Volume 5 Nomor 2, Maret 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI SATUAN NARKOTIKA POLRES BUKITTINGGI *

## Failin
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh e-mail: failin.alin87@gmail.com

## Abstract
Drugs,  on  one  hand  are  materials  used  in  the  field  of  medicine,  health  service  and  the development of science that on the other hand can also affects a detrimental dependency if misused or  used  without  control  and  supervision.  After  the  enactment  of  Law  Number  35  Year  2009 Concerning Narcotics, all actions that export, import, produce, plant, store, distribute and / or use narcotics  and  their  sanctions  are  regulated  therein  which  aims  to  tackle  and  eradicate  these criminal  acts.  The  use  of  narcotics  without  strict  and  thorough  control  and  supervision  is  very detrimental and constitutes a huge danger to the lives of people, the community, the nation, and the State as well as Indonesia's national security. When seen in Bukittinggi Police Station from year to year the number of narcotics offenders increased and overall the case documents already complete (P21). The investigation of narcotics crime in Bukittinggi Police has been running according to the rules,  which is  based  on  the  Criminal  Procedural  Law,  however  the  implementation  has  not  been effective because there are remain obstacles in the implementation of investigation.
Keywords: Investigation; Perpetrators; Criminal Acts; Narcotics.

## Abstrak
Narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang dimanfaatkan di  bidang pengobatan atau  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  di  sisi  lain  dapat  pula menimbulkan  ketergantungan  yang  sangat  merugikan  apabila  disalahgunakan  atau  digunakan tanpa  pengendalian  dan  pengawasan  yang  ketat  dan  seksama.  Dengan  lahirnya  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, segala sesuatu tindakan yang mengekspor, mengimpor, memproduksi,  menanam,  menyimpan,  mengedarkan  dan  atau  menggunakan  narkotika  beserta sanksinya telah diatur di dalamnya yang bertujuan untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana  tersebut.  Penggunaan  narkotika  tanpa  pengendalian  dan  pengawasan  yang  ketat  dan seksama  sangat  merugikan  dan  merupakan  bahaya  yang  sangat  besar  bagi  kehidupan  manusia, masyarakat,  bangsa,  dan  Negara  serta  ketahanan  nasional  Indonesia.  Apabila  dilihat  di  Polres Bukittinggi  dari  tahun  ke  tahun  angka  pelaku  tindak  pidana  narkotika  meningkat,  secara keseluruhan  kasus  tersebut  sampai  di  tingkat  P  21.  Jadi  pelaksanaan  penyidikan  terhadap  tindak pidana  narkotika  di  Polres  Bukittinggi  saat  ini  sudah  berjalan  sesuai  dengan  aturan,  yaitu berdasarkan  KUHAP,  tetapi  pelaksanaannya  belum  efektif  karena  dalam  hal  ini  masih  ditemukan faktor-faktor  penghambat  terhadap  pelaksanaan  penyidikannya,  sehingga  tidak  terlaksananya pelaksanaan penyidikan yang efektif.
Kata Kunci: Penyidikan; Pelaku; Tindak Pidana; Narkotika.
* Naskah diterima: 18 Februari 2020, direvisi: 19 Maret 2020, disetujui untuk terbit: 26 Maret 2019 Doi: 10.3376/jch.v5i2.232

## PENDAHULUAN
Setiap  individu  dalam  kehidupan bermasyarakat  segala  tingkah  lakunya diatur  oleh  hukum,  baik  hukum  adat  di daerahnya  maupun  hukum  yang  telah diciptakan  pemerintah.  Sebagai  patokan, hukum  dapat  menciptakan  ketertiban  dan kedamaian dalam kehidupan
bermasyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan tujuan  nasional  yang  termaktub  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dan  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.
(Aris Leonardi, Uning Pratimaratri, Fitriati Fitriati, 2013)
Perkembangan penggunaan narkotika pada  saat  ini  tidak  hanya  untuk  bidang kesehatan  dan  ilmu  pengetahuan  serta teknologi  saja,  tetapi  sudah  bergeser kepada  tujuan  untuk  mencari  keuntungan yang  besar.  Padahal  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat  sanksi  yang  cukup  berat  mulai dari  pidana  denda,  penjara  seumur  hidup bahkan  sampai  pidana  mati.  Pidana  mati adalah upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tidak dapat diperbaiki lagi. (Andi Hamzah, 1994: 27).
Peranan  hukum  dalam  pembangunan bangsa  akan  membawa  konsekuensi terjadinya proses perubahan dan pembaharuan  pranata  yang  ada,  termasuk fungsi  hukum  dan  dalam  pelaksanaan kebijakan
pembangunan bangsa.
Indonesia  adalah  negara  hukum  pada hakikatnya  hukum  berfungsi  sebagai pelindung  manusia  agar  kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.  Pelaksanaan  hukum  itu dapat  terjadi  secara  normal,  tetapi  juga dapat  terjadi  karena  pelanggaran  hukum. (Ediwarman,  2014).  Setiap  warga  negara wajib  menjunjung  hukum.  Kenyataan sehari-hari,  warga  negara  yang  lalai  atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan  bahwa  warga  negara  tersebut melanggar  hukum  karena  kewajiban tersebut  telah  ditentukan  berdasarkan hukum. (Leden Marpaung, 201: 22).
