## PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN PURA
(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG)
Oleh:
Luh Setiya Ariyani 1 , I Gede Surata 2 dan I Nyoman Gede Remaja 3
(setyaaryani17@gmail.com, gd.surata@unipas.ac.id dan nym.remaja@unipas.ac.id)
Abstrak: Pasal 16 UUPA mengamanatkan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam  rangka  menjamin  kepastian  hukum,  dikarenakan  dapat  memberikan keuntungan  tersendiri  bagi  masyarakat.  Peralihan  hak  dilakukan  pada  waktu pemegang  haknya  masih  hidup  dan  merupakan  perbuatan  hukum.  Penelitian  ini meneliti:  proses,  kendala  dan  solusi  dalam  peralihan  hak  atas  tanah  untuk kepentingan pura.  Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumentasi  dan wawancara  bebas  terpimpin.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif. Proses peralihan hak atas tanah untuk kepentingan pura yaitu : perolehan hak atas tanah  dari  Tanah  Negara  dapat  melalui  proses  Konversi  dan  Permohonan  Hak. Perolehan dari Hak Milik Perseorangan dapat melalui proses Jual Beli atau Hibah. Perolehan  dari  Badan  Hukum  dapat  melalui  proses  Jual  Beli  atau  Hibah  dengan cara  peningkatan  hak,  dilanjutkan  proses  pelepasan  hak,  kemudian  dimohonkan hak  menjadi  hak  milik.  Perolehan  dari  Druen  Desa  dapat  melalui  Hibah  atau Konversi.  Kendala  dan  solusi  dalam  proses  peralihan  hak  atas  tanah  untuk kepentingan  pura  yaitu  :  berkas  kurang  lengkap,  kendala  pada entry berkas, overlap dan sidang konversi, buku tanah yang tidak ditemukan dan pemblokiran. Solusi  :  menginformasikan  secara  lengkap  kepada  pemohon  terkait  dengan kendala  yang  dihadapi  supaya  dapat  dibantu  apabila  ada  pengurusan  berkas  ke instansi lain.
Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Peralihan Hak, Kepentingan Pura.

## PENDAHULUAN
“Tanah merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia dan suatu unsur  yang  utama  dalam  pembangunan  menuju  terbentuknya  masyarakat  adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945”  (Ni  Ny.  Mariadi, 2017:  52).  Sejalan  dengan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
perkembangan  kebutuhan  hidup  masyarakat,  tanah  kemudian  mengalami kemajuan  nilai  yang  saat  ini  sering  dikenal  dengan  tanah  sebagai  komoditas ekonomi, yaitu tanah dijadikan objek transaksi, baik yang dikehendaki menjadi tempat  hunian,  maupun  menjadi  lahan  akomodasi  pariwisata  seperti  tempat rekreasi, villa, hotel, sebagai fungsi tanah dari social asset menjadi capital asset, di  samping  itu  juga  bisa  digunakan  untuk  membangun  fasilitas-fasilitas  seperti swalayan  dan  yang  lain,  yang  pada  dasarnya  menjadi  status  simbol  kemajuan masyarakat. (Gede Surata, 2020 : 2)
Tanah  juga  mempunyai  fungsi  sosial,  bahwa  kegunaan  dari  tanah  lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan umum daripada kepentingan individu. Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya ditulis UUPA), dalam Pasal 6 disebutkan “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Selain itu dalam  menghadapi  kasus-kasus  konkret  diperlukan  pula  terselenggaranya pendaftaran  tanah,  yang  memungkinkan  bagi  para  pemegang  Hak  Atas  Tanah untuk  dengan  mudah  membuktikan  haknya  atas  tanah  yang  dikuasainya.  Bukti kepemilikan sebidang tanah adalah sertifikat. Sertipikat tersebut pada prinsipnya adalah  alat  bukti  yang  kuat  untuk  digunakan  sebagai  bukti  kepemilikan  atas sebidang  tanah.  Alat  bukti  kuat  dalam  arti  sepanjang  tidak  ada  yang membuktikan  sebaliknya  melalui  proses  yang  ditentukan,  maka  nama  yang tercantum dalam sertipikat itulah sebagai pemilik sah atas bidang tanah tersebut. (I Nyoman Gede Remaja, 2021 : 114)
Sebagaimana  diketahui  bahwa  tanah,  khususnya  bagi  masyarakat, mempunyai  kedudukan  sentral,  baik  sebagai  sumber  daya  produksi  maupun sebagai  tempat  pemukiman,  oleh  karena  itu  masalah  tanah  selalu  mendapat perhatian  dan  pembangunan  yang  khusus  pula.  Lebih-lebih  lagi  dalam  era pembangunan  ini,  dimana  pembangunan  menjangkau  serba  macam  aktifitas dalam  membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya,  yang  sedikit/banyak  akan bertemu  dengan  bidang  tanah.  Kalau  masalah  ini  kurang  dikendalikan,  maka antara  satu  kepentingan  dengan  kepentingan  lainnya  akan  terjadi  bentrokkan
yang  akan  menghambat  pelaksanaan  pembangunan,  sehingga  tujuan pembangunan akan sangat lamban tercapainya.
