## BANK SYARÎ'AH DAN TAKÂFUL
(Sebuah Kajian Evaluatif-Reflektif atas Perkembangan Bank Syarî'ah dan Takâful di Indonesia)
Sofyan Hadi
(Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Jember, jln. Mangli Jember, email: sofy_hadi@gmail.com)

## Abstrak
Islam menjiwai dan mewarnai perilaku manusia dalam berpikir, bersikap  maupun  bertindak  dengan  batas-batas  yang  telah  di tetapkan,  dalam  rangka  pengabdian kepada  Allah  swt.  Setelah melalui  perdebatan  sengit  selama  berabad-abad  tentang perilaku bunga uang (ribâ, interest) dalam menentukan perilaku ekonomi  manusia,  antara  diharamkan  atau  dibolehkan,  kini muncul  di hadapan  kita keputusan  di mana terbuka jalan bagi yang mengharamkan bunga dan bagi yang  membolehkan atau bahkan  mengharuskannya  dengan  konsep  yang  lebih  Islâmî dan  dapat  diterima  oleh  berbagai  pihak  terutama  mayoritas penduduk Indonesia yang notabene beragama Islam dengan apa yang dikenal sebagai bank syarî'ah dan takâful (asuransi Islâm). Melalui kedua lembaga inilah kita berharap dapat menyaksikan pada  satu  saat  terwujudnya  “gurita”  ekonomi  umat  yang dahsyat,  apabila  terjadi  kerjasama  mudlarabah  di  tingkat kelembagaan ekonomi  syarî'ah  (BMI,  BSI,  BPRS,  BMT  dan STI) dengan berpedoman pada ta’âwanû ‘alâ al-birr wa al-taqwâ, wa lâ ta'âwanû  alâ  al-itsm  wa  al-‘udwân. Kerjasama  ini  hendaklah profesional. Untuk itu perlu dibangun manajemen yang Islâmî, yang  didukung  dengan  sumber  daya  terampil,  yang  bekerja dengan  keyakinan  dan  teguh  dalam  pendirian  serta  memiliki moral atau akhlaq yang luhur.

## Abstract
Islam  inspires  human  behavior  in  thinking,  behaving,  and acting  with  the  specified  limits  in  dedication  to  Allah.  After  a fierce  debating  for  centuries  about  ribâ  interest  in  deciding human  activities  of  economy,  whether  it  is  allowed  or forbidden, now it appears deciding for those who forbid interest and also for  those  who allow  or even  require  it  by using more Islamic  concept  in  which  it  can  be  accepted  by  all  people especially  indonesian  majority whose  religion are  Islam, which

## Sofyan Hadi
is so called syarî'ah bank and takâful (Islamic asuransi). Through these  institutions,  we  hope  someday  we  can  see  the  creating “gurita”  of  great  people’s  economy,  if  it  will  happen  a mudlarabah cooperation  in  institution  level  of  syarî'ah  economy (BMI, BSI, BPRS, BMT and STI) based on  ta’âwanû ‘alâ al-birr wa al-taqwâ, wa lâ ta'âwanû alâ al-itsm wa al-‘udwân. This cooperation should  be    proffesional.  Therefore,  it  needs  to  have  Islamic management,  supported  by  competent  human  resources,  that can  work  with  certainty  and  firmness  in  standing  and  having moral or noble character.
Kata-kata Kunci bank syarî'ah, takâful, bunga bank, dan mudlarabah.

## Pendahuluan
Runtuhnya sistem moneter secara makro harus disadari bahwa salah  satu  penyebabnya  adalah  karena  uang  bukan  lagi  berfungsi sebagai  alat  tukar  (media  of  change),  akan  tetapi  sudah  menjadi komoditas.  Padahal  dalam  Islam,  uang  hanyalah  sebagai  alat  tukar jasa  dan  barang.  Sistem  moneter  yang  harus  dijalankan  menurut Islam  meliputi  dua  hal:  Pertama,  otoritas  moneter  harus  diyakinkan agar  mengembalikan  posisi  uang  sebagai  alat  tukar,  bukan komoditas.  Kedua,  menghindari  jual  beli  uang  dalam  bentuk apapun termasuk valuta asing.
Bertahannya  bank  syarî'ah  terhadap  krisis  mata  uang  maupu kebijakan uang ketat, karena bank Islam sangat menghindari jual beli uang  dan  uang  tidak  dijadikan  sebagai  komoditas.  Jika  masih  ada, dampaknya hanya pada penundaan angsuran. Bank syarî'ah  sistem pembiayaannya  berdasarkan  riil  pada  nasabah,  tidak  meletakkan pembiayaan pada sektor semu atau yang bersifat spekulaif.
Pada  saat  sekarang  ini,  ekonomi  Islam  telah  memasuki pengembangan  dengan  pendekatan  yang  lebih  integratif  dan sophisticated untuk  membangun  keseluruhan  teori  dan  praktek ekonomi  Islam  terutama  lembaga  keuangan  dan  perbankan  yang menjadi indikator ekonomi umat.
Dengan disahkannya  Undang-undang  Perbankan No. 10 tahun 1998, telah memberikan landasan yang luas dan kuat bagi berdirinya perbankan  syarî'ah  di  Indonesia.  Selama  kurun  waktu  6  tahun,  yaitu sejak  tahun  1992  hingga  1998  hanya  terdapat  satu  bank  Islam,  di
Bank Syarî'ah dan Takâful
Indonesia  yaitu  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI).  Dengan  undang- undang baru ini, dimungkinkan keleluasan dari segi dasar pendirian bank,  sehingga  dalam  kurun  waktu  tiga  tahun  telah  bermunculan beberapa  bank  syarî'ah  yang  baru,  seperti  Bank  Syari’ah  Mandiri, Bank IFI cabang  usaha syarî'ah,  Bank Bukopin cabang usaha  syarî'ah, Bank Jabar cabang usaha syarî'ah dan BNI ’46 Syarî'ah. Dimungkinkan di  masa  mendatang  akan  bermunculan  lebih  banyak  lagi  dari  bank konvensional  yang  berminat  membuka  cabang  syarî'ah  atau mengkonversikan  salah  satu  anak  perusahaannya  menjadi  fully syarî'ah implemened. 1
Selain perbankan syarî'ah, juga bermunculan lembaga keuangan Islam  di  Indonesia  yang  bergerak  dalam  bidang  asuransi  yaitu asuransi takâful. Induk perusahaannya  bernama PT. Syarikat Takaful Indonesia,  dengan  nama  anak  perusahaannya  PT  Asuransi  Takaful Keluarga  dan  PT  Asuransi  Takaful  Umum. 2 Perusahaan  asuransi takâful ini  juga  mengalami  pertumbuhan  yang  luar  biasa,  seiring dengan kesadaran  umat  Muslim  untuk menawarkan  solusi alternatif persoalan ekonomi bangsa Indonesia.
Berdirinya  asuransi  takâful  di  Indonesia  seakan  mendapat inspirasi  atas  berdirinya  perbankkan  syarî'ah  yang  didasarkan  atas Undang-undang  No.  7/1992.  Dengan  berdirinya  perbankan  syarî'ah tersebut  telah  memunculkan  kebutuhan  akan  kehadiran  asuransi takâful di  Indonesia.  Pada  27  Juli  1993,  ICMI  melalui  Yayasan  Abdi Bangsa  bersama  BMI  dan  perusahaan  Asuransi  Tugu  Mandiri bersepakat untuk mendirikan asuransi takâful, dengan menyusun Tim Pembentukan  Asuransi  Takâful  Indonesia  (TEPATI).  Tim  ini  telah merealisasikan  berdirinya  PT.  Syarikat  Takaful  Indonesia  sebagai Holding  company dan  dua  anak  perusahaannya,  yaitu    PT  Asuransi Takaful  Keluarga  (Asuransi  Jiwa)  dan  Asuransi  Takaful  Umum (Asuransi Kerugian).
1 Iwan Triyumono, “Ekonomi Islam, Ekonomi Riil”, Jurnal Ulumul Qur’an, Vol. VII No. 2 (1996).
2 Syarikat  Takâful  di  Indonesia  berdiri  sejak  tahun 1994,  yang  diprakarsai  oleh kerja sama antara ICMI, BMI, dan Asuransi Tugu Mandiri. Lihat Redaksi Ulumul Qur’an, “Syarikat Takaful Indonesia”, Jurnal Ulumul Qur’an, Vol VII No. 2 (1996), hlm. 35-57.

## Sofyan Hadi
Perkembangan Perbankan Syar'iah di Indonesia Pada bulan Agustus 1998 di Singapura, telah diselenggarakan Islamic Bank Conference , yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam telah mengalami perkembangan yang pesat, yaitu mencapai 200 buah,  di  antaranya  160  berupa  bank  dan  sisanya  berupa  lembaga keuangan non-bank.  Potensi  pasar  yang  besar  bagi  kegiatan pebankan Islam, telah membuka cakrawala baru bagi negara-negara “non-Muslim”  untuk  membuka  Islamic  division  pada  bank  tersebut, seperti Citibank, Chase Mahattan Bank, ANZ Bank dan Jardine Fleming.
Di  Eropa  yang  sebagian  besar  masyarakatnya  non-Muslim, bank syarî'ah telah berkembang dengan pesat, terutama di London. Di negara-negara  Eropa,  perbankan  syarî'ah  memperoleh  dasar  untuk tumbuh  dengan  baik,  karena  tingkat  inflasi  dan tingkat  bunga  Bank yang  rendah.  Bank-bank  Islam  memang  lebih  dapat  berkembang  di negara-negara  dengan  tingkat  inflasi  dan  tingkat  bunga  bank  yang rendah  dibandingkan  dengan  negara-negara  dengan    tingkat  inflasi dan tingkat bunga bank yang tinggi. 3
Adapun  perkembangan  perbankan  syarî'ah  di  Indonesia  dapat dilihat  sejak  diberlakukannya  Undang-undang  No.  7/1992.  Undang- undang  ini  telah  memberikan  peluang  bagi  berdirinya  perbankan syarî'ah . Berdirinya Bank Muamalat Indonesia, yang kemudian diikuti berdirinya  bank-bank  pengkreditan  rakyat  (BPRS),  merupakan sejarah  baru  bagi  umat  Muslim  Indonesia.  Namun  demikian, keberadaan  perbankan  syarî'ah  di  Indonesia  masih  menunjukkan kondisi  yang  perlu  perbaikan,  baik  operasionalnya  maupun  secara enviromental (makro). Sebagian besar BPRS masih menunjukan kinerja operasional yang kurang menggembirakan, akibat kurangnya sumber daya  manusia,  sistem  operasional  yang  belum  tertata  dengan  baik dan kurangnya dukungan pemerintah. 4
Undang-undang  perbankan  No.  7/1992  tersebut  belum memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  terhadap  pengembangan bank  syarî'ah,  karena  belum  secara  tegas  mengatur  mengenai keberadaan  bank  berdasarkan  prinsip  syarî'ah,  melainkan  bank  bagi
3 Sutan  Remy  Sjahdaeini,  Perbankan  Islam  dan  kedudukannya  dalam  Tata  Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta: Grafiti, 1999), hlm. 192-193. 4 Zainul  Arifin,  Memahami  Bank  Syari’ah:  Lingkup,  Peluang,  Tantangan  dan  Prospek (Jakarta: Alvabet, 2000), hlm.209.
Bank Syarî'ah dan Takâful
hasil.  Pengertian  bagi  hasil  yang  dimaksudkan  dalam  Undang- undang  tersebut  belum  mencakup  secara  tepat  pengertian  bank syarî'ah yang memiliki cakupan lebih luas dari bagi hasil. 5
Selama  periode  tahun  l992  sampai  dengan  tahun  1998 perkembangan  perbankan  syarî'ah  menunjukkan  suatu  kemajuan yang  cukup  mengembirakan  yang  ditandai  dengan  berdirinya perbankan  syarî'ah  pertama  di  Indonesia,  yaitu  PT.  BMI  pada  tahun 1992.  Namun,  sampai  tahun  1998  kemajuan  perbankan  syarî'ah seakan-akan berjalan di tempat, karena tidak ada lagi pendirian bank syarî'ah baru. Kondisi stagnan ini muncul karena beberapa hal, yaitu: (1)  Rendahnya  pengetahuan  dan  kesalahpahaman  masyarakat mengenai  perbankan  syarî'ah;  (2)  Ketentuan  operasional  perbankan, intrument moneter  dan pasar  keuangan syarî'ah  yang belum  tersedia; (3)  Keterbatasan  jaringan  kantor  bank  syarî'ah;  (4)  Kurangnya  SDM dan keahlian. 6
Perkembangan  berikutnya,  setelah  diberlakukan  Undang- undang  No. 10  tahun 1998 tentang  perubahan   UU  No. 7 tahun 1992 tentang  perbankan  yang  diikuti  dengan  dikeluarkannya  sejumlah ketentuan  pelaksana  dalam  bentuk  SK  Direksi  BI/Peraturan  Bank Indonesia  telah  memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  dan kesempatan  yang  lebih  luas  bagi  pengembangan  perbankan  syarî'ah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan yang  luas  untuk  pengembangan  jaringan  perbankan  syarî'ah  antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syari’ah (KCS) oleh bank umum  konvensional.  Selain  itu,  UU  No.  23  tahun  1999  tetang  Bank Indonesia  juga  menugaskan  BI  mempersiapkan  perangkat  peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syarî'ah. 7 Kedua  Undang-undang  tersebut  di  atas  menjadi  dasar  hukum penerapan dual banking system  di Indonesia. Dual banking system  yang dimaksud adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional  dan  syarî'ah)  secara  berdampingan  dalam  melayani perekonomian  nasional  yang  pelaksanaannya  diatur  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pengembangan  dual
5 Lihat informasi tentang Bank Indonesia dalam http://www.bi.co.id. Medio Nopember- Desember 2000.
6 Bank  Indonesia,  Perbankan  Syari’ah  Nasional:  Kebijakan  dan  Perkembangan,  Makalah Bank Indonesia, Oktober 2001.
7 Ibid.
Sofyan Hadi
banking  system sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  undang-undang di  atas  didasarkan  atas  berbagai  pertimbangan,  antara  lain:  Pertama, Pengembangan perbankan syarî'ah  pada  tahap awal ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan jasa perbankan  yang  sesuai  dengan  prinsip  syarî'ah  yang  diyakini. Dipandang  dari  sisi  kepentingan  pembangunan,  tersedianya  akses pelayanan perbankan bagi segmen masyarakat yang belum  terlayani oleh  jasa  perbankan  akan  dapat  meningkatkan  mobilisasi  dana masyarakat  secara  keseluruhan  sehingga  dapat  pula  meningkatkan kontribusi mereka dalam pembangunan nasional.
Kedua , Pengalaman  krisis  perbankan  yang  terjadi  sejak  tahun 1998  membuktikan  bahwa  bank  yang  beroperasi  dengan  prinsip syarî'ah dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Keadaan ini didukung oleh karakteristik kegiatan usaha bank syarî'ah yang melarang bunga bank (ribâ) dan nisbah bagi hasil sebagai penggantinya (profit loss sharing contract), serta melarang transaksi  keuangan  yang  bersifat  spekulatif  (al-gharar)  dan  tanpa didasarkan  pada  kegiatan  usaha  yang  riil.  Keberadaan  dua  sistem perbankan yang berkembang secara paralel (dual banking system) serta mempunyai  hubungan  keuangan  terbatas  satu  sama  lain  akan menciptakan  diversifikasi  resiko  keuangan  secara  lebih  beragam, yang  akhirnya  dapat  mengurangi  problem  system  risk  pada  saat terjadi krisis  keuangan.  Dengan demikian  pengembangan  perbankan syarî'ah diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional di masa mendatang.
Ketiga , Pengembangan perbankan syarî'ah adalah juga dilakukan dalam  rangka  pengembangan  sistem  perbankan  alternatif  yang memiliki karakteristik dan keunggulan tertentu dibandingkan dengan sistem  perbankan  konvensional.  Unsur  moralitas  menjadi  faktor penting  dalam  seluruh  kegiatan  bank  syarî'ah,  sehingga  hal  ini dihadapkan  pula  akan  mendorong  terciptanya  etika  usaha  dan integritas  pemilik  dan  pengurus  yang  tinggi.  Kontrak  pembiayaan yang lebih menekankan sistem bagi hasil mendorong terciptanya pola hubungan  kemitraan  (mutual  investor  relationship)  bukan  pola hubungan  debitur-kreditur  yang  antagonis,  sehingga  baik  pemilik dana, bank maupun  pengguna dana mempunyai motivasi yang sama untuk menciptakan kegiatan usaha yang menguntungkan, memperhatikan  prinsip  kehati-hatian  dan  berupaya  memperkecil
Bank Syarî'ah dan Takâful
resiko  kegagalan  usaha.  Sejalan  dengan  upaya-upaya  restruturisasi perbankan  yang  sedang  dilaksanakan  saat  ini,  pengembangan  bank syarî'ah diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  sistem  perbankan yaitu  dengan  adanya  kompetisi  yang  sehat  yang  dapat  mendorong terciptanya pelayanan konsumen yang lebih baik.
Keempat , Dalam  jangka  panjang,  dengan  berkembangnya bank- bank syarî'ah yang sehat dan dapat memberikan jasa pelayanan yang kompetitif  akan  dapat  mendorong  peningkatan  aliran  modal  masuk dari investor internasional khususnya dari lembaga atau pihak-pihak yang mempersyaratkan pola transaksi dengan prinsip syarî'ah.
Kelima ,  Oleh  karena  kegiatan  pembiayaan  bank  syarî'ah  lebih didasarkan  pada  investasi  riil  dan  participation  system  maka  suplay uang  dari  sistem  perbankan  syarî'ah  sangat    terkait  erat  dengan kebutuhan transaksi pelaku ekonomi secara riil; alokasi sumber daya keuangan  juga  merupakan  respon  langsung  terhadap  kapasitas produksi  dan  output  sektor  riil.  Di  samping  itu  dengan  prinsip pelarangan  kegiatan  spekulasi  dan  transaksi  keuangan  yang  tidak didasarkan  pada  kegiatan  usaha  riil  maka  hal  ini  dapat  mengurangi kecenderungan kondisi pertumbuhan ekonomi semu (buble economic). Karakteristik  ini  tentu  saja secara  langsung  memberi  dampak  positif dalam mengatasi problem inflasi. 8
Dengan  diberlakukannya  UU  No.  10  tahun  1998,  maka  telah ditetapkan  landasan  hukum  yang  kuat  serta  menjamin  adanya kepastian  hukum  bagi para  pelaku  ekonomi  serta  masyarakat  luas, untuk  kelembagaan  dan  kegiatan  usaha  bank  syarî'ah  meliputi:  (1) Pengaturan  aspek  kelembagaan  dan  kegiatan  usaha  bank  syarî'ah. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU no. 10 tahun 1998, bank konvensional dapat  membuka  cabang  usahanya  yang  berdasarkan  syarî'ah  atau membuka  satuan  kerja  dan  kantor  cabang  khusus,  demikian  juga BPR, yang diatur dalam pasal 1 ayat 4, dapat membuka jenis usaha berdasarkan syarî'ah; (2) Pendirian bank syarî'ah. Sebagaimana pasal 16, persyaratan dan tata cara pendirian Bank Umum dan BPR syarî'ah ditetapkan oleh BI; dan (3) Pembukaan kantor cabang syarî'ah. Hal ini didasarkan pada penjelasan pasal 6 huruf m, ditentukan bahwa bank konvensional  dapat  membuka  kantor  cabang  yang  melakukan kegiatan usaha berdasarkan syarî'ah.
8 Ibid. hlm. 1-2.

## Sofyan Hadi
Berdasarkan  beberapa  program  pengembangan  ini,  sampai Agustus  2001,  baru  terdapat  lima  bank  syarî'ah  dengan  44  kantor cabang  dan  81  BPRS  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia.  Menurut data  BI  hingga  Agustus  2001  total  aset  yang  dimiliki  Bank  Syarî'ah sebesar Rp. 2,3 Trilyun atau sekitar 0,22 % dibanding total aset Bank Umum yang  mencapai Rp.  1.015,4  trilyun.   Dana pihak  ketiga  yang dihimpun pada periode yang sama sebesar Rp. 1,5 trilyun atau 0,20 % dari  yang  dihimpun  Bank  Umum  yang  mencapai  Rp.  725,5  %. Sementara  untuk  aset  BPRS  hingga  Maret  2001  sekitar  128  milyar, dengan  volume  kredit  yang  disalurkan  mencapai  Rp.  92  milyar. Sedangkan  dana  masyarakat  yang  berhasil  dihimpun  sekitar  Rp.  7 milyar lebih. 9
Demikian juga, dengan diberlakukannya UU No. 23/1999, Bank Indonesia  dapat  melakukan  kebijakan  moneter  berdasarkan  Prinsip- prinsip  syarî'ah,  sehingga  bank  sentral  tersebut  dapat  pula mempengaruhi  likuiditas  perekonomian  melalui  bank-bank  syarî'ah. Dengan  kata  lain  keberadaan  perbankan  syarî'ah  telah  diakui  secara utuh  dalam  sistem  perbankan  nasional.  Dengan  berbekal  rangkaian kebijakan  baru,  antar  bank  syarî'ah  dapat  melakukan  pinjam- meminjam uang melalui Pasar Uang Antar-Bank berdasarkan prinsip syarî'ah (PUAS)  yang  disediakan  BI.  Sedangkan  piranti  yang digunakan adalah sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA). Dengan  demikian  bagi  bank  yang  memiliki  kelebihan  dan  (bank penanan  dana)  dapat  melakukan  investasi  kepada  bank  yang mengalami  kekurangan  dana  (bank  penerbit)  yang  selanjutnya  akan menerbitkan sertifikat IMA.
Produk  aturan  baru  lainnya  untuk  perbankan  syarî'ah  adalah Sertifikat  Wadhiah  Bank  Indonesia  (SWBI).  Menurut  Setiawan  Budi Utomo, Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Islam Yayasan Al- Aufia  Jakarta,  SWBI  adalah  alternatif  darurat  pengganti  Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dikeluarkan BI. 10
Apabila  dibandingakan  dengan  negara-negara  lain,  seperti Malaysia,  yang sudah  melakukan pengembangan perbankan syarî'ah sejak  tahun  1979,  maka  Indonesia  termasuk  lambat  dalam
9 Redaktur,  "Perkembangan  Bank  Syari’ah  Memprihatinkan",  Republika,  Jum’at  26 Oktober 2001.
10 Redaktur, “Tegar di Tengah Badai”, Majalah Suara Hidayatullah, Oktober 2000
Bank Syarî'ah dan Takâful
mengembangkan  perbankan  syarî'ah.  Hal  ini  disebabkan  beberapa faktor  antara  lain:  (1)  Adanya  perbedaan  pandangan  di  kalangan ulamâ  Indonesia  mengenai  bunga  bank.  Pendapat  para  ulamâ tersebut secara garis besar terbagi dalam tiga pendapat, yaitu; haram, subhat dan halâl; (2) Pertimbangan kondisi sosio-politik di Indonesia yang  kurang  kondusif  bagi  perkembangan  bank  syarî'ah.  Dalam kaitan  ini,  belum  adanya  political-will    dari  pemerintah  dan  tingkat heterogenitas masyarakat Indonesia yang cukup tinggi, terutama dari sisi  heterogenitas  agama  dan  pemahaman  keagamaan,  merupakan faktor  penghambat  yang  cukup  signifikan  menuju  komitmen  yang harus  dipikul  mereka  dengan  pencantuman  label  “syarî'ah”;  (3) Adanya  kendala  dasar  hukum  yang  belum  memungkinkan  bagi pengembangan  perbankan  syarî'ah,  di  mana  dalam  Undang-undang No.  14  tahun  1967  tentang  pokok-pokok  perbankan  tidak  dikenal adanya  bank  syarî'ah; 11 (4)  Pemahaman  masyarakat  Muslim  sendiri yang masih belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syarî'ah; (5)  Peraturan  perbankan  yang  berlaku  belum  sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syarî'ah, misalnya untuk mengatasi masalah  likuiditas;  instrument  moneter  yang  sesuai  dengan  prinsip syarî'ah untuk  keperluan  tugas  bank  sentral  yang  mencakup  standar akutansi,  audit,  pelaporan,  dan  sebagainya;  (6)  Jaringan  kantor  bank syarî'ah yang  belum  luas;  dan  (7)  Sumber  daya  manusia  yang memiliki keahlian mengenai bank syarî'ah masih sedikit 12 . Ketujuh  faktor  di  atas  memang  cukup  berpengaruh  bagi lambatnya perkembangan bank syarî'ah di Indonesia. Namun untuk mengetahui perkembangannya secara lebih mendetail, perlu adanya penelitian lebih lanjut. Sebagai sebuah pemahaman awal, pada bagian berikut  ini  akan  digambarkan  persepsi  Umat  Muslim  Indonesia tentang bank syarî'ah.
Persepsi Umat Muslim terhadap Bank Syarî'ah: Hasil Penelitian di 4 (empat) Wilayah di Indonesia
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia di 4 (empat) wilayah di Pulau Jawa yang terdiri dari wilayah Jawa Barat
11 Bank Indonesia, Perbankan, hlm.2.
12 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hlm. 224-226.
Sofyan Hadi
bekerjasama dengan LP-IPB Bogor, wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa  Yogyakarta  bekerjasama  dengan  LP-UNDIP  Semarang, wilayah  Jawa  Timur  bekerjasama  dengan  PPBEI-FE-UNIBRAW Malang, dapat disajikan hasilnya sebagai berikut: 13
1. Lebih  dari  4000  responden  yang  tersebar  di  4  propinsi  di Pulau  Jawa  tersebut, sebagian besar,  tepatnya  lebih  dari 95 % berpendapat  bahwa  sistem  perbankan  merupakan  sesuatu penting  dan  dibutuhkan  dalam  mendukung  kelancaran transaksi ekonomi;
2. Kesan  umum  yang  ditangkap  oleh  masyarakat  tentang  bank syarî'ah adalah  bahwa  (1)  bank  syarî'ah  identik dengan  bank dengan  sistem  bagi  hasil,  (2)  bank  syarî'ah  adalah  bank  yang Islamî, namun berdasarkan survey yang dilakukan di wilayah Jawa  Barat,  8,1  %  pihak  responden  menyatakan  bahwa  bank syarî'ah secara  eksklusif  hanya  diperuntukkan  bagi  umat Muslim.
3. Pandangan  masyarakat  mengenai  sistem  bunga  adalah sebagai berikut:
a. Untuk  responden  wilayah  Jawa  Timur,  sebanyak  10,2% responden  menyatakan  bahwa  bank  syarî'ah  sama  saja dengan bank konvensional  dan 16,5 % menyatakan bahwa bagi  hasil  sama  saja  dengan  bunga.  Namun  demikian, sebanyak  94%  berpandangan  bahwa  sistem  bagi  hasil adalah  sistem  yang  dinilai  universal  dan  dapat  diterima karena  bersifat  menguntungkan  baik  bagi  bank  maupun bagi nasabah;
b. Untuk  wilayah  Jawa  Barat,  sebanyak    62%  responden menyatakan  bahwa  sistem  bunga  bertentangan  dengan ajaran  Islam,    sedangkan  22%  tidak  bertentangan  dengan ajaran  Islam,  dan  16%  menyatakan  tidak  tahu.  Untuk wilayah  Jawa  Tengah  dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, sebanyak    48%  responden  menyatakan  bahwa  sistem bunga bank bertentangan dengan agama Islam,  21% tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan   31% menyatakan
13 Bank Indonesia, Ringkasan Pokok-pokok hasil penelitian potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat  terhadap  Bank  Syari’ah  di  Pulau  Jawa, (Jakarta:  Direktorat  Penlitian  Dan Pengaturan Perbankan, 2000). Hasil penelitian tidak diterbitkan..
Bank Syarî'ah dan Takâful
199
tidak tahu. Terakhir, untuk wilayah Jawa Timur, sebanyak 31%  responden  mengatakan  sistem  bunga  bank  tersebut bertentangan  dengan  ajaran  Islam  dan  69%  mengatakan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
4. Pengetahuan  masyarakat mengenai sistem perbankan syarî'ah relatif  tinggi,  misalnya  di  Jawa  Barat sebanyak   88,6%  dan  di Jateng-DIY  sebanyak  71,2%)  mengaku  memahami  tentang sistem  perbankan  syarî'ah.  Meskipun  demikian,  pemahaman mengenai  keunikan  sistem  produk  dan  jasa  bank  syarî'ah secara umum masih rendah;
5. Analisis  terhadap  faktor-faktor  yang  memotivasi  masyarakat untuk  menggunakan  jasa  perbankan  syarî'ah  ternyata  untuk masyarakat  Jawa Barat   dan Jawa Timur yang lebih  dominan adalah karena faktor kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi bank  dari  pusat  kegiatan.  Sedangkan  faktor  pertimbangan keagamaan  (hukumnya),  bukanlah  menjadi  faktor  penting dalam  mempengaruhi  kecenderungan  menggunakan  jasa bank  syarî'ah.  Namun,  sebaliknya,  untuk  masyarakat  Jawa Tengah  faktor  pertimbangan  agama  adalah  motivator terpenting yang  mendorong mereka menggunakan jasa bank syarî'ah ;
6. Dari penelitian wilayah Jawa Barat diperoleh informasi bahwa masyarakat  non nasabah bank  syarî'ah yang  diberi  penjelasan sistem  poduk  dan  jasa  serta  kehalalan  bank  syarî'ah mempunyai  kecenderungan  kuat  memilih  bank  syarî'ah. Namun  sebaliknya,  nasabah  yang  telah  menggunakan  jasa bank  syarî'ah,  sebagian  memiliki  kecenderungan  untuk berhenti  jadi  nasabah.  Ini  disebabkan,  antara  lain,  karena kualitas pelayanan yang kurang baik dan atau keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syarî'ah.
Dari  beberapa  persepsi  masyarakat  tentang  bank  syarî'ah  di atas,  terutama  berkenaan  dengan  motivasi  mereka  dalam menggunakan jasa perbankan syarî'ah ternyata lebih banyak didorong oleh  hal-hal  yang  bersifat  teknis,  seperti  kedekatan  dengan  pusat kegiatan,  bukan  karena  dorongan  keagamaan.  Tentu  saja,  hal  ini menjadi  tugas  berat  pelaku  perbankan  syarî'ah  untuk  merangkul cendekiawan Muslim dalam upaya memengaruhi dan "merayu" umat
Sofyan Hadi
Muslim  Indonesia  agar  menggunakan  jasa  dan  produk  perbankan syarî'ah .
Perkembangan Asuransi Takâful di Indonesia
Selain  perkembangan  lembaga  keuangan  sebagaimana dijelaskan di atas, dapat pula disaksikan berdirinya lembaga asuransi Islam, yakni asuransi takâful pada 1994. Lembaga ini berperan sebagai lembaga  penanggungan  resiko  (risk  bearing)    atau  penanggungan ketidaktentuan  dan  kekhawatiran  (uncertainty)  yang  beroperasi dengan  sistem  bagi  hasil  (mudlarabah)  dan  kebaikan  (tabarru) 14 . TEPATI  merealisasikan  berdirinya  PT.  Syarikat  Takaful  Indonesia sebagai  holding  company  dan  dua  anak  perusahaannya,  yaitu  PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Kerugian).  Dibentuknya  kedua  lembaga  asuransi tersebut  adalah  untuk  mengikuti  ketentuan  UU  No.  2  tahun  1992 tentang  usaha perasuransian,  di mana  perusahaan  asuransi  jiwa dan perusahaan  kerugian  harus  didirikan  secara  terpisah.  Tugas  holding company selanjutnya  adalah  mengembangkan  keuangan  syarî'ah lainnya, antara lain leasing, anjak piutang, modal ventura, pegadaian, dan  sebagainya.  Dalam  hal  ini  fungsi  utama  asuransi  takâful  adalah sebagai invesment company. 15
Takâful ini didirikan bertumpu  pada  konsep  wa  ta’âwanu ‘alâ al- birr  wa  al-taqwâ dan  al-ta’min,  yang  menjadikan  semua  peserta asuransi  sebagai  keluarga  besar  yang  saling  menjamin  dan menanggung resiko satu sama lain. Dalam hal ini, takâful meniadakan unsur  al-gharar,  al-maysir  dan  ribâ.  Perusahaan  asuransi  yang berdasarkan saling menanggung (takâful) satu sama lain atas musibah yang  diderita  saudaranya  ini  dari  tahun  ke  tahun  terus  berusaha meningkatkan  kulitas  kinerjanya.  Menurut  Direktur  Utama  Takaful, Iwa  Sewaka,  kini  asuransi  takâful  keluarga  telah  memiliki  kekayaan sekitar  Rp.  54  milyar,  sedangkan  asuransi  takâful  umum  telah memiliki kekayaan Rp. 33 milyar dan akumulasi premi Rp. 71 milyar. Adapun peserta asuransi takâful keluarga kini telah mencapai 450 ribu orang.  Sehingga  asuransi  tersebut  telah  masuk  dalam  peringkat
14 A.M. Saefuddin, "Iftitah Asuransi Islam", Jurnal Ulumul Qur’an Vol. VII No. 2 (1996), hal. 3
15 Redaksi Ulumul Qur’an, "Syarikat", hlm 36-37.
Bank Syarî'ah dan Takâful
sepuluh  besar  industri  asuransi  jiwa  di  Indonesia  dari  segi kepesertaannya. 16
Sejak  April  2000,  PT.  Syarikat  Takaful  Indonesia,  perusahaan induk  dari  asuransi  takâful  umum  dan  asuransi  takâful  keluarga mencanangkan  pola  baru  pemasaran  jasa  asuransi  berupa  jalinan kerja  sama  dan  kemitraan  yang  disebut  Takâful  Networking.  Mitra yang  dijadikan  sasaran  adalah  Koperasi  Pondok  Pesantren (Kopontren),  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  Syarî'ah,  serta  Badan Amil, Zakat, Infak dan Sadaqah (BAZIS). Untuk mendukung program tersebut, asuransi takâful telah merencanakan untuk membuka kantor- kantor  baru  yang  disebut  underwritting  office  takâful  di  enam  kota besar,  yaitu  Bandung,  Surabaya,  Semarang,  Medan,  Samarinda  dan Jakarta.  Selanjutnya  dari  keenam  UOT  tersebut  akan  hadir  gerai Takaful  Authorized  Agency  ( TAA)  sebanyak  330  kantor  dengan  3.300 karyawan. Dengan jaringan  kerjasama seperi  itu diproyeksikan  pada tahun  2004,  akan  tercipta  14.755  gerai  takâful  di  seluruh  Indonesia, sehingga  terbuka peluang  kerja bagi 147.550 orang  tenaga kerja baru dari  kalangan  umat.  Dengan  program  tersebut,  Iwa  Sewaka  optimis bahwa perusahaan yang dipimpinnya itu akan mampu mengumpulkan pendapatan premi sebesar Rp. 3,5 trilyun. 17
Dalam  perkembangannya,  pemerintah  mengatur  operasional asuransi.  Dengan  maksud  untuk  melindungi  konsumen  dari terjadinya  kecurangan  perusahaan.  Adanya  batas  rasio  modal terhadap  premi terkumpul  telah  menyebabkan  beberapa perusahaan masuk  dalam  kategori  insolvent.  Saat  ini  modal  dasar  perusahaan asuransi  baru  minimal  Rp.  100  milyar.  Peraturan  pemerintah  yang masih menjadi kendala bagi asuransi syarî'ah adalah dalam hal lahan investasi.  Perusahaan  asuransi  dilarang  berinvestasi  di  pasar  modal luar  negeri.  Kondisi  itu  membatasi  kesempatan  perusahaan  untuk diversifikasi  resiko  dan  kemungkinan  mendapatlkan  keuntungan lain.  Untuk  asuransi  syarî'ah,  simpanan  berjangka/deposito  hanya boleh  pada  bank  syarî'ah.  Di  Indonesia  belum  ada  pasar  uang syarî'ah . 18
16 Lihat laporan Suara Hidayatullah, edisi Oktober 2000
17 Ibid.
18 Agus Haryadi,  “Prospek Bisnis :  Asuransi Syari’ah Takaful”  Jurnal  Ulumul Qur’an, Vol. III No. 5, (Pebruari 2000).

## Sofyan Hadi
Sebagaimana  halnya  lembaga  keuangan  lain,  diperlukan  tiga unsur pokok dalam pengembangan bisnis asuransi syarî'ah, yaitu: (1) Adanya  sumber  daya  manusia  yang  profesional  dan  mempunyai komitmen  keislaman  yang  tinggi;  (2)  Tersedianya  modal  yang memadai; dan (3) Dapat diterapkannya sistem operasi yang sesuai. 19
Pengelolaan dan Produk Asuransi Takâful Sebagaimana disebutkan di atas, terdapat dua lembaga asuransi takâful di  Indonesia,  yakni  PT.  Asuransi  Takaful  Umum  dan  PT. Asuransi  Takaful  Keluarga.  Dalam  PT.  Asuransi  Takaful  Umum, seluruh  premi  takâful  yang  dibayar  dimasukkan  ke  dalam  rekening derma,  yaitu  rekening  yang  digunakan  untuk  membayar  klaim (manfaat  takâful)  kepada  peserta.  Uang  angsuran  premi  takâful  akan dimasukkan  ke  dalam  ”Kumpulan  Dana Peserta”,  untuk diinvestasikan berdasarkan syarî'ah. Keuntungan yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam ”Kumpulan Dana Peserta”. Pembayaran klaim dan  biaya  yang  diperlukan  oleh  perusahaan  akan  diambil  dari ”Kumpulan Dana Peserta”. Jika terdapat kelebihan sisa, dana tersebut akan  dibagikan  kepada  peserta  yang  tidak  mengajukan  klaim menurut prinsip mudlarabah.
Sedangkan  dalam  PT.  Asuransi Takaful  Keluarga,  setiap  premi takâful yang  dibayar,  dibagi  ke  dalam  dua  rekening,  yaitu:  (1) rekening tabungan, yang merupakan rekening tabungan peserta, dan (2)  rekening  derma/tabarru,  yaitu  rekening  yang  digunakan  untuk membayar  klaim  (manfaat  takâful)  kepada  ahli  waris,  jika  peserta ditakdirkan meninggal dunia sebelum pertanggungan berakhir. Uang angsuran premi akan disatukan ke dalam “Kumpulan Dana Peserta” untuk diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan  secara  syarî'ah.  Keuntungan  yang  diperoleh  akan dibagikan sesuai  dengan perjanjian mudlarabah  yang  telah  disepakati sebelumnya. Misalnya 60% untuk peserta dan 40% untuk perusahaan. Bagian  keuntungan  peserta  akan  dikreditkan  ke  rekening  tabungan dan rekening derma secara proporsional.
PT. Asuransi Takaful Umum mempunyai beberapa produk, di antaranya, berupa  Takâful  Kendaraan  Bermotor,  Takâful Kebakaran, Takâful Risiko Bangunan, Takâful Risiko Pemasangan, Takâful Mesin,
19 Ibid.
Bank Syarî'ah dan Takâful
Takâful  Peralatan Elektronik,  Takâful Pengangkutan  Barang, Takâful Rangka  Kapal,  Takâful  Pengangkutan  Uang,  Takâful  Gabungan, Takâful  Kecelakaan  Diri,  Takâful  Penyimpanan  Uang,  Takâful Tanggungan  Gugat,  Takâful  Kebongkaran,  Takâful  Pemilik  dan penghuni rumah, Takâful Kehilangan Keuntungan Akibat Kerusakan Mesin,  Takâful  Kehilangan  Akibat  Kebakaran,  Takâful  Peralatan Konstruksi, dan Takâful Lampu Reklame
Sedangkan  PT.  Asuransi  Takaful  Keluarga  mempunyai produk,  antara  lain,  Takâful  Dana  Investasi,  Takâful  Dana  Siswa, Takâful  Dana  Haji,  Takâful  al-Khairat,  Takâful  Kesehatan,  Takâful Majeli  Ta’lim,  Takâful  Wisata  dan  Umrah,  Takâful  Perjalanan  Haji, dan Takâful Kecelakaan Diri.
Tantangan Takâful Indonesia di Era Globalisasi: Sebuah Refleksi Kehadiran lembaga keuangan syarî'ah di Indonesia
dimungkinkan  terutama  karena  faktor  kondisi  politik  yang  lebih akomodatif terhadap aspirasi umat Muslim di ujung 1990. Salah satu wujudnya  adalah  berdirinya  Ikatan  Cendekiawan  Muslim  Indonesia (ICMI)  pada  Desember  1990.  ICMI  kemudian  sangat  berperan terhadap proses lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kehadiran BMI  selanjutnya  diikuti  dengan  semaraknya  pendirian  Bank Perkreditan  Rakyat  Syari’ah  (BPRS),  baik  oleh  organisasi  Islam maupun para individu Muslim di seluruh pelosok tanah air.
Ditinjau  dari  segi  waktu,  kehadiran  sistem  keuangan  syarî'ah di  Indonesia  sangat  tepat  karena  bersamaan  dengan  momentum tahap  penyelesaian  pembangunan  dua  puluh  lima  tahun  pertama. Keberhasilan  pembangunan  telah  meningkatkan  derajat  kehidupan bangsa  secara  keseluruhan,  terlepas  dari  berbagai  kekurangan  yang masih  ada  di  dalamnya.  Dengan  melihat  potret bangsa  Indonesia  di masa  mendatang  sebagaimana  di  maksud  di  atas,  hal  itu  akan mendorong  terjadinya  peningkatan  kebutuhan  atas  berbagai  jasa keuangan yang makin canggih. Salah satunya adalah jasa asuransi.
Kehadiran Syarikat Takaful Indonesia Asuransi Takaful, yang disponsori  oleh  Yayasan  Abdi  Bangsa  atau  ICMI,  dengan  demikian memiliki  landasan  yang  kuat  dan  penting,  terutama  bila  dikaitkan dengan  kondisi  objektif  untuk  menampilkan  Islam  dalam  dimensi yang  lebih  luas.  Asuransi  takâful  sebagai  lembaga  asuransi  yang berlandaskan  ajaran  Islam,  insyaallâh  akan  mampu  menjadi  sarana
Sofyan Hadi
yang  dapat  diandalkan  dalam  mobilisasi  dana  masyarakat  bagi pembiayaan pembangunan secara jangka panjang.
Dalam suatu masyarakat, setidaknya ada dua variabel penting dalam  proses  akumulasi  modal  (capital  accumulation).  Variabel pertama  adalah  masyarakat  (umat)  itu  sendiri  sebagai  salah  satu sumber  dana,  yang  biasanya  dikumpulkan  melalui  suatu  institusi resmi.  Variabel  yang kedua adalah institusi  itu  sendiri  dalam  hal  ini diwakili  oleh  takâful  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung akan  bertindak  sebagai  perantara  antara  satu  anggota  masyarakat dengan  masyarakat  lainnya.  Kedua  variabel  ini,  seperti  telah disinggung  di  atas,  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  kenaikan pendapatan  dan  kemakmuran  suatu  masyarakat    serta  tingkat pendidikan  sehingga  antara  demand  dan  supply  akan  bertemu  pada suatu titik keseimbangan (equilibrium).
Setidaknya  ada  dua  komponen  penting  yang  bisa disumbangkan  oleh  takâful  dalam  proses  pembangunan.  Pertama, takâful  merupakan  lembaga  yang  diupayakan  sebagai  sarana pengumpulan  dana  dari  masyarakat.  Dana  ini  sebagian  besar kemudian  diinvestasikan  lagi  kepada  bank,  yang  juga  beroperasi berdasarkan  syarî'ah  Islam.  Kedua,  adanya  unsur  mudharabah  yang merupakan  suatu  sistem  bagi  hasil  dan  surplus  yang  bisa  dinikmati oleh  peserta  takâful  dalam  setiap  akhir  tutup  buku.  Komponen  ini tidak  pernah  ada  dalam  asuransi  konvensional.  Kalaupun  ada,  ia tidak  lebih  dari  sebagai  no  claim  bonus  yang  kadang-kadang jumlahnya  tidak  begitu  besar.  Namun  satu  hal  yang  perlu  di  catat adalah  bahwa  eksistensi  takâful  sebagai  suatu  institusi  yang berdasarkan  syarî'ah,  haruslah  didukung  oleh  keberadaan  institusi- institusi keuangan lainnya, yang juga beroperasi berdasarkan syarî'ah Islam.
Memasuki abad informasi dan globalisasi, dunia ini dirasakan demikian  kecil  dan  tanpa  batas  (boderless).  Situasi  tersebut  tercipta berkat  kemajuan  di  bidang  teknologi  informasi  yang  demikian canggih.  Asuransi  takâful  tentunya  juga  harus  melakukan  berbagai penyesuaian,  baik  dari  segi  permodalan,  sistem  teknologi,  maupun sumber  daya  manusianya.  Ditinjau  dari  segi  konsep,  takâful  cukup dapat  diandalkan karena  memiliki  berbagai  keunggulan  dan banyak pihak telah mengakuinya.
Bank Syarî'ah dan Takâful
Strategi  yang  perlu  ditempuh  untuk  menjadikan  takâful mampu  menghadapi  persaingan  secara  global,  pada  dasarnya mencakup  hal-hal  berikut:  Pertama,  Pembuktian  atas  keunggulan konsep  STI,  tidak  saja  ditujukan  kepada  umat  Muslim  tetapi  juga kepada keseluruhan umat manusia. Kedua, menjadikan takâful sebagai unit  usaha  yang  dimiliki  dan  menjadi  kebanggaan  seluruh  umat Muslim.  Ketiga,  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia, pengembangan  sistem,  dan  penyempurnaan  organisasi  secara sistematis dan berkesinambungan 20 .
Tantangan  utama  bagi  upaya  pengembangan  takâful  adalah peranan  umat  Muslim  di  bidang  ekonomi  yang  relatif  masih  belum besar  dan  luas.  Keadaan  tersebut  tentu  tidak  seimbang  dengan kedudukan  umat  Muslim  sebagai  kelompok  mayoritas  di  negeri  ini. Selain  itu,  sikap  ambivalen  sebagian  besar  masyarakat  Muslim terhadap konsep ekonomi berdasarkan syarî'ah juga masih menonjol. Umat Muslim masih lebih terbiasa dengan pola ekonomi yang sekular sifatnya.  Padahal,  pada  era  globalisasi  ini  takâful  memiliki kemampuan untuk mempertahankan eksistensinya. Konsepnya yang memiliki  berbagai  keunggulan,  secara  bertahap  akan  diterima  oleh dunia Internasional.

## Penutup
Di  Indonesia,  perkembangan  bank  syarî'ah  dan  takâful mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memberi pengaruh yang  luas  terhadap  perbaikan  ekonomi  umat  dan  kesadaran  baru untuk  mengadopsi  dan  ekspansi  lembaga  keuangan  Islam,  dengan menggunakan instrumen sistem bagi hasil (mudlarabah, profit and lost sharing )  sebagai  pengganti  sistem  bunga.  Pada  satu  saat  Islam bersama umatnya bangkit tampil ke permukaan dan pada saat yang lain  tenggelam,  sebagaimana  bergilirnya  waktu  siang  dan  malam. Mengamati  perkembangan  bank  syarî'ah  dan  takâful  dan  kemajuan lembaga keuangan yang lain BMI, BPRS, BMT yang berjalan bersama dengan  institusi  sejenis  yang  konvensional,  yang  sejak  lama  sudah berjalan lebih dulu, kita berharap agar terjadi persaingan yang sehat dan  jujur  (fastabiqû  al-khayrât).  Sehingga  pada  saatnya,  kita  dapat
20 M.  Dawam  Rahardjo,  "Takaful  dan  Tantangan  Globalisasi",  Jurnal  Ulumul  Qur’an, Vol. VII No. 2 (1996), hlm. 38-41
Sofyan Hadi
menyaksikan  bahwa  ekonomi  sistem  bagi  hasil  dapat  tampil  lebih bersinar menerangi ekonomi umat ketimbang ekonomi sistem bunga.
Untuk  itu,  kita  perlu  memikirkan  dan  mengkaji  berbagai kemungkinan  dan  kelayakan  berdirinya  bank-bank  Islam  dan lembaga asuransi Islam lainnya di Indonesia, selain yang sudah ada sekarang ini. Ini dilakukan agar tercipta persaingan yang mengarah pada  terbentuknya  efisiensi,  dimana  produk-produk  halal  dalam bidang  keuangan  ini  berdaya  saing  dan  berdaya  banding  tinggi. Dengan kata lain, produk halal dari bank atau lembaga asuransi Islam (takâful)  tidak  harus  mahal.  Sekali  lagi,  tidak  boleh  ada  image terbentuk bahwa yang halal itu harus mahal.

## Daftar Pustaka
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  Bank  Syari’ah  dari  Teori  ke  Praktek. Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.
Arifin,  Zainul.  Memahami  Bank  Syari’ah  :  Lingkup,  Peluang,  Tantangan dan Prospek. Jakarta: Alvabet, 2000. Bank  Indonesia,  dalam  http  ://www.bi.co.id.  medio  Nopember- Desember 2000.
Bank  Indonesia,  Ringkasan  Pokok-pokok  Hasil  Penelitian  Potensi, Preferensi (Jakarta: Direktorat Penelitian Perbankan, 2000). Bank  Indonesia,  Perbankan  Syari’ah  Nasional:  Kebijakan  dan Perkembangan, Makalah Bank Indonesia, Oktober 2001. Haryadi,  Agus.  “Prospek  Bisnis  :  Asuransi  Syari’ah  Takaful”  Jurnal
Ulumul Qur’an, Vol. III No. 5 (Februari, 1991). Rahardjo,  M.  Dawam.  "Takaful  dan  Tantangan  Globalisasi".  Jurnal Ulumul Qur’an , Vol. VII No. 2 (1996).
Redaksi  Hidayatullah,  “Tegar  di  Tengah  Badai”,  Majalah  Suara Hidayatullah , (Oktober 2000).
Redaktur, "Perkembangan Bank Syari’ah Memprihatinkan", Republika, Jum’at 26 Oktober 2001.
Saefuddin,  A.M.,  "Iftitah  Asuransi  Islam",  Jurnal Ulumul  Qur’an,  Vol. II No. 2 (1996).
Sjahdaeini, Sutan Remy. Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: Grafiti, 1999. Triyumono,  Iwan.  “Ekonomi  Islam,  Ekonomi  Riil”,  Jurnal  Ulumul Qur’an, Vol. VII No. 2 (1996).