## IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEWAJIBAN ASASI MANUSIA
(Telaah Hukum Pidana Islam)

## HAMZAH HASAN
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar hamzahhasan463@yahoo.com

## Abstrak
Kewajiban  asasi  manusia  menjadi  tema  yang  tidak  menarik  dari  semua  kalangan,  baik  dari cendekiawan  maupun  bagi  orang  awam.  Padahal  hak  asasi  manusia  akan  terpelihara  adanya ketika  kewajiban  asasi  manusia  itu  ditunaikan.  Hal  itu  menjadi  penyebab  dalam    hukum  Islam ada  kewajiban  yang  harus  dipelihara,  yaitu  kewajiban  yang  tersimpul  dalam al-daruriyya  al-l khamzah, yaitu hifⱬ  al-dῖn (kewajiban  memelihara  agama), hifⱬ  al-nafs (kewajiban  memelihara jiwa), hifⱬ al-„aql (kewajiban memelihara akal), hifⱬ al-nasb (kewajiban memelihara keturunan) dan hifⱬ al-Mᾶl (kewajiban  memelihara  harta).  Kewajiban  asasi  itu  erat  kaitannya  dengan perintah dan larangan. Menaati perintah ( al-amr ) dan al-nahῖ) menjadi tujuan diturunkan syariat kepada orang-orang mukalaf untuk mengatur kehidupan, baik yang berhubungan dengan pribadi maupun dengan masyarakat sesuai dengan kehendak Allah utnuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.
Kata Kunci: Bentuk Kewajiban Asasi Manusia; Hukum Pidana Islam.

## Abstract
Human rights obligation become an unattractive theme from all walks of life. Starting from the scientific community, what else for ordinary people when in fact human rights will be maintained when human rights obligations are fulfilled. That is why in Islamic law there are obligations that must be maintained, namely obligations that are bound in al-Daruriyyatul khamzah, namely Hifⱬ al-Dῖn (Obligation to preserve religion), Hifⱬ al-Nafs (obligation to preserve the soul), Hifⱬ al- Aql (obligation to preserve reason), Hifⱬ al-Nasab (obligation to care for offspring) and Hifⱬ al- Mᾶl (obligation to care for property). These basic obligations are closely related to orders and prohibitions. Obeying the orders (al-Amr) and al-Nahῖ) is the goal of sending down the Shari'a to the believers to regulate life, whether related to the person or the community in accordance with Allah will to achieve world and hereafter happiness.
Keywords: Form of Human rights obligation; Islamic Criminal Law.

## I. Pendahuluan
Kewajiban Asasi Manusia di kalangan masyarakat istilah tidak populer pembahasannya. Beda dengan istilah Hak Asasi Manusia (HAM), tidak hanya pada masyarakat pendidikan tinggi, tetapi juga sampai kepada masyarakat awam sekalipun. Pada hal dalam hukum Islam kewajiban asasi manusia itu menjadi isu pokok sebelum orang berbicara tentang hak asasi manusia. Karena setiap orang menunaikan kewajiban dahulu baru menuntut akan hak asasi manusia. Dengan kata lain Hak Asasi Manusia lahir dari kewajiban Asasi Manusia (KAM).
Istilah  Kewajiban  itu  bersumber  dari  kata  Ijab  atau  wujub  atau  wajib  ( al-W ā jib )  bahasa  Arab yang secara kebahasaan berarti tetap, mengikat, harus dan pasti. Artinya perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan, bisa berakibat pada pahala dan jika ditinggalkan akan berakibat pada dosa.
Ulama  berbeda  pandangan  dalam  memahami  makna  wajib,  jumhur  ulama  usul  bahwa perbuatan  yang  wajib  itu  sifatnya  mengikat  dan  harus  dilaksanakan,  orang  yang  tidak melaksanakan  dikenai  sanksi  atau  siksaan  dan  bagi  orang  yang  mengingkari  kewajiban  itu dianggap kafir.
Sementara  menurut  ulama  mazhab  Hanafi  membedakan  antara  wajib  dan  fardu.  Wajib menurut  mereka  tuntutan  bagi  orang  mukallaf  dan  ditetapkan  berdasarkan  dalil ẓ anni  yang penerapannya  orang  tidak  melaksanakan  kewajiban  dikenai  siksa  dan  orang  yang mengingkarinya  tidak  dianggap  kafir.    Sementara  fardu  ditetapkan  sebagai  kewajiban berdasarkan  dalil qat‟i yaitu  al-Qur‟an  dan  hadis  Mutawatir,  seperti  salat,  zakat,  membaca  al- Qur‟an (fardu fi al-Itiqadi) dalam keyakinan.
Terlepas  dari  perbedaan  ulama  dalam  memahami  makna  kewajiban,  maka  kewajiban yang menjadi pembahasan utama dalam topik ini adalah kewajiban dasar yang harus dilakukan oleh  setiap  orang  dalam  kehidupan  bermasyarakat  berbangsa  dan  bernegara  sehingga  tidak mengganggu hak dasar dari orang lain. Kewajiban dasar itu berbeda-beda antara satu dengan lain dalam  memahaminya,  sehingga  perlu  dilakukan  pemetaan  terkait  dengan  bentuk-bentuk kewajiban tersebut.

## II. Pembahasan

## A. Bentuk-Bentuk Kewajiban Asasi Manusia dalam al-Maslahah al-Khams
Bentuk-bentuk kewajiban asasi manusia dalam hukum pidana Islam meliputi perintah dan larangan.  Tuntutan  yang  mengandung  ( taklifi) beban  hukum  untuk  dikerjakan  disebut  perintah atau al-amar. Sedangkan  tuntutan  yang  mengandung  beban  hukum  untuk  ditinggalkan  disebut dengan larangan atau al-nahi . 1 Setiap perintah dan larangan ada yang mengandung esensial dan
1 Amir Syarifuddin, Uṣul Fiqh , jilid 2 ( Jakarta: Kencana, 2009), h. 173
tegas (al-Ibtidā‟î) dan  ada  perintah  atau  larangan  yang  tidak  esensial (gairi  al-ibtidā‟î  al- Taṣrihi). Pemahaman maqāsyid al-Syarî‟ah tentang perintah dan larangan dalam al-Qur‟an dan hadis  yaitu  melalui illat (makna  substansi)  sehingga  sesuatu  menjadi  perintah  atau  menjadi larangan syarî‟at, sebab illat itu sendiri menurut Al-Syāṭibi adalah identik dengan maqāasyid al- syarî‟ah. 2 Ketika  suatu  substansi  hukum  dari  suatu  perintah  ataupun  suatu  larangan  sulit  untuk diketahui,  menurut  Al-Syāṭibi  untuk  sementara  kita  bersifat tawaqquf (menyerahkan  hal  itu kepada Allah), berhenti mencari makna substansi ( illat ) kemudian kembali menjadikan perintah atau  larangan  itu  sendiri  sebagai illatnya .  Artinya  kita  melakukan  sesuatu  berdasarkan  makna perintah  dan  larangan.  Tanpa  berpikir  lagi  mengapa  ada  perintah  dan  mengapa  ada  larangan.
Perintah  dan  larangan  tersebut  merupakan  jenis  kewajiban,  jika  dilanggar  akan  berakibat  pada siksa  dan  pahala  yang  dikenal  dengan  istilah al-Jarîmah . al-Jarîmah itu  menurut  Abdul  Qadir Audah adalah:
رْيِزْعَ ت ْوَأ ِّدَحِب َاهْنع ُللها َرَجَز ُةَّيِعْرَش ًتاروُظْحَم

## 3
Artinya:
Perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  oleh  syarak  yang  diancam  oleh  Allah  swt  dengan hukuman hudud atau hukuman takzir .
Kata ً تاروُظْمح yang berarti larangan-larangan syarak yang dimaksud adakalanya berupa mengerjakan  perbuatan  yang  dilarang  atau  meninggalkan  perbuatan  yang  diperintahkan.  Kata syarak  dalam  pengertian  tersebut  dimaksudkan  bahwa  suatu  perbuatan  baru  dianggap  sebagai perbuatan  tindak  pidana  apabila  dilarang  oleh  syarak.  Atas  dasar  pengertian  tersebut  dapatlah dimengerti bahwa tindak pidana adalah melakukan perbuatan  yang dilarang atau meninggalkan setiap  perbuatan  yang  diperintahkan  untuk  melakukannya.  Atau  melakukan  atau  meninggalkan perbuatan  yang  telah  ditetapkan  oleh  hukum  Islam  atas  keharaman  dan  diancamkan  hukuman terhadapnya.
