DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 21 April 2024, Revised: 29 April 2024, Publish: 30 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Penerapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

## Sudarsono 1
1 Universitas Narotama Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, sonlite82@gmail.com
Corresponding Author: sonlite82@gmail.com
Abstract: This study aims to find out, understand and analyze the settingsBlacklist/Blacklist sanctions  in  LKPP  Regulation  Number  4  of  2021  and  the  extent  of  their  implementation  in the  imposition  of  blacklist  sanctions  on  government  procurement  of  goods/services  and  the rights of providers subject to blacklist sanctions. The method used in this study is a normative juridical research method with a statutory approach and a legal concept analysis approach. The  results  of  the  study  show  that  regulations  related  to  blacklist  sanctions  in  LKPP Regulation Number 4 of 2021 need to be refined so that implementation is effective, efficient and  on  target.  The  principle  of  fairness  has  not  been  reflected  in  the  implementation  of blacklist  sanctions  which  affects  the  attitude  of  providers  in  the  process  of  selecting participants  for  procurement  of  government  goods/services  and  influences  the  business continuity of providers of goods/services affected by the blacklist sanctions. The legal aspect that  is  given  more  priority  in  the  government's  procurement  of  goods  and  services  to overcome irregularities in the process of procuring goods and services. The legal aspect that is  given  more  priority  in  this  case  is  State  Administrative  Law.  This  is  because  the  State Administrative Law regulates the implementation of the government in carrying out its duties and authority. However, it cannot be denied that civil and criminal legal action can also be taken if it meets the prerequisites in the Civil Code (KUHPerdata) and the Criminal Code.
Keyword: Blacklist Sanctions, Government Procurement of Goods/Services, Providers.
Abstrak: Studi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  memahami  serta  menganalisa  pengaturan Blacklist /Sanksi  Daftar  Hitam  dalam  Peraturan  LKPP  Nomor  4  Tahun  2021  serta  sejauh mana  implementasinya  dalam  pengenaan  sanksi  daftar  hitam  pada  pengadaan  barang/jasa pemerintah  dan  hak-hak  penyedia  yang  dikenakan  sanksi  daftar  hitam.  Metode  yang digunakan  dalam  studi  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil studi menunjukan bahwa pengaturan  terkait  sanksi  daftar  hitam  dalam  Peraturan  LKPP  Nomor  4  Tahun  2021  perlu dilakukan penyempurnaan agar pelaksanaanya menjadi efektif dan efisien serta tepat sasaran. Prinsip adil belum tercermin pada pelaksanaan sanksi daftar hitam yang mempengaruhi sikap penyedia  dalam  proses  pemilihan  peserta  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  serta berpengaruh  terhadap  kelangsungan  usaha  penyedia  barang/jasa  yang  terkena  sanksi  daftar hitam tersebut. Aspek Hukum yang Lebih Dikedepankan dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerint  ah  guna  Menanggulangi  Penyimpangan  dalam  Proses  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Aspek  hukum  yang  lebih  dikedepankan  dalam  hal  ini  adalah  Hukum  Administrasi  Negara. Hal  ini  dikarenakan  Hukum  Administrasi  Negara  bersifat  mengatur  tata  pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Meskipun, tidak dipungkiri dapat juga dilakukan upaya hukum secara keperdataan maupun pidana apabila memenuhi prasyarat dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kata Kunci: Sanksi Daftar Hitam, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penyedia .

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  salah  satu  bentuk  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah dengan  melakukan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Hal  ini  dikarenakan  pengadaan barang/jasa  pemerintah  memberikan  dampak  positif  dalam  membangun  perekonomian bangsa  dan  peningkatan  pelayanan  publik.  Pemerintah  memiliki  kewajiban  dalam penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa  untuk  menyediakan  kebutuhan  rakyat,  baik  dalam bentuk  barang,  jasa,  maupun  pembangunan  infrastruktur  guna  mewujudkan  kesejahteraan umum  dan  juga  terciptanya  tata  pemerintahan  yang  baik.  Barang/jasa  diperlukan  untuk menjamin  pertumbuhan  dan  keperluan  operasional  yang  bersifat  rutin,  seperti  bahan  baku, bahan penolong  (supplies), suku  cadang, barang  jadi, dan barang modal (kapital) (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, 2011).
Selain  itu,  tujuan  pengadaan  barang/jasa  juga  untuk  menghasilkan  barang/jasa  yang tepat  dan  sesuai  anggaran,  meningkatkan  penggunaan  produk  dalam  negeri,  meningkatkan peran  serta  pelaku  usaha  berbentuk  UMKM  dan  peran  pelaku  usaha  nasional,  mendukung pelaksanaan  penelitian  dan  pemanfaatan  barang/jasa  penelitian,  meningkatkan  keikutsertaan industri  kreatif,  dan  mendorong  terjadinya  pemerataan  ekonomi  serta  pengadaan berkelanjutan.  Hal  tersebut  secara  terang  dijelaskan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  16 Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  sebagaimana  diubah  dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berdasarkan Perpres Nomor12 Tahun 2021 dapat diketahui pula pengaturan mengenai sanksi dalam penyelengaraan kegiatan pengadaan barang/jasa. Dimana, dapat dikenakan pada pelaku  pengadaan  barang/jasa  baik  dari  pihak  pemerintah  atau  pihak  penyedia.  Dalam  hal pengenaan sanksi terhadap pelaku pengadaan dari  pihak pemerintah, sanksi  yang dikenakan adalah  berupa  sanksi  administratif  sepanjang  kesalahan  yang  dilakukan  dalam  ranah pengadaan barang/jasa  yaitu kelalaian terhadap suatu perbuatan  yang menjadi kewajibannya dan  sanksi  hukuman  disiplin  ringan,  sedang  dan  berat  apabila  terbukti  melanggar  pakta integritas  berdasarkan  hasil  Putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  Peradilan  Umum, atau  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Namun,  sanksi  yang  diterima  oleh  pihak  penyedia  yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sifatnya lebih beragam, tidak hanya sanksi administratif  tetapi  terdapat  sanksi-sanksi  lainnya  yang  dapat  memberikan  dampak  serius pada kondisi perusahaan penyedia, salah satunya adalah sanksi berupa blacklist atau disebut juga sanksi daftar hitam.
Blacklist dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai “ a list of persons that are to be avoided for one reason or another ” (Black's Law Dictionary n.d.) (daftar orang yang harus dihindari  karena  satu  dan  lain  alasan).  Sedangkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia mengartikan  bahwa  daftar  hitam  adalah  “daftar  nama  orang  atau  organisasi  yang  dianggap membahayakan  keamanan  atau  daftar  nama  orang  yang  pernah  dihukum  karena  melakukan kejahatan”.  Pengenaan  sanksi  ini  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan
Barang/Jasa  Pemerintah  dan  secara  khusus  diatur  dalam  Peraturan  Lembaga  Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Dimana,  pada  bagian  Lampiran  II  Peraturan LKPP  No  4  Tahun  2021  dijelaskan  bahwa  Sanksi  Daftar  Hitam  merupakan  sanksi  yang diberikan  kepada  peserta  pemilihan/Penyedia  berupa  larangan  mengikuti  Pengadaan Barang/Jasa  di  seluruh  Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  dalam  jangka  waktu tertentu. Tujuan dari pengenaan Sanksi Daftar Hitam bukan semata-mata untuk memberikan hukuman  kepada  Pelaku  Usaha  atas  perilaku/kinerjanya  yang  tidak  baik,  namun  di  satu  sisi juga akan mendorong Pelaku Usaha untuk berperilaku/berkinerja baik.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui apabila terkena blacklist atau sanksi  daftar  hitam  perusahaan  penyedia  akan  mengalami  kerugian  dalam  kurun  waktu tertentu  karena  tidak  dapat  mengikuti  pengadaan  barang/jasa  diseluruh  lingkup  instansi pemerintah. Hal ini tentu tidak tidak sesuai dengan salah satu prinsip pengadaan barang/jasa yaitu prinsip adil yang berarti memberikan perlakuan yang sama tidak memihak kepada pihak tertentu  (Sopian,  2014).  Selain  itu  pengenaan  sanksi  daftar  hitam  juga  tidak  memberikan kedudukan yang sama antara kerugian negara dengan kerugian penyedia sehingga prinsip adil kurang diimplementasikan.
Peraturan  LKPP  Nomor  4  Tahun  2021  memang  telah  mengatur  ketentuan  mengenai pembatalan  sanksi  daftar  hitam  pada  Lampiran  II  peraturan  tersebut,  namun  poin  pada Lampiran II tersebut hanya diatur mengenai tata cara pembatalannya, tidak mengatur secara spesifik  mengenai  ketentuan  atau  syarat  serta  dalam  kondisi  apa  sanksi  tersebut  dapat dibatalkan, padahal peraturan ini merupakan peraturan baru yang mencabut Peraturan LKPP Nomor  17  Tahun  2018.  Dari  data  LKPP  per  April  2024,  terdapat  399  sanksi  daftar  hitam yang aktif (Inaproc.id, 2024), hal ini berarti terdapat 399 perusahaan/penyedia yang tidak bisa mengikuti  pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Dari  sisi  pemerintah  pengenaan  sanksi  daftar hitam bagi peserta pemilihan/penyedia bertujuan untuk memberikan efek jera kepada peserta pemilihan/penyedia  yang  tidak  kompeten  (Dailila,  2021).  Apabila  dilihat  dari  sisi  penyedia pengenaan sanksi daftar hitam secara ekonomis akan berpengaruh negatif untuk mendapatkan pekerjaan yang lain dan tentunya merusak cashflow perusahaan atau pribadi direkturnya. Penelitian  ini  akan  memusatkan  fokus  pada  sanksi  daftar  hitam/ blacklist yang  akan dianalisa secara mendalam. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pengetahuan baru  terkait Blacklist /Sanksi  Daftar  Hitam  dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah sehubungan  dengan  belum  banyak  artikel  yang  ditulis  terkait  topik  ini.  Tulisan  ini  akan menganalisa  norma  hukum  pada  regulasi  pengenaan  sanksi  daftar  hitam/ blacklist pada Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 serta sejauh mana implikasi yuridis penerapan sanksi daftar  hitam  terhadap  hak-hak  penyedia  barang  dan  jasa  pemerintah  serta  menelisik mekanisme hukum yang akuntabel berkaitan dengan penerapan sanksi daftar hitam tersebut.

## METODE
Penelitian  hukum  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  merupakan  cara  berproses  yang ditempuh guna mencapai suatu capaian sehingga ditemukannya mengenai aturan atau doktrin hukum  untuk  dapat  menemukan  penyelesaian  isu  hukum  (Marzuki,  2019).  Adapun  dalam penelitian  ini,  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif. Penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif  (Ibrahim,  2006).  Alasan  dari penggunaan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dalam  penelitian  ini  bertujuan  agar  dapat mengkaji  serta  menemukan  suatu  hukum,  prinsip  hukum,  maupun  doktrin  hukum  untuk menjawab  isu  hukum  terkait  pengaturan  dan  pengaruh blacklist /sanksi  daftar  hitam  dalam pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Adapun  Pendekatan  yang  digunakan  di  dalam  metode penelitian  didalam  jurnal  ilmiah  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  dan  pendekatan  analisis  konsep  hukum  ( conceptual  approach ).  Kemudian  bahan
hukum  yang  digunakan  di  dalam  metode  penelitian  normatif  ini  antara  lain  bahan  hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal  ilmiah,  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  studi  kepustakaan ( library research ) (Efendi and Ibrahim 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Blacklist/Sanksi  Daftar  Hitam  dalam  Peraturan  Lembaga  Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2021
Pelaksanaan  proses  Pengadaan  Barang/Jasa  sebagai  salah  satu  bentuk  pelaksanaan kegiatan  dalam  pemerintahan  mempunyai  akibat  hukum  selain  dari  pelaksanaan  perjanjian antara  Pengguna  Barang/Jasa  dan  Penyedia  Barang/Jasa,  yakni  terkait  asas  pemerintahan menurut  hukum  serta  sumber  pelimpahan  wewenang  pada  Pengguna  Barang/Jasa.  Asas legalitas dirasa belum cukup dijadikan dasar untuk menjalankan suatu Negara hukum. Sebab mungkin  sekali  suatu  tindakan  hukum  pemerintah  itu  dapat  dinilai  sangat  baik  (doelmatig), sesuai  dan  masuk  dalam  pengertian  rumusan  wewenang  pemerintahan  yang  diberikan  oleh Undang-Undang  yang  bersangkutan,  namun  cara  penggunaan  wewenang  itu  dengan  cara paksaan yang bersifat kesewenang-wenangan. Menurut Miriam Budiarjo, menyatakan bahwa dalam  perjanjian  pemborongan  yang  dilakukan  dengan  pemerintah,  pemerintah  dapat mengadakan perjanjian  yang mempunyai  sifat  yang diwarnai  oleh hukum  publik.  Perjanjian berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat memaksa. Di dalam kontrak tersebut tidak ada  kebebasan  berkontrak  dari  masing-masing  pihak,  karena  syarat-syarat  yang  terdapat dalam  perjanjian  telah  ditentukan  oleh  pemerintah  berdasarkan  syaratsyarat  umum  dari perjanjian,  karena  hal  tersebut  menyangkut  keuangan  negara  dalam  jumlah  besar  dan  untuk melindungi keselamatan umum (Budiarjo, 1994).
Pengadaan  barang/jasa  di  pemerintah  meliputi  seluruh  kontrak  pengadaan  antara pemerintah (departemen pemerintah, badan usaha milik negara, dan lembaga lainnya) dengan perusahaan  (baik  milik  negara  atau  swasta)  bahkan  perseorangan.  Pengadaan  barang/jasa harus  dijalankan  melalui  proses  atau  program  yang  dinamakan  pengadaan  barang/jasa  atau dapat  disebut  tender  berdasarkan  prinsip-prinsip  efisien,  efektif,  transparan,  keterbukaan, bersaing,  adil/tidak  diskriminatif  dan  akuntabel.  Pengadaan  Barang/Jasa  pemerintah  diatur dalam Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah.  Mengikuti  peraturan  tersebut,  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dilakukan secara  elektronik.  Sesuai  ketentuan  Pasal  69  Perpres  16  Tahun  2018  dinyatakan  bahwa penyelenggaraan  pengadaan  barang/jasa  dilakukan  secara  elektronik  menggunakan  sistem informasi  yang  terdiri  atas  Sistem  Pengadaan  Secara  Elektronik  (SPSE)  dan  sistem pendukung.  Secara  garis  besar,  pengadaan  secara  elektronik  meliputi:  1)  Penyelenggaraan pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik  menggunakan  sistem  informasi  yaitu  SPSE  dan sistem  pendukungnya;  2)  Pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik  memanfaatkan  E- marketplace meliputi katalog elektronik, toko daring dan pemilihan penyedia.
Strategisnya posisi pengadaan barang/jasa membuat pemerintah mengatur sedemikian rupa sebagai salah satu bentuk dari pengelolaan keuangan negara agar berjalan secara efektif dan  efisien  sehingga  dalam  pelaksanaannya  ditetapkan  sanksi-sanksi  tertentu  untuk  setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pengadaan barang/jasa. Hal ini dikarenakan kegiatan pengadaan  barang/jasa  tidak  terlepas  dari  pertanggungjawaban  Keuangan  Negara.  Bahkan ruang  lingkup  yang  diatur  di  dalam  Peraturan  Presidennya  pun  pelaksanaan  pengadaan melekat  ketika  dananya  bersumber  dari  APBD/APBN.  Dengan  konsekuensi  logis  ini perhatian  tidak  boleh  lepas  bahwa  dalam  pelaksanaan  pengadaan  yang  menggunakan keuangan  negara,  juga  dipayungi  sanksi  jika  terjadi  penyimpangan  dalam  penggunaannya (Widran, 2020).
Sanksi  dalam  lingkup  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  sifatnya  beragam,  untuk pelaku  pengadaan  barang/jasa  dari  pihak  pemerintah  jenis  sanksi  yang  dapat  dikenakan berupa tuntutan ganti rugi, sanksi administratif, bahkan sanksi pidana, tergantung pada jenis pelanggaran  yang  dilakukan  (Susanti  dan  Murniati,  2018).  Sifat  pertanggungjawabannya bukan merupakan pertanggungjawaban organ melainkan pertanggungjawaban pribadi/personal  per  jabatan.  Misalkan  jabatan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  yang melakukan kelalain dalam tugasnya sehingga menimbulkan kerugian negara dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.
Pelaku pengadaan barang/jasa dari pihak penyedia memiliki jenis sanksi yang berbeda pada tiap pelanggaran  yang dilakukan. Pada Ketentuan Pasal  78 ayat  (4)  Perpres  Nomor 16 Tahun  2018  sebagaimana  diubah  dengan  Perpres  Nomor  12  Tahun  2021  mengatur  bahwa perbuatan  atau  tindakan  yang  teridikasi  melakukan  persekongkolan  tender  dikenakan  a) sanksi digugurkan dalam pemilihan; b) sanksi pencairan jaminan; c) Sanksi Daftar Hitam; d) sanksi  ganti  kerugian;  dan/atau  e)  sanksi  denda.  Di  antara  sanksi  tersebut,  terdapat  sanksi yang hanya dikenakan bagi pihak penyedia dan tidak dikenakan bagi pihak pemerintah untuk suatu  pelanggaran  tertentu  yaitu  sanksi  Daftar  Hitam  atau  disebut  juga  dengan  istilah Blacklist.  Sanksi  Daftar  Hitam  selanjutnya  disebut  Blacklist  bahkan  diatur  tersendiri  oleh peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021.
Dalam  Lampiran  II  Peraturan  LKPP  Nomor  4  Tahun  2021, Blacklist dikenakan kepada  penyedia/peserta  pemilihan  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh:  a)  peserta  pemilihan menyampaikan  dokumen  atau  keterangan  palsu/tidak  benar  untuk  memenuhi  persyaratan yang  ditentukan  dalam  Dokumen  Pemilihan;  b)  peserta  pemilihan  terindikasi  melakukan persekongkolan  dengan  peserta  lain  untuk  mengatur  harga  penawaran;  c)  peserta  pemilihan terindikasi  melakukan  Korupsi,  Kolusi,  dan/atau  Nepotisme  (KKN)  dalam  pemilihan Penyedia;  d)  peserta  pemilihan  yang  mengundurkan  diri  dengan  alasan  yang  tidak  dapat diterima  Pejabat  Pengadaan/Pokja  Pemilihan/Agen  Pengadaan;  e)  peserta  pemilihan  yang mengundurkan  diri  atau  tidak  menandatangani  kontrak  katalog;  f)  pemenang  Pemilihan mengundurkan  diri  dengan  alasan  yang  tidak  dapat  diterima  sebelum  penandatanganan kontrak; g) Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan  pemutusan  kontrak  secara  sepihak  oleh  PPK  yang  disebabkan  oleh  kesalahan Penyedia  Barang/Jasa;  atau  h)  Penyedia  tidak  melaksanakan  kewajiban  dalam  masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.
Terhadap  tindakan-tindakan  yang  diatur  tersebut  bukan  tidak  mungkin  jika  perlu pertimbangan lebih lanjut  untuk  menjatuhkan sanksi daftar hitam  mengingat  sanksi tersebut berdampak pada usaha penyedia. Misalkan pada tindakan penyedia yang tidak melaksanakan kontrak,  tidak  menyelesaikan  pekerjaan,  atau  dilakukan  pemutusan  kontrak  secara  sepihak oleh  PPK  yang  disebabkan  oleh  kesalahan  Penyedia  Barang/Jasa,  kesalahan  Penyedia  yang dimaksud  tidak  dijelaskan  dalam  peraturan  LKPP.  Dalam  hal  ini  kesalahan  penyedia  dapat saja  terjadi  karena  unsur  ketidaksengajaan  yang  menyebabkan  penyedia  tidak  dapat memenuhi penyelesaian pekerjaan.
Pemberian  sanksi  daftar  hitam  terhadap  perbuatan  sebagaimana  huruf  a,  huruf  b, huruf c, dan huruf d di atas ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)  atas  usulan  Pokja  Pemilihan/Pejabat  Pengadaan/Agen  Pengadaan  (Peraturan LKPP,  2021).  Sementara,  terhadap  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Lampiran  II  di atas,  pada  huruf  f,  huruf  g,  dan  huruf  h  dapat  ditetapkan  oleh  PA/KPA  atas  usulan  PPK ataupun  PA/KPA  yang  merangkap  sebagai  PPK  (Peraturan  LKPP,  2021).  Kemudian, terhadap  perbuatan  dalam  proses  katalog  dimaksud  huruf  a  sampai  dengan  huruf  e  di  atas ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan (Peraturan LKPP, 2021).
Selanjutnya,  mengenai  tahapan-tahapan  penetapan  sanksi  daftar  hitam  meliputi:  (a) pengusulan; (b) pemberitahuan; (c) keberatan; (d) permintaan rekomendasi; (e) pemeriksaan
usulan;  dan  (f)  penetapan.  30  Pemberian  sanksi  daftar  hitam  terhadap  kantor  pusat perusahaan  berlaku  juga  untuk  seluruh  kantor  cabang/perwakilan  perusahaan  begitu  juga sebaliknya  (Peraturan  LKPP,  2021).  Penayangan  sanksi  daftar  hitam  oleh  PA/KPA  atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada daftar hitam nasional dengan menyampaikan identitas  peserta  pemilihan/Penyedia  kepada  Unit  Kerja  yang  melaksanakan  fungsi  layanan pengadaan  secara  elektronik  (LKPP)  melalui  Portal  Pengadaan  Nasional  (laman https://inaproc.lkpp.go.id ).  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  LKPP mengembangkan  aplikasi  daftar  hitam  nasional  pada  portal  pengadaan  nasional  secara elektronik baik dalam hal penayangan maupun penurunan tayangan sanksi daftar hitam.

## Hak-Hak Penyedia dan Upaya Hukum Terhadap Sanksi Daftar Hitam
Berkaitan  dengan  hak-hak  penyedia  yang  dikenai  sanksi  daftar  hitam,  Peraturan LKPP  Nomor  4  Tahun  2021  mengatur  mengenai  penundaan  dan  pembatalan  sanksi  daftar hitam/ blacklist namun  harus  didasarkan  pada  Putusan  Pengadilan  yang  sudah  pasti  harus melalui  proses  yang  menghabiskan  banyak  waktu,  dimana  dalam  kurun  waktu  belum diterbitkannya putusan pengadilan, sanksi daftar hitam tetap berjalan. Adapun pengaturannya termaktub  pada  Lampitan  II  Nomor  V  mengenai  Penundaan  dan  Pembatalan  Sanksi  Daftar Hitam mengatur bahwa “Penundaan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang mengabulkan penundaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam”.
Lebih lanjut, pada Lampiran II Nomor V  angka 5.1 dijelaskan bahwa:  a) Penundaan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang mengabulkan penundaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam; b) PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  berdasarkan  putusan  pengadilan  menerbitkan Surat  Keputusan  Penundaan  Sanksi  Daftar  Hitam  paling  lambat  5  (lima)  hari  kerja  sejak putusan  pengadilan  diterima;  c)  PA/KPA  atau  Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah menyampaikan  Surat  Keputusan  Penundaan  Sanksi  Daftar  Hitam  kepada  peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam pada hari yang sama dengan waktu Surat  Keputusan  Penundaan  Sanksi  Daftar  Hitam  ditetapkan;  d)  Selama  masa  penundaan, Surat  Keputusan  Penetapan  Sanksi  Daftar  Hitam  tidak  berlaku;  e)  Dalam  hal  setelah  masa penundaan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  d  terdapat  putusan  pengadilan  berkekuatan hukum  tetap  yang  menyatakan  Surat  Keputusan  Penetapan  Sanksi  Daftar  Hitam  batal, PA/KPA  atau  Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  menerbitkan  Surat  Keputusan Pembatalan  Sanksi  Daftar  Hitam;  f)  Dalam  hal  setelah  masa  penundaan  sebagaimana dimaksud  pada  huruf  d  terdapat  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap  yang menyatakan  Surat  Keputusan  Penetapan  Sanksi  Daftar  Hitam  sah,  PA/KPA  atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  menerbitkan  Perubahan  Surat  Keputusan Penetapan  Sanksi  Daftar  Hitam  dalam  rangka  penyesuaian  masa  berlaku  Sanksi  Daftar Hitam;  g)  Masa  berlaku  Sanksi  Daftar  Hitam  pada  Perubahan  Surat  Keputusan  Penetapan Sanksi  Daftar  Hitam  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  f  dihitung  berdasarkan  total  masa berlaku  Sanksi  Daftar  Hitam  dikurangi  dengan  lama  Sanksi  Daftar  Hitam  yang  sudah dijalankan; h) Dalam hal terdapat penyesuaian masa berlaku sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada huruf f, PA/KPA atau Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan penayangan  kembali  Sanksi  Daftar  Hitam  pada  Daftar  Hitam  Nasional  melalui  Portal Pengadaan  Nasional  dengan  masa  berlaku  sesuai  dengan  Perubahan  Surat  Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam; i) Format Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam dan  Format  Perubahan  Surat  Keputusan  Penetapan  Sanksi  Daftar  Hitam  tercantum  dalam Bagian VIII (Peraturan LKPP, 2021).
Terkait  dengan  ketentuan  pembatalan  sanksi  daftar  hitam,  diatur  pada  Lampiran  II Nomor  V  angka  5.2  yakni:  1)  Pembatalan  Sanksi  Daftar  Hitam  didasarkan  atas  putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap; b) PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  sudah
berkekuatan  hukum  tetap  menerbitkan  Surat  Keputusan  Pembatalan  Sanksi  Daftar  Hitam paling  lambat  5  (lima)  hari  kerja  sejak  putusan  pengadilan  diterima;  c)  PA/KPA  atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  menyampaikan  Surat  Keputusan  Pembatalan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada hari  yang sama dengan waktu Surat Keputusan  Pembatalan  Sanksi  Daftar  Hitam  ditetapkan;  d)  Format  Surat  Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII (Peraturan LKPP, 2021).
Serta untuk penurunan tayangan sanksi daftar hitam dari daftar hitam nasional diatur Lampiran  II Nomor V angka 5.3  yakni:  a)  PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menurunkan tayangan Sanksi Daftar Hitam dari Daftar Hitam Nasional melalui Portal Pengadaan Nasional atas dasar penundaan dengan melampirkan Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam dan putusan pengadilan yang mengabulkan penundaan Surat Keputusan Penetapan  Sanksi  Daftar  Hitam  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  5.1,  paling  lambat  5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima; b) PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  menurunkan  tayangan  Sanksi  Daftar  Hitam  dari Daftar  Hitam  Nasional  melalui  Portal  Pengadaan  Nasional  atas  dasar  pembatalan  dengan melampirkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 5.2, paling lambat 5 (lima) kerja hari  kerja  sejak  putusan  pengadilan  diterima;  c)  Unit  Kerja  yang  melaksanakan  fungsi layanan pengadaan secara elektronik mengaktifkan kembali akun Peserta pemilihan/Penyedia dalam  sistem  pengadaan  secara  elektronik  setelah  Sanksi  Daftar  Hitam  diturunkan  dari tayangan Daftar Hitam Nasional (Peraturan LKPP, 2021).
Dari  ketentuan-ketentuan  tersebut  pada  dasarnya  penyedia  yang  dikenakan  sanksi daftar  hitam  hanya  dapat  menunda  dan/atau  membatalkan  sanksi  tersebut  berdasarkan  hasil Putusan  Pengadilan.  Peraturan  LKPP  Nomor  4  Tahun  2021  tidak  mengatur  mengenai prosedur/tata cara pengenaan sanksi daftar hitam yang lebih detail. Untuk tindakan penyedia yang  terancam  dengan  pengenaan  sanksi  daftar  hitam  apabila  diuraikan  lebih  mendetail dalam  aturan  maka  untuk  pengenaan  sanksi  daftar  hitam  dapat  dilakukan  dengan  lebih selektif  sehingga  kemungkinan  untuk  prosedur  penundaan  dan  pembatalan  melalui pengadilan tidak perlu dilakukan sehingga lebih efektif dan efisien.
Mengenai  upaya  yang  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan,  tentu  penyedia  dapat melakukan  penundaan  dan/atau  pembatalan  baik  secara  pidana,  perdata,  maupun  tata  usaha negara.  Pada  sisi  tata  usaha  negara,  wewenang  pemerintah  dari  Badan  Pejabat  Tata  Usaha Negara  (TUN)  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  hukum  TUN  itu  pertama-tama  harus bersumber  atau  berdasar  pada  suatu  ketentuan  perundang–undangan,  tetapi  di  samping  itu pelaksanaan  dari  wewenang  pemerintahan  itu  juga  harus  memperhatikan  normanorma  yang tidak  tertulis,  diantaranya  adalah  yang  disebut  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik (Indroharto,  2001).  Secara  teoritik,  kewenangan  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang– undangan  Tersebut  diperoleh  melaui  tiga  cara,  yaitu  atribusi,  delegasi,  dan  mandat. Indroharto menuliskan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru  oleh  suatu  ketentuan  dalam  peraturan  perundang–undangan.  Di  sini  oleh  peraturan perundang–undangan  sendiri  dilahirkan  atau  diciptakan  suatu  wewenang  pemerintahan  baru Legislators  yang  kompeten  untuk  memberikan  atribusi  wewenang  pemerintahan  itu dibedakan  antara  lain:  a)  Yang  berkedudukan  sebagai  original  legislator,  di  negara  kita  di tingkat  pusat  adalah  adalah  MPR  sebagai  pembentuk  Konstitusi  (Konstituante)  dan  DPR bersama-sama  Pemerintah  sebagai  yang  melahirkan  suatu  Undang-Undang  dan  di  tingkat daerah  adalah  DPRD  dan  Pemerintah  Daerah  yang  melahirkan  Perda;  b)  Yang  bertindak delegated  legislator,  seperti  Presiden  yang  berdasar  pada  suatu  ketentuan  Undang-Undang mengeluarkan  suatu  Peraturan  Pemerintah  dimana  diciptakan  wewenang-wewenang Pemerintahan kepada Badan atau Pejabat TUN tertentu (Atmadja, 2005).
Keputusan  pengguna  barang  merupakan  keputusan  pejabat  negara/  daerah,  apabila terjadi  sengketa  tata  usaha  negara,  pihak  yang  dirugikan  (penyedia  barang  dan  jasa  atau masyarakat)  akibat  dikeluarkan  Keputusan  TUN  apabila  tidak  ditemukan  upaya penyelesaiannya, dapat mengajukan keberatan kepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut.  Subjek  hukum  baik  orang  perorangan  maupun  subjek  hukum  perdata  dapat mengajukan  gugatan  pembatalan  secara  tertulis  melalui  PTUN  dengan  atau  tanpa  disertai tuntutan  ganti  rugi  atau  rehabilitasi,  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  51 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Artinya,  PTUN  dapat  memerintahkan  Pejabat  TUN  untuk menunda atau membatalkan Keputusan TUN yang telah dibuat melalui Putusan PTUN.
Selanjutnya,  dari  sisi  keperdataan  dimaksukan  seperti  lalu  lintas  hukum  yang berhubungan antara individu dengan individu lain, seperti hubungan hukum dengan keluarga, perjanjian  antara  subjek  hukum,  termasuk  hubungan  hukum  di  bidang  pewarisan.  Terkait dengan  pengadaan  barang  dan  jasa,  hukum  perdata  mengatur  hubungan  hukum  antara Pengguna  dan  Penyedia  Barang  dan  jasa  sejak  penandatangan  kontrak  sampai berakhir/selesainya kontrak sesuai dengan isi kontrak. Hubungan hukum antara pengguna dan penyedia  terjadi  pada  proses  penandatanganan  kontrak  pengadaan  barang  dan  jasa  sampai proses  selesainya  kontrak  merupakan  hubungan  hukum  perdata  khususnya  hubungan kontraktual/perjanjian.  Dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa,  berdasarkan  pelimpahan kewenangan  diwakili  oleh  pejabat-pejabat  pengadaan,  yaitu:  (1)  PA/KPA,  (2)  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), (3) Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan (PPK/PP),  dan  Panitia/Pejabat  Penerima  Hasil  Pekerjaan  (PPPHP).  Sedangkan  Penyedia Barang  dan  jasa  bisa  orang  perorangan  atau  badan  hukum  (privat).  Para  pejabat  pengadaan dalam melakukan hubungan hukum di bidang perjanjian bertindak secara individual/pribadi. Artinya,  apabila  terdapat  kerugian  negara  maka  mengganti  kerugian  negara  tersebut  secara pribadi,  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  18  ayat  3  UU  No.  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharan,  menyatakan:  “ Pejabat  yang  menandatangani  dan/atau  mengesahkan dokumen  yang  berkaitan  dengan  surat  bukti  yang  menjadi  dasar  pengeluaran  atas  beban APBN/APBD  bertanggung  jawab  atas  kebenaran  material  dan  akibat  yang  timbul  dari penggunaan  surat  bukti  dimaksud ”.  Berdasarkan  Pasal  55  ayat  (1)  Perpres  No.  54  Tahun 2010,  bahwa  tanda  bukti  perjanjian  terdiri  atas:  a)  bukti  pembelian;  b)  kuitansi;  c)  Surat Perintah Kerja (SPK); dan d) surat perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH  Perdata),  buku  III  tentang  Perikatan,  disebutkan  bahwa  perikatan  dapat  lahir  karena undang-undang  atau  perjanjian.  Perikatan  yang  lahir  karena  perjanjian  Pasal  1338  KUH Perdata  menyatakan  bahwa  “ Semua  perjanjian  yang  dibuat  harus  memenuhi  syarat-syarat yang  ditentukan  oleh  undang-undang  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  undangundang bagi  mereka  yang  membuatnya ”.  Maksudnya,  semua  perjanjian  mengikat  mereka  yang tersangkut  bagi  yang  membuatnya,  mempunyai  hak  yang  oleh  perjanjian  itu  diberikan kepadanya dan berkewajiban melakukan halhal yang ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu menyelenggarakan  suatu  pekerjaan  bagi  pihak  lain  dengan  menerima  suatu  harga  tertentu. Perjanjian merupakan dasar pelaksanaan kegiatan.
Selanjutnya  adalah  upaya  melalui  hukum  pidana  yang  mengatur  hubungan  hukum antara  penyedia  dan  pengguna  sejak  tahap  persiapan  sampai  selesainya  kontrak  pengadaan barang dan jasa (serah terima). Mulai tahap persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan/ barang  telah  terjadi  hubungan  hukum,  yaitu  hubungan  hukum  pidana.  Hukum  pidana  ( the criminal law ), lazim disebut sebagai hukum kriminal, karena persoalan yang diaturnya adalah mengenai  tindakan-tindakan  terhadap  kejahatan  dan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan kejahatan dalam masyarakat.
Sehubungan  dengan  pengadaan  barang  dan  jasa,  ruang  lingkup  tindakan/perbuatan yang  dilakukan  baik  pengguna  barang  dan  jasa  maupun  penyedia  adalah  segala  perbuatan
atau  tindakan  yang  melawan  hukum.  Artinya,  bahwa  tindakan/perbuatan  dalam  pengadaan barang  dan  jasa  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  mulai  dari  tahap  persiapan sampai  selesai/berakhirnya  kontrak.  karena  hukum  pidana  merupakan  hukum  publik,  ada kewajiban  negara  secara  langsung  untuk  melindungi  segala  hak  dan  kepentingan  pengguna dan  penyedia  barang  dan  jasa.  Tinjauan  hukum  pidana  dalam  proses  pengadaan  barang  dan jasa  adalah  bahwa  hukum  pidana  diterapkan  kalau  ada  pelanggaran  pidana  yang  dilakukan oleh  para  pihak,  baik  pengguna  maupun  penyedia  barang  dan  jasa  dalam  proses  pengadaan barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana “ green straf zonder schuld ”, tiada hukuman tanpa kesalahan.
Tindak  pidana  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  titik  rawan penyimpangan  terjadi  pada  tahap  perencanaan  pengadaan,  seperti  adanya  indikasi penggelembungan anggaran atau mark-up , pelaksanaan pengadaan yang diarahkan, rekayasa penyatuan  dan/atau  memecah-mecah  dengan  maksud  Kolusi,  Korupsi  maupun  Nepotisme yang merugikan negara, Selain hal tersebut titik rawan tindak pidana lainnya juga bisa terjadi pada  tahap  kualifikasi  perusahaan,  tahap  evaluasi  pengadaan,  tahap  penandatangan  kontrak, dan  tahap  penyerahan  barang  yang  tidak  memenuhi  syarat  dan  bermutu  rendah  yang  dapat menimbulkan kerugian negara. Di samping itu, Penyedia Barang dan jasa titik rawan tindak pidana  dapat  terjadi  pada  tindak  pemalsuan  dokumen,  ingkar  janji  untuk  melaksanakan pekerjaan  (wanprestasi)  sehingga  terdapat  unsur  perbuatan  melanggar  hukum  yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

## KESIMPULAN
Blacklist/Sanksi  Daftar  Hitam  diatur  dalam  pada  mulanya  diatur  dalam  Peraturan LKPP  Nomor  17  Tahun  2018  tentang  Sanksi  Daftar  Hitam  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  yang  kemudia  diubah  dengan  Peraturan  LKPP  Nomor  4  Tahun  2021  tentang Pembinaan  Pelaku  Usaha  Pengadaan  Barang  dan  Jasa.  Dalam  pengaturannya  sanksi  daftar hitam  dikenakan  kepada  penyedia  barang/jasa  yang  melakukan  pelanggaran  tertentu sebagaimana  telah  diatur,  namun  dalam  pengaturannya  penjatuhan  sanksi  tersebut  masih perlu  penyempurnaan  agar  pada  praktiknya  penjatuhan  sanksi  daftar  hitam/  blacklist dikenakan  pada  penyedia  yang  tepat,  artinya  benar-benar  melakukan  pelanggaran  sehingga sanksi daftar hitam bersifat efektif dan efisien serta tidak merugikan pihak penyedia.
Aspek Hukum yang Lebih Dikedepankan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerint ah  guna  Menanggulangi  Penyimpangan  dalam  Proses  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Aspek hukum  yang  lebih  dikedepankan  dalam  hal  ini  adalah  Hukum  Administrasi  Negara.  Hal  ini dikarenakan  Hukum  Administrasi  Negara  bersifat  mengatur  tata  pelaksanaan  pemerintah dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya.  Meskipun,  tidak  dipungkiri  dapat  juga dilakukan  upaya  hukum  secara  keperdataan  maupun  pidana  apabila  memenuhi  prasyarat dalam KUH Perdata maupun KUHP.
Adapun  saran  yang  dapat  penulis  berikan  adalah  perlunya  dilakukan  optimalisasi sistem daftar hitam dengan melakukan integrasi daftar hitam nasional pengadaan barang/jasa pemerintah  antara  yang  ditayangkan  oleh  LKPP  dalam  Portal  Pengadaan  Nasional  untuk terus  diperbaharui  khususnya  memuat  penetapan  sanksi  administratif  berupa  sanksi  daftar hitam  dalam  hal  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  atau  kegiatan  yang  menggunakan  dana APBN/APBD. Hal  ini agar tercipta pengadaan barang/jasa pemerintah  yang  efektif, sinergi, kompetitif, transparan, akuntabel, dan adil, serta penerapan sanksi yang tidak tumpang tindih.

## REFERENSI
Atmadja,  Arifin  P  Soeria.  2005. Keuangan  Publik  Dalam  Perspektif  Hukum–Praktik  Dan Kritik . Depok: Fakultas Hukum UI.
Barang/Jasa,  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan.  2011.  “Senarai  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah.” Jurnal LKPP: Senarai Vol. 1(No. 1).
Budiarjo, Miriam. 1994. Aneka Hukum Bisnis . Bandung: Alumni.
Dailila,  S.  2021.  “Pengenaan  Sanksi  Daftar  Hitam  Dalam  Pengadaan  Barang  Jasa.”
Pengenaan Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang Jasa.
Dictionary, Black’s Law. “Blacklist.” https://thelawdictionary.org/?s=blacklist.
Efendi,  Jonaedi,  and  Johnny  Ibrahim.  2018. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Empiris . Depok: Prenadamedia Group. Ibrahim,  Johnny.  2006. Teori  Dan  Metodelogi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang: Bayumedia Publishing.
Inaproc.id. “Daftar Hitam Aktif.” https://www.inaproc.id/daftar-hitam. Indonesia. 2021. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . Indroharto.  2001. Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Marzuki,  Peter  Mahmud.  2019. Penelitian  Hukum .  Edisi  Revi.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Sopian, A. 2014. Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . In Media.
Susanti,  Ita,  and  Sri  Murniati.  2018.  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Aspek  Hukum  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat Hukumnya.” Jurnal Sigma-Mu 10 (No. 2). Widran,  Muhammad  Aprizul.  2020.  “TUJUAN  YURIDIS  TENTANG  SANKSI PELANGGARAN  DALAM  KONTRAK  PENGADAAN  BARANG  ATAU  JASA (Studi  Komparatif  Antara  Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2012  Dengan Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018).” Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Hukum Universitas Mataram .