IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO.73 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
Hanari Fajarini E-mail:  hanari.fajarini@gmail.com Program Studi D3 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhadi Setiabudi Jl. P. Diponegoro KM 2 Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes – Jawa Tengah Telp. (0283) 6199000 Fax : (0283) 6199001

## Abstrak
Hukum  hadir  di  tengah-tengah  masyarakat  dapat  mempengaruhi  aktivitas  yang  ada  dalam masyarakat, tidak terkecuali pada ranah  interaksi  sosial  pelaku-pelaku  bidang  kesehatan.  Tak terkecuali Apoteker  dibebani  dengan  kewajiban  keberhasilan  pengobatan  yang meliputi  program  pengobatan  yang harus dijalani pasien, memonitor hasil pengobatan serta mampu bekerja sama dengan profesi lainnya agar tujuan pengobatan  bagi  pasien  dapat  berhasil  dengan  baik. Pembebanan hukum tersebut  tertuang  dalam tatanan  normatif    Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  73  Tahun  2016  tentang  Standar  Pelayanan Kefarmasian  di  Apotek,  penelitian  berkenaan  dengan  norma  dimaksud  melalui  penelitian  socio-legal. Tujuan  eksistensi  kaidah  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  73  Tahun  2016    memberikan perlindungan  keselamatan  terhadap  pasien.  Dalam  tataran  keberlakuannya  kaidah  normatif  tersebut mengalami  hambatan,  diakibatkan  oleh  kultur  hukum  yang  apatis  dari  apoteker  sehingga  pemahaman kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  yang  dikehendaki  dari  tujuan  norma  dibuat  tidak  mencapai  hasil maksimal.  Tujuan  hukum  untuk  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  bagi  para  pelaku  yaitu apoteker,  pasien  serta   Pemilik  Sarana  Apotek tidak  sepenuhnya  mampu menterjemahkan  teks-teks  dari substansi muatan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016..
Kata Kunci: Apoteker; Kultur Hukum Apatis; Kepatuhan hukum, Tujuan Hukum.

## 1. Pendahuluan
Dalam  Lampiran  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor    73 Tahun  2016  Tentang  Standar  Pelayanan Kefarmasian  Di  Apotek  Pelayanan  bahwa apotek  pada  saat  ini  telah  mengalami pergeseran  orientasi  dari  drug  oriented kepada  patient  oriented,  atau  yang  lebih dikenal dengan Pharmaceutical Care. Pelayanan kefarmasian semula hanya berfokus  kepada  pengelolaan  obat  (drug oriented),  saat  ini  mengalami  perubahan menjadi  pelayanan  komprehensif  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas hidup  pasien.    Akibatnya,  eksistensi apoteker  ada  tuntutan  dalam  konteks peningkatan  sumber  daya  manusia  dalam hal  peningkatan  kemampuan  penguasaan pengetahuan,  ketrampilan  serta  mampu mengubah  perilaku  dalam  hal  berinteraksi dengan  pasien.  Bentuk  interaksi  dimaksud yaitu  Pelayanan  Informasi  Obat  (PIO), Konseling  Obat,  Pelayanan  Kefarmasian  di Rumah  (home  care),  Pemantauan  Terapi
Obat  (PTO);  dan  Monitoring  Efek  Samping Obat (MESO). Substansi Pelayanan Kefarmasian (Pharmaceutical  Care)  tersebut  pada  intinya untuk  membantu  pasien  sebagai  upaya mendukung tercapainya
keberhasilan pengobatan,  memberi  informasi  tentang program  pengobatan  yang  harus  dijalani pasien,  memonitor  hasil  pengobatan  dan bekerja  sama  dengan  profesi  lainnya  untuk mencapai  keberhasilan  pengobatan  bagi pasien .[1] Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.
51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, diberi makna bahwa Pelayanan Kefarmasian adalah suatu
pelayanan  langsung  dan  bertanggung  jawab kepada  pasien  yang  berkaitan  dengan sediaan  farmasi  dengan  maksud  mencapai hasil  yang  pasti  untuk  meningkatkan  mutu kehidupan pasien.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di atas, Pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian Kesehatan  memberlakukan  norma  hukum yang bersifat teknis yaitu Peraturan Menteri
Kesehatan  RI  Nomor  73  Tahun  2016 tentang  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di Apotek, dengan tujuan memberikan perlindungan  keselamatan  terhadap  pasien. Untuk  itu  semua  tenaga  kefarmasian  dalam melaksanakan tugas profesinya harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan ini.  Keberlakuan  norma  hukum  dimaksud sebagai  dasar  pemikiran  yang  beranjak  dari konsep negara hukum, sebagai suatu bentuk negara yang ideal pada era modern sekarang ini.  Titik  tolak  dari  gerakan  pemikiran mengenai  negara  berdasarkan  atas  hukum yakni,  bahwa  semua  aktivitas  kenegaraan hendaknya didasarkan pada hukum .[2] Pelayanan  kefarmasian  yang  wajib dilaksanakan oleh Apoteker menurut Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  73 Tahun  2016  yang  berkaitan  langsung dengan keselamatan pasien meliputi: pengkajian  Resep;  dispensing;  Pelayanan Informasi Obat (PIO); konseling; Pelayanan Kefarmasian  di  rumah  (home  pharmacy care);  Pemantauan  Terapi  Obat  (PTO);  dan Monitoring  Efek  Samping  Obat  (MESO). Selama  ini  pelayanan  kefarmasian  hanya terfokus pada pelaksanaan transaksi jual beli obat, aspek-aspek penting yang diatur dalam standar  pelayanan  kefarmasian  diabaikan. Salah  satunya  adalah  Pelayanan  Informasi Obat  (PIO),  kegiatan  yang  dilakukan  hanya sebatas pada informasi seputar transaksi jual beli obat. Padahal hakikatnya PIO merupakan pelayanan informasi yang
menyeluruh  terkait  obat,  meliputi  aturan pakai,  cara  pakai/rute  obat,  indikasi, kontraindikasi,  kemungkinan  interaksi  yang terjadi, maupun efek samping yang ditimbulkan.  Pelayanan  kefarmasian  di rumah (home pharmacy care) dan
medication  record  sampai  saat  ini  belum dilaksanakan secara maksimal. Home pharmacy  care  sebenarnya  perlu  untuk memberikan  layanan  kefarmasian  terutama untuk  pasien  degeneratif  yaitu  pasien  yang membutuhkan  waktu  perawatan  jangka panjang, contohnya : pasien TBC, hipertensi, kardiovaskular, diabetes mellitus, atau  untuk  memberikan  pelayanan  bagi pasien  yang  tidak  mempunyai  waktu  untuk datang  ke  apotek.  Medication  record  dapat digunakan  untuk  mendapatkan  akurasi  data pasien, terutama bagi pasien yang
mengalami  keterulangan  pengobatan,  Di samping  itu  data  medication  record  dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah apabila  ada  gugatan  terhadap  pelayanan kefarmasian di apotek.
Kendala yang dihadapi dalam pelayanan  kefarmasian  di  apotek  adalah kompetensi  tenaga  farmasi  itu  sendiri, terutama  pengetahuan  mengenai  peraturan perundang-undangan kefarmasian yang berlaku,  selain  itu  terbatasnya  jumlah sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  apotek menjadi  hambatan  dalam  penerapan  standar pelayanan kefarmasian  di apotek. Diperoleh data  bahwa  apotek  hanya  memiliki  satu orang  apoteker  saja  sehingga  mengalami kesulitan jika harus melaksanakan konseling, monitoring, penyiapan dan pengelolaan  obat  sekaligus,  apalagi  masih harus  melakukan  pelayanan  kefarmasian  di rumah  (home  pharmacy  care).  Selain  itu apotek  hanya  yang  memiliki  satu  orang asisten apoteker sehingga pelayanan kefarmasian  yang  diberikan  oleh  apotek kepada  pasien  menjadi  kurang  maksimal. Berdasarkan  data  yang  dihimpun  pelayanan kefarmasian selama ini dinilai  masih berada di  bawah  standar,  pelaksanaan  standar pelayanan  kefarmasian  belum  dilakukan secara  maksimal,  bahkan  banyak  pula Apoteker  Pengelola  Apotek  (APA)  yang tidak  berada  di  apotek  pada  saat    jam  buka layanan apotek.
Deskripsi realitas sosial tersebut memberikan  pertanyaan  penelitian  yang paling mendasar bagaimanakah pelaksanaan standar  pelayanan  kefarmasian  di  apotek untuk perlindungan keselamatan pasien, dan bagaimana  budaya  hukum  Apoteker  dalam pendekatan  standar  pelayanan  kefarmasian di  apotek  untuk  perlindungan  keselamatan pasien.

## 2. Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah socio-legal research, however, the interest originally shown  by  the  forerunners  of  sociology and  anthropology,  such  as  Weber; Durkheim  and  Malinowski  to  name  a few,  in  studying  law,  legal  behaviour and  legal  institutions  was  not  sustained
by modern sociology .[3] Penelitian sejenis ini diklasifikasikan dalam penelitian  kasus  (case  study)  atau penelitian lapangan (field study), dengan titik  berat  untuk  learning  from  the people  mempelajari  secara  intensif  dan mengkaji  kondisi  social  setting  dan interaksi  sosial  yang  dibangun  pada kondisi  pada  titik  saat  ini,  lebih  bersifat natural  (alami)  -  natural  setting  dari individu,  kelompok-kelompok  sosial, institusi sosial atau komunitas masyarakat tertentu.
3. Temuan  Penelitian  dan  Pembahasan Masalah
Pelaksanaan  standar  pelayanan  kefarmasian di  apotek  untuk  perlindungan  keselamatan pasien terdiri dari pengkajian resep; dispensing; Pelayanan Informasi Obat (PIO);    konseling;    pelayanan  kefarmasian di rumah (home pharmacy care); Pemantauan  Terapi  Obat  (PTO);  dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Pada  kajian  administratif  skrining  resep kegiatan  yang  harus  dilaksanakan  adalah pengecekan  nama  dokter,  SIP,  alamat  dan nomor  telepon  dokter,  paraf  dokter,  nama dan  umur  pasien,  dosis  dan  jumlah  obat, bentuk  sediaan  obat,  potensi  obat,  stabilitas obat,  cara  dan  lama  pemberian  obat,  efek samping obat dan interaksi obat. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara,  hampir  semua  apoteker  tidak melakukan  pengecekan  nama  dokter,  SIP, alamat  dan  nomor  telepon  dokter.  Para apoteker  ini  berasumsi  bahwa  keberadaan nama dokter, SIP, alamat dan nomot telepon dokter  pada  resep  sudah  pasti  benar sehingga  tidak  perlu  dilakukan  pengecekan dalam  hal  tersebut.  Padahal  hakikatnya pengecekan  tersebut  wajib  dilakukan  untuk menghindari kemungkinan pemalsuan resep.
Hal  lain  yang  juga  diabaikan  oleh apoteker  adalah    pengecekan  paraf  dokter. Keabsahan  suatu resep  dapat  dilihat  dengan adanya  paraf  dari  dokter  penulis  resep,  hal tersebut dikarenakan dokter yang memegang  tanggung  jawab  penuh  atas segala  sesuatu  yang  dituliskan  pada  resep tersebut.  Para  apoteker  beralasan  jika  harus mengecek  satu  per  satu  bagian  kelengkapan
resep, pengerjaan satu resep akan membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama, sementara apoteker dihadapkan pada banyaknya  resep  yang  masuk,  sementara sumber  daya  manusia  yang  dimilki  apotek terbatas.
Kajian  farmasetik  dalam  hal  bentuk sediaan obat, potensi maupun stabilitas obat sangat  penting  dilakukan  karena  suatu bentuk  sediaan  obat  memiliki  cara  atau teknik penggunaan yang khusus, potensi dan juga  stabilitas  yang  berbeda.  Sehingga dengan  adanya  pengecekan  ini  diharapkan dapat  meminimalisasi  efek  samping  yang tidak  diinginkan.  Hanya  saja  dari  hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa apoteker  sama  sekali  tidak  melakukan kajian  farmasetik  terhadap  suatu  resep. Mereka  beralasan  bahwa  obat  yang  ditulis dokter  sudah  pasti  benar  dalam  hal pemilihan bentuk, potensi  maupun stabilitas obat. Selain itu menyingkat waktu pengerjaan  resep  menjadi  alasan  tidak dilakukannya kajian farmasetik.
Hal  lain  yang  perlu  dilakukan  dalam pengecekan  resep  adalah  pertimbangan klinis. Pertimbangan klinis meliputi: ketepatan  indikasi  dan  dosis  Obat;  aturan, cara  dan  lama  penggunaan  Obat;  duplikasi dan/atau polifarmasi; reaksi Obat yang tidak diinginkan  (alergi,  efek  samping  Obat, manifestasi klinis lain);  kontra indikasi; dan interaksi.
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  data bahwa  tidak  semua  kegiatan    dalam  hal pertimbangan  klinis  dilakukan.  Apoteker hanya  melakukan  kajian  atau  pertimbangan pada  bagian  indikasi,  dosis,  aturan  dan  cara penggunaan  obat.  Bagian  lain  yang  tidak kalah  pentingnya  diabaikan  oleh  apoteker. Mereka  beralasan  jika  harus  dilakukan pengecekan  pada  semua  bagian  waktu pengerjaan  satu  resep  akan  membutuhkan waktu yang cukup lama.
Dalam  ketentuan  hukum  Peraturan Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  73  Tahun 2016  tentang  Standar  Kefarmasian  di Apotek,  diatur  bahwa  kegiatan  dispensing terdiri  dari  penyiapan,  penyerahan  dan informasi.  Pada  bagian  penyiapan  dan penyerahan  obat  semua  apoteker  telah melaksanakan  semua  bagian  sebagaimana
yang tercantum dalam Permenkes Nomor 73 Tahun 2016.
Pelayanan Informasi Obat merupakan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Apoteker dalam  pemberian  informasi  mengenai  Obat yang  tidak  memihak,  dievaluasi  dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek  penggunaan  Obat  kepada  profesi kesehatan  lain,  pasien  atau  masyarakat. Informasi  mengenai  Obat  termasuk  Obat Resep,  Obat  bebas  dan  herbal.  Informasi meliputi  dosis,  bentuk  sediaan,  formulasi khusus,  rute  dan  metoda  pemberian, farmakokinetik, farmakologi, terapeutik dan alternatif,  efikasi,  keamanan  penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek samping, interaksi,  stabilitas,  ketersediaan,  harga, sifat  fisika  atau  kimia  dari  Obat  dan  lain- lain.
Dari  hasil  penelitian,  kegiatan  Pelayanan Informasi  Obat  (PIO)  belum  berjalan maksimal,  kegiatan  lebih  terfokus  pada transaksi  jual  beli  obat.  Informasi  penting mengenai  dosis,  bentuk  sediaan,  formulasi khusus,  rute  dan  metoda  pemberian, farmakokinetik, farmakologi, terapeutik dan alternatif,  efikasi,  keamanan  penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek samping serta interaksi obat, diabaikan oleh apoteker. Para apoteker beralasan, jika harus melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi Obat (PIO), kegiatan lain yang berhubungan dengan  pelayanan  resep  akan  terhambat. Faktor  terbatasnya  jumlah  SDM  yang dimilki apotek lagi-lagi menjadi alasan tidak dapat  dapat  dilaksanakannya  pelayanan kefarmasian secara maksimal. Dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  73 Tahun  2016  tentang  Standar  Pelayanan Kefarmasian  di  Apotek  diatur  tentang kegiatan  Pelayanan  Informasi  obat  terdapat juga kegiatan promosi dan edukasi. Promosi merupakan suatu kegiatan yang memberdayakan masyarakat dengan melakukan  motivasi  melalui  pemberian inspirasi  kepada  masyarakat,  sehingga diharapkan  masyarakat  termotivasi  untuk dapat  melakukan  peningkatan  kualitas hidupnya secara mandiri. Edukasi merupakan suatu kegiatan yang memberdayakan masyarakat melalui
pemberian  pengetahuan  terkait  tentang terapi  pengobatan  dan  mengikutsertakan
pasien  dalam  pengambilan  keputusan,  yang bertujuan  agar  tujuan  pengobatan  dapat tercapai  secara  optimal.  Many  health problems  and  medical  problems  can  not  be dealt with and solved in the doctor’s office, out patient clinic or at the patient’s home .[4] Terdapat  beberapa  kegiatan  dalam promosi  dan  edukasi,  di  antaranya  adalah pemberian  materi  dan  kegiatan  khusus untuk penyuluhan kesehatan pasien, kegiatan  penyediaan  brosur/leaflet,  kegiatan promosi kesehatan serta ketersediaan majalah atau informasi kesehatan  di apotek. Selain  itu,  menurut  Peraturan  Menteri Kesehatan  RI  Nomor  73  Tahun  2016 menjelaskan  bahwa  apoteker  harus  ikut membantu  diseminasi  informasi,  antara  lain dengan  penyebaran  leaflet/  brosur,  poster, penyuluhan dan lain-lainnya.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan wawancara,  kegiatan  promosi  dan  edukasi belum  dapat berjalan secara optimal, hal  ini disebabkan  karena  tidak  adanya  alokasi biaya yang disediakan apotek untuk kegiatan  promosi  dan  edukasi.  Kendala keuangan  ini  cukup  sulit  diatasi  mengingat sebagaian  besar  apotek  bukan  milik  pribadi apoteker  melainkan  bekerja  sama  dengan Pemilik  Sarana  Apotek  (PSA),  sehingga apoteker  tidak  memiliki  kewenangan  penuh dalam hal pengaturan keuangan.
Kegiatan konseling
utamanya ditujukan  kepada  pasien  dengan  kondisi khusus,  diantaranya  pasien  dengna  penyakit kardiovaskular,  penyakit  diabetes,  penyakit TBC,  penyakit  astma,  konseling  tentang obat  KB.  Dalam  melaksanakan  kegiatan konseling,  diperlukan  beberapa  persiapan seperti  ruang  tertutup  untuk  konseling materi  konseling,  serta  prosedur  tetap pelaksananan  konseling.  Fasilitas  konseling dapat  berupa  buku-buku  khusus  yang membahas  obat  dann  penyakit  yang  masuk dalam  kriteria  konseling.  Tersedianya  kartu catatan  pengobatan  (medication  record), yang  berisi  identitas  pasien,  kepatuhan pasien, diagnosa, nama dan cara penggunaan obat, keluhan selama
pengobatan, reaksi alergi,  efek samping dan hal-hal  lain  yang  perlu  disampaikan  ke dokter.  Kegiatan  konseling  ini  sama  sekali tidak  dilaksanakan  oleh  para  apoteker. Mereka  beralasan  bahwa  fasilitas  konseling
seperti  ruang  khusus,  buku-buku  maupun kartu catatan pengobatan (medication record) belum dimiliki oleh apotek.
Pelayanan  kefarmasian  di  rumah (home  pharmacy  care)  ditujukan  untuk pasien  lansia  dan  pasien  penyakit  kronis. Kegiatan  pelayanan  kefarmasian  di  rumah sama sekali belum dilaksanakan oleh apotek yang  menjadi  objek  penelitian,  Lagi-lagi faktor biaya menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah. Pemantauan  Terapi  Obat  (PTO) ditujukan kepada pasien penyakit
kardiovaskular,  penyakit  diabetes,  penyakit TBC,  dan  penyakit  asma.  Monitoring  dapat dilakukan  melalui  telepon,  hal  ini  sangat berguna  untuk  pasien  dengan  penyakit tertentu  seperti  kardiovaskular,  diabetes, TBC, asma dan penyakit kronis lannya.
Dalam  penelitian  ini,  pelaksanaan kegiatan  Pemantauan  Terapi  Obat  PTO belum  berjalan  optimal.  Berdasarkan  hasil wawancara, hal tersebut dkarenakan
terbatasnya waktu apoteker untuk
melakukan  kegiatan  pemantauan  kepada pasien  dikarenakan  waktu  kerja  apoteker  di apotek  yang  cenderung  singkat,  sehingga kegiatan  apoteker  lebih  ditekankan  pada kegiatan  pelayanan,  seperti  pelayanan  resep maupun pelayanan swamedikasi.
Monitoring  Efek  Samping  Obat (MESO)  merupakan  kegiatan  pemantauan setiap respon terhadap Obat yang merugikan atau  tidak  diharapkan  yang  terjadi  pada dosis  normal  yang  digunakan  pada  manusia untuk  tujuan  profilaksis,  diagnosis  dan terapi  atau  memodifikasi  fungsi  fisiologis. Dari  hasil  penelitian,  kegiatan  Monitoring Efek Samping Obat (MESO) belum berjalan maksimal,  kegiatan  ini  terkendala  oleh pengetahuan apoteker dalam
megindentifikasi  resiko  efek  samping  obat terhadap pasien. Hasil  temuan  yang  berbeda  didapat setelah
melakukan penelitian dan
wawancara  dengan  Apoteker  senior  di Kabupaten  Brebes  diperoleh  data  bahwa pada  apotek  yang  beliau  kelola  sebetulnya telah berusaha menerapkan standar pelayanan  kefarmasian  walaupun  belum maksimal.  Langkah  yang  diambil  adalah dengan  menambah  apoteker  pendamping
sebanyak  2  (dua)  orang  dan  tenaga  teknis kefarmasian  sebanyak  3  (tiga)  orang, sehingga  masing-masing  apoteker  dapat bekerja  di  pos  pelayanan  masing-masing. Beliau  sebagai  pemilik  sekaligus  Apoteker Pengelola  Apotek  fokus  pada  pelayanan konseling,  sementara  2  (dua)  apoteker lainnya  fokus  pada  pelayanan  skrining resep,  dispensing  dan  pelayanana  informasi obat.  Sementara  5  (lima)  tenaga  teknis kefarmasian yang dimilki apotek
diperbantukan di masing-masing pos pelayanan.  Jumlah  SDM  yang  ada  saat  ini dirasa  masih  kurang  karena  apotek  juga harus  melaksanakan  pelayanan  kefarmasian di  rumah,  pemantauan  terapi  obat  dan monitoring  efek  samping  obat.  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di  rumah  adalah  terkait anggaran, karena dalam pelaksanaan pelayanan  kefarmasian  di  rumah,  apoteker harus  pro  aktif  mengunjungi  rumah  pasien satu demi satu untuk memantau keserhasilan terapi  serta  melakukan  monitoring  terhadap kemungkinanan  adanya  efek  samping  obat. Selama  ini,  jasa  konsultasi  apoteker  tidak pernah  diperhitungkan,  pasien  membayar kepada  apoteker  hanya  jika  membeli  obat. Ini berbeda dengan profesi dokter,
masyarakat akan bersedia membayar berapapun  biaya  konsulatasi  kepada  dokter. Faktor  inilah  yang  mendasari  sulitnya menerapkan  Permenkes  Nomor  73  Tahun 2016 mengenai standar pelayanan kefarmasian di apotek. Berdasarkan temuan penelitian,
faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap pelayanan  kefarmasian  oleh  apoteker  di apotek  yaitu  motivasi  apoteker  dan  status kepemilikan  apotek.  Motivasi  apoteker merupakan alasan yang menjadikan dorongan  apoteker  untuk  melaksanakan standar  pelayanan  kefarmasian  di  apotek. Dan  kepemilikan  apotek  merupakan  status kepemilikan  dari  sarana  dan  prasarana  yang ada  di  apotek.  Apoteker  yang  memiliki sebagian  atau  seluruh  saham  di  apotek cenderung  memiliki  kualitas  pelayanan kefarmasian lebih baik dibandingkan dengan  apotek  yang  seluruhnya  dimiliki olek pemilik sarana apotek (PSA).
Pelayanan  kefarmasian  di  apotek tidak  terlepas  dari  adanya  regulasi  yang
setidaknya  memberikan  kepastian  hukum akan  adanya  standar  pelayanan  kefarmasian yang  dapat  menjamin  keselamatan  pasien. Regulasi  mengenai  pelayanan  kefarmasian di  apotek  diatur  dalam  Permenkes  Nomor 73  Tahun  2016.  Di  lapangan  ditemukan adanya  kecenderungan  bahwa  ketentuan tersebut diabaikan Apoteker dalam memberikan  pelayanan  kefarmasian  kepada pasien. Faktor terbatasnya jumlah SDM dan faktor  ekonomi  menjadi  alasan  tidak dilaksanakan standar pelayanan kefarmasian. Faktor ekonomi dilatarbelakangi  karena  sebagian  besar apotek  adalah  milik  PSA,  apoteker  lebih banyak  berperan  sebagai  karyawan  bukan sebagai  mitra  kerja  sehingga  apoteker  tidak memiliki  kewenangan  dalam  menentukan arah kebijakan apotek.
Selain  faktor  Pemilik  Sarana  Apotek (PSA),  faktor  ketidaktahuan  dan  kurangnya pemahaman  tentang  Permenkes  No.  73 Tahun 2016 menjadi faktor tidak dilaksanakannya standar pelayanan kefarmasian. Kedua faktor ini
mempengaruhi  sikap  dan  pola  perilaku apoteker  dalam  mematuhi  hukum,  kondisi ini  menciptakan  budaya  hukum  apoteker yang  tidak  konstruktif.    Komponen  dari persoalan  kesadaran  hukum  terkait  erat dengan  elemen  budaya  hukumnya  yang dapat  dimaknai  dengan  kategori  nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.
Berdasarkan temuan penelitian di atas terhadap  pelaksanaan  standar  pelayanan kefarmasian,  dapat  dilihat  sikap  apoteker cenderung  apatis,  banyak  ketentuan  dalam standar  pelayanan  kefarmasian  yang  tidak dilaksanakan,  sikap  apatis  ini  didasari karena  adanya  perbedaan  orientasi  antara apoteker  dengan  Pemilik  Sarana  Apotek (PSA). Hakikatnya apoteker ingin melaksanakan  apa  yang  tertuang  dalam Permenkes  RI  Nomor  73  Tahun  2016, hanya  saja  faktor  ekonomi  serta  pola hubungan  kerja  antara  apoteker  dengan Pemilik  Sarana  Apotek  (PSA)  sebagai bawahan  dan  atasan  memberikan  pengaruh yang cukup besar dalam penerapan peraturan  ini.  Pola  hubungan  kerja  antara apoteker  dengan  Pemilik  Sarana  Apotek (PSA)  sebagai  hubungan  patron-klien.
Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum  terdiri  dari  elemen  substansi, struktur  dan  kultur  hukum,  atas  dasar  dari pendapat  Friedman  tersebut  maka  dalam kaitan pengaruh hukum dengan sikap tindak manusia  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam ketaatan  (compliance),  ketidaktaatan  atau penyimpangan  (deviance)  dan  pengelakan (evasion).  Klasifikasi  tersebut  berkaitan dengan hukum  yang berisikan larangan atau suruhan.  Namun  untuk  hukum  yang  berisi kebolehan,
klasifikasinya
adalah penggunaan  (use),  tidak  menggunakan (nonuse) dan penyalahgunaan (misuse). [5] Temuan penelitian-pun mengindikasikan bahwa apoteker di Kabupaten  Brebes  pada  dasarnya  telah mengetahui  adanya  peraturan  mengenai standar  pelayanan  kefarmasian  di  apotek, hanya saja dalam pelaksanaannya ditemukan  kendala-kendala  yang  berasal dari  dalam  maupun  dari  luar.  Kendala  dari dalam,  adalah  komitmen  atau  motivasi  dari apotekaer  itu  sendiri,  kendala  dari  luar adanya  intervensi  dari  pemilik  sarana apotek.  Secara  eksplisit  dan  implisit keadilan  menjadi  sulit  diwujudkan,  dan  di dalam  ilmu  hukum  keadilan  itu  merupakan ide  dan  tujuan  hukum  namun  secara  pasti dan  gramatikal  keadilan  itu  tidak  dapat didefinisikan  oleh  ilmu  hukum,  oleh karenanya  keadilan  harus  dikaji  dari  sudut pandang  teoretik  dan  filosofis .[6] Hukum sarat dengan nilai, gagasan untuk membangun kultur baru yang lebih kontekstual pada rasa keadilan masyarakat .[7] Apalagi  mengingat  di  era persaingan  yang  sangat  ketat  memasuki MEA  (Masyarakat  Ekonomi ASEAN) norma  hukum  harus  benar-benar  hadir  agar mencapai tujuan yang dikehendaki, tuntutan semakin ketatnya persaingan kompetisi  produk  baik  barang  maupun jasa[8],  menjadi  ancaman  yang  kontra produktif  apabila  negara  dalam  hal  ini pemerintah  tidak  memberikan  jaminan  dan perlindungan  serta  arahan  atau  pembatasan dalam  konstitusi  terhadap  pelaksanaan MEA.
Secara intrinksik, seseorang mematuhi  suatu  peraturan  karena  adanya proses internalisasi berdasarkan
kepercayaan  terhadap  nilai-nilai  dari  yang
bersangkutan. Adapun sebaliknya, seseorang  akan  cenderung  apatis  terhadap suatu  peraturan  karena  nilai-nilai  yang terkandung dalam peraturan belum terinternalisasi dalam diri seseorang,
internalisasi  nilai  hanya  akan  didapat  jika seseorang  memhami  isi  yang  dikandung oleh sutau peraturan. Pelaksanaan Permenkes  RI  Nomor  73  Tahun  2016 tentang  standar  pelayanan  kefarmasian  di apotek yang belum
sepenuhnya dilaksanakan  oleh  apoteker  menunjukkan bahwa  pemahaman  terhadap  peraturan tersebut  masih  rendah.  Tergambar  jelas bahwa  budaya  hukum  apoteker  dapat diketahui dengan responnya terhadap peraturan tersebut. Ketidakpatuhan apoteker dalam
melaksanakan  Permenkes  RI  Nomor  73 Tahun  2016  tentang  Standar  Pelayanan Kefarmasian  di  Apotek  dilatarbelakangi oleh  budaya  hukum  yang  belum  melekat dalam  pribadi  masing-masing  individu. Kepatuhan  terhadap  hukum  atau  peraturan- peraturan  yang  berlaku  menyiratkan  adanya kewibawaan hukum. Demikian pula sebaliknya,  bahwa  melemahnya  wibawa hukum  disebabkan  antara  lain  oleh  karena hukum  tidak  memperoleh  dukungan  yang semestinya dari kaidah-kaidah sosial lainnya.  Di  samping  itu  juga  dapat dikarenakan  oleh  timbulnya  ideologi  atau nilai-nilai  baru  yang  belum  dimengerti  oleh masyarakat.
Tujuan  hukum  menurut  teori  utilitas yang  dipelopori  oleh  Jeremy  Bentham adalah  untuk  menjamin  kebahagiaan  yang terbesar  bagi  manusia  dalam  jumlah  yang sebanyak-banyaknya  (the  greatest  happines for  the  greatest  number).  Jadi  pada hakikatnya  hukum  dimanfaatkan  untuk menghasilkan  sebesar-besarnya  kesenangan atau  kebahagiaan  bagi  jumlah  orang  yang terbanyak .[9] Sejalan  dengan  tujuan  hukum tersebut  pelaksanaan  standar  pelayanan kefarmasian yang bersifat wajib, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan  keselamatan  terhadap  pasien sehingga diperoleh kebahagiaan yang sebesar-sebesarnya.
Menurut Esmi Warassih, hukum tidak hanya  digunakan  untuk  mengatur  tingkah laku  dalam  masyarakat  dan  sebagai  kontrol
alat  sosial,  tetapi  hukum  berfungsi  juga sebagai  sarana  untuk  melakukan  perubahan di  dalam  masyarakat.  Hukum  dengan demikian  memiliki  fungsi  yang  sangat urgen,  ada  4  (empat)  model  hukum  yang dikenal,  yaitu  pertama,  model  hukum kolonial  yang  sangat represif;  kedua,  model hukum pembangunan; ketiga, model hukum progresif;  dan  keempat,  model  hukum integratif. [10] Terkait  upaya  mewujudkan sistem  hukum  yang  efektif  perlu  penataan kembali kelembagaan hukum yang
didukung  oleh  kualitas  sumber  daya manusia  dan  kultur  dan  kesadaran  hukum masyarakat  yang  terus  meningkat,  seiring dengan  pembaharuan  materi  hukum  yang terstruktur secara harmonis tanpa pertentangan  dan  tumpang  tindih  dan hukum  secara  terus  menerus  diperbaharui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan. [11]
Perlu  disadari  bahwa  untuk  menciptakan keadilan  hukum  diperlukan  peran  aktif  dari berbagai  pihak  mulai  dari  pembentukan produk  hukum  hingga  penegakan  produk hukum .[12] Hukum memiliki kedaulatan yang berpijak  pada  kedaulatan  rakyat,  dapat dibuat  “hipotesis” [13] bahwa  kedaulatan hukum  bukanlah  ditujukan  semata-mata untuk  kepentingan  hukum  itu  sendiri,  tetapi justru  harus  ditujukan  dan  berpihak  bagi kepentingan masyarakat.
Hukum  sebagai  undang-undang,  the  law  in the  form  of  the  legislation,  product  policy should be un-derstood in its realization in all jurisdictions-and  in  all  steps  is  supposed  to be  an  entity  that  is  authentic. [14] Hukum dalam  bentuk  kebijakan  produk  perundang- undangan  tersebut,  harus  dipahami  dalam ranah  hukum  dalam  segala  perwujudannya dan dalam semua pentahapannya seharusnya merupakan  sebuah  entitas  yang  otentik. Pemaknaan  otentik  di  sini  lebih  dimaknai sebagai  sebuah  entitas  yang  genuine  sesuai dengan hakikat eksistensialitasnya, mengikuti  pemikiran  Gustav  Radbruch [15] hakikat eksistensiilitas hukum dapat disederhanakan  menjadi  beberapa  tujuan yang  ingin  dicapai  hukum  yaitu  keadilan, kepastian dan kemanfaatan. [16]
Hal ini sangat disadari sepenuhnya mengingat  sejauh  ini  pembangunan  hukum di  negeri  ini  cenderung  bergerak  dalam
ruang  yang  artifisial  dan  tanpa  arah .[17] Indonesia  today  is  faced  with  a  very "unique"  problem  of  law  performance regarding  the  formal  truth  treated  as  the most  dominant  consideration      of  legal decision embracing reine Rechtslehre Kelsenian’s  way  of  thinking.  An  approach that  is  still  in  further  discussion  through  a more holistic alternative paradigm .[18] Ajaran  positivisme  hukum  yang  bersifat monistik,  dimana  hanya  mengakui  satu macam  keadilan,  yaitu  keadilan  yang  lahir dari hukum positif .[19]
Pendekatan  seperti  itu,  ditemukan  pula dalam  memahami  pelaksanaan  standar pelayanan  kefarmasian  sebagaimana  diatur Permenkes  Nomor  73  Tahun  2016,  yang sepatutnya  harus  dikaji  melalui  pendekatan faktor  kesadaran  hukum  dari  para  apoteker, yang oleh Lawrence M. Friedman dikatakan bahwa  faktor  kesadaran  hukum  terkait  erat dengan  masalah  budaya  hukum,  yaitu berupa  kategori  nilai-nilai,  pandangan- pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kesadaran  dalam  konteks  ini  berarti kesadaran  untuk  bertindak  sesuai  dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat  merupakan  semacam  jembatan yang  menghubungkan  antara  peraturan- peraturan  hukum  dengan  tingkah  laku hukum anggota masyarakatnya. Membicarakan masalah budaya hukum suatu masyarakat terhadap
pelaksanaan  suatu  peraturan  hukum  tidak dapat  dilepaskan  dari  masalah  penegakan hukum,  karena  dalam  penegakan  hukum  ini menurut  Satjipto  Rahardjo  selalu  akan melibatkan  manusia  di  dalamnya  dan dengan  demikian  akan  melibatkan  tingkah laku  manusia  juga.  Hukum  tak  dapat  tegak dengan  sendirinya,  artinya  ia  tidak  mampu untuk  mewujudkan  sendiri  janji-janji  serta kehendak-kehendak  yang  tercantum  dalam peraturan-peraturan  hukum  itu.  Sedangkan pengertian  penegakan  hukum  oleh  Satjipto Rahardjo  diartikan  sebagai  suatu  proses untuk  mewujudkan  sebagai  keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. Adapun  yang  dimaksud  sebagai  keinginan- keinginan  hukum  tidak  lain  adalah  pikiran- pikiran badan pembuat undang-undang yang
dirumuskan dalam peraturan-peraturan
hukum itu. Budaya  hukum  merupakan  unsur penting untuk memahami perbedaan- perbedaan  yang  terdapat  di  antara  sistem hukum  yang  satu  dengan  yang  lain.  Daniel S.  Lev  membedakan  budaya  hukum  dalam dua  macam.  Pertama,  “Internal  Legal Culture”,  yaitu  budaya  hukum  warga masyarakat  yang  melaksanakan  tugas-tugas hukum  secara  khusus,  misalnya  pengacara, polisi,  jaksa  dan  hakim;  dan  Kedua, “External  Legal  Culture”,  yaitu  budaya hukum dari masyarakat pada umumnya/masyarakat  luas.  Digambarkan bahwa  kekuatan-kekuatan  sosial  itu  secara konstan  bekerja  pada  hukum,  kekuatan sosial dapat mengadakan perubahan terhadap  hukum,  kekuatan  sosial  juga  dapat memilih bagian yang mana dari hukum yang akan  dioperasikan,  perubahan-perubahan apa yang akan dilakukan baik secara terbuka maupun  secara  rahasia.  Semua  kekuatan sosial  sangat  mempengaruhi  bekerjanya hukum.
Dari temuan penelitian, dapat dianalisis mengenai budaya hukum apoteker yang  apatis  terhadap  Permenkes  RI  Nomor 73 Tahun  2016,  kondisi  ini  dilatarbelakangi oleh adanya faktor ekonomi yang memberikan  pengaruh  cukup  kuat  dalam bekerjanya  hukum.  Harapan  pemerintah dengan dikelurakannya permenkes ini adalah  supaya  ada  perlindungan  terhadap pasien  dari  pekerjaan  kefarmasian  yang tidak profesional. Bekerjanya hukum sangat bergantung kepada faktor budaya hukumnya sebagai  sikap-sikap,  pandangan-pandangan, persepsi-persepsi, serta nilai-nilai sosial.

## 4. Kesimpulan
Implementasi  dari  standar  pelayanan kefarmasian  di  apotek  belum  berjalan maksimal,  kondisi  ini  dilatarbelakangi  oleh beberapa  alasan  hukum  dan  faktor  sosial- ekonomi yaitu pemahaman dan pengetahuan hukum yang kurang, hal ini berdampak pada lemahnya  kesadaran  hukum,  terbatasnya jumlah  SDM  yang  dimiliki  apotek,  faktor kepemilikan  apotek  dan  faktor  ekonomi. Untuk  apotek  yang  dimilki  Pemilik  Sarana
Apotek (PSA), pelaksanaan standar pelayanan  kefarmasian  cenderung  belum
berjalan.  Hal  ini  berbeda  dengan  apotek yang  dimiliki  langsung  oleh  apoteker, pelaksanaan  standar  pelayanan  kefarmasian jauh lebih baik dan hampir semua ketentuan yang  tertuang  dalam  Pasal  2  Permenkes  RI Nomor 73 Tahun 2016 dapat dilaksanakan.
Budaya hukum apoteker dalam pelaksanaan  standar  pelayanan  kefarmasian di  apotek  untuk  perlindungan  keselamatan pasien  adalah  budaya  hukum  yang  apatis. Hal  tersebut  disebabkan  oleh  kesadaran  dan kepatuhan  hukum  apoteker  masih  kurang, selain  itu  faktor  ekonomi  memiliki  peranan yang  cukup  besar  dalam  mempengaruhi persepsi  dan  sikap  mereka  terhadap  hukum, di  samping  itu  pola  hubungan  kerja  antara apoteker  dengan  Pemilik  Sarana  Apotek (PSA)  yang  tidak  sejajar,  apoteker  lebih berperan  sebagai  karyawan  bukan  mitra kerja,  sehingga  apoteker  tidak  memiliki wewenang untuk menentukan arah kebijakan apotek.
5. Daftar Pustaka
[1] Fauziah,  Rizki  Rahmah,  2015, Budaya Hukum  Apoteker  Dalam  Pemberian Informasi,  Edukasi,  Dan  Penyerahan
Obat  Keras  (Daftar  G, Pascasarjana
Universitas  Swadaya  Gunung  Jati, Cirebon, hlm.4
[2] Yasin,Rahman, Telaah  Putusan  MK dalam  Sengketa  PHPU  Pilpres  2004 (Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional), Jurnal Konstitusi Volume  11  Nomor  4,  Desember  2014 (terakreditasi LIPI Nomor: 412/AU/P2MI-LIPI/04/2012 & terakreditasi  DIKTI  dengan  Nomor: 040/P/2014), hlm.652.
[3] Reza  Banakar-Max  Travers,  2005, Theory and Method  in  Socio-Legal
Research,  Hart  Publishing  Portland, USA, page. 2.
[4] Nayla Alawiya-Aryuni Yuliantiningsih-Dessi  Perdani  Yuris Puspita  Sari, Hospital  Supervisory
Board  Role  in  Medical  Dispute Settlement in Hospital (Analysis toward Mechanism  and  Normative  Obstacles), Jurnal  Dinamika  Hukum  Fakultas Hukum Universitasw Jenderal Soedirman,  Purwokerto,  Volume  15, Nomor 3, September 2015,page.268. [5] Rahayu,  Mella  Ismelina  Farma,  2012, Keadilan  Ekologis  dalam  Gugatan Class  Action  Tempat  Pembuangan Akhir  Leuwigajah  (Kajian  Putusan Nomor 145/Pdt.G/ 2005/PN.Bdg) , Jurnal  Yudisial, Volume-V/  No-01/ April/ 2012, Jakarta, hlm.27. [6] Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis tentang Konsep  Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran  Modern, Jurnal  Hukum Yustisia ,  edisi  89  Mei-Agustus  2014, Tahun  XXIII,  (terkreditasi  Keptusan Dirjen  DIKTI  Kementrian  Pendidikan dan Kebudayaan RI
[7] A.  Sukris  Sarmadi, Membebaskan
Positivisme Hukum  ke  Ranah  Hukum Progresif  (Studi  Pembacaan  Teks Hukum  bagi  Penegak  Hukum)”, Jurnal Dinamika  Hukum,  Volume  12  Nomor
2,  Mei  2012,  Purwokerto:  FH  Unsoed, hlm.335. [8] Oly Viana Agustine, Konstitusi Ekonomi menghadapi Masyarakat Ekonomi  ASEAN  (MEA)  Tahun  2015 , Jurnal Konstitusi  Volume 11 Nomor 4, Desember  2014  (terakreditasi  LIPI Nomor: 412/AU/P2MI-LIPI/04/2012 & terakreditasi  DIKTI  dengan  Nomor: 040/P/2014), hlm.778.
[9] Warassih, Esmi, 2014, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis ,  Suryandaru Utama, Semarang, hlm.20.
[10] Atmasasmita,Romli ,  ”Tiga  Paradigma Hukum dalam Pembangunan Nasional”,  Jurnal  Hukum  Prioris Fakultas  Hukum  Universitas  Trisakti, Vol.3 No.1 Tahun 2012, hlm.5.
[11] Bahria  Prentha, “Filsafat  Hukum  dan
Nilai-Nilai  Pancasila”,  Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum , Vol.5 No.2 Agustus 2011, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm.177. [12] Yunus Bureni, “ Moralitas Pembentukan Peraturan Daerah dalam Upaya Mencapai  Keadilan  Substantif (Morality Formation of Local Regulations  in  An  Effort  to  Ensure
Substantive  Justice)”, Jurnal  Legislasi Indonesia ,  Vol.10  No.2  Juni  2013, Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI,hlm.125. [13] Bambang Widjojanto, “Negara Hukum,  Korupsi  dan  Hak  Asasi Manusia:  Suatu  Kajian  Awal”,  Jurnal Hukum Prioris Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Vol.3 No.1 Tahun 2012, hlm.30.
[14] Endang  Sutrisno, “Role  of  law  in construction  and  development  of  small scale  industries  through  normative perspective”, Jurnal  Dinamika  Hukum Fakultas Hukum  Universitasw Jenderal Soedirman,  Purwokerto,  Volume  15, Nomor 3, September 2015,page.319. [15] Endang Sutrisno, “ Implementasi
Pengelolaan  Sumber  Daya  Pesisir
Berbasis  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir Secara  Terpadu  untuk  Kesejahteraan Nelayan  (Studi  di  Perdesaan  Nelayan Cangkol  Kelurahan  Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)”,  Jurnal  Dinamika  Hukum
Fakultas  Hukum  Universitas  Jenderal Soedirman  Purwokerto,  Vol.14,  No.1 Januari 2014, hlm.9.
[16] Yudi  Kristiana, “Ketika  Hukum  Tidak Lagi Otentik”, Jurnal Hukum Supremasi ,  Vol.IV,  No.1  Oktober 2010- Maret 2011, Jakarta: Pusat Studi
Hukum Bisnis Fakultas Hukum  Universitas  Sahid,  hlm.741- 742.
[17] Dayanto, “Rekonstruksi  Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia  Berbasis  Pancasila”, Jurnal Dinamika  Hukum Fakultas  Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto,  Vol.13  No.3  September 2013,hlm.498. [18] ]Endang Sutrisno, “ Tracing the Performance  of  Law  in  Indonesia  (A Perspective of Thomas Kuhn’s “Normal Science”, Journal of L [19] aw, Policy and Globalization, International  Institute  for  Science, Technology  &  Education  Accelerating Global Knowledge Creation and
Sharing, page. 126.
[20] Ibnu  Artadi, Dekonstruksi  Pemahaman
Penyelesaian Sengketa Bisnis
(Ekonomi  dan  Keuangan)  Beraspek Pidana  melalui  Prosedur  Perdamaian: Menuju  Proses  Peradilan  Pidana Rekonsiliatif,  Jurnal  Hukum  Responsif Fakultas  Hukum  Universitas`Swadaya Gunung  Jati  Cirebon,  Vol.1,  No.1 Tahun 2011, hlm.33-34