Pelayanan Kesehatan Oleh Poskesdes di Desa Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

## Pupu Maspupah

## ABSTRAK
Latar  belakang  masalah  penelitian  ini  adalah  masih  ada  pegawai  yang  tidak  disiplin terhadap ketetapan jadwal praktek di Poskesdes, kurang memadainya sarana dan prasarana yang mendukung  pelaksanaan  tugs  pelayanan  kepada  masyarakat,  masih  ada  pegawai  yang  kurang ramah dalam bertugas di Poskesdes. Tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran secara objektif sejauhmana pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Poskesdes, dan untuk mengetahui hambatan selama dalam proses pelaksanaan pelayanannya, serta untuk mengetahui cara mengatasai persoalannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri,  baik satu variabel atau  lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Jenis penelitian yang digunakan  metode  survey  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  pada  populasi  besar  maupun  kecil,  tetapi data  yang  dipelajari  adalah  data  dari  sampel  yang  diambil  dari  populasi  tersebut,  sehingga ditemukan  kejadian-kejadian  relatif,  distributif,  dan  hubungan  antar  variabel,  sosiologis  maupun psikologis  responden.  Responden  sebagai  sumber  data  dari  Puskesmas  Banjarsari  1  orang  yaitu kepala  Puskesmas,  kemudian  sumber  data  dari  Poskesdes  2  orang  yaitu  ptugas  Poskesdes,  dan  17 orang  responden  dari  masyarakat  Desa  Sindanghayu  selaku  pemohon.  Teknik  pengumpulan  data melalui  studi  perpustakaan,  studi  lapangan,  observasi  dan  wawancara.  dengan  analisis  data kualitatif.
Hasil  penelitian  tentang  Pelayanan  Kesehatan  Oleh  Poskesdes  di  Desa  Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dari 31 indikator yang diteliti, 8 indikator (25%) sudah di laksanakan dengan cukup baik, 4 (10%) sudah dilaksanakan dengan baik, 1 (5%) masih belum efektif dilaksanakan,  4  (10%)  tidak  memadai  dan  tidak  mengetahui    14  (50%)  belum  dilaksanakan  dengan baik.  Hambatan    dalam    Pelayanan  Kesehatan  Oleh  Poskesdes  di  Desa  Sindanghayu  Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis antara lain : masih  ada pegawai yang kurang  ramah dalam bertugas, masih  belum  terlaksananya  sistem  administrasi  yang  sesuai  prosedur,  masih  belum  memperbaiki kekurangan  yang  dikeluhkan  pasien.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  petugas  Poskesdes  yaitu meningkatkan  kedisiplinan,  melengkapi  sarana  dan  prasarana,  pegawai  berupaya  untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menerapkan sistem administrasi yang sesuai prosedur, merespon keluhan pasien dan meningkatkan pelayanan.

## Kata Kunci: Pelayanan, Poskesdes

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan  upaya  negara  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  dan  hak. Hak sipil setiap  warga negara  atas  barang,  jasa,  dan  pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Pengelompokan jenis
pelayanan didasarkan  pada  ciri-ciri  dan  sifat  kegiatan  serta produk  pelayanan  yang  dihasilkan  yaitu  antara lain  (1)  pelayanan  administratif,  (2)  pelayanan barang  (3)  pelayanan  jasa.  Salah  satu  aspek  dan keberhasilan  pembangunan  dari  suatu  bangsa adalah terselenggaranya usaha pelayanan kesehatan  yang  baik  terhadap  masyarakat.
Perwujudan Desa  Siaga ini  adalah  dalam rangka mempercepat  pencapaian  Desa  Sehat.  UKBM yang  berfungsi  koordinatif  di  desa  tersebut adalah Pos  Kesehatan Desa (Poskesdes). Pengembangan  Desa  Siaga  mencakup  upaya lebih  mendekatkan  pelayanan  kesehatan  dasar kepada masyarakat desa, menyiapsiagakan masyarakat mengahadapi masalah-masalah kesehatan,  memandirikan  masyarakat  dalam mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di wilayahnya. Prinsip pengorganisasian Poskesdes adalah  dikelola  oleh  masyarakat  yang dalam  hal  ini  kader  dengan  bimbingan  tenaga kesehatan/bidan.
Seluruh  sumberdaya  yang  dimiliki  oleh organisasi pemerintah yakni di Desa
Sindanghayu  Kecamatan  Banjarsari  Kabupaten Ciamis  harus  lebih  dioptimalisasikan  lagi  dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Berdasarkan  hasil  penjajagan  penulis  di Desa Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis  yang menunjukkan pelayanan kesehatan  yang  diberikan  oleh  Poskesdes  masih rendah,  hal  ini  terlihat  dari  indikator  sebagai berikut:
1. Masih  ada  pegawai  yang  tidak  disiplin terhadap ketetapan jadwal praktek di Poskesdes.  Contohnya  terlihat  ketika  dalam papan  jadwal  praktek  dibuka  dari  jam  08.00 WIB  namun  Poskesdes  tersebut  masih  tutup dan  belum  ada  petugas  yang  berjaga  untuk melakukan  pelayanan  kepada  masyarakat, sehingga menimbulkan kejenuhan dari masyarakat setempat  yang hendak melakukan pelayanan  kesehatan  karena  harus  menunggu lama.
2. Kurang  memadainya  sarana  dan  prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas
pelayanan  kepada  masyarakat.  Contohnya terlihat  dari  segi  ruang  rawat  inap  persalinan ketika  masyarakat  (ibu  hamil)  yang  hendak melakukan  persalinan  di  rujuk  ke  Puskesmas atau  Klinik  setempat,  menyediakan  tempat duduk  atau  kursi  guna  untuk  melakukan pelayanan,  menyediakan  obat-obatan  yang cukup guna terlaksananya kegiatan pelayanan, menjaga kebersihan ruangan untuk kenyamanan  masyarakat  dan  petugas  yang sedang  melaksanakan  pelayanan,  merapikan berkas-berkas  supaya  tidak  berserakan  di meja yang sedang di pakai untuk  pelayanan.
3. Masih ada pegawai yang kurang ramah dalam bertugas  di  Poskesdes.  Contohnya  terlihat ketika  masyarakat  menanyakan  kembali  jenis
obat  yang  akan  di  konsumsinya,  tetapi petugas tersebut tidak
menunjukan kesabarannya dalam melani masyarakat.
Berdasarkan permasalahan diatas, mendorong  minat  penulis  untuk  mencoba membahas lebih lanjut dan mengadakan penelitian dengan judul: “Pelayanan Kesehatan Oleh Poskesdes di Desa Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian tersebut,  maka  untuk  membatasi  permasalahan yang  akan  dibahas,  penulis  mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan oleh Poskesdes di Desa Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis?
2. Apa  saja  hambatan-hambatan  pelayanan kesehatan oleh Poskesdes di Desa Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis? 3. Bagaimana  upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi hambatan-hambatan pelayanan kesehatan oleh Poskesdes di Desa Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis? II. TINJAUAN TEORITIS 2.1 Pengertian Pelayanan Pada dasarnya setiap
manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara  ekstrem dapat  dikatakan  bahwa  pelayanan  tidak  dapat dipisahkan  dengan  kehidupan  manusia.  Hal senada  juga  dikemukakan  oleh  Budiman  Rusli yang  berpendapat  bahwa  selama  hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan. Pelayanan  menurutnya  sesuai  dengan  life  cycle theory  of  leadershif    (LCTL)  bahwa  pada  awal kehidupan  manusia  (bayi)  pelayanan  sfisik sangat tinggi, tetapi seiring  dengan  usia  manusia pelayanan  yang  dibutuhkan  akan  semakin menurun.
Sedarmayanti  (2014:263)  mengemukakan bahwa  ”pelayanan  berarti  melayani  suatu  jasa yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  dalam  segala bidang.  Kegiatan  pelayanan  kepada  masyarakat merupakan  salah  satu  tugas dan fungsi administrasi”.  Kemudian,  definisi  pelayanan menurut Monir (Pasolong, 2010:198), mengatakan  bahwa  ”pelayanan  adalah  proses pemenuhan  kebutuhan  melalui  aktifitas  orang lain secara langsung”.
2 . 2 Pengertian Pelayanan Publik Selanjutnya Kepmenpan Nomor 25 Tahun
2004,  pelayanan  publik  adalah  segala  kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan kebutuhan  penerima  layanan,  maupun  dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Selanjutnya  Sedarmayanti (2014:266) menyatakan bahwa, pelayanan umum (publik) adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah  Pusat  di  Daerah,  dan  di  lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang  atau  jasa,  baik  dalam  rangka  pemenuhan masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut  Undang-undang  Nomor  25 Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik  pasal  21
Komponen standar pelayanan sekurang- kurangnya meliputi:
1. Dasar  hukum,  yaitu  peraturan  perundang- undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. Persyaratan,  yaitu syarat (dokumen atau  hal lain)  yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu  jenis  pelayanan,  baik  persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. Jangka  waktu  penyelesaian,  artinya  jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh  proses  pelayanan  dari  setiap  jenis pelayanan.
5. Biaya/tarif,  yaitu  ongkos  yang  dikenakan kepada  penerima  layanan  dalam  mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara  yang  besarnya  ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
penyelenggara dan masyarakat.
6. Produk  pelayanan,  yaitu  hasil  pelayanan yang  diberikan  dan  diterima  sesuai  dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
7. Sarana,  prasarana,  dan/atau  fasilitas,  yaitu peralatan  dan  fasilitas  yang  diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk  peralatan  dan  fasilitas  pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kompetensi  pelaksana,  yaitu  kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan  tepat  berdasarkan  pengetahuan, keahlian,  keterampilan,  sikap,  dan    perilaku yang dibutuhkan.
9. Pengawasan internal,
yaitu sistem
pengendalian intern dan pengawasan langsung  yang  dilakukan  oleh  pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan,  yaitu  tata  cara  pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11. Jumlah pelaksana, yaitu tersedianya pelaksana  sesuai  dengan  beban  kerja.
Informasi  mengenai  komposisi  atau  jumlah petugas  yang  melaksanakan  tugas  sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
12. Jaminan pelayanan yang memberikan pelayanan  dalam  bentuk  komitmen  untuk memberikan  rasa  aman,  bebas  dari  bahaya, dari  risiko  keraguan,  yaitu  memberikan kepastian  pelayanan  dilaksanakan  sesuai dengan standar pelayanan.
13. Evaluasi  kinerja  pelaksana,  yaitu  penilaian untuk mengetahui seberapa jauh
pelaksanaan  kegiatan  sesuai  dengan  standar pelayanan.

## 2.3 Kualitas Pelayanan Publik
Kualitas  pada  dasarnya  merupakan  kata yang  menyandang  arti  relatif  karena  bersifat abstrak,  kualitas  dapat  digunakan  untuk  menilai atau  menentukan  tingkat  penyesuaian  suatu  hal terhadap persyatan atau spesifikasinya.  Menurut Zeithhaml-Parasurman-Berry (Pasolong, 2010:135),  untuk  mengetahui  kualitas  pelayanan yang  dirasakan secara  nyata oleh  konsumen, ada indikator  ukuran  kepuasan  konsumen  yang terletak  pada  lima  dimensi  kualitas  pelayanan menurut  apa  yang  dikatakan  konsumen  antara lain:
1. Tangibles  atau  ketampakan  fisik  yaitu kualitas  pelayanan  merupakan  sarana  fisik perkantoran,  komputerisasi  administrasi, ruang tunggu, tempat informasi.
2. Reliability atau reliabilitas yaitu kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya.
3. Responsiveness  atau  responsivitas  yaitu kesanggupan untuk membantu dan menyediakan  pelayanan  secara  tepat  dan tepat,  serta  tanggap  terhadap  keinginan konsumen.
4. Assurance  atau  kepastian  yaitu  kemampuan dan  keramahan  serta  sopan  santun  pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.
5. Emphaty  atau  perlakuan  yaitu  sikap  tegas tetapi  penuh  perhatian dari pegawai terhadap konsumen.

## III. METODE PENELITIAN

## 3.1 Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode  kualitatif  (deskriptif),  menurut  Sugiyono (2007:11)  metode  deskriptif  diartikan  sebagai berikut:
Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui  nilai  variabel  mandiri,  baik  satu variabel  atau  lebih  (independen)  tanpa  membuat perbandingan,  atau  menghubungkan  antara variabel satu dengan variabel lain.
3.2 Data dan Sumber Data
3.2.1 Data
Bungin (2013:123) mengemukakan bahwa  ”Data  diartikan  sebagai  segala  sesuatu yang  hanya  behubungan  dengan  keterangan tentang  suatu  fakta,  fakta  tersebut  ditemui  oleh peneliti di daerah penelitian”.
3.2.2 Sumber Data
Menurut Bungin (2013:129) bahwa ”Bila dilihat  dari  sumbernya  maka  pengumpulan  data dapat  menggunakan sumber  data  primer dan sumber  data  sekunder .  Sumber  data  dalam penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  dan sumber data sekunder.
a. Sumber data primer adalah:
1. Masyarakat di Wilayah Desa Sindanghayu Kecamatan  Banjarsari  Kabupaten  Ciamis yang  secara  langsung  menerima  jasa pelayanan  mengenai  kesehatan  dalam waktu  satu  bulan  yang  diperkirakan sebanyak 18 orang.
2. Pegawai  Poskesdes  yang  memberikan pelayanan kesehatan sebanyak 2 orang.
3. Kepala  Puskesmas  Kecamatan  Banjarsari 1 orang.
Dengan  demikian  banyaknya  informan yang akan diwawancarai sebanyak 20 orang. b.  Sumber data sekunder adalah:
1. Sumber data  yang dimiliki oleh Poskesdes berupa dokumen-dokumen mengenai Desa dan pengaduan pelanggan atau
masyarakat.
2. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pelayanan,  media  elektronik  yang  juga berkaitan  dengan  masalah  yang  sedang diteliti.

## 3.3 Teknik Pengumpulan Data
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Studi Kepustakaan.
2. Studi Lapangan, yang terdiri dari: a. Observasi
b. Wawancara

## 3.4 Teknik Analisis Data
Dalam  kaitan  analisis  data,  penulis menggunakan model analisis Sugiyono
(2012:247) yang terdiri atas:
a. Reduksi Data (Reduction)
b. Penyajian Data (Data Display)
c. Conclusion Drawing/Verification
IV.  Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1.1 Pelayanan Kesehatan Oleh Poskesdes  di  Desa  Sindanghayu Kecamatan  Banjarsari  Kabupaten Ciamis
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang sudah  penulis  lakukan  dengan  Informan, maka dilakukan pembahasan tentang Pelayanan  Kesehatan  Oleh  Poskesdes  di
Desa  Sindanghayu  Kecamatan  Banjarsari Kabupaten  Ciamis.  Untuk  lebih  jelasnya dapat  dilihat  dalam  pembahasan  di  bawah ini  adalah sebagai berikut :

## 1. Dasar Hukum
Setiap  instansi  atau  suatu  organisasi haruslah memiliki dasar hukum untuk memperkuat setiap pekerjaannya. Sangat penting adanya  dasar  hukum  yang  kuat  merupakan salah satu bentuk acuan untuk melaksanakan pekerjaan tanpa menyalahi aturan. Menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003,  publik  adalah  segala kegiatan  “pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya pemenuhan  kebutuhan  penerima  pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan teori di atas, penulis berpendapat  bahwa  pelayanan  yang  baik  akan mengacu  kepada  peraturan  perundang-undangan agar  tidak  menyalahi  aturan  yang  telah  di tetapkan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  diperoleh  informasi    mengenai dimensi,  dasar  hukum  sebanyak  20  orang menjawab  bahwa  dasar  hukum  yang  ada  sudah cukup  terlaksana.  Kemudian  dalam  indikator pegawai  didorong  untuk  memiliki  dasar  hukum dalam melaksanakan ketentuan tentang pelayanan  kesehatan  oleh  Poskesdes,  informan nomor 5, 7, 10, 11, 13, 18, 20 menyatakan bahwa ketentuan  tentang  pelayanan  kesehatan  oleh Poskesdes  tersebut  masih  kurang  baik,  kurang ramah  dan  kurang  bagus  karena  ketentuan pelayanan  kesehatan  yang  sudah  di  tentukan tidak  semuanya  dilaksanakan.  seperti  masalah keramahan  pegawai  masih  kurang  menerapkan 5S  (senyum,  sapa,  salam,  sopan,  santun).  Dalam ketentuan  jadwal  praktek  masih  ada  pegawai yang kurang baik dalam menerapkan kedisiplinanya,  suka  mengulur-ngulur  waktu serta  ketika  jelasan  jam  prkatek  Poskesdes dikemukakan  oleh  informan  nomor  4,  5,  7,  8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, dan 20).

## 2. Persyaratan
Dalam  suatu  organisasi  harus  memiliki persyaratan  sebagai  alat  untuk  pemenuhan kebutuhan  yang telah di tentukan dan diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi tertentu.
Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Kasmir (Pasolong,  2010:133)  menyatakan  “pelayanan yang  baik  yaitu  kemampuan  seseorang  dalam memberikan  pelayanan  yang  dapat  memberikan
kepuasan kepada pelanggan dengan standar  yang ditentukan”.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai dimensi persyaratan
diperoleh  informasi  bahwa  20  orang  informan menjawab  bahwa  mengenai  indikator  standar atau  syarat  Poskesdes  sebagai  tempat  pelayanan kesehatan, informan nomor 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15,  17,  18,  dan  20  menyatakan  bahwa  standar atau  syarat  Poskesdes  sebagai  tempat  pelayanan kesehatan masih kurang bagus, kurang melengkapi  sarana,  prasarana,  ruangan  yang kurang  memadai  dan  kebersihan  yang  kurang  di jaga.  Dalam  pengisian  data  pasien  guna mempermudah penyimpanan arsip  masih  kurang bagus,  kurang  ketersediaannya  tempat  pengisian data pasien, kurangnya  kesadaran petugas  dalam mengisi  data  pasien  di  Poskesdes  sesuai  yang dikemukakan  oleh  informan  nomor  7,  8,  9,  12, 14, 15, 16, 18, dan 20.

## 3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
Ketika  sebuah  organisasi  memiliki  sudah memiliki  sistem,  mekanisme  dan  prosedur  yang jelas,  maka  tenaga  kesehatan  dan  tata  cara pelayanan  yang  diberikan  akan  menghasilkan sebuah  pelayanan  publik  yang  bagus  dan  akan berpengaruh kualitas pelayanan yang diberikan.
Menurut  menurut  Kurniawan    (Pasolong, 2010:128), bahwa:
“Pelayanan  publik  adalah  pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan  pada  organisasi  itu  sesuai dengan  aturan  pokok  dan  tata  cara  yang telah ditetapkan”. Berkaitan  dengan  teori  di  atas  penulis berpendapat bahwa dalam sistem mekanisme dan prosedur merupakan sebuah pemberian pelayanan  yang  mempunyai  kepentingan  pada suatu  organisasi  dengan  aturan  dan  tata  cara pelayanan yang telah di tetapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan  diperoleh  informasi  bahwa  sebanyak 20  orang  informan  menjawab  mengenai  dimensi sistem, mekanisme dan prosedur. Dalam indikator  tenaga  kesehatan  yang  memadai  di Poskesdes,  informan  nomor  4,  7,  8,  11,  12,  13, 14,  15,  18,  19,  dan  20  mengemukakan  bahwa tersedianya  tenaga  kesehatan  yang  memadai sudah  cukup  baik  mampu  melayani  masyarakat. Begitu  pula  dalam  indikator  tata  cara  pelayanan yang  dilakukan  pemberi  pelayanan  sesuai  SPM (standar  pelayanan  minimal),  informan  nomor 8,9,  11,  12,  13,  16,  17,  18,  dan  20 mengemukakan bahwa dalam tata cara pelayanan yang  dilakukan  oleh petugas  yang sesuai standar
pelayanan minimal oleh Poskesdes masih kurang baik.  Masih  ada  pegawai  yang  kurang  ramah, pegawai yang kurang cekatan ketika memberikan pelayana kesehatan.

## 4.  Jangka waktu penyelesaian
Untuk memberikan pelayanan yang efektif dan  efisien,  sebuah  pemberi  pelayanan  harus mampu  menyelesaikan  tugasnya  dalam  jangka waktu  yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan seluruh  proses  pelayanan  dari  setiap  jenis pelayanan.
Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Pasolong, 2010:199), mengemukakan bahwa ”pelayanan adalah segala bentuk  kegiatan  pelayanan  dalam  bentuk  barang atau  jasa  dalam  rangka  upaya  pemenuhan kebutuhan masyarakat”.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  diperoleh  informasi    mengenai dimensi jangka waktu penyelesaian, sebanyak 20 orang menjawab bahwa jangka waktu penyelesaian  yang di lakukan petugas Poskesdes dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada masyarakat.  Kemudian  dalam  indikator  adanya kegiatan  pelayanan  sesuai  jam  kerja,  kecuali pada  tindaan  tertentu  di  Poskesdes    informan nomor  6,  10,  11,  12,  14,  15,  16,  17,  19,  dan  20 mengemukakan bahwa dalam kegiatan pelayanan sesuai  jam  kerja  kecuali  pada  tindakan  tertentu masih  kurang  bagus,  masih  ada  petugas  yang tidak  tepat  waktu  dan  tidak  selalu  ada  berada  di tempat kerja.
Disamping  itu,  setelah  penulis  melakukan observasi  mengenai  dimensi  mengenai  tenaga kesehatan  yang  menyelesaikan  seluruh  proses pelayanan  dari  setiap  jenis  pelayanan  di Poskesdes  sudah  cukup  baik,  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  penuh tanggung jawab.

## 5.  Biaya/tarif
Dalam  pemberian  ongkos  yang  dikenakan kepada  penerima  layanan  dalam  mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan  kesepakatan  antara  penyelenggara dan masyarakat. Menurut Ratminto (Zaenal dan Muhibudin, 2015:109), ada beberapa asas  dalam penyelenggaraan  pelayanan  pemerintahan  dan perizinan  yang  harus  diperhatikan,  yaitu  sebagai berikut:
a. Empati  dengan  masyarakat.  Pegawai  yang melayani  urusan  perizinan  dari  instansi penyelenggara  jasa  perizinan  harus  dapat
berempati  dengan  masyarakat  pengguna  jasa pelayanan.
b. Pembatasan  prosedur.  Prosedur  dirancang sependek  mungkin,  agar  konsep  one  stop shop benar-benar diterapkan.
c. Kejelasan  tata  cara  pelayanan.  Tata  cara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan.
d. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam  mengurus pelayanan  harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan.
e. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang  melayani  masyarakat  pengguna  jasa pelayanan  harus  dirumuskan  sejelas  mungkin dengan  membuat  bagan  tugas  dan  distribusi kewenangan.  Dengan  demikian,  tidak  ada duplikasi tugas dan kekosongan tugas.
f. Transparansi  biaya.  Biaya  lapangan  harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin.
g. Kepastian  jadwal  dan  durasi  pelayanan. Jadwal  dan  durasi  pelayanan  juga  harus  pasti sehingga  masyarakat  memiliki  gambaran yang jelas dan tidak resah.
h. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus  dirancang  secara  efisien  sehingga  akan dihasilkan  formulir  komposit  (satu  formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan).
i. Maksimalisasi  masa  berlakunya  izin.  Untuk menghindarkan  terlalu  seringnya  masyarakat mengurus  izin,  masa  berlakunya  izin  harus ditetapkan selama mungkin.
j. Kejelasan  hak  dan  kewajiban  providers  dan masyarakat. Hak-hak dan kewajiban- kewajiban,  baik  bagi  providers  maupun  bagi masyarakat harus dirumuskan secara jelas dan dilengkapi  dengan  sanksi  serta  ketentuan ganti rugi.
k. Efektivitas penanganan dan keluhan.
Pelayanan  yang  baik  sedapat  mungkin  harus menghindarkan  terjadinya  keluhan.  Jika muncul  keluhan,  harus  dirancang  suatu mekanisme  yang  dapat  memastikan  bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.
Berdasarkan teori di atas, enulis berpendapat  bahwa  biaya/tarif  memang  harus diadakan,  sebagai  balas  jasa  kepada  pemberi pelayanan  yang  sudah  memberikan  pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan diperoleh informasi bahwa sebanyak 20
informan menjawab mengenai dimensi
biaya/tarif  sudah  baik,  diamana  pembayaran secara langsung di berikan kepada petugas.

## 6.  Produk pelayanan
Setiap organisasi memiliki hasil pelayanan yang  diberikan  dan  diterima  sesuai  dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Menurut  Ivancevich  dkk  (Zaenal  dan Muhibudin, 2015:80), menyatakan bahwa ”pelayanan  adalah  produk-produk  yang  tidak kasat  mata  (tidak  dapat  diraba)  yang  melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan”.
Berkaitan  dengan  teori  di  atas  penulis berpendapat  bahwa,  dalam    memberikan  produk pelayanan tidak boleh salah, harus sesuai dengan keinginan pelanggan,  memuaskan,  berpihak, dan untuk kepentingan pelanggan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  mengenai  dimensi  produk  pelayanan, diperoleh  informasi bahwa, sebanyak 20
informan menjawab mengenai indikator pemeriksaan  KB  bagi  ibu-ibu  di  lingkungan sekitar  Poskesdes,  informan  nomor  6,  8,  9,  12, 14,  16,  19,  dan  20  mengemukakan  bahwa pemeriksaan  KB  bagi  ibu-ibu  di  lingkungan sekitar  Poskesdes  masih  kurang  bagus,  jenis- jenis  alat  KB  yang  tidak  lengkap.  Kemudian untuk indikator pelayanan pengobatan bagi orang sakit, informan nomor 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, dan  17  mengemukakan  bahwa  pelayanan pengobatan yang diberikan petugas masih kurang bagus,  petugas  yang  kurang  ramah  dan  kurang disiplin.
Disamping hal itu, setelah penulis melakukan  penelitian  melalui  observasi  terkait dimensi  produk  pelayanan,  seperti  kurang  di perhatikannya  keinginan  pasien  dalam  jenis  alat KB  dan  petugas  yang  kurang  respon  terhadap pasien atau masyarakat.
7.  Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
Dalam suatu organisasi melengkapi peralatan  dan  fasilitas  yang  diperlukan  dalam penyelenggaraan  pelayanan,  termasuk  peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentansangatlah penting sebagai dukungan
peralatan dan perlengkapan kerja untuk melaksanakan pelayanan. Menurut Zeithhaml-Parasurman-Berry
(Pasolong, 2010:135), untuk  mengetahui kualitas pelayanan  yang  dirasakan  secara  nyata  oleh konsumen,  ada  indikator  ukuran  kepuasan konsumen  yang  terletak  pada  lima  dimensi kualitas  pelayanan  menurut  apa  yang  dikatakan konsumen antara lain:
1. Tangibles  atau  ketampakan  fisik  yaitu kualitas  pelayanan  merupakan  sarana  fisik perkantoran,  komputerisasi  administrasi, ruang tunggu, tempat informasi.
2. Reliability atau reliabilitas yaitu kemampuan dan keandalan untuk
menyediakan pelayanan yang terpercaya.
3. Responsiveness  atau  responsivitas  yaitu kesanggupan untuk membantu dan menyediakan  pelayanan  secara  tepat  dan tepat,  serta  tanggap  terhadap  keinginan konsumen.
4. Assurance  atau  kepastian  yaitu  kemampuan dan  keramahan  serta  sopan  santun  pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.
5. Emphaty  atau  perlakuan  yaitu  sikap  tegas tetapi penuh  perhatian dari  pegawai terhadap konsumen.
Berkaitan  dengan  teori  di  atas  penulis berpendapat  bahwa  suatu  organisasi  pemberi pelayanan  harus  mempunyai  dukungan peralatan kerja  yang  memadai  untuk  pelayanan  kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  mengenai  dimensi  sarana,  prasarana, dan/atau  fasilitas  diperoleh  informasi  bahwa, sebanyak  20  informan  menjawab  mengenai indikator tempat duduk bagi lansia di Poskesdes, informan  nomor  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13, 14, 16, 17, 18, 19, dan 20 mengumukakan bahwa tempat  duduk  yang  ada  masih  kurang  bagus, jumlahnya  terbatas  dan  tidk  memadai  sehingga banyak  pasien  yang  berdiri.  Kemudian  dalam indikator  peralatan  medis  yang  memadai  guna melancarkan  pelaksanaan  pelayanan,  informan nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  18,  19,  dan  20  mengemukakan  bahwa peralatan  medis  yang  tersedia  masih  kurang bagus,  jumlahnya  terbatas  hanya  ada  beberapa alat  yang  tersedia  di  Poskesdes.  Ada  pula  di indikator tersedianya bangunan  yang layak pakai di  Poskesdes  sudah  bagus  dan  memadai,  terlihat kondisi  bangunan  yang  kokoh.  Lalu  indikator danya  ruang  rawat  inap  persalinan  bagi  pasien yang  melahirkan,  informan  nomor  5,  7,  10,  11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 mengemukakan bahwa ruang  rawat  inap  yang  tersedian  masih  kurang memadai, kondisi ruangan  yang sempit, pentilasi udara  yang  kurang  dan  kondisi  ruangan  yang kurang  terjaga  kebersihannya.  Dalam  indikator tersedianya obat-obatan yang cukup di Poskesdes,  informan  nomor  5,  7,  8,  9,  10,  12, 13,1 4, 15, 16, 27, 18, 19, dan 20 mengemukakan bahwa  ketersediaan  obat-obatan  di  Poskesdes masih  kurang  lengkap,  jumlah  obat  terbatas sehingga  kekurangan  yang  ada  pasien  harus membeli  ke  Apotek.  Indikator  tersedianya  kipas
angin  guna suhu  ruangan tetap  terjaga, informan nomor 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, dan 19 mengemukakan  bahwa  ketersediaan  kipas  angin tidak  disediakannya  kipas  angin  karena  rusak  di ruangan  tunggu  pasien  sehingga  di  ruangan tersebut  suhunya  tidak  stabil.  Serta  di  indikator tersedianya  tempat  sampah  di  setiap  ruangan, informan  nomor  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  12,  13,  14, 15,  17,  18,  19,  dan  20  mengemukakan  bahwa ketersediaan  tempat  sampah  masih  kurang memadai  di  setiap  ruangan,  terlihat  hanya  ada tempat  sampah  di  ruangan  petugas  dan  itu  juga kapasitasnya kecil sehingga tidak dapat menampung sampah yang ada.

## 8.  Kompetensi pelaksana
Kemampuan  petugas  pemberi  pelayanan harus  ditetapkan  dengan  tepat  berdasarkan pengetahuan,  keahlian,  keterampilan,  sikap,  dan perilaku yang dibutuhkan.
Menurut  Daviddow  dan  Uttal  (Surjadi, 2009:57),  bahwa  ”pelayanan  merupakan  usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan( Whatever enchances customer satisfaction )”. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat  yaitu  harus  mempertinggi  kepuasan pelanggan atau pasien. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan mengenai dimensi kompetensi pelaksana,  diperoleh  informasi  sebanyak  20 orang  menjawab  semua  petugas  sudah  memiliki kompetentsi  pelaksana  yang  cukup  baik,  dimana petugas  mampu  menanggapi  dan  memberikan pengarahan,  terampil  dalam  menangani  keadaan darurat seperti dalam membersihkan luka pasien.

## 9.  Pengawasan internal
Dalam organisasi perlu adanya pengawasan  yang  di  lakukan  oleh  pimpinan kepada  bawahan,  baik  dari  sistem  pengendalian intern  dan pengawasan langsung  yang  dilakukan oleh  pimpinan  satuan  kerja  atas.  Hal  ini  untuk lebih  mengetahui  kinerja  pelayanan  yang berkualitas  yang  dilakukan  petugas  dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Menurut  Lijan  (2014:6),kualitas  biasanya menggambarkan  karakteristik  langsung  dari suatu produk, seperti:
1. Kinerja ( performance )
2. Keandaalan ( reliability )
3. Mudah dalam penggunaan ( ease of use )
4. Estetika ( esthetics ), dan sebagainya
Berkaitan  dengan  teori  di  atas  penulis berpendapat  bahwa  dalam  sautu  organisasi
seorang  pimpinan  harus  mengawasi  langsung  ke tempat  pelaksanaan  pelayanan  itu  dilakukan. Agar mengetahui perubahan kinerja bawahannya secara langsung.
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan, diperoleh informasi mengenai dimensi  pengawasan  internal,  sebanyak  20 informan  menjawab  dalam  indikator  adanya kepala  Puskesmas  yang  mengawasi  langsung  ke tempat  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  di Poskesdes,  informan  nomor  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10, 11,  12,1  3,14,  15,  16,  17,  18,  19,  dan  20 mengemukakan  bahwa  tanggapan  dari  kepala Puskesmas  setelah  mengawasi  langsung  ke tempat  pelaksanaan  banyak  masyarakat  yang tidak mengetahui tanggapan tersebut dan mereka tidak  mengetahui  kepala  Puskesmas  yang sekarang  sedang  menjabat.  Kemudian  dalam indikasi  adanya  pimpinan  satuan  kerja  yang berkunjung ke Poskesdes guna melihat
pelaksanaan  pelayanan  sudah  cukup  baik  di awasi langsung dan merespon tentang kekurangan yang ada.

## 10.  Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan
Penting  adanya  penanganan,  pengaduan, saran,  dan  masukan  dalam  organisasi.  Sebagai alat  ukur  pencapaian  dalam  sebuah  pelayanan yang telah di berikan kepada masyarakat sebagai tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
Menurut Sedarmayanti (2014:265),
apabila  pelayanan  tidak  sesuai  dengan  standar pelayanan  yang  dipublikasikan,  masyarakat berhak  untuk  protes  atau  melaporkan  unit pelayanan  publik  yang  bersangkutan,  baik kepada  unit  pengawasan  maupun  melalui layanan pengaduan yang disediakan unit tersebut.
Berdasarkan  teori  di  atas,  penulis berpendapat  bahwa  pelayanan  akan  yang  bagus apabila  mendengarkan  aspirasi  masyarakat  yang di sampaikan kepada petugas.
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan mengenai dimensi penanganan, pengaduan,  saran,  dan  masukan,  diperoleh informasi bahwa, sebanyak 20 informan menjawab  mengenai  indikator  adanya  kotak saran  bagi  pegawai  di  Poskesdes  masih  kurang baik,  kekurangan  petugas  dalam  memberikan pelayanan  yang  di  sampaikan  oleh  pasien  tidak di  kotak  saran  belum  di  perbaiki.  Kemudian dalam  indikasi  pemberian contact  person pegawai  bagi  pasien  yang  ingin  berobat  apabila tidak  bisa  datang  ke  Poskesdes  masih  belum merata, tidak tertera di jadwal praktek dan masih
banyak  pasien  yang  tidak  mengetahui  contact person petugas.

## 11.  Jumlah pelaksana
Tersedianya  pelaksana  sesuai  dengan beban  kerja,  informasi  mengenai  komposisi  atau jumlah  petugas  yang  melaksanakan  tugas  sesuai pembagian  dan  uraian  tugasnya  dalam  rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Pasolong, 2010:199),
mengemukakan bahwa  ”pelayanan adalah segala bentuk  kegiatan  pelayanan  dalam  bentuk  barang atau  jasa  dalam  rangka  upaya  pemenuhan kebutuhan masyarakat”.
Berdasarkan  teori  di  atas,  penulis berpendapat bahwa dalam memberikan pelayanan  jumlah  pelaksana  sangat  berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai beban kerja.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  mengenai  dimensi  jumlah  pelaksana, diperoleh  informasi bahwa, sebanyak 20 informan  menjawab  adanya  petugas  pelaksana yang  sesuai  beban  kerja  dan  adanya  bidan  dan pembantu  bidan  di  Poskesdes  sudah  sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Jaminan  pelayanan  yang  memberikan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk  memberikan  rasa  aman,  bebas dari bahaya, dari risiko keraguan Peyedia  pelayananan  harus  memberikan kepastian  pelayanan  dilaksanakan  sesuai  dengan standar pelayanan yang berlaku.
Sedarmayanti  (2010:252)  mengungkapkan unsur-unsur  dasar (asas-asas)  antara lain sebagai berikut:
a. Hak  dan  kewajiban,  baik  bagi  pemberi  dan penerima  pelayanan  publik  tersebut,  harus jelas  dan  diketahui  dengan baik  oleh  masing- masing  pihak,  sehingga  tidak  ada  keragu- raguan dalam pelaksanaannya.
b. Pengaturan  setiap  bentuk  pelayanan  umum harus  disesuaikan  dengan  kondisi  kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar,  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitasnya.  (Tentunya  kebijakan  publik yang melahirkan aturan perundang- undangan/perda tersebut, harus pula menganut prinsip partisipasi masyarakat sejak masukan proses hingga pengambilan keputusannya,  karena  masyarakatlah  yang menjadi obyek pelayanan tersebut).
c. Mutu  proses  keluaran  dan  hasil  pelayanan publik  tersebut  harus  diupayakan  agar  dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran,  dan  kepastian  hukum  yang  dapat dipertanggungjawabkan (mestinya juga dengan penuh empati dalam pelayanannya). d. Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah/pemerintahan  yang  bersangkutan berkewajiban  “memberi  peluang”  kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya, sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Berkaitan  dengan  teori  di  atas  penulis berpendapat bahwa dalam memberikan pelayanan  hak  dan  kewajiban,  baik  pemberi  dan penerima  pelayanan  publik  harus  jelas,  sehingga tidak  ada  keraguan  serta  memberikan  rasa  aman kepada pasien. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan, diperoleh informasi mengenai
dimensi  jaminan  pelayanan  yang  memberikan pelayanan  dalam  bentuk  komitmen  untuk memberikan  rasa  aman,  bebas  dari  bahaya,  dari risiko  keraguan  bahwa,  sebanyak  20  informan menjawab  sudah  cukup  baik,  dimana  dosis  obat yang  diberikan  kepada  pasien  sudah  sesuai dengan standar.
13.  Evaluasi kinerja pelaksana
Penilaian  untuk  mengetahui  seberapa  jauh pelaksanaan  kegiatan  sesuai  dengan  standar pelayanan. HakikatDan Pelayanan Publik Atau Pelayanan Umum (pelayanan oleh pemerintah/pemerintahan  kepada  masyarakat luas) menurut Ibrahim (2008:19-20)  antara lain: a. Meningkatkan  mutu  atau  kualitas  dan kuantitas/produktivitas  pelaksanaan  tugas dan fungsi Instansi (Lembaga) Pemerintah/Pemerintahan di bidang pelayanan  umum  (ingat  perbedaan  antara institusi dengan lembaga/instansi).
b. Mendorong segenap
upaya untuk mengefektifkan  dan  mengefisienkan  sistem dan  tatalaksana  pelasksanaan,  sehingga pelayanan  umum  dapat  diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.
c. Mendorong tumbuhnya  kreativitas, prakarsa, dan  peran  serta  (partisipasi)  masyarakat dalam  pembangunan  serta  meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
Berkaitan  dengan  teori  di  atas  penulis berpendapat bahwa setelah memberikan pelayanan  kepada  masyarakat,  petugas  harus melakukan  evaluasi  agar  mendorong  tumbuhnya
kreativitas,  prakarsa,  dan  peran  sera  partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh informasi mengenai dimensi  evaluasi  keinerja  pelaksana  bahwa, sebanyak  20  informan  menjawab,  informan nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  18,  19,  dan  20  mengemukakan  dalam indikator  evaluasi  kerja  di  setiap  minggunya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya,  dalam  hal  ini  masyarakat  ada masyarakat  yang  meminta  untuk  diikut  sertakan dalam pelaksanaan ini. Kemudian dalam indikasi melakukan  musyawarah  antar  pelaksana  demi kelancaran pelaksanaan pelayanan banyak informan  yang  tidak  mengetahui,  karena  dalam hal  ini  hanya  antar  petugaslah  yang  mengetahui dan yang melaksanakannya.
1.2. Hambatan-Hambatan  Yang  Di  hadapi Dalam Pelayanan Kesehatan Oleh Poskesdes di Desa Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.
Berkaitan  dengan  pelayanan  kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk  memelihara  dan  meningkatkan  kesehatan, mencegah  dan  menyembuhkan  penyakit  serta memulihkan  kesehatan  perorangan,  keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.
Menurut Undang-undang Nomor 25
Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  Pasal  1 ayat (1) bahwa: Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Berdasarkan  hasil  observasi  terhadap hambatan-hambatan  dalam  pelayanan  kesehatan oleh Poskesdes di Desa Sindanghayu Kecamatan Banjarsari  Kabupaten  Ciamis  adalah  sebagai berikut :
1. Adanya masyarakat  yang merasa kurang puas atas  ketentuan  pelayanan  yang    diberikan petugas  seperti  keramahan  yang  kurang diberikan  kepada  pasien  ketika  memberikan pelayanan  kesehatan  di  Poskesdes  Desa Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.
2. Adanya masyarakat  yang merasa kurang puas atas  ketentuan  jadwal  praktek  Poskesdes  dan petugas kurang disiplin dalam bekerja.
3. Adanya masyarakat  yang merasa kurang puas atas syarat Poskesdes sebagai tempat
pelayanan  dan  peralatan  medis  serta  ruangan yang kurang memadai. 4. Petugas masih belum sepenuhnya menerapkan sistem administatif.
5. masih  ada  masyarakat  yang  tidak  puas terhadap pelayanan  kesehatan oleh Poskesdes serta  keramahan  yang  kurang  diterapkan
petugas ketika memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
6. Tidak  tiap  hari  ada  kegiatan  pelayanan  dan petugas  masih  ada  yang  tidak  berada  di tempat.
7. Adanya  persediaan  jenis  KB  yang  kurang lengkap dan petugas hanya menyediakan jenis alat KB tertentu. Sehingga banyak masyarakat yang  kurang  puas  terhadap  pelayanan  yang diberikan petugas Poskesdes.
8. Masih  ada  masyarakat  yang  kurang  puas terhadap pelayanan pengobatan yang
diberikan  dan  petugas  Poskesdes  terkadang tidak  ada  di  tempat  dan  keramahan  kurang ramah terhadap pasien.
9. Ketersediaan tempat duduk khusus bagi lansia dan  tempat  duduk  bagi  pasien  membuat pasien tidak nyaman ketika sedang menunggu antrian  di  Poskesdes  Desa  Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.
10. Ketersediaan  peralatan  medis  yang  kurang memadai membuat proses pelayanan kesehatan oleh Poskesdes kurang maksimal.
11. Kurang  memadainya  ruang  rawat  inap persalinan  di  Poskesdes  membuat  pasien merasa  tidak  nyaman  ketika  sedang  di  rawat disana.
12. Ketersediaan  obat  yang  kurang  lengkap  dan terbatas  membuat  masyarakat  tidak  puas dengan  pelayanan pengobatan  yang  diberikan petugas Poskesdes
13. Adanya  masyarakat  yang  tidak  puas  dengan tidak disediakannya  kipas angin di Poskesdes Desa  Sindanghayu  Kecamatan  Banjarsari Kabupaten Ciamis.
14. Kurang  memadainya  tempat  sampah  di Poskesdes mengakibatkan penumpukan sampah di  ruangan dan  hal  tersebut menunjukan  kurangnya  kepedulian  petugas dalam menjaga kebersihan ruangan.
15. Banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui tentang pengawasan terhadap petugas Poskesdes. 16. Petugas masih belum memperbaiki kekurangan  yang  di  keluhkan  pasien  tentang pelayanan yang diberikannya. 17. Pemberian contact person yang diberikankepada  masyarakat  masih  belum merata dan masih ada masyarakat yang belum mengetahuinya.
18. Dalam  hal  ini  masyarakat  tidak  diikut sertakan  dan  tidak  adanya  sosialisasi  hasil musyawarah  sehingga masyarakat  tidak mengetahui  permasalahan  yang  ada  di Poskesdes.
Berdasarkan  hasil  observasi  diketahui bahwa  hambatan-hambatan  dalam  Pelayanan Kesehatan Oleh Poskesdes  di Desa Sindanghayu Kecamatan  Banjarsari  Kabupaten  Ciamis  antara lain  :  Masih  ada  petugas  yang  kurang  ramah, masih  ada  pegawai  yang  kurang  disiplin  dan kelengkapan  sarana  prasarana  yang  kurang memadai,  sehingga  pelaksanaan  pelayanan kesehatan  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan baik.
1.3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan  dalam  Pelayanan
Kesehatan  Oleh  Poskesdes  di  Desa Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan dengan informan, maka dapat diketahui  adanya  upaya–upaya  dalam  mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelayanan  kesehatan  oleh  Poskesdes  di  Desa Sindanghayu  Kecamatan  Banjarsari  Kabupaten Ciamis.
Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi hambatan-hambatan  dalam  Pelayanan  Kesehatan Oleh Poskesdes di Desa Sindanghayu Kecamatan Banjarsari  Kabupaten  Ciamis  adalah  sebagai berikut :
1. Berpedoman  pada  peraturan  dan  berupaya untuk  melaksanaannya  sesuai  peraturan tesebut.
2. Meningkatkan kedisiplinan dan mendahulukan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan  pelayanan  kesehatan  kepada masyarakat  dan  melengkapi  kekurangan yang ada di Poskesdes.
4. Petugas berupaya untuk mengamankan arsip yang  telah  di  simpan  agar  data  yang  ada tidak hilang.
5. Pegawai  berupaya  untuk  meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6. Petugas  berupaya  untuk  meningkatkan kesigapan  dalam  memberikan  pelayanan kepada masyarakat.
7. Petugas berusaha melengkapi dan menambah jenis obat-obatan.
8. Meningkatkan  kedisiplinan  dan  pelayanan pengobatan  dengan  terjun  langsung  ke lapangan.
9. Petugas  berusaha  mengajukan  penambahan tempat duduk dan tempat duduk khusus bagi lansia.
10. Petugas  berupaya  melengkapi  peralatan medis  dengan  mengajukan  permintaan  dana untuk  membeli  perlengkapan  peralatan medis.
11. Petugas  berupaya  untuk  menjaga  dan membersihkan  ruangan  agar  tetap  bersih serta mengajukan dana  baik  melalui
Pemerintah Desa, maupun pihak Puskesmas.
12. Petugas berupaya
melengkapi dan memperbanyak  jenis  obat  yang  dibutuhkan oleh masyarakat.
13. Petugas  berusaha  menyediakan  kipas  angin untuk  di  simpan  di  ruangan  tunggu  pasien, supaya  masyarakat  atau  pasien  merasa nyaman dengan suhu ruangan.
14. Petugas  berupaya  untuk  menambah  jumlah tempat sampah yang besar untuk menampung  sampah  yang  ada  di  ruangan Poskesdes.
15. Petugas berusaha lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
16. Petugas  berupaya  memperbaiki  kekurangan yang telah  di keluhkan  masyrakat, sehingga petugs  mampu  memberikan  solusi  dan meningkatkan pelayanan kesehatan.
17. Petugas  berupaya  memberikan  contact person  kepada  masyarakat  ketika  ada Posyandu  dan  memajang  tulisan  contact person  petugas  di  papan  informasi  yang berada di Poskesdes.
18. Lebih  meningkatkan  dan  mengefektifkan pelaksanaan evaluasi rutin.
Berdasarkan  hasil  observasi  mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam
Pelayanan  Kesehatan  Oleh  Poskesdes  di  Desa Sindanghayu  Kecamatan  Banjarsari  Kabupaten Ciamis  yaitu    pegawai  berupaya  untuk  lebih ramah  ketika  melayani  masyarakat  yang  datang ke Poskesdes, meningkatkan kedisiplinan pegawai  dan  berupaya  melengkapi  sarana  dan prasarana  agar  pelayanan  yang  di  berikan berjalan dengan baik. V. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  akhirnya penulis mengambil kesimpulan atas penelitian ini yakni sebagai berikut:
1. Pelayanan  kesehatan  oleh  Poskesdes  di  Desa Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten  Ciamis  sebagian  sudah  cukup dilaksanakan  dengan  baik,  dan  sebagian  lagi belum  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  itu terbukti  dari  31  indikator  yang  diteliti,  8 indikator  (25%)  sudah  di  laksanakan  dengan cukup  baik,  4  (10%)  sudah  dilaksanakan dengan  baik,  1  (5%)  masih  belum  efektif dilaksanakan,  4  (10%)  tidak  memadai  dan tidak mengetahui 14 (50%) belum dilaksanakan dengan baik.
2. Hambatan  dalam  Pelayanan Kesehatan Oleh Poskesdes  di  Desa  Sindanghayu  Kecamatan Banjarsari  Kabupaten  Ciamis  antara  lain  : masih ada pegawai  yang kurang ramah dalam bertugas,  masih  belum  terlaksananya  sistem administrasi  yang  sesuai  prosedur,  masih belum memperbaiki kekurangan yang dikeluhkan pasien.
3. Upaya  untuk  mengatasi  hambatan  yang muncul  dalam  Pelayanan  Kesehatan  Oleh
Poskesdes  di  Desa  Sindanghayu  Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis yaitu meningkatkan kedisiplinan, melengkapi sarana  dan  prasarana,  pegawai  berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,  menerapkan  sistem  administrasi yang  sesuai  prosedur,  merespon  keluhan pasien dan meningkatkan pelayanan.
5.2 Saran-saran Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan  di  atas,  maka  penulis  memiliki saran  yang  akan  disampaikan  sesuai  dengan kesimpulan yaitu sebagai berikut :
1. Pemberian  pelayanan  kesehatan  alangkah baiknya  lebih  ditingkatkan  lagi  dalam  hal keramahan, kedisiplinan pegawai dan melengkapi sarana dan prasarana Poskesdes, agar  masyarakat  merasakan  kenyamanan ketika berada disana.
2. Untuk  mengatasi  hambatan  yang  dihadapi oleh  petugas,  alangkah  baiknya  apabila petugas lebih mengoptimalkan dalam memberikan pelayanan, dengan memberikan  5S  (senyum,  sapa,  salam, sopan, santun) kepada masyarakat, menignkatkan  kedisiplinan  dan  berupaya melengkapi sarana dan prasarana.
3. Agar  upaya  petugas  dalam  mengatasi hambatan  dapat  berjalan  dengan  lancar, perlu dilakukan sosialisasi kepada
masyarakat  dengan  memberikan  informasi tentang Poskesdes, dengan menyebar angket di setiap bulannya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku Bungin,  Burhan.  2015. Metodelogi  Penelitian Sosial  dan  Ekonomi .  Jakarta:  PT  Fajar
Intrpratama Mandiri.
Mukarom,  Zaenal  dan  Laksana,  Muhibudin Wijaya.  2015. Manajemen  Pelayanan Publik . Bandung:CV Pustaka Setia.
Pasolong,  Harbani.  2010. Administrasi  Publik . Bandung: Alfabeta. Sedarmayanti. 2014. Restrukturisasi Dan
Pemberdayaan  Organisasi .  Bandung:
Alfabeta.
Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  Kualitatif . Bandung: Alfabeta. B. Dokumen-dokumen
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik. Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003

## C. Sumber Pustaka
Siska Septiani Hidayat. 2014. Pelayanan Listrik Prabayar  (token)  Oleh  PT.  PLN (Persero) Ciamis Di Wilayah Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis
Kabupaten  Ciamis .  Skripsi  FISIP
Universitas Galuh Ciamis.

## Identitas Penulis
Pupu  maspupah ,  lahir  di  Ciamis  pada tanggal 27 Nopember 1993, adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi  Negara  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis.