Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019, 1-10

## Regulasi  dan  Strategi  Kebijakan  Pengelolaan  Dana Bergulir  (Analisis  Problematika  dalam  Implementasinya di Kabupaten Bangka Tengah)
Wirazilmustaan 1 , Rahmat Robuwan 2
1 Universitas Bangka Belitung, Indonesia E-mail: wira.aan@gmail.com
2 Universitas Bangka Belitung, Indonesia E-mail: Iwandjohan222@gmail.com

## ABSTRACT
Economic democracy gives the state an active role in building a national-based national economic synergy that  is  gathered  in  the  nuances  of  nationalism.  One  of  the  implementation  of  Indonesia's  economic development in knitting the people's economy is the Revolving Fund Program. This program is not only a manifesto of central government, but its application to the regional level. This is in line with the principle of Indonesia's decentralization. One of the regional governments that has implemented a revolving fund is the Regional Government of Central Bangka Regency since 2011 on the basis of local regulations. The revolving fund management program in Central Bangka Regency has a problem. Especially regarding the regulatory  arrangements  that  form  the  legal  basis.  Therefore  a  revision  to  the  Regional  Regulation regarding  the  management  of  revolving  funds  is  needed.  The  implementation  of  the  Revolving  Fund Program as a program to develop the progress of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises in Central Bangka is an effective breakthrough. But until now, revolving funds have only been given to micro, small and medium businesses, while cooperatives in Central Bangka Regency have not been able to use revolving funds to increase their business capacity.
Keywords : revolving fund; policy; regional autonomy

## ABSTRAK
Demokrasi ekonomi memberikan negara peran aktif dalam membangun sinergi perekonomian nasional berbasis kerakyatan yang terhimpun dalam nuansa nasionalisme. Pembangunan ekonomi Indonesia yang merajut  ekonomi  rakyat  salah  satu  impelementasinya  ialah  Program  Dana  Bergulir.  Program  ini  tidak hanya  menjadi  manifesto  pemerintahan  pusat,  namun  penerapannya  hingga  tingkat  daerah.  Hal  ini senada dengan prinsip desentralisasi Indonesia. Salah satu pemerintahan daerah yang telah menerapkan dana bergulir ialah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tengah sejak tahun 2011 dengan landasan hukum  peraturan  daerah.  Program  pengelolaan  dana  bergulir  di  Kabupetan  Bangka  Tengah  memiliki problema. Khususnya mengenai pengaturan regulasi yang menjadi landasan hukum. Sehingga diperlukan revisi  terhadap  Peraturan  Daerah  mengenai  pengelolaan  dana  bergulir.  Pelaksanaan  Program  Dana Bergulir  sebagai  program  dalam  membangun  kemajuan  Koperasi  dan  Usaha  mikro  Kecil  Menengah  di Bangka  Tengah  adalah  sebuah  terobosan  yang  efektif.  Namun  hingga  saat  ini  dana  bergulir  hanya diberikan kepada Usaha mikro Kecil Menengah, sedangkan Koperasi di Kabupaten Bangka Tengah belum bisa menggunakan dana bergulir untuk peningkatan kapasitas kegiatan usahanya.
Kata Kunci : dana bergulir; kebijakan; otonomi daerah

## PENDAHULUAN
Amandemen UUD 1945 menghasilkan keputusan bahwa bagian penjelasan dalam UUD 1945  dihapuskan.  Namun  berdasarkan  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan, UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) ,bahwa perekonomian  Indonesia  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  atas  asas kekeluargaan.  Selanjutnya  dimensi  kekeluargaan  sebagai  integritas  dalam  bangunan sistem  ekonomi  pancasila  dapat  dilihat  dalam  uraian  penjelasan  Pasal  33  UUD  1945 tersebut  yakni  antara  lain  menyatakan,  bahwa  kemakmuran  masyarakatlah  yang diutamakan  bukan  kemakmuran  orang  seorang  dan  bangun  perusahaan  yang  sesuai dengan  itu  ialah  koperasi.  Penjelasan  Pasal  33  menempatkan  Koperasi  baik  dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. 1
Pasal 33 UUD 1945 menjabarkan mengenai ekonomi masyarakat yang dijalankan secara adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  serta  diwujudkan  melalui  pembangunan perekonomian  nasional  berdasarkan  demokrasi  ekonomi.  Meskipun  dalam  UUD  NRI Pasal 33 tersebut dan penjelasannya hanya singkat, namun ideologi yang terkandung di dalamnya jelas dan tegas, sehingga memenuhi syarat untuk disebut sebagai satu sistem ekonomi. Berangkat dari asas Pancasila, khususnya untuk mewujudkan Sila ke 5 (lima), “ Keadilan    Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia ”,  maka  disepakati  untuk  menamai makna  yang  terkandung  dalam  Pasal  33  itu  dengan  nama  “Sistem  Ekono mi Pancasila (SEP)”. Perintah atau amanah yang termuat dalam Pasal 33 berikut Penjelasannya jelas dan  tegas  karena  menegaskan  mengenai  hal-hal  asas,  apa  yang  dikuasai  negara,  dan tujuan  yang  ingin  dicapai,  yaitu  mewujudkan  kemakmuran  masyarakat  bukan kemakmuran  orang-perorangan. 2 Oleh  karena  itu  Pasal  33  memenuhi  syarat  untuk dinyatakan sebagai suatu sistem yang kita namai Sistem Ekonomi Pancasila. 3
Sejak diterapkannya asas desentralisasi dalam kebijakan otonomi daerah, banyak pihak menyambut dengan antusias. Karena desentralisasi berarti kebijakan penuh ada pada daerah  masing-masing.  Sehingga  dengan  begitu  diharapkan  pemerintah  daerah  akan lebih  dekat  kepada  masyarakat  lokal,  memahami  kebutuhan  rakyat  kecil,  serta terwujudnya pelayanan publik yang lebih ramah dan tanggap terhadap rakyat kecil.
Menurut  Sidik  dalam  Utami 4 ,  dana  bergulir  adalah  salah  satu  bentuk  intervensi pemerintah di bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan keadilan. Salah satu ciri khas dana  bergulir  adalah  dana  ini  disalurkan  kepada  masyarakat/kelompok  masyarakat, ditagih  kembali  dengan  atau  tanpa  nilai  tambah,  dan  digulirkan  kembali  kepada
1 Suhardi,  dkk,  (2012). Hukum  Koperasi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  di  Indonesia, Jakarta: Akademia, hal. 2
2 Sutrisno P.H., 1(1992). Kapita Selekta Ekonomi Indonesia , Yogyakarta: Andi Offset, hal. 378
3 Gunawan Sumodiningrat, (1999). Mengembanigkan Ekonomi Rakyat Untuk Mewujudkan Ekonomi Pancasila , http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/20101-[_Konten_]- Konten%204206.pdf, diakses tagl 15 Oktober 2019
4 Diah Dwi Utami, (2009). Analisis Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara  Koperasi  dan  UKM,  Tesis,  Departemen  Ilmu  Administrasi  Fakultas  Ilmu Sosial  Dan  Ilmu  Politik, Program  Pasca  Sarjana,  Universitas  Indonesia,  http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127081-T%2026328- Analisis%20penyusunan-HA.pdf. diakses pada tanggal 20 Maret 2019
Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019, 1-10
masyarakat/ kelompok masyarakat atau dikenal dengan istilah revolving fund . Dengan adanya  mekanisme  pemberian  dana  bergulir,  diharapkan  masyarakat  atau  kelompok masyarakat  tersebut  dapat  memanfaatkan  dana  bergulir  yang  diterima  untuk meningkatkan tingkat usaha dan perkonomiman mereka.
Program dana bergulir adalah bantuan penguatan pemerintah dalam bentuk uang atau barang modal yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil Menengah (KUMK). Dana tersebut  disalurkan  melalui  pola  bergulir.  Pola  bergulir  adalah  cara  memanfaatkan bantuan kepada KUMK. Tata cara atau persyaratannya diatur dalam keputusan Menteri KUKM.  Pola  perguliran  ini  di  mulai  tahun 2000 dan  merupakan  salah  satu  terobosan Kementerian KUKM untuk membantu KUKM dalam rangka menstimulir pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kebijakan pembinaan dan pengembangan program KUKM.
Salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni Kabupaten Bangka Tengah,  sejak  tahun  2011  melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  32  Tahun  2011  tentang Penyaluran Dana Bergulir Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal  Usaha  Mikro  Kecil,  Menengah,  Dan  Koperasi.  Perda  ini  merupakan  salah  satu terobosan baik dalam peningkatan ekonomi khususnya berbasis UMKM dan Koperasi di Kabupaten Bangka Tengah.
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyaluran Dana  Bergulir  Program  Peningkatan  Ekonomi  Kerakyatan  Melalui  Pinjaman  Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah, Dan Koperasi telah dibentuk Peraturan Bupati-nya guna melaksanakan  Peraturan  Daerah  tersebut  sebagaimana  mestinya.  Dengan  Peraturan Bupati  Kabupaten  Bangka  Tengah  Nomor  15  Tahun  2015  tentang  Penyaluran  Dana Bergulir  Program  Peningkatan  Ekonomi  Kerakyatan  Melalui  Pinjaman  Modal  Usaha Mikro  Kecil,  Menengah,  Dan  Koperasi  implementasi  program  kebijakan  dana  bergulir seharusnya  akan  lebih  maksimal  dan  lebih  kooperatif  sehingga  sesuai  dengan  tujuan daripada penyaluran dana bergulir yakni mendukung peningkatan dan pengembangan pembangunan perekonomian.
Dalam Perda ini disebutkan pengertian Dana Bergulir yakni dana Pemerintahan Daerah yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  disalurkan  dalam bentuk  pinjaman  kepada  usaha  mikro,  kecil,  menengah,  dan  koperasi  dalam  jangka waktu  tertentu  untuk  memenuhi  kebutuhan  permodalan  dalam  berbagai  usaha produktif dan selanjutnya digulirkan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi yang lain. 5
Apabila penyaluran dana bergulir kepada suatu masyarakat/kelompok masyarakat telah berhasil  meningkatkan  tingkat  usaha  dan  perekonomian  untuk  dapat  berjalan  secara mandiri,  maka  pemerintah  dapat  menggulirkan  kembali  dana  tersebut  kepada masyarakat/kelompok masyarakat lainnya dengan tujuan yang sama, yaitu peningkatan usaha  dan  perekonomian.  Keberhasilan  program  dana  bergulir  akan  membantu pemerintah  untuk  menanggulangi  masalah  pengangguran,  kemiskinan,  dan  dapat meningkatkan  perekonomian  nasional  tanpa  campur  tangan  pemerintah  yang  terlalu
5 Lihat Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyaluran  Dana  Bergulir  Program  Peningkatan  Ekonomi  Kerakyatan  Melalui  Pinjaman  Modal  Usaha Mikro Kecil, Menengah, Dan Koperasi
berlebihan  sehingga  tidak  memberatkan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD). 6
Senada dengan hal tersebut, di dalam Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2011  tentang  Penyaluran  Dana  Bergulir  Program  Peningkatan  Ekonomi  Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi yang semestinya menjadi  aturan  hukum  guna  melaksanakan  Peraturan  Daerah  khususnya  mengenai pengelolaan dana bergulir masih belum disusun secara komperhensif.
Dengan  kondisi  yang  demikian,  urgensi  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui strategi  kebijakan pengelolaan dana bergulir di Kabupaten Bangka Tengah serta hal apa saja  yang  menjadi  kendala  dan  permasalahan  dalam  implementasi  dana  bergulir  di Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian melalui penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan solusi yang lebih komperhensif dalam kebijakan program penyaluran dana bergulir di Kabupaten Bangka Tengah.
Selain  itu  melalui  penelitian  ini  diharapkan  pengelolaan  dana  bergulir  menjadi  lebih kooperatif sehingga mampu berkontribusi dalam membangun demokrasi ekonomi yang diharapkan  serta  orientasi  pembangunan  hukum  yang  komperhensif  mampu dituangkan  dalam  analisa  kebijakan  terutama  berkaitan  dengan  pengelolaan  dan penyaluran  dana  bergulir  sebagai  pengembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya dibidang hukum.
Adapun  masalah  yang  akan  dikaji  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimana  implementasi kebijakan dana bergulir guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat khususnya bagi UMKM  dan  Koperasi  di  Kabupaten  Bangka  Tengah,  apa  yang  menjadi  kendala  dan permasalahan  dalam  implementasi  kebijakan  dana  bergulir  guna  meningkatkan  taraf ekonomi masyarakat khususnya bagi UMKM dan Koperasi di Kabupaten Bangka Tengah, serta bagaimana terobosan hukum guna mengatasi permasalahan tersebut.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris  dengan  objek  penelitian  adalah kebijakan pengelolaan dana bergulir di Kabupaten Bangka Tengah serta problem dalam implementasi  pengelolaan  dana  bergulir  di  Kabupaten  Bangka  Tengah  .  Analisis terhadap  data  primer  dan  data  sekunder  dilakukan  secara  kuantitatif  dan  kualitatif untuk menjawab tujuan penelitian.

## PEMBAHASAN

## Urgensi dan Implikasi Kebijakan Dana Bergulir Bagi UMKM dan Koperasi Di Kabupaten Bangka Tengah
Guna meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam pengembangan usahanya, Pemerintah memberikan stimulan dalam bentuk Dana Bergulir  untuk  bantuan  perkuatan  modal  usaha.  Dana  Bergulir  yang  dikelola  oleh
6 Wijaya, N. S., & Waluyo, B. (2015). Agensifikasi Pengelolaan Dana Bergulir: Studi Kasus pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir Tahun 2009-2013 . Info Artha, 2(1), 47-66
Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019, 1-10
Kementerian  Negara/Lembaga  perlu  dilaksanakan  secara  transparan  dan  akuntabel sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan  oleh  Kementerian  Negara/Lembaga/Satuan  Kerja  Badan  Layanan  Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga. Tujuan dari Dana Bergulir adalah untuk membantu perkuatan modal usaha guna pemberdayaan koperasi,  usaha  mikro,  kecil,  menengah,  dan  usaha  lainnya  dalam  upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional. 7
Dari  berbagai  urusan  pemerintahan  wajib  yang  dimiliki  oleh  pemerintahan  daerah, berkaitan  dengan  pengelolaan  dana  bergulir  merupakan  salah  satu  urusan pemerintahan  wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  yakni  urusan pemerintahan  mengenai  koperasi,  usaha  kecil,  dan  menengah.  Pelaksanaan  Program Dana  Bergulir  sebagai  program  dalam  membangun  kemajuan  Koperasi  dan  UMKM  di Bangka  Tengah  adalah  sebuah  terobosan  yang  efektif.  Namun  hingga  saat  ini  dana bergulir  hanya  diberikan  kepada  UMKM  sedangkan  Koperasi  di  Kabupaten  Bangka Tengah belum bisa untuk menggunakan dana bergulir untuk peningkatan kapasitasnya kegiatan usahanya. 8
Pelaksanaan  Program  Dana  Bergulir  di  Kabupetan  Bangka  Tengah  merupakan implementasi dalam kerangka distribusi yang tersusun mulai dari hulu ke hilir dengan menerapkan  hubungan  kemitraan  yang  terjalin  dalam  dimensi  profesionalisme.  Oleh karena  itu  Program  Dana  Bergulir  di  Kabupetan  Bangka  Tengah  tetap  bertahan  sejak tahun 2006 hingga saat ini. Strategi dan kebijakan yang tepat adalah modal dasar dalam menjalankan  Program  Dana  Bergulir  sehingga  implementasi  Dana  Bergulir  mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah. 9
Landasan  dari  program  ini  ialah  guna  menudukung  peningkatan  dan  pengembagan pembangunan  perekonomian  daerah  dalam  pengentasan  kemiskinan  dan  perluasan kesempatan kerja yang dalam hal tersebut maka diperlukan pengembangan usaha kecil dan  koperasi  melalui  pinjaman  modal.  Pinjaman  modal  tersebut  penyalurannya dilakukan dengan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD)  melalui  pinjaman  modal  untuk  usaha  mikro,  kecil,  menengah,  dan koperasi di Bangka Tengah.
Penyaluran  dana  bergulir  di  Kabupaten  Bangka  Tengah  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah melalui Bank Pelaksana yang dalam hal ini ialah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung sebagai Bank yang melakukan penyaluran dana bergulir dan pembinaan kepada  usaha  mikro,  kecil,  menengah  dan  juga  koperasi  sebagai  penerima  dana
7 Lihat  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Keuangan    Nomor  218/  Pmk.  05/2009  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/Pmk.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga
8 Wawancara dengan Pak Heri. F, Selaku Kepala Seksi, Dinas Perdagangan, Perindustrian,  Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangka Tengah  tanggal 4 Juli 2019
9 Ibid .,
bergulir. 10 Penyaluran  dana  bergulir  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  dan kemudian  di  salurkan  secara  profesional  dengan  mekanisme  yang  lebih  mapan  oleh Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  Bangka  Belitung  merupakan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan. 11
Strategi  dan  kebijakan  penyaluran  dana  bergulir  melalui  bank  sebagai  basis profesionalisme  yang  mapan  adalah  opsi  yang  tepat.  Hal  ini  di  landasi  pada  agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah  daerah tidak overlaping . Pemerintah Daerah  sebagai  aktor  pelayan  masyarakat  bukan  sebagai  penyaluran  dana.  Lembaga perbankan adalah jawaban tepat karena memiliki sistem yang kompleks dan tata kinerja serta profesionalisme yang mempuni.
Sehingga harapan besar akan tumbuhnya perekonomi masyarakat akan terealisasi dan identitas  dana  bergulir  sebagai  salah  satu  bentuk  intervensi  pemerintah  dibidang ekonomi  dalam  rangka  meningkatkan keadilan.  Dana  bergulir  memiliki  ciri khas yakni dana ini disalurkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau  tanpa  nilai  tambah,  dan  digulirkan  kembali  kepada  masyarakat/  kelompok masyarakat  atau  dikenal  dengan  istilah revolving fund .  Dengan  adanya  mekanisme pemberian dana bergulir, diharapkan masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut dapat  memanfaatkan  dana  bergulir  yang  diterima  untuk  meningkatkan  tingkat  usaha dan perkonomiman mereka. 12

## Problem  Dan  Permasalahan  Dalam  Implementasi  Kebijakan  Dana  Bergulir  Dalam Kebijakan dan Strategi Politik Pemerintahan Daerah
Upaya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bangka  Tengah  dalam  penganggulangan kemiskinan  dan  pengangguran  bukan merupakan  hal  yang  baru.  Sehubungan  dengan itu, dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melakukan berbagai macam program pemberdayaan yang salah satunya ialah dana  bergulir.  Dengan  sejarah  panjang  UMKM  sebagai  basis  pembangunan,  maka dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tidak menyia-nyiakannya. Pengentasan  kemiskinan serta  sebagai  penyerap  tenaga  kerja  yang  efektif,  kehadiran UMKM mampu berperan baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. 13
Sebagaimana  pandangan  Ravik  Budi 14 ,  UMKM  dapat  menyerap  banyak  tenaga  kerja yang masih menganggur, selain itu mereka juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang potensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. Melalui Dinas Perindustrian  Perdagangan,  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  (Disperindagkop  - UKM) Bangka  Tengah,  salah  satu  program  pemkab  untuk  membuat  gairah  pelaku
10 Lihat Pasal 2 ayat (2) Perturan Bupati Bangka Tengah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyaluran Dana  Bergulir  Program  Peningkatan  Ekonomi    Kerakyatan  Melalui  Pinjaman  Modal  Usaha,  Mikro, Menengah dan Koperasi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015
11 Lihat Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyaluran  Dana  Bergulir  Program  Peningkatan  Ekonomi    Kerakyatan  Melalui  Pinjaman  Modal  Usaha, Mikro, Menengah dan Koperasi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015
12 Diah Dwi Utami, (2009), loc.cit .
13 Wawancara Azwar selaku Kabid Koperasi dan UMKM Bangka Tengah tanggal 4 Juli 2019
14 Ravik  Budi,  (2011).  Konsep  Pemberdayaan  Masyarakat  Untuk  Usaha  Kecil  dan  Mikro, www.ejournal.unud.ac.id. Diakses pada tahun 2019
Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019, 1-10
UMKM  meningkat  yakni  dengan  mengalangkan  program  bantuan  permohonan pinjaman dana bergulir pemda yang bekerja sama dengan Bank Syariah Babel (BSB).
Pada  dasarnya  program  dana  bergulir  sangat  baik  dan  sudah  menempati  aspek prinsipnya  yakni  sebagai  pendongkrak  ekonomi  kerkayatan  khususnya  di  Kabupaten Bangka  Tengah.  Namun  dari  progres  kemajuan  yang  komperhensif  belum  diiringi dengan  regulasi  yang  memadai.  Hal  ini  terlihat  dari  penggunaan  Peraturan  Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyaluran Dana Bergulir Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi yang hanya terdiri dari 4 Pasal.

## Antara Implementasi dan Regulasi
Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas,  bahwa  program  dana  bergulir  di  Kabupaten Bangka  Tengah  sudah  sangat  baik  dan  memiliki  implikasi  tepat  dalam  membangun perekonomian  masyarakat  dengan  poros  ekonomi  kerakyatan  di  dalamnya.  Namun yang  menjadi  problem  ialah  terkait  Peraturan  Daerah  guna  memberikan  regulasi mengenai  program  dana  bergulir  masih  sangat  lemah  dan  sangat  tidak  lengkap.  Jika diuraikan  dalam  Perda  tersebut  masih  belum  diatur  mengenai  berbagai  ketentuan secara prinsip semestinya dihadirkan.
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyaluran Dana  Bergulir  Program  Peningkatan  Ekonomi  Kerakyatan  Melalui  Pinjaman  Modal Usaha  Mikro  Kecil,  Menengah,  dan  Koperasi  hanya  terdiri  dari  4  (empat)  Pasal  yang masing-masing menguraikan mengenai:
a. Ketentuan umum (pada Pasal 1 yang terdiri dari 6 angka);
b. Ketentuan Subjek  Penyalur  Dana  Bergulir  (pada  Pasal  2  yang  terdiri  dari  2 ayat);
c. Ketentuan  mengenai  penerima  Dana  Bergulir,  beban  pendaaan,  serta pendelegasian aturan pelaksana mekanisme penyaluran dana bergulir (pada Pasal 3 yang terdiri dari 3 ayat); dan
d. Ketentuan mengenai mulai berlakunya Perda (Pada Pasal 4).
Pengaturan dalam Perda mengenai program dana bergulir masih sangatlah lemah dan tidak  memiliki  regulasi  yang  mapan.  Legalitas dana  bergulir  hanya  sebatas  penegasan bahwa Kabupaten Bangka Tengah memiliki program dana bergulir. Orientasi ini hanya mampu  terjaga  pada  ritme  program  pemerintahan  daerah  berdasarkan  tampuk kepemimpinan daerah yang seirama (dalam hal ini Bupati). Apabila kebijakan berbeda dan penerapan arah pembangunan ekonomi kerakyatan tidak menjadi primadona lagi, program  dana  bergulir  yang  pada  dasarnya  sudah  baik  akan  mengalami  stagnasi. Sehingga diperlukan peraturan sebagai basis legalitas dalam program dana bergulir ini yang  kokoh  serta  mampu  menjaga  arah  pembangunan  dan  kebijakan  daerah  sebagai wadah orientasi ekonomi kerayakyatan.

## Deregulasi Peraturan Daerah Sebagai Basis Penguatan Legalitas
Deregulasi  peraturan  daerah  mengenai  program  dana  bergulir  di  Kabupaten  Bangka Tengah adalah sebuah keniscayaan. Landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan
suatu perundang-undangan tidak hanya dilihat dari kewenangan pembentuknya, akan tetapi  juga  perlu  diketahui  tata  cara  Pengelolaan  Dana  Bergulir  di  Kabupaten  Bangka Tengah pembentukan dan dasar logika yuridisnya. 15
Dalam  membangun  sebuah  Peraturan  Daerah  juga  dibutuhkan  sebuah  sasaran  yang ingin di capai. Adapun dalam hal program dana bergulir sasaran-sasaran tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
Sasaran yang akan diwujudkan, adalah: 16
1. Mewujudkan kualitas layanan Program Dana Bergulir di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang andal, akuntabel, transparan, tepat waktu, dan berkelanjutan,  serta  mudah  diakses  oleh  Koperasi  maupun  UMKM  serta stakeholder lain yang memiliki korelasi dalam hal pengelolaan dana bergulir;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah mampu dalam mengelola dan mengembangkan dana bergulir Koperasi UMKM secara profesional, akuntabel dan berkelanjutan;
3. Mengembangkan  skim  pembiayaan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  Koperasi dan  UMKM  untuk  perluasan  akses  permodalan  bagi  Koperasi  dan  UMKM  di Kabupaten Bangka Tengah;
4. Memberikan  pembiayaan  kepada  lembaga  keuangan  mikro  agar  dapat menyalurkan pinjaman/pembiayaan murah kepada usaha mikro di Kabupaten Bangka Tengah;
5. Melaksanakan  pembiayaan  usaha  kepada  Koperasi  dan  UMKM  di  Kabupaten Bangka  Tengah  baik  secara  langsung  maupun  melalui  lembaga  perantara terkait dengan program dana bergulir;
6. Mengintegrasikan  pengelolaan  dana  bergulir  Koperasi  dan  UMKM  lintas instansi  dalam  pemerintahan  daerah  Kabupaten  Bangka  Tengah  untuk meningkatkan  efektifitas  dan  akuntanbilitas  pemberdayaan  Koperasi  dan UMKM; dan
7. Mewujudkan program pemerintah di bidang pembiayaan usaha Koperasi dan UMKM  dalam  upaya  meningkatkan  produktivitas  dan  daya  saing  ekonomi rakyat,  serta  menciptakan  lapangan  kerja  dan  pengentasan  kemiskinan  di Kabupaten Bangka Tengah.
Arah  dan  jangkauan  dari  pengaturan  tentang  Pengelolaan  Dana  Bergulir  adalah mensejahterakan  kehidupan  rakyat.    Dengan  memberikan  dukungan  yang  kondusif untuk seluruh pihak yang berkepentingan dalam rangka pengelolaan dana bergulir, serta memberikan layanan pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM, dan mampu menjadi  integrator  dan  percepatan,  pengembangan  industri  keuangan  mikro  di Kabupaten Bangka Tengah.
Maksud  dari  pemberian  dana  bergulir  ialah  untuk  memberikan  bantuan  permodalan sebagai  bagian  dari  usaha  penguatan,  pemberdayaan  dan  pembinaan  ekonomi
15 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Ind-Hill.Co. Jakarta. , 1992. hlm 15
16 Tim Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tentang Pengelolaan Dana Bergulir, Naskah Akademik dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Bangka, Sekretariat Dewan Kabupaten Bangka, Sungailiat,  2018, hlm 105
Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019, 1-10
produktif  bagi  Koperasi,  Usaha  Mikro  Kecil,  dan  Menengah  dalam  mengembangkan usahanya.
Tujuan  pemberian  dana  bergulir  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 99/Pmk.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian  Negara/Lembaga    yakni  untuk  membantu  perkuatan  modal  usaha  guna pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi daerah dan nasional. serta meningkatkan perluasan dan kemampuan usaha.
Bentuk  dana  bergulir  ialah  uang  dengan  hitungan  Rupiah  yang  berasal  dari  APBD, pendapatan dari nilai tambah, pengembalian pokok pinjaman,  dan  hibah. Dana bergulir memiliki karakteristik yakni :
1. Merupakan bagian dari keuangan daerah;
2. Dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
3. Dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh PA/KPA;
4. Disalurkan atau dipinjamkan kepada pelaku koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
5. Ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; dan
6. Dapat ditarik kembali suatu saat.
Berdasarkan  pengelolaan  dana  bergulir  yang  sudah  terimplementasikan  yaitu  dengan Strategi  dan  kebijakan  penyaluran  dana  bergulir  melalui  bank  sebagai  basis profesionalisme  yang  mapan  adalah  opsi  yang  tepat.  Hal  ini  di  landasi  pada  agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah tidak overlaping . Pemerintah Daerah  sebagai  aktor  pelayan  masyarakat  bukan  sebagai  penyaluran  dana.  Lembaga perbankan adalah jawaban tepat karena memiliki sistem yang kompleks dan tata kinerja serta profesionalisme yang mempuni. Penetapan melalui Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  pengelolaan  keuangan Perbankan.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  Program  Dana  Bergulir  sebagai  program  dalam  membangun  kemajuan Koperasi dan UMKM di Bangka Tengah adalah sebuah terobosan yang efektif. Namun hingga  saat  ini  dana  bergulir  hanya  diberikan  kepada  UMKM  sedangkan  Koperasi  di Kabupaten  Bangka  Tengah  belum  bisa  untuk  menggunakan  dana  bergulir  untuk peningkatan kapasitasnya kegiatan usahanya.
Penyaluran  dana  bergulir  di  Kabupaten  Bangka  Tengah  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah melalui Bank Pelaksana yang dalam hal ini ialah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung sebagai Bank yang melakukan penyaluran dana bergulir dan pembinaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan juga koperasi sebagai penerima dana bergulir. Penyaluran  dana  bergulir  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  daerah  dan  kemudian  di salurkan secara profesional dengan mekanisme yang lebih mapan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Problem  utama  dalam  program  dana  bergulir  di  Kabupaten  Bangka  Tengah  ialah berkaitan dengan regulasi hukum yang sangat lemah. hal ini sangat bertolak belakang dengan  implementasinya  yang  begitu  kooperatif  dan  tepat  sasaran.  Sehingga dibutuhkan  deregulasi  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  mengenai  Pengelolaan  Dana Bergulir di Kabupaten Bangka Tengah.

## REFERENSI
Amiruddin dan Zainal Asikin, (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Arifin Sitio & Halomoan Tamba, (2001). Koperasi Teori dan Praktik , Jakarta: Erlangga Bagir Manan, (1992). Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia , Jakarta: Ind-Hill.Co.
Diah Dwi Utami, (2009). Analisis Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir pada
Kementerian Negara Koperasi dan UKM , Jakarta: Universitas Indonesia
Gunawan  Sumodiningrat,  (1999).  Mengembanigkan  Ekonomi  Rakyat  Untuk Mewujudkan Ekonomi Pancasila, http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/20101-[_Konten_]- Konten%204206.pdf
Nararis  Sanggrama  Wijaya, Agensifikasi  Pengelolaan  Dana  Bergulir  :  Studi  Kasus  Pada Badan  Layanan  Umum  Pengelola  Dana  Bergulir  Tahun  2009-2013 ,  Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Ravik  Budi,  (2011). Konsep  Pemberdayaan  Masyarakat  Untuk  Usaha  Kecil  dan  Mikro , www.ejournal.unud.ac.id.
Revrisond Baswir, (2010). Koperasi Indonesia , BPFE, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM Suhardi, dkk, (2012). Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia , Jakarta: Akademia
Sutrisno P.H., (1992). Kapita Selekta Ekonomi Indonesia , Yogyakarta: Andi Offset Zainuddin Ali, (2010). Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika