## Akibat Hukum Akta Perubahan Yayasan Yang Mengandung Cacat Hukum
Hani Nuanza Uemenina, Budiman Gining, Hasim Purba, T.Keizerina Devi Azwar
Email: haninuansa01@gmail.com
Abstract
The deed of change of  Darussalam Maluku Education Foundation was established by a Notary named M. Husain Tuasikal,S.H.,MKn, and was legalized by the Ministry of Law and Human Right of Indonesia. It does not have legal framework because it refers to the Notarial Deed Number:01/2008 dated the 6 th of October,2008 which no longer has legal force. Its validity is also objected by the Ministry of Law and Human Rights of  the Republic  of  Indonesia  thus,  a  new  foundation  is  established  by changing  the name of Darussalam Foundation to Darussalam Maluku Foundation. The objectives of this research is to discover and to analyze the legal consequence incurred from the drawing up of deed of change of a foundation name before a Notary that may lead to an illegal act. The deed includes the assets possessed by the foundation that is also managed  by  Darussalam  Ambon  Foundation  and  related  with  the  verdict  of  the supreme  court  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  404  PK/PDT/2018.  It  was discovered from the judge’s consideration that the Notary, in drawing up the deed, has made mistaked as an official and has neglected human right as government that has to make  an  acknowledgement,  to  issue  a  decree,  and  to  analyze  judge’s  legal consideration  concerning  the  issuance  of  deed  of  change  of    foundation,  which  is supposed to be decided by the owner of the foundation or his heirs; thus, if the owner has passed away, the drawing up of the deed has to be attended by the theirs and the board of patrons of the foundation in relation with the verdict of the supreme court of the Republic of Indonesia Number 404 PK/PDT/2018
Keyword: deed of change of foundation;,illegal act, board of patrons of foundation

## Abstrak
Akta Perubahan  Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku yang dibuat oleh Notaris M.Husain Tuasikal,SH.,MKn yang telah disahkan oleh kementrian Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  tidak  mempunyai  dasar hukum  karena  mengacu kepada Akte Notaris Nomor: 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 yang sudah tidak mempunyai  kekuatan  hukum  dan  pengesahannya  telah  ditolak  oleh  Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,sehingga dibentuk Yayasan baru
dari Peralihan nama Yayasan Darussalam dengan nama Yayasan Darussalam Maluku. Tujuan  yaitu  untuk  mengetahui  sekaligus  menganalisis  Akibat  Hukum  yang ditimbulkan dari Pembuatan Akta Perubahan Yayasan yang dibuat di hadapan notaris yang dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum yang di dalamnya terdapat asset- asset yang dimiliki oleh Yayasan yang termasuk pengelolaan Universitas Darussalam Ambon  yang  dikaitkan  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  404 PK/PDT/2018,mengetahui  pertimbangan  majelis  hakim  dalam  terjadinya  kesalahan atau kelalaian yang dilakukakan Notaris selaku pejabat dalam pembuatan akta dan Hak Asasi  Manusia  selaku  pihak  pemerintahan  yang  memberikan  pengakuan  dan penerbitan  surat  keputusan,  dan  menganalisis  pertimbangan  hukum  majelis  hakim tentang pernerbitan akta perubahan yayasan yang harus merupaka suatu keputusan dari pemilik yayasan ataupun Ahli Warisnya,jika pemilik yayasan sudah meninggal dunia dan harus dihadiri oleh Ahli waris,dan Organ Pembina Yayasan yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 404 PK/PDT/2018.
Kata  Kunci  :  Akta  Perubahan  Yayasan,  Perbuatan  melawan  hukum,  Organ Pembina Yayasan

## PENDAHULUAN
Dalam Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Pengertian  Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak  mempunyai  anggota.  Yayasan  didirikan  oleh  satu  orang  atau  lebih  dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai  kekayaan awal, Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat, Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Dalam  hal  Yayasan  didirikan  oleh  orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan
tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. 1 Pendirian yayasan dianggap sah menurut kebiasaan apabila memenuhi syarat:
a.   Pendiri  yayasan  meminta  jasa  seorang  Notaris  untuk  membuat  Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Yayasan;
b.   Selanjutnya  pengurus  yayasan  mengurus  domisili  yayasan  pada  kepala pemerintahan di tempat kedudukan yayasan, mengurus SIUP pada instansi yang berwenang sesuai dengan kegiatan yayasan.
c.   Akta pendirian yayasan didaftarkan pada Penitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencangkup tempat kedudukan yayasan; dan
d.   Akta  pendirian  atau  anggaran  dasar  yayasan tersebut  diumumkan  dalam
“Tambahan Berita Negara Republik lndonesia."
Yayasan harus mempunyai tujuan tertentu dan jelas, Tujuan tersebut harus ideal dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kesusilaan,  ketertiban  umum,  hukum  dan kepentingan  umum.Yayasan  tidak  boleh  mempunyai  tujuan  yang  diarahkan  kepada pencapaian keuntungan dan kepentingan kebendaan bagi pendirinya, karena yayasan bukan  badan  usaha  perdagangan  yang  tidak  hanya  berharap  mendapat  keuntungan
1 Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 16 Tahun 2001 (16/2001) Tentang Yayasan
tetapi  juga  mengandung  kemungkinan  resiko  untuk  menderita  kerugian,  yang  dapat mengakibatkan tujuan sosial yayasan tidak tercapai. 2
Fakta ini menimbulkan permasalahan yayasan dalam hal melaksanakan fungsi dan tujuannya, sehingga pemerintah membuat undang-undang yang mengatur tentang yayasan yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  No.  16 Tahun 2001 tentang Yayasan  (selanjutnya disebut sebagai  Undang- Undang  Yayasan). 3 Bahwa  Penggugat  adalah  Badan  Hukum  Yayasan  Darussalam Maluku yang sah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 31 Tertanggal 31 Mei 2011  yang  telah  disahkan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI sebagaimana Surat Keputusan Nomor: AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2019. 4
Yayasan Darussalam dalam hal Pergantian pengurus Yayasan hanya didasarkan pada Surat Kuasa dari Pendiri/Keluarga Pendiri disaat masa kerja pengurus berakhir hingga  masa  periode  1996-2000.  Bahwa  selanjutnya  oleh  karena  telah  berakhirnya masa kepengurusan Yayasan Darussalam Maluku masa bakti 1996-2000, maka pada tahun  2001  perlu  diangkat  Pengurus  Yayasan  Darussalam  Maluku  yang  baru  untuk masa bakti 2001-2005.
2 Karakteristik  Yayasan  Sebagai  Badan  Hukum    Di  Indonesia  dibuat  oleh  Ari  Purwadi PERSPEKTIF Volume VII No. I Tahun 2002, Edisi Januari
3 Implementasi  Fungsi  Sosial  Yayasan  Berdasarkan  Hukum  Yayasan,dibuat  oleh  Putri Septia,Rohaini,Dianne Eka Rusmawati,Vol 1 No.1,2017
4 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404 PK/Pdt/2018
Oleh  karena  Hasan  Slamet  telah  meninggal  dunia  sehingga  selaku  pendiri beralih kepada ahli warisnya yakni Ny. Hj. J. Hasan Slamet atas nama Pendiri Yayasan pada  tanggal  26  Maret  2001  telah  memberikan  Kuasa  kepada  DR.  Ir.  M.  Saleh Latuconsina  untuk  mewakili  pemberi  kuasa  dalam  rapat.  Mengenai  Yayasan Perubahan Kepengurusan yayasan tersebut telah diusulkan kepada Kementrian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia    untuk  perubahan  dan  penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan.
Namun  usulan  tersebut  ditolak  dan  tidak  dapat  dipertimbangkan  oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal Ini adalah Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dengan  alasan  bahwa  batas  waktu penyesuaian  Anggaran  Dasar  Yayasan  telah  lewat  waktu  dan  disarankan  untuk mendirikan yayasan baru dengan nama sama yang tidak terkait dengan yayasan lama sebagaimana Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.2-AH.01.01.4445 tanggal 11 Juni 2010.
Pengurus dari yayasan yang tercantum dalam Akte Notaris Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 maupun dengan para pengurus  yang masih hidup dari kepengurusan yayasan yang tercantum dalam Akte Notaris Nomor : 15 Tahun 1981 untuk mendapatkan kesepakatan menyusun kepengurusan baru sesuai Organ Yayasan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2001 Jo UU RI Nomor : 28 Tahun 2004 dan PP 63 Tahun 2008.
Susunan Organ Yayasan yang tercantum dalam Akte Notaris Nomor: 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 tersebut di atas telah diusulkan kepada Kementrian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  dan  telah  mendapat  pengesahan  dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Nomor : AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011, dan sudah  didaftarkan  pada  Pengadilan  Negeri  ambon  dengan  demikian  secara  hukum Yayasan Darussalam Maluku merupakan Yayasan yang Sah secara hukum peralihan dari Yayasan Darussalam dan secara mutatis mutandis Akte Notaris Nomor: 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Bahwa kemudian diketahui penolakan pihak Universitas Darussalam Ambon untuk  menyerahkan  pengelolaannya  kepada  Yayasan  Darussalam  Maluku  karena adanya Akte Perubahan atas Akte Notaris Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008  sebagaimana  Akta  Nomor  12  tanggal  6  Maret  2014  dengan  nama  Yayasan Pendidikan Darussalam yang dibuat oleh Notaris M.Husain Tuasikal. selanjutnya oleh Notaris  M.Husain  Tuasikal,  diusulkan  kepada  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  dan  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  telah  mengesahkannya  sebagaimana  Surat  Keputusan  Nomor  : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 Oktober 2014. 5
5 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404Pk/Pdt/2018
Akta Perubahan Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris M.Husain  Tuasikal  dan  telah  disahkan  oleh  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia tidak mempunyai dasar hukum karena mengacu kepada Akte  Notaris  Nomor  :  01  Tahun  2008  tanggal  6  Oktober  2008  yang  sudah  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  dan  pengesahannya  telah  ditolak  oleh  Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga dibentuk Yayasan baru dari peralihan nama Yayasan Darussalam dengan nama Yayasan Darussalam Maluku.
Perubahan Akte Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 yang telah disahkan oleh Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  dengan  perubahan nama  atas  nama  Yayasan  Pendidikan  Darussalam  Maluku  tidak  dilakukan  secara prosedural  sebagaimana  tertuang  dalam  anggaran  dasar  Yayasan  Darussalam  Pasal 31,32 dan 33 akan tetapi dibuat oleh orang-orang yang ingin menguasai pengelolaan Yayasan Darussalam secara tidak benar, oleh karena itu perubahan tersebut jelas-jelas melanggar hukum.Yayasan Pendidikan Darussalam telah menguasai Pengelolaan atas harta  kekayaan  (asset-aset)  yayasan  termasuk  pengelolaan  Universitas  Darussalam Ambon, hal tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

## METODOLOGI
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dimana  pendekatan terhadap  permasalahan  dilakukan  dengan  mengkaji  ketentuan  peraturan perundangundangan yang berlaku dalam bidang hukum kenotariatan pada umumnya,
dan  hukum  tentang  perubahan  anggaran  dasar  dan  perubahan  susunan  pengurus yayasan yang termuat di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan  dilakukan  secara  cermat,  bagaimana  menjawab  permasalahan  dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut . 6
Data  penelitian  ini  diperoleh  dengan  mengumpulkan  bahan-bahan  hukum primer,  sekunder  maupun  tertier  yang  dikumpulkan  melalui  studi  dokumen  dan kepustakaan yang terdiri dari:
a. Bahan hukum sekunder yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum kenotariatan yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 dan Hukum Yayasan yang termuat di dalam  ketentuan  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2001  juncto  Undang- Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Normatif , Jakarta: UI Press, 2006, h. 30.
b. Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer  yang  berupa  buku,  hasil-hasil  penelitian dan atau karya ilmiah tentang hukum kenotiaratan dan hukum yayasan
c. Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  dan penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  seperti  kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.
Teknik  dan  alat  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  dan  Pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara.
Alat  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  dokumen  untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan  menganalisa  data  primer  yakni  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang masalah hukum kenotariatan khususnya dalam pembuatan akta otentik notaris yang termuat didalam UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 dan juga pembuatan akta otentik tentang perubahan anggaran dasar yayasan dan juga perubahan susunan  pengurus  yayasan  sebagaimana  termuat  di  dalam  Undang-Undang  No.  16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan peraturan pelaksananya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  No.63  Tahun  2008  juncto  Peraturan Pemerintah  No.2  Tahun  2013  tentang  Peraturan  Pelaksana  Yayasan  dan  daftar pertanyaan  yang bersifat  terstruktur,  dimana terdapat sistematika yang logis tentang
urutan  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  agar  mendapatkan  data  yang  lengkap berhubungan dengan penelitian ini.
Analisis  data  merupakan  suatu  proses  mengorganisasikan  dan  menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. 7
Di  dalam  penelitian  hukum  normatif,  maka maksud  pada  hakekatnya  berarti kegiatan  untuk  mengadakan  sistematisasi  terhadap  bahan-bahan  hukum  tertulis, sistematisasi yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. 8
Sebelum  dilakukan  analisis,  terlebih  dahulu  dilakukan  pemeriksaan  dan evaluasi terhadap semua data  yang telah dikumpulkan. Setelah itu keseluruhan data tersebut akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif.
Metode  kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk menyelidiki,  menemukan,  menggambarkan  dan  menjelaskan  kualitas  atau keistimewaan dari suatu penelitian, yang dilakukan dengan cara menjelaskan dengan kalimat sendiri dari data yang ada, baik primer, sekunder maupun tertier.
7 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Malang: Banyu Media, 2005,h. 8.
8 Raimon  Hartadi, Methode  Penelitian  Hukum  Dalam  Teori  Dan  Praktek ,  Jakarta:  Bumi Intitama Sejahtera, 2010, h. 16
Sehingga  menghasilkan  kualifikasi  yang  sesuai  dengan  permasalahan  yang dibahas  dalam  penelitian  ini,  untuk  memperoleh  jawaban  yang  benar  mengenai permasalahan  pembuatan  akta  otentik  dibidang  perubahan  yayasan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dibidang hukum yayasan, yang diawali dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap hal-hal  yang  bersifat  khusus,  sebagai  jawaban  yang  benar  dalam  pembahasan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Akibat hukum dari Akta Perubahan Yayasan yang Cacat Hukum yang dibuat didalam Akta Notaris tidak selalu muncul dari keinginan para pihak. Akibat hukum untuk  kepentingan  pihak  yang  satu  atas  beban  pihak  yang  lain  diperlukan  untuk membentuk  suatu  perjanjian.  Akibat  hukum  suatu  perjanjian  hanya  mengikat  para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga karena tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga.
Pasal 71 ayat  (1) Undang-Undang Yayasan, mewajibkan Yayasan,  yang berdiri  sebelum  Undang-Undang  Yayasan  untuk  melakukan  penyesuaian  anggaran dasar yayasannya dengan Undang-Undang Yayasan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan,  yaitu  3  (tiga)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  Undang-  Undang  Yayasan berlaku. 9
9 Indonesia  (d),  Undang-Undang  Yayasan,  UU  Nomor  28  Tahun  2004,  LN  No.  115 Tahun 2004,TLN No. 4430,ps.71 ayat (1)
Yayasan  yang  didirikan  baik  sebelum  maupun  setelah  berlakunya  Undang- Undang Yayasan telah diakui sebagai badan hukum setelah melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasannya.
Dengan konsekuensi, bahwa yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang  yayasan  harus  mematuhi  Ketentuan  Peralihan  yang  ada  didalam Undang-Undang Yayasan,yang kemudian dapat ditegaskan bahwa yayasan yang telah ada  tetap  diakui  sebagai  badan  hukum  apabila  sudah  memenuhi  syarat-syarat sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  71  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang Yayasan. 10
Tidak  menutup  kemungkinan  untuk  dapat  terjadi,  jika  sebuah  yayasan  yang seharusnya tidak boleh menggunakan kata “yayasan” di depan namanya, 11 dihukum atas  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  melalui  organnya  oleh  utusan pengadilan  yang telah  berkekuatan hukum tetap  (inkracht  van  gewijsde),akan tetapi kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi putusan, baik oleh karena tidakhukum tersebut tidak  memiliki  akibat  hukumnya  atau  perbuatan  hukum  itu  dianggap  tidak  pernah ada. 12
10 Indonesia (d), Undang-Undang Yayasan, UU Nomor 28 Tahun 2004, LN No. 115 Tahun 2004,TLN No. 4430, Ps. 9 ayat (2).
11 Indonesia (d), Undang-Undang Yayasan, UU Nomor 28 Tahun 2004, LN No. 115 Tahun 2004,TLN No. 4430,ps. 71 ayat (4)
12 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, h. 364.
Tidak  menutup  kemungkinan  untuk  dapat  terjadi,  jika  sebuah  yayasan  yang seharusnya tidak boleh menggunakan kata “yayasan” di depan namanya, 13 dihukum atas  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  melalui  organnya  oleh  putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), akan  tetapi kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi putusan, baik oleh karena tidak jelasnya aset dari yayasan yang digugat di pengadilan, maupun oleh karena pihak dalam perkara tersebut adalah sebuah yayasan yang sebenarnya secara hukum tidak ada. 14
Akan  tetapi  berdasaarkan  Pasal  1266  KUHPerdata  yang  melibatkan pengadilan  untuk  memutuskan  perjanjian  timbal  balik,  maka  penggunaan  diskresi pengadilan untuk memutuskan perjanjian tersebut juga antara lain menggunakan faktor kesalahan  pihak  pelaku  wanprestasi  untuk  dapat  menentukan  apakah  perjanjian tersebut  dapat  diputus  atau  tidak.  Dengan  demikian,  menurut  sistem  hukum KUHPerdata  Indonesia,  maka  pada  prinsipnya  asal  ada  kewajiban  yang  tidak dilaksanakan, dan kewajiban yang tidak dilaksanakan tersebut cukup material (material breach),  maka  suatu  perjanjian  sudah  dapat  diputuskan  dan  ganti  rugi  sudah  dapat dimintakan.
Pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum atas akta  yang dibuatnya secara melawan hukum adalah pertanggungjawaban secara perdata yang dapat digugat
13 Pasal  71  ayat  (4)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2004  tentang Yayasan 14 Interpretasi  hukum  mengenai  pertanggungjawaban  hukum  yayasan  yang  tidak  memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan, h. 41-42.
oleh pihak yang dirugikan atas terbitnya akta tersebut dengan gugatan ganti rugi dan juga  gugatan  pembatalan  akta  notaris  yang  mengandung  unsur  perbuatan  melawan hukum  tersebut  dengan  mengajukan  permohonan  gugatan  pembatalan  akta  notaris tersebut ke pengadilan negeri.
Perlindungan hukum  yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris diatur dalam Pasal  66  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Pasal  66  UUJN  ini  mengatur  mengenai dibentuknya  Majelis  Kehormatan  Notaris  (selanjutnya  disebut  MKN)  yang beranggotakan Perwakilan Notaris pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. 15
Notaris  sebagai  pejabat  pembuatan  akta  otentik,jika  terjadi  kesalahan  baik disengaja  maupun  karena  kelalaiannya  mengakibatkan  orang  lain  (akibat  dibuatnya akta) menderita kerugian,yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum.  Jika  suatu  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  notaris  dapat  dibuktikan,maka notaris  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  ancaman  sebagaimana  yang  telah  ditentukan oleh Undang-undang.
15 Tanggung Jawab dan Pelindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang dibuatnya oleh Kunni Afifah Volume II No. I Tahun 2017, Edisi Januari
Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menetapkan bahwa” dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya,ganti rugi dan bunga kepada notaris”
Dalam Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris perubahan Undang-Undang menentukan  .adanya  sanksi  perdata,  Jika  Notaris  melakukan  perbuatan  melawan hukum atau pelanggaran terhadap pasal 38,39, dan 40 Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang  Jabatan  Notaris  maka  akta  Notaris  hanya  akan  mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
Selanjutnya Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.
Dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Juncto Undang- Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan disebutkan bahwa, Yayasan memperoleh status  badan  hukum  setelah  akta  pendirian  Yayasan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Juncto UndangUndang No. 28 Tahun  2004  Tentang  Yayasan  memperoleh  pengesahan  dari  Menteri.  Sehubungan dengan bunyi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Juncto Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, berarti sejak didirikannya Yayasan, maka  secara  otomatis  Yayasan  tersebut  sudah  dipenuhi  syarat-syarat  pendirian Yayasan tersebut yang dutuangkan dalam sebuah akta.
Mengenai perubahan Akta Yayasan, dapat dipahami maksud ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No.28 Tahun  2004  Tentang  Yayasan,  disebutkan  bahwa  akta  pendirian  Yayasan  memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain dianggap perlu.
Sehubungan dengan itu, makna dari Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto UndangUndang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan ini adalah berubahnya  akta  pendirian  Yayasan,  harus  berubah  pula  ketentuan-ketentuan  dalam Anggaran Dasar Yayasan.
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, di Indonesia yayasan telah diakui sebagai badan hukum, meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyatakannya  secara  tegas.  Dalam  lalu  lintas  hukum  sehari-hari  Yayasan diperlakukan sebagai legal entity.
Setelah  berlakunya  UU  Yayasan  di  Indonesia,  terjadi  pengelompokan  bagi yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UU Yayasan, yaitu yayasan yang diakui sebagai  badan  hukum  dan  yayasan  yang  tidak  diakui  sebagai  badan  hukum.  Hal tersebut seperti yang dinyatakan pada Pasal 71 Ayat (1) butir a dan b, yaitu yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum  pada saat Undang-undang Yayasan berlaku adalah yayasan yang telah :
a. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan berita Negara Republik Indonesia; atau
b. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.
Adapun yang dilarang oleh Undang-undang Yayasan adalah nama yang sama dan telah dipakai secara sah oleh yayasan yang bersangkutan. Dikatakan nama Yayasan telah dipakai secara sah,maka harus dilihat dari  segi  waktunya  yaitu ketika  yayasan yang bersangkutan telah memperoleh pemberitahuan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemberitahuan pengesahan dari Menteri, sudah termasuk di dalamnya tentang nama yayasan.
Nama  yang  sama  tidak  diperbolehkan  oleh  Undang-undang  karena  akan berakibat membingungkan atau meresahkan masyarakat,dikiranya yayasan itu sama. 16
Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti atau keterangan/ pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadap notaris,dan selanjutnya  notaris  membingkainya  secara  lahiriah,formil  dan  materil  dalam  bentuk akta  notaris,dengan  tetap  berpijak  pada  aturan  hukum  atau  tata  cara  atau  prosuder pembuatan  akta  dan  aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  tindakan  hukum  yang bersangkutan yang tertian dalam akta.

## KESIMPULAN
Akibat hukum  sebuah yayasan yang seharusnya tidak boleh menggunakan kata “yayasan” di depan namanya, dihukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan
16 Gatot Supramono , Op.Cit. Hukum Yayasan di Indonesia , Rineka Cipta , h. 53.
organnya  oleh  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,dan  akan memiliki kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi putusan,baik oleh karena tidak jelasnya asset dari pihak  yayasan yang digugat di pengadilan,maupun oleh karena pihak dalam perkara tersebut adalah sebuah yayasan yang sebenarnya secara hukum tidak ada dan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia dapat mengawasi pemakaian nama yang sama dengan  nama  yang  telah  disahkan  akta  pendiriannya,  oleh  karena  itu  Meteri  dapat menolak memberikan pengesahan pada Pihak Yayasan yang digugat dan pengaturan hukum  bagi  harta  kekayaan  yayasan  yang  cacat  hukum  menurut  Pasal  11  ayat  (1) Undang-Undang  No.  16  Tahun  2001 Juncto Undang-Undang  No.28  Tahun  2004 Tentang Yayasan disebutkan bahwa Yayasan memperoleh status Badan Hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No.  16  Tahun  2001 Juncto Undang-Undang  No.28  Tahun  2004  Tentang  Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri.
Pertanggung jawaban Notaris atas akta perubahan yayasan yang mengandung unsur  perbuatan  melawan  hukum  adalah  bahwa  notaris  bertanggung  jawab  atas pembuatan akta otentik tentang perubahan yayasan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku  serta mengandung cacat hukum. Pertanggung jawaban notaris tersebut mencakup pertanggung jawaban secara perdata maupun pidana  yaitu dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang merasa sangat dirugikan atas penerbitan akta yayasan yang dibuat notaris tersebut dengan mengajukan gugatan pembatalan akta perubahan Yayasan terhadap notaris tersebut.Sedangkan pertanggung jawaban secara
pidana adalah notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dilaporkan ke pihak  yang  berwajib  untuk  dilakukan  penyedikan  apakah  terdapat  unsur  pidana terhadap akta perubahan yang dibuatnya. Apabila Akta perubahan yayasan yang  telah di buat oleh notaris tersebut  terdapat unsur-unsur pidana dalam hal pembuatan  akta perubahan  yayasan  yang  dibuatnya  tersebut  maka  notaris  yang  bersangkutan  dapat diadili dalam suatu persidangan di Pengadilan untuk dijatuhi hukuman pidana.

## SARAN
Yayasan  wajib  memberitahukan  seluruh  asset-asset  kekayaan  baik  berupa uang,barang,maupun  kekayaan  lain  yang  diperoleh  Yayasan  dan  harus  berdasarkan Undang-Undang, serta dilarang dialihkan maupun dibagikan secara langsung atau tidak langsung  kepada  Pembina,  Pengurus,  Pengawas,  Karyawan  atau  pihak  lain  yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan dan Notaris sebagai pejabat publik harus berhati-hati  dalam  melakukan  pembuatan  akta  otentik,khususnya  dalam  perubahan yayasan karena hal tersbut dapat mengakibatkan notaris tersebut digugat balik baik itu secara perdata maupun ditentut secara pidana,yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi notaris itu sendiri dan juga dapat menodai citra notaris sebagai pejabat public dan sebagai  pengadilan yang bertugas untuk memutus dalam perkara tentang pembuatan akta  tentang  yayasan  pada  umumnya  dan  perubahan  yayasan  yang  terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum dalam keputusannya yang lebih memperberat sanksi perdata yang dapat dijatuhkan kepada para pihak yang melakukan pembuatan akta otentik dengan cara melawan hukum tersebut. Selain itu hedaknya putusan Majelis
Hakim    Pengadilan  di  dalam  perkara  pembuatan  akta  otentik  tentang  yayasan  pada umumnya  dan  perubahan  yayasan  pada  khususnya  dapat  dieksekusi  secara  cepat sehingga pihak yang merasa dapat kembali memperoleh hak-haknya secara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Ibrahim,Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang: Banyu Media, 2005.
Raimon, Hartadi, Methode Penelitian Hukum Dalam Teori Dan Praktek , Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera  ,2010.
Soekanto,Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Gatot Supramono, Hukum Yayasan di Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan , BPT.
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2004  perubahan  Terhadap
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undamg-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Perubahan  Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Peraturan Pelaksana Terhadap Yayasan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  1949  tentang  Sumpah Jabatan Notaris.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun 2019 Tentang Yayasan
Undang-Undang  Republik Indonesian, UU Nomor 28 Tahun 2004, LN Nomor 115 Tahun 2004, TLN No. 4430 Tentang Yayasan.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404Pk/Pdt/2018
Ari Purwadi Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum  Di Indonesia Volume VII
No. I Tahun 2002
Kunni Afifah Tanggung Jawab dan Pelindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Volume II No. I Tahun  2017, Edisi Januari