Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 60-65| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4639.60-65
PEMOTONGAN UPAH TENAGA KERJA DI PT DEWATA GASSARI BALI DALAM SITUASI PANDEMI COVID 19
Ida Bagus Ari Nugraha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali-Indonesia bagusarinugraha88@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
PT Dewata Gassari Bali bertakhta di bendung Denpasar  mengadakan sewarna perusahaan di bidang penjualan aliran  udara  elpiji.  Selama  Covid-19  terlihat  pengusaha  merubah  peraturan  derma  obat  lelah  dan  alarm  tugas menjelang karet pekerjanya. Penyebaran covid-19 juga mengakibatkan sejumlah tempat yang dikujungin semakin  berkurang  sehingga  produk  yang  dipasarkan  mengalami  penurunan  penjualan  yang  drastis. Hal  ini  mengakibatkan  turunya  harga  barang  yang  dipasarkan  oleh  perusahaan  tertentu.  Akibat kerugian  yang  dialami  perusahaan  membuat  mereka  mengambil  keputusan  untuk  Pemutusan Hubungan  Kerja  (PHK)  dan  Work  From  Home  (WFH). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukapkan prosedur  Pelaksanaan  Pembayaran  Upah,  Perlindungan  Status  Kerja,  dan  Pengupahan  Tenaga  Kerja  di  PT Dewata  Gassari  Bali.  Metode  yang  digunakan  bagian  dalam  analisis  ini  adalah  analisis  lembaga  yang bersemangat  empiris  dengan  penghampiran  realitas  dan  penghampiran  tertib  perundang-anjuran  dengan menggunakan pendekatan yuridis. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data  dianalisis  dengan  cara  dikumpulkan,  diuraikan  dan  ditata  secara  deskriptif  dan  kemudian disistemasikan. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Pemotongan  obat  lelah  dan  diliburkannya sejumlah pegawai dikarenakan keuangan perusahaan sedang tidak stabil.
Kata kunci : Pandemi Covid-19, Pemotongan Upah, PT Dewata Gassari Bali

## Abstract
PT  Dewata  Gassari  Bali  enthroned  at  the  Denpasar  dam,  held  the  same  company  color  as  the  sale  of  LPG airflow. During Covid-19, it was seen that employers changed the regulations for giving fatigue medicine and alarms for work ahead of the rubber of their workers. The spread of COVID-19 has also resulted in a number of places visited decreasing so that the products marketed experience a drastic decline in sales. This results in a decrease in the price of goods marketed by certain companies. As a result of the losses suffered by the company, they made the decision to Termination of Employment (PHK) and Work  from Home (WFH). This study aims to reveal the procedures for the implementation of payment of wages, protection of work status, and remuneration of  workers  at  PT  Dewata  Gassari  Bali.  The  method  used  in  this  analysis  is  institutional  analysis  which  is empirically  motivated  by  approaching  reality  and  approaching  the  rule  of  law  using  a  juridical  approach. Sources  of  data  in  this  study  are  primary  data  and  secondary  data.  Data  were  analyzed  by  being  collected, described and arranged descriptively and then systematized. The results of this study indicate that the cutting of fatigue  medication  and  the  dismissal  of  a  number  of  employees  are  due  to  the  company's  finances  being unstable.
Keywords: Wage Cutting, PT Dewata Gassari Bali, Covid-19 Pandemic

## I. PENDAHULUAN
Upah  adalah  satu  topik  ketenagakerjaan  yang  paling  sering  ditanyakan  oleh  pekerja.  Kebijakan pengupahan  yang  diatur  oleh  negara  mencakup upah  minimum,  struktur  dan  skala  upah,  upah  kerja lembur,  upah  tidak  masuk  kerja  dan/atau  tidak  melakukan  pekerjaan  karena  alasan  tertentu,  bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.
Dewasa  ini,  ketenagakerjaan  di  Indonesia  mempunyai  persoalan  yang  sangat  rumit.  Salah satunya  mengenai  persoalan  upah  ( Yuningsih  2018:3 ).  Pemerintah  sepertinya  acuh  terhadap permasalahan yang ada, terutama dalam ketenagakerjaan Pemotongan upah yang dibenarkan menurut hukum  adalah  yang:  dilakukan  sesuai  dengan  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  atau  peraturan
kerja  bersama  untuk  denda,  ganti  rugi,  dan/atau  uang  muka;  pemotongan  upah  untuk  pihak  ketiga; atau  pembayaran  hutang  atau  cicilan  hutang  pekerja/buruh;  dan/  atau  sewa  rumah  dan/atau  sewa barang-barang milik perusahaan. Selain itu, pemotongan upah karena alasan lain tidak sah. Selain itu, pemotongan  upah  disebabkan  pandemic  Covid-19  yang  mengahalangi  peningkatan  ekonomi  negara ( Sari & Arthanaya, 2021 ). Negera Indonesia mendapatkan dampak yang sangat serius dalam bidang ekonomi yang semakin menurun akibat pendemic covid-19. Hal ini juga berdampak pada pengupahan pekerja di suatu perusahaan yang tidak jelas.
Penyebaran covid-19 juga mengakibatkan sejumlah tempat yang dikujungin semakin berkurang sehingga  produk  yang  dipasarkan  mengalami  penurunan  penjualan  yang  drastis.  Hal  ini mengakibatkan turunya harga barang yang dipasarkan oleh perusahaan tertentu. Akibat kerugian yang dialami perusahaan membuat mereka mengambil keputusan untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan  Work  From  Home  (WFH).  Bahkan  beberapa  perusahaan  tidak  memberikan  upah  dalam Pemutusan  Hubungan  Kerja  kepada  pekerja  yang  sudah  lama  mengabdi  di  perusahaan  tertentu.  Hal termuat  juga berisi t a ks i ra n  pengangguran merayap waktu dan tambah demikian bisa memunculkan kesangsian sosial ( 2009:86-90 ).
PHK memang menjabat akhir terbesar berpangkal covid 19. terpendam dua tara hubunga tugas, yaitu janji tugas kala tertentu (PKWT) dan janji tugas kala tidak tertentu (PKWTT). Bagi perusahaan yang  membubuhkan  PKWT,  bisa  memotong  kala  berdenyut  lebih  pokok.  Hal  ini  terjadi  karena perusahaan  tidak  bisa  berlangsung  tambah  optimal  atau  perusahaan  termuat  sangka  mengerjakan penggundulan hutan taksiran pelopor. Selain memotong kala tugas, perusahaan juga bisa menunaikan bekas  komitmen  PKWT.  Bagi  pelopor  tambah  tara  PKWTT,  terpendam  tiga  tanda  mengapa  gerak- gerik  PHK  mesti  diambil.  Pertama,  bagian dalam Pasal  164 ayat  (reservoir) UU  No.13 Tahun  2003 dijelaskan bahwa perusahaan bisa mengerjakan PHK karena perusahaan merugi sementara dua perian dan akibatnya perusahaan termuat tutup. Apabila perusahaan mengerjakan PHK karena tanda merugi, cerita harus terdapat terusan pemeriksaan akuntan kebanyakan yang mengekspresikan demikian.
Di renggangan dialek sosial dan angkup ekonomi, perusahaan dituntut kepada bisa memungut ketentuan yang betul hisab perusahaannya dan pekerjanya terhadap suasana yang cukup tersem-bunyi seumpama  waktu  ini.  Salah  esa  ketentuan  yang  waktu  ini  berlebihan  pelopor  rantus  dampaknya adalah  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK).  Perusahaan  tidak  mempunyai  preferensi  lain  karena perusahaan  mesti  memacul  pembasuh  tangan  operasional.  Pada  kenyataannya, ketentuan  PHK tidak saja merepotkan hisab pelopor, tetapi juga perusahaan. Terlebih lagi, meyakini Undang-undang(UU) Nomor  13  Tahun  2003  mengenai  Ketenagakerjaan,  PHK  sejatinya  mengadakan  preferensi  bungsu yang  bisa  diambil  bagian dalam  jalannya  sewarna  perusahaan.  Tidak  semata-mata  hal  PHK,  bagian obat  lelah  juga  keingkaran  esa  ketentuan  yang  diambil  sejumlah  perusahaan  agar  mangkat  bisa mendidik  keberlangsungan  perusahaan  termuat  di  periode  pandemik  covid  19  ini.  Walaupun, meyakini  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  ransum  obat  lelah  dianggap  seperti  invasi,  tetapi perusahaan  mesti  mengerjakan  pasal  termuat  seperti  wujud  pertanggung  respons  terhadap  keluarga berlebihan ( Sutedi, 2009:97-101 ).
UU  Nomor  13  perian  2003  mengadakan  tertib  pokok  pangkal  ketenagakerjaan.  Dalam  UU termuat,  pasal  yang  diatur  adalah  asistensi  hisab  pelopor/tenaga  kerja  secara  umum.  Perlindungan yang  diatur bagian  dalam UU termuat  sirat-sirat lain,  asistensi terhadap penyandang  cacat, terhadap perempuan,  terhadap  kala  tugas  pelopor,  terhadap  kesejahteraan  dan  kesegaran  tugas,  terhadap pengupahan,  dan  bungsu  terhadap  kedamaian.  Berdasarkan  Undang-undangtermuat,  apabila terpendam  PHK  dan  ransum  obat  lelah  sepihak,  pasal  termuat  bisa  dikatakan  seperti  sepak  terjang menjelimpat  dan  tambah  demikian  bisa  disebut  seperti  invasi  terhadap  kepunyaan  pelopor.  Oleh argumentasi  itulah,  mesti  adanya  asistensi  hisab  karet  pelopor  atau  tenaga  kerja.  Pelanggaran  yang dilakukan biasanya berkiprah muka sasaran perusahaan kepada memetik laba sejumlah kapasitas agar usahanya bisa melantas bertahan ( Khakim, 2006:52-54 ).
Secara umum, persoalan bagian dalam semesta perburuhan berada muka hal sirat- sirat pelopor dan  jutawan.  Apabila  perusahaan  tidak  bisa  menjaga  keberlangsungannya,  atau  tambah  suara  lain menempuh  krisi  keuangan,  cerita  perusahaan  bisa  menambahkan  pengertian  menjelang  pelopor. Dengan  demikian,  PHK  bisa  terhindarkan.  Namun,  Pemutusan  Hubungan  Kerja  mengadakan  suatu ketentuan  yang  tak  semata-mata  merepotkan  karet  pelopor  memarakkan  juga  kepada  perusahaan. Selain  daripada  itu,  Undang-undang  (UU)  Nomor  13.  Tahun  2003  mengenai  Ketenagakerjaan menanggung  bahwa Pemutusan Hubungan Kerja seharusnya menjabat gerak-gerik bungsu yang bisa
ditempuh,  ( Anggra  &  Suryani,  2020:  416-420 ) .  Begitu  juga  tambah  Potong  Gaji,  mengadakan  suatu ketentuan yang dianggap  menentang kepunyaan berpangkal pelopor sebagaimana yang diamanatkan Undang-undangNomor  13  Tahun  2003.  Di  sisi  lain,  perusahaan  juga  mesti  mendidik  agar  usahanya mangkat bisa nyawa di renggangan masa pandemic covid-19 ini. Mereka dituntut harus mengijabkan tanggungan  terhadap  keluarga  berlebihan,  di  pihak  juga  harus  mengijabkan  tanggungan  menjelang karet pelopor dan stakeholder ( Hanum, 2018: 75-83 ) . Oleh karenanya, bila terdapat sepak terjang yang menyimpang  dari  dalil  tonjol  ini,  seumpama  PHK  atau  ransum  obat  lelah  sepihak,  cerita  pasal termuat  mengadakan  suatu  invasi  terhadap  kepunyaan  tenaga  kerja  atau  pelopor  ( Khakim, 2009:64-69 ).  Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  peneliti  melakukan  penelitian  dengan  tujuan  untuk mengukapkan  prosedur  Pelaksanaan Pembayaran Upah, Perlindungan  Status  Kerja,  dan  Pengupahan Tenaga Kerja di PT Dewata Gassari Bali.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini  mengabdikan  analisis lembaga  empiris. Penelitian lembaga empiris mengadakan suatu pandangan yang mengambal lembaga seperti evidensi, menangkap evidensi sosial, evidensi kebajikan dan  lain-lain.  Penelitian  lembaga  empiris  tambah  cakap  lain  kebanyakan  disebut  seperti  analisis lembaga  sosiologis  ini  siuh  berpangkal  masukan  jantung/pokok,  yaitu  masukan  yang  tersua  ke  luas berwarna  pengamatan  (investigasi),  ataupun  tukar  pikiran.  ( Efendi  &  Ibrahim,  2016:149 ). Pendekatkan  yuridis  sosiologis  berfokus  muka  analisis  yang  mempunyai  sasaran  bagian  dalam memetik pandagan lembaga yang pragmatis tambah cara mengawasi secara lanjut korban yang diteliti yakni kondisi penyederhanaan imbalan yang dialami oleh karet harkat tugas muka PT Dewata Gassari Bali ( Ali, 2014:105 ). Mengenai benih bija lembaga yang digunakan bertingkat pangkal Bahan Hukum Primer adalah bija lembaga yang patokan yang  menjabat pokok pandangan berpangkal penyensusan makalah  ini.  data  jantung,  yaitu  masukan  yang  tersua  pengembara  secara  lanjut.  Melintas  rimba dasar analisis berwarna terusan tukar pikiran di tanah luas. Melalui adat analisis tukar pikiran, tambah menyorongkan  sejumlah  kasus  laba  menjangkau  masukan-masukan  yang  lanjut  beruntun-runtun tambah perkara yang sedang diteliti. Data jantung seperti masukan patokan di bagian dalam analisis, dilakukan  melintas  rimba  usaha  tukar  pikiran.  Untuk  menimbang-nimbang  usaha  tukar  pikiran diawali  tambah  investigasi  terlebih  mula  ke  kancah  analisis,  nanti  memberi  skedul  kasus  dan  nanti mengerjakan  tukar  pikiran  tambah  keingkaran  esa  pelopor  di  PT.  Dewata  Gassari  Bali  yang menempuh  penyederhanaan  imbalan  muka  periode  masa  pandemic  covid-19.  Data  sekunder  seperti masukan  penyangga  di  bagian  dalam  analisis,  dilakukan  tambah  penyelidikan  dokumen  yang beruntun-runtun  tambah  analisis,  didapat  berpangkal  tertib  perundang-anjuran  melintas  rimba penyelidikan  kepustakaan,  tempuh  dokumen  ataupun  butir  melintas  rimba  pencarian  internet,  nanti dilakukan  usaha  pencatatan,  meringkas,  maupun  mengutip.  Lokasi  analisis  ini  berteduh  tinggal  di auditorium  PT.  Dewata  Gassari  yang  bersembunyi di JL. Gatot Subroto Timur, 86, Dauh Puri Kaja, Denpasar  Barat,  Dauh  Puri  Kaja,  Nomor  Telephone  (0361)  461698.  Dalam  menganalisa  masukan yang  tutup  terlonggok  selanjutnya  dipergunakan  usaha  diskusi  kualitatif  tambah  memindahkan masukan ketakziman yang berpangkal berpangkal masukan jantung maupun masukan sekunder adalah masukan  naturalistik  yang  terjalin  pangkal  suara-suara  yang  tidak  terjamah  menjabat  angka-angka. Dari  serata  masukan  yang  sangka  dikumpulkan,  diuraikan  dan  ditata  secara  deskriptif  nanti disistemasikan yang  selanjutnya dijadikan pokok bagian dalam pengumpulan kesimpulan ( Soemitro, 1994:42 ).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Pembayaran Upah Pada PT. Dewata Gassari Bali
Sebelum kelahirannya pandemic Covid-19, PT Dewata Gassari Bali mempunyai tata pengupahan full dan  satu  bahasa  tambah  dalil  yang  tertuang  di  UU  No.  13  Tahun  2003  mengenai  Ketenagakerjaan. Rata-rata kuantitas imbalan khalis karet pelopor PT Dewata Gassari Bali menyebar di pangkal UMK dikarenakan periode tugas karet pelopor mendekati di pangkal lima  perian.  Para pelopor  PT  Dewata Gassari  Bali  selain  memercayai  imbalan, juga  memercayai  derma, seumpama THR (Tunjangan Hari Raya) dan derma tidak mangkat lain (modal perut dan transportasi) tambah setiap kerelaan menggapai imbalan seimbang Rp. 20.000,00 kepada tiap pelopor tambah kuantitas yang serupa.
Sebagai  tuangan  pelopor  bercap  I  Komang  Ginastra  mengadakan  staff  operasional  rombak muat,  muka  rembulan  Maret  I  Komang  Ginastra  berdenyut  full  sementara  26  tahun,  cerita  akan menantang mudik obat lelah tambah sebanyak:
Gaji pokok : Rp. 3,000,000 Tunjangan Makan : Rp. 260,000 (10,000/lampu busur kerelaan) Tunjangan Transprot : Rp. 260,000 (10,000/lampu busur kerelaan) Take home pay
: Rp. 3,520,000
Sistem  pengupahan  di  PT  Dewata  Gassari  Bali  adalah,  karet  pelopor  akan  memetik  imbalan jika  berdenyut,  sedangkan  jika  merakit  tidak  berdenyut  cerita  tidak  akan  menggapai  imbalan. Konsekuensi  tergantung  aliansi  yang  terbentuk  sirat-sirat  jutawan  dan  pelopor  diatur  bagian  dalam UU,  no. 13, Tahun 2003 mengenai  Ketenagakerjaan. Secara eksplisit dijelaskan bahwa tenaga kerja tidak  akan  menjangkau  imbalan  berpangkal  sponsor  tugas  momen  pelopor  tidak  mengerjakan pekerjaannya.  Hubungan  sirat-sirat  pelopor  dan  jutawan  dirasa  saling  mengjengkoletkan  esa  serupa lain. Ketika pelopor tidak bisa bertanggung  sambut tambah tanggungan demi  berjalannya kesibukan dana,  cerita  jutawan  berkuasa  kepada  memotong  imbalan  yang  seharusnya  diberikan  menjelang tenaga kerja yang bersangkutan.
Pemotongan  obat  lelah,  mengadakan  suatu  ketentuan  yang  dianggap  menentang  kepunyaan berpangkal  pelopor  sebagaimana  yang  diamanatkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003. Disisi lain, perusahaan juga mesti mendidik agar usahanya mangkat bisa nyawa di renggangan masa pandemic Covid-19 ini. Mereka dituntut harus mengijabkan tanggungan terhadap keluarga berlebihan, di pihak juga harus  mengijabkan tanggungan  menjelang  karet  pelopor dan stakeholder. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No M/3/HK.04/III/2020 Tahun  2020  mengenai  Perlindungan Pekerja/  Buruh  dan  Kelangsungan  Usaha  bagian  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan, perusahaan  yang  rantus  akhir  ekonomi  karena  Copet-19  bisa  mengalihkan  kuantitas  obat  lelah maupun  hukum  remunerasi  obat  lelah  berasaskan janji tambah pegawai. Namun, deformasi lebarnya obat  lelah  termuat  mangkat  mesti  melihat  dng  cermat  gatra  dan  strata  imbalan  bagian  dalam perusahaan, yang keingkaran satunya disusun berasaskan bagian kantor di bagian dalam perusahaan.
Bagi  PT  Dewata  Gassari  Bali  juga  mengerjakan  pemastian  kesibukan  dana  akibatnya  jasa otoritas  di  bumi  masing-  masing,  pasal  ini  melantarkan  satu  arah  atau  secuil  pegawai  tidak menyelundup  tugas,  tambah  memikirkan  perkembangan  dana  cerita  deformasi  kuantitas  maupun hukum remunerasi obat lelah dilakukan satu bahasa tambah janji sirat-sirat sebelah tadbir PT Dewata Gassari  Bali  tambah  pegawai.  Berkaitan  tambah  pasal  lain  seumpama  alarm  tugas  juga  terdapat deformasi berpangkal alarm tugas standar delapan alarm lampu busur tahun tambah vakansi esa tahun bagian dalam seminggu berangsur menjabat, staff auditorium berdenyut sementara 20 tahun dan staff operasional  berdenyut  secara  silih-berganti  tambah  taksiran  staff  yang  dikurangi  sejumlah  50%. Namun  begitu,  bekas  imbalan  10%  yang  tidak  di  bayarkan  muka  seratus  tahun  obat  lelah  termuat akan  dibayarkan  muka  pokok  perian  2021.  Dengan  tulang  punggung  bahwa  situasi  keuangan  muka waktu itu setidaknya tutup menginjak membaik.

## 2. Perlindungan Status Kerja dan Pengupahan Tenaga Kerja di PT Dewata Gassari Bali
Melalui  terusan  tukar  pikiran  yang  sangka  dilaksanakan  tambah  seorang  pegawai  (pelopor) menyajikan bahwa, “tambah adanya Surat Edaran Pelindungan pelopor, meyakini beta cukup kepada memelihara dan mendidik kami, berpangkal pikiran Pemerintah akan pandemic Covid-19, rancangan kecergasan  otoritas  bagian  dalam  mengenyami  Covid  19  tambah  sasaran  mendiamkan  imbalan penjangkitan  di  wadah  tugas  dan  mendidik  perkembangan  dana  disetiap  wadah  tugas  itu  sendiri,”. Dilanjutkan, bahwa kondisi komitmen akan pengupahan, beliau mengekspresikan bahwa tutup cukup mengjengkoletkan hisab kedua penggal sebelah ketakziman berpangkal sudut tuan dana dan pegawai di  wadah  tugas  termuat.  Oleh  karena  itu,  Surat  Edaran  Perlindungan  Pekerja  sekiranya  bermanfaat dan tutup cukup dan pelopor menilik terlindungi.
Selain  itu,  perlunya  diadakan  penelidikan  kembali  yang  bersemangat  memerikasa  bermanfaat atau  tidaknya  jasa  yang  berlangsung  sirat-sirat  Kementrian  Kesehatan  dan  Kementrian Ketenagakerjaan  tambah  perusahaan  yang  mangkat  bersitegang  kepada  beroperasional  tambah  masa pandemic  yang  belum  mereda,  agar  bisa  meminimalisir  perlakuan  yang  menentang  tertib  oleh karakter  jutawan  tambah  mangkat  berlangsung  dan  menekan  karet  karyawannya  kepada  mangkat berdenyut.  Tindakan  ini  bisa  melantarkan  kecemasan  akan  publikasi  atau  perpanjangan  pandemic
Covid-19  yang  timbul  saat  ini belum  menyertakan  rintik  terang.  Selain itu,  kesibukan  ini juga  tidak setela  tambah  harap  asistensi  harkat  tugas  yang  tertuang  bagian  dalam  Undang-tonjol  Nomor  13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.
Sampai  waktu  ini,  hal  yang  kelahirannya  yakni  ikhtiar  yang  dilakukan  otoritas  bagian  dalam menapuk bakteri corona dirasa belum cukup ketakziman. Sama halnya tambah ikhtiar yang awalnya dilakukan dan disarankan oleh otoritas yaitu sosial distancing mengadakan keingkaran esa gerak-gerik penyanggahan dan resolusi luka bakteri Corona tambah meminta keluarga efektif kepada mengekang kunjungan  ke  wadah  hingar-bangar  dan  interaksi  lanjut  tambah  keluarga  lain.  Hal  ini  diupayakan seperti hukum yang sebisa bersua kepada memacul taksiran keluarga yang terinfeksi. Dengan adanya ikhtiar sosial distancing inilah, denyut yang biasanya dilakukan ditempat tugas, diharuskan mengucur ke  balairung  masing-masing.  Upaya  ini  bukan  semata-mata  dijadikan  seperti  himbauan  tetapi dijadikan  seperti  tanggungan  hisab  kebanyakan.  Dalam  kenyataannya,  masih  berlebihan  keluarga yang  meninggalkan  pasal termuat. Sehingga, diperlukan ikhtiar yang tegas dan  bermanfaat terhadap praktik  penyelesaian  taun  Covid-19.  Bukan  saja  mempertimbangkan  akhir  yang  kelahirannya  yang dialami  oleh  kebanyakan  luas,  tetapi  memata-matai  praktik  melintas  rimba  bagaimana  keefketifan undang-  undang  otoritas  yang  patut  dilakukan  kepada  mensetarakan  agar  setiap  keluarga  mangkat menempuh  dan  menanggung  acara  yang  satu  bahasa  dan  makmur.  Dalam  suasana  yang  waktu  ini kelahirannya,  kesetimbangan  sirat-sirat  kepunyaan  pelopor  dan  tanggungan  yang  harus dilakukan, tidak  tersungkap  bahwa  negara  dana  maupun  yang  rantus  akhir  inilah  menggapai kemalangan yang terhitung besar.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan penerangan muka episode-episode sebelumnya, cerita bisa disimpulkan seperti bersama: (1). Sejak  pokok  Pandemi  covid-19  terlihat  dan  berlebihan  menakluki  perkembangan  dana  ini,  bab berpangkal  perusahaan  tidak  serupa  tambah  situasi  sebelum  pandemic.  Oleh  karena  itu,  tadbir  PT Dewata Gassari mengerjakan deformasi muka sejumlah jasa yang  bergabungan  tambah  pengupahan. Salah esa jasa berpangkal perusahaan ini adalah adanya penyederhanaan imbalan muka serata pelopor sejumlah  10  tiap-tiap  pegawai.  Kebijakan  ini  menginjak  diberlakukan  menginjak  berpangkal rembulan Juni 2020 gantung tambah November 2020. Kebijakan lain adalah adanya deformasi muka alarm  tugas.  Jam  tugas  yang  mulanya  berproses  sementara  delapan  alarm  dan  vakansi  esa  tahun bagian  dalam  tujuh  tahun  tugas  menjabat,  staff  auditorium  berdenyut  sementara  20  tahun  dan  staff operasional  berdenyut  tambah  shift  tempuh  penjabaran  terhadap  taksiran  staff  sejumlah  secuil berpangkal taksiran standar. Meski demikian bekas imbalan 10% yang belum dilunasi muka periode obat lelah termuat akan diganti muka pokok serta-menyertai perian 2021. (2). Terkait tambah asistensi pengupahan tempuh asistensi hisab pelopor di wadah tugas, tuan dana semata-mata mengeloskan satu arah pekerjanya, pasal termuat selain karena pemastian oleh otoritas juga karena jutawan memungut gerak-gerik  penyanggahan  imbalan  penjangkitan  luka  COVID-19  di  lingkungan  tugas.  Adapula pelopor di dapur auditorium yang siminta kepada berdenyut dirumah. Para jutawan juga semata-mata mengesahkan pasal termuat menjelang babak dapur auditorium sementara 15 tahun tugas dirumah dan 10 tahun berdenyut di auditorium. Pengusaha tutup menetapkan jasa yang mengangkat penyanggahan kondisi  imbalan  publikas  bakteri  Covid  19  tambah  cara  mengaktualkan  dana  berpangkal  balairung dan merumahkan karet pekerjanya.

## 2. Saran
Peneliti  menyarankan  bebarapa  hal:  (1).  Melihat  sirkulasi  dana  yang  kelahirannya  di  PT  Dewata Gassari  Bali  sekiranya  mesti  kepada mengerjakan janji tugas tambah janji tertera  dan tidak semata- mata  lafal  saja.  Hal  ini  akan  mengikhlaskan  adanya  teban  kepunyaan  dan  tanggungan  hisab  karet pelopor,  argumentasi  suasana  seumpama  ini  bisa  melantarkan  berlebihan  kesangsian  terhadap kekurangan denyut dan kesibukan semena-mena. Selain itu, sebelah otoritas juga sangka menetapkan Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  M/3/HK.04/III/2020  Tahun 2020  Tentang  Perlindungan  Pekerja/  Buruh  dan  Kelangsungan  Usaha  bagian  dalam  Rangka Pencegahan  dan  Penaggulangan  Covid-19.  (2).  Selain  itu,  mesti  diadakan  penilikan  kembali  yang bersemangat  meneropong  bermanfaat  atau  tidaknya  jasa  yang  berlangsung  oleh  Kementrian Kesehatan  dan  Kementrian  Ketenagakerjaan  tambah  perusahaan  yang  mangkat  bersitegang  kepada
berlangsung  tambah  bab  taun  yang  belum  mereda,  pasal  ini  dilakukan  agar  bisa  meminimalisir perlakuan yang menentang hukum  oleh karakter jutawan tambah mangkat berlangsung dan menekan karet karyawannya kepada mangkat berdenyut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2014). Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika.
Anggra,  I.  M.,  Seputra,  I.  P.  G.,  &  Suryani,  L.  P.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Karyawan  PT.  Arta  Sedana Retailindo  yang  Terkena  Pemutusan  Hubungan  Kerja  atas  Klaim  BPJS  Ketenagakerjaan. Jurnal Konstruksi Hukum , Vol.1 (2). Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Kencana, Jakarta.
Hanum,  N.  (2018).  Pengaruh  Pendapatan,  Jumlah  Tanggungan  Keluarga  Dan  Pendidikan  Terhadap  Pola Konsumsi  Rumah  Tangga  Nelayan  Di  Desa  Seuneubok  Rambong  Aceh  Timur. JURNAL  SAMUDRA EKONOMIKA , Vol.2 (1). Khakim,  A.  (2006). Aspek  Hukum  Pengupahan  Berdasarkan  Undang-  Undang  No.  13 Tahun  2003 .  PT.  Citra Aditya Bakti, Denpasar.
Khakim, A. (2009). Dasar Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . PT. Citra, Bandung. Sari,  A.  A.  A.  P.,  Dewi,  A.  A.  S.  L.,  &  Arthanaya,  I.  W.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Karyawan  Terkait Pengurangan Gaji Akibat Pandemi Covid-19 pada Hotel dan Restaurant di Area Seminyak. Jurnal Analogi Hukum , Vol.3 (2). Soemitro, R. H. (1994). Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri . Jakarta : Ghalia Indonesia. Sutedi, A. (2009). Hukum Perburuhan . Sinar Grafika, Jakarta.
Yuningsih, A. (2018). Upah Minimum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Al-Intaj , Vol.4 (2).