## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 | Nomor 1 | Januari-Juni 2020 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Studi  Penerapan  Prinsip  Ketauhidan  dalam  Pengelolaan  Usaha  Jasa Layanan Internet
1 Sagibran Agid Birambi, 2 Gamsir, 3 Ernawati
1 Jurusan IESP Universitas Halu Oleo │gibranagid1@gmail.com 2 Jurusan IESP Universitas Halu Oleo │fadhalabu@yahoo.com
3 Jurusan IESP Universitas Halu Oleo │ernawaty@uho.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  prinsip  ketauhidan  pada pemilik usaha jasa layanan internet di Kota Kendari. Populasi dalam penelitian ini  seluruh  pengelola  usaha  jasa  layanan  internet  yang  tersebar  pada  7 Kecamatan  Kota  Kendari  atau  sebanyak  22  unit  usaha.  Sampel  ditentukan dengan cluster  random  sampling ,  sehingga  diperoleh  10  orang  responden. Analisis  yang  digunakan  berupa  analisis  deskriptif  kuantitatif  dengan  bantuan distribusi frekuensi. Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala guttman . Indikator ketauhidan terdiri dari: (1) pengetahuan bisnis terkait dengan nilai-nilai  ibadah,  (2)  pemberitahuan  terkait  waktu  sholat,  (3)  penutupan  akses pelayanan pada waktu sholat, (4) tidak terdapat gambar/patung yang bernyawa, (5)  tidak  menggunakan    penglaris  usaha.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa seluruh  responden    telah  mengetahui  bahwa  ketauhidan  harus  diinternalisasi dalam  berbisnis,  dan  tidak  satupun  usaha  jasa  layanan  internet  menggunakan penglaris dalam upaya meningkatkan jumlah pelanggan. Namun masih terdapat 1  orang  responden  yang  memasang  gambar  dan  atau  patung  yang  bernyawa. Adapun  indikator  ketauhidan  yang  sangat  lemah  dalam  penerapannya  yaitu tentang  mekanisme  pemberitahuan  waktu  shalatdan  tetap  menerima  pelanggan saat waktu shalat tiba.
Kata kunci: ketauhidan, jasa internet, penglaris, pelanggan

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## Abstract
This study aims to determine the implementation of the principle of monotheism in internet service business owners in Kendari City. The population in this study were all internet  service business operators  spread in 7 Kendari City  Districts or as many as 22 business units. The sample was determined by cluster random sampling  and  obtained  ten  respondents.  The  analysis  used  is  quantitative descriptive  analysis  with  frequency  distribution.  Variable  measurements  are carried  out  using  the  Guttman  scale.  Indicators  of  monotheism  consist  of:  (1) business knowledge related to worship values,(2) notification regarding prayer time, (3) closing service access at prayer time, (4) absence of images or statues of  animals  and  humans,  and  (5)  no  using  magical  practices  in  business.  The results  showed  that  all  respondents  already  knew  that  monotheism  had  to  be internalized  in  doing  business.  None  of  the  internet  service  businesses  used magical practices to increase the number of customers. However, there was still one respondent who put pictures and or statues that had lives. The indicator of monotheism  that  is  very  weak  in  its  application  is  about  the  mechanism  of notification  of  prayer  times  and  keep  receiving  customers  when  prayer  times arrive.
Keywords: monotheism, internet services, magical practices, customers

## PENDAHULUAN
Tauhid  merupakan  konsep  yang paling  penting  dan  mendasar  sebab konsep  yang  pertama  adalah  dasar pelaksanaan  segala  aktivitas  baik  yang menyangkut  ubudiah/ibadah  mahdah, muamalah,  muasyarah  hingga  akhlak (Hakim,  2012).  Tauhid  menurut  ulama ulama-ulama Ahli Sunnah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Syahrastani ialah bahwa Allah SWT itu Esa  dalam Dzatnya,  tidak  terbagi-bagi,  Esa  dalam sifat-sifatNya  yang  azali,  tiada  tara bandingan  bagi-Nya  dan  Esa  dalam perbuatan-Nya  tiada  sekutu  bagiNya (Maghfur, 2016).
Seorang
muslim diwajibkan menginternalisasi nilai-nilai tauhid dalam  segala  aspek  kehidupan.  Baik dalam beribadah, maupun bermuamalah.  Memisahkan  tauhid  dan praktik muamalah menunjukkan sekularisasi  agama  dalam  kehidupan. Salah  satu  bidang  muamalah  yaitu ekonomi.  Bangunan  ekonomi  dalam Islam  didasarkan  pada  fondasi  utama ( ontologi )  tauhid,  kemudian  fondasi selanjutnya  yaitu  syariah  dan  akhlak, namun  pengamalan  syariah  dan  akhlak merupakan refleksi dari tauhid,
sehingga  landasan  tauhid  yang  tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi syariah dan akhlak
terganggu  (Barus,  2016).  Sebagaimana
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Chapra  (2010)  mengemukakan  bahwa ekonomi  Islam  dibangun  berdasarkan prinsip  Tauhid  serta  etika  mengacu pada  tujuan  syariah  atau maqashid  al- syariah yaitu  memelihara  iman,  hidup, nalar,    keturunan,  dan  kekayaan. Konsep  ini  mengimplikasikan  bahwa membangun ekonomi Islam, hendaknya  berawal  dari  bangunan sebuah  tauhid  dan  berakhir  dengan kekayaan.
