ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 5, Nomor 2 Juni, 2024 Halaman 106-131 Submitted 22 Agustus 2023 Review 04 January 2024 Revised 20 February 2024 Accepted 12 Maret 2024
DOI. https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i2.27903

## Participation In Job Loss Security Program As Unemployment Benefit For Non-Wage Recipient Participant
Kepesertaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Sebagai Tunjangan Pengangguran Pada Peserta
Bukan Penerima Upah
Agusmidah Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara agusmidah@usu.ac.id
Vatar Reynaldo Faculty of Law , Universitas Sumatera Utara vatarreynaldo@students.usu.ac.id

## Abstract
The establishment of a Job Loss Security Program in The Stipulation of a Government Regulation  instead  of  Law  Number  2  Year  2022  concerning  Job  Creation  protects workers who have experienced the severance of employment relationship. This form of protection, by International Labor Organization Convention 102 and Convention 168, is known as Unemployment Benefits. The  Unemployment Benefit  Scheme in Indonesia is implemented through the Job Loss Security Program. In its regulation under Article 45A of  Law  Number  50  Year  2004  concerning  the  National  Social  Security  System  in conjunction  with  the  Job  Creation  Law,   the  Job  Loss  Security  Program  only  provides benefit protection to workers who experience severance of employment, in other words, to workers with employment relationships who are Wage Recipients Participants in the BPJS membership. The protection of the Job Loss Security Program to non-wage recipient participants  in  BPJS  membership,  consisting  of  workers  outside  of  employment relationships, is still not covered due to the limitation of beneficiary rules only to workers who experience severance of employment relationships. The research method used is a normative juridical method with a descriptive nature. This study shows that the existing regulations only provide partial protection.  Countries such as Denmark, Spain, Serbia, the People's Republic of China, and others have previously implemented mandatory or voluntary Unemployment Benefit schemes for non-employment relationship workers. In this study, these countries serve as a comparison for the Unemployment Benefit system between developed and developing countries that have implemented it beforehand. The Unemployment  Benefit  system  previously  applied  to  non-employment  relationship workers in other countries is an opportunity for Indonesia to implement it as well. The
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,  Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
urgency  of  Unemployment  Benefits  Social  Security  protection  through  the Unemployment Benefits Program is important as a form of state protection holistically.

## Keywords : Social Security, Job Loss Security, Unemployment Benefit.

## Abstrak
Lahirnya  Program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  pada  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  memberikan pelindungan  kepada  pekerja/buruh  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja. Bentuk pelindungan ini dalam Konvensi 102 dan Konvensi 168 International Labor Organization yakni  Tunjangan  Pengangguran.  Skema  Tunjangan  Pengangguran  di Indonesia  dilaksanakan  melalui  Program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan.  Dalam pengaturannya  Pasal  45A  Undang-Undang  40  tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan Sosial Nasional juncto UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA , Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan hanya memberikan pelindungan manfaat kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dengan kata lain, kepada pekerja dengan hubungan kerja yang menjadi peserta Peserta Penerima Upah dalam kepesertaan BPJS. Pelindungan Tunjangan  Pengangguran  kepada  Peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  Bukan  Penerima Upah yang terdiri dari pekerja diluar hubungan kerja masih belum tercakup karena pembatasan  aturan  penerima  manfaat  hanya  kepada  pekerja  yang  mengalami pemutusan  hubungan  kerja.  Metode  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif yang  bersifat  deskriptif.  Penelitian  ini  menunjukkan  pengaturan  yang  ada  dalam peraturan a quo hanya memberikan pelindungan secara parsial. Negara-negara lain seperti Spanyol, Serbia, dan Republik Rakyat Tiongkok, dan lainnya yang telah dahulu melaksanakan skema Tunjangan Pengangguran secara wajib maupun sukarela kepada pekerja-pekerja diluar hubungan kerja. Dalam penelitian ini, negara-negara tersebut menjadi  perbandingan  sistem  Tunjangan  Pengangguran  antara  negara  maju  dan berkembang  yang  sudah  menerapkannya  terlebih  dahulu.  Sistem  Tunjangan Pengangguran yang telah diterapkan terlebih dahulu untuk pekerja di luar hubungan kerja di negara lain merupakan sebuah peluang bagi Indonesia untuk menerapkannya juga. Urgensi pelindungan Jaminan Sosial Tunjangan Pengangguran melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan menjadi penting sebagai bentuk pelindungan negara secara menyeluruh.
Kata Kunci :  Jaminan  Sosial,  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan,  Tunjangan Pengangguran.

## A. Pendahuluan
Berbagai alasan pekerja/buruh terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh karena  keputusan  perusahaan.  Tentu  saja  PHK  dilakukan  atas  dasar  alasan-alasan tertentu yang tentu terpaksa diterima oleh pekerja/buruh. Hal ini diperparah dengan merebaknya  Pandemi Covid-19 yang  menaikkan  angka  pengangguran  dengan
signifikan. 1 Berbagai  program  Jaminan  Sosial  dilaksanakan  oleh  Negara  Indonesia untuk memberantas pengangguran dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan  kesejahteraan  yang  berkeadilan  sosial.  Salah  satunya  Pemerintah berupaya  program  Jaminan  Sosial  untuk  menjamin  pekerjaan  warga  negaranya dengan  Program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (Program  JKP)  yang  dihasilkan dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja sebagaimana  telah  berlaku  saat  ini  melalui  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022  tentang  Cipta  Kerja  ( UNDANG-UNDANG  CIPTA  KERJA ).    Program  JKP dilaksanakan dengan adanya Peraturan  Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Peraturan Pemerintah JKP) yang  masih  berlaku  melalui  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).
Dalam  pengaturannya,  pekerja  diluar  hubungan  kerja  seperti  petani,  nelayan, dokter, dan pekerja informal lainnya yang dalam kepesertaan BPJS Ketenagakarjaan yaitu Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) masih belum terlindungi Program JKP. Pasal  46A  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004 juncto  UNDANG-UNDANG  CIPTA KERJA , kepesertaan Program JKP terbatas pada pekerja/buruh yang mengalami PHK berhak  mendapatkan  manfaat  Program  JKP.  Hal  ini  mengkategorikan  bahwa  yang menjadi peserta Program JKP hanya mencakup pekerja dengan hubungan kerja atau dalam nomenklatur kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yakni Peserta Penerima Upah (PPU).  Tercakupnya  program  JKP  hanya  kepada  PPU,  menimbulkan  kosongnya perlindungan kepada PBPU.
Masih adanya potensi perluasan cakupan kepesertaan Program JKP tidak hanya PPU  namun  juga  PBPU  dalam  upaya  negara  melindungi  warga  negaranya  melalui Jaminan Sosial. Jika dilihat dari komposisi besarnya pekerja Indonesia usia 15 (lima belas) tahun ke atas per Agustus 2019, jumlah pekerja informal di Indonesia sebesar 126,51  juta  jiwa  dengan  tingkat  partisipasi  kepesertaan  hanya  sebesar  3.081.787
1 Andrea Seberíni, “COVID - 19 and the World of Work: Impact and Policy Responses,” Studia Ecologiae et Bioethicae , vol. 18, 2020, https://doi.org/10.21697/seb.2020.18.4.04.
jiwa. 2 Angka ini merupakan potensi banyaknya pekerja di Indonesia yang berasal dari kelas non formal yang saat ini belum dapat terlindungi khususnya dari Program JKP.
Program JKP merupakan instrumen dari salah satu cabang Jaminan Sosial dalam Konvensi 102 International Labour Organization (ILO) mengenai (Standar Minimal) Jaminan  Sosial  (Konvensi  102  ILO)  yakni  Tunjangan  Pengangguran/ Unemployment Benefit . Konvensi 102 ILO adalah konvensi mengenai standar minimal Jaminan Sosial yang  harus  diterapkan  negara-negara  anggota.  Selain  itu  Tunjangan  Pengangguran diatur  lebih  rinci  dalam  Konvensi  168 International  Labour  Organization mengenai Promosi Kesempatan Kerja dan Perlindungan terhadap Pengangguran (Konvensi 168 ILO)  yang  mengatur  pelindungan  yang  sama,  namun  dengan  standar  lebih  tinggi. Program  JKP  merupakan  program  Jaminan  Sosial  bentuk  skema  Tunjangan Pengangguran  yang  diberikan  kepada  pekerja/buruh  yang  mengalami  PHK  berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
Sebelum  adanya  Program  JKP,  seseorang  yang  terkena  PHK  dan  kehilangan pekerjaan  belum  memiliki  sebuah  program  perlindungan  saat  menganggur  yang berakibat  banyak  pekerja/buruh  tidak  bisa  bertahan  dalam  kondisi  menganggur. Tindakan ini untuk memperluas kesempatan kerja formal dalam memberikan manfaat Program JKP untuk kesejahteraan pekerja/buruh dalam kondisi ekonomi yang buruk. 3 Sebagai  bentuk  pemenuhan  standar  ILO  dalam  pelindungan  bentuk  Tunjangan Pengangguran, Program JKP dibentuk. Program ini baru ada di Indonesia tahun 2020 sementara  negara-negara  di  dunia  sudah  terlebih  dahulu  sadar  akan  kebutuhan Tunjangan  Pengangguran.  Oleh  karena  keterbatasan  pengaturan  di  Indonesia, pelindungan  Tunjangan  Pengangguran  melalui  Program  JKP  tidak  bisa  diberikan kepada  pekerja  non  formal  yang  terkategori  PBPU.  Negara  lain  yang  telah  berhasil menerapkan skema Tunjangan Pengangguran terlebih  dahulu menjadi refleksi bagi Indonesia  untuk  mengimplementasikannya.  Hal  ini  perlu  dilihat  dari  perbandingan skema  Tunjangan  Pengangguran  di  negara-negara  lain  yang  memungkinkan  untuk diterapkan juga dalam Program JKP.
2 Data BPJS tahun 2019 dalam BPJS Ketenagakerjaan, Laporan Tahunan Terintegrasi 2019, (Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan, 2020), hlm. 45
3 ILO, “Profil Pekerjaan Yang Layak : Indonesia,” 2011.
Dalam tulisan ini, akan dibahas tentang skema Tunjangan Pengangguran melalui Program JKP di Indonesia, bagaimana ILO melalui instrumen konvensi memberikan standar pelindungan Tunjangan Pengangguran, dan meninjau sistem negara lain yang telah  melindungi  pekerja  diluar  hubungan  kerja  melalui  skema  Tunjangan Pengangguran.  Kemudian,  akan  ditemukan  manfaat  sistem  pilihan  bagi  Indonesia untuk mengeksplorasi potensi pelindungan yang lebih luas melalui skema Tunjangan Pengangguran bagi peserta diluar hubungan kerja, sebagai bagian dari penyesuaian terhadap perubahan peraturan mengenai program JKP nantinya.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  metodologi perbandingan  kualitatif  dengan  jenis  normatif.  Penelitian  ini  mencoba  menganalisis kekosongan  pelindungan  dalam  tataran  peraturan  perundang-undangan  pada  Program JKP  dengan  melihat  standar  dalam  Konvensi  102  dan  Konvensi  168  ILO.  Penulis  juga membandingkan  skema  Tunjangan  Pengangguran  di  Indonesia  melalui  Program  JKP dengan perbandingan skema di negara lain melalui peraturan, buku-buku, dan sumber lain dari negara tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku, artikel, dan lain lain berbentuk  media  cetak  maupun  elektronik),  dan  bahan  hukum  tersier  (kamus  umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.). 4

## C. Kepesertaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Semenjak diundangkannya  Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dan  diatur  kembali  dalam  diatur  dalam  Perppu  Cipta  Kerja,  perubahan  substansi undang-undang  yang  berkaitan  juga  terpengaruh    termasuk  undang-undang  yang terkait  dengan  Jaminan  Sosial.  Pemberlakuan  Undang-Undang  Cipta  Kerja juncto Perppu  Cipta  Kerja  merubah  eksistensi  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004 Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (Undang-Undang  SJSN)  sebagai  landasan hukum  sistem  Jaminan  Sosial  dan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2019).
BPJS (Undang-Undang BPJS) sebagai landasan hukum penyelenggara Jaminan Sosial. Akibat  perubahan  dalam  Undang-Undang  SJSN,  ditambahkan  sebuah  program  baru yakni Program JKP yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang SJSN juncto Pasal 82 Undang-Undang  Cipta  Kerja yang  dikelola  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan.  Program  ini diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK sebagai hak atas manfaat program. Penambahan Program JKP pada Pasal 18 Undang-Undang SJSN juncto Pasal 82 Perppu Cipta Kerja dan Pasal 6 ayat (2) juncto Pasal  83 Perppu Cipta Kerja,  program baru dalam SJSN bertambah menjadi 6 (enam) program yakni Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Dilihat  dari  segi  manfaat,  program  JKP  tidak  hanya  memberikan  manfaat  uang tunai,  namun  juga  akses  informasi  kerja  dan  pelatihan  kerja.  Pemberian  manfaat dilaksanakan oleh dua lembaga yakni BPJS Ketenagakerjaan (manfaat uang tunai) dan Kementerian  Ketenagakerjaan  (manfaat  akses  informasi  pasar  kerja  dan  pelatihan kerja). Uang tunai akan diberikan kepada pekerja dengan masa iur jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam 24 (dua puluh empat) bulan dan telah  membayar iuran paling sedikit  6  (enam)  bulan  berturut-turut  sebelum  terjadinya  pengakhiran  hubungan kerja atau PHK. Pemberian manfaat mengacu dengan besaran 45% (empat puluh lima persen) untuk tiga bulan pertama, dan 25% (dua puluh lima persen) untuk tiga bulan berikutnya yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah JKP.
Pada  pengaturan  dalam  Pasal  46A  Undang-Undang  SJSN  diatur  bahwa “ Pekerja/buruh  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  berhak  mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. ” PHK hanya dapat muncul  dikarenakan berakhirnya hubungan  kerja. 5 Pekerja  artinya  memiliki  hubungan  kerja  yang  yang  didefinisikan hubungan  antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  berdasarkan  perjanjian  kerja, yang  mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah,  dan  perintah.  Hubungan  antar pekerja/buruh dengan pemberi kerja didasarkan atas perjanjian kerja. 6 Di Indonesia hanya dikenal 2 (dua) jenis perjanjian kerja yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT). Jika dikembalikan pada pengaturan Pasal 46A Undang-Undang SJSN, hanya pekerja/buruh PKWTT dan PKWT
5 Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6 Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
yang  mendapatkan  manfaat  Program  JKP  jika  mengalami  PHK.  Kepesertaan  BPJS Ketenagakerjaan  yang  diikutkan  hanya  Peserta  Penerima  Upah  (PPU)  sedangkan pekerja  di  luar  hubungan  kerja  seperti  pekerja  informal  dan  pekerja  mandiri  yang termasuk PBPU tidak dapat mendapatkan manfaat Program JKP.
Mandat  Pasal  46A  Undang-Undang  SJSN  yang  mensyaratkan  pekerja/buruh dengan hubungan kerja yang terkena PHK mengakibatkan PBPU  tidak mendapatkan manfaat JKP. Hal ini menyebabkan kekosongan pelindungan dan perlindungan secara parsial sementara itu kepesertaan PBPU sendiri juma membayar iuran peserta pada program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Hati Tua yang sama seperti PPU akan tetapi kendala pengaturan pada tataran undang-undang yang mengamanatkan  belum  memberikan  jaminan  pelindungan  yang  adil  dan  universal bagi  seluruh  pekerja  di  Indonesia.  Pembatasan  kepesertaan  dalam  Program  JKP menyebabkan program JKP tidak berlaku bagi Warga Negara Asing (WNA)  dan juga tidak berlaku kepada Prajurit TNI,  Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7

## 1. Tunjangan Pengangguran dan Pengaturan Negara Lain
Implementasi Tunjangan Pengangguran dalam sebuah program di beberapa negara  dilaksanakan  dengan  nama  Asuransi  Pengangguran/ Unemployment Insurance atau  Asuransi  Ketenagakerjaan/ Employment  Insurance (AP/AK) .
Perbedaan  istilah  skema  AP/AK  di  berbagai  negara  mencirikan  bentuk pelindungan  kepada  pengangguran  berbeda-beda  sesuai  kebijakan  pasar  kerja dan  program. 8 Dampak  Tunjangan  Pengangguran  cukup  besar  kepada  negara- negara  yang  menerapkannya.  Dengan  adanya  bantuan  sebagian  pendapatan, tunjangan ini membantu siklus negatif peningkatan pengangguran yang mengarah kepada  penurunan  konsumsi,  yang  lebih  lanjut  pengurangan  dalam  kegiatan ekonomi. 9 Program  untuk  Tunjangan  Pengangguran  juga  muncul  di  beberapa negara akibat krisis sebagaimana Amerika Serikat meluncurkan AP/AK pada 1935
7 Abdul  Khakim,  Ahmad  Ansyori,  and  Agusmidah, Seluk  Beluk  Jaminan  Sosial  Di  Indonesia:  Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja (Medan: USU Press, 2021).
8 John  Carter,  Michel  Bedard,  and  Celine  Peyron  Bista, Comparative  Review  of  Unemployment  and Employment Insurance Experiences in Asia and Worldwide , 2013.
9 Wayne Vroman and Jacob M. Benus, “The Role of Unemployment Insurance As an Automatic Stabilizer During a Recession,” IMPAQ International , no. July (2010),
https://wdr.doleta.gov/research/fulltext_documents/etaop2010-10.pdf.
akibat krisis tahun 1930, Republik Korea Selatan meluncurkan AP/AK pada 1998 akibat krisis finansial Asia tahun 1997, dan negara-negara lain di Asia. 10
Tunjangan  Pengangguran  bercirikan  atas  dasar  kontribusi  dan  skemanya menjamin penggantian minimum pendapatan secara parsial dan sementara dalam suatu  periode.  Hal  ini  ditujukan  untuk  membantu  pekerja  ketika  mengalami pengurangan  atau  kehilangan  pendapatan  ketika  menganggur. 11 Walaupun karakteristik  sama  dengan  pesangon  ( severance  benefit )  yang  memberikan penggantian  pendapatan  saat  tidak  bekerja  atau  tidak  bekerja  lagi,  Tunjangan Pengangguran  memberikan  manfaat  yang  lebih  yakni  mewajibkan  kepada pekerja/buruh yang menganggur untuk secara aktif mencari pekerjaan kembali. Hal  ini  tentu  berbeda  dengan  program  pesangon  ( severance  benefit )  yang memberikan  uang  secara  lumsum (sekaligus).  Kewajiban  pekerja/buruh  untuk bekerja  kembali  disokong  oleh  bantuan  ketenagakerjaan  berupa  konseling pekerjaan untuk pekerjaan baru, pelatihan, dan informasi mengenai pekerjaan, di lain  sisi  pekerja/buruh  mendapatkan  tunjangan  berupa  uang  tunai  sebagai penggantian pendapatan yang hilang akibat menganggur. 12
Ciri  Tunjangan  Pengangguran  diatas  merupakan  ciri  yang  sama  dengan Program JKP di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa Indonesia telah memenuhi salah  satu  jaminan  sosial  Konvensi  102  dan  Konvensi  168.  Pembatasan kepesertaan  yang  ada  membuntukan  ruang  pelindungan  kepada  PBPU  yang resiko  kehilangan  pekerjaan  lebih  tinggi  dan  berdampak  besar  bagi  sosial  dan ekonomi yang lebih parah. 13 Untuk gambaran mengenai Tunjangan Pengangguran di  Indonesia  akan  dibandingkan  dengan  standar  konvensi-konvensi  ILO  dan praktik di berbagai negara.
a. Cakupan Peserta
Cakupan  kepesertaan  memiliki  arti  semakin  luas  cakupan,  semakin banyak  pekerja  yang  terlindungi.  Sehingga  kontribusi  lebih  luas,
10 Carter,  Bedard,  and  Bista, Comparative  Review  of  Unemployment  and  Employment  Insurance Experiences in Asia and Worldwide .
11 Ippei  Tsuruga, Exploring  Policy  Options  for  an  Employment  Insurance  Scheme  in  Indonesia (International Labour Organization, 2020), www.ilo.org/publns.
12 Tsuruga.
13 Akhmad  Purnama,  “Analisis  Perlindungan  Jaminan  Sosial Bagi  Pekerja  Informal  Analyze on  Social Insurance and Protection of Informal Workers,” Jurnal PKS 14, no. 2 (2014): 151.
peningkatan  keberlanjutan  finansial,  mendorong  solidaritas,  dan mengurangi  tingkat  iuran.  Kepesertaan  seharusnya  berlaku  kepada sebanyak  mungkin  pekerja.  Dalam  Pasal  11  Konvensi  168  ILO mengharuskan  cakupan  pekerja  tanpa  melihat  latar  belakang  dan  harus mencapai cakupan 85% dari semua pekerja/pegawai yang mana termasuk pegawai  negeri  dan  pekerja  magang.  Pelindungan  tanpa  melihat  latar belakang  dari  pekerja  ini  juga  diatur  dalam  Pasal  6  Konvensi  168  ILO dimana negara memberikan perlakuan yang sama dan non-diskriminatif. Berbeda  halnya  dengan  Konvensi  102  ILO  yang  mengharuskan  untuk mencakup  setidaknya  50%  dari  semua  pekerja.  Pertimbangan  kebijakan tiap  negara  perlu  dipertimbakan  jenis  pekerjaan  berdasarkan  tinggi rendahnya  resiko  pengangguran.  Kondisi  cakupan  pekerja  yang  perlu dipertimbangkan diantaranya adalah pemasukan kategori pekerja dalam sektor publik (ASN, ABRI, Polisi) dan cakupan pekerja mandiri (pengusaha, pekerja  mandiri,  pekerja  informal). 14 Dalam  beberapa  negara  maju  dan negara berkembang, pekerja sektor publik dicakup dalam Program untuk Tunjangan Pengangguran.
Negara  yang  mencakup  pekerja  dalam  sektor  publik  ialah  Kanada. Pekerja  mandiri  yang  dicakupkan  ke  dalam  skema  Tunjangan Pengangguran  terkait  dengan  sifat  hubungan  kerja.  Pelindungan  kepada pekerja dari resiko kerja seperti PHK yang perlu dibahas adalah hubungan kerja. Permasalahannya yakni mengenai menentukan bagaimana putusnya hubungan  kerja  bagi  pekerja  mandiri  yang  mengakibatkan  hilangnya pekerjaan  serta  pembiayaan  atas  program  melalui  kontribusi.  Negara- negara  yang  melaksanakan  skema  AP/AK  melindungi  pekerja  mandiri dengan sifat wajib ( mandatory ) ataupun sukarela. 15
Cakupan  mengenai  peserta  tunjangan  pengangguran  perlu ditingkatkan di Indonesia mengingat masih jauhnya dari standar Konvensi 102  yang  mencapai  50%.  Program  JKP  membatasi  peserta  hanya  pada
14 Antonia  Asenjo  and  Clemente  Pignatti,  “Unemployment  Insurance  Schemes  around  the  World : Evidence and Policy Options,” International Labour Office , no. 49 (2019).
15 Ejarnaes, M. Hochguertel, 2008, dalam Asenjo and Pignatti.
pekerja  formal  dalam  PKWT  dan  PKWTT  yang  mengalami  PHK,  yang memberikan dampak rendahnya angka perlindungan program ini. Padahal, potensi  pangsa  pasar  PBPU  yang  sangat  besar  membuka  peluang  untuk mengikutsertakan  dalam  BPJS  Ketenagakerjaan  secara  wajib  maupun sukarela, seperti di negara lain.
b. Tingkat Tunjangan
Peserta  yang  masuk  program  untuk  Tunjangan  pengangguran diberikan  ketentuan  tunjangan  sesuai  dalam  besaran,  durasi,  dan kualifikasi dalam penerimaan manfaat. Tingkat tunjangan berarti besaran peserta  menerima  manfaat.  Dalam  menentukan  tingkat  tunjangan  dalam program,  beberapa  negara  umumnya  mengatur  tingkat  tunjangan  secara periodik  dan  temporer  dalam  memberikan  penggantian  upah.  Jenis pemberian tingkat penggantian dibagi dalam jenis yakni penggantian yang konstan,  penggantian  yang  lebih  lama  dengan  periode  menganggur  yang lebih lama, atau angka pengganti yang lebih rendah untuk berpendapatan lebih tinggi. 16 Dalam Pasal 67 Konvensi 102 ILO menjelaskan dalam berkala bahwa jumlah tunjangan untuk penerima manfaat standar (yakni laki-laki dengan istri dan dua anak) harus mencapai sekurang-kurangnya 45% dari penghasilan sebelumnya.
