Volume 11 No. 2. Desember 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index

## OPTIMALISASI PEMBERIAN HAK PELAYANANKESEHATAN BAGI NARAPIDANA DALAM KEADAAN OVERCROWDED DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG
Aditya Rangga Suryadi 1 , Umar Anwar 2
Bimbingan Kemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
adityarangga2017@gmail.com 1 ) , umar.harun12@gmail.com 2 )
(*) Corresponding Author adityarangga2017@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received : 23-09-2022
Revised : 18-10-2022 Accepted :30-10-2022

## ABSTRACT
Overcrowded hunian  Lembaga  Pemasyarakatan  berdampak  kepada  kondisi  kesehatan narapidana.  Berdasarkan  database  Pemasyarakatan  bulan  Pebruari  2020  peenghuni Lembaga  Pemasyarakatan  berjumlah  268.919  orang  atau  103%  dari  kapasitas  hunian sebesar  131.931  orang.  tingkat  hunian  cenderung  meningkat  setiap  tahunnya  tidak sebanding  dengan  jumlah  Lembaga  Pemasyarakatan.  Rumusanya  adalah  Bagaimana optimalisasi pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana dan apa hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam keadaan  overcrowded  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  1  Semarang.  Penelitian  ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini meunjukkan bahwa optimalisasi pemberian hak pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  dalam  keadaan  overcrowded  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang  merupakan  upaya  meningkatkan  derajat  kesehatan narapidana  melalui  pelayanan  kesehatan  promotif,  preventif,  kuratif,  rehablitatif  dan upaya  pelayanan  kesehatan  lingkungan  dengan  meningkatkan  sumber  daya  manusia pelayanan  kesehatan,  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  pembiayaan  pelayanan  kesehatn, ketersediaan obat dan alat-alat kesehatan. Hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi pemberian  hak  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  dalam  keadaan  overcrowded  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang.antara  lain  keterbatasan  Sumber  Daya Manusia  Petugas  Pelayanan  Kesehatan,  fasilitas  Pelayanan  Kesehatan,  Pembiayaan Pelayanan  Kesehatan  ketersediaan  Obat-Obatan  dan  Alat  Kesehatan  serta  rendahnya kesadaran narapidana dalam melaksanakan upaya menjaga kesehatan
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## KEYWORDS
Optimalisasi, Pelayanan Kesehatan, Overcrowded
Pendahuluan
Volume 11 No. 2. Desember 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Warga Binaan Pemasyarakatan selanjutnya disebut WBP selama mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga  Pemasyarakatan  (selanjutnya  disebut  Lapas)  mempunyai  hak-hak  yang  harus  dilindungi  dan  dipenuhi sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang  -  Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  Pemenuhan  hak pelayanan kesehatan bagi WBP mengalami hambatan ketika terjadi Overcrowded.
Berdasarkan  hak  WBP  tersebut  hak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  merupakan  hak  WBP  disamping hak-hak  yang  lain.  Pelayanan  kesehatan  dibutuhkan  agar  WBP  dapat  menjalani  pembinaan  dengan  baik  sehingga proses pemasyarakatan dapat dicapai hasil sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Kesehatan merupakan suatu kondisi sehat WBP. Kata sehat disini yakni sehat baik sehat fisik, sehat mental, sehat spritual hingga sehat secara sosial yang memungkinkan setiap WBP hidup dengan produktifitas baik bidang sosial dan ekonomi.
Pelayanan kesehatan bagi WBP mengalami hambatan ketika terjadi Overcrowded. Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan  merupakan  kondisi  kelebihan  jumlah  WBP  yang  tidak  sebanding  dengan  daya  tampung/kapasitas hunian  yang  tersedia  atau  terjadi  kepadatan  melebihi  batas.  Menurut  (  Novian,  Rully  et  al.,  2018:4)  Overcrowded adalah situasi krisis akibat kepadatan penghuni Lembaga Pemasyarakatan.
Salah satu tokoh teori kesehatan yaitu H.L Blum yang dikenal dengan teori faktor- faktor yang mempunyai hubungan  dengan  kesehatan.  Menurut  H.L  Blum  kesehatan  mempunyai  hubungan  yang  tidak  terpisahkan  dengan faktor  keturunan,  faktor  lingkungan,  faktor  perilaku  dan  faktor  pelayanan  kesehatan  (Fitriany,  Farouk,  &  Taqwa, 2016:42).