Layanan  jasa  internet  atau  dikenal juga  sebagai  warung  internet/warnet merupakan  salah  satu  bidang  usaha yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat,  seiring  dengan  akses kemudahan  layanan  internet  berbasis android.  Meskipun  demikian,  warnet tetap  memiliki  pangsa  pasar  yang cukup  besar.  Di  Kota  kendari  terdapat 22  warnet  yang  tersebar  pada  7 kecamatan.  Jumlah  pelanggan  warnet pada  tahun  2018  diperkirakan    sekitar 4000-7000  pengguna  setiap  warnet. Pelanggan  internat  umumnya  berasar dari  pelajar  dan  mahasiswa.  Diantara pelajar  tersebut,  masih  ditemukan pelanggan  berstatus  bersekolah  di Sekolah  Dasar.  Umumnya  pelajar  ini mengakses layanan game online .
Ketersediaan game  on  line tentusaja
dapat  berdampak  negatif    jika  siswa tersebut  mengakses  tanpa  mengenal waktu. Terlebih lagi jika masih terdapat peluang diaksesnya situs-situs
pornografi  dan  pornoaksi.  Dengan demikian kiranya diperlukan pengawasan yang ketat dan pertanggungjawaban  bagi  pengusaha warnet,  guna  meminimalisir  hal-hal negatif yang melanggar hukum agama.
Para  pengusaha  muslim  haruslah yakin  bahwa  segala  aktivitasnya  akan dimintai pertanggungjawaban yang Maha Kuasa. Keyakinan ini diharapkan dapat  berdampak  terhadap  perilaku bisnis yang dilakukan. Keyakinan akan pertanggungjawaban, juga akan tampak dalam menginternalnya ketauhidan dalam melakukan kegiatan usaha. Ilyas (2010)  mengemukakan  bahwa  makna Laa  Ilaaha  Illallah ,  memiliki  makna komprehensif, yaitu: laa khaliqa illalah (tidak ada yang maha mencipta kecuali Allah), laa  raziqa  illallah (tidak  ada yang  maha  memberi  rezeki  kecuali Allah), laa  hafidza  ilallah (tidak  ada yang  maha  memelihara  kecuali  Allah), laa  mudabbira  ilallah (tidak  ada  yang maha  mengelola  kecuali  Allah), laa malikaa  ilallah (tidak  ada  yang  maha memiliki  kecuali  Allah), laa  waliya

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
ilallah (tidak ada yang maha memimpin  kecuali  Allah),  laa  hakima ilallah (tidak ada yang maha menentukan kecuali Allah), laa ghayata  ilallah (tidak  ada  yang  maha menjadi  tujuan  kecuali  Allah),  dan laa ma’buda  ilallah (tidak  ada  yang  maha disembah kecuali Allah).
Dengan demikian, ketauhidan seorang pelaku bisnis juga tampak pada keyakinannya  bahwa  tidak  ada  yang maha  memberi  rezeki  kecuali  Allah, jika  tidak  maka  ia  akan  tergelincir dalam  perilaku  menghalalkan  segala cara,  termasuk  perbuatan  syirik.  Hal pertama  yang  memungkinkan  seorang syirik  pada  zaman  moderen  ini  ialah uang,  karena  uang  ini  termasuk  ‘ilah’ yang  paling  berkuasa  di  dunia  ini (Ismail,  2014).  Oleh  karena  itu, diperlukan kajian bagaimana penerapan prinsip  tauhid  pada  pelaku  usaha khususnya  jasa  layanan  internet  masih minim  diteliti.  Studi  ini  mengkaji bagaimana  penerapan  prinsip  tauhid dalam pengelolaan jasa layanan internet di Kota Kendari.

## METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah pengelolaan  layanan  internet  yang
tersebar  pada  7  Kecamatan  Kota Kendari  atau  sebanyak  22  warnet. Sampel  ditentukan  dengan  metode cluster random sampling yaitu
penentuan cluster sesuai dengan banyaknya  warnet  yang  tersebar  di  7 kecamatan  di  Kota  Kendari,  kemudian di  pilih  secara  acak    sebanyak  10 warnet.    Kesepuluh  warnet  tersebut yaitu: GHN, TN, FN, RN, GN, EN, PN, SN,  D,  FAN.  Sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu data primer, yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden  atau  yang  menjadi  sampel dalam penelitian ini. Data primer terdiri dari  tanggapan  pemilik  usaha  warnet mengenai penerapan prinsip keetauhidan  dalam  pengelolaan  usaha jasa  layanan  internet.  Pengumpulan data  dilakukan  dengan  menggunakan wawancara  dan  observasi.  Indikator aspek  ketauhidan  dalam  pengelolaan usaha  yaitu:  (1)  pengetahuan  bisnis terkait  dengan  nilai-nilai  ibadah,  (2) pemberitahuan kepada pihak konsumen terkait  waktu  sholat,  (3)  penutupan layanan  pada  waktu  sholat,  (4)  tidak terdapat gambar/patung yang bernyawa, (5)  tidak  menggunakan    jimat  atau penglaris.
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Data  dianalisis  secara  deskriptif kuantitatif  dengan  bantuan  distribusi frekuensi. Skala pengukuran menggunakan  skala  Guttman.  Skala
Guttman  dalam  penelitian  disimpulkan dari hasil observasi maupun wawancara yang tegas terhadap suatu permasalahan  yang  ditanyakan,  apakah memiliki kecenderungan jawaban yaitu ‘ya’  atau  ‘tidak’.  Untuk  jawaban  ‘ya’ diberi  skor  1  sedangkan  jawaban  tidak diberi skor 0. Setelah dilakukan skoring kemudian  pertanyaan  tersebut  dihitung dengan  cara  persentase  (%)  jawaban pertanyaan, yaitu dengan rumus :
P = a/b x 100%            (1)
Keterangan : P = Persentase a = Jumlah responden dengan skala = 1 b = Jumlah responden

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

## Karakteristik Responden
Pengelola  usaha  yang  dijadikan responden  sebanyak  10  orang,  dengan distribusi  berdasarkan  jenis  kelamin disajikan  sebagaimana  tabel  1  yang menunjukkan bahwa mayoritas responden  pengelola  warnet  di  Kota Kendari  yaitu  laki-laki  dengan  tingkat
persentase sebesar 70.00 persen, sementara  itu  sisanya  yaitu  sebesar
30.00 persen adalah perempuan. Sehingga  berdasarkan  hal  ini  dapat dikatakan bahwa umumnya yang menjadi  pelaku  usaha  warnet  lebih cenderung  dari  laki-laki  dibandingkan perempuan.  Hal  ini  dimungkinkan karena  jenis  dan  karakteristik  usaha warnet  ini  yakni  pada  perangkat komputer,  jaringan  dan  penggunaan aplikasi  lebih  dipahamu  oleh  laki-laki dibandingkan perempuan.

## Tabel 1 Distribusi Responden
Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%) Laki-Laki 7 70,00 Perempuan 3 30,00 Jumlah 10 100,00 Sumber: Data Primer Diolah, 2019 Pada  sisi  lain,  berdasarkan  usia sebagaimana tabel 2, mayoritas responden  yang  pengelola  warnet  di Kota  Kendari  mayoritas  memiliki rentan  usia  yakni  20  -25  Tahun  yakni sebanyak  6  orang  responden  atau sebesar  60.00  persen,  sedangkan  untuk usia  >  26  Tahun  yakni  sebanyak  4 orang  responden  atau  sebesar  40.00 persen.  Dengan  demikian  karyawan jasa  layanan  internet  di  Kota  Kendari

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
berada  pada  usia  muda  dan  sangat produktif. Produktif dalam hal ini dapat diartikan  sebagai  usia  dimana  seorang masyarakat  mampu/bisa  menghasilkan barang  dan  jasa  guna  mendapatkan upah  dari  hasil  pekerjaannya.  Pada umumnya  seseorang  yang  lebih  muda lebih dinamis dalam bertindak, mempunyai  kemampuan  fisik  yang kuat dan mempunyai keberanian dalam mengambil  suatu  keputusan  serta berani  mengambil  risiko  terhadap kegagalan  dalam  melaksanakan  usaha didalam keluarganya. Sedangkan orang yang  berusia  tua  lebih  berpengalaman dan  mempunyai  cara  berusaha  yang lebih  matang  sehingga  lebih  berhati- hati dalam mengambil tindakan.
Tabel 2 Distribusi Responden
Berdasarkan Usia Responden Menurut Usia Jumlah Responden Persentase (%) 20 – 25 6 60,00 > 26 4 40,00 Jumlah 10 100,00 Sumber: Data Primer Diolah, 2019
Pada  sisi  lain,  salah  satu  indikator kondisi sosial masyarakat adalah dilihat dari  aspek  pendidikan  yang  mereka miliki, sebab dengan faktor pendidikan ini  dapat  menentukan  setiap  tindakan. Tingkat pendidikan yang cukup
memadai dapat menentukan cara berfikir  seseorang.  Maupun  derajat kemampuan,  serta  menjadi  landasan untuk  menentukan  pilihan  masa  depan selanjutnya,  baik  pekerjaan  maupun keterlibatannya dalam kegiatan pembangunan  dan  kemasyarakatan. Berdasarkan hasil
penelitian sebagaimana  tabel  3,  bahwa  mayoritas responden  memiliki  pendidikan  yang cukup tinggi. Hal ini tentunya diharapkan  akan  berdampak  terhadap kemampuan responden khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap layanan  jasa  internet  yang  disediakan, sehingga  mampu  memfilter  perilaku negatif pengguna jasa layanan internet. Tingkat  pendidikan  masing-masing responden    mayoritas  dari  karyawan tersebut  memiliki  tingkat  pendidikan strata  S1  yakni  sebanyak  8  orang responden  atau  sebesar  80.00  persen. Sedangkan  sisanya  yakni  sebanyak  2 orang  responden  atau  20.00  persen memiliki  tingkat  pendidikan  strata SMA/SMK.
Tabel 3 Distribusi Responden
Berdasarkan Pendidikan Terakhir No Tingkat Pendidikan Jumlah Responden Persentase (%) 1. Tamat SMA/SMK 2 20,00 3. S1 8 80,00 Jumlah 10 100,00
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## Sumber: Data Primer Diolah, 2019
Penerapan  Prinsip  Ketauhidan  dalam Pengelolaan Jasa Layanan Internet
Penerapan  tauhid  pada  pengelolaan usaha  warnet  di  Kota  Kendari  dikaji meliputi: (1) pengetahuan bisnis terkait dengan nilai-nilai ibadah, (2) pemberitahuan kepada pihak konsumen terkait  waktu  sholat,  (3)  peutupan pelayanan  pada  waktu  sholat,  (4) tidak terdapat gambar/patung yang bernyawa, (5)  tidak  menggunakan  jimat  atau penglaris. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan  prinsip  ketauhidan  pada usaha  jasa  layanan  internet  di  Kota kendri  disajikan  sebagaimana  tabel  4. Seluruh  responden    telah  mengetahui bahwa  ketauhidan  harus  diinternalisasi dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk  dalam  berbisnis.  Pada  sisi lain, temuan penelitian juga menunjukkan  bahwa  tidak  satupun
usaha jasa layanan internet menggunakan  penglaris  dalam  upaya meningkatkan jumlah pelanggan. Namun  masih  terdapat  satu  orang responden yang memasang gambar dan atau  patung  yang  bernyawa.  Adapun indikator ketauhidan yang sangat lemah dalam  penerapannya  yaitu  tentang pemberitahuan  ibadah  shalat.  Tidak satupun  penyedia  jasa  layanan  internet yang memiliki mekanisme pemberitahuan  waktu  shalat,  baik melalui informasi lisan, maupun setting otomatis pada layanan komputer pengelola/pelanggan.  Pada  sisi  lain, pihak  pengelola  masih  tetap  menerima pelanggan  meskipun  tiba  waktu  shalat. Pihak  pengelola  khususnya  laki-laki (yang  akan  ke mesjid) akan  bergantian dengan  karyawan  lain  baik  laki-laki maupun  perempuan  jika  tiba  waktu shalat.
Tabel 4 Penerapan Prinsip Ketauhidan pada Pengelolaan Jasa Layanan
Internet di Kota Kendari No Indikator Frekuensi Jumlah Responden Persentase (%) 1 Pengetahuan bisnis terkait dengan nilai-nilai ibadah 10 10 100 2 Pemberitahuan kepada pihak konsumen terkait waktu sholat 0 10 0 3 Penutupan akses pelayanan pada waktu sholat 2 10 20 4 Terdapat gambar/patung yang bernyawa 9 10 90 5 Tidak menggunakan  jimat atau 10 10 100

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
penglaris Sumber: Data Primer Diolah, 2019 Berdasarkan  individual  responden, sebagaimana tabel 5, penerapan prinsip ketauhidan  masing-masing  responden tertinggi dimiliki oleh RN dan FN. Dari seluruh  indikator  yang  diteliti,  usaha jasa layanan internet RN dan FN hanya tidak memiliki mekanisme pemberitahuan  waktu  shalat  kepada
pelanggan.    Adapun  penerapan  prinsip Ketauhidan  terendah  dimiliki  oleh  SN. Dari 5 (lima) indikator yang diteliti, SN hanya  menerapkan  2  (dua)  indikator, yaitu  mengetahui  bahwa  ketauhidan harus  diinternalisasi  dalam  bermisnis; dan  tidak  menggunakan  penglaris dalam usaha.
Tabel 5 Penerapan Prinsip Ketauhidan pada Pengelolaan Jasa Layanan
Internet            Berdasarkan Responden di Kota Kendari No Usaha Warnet Indikator Persentase (%) 1 2 3 4 5 1 GHN 1 0 0 1 1 60 2 TN 1 0 0 1 1 60 3 FN 1 0 1 1 1 80 4 RN 1 0 1 1 1 80 5 GN 1 0 0 1 1 60 6 EN 1 0 0 1 1 60 7 PN 1 0 0 1 1 60 8 SN 1 0 0 0 1 40 9 DN 1 0 0 1 1 60 10 FAN 1 0 0 1 1 60 Sumber: Data Primer diolah, 2019 Pembahasan Hasil penelitian
menunjukkan bahwa    seluruh  responden    telah mengetahui  bahwa  ketauhidan  harus diinternalisasi  dalam  seluruh  aspek kehidupan,  termasuk  dalam  berbisnis. Umat
Islam harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai
ketauhidannya  kepada  Allah  SWT dalam  kegiatan  sehari-harinya,  baik dalam  kegiatan  politik,  sosial,  maupun
ekonomi  (Maghfur,  2016).  Dengan meyakini  ke  Esaan  Allah,  melalui segala  hal  apa  yang  telah  diciptakan- Nya,  maka  seharusnya  hal  ini  juga berlaku  searah  dengan  perihal  ketaatan dan  keyakinan  dari  setiap  ummatnya untuk  melaksanakan  perintahnya  dan menjauhi  larangannya.  Ekonomi  Islam bertitik  tolak  dari  Tuhan  dan  memiliki tujuan  akhir  pada  Tuhan.  Tujuan ekonomi  ini  membantu  manusia  untuk
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
menyembah  Tuhannya  yang  “telah memberi  makan  kepada  mereka  untuk menghilangkan
lapar serta
mengamankan mereka dari ketakutan”.
Juga  untuk  menyelamatkan  manusia dari kemiskinan yang bisa mengkafirkan  dan  kelaparan  yang  bisa mendatangkan  dosa  (Barus,  2016). Bisnis  merupakan  salah  satu  bentuk muamalah  atau  ibadah  dalam  arti  luas. Bagi seorang muslim, seluruh perbuatan  manusia  diarahkan  dalam rangka  ibadah  kepada  Allah,  karena tujuan
penciptaan manusia sebagaimana  Qs.  Az  Zariyat  ayat  56 semata-mata hanya menyembah kepada Sang  Pencipta.  Dengan  demikian, menjalankan    usaha  merupakan  salah satu pintu ibadah yang disediakan oleh Allah.  Sehingga  bisnis  yang  dikelola harus  sejalan  dengan  nilai-nilai  yang telah  ditentukan  Sang  Pencipta.  Nilai ketauhidan yang telah digariskan dalam menjalankan  aktivitas  apapun  yaitu tidak  tercampurnya  aktivitas  muslim dengan  kegiatan  menyekutukan  Allah atau kemusyrikan dengan menggunakan jimat atau penglaris.
Temuan  penelitian  menunjukkan bahwa tidak satupun usaha jasa layanan internet  menggunakan  penglaris  dalam
upaya meningkatkan jumlah pelanggan. Menggunakan  penglaris  menunjukkan bahwa  seorang  muslin  telah  musyrik, yaitu mengimani Allah sebagai tuhannya, namun menjadikan ‘sesuatu’ atau seseorang menjadi tuhan tandingan Allah. Sesuatu atau
seseorang  yang  dijadikan  tandingan
Allah  dapat  berwujud:  keris,  azimat, tongkat, batu aji, dukun, ‘orang pinter’, dan lain-lain (Ismail, 2008). Penggunaan  penglaris  dalam  berbisnis menunjukkan  bahwa  seorang  musyrik mengakui  bahwa  penglaris  tersebut memiliki  sifat  Allah  yang  Maha Memberi Reski.
Bangunan  tauhid  terdiri  dari  tauhid rububiyyah,  tauhid  uluhiyyah  dan tauhid  al  asma  was  shifat.  Tauhid rububiyyah  merupakan  tauhid  yang menekankan keyakinan bahwa pencipta alam  semesta  adalah  Allah. Sementara tauhid  uluhiyyah  meyakini  bahwa hanya  Allah  yang  berhak  diibadahi, tidak  melakukan  penyembahan  kepada selain-Nya, baik dalam ucapan maupun perbuatan,  dalam  bentuk  ibadah  yang lahir  maupun  batin.  Adapun  tauhid yaitu asma  wa  sifat meyakini  bahwa selain  Allah  tidak  berhak  memiliki nama yang husna dan sifat yang ‘ulya.

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Tauhid asma  wa  sifat memiliki posisi  yang  tidak  kalah  strategis  dan urgen  dengan  tauhid  uluhiyah  atau ibadah. Pengeksplorasian lebih mendalam dan komprehensif dari ayat- ayat al-Qur`an, akan ditemukan konklusi  bahwa  tujuan  penciptaan manusia  tidak  hanya  beribadah  kepada Allah  dan  mentauhidkanNya,  tetapi juga  dalam  rangka  mengenal  Allah melalui  nama-nama  dan  sifat-sifat-Nya (Wahidin,  2014).    Penggunaan  jimat atau  penglaris  telah  mengakui  bahwa jimat  atau  penglaris  tersebut  memiliki sifat yang ‘ulya yang akan mendatangkan  rezki  dan  menafikan sifat Allah yang Maha Memberi Reski.
Pada  sisi  lain,  temuan  penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat satu orang  responden  yang  memasang gambar dan atau patung yang bernyawa. Pada  penelitian  ini,  obyek  yang  dikaji hanya  gambar  dan  patung,  tidak termasuk  didalamnya  foto.  Menurut Qarᾱḍawi (1995) fotografi tidak terlarang  dengan  syarat  objeknya adalah  halal.  Hukum  fotografi  haram apabila  objeknya  tidak  sesuai  dengan akidah,  syariat,  dan  adab  Islam. Membuat gambar atau patung bernyawa  sama  dengan  menyamai
Allah,  dan  kelak  pelukis  dan  pemahat diminta  untuk  menghidupkan  gambar dan  patung  yang  telah  dibuatnya, adapun menggambar pepohonon temasuk  perkara  yang  dibolehkan, sebagaimana  Hadist Riwayat  Bukhari, yang artinya:
‘Telah  menceritakan  kepada  kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan  kepada  kami  Sufyan dia berkata; saya mendengar Abdurrahman  bin  Al  Qasim  dan tidak  ada  seorang  pun  di  Madinah yang  lebih  utama  dari  pada  dia,  ia berkata;  saya  mendengar  Ayahku berkata;  saya  mendengar  Aisyah radhiyallahu 'anha menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam  sekembalinya  beliau  dari safarnya,  waktu  itu  saya  telah membuat  pembatas  (satir)  dari  kain yang  bergambar  dalam  ruanganku, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya
beliau langsung memotongnya sambil bersabda:  "Sesungguhnya  orang- orang  yang  paling  keras  siksanya pada  hari  kiamat  adalah  orang- orang  yang  membuat  sesuatu  yang menyamai  ciptaan  Allah."  Aisyah melanjutkan; "Kemudian saya membuatnya  menjadi  satu  bantal atau dua bantal." (HR. Bukhari No. 5954  dalam  Kitab  Pakaian  Bab Gambar yang diinjak-injak)
‘Telah  menceritakan  kepada  kami 'Abdullah  bin  'Abdul  Wahhab  telah menceritakan  kepada  kami  Yazid bin Zurai' telah mengabarkan kepada kami 'Auf dari Sa'id bin Abi Al  Hasan  berkata;  Aku  pernah bersama  Ibnu  'Abbas  radliallahu
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
'anhu ketika datang seorang kepadanya  seraya  berkata;  "Wahai
Abu  'Abbas,  aku  adalah  seorang yang  mata  pencaharianku  adalah dengan  keahlian  tanganku  yaitu membuat  lukisan  seperti  ini".  Maka Ibnu  'Abbas  berkata:  "Aku  tidaklah menyampaikan kepadamu perkataan melainkan  dari  apa  yang  pernah aku dengar dari Rasulullah shallallahu  „alaihi  wasallam  yang Beliau  bersabda:  "Siapa  yang membuat  gambar  lukisan,  Allah akan menyiksanya hingga dia meniupkan  ruh  (nyawa)  kepada gambarnya  itu  dan  sekali-kali  dia tidak  akan  bisa  mendatangkannya selamanya".  Maka  orang  tersebut sangat  ketakutan  dengan  wajah yang  pucat  pasi  lalu  berkata: "Bagaimana  pendapatmu  kalau  aku tidak  bisa  meninggalkannya  kecuali tetap  menggambar?"  Dia  (Ibnu 'Abbas) berkata: "Gambarlah olehmu pepohonan dan setiap sesuatu yang tidak memiliki nyawa". (HR.  Bukhari  No.  2225,  Kitab  jual beli,  Bab  menjual  gambar-gambar yang  tidak  bernyawa  dan  hal-hal yang dilarang).
Gambar maupun patung hewan atau manusia  tidak  sejalan  dengan  dimensi tauhid  rububiyyah  yang  merupakan keyakinan kepada Allah sebagai pencipta  alam  semesta.   Kegiatan menggambar, membuat ataupun memahat  benda  bernyawa  merupakan perbuatan  yang  menyamai  ke-Maha Pencipta-an    Allah.  Seorang  muslim yang  memasang  benda  hasil  ciptaan
tersebut secara tidak langsung
mengakui ‘kemampuan mencipta’ sang pembuat/pemahat. Selanjutnya, hasil penelitian indikator ketauhidan yaitu
pemberitahuan  waktu  shalat  kepada pelanggan  menunjukkan  skor  yang sangat  lemah  dalam  penerapannya. Tidak  satupun  penyedia  jasa  layanan internet  yang  memiliki  mekanisme pemberitahuan  waktu  shalat,  baik melalui informasi lisan, maupun setting otomatis pada layanan komputer pengelola/pelanggan.
Pada  sisi  lain,  pihak  pengelola masih tetap menerima pelanggan meskipun  tiba  waktu  shalat.  Pihak pengelola  khususnya  laki-laki  (yang akan  ke  mesjid)  akan  bergantian dengan  karyawan  lain  baik  laki-laki maupun  perempuan.  Padahal  makna tauhid  termasuk  juga  bahwa  seorang muslim  mengakui laa  raziqa  illallah atau  tidak  ada  maha  memberi  rezeki kecuali  Allah  (Ilyas,  2010).  Hal  ini bermakna  bahwa  rezeki  tidak  akan berkurang hanya dengan menghentikan aktivitas  muamalah  saat  tiba  waktu shalat.
Shalat  merupakan  bangunan  rukun Islam. Perintah shalat menempati posisi

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
kedua  setelah  pernyataan  ke-Islaman. Shalat  juga  merupakan  tiang  agama, ibarat bangunan rumah akan kokoh jika memiliki tiang penyangga  yang kokoh. Beberapa keutamaan mukmin memiliki bangunan shalat yang kokoh
diantaranya bahwa shalat dapat ‘menolong’ orang
beriman sebagaimana  termuat  dalam  Qs.  Al- Baqarah ayat 153.
Shalat  merupakan  perintah  Allah yang  tanpa  pengecualian  kondisi  dan situasi, seperti saat sakit, dalam kondisi perang  dan  dalam  keadaan  takut sekalipun.  Sebagaimana  firman  Allah SWT  dalam  Qs.  Al-Baqarah  ayat  239 yang  artinya: Jika  kamu  dalam
keadaan takut (bahaya), maka
shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah  aman,  maka  sebutlah  Allah (shalatlah),  sebagaimana  Allah  telah mengajarkan  kepada  kamu  apa  yang belum  kamu  ketahui. Perintah  shalat berbeda  dengan  perintah  puasa,  zakat, dan haji.  Keistimewaan perintah shalat yaitu bahwa perintah shalat merupakan perintah yang langsung diturunkan oleh Allah kepada rasulullah tanpa perantara malaikat  Jibril,  yang  dikenal  dengan peristiwa Isra’ Mi’raj.
Pandangan  Islam  mengenai  orang- orang  yang melalaikan (meninggalkan) shalat  menurut  Imam  Ahmad  bin Hanbal    adalah  kafir,  sementara menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi’i  mengatakan  fasik  atau  telah keluar  dari  ketaatan  kepada  Allah. Adapun  hukum  seorang  muslim  yang melaksanakan  shalat  namun  menunda- nundanya tidak termasuk dalam golongan  kafir  dan  fasik.  Menurut  Al Utsaimin  Menyegerakan  waktu  shalat merupakan suatu keutamaan ( afdhaliah ) bukan  perkara  wajib,  namun  jika  tidak ada yang menunaikan shalat berjamaah di  mesjid,  maka  menyegerakan  shalat melalui berjamaah di mesjid merupakan  suatu  kewajiban  (Purnama, 2016).  Terdapat  empat  pandangan mengenai  hukum  shalat  berjamaah dimasjid,  sebagaimana  yang  disajikan oleh  Darussalam  (2016).  Pertama fardhu kifayah. Fardhu kifayah bermakna  bahwa  jika  sudah  ada  yang menunaikannya,  maka  kewajiban  yang yang  lain  untuk  menunaikannya  akan gugur. Hukum shalat berjamaah merupakan  fardhu  kifayah  diantaranya merupakan  pendapat  Al-Imam  Asy- Syafi`i  dan  Abu  Hanifah  sebagaimana dipaparkan oleh Ibnu Habirah.
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Pendapat  Kedua  yaitu  Fardhu  `Ain yang  merupakan  pendapat  Atho`  bin Abi  Rabah,  Al-  Auza`i,  Abu  Tsaur, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban, umumnya  ulama  Al-Hanafiyah  dan mazhab  Hanabilah.  Pendapat  Ketiga yaitu  bahwa  hukum  shalat  berjamaah adalah sunnah muakkadah yang diadopsi  oleh  mazhab  Al-Hanafiyah dan  Al-  Malikiyah.  Pendapat  keempat yaitu bahwa shalat berjamaah merupakan syarat syahnya shalat sebagaimana pendapat Ibnu Taymiyah.
Meskipun  penundaan  pelaksanaan shalat  tidak  menyebabkan  seseorang menjadi kafir dan fasik, namun disiplin menjalankan  shalat  termasuk  disiplin waktu  akan  membawa  manfaat  bagi seorang  mukmin.  Temuan  penelitian Zaitun & Habibah (2013) menunjukkan bahwa pelaksanaan
shalat  yang  dilakukan  dengan  penuh keimanan  dan  pembuktian  kecintaan kepada Allah akan membentuk karakter seorang muslim diantaranya pengendalian  diri,  disiplin,  tawadhu, peduli  sesama,  dan  persaudaraan. Individu  atau  dalam  hal  ini  mahasiswa yang disiplin dalam menunaikan shalat cenderung tepat waktu dalam menyelesaikan  berbagai  tugas-tugas
akademik  yang  diberikan  kepadanya (Amelia,  Arief  &  Hidayat  2019).  Pada sisi  lain,  temuan  Siswanto  (2013) menunjukkan bahwa terdapat hubungan  negatif  antara  kedisiplinan pelaksanaan shalat wajib dengan prokrastinasi akademik. Semakin tinggi kedesiplinan  shalat  wajib  dihubungkan dengan penurunan prokrastinasi akademik.  Temuan-temuan  tersebut menunjukkan bahwa kedisiplinan shalat  akan  berpengaruh  terhadap perilaku seseorang muslim.
Perubahan  perilaku  sebagai  dampak pelaksanaan  ibadah  shalat  sangat  jelas sebagaimana ditunjukkan dalam Qs. Al 'Ankabut  ayat  45  yang  bermakna bahwa shalat dapat mencegah perbuatan  keji  dan  munkar.    Dengan demikian segala upaya yang menghantarkan kepada tegaknya pelaksanaan  shalat  yang  benar  baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun perusahaan menunjukkan bahwa ia telah mengambil  bagian  dari  pencegahan perbuatan keji dan munkar. Perusahaan dalam  hal  ini  usaha  jasa  layanan internet  memiliki  kewenangan  dalam operasional  usaha  perlu  melakukan upaya-upaya  untuk  dakwah  sesuai

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
dengan  kapasitasnya,  sebagaimana  Qs. At  Taubah  ayat  71  yang  artinya: Dan orang-orang  yang  beriman,  lelaki  dan perempuan,  sebagian  mereka  (adalah) menjadi  penolong  sebagian  yang  lain. Mereka  menyuruh  (mengerjakan)  yang ma’ruf,  dan  mencegah  dari  yang mungkar .”

## KESIMPULAN
Seluruh responden telah mengetahui  bahwa  ketauhidan  harus diinternalisasi  dalam  seluruh  aspek kehidupan,  termasuk  dalam  berbisnis. Tidak  satupun  usaha  jasa  layanan internet  menggunakan  penglaris  dalam upaya meningkatkan jumlah pelanggan.
Namun  masih  terdapat  satu  orang responden yang memasang gambar dan atau  patung  yang  bernyawa.  Adapun indikator ketauhidan yang sangat lemah dalam  penerapannya  yaitu  tentang pemberitahuan waktu shalat dan penghentian  layanan  jika  tiba  waktu shalat.  Tidak  satupun  penyedia  jasa layanan internet yang memiliki mekanisme pemberitahuan waktu shalat,  baik  melalui  informasi  lisan, maupun setting otomatis  pada  layanan komputer  pengelola/pelanggan.  Pada sisi  lain,  pihak  pengelola  masih  tetap menerima  pelanggan  meskipun  tiba waktu shalat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amelia  M.,  Arief  Y.  &  Hidayat  A.  (2019)  “Hubungan  Antara  Kedisiplinan Melaksanakan Shalat Wajib dengan Prokratinasi Akademik pada Mahasiswa Fakultas  Psikologi  Universitas  Islam  Riau”. An  –  Nafs:  Jurnal  Fakultas Psikologi , vol. 13, no 1, h.44-54.
Barus, E. E. (2016). Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , 2 (1), 69-79.
Chapra, Umer M. (2010). Islam dan Pembangunan Ekonomi . Gema Insani Press. Jakarta.
Darussalam,  A.  (2016).  “Indahnya  Kebersamaan  Dengan  Shalat  Berjamaah”. Tafsere , vol. 4, no. 1, h.24-39.
Hakim,  Lukman.  (2012). Prinsip-Prinsip  Ekonomi  Islam .  Erlangga:  PT  Gelora Aksara Pratama
Ilyas, Yanuar. (2010). Kuliah Aqidah Islam . Yogyakarta: LPPI UMY
Imam Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, (1993) Shahih Bukhari , Jilid. VII, penerjemah, Achmad Sunarto dkk. Semarang: Asy-Syifa
Ismail, Roni. (2008). Menuju Hidup Islami . Pustaka Insan Madani: Yogyakarta
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Ismail,  R.  (2014).  ”Hakikat  Monoteisme  Islam,  Kajian  Atas  Konsep  Laa  Ilaaha Illallah”. Religi, vol .10, no. 2, h. 172-183, 2014.
Maghfur,  Ifdlolul.  (2016).  “Membangun  Ekonomi  Dengan  Prinsip  Tauhid”. Jurnal MALIA , vo 7, no 2, h.  213-339, 2016.
Purnama,  Yulian.  (2016).  “Fatwa  Ulama:  Bolehkah  Menunda  Shalat  Karena Pekerjaan?  Fatwa  Syaikh  Muhammad  bin  Shalih  Al  Utsaimin”. https://muslim.or.id/28558-fatwa-ulama-bolehkah-menunda-shalat-karena- pekerjaan.html
Qardhawi, Yusuf. (1995). Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 1 . Jakarta: Gema Insani Press
Siswanto,  F.  Z.  (2013).  “Hubungan  Antara  Kedisiplinan  Melaksanakan  Sholat Wajib  Dengan  Prokrastinasi  Akademik  Pada  Mahasiswa  Fakultas  Farmasi Universitas Ahmad Dahlan”. Empathy- Jurnal Fakultas Psikologi , vol. 2, no. 1, h. 1-17.
Wahidin,  A.  (2017).  “Kurikulum  Pendidikan  Islam  Berbasis  Tauhid  Asma  Wa Sifat”. Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam , vol. 3, h. 572-590. 2014.
Zaitun  &  Habibah,  Siti.  (2013).  “Implementasi  Sholat  Fardhu  Sebagai  Sarana Pembentuk  Karakter  Mahasiswa  Universitas  Maritim  Raja  Ali  Haji  Tanjung Pinang”. Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim , vol 11, no. 2, h.153-168.