## ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAERAH PENYANGGA TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT: Studi Kasus di Eks HPH PT Maju Jaya Raya Timber Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
( INSTITUTION ANALYSIS TO MANAGE BUFFER ZONE OF KERINCI SEBLAT NATIONAL PARK: Case Study at Ex-Concession of PT Maju Jaya Raya Timber, North Bengkulu Regency, Bengkulu Province )
Idham Khalik 1 , Cecep Kusmana 2 , Sambas Basuni 3
1 PT Maju Jaya Raya Timber, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.
2 Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Jalan Lingkar Kampus IPB, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
3 Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Jalan Lingkar Kampus IPB, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

## Abstract
Ex  concession  of  PT  Maju  Jaya  Raya  Timber  (PT  MJRT)  is  located  at  North  Bengkulu  Regency,  Bengkulu Province  is  an  important  buffer  zone  of  Kerinci  Seblat  National  Park  (KSNP).  Therefore  the  damage  that happened in that area will have a huge impact in the on-going development of the reservation area. The purpose of this research is to design alternative policies to manage the buffer zone of KSNP. The analytical methods used are the Analytical Hierarchy Process (AHP) and SWOT analysis method are both used to design an alternative policies  management.  The  result  of  this  research  showed  that  there  have  been  changes  in  land  cover,  virgin forest only about 30%, and the rest was logged over area and has been converted to field crops owned by the locals and private company. This indicates that the management of ex-concession is not good enough. Based on Analytical  Hierarchy  Process  and  SWOT  analysis,  the  prioritize  function  on  the  management  of  the  area mentioned has be increasing to income of the locals, therefore this could decrease the pressure of the locals to take advantage in using the forest area. Some alternatives of policies which can be carried out is to strengthen property  rights,  developed  local  institution,  developed  the  pattern  of  agroforestry  and  to  upgrade  the  human resources by increasing the economic productivity for proper management of KSNP buffer zone.
Keywords: Buffer Zone, Ex-Concession, Institution, Land Cover

## Pendahuluan
Di  Provinsi  Bengkulu  khususnya  di  Kabupaten Bengkulu  Utara  terdapat  hutan  konsesi  yang  dikelola oleh  pengusaha  melalui  Hak  Pengusahaan  Hutan  (HPH) salah  satunya  adalah  HPH  PT  Maju  Jaya  Raya  Timber (PT MJRT) dengan luas 80.000 ha yang beroperasi sejak tahun  1974.  HPH  tersebut  berbatasan  langsung  dengan Taman  Nasional  Kerinci  Seblat  (TNKS)  dan  merupakan daerah  penyangga  yang  sangat  penting  bagi  kawasan konservasi  tersebut.  HPH  tersebut  telah  dicabut  izin konsesinya sejak tahun 1998 (Sanim et al . 2005) dan saat ini  statusnya  menjadi  eks  HPH.  Pencabutan  izin  konsesi tersebut  menyebabkan  timbulnya  konflik  penggunaan sumberdaya  hutan  yang  tersisa  dan  lahan  yang  ada dikarenakan pengelolaan yang tidak jelas.
Sebagai  salah  satu  daerah  penyangga,  eks  HPH tersebut  diharapkan  menjadi  daerah  perlindungan  bagi kawasan  TNKS,  namun  kenyataan  yang  terjadi sebaliknya.  Keberadaannya  justru  telah  menyebabkan fragmentasi  dan  konversi  hutan.  Hal  ini  terjadi  karena
kinerja  perusahaan  konsesi  yang  kurang  baik  dan  tidak melakukan  rehabilitasi,  meningkatnya  penebangan  liar, perambahan  hutan,  perladangan  dan  pembangunan perkebunan.  Berdasarkan  perundangan  yang  berlaku bahwa  daerah penyangga adalah  wilayah  yang berada di luar  dan  berbatasan  dengan  kawasan  konservasi,  baik sebagai  kawasan hutan  lain, tanah negara bebas  maupun tanah  yang  dibebani  hak,  yang  diperlukan  dan  mampu menjaga keutuhan kawasan konservasi.
Daerah  penyangga  diharapkan  dapat  mengurangi akses  masyarakat  dan  menjadi  daerah  penyangga kelestarian  sebuah  kawasan  taman  nasional.  Namun, kenyataannya  telah  terjadi  perubahan  penutupan,  yang berarti  telah  terjadi  konversi  kawasan  hutan  tersebut. Hasil  penelitian  Hernawan  (2001)  menyatakan  bahwa faktor  penyebab  perubahan  penutupan  hutan  di  areal bekas  HPH  di  Bengkulu  Utara  adalah  penebangan  legal oleh  HPH,  penebangan  illegal  (oleh  HPH  dan masyarakat), konversi lahan menjadi lahan budidaya non- kehutanan dan perambahan hutan.
Kondisi  eks  HPH  di  daerah  penyangga  TNKS memiliki  permasalahan  yang  jauh  lebih  kompleks  dari hanya  sekedar  persoalan  deforestasi.  Ketidakpastian dalam  pengelolaan  eks  HPH  sangat  menonjol  dan memiliki  potensi  konflik  antar  berbagai  pemangku kepentingan  ( stakeholders ).  Baik  konflik  vertikal  antara pemerintah  daerah  setempat  dengan  pemerintah  pusat. Pada  suatu  kondisi  tertentu  pula,  konflik  antara pemerintah  daerah  dan  masyarakat  sekitarnya  dengan sangat  mudah  terjadi.  Dengan  demikian,  pilihan-pilihan pengelolaan  beralih  ke  orientasi  yang  dimulai  secara de facto di  tingkat  lapangan  terhadap  upaya-upaya  untuk mendapatkan  keuntungan-keuntungan  finansial  jangka pendek  dari  kawasan  tanpa  memperhatikan  kerugian- kerugian  lain  yang  ditimbulkannya  secara  ekologis, ekonomi,  dan  sosial  dalam  jangka  panjang  sebagai konsekuensi  logis  dari  praktik  ekstraksi  terhadap  nilai intrinsik kawasan hutan.
Konsep  kelembagaan. Kelembagaan  banyak  diartikan sebagai  organisasi,  namun  sebenarnya  juga  mencakup ideologi,  hukum,  adat  istiadat,  aturan,  kebiasaan  yang tidak  terlepas  dari  lingkungan.  Menurut  North  (1990), secara  umum  kelembagaan  mengandung  dua  pengertian penting,  yaitu pertama ,  kelembagaan  diartikan  sebagai aturan main ( the rules of the game ). Sebagai aturan main, kelembagaan  berupa  aturan  baik  formal  maupun informal,  yang  tertulis  dan  tidak  tertulis  mengenai  tata hubungan  manusia. Kedua ,  kelembagaan  sebagai  suatu organisasi  yang  memiliki  hierarki.  Sebagai  suatu organisasi, ada beberapa stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan  sumberdaya  termasuk  hutan.  Sedangkan menurut  Schmid  dalam  Pakpahan  (1989),  kelembagaan adalah  seperangkat  ketentuan  yang  mengatur  hubungan antar  orang,  yang  mendefinisikan  hak-hak  mereka, hubungan  dengan  hak-hak  orang  lain,  hak-hak  istimewa yang diberikan, serta tanggung jawab yang harus mereka lakukan.
Kelembagaan  juga  dapat  diartikan  sebagai  instrumen yang  mengatur  hubungan  antar  orang  atau  kelompok masyarakat  melalui  hak  dan  kewajibannya  dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya. Kelembagaan mempunyai peran penting dalam masyarakat  untuk  mengurangi  ketidakpastian  dengan menyusun  struktur  yang  stabil  bagi  hubungan  manusia. Kelembagaan  merupakan  gugus  kesempatan  bagi individu  dalam  membuat  keputusan  dan  melaksanakan aktivitasnya.
Suatu  kelembagaan  dicirikan  oleh  tiga  hal  utama, yaitu:  (1)  hak-hak  kepemilikan  ( property  rights )  yang berupa  hak  atas  benda  materi  maupun  non  materi,  (2) batas yurisdiksi ( jurisdictional boundary ), dan (3) aturan representasi  ( rules  of  representation )  (Shaffer  dan Schmid  dalam  Pakpahan  1989).  Dengan  demikian,
perubahan  kelembagaan  dicirikan  oleh  perubahan  satu atau lebih unsur-unsur kelembagaan.

## Tujuan penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan alternatif/skenario  kebijakan  pengelolaan  eks  HPH sebagai  daerah  penyangga  Taman  Nasional  Kerinci Seblat  (TNKS)  yang  dapat  mendukung  kelestariannya. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam rangka pengelolaan eks areal  hutan  konsesi  sebagai  sumberdaya  pembangunan daerah dan sebagai daerah penyangga TNKS.

## Metode Penelitian
Lokasi  yang  dijadikan  studi  kasus  dalam  penelitian ini  adalah  eks  areal  kerja  HPH  PT  Maju  Jaya  Raya Timber  (PT  MJRT)  yang  terdapat  di  Kabupaten Bengkulu  Utara,  Provinsi  Bengkulu.  Penelitian  ini dilaksanakan  pada  bulan  Januari  2006  sampai  dengan Januari  2007.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan  pada bulan Mei sampai dengan Juli 2006.
Data  yang  digunakan  berupa  data  sekunder  dan primer.  Populasi  yang  menjadi  unit  analisis  dalam penelitian  ini  adalah  rumah  tangga  (kepala  keluarga/kk). Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya mobilitas penduduk  dalam  waktu  yang  relatif  singkat.  Responden sampel  yang  diwawancarai  sebanyak  100  rumah  tangga (setiap  desa  diambil  16-17  rumah  tangga).  Penentuan responden  dilakukan  secara  acak  sederhana  ( simple random  sampling ).  Informasi  yang  diperlukan  antara lain:  bentuk  pemanfaatan  lahan  oleh  masyarakat,  jarak tempat tinggal dengan lokasi lahan pertanian/perkebunan, persepsi masyarakat tentang daerah penyangga, dan lain- lain.
Sedangkan  data  sekunder  dikumpulkan  dari  sumber- sumber  yang  terkait  seperti  peraturan  dan  kebijakan berhubungan  dengan  objek  penelitian,  hasil  kajian  dan penelitian  sebelumnya,  hasil  studi  pustaka,  laporan  serta dokumen  dari  berbagai  instansi  termasuk  hasil  analisis citra  satelit  untuk  menggambarkan  kondisi  penutupan lahan.
Analisis  AHP  dan  SWOT. Metode  analisis  data  untuk pengelolaan  eks  HPH  PT  MJRT  sebagai  sumberdaya  di Kabupaten Bengkulu Utara dan daerah penyangga TNKS menggunakan  metode Analytical  Hierarchy Process (AHP).  Analisis  prioritas  alternatif  kebijakan  didasarkan pada  pola  penggunaan  lahan,  fungsi  daerah  penyangga kawasan  konservasi  dan  para  aktor  yang  terlibat.  Pola penggunaan  lahan  yang  dimaksud  untuk  menjaga  fungsi hutan  sebagai  penyangga  kawasan  konservasi.  Analisis ini  menggunakan  pendekatan  yang  telah  dilakukan  oleh Basuni  (2003),  adapun  fungsi  daerah  penyangga  adalah antara  lain:  (1)  daerah  penyangga  sebagai  perluasan
habitat  kawasan  konservasi,  (2)  daerah  penyangga sebagai  pelindung  fisik  kawasan  konservasi,  dan  (3) daerah penyangga sebagai sumber pendapatan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dalam  analisis  prioritas alternatif
kebijakan sangat penting untuk mempertimbangkan  para  aktor  yang  terlibat,  seperti Pemda,  swasta,  masyarakat,  Perguruan  Tinggi  (PT)  dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Analisis  SWOT  dilakukan  untuk  mengidentifikasi berbagai  faktor  secara  sistematis  untuk  merumuskan strategi  suatu  rencana  kegiatan  yang  didasarkan  pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, sehingga secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan  dan  ancaman.  Penentu  kebijakan  sebagai perencana  dapat  menentukan  kebijakan  strategis  hasil matriks  faktor  eksternal  dan  internal  lingkungan  yang menjadi  objek  pembahasan.  Strategi  ini  merupakan  alat untuk  mencapai  tujuan  dalam  kaitannya  dengan  tujuan jangka  panjang,  program  tindak  lanjut,  serta  prioritas sumberdaya (Rangkuti 2001).

## Hasil dan Pembahasan
Kondisi  penutupan  lahan  daerah  penyangga  TNKS Kondisi  penutupan  lahan  pada  daerah  penyangga  TNKS sangat  dinamis  menjadi  berbagai  peruntukan.  Seiring dengan adanya kegiatan pemanfaatan  hasil  hutan, terjadi perubahan  menjadi  hutan  semak/belukar,  kebun,  ladang, alang-alang dan lain-lain. Berdasarkan analisis citra oleh Tim Hibah Pascasarjana IPB (2006) dengan tahun liputan 1998-2005, menunjukkan bahwa sejak tahun 1988 hingga 2001  telah  terjadi  alih  fungsi  lahan  yang  cukup  tinggi. Perubahan hutan lebat ( virgin forest ) menjadi kebun dan ladang. Tingginya tingkat konversi lahan ini kemungkinan karena pada saat itu merupakan masa-masa berakhirnya  izin  konsesi  oleh  HPH  PT  MJRT.  Pada periode  tahun  1998-2001  terus  terjadi  penebangan  hutan walaupun  izin  konsesi  HPH  telah  dicabut.  Penebangan ini  dilakukan  secara  ilegal  dengan  memanfaatkan  jalan yang dibuat HPH dan juga  melalui  sungai.  Pada periode 2003-2005  tidak  terjadi  pengurangan  jumlah  hutan primer,  tetapi  yang  terjadi  malah  konversi  lahan  hutan menjadi  lahan  perkebunan  dan  ladang.  Pada  tahun  2005 luas  hutan  lebat/primer  yang  masih  tersisa  hanya  sekitar 30% dari luas total areal eks HPH. Sisanya berupa hutan sekunder  sekitar  50%,  kebun,  semak/belukar  dan  ladang milik  masyarakat.  Berdasarkan  pengamatan  di  lapangan dan  wawancara  dengan  masyarakat  bahwa  umumnya kebun  kelapa  sawit  yang  dimiliki  oleh  masyarakat dengan  perusahaan  telah  mulai  menghasilkan  buah. Umumnya  kebun  kelapa sawit  mulai  menghasilkan pada umur  antara  3-4  tahun.  Salah  satu  penyebab  tingginya tingkat  konversi  lahan  adalah  ketidakjelasan  status kepemilikan  ( property  right )  atas  lahan.  Kondisi penutupan  lahan  pada  daerah  penyangga  TNKS  sangat dinamis  menjadi  berbagai  peruntukan.  Seiring  dengan
adanya  kegiatan  pemanfaatan  hasil  hutan,  terjadi perubahan  menjadi  hutan  semak/belukar,  kebun,  ladang, alang-alang dan lain-lain. Berdasarkan analisis citra oleh Tim Hibah Pascasarjana IPB (2006) dengan tahun liputan 1998-2005, menunjukkan bahwa sejak tahun 1988 hingga 2001  telah  terjadi  alih  fungsi  lahan  yang  cukup  tinggi. Perubahan hutan lebat ( virgin forest ) menjadi kebun dan ladang. Tingginya tingkat konversi lahan ini kemungkinan karena pada saat itu merupakan masa-masa berakhirnya  izin  konsesi  oleh  HPH  PT  MJRT.  Pada periode  tahun  1998-2001  terus  terjadi  penebangan  hutan walaupun  izin  konsesi  HPH  telah  dicabut.  Penebangan ini  dilakukan  secara  ilegal  dengan  memanfaatkan  jalan yang dibuat HPH dan juga  melalui  sungai. Pada periode 2003-2005  tidak  terjadi  pengurangan  jumlah  hutan primer,  tetapi  yang  terjadi  malah  konversi  lahan  hutan menjadi  lahan  perkebunan  dan  ladang.  Pada  tahun  2005 luas  hutan  lebat/primer  yang  masih  tersisa  hanya  sekitar 30% dari luas total areal eks HPH. Sisanya berupa hutan sekunder sekitar 50%, kebun, semak/belukar, dan ladang milik  masyarakat.  Berdasarkan  pengamatan  di  lapangan dan wawancara dengan masyarakat, menunjukkan bahwa umumnya  kebun  kelapa  sawit  yang  dimiliki  oleh masyarakat dengan perusahaan telah mulai menghasilkan buah. Umumnya kebun kelapa sawit mulai menghasilkan pada  umur  antara  3-4  tahun.  Salah  satu  penyebab tingginya  tingkat  konversi  lahan  adalah  ketidakjelasan status kepemilikan ( property right ) atas lahan.
Berdasarkan  laporan  KSNP-ICDP  komponen  A (2002), secara umum penebangan liar dan konversi lahan masih  terpusat  pada  hutan  produksi  yang  menyangga taman  nasional,  namun  kedepan  bila  tidak  dikendalikan tentu  akan  menjadi  ancaman  terhadap  kawasan  TNKS. Pasca  pengelolaan  konsesi,  eks  HPH  PT  MJRT  nyaris seperti open access karena perusahaan membuka jalan ke dalam  kawasan  hutan.  Dengan  demikian,  masyarakat dapat  dengan  leluasa  masuk  ke  areal  tersebut.  Hal  ini juga  salah  satu  yang  memacu  terjadinya illegal  logging (pembalakan  liar).  Kerusakan  hutan  pada  area  kerja  eks HPH  PT  MJRT  sangat  berpengaruh  terhadap  ekosistem yang  ada  di  sekitarnya.  Berbagai  jenis  keanekaragaman hayati diperkirakan telah berkurang dan habitat  mamalia besar  juga  demikian.  Pada  saat  yang  sama  hal  ini  juga dapat  mengancam  kelestarian  Taman  Nasional  Kerinci Sebelat  (TNKS)  yang  berbatasan  langsung  dengan  eks HPH tersebut.

## Interaksi Masyarakat di Daerah Penyangga TNKS
Jarak tempat tinggal dengan
lahan pertanian/perkebunan. Pemahaman  terhadap  jarak tempat  tinggal  dengan  lahan  usahatani  diperlukan  untuk mengetahui jarak pemukiman penduduk dan kemampuan menjelajahnya yang dapat digunakan untuk memperkirakan  besarnya  tekanan  terhadap  sumberdaya
hutan.  Rata-rata  jarak  antara  pemukiman  dengan  lahan perkebunan milik masyarakat bervariasi antara 1,5-4 km. Hasil pengamatan lapangan dan wawancara menunjukkan bahwa ladang dan kebun milik masyarakat berada  dalam  areal  eks  HPH  PT  MJRT.  Tersedianya jalan  HPH  menyebabkan  kemudahan  akses  kegiatan perambahan  hutan  lebih  cepat  dibanding  dengan penebangan  ilegal.  Selain  itu  jalan  setapak  dan  alur sungai  menjadi  jalan  alternatif  masyarakat  menuju  areal eks  HPH  PT  MJRT.  Umumnya  perladangan  dan perkebunan  milik  masyarakat  lebih  banyak  pada  lokasi hutan bekas tebangan (LOA) dengan alasan ketersediaan jalan dan relatif lebih mudah dalam persiapan lahan.
Pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat . Masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  penyangga  TNKS telah  memanfaatkan  hasil  hutan  sejak  lama.  Beberapa hasil  hutan  yang  dimanfaatkan  antara  lain:  kayu,  rotan, damar, bambu, lebah madu, petai, jengkol, dan lain-lain. Pemanfaatan hasil hutan ini menunjukkan bahwa adanya ketergantungan masyarakat akan sumberdaya hutan.
Secara  umum  pemanfaatan  hasil  hutan  oleh masyarakat  antara  lain:  Pemanfaatan  kayu  untuk  bahan baku  rumah,  bambu  dan  rotan  dimanfaatkan  untuk kebutuhan  sehari-hari  lainnya.  Selain  itu,  terjadi perburuan  terhadap  beberapa  jenis  satwa  liar  dan  ikan. Masyarakat  di  sekitar  daerah  penyangga  memanfaatkan beberapa jenis burung untuk diambil dagingnya dan juga untuk dipelihara.
Selanjutnya, hasil hutan non kayu yang teridentifikasi dimanfaatkan  masyarakat,  antara  lain  madu,  petai,  dan jengkol.  Pemanfaatan  hasil  hutan  ini  sangat  tergantung dengan  musim.  Pengambilan  madu  biasanya  dilakukan masyarakat  pada  saat  musim  bunga.  Hasil  hutan  yang dimanfaatkan masyarakat sangat sulit untuk dikuantifikasi
nilai dan jumlahnya, karena pemanfaatannya  tidak  dilakukan  setiap  hari  (biasanya insidental)  dengan  harga  yang  bervariasi.  Pemanfaatan hasil hutan skala kecil dengan teknologi tradisional tidak terlalu  berpengaruh  pada  keanekaragaman  hayati  yang ada.
Persepsi  masyarakat  tentang  daerah  penyangga TNKS. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan  hanya  sebagian  masyarakat  mengetahui tentang  keberadaan  TNKS,  keberadaan  pal  batas  dan kegiatan  pengamanan  serta  kegiatan  yang  tidak  boleh dilakukan  pada  kawasan  hutan.  Rendahnya  tingkat pengetahuan  masyarakat  ini  dikarenakan  letak  TNKS yang  agak  jauh  dan  kemungkinan  pemahaman  terhadap kawasan  konservasi  masih  rendah.  Selain  itu,  banyak juga  masyarakat  yang  belum  mengetahui  adanya  pal batas  bagi  kawasan  konservasi.  Pemahaman  masyarakat terhadap  daerah  penyangga  TNKS  diukur  dengan persentase  kepala  keluarga  yang  mengetahui  indikator- indikator tertentu sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.
Tabel 1. Persentase Tingkat Pengetahuan Kepala Keluarga di Daerah Penyangga TNKS
Indikator Satuan Pengukuran Wilayah Desa Non Transmigrasi Transmigrasi Jumlah % Jumlah % Tingkat pengetahuan tentang keberadaan TNKS % responden 22 44,00 16 32,00 Tingkat pengetahuan tentang pal batas % responden 10 20,00 1 2,00 Tingkat  pengetahuan  tentang  kegiatan  patroli/ pengamanan % responden 13 26,00 9 18,00 Tingkat  pengetahuan  tentang  kegiatan  yang dilarang di lakukan dalam kawasan hutan % responden 13 26,00 5 10,00
Kebijakan  yang  perlu  dilakukan  tentunya  mengarah pada pemahaman masyarakat terhadap kawasan konservasi melalui pendekatan sosialisasi dan penyuluhan.  Selanjutnya,  sebagian  besar  masyarakat berpendapat bahwa sumberdaya alam yang ada di daerah penyangga  TNKS  perlu  dijaga  kelestariannya.  Ada beberapa  alasan  menurut  responden  perlu  dijaganya kelestarian  SDA  tersebut,  antara  lain  sebagai  tempat hidup  satwaliar,  agar  tidak  terjadi  bencana  alam  seperti longsor  dan  banjir,  adanya  pemanfaatan  lain  yang  tidak hanya kayu, seperti lebah madu. Selain itu sebagian besar (60%)  masyarakat  juga  sependapat  bahwa  faktor  utama
penyebab kerusakan hutan adalah pembukaan perkebunan  kelapa  sawit  dan  adanya  penebangan  kayu secara ilegal.

## Pengelolaan Daerah Penyangga TNKS
Prioritas  fungsi  daerah  penyangga  TNKS. Hasil analisis  AHP  yang  disajikan  pada  Tabel  2  menunjukkan tingkat  kepentingan  antar  faktor  dalam  menentukan prioritas implementasi kebijakan fungsi daerah penyangga  TNKS.  Berdasarkan  persepsi  para  aktor terhadap fungsi daerah penyangga, secara normatif harus
dipilih  fungsi  daerah  penyangga  sebagai  sumber pendapatan  masyarakat  karena  di  eks  HPH  PT  MJRT banyak kebun milik masyarakat yang telah menghasilkan sehingga  menjadi  tumpuan  ekonomi  keluarga.  Fungsi daerah  penyangga  sebagai  sumber  pendapatan  bagi masyarakat,  tentu  sangat  beralasan  karena  aktor
mempunyai  pandangan  apabila  masyarakat  sejahtera, maka  tingkat  aksesibilitas  terhadap  kawasan  konservasi menjadi  berkurang.  Selain  itu,  pemanfaatan  hasil  hutan bukan hanya terbatas pada tegakan (kayu) saja tetapi ada pemanfaatan lain yang dikenal dengan ” non timber forest product ”.
Tabel  2.  Hasil  Analisis  Prioritas  Kebijakan  Pengelolaan  Daerah  Penyangga  TNKS  menggunakan Analytical  Hierarchy Process (AHP) Tujuan Fungsi daerah penyangga Nilai Prioritas Penentuan kebijakan pengelolaan daerah penyangga Sumber pendapatan masyarakat 0,650 1 Daerah perluasan habitat 0,236 2 Daerah pelindung fisik TNKS 0,114 3
Berdasarkan  persepsi  para  aktor  dalam  pengelolaan daerah  penyangga  TNKS  ini,  perlu  adanya  inovasi kelembagaan  yang  mengatur  antar  masyarakat  dengan daerah penyangga TNKS. Pengelolaan areal eks HPH PT MJRT  (daerah  penyangga  TNKS)  tidaklah  tepat  bila menggunakan  model  ekstraksi  kayu,  karena  telah menunjukkan  kegagalan  dalam  pengelolaan  hutan, terbukti  sejak  beroperasi  kinerja  HPH  tidak  cukup  baik kaitannya  dalam  mempertahankan  kawasan  hutan.  Di beberapa  lokasi  bekas  tebangan  telah  terjadi  pembukaan lahan  perkebunan  dan  ladang  masyarakat  sejak  HPH masih  aktif.  Selain  itu  hasil  penelitian  Hernawan  (2001) menyatakan  bahwa  tebangan  ilegal/pencurian  kayu  yang terjadi  di  eks  HPH  PT  MJRT  ini  tergolong  tinggi. Penebangan  ilegal  hampir  merata  pada  seluruh  areal, kecuali  lokasi  di  sekitar  Lubuk  Sumpit  dan  Lebong Tandai. Hasil Independent Concession Audit (2001) pada areal eks HPH tersebut terdapat satwaliar yang dilindungi dan memiliki kemiripan dengan satwaliar di TNKS.
Kebijakan diciptakan untuk melibatkan masyarakat di sekitar  daerah  penyangga  agar  ikut  serta  dalam pengelolaan  sumberdaya  hutan.  Sudah  seharusnya masyarakat  sekitar  hutan  berhak  mendapatkan  manfaat dan menjadi pelaku pengelolaan sumberdaya hutan yang selama  ini  lebih  banyak  menjadi  penonton.  Pada beberapa  negara,  seperti  China,  India,  dan  Costa  Rica, kebijakan  perhutanan  sosial  ini  telah  terbukti  mampu mengurangi deforestasi. Bentuk-bentuk dukungan kebijakan  konservasi  yang  diberikan  antara  lain: pengelolaan  hutan  partisipatif  yang  meliputi  pemberian hak  kepada  masyarakat  atas  lahan  dan  tegakannya, program  perlindungan  hutan  alam,  perhutanan  sosial, pelibatan  masyarakat  miskin  dalam  pengelolaan  hutan bersama  masyarakat,  pemberian  insentif/kompensasi kepada masyarakat yang bersedia menanam hutan.
Alternatif  Kebijakan  Pengelolaan  Daerah  Penyangga TNK. Satu  hal  yang  penting  dalam  pengelolaan sumberdaya alam, khususnya hutan adalah penentuan hak kepemilikan. Ketegasan hak kepemilikan ( property right ) dan  pengakuan  sistem  tenurial  tersebut  adalah  sebagai
sumber kekuatan yang mengatur hak dan kewajiban serta tanggung  jawab  terhadap  sumberdaya  hutan  tersebut. Hak  kepemilikan  merupakan  sumber  legitimasi  hukum untuk memperoleh dukungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat  setempat.  Selanjutnya,  akan  dipaparkan strategi  pengelolaan  daerah  penyangga  TNKS  yang didasarkan  atas  faktor  eksternal  dan  internal  daerah tersebut dengan pendekatan SWOT analysis .
Berdasarkan  analisis  SWOT  dan  prioritas  alternatif kebijakan  pengelolaan  daerah  penyangga  TNKS,  berikut masing-masing  alternatif  kebijakan  tersebut  dengan dilihat dari perspektif unsur-unsur kelembagaan, yaitu:
1. Penguatan  terhadap property  right atas  lahan  di daerah penyangga
Kejelasan  kepemilikan  diperlukan  untuk  mengatur hak  dan  kewajiban  pemegang  hak.  Dengan  demikian masyarakat dapat berperan aktif menjaga daerah tersebut. Kenyataan  di  lapangan  faktor  kepemilikan  lahan  tidak jelas,  sehingga  terlihat  seperti open  acces yang  dapat mempercepat kerusakan sumberdaya. Menurut Pakpahan (1989)  konsep  kepemilikan  ( property )  muncul  dari konsep  hak  ( rights )  dan  kewajiban  ( obligations )  yang didefinisikan  atau  diatur  oleh  hukum,  adat,  dan  tradisi, atau  konsesus  yang  mengatur  hubungan  antar  anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumberdaya. Property  rights bukan  hanya  hak  yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku atau hukum  positif,  tetapi  juga  hak  yang  ditetapkan  bersama dalam suatu kelompok masyarakat lokal.
Pengelolaan daerah penyangga TNKS harus melibatkan  masyarakat  lokal  sekitar,  sehingga  adanya kejelasan property  rights lahan  hutan  dan  pengukuhan hutan negara. Pada akhirnya masyarakat mengakui secara hukum  ( de  jure )  dan  secara  kenyataan  di  lapangan  ( de facto )  atas  status  lahan.  Pengakuan  ini  terkait  dengan dukungan  masyarakat  dalam  mengelola  suatu  kawasan. Terkait  dengan  pengelolaan  eks  HPH  PT  MJRT  sebagai daerah  penyangga  TNKS  seyogyanya  melibatkan berbagai stakeholders yang  ada.  Keadaan  masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan umumnya
berpendidikan  rendah  dan  mempunyai  ketergantungan yang  tinggi  terhadap  hutan.  Sesuai  dengan  peraturan perundangan  yang  berlaku  bahwa  daerah  penyangga dapat  berupa  kawasan  hutan  lain,  sehingga  keberadaan kawasan  hutan  harus  tetap  dipertahankan  dan/atau setidaknya  dapat  berfungsi  sebagai  kawasan  hutan.  Eks HPH PT MJRT merupakan kawasan dengan kepemilikan publik sehingga perlu adanya pengaturan dan pengendalian  agar  mampu  mengendalikan  perilaku stakeholders agar  sejalan  dengan  tuntutan  keberadaan dan  kelestarian  fungsi  hutan  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguatan property right pengelolaan  daerah  penyangga  dengan  memberikan  hak dengan  status  pemilik  yang  terikat  ( propietor ).  Dengan demikian  kelompok  masyarakat  memiliki  strata  hak (memiliki dan memanfaatkan, menentukan
keikutsertaan/mengeluarkan pihak
lain dan memperjualbelikan),  namun  tidak  dapat  memiliki  hak untuk menentukan bentuk pengelolaan areal tersebut.

## 2. Penguatan  institusi  lokal  dalam  pengelolaan daerah penyangga
Penguatan institusi lokal merupakan salah satu bentuk transfer  hak  dari  pemerintah  kepada  masyarakat.  Hal  ini dilakukan  untuk  mempersempit  batas  yurisdiksi  dan peran  pemerintah  dalam  pengelolaan  sumberdaya tersebut.  Namun  dapat  mengacu  pada  aturan-aturan formal yang berlaku, sehingga dalam menentukan bentuk pengelolaan  kawasan  dapat  mendukung  fungsi  daerah penyangga.
Kontrak  pelaksanaan  transfer  hak  tersebut  tidak memerlukan struktur organisasi formal seperti yang telah ditetapkan  oleh  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri Nomor:  660.1/269/V/Bangda  tahun  1999  tentang Pengelolaan Daerah Penyangga Taman Nasional. Dengan adanya transfer hak tersebut ongkos transaksi akan lebih murah,  karena  biaya  pemantauan  dan  pelaksanaan ( policing  cost )  dalam  pengelolaan  daerah  tersebut  lebih murah. Bentuk kontrak yang umum terjadi adalah bentuk principal-agent antara pemerintah sebagai pihak pemberi hak dan masyarakat sebagai pihak yang melaksanakannya. Terkait dengan property rights seperti telah  dijelaskan  di  atas,  aturan  representasi  mengatur permasalahan  siapa  yang  berhak  berpartisipasi  terhadap apa  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Dengan demikian,  aturan  representasi  mempengaruhi  ongkos membuat  keputusan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu mekanisme  yang  efisien,  dalam  arti  menurunkan  ongkos transaksi.
Sehubungan dengan aturan representasi bagi pengelolaan  daerah  penyangga  TNKS,  maka  pembinaan daerah  penyangga  harus  menjadi  tugas  pemerintah, namun sejak adanya otonomi, tugas pembantuan tersebut diserahkan  kepada  daerah  kabupaten.  Sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku,  tugas  tersebut  harus  disertai
dengan  pembiayaan,  sarana  dan  prasarana  serta sumberdaya manusia. Pemerintah daerah dapat melakukan  hal  tersebut  dengan  didukung  berbagai stakeholder terkait lainnya. Selain itu dapat memanfaatkan kelembagaan yang aktif pada tingkat desa. Dengan  demikian,  dapat  lebih  meningkatkan  peranserta masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan.
Kelembagaan  yang terdapat di desa  mempunyai peranan besar  dalam  mempengaruhi  perilaku  masyarakat,  karena adanya  ketaatan  pada  kelembagaan  dengan  kelompok masyarakat yang lebih kecil dan homogen.
Masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  penyangga mempunyai  perasaan  sebagai  satu  masyarakat  ( sense  of community )  cukup  tinggi  terutama  pada  desa-desa  non transmigrasi.  Hal  ini  dikarenakan  masyarakat  umumnya telah  hidup  bersama  secara  turun-temurun  dalam  ikatan kekeluargaan,  sehingga  nilai-nilai  tradisional  dan  adat- istiadat  menjadi  aturan  informal  yang  berlaku  ( informal rules ).  Dengan  demikian  berbagai  kearifan  masih menjadi  pegangan  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan pemanfaatan sumberdaya alam.
3. Mengembangkan perhutanan sosial ( social forestry )
Penggunaan  lahan  sebagai agroforestry (wanatani) dilakukan untuk mengatasi situasi (surplus, inkompatibel, ongkos  transaksi  tinggi  dan  sebagainya).  Seperti  telah diuraikan  sebelumnya,  situasi  surplus  dapat  diatasi dengan  penerapan zoning yang  ketat,  dalam  hal  ini dengan  mengembangkan agroforesty sehingga  adanya kesesuaian  pemanfaatan  kawasan  sebagai  perlindungan kawasan  konservasi.  Terutama  pada  kawasan  yang berdekatan  dengan  kawasan  taman  nasional.  Dengan demikian,  diharapkan  kawasan  yang  masih  berhutan tidak  terjadi  perubahan  tutupan  lahan  berupa  kawasan hutan.  Penetapan zoning secara  ketat  dengan  berbagai peruntukan  dengan  tetap  mempertahankan  sebagai kawasan  hutan,namun  untuk  kawasan  non  kehutanan tidak  dibiarkan  sebagai  lahan  terbuka.  Pola  perhutanan sosial  telah  dikembangkan  pada  banyak  negara  dan mampu menurunkan tingkat deforestasi. Dalam kaitan ini diperlukan  adanya  pemberdayaan  dan  pendampingan yang intensif.
4. Pemberdayaan  ekonomi  produktif  masyarakat melalui ecoturism
Permasalahan utama pada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan adalah relatif rendahnya tingkat pendapatan. Pilihan-pilihan  yang  dilakukan  masyarakat  untuk memenuhi  kebutuhan  ekonomi  adalah  melakukan usahatani  dan  memanfaatkan  hasil  hutan.  Adanya keterbatasan  sumberdaya  alam  mengharuskan  adanya perubahan  sumber  pendapatan  masyarakat.  Sesuai dengan  fungsi  daerah  penyangga  sebagai  sumber pendapatan  masyarakat,  sehingga  diperlukan  upaya-
upaya alternatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.  Salah  satunya adalah dengan  memanfaatkan sumberdaya  alam  tanpa  harus  melakukan  kerusakan. Ecoturism (ekowisata)  merupakan  salah  satu  industri yang  berkembang  pesat  dan  menjadi  pilihan  yang  tepat untuk  dikembangkan  di  daerah  penyangga  TNKS. Ecoturism adalah  pengelolaan  suatu  kawasan  sebagai objek  wisata  alam,  namun  tidak  mengabaikan  aspek- aspek  alaminya.  Pengembangan ecoturism ini  adalah upaya  untuk  menciptakan  kebiasaan  baru  ( internalized habits ). Upaya ini untuk mengurangi tingkat ketergantungan  masyarakat  akan  sumberdaya  alam sebagai lahan usahataninya.
Tersedianya  kawasan  hutan  dengan  fungsi  khusus Pusat  Latihan  Gajah  (PLG)  Seblat  pada  daerah  tersebut dapat dikelola bersama  masyarakat  memberikan peluang bagi  peningkatan  ekonomi  produktif  masyarakat.  Pada beberapa  lokasi  dalam  kawasan  terdapat  air  terjun  yang merupakan  potensi  untuk  pengembangan  objek  wisata. Dengan  demikian  masyarakat  dapat  memanfaatkan peluang berusaha pada sektor jasa tersebut.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa kesimpulan yang  dapat  ditarik  antara  lain:  (1)  Kinerja  pengelolaan areal  eks  HPH  PT  MJRT  (daerah  penyangga  Taman Nasional  Kerinci  Seblat)  kurang  baik,  hal  didikasikan kondisi penutupan lahan berupa hutan primer yang hanya tersisa  sekitar  30%;  (2)  Kondisi  areal  eks  HPH  hampir terlihat  sebagai  sumberdaya open  access, pada  beberapa lokasi  telah  terjadi  konversi  menjadi  lahan  perkebunan dan ladang masyarakat; (3) Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat pada daerah penyangga, yang diindikasikan  dengan  tingginya  interaksi  masyarakat terhadap  eks  HPH  tersebut;  (4)  Sebagai  daerah penyangga TNKS, pengelolaan eks HPH PT MJRT harus berfungsi  sebagai  sumber  pendapatan  masyarakat;  (5) Beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan, yaitu penguatan property  rights, membangun  institusi  lokal, pengembangan agroforestry , dan pemberdayaan ekonomi produktif.

## Saran
Mengingat  strategisnya  fungsi  daerah  penyangga sebagai  pelindung  bagi  Taman  Nasional  Kerinci  Seblat (TNKS), maka pemerintah harus segera menetapkan zona penyangganya.  Penetapan  tersebut  diperlukan  untuk keperluan  pengembangan  ekonomi  daerah  dan  mata pencaharian  masyarakat  sekitar  hutan  agar  masyarakat tidak  merambah  ke  daerah  yang  masih  berhutan  dan berbatasan dengan taman nasional. Oleh karenanya, perlu dibuat model dan bentuk pemanfaatan hutan pada daerah penyangga dengan melibatkan masyarakat sekitar namun
tidak  mengubah  fungsi  pokok  kawasan  hutan.  Pada kawasan hutan alam agar tetap dipertahankan tutupannya, sedangkan  pada  kawasan  hutan  sekunder  dapat dimanfaatkan dalam bentuk agroforestry dengan pemanfaatan yang terbatas.

## Daftar Pustaka
Basuni  S.  2003.  Inovasi  institusi  untuk  meningkatkan kinerja  daerah  penyangga  kawasan  konservasi  (Studi kasus  di  Taman  Nasional  Gunung  Gede  Pangrango,
Jawa Barat) [Disertasi]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
[BTNKS]  Balai  Taman  Nasional  Kerinci  Seblat.  2002. Kerangka kerja pengelolaan  Taman Nasional Kerinci Seblat  2002-2006.  Kerjasama  ICDP-Komponen  A dengan BTNKS dan Ditjen PHKA. Jambi.
[DEPHUT]  Departemen  Kehutanan.  2001.  Laporan pemeriksaan HPH ( Independent
Consession
Audits /ICA)  PT  Maju  Jaya  Raya  Timber  Provinsi Bengkulu.  Kerjasama  dengan  Konsultan  PT  Sarbi Moerhani Lestari. Bogor.
Hernawan  E.  2001.  Analisis  perubahan  penutupan  hutan di areal paska pengelolaan HPH menggunakan teknik penginderaan  jauh  (Studi  kasus:  bekas  HPH  di  batas TNKS  Provinsi  Bengkulu)  [Tesis].  Bogor:  Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
MacKinnon J, MacKinnon K, Child G, Thorsell J. 1990. Managing  of  protected  areas  in  the  tropics.  Hari Harsono  Amir,  penerjemah:  Pengelolaan  kawasan yang  dilindungi  di  daerah  tropika.  Gadjah  Mada University Press. Yogyakarta.
North  DC.  1990.  Institutions,  institutional  change,  and economic  performance.  Cambridge  University  Press. New York.
Pakpahan  A.  1989.  Kerangka  analitik  untuk  penelitian rekayasa  sosial:  perspektif  ekonomi  institusi.  Dalam Prosiding  Patanas:  Evolusi  Kelembagaan  Pedesaaan di Tengah Perkembangan Teknologi. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Balitbang Pertanian. Bogor.
Rangkuti  F.  2001.  Analisis  SWOT  teknik  membedah kasus bisnis. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Rasmusen  LN,  Dick  RM.  1995.  Local  organizations  for natural resource management: Lesson from theoritical and empirical literature. Sambas Basuni, penerjemah: Organisasi-organisasi lokal untuk pengelolaan sumberdaya alam: Pelajaran dari literatur teoritik dan empirik. EPTD-IFPRI. Washington DC.
Sanim  B,  Syaukat  Y,  Aidi  MN,  Ridwansyah  M.  2005. Kajian  kelembagaan  dan  ekonomi  sumberdaya  eks areal  hutan  konsesi  yang  berbatasan  dengan  Taman Nasional  Kerinci  Seblat.  Laporan  Penelitian  Hibah Pascasarjana.  Sekolah  Pascasarjana  Institut  Pertanian Bogor. Bogor.
Tadjudin  D.  1999.  Model  Kelembagaan  masyarakat dalam pengelolaan hutan alam produksi. www.latin.or.id. [18 Maret 2005].