2 Al-Syāṭibi, al-Muwāfaqat fi Uṣul al-Syarî‟ah, Juz II (Beirut: Dar al-Ma‟rifah, t.th), h. 394
3 Abdul Qadir Audah, At-Tasyrî‟ al-Jināîy al-Islāmî , Juz I (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1987),  h. 66
Dengan kata lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu, baru dianggap sebagai tindak pidana apabila  telah  ditetapkan  dan  diancamkan suatu  hukuman terhadapnya.  Dengan  demikian istilah jarîmah (tindak  pidana)  menurut  hukum  Islam  sama  dengan  istilah  perbuatan  pidana,  tindak pidana, peristiwa pidana atau delik dalam hukum pidana nasional. Artinya satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jarîmah .
Jarîmah yang  dimaksud  dalam  topik  ini  sama  dengan  tindak  pidana.  Tindak  pidana itu dalam hukum pidana Islam dibagi kepada tiga kategori yaitu: pertama, tindak pidana hudud yang diancam dengan pidana hudud, tindak pidana kisas diyat yang diancam dengan pidana kisas diyat dan  tindak  pidana  takzir. 4 Sebagian  fuqaha  membagi  tindak  pidana  itu  kepada  dua  jenis  tindak pidana,  yaitu  hudud  dan  tindak  pidana  takzir.  Sedangkan  untuk  tindak  pidana  kisas-diyat dikelompokkan  pada  tindak  pidana  hudud,  sebab  tindak  pidana  kisas-diyat  telah  ditetapkan melalui  nas-nas  syarak,  walaupun  menjadi  hak  perseorangan. 5 Tindak  pidana  hudud  adalah tindak pidana yang menurut fuqaha bahwa larangan dan sanksinya telah ditetapkan oleh nas-nas (Allah dan RasulNya) dan menjadi hak otoritas Allah, karena perbuatan pidana ini menjadi hak Allah, maka jenis ini tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan, masyarakat dan negara. 6
Tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana hudud itu antara lain jarîmah zina, al-qażāf (menuduh  seseorang  berbuat  zina), al-Syariqah  ( mencuri), al-hirābah (perampokan  dan  pengacau  keamanan), al-Syaribah (meminum-minuman  yang  memabukkan), murtad  (pindah  dan  beralih  agama  (meninggalkan  agama  Islam)  dan al-bagyu (pemberontakan atau  tindak  pidana  politik). 7 Tetapi  menurut  Ibn  Rusyd  hudud  meluputi  tindak  pidana  yang berkaitan  dengan  badan  dan  jiwa,  yaitu  pembunuhan  dan  penganiayaan.  Tindak  pidana  yang
4 Abdul Qadir Audah, At-Tasyrî‟ al-Jināîy al-Islāmî , Juz I (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1987),  h. 78
5 Abi  al-Hasan  Ali  bin  Muhammad  bin  Habib  al-Bahri  al-Bagdadi  Imam  al-Mawardi, Al-Ahkam  al- Syulthaniyyah fi al-Wilayat al-Diniyyah (Beirut: Dar al-Kitab al-„Arabi, 1999 M), h. 364
6 Sabri Samin, Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Elektisisme dan  Pandangan Non Muslim , h. 101
7 Abdul Qadir Audah, At-Tasyrî‟ al-Jināîy al-Islāmî , Juz I, h. 79. Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah , Juz II, h. 355. Sabri Samin, Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Elektisisme dan Pandangan Non Muslim , h. 101
berkaitan dengan faraj (zina, homoseks, lebian dan onani). Tindak pidana yang berkaitan dengan harta,  pencurian  dan  perampokan.  Tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  kehormatan  yaitu menuduh berbuat zina. 8
Perbedaan  pandangan  ulama  dalam  pembagian  tindak  pidana  itu  disebab  karena  ada  di antara mereka yang berpendapat jika jenis tindak pidana itu berikut sanksinya telah diatur dalam nas  (al-Qur‟an  dan  Sunnah)  dikelompokkan  menjadi  satu  yaitu  jenis  hudud,  itulah  yang dilakukan oleh Ibnu Rusyd yang memasukkan kisas-diyat itu pada tindak pidana hudud, karena kisas diyat telah diatur secara jelas dalam al-Qur‟an dan sunnah. Sehingga kategori tindak pidana itu  menjadi  jenis  hudud  dan  jenis  takzir.  Berbeda  juga  dengan  pandangan  Mahmud  Syaltut dengan  melakukan  kategorisasi  tindak  pidana  hudud  itu  berkaitan  dengan  hak  Allah  yaitu; pelanggaran  atas  agama  adalah  murtad,  pelanggaran  atas  kehormatan  yaitu  zina  dan  tuduhan zina,  pelanggaran  atas  harta  yaitu  pencurian  dan  perampokan  dan  pelanggaran  terhadap  akal yaitu meminum-minuman memabukkan. 9
Terlepas  dari  pandangan  yang  pro  dan  kontra  tentang  jenis  tindak  pidana,  maka pembagian tindak pidana yang menjadi pembahasan dalam  topik ini sepakat dengan pembagian tindak  pidana  menurut  Abdul  Qadir  Audah  dan  ulama  lain  yaitu;  tindak  pidana  hudud  dengan segala  jenis  (pembagiannya),  kisas  diyat  juga  dengan  macam-macamnya  serta  tindak  pidana takzir  dengan  segala  kategorisasinya.  Pembagian  tersebut  didasarkan  pada  tindak  pidana  yang berkaitan  dengan  hak  Allah  yaitu  hudud,  tindak  pidana  berkaitan  dengan  hak adami (hak perseorangan)  yaitu  kisas-diyat  dan  tindak  pidana  yang  menjadi  kewenangan  hakim  sebagai perpanjangan tangan penguasa yang disebut dengan tindak pidana takzir.
Tindak pidana kisas diyat adalah tindak pidana yang jenis dan ancaman sanksinya telah ditetapkan oleh nas dengan pidana kisas atau diyat. Tetapi di dalamnya ada hak adami atau hak
8 Ibnu Rusyd, Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid, Juz II (t.t: Dār al-Kutub al-Islamiyah, t.th.) , h. 296
9 Mahmud  Syaltut, Aqîdah  wa  Syarî‟ah (t.tp.:  Dār  al-Qalam,  1966),  h.  288-295.  Lihat  pula, Sabri  Samin, Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Elektisisme dan Pandangan Non Muslim , h. 101
perseorangan. Pidana kisas diyat ini dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau walinya melalui  prosedur  peradilan.  Pidana  kisas  diyat  ini  meliputi  pembunuhan  sengaja  ( al-qaṭl  al- „amd), pembunuhan semi sengaja (al-qaṭl Syibhul „amd), pembunuhan tidak sengaja (alqaṭl al- Khaṭa‟), penganiayaan  sengaja (al-Jarh  al-„amd) dan  penganiayaan  tidak  sengaja (al-jarh  al- Khaṭ a‟). 10 Perhatian  utama  pada  bagian  ini  adalah  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  hudud terutama  substansi  dari  larangan  nas  terhadap  jenis-jenis  tindak  pidana  tersebut  sebagai  bentuk taklifi untuk  ditinggalkan.  Kewajiban  untuk  tidak  melakukan  larangan-larangan  dari  jenis kejahatan  tersebut  adalah  dalam  rangka  menegakkan  kemaslahatan  dan  menghindari mafsadat . Aturan-aturan  dalam  hukum  pidana  Islam  sangat  lengkap  tentang  hudud  itu,  tidak  hanya  yang berkaitan  dengan  aturan  yang  bersifat  larangan,  tetapi  juga  sanksinya.  Sehingga  hukum  Islam tetap diyakini sebagai hukum yang bersumber dari Allah dan Rasul yaitu al-Qur‟an dan Sunnah yang  harus  dipahami  dan  diamalkan  kapan  dan  dimanapun.  Hukum  itu  akan  berubah  sesuai dengan  perubahan  waktu.  sesuai  kaidah  yang  mengatakan ; ً نامزلاً يرغتبً ماكحلأاً يرغت . 11 Adapun jenis-jenis tindak pidana tersebut meliputi;
1. Zina
Menurut Wahbah Zuhailî bahwa zina menurut bahasa dan istilah sama yaitu seorang laki- laki  yang  memasukkan  zakarnya  ke  dalam kubul ( faraj )  seorang  perempuan  yang  bukan miliknya dan bukan juga terjadi karena kekeliruan dan keraguan. 12 Dengan demikian zina adalah hubungan  kelamin  antara  laki-laki  dan  perempuan  di  luar  akad  nikah,  baik    secara  suka  sama suka, tidak dipaksa atau terpaksa dan yang melakukannya adalah orang mukallaf.