Narkoba  memiliki  banyak  dampak negatif bagi para pengguna dan masyarakat  disekitarnya.  Dampak  dari penggunaan  narkoba  yang  berlebihan akan menimbulkan halusinasi, akan merasakan  bahagia  yang  berlebihan, depresi,  dan  jika  mengkonsumsinya secara  ketergantungan  akan  merusak semua  organ  dalam  tubuh  dan  fungsi syaraf  menurun.  Jika  pengguna  narkoba yang  sudah    ketergantungan  atau  sedang sakaw  dan  tidak  mendapatkan  narkoba, maka  pengguna  tersebut  akan  merasakan sakit  yang  menyiksa  tubuhnya.  Narkoba apabila  dipergunakan  secara  tidak  teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan  bahaya  fisik  dan  mental bagi  yang  menggunakannya  serta  dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna  itu  sendiri,  artinya  keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus  karena  sebab-sebab  emosional.
Masalah  penyalahgunaan  narkoba  ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara
Indonesia,  melainkan  juga  bagi  dunia Internasional.  (Maudy  Pritha  Amanda, Sahadi  Humaedi,  Meilanny  Budiarti Santoso, 2017).
Penyalahgunaan    atau  pemakai  yang dikategorikan  pecandu  maupun  akibat- akibat  sosialnya,  telah  lama  menjadi masalah  serius  diberbagai  negara  yang akhir-akhir  ini  cenderung  kearah  yang sangat  membahayakan,  dimana  pemakai akan  ketergantungan  dan  hidupnya  akan ketergantungan  oleh  zat-zat  narkotika. Sedemikian  kompleksnya  dalam  kurun waktu  minimal  ternyata  bukanlah perkara yang  mudah.  Selanjutnya,  dibutuhkan waktu  dan  strategi  juga  guna  memaksa individu  agar  tetap  terlibat  aktif  dalam proses  intervensi  hingga  ia  menunjukkan tanda-tanda  kesembuhan  yang  cukup meyakinkan. ( Andri  Winjaya  Laksana,
2015)
Sebenarnya
Pemerintah
sudah memberlakukan  Undang-undang  (UU) untuk  penyalahgunaan  narkoba  yaitu Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997
Tentang Psikotropika dan Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika,  tetapi  tindak  penyalahgunaan narkoba  masih  marak  saja  di  masyarakat. Kalau  dulu  narkoba  harus  diimpor  dari luar  negeri  tetapi  sekarang  negara Indonesia  sudah  menjadi  salah  satu produsen  terbesar  penghasil  narkoba  dan merupakan  pasar  yang  potensial  bagi produsen  dan  penyalur  narkotika  dunia. Pabrik-pabrik narkoba di Indonesia
umumnya terletak di perumahan- perumahan  elit  yang  akses  keluar  masuk orang-orang  ke  perumahan  itu  sangat dibatasi  sehingga  pabrik  narkoba  itu  sulit dipantau oleh aparat kepolisian.
(Oksimana Darmawan, 2017)
Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia  ini  semakin  memprihatinkan, hal  ini  di  sebabkan  beberapa  hal  antara lain  karena Indonesia  yang  terletak  pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  maka  pengaruh  globalisasi yang sangat maju sasaran opini peredaran gelap.  Bahaya  penyalahgunaan  narkoba tidak  hanya  terbatas   pada  diri  pecandu, melainkan  dapat  membawa  akibat  lebih jauh  lagi,  yaitu  gangguan  terhadap  tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak  pada  malapetaka  runtuhnya suatu  bangsa  negara  dan  dunia.  Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika  akan  diklaim sebagai  sarang kejahatan  ini.  Penyalahgunaan  narkoba juga  akan  menimbulkan  pergaulan  bebas serta seks bebas di kalangan remaja, yang akan mengakibatkan meningkatnya angka aborsi,  upaya  memberantas  kejahatan narkotika  yang  bersifat  internasional tersebut  dengan  cara  merutinkan  adanya razia atau operasi barang-barang zat  yang berbahaya seperti miras, obat-obatan.
Jika di  Indonesia ini  semakin banyak penggunaan  narkotika  maka  Indonesia atau  dunia  ini  akan  hancur  di  jajah  lagi dengan  para  pecandu  narkoba,  maka  kita yang  belum  pernah  mencoba  harus  cepat
mengatasi  masalah  serius  ini  agar  dunia kita ini maju (Bakhtiar, 2019)
Hukum merupakan suatu
norma/kaidah  yang memuat  aturan-aturan dan  ketentuan-ketentuan  yang  menjamin hak  dan  kewajiban  perorangan  maupun masyarakat. Dengan adanya hukum
dimaksudkan untuk
menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara.  Memelihara keselarasan  hidup  di  dalam  masyarakat memerlukan  berbagai  macam  aturan sebagai  pedoman  hubungan  kepentingan perorangan  maupun  kepentingan  dalam masyarakat.  Akan  tetapi  tidak  sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan  atau  dalam  lingkup  hukum pidana.  Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk  menyelesaikan kepentingan  apabila terjadi  perbuatan  melawan  hukum  yang diatur  dalam  hukum  pidana.  (Bambang Poernomo, 1986: 3).
Oleh Satjipto Rahardjo sebagai
penegakan hukum ( Law Enforceman) dan pemulihan ketertiban ( Order maintenance ). Penegakan hukum
merupakan suatu proses untuk mewujudkan  keinginan-keinginan  dalam hukum  agar  menjadi  kewajiban  dan ditaati oleh masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 2010: 20)
Secara  konseptual  menurut  Soerjono Soekanto, penegakan hukum terletak pada kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai- nilai  yang  dijabarkan  di  dalam  kaidah- kaidah yang mantap dan
mengejawantahkan  serta  sikap  tindak
sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  akhir dan  untuk  menciptakan,  memelihara  dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (bijzonder dwangmiddelen) yang  dimaksud  alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik  melainkan  alat  pemaksa  yang  sah diatur oleh ketentuan perundang- undangan seperti penangkapan,
penahanan  dan  penyitaan . (Seorjono
Soekanto, 2006: 7)
Implementasi penegakan hukum pidana  materiil  artinya  bagi  pelanggar peraturan  hukum  harus  dijatuhi  pidana, dan  untuk  keperluan  tersebut  maka hukum pidana formil dalam pelaksanaannya  harus  tetap  melindungi hak-hak  asasi  tersangka  atau  terdakwa seperti  yang  dikehendaki  oleh  Undang- undang, salah satunya adalah hak memperoleh  bantuan  hukum.  Upaya untuk melindungi
kepentingan masyarakat  agar  pelaku  tindak  pidana tidak  membahayakan  dan  merugikan masyarakat  banyak,  maka  Kitab  Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP)
memberikan  kewenangan  bagi  pihak penyidik  untuk  menghentikan  kebebasan dan kemerdekaan tersangka atau terdakwa dalam  bentuk  penahanan.  Namun  juga KUHAP  memberi  kesempatan  kepada tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat  hukum  sejak  pemeriksaan pendahuluan  sampai  pemeriksaan  di pengadilan. (Susilo Yuwono, 1992: 46).
Tindak pidana narkotika telah meluas dalam  kehidupan  masyarakat.  Meluasnya tindak  pidana  tersebut  dapat  dilihat  dari jumlah  kasus  yang  terjadi,  kerugian  yang diderita  oleh  negara,  maupun  dari  segi kualitas  tindak  pidana  yang  dilakukan secara  sistematis  serta  ruang  lingkupnya yang  memasuki  seluruh  aspek  kehidupan masyarakat.
Kejahatan
narkotika merupakan suatu fenomena yang kompleks  yang  dapat  dipahami  dari berbagai  sisi  yang  berbeda.  Itu  sebabnya dalam  keseharian  kita  dapat  menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda dengan yang lain. (Wahju Muljono, 2012: 8)
Rekapitulasi  Kasus  Tindak  Pidana Narkotika  dari  Tahun  2016-2019  di Satuan Narkotika Polres Bukittinggi:
No. Tahun 2016 2017 2018 2019 1. 46 Kasus 48 Kasus 62 Kasus 70 Kasus
Dari  tabel  diatas  menggambarkan bahwa  dari  tahun  ke  tahun  angka  pelaku tindak pidana narkotika meningkat, secara keseluruhan  kasus  tersebut  sampai  di tingkat P 21. Jadi pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di Polres Bukittinggi  saat  ini  sudah  berjalan  sesuai dengan aturan,
yaitu
berdasarkan KUHAP,  tetapi  pelaksanaannya  belum efektif  karena  dalam  hal  ini  masih ditemukan faktor-faktor penghambat terhadap pelaksanaan penyidikannya, sehingga  tidak  terlaksananya  pelaksanaan penyidikan yang efektif.

## METODE PENELITIAN
Berkaitan  dengan  penulisan  karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan  penelitian  yuridis  empiris yaitu  penelitian  yang  menguji  efektifitas hukum dalam pelaksanaannya di lapangan.  Penulisan  ini  menggunakan cara  studi  lapangan  ( Empirical  Research ) studi  lapangan  yang  dilakukan  dalam rencana penelitian ini adalah upaya untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan data-data yang bersifat primer. Dalam hal ini  penulis  akan  melakukan  usaha  untuk memperoleh  data-data  yang  dimaksud dengan  cara  menyelenggarakan  tanya jawab (wawancara) bersama para narasumber diantaranya penyidik,
penyidik  pembantu  dan  pelaku  tindak pidana  narkotika.  Analisis  data  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan  dilakukan  dengan  metode induktif,  yaitu  menguraikan  hal-hal  yang bersifat  khusus  lalu  menarik  kesimpulan yang  bersifat  umum  sesuai  dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Penyidikan  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika
Di Satuan
Narkotika Polres
Bukittinggi
Berdasarkan hasil wawancara penulis
dengan IPTU  Amril,  SH  yaitu  Kepala Kaur  Bin  Ops  narkoba  pada  hari  Senin tanggal 10 Februari 2020 bahwa pelaksanaan  penyidikan  terhadap  tindak pidana  narkotika  yang  dilakukan  oleh aparat  penyidik  di  Polres  Bukittinggi
terhadap  tersangka,  telah  sesuai  dengan Undang-Undang yang berlaku, diantaranya: Kitab Undang-Undang
Hukum  Acara  Pidana,  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  27  Tahun  1983 Tentang  Pelaksanaan  KUHAP,  tetapi belum  efektif  karena  dalam  pelaksanaan masih  ditemukan    beberapa  faktor penyebab tidak terlaksananya pelaksanaan penyidikan.
Adapun pelaksanaan penyidikan yang dilakukan  oleh  Unit  Reserse  Narkoba dalam  mengungkap  pelaku  tindak  pidana narkotika  adalah  sebagai  berikut:  setelah penyidik menerima laporan informasi dari masyarakat maka
dilakukanlah penyelidikan.  Adapun  tindakan-tindakan yang  dilakukan  penyidik  Unit  Reserse Narkoba  dalam  mengungkap  pelaku tindak  pidana  narkotika  adalah  sebagai berikut:
1. Penyelidikan terhadap seseorang pelaku tindak pidana narkotika.
2. Dilakukan penangkapan.
3. Dilakukan penggeledahan.
4. Penyitaan terhadap barang bukti.
5. Mengumpulkan saksi-saksi.
6. Membuat laporan polisi.
7. Meminta status sita kepada kejaksaan.
8. Melakukan penimbangan barang bukti  kepada  puslabfor/instansi  lain yang mempunyai badan hukum.
9. Melakukan cek urine terhadap tersangka dirumah sakit.
10. Melakukan penahanan/membuat
sprinhan.
11. Mengirimkan barang bukti ke puslabfor medan.
12. Melakukan pemeriksaan/BAP terhadap tersangka dan saksi.
13. Setelah dianggap lengkap berkas lalu dikirimkan  kepada  kejaksaan  (tahap 1).
14. Apabila  berkas  dianggap  ada  yang kurang  dari  kejaksaan  maka  berkas akan dikembalikan kepada penyidik.
15. Setelah berkas dilengkapi oleh penyidik  maka  berkas  diserahkan kembali kepada kejaksaan.
16. Setelah berkas dianggap lengkap oleh kejaksaan  maka  penyidik  menerima P21  dari  kejaksaan  (berkas  dianggap lengkap oleh kejaksaan).
17. Penyidik melakukan penyerahan barang  bukti  dan  tersangka  (tahap  2) kepada kejaksaan.
Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku  tindak  pidana  narkotika    oleh pihak  Polres  Bukittinggi  adalah  suatu sistem atau cara penyidikan yang dilakukan untuk mencari, serta mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti itu  membuat  terang  tindak  pidana  yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya  sesuai  dengan  cara  yang diatur dalam KUHAP.
Penyelidikan  sendiri  sangat  berguna untuk  hakim  menentukan  pemidanaan proses  pemidanaan  dilaksanakan  oleh aparat penegak hukum dari tahap penyelidikan sampai pada tahap eksekusi.
Setelah  penyidikan  maka  dilakukanlah proses  penuntutan  yang  dilakukan  oleh jaksa  penuntut  umum  dimana  jaksa penuntut umum dalam melakukan
penuntutan dengan cara melakukan pembuktian  melalui  alat  bukti.  Setelah pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum  maka  hakim  dapat  menentukan maka  hakim  dapat  berfikir  apabila  hakim telah  mendapat  keyakinan  dari  minimal dua  alat  bukti  yang  sah  akan  kebenaran dari  perkara  tersebut  maka  hakim  dapat mempertimbangkan  hukuman  apa  yang akan dijatuhkan. (Siti Soetami, 1998: 67).
Penegakan hukum yang paling diutamakan di Indonesia adalah penegakan  hukum  secara  pidana  dimana pidana mengatur melarang dan
memberikan  sanksi  terhadap  pelaku hukum,  penegakan  hukum  secara  pidana ini  diharapkan  mampu  sebagai  faktor penangkal terhadap merebaknya
peredaran  perdagangan  narkotika,  tapi dalam  kenyataannya  justru  semakin intensif penegakan hukum semakin meningkat  pula  peredaran  perdagangan narkotika  dan  psikotropika  tersebut  yang berarti  perlu  adanya  perhatian  khusus pada tindak pidana narkotika.
Penegakan  hukum  menurut  Liliana Tedjosaputro    adalah  suatu  proses  untuk mewujudkan  keinginan-keinginan  hukum menjadi  kenyataan.  Keinginan-keinginan hukum  di  sini  adalah  pikiran-pikiran badan  pembuat  Undang-undang  yang dirumuskan  dalam  peraturan  perundang- undangan  hukum  itu,  dan  ini  akan  turut menentukan bagaimana penegakan
hukum itu dijalankan. (Liliana Tedjosaputro, 1995: 55) Penegakan hukum atau
penanggulangan kejahatan juga mencakup tindakan  preventif  dan  represif  terhadap
kejahatan.  Usaha  yang  menunjukkan pembinaan,  pendidikan,  dan  penyadaran terhadap  masyarakat  umum  sebelum terjadi  gejolak  perbuatan  kejahatan,  pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan atau  preventif.  Sedangkan  usaha  yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap  tindakan  kejahatan  yang  sedang terjadi merupakan tindakan represif.
Proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika  di  Polres  Bukittinggi  berjalan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Namun, ada beberapa ketentuan penambahan  alat  bukti  selain  yang terdapat  dalam  KUHAP  dan  diinputkan dalam  pasal  86  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
mengenai alat bukti sebagaimana  dimaksud  berupa  informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan  secara  elektronik  dengan  alat optik  atau  yang  serupa  dengan  itu;  dan data  rekaman  atau  informasi  yang  dapat dilihat,  dibaca,  dan  /atau  didengar,  yang dapat  dikeluarkan  dengan  atau  tanpa bantuan  suatu  sarana  baik  yang  tertuang di  atas  kertas,  benda  fisik  apapun  selain kertas  maupun  yang  terekam  secara elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas pada:  tulisan,  suara,  dan/  atau  gambar; peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau huruf,  tanda,  angka,  simbol,  sandi,  atau perforasi  yang  memiliki  makna  dapat dipahami  oleh  orang  yang  mampu membaca  atau  memahaminya.  Apabila Satuan  Reserse  Narkotika  mendapat informasi  wajib  melindungi  pelapor sesuai  dengan  Pasal  99  Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dari sumber
informasi masyarakat terdapat unsur bukti permulaan  cukup,  maka  penyidik  sesuai amanat  pasal  103  KUHAP  yaitu  apabila laporan  atau  pengaduan  yang  diajukan secara  tertulis  harus  ditandatangani  oleh pelapor atau pengadu.
2. Kendala  yang  dihadapi  dalam
Pelaksanaan  Penyidikan  Terhadap
Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika Di Satuan Narkotika Polres Bukittinggi Kendala dalam melakukan penyidikan  terhadap  tersangka  tindak pidana  narkoba  berdasarkan  Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Hukum Acara Pidana di Polres
Bukittinggi adalah:
1. Pengiriman  berkas  perkara  ke  Jaksa penuntut atau dikenal dengan Tahap I sering  terlambat  bahkan  habis  masa penahanan.
