Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021: 579 - 590

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DI KECAMATAN KOMBI

## IMPLEMENTATION OF VILLAGE OWNED ENTERPRISE MANAGEMENT POLICY (BUM DESA) IN KOMBI DISTRICT
Yulia Rantung (1) , Agustinus  Pati (2) , Femmy Tulusan (2)
1) Penelilti Independen
2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Prodi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Program Pascasarjana, Universitas
Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi: intanrantung98@gmail.com Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : Selasa, 15 Juni 2021 Disetujui diterbitkan : Rabu, 28 Juli 2021

## ABSTRACT
This study aims to determine the implementation of Village Owned Enterprises (BUM Desa) management  policies  in  Kombi  District.  The  sampling  technique  used  purposive  sampling  so  that Kombi Village, Ranowangko Dua Village and Tulap Village were selected. The research method is descriptive  with  interviews,  with  data  analysis,  namely  data  reduction,  data  presentation  and conclusion  drawing.The  results  showed  that  the  implementation  of  the  Village  Owned  Enterprise Management  Policy  (BUM  Desa)  in  Kombi  District  for  communication  indicators  still  found discrepancies,  namely  the  transmission  of  information  dissemination,  besides  that  the  clarity  of information about each program was still very lacking and the information submitted related to the program was not carried out consistently and continuously by BUMDes in Kombi District.
Keywords: policy implementation; village owned enterprises ( BUM Desa )

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik  Desa  (BUM  Desa)  di  Kecamatan  Kombi.  Teknik  pengambilan  sampel  dengan  menggunakan purposive sampling sehingga terpilih Desa Kombi, Desa Ranowangko Dua dan Desa Tulap. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan wawancara, dengan analisis data yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi  kebijakan  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  di  Kecamatan  Kombi untuk indikator komunikasi masih ditemukan ketidaksesuaian yaitu transmisi penyebaran informasi, selain  itu  kejelasan  informasi  mengenai  setiap  program  masih  sangat  kurang  dan  informasi  yang disampaikan terkait program tidak dilakukan secara konsisten dan terus menerus oleh BUM Desa yang ada di Kecamatan Kombi.
Kata Kunci : implementasi kebijakan; badan usaha milik desa (BUM desa)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pembangunan  merupakan  implementasi dari  kebijakan  pemerintah  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai upaya untuk mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah  memberikan  kewenangan  untuk mengelola  daerahnya  secara  mandiri  kepada pemerintah  desa.  Salah  satu  produk  dari kebijakan pemerintah adalah Badan Usaha Milik Desa  (BUM  Desa).  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUM  Desa)  merupakan  Lembaga  berbasis ekonomi  ditingkat  desa  yang  menjadi  program yang  dijalankan  desa  sebagai  sarana  untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi desa dan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes).  PP  No  11 Tahun 2019 tentang Desa menyatakan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain,  selanjutnya  disebut  Desa  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Peraturan  tersebut juga mengandung pengakuan keberadaan otonomi desa. Sehingga otonomi desa atau hak desa dalam mengelola  setiap  sumber  daya  yang  ada  juga memungkinkan desa tersebut untuk melaksanakan kewenangan  yang  diatur  baik  dalam  pelaksanaan pemerintahan,  pengembangan  maupun  dalam pengelolaan finansial di desa.
Berbagai program yang pemerintah lakukan  menyadari  pentingnya  pembangunan  di desa  salah  satunya  adalah  untuk  meningkatkan pembangunan di wilayah yang masih membutuhkan  perhatian  khusus,  tetapi  hasilnya belum  cukup  signifikan  atau  belum  mampu memberikan  peningkatan  kepada  masyarakat  dari segi  kualitas  kehidupan  serta  kemakmuran masyarakat.  Karena  hal  tersebut,  peningkatan infrastruktur di tingkat desa seharusnya dilaksanakan  dengan  optimal  dan  tepat  sasaran sehingga  mampu  mengakomodir  seluruh  hal-hal pokok  yang  dibutuhkan  penduduk  di  wilayah tersebut. Sehingga peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan  di  tingkat  desa  bisa  dirasakan masyarakatnya  dan  dengan  adanya  pembangunan di desa, diharapkan mampu berpengaruh terhadap
perekonomian  dan  dapat  menjadikan  penduduk di  desa lebih  sejahtera  melalui  4  (empat)  aspek utama,  yaitu  pemenuhan  kebutuhan  dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan  potensi  ekonomi  desa  dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Salah satu program pemerintah dalam menunjang  pembangunan  di  desa  adalah kebijakan  pembentukan  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUM  Desa).  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang dibentuk secara  bersama  oleh  masyarakat  dan  pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah  desa  dan  masyarakat  dalam  rangka memperoleh keuntungan bersama.
Salah  satu  program  pemerintah  dalam menunjang pembangunan di desa adalah kebijakan pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM Desa).  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa) adalah badan usaha yang dibentuk secara bersama oleh  masyarakat  dan pemerintah  desa  dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan  masyarakat  dalam  rangka  memperoleh keuntungan bersama. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menyebutkan bahwa  penyelenggaraan  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUM  Desa)    mencangkup  dua  fungsi utama dari peruntukan dana desa, yaitu sebagai fungsi  pembangunan  desa  dan  sebagai  fungsi pemberdayaan masyarakat.  Badan  Usaha  Milik Desa (BUM Desa) sebagai instrumen pembangunan desa adalah untuk mengembangkan potensi desanya dan mendorong pemerintah desa sesuai  dengan  kemampuan  dan  kewenangan desa. Sedangkan sebagai instrumen pemberdayaan  dan  kesejahteraan  masyarakat yakni  dengan  melibatkan  masyarakat  didalam pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM Desa)  akan  mendorong  ekonomi  dan  juga mengurangi  tingkat  pengangguran  di  desa. Karena  hal  tersebut  pihak  yang  berwenang sebagai aparatur dan pemerintahan menerbitkan peraturan  tentang  Daerah  Otonomi  yaitu memberikan hak kepada aparatur daerah dalam mengembangkan  serta  mengoptimalkan  segala sumber daya di wilayah tersebut khususnya yang belum  digunakan  sepenuhnya  dengan  tujuan pengembangan  ekonomi  di  daerahnya  secara mandiri  dengan  tujuan  untuk  mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut (Toriqi, 2015).
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021: 579 - 590
Kecamatan  Kombi  merupakan  salah  satu kecamatan  di  Kabupaten  Minahasa  yang  terdiri dari 13 desa.  Kecamatan Kombi memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah khususnya di bidang pertanian dan perikanan dikarenakan letak wilayah  Kecamatan  Kombi  berada  dekat  dengan pantai dan banyak perkebunan yang adalah hak milik masyarakat Kecamatan Kombi yang menjadi sumber pekerjaan  mereka.  Oleh  karena  itu  dengan  adanya Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  diharapkan mampu mengembangkan potensi alam yang ada dan dapat mendayagunakan masyarakat untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) tersebut  sehingga  mampu  mencipakan  lapangan pekerjaan  bagi  masyarakat.  Atas  dasar  tersebut, kemudian  Kecamatan  Kombi  mendirikan  Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di masing-masing desanya. Kecamatan Kombi merupakan daerah di Kabupaten  Minahasa  yang  sebagian  besar  luas wilayahnya adalah pesisir pantai.  Potensi Wisata yang dimiliki desa yang ada di Kecamatan Kombi dapat  terus  dikembangkan  karena  saat  ini  wisata Pantai  merupakan  objek  wisata  yang  sangat diminati  oleh  masyarakat.  Tentunya  ini  menjadi peluang bagi masyarakat dan pemerintah setempat untuk  mengembangkan  potensi  wisata  pantai menjadi  peluang  usaha  ataupun  Badan  Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang kemudiaan mampu memberdayakan  masyarakat  setempat  untuk mendapakan  pekerjaan  juga  untuk  memelihara kelestarian  daerah  pesisir  pantai  yang  ada  di Kecamatan  Kombi.  Dukungan  dana  desa  dalam upaya  untuk membentuk  unit  Badan  Usaha  Milik Desa diharapkan mampu membangun setiap potensi desa  yang  ada  di  Kecamatan  Kombi  dan memberdayakan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan nilai tambah untuk setiap potensi yang ada di wilayah tersebut.
Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan bahwa dalam  pengimplementasiannya  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUM  Desa)  yang  ada  di  13  desa  di Kecamatan Kombi telah terbentuk, namun hanya 3 desa yang  Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) nya masih berjalan dan aktif sampai saat ini, yaitu desa Tulap, Desa Ranowangko, dan Desa Kombi.

## Implementasi Kebijakan
Menurut (Edward III, 2004) dalam Liow (2018) menyatakan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan BUM Desa yang baik bisa
ditinjau  dari  faktor  komunikasi,  sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Edward III (2004) dalam  Liow  (2018)  menyatakan  bahwa  dalam menilai  dan  menentukan  keberhasilan  dari implementasi  kebijakan  bisa  diukur  dari  empat variabel berikut yaitu:
a. Komunikasi Dimana  di dalam  variabel  komunikasi  terdapat tiga  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu: Transmisi, Kejelasan, Konsistensi
b. Sumberdaya
Dimana  di  dalam  variabel  sumberdaya  terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan  variabel  sumberdaya  yaitu:  Staf, Fasilitas, Informasi, Kewenangan
c. Disposisi
Dimana di dalam variabel disposisi terdapat dua indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur keberhasilan variabel disposisi yaitu: Pengangkatan Birokrat, Insentif
d. Struktur Birokrasi Dimana  di  dalam  variabel  struktur  birokrasi terdapat  dua  indikator  yang  digunakan  untuk mengukur  keberhasilan  variabel  struktur birokrasi yaitu:
1). Melakukan SOP  ( Standard  Operating Procedurs )
2). Melakukan Fragmentasi Rumusan Masalah Bagaimana Implementasi
Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik  Desa  (BUM Desa) Di Kecamatan Kombi ?

## Tujuan Penelitian
Untuk  mengetahui  Implementasi  Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik  Desa  (BUM Desa) Di Kecamatan Kombi.

## Manfaat Penelitian
Dilihat  dari apa  yang  menjadi  tujuan  dari penelitian,  maka  manfaat  yang  diharapkan  dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritik
Hasil  dari  penelitian  ini  bisa  berguna  serta dapat memperluas ilmu pengetahuan dan sebagai bahan penkajian ilmiah khusunya dalam bidang ilmu  pengelolaan sumber  daya  pembangunan khususnya  manajemen  administrasi  publik. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang kebijakan pemerintah khususnya terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
Implementasi Kebijakan Pengelolaan ………………………………..… (Yulia Rantung, Agustinus  Pati, Femmy Tulusan)
2. Manfaat Praktis
Mampu  memberikan  pengetahuan  untuk masyarakat tentang tata cara mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sehingga dapat menumbuhkan  partisipasi  masyarakat.  Dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan evaluasi guna  meningkatkan  kinerja  Badan  Usaha Milik Desa (BUM Desa).

## METODE PENELITIAN

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  berlokasi  di  Kecamatan Kombi  Kabupaten  Minahasa  Provinsi  Sulawesi Utara. Kajian ini dilakukan selama 6 bulan atau 1 semester.

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode
penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Kecamatan Kombi. Objek dalam penelitian ini adalah  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  di Kecamatan Kombi.
Sumber Data
Untuk mengetahui
Implementasi Kebijakan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUM  Desa)  Di  Kecamatan  Kombi  perlu  adanya data seperti:
1. Data Primer
Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh langsung  dari  objek  atau  subjek  yang  diteliti. Dalam penelitian  ini,  data  primer  didapatkan secara  langsung  oleh  peneliti  berdasarkan  hasil wawancara  mendalam  yang  diberikan  kepada informan yang telah dipilih dalam penelitian ini dari masyarakat Kecamatan Kombi. Data primer lainnya didapatkan berdasarkan kejadian langsung dan apa yang penulis ketahui tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), karena penulis termasuk masyarakat yang berdomisili di wilayah Kecamatan Kombi.
2. Data Sekunder
Merupakan  informasi  yang  didapatkan penulis  melalui  beberapa  bahan  yang  menjadi kajian dalam penelitian ini. Informasi yang diambil penulis dalam  hal  ini  berupa  dokumen  aparatur desa  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM Desa) dan catatan peneliti dilapangan.

## Teknik pengumpulan data
Sugiyono (2009) dalam bukunya menyatakan  teknis  pengumpulan  data  merupakan tahapan yang paling optimal saat melakukan suatu kajian,  dikarenakan  maksud  utama  dilakukannya penelitian  yaitu  untuk  memperoleh  data.  Teknik pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan teknik-teknik, dibawah ini:
a. Pendalaman Tanya Jawab Pendalaman Tanya jawab merupakan cara mendapatkan  atau  mengumpulkan  informasi berdasarkan  penjelasan  yang  diberikan  oleh narasumber  dimana  setiap  pertanyaan  yang dikemukakan oleh pewawancara dalam hal ini penulis dapat mendeskripsikan tentang Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Kecamatan Kombi.
b. Studi Dokumentasi Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berbentuk dokumentasi  dalam  hal  ini  bisa  berupa  arsip foto, surat, jurnal kegiatan, catatan harian, hasil rapat,  dan  lain-lain.  Studi  dokumentasi diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen visual yang searah dengan kajian ini. Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan arsip  milik  pemerintah  Kecamatan  Kombi yang  berhubungan  dengan  Pendirian  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa),  seperti  SK pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM Desa),  Peraturan  Desa  mengenai  pendirian Badan  Usaha  Milik  Desa (BUM  Desa),  Serta contoh Sejarah Desa.
c. Observasi Observasi  adalah  pengamatan,  perhatian atau  pengawasan.  Beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan dalam mengumpukan data lewat observasi  yaitu  bila  penelitian  berkenaan dengan perilaku manusia, gejala-gejala alam, proses kerja, dan responden yang diamati tidak terlalu  besar.  Penelitian  ini menggunakan observasi partisipan yaitu dimana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan informan yang terjadi di  lapangan.  Peneliti juga  menggunakan pedoman observasi sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memperoleh  dan  mengamati informasi  serta  data  yang  diharapkan  dapat mendeskripsikan mengenai Implementasi Kebijakan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa (BUM Desa) Di Kecamatan Kombi.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021: 579 - 590

## Fokus Penelitian
Fokus dari Penelitian ini untuk menjelaskan  tentang  implementasi  kebijakan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Kecamatan Kombi.

## Informan Penelitian
Informan pada penelitian ini terdiri dari 9 orang yaitu:
1. Pemerintah  Desa  Kombi  Anggota, Samuel Rambing (SR)
2. Pengurus Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM
Desa) Desa Kombi, Junaidi Mukuan (JM)
3. Warga  Masyarakat  Desa  Kombi, Ribka Sumendap (RS)
4. Pemerintah Desa Ranowangko Dua, Renny H. Bolung (RB)
5. Pengurus  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM Desa)  Desa  Ranowangko  Dua, Ken  Walujan (KW)
6. Warga  Masyarakat  Desa  Ranowangko  Dua, Hanny Lengkong (HL)
7. Pemerintah Desa Tulap, Ronly Kerap (RK)
8. Pengurus  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM Desa) Desa Tulap, Steven Laluan (SL)
9. Warga Masyarakat Desa Tulap, Frangky Lelet (FL)

## Teknik Analisis Data
Sugiyono  (2009)  Analisis  data  adalah proses  pengorganisasian  dan  mengurutkan  data kedalam  pola,  kategori  dan  satuan  uraian  dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat seperti yang disarankan oleh data. Aktifitas dalam analisis data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, hinggah datanya  jenuh.  Aktifitas  tersebut  adalah  reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 1. Reduksi Data
Pengurangan atau Reduksi adalah metode pengorganisasian  data  yang  dilakukan  sehingga dapat diperoleh kesimpulan akhir yang di verifikasi dan juga memilah, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak perlu.
2. Penyajian Data
Penyajian data merupakan cara memperoleh  data  dari  tempat  penelitian  dengan melakukan  tanya  jawab,  dokumentasi  serta observasi  sambil  memilih  langkah  penyajian informasi  yang  benar  sehingga  mampu  memilih fokus dan tujuan  dari  data  pada  proses  penyajian informasi nantinya.
3. Penarikan Kesimpulan Data yang diperoleh kemudian dikategorikan,  dicari tema dan  polanya  kemudian ditarik  kesimpulan.  Kesimpulan  awal  yang dikemukakan  masih  bersifat  sementara  dan  akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang  mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data berikutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Daerah Penelitian
Kecamatan Kombi ditetapkan berdasarkan Surat  Keputusan  Kepala  Daerah  Tingkat  II Minahasa  Nomor:  PEM.1/3/34/63  tertanggal  26 November  1963  tentang:  pembagian  wilayah administrasi  distrik bawahan  Eris  dan  Kombi  dan diresmikan  pada  tanggal  12  Desember  1963. Kecamatan  Kombi  adalah  salah  satu  dari  25 Kecamatan  di  Kabupaten  Minahasa  yang  letak geografisnya  berada  di  sebelah  Utara  garis khatulistiwa  antara  0.30  –40.30°  LU  dan  121- 127°BU  dengan  ketinggian  600  meter  di  atas permukaan  laut,  suhu  maximum  dan  minimum 34°C/24°C.  Memiliki  13  desa,  55  jaga  dengan  luas wilayah: 12.130 Ibukota Kecamatan berkedudukan di desa Kombi.
Batas  Wilayah  Kecamatan  Kombi  Utara berbatasan  dengan  Kecamatan  Kauditan   &  Kema Kabupaten  Minahasa Utara. Timur berbatsan dengan Laut Maluku. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lembean  Timur  Dan Eris.  Barat  berbatasan dengan  Kecamatan Eris Dan Tondano Timur.

## Hasil Wawancara

## Informan SR
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator  komunikasi  sudah  terjalin  dengan  baik, baik program maupun teknisnya sudah terkoordinasi  dengan  baik  antra  pengurus  dan masyarakat  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes). Informasi  yang  ada  dari  pembuat kebijakan  telah  disampaikan  dengan  baik  kepada pelaksana kebijakan sehingga telah tercipta penyaluran  informasi  yang  baik  antara  sesama pelaksana. Selain itu kebijakan – kebijakan yang ada di  BUMDesa  dapat  diterima  dengan  jelas  oleh sasaran  kebijakan  dapat  diterima  dengan  jelas sehingga diketahui maksud dan tujuan dari kebijakan selanjutnya  juga  terdapat  konsistensi    dari komunikasi  sehingga  dapat  dijalankan  sebagaimana mestinya.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan ………………………………..… (Yulia Rantung, Agustinus  Pati, Femmy Tulusan)
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator Sumberdaya yaitu sumber daya yang ada sudah  terbilang  memadai,  baik  dari  segi sumberdaya  manusia  yang  ada  peralatan  yang dibutuhkan  serta  fasilitas  dan  informasi  dimana setiap orang yang bertanggung jawab melaksanakan  kebijakan  telah  memahami  dan mengetahui  tugas  dan  tanggung  jawab.  Selain  itu peralatan  sarana  dan  prasarana  yang  digunakan dalam operasionalisasi impelementasi suatu kebijakan telah lengkap. Selanjutnya informasi yang relevan tentang BUMDesa selalu tersedia dan setiap sumberdaya manusia yang ada memiliki kewenangan sesuai peraturan yang berlaku.
Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator disposisi dalam pelaksanaannya pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksana yang ada di BUMDesa telah berjalan dengan baik dimana mereka yang terpilih adalah yang berdedikasi tinggi terhadap  setiap  kebijakan  yang  ada  di  BUMdesa. Selain  itu  untuk  mengatasi  masalah  sikap  para pelaksana yang ada di BUMDesa maka dilakukan pemberian  insentif  dan  penghargaan  baik  dalam bentuk uang atau lainnya.
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator  struktur  birokrasi  dalam  penerapannya SOP untuk BUMDesa masih belum jelas sehingga belum  ada  pedoman  yang  utuh  bagi  tiap implementor  untuk  bertindak.  Ketidakjelasan  ini tentunya masih perlu untuk diperbaiki. Organisasi yang masih terpecah-pecah membutuhkan koordinasi yang lebih intensif.

## Informan JM
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator  komunikasi  yaitu  untuk  komunikasi dengan  masyarakat  sudah  terjalin  dengan  baik, setiap  program  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) sudah diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat  desa  Kombi,  namun  untuk  transmisi atau  penyampaian  informasi  dari  pengurus BUMDesa  dengan  pemerintah  masih  kurang terjalin dengan baik. Transmisi informasi mengenai  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  yang  seharusnya  dikelola  dari  kami akan  tetapi  saat  ini  masih  pemerintah  yang mengaturnya  sehingga  kami  hanya  menjalankan teknisnya saja.
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator sumber daya, menurut informan 2 sumber daya  yang  ada  sudah terbilang  cukup  terlatih  dan sesuai  dengan  yang  dibutuhkan  organisasi,  baik
dari  segi  sumberdaya  manusia  dan  fasilitas  yang dibutuhkan sudah lengkap. Dan sumberdaya yang ada melaksanakan kebijakan telah memahami dan mengetahui  tugas  dan  tanggung  jawab.  Selain  itu fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan setiap kegiatan operasional BUMDes telah tersedia.
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator  disposisi  yaitu  untuk  pengangkatan pegawai dan pengurus BUMDes dilakukan dengan baik dan memilih mereka yang berdedikasi tinggi untuk  dijadikan  pegawai  dalam  BUMDes.  Selain itu diberikan penghargaan utnuk memacu kinerja.
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator  struktur  birokrasi  yaitu  masih  terdapat intervensi  pemerintah  sehingga  tidak  berjalan sesuai SOP menurut masih dibutuhkan SOP yang jelas untuk setiap pengurus yang ada.

## Informan RS
Implementasi  Kebijakan  ditinjau  dari indikator  komunikasi  menurut  informan  RS penyebaran  informasi  yang  dilakukan  kepada masyarakat belum cukup baik dimana tidak semua masyarakat mengetahui apa itu BUMDesa dan apa saja  program  yang ada  di  BUMDesa.  Selain  itu ketidakjelasan  informasi  dan  informasi  yang  ada tidak  disampaikan  secara  terus  menerus  oleh pengurus BUMDesa.
Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator  sumberdaya  menurut  informan  RS sumberdaya yang ada di BUMDesa sudah cukup baik dan fasilitas yang  ada telah cukup baik. Selanjutnya implementasi  kebijakan  ditinjau  dari  indikator struktur birokrasi , informan RS menyatakan bahwa belum  ada  SOP  yang  jelas  mengenai  tugas  dan tanggung  jawab  mereka  yang  ada  dalam  struktur organisasi  atau  mereka  yang  secara  langsung terlibat dalam BUMDesa.

## Informan RB
Implementasi kebijakan BUMDesa ditinjau  dari  indikator  komunikasi  menurut informan  RB penyampaian  informasi  terkait program  dari  BUMDesa  yang  dilakukan  sudah diketahui oleh masyarakat sebagai salah satu sasaran dari program BUMDesa dan telah banyak masyarakat yang menggunakan berbagai program yang dilaksanakan oleh BUMDesa, selain itu komunikasi antar  sesama  pengurus  BUMDesa  dan  pemerintah sudah  terjalin  dengan  baik .  Informasi  terkait program juga disampaikan dengan jelas dan proses penyampaian  informasi  selalu  konsisten  sehingga bisa dijalankan oleh setiap orang yang terlibat.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021: 579 - 590
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator  sumberdaya  yaitu  sumberdaya  manusia yang  ada  sudah  cukup  memadai,  namun  masih belum  banyak  memberikan  kontribusi  dalam pengembangan  ide  ide  untuk  program    program yang  kreatif  dan  inovatif.  Untuk  fasilitas  yang tersedia  juga  sudah  cukup  memadai  mengenai informasi dan kewenangan telah jelas disampaikan kepada setiap orang yang terlibat dalam organisasi BUMDesa, pemerintah dan masyarakat.
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator  disposisi  dalam  pengangkatan  pegawai atau  staf  yang  terlibat  di  BUMDesa  telah  cukup baik  dan  dilakukan  dengan  musyawarah  untuk memilih  dan  menentukan  mereka  yang  akan terlibat  dalam  organisasi  BUMDesa.  Dalam  hal pemberian insentif atau penghargaan saat ini belum dilakukan hanya gaji saja.
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator struktur birokrasi yaitu struktur organisasi  yang  ada  di  dalam  BUMDesa  telah cukup  baik  dan  terdiri  dari  orang  orang  yang memahami  mengenai  setiap  potensi  yang  ada  di Desa  namun  terkait  dengan  SOP  kami  masih berpatokan  pada  peraturan  pemerintah  sehingga menurut saya perlu diperjelas lagi SOP agar setiap anggota BUMDesa dan mereka yang terlibat dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif.

## Informan KW
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator  komunikasi  yaitu  informasi  yang diberikan  oleh  BUMDesa  telah  menjangkau sasaran  yaitu  masyarakat  dan  masyarakat  juga telah  mengetahui  program  yang  ada  pada BUMDesa  namun  kami  akan  berusaha  dengan lebih  baik  agar  penyampaian  informasi  mengenai program  BUMDesa  semakin  diketahui  oleh masyarakat,  informasi  akan  lebih  disampaikan dengan  jelas  dan  secara  terus  menerus  agar  bisa diketahui oleh masyarakat.
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator  sumberdaya  yaitu  sumberdaya  manusia yang  ada  di  BUMDesa  sudah  memahami  setiap tugas  dan  tanggung  jawab  yang  ada  serta  telah berkontribusi dalam pembangunan desa walaupun mayoritas dari pengurus BUMDesa adalah lulusan SMA. Informasi dan kewenangan kami juga sudah cukup jelas.
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator  disposisi  dimana  dalam  pengangkatan pegawai  atau  staf  yang  terlibat  dalam  BUMDesa
telah dilakukan dengan baik dan dalam pemilihan walaupun  masih  terdapat  kekurangan  yaitu kebanyakan  yang  dipilih  adalah  orang  yang memiliki  hubungan  dengan  aparat  pemerintah namun menurut saya kinerja nya sudah baik.
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator struktur birokrasi yaitu orang-orang yang ada  dalam  struktur  organisasi  BUMDesa  di  Desa Ranowangko telah baik namun terkait dengan SOP sebaiknya  diberikan  suatu  SOP  yang  akan menghindari    ketidakjelasan  prosedur  kerja  bagi setiap anggota BUMDesa yang ada.

## Informan HL
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator  komunikasi  menurut  informan  HL BUMDesa  yang  ada  di  Desa  Ranowangko  sudah cukup  diketahui  oleh  masyarakat  namun  perlu ditingkatkan lagi kualitas informasi agar jelas dan bisa  diketahui  oleh  masyarakat  karena  walaupun banyak  masyarakat  yang  sudah  menggunakan setiap program BUMDesa namun masih ada juga yang tidak mengetahui.
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator  sumberdaya,  sumberdaya  manusia  yang ada pada BUMDesa telah cukup baik namun kami masyarakat  menantikan  ide  dan  gagasan  untuk program yang mampu mengembangkan Desa kami dan meningkatkan kualitas SDM yang ada di Desa.
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator  disposisi  menurut  informan  HL  dalam pemilihan  staf  atau  pegawai  BUMDesa  masih banyak  intervensi  dari  pemerintah  dimana mayoritas  pengurus  BUMDesa  adalah  mereka yang  berhubungan  dengan  pemerintah  di  Desa bukan  berdasarkan  dedikasi  dan  kemampuan seseorang.
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator struktur birokrasi menurut  informan HL mereka yang terlibat dalam BUMDesa harus diatur tugas  pokok  dan  tanggung  jawab  yang  harus dikerjakan  agar  setiap  pengurus  dapat  bekerja dengan  lebih  professional  lagi  dan  pembangunan desa  melalui  wadah  BUMDesa  akan  berjalan dengan lebih baik.

## Informan RK
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator  komunikasi  menurut  informan  RK penyaluran  informasi  mengenai  setiap  program yang ada di BUMDesa telah berjalan dengan baik dimana  informasi  bisa  diakses  dengan  jelas  oleh
Implementasi Kebijakan Pengelolaan ………………………………..… (Yulia Rantung, Agustinus  Pati, Femmy Tulusan)
masyarakat yang ada di Desa Tulap dan masyarakat telah  menggunakan  setiap  program  yang  ada  pada BUMDesa. Konsistensi informasi yang disampaikan juga  sudah  baik  dan  dikomunikasikan  dengan sebagaimana mestinya.
Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator sumberdaya manusia menurut informan RK sumberdaya  yang  ada  pada  BUMDesa  yaitu sumberdaya  manusia  telah  berkualitas  dan  mampu mengeluarkan  ide-ide  kreatif  dalam  pengembangan setiap program yang ada di BUMDesa Tulap dalam rangka memanfaatkan setiap potensi desa yang ada.
Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator disposisi menurut informan RK pengangkatan  staf  yang  ada  pada  BUMDesa  telah dilakukan  dengan  baik  dan  optimal  dengan  melihat dedikasi  dan  kemampuan  mereka  yang  ditunjuk sebagai  pengurus  BUMDesa.  Mengenai  pemberian penghargaan  saat  ini  belum  dilakukan  hanya memberikan  gaji  atau  insentif  bagi  pengurus BUMDesa.
Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator  struktur  birokrasi  menurut  informan  RK struktur  organisasi  yang  ada  di  dalam  BUMDesa sudah  cukup  baik  dan  terdiri  dari  orang  orang  yang memahami  mengenai  setiap  pengembangan  potensi yang  ada  di  Desa  namun  terkait  dengan  SOP  kami masih  berpatokan  pada  peraturan  pemerintah sehingga  menurut saya  perlu  diperjelas  lagi  SOP agar  setiap  anggota  BUMDesa  dan  mereka  yang terlibat  dapat  menjalankan  tugas  dengan  lebih efektif.

## Informan SL
Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator  komunikasi  menurut  informan  SL  proses penyaluran informasi mengenai setiap program yang ada  telah  berjalan dengan  baik  dan  kami  sebagai pengurus BUMDesa telah memberitahukan kepada masyarakat  setiap  informasi  yang  dibutuhkan dengan  jelas  dan  secara  terus  menerus  agar masyarakat  memahami  dan  mendukung  setiap program yang ada di BUMDesa.
Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator  sumberdaya  menurut informan  SL BUMDesa  di  Desa  Tulap  secara  keseluruhan  telah memadai  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  organisasi yang  ada.  Selain  itu fasilitas  yang  tersedia  sudah cukup  baik  untuk  menunjang  setiap  kegiatan operasional program program yang dilakukan oleh BUMDesa. Informasi  mengenai  bagaimana  cara melakukan  dan  menerapkan  setiap  program  serta kewenangan  pun  telah  jelas  bagi  kami  tiap  anggota yang ada.
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator  disposisi  menurut  informan  SL  Dalam hal  pengangkatan  staf  menurut  saya  BUMDesa yang ada di Desa Tulap melakukan pengangkatan staf sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan menunjuk  pengurus  berdasarkan  pengabdian  dan dedikasi  selain  itu  untuk  penghargaan  atau pemberian  lainnya  masih  belum  dilakukan  selain gaji.
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator  struktur  birokrasi  menurut  informan  SL orang-orang yang ditunjuk dan ada dalam struktur organisasi di BUMDesa Tulap telah cukup baik dan terdiri  dari  orang  orang  yang  memahami  mengenai setiap  potensi  yang  ada  di  Desa  namun  masih dibutuhkan SOP agar setiap anggota BUMDesa dan mereka yang terlibat dapat menjalankan tugas dengan lebih  efektif  berdasarkan  tugas  yang  dipercayakan dan diatur caranya dalam SOP.

## Informan FL
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator  komunikasi  menurut  informan  FL Menurut  saya  untuk  penyaluran  informasi  masih kurang  dilaksanakan  dengan  baik  karena  kami masyarakat masih banyak yang belum mengetahui program  yang  ada  di  BUMDesa  selain  itu informasi  tidak  disampaikan  secara  jelas  kepada keseluruhan masyarakat dan penyampaian informasi  terkait  program  BUMDesa  tidak dilakukan secara terus menerus.
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator  sumberdaya  menurut  informan  FL Sumberdaya  manusia  yang  ada  di  Desa  Tulap sudah cukup baik dan mereka yang terpilih sebagai pengurus BUMDesa telah melakukan kinerja yang baik dalam meningkatkan setiap program yang ada.
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator disposisi menurut informan FL dalam hal pengangkatan  staf  menurut  saya  BUMDesa  yang ada  di  Desa  Tulap  melakukan  pengangkatan  staf telah sesuai dengan kemampuan dan keterampilan masing  masing pengurus BUMDesa yang ada.
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari indikator  struktur  birokrasi  menurut  informan  FL sebagai  masyarakat  struktur  organisasi  dan  orang yang  terlibat  didalam  BUMDesa  Tulap  sudah melakukan kerja dengan baik namun saya melihat masih  ada  ketidakjelasan  dalam  SOP  antar beberapa  organisasi  yang  akhirnya  mengalami benturan sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih intensif.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021: 579 - 590

## Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Kombi
Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  selanjutnya disebut  BUM  Desa  adalah  badan  hukum  yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Usaha  BUM  Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum  yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Unit usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa  yang  melaksanakan  kegiatan  bidangekonomi dan/atau  pelayanan  umum  berbadan  hukum  yang melaksanakan  fungsi  dan  tujuan  BUMDesa  (Peraturan Pemerintah  No.  11  Tahun  2021).  Kecamatan  Kombi merupakan salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Minahasa  yang  sebagian  besar  luas  wilayah  nya merupakan pesisir pantai, terdapat 13 Desa yang ada di Kecamatan Kombi. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di setiap Desa yang ada di Kecamatan Kombi hanya 3 Desa  yang  sampai  saat  ini  terus  eksis  dalam mengembangkan usahanya, yaitu Desa Kombi, Desa Ranowangko Dua, Desa Tulap sehingga berdasarkan hal  tersebut  maka  penulis  melakukan  wawancara kepada  informan  yang  ada  di  3  Desa  tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa) yang ada ditinjau dari indikator komunikasi didapati bahwa  komunikasi  yang  tercipta  telah  cukup  baik dimana  terdapat  transmisi  penyebaran  informasi mengenai  program  yang  dijalankan  oleh  BUMDesa telah  dilakukan  kepada  masyarakat  dan  informasi yang disampaikan telah jelas memuat segala hal yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait program dan pertanggungjawaban  yang  ada  dan  dimiliki  oleh BUMDesa  di  Kecamatan  Kombi,  namun  transmisi penyebaran informasi dinilai masih kurang menjangkau masyarakat yang ada dikarenakan masih ada  masyarakat  yang  belum  mengetahui  program yang  ada  dalam  BUMDesa  dan  apa  saja  tugas  dan fungsi  BUMDesa,  selain  itu  kejelasan  informasi mengenai  setiap  program  masih  sangat  kurang dikarenakan  masyarakat  belum  mengetahui  secara pasti apa saja program-program yang dijalankan oleh BUMDesa  yang  ada.  Kesimpang  siuran  transmisi penyebaran  informasi,  ketidakjelasan isi  dari informasi  dan  informasi  yang  disampaikan  terkait program  tidak  dilakukan  secara  konsisten  dan  terus menerus  adalah  permasalahan  dalam  implementasi kebijakan BUMDesa yang ada di Kecamatan Kombi.
Selanjutnya  untuk  indikator  sumberdaya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis  didapati  bahwa  sumberdaya  yang  ada terkait dengan manusia ( staf ), peralatan ( facilities ), dan hal – hal lainnya yang menunjang operasional serta  informasi dan  kewenangan  yang  ada  pada BUMDesa di Kecamatan Kombi, untuk sumberdaya terkait  manusia  sudah  terbilang  cukup  terlatih  dan sesuai  dengan  apa yang  dibutuhkan oleh organisasi, dimana  sumberdaya  yang  ada  untuk  melaksanakan kebijakan telah memahami dan mengetahui tugas dan tanggung jawab. Namun belum banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan ide-ide dan program yang kreatif dan inovatif dalam rangka pengembangan  potensi  yang  ada  di  setiap  desa untuk  memajukan  ekonomi  di  Desa.  Untuk peralatan  dan  hal lainnya yang  dibutuhkan  dalam rangka  menunjang  operasional  program  dan kegiatan  BUMDesa  sudah  cukup  memadai  dan membantu BUMDesa yang ada untuk melaksanakan setiap program yang telah dicanangkan.  Terkait  informasi  dan  kewenangan setiap  orang  yang  terlibat  dalam  BUMDesa  telah mengetahui  informasi  dan  kewenangan  yang dimiliki dan melakukan setiap kewenangan dengan sebagaimana mestinya.
Selanjutnya  untuk  indikator  disposisi berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan ditemukan  bahwa  pada  BUMDesa  yang  ada  di Kecamatan  Kombi,  pengangkatan  staf  yang  ada tidak  dilakukan  dengan  melihat  dedikasi  dan kemampuan  dikarenakan  penunjukkan  pengurus BUMDesa  dilakukan  berdasarkan  kedekatan dengan  pemerintah  yang  ada  di  Desa.  Untuk pemberian insentif tidak dilakukan yang diberikan adalah gaji bagi para pengurus BUMDesa yang ada sesuai dengan kesepakatan.
Selanjutnya untuk indikator struktur birokrasi,  berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan ditemukan bahwa untuk BUMDesa yang di Kecamatan Kombi struktur organisasi yang orang  – orang  yang  ada  dalam  struktur  organisasi  bekerja berdasarkan  tugas  dan  kewenangan  yang  dimiliki berdasarkan peraturan pemerintah namun belum ada SOP  ( Standard  Operating  Procedures) yang  jelas untuk menjadi pedoman agar setiap orang yang ada dalam  organisasi  sebagai  pelaksana  dapat  bekerja dengan  lebih  efektif.  Namun  setiap  pengurus BUMDesa  yang  ada  selalu  bekerja  sama  untuk mencapai tujuan sehingga tidak terpecah – pecah dan menyebabkan  distorsi  sehingga  dapat  dikatakan bahwa koordinasi yang tercipta sudah cukup baik.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan ………………………………..… (Yulia Rantung, Agustinus  Pati, Femmy Tulusan)

## Pembahasan
Badan Usaha  Milik  Desa  yang  selanjutnya disebut  BUM  Desa  adalah  badan  hukum  yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Usaha  BUM  Desa adalah  kegiatan  di  bidang  ekonomi  dan/atau pelayanan umum  yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Kecamatan Kombi merupakan salah satu wilayah  yang  ada  di  Kabupaten  Minahasa  yang sebagian  besar  luas  wilayah  nya  merupakan  pesisir pantai,  terdapat  13  Desa  yang  ada  di  Kecamatan Kombi. Dalam  implementasi  kebijakan  pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di setiap Desa yang  ada  di  Kecamatan  Kombi  hanya  3  Desa  yang sampai  saat  ini  terus  eksis  dalam  mengembangkan usahanya,  yaitu  Desa  Kombi,  Desa  Ranowangko Dua,  Desa  Tulap  sehingga  berdasarkan  hal  tersebut maka  penulis  melakukan  wawancara  kepada informan yang ada di 3 Desa tersebut. Terlaksananya setiap  program  yang  ada  pada  BUMDesa  tentunya dipengaruhi oleh bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan yang dilakukan.
Menurut  Edward  III  (2004)  dalam  Liow (2018)  menyatakan  bahwa  dalam  menilai  dan menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan  bisa  diukur  dari  empat  variabel  berikut yaitu  komunikasi  yang  terdiri  dari  3  dimensi  yaitu transmisi,  kejelasan  dan  konsistensi.  Selanjutnya sumberdaya  yang  terdiri  dari  4  dimensi  yaitu  staf, fasilitas, informasi dan kewenangan. Disposisi yang terdiri  dari pengangkatan birokrat, insentif. Struktur birokrasi  yang  terdiri  dari  melakukan  SOP  dan fragmentasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan bahwa  implementasi  kebijakan  BUMDesa  di Kecamatan Kombi telah berjalan dengan cukup baik walaupun dari indikator komunikasi masih ditemukan ketidaksesuaian yaitu transmisi penyebaran informasi dinilai masih kurang menjangkau masyarakat yang ada dikarenakan masih ada masyarakat  yang  belum  mengetahui  program yang  ada  dalam  BUMDesa  dan  apa  saja  tugas  dan fungsi  BUMDesa,  selain  itu  kejelasan  informasi mengenai  setiap  program  masih  sangat  kurang dikarenakan  masyarakat  belum  mengetahui  secara pasti apa saja program-program yang dijalankan oleh BUMDesa yang ada dan informasi yang disampaikan terkait program tidak dilakukan secara konsisten dan terus  menerus  oleh    BUMDesa  yang  ada  di Kecamatan Kombi.
Selanjutnya  untuk  indikator  sumberdaya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis  didapati  bahwa  sumberdaya  yang  ada terkait dengan manusia ( staf ), peralatan ( facilities ), dan hal – hal lainnya yang menunjang operasional serta  informasi  dan  kewenangan  yang  ada  pada BUMDesa di Kecamatan Kombi, untuk sumberdaya terkait manusia sudah terbilang cukup terlatih  dan  sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan oleh  organisasi,  dimana  sumberdaya  yang  ada untuk  melaksanakan  kebijakan  telah  memahami dan mengetahui tugas dan tanggung jawab. Namun belum  banyak  memberikan  kontribusi  dalam pengembangan  ide-ide  dan  program  yang  kreatif dan inovatif dalam rangka pengembangan potensi yang ada di setiap desa untuk memajukan ekonomi di  Desa.  Untuk  peralatan  dan  hal  lainnya  yang dibutuhkan  dalam  rangka  menunjang  operasional program  dan  kegiatan  BUMDesa  sudah  cukup memadai dan membantu BUMDesa yang ada untuk melaksanakan setiap program yang telah dicanangkan.  Terkait  informasi  dan  kewenangan setiap  orang  yang  terlibat  dalam  BUMDesa  telah mengetahui informasi dan kewenangan yang dimiliki dan melakukan setiap kewenangan dengan sebagaimana mestinya.
Selanjutnya untuk indikator disposisi berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan ditemukan  bahwa  pada  BUMDesa  yang  ada  di Kecamatan Kombi, pengangkatan staf yang ada tidak dilakukan dengan melihat dedikasi dan kemampuan dikarenakan  penunjukkan  pengurus  BUMDesa dilakukan berdasarkan kedekatan dengan pemerintah  yang  ada  di  Desa.  Untuk  pemberian insentif tidak dilakukan yang diberikan adalah gaji bagi  para  pengurus  BUMDesa  yang  ada  sesuai dengan kesepakatan.
Selanjutnya  untuk  indikator  struktur birokrasi,  berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan ditemukan bahwa untuk BUMDesa yang di Kecamatan Kombi struktur organisasi yang adalah orang  –  orang  yang  ada  dalam  struktur  organisasi bekerja  berdasarkan  tugas  dan  kewenangan  yang dimiliki  berdasarkan  peraturan  pemerintah  namun belum  ada  SOP  ( Standard  Operating  Procedures) yang jelas untuk menjadi pedoman agar setiap orang yang  ada  dalam  organisasi  sebagai  pelaksana  dapat bekerja dengan lebih efektif. Namun setiap pengurus BUMDesa  yang  ada  selalu  bekerja  sama  untuk mencapai tujuan sehingga tidak terpecah – pecah dan menyebabkan  distorsi  sehingga  dapat dikatakan bahwa koordinasi yang tercipta sudah cukup baik.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021: 579 - 590
Implementasi kebijakan pengelolaan BUMDesa yang ada di Kecamatan Kombi dinilai sudah  diterapkan  namun  belum  berjalan  dengan cukup baik dikarenakan masih terdapat ketidaksesuaian  berdasarkan  beberapa  indikator yang  dinilai  dimana  menurut  Edward  III  (2004) dalam  Liow  (2018)  implementasi  kebijakan  yang baik  adalah  yang  memenuhi  4  kritikal  faktor penilaian yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Kemampuan suatu organisasi  dalam  mengimplementasikan  setiap kebijakan dan program dengan baik tentunya akan menghasilkan tercapainya tujuan organisasi. Hasil penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  yang dilakukan  oleh  Setiawan  dkk  (2018)  yang menemukan bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan  BUMDesa  disebabkan  oleh  tidak terlaksananya komunikasi yang didalamnya terdapat penyebaran informasi, kejelasan informasi dan  konsistensi  dari  informasi  yang  diberikan sehingga membuat masyarakat sebagai sasaran dari informasi  tidak  mengetahui  program  –  program yang  dilaksanakan  oleh  BUMDesa.  Selanjutnya hasil penelitian Agustina (2019) yang menemukan bahwa  penerapan  kebijakan  BUMDesa  belum sesuai  karena  didapati  indikator  komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang belum  berjalan  dengan  sesuai.  Namun  hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Suhalini  dkk  (2018)  yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan BUMDesa  sudah  terlaksana  dengan  baik  dilihat dari aspek komunikasi yaitu penyebaran informasi, kejelasan informasi, konsitensi informasi, sumberdaya  yaitu  staf  yang  kompeten  dalam mengelola  BUMDesa  yang  ada,  informasi BUMDesa  sudah  disampaikan  dengan  jelas, wewenang  dijalankan  dengan  baik  serta  fasilitas unit  usaha  BUMDesa  sudah  tersedia  dengan lengkap ,  disposisi  dan  struktur  birokrasi  yang telah berjalan dengan baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian
Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  Di  Kecamatan Kombi maka dapat disimpulkan yaitu:
1. Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator  komunikasi  masih  ditemukan ketidaksesuaian  yaitu  transmisi  penyebaran informasi  dinilai  masih  kurang  menjangkau masyarakat yang ada dikarenakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui program yang  ada  dalam  BUMDesa  dan  apa  saja tugas  dan  fungsi  BUMDesa,  selain  itu kejelasan informasi mengenai setiap program  masih  sangat  kurang  dikarenakan masyarakat  belum  mengetahui  secara  pasti apa  saja  program-program  yang  dijalankan oleh BUMDesa yang ada dan informasi yang disampaikan terkait program tidak dilakukan secara  konsisten  dan  terus  menerus  oleh BUMDesa yang ada di Kecamatan Kombi.
2. Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator  sumberdaya  yaitu  terkait  manusia sudah  terbilang  cukup  terlatih  dan  sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi. sumberdaya  yang  melaksanakan  kebijakan telah  memahami  dan  mengetahui  tugas  dan tanggung  jawab.  Namun  belum  banyak memberikan kontribusi dalam
pengembangan  ide-ide  dan  program  yang kreatif dan inovatif dalam rangka pengembangan  potensi  yang  ada  di  setiap desa  untuk  memajukan  ekonomi  di  Desa. Untuk  peralatan  dan  hal  lainnya  yang dibutuhkan dalam rangka menunjang operasional program dan kegiatan BUMDesa  sudah  cukup  memadai  dan membantu  BUMDesa  untuk  melaksanakan setiap  program  yang  telah  dicanangkan. Selain  itu  setiap  orang  yang  terlibat  dalam BUMDesa  telah  mengetahui  informasi  dan kewenangan  yang  dimiliki  dan  melakukan setiap  kewenangan  dengan  sebagaimana mestinya.
3. Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator  disposisi,  pengangkatan  staf  yang ada tidak dilakukan dengan melihat dedikasi dan  kemampuan  dikarenakan  penunjukkan pengurus  BUMDesa  dilakukan  berdasarkan kedekatan  dengan  pemerintah  yang  ada  di Desa.  Untuk  pemberian  insentif  tidak dilakukan  yang  diberikan  adalah  gaji  bagi para  pengurus  BUMDesa  yang  ada  sesuai dengan kesepakatan.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan ………………………………..… (Yulia Rantung, Agustinus  Pati, Femmy Tulusan)
4. Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator struktur birokrasi yaitu orang – orang yang ada dalam struktur organisasi bekerja berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan pemerintah namun belum ada SOP ( Standard Operating Procedures) yang jelas  untuk  menjadi  pedoman  agar  setiap  orang yang  ada  dalam  organisasi  sebagai  pelaksana dapat bekerja dengan lebih efektif. Namun setiap pengurus  BUMDesa  yang  ada  selalu bekerja sama  untuk  mencapai  tujuan  sehingga  tidak terpecah  –  pecah  dan  menyebabkan  distorsi sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  koordinasi yang tercipta sudah cukup baik.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian
Implementasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha
Milik  Desa  ( BUM  Desa)  di  Kecamatan  Kombi maka dapat disarankan yaitu:
1. Komunikasi yang ada terkait dengan transmisi penyebaran informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi masih perlu ditingkatkan. BUMDesa yang ada di Kecamatan  Kombi  sebaiknya  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  apa itu BUMDesa, tujuan BUMDesa, program apa saja  yang  dijalankan  oleh  BUMDesa  agar seluruh  masyarakat  yang  merupakan  sasaran informasi  dari  BUMDesa  dapat  mengetahui dan  membantu  setiap  program  yang  ada. Pengurus  BUMDesa  sebaiknya  melakukan penyebaran  informasi  secara  terus-menerus secara langsung maupun melalui media sosial agar  mudah  untuk  dijangkau  dan  terus mendorong  masyarakat  untuk  terlibat  dalam setiap program yang dijalankan.
2. Sumberdaya  terkait  manusia  ( staf ),  peralatan ( facilities ), informasi dan kewenangan semakin  ditingkatkan  agar  tujuan  organisasi bisa  tercapai.  Sumberdaya  manusia  yang terlibat  sebaiknya  semakin  mengembangkan ide  dan  program  yang  mampu  menjangkau potensi  desa  yang  ada  untuk  dikembangkan menjadi  salah  satu  program  BUMDesa  agar pengembangan ekonomi desa – desa yang ada di Kecamatan Kombi semakin baik. Selain itu sebaiknya dilakukan pelatihan untuk
pengembangan sumberdaya manusia yang ada, pelatihan  terkait  pengembangan  ekonomi kreatif yang ada di Desa.
3. Disposis  terkait  pengangkatan  staf  dan pemberian  insentif,  pengangkatan  staf sebaiknya dilakukan dengan lebih ketat lagi dan  melihat  dari  dedikasi  dan  kemampuan seseorang dan melakukan standart tes dalam pemilihan  pengurus  BUMDesa.  Untuk pemberian  insentif  sebaiknya  dilakukan pemberian  bonus  bagi  anggota  BUMDesa yang berprestasi.
4. Struktur  birokrasi,  terkait  dengan  SOP  dan fragmentasi  sebaiknya  diberlakukan  SOP yang  jelas  agar  setiap  orang  yang  terlibat dalam  struktur  organisasi  melakukan  tugas dan tanggung jawab dengan lebih teratur dan efektif untuk tercapainya tujuan organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  V.  (2019)  Implementasi  Kebijakan Pemerintah  Desa  Wanacipta  Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Perspektif  Maslahah  Mursalah.  Jurnal Universitas Kalijaga Yogyakarta .
Setiawan, D., Jostenz, T. G., Novalino, R. D. A.
(2018)  Implementasi  Kebijakan  Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Potensi  Wisata  Guna  Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada
Kecamatan Dendang Kabupaten
Belitung  Timur  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung).  Jurnal  Universitas Pertahanan Bangka Belitung.
Sugiyono.  2009.  Metode  Penelitian  Kualitatif
Kuantitatif dan R&B. Bandung. Alfabeta.
Toriqi,  Anisaa  (2015).  Analisa  Yuridisial
Tentang Pengaturan Pengelolaan
Anggaran  Dana  Desa  Berdasarkan Otonomi  Desa.  Administrasi  Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.