## ANALISIS KEJAHATAN DENGAN MODUS PERAMPASAN SECARA PAKSA
(STUDI KASUS KEJAHATAN JALAN DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES SURABAYA)
Rise Sandiyantanti* Email: lantas.ngk9@gmail.com *) Mahasiswa Magister Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya
ABSTRACT
This  study  discusses  the  problem  of  Criminal  Theft  Mode  by  forcibly deprivation  which  becomes  the  "favorite" of  the theft  perpetrators  in  launching  the action. Every person's behavior patterns including thieves reflect an intent or purpose, as  well  as  his  choice  to  commit  a  theft  crime  by  forcibly  seizing.  This  study  was analyzed  using  descriptive  analysis,  which  has  been  interviewed  with  a  number  of members  of  Surabaya  Polrestabes  police  unit  and  some  victims  of  theft  by  forcibly depriving them. The results show that (1) The modus operandi of this seizure becomes the  "favorites"  of  the  perpetrators  to  launch  their  crimes.  This  is  because  the implementation of the action is considered more efficient and easy. The threat mode as well as the rapid movements that make  the victim unaware of the eventual theft will make the perpetrator immediately run away. (2) The modus operandi of criminal theft by force on the street is done by the perpetrator stalking the victim and if against it  then  it  is  scratched  with  a  sharp  weapon.  Curus  mode  is  often  especially  for teenagers who use vehicles or luxury goods that perpetrators do more than 1 person then forcibly take the property of the victim.
Keywords: Mode, Theft Crime, Forced Confiscation

## I. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  berkembang  yang  sedang  melakukan pembangunan  di  berbagai  bidang,  untuk  mewujudkan  kemakmuran  dan kesejahteraan  lahir dan batin bagi  seluruh  rakyat Indonesia. Pertambahan jumlah penduduk  yang  sangat  cepat  tidak  diimbangi  dengan  pertambahan  lapangan pekerjaan  bagi  masyarakat,  sehingga  setiap  individu  dituntut  untuk  memiliki kemampuan dan keterampilan yang  dapat digunakan untuk memperoleh maupun menghasilkan  pekerjaan.  Masyarakat  yang  kurang  memiliki  keterampilan, berpendidikan  rendah  dan  pengangguran  lebih  memilih  menggunakan  langkah yang  cepat  dan  praktis  guna  mendapatkan  uang  yakni  dengan  melakukan  tindak pidana  pencurian.  Tindak  pidana  pencurian  diatur  dalam  pasal  362  KUHP.Tindak pidana  pencurian  jenis  lain  yang  dijelaskan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  adalah  tindak  pidana    pencurian  dengan  kekerasan.  Pencurian  disertai dengan  kekerasan  menurut  Pasal  365  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  adalah  :  “Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  tahun, pencurian  yang  didahului,  disertai  atau  diikuti  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  terhadap  orang,  dengan  maksud  untuk  mempersiap  atau
mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan  diri  sendiri  atau  peserta  lainnya,  atau  untuk  tetap  menguasai  barang yang dicurinya.”
Tindak pidana  pencurian dengan kekerasan selalu diiringi  dengan adanya kekerasasn  atau  ancaman  terhadap  korban  di  dalam  melakukan  pencurian. Kekerasan  atau  ancaman  dapat  dilakukan  sebelum,  pada  saat,  atau  setelah pencurian dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana ini dilakukan oleh para pelakunya baik  dengan  secara  sembunyi-sembunyi  sampai  dengan  jalan  terang-terangan dengan  kekerasan  yaitu  dengan  menggunakan  senjata  tajam  mengancam  korban untuk  menyerahkan  barang-barang  berharga  yang  dimilikinya.  Tak  jarang  dalam operasinya  para  pelaku  tindak  kejahatan  ini  melakukannya  secara  berkelompok dengan  pembagian  kerja  yang  terorganisir.  Peralatan  dan  teknologi  yang digunakannya  pun  cukup  canggih,  dari  benda-benda  tajam  seperti  golok,  linggis, parang sampai pada kendaraan bermotor dan handphone.
