## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)

## EVALUASI KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM MELAKSANAKAN KETERTIBAN SOSIAL DI KOTA PEKANBARU
Oleh: Mesi Wahyulianti Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia Correspondence author: mesi@student.uir.ac.id

## Abstract
The number of homeless and beggars in the city of Pekanbaru are not all permanent residents of the city of Pekanbaru, but they are migrants from various neighboring areas of the city of Pekanbaru, such as Palembang, Medan, Bukit Tinggi, Padang, Jambi, Aceh and many other areas. The main cause of  these  homeless  and  beggars  choosing  the  city  of  Pekanbaru  to  vagrancy  and  beg  is  because  in Pekanbaru the income they make during begging and vagrancy in this city is very much compared to other cities. lack of coordination from the Office of Social Affairs in carrying out policing because based on the opinion of the Head of Social Rehabilitation of the Pekanbaru Social Service said that it does not have the authority to bring order to the sprawl. This type of research is a qualitative descriptive type. Because researchers intend to provide results of analysis and detailed information on the object of the researcher. Then, this is done by collecting data from samples that will represent the population, so that a very clear depiction of the results of the analysis will be obtained. The purpose of this study was to determine how the policy evaluation carried out by the Social Service in carrying out social order in the city of Pekanbaru. The results of this study indicate that it has been sought from the Pekanbaru City Social  Institution  regarding  rehabilitation  programs,  one  of  which  is  providing  workshops  or  the provision of skills from homeless and beggars whose skills are honed to create something valuable for themselves. One of the coaching conducted to foster midfielders and beggars in the city of Pekanbaru is a raid carried out by the social service and a new city police department to reduce the midfielders and beggars in this city.

## Keywords: Evaluation, Public Policy and Social Order

## PENDAHULUAN
Gelandangan  adalah  orang-orang  yang  tidak  memiliki  tempat  tinggal  atau  kediaman  dan pekerjaan  yang  tetap  dan  mengembara  di  tempat  umum.  Sedangkan  Pengemis  adalah  orang  yang mampu secara fisij atau tidak namun memiliki pekerjaan hanya meminta minta dan meraa dikasihani untuk mengharap balas kasihan dari orang lain.
Mereka bukan sepenuhnya penduduk tetap kota pekanbaru melainkan para urban yang datang dari  berbagai  daerah  tetangga  kota  pekanbaru  seprti  Padang,  Bukit  Tinggi,  Medan,  Aceh  dan  lain sebagainya, meeka tidak ada pilihan lain selain untuk menjadi gelendangan dan pengemis. Menurut Ahmad (2010:2) adapun yang dimaksud dengan gelandangan dan pengemis atau yang biasa disebut dengan  gepeng  yang  mana  tidak  hanya  menjadi  kosa  kata  umum  dalam  percakapan  sehari-hari  dan topik pemberitaan media massa, namun juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah yang

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)
merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui di kota-kota besar yang tidak memiliki pekerjaan atau tempat tinggal atau disebut juga dengan homeless.
Dalam  peraturan  daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  12  Tahun  2008,  Bab  III,  Pasal  3  dan  4 disebutkan  tentang  larangan  bagi  setiap  orang  yaitu  :  Pasal  3  ayat  2,  dilarang  bagi  setiaporang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada Gelandangan dan Pengemis di Jalan Raya,  Jalur  Hijau,  Persimpangan  LampuMerah  dan  Jembatan  Penyebrangan  atau  di  Tempat-tempat Umum.  Pasal  4  ayat  1  Setiap  Orang  atau  kelompok  dilarang  melakukan  usaha  penampungan, membentuk  dan  atau  mengorganisir  Gelandangan  dan  Pengemis  serta  mengeksploitas  mereka  yang bertujuan mencar keuntungan materi semata dengan memanfaatkan merka. Ayat 2 setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan tempat/bangunan rumah/pertokon/perkantoran untuk digunakan sebagai tempat penampugan gelandangan dan pengemis.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: a.mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan ketertiban sosial di Kota Pekanbaru. b.Mengetahui apa saja hambatan Dinas Sosialdalam melaksanakan ketertiban sosial di Kota Pekanbaru.

## Konsep Pemerintahan
Sebagai negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan  yang  mengikat  bagi  seluruh  penduduk  di  dalam  wilayahnya.  Dalam  hal  ini pemerintah bertindak atas nama menyelenggarakan kekuasaan dari Negara.
Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata perintah kemudian mendapat awalan pe- menjadi kata pemerintahan, seperti yang dijelaskan Syafiie dkk (2002:3) berarti badan atau organ elit yang  melakukan  pekerjaan  mengurus  negara,  serta  mendapatkan  akhiran-an  menjadi  kata pemerintahan, berarti perihal, cara, pembuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memilih legitimasi.

## Konsep Manajemen Pemerintahan
Menurut salam (2004:10) Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang tertentu yang mereka taati sedemikan  rupa  sehingga  diharapkan  hasil  yang  akan  dicapai  sempurna,  yaitu  efeksitas  dan  efisien. Dengan demikian manajemen melibatkan barbagai elemen organisasi baik internal, eksternal, sarana, pra sarana, alat maupun fungsi dan kedudukan (jabatan) dalam organisai yang diatur sedemikian rupa dalam mencapai tujuan organisasi.

## Konsep Kebijakan Publik
Menurut  Thomas  R.  Dye  dalam  Kencana  (2007:86)kebijakan  pemerintahan  adalah  “is whaterever  governmenst  choose  to  do  or  not  to  do”  adalah  apa  pun  juga  yang  dipilih  pemerintah, apakan  mengerjakan  sesuatu  atau  tidak  mengerjakan  sesuatu.  Dye  mengatakan  bahwa  bila pemerintahan memiliki untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi  semua  tindakan  pemerintah,  jadi  bukan  semata-mata  merupakan  pernyataan  keinginan pemerintahan atau pejabat pemerintah saja.

## Konsep Ketertiban Sosial
Menurut  Friedlander  dan  Apte  dalam  Fahrudin  (2012:12)  fungsi-fungsi  ketertiban  sosial  tersebut adalah:  a.Fungsi  Pencegahan  (preventive)  ketertiban  sosial  ditujukan  untuk  memperkuat  individu,

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)
keluarga, dam masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. b.Fungsi Penyembuhan (curative)  ketertiban  sosial  ditujukan  untuk  menghilangkan  kondisi-kondisi  ketidakmampuan  fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam  masyarakat.  c.Fungsi  Pengembangan  (development)  ketertiban  sosial  berfungsi  untuk memberikan  sumbangan  langsung  ataupun  tidak  langsung  dalam  prosen  pembangunan  atau pengembangan  tatanan  dan  sumber-sumber  daya  sosial  dalam  masyarakat.  d.Fungsi  Penunjang (supportive)  fungsi  ini  mencakup  kegiatan-kegiatan  untuk  membantu  mencapai  tujuan  sector  atau bidang pelayanan ketertiban sosial.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini adalah tipe kualitatif deskriptif.Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa  dan  informasi  yang  detail  terhadap  objek  peneliti.  Kemudian,  hal  itu  dilakukan  dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisanya. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau melalui Kantor  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru,  dimana  instansi  tersebut  memiliki  wewenang  dalam melaksanakan Peraturan. Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Adapun  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru,  berlokasi  di  jalan  Parit  Indah,  Kota  Pekanbaru.  Adapun pemilihan  lokasi  tersebut  dikarenakan  peneliti  telah  melakukan  observasi  awal  dengan  meninjau bagaimana keadaan Dinas Sosial dan menemukan fenomena seperti kurangnya koordinasi dari Dinas Sosial dalam melakukan penertiban karena berdasarkan pendapat dari Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pekanbaru mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menertibkan gepeng tersebut.

