P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN KAWIN
Rumi Suwardiyati 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, email: rumisuwardiyati@ub.ac.id

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan permasalahan mengenai asas kepatutan  dalam  perjanjian  kawin  yang  mana  dalam  perkembangannya mengenai  perjanjian  kawin  mulai  merubah  konsep  dimana  tidak  hanya mengatur  mengenai  harta  benda  dalam  perkawinan,  dimungkinkan perjanjian kawin diartikan seperti perjanjian pada umumnya. Masalah yang diteliti adalah bagaimana penerapan asas kepatutan dalam perjanjian kawin. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konsep,    pengumpulan  bahan  hukum dengan  studi  pustaka  yang  dianalisis dengan metode interprestasi teleologis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum dilakukan penerapan asas kepatutan dalam perjanjian kawin tersebut karena masih ada klausula yang dianggap tidak sesuai dengan moralitas . Kata Kunci:
Asas Kepatutan; Perjanjian Kawin; Harta
Benda Dalam Perkawinan
Cite this paper: Suwardiyati, R., 2020. Penerapan Asas Kepatutan Dalam
Perjanjian Kawin.
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(2).

## PENDAHULUAN
Manusia merupakan makhluk sosial atau biasa disebut dengan zoon politicon, yang mana mereka selalu hidup berkelompok. Hidup berkelompok tersebut  disebut dengan masyarakat. Berjuta-juta manfaat dapat diambil oleh manusia lewat hidup bersama, baik dalam  urusan  pemenuhan  kebutuhan  hayati  raga  dan  jiwanya.  Bahkan  cara  hidup berdampingan  serta  berinteraksi  dengan  sesamanya,  kian  menjadi  mudah  memenuhi segala jenis kebutuhan yang diperlukan. 1
Dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  selalu  membutuhkan  orang  lain, keterikatan tersebut memunculkan suatu aturan yang mana hak dan kewajiban seseorang dapat terlindungi. Adapun dalam berinteraksi tersebut seperti adanya suatu perkawinan
1 Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia (Surabaya : PT. Revka Petra Media), hlm. 3
yang mana dimuali dari rasa ketertarikan antara dua individu yang belainan jenis. Dengan ketertarikan tersebut muncul rasa memiliki, dimana rasa memiliki tersebut akan dimulai dengan suatu peristiwa hukum yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan media untuk membetuk  kelurga,  karena  dengan  membentuk  suatu  keluarga  wajib  dimulai  dengan suatu perkawinan.
Pengaturan perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UUP) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (untuk  selanjutnya  disebut  BW).  Definisi  perkawinan  di  dalam  BW  tidak  ada hanya menjelaskan bahwa lembaga perkawinan hanya terlihat dari segi perdatanya. Pasal 26  BW  menyatakan  “Undang -undang  memandang  soal  perkawinan  hanya  dalam hubungan- hubungan  perdata”.  Pengertian  perkawinan  tidak  dijelaskan  namun  lebih mengedepankan  sifat  pentingnya  inti  hubungan  pria  dan  wanita  yang  melukan perkawinan. 2
Dalam perkembangan jaman yang semakin pesat menuntut seseorang dalam hidup dan kehidupan selalu memperhitungkan untung dan rugi. Saat akan melaksanakan suatu perkawinan  tidak  menjadi  suatu  hal  yang  tabu  bagi  mempelai  untuk  membuat  suatu perjanjian  kawin  yang  subtansinya  mengenai  pemisahan  harta  ataupun  menyatukan harta mereka. Kemunculan Pasal 29 UUP tentang perjanjian kawin dikehendaki sebagai kebutuhan  calon  mempelai  untuk  menentukan  kehendaknya  sebelum  melakukan perkawinan.  Yang  mana  maksud  dari  pembuatan  perjanjian  kawin  tersebut  untuk meminimalisir apabila ada konflik dalam perkawinan mereka.
Perjanjian  kawin  tersebut  diatur  dalam  BW,  UUP  dan  Kompilasi  Hukum  Islam. Perjanjian kawin (huwelijks atau huwelijkse voorwaarden) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangku harta kekayaan. 3 Perjanjian kawin ini lebih bersifat hukum keluarga sehingga tidak semua ketentuan hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III BW berlaku dalam perjanjian kawin.
