Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penegakan Hukum Pajak oleh Lembaga Paksa Badan Gijzeling

## Ita Sri Rahayu, Abdi Wijaya
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Itasrirahayu49@gmail.com, abdiwijaya.ss@gmail.com
Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  penegakan hukum  pajak  oleh  lembaga  paksa  badan gijzeling .  Adapun  pokok  permasalahan  dijabarkan  dalam tiga  sub  masalah,  yaitu  1)  Bagaimana  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  pajak oleh  lembaga  paksa  badan gijzeling 2)  Bagaimana  pelaksanaan  penegakan  hukum  pajak  oleh lembaga paksa badan gijzeling 3)  Bagaimana pandangan hukum Islam terkait hak-hak wajib pajak dalam  penegakan  hukum  pajak  oleh  lembaga  paksa  badan.  Berdasarkan  penelitian  ini,  diperoleh beberapa  hasil  yaitu  kurangnya  para  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  beritikad  baik  sehingga pemerintah  atau  lembaga  paksa  badan gijzeling tidak  memperhatikan  jika  ada  hak-hak  bagi  wajib pajak  orang  pribadi  yang  mesti  diberikan  haknya  dengan  layak  sebagaimana  mestinya.  Dengan adanya  penerapan  penegakan  hukum  pajak  oleh  lembaga  paksa  badan gijzeling ,  maka  akan  lebih mudah  bagi  para  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  telah  beritikad  baik  dalam  mendapatkan  hak- haknya serta diharapkan kepada wajib pajak orang pribadi agar melunasi kewajibannya yaitu utang pajak yang menumpuk.
Kata Kunci: Pajak, Lembaga Paksa Badan Gijzeling, Hukum Islam

## Abstrack
This study aims to determine how the review of Islamic law on tax law enforcement by the gijzeling agency  forced.  The  main  problem  is  described  in  three  sub-problems,  namely  1)  What  are  the factors  that  influence  tax  law  enforcement  by  forced  gijzeling  agencies  2)  How  are  tax  law enforcement  by  forced  gijzeling  agencies  3)  What  is  the  view  of  Islamic  law  regarding  taxpayer rights  in  the  enforcement  of  tax  laws  by  agency  forced  agencies.Based  on  this  research,  several results  were  obtained,  namely  the  lack  of  individual  taxpayers  with  good  intentions  so  that  the government  or  forced  gijzeling  agencies  did  not  pay  attention  if  there  were  rights  for  individual taxpayers  who  had  to  be  properly  granted  their  rights.With  the  implementation  of  tax  law enforcement by forced gijzeling agencies, it will be easier for individual taxpayers who have good intentions  in  obtaining  their  rights  and  it  is  hoped  that  individual  taxpayers  will  pay  off  their obligations, namely the accumulated tax debt.
Keywords : Tax, Gijzeling Agency, Islamic Law

## Pendahuluan
Pelaksanaan  pembangunan  Nasional  yang  akan  dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan Negara, maka di dalam Negara tentunya akan membutuhkan adanya sesuatu yang disebut dengan sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  dalam  kelangsungan  hidup  rakyatnya  dan  Negara tersebut.  Maka  dari  itu  Untuk  pemenuhan  biaya  yaitu  pemerintah  itu  sendiri  mempunyai  suatu solusi dengan cara mencetak uang sendiri ataupun dengan cara meminjam. Selain itu pemerintah juga  telah  mempunyai  suatu  sumber  penghasilan  dari  perusahaan  negara,  barang-barang  yang milik  pemerintah  atau  yang  telah  dikuasai  oleh  pemerintah  itu  sendiri,  denda-denda  dan perampasan  untuk  kepentingan  umum.  Hal  ini  akan  menjadi  peran  didalam  masyarakat  secara bersama-sama  dalam  berbagai  bentuk  yang  disebut  dengan  sumbangsih  yang  sangat  penting
salah  satunya  adalah  pajak. 1 Perekonomian  seharusnya  menjadi  hal  yang  perlu  mendapatkan perhatian. 2
Pajak  merupakan  sumber  pendapatan  Negara  Indonesia  yang  paling  utama,  sumber pendapatan  dari  migas  tersebut  telah  dipandang  tidak  signifikan  yang  terlihat  dalam  reformasi perpajakan pertama pada tahun 1983. Hal ini dapat dilihat dari komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan dari tahun ke tahun pajak merupakan komponen utama  dalam  sumber  penghasilan  yang  besar  bagi  pemerintah  dan  terus  mengalamai peningkatan. 3
Menurut pandangan Islam, 4 pajak merupakan keuangan publik atau yang disebut dengan sumber dari pendapatan negara yang akan digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan  masyarakat  secara  umum.  Jika  pada  dasarnya  sumber-sumber  utama  pendapatan  negara seperti  infaq,  zakat,  sedekah,  ghanimah  (harta  yang  diperoleh  dari  rampasan  saat  perang)  dan lain-lain  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  tersebut,  maka  penguasa  dapat  menetapkan  pajak sebagai pendapatan tambahan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan kas negara. 5 Bahkan, perhatian  kepada  bank  berbasis  syariah  pun  harus  lebih  ditekankan.  Oleh  karena  bank  syariah mereduksi sikap wasathiyah umat Islam itu sendiri. 6
Jadi  pada  masa  pemerintahan  Khalifah  Umar  bin  Khattab  atas  ijtihad  Umar,  pada masa itu  mulai  diterapkan adanya kharaj /pajak  bumi  dan ushr /pajak  impor  ekspor  karena  pada masa itu mulai ada program-program pembangunan.  Pada masa itu juga Umar telah mendirikan Baitul Mall atau kas negara. Apa yang telah dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khatab ini dapat dijadikan hujjah hukum. Pajak memang bukan menjadi kewajiban bagi agama tidak seperti zakat yang memang diwajibkan dan akan berdosa bila tidak membayarnya. Pajak juga meupakan salah satu bentuk ijtihad guna untuk mewujudkan kemaslahatan baik bagi masyarakat dan negara.
Pada  masa  itu  juga  Umar  mendirikan  Baitul  Mal  atau  kas  Negara.  Apa  yang  dilakukan Umar  bin  Khatab  ini  dapat  dijadikan  hujjah  hukum.  Pajak  memang  bukan  kewajiban  agama seperti  zakat  yang  memang  diwajibkan  dan  akan  berdosa  bila  tidak  membayarnya.    Pajak merupakan  salah  satu  bentuk  ijtihad guna  mewujudkan  kemaslahatan  baik  bagi  masyarakat dan  Negara.    Sehingga,    pelaksanaannya    harus    dilakukan    dengan  ketentuan  yang  sudah menjadi peraturannya.
Salah  satu  bentuk  pada  penegakan  hukum  pajak  oleh  Lembaga  Paksa  Badan Gijzeling . Istilah gijzeling ini berasal dari Belanda yang berarti sandera. Penerapan dalam Lembaga Paksa Badan Gijzeling ini tentu dilaksanakan dengan cara selektif. Melihat pentingnya pada  Lembaga Paksa  Badan Gijzeling ini  tetap  dipertahankan,  maka  dapat  ditindaklanjuti  dengan dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  137  Tahun  2000  tentang  tempat  dan  tata  cara penyanderaan, Rehabilitas nama baik Penanggung Pajak dan pemberian ganti rugi dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa.
1 Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak. Edisi revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm.1.
2 Muammar Bakry et al., “How to Attract Millennials ? Indonesian Sharia Banking Opportunities,” WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS 18 (2021): 376–385.
3 Marihot Pahala Siahaan, Utang Pajak, Pemenuhan kewajiban, dan Penagihan Dengan Surat Paksa , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.4.
4 Abdi Wijaya, “DAYA SERAP LEMBAGA-LEMBAGA FATWA TERHADAP MASALAH-MASALAH HUKUM KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU),” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019).
5 R. Santoso  Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak , (Bandung, PT. Refika Aditama, 2008), hlm.2.
6 Muhammad Majdy Amiruddin, Nasrullah bin Sapa, and Abdul Syatar, “Uncovering Wasathiyah Values on Sharia Banking,” Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah 4, no. 2 (2020): 15–28.
Ketentuan  mengenai gijzeling ini  telah  diatur  dalam  Hukum  Acara,  yakni  dalam  Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR). Ketentuan tersebut sempat dibekukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1964 dan No. 4 Tahun 1975 karena dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan pancasila. Kepentingan Negara yang  besar  menjadi  pemicu  untuk  menghidupkan  kembali  lembaga  penyanderaan  maka  pada tahun  2000  lembaga  ini  diberlakukan  lagi  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.
Peramasalahan  dalam  tulisan  ini  yaitu  bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  Terhadap penegakan  hukum  pajak  oleh  lembaga  paksa  badan gijzeling ,  kemudian  untuk lebih  terarahnya tulisan  ini  maka  penulis  kemukakan  beberapa  sub  masalah  sebagai  berikut;  Bagaimana  faktor- faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum pajak oleh Lembaga Paksa Badan Gijzeling ?  Bagaimana  pelaksanaan  penegakan  hukum  pajak  oleh  Lembaga  Paksa  Badan Gijzeling ? Bagaimana pandangan hukum Islam terkait hak-hak Wajib Pajak dalam penegakan hukum pajak oleh Lembaga Paksa Badan Gijzeling ?

## Pembahasan Pengertian Pajak
Istilah pajak bagi orang awam yang sudah di dengar, dan bila menelusuri literatur, dapat ditemukan  dengan  berbagai  definisi  dan  pemahaman  tentang  pajak.  Pengertian  pajak  pada umumnya  lebih  banyak  menitikberatkan  pada  aspek  ekonomis  daripada  aspek  hukumnya. Dengan  demikianpula  pengertian  pajak  yang  tergantung  dari  sudut  kajian  bagi  orang  yang merumuskannya.
Secara umum, pengertian pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat,  termasuk  bea  materai,  bea  dan  cukai,  dan  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Umumnya  yaitu  semua  pungutan  itu  telah  dianggap  pajak.  Oleh  karena  itu,  perlu dijelaskan terlabih dahulu apa definisi pajak menurut para ahli. Beberapa definisi tentang  pajak sebagai berikut;
•  Ray  M.  Sommerfeld,  Herseld  M.  Anderson  dan  Horace  R.  Brock  menyebutkan  pajak sebagai:
“Any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a spesific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation‟s economic and social objectives”. (Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat  pelanggaran  hukum,  namun  wajib  dilaksanakan,  berdasarkan  ketentuan  yang ditetapkan  lebih  dahulu,  tanpa  mendapat imbalan  yang  lansung  dan  proporsional,  agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan). 7
•  Menurut  Rochmat  Soemitro,  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  Negara  berdasarkan Undang-Undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  (kontra- prestasi)  yang  langsung  ditunjukkan  dan  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran umum. 8
•  Sedangkan  P.J.A.  Andriani  mengemukakan  bahwa  pajak  adalah  iuran  kepada  Negara (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  wajib  pajak  yang  membayarnya  menurut
7 Moh. Zain, Manajamen Perpajakan dalam Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, hlm.22.
8 Supramono, Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan , (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hlm.2.
peraturan-peraturan  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat ditunjuk  dan  yang  gunanya  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 9
Gijzeling atau Penyanderaan
Gijzeling berasal dari bahasa Belanda yang berarti sandera atau penyanderaan. Pada pasal 209 HIR dan pasal 242 Rbg dapat diartikan bahwa gijzeling adalah menahan pihak yang kalah di lembaga  permasyarakatan  dengan  tujuan  untuk  memaksakannya  memenuhi  putusan  hakim. Penyanderaan ini dilakukan apabila pihak yang kalah tidak memiliki barang atau barang tersebut tidak cukup untuk melunasi hutangnya.
Menurut  Soepomo, gijzeling berarti  penyanderaan  atau  ditutup  dalam  penjara.  Maksud dari  gijzeling  ini  untuk  memberi  tekanan  kepada  pihak  yang  terutang  dan  keluarganya  untuk memenuhi putusan hakim. 10
Sementara  menurut  Subekti  Mengartikan  bahwa gijzeling sama  dengan  penyanderaan. Apabila  harta  milik  tergugat  tidak  mencukupi  untuk  memenuhi  isi  pengadilan,  undang-undang memperbolehkan untuk menyaderanya. 11
Berdasarkan pada pengertian di atas dapat di ambil unsur-unsur gijzeling adalah: 12
1. Penyanderaan  dilaksanakan  dengan  cara  memasukan  atau  menahan  pihak  yang  kalah kedalam lembaga permasyarakatan;
2. Penyanderaan  dilaksanakan  dengan  tujuan  agar  pihak  yang  kalah  memenuhi  putusan pengadilan;
3. Penyanderaan  dapat  dilakukan  apabila  barang-barang  milik  pihak  yang  kalah  untuk melaksanakan putusan pengadilan tidak ada atau tidak cukup;
Menurut  UU  Nomor  19  Tahun  1997  jo  UU  Nomor  19  Tahun  2000  Tentang  Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa gijzeling yaitu pengekangan sementara waktu kebebasan wajib pajak atau penanggung pajak dengan menempatkan ditempat tertentu. 13
Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari pengertian gijzelig adalah upaya  pengekangan  sementara  waktu  terhadap  debitur  untuk  memenuhi  kewajiban  membayar hutangnya kepada kreditur.
Lembaga Paksa Badan Gijzeling Dalam Hukum Islam
Pada  awalnya, gijzeling di  Indonesia  diterapkan  dalam  hukum  perdata. Gijzeling dalam hukum  perdata  dikenakan  kepada  orang  yang  berhutang  agar  memenuhi  kewajibannya membayar utang yang harus ia bayar. Selanjutnya, memngingat banyak sekali wajib pajak yang tidak  membayar  pajak,  maka  penerapan gijzeling dirasa  perlu  untuk  memberikan  ketegasan kepada para penunggak pajak. Di dalam hukum Islam, pelunasan utang juga diatur dengan tegas. Penahanan  terhadap  seorang  debitur  yang  tidak  melunasi  utang  kepada  kreditur  juga  boleh diberlakukan. Sebuah riwayat hadist disebutkan: 14
9 R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak , (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm.2.
10 Tinjauan  Umum  tentang  Paksa  Badan  Kepailitan  dan  Perseroan  Terbatas,  erepo.  Unud.ac.id,  diakses  pada  26 September 2017
11 Ade Yulia Putri, Gambaran Umum Penyanderaan , lib.ui.ac.id, diakses pada 26 September 2017
12 Khoirul Hidayah dan Mudawamah. Gijzeling dalam Hukum Pajak di Indonesia Kajian Peraturan Perundang- undangan dan Integrasi Islam , (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 26.
13 Pasal 1 angka 18 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
14 Mudawamah, Gijzeling Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Kooperatif Perspektif Hukum Islam , Jurnal Ulul Albab, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 15, No.2, hlm.252.
“Dari  Amr  bin  al  Syarid,  dari  Bapaknya,  Dari  Rasulullah  SAW.  Bersabda: Penangguhan  orang  yang  mampu  (untuk  melunasi  kewajibannya),  dapat diadukan  dan  dimasukkan  dalam  penjara.” ( HR.  Ahmad,  Abu  Dawud,  an- Nasa’i dan Ibnu Majah).
Kata al layyu artinya adalah al mathal (menunda-nunda, mengulur-ulur), al wajid artinya adalah orang yang mampu. Yuhillu artinya menjadikan dirinya boleh disebut dhalim, “Irdhahu” bermakna mengadukannya ,dan “uqubatahu” bermakna memenjarakannya.  Berdasarkan hal ini, maka  boleh  memenjarakanorang  yang  berutang  karena  sikap  mengulur-ulur  pelunasannya sementara ia adalah orang yang mampu, dengan syarat-syarat yang dijelaskan fuqoha (az Zuhaili, 2011:  424).  Orang  yang  dipenjara  karena  kasus  utang  tidak  boleh  dipukuli,  tidak  boleh diintimidasi, tidak boleh dibelenggu, tidak boleh dilucuti, tidak boleh didirikan dihadapan pihak yang berpiutang, dan tidak boleh diperkerjakan (az Zuhaili, 2011: 424). 15

## Faktor  yang  Memengaruhi  Penegakan  Hukum  Pajak  Oleh  Lembaga  Paksa  Badan Gijzeling
Secara  konsepsional  inti  dari  penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan  yang menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  dijabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan mengejawantah  dalam  sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  terakhir,  untuk menciptakan, memelihara dan mempartahankan kedamaian pergaulan hidup. 16
Masalah  penegakan  hukum  yang  terletak  pada  faktor  yang  mempengaruhinya,  yaitu sebagai berikut :
1. Faktor  hukumnya  itu  sendiri,  yang  di  dalam  tulisan  ini  akan  dibatasi  pada  undang- undang saja;
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta,  dan  rasa  yang  didasarkan  pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 17
Penegakan hukum melalui lembaga sandera secara umum di bidang hukum perdata dapat dilihat di Peraturan MA No. 1/2000 tanggal 30 Juni Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan. Ada dua hal yang patut untuk dicermati dalam Perma No. 1 Tahun 2000 ini, yaitu:
1. Gijzeling sebagai suatu alat paksa eksekusi yang secara psikis yang diberlakukan terhadap debitur untuk melunasi hutang pokok;
2. Gijzeling sebagai  upaya  paksa  tidak  langsung  dengan  memasukkan  seorang debitur  nakal  ke  dalam  rumah  tahanan  negara  yang  ditetapkan  pengadilan. Debitur nakal dimaksud adalah penjamin utang  yang dapat diperluas penunggak pajak yang mampu tetapi tidak mau membayar utangnya.
Sasaran Perma No.1/2000 ini adalah debitur yang menunggak diatas 1 Milyar. Sedangkan prosedurnya  diatur  dalam  bagian  kelima  HIR  Pasal  209  sampai  dengan  Pasal  224.  Dalam ketentuan  ini  jika  tidak  ada  atau  tidak  cukup  barang  untuk  menjalankan  keputusan,  atas
15 Mudawamah, Gijzeling Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Kooperatif Perspektif Hukum Islam , Jurnal Ulul Albab, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 15, No.2, hlm.253.
16 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Raja Grafindo Persada, 1983, hlm.3.
17 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Raja Grafindo Persada, 1983, hlm.8.
permintaan  yang  menang  perkara,  Ketua  (Pengadilan)  memberikan  perintanh  dengan  surat supaya orang yang berutang disandera dengan menyebut berapa lama disandera.
Sedangkan  penegakan  hukum  melalui  lembaga  sandera  secara  khusus  dalam  kaitannya dengan  pelunasan  utang  pajak  dilakukan dengan  penagihan  yang  di  atur  dalam  undang-undang No. 19 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

## Pelaksanaan Penegakan Hukum Pajak Oleh Lembaga Paksa Badan Gijzeling
Penegakan hukum melalui lembaga sandera dapat di lihat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2000  tentang  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  yang  merupakan  dasar  hukum pelaksanaan  sandera  bagi  wajib  pajak  atau  penanggung  pajak  yang  tidak  memenuhi kewajibannya  untuk  membayar  pajak.  Dalam  Pasal  1  angka  21  UU  Nomor  19  Tahun  2000 tentang  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  dinyatakan  bahwa  “Penyanderaan  adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu”.
Pelaksanaan  gijzeling  dalam  hukum  pajak  dilakukan  dengan  prosedur  sebagai berikut:
a. Izin Penyanderaan
Penyanderaan  dapat  dilakukan  terhadap  wajib  pajak  atau  biasa  disebut dengan penanggung pajak dengan syarat sebagai berikut:
1) Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya seratus juta rupiah (Rp 100.000.000,00);
2) Diragukan itikad baiknya untuk melunasi tunggakan pajaknya;
3) Setelah  lewat  jangka  waktu  14  hari  sejak  tanggal  Surat  Paksa diberitahukan kepada wajib pajak;
4) Telah  mendapat  izin  tertulis  dari  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia. 18
Penyanderaan  dilakukan  dengan  permohonan  izin  penyanderaan  yang diajukan  oleh  Pejabat  atau  atasan  Pejabat  kepada  Menteri  Keuangan  untuk penagihan  pajak  pusat  atau  kepada  Gubernur  untuk  penagihan  pajak  daerah. Permohonan  izin  penyanderaan  memuat  identitas,  jumlah  utang  yang  belum dilunasi,  tindakan  penagihan  pajak  yang  telah  dilaksanakan  dan  uraian  tentang adanya  petunjuk  bahwa  penanggung  pajak  diragukan  itikad  baiknya  dalam pelunasan  utang  pajak.  Surat  perintah  penyanderaan  diterbitkan  oleh  pejabat seketika  setelah  diterimanya  surat  izin  tertulis  dari  Menteri  Keuangan  untuk penagihan pajak pusat atau dari Gubernur untuk pajak daerah.
b. Tempat Penyanderaan
Wajib  pajak  atau  penanggung  pajak  yang  disandera  ditempatkan  di  tempat tertentu yang memenuhi syarat-syarat:
1) Tertutup dan terasing dari masyarakat;
2) Mempunyai fasilitas terbatas;
3) Mempunyai sistem pengaman dan pengawasan yang memadai.
Jika tempat  penyanderaan  belum  ada,  maka  dititipkan  pada  rumah  tahanan Negara.  Tempat  penyanderaan  di  rumah  tahanan  Negara  dipisahkan  dengan
18 Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 1997
tahanan  lain.  Pada  dasrnya  antara  penyanderaan  dan  tahanan  mempunyai kesamaan bahwa mereka dihilangkan kebebasannya dengan ditempatkan ditempat terasing,  perbedaannya  pada  tindakan  penyanderaan,  kehilangan  kebebasan penanggug  pajak.  Apabila  Menteri  Keuangan    belum  memiliki  tempat  khusus untuk  penyanderaan  diwilayah  penanggung  pajak,  maka  penanggung  pajak ditempatkan di rumah tahanan Negara setempat.
c. Pelaksanaan Penyanderaan
Penyanderaan  mulai  dilakukan  pada  saat  Surat  Perintah  penyaderaan diterima oleh penanggung pajak yang bersangkutan. Dalam hal ini Juru Sita dapat menitipkan  Penanggung  Pajak  yang  disandera  berdasarkan  Surat  Perintah Penyanderaan  yang  diterbitka  oleh  Pejabat  yang  berwenang  ke  Rumah  Tahanan Negara
d. Jangka Waktu Penyanderaan
Penyanderaan  dilakukan  selama-lamanya  6  (enam)  bulan  terhitung  sejak penanggung  pajak  ditempatkan  dalam  tempat  penyanderaan  dan  dapat diperpanjang  untuk  paling  lama  6  (enam)  bulan  berikutnya.  Penentuan  lamanya penyanderaan  didasarkan  pada;  perhitungan  besarnya  hutang,  besarnya  jumlah harta  yang  disembunyikan,  dan  hubungan  harta  yang  disembunyikan  tersebut dengan itikad tidak baik penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya.
e. Penghentian Penyanderaan
Penyanderaan dapat dihentikan dengan syarat apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas, apabila jangka waktu ditetapkan dalam surat perintah  penyanderaan  telah  terpenuhi,  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  atau  berdasarkan  pertimbangan Gubernur.
