## Wajah Hukum

## Kajian terhadap Tanggungjawab Pengurus CV dan Nasib Buruh Terkait CV Dinyatakan Pailit

## Fransiskus Stefan Sunur, Retno Dewi Pulung Sari
Fakultas Hukum, Univesitas Katolik Darma Cendika Correspondence email: fransiskus.sunur@student.ukdc.ac.id, retno.dewi@ukdc.ac.id
Abstrak. Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana adanya Putusan Pailit terhadap Debitor dari Pengadilan Niaga. Dalam kepengurusan suatu persekutuan komanditer atau CV, terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif, yang mana keduanya memiliki kewajiban tanggungjawab yang berbeda. Lalu, dalam hal menyangkut dengan hak-hak yang  dimiliki  oleh  tenaga  kerja,  yaitu  upah  atau  gaji,  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  menjelaskan  bahwa  terdapat tiga  (3)  jenis  Kreditor, yaitu  Kreditor  Separatis,  Kreditor  Preferen,  dan  Kreditor  Konkuren.  Kemudian,  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder yang pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan  menggunakan  metode  snow balls (bola salju) untuk mencari bahan-bahan hukum. Adapun tujuan dari penelitian  ini untuk mengetahui kajian terhadap tanggungjawab pengurus CV dan  nasib  buruh terkait CV dinyatakan  pailit.  Dengan  demikian,  hasil  dari  penelitian    ini  adalah  bahwasannya  terdapat  perbedaan tanggungjawab pengurus CV dalam hal CV dinyatakan pailit oleh pengadilan antara para pengurus CV sekutu aktif dan sekutu pasif selain itu terdapat perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja dalam hal terjadi suatu kepailitan yaitu hak  atas upah yang adil.
Kata Kunci: Kepailitan, Hak Tenaga Kerja, Commanditaire Vennootschap
Abstract.  Bankruptcy  is  a  situation  where  there  is  a  Bankruptcy  Decision  against  the  Debtor  from  the Commercial  Court.  In  the  management  of  a  limited  partnership  or  CV,  there  are  active  partners  and  passive partners, both  of  which have different  responsibilities. Then, in  terms of the rights owned by  workers, namely wages  or  salaries,  Law  Number  37  of  2004  concerning  Bankruptcy  and  Postponement  of  Debt  Payment Obligations  explains  that  there  are  three  (3)  types  of  Creditors,  namely  Separatist  Creditors,  Preferred Creditors, and Concurrent Creditors. Then, this research uses a normative research method  with primary and secondary  legal  materials  and  collects  data  using  literature  studies  using  the  snowball  method  to  search  for legal materials. The aim of this research is to  examine the responsibilities of  CV management  and the fate of workers related to CV being declared bankrupt. Thus, the results of this research are that there are differences in the responsibilities of CV administrators in the event that a CV is declared bankrupt by the court between CV administrators who are active partners and passive partners. In addition, there is legal protection for workers' rights in the event of bankruptcy, namely the right to fair wages.

## Keywords: Bankruptcy, Labor Rights, Commanditaire Vennootschap

## PENDAHULUAN
Istilah  badan  usaha  dalam  kehidupan  sehari-hari  bukanlah  hal  yang  asing  lagi.  Sebagian masyarakat  menyamakan  badan  usaha  dengan  badan  hukum.  Padahal  secara  yuridis,  badan  usaha berbeda  dengan  badan  hukum.  Secara  teoritis  tanggung  jawab  badan  usaha  dibedakan  antara  badan usaha  yang  berbadan  hukum  dan  badan  usaha  yang  tidak  berbadan  hukum.  jika  dilihat  dari  segi tanggung  jawab  para  peserta,  badan  itu  pada  hakikatnya  dapat  dibagi  dalam  tiga  golongan,  yaitu pertama badan  usaha  yang  anggota-anggotanya  bertanggung  jawab  penuh  dengan  seluruh  harta bendanya,  yang  termasuk  dalam  golongan  ini  adalah  usaha  seorang  dan  firma. Kedua, badan  usaha yang  anggota-anggotanya  tidak  bertanggung  jawab  dengan  seluruh  kekayaannya,  yang  termasuk golongan  ini  adalah  Perseroan  Terbatas  ( Naamloze  Vennootschap ). Ketiga, bentuk  peralihan,  yang termasuk dalam golongan ini yaitu Persekutuan Komanditer ( Commanditaire Vennootschap ). 1
Bentuk  badan  usaha  yang  populer  dan  paling  banyak  diminati  oleh  pengusaha  dan  startup  di Indonesia  adalah  Persekutuan  Komantider  yang  dalam  bahasa  Belanda  disebut  sebagai Commanditaire  Vennotschap .  Persekutuan  Komanditer  (CV)  mempunyai  dua  macam  sekutu,  yaitu sekutu  kerja  dan  sekutu  tidak  kerja  ( stille  vennoot ).  Sekutu  kerja  atau  sekutu  komplementer  adalah
1 Rosida  Diani  and  Mahendra  Kusuma,  “Persekutuan  Komanditer  (Commanditer  Vennootschap  Atau CV) Sebagai Badan Usaha Dalam Kajian Hukum Perusahaan”, Justici, Vol.12, No.1, (Januari 2020): 2-3