Menurut asal katanya bahwa manajemen berasal dari bahasa Inggris “management” dan mempunyai kata kerja “to manage” yang berarti umum “mengurusi”. Manajemen mempunyai arti khusus manajemen digunakan dan berhubungan  dengan  pimpinan  dan  kepemimpinan,  yaitu  manajer  yang  merupakan  orang-orang  yang  melakukan kegiatan  memimpin.  Manajemen  juga  dapat  diartikan  dengan  melihat  dari  bermacam  literartur  ditemukan  tiga pengertian  manajemen  yang  meliputi:  Manajemen  merupakan  bagian  dari  sebuah  proses,  manajemen  berarti  pula kolektivitas manusia, manajemen juga berarti ilmu dan manajemen sebagai seni (Arifin, Syamsul., Rahman, Fauzie., Wulandari,Anggun.,& Anhar, 2016).

## Metodologi
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  yaitu  dengan  menggunakan  penelitian  kualitatif dimana  penulis  menyelidiki,  menemukan,  menggambarkan,  dan  menjelaskan  kualitas  atau  keistimewaan  dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Instrumen dalam penelitian ini adalah panduan wawancara, alat tulis, perekam suara, dokumen, laporan dan lain sebagainya.
Selanjutnya  untuk  Teknik  pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pengumpulan  data  (data collection), reduksi data (data reduction), display data (data display), dan verifikasi. Serta data disajikan dalam bentuk narasi yang merupakan penyajian data dalam bentuk kalimat yang akan memberikan informasi yang mudah dipahami sesuai dengan  data  yang  diperoleh  melalui wawancara mendalam terhadap  informan  yang kemudian dibandingkan dengan teori dan kepustakaan yang ada.

## Hasil dan Pembahasan

## Optimalisasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana dalam Keadaan Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang  mengalami  overcrowded  seperti  yang  dialami  Lembaga Pemasyarakatan  pada  umumnya.  Berdasarkan  data  Sistem  Data  Base  Pemasyarakatan  per  tanggal  29  April  2020 Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang  yang  berkapasitas  663  penghuni  dihuni  oleh  1.780  narapidana  dan
Volume 11 No. 2. Desember 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
tahanan  sehingga  mengalami  over  kapasitas  sebesar  168%.  Berdasarkan  obervasi  lapangan  hal  ini  menimbulkan overcrowded yang berdampak pada pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana.
Hal ini diperparah dengan terbatasnya jumlah tenaga medis yaitu dokter umum sebanyak 3 orang, dokter gigi sebanyak 1 orang dan perawat hanya 1 orang. Kondisi tersebut tidak sebanding dengan jumlah penghuni. Adapun kasus narapidana sakit pada bulan Maret 2020 sebanyak 613 orang yang didominasi oleh penyakit scabies sebanyak 218 orang. Scabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh kutu Sarcoptes scabiei menunjukkan kebersihan yang kurang terjaga yang dapat disebabkan oleh over kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi overcrowded, tenaga  pelayanan  kesehatan  dan  kondisi  narapidana  sakit  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang  dapat dipaparkan dalam tabel berikut ini:
Tabel 4.4
Kondisi overcrowded, Tenaga Pelayanan Kesehatan dan Kondisi Narapidana Sakit di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Semarang Kondisi Overcrowded No Kapasitas Jumlah Penghuni Overcrowded 1 663 1.780 168% Tenaga Pelayanan Kesehatan No Dokter Umum Dokter Gigi Perawat 1 3 1 1 Kondisi Sakit Narapidana No Scabies Diare Batuk Rejan Kencing Manis ISPA Flu  Cedera lain Derm atitis Lain- lain Jumlah 1 218 10 39 16 57 33 30 32 178 613
Sumber: Sistem Data Base Pemasyarakatan per tanggal 29 April 2020, Laporan Semester Petugas Layanan Kesehatan dan Rehabilitasi Narapidana April 2020, Laporaan Bulanan Data Kesakitan Bulan Maret 2020.
Sistem  mekanisme  dan  prosedur  pemberian  hak  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidan  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dilakukan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  :  PAS-14.OT.02.02  Tahun  2014  tentang  Standar pelayanan  Pemasyarakatan.  Pada  ketentuan  tersebut  ditentukan  bahwa  narapidana  baru  masuk  Lembaga Pemasyarakatan  dilakukan  skrining  pemeriksaan  kesehatan  awal  di  poliklinik.  Narapidana  yang  sakit  dilayani kesehatannya  di  poliklinik  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Apabila  narapidana  dalam  keadaan  gawat  darurat, segera  diberikan  pertolongan  pertama  pada  kegawatdaruratan  dan  penanganan  medis  lebih  lanjut.  Jika  tidak  dapat ditangani di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Lembaga Pemasyarakatan (sesuai Protap rujukan yang berlaku). Narapidana yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  pemberian  hak  pelayanan  keseahatan  bagi  narapidana  dalam keadaan  overcrowded  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang  belum  berjalan  optimal  sehingga  dilakukan upaya  optimalisasi  terhadap  upaya  pelayanan  kesehatan.  Ada  beberapa  aspek  yang  berkaitan  dengan  upaya optimalisasi  pemberian  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  dalam  keadaan  overcrowded  di  Lembaga Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut:
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dibutuhkan  fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat khusus
Volume 11 No. 2. Desember 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
dilakukannya  upaya  pelayanan  kesehatan  kepada  narapidana.  Berdasarkan  observasi  yang dilakukan  dapat  diketahui  bahwa  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang  mempunyai poliklinik  tempat  dilakukan  upaya  pelayanan  kesehatan  yang  berkaitan  dengan  pelayanan kesehatan kuratif yaitu upaya penanganan narapidana yang sakit.
b. Pembiayaan PelayananKesehatan
Upaya pelayanan kesehatan tidak akan dapat dilepaskan dari pembiayaan. Pembiayaan upaya pelayanan  kesehatan  merupakan  kegiatan  penghimpunan,  penggalian,  pengalokasian  dan pembelanjaan  sumber-sumber  daya  keuangan  guna  mendukung  pelayanan  kesehatan  untuk memberikan jaminan terhadap derajat keseahatan narapidana. Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan hal yang sangat penting karena tanpa pembiayaan yang cukup mustahil upaya pelayanan kesehatan bagi narapidana dapat diwujudkan
c. Ketersediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan
Ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan merupakan kondisi tersedianya obat-obatan dan alat kesehatan sesuai dengan jumlah dan mutu  yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan  guna  mewujudkan  tercapainya  derajat  kesehatan  narapidana  yang  setinggi- tingginya.
Obat  merupakan  elemen  yang  sangat  penting  dalam  upaya  pelayanan  kesehatan.  Obat merupakan bahan yang diramu untuk menyembuhkan suatu penyakit dan atau meningkatkan ketahanan tubuh dari serangan penyakit.
d. Upaya pelayanan kesehatan
1) Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif
Upaya  pelayanan  kesehatan  promotif  bagi  narapidana  merupakan  kegiatan  pelayanan kesehatan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan peningkatan kemampuan diri narapidana  dalam  pemeliharaan  dan  peningkatan  kesehatannya.  Pelayanan  kesehatan promotif merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat edukatif bagi narapidana. Melalui pelayanan  kesehatan  promotif  diharapkan  dapat  menumbuhkan  kesadaran  narapidana untuk  menjaga  dan  meningkatkan  kesehatan  pribadinya  sehingga  dapat  mewujudkan kondisi narapidana yang sehat baik dari aspek fisik, sosial maupun budaya.

## 2) Upaya Pelayanan Kesehatan Preventif
Upaya  pelayanan  kesehatan  preventif  bagi  narapidana  merupakan  upaya  memberikan perlindungan  dan  pencegahan  penyakit  dan  gangguan  kesehatan  bagi  narapidana  agar terwujud  derajat  kesehatan  yang  sempurna  yang  meliputi  kesehatan  fisik,  kesehatan mental serta kesehatan sosial.