Pelaksanaan  paksa  badan  (gijzeling)  dikenakan  pada  penanggung  pajak apabila upaya hukum administrasi yang lainnya secara maksimal telah dilakukan secara  keseluruhan  menurut  prosedur,  syarat,  dan  sistem  yang  telah  ditentukan sebelumnya  tetapi  tidak  mendaptkan  hasil  dalam  penerepan  dengan  demikian sanksi  penyanderaan  ini  akan  ditetapkan  sebagai  sanksi  akhir.  Tindakan penyanderaan  adalah  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  melakukan penahanan  atau  sandera  karena  “penanggung  pajak  tidak  membayar  hutang pajaknya”.
Dapat dipahami bahwa penyanderaan disini adalah sebagai salah satu upaya law enforcement dari pemerintah untuk menarik pajak. Pelaksanaan paksa badan (gijzeling)  dilakukan,  agar  menimbulkan  efek  jera  kepada  masyarakat,  perlu diberitakan  secara  luas  sehingga  perlu  mengundang  awak  media  untuk menyebarluaskan pemberitaan tentang gijzeling.
Pandangan Hukum Islam Terkait Hak-hak Wajib Pajak Dalam Penegakan Hukum Pajak Oleh Lembaga Paksa Badan Gijzeling
Hak berasal dari bahasa Arab yaitu haq yang secara etimologi mempunyai beberapa makna, 19 antara lain yaitu:
a. Kepastian atau ketetapan, sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 7:
19 Ghufron Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.31-32
Terjemahannya:
“Sesungguhnya  telah  pasti  berlaku  perkataan  (ketentuan  Allah)  terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.” 20
b. Menetapkan atau menjelaskan
Terjemahannya:
“Agar  Allah  menetapkan  yang  hak  (Islam)  dan  membatalkan yang  batil  (syirik) walaupun orang-orang yang bedosa (musyrik) itu  tidak menyukainya.” (QS. Al- Anfal: 8) 21
Srcara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama, yaitu sebagai berikut: a. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda.
b.  Hak  merupakan  kewenangan  atau  kekuasaan  atas  sesuatu  atau  sesuatu  yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.
Dalam hukum Islam terdapat beberapa macam-macam hak, yaitu sebagai berikut :
a. Dari segi kepemilikan hak, hak dibedakan menjadi dua yaitu hak Allah dan  hak Manusia (mukallaf):
1) Hak Allah adalah hak yang kemanfaatannya untuk memelihara kemaslahatan umum.  Adapun  yang  menjadi  hak  Allah  yaitu  segala  bentuk  ibadah  dalam Islam  seperti  shalat,  zakat,  puasa,  haji,  dan  segala  macam  hukuman  pidana seperti hadd zina dan qishash pembunuhan.
2) Hak  manusia  ( mukallaf )  adalah  hak  yang  ditunjukan  untuk  kepentingan manusia secara individu sebagai pemilik hak, contohnya yaitu hak milik. 22
b. Dari segi objek atau substansinya hak dibedakan menjadi dua, yaitu:
1) Hak syahsi adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada seseorang untuk kepentingan orang lain berdasarkan hukum syara’.
2) Hak „aini adalah kekuasaan atau kewenangan dan keistimewaan yang muncul akibat  hubungan  secara  langsung  antara  manusia  dengan  benda  tertentu. Macam-macam hak „aini antara lain, yaitu:
a)  Hak milkiyah adalah  kekuasaan  atas  suatu  benda  yang  memberikan keistimewaan  kepada  pemilik  hak  untuk  mentasharrufkan  benda tersebut secara bebas sepanjang tidak ada halangan syara‟ .
b) Hak intifa‟ adalah  hak  untuk  memanfaatkan  harta  benda  orang  lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara‟ . 23
20 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya , Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.
21 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya , Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002
22 Ghufron Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.44.
c)  Hak irtifaq adalah  hak  pakai  atau  memanfaatkan  benda  tak  bergerak (tanah). 24
d) Hak istihan adalah  hak  yang  diperoleh  dari  harta  yang  digadaikan yang berkaitan dengan harga bukan zakatnya.
e)  Hak ihtibas adalah  hak  menahan  suatu  seperti  hak  menahan  benda yang ditemukan. 25
c.  Dari  segi  kewenangan,  hak  dibedakan  menjadi  hak diyani (hak  keagamaan) dan hak qada'i (hak kehakiman):
1)  Hak diyani adalah  hak  yang  tidak  dapat  dicampuri  oleh  kekuasaan negara  atau  hakim  seperti  persoalan  hutang  yang  tidak  dapat diselesaikan  di  depan  pengadilan  umum,  akan  tetapi  dituntut dihadapan Allah.
2) Hak qada‟i adalah segala hak yang berada di bawah kekuasaan hakim dan  dapat  dibuktikan  di  depan  pengadilan  sepanjang  pemilik  hak sanggup menuntut dan membuktikan haknya tersebut. 26
Adapun  Hak-hak  Wajib Pajak  yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:
1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus. Hak  ini  merupakan  konsekuensi  logis  dari  sistem  self  assesment  yang mewajibkan  Wajib  Pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan  dan  membayar pajaknya  sendiri.  Untuk  dapat  melaksanakan  sistem  tersebut  tentu  hal  yang dimaksud merupakan prioritas dari seluruh Hak Wajib Pajak yang ada.
