Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 51-55| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3050.51-55
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN
Ni Luh Putu Ayu Lestari, Ni Luh Made Mahendrawati, I Ketut Sukadana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, Indonesia

## Abstrak
Sahnya perkawinan  apabila dilaksanakan sesuai ketentuan adat dan agama serta dicatat sesuai aturan Undang- Undang  yang  berlaku,  sehingga  memperoleh  akta  sebagai  bukti  adanya  perkawinan.  Akan  tetapi  dalam masyarakat  banyak  yang  melakukan  pernikahan  tanpa  mengurus  akta  nikah  dan  mencatatkan  perkawinannya dicatatan sipil, akibatnya akan berdampak pada anak yang dilahirkan, oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatatkan sebagaimana ketentuan UUP dan menjelaskan perlindungan hukum bagi hak waris anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tidak  tercatat.  Penelitian  ini  menggunakan  tipe  hukum  normatif  dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari  UUD  1945,  KUHPerdata,  Undang-Undang  Perkawinan,  dan  Undang- undang tentang Perlindungan Anak, dan sumber bahan hukum sekunder terdiri dari makalah-makalah dan jurnal yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kedudukan  anak  yang  lahir  dari perkawinan tidak dicatatkan adalah sah jika sudah memenuhi ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan, namun  perkawinan  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  dan  anak  yang  dilahirkan  tidak  mendapat perlindungan hukum  yang  menyangkut  hak  warisnya  kelak.  Anak  luar kawin  tersebut  akan  mendapat  warisan apabila ada bukti otentik berupa akta kelahiran sebagai alat bukti tertulis yang sah.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perkawinan Tidak Dicatatkan, Hak Waris Anak

## Abstract
The validity of a marriage if it is carried out in accordance with the provisions of custom and religion and is recorded in accordance with the applicable laws, so that a deed is obtained as evidence of marriage. However, in many societies  who carry  out marriages without taking care of a marriage certificate and registering their marriages  as  civil  records,  the  result  will  have  an  impact  on  the  children  born,  therefore  there  is  a  need  for legal protection for them. This study aims to describe the position of children born from unregistered marriages as  stipulated  in  the  UUP  and  to  explain  the  legal  protection  for  the  inheritance  rights  of  children  born  from unregistered marriages. This study uses a normative law type with a constitutional approach and a conceptual approach.  The  source  of  legal  material  used  is  the  source  of  primary  legal  material  consisting  of  the  1945 Constitution,  the  Civil  Code,  the  Marriage  Law,  and  the  Law  on  Child  Protection,  and  the  secondary  legal material sources consist of papers and journals relevant to this research. The results showed that the position of children born from unregistered marriages was legal if they had fulfilled the requirements of each religion and belief,  but  the  marriage  did not  have  legal  force  and  the  child  who  was  born did  not  receive  legal  protection regarding his / her future inheritance rights. The out-of-wedlock child will inherit if there is authentic evidence in the form of a birth certificate as a valid written evidence.
Keywords: Legal Protection, Undocumented Marriage, Inheritance Rights of Children

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan adalah suatu perbuatan suci yang sangat mulia sebagai bentuk peresmian hubungan antara pria  dan  wanita  yang  bertujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  demi meneruskan  garis  keturunan,  maka  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UUP)  harus dilaksanakan  oleh  semua masyarakat  Indonesia.  Di  Indonesia pencatatan  perkawinan  sangat  penting hal  ini  ditandai  dengan  adanya  pengaturan  mekanisme  yang  jelas  tentang  proses  pencatatan perkawinan (Usman,  2017) .  Sebuah  perkawinan  harus  dibuktikan  dengan  adanya  bukti  tertulis yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga Negara yang berwenang. Anak yang dilahirkan dari perkawinaan yang  tidak  tercatat  tidak  dapat  diakui  oleh  Negara  sebagai  anak  yang  sah  dan  anak  tersebut  tidak mempunyai hak baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis yang mencakup hak keturunan anak, pemberian  nafkah  kepada  anak,  untuk  dipelihara  serta  mendapat  pendidikan,  saling  mewaris  dari kedua orang tua, perwalian nikah bagi ayahnya untuk anak perempuan, serta hak lainya.