Definisi  zina  yang  lebih  luas  seperti  yang  dikemukakan  oleh  ulama  Hanafiyah  yakni hubungan  sesksual  yang  dilakukan  oleh  seorang  laki-laki  secara  sadar  terhadap  wanita  disertai nafsu  seksual  dan  di  antara  mereka  tidak  atau  belum  ada  ikatan  perkawinan  secara  sah  atau
10 Abdul Qadir Audah, At-Tasyrî‟ al-Jināîy al-Islāmî , Juz I, h. 79
11 Abdul Aziz Muhammad „Azām, al-Qawā‟id al-Fiqhiyyah (al-Qāhirah: Dārul Hadîṡ, 2005), h. 198
12 Wahbah al-Zuhailî, Al-Fiqh al-Islāmî wa ‘Adillatuhu, Juz VI (Beirut D ā r al-Fikr, 1989), h. 26
ikatan  perkawinan syubhat , 13 atau  tidak  ada  hubungan  pemilikan  (tuan  dengan  hamba).  Dalam redaksi lain sebagaimana yang dirumuskan oleh Haliman bahwa perzinaan adalah melenyapkan kepala kemaluan laki-laki atau lebih dari seorang yang mukallaf ke dalam kemaluan perempuan yang  dilakukan  tidak  oleh  karena  pemilikan  ataupun syubhat .  Oleh  Ibnu  Rusyd  menambahkan dengan luar pernikahan yang sah. 14 Dengan demikian zina hubungan sesual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan memasukkan penisnya kepada vagina seorang perempuan salah satu di antara  keduanya  telah  mukallaf,  dilakukan  dengan  suka  rela  tanpa  di  dahului  oleh  akad  nikah yang sah.
Zina adalah perbuatan kotor dan keji, jauh dari segi kesusilaan dan dapat merusak garis keturunan.  Perbuatan  yang  harus  dijauhi  dan  dihukum  dengan  hukuman  yang  berat.  Sehimgga segala  perbuatan  yang  dapat  menjerumuskan  pada  perbuatan  zina  harus  dijauhi,  maka berkhalwat itu dilarang, meraba, mencium dan berbicara porno juga dilarang oleh hukum Islam.
Mentaati  aturan  dan  larang  berzina  seperti  yang  dikehendaki  oleh  nas  al-Qur‟an  dan  sunnah menjadi  salah  satu  kewajiban  dasar  (kewajiban  Asasi  Manusia)  bagi  setiap  individu,  sehingga hak-hak orang lain untuk  hidup suci dan memelihara kehormatannya tetap terjaga dengan baik.
2. al-Qażf
اهريغو ةراجحلاب يمرلأ ةغل فذقلأ

## 15
Al-Qażf dalam  pengertian  bahasa  yaitu  melempar  dengan  batu  atau  semacamnya.
Menurut  ulama  fikih  bahwa  yang  dimaksudkan  dengan  qadzaf  adalah  menasabkan  seseorang anak  adam  kepada  anak  lelaki  lain  disebabkan  zina  atau  memutuskan  keturunan  seseorang muslim. 16
13 Syubhat menurut penjelasan ulama adalah yang diragukan keabsahannya, seperti nikah tanpa wali, Lihat Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid VI (Jakarta : Pt. Intermasa, 1997), h. 2026
14 Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid , Juz II (Tp. : Dār al-Fikr, 595 H.), h. 324
15 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz II, h. 439
16 Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5 (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1456
Pelaku  tindak  pidana  perzinaan  dihukum  dengan  hukuman  yang  berat,  maka  bagi seseorang yang melakukan tuduhan zina juga diancam dengan hukuman yang tak kalah beratnya dengan  hukuman  zina,  jika  tuduhannya  itu  mengandung  kebohongan  yaitu  dihukum  dengan pidana  dera  80  kali. 17 Tapi  apabila  tuduhannya  dapat  dibuktikan  kebenarannya  tindak  pidana qażāf itu tidak ada lagi dan berubah menjadi tindak pidana zina. Artinya bila sipenuduh tak dapat membuktikan tuduhannya karena lemahnya pembuktian, maka hukuman qażāf dijatuhkan bagi si penuduh, namun jika tuduhannya benar dan dapat dibuktikan, maka si tertuduh dihukum dengan hukuman had zina.
Maka hukumannya-pun berat, sesuai firman Allah QS  an-Nūr/24: 4 ;
                                                                                                                                                                            Terjemahnya:
Dan  orang-orang  yang  menuduh  perempuan-perempuan  yang  baik  (berbuat  zina)  dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka  delapan puluh kali, dan  janganlah  kamu  terima  kesaksian  mereka  untuk  selama-lamanya.  Mereka  Itulah orang-orang yang fasik. 18
Pemberian  hukuman  seberat  ini  disebabkan  karena  melakukan  kebohongan  besar  dan dianggap  telah  menfitnah  yang  dilandasi  oleh  adanya  iri  hati,  dengki  dan  ingin  mencelakakan orang  serta  ingin  menjatuhkan  martabat  orang  lain.  Hukuman  ini  tidak  hanya  di  dunia  juga berakibat di akhirat, yaitu siksa yang besar. QS al-Nūr/24  :23
                                                                                                                       Terjemahnya:
Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik-baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan zina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar, 19
3. Minum minuman yang memabukkan (al-Khamar)
17 Ibn  Taimiyah, al-Syiāsah  al-Syar‟iyyah  fi  Iṣlāhi  al-Rā‟î  wa  al-Ra‟iyyah (Misr:  Dār  al-Kitāb  al-„Arabî, 1969), h. 111
18 Kementerian  Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Bandung: Pt. Syᾶmil Qur‟an, 2012), h. 350
19 Kementerian  Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 352
Minum-minuman  yang  menyebabkan  mabuk  dalam  al-Qur‟an  disebut al-Khamar . al- Khamar yang berasal dari kata “khamara” yang berarti menutupi seusatu. Jadi kata al-khamar berarti  setiap  sari  buah  yang  diragikan  dari  buah  anggur,  kurma,  madu  ataupun  yang  lainnya yang  dapat  menutupi  kemampuan  berpikir  secara  sehat  dan  membuat  seseorang  mabuk  setelah meminumnya. 20 Kata khamar boleh jadi setiap cairan ataupun barang yang memiliki akibat yang sama. Khamar itu sesuatu yang dapat menghilangkan akal atau kesadaran
Islam melarang khamar berdasarkan QS al-Nisā‟/4: 43;
                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                              
Terjemahnya:
Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat, ketika kamu dalam keadaan mabuk,  sampai  kamu  sadar  apa  yang  kamu  ucapkan,  dan  jangan  pula  (kamu  hampiri mesjid  ketika  kamu)  dalam  keadaan  junub,  kecuali  sekedar  melewati  untuk  jalan  saja, sebelum  kamu  mandi  (mandi  junub).  Adapun  jika  kamu  sakit  atau  sedang  dalam perjalanan atau  sehabis  buang  air  atau  kamu  telah menyentuh  perempuan,  sedang  kamu tidak  mendapat  air,  maka  bertayamumlah  kamu  dengan  debu  yang  baik  (suci);  usaplah wajahmu  dan  tanganmu  dengan  (debu)  itu.  Sungguh  Allah  Maha  Pemaaf,  Maha Pengampun. 21
Ayat  tersebut  berbicara  tentang  larangan  melaksanakan  salat  jika  dalam  keadaan  mabuk, karena kalau  ṣalat dalam keadaan mabuk tidak diketahui apa yang dibaca. Kemudian al-Qur‟an melarang secara tegas tentang khamar, QS al-Baqarah/2; 219;
             ً     ً           ً               ً  ً     ً         ً       ً        ً            ً       ً               ً         ً    ً            ً  ً               ً      ً          ً     ً           ً  ً         ً         ً     ً       ً
         ً           ً             ً 
Terjemahnya:
Mereka  menanyakan  kepadamu  (Muhammad)  tentang khamar dan  judi.  Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya". dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang
20 Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1180
21 Kementerian  Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 85
(harus)  mereka  infakkan.  Katakanlah:  “Kelebih  dari  (apa  dari  apa  diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. 22
Prinsip  tentang  larangan  meminum khamar dipegang  teguh  oleh  negara-negara  Islam, baik sedikit apa lagi banyak, hingga akhir abad ke 18, akan tetatpi pada awal abad ke 20 negara- negara  Islam  mulai  berorientasi  ke  Barat  dengan  menerapkan  hukum  nasionalnya  yang dipengaruhi oleh hukum Barat dan meninggalkan hukum Islam. Maka khamar ini tidak dilarang kecuali  mereka  yang  meminumnya  hingga  menyebabkan  mabuk. 23 Sementara  negara-negara Islam  dipengaruhi  oleh  negara  Barat,  negara  non  Islam  sendiri  mulai  aktif  menggiatkan kampanye antiminuman keras, karena mereka sudah menyadari bahaya dari minuman keras ini, baik terhadap kesehatan maupun ketertiban masyarakat.
