Korespondensi Penulis: Moh Fahrial Amrullah Email: fahrial.amrulla@unmer.ac.id

## Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online

## Rahmat Bakhtiar Pratama, Hendra Djaja, Tri Susilaningsih, Moh Fahrial Amrullah
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang Jalan Terusan Raya Dieng No 62-64 Kota Malang

## Abstrak
Utang piutang didasari pada suatu perjanjian, perjanjian utang piutang termasuk pada perjanjian pokok. Pada suatu kejadian proses utang piutang perjanjian dibuat oleh pemberi utang dan penerima utang. Utang piutang pada dasarnya didasari oleh kepercayaan antara pemberi utang dan penerima utang, namun banyak terjadi utang piutang menggunakan perjanjian tambahan atau assesoir yang mengatur jaminan, utang piutang yang menggunakan jaminan bisa bermacam-macam, jaminan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, bisa benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud. Fenomena yang terjadi sekarang ini ada kegiatan utang piutang dimana pemberi utang dan penerima utang tidak pernah bertemu, utang piutang ini menggunakan aplikasi daring atau biasa disebut aplikasi online dan beberapa menyebutnya dengan istilah fintech yang merupakan singkatan dari financial technology. Utang piutang ini tetap menggunakan perjanjian, dan perjanjian tersebut harusnya tetap memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya diatur di pasal 1313 BW, dan 1320 BW. Masalah terjadi apabila salah satu pihak yang ada dalam perjanjian utang piutang tersebut ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum, sengketa yang terjadi pada kejadian utang piutang tersebut dapat diselesaikan dengan penyeleseain sengketa diluar pengadilan. Peneyelesaian sengketa diluar pengadilan bisa menjadi alternative untuk masalah yang terjadi di dalam kegiatan utang piutang dengan menggunakan apliaksi online.

## Abstract
Debt receivables are based on an agreement, an agreement on receivables is included in the principal agreement. In the event of a process of debt receivable agreement made by the creditor and debtor. debtor basically based on trust between the creditor and the debtor, but a lot of debt occurs using additional agreements or assessors that govern collateral, accounts receivable debt using collateral can vary, collateral for movable or immovable objects, tangible movable objects or intangible. The phenomenon that is happening right now is that there are accounts receiv- able debts where the lenders and debt recipients have never met, these debts use online applica- tions or commonly referred to as online applications and some call it the term fintech which stands for financial technology. This debt continues to use the agreement, and the agreement should still comply with the rules and regulations which are basically regulated in article 1313 BW, and 1320 BW. Problems occur if one of the parties in the debt agreement is broken or promised to commit an act against the law, disputes that occur in the event of the debt can be resolved by resolving disputes outside the court. Settlement of disputes outside the court can be an alternative to problems that occur in the debt and credit activities using online applications.
Kata kunci: Fintech, syarat sah perjanjian, penyeleseian sengketa.
Keywords : Fintech, legal terms of agreement, dispute resolution.

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 1, May 2020 ISSN PRINT xxx-xxx       ISSN ONLINE xxx-xxx Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/

