## MAGISTRA Law Review
Volume 03 Nomor 02, Juli 2022 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev
Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM KASUS PENCURIAN GETAH KARET OLEH KAKEK SAMIRIN

## Agung Kurniawan Prawira
Kumkostrad Makostrad *kurniawanagung1105@gmail.com

## ABSTRAK
Katagori tindak pidana pencurian riangan menurut Pasal 362 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2  Tahun  2012  adalah  ketika  nilai  perkara  lebih  kecil  dari  batas  minimum  yang  telah  ditentukan  yaitu Rp2.500.000,-  dan  atas  hal  tersebut  tidak  dapat dilakukan penahanan. Namun  pada  kenyataannya  banyak kasus tindak pidana pencurian ringan yang mendapat sanksi pemidanaan, salah satunya Kasus Kakek Samirin dalam  Putusan  Nomor  590/Pid.B/2019/PN  Sim,  sehingga  terdapat  kekaburan  hukum  karena  hakim memutus perkara Kakek Samirin menggunakan Undang-Undang Perkebunan dan tidak menggunakan dasar dari  KUHP.  Penelitian  ini  dapat  dikatagorikan  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  undang- undang  ( statue  approach )  dan pendekatan  kasus  ( case  approach ) terhadap data pustaka. Analisis penulis berdasarkan pendekatan undang-undang (Pasal 362 Kitab KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun  2012)  dan  pendekatan  kasus,  tindakan  yang  dilakukan  oleh  kakek  Samirin  dapat  dikatagorikan sebagai tindak pidana pencurian ringan. Atas dasar tersebut, seharusnya kakek Samirin tidak boleh ditahan dan perkaranya diputuskan dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Keputusan hakim dalam memutuskan perkara Kakek  Samirin  berdasarkan  Pasal  107  huruf  d  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan  merupakan  hak hakim  yang  tidak  dapat  dipersalahkan  dan  telah  memenuhi  unsur  kemanfaatan  yaitu  untuk  memberikan didikan kepada masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana pencurian ringan seperti yang dilakukan oleh Samirin
Kata  Kunci:  Analisis  Yuridis;  Tindak  Pidana  Ringan;  Tindak  Pidana  Pencurian  Ringan;  Kekuasaan Kehakiman; Kasus Kakek Samirin

## ABSTRACT
The  category  of  the  criminal  act  of  gratuitous  theft  according  to  Article  362  of  the  Criminal  Code  and  the Regulation of the Supreme Court Number 2 of 2012 is when the case  value is less than the minimum limit that has been determined, namely Rp. However, in reality, there are many cases of minor theft crimes that have  received  criminal  sanctions,  one  of  which  is  the  Grandpa  Samirin  Case  in  Decision  Number 590/Pid.B/2019/PN Sim, so there is legal ambiguity because the judge decided on the Grandpa Samirin case using the Plantation Law and did not use the basis of the Criminal Code. This research can be categorized as normative legal research with a legal approach (statute approach) and a case approach (case approach) to library  data.  The  author's  analysis  is  based  on  a  legal  approach  (Article  362  of  the  Criminal  Code  and Supreme  Court  Regulation  Number  2  of  2012)  and  a  case  approach,  the  actions  committed  by  Samirin's grandfather  can  be  categorized  as  a  crime  of  minor  theft.  On  this  basis,  Samirin's  grandfather  should  not have  been  detained  and  the case  was  decided  by  a  Quick  Examination  Procedure.  The  judge's  decision  in deciding  the  case  of  Grandpa  Samirin  based  on  Article  107  letter  d  Number  39  of  2014  concerning Plantations is the right of a judge who cannot be blamed and has fulfilled the element of benefit, namely to provide education to the community so as not to commit minor theft crimes as Samirin did.
Keywords: Juridical Analysis; Minor Crimes; Minor Theft; Judicial Powers; Grandpa Samirin's Case
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022

## A. PENDAHULUAN

## a. Latar Bekang
Sebagai  lembaga  hukum,  Pengadilan  harus  memperhatikan  asas  kepastian  hukum,  asas keadilan  dan  asas    kemanfaatan  melalui  putusan-putusan  yang  telah  dijatuhkan.  Kewenangan hakim  dalam  memutus  suatu  perkara,  memberikan  tanggung  jawab  besar  kepada  hakim  untuk memastikan  bahwa  keputusannya  tidak  akan  merusak  kewibaan  dan  kredibilitas  lembaga peradilan di mata masyarakat.
Namun  sampai  dengan  saat  ini,  masih  banyak  terdapat  kritik  dari  masyarakat  atas putusan-putusan pengadilan yang sebeneranya merupakan indikasi bahwa masyarakat ragu atau kurang  percaya  dengan  lembaga  peradilan  yang  ada 1 .  Hal  ini  sangat  berdampak  pada  wibawa lembaga peradilan di Indonesia khususnya hakim. Ketidakpercayaan terhadap lembaga pengadilan pada  akhirnya  akan  membuat  masyarakat  tidak  membawa  persoalan  hukum  yang  menimpanya kepada pengadilan sebagai lembaga hukum yang sah 2 .
Putusan-putusan hakim yang banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat salah satunya adalah putusan terkait tindak pidana ringan yang meliputi yang meliputi : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian  Ringan,  Pasal  315  tentang  Penghinaan  Ringan  dan  Pasal  352  tentang  Penganiayaan Ringan.
Baik KUHP maupun Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  tidak menjelaskan  secara jelas dan tegas mengenai aturan yang  membahas  tentang  tindak  pidana  ringan  dan  hanya  mengatur  tentang  patokan  ancaman pidana  yang  akan  diberikan.  Selain  itu,  penerapan  ancaman  pidana  berupa  denda  dan  batas minimum harga atau jumlah total barang yang di curi menurut KUHP maupun KUHAP sudah tidak relevan  lagi.  Oleh  karena  itu  dibentuklah  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Penyesuaian  Batas  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam  KUHP  yang memberikan  batasan  jelas,  bahwa  suatu  tindak  pidana  pencurian  masuk  dalam  katagori  tindak pidana pencurian ringan jika nilai nya tidak lebih besar dari batas minimum yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 2.500.000,-.
Dalam  prakteknya  asas keadilan masih belum dapat terwujud dalam putusan pengadilan terutama  terkait  tindak  pidana  pencurian  riangan.  Terdapat  beberapa  kasus  tindak  pidana pencurian  ringan  yang masih  mendapatkan  sanksi  pidana  dan  penahanan. Kasus  pencurian yang dilakukan oleh nenek Asyiani (63 tahun), pada tahun 2015 mendapat sanksi pemidanaan selama 1 tahun  atas  pencurian  batang  kayu  milik  perhutami  Situbondo.  Dalam  kasus  ini,  hakim  memutus perkara nenek Asyiani menggunakan Pasal 12d juncto Pasal 83 ayat 1d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Selain  itu,  terdapat  juga  kasus  tindak  pidana  pencurian  ringan  yang  melibatkan  lansia berumur 68 tahun yang bernama Samirin yang diputus dengan pasal 107 huruf d Undang-Undang
1 Tata Wijayanta. Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014
2 Nurhasan Ismail, “Relativitas Daya Pemaksa Hukum: Indikasi Lemahnya Penegakannya”, Majalah Mim- bar Hukum, Edisi Khusus No. 44/VI/2003, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 144
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan.  Atas  perbuatan  mencuri  getah karet  milik  PT.  Bridgestone  SRE,  seberat  1,9Kg    atau  senilai  Rp.  17.480,-  Samirin  mendapatkan sanksi pidana penjara selama 2 bulan 4 hari.
Telah terjadi kekaburan hukum dalam kasus Kakek Samirin. Hal ini berkaitan dengan nilai barang yang ducuri oleh Kakek Samirin yang jauh lebih kecil dari nilai batas minimum yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yaitu Rp2.500.000,-. Atas  perkara  ini,  Hakim  tidak  menggunakan  dasar  dari  KUHP  melainkan  menggunakan  Undang- Undang Perkebunan.

## b. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:
1. Apa  batasan  tindak  pidana  pencurian  ringan  menurut  KUHP  dan  Perma  Nomor  2  Tahun 2012 dikaitkan dengan kasus pencurian karet oleh Kakek Samirin?
2. Apa  pertimbangan yuridis dan  non  yuridis  hakim  dalam memberikan  sanksi  pidana  pada kakek Samirin?

## c. Landasan Teori

## 1. Tindak Pidana Pencurian Ringan
Definisi tindak pidana ringan terdapat dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:
“ Yang  diperiksa  menurut  acara  pemeriksaan  tindak  pidana  ringan  ialah  perkara  yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak- banyaknya  tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah  dan  penghinaan  ringan  kecuali  yang  ditentukan  dalam Paragraf 2 Bagian ini .”
Karena nilai dalam pasal tersebut dianggap tidak relevan lagi, maka diperbaharui melalui Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi:
“ Kata- Kata “dua ratus lima puluh rupiah” dala m pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ”
“ Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima  ratus  ribu  rupiah)  Ketua  Pengadilan  segera  menetapkan  Hakim  Tunggal  untuk  memeriksa, mengadili,  dan  memutus  perkara  tersebut  dengan  Acara  Pemeriksaan  Cepat  diatur  dalam  Pasal 205-210 KUHAP.”
Ketentuan  mengenai  tindak  pidana  pencurian  ringan  juga  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (1) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu 3 : “ Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda ”
Pasal  364  KUHP  mengatur  syarat-syarat  penetapan  suatu  tindak  pidana  pencurian kedalam tindak pidana pencurian ringan yaitu:
“P erbuatan  yang  diterangkan  dalam  pasal  362  dan  pasal  363  butir  4,  begitu  pun perbuatan  yang  diterangkan  dalam  pasal  363  butir  5,  apabila  tidak  dilakukan  dalam  sebuah rumah  atau  pekarangan  tertutup  yang  ada  rumahnya,  jika  harga  barang  yang  dicuri  tidak  lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak du a ratus lima puluh rupiah.”
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  bahwa  perbuatan  dikatagorikan  sebagai  pencurian  ringan apabila  tidak  melebihi  jumlah  minimum  yang  telah  diatur  dan  untuk  hal  tersebut  tidak  dapat dilakukan penahanan.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Kekuasan Kehakiman
Definisi  kekuasan  kehakiman  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 yang berbunyi 4 : “ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  demi  terselenggaranya  Negara Hukum Republik Indonesia .”
Pengertian  kekuasaan  kehakiman  juga  bisa  dilihat  dari  beberapa  prespektif  beberapa aliran hukum, seperti 5 :
a. Dalam aliran Etis : pengaturan kekuasaan kehakiman yang merdeka telah memberikan keadilan kepada para pelaku kekuasaan kehakiman apa yang memang  menjadi  haknya,  yakni  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  lain, sehingga  dapat  memutuskan  perkara  secara  mandiri  berdasarkan  hukum dan keadilan.
b. Dalam  aliran  Utilitis:  pengaturan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka adalah  untuk  memberikan  kemanfaatan  bagi  masyarakat  guna  mencapai kesejahteraan,  karena  hukum  ada  giliran  terakhir  sebenarnya  adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.
3 Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
4 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
5 Aminato Dr. Ji, Bunga Rampai Hukum, Jember Katamedia: Jember, 2018. Hlm 59-60
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
c. Dalam  aliran  Yuridis-Dogmatik:  pengaturan  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka  di  samping  digunakan  untuk  meraih  keadilan  dan  mweujudkan kepastian hukum yang memiliki daya paksa untuk dipatuhi.

## 3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan
Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  menjelaskan  mengenaio  definisi  dari putusan pengadilan yang berbunyi 6 : “ Putusan  pengadilan  adalah  pernyataan  hakim  yang  diucapkan  dalam  sidang  pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari sebagala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.”
Lilik  Mulyadi  mendefinisikan  putusan  pengadilan  sebagai  ucapan  hakim  yang  tertuang dalam  bentuk  tulisan  yang  merupakan  penyelesaikan  suatu  perkara  dalam  proses  persidangan yang berisi amar pemidanaan/bebas/lepas dari segala tuntutan 7 .
Berat  atau  ringannya  suatu  putusan  pengadilan  adalah  kewenangan  hakim  yang  telah melalui berbagai pertimbangan  berdasarkan fakta-fakta yang muncul pada saat  persidangan dan azas legalitas yang bersumber pada KUHP dan Undang-undang 8 . Selain pertimbangan yuridis, juga terdapat  pertimbangan  non  yuridis  bagi  hakim  dalam  memberikan  putusan.  Pertimbangan  non yuridis adalah pertimbangan di luar pertimbangan hukum yang dapat berupa alasan dilakukannya sutau tindak pidana baik dari sisi keadaan kesehatan mental,keadaan ekonomi terdakwa maupun lingkung sekitar tempat tinggal terdakwa.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum bertujuan untuk melakukan analisa atas gejala hukum dengan metode ilmiah  yang  sistematis 9 .  Penelitian  ini  dapat  dikatagorikan  ke  dalam  penelitian  hukum  normatif yang  dilakukan  dengan  cara  menjawab  permasalahan  yang  menjadi  fokus  penelitian  dengan memakai  suatu  aturan  hukum  yang  tepat.  Sistem  norma  menjadi  pusat  kajian  dalam  penelitian hukum  normatif.  Pendekatan  kasus  dan  pendekatan  undang-undang  digunakan  peneliti  untuk mengkaji secara mendalam permasalahan dalam penelitian ini.

## C.  PEMBAHASAN
1.  Batasan  Tindak  Pidana  Pencurian  Ringan  dalam  Kasus  Pencurian  Getah  Karet  Oleh  Kakek Samirin
Putusan  Nomor  590/Pid.B/2019/PN  Sim  terkait  kasus  pencurian  getah  karet  oleh  kakek Samirin menyatakan bahwa Samirin di dakwa dengan dengan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 107  huruf  d  UU  RI  Nomor  39  tahun  2014  tentang  Perkebunan.  Putusan  ini  menyatakan  bawah Kakek Samirin telah melakukan tindak pidana karena mengambil getah Karet sebarat 1.9 kg milik
6 Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
7 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya ), 2007, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.121
8 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika Adhitama, hlm.23
9 Soerjono Seokanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm.43
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
PT.  Bridgestone  SRE  tanpa  izin.  Dan  atas  tindakannya,  Hakim  memberikan  sanksi  pidana  selama dua bulan dan empat hari dan biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.
Pencurian getah karet yang dilakukan kakek Samirin telah memenuhi kriteria tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 KUHP yang berbunyi:
“barangsiapa  yang  mengambil  suatu  benda  baik  seluruhnya  atau  sebagian milik  orang lain,  dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum,  diancam  karena  pencurian,  dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
Unsur  subjek  hukum  yang  merupakan  orang  yang  telah  melakukan  pelanggaran  hukum telah  terpenuhi  yaitu  Kakek  Samirin.  Unsur  kesengajaan  mengambil  barang  orang  lain  telah terpenuhi dimana Kakek Samirin dengan sengaja dan tanpa izin telah mengambil getah karet milik PT.  Bridgestone  SRE  sebanyak  1.9kg.  Dan  dalam  kasus  ini  telah  dapat  dibuktikan  bahwa  Kakek Samirin  bukan  pihak  yang memiliki  hak  untuk mengambil  getah karet  miliki  PT.  Bridgestone  SRE karena bukan merupakan karyawan atau pihak yang diberikan kuasa untuk mengambil getah karet tersebut.  Selain  itu  unsur  pemidanaan  dalam  perkara  ini  juga  terpenuhi,  dimana  Samirin mendapatkan sanksi pidana selama dua bulan dan empat hari.
Jika  dilihat  dari  segi  jumlah  atau  besarnya  barang  yang  diambil oleh Kakek  Samirin yaitu nilai  uang  dari  1,9  Kg  getah  karet  yang  diambil  Samirin  yaitu  ditaksir  sebesar  Rp.  17.480,  maka dapat dikatakan bahwa jumlah ini adalah jumlah yang jauh lebih kecil dari batas jumlah minimum menurut Pasal 364 KUHP Tentang Pencurian Ringan dan PERMA No. 2 Tahun 2012 yaitu sebesar dua  juta  lima  ratus  rupiah.  Maka  jika  dilihat  dari  sisi  tersebut,  seharusnya  nya  kasus  pencurian getah  karet  yang  dilakukan  oleh  Samirin  bukan  merupakan  kasus  pencurian  biasa  tapi  masuk katagori tindak pidana pencurian ringan.
Jika perkara tersebut dianalisis perdasarkan PERMA No 02 Tahun 2012, seharusnya tidak dapat dilakukan penahanan terhadap Kakek Samirin serta dilakukan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan oleh Hakim Tunggal. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan (3) yang berbunyi 10 : “ Apabila  nilai  barang  atau  uang  tersebut  bernilai  tidak  lebih  Rp.  2.500.000,00  (dua  juta lima  ratus  ribu  rupiah)  Ketua  Pengadilan  segera  menetapkan  Hakim  Tunggal  untuk  memeriksa, mengadili  dan  memutus  perkara  tersebut  dengan  Acara  Pemeriksaan  Cepat  yang  diatur  dalam Pasal 205- 210 KUHAP”
“Apabila terhadap  terdakwa  sebelumnya  dilakukan  penahanan,  Ketua  Pengadilan  tidak menetapkan penahanan maupun perpanjangan penahanan ”
Menurut  analisis  penulis,  seharusnya  Kakek  Samirin  dijerat  dengan  pasal  364  KUHP tentang pencurian riangan. Dasar penggunaan pasal ini berkaitan dengan tempat kejadian perkara dan juga nilai barang yang dicuri. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa jumlah barang yang dicuri  ditarksi  senilai  Rp.  17.480,-  atau  jauh  lebih  kecil  daripada  Rp2.500.000,-  yang  merupakan batas maksimum dari tindak pidana pencurian ringan.
10 Pasal 2 ayat (2) dan (3) PERMA No 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
Dan  jika  dilihat  dari  segi  tempat  kejadian  perkara  yang  berada  di  kawasan  perkebunan  milik  PT. Bridgestone  SRE  yang  dengan  kata  lain  kejadian  tersbeut  terjadi  di  luar  rumah  atau  pekarangan tertutup.
Selain  itu,  seharusnya  JPU  melakukan  penangguhan  penahanan  dan  bukan  sebaliknya, justru  menahan  Kakek  Samirin.  Pendapat  penulis  akan  hal  tersbeut  didasarkan  Pasal  21  ayat  (4) KUHAP huruf a yang berbunyi:
“ Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak  pidana  dan/atau  percobaan  maupun  pemberian  bantuan  dalam  tindak  pidana  yang diancam  dengan  pidana  penjara  5  (lima)  tahun.  Sedangkan  pada  perkara  ini  Terdakwa  dijerat pada Pasal 107 huruf d Tentang Perkebunan dengan ancaman pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ”.
Jadi menurut penulis seharusnya penahanan di tahap Kejaksaan tidak perlu dilakukan. Dan sebagai  alternatifnya  dapat  dilakukan  dengan  penahanan  rumah  seperti  pada  tahap  penyidikan. Dimana  pada  tahap  penyidikan  Kakek  Samirin  tidak  ditahan  dengan  alasan  faktor  kesehatan, melihat dari kondisi Terdakwa yang sudah lanjut usia dan keyakinan penyidik bahwa kakek Samirin akan koperatif, tidak melarikan diri dan proses hukumnya tetap berjalan dengan memerintahkan Samirin  wajib  lapor  1x  dalam  seminggu.  Dan  hal  ini  telah  terbukti  dimana  Kakek  Samirin  selalu lapor 1x dalam seminggunya ke Polsek Serbalawan tersebut.

## 2. Pertimbangan  Yuridis  Dan  Non  Yuridis  Hakim  Dalam  Memberikan  Sanksi  Pidana  Pada Kakek Samirin
Nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  seharusnya  merupakan dasar  pertimbangan  yang  utama  bagi  seorang  hakim  dalam  menjatuhkan  sebuah  putusan  yang merupakan  wewenangnya  dan  telah  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 11 . Agar sebuah putusan pengadilan dapat memberikan rasa  keadilan  dalam  masyarakat,  bagi  korban  dan  pelaku,  sudah  seharusnya  seorang  hakim mempertimbangkan dengan baik setiap keputusannya 12 .
Salah  satu  fungsi  hakim  adalah  menjatuhkan  putusan  atas  perkara  yang  dia  tangani  dan tidak  memiliki  hak  untuk  menolak  sebuah  perkara  yang  sudah  berjalan  atau  diperiksa 13 .    Dalam menjalnkan  fungsinya,  seorang  hakim  memiliki  kebabsan  dalam  mempertimbangan  putusannya tanpa intervensi dari pihak manapun guna memastikan bahwa putusan yang telah dibuat bersifat
11 Tamara Maulida Pohan, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi), Skripsi, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm.29
12 Muh.Arham Latif, Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks), Skripsi, Diterbitkan oleh Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017, hlm.45
13 Sudarto. Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana , Sinar Baru, Bandung, 1986, hlm. 84.
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
objektif.  Oleh  karenanya,  seorang  hakim  juga  harus  dapat  mempertanggungjawabkan keputusannya bukan saja dihadapan masyarakat dan negara tapi juga dihadapan Tuhan 14 .
Dalam melakukan  pertimbangan  sebelum memberikan  putusan,  hakim  dapat melakukan beberapa  pendekatan  dengan  menggunakan  beberapa  teori  seperti  teori  keseimbangan,  teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan pengalaman, teori pendekatan keilmuan, teori ratio decidend i  dan  teori  kebijaksanaan 15 .  Menurut  teori  keseimbangan,  dalam  mempertimbangkan suatu  perkara  seorang  hakim  harus  menyeimbangkan  antara  kepentingan  pihak-pihak  yang berperkara dan ketentuan undang-undang. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi memandang bahwa putusan hakim terhadap suatu perkara adalah kewenangan hakim yang telah disesuaikan dengan keadaan sehingga akan melahirkan suatu putusan yang wajar bagi terdakwa.
Menurut  teori  pengalaman,  seorang  hakim  yang  telah  banyak  memiliki  pengalaman  akan lebih  terbantu  dalam  menghadapi  perkara  yang  dikerjakan  karena  pengalaman  tersebut  akan memberikan hakim wawasan untuk memutus suatu perkara dengan lebih baik. Teori Pendekatan Keilmuan berkaitan dengan konsistensi putusan hakim dengan membandingkan perkara yang dia tangani dengan perkara-perkara serupa yang pernah ada.
Teori  Ratio  Decidendi  berkaitan  dengan  kejelasan  motivasi  seorang  hakim  ketika memberikan  putusan  yang  berlandaskan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  pokok perkara.  Dalam  teori  kebijaksanaan  dijelaskan  mengenai  tanggung  jawab  bagi  setiap  orang termasuk  hakim  dalam  membina  terdakwa  sehingga  dapat  menjadi  pribadi  yang  lebih  baik  dan berguna bagi bangsa dan Negara.
Dalam memberikan putusan terkait kasus Kakek Samirin, hakin telah memiliki pertimbangan baim yuridis maupun non yuridis.
1) Pertimbangan Yuridis
Kasus  pencurian  getah  karet  oleh  kakek  Samirin  diputus  dengan  dakwaan  kedua  yang diajukan  JPU  yaitu  pasal  107  huruf  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2014 tentang Perkebunan yang berbunyi:
“ setiap  orang  yang  secara  tidak  sah  memanen  dan/atau  memungut  hasil  perkebunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) .”
Tindakan kakek Samirin telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam pasal tersebut yang meliputi:
a. “ Setiap orang ”
Dalam  unsur  “ Setiap  orang ”  mengacu  pada  subjek  hukum  yang  dalam  hal  ini  adalah kakek Samirin yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telag melakukan tindak pidana pencurian getah karet milik PT. Bridgestone SR. Selain itu unsur subjek hukum juga  harus  mempertimbangan  kesehatan  fisik  dan  mental  dari  terdakwa.  Dan  secara
14 Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, “ Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)”, Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 9
15 http://digilib.unila.ac.id/5337/8/BAB%20II.pdf, diakses tanggal 1 Mei 2022
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
fisik  maupun  mental  kakek  Samirin  dinyatakan  sehat  sehingga  dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.
b. “Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan”
Jika  dikaitkan  dengan  kronologi  kejadiannya,  pada  tanggal  17  Juli  2019  sekitar  pukul 17.00  WIB,  kakek  Samirin  yang  pada  waktu  itu  dalam  perjalanan  pulang menggembalakan  kambing  nya,  tiba-tiba  memiliki  niat  untuk  mengambil  getah  karet milik PT. Bridgestone SR. Kemudian dia mengambil kresek dari tong sampah karyawan dan memasukkan getah karet kedalamnya seraya menggiring kambingnya pulang. Dari fakta  yang  teruangkap  dipersidangan  tersebut,  kita  dapat  mengetahui  bahwa  ketika mengambil getah karet itu, kakek Samirin bukan merupakan karyawan atau pihak yang mendapat  izin  dari  PT.  Bridgestone  SR  untuk  memanen  getah  karet.  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  tindakan  kakek  Samirin  yang  mengambil  getah  karet  di  perkebunan PT.  Bridgestone  SR.  merupakan  tindakan  illegal  atau  dengan  kata  lain  kakek  samirin telah  secara  tidak  sah  memanen  dan  atau  memungut  hasil  perkebunan  milik  PT. Bridgestone  SR  dan  menyebabkan  kerugian  sebesar  Rp17.480,-  (estimasi  harga  1.9kg getah karet pada waktu itu).
Meskipun  sudah  berumur  68  tahun  atau  bisa  dikatakan  sudah  cukup  tua  untuk  menjalani sanksi  pidana,  namun  hal  tersebut  tetap  dijalankan  karena  kakek  Samirin  dinyatakan  sehat  dan tidak  mengalami  cacat  jiwa  atau  dengan  kata  lain  tidak  memenuhi  unsur-unsur  yang  terdapat dalam Pasal  44  ayat  (1)  KUHP  yang  berbunyi:
“ Barangsiapa  melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan kepadanya,  karena  jiwanya  cacat  dalam tumbuhnya  atau  terganggu  karena   penyakit,  tidak dipidana ” .
Dalam  hukum  pidana,  berlaku  asas  “ tiada  pidana  tanpa  kesalahan  ( no  punishment without  fault )” dimana  ketika  seseorang  tidak  melakukan  kesalahan  maka  pada  orang tersebut  tidak  dapat  diminta  pertanggung  jawaban.  Dalam  hal  ini,  terdapat  kesalahan  yang dilakukan  oleh  Samirin  yaitu  secara  tidak  sah  telah  mengambil  getah  karet  milik  PT. Bridgestone  SR  senilai  Rp14.480,-    tanpa  mendapat  izin  yang  sah,  sehingga  atas  perbuatannya tersbeut kakek  Samirin dapat  dimintai pertanggungjawaban dan mendapat  sanksi pidana karena melanggar melanggar  Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

## 2) Pertimbangan Non Yuridis
Asas  pembuktian  di  dalam  hukum  pidana  menjelaskan  bahwa  dalam  mempertimbangkan putusannya,  seorang  hakim  harus  memperhatikan  alat  bukti  yang  sah  dan  kayakinanya  yang meliputi  nalar  dan  hati  nurani.  Hakim  memiliki  wewenang  untuk  memberikan  putusan  yang menurut  keyakinannya  telah  memenuhi  rasa  keadilan  dan  untuk  hal  tersebut  hakim  tidak  dapat
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
disalahakan 16 .  Bahkan  seorang  hakim  dapat  menyimpang  dari  undang-undang  jika  dirasa  hal tersbeut dapat memenuhi unsur keadilan 17 .
Hukum merupakan sebuah alat yang berfungsi sebagai perlindungan sehingga tujuan hidup  dalam  masyarakat  dapat  tercapai 18 yaitu  jaminan  akan  kesejateraan,  keamanan  dan ketertiban.  Pertimbangan  unsur  kemanfaatan  merupakan  hal  penting  yang  harus  dilakukan  oleh seorang  hakim  dalam  membuat  putusan  sehingga  dapat  bermafaat  bagi  masyarakan  dan  tidak menyebabkan keresahan
Dalam  kasus  Kakek  Samirin,  pertimbangan  hakim  telah  memberikan  kemanfaatan  pada masyarakat berupa efek jera. Dimana meskpun nilai barang yang dicuri oleh kakek Samirin adalah sebuah nilai yang kecil, namun dengan adanya sanski pidana atas perkara tersebut akan membuat masyarakat  berpikir  ulang  untuk  melakukan  tindakan  yang  serupa  (pencurian)  seperti  yang dilakukan Samirin. Hal ini seakan menjadi sebuah peringatan pada masyarakat bahwa berapapun nilai  barang  yang  dicuri,  perbuatan  tersbeut  merupakan  suatu  tindakan  melanggar  hukum  yang atasnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum termasuk sanksi pidana.
Berdasarlan penjelasan diatas, maka keputusan hakim yang menggunakan pasal 107 huruf d  undang-undang  nomor  39  tahun  2014  tentang  perkebunan  atas  kasus  pencurian  getah  karet yang dilakukan oleh kakek Samirin seperti yang tertuang pada Putusan No 590/PID.B/2019 PN SIM pada  Pengadilan  Negeri  Simalangun  tidak  dapat  dipersalahkan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  diskresi yang dimiliki oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan 19 : “ Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  hakim  konstitusi  wajib  menjaga  kemandirian peradilan.  Segala  campur  tangan  dalam  urusan  peradilan  oleh  pihak  lain  luar  kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945 .”
Putusan  atas  kakek  Samirin  dalam  perkara  pencurian  getah  karet  yang  tertuang  dalam putusan No 590/PID.B/2019 PN SIM pada Pengadilan Negeri Simalangun merupakan suatu bentuk diskresi  hakim  yang  dapat  dilakukan  selama  hakim  memiliki  keyakinan  bahwa  putusannya  telah memenuhi unsur keadilan.

## D. PENUTUP

## Kesimpulan
1. Kasus  Kakek  Samirin  memiliki  nilai  barang  curian  sebesar  Rp17.480,-  atau  lebih  kecil  dari batas maksmimum tindak pidana pencurian riangan (Rp. 2.500.000,-) yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan  Jumlah  Denda  dalam  KUHP.  Disamping  itu,  tempat  kejadian  perkara  dalam  kasus  Kakek
16 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm.481. 17 Darmoko Yuti Witanto, Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana, ALFABETA, Bandung, 2013, hlm. 123.
18 Muhammad Ridwansyah. (2016). Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Jurnal Konstitusi, 13 (2 Juni 2016), 278.
19 Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
Samirin  adalah  di  area  perkebunan  atau  tidak  di  dalam  rumah  dan  atau  pekarangan  yang tertutup.  Dengan  dua  unsur  tersebut  seharusnya  kasus  Kakek  Samirin  dapat  dikatagorikan sebagai  tindak  pidana  pencurian  ringan  dan  seharusnya  kakek  Samirin  tidak  ditahan  serta perkeranya diputus dengan
2. Keputusan hakim dalam memutuskan perkara Kakek Sarimin dengan menggunakan Pasal 107 huruf d Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan  diskresi  seorang hakim yang tidak  dapat  dipersalahkan.  Hal  ini  karena  pasal  tersebut  merupakan  pasal  alternatif  dari Majelis  Penuntut  Umum.  Selain  itu,  ketentuan  berat  atau  ringannya  sanksi  pidana  dalam sebuah  putusan  adalah  diskresi  yang  dimiliki  oleh  hakim.    Dan  dalam  putusan  ini,  telah memenuhi  unsur  kemanfaatan  yaitu  untuk memberikan  efek  jera  sehingga  masyarakat  akan melihat  bahwa  tindak  pidana  pencurian  meskipun  nilainya  tidak  material  tetap  akan mendapatkan  hukuman  pidana,  sehingga  masyarakat  tidak  mengulangi  perbuatan  yang dilakukan oleh Samirin.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm.481.
Aminato Dr. Ji, Bunga Rampai Hukum, Jember Katamedia : Jember, 2018. Hlm 59-60
Darmoko Yuti Witanto, Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana, ALFABETA, Bandung, 2013, hlm. 123.
Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan : Sofmedia, 2015) hlm. 25-27
Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya ), 2007, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.121
M. Syamsudi n, “Arti Penting Prophetic Intelligence Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan”, Jurnal Ilmiah Hukum Legality, Vol. 15 No. 1 Maret-Agustus 2007, Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), hlm. 88
Muh.Arham Latif, Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:146/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Mks), Skripsi, Diterbitkan oleh Fakultas Syari‟ah dan Hukum U IN Alauddin Makassar, 2017, hlm.45
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
Muhammad Ridwansyah. (2016). Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Jurnal Konstitusi, 13 (2 Juni 2016), 278.
Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 121.
Nurhasan Ismail, “ R elativitas Daya Pemaksa Hukum: Indikasi Lemahnya Penegakannya”,
Majalah Mimbar Hukum, Edisi Khusus No. 44/VI/2003, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 144
Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, “ Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana
Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pemidanaan (Studi di
Pengadilan Negeri Mojokerto)”, Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 9
Soerjono Seokanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm.43
Sudarto. Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana , Sinar Baru, Bandung, 1986, hlm. 84.
Tamara Maulida Pohan, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi), Skripsi, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm.29
Tata Wijayanta. Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014
Wirjono Prodjodikoro, 2003, Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika Adhitama, hlm.23