## IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGADAAN LANGSUNG ELEKTRONIK PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DISDIKBUD KABUPATEN SERANG
GOOD GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN DIRECT E- PROCUREMENT ON ELEMENTARY EDUCATION DEVELOPMENT DIVISION EDUCATION DEPARTMENT, SERANG DISTRICT
Jali Gojali
Magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl.Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang Banten, Indonesia Email: myloves65@gmail.com
disubmit: 29 Maret 2022, direvisi: 24 April 2022, diterima: 29 Mei  2022

## ABSTRAK
Masih  dilakukannya  pengadaan  langsung  manual  berakibat  pada  tidak  transparannya  proses, akuntabilitas diragukan, partisipasi masyarakat dibatasi dan akan mengakibatkan proses dan keluaran hasil  yang  rawan  kecurangan  karena  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku,  serta  tidak memperhatikan  unsur  kesetaraan  didalamnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah Implementasi Good  Governance dalam  kebijakan  pengadaan  langsung  secara  elektronik  di  Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip: transparansi, kompetensi, akuntabilitas, partisipasi, aturan hukum, dan kesetaraan. Penelitian ini  menggunakan metode kualitatif, pengambilan data melalui wawancara mendalam kepada 12 informan, observasi/pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian  pada  bidang Pembinaan  SD  menerangkan bahwa dari  total  24  paket  pengadaan  langsung, sebanyak  23  paket  (95%)  dilakukan  secara  elektronik.  Implementasi Good  Governance dalam Pengadaan  Langsung  Elektronik  sudah  memenuhi  prinsip  transparansi,  kompetensi,  akuntabilitas, partisipasi,  aturan  hukum  dan  kesetaraan.  Khususnya  pada  prinsip  aturan  hukum,  kebijakan  tentang pengadaan  langsung  elektronik  baik  peraturan  presiden  nomor  12  tahun  2021,  peraturan  lembaga kebijakan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  nomor  12  tahun  2021,  serta  surat  edaran  bupati  nomor 027/2799/BPBJ-2021 diimplementasikan dengan baik dilihat dari faktor komunikasi, sumberdaya, sikap  para  pelaksana,  dan  birokrasi  di  dalamnya  menunjukan  kebijakan  tersebut  mendukung  pada terciptanya Good  Governance .  Namun  dalam  faktor  komunikasi  terkait  mekanisme  aturan  dan kebijakan   dibutuhkan sosialisasi yang berkelanjutan dari pihak yang berwenang agar mekanisme dan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.
Kata kunci: Good Governance, implementasi, kebijakan, pengadaan, elektronik

## ABSTRACT
The  ongoing  manual  direct  procurement  results  in  non-transparency  of  the  process,  doubtful accountability, limited public participation and will result in processes and outputs that are prone to fraud because they are not in accordance with applicable legal rules, and do not pay attention to the element of equality in it. This study aims to determine whether the implementation of Good Governance in direct electronic procurement policies in the Elementary School Development Sector is in accordance with  the  principles:  transparency,  competence,  accountability,  participation,  the  rule  of  law,  and equality.  This  study  uses  qualitative  methods,  data  collection  through  in-depth  interviews  with  12 informants, observations, and documentation. The results of research in the field of Elementary School Development explained that out of a total of 24 direct procurement packages, 23 packages (95%) were carried out electronically. The implementation of Good Governance in Electronic Direct Procurement has met the principles of transparency, competence, accountability, participation, the rule of law and equality. In particular, the principle of the rule of law policies regarding direct electronic procurement, both presidential regulation number 12 of 2021, government goods/service procurement policy agency regulations  number  12 of  2021,  as  well as  regent's  circular  letter  number  027/2799/BPBJ-2021  are
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Copyright © 2022 Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah. All rights reserved
implemented properly in terms of factors communication, resources, dispositions, and the bureaucracy in  it  show  that  these  policies  support  the  creation  of  good  governance.  However,  in  terms  of communication factors related to the mechanism of rules and policies, continuous socialization from the authorities is needed so that these mechanisms and policies can be implemented properly.
Keywords : Good Governance, implementation, policy, e-procurement

## PENDAHULUAN
Pengadaan  barang/jasa  pemerintah (PBJ)  yang  diselenggarakan  baik  oleh pemerintah  pusat  atau  pun  daerah  dituntut untuk  transparan,  kompeten,  akuntabel, dengan  dukungan  secara  partisipatif  dari setiap unsur masyarakat, serta sesuai aturan hukum  yang  berlaku.  Khususnya  pada Pengadaan  Langsung  yang  dalam  Perpres 12  tahun  2021  disebutkan  bahwa Pengadaan  Langsung  Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa  lainnya  adalah  metode pemilihan  untuk  mendapatkan  penyedia barang/pekerjaan  konstruksi/jasa  lainnya yang bernilai paling
bayak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam praktiknya masih banyak Pengadaan Langsung  dilakukan  secara  manual, tertutup,  tanpa  adanya  proses  evaluasi kualifikasi. Proses evaluasi pada PL masih terkesan formalitas sehingga tidak memenuhi prinsip kompetensi dan akuntabilitas. Indonesia Procurement Watch (ICW) menyatakan 70% korupsi di Indonesia adalah dari Pengadaan barang/jasa,  lebih  spesifik  dijelaskan praktik tersebut masih banyak dilakukan di banyak pemerintahan daerah dengan kasus
yang umumnya dilakukan adalah
membesarkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)  dari  harga  wajar  yang  berlaku  di pasar  (Danuta,  2017).  Data  Kejari menunjukan  sekitar  2.000  kasus  yang tercatat  di  kejaksaaan  adalah  terindikasi korupsi  yang  berasal  dari  Pengadaan Barang/Jasa  (PBJ)  dengan  pemborosan anggaran  mencapai  30  sampai  dengan  40 persen.
Dalam  memenuhi  prinsip Good
Governance pelaksanaan pengadaan langsung barang/jasa pemerintah
diupayakan  di  proses  melalui  Sistem Pengadaan Elektronik ( e-procurement ) atau dikenal  sebagai  Pengadaan  Langsung Elektronik  (EPL).  Dalam  proses  EPL  ini semua  tahapan  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan,  sampai  dengan  pelaporan hasil  dilakukan  melalui  sistem  secara online.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memenuhi prinsip keterbukaan/transparansi, kompetensi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, aturan hukum, dan kesetaraan. Penelitian sebelumnya
yang dilakukan  oleh  Setyadiharja    &  Nurmandi (2014)    dengan  fokus  penelitian  pada implementasi sistem e-procurement melalui Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik (LPSE)  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan
Riau,  yang  telah  diadopsi  tahun  2008 (Setyadiharja & Nurmandi, 2014). Sedangkan  Nyaporo  &  Atambo  (2017). mengupas  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi
penerapan Sistem Pengadaan Elektronik.
Good  Governance menurut  United Nation  Development  Program  (UNDP) diartikan  sebagai  praktik  dalam  penerapan kewenangan  pengelolaan  berbagai  urusan penyelenggaraan  negara  secara  politik, ekonomi  dan  administrasi  di  semua tingkatan.
Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri  Sipil  adalah  kepemerintahan  yang menjalankan  prinsip-prinsip  demokrasi, akuntabilitas,  transparansi,  efisiensi  dan efektivitas,  profesionalitas  dan    mendapat dukungan  dari  masyarakat  (Zainuddin, 2014). Good  Governance sebagai  dasar, syarat  dan  landasan  untuk  pengelolaan hidup  yang  baik.  Dikatakan  baik,  sebab Good Governance mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Good Governance (Nugroho, 2020). Prinsip dasar tersebut harus mampu diimplementasikan  supaya  semua  pihak yang  melaksanakan  dapat  memenuhinya dan  berupaya  agar  hasil  keluaran/ output dapat  dengan  baik  dihasilkan.  Bentuk implementasi itu harus dituangkan ke dalam sebuah  regulasi  kebijakan  yang  baku  dan mengikat  berupa  peraturan,  pedoman
pelaksanaan, dan atau kebijakan skala lokal daerah.
Prinsip-prinsip Good  Governance menurut Tamim (Kadir, 2020) diantaranya: Transparansi,  artinya  proses  pengambilan kebijakan  dan  pelaksanaan  seluruh  fungsi pemerintahan  harus  diimplementasikan dengan mengacu pada prinsip keterbukaan; Kompetensi, artinya penyelenggaraan pemerintah daerah harus dilakukan dengan profesionalitas  dan  kompetensi  birokrasi untuk  itu  pejabat  yang  akan  menduduki posisi  jabatan  tertentu  harus  benar-benar orang  yang  memiliki  kompetensi  dalam aspek  pendidikan,  pengalaman,  moralitas, dedikasi maupun aspek lainnya;
Akuntabilitas,  artinya  bahwa  setiap  tugas dan  tanggungjawab  pemerintah  daerah harus diselenggarakan dengan cara terbaik dengan  pemanfaatan  sumber  daya  yang efisien demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah,  karena  setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus dapat dipertanggung- jawabkan ke hadapan publik maupun kacamata hukum; Partisipasi  Masyarakat,  artinya  dengan adanya  otonomi  daerah,  maka  skala  dan intensitas  kegiatan  di  daerah  sedemikian besar sehingga dihadapkan pada kemampuan sumber daya manusianya maka dari  itu  harus  ada  perpaduan  antara  upaya pemerintah  daerah  dengan  masyarakat, dibutuhkan  partisipasi  yang  mendorong pada  prakarsa,  kreatifitas  dan  peran  serta
masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah (Sedarmayanti & Nurliawati, 2012). Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tahun 2020 menunjukan  bahwa  dari  total  paket pengadaan sejumlah 108 paket yang terdiri dari  2  paket  pengadaan  dengan e- purchasing ,  1  paket  pengadaan  tender,  3 paket pengadaan yang dikecualikan, 1 paket penunjukan  langsung,  dan  101  paket pengadaan  langsung  secara  manual.  tidak satupun  paket  yang  diproses  melalui  EPL padahal  aturan  kebijakan  sejak  perpres nomor  16  tahun  2018  sudah  jelas mensyaratkan EPL. Pemenuhan atas prinsip kepastian  hukum  (rule  of  law)  dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ditunjukan  dengan  dikeluarkannya  Perpres nomor 12 tahun 2021 disusul diterbitkannya Surat Edaran Bupati Nomor 027/2799/BPBJ-2021 tahun 2021
mengharuskan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Serang  untuk melakukan  proses  EPL  pada  setiap  paket yang  sesuai  kriteria  berdasarkan  peraturan yang berlaku.
Pengadaan  Langsung  Elektronik (EPL)  adalah  metode  pemilihan  penyedia barang/jasa  dengan  nilai  belanja  paling banyak  sampai  dengan  Rp.  200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh seorang  Pejabat  Pengadaan  (PP)  melalui sistem  aplikasi  berbasis  internet  yaitu
Sistem  Pengadaan  Elektronik  (SPSE).  Di Kabupaten Serang sistem ini bisa di akses melalui alamat https://lpse.serangkab.go.id. Kebijakannya  diatur  dalam  Peraturan Presiden  nomor  12  tahun  2021  sedangkan pedomannya  diatur  dalam    Peraturan Lembaga  LKPP  nomor  12  tahun  2021. Adapun  tata  cara  penggunaannya  dapat dipelajari  melalui  User  Guide  SPSE  v4.5 bagi  Pejabat  Pengadaan.  Dalam  prosesnya EPL  ini  melibatkan  3  pihak  diantaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan  (PP)  dan  Peserta  Penyedia barang/jasa.  Implementasi  kebijakan  ini bertujuan agar proses pengadaan
barang/jasa khususnya EPL dapat meminimalisir  kecurangan  yang  biasa terjadi  pada  proses  pengadaan  langsung secara manual (Badzlina, 2014).
Implementasi  kebijakan  dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (a process of moving toward a policy  objective  by  mean  administrative and  political  steps)  Claves  dalam  Waluyo (2007).  Implementasi  kebijakan  publik adalah  tindakan-tindakan,  aksi  dan  reaksi yang dilakukan oleh individu- individu/pejabat-pejabat  atau  kelompok- kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang diarahkan  pada  terciptanya  tujuan-tujuan yang  telah  digariskan  dalam  perumusan kebijakan  Van  Meter  dan  Van  Horn (Sugiman, 2017)
Dalam  teori  model  Implementasi
Kebijakan  Van  Meter  dan  van  Horn menerangkan  bahwa  perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan.  Oleh  karena  pendekatannya adalah dengan cara menghubungkan antara isu  kebijakan  dengan  implementasi  dan suatu  model  konseptual  yang  mengaitkan kebijakan dengan prestasi kerja atau kinerja (performance).  Selanjutnya  George  C. Edward III, implementasi kebijakan adalah tahap perumusan kebijakan antara pembentukan  kebijakan  dan  konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang  merupakan  sasaran  dari  kebijakan, maka  kebijakan  itu  mungkin  akan mengalami  kegagalan  sekalipun  kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Suatu  kebijakan  yang  cemerlang  mungkin juga  akan  mengalami  kegagalan  jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan  dengan  baik  oleh  para pelaksana kebijakan. Pendekatan yang ideal adalah
dengan cara merefleksikan kompleksitas  ini  dengan  keempat  faktor, yakni:  komunikasi,  sumber-sumber,  sikap pelaksana yakni
kecenderungan- kecenderungan  sikap  para  pelaku,  dan struktur  birokrasi  (Karlina  &  Rudiansah, 2016).
Dengan melihat minimnya implementasi  Pengadaan  Langsung  Secara Elektronik khususnya di Bidang Pembinaan SD  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten Serang dalam rentang waktu dua tahun  terakhir  (2019-2020),  Pemerintah Daerah harus mengambil langkah  agar hal ini  dapat  diminimalisir.  Jika  kondisi  ini dibiarkan  terus-menerus  maka  pelayanan pemerintahan  tidak  sejalan  dengan  prinsip tata  kelola  pemerintahan  yang  baik sehingga  dapat  memicu  kecurangan  dan indikasi kepada KKN.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  di atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui bagaimana implementasi good governance  dalam  pengadaan  langsung secara elektronik di Bidang Pembinaan SD.
Peneliti tertarik untuk menganalisa prinsip- prinsip Good Governance dalam Pengadaan Langsung  secara  Elektronik  (EPL)  serta menganalisa implementasi kebijakan dalam Pengadaan  Langsung  secara  Elektronik (EPL)  di  Bidang  Pembinaan  SD  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Serang.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang berlandaskan pada  filsafat  postpositivisme,  digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data
dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna  daripada  generalisasi.  (Sugiyono, 2017)
Data  yang  diperoleh  dikumpulkan berbagai  macam  cara  serta  proses  yang bersamaan  sebelum  ke  lapangan  serta waktu ke lapangan. Cara pengumpulan data dalam penelitian tadi menggunakan metode pada  yaitu  observasi  terlibat,  dokumentasi serta  wawancara  mendalam.  dari  Bogdan menyatakan  bahwa  analisis  data  artinya proses  mencari  dan    menyusun  secara sistematis  data  yang  dihasilkan  melalui wawancara  mendalam,  catatan  lapangan dan    cara-cara  yang  lain  yang  praktis dipahami  serta  temuan  tadi  bisa  dipahami orang lain (Sugiyono, 2017)

## HASIL PENELITIAN Profil Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten Serang
Bidang  Pembinaan  Pendidikan  SD adalah salah satu bidang yang ada di Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Serang.  Ditenagai  oleh  12  Pegawai  negeri sipil  diantaranya  1  Kepala  Bidang Pembinaan Pendidikan SD, 3 Kepala Seksi serta  pelaksana  dengan  tugas  pokok  dan fungsi : Penyelenggaraan program, kegiatan,  dan  pengendalian  kegiatan  pada Bidang  Pembinaan  Pendidikan  SD;
Penyelenggaraan  perumusan  kebijakan Bidang  Pembinaan  Pendidikan  SD; Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap  seksi  pada  bidang  Pembinaan
Pendidikan  SD;  Penyelenggaraan  Bidang pembinaan Pendidikan SD; Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di bidang Pembinaan Pendidikan SD; Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/pihak di bidang Pembinaan Pendidikan SD; dan Penyelenggaraan  evaluasi  dan  pelaporan Bidang Pembinaan Pendidikan SD (Disdikbud, 2020). Adapun Data tahun 2021 menunjukan  Pengadaan  Langsung  yang dilakukan  di  bidang  Pembinaan  SD berjumlah  24  paket  diantaranya  adalah  23 paket Pekerjaan Konstruksi (rehab gedung sekolah, pembangunan MCK, pembangunan perpustakaan dan
pembangunan  ruang  guru),  dan  1  paket pengadaan  barang  (meubelair  sekolah).
Semua  paket  pengadaan  tersebut  sudah diumumkan  melalui  Sistem  Informasi Rencana  Umum  Pengadaan  (SIRUP)  dan bisa di akses di alamat https://sirup.lkpp.go.id. Proses Pengadaan Langsung
melibatkan  4  unsur,  diantaranya  Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK),  Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  (PPTK),  dan  unsur  penyedia barang/jasa. Tugas pokok dan fungsi setiap
personil  pengadaan  serta  ketentuan  proses Pengadaan  Langsung  secara  Elektronik diatur dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 dan Peraturan LKPP nomor 12 tahun  2021  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.  Sedangkan  Sistem  Pengadaan secara Elektronik (SPSE) dapat di akses di alamat https://lpse.serangkab.go.id. di sistem  tersebut  PPK,  PP  dan  Penyedia Barang/jasa memiliki akun masing-masing terkait  proses  persiapan  pengadaan, evaluasi penyedia, pemenuhan persyaratan pengadaan pengadaan oleh penyedia.
Implementasi Good  Governance dalam EPL
Metode Pengadaan Langsung secara Elektronik  dilakukan  dengan  kesadaran bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan  pemerintahan  khususnya pada  proses  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  pada  nilai  sampai  dengan  Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) adalah Transparansi, Kompetensi personil,
Akuntabilitas,    kurangnya  partisipasi (keikutsertaan  dan  kontrol  masyarakat), aturan  hukum  yang  jelas,  dan  kesetaraan dalam  hak  dan  kewajiban.  Maka  dari  itu dibutuhkan  Sistem  Pengadaan  Elektronik (SPSE)  dan  atau  sistem  lain  yang mendukung  sehingga  pada  prosesnya pemerintah  dapat  melakukan  pekerjaan
dengan  minim  pelanggaran  dan  sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance .
Dalam hal ini bidang Pembinaan SD di  tahun  2021  telah  menerapkan  prinsip transparansi,  kompetensi,  akuntabilitas, partisipasi masyarakat, tunduk pada aturan hukum,  serta  memperhatikan  prinsip kesetaraan. Penggunaan Sistem Pengadaan Elektronik  pada  Pengadaan  Langsung  di Bidang  Pembinaan  SD  secara  langsung telah memenuhi prinsip dasar keterbukaan, Masyarakat/pihak  yang  berkepentingan dapat  memantau  besaran  pagu  anggaran setiap  Organisasi  Perangkat  Daerah  serta kegiatan  apa  saja  yang  akan  dilaksanakan dengan  besaran  anggaran  tersebut  dengan mengakses: https://sirup.lkpp.go.id Dengan demikian  masyarakat/calon  penyedia  dan atau  pihak-pihak  yang  berkepentingan secara leluasa mampu mengetahui informasi  kegiatan  pemerintahan  setiap tahun anggarannya.
Dengan telah dilakukannya  EPL di Bidang  Pembinaan  SD  profesionalisme (kompetensi)  setiap  personil  baik  Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK),  Pejabat
Pengadaan (PP), Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) serta pelaksana menunjukan  kinerja  yang  bagus  dimana dari  total  paket  sebanyak  24  paket  EPL hanya  1  paket  pekerjaan  konstruksi  yang melalui cara manual yang berarti 95%  nya di tempuh dengan proses EPL.
Penguasaan  para  personil  terhadap Sistem Pengadaan Elektronik bersifat saling melengkapi dan tumbuhnya iklim pekerjaan yang  saling  dukung  sehingga  setiap  paket pengadaan  bisa  diselesaikan  dengan  baik. Kemampuan dalam memproses EPL butuh pemahaman  dan  keterampilan  teknis pengoperasian  sistem  (SPSE)  sehingga sosialisasi, konsultasi serta diskusi   terkait mekanisme  aturan  yang  berlaku  terus dilakukan.  Tersedianya  sumber-sumber informasi  dari  internet  serta  terbukanya para pihak (personil) dalam prosesnya bisa saling  melengkapi  sehingga  tahapan  EPL dapat diselesaikan dengan baik
Dalam Proses Pengadaan Langsung
Secara Elektronik PPK diharuskan mengunggah dokumen-dokumen pemaketan di sistem SPSE yang diantaranya : Kerangka acuan kerja (KAK) /spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS),  Draft  kontrak/Surat  Perintah  Kerja (SPK),  dilampiri  juga    Syarat-syarat Umum/Khusus  SPK.  Selanjutnya  PPK memerintahkan  Pejabat  Pengadaan  (PP) untuk  menindaklanjuti  pemaketan  yang telah dibuatnya di sistem untuk selanjutnya PP membuat dokumen pemilihan, mengatur jadwal  serta memilih calon  penyedia  (satu atau  lebih  penyedia)  untuk  dilakukan evaluasi.  Semua  tahapan  proses  dilakukan di  sistem  SPSE  dengan  hasil  keluaran berupa dokumen diantaranya, Berita Acara Evaluasi  Penawaran,  Berita  Acara  Hasil
Pemilihan,  dan  Summary  Report  yang berisi  detail  proses  pemilihan  dari  awal sampai akhir. Selanjutnya setelah pengumuman pemenang, proses dilanjutkan oleh  PPK  selaku  Pejabat  Pembuat Komitmen  menerbitkan  Surat  Penetapan Penyedia  Barang  Jasa  yang  dilanjutkan dengan mempersiapkan dokumen kontrak/SPK  untuk  dipahami  dan  di tandatangani  bersama  Penyedia  pemenang EPL.  Tahapan  dari  tanda  tangan  kontrak sampai  pada  serah  terima  hasil  pekerjaan akan  ada  laporan  berupa  berita  acara  atau perubahan kontrak (adendum) jika dimungkinkan  sampai  pada  berita  acara pembayaran  yang  didalamnya  dilengkapi juga  dengan  berita  acara  serah  terima pekerjaan.  Proses  Pengadaan  Selesai. Seluruh  proses  itu  sudah  dilakukan  sesuai prosedur  yang  berlaku  oleh  PPK,  PP  pada Bidang Pembinaan SD sehingga dalam hal ini prinsip akuntabilitas dapat terpenuhi.
Pada prinsipnya partisipasi masyarakat pada pengadaan langsung yang dilakukan di Bidang Pembinaan SD sudah baik, masyarakat bisa memasukan usulan/permohonan kebutuhan, masyarakat juga dapat ikut sebagai peserta pengadaan.
Akan  tetapi    masyarakat  terkesan  kurang peka terhadap hasil pengadaan barang/jasa, fungsi  pengawasan  tidak  begitu  berjalan, atau  sekedar  menerima  manfaat  belaka. Dengan  EPL  yang  dilakukan  oleh  Bidang Pembinaan  SD  yang  secara  sistem  sudah
terbuka dapat diketahui oleh siapa saja  hal ini  tidak  serta  merta  meningkatkan pengawasan
(laporan) masyarakat, masyarakat  terkesan  sudah  yakin  dengan proses yang semakin terbuka tersebut. Hal ini  ditunjukan  dengan  minimnya  laporan yang diterima dimana dari semua paket EPL yang  dilaksanakan  tidak  satupun  laporan masyarakat diterima oleh Bidang
Pembinaan SD.
Dalam  pemenuhan  atas  prinsip aturan  hukum  ( rule  of  law )  pengadaan langsung  elektronik  di  bidang  pembinaan SD  Dinas  pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten  Serang  berpedoman  pada Perpres  Nomor  12  tahun  2021  tentang perubahan  atas  Perpres  nomor  16  tahun 2018  tentang  Pengadaan  Barang/jasa Pemerintah serta aturan turunannya. Dalam model teori implementasi kebijakan George C  Edwards  III  menyebutkan  ada  empat faktor  yang  dapat  mendukung  dan menghambat  sebuah  proses  implementasi kebijakan diantaranya: komunikasi, sumber-sumber,  sikap  para  pelaksana,  dan
Struktur birokrasi. Dengan  melihat  kondisi  di  Bidang Pembinaan SD yang baru saja mengaplikasikan  sistem  EPL  setelah terbitnya  Perpres  no.  12  tahun  2021  ini menunjukan bahwa keseriusan dan dukungan terhadap penggunaan EPL sangat baik.  Komunikasi  sebagai  kunci  utama sebuah  kebijakan  dapat  dilaksanakan
menunjukan  tidak  adanya  kendala  berarti sehingga  pelaksana  dapat  melakukan  EPL dengan  baik  dan  benar.  Akan  tetapi sosialisasi dari Bagian Pengadaan barang/jasa  Kabupaten  Serang  harus  terus dilakukan mengingat seringnya mekanisme EPL  ini  dilakukan  pembaruan  sehingga para  pelaksana  kedepan  dapat  bekerja secara maksimal.
Implementasi  EPL  harus  juga didukung  oleh  personil  yang  kompeten, infrastruktur  yang  memadai  semisal jaringan internet, perangkat komputer/laptop serta perangkat lunak yang memenuhi  spesifikasi  dilakukannya  EPL. Pemenuhan  unsur  sumberdaya  ini  cukup berjalan  baik  di  Bidang  Pembinaan  SD, setiap  personil  pengadaan  baik  PPK,  PP, PPT dan pelaksana bekerja sesuai tugasnya, mereka  juga  telah  didukung  oleh infrastruktur/alat  yang  memadai.  Setiap personil  ini  juga  menunjukan  keinginan yang  baik  dalam  melaksanakan  EPL, dengan dukungan dari atasan sesuai arahan dan  dalam  rangka  pemenuhan  terhadap setiap  peraturan  kebijakan,  pedoman  yang berlaku.
Sebagai  pelaksana  kebijakan  yang bertanggungjawab  penuh  kepada  Bupati, Bidang  Pembinaan  SD  juga  mengikuti arahan  kebijakan  yang  berlaku  di  tingkat lokal, dimana dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati nomor 027/2799/BPBJ-2021 tentang  Pengadaan  Langsung  secara
elektronik  serta  Percepatan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  mau  tidak  mau harus  melaksanakan  EPL  dengan  proses sesuai  mekanisme  yang  berlaku.  Dengan demikian EPL yang dilakukan oleh Bidang Pembinaan  SD  sudah  dijalankan  dengan memenuhi prinsip hukum yang jelas.
Dalam  EPL  di  Bidang  Pembinaan SD  terdapat  prinsip  kesetaraan  ( equity ) dimana  peserta  pengadaan  berasal  dari unsur usaha kecil, dalam rangka memberikan  kesempatan  pada  usaha  kecil untuk turut serta ikut dalam EPL. Dominasi pemodal  besar  dapat  dikendalikan  dengan aturan yang terdapat pada syarat kualifikasi penyedia  yang  boleh  ikut  dalam  EPL tersebut,  sehingga  usaha  kecil  bisa  lebih leluasa untuk mengikuti EPL.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI Simpulan
Dalam  setiap  kebijakan  yang diimplementasikan,  maka  akan  selalu  ada hambatan  dan  tantangan  di  lapangan. Dalam hal ini proses Pengadaan Langsung secara Elektronik sudah baik diterapkan di Bidang  pembinaan  SD  dengan  dukungan yang penuh terhadap aspek-aspek
Komunikasi, kompetensi,  akuntabilitas dan aspek  partisipasi  oleh  para  personil pengadaan.  Khususnya  dalam  aspek kompetensi Sumber
Daya Manusia Pengadaan  (PPK,  PP,  PPTK)  harus  terus didorong,  disadarkan  dan  diajak  agar
selanjutnya dapat secara mandiri dan sadar terhadap  pentingnya  pemenuhan  prinsip good  governance pada  setiap  kegiatan Pengadaan Langsung. Selanjutnya motivasi masyarakat  untuk  turut  berpartisipasi menjadi  peserta  dan  bersaing  secara  sehat dan  atau  fungsi  pengawasan  pada  sistem terbuka seperti EPL harus juga ditindaklanjuti  dengan  upaya  sosialisasi yang baik di tingkat masyarakat. Sosialisasi juga terus dibutuhkan di tingkat pelaksana sebagai  upaya  meminimalisir  kesenjangan pengetahuan  dan  kemampuan  personil dalam  mengelola  sistem  EPL  ini  serta aktualisasi  terhadap  perubahan  kebijakan pada masa yang akan datang.

## Rekomendasi
Sebagai  wujud  pemenuhan  atas prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah  dalam  hal  ini  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Serang    sudah  tepat mengeluarkan  Surat  Edaran  yang  sifatnya sebagai  penegas  dalam  percepatan  sebuah implementasi  kebijakan  (Perpres  dan Perlem  LKPP).  Dalam  perannya  sebagai pelaksana otonomi daerah Peraturan Bupati atau  Peraturan  Daerah  tentang  Pengadaan Barang/Jasa  sangat  dibutuhkan  dalam memberikan  arah  kebijakan  yang  jelas sehingga  harapan  terwujudnya Good Governance di  daerah  dapat  terlaksana dengan lebih baik lagi.
Bagian  Pengadaan  Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Serang harus senantiasa proaktif
melaksanakan sosialisasi kebijakan ke seluruh OPD, serta bagaimana  menumbuhkan  kesadaran  dan motivasi  masyarakat  untuk turut  andil  dan berpartisipasi  dalam  upaya  persaingan usaha ataupun sebagai pemantau EPL.
Di  level  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kabupaten  Serang  perlu melakukan  langkah  yang  tepat  dalam implementasi  EPL  di  lingkungannya  yaitu menyelenggarakan sosialisasi teknis implementasi kebijakan tentang EPL, setiap unsur  baik  Kepala  Dinas,  Kepala  Bidang,
Kepala Seksi dan Staff perlu  berkomitmen bersama-sama untuk melakukan pengadaan langsung
elektronik dengan mengidentifikasi  paket-paket  pengadaan yang  memenuhi  kriteria  selanjutnya membuat  rekomendasi  kepada  Pejabat Pengadaan  untuk  diproses  melalui  sistem (EPL).

## DAFTAR PUSTAKA
Badzlina, D. N. (2014). Kebijakan dan Manajemen Publik Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). Kebijakan Dan Manajemen Publik , 2 (1).
http://www.index.ti.or.id/report/2010/11/ 09/]
Danuta, K. S. (2017). Crowe’s Fraud Pentagon Theory dalam Pencegahan Fraud pada
Proses Pengadaan melalui E- Procurement. Jurnal Kajian Akuntansi , 1 (2). https://doi.org/10.33603/jka.v1i2.826
Disdikbud. (2020). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
Kadir, A. (2020). Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia . CV. Dharma Persada Dharmasraya.
Karlina, N., & Rudiansah, B. (2016). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Efektivitas Percepatan Perekaman KTP di Kecamatan Coblong Kota Bandung. Jurnal SOSPOL , XXI (2).
Nugroho, Y. (2020). Penerapan Good Corporate Governance pada Pt. MNC Investama Tbk. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi , 1 (3), 272 – 286. https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i3.108
Nyaporo, A. R., & Atambo, DR. W. (2017). Factors Influencing The Implementation Of Government Electronic Procurement System In The County Government Of Nyamira, Kenya. IOSR Journal of Business and Management , 19 (03), 69 –
79. https://doi.org/10.9790/487X- 1903026979
Sedarmayanti, & Nurliawati, N. (2012). Strategi Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi dalam rangka Pencegahan Korupsi guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan. Jurnal Ilmu Administrasi , IX (3).
Setyadiharja, R., & Nurmandi, A. (2014). Implementasi Sistem E-Procurement Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Kebijakan Publik UMY ,
1 (2).
Sugiman, H. (2017). Pengaruh Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Dan Kompetensi Pejabat Struktural Terhadap Efektivitas Organisasi Dinas Kabupaten Sumedang [Disertasi]. UNPAS.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif R & D . Alfabet.
Zainuddin, M. (2014). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Diklat Kota Samarinda. EJournal Ilmu Pemerintahan , 2 (3).