Modus  operandi  pelaku  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan dilakukan  dengan  berbagai  macam  modus  operandi  dengan  melihat  pada  tempat atau  lokasi  yang  akan  dijadikan  sasaran  serta  perencanaan  pencurian  dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  dilakukan  secara  terencana  dan  terorganisir (Samosir,  2006).  Surabaya  yang  merupakan  salah  satu  kota  metropolitan  dengan berbagai aktivitas dan kesibukan masyarakat di dalamnya, seakan-akan kehidupan berjalan selama 24 jam tanpa henti. Situasi ini yang dapat memicu pelaku kejahatan untuk  melakukan  aksinya.  Tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  banyak terjadi di jalan, sehingga dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan penduduk  di  daerah  perkotaan  serta  lingkungannya.  Dengan  demikian  dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini kita sebagai anggota masyarakat  yang  menjadi  atau  calon  korban  bersama-sama  kita  memberantas segala  macam  bentuk  pencurian  yang  ada  di  sekitar  kita  dengan  bekerjasama dengan  aparat  yang  berwenang  yakni  polisi  setempat,  dengan  demikian  maka aparat  hukum  (polisi)  dalam  hal  ini  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  yang sangat  penting  demi  menciptakan  keamanan,  ketentraman,  kesejahteraan  serta ketertiban hukum bagi seluruh anggota masyarakat (Hermawan, dkk, 2015).

## II. Landasan Teori
a. Kejahatan Pencurian
Kejahatan  adalah  suatu persoalan yang  selalu melekat dimana masyarakat itu  ada.  Kejahatan  selalu  akan  ada  seperti  penyakit  dan  kematian  yang  selalu berulang  seperti  halnya  dengan  musim  yang  berganti-ganti  dari  tahun  ke  tahun. Segala  daya  upaya  dalam  menghadapi  kejahatan  hanya  dapat  menekan  atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali  sebagai  warga  masyarakat  yang  baik.  Kejahatan  adalah  suatu  nama  atau cap  yang  diberikan  orang  untuk  menilai  perbuatan-perbuatan  tertentu,  sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat  (Purba, 2013).
Pengertian  kejahatan  dapat  ditinjau  baik  secara  yuridis  maupun  secara sosiologis. Ditinjau dari segi  yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah  laku  yang  bertentangan  dengan  undang-undang.  Ditinjau  dari  segi sosiologis,  maka  yang  dimaksud  dengan kejahatan  adalah  perbuatan  atau  tingkah laku yang  selain  merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Kejahatan dipandang
sebagai  suatu  tindakan  anti  sosial  yang  menimbulkan  kerugian,  ketidakpatutan dalam  masyarakat,  sehingga  dalam  masyarakat  terdapat  kegelisahan,  dan  untuk menentramkan masyarakat,negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat. Kejahatan merupakan suatu problem dalam masyarakat modem atau tingkah laku yang  gagal  dan  melanggar  hukum  serta  perbuatan  yang  sangat  anti  sosial  yang memperoleh  tantangan  dengan  sadar  dari  negara  berupa  pemberian  penderitaan (Prayetno, 2013).
Sementara  itu,  tindak  pidana  pencurian  merupakan  salah  satu  tindak pidana  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  terhadap  harta  kekayaan  orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ”yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau  sebagian  milik  orang  lain,  dengan  tujuan  memilikinya  secara  melanggar hukum”.
“R  Soesilo  mengatakan  bahwa  pencurian  dapat  dikatakan  selesai  jika barang yang dicuri sudah pindah tempat”  (Arum, 2014).
Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam  Pasal  362  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  adalah  berupa  rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:
“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik  orang  lain  dengan  maksud  untuk  memiliki  secara  melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5  (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.  900;  (sembilan  ratus rupiah)”. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian ada 2 (dua), yaitu: a) Unsur-unsur  subyektif  terdiri  dari:  1)  Perbuatan  mengambil,  2)  Obyeknya suatu benda, dan 3) Unsur keadaan  yang meyertai atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain.
b) Unsur obyektifnya,  terdiri dari:  1) Adanya maksud,  2) Yang ditujukan untuk memiliki, 3) Dengan melawan hukum.
b. Pencurian dengan Kekerasan
Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang populer dengan istilah ”Curas”. Tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan  melakukan  modus  kekerasan  yang  dilakukan  pelaku  terhadap  korbannya.