## Volume 1, Issue 1, May 2020

## 1. Latar Belakang
Utang piutang merupakan hal yang hampir semua subjek hukum pernah melakukan, baik itu perorangan, sekumpulan orang, maupun badan hukum. Kegiatan utang piutang pada dasarnya harus ada pihak pemberi utang dan penerima utang yang diikat oleh perjanjian pokok, bisa lisan dan bisa tertulis, yang pada prakteknya pada kegiatan utang piutang tidak sedikit para pihak memakai perjanjian tambahan atau biasa disebut assesoir untuk mengatur jaminan. Seiiring dengan per- kembangan jaman, utang piutang bisa dilakukan tanpa harus adanya pertemuan secara langsung antara pihak penerima utang dan pemberi utang.
Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat objektif (Dewi, 2015), dalam dunia maya syarat tersebut masih dibutuh- kan, namun yang menjadi masalah dunia maya pemberi utang dan penerima utang tidak bertemu, perjanjian yang dilakukan menggunakan system daring dengan tanda tangan elektronik sebagai keabsahan.
Utang piutang pada era sekarang yang bisa dilakukan di dunia maya tetap memiliki potensi masalah sama seperti di dunia nyata, masalah ingkar janji serta perbuatan melawan hukum men- jadi faktor kunci penyebab masalah utang piutang di dunia nyata dan di dunia maya. Utang piutang di dunia maya banyak kalangan menyebutnya se- bagai fintech , padahal fintech tidak hanya mengenai utang piutang di dunia maya.
Fintech berasal dari istilah financial technol- ogy atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan Fintech sebagai “innova- tion in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan Fintech”(Perwitasari, 2018) yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern Transaksi keuangan melalui Fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembanding produk keuangan.
Berdasarkan data yang terdapat dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan bulan oktober 2019 terdapat 144 perusahaan yang bergerak di bidang Fintech yang terindentifikasi beroprasi di Indonesia (Ariani, 2012). Beberapa perusahaan Fintech yang telah ada di Indonesia misalnya Kredit Cepat, Pinjam Duit, Klik Cair, Pundiku, kredivo, dan lain-lain.
Dalam mekanisme pinjam-meminjam secara online para pihak diberi kemudahan, tetapi tidak dipungkiri para pihak menanggung risiko. Salah satu contoh risiko yang biasa dialami oleh kreditur yaitu kemacetan dalam pelunasan utang, hal ini bermula dari debitur yang tidak tepat waktu dalam pelunaasan utang atau debitur melakukan wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang (Mamudji, 2017). Salah satu contoh risiko yang dialami debitur yaitu debitur dalam menanggung bunga yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, sehingga risiko yang umumnya merugikan kreditur maupun debitur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh para pihak, sehingga dalam proses pemberian kredit atau peminjaman uang diperlukan keyakinan.
Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce karena keterbatasan penger- tian pelaku usaha yang hanya khusus di wilayah negara Republik Indonesia, dan keterbatasan hak- hak konsumen yang diatur dalam UUPK. Perlin- dungan hukum terhadap konsumen seharusnya di- atur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, konsumen, produk, dan transaksi. Perma- salahan yang timbul mencakup permasalahan yuri- dis dan non yuridis meliputi keabsahan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyeleseian sengketa transaksi e-commerce, UUPK yang tidak akomodatif, dan tidak adanya lembaga penjamin toko daring (online shop) (Hardika Fajar Ardianto, 2015). Permasalahan non- yuridis meliputi keamanan dalam bertransaksi.
Bisnis Teknologi Finansial juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 11/2008

## Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online
Rahmat Bakhtiar Pratama, Hendra Djaja, Tri Susilaningsih, Moh Fahrial Amrullah
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku usaha yang menawarkan produk (barang/ jasa) melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Aspek perlindungan konsumen dalam bisnis online juga diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) (Hardika Fajar Ardianto, 2015).
Utang piutang juga menganut istilah pro- dusen dan konsumen, dimana pemberi utang bisa dikatakan sebagai produsen, dan penerima utang sebagai konsumen. Hubungan produsen kon- sumen pada kegiatan utang piutang diasumsikan bisa menimbulkan sengketa, meskipun tidak semua kegiatan utang piutang berujung pada sengketa.
Sengketa yang terjadi pada transaksi online khususnya dalam kasus utang piutang sebetulnya bisa diselesaikan tanpa harus melalui proses peradilan, penyelesaian sengketa diluar pengadilan dikenal dengan istilah alternative dispute resolution . Mediasi maupun abitrase adalah langkah yang bisa dilakukan untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, produsen maupun konsumen dalam kegiatan utang piutang yang bersengketa.
Penyelesaian sengketa diluar pengadilan lebih menjanjikan karena ada penyakit kronis yang diderita oleh Mahkamah Agung yaitu penumpukan belasan ribu perkara kasasi, penumpukan berkas perkara kasasi ini disebabkan oleh mekanisme per- adilan di Indonesia khususnya berkaitan dengan wewenang Mahkamah Agung (Salami & Bintoro, 2008).
Uraian diatas, menimbulkan beberapa per- tanyaan yang harus dijawab melalui kajian dalam penelitian, (1). Apakah perjanjian utang piutang berbasis aplikasi online telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang lainnya yang berlaku?. (2). Bagaimana kepastian hukum dalam
penyeleseian sengketa yang timbul dari perjanjian hutang piutang lewat aplikasi online?.