2. Adanya komplain dari pihak tersangka  terhadap  penyidik  Polri karena  keterlambatan  dan  kepastian status tersangka di tingkat
penyidikan.
3. Sumber daya manusia. Bahwa penyidik  dan  penyidik  pembantu yang  ditempatkan  di Direktorat Reserse  Narkoba  Polres  Bukittinggi masih banyak yang belum memenuhi persyaratan, antara lain:
a. Tidak pernah melaksanakan pelatihan  atau  kejuruan  tentang penyidikan tindak pidana apalagi tindak pidana narkoba.
b. Pemahaman tugas pokok (integritas)  masih  kurang  dalam
menyidik  kasus  tindak  pidana narkoba.
c. Karena  kurangnya  pemahaman tentang penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu tidak memikirkan  resiko  yang  timbul dalam kesalahan penyidikan tersebut.
4. Sarana dan prasarana dalam penyidikan masih kurang, antara lain:
a. Komputer
Dalam  pengerjaan  administrasi penyidikan sering terlambat dalam pengerjaannya,  bahkan  rata-rata personil mengadakan sendiri. b. Anggaran Dalam kegiatan penyidikan,
anggaran  sangat  terbatas  sehingga anggota sering apatis dalam penyidikan, resikonya kasus terbengkalai. c. Transportasi Transpotasi dalam penyidikan masih kurang, sehingga penyelesaian administrasi penyidikan sering terlambat karena jarak tempuh untuk melakukan penetapan status barang bukti, penetapan penyitaan, dan  administrasi  lainnya  sering terlambat.
5. Uji barang bukti Uji  laboratorium  kriminal  terhadap sampel  barang  bukti  berbagai  jenis narkoba dan sampel  bukti elektronik dilaksanakan diluar daerah. Untuk uji laboratorium Polres Bukittinggi dilaksanakan  di  Polda  Sumatera Utara.
Pada  prinsipnya  selain  itu  adalah dalam  uji  laboratorium  ini  di  samping jauh,  laboratorium  kriminal  yang  ada  di Polda  Sumatera  Utara  juga  melayani daerah  lainnya,  diantaranya  Polda  Aceh, Sumatera  Utara,  Riau  Kepulauan,  dan
Sumatera  Barat.  Sehingga  layanan  untuk pengujian terlalu banyak, sehingga waktu yang  diberikan  dalam  Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009, waktu
penangkapan  diberikan  3x24  jam  dan dapat  diperpanjang  3x24  jam  (6  hari) sering  molor  atau  lewat  batas  waktu  6 hari.  Kalau  penyidik  mengeluarkan  surat perintah penahanan, akan berakibat ketidakpastian  dalam  penahanan,  karena hasil  belum  jelas  positif  atau  negatif narkoba,  hal  ini  bisa  terjadi  kesalahan oleh  penyidik.  Jika  hasilnya  negatif, penyidik  akan  keliru  dalam  menerbitkan surat perintah penahanan.
Kesulitan dalam mengungkapkan kasus tersebut, karena antara pembeli dan penjual  menggunakan  sistem  putus  atau tidak  bertemu  langsung.  Segala  transaksi yang  dilakukan  oleh  pembeli  dan  penjual narkotika semuanya tanpa mengenali satu sama lainnya.
Ketika seseorang mendapatkan  barang  narkotika  tersebut belum tentu dia tahu dan kenal siapa yang diajak  transaksinya.  Begitu  juga  dengan masyarakat  karena  sulit  untuk  dimintai keterangan  atau  informasi,  terkadang warga  masyarakat  menjawab  tidak  tahu atau  malah  mengatakan  untuk  minta keterangan  ke  pihak  ketua  RT  atau  pihak keamanan.
Demi kepentingan bangsa dan negara,  peneliti  berharap  kepada  seluruh lapisan  masyarakat  untuk  tidak  takut ataupun merasa ragu memberikan keterangan kepada pihak Penegak Hukum,  apabila  mempunyai  informasi
mengenai tindak pidana, khususnya tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika.
Pemberi  informasi  tidak  perlu  merasa takut  ataupun  khawatir,  karena  pihak penegak  hukum  akan  melindunginya  dari ancaman-ancaman  atau  kejadian  yang tidak diinginkan.
Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Polres Bukittinggi dalam melakukan  proses  penyidikan  terhadap pelaku  penyalahgunaan  narkotika  yaitu partisipasi  masyarakat  walaupun  sudah ada partisipasi untuk memberikan informasi  telah  terjadi  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika,  namun  masih dirasa kurang dan perlu untuk ditingkatkan  peran  sertanya,  selain  yang disebutkan  di  atas,  adalah  mengenai penyelidikan  yang  kadang  mengalami kesulitan  karena  jaringan  dari  tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika  yang mudah terputus mata rantainya.
Pihak Satuan Narkotika Polres Bukittinggi berharap  bahwa  dengan instrument  Pasal  131  Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diharapkan partisipasi masyarakat  untuk  memberikan  informasi pengaduan terjadinya tindak pidana narkotika  di  Polres  Bukittinggi  dapat makin  meningkat.  Dalam  Pasal  131 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa:
“Setiap  orang  yang  ia  mengetahui telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan  narkotika  namun  ia tidak  melapor  maka  dapat  dikenai suatu ketentuan pidana paling lama 1 (satu)  tahun  dan  denda  50  juta rupiah”.
Hambatan  selain  yang  disebutkan  di atas,  adalah  mengenai  penyelidikan  yang
kadang  mengalami  kesulitan  karena jaringan dari tindak pidana
penyalahgunaan  narkotika  yang  mudah terputus  mata  rantainya.  Jadi,  dibutuhkan kejelian dari aparat penegak hukum dalam memberantas  jaringan  narkotika  sampai ke akar-akarnya.
Untuk fasilitas
kendaraan  transportasi  bagi  penyidik Satuan  Narkotika  Polres  Bukittinggi  juga dirasa sedikit menghambat karena kadang masih kurang dana operasionalnya walaupun  mengenai  penyediaan  fasilitas kendaraan  bagi  aparat  penyidik  Satuan Narkotika  dilakukan  secara  prioritas. Dibutuhkan peralatan-peralatan IT
(Informasi Teknologi) yang lebih canggih lagi dalam mengungkap jaringan narkotika yang selama ini sudah menggunakan teknologi canggih juga.
3. Upaya  yang  Dilakukan  Dalam
Menghadapi  Kendala  Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Satuan Narkotika Polres Bukittinggi Upaya  penyidik  dalam  mengatasi faktor-faktor penghambat
dalam pelaksanaan penyidikan kasus-kasus narkoba  untuk  menghindari  kesalahan- kesalahan dalam hukum acara pidana:
1. Penyidik  melakukan  pelatihan  atau pemahaman-pemahaman terhadap penyidik pembantu tentang penanganan  tindak  pidana  narkoba dan melatih sendiri terhadap penyidik pembantu  tentang  tugas-tugas  dalam administrasi penyidikan guna
meminimalisir  komplain  dari  pihak tersangka. 2. Pengawasan  dan  pemeriksaan  setiap kegiatan dan lembaran kerja administrasi yang dibuat oleh penyidik pembantu.
3. Tentang  kemampuan  penyidik  dan penyidik  pembantu,  sumber  daya manusia  yang  masih  kurang  yang ditempatkan di unit-unit kerja dicampur, jika penyidik mahir ditempatkan penyidik pembantu yang perlu  bimbingan  dalam  penyidikan dan sebaliknya jika penyidik pembantu  mahir  ditempatkan  di penyidik yang kurang mahir.
4. Kekurangan anggaran dan alat transpotasi  diajukan  pada  anggaran tahun berikutnya, akan tetapi pengajuan tersebut jarang terealisasi.
5. Dalam uji coba laboratorium kriminal, penyidik melakukan koordinasi  sejak  diserahkan  barang bukti narkoba tentang hasil pemeriksaan terhadap petugas laboratorium.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  Polri dalam  memecahkan  hambatan-hambatan dalam  penyidikan  tindak  pidana  narkoba. Tindak  pidana  Narkoba  sebagai  tindak pidana  yang  tidak  hanya  membahayakan pelakunya  tetapi  juga  bangsa  dan  negara haruslah  dapat  dilakukan  pencegahan. Polri sebagai aparat penegak hukum tidak terlepas  dari  hambatan-hambatan  dalam penyelidikan tindak pidana narkoba.
Untuk  itu  diperlukan  upaya  untuk memecahkan hambatan-hambatan penyidikan  tindak  pidana  narkoba  seperti dalam uraian sebelumnya:
a. Latihan  rutin  sebagai  alternatif  untuk mengatasi  kekurangan  pendidikan
khusus mengenai penyidikan
narkoba.
b. Penyuluhan  yang  dilakukan  Polri sebagai upaya penanggulangan preventif tindak pidana narkoba.
Demi kepentingan bangsa dan negara,  peneliti  berharap  kepada  seluruh lapisan  masyarakat  untuk  tidak  takut ataupun merasa ragu memberikan keterangan kepada pihak Penegak
Hukum,  apabila  mempunyai  informasi mengenai tindak pidana, khususnya tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika. Pemberi  informasi  tidak  perlu  merasa takut  ataupun  khawatir  karena  pihak penegak  hukum  akan  melindunginya  dari ancaman-ancaman  atau  kejadian  yang tidak diinginkan.
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan adalah  dengan  hadirnya  Badan  Narkotika Nasional  tentunya  akan  menjadi duet mechanism terhadap  penegak  hukum tindak  pidana  narkotika  bersama  dengan lembaga kepolisian bahkan di samping itu masih  ada  penyidik  lainnya yakni penyidik  pegawai  negeri  sipil.  Badan Narkotika  Nasional  diberi  wewenang melakukan  penyidikan  terhadap  tindak pidana  narkotika  di  samping  dapat  juga dilakukan  penyidik  Kepolisian  Republik Indonesia. Keduanya harus saling berkoordinasi  dan  saling  memberitahu apabila telah memulai melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
narkotika.  Meskipun  keduanya  harus saling  berkoordinasi  tetapi  telah  memberi sinyalemen atau petunjuk tentang ketidakmampuan ( inability ) dari
kepolisian  dalam  menjalankan  tugas  dan
wewenangnya dalam melakukan pengusutan terhadap tindak pidana narkotika dengan baik.
Sedangkan  penyidik  pegawai  negeri sipil  posisinya  juga  penyidik  yang diberikan  kewenangan  oleh  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  namun  selaku  koordinator  dan pengawas tetap berada di pihak
Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana telah digariskan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana.
Kewenangan
Badan Narkotika
Nasional  yang  terlalu  besar  seperti  dalam penahanan  dan  penggeledahan  menurut Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  ternyata  tidak  sama dengan  kewenangan  yang  diberikan kepada  penyidik  polisi  dan  penyidik pegawai  negeri  sipil.  Perbedaan  ini berpotensi  menimbulkan  permasalahan secara kelembagaan serta egoisme institusional  diantara  lembaga  penegak hukum.
