## PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP
AKUNTABILITAS PENDAPATAN PAJAK DAERAH DI DINAS

## PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

## R.Fenny Syafariani & Evi Feryani

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung yaitu salah  satu  lembaga  pemerintahan  daerah  yang  bergerak  di  bidang  pendapatan- pendapatan asli daerah. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik,  baik  di  pusat maupun daerah. Akuntabilitas  memerlukan  dukungan  sistem informasi  akuntansi  yang  memadai  untuk  terselenggaranya  pelaporan  yang baik. Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  pengaruh  penerapan  sistem informasi    pengaruhnya  terhadap  akuntabilitas  pendapatan  pajak  daerah  pada  Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  deskriptif  dan verifikatif.  Untuk  mengetahui  pengaruh  penerapan  sistem  informasi    akuntansi terhadap  akuntabilitas  pendapatan  pajak  daerah  digunakan  pengujian  statistik. Pengujian  statistik  yang  digunakan  adalah  perhitungan  korelasi  Pearson,  analisis regresi,  koefisien  determinasi,  uji  hipotesis,  uji  Validitas,  uji  reliabilitas  dan  juga menggunakan aplikasi SPSS 12.0 for windows.
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Penerapan  sistem  informasi akuntansi  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung  menunjukkan  kriteria  Baik. Akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sudah  termasuk  dalam  kategori  baik.  serta  Terdapat  hubungan  yang  erat  dan  searah antara sistem informasi akuntansi dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yaitu dengan diketahui H 0 ada pada daerah penolakan  berarti  H 1 diterima  atau  sistem  informasi  akuntansi  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  pendapatan  pajak  daerah  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota Bandung.
Kata  kunci:  Akuntabilitas,  metode  deskriptif,  verifikatif,  pajak,  analisis  korelasi, regresi, determinasi.

## I.PENDAHULUAN

## 1.1 Latarbelakang masalah
Perkembangan  akuntansi  sektor  publik,  khususnya  di  Indonesia  semakin  pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan  desentralisasi  fiskal  yang  menitikberatkan  pada  Pemerintah  Daerah.  Selain  itu, maraknya  globalisasi  yang  menuntut  daya  saing  di  setiap  negara  juga  menuntut  daya saing  di  setiap  Pemerintah  daerahnya.  Daya  saing  Pemerintah  Daerah  ini  diharapkan akan  tercapai  melalui  peningkatan  kemandirian  Pemerintah  Daerah  yang  dapat  diraih melalui adanya otonomi daerah.
Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1999  tentang  pemerintah  daerah  dan  Undang-undang  No.  33  tahun  2004  sebagai pengganti  Undang-undang  No.  25  tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  menjadi  landasan  yuridis  bagi  pengembangan  Otonomi Daerah  di  Indonesia.  Otonomi  daerah  merupakan  upaya  pemberdayaan  daerah  dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki  sesuai  dengan  kepentingan,  prioritas,  dan  potensi  daerah  sendiri.  Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah  yang accountable, dalam  rangka  mengelola  dana  dengan  sistem  desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Adanya  pemborosan  waktu  kerja  menjadi  masalah  di  Dipenda  dalam  pengelolaan pajak daerah, dikarenakan masih menggunakan sistem manual serta penggunaan sistem yang terkomputerisasi belum digunakan secara maksimal. Peranan sistem informasi terhadap kemajuan organisasi sudah tidak diragukan lagi. Dengan dukungan sistem informasi yang baik maka sebuah perusahaan akan memiliki berbagai keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain. Sistem  Informasi  Akuntansi  mengacu  pada  PP  58  tahun  2005  dan  Permendagri  13 tahun  2006  dan  Permendagri  59  Tahun  2007.  Sistem  ini  berbasis  pada  jaringan komputer,  yang  mampu  menghubungkan  dan  mampu  menangani  konsolidasi  data antara  SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah)  dengan  SKPKD  (Satuan  Kerja Pengelola  Keuangan  Daerah),  sehingga  data  di  Pemerintah  Daerah  dapat  terintegrasi dengan  baik.    Sistem  Informasi  Akuntansi  merupakan  sistem  akuntansi  yang  berbasis relational  database dengan  pola database tersentralisir  ( centralized  single  database ) yang dapat diakses oleh seluruh unit.
Adapun  manfaat  penerapan  sistem  informasi  akuntansi  berdasarkan  standar akuntansi  pemerintahan  adalah  bertujuan  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  dan keandalan  pengelola  keuangan  pemerintah  melalui  penyusunan  dan  pengembangan standar akuntansi pemerintahan.
Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah  menguatnya  tuntutan  akuntabilitas  atas  lembaga-lembaga  publik,  baik  di pusat maupun daerah.  Akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  kewajiban mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  melalui  suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003). Fenomena  yang  terjadi  diatas  menunjukkan  bahwa  semakin  menguatnya  tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut, penciptaan  akuntabilitas  publik  harus  dilaksanakan  dalam  akuntansi  pemerintahan untuk dapat menciptakan good governance. Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan  yang  baik  dimana  penyelenggaraan  manajemen  pembangunan  yang bertanggung  jawab  dan  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien, penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi,  pencegahan  korupsi  baik  secara  politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran.
Arus  reformasi  yang  terjadi  saat  ini  juga  menyebabkan  tuntutan  yang  beragam tentang  pengelolaan    pemerintah  yang  baik  ( good  government  governance ).  Tuntutan transparansi  publik,  kinerja  yang  baik  dan  akuntabilitas  sering  ditujukan  kepada
pemerintah  daerah.  Suatu  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik dalam  rangka  mengelola  dana  dengan  sistem  desentralisasi  yang  dapat dipertanggungjawabkan sangat diperlukan.
Pendapatan  Pajak  Daerah  (PAD)  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Mengingat  pendapatan pajak  daerah  merupakan  suatu  bentuk  peran  masyarakat  maka  harus  ada  suatu pertanggungjawaban  Pemerintah  Daerah  kepada  masyarakat  melalui  transparansi  dan akuntabilitas  pada  proses  administrasi  dan  dalam  pengelolaannya  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah.
Dengan  diterapkannya  Sistem  Informasi  Akuntansi  diharapkan  akuntabilitas  dalam pengelolaan  pendapatan  pajak  daerah  dapat  tercapai  sehingga  pemerintah  dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan pada akhirnya dapat mengalokasikan  dana  yang  tersedia  untuk  dapat  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

## 1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  maka  dapat  di  identifikasikan  suatu  masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:
1. Belum efektifnya penggunaan sistem informasi akuntansi yang diterapkan.
2. Belum  tercapai  akuntabilitas  Dinas  Pendapatan  Daerah  terhadap  pubik  terutama atas  pelaporan  keuangannya  pada  hasil  pendapatan  pajak  daerah  dikarenakan sistem pencatatan yang diterapkan masih kurang optimal sehingga transparansi dan pertanggungjawaban tidak sepenuhnya tercapai.
Adapun  rumusan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:
1. Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang sedang berjalan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2. Bagaimana  Akuntabilitas  Pendapatan  Pajak  Daerah  di  Dinas  Pendapatan  Daerah Kota Bandung.
3. Seberapa  besar  pengaruh  Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  terhadap Akuntabilitas  Pendapatan  Pajak  Daerah  di  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota Bandung.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud  penelitian  yang  dilakukan  adalah  untuk  mengetahui  seberapa  besar “Pengaruh  Penerapan  Sistem  Informasi  akuntansi    terhadap  Akuntabilitas  Pendapatan Pajak  Daerah”  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung.  Sedangkan  tujuannya adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang sedang berjalan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. 2. Untuk mengetahui Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

## 1.4 Manfaat dari penelitian
Dapat  dijadikan  sebagai  sumber  referensi  dan  tambahan  informasi  bagi  peneliti selanjutnya  tentang    penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  dalam  sektor  publik.  Dan juga  sebagai  bahan  pertimbangan  di  masa  yang  akan  datang  mengenai  penerapan praktik  Sistem  informasi  Akuntansi,  terutama  dalam  sistem  pencatatannya  sehingga dapat menghasilkan laporan realisasi pendapatan yang akuntabel pada dinas pendapatan pajak daerah.

## 1.5 Batasan Masalah
Yang menjadi batasan masalahnya adalah fokus pada sistem informasi akuntansi keuangan daerah mengenai pajak daerahnya, dan yang menjadi respondennya adalah karyawan dibagian keuangan dan pendapatan pajak.

## II. LANDASAN TEORI

## 2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
Menurut Kusrini (2007:10) Sistem Informasi Akuntansi adalah: ”sebuah  sitem  informasi  yang  mengubah  data  transaksi  bisnis  menjadi  informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya.

## 2.2 Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  bagian  dari  unsur good  government  governance disini maksudnya  dalam  menjalankan  pemerintahan,  pemerintah  mengungkapkan  hal-hal yang  sifatnya  material  secara  berkala  kepada  pihak-pihak  yang  memiliki  kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.
Akuntabilitas merupakan konsep yang luas yang  mensyaratkan entitas memberikan laporan  mengenai  penguasaan  atas  uang-uang  publik  dan  kinerjanya.  Akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa jenis dan informasi tertentu dapat relevan dalam cara yang berbeda untuk memperoleh judgement mengenai akuntabilitas. Mardiasmo (2002:20)  mengatakan bahwa akuntabilitas publik adalah: ”Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  ( agent )  untuk memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi amanah  ( principal )  yang  memiliki  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban tersebut.”
Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa  dimensi.  Ellwood    yang  dikutip  oleh  Mardiasmo(2002:21), menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:
1. Akuntabilitas  kejujuran  dan  Akuntabilitas  hukum  ( accountability  for  probity  and llegality )
2. Akuntabilitas proses ( proccess accountability )
3. Akuntabilitas program ( program  accountability )
4. Akuntabilitas kebijakan ( policy accountability )

## 2.3 Pendapatan Pajak Daerah
Mardiasmo (2003:98)  menyatakan bahwa pajak daerah adalah:”Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan
langsung  yang  seimbang  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.”
Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No. 34 Tahun 2000.

## 2.4 Sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah
Mardiasmo  (2002:98) menyatakan  bahwa  pajak  daerah  dibagi  menjadi  dua  bagian yaitu 1. Pajak Propinsi
2. Pajak Daerah
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka
1. Pajak Propinsi, terdiri atas:
a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Sewa Menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan
g. Pajak Galian Golongan C
h. Pajak Lain-lain
Dalam  hal  ini  yang  akan  dibahas  adalah  yang  berkaitan  dengan  Pendapatan  Pajak Daerah Kabupaten/kota.

## 2.5 Kerangka Pemikiran
Yang menjadi variabel independentnya adalah sistem informasi akuntansi dimana menurut Ade,2010 seksi data yaitu : 1. Pengumpulan, pemasukan dan  pengolahan data transaksi.
2. Penyimpanan data transaksi
3. Pemberian informasi
4. Pengawasan
Sedangkan  yang  menjadi  variabel  dependennya  adalah akuntabilitas. Menurut Mardiasmo, 2002,Akuntansi Sektor Publik bahwa akuntabilitas itu terdiri dari : 1. Akuntabilitas kejujuran dan  hukum
2. Akuntabilitas proses
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan

## III. METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sugiyono (2009:3) Metode Penelitian adalah :
“Metode  penelitian  diartikan  sebagai  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan  data  dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.
Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus  dan  metode  deskriptif    dan  verifikatif,  menurut  Sugiyono(2005 :  21) mendefinisikan bahwa :
„‟Metode  Deskriptif  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  atau menganalisis suatu  hasil  penelitian tetapi  tidak  digunakan  untuk  membuat  kesimpulan yang lebih luas‟‟.
Metode  deskriptif  ini  merupakan  metode  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  sifat serta  hubungan  yang  lebih  mendalam  antara  dua  variabel  dengan  cara  mengamati aspek-aspek  tertentu  secara  lebih  spesifik  untuk  memperoleh  data  yang  sesuai  dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses  lebih  lanjut  dengan  dasar  teori-teori  yang  telah  dipelajari  sehingga  data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.
Sedangkan  metode  verifikatif  menurut  Mashuri  (2008:45)  menyatakan  bahwa  : “Penelitian verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan .”
Dengan  menggunakan  metode  penelitian  akan  diketahui  hubungan  yang  signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

## 3.1 Operasional Variable
Sebelum  mengadakan  penilaian  dalam  penelitian,  peneliti  harus  menentukan operasional variabel, hal ini dimaksudkan agar dapat mempermudah dalam  melakukan penelitian. Menurut Sugiyono (2009:60)  menerangkan bahwa:
“Variabel  penelitian  pada  dasarnya  adalah  sesuatu    yang  berbentuk  apa  saja  yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  sehingga  diperoleh  informasi  tentang  hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”
Berikut tabel operasional variabel nya :

## Tabel 1 Operasional Variabel
Variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran Skala Penguku ran
Teknik  sampling  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah non  probability sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama  untuk  dipilih  menjadi  sampel.  Jumlah  populasi  yang  pada  penelitian  ini  relatif kecil, karena semua anggota  populasi dijadikan sampel, maka metode yang digunakan dalam penarikan sampel adalah sampling sensus .
Menurut  Sudjana  (2009:124)    menjelaskan  mengenai  pengertian    sensus,  yaitu sebagai berikut :“Sensus adalah apabila setiap anggota atau karakter yang ada di dalam populasi dikenai penelitian”.
Dari  penjelasan  diatas,  dengan  kata  lain  anggota  populasi  dianggap  homogen. Jumlah  populasi  sebanyak  27  orang,  karena  penelitian  ini  menggunakan  sensus  maka jumlah sampel yang peneliti tentukan yaitu 27 orang.

## 3.2 Uji Validitas
Menurut Cooper (2006:720) validitas adalah:
”Validity  is  a  characteristic  of  measuraenment  concerned  with  the  extent  that  a  test measures what the researcher actually wishes to measure” . Tabel 2 standar validitas Validity
Sistem  Informasi Akuntansi (Variabel X) ” sebuah  sitem  informasi yang mengubah data
transaksi bisnis menjadi informasi  keuangan  yang berguna bagi pemakainya.” (Kusrini dan Andri 2007:11) 1. Pengumpulan, pemasukan data  dan  pengolahan  data transaksi 2. Penyimpanan data transaksi 3. Pemberian informasi 4.  Pengawasan -tingkat Akurat -Laporan yang benar -ketepatan - Keamanan - Kecepatan
-kemudahan - kebenaran
- Laporan - Kejujuran
Ordinal
Ordinal Ordinal Ordinal
Akuntabilitas Pendapatan  Pajak Daerah (Variabel Y) Kewajiban untuk memberikan tanggung jawab dalam menyajikan/melaporkan informasi realisasi penerimaan pendapatan pajak  daerah  kepada  yang berwenang. (Abdul Halim 2004:52) 1. Akuntabilitas Kejujuran
2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan Penghindaran penyalahgunaan jabatan Pelaksanaan pekerjaan Tujuan tercapai - Penerimaan pajak - peraturan
Ordinal
Ordinal Ordinal Ordinal
Good 0,50 Acceptable 0,30 Marginal 0,20 Poor 0,10 (Sumber: Barker et al, 2002:70)

## 3.3 Uji Reliabilitas
Menurut Coope r (2006:716)  reliabilitas adalah:
”Reliability  is  a  characteristic  of  measurenment  concerned  with  acuracy,  precision, and consistency”.
Tabel 3 untuk Reliabilitas Reliability Good 0,80 Acceptable 0,70 (Sumber: Barker et al, 2002:70)

## 3.4 Analisis Korelasi Pearson
Analisis  koefisen  korelasi Pearson digunakan  untuk  mengukur  ada  atau  tidaknya hubungan linier antara  variabel  bebas  (X)  dan  variabel  terikat  (Y)  serta  mempunyai tujuan  untuk  meyakinkan  bahwa  pada  kenyataannya  terdapat  hubungan  antara  Sistem Informasi Akuntansi dengan  Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah,
Koefisien korelasi mempunyai nilai -1 ≤ r ≤ +1 dimana : 1. Apabila  r  =  +1,  maka  korelasi  antara  kedua  variabel  dikatakan  sangat  kuat  dan searah, artinya jika X naik sebesar 1 maka Y juga akan naik sebesar 1 atau sebaliknya. 2. Apabila  r  =  0,  maka  hubungan  antara  kedua  variabel  sangat  lebar  atau  tidak  ada hubungan sama sekali.
3. Apabila  r  =  -1,  maka  korelasi  antara  kedua  variabel  sangat  kuat  dan  berlawanan arah, artinya apabila X naik sebesar 1 maka Y akan turun sebesar 1 atau sebaliknya.
Untuk memberikan interpretasi koefisien korelasinya maka peneliti menggunakan pedoman sebagai berikut :
Tabel 4 Interpretasi Koefisien Korelasi Interval Koefisien Tingkat Hubungan 0,00 – 0,25 Korelasi sangat lemah (tidak ada) >0,25 – 0,5 Korelasi cukup >0,5 – 0,75 Korelasi kuat >0,75 – 1 Korelasi sangat kuat
(Sumber:Jonathan Sarwono, 2005 )

## 3.5 Analisis Regresi Linier Sederhana
Analisis regresi linier sederhana adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui  besarnya  pengaruh  variabel  independen  (X)  terhadap  variabel  dependen (Y). Dampak dari analisis regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya  variabel dependent (Akuntabilitas  Pendaptan  Pajak  Daerah)  dapat dilakukan  melalui  menaikkan  dan  menurunkan  keadaan  variabel independent (Sistem informasi  Akuntansi).  Atau  dengan  meningkatkan  keadaan  variabel dependent
(Akuntabilitas  Pendapatan  Pajak  Daerah)  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan variabel independent (Sistem informasi Akuntansi). Dengan formulasi sebagai berikut :
(Sumber:  Jonathan, 2005:73)

## 3.6 Koefisien Determinasi
Besarnya  pengaruh  variabel  X  terhadap  variabel  Y  dapat  diketahui  dengan menggunakan analisis koefisien determinasi atau disingkat Kd, yang diperoleh dengan mengkuadratkan    koefisien  korelasinya.  Sehingga  koefisien  ini  berguna  untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh penerapan sistem informasi  akuntansi  terhadap  pendapatan  pajak  daerah,  dengan  menggunakan  rumus sebagai berikut :
(Sumber: Jonathan, 2005:72)

## 3.7 Hipotesis
a. Hipotesis Penelitian
H o : Sistem informasi akuntansi tidak memiliki pengaruh dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah. H 1 :  Sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah b. Hipotesis Statistik
Berdasarkan  pada  alat  statistik  yang  digunakan  dan  hipotesis  penelitian  di  atas  maka peneliti menetapkan dua hipotesis yang digunakan untuk uji statistiknya yaitu hipotesis nol (H 0 ) yang diformulasikan untuk ditolak dan hipotesis alternatif (H 1 ) yaitu hipotesis peneliti yang diformulasikan untuk diterima, dengan perumusan sebagai berikut: H 0 :  ρ  =  0  ,  sistem  informasi  akuntansi  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas pendapatan pajak daerah H 1 : ρ ≠ 0 , sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah Melalui patokan pengambilan keputusan menurut Jonatan Sarwono (54:2006) 1. Jika probabilitas atau signifikansi < 0,01, hubungan kedua variable signifikan.
2. Jika probabilitas atau signifikasi >
0.01, hubungan kedua variable

## Y = a + bX
Kd  =  r 2 yx x  100%
tidak signifikan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut  ringkasan  dari  data  hasil  penelitian  mengenai  pengaruh  penerapan  sistem informasi  akuntansi  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung  dengan menggunakan persentase skor tanggapan responden.
Tabel 5  Rekapitulasi Persentase Total  Skor Tanggapan Responden Mengenai

## Penerapan Sistem Informasi Akuntansi
Sedangkan  untuk  tanggapan  responden  mengenai  Akuntabilitas  Pendapatan  Pajak Daerah dapat dilihat dibawah ini adalah :
Tabel 6

## 4.1 Pembahasan
Jumlah  responden  dalam  penelitian  ini  27  orang,  yang  menjadi  subyek  penelitian adalah  Bagian Keuangan  dan  Pajak. Teknik  analisis  yang  digunakan  pada  pengolahan data  berupa  analisis  kualitatif  untuk  menginterpretasikan  hasil  tanggapan  responden melalui  kuesioner.  Untuk  menguji  pengaruh  penerapan  sistem  informasi  akuntansi terhadap  akuntabilitas  pendapatan  pajak  daerah  digunakan  analisis  regresi  linier sederhana.
Pembahasan merupakan perhitungan serta analisis dari data-data yang diperoleh dari perusahaan.  Data-data  yang  terkumpul  merupakan  data  primer  karena  diperoleh langsung dari tangan pertama melalui instrumen penelitian atau kuesioner.

## 4.2 Uji Korelasi

## Tabel 7
Berdasarkan  hasil  pengolahan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  koefisien  hubungan  antara variabel sistem informasi akuntansi dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,907. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan  yang  sangat  kuat    antara  sistem  informasi  akuntansi  dengan  akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

## 4.3 Uji Regresi

## Tabel 8
Dari  hasil  perhitungan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  koefisien  regresi  memiliki  tanda positif,  artinya  semakin  baik  penerapan  sistem  informasi  akuntansi  akan    membuat akuntabilitas  pendapatan  pajak  daerah  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung semakin  baik.  Demikian  juga  sebaliknya,  semakin  tidak  baik  penerapan  sistem informasi  akuntansi  akan  membuat  akuntabilitas  pendapatan  pajak  daerah  pada  Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung semakin rendah.
Arti  dari  persamaan  dalam  bentuk  penjelasan  secara  ekonomis  yaitu  untuk mengetahui  Koefisien  regressi  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  sebesar  0,513 menunjukkan besarnya perubahan pada variabel akuntabilitas pendapatan pajak daerah apabila  variabel  sistem  informasi    daerah  berubah  sebesar  satu  satuan.  Jadi  setiap kenaikan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  sebesar  satu  satuan  akan  meningkatkan akuntabilitas  pendapatan  pajak  daerah  sebesar  0,513  atau  sebaliknya.  Sementara  nilai konstanta sebesar 1.938 menunjukkan nilai rata-rata Y apabila X bernilai nol.
Standar  error merupakan  nilai  penyimpangan  dari  angka  yang  di  kolom  B.  Nilai beta  sama  dengan  nilai  korelasi,  kemudian  nilai  t  adalah  statistik  uji  yang  digunakan untuk  menguji  signifikansi  koefisien  regressi.  Selain  menggunakan  uji  t  nilai signifikansi (sig.) juga merupakan statsitik uji yang digunakan uji menguji signifikansi koefisien  regressi.  Kalau  t  dibandingkan  dengan  t  tabel,  maka  nilai  signifikansi dibandingkan dengan alpa penelitian yaitu 1% atau 0,01. apabila nilai signifikan < 0,01
artinya  koefisien  regresi  yang  sedang  diuji  signifikan,  sebaliknya  apabilai  nilai signifikan > 0,01 artinya koefisien regressi yang sedang diuji tidak signifikan.

## 4.4 Koefisien determinasi

## Tabel 9
Melalui  data  pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  koefisien  korelasi  (R) adalah  sebesar  0,907,  jadi  kedekatan  hubungan  antara  variabel  sistem  informasi akuntansi dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah yang dihitung dengan koefisien korelasi  adalah  sebesar  0,907.  Artinya  terdapat  hubungan  yang  sangat  erat  atau  kuat antara sistem informasi akuntansi dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah. Selain koefisien korelasi (R), pada tabel diatas juga dapat ditemukan nilai R-square sebesar 0,823 yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi (KD). KD = (0,823) x 100% = 82.3%
Koefisien  determinasi  sebesar  82.3%  menunjukkan  besarnya  pengaruh penerapan sistem informasi  akuntansi terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 17.7% dipengaruhi  faktor  lain  di  luar  variabel  yang  diteliti  yaitu  pertanggungjawaban  atas pengelolaan  dana  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi,  transparannya  laporan  keuangan atau anggaran serta disiplin.
Melalui patokan pengambilan keputusan menurut Jonatan Sarwono (54:2006) 1. Jika probabilitas atau signifikansi
< 0,01, hubungan kedua variable
signifikan.
2. Jika probabilitas atau signifikasi >
0.01, hubungan kedua variable tidak signifikan.
Keputusan  terlihat  angka  probabilitas  hubungan  antara  variable  sistem  informasi Akuntansi dan akuntabilitas pendapatan pajak daerah sebesar 0.00. Angka probabilitas 0.00  <  0,01,  maka  ada  hubungan  kedua  variable  tersebut  signifikan.  maka  diputuskan untuk  menolak  H o dan  menerima  H 1 ,  jadi  hasil  pengujian  menyimpulkan  terdapat pengaruh  yang  signifikan penerapan  sistem  informasi  akuntansi  terhadap  akuntabilitas pendapatan  pajak  daerah  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung . Oleh  karena itu,  terbukti  bahwa  koefisien  regresi  adalah  signifikan  atau  dengan  kata  lain  sistem informasi    daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pendapatan  pajak daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai,  pengaruh  Penerapan  Sistem  informasi Akuntansi    terhadap  Akuntabilitas  Pendapatan  Pajak  Daerah  pada  Dinas  Pendapatan Daerah Kota Bandung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan  sistem  informasi  akuntansi  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota Bandung    menunjukkan  kriteria  Baik.  Dikarenakan  proses  pengumpulan,
pemasukan  dan  pengelolaan  data  transaski  disimpan  dengan  baik  dan  dapat memberikan informasi yang berguna bagi yang memerlukan.
2. Akuntabilitas  pendapatan  pajak  daerah  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota Bandung  sudah  termasuk  dalam  kategori  baik.  Artinya  ditinjau  dari  akuntabilitas kejujuran,  akuntabilitas  proses,  akuntabilitas  program,  walaupun  dalam akuntabilitas  kebijakan  masih  kurang,  karena  kebijakan-kebijakan  yang  diberikan terutama  dalam  hal  pencatatan  ada  laporan  keuangan  dan  anggaran  pada    hasil pendapatan  pajak-pajak  daerahnya  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota Bandung.  Tetapi  hal  ini  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  akuntabilitas  pada pendapatan  pajak  daerahnya  secara  keseluruhan  sudah  dilakukan  serta dilaksanakan  dengan  baik.  Sehingga  dapat    dipertanggungjawabkan  kepada pihak yang berwenang.
3. Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  diketahui  bahwa  sistem  informasi  akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah  Kota  Bandung.  Pengaruh  penerapan  sistem  informasi    akuntansi  terhadap akuntabilitas  pendapatan  pajak  daerah  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota Bandung  juga  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  di  luar  variabel  yang  diteliti.  Variabel lain  yang  dapat  mempengaruhi  akuntabilitas  adalah  pertanggungjawaban  atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi dan  harus lebih transparannya laporan keuangan atau anggaran serta peningkatan kedisiplinan kerja pegawai.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Bastian Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik . Jakarta. Salemba Empat Kusrini,  M.Kom.  Dan  Andri  Koniyo.  2007. Tuntunan  Praktis  Membangun  Sistem Informasi  Akutansi  dengan  Visual  Basic  dan  Microsoft  SQL  Server. STIMIK AMIKOM. Andi. Yogyakarta. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta. CV Andi. Sri Dewi Anggadini,SE.,M.Si. Dan Lilis Puspitawati, SE., M.Si. 2008. Sistem Informasi Akutansi. Modul Unikom. Unikom. Bandung. Sugiyono. 2007 . Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta. Sudjana.1989. Metode Statistika . Bandung .Tarsito. Umar, Husein. 2005. Metodologi Penelitian . Jakarta:Raja Grafindo. http://www.cari  ilmu  online  borneo.com/  faktor-faktor yang  mempengaruhi implementasi akuntabilitas / 10 Oktober 2008