## TINJAUAN YURIDIS ATAS PERALIHAN STATUS DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU (PTNB)

## Hani Subagio, Hastangka
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Universitas Mercu Buana Yogyakarta
e-mail : hanisubagio@upnyk.ac.id

## ABSTRAK
Peralihan  status  perguruan  tinggi  swasta  (PTS)  menuju  perguruan  tinggi  negeri  baru (PTNB)  telah  memunculkan  persoalan  baru.  Persoalan  tersebut  terkait  status kepegawaian dosen yang semula sebagai pegawai swasta yang beralih menjadi Aparatur Sipil  Negara  (ASN).  Sejak  munculnya  kebijakan  baru  tentang  perubahan  status perguruan  tinggi  swasta  ke  perguruan  tinggi  negeri.  Persoalan  pokok  yang  menjadi perhatian sampai hari ini ialah persoalan peralihan status dosen pada Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) menjadi ASN dalam konteks ini ASN yang dimaksud ialah status Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (P3K).  Metode  penelitian  ini menggunakan pendekatan analisis hukum yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian  ini  ialah  peraturan  perundang-undangan.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  ketentuan  tentang  peralihan  status  dosen  PTS  ke  PTNB  telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sosial.
Kata Kunci : Dosen, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Perguruan Tinggi Swasta, Perguruan Tinggi Negeri Baru.

## ABSTRACT
Status  transition  of  private  universities  (PTS)  to  new  state  universities  (PTNB)  has created a problem. It is regarding the lecturer employment status that also needs to be changed from private employees to state civil apparatus (ASN). Since the policy about university status transition was issued, this problem of employment status change of the lecturers in new state universities (PTNB) to state civil apparatus has become a great concern until today. In this case, civil servant apparatus (ASN) refers to  Government Employees  with  Employment  Agreement  (P3K).  The  method  used  in  this  research  is normative  juridical  analysis,  with  the  data  obtained  from  laws  and  regulations.  The result  of  this  research  shows  that  the  status  transition  of  lecturers  from  private universities  (PTS)  to  new  state  universities  (PTNB)  has  resulted  in  legal  &  social uncertainty.
Keywords : Lecturers, Government Employees with Employment Agreements, Private Universities, New State Universities.

## PENDAHULUAN
Peralihan  status  Perguruan  Tinggi  Swasta  (PTS)  menjadi  Perguruan  Tinggi  Negeri  Baru (PTNB) telah menjadi polemik baik secara yuridis maupun politis.  Kasus peralihan status PTS
menjadi PTN terjadi di beberapa PTS di Indonesia 1 menarik perhatian publik. Problematika ini menjadi  isu  hukum  sentral  di  Indonesia  secara  sejarah  pengaturan  lembaga  pendidikan,  status kepegawaian  dengan  istilah  baru  yang  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  yang selanjutnya disingkat  PPPK 2 . Sejak diberlakukan kebijakan baru pada dunia pendidikan tinggi tentang  proses  peralihan  beberapa  PTS  dan  menjadi  PTN 3 ,  berbagai  persoalan  muncul menyangkut persoalan yuridis atas status kepegawaian dari dosen dan tenaga administrasi pada perguruan  tinggi  semula  (PTS)  menjadi  pegawai  pada  PTNB.  Proses  peralihan  status  PTS  ke PTNB  dimulai  pada  tahun  2014  ketika  terbitnya  Peraturan  Presiden  Nomor  10  Tahun  2016 tentang  Dosen  dan  Tenaga  Kependidikan  pada  Perguruan  Tinggi  Negeri  Baru.  Setidaknya terdapat 3 latar belakang yang dapat dilihat dalam proses peralihan status PTS menjadi PTNB atau  sering  diistilahkan  sebagai  penegrian  PTS  yaitu  pertama,  kebutuhan  daerah,  sejak  era otonomi  daerah dan pemekaran daerah di  sejumlah daerah muncul  kebutuhan di  daerah untuk memiliki pendidikan sendiri mulai dari tingkat dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Dampak dari pemekaran daerah ini telah berpengaruh pada persoalan peralihan beberapa perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri karena kebutuhan di daerah. Salah satu pilihan daerah yang digunakan untuk dapat memiliki perguruan tinggi sendiri ialah mengelola perguruan tinggi yang sudah ada (swasta) yang didirikan oleh masyarakat dengan dikelola oleh yayasan kemudian diambil  alih  oleh  pemerintah  daerah  menjadi  milik  pemerintah.  kedua,    karena  peraturan perundang-undangan,  terbitnya  peraturan  baru  tentang  pengelolaan  dan  penyelenggaraan pendidikan tinggi telah membawa pengaruh pada beberapa perguruan tinggi di bawah lembaga negara  harus  diintegrasikan  menjadi  satu  kementerian.  Sebagaimana  kasus  yang  terjadi  pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” (UPN V), Jakarta, Yogyakarta, Surabaya sebagai perguruan tinggi terdampak atas peraturan pemerintah karena sebelumnya status perguruan tinggi ini  di  bawah  dua  lembaga  yaitu  Yayasan  dan  Kementerian  Pertahanan  (Kemenhan).  Dengan adanya peraturan tersebut, status perguruan tinggi swasta yang berada di bawah kementerian lain untuk  dilakukan  merger  di  bawah  kementerian  yang  lebih  berwenang  yaitu  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  atau  Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi (Kemenristekdikti). Ketiga, faktor permintaan yayasan, atas dasar permintaan dari yayasan yang mengelola  perguruan  tinggi  dengan  ketentuan  dan  syarat  dapat  memenuhi  kriteria,  maka perguruan tinggi swasta di bawah pengelolaan yayasan dapat diambil alih oleh pemerintah pusat atau pemda 4 . Proses penegerian PTS ini telah menimbulkan persoalan status kepegawaian pada perguruan tinggi semula. Polemik ini semakin menguat dengan terbitnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No.5/2017 tentang ASN di atas memberikan dasar hukum atas status kepegawaian di lingkungan pemerintah yang dikenal dan diakui secara Undang  Undang  hanya  ada  dua  yaitu  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan  Pegawai  Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jenis kepegawaian ini dipertegas dengan pasal 6 UU No.5/2017 tentang ASN yang menyebutkan bahwa pegawai ASN terdiri atas : PNS Dan PPPK 5 . Ketentuan
1 Kholida Atiyatul Maula and Suhono, “Analisis Perbandingan Kinerja Pada Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Yang Beralih Status (Studi Kasus Pada Universitas Singaperbangsa Karawang),” Accounthink: Journal of Accounting and Finance 3, no. 2 (2018): 625–38.
2 Nurmalita  Ayuningtyas  Harahap,  “Analisis  Hubungan  Dinas  Publik  Antara  Pegawai  Pemerintah  Dengan Perjanjian Kerja Dan Pemerintah,” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 4, no. 2 (2021): 335–50.
3 “35 PTS Berubah Jadi PTN, Dosen Berstatus PPPK,” jpnn, 2016, https://www.jpnn.com/news/35-pts-berubah- jadi-ptn-dosen-berstatus-pppk.
4 Darmansyah Darmansyah, “Pengelolaan Keuangan Yayasan Lembaga Pendidikan Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Efisien Dan Efektif,” CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 2 (2021): 88–103, https://doi.org/10.35814/capacitarea.v1i02.1995.
5 C Masinambow and Adolfina, “Analisis Perbandigan Kinerja Pegawai PNS Dan Non PNS Di Politeknik Negeri Manado,” Jurnal EMBA 5, no. 2 (2017): 1093–1101.
UU ini telah membawa dampak secara simultan dalam proses perubahan status dari PTS ke PTN 6 . Problem yang dipersoalkan dalam konteks yuridis ini ialah pertama, pegawai dan dosen PTS tidak dapat  secara  otomatis  menjadi  pegawai  negeri.  Kedua,  proses  peralihan  status  kepegawaian pegawai  dan  dosen  PTS  harus  tetap  mengikuti  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku 7 .  Ketiga,  status  kepegawaian  pegawai  dan  dosen  PTS  yang  berusia  di  atas  35  tahun beralih menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketentuan tentang syarat menjadi  PPPK  diatur  di  dalam  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Pegawai  Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian.
Dalam konteks ini, peralihan status kepegawaian pegawai dan dosen PTN Baru dianggap bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lainnya.  Persoalan  yang  mendasar dalam  konteks  peralihan  status  kepagawaian,  khususnya  status  dosen  adalah  Masa  kerja  tidak dinilai,  Jenjang  kepangkatan  fungsional  dinilai  nol,  Kepastian  penghasilan/gaji  tanpa  pensiun, Jaminan  perlindungan  hukum  atas  pekerjaan  untuk  status  PPPK  yang  hanya  dibatasi  2  kali perjanjian  setelah  tidak  ada  kepastian  hukum  atas  status  kepegawaiannya,  Tidak  boleh  studi lanjut, dan Dosen hanya dinilai sampai status jenjang S2, apabila dosen yang sudah bergelar S3 tidak dapat diakui untuk status PPPK.
Berdasarkan  dari  temuan  awal  dan  identifikasi  yang  dirumuskan  di  atas,  penelitian  ini menarik untuk dilakukan. Penelitian ini akan menjawab dua persoalan mendasar yaitu pertama, bagaimana status hukum dosen PPPK di PTN Baru. Kedua, kepastian hukum atas status PPPK yang saat ini diberlakukan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan aspek aspek yuridis normatif yang menyebabkan problem status hukum dosen PPPK di PTN Baru dianggap bermasalah dan berpotensi pada kerugian pihak dosen. Adapun kebaharuan dalam penelitian ini dapat ditunjukkan dari aspek kajian yang membahas secara komprehensif atas persoalan hukum tentang status kepegawaian dosen dari PTS ke PTN yang belum banyak dilakukan sampai saat ini.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Ruang lingkup penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum 8 . Dalam penelitian hukum  normatif  ini  akan  membahas  tentang  dalil  dan  asas  asas  yang  ada  di  dalam  ketentuan peraturan perundang undangan yang ada.  Asas yang dimaksud di dalam penelitian ini merujuk pada  Pasal  5  dan  6  Undang  Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  untuk  menganalisis  persoalan  peralihan status  hukum  dosen  PTS  pada  PTNB  ialah  bersumber  dari  sumber  hukum  primer  berupa peraturan  perundang  undangan  secara  khusus  dari:  1).  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia
6 Ina  Ratnasari,  “Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Dan  Citra  Institusi  Terhadap  Kepuasan  Mahasiswa  Yang Berdampak  Pada  Word  of  Mouth  (Studi  Kasus  Pada  Mahasiswa  Universitas  Singaperbangsa  Karawang),” Value Journal of Management and Business 1, no. 1 (2016): 51–63, www.ptsonline.co.id.
7 Muhammad Saleh, “Perencanaan Sumber Daya Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,” AL-IQTISHADIYAH: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 2 (2019): 77–101.
8 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta:  Rajawali Pers, 2015).
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru;  2).  Peraturan  Menteri  PAN  RB  Nomor  29  Tahun  2021  tentang  Pengadaan  Pegawai Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  untuk  Jenjang  Karir,  Golongan,  Jabatan  Fungsional Dosen;3). Peraturan Menteri PAN RB Nomor 72 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  2  Tahun  2019  Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, Dan Penyuluh Pertanian. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari artikel jurnal yang terkait dengan penelitian ini, dan penelitian sebelumnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif. Selain analisis asas juga akan melihat aspek sampai sejauh mana peraturan perundang-undangan koheren dan serasi dengan peraturan perundang undangan yang lain baik vertikal maupuan horisontal dalam kasus status kepegawaian dosen PTNB.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Peralihan Status PTS ke PTN
Pada tahun 2014 menjadi awal sejarah penting dalam dunia pendidikan di Indonesia secara khusus  pendidikan  tinggi.  Proses  politik  hukum  yang  terjadi  dapat  terlihat  dari  fenomena peralihan  Perguruan  Tinggi  Swasta  (PTS)  menjadi  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN).  Peralihan status PTS ke PTN secara kelembagaan diikuti dengan peralihan status kepegawaian yang ada pada PTS tersebut. Dasar yuridis tentang ketentuan status dosen dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi  Negeri  Baru. Pada Peraturan Presiden ini ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri Baru sebanyak 35 perguruan tinggi.
Ketentuan pada Peraturan Presiden No.10/2016 di atas menjadi dasar Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai PPPK pada PTN Baru 9 dan proses untuk menjadi PPPK diatur pada  ketentuan  pasal  4.  Kemudian  pada  tahun  2017  mulai  proses  pemberkasan  pegawai  PTS untuk  diproses  menjadi  PPPK.  Setelah  pemberkasan  para  pegawai  PTS  tersebut  melakukan proses  ujian  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Setelah  mengikuti  ujian para pegawai mendapatkan Surat PPPK dengan syarat dan ketentuan yang telah dituangkan dalam surat  PPPK  tersebut  untuk  dapat  ditanda  tangani.  Surat  PPPK  yang  berisi  perjanjian  kerja membawa polemik dan memunculkan aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana yang terjadi di Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta pada tanggal  9  September  2021  di  depan  gedung  Rektor  Universitas  Pembangunan  Veteran Yogyakarta.  Aksi  protes  tersebut  menuntut  untuk  dilakukan  peninjauan  ulang  atas  peraturan perundangan-undangan  mengenai  status  kepegawaian  tenaga  kependidikan  dan  dosen  yang dinilai  merugikan  hak  konstitusional  dan  karir  dosen  pada  PTNB.  Dasar  pertimbangan  yang diajukan oleh para pengunjuk rasa dari kalangan tenaga kependidikan dan dosen ialah pertama, masa kerja tidak diakui di dalam kontrak perjanjian, dalam kontrak masa kerja dimulai dari 0, sedangkan pegawai  sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Kedua, kompetensi  dosen tidak diakui, dalam kontrak P3K kualifikasi doktor tidak diakui, hal ini dinilai sebagai kontrak antara buruh dan perusahaan pabrik 10 . Klausul yang lain ialah surat perjanjian kerja tersebut harus diperbaharui
9 Ferra  Monica,  “TINJAUAN  YURIDIS  BERBASIS  PERATURAN  PRESIDEN  NOMOR  10  TAHUN  2016 MENGENAI STATUS DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BERUBAH STATUS MENJADI PERGURUAN” (Universitas Esa Unggul, 2020).
10 “Unjuk  Rasa  Dosen  Dan  Karyawan  UPN  Veteran  Yogyakarta,  Ini  Tuntutan  Mereka,”  tempo.co,  2021, https://nasional.tempo.co/read/1504962/unjuk-rasa-dosen-dan-karyawan-upn-veteran-yogyakarta-ini-tuntutan- mereka.
setiap 5 tahun 11 .  Dokumen kontrak P3K tersebut telah menimbulkan pertentangan di kalangan dosen dan tenaga kependidikan.
Peristiwa  tentang  polemik  peralihan  status  kepegawaian  dosen  dari  PTS  menjadi  PTNB menjadi perbincangan hukum karena isu utama yang dibahas tentang persoalan ketidakpastian status  kepegawaian  dan  karir  dosen.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Peter  Mahmud Marzuki  bahwa  isu  hukum  memiliki  posisi  sentral  dalam  penelitian  hukum  untuk  dapat diselesaikan 12 . Proses sejarah peralihan PTS menjadi PTNB menjadi akar dari persoalan status kepegawaian yang ada. Selain itu polemik yang lain masih tersembunyi ialah perihal tata kelola aset mulai dari gedung, tanah, dan barang bergerak lainnya menjadi persoalan tersendiri paska peralihan PTS menjadi PTNB. Sejarah peralihan PTS menjadi PTNB yang sejak awal menjadi sorotan utama ialah persoalan keadilan dan kesetaraan pegawai untuk mendapatkan hak hidup dan kepastian atas status yang dimiliki dari pegawai swasta yayasan menuju pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

## Aspek Kepastian Hukum Status Dosen PPPK
Keberadaan status dosen PPPK pada PTNB menjadi persoalan sampai hari ini. Persoalan yang mendasar dapat dilihat dalam dua konteks yaitu pertama, konteks yuridis tentang muatan materi  pokok  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  menyebutkan  masa  kerja mulai  dari  nol,  jenjang  kepangkatan  fungsional  dosen  tidak  diperhitungkan,  gaji  berdasarkan tingkat dan golongan pertama kali diangkat sebagai PPPK, tidak boleh melakukan studi lanjut, ijazah hanya diakui  maksimal  sampai jenjang pendidikan strata 2 (S2), selebihnya tidak dapat diperhitungkan,  kontrak  PPPK  hanya  maksimal  2  kali  masa  periode,  setelahnya  tidak  ada penjelasan.  Muatan  materi  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  ini  dinilai  cacat yuridis.  Kedua,  konteks  pelaksanaan  atas  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tersebut dinilai tidak masuk akal (sesat pikir). Pelaksanaan atas status dosen PPPK pada PTN Baru dapat berdampak  pada  akreditasi  dan  kualitas  penyelenggaraan  pendidikan  pada  Pendidikan  Tinggi. Pada  konteks  pendidikan  tinggi,  jenjang  karir  dosen  untuk  pendidikan  sangat  diperlukan. Pendidikan pada jenjang Doktoral atau S3 menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi tetapi pada ketentuan peraturan tentang status dosen PPPK justru tidak mendapatkan  pengakuan.  Pelaksanaan  atas  status  dosen  PPPK  akan  berdampak  pada  tidak tercapainya  mutu  dan  akreditasi  pada  perguruan  tinggi  sebagaimana  diatur  di  dalam  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan. Bagaimana dosen bisa mencapai guru besar ketika  peraturan  terkait  status  dosen  PPPK  tidak  dapat  mendukung  menuju  pada  peningkatan mutu perguruan tinggi. Dalam hal ini keadilan dan nilai-nilai hukum mengalami pergeseran tidak sesuai dengan kadilan dan nilai nilai hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya keadilan dan nilai nilai hukum ini berpotensi mengalami perubahan secara cepat atau lambat. Dampak perubahan ini telah menimbulkan konflik normatif. Menurut Utsman bahwa konflik terjadi berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat, benturan sikap-sikap, pendapat-pendapat,  perilaku-perilaku,  tujuan-tujuan,  dan  dan  kebutuhan-kebutuhan  manusia yang berpotensi pada konflik dan perubahan hukum 13 .
11 “Meski Setujui Kontrak P3K, Eks Pegawai Yayasan UPN Veteran Yogya Masih Perjuangkan 4 Poin Krusial,” Tribunjogja.com,  2021,  https://jogja.tribunnews.com/2021/10/04/meski-setujui-kontrak-p3k-eks-pegawai-yayasan- upn-veteran-yogya-masih-perjuangkan-4-poin-krusial?page=2.
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi , 10th ed. (Jakarta: Prenadamedia, 2015).
13 Sabian  Utsman, Dasar-Dasar  Sosiologi  Hukum,  Makna  Dialog  Antara  Hukum  &  Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
Peraturan  perundang-undangan  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  menteri PAN RB perihal pengaturan peralihan status dosen PTS ke PTNB telah membawa dampak pada ketidakpastian  yuridis  dan  tidak  memenuhi  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan yang baik sebagaimana diatur di dalam pasal 5 ketentuan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yaitu  pertama,  asas  kejelasan  tujuan, apabila tujuan pembentukan peraturan menteri tentang tata kelola kepegawaian dan perlindungan atas status pekerjaan tertentu, materi muatan dan asas yang diberlakukan sudah seharusnya tidak bertentangan dengan tujuan utama tersebut.
Namun peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah telah menimbulkan ketidakpastian atas tujuan yang hendak dicapai. Kedua, asas dapat dilaksanakan, dalam prakteknya peraturan menteri PAN  dan  RB  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  baik  dan  dalam  pelaksanaannya  menimbulkan konflik  horisontal  dan  vertikal.  Ketiga,  asas  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan,  produk  hukum peraturan menteri PAN dan RB tentang pengaturan peralihan status dosen PTS ke PTNB belum memberikan daya guna dan hasil guna untuk kemajuan lembaga dan peningkatan kualitas sumber daya  manusia  pendidik.  Keempat,  asas  kejelasan  rumusan,  rumusan  yang  dibuat  di  dalam peraturan menteri PAN dan RB Nomor 72 Tahun 2020 yang melakukan pengaturan masa kerja, tunjangan,  dan  peningkatan  karir  dinilai  tidak  sejalan  atau  tidak  sinkron  dengan  peraturan perundang undangan yang lain dalam upaya untuk memberikan kepastian akan peningkatan karir dosen.
Berdasarkan  pada  ketentuan  UU  Nomor  5  tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara menunjukkan asas asas di dalam Permen PAN dan RB Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas  Peraturan  Metneri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga  Kesehatan,  dan  Penyuluh  Pertanian  pada  pasal  20B  (1)  PPPK  yang  telah  diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (2) diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani. Masa kerja yang dihitung 0 (nol) menunjukkan bahwa asas dari ketentuan pada  pasal  ini  telah  bertentangan  dengan  ketentuan  perihal  kesempatan  dan  pengembangan kompetensi karir PPPK dalam hal ini dosen.
Kelima,  asas  keterbukaan,  terbitnya  peraturan  menteri  PAN  dan  RB  dinilai  belum memenuhi  asas  keterbukaan  dalam  proses  perumusan  dan  pembentukan  peraturan  perundang- undangan. Pada dasarnya, norma publik yang dibentuk lembaga negara dibuat untuk lebih secara berhati-hati, karena norma hukum tersebut akan mengikat dan harus bisa memenuhi kehendak serta keinginan masyarakat 14 .

## KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan tentang tinjauan yuridis atas peralihan status dosen PTS ke PTNB menunjukkan adanya potensi diskriminasi atas pekerjaan, ketidakpastian  karir,  dan  penurunan  pendapatan  dari  dosen.  Apabila  ketentuan  ini  tetap diberlakukan  dapat  menimbulkan  konflik  kerja,  penurunan  kinerja,  dan  frustasi  karena  ada kesenjangan dengan dosen yang berstatus PNS di PTNB. Oleh karena itu diperlukan Peraturan Menteri PAN-RB yang secara khusus mengatur pengangkatan, pemeliharaan, dan pengakhiran dosen  dan  tenaga  kependidikan  dengan  status  PPPK  yang  berkeadilan,  bersesuaian  dengan
14 Maria  Farida  Indrati  S, Ilmu  Perundang-Undangan,  Jenis,  Fungsi,  Dan  Materi  Muatan ,  ed.  Kanisius (Yogyakarta, 2007).
peraturan  perundang-undangan  dan  berjangka  panjang  dengan  menambah  Perjanjian  Kerja berupa  alternative  Addendum  atau  semua  eks  PTY  PTNB  dapat  diangkat  menjadi  PNS. Rekomendasi  yang  dapat  diberikan  kepada  pemerintah  ialah  pertama,  perlu  penegasan  bahwa Perjanjian Kerja yang telah dan akan ditandatangani dosen dan tenaga kependidikan wajib diubah dan/atau diaddendum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri PAN-RB yang  terkait  dengan  dan  tidak  terbatas  pada  pengakuan  masa  kerja,  golongan  ruang  gaji, pengembangan  kompetensi,  dan  perpanjangan  perjanjian  kerja.  Kedua,  perlu  dibuat  peraturan yang secara khusus mengatur dosen dan tenaga kependidikan pada PTNB yang terdapat dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), diangkat melalui formasi khusus. Ketiga, Menteri PANRB, perlu menerbitkan Peraturan Menteri PANRB tentang Pengangkatan PPPK pada PTNB secara khusus  dan mengacu pada Peraturan menteri  yang diterbitkan  mendasarkan kepada peraturan yang berlaku terutama UU 14 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 37 2009 tentang Dosen.

## DAFTAR PUSTAKA
jpnn. “35 PTS Berubah Jadi PTN, Dosen Berstatus PPPK,” 2016. https://www.jpnn.com/news/35- pts-berubah-jadi-ptn-dosen-berstatus-pppk.
Darmansyah,  Darmansyah.  “Pengelolaan  Keuangan  Yayasan  Lembaga  Pendidikan  Dan Pemenuhan Kewajiban  Perpajakan Secara  Efisien Dan Efektif.” CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian
Kepada Masyarakat 1, no. 2 (2021): 88–103.
https://doi.org/10.35814/capacitarea.v1i02.1995.
Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. “Analisis Hubungan Dinas Publik Antara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Pemerintah.” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 4, no. 2 (2021): 335–50.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi . 10th ed. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
Masinambow, C, and Adolfina. “Analisis Perbandigan Kinerja Pegawai PNS Dan Non PNS Di Politeknik Negeri Manado.” Jurnal EMBA 5, no. 2 (2017): 1093–1101.
Maula,  Kholida  Atiyatul,  and  Suhono.  “Analisis  Perbandingan  Kinerja  Pada  Perguruan  Tinggi Perguruan  Tinggi  Yang  Beralih  Status  (Studi  Kasus  Pada  Universitas  Singaperbangsa Karawang).” Accounthink: Journal of Accounting and Finance 3, no. 2 (2018): 625–38.
Tribunjogja.com. “Meski Setujui Kontrak P3K, Eks Pegawai Yayasan UPN Veteran Yogya Masih Perjuangkan 4 Poin Krusial,” 2021. https://jogja.tribunnews.com/2021/10/04/meski-setujui- kontrak-p3k-eks-pegawai-yayasan-upn-veteran-yogya-masih-perjuangkan-4-poin- krusial?page=2.
Monica,  Ferra.  “TINJAUAN  YURIDIS  BERBASIS  PERATURAN  PRESIDEN  NOMOR  10 TAHUN 2016 MENGENAI STATUS DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BERUBAH STATUS MENJADI PERGURUAN.” Universitas Esa Unggul, 2020.
Ratnasari, Ina. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Citra Institusi Terhadap Kepuasan Mahasiswa Yang  Berdampak  Pada  Word  of  Mouth  (Studi  Kasus  Pada  Mahasiswa  Universitas
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Singaperbangsa Karawang).” Value Journal of Management and Business 1, no. 1 (2016):
51–63. www.ptsonline.co.id.
S, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan . Edited by Kanisius. Yogyakarta, 2007.
Saleh, Muhammad. “Perencanaan Sumber Daya Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Universitas  Islam  Negeri  Antasari  Banjarmasin.” AL-IQTISHADIYAH:  Ekonomi  Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 2 (2019): 77–101.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
tempo.co. “Unjuk Rasa Dosen Dan Karyawan UPN Veteran Yogyakarta, Ini Tuntutan Mereka,” 2021. https://nasional.tempo.co/read/1504962/unjuk-rasa-dosen-dan-karyawan-upn- veteran-yogyakarta-ini-tuntutan-mereka.
Utsman, Sabian. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna  Dialog  Antara  Hukum  &  Masyarakat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.