## PEMBAHASAN
Penelitian  ini  mendeskripsikan  tentang  bagaimana  evaluasi  kebijakan  Dinas  Sosial  Kota Pekanbaru  dalam  melaksanakan  ketertiban  sosial  terutama  pada  permasalahan  gelandangan  dan pengemis.  Peneliti  telah  mengidentifikasi  permasalahan  yang  ada  dan  untuk  mengembangkannya menjadi suatu penelitian maka dari itu peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan.
Adapun penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai tidak terlaksananya dengan baik tentang pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial terhadap masyarakat, adapun pelaksanaan yang tidak  berfungsi  dengan  baik  yaitu  pelayanan  kesejahteraan  sosial  yang  bersifat  pencegahan, perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi serta pengembangan.Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial terhadap gelandangan tersebut. Hal ini dibuktikan dari jumlah gelandangan di Kota Pekanbaru yang menjadi peserta didik pada Dinas Sosial dan Pemakaman hanya berjumlah 10 orang. Sedangkan jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru pada tahun 2017 berjumlah 283 orang. Kemudian terdapat kurangnya koordinasi dari Dinas Sosial dalam melakukan penertiban karena berdasarkan pendapat dari Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pekanbaru mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menertibkan gepeng tersebut.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)
Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  hanya  menindaklanjuti  dan  memberikan  pembinaan  dan selanjutnya  mereka  dikirim  ke  panti  sosial  untuk  mendapatkan  pembinaan  antara  lain  berupa keterampilan  untuk  membuka  usaha  mandiri  agar  tidak  lagi  kembali  ke  jalan.Jadi,  Kurangnya keterlibatan instansi lainnya seperti Satpol PP, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA), aparat kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masing-masing memiliki peran penting dalam menertibkan keberadaan gepeng di Pekanbaru.
Berikut ini penjelasan terkait tentang usaha yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru  sebagai  salah  satu  bentuk  tindakan  responsivitas  yang  diberikan:  1.Usaha  represif,  yaitu adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melelui lembaga maupun bukan lembaga dengan maksud untuk  menghilangkan  pergelandangan  dan  pengemisan  serta  mencegah  meluasnya  di  masyarakat. Usaha represif ini bertujuan untuk mengurangi dan /atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan. Usaha represif ini dilakukan dengan cara: a.Razia b.Penampungan sementara untuk diseleksi  c.Setelah  gelandangan  tersebut  dirazia  dan  diseleksi,  maka  tindakan  selanjutnya  adalah:  a) Dilepaskan dengan syarat b) Dimasukkan dalam panti sosial c) Dikembalikan kepada keluarganya d) Diserahkan ke Pengadilan e) Diberikan pelayanan Kesehatan f) Pelimpahan ke Pengadilan
2.Usaha  rehabilitative,  usaha-usaha  yang  terorganisir  meliputi  usaha-usaha  penyantunan, pemberian  latihan  dan  pendidikan,pemulihan  kemampuan  dan  penyaluran  kembali  ke  daerah pemukiman  baru  melalui  transmigrasi  maupun  ke  tengah  masyarakat,  pengawasan  serta  bimbingan lanjut,  sehingga  dengan  demikian  para  gelandangan  dan  pengemis  kembali  memiliki  kemempuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara RI. Usaha rehabilitatif ini bertujuan agar fungsi mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitatif ini  dilakukan  dengan  usaha-usaha  penampungan,  seleksi,  penyantunan,  dan  tindak  lanjut,  yang kesemuanaya itu dilaksanakan melalui Panti Sosial.
3.Larangan memberi uang kepada gelandangan, mendukung upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis, maka dikeluarkanlah suatu kebijakan yaitu tentang larangan memberi uang kepada gelandangan dan pengemis.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn (2003:29) yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, responsivitas dan ketepatan dan kemudian dijadikan sebagai tolak ukur dalam evaluasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan ketertiban sosial. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui pada indikator efektivitas masih terdapat terjadinya pelanggaran bagi setiap orang yang memberikan sumbangan  dalam  bentuk  uang  atau  barang  kepada  gelandangan  dan  pengemis  di  jalan  raya, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum.
Peneliti berasumsi bahwa masih terjadinya pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang, yaitu bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis dijalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum adalah karena habis modal usaha sebagai bentuk penyantunan.
Kemudian yang memberi juga dikenakan sanksi. Seharusnya pemberi sumbangan memberikan ketempatnya, seperti penyaluran kebadan-badan amal, rumah zakat, dan sebagainya. Seharusnya orang- orang tersebut memberikan dananya ketempatnya, karena membahayakan kesehatan dan keselamatan bagi pemberi dan penerima.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui tindakan dari masyarakat yang mengetahui seseorang memberikan  sumbangan  dalam  bentuk  uang  dan  barang  kepada  gelandangan  dan  pengemis  sudah terlaksana  dengan  baik.  Tindakan  yang  seharusnya  dari  masyarakat  apabila  memiliki  niat  untuk memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis adalah menyalurkannya kerumah zakat.
Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian diketahui tindakan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada orang dan atau mengorganisir gelandangan dan pengemis serta mengeksploitasi mereka yang bertujuan mencarikeuntungan materi dengan memanfaatkan mereka ditanggapi cukup baik oleh responden. Tindakan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada orang atau kelompok  orang  yang  melakukan  usaha  penampungan,  membentuk  dan  atau  mengorganisir gelandangan dan pengemis serta mengeksploitasi mereka yang bertujuan mencari keuntungan materi semata dengan memanfaatkan mereka adalah dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tindakan Dinas Sosial Kota Pekanbarukepada orang atau kelompok orang yang menggunakan, menyediakan tempat untuk digunakan sebagai tempat penampungan gelandangan dan pengemis, oleh para  responden  diberikan  tanggapan  yang  baik.  Tindakan  yang  diberikan  oleh  Dinas  Sosial  dan Pemakaman  Kota  Pekanbaru  kepada  orang  atau  kelompok  orang  yang  menggunakan,  menyediakan tempat/bangunan  rumah/pertokoan/perkantoran  untuk  digunakan  sebagai  tempat  penampungan gelandangan dan pengemis adalah menyerahkannya kepada pihak yang berwajib karena tidak menjadi kewenangan Dinas Sosial.
Tindak lanjut razia terhadap gelandangan dan pengemis dan anak yang mempunyai masalah dijalanan, khususnya dalam hal pembinaan dan pelatihanbaik non panti maupun panti sosial milik Pemerintah  Daerah  atau  Panti  Swasta  atau  pengembalian  bagi  mereka  yang  berasal  dari  luar  Kota Pekanbaru,  ditanggapi  dengancukup  baik  oleh  para  responden.  Tindak  lanjut  razia  terhadap gelandangan  dan  pengemis  dan  anak  yang  mempunyai  masalah  dijalanan,  khususnya  dalam  hal pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik Pemerintah  Daerah  dan  panti  swasta  atau  pengembalian  bagi  mereka  yang  berasal  dari  luar  Kota dikembalikan  kekota  asal  sementara  gelandangan  dan  engemis  yang  berada  dalam  Kota  Pekanbaru dipantau terus perkembangannya.
Menurut  Sutaat  (2012:63)  keterbatasan  SDM  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas  perlu peningkatan sehingga dalam pelaksanaan tugas pelayanan rehabilitas sosial sistem balai dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  dalam  melakukan  pembinaan  dan  pelatihan  bagi  gelandangan  dan pengemis.Kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis masih belum maksimal karena itu Dinas Sosial  hanya  mendata  dan  memberikan  penyuluhan  dengan  teknik  non  panti  sambil  menunggu pembangunan panti sosial selasa dikerjakan.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui kelarasan antara aturan yang mengenai Pemerintahan Daerah wajib menyediakan panti sosian yang mempunyai program dalam bidang pelayanan rehabilitasi dan pemberian bimbingan keterampilan (workshop) bagi gelandangan dan pengemis sehingga mereka dapat  mandiri  dan  tidak  kembali  mengelandang  dan  mengemis  dengan  kenyataan  yang  terjadi dilapangan saat ini sudah terlaksana dengan baik.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)
Ketika ditanya apakah ada program pembinaan terhadap gepeng yang tertangkap razia, beliau menyebutkan bahwa program pembinaan keterampilan untuk para gepeng sudah dilaksanakan gepeng setiap tahunnya. Mengingat anggaran untuk pembinaan keterampilan gepeng setiap tahunnya minim, pihak Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mengaku membatasi pesertanya. Biasanya peserta keterampilan  diikuti  20  peserta  berkuran  jadi  sepuluh  peserta  saja.  Gambaran  permasalahan  ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.
Keselarasan antara aturan yang mengenai Pemerintah Daerah wajib menyediakan panti sosial yang mempunyai program dalam bidang pelayanan rehabilitasi dan pemberian bimbingan keterampilan (workshop)  bagi  gelandangan  dan  pengemis  sehingga  mereka  dapat  mandiri  dan  tidak  kembali menggelandang dan mengemis dengan kenyataan yang terjadi dilapangan saat ini adalah dinas belum memiliki  workshop,  sehingga  hal  ini  merupakan  salah  satu  masalah  dari  Dinas  Sosial.  Hal  ini  juga bertentangan  dengan  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  12  tahun  2008  tentang  Ketertiban Sosial.
Menurut  Pasolong  (2010:204)  responsivitas,  yaitu  kemampuan  birokrasi  untuk  mengenai kebutuhan  masyarakat,  menyusun  agenda  dan  prioritas  pelayanan,  dan  mengembangkan  program- program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivits  disini  menunjukan  pada  kelarasan  antara  program  dan  kegiatan  pelayanan  dengan kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat.  Responsivitas  dimaksudkan  sebagai  salah  satu  indikator  kinerja karna responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi  dan  tujuannya,  terutama  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Responsivitas  yang  rendah ditunjukan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukan  kegagalan  dengan  organisasi  dalam  mewujudkan  misi  dan  tujuan  birokrasi  publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memilik kerja yang jelak pula.
Tindakan preventif terhadap gelandangan dan pengemis dan anak yang mempunyai masalah dijalanan  adalah  dengan  cara  melakukan  penyuluhan,  sosialisasi  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial yang berasal dari APBN. Dari kota dapat penyuluhan tindakakan preventif dan semua bidang tindakan pencegahan oleh Petugas Sosial Masyarakat (PSM) dan juga dengan cara pendamping melalui keluarga.
Diketahui  responsivitas  mengenai  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  dan Pemakaman Kota Pekanbaru bagi gelandangan dan pengemis yang dilakukan penertiban oleh Satpol PP adalah sudah terlaksana dengan cukup baik, tindakan respesif dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap gelandangan dan pengemis dan anak yang mempunyai masalah dijalanan adalah melakukan kerjasama dengan Tim Penertiban (Satpol PP) untuk pembinaan pendataan, sosialisasi dan pembinaan dengan non panti.
Berdasarkan hasil penelitian,apa yang sudah ditemukan dilapangan mengenai pelayanan yang diberikan Dinas Sosial terhadap masyarakat dalam pelaya nan kesejahteraan sosial tentang penertiban Gelandangan dan Pengemis belum sepenuhnya berhasil di tanganani dengan baik, karena masih banyak kita temukan gelandangan dan pengemis di jalan raya dan di berbagai fasilitas umum, gelandangan dan pengemis  ini  tidak  takut  dengan  razia  yang  dilakukan  oleh  Sat  Pol  pp  malahan  mereka  melakukan berbagai  cara  untuk  mendapatkan  perhatian  masyarakat  agar  mereka  dikasihani  sehinga  mereka mendapat keuntungan yang sangat besar.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)
Upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menangani Gelandangan dan Pengemis yaitu  dengan  cara  memberikan  sanksi  tegas  bagi  msyarakat  yang  kedapatan  memberi  uang  kepada Gelandangan dan pengemis. Selanjutnya Gelandangan dan Pengemis yang sudah di razia seharusnya ditindak lanjuti dan diberikan binaan serta pengawasan sampai mereka mempunyai skill untuk bekal bagi mereka dalam mencari pekerjaan yang layak bagi hidupnya.
Tenaga  personil  yang  kurang  untuk  penanganan  gelandangan  dan  pengemis  yang  belum dfungsikan dengan tepat pada sasaran serta biaya untuk pembangunan panti sosial yang belum tersedia. Masih banyaknya masyarakat yang masih memberikan uang dijalan kepada gelandangan dan pengemis, dengan  alasan  mereka  merasa  kasihan  dan  tidak  sanggup  melihat  orang  kesusahan  dan  kelaparan. Selanjutnya kurangnya sarana dan prasana yang mendukung kegiatan tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  disajikan  pada  bab  sebelumnya  maka  dapat  ditarik kesimpulan  mengenai  evaluasi  kebijakan  dinas  sosial  dalam  melaksanakan  ketertiban  sosial  di  Kota Pekanbaru bahwa Razia yang di laksanakan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP belum sepenuhnya berjalan dengan  baik,  ini  sesuai  dengan  observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  di  lapangan,  razia seharusnya dapat dilakukan untuk meminimalisir gelandangan dan pengemis di kota ini.Pelaksanaan razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP belum berjalan dengan efektif, dan ini sesuai dengan  observasi  dan  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dilapangan  karena  seharusnya  razia  yang dilakukan dapat meminalisir gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Binaan untuk gelandangan dan pengemis merupakan tidak lanjut razia,yang di koordinasikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melakukan pelatihan, pembinaan untuk gelandangan dan pengemis baik yang tinggal di panti maupun  panti  sosial  milik  Pemerintah  daerah  juga  mereka  yang  berasal  dari  luar  kota  pekanbaru. Binaan diberikan oleh Dinas Sosial tidak sepenuhnya efektif karena tidak adanya tindak lanjut dari pelatihan tersebut.
Terdapat  keterbatasan  dari  pihak  Panti  Sosial  Kota  Pekanbaru  yang  masih  sulit  untuk menjangkau  mengenai  tenaga  dan  tempat  yang  disediakan  sehingga  bekal-bekal  keterampilan  yang seharusnya diterima oleh gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi tersebut tidak dapat terpenuhi sehinggan kebijakan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak terlaksana.
Adapun saran yang akan diberikan terkait pada penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1. Agar dapat  memberikan  pelajaran  barudalam  ilmu  pengetahuan,  terutamadi  dalam  bidang  ilmu pemerintahan  yang  jugabisa  dipergunakan  sebagai  sumber  bacaan  dan  pedoman  bagi  kegiatan penelitian selanjutnya. 2. Agar dapat dijadikan referensi bagi penelitian lain yang ingin mengangkat topik yang sama terkait permasalahan mengenai evaluasi kebijakan. 3. Agar dapat memberi masukan bagi  dinas  dan  instansi  terkait  mengenai  evaluasi  kebijakan  dalam  menanggulangi  permasalahan gelandangan dan pengemis.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Agustino,Leo 2012. Dasar-Dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)
Awang, Azam, 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Pustaka Pelajar Awang, Azam dan Mendra Wijaya, 2012. Ekologi Pemerintahan. Pekanbaru: Alaf Riau.
Badudu, Zaen, 2001. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Bidin, Said Zainal, 2002. Kebijakan Publik Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
Dunn, N William,  2003. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Balai Pustaka.
Edwar,  George  III,  2003.  Implementasi  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  Yayasan  Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
Gustino, Leo, 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabetha.
Hadari  Nawawi,  2006.  Evaluasi  dan  Manajemen  Kinerja  di  Lingkungan  Perusahaan  dan  Industri. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hanim, Sufian dan Adnan, Indra, M, 2005. Organisasi dan Manajemen. Pekanbaru: Multi Grafindo.
Kumorotomo, Wahyudi, 2008. Akuntabilitas Birokrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Kansil, CST, dan Cristine, 2003. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Ndraha,
Taliziduhu, 2011. Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru.Jakarta: Rineka Cipta.
Nugroho, Riant, 2006. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta.
Nurcholis, Hanif, 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
Nurman,  dkk,  2009.  Buku  Pedoman  Penulisan.  Pekanbaru:  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Islam Riau.
Nawawi, Hadi, 2011. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Rasyid, M. Ryass, 1997. Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: PT. Yasrif Watampone.
Rahardjo,  Adisasmita,  2011.  Pengelolaan  Pendapatan  dan  Anggaran  Belanja  Daerah.  Yogyakarta: Graha Ilmu
Subarsono, 2009. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasinya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Santoso, Purwa, 2004. Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik. Yogyakarta: Fisipol UGM.
Sedarmayanti, 2004. Good Governance (Kepemerintahan yang baik). Bandung: Mandar Maju.
Suharsimi, Arikunto, 2004. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono,  2010.  Metode  Penelitian  Pendidikan:Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Suharto, Edi, 2005. Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.
Syafiie, Inu Kencana, 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta: Bumi Aksara.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)
Syafiie, Inu Kencana, 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Sulistiyani, Ambar, T, 2011. Memahami Good Governance. Yogyakarta : Gava Media.
Sumaryadi,  L.  Nyoman,  2005.  Efektifitas  Implementasi  Kebijakan  Otonomi  Daerah.  Jakarta:  Citra Utama.
Supriyatno, Budi, 2009. Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategi). Tangerang: CV Media Brilian.
Suryabrata, Sumadi, 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Winarno, Budi. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
Wahab, Solichin Abdul. 2008. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.

