## PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KONSUMEN AIR BERSIH  ATAS LAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  “UE TANAH” KABUPATEN TOJO UNA-UNA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

## TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Nurdiyana Tadjuddin
Universitas Sintuwu Maroso Poso Email: Diyana_81.imoet@yahoo.com

## Abstract
Services  provided  by  PDAM  "LAND  UE"  Kabupaten  Tojo  Una-Una Central  Sulawesi  Province  must  provide  protection  for  clean  water  consumers based  on  Law  Number  8  Year  1999  regarding  Consumer  Protection  (Consumer Protection  Law).  PDAM  "LAND  UE"  In  providing  clean  water  services  to consumers is in accordance with the Consumer Protection Act because it has been able  to  fulfill  the  consumer  rights  as  mentioned  in  Article  4  of  the  Consumer Protection  Act.  However,  the  "LAND  EU"  taps  can  improve  their  performance and  improve  services  to  the  public  for  maximum  leverage  and  consumers  as customers should be aware of their rights
Keyword: Clean water service, Consumer Protection

## Abstrak
Pelayanan  yang  diberikan  oleh  PDAM  “UE  TANAH”  Kabupaten  Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah harus memberi perlindungan bagi konsumen air  bersih  berdasarkan  UndangUndang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (UU  Perlindungan  Konsumen).  PDAM  “UE  TANAH.” Dalam  memberikan  pelayanan  air  bersih  kepada  konsumen  sudah  sesuai  dengan UU  Perlindungan  Konsumen  karena  telah  dapat  memenuhi  hak-hak  konsumen seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  4  UU  Perlindungan  Konsumen.  Namun, hendaknya  PDAM  “UE  TANAH”  dapat  memperbaiki  kinerjanya  dan meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  agar  lebih  maksimal  dan  konsumen sebagai pelanggan seharusnya menyadari hak-haknya.
Kata Kunci: Pelayanan air bersih, Perlindungan Konsumen

## LATAR BELAKANG
erlindungan konsumen  merupakan masalah semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan  di  masyarakat.  Selama  masih  banyak  konsumen  yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan  konsumen  perlu  diperhatikan.  Hak  konsumen  yang  diabaikan  oleh pelaku  usaha  perlu  dicermati  secara  seksama.  Pada  era  globalisasi  dan perdagangan  bebas  saat  ini,  banyak  bermunculan  berbagai  macam  produk barang/pelayanan  jasa  yang  dipasarkan  kepada  konsumen  di  tanah  air,  baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung.
Sumber  daya  alam  khususnya  sumber  air  bersih  peranannya    sangat penting bagi kehidupan manusia. Pengelolaan air menjadi wewenang negara yang telah  diatur  dalam  Pasal  33  UUD  1945  ayat  (2)  dan  ayat  (3).  Pemerintah  pusat melalui pemerintah daerah menyerahkan  wewenang  pengelolaan  air  bersih  ini kepada pemerintah daerah dalam suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia, semua makhluk  hidup  memerlukan  air  untuk  mempertahankan  kelangsungan  hidupnya. Akan  tetapi,  tidak  semua  air  yang  ada  dapat  dimanfaatkan  dengan  baik,  bahkan sebagian besar air yang ada di muka bumi ini belum dapat dimanfaatkan langsung untuk  keperluan  air  bersih  apalagi  air  minum.  Selain  fungsinya  sebagai  sarana kebutuhan utama dalam kehidupan, air juga merupakan media yang efektif dalam menularkan penyakit infeksi, diantaranya adalah penyakit kolera, disentri, typhus, paratyphus dan penyakit-penyakit lainnya. Pemerintah pusat maupun daerah telah berusaha  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  air  bersih.  Dengan mendirikan  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang  pelayanan  pemenuhan  akan air bersih yaitu PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).
Pertambahan  populasi  penduduk  yang  terus  meningkat  menyebabkan keterbatasan  sumber  daya  alam  yang  akan  mengalami  penurunan  kualitas  dan kuantitasnya, khususnya dalam sumber daya alam akan air. Bertambahnya jumlah penduduk  maka  akan  mengakibatkan  bertambah  jumlah  kebutuhan  air  bersih. Berdasarkan  data  kependudukan,  kecepatan  pertambahan  jumlah  penduduk Indonesia  adalah  2,3  %  per  tahun,  artinya,  apabila  percepatan  pertambahan penduduk tersebut tidak dikurangi, setiap 30 tahun jumlah penduduk menjadi dua kali lipat. 1
1 Marhaeni  Ria  Siombo, Hukum  Lingkungan  dan  Pelaksanaan  Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2012), h.9
p
Air  memiliki  karakteristik  yang  khas.  Air  merupakan  sumber  daya  alam yang  berlimpah  di  muka  bumi.  Air  tawar  yang  dapat  dikonsumsi  oleh  manusia merupakan  sumber  daya  alam  langka.  Sekitar  97.2  %  dan  apa  yang  kita  sebut sebagai  air adalah air laut  yang tidak dapat  dikonsumsi  oleh manusia dan 2.15% merupakan air yang membeku. Jadi, jumlah air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia kurang 1% dari jumlah air yang ada di bumi.Jumlah yang kurang dari 1% ini  terdapat  pada  sungai-sungai,  danau-danau,  atau  telaga-telaga  dan  air  bawah tanah. 2 Penanganan akan pemenuhan kebutuhan air bersih dapat dilakukan dengan berbagai cara, disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada.
Pengelolaan  air  oleh  pemerintah  daerah  salah  satunya  dapat  dilihat  di Kabupaten  Tojo  Una-Una.  Bagi  masyarakat  Kabupaten  Tojo  Una-Una kebutuhan  akan  air  bersih  menjadi  masalah  yang  sangat  pelik  dan  rumit  karena rendahnya  mutu  persediaan  air  tanah  atau  air  sumur  penduduk  sebagai  akibat adanya  pencemaran  air.  Tujuan  dibentuknya  PDAM  adalah  untuk  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  terhadap  penyediaan  sarana  dan  prasarana  air bersih yang berkualitas, dan memenuhi kaidah-kaidah kesehatan.
Proses  pembangunan  termasuk  di  kabupaten  hampir  dapat  dipastikan  akan membawa dampak yang meluas pada berbagai aspek kehidupan manusia. Seperti dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa pembangunan adalah pembangunan yang terencana  dan  teratur  antara  lain  mencakup  aspek-aspek  politik,  ekonomi, demografi,  psikologi,  hukum,  intelektual  maupun  teknologi.  Pesatnya perkembangan  perekonomian  telah  menghasilkan  berbagai  jenis  barang  dan  jasa yang  ditawarkan  oleh  pasar.  Kondisi  ini  memberikan  kemudahan  dan  kebebasan bagi konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.
Sering  kali  konsumen  dijadikan  objek  aktivitas  bisnis  oleh  pelaku  usaha untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Hal itu dilakukan melalui kiat-kiat promosi,  metode  penjualan  maupun  pemberian  informasi  yang  tidak  benar  oleh pelaku  usaha  sehingga  dapat  menimbulkan  kesalahan  persepsi  bagi  konsumen. Minimnya pengetahuan konsumen sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai celah  untuk  mengelabui  konsumen.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  suatu  landasan hukum  untuk  melindungi  konsumen  sehingga  hak-haknya  dapat  dilindungi  dan tidak diabaikan oleh pelaku usaha.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan landasan hukum bagi
2 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia (PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2012), h.194
penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  di  Indonesia.  Kebutuhan  masyarakat akan air minum layak dan aman untuk dikonsumsi setiap hari semakin meningkat. Di sisi lain penggunaan air minum melalui sumber air dalam tanah semakin tidak memungkinkan,  karena  persediaan  air  tanah  semakin  menipis.  Selain  itu  risiko terhadap pencemaran juga semakin tinggi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian  normatif,  yang mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen air bersih  atas layanan perusahaan daerah  air  minum    “UE TANAH”  kabupaten  tojo  una-una  ditinjau  dari  undang- undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Data  yang digunakan berupa data sekunder  yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum tersier berupa buku-buku referensi, pendapat ahli maupun hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum  tersier  berupa  kamus-kamus  bahasa,  kamus  ilmiah  hukum  dan black  law dictionary .
Analisis  dalam  penulisan  ini  dimulai  dengan  mengabstraksi  bahan-bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier,  sehingga diketahui tentang perlindungan hukum terhadap konsumen air bersih pada PDAM “UE  TANAH”  Kab.  Tojo  Una-una  dan  penerapan  pelayanan  air  bersih  PDAM “UE  TANAH”  Terhadap  Konsumen  di  Kabupaten  Tojo  Una-una  dan  terakhir mengambil  kesimpulan  dengan  menggunakan  metode  penalaran  silogisme deduktif.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

## A. Perlindungan Hukum Pelayanan Air Bersih
Konsumen  Indonesia  merupakan  bagian  dari  konsumen  global,  sehingga gerakan  konsumen  di  dunia  Internasional  mau  tidak  mau  menembus  batas-batas Negara,  dan  mempengaruhi  kesadaran  konsumen  lokal  untuk  berbuat  hal  yang sama.  Persaingan  antar  produsen  saat  ini  semakin  kuat,  dan  hal  ini  berarti konsumen  mempunyai  banyak  pilihan  terhadap  produk  barang  dan  jasa  yang dikonsumsinya.Gejala-gejala itu memberikan pengaruh kepada gerakan konsumen di  dunia khususnya di  Indonesia,  yakni  mulai  beralih dari isu-isu  konsumen dari sekedar  mempersoalkan  mutu  menuju  ke  arah  yang  lebih  berskala  makro  dan universal.  Perhatian  konsumen  dalam  negeri  sama  dengan  perhatian  konsumen diberbagai Negara, dan konsumen kita pun konsumen global.
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  No.8  tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen  selanjutnya  dalam  tulisan  ini  disingkat  dengan  UUPK  menyatakan
bahwa  perlindungan  konsumen  adalah  “Segala  upaya  untuk  menjamin  adanya kepastian  hukum  yang  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen”.  Secara yuridis  formal  istilah  konsumen  dinyatakan  dalam  pasal  1  ayat  (2)  UU  No.  8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disingkat (UUPK) yaitu setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat  baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak  untuk  diperdagangkan.  Hal  yang  sama  juga  ditentukan  dalam  Undang- undang  nomor  5  tahun  1999  tentang  larangan  praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  istilah  konsumen  adalah  setiap  pemakai  dan/atau  pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk orang lain.
Posisi  konsumen  dipandang  masih  lemah,  maka  harus  dilindungi  oleh hukum.Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalam memberikan perlindungan (pengayoman)  kepada  masyarakat.  Bentuk  pengayoman  tersebut  dengan perlindungan  hukum. 3 perlindungan  konsumen  diatur  pada  pasal  1  ayat  (1) UUPK  yaitu  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberikan  perlindungan  kepada  konsumen.  Az  Nasution  dalam  Sidharta, 4 menyatakan  bahwa  hukum  perlindungan  Konsumen  adalah  bagian  dari  Hukum konsumen  yang  memuat  asas-asas  atau  kaida-kaida  yang  bersifat  mengatur  dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen.
Pasal  1 angka (1) UUPK menyebutkan :  “Perlindungan konsumen adalah segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan  kepada  konsumen”.  Perlindungan  konsumen  mempunyai  cakupan yang  luas  meliputi  perlindungan  terhadap  konsumen  barang  dan  jasa,  yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat- akibat  dari  pemakaian  barang  dan  jasa  itu.  Cakupan  perlindungan  konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Perlindungan  terhadap  kemungkinan  diserahkannya  kepada  konsumen barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  telah  disepakati atau  melanggar  ketentaun  undang-undang.  Dalam  kaitan  ini  termasuk persoalan-persoalan  mengenai  penggunaan  bahan  baku,  proses  produksi, proses distribusi, desai produk dan sebagainya harus sesuai dengan standar sehubungan  keamanan  dan  keselamatan  konsumen  terjaga  dengan  baik
3 Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar (Jakarta: Diadit Media, 2005), h. 5
4 Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 11
atau  tidak.  Dan  juga  persoalan  ganti  rugi  bagi  konsumen  terhadap  suatu produk yang tidak sesuai.
2. Perlindungan  terhadap  diberlakukannya  kepada  konsumen  syarat-syarat yang  tidak  adil.  Dalam  kaitan  ini  termasuk  persoalan-persoalan  promosi dan  periklanan,  standar  kontrak,  harga,  layanan,  purnajual,  dan sebagainya.  Hal  ini  berkaitan  dengan  prilaku  produsen  dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.
Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bias memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.
Istilah  perlindungan  konsumen  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum. Dengan  kata  lain  perlindungan  konsumen  sesungguhnya  identik  dengan perlindungan  yang  diberikan  hukum  terhadap  hak-hak  konsumen.  Secara  umum dikenal  ada  empat  hak  dasar  konsumen  yaitu  hak  untuk  mendapatkan keamanan (the  right  to  safety); hak  untuk  mendapatkan  informasi (the  right  to informed); hak  untuk  memilih (the  right  to  choose) dan  hak  untuk  didenganr (the right to heard). 5
Di  Indonesia  persaingan  curang  ini  diatur  dalam  UU  No.  5  tahun  1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga dalam pasal 382 bis KUHP. Dengan demikian jelaslah bahwa konsumen dilindungi oleh hukum,  hal  ini  terbukti  telah  diaturnya  hak-hak  konsumenyang  merupakan kewajiban  pelaku  usaha  dalam  UU  No.  8  tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen, termasuk didalamnya juga diatur tentang segala sesuatu yang berkaitan apabila  hak  konsumen,  misalnya  siapa  yang  melindungi  konsumen,  bagaimana konsumen memperjuangkan hak-haknya.  Dengan mengetahui hak-hak konsumen tentu terdapat kewajiban sebagai konsumen. Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
4. Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen secara patut.
5 Shidarta. Ibid. , h. 11
Hak  dan  kewajiban  pelaku  usaha  bertimbal  balik  dengan  hak  dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi  oleh  pelaku  usaha.  Demikian  pula  dengan  kewajiban  konsumen merupakan  hak  yang  akan  diterima  pelaku  usaha.  Bila  dibandingkan  dengan ketentuan  umum  di  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  tampak  bahwa pengaturan  UUPK  lebih  spesifik.  Karena  di  UUPK  pelaku  usaha  selain  harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.
Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak  pelaku  usaha  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  Undang-undang perlindungan  konsumen,  sedangkan  kewajiban  pelaku  usaha  menurut  ketentuan Pasal 7 UUPK  adalah:
1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta tidak diskriminatif;
4. menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan; dan
7. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang dan/atau  jasa  yang  dterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan perjanjian.
Adanya  kewajiban  dari  para  pelaku  usaha  artinya  para  pelaku  usaha mempunyai  tanggung  jawab  produk  (pelaku  usaha)  yaitu  tanggung  jawab  para produsen  untuk  produk  yang   telah  dibawanya  ke  dalam  peredaran,  yang menimbulkan/  menyebabkan  kerugian  karena  cacat  yang  melekat  pada  produk tersebut.

## B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Bersih Pada PDAM “UE TANAH” kabupaten Tojo Una-Una
Badan  usaha  milik  daerah  adalah  badan  usaha  yang  modalnya  sebagian atau  seluruhnya  milik  pemerintah  daerah  dengan  tujuan  memberikan  layanan kepada  masyarakat  setempat.  Contohnya   Perusahaan  Daerah  Air  Minum (PDAM) UE TANAH. Pendirian badan usaha milik daerah bertujuan untuk:
1. Melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
2. Memperoleh  keuntungan  yang  akan  digunakan  untuk  pembangunan  di daerahnya.
Sebelum  meninjau  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  air  bersih pada  PDAM  “UE  TANAH”  Kab.  Tojo  Una-Una,  ada  baiknya  kita  mengetahui sejarah,  visi  dan  misi,  serta  keberadaan  PDAM  tersebut.  Sebagai  salah  satunya Perusahaan Daerah Air Minum yang berada di Kabupaten Tojo Una-una, tentunya tidak  terlepas  dari  sejarah  terbentuknya  PDAM  Kabupaten  Tojo  Una-Una  atas penyerahan  Aset  dan  pengelolaan  dari  PDAM  Kabupaten  Poso  Kepada  PDAM Kabupaten  Tojo  Una  Una  terhitung  Mulai  Tanggal  01  Pebruari  2006  Nomor  : 030/36/Pemb Prihal : Penyerahan Aset PDAM.
Berdirinya  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  “UE  TANAH”  tentunya  ada Visi Dan Misi PDAM Kabupaten Tojo Una-Una, untuk mewujudkan amanat yang diemban  PDAM,  maka  rumusan  visi  dan  misi  PDAM  Kabupaten  Tojo  Una-una adalah sebagai berikut.
Visi  merupakan  harapan  dan  cita-cita  yang  ingin  dicapai  perusahaan  di masa  depan  dalam  jangka  panjang.  Visi  akan  memberikan  arah  bagi perkembangan  perusahaan  dan  membentuk  perusahaan  di  masa  akan  datang. Adapun VISI yaitu
TERWUJUD PDAM YANG MAJU DAN BERKESINAMBUNGAN SECARA MANDIRI DAN PROFESIONAL. Maju : menyerap dan memanfaatkan teknologi dan informasi yang berkembang. Berkesinambungan : terpenuhi penyedian air minum denganmengutamakan           kualitas,  kuantitasdan kontinuitas  yang  bersinergi  denganperkembangan teknologi. Mandiri : meningkatkan  produktifitas  untuk  kelangsungan pelayanan    akan  air  minum  kepadamasyarakat pelanggan. Profesional : berkompetensi, responsibility, efisien dan ekonomis.
MISI  yaitu  merupakan  penjabaran  dan  perwujudan  dari  visi  yang  telah dirumuskan.  Untuk  mewujutkan  visi,  perlu  ditetapkan  langkah-langkah  yang dituangkan  dalam  misi  perusahaan.  Visi  dan  misi  harus  selaras  sehingga  dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Dengan adanya visi dan misi tentunya ada tujuan yang hendak dicapai, berikut ini tujuannya yaitu :
a. Memberikan  pelayanan  yang  terbaik  pada  masyarakat  dengan mengedepankan  kualitas,  kuantitas,  dan  kontinuitas  sebagai  standar pelayanan.
b. Meningkatkan  kinerja  perusahaan  melalui  pengelolaan  yang  berbasis kompetensi  dan  efisien  sehingga  menjadi  salah  satu  sumber pendapatan  daerah  (PAD)  Kabupaten  Tojo  Una-una  tanpa mengabaikan pengembangan perusahaan yang dapat memberikan nilai tambah.
c. Mengembangkan  cakupan  pelayanan  seiring  dengan  perkembangan penduduk.
d. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia guna meningkatkan kinerja perusahaan.
Untuk meningkatakan kinerja dan keprofesionalismean dari para pegawai
Perusahaan Daerah Air Minum “UE TANAH”, maka diterapkanlah Budaya Kerja yang terdiri atas 9 (Sembilan)Budaya Kerja yaitu :
a) Datang Tepat Waktu
b) Apel pagi
c) Isi Absensi
d) Siapkan Materi
e) Isi Kegiatan Kerja
f) Patuhi Peraturan dan Tata Tertib
g) Laporan Pada Atasan
h) Instruksi Segera Dilaksakan
i) Norma-norma Jangan Dilanggar
Sebagai Perusahaan Daerah Air Minum tentunya mempunyai Tugas Pokok
Dan Fungsi. PDAM Kabupaten Tojo Una Una sebagai  BUMD milik Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una  mempunyai Tugas Pokok :
a) Memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten  Tojo Una Una secara memadai,adil dan merata serta berkesinambungan.
b) Sebagai  salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli  DaerahPemerintah Kabupaten Tojo Una Una.
Air  yang  digunakan  haruslah  sesuai  dengan  standar  kesehatan  dan  yang ditentukan  oleh  Undang-Undang.  Air  baku  yang  digunakan  oleh  PDAM
Kabupaten  Tojo  Una  Una  untuk  sumber  air  baku  adalah  sungai  dan  mata  air, sistem  pendistribusian  air  secara  gravitasi  baik  itu  dari  sungai  ataupun  mata  air ada 10 (sepuluh) unit pelayanan di PDAM, yaitu
a) IKK PDAM Ampana Kota
b) IKK  PDAM Ampana Tete
c) IKK PDAM Marowo
d) IKK PDAM Uekuli
e) IKK PDAM tombiano
f) IKK  PDAM Wakai
g) IKK PDAM popoli’i
h) IKK  PDAM Pasokan
i) IKK PDAM Kalia
j) IKK PDAM tampabatu
Pemenuhan pendistribusi air minum kemasyarakat pelanggan di butuhkan air  yang  cukup  memenuhi  persyaratan  kesehatan,  dalam  hal  ini  kementrian pekerjaan  umum  melalui  dirjen  cipta  karya  direktorat  air  minum  dan  direktorat sumber daya air telah mengembangkan pada wilayah pelayanan  yang berpotensi, yang  tersebar  di  9  wilayah,  yaitu  Kecamatan  Ampana  Kota  833,654  ltr/dt, Kecamatan  Ampana  Tete  322,581  ltr/dt,  Kecamatan  Tojo  barat  572,656  ltr/dt, Kecamatan Tojo 776,768 ltr/dt, Kecamatan Ulubongka 972,950 ltr/dt, Kecamatan Una-Una 247,407 ltr/dt, Kecamatan Walea Kepulauan 77 ltr/dt, kecamatan Walea Besar 69 ltr/dt, dan Kecamatan Togean 57 ltr/dt.
Dari pemetaan ini di gambarkan bahwa PDAM adalah suatu wadah untuk mengelola  air  minum  sebagai  akses  kebutuhan  fital  pelayanan  akan  air munum.Sumber air yang dipakai di Kecamatan Ampana Kota yaitu berasal dari 3 sungai  yaitu Sungai Sansarino berasal dari sumber Kajuwou dan sungai Ampana berasal dari sumber Saluaba serta sumber Sungai jompi. Sedangkan di Kecamatan Ampana  Tete,  Kecamatan  Ulubongka,  Kecamatan  Tojo,  Kecamatan  Tojo  Barat, Kecamatan Una Una, Kecamatan Walea Kepulauan, Kecamatan Walea Besar Dan Kecamatan  Togean  Menggunakan  Sumber  mata  air  dan  air  permukaan  sebagai pemenuhan  kebutuhan  air  minum.  Dengan  MOTTO  “KEPUASAN  KUNCI KESUKSESAN”dan JANJI PELAYANAN yaitu “SEHAT & PRIMA”
Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  konsumen  terhadap  Pelayanan  PDAM “ UE TANAH” Kab. Tojo Una-Una Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  yaitu  dilakukan  dengan  berbagai cara diantaranya :
1. Prosedur Penanganan Laporan Langganan.
Berkaitan  dengan  laporan  pelanggan  tersebut  menurut  Pasal  4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 konsumen memiliki hak untuk :
a. Didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan.
b. Diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif.
c. Dengan segera pihak PDAM UE TANAH menyikapi dan menindak langsung keluhan dari pelanggan.
2. Pembayaran Rekening Minimal
Ketentuan pembayaran rekening minimal menyebabkan pelanggan-pelanggan  yang  karena  ketentuan  tersebut  membayar melebihi  kewajibannya  atau  menerima  pelayanan  yang  kurang  dari haknya  dan  membayar  melebihi  kewajibannya.  Dalam  hal  ini  para konsumen pelanggan menerima dengan pasrah karena tidak ada pilihan lain  selain  menjadi  pelanggan  dan  tidak  ada  usaha  untuk menyeimbangkan  daya  tawarnya  terhadap  posisi  lebih  kuat  yang dimiliki.
PDAM “ UE TANAH” Kab.Tojo Una-una Sesuai dengan Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2004  Tentang  Sumber  Daya  Air  Pasal  40. Dalam  pasal  tersebut  disebutkan  pemenuhan  kebutuhan  akan  air  baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana 12 dimaksud Pasal 34 ayat (1)  dilakukan  dengan  pengembangan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum (SPAM), kemudian pengembangan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah.
3. Water Meter Rusak
Water  meter  yang  rusak  harus  segera  ditangani  PDAM  hanyalah  salah satu  dari  bentuk-bentuk  pelayanan  jasa  PDAM  yang  berkaitan  dengan water  meter.  Bentuk  pelayanan  PDAM  yang  berkaitan  dan  sangat penting  adalah  keakuratan  water  meter  dalam  mengukur  volume  air yang diterima konsumen pelanggan. Apalagi yang memiliki akses untuk mengetahui  suatu  water  meter  itu  akurat  atau  akurasinya  menyimpang hanyalah  PDAM.  Para  konsumen  menggunakan  water  meter  yang terpasang  dirumahnya  belum  pernah  ditest  ulang  sekalipun  sudah puluhan tahun sehingga mereka tidak tahu tingkat akurasinya. Untuk itu dihimbau  kepada  pihak  PDAM  “UE  TANAH”  Kab.  Tojo  Una-una
untuk  memasang  water  meter  yang  berkualitas  baik  dan  ditest keakuratannya setiap lima tahun sekali.
4. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  45  ayat  (1)  jo.  Pasal  47  UUPK, penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  dapat  ditempuh dengan dua cara yaitu :
a. Penyelesaian  tuntutan  ganti  rugi  seketika  Menurut  Pasal  19  (1)  dan ayat (3) UUPK ini konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara  langsung  penggantian  kerugian  kepada  produsen.  Produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi berlangsung.
b. Penyelesaian  tuntutan  ganti  kerugian  melalui  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Badan  ini  merupakan  badan  hasil bentukan pemerintah yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota (Pasal 49 ayat (1). Penyelesaian sengketa konsumen melalui  BPSK  ini  sama  seperti  penyelesaian  sengketa  dengan  jalan mediasi, arbitrase, atau konsiliasi.
Masalah  yang  dihadapi  oleh  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  diantaranya yaitu :
1. Kebocoran Teknis
Kebocoran  teknis  ini  seringkali  menimbulkan  kerugian  pada  pihak PDAM  dan  pelanggan.  Misalnya  jaringan  pipa  yang  bocor,  kualitas pipa,  dan  jaringan  lainnya  merupakan  faktor  yang  dapat  menurunkan mutu air bersih.
2. Kebocoran Administrasi
Kebocoran  yang  kedua  adalah  kebocoran  administrasi  dalam  arti manejemen  perusahaan  yang  belum  efisien  dan  efektif  serta  adanya pihak  –  pihak  yang  melakukan  penyimpangan  yaitu  mempersulit konsumen dalam pengurusan permohonan berlangganan air minum.
3. Perilaku Konsumen
Perilaku  konsumen  atau  pelanggan  membuat  resah  pihak  PDAM, misalnya  merusak  meteran  air  agar  rekening  yang  harus  dibayar  tidak tinggi  atau  juga  yang  terjadi  pada  rumah  –  rumah  besar  yang  berpagar tinggi. Para petugas penagih rekening dan pencatat meter air cukup sulit untuk  masuk  ke  pekarangan  rumah.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan dampak  yang panjang  yaitu tunggakan rekening air semakin meningkat dan  akhrinya  menghambat  perputaran  uang  yang  seharusnya  untuk membangun jaringan baru dan membayar utang.
Agar konsumen air dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan, maka para pelanggan agar mengetahui hak-haknya yaitu mendapatkan hasil pengujian atas:
1. Perhitungan tagihan Air Minum bulanan;
2. Kualitas air;
3. Akurasi meter;
4. Mendapatkan penjelasan atas ketentuan  yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru;
5. Mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
6. Mendapatkan  potongan  sebesar  50%  (lima  puluh  persen)  dari pembayaran rekening air pada bulan bersangkutan apabila PDAM tidak dapat  memenuhi  aliran  air  minum  selama  3  (tiga)  hari  berturut-turut tanpa pemberitahuan, terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya aliran  air  minum  dan  atau  mendapatkan  ganti  rugi  yang  layak  sebagai akibat kelalaian pelayanan kecuali sebagai akibat bencana alam, keadaan mendesak (Force Majeur) dan atau adanya kerusakan;
7. Apabila  selama  3  (tiga)  hari  berturut-turut  PDAM  terlambat  menindak lanjuti kebocoran pipa persil di rumah pelanggan terhitung sejak laporan kebocoran  yang  mengakibatkan  pemakaian  air  minum  menjadi  tinggi, maka  pelanggan  mendapatkan  keringanan  pembayaran  rekening  air minum;
8. Mendapatkan  penggantian  meter  air  apabila  berdasarkan  hasil  tera meter, menunjukkan kondisi rusak;
9. Mengajukan permohonan pemutusan sementara permintaan sendiri;dan
10. Menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi:
a. Keterbatasan atas tagihan rekening air minum
b. Pendistribusian air minum
c. Kualitas air minum
d. Hal-hal yang menyangkut pelayanan air minum
Ketentuan-ketentuan  tentang  tuntutan  ganti  rugi  terhadap  pegawai  daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan. Menyuruh salah satu pegawai PDAM  UE  TANAH  untuk  mengecek  langsung  kelapangan  guna  membuktikan kebanaran  pengaduan  yang  masuk  ke  PDAM  UE  TANAH.  Perusahaan merupakan  pelaku  usaha  setiap  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  baik  yang berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  Negara  Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Bidang  ekonomi pada era globalisasi saat ini harus mampu menghasilkan beranekaragam  barang  dan  jasa  yang  memiliki  kandungan  teknologi  yang  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  banyak  dan  sekaligus  mendapatkan kepastian  atas  barang  dan  jasa  yang  diperoleh  tanpa  mengakibatkan  kerugian konsumen.
Adapun  hal-hal  yang  perlu  diketahui  oleh  pelanggan  yaitu  Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. Segera  melaporkan  apabila  mengetahui  adanya  kerusakan  pipa  dinas atau sarana milik PDAM lainnya;
2. Mentaati  seluruh  ketentuan  dan  prosedur  yang  tercantum  dalam  surat pernyataan  yang  ditetapkan  oleh PDAM  dan  peraturan  pelayanan  air minum;
3. Bertanggung  jawab  atas  kerusakan  atau  kehilangan  meter  air  dan rangkaian pipa dinas yang berada di lingkungan rumah pelanggan;
4. Melaksanakan  pendaftaran  atas  perubahan  kepemilikan  rumah  atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama;
5. Memberikan  kemudahan  kepada  petugas  PDAM  dalam  melaksanakan tugas kedinasannya di dalam persil pelanggan;
6. Bertanggung  jawab  apabila  terjadi  pemakaian  air  besar  atau  penurunan kualitas  air  akibat  menggunakan  bak  penampungan (menara  air  atau penampungan  air  di  bawah  permukanaan  tanah/ ground  reservoir )  atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air); dan
7. Memelihara  pipa  dinas,  segel  dinas  dan  segel  meter,  meter  air  serta instrument  meter  termasuk  kelengkapannya  yang  berada  dalam  persil peanggan sejak menjadi pelanggan.
Untuk  dapat  terwujudnya  visi  dan  misi  PDAM dan  untuk  kepuasan pelanggan maka PDAM berkewajiban :
1. Memelihara saluran pipa dinas dan induk yaitu meliputi:
a. Pemasangan pipa dinas dan induk dilakukan oleh PDAM
b. Perbaikan kerusakan dan kebocoran sebelum meter air
c. Memelihara mekanisme meter air
d. Melakukan pergantian meter secara periodik
2. Para pelanggan wajib menjaga :
a. Memelihara  saluran  pipa  persil  (setelah  meter),  kebersihan  fisik meter air dan kebersihan di sekitar / letak meter air
b. Apabila  Meter  air  hilang  /  rusak  fisik  baik  disengaja  ataupun  tidak disengaja  Kebocoran  dan  /  atau  kerusakan  setelah  meter  air,  segera melaporkannya kepada kantor PDAM
Adapun  proses  pengolahan  air  untuk  menjadi  air  minum  siap  dikemas melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Proses Water Treatment System
Proses  Water  Treatment  System  atau  proses  pengolahan  air  untuk menjadi  bersih  higienis  dan  bebas  dari  segi  fisika  maupun  kimia. AMDK  KU  menggunakan  pasir  lambat  yang  ada  di  Instalasi Pengelolahan  Air  (slow  sand  filter)  Clereng. Proses  ini  harus memenuhi persyaratan yang diperlukan agar kondisi mesin selanjutnya tidak cepat rusak dan aus.
2. Proses Water Sterilisasi
Setelah melalui proses saringan pasir lambat di tampung ke dalam bak penampung  dengan  kapasitas  1500  Liter,  selanjutnya  dilakukan proses  filtrasi dialirkan dengan tekanan  pompa melalui 3 (tiga) Media Filter:  Sand  Filter  Proses  sterilisasi  Ultra  Violet  bertujuan  untuk mensterilkan  air  yang  akan  masuk  ke  proses  selanjutnya  (kemasan). Proses  Ozonisasi  bertujuan  untuk  membunuh  kuman,  bakteri  serta virus-virus  yang  kemungkinan  masih  ada  dalam  air,  serta  sebagai pengawet yang foot grade yang tidak ada efek samping  terhadap tubuh manusia
3. Proses Quality Control
Pemeriksaan Kualitas Air Minum berupa pemeriksaan fisika, kimiawi dan  bakteriologis  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor:
492/MENKES/PER/IV/2010 Tangal 19 April 2010 Tentang persyaratan Kualitas Air minum.
4. Proses Pengemasan
Proses  Pengemasan  berupa  cup  200  ml  yang  masa  proses  ini menggunakan mesin yang otomatik agar kontak tangan maupun tubuh operator  dihindari  sekecil  mugkin  agar  tidak  terjadi  kontaminasi  dari tubuh operator ke dalam kemasan maupun air hasil.
5. Proses Pengepakan
Untuk  proses  pengepakan  dilakukan  dengan  cara  manual  yang terpenting  di  sini  pengemasan  dilakukan  dengan  rapih  dan  bersih  dan dapat  dinikmati  konsumen  dengan  tingkat  kepuasan  yang  tinggi. Tersedia dalam 1 (satu) dos berisi 36 cup.
6. Proses Distribusi
Proses  distribusi  dilakukan  5-6  jam  setelah  proses  pengemasan  agar kondisi  gas  ozon  yang  terkandung  dalam  air  hasil  menguap  dan  gas
ozon tersebut kembali menjadi oksigen, baru setelah 5-6 jam produk di perbolehkan dikonsumsi maupun di distribusikan.

## C. Pelayanan  Air  Bersih  PDAM  “UE  TANAH”  Terhadap  Konsumen  Di Kabupaten Tojo Una-Una
Pelayanan  Permohonan  Penyambungan  Air  Minum  Untuk  menjadi pelanggan  air  minum,  masyarakat  diharuskan  untuk  memenuhi  prosedur  atau syarat – syarat yang harus memenuhi kelengkapan yang berupa :
1. Surat  tanah  yang  nantinya  digunakan  untuk  mengetahui  kejelasan pemilikan tanah, letak water dan biaya pemasangan (industri).
2. Bukti pembayaran PBB dan retribusi sampah pada tahun terakhir.
3. Foto Copy KTP dan KSK Prosedur yang di lalui oleh calon pelanggan mulai  dari  pengajuan  permohonan  penyambungan  air  minum  sampai pada pemasangannya dapat di terangkan sebagai berikut :
a. Calon  pelanggan  menyerahkan  kelengkapan  dan  diperiksa kebenaran, calon pelanggan mendapatkan formulir berlangganan air minum untuk diisi.
b. Formulir  yang  sudah  diisi  diproses  oleh  bagian  pendaftaran, kemudian  dikirim  2  orang  petugas  Perusahaan  Daerah  Air Minum untuk datang ke lokasi pelanggan untuk melihat keadaan yang  sebenarnya  serta  menentukan  dimana  akan  diletakkan water meter. c. Perencanaan  biaya  pemasangan  ini,  setelah  dibuat  oleh  bagian perencanaan  dan  gambar,  diserahkan  pada  bagian  Tata  Usaha langsung  untuk  kemudian  di  kirimkan  kepada  calon  pelanggan melalui karir.
d. Waktu  yang  diperlukan  mulai  dari  pengajuan  formulir  sampai pengiriman  surat  pemberitahuan  besarnya  rencana  biaya pemasangan kurang lebih 20 hari.
e. Setelah calon pelanggan menerima surat pemberitahuan rencana biaya pemasangan, calon pelanggan diharapkan untuk datang ke Kantor Perusahaan Daerah Air Minum melakukan pembayaran, sebagai tanda persetujuan pemasangan air minum di bagian Kas Perusahaan Air Minum Kabupaten Sidoarjo. f. Pemasangan  untuk  kemudian  diberikan  pada  bagian  teknik dengan lokasi pelanggan agar bagian teknik tersebut melakukan pemasangan  dan  penyambungan  air  minum  sesuai  dengan perintah dari bagian hubungan langganan.
g. Dan  akhirnya  pelanggan  menunggu  datangnya  bagian  teknik, proses ini memakan waktu kurang lebih 2 hari.
Dari  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan,  bahwa  lamanya  proses  mulai dari  pengajuan  permohonan  permintaan  berlangganan  air  minum,  secara  teoritis berjalan kurang lebih 22 hari dengan syarat kelengkapan teknis telah tersedia dan calon  pelanggan  segera  membayar  biaya  pemasangan.  Sedangkan  untuk  biaya yang harus ditanggung oleh pelanggan bergantung pada dua hal yaitu :
1. Ada tidaknya pipa jaringan distribusi di lokasi pelanggan
2. Luas  tanah  yang  dimiliki  oleh  pelanggan  yang  di  tempati  untuk penyambungan air minum.
Dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  jasa  air  minum  pada  pelanggan maka hal-hal yang dilakukan oleh PDAM diantaranya yaitu :
1. Adanya  perkembangan  jumlah  pelanggan  yang  semakin  meningkat dari  tahun  ke  tahun  sehingga  hal  tersebut  menuntut  PDAM  agar  di dalam pelayanan kepada pelanggan lebih ditingkatkan.
2. Segera  Menyikapi  dan  menindak  langsung  pengaduan  pelanggan dalam hal penanganan kerusakan jaringan air minum pelanggan.
3. Mengutamakan  pelanggan  karena  sumber  pendapatan  PDAM  adalah dari  penjualan  air  bersih  sehingga  berupaya  dengan  segera merealisasikan  penyambungan  baik  diurus  sendiri,  maupun  dengan diurus orang lain.
Untuk  lebih  mengoptimalkan  pelayanan  jasa  air  minum  dan  memberi kepuasan  kepada  pelanggan/konsumen  maka  PDAM  melakukan  hal-hal  atau upaya yaitu :
1. Telah  dibuatkan  lembar  kendali  pemasangan  baru,  nampak  jelas dimana keterlambatan proses pemasangan baru itu terjadi.
2. Telah disiapkan petugas jaga untuk kebocoran.
3. Telah diadakan operasi Penertiban
Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun
1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  menyebutkan  :  “  Pelaku  Usaha bertanggungjawab  memberikan  ganti  kerugian  atas  kerusakan,  pencemaran  dan atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan  atau  diperdagangkan”.  Dalam  masalah  ganti  rugi  ini  PDAM  UE TANAH Kabupaten Tojo Una-una ada peraturan dan ketentuan-ketentuan khusus yang mengaturnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una NO. 2 Tahun 2014 Tanggal 20 Mei 2014 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum UE TANAH “, Jadi apabila dalam hal ini konsumen merasa dirugikan oleh pihak PDAM UE TANAH, maka konsumen itu cukup datang ke kantor PDAM UE TANAH, untuk
menyampaikan sendiri permasalahannya, yang mana nantinya mereka menaggapi segala keluhan-keluhan dari konsumen dan akan mencari jalan penyelesaiannya.
Bentuk  penyelesaian  Tuntutan  Ganti  Rugi  Terhadap  Kelalaian  yang dilakukan oleh UE TANAH Kab. Tojo Una-una adalah:
1. Ganti  Rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau  setara  lainnya,  atau  perawatan  kesehatan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  dalam  Pasal  19  ayat  (2)  Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Apabila  menyangkut  tentang  masalah  rekening  pembayaran  air  bulan ini,  maka  penyelesaiannya  adalah  dengan  memasukkan  selisih  dari rekening  yang  bermasalah  ini  kedalam  rekening  bulan  yang  akan datang.
Pelayanan  merupakan  semacam  perekat  sumberdaya  manusia  sehingga mereka  dapat  bergerak  secara  bersama-sama  ke  tujuan  yang  sama  yaitu memberikan layangan dengan mutu setinggi mungkin kepada para pelanggan.Unsur yang menjadikan pedoman dalam pelayanan terhadap pelanggan ada  dalam  ETIKA  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  UE  TANAH  yang  berarti Energik Tanggung Jawab Enovatif Koordinatif Amanah

## PENUTUP
1. Kesimpulan
Hal-hal  yang dihadapi  oleh konsumen terhadap pelayanan  yang diberikan oleh  PDAM  “UE  TANAH”    berdasarkan  UndangUndang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen. Layanan yang diberikan diantaranya  :
a. Dalam  memberikan  penanganan  pengaduan  dan/atau  laporan pelanggan, PDAM UE
TANAH langsung memberikan respon/menangani pengaduan tersebut;
b. Pembayaran rekening minimal;
c. Jika Water meter rusak, maka akan segera diganti; dan
d. Birokrasi  pengaduan  yang  tidak  berbelit-belit  dan  meminimalkan waktu dan biaya sekecil-kecilnya.
Peranan PDAM “UE TANAH” dalam rangka pelayanan air bersih kepada konsumen sudah memberikan pelayanan sesuaidengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  karena  telah  dapat  memenuhi  hak- hak  konsumen  seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## 2. Saran
Kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tojo  Una-una  hendaknya  dapat memperhatikan  peran  sektor  swasta  sehingga  dapat  meningkatkan  ekonomi  dan pendapatan  asli  daerah  dan  Pemerintah  daerah  harus  segera  mensosialisasikan Undang-UndangNomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. Perusahaan  Daerah  Air  Minum  UE  TANAH  hendaknya  dapat  memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat lebih maksimal sesuai dengan  UndangUndangNomor  8  Tahun  1999  TentangPerlindungan  Konsumen. Sebagai  konsumen,  pelanggan  seharusnya  menyadari  hak-haknya  dan mengembangkan kemampuan untukmemperjuangkan hak-hak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Endang  Sri  Wahyuni.  2003. Aspek  Hukum  Sertifikasi  dan  Keterkaitan  dengan Perlindungan Konsumen . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani.  2001. Hukum  tentang  Perlindungan Konsumen . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Kristiyanti, C.T.S. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Sinar Grafika Marhaeni Ria Siombo. 2012. Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Nasution,  Az.  2002. Hukum  Perlindungan  Konsumen  Suatu  Pengantar .  Jakarta: Diadit Media
Shidarta. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Jakarta: Gramedia
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2001. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada Takdir  Rahmadi.  2012. Hukum  Lingkungan  di  Indonesia ,  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen
Undang-undang Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air
Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  2001  tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tojo  Una-una  NO.  2  Tahun  2014  Tanggal  20  Mei 2014  Tentang  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  UE  TANAH  “Kabupaten Tojo Una-una
Peraturan  PDAM  Kab.  Tojo  Una-una  No.  33/P.Perus/PDAM-PU/IX/2008 Tentang Pegawai Perusahaan Air Minum Tojo Una-una