2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT).
Wajib  pajak  dapat  melakukan  pembetulan  SPT  apabila  terdapat  kesalahan atau  kekeliruan,  dengan  syarat  belum  melampaui jangka  waktu  2  tahun  sesudah berakhirnya  masa  pajak,  bagian  tahun  pajak,  atau  tahun  pajak  dan  fiskus  belum melakukan tindakan pemeriksaan.
3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT. Dengan  alasan-alasan  tertentu,  Wajib  Pajak  dapat  menyampaikan perpanjang  SPT  Tahunan  baik  PPh  Badan  maupun  PPh  Orang  Pribadi.  Wajib Pajak  dapat  mengajukan  permohonan  penundaan  penyampaian  SPT  ke  Dirjen Pajak dengan menyampaiakan alasan-alasan secara tertulis sebelum jatuh tempo.
4. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak Dalam  hal-hal  atau  kondisi  tertentu,  Wajib  Pajak  dapat  mengajukan permohonan  menunda  pembayaran  pajak.  Wajib  Pajak  dapat  mengajukan permohonan  penundaan  pajak  pada  Dirjen  Pajak  secara  tertulis  disertai  alasan- alasannya. Penundaan ini tidak menghilangkan sanksi bunga.
23 Ghufron Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.44.
24 Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam : Suatu Pengantar , Jakarta : Kalam Mulia, 1994, hlm.271.
25 Sohari Sahrani dan Ruf‟ah Abdullah, Fikih Muamalah, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 34. Lihat Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 36.
26 Ghufron Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.51-52.
5. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak
Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka  Wajib  Pajak  mempunyai  hak  untuk  mendaptkan  kembali  kelebihan tersebut.  Pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak  dapat  diberikan  dalam waktu  12  bulan  sejak  surat  permohonan  diterima  secara  lengkap.  Untuk  Wajib Pajak  masuk  kriteria  Wajib  Pajak  Patuh,  pengembalian  kelebihan  pembayaran pajak  dapat  dilakukan  paling  lambat  3  bulan  untuk  PPh  dan  1  bulan  sejak permohonan  diterima.  Perlu  diketahui  pengembalian  bulan  untuk  ini  dilakukan tanpa pemeriksaan.
Wajib  Pajak  dapat  melakukan  permohonan  pengembalian  kelebihan pembayaran pajak melaui dua cara:
1. Melalui Surat Pemberitahuan (SPT)
2. Dengan  mengirimkan  surat  permohonan yang  ditujukan  kepada  Kepala KPP.
Wajib  Pajak  yang  mempunyai  kelebihan  pembayaran  pajak  dapat mengajukan  permohonan  pengambilan  atau  setelah  melalui  proses  restitusi. Setelah melalui proses pemeriksaan akan diterbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar  (SKPLB).  Apabila  Direktorat  Jendral  Pajak  terlambat  mengembalikan kelebihan  pembayaran  yang  semestinya  dilakukan,  maka  wajib  pajak  berhak menerima PPh bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan.
6. Hak Mengajukan keberatan dan banding Wajib  Pajak  yang  merasa  tidak  puas  atas  ketetapan  pajak  yang  belum diterbitkan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  di  mana  WP  terdaftar.  Jika  Wajib  Pajak  tidak  puas  dengan  keputusan keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
7. Hak kerahasian bagi Wajib Pajak Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan keseharian atas segala  sesuatu  informasi  yang  telah  disampaikannya  kepada  Direktorat  Jenderal Pajak  dalam  rangka  menjalankan  ketentuan  perpajakan.  Disamping  pihak  lain yang  melakukan  tugas  di  bidang  perpajakan  dilarang  mengungkapkan kerahasiaan  Wajib  Pajak,  termasuk  tenaga  ahli,  seperti  ahli  bahasa,  akuntan, pengacara  yang  ditunjuk  oleh  Direktur  Jendral  Pajak  untuk  membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan. Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain:
1. Surat  Pemberitahuan,  laporan  keuangan,  dan  dilaporkan  oleh  Wajib Pajak;
2. Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
3. Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Namun  demikian  dalam  rangka  penyidikan,  penuntutan  atau  dalam  rangka kerjasama  dengan  instansi  pemerintah  lainnya,  keterangan  atau  bukti  dari  atau tentang  Wajib  Pajak  dapat  diberikan  atau  diperlihatkan  kepada  pihak  tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
8. Hak untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Wajib  Pajak  orang  pribadi  atau  badan  karena  kondisi  tertentu  objek  pajak yang  ada  hubungannya  dengan  subjek  pajak  atau  karena  sebab-sebab  tertentu
lainnya  serta  dalam  hal  objek  pajak  yang  terkena  bencana alam  dan juga  Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang.
Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) yang sudah dialihkan ke pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten), pengurusan untuk pengurangan  PBB  tidak  lagi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  tetapi  di  Kantor Dinas Pendapatan Kota Kabupaten setempat.
9. Hak untuk pembebasan pajak
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk pembebasan atas pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan.
10. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Wajib  Pajak  yang  telah  memenuhi  kriteria  tertentu  sebagai  Wajib  Pajak Patuh  dapat  diberikan  pengembalian  pendahuluan  kelebihan  pembayaran  pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk Ph sejak tanggal permohonan.
11. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah Dalam  rangka  pelaksanaan  proyek  pemerintah  yang  dibiayai  dengan  hibah atau dana pinjaman luar negeri  PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung pemerintah.
12. Hak untuk mendapatkan intensif perpajakan
Di  bidang  PPN,  untuk  barang  yang  terkena  pajak  tertentu  atau  kegiatan tertentu  diberikan  fasilitas  pembebasan  PPN  atau  PPN  tidak  dipungut.  BKP tertentu  yang  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  antara  lain  Kereta  Api,  Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI yang diimpor maupun yang  penyerahannya  di  dalam  daerah  pebean  oleh  Wajib  Pajak  tertentu. Perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  di  kawasan  tertentu  seperti  Kawasan Berikat  mendapat  fasilitas  PPN  tidak  dipungut  antara  lain  atas  impor  perolehan barang baku.

## Kesimpulan
Berdsaarkan  paparan  data  dari  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  maka  peneliti menarik beberapa poin yang dapat diajdikan kesimpulan, yaitu :
1. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pajak berdasarkan hasil penelitian  penulis,  maka  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  faktor  yang mempengaruhi  penegakan  hukum  pajak  ada  lima  faktor  yaitu:  faktor  hukumnya  itu sendiri,  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  atau  fasilitas,  faktor  masyarakat  dan faktor kebudayaan.
2. Penegakan hukum melalui lembaga sandera dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa yang merupakan dasar hukum  pelaksanaan  sandera  bagi  Wajib  Pajak  atau  Penanggung  Pajak  yang  tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.
3. Diberbagai ayat dalam al-Qur’an didalamnya terdapat hak-hak seseorang dan didalam hukum  perpajakan  terdapat  pula  hak-hak  Wajib  Pajak  yang  telah  diatur  dalam undang-undang perpajaka.

## Daftar Pustaka
Ade Yulia Putri, Gambaran Umum Penyanderaan , lib.ui.ac.id, diakses pada 26 September 2017 Ghufron Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam : Suatu Pengantar , Jakarta : Kalam Mulia, 1994.
Khoirul  Hidayah  dan  Mudawamah. Gijzeling  dalam  Hukum  Pajak  di  Indonesia  Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Integrasi Islam , (Malang: UIN-Maliki Press, 2015).
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Semarang : PT. Karya Toha Putra.
Marihot  Pahala  Siahaan, Utang  Pajak,  Pemenuhan  kewajiban,  dan  Penagihan  Dengan  Surat Paksa , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
Moh.  Zain, Manajamen  Perpajakan  dalam  Perpajakan:  Konsep,  Teori  dan  Isu oleh  Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu.
Amiruddin, Muhammad Majdy, Nasrullah bin Sapa, and Abdul Syatar. “Uncovering Wasathiyah Values on Sharia Banking.” Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah 4, no. 2 (2020): 15–28.
Bakry, Muammar, Rahman Ambo Masse, Lukman Arake, Muhammad Majdy Amiruddin, Iain Parepare, and Abdul Syatar. “How to Attract Millennials ? Indonesian Sharia Banking Opportunities.” WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS 18 (2021): 376–385.
Wijaya, Abdi. “DAYA SERAP LEMBAGA-LEMBAGA FATWA TERHADAP MASALAH- MASALAH HUKUM KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU).” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019).
Mudawamah, Gijzeling Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Kooperatif Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ulul Albab, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 15, No.2.
Pasal 1 angka 18 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa R. Santoso  Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak , (Bandung, PT. Refika Aditama, 2008).
Supramono, Perpajakan  Indonesia  Mekanisme  dan  Perhitungan ,  (Yogyakarta:  Andi  Offset, 2005).
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Raja  Grafindo Persada, 1983.
Sohari Sahrani dan Ruf‟ah Abdullah, Fikih Muamalah, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 34. Lihat Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
Tinjauan  Umum  tentang  Paksa  Badan  Kepailitan  dan  Perseroan  Terbatas,  erepo.  Unud.ac.id, diakses pada 26 September 2017
Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak . Edisi revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 2006).