Permasalahan kewenangan dapat menjadi  polemik  institusional  yang  patut menjadi perhatian. Kewenangan menyangkut masalah integritas institusional  dan  selalu  terjadi  upaya pencegahan-pencegahan
terhadap pengurangan  kekuasaan.  Pengurangan kekuasaan  dapat  menimbulkan  sikap persepsi keliru dari institusi yang menerima  pengurangan  tersebut.  Institusi dapat  dianggap  tidak  mampu  dan  tidak cakap  melaksanakan  kekuasaan  yang diberikan  oleh  Undang-undang  bahkan dianggap tidak pernah memberikan
akuntabilitas  memadai  sesuai  dengan harapan  masyarakat  apalagi  kewenangan ini  menyangkut  kekuasaan.  Ibarat the elimination  of  power  is  a  show  of power akibatnya  yang  timbul  adalah  arogansi institusional  sekaligus  egoisme  struktural sehingga akan mengganggu proses penegakan  hukum  pada  tindak  pidana narkotika secara komprehensif. (Beniharmoni Harefa, 2017) Kewenangan Penyidikan Badan
Narkotika  Nasional  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika.  Diatur  dalam  Pasal  75  dan Pasal  80  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Adapun Pasal 75 berbunyi sebagai berikut: Dalam rangka  melakukan  penyidikan,  penyidik BNN berwenang:
1. Melakukan  penyelidikan  atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika;
2. Memeriksa  orang  atau  korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika;
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4. Menyuruh  berhenti  orang  yang diduga melakukan
penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
5. Memeriksa,  menggeledah,  dan menyita  barang  bukti  tindak pidana  dalam  penyalahgunaan
dan  peredaran  gelap  Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  Narkotika  dan  Prekursor
Narkotika; 7. Menangkap  dan  menahan  orang yang diduga melakukan penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika;
8. Melakukan  interdiksi  terhadap peredaran  gelap  Narkotika  dan Prekursor  Narkotika  di  seluruh wilayah juridiksi nasional;
9. Melakukan  penyadapan  yang terkait  dengan  penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  Narkotika dan  Prekursor  Narkotika  setelah terdapat bukti awal yang cukup; 10. Melakukan  teknik  penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
11. Memusnahkan  Narkotika  dan Prekursor Narkotika;
12. Melakukan  tes  urine,  tes  darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA),
dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
14. Melakukan  pemindaian  terhadap orang,  barang,  binatang,  dan tanaman;
15. Membuka  dan  memeriksa  setiap barang  kiriman  melalui  pos  dan alat-alat  perhubungan  lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan  dan  peredaran
gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika;
16. Melakukan  penyegelan  terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
17. Melakukan uji laboratorium terhadap  sampel  dan  barang bukti  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika;
18. Meminta  bantuan  tenaga  ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  dan Prekursor 19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran  gelap  Narkotika  dan Prekursor Narkotika.
Dalam  upaya  penanggulangan  tindak pidana narkotika maka Polres  Bukittinggi melakukan hal-hal sebagai berikut:

## 1. Upaya preventif
Upaya preventif adalah sebuah upaya yang  dilakukan  oleh  Polres  Bukittinggi dan  dilakukan  sebelum  penyalahgunaan terjadi dalam bentuk kampanye,
penyuluhan,  sosialisasi,  pendekatan  pada keluarga,  dan  penyebaran  pengetahuan mengenai  bahaya  narkoba.  Cara  ini dilakukan di berbagai kelompok masyarakat  seperti  sekolah,  dari  tingkat Sekolah  Dasar  (SD)  sampai  Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga perguruan tinggi, bahkan juga dilakukan di beberapa perkampungan  wilayah  Riau.  Berikut  ini adalah  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh Polres  Bukittinggi  dalam  menanggulangi penyalahgunaan narkoba.
Penyalahgunaan narkoba dapat merusak  perkembangan  jiwa  generasi muda  baik  bagi  pengguna  maupun  orang lain.  Narkoba  sebagai  zat  yang  sangat diperlukan  untuk  pengobatan  dalam pelayanan kesehatan seringkali disalahgunakan  tidak  sesuai  dengan standar  pengobatan  dan  jika  disertai peredaran  narkoba  secara  gelap  akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat,  khususnya  generasi  muda, maka perlu diadakannya upaya sosialisasi terhadap generasi muda.
2. Upaya Represif
Polres  Bukittinggi  telah  melakukan fungsi penegakan hukum. Peranan penegak  hukum  salah  satunya  ialah bagaimana  mengaktualisasikan  secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam  kaidah-kaidah  sosial  masyarakat. Sebagai  suatu  sarana  untuk  menegakkan hukum diantaranya ialah dengan penerapan  sanksi  pidana.  Perumusan norma-norma  pidana  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997 dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009,  berikut  konsep  penetapan  sanksi pidana.  Dalam  Undang-undang  tersebut, untuk  menentukan  kategorisasi  sanksi pidana  lebih  ditentukan  oleh  jenis-jenis penggolongan  psikotropika  dan  narkotika yang  dilanggar,  seyogyanya  pemerintah mengatur  tentang  batas  maksimal  jumlah psikotropika dan narkotika yang disimpan,  digunakan,  dimiliki,  secara tidak  sah  sehingga  dapat  membedakan pelaku tindak pidana, apakah digolongkan sebagai pemilik, pengguna atau pengedar.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  di atas,  maka  penulis  menarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  penyidikan  terhadap pelaku  tindak  pidana  narkotika berdasarkan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  di Satuan  Narkotika  Polres  Bukittinggi adalah  berawal  dari  penyelidikan terhadap  seseorang  pelaku  tindak pidana narkotika, dilakukan penangkapan. dilakukan penggeledahan,  penyitaan  terhadap barang  bukti,  mencacat  saksi-saksi,
membuat  laporan  polisi,  meminta status sita kepada kejaksaan, melakukan penimbangan barang bukti  kepada  puslabfor/instansi  lain yang  mempunyai  badan  hukum, melakukan cek urine terhadap tersangka di rumah sakit, melakukan penahanan/membuat sprinhan, mengirimkan barang bukti ke puslabfor medan, melakukan pemeriksaan/BAP terhadap tersangka dan saksi, setelah dianggap lengkap berkas lalu dikirimkan  kepada  kejaksaan  (tahap 1), apabila berkas dianggap ada yang kurang  dari  kejaksaan  maka  berkas akan  dikembalikan  kepada  penyidik, setelah berkas dilengkapi oleh penyidik  maka  berkas  diserahkan kembali  kepada  kejaksaan,  setelah berkas dianggap lengkap oleh kejaksaan  maka  penyidik  menerima
P21 dari kejaksaan (berkas dianggap lengkap oleh kejaksaan) dan
penyidik melakukan penyerahan barang bukti dan tersangka (tahap 2) kepada kejaksaan. Namun pelaksanaannya belum efektif karena ada kendala dalam pelaksanaannya.
2. Kendala  pelaksanaan  penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Satuan
Narkotika  Polres  Bukittinggi  adalah pengiriman  berkas  perkara  ke  Jaksa penuntut  atau  dikenal  dengan  Tahap I sering terlambat bahkan habis masa penahanan.  Serta  adanya  komplain dari pihak tersangka terhadap penyidik  Polri  karena  keterlambatan dan  kepastian  status  tersangka  di tingkat penyidikan, keterbatasan sumber  daya  manusia,  kurangnya sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki oleh penyidik Polres Bukittinggi dan tidak  efektifnya  uji  laboratorium kriminal  terhadap  sampel  barang bukti  berbagai  jenis  narkoba  dan sampel bukti elektronik dilaksanakan  diluar  daerah.  Untuk uji  laboratorium  Polres  Bukittinggi dilaksanakan  di  Polda  Sumatera Utara.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan penyidikan  terhadap  pelaku  tindak pidana  narkotika  berdasarkan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Satuan
Narkotika  Polres  Bukittinggi  adalah dengan cara menambah pengetahuan dan  kemampuan  penyidik  dengan cara  melakukan  pelatihan  terhadap
tugas  dalam  administrasi,  dalam  uji coba laboratorium kriminal, penyidik
melakukan koordinasi
sejak diserahkan  barang  bukti  narkoba tentang  hasil  pemeriksaan  terhadap
petugas laboratorium. Sehingga pelaksanaan penyidikan bisa berjalan dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Andi Hamzah, dkk, 1994, Pidana Mati di Indonesia  di  Masa  Lalu,  Kini,  dan Masa  Depan ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta
Bambang  Poernomo,  1986, Pokok-Pokok
Tata Acara Peradilan Pidana
Indonesia  dalam  KUHAP ,  Sinar Grafika, Jakarta;
Ediwarman,  2014, Penegakan  Hukum dalam Perspektif Kriminologi ,
Genta Publishing, Yogyakarta,
Leden Marpaung, 2011, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan) , Cetakan  Ketiga,  Sinar  Grafika, Jakarta
Liliana  Tedjosaputro,  1995, Penegakan
Hukum ,  PT  Bayu  Indra  Grafika, Yogyakarta Satjipto Rahardjo, 2010, Penyelenggaraan  Keadilan  Dalam Masyarakat  Yang  Sedang  Berubah , Laksbang Mediatama, Surabaya
Siti  Soetami,  1998, Pengantar  Hukum
Indonesia , Refika Aditama,
Bandung
Seorjono  Soekanto,  2006, Hukum  Acara
Pidana ,  Badan  Penerbit  Universitas
Diponegoro, Semarang
Susilo  Yuwono,  1992, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan
KUHAP,  Sistem  dan  Prosedur,
Penerbitan Alumni, Bandung;
Wahju  Muljono,  2012, Pengantar  Teori Kriminologi , Pustaka Yustisia, Yogyakarta;

## Jurnal
Aris Leonardi, Uning Pratimaratri, Fitriati
Fitriati,  (2013).  Kebijakan  Hukum
Pidana Dalam Penyalahgunaan Narkotika  di  Kalangan  Remaja (Studi  Kasus:  Polres  Rokan  Hulu Provinsi Riau). Abstract of
Undergraduate  Research,  Faculty of  Law,  Bung  Hatta  University .  3
(1), 31-40.
Maudy  Pritha  Amanda,  Sahadi  Humaedi,
Meilanny  Budiarti  Santoso,  2017.
Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent
Substance Abuse. Jurnal Penelitian
& PPM . 4 (2), 129 - 389.
Andri Winjaya Laksana, (2015). Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika
Dengan  Sistem  Rehabilitasi, Jurnal Pembaharuan Hukum , 2 (1). 74-85
Bakhtiar, (2019). Kumulasi Pidana Penjara  dan  Denda  dalam  Perkara Narkotika,  Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum, 21 (1). 111-116
Oksimana  Darmawan,  (2017).  Kebijakan
Pemerintah  Mengenai  Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba  (Studi  Kasus  di  Provinsi DKI Jakarta), Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 3 (2). 177-203 Beniharmoni Harefa, (2017). Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Perspektif , 22 (3). 222-230 Undang-Undang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika.