## ANALISIS KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

## Rizkia Daulay
Widyaiswara Keuangan di Balai Diklat Keagamaan Medan Email : rezky.dly@gmail.com
RINGKASAN  - Pajak  dan  Retribusi  Daerah  menggunakan  tiga  sistem pemungutan,  yaitu Official  assesssment  system, Self assessment  system dan Semi self  assessment  and  with  holding  system. Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini bagaimana kinerja Pemungutan Pajak dan Retribusi  daerah, terhadap Pendapatan Asli  Daerah  di  Kabupaten  Nias  Barat  dapat  berjalan  dengan  efektif.  Tujuan  dari penelitian  untuk  mengetahui  kinerja  Pemungutan  Pajak  dan  Retribusi  daerah, terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Nias  Barat  apakah  pelaksanaan pemungutannya  berjalan  dengan  efektif.  Metode  analisis  data  yang  digunakan adalah  metode  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dari  penelitian  ini selain  dari  wawancara,  juga  menggunakan  teknik  observasi  yaitu  dengan melakukan  pengamatan  langsung  ke  kantor  Badan  Pengeolaan  Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKP-AD) di Kabupaten Nias Barat dibagian bidang perpajakan, serta berupa target dan realisasi pendapatan penerimaan pajak di tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan persentase yang diperoleh atas penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah masih belum mencapai target sepenuhnya karena adanya suatu hambatan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKP-AD di Kabupaten Nias Barat dapat dinilai karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal  membayar  pajak  dan  juga  keadaan  perekonomian  masyarakat  yang  kurang memadai.

## Kata Kunci : Pajak dan Retribusi Daerah

## PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  memiliki  tujuan  yang  sama  dengan  pemerintah  pusat dalam  menyelenggarakan  pemerintahan.  Pemerintah  daerah  memerlukan  dana dalam  pembangunan  daerahnya  yang  nyata,  antusias,  dan  bertanggungjawab. Daerah tersebut diberi kewenangan untuk menelusuri sumber dana sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai rumah tangga sendiri. Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  berasal  dari  hasil  pajak,  retribusi  daerah,  dan  pengelolaan  hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.
Untuk  pembangunan  daerah,  pajak  memiliki  peranan  penting  khususnya dalam hal pembangunan. Masalah yang dihadapi daerah pada dasarnya yang berasal dari  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  adalah  suatu  kumpulan  dari  Pendapatan  Asli Daerah  yang  masih  belum  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap pendapatan  daerah  secara  keseluruhan  serta  keterampilan  perencanaan  dan pemantauan keuangan yang lemah.
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  saat  ini  berjalan  hingga tahun  2016  karena  Pemerintah  Kabupaten  Nias  Barat  melakukan  pergantian terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2012 menjadi Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Nias  Barat.  Berdasarkan  Perda  tersebut Dinas  Pendapatan  dilebur  dengan  BPKAD  melahirkan  sebuah  OPD  (Organisasi Perangkat  Daerah)  dengan  nama  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Pendapatan  dan Aset Daerah (BPKP-AD).
Penelitian Muliani (2020) Dalam Analisis Kinerja Pemungutan Pajak Dan Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Badan Pengelolaan  Keuangan,  Pendapatan  Dan  Aset  Daerah)  Di  Kabupaten  Nias  Barat pengawasan serta mengontrol pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan  Aset  Daerah  di  Kabupaten  Nias  Barat  yang  menjadi  ujung  tombak  dalam menjalankan  sistem  pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah  serta  meningkatkan target yang diharapakan oleh BPKP-AD di Kabupaten Nias Barat demi pencapaian tujuan tertentu.  Dalam hal ini diperlukan analisis bagaimana kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah  yang dijalankan  terkait kinerja Pemungutan Pajak dan Retribusi  daerah,  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  untuk  mengetahui  kinerja Pemungutan  Pajak  dan  Retribusi  daerah,  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Nias Barat.

## KAJIAN TEORI

## Kinerja
Menurut  Rismawati  dan  Mattalatta  (2018:2)  kinerja  adalah  suatu  kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat  pencapaian  hasil  suatu  instansi  dihubungkan  dengan  visi  yang  diemban
suatu perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.
Menurut Kasmir (2016:186-187) Proses penilaian kinerja dapat dilakukan melalui:
1. Menyusun Rencana Kerja
2. Pelaksanaan
3. Pembinaan
4. Pengawasan atau Peninjauan
5. Mengendalikan
Menurut Moermahadi S. Djanegara (2017:20), Teknik Prosedur Analisis : Analisis rasio dan tren adalah analisis yang dilakukan dengan menguji hubungan antar akun di dalam laporan keuangan, misalnya rasio kemandirian dan rasio efisiensi.
1. Rasio Kemandirian
RKK  =  Pendapatan  Asli  Daerah  :  bantuan  keuangan  dari  pemerintah pusat/prov + Pinjaman * 100% ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan kepada Masyarakat.
2. Rasio Efisiensi
Rasio Efisiensi = Realisasi biaya dikeluarkan untuk memperoleh PAD : Realisasi Penerimaan PAD *100%
Hal  Ini  menggambarkan  perbandingan  antara  besarnya  biaya  yang dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dengan  realisasi PAD yang diterima dengan membandingkan akun yang sama untuk periode lebih dari dua tahun, sehingga diperoleh gambaran mengenai kecenderungan dari suatu akun dalam laporan keuangan pemda. Misalnya, prediksi pencapaian pajak daerah pada  tahun  yang  diperiksa  berdasarkan  data  atau  informasi  kecenderungan pencapaian pajak daerah beberapa periode yang lalu.

## Pajak
Menurut Yasser Arafat (2021:3), unsur yang melekat pada pengetian pajak yaitu :
1. Iuran atau pungutan wajib.
2. Diberikan kepada negara atau dipungut oleh negara.
3. Dipungut berdasarkan undang-undang.
4. Pajak dapat dipaksakan.
5. Tidak ada kontra-prestasi langsung.
6. Pajak  untuk  membiayai  pengeluaran  umum  pemerintah  dalam  menjalankan pemerintahan.
7. Bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Menurut  Damas  Dwi  Anggoro  (2017:46),  pemungutan  pajak  daerah dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  kepada  masyarakat  pada  dasarnya  ditunjukan untuk  membiayai  penyelengaraan  tugas-tugas  pemerintah,  pembangunan  dan pembinaan  kemasyarakatan  secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  dalam  upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Syarat  Pemungutan  Pajak,  Menurut  Widi  Dwi  Ernawati  (2018:5),  syarat pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pemungutan pajak harus adil.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
3. Tidak mengganggu perekonomian.
4. Pemungutan pajak harus efisien.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Menurut  Widi  Dwi  Ernawati  (2018:8),  sistem  pemungutan  pajak  dibagi menjadi :
1. Official Assesssment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang  kepada  pemerintah  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang terutang oleh WP. Ciri-cirinya :
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
b) Wajib pajak bersifat pasif.
c) Utang  pajak  timbul  setelah  dikeluarkan  surat  ketetapan  pajak  oleh fiskus.
2. Self  Assessment  System adalah  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang  kepada  wajib  pajak  untuk  menentukan  sendiri  besarnya  pajak yang terutang. Ciri-cirinya :
a) Wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetir dan  melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c) Fiskus  tidak  menentukan  besarnya  pajak  terutang,  tetapi  bersifat mengawasi dan mengoreksi penghitungan yang disajikan oleh wajib pajak.
3. Semi  Self  Assessment  and  With  Holding  System adalah  sistem  pemungutan pajak  yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk  memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## Pajak Daerah
Menurut Bird Dalam Damas Dwi Anggoro (2017:47), ciri-ciri pajak daerah yaitu :
1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil  pungutan  pajak  daerah  untuk  membiayai  pengeluaran  daerah  sebagai badan hukum politik.

## Retribusi Daerah
Menurut  Widi  Dwi  Ernawati  (2018:4),  Retribusi  yaitu  pungutan  yang dikenakan  sehubungan  dengan  suatu  jasa  atau  fasilitas  yang  diberikan  oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar.
Contoh : parkir, pasar, jalan tol.
Unsur yang melekat pada retribusi hal 7 adalah :
1. Iuran atau pungutan
2. Dipungut oleh negara
3. Dipungut berdasarkan undang-undang
4. Sifatnya dapat dipaksakan.
5. Adanya kontra-prestasi langsung
6. Perbedaan utama antara pajak dengan retribusi adalah dalam kontra,prestasi. Jika pajak kontra-prestasi  bersifat  tidak langsung. Maka kontraprestasi  dari retribusi  langsung.  Artinya  yang  membayar  retribusi  dapat  langsung mendapatkan manfaat.
7. Untuk kepentingan pribadi atau badan.
Seseorang  yang ingin  mendapatkan prestasi  tertentu  dari pemerintah, maka orang tersebut harus membayar retribusi. Jika tidak membayar retribusi, maka orang  tersebut  tidak  diperbolehkan  mendapatkan  prestasi  dari  pemerintah. Contohnya yakni : Retribusi Parkir.

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut  Halkadri  Fitra  (2019:7),  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :
1. Indikasi  apakah  sumber  daya  telah  diperoleh  dan  digunakan  sesuai  dengan anggaran
2. Indikasi  apakah  sumber  daya  diperoleh  dan  digunakan  sesuai  dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah Metode  Analisis  Deskriptif.  Menurut  Sumanto  (2014:129)  “Metode  analisis deskriptif  merupakan  suatu  metode  dimana  data  yang  dikumpulkan  disusun, diinterprestasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah” dapat dilihat pada kerangka konseptual dibawah ini :

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dalam hal Pemungutan Pajak dan Retribusi  Daerah  agar  bisa  menjadi  lebih  optimal  dan  seefesien  mungkin,  maka perlu juga diketahui apa saja yang menjadi suatu hambatan dalam hal pemungutan suatu  pajak  dan  retribusi  daerah  tersebut  yang  terjadi  selama  ini.  Maka  yang menjadi hambatan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah pada Kabupaten Nias Barat adalah :
1. Moral masyarakat Kepatuhan Pajak adalah faktor yang sangat penting dari seluruh  faktor  yang  mempengaruhi  penerimaan  pajak.  Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak yang disebabkan karena keadaan  ekonomi  masyarakat  yang  kurang  memadai.  Oleh  karena  itu, kesadaran  masyarakat  yang  tinggi  dapat  mendorong  semakin  banyak masyarakat yang memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib  pajak,  melaporkan  dan  membayar  pajaknya  dengan  benar  sebagai wujud  tanggungjawab  berbangsa  dan  bernegara.  Sehingga  semakin  besar kepatuhan  masyarakat  dalam  hal  membayar  pajak  maka  perolehan  pajak akan semakin meningkat.
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias
Pendapatan Asli Daerah Kinerja Sistem Pemungutan Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Pajak Retribusi
2. Sistem kontrol yang tidak baik Sistem kontrol ini merupakan suatu faktor rendahnya penerimaan pajak, oleh sebab itu pihak pajak dan retribusi daerah bisa  mengontrol  wajib  pajak  dengan  cara  memantau  dan  mengunjungi tempat  tinggal  wajib  pajak  dan  memastikan  apakah  wajib  pajak  masih menempati  tempat  tinggalnya,  apabila  pihak  BPKP-AD  mengirim  surat pemberitahuan  pajak  terutang  akan  sampai  pada  wajib  pajak  tepat  pada waktunya,  dengan  demikian  pendapatan  penerimaan  pajak  akan  lebih efektif.
3. Sistem  perpajakan  yang  sulit  dipahami  masyarakat  Dalam  hal  ini  adanya sosialisasi yang sederhana supaya mudah untuk dipahami oleh masyarakat seperti  dengan  melalui  media  masa,  media  sosial,  maupun  sosialisasi langsung kepada wajib pajak dengan memberikan contoh  yang nyata dan solusi yang jelas. Dengan demikian perolehan pajak akan lebih efektif.
Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun Target Realisasi Persentase 2020 15.433.754.624 4.314.532.103 35.77% 2021 18.277.543.741 7.204.447.060 39.46%
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat (2021)
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  pada  tahun  2020  target penerimaan pajak dan retribusi daerah  yang sudah ditetapkan adalah sebesar Rp. 15.433.754.624 dengan realisasi Rp. 4.314.532.103, Pendapatan dan Aset Daerah di  Kabupaten  Nias  Barat  terealisasi  dengan  persentase  sebesar  35.77%  yang menunjukkan  bahwa  penerimaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  belum  mencapai target yang telah ditetapkan dan belum mencapai target yang diharapkan.
Pada  tahun  2021  target  atas  perolehan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 18.277.543.741 dengan realisasinya mencapai sebesar Rp. 7.204.447.060, Pendapatan dan Aset Daerah di Kabupaten Nias Barat terealisasi  dengan  persentase  39.46%.  Di  Tahun  ini  dapat  menunjukkan  bahwa penerimaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  sudah  ada  peningkatan  dari  tahun sebelumnya  meskipun  masih  belum  mencapai  target  yang  telah  ditetapkan.  Oleh
karena  itu,  perlu  adanya  perbaikan  sehingga  dapat  memperoleh  target  yang diharapkan.
Pelaksanaan  kinerja  pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah  terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah  (BPKP-AD)  Kabupaten  Nias  Barat,  sudah  berjalan  dengan  baik  karena adanya interaksi yang baik antara pihak BPKP-AD dan Bank yang sudah ditetapkan oleh  pemerintah  Kabupaten  Nias  Barat  berjalan  dengan  baik  dengan  persentase pendapatan  pajak  dan  retribusi    pada  tahun  2020  adalah  mencapai  35.77% sedangkan  pada  tahun  2021  persentase  pendapatan  pajak  dan  retribusi  daerah mencapai 39.46%.
Sistem pemungutan pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKP-AD) menggunakan dua sistem pemungutan, yaitu sistem Self  assessment  system dan official  assessment  system dari  kedua  sistem  ini dijelaskan  bahwa  dalam  kegiatan  yang  berbeda  yaitu, Self  assessment  system dijelaskan dalam kegiatan menyerahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), sedangkan official  assessment  system dijelaskan  dalam  penentuan  besarnya pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah (SPOP).

## SIMPULAN
Persentase pendapatan pajak belum mencapai target  yang diharapkan atas perolehan  pendapatan  pajak  belum  mencapai  100%.  Hal  ini  disebabkan  karena adanya  suatu  hambatan  sistem  pemungutan  pajak  yang  menjadi  penghalang tercapainya  target  yang  lebih  efesien.  Hambatan  pemungutan  pajak  yaitu, kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  hal  membayar  pajak  yang  disebabkan karena  perekonomian  yang  tidak  memadai,  sistem  kontrol  yang  tidak  baik,  dan sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat.
Perlunya  peningkatan  pendapatan  daerah  pada  Kabupaten  Nias  Barat dengan cara mengoptimalkan intensifikasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah agar dapat mencapai target yang diharapkan oleh kepala BPKP-AD disertai pengawasan serta mengontrol pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan  Aset  Daerah  di  Kabupaten  Nias  Barat  yang  menjadi  ujung  tombak  dalam
menjalankan  sistem  pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah  serta  meningkatkan target yang diharapakan oleh BPKP-AD  di Kabupaten Nias Barat demi pencapaian tujuan tertentu. kerjasama yang baik antara pegawai (Subjek Pajak) yang memungut pajak dengan pihak yang dikenakan pajak (Objek Pajak) supaya tidak ada hambatan dalam  melakukan  pemungutan  pajak  tersebut, sehingga proses pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat  berjalan dengan baik.  Serta memberi solusi  yang baik supaya semua kegiatan dapat dijalankan dengan baik dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Damas  dwi  anggoro  (2017). Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah , UB  press, Malang.
Halkadri  fitra  (2019). Analisis  Neraca  dan  Laporan  Realisasi  Anggaran Pemerintah Daerah, CV IRDH, Malang Kasmir (2016). Analisis Laporan Keuangan . Penerbit Rajawali Pers. Jakarta. Moermahadi  S.Djanegara  (2017). Laporan  Keuangan  Pemda, kesatuan  Press, Bogor.
Muliani  Daeli  (2021).  Analisis  Kinerja  Pemungutan  Pajak  Dan  Retribusi Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Badan  Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah) Di Kabupaten Nias Barat, Skripsi, Universitas Dharmawanga, Medan
Sumanto (2014). Teori dan Aplikasi Metode Penelitian , CAPS : Yogyakarta Rismawati  dan  Mattalata  (2018). Evaluasi  Kinerja .  Celebes  Media  Perkasa.
Makasar.
Widi  dwi  ernawati  (2018). Perpajakan  Terapan  Lanjutan ,  Polinema  Press, Malang.
Yasser  arafat,  sulaiman,  inggit  a  kim,  faturrahman  (2021). Buku  Ajar  Hukum Pajak , Literasi Nusantara, Malang.