Berdasarkan  ketentuan  UUP,  anak  luar  kawin  hanya  memiliki  hubungan  keperdataan  terhadap ibu yang melahirkan serta keluarganya (Masykuroh, 2016) . Anak luar kawin dalam hal ini termasuk anak  hasil  perkawinan sirri karena  perkawinan  orang  tua  anak  tersebut  tidak  tercatat  dalam administrasi Negara sesuai ketentuan UU yang diberlakukan. Sehingga, berakibat anak yang lahir dari perkawinan  tidak  tercatat  tidak  berhak  atas  masalah  keperdataan  dengan  ayahnya  termasuk  dalam permasalahan  hak  harisnya  kelak,  maka  dari  itu  perlu  adanya  perlindungan  hukum  khususnya terhadap hak waris anak tersebut (Olivia, 2014) .
Ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu Erni  Agustina,  (2010) Perlu  adanya  perlindungan  hukum  bagi  anak  hasil  perkawinan  sirih  ,  seba apabila tidak diciptakan oleh konsep hukum (social security, social walfare, dan human right) maka berarti anak-anak akan menjadi korban hukum yang mengakibatkan kerugian mereka yang seharusnya tidak mereka tanggung, selanjutnya Pancasilawati, (2014) melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum  Bagi  Hak-Hak  Keperdataan  Anak  Luar  Kawin.  Penelitian  lain Rusydi,  (2019) meneliti tentang Tinjauan Yuridis terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri. Walaupun sudah banyak penelitian tentang analisis pereturan tentang hak perlindungan hukum bagi anak hasil dari perkawinan yang  tidak  tercatat,  namun  sampai  sekarang  kasus  ini  semakin  meningkat  seperti  pembagian  harta warisan orang tua kepada anak yang tidak merasa adil. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  kedudukan  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tidak  dicatatkan  sebagaimana ketentuan UUP dan menjelaskan perlindungan hukum bagi hak waris anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan  dengan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual  dikarenakan  penelitian  ini  hanya ditujukan  pada  peraturan  yang  tertulis  dan  bahan  hukum  lainnya  yang  terkait  dengan  penelitian  ini. Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  sumber  bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari  UUD 1945,  KUHPerdata,  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Anak, sedangkan  sumber  bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  makalah-makalah  dan  jurnal  yang  relevan dengan penelitian ini (Bambang, 2002) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kedudukan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Tidak Dicatatkan Sebagaimana Ketentuan UUP
Anak  diluar  perkawinan  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dari  seorang  wanita  tanpa  sebuah perkawinan  sah  dengan  seorang  pria  yang  membenihkan  si  anak  dirahim  si  wanita,  dan  kedudukan anak  yang  dilahirkan  tersebut  tidak  diakui  dimata  hukum  layaknya  anak  sah  pada  umumnya. Sedangkan  luar  kawin  merupakan  hubungan  antara  pria  dan  wanita  yang  mempunyai  keturunan namun hubungan si pria dan si wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif.
Dalam  UUP  sahnya  perkawinan  terdapat  dalam  pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  yaitu  perkawinan adalah  sah  jika  dilakukan  berdasarkan  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  serta  perkawinan tersebut  dicatat  sesuai  Undang-Undang  yang  berlaku.  Sahnya  perkawinan  menurut  UUP  terdapat  2 pandangan  yang  berbeda,  yaitu  pertama  menyatakan  bahwa  perkawinan  itu  sudah  sah  jika  sudah dilakukan  menurut  pasal  2  ayat  (1)  yaitu  dilakukan  dengan  agama  dan  kepercaannya  tanpa  perlu dicatat di Kantor Pencatatan Sipil, kedua mengatakan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan maka, jika hanya satu unsur yang terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah.
Dari  uraian  di  atas,  diketahui  bahwa  pandangan  pertama  sangat  baik  karena  jika  sudah melakukan  perkawinan  menurut  agamanya  masing-masing  adalah  sah.  Karena  melihat  dari  segi hukum adat di Bali, bahwa sepanjang perkawinan yang dilakukan berdasarkan upacara agama Hindu dan disaksikan oleh Brahmana atau Pendeta maka perkawinan tersebut sah dan melahirkan anak yang sah juga. Dalam UUP ini terdapat 2 macam status anak antara lain:
1. Anak  sah  yang  terdapat  dalam  pasal  42  UUP  adalah  anak  yang  lahir  dari  seorang perempuan  dan  laki-laki  yang  berada  dalam  suatu  ikatan  yang  sah  menurut  ketentuan agama dan di catat sesuai peraturan perundang-undangan
2. Anak tidak sah (anak luar kawin), yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sesuai dengan UUP N0. 1 Tahun 1974.
