Vol.13, No.3, Desember 2023: 389-401 https://doi.org/10.22146/kawistara.78591 https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/index ISSN 2088-5415 (Print) | ISSN 2355-5777 (Online) Submitted:24-10-2022; Revised:28-11-2023; Accepted: 28-11-2023

## Kawistara Jurnal

## The Journal of Social Sciences and Humanities
Copyright© 2023 THE AUTHOR (S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. Jurnal Kawistara is published by the Graduate School of Universitas Gadjah Mada.

## Menggali Hubungan antara Media Sosial dan Kebijakan Pemerintah: Pendekatan Bibliometrik dan Tinjauan Pustaka
Exploring the Relationship between Social Media and Government Policy: A Bibliometric Approach and Literature Review
*1 Muhammad Dimas Rizqi, Wendi Aji Saputra 2 , Mardi Murahman 3
Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musi Rawas *Corresponding author: muhammaddimasrizqi@gmail.com
ABSTRACT As social media h a growing significance in public life, questions occur on the extent to which social media shapes government sector.  The purpose of this study is to explore the relationship between social media and government policy using a literature and bibliometric study approach. The method used in this study uses the bibliometric method and data or journals taken at published or perish as many as 97 journals from 2012- 2022 and 50 journals were taken as samples according to this research. In addition, VOSviewer functions to determine gaps between research from previous journals or articles from both 2012-2022. The findings in this study were that of the 50 journals used, 605 cites and 137.41 cites per year were obtained. Then, from the analysis using VOSviewer it was found (1) there was a visible visual network between co-words from government, public policy, social media and so on,(2) there was a visual overlay to see journals from old to newest marked in dark blue up to bright yellow in color (2012-2022), (3) there is visual density that the yellow color in the largest circle diameter means the keywords are denser and appear more frequently, and the brighter the color, the less it blends with the green background. Based on these findings, it is obvious that social media has a strong relationship in the formulation of policies carried out by the government.
KEYWORDS Bibliometrics;  Government Policy; Social Media.
ABSTRAK Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menggali hubungan media sosial dan kebijakan pemerintah dengan pendekatan studi literatur dan bibliometrik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode bibliometrik dan data atau jurnal yang diambil pada publish or perish sebanyak 97 jurnal dari tahun 2012-2022 dan diambil 50 jurnal sebagai sampel yang sesuai dengan penelitian ini. Selain itu, VOSviewer yang berfungsi untuk menentukan gap antara penelitian dari jurnal atau artikel terdahulu baik dari tahun 2012-2022. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah dari 50 jurnal yang digunakan didapatkan 605 cites dan 137,41 cites per year. Kemudian, dari analisis menggunakan VOSviewer ditemukan (1) adanya Network Visualization yang terlihat antar co-word baik dari government, public policy, social media dan lain sebagainya, (2) adanya Overlay Visualization untuk melihat jurnal dari yang lama sampai yang terbaru ditandai dengan warna biru gelap sampai dengan warna kuning terang (2012-2022),(3) adanya Density Visualization bahwa warna kuning pada diameter lingkaran terbesar berarti kata kunci lebih padat dan lebih sering muncul, dan semakin terang warnanya, semakin jarang menyatu dengan latar belakang hijau. Sehingga jika dieksplorasi lebih mendalam secara keseluruhan maka co-word media sosial memiliki hubungan yang kuat dalam perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
KATA KUNCI Bibliometrik;  Media Sosial; Kebijakan Pemerintah.

## PENGANTAR
Berdasarkan sejarah terutama pada saat terjadinya reformasi 1998 menjadi momentum atau titik balik daripada kebebasan berkekspresi serta berkembangnya demokrasi yang baik dalam penggunaan media sosial. Selain itu, adanya amandemen kedua dari UUD 1945 serta UU HAM yang sudah menjadi hak masyarkat untuk bebas dalam informasi dan bermedia (Nugroho et al., 2013)
Dewasa ini media terutama media online menjadi alat kepentingan yang berfungsi untuk penyampaian berita ataupun kebijakan dari pemerintah. Peran media ini bisa dikatakan sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Karena berita atau kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah ini akan menjadi bahan konsumsi publik, baik itu akan menjadi pro maupun kontra terhadap suatu kebijakan dari pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Livingstone, (2013) untuk menarik dan mempertahankan perhatian warga negara menjadi tanggungjawab oleh pemerintah dalam demokrasi yang modern serta untuk membentuk opini warga negara, perilaku politik sampai dengan pemungutan suara dalam hal ini partisipasi dalam pemilihan umum. Dengan teknologi modern dan meningkatnya media sosial secara massif, maka masyarakat akan bebas untuk memilih sumber informasi lain terlepas dari tantangan mereka dan mempercayai mereka sebagai sumber informasi (Muyagi & Olengurumwa, 2014).
Gambar 1. Graﬁ k Jumlah Pengguna Media Sosial di Indonesia Tahun 2017-2022

## Sumber: Mahdi, (2022)
Dari  grafi k  1  di  atas  dapat  disimpulkan maka penggunaan media sosial, seperti twitter, facebook, tiktok, telegram dan lain sebagainya di Indonesia terus meningkat seiring berkembangnya pula ICT . Dari grafi k tersebut jumlah pengguna dari tahun 2017 sampai tahun 2022 sekitar 191 juta pengguna. Jumlah tersebut terbagi kedalam beberapa media sosial, seperti Instagram 84,8%, Whatsapp 88,7%, Telegram 62,8%, Tiktok 63,1%, dan Facebook 81,3%,  (Mahdi, 2022).
Sementara itu, Purcell, (2010) mengatakan bahwa dalam lingkungan media multi- platform ini, hubungan masyarakat dengan berita menjadi terbagi menjadi tiga matrik yang menonjol, yaitu portabel,  personal, dan partisipatif. Tiga matrik tersebut dalam temuannya dijewantahkan, seperti portable: 33% pemilik ponsel sekarang mengakses berita di ponsel mereka, kemudian personal: 28% pengguna internet telah menyesuaikan halaman rumah mereka untuk memasukkan berita dari sumber dan topik yang sangat menarik bagi mereka, dan partisipatif: 37% pengguna internet telah berkontribusi dalam pembuatan berita, mengomentarinya, atau
menyebarkannya melalui postingan dimedia sosial twitter maupun facebook.
Berbagai pandangan muncul ketika kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah. Serta hubungan media sosial dan masyarakat tidak akan terlepas dari proses penetapan kebijakan. Bahkan kehadiran media sosial khususnya di kalangan pengguna kelas menengah digunakan sebagai instrumen untuk merespon kebijakan publik (Makhya & Windah, 2019). Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah karena memang penggunaan media sosial ini akan terbentuk berbagai karakteristik, seperti transparansi, partisipasi, kolaborasi dan kenyamanan serta  akan mengarah pada keberhasilan komunikasi (A.Mishaal & Abu- Shana, 2015).
Dengan demikian, peneliti mengambil topik tentang peran media sosial dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah di Indonesia. Mengapa peneliti mengambil topik tersebut? karena dengan perkem- bangan IT yang terus meningkat bahkan secara drastis tentu masyarakat juga akan secara mudah mendapatkan informasi baik dari artikel berita online, media sosial, maupun media cetak tentang kebijakan, press conference dari presiden dan lain sebagainya. Untuk itu, penting mencari sebuah gap bagaimana hubungan media sosial dan kebijakan pemerintah di Indonesia? Apakah ada hubungan secara signifikan atau malah sebaliknya. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk melihat ataupun mengetahui bagaimana hubungan media sosial dan kebijakan pemerintah. Dengan melihat gap antara media sosial dan kebijakan pemerintah jika ditinjau dari studi literatur dan bibliometrik.
Media sosial merupakan system yang ada pada ruang lingkup secara online. Dimana system sudah terbentuk dengan sendirinya melalui konsep yang dibangun oleh para pengembang aplikasi. Fungsi dari media sosial salah satunya adalah untuk dapat mengakses kegiatan, keperluan, keinginan secara terbuka dengan menggunakan media yang digunakan. Bahkan dalam pembuatan kebijakan pun peran media juga dapat mempengaruhi pemilih dengan menciptakan atau membentuk isu-isu tertentu (Christian, 2013; Grossman, 2022; Sharma, 2020).  Peran media adalah kunci tidak hanya di awal, tetapi di seluruh proses kebijakan, dan juga media tidak hanya sebagai pemain eksternal dalam proses kebijakan tetapi sebagai pemain internal (Muyagi & Olengurumwa, 2014).
Dalam literatur terdahulu dari (Nguyen, 2021) media sosial telah menjadi sangat diperlukan sebagai platform pengaturan agenda (Agenda Setting) , dan adanya teknologi buatan dan kecerdasan buatan ( Artificial Intellegence) memungkinkan untuk memperoleh wawasan kritis mengenai persepsi dan sikap individu warga negara, dan menginformasikan proses pembuatan suatu kebijakan. Secara fakta memang media sosial dapat mempengaruhi struktur peluang untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan (Bekkers & Edwards, 2015; Yeung, 2018). Berbanding terbalik dengan  temuan Owen (2018), dia mengatakan bahwa media memiliki posisi ambigu karena akan berfungsi sebagai corong politisi membuat jurnalis terlibat dalam penyebaran informasi yang buruk dan fakta yang salah (Hoax). Oleh karena itu, penting tentunya dalam memanfaatkan sosial media untuk kepentingan yang positif. Ada lima tips dalam menggunakan sosial media
yang dilakukan oleh pemerintah menurut (Beveridge & Tran, 2022), yakni a) pelajari di mana audiens Anda berkumpul, b) Bagikan konten dan informasi yang relevan dan berharga, c) terlibat dengan pengikut anda, d) Mengamankan akun sosial media, d) tetap mematuhi privasi dalam bersosial media.
Media sosial memiliki pandangan atau persepsi tersendiri oleh khalayak umum dalam menyikapi permasalahan- permasalahan sosial, budaya, hukum, politik, keamanan dan lain sebagainya. Sikap yang ditunjukan oleh pengguna media sosial juga memiliki kepercayaan (trust) terhadap media khususnya twitter dalam mempengaruhi proses kebijakan yang diberikan oleh pemerintah (Park et al., 2016). Temuan yang menarik juga tersaji dalam penelitian ini yakni dari Madyatmadja et al. (2020), dalam penelitian tersebut  bahwa penggunaan media sosial di lingkungan pemerintahan dipengaruhi oleh faktor- faktor melalui lima dimensi yang berbeda, antara lain sosial ekonomi, kebijakan, hukum & politik, manajerial & organisasi, dan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Sedangkan dalam penelitian Nurmandi et al. (2018), menemukan bahwasannya penggunaan media sosial juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pemimpin atas maupun menengah, aspek hukum dalam media sosial, dan kerangka kebijakan serta pengelolaan perubahan internal.
Dengan adanya Instagram, twitter, facebook, youtube dan lainnya berfungsi sebagai platform interaktif dua arah yang cepat dan murah serta untuk berdiskusi antara pemerintah dengan masyarakat (Nurmandi, 2014). Sementara itu, media sosial juga telah digunakan secara luas untuk
mengkomunikasikan informasi, kesadaran, dan mempromosikan kebijakan publik oleh lembaga pemerintah (Rathore et al., 2021). Perbedaan tulisan tersebut dapat disimpulkan bahwa sosial media memiliki berbagai macam fungsi dalam mengendalikan maupun mengintervensi kebijakan dari pemerintah. Selanjutnya, penggunaan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada warga atau pelayanan pemerintah ke warga (G2C) sehingga terciptanya pelayanan kepada warga yang lebih interaktif, transparan, partisipatif, dan kolaboratif (Bertot et al., 2012; McNutt, 2014; Mergel, 2014).
Berdasarkan laporan dari Criado et al., (2017) dalam rekomendasinya tentang kebijakan penggunaan sosial yang dilakukan oleh pemerintah terdapat berbagai macam saran atau catatan yang harus dipedomani oleh pemerintah. Salah satunya adalah strategi media sosial memungkinkan pemangku kepentingan yang relevan untuk diidentifikasi dan kolaborasi yang lebih luas sehingga kepentingannya akan tercapai. Kemudian, media sosial dapat menentukan seberapa jumlah postingan, jenis informasi, dan mengelola ekspektasi penggunanya. Selain itu, dalam rekomendasinya itu media sosial dapat dengan mudah untuk melakukan koordinasi dengan institusi lain sehingga adanya praktik terbaik secara langsung, serta alokasi tugas dan tanggungjawab dalam mengelola media sosial dapat meningkatkan kemanjuran dalam mengorganisasikan media sosial.
Sementara itu media sosial dapat memperluas keterlibatan masyarakat, namun dalam lingkungan digital dapat mempengaruhi reputasi sosial bukan otoritas birokrasi (McNutt, 2014). Dalam
temuan lain bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi secara lebih efektif dan  efisien  dengan  mengotomatisasi  fungsi birokrasi mesin (Cordella & Tempini, 2015). Selain itu bahwa mengeksploitasi rasional media sosial dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah memiliki tujuan untuk memperkuat dan memperluas partisipasi dan interaksi dengan warga, mengenai kebijakan dan layanan publik baru atau yang sudah ada (Charalabidis et al., 2012).
Kemudian, pengaplikasian media sosial yang dilakukan oleh pemerintah mem- butuhkan tinjauan yang detil baik dari sumber daya maupun kemampuan daerahnya. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh (Medina, 2019), bahwa dalam mengambil kebijakan yang diadopsi dari media sosial, nampaknya harus melihat konteks lokal terlebih dahulu karena akan memberikan potensi masalah baru bagi sebuah kota jika menggunakan sistem peringkat sebagai tolok ukur untuk meniru kinerja.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskripsi kualitatif dengan pendekat an studi literatur dengan pengguna- an bibliomatrik pada software VOSviewer yang terkait pada judul penelitian ini. Penggunaan bibliometrik memiliki potensi tepat guna dalam mengungkap struktur intelektual dan perubahan bidang penelitian yang berbeda (Muñoz-Leiva et al., 2012). Proses perubahan tersebut yang akan memberikan kesempatan untuk meminimalisir perkembangan yang menarik pada bidang penelitian ini serta dapat memprediksi tema penelitian yang kurang memberikan kontribusi yang positif pada literatur untuk masa depan (Cho & Khang, 2006; Echchakoui & Mathieu, 2008; Muñoz-Leiva et al., 2012).
Dalam pengumpulan data peneliti mencari tinjauan literatur sebanyak 97 jurnal atau artikel yang diambil pada tahun 2012- 2022. Data tersebut didapat dari publish  or perish dengan title words : media; government policy . Kemudian, dalam menganalisis data peneliti menggunakan software VOSviewer . Fungsionalitas VOSviewer ini sangat bermanfaat untuk menampilkan secara visual/gambar bibliometrik serta memudahkan dalam penafsiran (Van Eck & Waltman, 2010). Program VOSviewer juga dapat memberikan kemudahan analisis data dengan memanfaatkan perangkat pemetaan dan memberikan analisis perkembangan penelitian (Fitria et al., 2021).

## PEMBAHASAN

## Analisis Bibliometrik
Pada bab ini penulis akan melihat bagaimana peran media sosial dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah berdasarkan studi literatur yang dipilih untuk menentukan gap atau pemetaan dan juga perkembangan penelitian yang ada. Untuk mengkaji bibliomatrik membutuhkan kajian yang dapat menjelaskan bagaimana pola memanfaatkan dokumen, literatur atau sumber informasi yang berkaitan (Tupan, 2016).
17
3 5  6 7 10 8  8 11 13
9 0 5 10 15 20 Grafik 2. Tingkat Literatur tentang Media; Government Policy
Aplikasi bibliometrik menurut (Mallig, 2010), memiliki beberapa bagian, yakni analisis bibliometrik (kinerja) dengan aspek tingkat perilaku yang berbeda, dan analisis jaringan bibliometrik secara visual. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis jaringan bibliometrik secara visual. Sehingga peneliti memiliki ketertarikan dalam menganalisis title  words : media;  government  policy dari publish  or  perish kemudian dianalisis menggunakan VOSviewer yang menjelaskan co-word secara visual.
Dari 97 jurnal yang didapatkan pada publish or perish penulis mengambil 50 judul artikel yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini serta berdasarkan tahun terbit selama 10 tahun terakhir, yakni tahun 2012- 2022. Proses pencarian jurnal atau artikel pada publish  or  perish menemukan bahwa dari 50 jurnal atau artikel terdapat 605 cites dan 137,41 cites  per  year. Temuan tersebut dijelaskan pada tabel 1.
Tabel 1. Data Penelitian tentang Media ; Government Policy No Author Title Cites Cites Per Year  Year 1 PT Jaeger, JC Bertot, K Shilton Kebijakan informasi dan media sosial: Membingkai interaksi web 2.0 warga negara pemerintah 81 8.10 2012 2 Y Charalabidis, E Loukis, R Kleinfeld Menuju rasionalisasi eksploitasi media sosial dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah 12 1.20 2012 3 SJ Tanner Media, pemerintahan minoritas, politik dan kebijakan 0 0.00 2012 4 JC Bertot, PT Jaeger, JM Grimes Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas melalui TIK, media sosial, dan e-government kolaboratif 11 1.10 2012 5 K McNutt Media Sosial & Pemerintah 2.0 3 0.30 2012 6 E Falcao, R Kleinhas Rekomendasi kebijakan untuk penggunaan media sosial oleh pemerintah untuk kolaborasi dengan warga 2 0.20 2012 7 Q Zhang, JL Chan Perkembangan baru: Transparansi fiskal dalam kebijakan Pemerintah China dan peran media sosial 30 3.33 2013 8 A Nasir Tinjauan Media Tentang Tantangan Kebijakan Luar Negeri yang Menghadapi Pemerintahan Baru 2 0.22 2013 9 B Kusumasari Keterlibatan Masyarakat: Menghubungkan Suara Remaja melalui Media Sosial dan Implikasinya terhadap Pembuatan Kebijakan Pemerintah 0 0.00 2013 10 Y Luo Internet dan pengaturan agenda di Cina: Pengaruh opini publik online pada liputan media dan kebijakan pemerintah 139 17.38 2014 11 M Gintova Kebijakan Pemerintah Terbuka di Kanada: Akankah Media Sosial Mengubah Interaksi antara Pemerintah dan Warga? 4 0.57 2015 12 CH Liao Sosialisasi Kebijakan Kewirausahaan Melalui Media Sosial Pemerintah: Studi Kasus Program U-Start 0 0.00 2015 13 MJ Park, D Kang, JJ Rho, DH Lee Peran kebijakan media sosial dalam mengembangkan kepercayaan publik: komunikasi Twitter dengan para pemimpin pemerintah 81 13.50 2016 14 F Heaselgrave, P Simmons Budaya, kompetensi, dan kebijakan: Mengapa dialog media sosial terbatas di pemerintah lokal Australia 32 5.33 2016 15 S Waldmann, S Verga Melawan ekstremisme kekerasan di media sosial: Tinjauan literatur terbaru dan proyek Pemerintah Kanada dengan panduan untuk praktisi, pembuat kebijakan, dan peneliti 2 0.33 2016
No Author Title Cites Cites Per Year  Year 16 P Chaturvedi, T Day, M DeLacure, B Hill, M Myers, M. Walthon Memberdayakan Publik untuk Mendorong Pengembangan Kebijakan: Peran Media, Pemerintah dan Organisasi Nirlaba 0 0.00 2016 17 CR Apaza, Y Chang Whistleblowing di dunia: Kebijakan pemerintah, media massa dan hukum 16 3.20 2017 18 Patterson TE Liputan Berita 100 Hari Pertama Donald Trump 5 1.00 2017 19 E Falco, R Kleinhans Rekomendasi kebijakan untuk penggunaan media sosial oleh pemerintah untuk kolaborasi dengan warga. Ringkasan Kebijakan Eropa Perkotaan 4 0.80 2017 20 S Roengtam, A Nurmandi, DN Almarez, A Kholid Apakah media sosial mengubah pemerintah kota? Studi kasus di tiga kota ASEAN. Transformasi Pemerintah: Orang, Proses dan Kebijakan 2 0.40 2017 21 L Xu Penelitian tentang tanggung jawab pemerintah dalam komunikasi kebijakan publik di era semua media 1 0.20 2017 22 Y KATZ Menuju Mode Kebijakan Responsif Di Media Sosial Dan Hubungan Pemerintah 0 0.00 2017 23 A Nurmandi, D Almarez, S Roengtam Sejauh mana media sosial digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah kota? Studi kasus di tiga kota ASEAN 41 10.25 2018 24 E Satispi Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Untuk Regulasi Di Media 0 0.00 2018 25 GA Porumbescu Menilai implikasi media massa online untuk evaluasi warga terhadap pemerintah 2 0.50 2018 26 OB Driss, S Mellouli, Z Trabelsi Dari warga hingga pembuat kebijakan pemerintah: Analisis data media sosial 79 26.33 2019 27 PS Medina, TA Bryer Keterbatasan Menilai Keterlibatan Warga Negara Melalui Pemeringkatan Media Sosial Pemerintah Daerah: Implikasinya Terhadap Kebijakan dan Praktik 2 0.67 2019 28 SYJ Beiag Kajian Tingkat Pengaruh Propaganda Media Sosial dalam Pembentukan Kebijakan Pemerintah di Sudan Selatan 0 0.00 2019 29 Y Jun, Z Xue, W Yunqi, Y Xin Agenda Publik, Agenda Media dan Proses Komunikasi Kebijakan Laporan Tahunan Pemerintah: Berdasarkan Survei di 19 Kota di Tiongkok 0 0.00 2019 30 A Gallon Bagaimana Legislator Negara Bagian Dapat Menggunakan Media untuk Mempengaruhi Perubahan Kebijakan di Instansi Pemerintah Negara Bagian: Studi Kasus dengan Departemen Kendaraan Bermotor 0 0.00 2019 31 M Cai, D Wang Mekanisme difusi kebijakan di pemerintah daerah mengadopsi media sosial asing di China 0 0.00 2019 32 M Gintova Kebijakan Pemerintah Terbuka dan Penggunaan Media Sosial di Pemerintahan di Kanada: Putusnya Implementasi 0 0.00 2019 33 EA Sukma, AN Hidayanto Analisis Sentimen Kebijakan Pemerintah Indonesia Baru (Omnibus Law) di Media Sosial Twitter 14 7.00 2020 34 D Uniyal, S Uniyal Media Sosial Muncul sebagai Mata Ketiga!! Menguraikan Sentimen Pengguna tentang Kebijakan Pemerintah: Studi Kasus GST 2 1.00 2020 35 J Indrawan, AN Salsabila Pemanfaatan Media oleh Pemerintah Indonesia Terkait Kebijakan Penanganan Covid19 0 0.00 2020
Lanjutan tabel 1.
No Author Title Cites Cites Per Year  Year 36 HTN Nguyen Memahami Kebijakan Media Berita di Vietnam: Analisis Ekonomi terhadap Intervensi Pemerintah dalam Pasar Berita yang Dikelola Negara 0 0.00 2020 37 JIA Zhemin, FU Liuying Status Quo, Karakteristik dan Kecenderungan Komunikasi Kebijakan Melalui Media Sosial Pemerintah: Kasus Kebijakan Pemilahan Sampah di Shanghai 0 0.00 2020 38 AD Malawani, A Nurmandi, EP Purnomo, T Rahman Media sosial dalam membantu penanganan pascabencana 7 3.50 2020 39 X Han, C Baird, F Klein Pesan Pemerintah di Media Sosial, Kepercayaan Publik kepada Pemerintah, dan Kepatuhan Publik terhadap Kebijakan Publik: Bukti dari Analisis Teks Tanggapan Pemerintah terhadap COVID-19 0 0.00 2020 40 M Salehudin, A Arifin, D Napitupulu Memperluas Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk E-Learning dan Penggunaan Media Sosial. 28 28.00 2021 41 S Weng, G Schwarz, S Schwarz Kerangka kerja untuk tanggapan pemerintah terhadap partisipasi media sosial dalam pembuatan kebijakan publik: bukti dari Tiongkok 2 2.00 2021 42 F Dicks, T Marks, E Karafillakis, MA Chambers Vaksinasi Sebagai Alat Pengendali pada Bovine Tuberculosis: Pemantauan Media Sosial untuk Menilai Respon Masyarakat Terhadap Pengembangan dan Implementasi Kebijakan Pemerintah 1 1.00 2021 43 LA MANI, I RAHYADI, M ARAS Kebijakan pemerintah dan COVID-19: Wawasan dan sikap masyarakat umum di media sosial 0 0.00 2021 44 A Supandi, S Zauhar, E Setyowati Akuntabilitas Kinerja Pemerintah: Opini Media Baru dan Tinjauan Singkat Implementasi Kebijakan di Indonesia Terkait Pandemi COVID-19 0 0.00 2021 45 I Cholissodin Komputasi Sosial untuk Membuat Draf Cetak Biru Dokumen Kebijakan Publik Pemerintah Berdasarkan Data Media Sosial Tentang Covid-19 Menggunakan Hybrid LSTM dan MMR 0 0.00 2021 46 N ULFATUL Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Di Bela Beli Kulon Progo Melalui Media Kampanye Membangun Regional Branding 0 0.00 2021 47 S Essa, B Harvey Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Arab Saudi: Analisis Wacana Kritis Media dan Dokumen Kebijakan Pemerintah 0 0.00 2022 48 M Habibi, MR Ma’arif, D Subekti Pengembangan Sistem Intelijen Media Sosial untuk Analisis Opini dan Persepsi Warga atas Kebijakan Pemerintah 0 0.00 2022 49 A Setiawan, A Nurmandi, HA Saputra Perbandingan Kampanye Kebijakan Vaksinasi Pemerintah india dan India melalui Media Sosial Twitter 0 0.00 2022 50 NSM Tahir, S Mohamed Pentingnya penggunaan media sosial dalam mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah: Analisis skema i-Sinar Employee Provident Fund Malaysia 0 0.00 2022
Lanjutan tabel 1.
Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa tinjauan literatur tentang media sosial dengan kebijakan itu memang sangat terkait. Selanjutnya, peningkatan pesat dalam penggunaan media sosial oleh warga, ancaman keamanan, dan kemungkinan kejutan strategis telah mendorong pemerintah untuk mengembangkan berbagai strategi dan alat pemantauan online (Bekkers & Edwards, 2015).

## Network Visualization: Media; Government Policy
Network visualization merupakan sebuah alat yang ada pada VOSviewer dan berfungsi untuk melihat bagaimana jaringan antara kluster-kluster yang terbentuk. Sementara itu VOSviewer dapat digunakan sebagai alat pemetaan untuk menganalisis data secara bibliometrik (Fitria et al., 2021). Untuk melihat jaringan peta secara visual tentang media sosial dan kebijakan dapat di lihat pada gambar 3. Sedangkan untuk mendapatkan data tersebut diambil dari publis  or  perish dengan title Media; Government Policy.
Gambar 3. Network Visualization
Berdasarkan gambar 3 di atas yang dihasilkan dari olah data melalui VOSviewer maka terdapat jaringan antara pemerintah, media sosial, kebijakan dan lain sebagainya. Semakin besar suatu item, semakin besar
label dan lingkaran item tersebut serta untuk beberapa item, label mungkin tidak ditampilkan, Hal tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih antar label atau lingkaran (Jan van Eck & Waltman, 2017). Jaringan pada gambar 1 terbagi ke dalam 9 kluster, 88 item, 724 links , dan total  link strength 1260. Links yang berarti jumlah penulisan tautan penulisan antara peneliti satu dengan peneliti lainnya, sedangkan total  link  strength menunjukkan kekuatan tautan total pada co-authorship dari peneliti satu dengan peneliti lainnya (Jan van Eck & Waltman, 2017). Kluster tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
Tabel 2. Klusterisasi Network Visualization
Kluster/warna Konten kluster 1 ada 17 item (warna merah) analisys, Canada, citizen, civic engagement,  e-learning,
government decision, government use, implication, importance, Indonesia government policy, influence, open government policy, politic, social media, social media usage, social medium, use.
Kluster 2 ada 15 item (warna hijau) China, climate change, control, fact, government elite, internet, level, media agenda, media coverage, media policy link, news medium, policy agenda, practice, public opinion, study. Kluster 3 ada 14 item (warna biru) Access, basic principle, development, facebook, government social media, Indonesia, media, medium, platform, policy analysis, policy communication, public, role, topic. kluster 4 ada 12 item (warna kuning) Beginning, case study, change, department, government media policy, literature, law, local government, mass medium, policy,
research, world.
Kluster 5 ada 9 item (warna ungu) Article, case, coverage, covid, critical discourse analisys, government policy, media policy, principle, representation.
Kluster/warna Konten Kluster 6 ada 6 item (warna biru muda) Accountability, collaborative e-Government, ICTs, person, process, transforming government Kluster 7 ada 6 item (warna orange) Evidence, government, politics, public policy, public trust, Shorenstein center Kluster 8 ada 5 item (warna cokelat) Democratic government, elite press, media and foreign policy, party, relation Kluster 9 ada 4 item (warna ungu muda) Country, extent, impact, new government.
Berdasarkan tabel 2 di atas bahwa kluster yang didapat dari VOSviewer beserta isi atau kontennya saling memiliki jaringan atau bisa dikatakan parameter jaringan. Semakin tinggi nilai parameter maka semakin besar jumlah cluster yang dihasilkan oleh teknik clustering VOS (Jan van Eck & Waltman, 2017). Seperti pada kluster 7 (government) memiliki jaringan yang terbesar daripada kluster lain salah satunya berjejaring dengan (policy), pada kluster 4 dan kluster 1 (social medium) serta masih banyak yang memiliki keterkaitan dari berbagai kluster yang ada. Jarak antara jurnal yang ada dalam visualisasi kira-kira menunjukkan keterkaitan jurnal dalam hal tautan co-citation (garis). Secara umum, semakin dekat jurnal satu dengan yang lainnya maka semakin kuat pula keterkaitannya (Jan van Eck & Waltman, 2017).

## Overlay Visualization: Media; Government Policy
Overlay Visualisation merupakan sebuah peta untuk melihat bagaimana hubungan maupun nilai dari yang terendah ke nilai yang tertinggi. Hal itu ditandai dengan warna yang paling gelap ke warna yang paling terang. Peta untuk menentukan bibliomatrik guna menunjukkan bahwa bagaimana skor
dipetakan ke warna (Jan van Eck & Waltman, 2017).
Dari gambar 4 di bawah ini menunjukkan bahwa tingkat warna dari warna biru gelap sampai berubah ke warna kuning terang. Tingkat warna tersebut didapat dari jurnal yang ditemukan dari tahun 2012 sampai dengan 2022. Pada gambar 4 di bawah ini menunjukkan adanya jaringan yang ditandai dari warna dan garis-garis yang ada dan hasilnya dari jurnal atau artikel tentang title : media; government policy di publish or perish selama 2012-2022.
Gambar 4. Overlay Visualization

## Density Visualization: Media; Government Policy
Density Visualisation merupakan sebuah peta untuk melihat bagaimana kondisi atau peta yang menunjukkan jurnal atau penelitian yang terkait. Penjelasan itu sama halnya dengan peta overlay visualization, namun yang membedakan paling vital adalah bentuknya. Peta densitas Co-Word berfungsi untuk mendapatkan gambaran umum tentang struktur umum peta dengan menunjukkan item mana yang dianggap penting untuk dianalisis (Muñoz-Leiva et al., 2012).
Pada gambar 5 di bawah ini menunjukkan adanya tingkat kepadatan penelitian dan hasil
dari pencarian jurnal atau artikel tentang title : media; government policy pada publish or  perish selama 2012-2022. Peta kerapatan yang berarti semakin kuning warnanya dengan besarnya lingkaran  maka semakin sering co-wordnya berarti semakin sering muncul dan jika warnanya memudar maka menyatu dengan background hijau semakin jarang muncul (Tupan, 2016).
Gambar 5. Density Visualization

## SIMPULAN
Dari uraian di atas tentang hubungan antara media sosial dan kebijakan pemerintah dengan pendekatan tinjauan literatur dan kajian biblimetrik dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan kebijakan tidak akan terlepas dari peran media khususnya media sosial. Para peneliti terdahulu menemukan berbagai macam temuan yang menarik khususnya peran media sosial dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Selain itu, temuan lain pada penelitian ini adalah penggunaan bibliomatrik dan tinjauan literatur untuk mencari dan melihat bagaimana gap antara media sosial dan kebijakan pemerintah. Sehingga penulis menemukan adanya jaringan visual , visual overlay, dan visual densitas yang dihasilkan pada VOSViewer serta untuk mendapatkan literatur dari publish  or  perish dengan title
Media; Government . Media sosial telah menjadi sangat diperlukan sebagai platform agenda setting, dan munculnya teknologi mesin, kecerdasan buatan (Artifi cial Intelegent) yang memungkinkan untuk memperoleh wawasan kritis mengenai persepsi dan sikap individu warga negara, serta menginformasikan proses pembuatan kebijakan (Nguyen, 2021). Kemudian, kepercayaan warga terhadap media pemerintah berfungsi sebagai moderator untuk memperluas kepercayaan mereka kepada pemerintah dari tingkat lembaga ke tingkat pemerintah secara keseluruhan (Park et al., 2016).
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan literatur untuk semua kalangan baik akademisi, pemerintah maupun masyarakat. Penggunaan metode bibliometrik dalam penelitian ini dipilih untuk melihat bagaimana gap literatur yang sudah ada dengan yang paling terbaru. Hal itu dapat dilihat pada temuan network visualization dan density visualization dari VOSviewer. Dimana adanya keterbaharuan literatur terus meningkat seiring juga dengan perkembangan teknologi media sosial. Selain itu, bibliometrik juga berguna dalam melihat temuan yang sama maupun yang berbeda. Sehingga visualisasi hasil penelitian ini merepresentasikan  co-word yang dominan antara media sosial dan kebijakan pemerintah serta memiliki hubungan yang kuat antar keduanya.
Akhirnya, penelitian ini akan memberikan luaran yang cukup guna menambah referensi bagi para penulis. Untuk meneruskan kajian ini lebih mendalam maka kedepan penulis akan memberikan temuan baru tentang media sosial akan mempengaruhi semua
proses pembuatan kebijakan, baik dimulai dari formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan pada tahap akhir adalah pada evaluasi kebijakan. Pada tahap formulasi kebijakan bagaimana yang seharusnya pemerintah lakukan penyerapan aspirasi (demand) dari masyarakat melalui media sosial, kemudian bagaimana tahapan pelaksanaan kebijakan jika di kontrol dengan media sosial, serta bagaimana evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui media sosial yang digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Mishaal, D., & Abu-Shana, E. b. (2015). The Effect of Using Social Media in Governments: Framework  of  Communication  Success . 357–364. https://doi.org/10.15849/ icit.2015.0069
Bekkers, V., & Edwards, A. (2015). The role of social media in policy processes . Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2012). Promoting transparency and accountability through ICTs, social media, and collaborative e-government. Transforming Government: People, Process and Policy , 6 (1), 78–91. https://doi. org/10.1108/17506161211214831
Beveridge, C., & Tran, T. (2022, June 8). Social Media in Government: Benefits, Challenges, and How it’s Used . Https://Blog.Hootsuite. Com/Social-Media-Government/#5_ tips_for_using_social_media_in_ government.
Charalabidis, Y., Loukis, E., & Kleinfeld, R. (2012). Towards a Rationalisation of Social Media Exploitation in Government Policy- Making Processes. In European  Journal of  ePractice  ·  www.epracticejournal.eu  N o (Vol. 16). www.padgets.eu Cho, C. H., & Khang, H. (2006). The state of internet-related research in communications, marketing and advertising:1994–2003. Journal of
Advertising , 35 (3), 143–163.
Christian. (2013, June 17). THE MEDIA’S ROLE IN THE POLICYMAKING PROCESS . Cordella, A., & Tempini, N. (2015). E-government and organizational change: Reappraising the role of ICT and bureaucracy in public service delivery. Government Information Quarterly ,
32 (3), 279–286. https://doi.org/10.1016/j. giq.2015.03.005
Criado, J. I., Rojas-Martín, F., & Gil-Garcia, J.
R. (2017). Enacting social media success in local public administrations: An empirical analysis of organizational, institutional, and contextual factors. International Journal  of  Public  Sector  Management , 30 (1), 31–47. https://doi.org/10.1108/
IJPSM-03-2016-0053
Echchakoui, S., & Mathieu, A. (2008). Marketing trends: content analysis of the major journals (2001–2006). Proceedings of  Administrative  Sciences  Association  of Canada , 114–126.
Fitria, D., Husaeni, A., Bayu, A., & Nandiyanto, D. (2021). Bibliometric  Using  Vosviewer with Publish or Perish (using Google Scholar data):  From  Step-by-step  Processing  for Users  to  the  Practical  Examples  in  the Analysis of Digital Learning Articles in Pre and  Post  Covid-19  Pandemic . https://doi. org/10.17509/ijost.v6ix
Grossman, E. (2022). Media and Policy Making in the Digital Age . https://doi.org/10.1146/ annurev-polisci-051120
Jan van Eck, N., & Waltman, L. (2017).
VOSviewer Manual .
Livingstone, S. (2013). Media  consumption and public connection .
Madyatmadja, E. D., Sano, A. V. D., Sianipar, C. P. M., Nindito, H., & Bhaskoro, R. A.
(2020). Factors  Influencing  the  Uses  of Social  Media  within    the  Government:  A Systematic Literature Review .
Mahdi, M. I. (2022, February 25). Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022. Https://Dataindonesia.Id/ Digital/Detail/Pengguna-Media-Sosial- Di-Indonesia-Capai-191-Juta-Pada-2022 .
Makhya, S., & Windah, A. (2019). THE

## INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA TOWARD
ON PUBLIC POLICY CHANGES IN BANDAR LAMPUNG CITY .
Mallig, N. (2010). A relational database for bibliometric analysis. Journal  of Informetrics , 4 (4), 564–580. https://doi. org/10.1016/j.joi.2010.06.007 McNutt, K. (2014). Public engagement in the Web 2.0 era: Social collaborative technologies in a public sector context. Canadian Public Administration , 57 (1), 49– 70.
Medina, P. S. (2019). Limitations of Assessing Citizen Engagement Through Local Government Social Media Rankings: Implications for Policy and Practice. In Researchgate .
Mergel, I. (2014). Social media adoption: Toward a representative, responsive or interactive government? ACM International Conference  Proceeding  Series , 163–170. https://doi.org/10.1145/2612733.2612740 Muñoz-Leiva, F., Viedma-del-Jesús, M. I., Sánchez-Fernández, J., & López-Herrera, A. G. (2012). An application of co-word analysis and bibliometric maps for detecting the most highlighting themes in the consumer behaviour research from a longitudinal perspective. Quality  and Quantity , 46 (4), 1077–1095. https://doi. org/10.1007/s11135-011-9565-3
Muyagi, P., & Olengurumwa, O. (2014). A PAPER ON THE ROLE OF THE MEDIA IN PUBLIC POLICY . http://www. businessdictionary.com/definition/ media.html#ixzz3NrEFEsZH Nguyen, K. M. (2021). The Role of Social Media in  Policy  Formulation  Improvement  in California [San Jose State University]. https://doi.org/10.31979/etd.jt87-cb9v
Nugroho, Y., Siregar, F. M., & Shita, L. (2013). Mapping Media Policy in Indonesia . www. fostrom.com Nurmandi, A. (2014). SOCIAL  MEDIA  USE: RETHINKING CIVIC ENGAGEMENT IN GOVERNMENT . http://www.stasiareport.
com/the-big-stor y/asia-repor t/ indonesia/story/indonesia- Nurmandi, A., Almarez, D., Roengtam, S., Salahudin, Jovita, H. D., Kusuma Dewi, D. S., & Efendi, D. (2018). To what extent is social media used in city government policy making? Case studies in three asean cities. Public  Policy  and  Administration ,
17 (4), 600–618. https://doi.org/10.13165/ VPA-18-17-4-08
Owen, D. (2018). The New Media’s Role in Politics. In https://www.bbvaopenmind. com/en/articles/the-new-media-s-role- in-politics/ .
Park, M. J., Kang, D., Rho, J. J., & Lee, D. H. (2016).
Policy Role of Social Media in Developing Public Trust: Twitter communication with government leaders. Public  Management Review , 18 (9), 1265–1288. https://doi.org/
10.1080/14719037.2015.1066418
Purcell, K. (2010). Understanding  the participatory news consumer How internet and cell phone users have turned news into a social experience .
Rathore, A. K., Maurya, D., & Srivastava, A. K. (2021). Do policymakers use social media for policy design? A Twitter Analytics Approach. Australasian  Journal  of Information Systems Rathore , 25 . Sharma, M. (2020, October 6). Role of Media in Policymaking .
Tupan. (2016). PEMETAAN  BIBLIOMETRIK DENGAN VOSVIEWER TERHADAP PERKEMBANGAN  HASIL  PENELITIAN BIDANG  PERTANIAN  DI  INDONESIA . www.scopus.
van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics ,
84 (2), 523–538. https://doi.org/10.1007/
s11192-009-0146-3
Yeung, D. (2018). Social Media as a Catalyst for Policy Action and Social Change for Health and Well-Being: Viewpoint. Journal of Medical Research , 20 (3).