NOMOR: 2 HALAMAN: 239 - 250 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31131

## KEMISKINAN SOSIAL DI WAPEKO : Analisa Kapital Sosial (Studi Kasus Kampung Wapeko, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke – Papua)
Rendra Permana 1 , Robert M.Z. Lawang 2
1,2 Medco Foundation reigamana@gmail.com

## ABSTRAK
Memahami bentuk kapital sosial dalam masyarakat heterogen dapat membantu mendukung pembangunan sosial yang bermuara kepada pengentasan kemiskinan. Konsep kemiskinan sosial dari  Lewandowsky  digunakan  sebagai  alat  analisis  kemiskinan  yang  dihadapi  orang  Marind. Penelitian ini berfokus pada masalah kemiskinan dan kapital sosial di Kampung Wapeko, distrik Kurik,  Kabupaten  Merauke,  Papua.  Tujuan  dari  penelitian  adalah  mendeskripsikan  dan menganalisis  gambaran  bentuk  kapital  sosial  masyarakat  orang  asli  Papua  (Marind)  dan transmigran  di  kampung  Wapeko  serta  fungsi  kapital  sosial  yang  terbentuk  dari  kedua masyarakat  tersebut  dalam  pengentasan  kemiskinan  di  kampung  Wapeko.  Metode  penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari hasil penelitian, diketahui profesi orang Marind sebagai subsisten (pemburu, peramu), belum mengolah sumber daya alam karena tidak adanya kemampuan teknis dan jaringan dalam pengelolaannya (bertani, berdagang). Orang Marind hanya mampu memiliki kebutuhan dasar (rumah, listrik,  air bersih) serta akses ekonomi yang sangat terbatas.  Kapital sosial warga Marind berupa bonding social capital  dengan  penekanan  pada  norma  pembagian  dan  pengelolaan  lahan,  kekerabatan (marga), pemanfaatan hutan serta konservasi tradisional (sasi). Tipologi bonding social capital orang Marind menimbulkan kesulitan untuk dapat menghadapi perubahan kondisi kampung dari bentuk  kehidupan  tradisional  menuju  modern  karena  kapital  sosial  yang  dimiliki  tidak  mampu menggapai  secara  maksimal  kapital  sosial  dari  kelompok  lain  yang  lebih  permisif.  Warga transmigran  di  Wapeko  memiliki  bridging  social  capital  dengan  norma  kerjasama  (gotong royong)  dan  etos  kerja  pantang  menyerah  yang  menimbulkan  jaringan  yang  kuat  dalam menjalankan beragam variasi mata pencaharian (bertani, berdagang, pegawai) sehingga kondisi ekonominya meningkat. Pelaksanaan norma warga transmigran menimbulkan kepercayaan dari orang Marind dalam hal pemberian akses pembagian dan pengelolaan lahan serta pemanfaatan hutan. Hal tersebut memicu munculnya bridging social capital diantara dua kelompok tersebut dengan penguatan pada munculnya norma sewa lahan dan perdagangan hasil hutan (pengepul) sehingga  menimbulkan  pergerakan  kesejahteraan  ekonomi  di  kedua  pihak.  Kesimpulan penelitian  adalah  kemiskinan  yang  terjadi  pada  orang  Wapeko  disebabkan  karena  tidak dimilikinya bridging social capital.
Kata Kunci : Kapital Sosial Vertikal, Kemiskinan Sosial, Livelihood, Pembangunan.
NOMOR: 2 HALAMAN: 239 - 250 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31131

## ABSTRACT
Understanding  the  form  of  social  capital  in  heterogeneous  societies  can  help  support  social development that leads to poverty alleviation. Lewandowsky's concept of social poverty is used as  a  tool  for  analyzing  the  poverty  faced  by  Marind  people.  This  research  focuses  on  the problems  of  poverty  and  social  capital  in  Wapeko  village,  Kurik  District,  Merauke  Regency, Papua.  The  purpose  of  this  research  is  to  describe  and  analyze  the  description  of  the  social capital  forms  of  indigenous  Papuans  (Marind)  and  transmigrants  in  Wapeko  village  and  the function  of  social  capital  formed  by  the  two  communities  in  poverty  alleviation  in  Wapeko village. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. From the research  results,  it  is  known  that  the  Marind  profession  as  subsistence  (hunters,  gatherers), have not processed natural resources due to the absence of technical and network capabilities in their  management  (farming,  trading).  The  Marind  people  are  only  able  to  have  basic  needs (housing, electricity, clean water) and very limited economic access. The social capital of Marind residents is in the form of bonding social capital with an emphasis on the norms of land division and management, kinship (marga), forest use and traditional conservation (sasi). The typology of  social  bonding  capital  of  the  Marind  people  creates  difficulties  in  being  able  to  deal  with changes in village conditions from traditional to modern forms of life because their social capital is not able to maximize social capital from other, more permissive groups. Transmigrants people in  Wapeko  have  bridging  social  capital  with the  norm  of  cooperation  (gotong  royong)  and  an unyielding work ethic which creates a strong network in carrying out various variations in their livelihoods  (farming,  trading,  employees)  so  that  their  economic  conditions  improve.  The implementation  of  the  norms  of  transmigrants  people  has  generated  trust  from  the  Marind people in granting access to land distribution and management as well as forest use. This has triggered the emergence of bridging social capital between the two groups by strengthening the emergence of land lease norms and trade in forest products (pengepul), causing a movement of economic welfare on both sides. The conclusion of this research is that poverty that occurs in Wapeko people is due to their lack of bridging social capital.
Keywords: Vertical Social Capital, Social Poverty, Livelihood, Development.

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  sosial  sangat  berkaitan  erat dengan  keberadaan  kapital  sosial,  seperti  yang dinyatakan  oleh  Lewandowsky:    “ social  poverty  is an absence or dearth of vertical capital. It is a lack or  scarcity  of  the  kinds  of  social  trust  and connections  that  link  individuals  and  groups  in ways that foster mobility, associations, and shared cooperative actions up and down the socioeconomic  and  cultural  ladder” (Lewandowsky 2008,  p.28,  dikutip  dalam  Social  Poverty  in  two extreme cases in Manggarai – East Nusa Tenggara Province,  Robert  M.Z.  Lawang,  2018).  Paparan Lewandowsky  tersebut  menekankan  kemiskinan sosial  adalah  ketiadaan  dan  kelangkaan  modal sosial  vertikal  dimana  yang  dimaksudkan  adalah
kurang  atau  langkanya  kepercayaan  sosial  dan koneksi  yang  menghubungkan  individu  dan kelompok  dalam  rangka  mendorong  mobilitas, asosiasi  maupun  berbagi  aksi  dukungan  dalam turun naiknya tangga sosial ekonomi serta kultural.
Menelisik  proses  pembangunan  sosial  untuk mengentaskan  kemiskinan  tentunya  juga  harus memperhatikan  keberadaan  kapital  sosial  dari masyarakat dimana proses tersebut dijalankan. Hal tersebut  bermuara  kepada  pemahaman  k apital sosial (social  capital) yang  dijabarkan  sebagai kemampuan  masyarakat  untuk  bekerja  bersama, demi mencapai tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok  dan  organisasi  (Coleman,  1999).  Dilihat dari  Tipologinya,  kapital  sosial  terdiri  dari  kapital sosial  terikat  ( bonding )  dan  kapital  sosial
NOMOR: 2 HALAMAN: 239 - 250 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31131
menjembatani  ( bridging ), bonding biasanya ditemukan  pada  kelompok  yang  homogen sementara bridging akan  ditemukan  pada kelompok  masyarakat  yang  heterogen  (Hasbullah, 2006). Umumnya,  masyarakat  yang  memiliki kapital sosial yang baik dan kuat akan diuntungkan dalam  menjalankan  proses  pembangunan  sosial baik  itu  di  masyarakat  yang  Homogen  maupun  di masyarakat Heterogen.
Kampung  Wapeko  di  distrik  Kurik,  Kabupaten Merauke , Papua  merupakan  salah  satu  contoh wilayah  di  Indonesia  yang  memiliki  masyarakat heterogen.  Jumlah  penduduk  kampung  Wapeko adalah sekltar 79 KK dengan jumlah jiwa 267 jiwa, 69 KK merupakan warga suku Marind Anim (Orang Asli  Papua – OAP)  dan  10  KK  lainnya  merupakan orang  pendatang/transmigran  (Yasanto,  2015). Warga  kampung  Wapeko  dari  suku  Marind  Anim (OAP) yang secara turun temurun masih berada di pola kehidupan berburu – meramu untuk kemudian bahu-membahu meraih kebermanfaatan dari usaha pertanian  modern  serta  berusaha  kompromi dengan  warga  pendatang/transmigran  untuk berbagi kesempatan berekonomi diwilayahnya.
Berbeda dengan OAP,
Warga pendatang/transmigran  di  kampung  Wapeko memiliki taraf ekonomi lebih baik dan juga mampu memanfaatkan  kapital  sosial  yang  dimilikinya.  Hal ini  menyebabkan  adanya  hubungan  yang  bersifat vertikal  antara  warga  asli  suku  Marind  dan  pihak pendatang/transmigran  tersebut.  Pihak  suku Marind menjadikan para pendatang ini sebagai role model  dalam  pencapaian  kondisi  kesejahteraan, sesuatu  hal  yang  dalam  kapital  sosial  masuk  ke dalam dimensi vertikal.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  UNESCO mengenai Social  Capital  and  Poverty  Reduction menyatakan  bahwa  kapital  sosial  juga  memiliki dimensi  vertikal  yaitu  kemiskinan  sebagian  besar merupakan  fungsi  dari  ketidakberdayaan  dan pengucilan,  dan  sebagai  tugas  kunci  bagi  praktisi pembangunan  dan  pembuat  kebijakan  adalah memastikan  bahwa  kegiatan  orang  miskin  tidak hanya "menjangkau", tapi juga juga "ditingkatkan". Uraian  tersebut  menegaskan  apabila  warga  suku Marind  kampung  Wapeko  sebagai  lapisan  bawah ingin menjangkau
dan
meningkatkan kesejahteraan hidup  maka  harus bisa menjangkau lapisan  atas  yang  berwenang  dan  bisa  menjamin distribusi  ekonomi  mereka  untuk  menjadi  lebih
baik,  seperti  warga  pendatang,  pemerintah  dan aparat desa.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  gambaran bentuk  kapital  sosial  masyarakat  orang  asli  papua dan  transmigran  di  kampung  Wapeko  serta dukungan  kapital  sosial  yang  terbentuk  dari  kedua masyarakat tersebut dalam pengentasan kemiskinan di kampung Wapeko.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan warga di kampung Wapeko, Merauke – Papua  yang  masyarakatnya  terdiri  dari OAP dan  transmigran. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif deskriptif.
Dalam  penelitian  kualitatif  yang  dilakukan, penulis mengacu pada penjelasan (Creswell, 2007) yang  menekankan  bahwa  prosedur  penelitian kualitatif  ataupun  metodologinya  dicirikan  dengan induktif,  yang  muncul  dan  dibentuk  oleh pengalaman  peneliti  dalam  mengumpulkan  dan menganalisis  data.  Secara  langsung,  penelitian  di kampung  Wapeko  mengikuti  prosedur  penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  atau  perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Tylor, 1990).
Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan adalah  studi  kasus  Prospektif  (Prospective  Case Study).  Jenis  Studi  Kasus  ini  diperlukan  untuk menemukan kecenderungan dan arah perkembangan dari kasus capital sosial yang ada di Wapeko  sebagai  lokasi  penelitian  yang  dipilih. Selanjutnya,  temuan  dan  hasil  dari  penelitian tersebut  sebaiknya  diperkuat  oleh  Penelitian Tindakan  (Action  Research)  yang  dilakukan  oleh pihak lain yang berkompeten.
NOMOR: 2 HALAMAN: 239 - 250 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31131

## HASIL PENELITIAN
Bahasan  penelitian  ini  mengikuti  alur pemikiran sebagai berikut :
Uraian  penelitian  terdiri  dari  dua  bagian, pertama yaitu kapital sosial dalam kehidupan orang asli  Papua  dan  transmigran  di  Wapeko.  Bagian  ini mengupas  tentang  kemiskinan  dan  pembangunan sosial  serta  bentuk  kapital  sosial  yang  ada  di Wapeko.  Kemudian  bagian  kedua,  dukungan kapital  sosial  dalam  proses  pembangunan  serta pertumbuhan  pemukiman  transmigran  di  Wapeko. Kupasannya  difokuskan  kepada  kontribusi  kapital sosial  di  Wapeko  dalam  relasi  pembangunan  dan pertumbuhan pemukiman warga transmigran.
Kapital  Sosial  dalam  kehidupan  Orang  Asli Papua dan Transmigran di Wapeko.
Penelusuran kapital sosial masyarakat kampung  Wapeko  dapat  dilihat  dari  3  hal  yaitu: Sejarah dan perkembangan pembangunan kampung  Wapeko,  Kondisi  Adat  dan  Budaya Kampung  Wapeko,  Integrasi  Transmigran  dalam kehidupan Orang Asli Papua di kampung Wapeko.
1. Sejarah  dan  perkembangan  pembangunan kampung Wapeko.
Terbentuk jauh sebelum tahun 1920, Wapeko awalnya  dikenal  dengan  nama  Kampung  Senam namun  akibat  adanya  perang  saudara  dengan kampung  Baad,  akhirnya  banyak  warga  kampung Senam  yang  pergi  dan  menetap  di  kampung Ivimahad.  Kampung  Wapeko  mulai  kembali terbentuk ketika bupati Merauke pada tahun 2002, Johanes  Gluba  Gebze,  membuat  kebijakan  untuk mengembalikan  warga  kampung  Wapeko    di kampung  Ivihamad  ke  wilayah  adat  mereka  di kampung Wapeko, termasuk  hak adat atas tanah. Warga  asli  kampung  Wapeko  adalah  orang  papua
dari  kelompok  marga  Marind  yang  terdiri  dari  5 sebaran  marga  yaitu  Basik-basik,  Balagaise, Ndiken,  Mahuse,  Samkakai.  Berbicara  tentang wilayah adat yang dihuni suku Malind Anim, khusus untuk  kampung  baru  Wapeko,  tidak  semua warganya  adalah  orang  pribumi  suku  Malind namun ada juga orang transmigran dari luar Papua sebanyak  16  KK.  Mereka  adalah  pendatang  yang diminta  warga  Malind  Anim  secara  khusus  untuk mendampingi masyarakat Wapeko dalam bertani.
“Kampung  Wapeko  waktu  dulu  adalah  hutan dan  rawa  yang  baru  dibuka,  orang  malind perlu  bantuan  untuk  bisa  mengolah  tanah, mereka ndak mampu bertani karena hidupnya berburu  di  hutan  dan  jala  ikan  saja,  jarang bertemu  orang  luar  suku,  jadinya  mereka pemalu  dan  merasa  rendah  diri,  padahal orang  Marind  itu  kalau  sudah  ketemu orangnya  ramah.  2006 – 2007,  kami transmigran dari Salor akhirnya diminta untuk bisa  pindah  ke  sini,  bantu  mereka  olah  lahan dan  dampingi  bertani,  ada  16  keluarga  dari suku Jawa yang sanggup….”(CR, 25/6/2020).
Kesejahteraan  masyarakat  kampung  Wapeko agak berbeda antara orang Papua dan non Papua, orang  Papua  (Marind)  masih  berprofesi  sebagai subsisten atau peramu, dimana sehari-hari mereka menggantungkan  hidup  dari  sumber  daya  alam yang  ada,  yaitu  hutan,  rawa-rawa  dan  sungai. Sebagai  pemilik  tanah  adat,  mereka  belum mengolah  sumber  daya  alam  yang  mereka  miliki. Hal  tersebut  karena  tidak  adanya  kemampuan teknis  dan  jaringan  dalam  pengelolaan  alam (bertani,  berdagang)  pada  kelompok  ini.  Kondisi tersebut  menyebabkan  orang  papua  (Marind) hanya  mampu  memiliki  kebutuhan  dasar  hidup (rumah,  listrik,  air  bersih,  dan  lain  sebagainya) yang  terbatas.  Sedangkan  ekonomi  orang  non Papua (orang Jawa dan Makassar) umumnya cukup baik  dan  tingkat  kesejahteraan  keluarganya  juga lebih  baik.  Hal  ini  disebabkan  mereka  rajin mengelola  rawa-rawa  yang  ada  menjadi  sawah. Selain itu, dengan jaringan yang dimiliki, orang non papua  mampu  mengembangkan  ekonomi  dari sumber mata pencaharian yang lebih variatif, salah satunya  dengan  membuka  warung  untuk berdagang  barang  kebutuhan  harian/kelontong (terdapat  2  warung  di  Wapeko  yang  dikelola  oleh orang non Papua).
2. Kondisi Adat dan Budaya Kampung Wapeko
NOMOR: 2 HALAMAN: 239 - 250 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31131
Mengupas  tentang  adat  budaya  Merauke, terdapat  istilah  ANIMHA.  Terjemahan  dari  ANIM adalah  manusia,  dan  Ha  artinya  Sejati.  ANIMHA adalah  Manusia  Sejati  atau  Manusia  Betul. Pengertian  Manusia  Sejati  adalah  manusia  yang menyatu dengan alam, manusia yang punya tanah dan  hutan  adat,  punya  adat  istiadat,  punya sejarah,  punya  silsilih,  punya  leluhur,  dan  punya segalanya. Dengan kata lain, Animha merefleksikan
“ tuan  diatas  tanahnya  s endiri” .  Terkait  marga  di Wapeko,  saat  ini  yang  menguasai  sebagian  besar lahan  berasal  dari  marga  Gebze  sub  marga Samkakai. Penguasaan lahan ini memberikan akses ekonomi  dan  juga  posisi  secara  kesukuan  di struktur  adat  Wapeko.  Untuk  memahami  posisi marga/fam  suku  Marind,  bisa  dilihat  pada  data yang tersaji di tabel berikut ini :
Tabel 1. Marga dan Totem ANIMHA MARGA SUBMARGA REMARKS 1. GEBZE (Kelapa) Gablik, Ohanlik, Awabalik, Namelalik, Kuyamlik, Samkakai Gablik  :  penguasa,  Ohanlik  :  kumpulan berburu,  Awabalik  :  bagaikan  perahu, Namelalik : wakil Gablik; Kuyamlik : perahu golongan Imo, Samkakai : kangguru 2. KAIZE (Burung Kasuari) Honilik, Saulamlik, Daboyaslik, Beramik Honilik  :  turunan  kasuari;  Saulamlik  : kecantikan;  Daboyaslik  urusan  orang Wendu, Beramik : termasuk orang Salor 3. NDIKEN (Burung Dig) Malindlik, Yawimalik 4. MAHUZE (Totemnya Mahu) Diwalik, Aluan, Wakabulik, Maliulik, Kanaze, Bagause, Makasih, Zohelik Diwalik  :  manusia  pemimpin,  Aluan  : bagaikan perahu 5. BASIK-BASIK (Totemnya NATZ) Nazelik, Sapilik, Balagaize, Safarlik, Nazelik : manusia tinggal di Takuar, Sapilik: babi menjadi perintis; Balagaize : bagaikan perahu, Safarlik : manusia Sumber: Olahan Penelitian
Marga  tersebut  penting  untuk  pengaturan penguasaan lahan. Kepemilikan tanah adat orang Marind  berdasarkan  marga  dengan  batas-batas yang  sudah  jelas  diantara mereka.  Artinya  tanah adat  bukan  milik  sub  suku  atau  suku  tetapi sepenuhnya berada pada setiap marga dan batas- batas  wilayah  adat  per-marga  ditandai  secara alam, seperti batu, pohon, sungai, rawa-rawa dan dusun-dusun  sagu.  Bahkan  dalam  aturan  adat, tidak dibenarkan  orang  luar  atau dari  marga lain memasuki  hutan  dari  marga  lainnya,  bila  ini dilanggar  maka  ada  sanksi  adat  atau  dapat menimbulkan  konflik  yang  dapat  saja  berupa terjadinya  pertikaian  dan  mengakibatkan  korban nyawa diantara mereka. Batas wilayah tanah adat Wapeko diketahui berbatasan dengan tanah adat Ivimahad (Salor), tanah adat kampung Kaliki, dan tanah adat kampung Baad.
Adat  budaya  suku  Marind  memiliki  dan menerapkan  konservasi  tradisional  yang  telah dilakukan  secara  turun  temurun  dari  leluhur mereka. Sistem pelestarian alam ini  terlihat pada tata  cara  pengambilan  kayu-kayu  untuk kepentingan  kontruksi  bangunan  dimana  jenis yang  diambil  adalah  kayu  tertentu  dan diberlakukan  pilih  tebang.  Selain  itu,  terdapat juga  tempat-tempat  sakral  yang  dijaga  oleh marga,  sub  suku  atau  suku  dengan  aturan  dan sanksi  adat.  Umumnya  tempat-tempat  sakral  ini masih terjaga dan terawat secara alami sehingga tumbuhan  dan  satwa  yang  berada  dalam  areal sakral  tersebut  habitat  dan  ekosistemnya  masih terjaga  dengan  baik.  Mereka  juga  mengenal budaya “ sasi ” (larangan/batasan) yang diberlakukan  pada  hutan,  kali  dan  rawa  yang menjadi tempat hidup berbagai jenis keanekaragaman hayati yang bermanfaat
(ekonomi,  obat-obatan  dan  ritual  adat).
NOMOR: 2 HALAMAN: 239 - 250 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31131
Khususnya spesies
yang menunjang perekonomian  mereka  pada  daerah  rawa-rawa dan  kali  seperti  berbagai  jenis  ikan,  kura-kura, buaya  dan  udang.  Sedangkan  di  hutan  seperti; Babi,  Rusa,  Saham  (kanguru),  kaswari,  tuban (tikus hutan) dan lainnya.
3. Integrasi  Transmigran  dalam  kehidupan Orang Asli Papua di kampung Wapeko
Keberadaan  warga  transmigran  di  kampung Wapeko  tidak  terlepas  dari  permintaan  orang Marind  agar  mereka  bisa  mendampingi  dan mengajarkan bertani kepada mereka. Kemampuan  bercocok  tanam  yang  memang dibawa  serta  para  transmigran  dari  daerah  asal dipandang  dapat  membantu  meningkatkan  taraf hidup  orang  asli  Papua  di  Wapeko.  Etos  kerja warga  transmigranmigrasi  yang  baik  dalam mengolah lahan dan bertani  membuat warga asli suku Marind tertarik dan ingin belajar dari warga trasnmigran.  Bahkan  ada  beberapa  warga  yang diberikan hak sewa untuk menggarap lahan milik warga  Marind  untuk  dijadikan  persawahan. Sistem  sewa  berbentuk  pembayaran  di  muka untuk per ha selama satu tahun, nilainya berkisar antara 200 – 500 ribu, tergantung  negosiasi dan kedekatan dengan pemilik lahan.
Saat ini, selain berburu dan pancing/jala ikan, bertani  menjadi  salah  satu  bagian  dari  mata pencaharian beberapa warga Marind di  kampung Wapeko.  Kemampuan  bertani  mereka  meningkat selain  karena  bimbingan  warga  transmigran  juga karena  adanya  balai  benih  pertanian  yang dibangun  pemerintah  di  dekat  pemukiman kampung Wapeko. Keberadaan warga transmigranmigrasi juga membantu warga Marind dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Di Wapeko,  warga  transmigranmigrasi  merupakan kelompok  masyarakat  yang  menginisiasi  untuk mendirikan  warung  di  kampung,  karena sebelumnya  warga  Marind  tidak  mengenal warung dan terbiasa memenuhi semua kebutuhan mereka  degan  mengambil  dari  hutan  dan  bukan lewat  jual-beli.  Dengan  adanya  warung  tersebut, orang Marind dan transmigran yang membutuhkan keperluan harian dan bahan bakar kendaraan/genset, tidak perlu pergi dulu ke Kurik yang jaraknya diatas 40 km dari Wapeko.
Orang  Marind  juga  memperbolehkan  seorang warga  transmigran  yang  juga  guru  di  SDN Wapeko  untuk  menjualkan  hasil  tangkapan  ikan
mereka  ke  wilayah  lain  di  luar  Wapeko.  Awalnya bayar ikan kepada orang Marind dilakukan setelah ikan terjual di Kurik atau Merauke. Seiring waktu, pembayaran  bisa  dilakukan  terlebih  dahulu karena  ketersediaan  modal  beli  dari  warga transmigran,  ini  setara  dengan  jual  beli  putus. Pola  penjualan  melalui  warga  transmigran tersebut  membuat  warga  Marind  diuntungkan karena  tidak  harus  bersusah  payah  membawa ikan  ke  tempat  lain  dan  tidak  perlu  juga melakukan negosiasi jual beli ketika transmigranaksi,  sebuah  hal  yang  tidak  dikuasai oleh orang suku.
Dukungan  Kapital  Sosial  dalam  proses pembangunan serta pertumbuhan pemukiman transmigran di Wapeko.
Dua  hal  yang  menjadi  perhatian  penting  bagi kalangan  pendatang  di  Merauke  adalah  soal kepemilikan  lahan  untuk  menjalankan  kehidupan dan  juga  meningkatnya  taraf  penghidupan  yang dimiliki  agar  dapat  memperoleh  kesejahteraan yang  baik.  Hubungan  yang  kemudian  tercipta antara warga transmigran dan orang asli Papua di Wapeko  pada  akhirnya  memiliki  andil  dalam mewujudkan dua hal tersebut.
a. Penyelesaian  konflik  Tenurial  di  kampung Wapeko
Terdapat  suatu  tradisi  dalam  masyarakat suku  Marind  bahwa  tanah  yang  belum  dilepas dengan menggunakan upacara adat bunuh/pukul babi,  dianggap  belum  sah  sekalipun  telah  dibeli dengan  harga  yang  telah  disepakati  dan  sudah disertifikatkan.  Hal  ini  dikarenakan  suatu  saat nanti  anak cucu dari  pemilik tanah adat tersebut akan  menuntut  kembali  tanah  tersebut  karena dianggap  masih  milik  marga.  Pemalangan  tanah karena  peristiwa  seperti  ini  sudah  sangat  umum terjadi di Papua, khususnya Merauke. Keberadaan sertifikat Hak Milik yang memiliki kekuatan hukum secara  nasional  tidak  punya  arti  apa-apa  ketika berhadapan  dengan  prinsip  ulayat  marga  yang mereka yakini dan pegang teguh.
Berbicara mengenai pemanfaatan lahan, tanah di  wilayah  adat  Kampung  Wapeko  sangat potensial  untuk  pengembangan  pertanian,  areal rendah  dan  rawa – rawa  musiman  sangat  cocok untuk  pengembangan  padi  sawah  tadah  hujan, dan  didaerah – daerah  tinggi  cocok  untuk tanaman  palawija  serta  tanaman  keras.  Produksi
NOMOR: 2 HALAMAN: 239 - 250 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31131
padi per hakter di Wapeko bervariasi antara 2 s/d 5  ton/ha.    Luas  lahan  yang  dipergunakan  untuk
sawah di Wapeko dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 2. Data Pengelolaan Sawah di Wapeko (2019) No. Kategori Luas (Ha) 1. PT Parama Pangan 600 2. PT Sawah Indah Lestari 100 3. Petani mitra 387 4. Masyarakat Wapeko 26 5. Petani di area Apar 187 Total 1.250 Sumber : Olahan penelitian
Proses  sewa  lahan  yang  dilakukan  warga Marind dengan perusahaan ini membuka jalan bagi warga  diluar  orang  asli  Papua  untuk  lebih  mudah mendapatkan  lahan  sewa  dari  orang  suku.  Tidak saja  bagi  warga  transmigran  di  Wapeko  tapi  juga di  kampung  lainnya  seperti  dari    Salor.  Selain proses  sewa,  ada  juga  yang  berhasil  melakukan jual  beli  lahan  dengan  pihak  orang  Marind, jumlahnya  juga  termasuk  cukup  luas.  Mereka melakukan  jual  beli  lahan  tersebut  dengan mengikuti  syarat  pelepasan  tanah  berdasar  adat suku  Marind  yaitu  upacara  pukul  babi.  Menurut orang Marind di Wapeko, lahan sewa ini jauh lebih menguntungkan  daripada  membiarkan  tanah hanya  ditumbuhi  pohon-pohon  kayu  yang  tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.
b. Peningkatan  penghidupan  (Livelihood)  di kampung Wapeko
Pendapatan  masyarakat  Wapeko  tergolong relatif berbeda-beda antar setiap  keluarganya. Hal ini  menyebabkan  sulitnya  mengambil  satu  nilai rata-rata  pendapatan  mereka  secara  keseluruhan, begitu pula dengan pengeluarannya. Dari beberapa informan yang secara detail menjawab pertanyaan soal  ini,  ada  perbedaan  dalam  soal  pendapatan dan  pengeluaran  setiap  bulannya.  NKS,  misalnya, bermata  pencaharian  sebagai  petani  di  lahan sendiri yang menggarap 1,5 Ha. Total pendapatan yang  diterima  setiap  musim  tanam  adalah  Rp 15.000.000/  musim  tanam.  Sementara  itu  dari pekerjaan  sampingan  (menanam  sayur-sayuran seperti  daun  singkong,  kacang  panjang,  terong) yang  dikerjakan  bersama  keluarga,  diperoleh tambahan  sekitar  Rp.  5.000.000.  Pengeluaran rumah  tangga  NKS  yang  rutin  total  setiap  hari
kurang  lebihnya  Rp.  100.000,.  Dalam  sebulan pengeluaran  rumah  tangga  NKS  paling  sedikit adalah Rp. 3.000.000,-. Keluarga yang berasal dari suku  Marind  ini  belum  memanfaatkan  jasa perbankan baik dalam menjalankan usaha mereka maupun juga untuk menabung.
Informan  PG  memiliki  pekerjaan  menangkap ikan  di  rawa.  Penghasilan  informan  dari menangkap ikan tidak menentu sebulan jika dirata- rata  ikan  hasil  tangkapannya  bisa  mencapai  200 ikan,  dan  dijualnya  1  ikan  sama  dengan  1  tusuk dengan  harga  10ribu/  tusuknya.  Jadi  jika  ditotal penghasilannya  2.000.000  per  bulan  itu  tidak menentu.  Pekerjaan  sampingan  dari  informan warga  Marind  di  Wapeko  ini  adalah  berburu dengan  hasil  yang  didapat  tidak  pasti.  Kadang sebulan  dari  berburu  hanya  mendapatkan  2  ekor rusa dan penghasilan dari berburu tersebut kurang dari 1.000.000. Selama ini belum ada bantuan dari pihak pemerintah maupun perusahaan swasta.
Keluarga SW yang merupakan warga transmigran  yang  bermata-pencaharian  sebagai petani  padi,  memperoleh  pendapatan  rata-rata sebulannya  Rp  7.312.500.  Pada  musim  kemarau keluarga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai pengepul ikan yang dibeli dari masyarakat seharga Rp. 15.000/ikat dan dijual ke Salor Rp. 18.000/ikat. Rata-rata  pendapatan  yang  dapat  diperoleh  SW sebulan dari pengepul ikan adalah sebanyak Rp. 4 juta.  Pendapatan  total  yang  diterima  keluarga  ini dari  pekerjaan  utama  dan  sampingan  selama sebulan  adalah  Rp.  11.312.500.  Sementara pengeluaran  sebulan  untuk  kebutuhan  rumah tangga  dan  sekolah  anak  terdata  sebesar  Rp  4,5 juta/bulan.  Sisa  pendapatan  SW  ini  tergolong
NOMOR: 2 HALAMAN: 239 - 250 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31131
cukup besar sehingga ada sebagian yang ditabung dan  sebagian  lagi  digunakan  untuk  modal  usaha sampingan sebagai pengepul. Menurut SW, mereka hingga  hari  ini  belum  memanfaatkan  dan  juga belum  pernah  menerima  bantuan  pinjaman  dari pemerintah/perbankan.
Keberadaan  kelompok  pedagang  yang  banyak berasal  dari  warga  transmigran,  dirasa  sangat membantu perekonomian warga setempat terutama  bagi  warga  suku  yang  bermata pencaharian petani, berburu dan menangkap ikan. Walau  tidak  ada  aturan  yang  tertulis  yang mengatur  hubungan  antar  mereka,  tetapi kebersamaan  dan  saling  mengerti  satu  sama  lain tetap  dijaga.  Di  dalam  kampung,  karena  aturan adat masih dipegang erat, keputusan yang diambil dikampung adalah keputusan yang dibuat bersama dalam  marga  (adat)  yang  terdapat  di  kampung Wapeko.  Keputusan  ini  sifatnya  mengikat  untuk seluruh  warga  Wapeko  baik  yang  orang  Marind maupun pendatang.
DISKUSI .
Bentuk  kapital  sosial  masyarakat  Orang  Asli Papua  (OAP)  dan  Transmigran  di  Kampung Wapeko,  Distrik  Kurik,  Kab.  Merauke –

## Papua
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian,  bahwa kepindahan  warga  Marind  ke  kampung  Wapeko dari  Ivimahad  harus  dimulai  dengan  mengolah hutan dan rawa yang baru dibuka, kehidupan yang dialami waktu itu sangatlah sulit. Ini menyebabkan kemampuan  untuk  penghidupan  kampung  yang layak  menjadi  terkendala  karena  praktis  diantara warga  kampung  yang  berasal  dari  suku  Marind tidak  memiliki  kemampuan  kuat  dalam  urusan pemanfaatan  alam  selain  secara  meramu  atau berburu.  Pada  posisi  ini,  kemiskinan  sosial  yang didefinisikan  “ Seseorang  dikatakan  miskin  secara sosial,  jika  tidak  memiliki  modal  sosial  vertikal maupun  horizontal  (dalam  arti  positif)  yang berdampak pada kemampuannya untuk mendorong  mobilitas  sosial  vertikal ”  (Lawang, 2018),  terjadi  di  kalangan  warga  suku  Marind kampung Wapeko.
Upaya  warga  suku  Marind  Wapeko  untuk  bisa maksimal  mendayagunakan  sumber  alam  yang dimiliki,  diyakini  hanya  mampu  dilakukan  apabila ada  bantuan  dari  pihak  lain  diluar  komunitasnya. Upaya mengakses sistem sumber diluar komunitas
warga  Marind  wapeko  tersebut  tidak  memiliki banyak  pilihan,  hanya  ada  dari  pihak  pemerintah dan  juga  komunitas  transmigran.  Pemerintah hanya  menyediakan  pengembalian  lahan  adat, pembukaan  hutan  dan  rawa,  serta  pembangunan rumah sederhana.
Sementara untuk matapencaharian, setelah beberapa waktu mendiami  kampung,  mereka  hanya  mampu meminta  agar  ada  warga  transmigran  yang  bisa tinggal dan mengajari  pertanian. Kurangnya akses ke kelompok lain di luar kelompoknya seperti yang terjadi  di  Warga  Marind  Wapeko,  merupakan kondisi kemiskinan sosial seperti yang disampaikan pada  landasan  teoritis  dimana  Lewandowsky menyoroti  kemiskinan  sosial  karena  terkait kelangkaan modal sosial vertikal dan koneksi.
Dalam  kehidupan  sosialnya,  warga  Marind selalu menjunjung tinggi aturan marga, pengaturan  kekerabatan,  pengaturan  kepemilikan dan pengelolaan lahan, konsensus tentang pusaka keluarga (tanaman wati) dan juga aturan berburu, pemanfaatan  hutan  serta  konservasi  tradisional (sasi)  yang  ada  selalu  menjadi  acuan  hidup keseharian  mereka  dan  ditujukan  agar  kehidupan sebagai peramu – pemburu tetap dapat dijalankan oleh orang Marind sekaligus agar dapat memenuhi kebutuhan  hidup  kelompoknya  tersebut.  Inilah yang menurut (Coleman, 1999) disebut kondisi dari keberadaan  kapital  sosial,  dijabarkan  sebagai kemampuan  masyarakat  untuk  bekerja  bersama, demi mencapai tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok dan organisasi.
Merujuk  kepada  pengertian  kapital  sosial  dari Cox (1995) serta Fukuyama (1995) yang diperkuat Cohen  dan  Prusak  L  (2001),  warga  Marind  di Wapeko  jelas  memiliki  kepercayaan  kuat  antar anggota  kelompoknya  (perlindungan  marga  dan hak  anggotanya),  norma  yang  ditaati  bersama tanpa  kecuali  (kekerabatan,  pembagian  dan pengelolaan  lahan,  berburu,  pemanfaatan  hutan dan konservasi  tradisional)  serta saling  pengertian yang memperkuat jaringan (hukum adat diutamakan daripada hukum positif). Kapital sosial yang  ada  di  masyarakat  Marind  sifatnya  mengikat tanpa  kecuali  untuk  orang  Marind  di  Wapeko  dan bersifat  eksklusif,  ini  menegaskan  tipologi  kapital sosial  yang  ada  di  masyarakat  tersebut  termasuk kedalam kapital sosial terikat ( bonding ). Tipologi ini sesuai dengan karakteristik yang dikemukakan oleh (Hasballah,  2006)  yaitu  kapital  sosial  yang  lebih berorientasi ke dalam (inward looking)
NOMOR: 2 HALAMAN: 239 - 250 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31131
dibandingkan dengan berorientasi keluar (outward looking) .
Tipologi  inilah  kemudian  yang  menyulitkan orang Marind di Wapeko untuk dapat menghadapi perubahan kondisi kampung dari bentuk kehidupan tradisional (kehidupan pemburu – peramu) menuju kehidupan  modern  (pertanian – perdagangan) karena  kapital  sosial  yang  dimiliki  tidak  mampu menggapai  kapital  sosial  dari  kelompok  lain  yang permisif  terhadap  kehidupan  modern,  meskipun sekarang  jauh  lebih  banyak  warga  Marind  yang mau  membuka  diri  pada  penduduk  luar  agar mereka  dapat  mengembangkan  usaha  pertanian yang mereka miliki. Pada tahap ini, bentuk kapital sosial  terikat  ( bonding )  dari  orang  Marind  di Wapeko  mulai  bertransmigranformasi  ke  bentuk kapital  sosial  yang  menjembatani  ( bridging  social capital )  dengan  munculnya  kepercayaan  ( trust ) terhadap  kelompok  lain  (transmigran)  walaupun diawali  hanya  terbatas  dalam  urusan  pengelolaan lahan.
Berbeda  dengan  warga  Marind,  warga transmigran  di  Wapeko  sebagai  warga  pendatang memiliki keterikatan yang kuat antar sesama warga transmigran  dan  mereka  pun  sangat  kompak bergotong  royong  membantu  mengembangkan usaha  mereka  baik  dibidang  pertanian  maupun perdagangan.  Warga  transmigran  juga  lebih terbuka  dalam  menjalin  komunikasi  dengan  pihak luar  dibanding  warga  Marind.  Jaringan  luas  yang dimiliki  warga  transmigran  dan  adanya  kebutuhan warga  Marind  yang  hanya  bisa  disediakan  oleh warga  transmigran  menciptakan  hubungan  saling membutuhkan. Warga transmigran butuh keamanan  dan  lahan  dimana  hal  itu  hanya  bisa diberikan oleh warga Marind sebagai orang asli dan warga  marind  sendiri  juga  butuh  ilmu  pertanian dan  perdagangan  dari  warga  transmigran  agar taraf hidup mereka dapat meningkat. Heterogenitas pola
hubungan kelompok
Transmigran dalam menjalani kehidupan kesehariannya di Wapeko, secara persfektif tipologi kapital  sosial  dari  Haines  (2002:104)  termasuk merupakan bentuk kapital sosial yang menjembatani ( Bridging Social Capital ). Pada akhirnya, sesuai dengan yang dikemukakan  Hasbullah  (2006),  kapital  sosial menjembatani  ( bridging )  yang  ada  di  kelompok transmigran  Wapeko  membuka  jalan  bagi kelompok ini  untuk  dapat  lebih cepat berkembang dengan  kemampuan  interaksi  untuk  menciptakan
jaringan  ( networking ) yang  kuat,  menggerakkan identitas  yang  lebih  luas  dan  timbal  balik ( reciprocity ) yang  lebih  variatif.  Interaksi  yang intens  dan  konsisten  pada  akhirnya  mendorong untuk terciptanya saling percaya ( trust ). Dalam penelitian ini, diperoleh temuan bahwa kelompok transmigran menerapkan norma kerjasama (gotong royong) dan etos kerja pantang menyerah yang dimilikinya untuk dapat menumbuhkan  rasa  percaya  ( trust )  dari  orang Marind.  Etos  kerja  pantang  menyerah  ini diterapkan dalam menjalankan harapan awal orang Marind  ketika  meminta  warga  transmigran  untuk pindah  ke  Wapeko  yaitu  mendampingi  dan mengajarkan  bertani  kepada  mereka.  Ketelatenan dan  kesabaran  yang  merupakan  cerminan  etos kerja  pantang  menyerah  warga  transmigran menghasilkan keberhasilan panen pada lahan yang diolah bersama dengan warga Marind.
Pada  titik  tersebut,  muncul  rasa  yakin  dari orang  Marind  akan  kemampuan  bertani  yang dimiliki  dan  juga  rasa  terimakasih  kepada  warga transmigran atas jasa mengajar dan mendampingi mereka.  Elemen  rasa  terimakasih  menciptakan unsur percaya ( trust ) dari orang Marind di Wapeko kepada  keberadaan  orang  transmigran  dalam membantu mereka untuk keluar dari ketidakmampuan  penghidupan  ekonomi.  Temuan selanjutnya  adalah  bahwa  percaya  ( trust )  yang terbangun  ini  semakin  mengukuhkan  keberadaan jaringan  ( networking )  antara  warga  transmigran dan  orang  Marind,  penguatan  identitas  warga transmigran sebagai bagian integral dari masyarakat kampung Wapeko serta adanya timbal balik ( reciprocity ) yang lebih banyak dalam urusan akses  terhadap  sumber  daya  yang  dimiliki kampung Wapeko.
Dukungan  Kapital  Sosial  dalam  proses pembangunan serta pertumbuhan pemukiman transmigran di Wapeko.
Pembangunan  serta  pertumbuhan  pemukiman transmigranmigrasi  di  kampung  Wapeko  tidak lepas  dari  adanya  kebutuhan  warga  Marind terhadap  warga  pendatang  agar  mereka  dapat meningkatkan  keemampuan  bertani  mereka  dan meningkatkan  taraf  hidup  mereka.  Berikut  adalah dua  faktor  yang  menyebabkan  warga  Marind membuka diri terhadap warga transmigran:
1. Pemahaman warga Marind kalau lahan sewa ini jauh lebih menguntungkan daripada
NOMOR: 2 HALAMAN: 239 - 250 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31131
membiarkan  tanah  hanya  ditumbuhi  pohon- pohon kayu yang tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan  sehari-hari.  Kesediaan  warga  untuk meminjam pakaikan tanahnya kepada perusahaan  dan  juga  warga  transmigran didukung oleh fakta bahwa sekarang anak-anak orang  Marind  sudah  banyak  yang  tidak  lagi makan  sagu,  tetapi  sudah  lebih  sering  makan nasi.
2. Sistem lahan sewa membuat potensi peningkatan  kapital  finansial  dari  warga transmigran  di  Wapeko  dan  juga  kampung lainnya menjadi terbuka lebar karena ketersediaan  lahan  usaha  pertanian  yang  lebih luas  yang  bisa  diperoleh  tanpa  harus  melalui pelepasan hak kepemilikan (upacara bunuh/pukul babi) yang berbiaya besar.
Fakta  lapangan  selanjutnya  dari  penelitian  ini menunjukkan  munculnya  aturan  ( norms )  baru  di kampung  Wapeko  terkait  pemanfaatan  hutan. Aturan  tersebut  memastikan  kewenangan  orang Marind  untuk  menjadi  pihak  utama  yang melakukan pengelolaan
hutan (termasuk konservasi dengan mekanisme sasi ) dan pemanfaatannya  (berburu,  ambil  ikan,  tebang kayu) sementara warga transmigran diperbolehkan melakukan  proses  perdagangan  hasil  hutan tersebut  sampai  ke  luar  dari  wilayah  kampung Wapeko.  Dengan  demikian,  dipastikan  terdapat satu  jenis  matapencaharian  lainnya  di  Wapeko yaitu  berdagang  selain  meramu,  berburu,  dan bertani.
Warga  transmigran  yang  menjalankan  proses berdagang  hasil  hutan  ini  kemudian  dikenal dengan istilah “pengepul”, profesi yang sebelumnya tidak dikenal  di  kehidupan keseharian orang  Marid  Wapeko.  Disini  kemudian  muncul proses yang oleh Hasbullah (2006) disebut sebagai timbal balik ( reciprocity ) dengan efek  menguatkan aspek  ekonomi  antara  dua  kelompok  tersebut. Penguatan  yang  terjadi  pada  pihak  orang  Marind berupa  kemampuan  mengoptimalkan  perolehan hasil  hutannya  tidak  hanya  untuk  keperluan konsumsi  tetapi  juga  untuk  keperluan  memenuhi kebutuhan  hidup  lainnya  termasuk  menabung sedangkan  bagi  pihak  warga  transmigran penguatannya  berupa  adanya  pilihan  sumber penghidupan yang lebih bervariasi dan percepatan peningkatan kesejahteraan.
Analisa  adanya  penguatan  tersebut  didukung oleh  temuan  lapangan  yang  memperlihatkan kemampuan  ekonomi  yang  bertambah  baik  dari orang  Marind  maupun  transmigran  ketika menjalankan  peran  sebagai  pemburu/peramu, petani  dan  pedagang/pengepul  dalam  urusan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Kemampuan ekonomi  yang  meningkat  ini  bagi  pihak  warga transmigran  juga  berarti  munculnya  kemampuan untuk perbaikan hunian maupun keperluan lainnya seperti pendidikan anak ataupun investasi. Seluruh temuan  lapangan  terkait  urusan  pemanfaatan hutan tersebut  apabila dikaji merupakan  cerminan dari  kapital  sosial  menjembatani  ( bridging )  yang muncul  karena  menguatnya  kepercayaan  antara dua  kelompok  sehingga  muncul  aturan  yang disepakati  bersama  yang  memungkinkan  seluruh anggota  kelompok  tersebut  memaksimalkan jaringan  yang  dimiliki  untuk  tujuan  mencapai penghidupan  ( livelihood )  lebih  baik  di  masa mendatang.

## KESIMPULAN
Kapital  sosial  yang  ada  di  masyarakat  Marind merupakan  kapital  sosial  yang  sifatnya  mengikat tanpa  kecuali  untuk  orang  Marind  di  Wapeko  dan bersifat  eksklusif,  ini  menegaskan  tipologi  kapital sosial  yang  ada  di  masyarakat  tersebut  termasuk kedalam  kapital  sosial  terikat  ( bonding )  yaitu kapital  sosial  yang  lebih  berorientasi  ke  dalam (inward looking) dibandingkan dengan berorientasi keluar (outward  looking) .  Tipologi  Kapital  sosial terikat orang  Marind menimbulkan kesulitan untuk dapat  menghadapi  perubahan  kondisi  kampung dari  bentuk  kehidupan  tradisional  menuju  modern karena  kapital  sosial  yang  dimiliki  tidak  mampu menggapai  secara  maskimal  kapital  sosial  dari kelompok lain yang lebih permisif.
Keberadaan  kelompok  transmigran  yang menerapkan  norma  kerjasama  (gotong  royong) dan  etos  kerja  pantang  menyerah  mampu memperkuat jaringan yang mereka miliki sehingga menimbulkan jaringan yang kuat dalam menjalankan  beragam  variasi  mata  pencaharian (bertani,  berdagang,  pegawai)  sehingga  kondisi ekonominya meningkat. Heterogenitas pola hubungan kelompok Transmigran dalam menjalani kehidupan  kesehariannya  di  Wapeko,  secara persfektif  tipologi  kapital  sosial  termasuk merupakan bentuk kapital sosial yang menjembatani ( Bridging Social Capital ).
NOMOR: 2 HALAMAN: 239 - 250 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31131
Merunut  perkembangan  interaksi  sosial  yang terjadi  selanjutnya  di  kedua  kelompok  tersebut, terbangun  rasa  percaya  yang  bersifat  dua  arah. Percaya  ( trust )  yang  terbangun  ini  semakin mengukuhkan  keberadaan  jaringan  ( networking ) antara  warga  transmigran  dan  orang  Marind, penguatan  identitas  warga  transmigran  sebagai bagian integral  dari  masyarakat kampung  Wapeko serta  adanya  timbal  balik  ( reciprocity )  yang  lebih banyak dalam urusan akses terhadap sumber daya yang  dimiliki  kampung  Wapeko.  Timbal  balik  ini secara langsung mempermudah proses peningkatan  pembangunan  penghidupan  maupun pertumbuhan pemukiman dari masyarakat transmigran  di  Wapeko  sehingga  mereka  bisa menggapai taraf kesejahteraan yang lebih baik lagi di masa mendatang.
Terkait  tujuan  kedua  dari  penelitian  yaitu dukungan  kapital  sosial  yang  terbentuk  dari  kedua masyarakat  tersebut  dalam  pembangunan  serta pertumbuhan pemukiman transmigran  di Kampung Wapeko maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan  yang  terbangun  pada  dua  kelompok yang ada di kampung Wapeko berlaku secara dua arah.  Orang  Marind  percaya  bahwa  warga transmigran  mampu  mendampingi  dan  mengajari mereka untuk menguatkan keahlian pertanian dan perdagangan  sedangkan  warga  transmigran percaya  orang  Marind  akan  melindungi  mereka terkait urusan kepemilikan lahan sepanjang aturan adat  dipenuhi.  Perkembangan  selanjutnya,  saling percaya  ini  mengantarkan  warga  transmigran untuk dapat mengakses pembagian dan pengelolaan  lahan  serta  pemanfaatan  hasil  hutan yang  porsinya  semakin  dibuka  lebih  luas  oleh orang  Marind  (pelepasan  kepemilikan  dan  sewa lahan, pengepul hasil hutan).
Munculnya  sistem  sewa  lahan  dan  pengepul hasil  hutan  adalah  cerminan  timbal  balik ( reciprocity )  dari  kepercayaan  ( trust )  yang berkembang antara warga Marind terhadap warga transmigran  di  Wapeko.  Ketika  sistem  sewa  lahan maupun  pengepul  hasil  hutan  ini  menarik  pihak lain  di  luar  warga  transmigran  Wapeko  terutama dari  pihak  korporasi,  terjadi  perubahan  orientasi tujuannya  yang  awalnya  hanya  diposisikan  oleh warga  Marind  sebagai  penguat  interaksi  dengan warga  transmigran  menjadi  lebih  mengarah  ke dimensi  ekonomi.  Disinilah  kemudian  aturan ( norms )  sistem  sewa  lahan  dan  pengepul  hasil hutan tersebut sudah bisa disebut sebagai sebuah kapital  sosial.  Fokus  dari  tujuan  pemanfaatan
kapital sosial sewa lahan dan pengepul hasil hutan ini  yaitu  memposisikan  adanya  keuntungan bersama  yang  diperoleh  kedua  belah  pihak  dalam upayanya  untuk  keluar  dari  struktur  kemiskinan yang ada di Wapeko.
Secara keseluruhan, ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan sosial yang terjadi pada orang Wapeko disebabkan karena tidak dimilikinya bridging capital social,  kondisi  tersebut  terjadi  di  kelompok  orang Marind.  Ketika  kemudian  kelompok  orang  Marind melakukan  proses  menggapai  kapital  sosial kelompok transmigran di Wapeko sehingga mampu membentuk  bridging  capital  social,  perbaikan penghidupan  kampung  Wapeko  juga  menjadi berjalan dan menguat.

## SARAN
Berdasarkan  uraian  kesimpulan  di  atas, terdapat  poin-poin  saran  yang  melingkupi beberapa bidang kegiatan yang dapat diserap dan dijalankan  oleh  pemerintah,  orang  Marind  dan warga  transmigran  serta  perusahaan  pertanian modern  yang  beroperasi  di  Kampung  Wapeko. Berikut adalah saran tersebut :
1. Rendahnya kapasitas yang dimiliki masyarakat kampung Wapeko memerlukan
dilaksanakannya  program  pelatihan  yang terfokus.  Bagi  masyarakat  Marind,  pemerintah maupun  perusahaan  dapat  menjalankan program peningkatan keterampilan pemilik hak ulayat  masyarakat  kampung.  Kegiatannya berupa penyelenggarakan pelatihan keterampilan on farm, off farm dan non-farm.
Bagai warga transmigran,  pemerintah maupun perusahaan  dapat  menjalankan  program pelatihan kewirausahaan. Kontribusi perusahaan  dapat  berupa  bantuan  modal  dan beasiswa (CSR, donasi).
2. Kelembagaan  menjadi  pilar  penting  dalam pembangunan  di  Wapeko.  Hal  yang  dapat dilakukan  pemerintah,  perusahaan  (CSR)  dan pihak – pihak  lainnya  adalah  menginisiasi program peningkatan kapasitas SDM aparat dan kelembagaan pemerintah kampung Wapeko.
3. Penguatan  ekonomi  masyarakat  memerlukan lembaga  usaha  yang  tangguh.  Hal  yang  bisa dijalankan  adalah  menjalin  kerjasama  dengan perusahaan  (Corporate  Social  Responsibility) guna    memberikan  pendampingan  dan pelatihan  kepada  kampung  untuk  membentuk
NOMOR: 2 HALAMAN: 239 - 250 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31131
Badan Usaha Milik Kampung dengan memanfaatkan  Dana  Desa.  Selain  itu, masyarakat kampung Wapeko diharapkan dapat membentuk  koperasi  perempuan  (bidang keuangan,  sosial,  dsb)  yang  sesuai  dengan potensi  kampung  untuk  menampung  dan meningkatkan produktifitas perempuan.
4. Dalam  kehidupan  masyarakat  yang  heterogen seperti  di  Wapeko  (orang  Marind  dan transmigran),  selalu  muncul  kecenderungan terjadinya kesenjangan sosial. Pihak pemerintah dan perusahaan diharapkan
mampu
menjalankan pendekatan khusus yang menyasar  lingkup  penguatan  kohesi  sosial  dan pembentukan  modal  sosial.  Program  dan kegiatan  dalam  kerangka  CSR  yang  bisa dijalankan  perusahaan  untuk  kohesi  sosial adalah  berupa  pemberian  bantuan  modal  bagi masyarakat  asli  dan  penggarap  untuk  usaha yang berhubungan dengan operasional perusahaan.  Sedangkan  bagi  pemerintah kegiatan  yang  bisa  dijalankan  adalah  program integrasi  masyarakat  pendatang  dalam  sistem budaya  dan  sosial  masyarakat  asli.  Terkait modal  sosial,  pemerintah  dapat  menjalankan program  pembentukan  modal  sosial  yang melibatkan  penduduk  asli  dan  pendatang  serta kelompok  marginal  dalam  sistem  kekerabatan adat, seperti: perempuan dan anak-anak.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada pihak  Medco  Foundation  dan  seluruh  masyarakat kampung  Wapeko,  Distrik  Kurik,  Kabupaten Merauke,  Papua  yang  telah  mendukung  seluruh pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  Ayu  Diah  (2015). Social  Capital  And Poverty .  Jakarta,  Jurnal  Puslitbang  Kemensos RI.
Coleman, J., (1990). Foundations of Social Theory . Cambridge Mass: Harvard University Press.
Fukuyama, F. (1992). The End of History and The Last Man . New York: Free Press
Hasbullah,  J.,  (2006). Sosial  Modal:  Menuju Keunggulan  Budaya  Manusia  Indonesia. Jakarta: MR-United Press.
James  Midgley,  (2005). “Pem bangunan  Sosial, Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan  Sosial” , Jakarta  Ditperta  Islam Depag RI.
Medco  Foundation  - Yasanto  (2017),  “ Laporan Narasi,  Survei  Data  Baseline  Kampung Wapeko,  Distrik  Kurik,  Kabupaten  Merauke, Propinsi Papua” , Jakarta, Laporan Internal Medco  Foundation  -  CSWS  UNAIR  (2016) “Resiko Sosial Pertanian Modern di Merauke” , Jakarta, Laporan Internal.
Neuman,  W.  L.  (2013). Metode  Penelitian Sosial:Pendekatan  Kualitatif  dan  Kuantitatif (7th  Edition  ed.).  (B.  Sarwaji,  Penyunt.,  &  E. T.  Sofia,  Penerj.)  Jakarta  Barat,  DKI  Jakarta, Indonesia: PT. Indeks.
Lawang, Robert M.Z.  (2005). Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologi: Suatu Pengantar. Depok : FISIP UI Press.
Lawang, Robert M.Z. (2018). Social Poverty in two extreme  cases  in  Manggarai – East  Nusa Tenggara Province
Lewandowsky,  Joseph  D.  (2008).  On  Social Poverty:  Human  Development  and  the Distribution  of  Social  Capital.  Journal  of Poverty, Vol. 12 (1) 2008. http://jpov.haworthpress .
UNESCO.  (2002). Social  Capital  and  Poverty Reduction . France: UNESCO.
Yamin,  Sofyan;  Dartanto,  Teguh.  (2016). Pengentasan  Orang  Miskin  di  Indonesia: Peran  Modal  Sosial  yang  Terlupakan; Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 17 No. 1 Juli 2016: 88-102
Zastrow,  C.  (2017). Introduction  to  Social  Work and  Social  Welfare; 12th  Edition.  Boston: Cengage Learning.