Dampak penyalahgunaan  narkoba para pelaku yang terlibat menyalahgunakan narkotika disamping  dirinya  sebagai  korban  namun  juga  menjadi  obyek  dari  hukum,  walaupun  pelaku menderita  secara  pribadi  yang  dapat  merusak  masa  depan  juga  berakibat  pada  kesehatan  dan mental  yang  kadang-kadang  menyebabkan  kematian  bila  pemakainya overdosis .  Gangguan kesehatan  yang  bersifat  kompleks  karena  dapat  menggagu  dan  merusak  organ  tubuh  seperti jantung,  ginjal,  susunan  saraf  pusat,  paru-paru  dan  lain-lain.  Secara  mental  merubah  sikap  dan prilaku  yang  drastis,  karena  gangguan  persepsi  daya  pikir,  kreasi  dan  emosi  sehingga  perilaku menjadi menyimpang, dan tidak mampu untuk hidup secara wajar.
Narkotika  dan  psikotropika  akan  mempunyai  manfaat  yang  besar  sekali  bila  digunakan untuk pengobatan maupun penelitian ilmu pengetahuan, tetapi sebaliknya jika disalahgunakan.khususnya  oleh  generasi  muda  akan  berbahaya  sekali  bagi  ummat  manusia bangsa dan negara. Terhadap pribadi :
a. Menjadi pemurung, pemarah dan melakukan perlawanan terhadap siapapun
22 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 34
23 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 71
b. Menimbulkan  sifat  masa  bodoh  sekalipun  untuk  dirinya  sendiri,  seperti  tidak  lagi memperhatikan sekolah, rumah pakaian  tempat tidur dan sebagainya
c. Semangat belajar menjadi demikian menurun dan suatu saat menjadi seperti orang gila
d. Tidak  ragu  mengadakan  hubungan  seks  secara  bebas  karena  pandangan  terhadap  norma- norma masyarakat, hukum agama sudah demikian rapuh
e. Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan obat bius
f. Menjadi pemalas bahkan hidup santai
Adapun  unsur-unsur khamar meliputi; pertama, Minuman  yang  memabukkan, memasukkan  minuman  yang  memabukkan  ke  mulut,  lalu  ditelan  masuk  di  perut  melalui kerongkongan,  meskipun  bercampur  dengan  makanan  lain  yang  halal.  Atau  melalui  alat  suntik atau alat hisap dan sebagainya. Kedua, Ada Itikad Jahat, artinya sudah tahu bahwa minuman atau benda itu memabukkan dan tahu bahwa itu barang haram, tetapi tetap diminum juga.
Tindak pidana minum-minuman khamar atau minum-minuman yang memabukkan akhir- akhir  ini  sudah  sangat  meresahkan  masyarakat,  tinggal  pemerintah  bagaimana  melakukan langkah pencegahan dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak  dari  minuman  seperti  ini,  dan  harus  diberi  sanksi  yang  tegas.  Bentuk  sanksinya diserahkan  kepada  pemerintah  untuk  mempertimbangkan  kemaslahatan  masyarakat.  Bila  perlu sanksinya  itu  adalah  hukuman  mati,  mengingat  kejahatan  ini  dapat  merusak  masa  depan generasi.  Maka  eksekusi  mati  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  terhadap  gemborng narkoba  sudah  sangat  tepat,  mengingat  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  kejahatan  ini  merusak generasi bangsa
4. Tindak Pidana Pemberontakan (Al-Bagyu)
Pengertian pemberontakan atau al-Bagyu menurut arti bahasa
ءيشلا ُبلط  ةغل يغبلأ 24
24 Abd. Qadir Audah, At-Tasyrî‟ al-Jināî al-Islāmî, Juz II, h. 673
Artinya: Mencari atau menuntut sesuatu.
Kata al-bagyu dari  kata al-bagî berarti  tuntutan,  sewenang-wenang,  melampaui  batas.
Secara  etimologis  berarti  suatu  tuntutan  yang  tidak  dihalalkan  dengan  cara  yang  curang  dan z alim. Dalam  hukum  Pidana  Islam  berarti  pemberontakan  yaitu  melawan,  tidak  mau  ta‟at terhadap  pemerintahan  yang  sah  dan  berdaulat. 25 Menurut  istilah  Mazhab  Maliki, al-bagyu adalah  sikap  tidak  mau  tunduk  terhadap  penguasa  atau  pemimpin  yang  diangkat  secara  sah dengan cara demontratif, sedangkan pemimpin tersebut tidak menyuruh mereka berbuat maksiat. Ahlu Al-Bagî adalah  sekelompok  muslim  yang  melakukan  pemberontakan  terhadap  pemimpin negara disebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara mereka dengan pemimpin negara. 26
Menurut  Mazhab  Hanafi, al-bagyu adalah  suatu  perlawanan  terhadap  suatu  pemimpin negara  yang  diangkat  secara  sah  dengan  cara-cara  yang  tidak  dibenarkan  dengan  Islam. Sedangkan  ahlu al-bagî adalah  sekelompok  muslim  yang  memiliki  kekuatan  yang  bersikap menentang  penguasa  yang  resmi  karena  adanya  perbedaan  terhadap  beberapa  masalah  dengan pemerintah  yang  mereka  tuntut.  Mazhab  Hanbali, al-bagyu adalah  sikap  memisahkan  diri  dari pemimpin  yang  sah,  sekalipun  pemimpin  tersebut  bukan  orang  adil,  karena  suatu  alasan  yang membuat  pemberontak  itu  tidak  mau  mematuhi  pemimpin  mereka.  Mazhab  Syafi‟i  yaitu pemberontakan  yang dilakukan oleh sekelompok muslim terhadap pemimpin dengan cara tidak mematuhi  segala  aturan  yang  ada,  dan  dilakukan  dengan  kekuatan  yang  terkordinasi  dengan suatu alasan yang tidak benar. 27
Berdasarkan firman Allah dalam QS al-A‟r ā f/7: 33;
                                                                                                                                                                                              
25 Wahbah al-Zuhailî, al-Fiqhu al-Islāmî wa adillatuhu, Juz VI (Damsik: Dār al-Fikr, 1989), h. 142
26 Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam , h. 172
27 Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam , h. 172
Terjemahnya:
Katakanlah  (Muhammad),  "Tuhanku  hanya  mengharamkan  segala  perbuatan  keji,  yang terlihat  yang  tersembunyi,  perbuatan  dosa,  perbuatan  zalim  tanpa  alasan  yang  benar,  dan (mengharamkan)  kamu  mempersekutukan  Allah  dengan  sesuatu,  sedangkan  Dia  tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui." 28
Terjadinya perbedaan ulama dalam memberikan definisi tentang al-bagyu, karena mereka melihat  dari  aspek  rukun  atau  unsur  yang  harus  dipenuhi  oleh  hal  itu,  menurut  Abdul  Qadir Audah  unsur-unsur  dari al-bagyu itu  meliputi; pertama, pemberontakan  terhadap  pemimpin negara yang sah dan berdaulat, merupakan suatu upaya utnuk memberhentikan pemimpin negara dari jabatannya. Para pemberontak tidak mau mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang sah serta tidak mau menunaikan kewajiban mereka terhadap negara, baik kewajiban itu berkaitan dengan  hak  Allah  seperti  membayar  zakat,  maupun  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  pribadi, seperti  pelaksanaan  kisas.  Tetapi  mayoritas  ulama  sepakat  kalau  perintahan  itu  memerintahkan rakyatnya melakukan perbuatan maksiat, tidak disebut pemberontakan (al-bagyu). Kedua, sikap perlawanan  itu  ditunjukkan  secara  demontratif.  Tindakan  itu  didukung  oleh  suatu  kekuatan, sekalipun bukan kekuatan bersenjata, oleh karena itu sikap sekedar menolak atau tidak mengakui kepemimpinan  kepala  negara  setelah  diangkat  secara  aklamasi,  tidak  namakan al-Bagyu , misalnya  sikap  Ali  bin  Abi  Thalib  yang  tidak  mau  membaiat  Abubakar  Ash-Shiddiq  ketika diangkat  menjadi  khalifah.  Demikian  juga  sikap  Abdullah  bin  Umar  dan  Abdullah  bin  Zubair yang  tidak  mau  mengakui  keabsahan  pemerintahan  Yazid  bin  Mu‟awiyah.  Sikap  mereka tidak disebut al-Baghyu karena  tidak  dilakukan  secara  demonstratif. Ketiga, merupakan  suatu perbuatan  pidana,  melakukan  usaha  menggulingkan  pemerintahan  yang  sah  dengan  cara melakukan tindakan mengacaukan keamanan dan ketertiban umum. 29
28 Kementerian  Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 154
29 Abd. Qadir Audah, At-Tasyrî‟ al-Jināî al-Islāmî, Juz II, h. 675-705

## 5. Tindak Pidana Pencurian
Pengertian  pencurian  adalah  mengambil  barang  orang  lain  secara  sembunyi-sembunyi dengan  itikad  tidak  baik. 30 Pencurian  adalah  mengambil  barang  orang  lain  dengan  sembunyi- sembunyi  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  tidak  dipercayai  menjaga  barang  tersebut.  Menurut Abdul  Qadir  Audah  pencurian  ada  dua  macam; pertama, pencurian  yang  diancam  dengan hukuman had. Pencurian yang diancam dengan hukuman had itu meliputi; 1) pencurian ringan, adalah  mengambil  harta  milik  orang  lain  dengan  cara  diam-diam  dengan  jalan  sembunyi- sembunyi 2) pencurian berat, adalah pengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. 31 Kedua, Pencurian yang hanya diancam dengan hukuman takzir, pencurian ini dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut; 1) semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contoh pengambil harta milik anak oleh ayahnya. 2) pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contoh menjambret kalung dari leher wanita, penjambret melarikan diri dan pemilik kalung berteriak minta tolong. 32
Dasar larangan bagi tindak pidana kejahatan pencurian QS al-Māidah/5: 38;
                                                                                                         
Terjemahnya:
Apaun  orang  laki-laki  maupun  perempuan  yang  mencuri,  potonglah  tangan  keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 33
Tindak  pidana  pencurian  seperti  yang  dimaksudkan  oleh  ayat  al-Qur‟an  tersebut keharamannya  sudah  jelas  dan  ancaman  hukumannya  adalah  dipotong  tangan.  Hukuman
30 Topo  Santoso, Membumikan  Hukum  Pidana  Islam  Penegakan  Syariat  dalam  Wacana  dan  Agenda (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 28
31 Abd. Qadir Audah, At-Tasyrî‟ al-Jināî al-Islāmî, Juz II, h. 514
32 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 82
33 Kementerian  Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 114
potongan itu hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat sebagai berikut; 1) harta  yang dicuri diambil  secara  diam-diam.  Diambil  artinya  harta  itu  telah  berpindah  tempat  dari  tangan pemiliknya  ke  tangan  pencuri,  2)  barang  yang  dicuri  harus  memiliki  nilai.  Sebab  hukuman potong  tangan  tidak  dapat  dilakukan  terhadap  pencuri  pasir  atau  pencuri  barang-barang  tidak legal  seperti  babi,  3)  barang  yang  dicuri  harus  disimpan  di  tempat  yang  aman,  4)  barang  yang dicuri harus milik orang lain, jika barang itu sebagian menjadi milik pencuri atau telah menjadi milik  pencuri,  5)  pencurian  harus  mencapai  nilai  minimum  tertentu  (nisab). 34 Pidana  potong tangan  bagi  pelaku  tindak  pidana  pencurian  itu  merupakan  pidana  maksimal  yang pelaksanaannya  penuh  pertimbangan  dan  kehati-hatian  karena  harus  memenuhi  syarat-syarat tertentu,  antara  lain  yaitu  harus  mencapai  nilai  minimun  atau  cukup  nisab.  Seharusnya  yang menjadi  pertimbangan  para  hakim  sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah  adalah  aspek  jera dan efektivitas dari pemidanaan itu. Tetapi yang terjadi adalah justru pelaku tindak pidana akan semakin  menjadi-jadi  ketika  ke  luar  dari  lembaga  pemasyarakatan,  karena  sebagian  pelaku merasakan  kenikmatan  hidup  dalam  penjara  dan  rumah  tahanan  negara  dengan  fasilitas  yang serba gratis. Negara dalam hal ini memberikan perhatian lebih kepada pelaku tindak pidana.
6. Tindak Pidana Perampokan (al-Hirābah )
Hirabah  adalah  pembegalan  atau  pencurian  besar  atau qaṭ‟ut  ṭarîq . 35 Menurut  Abu Hanifah, Ahmad dan Syi‟ah Zaidiyah:
أ  ِلْيِبّسلا ِةَف اَخا يلا ُجْوُرُخلا اذَه ْيَّدَأ اَذا ِةَبَل َاَغُملا ِلْيِبَس يلَع  ِلاَملا ِذْخلآ ُجْوُرُخلأ ُةَباَرِحلاَو
ذخَأ ْو ِناسْنِا ِلْتَ قْوأ  ِلاَملا . 36 ً
Artinya;
Hirābah adalah  keluar  untuk  mengambil  harta  dengan  jalan  kekerasan  yang  realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.
34 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda , h. 29
35 Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid V (Jakarta: Pt. Kharisma Ilmu, 2007), h. 197
36 Abd. Qadir Audah, At-Tasyrî‟ al-Jināî al-Islāmî, Juz II, h. 639
Menurut Syafi‟iyah;
ُةَباَرِحلاَو اقُم  ِباَعْرِا ْوأ ِلْتقلْوأ  ِلاَم ِذَخِلآ ُزوُربلأ َيِه
ِثوَغلا ِنَع ِدعُبلا َعَم ِةكْوَّشلا يلَع ادَاَمِتْعِا َةَرِب . 37 ً
Artinya: Hirābah adalah  ke  luar  untuk  mengambil  harta,  atau  membunuh,  atau  menakut-nakuti dengan  cara  kekerasan,  dengan  berpegang  pada  kekuatan  dan  jauh  dari  pertolongan (bantuan).
Mazhab  Maliki, hirābah adalah  menakut-nakuti  di  jalan  baik  dengan  tujuan  ingin mengambil  harta  maupun  tidak. 38 Oleh  karena  itu  menurut  imam  Malik  setiap  orang  yang bermaksud mengambil harta dan tidak memungkinkan korban untuk minta tolong.
Perbedaan pokok antara pencurian dengan perampokan, kalau pencurian dilakukan secara diam-diam,  sedangkan  pada  perampokan  secara  terang-terangan  atau  disertai  kekerasan.  Cara yang dilakukan dalam perampokan itu ada beberapa kemungkinan;
a. Seseorang  pergi  dengan  maksud  untuk  mengambil  harta  secara  terang-terangan  dan mengadakan intimidasi, namun tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh
b. Seseorang  keluar  dengan  maksud  untuk  mengambil  harta  dengan  terang-terangan  dan mengambil harta tetapi tidak membunuh
c. Seseorang  berangkat  dengan  niat  merampok,  kemudian  membunuh tetapi  tidak  mengambil harta korban
d. Seseorang  pergi  untuk  merampok  kemudian  ia  mengambil  harta  dan  membunuh pemiliknya. 39
Unsur-unsur pokok hirābah dilakukan dengan sengaja, dilakukan di jalan umum atau di luar  pemukiman  korban  maupun  di  dalam  kota,  dilakukan  secara  terang-terangan , serta  adanya unsur  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan.  Di  samping  itu  unsur-unsur  yang  ada  dalam  tindak pidana  pencurian  menjadi  unsur  dalam  tindak  pidana hirābah ,  misalnya  barang  itu  telah berpindah tangan dari tangan pemiliknya ke tangan pencuri.
37 Abd. Qadir Audah, At-Tasyrî‟ al-Jināî al-Islāmî, Juz II, h. 640
38 Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid V, h. 199
39 H.A. Djazuli, Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam ), h.87
Kategori-kategori  kejahatan  tersebut  termasuk  dalam  perampokan  selama  yang bersangkutan memiliki niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan. Sebagaiman firman Allah dalam QS al-Māidah/5: 33
       ً         ً         ً           ً     ً             ً             ً    ً         ً        ً    ً             ً     ً             ً     ً         ً           ً              ً     ً       ً     ً          ً     ً         ً  ً       ً       ً       ً    ً           ً  ً         ً    ً           ً       ً       ً 
Terjemahnya:
Hukuman  bagi  orang-orang  yang  memerangi  Allah  dan  rasul-Nya  dan  membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar, 40
Orang  yang  mengganggu  keamanan  dan  mengacau  ketenteraman,  mengahalangi berlakunya  hukum,  keadilan  dan  syariat,  merusak  kepentingan  umum,  mereka  dapat  dibunuh, disalib,  dipotong  tangan  dan  kakinya  dengan  bersilang  atau  diasingkan.  Pidana  pembunuhan dikenakan terhadap pengganggu keamanan, perampokan yang disertai  dengan pembunuhan dan perampasan  harta.  Pidana  potong  tangan  bagi  yang  melakukan  perampasan  harta. 41 Sedangkan pidana terhadap pelaku yang mengganggu keamanan yang disertai ancaman dan menakut-nakuti adalah pembuangan atau pidana penjara seperti yang dianut oleh di Indonesia dan negara-negara lainnya.
Hukuman  tindak  pidana hirābah seperti  yang  diuraikan  tersebut,  jika  dirinci  ada  4 (empat) macam; pertama, Menakut-nakuti orang di jalan tanpa mengambil harta atau membunuh orang. Jika perampok hanya menakut-nakuti orang di jalan dan tidak membunuh atau mengambil harta, hukumannya adalah pengasingan, yaitu dalam konsep al-Qur‟an ضْرلآاً َنِمًاوَفْ نُ يً ْوَأ . ulama berbeda pendapat tentang pengasingan, menurut sebagian ulama pengasingan yang dimaksudkan oleh  firman  Allah  tersebut  adalah  dihilangkan  dari  muka  bumi  dengan  dibunuh  atau  disalib. Sebagian  yang  lain  mengatakan  diusir  dari  negara  Islam.  Menurut  ulama  Malikiyah
40 Kementerian  Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 113
41 Kementerian Agama RI., Al-Qur‟an dan Tafsirnya, Jilid II, h. 390
mengasingkan,  membuang  dari  tempat  keramaian  berarti  sama  dengan  memenjarakan  pelaku atau  pidana  penjara. 42 Pendapat  ini  diperpegangi  oleh  ulama  Hanafiyah  dan  juga  Syafi‟iyah.
Sedangkan  Imam  Ahmad  bin  Hanbal  mengasingkan  adalah  mengusir  dari  kota,  ia  tidak diperkenangkan  kembali  sampai  ia  jelas-jelas  bertaubat.  Perbedaan  ulama  tentang  hukuman pengasingan itu berkaitan dengan lama dan bentuknya, bukan pada eksistensinya. Sehingga ada yang  berpendapat  pengasingan  itu  dibuang  di  luar  daerah,  sebagian  mengatakan  dipenjara, karena  kedua-duanya  (penjara  dan  dibuang  ke  luar  daerah)  hakikatnya  adalah  pengasingan. Mengenai  jangka  waktunya  tidak  dijelaskan  secara  jelas  dalam  ayat  itu  (al-Māidah/5:33), sehingga  sebagian  besar  berpendapat  disesuaikan  dengan  lamanya  hukuman  pembuangan  bagi tindak  pidana  zina.  Dihukum  seberat  itu,  karena  pelaku  telah  membuat  kekacauan  dalam masyarakat,  menteror,  memprovokasi,  membuat  instabilitas  dalam  masyarakat. Kedua, Mengambil Harta. Menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syāfi‟iyah,  Ahmad bin Hanbal dan ulama Syi‟ah Zaidiyah, jika perampok hanya mengambil harta tidak membunuh, maka pelaku dihukum dengan  hukuman  potongan  tangan  dan  kaki  secara  bersilang,  yaitu  memotong  tangan  kanan dengan  kaki  kiri.  Tangan  kanan  dipotong  sebagaimana  dengan  hukuman  pada  tindak  pidana pencurian, sementara kaki kiri dipotong untuk tercapainya potongan secara bersilang. 43
Pemotongan tangan dan kaki dilakukan secara bersamaan, tidak perlu menunggu sembuh dulu  tangan  baru  kaki,  karena  hukuman  itu  merupakan  satu  kesatuan.  Pemberian  hukuman seberat  ini  disebabkan  karena  pelaku  tidak  hanya  mengambil  harta  seperti  pada  kejahatan pencurian,  tetapi  ia  melakukannya  secara  paksa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, bahkan  boleh  jadi  membunuh  jika  korbannya  melakukan  perlawanan  dan  tidak  menyerahkan harta.  Perbuatan  pelaku  berdampak  psikologis  yang  sangat  luar  biasa.  Korban  menjadi  trauma seumur  hidup,  dan  perbuatan  pelaku  sangat  mengganggu  ketentraman  masyarakat.  Sehingga berdampak  pada  masyarakat  tidak  berani  melakukan  aktifitas  di  luar  rumah.  Pemberian
42 Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid V,  h. 206
43 Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid V,  h. 208
Hukuman yang berlipatganda itu tidak hanya ada dalam hukuman pidana Islam, tetapi juga bisa kita  temukan  dalam  Hukum  Pidana  Nasional,  dapat  dilihat  pada  pasal  362  KUHP  sebagai berikut;
“Barang  siapa  yang  mengambil  barang  sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian kepunyaan  orang  lain,  dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum,  diancam karena  pencurian,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling banyak enam puluh ribu rupiah”. 44
Penjara  lima  tahun  bagi  kejahatan  pencurian  itu  bisa  dilipatgandakan  menjadi  15  tahun penjara,  apabila  perbuatan  tersebut  mengakibatkan  kematian  atau  mengakibatkan  luka berat  (pasal  365  (3),  bahkan  hukuman  penjara  itu  dapat  bertambah  menjadi  lebih  lama sehingga  mencapai  20  (dua  puluh)  tahun  apabila  perbuatan  tersebut  dilakukan  secara kelompok, seperti pasa pasal 365 (4). 45
Ketiga, Hanya  Membunuh,  jika  pemberontak  hanya  membunuh  tidak  mengambil  harta, maka  pemberontak  akan  dijatuhi  hukuman  mati  tanpa  disalib.  Hukuman  mati  ini  bagi  pelaku hirabah  yang  membunuh  tidak  mengambil  harta  merupakan  hukuman  hudud,  bukan  hukuman kisas.  Pelaku  hirabah  dalam  hal  ini  tidak  dapat  dimaafkan,  karena  kejahatan  pembunuhan  itu dilakukan  di  jalan  umum  dan  berkaitan  dengan  kejahatan  gangguan  keamanan.  Meskipun pembunuhan  itu  sendiri  masuk  dalam  kategori  hukuman  kisas  dapat  saja terjadi  di  luar  rumah, tetapi  pembunuhan  pada  jarimah  kisas  itu  tidak  berkaitan  dengan  gangguan  keamanan. Pembunuhan itu terjadi berkaitan dengan hirabah, hanya mungkin tidak mengambil harta karena belum sempat mengambilnya karena berbagai kemungkinan lain, situasi terdesak dan seterusnya.
Keempat, Membunuh  dan  mengambil  harta.  Pelaku hirābah yang  membunuh  dan mengambil harta, maka ia dijatuhi hukuman mati dan disalib dan tanpa disertai hukuman potong organ tubuh. Ulama berbeda pendapat dalam pelaksanaan hukuman mati dan sekaligus hukuman salib, sebagian mengatakan hukuman salib didahulukan, kemudian hukuman mati. Sebagian lagi mengatakan sebaliknya bahwa hukuman mati didahulukan kemudian hukuman salib. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik lebih condong pada pendapat pertama,  yaitu mendahulukan hukuman salib  baru  hukuman  mati.  Menurut  mereka  penyaliban  suatu  bentuk  hukuman  yang  harus
44 R.  Soenarto  Soerodibroto, KUHP  dan  KUHAP,  dilengkapi  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  dan  Hoge Raad (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 223
45 R.  Soenarto  Soerodibroto, KUHP  dan  KUHAP,  dilengkapi  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  dan  Hoge Raad , h. 227-228
dirasakan pelaku dan itu hanya dapat dirasakan kalau pelaku masih hidup. kalau hukuman mati didahulukan, hukuman salib tidak berpengaruh apa-apa bagi siterhukum.
Menurut  Imam  Syafi‟i  dan  Imam  Ahmad  berpendapat  sebaliknya  yaitu  mendahulukan hukuman mati baru disalib. Mereka beralasan pada ayat al-Qur‟an yang mendahulukan hukuman mati baru disalib. Alasan lain dari kelompok ini mendahulukan salib baru hukuman mati adalah bentuk  penyiksaan  yang  melampaui  batas.  Dalam  pasal  365  (4)  menjelaskan  diancam  dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih  dengan  bersekutu,  meskipun  tanpa  menyebut  disalib. 46 Pidana  mati  memang  jenis  pidana yang  pantas  bagi  pelaku  tindak  pidana hirābah ,  mengingat  tindak  pidana  ini  sangat  tidak berprikemanusiaan, menganiayaa, merampok dan tidak segan membunuh.

