## LIBERALISASI PENDIDIKAN: Sebuah Wacana Kontroversial
Oleh Dr. M. Tajudin Nur, M.Si 1
ABSTRAK  Liberalisasi  pendidikan  telah  menjadi perdebatan  hangat  sejumlah  kalangan,  padahal  jika dimaknai  secara  benar,  liberalisasi  sesungguhnya diperlukan untuk memberikan keleluasaan bagi penyelenggara pendidikan dalam mengembangkan kreativitas  dan  inovasi,  seperti  yang  dikemas  dengan otonomi  pendidikan  dan  manajemen  berbasis  sekolah. Dalam konteks ini,  yang sesungguhnya  diperlukan  adalah adanya  peraturan  yang  tetap  menjamin  akses  pendidikan bagi  semua  warga  negara,  terproteksinya  nilai-nilai  luhur bangsa,  dan  tetap  eksisnya  perguruan  lokal  (termasuk swasta)  di  tengah  persaingan  internal  maupun  kompetisi global yang semakin sulit terbendung.
Kata  Kunci: liberalisasi  pendidikan,  modal    asing,  BHP (Badan Hukum Pendidikan)

## PENDAHULUAN
BHP atau Badan Hukum Penddikan yang diatur  dengan Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2009  telah  menimbulkan  polemik berkepanjangan. Bahkan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta  Indonesia  (ABP-PTSI)  sempat  menggelar  seminar  merespon undang-undang  tersebut  dengan  mengetengahkan  tajuk  “ Runtuhnya Peguruan  Swasta  di  Era  Liberakisasi  Pendidikan ”  di  sebuah  hotel mewah,  tepatnya  Hotel  Borobudur  Jakarta  tanggal  16  Februari  2009. Dalam  seminar  tersebut  terdapat  tiga  kecenderungan  yang  muncul,  yaitu
1 Dosen Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Tanjungpura sejak 1986, dan mengampu a.l. matakuliah Pengantar Pendidikan
menerima dengan berbagai catatan, menolak, dan tidak berpendapat secara tegas.
Respon Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menanggapi implementasi Pasal  53  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanahkan keharusan adanya pengaturan tentang  Badan  Hukum  Pendidikan  (BHP)  sudah  muncul  pula  ketika Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2009  tentang  BHP  masih  berwujud Rancangan Undang-Undang (RUU), misalnya menggelar seminar bertajuk “ RUU  BHP  dan  Liberalisasi  Pendidikan  Isyaratkan Lonceng Kematian ” di Hotel The Sultan Jakarta tanggal 30 Agustus 2007. Dalam berbagai  kesempatan  yang  telah  disebutkan  maupun kesempatan  lainnya, kecenderungan  menolak  UU  BHP  sangat  kuat  di  kalangan  badan penyelenggara  pendidikan  swasta  (yayasan,  perkumpulan,  dan  bentuk- bentuk  penyelenggaraan  lainnya).  Salah  satu  alasannya  adalah  karena undang-undang  tersebut  sarat  dengan  pesan  liberaliasi  di  bidang pendidikan, di samping terdapat alasan-alasan lainnya.
Mahasiswa,  terutama  yang  berasal  dari  perguruan  tinggi  negeri (PTN)  juga  melakukan  penolakan  keberadaan  BHP  yang  ditetapkan dengan undang-undang tersebut di atas, meskipun alasan utamanya adalah karena kekhawatiran membengkaknya biaya kuliah, yang berdampak pada sempitnya akses masuk ke perguruan tinggi (terutama PTN) bagi kalangan masyarakat  yang  kurang  mampu.  Di  balik  alasan  pragmatis  tersebut, kalangan ini dan sejumlah pemerhati pendidikan juga  merisaukan adanya kecenderungan liberalisasi pendidikan di Indonesia. Bahkan ada pemerhati pendidikan  sampai  berhasil  menerbitkan  tulisan  protesnya  dalam  bentuk buku yang berjudul antara lain “Tirani Kapital dalam Pendidikan” (ditulis oleh  Darmaningtyas,  Edi  Subkhan,  dan  I. Fahmi  Panimbang)”,  dan  buku “Pendidikan Rusak-Rusakan (oleh Darmaningtyas)”.

## KONSEP DASAR
Liberalisasi pertama kali dikenal luas penerapannya dalam bidang ekonomi,  yang  dikemukakan  pertama  kali  oleh Alexander  Rustow dan Walter  Eucken pada  awal  1930-an.  Liberalisme  menganjurkan penyelenggaraan  ekonomi  pasar  bebas  dan  negara  berfungsi  untuk memfasilitasi  pasar  bebas  tersebut  dengan  membuat  undang-undang  atau peraturan. Gagasan  Rustow dan Walter  Eucken tersebut  dikembangkan oleh Wilhelm  Ropke dan Henry  C  Simon . Freiburger membuat  paket kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai paket kebijakan Ordoliberalisme . Kebijakan ini sesungguhnya kebijakan ekonomi liberal model baru ( neoliberal ).  Garis  kebijakan  ini  menyangkut  (1)  memberikan  kebebasan
kepada  individu  untuk  bersaing  secara  bebas-sempurna  di  pasar,  (2) mengakui  kepemilikan  pribadi  terhadap  berbagai  faktor  produksi,  (3) membentuk  harga  pasar  dengan  melakukan penertiban  pasar  yang dilakukan  oleh  negara  melalui  penerbitan  undang-undang.  Namun kemudian,  pada  akhir  1970-an,  terjadi  depresi  besar,  yang  menyebabkan ekonomi  neoliberal  tersisih  dengan  munculnya  ekonomi  negara kesejahteraan  yang  dikemukakan  oleh Maynard  Keynes. Konsep  negara kesejahteraan menghendaki bahwa peranan negara dalam bidang ekonomi tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi  pula  kewenangan  untuk  melakukan  intervensi  fiskal,  khususnya untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja.
Pada era kepemimpinan Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika Serikat dan Margareth Tatcher sebagai Perdana Menteri Inggris pada awal 1980-an,  gagasan  ekonomi  neoliberal  disempurnakan  oleh Milton Friedman dan  disebarluaskan  ke  seluruh  dunia,  khususnya  ketika terjadi krisis ekonomi  di  Amerika  Latin pada penghujung tahun 1980-an. Untuk mengatasi krisis tersebut Amerika Latin bekerjasama dengan Departemen Keuangan  Amerika  Serikat  dan  IMF  meluncurkan  kebijakan  ekonomi yang  dikenal  sebagai  kebijakan  Konsensus  Washington.  Kebijakan Konsensus  Washington  meliputi  empat  hal,  yaitu  (1)  pelaksanaan kebijakan  anggaran  ketat,  termasuk  penghapusan  subsidi  negara  dalam berbagai  bentuknya,  (2)  pelaksanaan  liberalisasi  sektor  keuangan,  (3) pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN.  Dampaknya  liberalisasi  ekonomi  pada  negara  miskin  seperti Indonesia  terletak  pada  melemahnya  kemampuan  sebuah  ketergantungan perekonomian  negara-negara  miskin  tersebut  terhadap  pemenuhan kepentingan  para  pemodal  internasional  yang  berasal  dari  negara-negara kaya tertentu.
Kalau  demikian  halnya,  apa  sesungguhnya  liberalisasi?  Secara harfiah liberalisasi berasal dari kata Latin “liberalis”, yang diturunkan dari kata  “liber”,  yang  berarti  bebas,  merdeka,  tidak  terikat,  dan  tidak tergantung.  Secara  umum,  pandangan  liberal  ini  menjunjung  tinggi martabat  pribadi  manusia  dan  kemerdekaannya.  Hal  ini  didasarkan  pada pertimbangan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik ( Mangunhardjana ,  1997:148).  Dengan  demikian,  liberalisasi  adalah memberikan kebebasan atau keleluasaan dalam melakukan suatu tindakan. Sampai di sini, sesungguhnya liberalisasi tidak bermasalah.
Liberalisasi  menjadi  bermasalah,  karena  perkembangan  paham liberal  menjadi  tidak  terkendali,  ketika  para  penganutnya  menjadi  sangat optimistis bahwa  manusia  dapat  mengontrol  dirinya  sendiri  tanpa
intervensi  dari  luar.  Aturan-aturan  yang  ada  dan  harus  ada  bukan  untuk membatasi ruang gerak seseorang, tetapi untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap gerak dan perilaku bebasnya. Dalam bidang politik (kehidupan  demokrasi),  seseorang  memiliki  kebebasan  yang  luas  untuk memilih dan dipilih, berpendapat, berserikat dan berorganisasi. Di bidang ekonomi  seseorang  bebas  memperkaya  diri  dengan  kerja  kerasnya  dan bebas berusaha apa saja sepanjang pasar menghendakinya.
Di  bidang  pendidikan,  istilah  liberalisasi  hangat  diperbincangkan ketika  pemerintah  memberikan  banyak  kebebasan,  sehingga  terkesan “lepas  tangan”  atau  lebih  tepat  melepaskan  tanggungjawab menyelenggarakan  pendidikan,  seperti  diamanatkan  dalam  UUD  1945 pasal  31.  Hal  ini  ditandai  ketika  swasta  yang  masuk  dalam penyelenggaraan  pendidikan  mulai  menggandeng  pemilik  modal  besar (konglomerat)  untuk  mendirikan  sekolah-sekolah  atau  perguruan  tinggi bagi  kalangan  elite.  Pada  saat  yang  sama,  perguruan  swasta  juga  mulai bermitra dengan sekolah atau perguruan tinggi asing mendirikan lembaga yang  sama  di  dalam  negeri,  dengan  berbagai  model,  seperti  penggunaan tenaga guru atau dosen dari luar negeri, alih kredit, dan adopsi kurikulum. Fenomena  ini  kemudian  diikuti  oleh  sejumlah  perguruan  tinggi  negeri, yang mengadopsi pola yang dipakai oleh perguruan swasta.
Melihat  perkembangan  dinamika  masyarakat  yang  secara  diam- diam  menerima  “paham  liberal  dalam  banyak  sektor  kehidupan” pemerintah  mengintrodusir  istilah  sejenis  dengan  nama  “otonomi pendidikan”,  terutama  sejalan  dengan  pemberian  otonomi  di  bidang pemerintahan  kepada  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota,  sejak adanya  UndangUndang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah Daerah,  yang kemudian  diperbaharui  dengan  Undang-Undang Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Otonomi  Daerah,  sebagai  konsekuensi dari  adanya Amandemen UUD 1945.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  (pasal  50  ayat 6)  menyebutkan  bahwa  perguruan tinggi  menentukan  kebijakan  dan  memiliki  otonomi 2 dalam  mengelola pendidikan di lembaganya. Lebih lanjut disebutkan dalam Undang-Undang yang sama (pasal  51 ayat 1-2) bahwa:  (a) pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan  standar  pelayanan  minimal  dengan  prinsip  manajemen
2 Yang  dimaksud  dengan  otonomi  perguruan  tinggi  adalah  kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.
berbasis sekolah/madrasah 3 , dan  (b) pengelolaan  satuan pendidikan tinggi  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  otonomi,  akuntabilitas, jaminan  mutu,  dan  evaluasi  yang  transparan.  Sementara  itu, pengelolaan  satuan  pendidikan  non-formal  dilakukan  oleh Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  atau  masyarakat  (UU  No.  20 Th. 2003, pasal 52 ayat 1).
Berdasarkan  berbagai  aturan  di  atas,  sesungguhnya  tidak ekpslisit  dapat  dikatakan  bahwa  pendidikan  nasional  sekarang  ini menganut  liberalisasi. Namun  dengan  pemberian  otonomi dikhawatirkan  bahwa  pendidikan  dapat  terserat  pada  liberalisasi pendidikan.  Di  sinilah  sesungguhnya  terjadi  pertarungan kepentingan,  dalam  arti  apakah  pemerintah  akan  membendung liberalisasi  yang  sudah  terlanjur  masuk  bersama  masuknya liberalisai  dalam  bidang  politik,  ekonomi,  serta  sosial-budaya ataukah pemerintah mengakomodasi liberalisasi tersebut? Dalam hal ini, pelaku pendidikan dan masyarakat terpolarisasi antara menerima dan menolak liberaliasi pendidikan ini neskipun dengan kadar yang bervariasi.
Jika melihat fakta, pemerintah
memang terlihat mengakomodasi  liberalisasi  pendidikan,  antara  lain  dengan  kasat mata tercermin dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun  2007  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  77  Tahun  2007,  yang mengkategorikan pendidikan sebagai bidang usaha, seperti yang dipahami dalam bidang ekonomi (lihat tabel 1). Dalam peraturan Presiden ini sangat jelas pula bahwa sektor pendidikan dimungkinkan menjadi lahan investasi modal asing sampai maksimal 49 persen. Banyak kalangan mencemaskan, bahwa  jika  kemitraan  dengan  “pemilik  modal”  dalam  negeri  tidak berimbang, maka terbuka peluang kepemilikan mayoritas beralih ke tangan asing,  dengan  segala  konsekuensinya.  Di  lain  pihak,  masyarakat  pun banyak pula yang menerima, terutama dari kalangan menengah ke atas.
3 Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah (MBS/M) adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan  pada  satuan pendidikan, yang dalam hal ini  kepala  sekolah/madraah  dan  guru  dibantu  oleh  komite  sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan.
Tabel 1
Kutipan Daftar Bidang Usaha yang Tebruka dengan Persyaratan
Kepemilikan Modal pada Sektor Pendidikan Nasional No Bidang Usaha KBLI Batasan Kepemilikan Modal Asing 72 Pendidikan Dasar dan Menengah 80121 80122 80123 80221 80222 Maksimum 49% 73 Pendidikan Tinggi 80321 80322 Maksimum 49% 74 Pendidikan Non- Formal 80921 80922 80923 80929 Maksimum 49%
Sumber: Lampiran II PERPRES No. 77 Tahun 2007 (berlaku 3 tahun atau s.d.dikeluarkan peraturan penggantinya) KBLI = Klasifikasi Baku Lapanagan Usaha Indonesia

## EKONOMI GLOBAL DAN PASAR BEBAS
Liberaliasi pendidikan adalah konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam WTO ( World Trade Organization ), yaitu sejak tahun 1994. Rakyat (melalui wakilnya di DPR) secara implisit berarti juga sudah setuju untuk bergabung  dengan  WTO,  tepatnya  sejak  diterbitkan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1994  tentang  Pengesahan  (ratifikasi)  “ Agreement Establising  the  World  Trade  Organization”. Sebagai  anggota  WTO, berarti  Indonesia  tentu  saja  tidak  dapat  menghindar  dari  berbagai perjanjian  liberalisasi  perdagangan,  termasuk  perdagangan  jasa pendidikan. Apalagi,  sejak  negara-negara  anggota  WTO  pada  bulan  Mei 2005  menandatangani General  Agreement  on  Trade  in  Services  (GATS) yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa, antara lain layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat, serta jasa-jasa lainnya.