## Fransiskus Stefan Sunur dan Retno Dewi Pulung Sari, Kajian Terhadap Tanggungjawab Pengurus CV dan Nasib Buruh Terkait CV Dinyatakan Pailit
sekutu  yang  menjadi  pengurus  persekutuan,  sedangkan  sekutu  tidak  kerja  atau  sekutu  komanditer tidak  mengurus  persekutuan.  Baik  sekutu  kerja  maupun  sekutu  tidak  kerja  masing-masing memberikan  pemasukannya,  yang  berwujud  uang,  barang  atau  tenaga  (fisik  atau  pikiran)  atas  dasar pembiayaan bersama, artinya untung rugi dipikul bersama antara sekutu kerja dan sekutu komanditer, meskipun  tanggung  jawab  sekutu  komanditer  terbatas  pada  modal  yang  disanggupkan  untuk dimasukkan. Sekutu kerja itu sekutu komplementer, sedangkan sekutu yang tidak kerja disebut sekutu komanditer. 2 Namun,  perlu  di  ingat  bahwa  dalam  kepengurusan  suatu  badan  usaha,  kehadiran  dari karyawan/pekerja menjadi  sangat penting agar badan usaha tersebut dapat berjalan sebagaimana visi dan misinya. Agar tercapai tujuan diperlukan kemampuan kerja Pegawai yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan  perusahaan  dan  juga  tugas  yang  mampu  menjalankan  tugas  yang  telah  ditentukan  pada perusahaan tersebut. Beberapa pegawai terlibat kontrak kerja/perjanjian karena ini sangat penting bagi kedua pihak dan juga sangat bermanfaat untuk pegawai di perusahaan tersebut. 3
Pada  dasarnya,  sahnya  suatu  perjanjian  dibuat  berdasarkan  syarat-syarat  sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (“KUHPerdata”),  yaitu  :  1. Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya;  2.  Kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan;  3.  Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. 4 Mengetahui  hal tersebut, persyaratan-persyaratan yang telah diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  tersebut,  dalam  kaitannya  melakukan  suatu  perikatan  atau perjanjian  wajib  untuk  dapat  dipenuhi.  Hal  ini  dikarenakan  syarat-syarat  tersebut  mempunyai pengaruh  atau  peranan  yang  begitu  besar  dalam  hal  memenuhi  tujuan  dari  keberadaan  hukum tersebut.  Salah satu syarat dalam terjadinya perjanjian, yaitu “Kesepakatan mereka mengikatkan diri” merupakan  persyaratan  yang  penting,  dikarenakan  dapat  menentukan  apakah  diantara  kedua  belah pihak  telah  “sepakat”  dan  terjadi  suatu  hubungan  yang  mengikat  diri  antara  satu  sama  lain  dalam suatu perjanjian, sehingga terlahirlah suatu kewajiban antara satu sama lain. 5
Suatu  kenyataan  bahwa  kegiatan  usaha  pada  era  global  seperti  sekarang  ini  tidak  mungkin terisolir  dari  masalah-masalah  lain.  Suatu  perusahaan  yang  dinyatakan  pailit  pada  saat  ini  akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya kepada perusahaan itu saja melainkan berimbas kepada  para  pegawai  perusahaan.  pada  UU  No  37  Tahun  2004  yaitu  Undang-undang  tantang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dalam  penjelasanya  menyebutkan  bahwa keberadaan  Undang-undang  ini  mendasarkan  pada  sejumlah  asas-asas  kepailitan  yakni  asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. 6
Hal  tersebut  cukup  membawa  resiko  yang  besar  dikarenakan  berbeda  dengan  Perseroan Terbatas yang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menjelaskan  bahwa  Perseroan  Terbatas  merupakan  badan  hukum,  sehingga  terdapat  sebuah pemisahan harta, sedangkan pada CV, tidak terjadi sebuah pemisahan harta, dikarenakan  CV bukanlah badan  hukum. 7 Sehingga,  hal  tersebut  dapat  membawa  dampak  risiko  yang       sangat significance apabila sebuah musibah menimpah CV tersebut. Tidak hanya para pengurus/sekutu dari CV tersebut, hal  tersebut  juga  dapat  berpengaruh  terhadap  hak-hak  para  pekerja  yang  bekerja  pada  CV  tersebut. Meskipun  pekerja/buruh  merupakan  instrument  yang  sangat  penting  dalam  dunia  ketenagakerjaan, tetap  saja  posisinya  berada  pada  keadaan  yang  sangat  lemah.  Kemudian,  melihat  kekacauan  yang terjadi  dalam  perlindungan  hak-hak  pekerja/buruh  ketika  perusahaan  mengalami  pailit,  maka  dalam upaya  memberikan  jaminan  dan  perlindungan  hukum  yang  lebih  baik  terhadap  pekerja  atau  buruh
2 Muhammad Hasyim Ashari, “Konsekuensi Perpajakan Atas Perubahan Status Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Menjadi Perseroan Terbatas”, Jurnal Ekonomi  Dan Bisnis , Vol.10, No.2, (Mei 2022): 178
3 Ajeng  Dyah  Paraswati,  dkk,  “Literature  Review:  Kompensasi  Dan  Motivasi  Kemampuan  Kerja Pegawai Melalui Kontrak Kerja Perusahaan”, Jurnal Ilmiah Swara MaNajemen , Vol.3, No.2, (Juni 2023): 353.
4 Dian  Samudra,  dan  Ujang  Hibar,  “Studi  Komparasi  Sahnya  Perjanjian  Antara  Pasal  1320 K.U.H.Perdata  Dengan  Pasal  52  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1, (Januari 2021): 27 5 Dhira  Utari  Umar,  “Penerapan  Asas  Konsensualisme  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli Menurut  Perspektif Hukum Perdata”, Lex Privatum , Vol.8, No.1, (Jan-Mar 2020): 39.
6 Yudha  Adjie  Pangestu,  “Penyelesaian  Utang  Debitur  Yang  Dinyatakan  Pailit  Berdasarkan  Uu  No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU”, Jurnal Mahasiswa, (Agustus 2021): 1
7 Wahyu  Agustin,  “Tanggung  Gugat  Pesero  Yang  Dinyatakan  Pailit  Selaku  Pemegang  Shgb  an Commanditaire Vennnootschap”, UNES Law Review , Vol.5, No.2, (Desember 2022): 381.

## Fransiskus Stefan Sunur dan Retno Dewi Pulung Sari, Kajian Terhadap Tanggungjawab Pengurus CV dan Nasib Buruh Terkait CV Dinyatakan Pailit
dalam  hal  terjadi  kepailitan,  dengan  pembentuk  undang-undang  memang  perlu  melakukan sinkronisasi  dan  harmonisasi  undang-undang  yang  terkait  dengan  pengaturan  hak-hak  buruh.  Maka sudah sewajarnya buruh mendapatkan perlindungan lebih dari pemerintah dan perlu diketahui bahwa hak-hak  buruh  merupakan  suatu  hak  yang  telah dijamin  berdasarkan  Pasal  28D  ayat  (2)  Konstitusi Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  menjelaskan  bahwa  “ Setiap  orang  berhak  untuk bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja ”.  Oleh karena  itu,  penting  bagi  sebuah  Perusahaan  untuk  merawat  dan  menjaga  hubungan  baik  antara pengusaha dengan karyawan/buruh melalui sistem Good Corporate Governance . 8 Agar kestabilan hak dan kewajiban antara Perusahaan dan karyawannya dapat terjaga.
Dalam hal yag telah dipaparkan diatas sempat menjadi permasalahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 yang dalam pokok putusannya menguji tentang Pasal 29, Pasal 55 ayat  (1),  Pasal  59  ayat  (1)  dan  Pasal  138  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  yang diperkirakan dapat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dikarenakan pada pasal-pasal tersebut  dijelaskan  bahwa  hak-hak  para  buruh  seperti  hak  untuk  menerima  gaji  (upah)  diatur  oleh Kurator, yang berpotensi dapat membuat para buruh tersebut tidak mendapatkan haknya, dikarenakan kurator fokus untuk membayarkan utang para kreditor separatis, kemudian kreditor preferen dan yang terakhir, kreditor konkuren.
Terdapat pula penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tanggung jawab badan usaha CV saat mengalami  kepailitan  yang  dijadikan  sebagai  bahan  penulisan  skripsi  oleh  Tengkhu  Ridha  Andina dengan  judul  “Kajian  Hukum  Terhadap  Tanggung  Jawab  Sekutu  Komanditer  Dalam  Pelunasan Hutang  Perusahaan  Yang  Dinyatakan  Pailit  (Studi  Putusan  Pengadilan  Niaga  Medan  Nomor  07/ Pdt.Sus Pailit/ 2015/PN Niaga Medan). 9
Berdasarkan pada apa yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui  mengenai  kajian  terhadap  tanggungjawab  pengurus  CV  dan  nasib  buruh  dalam  hal  CV dinyatakan  pailit  dengan  pokok  bahasannya  mengenai  tanggungjawab  pengurus  terhadap  CV  dalam hal  CV  dinyatakan pailit oleh pengadilan dan  perlindungan  hukum terhadap hak   tenaga  kerja dalam hal terjadinya kepailitan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  hukum  normatif  yaitu  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  untuk  menjawab permasalahan  hukum  yang  dihadapi. 10 Adapun  rancangan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti terkait dengan penelitian tentang tanggungjawab pengurus CV dan nasib buruh terkait CV dinyatakan pailit.  Ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  mengenai  permasalahan  yang  sedang  diteliti  sehingga terfokus  pada  permasalahan  terkait  tanggungjawab  CV  dan  nasib  buruh.  Sedangkan  objek  dalam penelitian  ini  ialah  CV  dan  buruh.  Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  yang  diperoleh dari  buku-buku  teori  dari  para  ahli  ilmu  hukum  atau  pendapat  sarjana  dan  bahan  hukum  sekunder yang  diperoleh  dari  artikel-artikel  yang  relevan  dengan  topik  pada  penelitian  ini.  Tempat  dalam penelitian ini adalah negara Indonesia karena mengkaji tentang kepailitan CV yang ada di Indonesia.
Teknik  Pengumpulan  data  yang  digunakannya  adalah studi kepustakaan dengan menggunakan  metode  snow  balls  (bola  salju)  untuk  mencari  bahan-bahan  hukum  sesuai  dengan kebutuhan.  Lalu  diolah  dengan  metode  pengolahan  secara  kualitatif  yaitu  dengan  melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum. 11 Kemudian, definisi operasional variabel penelitian dalam kajian  terhadap  tanggungjawab  pengurus  CV  dan  nasib  buruh  terkait  CV  dinyatakan  pailit  ini  ialah dimana Commanditaire  Vennootschap (CV)  dalam  Pasal  19  Kitab  UndangUndang  Hukum  Dagang (KUHD) menyatakan bahwa persekutuan yang terdiri dari satu  atau lebih sekutu biasa dan satu atau
8 Martono Anggusti, Pengelolaan Perusahaan Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja , (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019), hlm. 285.
9 Tengku  Ridha  Andina,  “Kajian  Hukum  Terhadap  Tanggung  Jawab  Sekutu  Komanditer  Dalam Pelunasan  Hutang  Perusahaan  Yang  Dinyatakan  Pailit  (Studi  Putusan  Pengadilan  Niaga  Medan  Nomor  07/ Pdt.Sus  Pailit/  2015/PN  Niaga  Medan)”, Skripsi  Ilmu  Hukum,  Program  Sarjana  Hukum, (Medan:  UMSU, 2019), hlm. 1
10 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , (Mataram-NTB: Mataran University Press, 2020).
11 Ibid , hlm. 68.
lebih  sekutu  diam  (yang  juga  disebut  sekutu  komanditer),  yang  secara  pribadi  bertanggungjawab untuk  semua  utang  persekutuan. 12 Sedangkan  buruh  menurut  Pasal  1  angka  3  dan  angka  5  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  menyatakan  bahwa:  “Pekerja/buruh  adalah setiap  orang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain”. 13 Sedangkan teknik analisis data meliputi penyajian data, reduksi data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. 14

## HASIL

## Tanggungjawab pengurus CV dalam hal CV dinyatakan Pailit oleh Pengadilan
Persekutuan  Komanditer  atau  CV  merupakan  bentuk  dari  badan  usaha  yang  tidak termasuk dalam  golongan  badan  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  hal  untuk  dapat  disebut  sebagai  badan hukum,  maka,  badan  usaha  harus  memenuhi  beberapa  unsur, yaitu:
1. Adanya  harta  kekayaan  (hak-hak)  dengan  tujuan  tertentu,  terpisah  dari kekayaan pribadi para sekutu badan tersebut;
2. Kepentingan bersama yang menjadi tujuan yang bersifat stabil;
3. Adanya beberapa orang yang sebagai pengurus dari badan tersebut; dan
4. Adanya pengesahan dari pemerintah.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  dikarenakan  CV  tidak  memerlukan  adanya pengesahan  dari  pemerintah  dalam  pembuatannya,  maka  CV  bukanlah  badan  usaha  yang  termasuk dalam  golongan  badan  hukum.  Dalam  kepengurusannya,  CV  memiliki  sekutu  aktif  dan  sekutu pasif.  Yang  mana  kedua-duanya  secara  bersamaan  mengurus  CV  tersebut  dalam  batasan-batasannya masing-masing,  yaitu  sekutu  aktif  sebagai  pihak  yang  menjalankan  dan  mengurus  CV  serta  dapat bertindak  atas  nama   CV tersebut dan sekutu pasif sebagai pihak yang memberikan atau menyalurkan dana atau berinvestasi pada CV tersebut.
Dalam  perjalanan  waktunya,  CV  bisa  saja  mengalami  PKPU  yang  berujung  pada  Kepailitan. Yang  mana  dikarenakan  CV  bukanlah  badan  hukum,  maka  yang  mengalami  pailit  adalah  para pengurus atau sekutu aktif, bukan CV atau sekutu pasif tersebut. Sehingga, jikalau hal tersebut sampai terjadi,  maka  para  pengurus  CV,  yaitu  sekutu  aktif  dan  sekutu  pasif  memiliki  tanggungjawab  dan kerugian  yang  berbeda-  beda  atas  Kepailitan  tersebut.  Adapun  yang  bertanggung  jawab  utuh  atas pailitnya  suatu  badan  usaha  CV  ialah  sekutu  aktif  karena  sekutu  aktif  yang  melaksanakan  tugas kepengurusan dalam persekutuan. Dan sekutu komplementer dalam bertanggung jawab atas kepailitan suatu  badan  usaha  CV  sampai  dengan  kekayaan  yang  dimiliki  dan  harta  kekayaan  pribadi.  Berbeda dengan sekutu pasif, tanggung jawab sekutu pasif pada pailitnya suatu badan usaha CV hanya sebatas modal yang disetorkanya saja.
Termasuk  kerugian  yang  akan  dihadapi  CV,  sekutu  aktif  akan  menanggung  kerugian  tersebut hingga ke harta kekayaan pribadinya. Lain halnya dengan sekutu pasif sebagai pemberi modal, sekutu pasif hanya dapat menanggung kerugian sebesar modal yang ia berikan kepada CV tersebut. Berikut juga  dengan  kondisi  apabila  mengalami  kepailitan  yang  dikarenakan  tidak  dilunasinya  utang-  utang minimal 2 (Dua) kreditur dan telah jatuh waktu, sehubungan dengan itu yang bertanggung jawab atas kepailitan  tersebut  adalah  para  sekutu  baik  yaitu  sekutu  aktif.  Sekutu  aktif  juga  bertanggung  jawab penuh sampai dengan harta kekayaan pribadinya sedangkan sekutu pasif tidak dapat dinyatakan pailit namun  ia  juga  tetap  tidak  dapat  meminta  kembali  modal  yang  telah  ia  berikan  kepada  CV  sebagai pemberi modal.
Tanggung jawab sekutu atau partner CV dekat kaitanya dengan hubungan hukum yang terjadi pada CV, baik secara intern (dalam) ataupun secara ekstern (di luar). Hubungan hukum secara intern yang dibuat pada adalah hubungan hukum yang mengenai segala perikatan yang dibuat antara sekutu komplementer  (aktif)  dan  sekutu  komanditer  (pasif).  Hubungan  ini  berlandaskan  dari  hal  yang  telah disepakati  para  sekutu  baik  sekutu  aktif  serta  sekutu  pasif  yang  dimuat  dalam  Anggaran  Dasar  CV sehingga  nantinya  akte  pendirian  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  aturan  intern  yang  mengikat  para sekutu.  sekutu  pasif  merupakan  sekutu  yang  cuma  bertindak  untuk  mempercayakan  modalnya  pada suatu  persekutuan  dan  dalam  modal  yang  dititipkan  tersebut  tentunya  sekutu  pasif  menginginkan keuntungan  yang  akan  didapatkannya.  Hal  inilah  yang  dinantikan  oleh  sekutu  pasif.  Sekutu  pasif
12 Muhammad Hasyim Ashari, Op.Cit., hlm. 179
13 Martono Anggusti, Op.Cit., hlm. 273 14 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian , (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021).

## Fransiskus Stefan Sunur dan Retno Dewi Pulung Sari, Kajian Terhadap Tanggungjawab Pengurus CV dan Nasib Buruh Terkait CV Dinyatakan Pailit
merupakan  peserta  dalam  suatu  Persekutuan  Komanditer  (CV)  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban untuk menerima keuntungan dan pembagian sisa dari harta kekayaan, apabila persekutuan komanditer dilikuidasi,  selain  CV  menanggung  resiko,  apabila  CV  mengalami  kerugian  sesuai  dengan  jumlah modal  yang  dimasukkannya,  sekutu  pasif  tidak  boleh  menarik  modal  yang  sudah  diserahkan  selama CV masih beroperasi. 15
Dalam kaitan dengan  kepailitan, bila seseorang atau badan hukum telah dinyatakan pailit  oleh hakim  Pengadilan  Niaga,  maka  seluruh  harta  milik  debitor  akan  masuk  dalam  boendel  harta  pailit sebgaia  jaminan  pelunasan  segala  hutang  debitor  kepada  kreditor  di  bawah  kepengurusan  kurator. Dengan  kata  lain,  debitor  dianggap  tidak  cakap  dalam  mengurus  hartanya  sehingga  dibutuhkan seorang  wali  guna  mengurusi  hartanya,  agar  dapat  membantu  mengawasi  dan  melaksanakan pembagian harta debitor guna melunasai segala kewajiban terhadap kreditornya.
Pada posisi kasus bila salah satu pesero pada CV dinyatakan pailit dalam sebuah putusan hakim yang  ditetapkan  oleh  Pengadilan  Niaga,  maka  atas  seluruh  harta  pesero  akan  dimasukkan  dalam boendel  harta  pailit,  yang  akan  diurus  pemberesannya  oleh  Pengurus/Kurator,  bila  dalam  boendel harta  pesero  terdapat  aset  CV  berupa  benda  tidak  bergerak  yang  merupakan  aset  CV  akan  menjadi persoalan  yang  rumit,  mengingat  kepemilikan  aset  benda  tidak  bergerak  tersebut  merupakan  milik diantara para pesero. Bila kondisi salah satu pesero dinyatakan pailit, maka aset CV tersebut juga akan masuk  dalam  boedel  pailit  juga,  mengingat  sifat  CV  sebagaiamana  telah  diulas  oleh  Peneliti  pada awal  bahasan  yaitu  CV  memiliki  pertanggung  jawaban  secara  tanggung  renteng,  maka  aset  CV tersebut  juga  akan  menjadi  jaminan  pelunasan  bersama  dengan  aset  pribadi  milik  pesero  yang dinyatakan pailit tadi.
Harta  atau  aset  CV  tidak  hanya  milik  salah  satu  pesero  yang  dinyatakan  pailit,  bila  aset  CV diikat  dalam  boendel  pailit  akan  merugikan  posisi  pesero  lainnya.  Harta  berupa  aset  benda  tidak bergerak  tersebut  tidak  dapat  dimasukkan  semua  dalam  boendel  pailit,  namun  harus  dibagi  terlebih dahulu  diantara  para  pesero  lainnya,  yang  belum  tentu  pesero  lain  mau  bila  harta  tersebut  dibagi sebagai pelunasan hutang pesero yang dinyatakan pailit dengan berbagai pertimbangan tersendiri bagi pesero lainnya. Bagi pesero yang kondisi ekonominya cukup tidak akan menjadi persoalan, aset atau harta tersebut dapat dijual di bawah tangan dengan seijin Hakim Pengawas sepanjang nilainya sesuai dan  Kurator  boleh  memasukkan  hasil  penjualan  sebagian  aset  tersebut  dalam  boendel  harta  pailit milik  debitor  guna  pelunasan  hutang  debitor  kepada  para  kreditor.  Namun  sebaliknya,  bila  pesero lainnya  tidak  memiliki  kondisi  ekonomi  yang  cukup  ,  hal  ini  akan  menimbulkan  persoalan  karena tentunya pesero lainnya akan mempertahankan hak yang menjadi bagiannya atas aset tersebut. 16 Dengan  demikian,  dalam  hal  CV  akan  menggugat  di  pengadilan  atau  juga  bila  digugat,  maka yang  menggugat  bukanlah  CVnya,  tetapi  anggota  pengurusnya.  perbandingan  adanya  ketentuan tersebut  adalah  untuk  menjaga  akibat  apabila  terjadi  salah  paham  antara  sekutu  pasif  dengan  sekutu aktif bilamana sekutu pasif diperbolehkan melaksanakan tugas  kepengurusan. Tanggung jawab yang ada  pada  sekutu  pasif  ialah  tanggung  jawab  yang  terbatas  sifatnya,  maka  dari  itu  pihak  ketiga  akan rugi  atas  perbuatan  dari  sekutu  pasif.  Apabila  sekutu  pasif  tetap  menjalankan  kepengurusan perusahaan maka tanggung jawabnya tidak hanya terbatas pada modal yang ditanamkan,  akan tetapi sampai dengan kekayaan yang dimiliki bahkan harta kekayaan pribadi.
Persekutuan  Komanditer  (CV)  dalam  hal  ini  secara  normatif  berdasarkan  pasal  19  KUHD termasuk  sekutu  atau  persero  yang  hanya  sebagai  pelepas  uang  atau  hanya  memasukkan  inbrengnya kedalam  badan  usaha  CV  tanpa  turut  ikut  campur  menjalankan  dan  mengurus  jalannya  usaha perusahaan, dalam artian bahwa adanya batas dan peberbedaan antara sekutu pasif ini dengan sekutu pengurus  atau  sekutu  komplementer  dalam  CV.  Secara  tanggung  jawab  pun  juga  demikian  persero komanditer  memiliki  tanggung  jawab  yang  terbatas  dalam  hal  terjadi  kerugian  yang  dialami  CV kepada pihak luar. apabila sekutu pasif ikut terlibat melaksanakan perikatan dan perbuatan yang dapat disamakan  dengan  sekutu  aktif  seperti  dalam  Pasal  21  KUHD,  maka  sekutu  pasif  pun  harus  ikut bertanggung  jawab  secara  tanggung  renteng  dengan  sekutu  aktif  lainnya.  Sekutu  aktif  bertanggung
15 Fajar Ilham Saputra, dkk, “Tanggung Jawab Sekutu Pasif Dalam Persekutuan Komanditer (CV) Yang Mengalami  Kepailitan Dihubungkan Dengan Pasal 20  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang  (KUHD) (Studi Putusan  Nomor:  2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga  Sby)”, Jurnal  Rechtscientia  Hukum , Vol.2, No.2,  (September 2022), hlm. 85-87
16 Wahyu Agustin, Op, Cit., hlm. 389-390

## Fransiskus Stefan Sunur dan Retno Dewi Pulung Sari, Kajian Terhadap Tanggungjawab Pengurus CV dan Nasib Buruh Terkait CV Dinyatakan Pailit
jawab sampai kepada harta pribadinya secara tanggung renteng dengan sekutu aktif dan sekutu pasif yang lain. 17
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur syarat debitor yang mempunyai dua atau  lebih kreditor dan tidak membayar  sedikitnya  satu  hutang  yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih  dapat  menjadi  termohon pailit. Setiap debitor yang telah memenuhi syarat dimaksud dapat dipailitkan, baik debitor perorangan maupun badan usaha. Sebagaimana telah dikamukakan diatas, badan usaha dapat berbentuk perseroan terbatas  dan  Persekutuan  Komanditer.  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  sendiri  mengatur kepailitan terhadap badan usaha bukan badan hukum, dalam hal ini firma, pada pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:”permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal  masing-masing  persero  yang  secara  tanggung  renteng  terikat  untuk  seluruh  utang  Firma”. Dengan  berpedoman  bahwa  suatu  persekutuan  komanditer  juga  merupakan  bentuk  khusus persekutuan  firma,  maka  dalam  hal  ini  kita  dapat  menggunakan  aturan  pasal  5  undang-undang kepailitan  dan  PKPU  dalam  mengajukan  permohonan  kepailitan  persekutuan  komanditer,  yakni dengan  mengajukan  permohonan  pailit  terhadap  para  sekutunya.  Oleh  karena  dalam  persekutuan komanditer  terdapat  pengurus/sekutu  komanditer,  maka  yang  kemudian  yang  menjadi  suatu pertanyaan  adalah  apakah  Persekutuan  Komanditer  dan  semua  sekutunya  dapat  ditarik  menjadi termohon  pailit  jika  pihak  ketiga  bermaksud  mengajukan  permohonan  pailit  terhadap  persekutuan komanditer yang tidak mampu melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 18
Secara khusus kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) sebagai wadah pengaturan tentang CV  dan  undang-undang  nomor  37  tahun  2004  sebagai  wadah  pengaturan  tentang  Kepilitan  tidak mengatur  secara  detail  mengenai  kepilitan  secara  bersama-sama  yang  terjadi  terhadap  suatu  CV, namun  pada  beberapa  ketentuan  yang  terdapat  didalam  masing-masing  dasar  hukum  ini  dapat  kita ambil  suatu  penjelasan  yang  mendasari  adanya  keterkaitan  diantara  aturan  tersebut.  Berdasarkan pengaturan  hukum  tentang  kepailitan  terhadap  suatu  badan  usaha  yang  bentuknya  bukan  badan hukum  juga  telah  diatur  oleh  undang-undang  kepailitan,  aturan  tersebut  tertuang  dalam  Pasal  5 Undang-Undang Kepailitan  yang menyatakan bahwa, Permohonan pailit terhadap suatu badan usaha firma  harus  memuat  nama  dan  tempat  tinggal  masing-masing  pesero  yang  secara  tanggung  renteng terikat untuk seluruh utang firma.
Campur  tangan  Pengadilan  dipandang  sangat  perlu  oleh  pembentuk  Undang-Undang,  karena dengan  demikian  pengadilan  dapat  melakukan  langkahlangkah  preventifdapat  melakukan  penyitaan umum  (eksekusi  massal)  terhadap  harta  kekayaan  debitur  demi  kepentingan  para  kreditur.  Undang- undang  kepailitan  tersebut  tidak  menyebutkan  CV  sebagai  salah  satu  badan  usaha  yang  dimaksud melainkan  ialah  Firma,  hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  CV  merupakan  suatu  badan  usaha  yang keberadaanya  lahir  dari  adanya  firma.  Artinya  bahwa  CV  merupakan  bentuk  khusus  dari  firma sebagaimana  yang  disebutkan  oleh  Pasal  19 KUHD,  dan  dari  segi  tanggung  jawab  perusahaan  yaitu tanggung  renteng  telah  nyata  bahwa  dalam  badan  usaha  firma  terdapat  tanggung  jawab  renteng terhadap semua anggotanya.
Mengacu  pada  Pasal  21  KUHD  yang  menyatakan  bahwa  sekutu  komanditer  dapat  dimintai pertanggung  jawaban  terhadap  segala  hutang  dan  perikatan  perusahaan  jika  terbukti  melakukan perbuatan-perbuatan  atau  bekerja  dalam  perusahaan.  Hal  lain  yang  dapat  juga  membuat  sekutu komanditer  ikut  bertanggung  jawab  ialah  jika  seandainya  suatu  kerugian  yang  dialami  perusahaan tersebut  disebabkan  oleh  tindakan  yang  dilakukannya.  Maka,  kedudukan  sekutu  komanditer  secara hukum menurut Pasal 21 dan 20 KUHD dianggap sama dengan sekutu komplementer yaitu tanggung jawab  secara  renteng  tanggung-menenggung  terhadap  seluruh  kerugian  dan  utang  perusahaan.  Jika terbukti  terjadinya  suatu  pelanggaran  terhadap  Pasal  21  atau  20  KUHD  ini  serta  adanya  suatu kerugian  yang  dialamai  oleh  perusahaan  yang  timbul  dari  tindakan  sekutu  komanditer,  maka  suatu bertanggung  jawaban  baik  itu  dalam  hal  kepailitan  dan  lainnya  akan  dipikul  secara  bersama-sama, maka  hakim  dalam  hal  ini  dapat  menggunakan  pasal  dan  alasan  tersebut  untuk  menyatakan  pailit secara bersama-sama terhadap semua sekutu yang ada didalam CV.
17 Fajar Ilham Saputra, dkk, Op.Cit., hlm. 87-88
18 Putra Ma Alhairi, “Kajian Tanggung Jawab Sekutu Komanditer Dalam Pelunasan Hutang Perusahaan Melalui  Kepailitan  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor:  07/Pdt.Sus-Pailit/2015/  PN  Niaga.  Mdn)”, Jurnal  Hukum Kenotariatan, Vol 2, No. 2, (Juli 2020), hlm. 35-136.

## Fransiskus Stefan Sunur dan Retno Dewi Pulung Sari, Kajian Terhadap Tanggungjawab Pengurus CV dan Nasib Buruh Terkait CV Dinyatakan Pailit
Kepailitan akan ditetapkan kepada sekutu komanditer dan komplementer secara bersama-sama apabila  telah  terbukti  bahwa  sekutu  komanditer  ikut  terlibat  dalam  melakukan  aktivitas  pengurusan perusahaan  sehari-hari  atau  tindakannya  menyebabkan  terjadinya  kerugian  dan  kepailitan  terhadap perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 KUHD, sedangkan untuk sekutu komplementer tanggung  jawabnya  akan  timbul  dengan  sendirinya  karena  undang-  undang  menyatakan  dia  adalah pihak yang menjalankan dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan usaha perusahaan. 19
Menurut  UU  Kepailitan,  pengadilan  yang  berwenang  untuk  mengadili  perkara  permohonan kepailitan  adalah  pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  daerah  tempat  kedudukan  hukum debitur.  Yang  dimaksud  pengadilan  menurut  UUK  ini  adalah  Pengadilan  Niaga  yang  merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang di bentuk dalam lingkupan Peradilan Umum. 16 Bila debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia (RI), maka pengadilan yang berwenang menetapakn  putusan  adalah  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  terakhir  debitur.  Sedang  dalam  hal debitur berupa persero atau firma, yang mengadili adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat  kedudukan  hukum  firma  tersebut.  Dalam  hal  debitur  tidak  bertempat  kedudukan  dalam wilayah  Republik  Indonesia  (RI),  Pengadilan  yang  berwenang  memutuskan  adalah  pengadilan  yang daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kedudukan  hukum  kantor  debitur  menjalankan  profesi  atau usahanya dan bila debitur badan  hukum  kedudukan hukumnya  adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Sampai saat ini Pengadilan Niaga di Indonesia baru ada beberapa saja antara lain Pengadilan  Niaga  Jakarta  dan  Pengadilan  Niaga  Surabaya.  Pembentukan  Pengadilan  Niaga  ini dilakukan  secara  bertahap  berdasarkan  Keputusan  Presiden  dengan  memperhatikan  Kebutuhan  dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.
Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitur mensyaratkan adanya dokumen yang berupa daftar asset atau neraca keuangan terakhir, sedang permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kreditur syarat  tersebut tidak  ada. Persyaratan tersebut dibuat  tentunya dengan pertimbangan bahwa sulit  untuk  di  penuhi  Kreditur  apabila  dalam  permohonananya  harus  menyertakan  daftar  asset  atau neraca  keuangan  Debitur.  Daftar  asset  atau  neraca  keuangan  Debitur  akan  mempermudah  bagi Kurator  untuk  menelusuri  harta  pailit  apabila  permohonan  pernyataan  pailit  dikabulkan  oleh Pengadilan  Niaga.  Pertimbangan  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  adalah  sebagai  salah  satu  sarana  hukum untuk penyelesaian utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif, sehingga menjadi kewajiban bagi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  kepailitan  termasuk  Majelis  Hakim  Niaga  yang memutudkan  permohonan  pernyataan  pailit  untuk  mensukseskan  tujuan  daripada  UUK,  oleh  karena daftar  asset  atau  neraca  keuangan  sangat  membantu  Kurator  dalam  menelusuri  asset  Debitur  pailit, maka  dalam  hal  permohonan  pernyataan  pailit  diajukan  oleh  Kreditur  hendaknya  pada  kesempatan Debitur  hadir  dalam  persidangan  ditanyakan  kepada  Debitur  tentang  asset-asetnya.  Kesempatan tersebut adalah saat yang tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 a UUK Debitur wajib hadir di persidangan dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditur. 20

## Perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja dalam hal terjadi suatu Kepailitan
Buruh/Karyawan  merupakan  organ  atau  instrument  yang  paling  penting  dalam  suatu  badan usaha. Tanpa adanya organ tersebut, maka suatu badan usaha apapun akan mengalami kendala dalam pelaksanaan  atau  pengoperasiannya,  dikarenakan  tidak  adanya  atau  kurangnya  orang  yang  mampu, mau  dan  dapat  bekerja  pada  badan  usaha  tersebut.  Namun  pada  faktanya,  buruh/karyawan  memiliki posisi  yang  secara  ekonomi  dan  sosial  yang  lebih  lemah  dari  pada  para  pengusaha. 21 Sehingga, mengetahui hal  tersebut, maka sudah sewajar dan seharusnya buruh/karyawan  tersebut mendapatkan perlindungan dari Negara. Perlindungan tersebut diterapkan dalam wujud Undang- Undang Nomor 13
19 Tengku  Ridha  Andina,  “Kajian  Hukum  Terhadap  Tanggung  Jawab  Sekutu  Komanditer  Dalam Pelunasan  Hutang  Perusahaanyang  Dinyatakan  Pailit  (Studi  Putusan  Pengadilan  Niaga  Medan No.07/Pdt.susPailit/2015/PN Niaga Mdn)”, Jurnal Pencerahan Bangsa, Vol. 2, No.2, (2022), hlm. 28-29
20 Yudha Adjie Pangestu, Op. Cit ., hlm.  6-8
21 Aang  Ruhaedin,  dkk,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Dari  Kampanye  Anti  Pembentukan Serikat  Pekerja  Yang  Dilakukan  Pengusaha  Dihubungkan  Dengan  Undang-Undangan  Nomor  21  Tahun  2000 Tentang  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  (Studi  Kasus :  Pembentukan  Serikat  Pekerja  Di  PT.  Indo”, Jurnal Rechtscientia Hukum , Vol. 3, No.2, (September 2023), hlm.  138.
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).
Perlakuan manusiawi tersebut dapat berupa pengakuan atas hak-hak para pekerja tersebut yang harus  dilindungi,  misalnya:  hak  atas  pekerjaan,  hak  atas  upah  yang  adil,  hak  untuk  berserikat  dan berkumpul,  hak  atas  perlindungan  keamanan  dan  kesehatan,  hak  untuk  diproses  hukum  secara  sah, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, dan hak atas kebebasan suara hati. 22 Dalam  konteksnya  dengan  terjadinya  suatu  Kepailitan,  perlindungan  terhadap  hak-hak  yang dimiliki oleh tenaga kerja yang harus dilindungi oleh hukum, adalah hak atas upah  yang adil. Hal ini ditangguhkan  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  67/PUU-XI/2013,  yang  mana  mengkaji atau  menguji  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  terhadap  Pasal  28 ayat  (1) Jo. Pasal  28  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  mana  pada  pokoknya  menyatakan bahwa  pembayaran  upah  pekerja/buruh  yang  terhutang  didahulukan  atas  semua  jenis  Kreditor termasuk atas tagihan Kreditor  Separatis, tagihan hak negara,  kantor lelang, dan badan umum  yang dibentuk  Pemerintah,  sedangkan  pembayaran  hak-hak  pekerja/buruh  lainnya  didahulukan  atas semua  tagihan  termasuk  tagihan  hak  negara,  kantor  lelang,  dan  badan  umum  yang  dibentuk Pemerintah,  kecuali  tagihan  dari  Kreditor  Separatis.  Sehingga,  pada  intinya,  amar  putusannya menjelaskan  bahwa,  upah  atau  gaji  dari  karyawan  harus  dibayarkan  terlebih  dahulu  dari  tagihan Kreditor  Separatis,  Kreditor  Preferen,  maupun  Kreditor  Konkuren.  Sehingga,  berdasarkan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  dapat  terwujud  suatu  perlindungan  yang  dapat  diberikan  oleh hukum terhadap hak tenaga kerja atas pemberian upah yang adil.
Perlindungan pekerja/buruh juga diatur berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  menyatakan  bahwa  setiap  tenaga  kerja  berhak  dan  mempunyai kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan penghidupan yang layak tanpa membeda-bedakan sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang  bersangkutan,  termasuk  perlakukan  yang  sama  terhadap  para  penyandang  cacat,  selanjutnya pada  Pasal  6  mewajibkan  kepada  pengusaha  untuk  memberikan  hak  dan  kewajiban  pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Secara rinci objek perlindungan  terhadap  pekerja/buruh  dimuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003,  secara garis besar meliputi:
1. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja;
2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Perlindungan hukum untuk membentuk dan menjadi anggota serikat, pekerja/serikat buruh;
4. Perlindungan  atas  hak-hak  dasar  pekerja/buruh  untuk  berunding  dengan  pengusaha  dan  mogok kerja;
5. Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja;
6. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat; dan
7. Perlindungan atas hak pemutusan hubungan kerja.
Bentuk perlindungan buruh/pekerja menurut  hukum  ketenagakerjaan juga mencakup beberapa aturan yaitu bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja, kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan  martabat  manusia.  Bahwa  setiap  perusahaan  juga  diharuskan  menerapkan  sistem  manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.  Perlindungan  hukum  bagi  pekerja/buruh  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak setiap  pekerja.  Perlindungan  hukum  terhadap  hak  pekerja/buruh  bersumber  pada  Pasal  27  ayat  (2) UUD 1945,  yaitu  setiap  warga  negara  Indonesia  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak bagi  kemanusiaan.  Serta  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum  dan  setiap  orang  berhak  untuk mendapatkan  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil,  baik,  serta  layak  dalam  melakukan  hubungan  kerja baik  sesama  pekerja/buruh  maupun  antara  pekerja/buruh  dengan  perusahaan  pemberi  kerja sebagaimana  ketentuan  tersebut  hak-hak  untuk  para  pekerja/buruh  memperoleh  tempat  yang  penting dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  kepada  pekerja/buruh  yang  berada  pada  posisi  sosial ekonomi  yang  lemah  terhadap  kekuasaan  pengusaha  yang  kuat  secara  sosial  ekonomi  diatur  melalui hukum perburuhan/ketenagakerjaan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
22 Ibid, hlm. 58.

