajak terkait penerapan PP No. 46 Tahun 2013 serta  dampaknya  terhadap  usaha  mereka  mendorong  UMKM  cenderungenggan memenuhi kewajiban pajaknya. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaku UMKM belum memahami  aturan  perpajakan  secara  umum  serta  tata  cara  perhitungan  pajak  yang menyebabkan masyarakat merasa terbebani dengan berlakunya ketentuan PP No. 46 Tahun 2013.Ketidakselarasan persepsi masyarakat dengan pemerintah atas penerapan suatu  kebijakan  dan  perbedaan  kepentingan  dalam  perekonomian  dan  sosial masyarakat seringkali menyebabkan sulitnya menciptakan sinergitas untuk membangun negara.
Narita  Pravitasari  (2013:16)  menegaskan  bahwa  setiap  Wajib  Pajak membutuhkan  pemahaman  yang  cukup  atas  undang-undang  dan  konsep  perpajakan untuk  dapat  menjalankan  kewajiban  perpajakan  dengan  benar.  Selain  itu,  sikap bertanggung jawab Wajib Pajak dalam pelaporan juga berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 merupakan langkah strategis dalam  upaya  optimalisasi  pengelolaan  Pajak  Penghasilan.  Penerapan  kebijakan tersebut akan berjalan maksimal dengan adanya partisipasi aktif Wajib Pajak sehingga Wajib  Pajak  dituntut  untuk  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  atas  peraturan tersebut serta memiliki persepsi yang baik dan selaras atau kepercayaan terhadap fiskus dan praktik perpajakan di Indonesia.
Berdasarkan pada uraian latar belakang diperlukan adanya penelitian mengenai pengaruh  pemahaman  wajib  pajak  atas  peraturan  pemerintah  nomor  46  tahun  2013 terhadap kepatuhan wajib pajak untuk mengetahui fakta di lapangan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah  No. 46 Tahun 2013
Pemerintah menetapkan skema pajak atas UMKM, melalui Peraturan Pemeritah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan
pajak ini yang terbit per 12 Juni 2013 dan mulai berlaku per 1 Juli 2013 berlaku untuk UMKM yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Besarnya pajak adalah 1 persen dari nilai omset bulanan.
Pemahaman  Wajib  Pajak  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 merupakan  tingkat  pengetahuan  dan  kemampuan  Wajib  Pajak  untuk  menangkap  arti dari  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  baik  secara  konten maupun administrasinya. Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46  Tahun  2013  menjadi  jalan  penyelarasan  pandangan  Wajib  Pajak  atas  kebijakan tersebut dan pada tingkat lanjut dapat meningkatkan kontribusi dalam pertisipasi UMKM dalam  perpajakan.  Pengetahuan Wajib  Pajak  terkait  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun  2013  akan  memberikan  gambaran  rasional  bagi  Wajib  Pajak  dalam  rangka melaksanakan kewajiban pajaknya. Sedangkan kemampuan Wajib dalam mengintepretasikan isi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pajak diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak secara teknis dalam memenuhi kewajiban pajaknya baik dalam  menyelenggarakan  administrasinya,  perhitungannya,  pembayarannya,  maupun pelaporannya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengukur pemahaman Wajib Pajak  atas  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  menggunakan indikator sebagai berikut.
1) Pengetahuan Wajib Pajak terkait ketentuan umum Peraturan  Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan (objek dan subjek yang dikenai peraturan).
2) Kemampuan  Wajib  Pajak  secara  teknis  untuk  menerima  pemahaman  berkaitan dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  baik  dalam  tata  cara perhitungannya maupun dalam pelunasannya.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak bersikap taat,  disiplin  dan  patuh    dalam  melaksanakan  kewajiban-kewajiban  yang  berkaitan dengan perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut  Menteri  Keuangan  No.544/KMK.04/2000  dalam  Sony  dan  Siti  (2006) menyatakan  bahwa “Kepatuhan  perpajakan  adalah  tindakan  WP  dalam  pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.
Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang
tata cara penetapan dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terdapat beberapa kriteria tertentu untuk disebut sebagai wajib pajak patuh. Hal ini dikemukakan dalam pasal 1 di mana dapat disebut wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1)  Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2)  Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali  tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3)  Laporan  Keuangan  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau  lembaga  pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4)  Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Selain itu pada pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan ini menjelaskan lebih rinci mengenai WP patuh yang dimaksudkan pada pasal 1. Berikut adalah penjelasannya: 1)  Tepat  waktu  dalam  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  meliputi  penyampaian Surat  Pemberitahuan  Tahunan  tepat  waktu  dalam  3  (tiga)  tahun  terakhir; penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Masa  yang  terlambat  dalam  tahun  terakhir untuk  Masa  Pajak  Januari  sampai  November  tidak  lebih  dari  3  (tiga)  Masa  Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada point ke 2 pasal 1 telah disampaikan tidak lewat  dari  batas  waktu  penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Masa-masa  Pajak berikutnya.
2)  Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point ke 2 adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai WP  Patuh  dan  tidak  termasuk  utang  pajak  yang  belum  melewati  batas  akhir pelunasan.
3)  Laporan  Keuangan  yang  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau  lembaga  pengawasan keuangan  pemerintah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  point  ke  3  harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi WP yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
4)  Selain  itu  Pendapat  Akuntan  atas  Laporan  Keuangan  yang  diaudit  oleh  Akuntan Publik  ditandatangani  oleh  Akuntan  Publik  yang  tidak  sedang  dalam  pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
Menurut  Chaizi  Nasucha  dalam  Siti  Kurnia  Rahayu  (2010),  kepatuhan  Wajib Pajak  dapati  diidentifikasi  jika  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan  mendaftarkan  diri, menghitung, menyetor pajak terutang, dan melaporkan pajak melalui penyampaian SPT dengan benar dan tepat waktu.