Dalam pembuatan perjanjian kawin tersebut substansi yang akan disepakati oleh para pihak yang membuatnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, agama, ketertiban  umum,  kesusilaan  dan  kepatutan.  Dan  perlu  diketahui  oleh  Notaris  terkait dengan  perjanjian  kawin  hanya  membahas  terkait  pemisahan  atau  penyatuan  harta perkawinan  (hanya  mengatur  tentang  harta  kekayaan).  Namun  perjanjian  kawin  yang dibuat oleh para pihak di Notaris X yang isi perjanjian kawin adalah tidak dibolehkannya dalam  perkawinan  memiliki  keturunan.  Salah  satu  tujuan  perkawinan  adalah memperoleh keturunan, apabila isi dari perjanjian kawin menyepakati hal tersebut maka bertolak belakang dengan asas-asas perjanjian meskipun para pihak saling sepakat akan isi  tersebut.  Dari  latar  belakang  adanya  isi  perjanjian  kawin  tersebut,  penulis  akan membahas dan menganalisi permasalahan yang terkait dengan judul “ PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM P ERJANJIAN KAWIN ”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengemukakan permasalahan mengenai asas kepatutan dalam perjanjian kawin yang mana dalam perkembangannya mengenai perjanjian kawin mulai merubah konsep dimana  tidak  hanya  mengatur  mengenai  harta  benda  dalam  perkawinan,  namun
2 ibid, hlm 71 3  Soetojo  Prawirohamidjojo  dan  Marthalena  Pohan, Hukum  Orang  dan  Keluarga ,  (Surabaya:  Airlangga University Press, 1995), hlm. 74
membahas diluar harta benda dalam perkawinan. Apbila yang dibahas bukan harta benda dalam  perkawinan  maka  perlu  dilihat  apakah  isi  dari  perjanjian  kawin  tersebut  telah menerapkan asas kepatutan di dalamnya.
Penelitian  ini  mempergunakan  metode  penelitian  normatif,  dengan  pendekatan perundang-undang dan konseptual. Bahan hukum diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan penafsiran teleologis yang menekankan pada penerapat  suatu  asa  dalam  perjanjian  guna  tercipta  isi  perjanjian  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perjanjian  kawin  memang  telah  diautur  dalam  KUHPdt,  namun  pada  saat pemberlakuan KUHPdt di Indonesia, jarang sekali orang yang akan membuat perjanjian kawin  saat  akan  melangsungkan  perkawinan.  Namun  dengan  berkembangnya  zaman, banyak pasangan yang akan melangsungkan perkawinan membuat perjanjian kawin yang tujuannya adalah:
1. Memisahkan  harta  kekayaan  antara  suami  dan  istri  sehingga  harta  kekayaan mereka tidak lagi bercampur. Hal ini dimaksudkan apabila mereka bercerai maka tidak ada harta gono gini atau perebutan harta kekayaan antara mereka.
2. Bertanggung jawab terhadap hutang masing-masing.
3. Apabila  diantara  mereka  akan  menjual  harta  maka  tidak  membutuhkan persetujuan dari pasangannya.
4. Terkait  dengan  fasilitas  kredit  yang  mereka  ajukan  tidak  perlu  mendapatkan persetujuan dari pasangannya.
Ranah  hukum  perkawinan  memang  didominasi  oleh  ketentuan  yang  bersifat dwingend rech atau memaksa. Tujuan untuk sendi kehidupan masyarakat tetap berdiri kokoh karena  ada  suatu  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  anggotanya. 4 Perkawinan saat ini marak sekali dibautnya perjanjian kawin, yang mana dapat dibuat sebelum, pada saat dan setelah perkawinan. Isi dari penjanjian kawin hanya terkait dengan:
a. Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan Pasal 23 A.B dan Pasal 1335 KUHPdt yang menentukan  bahwa perjanjian tidak boleh dibuat dengan sebab palsu atau terlarang;
b. Tidak  boleh  menyimpang  dari  hak  yang  timbul  dari  kekuasaan  suami  sebagai kepala  perkawinan  (diatur  dalam  Pasal  140  ayat  (1)),  hak  yang  timbul  dari kekuasaan orang tua dan hak-hak yang telah ditentukan dalam undang-undang untuk mempelai yang hidup terlama;
c. Perjanjian kawin yang dibuat tidak boleh dengan tujuan untuk pelepasan ha katas harta peninggalan;
d. Tidak dibuat perjanjian bahwa salah satu pihak memikul hutang yang lebih besar;
e. Dalam  pembuatan  perjanjian  kawin  harus  dijelaskan  secara  detail  tidak  boleh menggunakan  kata-kata  umum  yang  akan  menimbilkan  multitafsir  dalam mengartikannya.
Tidak  menutup  kemungkinan  para  pihak  yang  akan  membuat  perjanjian  kawin dengan klausula yang tidak umum, sebagai contoh dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor 27/KWI/IX/2018, dalam perjanjian kawin tersebut menyebutkan tidak boleh memiliki keturunan. Apabila dilihat dari konsep perjanjian kawin hanya mengatur terkait dengan harta, namun dalam perkembangan jaman, isi dari perjanjian kawin tidak selalu terkait
4 Moch. Isnaeni, Op.Cit ., hlm. 147
harta dalam  perkawinan saja. Berpedoman pada  asas yang ada dalam perjanjian yaitu asas  kebebasan  berkontrak,  dalam  bidang  perkawinan  tidak  dimaknai  sebebas  atau seluas dalam lapangan hukum perjanjian.
Makna  sepakat  dalam  hukum  perjanjian  berbeda  dengan  sepakat  dalam  ranah hukum perkawinan. Sepakat dalam hukum perkawinan merupakan arti sepakat untuk mematuhi  ketentuan  perkawinan.  Oleh  sebab  itu  mengapa  dalam  ranah  hukum perkawinan  dikategorikan  hukum  yang  sifatnya  memaksa.  Menurut  Moch  Isnaeni  ada beberapa pasal dalam UUP yang sifatnya mengatur (regelend rech), pasal yang dimaksud adalah Pasal 29 UUP. Penyimpangan terhadap pasal tersebut membawa dampak bahwa para pihak yang menyimpanginya telah sepakat.
Apabila dalam suatu perjanjian kawin yang isinya tidak hanya mengatur mengenai harta  benda  dalam  perkawinan  namun  ada  klausula  yang  saling  sepakat  untuk  tidak memiliki  keturunan  maka,  dalam  perjanjian  kawin  perlukah  adanya  penerapan  asas seperti yang ada dalam perjanjian pada umumnya. Dalam penelitian ini mencoba untuk menganalisis asas kepatutan dalam pembuatan perjanjian kawin.
Kata  asas  berasal  dari  Bahasa  arab  yaitu  asas  yang  artinya  adalah  dasar,  asas, fondasi dan aturan. 5 Terkait dengan pengertian asas atau prinsip, dalam Bahasa belanda disebut  “beginsel”  atau  “principle”,  dalam  Bahasa  latin  disebut  “principium”  dengan pengertian sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berfikir atau bertindak atau kebenaran yang  menjadi  pokok  dasar  dalam  berpikir  dan  bertindak. 6 Asas  memiliki  kedudukan hukum yang sangat penting dalam sistem hukum karena asas merupakan pondasi yang menopang  kokohnya  suatu  norma.  Memahami  pengertian  asas,  beberapa  ahli memberikan penjelasan terkait pengertian asas hukum yaitu sebagai berikut:
1. Menurut  Bellefroid,  asas  hukum  adalah  norma  dasar  yang  dijabarkan  dalam hukum positif. Jadi asas hukum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat. 7
2. Menurut  van  Eikema  Homes,  asas  bukan  merupakan  norma  hukum  yang konkrit tetapi hanya sebagai dasar atau petunjuk bagi hukum.
3. Menurut Paul Scholten, asas hukum merupakan pikiran dasar.
Beberapa ahli hukum memberikan pendapat bahwa asas hukum merupakan hati atau jantung dari peraturan, hal tersebut didasari pemikiran: 8
a. Asas  hukum  dianggap  sebagai  landasan  yang  paling  luas  bagi  lahirnya norma hukum, oleh sebab itu norma hukum dapat dikembalikan pada asas yang dimkasud;
b. Asas  hukum  dianggap  sebagai  alasan  bagi  lahirnya  norma  hukum,  hal tersebut disitilahkan sebagai ratio legis dari suatu norma. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dan akan tetap melahirkan norma-norma hukum baru.
5 Yasardin, Asas Kebebasan Berkontrak Syariah , (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 68 6 Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial , (Jakarta : Prenamedia Group. 2014), hlm. 18 7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 34 8 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 45
Pembahasan  terkait  dengan  asas  memang  sangat  penting,  menurut Poerwodarminto  memberikan  pendapat  bahwa  asas  sebagai  kebenaran  yang  menjadi tumpuan  berpikir  atau  berpendapat,  sedangkan  asas  hukum  diartikan  sebagai  suatu kebenaran  yang  dipergunakan  sebagai  tumpuan  berpikir  dan  berpendapat  dalam penegakan hukum. Terkait dengan asas kadang tidak dicantumkan secara jelas di dalam suatu aturan perundang-undangan, namun asas dapat dijadilan suatu rujukan apabila ada ketidakjelasan  atau  kekaburan  suatu  norma.  Dalam  rangka  untuk  menciptakan  suatu keseimbangan dan memelihara hak yang dimiliki oleh para pihak, KUHPdt menjelaskan terkait  dengan  asas  umum  dalam  suatu  perjanjian.  Asas  merupakan  patokan  atau pedoman, serta menjadi batas atau rambu-rambu dalam mengatur dan membentuk suatu perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak yang mana hal tersebut dijadikan undang- undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.
Nieuwenhiusmenyebutkan  terkait  dengan  asas  hukum  memiliki  dua  landasan yaitu asas hukum berakar dalam kenyataan masayarakat dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama, penyatuan factor riil dan idiil hukum merupakan fungsi asas hukum. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang memberikan arti bahwa peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas tersebut. 9
Salah  satu  asas  yang  akan  dijadikan  isu  utama  dalam  penelitian  adalah  asas kepatutan.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  arti  patut  adalah  baik,  layak,  sesuai, pantas,  masuk  akal,  wajar  dan  sudah  seharusnya  atau  sepantasnya.  Asas  kepatutan diartikan oleh Riduan Syahrani sebagai keseimbangan, keadilan membagi kerugian dan keuntungan  antara  para  pihak  yang  membuat  perjanjian.  Kepatutan  biasanya  dipakai sebagai kebalikan hukum yang telah jelas, sebagai menambah ketentuan hukum, dimana keadilan menentukan isi dari perjanjian. 10 Rasa keadilan dalam masyarakat merupakan tujuan dari asas kepatutan harus dipertahankan hal tersebut untuk mengukur tentang hubungan hukum tersebut. 11 Syarat kepatutan sebetulnya berakar pada sifat peraturan hukum  pada  umumnya,  dengan  cara  mengadakan  keseimbangan  dari  beberapa kepentingan  para  pihak.  Pada  hakekatnya  tidak  diperbolehkan  suatu  kepentingan seseorang  dipenuhi  yang  akibatnya  mendesak  atau  mengesampingkan  kepentingan orang  lain  atau  mengabaikan  sehingga  menimbulakn  ketidak  seimbangan. 12 Terkait dengan kepatutan tidak dapat dipisahkan dengan iktikad baik, karena keduanya sangat penting dalam hal pelaksanaan persetujuan. 13
Dalam  symposium  Hukum  Perdata  Nasional  yang  diselenggarakan  oleh  Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), iktikad baik diartikan sebagai: 14

## 1. Kejujuran pada saat pembuatan perjanjian;
9 Rachmi  Sulistyarini, Makna  Asas  Kebebasan  Berkontrak  Dalam  Hukum  Perjanjian  Menurut  Hukum Indonesia, (Ringkasan Desertasi) , Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2018, hlm. 25 10 Riduan Syahrani, Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum , (Bandung : PT. Alumni, 2009), hlm. 123 11 Mariam Darus Badrulzaman dkk, Kompilasi Hukum Perikatan , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 89 12 Ibid, hlm. 84-85 13 Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian , (Bandung : Sumur Bandung, 1960), hlm. 83
14 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN),  Simposium  Hukum  Perdata  Nasional,  Kerjasama  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN),  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  Yogyakarta  21-23 Desember 1981.
2. Para  pihak  dianggap  beriktikad  baik  pada  saat  tahap  pembuatan  perjanjian yang dilakukan di depan pejabat;
3. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan yaitu terkait dengan penilaian baik terhadap  perilaku  para  pihak  dalam  melaksanakan  apa  yang  telah  mereka sepakati  yang  tujuannya  untuk  mencegah  perilaku  yang  tidak  patut  dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.
Membahas  terkait  iktikad  baik  acapkali  tumpeng  tindih  dengan  kewajaran  dan kepatutan  ( redelijkheid  en  billijkheid;  reasonableness  and  equity ),  dalam  iktikad  baik terkandung kepatutan demikian juga sebaliknya dalam kepatutan muncul iktikad baik. 15 Oleh sebab itu dalam praktik di pengadilan, iktikad baik dan kepatutan dipahami sebagai asas  atau  prinsip  yang  saling  melengkapi  ( complementary ). 16 Antara  satu  asas  dengan asas  yang  lain  saling  berkaitan,  dalam  iktikad  baik  ada  kelayakan  dan  kepatutan. Kelayakan  berkaitan  dengan  ratio  sedangkan  kepatutan  berkaitan  dengan  moral  yang selanjutnya disebut dengan kepantasan. Dalam pembuatan perjanjian kawin hendaknya para pihak memahami bahwa isi dari perjanian kawin harus menerapkan asas kepatutan agar isi atau causa dalam perjanjian kawin tersebut memenuhi causa yang halal.
Meskipun  perjanjian  kawin  diartikan  seperti  perjanjian  pada  umumnya  yang mengakomodir  asas  kebebasan  berkontrak,  namun  penerapan  asas  kebebasan berkontrak  dalam  perjanjian  kawin  tidak  dapat  disamakan  seperti  perjanjian  pada umumnya.  Selain  melihat  beberapa  asas  dalam  perjanjian,  asas  kepatutan  harus dilaksanakan dalam pembuatan perjanjian kawin dengan tujuan makna perkawinan itu sendiri  dapat  terwujud.  Adapun  tujuan  perkawinan  menurut  Undang-Undang Perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia    dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Adapun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam menyebutkan  bahwa  tujuan  perkawinan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Adapun tujuan perkawinan menurut hukum islam adalah sebagai berikut: 17
a. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
b. Membentuk  atau  mewujudkan  satu  keluarga  yang  damai,  tenteram  dan  kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang;
c. Memperoleh  keturunan  yang  sah  yang  akan  melangsungkan  keturuanan  serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
Dari  beberapa  tujuan  perkawinan  salah  satunya  yaitu  memperoleh  keturunan, apabila dalam pembuatan perjanjian kawin ada klausula pelarangan memiliki keturunan maka  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  tujuan  perkawinan,  penerapan  asas  kepatutan dapat  dijadikan  tolok  ukur  apakah  perjanjian  kawin  patut  ataukah  tidak.  Syarat  sah
15 Agus Yudha Hernoko, Op. cit ., hlm. 124
16 Sogar Simamora, Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, (Ringkasan Desertasi) , Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, hlm.39
17 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawiann Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif , (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), hlm. 175
perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPdt  namun  ada  beberapa  syarat  diluar  yang diatur dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut: 18
1. Kontrak harus dilaksanakan dengan Itikad Baik;
2. Kontrak harus sesuai dengan asas kepatutan;
3. Kontrak tidak melanggar prinsip kepentingan umum;
4. Kontrak harus sesuai dengan kebiasaan.
Dalam  pembuatan  perjanjian  kawin  dimungkinkan  diawali  dengan  suatu perbedaan, perumusan kesepakatan diawali dengan adanya negosiasi para  pihak yang membuat  perjanjian.  Dalam  posisi  negosiasi  dimungkinkan  ada  suatu  penyalahgunaan keadaan  ( misbruk  van  omstandigheden ).  Penyalahgunaan  keadaan  merupakan  bentuk cacat kehendak yang baru dalam sisitem hukum perjanian hukum Belanda, yang mana hal tersebut  mengadopsi  dari  hukum  inggris.  Penyalahgunaan  keadaan  dalam  sistem common law merupakan doktrin yang menentukan pembatalan perjanjian yang dibuat berdasarkan tekanan yang tidak patut, tetapi tidak termasuk dalam kategori paksaan. 19 Pengertian dari penyalahgunaan keadaan adalah suatu keadaan untuk menyalahgunakan keadaan darurat orang lain, ketergantungannya/ ketidakberdayaannya, kesembronoannya,  keadaan  akalnya  yang  tidak  sehat  atau  ketiadaan  pengalamnnya dalam mengerjakan perbuatan hukum yang merugikan dirinya. 20
Van  Dunne  membedakan  penyalahgunaan  karena  keunggulan  ekonomis  dan keunggulan kejiwaan dengan uraian sebagai berikut: 21
a) Persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis;
1. Pihak yang lain harus mempunyai keunggulan ekonomis;
2. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.
b) Persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan;
1. Salah  satu  pihak  menyalahgunakan  ketergantungan  relative,  seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami isteri, dokter pasien;
2. Salah  satu  pihak  menyalahgunakan  keadaan  jiwa  yang  istimewa  dari pihak  lawan  seperti  adanya  gangguan  jiwa,  tidak  berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan tidak baik.
c) Unsur kerugian bagi satu pihak;
d) Unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain.
Ada 4 (empat) perkembangan lanjut menurut Van Dunne terkait penyalahgunaan yaitu: 22
a. Berlakunya asas iktikad baik secara terbatas;
b. Penjelasan normative dari perbuatan hukum;
c. Pembatasan berlakunya persyaratan standar;
18 Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis) ,  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 1999), hlm. 81
19 Ridwan Khairandy (II),Op. Cit, hlm 227
20 Fockema Andreae, Kamus Istilah Hukum , (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 302
21 Henry  P  Panggabean, Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  van  Omstandigheiden)  Sebagai  Alasan  Baru Untuk  Pembatalan  Perjanjian  (Berbagai  Perkembangan  Hukum  di  Belanda) ,  (Ypgyakarta:  Liberty,  2001), hlm. 44
22 Ibid.
d. Penyalahgunaan hak.
Menurut Satrio ada beberapa factor penyalahgunaan keadaan yang terjadi pada saat menutup perjanjian, hal tersebut dikarenakan: 23
1. Adanya keunggulan ekonomis yang menekan, seperti kesulitan keuangan yang mendesak;
2. Adanya hubungan atasan dan bawahan, keunggulan ekonomis pada satu pihak;
3. Adanya  keadaan  lain  yang  tidak  menguntungkan  seperti  pasien  yang membutuhkan dokter;
4. Perjanjian  tersebut  mengandung  hubungan  yang  timpang  dalam  kewajiban timbal balik diantara para pihak;
5. Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.
Adapun syarat terjadinya penyalahgunaan keadaan menurut Nieuwenhuisadalah sebagai berikut: 24
a) Terdapat keadaan istimewa ( bijzonedere omstandigheden ), sebagai contoh keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras;
b) Terdapat suatu keadaan nyata ( kenbaarheid );
c) Terdapat penyalahgunaan ( misbruik );
d) Terdapat hubungan kausal ( causal verband ).
Penyalahgunaan yang telah dibahas di atas memiliki kaitan erat dengan posisi para pihak yang akan membuat perjanjian. Posisi para pihak sebelum mencapai kata sepakat berperan besar ada kemungkinan ada atau tidaknya penyalahgunaan keadaan, karena hal tersebut dapat dipengaruhi dari faktor ekonomis dan psikologis. Aspek posisi para pihak pada fase kontraktual, dimana perjanjian lahir karena ada kata sepakat dari kedua belah pihak.  Adanya  persesuaian  kehendak  atau  keinginan  yang  sama  maka  lahir  suatu perjanjian.  Dalam  hal  ini  yaitu  perjanjian  kawin  yang  mana  awal  sebelum  menikah, psikologis seseorang yang didominasi rasa maka mudah untuk menekan posisi pasangan. Pasangan  akan  mudah  untuk  menyepakati  isi  perjanjian,  meskipun  isi  dari  perjanjian kawin  tersebut  tidak  sesuai  dengan  tujuan  perkawinan,  dan  tidak  menerapkan  asas kepatutan.
Selain  melihat  dari  posisi  para  pihak  sebelum  membuat  perjanjian,  maka  perlu dilihat terkait dengan isi perjanjian tersebut. Apabila dilihat dari aspek ekonomis, yang lemah  memilik i  posisi  lemah  “bergantung”  sehingga  untuk  mendapatkan  prestasi tertentu  sangat  dibutuhkan,  ia  terpaksa  menerima  isi  dari  perjanjian  yang  merugikan dirinya. 25 Penyalahgunaan  secara  psikologis  juga  dimungkinkan  yaitu  penyalahgunaan ketergantungan relative dari calon mempelai atau suami istri, yang menyebabkan kata sepakat itu ada meskipun merugikan salah satu pihak. Adanya kesepakatan yang muncul akibat  penyalahgunaan  keadaan  tidak  membuat  perjanjian  bertentangan  dengan kesusilaan  namun  keadaan  yang  mengiringi  terjadinya  kata  sepakat  tersebut bertentangan dengan kesusilaan.
23 J. Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya) , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 152
24 Henry P Panggabean, Op. Cit., hlm 40
25 Rendy Saputra, Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) Daalm Hukum Perjanjian Indonesia , (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm63
Penyalahgunaan  keadaan  dapat  mengakibatkan  suatu  perjanjian  tidak  memiliki kekuatan  hukum,  kalua  perjanjian  tersebut  diadakan  dengan  bertolak  dari  suatu penyebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik dan penggunaan keadaan yang mengakibatkan pihak lawantidak dapat mengambil putusan yang bersifat independen. 26 Aspek moralitas memberikan nuansa iktikad baik, kewajaran serta keadilan. Dan dalam aspek  yuridis  melahirkan  jaminan  kepastian  hukum  atas  komponen  yang  mencakup siklus hidup. 27
Teori  mengenai  moralitas  hukum  bermula  dari  asumsi  antropologis  tentang kebebasan  yang  dimilki  oleh  manusia.  Beberapa  doktrin  modern  mempercayai  bahwa manusia secara kodrati menenteng kebebasan. 28 Dalam konteks pembuatan perjanjian, aspek moralitas jangan diartikan hanya sebagai moralitas aturan, tetapi juga moralitas dalam  berperilaku  dan  jangan  sampai  hal  tersebut  mengabaikan  kepentingan  umum. Aspek  moralitas  erat  kaitannya  dengan  kepantasan  dan  kepatutan,  dalam  pembuatan perjanjian moralitas menjelma menjadi kewajiban umum yang dikenal sebagai iktikad baik.  Menurut  Hoge  Raad,  iktikad  baik  ini  merupakan  doktrin  yang  merujuk  pada kerasionalan dan kepatutan. Dalam pembuatan perjanjian harus dilaksanakan menurut kerasionalan dan kepatutan.
Oleh  sebab  itu  dalam  pembuatan  perjanjian  kawin,  penerapan  asas  kepatutan sangat  diutamakan  karena  ada  kaitannya  dengan  iktikad  baik,  apabila  dijabarkan rasionalitas  yang  dimaksud  merupakan  kepantasan  secara  rasio  sedangkan  kepatutan merupakan kepantasan secara moral. Penerapan asas kepatutan dalam perjanjian kawin merupakan  penjabaran  dari  kepantasan  secara  moral,  yang  mana  isi  dalam  perjanjian tersebut harus melihat dari kewajaran publik baik dalam isi ataupun pelaksanaanya.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan asas kepatutan dalam perjanjian kawin, asas kepatutan berkaitan erat dengan asas iktikad baik, kedua asas  tersebut  saling  melengkapi.  Dalam  asas  iktikad  baik  dapat  ditemukan  adanya kepatutan dan kelayakan. Terkait kepatutan ada dalam Pasal 1339 KUHPdt namun tidak memberikan  definisi  kepatutan.  Sehingga  dapat  diartikan  bahwa  kepatutan  berkaitan erat dengan moralitas.
Dimungkinkan terkait dengan isi dari perjanjian kawin yang tidak menerapkan asas kepatutan  dipengarui  adanya  penyalahgunaan  keadaan,  penyalahgunaan  keadaan tersebut dapat muncul dari factor ekonomis dan psikologis dari salah satu pihak sehingga muncul  kesepakatan  isi  dari  perjanjian  kawin  tersebut.  Dalam  hal  ini  aspek  moralitas sangat  diperlukan  dalam  penerapan  asas  kepatutan  karena  dapat  diartikan  bahwa kepatutan  merupakan  kepantasan  secara  moral.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa belum  dilakukan  penerapan  asas  kepatutan  dalam  perjanjian  kawin  tersebut  karena masih  ada  klausula  yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  moralitas.  Dan  kesepakatan tersebut yang seolah-olah isinya telah disepakati oleh kedua belah pihak dimungkinkan dalam prosesnya, salah satu pihak melakukan penyalahgunaan keadaan.
Saran  Notaris  harus  memahami  terkait  dengan  tugas  dan  jabatannya,  dalam pembuatan perjanjian kawin menjadi kewenangan Notaris untuk membuatnya, meskipun
26 Ridwan Khairandy (II), Op. Cit., hlm. 232
27 Rendy Saputra, Op. Cit., hlm. 67
28 Franz Magnis, Etika Dasar: Masalah Pokok Filsafat Moral, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 8
dengan  dasar  asas  kebebasan  berkontrak  namun  dalam  pembuatan  perjanjian  kawin tidak  dapat  asas  kebebasan  berkontrak  dimaknai  luas  seperti  perjanjian  dalam  buku ketiga  KUHPdt,  karena  ada  tujuan  yang  lebih  penting  dalam  perkawinan  itu  sendiri. Notaris  setidaknya  memberikan  pemahaman  kepada  para  pihak  yang  akan  membuat perjanjian kawin tersebut untuk tidak memperjanjikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kepatutan,  maksud  kepatutan  adalah  kepantasan  dalam  aspek  moralitas.  Adapun  bagi masyarakat  yang  akan  membuat  perjanjian  kawin  hendaklah  memahami  konsep perjanjian  kawin  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  Kompilasi  Hukum Islam dan KUHPdt dengan cara menanyakan kepada Notaris atau ahli hukum, sehingga isi dari  perjanjian  kawin  tersebut  tidak  betentangan  dengan  kepatutan,  kesusilaan  dan Undang-Undang Yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Andreae, Fockema. 1983. Kamus Istilah Hukum , Jakarta: Binacipta, 1983
Anshori, Abdul Ghofur. 2011. Hukum Perkawiann Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif , Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
Badrulzaman, Mariam Darus dkk. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN),  Simposium  Hukum  Perdata  Nasional,
Kerjasama  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN),  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 21-23 Desember 1981.
Fuady, Munir. 1999. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Hernoko,  Agus  Yudha.  2014. Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak  Komersial ,  Jakarta  : Prenamedia Group. 2014
Isnaeni, Moch. 2016. Hukum Perkawinan Indonesia , Surabaya : PT. Revka Petra Media Magnis, Franz. 1989. Etika Dasar: Masalah Pokok Filsafat Moral, Yogyakarta: Kanisius.
Mertokusumo, Sudikno. 2008. Mengenal Hukum , Yogyakarta: Liberty.
Panggabean,  Henry.  2001. Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  van  Omstandigheiden) Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai  Perkembangan Hukum di Belanda) , Yogyakarta: Liberty.
Prawirohamidjojo,  Soetojo  dan  Marthalena  Pohan.  1995. Hukum  Orang  dan  Keluarga , Surabaya: Airlangga University Press.
Prodjodikoro, Wirjono. 1960. Asas-Asas Hukum Perjanjian , Bandung : Sumur Bandung.
Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Satrio,J.  1992. Hukum  Perjanjian  (Perjanjian  Pada  Umumnya) ,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Saputra,  Rendy.  2016. Kedudukan  Penyalahgunaan  Keadaan  (MISBRUIK  VAN OMSTANDIGHEDEN) Daalm Hukum Perjanjian Indonesia , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Sulistyarini, Rachmi. 2018. Makna Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Menurut  Hukum  Indonesia,  (Ringkasan  Desertasi) ,  Program  Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
Syahrani, Riduan. 2009. Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum , Bandung : PT. Alumni.
Simamora, Sogar. 2005. Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah,  (Ringkasan  Desertasi) ,  Program  Pascasarjana  Universitas Airlangga, Surabaya
Yasardin. 2018. Asas Kebebasan Berkontrak Syariah , Jakarta : Prenadamedia Group.