E KOBIS : J URNAL E KONOMI DAN B ISNIS S YARIAH , V OLUME . 1, N O . 1, 2017
Prodi Ekonomi Syariah Volume 1, No. 1
Januari-Juni 2017 Halaman: 43-52

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Journal homepage: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis

## Analisis  Legislasi  Undang-Undang  Dewan  Pengawas  Syariah  Di  Indonesia (Suatu Kajian Yuridis Formil)

## Hafiizh Maulana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Submit  4 Januari 2017 Revisi  3  Februari 2017 Diterima  2 April 2017

## Kata Kunci:
Shariah Board Supervison,
Legal constitution,
Supervison A B S T R A C T
Supervision of Islamic Financial institutions are important to ensure financial products and services Islamic value. This study aimed to examine the regulatory oversight that executed by DPS and the legal consequences as independent body  oversees  Islamic  Financial  Institutions.  The  study  was  conducted  using  qualitative  descriptive  analysis  with normative  juridical  constitution.  The  results  of  the  legal  compilation  in  Indonesia  show  that  three  models  of supervision; advisory models, models of division / department of Islamic and Sharia Board Model Company. The legal consequences of  each  model  supervision  will  be  impact  on  DPS  responsibility  in  carrying  out  surveillance  of  the product and business innovation, operational, and performance of Islamic Financial Institutions.
A B S T R A K
Pengawasan  terhadap  lembaga  keuangan  syariah  penting  dilakukan  untuk  memastikan  produk  dan  layanan keuangan  sesuai  dengan  prinsip  Islam.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  regulasi  pengawasan  yang dilakukan  oleh  DPS  dan  konsekuensi  hukum  sebagai  badan  independen  yang  mengawasi  Lembaga  Keuangan Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui telaah yuridis normatif. Hasil kompilasi  hukum  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  tiga  model  pengawasan  terdiri  dari;  model  penasihat,  model divisi/departemen  Syariah  and  Model  Dewan  Syariah  Perusahaan.  Konsekuensi  hukum  dari  setiap  model pengawasan  akan  berdampak  pada  tanggung  jawab  DPS  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  produk  dan inovasi bisnis, operasional, dan kinerja Lembaga Keuangan Islam.

## 1. PENDAHULUAN
Pengawasan dalam industri keuangan merupakan piranti yang penting dalam rangka menjaga kemurnian produk dan kinerja lembaga keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk tujuan itulah, semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syari'ah wajib memiliki institusi internal yang bersifat independen,  sebagaimana yang diamanatkan  dalam UU No 10/1998 tentang perbankan  dan diperkuat pula dengan UU No 21/2008 Pasal 32 ayat 1, yang menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Unit Syariah.
Acuan  perundang-undangan  pengawasan  yang  melibatkan  lembaga  independen  DPS,  diperkuat  pula  oleh  regulasi tambahan berupa Fatwa/Surat Keputusan DSN MUI dan Peratutan Bank Indonesia. Regulasi ini memberikan konsekuensi hukum dalam pengawasan lembaga keuangan Syariah yang wajib menempatkan DPS dalam lini struktur organisasi. Apabila mengacu pada  Undang  Undang  No  21  Tahun  2008  Pasal  32.  Pengawasan  yang  dilakukan  perbankan  syariah  bermakna  memberian nasehat dan saran yang berkaitan dengan legitimasi produk dan operasionalisasinya.
DPS  memiliki  peranan  penting  dan  otoritas  yang  strategis  dalam  penerapan  prinsip  syariah  di  bank  syariah.  DPS bertanggung  jawab  untuk  memastikan  semua  produk  dan  prosedur  bank  syariah  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Kegiatan perbankan  syariah  yang  seharusnya  berada  dalam  pengawasan  DPS  dari  segi  operasionalnya,  tentunya  akan  mengalami pelemahan  yang  akan  berdampak  pada  syariah  compliance.  Aspek  kepatuhan  syariah  dalam  bank  syariah  bertujuan  untuk

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol. 1 No. 1, 2017
menciptakan  suatu  moralitas  dan  spiritual  kolektif,  yang  apabila  digabungkan  dengan  produksi  barang  dan  jasa,  maka  akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalam hidup yang Islami (Algaoud dan Lewis, 2005). Maka kepatuhan syariah menjadi indikator penting yang digunakan dalam menilai prinsip prinsip operasionalisasi yang dilakukan oleh bank.
Fenomena ketimpangan Dewan Pengawas Syariah terjadi dari adanya inkonsistensi struktur bank dalam menerapkan dan  menempatkan  DPS  yang  tidak  sesuai  dengan  teori  perundang  undangan  dan  fatwa  keputusan  DSN  MUI.    Persoalan strukturisasi dan lingkup kerja DPS sangat erat kaitannya dengan fungsi manajerial. Aplikasi manajerial memiliki power struktural yang penting bagi DPS dalam operasionalisasi pengawasan terhadap bank syariah secara periodik, sehingga apabila aplikasinya berbeda beda maka power secara struktural juga berbeda.
Tulisan  ini  berusaha  untuk  mengurai  posisi  ideal  DPS  dalam  sistem  pengawasan  yang  didasarkan  pada  regulasi perundang-undangan  Perbankan  Syariah,  Fatwa,  dan  Peraturan  Bank  Indonesia.  Adanya  legislasi  undang-undang  yang multitafsir, dapat mengakibatkan lemahnya pengawasan dan ketidakmampuan DPS dalam menjangkau seluruh aspek kegiatan bank.  Pada  akhirnya,  kajian  legislasi  pengawasan  akan  memberikan  pilihan  peranan  yang  harus  dijalankan  oleh  bank  dalam sistem pengawasan. Maka dari itu, tulisan ini akan berfokus pada rumusan masalah di antara; (1) Bagaimana rincian regulasi pengawasan  DPS  pada  lembaga  keuangan  syariah?  (2)  Apa  konsekuensi  hukum  yang  harus  dijalan  oleh  DPS  dalam  sistem pengawasan?

## 2. TINJAUAN TEORITIS
Keberhasilan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengawasan syariah sangat ditentukan oleh tingkat indepensi  Dewan  Pengawas  Syariah  pada  bank  bersangkutan  dalam  membuat  penilaian.  DPS  memiliki  peranan  penting  dan otoritas  yang  strategis  dalam  penerapan  prinsip  syariah  di  bank  syariah.  DPS  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.
DPS dalam melakukan pengawasan terhadap LKS dan aktivitas bisnis syarah wajib  berpedoman pada aturan-aturan yang  telah  ditentukan  dan  prinsip-prinsi  syariat  Islam.    Antonio  (2009)  menjelaskan  DPS  merupakan  sebuah  lembaga  yang berperan dalam menjamin ke- Islaman keuangan syari’ah di seluruh dunia. Peran ini dijalankan oleh Dewan Pengawas Syari’ah. Dijelaskan  bahwa  Dewan  Pengawas  Syari’ah  adalah  bagian  dari  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  yang  bersangkutan,  dimana penempatannya atas persetujuan DSN.
Independensi  tersebut  dijamin  apabila  Dewan  Pengawas  Syariah  bukan  staf  bank  dan  tidak  terikat  dengan  direksi lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas syariah diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank, hal ini untuk menjamin  efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh  DPS.(Antonio, 2009).  Hal ini ditegaskan oleh Arifin (2012) di mana DPS tidak dipilih oleh manajemen bank, tetapi dalam rapat umum pemegang saham, termasuk honorariumnya.
Pengertian  DPS  menurut  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  06/24/PBI/2004  tentang  Bank  Umum  yang  Melaksanakan Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Syariah,  dalam  pasal  1  ayat  10  menyatakan  bahwa    DPS  merupakan  dewan  yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Hal yang selaras juga dijelaskan dalam Ketentuan Umum Kepmenkop dan UKM no 91 tahun 2004 bahwa DPS adalah  dewan  yang  dipilih  oleh  koperasi  yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota  dan beranggotakan alim ulama yang  ahli  dalam  syariah  yang  menjalankan  fungsi  dan tugas  sebagai  pengawas syariah  pada  koperasi  yang  bersangkutan  dan berwenang memberikan  tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan  Dewan Syariah Nasional. Muljawan (2010) mengemukakan bahwa arah pengembangan sistem pengawasan perbankan syariah terdiri dari 3 hal, yaitu:
1. Pengembangan  sistem  pengawasan  perbankan  pada  prinsip  yang  mengacu  pada  spirit  yang  sebangun  dengan  konsep regulasi  terkini,  yaitu  kemampuan  untuk  mengkomplikasi  berbagai  informasi    yang  relevan  dengan  kegiatan  pengawasan pebankan syariah yang berada di sektor keuangan syariah lain dalam mendukung consilidated supervision.
2. Pencapain program risk based supervision yang terkonsolidasi melalui pengembangan sistem pelaporan dan pengawasan terintegrasi dan terotomasi secara elektronik.
3. Program  pengembangan  kerangka  supervisi  perbankan  syariah  dengan  menyelaraskan  insentif  regulasi yang  mendorong terbentuknya governance dan market dicipline yang tepat dalam industry.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini secara spesifik  menelisik  undang-undang pengawasan lembaga  keuangan  syariah, yang menempatkan DPS  sebagai  badan  pengawas  independen.  Untuk  itu  penelitian  dilakukan  dengan  menganalisa  regulasi/perundang-undangan secara  normatif.  Untuk  menjawab  permasalahan  yang  telah  dirumuskan  dalam  penelitian  ini,  digunakan  pendekatan  yuridis
Normatif. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif), adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto dan Mamudji, 2001).  Penelitian normatif berusaha mengidentifikasi konsep, asas-asas, dan  prinsip-prinsip  pengawasan  yang  dijalakan  oleh  DPS. Metode  yang  digunakan  adalah  metode  deduktif.  Metode  deduktif merupakan metode  berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang  sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa kebenaran dan kesimpulan untuk sesuatu yang sifatnya khusus (Sedarmayanti dan Hidayat, 2002).
Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu Pendekatan perundang- undangan (statute  approach). Pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) adalah  suatu  pendekatan  yang  dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah di perbankan syariah, seperti : Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  UU  No.  40 Tahun 2007 PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, PBI No.7/35/PBI/2005, PBI No. 11/33/PBI/2009, Surat Edaran BI No. 12/13/DPBS/2010 perihal Good Coorporate Governance (GCG), Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbs 2006, DSN MUI No. 03 Tahun 2000, Fatwa Dewan Pimpinan MUI No: KEP-754/MUI/II/1999,

## Metode Analisis
Spesifikasi  penelitian  ini  menggunakan Deskriptif  analysis yaitu  penelitian  yang  disamping  memberikan  gambaran, menuliskan  dan  melaporkan  suatu  obyek  atau  suatu  peristiwa  juga  akan  mengambil  kesimpulan  umum  dari  masalah  yang dibahas.  Data  yang  diperoleh  baik  dari  studi  kepustakaan  maupun  dari  penelitian  lapangan  akan  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode yang berusaha memberikan gambaran yang jelas, sistematik, mendalam dan fakta yang tepat dari permasalahan yang terdapat pada ketiga kelompok usaha, kemudian menganalisis secara kritis masalah yang diangkat  sehingga  menghasilkan  gambaran  yang  utuh  tentang  objektif  kajian  (Prasetyo,  2005).    Analisis  deskriptif  kualitatif mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Hasil pembahasan diawali dengan terlebih dulu melakukan kompilasi regulasi yang mengatur kewenangan pengawasan yang  dijalakan  oleh  DPS.  Regulasi  ini  penting  dalam  rangka  menelaah  undang-undang  secara  normatif  yuridis  formil,  untuk selanjutnya dijabarkan konsekuensi hukum dalam sistem pengawasan.

## UU No 21 tahun 2008 pasal 32
Berdasarkan bunyi undang-undang No.21 tahun 2008 pasal 32, penjelasan secara rinci mengenai tugas dan wewenang DPS dijabarkan pada ayat 1 sampai 3.
a) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
b) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia
c) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan  Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
d) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Secara ringkas, Undang-Undang ini mengatur tentang keharusan adanya DPS pada Bank Syariah dan Unit-unit yang beroperasi syariah, proses pengangkatan yang diatur dalam RUPS dan rekomendasi MUI, nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
Bunyi pasal 32 ayat 3 jelas memberikan suatu penjelasan bahwa DPS berperan dalam melakukan nasihat dan saran mengenai  aspek  syariah,  yang  bermakna  kewenangan  staff.  Kewenangan  staff  yang  dijabarkan  dalam  aplikasi  pengawasan tersebut diterapkan dalam Bank Aceh Syariah dengan menempatkan DPS dalam kedudukan konsultatif yang memberikan opini- opini syariah terhadap produk perbankan.

## UU No. 40 Tahun 2007
Eksistensi DPS dalam fungsi pengawasan semakin diperkuat dengan adanya UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Mengenai aturan DPS tertuang dalam pasal 109 yang menyatakan bahwa:
a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
b) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
c) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

## PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah
Berdasarkan  ketentuan  PBI  yang  menjelaskan  tentang  Unit  Usaha  Syariah  (UUS),  Bank  Aceh  sebagai  bank konvensional  mempunyai  kecukupan  syarat  untuk  mendirikan  UUS  atas  persetujuan  Bank  Indonesia.  PBI  tersebut  juga mengamanatkan bahwa Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang. Bank Syariah wajib memberikan fasilitas kepada DPS guna mendukung kinerja pengawasan syariah untuk melaksanakan tugas serta wewenang dan tanggungjawab selaku DPS, antara lain;
a) Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya serta mengklarifikasikannya kepada manajemen Bank.
b) Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada manajemen Bank.
c) Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif.
d) Memperoleh imbalan sesuai dengan aturan perseroan.

## PBI No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005
PBI No. 7/35/PBI/2005 yang merupakan hasil penyempurnaan dari PBI No. 6/24/PBO/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.  Dalam PBI tersebut dijelaskan  pula mengenai Tugas-tugas DPS yang diantaranya:
a) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhaap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
b) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
c) Memberikan  opini  dan  aspek  syariah  terhadap  pelaksanaan  operasional  bank  secara  keseluruhan  dalam  laporan publikasi bank.
d) Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintai kepada DSN.
e) Menyampaikan  laporan  hasil  pengawasan  syariah  sekurang-kurangnya  setiap  enam  bulan  kepada  Direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.

## PBI No. 11/33/PBI/2009
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 ditetapkan tanggal 7 Desember 2009 mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Aktivitas pengawasan yang diatur dalam PBI tersebut menekankan pada aspek tata kelolaan perbankan dalam pelaksanaannya, perangkat-perangkatnya, dan hal-hal yang mendukung segala kegiatan bank. DPS juga harus terpenuhi segala bentuk ketersediaan data dan informasi mengenai prinsip syariah. Ha-hal lain yang diatur dalam pelaksanaan GCG antara lain:
a) Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup agar pelaksanaan tugasnya berjalan optimal, dan DPS wajib menyelenggarakan rapat paling kurang 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan.
b) Anggota  DPS  wajib  mengungkapkan  rangkap  jabatan  sebagai  anggota  DPS,  dan  remunerasi  serta  fasilitas  yang diterima dalam laporan pelaksanaan GCG.
c) Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.

## SE BI No. 12/13/DPBS/2010 perihal Good Coorporate Governance (GCG)
Pengawasan secara rinci yang menjelaskan tentang tugas utama DPS dalam tata kelola perbankan dijabarkan dalam Surat Edaran No. 12/13/ DPBS/2010 antara lain:
a) Melakukan  pengawasan  terhadap  proses  pengembangan  produk  baru    bank  terkait  dengan  pemenuhan  prinsip syariah
b) Melakuan pengawasan terhadap kegiatan bank terkait dengan pemenuhan prinsip syariah
Dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. DPS melakukan hal-hal berikut:
a) Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
b) Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia.
c) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
Apabila  belum terdapat fatwa mengenai suatu produk, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank  untuk  melengkapi  akad  produk  baru  dengan  fatwa  dari  Dewan  Syariah  Nasional  –  Majelis  Ulama  Indonesia.  Fatwa mencakup hasil review sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dan memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan. Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:
a) Menganalisis  laporan  yang  disampaikan  oleh  dan/atau  yang  diminta  dari  Direksi,  pelaksana  fungsi  audit  intern dan/atau  fungsi  kepatuhan  untuk  mengetahui  kualitas  pelaksanaan  pemenuhan  Prinsip  Syariah  atas  kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
b) Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;
c) Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
d) Ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah ;
e) Ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah , sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
f) Melakukan  inspeksi,  pengamatan,  permintaan  keterangan  dan/atau  konfirmasi  kepada  pegawai  Bank  dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c., apabila diperlukan;
g) Melakukan review terhadap  SOP  terkait  aspek  syariah  apabila  terdapat  indikasi  ketidaksesuaian  pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
h) Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
i) Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris

## Fatwa DSN MUI No. 03 Tahun 2000
Menurut  keputusan  DSN  MUI  No.  03  Tahun  2000  tentang  Petunjuk    Pelaksanaan  Penetapan  Anggota  Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah pada poin keempat tentang Tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah, yaitu:  (1)  Tugas  utama  dewan  pengawas  syariah  adalah  mengawasi  kegiatan  usaha  lembaga  keuangan  syariah  agar  sesuai dengan  keputusan  dan  prinsip  syariah  yang  telah  difatwakan  oleh  DSN.  (2)  Fungsi  utama  dewan  pengawas  syariah  adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan cabang syariah mengenai hal hal yang terkait dengan aspek syariah serta  mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fataa dari DSN. Surat Keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000 Mengatur pula tentang kewajiban yang harus dipenuhi lembaga keuangan syariah terhadap DPS, yang terdiri dari Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan dan membantu kelancaran tugas DPS

## Fatwa Dewan Pimpinan MUI No: KEP-754/MUI/II/1999
Menurut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No: KEP-754/MUI/II/1999 Tentang Pembentukan Dewan  Syariah Nasioanal, Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
a) Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syraiah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
b) Dewan  Pengawas  Syariah  melaporkan  perkembangan  produk  dan  operasional  lembaga  keuangan  syariah  yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
c) Dewan  Pengawas  Syariah  merumuskan  permasalahan-permasalahan  yang  memerlukan  pembahasan  Dewan Syariah Nasional.

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol. 1 No. 1, 2017
Pelaksanaan/Penetapan  DPS pada Lembaga Keuangan Syariah dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbs 2006 Bab II Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbs tanggal 24 Agustus 2006 menjelaskan bahwa setiap bank syariah harus memiliki DPS yang anggotanya terdiri dari dua orang dan sebanyak-banyaknya lima orang untuk Bank Umum Syariah dan Bank Umum konvesional yang memiliki unit usaha syariah, dan sedikitnya satu orang dan sebanyak-banyaknya tiga orang untuk Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
Berkaitan  dengan  petunjuk  pelaksanaan/penetapan  DPS,  perihal  yang  sangat  penting  dari  proses  ini  adalah  adanya proses rekruitment dan fit and proper test DPS,
Proses Rekruitment Proses rekruitment DPS terdiri dari keanggotaan, persyaratan, dan prosedur penetapan DPS. Ketiga hal tersebut diatur pelaksanaannya dalam SK DSN MUI No. 3 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota DPS pada lembaga keuangan syariah, keanggotaan DPS antara lain:
1. Setiap lembaga keuangan syariah harus memilki sedikitnya tiga anggota DPS.
2. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
3. Masa  tugas  anggota  DPS  adalah  4  tahun  dan  akan  mengalami  pergantian  antar  waktu  apabila  meninggal  dunia, minta berhenti, diuusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.
Lebih lanjut lagi dijelaskan tentang persyaratan sebagai anggota DPS pada SK DSN MUI No. 3 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota DPS pada ayat ke-3 dijelaskan bahwa DPS  harus Memiliki akhlaq Karimah, memiliki kompentensi  kepakaran  di  bidang  syariah  muamalah,  dan  pengetahuan  di  bidang  perbankan  dan/atau  keuangan,  memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah, memiliki kelayakan sebagai pengawas syaria yang dibuktikan dengan surat/sertifikasi dari DSN. Adapun dalam mekanisme dan prosedur penetapan anggota DPS dijelaskan bahwa:
a) Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS.
b) Permohonan tersebut di bahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian DSN.
c) Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan kepada DSN.
d) Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.

## Uji fit and proper test
Perihal mengenai uji fit and proper test DPS dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui perangkat undang- undang yang diatur dalam PBI No.11/31/PBI/2009 tanggal 28 Agutus 2009 yang secara ringkas mengatur tentang beberapa hal sebagai berikut:
a) Uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong pertumbuhan dan mendorong pelaksanaan tata kelola yang baik  (good  corporate  governance)  Bank  Syariah  dan  UUS  melalui  sumber  daya  manusia  perbankan  syariah  yang mampu memelihara amanah dan memiliki integritas serta profesional.
b) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan DPS diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat yaitu Memenuhi Persyaratan (Lulus) atau Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).
c) Uji  kemampuan  dan  kepatutan  terhadap  calon  adalah  untuk  memperoleh  keyakinan  bahwa  yang  bersangkutan memiliki  integritas,  kompetensi  dan  kelayakan/reputasi  keuangan  melalui  proses  penelitian  administratif  dan wawancara.
d) Uji  kemampuan  dan  kepatutan  terhadap  DPS  memiliki  peranan  atas  pelanggaran  atau  penyimpangan,  termasuk tindakan  fraud  (penipuan,  penggelapan  dan/atau  kecurangan)  yang  terkait  dengan  faktor  integritas  dan  kelayakan keuangan,  kompetensi  dan  reputasi  keuangan  dilakukan  untuk  menilai  keterlibatan  dan/atau  keterkaitan  yang bersangkutan (clearance test) atas pelanggaran atau penyimpangan dimaksud.
e) Pemegang saham Pengendali (PSP) mempunyai kewenangan untuk menyetujui, dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah atas dasar persetujuan Bank Indonesia.
f) Bank  Indonesia  memberitahukan  hasil  uji  kemampuan  dan  kepatutan  secara  tertulis  kepada  Bank  Syariah  dan kepada pihak yang dinilai. Juga Bank Indonesia dapat memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.
g) Pihak-pihak yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), dapat mengajukan permohonan peninjauan  kembali  kepada  Bank  Indonesia  apabila  terdapat  bukti  baru  yang  kuat  dan  relevan.  Keputusan persetujuan  atau  penolakan  atas  permohonan  peninjauan  kembali  tersebut  merupakan  wewenang  penuh  Bank Indonesia.

## Konsekuensi Sistem Pengawasan Dps Berdasarkan Undang-Undang
Fungsi pengawasan bank syariah sebagaiman diamantakan dalam Undang-undang bertujuan untuk mendukung upaya mewujudkan perbankan syariah yang sehat, beroperasi secara prudent, memenuhi berbagai ketentuan perbankan yang berlaku, melindungi  kepentingan  masyarakat  pengguna  jasa  perbankan  dan  konsitem  menjalankan  prinsip  syariah.  Sebagai  sebuah struktur dalam organisasi perbankan, Dewan pengawas syariah  memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prisip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.  Berdasarkan telaah secara normatif, legislasi pengawasan DPS melahirkan beberapa fungsi sebagai berikut:
a) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pemimpin unit usaha syariah, dan pemimpin kantor cabang syariah mengenai hal hak yang bekaitan dengan aspek syariah.
b) Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran kajian dan fatwa dari DSN.
c) Sebagai perwakilan  DSN yang ditempatkan pada  bank dan berkewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha  serta perkembangan bank Syariah yang diawasi DSN.
d) Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah, baik untuk pengerahan maupun untuk penyaluran dana serta keinginan bank lainnya.
e) Mengadakan  perbaikan  seandainya  suatu  produk  yang  telah  atau  sedang  dijalankan  dinilai  bertentangan  dengan syariah.
Konsep  Dewan  Pengawas  Syariah  merupakan  konsep  unik  sistem  keuangan  syariah.  Keunikan  ini  setidaknya  dapat dijabarkan dalam tabel model sistem pengawasan:
Uraian Karakteristi Model-Model Ssitem Pengawasan DPS Bank Aceh Syariah Model Pengawasan Uraian Karakteristik Keterangan Model Penasehat DPS berperan sebagai penasehat  lingkup  posisi  staff dengan  dewan  komisaris  dan bekerja part time jika diperlukan - Adanya garis putus-putus yang
menghubungan  DPS  Dengan  Dewan Komisaris
- DPS  tidak  berkantor  yang  sama  dengan Dewan Komisaris - Kajian terhadap SOP Bank Syariah Model Departemen/divisi Adanya  divisi  syariah  sebagai divisi teknis pelaksanaan pengawasan  syariah  yang bekerja bersama dengan DPS - DPS sebagai ahli syariah membawahi para direksi dan melakukan pengawasan secara off  spot pada  operasional  produk  yang dijalankan.
- Adanya  hubungan  garis  fungsional  DPS dengan  para direksi bank
- Divisi  syariah  bekerja full  time dan membawahi  Kantor  Cabang/CapemBank Syariah - Tugas  fungsional  DPS  secara  langsung diwakilkan oleh divisi syariah - internal  audit  dengan  memasukkan  aspek syariah Model      Dewan  Syariah perusahaan menjalankan pengawasan terstruktur  dalam  tata  kelola perusahaan - Dewan  yang  bersifat  level  sistem  terdiri dari para pakar berbagai disiplin ilmu-ilmu termasuk syariah, ekonomi, keuangan, dan hukum bisnis
- Memiliki  keluasan  dalam  menjalankan tugas  pengawasan  pada  divisi-sub  divisi yang dikendalikan oleh tiap pakar
- Ikut campur tangan dalam mengawasi dan menilai produk dan kegiatan/operasionalisasi
Sumber: Diolah oleh Penulis, (2018)
Berdasarkan model sistem pengawasan yang dijelaskan dalam perundang-undangan, diperlukan sebuah kesepakatan institusional  yang  merespon  pengawasan  lembaga  keuangan  secara  menyeluruh.  Hal  ini  menjadi  penting  karena  perbedaan penafsiran  dalam  menempatkan  DPS  akan  mempengaruhi  pola  pengawasan  yang  dilakukan.  Responsibilitas  DPS  secara menyeluruh digambarkan dalam skema berikut ini

## Responsibilitas DPS dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah

## T di
Responsibilitas  DPS  bermakna  aktivitas  dan  sejauh  mana  rentang  kendali  pengawasan  yang  dijalankan.  Skema  ini  dapat dijabarkan dalam 3 aktivitas pengawasan; yaitu:
a) Nasehat dan saran. Aktifitas pengawasan ini memposisikan DPS sebagai staff organizing sekaligus mempunyai otoritas atau  kewenangan  dalam  melakukan  perintah/komando  dalam  bentuk  fatwa-fatwa  yang  berkaitan  dengan  aspek kepatuhan  syariah.  Output  dari  hasil  pengawasan  yang  dilakukan  adalah,  terjaminnya  kehalalan  produk  dan  inovasi yang ingin diajukan lembaga keuangan syariah.
b) Operasionalisasai  pengawasan.  Aktivitas  pengawasan  ini  memposisikan  DPS  dalam  menjalakan  tugasnya  dalam menelaah jalannya kegiatan, kontrak, dan seluruh transaksi yang dijalanakan Lembaga Keuangan Syariah. Tugas dan kewenangan pengawasan ini menjadikan DPS berperan sesuai dengan  perangkan regulasi yang dipercayakan, yaitu menjamin pelaksanaan produk dan jasa keuangan syariah berjalan optimal sesuai prinsip syariah.
c) Perfomance  dan  kredibilitias.  Peran  DPS  dalam  aktivita  pengawasan  ini  memastikan  aspek  manajerial  lembaga keuangan  syariah  sepeti  tata  kelola  perusahaan,  kepatuhan,  dan risk  management juga  dijalankan  dalam  prinsip syariah. Aspek ini sering luput ldari pengawasan, karena adanya kelemahan waktu dan jam kerja DPS dalam melakukan pemantauan secara langsung. Namun demikian, perangkat undang-undang mengamanatkan DPS mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah, termasuk kredibilitas lembaga.
Aktivitas DPS dalam melaksanakan pengawasan syariah, menurut Brinston dan Ashker yang dikutip oleh Yahya (2004) ada tiga macam, yaitu:
a) Ex  Ante  Auditing merupakan  aktivitas  pengawasan  syariah  dengan  melatakkan  pemeriksaan  terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan  cara melakukan review terhadap keputusan-keputusan manejemen dan  melakukan review terhadap  seluruh  jenis  kontrak  yang  dibuat  oleh  manajemen  bank  syariah  dengan semua pihak. Tujuan pemeriksaan tersebut untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah.
Responsibilitas DPS Nasehat dan Saran Operasional pengawasan Performance dan kredibilitas Produk dan Inovasi usaha Kontrak dan Transaksi (pembiayaan) - Tata Kelola Usaha (corporasi)
- Kepatuhan dan manajeman resiko
b) Ex Post Auditing merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan keuangan bank syariah. Tujuan pemerisaan ini adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip prinsip syariah.
Pendekatan pengawasan bank syariah menggunakan pola terpadu yang mengintegrasi pengawasan tidak langsung ( off- site  supervision )  dan  pengawasan  langsung  atau  pemeriksaan  lapangan  ( on-site  supervision ).  Kedua  pengawasan  ini mengadopsi pendekatan pengawasan berbasi resiko yaitu pengawasan yang diarahkan untuk menjaga tingkat kesehatan bank serta mendukung pencapaian rencana bisnis bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip  syariah,  yang  dilakukan  dengan  menganalisa  kondisi  keuangan  melalui  sistem  informasi  manajemen  pengawasan (SIMWAS) dan laporan yang disampaikan bank serta menilai kepatuhan yang berlaku.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitiaan  menyimpulkan  bahwa  regulasi  pengawasan  yang  diatur  dalam  Undang-undang,  Peraturan  Bank Indonesia, Fatwa DSN MUI memposisikan DPS sebagai staff yang berperan dalam memberikan nasehat dan saran berupa fatwa yang berkaitan dengan tinjauan produk, kontrak, aplikasi aqad, dan performance Kembaga Keuangan Syariah. Apabila ditelisik lebih lanjut, pengembangan sistem pengawasan dapat diperluas dengan memposisikan DPS sebagai command authorithy yang berperan dalam respon-respon kegiatan yang mencakup divisi sampai sub divisi.  Konsekuensi hukum yang harus dijalan DPS dalam pengawasan dapat dijelaskan dengan beberapa model tipe, di antaranya:
1. model penasehat, DPS diposisikan murni sebagai staf yang hanya bekerja hanya pada tataran fatwa produk yang diajukan oleh direksi. DPS melakukan pengkajian pada produk dan SOP yang dijalankan.
2. Model Divisi/departemen Syariah, DPS Menjalankan tugas fungsional yang dibentuk dalam divisi syariah yang juga menjalankan tugas internal audit dengan memasukkan aspek syariah.
3. Model      Dewan  Syariah  perusahaan,  DPS  dibentuk  dalam  suatu  Dewan  pakar  yang  bertanggung  jawab  pada masing-masing-masing-masing divisi hingga sub divisi.  DPS bersifat level sistem terdiri dari para pakar berbagai disiplin ilmu-ilmu termasuk syariah, ekonomi, keuangan, dan hukum bisnis.
Sistem pengawasan yang dijalan oleh DPS perlu dijalankan dengan optimal, sebagaimana diatur dalam undang-undang pengawasan bahwa DPS berkewajiban memastikan kegiatan usaha Lembaga Keuangan Islam sesuai prinsip Syariah. Adapun model  pengawasan  yang  dijalankan  harus  mampu  merespon  terhadap  produk  dan  inovasi  usaha,  aspek  operasional,  dan performance atau  kredibilitas  Lembaga  Keuangan  Syariah.  Untuk  itu,  model  Dewan  Syariah  Perusahaan  dianggap  mampu merespon  semua  lingkup  dan  kegiatan  usaha  Lembaga  Keuangan  Syariah.  Pengawasan  yang  optimal  dijalankan  akan berdampak pada penguatan kepatuhan syariah dan memastikan semua aktivitas Lembaga Keuangan Syariah mampu berjalan sesuai koridor Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Algaoud,  Latifa  M  dan  Lewis,  Mervyn  L.  (2005)  P erbankan  Syariah:  Prinsip  Praktek  dan  Prospek, terjm.Burhan  Wirasubrata. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
Antonio, M. Syafi'i. (2009). Bank Syariah: dari Teori ke Praktek . Jakarta: Tazkia Institute Insani. Muljawan, Dadang. (2002). Risk Based Supervision: A Roadmap ti Sound Indonesian Islamic Banking System . Yogyakarta: Forum Riset Perbankan Syariah. Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin. (2002). Metodologi Penelitian , Bandung: Mandar Maju. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867
Bank  Indonesia,  Peraturan  Bank  Indoensia  No.  11/10/PBI/2009  tentang  Unit  Usaha  Syariah,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 55 DPbs, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4992 DPbs Bank Indonesia, Peraturan Bank Indoensia No. 7/35/PBI/2005 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Usaha dengan Prinsip Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 90 DPbs, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4536 DPbs
Bank Indonesia, Peraturan Bank Indoensia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175 DPbs. Surat Edaran BI No. 12/13/DPBS/2010 perihal Good Coorporate Governance (GCG), DSN  MUI  No.  03  Tahun  2000  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Penetapan  Anggota  Dewan  Pengawas  Syariah  pada  lembaga keuangan syariah.
Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005