## PENGANTAR
Kerusakan  hutan  dan  degradasi lingkungan  merupakan  persoalan  terbesar yang harus ditangani oleh Indonesia. Selama kurang lebih 50 tahun, hutan alam di Indonesia mengalami  penyusutan  secara  drastis. Diperkirakan  hilangnya  tutupan  hutan  di Indonesia telah mengalami percepatan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Total jumlah luas  hutan  merosot  tajam  dari  124.476.000 ha pada tahun 1980 menjadi  109.791.000 ha di tahun 1995. Selanjutnya pada akhir tahun 1999,  total  jumlah  luas  hutan  di  Indonesia terus  berkurang  menjadi  tinggal  98  juta  ha saja.  Kenyataan  ini  menunjukkan  bahwa terdapat  26,4  juta  ha  tutupan  hutan  yang hilang selama masa 19 tahun (Dephut, 2004). Kebijakan  pemerintah  di  masa  lalu  juga merupakan  faktor  pendorong  terjadinya proses  deforestasi  dan  degradasi  hutan. Keterkaitan  tersebut  dapat  ditarik  dari model kebijakan pemerintah yang menganut paradigma timber  management ,  paradigma ini  merasa  yakin  bahwa  kayu  adalah  satu- satunya  yang  mendatangkan  uang  sebagai sumber  devisa  negara  yang  paling  penting, hasil  hutan  lainnya  ikut  tidak  menjadi perhatian  serius.  Atas  dasar  tersebut,  maka deforestasi dan degradasi hutan tidak dapat dihindarkan karena pemerintah memerlukan devisa yang berasal dari sumber daya hutan.
Hal  yang  sangat  merisaukan  adalah dampak dari kerusakan hutan dan degradasi lingkungan  yang  telah  menyebabkan berbagai  bencana  sosial  dan  lingkungan (seperti  banjir,  tanah  longsor,  dan  kemarau panjang), peningkatan kemiskinan struktural di masyarakat akibat monopoli pengusahaan lahan  oleh  negara  dan  pihak  swasta, serta  terjadinya  konflik  pertanahan  yang berkepanjangan.  Berdasarkan  observasi CIFOR  ( Center  for  International  Forestry Research )  dari  sekitar  220  juta  populasi penduduk,  terdapat  48,8  juta  diantaranya tinggal di kawasan hutan negara dan sekitar
10,2  juta  diantaranya  dianggap  miskin (Wollenberg, 2004: 4).  Dari data tersebut bisa kita bayangkan apa yang dapat dengan jelas dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk membantu sekitar 10,2 juta rakyat miskinnya yang  menggantungkan  hidupnya  dari  hasil hutan. Berbagai implementasi kebijakan pemerintah  seringkali  gagal  melindungi hutan  maupun  menekan  jumlah  masyarakat miskin,  fenomena  tersebut  menunjukkan bahwa  masalah  ini  memiliki  variabilitas dimensi yang sangat kompleks. Persoalannya bukan  hanya  karena  lemahnya  pengawasan dan  penegakkan  hukum  terhadap  eksploitasi hutan  dan  lingkungan  yang  destruktif,  tetapi lebih  dari  itu  karena  ketidakmampuan  rezim pemerintah  untuk  mengelola  kekayaan sumberdaya  secara  arif  dan  berkelanjutan. Sebab lainnya adalah akibat terbatasnya sumber daya alam yang masih tersedia, sehingga tidak ada  kebijakan  politik  yang  bisa  memuaskan semua pihak secara optimal, selalu ada pihak yang  diuntungkan  dan  yang  lebih  dirugikan oleh suatu kebijakan pemerintah karena motif dan  kepentingan  yang  melatarbelakanginya. Pada  akhirnya  kemiskinan  sebagai  akibat dari  ketidakadilan  distribusi  manfaat  hutan menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  pemerintah untuk  merumuskan  kebijakan  yang  cukup tepat  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan ( pro-poor )  dan  mewujudkan  ke-sejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945.
Kajian  tentang  kerusakan  hutan  dan kemiskinan  masyarakat  telah  banyak dilakukan.  Beberapa  penelitian  terdahulu yang  substansi  hasilnya  relevan  dengan kajian ini antara lain penelitian Peluso (1992), Angelsen dan Kaimowitz (2001), Ellen (2002), dan Chomitz (2007). Dalam Rich Forest, Poor
Deddy Winarwan -- Kebijakan Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Struktural  dan Perlawanan Masyarakat
People: Resource Control and Resistance in Java, yaitu  menggunakan  pendekatan  ekologi politik  bahwa  kajian  yang  menitikberatkan pada perubahan lingkungan, skema pembangunan  yang  berpusat  pada  negara, dan tendensi perlawanan masyarakat petani di  sekitar  hutan  (Peluso,  1992:  17;  Lounela, 2009:  24).  Dengan  pendekatan  ini,  negara dapat  dilihat  sebagai  kekuatan  pengendali wilayah-wilayah  perkebunan  dan  hutan, sementara  resistensi  dipandang  muncul  di kalangan petani lokal akibat sangat kerasnya kehidupan ekonomi dan budaya yang mereka jalani dalam situasi yang berdekatan dengan perkebunan yang dikelola dan dikendalikan oleh negara. Dalam konteks itu, masyarakat petani  lokal  sekitar  hutan  cenderung akan  mengalami  kesulitan  memperoleh penghidupan  ( livelihood )  karena  lahan- lahan  amat  luas  yang  dikuasai  oleh  negara mempersempit  atau  bahkan  cenderung meniadakan  ruang  gerak  sosial,  ekonomi, dan politik masyarakat petani lokal.
Dalam Agricultural Technologies and  Tropical  Deforestation ,  Angelsen  dan
Kaimowitz  (2001)  lebih  menekankan  pada kajian ekonomi dan sedikit pada kajian sosial dengan  metode  penelitian  survei.  Fokus utama  kajian  ini  adalah  pada  pengaruh kegiatan pertanian terhadap deforestasi. Hasil kajian  menemukan  bahwa  input  teknologi sangat  mempengaruhi  tingkat  deforestasi di  sebuah  negara.  Sedangkan  dalam Pengetahuan tentang  Hutan,  Transformasi Hutan:  Ketidakpastian  Politik,  Sejarah  Ekologi, dan Renegosiasi terhadap Alam di Seram Tengah , Ellen  (2002:  205-246)  menerapkan  metode penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan antropologi. Fokusnya adalah pada pengaruh perusahaan  pemanfaat  hutan  terhadap deforestasi  dan  kerusakan  lingkungan  di Nuaulu Seram. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan pemerintah pusat yang memberikan izin eksploitasi hutan pada perusahaan swasta menyebabkan deforestasi dan  sumber  penghidupan  masyarakat  lokal dari hutan yang ada menjadi hilang.
Selanjutnya  dalam At  Loggerheads? Agricultural  Expansion,  Poverty  Reduction,
and  Environment  in  the  Tropical  Forests, Chomitz  (2007)  menggunakan  pendekatan ekonomi  dengan  metode  penelitian  survei. Fokus  penelitian  ini  pada  dilema  tarik- menarik  antara  pengentasan  kemiskinan dan  perlindungan  lingkungan.  Hasilnya menawarkan  suatu  kerangka  sistematis untuk  mengintegrasikan  manajemen  hutan dengan  pembangunan  masyarakat  desa dalam  suatu  cara  yang  saling  mendukung satu sama lain.
Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa beberapa penelitian tersebut mempunyai  persamaan  maupun  perbedaan dengan  kajian  ini.  Walau  obyek  utama penelitian  ini  adalah  kebijakan  pengelolaan hutan, kemiskinan struktural, dan perlawanan masyarakat,  perspektif  dan  metodologi serta  fokus  kajian  dan  lokasi  penelitiannya berbeda.  Kesamaannya  terletak  pada  tiga hal,  yaitu  (1)  pembicaraan  tentang  hutan dan  deforestasi;  (2)  analisis  ketergantungan masyarakat miskin pada sumberdaya hutan; dan  (3)  pembahasan  konflik  kepentingan pengelolaan sumber daya hutan. Sementara itu,  perbedaannya  terletak  empat  hal, yaitu  (1)  perspektif  sosiologi  kebijakan;  (2) penekanan  pada  metode  fenomenologi;  (3) fokus  kajian  pada  deforestasi,  kemiskinan, dan  resistensi  sosial  dalam  hubungannya dengan kebijakan negara dalam pengelolaan hutan; dan (4) lokasi penelitian ini adalah di Desa  Atar  Lebar  kawasan  hutan  konservasi TNBBS  Kabupaten  Lampung  Barat.  Pada intinya,  kajian-kajian  terdahulu  sifatnya hanya berkaitan saja dengan kajian ini, tetapi tidak  ada  satu  pun  yang  mengupas  secara tuntas  tentang  hubungan  struktural  antara kebijakan  pengelolaan  hutan,  kemiskinan masyarakat,  dan  perlawanan  sosial  di kawasan  hutan konservasi.
Kebijakan pengelolaan hutan di Taman Nasional  Bukit  Barisan  Selatan  (TNBBS) mengatur kawasan hutan konservasi TNBBS yang  tertutup  untuk  aktivitas  dan  interaksi antara manusia dengan sumber daya hutan kecuali  hanya  untuk  pariwisata,  penelitian, dan  pelestarian  alam.  Dengan  penetapan kawasan  hutan  konservasi  TNBBS,  maka
Kawistara, Vol. 1, No. 3, Desember 2011: 213-224
pemerintah  melakukan  penataan  kawasan tersebut  sehingga  menyebabkan  beberapa lahan  hutan  yang  sebelumnya  merupakan bagian  wilayah  desa  maupun  milik  hak ulayat  masyarakat  dinyatakan  sebagai kawasan  hutan  konservasi  dan  terlarang bagi  masyarakat  untuk  mengelola  dan memanfaatkannya.  Akan  tetapi,  dalam kenyataannya terjadi resistensi dari kelompok-kelompok masyarakat yang telah bertahun-tahun  mendiami  kawasan  itu, bahkan jauh sebelum Pemerintah Orde Baru menetapkan kawasan tersebut sebagai hutan konservasi.
Mengingat  unik  dan  menariknya fenomena  pengelolaan  hutan  yang  sangat diskriminatif oleh Pemerintah Pusat atas  kawasan  hutan  konservasi  TNBBS dan  perlawanan  sosial  yang  dilakukan masyarakat  setempat  di  dalam  dan  di pinggir kawasan hutan konservasi tersebut, maka  perlu  dilakukan  kajian  mendalam yang terkait dengan permasalahan tersebut.  Kajian  ini  berlokasi  di  Desa  Atar Lebar  Kawasan  Hutan  Konservasi  TNBBS Kabupaten  Lampung  Barat.  Hal-hal  yang perlu  diidentifikasi  dalam  kajian  ini  antara lain  tentang  karakteristik  penduduk  yang tinggal di kawasan Atar Lebar dan pola-pola pemanfaatan  hutan  oleh  masyarakat  Atar Lebar  serta  interaksinya  dengan  kawasan hutan  TNBBS,  kemudian  perlu  dijelaskan mengenai kecenderungan kebijakan pengelolaan  kawasan  hutan  TNBBS  serta kemiskinan  struktural  yang  ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Selanjutnya berdasarkan  identifikasi  masalah  tersebut, maka  dapat  disusun  rumusan  masalah umum  dari  penelitian  ini  sebagai  berikut: Bagaimana  model  kebijakan  pengelolaan hutan di TNBBS Kabupaten Lampung Barat? Kemudian  bagaimana  kondisi  kemiskinan struktural masyarakat yang diakibatkan oleh kebijakan  tersebut  serta  mengapa  muncul perlawanan masyarakat terhadap negara?
Berdasarkan  rumusan  masalah  di atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  yaitu  (1) Mengetahui  model  kebijakan  pengelolaan hutan  oleh  negara  pada  kawasan  hutan
konservasi  TNBBS  Kabupaten  Lampung Barat;  (2)  Mencari  penjelasan  mengenai kondisi  kemiskinan  struktural  masyarakat Atar  Lebar  akibat  pengelolaan  hutan konservasi  oleh  negara  dan;  (3)  Mencari penjelasan mengenai bentuk-bentuk perlawanan  masyarakat  terhadap  kebijakan pengelolaan  hutan  di  kawasan  hutan konservasi  tersebut  serta  mengetahui alternatif  kebijakan  sebagai  solusi  bagi permasalahan tersebut.
Dalam  kajian  ini,  peneliti  melihat bahwa  persoalan  hutan  di  Indonesia  pada umumnya  adalah  persoalan  diskriminasi yaitu kurangnya keberpihakan negara pada masyarakat lokal. Kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh Dove (1985) dan Pelzer (1985) memperlihatkan  temuan bahwa pada tahun 1970-an  masyarakat  sekitar  hutan  tidak miskin dan mereka hidup terintegrasi dengan ekosistem  hutan.  Namun,  dalam  konteks kekinian,  terdapat  fakta  bahwa  masyarakat di  dalam  atau  sekitar  hutan  mengalami gejala  kemiskinan  struktural  dan  beberapa di  antara  mereka  melakukan  perlawanan sosial  terhadap  pengelolaan  hutan  oleh negara,  sehingga  secara  teoritis  adanya diskriminasi  kebijakan  dalam  pengelolaan hutan  oleh  negara  menjadi  sumber  segala rupa ketegangan dan persoalan sosial hutan.

## PEMBAHASAN
Hutan  bukanlah  sekedar  lokasi  yang dipenuhi  dengan  flora  dan  fauna,  tetapi lebih  dari  itu,  dari  perspektif  ekonomi- politik  dan  kebijakan,  hutan  adalah  sistem yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan  harus  dikelola  dengan  memperhatikan prinsip  keadilan  sosial  di  antara stakeholder pemanfaat  hutan.  Kebijakan  pemerintah dalam  pengelolaan  sumber  daya  hutan merupakan rencana-rencana rasional pemerintah yang pada dasarnya melakukan generalisasi rencana-rencana yang kemudian diimplementasikan  di  semua  wilayah tanpa  ada  pengecualian.  Dalam  praktiknya, kebijakan tersebut cenderung tak mengakui adanya  bentuk-bentuk  sosial  yang  berbasis lingkungan,  seperti  kekayaan  umum,
Deddy Winarwan -- Kebijakan Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Struktural  dan Perlawanan Masyarakat
manajemen  komunitas,  dan  pengetahuan lokal. Dalam hal ini, pendekatan kebijakannya adalah  pendekatan  yang  berpusat  pada kekuasaan. Penerapan pendekatan kekuasaan ini cenderung menimbulkan disharmonisasi hubungan  antara  masyarakat,  negara,  dan hutan.  Kebijakan  yang  ada  belum  mampu mengadopsi  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakat  lokal.  Di  satu  sisi,  negara  ingin agar  masyarakat  mengalami  kemakmuran, tetapi di sisi lain, praktik sering menunjukkan bahwa  masyarakat  cenderung  mengalami apa  yang  disebut  sebagai  kemiskinan struktural.  Kebijakan  pemerintah  yang berorientasi pada high modernism cenderung akan  menggerakkan  konstruksi  sosial yang  menimbulkan  kemiskinan  struktural di  masyarakat,  sehingga  akhirnya  dapat memicu  terjadinya  perlawanan  masyarakat yang  mengalami  jenis  kesadaran  ideologis untuk  melawan  kebijakan  pemerintah. Perlawanan  itu  sebenarnya  merupakan kristalisasi  dari  berbagai  macam  keresahan masyarakat  yang  sudah  berjangka  lama terhadap  kebijakan  dan  tata-aturan  negara tentang pengelolaan sumber daya hutan.
Model Kebijakan Pengelolaan Hutan Berbagai  kebijakan  untuk  pelestarian hutan dan penanggulangan kemiskinan yang diambil  oleh  pemerintah  seringkali  gagal melindungi  hutan  dan  mengurangi  jumlah masyarakat miskin di sekitar hutan. Fenomena tersebut  menunjukkan  bahwa  masalah  ini memiliki  variabilitas  dimensi  yang  sangat kompleks.  Kebijakan  pemerintah  dalam pengelolaan  sumber  daya  hutan  merupakan rencana-rencana  rasional  pemerintah  yang memiliki  kecenderungan  muluk-muluk, dengan keyakinan bahwa kebijakan tersebut merupakan cara mengelola hutan yang paling baik  yang  kemudian  diimplementasikan di  semua  wilayah  tanpa  ada  pengecualian. Sebagai  suatu  kebijakan,  rencana-rencana tersebut  digeneralisir  dan  diterapkan  di semua lini yang beragam dengan hasil yang cenderung menimbulkan kegagalan. Dalam  praktiknya,  rencana  rasional pemerintah tersebut cenderung tak mengakui
lokalisme  karena  menganut  perspektif kebijakan  yang  berpusat  pada  negara ( state-centered  policy ),  di  dalam  pengelolaan kawasan  hutan  konservasi,  tidak  diakui adanya  bentuk-bentuk  sosial  yang  berbasis lingkungan,  seperti  kekayaan  umum, manajemen  komunitas,  dan  pengetahuan lokal. Untuk memahami kebijakan pemerintah, sebuah konsep yang ditawarkan oleh  Scott  (1998:  87-89)  sangat  relevan diterapkan  pada  kajian  ini,  yaitu  konsep mengenai high  modernism .  Pandangan  ini menyatakan bahwa pemerintah menetapkan rencana-rencana  rasional  untuk  mengelola negara  melalui  penataan  administratif atas  alam  dan  masyarakat,  sedemikian rupa  sehingga  rencana-rencana  yang dibuat  mencapai  tingkat  yang  jauh  lebih komprehensif  dan  ambisius.  Persoalannya bukan hanya karena lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum terhadap eksploitasi hutan  yang  destruktif,  tetapi  lebih  dari itu  adalah  persoalan  kehutanan  seringkali ditimbulkan  oleh  faktor  yang  datangnya justru  jauh  dari  hutan  itu  sendiri.  Pada akhirnya  kemiskinan  sebagai  akibat  dari ketidakadilan  distribusi  manfaat  hutan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk  merumuskan  kebijakan  yang  cukup tepat dalam upaya pengentasan kemiskinan ( pro-poor ). Pada  tahun  1982  tepatnya,  tanggal 14  Oktober  1982  kawasan  Bukit  Barisan Selatan dikukuhkan sebagai Taman Nasional melalui Surat Pernyataan Menteri Pertanian No.  736/Mentan/X/  1982.  Kemudian  pada tahun  1997  melalui  SK  Menteri  Kehutanan No. 185/Kpts-II/ 1997 tanggal 31 Maret 1997, dengan nama Taman Nasional Bukit Barisan Selatan  (TNBBS).  Pada  dasarnya,  wilayah, dan  batas  kawasan  TNBBS  tidak  pernah berubah  sejak  pertama  kali  ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa pada tahun 1935. Padahal  jauh  sebelum  kawasan  tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan larangan pada  zaman  penjajahan  belanda,  dalam kenyataannya  ada  kelompok  masyarakat lokal yang sudah bertahun-tahun mendiami kawasan  itu.  Dengan  penetapan  kawasan
Kawistara, Vol. 1, No. 3, Desember 2011: 213-224
hutan  tersebut  otomatis  mengabaikan eksistensi  masyarakat  yang  telah  mendiami kawasan  itu  sebelumnya  sehingga  memicu timbulnya perlawanan sosial dari masyarakat lokal.  Kebijakan  penetapan  kawasan  hutan konservasi TNBBS yang selama ini dilakukan oleh  pemerintah  tanpa  memperhatikan keadaan  dan  perkembangan  masyarakat setempat  inilah  yang  dikemudian  hari memunculkan  banyak  masalah  dan  konflik yang pelik antara negara dan masyarakat. Sebelum  tahun  1950-an,  wilayah  ini masih hutan lebat. Pada mulanya, pendatang dari  Sumatera  Selatan  datang  ke  wilayah ini  pada  dekade  1950-an  dengan  membuka kawasan  hutan  untuk  dijadikan  sebagai pemukiman,  perladangan,  dan  perkebunan kopi. Sebelumnya kawasan ini sudah dihuni oleh  penduduk  lokal  Lampung  pada  1850- an.  Kawasan  ini  kemudian  semakin  ramai pada  medio  1970-an.  Pada  tahun-tahun ini  pembukaan  kawasan  hutan  untuk dieksploitasi  semakin  banyak,  terutama dengan  dikeluarkannya  izin  HPH  pada  PT Tanjung Jati untuk mengeksploitasi kayu dari kawasan hutan tersebut. Pada dekade 1970- an,  pembukaan  kawasan  hutan  di  wilayah Provinsi  Lampung  untuk  dieksploitasi semakin  banyak.  Pemungutan  hasil  hutan dengan  sistem  HPH  ini  dilaksanakan  sejak awal sampai akhir dekade 1970-an pada masa Orde  Baru  dengan  tujuan  menghasilkan devisa  besar  bagi  negara  baik  pemerintah pusat  maupun  daerah.  Di  kawasan  hutan lindung  Register  39  Kota  Agung  Utara yang  berbatasan  langsung  dengan  kawasan hutan  konservasi  TNBBS,  eksploitasi dilakukan  oleh  pihak  swasta  terutama dengan  dikeluarkannya  izin  HPH  kepada PT  Tanjung  Jati  untuk  mengeksploitasi kayu  dari  kawasan  hutan  tersebut.  Proses eksploitasi kayu oleh perusahaan swasta itu ternyata  pada  pelaksanaannya  di  lapangan tidak  hanya  berada  di  areal  kawasan  hutan lindung  tetapi  melebar  jauh  ke  dalam kawasan hutan konservasi TNBBS. Dampak dari  beroperasinya  perusahaan  tersebut adalah luasan hutan (rimba) mulai berkurang secara drastis.
Izin  yang  diperoleh  oleh  PT  Tanjung Jati merupakan bagian dari model kebijakan pemerintah  di  masa  Orde  Baru  yang menganut  paradigma  manajemen  kayu ( timber management ) bahwa hutan dipandang sama  dengan  kayu.  Dengan  paradigma ini,  pemerintah  merasa  yakin  bahwa  kayu adalah satu-satunya barang komoditas yang mendatangkan uang sebagai sumber devisa negara  paling  penting,  sementara  hasil hutan ikutan tidak menjadi perhatian serius. Kebijakan  pemerintah  berbasis  paradigma itu  membuka  peluang  penanaman  modal asing,  termasuk  PT  Tanjung  Jati  dari Malaysia.  Rezim  yang  berkuasa  saat  itu ingin  segera  memperbaiki  kondisi  ekonomi melalui  pengembangan  investasi  dalam negeri.  Sektor  kehutanan  yang  memiliki potensi sumber daya alam seluas 143 juta ha menjadi  tumpuan  untuk  dijadikan  sebagai komoditas  ekonomi  negara  dengan  cara membuka  penanaman  modal  dari  Jepang, Inggris, Amerika, Korea, Malaysia, dan lain- lain. Investasi itu ditujukan pada unit usaha hutannya  dalam  bentuk  Hak  Pengusahaan Hutan  (HPH)  maupun  investasi  dalam pembangunan infrastruktur industri perkayuan (Awang, 2006: 17-18). Proses  eksploitasi  kayu  perusahaan tersebut  biasanya  tak  diikuti  reboisasi  atau penghutanan  kembali,  sehingga  kondisi hutan  itu  menjadi  rusak.  Proses  tersebut terus berlangsung di mana-mana, dan pada 1979  HPH  Tanjung  Jati  akhirnya  ditutup karena  sudah  sedikitnya  jumlah  kayu  yang dapat  dieksploitasi.  Pada  akhir  1979  pula, penduduk  mulai  banyak  berdatangan  ke kawasan ini dengan tujuan untuk bermukim dan berkebun kopi. Kesuburan lahan daerah ini memang mengundang minat masyarakat untuk tinggal di sini. Masyarakat masuk ke daerah  ini  dan  menempati  lahan  eks  HPH Tanjung Jati.
Konflik  antara  masyarakat  petani dengan  institusi  kehutanan,  baik  di tingkat  pusat  maupun  daerah  dalam memperebutkan  sumberdaya  alam  hutan telah  berlangsung  sangat  lama  di  Provinsi Lampung.  Pada  masa  pemerintahan  Orde
Deddy Winarwan -- Kebijakan Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Struktural  dan Perlawanan Masyarakat
Baru  kekuasaan  pemerintah  pusat  sangat besar  karena  karakter  dasarnya  sentralistik. Dalam  konteks  semacam  itu,  sebagian besar  pembangunan  ekonomi-politik  yang dijalankan diorientasikan pada kepentingan pemerintah pusat dan mengabaikan eksistensi  dan  kepentingan  pemerintah daerah,  apalagi  masyarakat  setempat. Akibatnya, banyak muncul tindakan represif dari  oknum  aparat  terhadap  masyarakat setempat termasuk di Desa Atar Lebar yang ditetapkan  oleh  negara  termasuk  ke  dalam wilayah  hutan  konservasi  TNBBS.  Pada  era 1980-an  ketika  kawasan  hutan  konservasi TNBBS  mulai  digalakkan.  Masyarakat Atar  Lebar  sudah  mulai  terkena  tindakan represif  yang  dilakukan  aparat  pemerintah dalam  bentuk  penghancuran  pemukiman, perusakan perkebunan, pemusnah-an tanaman  dan  penghapusan  status  desa. Mereka  tidak  diakui  sebagai  penduduk, tidak  memiliki  KTP,  tidak  mendapatkan pelayanan  kesehatan  maupun  pendidikan, dan  ada  yang  dengan  terpaksa  pindah  ke lokasi  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah, serta  tidak  sedikit  lebih  memilih  pindah ke  wilayah  yang  lebih  tinggi  di  perbukitan Atar  Lebar.  Jadi,  dapat  diketahui  bahwa kebijakan  pemerintah  telah  menyebabkan hilangnya  akses  dari  masyarakat  setempat atas pelayanan publik dari pemerintah. Pada  dasarnya  pemerintah  sudah melakukan  penyesuaian  kebijakan  dalam mengelola  kawasan  hutan  konservasi TNBBS,  tetapi  belum  mampu  mengadopsi kepentingan masyarakat karena pemerintah memang  bukan  hanya  mengurusi  dan menangani masalah lokal semata, melainkan juga  masalah  regional  dan  global.  Oleh karena itu, terlihat bahwa umumnya strategi utama yang dikedepankan oleh negara dalam menyelesaikan  kasus  pemanfaatan  lahan hutan  kebun  di  kawasan  hutan  konservasi TNBBS  adalah  dengan  memindahkan masyarakat  Atar  Lebar  dari  kawasan  hutan tanpa  mempertimbangkan  kepentingan masyarakat. Temuan di lapangan menunjukkan  bahwa  masyarakat  besar kemungkinan akan selalu bersikukuh dengan
pandangan bahwa kawasan itu bisa mereka kelola,  sebagaimana  bersikukuhnya  negara dalam asumsi bahwa setiap kawasan hutan yang sudah diklaim pemerintah tidak boleh dikelola oleh masyarakat. Penyingkiran akses masyarakat  atas  kawasan  tersebut  semakin lama  semakin  menimbulkan  kondisi- kondisi  kemiskinan  yang  semakin  parah dan  mengarah  pada  timbulnya  kemiskinan struktural,  yang  dapat  memicu  timbulnya bentuk-bentuk perlawanan struktural.

## Kemiskinan Masyarakat dan Dimensi Strukturalnya
Masyarakat  Desa  Atar  Lebar  selama pada  dasarnya  telah  menjalani  kehidupan dengan  interaksi  intensif  di  kawasan  hutan konservasi. Hal ini karena posisi kehidupan mereka  selalu  berada  di  lingkungan hutan  yang  membuat  mereka  harus  selalu menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan tempat  tinggalnya  serta  selalu  berusaha memanfaatkan  lingkungan  alamnya  secara maksimal.  Mereka  memiliki  pengetahuan lokal,  memungkinkan  mereka  mengolah dan  mengelola  lahan,  menjaga  mata  air, dan  melestarikan  hutan  selaras  dengan prinsip-prinsip kelestarian hutan. Upaya dan perilaku  masyarakat  terhadap  pemanfaatan lahan  hutan  maupun  pemeliharaannya memiliki kaitan erat dengan budaya masing- masing kelompok sosial.
Pengetahuan  lokal  masyarakat  di  Desa Atar  Lebar  dapat  dilihat,  misalnya,  dari fakta  bahwa  masyarakat  telah  membagi pengelolaan  lahannya  ke  dalam  berbagai bentuk tata-guna lahan, seperti pekarangan, hutan-kebun, dan sawah. Dalam pengelolaan sumberdaya  alam,  masyarakat  Desa  Atar Lebar  terbagi  menjadi  dua  golongan yakni  konservasionis  dan  ekspansionis. Masyarakat  lokal  Atar  lebar  termasuk  ke dalam golongan konservasionis. Pola tanam yang  dikembangkan  adalah  pola  campuran antara  tanaman  kayu  (cempaka,  laban,  dan jati)  dengan  tanaman  perkebunan  (kopi, lada, dan coklat), serta sedikit tanaman buah- buahan, mereka sering menyebutnya sebagai hutan-kebun.  Praktik  ini  menunjukkan
Kawistara, Vol. 1, No. 3, Desember 2011: 213-224
bahwa masyarakat lokal memiliki kepekaan yang  cukup  tinggi  mengenai  karakteristik wilayah  Atar  Lebar,  dengan  konsep pemanfaatan  hutan  jangka  panjang.  Hal  ini didorong oleh rasa memiliki terhadap hutan oleh masyarakat lokal sehingga mereka tidak berkeinginan  untuk  merusak  hutan  dan ekosistemnya.
Selanjutnya golongan masyarakat Atar  Lebar  lainnya  dalam  hal  pemanfaatan hutan  adalah  golongan  ekspansif.  Mereka merupakan masyarakat pendatang. Golongan ini menggunakan konsep pemanfaatan  hutan  jangka  pendek.  Bagi mereka  hutan  merupakan  kapital,  sebagai modal  utama  mereka  untuk  bertahan hidup  ( survival )  dan  memenuhi  kebutuhan ekonomi  mereka,  sehingga  mereka  harus mendapatkan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya  dari  pengelolaan  lahan hutan.  Tata  guna  lahan  mereka  terbagi  ke dalam 1 (satu) model berupa kebun dengan pola  tanam  yang  dikembangkan  bersifat monokultur  yaitu  tanaman  perkebunan semata  (kopi,  lada,  dan  kakao).  Pemilihan model ini dikarenakan tanaman perkebunan dianggap  bisa  memberikan  manfaat  dan keuntungan  yang  besar  dalam  waktu  yang relatif singkat.
Masyarakat  lokal  di  Lampung  sejak dahulu  secara  umum  dapat  dikatakan memiliki  tradisi  berladang  dan  berkebun di  pinggir  hutan.  Dikarenakan  tinggal  di sekitar  hutan,  sebagian  besar  kebutuhan hidupnya diperoleh dari sumber daya alam hutan. Penanaman tanaman komoditas yang mereka  butuhkan  juga  masih  tradisional, sehingga  wajar  apabila  hasil  panen  yang mereka  peroleh  cenderung  hanya  cukup untuk  memenuhi  kebutuhan  subsistensi. Ketergantungan  masyarakat  Atar  Lebar sebagai masyarakat agraris pada keberadaan lahan  pertanian  dan  hutan  terlihat  dari mayoritas  mata  pencaharian  penduduk di  sana  yang  menggantungkan  hidupnya di  sektor  pertanian.  Sektor  ini  menjadi sandaran  hidup  masyarakat  karena  kondisi geografis  daerah  ini  adalah  pegunungan dan berada di tepi kawasan hutan terpencil.
Kondisi ini mempunyai implikasi memaksa masyarakat  mau  tak  mau  menjadi  petani. Kebanyakan  petani  di  daerah  ini  termasuk petani tradisional yang subsisten. Sebagai  masyarakat  yang  tinggal  di lereng-lereng  perbukitan  yang  terisolir, masyarakat  di  wilayah  Atar  Lebar  sangat potensial mengalami kemiskinan. Temuan di lapangan  menunjukkan  bahwa  kemiskinan yang  dialami  di  daerah  Atar  Lebar  dapat dikategorikan  sebagai  kemiskinan  terpadu dengan  lima  dimensi  yaitu:  kemiskinan sendiri,  kelemahan  fisik,  keterisolasian, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Keterpaduan  ini  menjadi  salah  satu penyebab  endemisitas  kemiskinan  yang sangat  potensial  terjadi  di  kalangan  warga masyarakat Atar Lebar dari tahun ke tahun, atau  bahkan  selama  empat  dekade  terakhir sejak tahun 1970-an.
Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat  Atar  Lebar  merupakan  gejala yang  sangat  endemik,  yang  diperparah oleh  gejala  yang  sangat  struktural.  Artinya, tanpa adanya tekanan oleh negara terhadap eksistensi  masyarakat  tersebut,  warga masyarakat di sana sudah dapat dipastikan akan mengalami kemiskinan endemik. Aspek fisik dari lingkungan kehidupan masyarakat Atar  Lebar  di  puncak-puncak  dan  lereng- lereng  perbukitan  dengan  dataran  yang bergelombang  dan  berbukit-bukit  sudah menandakan keterisoliran masyarakat, yang tidak  memungkinkan  bagi  mereka  untuk menikmati  kehidupan  yang  kaya  secara material.  Jika  mereka  bisa  merasa  kaya,  hal itu karena mereka mempunyai pengetahuan lokal  yang  memungkinkan  mereka  dapat menikmati  kehidupan  dengan  prinsip subsistensi.  Dalam  konteks  semacam  itu, masyarakat Atar Lebar mampu hidup cukup dengan  kondisi  material  seadanya.  Namun, kondisi kemiskinan akan segera muncul bila mereka  sudah  terbentur  pada  kebutuhan pokok  yang  tidaklah  mungkin  dipenuhi kecuali  dengan  uang,  terutama  beras,  dan pakaian.
Dalam  hal  ini,  masyarakat  Atar  Lebar tidak  mungkin  menjalani  kehidupan
Deddy Winarwan -- Kebijakan Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Struktural  dan Perlawanan Masyarakat
subsisten murni karena pada dasarnya mereka sudah  sangat  tergantung  pada  pasokan beras dari wilayah lain di Kecamatan Suoh. Tanpa  itu,  mereka  mengalami  kemiskinan fisik  dan  material.  Dalam  kondisi  seperti itu,  Pemerintah  Pusat  malah  melakukan penekanan  struktural  dengan  mengusir mereka dari wilayah pemukiman yang sudah lama  mereka  bangun  dengan  susah  payah. Dalam  pandangan  pemerintah,  pemukiman masyarakat  Atar  Lebar  adalah  pemukiman liar  karena  berada  dalam  kawasan  hutan konservasi  TNBBS.  Dengan  pandangan  itu, maka pemerintah terus melakukan tindakan pengusiran  masyarakat  Atar  Lebar  dari lokasi  tersebut  sejak  tahun  1980-an  hingga sekarang.  Tindakan  pengusiran  tersebut seringkali  dilakukan  dengan  cara  represif, seperti  perobohan  pemukiman  penduduk, penghancuran  kebun  kecil  garapan  petani, dan  perusakan  semua  tanaman  yang  telah dipelihara oleh masyarakat selama bertahun- tahun.  Hal  ini  memperburuk  kondisi kemiskinan  endemik  yang  sudah  potensial dialami  oleh  masyarakat  Atar  Lebar  secara periodik  terutama  di  musim  penghujan. Masalahnya  adalah  tekanan  struktural  dari pemerintah  telah  membawa  dampak  yang jauh lebih parah bagi masyarakat. Pada satu sisi,  pemerintah  sebagai  pemegang  otoritas dan  penguasa  sumber  daya  hutan  melalui kebijakannya  belum  mampu  mengadopsi kepentingan  masyarakat  lokal,  sementara pada  sisi  lain,  terus  melakukan  tindakan pengusiran atas masyarakat lokal selama tiga dekade terakhir sejak tahun 1980-an. Kemiskinan  yang  dialami  masyarakat adalah  konstruksi  sosial  yang  merupakan fenomena multidimensi. Kemiskinan tersebut diciptakan oleh sistem sosial melalui proses-proses  sosial  dan  memerangkap kelompok  sosial  masyarakat  setempat  yang tak  berdaya.  Dalam  konteks  masyarakat pinggir  hutan,  negara  sering  hadir  sebagai aktor  dengan  kepentingan  politik  dominan dan  membuat  komunitas  setempat  tidak mempunyai  akses  atas  sumberdaya  yang memadai, dan pada gilirannya menimbulkan kemiskinan struktural.
Perlawanan Masyarakat Desa Tepian Hutan Proses-proses  pemiskinan  masyarakat muncul  akibat  kebijakan  pemerintah  yang disriminatif, melalui berbagai kebijakan yang berorientasi pada high modernism , yang pada akhirnya  memicu  timbulnya  perlawanan sosial masyarakat. Persoalan mendasar yang membuat  masyarakat  merasa  tidak  senang terhadap  kebijakan  pemerintah  adalah adanya  kesan  sikap  diskriminatif  yang diberikan kepada masyarakat. Pada satu sisi, selama satu dekade sebelumnya Pemerintah Pusat  memberikan  izin  HPH  kepada  PT Tanjung  Jati  untuk  melakukan  penebangan di kawasan hutan konservasi, tetapi setelah izin  HPH  tersebut  habis,  Pemerintah  Pusat justru  menetapkan  kawasan  tersebut  tidak diperbolehkan  di  dalamnya  ada  kehidupan manusia,  termasuk  masyarakat  setempat. Kesan  diskriminatif  dari  sikap  Pemerintah Pusat tersebut sangat terasa dan inilah cikal bakal  terjadinya  perlawanan  sosial  dari masyarakat  setempat  terhadap  segala  jenis kebijakan  pengusiran  penduduk  lokal  dari wilayah Atar Lebar sesudahnya.
Ketidakpuasan yang dirasakan terhadap kebijakan  diskriminatif  tersebut  bukan persoalan  pribadi  warga,  melainkan  sudah berubah  menjadi  ketidakpuasan  kolektif warga  masyarakat  di  wilayah  Atar  Lebar terhadap  Pemerintah  Pusat  dan  pengusaha HPH. Dikarenakan bersifat kolektif, maka  ada  kecenderungan  hampir  setiap ketidakpuasan sosial yang ditunjukkan oleh penduduk  Atar  Lebar  terhadap  Pemerintah Pusat  merupakan  representasi  struktural dari  persepsi  kolektif  masyarakat  setempat. Hanya  saja,  persoalannya  muncul  karena Pemerintah  Pusat  merupakan  musuh  yang jauh  dan  sifatnya  struktural.  Dalam  hal  ini, masyarakat  tidak  mampu  melawan  secara fisik,  melainkan  berhadapan  dengan  para aparat  pemerintah  yang  hanya  menjadi simbol-simbol  eksistensi  negara  yang dominan  di  daerah.  Untuk  itu,  perlawanan sosial  yang  berkembang  lebih  banyak berupa perlawanan yang sifatnya sembunyi- sembunyi.
Dalam  kenyataannya  selama  ini, masyarakat  Atar  Lebar  memang  terlihat sangat  lemah  karena  tidak  memiliki  model kelembagaan  yang  menopang  dasar- dasar  eksistensi  mereka  sebagai  sebuah masyarakat.  Mereka  dianggap  oleh  negara sebagai  hadir  dan  tinggal  di  wilayah  yang terlarang,  yaitu  kawasan  hutan  konservasi, sehingga eksistensi mereka selalu terancam  sewaktu-waktu  bila  pemerintah menghendaki.  Namun,  selemah-lemahnya masyarakat  Atar  Lebar,  mereka  selama  ini juga  telah  menunjukkan  bahwa  mereka adalah kolektiva yang mempunyai hak dan kepentingan  untuk  bereksistensi.  Mereka juga  merasa  bahwa  mereka  hidup  dan berhak mendapatkan penghidupan di lahan- lahan  yang  telah  mereka  tinggali  selama beberapa dekade sebelumnya, yaitu sebelum pengusaha  HPH  merusak  hutan-hutan  di kawasan  tersebut.  Karena  itu,  wajar  jika dengan  segala  keterbatasan  yang  dimiliki, masyarakat Atar Lebar selalu menunjukkan kekuatannya  melalui  perlawanan  sosial terhadap pemerintah.
Untuk memahami perlawanan masyarakat,  dapat  digunakan  konsep  yang dikemukakan oleh Scott (1993). Perlawanan petani dan masyarakat terhadap klaim hutan milik  negara  dilakukan  melalui  perjuangan sehari-hari  merupakan  satu-satunya  pilihan yang  ada.  Gaya  perlawanan  sehari-hari  ini dilakukan  petani  secara  diam-diam  dan sedikit  demi  sedikit  untuk  mendesak  tanah perkebunan dan tanah-tanah negara lainnya. Bagi  kaum  tani  yang  terpencar  di  seluruh daerah perdesaan dan menghadapi rintangan yang lebih berat dari tindakan kolektif yang teratur,  tampak  bahwa  bentuk  per lawanan sehari-hari sangat penting.
Dalam  praktiknya  selama  ini,  kegiatan perlawanan petani di sekitar hutan terhadap kebijakan  negara  dalam  pengelolaan sumber  daya  hutan  diterapkan  dengan cara-cara  bervariasi.  Secara  umum,  ada dua  pola  perlawanan  petani  sekitar  hutan yakni  perlawanan  terbuka  dan  perlawanan tertutup,  mulai  dari  sangat  keras  hingga cara ‘lembut bersahabat’. Pilihan penduduk
dalam menentukan cara yang dipergunakan ini  bergantung  pada  intensitas  pemaksaan impelementasi  kebijakan  kehutanan  oleh negara.  Bilamana  intensitas  pemaksaannya rendah,  penduduk  akan  menggunakan strategi perlawanan yang ‘lembut bersahabat’, dan  jika  intensitas  pemaksaannya  tinggi, mereka  menyikapinya  dengan  cara-cara yang keras pula.
Bila dilihat sebenarnya model kebijakan pengelolaan  sumber  daya  hutan  di  lokasi penelitian  ini  sangat  dipengaruhi  dominasi negara.  Dalam  hal  ini  model  kebijakan yang  mengemuka  adalah  kebijakan  yang berorientasi pada kepentingan negara ( state- centered  forest  management  policy ),  bukan berbasis-masyarakat  ( society-based  policy ). Dengan  pendekatan  ini,  pemerintah  pusat memegang  monopoli  hak  kelola  terpusat atas  kawasan  hutan  konservasi,  sehingga pemerintah daerah tidak mempunyai peran signifikan  dalam  penyelesaian  masalah konflik  antara  masyarakat  di  sekitar  hutan dan pemerintah pusat. Dikarenakan hutan  ditetapkan  sebagai  kawasan  hutan konservasi, maka tidak ada pilihan lain bagi masyarakat  di  pinggir  dan  di  dalam  hutan, kecuali mereka tidak boleh masuk ke dalam wilayah hutan itu dan memanfaatkan sumber daya apa pun di dalamnya sebagaimana telah dilakukan sebelumnya dengan pengetahuan lokal  yang  mereka  miliki.  Kalau  sampai terbentuk  komunitas  sekecil  apa  pun  di wilayah  hutan  konservasi  tersebut,  negara tak  segan-segan  membubarkan  komunitas itu,  dan  mengusir  penduduknya  ke  daerah yang lain di luar kawasan hutan konservasi. Dampak  dari  kebijakan  pengelolaan  hutan yang  represif  tersebut  bahwa  masyarakat cenderung  mengalami  deprivasi  relatif, yang mengarah kepada munculnya kondisi- kondisi  kemiskinan,  baik  endemik  dari daerah  di  mana  mereka  tinggal  maupun struktural akibat non-afirmatifnya kebijakan negara.
Dalam periode waktu tertentu, kondisi-kondisi kemiskinan endemik maupun  struktural  ini  akan  menimbulkan perasaan  keterabaian  penghidupan  oleh
Deddy Winarwan -- Kebijakan Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Struktural  dan Perlawanan Masyarakat
negara  dan  dapat  mendorong  semangat untuk  melakukan  perlawanan  sosial, baik  secara  diam-diam  maupun  terbuka. Dalam  kondisi  itu,  apabila  tetap  tidak  ada kebijakan  keberpihakan  ( affirmative  policy ) dari  pemerintah  pusat  maupun  daerah, cenderung  akan  terjadi  perlawanan  sosial ( social resistance ) dalam wujud gerakan sosial yang  terbuka.  Di  sini  diasumsikan  bahwa bila  terjadi  perlawanan  sosial,  maka  negara cenderung  akan  mengambil  kebijakan represif  dengan  berbagai  konsekuensi kekerasan  struktural  atas  masyarakat  lokal. Kalau  sikap  semacam  itu  dipertahankan dalam waktu lama, maka konflik, kemiskinan struktural,  dan  perlawanan  sosial  yang ditunjukkan oleh masyarakat kepada negara cenderung akan berlarut-larut dalam waktu sangat  lama,  dari  kurun  waktu  bertahun- tahun atau bahkan beberapa dekade.

## Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan,  Kemiskinan Struktural, dan Perlawanan Masyarakat
Untuk  memecahkan  persoalan  tersebut diperlukan  penerapan  kebijakan  deliberatif melalui  manajemen  hutan  partisipatif  yang melibatkan pengguna lokal (masyarakat) dan pejabat  pemerintah  dalam  pengelolaannya,
dengan  mengedepankan  pemberdayaan ( empowerment )  masyarakat  sekitar  hutan, peningkatan  partisipasi  mereka  dalam pengelolaan  hutan,  pembentukan  institusi lokal  berbasis  adat/komunal  yang  akan mengatur pengelolaan hutan di wilayahnya sendiri, serta penerapan otonomi hutan pada level  desa.  Alternatif-alternatif  kebijakan yang  menghargai  pilihan-pilihan  dan kemampuan-kemampuan  dari  masyarakat lokal  harus  diperhatikan  karena  mereka muncul untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung  oleh  negara  dalam  pengaturan sumber  daya  hutan.  Selain  itu  alternatif- alternatif tersebut juga memberikan insentif bagi  perekonomian  masyarakat  miskin di  sekitar  hutan  serta  dapat  mewujudkan harmonisasi antara manusia dengan alam  sekitarnya.  Solusi  dari  persoalan tersebut  antara  lain : perlu  diutamakan pemberdayaan  ( empowerment )  masyarakat miskin  di  sekitar  hutan  melalui  pemberian akses ke sumber daya demi melangsungkan kehidupan  yang  bermutu,  peningkatan partisipasi  mereka  dalam  pengelolaan hutan,  pembentukan  institusi  lokal  berbasis adat/komunal yang akan mengatur pengelolaan  hutan  di  wilayahnya  sendiri, serta  penerapan  otonomi  hutan  pada  level desa.  Dengan  mengedepankan  alternatif- alternatif  kebijakan  yang  menghargai pilihan-pilihan
dan kemampuan- kemampuan  dari  masyarakat  lokal  akan mengurangi  biaya  yang  harus  ditanggung oleh negara dalam pengaturan sumber daya hutan  karena  alternatif-alternatif  tersebut memberikan  insentif  bagi  perekonomian masyarakat  miskin  di  sekitar  hutan  serta dapat  mewujudkan  harmonisasi  antara manusia  dengan  alam  sekitarnya  sehingga pada akhirnya dapat melindungi kelestarian ekosistem hutan.
SIMPULAN Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat  Atar  Lebar  merupakan  gejala yang  sangat  endemik,  yang  diperparah oleh  gejala  yang  sangat  struktural.  Dalam kondisi  seperti  itu,  Pemerintah  Pusat

## NEGARA
1. Pemerintah pusat dengan hak kelola hutan konservasi (high modernism-based policies) 2. Pembubaran desa dan pengusiran masyarakat lokal
KEMISKINAN 1. Kemiskinan endemik 2. Kemiskinan struktural
MASYARAKAT
LOKAL
1. Subsistensi
ekonomi 2. Pemanfaatan hasil hutan 3. Pengetahuan lokal PERLAWANAN SOSIAL 1. Perlawanan diam- diam 2. Perlawanan terbuka Kebijakan Non-afirmatif
Keterabaian Penghidupan
Deprivasi relatif Kekerasan struktural
Berlarut- larut
Pendekatan Represif
Kawistara, Vol. 1, No. 3, Desember 2011: 213-224
malah  melakukan  penekanan  struktural dengan  mengusir  mereka  dari  wilayah pemukiman yang sudah lama mereka huni. Hal  ini  memperburuk  kondisi  kemiskinan masyarakat  karena  tekanan  struktural  dari pemerintah  telah  membawa  dampak  yang jauh lebih parah bagi masyarakat. Pada satu sisi,  pemerintah  sebagai  pemegang  otoritas dan  penguasa  sumber  daya  hutan  melalui kebijakannya  belum  mampu  mengadopsi kepentingan  masyarakat  lokal,  sementara pada  sisi  lain,  terus  melakukan  tindakan pengusiran atas masyarakat lokal selama tiga dekade terakhir sejak tahun 1980-an. Kondisi tesebut  pada  akhirnya  memicu  timbulnya perlawanan masyarakat terhadap negara.
Perlawanan yang dilakukan masyarakat Atar  Lebar  disebabkan  oleh  proses-proses politik,  ekonomi  dan  sosial  yang  melucuti akses  mereka  terhadap  lahan  sebagai modal  utama  petani,  dan  perlucutan  itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang belum  mampu  mengadopsi  kepentingan masyarakat lokal. Perlawanan sosial menjadi makin  keras  terutama  ketika  masyarakat tahu bahwa respon pemerintah selalu negatif, dengan tidak memberikan toleransi terhadap kehadiran  mereka  di  kawasan  hutan konservasi TNBBS. Untuk itu, perlu digagas model  pengelolaan  hutan  pro-masyarakat melalui pemberdayaan ( empowerment ) masyarakat  miskin  di  sekitar  hutan dengan  mengadopsi  pengetahuan  lokal. Dengan  model  tersebut,  diharapkan  dapat memberikan  insentif  bagi  perekonomian masyarakat  marjinal  yang  miskin  secara struktural di sekitar hutan serta mendukung pelestarian ekosistem hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Angelsen,  Arild,  and  D.  Kaimowitz,  2001, Agricultural Technologies and Tropical Deforestation , Bogor:  CAB-CIFOR Publishing.
Awang, San Afri, 2006, Sosiologi Pengetahuan Deforestasi  :  Konstruksi  Sosial  dan Perlawanan , Yogyakarta: Debut Press. Barry,  John,  1999, Environment  and  Social Theory, New York: Routledge. Balai Besar TNBBS, 2008, Statistik BBTNBBS Tahun 2007, Kota Agung.
Chomitz,  Kenneth  M.,  et.al.,  2007, At Loggerheads ? Agricultural Expansion, Poverty Reduction, and Environment in the Tropical Forests , Washington DC: The World Bank.
Dove,  Michael  R.,  1985, Swidden  Agriculture in  Indonesia, New  York:  Mouton Publishers.
Ellen, Roy, 2002, Pengetahuan tentang Hutan, Transformasi  Hutan  :  Ketidakpastian Politik, Sejarah Ekologi, dan Renegosiasi terhadap  Alam  di  Seram  Tengah , Dalam Tania Murray Li (ed), Proses Transformasi  Daerah  Pedalaman  di Indonesia , Jakarta: Yayasan Obor.
Lounela,  Anu,  2009, Contesting  Forest and  Power:  Dispute,  Violence  and Negotiations in Central Java, Helsinki: Helsinki University Print.
Peluso,  Nancy  Lee,1992, Rich  Forest,  Poor People: Resource Control and Resistance in  Java, Los  Angeles:  University  of California Press.
Pelzer, Karl J., diterjemahkan oleh J. Rumbo,
1985, Toean Keboen dan Petani, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
Scott, James C., 1993, Perlawanan Kaum Tani. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
_____ ,  1998, Seiing  Like  a  Stat, London:Yale University Press.
Wollenberg, Eva, et.al., 2004, Why are Forest Areas Relevant to Reducing Poverty in  Indonesia,  CIFOR,  Governance Brief No. 4 (i): 1.
Winarwan, Deddy, 2011, Kebijakan Pengelolaan Hutan,  Kemiskinan  Struktural  dan Perlawanan Masyarakat Desa Hutan di Provinsi Lampung , Disertasi; Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta.