## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ANAK SECARA ONLINE BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA

## Robi Assadul Bahri
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya Email: bahrirobi@gmail.com

## Abstrak
Praktik  prostitusi  anak  telah  menimbulkan  berbagai  dampak  negatif  salah  satunya  yaitu merusak  moral  generasi  penerus  bangsa,  sehingga  dapat  mengancam  kelangsungan  hidup bangsa dan  Negara di  masa mendatang.  Ironisnya  kasus  prostitusi  anak  melonjak 50 persen lebih  sejak  pandemi  Covid-19  melanda  Indonesia.  Hal  tersebut,  tentu  menjadi  perhatian pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  termasuk  penulis  sebagai  akademisi.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum    dengan  tipologi  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian doktrinal  yang  bertujuan  untuk  menghasilkan  argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  dalam menyelesaikan  permasalahan  yang  akan  diteliti.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa pengaturan  pemberantasan  tindak  pidana  prostitusi  anak  secara  online  di  Indonesia  tersebar dalam  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Teori  Sistem  Hukum menyimpulkan bahwa penegakan hukum kasus tindak pidana prostitusi anak secara online di Indonesia masih dinilai belum efektif dan optimal dilakukan, sehingga ke depan perlu adanya perubahan sistem dalam penegakan hukum kasus tindak pidana prostitusi anak secara online.
Kata kunci: Anak, Prostitusi, Penegakan Hukum.

## Abstract
The  practice  of  child  prostitution  has  caused  various  negative  impacts,  one  of  which  is damaging the morale of the nation's next generation, so that it can threaten the survival of the nation and state in the future. Ironically, cases of child prostitution have soared by more than 50 percent since the Covid-19 pandemic hit Indonesia.  This,  of  course, is of  concern to  the government and law enforcement officials, including the author as an academic. This research is legal research with a typology of normative legal research or doctrinal research that aims to  produce  arguments,  theories  or  new  concepts  in  solving  the  problems  to  be  studied.  The results of the study concluded that the arrangements for eradicating criminal acts of online child  prostitution  in  Indonesia  are  scattered  in  several  statutory  provisions.  Legal  System Theory concluded that online child prostitution law enforcement in Indonesia is still considered not to be effective and optimal, so that in the future there is a need for system changes in online child prostitution law enforcement.
Keywords: Children, Prostitution, Law Enforcement.

## A. PENDAHULUAN
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara.  Agar  kelak  mampu  bertanggung  jawab  dalam keberlangsungan  bangsa  dan  negara,  setiap  Anak  perlu  mendapat  kesempatan  yang  seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.
Negara menjunjung  tinggi  hak asasi  manusia, termasuk di  dalamnya hak  asasi  Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak sebagaimana termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945  (UUD  1945)  yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
Bagi seorang anak, lingkungan pergaulan ( peer group ) yang jelek atau buruk cenderung dapat  mendorong  terbentuknya  perilaku  yang  buruk  (negatif)  pula,  yang  bahkan  dapat menjurus  pada  perilaku  yang  melanggar  hukum,  seperti  halnya  tindakan  prostitusi  atau pelacuran  yang  dilakukan  oleh  anak.  Hal  tersebut  pernah  terjadi  pada  kasus  prostitusi  anak yang  melibatkan  artis  Cynthiara  Alona  yang  mana  seorang  anak  di  bawah  umur  bertindak sebagai PSK yang menawarkan dirinya lewat media sosial ( Vide Putusan No.1145/Pid.Sus/2021/PN.Tng).
Prostitusi  anak  ialah  tindakan  yang  tujuannya  mendapat  dan  bisa  juga  untuk menawarkan sebuah jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dan disertai imbalan bayaran imbalan uang (Lang, 2014). Dalam kegiatan prostitusi online yang dilakukan oleh anak, tentu ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, seperti mucikari atau pihak yang mengadakan serta memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain maupun pihak yang menyediakan lokasi berupa hotel, rumah, atau penginapan untuk prostitusi (Humairah & Firdaus, 2016).
Menurut  data  dari  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (Kemen PPPA) bahwa kasus prostitusi anak melonjak 50 persen lebih sejak pandemi Covid- 19 melanda Indonesia. Hanya saja, data lonjakan ini belum menggambarkan kondisi riil karena tak  semua  korban  melaporkan  kasusnya.  Deputi  Perlindungan  Khusus  Anak  Kemen  PPPA, mengatakan bahwa pada 2019 tercatat 106 kasus eksploitasi anak di seluruh Indonesia. Pada 2020  atau  ketika  pandemi  mulai  melanda,  jumlah  kasus  meningkat  jadi  133.  Adapun  tahun 2021 yang masih  berjalan, jumlah kasusnya sudah mencapai  165 atau sudah naik  50 persen lebih dibanding 2019 (Alamsyah, 2021).
Berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan membahas lebih komprehensif tentang bagaimana pengaturan pemberantasan tindak pidana prostitusi anak secara online di Indonesia? rumusan kedua adalah bagaimana penegakan hukum kasus tindak pidana prostitusi anak secara online berdasarkan sistem hukum Indonesia?.

## B. METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum ( legal research ) dengan tipologi penelitian hukum  normatif  atau  penelitian  doktrinal.  Alasan  peneliti  menggunakan  penelitian  hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan tentang penegakan hukum kasus tindak pidana prostitusi anak secara online.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang  ( statute approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  yakni  dilakukan  dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan  yang terkait serta membahas dan menelaan konsep,  teori  maupun  dokrin  yang  membahas  tentang  permasalahan.  Berkenaan  dengan pendekatan tersebut, maka penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang.
Analisis  data  yang  dipergunakan  adalah  analisis  yuridis  kualitatif,  yaitu  data  yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Akan tetapi, dilakukan melalui proses interpretasi secara hermeneutikal.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Prostitusi  Anak  Secara  Online  di Indonesia
Prostitusi merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani, karena  jenis  kriminalitas  ini  banyak  didukung  oleh  faktor  ekonomi  dalam  kehidupan
masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi (Purnomo, 2010).
Praktik prostitusi anak telah menimbulkan berbagai dampak negatif salah satunya yaitu merusak  moral  generasi  penerus  bangsa,  sehingga  dapat  mengancam  kelangsungan  hidup bangsa dan Negara di masa mendatang (Salisah, 2021). Masalah prostitusi anak adalah masalah struktural,  permasalahan  mendasar  yang  terjadi  dalam  masyarakat  adalah  masih  memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral (Asnia, 2020). Tidak menyadari persepsi moral ini akan mengakibatkan sikap "menyalahkan korban" yang ujungnya menjadikan korban semakin tertindas (Pisani, 2008).
Menurut  Ponow  (2021),  bentuk-bentuk  dari  prostitusi  online  yang  melibatkan  anak dibawah umur, adalah:
a. Child Sexual Abuse Material (CSAM) yaitu setiap perwujudan melalui sarana apapun, yang melibatkan seorang anak dalam situasi nyata atau di simulasikan secara eksplisit melakukan kegiatan aktifitas seksual atau perwujudan lain dari organ seks anak, yang tujuannya untuk melakukan seks.
b. Membangun  Komunikasi  Secara  Online  ( grooming  online ).  Dalam grooming  online biasanya para pelaku menargetkan seorang anak yang sudah dia selidki terlebih dahulu, biasanya yang menjadi korban grooming ini adalah anak yang rentan, misalnya dalam keluarganya  terjadi  masalah  seperti  anak  broken  home,  pertemanan  dan  dalam lingkungan sekitarnya.
c. Sexting adalah suatu tindakan yang dilakukannya dengan menggunakan kata-kata atau chating kepada anak yang bermuatan seks. Dalam sexting ini jika anak tidak mengikuti kemauan dari pelaku untuk melakukan hubungan seksual maka dia akan mengancaman, dan memeras atau bisa saja melakukan suatu kekerasan.
d. Siaran  Langsung  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak.  Biasanya  kegiatan  ini menggunakan aplikasi yang mempunyai fitur videocall, yang biasanya di sebut dengan video  call  sex (vcs).  Dalam  video  call  sex  ini  mereka  mempunyai  durasi,  dengan lamanya durasi maka harganya juga akan semakin mahal.
Saat  ini,  pengaturan  pemberantasan  tindak  pidana  prostitusi  anak  secara  online  di Indonesia tersebar dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
b. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang;
c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
d. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Di dalam KUHP, terdapat 3 (tiga) pasal yang berhubungan dengan perbuatan prostitusi, yaitu:
a. Pasal  296  KUHP:  “Barangsiapa  dengan  sengaja  menghubungkan  atau  memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.
b. Pasal  297  KUHP:  “Perdagangan  wanita  dan  perdagangan  anak  laki-laki  yang  belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.
c. Pasal  506  KUHP:  “Barangsiapa  menarik  keuntungan  dari  perbuatan  cabul  seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.
Dari ketiga pasal di atas menentukan bahwa pelaku tindak pidana prostitusi hanya dapat dikenakan pada mucikari dan pemilik dari tempat yang dijadikan praktik prostitusi. Adapun untuk PSK dan hidung belang dalam KUHP tidak ada sanksi yang dapat menjeratnya. Berbeda halnya  bagi  hidung  belang  yang  telah  menikah  dapat  dikenakan  Pasal  284  KUHP  tentang perzinaan.  Namun  dalam  praktiknya,  proses  penegakan  hukumnya  tidak  efektif  mengingat Pasal 284 KUHP merupakan delik aduan.
Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang), larangan praktik prostitusi diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:
(1). Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di  wilayah  negara  Republik  Indonesia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana  denda paling  sedikit  Rp  120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(2). Jika  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  orang tereksploitasi,  maka  pelaku  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Ketentuan  pasal  di  atas,  dapat  menjerat  banyak  pihak  yang  terlibat  dalam  praktik prostitusi. Seperti halnya pada frasa “Perekrutan” mempunyai arti setiap orang yang melakukan tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Kemudian pada frasa “Pengiriman” mempunyai arti setiap orang yang melakukan tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 2 UU Perdagangan Orang tidak hanya menjerat  pelaku  utama  praktik  prostitusi  seperti  mucikari  lebih  dari  itu  setiap  orang  yang membantu  kegiatan  prostitusi  seperti  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dapat dikenai pidana.
Kemudian  dalam  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  (UU Pornografi), ketentuan mengenai larangan praktik prostitusi diatur dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 29 dan Pasal 30.
a. Pasal 4: (1). Setiap  orang  dilarang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi  yang  secara eksplisit  memuat:  persenggamaan,  termasuk  persenggamaan  yang  menyimpang; kekerasan  seksual;  masturbasi  atau  onani;  ketelanjangan  atau  tampilan  yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.
(2). Setiap  orang  dilarang  menyediakan  jasa  pornografi  yang  menyajikan  secara eksplisit  ketelanjangan  atau  tampilan  yang  mengesankan  ketelanjangan; menyajikan  secara  eksplisit  alat  kelamin;  mengeksploitasi  atau  memamerkan aktivitas  seksual;  atau  menawarkan  atau  mengiklankan,  baik  langsung  maupun tidak langsung layanan seksual.
b. Pasal 7
“Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”.
c. Pasal 29
“Setiap  orang  yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan, menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,  memperjual- belikan,  menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  4  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  6  (enam)  bulan  dan paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp. 250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.
d. Pasal 30
“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Ketentuan pasal di atas, masih terbatas pada aspek pornografi baik kegiatan pornografi maupun  jasa  pornografi.  Hal  tersebut  mengingat  undang-undang  tersebut  dinamai  UU Pornografi, sehingga materi muatannya pun terbatas pada ruang lingkup kegiatan pornografi maupun  jasa  pornografi.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  Pornografi  adalah  gambar,  sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka  umum,  yang  memuat  kecabulan  atau  eksploitasi  seksual  yang  melanggar  norma kesusilaan  dalam  masyarakat.  Sedangkan  Jasa  pornografi  adalah  segala  jenis  layanan pornografi  yang  disediakan  oleh  orang  perseorangan  atau  korporasi  melalui  pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Dengan demikian, maka UU Pornografi tidak mengatur secara spesifik mengenai larangan praktik prostitusi secara online.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE) ketentuan mengenai tindak pidana prostitusi online diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1).
a. Pasal 27 ayat (1)
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
b. Pasal 45 ayat (1)
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Ketentuan  Pasal  27  ayat  (1)  dan  Pasal  45  ayat  (1)  UU  ITE  merupakan  dasar  hukum praktik  prostitusi  secara  online  di  Indonesia  saat  ini.  Walaupun  ketentuan  tersebut  sifatnya general  dan  tidak  spesifik  mengatur  larangan  praktik  prostitusi  online.  Akan  tetapi,  aparat penegak  hukum  maupun  para  ahli  sering  kali  menghubungkan  ketentuan  tindak  pidana prostitusi yang diatur secara konvensional dalam Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506 KUHP dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan  hukum  pemberantasan  tindak  pidana  prostitusi  secara  online  di  Indonesia  belum diatur  secara  spesifik  dalam  peraturan  perundang-undangan,  termasuk  pemidanaan  terhadap PSK dan pengguna.

## 2. Penegakan  Hukum  Kasus  Tindak  Pidana  Prostitusi  Anak  Secara  Online Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia
Menurut data dari Kemen PPPA bahwa kasus prostitusi anak melonjak 50 persen lebih sejak  pandemi  Covid-19  melanda  Indonesia.  Hanya  saja,  data  lonjakan  ini  belum menggambarkan  kondisi  riil  karena  tak  semua  korban  melaporkan  kasusnya.  Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, mengatakan bahwa pada 2019 tercatat 106 kasus eksploitasi anak di seluruh Indonesia. Pada 2020 atau ketika pandemi mulai melanda, jumlah kasus meningkat jadi 133. Adapun tahun 2021 yang masih berjalan, jumlah kasusnya sudah mencapai  165  atau  sudah  naik  50  persen  lebih  dibanding  2019.  Data  tersebut  berasal  dari laporan yang dibuat korban atau kerabat korban ke pemerintah daerah (Pemda) dan lembaga swadaya  masyarakat  (LSM)  yang  bermitra  dengan  Kemen  PPPA.  Tidak  menutup kemungkinan,  jumlah  kasus  prostitusi  anak  ini  lebih  tinggi  karena  tidak  semua  korban membuat laporan (Alamsyah, 2021).
Adapun  menurut  Catatan  Republika,  sejak  awal  2021  hingga  Mei  2021  setidaknya terdapat  50  anak  yang  menjadi  korban  prostitusi  anak  di  Jakarta  dan  kota  penyangganya. Peningkatan  kasus  prostitusi  anak  ini  dipicu  oleh  sejumlah  faktor.  Dua  di  antaranya  adalah karena persoalan ekonomi dan minimnya pengawasan orang tua. Semua faktor pemicu itu pada dasarnya muncul atau semakin parah karena pandemi Covid-19. Selain prostitusi anak, kasus tindak  pidana  perdagangan  orang  (TPPO)  dengan  korban  anak-anak  juga  meningkat  sejak pandemi. Pada 2019 tercatat 111 kasus. Lalu pada 2020 dan 2021 naik jadi 213 dan 256 kasus (Alamyah,  2021).  Berdasarkan  data  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  perkembangan  tiga  tahun terakhir  kasus  prostitusi  anak  mengalami  peningkatan  yang  signifikan.  Kasus  tersebut  tentu lebih  sedikit  apabila  dibandingkan  dengan  realita  yang  ada  di  masyarakat.  Dengan meningkatnya  kasus  prostitusi  yang  melibatkan  anak  (anak  pelaku  atau  anak  korban), mengharus negara segara melakukan pembaruan kebijakan.
Menurut  data  yang  dihimpun  oleh  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI) menunjukan  bahwa  ada  234  anak  menjadi  korban  dari  35  kasus  tindak  pidana  perdagangan orang  dan  eksploitasi  pada  Januari-April  2021.  Sebanyak  217  anak  atau  93%  di  antaranya merupakan korban dari 29 kasus prostitusi. Ada 14 anak yang menjadi korban dari empat kasus eksploitasi  ekonomi  pada  empat  bulan  pertama  tahun  ini.  Sedangkan,  sebanyak  tiga  anak menjadi korban dari dua kasus perdagangan.
Kemudian KPAI juga mencatat bahwa ada 35 kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak terjadi selama Januari-April 2021. Dari jumlah tersebut, 60% di antaranya dilakukan  melalui  medium  daring  (online).  Aplikasi  MiChat  menjadi  medium  online  yang paling banyak dipakai dalam kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak, yakni 41%.  Posisinya  diikuti  oleh  WhatsApp  dan  Facebook  dengan  persentase  masing-masing sebesar  21%  dan  17%.  RedDoorz  juga  banyak  dipakai  sebagai  medium  online  dalam  kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak, yakni 4%. Sedangkan, ada 17% medium online lainnya yang tidak diketahui dalam kasus tersebut. Menurut KPAI, MiChat paling sering disalahgunakan dalam kasus prostitusi anak. Modusnya, muncikari menawarkan anak di bawah umur  kepada  pria  hidung  belang  melalui  aplikasi  tersebut.  Atas  dasar  itu,  KPAI  meminta pemerintah mengevaluasi penggunaan MiChat ( Jayani, 2021 ).
Menurut  Lawrence  Meir  Friedman  (2001)  bahwa  berhasil  atau  tidaknya  penegakan hukum ( law enforcement ) bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan  budaya  hukum,  yang  mana  ketiga  aspek  tersebut  terhimpun  dalam  satu  sistem  yang dinamakan Sistem Hukum.
a. Substansi Hukum ( Legal Substance )
Dalam proses penegakan hukum pemberantasan prostitusi anak secara online di Indonesia,  aturan  hukum  yang  ada  tidaklah  spesifik.  Akan  tetapi,  tersebar  dalam
beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti telah dijelaskan di atas yakni diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
1). Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506 KUHP;
2). Pasal 2 UU Perdagangan Orang;
3). Pasal 4, Pasal 7, Pasal 29 dan Pasal 30 UU Pornografi; dan
4). Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE.
Dari  beberapa  ketentuan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  upaya  kriminalisasi dalam tindak pidana prostitusi hanya diterapkan pada: 1) Mucikari; dan 2) Pihak yang menyediakan  tempat  praktik  prostitusi.  Sejauh  ini  belum  ada  ketentuan  pasal  yang secara  tegas  memberikan  sanksi  bagi  PSK  dan  pengguna  jasa  prostitusi.  Dengan demikian, secara substansi hukum upaya pemberantasan praktik prostitusi masih dinilai lemah,  yang  berakibat  perkembangan  kasus  prostitusi  khususnya  oleh  anak  terus meningkat.
b. Struktur Hukum ( Legal Structure )
Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  struktur hukum  di  Indonesia  terdiri  atas  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Lembaga Pemasyarakatan. Keempat lembaga penegak hukum tersebut, kewenangannya dijamin oleh  undang-undang,  sehingga  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawabnya terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan  pemerintah  dan  pengaruh-pengaruh  lain,  termasuk dalam penegakan tindak pidana prostitusi oleh anak secara online.
Hukum tidak dapat berjalan atau tegak apabila tidak ada aparat penegak hukum yang  kredibilitas,  kompeten  dan  independen.  Seberapa  bagusnya  suatu  peraturan perundang-undangan apabila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik dan  kompeten,  maka  keadilan  hanya  angan-angan.  Lemahnya  mentalitas  aparat penegak  hukum  mengakibatkan  penegakkan  hukum  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya.
Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya  lemahnya  pemahaman  agama,  ekonomi,  proses  rekruitmen  yang  tidak transparan dan lain sebagainya, sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kendatipun peraturan sudah baik  tetapi  kualitas  penegak  hukum  rendah,  maka  akan  ada  masalah.  Begitu  juga apabila  peraturannya  buruk  sedangkan  kualitas  penegak  hukum  baik  kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.
Dilihat dari aspek struktur hukum, pemberantasan praktik prostitusi online yang melihatkan  anak  dirasa  masih  cukup  baik  yang  dibuktikan  banyaknya  kasus  yang ditangani oleh pihak Kepolisian. Pada tahun 2019, Polri melaporkan telah menangkap 132  terduga  pelaku  perdagangan  seks.  Polri  menyidik  102  kasus,  lebih  tinggi dibandingkan dengan 95 kasus pada 2018 dan lebih rendah dari tahun 2017 dengan 123 kasus. Penyidikan ini termasuk 52 kasus pekerja migran dan 50 kasus “aktifitas seks komersial” yang mungkin termasuk kejahatan lain di luar definisi perdagangan orang. Polisi menyelesaikan dan menyerahkan 26 hasil penyidikan ini kepada Kejagung pada tahun 2019.
Namun  dalam  kasus  prostitusi  yang  melibatkan  artis  Cynthiara  Alona,  aparat penegak hukum dinilai lalai dalam menerapkan hukum. Dalam kronologisnya diketahui bahwa  seorang  anak  PSK  terbukti  menawarkan  diri  kepada  calon  pelanggannya  di media sosial seperti Michat yang mana perbuatan tersebut melanggar nilai kesusilaan. Namun dalam proses penyidikan, aparat tidak menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo.  Pasal  45 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,  yang mana telah jelas unsur perbuatannya telah terpenuhi. Tidak diterapkannya ketentuan tersebut, menurut penulis mungkin disebabkan peristiwa pidana utamanya ialah tindak pidana prostitusi
yang secara substantif terpusat pada pihak yang menyediakan tempat praktik prostitusi (Cynthiara Alona), sehingga kedudukan anak yang nyata-nyata telah menawarkan diri kepada  calon  pelanggannya  di  media  sosial  tidak  diperhitungkan  sebagai  pelaku prostitusi.
c. Budaya Hukum ( Legal Culture )
Budaya masyarakat Indonesia yang dari dahulu dikenal dengan masyarakat yang religius dan selalu mengedepankan tata krama dan menjunjung tinggi nilai moral, saat ini sudah hilang bahkan berbanding terbalik menjadi masyarakat yang amoral dan jauh dari  nilai-nilai  agama.  Pergeseran  nilai  tersebut  salah  satunya  disebabkan  oleh ketimpangan ekonomi dan akulturasi budaya barat yang notabene menganut kebiasaan pergaulan bebas dan free seks. Hampir setiap hari kita semua dapat melihat di media mengenai pemberitaan tentang pelecehan seksual maupun kekerasan seksual. Sehingga menurut  penulis,  kondisi  saat  ini  masyarakat  Indonesia  sedang  mengalami  yang dinamakan krisis seksual  dan moral  yang mengakibatkan banyaknya kasus prostitusi termasuk prostitusi secara online yang dilakukan oleh anak.
Selain dari pada itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk memberantas  praktik  prostitusi  di  Indonesia  termasuk  prostitusi  secara  online  yang dilakukan oleh anak, baik melalui pengawasan, pembinaan dan pelaporan kepada pihak yang berwenang ketika adanya kasus prostitusi di lingkungannya.
Berdasarkan  analisis  sistem  hukum  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  menyimpulkan bahwa penegakan hukum kasus tindak pidana prostitusi anak secara online masih dinilai belum efektif  dan  optimal  dilakukan,  baik  dari  segi  substansi  hukum  yang  masih  belum  memadai untuk  mengkriminalisasi  PSK  dan  pengguna  jasa,  aparat  penegak  hukum  yang  kurang kompeten  menerapkan  hukum  dalam  kasus  prostitusi  dan  kurangnya  kesadaran  masyarakat dalam  berpartisipasi  untuk  memberantas  praktik  prostitusi  di  Indonesia  termasuk  prostitusi secara online yang dilakukan oleh anak.

## D. KESIMPULAN
Pengaturan  pemberantasan  tindak  pidana  prostitusi  anak  secara  online  di  Indonesia tersebar dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:  a) Pasal  296, Pasal 297 dan Pasal 506 KUHP; b) Pasal 2 UU Perdagangan Orang; c) Pasal 4, Pasal 7, Pasal 29  dan  Pasal  30  UU  Pornografi;  dan  d)  Pasal  27  ayat  (1)  dan  Pasal  45  ayat  (1)  UU  ITE. Walaupun  ketentuan  tersebut  sifatnya  general  dan  tidak  spesifik  mengatur  larangan  praktik prostitusi  online.  Akan  tetapi,  aparat  penegak  hukum  maupun  para  ahli  sering  kali menghubungkan  ketentuan  tindak  pidana  prostitusi  yang  diatur  secara  konvensional  dalam Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506 KUHP dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
Penegakan hukum kasus tindak pidana prostitusi anak secara online masih dinilai belum efektif  dan  optimal  dilakukan,  baik  dari  segi  substansi  hukum  yang  masih  belum  memadai untuk  mengkriminalisasi  PSK  dan  pengguna  jasa,  aparat  penegak  hukum  yang  kurang kompeten  menerapkan  hukum  dalam  kasus  prostitusi,  dan  kurangnya  kesadaran  masyarakat dalam  berpartisipasi  untuk  memberantas  praktik  prostitusi  di  Indonesia  termasuk  prostitusi secara online yang dilakukan oleh anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah, I. E. (2021). Kemen PPPA: Kasus Prostitusi Anak Melonjak Sejak Pandemi . Retrieved from: https://www.republika.co.id/berita/r1xq3d349/kemen-pppa-kasus-prostitusi-anak- melonjak-sejak-pandemi
Asnia,  R.  I.  (2020,  November).  Optimalisasi  Pertanggungjawaban  Pidana  Pengguna  Jasa Prostitusi  Anak.  In National  Conference  on  Law  Studies  (NCOLS) (Vol.  2,  No.  1,  pp. 897-912).
Friedman, L. M. (2001). Hukum Amerika: Sebuah Pengantar. Jakarta: Tatanusa.
Humairah, V., & Firdaus, E. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online di  Wilayah  Hukum  Polisi  Resor  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM) Bidang Ilmu Hukum , 3 (2), 1-15.
Jayani, D. H. (2021). KPAI: 217 Anak Jadi Korban Prostitusi hingga April 2021 . Retrieved from: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/kpai-217-anak-jadi-korban- prostitusi-hingga-april-2021
Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. (2020). Laporan Tahunan Perdagangan Orang di  Indonesia.  Retrieved  from: https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official- reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/
Lang, L. C. M. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Praktek Prostitusi Dari Wisatawan. Lex Et Societatis , 2 (1).
Pisani, E. (2008). Kearifan Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba . Jakarta: Serambi.
Ponow,  O.  C.  (2021).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Prostitusi  Yang Melibatkan Anak di Bawah Umur Melalui Aplikasi Online di Manado. Lex Crimen , X (6), 94-95.
Purnomo, T. (2010). Dolly (Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly) . Jakarta: Grafiti Pers. Salisah,  L.  (2021). Analisis  Yuridis  Praktik  Prostitusi  Anak  Perspektif  Hukum  Positif  dan Hukum Pidana Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).