Dalam  hal  durasi  penggantian  pendapatan  yang  diberikan,  Pasal  24 Konvensi 102 ILO diatur bahwa manfaat diberikan selama 13 minggu dalam waktu 12 bulan. Tingkat tunjangan berada di angka yang berbeda dalam Konvensi  168  ILO  yang  mengatur  dalam  Pasal  15  yang  diatur  bahwa tunjangan  diberikan  tidak  boleh  kurang  dari  50%  dari  penghasilan sebelumnya.  ILO  merangkum  tingkat  tunjangan  di  negara-negara  yang mengatur  dibagi  dalam  tiga  bentuk.  Bentuk  yang  pertama  dilakukan sebagian  besar  negara  dalam  memberikan  penggantian  pendapatan menentukan tingkat penggantian secara konstan antara 50% sampai 60% dari  pendapatan  yang  dijamin  dalam  durasi  manfaat  yang  penuh. 17
16 Tsuruga, Exploring Policy Options for an Employment Insurance Scheme in Indonesia .
17 Carter,  Bedard,  and  Bista,  "Comparative  Review  of  Unemployment  and  Employment  Insurance Experiences in Asia and Worldwide " .
Pemberian  penggantian  pendapatan  yang  konstan  ini  dilakukan  oleh Republik Korea, Thailand, dan Vietnam.
Bentuk penggantian yang kedua yakni angka penggantian pendapatan yang lebih rendah dengan periode yang lebih lama. Jenis ini memberikan ketentuan tingkat tunjangan dengan durasi tunjangan yang regresif. Salah satu yang menerapkan jenis ini adalah Malaysia. EIS baru diperkenalkan di Malaysia pada 2018 Dalam Pemberian penggantian ini diberikan regresif sebesar 80% dibulan pertama dari upah bulanan, selanjutnya 50%, 40%, dan 30% di bulan berikutnya. 18 Jenis penggantian yang ketiga yakni angka penggantian yang lebih rendah untuk pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini dipilih dengan pendekatan redistributif. Sebagai contoh saat pekerja yang tidak  bekerja  karena  diluar  keinginannya  atau  PHK,  saat  masuk  dalam kategori berpendapatan rendah akan  diberikan tingkat yang lebih  tinggi.
Hal  ini  dinyatakan  bahwa  tunjangan  penggantian  pendapatan  diberikan sesuai dengan tingkat pendapatan yang dijamin.
Dalam pengaturan Program JKP, tingkat penggantian di merujuk pada jenis  angka  penggantian  pendapatan  yang  lebih  rendah  dengan  periode waktu yang lebih lama. Tingkat penggantian pendapatan diatur dalam Pasal 21  Peraturan  Pemerintah  JKP  secara  regresif  selama  6  bulan  dengan pembagian 45% dari upah untuk tiga  bulan pertama dan 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya.  Merujuk pada standar Konvensi, Program JKP memenuhi  standar  secara  parsial  dengan  mengikuti  standar  tingkat tunjangan  sebesar  45%  hanya  pada  tiga  bulan  pertama  dan  3  bulan berikutnya di bawah ketentuan yakni sebesar 25%. Sehingga pemenuhan ketentuan  tingkat  tunjangan  dalam  Peraturan  Pemerintah  JKP  dipenuhi secara  parsial  dan  terlebih  lagi  Program  JKP  tidak  memenuhi  tingkat tunjangan yang distandarkan Konvensi 168 sebesar 50%.
c. Iuran
Dalam Program yang disusun untuk Pelindungan pengangguran untuk skema  membutuhkan  kontribusi.  Dalam  Pasal  71  Konvensi  102  ILO,
merekomendasikan  skema  yang  ada  agar  ditanggung  bersama  melalui kontribusi  iuran.  Kontribusi  dapat  ditanggung  bersama  melalui  asuransi (kontribusi  dari  pihak  pekerja  dan/atau  pemberi  kerja),  dengan  pajak sebagai pilihan. Ketentuan kontribusi yang ada dalam Pasal 71 Konvensi 102 ILO ditanggung untuk pekerja/buruh ditentukan tidak boleh lebih dari 50%  dari  jumlah  total  pendapatan  standar  (isteri  dan  kedua  anak). Umumnya,  skema  Tunjangan  Pengangguran  yang  ada  dibentuk  dengan Asuransi  Sosial  yang  diatur  kontribusinya  oleh  pekerja  bersama  dengan pemberi kerja, juga beberapa dengan pemerintah.
Umumnya  iuran  yang  dikenakan  kepada  seseorang  peserta membutuhkan  6-12  bulan  kontribusi.  Negara  yang  menerapkan  6  bulan kontribusi  yakni  Argentina,  Chili  (untuk  pekerja  sementara),  Amerika Serikat,  Jepang,  Republik  Korea.  Negara  yang  membutuhkan  12  bulan kontribusi  yakni  Republik  Rakyat  Tiongkok  (RRT),  Chili  (untuk  pekerja tetap), Denmark, Jerman, dan Vietnam. Kontribusi yang dibutuhkan paling singkat  adalah  negara  Prancis  yang  berkisar  4  bulan. 19 Pembayaran kontribusi dalam pembiayaan program umumnya dilakukan oleh pemberi kerja,  pekerja,  dan/atau  pemerintah.  Bahrain  Thailand,  dan  Vietnam melakukan  pembiayaan  skema  program  secara  tripartit  yakni pekerja/buruh,  pemberi  kerja,  dan  pemerintah.  Contohnya  Thailand membagi besaran kontribusi dilihat dari pendapatan pekerja yang sebesar 0.5%  dari  pekerja/buruh,  0.22%  persen  dari  pemberi  kerja,  dan  0.25 persen  dari  pemerintah.  Skema  iuran  dibagi  antara  pekerja/buruh  dan pemberi  kerja  dilakukan  oleh  negara  Kanada,  Prancis,  Jepang,  Mongolia, Republik Korea. Asuransi Ketenagakerjaan di Republik Korea diatur dalam Undang-Undang  Asuransi  Ketenagakerjaan  Republik  Korea  dan  diatur bahwa  iuran  (premi)  untuk Tunjangan  Pengangguran  sebesar  0.8%  dari pemberi kerja dan 0.8% dari pekerja/buruh. 20
19 Carter,  Bedard,  and  Bista,  "Comparative  Review  of  Unemployment  and  Employment  Insurance Experiences in Asia and Worldwide".
20 Chung, "Reformasi Sistem Asuransi Ketenagakerjaan Republik Korea Untuk Mengatasi Krisis Covid- 19 " .
Lamanya minimal seseorang mengiur pada program JKP yakni 12 (dua belas) bulan dan 6 (enam) bulan berturut sebelum terjadi PHK. Kontribusi peserta baik PPU dan PBPU menjadi iuran yang dibayarkan ke Program JKP berasal  dari  pemerintah  pusat  dan  sumber  pendanaan  JKP. 21 Dari  segi iuran, PBPU juga membayar iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan  Kematian  sehingga  tidak  mengganggu  keuangan  dana  Program JKP  karena  kontribusi  wajib  peserta  PBPU  untuk  ikut  serta  BPJS Ketenagakerjaan.
d. Durasi Tunjangan dan Kualifikasi
Durasi di beberapa negara disesuaikan dengan kualifikasi seseorang untuk  menerima  manfaat  Tunjangan  Pengangguran.  Durasi  tunjangan dalam Pasal 19 Konvensi 168 ILO diatur setidaknya mencakup selama 26 minggu  setiap  terjadi  pengangguran,  atau  selama  39  minggu  selama  24 bulan.  Durasi  tunjangan  dalam  Pasal  24  Konvensi  102  diatur  hingga  13 minggu dalam 12 bulan. Indonesia sendiri memberikan kualifikasi minimal masa  iur  12  bulan  dan  6  bulan  berturut  sebelum  terkena  PHK.  Dalam kebijakan program masing-masing negara, beberapa negara memberikan durasi yang lebih lama dibanding standar yang ditetapkan ILO. Negara yang membayar  lebih  lama  disesuaikan  dengan  kualifikasi  tertentu.  Prancis memberikan manfaat dua tahun dengan kualifikasi penilaian pada  empat bulan awal yang diasuransikan. Kanada juga memberikan durasi manfaat hingga dua tahun dengan kualifikasi tertentu. Kebijakan tiap negara dalam menghitung durasi tunjangan dilakukan dengan berbagai pendekatan yang tergantung pada keadaan dan pilihan negara, struktur pengangguran dan potensi peluang kerja ulang, dan keadaan terkini. 22
Kualifikasi  diperlukan  untuk  menentukan  apakah  peserta  yang dicakup  program  (diasuransikan)  memenuhi  syarat  menerima  manfaat.