Seperti dikatakan oleh Effendi (2005), dalam tipologi yang sering digunakan  oleh  para  ekonom,  bahwa  kegiatan  usaha  dalam  masyarakat dibagi  ke  dalam  3  (tiga)  sektor.  Sektor  primer  meliputi  semua  industri ekstraksi  hasil  pertambangan  dan  pertanian.  Sektor  sekunder  mencakup industri  pengolahan  bahan  dasar  menjadi  barang,  bangunan,  produk manufaktur  dan utilities .  Sektor  tersier  adalah  industri  yang  mengubah wujud benda fisik ( physical services ), keadaan manusia ( human services )
dan  benda  simbolik  ( information  and  communication  services ).  Sejalan dengan  pandangan  ilmu  ekonomi  ini,  WTO  beranggapan  bahwa pendidikan  merupakan  salah  satu  industri  sektor  tersier,  karena  kegiatan utamanya  adalah  mentransformasi  orang  yang  tidak  atau  minim pengetahuan  dan  ketrampilannya  menjadi  orang  yang  bertambah pengetahuan dan ketrampilannya.
Hingga  tahun  2005  yang  lalu  saja  sudah  ada  6  negara  yang meminta  agar  Indonesia  membuka  peluang  investasi  pada  sektor  jasa pendidikan,  yakni  Australia,  Amerika  Serikat,  Jepang,  Cina,  Korea  dan Selandia  Baru.  Sub-sektor  jasa  yang  ingin  dimasuki  adalah  pendidikan tinggi, pendidikan seumur hayat, serta pendidikan vokasional dan profesi. Cina  bahkan  minta  agar  Indonesia  membuka  pintu  untuk  pendidikan kedokteran  Cina.  Jelas  sekali  disini  bahwa  permintaan  tersebut  bukanlah didasari  oleh  motif  kemanusiaan  melainkan  karena  mengharapkan  profit dan tujuan-tujuan ekonomi umumnya (Effendy, 2005).
Dengan  demikian  dikhawatirkan  bahwa liberalisasi  pendidikan akan mengalami nasib yang sama dengan liberalisasi ekonomi, dalam arti bahwa  tetap  saja  yang  lebih  beruntung  adalah  pemilik  modal (penyelengara  pendidikan)  asing.  Sementara  itu,  WTO  membungkusnya dengan  dalih  bahwa  perguruan  tinggi asing  dapat  memacu  peningkatan mutu  pendidikan  Indonesia,  termasuk  dapat  meningkatkan  akuntabilitas penyelenggaraan  pendidikan,  memperbaiki  efisiensi  pengelolaan pendidikan, serta  mengurangi  aliran  uang ke luar  negeri.  Sejumlah  pihak mengkhawatirkan bahwa yang dimaksud mutu adalah yang berkualitas dan berkepribadian  sebagai  seorang  penganut  liberalisme,  yang  jelas-jelas lebih memihak kepada pemilik modal, bukan memihak kepada rakyat.
Persoalannya,  mungkin  bukan  sebagian  kalangan  masyarakat semata-mata  tidak  setuju  dengan  keikutsertaan  Indonesia  dalam  WTO, tetapi momentumnya belum tepat. Hal ini dikarenakan kondisi pendidikan nasional  sampai  saat  ini  yang  masih  memprihatinkan.  Misalnya, penyandang  buta  aksara  dan  putus  sekolah  masih  tinggi  dibandingkan sejumlah  negara  tetangga.  Dalam  kondisi  yang demikian,  sejalan  dengan logika ekonomik WTO, pendidikan hanya akan menjadi barang komersial yang semakin sulit terjangkau oleh kebanyakan masyarakat Indonesia.

## MODEL-MODEL LIBERALISASI PENDIDIKAN
Dalam penyediaan jasa pendidikan, WTO telah mengidentifikasi 4 model yang dapat diimplementasikan, yaitu: (a) Cross-border supply, yaitu institusi  pendidikan  tinggi  luar  negeri  menawarkan  kuliah-kuliah  melalui jaringan  internet  dan on-line  degree program,  atau  Model-1; (b)
Consumption  abroad, adalah  bentuk  penyediaan  jasa  pendidikan  tinggi, yang  sampai  sekarang  paling  dominan ,  yaitu  mahasiswa  belajar  di perguruan tinggi luar negeri atau Model-2; (c) Commercial presence, atau kehadiran  perguruan  tinggi  luar  negeri  dengan  membentuk partnership, subsidiary, atau twinning arrangement dengan perguruan tinggi lokal, atau Model-3, dan (d) Presence of  natural persons , dosen, guru atau pengajar asing mengajar di lembaga-lembaga pendidikan lokal, atau Model-4.
Model-1  di  atas  pada  dasarnya  sangat  sulit  dikontrol  oleh pemerintah,  karena  berlangsung  di  dunia  maya.  Sepanjang  peserta didiknya  tidak  memerlukan  pengakuan  formal  dari  pemerintah,  seperti verifikasi ijazah setelah menamatkan pendidikan, program ini positif untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  mungkin  juga  ketrampilan  dari  peserta didiknya. Program ini juga dalam jangka pendek belum akan telalu serius dampak negatifnya,  karena  masih  terbatas  untuk  kota-kota  besar  atau sebatas  di ibukota provinsi, mengingat kemudahan mengakses  internet di banyak tempat di Indonesia masih relatif terbatas.
Model-2 juga  belum  akan  mencemaskan  dalam  jangka  pendek, karena  belajar  di  perguruan  tinggi  di  luar  negeri  masih  relatif  mahal, sehinga  hanya  kalangan  terbatas  saja  yang  akan  bersekolah  ke  sana.  Di pihak  lain,  di  dalam  negeri  sendiri  tersedia  banyak  pilihan  untuk melanjutkan  studi  bagi  para  lulusan  Sekolah  Menengah.  Model-2,  sama seperti Model-1 tidak perlu terlalu dicemaskan oleh banyak kalangan.
Model-3 yang  mungkin  akan  menimbulkan  kerawanan,  karena perguruan  tinggi  asing  masuk  ke  dalam  negeri.  Diyakini  bahwa  biaya kuliah tidak akan semahal jika mahasiswa harus ke negara asal perguruan tinggi  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian,  bukan  hanya  kalangan  elit yang  akan  masuk  ke  sana,  tetapi  juga  dari  kalangan  menengah,  yang sebelumnya merupakan input untuk perguruan tinggi lokal (dalam negeri). Dalam istilah  “ekonomi”,  perguruan tinggi  lokal  akan  kehilangan  pangsa pasar  potensialnya,  karena  mungkin  dari  sisi  sumberdaya  yang  dimiliki masih kalah dibandingkan dengan perguruan tinggi asing tersebut. Dalam konteks  ini,  banyak  perguruan  tinggi  lokal  yang  mencemaskan eksistensinya, karena merasa belum siap bersaing dengan mekanisme pasar bebas  yang  dikehendaki  oleh WTO/GATS .  Di  samping  itu,  yang mencemaskan juga  adalah masuknya nilai-nilai  baru yang mungkin tidak selalu  selaras  dengan  nilai-nilai  luhur  bangsa  Indonesia,  yang  sudah dijunjung tinggi sejak lama.
Model-4,  seperti  halnya  Model-3  juga  diprediksi  akan  banyak menimbulkan  kerawanan,  karena  masuknya  tenaga  pengajar  asing  akan menjadi  saingan  berat  bagi  tenaga  pengajar  lokal,  apalagi  kalau  tenaga
asing tersebut siap dibayar tidak terlalu mahal diandingkan tenaga pengajar lokal,  katakanlah  dari sesama  negara  berkembang,  seperti  India, Filipina, Cina,  atau  Thailand.  Mungkin  dari  sisi  penguasaan  konten  keilmuan, pengajar  asing  tidak  berbeda  signifikan  dibandingkan dengan tenaga pengajar lokal, tetapi dari aspek kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris  akan  menjadi  salah  satu  daya  tarik  tersendiri  bagi  penyelenggara pendidikan lokal di tengah persaingan global yang semakin ketat. Seperti halnya,  Model-3,  Model-4  dikhawatirkan  juga  akan  diikuti  dengan masuknya  nilai-nilai  baru  yang  dibawa  para  tenaga  pengajar,  yang mungkin akan merubah tatananan nilai luhur bangsa Indonesia.
POLEMIK SEPUTAR LIBERALISASI PENDIDIKAN: KASUS BHP
Jika  memperhatikan  perdebatan  atau  polemik  tentang  liberalisasi pendidikan,  terutama  dikaitkan  dengan  diterbitkannya  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2009  tentang  Badan  Hukum  Pendidikan (BHP)  dapat dikelompokkan  menjadi  Pro-Liberalisasi  dan  Kontra-Liberalisasi. Penjelasannya daPat dipaparkan secara singkat sebagai berikut.
Pertama ,  Kaum  Pro-Liberalisasi  beranggapan  bahwa  Indonesia dan  masyarakatnya  suka  atau  tidak  suka  tidak  dapat  menghindarkan  diri dari  gelombang  globalisasi,  yang  membawa  serta  isu  liberalisasi  di dalamnya, termasuk di bidang pendidikan. Kelompok ini juga berpendapat bahwa  liberalisasi  pendidikan,  terutama  dalam bentuk  memberikan  peran yang lebih luas kepada pihak asing dapat menjadi instrumen peningkatan mutu  pendidikan,  sekaligus  perluasan  akses  dan  pemerataan  pendidikan (yang  belum  sepenuhnya  dapat  dilakukan  oleh  pengelola  pendidikan lokal).
Kaum  ini  juga  berpendapat  bahwa  liberalisasi  pendidikan  tidak identik  dengan  komersialisasi  pendidikan,  karena  masuknya  pendidikan asing  ke  Indonesia  akan  terproteksi  dengan  peraturan  perundangan  yang harus dipatuhi oleh pihak asing. Dalam seminar di hadapan petinggi ABP- PTSI  (2009),  sejumlah  argumen  misalnya  dikemukakan  oleh  Menteri Pendidikan  Nasinal ( Sudibyo ,  2009),  bahwa  UU  Nomor  9  Tahun  2009 tentang BHP telah mengatur hal-hal sebagai berikut:
a. Anggaran  dasar  BHP  Negeri  dituangkan  dalam  Peaturan  Pemerintah atau Peraturan Kepala Daerah, dan Akte Notaris Anggaran dasar BHP- Swasta harus disetujui oleh Menteri Pendidikan Nasional.
b. Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  menjamin  bahwa  wajib  belajar pendidikan  dasar  (SD/MI  s.d.  SMP/MTs)  gratis  untuk  BHP  Negeri, serta  menanggung  biaya  operasional  wajib  belajar  pendidikan  dasar bagi BHP-Swasta.
c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin seluruh biaya investasi dan  minimal  1/3  biaya operasional pendidikan  menengah  pada  BHP- Negeri,  serta  minimal  ½  biaya  operasional  pendidikan  tinggi  bagi BHP-Negeri.
d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik miskin yang berprestasi.
e. Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  memberikan  bantuan  pendanaan kepada satuan pendidikan swasta yang sudah BHP.
f. BHP  harus  berprinsip  nirlaba,  dan  Sisa  Hasil  usaha  (SHU)  harus ditanamkan kembali untuk kepentingan pendidikan yang dikelolanya.
g. Pengelola  dan  atau  penyelenggara  pendidikan  yang  memperkaya  diri diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara serta denda sebesar Rp 500 juta ( lima ratus juta rupiah ).
Dengan  beberapa  argumentasi  di  atas,  maka  meskipun  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2009  tentang  BHP  tidak  mengatur  perguruan asing yang akan  beroperasi di  Indonesia, tetapi semangat  undang-undang ini  adalah  memproteksi  perguruan  lokal  dari  serbuan  perguruan  asing. Secara  logika,  undang-undang  atau  peraturan  tentang  perguruan  asing tidak akan diloloskan jika bertentangan dengan undang-undang yang telah ada sebelumnya.
Kedua , Kelompok  Kontra-Liberalisasi,  beranggapan  bahwa  nilai- nilai luhur pendidikan akan menjadi sirna dan akses masyarakat kalangan bawah untuk menikmati pendidikan berkualitas menjadi terhambat, karena pemerintah  memberikan  kesempatan  kepada  pihak  asing  dan penyelenggara  pendidikan  yang  berorientasi  liberal  yang  cenderung menetapkan  biaya  pendidikan  yang  mahal.  Di  pihak  lain,  pemerintah seakan melegalkan pelepasan tanggungjawabnya untuk menyelenggarakan pendidikan  bermutu,  yang diamanatkan  secara implisit  dan  eksplisit  oleh konstitusi.
Sularto  (dalam Handoko ,  2009)  misalnya  jelas  menyatakan menolak  BHP,  dengan  mengajukan judicial  review ke  Mahkamah Konstitusi, karena  UU  Nomor  9  Tahun  2009 tentang  BHP  menyuburkan privatiasai dan liberalisasi pendidikan, yang terlihat dari fenomena sebagai berikut:
a. Mengarahkan pendidikan sebagai korporasi pendidikan
b. Tidak adanya kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar dan menengah
c. Tidak adanya penegasan tentang dana pendidikan ( sebesar 20 persen ) d. Dana pendidikan dari pemerintah hanya berupa hibah e. Pendidikan berbasis masyarakat
f. Pemerintah lepas dari perannya sebagai operator pendidikan g. Penyeragaman aturan dalam setiap jenjang pendidikan
h. Campur  tangan  pemerintah  akan  membatasi  peran  penyelenggara pndidikan  yang  sekarang, seperti  yayasan,  dengan  adanya  Majelis Wali Amanat (WMA).
Darmaningtiyas, et.al. (2009) juga  menolak UU Nomor  9  Tahun 2009 tentang BHP sejak masih berbentuk RUU, karena terdapat sejumlah klausul yang kontroversial di dalamnya. Alasanya sebagai berikut:
a. Cakupan  BHP  sudah  sangat  melebar  dari  dari  apa  yang  dikehendaki dalam Pasal 53 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  yang  dalam  istilah  hukum dikatakan  bahwa lex  generalis dikalahkan oleh lex spesialis . b. melanggar hak sejarah ( historische recht ) yayasan, karena BHP secara perlahan-lahan  akan  menghilangkan  eksistensi  yayasan,  yang sesungguhnya  dilindungi  hukum  oleh  UU  Nomor  28  Tahun  2004 juncto UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
c. Pelepasan  tanggungjawab  negara,  terutama  jika  melihat  pengalaman beberapa  Perguruan  Tinggi  BHMN,  seperti  UI,  UGM,  IPB,  ITB, UNAIR,  USU,  dan  UPI,  yang  semakin  mahal  dan  semakin  sulit terjangkau  oleh  kalangan  miskin,  yang  seharusnya  mendapatkan perhatian pemerintah.
d. Memperkuat BHMN, dalam arti bahwa Perguruan Tinggi BHMN yang sudah eksis sebelumnya diberikan payung hukum yang lebih kuat serta memperluas  pemberlakuan  BHMN  bagi  Perguruan  Tinggi  (Negeri) yang  belum  BHMN,  sehingga  dikhawatirkan  PT-BHMN  “susulan” akan  semakin  menambah  sulitnya  kalangan  miskin  mengakses  PTN, tidak hanya di  beberapa PT-BHMN tetapi  di seluruh PTN  yang akan berubbah menjadi PT-BHMN.
e. Mengaburkan visi  pendidikan: bisnis  atau  sosial ,  karena  pengelolaan pendidikan (tinggi) didesain mirip dengan mengelola suatu perusahaan dan atau terbukanya lembaga pendidikan mengelola usaha-usaha bisnis untuk  mendukung  aktivitas  pendidikannya,  sehingga  mengaburkan keberadaan suatu lembaga pendidikan, antara menjalankan visi bisnis atau aktivitas sosial.
f. Upaya masuknya Modal Asing. Fenomena ini memang tidak eksplisit mengatur modal asing dalam UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP tetapi dapat dijadikan payung hukum untuk Peraturan Presiden Nomor 76  dan  77  Tahun  2007,  seperti  telah  disebutkan  di  bagian  terdahulu, yang memungkinkan masuknya modal asing sampai maksimal sebesar 49 persen.
g. Hilangnya  “sekolah”  dan  Ketidakjelasan  Nasib  “Guru”.  Dalam  BHP memang terkesan adanya penghapusan istilah “sekolah”, yang selama ini sudah sangat mengakar, berubah menjadi BHP. Guru yang selama ini,  terutama  di  sekolah  negeri  berstatus  PNS,  secara  perlahan  akan berganti status sebagai pegawai BHP, bahkan sebatas pegawai kontrak.
h. Tatakelola yang Mempertajam Konflik. Hal ini dimungkinkan karena terjadi  perubahan  tatakelola  yang  selama  ini  sudah  berjalan  dengan baik.  Jika  sebelumnya,  di  sejumlah  perguruan  terjadi  permasalahan sesungguhnya tidak dapat dijadikan alasan untuk menggeneralisasikan ke  perguruan  lain  supaya merubah  tatakelolanya  yang  sudah  terbukti berjalan dengan baik,
i. Korporatisasi  Pendidikan.  Hal  ini  terlihat  jelas  dari  istilah  dan semangat penyusun UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP, sehingga mirip  rancangan  suatu  perusahaan,  terutama  perusahaan  swasta, sehingga  akan  mengubah  watak  pendidikan  nasional  dari  aktivitas sosial-kemanusiaan menjadi bisnis-kapitalistik.
j. Merusak  Tatanan  Pendidikan.  Kekhawatiran  ini  muncul  karena kesejajaran  swasta  dan  negeri  dalam  mengelola  pendidikan  yang sering  didengungkan  menjadi  hilang,  istilah  perguruan  tinggi  negeri dan  swasta  akan  berubah  menjadi  PT-BHPP,  PT-BHPPD,  dan  PT- BHPM,  serta  ketidakjelasan  tanggungjawab  pemerintah  dalam pendanaan pendidikan, terutama di perguruan tinggi.
Jika  mencermati  pro-kontra  dalam  uraian  di  atas,  sesunguhnya liberalisasi  pendidikan  positif,  karena  memberikan  keleluasaan  kepada pengelola dan penyelenggara pendidikan untuk mengoptimalkan perannya dalam  mencerdaskan  kehidupa  bangsa.  Namun  demikian,  ketika  aturan tentang liberalisasi menjadi “sangat liberal” dan lepas orientasinya dengan filosofi dan kondisi sosiologis masyarakat maka liberalisasi akan menjebak pendidikan  menjadi  instrumen  ekonomi  (bisnis).  Dalam  kondisi masyarakat  yang  belum  sepenuhnya  siap  menghadapi  “globalisasi ekonomi”,  maka  pemberlakuan  aturan  yang  sangat  leiberal  tadi  akan dikhawatirkan  menutup  akses  pendidikan,  terutama  pada  jenjang pendidikan tinggi.

## STRATEGI DI KANCAH PERGULATAN DUNIA
Dengan  memperhatikan  tantangan  global  dan  pergaulan  bangsa yang  semakin  mendunia  serta  kondisi  internal  bangsa,  yang  belum sepenuhnya  siap  bersaing  dengan  banyak  negara  maju,  terutama  yang berperan  di  lembaga-lembaga  dunia,  seperti  PBB,  IMF,  WTO/GATS, maka diperlukan beberapa strategi dan kebijakan yang mungkin ditempuh.
Pertama , sebagai bangsa yang tidak mungkin mengisolasi diri dari dunia  internasional  ( sebagaimana  diamantakan  dalam  Pembukaan  UUD 1945 ),  maka  isu  globalisasi  yang  membawa  masuk  sekaligus  isu liberalisasi di bidang pendidikan harus diterima secara lapanga dada, tetapi dengan  membuat  aturan  berdasarkan  landasan  filosofi  bangsa  dan memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia.
Kedua ,  ranah  pendidikan  yang dikategorikan  sebagai  sektor jasa, seperti  halnya  sektor  jasa  lainnya  dan  menjadi  acuan  utama  untuk mengklasifikasikan  bidang  usaha/pekerjaan  dalam  ilmu  ekonomi  sudah diterima  luas  di  mana-mana.  Dengan  demikian  maka  konsekuensinya berarti bahwa pendidikan tidak mungkin melepaskan aspek “bisnis” dalam menyelenggarakan pendidikan, meskipun tetap harus mengutamakan aspek “sosial”  ketimbang  aspek  bisnisnya.  Bahkan  di  kalangan  pendidikan sendiri  sering  muncul  pernyataan  bahwa  pendidikan  bermutu  sulit  lepas dari  konotasi  pendidikan  mahal.  Persoalannya,  mungkinkah  pemerintah yang harus menanggung biaya mahal tersebut lebih besar dari yang harus ditanggung oleh masyarakat, sehingga pendidikan bermutu menjadi murah bagi rakyat.
Ketiga ,  berkaitan  dengan butir  kedua di  atas,  maka  pemerintah wajib memperkuat ketahanan mental bangsa dalam berhadapan dengan isu globalisasi,  sehingga  masyarakat  Indonesia  tidak  tercerabut  dari  akar budayanya, tetapi sekaligus mampu berkiprah dan berperan aktif di dunia internasional.
Keempat, dalam kondisi masyakarat yang belum sepenuhnya siap, maka  pemberlakuan  berbagai  aturan  hendaklah  selalu  dilakukan  secara gradual dan selektif; bukan hanya pada peaturan tertentu saja . Misalnya pemberlakuan  dibatasi  sampai  di  kota-kota  besar,  untuk  jenjang pendidikan tertentu (perguruan  tinggi),  dan bidang ilmu  tertentu (progam studi yang belum diselenggarakan oleh perguruan tinggi lokal).

## PENUTUP
Liberaliasi  sesungguhnya  diperlukan  untuk  memberikan keleluasaan  kepada stakeholders dalam  menyelenggarakan  pendidikan, misalnya  melalui  pemberian  kesempatan  kepada  swasta  ikut menyelenggarakan  pendidikan,  pemberlakuan otonomi  pendidikan  tinggi, serta Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Namun demikian perundangan yang  mengatur  liberalisasi  ini  harus  mampu  mengakomodasi keberlangsungan nilai-nilai luhur bangsa, dilakukan secara gradual sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat, dan memberikan batasan yang tegas  agar  masuknya  pemodal  asing  (penyelenggara  pendidikan  luar
negeri)  tidak  mematikan  penyelenggara  pendidikan  lokal.  Hal  ini dikarenakan titik krusial penolakan sejumah kalangan terhadap liberalisasi pendidikan adalah pada konteks terbukanya peluang asing mendikte sistem pendidikan nasional dan berubahnya lembaga pendidikan yang bernuansa sosial menjadi ajang bisnis.
Dalam  kaitan  dengan  BHP  yang  diatur  dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 yang masih kontroversial perlu untuk dikaji kembali, terutama  dalam  rangka  mendudukkan  liberalisasi  secara  proporsional.  Di samping itu  perlu pula direview  sejumlah peraturan perundangan lainnya yang  terkait,  karena  UU  Nomor  9  Tahun  2009  tidak  lahir  dan  muncul secara terpisah dari yang lainnya. Selanjutnya, yang juga penting dikawal adalah  diterbitkannya  sejumlah  peraturan  pelaksanaan  sebagai  perintah dari  UU  Nomor  9  Tahun  2009,  agar  semangatnya  tetap  sejalan  dengan keinginan  membangun  sistem  pendidikan  nasional  yang  mengakar  pada kultur  sendiri  tetapi  terbuka  terhadap  masuknya  globalisasi  yang konstruktif.

## REFERENSI
Darmaningtyas,  E.  Subkhan,  dan  .F.  Panimbang.  2009.  Tirani Kapital dalam Pendidikan: Menolak UU BHP . Jakarta: Darmar Press dan Pustaka Yashiba.
Effendy, S. Strategi Menghadapi Liberalisasi Pendidikan Tinggi . Makalah disampaikan  pada  Seminar  Nasional  “Pendidikan  Tinggi  di  Era Pasar  Bebas:  Tantangan,  Peluang  dan  Harapan”,  diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, 2 Mei 2005
Handoko,  S.  2009. Bahan  Diskusi  Terbatas  tentang  BHP .  (bahan  tidak diterbitkan)
Mangunhardjana,  A.  (1997). Isme-isme  dari  A  Sampai  Z .  Yogyakarta: Kanisius.
Setiawan, D. Liberaliassi Pendidikan dan WTO . www. Oc.its.ac.
Sudibyo, B. (2009). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP.
Paparan  Mendiknas  dalam Seminar  Runtuhnya  Peguruan  Swasta di Era Liberakisasi Pendidikan, di Jakarta tanggal 16-2-2009 .
--------.  (2009).  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2009  tentang  Badan Hukum Pendidikan;
--------. (2007). Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan  Persyaratan  Penyusunan  Bidang  Usaha  yang  Tertutup  dan Bidang  Usaha  yang  Terbuka  dengan  Persyaratan  di  Bidang Penanaman Modal
. --------. (2007). Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang  Usaha  yang  Tertutup  dan  Bidang  Usaha  yang  Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
--------.  2004. UU  Nomor  28  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  UU
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.