Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019
1
Al-Madrasah:Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, 2019 P-ISSN: 2620-5807; E-ISSN: 2620-7184

## ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF MADRASAH
Oleh:
Wahyu Iskandar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Wiskandar921@gmail.com

## Abstrak
Madrasah  memiliki  peran  strategis  dalam  pembangunan  bangsa.  Saat  ini pendidikan  madrasah  masih  dianggap  pendidikan  “kelas  dua”.  Hal  ini terjadi  karena  penyelenggaraan  madrasah  masih  menghadapi  sejumlah masalah  besar  mulai  seperti  persoalan  pengelolaan  dan  rendahnya  mutu pendidikan madrasah. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang  kiprah  madrasah  dalam  sistem  pendidikan  di  Indonesia, permasalahan  madrasah,  peluang,  dan  tantangan  madrasah.  Madrasah telah  menjadi  bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional.  Metode  yang digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  studi  kepustakaan  dengan mengumpulkan  data  sekunder  dari  berbagai  sumber  buku  dan  jurnal, kemudian melakukan analisis deskriptif data yang dipaparkan secara detil. Berbagai  persoalan  dihadapi  madrasah  antara  lain  pengelolaan pendidikan,  kesenjangan  antara  negeri  dan  swasta,  mutu  madrasah, sampai  kepada  peluang  dan  tantangan  tersendiri  bagi  madrasah  di Indonesia pada saat ini.
Kata kunci : Madrasah, Pendidikan, Peluang Madrasah

## Abstract
Madrasah has a strategic role in nation building. Currently the education of  madrasa  education  is  still  considered  "second  class".  This  occurs because  of  the  implementation  of  the  madrasa  still  faces  a  number  of major issues such as the management problems start and the low quality of madrasah education. This paper is intended to give an overview of the progress  madrasah  education  system  in  Indonesia,  madrasas  issues, opportunities and challenges of the madrasa. Madrasah has become part
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019
of  the  national  education  system.  The  method  used  in  this  study  is  a literature  study  by  collecting  secondary  data  from  various  sources  of books  and  journals,  and  then  perform  a  descriptive  analysis  of  the  data presented  in  detail.  Various  problems  encountered  include  management madrassa  education,  the  gap  between  public  and  private,  the  quality  of madrasah, to the opportunities and challenges for madrasah in Indonesia at this time.
Keywords: Madrasah, Education, Opportunity Madrasah

## A. Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  dibicarakan sebab  biasanya  kecerdasan  manusia  dilihat  dari  seberapa  tinggi  seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Dengan adanya pendidikan, manusia juga dapat  mencapai  kebutuhan  hidupnya  dengan  berbagai  cara. 1 Dalam  hal  ini pemerintah  juga  tidak  bermain-main  dalam  menggalakkan  pendidikan, terbukti  dengan  adanya  salah  satu  peraturan  yang  mengatur  pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1,2 an 3. 2
Berkaitan  dengan  hal  ini  proses  pendidikan  juga  ada  tiga lingkungan  penting  yang  berpengaruh  terhadap  keluarga,  sekolah  dan masyarakat. 3 Bangsa  Indonesia  juga  sudah  terbiasa  dengan  pernyataan bahwa  pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara  keluarga,
1 Rifka Anna Miratul Faidah, Analisis kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Lingkungan Madrasah : Yogyakarta, K-Media, 2018, h.209 2 UUD  1945  pasal  31  ayat  1    tiap  tiap  warga  Negara  berhak  mendapat pengajaran.  Ayat  2  pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  saru  sistem pengajaran  nasional  yang  telah  di  atur  oleh  payung  hukum.  Ayat  3  pemerintah mengusahakan  dala  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidika  Nasional  yang meningkatka keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang undang. Lihat dalam Hak dan kewajiban warga Negara dalam UUD 1945 Pasal 31
3 Dalam  konteks  yang  lebih  luas,  setiap  individu  adalah  pendidik,  dimana peran  sentral  orang  tua,  masyarakat  dan  pendidik  menjadi  faktor  penting  dalam membentuk karakter siswa, setiap indivi juga memiliki tanggung jawab pendidik. Setiap pendidik  memiliki  tugas  kependidikan  dan  hal  itu  hendaknya  bisa  dijalankan  dengan baik  karena  setip  orang  memiliki  tanggungjawab  untuk  membentuk  generasi  penerus tentu dengan adanya kombinasi mendidk dari peran orangtua, masyarakat dan pendidik. Lihat dalam Moh Roqib, ilmu pendidikan islam, (Yogyakarta, PT Lkis, 2009) h. 37
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019
3
masyarakat, dan pemerintah, seperti yang dinyatakan pada penjelasan pasal 25,  ayat  (1)  butir  1,  UU  sisdiknas  No  2  Tahun  1989, 4 sayangnya pemahaman  dan  kesadaran  akan  tiga  lingkungan  pendidikan,  dan tanggungjawab ketiganya tidak dimaknai secara tepat dengan tataran secara operasional menguntungkan peserta didik.
Sebelum  berbicara  konsep  pendidikan  dalam  perspektif  madrasah tentu  harus  mengetahui  nilai  kultural  religius  yang  dicita-citakan masyarakat  dan  pemerintah  terkait  pendidikan  di  madrasah,  yakni  dengan harapan  madrasah  mampu  memproduksi  lulusan  yang  berkualitas  dalam pengetahuan umum dan agama sesuai dengan standar pendidikan Nasional. Dalam kaitan ini Madrasah tersebut memiliki payung hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2007  tentang Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan  dalam  bentuk  Raudhatul Athfal  (RA),  Madrasah,  dan  Perguruan  Tinggi  Agama,  serta  Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
Senada  dengan  hal  diatas  Faridah  alawiyah  menuliskan  dalam jurnal Aspirasi :
Kiprah  madrasah  dalam  membangun  karakter  bangsa  dengan penanaman  nilai-nilai  agama  sebagai  bagian  dalam  penyelenggaraan pendidikan  disamping  pemberian  ilmu  pengetahuan  umum  perlu menjadi  perhatian.  Karena  penyeleggaraan  pendidikan  madrasah  telah mendorong  pendidikan  di  Indonesia  semakin  besar.  Membantu pencapaian wajib belajar, serta meningkatkan angka partisipasi sekolah di Indonesia. Sebagai bagian integral dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).  Saat  ini  jumlah  madrasah  di  Indonesia  telah  tersebar  ke seluruh  pelosok  negeri.  Menurut  data  dari  Kemenag  2011  jumlah madrasah  di  Indonesia  sudah  mencapai  lebih  dari  43.640  buah.  Angka
4 Setiap  peserta  didik  berkewajiban  untuk:  a,  ikut  menanggung  biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  b,  mematuhi  semua  peraturan  yang berlaku.  c..menghormati  tenaga  kependidikan  yang  bersangkutan.  d,  ikut  memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan ketertiban dan keamanan satuan pendidikan  yang bersangkutan. lihat dalam pasal 25, ayat (1) butir 1, UU sisdiknas No 2 Tahun 1989
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019
4
ini  memberikan  kontribusi  besar  untuk  meningkatkan  angka  partisipasi sekolah dalam pencapaian  wajib belajar. Disamping itu salah satu poin penting dalam RPJMN 2010-2014 Kementerian Agama dalam program dan strategi pelaksanaan kegiatan di tahun 2010-2014 yaitu peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. 5
Hal  ini  akan  memacu  terselenggaranya  pendidikan  menjadi lebih  baik. 6 Namun  demikian,  dalam  pelaksanaannya  pendidikan madrasah seringkali masih dipandang sebelah mata. Madrasah dianggap sebagai  pendidikan  ‘kelas  dua’  setelah  pendidikan  formal  yang diselenggarakan  Kemendikbud. 7 Pendidikan  yang  diselenggarakan  di madrasah  dinilai  kurang  berkualitas,  lulusannya  dianggap  belum mampu bersaing dengan lulusan satuan pendidikan yang sederajat, dan tata  kelola  lembaganya  juga  tidak  berkualitas.  Sehingga,  sebagian masyarakat masih menjadikan madrasah sebagai pilihan terakhir untuk
5 Faridah Alawiyah , Pendidikan Madrasah di Indonesia ,  (Jurnal Aspirasi Vol. 5 No. 1, Juni 2014)
6 Menurut Dede Rosyada sekolah akan mencapai peforma terbaik jika dipimpin oleh  kepala  sekolah  yang  kuat  dan  visioner,  konsisten,  demokratis  dan  menyampaikan gagasan gagasan besar serta mengambil keputusan yang strategis. Kemudian dia mampu mendorong  motivasi  guru,  staf  dan  siswa  siswanya    untuk  terus  berprestasi  terbaik, selain  itu  sekolah  juga  menerapkan  perhatian  pada  pembelajaran  siswa  dan  guru bersama  siswa  mengembangka  kerjasama  proses  pembelajaran  secara  efektif  dalam prinsip collaborative  learning ,  guru  mengajar  dengan  konsisten  mendorong  siswanya dalam  belajar  secaraoptimal . Lihat  dalam  Dede  Rosyada, Paradigma  Pendidikan Demokratis, (Jakarta, Prenada Media Group, 2003), h.221 7 Menurut   A. Malik Fajar dalam jurnal  yang ditulis oleh  Ranti Syafiah dalam hal  ini  berkomentar  bahwa  pemaknaan  madrasah  di  Indonesia  lebih  dikenal  dengan sekolah agama. Secara tidak langsung hal tersebut menyempitkan arti dari madrasah itu sendiri, membuat seolah madrasah memiliki makna yang berbeda dan lebih sempit bila dibandingkan dengan sekolah dasar. Stigma demikian agaknya masih terus berkembang ditengah  masyarakat.  Masyarakat  masih  saja  memandang  madrasah  sebagai  lembaga pendidikan  yang  tidak  setara  dengan  sekolah  dasar.  Suka  atau  tidak  suka  ilmu pengetahuan  modern  lahir  dari  rahim  filsafat  Yunani  (6  SM)  yang  dibesarkan  oleh gerakan Renaissance (16 M), Reformasi (17 M), dan Pencerahan (18 M) di Eropa Barat yang  dengan  lugas/tegas  menyatakan  diri  tidak  bersumber  dari  ajaran  keesaan  Tuhan. lihat dalam Ranti Syafi’ah, Upaya Pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Bego dari Tahun Ajaran 2011/2012  – 2014/2015, ( Jurnal Pendidikan Madrasah, Volume 2, Nomor 2, November 2017), h. 237
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019
5
menuntut ilmu.
Bila melihat dari komposisi materi yang diberikan kepada siswa 40%  merupakan  materi  keagamaan  yang  ditanamkan  pada  setiap  sisi. Padahal,  ditengah  krisis  moral  yang  terjadi  saat  ini,  dan  ketika pendidikan umum sudah tidak dapat lagi memenuhi tuntutan perbaikan karakter dan moral bangsa, maka demikian kiprah madrasah tidak dapat dipandang sebelah mata karena madrasah memiliki peran penting dalam pendidikan  nasional  secara  bersama  membangun  pendidikan  ke  arah yang  lebih  baik 8 demi  terwujudnya  bangsa  yang  cerdas  dan  berakhlak mulia.

## B. Metodologi Penelitian
Tulisan  ini  bertujuan  membahas  mengenai  analisis  kebijakan pendidikan  dalam  perspektif  madrasah  di  Indonesia  termasuk didalamnya  kiprah  dan  kedudukan  madrasah  dalam  sistem  pendidikan nasional,  persoalan,  peluang  dan  tantangan  yang  dihadapi  madrasah  di Indonesia.  Kajian  ini  menggunakan  metode  studi  kepustakaan  dengan mengumpulkan  data  sekunder  dari  berbagai  sumber  seperti  buku  dan jurnal.  Kemudian  melakukan  analisis  deskriptif  data  yang  dipaparkan secara detil.
C. Hasil dan Pembahasan
1. Sejarah Madrasah di Indonesia
Eksistensi  madrasah  juga  pembaruannya  di  Indonesia  baru dijumpai pada awal abad 20 baik aspek fisik maupun nonfisik 9 melalui banyak  kejadian  dan  historiografi.  Dimana  beberapa  penulis  sejarah
8 Madrasah  merupakan sekolah umum plus  karena di dalam  madrasah diajark mata  pelajaran  umum  sebagaimana  yang  ada  di  seklah  sekolah  umum,  dan  juga diajarkan  mata  pelajaran  agama  yang  cukp  memadai.  Jika  dikelola  dengan  baik  dan berkualitas  maka  madrasah  akan  menjadi  orientasi  lembaga  pendidikan  di  Indonesia. Lihat dalam Moh Roqib, ilmu pendidikan islam, (Yogyakarta, PT Lkis, 2009) hx. 138 9 Abudin Nata, Sejarah Pendidika Islam, (Jakarta, Kencana, 2016), h. 334
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019
6
pendidikan Islam di  Indonesia menyebutkan ada dua peristiwa penting yang melatarbelakangi munculnya  madrasah di Indonesia, yaitu dengan adanya  kolonialisme  Belanda  dengan  misi  misinya 10 dan  gerakan pembaharuan Islam.
Pada  kaitannya  Muhammad  qosim  berkomentar  dalam jurnal tadris yaitu :
Selama  menjajah Indonesia, pemerintah  Hindia Belanda  memperlihatkan sikap  preventif  dan  diskriminatif  terhadap  umat  Islam  diindonesia. Misalnya,  pemerintah  membuat  regulasi  sebagaimana  tertuang  dalam pasal  179  (2)  Konstitusi  Hindia  Belanda  ( Indische  Staatsregeling )  yang melarang  pelajaran  yang  berbau  spiritualis  agamis  keislaman  tidak diajarkan  di  sekolah  umum  milik  pemerintah  dengan  alasan  pemerintah bersikap  otonom.  Dalam  aktualisasinya,  regulasi  tersebut  tidak  pernah benar-benar dilaksanakan. Pemerintah Belanda lebih memilih keberpihakan pada agama Kristen,  yaitu dengan adanya Sekolah-sekolah Kristen yang dianggap sebagai sekolah pemerintah serta mendapat subsidi rutin dari pemerintah Hindia Belanda. 11
Terlacak  bukti  bahwa  kebijakan  diskriminatif  pemerintah Hindia  Belanda  menjdi  pemantik  reaksi  umat  Islam,  baik  secara defensif  maupun  progresif.  Reaksi  defensif  tentu  dilakuka  oleh  ulama tradisional,  dengan  cara  menghindari  semaksimal  mungkin  atas pengaruh  politik  kolonial  Belanda  terhadap  sistem  pendidikan  Islam. Kemudian  reaksi  progresif  dilakukan  dengan  adanya  pertimbangan bahwa manuver dan dominasi Hindia Belanda dengan pola pendidikan modernis  yang  cenderung    sekuleris  harus  dilawan  dan  dipacu  dengan pendirian  lembaga  dan  institusi  modern  berbasis  keislaman.  Dengan
10 Misi pemerintah kolonialisme pada saat itu tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk  suatu  badan  ksusus  yang  bertugas  mengawasi  kehidupan  beragama  dan pendidika  islam  yang  disebut  dengan  priesterden.  Tahun  1925  pemerintah  belanda mengeluarkan  Ordonansi  guru  yang  isinya  mewajibkan  bagi  setiap  guru  agama melaporkan diri pada pemerintah colonial secara berkala dan ordonansi juga mengontrol para  guru  juga  sepak  terjangnya  dala  mengajar  terkait  spiritualis  keislaman  yang membehayakan bagi mereka. Ibid, h. 285 11 Muhammad  Qosim, Madrasah  di  Indonesia  Pertumbuhan  dan perkembangan, Tadris . Volume 2. Nomor 1. 2007
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019
7
begitu,  reaktualisasi  progresif  ini  dilakukan  umat  islam  dengan  cara “melakukan penolakan, namun juga menirukan”.
Melalui  konsepsi  moderat  ini,  berdirilah sejumlah  madrasah dan  sekolah  umum  yang  bercorakkan  Islam  dengan  beberapa  otonomi khas:  Pertama,  Madrasah    didirikan  dengan  alasan  untuk  melakukan dominasi  mata  pelajaran  agama  ditambah  mata  pelajaran  umum, sebagaimana yang dilaksanakan di Madrasah Adabiyah Padang Panjang pada  tahun  1909.  Kedua,  pendirian  sekolah  bercorak  umum  model Belanda  ditambah  mata  pelajaran  agama  agar  meningkatkan  daya spiritualis  agamis  ,  seperti  yang  dilakukan  Sekolah  Adabiyah  Padang pada tahun 1915. Ketiga, madrasah dengan mata pelajaran sepenuhnya agama  adalah  madrasah  diniyah  yang  dikelola  secara  modernis,  juga yang dilakukan Madrasah Sumatera Thawalib pada tahun 1919. 12
Pertumbuhan  dan  perkembangan  selanjutnya,  secara  bertahap pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam modern dilakukan secara progresif  dan  masif  oleh  umat  Islam  di  berbagai  regional  diseluruh Indonesia dengan berbagai inovasi dan misinya. 13

## 2. Kebijakan madrasah di awal kemerdekaan
Tepat  pada  tangal  17  agustus  1945  dimana  Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya atas sejumlah penjajahan kolonialisme  yang  selama  ini  meradang  diatas  penderitaan  seluruh rakyat  Indonesia  termasuk  para  Ulama  Tradisional  yang  telah  jauh berjuang  untuk  melestarikan  pendidikan  yang  bercorakkan  islam. Dimana  pendidikan  saat  awal  kemerdekaan  melakukan  upaya pembaharuan  dalam  bidang  pendidikan  dan  pengajaran,  yakni  dimana BP  KNIP  (Badan  Pekerja  Komite  Nasional  Indonesia  Pusat)  dalam
12 Ibid , h. 45 13 Ibid, h. 359
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019
sidangnya  pada  tanggal  29  Desember  1945  membuat  sejumlah rekomendasi  kepada  Kementerian  Pendidikan  Pengajaran  dan Kebudayaan. 14
Aktualisasi  usahanya  adalah  pembaharuan  pendidikan  dan pengajaran  yang  dijalankan  sesuai  dengan planning rencana  pokok 15
usaha pendidikan dan pengajaran baru yang harus diterapkan diseluruh pelosok  negeri.  kemudian  rekomendasi  itu  juga  disinggung  tentang eksistensi madrasah dan pesantren, yakni madrasah dan pesantren yang pada  esensinya  adalah  suatu  alat    dan  sumber  pendidikan  dalam pencerdasan  rakyat  biasa  yang  sudah  mengakar  dalam  paradigma masyarakat kita umumnya, hendaklah demikian mendapat perhatian dan asupan  moril  juga  finansial  dari  pemerintah  dalam  upaya  membentuk program strategis yang berkualitas bagi madrasah. 16

## 3. Kebijakan Madrasah dibawah Departemen Agama
Adanya perlawanan ideologis politis dari sebahagian besar elite islam    sebagaimana  menmbulkan  kecurigaan  dan  rasa  tidak  suka  dari pemerintah  terhadap  umat  islam,  namun  dengan  adanya  sebagian  elite
14 BP  KNIP  dibentuk  tanggal  22  Agustus  1945  oleh  PPKI  (Panitia  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia)  dan  dilantik  tanggal  29  Agustus  1945  di  Gedung  Kesenian Pasar  Baru  Jakarta  dengan  ketua  Kasman  Singodimedjo.  Berdasar  maklumat  Wakil Presiden  Nomor  X  (16  Oktober  1945)  KNIP,  sebelum  terbentuk  MPR  dan  DPR, diserahi  tugas  sebagai  legislatif.  Dalam  melaksanakan  tugas  KNIP  dalam  kegiatn rutinitas  sehari  hari,  dibentuklah  Badan  Pekerja  KNIP  yang  para    keanggotaannya dipilih dari anggota KNIP yang ada.. Ketua Harian KNIP adalah St. Sjahrir. Baca dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia 3 (Jakarta : Delta Pamungkas, 1997), h. 2830. 15 Planning atau  perencanaan  adalah  fungsi  pertama  dan  utama  yang  harus dilakukan  stake  holder  sebelum  mengerjakan  komponen  yang  lain.  Perencanaan program  tentunya  terarah  dan  jelas  untuk  pengembangan  potensial  keseluruhan  aspek, baik  rencana  jangka  panjang  maupun  jangka  pendek,  dari  usaha  perencaan  tersebut harus ada penjabaran yang dihasilkan, keudian diperoleh dukungan dana untuk sumber daya  apa  saja  yang  dibutuhkan. Brent  Davis dan  Linda  Elison  menuturkan  rencana strategis itu adalah sebuah  analisis sistematis dari seklah untuk mencapai visi dari apa yang  diinginkan.  Lihat  didalam  Dede  Rosyada, Paradigma  Pendidikan  Demokratis, (Jakarta, Prenada Media Group, 2007), h. 229-230 16 Ibid, h. 46
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019
9
muslim  yang  berpandangan  progresif,  modern  dan  nasionalis melakukan  komunikasi  yang  baik  terhadap  pemerintah.  Maka  dengan adanya BP KNIP yang mengusulkan mendirikan Departemen Agama, 17 dimana  pendidikan  agama  setelah  kemerdekaan  Indonesia  dilakukan secara formal Instutisional. 18
Upaya  pertama  Kementerian  Agama  dalam  melakukan pembinaan terhadap keberadaan madrasah adalah memberi asupan dan bantuan berupa pengadaan sarana dan prasarana serta biaya administrasi dan  operasional,  sebagaimana  yang  tertulis  dalam  Peraturan  Menteri Agama  Nomor  1/1946,  tanggal  19  Desember  1946.  Dimana  regulasi tersebut  diterangkan  agar  madrasah  juga  mengajarkan  pengetahuan umum  sedikitnya  1/3  dari  jumlah  jam  pelajaran  yang  dilaksanakan. Mata  pelajaran  umum  dimaksud  meliputi;  bahasa  Indonesia,  membaca dan  menulis  huruf  Latin,  berhitung  untuk  tingkat  dasar.  Ditambah dengan  ilmu  bumi,  sejarah,  kesehatan  tumbuh-tumbuhan  dan  alam untuk tingkat lanjutan. 19
Tepat  pada  tahun  1975,  tepatnya  tanggal  24  Maret  1975, dikeluarkan  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Nomor  6/1975  dan Nomor  037/U/1975  antara  Menteri  Agama,  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan,  dan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Peningkatan  Mutu Pendidikan  pada  Madrasah.  Latar  belakang  lahirnya  SKB  3  Menteri bermula dari keluarnya Keputusan Presiden Nomor 34/1972, tanggal 18
17 Pembentukan  Kementerian  Agama  ini  diusulkan  pertama  kali  (kepada  BP KNIP) pada tanggal 11 Nopember 1946 dan diulang lagi tanggal 25-28 Nopember 1945, oleh  KH.  Abu  Dardiri,  KH.  Saleh  Su’aedy,  dan  M.  Sukoso  Wirjosaputro  (semuanya anggota  KNIP  dari  Karesidenan  Banyumas).  Atas  dasar  usulan  tersebut,  BP  KNIP sepakat  membentuk  Kementerian  Agama.  Baca  lebih  lanjut  dalam;  Azyumardi  Azra, “HM.  Rasjidi  BA;  Pembentukan  Kementerian  Agama  dalam  Revolusi”,  dalam Azyumardi  Azra  dan  Saiful  Umam,  ed.  Menteri-Menteri  Agama  RI;  Biografi  Sosial Politik (Jakarta : INIS, 1998), h. 5-6.
18 Ibid, h. 318 19 Ibid, h. 48
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019
April  1972,  tentang  Tanggungjawab  Fungsional  Pendidikan  dan Latihan,  yang  sebagian  isinya  menyatakan  bahwa  semua  lembaga pendidikan di Indonesia berada di bawah tanggungjawab Departemen P &  K,  termasuk  lembaga  pendidikan  agama.21  Umat  Islam  dan Departemen  Agama  berupaya  agar  Kepres  tersebut  tidak  diberlakukan kepada  lembaga  pendidikan  agama,  sehingga  lembaga  ini  tetap  di bawah naungan Departemen Agama. 20
Kuatnya  penolakan  sebagian  umat  Islam  terhadap  Kepres tersebut,  maka  hingga  tahun  1974  Kepres  Nomor  34/1972  tidak terlaksana  secara  efektif.  Oleh  karena  itu,  Presiden  mengeluarkan
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15/1974 yang isinya
menginstruksikan  agar  Kepres  Nomor  34/1972  dilaksanakan.  Sebagai respon  Instruksi  Presiden  (Inpres)  di  atas,  Menteri  Agama  berinisiatif menyelenggarakan  sidang  Majelis  Pertimbangan  Pendidikan  dan Pengajaran  Agama  (MP3A)    yang  berlangsung  pada  tanggal  19-24 Nopember 1974.
4. Kebijakan  Madrasah  dalam  UU  Nomor  20  tahun  2003  dan
Data Kemenag dalam Peningkatan Mutu Guru PAI
Kehadiran UU Sisdiknas Nomor 20/2003 semakin memperkuat posisi  madrasah  atas  penyempurnaan  UU  no  2  tahun  1989.  Di  antara indikatornya  adalah  penyebutan  secara  eksplisit  madrasah  yang  selalu bersanding dengan penyebutan sekolah,  hal ini tidak ditemukan dalam undang-undang sebelumnya. 21
Beberapa  pasal  berikut  akan  menunjukkan  hal  dimaksud  yaitu Pasal  17  ayat  2 :  Pendidikan  dasar  berbentuk  Sekolah  Dasar (SD)  dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah
20 Z akiyah Daradjat, “Pengantar”, dalam Maksum, Madrasah, h. vii-xiii. 21 Ibid , h. 57
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019
Menengah  Pertama  (SMP)  dan  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  atau bentuk  lain  yang  sederajat.  Pasal  18  ayat    3  :  Pendidikan  menengah berbentuk  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  Madrasah  Aliyah  (MA), Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK),  Madrasah  Aliyah  Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
UU  No  20  Tahun  2003  yang  termasuk  kedalam  sistem pendidikan Nasional termasuk pesantren, Raudhatul Atfal taman kanak kanak,  dengan  masuknya  kedalam  sistem  pendidikan  Nasional  ini, maka selain eksistensi dan fungsi pendidika islam semakin diakui, juga dihilangkan kesan diskriminasi dan dikotomi. Sejalan dengan itu, maka berbagai  perundang  undangan  dan  peraturan  yang  merupakan turunannya,  seperti  UU  no  14    Tahun  2005  tentang  guru  dan  dosen, peraturan  pemerintah  No  19  tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan, peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2005 tentang sertifikasi guru  dan  Dosen,  bukan  hanya  mengatur  tentang  guru  dan  dosen  yang berada di bawah kementrian Pendidikan Nasional saja, melainkan juga tentang guru, dosen, standar nasional pendidikan juga jumlah guru dan dosen pada tahun 2018. 22
Eksistensi Madrasah menjadi lebih terstruktur dalam menjalankan  perannya  sebagai  basis  pendidikan  islam,  dengan diperkuat  sebuah  data  yang  memperlihatkan  perkembangan  sentral madrasah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Indonesia.  Berikut sejumlah  keterangan  dari  kemenag  terkait  jumlah  responsiv  siswa  dan mahasiswa  yang  sudah  mempercayai  madrasah  sebagai  lembaga  yang bermutu dalam meningkatkan integritas pendidikan :
22 Ibid , h. 352
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019
12
Gambar 1 23
Kemudian  ditambah  dengan  data  kemenag  terkait  jumlah  guru
PAI dan Dosen:
Gambar 2 24
Disamping itu kementrian agama juga membuat kebijakan yang berfungsi  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  dengan  membuat pelatihan  selanjutnya  workshop  sebagai  bagi  para  pendidik  sebagai berikut :
23 Sumber gambar dari Kemenag RI 24 Ibid
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019
13

## 5. Kritik Terhadap Permasalahan Madrasah di Indonesia
Perkembangan madrasah di Indonesia cukup pesat, hal ini dapat dilihat  dari  jumlah  madrasah  yang  setiap  tahun  semakin  bertambah. Menurut  data  Kemenag  hingga  akhir  tahun  2011  jumlah  madrasah sudah  lebih  dari  43.640  buah.  Banyaknya  madrasah  yang  tersebar  di seluruh pelosok negeri membantu pencapaian pemerataan pendidikan di Indonesia.  Akan  tetapi,  dalam  penyelenggaraannya,  madrasah  kerap menghadapi masalah. Persoalan klasik dari penyelenggaraan pendidikan  di  madrasah  antara  lain  terkait  dengan  pengelolaan madrasah  yang  berada  di  bawah  pembinaan  dua  kementerian  yaitu Kementerian  Pendidikan  dan  Kementerian  Agama,  kesenjangan  antara madrasah negeri dan swasta, serta mutu madrasah yang masih rendah. 26
25 I bid 26 Beberapa  menyebutkan  bahwa  ada  tiga  faktor  yang  menyebabkan  mutu pendidikan  tidak  mengalami  peningkatan. Pertama, Penyelenggaraan  pendidikan nasionl  dilakukan  dan  diatur  secara  birikratik,  sehingga  menempatkan  sekolah  sebagai penyelenggara  pendidikan  sangat  tergantung  pada  peraturan,  intruksi,  petunjuk pelaksana  atau  yang  dikenal  “juklak”  dan  bebrbagai  keputusan  birokrasi  yang mempunyai jalur yang sangat panjang. Kedua, program pembangunan pendidikan lebih menekankan  pada  penyediaan input  pendidikan seperti:  guru,  kurikulum,  fasilitas
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019
Pengelolaan  pendidikan  madrasah  berada  dibawah  dua kementerian  yaitu  Kemendiknas  dan  Kemenag.  Pengelolaan  ini seringkali  menimbulkan  kecemburuan  terutama  dari  segi  pendanaan, perhatian,  bantuan,  yang  seringkali  mendapat  perlakuan  yang  berbeda. 27 Anggaran  pendidikan  untuk  madrasah  yang  diambil  dari  anggaran pendidikan  langsung  dikelola  oleh  Kemenag.  Namun  jumlahnya  tidak sebanding  dengan  jumlah  madrasah  yang  ada  di  seluruh  Indonesia. Sehingga kucuran dana yang diberikan menjadi terbagi dan lebih kecil dibandingkan dengan sekolah umum.
Selain  itu  kesejahteraan  guru  di  madrasah  juga  cukup memprihatinkan.  Sistem  dualisme  pengelolaan pendidikan  ini  memang telah  terjadi  di  Indonesia  sejak  lama,  dan  menjadi  bentuk  jalan kompromi  politik  kelompok  kepentingan  dalam  masyarakat  Indonesia. Hal  ini  perlu  mendapat  perhatian  khusus.  Madrasah  secara  bersama dengan  sekolah  umum  ikut  memajukan  pendidikan  dan  memiliki kontribusi  besar  terhadap  pembangunan  dalam  menghasilkan  lulusan yang  tidak  hanya  cerdas  dalam  ilmu  pengetahuan  umum,  tetapi  juga berbekal  ilmu  pengetahuan  agama.  Karena  ilmu  pengetahuan  dan agama juga sangat dibutuhkan manusia, sebab dengan ilmu menjadikan sikap  seseorang  menjadi  kritis. 28 Dengan  demikian  Sudah  sepatutnya mendapat  perhatian  ekstra  dari  dua  kementerian  ini.  Kemenag  dan Kemendikbud  tentu  saja  harus  mengabaikan  ego  sektoralnya  dalam mengembangkan pendidikan.
pendidikan, buku dan alat perga dan sumber  yang lain. Ketiga, peran serta masyarakat khususnya  orangtua  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  kurang  dioptimalkan.  Pola pembangunan  sistem  pendidikan  nasional  telah  menjauhkan  lembaga  pendidikan  dari lingkungan masyarakatnya. Lihat dalam Arif Rohman, Memahami pendidikan dan Ilmu pendidikan, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2008). h. 262 27 Ibid , h. 55
28 Binti Maunah, Landasan Pendidikan , (Yogyakata, Teras, 2009), h. 116
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019
Menurut Amirullah dalam jurnal aspira vol 5 no 1 :
Hambatan  terbesar  yang  dihadapi  madrasah  adalah  rendahnya  kualitas proses  pendidikan  yang  ada  didalamnya.  Hal  ini  terjadi  karena  aspek manajemen,  aspek  kurikulum  dan  aspek  kualitas  tenaga  pendidiknya yang dinilai masih rendah. Pada umumnya madrasah masih dihadapkan pada  beberapa  kendala  yang  mempengaruhi  mutu  baik  proses  maupun hasil  pendidikan,  baik  berkenaan  dengan  latar  belakang  siswa  dan keluarganya,  dukungan  berbagai  sumber  pendidikan,  kualifikasi  dan rendahnya  partisipasi  dari  masyarakat.  Persoalan  yang  dihadapi madrasah  terutama  pada  pencapaian  mutu  dipicu  karena  tidak terpenuhinya standar-standar tertentu, seperti infrastruktur, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, calon siswa, proses pembelajaran, dan manajemen  kelembagaannya.  Pendirian  madrasah  sering  kurang mempertimbangkan  pemenuhan  aspek  mutu  baik  standar  pelayanan pendidikan maupun standar nasional pendidikan . 29
Melihat  permasalan  permasalahan  diatas  dalam  berbagai permasalahan madrasah tersebut masih belum diperoleh penyelesaiaannya, meski begitu penyelenggaraan pendidikan madrasah terus  berjalan.  Kemenag  maupun  Kemendikbud  sebagai  aktor  penting dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  madrasah  perlu  duduk  bersama untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  sehingga  dapat  diperoleh titik  temu  yang  selanjutnya  dampaknya  akan  dirasakan  oleh  seluruh masyarakat Indonesia.
6. Peluang dan Tantangan Madrasah di Indonesia
Madrasah  merupakan  bagian  dari  Sisdiknas  memiliki  peran yang  cukup  penting  dalam  pendidikan  dan  sejajar  dengan  sekolah umum.  Perbedaan  antara  madrasah  dan  sekolah  umum  terletak  pada sejarah  pembentukannya  serta  ciri  khasnya.  Dari  sisi  sejarah,  sekolah atau  pendidikan  umum  dibentuk  dari  model  pendidikan  umum  yang dibangun  pada  masa  kolonialisme    Belanda,  sementara  madrasah dibentuk  sebagai  respons  terhadap  pandangan  umum  bahwa  sekolah- sekolah Belanda hanya diperuntukkan bagi kaum elit yang berkuasa dan
29 Ibid , h. 56
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019
16
pejabat pemerintahan.
Penyelenggaraan  madrasah  memiliki  peluang  dan  tantangan tersendiri. Menurut Abdurrahman dalam faridah Alawiyyah :
Peluang  madrasah  antara  lain: pertama ,  kehidupan  beragama  yang semakin  semarak  dan  semakin  diamalkan  dalam  kehidupan  pribadi maupun dalam sosial kemasyarakatan memberi peluang untuk bersama- sama  membangun  khususnya  dalam  bidang  pendidikan  yang mempunyai peranan strategis dalam peningkatan sumber daya manusia. Ditengah  krisis  moral  yang  terjadi  di  Indonesia,  pendidikan  madrasah menjadi  pilihan  tepat  karena  paket  pendidikan  di  dalamnya  sudah mencangkup  pemberian  wawasan  ilmu  agama. Kedua ,  semakin berfungsinya  Kementerian  Agama  dalam  pembinaan  dan  pengelolaan madrasah. Hal ini kemudian dikuatkan dengan adanya program strategis Kementerian  Agama  yakni  meningkatkan  mutu  pendidikan  madrasah.
Ketiga, adanya animo masyarakat dan gairah beribadah untuk berperan serta dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia  Indonesia  seutuhnya,  serta  meningkatkan  sumber  manusia melalui  penyelenggaraan  madrasah  dan  memasukkan  putra-putrinya pada  jenjang  pendidikan  madrasah. Keempat ,  adanya  peluang  untuk mengembangkan  program  sesuai  dengan  kemandirian  dan  ciri kekhususan  madrasah  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan pembangunan  nasional. Kelima ,  adanya  dukungan  masyarakat  yang sangat  luas  dalam  upaya  untuk  ikut  berperan  serta  dalam menyelenggarakan madrasah baik dalam hal pengelolaan, pembangunan maupun  dalam  hal  tanggung  jawab  kemitraan  dalam  pengabdiannya kepada bangsa, negara dan agama. 30
Melihat  perkembangan  ilmu  pengetahuan  yang  begitu  cepat, upaya untuk menjadikan madrasah lebih unggul di bandingkan dengan pendidikan  umum  perlu  dilakukan  dalam  rangka  menjawab  tantangan tersebut.  Kita  bisa  melihat,  bahwa  animo  masyarakat  untuk  kembali pada  nilai-nilai  agama  begitu  besar  sehingga  akan  lebih  mudah melakukan  pengembagan  ilmu  pengetahuan  berwawasan  agama. Selanjutnya  madrasah  juga  memiliki  tantangan  sendiri  dalam menyelenggarakan pendidikan.
Tantangan  penyelenggaraan  pendidikan  madrasah  antara  lain: pertama , perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perubahan sosial
30 Ibid , h. 57
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019
dan  globalilsasi  yang  demikian  cepat,  yang  tidak  dibarengi  percepatan konsepsional,  teknik  metodologi  maupun  administrasi,  managemen  di lingkungan  madrasah. 31 Kedua ,  hambatan  birokrasi  dalam  penataan prosedur  pengembangan  baik  kelembagaan  madrasah,  organisasi, administrasi  serta  kurikulum  dan  teknik  metodologinya. Ketiga , tuntutan  komputerisasi  dalam  sistem  administrasi  kependidikan, kelengkapan  alat-alat  laboratorium  dan  perpustakaan  yang  masih diperlukan  meningkat  secara  luas  dan  profesional  berkenaan  dengan tuntutan  yang  dihadapinya. Keempat ,  implementasi  kemitraan  dan penyelenggaraan  pendidikan  pada  madrasah  antara  pembina  dan masyarakat  pengelola  madrasah  belum  dikembangkan  secara  optimal dan  profesional. Kelima ,  ketidaksiapan  pelaksanaan  pendidikan  di madrasah  berkenaan  dengan  tuntutan  kurikulum  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  serta  perubahan  sosial  khususnya  dalam hubungan  kemampuan  teknik  metodologi  dan  manajemen  pendidikan. Keenam ,  perkembangan  pendidikan  pada  madrasah  pada  umumnya diselenggarakan  oleh  masyarakat  yang  latar  belakang  ekonominya rendah,  namun  demikian  harus  menampung  siswa  yang  datang  dari kalangan  masyarakat  yang  kurang  mampu.  Maka  akan  selalu dihadapkan  pada  kesulitan  pembiayaan  operasional  pendidikan  dan berakibat  rendahnya  mutu  pendidikan  yang  diselenggarakan. 32 Ketujuh , ketidaksiapan  pelaksanaan  pendidikan  di  madrasah  berkenaan Pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial, khususnya dalam hal
31 Dalam  pendidikan  era  modern  sebaiknya  pemerintah  juga  memusatkan pandangan  modernisasi  sebagai  tolok  ukur  utama  sebagai  manusia  (antroposentrisme), memberikan  upaya  tersendiri  dalam  merekontruksi  era  digital  agar  pendidikan modernisasi  merekat  di  kalangan  masyarakat  juga  pesertadidik.  Lihat  dalam  Fatchul Muin, Pendidikan  Karakter  kontruksi  teoritik  dan  praktik, (Yogyakarta,  Arruz  Media, 2016), h. 312 32 Ibid , h. 59
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019
18
kemampuan teknik metodologi dan manajemen pendidikan.
Berbagai peluang dan tantangan tersebut menjadikan madrasah harus  berpacu  dalam  memajukan  pendidikan  dan  tidak  boleh  kalah dengan pendidikan umum lainnya. Upaya pemerintah untuk memajukan madrasah juga  sudah  nampak  dari  adanya  salah  satu program  strategis di  Kemenag  untuk  meningkatkan  mutu  madrasah  yang  tertuang  dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2010- 2014  yang  menyebutkan  bahwa  pada  bidang  pendidikan,  kebijakan nasional  diarahkan  kepada  peningkatan  akses,  kualitas,  dan  relevansi pendidikan menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian,  keluhuran  budi  pekerti,  dan  kemandirian  bangsa  yang kuat.
Rencana  tersebut  direalisasikan  dalam  sejumlah  kebijakan strategis  yang  mengarah  pada  upaya  perbaikan  mutu  pendidikan madrasah  mulai  dari  tingkat  Raudhatul  Athfal  sampai  pada  Aliyah. Pemerintah  harus  memberikan  perhatian  lebih  melalui  penataan, pembinaan,  serta  pengawasan  terhadap  pendidikan  di  madrasah sehingga  dapat  terus  maju  dan  berkembang  bersama  dengan  sistem pendidikan  nasional.  Pengembangan  program  pendidikan  seharusnya tidak  hanya  dilakukan  pada  pendidikan  umum,  akan  tetapi  juga madrasah.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kemajuan  madrasah  akan berpengaruh  pada  kemajuan  pendidikan  di  Indonesia,  terlebih  dengan semakin meningkatnya jumlah  dan mutu madrasah.

## D. Simpulan
Melihat    perkembangan  madrasah  di  Indonesia,  ada  dua momentum  yang  sangat  menentukan  eksistensi  madrasah;  pertama, SKB  3  Menteri  1975  yang  menjadi  pintu  masuk  pengakuan  madrasah sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  yang  setara  dengan  sekolah  umum;
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019
kedua, UU Sisdiknas Nomor 2/1989 yang menjadikan madrasah bukan saja  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  setara  dengan  sekolah  umum, lebih  dari  itu  madrasah  diakui  sebagai  sekolah  umum  berciri  khas agama  Islam.  Dengan  kata  lain,  sejak  UU  Sisdiknas  Nomor  2/1989 diberlakukan, madrasah dapat dikatakan sebagai “sekolah umum plus”. Kemudian permasalahan tata kelola madrasah antara dua mentri masih menjadi  PR  bagi  pemerintah  untuk  membuat  regulasi  yang  jelas  dan transparan  bagi  pendidikan  Indonesia.  Juga  peluang  dan  tantangan tersebut menjadikan madrasah harus mampu berpacu dalam memajukan pendidikan  dan  tidak  boleh  kalah  dengan  pendidikan  umum  lainnya sehingga peran madrasah sangat sentral dimasyarakat.
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019

## Daftar Pustaka
Azra,  Azyumardi. Pendidikan  Islam  :  Tradisi  dan  Modernisasi  di  Tengah Tantangan Milenium III . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. Basrowi, Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Bungin,  Burhan. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2011.
Djumransjah, HM dan Abdul Malik Karim Amrullah. Pendidikan Islam . Malang: UIN Malang Press, 2007.
Ibn Al-Asy’ats, Abu Daud Sulaiman. Sunan Abi Dawud . Jilid 4. Cairo: Dar Al- Hadits, 1988.
Ibn  Hanbal,  Ahmad  Ibn  Muhammad. Al-Musnad .  jilid.  Beirut:  Maktabah  Al- Turats Al-Islamiy, 1994.
Majid, Abdul dan Dian Andayani. Pendidikan Karakter Perspektif Islam . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
Masyhud, M. Sulthon, dan Moh. Khusnurdilo. Manajemen Pondok Pesantren . Jakarta: Diva Pustaka, 2005.
Maunah,  Binti. Perbandingan  Pendidikan  Islam .  Yogyakarta:  Teras,  2011.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2007.
Mujib, Abdul. Kepribadian Dalam Psikologi Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Mulyana,  Deddy.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Paradigma  Baru  Ilmu Komunikasi  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya.  Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2006.
Nata,  Abuddin. Pemikiran  Para  Tokoh  Pendidikan  Islam .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada,2003.
Rahmaniyah,  Istighfarotur. Pendidikan  Etika  :  Konsep  Jiwa  dan  Etika Perspektif Ibnu Miskawaih Dalam Kontribusinya di Bidang Pendidikan . Malang: UIN Maliki Press,2010.
Ramayulis  dan  Samsul  Nizar. Ensiklopedi  Tokoh  Pendidikan  Islam,  Mengenal Tokoh  Pendiikan  di  Dunia  Islam  dan  Indonesia .  Ciputat:  PT.  Ciputat Press Group, 2005.
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019
21
Setiawan,  Agus.  Prinsip  Pendidikan    Karakter  dalam    Islam  (Studi  Komparasi Pemikiran al-Ghazali dan Burhanuddin al-Zarnuji), Dinamika Ilmu , 14
(1), 2014
Syahidin. Menelusuri  Metode  Pendidikan  dalam  Al-Qur’an .  Bandung:  CV. Alfabeta, 2009.
Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  No.20  Tahun  2003.
Zuhairini dkk. Filsafat Pendidikan Islam . Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019