## 2. Metode Penelitian
Metode penelitian dalam penelitian ini ada- lah Penelitian Hukum Normatif-Empiris. Menurut Abdulkadir Muhamad, Penelitian Hukum Normatif- Empiris adalah penelitian yang objeknya termasuk undang-undang (secara abstrak) dan implemen- tasinya pada situasi konkret (dalam konkret). Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan undang-undang. Penelitian ini men- coba untuk memeriksa situasi konkret mengguna- kan peraturan yang ada (norma positif).

## 3. Pembahasan

## 3.1 Dasar Hukum Pengaturan Fintech di Indonesia
Peraturan perundang-undangan yang ber- kaitan dengan Perjanjian Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online (Fintech Online) adalah sebagai berikut (1). Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (2). Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (3). PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (4). POJK No. 77/POJK .01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, (5). SEOJK 18/SEOJK.02/ 2017 tentang pelaksanaan tata kelola dan mana- jemen risiko Teknologi Informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, (6). PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money), (7). PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas PBI No. 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money), (8). PBI No 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

## Volume 1, Issue 1, May 2020

## 3.2 Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan
Perkara yang diselesaikan secara normatif tidak diatur secara jelas dalam sistem hukum di Indonesia, dengan begitu pihak yang tidak beritikad baik dalam suatu proses sengkte semakin tidak terbebani dengan keadaan tersebut. Lambat- nya proses peradilan dari tingkat pertama sampai kasasi sudah menjadi rahasia umum, penumpukan berkas kurangnya sumber daya manusia menjadi sebabnya, perlu diketahui bahwa waktu yang di- butuhkan untuk proses penyelesaian perkara se- cara normatif rata-rata membutuhkan waktu 5 sampai 12 tahun.
Asas peradilan cepat dan sederahana serta biaya ringan hanya menjadi jargon dalam peradilan perdata, meskipun surat eadaran Mahkamah Agung Sema No. 6 Tahun1992 yang menyebutkan bahwa peradilan di proses tingkat I dan II hanya 6 bulan, pada prakteknya tidaklah demikian. Hal ini salah satu sebab munculnya Undang-undang yang mengatur tentang Abritase, yaitu UU No. 30 Tahun 1999 tentang Abitrase dan Alternatif Penye- lesaian Sengketa, hal ini membuka peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara perdata termasuk perkara utang-piutang melalui jalur diluar pengadilan, namun bagaimana jika perkara utang-piutang tersebut dilakukan da- lam jaringan? Saat ini memang sudah ada Undang- undang No. 11 Tahun 2008 yang menatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Kedua regulasi tersebut ada beberapa aturan yang berkorelasi antara satu dengan yang lain.

## 3.2 Dasar Hukum Pengaturan Fintech di In- donesia
Peraturan perundang-undangan yang ber- kaitan dengan Perjanjian Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online ( Fintech Online ) adalah sebagai berikut (1). Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (2). Undang-
Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (3). PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (4). POJK No. 77/POJK .01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, (5). SEOJK 18/SEOJK.02/ 2017 tentang pelaksanaan tata kelola dan mana- jemen risiko Teknologi Informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, (6). PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik ( Electronic Money ), (7). PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas PBI No. 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik ( Electronic Money ), (8). PBI No 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik ( Electronic Money ) (Dewi, 2015).
Pemerintah memberikan perhatian serius terkait keuangan inklusif, yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Disebutkan dalam peraturan dimaksud bahwa sistem keuangan inklusif di- wujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjang- an ekonomi (Brotosusilo, 2017).
Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digi- tal, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elek- tronik. Dokumen elektronik tersebut harus di- penuhi oleh para pihak baik Pemberi Pinjaman maupaun Penerima Pinjaman. Dokumen elektronik

## Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online
Rahmat Bakhtiar Pratama, Hendra Djaja, Tri Susilaningsih, Moh Fahrial Amrullah
tersebut wajib paling sedikit memuat yaitu (1). Nomor Perjanjian, (2). Tanggal Perjanjian, (3). Identitas para pihak, (4). Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, (5). Jumlah pinjaman, (6). Suku bunga pinjaman, (7). Jumlah pinjaman, (8). Jangka waktu, (9). Rincian biaya terkait, (10). Ketentuan mengenai denda (jika ada), (11). Mekanisme penyeleseian sengketa, (12) (Salami & Bintoro, 2008). Mekanisme dalam hal Penyeleng- gara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasional- nya.
Praktiknya terdapat keterbatasan tanggung jawab oleh Investree, Crowdo, Akseleran sebagai Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending jika terjadinya gagal bayar oleh penerima pinjaman jelas bertentangan dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugiaan pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara.
Bahwa penyelenggara sebagai pelaku layan- an pinjam meminjam uang secara online dapat dikenai sanksi dalam Pasal 47 POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang dapat diberikan kepada Penyelenggara yang telah melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan (1). Sanksi administrasi sebagai berikut peringatan tertulis, (2). Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang ter- tentu, (3). Pembatasan kegiatan usaha, (4). Penca- butan izin (Liana Endah Susanti, Ratna Anggraini, 2019).

## 3.3. Potensi Risiko dan Kerawanan Layanan Fintech
Perlindungan Konsumen OJK pada tahun 2017, menyatakan bahwa potensi risiko dan kera- wanan layanan Fintech terbagi dalam beberapa
aspek dilihat dari jenis layanan Fintech . Berbagai potensi risiko dan kerawanan layanan Fintech anta- ra lain (1). Digitalisasi dan otomatisasi menye- babkan rawan sekali timbul aksi kejahatan online seperti penyadapan, pembobolan, dan cybercrime (transaksi fiktif, carding /penggunaan kartu kredit orang lain, penipuan di marketplace ), (2). Tidak semua penyedia jasa layanan teknologi finansial memiliki lisensi untuk menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan syariah atau melakukan tran- saksi finansial secara tersistem dan legal, sehingga dimungkinkan terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan transaksional.
Adapun potensi kerawanan digital payment, antara lain (1). Terjadi kegagalan transaksi namun dana telah terdebet, (2). Pencurian data saat kon- sumen melakukan transaksi melalui jaringan telekomunikasi, (3). kode otentikasi dikirimkan ke nomor atau pengguna yang salah atau sim swap (tindak kejahatan dengan modus menukar kartu sim pada ponsel) untuk mendapatkan kode oten- tikasi saat melakukan pembayaran secara online. Oleh karena itu, dalam UUD 1945 ketentuan mengenai perlindungan data, secara implisit bisa ditemukan dalam pasal 28F dan 28G (1) (Perwi- tasari, 2018), mengenai kebebasan untuk menyim- pan informasi dan perlindungan atas data dan informasi yang melekat.
Adapun potensi kerawanan Fintech financ- ing and investment meliputi (1). Dalam proses pem- bayaran, data konsumen (perbankan dan pribadi) akan dimasukan ke dalam database perusahaan penyedia layanan. Terdapat kerawanan data loss yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertang- gungjawab, (2). Warga Negara Asing dapat mendaf- tarkan diri sebagai kreditur maka jika terjadi upaya penyelesaian sengketa harus memperhatikan ketentuan antar negara dan perusahaan penyedia layanan dengan baik, (3). Informasi mengenai pro- sedur dan tata cara penilaian kredit oleh perusaha- an penyedia layanan sering kurang dijelaskan de- ngan lengkap, (4). Kesalahan penilaian risiko pada

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 1, May 2020
peminjam kredit, kondisi gagal bayar, dan akhir- nya menyebabkan kerugian terhadap para kreditur, (5). Isu ketidakjelasan profil kreditur karena tidak menerapkan penerapan prinsip KYC ( Know Your Costumer ) dan isu pencucian uang ( antimoney laun- dering )” (Liana Endah Susanti, Ratna Anggraini, 2019).
Unsur Kerawanan dalam proses bisnis Fintech antara lain (1). Platform mengalami error pada saat pengguna menggunakannya (tidak bisa log in) disebabkan kurangnya manajemen software perusahaan, (2). Apabila manajemen software perusahaan tidak terkelola dengan baik, dapat mengakibatkan transaksi tidak terperbaharui de- ngan baik, (3). Hilangnya database konsumen sete- lah informasi didaftarkan pada platform perusa- haan (Salami & Bintoro, 2008).
Beberapa risiko pinjaman online yang wajib dipahami peminjam adalah sebagai berikut (1). Untuk setiap pembayaran yang melewati jatuh tempo pembayaran, peminjam akan dikenakan biaya keterlambatan sesuai dengan kriteria pin- jaman, (2). Biaya administrasi penagihan, ketika menunggak, maka resikonya tidak hanya mengha- dapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena keterlambatan pembayaran (late fee). Disamping itu, karena proses penagihan membutuhkan ekstra sumber daya manusia, maka biaya penagihan dibe- bankan kepada penunggak, (3). Sanksi peminjam yang tidak membayar online, maka perusahaan pinjaman online akan melakukan tindakan pena- gihan mulai dari yang sifatnya reminder sampai dengan intensif, (4). Resiko operasional, bangkrut dan dibawa lari (Hardika Fajar Ardianto, 2015).
Kelemahan atau kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberian layanan pinjam meminjam uang secara elektronik di antaranya adalah (1). Tidak ada pihak yang bertatap muka baik pemin- jam maupun pemberi pinjaman serta penyelenggara Fintech online, (2). Jika terjadi gagal bayar dari pihak peminjam maka akan kesulitan bagi pemberi pinjaman dalam melakukan penagihan pembayar-
an, (3). Dimungkinkan terjadi kesalahan transaksi, maupun kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak penyelenggara karena sistem yang dibangun di platform website tidak memiliki sistem IT yang bagus, sehingga mengakibatkan error yang meng- ganggu proses pinjam meminjam uang secara elek- tronik (Varida Ariani, 2012).

## 3.4 Peran Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementrian komunikasi dan informasi dalam Perlindungan Konsumen
Fintech telah semakin berkembang dan beberapa negara seperti Singapura, Cina, Amerika, Inggris, Australia dan India telah menaruh per- hatian tinggi terhadap regulasi dan pengawasan Fintech . Monetary Authority of Singapore (MAS) dan regulator Australia telah mengeluarkan Fintech Regulatory Sandbox serta Cina yang mengeluarkan the Guiding Opinions on Promotion of Healthy Devel- opment of Internet Finance sebagai Regulasi Fintech (Ariani, 2012).
Dalam hal “potensi substitusi,” dapat dika- takan online crowdfunding dan Peer to Peer lending tidak mungkin dapat mengkoordinasikan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, bank tra- disional dan bank investasi terus memainkan peran penting dalam keuangan skala besar terutama untuk menangani keuangan proyek. Hanya saja, online crowdfunding dan Peer to Peer lending mempunyai potensi substitusi paling besar untuk jumlah yang lebih kecil (misalnya, Bisnis kecil dan kredit konsumen individu). Meski demikian, regu- lator tetap perlu memantau area ini bahkan jika jumlah yang terlibat sangat fenomenal. Ini karena bidang-bidang kredit konsumen dan keuangan usaha kecil menuntut perhatian sosial dan kepen- tingan publik, dan permasalahan yang muncul di lingkungan ini sering memicu respons sosial yang signifikan.

## Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online
Rahmat Bakhtiar Pratama, Hendra Djaja, Tri Susilaningsih, Moh Fahrial Amrullah
Di Indonesia, regulator telah mengeluarkan regulasi, pelaksanaan edukasi, dan pengawasan- nya. Sebagai contoh, Bank Indonesia (BI) telah meresmikan Fintech Office (dilengkapi dengan regu- latory sandbox ) yang berfungsi sebagai katalisator atau fasilitator, business intelligence, asesmen, serta koordinasi dan komunikasi. BI adalah lem- baga negara independen yang berwenang meng- atur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. BI mendorong perkembangan bisnis Fintech guna merespon teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan bisnis daring. Per- kembangan bisnis Fintech diharapkan dapat mem- perluas partisipasi masyarakat dalam industri jasa keuangan.
Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayar- an sebagai payung hukum bagi pengembangan bisnis Fintech di Indonesia. Perlindungan hukum bagi nasabah dan pelaku usaha Fintech diatur dalam UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PBI nomor 16/ 1/PBI/ 2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran, dan PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pem- rosesan Transaksi Pembayaran (Brotosusilo, 2017). Pelaku usaha yang ingin menjadi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk pertama kali, harus mendapat ijin dari BI. PJSP yang ingin mengembangkan usaha harus mendapat persetuju- an dari BI.
Calon PJSP harus memenuhi persyaratan umum dan aspek kelayakan. Pihak yang mengaju- kan izin menjadi Prinsipal, Penyelenggara Switch- ing, Penyelenggara Kliring dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus berbentuk PT yang pal- ing sedikit 80% sahamnya dimiliki oleh WNI dan/ atau badan hukum Indonesia. PJSP dilarang me- mproses transaksi pembayaran menggunakan mata uang virtual (seperti bitcoin, dll), meskipun
BI tidak melarang penggunaan mata uang virtual di masyarakat. Risiko penggunaan mata uang vir- tual sepenuhnya berada di tangan para peng- gunanya.
Sebagaimana amanah yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu melindungi konsumen dan masya- rakat di sektor jasa keuangan. Peran aktif dari para otoritas pengaturan dan pengawasan terkait sangat- lah diperlukan untuk menyusun pengaturan dan melakukan pengawasan produk dan layanan Fintech dengan tetap memerhatikan aspek perlindungan konsumen (Hardika Fajar Ardianto, 2015).
Dengan adanya Fintech tersebut diperlukan pembahasan mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas teknologi yang ditawarkan oleh Fintech dengan aspek regulasi dan perlindungan konsumennya. Regulator dapat mengawasi Fintech dengan memperhatikan faktor-faktor seperti keamanan, perlindungan konsumen, pelayanan, inklusivitas, dan mitigasi risiko (terutama risiko teknologi informasi dan cyber crime ).
Bisnis yang dijalankan dalam kegiatan Fintech merupakan kegiatan bisnis yang penuh resiko (full risk business) karena aktivasinya seba- gian besar berkaitan dengan uang. Oleh karena itu, harus didukung dengan peraturan yang kuat. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan penye- lenggaraan Fintech yang sehat.
Perlindungan hukum akan menjadi esensial karena merupakan hak bagi masyarakat dalam suatu negara. Kemudian dilain sisi perlindungan hukum menimbulkan kewajiban bagi negara, yaitu negara wajib memberikan perlindungan bagi selu- ruh warga negaranya tanpa terkecuali. Perlindung- an hukum adalah pemberian pengayoman terha- dap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di-

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 1, May 2020
berikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tid- ak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social (Yuniarti, 2017).
Perlindungan hukum merupakan keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita-cita hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhati- kan 4 (empat) unsur perlindungan hokum (1). Kepastian hukum, (2). Kemanfaatan hokum, (3). Keadilan hokum, (4). Jaminan hukum (Kurniawaty, 2017).
Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang pal- ing nyata adalah adanya intitusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan (Hanifah, 2016).
Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending dapat di-
bedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi Pengguna Layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari Penyelenggara layanan Fintech . Upaya Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan Fintech. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Dewi, 2015) antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.
Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam Penyelenggaraan Fintech berbasis Peer to Peer Lending bisa terjadi antara Pengguna dengan Pengguna lainnya mau- pun dengan antara Pengguna dengan Penyeleng- gara. Jika sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. Dengan adanya tindakan pengaduan dari Pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending kepada Penyelenggara platform Fintech (Liana Endah Susanti, Ratna Anggraini, 2019), hal tersebut membuat Penyeleng- gara harus segera meninndak lanjutinya.
Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Pengguna Fintech, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/

## Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online
Rahmat Bakhtiar Pratama, Hendra Djaja, Tri Susilaningsih, Moh Fahrial Amrullah
2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending wajib melakukan (1). Pemerik- saan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif, (2). Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan, (3). Menyam- paiakan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.
Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, apa- bila dikemudian hari terjadi tindakan gagal bayar oleh Penerima Pinjaman dan gagal bayar tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelalain dari Penye- lenggara, maka Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut (Perwitasari, 2018).
Pemberi Pinjaman selaku pihak yang diru- gikan berhak menerima ganti rugi dari Pihak Penyelenggara. Namun, apabila dalam hal peng- aduan tidak mencapai suatu kesepakatan, maka Pemberi Pinjaman dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut diluar maupun didalam peng- adilan. Sebagaimana Pasal 39 Ayat (1) POJK Nomor 1/PO JK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat menyampaikan permohonannya kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penye- lesian pengaduan konsumen (pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending ) yang dirugi- kan oleh pelaku jasa keuangan yaitu Penyelenggara layanan Fintech.
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuang- an. Tugas OJK adalah melaksanakan tugas peng- aturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa ke- uangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuang- an Lainnya. Berdasarkan peraturan tersebut, juga memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dimana layanan Fintech berbasis Peer to Peer merupakan bentuk sumber pendanaan terbaru yang temasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya (Brotosusilo, 2017).
Konsep dari layanan Finetch berbasis Peer to Peer Lending menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dalam suatu platform yang disedikan oleh Penyelenggara layanan Fintech untuk menciptakan suatu pemin- jaman yang memadai yang dibutuhkan oleh penggunanya. Kegiatan pinjam meminjam uang berbasis Peer to Peer Lending merupakan wewe- nang dari OJK untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan Sehingga dengan demikian OJK harus siap dengan mekanisme penyelesaian masalah yang akan timbul dikemudian hari apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman sehingga menyebabkan kerugian bagi Pemberi Pinjaman dalam mekanisme layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending (Perwitasari, 2018) .

## 3.5. Penyeleseian Sengketa Bisnis Fintech
Penyelesaian sengketa bisnis Fintech dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Pasal 38 dan Pasal 39 UU 11/2008 tentang ITE menyatakan, “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.” Gugatan perdata dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

## Bhirawa Law Journal Volume 1, Issue 1, May 2020
atau Alternative Dispute Resolution (ADR) semakin banyak digunakan para pelaku bisnis sebagai cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Salami & Bintoro, 2008).
Para pelaku bisnis enggan menggunakan jalur litigasi karena reputasi pengadilan Indonesia yang kurang kondusif bagi pengembangan bisnis. Meskipun Mahkamah Agung telah mendorong proses peradilan agar berlangsung cepat, seder- hana dan murah, namun faktanya tidak demikian. Proses peradilan masih tergolong lama, berbelit- belit, biayanya mahal, dan putusannya sulit dieksekusi. Mafia peradilan masih tumbuh subur sehingga pihak yang dimenangkan bukan pihak yang benar, tetapi pihak yang mau membayar oknum peradilan. Keengganan pelaku bisnis menggunakan jalur litigasi juga disebabkan proses pengadilan yang bersifat menang-kalah, sehingga dapat merusak hubungan bisnis. Proses persidang- an di pengadilan kebanyakan bersifat terbuka untuk umum, sehingga tidak ada jaminan kera- hasiaan bagi para pihak yang bersengketa. Penye- lesaian sengketa di luar pengadilan melalui APS lebih diminati karena cara ini dinilai lebih efisien dan efektif (Hanifah, 2016).
Pelaku bisnis dapat menggunakan beberapa model APS seperti: Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi dan Arbitrase. Pada tahap awal sengketa, para pihak dianjurkan mema- kai cara Negosiasi tanpa melibatkan pihak ketiga. Jika Negosiasi gagal, para pihak dapat mengun- dang pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga dapat berstatus sebagai ahli hukum, mediator, conciliator, adjudikator dan ar- biter (Mamudji, 2017).
Adjudikasi saat ini mulai diterapkan di sektor industri jasa keuangan karena cara ini dinilai dapat membantu nasabah kecil yang tidak mem- punyai posisi setara jika berhadapan dengan lem- baga jasa keuangan. Meskipun Adjudikasi belum diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase dan APS, namun cara ini sudah diatur dalam Peraturan
OJK nomor 1/ POJK.07/ 2014 tentang Lembaga APS di Sektor Jasa Keuangan. Adjudikasi mirip dengan Arbitrase, namun prosesnya jauh lebih sederhana dan lebih cepat. Perlindungan hukum bagi pengguna Fintech merupakan isu utama (Salami & Bintoro, 2008) dalam pengembangan bisnis Fintech yang diatur dan diawasi oleh OJK.
Pengguna Fintech terdiri dari kreditur dan debitur. Kreditur (Pemberi Pinjaman) harus dilin- dungi agar dananya tidak hilang dibawa kabur penyelenggara, sedangkan debitur (Penerima Pinjaman) harus dilindungi agar agunannya tidak hilang dan syarat pinjamannya harus rasional. Sengketa perdata yang terjadi antara kreditur, debitur dan penyelenggara juga harus dapat dise- lesaikan secara cepat melalui Alternatif Penye- lesaian Sengketa (Rahmadi, 2011) . Adapun APS di beberapa negara yang telah maju di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membentuk suatu lembaga khusus untuk menye- lesaikan sengketa fintech via online atau yang lazim dengan sebutan Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau Online Dispute Resolution (ODR).
Pengaturan dan pengawasan bisnis jasa Fintech juga harus dilakukan berdasarkan UU 21/ 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE), UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan peraturan terkait lainnya (Soemartono, 2014).
Kegiatan bisnis online dan transaksi elek- tronik (termasuk bisnis jasa fintech) terkait dengan UU 8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen. OJK sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SE OJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa

## Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online
Rahmat Bakhtiar Pratama, Hendra Djaja, Tri Susilaningsih, Moh Fahrial Amrullah
Keuangan (Hardika Fajar Ardianto, 2015). Bisnis Fintech tidak boleh bertentangan dengan UU 11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pelaku usaha yang menawarkan produk (barang/jasa) melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Aspek perlindungan konsumen dalam bisnis online dan transaksi elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Pasal 49 PP 82/ 2012. Bisnis Fintech juga diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU 7/2014 tentang Perdagangan, sebab bisnis jasa Fintech termasuk kegiatan “perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik” (PSE). PSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (Soemartono, 2014).

## 4. Simpulan
Berdasarkan paparan yang telah disampai- kan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Meru- juk pada pasal 1313 KUHPer tentang perjanjian yang merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, serta pasal 1320 KUHPer tentang syarat sah perjanjian dengan tetap mem- perhatikan asas-asas perjanjian, maka selama per- janjian utang piutang berbasis aplikasi online (Fintech) telah memenuhinya akan dianggap sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Penyelesaian litigasi (proses pengadilan) da- pat ditempuh dengan cara mengajukan gugatan kepada pihak pengadilan atau laporan kepada pihak kepolisian untuk dapat segera ditindak lan- juti hingga proses pengadilan.
Penyelesaian non-litigasi (di luar pengadilan) dapat ditempuh menggunakan Alternatif Penye- lesaian Sengketa (APS) dengan cara Negosiasi,
Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudi- kasi dan Arbitrase.

## Daftar Pustaka
Ariani, N. V, (2012), Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Non Litigation Alternatives Busi- ness Dispute Resolution) . Rechts Vinding .
Brotosusilo, A, (2017), Hak-Hak Produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum & Pembangunan . https://doi.org/10.21143/ jhp.vol22.no5.1011
Dewi, S. A. K, (2015), Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com). Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia.
Hanifah, M, (2016), Kajian Yuridis/ : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan . Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER.
Hardika Fajar Ardianto, R, (2015), Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online , Serambi Hukum.
Kurniawaty, Y, (2017), Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa ( Alternative Dispute Resolution On Intellec- tual Property Dispute ) , Jurnal Legislasi Indonesia.
Liana Endah Susanti, Ratna Anggraini, D. E. W. H. W,
(2019), The Analysis Of Standard Agreement In Credit Transactions Through Financial Technology Viewed From Law No. 8 Of 1999 Concerning Consumer Pro- tection. Unifikasi/ : Jurnal Ilmu Hukum. https:// doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1603
Mamudji, S, (2017), Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Jurnal Hukum & Pembangunan. https://doi.org/10.21143/ jhp.vol34.no3.1440
Perwitasari, D, (2018), Legal Certification In Electronic Credit Agreement. Journal of Private and Commercial Law. https://doi.org/10.15294/jpcl.v2i2.16834
Rahmadi, T, (2011), Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, In Rajawali Pers.
Salami, R. U., & Bintoro, R. W, (2008), Aletrnatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce), Jurnal Dinamika Hukum.

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 1, May 2020
Soemartono, R. M. G. P, (2014), Cara penyelesaian sengketa dan alternatif penyelesaian sengketa , Ilmiah Ilmu Hukum “Era Hukum.”
Varida Ariani, N, (2012), Alternatif Penyelesaian Sengketa
Bisnis Di Luar Pengadilan , Media Pembinaan Hukum Nasional.
Yuniarti, R, (2017), Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa
Waralaba. FIAT JUSTISIA. https://doi.org/ 10.25041/fiatjustisia.v10no3.793