Pasal 365:
1) Dengan  hukuman  penjara  selama  –  lamanya  9  tahun  dihukum  pencurian yang  didahului,  disertai  atau  diikuti  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  kepada  orang  dengan  maksud  mempersiapkan  atau mempermudahkan  pencurian  atau  jika  kepergok  supaya  ada  kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal bersama. 2) Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan : Ke  – 1 : Jika perbuatan  itu dilakukan  pada malam di dalam sebuah rumah atau  pekarangan  tertutup  yang  ada  rumahnya  atau  dijalan  umum  atau  di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; Ke  –  2  :  Jika  perbuatan  itu  dilakukan  bersama-sama  oleh  dua  orang  atau lebih;
Ke  –  3  :  Jika  yang  bersalah  masuk  ke  tempat  melakukan  kejahatan  itu dengan  pembongkaran  atau  memanjat  atau  memakai  anak  kunci  palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
Ke – 4 : Jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang. 3) Dijatuhkan  hukuman  penjara  selama  –  lamanya  lima  belas  tahun  jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang. 4) Hukuman  mati  atau  penjara  seumur  hidup  atau  penjara  selama-lamanya dua  puluh  tahun  dijatuhkan,  jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  luka  atau matinya seseorang dari perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu  hal yang tersebut dan di dalam No. 1 dan No. 3 ayat 2. Adapun unsur – unsur pasal 365 KUHP tersebut termuat dalam penjelasan dibawah ini: Unsur pasal 365 (1) dibagi menjadi 2 yaitu: a) Unsur  -  unsur  obyektifnya  terdiri  dari  :  1)Didahului;  2)  Disertai; 3)Diikuti;    Oleh  kekerasan  dan  ancaman  kekerasan  terhadap seseorang. b) Sedangkan  unsur  subyektifnya  terdiri  dari:  1)Dengan  maksud  untuk; 2)  Mempersiapkan  atau  mempermudah  pencurian  itu  atau;  3)  Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain  dalam  kejahatan  itu  untuk  melarikan  diri  dan  untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya. (1) Pengertian unsur kekerasan Yang  dimaksud  dengan  kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  yang mempergunakan  tenaga  badan  yang  tidak  ringan.  Tenaga  badan adalah  kekuatan  fisik.  Penggunaan  kekerasan  terwujud  dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat,  menahan  dan  sebagainya.  Dalam  Pasal  89  KUHP dijelaskan  bahwa  perbuatan  yang  mengakibatkan  orang  pingsan atau  tidak  sadarkan  diri  dari  perbuatan yang  menimbulkan  orang tidak berdaya lagi termasuk dalam perbuatan kekerasan Kekerasan itu  harus  ditunjukkan  kepada  seseorang  dan  seseorang  itu  tak perlu  pemilik  barang,  melainkan  pelayan  rumah  atau  orang  yang menjaga rumah. (2) Pengertian unsur ancaman kekerasan ”Yang  dimaksud  dengan  ancaman  kekerasan  adalah  setiap perbuatan  yang  sedemikian  rupa  sehingga  menimbulkan  akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya”. (3) Pengertian unsur didahului kekerasan atau ancaman kekerasan Yang  dimaksud  didahului  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan adalah  kekerasan  ini  dipergunakan  sebelum  dilakukan  pencurian, perbuatan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  ini  dimaksudkan untuk mempersiapkan unsur subyektif pencurian. (4) Pengertian unsur disertai kekerasan atau ancaman kekerasan Yang dimaksud dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan adalah  penggunaan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  ini dilakukan  bersamaan  dengan  pencuriannya.  Penggunaan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  ini  dilakukan  dengan  maksud untuk mempermudah dilaksanakan pencurian.