Dengan demikian bahwa status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan sebagaimana  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  adalah  sebagai  anak  sah, tetapi tidak mempunyai  kekuatan  hukum  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  yang  menyangkut  hak warisnya kelak. Meskipun perkawinan tersebut sah dimata agama namun anak yang dilahirkan tidak dapat  diakui  oleh  Negara,  maka  dari  itu  perlu  adanya  perlindungan  bagi  anak  yang  lahir  dari perkawinan  tidak  tercatat  tersebut  terutama  yang  menyangkut  hak  warisnya.  Perlindungan  hukum tersebut dapat berupa ukum publik dan privat yang bersifat yuridis serta  perlindungan dalam bidang sosial,  kesehatan  dan  bidang  pendidikan  yang  bersifat  non  yuridis.    Adapun  istilah  yang  terdapat dalam hukum waris adalah sebagai berikut:
a. Pewaris, adalah orang yang meninggalkan harta kekayaan setelah ia meninggal dunia.
b. Ahli  Waris,  yaitu  seorang  yang  menggantikan  kedudukan  warisan  yang  diberikan  pewaris setelah meninggal dunia.
c. Harta  Warisan,  adalah  seluruh  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  setelah meninggal dunia dipindah kepada ahli waris.
Sesuai ketentuan pasal 830 KUH Perdata bahwa pewarisan dapat terjadi jika pewaris telah meninggal dunia,  dengan  kata  lain  pewarisan  tidak  akan  terjadi  jika  pewaris  masih  hidup.  Di  Indonesia  ada  3 (tiga) sistem kewarisan, yaitu:
1. Sistem kewarisan hukum Islam bagi masyarakat yang beragama Islam
2. Sistem  kewarisan  Adat  bagi  masyarakat  non  Islam  yang  tunduk  terhadap  hukum  adatnya masing-masing.
a. Sistem Patrilineal , yaitu sistem keturunan kebapakan.
b. Sistem Matrilineal , yaitu sistem keturunan keibuan.
c. Sistem parental , yaitu yang ditarik dari keturunan keibu-bapakan
3. Sistem  kewarisan  hukum  Barat  (KUH  Perdata)  bagi  masyarakat  keturunan  Tionghoa  yang tunduk terhadap ketentuan kewarisan KUH Perdata.
Dengan  demikian, maka  dapat  dikatakan  bahwa  mengenai  hukum  waris  pada  KUH  Perdata  berlaku untuk  masyarakat  yang  tunduk  pada  KUH  Perdata,  khususnya  WNI  keturunan  Eropa  dan  karena belum ada UU yang mengaturnya secara khusus, maka KUH Perdata masih dapat diterapkan. Hukum Waris  terdapat  pada  buku  II  KUH  Perdata  Pasal  830  sampai  1130  yang  berkaitan  dengan  hukum kebendaan.  Dalam  KUH  Perdata  dimana  hukum  waris  adalah  kesemuanya  kaidah  yang  mengatur nasib  harta  kekayaan  apabila  ia  meninggal  dunia,  kekayaan  tersebut  berupa  aktiva  dan  pasiva  dan berupa hak dan kewajiban yang akan beralih dari pewaris setelah meninggal kepada ahli waris.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat
Ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  832  KUH  Perdata telah memperjelas  bahwa  kedudukan setiap ahli waris harus didasarkan pada suatu hubungan keluarga yang sah ataupun luar kawin. Dalam pasal 863-873  KUH  Perdata,  sehingga  anak  yang  berhak  mendapat  warisan  yaitu  anak  luar  kawin  yang dapat diakui atau anak yang disahkan saat perkawinan antara ayah dan ibunya dilangsungkan. Hal ini yang berhak menjadi ahli waris yaitu anak sah dan anak luar kawin yang mempunyai hubungan darah. Untuk  dapat  mewaris  dari  ayahnya  harus  melakukan  pengakuan  kedapa  anak  luar  kawin  sesuai ketentuan  pasal  280  yang  menyatakan  bahwa  dengan  mengakui  anak  luar  kawin  maka  timbulah hubungan  perdata  dengan  ayah  biologisnya.  Pengakuan  tersebut  dapat  dilakukan  sesuai  ketentuan KUH Perdata, yaitu pasal 281:
1. Berdasarkan  kuasa  otentik  untuk  dapat  mengakui  anak  luar  kawin  bapak  atau  ibunya  dan atau  kuasanya  harus  bertemu  pegawai  pencatatan  sipil  untuk  melaksanakan  pengakuan kepada anak luar kawin sebagaimana ketentuan pasal 281 ayat (1) KUH Perdata.
2. Di  dalam  akta  perkawinan  memuat  tentang  pengakuan  anak  luar  kawin  yang  boleh dilakukan saat perkawinan orangtuanya dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat  (2)  KUH  Perdata.  Akibat  dari  pengakuan  ini  adalah  seorang  anak  luar  kawin  akan menjadi anak sah.
3. Berdasarkan pasal 281 ayat (1) KUH Perdata pengakuan terhadap anak luar kawin dilakukan dalam akta otentik seperti akta notaris.
4. Akta yang dibuat dalam register kelahiran pencatatan sipil harus sesuai hari Penanggalannya sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (2) KUH Perdata.
Dengan  demikian  pengakuan  terhadap  anak  tersebut  perlu  dilakukan  agar  mendapat  perlindungan hukum  khususnya  terhadap  hak  waris  anak  tersebut.  Tanpa  adanya  bukti  otentik  perlindungan  itu tidak  dapat  dilakukan  karena  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.  Sebagaimana  telah  dipahami bersama  bahwa  dalam  hukum  Islam  suatu  perkawinan  siri  merupakan  perkawinan  yang  sah  dimata hukum  agama  para  pihaknya.  Tetapi  tidak  memenuhi  syarat  sahnya  perkawinan  menurut  hukum Negara. Sehingga perkawinan dan anak yang dilahirkan belum dapat diakui oleh Negara.
Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  pada  prinsipnya  perkawinan  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan  hukum  perkawinan  yang  berlaku (Tarihoran  &  Yunanto,  2016) .  Meskipun  keabsahan perkawinan menurut Agama Islam tidak terganggu, tetapi akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan tersebut berimplikasi pada tidak adanya bukti otentik dalam hal ini akta perkawinan bahwa suami dan isteri  telah  melangsungkan  perkawinan,  sehingga  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum,  dan  tidak dilindungi oleh hukum, serta dianggap tidak ada.
Dalam  Hukum  Islam  bahwa  apabila  perkawinan  sudah  memenuhi  syarat  dan  rukunnya  maka perkawinan tersebut adalah sah namun, tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk dapat mendapatkan warisan  terhadap  ayahnya  maka,  harus  mengajukan  permohonan  pengesahan  status  anak  di Pengadilan  untuk  mendapat  surat  keterangan  ahli  waris (Milayani,  2017) .  Dengan  demikian  anak tersebut  akan  dilindungi  apabila  ada  bukti  otentik  yang  menyatakan  anak  tersebut  sah.  Jika  ditinjau dari hukum waris adat Bali, anak yang bisa menjadi ahliwaris yaitu anak sah dan anak angkat. Ahli waris berhak untuk menuasai dan memiliki harta warisan dengan bagian yang ditentukan diantara ahli waris lainnya (Fauzi, 2016) . Dalam hukum waris di Bali yang berhak mewaris adalah anak laki-laki dalam hubungan purusa. Syarat untuk menjadi ahli waris  dalam hukum adat di Bali adalah Seorang yang mempunyai hubungan keluarga dan harus anak laki-laki. Dalam hukum waris adat ada 3 sistem kewarisan yaitu:
1. Sistem kewarisan kolektif, Sistem ini dimana harta peninggalannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi dari pewaris kepada ahli waris.
2. Sistem kewarisan mayorat adalah sistem pelimpahan untuk tanggung jawab kepada anak yang tertua  sebagai  pemimpin.  Hal  ini  pada  pewarisan  terhadap  karang  desa  yang  dijumpai  dalam masyarakat adat di Bali.
3. Sistem kewarisan individual, Sistem ini banyak kita jumpai pada masyarakat adat dengan garis keturunan secara parental .
Pada umumnya  masyarakat adat Bali  sistem kekeluargaan  yang dianut adalah  patrilineal serta sistem  kewarisan  yang  dianut  adalah  sistem  kewarisan  individual,  dimana  ahli  waris  akan  mewarisi harta  warisan  secara  perorangan  yang  berupa  tanah  setelah  pewaris  meninggal.  Namun,  dalam kaitannya dengan kepemimpinan terhadap tanah ayahan desa dan karang desa barulah sistem mayorat sebab  anak  tertua  yang  menguasai  harta  dan  seluruh  kewajiban  untuk  mengasuh  adiknya  hingga dewasa.  Kemudian juga  pada masyarakat  adat  Bali  berlaku  kewarisan  kolektif yaitu  ahli  waris  akan mewarisi harta tersebut dengan bersama serta tidak dapat dibagi. Dengan demikian masyarakat di Bali menganut  sistem  kekeluargaan patrilineal dengan  ketiga  sistem  kewarisan  tersebut.  Untuk  dapat mewaris menurut hukum waris adat di Bali haruslah anak laki-laki dan adanya bukti otentik sebagai bukti  tertulis  bahwa  anak  itu  memang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  mendapat  warisan  sesuai bagaiannya.
Pada  umumnya  baik  ketentuan  Hukum  Waris  KUH  Perdata,  Hukum  Waris  Islam,  dan  Hukum waris  adat  khususnya  di  Bali,  anak  dari  perkawinan  tidak  tercatat  akan  mendapat  perlindungan terhadap hak warisnya apabila anak tersebut diakui dan disahkan dan adanya akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang sah. Jika tidak ada bukti otentik maka peralihan harta warisan dari pewaris setelah meninggal kepada ahli waris tidak bisa dilakukan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tidak  dicatatkan  adalah  sah  jika  perkawinan  orang  tuanya  itu  dilakukan  menurut  agama  dan kepercayaannya yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dengan demikian anak yang dilahirkan sah pula akan  tetapi  karena  perkawinan  tersebut  tidak  dicatatkan,  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  untuk
melakukan  suatu perbuatan  hukum,  yang kedua  Bentuk  perlindungan  terhadap  hak  waris  anak  yang lahir  dari  perkawinan  tidak  tercatat  adalah  anak  tersebut  mendapat  warisan  jika  diakui  oleh  ayah biologisnya berupa adanya akta otentik (akta kelahiran) sebagai alat bukti bahwa anak tersebut adalah sah dan berhak mendapat warisan sesuai dengan penundukan hukum waris yang berlaku di Indonesia, bagi masyarakat agama Islam tunduk terhadap hukum waris Islam, bagi masyarakat non Islam tunduk terhadap  hukum  waris  adat  masing-masing,  dan  bagi  masyarakat  keturunan  Eropa  berlaku  hukum waris Perdata Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

## 2. Saran
Berdasarkan  pembahasan  dan  realitas,  adapun  saran  yang  dapat  disampaikan,  untuk  masyarakat disarankan  agar  dalam  melakukan  suatu  perbuatan  perkawinan  sebaiknya  dicatatkan  sesuai  aturan hukum  yang  berlaku  sehingga  tidak  menimbulkan  masalah  dikemudian  hari,  karena  di  Negara  kita adalah Negara hukum agar perkawinan dan anak yang dilahirkan mendapat perlindungan, selanjutnya untuk  pemerintah  sebaiknya  dalam ketentuan  pasal  2 ayat (1)  dan (2) harus  ada ketegasan  sehingga tidak  terdapat  perbedaan  pandangan  dalam  sahnya  suatu  perkawinan  dan  kepada  pemerintah Pencatatan  Sipil  perlu  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  bahwa  pentingnya  suatu  pencatatan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang, W. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek . Sinar Grafika.
Erni Agustina. (2010). Perlindungan Hak Mewaris Seorang Anak Hasil Perkawinan Ijab Qabul Tidak Tercatat pada Hukum Negara. Lex Jurnalica , 8 (1), 73–85. Fauzi, M. Y. (2016). Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 9 (2), 53– 76.
Masykuroh,  Y.  W.  R.  (2016).  Implikasi  Hubungan  Perdata  Anak  Luar  Perkawinan  dengan  Laki-Laki  Sebagai Ayahnya. Journal  of  Materials  Processing  Technology , 9 (2),  25–52.  Masykuroh,  Y.  W.  R.  (2016). Implikasi  Hubungan  Perdata  Anak  Luar  Perkawinan  dengan  Laki-Laki  Sebagai  Ayahnya.  Journal  of Materials Processing Technology, 9(2), 25–52.
Milayani,  O.  (2017).  Kedudukan  Hukum  Ahli  Waris  yang  Mewaris  dengan  Cara  Mengganti  Atau  Bij Plaatsvervulling´ Menurut Burgerlijk Wetboek. Al’ Adi , 9 (3), 405–43 4.
Olivia, F. (2014). Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi. Lex Jurnalica Volume , 11 (2), 130–142.
Pancasilawati, A. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin. Fenomena , 6 (2), 171–216.
Rusydi,  I.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  terhadap  Hak  Waris  Anak  Hasil  Perkawinan  Siri. Jurnal  Ilmiah  Galuh Justisi , 7 (1), 49–58.
Tarihoran, S. P. M., & Yunanto, H. W. (2016). Praktik Pelaksanaan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan (Studi di Lembaga Pencatatan Perkawinan di Kota Semarang). Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1–12.
Usman,  R.  (2017).  Makna  Pencatatan  Perkawinan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Perkawinan  di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (3), 255–274 .