## B. Jurnal
Adriansyah, Muhammad. 2017. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru). JOM FISIP Volume 4 Nomor 1 Februari, 2017.
di Keamatan, M. P. N. S., & Hulu, S. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa.
Wicaksono, A. (2022, April). Peatlands Restoration Policies in Indonesia: Success or Failure?. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 995, No. 1, p. 012068). IOP Publishing.
Yogia, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D. W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership of Tourism and Culture Department in Development of Cultural Reserves at District Kuantan Singingi.
Subhayano,  T.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti,  M.  D.,  &  Zainal,  Z.  (2021).  The  Role  of  the  Camat  in Coordinating the Administration of Peace and Order in Pangkalan Kerinci District Pelalawan Regency.
Yogia, A. I. M. A., Wedayanti, Z. M. D., & Purwati, A. A. (2021). The Role of Organizational Culture on Employee Satisfaction and Performance.
Yuza, A. F. (2014). Policy Dynamics on Subdistricts and Various Post-Reformation Implications.
Munir,  A.,  Wahyudi,  S.,  &  Zainal,  Z.  (2020).  Tinjauan  Kriminologi  Terhadap  Sensual  Marketing
Sebagai  Strategi  Pemasaran  Produk  Yang  Diperankan  Oleh  Sales  Promotion  Girl  Di  Kota Pekanbaru. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi , 6 (2), 21-35.
Rajasa, Y. (2021). Good Governance In Structure Belantik Raya People's Market In Siak District. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics , 11 (2), 1-11.
Ispik,  A.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti,  M.  D.,  &  Zainal,  Z.  (2021).  The  Influence  of  Discipline  on
Performance of Employees Office of the Ministry of Religion. Pekanbaru City .

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)
Journal of Government, Social and Politics Volume 6 Number 2 Oktober 2020
Doni, D., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Purwati, A. A. (2021, February). The Effect of Leadership and Incentives on Employee Performance of Market Retribution. In 2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020) (pp. 167-171). Atlantis Press.
Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
Riauan, M. A. I. (2012). Studi Komparatif Aktivitas Humas Antara Pemerintah Provinsi Riau dengan
PT. Chevron Pacific Iindonesia. Medium , 1 (1).
Riauan, M. A. I. (2016). Figur Politik Calon Walikota Pekanbaru Septina Primawati Rusli dan Erizal Muluk Pada Pemilukada Kota Pekanbaru 2011. Medium , 4 (2).
Riauan,  M.  A.  I.  (2013).  Penggunaan  Teknologi  Komunikasi  dalam  Penerapan  Good Governance. Jurnal Kajian Pemerintahan , 2 (2), 102-107.
Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in  the  regional  development  planning  agency  of  Rokan  Hilir  regency. International  Journal  of Health Sciences (IJHS) Ecuador , 6 (S4), 639-651.
Riauan, M. A. I., & Shasrini, T. (2017). Dampak Komunikasi Terapeutik terhadap Citra Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru). Jurnal The Messenger , 9 (1), 31-43.
Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Riauan, M. A., Sari, G. G., Aslinda, C., & Qurniawati, E. F. (2018). Konstruksi Makna Ketergantungan dalam  Perilaku  Merokok. RELASI  NEGARA  INDUSTRI  DAN  MASYARAKAT  DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI , 171.
Riauan,  M.  A.  I.,  Kholil,  S.,  &  Sikumbang,  A.  T.  (2019).  Islamic  Symbols  on  Political  Messages  in Newspapers in Riau (Study in Regional Head Election 2017). Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) , 2 (1), 254-262.
Riauan, M. A. I., & Sari, G. G. (2018). Konsep Diri Perokok di Universitas Islam Riau. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi , 6 (2), 27-38.

## C. Skripsi, Tesis dan Disertasi
Hasyim, Budi Muhammad. 2018. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru. Skripsi. Universitas Islam Riau.