## 3) Upaya Pelayanan Kesehatan Kuratif
Upaya  pelayanan  kesehatan  kuratif  bagi  narapidana  merupakan  upaya  kesehatan  yang mempunyai  tujuan memberikan perawatan dan pengobatan narapidana yang mengalami sakit  atau  mengalami  masalah  kesehatan  tertentu.  Kegiatan  yang  dilaksanakan  pada pelayanan  kesehatan  kuratif  meliputi  kegiatan  deteksi  dn  atau  diagnose  suatu  jenis penyakit  pada  fase  awal  serta  melakukan  pengobatan  yang  tepat  dan  sesegera  mungkin sesuai  dengan  jenis  penyakit,  upaya  pelayanan  kesehatan  rawat  inap  yang  bersifat sementara,  pelayanan  pengobatan  penyakit  khusus  misalnya  malaria,  TBC,  penyakit seksual  menular  seperti  HIV/AAIDS,  serta  pelayanan  kesehatan  berupa  rujukan  yang
Volume 11 No. 2. Desember 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
diberikan menurut jenis penyakit yang diderita narapidana.

## 4) Upaya Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif
Pelayanan kesehatan rehabilitatif merupakan upaya pelaynan penyembuhan penyakit baik penyembuhan terhadap penyakit fisik maupun penyakit mental serta penyembuhan dengan rehabilitasi  fisik  maupun  mental  terhadap  penyalahgunaan  Napza.  Upaya  pelayanan kesehatan rehabilitatif sudah dapat berjalan denegan baik namum masih ada keterbatasan dalam pelayanan kesehatan rehablitatsi mental maupun ketergantungan terhadap napza
e. Upaya kesehatan lingkungan
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang  bahwa  kebersihan  Blok  dan  kamar  yang  tidak  terjaga kebersihannya merupakan sumber penyakit bagi narapidana. Penyakit yang umumnya diderita narapidana karena kebersihan  yang  kurang  terjaga  yaitu  scabies  atau  gatal-gatal  merupakan  penyakit  yang  paling  umum  diderita narapidana
Berdasarkan hasil penelitian pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam keadaaan overcrowded di  Lembaga  Pemasyarakatan  Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang dilaksanakan  berdasarkan teori manajemen pelayanan kesehatan sebagaimana disampaikan oleh Riyanto (2018) yang mengemukakan bahwa pelayanan dasar perawatan kesehatan terdapat 4 (empat) poin pelayanan dasar perawatan kesehatan yakni pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan pelayanan kesehatan rehabilitatif.
Adapun  pelaksanaan  masing-masing  poin  pelayanan  dasar  perawatan  kesehatan  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dapat diuraikan sebagai bekut:
1. Pelayanan  Kesehatan  Promotif,  merupakan  serangkaian  kegiatan  pelayanan kesehatan  yang menitikberatkan  pada  kegiatan  yang  berorientasi  pada  promosi kesehatan.
2. Pelayanan kesehatan promotif dilakukan melalui penyuluhan maupun penyediaan bacaan dari literature  atau  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  kesehatan.  Pelayanan  kesehatan  promotif dimaksudkan untuk memberikan edukasi kesehatan bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan.
3. Pelayanan Kesehatan Preventif, yakni suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang fokus kegiatannya  lebih  menekankan  pada  upaya  pencegahan  suatu  kesehatan  yang bermasalah/penyakit:
Pelayanan  kesehatan  preventif  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang  dilakukan melalui kegiatan:
(a) Pemeriksaan  awal  ( screening) bagi  terpidana  yang  baru  menjalani pembinaan yang statusnya berubah menjadi narapidana.
(b) Penempatan narapidana yang menderita penyakit menular pada ruang isolasi.
(c) Monitoring dan evaluasi hygiene dan sanitasi Kesehatan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
(d) Monitoring dan evaluasi pemenuhan bahan makanan dan minuman untuk narapidana sesuai dengan gizi yang dibutuhkan.
Volume 11 No. 2. Desember 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
(e) Penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan Napza di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
(f) Razia dan penggeledahan kamar narapidana.
(g) Melakukan tes urine.
Pelayanan Kesehatan  Kuratif,  yaitu  serangkaian  kegiatan  pelayanan  kesehatan  berupa pengobatan  yang  mempunyai  tujuan  untuk  menyembuhkan  suatu  penyakit,  mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh penyakit, upaya pengendalian suatu penyakit, atau pengendalian kecacatan akibat sakit agar dapat ditingkatkan dan dijaga kualitas kesehatan penderita seoptimal mungkin.
Pelayanan kesehatan kuratif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang terdiri dari:
(a) Pelayanan  kesehatan berupa  pemberian pengobatan  dasar  bagi  narapidana  yang menderita  suatu  penyakit  yang  masih  dapat  diupayakan  penyembuhan  dengan berobat jalan.
(b) Pelayanan  kesehatan  lanjutan  berupa  pelayanan  kesehatan  yang  memerlukan rawat  inap  sementara  untuk  narapidana  yang  menderita  suatu  penyakit  yang berdasarkan  dignosa  dokter memerlukan  observasi  tertentu  dan  masih  dapat dilakukan perawatan di polklinik Lembaga Pemasyarakatan.
(c) Pelayanan  pengobatan  rujukan  berupa  pengobatan  bagi  narapidana  yang membutuhkan  rujukan  karena  menderita  penyakit  yang  berdasarkan  penilaian dokter tidak dapat dilakukan pengobatan di poliklinik Lembaga Pemasyarakatan.
Pelayanan  Kesehatan  Rehabilitatif,  merupakan  serangkaian  kegiatan  pengembalian  bekas penderita  ke  lingkungan  masyarakat  sehingga  dapat  dikembalikan  fungsinya  sebagai  anggota Berdasarkan  hasil  penelitian  pemberian  hak  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  dalam  keadaaan overcrowded di  Lembaga  Pemasyarakatan  Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang dilaksanakan  berdasarkan teori manajemen pelayanan kesehatan sebagaimana disampaikan oleh Riyanto (2018) yang mengemukakan bahwa pelayanan dasar perawatan kesehatan terdapat 4 (empat) poin pelayanan dasar perawatan kesehatan yakni pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan pelayanan kesehatan rehabilitatif.
Adapun  pelaksanaan  masing-masing  poin  pelayanan  dasar  perawatan  kesehatan  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dapat diuraikan sebagai bekut:
(a) Pelayanan  Kesehatan  Promotif,  merupakan  serangkaian  kegiatan  pelayanan kesehatan  yang menitikberatkan  pada  kegiatan  yang  berorientasi  pada  promosi kesehatan.
(b) Pelayanan kesehatan promotif dilakukan melalui penyuluhan maupun penyediaan bacaan dari literature  atau  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  kesehatan.  Pelayanan  kesehatan  promotif dimaksudkan untuk memberikan edukasi kesehatan bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan.
(c) Pelayanan Kesehatan Preventif, yakni suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang fokus
Volume 11 No. 2. Desember 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
kegiatannya  lebih  menekankan  pada  upaya  pencegahan  suatu  kesehatan  yang bermasalah/penyakit:
Pelayanan  kesehatan  preventif  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang  dilakukan melalui kegiatan:
(a) Pemeriksaan awal ( screening) bagi terpidana yang baru menjalani pembinaan yang statusnya berubah menjadi narapidana.
(b) Penempatan narapidana yang menderita penyakit menular pada ruang isolasi.
(c) Monitoring dan evaluasi hygiene dan sanitasi kesehatan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
(d) Monitoring dan evaluasi pemenuhan bahan makanan dan minuman untuk narapidana sesuai dengan gizi yang dibutuhkan.
(e) Penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan Napza di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
(f) Razia dan penggeledahan kamar narapidana.
(g) Melakukan tes urine.
Pelayanan  Kesehatan  Kuratif,  yaitu  serangkaian  kegiatan  pelayanan  kesehatan  berupa pengobatan yang mempunyai tujuan untuk menyembuhkan suatu penyakit, mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh penyakit, upaya pengendalian suatu penyakit, atau pengendalian kecacatan akibat sakit agar dapat ditingkatkan dan dijaga kualitas kesehatan penderita seoptimal mungkin.
Pelayanan kesehatan kuratif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang terdiri dari:
1. Pelayanan  kesehatan  berupa  pemberian  pengobatan  dasar  bagi  narapidana  yang menderita  suatu  penyakit  yang  masih  dapat  diupayakan  penyembuhan  dengan berobat jalan.
2. Pelayanan kesehatan lanjutan berupa pelayanan kesehatan yang memerlukan rawat inap sementara untuk narapidana yang menderita suatu penyakit yang berdasarkan dignosa  dokter  memerlukan  observasi  tertentu  dan  masih  dapat  dilakukan perawatan di polklinik Lembaga Pemasyarakatan.
3. Pelayanan  pengobatan  rujukan  berupa  pengobatan  bagi  narapidana  yang membutuhkan  rujukan  karena  menderita  penyakit  yang  berdasarkan  penilaian dokter tidak dapat dilakukan pengobatan di poliklinik Lembaga Pemasyarakatan.
Pelayanan  Kesehatan  Rehabilitatif,  merupakan  serangkaian  kegiatan  pengembalian  bekas penderita  ke  lingkungan  masyarakat  sehingga  dapat  dikembalikan  fungsinya  sebagai  anggota narapidana  mengalami  ketidakseimbangan  dengan  kapasitas  Lembaga  Pemasyarakatan  atau terjadi overcrowded . Penuh sesaknya tingkat kapasitas Lembaga Pemasyarakatan menimbulkan hambatan bagi  Lembaga  Pemasyarakatan  untukmewujudkan  pelaksanaan  fungsi  pelayanan  maupun  pembinaan.
Volume 11 No. 2. Desember 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Lebih  dari  itu  pada  tingkat  yang  parah  terjadinya  kelebihan  tingkat  hunian  ( over  kapasitas )  dapat menyebabkan tingginya tingkat kematian narapidana.
Overcrowded atau  terjadinya  ketidakseimbangan  antara  jumlah  penghuni  dengan  kapasitas  yang tidak seimbang dengan luas (bangunan) dan hunian (isi) dapat mengakibatkan narapidana dan tahanan lebih cepat  mengalami  serangan  penyakit  menular.  Pada  kondisi  lain  situasi  keadaan  sanitasi  yang  buruk berdampak pada lingkungan yang tidak sehat. Pada Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan  Pidana  di  Indonesia,  menyebutkan  bahwa  over  kapasitasmempunyai  hubungan  erat  dengan tingkat kematian narapidana. Hal tersebut disebabka adanya over kapasitas menyulitkan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dan pembinaan sebagai fungsi yang diemban sistem pemasyarakatan.
Beberapa dampak negatif yang sering timbul karena kelebihan/kepadatan hunian ( overload ) yakni, Meningkatnya  angka  kesakitan  pada  beberapa  penyakit  infeksi  dan  menular;  Penanggulangan  penyakit yang kurang optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana; Pelayanan dan pemenuhan hak-hak tidak dapat  optimal;  Permasalahan  psiko  sosial  seperti seringnya  terjadi  ketegangan  hubungan  antara  sesama penghuni  yang  dapat  menimbulkan  terjadinya  konflik;  dan  Permasalahan  keamanan  yang  sering mengganggu ketenangan(Balitbang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018:10).
Optimalisasi pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana pada prinsipnya merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana yang merupakan hak dasar dalam menjalankan kehidupannya.  Optimlisasi  pemberiaan  hak  pelayanan  kesehatan  merupakan  salah  satu  upaya pembangunan kesehatan dalam mewujudkan upaya peningkatan kualitas hidup narapidana khususnya dan manusia pada umumnya.
Jaminan Pelayanan Kesehatan merupakan bagian dari Universal Declaration of Human Rights dan juga  telah  diamanatkan  dalam  Konsitusi  Republik  Indonesia.  Dalam Universal  Declaration  of  Human Rights (UDHR)  tahun  1948,  Pasal  25  menyatakan:  1.  Setiap  orang  berhak atas  taraf  kehidupan  yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan  merosotnya  taraf  kehidupan  yang  terjadi  diluar  kekuasaannya.  2.  Ibu  dan  anak  berhak mendapatkan  perhatian  dan bantuan  khusus. Semua  anak,  baik yang dilahirkan  di  dalam  maupun  di  luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama.
Selanjutnya Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa negara peserta  konvenan  ini  mengakui  hak  setiap  orang  untuk  menikmati  standar  tertinggi  yang  dapat  dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental.
Hak  atas  kesehatan  merupakan  bagian  fundamental  dari  HAM  yang  dimiliki  dan  bagian  dari pemahaman atas suatu kehidupan yang bermanfaat. Upaya untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan antara  lain  dengan  memenuhi  hak-hak  tahanan.  Pengakuan  hak  -  hak  narapidana terlihat  pada  muatan- muatan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal  14  ayat (1)poin (d), salah satunya narapidana berhak mendapatkan pelayanaan kesehatan dan makanan yang baik. Pengakuan  hak-hak  narapidana  dalam  Undang-  Undang  tersebut  menyatakan  bahwa  narapidana  berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
Volume 11 No. 2. Desember 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis atau UPT dituntut untuk dapat merealisasi hak-hak narapidana. Hal itu disebabkan oleh era globalisasi yang memungkinkan perkembangan kehidupan di  berbagai  bidang  menyebabkan  perkembangan  kualitas  dan  kuantitas kejahatan  dewasa  ini  semakin meningkat  sehingga  jumlah  terpidana  dan  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  juga  semakin  tinggi. Akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka rata-rata Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami  kelebihan  kapasitas,  karena  padatnya penghuni  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  tersebut sehingga ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana sesuai dengan standar kesehatan di dalam lembaga, ternyata isi melebihi kapasitas semestinya.
Tabel 1.1
Kondisi overcrowded, Tenaga Pelayanan Kesehatan dan Kondisi Narapidana Sakit di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Semarang Kondisi Overcrowded No Kapasitas Jumlah Penghuni Overcrowded 1 663 1.780 168% Tenaga Pelayanan Kesehatan No Dokter Umum Dokter Gigi Perawat 1 3 1 1 Kondisi Sakit Narapidana No Scabies Diare Batuk Rejan Kencing Manis ISPA Flu Cedera lain Derm atitis Lain- lain Jumlah 1 218 10 39 16 57 33 30 32 178 613
Hambatan yang Dihadapi dalam Optimalisasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Keadaan Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi pemberian hak pelayanan keehatan bagi narapidana dalam keadaan Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yaitu :
a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Petugas Pelayanan Kesehatan Sumber Daya Pelayanan Kesehatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  personil  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  yang bertugas melakukan berbagai upaya
pelayanan  kesehatan  yang  meliputi  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  pelayanan kesehatan yang terdiri dari dari upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna menjamin terwujudnya derajat kesehatan penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang maksimal atau setinggi-tingginya.
b. Keterbatasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Untuk  memberikan  upaya  pelayanan  kesehatan  yang  optimal  yang  berkaitan  dengan  rawat  inap narapidana yang sakit senantiasa dilakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitar Lembaga Pemasyarakatan seperti rumah sakit maupun puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap. Dalam  hal  ini  apabila  terdpat  narapidana  yang  mengalami  sakit  dan  harus  mendapatkan  perawatan khusus yang tidak dapat ditangani dengan rawat inap di poliklinik maka diberikan rujukan untuk dirwat inap di puskesmas atau rumah sakit
c. Keterbatasan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
Untuk mengoptimalkan pembiayaan pelayanan kesehatan dilakukan berbagai upaya sebagai berikut:
Volume 11 No. 2. Desember 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
1. Efisiensi penggunaan anggaran pelayanan kesehatan.
2. Pendataan  narapidana  yang  belum  mempunyai  BPJS  untuk  pembuatan  BPJS  melalui  keluarga narapidana.
3. Memfasilitasipembuatan BPJS narapidana dengan berkoodinasi dengan Kantor BPJS.
4. Pengusulan peningkatan anggaran pembiayaan pelayanan kesehatan.
d. Keterbatasan ketersediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Untuk mengoptimalkan ketersediaan obat-obatandilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
1. Melakukan  chanelling  kepada  instansi  pelayanan  kesehatan  seperti  Dinas  Kesehatan untuk mendapatkan bantuan sarana prasarana kesehatan, khususnya obat-obatan.
2. Melakukan usulan peningkatan anggaran pembelian obat-obatan. Melakukan pengusulan pengadaan alat-alat kesehatan
3. Melakukan pengusulan pengadaan alat-alat kesehatan.
e. Rendahnya kesadaran narapidana dalam melaksanakan upaya menjaga Kesehatan. Upaya pemberian hak pelayanan kesehatan kesehatan harus mendapatkan dukungan dari semua pihak dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan maupun pihak-pihak terkait lainnya. Tidak terkecuali upaya pemberian hak pelayanan kesehatan juga harus mendapatkan dukungan dari narapidan sendiri sebagai obyek pelayanan kesehatan melalui perilaku hidup sehat
Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam keadaan overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan salah saatu potret kondisi pemberian  hak  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  ke  depan  perlu  dilakukan langkah-langkah dan upaya peningkatan elemen-elemen pemberian hak pelayanan kesehatan baagi narapidana di Lembaga  Pemasyarakatan.  Hal ini mengingat  haak  pelaayanan kesehatan merupakan hak asasi narapidana yang harus diwujudkan yaitu meningkatnya derajat keehatan narapidana.

## Kesimpulan
Hambatan  yang  dihadapi  dalam  optimalisasi  pemberian  hak  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  dalam keadaan  overcrowded  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  antara  lain  keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  Petugas Pelayanan Kesehatan, fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pembiayaan Pelayanan Kesehatan ketersediaan Obat- Obatan dan Alat Kesehatan serta rendahnya kesadaran narapidana dalam melaksanakan upaya menjaga kesehatan. Upaya mengatasi  hambatan  tersebut  merupakan  bagian  dari  upy  optimalisasi  pemberian  hak  pelayanan  kesehatan  bagi narapidana yang meliputi peningkatan sumber daya manusia maupun peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan koordinasi dengan instansi terkait dengan pelayanan kesehatan seperti dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit

## Daftar Pustaka
Arifin,  Syamsul.,  Rahman,  Fauzie.,  Wulandari,  Anggun.,  &  Anhar,  V.  Y.  (2016),  Buku  Ajar  Dasar-Dasar Manajemen Kesehatan, Banjarmasin: Pustaka Banua.
Parwata,  I  Gusti  Ngurah  (2016)  ,  Bahan  Ajar  Mata  Kuliah  Penologi  GagasanSistem  Pemasyarakatan,  Denpasar:
Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Riyanto, Benny (2018). Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan, Narapidana, dan Anak Didik Pemasyarakatan, Jakarta: Baalitbangkumham Press
Balitbang  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),(2018,)  Analisis  Terhadap  Pelaksanaan  Layanan
Volume 11 No. 2. Desember 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Kesehatan  Bagi  Tahanan,  Narapidana  Dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  R.  Benny  Riyanto,  dkk  Cetakan Pertama: Juli 2018 Desain Sampul: Panjibudi Tata Letak : Panjibudi.
Firdaus,  Insan  (2019),  ,  Peranan  Pembimbing  Kemasyarakatan  Dalam  Upaya  Penanganan  Overcrowded  Pada Lembaga  Pemasyarakatan  (The  Role  Of  Correctional  Adviser  In  Overcrowded  Handling  Efforts  in Correctional  Institutions),  Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Kebijakan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Volume 13, Nomor 3, November 2019: 339-35.
Suci,  Satria  Nurul  (2017),  Implementasi  Pemberian  Hak  Pelayanan  Kesehatan  Dan  Makanan  Yang  Layak  Bagi Narapidana  Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan,  Skripsi,  Makasar: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Fitriany, M., Farouk, H., & Taqwa, R. (2016) , Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Kesehatan Lingkungan (Studi di Desa Segiguk sebagai Salah Satu Desa Penyangga Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Gunung Raya Ogan Komering Ulu Selatan), Jurnal Penelitian Sains, Volume 18 Nomor 1 Januari 2016.
Haryono,  (2018),  Optimalisasi  Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka  dalam  Proses Asimilasi  Narapidana,  (Optimization  of  the  Implementation  of  Duties  and  Functions  Open  Prison  in  the Assimilation Process of Prisoners), Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I , JIKH Vol. 12 No. 3 November 2018 : 295 - 311.
S, Selly Dian Lestari, (2016) , Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-Hak  Warga Binaan  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Hukum Dan  Hak Asasi  Manusiarepublik  Indonesia  Nomor  M.HH-07.OT.01.03  TAHUN  2011,  JOM  Fakultas  Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016.
Latifah,  Marfuatul  (2019),  Overcrowded  Pada  Rumah  Tahanan  Dan  Lembaga  Pemasyarakatan  Di  Indonesia: Dampak Dan Solusinya, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPRRI, Vol. XI, No.10/II/Puslit/Mei/2019. Utomo, Gandhi Setyo (2016) , Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Atas Akses Kesehatan, Seminar Nasional dan Call for Paper UNIBA 2017 “Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dan pasien dalam perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014” Hotel Sahid Jaya Surakarta, Sabtu, 8 April 2017, Universitas Islam Batik Surakarta.