## 7. Tindak Pidana Murtad (Riddah)
Tindak  pidana  Murtad  ( riddah) artinya  kembali,  kembali  dari  agama  Islam  kepada kekafiran,  baik  dengan  niat,  ucapan,  maupun  tindakan,  baik  dimaksudkan  dengan  senda  gurau atau  dengan  sikap  permusuhan  maupun  karena  suatu  keyakinan. 47 Orang  murtad  berarti  orang yang  keluar  dari  agama  Islam  kepada  kekafiran.  Yang  dimaksud  ke  luar  dari  agama  Islam menurut  para  ulama,  bisa  dilakukan  dengan  perbuatan  yaitu  melakukan  perbuatan  yang  haram atau meninggalkan perbuatan yang  wajib dengan menganggapnya dengan perbuatan  yang tidak wajib,  misalnya  sujud  ke  matahari  atau  melakukan  perbuatan  zina  dengan  menganggap  zina bukan  perbuatan  yang  haram.  Murtad  dengan  ucapan  adalah  ucapan  yang  menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak  dilarang.  Sedangkan  murtad  dengan  itikad  adalah  itikad  yang  tidak  sesuai  dengan  itikad (akidah)  Islam,  seperti  beritikad  Allah  sama  dengan  makhluk.  Tetapi  itikad  semata-mata  tidak
46 R.  Soenarto  Soerodibroto, KUHP  dan  KUHAP,  dilengkapi  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  dan  Hoge Raad , h. 228
47 Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam , h. 1233
menyebabkan  seseorang  menjadi  kufur  sebelum  dibuktikan  dalam  bentuk  ucapan  atau perbuatan. 48 Nas al-Qur‟an berkaitan dengan murtad itu adalah QS al-Baqarah/2: 217;
            ً     ً          ً            ً        ً     ً  ً     ً        ً     ً        ً  ً       ً    ً       ً     ً         ً      ً               ً            ً           ً          ً       ً         ً      ً     ً  ً               ً         ً     ً           ً  ً     ً          ً                ً       ً           ً    ً         ً     ً               ً  ً      ً           ً       ً    ً        ً         ً       ً       ً               ً         ً             ً    ً           ً             ً  ً               ً          ً       ً  ً     ً      ً          ً  ً ً
Terjemahnya:
Mereka  bertanya  kepadamu  (Muhammad)  tentang  berperang  pada  bulan  haram. Katakanlah:  "Berperang  pada  bulan  itu  adalah  (dosa)  besar;  tetapi  menghalangi  (orang) dari  jalan  Allah,  ingkar  kepada-Nya,  (menghalangi  orang  masuk)  masjidilharam  dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. barangsiapa murtad di antara  kamu  dari  agamanya,  lalu  dia  mati  dalam  kekafiran,  maka  mereka  itu  sia-sia amalnya  di  dunia  dan  di  akhirat,  dan  mereka  itulah  penghuni  neraka,  mereka  kekal  di dalamnya. 49
Dalam  melakukan  kewajiban-kewajiban  tersebut  tentu  harus  menggunakan  skala perioritas,  misalnya  perintah  iman  kepada  Allah  swt  misalnya,  nilai  perintah  dan  wajibnya menempati posisi tertinggi ( al-Muhāfaẓah „alā al-dîn). Dalam hal iman kepada Allah, tingkatan manusia  dapat  dibagi  atas  dua  sebagaimana  dalam  redaksi  hadis  Rasulullah  ketika  ditanya tentang  arti ihs ā n, Rasulullah  menjawab  “kamu  menyembah  Allah  seakan-akan  kamu  melihat- Nya, dan jika tidak sanggup melihat-Nya (kamu menyembah dengan sebuah keyakinan) seakan- akan  bahwa  Allah  melihatmu”.  Iman  dengan  perasaan  seakan-akan  melihat  Allah  lebih  tinggi dari pada iman orang yang beribadah seakan-akan dilihat oleh Allah. Sebab yang pertama lebih aktif dari pada yang kedua yang lebih cenderung pasif. 50
48 H.A. Djazuli, Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam ), h.114-115
49 Kementerian  Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 34
50 H.Muammar Bakry, Fiqh  Prioritas Konstruksi  Metodologi  Hukum Islam  & Kompilasi  Kaidah  Prioritas Hukum Islam , h. 146
Demikian juga melaksanakan kewajiban yang bersentuhan antara hak Allah dengan hak hamba, dalam aspek-aspek tertentu hak hamba itu akan didahulukan dari pada hak Allah, dapat kita  temukan  dalam  hukum rukhsah, seorang  hamba  diperkenankan  meninggalkan  puasa,  haji dan  sebagainya  jika  dikhawatirkan  dengan  melakukan  ibadah-ibadah  seperti  itu  dapat mengancam  keselamatan  jiwa  ( al-Muhāfa ẓ atu „alā al-nafsi) .  Al-Qarafi  memberi  contoh  bahwa berwudu‟ yang merupakan syarat sahnya salat, demikian juga dengan mandi junub, jika dengan mandi  akan  menyebabkan  semakin  memperparah  kesehatan  dan  tidak  mungkin  menggunakan air, maka berwudu‟ dan mandi junub dapat diganti dengan tayamum. Haji jika dalam perjalanan ada upaya pihak tertentu mencelakai jama‟ah, maka haji dapat ditinggalkan. 51
Manusia  tidak  bisa  hidup  dengan  sempurna  jika  ia  mengisolasi  diri  dari  kehidupan bersama.  Negara  merupakan  salah  satu  sarana  yang  dapat  menjamin  keberlangsungan  hidup bersama  manusia  dilihat  dari  sudut  pandang  sosiologis.  Hidup  bersama  dalam  wadah  sebuah negara adalah salah satu bentuk manifestasi dimensi sosial umat manusia, oleh karena itu dalam konteks  bernegara  kewajiban  asasi  manusia  sekaligus  menjadi  kewajiban  konstitusional  warga negara.  Selain  itu  setiap  warga  negara  secara  khusus  juga  memiliki  kewajiban  konstitusional dalam negara sebagai suatu organisasi kekuasaan.
Kewajiban  konstitusional  itu  meliputi; pertama kewajiban  mengakui  dan  menghormati hak  asasi  manusia  lain,  yang  juga  mencakup  kewajiban  mengakui  dan  menghormati  hak konstitusional  warga  negara. Kedua, kewajiban  mengakui  dan  menghormati  tatanan  kehidupan sosial, termasuk di dalamnya adalah pembatasan hak sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  28j  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  menegaskan;  setiap  orang wajib  menghormati  hak  asasi  orang  lain  dalam  tertib  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara. Ayat (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud  semata-mata  untuk
51 Ahmad bin Idris al-Qarafi, al-Furūq , juz II (Beirut: „A‟lam al-Kutub, t.th.), h. 203
menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  34  yang  diamandemen,  meliputi, pertama, kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam. Kedua, kewajiban  dalam  mengembangkan  kehidupan  ekonomi  yang  berasaskan  kekeluargaan, tidak  merugikan  kepentingan  orang  lain. Ketiga, kewajiban  membantu  negara  dalam pembangunan, keempat, kewajiban  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan. Kelima, kewajiban memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya.
Kewajiban  untuk  memelihara  dirinya  sendiri  dengan  selalu  berusaha  melakukan  hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat, dan selalu menjauhkan diri dari melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kerugian dunia dan akhirat.
Walaupun demikian keinginan untuk mencapai kebahagiaan juga dapat dibagi dalam dua bagian,  yaitu pertama, adalah  adanya  kebutuhan  dan  keinginan  yang  bersifat  individu. kedua adanya  keinginan  dan  kebutuhan  sosial.  Dalam  meraih  kepentingan  individu,  harus  ditempuh cara yang tidak merugikan orang lain, demikian pula pada skala kehidupan yang lebih luas lagi.
Dalam  konteks  ini,  hukum  Islam  telah  mengajarkan  nilai-nilai  toleransi  dan  pembentuk budi pekerti dan  perilaku luhur, baik untuk tujuan meraih kebahagiaan ukhrawi maupun untuk tujuan  kebahagiaan duniawi .  Demikian  pula  dalam  mengatur  hubungan  interaksi  sosial,  hukum Islam telah memberikan pedoman atau rambu-rambu yang dapat dijadikan dasar pijakan; seperti mekanisme musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, kemudian tolong-menolong dalam hal kebaikan,  tanpa  melihat  perbedaan  suku,  ras,  warna  kulit,  status  sosial,  bahkan  tanpa  melihat perbedaan  agama,  perbedaan  jenis  kelamin  dan  lain  lain.  Nilai-nilai  dasar  seperti  ini  dapat ditemukan dalam ayat al-Qur‟an. yaitu QS al-Hujarāt/49: 13;
           ً       ً      ً            ً    ً       ً          ً               ً         ً             ً               ً  ً     ً             ً      ً     ً            ً  ً     ً     ً       ً        ً
 ً ً
Terjemahnya:
Wahai manusia, sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa. Sungguh Allah Maha Mmengetahui Maha Mengenal. 52
Ayat tersebut menunjukkan  konsep syariah Islam yang memberikan peluang sama secara proporsional  kepada  kaum  laki-laki  dan  perempuan  untuk  memenuhi  hak  dan  kewajiban  yang seimbang  dalam  kehidupannya,  tanpa  skat-skat  budaya,  ras  dan  warna  kulit.  Tidak  ada  jenis tertentu  yang  harus  menempati  posisi  pertama  dan  posisi  kedua.  Sebab  keduanya  sama  di hadapan Allah swt. laki-laki dan perempuan berpeluang setara untuk memperoleh derajat takwa , berprestasi dalam pendidikan, kepemimpinan, bisnis, harta warisan dan lain-lain sepanjang tidak mengorbankan kodratnya sebagai laki-laki dan perempuan.