## Kerangka Pemikiran
Pemahaman  Wajib  Pajak  Atas  PP  No.  46  Tahun  2013  merupakan  tingkat pengetahuan dan kemampuan Wajib Pajak atas berlakunya PP 21 No. 46 Tahun 2013 baik  secara  konten  maupun  administrasinya  (Fatmawati,  2015).  Sesuai  dengan pernyataan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia  (2013), bahwa adanya kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 ini pada dasarnya mempermudah Wajib Pajak  dalam  memahami  dan  melakukan  pemenuhan  kewajiban  pajaknya.  Penerapan tarif tunggal  1%  final  dari  omzet  dalam  peraturan  ini  dapat  dengan mudah  diterapkan dalam  perhitungan  pajak  terutang.  Hal  tersebut  menjadi  jawaban  atas  permasalahan mendasar  mengenai  rumitnya  perhitungan  pajak  terutang  karena  sistem  pembukuan pada UMKM yang sebagian belum sesuai standar.
Kepatuhan  perpajakan  adalah  tindakan  Wajib  Pajak  dalam  pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan  pelaksanaan  perpajakan  yang  berlaku  dalam  suatu  negara.  (Menteri Keuangan  No.544/KMK.04/2000  dalam  Sony  dan  Siti,  2006).  Indikator  pada  variabel Pemahaman Wajib  Pajak  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  meliputi pengetahuan  ketentuan  umum  Wajib  Pajak  terkait  PP  No.  46  Tahun  2013  dan kemampuan  administrasi  Wajib  Pajak  atas  perhitungan  pajak  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 serta perlakuan teknis yang meliputi penyetoran dan pelaporan.
Wajib  Pajak  yang  memahami  peraturan  perpajakan  dengan  baik  akan  lebih mampu  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dibandingkan  dengan  Wajib  Pajak yang  tidak  memahami  peraturan  tersebut.  Narita  Pravitasari  (2013:16)  menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak membutuhkan pemahaman yang cukup atas undang-undang dan konsep perpajakan untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar. Dengan  tingginya  tingkat  pemahaman  masyarakat  terkait  peraturan  dan  kebijakan perpajakan diharapkan dapat lebih mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya  secara  sukarela.  Sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan Fatmawati  (2011)  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  antara  Pemahaman
Wajib  Pajak  Atas  PP  No.  46  Tahun  2013  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pelaku UMKM.

## Hipotesis
Pemahaman  Wajib  Pajak  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Pelaku  Sentra  Industri  Kecil  Dan Menengah Kota Tasikmalaya.

## METODE PENELITIAN

## Objek dan Ruang Lingkup Penelitian Penelitian
Objek dalam penelitian ini mencakup penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan kepatuhan wajib pajak sedangkan yang menjadi ruang lingkupnya adalah  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tasikmalaya.

## Operasionalisasi Variabel

## Variabel Independen (X)
Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  yaitu  Pemahaman  Wajib  Pajak  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  definisikan  sebagai  cara  seseorang individu  memahami  konten  dan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  tentang  PPh  Final  1%  .Penelitian  ini menggunakan  indikator pengetahuan ketentuan umum Wajib  Pajak terkait  PP  No.  46 Tahun  2013  dan  kemampuan  administrasi  Wajib  Pajak  atas  perhitungan  pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 serta perlakuan teknis yang meliputi penyetoran dan pelaporan.

## Variabel Dependen (Y)
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepatuhan  Wajib  Pajak. didefinisikan  sebagai  perilaku  Wajib  Pajak  yang  merujuk  pada  tingkat  ketaatannya dalam menunaikan kewajiban perpajakan, baik dalam perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan pajak terutang. Variabel ini diukur dengan empat indikator Wajib Pajak patuh yang meliputi pendaftaran NPWP, penghitungan pajak terutang, pembayaran pajak, dan penyampaian SPT.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  membutuhkan  berbagai  data  dan  informasi  yang  mendukung supaya memperoleh hasil yang diharapkan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Studi Kepustakaan ( Library Research )
Studi  kepustakaan  adalah  metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan mempelajari,  menelaah  dan  mengkaji  berbagai  literatur  yang  berkaitan  dengan pokok bahasan penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan dapat menjadi sumber dasar-dasar teori yang dapat menunjang proses analisis. 2.  Kuesioner (Angket)
Kuesioner  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya  (Sugiyono,  2015:  199).  Daftar  pertanyaan  atau  pernyataan  yang diajukan kepada responden berkaitan dengan pokok permasalahan yang mengacu pada  indikator  dari  variabel  independen  dan  variabel  dependen.  Kuesioner  berisi butir-butir  pertanyaan/pernyataan  untuk  memperoleh  data  tentang  Pengaruh Pemahaman  Wajib  Pajak  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak.
Instrumen penelitian kuesioner digunakan untuk mentransformasi data kualitatif yang diperoleh dari responden agar dapat dianalisis menggunakan metode statistik yang diaplikasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan aplikasi SPSS versi 17 sebagai alat bantu pengolahan data.

## Populasi Sasaran
Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak pada pelaku sentra industri kecil dan menengah badan yang berbentuk cv yang berjumlah 4.552  berdasarkan data dari Kantor  Pajak  Pratama  Tasikmalaya  2016.  Sentra  industri  yang  terdaftar  terdiri  dari beberapa komoditas  diantaranya  industri  hasil  pertanian,  aneka  industri,  industri  hasil hutan dan industri logam kimia dan perdagangan.

## Penentuan Sampel
Banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak jumlah yang dianggap cukup memadai untuk memperoleh data yang representatif, artinya dapat mewakilkan keadaan populasi. Jumlah sampel yang akan digunakan ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dan Riduwan (2005:65), yaitu sebagai berikut:
n =
N 1 + N(e) 2 Keterangan: n : Ukuran sampel N : Populasi e : Margin of error max, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 15%).
Maka,
n = 4.552 1 + 4.552(0,15) 2 n =  44,01  ≈ 44
berdasarkan  perhitungan  jumlah  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebanyak 44 responden.

## PEMBAHASAN
Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada Wajib Pajak Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Tasikmlaya
Tingkat pemahaman Wajib Pajak pelaku sentra industri kecil dan menengah di Kota  Tasikmalaya  cenderung  belum  merata.  Hasil  penelitian  diketahui  bahwa berdasarkan  hasil  survey  pada  44  responden  dapat  diketahui  bahwa  frekuensi Pemahaman  Wajib  Pajak  Atas  PP  No.  46  Tahun  2013  kategori  rendah  sebanyak  13 responden (29,6%), kategori sedang sebanyak 6 responden (13,6%) dan pada kategori tinggi sebanyak 25 responden (56,8%).
Hasil  tersebut  merepresentasikan  bahwa  kecenderungan  tinggi  rendahnya Pemahaman Wajib  Pajak  Atas  PP  No.  46 Tahun  2013  berbanding  lurus  dengan  skor yang didapatkan. Semakin tinggi skor yang didapatkan, maka Pemahaman Wajib Pajak atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  semakin  tinggi.  Dan  sebaliknya, apabila skor yang didapatkan semakin rendah maka dapat dikatakan Pemahaman Wajib Pajak  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  semakin  rendah.  Meskipun responden  dengan  tingkat  Pemahaman  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013 tinggi mendominasi, tetapi responden dengan tingkat.

## Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pelaku  Sentra  Industri  Kecil  dan  Menengah  Kota Tasikmalaya
Tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  pelaku  sentra  industri  kecil  dan  memengah  di Kota Tasikmalaya cukup baik. Diketahui bahwa frekuensi kepatuhan wajib pajak kategori rendah sebanyak 4 responden (9,1%), kategori sedang sebanyak 23 responden (52,3%) dan  pada  kategori  tinggi  sebanyak  17  responden  (38,6%).  Hasil  tersebut merepresentasikan  bahwa  kecenderungan  tinggi  rendahnya  kepatuhan  wajib  pajak
Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus  Pada  Pelaku Sentra  Industri  Kecil  Dan  Menengah  Kota  Tasikmalaya), R.  Neneng  Rina  Andriani  ,  Nisa Noor Wahid
berbanding lurus dengan skor yang didapatkan. Semakin tinggi skor yang didapatkan, maka  kepatuhan  wajib  pajak  semakin  tinggi.  Dan  sebaliknya,  apabila  skor  yang didapatkan  semakin  rendah  maka  dapat  dikatakan  kepatuhan  wajib  pajak  semakin rendah.  Meskipun  responden  dengan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  sedang mendominasi hasil penelitian, tetapi responden dengan tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi masih bisa mengimbangi. Hal tersebut menujukan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak  pada  pelaku  sentra  industri  kecil  dan  menengah  di  Kota  Tasikmalaya  dapat dikatakan baik
Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  Pelaku  Sentra  Industri  Kecil  dan  Menengah  Kota Tasikmalaya
Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  pengaruh  signifikan  dan  positif  dari Pemahaman Wajib Pajak atas Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak.  Hal  tersebut  didukung  oleh  pengujian  hipotesis  penelitian  telah menghasilkan  nilai  signifikansi  0,000  lebih  kecil  dari  batas  tingkat  signifikansi  yang ditentukan yaitu sebesar 0,05; Selain itu, nilai t hitung 4,985 lebih besar dari t tabel dengan nilai 2,05183 dengan df = 27 (29- 2) dan α = 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan Pemahaman  Wajib  Pajak  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Pelaku  Sentra  Industri  Kecil dan Menengah Kota Tasikmlaya diterima.
Analisis sederhana dari hipotesis menghasilkan persamaan regresi  Y = 16,589 +  0,742X.  Artinya,  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y)  akan  tetap  bernilai  16,589  apabila Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X) konstan atau tidak mengalami perubahan. Koefisien regresi X bernilai 0,742 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun  2013  (X)  sebesar  satu  satuan  akan  meningkatkan  variabel  Kepatuhan  Wajib Pajak  (Y)  sebesar  0,742  satuan.  Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat  disimpulkan  arah model regresi ini adalah positif.
Hasil  analisis  statistik  pada  hipotesis  menunjukkan  koefisien  korelasi  r  (XY) bernilai  0,692  dengan  r 2 sebesar  0,479.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X) memiliki pengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y)  sebesar  47,9%  sedangkan  52,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa  pemahaman  seorang  pelaku  usaha  dalam  bidang  perpajakan  dapat  membuat
mereka  dapat  dengan  patuh  melaksanakan kewajiban  pajaknya,  meskipun  disamping hal  tersebut  terdapat  faktor-faktor  lain  yang  mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Faktor lain tersebut misalnya pelaku UMKM  Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Tasikmalaya melakukan pendaftaran NPWP untuk memenuhi syarat peminjaman modal kepada  pihak  Bank  sehingga  secara  otomatis  pelaku  UMKM  yang  terdaftar  di  kantor pajak harus memenuhi kewajibannya membayar pajak.
Hipotesis  yang  menerangkan  bahwa  Pemahaman Wajib  Pajak  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  46 Tahun  2013  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Tasikmalaya berhasil dibuktikan melalui  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh Fatmawati  (2015)  yang  menyebutkan  bahwa  tingkat  pemahaman  Wajib  Pajak  atas peraturan  yang  berlaku  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak.  Dari  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  tingginya  tingkat pemahaman  Wajib  Pajak  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  yang berlaku, maka Wajib pajak akan semakin patuh, khususnya wajib pajak pelaku UMKM.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1.  Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada pelaku  sentra  industri  usaha  kecil  dan  menengah  di  Kota  Tasikmalaya  umumnya sudah termasuk klasifikasi cukup baik walaupun belum merata pada semua pelaku UMKM.
2.  Kepatuhan Wajib  Pajak pada  pelaku sentra  industri  usaha kecil  dan  menengah  di Kota  Tasikmalaya  umumnya  sudah  termasuk  klasifikasi  baik  dengan  tingkat kepatuhan diatas rata-rata.
3.  Pemahaman  Wajib  Pajak  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  pelaku  sentra industri usaha kecil dan menengah di Kota Tasikmalaya.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Gima  Sugiama.  (2008).  Metode  Riset  Bisnis  dan  Manajemen.  Bandung:  Guardaya Intimarta.
Ade  Saepundin. (2012). Pengaruh  Pemahaman Akuntansi  dan  Ketentuan  Perpajakan serta Transparansi dalam Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Skripsi dipublikasikan : Universitas Siliwangi.
Annisa  Medina.  (2015).  Pengaruh  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modernterhadap Efektivitas  Pelaksanaan  PemeriksaanFungsional  dan  Implikasinya  pada KepatuhanWajib Pajak. Skripsi dipublikasikan : Universitas Siliwangi.
Chaizi Nasucha. (2004). Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik. Jakarta: PT
Gramedia Widiasarana Indonesia.
Christian  Cahyaputra  Siat  dan  Agus  Arianto  Toly.  (2013).  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajakdalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. Jurnal Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1, 2013
CNNIndonesia. (2016). “Target Setoran Pajak 2015 Dikabarkan Meleset Rp239 Triliun”.
Diambil dari http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160103012459-78-
101787/target-setoran-pajak-2015-dikabarkan-meleset-rp239-triliun/ pada tanggal 27 Maret 2016
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2008). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) Edisi 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Direktorat Jenderal Pajak. (2012). “Belajar Pajak”. Diambil dari http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak pada tanggal 27 Maret 2016.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2013).  “PPh  atas  Wajib  Pajak  Peredaran  Bruto  Tertentu adalah  Untuk  Keadilan”.  Diambil  dari  http://www.pajak.go.id/content/pph-atas- wajib-pajak-peredaran-bruto-tertentu-adalah-untuk-keadilan  pada  tanggal  28 Maret 2016.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2013). Oasis  Pemotongan/Pemungutan  PPh. Jakarta:
Kementrian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2013). PPh  :  Pajak  Penghasilan. Jakarta  :  Kementrian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Peraturan Perpajakan II. (2014). Pajak Penghasilan Final 1% bagi Wajib Pajak dengan  Peredaran  Bruto  Tertentu  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013). Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia Eunike Jacklyn Susilo dan Betri Sirajuddin.(2014). Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus
Pada  Wajib  Pajak  yang  Terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Palembang Ilir Barat). Skripsi dipublikasikan . Medan: STIE MDB.
Fatmawati. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi  Wajib  Pajak  sebagai  Variabel  Moderasi. Skripsi  dipublikasikan : Universitas Negeri Yogyakarta.
Gandhys  Resyniar.(2013).  “Persepsi  Pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM)  terhadap  Penerapan  PP.  46  Tahun  2013”. Skripsi  dipublikasikan.
Malang: Universitas Brawijaya Heer, Norman. (2007). Bloom Taxonomy. Diambil dari:
http://www.csun.edu/science/ref/reasoning/questionsblooms/blooms.html,  pada 30 Maret 2016
Husein Umar. (2001). Riset Akuntansi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
I Putu Gede Diatmika. (2013). Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013
Tentang PPh Atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto  Tertentu. Jurnal  Akuntansi  Profesi (  Vol.  3  No.2,  Desember  2013).  Hlm. 113-121
Imam  Ghozali.  (2011). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS19.
Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
John Hutagaol, Wing Wahyu, Arya Pradipta. (2007). Strategi Meningkatkan Kepatuhan
Wajib Pajak. Jurnal Akuntabilitas, Hal. 186-193.
Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2015). “Penerimaan Pajak Tembus Rekor Rp1.000  Triliun”  diambil  dari  http://www.kemenkeu.go.id/Berita/penerimaan- pajak-tembus-rekor-rp1000-triliun%3Ftag%3D pada 28 Maret 2016 Mardiasmo. (2011). Perpajakan. rev. ed 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Nana Sudjana. (2010). Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran . Jakarta: Bumi Aksara. Narita Pravitasari, Wirawan Endro, Dwi Radianto, Vierly Ananta Upa. (2012). Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman wajib pajak terhadapKepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal di Mojokerto. Jurnal Gema Aktualita , Vol. 1 No. 1, Desember 2012.
Pancawati Hardiningsih & Nila Yulianawati. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan  Membayar  Pajak. Dinamika  Keuangan  danPerbankan, Vol.  3  No.  1, Nopember 2011, Hal 126-142
Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus  Pada  Pelaku Sentra  Industri  Kecil  Dan  Menengah  Kota  Tasikmalaya), R.  Neneng  Rina  Andriani  ,  Nisa Noor Wahid
Pika Nopikasari. (2013). Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi PerpajakanTerhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan. Skripsi  dipublikasikan :
Universitas Siliwangi.
Rahmat  Saleh  (2004).  Studi  Empiris  Ketepatan  Waktu  Pelaporan  Keuangan Perusahaan  Manufaktur  di  Bursa  Efek  Jakarta .  Prosiding  Simposium NasionalAkuntansi VII . Denpasar
Reed, Stephen K. (2011). Kognisi, Teori dan Aplikasi . Jakarta: Salemba Humanika S. Munawir. (2003). Pajak Penghasilan . Edisi 1. Yogyakarta: BPFE Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu. (2006). Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta:
Prenada Media Group.
Sugiyono. (2007). Metodologi Penelitian Bisnis . Bandung: CV. Alfabeta Sugiyono. (2010). Metodologi Penelitian Bisnis . Bandung: CV. Alfabeta Sugiyono. (2012). Statistika untuk Penelitian . Bandung: CV. Alfabeta Sugiyono. (2015). Metodologi Penelitian Pendidikan . Bandung: CV. Alfabeta Suharsini Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Edisi Revisi VI. Jakarta: Bhineka Cipta.
Sumarna Surapranata. (2005). Analisis, Validitas, Reliabilitas, dan InterpretasiHasil Tes.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Sutrisno Hadi. (2004). Analisis Regresi. Yogyakarta: Andi Offset.
Syarif  Ibrahim.  (2014). Pengenaan  PPh  Final  Untuk  Wajib  Pajak  Dengan  Peredaran Bruto  Tertentu,  Sebuah  Konsep  Kesederhanaan  Pengenaan  PPh  Untuk Meningkatkan  Voluntary  Tax  Compliance .  Jakarta:  Kementrian  Keuangan Republik Indonesia
Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan. (2013). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan  Negosiasi  Kewajiban  Membayar  Pajak  Terkait  Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013. Jurnal  Prosiding  SimposiumNasional Perpajakan (Vol. 4) . Hlm. 1-15
Tulus  Tambunan.  (2013).  Dampak  dari  Kebijakan  “Satu  Persen”  Pajak  pada  UMKM.
Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM. (Vol. 8 – Oktober 2013). Hlm.1-20
_________.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009  tentang perubahan kedua atas Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan