## IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi di UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kaur)
Oleh :
Hefta Zarusdan, Henny Aprianty*, Budiman Sakti *Correspondence Email: hennyaprianty666@gmail.com
Program Studi Magister Administrasi Publik  Universitas Prof Dr Hazairin SH, Bengkulu Indonesia

## Abstract
The rapid number of motorized vehicles in Kaur Regency, which is spread over 15 sub- districts  requires  UPTD  PPD  Kaur  as  a  public  service  provider,  to  always  strive  to provide  quality  services  to  taxpayers.  Efforts  were  made  to  improve  this  through  the innovation  of  motor  vehicle  tax  payment  services  in  the  form  of  Samsat  Keliling (SAMLING) made to reach taxpayers who have difficulty going to the tax payment service center at the UPTD PPD Kaur. The purpose of this study is to determine the application of Samsat Keliling innovation services which will be studied with the theory of George C. Edward III. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The  results  of  this  study  indicate  that  the  mobile  Samsat  innovation  service  is  running well in terms of communication, resources, disposition and bureaucratic structure.
Keywords: Innovation, Tax, Samling.

## Abstrak
Pesatnya jumlah kendaraan bermotor di Kebupaten Kaur, yang tersebar di 15 kecamatan menuntut  UPTD  PPD  Kaur  sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik,  untuk  selalu berupaya  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  kepada  wajib  pajak.    Upaya  yang dilakukan  untuk  peningkatan  tersebut  melalui  Inovasi  pelayanan  pembayaran  pajak kendaraan bermotor berupa Samsat Keliling (SAMLING) dibuat untuk menjangkau para wajib  pajak  yang  kesulitan  menuju  pusat  pelayanan  pembayaran  pajak  di  UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah khususnya di Kabupaten Kaur. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  penerapanan  layanan  inovasi  samsat  keliling  yang  akan  dikaji dengan  teori  George  C.  Edward  III.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  layanan inovasi  samsat  keliling  berjalan  dengan  baik  dilihat  dari  segi  komunikasi,  sumber  daya, disposisi dan struktur birokrasi.
Kata Kunci: Inovasi, Pajak, Samling.

## A. Pendahuluan
Salah  satu  tujuan  Negara
Indonesia adalah mengupayakan pembangunan nasional, hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah. Undang- undang  tersebut  mengatur  bahwa setia  daerah  memiliki  wewenang, kewajiban serta hak mengurus sendiri  daerahnya  yang  disebut otonomi  daerah.  Komponen  utama pelaksanaan  otonomi  daerah  adalah desentrasksasi fiscal sehingga daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah  pusat.  Era  otonomi  ini memacu  pemerintah  daerah  untuk menggali  lebih  banya  potensi  yang ada didaerah terutama pajak.
Pengenaan  Pajak  Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor yang  ada  di  daerah.  Subjek  pajak pada  pengenaan  pajak  kendaraan bermotor  adalah  orang  pribadi  atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.
Kebutuhan  serta  kepentingan masyarakat  harus  diutamakan  pada setiap pemerintahan. Pelayanan publik berperan penting dalam pemerintahan  karena  menyangkut akan  kepentingan  masyarakat  luas. Peningkatan pelayanan publik pemerintah  selalu  dituntut  untuk memberikan  pelayanan  yang  efektif, efisien dan berkualitas. Peningkatan  pelayanan  publik  yang dilakukan  oleh  pemerintah  salah satunya  melalui  program-program inovatif  yang  berorientasi  pada kepuasan pengguna layanan.
UPTD PPD Kaur hadir ditengah-tengah masyarakat
Kabupaten  Kaur  dengan  penduduk yang  tersebar  pada  15  kecamatan
tentunya  akan  memberikan  pelayanan publik  yang  mudah  dan  dekat  bagi masyarakat khususnya dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jenis-jenis  pengurusan  pajak  antara lain  pelayanan  untuk  menerbitkan STNK  (surat  tanda  Nomer  kendaraan), TKB (tanda kendaraan bermotor), PKB (pemungutan pajak kendaraan
bermotor),  BBKB  (bea  balik  nama kendaraan  bermotor),  serta  sumbangan wajib  dana  kecelakaan  lalu  lintas  jalan (SWDKLLJ).
Berdasarkan Undang-undang No  25  Tahun  2009  yang  disebut pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau rangkaian  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang,  jasa  dan  atau  pelayanan administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan publik. Samling merupakan salah satu pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor.
PerMenPan  No  30  Tahun  2014 Tentang  Pedoman  Inovasi  Pelayanan Publik,  bahwa  apa  yang  dinamakan sebagai  inovasi  adalah  proses  kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda  dan  atau  modifikasi  dari  yang sudah  ada.  Inovasi  merupakan  sebuah ide,  praktek  atau  objek  yang  dianggap baru  oleh  individu  satu  unit  dan diadopsi  oleh  unit  lainnya.  (Everett  M Rogers dalam Suwarno: 2014)  Inovasi adalah  kegiatan  yang  meliputi  seluruh proses  menciptakan  dan  menawarkan jasa  atau  barang  baik  yang  sifatnya baru,  labih  baik  atau  lebih  murah
dibandingkan  dengan  yang  tersedia sebelumnnya. (Bussiness 1000 dalam Suwarno:2014).  Sedangkan  menurut Widodo  (2017:5),  inovasi  adalah penyederhanaan dan atau pengintegrasian tata laksana (business  process).  Inovasi  itu  tidak perlu  besar-besar,  melainkan  kecil- kecil  atau  tidak  muluk-muluk,  tetapi memberikan  dan  menjadi  sebuah solusi dalam pelayanan khususnya
Inovasi  adalah  semua  bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penyebab reformasi  birokrasi  saja  tidak  cukup ampuh  karena  reformasi  birokrasi telah memiliki delapan area perubahan  yang  telah  ditentukan, sedangkan  inovasi  dapat  terjadi  di seluruh aspek atau dimensi organisasi. Reformasi birokrasi memiliki pedoman yang baku dengan format-format yang cenderung  kaku  di  setiap  areanya sedangkan inovasi memberi keleluasaan  kepada  setiap  orang  dan setiap  instansi  untuk  melakukan perbaikan  sesuai  dengan  ide-ide kreatifnya.  Jika  reformasi  birokrasi hanya  terjadi  di  dan  untuk  instansi tertentu,  maka  inovasi  menghendaki adanya  replikasi  sebuah  inovasi  ke berbagai instansi lain.
Kebijakan  adalah  pedoman utnuk  bertindak.  Pedoman  itu  bisa saja amat sederhan ataupun kompleks, bersifat umum dan khusus,  luas  atau  sempit,  kabur  ata jelas,  longgar  atau  tererinci,  bersigat kualitatif atau kuantitatif, publik atau private.  Kebijakan  dalam  maknanya seperti  ini  mungkin  berupa  suatu deklarasi  mengenai  dasar  pedoman bertindak,  suatu  arah  tidak  menentu,
suatu  program  mengenai  aktivitas- aktivitas  tertentu,  atau  suatu  rencana.
Kebijakan  lazim  digunakan  dalam kaitannya dengan kegiatan pemerintahan  serta  perilaku  negara yang  pada  umumnya  adalah  kebijakan tersebut  dituangkan  dalam  berbagai bentuk peraturan. Menurut Solihin Abdul Wahab  implementasi  adalah  berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat,  kelompok  pemerintah  atau swasta yang diarahkan pada tercapainya  tujuan-tujuan  yang  sudah digagaskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Wahab (Saraswati, 2017:6740)  implementasi  kebijakan sebagai  suatu  proses,  suatu output (keluaran)  atau  suatu out  come (hasil akhir). Dilihat dari proses, implementasi  akan  mengacu  pada seragkaian  keputusan  dan  tindakan pemerintah  yang  dimaksudkan  untuk sesegera mungkin menghasilkan akibat-akibat yang dikehendaki. Konsep output atau keluaran implementasi  mengacu  pada  cara-cara atau  sarana  yang  telah  dipakai  untuk mencapai  tujuan  tertentu  yang  telah  di programkan. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil akhir implementasi adalah terjadinya perubahan-perubahan tertentu pada permasalahan  sosial  dalam  skala  luas yang  ingin  diatasi  oleh  suatu  program.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan hasil akhir implementasi ialah terjadinya perubahan-perubahan tertentu  pada  permasalahan  sosial dalam  skala  luas  yang  ingin  diatasi oleh suatu program. Implementasi kebijakan
merupakan tahapan yang sangat penting  dalam  keseluruhan  struktur kebijakan.  Tahap  ini  menentukan apakah  kebijakan  yang  ditempuh  oleh
pemerintah  benar-benar  aplikabel  di lapangan  dan  berhasil  menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkan output dan outcomes
yang  ditetapkan,  maka  kebijakan publik  perlu  untuk  diimplementasian tanpa diimplementasikan maka
kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan saja. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar  berupa  impian  atau  rencana bagus  yang  tersimpan  rapi  dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.
Dimensi  paling  inti  dari kebijakan  publik  adalah  proses kebijakan.  Di  sini  kebijakan  publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan  atau  sebagai  satu  kesatuan sistem  yang  bergerak  dari  satu bagian ke bagian lain secara sinambung,  saling  menentukan  dan saling  membentuk.  Implementasi kebijakan  adalah  hal  yang  paling berat, karena di sini masalah-masalah yang  tidak  dijumpai  dalam  konsep, muncul  di  lapangan.  Selain  itu, ancaman  utama  adalah  konsistensi implementasi.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan yaitu  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif  Penelitian  ini menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti.  Jenis penelitian  deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Intrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti diposisikan
sebagai perencana, pelaksana,
pengumpul data,
pengangalisis, penafsir data dan sekaligus menjadi pelapor hasil penelitian. Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  antara lain wawancara, observasi, studi dokumentasi dan triangulasi sedangkan uji  keabsahan  data  menggunakan validitas dan reliabilitas .
Analisis data menggunakan metode deskriftif  yang  akan  menjelaskan  dan memberikan gambaran mengenai
situasi dan kejadian yang ada dilapangan.  Data  yang  diperoleh  dari wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat untuk dianalisa dengan membandingkan  teori  dan  kenyataan dilapangan (Arikunto, Suharsimi. 2002) .

## C. Hasil Penelitian dan Diskusi
Setelah  proses  pengumpulan data dilaksanakan dari berbagai sumber, baik wawancara secara langsung  dengan  pihak  UPTD  PPD Kaur,  polisi,  jasa  raharja  dan  wajib pajak,  serta  observasi  langsung  ketika Samling  sedang  berjalan  di  beberapa lokasi  di  Kabupaten  Kaur  untuk melihat  bagaimana  pelayanan  yang diberikan  melalui  inovasi  samling  dan juga  mengumpulkan  informasi  dalam bentuk  dokumentasi  dan  rekaman interview  yang  berhubungan  dengan pelayanan samling.
Untuk  mengetahui  bagaimana implementasi inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka  akan    dianalisis  dilihat  dari berbagai  factor  yang  berinteraksi  dan mempengaruhi
implementasi kebijakan. Factor-faktor tersebut sesuai dengan teori George Edward III yaitu :

## Komunikasi;
Konsistensi informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan implementasi inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan  bermotor  dari  BPKAD Provinsi  ke  daerah  Kabupaten/Kota semuanya  diterima  dengan  baik,
konsisten  dan  tidak  berbelit-belit serta berubah-ubah,
kemudian kelompok  sasaran  masyarakat  yaitu wajib pajak juga menerima informasi yang sangat baik, konsisten dan tidak berbelit-belit.

## Sumber daya (Staff, Informasi,
Wewenang, Fasilitas);
Keadaan  staff  secara  kualitas dan  kuantitas  dalam  pelaksanaan implementasi inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa staff yang menjadi implementator  sudah  sangat  baik secara kualitas dan memiliki kecakapan yang mumpuni. Informasi  yang  diterima  oleh
pelaksana  kebijakan  dan  sasaran kebijakan  sudah  sangat  jelas.  Baik secara perintah-perintah maupun
larangan yang ada dalam implementasi inovasi pelayanan pembayaran pajak dan para pelaksana  kebijakan  serta  penikmat kebijakan mendapatkan akses dengan muudah terhadap hal-hal yang berkaitan  dengan  inovasi  pelayanan pembaran pajak. Tidak  ada  penyalahgunaan wewenang dalam implementasi
inovasi  pelayanan  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor  di  UPTD  PPD Kaur  dan  para  pelaksana  program tersebut menggunakan wewenangnya sesuai  dengan  tugasnya  masing-
masing  yang  sesuai  dengan  SOP  dan juklak  juknis  dalam  implementasi inovasi  pelayanan  pajak  kendaraan bermotor ini.
Fasilitas pendukung serta sarana dan prasarana dalam implementasi inovasi pelayanan pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor sudah  sangat  memadai  dan  cukup, bahkan  semua  informasi  dan  akses terkait  inovasi  bisa  menggunakan internet.
Staff, informasi, wewenang dan fasilitas  pendukung  dalam  pelaksanaan kebijakan inovasi pelayanan pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor dapat  disimpulkan  bahwa  sumberdaya dalam  pelaksanaan  tersebut  sudah berjalan  dengan  baik  dan  tersedia dengan baik.
Disposisi;
Semua  elemen  dan  unsur  yang terkait  dengan  samling  berkomiten dalam pelaksanaan implementasi inovasi  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor berazazkan kejujuran. Tingkat demokrasi dan berbagi informasi  dalam  implememtasi  inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan  bermotor  ini  bisa  ditarik kesimpulan    berjalan  dengan  sangat baik. Komunikasi dan informasi berjalan baik antara provinsi, kabupaten kota sampai ke wajib pajak. Mengenai aspek disposisi berupa  komitmen  dan  kejujuran  serta tingkat demokrasi atau berbagi informasi,  semua  sikap  pelaksana kebijakan dari pelaksana dalam menjalankan  tugas  mereka  berhalan dengan  komitmen  dan  kejujuran  yang baik  serta  demokrasi  yang  baik  juga dalam berbagi informasi secara terbuka.
Struktur birokrasi. SOP dalam implementasi inovasi  pelayanan  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor  sudah  aturan berupa  Surat  Keputusa  yang  dibuat dari Kepala BPKAD yang diteruskan ke setiap UPTD PPD untuk diinformasikan  kepada  staff  pemberi layanan  inovasi  dan  mitra  terkait. pembagian  tanggungjawab  sudah terorganisir  dengan  sangat  baik  dan jelas. Sehingga implementasi inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan  bermotor  bisa  berjalan dengan sangat baik pula.
Standar Operasional Prosedur (SOP)  dan Fragmentasi (Berbagi Tanggungjawab)  maka  implementasi inovasi  pelayanan  pembayaran  pajak kendataan  bermotor  berjalan  sangat baik.  Para  implementator  sudah mempunyai  landasan  (SOP)  yang jelas  dalam  melaksanakan  tugasnya dan  juga  jelas  tanggungjawab  dari setiap bagian dan bidang.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
uraian pembahasan, maka daat disimpulkan  bahwa  Impelementasi inovasi  pelayanan  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor  di  Kabupaten
Kaur  berjalan  dengan  baik  karena  3 kriteria  dari  karakteristik  inovasi pelayanan  publik  yaitu  dampak  dari sebuah inovasi, pemberian solusi dan berkesinambungan, sudah diterapkan dalam  pemberian  pelayanan  melalui samling. Selain itu dari   dlihat dari 4 aspek  yang  dikaji  dengan  teori George C. Edward III yaitu
komunikasi,  sumber  daya,  disposisi dan stuktur organisasi berjalan
dengan optimal dan tanggung jawab.

## E. Ucapan Terimakasih
Penelitian  ini  dapat  dilaksanakan dengan  baik  berkat  bantuan  dari berbagai  pihak,  untuk  itu  peneliti mengucapkan terimakasih kepada Ketua  Jurusan  MAP,  Pembimbing Jurnal,  UPTD  PPD  Kaur,  Rekan Sejawat  MAP  dan  Pasangan  Hidup Terbaikku .

## REFERENCES
Abdul Wahab, Solichin. 2015. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. Arikunto, Suharsimi. 2022. Prosedur Penelitian,
Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta: Rineka Cipta Dinata,  Malaka.  2021. Implementasi  Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Meningkatkan  Pendidikan  Keluarga Kurang Mampu. Tesis https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapata n_Asli_Daerah, diakses pada 2 Agustus 2021 PerMenPan  No.  30  Tahun  2014  Tentang
Pedoman Inovasi Pelayanan Publik
Undang-Undang  No  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik
Wahab,  Sochlihin  Abdul.  2012. Analisis Kebijakan. Malang: Bumi Aksara.