Masyarakat  merupakan  kumpulan  banyak  manusia  yang  hidup  telah  cukup  lama  dalam suatu daerah tertentu, dan mempunyai aturan-aturan tertentu yang menata mereka untuk menuju kepada tujuan tertentu. 53 Manusia sendiri adalah sumber kebudayaan, karena itu gambaran baik dan  buruk  budaya  suatu  masyarakat  sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  masing-masing  manusia yang ada di dalamnya. Masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan manusia, karena hanya manusia yang  hidup  bermasyatakat,  yakni  hidup  bersama-sama  dengan  manusia  lain  dan  saling memandang sebagai penanggung kewajiban.
Karena  itu,  untuk  memperbaiki  masyarakat  tidak  mungkin  dicapai  tanpa  pembenahan lebih  awal  tentang  individu-individu  dalam  beberapa  elemen-elemen  yang  mengikatnya  antara lain;  cara  ( usage) ,  kebiasaan  ( folkways) ,  tata  kelakuan  ( mores ),  dan  adat  istiadat  ( custom) , dengan  menyentuh  wujud  kebudayaan  dalam  bentuk  ide,  gagasan,  nilai-nilai,  norma  peraturan, kelakuan berpola, manusia. 54 Dapat dilhat pada QS al-Ra‟ad/13: 11;
52 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 517
53 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali, t.th.), h. 23
54 H.Muammar Bakry, Fiqh  Prioritas Konstruksi  Metodologi  Hukum Islam  & Kompilasi  Kaidah  Prioritas Hukum Islam , h. 207
     ً            ً     ً       ً         ً       ً          ً              ً     ً       ً     ً  ً     ً     ً   ً         ً    ً         ً       ً            ً    ً              ً  ً         ً       ً     ً         ً        ً     ً       ً      ً  ً      ً      ً    ً        ً    ً      ً  ً ً
Terjemahnya:
Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dari depan dan  belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 55
Untuk  itu,  bila  dengan  berbagai  kejadian  yang  ada  di  dunia  ini  dapat  dianggap  sebagai sedang  terjadinya  krisis  nilai,  tidak  terkecuali  di  Indonesia,  terjadi  pula  globalisasi  krisis  nilai, maka  nilai  yang  harus  diperjuangkan  dan  ditegakkan  saat  ini  adalah  menegakkan  dan mempraktekkan  “kewajiban asasi  manusia”.  Korban (viktim) kejahatan  di  samping  ada  haknya yang  dilindungi  undang-undang  juga  ada  Kewajiban  yang  harus  dilaksanakan.  Meskipun  pada kenyataannya posisi korban itu selalu berada pada posisi yang lemah, namun korban mempunyai hak asasi yang patut untuk dihormati.
Tindak pidana yang dialami korban merupakan pelanggaran terhadap hak asasi korban.
Pelanggaran  terhadap  hak  asasi  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  martabat  dan  harga  diri seseorang.  Meskipun  korban  memiliki  hak  yang  harus  dijunjung  tinggi  oleh  orang  lain,  juga mempunyai kewajiban. Adapun kewajiban korban adalah sebagai berikut;
a. Korban tidak main hakim sendiri (eigenrichting)
b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadinya/timbulnya korban lebih banyak lagi
c. Korban  berkewajiban  mencegah  kehancuran  si  pelaku  baik  oleh  diri  sendiri,  maupun  oleh orang lain
d. Korban wajib ikut serta membina pelaku
e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri tidak menjadi korban lagi
f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku
55 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 259
g. Berkewajiban  memberi  kesempatan  kepada  pelaku  untuk  memberi  kompensasi  secara bertahap atau sesuai dengan kemampuannya
h. Berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan. 56
Hal  yang  juga  hampir  sama  dikemukakan  oleh  Dikdik  M.  Arif  Mansur  &  Elisatris Gultom tentang kewajiban korban kejahatan secara umum, antara lain;
a. Kewajiban  untuk  tidak  melakukan  main  hakim  sendiri/balas  dendam  terhadap  pelaku (tindakan pembalasan)
b. Kewjiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana
c. Kewajiban  untuk  memberikan  informasi  yang  memadai  mengenai  terjadinya  kejahatan kepada pihak yang berwenang
d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku
e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan  yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluaerganya
f. Kewajiban  untuk  membantu  berbagai  pihak  yang  berkepentingan  dalam  upaya penanggulangan kejahatan
g. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi. 57

## III. Penutup

## Kesimpulan
Kewajiban  asasi  manusia  tidakhanya  pada  pelaku  tindak  pidana  tetapi  juga  termasuk kewajiban bagi korban atau keluarga korban tindak pidana merupakan kewajiban yang memiliki substansi  untuk  melaksanakan  perintah  dan  menjauhi  larangan.  Ketika  jenis  kewajiban  yang berkaitan  dengan  perintah  untuk  melakukannya,  kemudian  tidak  dilaksanakan  akan  berakibat pada  perbuatan  dosa  dan  berimplikasi  pada  sanksi.  Demikian  juga  halnya  dengan  melakukan perbuatan  yang  dilarang  akan  berimplikasi  pada  sanksi  pidana.  Menunaikan  kewajiban  dan
56 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 53
57 Dikdik M. Arif Mansur & Elistris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 54-55
menjauhi  larangan,  baik  bagi  pelaku  tindak  pidana  maupun  bagi  korban  tindak  pidana  akan berakibat  pada  terciptanya  atau  tegaknya  kemaslahatan  bagi  masing-masing  pihak  yang berkepentingan,  dengan  sendirinya  akan  tercipta  kemaslahatan  bagi  masyarakat  secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
„Azam, Abdul Aziz Muhammad. al-Qawā‟id al-Fiqhiyyah . al-Qāhirah: Dārul Hadîṡ, 2005 Audah, Abdul Qadir. At-Tasyrî‟ al-Jināîy al-Islāmî , Juz I. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1987
Bakry,  H.Muammar. Fiqh  Prioritas  Konstruksi  Metodologi  Hukum  Islam  &  Kompilasi  Kaidah Prioritas Hukum Islam
Dahlan (et al.), Abd. Azis. Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid 6. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996,
Djazuli, H.A. Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam
Kementerian  Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya. Bandung: Pt. Syamil Qur‟an,2012
Al-Mawardi, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bahri al-Bagdadi Imam. Al-Ahkam al-Syulthaniyyah fi al-Wilayat al-Diniyyah . Beirut: Dar al-Kitab al-„Arabi, 1999 M Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam.
al-Qarafi, Ahmad bin Idris. al-Furūq , juz II. Beirut: „A‟lam al-Kutub, t.th.
Rusyd,  Ibnu. Bidāyat  al-Mujtahid  wa  Nihāyat  al-Muqtashid,  Juz  II .    t.t:  Dār  al-Kutub  al- Islamiyah, t.th.
Sabiq, Sayid. Fiqh Sunnah , Juz II,
Samin,  Sabri. Pidana  Islam  Dalam  Politik  Hukum  Indonesia  Elektisisme  dan  Pandangan  Non Muslim . Jakarta: Kholam Publishing, 2008
Santoso,  Topo. Membumikan  Hukum  Pidana  Islam  Penegakan  Syariat  dalam  Wacana  dan Agenda Jakarta: Gema Insani, 2003
Soerodibroto, R. Soenarto. KUHP dan KUHAP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
Syaltut, Mahmud. Aqîdah wa Syarî‟ah. t.tp.: Dār al-Qalam, 1966
Syarifuddin, Amir. Uṣul Fiqh , jilid 2. Jakarta: Kencana, 2009
Al-Syāṭibi, al-Muwāfaqat fi Uṣul al-Syarî‟ah, Juz II. Beirut: Dar al-Ma‟rifah, t.th.
Taimiyah, Ibn. al-Syiāsah al-Syar‟iyyah fi Iṣlāhi al-Rā‟î wa al-Ra‟iyyah . Misr: Dār al-Kitāb al- „Arabî, 1969
Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001 al-Zuhailî, Wahbah. Al-Fiqh al-Islāmî wa „Adillatuhu , Juz VI. Beirut D ā r al-Fikr, 1989