Journal of Management and Bussines (JOMB) Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2024 p-ISSN: 2656-8918 e-ISSN: 2684-8317 DOI: https://doi.org/10.31539/jomb.v6i1.7047

## PERSEPSI PEMUTIHAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI TERHADAP PENGARUH SISTEM, PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK PADA KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT JOMBANG
Fauzi Ardiansyah 1 , Sjarief Hidajat 2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2
sjariefhidayat.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  menjelaskan  pengaruh  sistem, pelayanan,  kesadaran  wajib  pajak  dan  sanksi  pajak  pada  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor  di  Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu  Atap  (SAMSAT) Jombang  dengan  persepsi  pemutihan  sebagai  variabel  moderasi.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  penelitian  kuantitatif.  Populasi  pada  penelitian  ini  seluruh masyarakat  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  yang  terdaftar  di  SAMSAT  Jombang. Teknik  pengambilan  sampel  dengan  rumus  slovin.  Jumlah  populasi  wajib  pajak berjumlah  637.796  wajib  pajak  pemilik  kendaraan  bermotor.  Sampel  yang  diperoleh berjumlah 100 wajib pajak. Dengan tehnik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah Structural  Equation Modeling (SEM)  dengan  pendekatan Partial  Least  Square (PLS).  Pengujian  hasil kuesioner  menggunakan  analisis  validitas  dan  analisis  reliabilitas.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  penelitian  sistem,  pelayanan, kesadaran,  sanksi,  tidak  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Persepsi  pemutihan  sebagai  variabel  moderasi  tidak  berpengaruh  positif dan  tidak  signifikan  pada  sistem,  pelayanan,  kesadaran,  sanksi,  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Wajib  pajak  tidak  patuh  untuk  membayar  pajak  tepat  waktu  dengan harapan  tidak  mendapatkan  sanksi  yang  tinggi  apabila  terlambat  ataupun  tidak membayar pajak dengan adanya moderasi pemutihan pajak.
Kata Kunci: Kesadaran, Pelayanan, Pemutihan Pajak, Sistem, Sanksi

## ABSTRACT
This  research aims  to  analyze and explain the influence of  systems, services, taxpayer awareness  and  tax  sanctions  on  motor  vehicle  taxpayer  compliance  in  the  Jombang One-Stop  Manunggal  Administration  System  (SAMSAT)  with  perceptions  of  whitening as  a  moderating  variable.  This  research  uses  a  quantitative  research  approach.  The population  in  this  study  were  all  motor  vehicle  tax  payers  registered  with  SAMSAT Jombang. Sampling  technique using the Slovin formula. The total  taxpayer population is  637,796  taxpayers  who  own  motor  vehicles.  The  sample  obtained  consisted  of  100 taxpayers. With data collection techniques using questionnaires. The analytical method used  in  this  research  is  Structural  Equation  Modeling  (SEM)  with  a  Partial  Least Square  (PLS)  approach.  Testing  the  questionnaire  results  uses  validity  analysis  and reliability analysis. The research results show that it can be concluded that the results of  research  on  systems,  services,  awareness,  sanctions  have  no  positive  and insignificant  effect  on  taxpayer  compliance.  Perception  of  bleaching  as  a  moderating
variable  has  no  positive  and  insignificant  effect  on  systems,  services,  awareness, sanctions,  and  taxpayer  compliance.  Taxpayers  do  not  comply  with  paying  taxes  on time in the hope of not receiving high sanctions if they are late or do not pay taxes with the existence of tax whitening moderation.

## Keywords: Awareness, Service, Tax Collection, System, Sanctions

## PENDAHULUAN
Pajak daerah merupakan salah satu cara agar pelaksanaan otonomi daerah dapat terwujud.  Pajak  daerah  adalah  pembayaran  wajib  kepada  daerah  yang  terutang  kepada rakyat  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  menurut  undang-undang,  memanfaatkan ketimpangan  secara  tidak  langsung  dan  digunakan  untuk  kebutuhan  daerah  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat,  menurut  undang-undang  nomor  28  tahun 2009.Menurut  pasal  dua  UU  No.  28  Tahun  2009  dalam  Dzulfitriah  &  Cepi  (2021) tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  ada  lima  jenis  pajak  provinsi:  (1)  pajak kendaraan  bermotor  (PKB),  (2)  bea  balik  nama  kendaraan  (BBKB),  (3)  bahan  bakar pajak kendaraan bermotor (PBBKB), (4) pajak air permukaan (water tax), dan (5) pajak rokok (cukai). Sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak tahunan yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor. Pajak ini memberikan kontribusi terbesar bagi daerah, apalagi kendaraan bermotor terus berkembang dari tahun ke tahun, memberikan salah satu keuntungan finansial bagi Pemerintah Daerah. Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan  bermotor (PKB) pada Badan dan Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu  Atap (SAMSAT) Jombang.
Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018 – 2022 Tahun Target Realisasi Persentase (%) Capaian 2018 908.839.516.022 969.666.337.952 106,70 2019 925.217.875.766 1.038.399.521.426 112,23 2020 986.734.852.737 963.924.065.599 97,69 2021  1.000.755.615.361  1.027.643.719.890 102,69 2022  1.126.755.455.556  1.131.646.760.992 100,43 Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Penerimaan Pendapatan Daerah SAMSAT Jombang
Berdasarkan  data  pada  tabel  1  dapat  dilihat  target  yang  hendak  dicapai  dan realisasi  pajak  kendaraan  bermotor  pada  tahun  2018  hingga  2022.  Pada  tahun  2020 tidak mencapai  target  persentasenya  yakni 97,69  % dari penerimaan Pajak  Kendaraan Bermotor  dari  tahun  2021  hingga  tahun  2022  dapat  dilihat  hanya  sedikit mengalami peningkatan. Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang  yang  bisa  mampu  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  karena  jumlah kendaraan  bermotor  setiap  tahunnya  akan  terus  meningkat  sehingga  diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat pula.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  yang  lebih  mendalam mengenai  bagaimana Theory  of  Planned  Behavior bermanfaat  dalam  pemecahan masalah  mengenai  persepsi  pemutihan  sebagai  variabel  moderasi  terhadap  pengaruh sistem pajak, pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Jombang. Diharapkan pula penelitian
ini  dapat  memberikan  kontribusi  dalam  kajian  empiris  dan  dijadikan  perbandingan maupun pengembangan dari penelitian sebelumnya. Penelitian dengan objek kepatuhan wajib  pajak  memang  sudah  sering  dan  bahkan  banyak  dilakukan.  Namun,  seiring dengan  banyaknya  penelitian  yang  dilakukan  tidak  semua  menampilkan  hasil  yang positif.  Dari  hasil  tiga  peneliti  terdahulu  yang  ditemukan  penelitian  memperlihatkan bahwa kesadaran wajib  pajak tidak mampu mempengaruhi perilaku patuh wajib  pajak Karnedi  &  Hidayatulloh  (2019).  Faktor  sikap  wajib  pajak  adalah  faktor  yang  dapat mengatur  kesadaran  wajib  pajak.  Sikap  wajib  pajak  dibentuk  oleh  berbagai  dimensi salah satunya sikap terhadap kebijakan pajak Syahid & Salman (2023). Penelitian lain menyebutkan  sanksi  pajak  tidak  mampu  mempengaruhi  perilaku  patuh  wajib  pajak Rizal & Erpita (2019) Walaupun wajib pajak mengetahui bahwa ada sanksi tegas untuk perilaku  tidak  patuh  wajib  pajak,  namun  wajib  pajak  tidak  menghiraukannya.  Pada dasarnya  kebijakan  pemutihan  pajak  ditujukan  kepada  masyarakat  supaya  masyarakat mendapat  keringanan  dalam  pembayaran  pajak  yang  meliputi  pembebasan  sanksi administrasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  setiap  naik  satu  satuan  pemutihan  pajak, perilaku patuh wajib pajak akan naik 29,1% Widajantie & Anwar (2020).
Dari  hasil  penelitian  terdahulu  Kurnia  Rahayu  (2020)  menyatakan  bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan  bermotor.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Saputra  (2022)  menyatakan bahwa  Tunggakan  pajak  kendaraan  bermotor  merupakan  pajak  kendaraan  yang  telah melewati  masa  jatuh  tempo.  Sehingga  dengan  adanya  kebijakan  pemutihan  dengan keringanan  yang  diberikan  masyarakat  lebih  cenderung  untuk  membayar  pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan  pengertian  kepada  masyarakat  akan  pentingnya  membayar  pajak. Sedangkan menurut Dzulfitriah & Cepi (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel  pemutihan  denda  pajak  kendaraan  bermotor  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Begitu  juga  dengan  Meifari  (2020) menyatakan  bahwa  variabel  sosialisasi  perpajakan  Sosialisasi  perpajakan  tidak memoderasi  pengaruh  layanan  fiskus  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  Hal  ini menunjukkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  belum  memenuhi  seluruh  komponen penilaian dari pada layanan fiskus.

## KAJIAN TEORI
Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  merupakan  teori  psikologis  yang menghubungkan  keyakinan  dengan  perilaku.  Teori  objektif,  dan  kontrol  perilaku  yang dirasakan, bersama-sama membentuk niat perilaku individu dikemukakan oleh Pangestu & Pratomo (2018). Behavioral beliefs (Sikap) yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu  perilaku  dan  evaluasi  atas  hasil  dari  tindakan  yang  dilakukannya  tersebut. Normative  beliefs (Norma  Subjektif)  yaitu  keyakinan  tentang  harapan  normatif  orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Control beliefs (Kontrol Perilaku) yaitu  keyakinan  atau  kepercayaan  tentang  adanya  keberadaan  hal-hal  yang  dapat mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan. Selain itu suatu persepsi seseorang akan muncul, dan persepsi tersebut juga berhubungan tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Definisi Pajak menurut Waluyo  (2017:3)  adalah  Penerimaan  Negara  yang  digunakan  untuk  mengarahkan kehidupan  masyarakat  menuju  kesejahteraan.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2007 (UU No. 28 Tahun 2007) dalam  Annisa & Yoestini (2023) pasal 1 ayat 1
pajak  merupakan  kontribusi  bagi  warga  negara  yang  memiliki  kewajiban  dengan melakukan  pembayaran  sejumlah  dana  kepada  pemerintah  yang  bersifat  memaksa, sedangkan tidak ada imbalan langsung yang akan didapatkan dan penerimaan dana akan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Menurut Datu et al., (2020) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib  pajak  mengetahui,  memahami,  dan  melaksanakan  ketentuan  perpajakan  dengan benar dan sukarela. Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau  perorangan  untuk  memahami  arti,  fungsi  dan  tujuan  pembayaran  pajak.  Sanksi perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegah  (preventif)  agar  wajib  pajak  tidak melanggar  norma  perpajakan  menurut  Mardiasmo  (2019:72).  Sanksi  perpajakan didefinisikan juga oleh Sari (2021:8) sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau  dipatuhi.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wirani  (2016)  menunjukan pengaruh positif dan signifikan dari sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel yang sama seperti didalam penelitian Tumuli et  al.,  (2016)  menyatakan  bahwa  hanya  variabel  modernisasi  strategi  organisasi  yang tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan  modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi dan modernisasi budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Theory of  Planned Behaviour terdapat Behaviour Belief atau Attitude toward behaviour dalam Pangestu & Pratomo (2018) dimana seseorang melakukan penilaian terhadap pentingnya pajak dan wajib pajak merasa diuntungkan dengan sistem pajak,  wajib  pajak  akan  meningkatkan kepatuhan  dalam  kewajiban  membayar.  H1  :  Sistem  pajak  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
Ramdani  et  al.,  (2019)  variabel  Kualitas  Pelayanan  Pajak,  baik  secara  parsial maupun  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  roda  empat  yang  terdaftar  di  Kantor  Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu Atap  Kabupaten  Ciamis.  Sejalan  dengan  Handayani  Barus  et  al.,  (2016)  Kualitas Pelayanan  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Pelayanan  yang  berkualitas membuat  wajib  pajak  nyaman  dan  menjadi  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Berdasarkan Theory  of  Planned  Behaviour terdapat Behaviour  Belief atau Attitude  toward  behaviour dalam Pangestu  &  Pratomo  (2018)  semakin  tinggi tingkat  kualitas  pelayanan  maka  semakin  tinggi  tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  H2: Pelayanan  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  membayar pajak.  Hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Savitri  &  Musfialdy  (2016) menyatakan  bahwa  kesadaran  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Semakin  tinggi  tingkat  kesadaran  pajak  maka  pemahaman  serta  pelaksanaan kewajiban  pajak  akan  semakin  baik  sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak.  Peneliti  lain  Widodo  (2020)  Kesadaran  membayar  pajak  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Berdasarkan Theory  of  Planned  Behaviour terdapat Behaviour  Belief atau Attitude  toward  behaviour dalam Pangestu  &  Pratomo (2018)  yang  mengandung  makna  bahwa  kesadaran  membayar  pajak  tidak  sejalan  atau belum  dapat  memberikan  pengaruhnya  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  H3: Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan membayar pajak.
Berdasarkan Theory  of  Planned  Behaviour terdapat Behaviour  Belief atau Attitude  toward  behaviour dalam Pangestu  &  Pratomo  (2018)  dimana  Semakin  tinggi sanksi yang diberikan maka tingkat kepatuhan akan semakin tinggi. Penelitian terdahulu yang  dilakukan  oleh  Mustika  Putra  &  Merkusiwati  (2018)  menunjukan  jika  sanksi perpajakan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  senada dikemukakan  oleh  Pujiwidodo  (2016)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun menurut Rohmawati & Rasmini (2012) hasil penelitiannya menyatakan bahwa sanksi perpajakan secara  simultan  dan  parsial  berpengaruh  pada  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di KPP  Pratama  Denpasar  Barat.  H4:  Sanksi  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  membayar  pajak.  Berdasarkan Theory  of  Planned  Behaviour terdapat Behaviour  Belief atau Attitude  toward  behaviour dalam Pangestu  &  Pratomo (2018)  secara  logika  sanksi  pajak  dibuat  untuk  meningkatkan  perilaku  taat  pajak. Meningkatnya  sanksi  perpajakan  semakin  menghalangi  wajib  pajak  terhadap  tindakan ketidakpatuhan pada pajak Dzulfitriah & Cepi (2021).
Pemerintah  membuat  kebijakan  pemutihan  pajak  untuk  meningkatkan penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor.  Penghapusan  sanksi  administratif  pajak  ini bertolak  belakang  dengan  tujuan  pemberian  sanksi  pajak  sehingga  terdapat kemungkinan bahwa pemutihan pajak dapat memoderasi secara positif maupun negatif pengaruh  sanksi  administratif  pajak  terhadap  perilaku  kepatuhan.  Penelitian  terdahulu membuktikan  bahwa tax  amnesty tidak  mampu  memoderasi  pengaruh  sanksi  pajak terhadap  kepatuhan  pajak  Sari  et  al.,  (2021) Tax  amnesty dan  pemutihan  pajak merupakan  program  pengampunan  pajak  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dengan  tujuan yang  sama  yaitu  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  H5:  Moderasi  persepsi pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada sistem pajak, pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Kerangka konseptual  yang  mendukung  penelitian  ini  diberikan  sebagai  berikut  sesuai  dengan uraian sebelumnya.
Gambar 1. Kerangka Konseptual Sumber: Peneliti

## METODE PENELITIAN
Adapun jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.  Populasi  pada  penelitian  ini  seluruh  masyarakat  wajib  pajak  kendaraan
bermotor  yang  terdaftar  pada  SAMSAT  Jombang.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  kuesioner  Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah Structural  Equation  Modeling (SEM)  dengan  pendekatan Partial  Least  Square (PLS). Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  SAMSAT  Jombang.  Teknik  pengambilan  sampel dengan rumus slovin. Sampel yang diperoleh berjumlah 100 wajib pajak. Dengan teknik pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  data kuantitatif.  Berdasarkan  sumbernya,  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner  oleh  responden  seputar  variabel  yang  dimaksud.  Data  sekunder  dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak kendaraan bermotor.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Sistem Pajak (X1), Pelayanan Pajak (X2),  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X3),  dan  Sanksi  Pajak  (X4).  Variabel  terikat  dalam penelitian  ini  adalah  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Y).  Variabel moderating  adalah  variabel  yang  dapat  memperkuat  atau  memperlemah  hubungan antara  variabel  independen  dengan  variabel  dependen.  Variabel  moderating  dalam penelitian ini adalah Pemutihan Pajak (M).  Dari semua variabel  di  atas  diukur dengan menggunakan  skala  ordinal  dengan  teknik  pengukuran  skala Likert. Adapun  indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut sebagai berikut.
Tabel 2 . Kisi-kisi Instrumen Variabel Variabel Indikator Sistem Pajak (X1) Rioni & Teuku (2020) Official-Assessment  System Self-Assessment Withholding System Pelayanan Pajak (X2) Anggraini & Herianti (2022) Bukti langsung ( tangibles ) Kehandalan (reliability ) Daya tanggap ( responsiveness ) Jaminan ( assurance ) Empati ( empathy ) Kesadaran Wajib Pajak (X3) Devi Nurkumalasari (2020) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. Sanksi Pajak (X4) Kurnia Rahayu (2020) Sanksi  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak harus jelas Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi ( not arbitrary ), tidak ada toleransi Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang Hendaknya sanksi yang diberikan langsung
Variabel Indikator memberikan efek jera. Kepatuhan Membayar Pajak (Y) Kurnia Rahayu (2020) Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mendaftarkan diri. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan tahunan (SPT). Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan. Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak (STP atau SKP) Persepsi Pemutihan (M) Kurnia Rahayu (2020) Stimulasi Dana Asset Recovery
Sumber : Peneliti terdahulu
Adapun  jumlah  populasi  wajib  pajak  dari  data  yang  diperoleh  di  SAMSAT Jombang  berjumlah  637.796  wajib  pajak  pemilik  kendaraan  bermotor,  maka  sampel pada  penelitian  ini  adalah  100  responden.  Hasil  jawaban  kuesioner  akan  diberi  nilai  5 poin untuk jawaban Sangat Setuju (SS), 4 poin untuk jawaban Setuju (S), 3 poin untuk jawaban  Ragu-ragu  (N),  2  poin  untuk  jawaban  Tidak  Setuju  (TS),  dan  1  poin  untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS). Pengujian instrumen penelitian meliputi pengujian validitas  dan  pengujian  reliabilitas.  Uji  validitas  menggunakan  tiga  metode  validitas yaitu  validitas  berdasarkan  isi,  validitas  berdasarkan  respon,  proses  dan  berdasarkan struktur  internal  menggunakan Smart  PLS .  Uji  reliabilitas  menggunakan  koefisien Alpha  Cronbach. Analisis  statistik  deskriptif  digunakan  untuk  memberikan  informasi mengenai karakteristik variabel penelitian.
Waktu  Penelitian dilakukan selama 2 minggu yaitu pada hari kerja. Sedangkan waktu pengamatan dilakukan pada jam kerja yaitu pukul 08.00 – 15.00 WIB. Penetapan waktu untuk menyebar kuesioner berdasarkan pertimbangan bahwa dapat mewakili hari kerja  dan  akhir  pekan.  Pelaksanaan  penyebaran  angket  dilakukan  dari  tanggal  8  Mei 2023  sampai  tanggal  23  Mei  2023  sesuai  dengan  batas  jumlah  responden  100  wajib pajak.  Statistik  deskriptif  menjelaskan  skala  jawaban  responden  pada  setiap  variabel independen  yang  diukur  dari  nilai  minimum,  nilai  maksimum,  nilai  rata-rata,  dan standar  deviasi.  Uji  asumsi  klasik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  uji normalitas,  uji  multikolinearitas  dan  uji  heteroskedastisitas.  Metode  analisis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah Structural  Equation  Modeling (SEM)  dengan pendekatan Partial Least Square (PLS). Smart PLS dipilih dalam penelitian ini karena dapat  menjelaskan  pengaruh  variabel  moderasi  dalam  memperkuat  maupun memperlemah hubungan variabel  bebas dengan  variabel  terikat.  Penghitungan statistik dikatakan  signifikan  apabila  nilai  uji  statistiknya  berada  dalam  daerah  kritis  (daerah dimana  H0  ditolak)  dan  sebaliknya  disebut  tidak  signifikan  apabila  uji  statistiknya berada dalam daerah dimana H0 diterima.

## HASIL PENELITIAN Pengujan Structural Equation Model (SEM)
Sebelum  melakukan  perhitungan  pengujian  statistik,  terlebih  dahulu  membuat model struktural sesuai dengan hipotesis sebelumnya. Dengan menggambar model dan memasukkan indikator kuesioner yang sudah ditentukan.
Gambar 2. Uji Full Model SEM Menggunakan Smart PLS
Sumber: Output smart PLS
Bahwa  tidak  terdapat  nilai loading  factor dibawah  0.50,  sehingga  tidak  harus dilakukan drop  data untuk  menghapus  indikator  yang  bernilai loading dibawah  0.50 agar memperoleh model yang baik.
Berdasarkan hasil uji smart PLS di bawah ini nilai minimum diatas > 0,70 akan berwarna  hijau,  tetapi  menurut  literatur  nilai  minimum  di  atas  >  0,50.  Berikut  hasil perhitungan menggunakan smart PLS.
Tabel 3.
Hasil Pengujian Outer Loading
Indikator  Sistem  Pajak  (SP),  Pelayanan  Pajak  (PP),  Kesadaran  Wajib  Pajak (KWP),  Sanksi  Pajak  (SNP),  Kepatuhan  Membayar  Pajak  (KMP),  Pemutihan  Pajak (PSP) menunjukan hasil  valid. Sehingga  indikator  variabel dapat  digunakan  mengukur konstruk karena persyaratan indikator reflektif memiliki loading faktor >0,50. Berdasarkan hasil uji smart PLS di bawah ini nilai minimum diatas > 0,70 akan berwarna  hijau,  tetapi  menurut  literatur  nilai  minimum  di  atas  >  0,50.  Berikut  hasil perhitungan menggunakan smart PLS.
Tabel 4.
Hasil Pengujian Cronbach’s Alpha, Composite Reliability dan AVE Cronbach's alpha Composite reliability (rho_a) Composite reliability (rho_c) Average variance extracted (AVE) Moderasi 0.700 5.202 0.798 0.678 X1 1.000 1.000 1.000 1.000 Indikator Output Keterangan  Indikator  Output  Keterangan SP2 1 Valid KWP4 0.874 Valid PP3 0.872 Valid KWP5 0.946 Valid PP4 0.889 Valid SNP1 0.895 Valid PP5 0.855 Valid SNP2 0.916 Valid PP6 0.847 Valid SNP4 0.940 Valid PP7 0.753 Valid KMP1 0.821 Valid PP8 0.868 Valid KMP3 0.836 Valid PP9 0.800 Valid KMP4 0.852 Valid PP10 0.836 Valid PSP1 0.997 Valid PP11 0.536 Valid PSP2 0.601 Valid KWP3 0.857 Valid
X2 0.926 0.945 0.939 0.615 X3 0.874 0.889 0.922 0.798 X4 0.906 0.909 0.941 0.842 Y 0.787 0.797 0.875 0.700
Composite reability maupun cronbach alpha menunjukan nilai yang memuaskan yaitu  nilai  masing-masing  variabel  diatas  nilai  minimum  >  0,70.  Nilai  AVE  yang dihasilkan  oleh  semua  konstruk  di  atas  >  0,50.  Hal  tersebut  menunjukan  konsistensi dan  stabilitas  instrumen  yang  digunakan  tinggi.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa seluruh indikator dan variabel dalam penelitian ini lolos uji validitas dan reliabilitas.
Tabel 5.
Tabel Hasil Koefisien Determinasi (R-Square)
Dapat dilihat nilai R-Square adjusted yang digunakan untuk perhitungan regresi linier  berganda  dimana  variabel  X  lebih  dari  satu.  Nilai R-Square  adjusted yang dihasilkan  sebesar  0,777  atau  77%  ,  hal  tersebut  berarti  variabel  independen  mampu mempengaruhi  variabel  dependen  sebesar  77%.  Adapun  sisa  kekurangannya  dapat dijelaskan dengan  variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.
Tabel 6. Tabel Hasil Pengujian Hipotesis (Direct Effect) Original sample (O) Sample mean (M) Standard deviation (STDEV) T statistics (|O/STDEV|) P values X1 -> Y 0.054 0.052 0.066 0.815 0.415 X2 -> Y 0.145 0.184 0.094 1.542 0.123 X3 -> Y 1.637 1.537 1.332 1.229 0.219 X4 -> Y -0.994 -0.915 1.327 0.749 0.454
Nilai  dari direct  effect yang  terdiri  dari  Implementasi  Sistem  Pajak  (X 1 ), Pelayanan Pajak (X 2 ),  Kesadaran  Wajib Pajak  (X 3 ), Sanksi Pajak (X 4 ) dapat  diketahui secara  parsial  pengaruhnya  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y).  Hasil  penelitian  ini membuktikan  bahwa  Efektifitas  Sistem  Perpajakan  tidak  berpengaruh  positif  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Setelah  melalui  pengujian  secara  struktural  model  variabel variabel  sistem  pajak  memiliki  tingkat  signifikan  sebesar  0,415  yaitu  lebih  besar  dari 0,05 dan nilai t statistik 0,815 dimana parameternya t tabel < t hitung (1,661 < 2,070). Hal  ini  menunjukkan  kurangnya  sistem  pajak  maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan semakin  menurun.  Hal  ini  berarti  H 1 ditolak  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  sistem pajak  tidak  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak . Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa variabel pelayanan pajak memiliki  tingkat signifikan  sebesar  0,123  yaitu  lebih  besar  dari  0,05  dan  nilai  t  statistik  1,542  dimana parameternya  t  tabel  <  t  hitung  (1,661  <  2,070).  Hal  ini  menunjukkan  semakin  baik pelayanan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.  Hal  ini berarti
R-square R-square adjusted Y 0.797 0.777
H 2 ditolak  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  pelayanan  pajak  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  kesadaran  wajib  pajak  memiliki tingkat  nilai  t  tabel  signifikan  sebesar  0,219  yaitu  lebih  besar  dari  0,05  dan  nilai  t statistik  1,229  dimana  nilai  koefisien  parameternya  t  tabel  <  t  hitung  (1,661  <  2,070). Hal ini menunjukkan semakin baik kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan  semakin  meningkat.  Hal  ini  berarti  H 3 ditolak  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak . Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  sanksi  pajak  memiliki  tingkat signifikan sebesar 0,358 yaitu lebih kecil dari 0,545 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t statistik 0,749 dimana nilai koefisien parameternya t tabel < t hitung (1,661 < 2,070). Hal  ini  menunjukkan  semakin  kuat  sanksi  pajak  maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan semakin  meningkat.  Hal  ini  berarti  H 4 ditolak  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .
Tabel 7.

## Tabel Hasil Pengujian Moderation Effect
Original sample (O) Sample mean (M) Standard deviation (STDEV) T statistics (|O/STDEV|) P values Moderasi x X3 -> Y -1.06 -0.802 4.68 0.227 0.821 Moderasi x X4 -> Y 1.082 0.817 4.662 0.232 0.816 Moderasi x X2 -> Y 0.073 0.062 0.116 0.629 0.530 Moderasi x X1 -> Y -0.015 -0.004 0.125 0.118 0.906
Berdasarkan  tabel  7  nilai P  value yang  terdiri  dari  Implementasi  Sistem  Pajak (X 1 ),  Pelayanan  Pajak  (X 2 ),  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X 3 ),  Sanksi  Pajak  (X 4 )  dapat diketahui  secara  parsial  pengaruhnya  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y)  dengan dimoderasi  oleh  Pemutihan  Pajak  (M).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel sistem  pajak  memiliki  tingkat  signifikan  sebesar  0,821  yaitu  lebih  besar  dari  0,05  dan nilai  t  statistik  0,227  dimana  nilai  koefisien  parameternya  t  tabel  <  t  hitung  (1,661  < 2,070).Hal  ini  menunjukkan  semakin  baik  sistem  pajak  maka  kepatuhan  wajib  pajak yang  dimoderasi  oleh  persepsi  pemutihan  pajak  tidak  meningkat.  Hal  ini  berarti  H 1 ditolak  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  sistem  pajak  tidak  berpengaruh  positif  dan tidak  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  dimoderasi  oleh  pemutihan pajak . Hasil  penelitian  bahwa  variabel  pelayanan  pajak  memiliki  tingkat  signifikan sebesar 0,816 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t statistik 0,232 dimana nilai koefisien parameternya t tabel < t hitung (1,661 < 2,070). Hal ini menunjukkan jika semakin baik pelayanan pajak maka kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh persepsi pemutihan akan  semakin  meningkat.  Hal  ini  berarti  H 2 ditolak  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa pelayanan  pajak  tidak  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh pemutihan pajak .
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  kesadaran  wajib  pajak  memiliki tingkat  signifikan  sebesar  0,530  yaitu  lebih  besar  dari  0,05  dan  nilai  t  statistik  sebesar 0,629  maka  parameternya  nilai  koefisien  t  tabel  <  t  hitung  (1,661  <  2,070).  Hal  ini menunjukkan  jika  semakin  baik  kesadaran  wajib  pajak  maka  kepatuhan  wajib  pajak akan  semakin  meningkat.  Hal  ini  berarti  H 3 ditolak  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan
wajib  pajak  dengan  dimoderasi  oleh  pemutihan  pajak . Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,906 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t statistik sebesar 0,118 maka parameternya nilai koefisien t tabel < t hitung (1,96 < 2,070). Hal ini menunjukkan semakin kuat sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh persepsi pemutihan akan menurun. Hal ini berarti H 4 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderasi pemutihan pajak .

## PEMBAHASAN
Pengaruh Hubungan Antara Sistem Pajak Dengan Kepatuhan Membayar Pajak Berdasarkan Theory  of  Planned  Behaviour terdapat Behaviour  Belief atau Attitude  toward  behaviour Pangestu  &  Pratomo  (2018)  dimana  seseorang  melakukan penilaian terhadap pentingnya pajak dan wajib pajak merasa diuntungkan dengan sistem pajak,  wajib  pajak  akan  meningkatkan  kepatuhan  dalam  kewajiban  membayar. Sehubungan dengan hal tersebut, implikasi dari penelitian ini adalah keefektifan sistem perpajakan harus ditingkatkan dan semakin disempurnakan. Hal ini menunjukan bahwa sistem  yang  sudah  diterapkan  oleh  perpajakan  dengan  metode online maupun  digital sudah  tepat,  tetapi  tidak  mempengaruhi  keinginan  wajib  pajak  untuk  melakukan kepatuhan saat membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada  penelitian  Setiana  (2010)  dan  Astana  &  Ni  Ketut  Lely  (2017)  dimana  hasil penelitian  tersebut  menunjukan  bahwa  sistem  administrasi  perpajakan  tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh  Hubungan  Antara  Kualitas  Pelayanan  Pajak  Dengan  Kepatuhan Membayar Pajak
Berdasarkan Theory  of  Planned  Behaviour terdapat Behaviour  Belief atau Attitude  toward  behaviour Pangestu  &  Pratomo  (2018)  dimana  seseorang  melakukan penilaian  terhadap  pentingnya  pajak  dan  wajib  pajak  merasa  diuntungkan  dengan pelayanan yang prima,  wajib  pajak  akan  meningkatkan  kepatuhan  dalam  kewajiban membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  implikasi  dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan yang kurang prima harus diperbaiki dan  selalu ditingkatkan karena berdasarkan penelitian ini kualitas pelayanan yang kurang baik atau kualitas  pelayanan  tidak  prima  memberikan  pengaruh  yang  tidak  positif  dan  tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian  ini  didukung  hasil  penelitian  Fatmawati  &  Suyatmin  (2022)  Kualitas Pelayanan  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  pajak  PKB  dan  BBNKB.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kualitas pelayanan tidak memiliki hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh  Hubungan  Antara  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dengan  Kepatuhan Membayar Pajak
Berdasarkan Theory  of  Planned  Behaviour terdapat Behaviour  Belief atau Attitude  toward  behaviour Pangestu  &  Pratomo  (2018)  dimana  kesadaran  wajib  pajak yang merupakan keinginan yang dipersepsikan satu orang atau lebih dalam menyetujui tindakannya  dan  memberikan  motivasi  orang  lain  dalam  memenuhi  kewajibannya. Kesadaran  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Semakin turun tingkat kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin rendah untuk melakukan tindakan kepatuhan membayar pajak. Penelitian
ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  lain  Widodo  (2020) kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Yang  mengandung  makna  bahwa  kesadaran  membayar  pajak  tidak  sejalan  atau  belum dapat memberikan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Hubungan Sanksi Pajak Dengan Kepatuhan Membayar Pajak
Berdasarkan Theory of  Planned Behaviour terdapat Control Beliefs Pangestu & Pratomo (2018) dimana Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka tingkat kepatuhan akan  semakin  tinggi.  Sehingga  dalam  hasil  penelitian  dinyatakan  bahwa  sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut berarti  semakin  tegas  dan  semakin  berat  sanksi  perpajakan  yang  diberikan  atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suari  &  Rasmini  (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap 20 kepatuhan wajib  pajak.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Andinata,  2015)  menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh  Variabel  Moderasi  Pemutihan  Pajak  terhadap  Sistem  Pajak  Dengan Kepatuhan Membayar Pajak
Berdasarkan Theory  of  Planned  Behaviour terdapat Behaviour  Belief atau Attitude  toward  behaviour Pangestu  &  Pratomo  (2018)  dimana  seseorang  melakukan penilaian  terhadap  pentingnya  pajak  dan  wajib  pajak  merasa  diuntungkan  dengan sistem  pajak,  wajib  pajak  akan  meningkatkan  kepatuhan  dalam  kewajiban membayar.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  variabel  pemutihan  pajak  merupakan variabel  moderasi  yang  tidak  dapat  memperkuat  hubungan  sistem  pajak  dengan kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  Dzulfitriah  &  Cepi  (2021) menjelaskan  bahwa  program  pemutihan  pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  sistem  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Hal  ini  dikarenakan  kebijakan pemutihan  pajak  hanya  diperuntukan  oleh  wajib  pajak  yang  menunggak  dan  tidak berlaku bagi wajib pajak yang tidak menunggak.

## Pengaruh Variabel Moderasi Pemutihan Pajak terhadap Pelayanan Pajak Dengan Kepatuhan Membayar Pajak
Berdasarkan Theory  of  Planned  Behaviour terdapat Behaviour  Belief atau Attitude  toward  behaviour Pangestu  &  Pratomo  (2018)  dimana  seseorang  melakukan penilaian  terhadap  pentingnya  pajak  dan  wajib  pajak  merasa  diuntungkan  dengan pelayanan yang prima,  wajib  pajak  akan  meningkatkan  kepatuhan  dalam  kewajiban membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  variabel pemutihan pajak merupakan variabel moderasi yang tidak dapat memperkuat hubungan pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  Meifari  (2020)  menyatakan  bahwa  variabel  sosialisasi  perpajakan Sosialisasi  perpajakan  tidak  memoderasi  pengaruh  layanan  fiskus  terhadap  kepatuhan wajib  pajak,  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  belum  memenuhi seluruh komponen penilaian dari pada layanan fiskus.
Pengaruh  Variabel  Moderasi  Pemutihan  Pajak  terhadap  Hubungan  Antara Kesadaran Wajib Pajak Dengan Kepatuhan Membayar Pajak
Berdasarkan Theory  of  Planned  Behaviour terdapat Behaviour  Belief atau Attitude toward behaviour Pangestu & Pratomo, (2018) dimana kesadaran wajib pajak yang merupakan keinginan yang dipersepsikan satu orang atau lebih dalam menyetujui tindakannya dan memberikan motivasi orang lain dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini  dapat  disebabkan  karena  sanksi  yang  diberikan  oleh  SAMSAT  Jombang  terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak tinggi sehingga wajib pajak kurang termotivasi dan patuh untuk membayar pajak dikarenakan wajib pajak tidak ingin menerima sanksi yang tinggi apabila terlambat ataupun membayar pajak. Penelitian terdahulu mengenai tax amnesty yang merupakan bagian dari pengampunan pajak, didapatkan hasil bahwa persepsi  terhadap  kebijakan tax  amnesty tidak  mampu  memoderasi  kesadaran  wajib pajak Sari & Wirakusuma (2018).
Pengaruh  Variabel  Pemutihan  Pajak  terhadap  Hubungan  Antara  Sanksi  Pajak Dengan Kepatuhan Membayar Pajak
Berdasarkan Theory of  Planned Behaviour terdapat Control Beliefs Pangestu & Pratomo  (2018)  dimana  semakin  tinggi  sanksi  yang  diberikan  maka  tingkat  kepatuhan akan  semakin  tinggi.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  variabel  pemutihan  pajak merupakan  variabel  moderasi  yang  tidak  dapat  memperkuat  hubungan  sanksi  pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  penelitian  terdahulu  membuktikan  bahwa tax  amnesty tidak  mampu  memoderasi pengaruh  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak  Sari  &  Wirakusuma  (2018). Tax amnesty dan pemutihan pajak merupakan program pengampunan pajak yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN
Bahwa sistem, pelayanan, kesadaran, sanksi, tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Persepsi  pemutihan  sebagai  variabel moderasi  tidak  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  pada  sistem,  pelayanan, kesadaran, sanksi,  terhadap kepatuhan  wajib pajak.  Hal  tersebut mengakibatkan  wajib pajak  tidak  patuh  untuk  membayar  pajak  tepat  waktu  meskipun  mendapat  kebijakan berupa pemutihan pajak, dengan harapan tidak mendapatkan sanksi yang tinggi apabila terlambat  ataupun  tidak  membayar  pajak  dengan  adanya  moderasi  pemutihan  pajak. Tetapi  pada  kenyataannya  wajib  pajak  tetap  menunggak  atau  tidak  melakukan pembayaran tepat waktu meskipun sudah ada kebijakan pemutihan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini,  N.,  &  Herianti,  E.  (2022).  Determinan  Motivasi  Wajib  Pajak  Dalam Memenuhi  Kewajiban  Perpajakan  Pada  Wajib  Pajak  Pekerja  Bebas  Di Tangerang  Selatan.  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Kesatuan,  10(1),  113–122. https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1201
Annisa,  &  Yoestini.  (2023).  Analisis  Pengaruh  Kualitas  Layanan,  Kesadaran  Merek, dan Religiusitas terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus  pada  Nasabah  Bank  Muamalat  Indonesia  di  Kota  Semarang).  Jurnal
Akuntansi Dan Pajak, 24(1), 1–10. https://www.jurnal.stie-
aas.ac.id/index.php/jap/article/view/8747/pdf
Datu,  L.  A.,  Wahyuni,  A.,  &  Atmaja,  A.  T.  (2020).  Pengaruh  Kesadaran  Pajak,
Kejujuran  Pajak,  dan  Kedisiplinan  Pajak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  terhadap Penerapan  Self  Assessment  System  di  KPP  Pratama  Singaraja.  Jurnal  Ilmiah
Akuntansi Dan Humanika, 10(1). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/24615
Devi  Nurkumalasari,  A.,  Wahyudi  Utomo,  S.,  &  Wahyuning  Sulistyowati,  N.  (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Madiun. Jurnal  Akun  Nabelo:  Jurnal  Akuntansi  Netral,  Akuntabel,  Objektif,  2(2),  269– 283. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/jan/article/view/13817 Dzulfitriah,  F.,  &  Cepi,  S.  (2021).  Pengaruh  Program  Pemutihan  Denda  Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  SAMSAT  Kabupaten  Garut.  PROSIDING,  6(3), 32–39. https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/953
Fatmawati,  S.,  &  Suyatmin,  W.  A.  (2022).  Pengaruh  Kesadaran  Pajak,  Kualitas
Pelayanan  Fiskus,  Tingkat  Pemahaman  Pajak,  Tingkat  Pendapatan  Dan  Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan Bermotor  (Studi  Empiris  Pada  SAMSAT  Kota  Surakarta).  Eqien  -  Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11(1), 883–890. https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/800
Karnedi,  N.  F.,  &  Hidayatulloh,  A.  (2019).  Pengaruh  Kesadaran  Perpajakan,  Sanksi
Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan, 12(1), 1. https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001 Kurnia  Rahayu,  S.  (2020).  Penegakan  Hukum  Perpajakan  yang  Efektif  Dalam Mendorong  Realisasi  Pencapaian  Target  Penerimaan  Pajak  Melalui  Kepatuhan Perpajakan. Jurnal Riset Akuntansi, 12(1), 69–87. https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jira/article/view/2670
Mardiasmo.  (2019).  Perpajakan  Edisi  2019  (D.  Arum,  OfryJ,  A.  S.  Aji,  &  G.  A.
Waskito, Eds.; 2019th ed.). Penerbit Andi.
Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan  Bermotor  dengan  Sosialisasi  Perpajakan  Sebagai  Variabel Moderating  di  Kota  Tanjungpinang.  JURNAL  ECONOMIC,  ACCOUNTING, SCIENTIFIC (CASH), 1(1), 39–51. https://journal.stie- pembangunan.ac.id/index.php/cash/article/view/1585 Mustika  Putra,  I.  G.  A.  S.,  &  Merkusiwati,  N.  K.  L.  A.  (2018).  Faktor  -  Faktor  yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Kabupaten Gianyar. E-Jurnal Akuntansi, 23(1), 461–488. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i01.p18 Pangestu,  S.  H.,  &  Pratomo,  D.  (2018).  Capital  Intensity  terhadap  Tax  Avoidance dengan  Profitabilitas,  Size  dan  Leverage  sebagai  Variabel  Kontrol.  Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Akreditasi, 5(3), 26–34. https://doi.org/10.29407/jae.v5i3.14182 Ramdani,  R.  F.,  Eva,  F.,  &  Elis,  B.  (2019).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan Kualitas Pelayanan PajakTerahdap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor. Akuntapedia, 1(1), 72–95. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/akuntapedia/article/view/3544 Rioni,  Y.  S.,  &  Teuku,  R.  S.  (2020).  Analisis  Peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak dalam  Pembuatan  NPWP  UKM  di  Kebun  Lada  Kecamatan  Hinai  Kabupaten Langkat. Jurnal Abdi Ilmu, 1(2), 28–37. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2310702
Rizal, Y., & Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. Jurnal Samudra Ekonomika, 3(1), 3–1. https://mail.ejurnalunsam.id/index.php/jse/article/view/1296 Saputra,  A.  I.  (2022).  Analisis  Upaya  Pendayagunaan  Penilai  Pajak.  Jurnal  Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, 3(2), 289–309. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=is0xn nIAAAAJ&citation_for_view=is0xnnIAAAAJ:qjMakFHDy7sC Sari,  A.  P.,  &  Wirakusuma,  M.  G.  (2018).  Persepsi  Tax  AmnestySebagai  Pemoderasi Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Sanksi  Perpajakan  Pada  Kepatuhan WPOP. E-Jurnal Akuntansi, 22(1), 464. https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i01.p18 Sari, D., Hermawan, A., & Fitriana, U. (2021). Influence of Profitability, Company Size and Tunneling Incentive on Company Decisions of Transfer Pricing (Empirical Studies  on  Listed  Manufacturing  Companies  Indonesia  Stock  Exchange  period 2012-2019). Turkish  Journal  of  Computer  and  Mathematics  Education,  12(4), 796–805. https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/565
Suari,  E.  V.,  &  Rasmini,  N.  K.  (2018).  Pemahaman  Peraturan,  Efektivitas  Sistem,
Kewajiban  Moral,  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan  Pada  Kemauan  Ikut Tax Amnesty. E-Jurnal Akuntansi, 22(1), 108–137. https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i01.p05
Syahid,  M.,  &  Salman,  P. (2023). Network Pharmacology  for Perancangan Kalkulator Pajak  Guna  Mempermudah  Perhitungan  PPN  atas  Transaksi  Barang  dan  Jasa pada UMKM. 6(1), 1–12. https://doi.org/10.18196/jati.v6i1.168
Waluyo.  (2017). PERPAJAKAN  INDONESIA (E. S. Suharsi, Rosidah, J. R. Sibarani,
& F. Firnaldy, Eds.; 12th ed.). Salemba Empat.
Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sosialisasi  Pajak,  dan  Pelayanan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Pada  Kantor  Bersama SAMSAT Surabaya Selatan). BAJ (Behavioral Accounting Journal), 3(2), 129– 143.
Widodo,  H.  S.  (2020).  Pengaruh  pemahaman  peraturan  perpajakan,  kesadaran membayar  pajak,  dan  tingkat  pendapatan  UMKM  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  UMKM  [Tesis  S2,  Universitas  Katolik  Widya  Mandala  Surabaya]. http://repository.ukwms.ac.id/id/eprint/22812/