## Penyuluhan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi
Masyarakat Kota Tangerang Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh LKBH FH UPH

## Rizky Pratama Putra Karo Karo
Universitas Pelita Harapan Email: rizky.karokaro@uph.edu

## Abstrak
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan  Undang-undang  No.  19  Tahun  2016  (UU  ITE)  memiliki  manfaat  bagi  aktivitas  kehidupan manusia.  Indonesia  dan  negara  lain  di  dunia  masih  mengalami  pandemi  Covid-19.  Pekerjaan, komunikasi,  belajar,  dan  hal  lainnya  dilakukan  secara online ataupun  secara  kombinasi  dengan protokol kesehatan ketat untuk mengurangi penyebaran Covid-19. “Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Pelita  Harapan”  (LKBH  FH  UPH)  melakukan  pengabdian masyarakat  dengan  tujuan  untuk  memberikan  edukasi  hukum  bagi  perwakilan  masyarakat  Kota Tangerang,  yang  diselenggarakan  di  Aula  Kelurahan  Cibodas  Baru,    Kecamatan  Cibodas.  Metode pelaksanaan  yakni  dilakukan  3  (tiga)  tahap.  Tahap  pertama,  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah Pemerintah Kota Tangerang menjalin komunikasi dengan LKBH FH UPH untuk melakukan penyuluhan. Kedua,  tahap  pelaksanaan  yakni  LKBH  FH  UPH  menjadi  mitra  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah Pemerintah Kota Tangerang untuk memberikan edukasi hukum berupa penyuluhan kepada perwakilan masyarakat  Kecamatan  Cibodas,  Kota  Tangerang,  Provinsi  Banten.  Kegiatan  dilakukan  secara  tatap muka  dengan  protokol  kesehatan  ketat.  Ketiga,  tahap  evaluasi  kegiatan.  Hasil  kegiatan  yakni perwakilan  masyarakat Kota Tangerang  setiap  Kecamatan,  yang  diselenggarakan  di  Aula  Kelurahan Cibodas telah memiliki pengetahuan tentang UU ITE, dan proses pendampingan warga yang sedang menghadapi kasus UU ITE, serta diharapkan  perwakilan  warga  dapat  memberitahukan  ke  warga  di tingkat RT/RW. Saran kegiatan bahwa agar penyuluhan dilakukan secara rutin terjadwal.
Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, UU ITE, Pemerintah Kota Tangerang, LKBH FH UPH

## Abstract
“Indonesia Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions” as amended by Law No. 19 of 2016 (ITE Law) has benefits for human life activities. Indonesia and other countries in the world are still experiencing the Covid-19 pandemic. Work,  communication, learning, and other  things are done  online  or  in  combination  with  strict  health  protocols  to  reduce  the  spread  of  Covid-19.  The Institute of Consulting and Legal Aid of the Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan (LKBH FH UPH) conducted community  service with  the aim  of  providing  legal  education  for  representatives  of  the people of Tangerang City, which was held at the Cibodas  Baru Village Hall, Cibodas Subdistrict. The implementation method is carried out 3 (three) stages. The first stage, the Legal Section of the Regional Secretariat  of  the  Tangerang  City  Government  established  communication  with  LKBH  FH  UPH  to conduct counseling. Second, the implementation stage is LKBH FH UPH to be a partner of the Legal Section of the Regional Secretariat of the Tangerang City Government to provide legal education in the form of counseling to representatives of the Cibodas Subdistrict community, Tangerang City, Banten Province. Activities are carried out face-to-face with strict health protocols. Third, the evaluation stage of the activity. The results of the activities are representatives of the people of Tangerang City each sub-district,  held  in  the  Cibodas  Village  Hall  has  knowledge  about  the  ITE  Law,  and  the  process  of assisting citizens who are facing the ITE Law case, and it is expected that citizen representatives can inform residents at the RT / RW level. Suggestions of activities that counseling be done on a regularly scheduled basis.
Keywords: Legal Counseling, ITE Law, Tangerang City Government, LKBH FH UPH

## PENDAHULUAN
Pemerintah Kota Tangerang memiliki visi “terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah, dan Berdaya Saing”, dan memiliki salah satu misi “bersama mengembangkan kualitas sumber daya  manusia  melalui  peningkatan  mutu  Pendidikan,  kesehatan,  dan  kesejahteraan  sosial  dengan mewujudkan  tata  Kelola  pemerintah  yang  professional  dan  berintegritas”  [1].  Pemerintah  Kota Tangerang  (Pemkot  Tangerang)  melalui  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  telah  memiliki  rencana kegiatan  untuk  melakukan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat.  Dalam  rangka  memberikan wawasan  pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap  Peraturan  Perundang-undangan,  Bagian  Hukum Setda Pemkot Tangerang mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kota Tangerang pada bulan  Senin,  30  November  2021.  Adapun  materi  penyuluhan  yakni;  pertama,  tentang  “Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial”  “(BPJS)  Kesehatan”;  kedua,  tentang  “Undang-undang  No.  23  Tahun 2002 tentang Perlindugan Anak” ; ketiga, “Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagaimana diubah dengan “Undang-undang No. 19 Tahun 2016” (UU ITE); dan keempat  yakni  tentang  Satuan  Tugas  Provinsi  tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan” (LKBH FH UPH) memiliki  kebanggaan,  dan  menjadi  suatu  kehormatan  tersendiri  karena  dipercaya  untuk  dapat menyukseskan  kegiatan  penyuluhan  hukum  kepada  perwakilan  masyarakat  kota  Tangerang, perwakilan  warga  pada  7  (tujuh)  Kecamatan  di  Kota  Tangerang,  pada  Senin,  30  November  2021, khususnya di masa pandemi Covid-19. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan melalui “LKBH FH UPH” pada Semester Ganjil tahun akademik 2021/2022.
LKBH FH UPH diberi kepercayaan untuk dapat memberikan penyuluhan hukum tentang peran UU ITE. Kegiatan penyuluhan hukum ini juga merupakan bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat (PKM) dari Fakultas Hukum UPH melalui LKBH FH UPH kepada masyarakat. Pemberi Bantuan Hukum di “LKBH FH UPH memberikan penyuluhan hukum tentang UU ITE” kepada masyarakat setelah melalui tahap persiapan.
“Pemanfaatan teknologi informasi,media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global”. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan peradaban manusia, dan menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum [2].
Penyuluhan “hukum” tentang UU ITE ini sangat penting untuk dilakukan, terlebih “saat ini, Indonesia dan negara lain di dunia ini sedang mengalami pandemic Covid-19”. Perubahan pola hidup, melakukan
pekerjaan,  transaksi  elektronik,  belajar  di  rumah  mengalami  perubahan  dari  luring  (luar jaringan/ offline) ke daring (dalam jaringan/ online) . Perubahan tersebut memerlukan media elektronik, sistem  elektornik  sebagai  media/ platform. Media  elektronik  berupa  media  sosial,  sarana telekomunikasi seperti Whatsapp, dan sebagainya dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan di satu  sisi  memiliki  dampak  buruk,  misalnya  penyebaran  video  atau  foto  bermuatan  pornografi, penghinaan/pencemaran nama baik melalui  media  elektronik.  Oleh  karena  itu,  penyuluhan  hukum tentang UU ITE ini menjadi salah satu momentum penting agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan media sosial, dan agar masyarakat memiliki pemahaman jika menjadi korban.

## METODE
Metode pelaksanaan yakni dilakukan 3 (tiga) tahap. Tahap pertama, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah  Kota  Tangerang  menjalin  komunikasi  dengan  LKBH  FH  UPH  untuk  dapat  memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang UU ITE pada bulan Senin, 30 November 2021 ” pada Semester Ganjil tahun akademik 2021/2022. Kedua, tahap pelaksanaan yakni LKBH FH UPH menjadi mitra  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  “Pemerintah  Kota  Tangerang  untuk  memberikan  edukasi hukum berupa penyuluhan kepada perwakilan masyarakat” di Kecamatan yang diundang,  yang berada di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kegiatan dilakukan secara tatap muka dengan protokol kesehatan ketat.  Penyuluh  memberikan  ceramah,  dan  setelah  itu  dilaksanakan  sesi  tanya  jawab  dari  peserta penyuluhan kepada narasumber/materi. Ketiga, tahap evaluasi kegiatan.
Sasaran penyuluhan hukum adalah perwakilan masyarakat di setiap Kecamatan yang berada di Kota Tangerang. 7 (tujuh) Kecamatan tersebut yakni: 1. Kecamatan Larangan; 2. Kecamatan Batuceper; 3. Kecamatan Benda; 4. Kecamatan Ciledug; 5. Kecamatan Pinang; 6. Kecamatan Karang; 7. Kecamatan Cipondoh.  LKBH FH UPH  adalah  salah  satu  narasumber  yang  melakukan  penyuluhan  hukum,  selain LKBH FH UPH, pada sesi ke-2 di tanggal Senin, 30 November 2021, terdapat juga Narasumber/Penyuluh dari  BPBD  (Badan  Penaggulangan  Bencana  Daerah)  Provinsi  Banten  terkait  prosedur  penangangan bencana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Peran LKBH FH UPH
“Lembaga  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Pelita  Harapan” (selanjutnya  disebut  LKBH  FH  UPH)  yang  didirikan  pada  1  Februari  2006  berdasarkan  Surat Keputusan Rektor Universitas Pelita Harapan telah 15 (lima belas) tahun memberikan pelayanan, bantuan  hukum  bagi warga miskin,  khususnya  yang  berdomisili di  Tangerang,  Provinsi  Banten, Indonesia. Pada saat tulisan ini disusun “LKBH FH UPH” beralamatkan di  Jl. Permata Sari No.1000,
Binong, Curug, Tangerang, Banten  15810.  Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  telah  dilakukan pada Selasa, 30 November 2021 di Aula  Kantor  “Kelurahan  Cibodas  Baru,  Kecamatan  Cibodas, Kota Tangerang,  Provinsi Banten”, Indonesia.  Penyuluhan  hukum  tentang  UU  ITE  ini  ditujukan kepada perwakilan masyarakat dari 7 (tujuh) Kecamatan yang diundang oleh Bagian Hukum Setda Pemkot Tangerang.
Penyuluhan hukum ini masuk ke dalam bantuan hukum menurut “Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum” (UU Banhum). Menurut Frans Hendra Winarta, “bantuan hukum adalah suatu konsep untuk mewujudkan persamaan dihadapan hukum ( equality before the law ) dan  pemberian  jasa hukum  dan pembelaan  ( access  to  legal  counsul) bagi  semua  orang  dalam kerangka keadilan untuk semua orang (justice for all)” [3] . Menurut pendapat peneliti, Bantuan hukum  adalah  hak  dari  seluruh  warga  masyarakat  untuk  mendapatkan  pendampingan  hukum berupa litigasi ataupun non-litigasi. Advokat/Pengacara dapat menetapkan honorarium kepada klien yang kaya atau memiliki kemampuan ekonomi yang cukup.
Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) “Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  dan  Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum”    (PP  42/2013)  bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pemberian Bantuan hukum secara non-litigasi. Definisi  Nonlitigasi  menurut  Pasal  1  Angka  9  PP  42/2013  yakni  proses  penanganan  dan penyelesaian hukum tanpa sidang Pengadilan.

## b. Fungsi UU ITE
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN)  dalam  laporannya  mendapatkan  hasil  bahwa “Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  ini  dibuat  dalam  rangka  mendukung tehnologi  informasi  melalui  infrastruktur  hukum  dan  pengaturannya  sehingga  pemanfaatan teknologi  informasi  dilakukan  secara  aman,  untuk  mencegah  penyalahgunaannya  dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia” [4]. UU ITE memiliki tujuan untuk menjaga demokrasi di Indonesia, untuk menjaga hak asasi manusia satu sama lain dalam pemanfaatan media elektronik, dan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha  dan  konsumen  terhadap  transaksi  elektronik  di  Penyelenggara  Sistem  dan  Transaksi Elektronik/PSTE [5].
Materi  penyuluhan  hukum  yakni  bahwa  UU  ITE  memiliki  fungsi  dan  tujuan  untuk  menjaga demokrasi, menjaga hak asasi manusia (HAM) di media sosial, media elektronik, selain itu, UU ITE juga  memberikan  perlindungan,  kepastian  hukum  bagi  pelaku  usaha  dan  konsumen  dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PSTE), misalnya transkaksi dalam perdagangan secara elektronik ( e-commerce) .
UU ITE  mengatur juga tentang  “perbuatan  yang  dilarang  yang  dilakukan  melalui  media/sistem elektronik”, dan memiliki sanksi hukum jika setiap orang terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut,  serta  tata  cara  penyelesaian  jika  terjadi  sengketa  perdata  ataupun  pidana.  Materi muatan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE yakni terdapat pada Bab VII UU ITE, misal, larangan untuk  menyebarkan  informasi/dokumen  elektronik  yang  bermuatan  “penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE junto. Pasal 45 ayat (3) UU ITE untuk sanksi pidananya yakni diancam “dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun  dan/atau denda paling banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)”.  Hukum  pidana yang  salah  satunya  bermuatan  pemidanaan  mengatur  hubungan  antara  warga  negara  dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum  atau kepentingan public [6]. Menurut Budianto, pemidanaan ditujukan untuk memulihkan atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya [7].

## c. Harapan Partisipasi Masyarakat, Peserta Penyuluhan Terhadap UU ITE
Peserta penyuluhan hukum memiliki antusias yang tinggi. Peserta menanyakan bagaimana cara mendapatkan  bantuan  hukum  di  LKBH  FH  UPH,  lalu  bertanya  tentang  bagaimana  proses mengadukan tentang dugaan perbuatan yang melawan UU ITE. Pemateri memberikan jawaban bahwa  prosedur  mendapatkan  Bantuan  hukum  di  LKBH  FH  UPH  bahwa  untuk  pendampingan hukum di instansi penegak hukum, pertama,  Pemberi Bantuan  Hukum akan melakukan seleksi apakah calon penerima Bantuan hukum dapat didampingi atau tidak dengan mempertimbangkan kasus  hukum,  kondisi  perekonomian  calon  tadi.  Kedua,  jika  dapat  didampingi  maka  calon penerima Bantuan hukum diminta untuk melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan, atau Pejabat Pemerintah lainnya yang berwenang.
“Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga dikenal dengan pemberian bantuan hukum secara cuma- Cuma”. Ide dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ini diawali sebagai aktualisasi dan konseptualisasi dari fungsi dan peran advokat (lawyer) untuk membagi waktu serta keahliannya untuk membantu, memberi nasihat hukum, dan membela orang-orang yang tidak mampu secara finansial [8]. UU ITE  sangat  berkaitan  erat  dengan  hak  konsumen.  Proteksi  terhadap  konsumen  dalam  UU  ITE adalah bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha [9].
LKBH  FH  UPH  juga  memaparkan  bahwasanya  setiap  warga  negara  memiliki  hak  hukum  untuk mengadu jika memang orang tersebut merasa dirugikan oleh perbuatan ‘oknum’ kepada dirinya melalui  media  elektronik.  Misalnya,  apabila  ada  warga  yang  merasa  diancam,  diteror  oleh pinjaman online illegal  maka  warga  tersebut  dapat  mengadu  ke  Kantor  Polisi  terdekat  karena perbuatan tersebut dilarang oleh Pasal 29 UU ITE “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau  menakut-nakuti  yang  ditujukan  secara  pribadi”.  Begitu  juga  dengan  kekerasan  terhadap rumah tangga (KDRT) berupa verbal yang dapat saja terjadi melalui media elektronik. Suami atau isteri  yang  mengalami  kekerasan  verbal  dapat  mengadu  kepada  polisi  atau  meminta  Bantuan kepada  Advokat  untuk  meminta  pendampingan  [10].  Pasangan  suami  dan  isteri  memiliki  hak untuk hidup yang rukun, baik hak untuk berepredokusi ataupun hidup bebas dari rasa takut [11].
Pencegahan  terhadap  kejahatan  dibagi  menjadi  pencegahan  umum  dan  pencegahan  khusus. Pencegahan secara umum dimaksudkan agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan [12]. Menurut pendapat peneliti, pencegahan terjadinya kejahatan harus dilakukan juga dalam media sosial.  Kejahatan  dalam  dunia  siber  dapat  terjadi  misalnya  dalam  bentuk  perundungan. perundungan siber lebih mengerikan daripada perundungan di dunia nyata karena gangguan yang diterima tidak hanya terjadi di dunia siber, tetapi juga di dunia nyata [13]. Kegiatan yang dilakukan untuk  mengganggu  atau  melecehkan  seseorang  dengan  memanfaatkan  komputer,  misalnya dengan menggunakan e-mail yang dilakukan secara berulang-ulang seperti halnya teror di dunia cyber . Gangguan tersebut bisa saja berbau seksual, religius, dan lain sebagainya [14]. Menurut pendapat  peneliti,  perundungan  melalui  media  siber  merupakan  bentuk  perbuatan  melawan hukum, merugikan kebebasan berpendapat milik orang lain, dan perbuatan yang tidak memiliki moral. Negara Indonesia adalah Negara demokrasi, salah satu karakteristiknya ditandai dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, sehingga dalam hal ini pemerintah dan lembaga yang bersangkutan sudah seharusnya berupaya dalam usaha penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini [15]. Amanat negara melindungi hak asasi manusia adalah amanat tegas  dalam  UUD  1945  [16].  Komitmen  masyarakat  untuk  mematuhi  hukum  wajib  selalu ditingkatkan dengan dukungan Pemerintah ataupun stakeholders lainnya [17].
Foto 1: Pemberi Bantuan Hukum di LKBH FH UPH Memberikan Penyuluhan Hukum pada November 2021-Semester Ganjil 2021/2022
Sumber Foto: Dokumen Pribadi.