## Fransiskus Stefan Sunur dan Retno Dewi Pulung Sari, Kajian Terhadap Tanggungjawab Pengurus CV dan Nasib Buruh Terkait CV Dinyatakan Pailit
khususnya yang berkaitan dengan pekerja/buruh. Perlindungan hukum bagi buruh/pekerja merupakan hak-hak buruh agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha. Pekerja/buruh yang bekerja  pada  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja/buruh  memperoleh  hak  yang  sama  sesuai  dengan perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian  kerja  bersama  atas  perlindungan  upah  dan kesejahteraan,  syarat-syarat  kerja,  serta  perselisihan  yang  timbul  dengan  pekerja/buruh  lainnya  di perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh. 23
Hak-hak  tenaga  kerja  yang  terdapat  pada  Peraturan  tentang  perburuhan,  telah  menetapkan mengenai  permasalahan  buruh  yang  pada  dasarnya  harus  mengandung  tiga  komponen,  seperti komponen teknis, komponen ekonomi dan komponen hukum. Komponen teknis adalah sudut pandang yang  bukan  saja  terbatas  pada  dengan  jalan  apa  perhitungan  dan  pembayaran  gaji  diberikan,  akan tetapi berupa tentang jalan  gaji diberikan. Komponen ekonomi adalah komponen yang lebih menilai pada  kondisi  ekonomi,  baik  secara  besar  maupun  kecil  yang  secara  diterapkan  kemudian mempertimbangkan  dengan  cara  apa  kemampuan  perusahaan  pada  saat  nilai  upah  akan  ditentukan serta  bagaimana  implementasinya  di  lapangan.  Komponen  hukum  didasari  proses  dan  kewenangan penetapan  upah,  pelaksanaan  upah,  perhitungan  upah,  dan  pemberian  upah,  dan  pengamatan pemberian  perhitungan  upah.  Upah  buruh  diposisikan  sebagai  upah  yang  wajib  diutamakan pelunasannya dari semua kreditur.
Upaya Hukum bagi pekerja ketika perusahaan mengalami kepailitan adalah pekerja atau buruh yang  terjerat  Pemutusan  Hubungan  Kerja  karena  perusahaan  pailit  merupakan  bagian  dari  Kreditur Preferen  oleh  sebab  itu  upah  dan  hak  lainnya  seperti  pesangon,  uang  penghargaan  masa  kerja,  dan uang penggantian wajib dibayarkan terlebih  dahulu dari pada Kreditur  yang lain. Pekerja  atau buruh adalah  bagian  dari  sistem  pembangunan  negara  yang  berhak  untuk  melakukan  pekerjaan  dan memperoleh upah untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam kehidupan, untuk pribadi dan keluarga buruh  karena  kepentingan  manusia  terhadap  diri  dan  kehidupannya  harus  menjadi  hal  yang  utama. Gaji buruh tersebut sebenarnya merupakan utang dari yang memberi pekerjaan yang diwajibkan untuk dibayar  setiap  bulannya.  Karena  gaji  atau  upah  bersifat  konstitusional  yang  membuat  upah  wajib untuk  dibayar.  Apabila  membandingkan  upah  dengan  pajak,  maka  sudah  seharusnya  gaji  pekerja didahulukan  karena  menurut Fritz  Neumark pajak  berfungsi  untuk  menguatkan  perekonomian, mengurangi  angka  pengangguran,  dan  ekonomi  yang  tetap  bertumbuh.  Kalau  tidak  mengutamakan pemberian  upah  pekerja  atau  buruh  saat  perusahaan  dilanda  kepailitan  dikhawatirkan  bisa menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  tetap  atau  stabil  karena  sumber  penghasilan pendapatan  pekerja  atau  buruh  tidak  dilaksanakan  sehingga  menimbulkan  lambatnya  pertumbuhan ekonomi.  Selain  dari  itu  juga,  negara  juga  memiliki  sumber  pembiayaan  lain  yaitu  selain  pajak sedangkan pekerja atau buruh yaitu gaji adalah satu-satunya sumber untuk bisa bertahan hidup.
Pada dasarnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah hak setiap pekerja seperti tenaga kerja tetap (PKWTT) maupun pekerja Outsourcing atau pekerja kontrak (PKWT). Selaku adil. maka sangat berat agar  menjadikan  rencana  jaminan  sosial  kerjaan  untuk  proses  pertama  terhadap  cara  melindungi keseluruhan  andaikan penanganannya lagi  sama bagai  saat ini.  Skema penguasaan  saat mewujudkan rencana  tanggungan  sosial  kerjaan  karena  akibat  perlambatan  terhadap  tumbuhnya  cara  tanggungan sosial kerjaan yang harus ditumbuhkan. Pada waktu sekarang Indonesia memerlukan sesuatu program tanggungan  seluruh  pekerja  nasional  yang  terhubung  serta  cara  melakukannya  diberikan  terhadap seorang swasta yang mempunyai keahlian sudah dinilai bagian tersebut. 24
Upah  pekerja  sebelum  didistribusikan  kepada  kreditor  lain  dianggap  sebagai  biaya  kepailitan yang  harus  dibayar,  maka  harta  perusahaan  yang  tidak  mencukupi  untuk  melakukan  pembayaran terhadap  para  kreditor  lain  tidak  berpengaruh  besar  kepada  para  pekerja  sebagai  salah  satu  kreditor, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 18 UU Kepailitan.
1. Dalam  hal  harta  pailit  tidak  cukup  untuk  membayar  biaya  kepailitan,  maka  pengadilan  atas  usul hakim  pengawas  dan  setelah  mendengarkan  panitia  kreditor  sementara  jika  ada,  serta  setelah
23 Raja  Amirah  Adha  Fateha,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja/Buruh  Yang  Tidak  Didaftarkan Oleh CV Mahkota Radja Sebagai Peserta Program Jaminan Hari Tua”, Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana Hukum. (Yogyakarta: UII, 2023), hlm. 27-30
24 Ni  Putu  Trisna  Dewi.  Dkk.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Dalam  Hal  Perusahaan Mengalami Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 3, No. 1, (Maret 2022), hlm. 161
memanggil dengan sah atau mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit.
2. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Majaelis  hakim  yang  memerintahkan  pencabutan  pailit  menetapkan  jumlah  biaya  kepailitan  dan imbalan jasa kurator.
4. Jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator  sebgaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepadadebitur.
5. Biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus di dahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.
6. Terhadap  penetapan  majelis  hakim  mengenai  biaya  kepailitan  dan  imbalan  jasa  kurator sebgaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diajukan upaya hukum.
7. Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3),  ketua pengadilan mengeluarkan penetapan  eksekusi atas permohonan  kurator yang diketahui hakim pengawas.
Dari  penjelasan  pasal  diatas  hanya  menyebutkan  biaya  kepailitan  dan  imbalan  jasa  kurator, tidak  secara seluruh mengatakan upah kerja  walaupun upah  kerja dianggap sebagai biaya kepailitan. Di  dalam  undang-undang  saja  menggunakan  kata  jasa  terhadap  peran  dan  fungsi  kurator,  maka seharusnya  pekerja  juga  merupakan  orang  yang  menerima  upah  atas  jasa  dan  tenaga  yang  mereka keluarkan  selama  bekerja  pada  tempat  mereka  bekerja.  Akan  tetapi  pekerja  juga  dapat  melakukan tuntutan  apabila  pekerja  sebagai  kreditor  tidak  memperoleh  haknya  karena  oleh  kurator,  yang  diatur dalam  Pasal  72  Undang-Undang  Kepailitan,  yang  berbunyi  “kurator  bertanggung  jawab  terhadap kesalahan  atau  kelalaiannya  dalam  melaksanakan  tugas  pengurusan  dan/atau  pemberesan  yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”.
Jadi,  pekerja  untuk  meminta  hak  upah  buruhnya  berada  sepenuhnya  kepada  kurator, dikarenakan kurator mempunyai tugas dan tanggung jawab pemberesan harta pailit yang ditunjuk dan ditetapkan  oleh  pengadilan,  lebih  lanjut  mengenai  kreditor  ketika  terdapat  benturan  kreditor  lainnya dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan lainnya kepada hakim pemutus.
Undang-Undang  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  didasarkan pada beberapa asas yaitu:
1. Asas kesinambungan.
Asas  kesinambungan  adalah  salah  satu  pihak  terdapat  ketentuan  yang  dapat  mencegah  terjadinya penyalahgunaan  pranata  dan  kembaga  kepailitan  oleh  debitor  yang  tidak  jujur,  sedangkan pihaklain dapat mencegah terjadinya penyalahgunaanpranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beriktikad baik.
2. Asas kelangsungan usaha
Asas  kelangsungan  usaha  yaitu  terdapat  ketentuan  yang  memungkinkan  perusahaan  debitor  yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas keadilan
Asas  keadilan  ini  untuk  mencegah  terjadinya  kesewenang-wenangan  pihak  penagih  yang mengusahakan  pembayaran  atas  tagihan  masing-masing  terhadap  debitor,  dengan  tidak memperdulikan kreditor lainnya.
4. Asas integrasi
Asas  integrasi  mengandung  pengertian  bahwa  sistem  hukum  formil  dan  hukum  materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.
Dengan adanya empat unsur diatas dalam kaitannya terhadap hak pekerja pada perusahaan yang pailit  apabila  haknya  tidak  terpenuhi,  seharusnya  tidak  ada  kekhawatiran  yang  besar.  Karena kedudukannya  sudah  dijamin  oleh  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  dan  asas  dari  Undang-Undang Kepailitan tersebut. 25

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  diatas  mengenai  kajian  terhadap
25 Andi  Ermawan  dan  Ahyuni  Yunus,  “Perlindungan  Hukum  Hak-Hak  Tenaga  Kerja  Yang Perusahaannya  Diputus  Pailit”, Indonesia  Journal  of  Criminal  Law  (IJoCL),  Vol.  1,  No.  2 , (Desember  2019), hlm. 104-105
tanggungjawab  pengurus  CV  dan  nasib  buruh  terkait  CV  dinyatakan  pailit,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
1. Terdapat  perbedaan  Pertanggungjawaban  yang  dimiliki  oleh  Para  Pengurus  CV  ketika  CV dinyatakan  Pailit.  Perbedaan  tersebut  adalah  sekutu  aktif,  dikarenakan  ia  bertugas  layaknya seorang  “Direksi”,  yaitu  sebagai Representator CV  di  dalam  dan  di  luar  Pengadilan,  mengikat pihak  lain  dengan  CV,  dan  berhak  bertindak  untuk  dan  atas  nama  dari  CV  tersebut,  dan  lain sebagainya  sesuai  yang  telah  diatur  dalam  ADnya,  maka  ketika  terjadi  suatu  Kepailitan,  sekutu aktif  bertanggungjawab  untuk  melunasi  seluruh  utang-utang  CV  tersebut  sampai  pada  harta kekayaan  pribadinya  sendiri.  Sedangkan,  bagi  sekutu  pasif,  dikarenakan  ciri  khasnya  yang  mana hanya  bertugas  untuk  penyediaan  modal  atau  berinvestasi  dalam  CV  tersebut,  maka  dalam  hal pertanggungjawabannya,  ia  hanya  menderita  kerugian  nominal  sebesar  modal  yang  telah disediakan  atau  diinvestasikan  terhadap  CV  tersebut.  Kecuali,  apabila  dalam  pembuktiannya, berdasarkan Pasal 20 KUHD, dapat dibuktikan bahwa sekutu pasif telah ikut campur tangan dalam hal  kepengurusan  CV,  maka  berdasarkan  KUHD  tersebut,  sekutu  pasif  dapat  dimintai pertanggungjawaban selayaknya sekutu aktif.
2. Dalam keadaan pailit, hak atas upah yang adil yang dimiliki oleh tenaga kerja telah ditangguhkan dan  mendapatkan  perlindungan  oleh  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  67/PUU-XI/2013,  yang  mana berdasarkan Putusan tersebut, dijelaskan bahwa, dalam keadaan Pailit, hak atas upah yang dimiliki oleh  tenaga  kerja  harus  didahulukan  dari  pada  semua  jenis  Kreditor.  Sehingga,  dengan  adanya putusan  tersebut,  perlindungan  akan  hak  tenaga  kerja  untuk  mendapatkan  upah  yang  adil   telah dilindungi oleh hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Anggusti,  Martono. Pengelolaan  Perusahaan  Dan  Kesejahteraan  Tenaga  Kerja .  Jakarta:  Bhuana Ilmu Populer, 2019.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum . Mataram-NTB: Mataran University Press, 2020. Sahir, Syafrida Hafni. Metodologi Penelitian . Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

## Jurnal
Agustin,  Wahyu.  “Tanggung  Gugat  Pesero  Yang  Dinyatakan  Pailit  Selaku  Pemegang  Shgb  an Commanditaire Vennnootschap”. UNES Law Review , Vol.5, No.2, (Desember 2022)
Alhairi, Putra Ma. “Kajian Tanggung Jawab Sekutu Komanditer Dalam Pelunasan Hutang Perusahaan Melalui  Kepailitan  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor:  07/Pdt.Sus-Pailit/2015/  PN  Niaga.  Mdn)”. Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 2, No. 2, (Juli 2020)
Andina,  Tengku  Ridha.  “Kajian  Hukum  Terhadap  Tanggung  Jawab  Sekutu  Komanditer  Dalam Pelunasan Hutang Perusahaanyang Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan No.07/Pdt.susPailit/2015/PN Niaga Mdn)”. Jurnal Pencerahan Bangsa, Vol. 2, No.2, (2022) Ashari,  Muhammad  Hasyim.  “Konsekuensi  Perpajakan  Atas  Perubahan  Status  Persekutuan Komanditer  (Commanditaire  Vennootschap)  Menjadi  Perseroan  Terbatas”, Jurnal  Ekonomi Dan Bisnis , Vol.10, No.2 (Mei 2022)
Dewi,  Ni  Putu  Trisna.  Dkk.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Dalam  Hal  Perusahaan Mengalami  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang”, Jurnal  Interpretasi Hukum, Vol. 3, No. 1, (Maret 2022)
Diani, Rosida, dan Mahendra Kusuma. “Persekutuan Komanditer (Commanditer Vennootschap Atau CV)  Sebagai Badan  Usaha  Dalam  Kajian  Hukum  Perusahaan”. Justici , Vol.12,  No.1, (Januari 2020)
Ermawan,  Andi,  dan  Ahyuni  Yunus.  “Perlindungan  Hukum  Hak-Hak  Tenaga  Kerja  Yang Perusahaannya  Diputus  Pailit”. Indonesia  Journal  of  Criminal  Law  (IJoCL),  Vol.  1,  No.  2 , (Desember 2019)
Pangestu, Yudha Adjie. “Penyelesaian Utang Debitur Yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Uu No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU”. Jurnal Mahasiswa, (Agustus 2021)
Paraswati,  Ajeng  Dyah.  Dkk.  “Literature  Review:  Kompensasi  Dan  Motivasi Kemampuan  Kerja Pegawai  Melalui  Kontrak  Kerja  Perusahaan”. Jurnal  Ilmiah  Swara  MaNajemen , Vol.3,  No.2,
(Juni 2023)
Ruhaedin,  Aang.  Dkk.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Dari  Kampanye  Anti  Pembentukan Serikat  Pekerja  Yang  Dilakukan  Pengusaha  Dihubungkan  Dengan  Undang-Undangan  Nomor 21  Tahun  2000  Tentang  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  (Studi  Kasus :  Pembentukan  Serikat Pekerja Di PT. Indo”, Jurnal Rechtscientia Hukum , Vol.3, No.2, (September 2023)
Samudra,  Dian,  dan  Ujang  Hibar.  “Studi  Komparasi  Sahnya  Perjanjian  Antara  Pasal  1320 K.U.H.Perdata  Dengan  Pasal  52  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1 , (Januari 2021)
Saputra,  Fajar  Ilham.  Dkk.  “Tanggung  Jawab  Sekutu  Pasif  Dalam  Persekutuan  Komanditer  (CV) Yang  Mengalami  Kepailitan  Dihubungkan  Dengan  Pasal  20  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang  (KUHD)  (Studi  putusan  nomor:  2/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn.Niaga  Sby)”, Jurnal Rechtscientia Hukum , Vol.2, No.2 (September 2022)
Umar, Dhira Utari. “Penerapan  Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata”. Lex Privatum , Vol. 8, No.1, (Jan-Mar 2020)

## Skripsi
Andina,  Tengku  Ridha.  “Kajian  Hukum  Terhadap  Tanggung  Jawab  Sekutu  Komanditer  Dalam Pelunasan Hutang Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor  07/  Pdt.Sus  Pailit/  2015/PN  Niaga  Medan)”, Skripsi  Ilmu  Hukum,  Program  Sarjana Hukum. Medan: UMSU, 2019.
Fateha, Raja Amirah Adha. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Tidak Didaftarkan Oleh  Cv  Mahkota  Radja  Sebagai  Peserta  Program  Jaminan  Hari  Tua”, Skripsi  Ilmu  Hukum, Program Sarjana Hukum. Yogyakarta: UII, 2023.