## J urnal Legisia
Volume 15 Nomor 1 Tahun 2023 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA KASUS JOKI SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI
Nauval Dzaky

## UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
nauvaldzakky@gmail.com

## Abstract
Jockeying is something that often happens in society. In practice, jockeys that often occur in a wide audience are jockeys in selection to join an agency, such as jockeys taking college entrance tests. At each tertiary institution there are various ways to get new students, and some of them use the entrance selection test to accept new students. This article discusses the application of criminal sanctions in the case of jockeys entering college. The research used in this article is empirical juridical. The collected data were analyzed using a conceptual approach. The results obtained from the case of jockey entering higher education are categorized under Article 263 of a criminal act which is classified as a crime of document forgery. The perpetrators involved in the case of jockey entering higher education can be punished with a maximum imprisonment of six years. In the process that took place in the practice of higher education entry selection jockeys fulfilled the objective and subjective elements in Article 263 of the Criminal Code because it was related to the act of forging letters in it.
Keywords : penalty, perpetrator, criminal offence, jockey, college

## ABSTRAK
Perjokian merupakan hal yang sering terjadi pada masyarakat. Dalam praktiknya perjokian yang kerap terjadi di khalayak luas yaitu joki dalam seleksi untuk bergabung dalam sebuah instansi, seperti pada halnya  joki  tes  masuk  perguruan  tinggi.  Pada  tiap  perguruan  tinggi  memiliki  berbagai  cara  untuk mendapatkan  mahasiswa  baru,  dan  didalamnya  ada  yang  menggunakan  tes  seleksi  masuk  untuk menerima mahasiswa baru. Artikel ini membahas mengenai penerapan sanksi pidana pada kasus joki seleksi masuk perguruan tinggi. Penelitian yang digunakan pada artikel ini yaitu yuridis empiris. Data yang terkumpul dianalisis dengan melakukan pendekatan konseptual. Hasil yang didapat dari kasus perjokian masuk perguruan tinggi dikategorikan dalam perbuatan pidana Pasal 263 yang tergolong pada kejahatan pemalsuan surat. Pelaku yang terlibat didalam kasus perjokian masuk perguruan tinggi ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Dalam proses yang berlangsung pada praktek perjokian seleksi masuk perguruan tinggi telah memenuhi unsur objektif dan subjektif dalam pasal 263 KUHP karena berkenaan dengan perbuatan pemalsuan surat didalamnya.
Kata kunci: Sanksi, pelaku, tindak pidana, joki, perguruan tinggi.
Submit Approve Publish 10 Desember 2022 20 Desember  2022 30 Januari 2023

## PENDAHULUAN.
Kebahagiaan  siswa  yang berada  di  bangku  SMA/SMK  sederajat  pada  beberapa  tahun silam yakni mendapatkan nilai ujian Nasional (UN) tinggi ataupun sesuai dengan yang telah ditargetkan.  Kerap  mereka  sangat  antusias  dengan  mengikuti  latihan  intensif  di  berbagai lembaga  bimbingan  belajar  ternama  yang  telah  mencetak  lulusan  lulusan  terbaiknya.  Ada beberapa dari siswa yang diikutkan oleh orangtuanya dan ada juga karena inisiatif tersendiri. Kebanyakan dari mereka mengikutinya dengan harapan pada saat ujian Nasional  mendapat nilai yang cukup untuk dapat bersaing pada saat mendaftar di perguruan tinggi negeri (PTN) yang diimpikan.
Namun pada generasi tahun 2020 hingga saat ini setelah ditiadakan ujian nasional maka yang  sebelumnya  mempersiapkan  untuk  ujian  nasional  mulai  berubah  menjadi  persiapan untuk tes masuk perguruan tinggi negeri pada berbagai jalur. Pada saat ini mulai bermunculan beragam cara agar siswa SMA/SMK sederajat dengan mudah lolos dalam tes masuk perguruan tinggi  negeri.  Jajaran  guru  dan  pimpinan  di  tiap  sekolah  SMA/SMK  sederajat  di  setiap pertengahan  semester  pada  kelas  akhir  mulai  mengarahkan  siswa-siswi  nya  untuk mendaftarkan  pada  Lembaga  Tes  Masuk  Perguruan  Tinggi  (LTMPT).  LTMPT  merupakan lembaga  penyelenggara  tes  masuk  perguruan  tinggi  bagi  calon  mahasiswa  baru,  dimana lembaga  tersebut  berada  di  bawah  naungan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia.  Sebagai  lembaga  penyelenggara  tes  perguruan  tinggi  satu-satunya  di Indonesia, LTMPT merupakan pijakan pertama bagi calon mahasiswa dan mahasiswi terpilih untuk melangkah pada jurusan yang menjadi impiannya. Melalui LTMPT ini juga merupakan bagian dari rangkaian alur yang harus ditempuh oleh calon mahasiswa baru yang ingin masuk PTN. 1 Oleh  karenanya  di  setiap  sekolah,  para  guru  mempersiapkan  anak  didiknya  untuk mendaftarkan LTMPT.
Pada  beberapa  sekolah  SMA  sederajat  baik  negeri  atau  swasta,  jajaran  guru  dan kesiswaan  terkadang  memiliki  langkah  strategis  agar  peserta  didik  mereka  sedikit  atau banyak masuk pada perguruan tinggi negeri idaman. Ada yang menggunakan cara pada sejak peserta didik masih menduduki bangku kelas 1 SMA sederajat sudah diberikan pemahaman agar tetap menjaga stabilitas nilai raport. Dimana jika pada grafik nilai tersebut stabil bahkan ada  progres  peningkatan,  peserta  didik  tersebut  mendapatkan  kesempatan  untuk mendapatkan kuota jalur undangan. Jalur undangan tersebut biasanya disebut juga SNMPTN. Dimana ada beberapa kriteria dan hanya memuat beberapa persen peserta didik yang akan mendapatkan kuota tersebut. Pada jalur penerimaan SNMPTN ini seluruh kuota pada salah satu sekolah tidak menentukan akan diterima sepenuhnya, karena prosentase yang diterapkan
1 Ayu Rifka Sitoresmi, “LTMPT Adalah Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, Ketahui Fungsi Dan Tujuannya,” n.d., https://hot.liputan6.com/read/5053381/ltmpt-adalah-lembaga-tes-masuk-perguruan-tinggi-ketahui-fungsi- dan-tujuannya.
pada seluruh sekolah di Indonesia adalah sama, dan peserta didik tersebut harus pintar pintar dalam membaca peluang agar lolos pada seleksi SNMPTN tersebut. Maka tidak heran juga ada beberapa lembaga bimbingan belajar membuka kelas intensif semenjak kelas 1 SMA sederajat agar  bisa  membantu  peserta  didik  tersebut  agar  mendapatkan  kuota  SNMPTN.  Jika  tidak masuk pada kuota tersebut, mau tidak mau peserta didik harus menempuh jalur ujian tulis yang pada umumnya memuat beberapa tipe soal yang akan diujikan. Tipe soal yang diujikan diantaranya ada Tes Potensi Akademik (TPA) dan juga Tes Potensi Skolastik (TPS). Tes tulis tersebut  pada  tahun  2018  menuju  2019   menjadi  tes  tulis  terakhir  pada  sistem  penerimaan mahasiswa baru sebelum beralih ke ujian tes yang baru.
Pada  tahun  2020  dimana  juga  tahun  yang  ramai  akan  kasus  pandemi  sars  covid-19 kementerian pendidikan melalui LTMPT merubah sistem tes masuk perguruan tinggi negeri dengan  ujian  tes  berbasis  komputer  (UTBK)  dan  ada  juga  beberapa  perguruan  tinggi menciptakan aplikasi tes masuk kampus yang didesain sedemikian rupa.  Pada tahun sebelum pandemi,  sistem  seleksi  yang  disebut  seleksi  bersama  masuk  perguruan  tinggi  nasional (SBMPTN)  memiliki  peraturan  yang  tidak  seberapa  rumit  seperti  pada  ujian  tes  berbasis komputer (UTBK). Dimana hal yang menjadi pembeda yaitu pada UTBK 2020 yang berkaca dari  SBMPTN  mengujikan  Tes  Kemampuan  Akademik  (TKA)  dan  Tes  Potensi  Skolastik (TPS), pada UTBK hanya mengujikan Tes Potensi Skolastik (TPS) saja. Hal tersebut relatif lebih singkat dikarenakan hanya menempuh 105 menit atau 1 jam 45 menit saja. 2
Berdasar dari keterbatasan kuota yang kemungkinan lolos pada seleksi UTBK tersebut, masih banyak jalur yang bisa ditempuh oleh calon mahasiswa. Diantaranya ada berbagai jalur penerimaan mahasiswa  seperti  :  Penelusuran  Minat  dan  Kemampuan  (PMDK),  Jalur  Ujian Tertulis,  Jalur  Prestasi  dan  Jalur  Seleksi  Mandiri.  Namun  pada  beberapa  Perguruan  Tinggi Negeri ada diantaranya yang tidak membuka kuota penerimaan mahasiswa melalui beberapa jalur  tersebut.  Oleh  karenanya  dari  beberapa  calon  mahasiswa  baru  juga berinisiatif  untuk mendaftar pada perguruan tinggi swasta (PTS) pada berbagai gelombang pendaftaran. Namun dari  berbagai  perbedaan  tersebut,  baik  perguruan  tinggi  negeri  (PTN)  maupun  perguruan tinggi swasta (PTS) memiliki jalur penerimaan melalui jalur Mandiri. 3
Dengan adanya perubahan tersebut maka semakin banyak cara untuk dapat masuk ke perguruan  tinggi  negeri.  Namun  juga  banyak  dari  pelaku  yang  menggunakan  kesempatan tersebut  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi  yakni  dengan  menawarkan  jasa  untuk masuk perguruan tinggi dengan cara joki. Dengan cara mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima imbalan uang. 4 Hal
2 Shabrina  Alfari,  “7  Fakta Pelaksanaan  UTBK  SBMPTN  2020,”  n.d.,  https://www.ruangguru.com/blog/fakta - utbk-sbmptn-2020.
3 “Beberapa  Jalur  Penerimaan  Mahasiswa  Baru  Di  PTN  dan  PTS,”  n. d.,  https://sevima.com/beberapa-jalur- penerimaan-mahasiswa-baru-di-ptn-dan-pts/.
4 “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d., https://kbbi.web.id/joki -3.
tersebut merupakan sebuah peluang yang dilakukan oleh oknum yang memiliki jaringan pada sistem  Tes  Masuk  Perguruan  Tinggi  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Tak  bisa  menutup kemungkinan juga pada beberapa siswa lulusan SMA/SMK sederajat itu membutuhkan jasa tersebut agar dapat masuk ke perguruan tinggi negeri favorit nya.
Praktek  perjokian  untuk  masuk  ke  perguruan  tinggi  negeri  ini  sebenarnya  sudah  ada sejak sebelum tahun 2020, namun pada tahun sebelumnya belum terlalu tersorot publik. Pada beberapa tahun silam tepatnya pada 20 Mei 2022, Kepala Polrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad  Yusep  Gunawan  menjelaskan  bahwa  ada  delapan  pelaku  dibekuk  pada  saat menjalankan  praktek  perjokian  Ujian  tulis  berbasis  komputer  (UTBK).  Dalam  praktiknya mereka sudah terbagi tugas-tugasnya dan terorganisir. Komplotan pelaku joki tersebut juga mengaku bahwa mereka baru melakukan praktek perjokian pada 3 tahun silam. Dan tarif yang ditangguhkan pada peserta tes yang ingin diloloskan tidak sedikit, mereka menarif jasanya berkisar Rp100 juta hingga Rp 400 juta dengan patokan jurusan dan program studi yang akan dituju di universitas yang ditunjuk oleh peserta. 5
Seperti yang kita ketahui, tujuan dari diadakannya tes seleksi masuk perguruan tinggi adalah mengukur kompetensi yang dimiliki oleh calon mahasiswa baru agar dapat diterima di jurusan  sesuai  dengan  kemampuan  peserta  tes  seleksi  masuk  perguruan  tinggi.  Oleh karenanya  dalam  perlakuan  joki  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  tidak  dibenarkan. Karena dalam prosesnya terdapat unsur penipuan dimana peserta tes masuk perguruan tinggi melakukan pemalsuan dalam prosesnya. Dan dalam perbuatan tersebut dapat dijatuhkan pada pelanggaran pidana.
Jika  melihat  pada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  pada  buku  kedua, Pemalsuan  Surat  termasuk  dalam  tindak  pidana  kejahatan.  Lebih  tepatnya  hal  tersebut tercantum pada Bab XII Pasal 263 KUHP yang berbunyi : 6
(1)  Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan  atau  pembebasan  hutang,  atau  yang  diperuntukkan  sebagai  bukti  daripada  sesuatu  hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar  dan  tidak  dipalsu,  diancam  jika  pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian,  karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
5 Abdul Aziz Mahrizal Ramadan, “Sindikat Joki Ujian Masuk Perguruan Tinggi Diringkus Di Surabaya, Omzet Bisa  Mencapai  Rp6  Miliar,”  July  16,  2022,  https://jatim.suara.com/read/2022/07/16/144931/sindikat -joki-ujian- masuk-perguruan-tinggi-diringkus-di-surabaya-omzet-bisa-mencapai-rp6-miliar?page=1.
6 Soenarto  Soerodibroto, KUHP  Dan  KUHAP  Dilengkapi  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Dan  Hage  Raad (PT RajaGrafindo Persada, n.d.).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis dengan  pendekatan  yuridis  empiris,  Pendekatan  yuridis  diartikan  sebagai  pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan konsep  normatif  terhadap  pelaku perjokian berdasar pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 263. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan melakukan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) kemudian ditelaah  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  akan  dipakai  untuk  menjawab  permasalahan tertentu. 7 Pengolahan  dan  pengumpulan  bahan  hukum  primer  dari  berbagai  perturan perundang-undangan terkait dengan penelitian dan juga bahan hukum hukum sekunder yaitu responden  sebagai  subyek  penelitian,  dari  kedua  bahan  hukum  akan  dikaji  secara  untuk menghasilkan kesimpulan penelitian yang akan di deskripsikan secara narasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tindak Pidana Pemalsuan Surat
Perbuatan  pidana  pemalsuan  surat  termaktub  di  dalam  KUHPidana  pada  Bab  XII Buku II tentang Kejahatan. Dalam bab tersebut dijelaskan bahwasannya perbuatan pemalsuan surat  adalah  jenis  pelanggaran terhadap  kepercayaan  dan  kebenaran dengan  tujuan  untuk mendapatkan  keuntungan  untuk  diri  sendiri  ataupun  orang  lain.  Jika  kita  menganalisa tentang pasal 263 KUHP dimana berbunyi :
1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinyabenar dan tidak  dipalsu,  diancam,  jika  pemakaian  tersebut dapat  menimbulkan kerugian, karena  pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar  atau  yang  dipalsu,  seolah  -olah  benar  dan  tidak  dipalsu,  jika  pemakaian  surat  itu  dapat menimbulkan kerugian.
Dalam pasal 263 ayat (1) tersebut mencakup mengenai dua unsur yaitu Unsur Objektif dan juga Unsur Subjektif. Dalam hal tersebut meliputi : 8
7 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia. hal.68.
8 Eko Adi Susanto, Gunarto, and Maryanto, “Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat ( 2) KUHP,”
Jurnal Daulat Hukum 1 (March 1, 2018), https://media.neliti.com/media/publications/324364-pertanggungjawaban-pidanayang-memakai-su- 8b547cf4.pdf.
1. Unsur Objektif :
a. Perbuatan :
1) Membuat surat palsu.
2) Memalsu
b. Objeknya yaitu :
1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak.
2) Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan.
3) Surat yang dapat menimbulkan pembebasan  hutang.
4) Surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal.
c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu.
2. Unsur Subjektif
Yang bermaksud untuk memakai sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan ataupun menyuruh  orang  lain  untuk  memakai  surat  tersebut  seakan-akan  isinya  benar  dan tidak dipalsukan. Dalam penjelasan terhadap pasal 263 ayat (1) ini yaitu :
a. Maksud  kata  'surat' pada pasal  ini  ialah  segala surat baik  yang   ditulis  tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain  -lainnya. Namun oleh penulis, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak tertulis atau tertera pada selembar kertas.
b. Dalam permasalahan ini, surat yang dipalsu harus merupakan surat yang :
1) Dapat  menerbitkan  suatu  hak,  contohnya  yaitu  ijazah,  suarttanda  masuk, surat andil dan lain-lainnya yang menimbulkan suatu hak.
2) Dapat  menerbitkan  perjanjian, contohnya  seperti  perjanjian  jual  beli,  surat perjanjian menyewa atau kontrak dan lainnya.
3) Dapat menerbitkan pembebasan hutang (kwitansi)
4) Surat  yang  boleh  digunakan  sebagai  satu  keterangan  bagi  seseorang melakukan peristiwa atau perbuatan, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan, surat angkutan, surat perjalanan dan lainnya.
Pada umumnya sebuah surat secara langsung tidak dapat melahirkan sebuah hak didalamnya, namun hak tersebut baru timbul pada saat terjadinya perikatan hukum atau perjanjian yang terjadi pada isi surat.
Surat  yang  berisi  suatu  perikatan  pada  dasarnya  berupa  surat  yang karena  perjanjian  itu  melahirkan  hak.  Contohnya  pada  surat  jual  beli melahirkan  hak  yang  terjadi  dari  pihak  penjual  dengan  menerima  uang pembayaran harga benda yakni benda jual bei, dan pihak pembeli memiliki hak untuk  mendapat  ataupun  menerima  benda  yang  sudah  dibeli.  Begitupun
dengan surat yang berisi pembebasan hutang. Munculnya pembebasan hutang terhitung disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan.
Misalnya  suatu  kwitansi  yang  berfungsi  sebagai bukti  penyerahan  sejumlah uang dalam nominal tersebut dalam hal maupun dalam hubungannya dengan contoh seperti halnya pada jual beli, hutang putang dan lainnya.
Mengenai  unsur  "surat  yang  diperuntukkan  sebagai  bukti  akan terjadinya sesuatu hal" didalamnya ada 2 (dua) yang perlu dibicarakan, yakni :
- Mengenai diperuntukkan sebagai bukti :
- Tentang sesuatu hal.
Sesuatu  hal  ialah  berupa  serangkaian  kejadian  ataupun  peristiwa tertentu  baik  disebabkan  karena  diadakan  suatu  hal  (pernikahan)  maupun karena  peristiwa  alam  (kelahiran  dan  kematian),  peristiwa  yang  disitu terdapat suatu akibat hukum karena peristiwanya. 9
c. Perbuatan yang dicantum merupakan hukuman yakni ‘membuat surat palsu’ atau ‘memalsukan surat’ . Seperti halnya pada saat membuat sesuatu yang didalamnya bukan  dari  hal  yang  semestinya,  ataupun  meniru  dengan  membuat  surat  yang rupanya menyerupai yang aslinya yang mana asal dari surat tersebut adalah tidak benar. Memalsukan surat merupakan perbuatan mengubah surat sehingga isinya menjadi lain daripada yang semestinya atau seaslinya. Bisa jadi dengan menambah atau mengurangi daripada isi surat yang asli, merubah foto ataupun tanda tangan yang tidak semestinya tercantum pada surat yang asli.
d. Supaya suatu peristiwa dapat dijatuhi hukuman menurut pasal ini, maka pada saat dilakukan pemalsuan surat itu harus didasari dengan maksud akan menggunakan ataupun  mempergunakan  seseorang  yang  lain  untuk  menggunakan  suratnya seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsu. Namun untuk perihal pemalsuan surat  untuk  kepentingan  pelajaran  atau  penyelidikan  atau  percobaan  di laboratorium, tidak dapat dikenakan pasal ini karena dalam urusan untuk edukasi.
e. Penggunaan  surat  palsu  itu  harus  dapat  mendatangkan  kerugian.  Dalam pengertian disini, dapat tidak diartikan kerugian tersebut benar- benar ada, baru menjadi kemungkinan akan kerugian itu sudah cukup, kemudian yang diartikan kerugian  itu  tidak  hanya  meliputi  kerugian  dari  bidang  materiil  namun  juga kerugian pada fakta dilapangan.
9 Soerodibroto, KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hage Raad .

## Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat bagi Kasus Perjokian Seleksi Masuk Perguruan Tinggi
Pada  kasus  yang  telah  terjadi  di  perguruan  tinggi  di  Yogyakarta.  Kasus  tersebut terbongkar  oleh  Kepala  Biro  Admisi  di  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta  (UMY), beliau  Siti  Dyah  Handayani  menjelaskan  bahwa  perjokian  tersebut  teridentifikasi  lantaran peserta tersebut telah menjalankan ujian masuk pada Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Ketika mereka mencermati pada identitas yang didaftarkan memiliki nama yang sama seperti  halnya  pada  kampus  UMY  namun  memiliki  perbedaan  pada  foto  yang  tertera  di identitas tes tersebut. 10
Jika kita mencermati pada hal yang terjadi pada kasus tersebut, telah terjadi perbuatan pidana  pemalsuan  surat.  Didalam  perbuatannya  telah  memenuhi  kedua  unsur  yakni  unsur objektif dan subjektif. Dalam perlakuannya terjadi kegiatan memalsukan surat yakni identitas mengikuti  tes.  Dalam    lampiran  identitas  tersebut  yang  mana  dapat  dibilang  surat  yang menerbitkan suatu hak. Karena dalam lampiran tersebut memaparkan identitas dari seseorang yang akan melakukan tes masuk perguruan tinggi.
Seperti pada pemaparan unsur subjektif mengenai penjelasan padal 263 ayat (1) yakni yang dimaksud surat yakni yang ditulis tangan, dicetak ataupun ditulis menggunakan mesin, dicetak  ataupun  berbentuk  surat  elektronik.  Jika  bercermin  pada  pelaksanaan  tes  seleksi masuk  pada  masa-masa  pandemi  yang  diselenggarakan  pada  tahun  2020  sampai  sekarang untuk  identitas  peserta  tes seleksi  masuk  perguruan  tinggi  dibuat  oleh  pihak  LTMPT  dan diunduh  saat  menjelang  hari  tes  diselenggarakan.  Maka  surat  identitas  peserta  tersebut termasuk dalam kategori yang dijelaskan didalamnya.
Surat  identitas  peserta  tes  seleksi  masuk  perguruan  tinggi  dalam  halnya  juga merupakan  surat  yang  boleh  digunakan  sebagai  suatu  keterangan  bagi  seseorang  dalam melakukan  peristiwa  ataupun  perbuatan.  Dalam  penggunaan  surat  identitas  peserta  tes perguruan tinggi dalam proses pelaksanaannya, peserta diharapkan dapat menunjukkan surat tersebut agar dapat melanjutkan untuk mengikuti tes seleksi masuk.
Dalam  permasalahan  yang  dibahas  mengenai  Pemalsuan  Surat  yang  mana  dalam bahasan  ini  adalah  surat  identitas  peserta  tes,  hal  tersebut  adalah  objek  yang  menjadikan seseorang  dengan  perbuatan  yang  telah  ia  lakukan  dapat  digolongkan  dalam  perbuatan pelanggan  pidana.  Karena  pada  pelaksanaan  tes  tersebut,  sosok  yang  melakukan perjokian telah menggunakan identitas yang bukan identitas dirinya dan menyamar sebagai orang yang menggunakan jasa jokinya untuk melakukan tes seleksi masuk perguruan tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut tergolong dalam tindak pidana pada Pasal 263 mengenai Pemalsuan Surat.
10 Teuku Muha mmad Valdy Arief, “Joki Masuk Perguruan Tinggi Bisa Dihukum 5 Tahun Penjara,” n.d.

## Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Surat bagi Kasus Perjokian Seleksi Masuk Perguruan Tinggi
Seperti yang telah tercantum dalam pasal 263  ayat (2) KUHP yang berbunyi :
… , barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah -olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Maka  dalam memutus  kasus  perjokian  pada  seleksi  masuk  perguruan tinggi,  hakim  dapat menjatuhkan hukuman penjara paling lama enam tahun. Hal tersebut juga berlandaskan dari faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana  yaitu  pemalsuan  surat.  Dimana  dalam prosesnya yang sudah memenuhi daripada unsur subjektif maupun unsur objektif dari surat yang dipalsukan. Kemudian juga ditinjau dari peruntukan surat tersebut adalah surat yang digunakan  untuk  menunjukkan  identitas  asli  dari  yang  tertera  jelas  pada  kartu  identitas peserta. Dimana dalam surat identitas  peserta yang pada aslinya menjadi surat yang dapat menunjukkan peruntukan yang sebenarnya, kemudian dipalsukan daripada isi didalam surat tersebut  dengan  yang  bukan  semestinya.  Yang  demikian  adalah  perubuatan  yang  disebut memalsukan surat.
Kemudian  unsur  selanjutnya  yaitu  juga  didasari  dengan  adanya  maksud  untuk mempergunakan orang lain untuk menggunakan suratnya seolah-olah surat tersebut adalah sesuai dengan yang ada di identitas. Dalam proses perjokian tersebut antara pihak yang ingin menggunakan jasa  joki  dengan  orang  yang  melakukan  perjokian  mereka memiliki  maksud seperti  halnya  yang  disebutkan.  Oleh  karenanya  ditinjau  melalui  maksud  dilakukan peristiwanya tergolong dari perbuatan pemalsuan surat.
Dan  kemudian  dari  proses  perjokian  juga  tidak  menutup  kemungkinan  akan menimbulkan kerugian dari  hasil perjokian.  Kerugian yang mungkin  terjadi  adalah adanya kompetisi  yang  tidak  adil  dalam  proses  tes  seleksi  masuk  perguruan  tinggi.  Mengapa  itu tergolong dari kerugian yang mungkin akan terjadi? Karena pada dasarnya jasa joki memiliki kemampuan  lebih  dibandingkan  dari  peserta  yang  mandiri  melakukan  seleksi  masuk perguruan tinggi dengan cara yang bersih (benar). Joki memiliki jaringan ataupun memiliki peluang ataupun taktik yang dapat meloloskan peserta yang menggunakan jasanya baik dari pribadi  sosok  yang  melakukan  perjokian  memiliki  kompetensi  dalam  menjawab  soal  Tes Potensi skolastik (TPS) ataupun memiliki kunci jawaban atau bocoran lebih dahulu. Maka terciptalah kompetensi yang tidak berimbang didalamnya.
Yang pada dasarnya dengan diadakannya tes masuk perguruan tinggi baik dari pihak LTMPT  (UTBK)  ataupun  seleksi  masuk  yang  diselenggarakan oleh  pihak  kampus  pribadi (Tes  Mandiri)  agar  dapat  mengukur  kompetensi  calon  mahasiswa  yang  akan  masuk  ke perguruan tinggi dan jurusan yang dituju sesuai dengan kompetensi pribadi pesertanya akan tidak  tercipta  karena  perjokian.  Kerugian  dari  hal  tersebut  tidak  diartikan  kerugian  yang
benar-benar ada, karena seperti penjelasan diatas dimana jika baru berbentuk kemungkinan saja sudah bisa dikategorikan dalam 'hal yang dapat mendatangkan kerugian'.
Oleh karena itu, majelis hakim dapat berkeyakinan telah terpenuhinya seluruh unsur yang  terkait  pada  Pasal  263  ayat  (2)  dimana  telah  terjadinya  perbuatan  dengan  sengaja memakai surat yang isinya dipalsu yang menimbulkan kerugian.
Dalam hal yang serupa, hakim juga dapat mengadili perbuatan perjokian seleksi masuk perguruan  tinggi  seperti  hal  yang  telah  terjadi  pada  Putusan  No.  746/Pid.B/2020/PN  Mks mengenai  tindak  pidana  “Secara  Bersama - sama  menggunakan  Surat  Palsu”.  Pada  putusan tersebut, majelis hakim juga menjatuhi Pasal 263 ayat (2) mengenai Pemalsuan Surat. 11

## SIMPULAN
Perjokian  merupakan  kegiatan  dimana  seseorang  melakukan  atau  mengerjakan  ujian untuk orang lain dengan cara menyamar sebagai peserta ujian yang aslinya dengan menerima imbalan  materi  atas  perbuatannya.  Dalam  penerimaan  mahasiswa  baru,  setiap  universitas memiliki  berbagai  jalur  untuk  menerima  calon  mahasiswa  barunya,  baik  dari jalur  prestasi akademik  maupun  non  akademik  dan  melalui  jalur  tes.  Dalam  praktek  yang  telah  terjadi beberapa tahun silam ternyata masih didapati beberapa pelaku yang mengambil kesempatan pada  momentum  penerimaan  mahasiswa  baru  untuk  meraih  keuntungan  dengan  cara menawarkan  jasa  joki  untuk  memudahkan  calon  mahasiswa  baru  tersebut  diterima  pada kampus dan jurusan yang mereka impikan sejak masa bangku sekolah.
Namun  dalam  kenyataannya,  perbuatan  tersebut  tidaklah  dibenarkan,  karena  dalam perbuatan tersebut mengandung unsur kejahatan didalam prosesnya yaitu memalsukan surat. Memalsukan surat yang terjadi yaitu surat identitas diri atau kartu identitas melakukan tes masuk perguruan tinggi. Dalam penjelasan mengenai pemalsuan surat tercantum pada Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam praktek yang terjadi dilapangan, perjokian  seleksi  masuk  perguruan  tinggi  ini  telah  memenuhi  beberapa  unsur  mengenai pemalsuan  surat  diantaranya adalah  :  a) Unsur  Objektif,  yaitu  perbuatan memalsukan  dan objek  yang  dipalsukan  adalah  lampiran  identitas  atau  identitas  peserta  tes  masuk  seleksi perguruan tinggi, b) Unsur Subjektif, dimana surat yang dipalsu merupakan surat yang dapat menerbitkan  suatu  hak.  Oleh  karenanya,  jika  didapati  kasus  perjokian  tes  masuk  seleksi kampus yang memiliki kriteria dalam prosedur yang menyerupai dengan hal yang terjadi dapat dijatuhkan Pasal 263 KUHP dengan sanksi penjara paling lama enam tahun.
11 Putusan Nomor 746/Pid.B/2020/PN Mks (n.d.).

## DAFTAR PUSTAKA
Alfari, Shabrina.
“7 Fakta
Pelaksanaan UTBK SBMPTN 2020,” n.d.
https://www.ruangguru.com/blog/fakta-utbk-sbmptn-2020.
Aziz Mahrizal Ramadan, Abdul. “Sindikat Joki Ujian Masuk Perguruan Tinggi Diringkus Di Surabaya, Omzet Bisa Mencapai Rp6 Miliar,” July 16, 2022. https://jatim.suara.com/read/2022/07/16/144931/sindikat-joki-ujian-masuk- perguruan-tinggi-diringkus-di-surabaya-omzet-bisa-mencapai-rp6-miliar?page=1.
Muhammad  Valdy  Arief,  Teuku.  “Joki  Masuk  Perguruan  Tinggi  Bisa  Dihukum  5  Tahun Penjara,” n.d.
Rifka Sitoresmi, Ayu. “LTMPT Adalah Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, Ketahui Fungsi Dan Tujuannya,” n.d. https://hot.liputan6.com/read/5053381 /ltmpt-adalah-lembaga- tes-masuk-perguruan-tinggi-ketahui-fungsi-dan-tujuannya.
Soerodibroto,  Soenarto.  KUHP  Dan  KUHAP  Dilengkapi  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung Dan Hage Raad. PT RajaGrafindo Persada, n.d.
Susanto, Eko Adi, Gunarto, and Maryanto. “Pertanggung jawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat ( 2) KUHP.” Jurnal Daulat Hukum 1 (March 1,
2018). https://media.neliti.com/media/publications/324364-pertanggungjawaban- pidanayang-memakai-su-8b547cf4.pdf.
“Beberapa Jalur Penerimaan Mahasiswa
Baru Di PTN dan PTS,” n.d. https://sevima.com/beberapa-jalur-penerimaan-mahasiswa-baru-di-ptn-dan-pts/. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d. https://kbbi.web.id/joki -3. Putusan Nomor 746/Pid.B/2020/PN Mks (n.d.)