## SIMPULAN
Kesimpulan kegiatan  PKM pada Semester Ganjil 2021/2022 yang dilaksanakan oleh  “LKBH FH  UPH” adalah UU ITE memiliki peranan penting bagi masyarakat Indonesia, dan khususnya bagi masyarakat kota Tangerang yang diwaliki beberapa masyarakat dari 7 (tujuh) Kecamatan di Kota Tangerang. UU ITE menjadi payung hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjaga hak asasi manusia (HAM)  warga  negara,  menjaga  demokrasi  di  dunia  maya  ( cyber  space ),  untuk  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  transaksi  elektronik  baik  kepada  pelaku  usaha  ataupun  kepada konsumen.  PKM  berupa  penyuluhan  hukum  ini  bertujuan  untuk  memberi  pemahaman  kepada perwakilan  masyarakat  Kota  Tangerang  yang  dihadiri  perwakilan  pada  setiap  Kecamatan  di  Kota Tangerang, agar perwakilan masyarakat ini juga dapat membagikan pengetahuan yang telah diperoleh kepada warga di lingkungan RT/RW mereka.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  banyak  kepada  Bapak/Ibu  yang  telah  membantu  Pengabdian Masyarakat ini:
1. Wali Kota Tangerang, Bapak H. Arief Rachadiono Wismansyah;
2. Wakil Wali Kota Tangerang, Bapak H. Sachrudin
3. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang, Bapak Herman Suwarman;
4. “Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan”, Bapak Prof. Dr. Bintan, R. Saragih, S.H.
5. Bapak/Ibu Peserta Kegiatan Sosialisasi

## DAFTAR PUSTAKA
1. Pemerintah  Kota  Tangerang,  https://tangerangkota.go.id/pemerintah  diakses  tanggal  10  April 2022
2. Prasetyo, Teguh. Pengantar Hukum Indonesia, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021). Hlm. 315.
3. Winarta, Frans Hendra. Bantuan Hukum  di Indonesia, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011). Hlm. 57-59.
4. Badan Pembinaan  Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Laporan Akhir Peneliitan Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010).
5. Karo  Karo,  Rizky.  "Penegakan  Hukum  Kejahatan  Dunia  Maya  (Cybercrime)  Melalui  Hukum Pidana." Karawaci: Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan (2019).
6. Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana, (Depok: RajaGrafindo, 2014), hlm.1-3.
7. Budianto,  Agus.  “Pembaharuan  Hukum  Terhadap  Kebijakan  Pengelolaan  Lembaga Pemasyarakatan.” Law Review Volume XXI, 3 : 389-407
8. Winarta, Frans Hendra. Advokat Indonesia. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 28-30.
9. Budianto, Agus. "Formalin Dalam Kajian Undang-Undang Kesehatan; Undang-Undang Pangan Dan Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Formalin  In  Health,  Food  And  Consumer  Protection Laws Studies." Jurnal Legislasi Indonesia 8, no. 1 (2018): 151-172.
10. Waileruny, Serlly, and Rizky PP Karo Karo. "UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19  PERSPEKTIF  TEORI  KEADILAN  BERMARTABAT." Jurnal  Kajian  Lemhannas  RI 9,  no.  1 (2021): 605-624.
11. Sari, V. E. P. (2014). Hak Bereproduksi Pasangan Suami Istri Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
12. Ginting, Jamin. "Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." Law Review 19.3 (2020): 246-267.
13. Rastati, Ranny. "Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial dan Pencegahannya Bagi Korban dan Pelaku." Jurnal Sosioteknologi , vol. 15, no. 2, 2016, pp. 169-186.
14. Reppy,  Daryl  A.  "Cyber-bullying  Sebagai  Suatu  Kejahatan  Teknologi  Informasi  Ditinjau  Dari Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik." Lex Privatum , vol. 4, no. 7, 2016.
15. Rahmawati, Nur, et al. "Kebebasan Berpendapat terhadap Pemerintah melalui Media Sosial dalam Perspektif UU Ite." Widya Pranata Hukum , vol. 3, no. 1, 2021, pp. 62-75.
16. Sari,  Vincensia  Esti  Purnama.  "Hak  Bereproduksi  Pasangan  Suami  Istri  Berdasarkan  UU  No.  36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." (2014).
17. Vincensia  Esti  P.  S,  Serlly  Waileruny,  &  Rizky  P.  P.  Karo  Karo.  (2021).  UPAYA  PENCEGAHAN PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT. Jurnal
Lemhannas RI, 9(1), 605-624. Retrieved from http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/212