21 Dalam Pasal 11 PP 37/2021, komposisi iuran Program JKP berasal dari pemerintah pusat dan sumber pendanaan JKP. Ini berarti pemerintah pusat setiap bulannya menanggung sebesar 0,46% dari upah pekerja/buruh untuk iuran. Sementara itu,  bagian sumber pendanaan JKP didapat dari akumulasi dana program JKK dan JKM. Sehingga, pekerja tidak perlu menambahkan ekstra iuran atas munculnya Program JKP.
22 Carter,  Bedard,  and  Bista,  "Comparative  Review  of  Unemployment  and  Employment  Insurance Experiences in Asia and Worldwide " .
Pengaturan kualifikasi sendiri secara terpisah ada dalam Konvensi 102 ILO dan Konvensi 168 ILO. Dalam Pasal 22 Konvensi 102 ILO, peserta diberikan tunjangan secara berkala  dalam suatu  periode masa  pemberian manfaat. Manfaat  ini  diberikan  kepada  peserta  saat  peserta  tersebut  sudah memenuhi  kualifikasi  dengan  tujuan  menghindari  penyalahgunaan manfaat. Kualifikasi dalam Konvensi 168 juga diatur bahwa negara harus mengatur kualifikasi untuk mencegah penyalahgunaan dan jangka waktu iuran peserta sesuai dengan variasi sesuai jangka waktu kualifikasi. Dua hal yang  dapat  dipertimbangkan  adalah  pertama,  pekerjaan  dan  iuran sebelumnya  yang  diperlukan  untuk  memenuhi  syarat.  Kedua,  Alasan pemisahan/ pemutusan pekerjaan. 23
Alasan  pemisahan  menjadi  penting  saat  peserta  mendapatkan manfaat.  Setelah  iuran  dibayarkan  peserta,  perlu  dilihat  bagaimana seseorang  putus  dari  pekerjaannya.  Di  Indonesia  ketentuan  utama  dari syarat  kualifikasi  adalah  pekerja/buruh  mengalami  PHK.  Pada  pekerja mandiri  sendiri,  menjadi  perdebatan  skema  Tunjangan  Pengangguran dalam  menentukan  ketentuan  dari  hubungan  kerja.  Ejrnaes  and Hochguertel  berpendapat  bahwa  pekerja  mandiri  dianggap  tidak memerlukan  perlindungan  pengangguran  jika  menghentikan  aktivitas dengan  menghubungkan  kemiripan  dengan  pengusaha.  Behrendt  dan Nguyen  berpendapat  lain,  bahwa  segmentasi  yang  besar  dari  pekerja mandiri  yang  bekerja  dalam  hubungan  kerja  yang  independen  namun ketergantungan/mengandalkan  satu  atau  beberapa  pemberi  kerja  untuk menerima pendapatan. 24
Indonesia sendiri dapat mengadopsi skema baik secara wajib maupun sukarela  tanpa  memperhatikan  segi  iuran  dikarenakan  PBPU  juga membayar  iuran  program  yang  sama  dengan  PPU.  Dengan  pembayaran iuran  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan,  PBPU  sendiri  bisa  masuk  ke  dalam pelindungan Program JKP. Yang menjadi permasalahan adalah pengaturan
23 Michel Bedard, John Carter, and Ippei Tsuruga, "Praktik Internasional Perlindungan Pendapatan Bagi Penganggur : Implikasi Bagi Republik Indonesia", 2020.
24 Asenjo  and  Pignatti,  “Unemployment  Insurance  Schemes  around  the  World :  Evidence  and  Policy Options.”
ketentuan  dalam  tataran  undang-undang,  apakah  pembentuk  undang- undang mau menghapus ketentuan Pasal 46A UNDANG-UNDANG SJSN yang mengatur  “ Pekerja/buruh  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja berhak  mendapatkan  jaminan  kehilangan  pekerjaan. ”?  Selama  pasal tersebut masih berlaku, PBPU masih tetap belum dilindungi dalam program karena  terkendala  definisi  pemutusan  hubungan  kerja  walau  negara- negara  lain  sudah  menerapkan  pelidungan  untuk  pekerja  mandiri  dan informal.
2. Pelindungan  kepada  Peserta  Bukan  Penerima  Upah  pada  Tunjangan Pengangguran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
PBPU dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional dikategorikan menjadi pemberi kerja, pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja mandiri yang bukan menerima gaji atau upah. Secara definitif, PBPU  adalah  pekerja  yang  melakukan  kegiatan  ekonomi  secara  mandiri  untuk memperoleh  penghasilan  dari  kegiatan  atau  usahanya  tersebut  yang  meliputi pemberi kerja, pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja diluar hubungan kerja yang bukan penerima upah. Contohnya tukang ojek, supir angkot, pedagang keliling, dokter, pengacara, artis, pekerja freelance , dan lain-lain. Pekerja dengan kategori PBPU untuk saat ini masih secara sukarela mendaftar kepada BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar sebagai peserta  melalui  wadah/kelompok/ payment  point (aggregator/perbankan)  yang telah melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan 25 .
a. Urgensi Pemberian Program JKP bagi Peserta Bukan Penerima Upah
Dalam  kondisi  ketenagakerjaan  sekarang,  jumlah  pekerja  informal angka 77,68 juta jiwa pada tahun 2019 tidak sebanding dengan presentasi PBPU  sebanyak  3.081.787  peserta.  Perlindungan  kepada  PBPU  yang merupakan    pekerja  diluar  hubungan  kerja  masih  parsial  dikarenakan pengaturan jaminan sosial dan ketenagakerjaan di Indonesia masih fokus pada  pekerja  formal.  Padahal  pekerja  yang  termasuk  dalam  PBPU membutuhkan  jaminan  sosial  Tunjangan  Pengangguran  karena
25 Rekson Silaban and Badikenita, "Perluasan Kepesertaan BPU BPJS Ketenagakerjaan Melalui Strategi Marketing Mix Dan Regulaso", Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan 2, no. 1 (2017): 1 – 50.
kerentanan  resiko,  khususnya  resiko  pada  kehilangan  pekerjaan. 26
Mengingat bahwa kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara sebagaimana dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI 1945. Prinsip Universal Coverage patut dilakukan sebagaimana dalam Pasal 14  UU  BPJS  berbunyi  “Setiap  orang,  termasuk  orang  asing  yang  bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan  sosial”.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  seharusnya  jaminan  sosial melalui program-program dalam BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada seluruh  masyarakat  Indonesia  tanpa  melihat  latar  belakang.  Dengan adanya  pembatasan  kepesertaan,  regulasi  dalam  Program  JKP  tidak mencapai  yang  dicita-citakan  konstitusi  untuk  menjamin  jaminan  sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Ditinjau  dari  hubungan  kerja,  kepesertaan  bagi  Program  JKP dikhususkan  kepada  pekerja/buruh  yang  menerima  upah  dikarenakan cakupan  peserta  hanya  kepada  yang  memiliki  hubungan  kerja  dengan pengusaha  sehingga  kepesertaan  pekerja/buruh  yang  bergerak  di  luar hubungan kerja seperti pekerja di sektor informal, pekerja mandiri, serta pemberi kerja sebagaimana PBPU tidak tercakup dalam peserta Program JKP.  Total  pekerja  Indonesia  usia  15  tahun  ke  atas  per  Agustus  2019 sebanyak  126,51  juta  jiwa  dengan  pekerja  informal  sebanyak  77,68  juta jiwa  dan  pekerja  formal  sebanyak  56,02  juta  jiwa. 27 Ditinjau  dari  segi kepesertaan  dalam  BPJS  Ketenagakerjaan,  Peserta  Penerima  Upah  yang terlindungi sebesar 40.605.917 Peserta dan Peserta Bukan Penerima Upah 3.081.787  Peserta. 28 Dari  data  tersebut  didapatkan  bahwa  penerima manfaat  program  JKP  hanya  ±  32%  dari  total  pekerja  Indonesia  usia  15 tahun  keatas.  Angka  ini  masih  jauh  dari  ketentuan  50%  dari  seluruh pekerja  dalam  Konvensi  102  dan  ketentuan  82%  dari  seluruh  pekerja dalam Konvensi 168.
26 Andy  Zaelany  et  al.,  "Makalah  Kebijakan:  Perluasan  Kepesertaan  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan Sektor Informal Di Indonesia", vol. 2018, 2019.
27 Dwi Hadya Jayani, " Jumlah Pekerja Informal Lebih Banyak Dari Pekerja Formal", Katadata.Co.Id , 2020.
28 BP Jamsostek, "Menghadapi Tantangan, Memperkuat Inovasi Berkelanjutan", 2020.
PBPU  yang  salah  satunya  pekerja  informal  memiliki  kendala  dalam tergabung  kepada  BPJS  Ketenagakerjaan  dikarenakan  tidak  mampu membayar premi, karena sebagian besar miskin berpenghasilan kecil dan tidak menentu dan keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyediaan jaminan sosial tenaga kerja. 29 Di sisi yang lain, pekerja informal yang rentan terkena  resiko  pengangguran  berdampak  besar  dalam  perubahan  sosial ekonomi keluarga yang menimbulkan sosial dan ekonomi yang lebih parah dalam  kehidupannya.  Untuk  itu  perlu  mendapatkan  jaminan  sosial  bagi kelangsungan  hidup  untuk  dirinya  dan  keluarga. 30 Rentannya  pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja informal yang termasuk dalam PBPU dapat  terbantu  dengan  manfaat  dari  Program  JKP.  Dengan  kondisi  ini, dibutuhkan kebijakan Program JKP yang mengakomodir pekerja informal atau PBPU dalam SJSN. Pemahaman bahwa banyaknya pekerja informal di negara  yang  mendominasi  pasar  kerja,  sampai  saat  ini  negara  tidak mengatur  undang-undang  khusus  mengenai  Program  JKP  dalam  Perppu Cipta Kerja 31
Dimungkinkan  bahwa  PBPU  masuk  kedalam  skema  Program  JK dikarenakan  iuran  yang  dibayar  mandiri  yang  berarti  peserta  sendiri membayar  kepada  BPJS  Ketenagakerjaan.  Sejalan  dengan  Pasal  46B Undang-Undang  SJSN juncto Perppu  Cipta  Kerja  yang  Program  JKP dibayarkan berdasar prinsip Asuransi Sosial, yakni PBPU tetap diwajibkan membayar  iuran.  Sumber  iuran  Program  JKP  yakni  0.46%  dari  upah sebulan bersumber dari iuran pemerintah pusat dan sumber pendanaan Program  JKP.  Sumber  pendanaan  dari  rekomposisi  iuran  Jaminan Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian,  membuka  peluang  PBPU dilindungi dalam Program JKP dikarenakan PBPU mengiur kedua program sesuai dengan presentasi besaran upah (liat Peraturan Pemerintah Nomor
29 LIPI, "Jaminan Sosial Untuk Sektor Informal", Lipi.Go.Id , 2019, http://lipi.go.id/berita/jaminan-sosial- untuk-sektor-informal/21915.
30 Akhmad Purnama, "Analisis Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal Analyze on Social Insurance and Protection of Informal Workers", Jurnal PKS 14, no. 2 (2014): 149 – 62.
31 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Kertas Kebijakan Tijauan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang  Cipta  Kerja  Dan  Peraturan  Pelaksanannya  Pada  Klaster  Keternagakerjaan  Terhadap Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Pekerja Prekariat", 2021.
44  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian). Untuk keberlangsungan program, PBPU juga dilakukan  ketentuan  minimal  dan  kepatuhan  pembayaran  dalam PERATURAN  PEMERINTAH  JKP  sebagaimana  juga  ada  dalam  ketentuan kualifikasi  di  Konvensi  102  ILO  dan  Konvensi  168  ILO  sebagai  syarat menerima manfaat. 32
b. Tunjangan Pengangguran kepada pekerja mandiri di Negara Lain
Negara-negara  yang  menyelenggarakan  Tunjangan  Pengangguran kepada  pekerja  mandiri,  pekerja  informal,  ataupun  pekerja  diluar hubungan kerja, juga dilakukan pelindungan. Dalam negara ekonomi maju, hanya  Finlandia  yang  mengakomodasi  perlindungan  wajib  ke  pekerja mandiri  sementara  Spanyol,  Jerman,  Denmark,  Austria  mengadopsi perlindungan  secara  sukarela  dan  Republik  Korea  melindungi  hanya beberapa kategori pekerja mandiri. Dalam negara ekonomi berkembang, Belarusia,  Kroasia,  Kazakhstan,  dan  Serbia  menawarkan  perlindungan tanpa  syarat  bagi  pekerja  mandiri.  Negara  Albania,  RRT,  Kolombia, Mongolia, dan Rumania memberikan pelindungan kepada pekerja mandiri secara sukarela. 33
Salah  satu  negara  maju  yang  ditinjau  dari  area  skandinavia  yang memiliki  jaminan  sosial  terbaik  adalah  Denmark.  Cakupan  Asuransi Ketenagakerjaan  bagi  pekerja  mandiri  dilakukan  sejak  Juli  2018.  Bagi pekerja mandiri,pengusaha, pekerja di sektor publik, pekerja paruh waktu dicakup  bersamaan  dengan  jenis  pekerjaan  lain  sebagai  anggota  dari A- Kasse . A-Kasse merupakan  organisasi  yang  terhubung  dengan  serikat pekerja.  Walaupun  pekerja  mandiri  termasuk  dalam  cakupan A-Kasse , terdapat pengaturan yang berbeda dengan pekerja pada umumnya seperti untuk  pengusaha,  harus  menutup  usaha  agar  berhak  atas  tunjangan
32 Bedard,  Carter,  and  Tsuruga,  "Praktik  Internasional  Perlindungan  Pendapatan  Bagi  Penganggur : Implikasi Bagi Republik Indonesia".
33 Asenjo  and  Pignatti,  "Unemployment  Insurance  Schemes  around  the  World :  Evidence  and  Policy Options . ”
pengangguran. 34 Dalam Chapter  10 Undang-Undang  Asuransi Pengangguran Denmark, Pekerja mandiri akan melaporkan sesuai aturan kapan  pekerja  mandiri  berhenti  bekerja  dan  dianggap  berhenti  bekerja sesuai ketentuan lanjutan Menteri Ketenagakerjaan.
Negara yang juga  mengakomodasikan pekerja mandiri adalah Spanyol yang  melindungi  pekerja  mandiri  ( individual  workers atau self-employed worker )  melalui  sebuah  sistem  yang  khusus.  Sistem  Asuransi Pengangguran yang dibiayai oleh pajak dan dengan kontribusi pekerja. Dua perlindungan  yang  diberikan  dalam  Asuransi  Pengangguran  yakni tunjangan  pengangguran  yang  diberikan  dengan  sistem  iuran  dimana penerima manfaat membayar iuran dalam jangka waktu tertentu, dan yang kedua yakni sistem non-iuran untuk pencari kerja yang tidak dapat atau tidak  dapat  lagi  mendapat  manfaat  iuran  keuntungan  pengangguran. Pemberian  manfaat  didasarkan  atas  pendapatan  180  hari  terakhir  yang sebesar 70% dari upah selama 180 hari pertama periode dan 50% upah setelah  ke-181  periode  kompensasi. 35 Untuk  skema  Asuransi Pengangguran bagi pekerja mandiri diberikan skema khusus yakni sistem spesial  pekerja  mandiri  ( Régimen  Especial  de  Trabajadores  Autónomos / RETA).
Pekerja mandiri mendapat manfaat dari sistem perlindungan khusus saat  terjadi  penghentian  aktivitas.  Pelindungan  ini  mencakup  tunjangan pengangguran, pelatihan, dan penempatan untuk memfasilitasi reintegrasi pekerja mandiri ke pasar tenaga kerja. Pekerja mandiri membayar iuran yang  berfluktuasi  mengikuti  ketentuan.  Manfaat  tunjangan  diberikan tergantung umur kontribusi dan durasi aktivitas yang dilakukan selama 48 bulan sebelum situasi pengangguran dengan manfaat minimal 4 bulan saat sudah  tergabung  12-17  bulan.  Kualifikasi  yang  diperlukan  di  Spanyol diantaranya  sudah  tergabung  dengan  jaminan  sosial  khusus  pekerja mandiri  dan  membayar  iuran,  kontribusi  minimal  12  (dua  belas)  bulan
34 Nordic  Co-operation,  "Unemployment  Benefit  in  Denmark", Www.Norden.Org ,  2020, https://www.norden.org/en/info-norden/unemployment-benefit-denmark.
35 UNEDIC,  "The  Spanish  Unemployment  Insurance  System", Www.Unedic.Org (Paris,  2020), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=DUR_I.
berturut-turut, sepakat untuk komitmen bekerja kembali, belum mencapai masa pensiun, dan menganggur karena alasan ekonomi, teknis, produksi atau organisasi, peristiwa force majeure , kehilangan izin perusahaan atau kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian. 36
Dalam tulisan ini penulis meninjau negara berkembang yakni Serbia dan  RRT.    Asuransi  Ketenagakerjaan  di  Serbia  diatur  dalam  Undang- Undang  tentang  Asuransi  Ketenagakerjaan  dan  Pengangguran  ( Law  on Employment  and  Unemployment  Insurance ).  Pekerja  mandiri  dalam undang-undang a quo mendapatkan pelindungan dan didefinisikan sebagai seorang  yang  memulai  suatu  usaha  perseorangan, koperasi,  perkebunan atau  bentuk  usaha  lainnya  oleh  seorang  penganggur  atau  berkelompok serta mendirikan sebuah usaha secara kontrak dengan perusahaan yang didirikan  tersebut.  PHK  didefinisikan  menurut  hukum  dan  pemberian tunjangan pengangguran juga diberikan kepada pekerja yang habis masa kontrak  kerja  dan  kerja  lepas,  serta  pekerja  magang.  Sehingga pendefinisian  PHK  di  Serbia  diatur  secara  hukum  agar  pekerja  mandiri mendapat  manfaat.  Pekerja  yang  berhak  dalam  perlindungan  asuransi berhak  atas  tunjangan  pengangguran  jika  diasuransikan  atau  membayar iuran selama 12 berturut-turut atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam 18 bulan terakhir.
Definisi PHK di Serbia menjadi unik karena terdapat ketentuan yang khusus  pada  undang-undangnya  dalam  mendefinisikan  PHK,  sehingga tidak  menjadi  batasan  seorang  pekerja  mandiri  dan  pekerja  diluar hubungan kerja lainnya merasakan manfaat Tunjangan Pengangguran. Jika diimplementasikan  di  Indonesia,  tidak  akan  bisa  dikarenakan  saat pendefinisian khusus PHK pada undang-undang yang khusus dan terbaru, akan  menabrak  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Perundang-undangan  dan asas  lex  specialist  derogat  legi generali .
Pada Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), sebagai negara besar yang terkategori negara berkembang, industri rumah tangga dan komersial perorangan  (terkategori  pekerja  mandiri)  termasuk  dalam  cakupan asuransi  pengangguran,  maka  pemerintah  provinsi  menentukan  sesuai dengan kondisi lokal. Dalam Pasal 60 Undang-Undang Asuransi Sosial RRT menjelaskan  setiap  orang  sebagai  pemilih  usaha  mandiri,  pekerja  paruh waktu  yang  diluar  hubungan  kerja,  ataupun  pekerjaan  yang  bersifat fleksibel  dalam  segi  pembiayaan  iuran  dapat  membayar  iuran  asuransi sosial langsung ke lembaga asuransi sosial. Hal ini berarti sistem kepada pekerja  mandiri,  dan  lainnya  diikutkan  secara  sukarela.  Kualifikasi  yang diperlukan untuk mendapat manfaat asuransi pengangguran yakni premi satu  tahun  dibayarkan,  PHK/penangguhan  kerja  tidak  bersifat  sukarela, dan penganggur telah mendaftarkan untuk dipekerjakan kembali. Manfaat Tunjangan Pengangguran diberikan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dan  manfaat  lain  menarik  Tunjangan  Pengangguran  jika  sakit  diberikan subsidi  medis,  keluarga  menerima  subsidi  pemakaman  dan  keluarga tertanggung  dapat  menerima  uang  pensiun  jika  peserta  meninggal. Disamping  manfaat  tersebut,  untuk  bekerja  kembali  peserta  menerima pelatihan  kejuruan  dan  layanan  melalui  agen  tenaga  kerja  saat  menarik uang asuransi pengangguran.
Keikutsertaan secara sukarela mirip dengan kepesertaan BPJS untuk PBPU  secara  sukarela.  Pemerintah  RRT  memfokuskan  upaya  untuk melindungi  pemilik  usaha  mandiri,  pekerja  paruh  waktu  yang  berada diluar  hubungan  kerja,  dan  pekerjaan  dengan  fleksibilitas  yang  tinggi. Dalam segi pembiayaan, peserta mengiur ke lembaga asuransi sosial, dan menerima manfaat uang tunai dari lembaga asuransi sosial serta manfaat pelatihan  kejuruan  (pelatihan  kerja)  untuk  meningkatkan  skill  dan mendapatkan kerja kembali. Hal ini serupa juga apa yang ada di Indonesia yakni manfaat uang tunai, pelatihan kerja, dan pencarian kerja
Program skema Tunjangan Pengangguran pada negara maju (Denmark dan Spanyol) maupun negara berkembang (Serbia dan RRT) menyesuaikan ketentuan dalam Konvensi 102 dan Konvensi 168 ILO yang menjadi acuan
skema AP/AK. Kesamaan dari keempat negara dapat dilihat dari ciri dari Tunjangan Pengangguran yang dikemukakan W. Vroman yakni kontribusi, penggantian  secara  minimum  dalam  periode  tertentu. 37 Sebagaimana negara-negara  yang  memiliki  skema  Asuransi  Ketenagakerjaan  yang memberikan  jaminan  sosial  Tunjangan  Pengangguran  kepada  pekerja mandiri, pekerja diluar hubungan kerja dan pekerja informal. Jika meninjau model  negara  memberikan  pelindungan  kepada  pekerja  mandiri  seperti skema  khusus  jaminan  sosial  yang  dilakukan  negara  maju  maupun berkembang.
Perbandingan  dengan  negara-negara  lain  membuktikan  bahwa pekerja/buruh di luar hubungan kerja tetap terlindungi meskipun memiliki karakteristik  hubungan  kerja  yang  samar.  Dari  perbandingan  dengan negara  lain,  terlihat  bahwa  pelindungan  melalui  skema  Tunjangan Pengangguran  bisa  melalui  institusi  khusus  yang  mengatur  seperti  di Denmark  dan  Serbia,  memberikan  pengaturan  khusus  mengenai  definisi hukum PHK dan perlakuan khusus seperti di Serbia, maupun Pemerintah ikut  langsung  campur  tangan  dalam  membuat  kebijakan  untuk  operasi skema Tunjangan Pengangguran di RRT. Hal ini menunjukkan bahwa ada model dan pendekatan yang sesuai bagi pelindungan PBPU di Indonesia, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal.
Perlunya merubah pengaturan yang terbatas seperti yang tercantum dalam  Pasal 46A Undang-Undang SJSN, yang hanya kepada pekerja yang mengalami  PHK,  untuk  diubah  menjadi  pekerja/buruh  yang  mengalami kehilangan  pekerjaan.  Hal  ini  bertujuan  agar  PBPU  dapat  diikutsertakan dalam  pelindungan  Program  JKP,  sehingga  Program  JKP  yang  tercipta setelah  UU  Cipta  Kerja  dapat  memberikan  pelindungan  yang  universal kepada  seluruh  pekerja/buruh  yang  ikut  serta  menjadi  Peserta  BPJS Ketenagakerjaan.
37 Vroman  and  Benus,  "The  Role  of  Unemployment  Insurance  As  an  Automatic  Stabilizer  During  a Recession.”

## D. Kesimpulan
Secara  keseluruhan,  meskipun  Program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 82  Perppu Cipta Kerja, bertujuan untuk memberikan  bantuan  kepada  pekerja  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja, terdapat  beberapa  keterbatasan  yang  perlu  diperhatikan.  Cakupan  program  ini terbatas pada pekerja yang memiliki hubungan kerja seperti PKWT dan PKWTT, yang dikategorikan sebagai PPU. Keterbatasan ini berarti bahwa sebagian besar pekerja di luar hubungan kerja dan mandiri, serta pekerja di sektor informal, tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari program ini. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka memperluas cakupan program ini agar  dapat  memberikan  perlindungan  yang  lebih  inklusif  kepada  seluruh  angkatan kerja di Indonesia.
Dalam  melaksanakan  skema  Tunjangan  Pengangguran,  setiap  negara  mengacu pada ketentuan dalam Konvensi 102 ILO dan Konvensi Konvensi 168 ILO. Tunjangan Pengangguran  berfungsi  membantu  pekerja  saat  menganggur  melalui  penggantian minimum  secara  parsial  dan  sementara.  Ketentuan  pada  kedua  konvensi  tersebut melengkapi  satu  sama  lain  untuk  mendukung  terciptanya  skema  Tunjangan Pengangguran. Digambarkan Tunjangan Pengangguran dari aspek cakupan peserta, tingkat tunjangan, serta durasi tunjangan dan kualifikasi dalam ketentuan di konvensi- konvensi ILO dan Negara lain sebagai perbandingan dengan Program JKP di Indonesia. Maksud  dari  kehilangan  pekerjaan  perlu  dievaluasi  secara  komprehensif  dalam pengaturannya  melalui  pengalaman  negara-negara  di  dunia  melalui  Asuransi Ketenagakerjaan/Asuransi Pengangguran khususnya kepada pekerja mandiri, pekerja informal,  dan  pekerja  diluar  hubungan  kerja  yang  tergabung  dalam  Peserta  Bukan Penerima Upah.

## E. Saran
Perlunya  dilakukan  evaluasi  pengaturan  untuk  meningkatkan  kuantitas kepesertaan  dari  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan.  Untuk  memenuhi  standar  manfaat dalam Konvensi 102 dan Konvensi 169 ILO, perlu mengubah regulasi yang terbatas seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  46A  Undang-Undang  SJSN juncto Perppu  Cipta Kerja.  Sehingga  dari  perubahan  tersebut  Program  JKP  bukan  hanya  melindungi
pekerja/buruh yang mengalami PHK saja, namun juga untuk seluruh pekerja/ buruh yang  mengalami  kehilangan  pekerjaan  sebagai  haknya  dalam  kepesertaan  BPJS Ketenagakerjaan. Kendala pengaturan ini menjadi evaluasi dan mempelajari program serupa bagi pekerja mandiri, dan pekerja informal.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN Artikel/Buku/Laporan
Akhmad Purnama. “Analisis Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal Analyze on Social Insurance and Protection of Informal Workers.” Jurnal PKS 14, no. 2 (2014): 149 – 62.
Asenjo, Antonia, and Clemente Pignatti. “Unemployment Insurance Schemes around the World : Evidence and Policy Options.” International Labour Office , no. 49 (2019).
Bedard, Michel, John Carter, and Ippei Tsurugu. Praktik Internasional Perlindungan Pendapatan Bagi Penganggur : Implikasi Bagi Republik Indonesia , 2020.
BP Jamsostek. “Menghadapi Tantangan, Memperkuat Inovasi Berkelanjutan,” 2020,
2 – 20.
Carter, John, Michel Bedard, and Celine Peyron Bista. Comparative Review of Unemployment and Employment Insurance Experiences in Asia and Worldwide , 2013.
Chung, Byuk-suk. Reformasi Sistem Asuransi Ketenagakerjaan Republik Korea Untuk Mengatasi Krisis Covid-19 . Geneva: International Labour Organization, 2021. Dwi Hadya Jayani. “Jumlah Pekerja Informal Lebih Banyak Dari Pekerja Formal.” Katadata.Co.Id , 2020.
ILO. “Profil Pekerjaan Yang Layak : Indonesia,” 2011. Khakim, Abdul, Ahmad Ansyori, and Agusmidah. Seluk Beluk Jaminan Sosial Di Indonesia: Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja . Medan: USU Press, 2021.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. “Kertas Kebijakan Tijauan Atas Undang -UNdang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Peraturan Pelaksanannya Pada Klaster Keternagakerjaan Terhadap Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Pekerja Prekariat, ” 2021. LIPI. “Jaminan Sosial Untuk Sektor Informal.” Lipi.Go.Id , 2019. http://lipi.go.id/berita/jaminan-sosial-untuk-sektor-informal/21915.
Nordic Co- operation. “Unemployment Benefit in Denmark.” Www.Norden.Org , 2020. https://www.norden.org/en/info-norden/unemployment-benefit-denmark.
Seberíni, Andrea. “ COVID-19 and the World of Work: Impact and Policy Responses.” Studia Ecologiae et Bioethicae . Vol. 18, 2020.
https://doi.org/10.21697/seb.2020.18.4.04.
Silaban, Rekson, and Badikenita. “Perluasan Kepesertaan BPU BPJS Ketenagakerjaan Melalui Strategi Marketing Mix Dan Regulaso.” Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan 2, no. 1 (2017): 1 – 50. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 2019.
Trademarks Act, 2019. Laws of malaysia laws of malaysia laws of malaysia, 2019 §
(2019).
Tsuruga, Ippei. Exploring Policy Options for an Employment Insurance Scheme in
Indonesia . International Labour Organization, 2020. www.ilo.org/publns. UNEDIC. “The Spanish Unemployment Insurance System.” Www.Unedic.Org . Paris,
2020. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=DUR_I.
Vroman, Wayne, and Jacob M. Benus. “The Role of Unemployment Insurance As an Automatic Stabilizer During a Recession.” IMPAQ Internatonal , no. July (2010). https://wdr.doleta.gov/research/fulltext_documents/etaop2010-10.pdf.
Zaelany, Andy, Fadjri Alihar, Ngadi Ngadi, Lengga Pradipta, Sentiela Ocktaviana, Vera Barid, Fuat Kurniawan, et al. “Makalah Kebijakan: Perluasan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Informal Di Indonesia.” Vol. 2018, 2019.

## Peraturan Hukum
Government of Japan. Employment Insurance Act. 1974. Government of Malaysia, 2019, Employment Insurance System Act, 2017. International Labour Office, and ILO Regional Office for Asia & the Pacific. Konvensi (Standar Minimum) Jaminan Sosial , 1952 (No.102) , 1952. International Labour Office, and ILO Regional Office for Asia & the Pacific. Konvensi Promosi  Kesempatan  Kerja  dan  Perlindungan  terhadap  Pengangguran,  1988 (No.102) , 2008.
Republic of Serbia. Law on Employment and Unemployment Insurance, 2009. Republik  Indonesia.  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020
Tentang Cipta Kerja, 2020
——— . Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
——— .Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 tentang Cipta Kerja
——— .  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian, 2015.
———. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Progran Jaminan Kehilangan Pekerjaan,” 2021.
——— . Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, 2013.
T he People’s Republic of China. Social Insurance Law of the People’s Republic of China, 2010