Sehubungan  dengan  itu  akan  meningkat  juga  kebutuhan  akan  dukungan berupa  jaminan  kepastian  hukum  dibidang  pertanahan.  Sebagaimana  yang disebutkan dalam Pasal 16 UUPA bahwa “Untuk memberikan jaminan kepastian hukum  maka  dilakukan  pendaftaran  tanah”.  Hal  ini  merupakan  kewajiban Pemerintah  untuk  menyelenggarakan  Pendaftaran  tanah  di  Negara  Republik Indonesia.  (Indra  Yudha  Koswara.  2016  :  1)  Pendaftaran  tanah  tersebut  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  yang  kemudian  diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang  sampai  saat  ini  menjadi  dasar  kegiatan  pendaftaran  tanah  di  seluruh Indonesia. Pendaftaran tanah yang baik akan memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  dirumuskan  masalah- masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana proses peralihan hak atas tanah untuk kepentingan pura?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam proses peralihan hak atas tanah untuk kepentingan pura?

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai prilaku nyata  ( actual  behavior ),  sebagai  gejala  sosial  yang  sifatnya  tidak  tertulis,  yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. (Muhaimin. 2020 : 80). Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  empiris  karena  terdapat kesenjangan antara das solen dan das sein sehingga menimbulkan masalah yang harus  dikaji  untuk  pemenuhan  kepuasan  akademik.  Kesenjangan  yang  diteliti yaitu  masih  adanya  kesulitan  dari  masyarakat  dalam  proses  peralihan  hak  atas tanah untuk kepentingan pura.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala,  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan  antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lainnya  dalam  masyarakat.  Oleh karena  itu,  diharapkan  penelitian  ini  menghasilkan  gambaran  yang  sistematis mengenai  proses  peralihan  hak  atas  tanah  untuk  kepentingan  pura  serta  kendala dan solusinya dalam proses tersebut.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang  tujuannya adalah untuk memudahkan proses pencarian data, kemudahan tersebut diantaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja dan karena adanya masalah yang diteliti yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita yaitu masih adanya kesulitan dari masyarakat dalam proses peralihan hak atas tanah untuk kepentingan pura. Sumber  data  dapat  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian lapangan.  Dari  penelitian  kepustakaan  akan  diperoleh  data  sekunder  berupa bahan-bahan hukum yaitu :
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Bahan  hukum  primer  dalam penelitian yang menjadi acuan antara lain, meliputi :
1).  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria.
2).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  yang  kemudian  diganti dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah.
3).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  1963  tentang  Penunjukan  Badan- Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah.
4).  Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor SK/556/DJA/86  tanggal  24  September  1986  dan  Surat  Keputusan  Menteri
Dalam  Negeri/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor    SK.520.1/2252 tanggal 27 Juli 2000.
2.  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  sumber  yang  tidak  langsung  memberikan  data kepada pengumpul data. (Jonathan Sarwono. 2006 : 18) Sumber data sekunder dalam  penelitian  ini  adalah  segala  data  yang  tidak  berasal  dari  sumber  data primer  yang  dapat  memberikan  dan  melengkapi  serta  mendukung  informasi terkait dengan obyek penelitian baik yang berbentuk buku, Skripsi, dan jurnal maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.
3. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus umum dan ensiklopedia.
Sedangkan dari penelitian lapangan akan diperoleh data primer, yaitu suatu data yang diperoleh langsung di sumber pertama di lapangan yang nyata terjadi. Data ini  berupa  hasil  atau  jawaban  yang  relevan  dari  penelitian  melalui  wawancara kepada informan.
Dalam  penelitian  hukum  empiris  ini  untuk  mendapatkan  data  yang  akurat adalah  dengan  cara  mengumpulkan  data  yaitu  :  melalui  studi  dokumentasi/studi kepustakaan,  wawancara,  observasi  dan  penyebaran quisioner /angket.  (M.  Iqbal Hasan,  2002  :  83).  Studi  Dokumentasi  merupakan  teknik  awal  yang  digunakan dalam  setiap  penelitian  ilmu  hukum,  baik  dalam  penelitian  hukum  normatif maupun  dalam  penelitian  hukum  empiris,  karena  meskipun  aspeknya  berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif.  Studi  dokumentasi  dilakukan  atas  bahan-bahan  hukum  yang  relevan dengan  permasalan  penelitian.  Pemilihan  lokasi  dalam  studi  dokumentasi  ini dilakukan di perpustakaan Universitas Panji Sakti Singaraja.
Wawancara  merupakan  salah  satu  teknik  yang  sering  dan  paling  lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara yang dilakukan peneliti, menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin yang ditujukan kepada informan yang menjadi pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  menggunakan  analisa  data  kualitatif  yaitu  suatu  analisa  yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden  untuk  dicari  hubungan  antara  satu  dengan  yang  lain,  kemudian
disusun  secara  sistematis.  (Soerjono  Soekanto.  2010  :  250)  Analisis  data kualitatif yang dilakukan terkait dengan penelitian ini yaitu menggabungkan data primer  yang  diperoleh  dari  wawancara  yang  penulis  dilakukan  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  dengan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari penelusuran  studi  kepustakaan  atau  pengumpulan  data  yang  diperoleh  dari penelitian terhadap peraturan perundang-undangan,  literatur, dan informasi dari internet yang terkait dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses Peralihan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pura
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum dan  kepastian  hak  atas  tanah.  Dengan  diselenggarakannya  pendaftaran  tanah, maka  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dengan  mudah  dapat  mengetahui  status- satus  kedudukan  hukum  daripada  tanah  tertentu  yang  dihadapinya,  letak,  luas dan  batas-batasnya,  siapa  yang  mempunyai  dan  beban-beban  apa  yang  ada diatasnya.  Dalam  pendaftaran  hak  atas  tanah  ini  ada  dua  macam  kepastian hukum yang diperoleh yaitu:
1. Kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak  atas  tanah  tersebut.  Kepastian  ini  berkenaan  dengan  ketentuan  siapakah pemegang hak atas tanah itu, hal ini disebut dengan kepastian mengenai hak atas tanah.
2. Kepastian hukum mengenai letak tanah, batas-batas tanah, panjang dan lebar tanah.  Kepastian  ini  berkenaan  dengan  letak  batas-batas  dan  panjang  lebar tanah,  dimana  hal  ini  disebut  dengan  kepastian  mengenai  subyek  hak  atas tanah tersebut.
Untuk  mewujudkan  tertib  administrasi  pertanahan  dilakukan  dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat Rechts Cadaster (Pendaftaran tanah  yang  bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum).  Terselenggarannya pendaftaran  tanah  secara  baik  merupakan  dasar  dan  perwujudan  tertib administrasi  di  bidang  pertanahan.  Untuk  mewujudkan  tertib  administrasi pertanahan,  setiap  bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun  termasuk  peralihan,
pembebanan,  dan  hapusnya  hak  atas  bidang  tanah  dan  hak  milik  atas  satuan rumah susun wajib didaftarkan.
Peralihan Hak Milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA, yaitu Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dua bentuk peralihan Hak Milik atas tanah dapat dijelaskan sebagai berikut: (Urip Santoso. 2012 : 93- 94).
1) Beralih.
Beralih  artinya  berpindahnya  Hak  Milik  atas  tanah  dari  pemiliknya  kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum.
2) Dialihkan/pemindahan hak.
Dialihkan/pemindahan  hak  artinya  berpindahnya  Hak  Milik  atas  tanah  dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum.
Tanah-tanah  yang  belum  dihaki  dengan  hak-hak  perorangan  oleh  UUPA disebut  tanah-tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  Negara.  Untuk  menyingkat pemakaian  kata-kata,  dalam  praktik  Administrasi  digunakan  sebutan  tanah Negara.  Sudah  barang  tentu  dalam  arti  yang  berbeda  benar  dengan  sebutan "tanah  negara"  dalam  arti  " landsdomein "  atau  "milik  negara"  dalam  rangka domeinverklaring .  Dengan  berkembangnya  Hukum  Tanah  Nasional  lingkup pengertian tanah-tanah yang di dalam UUPA disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang semula disingkat dengan sebutan tanah-tanah Negara itu,  mengalami  juga  perkembangan.  Semula  pengertiannya  mencakup  semua tanah yang dikuasai oleh Negara, di luar apa yang disebut tanah-tanah hak. Menurut hasil wawancara dengan Dewi Rembulan pada tanggal 30 Mei 2022, perolehan hak atas tanah untuk kepentingan pura dari tanah negara menjadi tanah milik pura dapat dilakukan dengan cara Konversi yaitu pendaftaran tanah untuk pertama  kali,  dari  semula  tanah  milik  negara  menjadi  tanah  milik  pura,  yang sebelumnya  belum  ada  sertifikat  menjadi  ada  sertifikat.  Konversi  ini  dapat dilakukan  pada  tanah-tanah  yang  dikuasai  oleh  masyarakat-masyarakat  hukum adat dengan memohonkan pengakuan penegasan hak atas tanah milik adat. Yang
dimaksud dengan konversi adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya UUPA.
Menurut hasil wawancara dengan Dewi Rembulan pada tanggal 30 Mei 2022, dalam  pengurusan  Konversi  yang  dilimpahkan  untuk  kepentingan  Pura,  terdapat dokumen atau persyaratan yang diperlukan, seperti :
1. Surat Permohonan;
2. Berita Acara Rapat Pengurus/Pengempon Pura;
3. Struktur Organinasi;
4. Surat Kuasa Pengurusan;
5. Fotokopi KTP (yang ditunjuk sebagai kuasa dalam pengurusan);
6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik;
7. Sket Tanah;
8. Fotokopi SPPT-PBB;
9. BPHTB;
Dokumen persyaratan tersebut di atas apabila sudah memenuhi persyaratan maka proses yang dilakukan selanjutnya yaitu :
1.  Pemohon  mendaftarkan  berkas  ke  Kantor  Pertanahan,  apabila  berkas  sudah diterima  maka  dilanjutkan  dengan  membayar  administrasi  yang  telah ditentukan,  kemudian  Pemohon  akan  memperoleh  Kwitansi  Bukti Permohonan.
2. Tahapan selanjutnya, dilakukan pengukuran dengan cara pemasangan patok dan peta bidang pada tanah yang akan di sertipikatkan tersebut. Pemasangan Patok dan Peta Bidang dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan dan disaksikan oleh pemilik atau penyanding tanah tersebut.
3. Selanjutnya, apabila proses pengukuran sudah selesai, maka dilanjutkan dengan pengumuman.  Dua  hal  yang  harus  diumumkan,  yaitu  di  bidang  fisik  dengan menunjukkan  ciri-ciri  obyek  tanah  tersebut  dan  di  bidang  yuridis  dengan menunjukkan ciri-ciri subjek tanah tersebut. Pengumuman diumumkan selama 30  hari  di  Kantor  Desa/Kelurahan,  Kantor  Kecamatan,  Kantor  Ajudikasi,
Kantor  Pertanahan  dan  tempat-tempat  lain  yang  dianggap  perlu,  kemudian dilanjutkan dengan sidang panitia;
4.  Tahap  berikutnya  adalah  Pembukuan  Hak.  Apabila  melewati  waktu pengumuman  tidak  ada  keberatan/gugatan  dari  pihak  manapun,  maka pembukuan  hak  dapat  dilakukan.  Tahapan  Pembukuan  Hak  dilakukan  oleh petugas  Kantor  Pertanahan  dengan  pencatatan  administrasi  terkait  dengan sertifikat;
5.  Terakhir  prosesnya  yaitu  Penerbitan  Sertipikat.  Setelah  Pembukuan  Hak dilakukan,  maka  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  dapat  diterbitkan,  kemudian apabila sudah diterbitkan  maka sertifikat diserahkan kepada pemohon dengan pengambilan yang menyertakan kwintasi bukti permohonan sebagai bukti.
Menurut  hasil  wawancara  dengan  Gusti  Kadek  Dwi  Ananta  Wijayadi    pada tanggal 06 Juli 2022, perolehan hak atas tanah untuk kepentingan pura dari tanah negara  menjadi  tanah  milik  pura  dapat  dilakukan  dengan  cara  permohonan  hak melalui penetapan hak. Dokumen yang diperlukan yaitu :
1.  Berita Acara Paruman Pengempon Pura;
2.  Daftar Hadir Paruman Pura;
3.  Struktur Pengempon Pura;
4.  KTP dan KK Pengempon Pura (sesuai dengan sktruktur pengempon pura);
5.  Surat Kuasa dari Pengempon untuk Kelian (surat kuasa pengurusan);
6.  Surat  Pernyataan,  menyatakan  setuju  untuk  mensertifikatkan  Tanah  Negara untuk kepentingan Pura, yang diketahui oleh aparat desa;
7.  SPPT-PBB;
8.  Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
9.  Surat Keterangan Bukan Aset Desa dan/atau Pemda;
10. Ijin Rekomendasi dari Bupati.
Adapun  berkas  tambahan  yang  harus  dilengkapi  apabila  dalam  pengurusan permohonan  hak  oleh  Kelian  Desa  yaitu  Surat  Pernyataan  atau  SK  dari  PHDI. Dalam  proses  ini  tidak  dikenakan  BPHTB  dan  PNBP  dalam  pendaftaran  seperti Konversi. Kemudian proses dalam permohonan hak yaitu :
1. Pemohon  melengkapi  dokumen  dan/atau  persyaratan  sebagai  berkas permohonan  hak,  apabila  berkas  sudah  lengkap  maka  pemohon  mengisi blangko permohonan dan mendaftarkan berkas pada loket pendaftaran;
2. Apabila  berkas  sudah  diterima,  kemudian  petugas  melakukan entry pada system komputerisasi;
3. Selanjutnya dilakukan proses pengukuran tanah, yang akan menghasilkan Peta Bidang Tanah;
4. Proses selanjutanya yaitu Sidang Panitia, setelah sidang maka dikeluarkannya SK Penetapan Hak;
5. Kemudian  SK  Penetapan  Hak  didaftarkan  oleh  petugas  sampai  dengan terbitnya sertifikat.
Tanah  milik  perseorangan  adalah  tanah  yang  dimiliki  oleh  orang berkewarganegaraan Indonesia. Pemegang hak milik atas tanah pada prinsipnya hanya dipunyai oleh perorangan, yaitu sebagai warga negara Indonesia tunggal. Oleh  karena  itu,  hak  milik  pada  dasarnya  diperuntukkan  khusus  bagi  warga negara  Indonesia  saja  yang  berkewarganegaraan  tunggal.  Menurut  hasil wawancara  dengan  Dewi  Rembulan  pada  tanggal  30  Mei  2022  dan  Putu  Prita Cahyani  pada  tanggal  07  Juli  2022,  dalam  proses  peralihan  hak  dari  hak  milik perseorangan untuk kepentingan pura dapat dilaksanakan peralihan hak melalui Jual Beli atau Hibah.
Menurut  Pasal  1457  KUHPerdata  “Jual-beli  adalah  suatu  perjanjian,  dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Dalam rangka pendaftaran pemindahan hak, maka jual beli hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan  Rumah  Susun  harus  dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT).
Adapun  proses  peralihan  hak  selain  jual  beli  yaitu  Hibah.  Hibah  dalam pengertian  umum  diartikan  sebagai  pemberian  suatu  benda  dari  seseorang kepada  orang  lain  yang  dilakukan  pada  waktu  pemberi  barang  masih  hidup. Hibah  mempunyai  dua  pengertian,  secara  umum  hibah  dapat  diartikan
memindahkan  kepemilikan  barang  kepada  orang  lain  ketika  masih  hidup.  Arti hibah  secara  khusus  adalah  pemindahan  kepemilikan  suatu  benda  yang  bukan suatu kewajiban pada orang lain ketika masih hidup dengan ijab dan qabul tanpa mengharapkan pahala atau karena menghormati dan juga bukan karena menutupi kebutuhan. (Erna Sri Wibawanti. 2013 : 140-141)
Menurut hasil wawancara dengan Dewi Rembulan pada tanggal 30 Mei 2022 dan  Putu  Prita  Cahyani  pada  tanggal  07  Juli  2022,  dalam  hal  ini    jual  beli ataupun  Hibah  Hak  Milik  atas  tanah  untuk  kepentingan  pura  oleh  para  pihak yang  berwenang  sebagai  subyek  hukum  untuk  melakukan  perbuatan  hukum tersebut dihadapan PPAT untuk dibuatkan akta jual beli ataupun akta hibah hak milik atas tanah secara otentik yang berada di daerah kerja PPAT yaitu daerah Kabupaten/kota,  dengan  menyerahkan  syarat-syarat  yang  diperlukan  dalam peralihan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, yaitu:
1. Fotokopi identitas pemegang hak beserta persetujuan (KTP dan KK);
2. Fotokopi  identitas  penerima  peralihan  hak  atau  pengempon  pura  yang mewakilkan dan/atau yang diberi kuasa (KTP dan KK);
3. Berita Acara Rapat Pengurus/Pengempon Pura;
4. Struktur Organinasi;
5. Fotokopi  identitas  (KTP  dan  KK)  pengurus  (sesuai  dengan  sktruktur organisasi);
6. Surat Kuasa Pengurusan dari pengurus;
7. Sertipikat asli;
8. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan;
9. BPJS Kesehatan (Jual Beli);
Selain tujuh syarat diatas, terdapat syarat tambahan yang diterapkan dalam proses peralihan hak atas tanah dalam bentuk hibah atau jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, antara lain :
1.  Formulir  permohonan  yang  sudah  diisi  dan  ditandatangani  pemohon  atau kuasanya diatas materai cukup;
2. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta KTP penerima kuasa;
3. Akta Hibah atau Akta Jual Beli dari PPAT;
4. Fotokopi Print Out dari pajak yang telah dilunasi
5. Penyerahan bukti BPHTB dan bukti PPh (Jual Beli)
6.  Jika  tanahnya  pertanian,  mengisi  surat  pernyataan  tidak  melanggar  ketentuan pemilikan atau penguasaan melampaui batas maksimum.
Menurut hasil wawancara dengan Dewi Rembulan pada tanggal 30 Mei 2022 dan  Putu  Prita  Cahyani  pada  tanggal  07  Juli  2022,  dengan  proses  peralihan haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, yaitu :
a.   Berkas  didaftar  pada  loket  penerima  berkas,  berkas  yang  didaftar  diperiksa terlebih  dahulu,  apabila  ada  kesalahan  berkas  akan  dikembalikan  untuk diperbaiki, tetapi apabila sudah benar, berkas bisa langsung diterima.
b.   Apabila  sudah  diperiksa  maka  berkas  diserahkan  ke  bagian entry (memasukkan  data  berkas),  agar  bisa  dimasukkan  data-data  berkas  ke program  yang  ada  di  Kantor  Pertanahan,  untuk  mendapatkan  nomor  berkas dan  SPS,  kemudian  berkas  dibayarkan  di  bendahara  kantor  pertanahan ataupun di Bank.
c.   Jika  biaya  pada  loket  pembayaran  sudah  dilunasi,  berkas  diserahkan  ke bagian buku tanah, buku tanah yang dimaksud disini adalah salinan daripada sertipikat  asli  yang  akan  dihibahkan  yang  telah  diarsipkan  di  Kantor Pertanahan.
d.   Apabila buku tanah sertipikat sudah ditemukan, berkas diserahkan ke bagian pengetikan.  Di  bagian  pengetikan,  sertipikat  diketik  dari  atas  nama  pemilik lama menjadi pemilik yang baru.
e.   Kemudian  berkas  akan  diperiksa  kembali  oleh  koordinator  pendaftaran, diparaf  oleh  Kepala  Seksi  Penetapan  dan  Pendaftaran  Tanah,  dan  Kepala Kantor.
f.    Berkas yang sudah diparaf dan ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan, kemudian  mendapatkan  Nomor  DI  208,  (208  adalah  nomor  penyelesaian yang  merupakan  istilah  di  Kantor  Pertanahan),  setelah  mendapat  nomor  DI 208, petugas DI 208 menyerahkan berkas ke loket penyerahan DI 301 A, dan
sertipikat atas nama pemilik baru bisa diambil di loket penyerahan. Apabila dalam pengurusan proses peralihan hak sudah selesai, maka pemohon dapat mengambil  sertifikatnya  di  loket  penyerahan  dengan  membawa  kwintansi bukti dari pendaftaran sebelumnya.
Subjek  hukum  ialah  segala  sesuatu  yang  pada  dasarnya  memiliki  hak  dan kewajiban  dalam  lalu-lintas  hukum.  Yang  termasuk  dalam  pengertian  subjek hukum  ialah:  manusia  ( naturlijke  persoon )  dan  badan  hukum  ( rechtpersoon ), misalnya  PT.  (Perseroan  Terbatas),  PN  (Perusahaan  Negara),  Yayasan,  Badan- badan  Pemerintahan  dan  sebagainya.  Menurut  E.  Utrecht, badan  hukum ( rechtspersoon ) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya . (Neni Sri Imaniyati. 2009 :  124)  Hak  milik  dapat  dipunyai  oleh  badan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1  PP  Nomor  38  Tahun  1963.  Penunjukan  badan-badan  hukum  tersebut dilakukan  berdasarkan  pertimbangan  untuk  kelancaran  pelaksanaan  tugasnya, serta  untuk  keperluan-keperluan  yang  menurut  sifatnya  menghendaki penguasaan tanah dengan hak milik.
Oleh  karena  Pura  merupakan  salah  satu  lembaga  keagamaan  yang  dapat mempunyai hak milik, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SK/556/DJA/86 tanggal 24 September 1986  yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa  Pura  adalah  salah  satu  badan keagamaan yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Kemudian, badan hukum pula dapat mengalihkan hak miliknya sesuai dengan bukti kepemilikan hak atas tanahnya.
Menurut  hasil  wawancara  dengan  Dewi  Rembulan  pada  tanggal  30  Mei 2022,  peralihan  hak  yang  diperoleh  dari  badan  hukum  untuk  kepentingan  Pura dapat dilakukan melalui Jual beli atau Hibah, sama halnya seperti perolehan hak milik dari perseorangan dan melalui proses yang sama dalam pendaftaran hingga
terselesaikan  di  Kantor  Pertanahan,  namun  yang  membedakan  dalam  hal  ini adalah persyaratan yang diperlukan yaitu bagi pihak yang mengalihkan atau dari badan hukum itu sendiri harus melengkapi :
a. Fotokopi KTP Direksi;
b. Fotokopi Akta Pendirian atau Anggaran Dasar dari badan hukum;
c. Surat  Keputusan  (SK)  pendirian  badan  hukum  dan  SK  Perubahan  (apabila mengalami perubahan sampai perubahan terakhir).
Kemudian,  menurut  hasil  wawancara  dengan  Gusti  Kadek  Dwi  Ananta Wijayadi  pada tanggal 06 Juli 2022, perolehan hak atas tanah untuk kepentingan pura  dari  badan  hukum  menjadi  tanah  milik  pura  dapat  dilakukan  dengan peningkatan  status  hak  atas  tanah  terlebih  dahulu  dikarenakan  Badan  Hukum yang  memiliki  hak  atas  tanah  dengan  status  Hak  Guna  Bangunan,  peningkatan hak ini dapat melalui peralihan hak baik dengan jual beli ataupun hibah kepada perorangan.  Kemudian  jika  sudah  dialihkan  ke  atas  nama  perorangan, selanjutnya  dilanjutkan  dengan  pelepasan  hak  yang  didasari  dengan  Akta Pelepasan  Hak  dari  Notaris  dan  berhubungan  dengan  ganti  rugi  dari  negara. Apabila  hak  atas  tanah  sudah  dilepaskan  dan  kembali  menjadi  tanah  negara, maka dapat dimohonkan hak milik kembali dengan syarat dan prosedur seperti yang sudah dijelaskan pada perolehan hak atas tanah untuk kepentingan pura dari tanah negara diatas.
Tanah-tanah yang berkaitan dengan persekutuan hukum adat di Bali dikenal dengan  istilah  tanah  adat  atau  tanah  desa  atau  tanah  druwe  desa  (tanah  milik desa).  Tanah-tanah  druwe  desa  di  Bali  ini  jika  dikaitkan  dengan  kepustakaan hukum adat inilah yang dapat dipersamakan dengan “hak ulayat”. Dari ketentuan diatas, maka di Bali ada tanah yang serupa dengan tanah ulayat atau yang disebut hak-hak yang serupa dengan itu yaitu tanah druwe desa, dalam hal ini desa adat yang  dulunya  disebut  desa  pakraman,  sehingga  tanah  inipun  dikenal  dengan istilah  tanah  adat  atau  tanah  druwe  (milik)  desa.  Hak  atas  druwe  dan  hak  atas druwe  desa  dikatagorikan  sebagai  hak  milik  individual,  bukan  hak  komunal
seperti hakikat hak ulayat. Secara normatif hak atas druwe dan hak atas druwe desa adalah hak milik individual yang subyeknya Desa Adat.
Menurut  hasil  wawancara  dengan  Dewi  Rembulan  pada  tanggal  30  Mei 2022,  peralihan  hak  yang  diperoleh  dari  tanah  druwe  desa  untuk  kepentingan Pura  dapat  dilakukan  melalui  Hibah,  sama  halnya  seperti  perolehan  hak  milik dari  perseorangan  maupun  badan  hukum  dan  melalui  proses  yang  sama  dalam pendaftaran hingga terselesaikan di Kantor Pertanahan. Yang menjadi perbedaan persyaratannya adalah :
a. Fotokopi KTP Pengurus Adat (Kelian)
d. Berita Acara Rapat Desa Adat
e. Strukrur Organinasi Desa Adat
Menurut hasil wawancara dengan Gusti Kadek Dwi Ananta Wijayadi  pada tanggal 06 Juli 2022, perolehan hak atas tanah untuk kepentingan pura dari druen desa  menjadi  tanah  milik  pura  itu  dapat  dilakukan  dengan  cara  Konversi  atau penegasan  hak  dengan  subjeknya  adalah  Pura.  Dengan  melengkapi  persyaratan dan proses yang sama seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan mengenai Konversi pada perolehan hak atas tanah dari negara.
2. Kendala  dan  Solusi  Dalam  Proses  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Untuk Kepentingan Pura
Adanya  kendala  dari  setiap  proses  merupakan  hambatan  yang  sangat mempengaruhi  kelancaran  dalam  proses  peralihan  hak.  Kendala  yang  dihadapi dalam  proses  peralihan  hak  tidak  hanya  dalam  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Buleleng saja, akan tetapi berhubungan juga pada pemohon dan/atau orang yang ditunjuk dalam pengurusan.
Menurut pendapat dari salah satu staff Notaris/PPAT di Kabupaten Buleleng, terkait  dengan  kendala  yang  dihadapi  dalam  pengurusan  proses  peralihan  hak untuk kepentingan pura adalah :
1.  Mengenai  berkas  lama  yang  baru  bisa  didaftarkan,  oleh  karena  pengurusan pajaknya  di  tahun  sebelumnya  sehingga  pada  BPHTB  yang  tercatat
pendaftarannya di tahun sebelumnya, itu menjadi kendala yang menyebabkan pendaftaran tertunda.
2.  Dikarenakan  ada  peraturan  baru  mengenai  persyaratan  tambahan  dengan melampirkan BPJS Kesehatan (proses jual beli), pada loket pendaftaran berkas diterima atau lolos daftar, kemudian pada saat entry berkas terkadang muncul status Kartu BPJS belum aktif, ini mempengaruhi pada pengambilan sertifikat yang sudah selesai diproses.
3.  Terkait  dengan  KTP  yang  tidak  valid  dari  pihak  yang  mengalihkan  hak  dan penerima peralihan hak, menjadi hambatan karena tidak bisa di entry .
Terdapat  kendala  yang  dihadapi  oleh    Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng, kendalanya yaitu :
1.  Dilihat  dari  subyeknya,  yang    dimaksud    dari    segi    subyek    disini    adalah hambatan-hambatan  yang   terkait  dengan pemohon atau pihak  pemberi  dan penerima    dalam    pelaksanaan    peralihan    hak  milik  untuk  kepentingan  pura. Kendalanya  adalah  berkas  yang  dibutuhkan  oleh  Kantor  Pertanahan  dalam pengajuan pendaftaran peralihan hak yang kurang lengkap sehingga pemohon harus kembali melengkapi berkas. Karena syarat-syarat yang belum dilengkapi oleh  pemohon  maka  pegawai  Kantor  Pertanahan  tidak  bisa  menjalankan prosedur  sebagaimana  mestinya.  Akhirnya  proses  pendaftaran  peralihan  hak sampai diterbitkan sertipikat menjadi lama.
2.  Adanya kendala dalam entry berkas yang dikarenakan :
1).   Aplikasi atau internet eror;
2).   KTP pemohon yang tidak jelas, dari Nomor NIK, Tempat/Tanggal Lahir, ataupun pada alamatnya yang tidak sesuai;
3).   Nomor  Objek  Pajak  pada  SPPT-PBB  yang  tidak  sesuai  dengan  NTPD pada lampiran pelengkap dengan BPHTB dan NTPD eror;
4)   Nomor  sertifikat  masih  terkait  dengan  berkas  lainnya  sehingga  proses peralihan belum bisa dilakukan.
5).   Terkait  dengan  pembayaran  PNBP  oleh  pemohon  yang  terlambat, dikarenakan  SPS  harus  dibayarkan  dalam  waktu  3  x  24  jam  apabila
terlambat dibayarkan oleh pemohon maka kode yang tercatat mati, dan itu akan berpengaruh kepada berkas dan harus di entry ulang.
3.  Dalam  proses  konversi,  terjadi  kendala overlap pengukuran  suatu  bidang dengan bidang lainnya sehingga proses terhambat.
4.  Pada  proses  sidang  konversi,  adanya  kendala  masalah  batas,  penyanding, riwayat perolehan (asal usul dari tanah).
5.  Adanya  buku  tanah  yang  tidak  ditemukan,  dimungkinkan  karena  terselip  di berkas lainnya, dan adanya pemblokiran dari pihak lain yang tidak dicatatkan di buku tanah.
Solusi  yang  diambil  terkait  dengan  kendala  yang  dihadapi  saat  mendapat kuasa untuk pengurusan proses peralihan hak untuk kepentingan pura adalah :
1.  Mengesahkan  kembali  BPHTB  tahun  sebelumnya  ke  Kantor  Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng supaya berkas bisa lanjut didaftarkan.
2.  Menginfokan kepada pemohon yang bersangkutan untuk mengaktifkan Kartu BPJS  Kesehatan  sebelum  sertipikat  selesai  dan  pada  saat  selesai  sertipikat sudah  bisa  diambil  tanpa  menunggu  lama  karena  kendala  di  Kartu  BPJS Kesehatan.
3.  Menginfokan kepada pemohon yang bersangkutan atau membantu langsung ke Dinas  Catatan  Sipil  untuk  pengaktifan  atau  melaporkan  permasalahkan  KTP yang tidak valid.
Dalam  kendala  yang  dihadapi,  maka  solusi  yang  dilaksanakan  oleh  Kantor
Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah :
1. Dengan cara menginformasikan secara lengkap persyaratan dan berkas apa saja yang  dibutuhkan  dalam  peralihan  hak  atas  tanah  untuk  kepentingan  pura  di Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng.  Melakukan  pembinaan  terhadap PPAT, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan semakin kecil.
2. Dalam entry berkas :
1).  Menunggu perbaikan dari aplikasi/system dan internet apabila terjadi eror;
2).   Mengembalikan  berkas  ke  pemohon/kuasa  untuk  dilaporkan  KTP pemohon yang tidak valid itu ke Dinas Catatan Sipil;
3).  Mengembalikan  berkas  ke  pemohon/kuasa  untuk  mengaktifkan  kembali NPTD itu ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng;
4).   Menunggu penyelesaian dari berkas lainnya;
5).   Mengingatkan  ke  pemohon  terkait  dengan  batas  waktu  pembayaran  SPS dan  tepat  waktu  dalam  pembayaran  sehingga  proses  selanjutnya  bisa dijalankan.
3.  Menginformasikan  kepada  pemohon  mengenai  masalah  yang  terjadi  dan mencari solusi seperti pemohon menerima hasil ukuran.
4.  Penunjukan dengan pal batas, riwayat tanah ditekankan kepastiannya
5.  Membuat  arsip  atau  buku  tanah  baru  dari  copy  sertipikatnya  disertai  berita acara  kehilangan  buku  tanah  yang  dibuat  oleh  petugas  dan  diketahui  oleh Kepala  Kantor  Pertanahan,  dan  terkait  dengan  pemblokiran  apabila  ada pemblokiran  yang  tercatat  dari  Pengadilan  maka  harus  dibuka  blokir  terlebih dahulu.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan  pada  hasil  penelitian  dan pembahasan maka didapatkan simpulan sebagai berikut:
1. Proses peralihan hak atas tanah untuk kepentingan pura yaitu :
a.  Perolehan  hak  atas  tanah  dari  Tanah  Negara  dapat  melalui  proses  Konversi dan Permohonan Hak melalui Penetapan Hak;
b.  Perolehan  hak  atas  tanah  dari  Hak  Milik  Perseorangan  dapat  melalui  proses Jual Beli dan Hibah;
c.  Perolehan  hak  atas  tanah  dari  Badan  Hukum  dapat  melalui  proses  Jual  Beli dan Hibah yang bertujuan untuk peningkatan hak, dilanjutkan dengan proses pelepasan  hak  untuk  menjadi  tanah  negara,  kemudian  dimohonkan  hak kembali menjadi hak milik.
d.  Perolehan  hak  atas  tanah  dari  Druen  Desa  dapat  melalui  proses  Jual  Beli,
Hibah, dan Konversi.
2.  Kendala  dan  solusi  dalam  proses  peralihan  hak  atas  tanah  untuk  kepentingan pura yaitu :
a.  Kendala: berkas kurang lengkap dan bermasalah, pengentryan berkas, overlap dan  kendala  sidang  pada  proses  konversi,  buku  tanah  yang  tidak  ditemukan dan pemblokiran.
b.  Solusi:  menginformasikan  secara  lengkap  kepada  pemohon  terkait  dengan kendala  yang  dihadapi  supaya  dapat  dibantu  apabila  ada  pengurusan  berkas ke instansi lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Erna  Sri  Wibawanti.  2013. Hak  Atas  Tanah  Dan  Peralihannya .  Yogyakarta:
Liberty Yogyakarta.
Iqbal  Hasan,  M.  2002. Metode  Penelitian  dan  Aplikasinya. Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Jonathan  Sarwono.  2006. Penelitian  Kualitatif  Dan  Kuantitatif .  Yogyakarta  : Graha Ilmu.
Muhaimin.  2020. Metode  Penelitian  Hukum. Mataram  :  Mataram  University Press.
Neni  Sri  Imaniyati.  2009. Hukum  Bisnis:  Telaah  tentang  Pelaku  dan  Kegiatan Ekonomi , Yogyakarta : Graha  Ilmu. Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
Urip Santoso. 2012. Hukum Agraria:Kajian Komrehensif . Jakarta. Prenada Media Group. Cetakan ke-1
Jurnal:
Indra  Yudha  Koswara.  2016.  “Pendaftaran  Tanah  Sebagai  Wujud  Kepastian Hukum  dalam  Rangka  Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)”. Jurnal Hukum Positum Vol. 1
Mariadi,  Ni  Ny.  2017.  “Proses  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Bentuk  Akta Hibah  (Studi  Di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng)”. Kertha  Widya . Vol 5 No. 2
Remaja,  I  Nyoman  Gede.  2021.  “Kewenangan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda”. Refertorium . Vo. 10 No. 1. Surata,  Gede.  2020.  “Akibat  Hukum  Dari  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  Terhadap  Penguasaan  Dan  Pemilikan  Tanah  Pertanian  Di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng”. Kertha Widya . Vol. 8 No. 1.