(5) Pengertian  unsur  diikuti  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan Penggunaan  kekerasan  serta  ancamannya  dilakukan  setelah pencurian  dilakukan  dengan  maksud  untuk  memberi  kesempatan bagi diri sendiri atau orang lain untuk melarikan diri dan menjamin pemilikan atas barang hasil pencuriannya. c. Modus
Modus  adalah  cara  operasi  orang  perorangan  atau  kelompok penjahat  dalam  menjalankan  rencana  kejahatannya.  Dalam  kasus perampasan secara paksa, modus operandi pencuri biasanya yaitu sebagai berikut:
1. Menyediakan  benda  tajam  untuk  mengancam,  memutus  tali  tas,  atau barang bertali, dan lain sebagainya. 2. Menyediakan  motor  untuk;  melarikan  diri,  atau  modus  pencurian  di jalan raya. 3. Target korban bisa spontanitas atau terencana,
4. Pura-pura  kenal  dengan  korban  lalu  merampas  barang/  harta  benda korban. 5. Pura-pura sakit di jalan 6. Godaan prostitusi
7. dll,
d.  Pemaksaan
Perampasan  merupakan  modus  yang  biasanya  dilakukan  pada  saat pelakunya  melakukan  aksinya,  mengambil  barang  secara  paksa,  kepada  si korban  agar  aksinya tidak diketahui orang, dan  setelah mengambil barang milik korban pelaku berusaha kabur. Sementara,  paksaan  adalah  praktik  memaksa  pihak  korban  untuk berperilaku  secara  spontan  (baik  melalui  tindakan  atau  tidak  bertindak) dengan  menggunakan  ancaman,  imbalan,  atau  intimidasi  atau  bentuk  lain dari  tekanan  atau  kekuatan.  Dalam  hukum,  pemaksaan  dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa  korban  untuk  bertindak  dengan  cara  yang  diinginkan.  Paksaan mungkin  melibatkan  penderitaan  sebenarnya  rasa  sakit  fisik/cedera  atau kerusakan  psikologis  dalam  rangka  meningkatkan  kredibilitas  ancaman. Ancaman  kerusakan  lebih  lanjut  dapat  menyebabkan  kerja  sama  atau kepatuhan dari orang yang dipaksa  (Arum, 2014).

## III. Metode Penelitian
Penelitian  ini merupakan  penelitian  yang  bersifat deskriptif  kualitatif. Sumber  data  primer  dikumpulkan  langsung  dari  responden  dengan  metode wawancara yang diajukan kepada anggota satreskrim dan korban perampasan secara paksa di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya.
IV. Pembahasan Dan Analisis Data
a. Pola Pencurian dengan Kekerasan
Kejahatan seperti pencurian apabila dirinci, rumusan itu terdiri dari unsur-unsur  objektif  (perbuatan  mengambil,  objeknya  suatu  benda  dan
unsur  keadaan  yang  menyertai  dan  melekat  pada  benda  yaitu  benda tersebut  sebagian  atau  seluruhnya  milik  orang  lain)  dan  unsur–unsur subjektif  (adanya  maksud  yang  ditujukan  untuk  memiliki,  dan  dengan melawan hukum).
Pengertian modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai  oleh  penjahat.  Modus  operandi  yang  digunakan  pelaku  untuk menjalankan  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  antara  lain melakukan dengan cara pelaku membawa senjata api maupun senjata tajam untuk  mengancam  korban  dan  pelaku  tidak  akan  nekat  dengan  melukai korban apabila korban melakukan perlawanan. Modus kejahatan tersebut dapat dilakukan baik tanpa menggunakan intimidasi  atau  kekerasan,  namun  juga  dapat  dilakukan  secara  sebaliknya. Pola  pencurian  dengan  kekerasan  yang  terjadi  di  wilayah  hukum Polrestabes  Surabaya,  secara  dominan  dilakukan  dengan  menggunakan beberapa  pola  seperti  rampas  paksa,  tarik  paksa,  hadang,  ancam, menggunakan kekerasan fisik seperti memukul, atau diberi obat penenang, dan paling ekstrim adalah membunuh korbannya.
b. Modus Perampasan secara Paksa
Pandangan  terhadap  kondisi  wilayah  Kota  Surabaya  merupakan  ibu kota propinsi yang  dikenal sebagai kota metropolitan kedua setelah Jakarta, dimana juga merupakan kota industri yang padat dan ramai penduduk. Oleh karena itu, dari sisi letak geografis yang strategis, kepadatan penduduk, luas wilayah,  pendapatan  daerah,  watak  dan  karakter  masyarakatnya,  dari  sisi hukum  misalnya  efektifitas  peran  dan  fungsi  aparat  hukum,  maka  banyak faktor  yang  dapat  menimbulkan  kecenderungan  terjadinya  kejahatan  atau tindak  pidana  khususnya  pencurian  dengan  kekerasan  (curas)  di  Kota Surabaya sekaligus sebagai bibit-bibit yang dapat menimbulkan kejahatan. Meningkatnya angka kejahatan atau tindak pidana khususnya Curas di wilayah  hukum  Polrestabes  Surabaya  disebabkan  dari  faktor-faktor  kondisi wilayah,  hasil  pendapatan,  angka  kemiskinan  dan  pengangguran  ditambah dengan  wilayah  hukum  Polrestabes  Surabaya  yang  cukup  luas  dengan jangkauan  166  Desa/  Kelurahan,  29  Kecamatan  dan  3  Pembantu  Walikota.
Dalam  kurun  waktu  4  tahun,  angka  kejahatan  pencurian  dengan  kekerasan mencapai angka 1.010 kasus. Dengan pola sebagai berikut
Tabel 1. Jumlah Kasus dan Pola Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya Pola Pencurian dengan Kekerasan Jumlah Kasus Rampas Paksa 635 Tarik Paksa 256 Hadang 81 Ancam 50 Ranmor 661 Memukul/ Pengeroyokan 60 Pemberian Obat Penenang 3 Pembunuhan 1 Sumber: Data ungkap kasus pencurian dengan kekerasan Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Jajaran Periode Tahun 2011 S/D 2015
Dari 1.010 kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya, pada rentang  waktu  2011  hinggan  2015,  dominasi  pencurian  dengan  kekerasan  yaitu pada  pencurian  motor  (ranmor)  yang  berjumlah  hingga  661,  kemudian  pola yang banyak digunakan selanjutnya yaitu rampas paksa dan tarik paksa.
Modus  operandi  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  di  jalan dilakukan  dengan  cara  pelaku  membuntuti  korban  dan  apabila  melawan  maka digores dengan senjata tajam, modus operandi di jalan yang dilakukan pada remaja dengan  menggunakan  kendaraan  atau  pemuda  dengan  menggunakan  handphone mewah yakni dengan cara pelaku berkeliling dengan jumlah antara 2-4 orang dan setelah menemukan korban pelaku menodong dengan menggunakan benda tajam, atau pura-pura mengenal korban, kemudian dengan paksa mengambil barang milik korban.
Modus  operandi  di  jalanan  pelaku  melakukan  dengan  melihat  waktu tertentu yakni antara magrib sampai jam 19.00 Wib di wilayah hukum Polrestabes Surabaya dengan mengincar daerah yang sepi, pelaku menggunakan perlengkapan helm teropong, jaket kemudian pelaku menodongkan senjata api dan benda tajam kepada  korban.  Pelaku  melakukan  dengan  cara  menyalip  korban  lalu  temannya turun dan memaksa serta mengancam korban dengan cara ditakuti dengan senjata tajam berupa pisau dapur.Pelaku juga menggunakan kayu dan melukai korban saat korban tidak berdaya agar barang yang diincar dapat diambil.
Apalagi jika tindakan dilakukan saat mengendarai motor, maka dengan adu kseseimbangan  dan  kekuatan  dengan  korban,  dan  dilakukan  dengan  atau  secara “profesional”  maka  harta  rampasan  tersebut  akan  lebih  mudah  diambil  atau dirampas  oleh  pelaku  tersebut.  Karena  pada  umumnya  keadaan  seorang  saat mengendarai  adalah  penuh  dengan  kehati-hatian  dan  perlahan,  jika  tidak profesional  dalam  melarikan  diri  di  jalan  raya,  maka  mau  tidak  mau  korban tersebut akan jatuh saat si pencuri melancarkan aksi perampasan di atas kendaran bermotor tersebut.
Oleh karena itu, butuh kewaspadaan tingkat tinggi baik dari pihak petugas sebagai pelindung dan pengayom masayarakat maupun masyarakat sendiri sebagai bagian dari lingkungan yang ditinggalinya.
c. Upaya  penanggulangan  tindak  pencurian  dengan  modus  operandi perampasan secara paksa oleh Polrestabes Surabaya
Polri  sebagai  unsur  utama  dan  yang  mempunyai  kewenangan  untuk melakukan  penegakan  hukum  terhadap  segala  tindak  pidana  yang  terjadi  dalam rangka  mewujudkan  situasi  keamanan,  ketertiban  dan  kenyamanan  masyarakat. Untuk  melaksanakan  dan  mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  di wilayah Hukum Polrestabes Surabaya, terutama mengurangi dan mencegah tindak pidana  pencurian  dengan  kekerasan  berupaya  melakukan  tindakan  pencegahan represif dan persuasif. Upaya  pihak  Polrestabes  Surabaya  dengan  cara  melakukan  tindakan Preventif yaitu : a) Melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan aksi pencurian seperti :
a. Pusat Perbelanjaan
b. Terminal
c. Tempat-tempat yang sepi
b) Menghimbau  kepada  masyarakat  agar  berhati-hati  dalam  menjaga  dirinya, dan selalu waspada kepada barang yang dibawanya, jangan terlalu berlebihan dalam memakai perhiasan.
c) Peningkatan Penjagaan
Biasanya  dilakukan  dengan  berpakaian  preman,  dapat  juga  dilaksanakan dengan  berpakaian  dinas  terhadap  daerah-daerah  yang  merupakan  daerah rawan terjadinya kejahatan. d) Melakukan  Kegiatan  Razia  di  tempat-tempat  yang  sering  dijadikan  tempat para  preman,  mangkal  dan  tempat-tempat  yang  sering  terjadi  kejahatan seperti  di  Pasar,  Tempat  Perbelanjaan,  Terminal  dan  angkutan-angkutan umum yang kiranya mencurigakan.
e) Melakukan penyuluhan di lingkungan-lingkungan yang dianggap ramai dalam menciptakan situasi yang aman.
f) Petugas  secara  bergilir  menyambangi  kelurahan  yang  telah  ditentukan sebagai  wilayah  yang  harus  dipertanggung  jawabkan  situasi  keamanannya bersama dengan masyarakat sekitarnya.
g) Melaksanakan  patroli  secara  periodik  antisipasi  pada  tempat-tempat  yang rawan terjadinya curanmor, curat, dan curas.
h) Petugas    selalu  turut  serta  atau  mengunjungi  pos  kamling  di  lingkungan tempat tinggalnya atau tempat tugasnya.
i) Membuat  pemberitahuan  melalui  pemasangan-pemasangan  spanduk  dan selebaran tentang pencegahan pencurian kendaraan bermotor.
j) Mempertajam  kringreserse  masing-masing  wilayah  untuk  mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Dan juga menempatkan para petugas-petugas kepolisian untuk berjaga-jaga di daerah rawan tindak kejahatan. Sementara  dalam  upaya  represive  maka  upaya  yang  dilakukan  oleh  Polrestabes Surabaya yaitu: a) Dalam  hal  ini,  tindakan  represif  yang  dilakukan  oleh  pihak  Polrestabes Surabaya  yakni  dengan  menangkap  pelaku  dan  memberikan  tindakan  tegas jikalau pelaku berusaha melarikan diri akan ditembak di tempat. Penindakan tegas ini sangatlah dibutuhkan, karena para pelaku tindak  kejahatan saat  ini sangat lihai dalam melarikan diri dari kejaran aparat kepolisian. b) Penegakan  hukum  yakni  dengan  melakukan  penyidikan  dan  penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan secara  profesional,  prosedural,  dan  proporsional,  serta  tidak  ada  intervensi dari berbagai pihak. c) Penambahan jumlah personel unit Reskrim untuk melaksanakan penyelidikan dan  penyidikan  penanganan  kasus  pencurian  disertai  dengan  ancaman, kekerasan  agar  lebih  cepat  terungkap  dan  pelaku  mendapatkan  vonis  dari pengadilan.

## V. Kesimpulan dan Saran
a. Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah dikemukakan, kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Modus  operandi  perampasan  ini  pada  hakikatnya  menjadi  “favorit” para pelaku untuk melancarkan aksi kejahatannya. Hal ini dikarenakan pelaksanaan  aksi  dianggap  lebih  capat  dan  mudah.  Modus  ancaman
serta  pergerakan  yang  cepat  yang  membuat  korban  tidak  menyadari secara  cepat  peristiwa  pencurian  akan  membuat  mudah  pelaku langsung melarikan diri. 2. Modus  operandi  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  di  jalan dilakukan  dengan  cara  pelaku  membuntuti  korban  dan  apabila melawan  maka  digores  dengan  senjata  tajam.  Modus  Curas  sering terutama  kepada  remaja  yang  menggunakan  kendaraan  maupun barang  mewah  yang  dilakukan  pelaku  lebih  dari  1  orang  kemudian dengan paksa mengambil barang milik korban. b. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut: 1. Jumlah  personil  Polri  yang  terbatas  tidak  bisa  mengamankan  wilayah yang  sangat  luas  dan  jumlah  penduduk  yang  tidak  sebanding  dengan jumlah  anggota  Polri.  Modus  operandi  pencurian  dengan  kekerasan yang  banyak  terjadi  di  wilayah  Polrestabes  Surabaya  mayoritas  di tempat sepi sehingga perlu adanya peran serta masyarakat seluruhnya untuk  turut  serta  menjaga  dan  mengamankan  diri  sendiri  maupun lingkungannya.  Masyarakat  minimal  harus  dapat  menjadi  Polisi  bagi dirinya sendiri. 2. Polrestabes  Surabaya  harus  selalu  memberikan  himbauan  maupun patroli  secara  periodik  untuk  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat  tidak  perlu  berpenampilan  yang  memancing  atau menimbulkan  niat  calon  pelaku  untuk  berbuat  kejahatan,  seperti penggunaan HP mewah ketika di jalan, meletakkan barang bawaan di belakang  terutama  yang  menggunakan  kendaraan  sepeda  motor,  dan kaca mobil yang terlalu bening sehingga terlihat dari luar isi kendaraan yang berharga.

## Daftar Referensi
Arum, D. A. (2014). Optimalisasi Penyidik Unit Reserse dalam MEnangani Pencurian Dengan Kekerasan . Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Malang , 1-20. Hermawan,  F.  I.,  Triyoso,  P.,  &  Ferdian,  A.  (2015).  Upaya  Penanggulangan  Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Minimarket. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , 1-17.
Mardodo,  F.  T.  (2015).  Modus  Operandi  Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan Kekerasan (Studi di Polres Malang). Universitas Brawijaya , 1-20. Prayetno.  (2013).  Kualitas  Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian).
Media Komunikasi FIS Vol. 12, No. 1, April , 30-45.
Purba,  M.  E.  (2013).  Peran  Polisi  Dalam  Menanggulangi  Kasus  Tindak  Pisana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta , 1-17.
Samosir,  C.  D.  (2006).  Faktor-Faktor  yang  Mengakibatkan  Tidak  Terungkapnya Suatu Kejahatan. Jurnal Hukum Pro Justitia,Volume 24, No.3,Juli , 248-270.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2006