## TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PENANGANAN KASUS PINJAMAN ONLINE
(Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)
Oleh:
Hendy Widoyanto 1)
Dewic Ratna 2)
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM 1,2)

## E-mail:
Inipunyahendy@gmail.com 1)
dewic.srd@gmail.com 2)

## ABSTRACT
Technological developments provide many conveniences, especially for someone who is active, this condition is used by illegal online lenders (pinjol) who offer online loans to people with low levels  of  financial literacy, making  it difficult to  distinguish  legal and non-legal  ones.  The  relationship  between  creditors  (online  loans)  and  debtors (customers) is a private law concept better known as default. As a result of default, the creditor forces  the creditor  to  take action to  force the debtor  to  threaten, summon the collector  to  the  house,  and  slander  the  debtor.  The  problems  in  this  research  are  1). What are the characteristics of online loans that have criminal implications? 2). How is the  application  of  the  Crime  of  Threat  in  Handling  Online  Loan  Cases?  With  the normative research method with a statutory approach and a case approach, it is known that a. The characteristics of online loans that have criminal implications are violating Article 29 of the ITE Law, Article 29 of the ITE Law which regulates acts in the form of threats  of  violence  or  personal  intimidation  by  sending  information  and/or  electronic documents.  b.  Application  of  Threatened  Crime  in  Handling  Online  Loan  Cases,  the judge  in  his  decision  numbered  438/Pid.Sus/2020/PN  Jkt.Utr.  On  behalf  of  the defendant  Dede  Supardi  Bin  H.  Supriadi  the  judge  decided  on  the  second  alternative charge,  Article  45  paragraph  (4)  Jo.  Article  27  paragraph  (4)  of  the  Law  of  the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of  2008  concerning  Information  and  Electronic  Transactions,  and  Law  Number  8  of 1981 concerning the Law of Criminal Procedure.
Keywords: Threats, Crime, Loans, Online

## ABSTRAK
Perkembangan  teknologi  memberikan  banyak  kemudahan,  terutama  dalam  seseorang beraktivitas,  kondisi  ini  dimanfaatkan  pemberi  pinjaman  online  ilegal  (pinjol)  yang menawarkan  pinajaman  online  kepada  masyarakat  dengan  tingkat  literasi  keuangan yang  rendah,  sehingga  sulit  untuk  membedakan  yang  legal  dan  yang  tidak.  Hubungan antara  kreditur  (pinjaman  online)  dan  debitur  (nasabah)  merupakan  konsep  hukum privat  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  wanprestasi.  Akibat  wanprestasi,  kreditur memaksa  kreditur  melakukan  tindakan  memaksa  debitur  mengancam,  memanggil kolektor ke rumah, dan memfitnah debitur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana  karakteristik  pinjaman  online  yang  berimplikasi  tindak  pidana?  2). Bagaimana penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman
Online?  Dengan  metode  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  perundanga-undangan dan  pendekatan  kasus  diketahui  bahwa  a.  Karakteristik  pinjaman  online  yang berimplikasi  tindak  pidana  yaitu  melanggar  UU  ITE  Pasal  29  UU  ITE  yang  mengatur perbuatan  berupa  ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti  secara  pribadi  dengan mengirimkan  informasi  dan  atau  dokumen  elektronik.  b.  Penerapan  Tindak  Pidana Pengancaman  Dalam  Penanganan  Kasus  Pinjaman  Online  hakim  dalam  putusannya bernomor  438/Pid.Sus/2020/PN  Jkt.Utr.  Atas  nama  terdakwa  Dede  Supardi  Bin  H. Supriadi Hakim memutus dakwaan alternative kedua, Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4)  Undang-undang  Republik  Indonesai  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Kata Kunci: Pengancaman, Pidana, Pinjaman, Online.

## 1. PENDAHULUAN
Berkembangnya teknologi
menyebabkan munculnya layanan
keuangan  dengan  teknologi  informasi yang biasanya disebut dengan Financial Technology atau fintech. Melalui fintech  transaksi  menjadi  lebih  cepat dalam  melakukan  pembayaran  tanpa harus bertatap muka. Kemajuan teknologi pada saat ini, dapat menaikkan  perkembangan  di  segala sektor kehidupan di masyarakat. Sehingga memudahkannya untuk melakukan  segala  hal  yang  ingin dilakukan,  serta  membawa  kehidupan masyarakat  yang  awalnya  bercorak tradisional  menjadi  lebih  modern  atau bisa disebut juga dengan istilah modernisasi.
Perkembangan  fintech  memiliki berbagai  macam  sektor  mulai  dari startup pembayaran, peminjaman ( lending ), perencanaan keuangan
( personal finance ), investasi ritel pembiayaan  ( crowdfunding ),  remintasi, riset  keuangan  dan  lain-lain.  Kemajuan teknologi  saat  ini,  seharusnya  bisa dimanfaatkan  dengan  baik  agar  dapat mengubah perilaku dan dapat membantu menyelesaikan setiap permasalahan  yang  sedang  dihadapi. Dari  segi  hukum,  memang  belum  ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai  layanan  ataupun  kegiatan operasional  dari fintech ini.  Tetapi, bukan  berarti  fintech  ini  beroperasi secara  ilegal,  OJK  (Otoritas  Jasa Keuangan)  pun  sangat  mendukung teknologi  yang  berbasis  keuangan  ini. Karena  dengan  adanya fintech ini, masyarakat  dapat  memenuhi  kebutuhan di  bidang  keuangan  dengan  sangat mudah dan praktis (Hamzah, 2022).
Kecanggihan  teknologi  saat  ini telah  memberikan  banyak  kemudahan, terutama  dalam  membantu  pekerjaan
manusia dalam berbagai bidang. Sehingga munculnya kejahatan- kejahatan baru, yaitu dengan menggunakan  komputer  sebagai  alat modus  operandinya  (Maskun,  2014). Kondisi  ini  dimanfaatkan  oleh  pelaku pinjaman  online  (pinjol)  ilegal  dengan menawarkan  berbagai  platform  kepada orang-orang  yang  memiliki  literasi keuangan rendah sehingga sulit membedakan mana yang legal dan yang tidak,  dalam  arti  terdaftar  di  OJK  atau tidak.  Celah  kejahatan  itulah  yang  kini membuat  masyarakat  resah,  karena mendapat teror tagihan yang tiada henti dari  operator  aplikasi  pinjol,  sampai- sampai  ada  korban  pinjol  yang  bunuh diri. Masyarakat menjadi korban karena terjerat  bunga  dan  denda  yang  sangat tinggi.  Bahkan,  penagih  atau  debt collector  pinjol  juga  sering  melakukan intimidasi kepada peminjamnya, disebabkan  minimnya  pengetahuan  dan ketidakmampuan  membayar  angsuran pinjaman.
Sesuai  dengan namanya  pinjaman online  adalah  layanan  kredit  pinjaman yang  menggunakan  teknologi  informasi (N  Rahayu,  2022)  .pinjaman  ini  sudah mulai  berkembang  sejak  pertengahan tahun  2014.  Banyak  orang  yang  mulai menggunakan  pinjaman  online  karena
di  era  sekarang  kebutuhan  tidak  lagi hanya sebatas bertemu melainkan hanya menggunakan internet, semua bisa cepat dan  lebih  mudah.  Bahkan  masyarakat tak  perlu  lagi  mendatangi  bank  dan mengajukan permohonan langsung untuk  mendapatkan  pinjaman  tersebut. Dengan  kemudahan  tersebut  banyak masyarakat  yang  memilih  pinjaman online  dibandingkan  harus  pinjam  di bank. Dari kemudahan tersebut timbullah celah tindak pidana.
Berdasarkan uraian di atas menjadi  latar  belakang  penulisan  jurnal yang berjudul “Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan
Kasus  Pinjaman  Online  (Studi  Kasus Putusan  Nomor  438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Maraknya  kasus  kasus  pinjaman online  yang  terjadi  saat  ini  banyak korban  yang  telah  melaporkan  keluhan terhadap OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Data  dari  LBH  (Lembaga  Bantuan hukum) Jakarta mencatat kasus pinjaman  online  semakin  bertambah  di setiap  tahunnya.  Banyaknya  laporan terkait  kasus  tersebut  dikarenakan banyak  orang  yang  merasa  tertipu dengan  pinjaman  online.  Sedangkan
belum dipastikan dalam kasus pinjaman online  kreditur  yang  menjadi  korban, hal  tersebut  terjadi  karena  saat  ini banyak  dari  pihak  debitur  (nasabah) yang lalai dalam melakukan pembayaran  sesuai  dengan  kesepakatan diawal,  Jika  debitur  melakukan  hal tersebut  maka  debitur  telah  melakukan wanprestasi,  karena  telah  mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Perbuatan si debitur merupakan perbuatan  yang  tidak  menepati  janji, dikarenakan  tidak  membayar  hutang terhadap  si  kreditur  yang  membuat kreditur  mengalami  kerugian  (Mahrus, 2011).  Hubungan  yang  timbul  antara pihak  kreditur  (pinjaman  online)  dan debitur  (nasabah)  merupakan  konsep hukum  privat  yangebih  dikenal  dengan sebutan wanprestasi (Aridhayandi, 2017). Dampak dari wanprestasi tersebut membuat si kreditur melakukan hal-hal  yang  membuat  si  debitur melakukan pengancaman, didatangi debt collector di rumah, hingga mencemarkan nama baik debitur.
Dampak  tersebut  menimbulkan  yang pada  awalnya hanya terjadi wanprestasi menjadi  tindak  pidana  dalam  kasus pinjaman  online,  karena  tidak  selalu penyelesaian  persoalan  tersebut  selalu berhubungan dengan penyelesaian
hukum  privat,  tetapi  bisa  juga  melalui instrument hukum pidana.
Pinjaman  online  juga  memiliki kekurangan,  yaitu:  a.  Memiliki  suku bunga  yang  tinggi;  b.  Ada  batasan dalam meminjam uang; c. Cara penagihan  hutang  yang  kurang  baik.
Dampak kelemahan tersebut menimbulkan  si  debitur  harus  tutup lubang  gali  lubang  dalam  melakukan pembayaran.  Hal  tersebut  dilakukan karena  para  korban  tidak  mampu membayar  dengan  bunga  yang  semakin tinggi  di  setiap  harinya.  Selain  itu  juga banyak korban yang selalu dikejar-kejar oleh  debt  collector  sehingga  mereka merasa  terancam  dan  takut  akan ancaman-ancaman  para  debt  collector tersebut (Dewi, 2022). Akibat lain yang ditimbulkan dari pinjaman online adalah: a. Menjual ginjal untuk melunasi  hutangnya;  b.  Mengundurkan diri  dari  pekerjaan;  c.  Dipecat  dari pekerjaan;  c.  Timbulnya  rasa  malu;  d. Bunuh diri.
Salah  satu  kasus  pinjol  yang masuk  ke  dalam  ranah  pidana  adalah pada  perkara  pidana  nomor  Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN  Jkt.Utr  dengan terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi. Kasus  ini  terjadi,  pada  hari  Jumat tanggal  08  November  2019  sekitar
pukul 10.00 wib, atau pada suatu waktu lain  dalam  bulan  November  2019,  atau pada  suatu  waktu  lain  dalam  tahun 2019,  bertempat  di  PT.  VEGA  DATA INDONESIA  atau  PT.  BARRACUDA FINTECH  INDONESIA  di  Ruko  Pluit Village  No.77-79  Jl.  Pluit  Indah  Kel. Pluit  Kec.Penjaringan  Jakarta  Utara, atau pada suatu tempat lain  yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  Jakarta  Utara,  yang  dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat  dapat  diaksesnya  Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  27  ayat  (3).  Dan  dengan  sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat  dapat  diaksesnya  Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27 ayat (4).

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah penelitian  hukum  normatif.  Menurut
Peter
Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum  normatif adalah ”langkah  untuk  menemukan  suatu aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi” (Ali  et  al.,  2013).  Pada  penelitian hukum nornatif yang sepenuhnya mempergunakan  data  sekunder,  maka penyusunan  kerangka  teoritis  yang bersifat  tentatif  dapat  di  tinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konsepsionil  mutlak  di  perlukan,  maka di dalam menyusun kerangka konsepsionil  di  perlukan  perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Suekanto
Soerjono,2006). Melalui jenis penelitian normatif  adalah  suatu  proses  untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin  hukum  yang  menjawab  isu hukum  yang  sedang  dihadapi  dan memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut (Ali et al., 2013).
Penelitian ini termasuk penelitian hukum  normatif  atau  kepustakaan  yang bersumber  dari  data  sekunder.  Menurut Johnny  Ibrahim  (Johnny,  2006),  yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah melakukan pengkajian peraturan perundang-
undangan  yang  berhubungan  dengan tema  penelitian  yang  terbagi  kedalam  3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier.
Bahan hukum primer adalah dokumen  peraturan  yang  mengikat  dan ditetapkan  oleh  pihak  yang  berwenang (Mertokusumo  Sudikno,  2002).  Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis.
Bahan  hukum  sekunder  yang digunakan  dalam  penulisan  Jurnal  ini meliputi  dan  bahan  lainnya  yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini,  yang  berupa  kumpulan  berita  atau jurnal dari berbagai media cetak, media masa, maupun internet yang menunjang sumber bahan hukum primer dari jurnal meliputi.
a)  Buku  ilmiah  di  bidang  hukum  yang berkaitan dengan topik penelitian; b)  Hasil penelitian dari para sarjana; c)  Literatur dan hasil penelitian.
Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu bahan  yang  memberi  petunjuk  atau penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer  dan  sekunder.  Ini  biasanya diperoleh  dari  media  internet,  kamus ensiklopedia dan lain sebagainya.
Penelitian  ini  menggunakan  2 (dua)  pendekatan  yaitu  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan kasus.
a. Pendekatan perundang-undangan
( statute  approach )  dilakukan  dengan cara menelaah semua undang-undang dan  regulasi  yang  bersangkutan dengan  permasalahan  yang  sedang dibahas.  Hasil  dari  telaah  tersebut merupakan argument untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi (Setiono, 2002).
b. Pendekatan  kasus  ( case  approach ), dilakukan  dengan  cara  melakukan telaah  terhadap  kasus-kasus  yang berkaitan  dengan  isu  yang  dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan  dan  berkekuatan  hukum tetap. Hal yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan  kasus  adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai  kepada  suatu  putusan.  (N Rahayu,  2022)  Dalam  penelitian  ini penulis  mengambil  contoh  kasus
Putusan Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr. Bentuk penelitian dalam
penelitian  ini  merupakan  penelitian. Preskriptif,  yaitu  untuk  mengetahui, mengkaji, dan menilai bagaimana
penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam  Penanganan  Kasus  Pinjaman
Online Putusan Nomor
438/PID.SUS/2020/PN  Jkt.  Utr  dan mendapatkan  saran-saran  mengenai  apa yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasi pidana pinjaman online.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Karakteristik Pinjaman
Online Yang Berimplikasi Tindak Pidana
Pinjaman online diawali oleh perusahaan Financial  Technology atau lebih  dikenal  dengan  sebutan  fintech. Sehingga,  mulai  timbullah  banyak lembaga  keuangan  termasuk  perbankan yang mencoba mengintegrasikan sistem operasional  dengan  teknologi  informasi yang  berkembang  melalui  smartphone atau  komputer  yang  terkoneksi  dengan internet. Maka dari itulah layanan kredit pinjaman  online  bank  mulai  tumbuh subur di Indonesia.
Pinjaman online merupakan layanan  produk  berupa  kredit  pinjaman yang  menggunakan  sarana  teknologi informasi.  Pelayanan  yang  diberikan mulai  dari  proses  pengajuan  dana pinjaman, acceptance, hingga pencairan dana  pinjaman  online  melalui  email, sms, maupun telefon. Dapat dilihat dari
penjelasan  diatas,  banyak  kreditur  dan debitur sama sekali tidak bertatap muka secara langsung. Berbeda jika dibandingkan  dengan  pinjaman  secara konvensional adalah sebagai berikut: 1) Pemilik dana mendapatkan keuntungan dari bunga yang ditetapkan sebagai tambahan kepada nasabah;
2) Bank konvensional hanya mengejar keuntungan semata;
3) Hubungan  yang  dijalin  nasabah dengan  orang  yang  meminjamkan dana  hanyalah  sebatas  nasabah  dan kreditur  dan  tidak  memiliki  ikatan emosional;
Jika  terdapat  perselisihan  atau sengketa yang melibatkan bank konvensional maka jalur yang ditempuh adalah  jalur  hukum  dengan  pengadilan negeri  sebagai  pihak  penyelesaikan sengketa.
Di  Indonesia,  yang  berwenang mengatur
peraturan
terhadap perusahaan pinjaman online adalah OJK atau  biasa  disebut  dengan  Otoritas  Jasa Keuangan.  OJK  merupakan  lembaga Negara  yang  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem  pengaturan  dan  pengawasan yang  mengatur  keseluruhan  kegiatan  di
dalam  sektor  jasa  keuangan  baik  di dalam  sektor  perbankan,  pasar  modal, dan  sektor  jasa  keuangan  non-bank contohnya  Asuransi,  Dana  Pensiun, Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga Jasa  Keuangan  lainnya.  Di  dalam melakukan pengawasannya,
OJK
memberikan  perlindungan  dan  edukasi bagi konsumen yang dapat mengarahkan  untuk  mencapai  dua tujuan  utama.  Dari  ke  113  daftar tersebut dipilih 5 (lima) untuk mewakili perusahaan pinjaman online per 31 Mei 2019  yang  telah  resmi  terdaftar,  yaitu: Danamas, Koinworks, Amartha, Investree,  dan  Danacepat.  OJK  telah melakukan berbagai upaya untuk menutup  berbagai  ratusan  perusahan pinjaman  online  yang  tak  berizin (ilegal).  Berikut  adalah  beberapa  daftar pinjaman  online  yang  beroperasi  secara ilegal  di  Indonesia,  yaitu:  AyoRupiah, Bee  Cash;  Bos  Tunai;  Cash  Loan  2 Minutes; dan Go Go Uang.
Tawaran pinjol memang
menggiurkan, peminjam cukup mengunduh  aplikasi  penyedia  jasa fintech, melakukan verifikasi pendataan akun,  dan  selanjutnya  mengajukan proses  peminjaman  dana  dan  langsung cair  tanpa  agunan  seperti  lembaga keuangan konvensional. Karena
terdesak kebutuhan mendadak, peminjam sering lalai untuk memverifikasi  status  aplikasi  pinjol. Banyak  aplikasi  pinjol  tidak  terdaftar dan  tidak  memiliki  izin  dari  Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK).  Sebanyak  404 pinjol  ilegal  distop  pada  2018.  Jumlah itu  meningkat  hingga  1.493  pinjol  pada 2019.  Jumlah  pinjol  ilegal yang dihentikan  operasinya  turun  menjadi 1.026  pada  2020.  Hingga  Juni  2021, jumlah  pinjol  ilegal  yang  dihentikan mencapai  270.  Jumlah  itu  jauh  lebih banyak daripada pinjol berizin. Berdasarkan  data  OJK  per  Juli  2021, penyelenggara fintech  peer  to  peer lending yang  berizin  dan  terdaftar  di OJK mencapai 121 fintech .
Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)  tindak  pidana  lebih  dikenal dengan  istilah  “ Strafbaar  Feit ”.  Dalam “ Strafbaar Feit ” ini, Moeljatno menafsirkan  istilah  perbuatan  pidana sebagai  “perbuatan  yang  dilarang  oleh suatu  aturan  hukum,  larangan  yang mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang  melanggar  larangan  tersebut”  (Ali et  al.,  2013).  Berdasarkan  pendapat tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa pengertian  tindak  pidana  merupakan suatu  perbuatan  yang  melanggar  suatu
aturan  hukum,  yang  dapat  dikenakan sanksi  pidana  bagi  setiap  orang  yang melanggar aturan tersebut yang ditujukan  kepada  perbuatan,  sedangkan ancaman atau sanksinya dapat ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut.
Bambang  Poernomo  berpendapat bahwa tindak pidana akan lebih lengkap apabila “Bahwa  perbuatan  pidana adalah  suatu  perbuatan  yang  oleh  suatu aturan  hukum  pidana  dilarang  dan diancam  dengan  pidana  bagi  barang siapa yag melanggar aturan tersebut”(Purnomo, 2002). Hukum
pidana merupakan bagian dari
keseluruhan  hukum  yang  berlaku  di suatu  negara,  yang  mengadakan  dasar- dasar dan aturan-aturan untuk:
1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana  yang  tidak  boleh  dilakukan, yangdilarang, dengan disertai ancaman  atau  sanksi  yang  berupa pidana  tertentu  bagi  barangsiapa melanggar tersebut.
2) Menentukan  kapan  dan  dalam  hal- hal  apa  kepada  mereka  yang  telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan  atau  dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3) Menentukan  dengan  cara  bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang  yang disangka  telah  melanggar  larangan tersebut (Ali et al., 2013).
Dari  penjelasan  tersebut,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  perbuatan pidana  merupakan  perbuatan  yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan dan memiliki sanksi  apabila  dilakukan.  Persoalan hukum  yang  muncul  akibat  pinjaman online tersebut adalah:
a.  Pengancaman
Secara umum tindak pidana pemerasan  masuk  di  dalam  Bab  XXIII tentang  pemerasan  dan  pengancaman, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  369 KUHP, yaitu barangsiapa dengan maksud  untuk  menguntungkan  diri sendiri  atau  orang  secara  melawan hukum, dengan ancaman akan membuka  rahasia,  memkasa  orang supaya  memberikan  sesuatu  barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan  orang  itu  atau  orang  lain, atau  supaya  membuat  utang  atau menghapuskan piutang, diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama empat  tahun.  Kejahatan  ini  tidak dituntut  kecuali  atas  pengaduan  orang yang terkena kejahatan.
Cara  pengancaman ini,  yaitu  akan menista  atau  akan  membuka  rahasia
kepada orang lain atau para publik yang berhubungan  dengan  kehidupan  pribadi orang yang diancam atau seorang ketiga dalam  hubungan  dengan  orang  yang diancam.  Perbedaannya  adalah  bahwa suatu rahasia pada hakikatnya mengenai suatu  hal  yang  benar  terjadi,  tetapi penistaan  yang  memberitakan  benar atau  tidaknya  yang  disembunyikan karena  hal  tertentu,  sedangkan  yang cemarkan  adalah  nama  dan  kehormatan dari  orang  yang  diancam  atau  orang  ke tiga,  yang  memiliki  hubungan  keluarga atau  persahabatan  dengan  orang  yang diancam.(Wirjono,  2003)  Jika  rahasia yang  bersangkutan  tidak  tidak  hanya berkaitan dengan dirinya sendiri namun juga mengenai apa saja yang oleh orang yang  diancam  dihendaki  jangan  sampai diketahui  oleh  banyak  orang.  Maka  hal tersebut  berlainan,  artinya  dari  rahasia tersebut  dimaksudkan  dalam  Pasal  322 KUHP,  yang  mengenai  pembukaan rahasia  oleh  orang  yang,  karena jabatannya  atau  pekerjaanya,  berwajib menyimpan rahasia itu (Wirjono, 2003).
Terdakwa  Dede  Supardi  bin  H. Supriadi,  terbukti  bersalah  secara  sah menurut  hukum  melakukan  tindak pidana  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat
dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki  muatan  pemerasan  dan/atau pengancaman  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  27  ayat  (4),  sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27  ayat  (4)  UURI  Nomor  19  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (dakwaan kedua).
b.  Pelanggaran Privasi
Penyalahgunaan privasi KTP yang  terjadi  dalam  pinjaman  online, telah  melanggar  peraturan  perundang- undangan.  Pasal  85  Undang-Undang Administrasis Kependudukan, selain itu juga Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi publik yang dikecualikan untuk wajib dibuka,  yaitu: riwayat  dan  kondisi  anggota  keluarga, riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan  kesehatan  fisik  dan  psikis seseorang  seseorang,  kondisi  keuangan, aset,  pendapatan,  dan  rekening  bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang  menyangkut  pribadi  seseorang yang  berkaitan  dengan  kegiatan  satuan
pendidikan formal dan satuan
pendidikan nonformal.
c.  Penghinaan
Pasal 310 KUHP berbunyi:
(1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang  kehormatan  atau  nama baik seseorang
dengan menuduhkan  sesuatu  hal,  yang maksudnya  terang  supaya  hal  itu diketahui  umum,  diancam  karena pencemaran, dengan pidana penjara paling  lama  Sembilan  bulan  atau pidana  denda  paling  banyak  empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika  hal  itu  dilakukan  dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan  di  muka  umum,  maka diancam karena pencemaran tertulis dengan  pidana  paling  lama  satu tahun  empat  bulan  atau  pidana denda  paling  banyak  empat  ribu lima ratus rupiah.
(3) Tidak  merupakan  pencemaran  atau pencemaran  tertulis  jika  perbuatan itu jelas dilakukan demi
kepentingan  umum  atau  karena terpaksa untuk membela diri.
Perbuatan Terdakwa DEDE SUPARDI  dilakukan  dengan  sengaja menggunakan perangkat sistem
elektronik  melalui  whatsapp  dengan mengirimkan / mentransmisikan dokumen  elektronik  dan  informasi elektronik  berupa  voice  note  yang isinya  diantaranya  berupa  penghinaan dan ancaman terhadap diri Saksi korban dan  keluarga  Saksi  korban.  Nasabah  di tagih  dengan  kata-kata  kasar  dan penghinaan  tersebut  adalah  nasabah yang  melakukan  pinjaman  online  di aplikasi  KASCASH  yang  mana  nama nasabah tersebut adalah ADE INDRIYATI. Untuk perintah
melakukan penagihan dengan cara kasar atau  melakukan  penghlnaan  kepada nasabah  PT.  BARRACUDA  FINTECH INDONESIA yang  mana  perintah tersebut  dilakukan  atas  perintah  AGUS RIFAID  selaku  Supervisor  di  tempat Saksi  bekerja  yang  mana  perintah tersebut  disampaikan  pada  saat  Desk Collection  melakukan  briefing  dengan AGUS  RIFAID  selaku  Supervisor perusahaan tersebut.
d.  Penipuan
Secara umum tindak pidana penipuan  masuk  di  dalam  kejahatan terhadap  harta  kekayaan,  sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu: "Barangsiapa  dengan  maksud  untuk mnguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain  secara  melawan  hukum,  dengan
memakai  nama  palsu  atau  martabat palsu,  dengan  tipu  muslihat,  ataupun rangkaian  kebohongan,  menggerakkan orang  lain  untuk  menyerahkan  barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang
maupun menghapuskan  piutang  diancam  karena penipuan  dengan  pidana  penjara  paling lama empat tahun".
Di  dalam  ketentuan  Pasal  378 KUHP  memiliki  2  (dua)  unsur  pokok, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur  objektif  yaitu  membujuk  atau menggerakkan  orang  lain  dengan  alat pembujuk  atau  penggerak:  Memakai nama  palsu;  Martabat  atau  keadaan palsu;  Rangkaian  kata  bohong,  tipu muslihat;  Menyerahkan  sesuatu  barang; Membuat  hutang;  dan  Menghapuskan piutang (Yahman, 2011).
Meskipun unsur-unsur dalam Pasal  378  KUHP  tersebut  terpenuhi seluruhnya,  tetapi  terdapat  unsur  dari tindak  pidana  penipuan  online  yang tidak  terpenuhi  dalam  pengaturan  Pasal 378  KUHP,  yaitu  tidak  terpenuhinya unsur  media  utama  yang  digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan  online  yaitu  media  elektronik yang  belum  dikenal  dalam  KUHP maupun  KUHAP,  cara-cara  penipuan yang berbeda antara penipuan
konvensional  dengan  penipuan  online, dan  juga  terdapat  keterbatasan  dalam KUHP  yaitu  tidak  dapat  membebankan pertanggungjawaban pidana pada subyek  hukum  yang  berbentuk  badan hukum  (korporasi)  yang  melakukan tindak  pidana  penipuan  online.  Namun, di  dalam  Pasal  378  KUHP  jika dikaitkan dengan kasus pinjaman online saat ini yang menjadi letak penipuannya adalah jika kita meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- maka yang kita dapatkan  di  rekening  kita  adalah Rp.600.000,-  perjanjian  tersebut  tidak disebutkan dengan jelas mengapa pinjaman yang awalnya Rp. 1.000.000,- menjadi  Rp.  600.000,-  tersebut.  Pihak pinjaman  tersebut  hanya  menjelaskan potongan  biaya  administrasi.  Maka yang  dimaksud  dengan  penipuannya adalah  pinjaman  yang  diberikan  tidak sesuai  dan  banyak  potongan  yang  tidak disebutkan  secara  terperinci.  Kasus tersebut  menjelaskan  bahwa  pihak debitur  mengalami  kerugian  dan  telah terjadi  unsur  penipuan  dari  pihak kreditur  yang  tidak  sesuai  dengan perjanjian semestinya.
Delik  penipuan  ditujukan  kepada para  aplikasi  fintech  yang  dalam memberikan  pinjaman  kepada  nasabah yang  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  di
awal  banyaknya  potongan  yang  tidak dijelaskan  kepada  para  nasabah  yang meminjam.  Sehingga,  para  nasabah yang meminjam uang tersebut baru tahu melalui  uang  yang  masuk  di  nomer rekeningnya.
e.  Pemerasan
Para  kreditur  ketika  si  debitur tidak megembalikan uang sesuai dengan batas jatuh  tempo  yang telah disepakati maka  akan  dikenakan  bunga  sesuai dengan  persetujuan awal.  Secara  umum tindak  pidana  pemerasan  masuk  di dalam  Bab  XXIII  tentang  pemerasan dan  pengancaman,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 368 KUHP, yaitu:
(1)  Barangsiapa  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  secara  melawan  hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan untuk  memberikan  sesuatu  barang, yang  seluruhnya  atau  sebagian adalah  kepunyaan  orang  itu  atau orang  lain,  atau  supaya  membuat utang  atau  menghapuskan  piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama
Sembilan tahun.
(2)   Ketentuan  Pasal  365  ayat  (2),  (3), dan  (4)  berlaku  bagi  kejahatan  ini.
Bagian  unsur  delik  dalam  Pasal tersebut, yaitu:
a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
b) Secara melawan hukum;
c) Memaksa seseorang dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan; d) Untuk memberikan sesuatu barang,  yang  seluruhnya  atau sebagian  adalah  kepunyaan  orang itu  atau  orang  lain,  atau  supaya membuat utang
atau menghapusnya  piutang  (Hamzah, 2022).
Di  dalam  delik  pemerasan  dan penipuan  merupakan  delik  harta  benda barang  yang  diserahkan  dalam  bentuk barang tidak berwujud, yaitu utang atau penghapus  piutang.  Kalau  dalam  delik pencurian,  barang  yang  diambil  tidak mungkin  berupa  penghapusan  utang. Penghapusan  utang  misalnya  dengan paksaan,  seseorang  menandatangani kuitansi  tanda  lunas,  tetapi  dia  belum membayarnya (Hamzah, 2022).
Pada  dasarnya  UU  ITE  mengatur secara khusus tentang pengancaman dan pemerasan,  yaitu  dapat  dilihat  dalam Pasal  29  UU  ITE  yang  mengatur perbuatan  berupa  ancaman  kekerasan
atau  menakut-nakuti  secara  pribadi dengan mengirimkan informasi dan/atau dokumen  elektronik.  Berbeda  jika dibandingkan  dengan  ketentuan  Pasal 27 ayat (4) khusus pengancaman (Sigid, 2012).  Pengancaman  Pasal  27  ayat  (4) berisikan ancaman yang berupa pencemaran  nama  baik  dengan  lisan atau  tulisan  atau  ancaman  membuka rahasia dengan maksud untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain,  memaksa  orang  lain  memberikan barang  sesuatu,  memberi  utang  atau menghapuskan  piutang,  sementara  di dalam  Pasal  29  menjelaskan  tentang ancaman  kekerasan  atau  menakut- nakuti secara pribadi (Sigid, 2012).
Ketentuan ini mirip dengan cyberstalking  yang  kasusnya  berada  di Amerika  Serikat,  Kanada,  Inggris  dan negara  lainnya,  contohnya  tindakan pelecehan  atau  ancaman  atau  tindakan lainnya  yang  dapat  menimbulkan  rasa takut  yang  dilakukan  baik  dengan perkataan  atau  tindakan  tertentu  yang menggunakan  teknologi  informasi  dan komunikasi,  contohnya  dalam  bentuk unsolicited  hate  mail, obscene  or threatening email,  „mail  bombs,  dan lain-lain (Sigid, 2012).
Pasal  29  UU  ITE  ini  mempunyai peraturan  yang  sangat  penting  karena
media  internet  atau  media  elektronik lainnya  saat  ini  digunakan  bagi  para pelaku  kejahatan  untuk  melakukan ancaman  baik  seksual  atau  keamanan terhadap orang lain. Sehingga, menimbulkan  timbulnya  rasa  takut dalam  diri  para  korban,  sedangkan ketentuan  terhadap  pengancaman  tidak mungkin  diterapkan  untuk  erbuatan tersebut  (Sigid,  2012).  Perbuatan  yang diatur  di  dalam  Pasal  29  UU  ITE mensyaratkan dilakukan “dengan sengaja”  dan  “tanpa  hak”  dalam ketentuan tersebut tidak termasuk perbuatan  yang  dilakukan  dengan  lalai (culpa)  atau  dilakukan  berdasarkan kewenangan  atau  hukum  yang  berlaku. Sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 29 berdasarkan ketentuan  Pasal  45  ayat  (3)  UU  ITE adalah pidana penjara 12 tahun dan/atau denda 2 Milyar rupiah.
2.  Penerapan Tindak Pidana Pengancaman  Dalam  Penanganan Kasus Putusan Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr
Awalnya  bulan  Agustus  2019
Saksi korban MAHDI IBRAHIM menerima pesan SMS dari dompet kartu (aplikasi  internet)  yang  menawarkan pinjaman  uang  secara  online  (via
internet) kepada
Saksi korban, kemudian  karena  Saksi  korban  sedang membutuhkan  uang  maka  Saksi  korban mengklik  link  yang  ada  di  SMS tersebut, kemudian Saksi korban langsung dialihkan ke playstore (aplikasi) dan disuruh download.
Aplikasi  dompet  kartu,  setelah  Saksi korban klik OK untuk
mendownloadnya, kemudian dalam aplikasi tersebut keluar registrasi sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pinjaman secara online.
Selanjutnya  pada  tanggal  08
November 2019 ada seseorang (Terdakwa) yang menelpon Saksi korban  dan  mengatakan  kepada  Saksi korban  “kapan  pinjaman  Saksi  korban akan  dilunasi”,  dan  pinjaman  Saksi korban telah dikenakan denda, sehingga Saksi  korban  harus  melunasi  pinjaman tersebut  sebesar  Rp.7.960.000,-  (tujuh juta  Sembilan  puluh  enam  ribu  rupiah). Kemudian  pada  tanggal  03  Desember 2019 Saksi korban menerima WhasApp dari nomor: 087776412279 yang mengatakan  “saya  datang,  bayar  utang atau  transfer”,  dan  mengancam  Saksi korban  dengan  perkataan  kalau  tidak bayar  dan  tidak  ada  bukti  bayar, seseorang  tersebut  (Terdakwa)  akan menelpon  /  menghubungi  keluarga
Saksi korban dan menelepon / menghubungi  refrensi  terhadap  kontak telepon  teman  yang  telah  diberikan Saksi korban saat melengkapi persyaratan  pinjaman  tersebut,  yang mana  ancaman  tersebut  yaitu  seseorang (Terdakwa)  memberitahukan  bilamana Saksi korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya.
Selanjutnya karena seseorang (Terdakwa) telah menelpon /
menghubungi  keluarga  Saksi  korban dan  teman  teman  Saksi  korban,  lalu pada  tanggal  05  Desember  2019  Saksi korban menghubungi telpon via whastApp dengan nomor 083876031045, lalu Saksi korban menanyakan  apa  sebab  istri  Saksi korban  dan  teman  teman  Saksi  korban ditelpon, setelah itu telpon Saksi korban tidak aktif. Kemudian pada hari itu juga Saksi  korban  kembali  menghubungi dompet  kartu  dan  mengatakan  “kamu mau  telpon  siapa  lagi  selain  istri  saya dan  teman  teman  saya”  akan  tetapi seseorang (Terdakwa) balas dengan kata kasar  "terserah  gua,  anjing  lu".  Pada tanggal  16  Desember  2019,  seseorang (Terdakwa)  menghubungi  Saksi  korban dengan  nomor  082149920291  dan melakukan  percakapan  (Chat)  dengan kata-kata  kasar  dan  mengancam  yaitu
"akan  membunuh  saya  dan  saya  akan dimutilasi,  jika  tertangkap  saya  akan dibacok,  malam  ini  saya  tantang  kamu dan  menyuruh  saya  untuk  membawa sajam untuk bunuh-bunuhan”.
Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang  terungkap  di  depan  persidangan, yakni dakwaan Kedua: Pasal 45 ayat (4) Jo  Pasal  27  ayat  (4)  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik, yang  unsur-unsur  perbuatan  pidananya adalah:
1.  Setiap orang;
Seseorang bernama
DEDE SUPARDI  Bin  H.  SUPRIADI,  yang mana  setelah  diteliti  oleh  Majelis Hakim  tentang  identitasnya  ternyata telah  sesuai  dengan  identitas  Terdakwa sebagaimana  yang  tercantum  dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut,  sehingga  jelas  bagi  Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh  Penuntut  Umum  dalam  Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana  yang dihadapkan di depan persidangan  dalam  perkara  ini,  oleh
karenanya unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.
2. Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik; Perbuatan  “mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik”  tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa  DEDE  SUPARDI  dengan mengirim  suara  dan  voice  note  melalui Whatsapp  menggunakan  Handphone Terdakwa  DEDE  SUPARDI  (1  (satu) unit  HP  Realme  warna  merah  biru Nomor  SIM  Card  081546121647)  yang dikirim  ke  Handphone  Saksi  BAYU PRASETYA (1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32  warna  hitam  Nomor  SIM  Card 087739425001),  dengan  maksud  dan tujuan  agar  Saksi  BAYU  PRASETYA membayar  hutang  atau  pinjaman  online di  aplikasi  KASCAS  (milik  PT.
BARACCUDA FINTECH
INDONESIA). Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di atas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi 3. Memiliki  muatan  pemerasan dan/atau  pengancaman  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);
Perbuatan  Terdakwa  DEDE  SUPARDI dengan  maksud  dan  tujuan  agar  Saksi BAYU  PRASETYA  membayar  hutang atau  pinjaman  online  di  aplikasi KASCAS  (milik  PT.  BARACCUDA FINTECH INDONESIA). Apabila
Terdakwa  DEDE  SUPARDI  berhasil melakukan  penagihan  secara  online tersebut maka Terdakwa DEDE
SUPARDI  akan  memperoleh  sejumlah keuntungan tertentu yakni berupa isentif atau bonus dari pekerjaan yang Terdakwa  DEDE  SUPARDI  lakukan jika  penagihan  tersebut  berhasil  dan Terdakwa  DEDE  SUPARDI  mendapat sebesar  6  %  dari  total  penagihan  dan diberikan  per  minggu  diluar  dari  gaji Terdakwa
DEDE
SUPARDI. berdasarkan  pertimbangan  di  atas  maka unsur ke-3 (memiliki muatan pemerasan dan/atau  pengancaman  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (4)  UU RI  Nomor  19  Tahun  2016)  telah terpenuhi.
Putusan Majelis Hakim memutuskan
1. Menyatakan  Terdakwa  DEDE SUPARDI  Bin  H.  SUPRIADI  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa  DEDE  SUPARDI  Bin  H. SUPRIADI  oleh  karena  itu  dengan pidana  penjara  selama:  1  (satu)  tahun dan  denda  sejumlah  Rp.70.000.000,00 (tujuh  puluh  juta  rupiah)  dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan dan  penahanan  yang  telah  dijalani Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti
berupa:
a) 1  (satu)  unit  HP  Redmi  7  3/32 warna hitam (yang disita dari Bayu Prasetya); Dipergunakan dalam perkara lain;
b) 1  (satu)  unit  HP  Realme  warna merah  biru  No.  081546121647 (yang  disita  dari  Dede  Supardi  Bin H. Supriadi);
c) 1 (satu) bendel riwayat hidup (yang disita  dari  Dede  Supardi  Bin  H. Supriadi);
d) Dirampas untuk dimusnahkan;
e) Membebankan  kepada  Terdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); Hukum  pidana  sebagai  ultimum remedium  seringkali  digunakan  dalam praktik  peradilan  sebagai  upaya  untuk menanggulangi  kejahatan,  apabila  tidak ada upaya-upaya hukum lain yang dapat dan  mampu  untuk  mengatasi  suatu kejahatan. Suatu sanksi pidana
( punishment ), dapat didefinikasikan sebagai  suatu  nestapa  atau  penderitaan yang  ditimpakan  kepada  orang  yang telah melakukan perbuatan yang
dilarang oleh hukum pidana.
Pertanggungjawaban  bagi  debitur  yang gagal dalam melunasi hutangnya adalah pihak  debitur  tetap  harus  melunasi hutangnya  karena  sudah  melakukan perjanjian  dan  telah  menerima  uang pinjaman  tersebut.  Namun,  jika  pihak debitur tidak ada itikad baik maka dapat dikenakan  Pasal  378  KUHP  tentang Penipuan karena telah melanggar perjanjian  yang  ada  dan  dapat  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama 4(empat) tahun.
Ancaman pidana bagi yang menghimpun  dana  tanpa  ijin  sangatlah berat,  selain  itu  juga,  tidak  ada pengganti hukuman denda uang  apabila
denda  tidak  dapat  dipenuhi  (subside) tidak ada dalam undang-undang tersebut  yang  menunjukkan  betapa beratnya  sanksi  hukuman  tersebut. Maraknya  kasus  dibidang  pinjaman online berkedok investasi banyak sekali merugikan  masyarakat.  Istilah  tersebut lebih  dikenal  dengan  menghimpun dana.  Para  pelaku  kejahatan  yang menghimpun dana tersebut meminjamkan uang dengan syarat  yang mudah  dan  memberikan  bunga  yang sangat  besar  sehingga  para  kreditur dapat  mendapatkan  keuntungan  dengan hasil bunga tersebut.
Pinjaman  uang  yang  mudah  dan cepat  tanpa  syarat  tersebut  muncul untuk  mengelabuhi  masyarakat  hingga kasus  pembunuhan  diri  yang  ada. Namun,  suku  bunga  yang  bertambah tinggi  di  setiap  harinya  dan  sering pelaku  penghimpun  dana  masyarakat merayu melalui iklan ataupun mengirim SMS  kepada  para  nasabah.  Dalam  hal penipuan  yang  dilakukan  oleh  debitur (peminjam) maka dapat dikenakan Pasal 378  KUHP  maka  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) tahun.  Dalam  investor  yang  melakukan tindak  pidana  pemerasan  dan  dapat dijerat  Pasal  368  KUHP  maka  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  9
(Sembilan) tahun dan terkait
pengancaman  dengan  Pasal  369  KUHP maka  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama 4 (empat) tahun. Sedangkan di  dalam  UU  ITE,  mengenai  sanksi terhadap  pelaku  penipuan  tidak  diatur secara  khusus  mengenai  tindak  pidana penipuan.  Selama  ini,  tindak  pidana penipuan  hanya  diatur  di  dalam  Pasal 378 KUHP yang dapat diancam dengan penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun. Walaupun  UU  ITE  tidak  khusus mengatur  mengenai  tindak  pidana penipuan, namun terkait dengan kerugian  konsumen  yang  ditimbulkan dalam transaksi.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1.  Karakteristik  pinjaman  online  yang berimplikasi  tindak  pidana  yaitu melanggar UU ITE Pasal 29 UU ITE yang  mengatur  perbuatan  berupa ancaman  kekerasan  atau  menakut- nakuti secara pribadi dengan mengirimkan informasi dan/atau
dokumen elektronik.
2.  Penerapan Tindak Pidana Pengancaman  Dalam  Penanganan
Kasus Pinjaman Online hakim dalam
putusannya
bernomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.Atas nama terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi  Hakim  memutus  dakwaan alternative  kedua,  Pasal  45  ayat  (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesai Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik,  dan  Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, maka  saran  dalam  jurnal  ini  sebagai berikut:
1. Sanksi  pidana  tidak  hanya  diberikan kepada  pelaku  tindak  pidana  pinjol ilegal yang telah melakukan pengancaman peminjam, namun sanksi juga diberikan kepada korporasi  dari  Jasa  Pinjaman  Online tersebut  karena  sudah  melakukan pembohongan publik melakukan promosi  periklanan  jasa  keuangan namun tidak terdaftar didalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Akses  dan  aplikasi  pinjaman  online yang tidak terdaftar di OJK hendaknya dicabut mengingat perbuatan  pelaku  tindak  pidana pinjol menimbulkan
kerugian
materiil dan nonmateriil, serta keresahan  dan  kecemasan  dalam masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai  upaya  untuk  menanggulangi kejahatan  karena  apabila  dengan penghentian operasional atau memblokir  situs  dan  aplikasi  pinjol ilegal,  pelaku  dapat mengganti nama atau mengubah aplikasinya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Ali,  A.,  Abdulkadir,  M.,  dan  Penelitian Hukum,  H.,  &  Aditya  Bakti,  C. (2013).  Hamzah,  Andi  ,  Delik- Delik  Tertentu  (Speciale  Delicten) Di  Dalam  KUHP,  Sinar  Grafika. Kencana  Prenada  Media  Jakarta . https://www.hukumonline.com/ber ita/baca/lt5a97b394460ec/aspek- Aridhayandi,  M.  R.  (2017).  Kajian tentang  Penerapan  Sanksi  Pidana terhadap  Pelaku  yang  Melakukan Perbuatan  Curang  dalam  Bisnis Dihubungkan  dengan  Pasal  379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dialogia  Iuridica , 8 (2),
80–92. https://doi.org/10.28932/DI.V8I2.7
25
Dewi, C. R. (2022). Tempo.co .
https://bisnis.tempo.co/read/11501 13/terjerat-pinjaman-online-
nasabah-gali-lubang-tutup-lubang tanggal 22 September 2022.
Hamzah, A. (2022). Delik-Delik Tertentu  (Speciale  Delicten)  di dalam KUHP . https://books.google.co.id/books?h l=id&lr=&id=n7D1DwAAQBAJ& oi=fnd&pg=PA1&dq=8.%09Andi +Hamzah,+Delik- Delik+Tertentu+(Speciale+Delicte n)+di+Dalam+KUHP,+Jakarta,+Si nar+Grafika+2009&ots=qTFavg6e fo&sig=NYEhTvTlgulrZPxVz5R OisGun88&redir_esc=y#v=onepag e&q&f=fals
Johnny, I. (2006). Johnny Ibraim, Teori dan Metodologi Penelitian . https://scholar.google.com/scholar ?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=12.%0 9Johnny+Ibraim%2C+Teori+dan+ Metodologi+Penelitian+Hukum+N ormatif%2C+Malang%2C+Banyu media+Publishing%2C+2006&btn G=
Mahrus, A. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana . https://books.google.co.id/books?h l=id&lr=&id=aRBsEAAAQBAJ& oi=fnd&pg=PP1&dq=Moeljatno,+ Asas- asas+Hukum+Pidana+(Jakarta,+Ri neka+Cipta,+2008).+hlm.3&ots=L
_ylgKF4U7&sig=P7TQx6MudwX GrV6JbuMCQDD245g&redir_esc =y#v=onepage&q=Moeljatno%2C Asas-asas Hukum Pidana ( Maskun,  S.  (2014). Kejahatan  Siber (Cyber  Crime)  Suatu  Pengantar . https://books.google.com/books?hl =id&lr=&id=fu2lDwAAQBAJ&oi =fnd&pg=PP1&dq=Maskun,+Keja hatan+Siber+(Cyber+Crime),+(Jak arta,+Prenada+Media+Group,+201 3),+hlm.+17&ots=3rcUyjGm9h&s ig=mQyk0txLDgBypdzMcqcbfN7
U1cs Mertokusumo  Sudikno.  (2002). Hukum Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) . https://jdih.baliprov.go.id/produk- hukum/monografi-hukum/buku- hukum/26985 N  Rahayu.  (2022).  “Penyalahgunaan
Data Pribadi Debitur Pada Aplikasi Pinjaman  Online  ilegal  (Study kasus Aplikasi Uang Cepat).
Repository.Uinjkt.Ac.Id .
https://repository.uinjkt.ac.id/dspac e/handle/123456789/59670 Purnomo,  B.  (2002). Pola  dasar  teori- asas  umum  hukum  acara  pidana dan  penegakan  hukum  pidana .
301.
Setiono.  (2002). Pemahaman  Terhadap Metode Penelitian
Hukum.
(Bandung,  Nuansa  Aulia,  2002) . https://www.google.com/search?q =Setiono,+Pemahaman+Terhadap +Metode+Penelitian+Hukum.+(Ba ndung,+Nuansa+Aulia,+2002),+hl m.+93&sxsrf=ALiCzsaGizY6xdR htOpYBNZb7a-
Sghhh_A:1665681588620&source =lnms&sa=X&ved=2ahUKEwi96 Ze72936AhWBguYKHanYCC0Q _AUoAHoECAEQAg&biw=136 Sigid,  S.  (2012). Yurisdiksi  Tindak Pidana Siber .
Suekanto  Soerjono.  (2006). Pengantar Penelitian Hukum Jakarta .
https://scholar.google.com/scholar ?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Soerjo no+Suekanto%2C+Pengantar+Pen elitian+Hukum%2C+Jakarta%2C+ Universitas++Indonesia- UI++Press%2C+2014&btnG= Wirjono,  P.  (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu . https://scholar.google.com/scholar
?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Wirjon o+Prodjodikoro%2C+Tindak- Tindak+Pidana+Tertentu+di+Indo nesia%2C+Jakarta%2C+PT.+Refi ka+Aditama+2003&btnG=