## PENGATURAN PENGUATAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI
Meri Yarni 1 , Irwandi 2 , Netty 3 , Nyimas Arfa 4 , Rifqi Febrian 5
Email: meri_yarni@unja.ac.id

## RINGKASAN
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan penguatan pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  dan  bagaimana    Implementasi Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Kecamatan  Maro  Sebo Kabupaten  Muaro  Jambi    Penelitia  ini  bersifat    empiris  yaitu  dengan mempelajari terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian  melihat  kenyataan  yang  ada.  yaitu  penelitian  ini  memberikan gambaran tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan  pertanggungjawaban  dalam  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa dan  Kendala  apa  saja  yang  dihadapi  pengelola  Bumdes  dan  pemerintah terbawah  (kepala  desa  beserta  aparatnya  dan  Badan  Perwakilan  Desa) dalam  pengelolaan  tersebut.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer Data  primer  yaitu  data  yang  didapat  dengan  melakukan  penelitian  di lapangan  melalui  wawancara  ( interview )  dengan  pihak  yang  dipandang berkompeten,  melalui  tanya  jawab  secara  langsung  tertuju    pada  para responden  dengan  menggunakan  tuntunan  wawancara  yang  ditujukan kepada narasumber langsung sebagai pemberi informasi sehingga  dapat diketahui  pendapat  atau  tanggapan,  keyakinan,  motivasi  serta  cita-cita dari  narasumber  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  terjadi  dan studidokumen,  dimana  dengan  cara  mengumpulkan  data  dengan mencatat dokumen atau arsip terkait permasalahan yang akan dikaji. Data yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  kemudian  diolah  dan  dianalisa  yang dilakukan  dengan  deskriptis  analisis.  Hasil  penelitian    bahwa    Kepala Desa  dalam  pengelolaan  Bumdes  di    Kabupaten  Muaro  Jambi  belum dapat  dilakukan  sesuai  perundang-undangan  yang  berlaku    dan  secara baik serta  benar karena pemerintah desa belum bisa mengeluarkan suatu kebijakan  secara  formal  sehingga  tidak  memberikan  keuntungan  dan pemasukan  ke  kas  desa  dan  dipandang  tidak  produktif  akibat  pola pengelolaan  yang  belum  sempurna,  Bumdes  diharapkan  dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha  ekonomi  dan    berdampak  pada    peningkatan  sumber  pendapatan asli  Desa  (PAD)  yang  memungkinkan  desa  untuk  mampu  melakukan sebuah  pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat secara lebih optimal dengan berdasarkan pada pengaturan yang kuat.
Kata Kunci :  Pengaturan, Pengelolaan, Bumdes

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  memerintahkankan  bahwa dalam  realisasi  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  dibutuhkan  perhatian dan  motivasi  dari  pejabatnya  (baik  pemda  ataupun  pemdes).  Sebagai pelaksana  undang-undang  pemerintahan  daerah  maka  dikeluarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tetang  Desa  mengamanatkan bahwa  pemerintah  desa  harus  dapat:    (1)  membina  dan  meningkatkan perekonomian  desa  serta  mengintegrasikannya,  (2)  mengembangkan sumber  pendapatan  desa  dan  perwujudan  pembangunan  secara partisifatif, (3) mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. 1
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  adalah  lembaga  usaha  desa yang  dikelola  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  desa  dalam  upaya memperkuat  perekonomian  desa  yang  dibentuk  berdasarkan  kebutuhan dan potensi desa. Keberadaan BUMDES diharapkan mampu memberikan kontribusi  yang  signifikan  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  warga desa.  Sebagai  pilar  kegiatan  ekonomi  desa  yang  berfungsi  sebagai lembaga  sosial  ( social  institution )  dan  komersial  ( commercial  institution ), sebagai  lembaga  sosial  yang  berpihak  pada  kepentingan  masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial
Pengelolaan  BUMDES  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  masyarakat desa,  yaitu  dari  desa,oleh  desa,  dan  untuk  desa.  Cara  kerja  BUMDES adalah  dengan  jalan  menampung  kegiatan-kegiatan  ekonomi  masyarakat dalam  sebuah  bentuk  kelembagaan  atau  badan  usaha  yang  dikelola secara profesional, namun tetap berstandar pada potensi asli desa. 2
Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah provinsi yang ada di Indonesia yang terdiri atas 9 kabupaten dan 2 kota. Salah satunya adalah K abupaten Muaro Jambi ’ Kecamatan Maro Sebo  salah satu kecamatan
1 Silahudin, Kewenangan Desa Dan Regulasi desa , (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia) 2015.
2 Seyla Wulandari Jacob, “ Peran Kepala Desa Wori Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Perikanan Laut ”, Jurnal Ilmu Pemerintahan , 2012.
dalam  wilayah  Kabupaten  Muaro  Jambi  yang  secara  geografis  wilayah  . Wilayah  Kecamatan  Maro  Sebo  dibelah  oleh  Sungai  Batang  Hari mempunyai  luas  wilayah  261,47  km2  dan  jumlah  penduduk  21.264  jiwa, Desa-desa  dalam  wilayah  kecmatan  Maro  Sebo  belum  semua  desa membentuk  Bumdes,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang sumber  pendapatan  desa,  Pasal  107  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa pemberdayaan  potensi  desa  dalam  meningkatkan  pendapatan  desa dilakukan,  antara  lain,  dengan  pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa,  kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Pasal 3  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  mengatur  tentang  prinsip  dasar pengaturan desa, yaitu: keberagaman, kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan,  musyawarah,  demokrasi,  partisipasi  dan  pemberdayaan masyarakat.  Artinya  penyelenggaraan  pembangunan  desa  ditunjukkan untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  melalui  penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan  masyarakat  salah  satunya  dengan  membentuk  Badan  Usaha Milik Desa (Bumdes}. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan  yang  akan  menjadi  kajian  utama  dalam  penelitian  yang akan  dilakukan.  Adapun  rumusan  permasalahan  tersebut  adalah  sebagai berikut:    Apa  Urgensi  pengaturan  penguatan  pengelolaan  Badan  Usaha Milik Desa dan Bagaimana Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Maro Sebo.

## METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten Muaro  Jambi  dikarenakan  kecamatan  ini  merupakan  salah  satu kecamatan  yang  didalamnya  terdapat  desa-desa  yang  memiliki  potensi besar yang dapat dikembangkan  Badan Usaha Milik Desa. . Pendekatan Penelitian  adalah  Yuridis  Empiris,  yaitu  dengan  mempelajari  terlebih dahulu  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  kemudian  melihat kenyataan  mengenai  urgensi  dan  eksistensi  Badan  Usaha  Milik  Desa..
Sumber    data  dalam  penelitian  ini  adalah  Data  primer  yaitu  data  yang didapat  dengan  melakukan  penelitian  di  lapangan  melalui  wawancara ( interview )  dengan  pihak  yang  dipandang  berkompeten,  yaitu  pemerintah desa  dan  pihak  terkai  lainny  dan  Data  sekunder  yang  diperoleh  dngan melakukan  studi  kepustakaan,  yaitu  literatur/buku,  dokumen  dan  juga peraturan-peraturanyang  berkaitan  dengan  bahasan  dan  diolah  dan dianalisa  yang  dilakukan  dengan  deskriptis  analisis,  artinya  memaparkan ketentuan  serta  pelaksanaannya  dengan  tujuan  agar  dapat  memperoleh kejelasan dan akhirnya mencapai suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Urgensi Pengaturan Penguatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi
BUMDes akan memberikan kekuatan besar untuk laju perkembangan  perekonomian,  hal  ini  bisa  terwujud  jika  BUMDes menjalankan  fungsinya  sebagai  Fasilitator,  Mediator,  Motivator  dan Dinamisator  dalam  aktifitas  masyarakat.  Berhasil  atau  tidak  keberadaan BUMDes  dalam  memberikan  kontribusi  bagi  kesejahteraan  masyarakat tidak  terlepas  dari  manajemen  pengelolan  yang  benar.  Pentingnya  suatu manajemen  untuk  suksesnya  organisasi  yang  dijalani  dan  bisa dilaksanakan sesuai tujuan awal yang ingin dicapai oleh suatu organisasi tersebut.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  memberikan  keterangan terhadap  manajemen  pengelolaan  BUMDes  Sumber  Rezeki  di  Desa Danau  Kedap  Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten  Muaro  Jambi  sebagai tolak ukur kinerja BUMDes adalah secagai berikut
a.  Planing ( Perencanaan) meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan, pekerjaan untuk memilih sasaran, prosedur  dan  program  yang  diperlukan  untuk  mencapai  apa  yang dinginkan  di  masa  yang  akan  datang.  Penetapan  tujuan  yang  ingin dicapai  dalam  pendirian  usaha  milik  desa  tidak  lain  hanyalah  untuk menciptakan  masyarakat  yang  sejahtera  dan  sebagai  salah  satu
sumber  masukan  keuangan  desa  itu  sendiri.  Dalam  pendirian BUMDes  Sumber  Rezeki  yaitu  bertujuan  mengangkat  ekonomi masyarakat  Desa      Danau  Kedap  Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten Muaro  Jambi  sekaligus  menciptakan  sumber  pendapatan  asli  desa (PAD) dengan cara memberdayakan potensi pertanian.
Menurut Bapak Iskandar MY (Kepala Desa Danau Kedap) , mengenai target pembentukan BUMDes Sumber Rezeki yaitu sebagai berikut 3
Pembentukan  program  usaha  desa  ini  bertujuan  untuk  meberikan kesejahteraan  masyarakat.  kalau  ekonominya  sudah  mencukupi ataupun, nanti akan berimbas ke yang lainnya. Seperti pembangunan tempat  tinggal  yang  bagus,  anak2  bisa  sekolah  lapangan  kerja bertambah.  Kalo  bagi  mereka  yang  sudah  punya  usaha  yang memadai  mungkin  tidak  menghiraukan  peluang  dari  BUMDes  ini, memang  sasaran  dari  dibentuknya  usaha  milik  desa  ini  bagi  mereka yang  mempunyai  ekonomi  yang  tidak  memadai,  karna  bagi  saya selaku  kepala  desa,  sebagian  besar  kondisi  ekonomi  masyarakat memang butuh perhatian dari desa.
b. Pengorganisasian  (organizing) adalah  proses  dalam  memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya yang tersedia untuk menjalankan  rencana  dan  mencapai  tujuan  yang  berhubungan dengan organisasi. Organizing bertujuan untuk memberikan ketepatan dalam  penugasan  yang  spesifik  menurut  kemampuan  dan  keahlian mereka dalam bagian pekerjaan yang tersedia. Dalam pengorganisasian  pengurus  BUMDes  Sumber  Rezeki  sudah dilaksanakan  dengan  pembagian  tugas,  supaya  pekerjaan  yang dilaksanakan  bisa  berjalan  dengan  baik.  Sebagaimana  yang disampaikan  oleh  Bapak  Iskandar  MY,  Kepala  Desa  Danau  Kedap sebagai berikut. 4
struktur BUMDes tidak ambil dari aparat desa, tapi pemilihannya ditunjuk  melalui  musyawarah  desa  dan  keberadaannya  kita berikan  SK  kepala  Desa.  Sekarang  pengurusnya  ada  3  orang, yaitu  sekretaris,  bendahara  dan  ketua.  Kemudian  dalam menunjuk  pengurusnya  kita  cari  orang  yang  bisa  bertanggung
3 Wawancara dengan bapak Sugiharto Selaku kepala Desa Kasang Kota Karang Tanggal 12 mei 2020
4 Wawancara Bapak Iskandar MY, Kepala Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi .
jawab  dengan  pekerjaannya,  disamping  itu  kerja  mereka  nanti tidak  lepas  dari  pengawasan  aparat  desa,  secara  khususnya yaitu  kasi  pelayanan  yang  membidangi  pelayanan  masyarakat seperti  pendampingan  BUMDes,  PKK  termasuk  didalamnya kelompok tani.
c. Actuating  (Pelaksanaan) ,    Perencanaan  dan  pengorganisaian  yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Semua sumber  daya  yang  ada  harus  dioptimalkan  untuk  mencapai  visi,  misi dan  program kerja yang  dibuat. Dalam pelaksanaan Internal program BUMDes  Sumber  Rezki  dapat  dikatakan  berjalan  dengan  baik. Sasaran  utama  dalam  pelaksanaan  program  BUMDes  ini  yaitu masyarakat,  tanpa  masyarakat  program-program  yang  sudah  dibuat tidak  akan  berjalan.  masyarakat  melaksanakan  program  ini  sesuai dengan  program  kerja  yang  sudah  dibuat  oleh  pengurus  BUMDes. Seperti  yang  sudah  dibahas  sebelumnya,  dalam  mensejaterakan masyarakat  BUMDes  menawarkan  kebutuhan  pertanian  yang dibutuhkan  masyarakat  petani  tentunya  berdasarkan  ketentuan  yang telah  dibuat  oleh  pihak  BUMDes  yang  menepatkan  posisi  mereka sebagai penggerak perekonomian masyarakat.
d.  Controling  (Pengawasan  ujuannya Agar  pekerjaan  sesuai  dengan visi,  misi  aturan  dan  program  kerja  maka  dibutuhkan  pengontrolan. Baik  dalam  bentuk  supervisi,  pengawasan,  inspeksi  hingga  audit. Dalam  pengelolaan  BUMDes  Sumber  Rezeki  Desa  Danau  Kedap ditemukan  manajemen  pengawasan  dalam  pelaksanaannya  yaitu keberlansungan program ini diawasi oleh kasi pelayanan Desa Danau Kedap  .  Hal  ini  disampaikan  oleh  Bapak  Kepala  Desa  Danau  Kedap dalam wawancara yang peneliti lakukan sebagai berikut: 5
Dalam BUMDes ini secara teknis diawasi oleh aparat pemerintahan desa  yaitu  bagian  kasi  pelayanan  yang  membidangi  masalah pelayanan  terhadap  masyarakat  seperti  pembinaan  bumdes,  pkk, kelompok  tani.  Misalnya  pengadaan  pelatihan  atau  mendatangkan ahlinya kesini untuk langsung praktek lapangan.
5 Wawancara dengan. Bapak Iskandar MY, Kepala Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.
Implementasi  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi
Pemerintah  Desa  mendorong  pekembangan  BUMDES  dengan memprioritaskan  BUMDES  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  desa. Tapi  kenyataannya  unit  usaha  di  Desa  Danau  Kedap    tidak memprioritaskan  sumber  daya  alam  yang  ada.  Dari  ke  Sembilan  unit usaha  BUMDES  hanya  2  usaha  yang  dijalan  Bumdes  Sumber  Rezeki Desa  Danau  Kedap  yaitu  :    yaitu  unit  usaha  pengelolaan  peyediaan  Gas Elpiji 3 Kg dan unit usaha took pertanian.
a.  Unit Usaha Penyediaan Gas LPG 3 Kg
.Menurut pendapat bbapak Iskandar MY selaku Kepala  Desa  Danau
Kedap :
“kami  membuka  pangakaln  gas  LPG  agar  dapat  memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat yang kadang sangat langka di kalangan  Desa  Sumbersari.  Apalagi  pada  saat  menginjak  bulan ramdham  harga  gas  LPG  3  Kg  bisa  mencapai  Rp.  35.000,00 –  Rp. 40.000,00  karena  sangking  banyaknya  kebutuhan  gas  LPG  yang digunakan lebih banyak di banding stok yang ada” 6
Dari  penjelasan  bapak  Iskandar  MY  di  atas  penyediaan  gas  LPG  di Desa  Danau  Kedap    sangat  diperlukan  masyarakat  dan    bisa  dibilang salah  satu  kebutuhan  pokok.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  bapak  Husin selaku  warga  setempat  yang  menyatakan  bahwa  Dari  penjelasan  bapak Husin  selaku  warga  Desa  Danau  Kedap  seharusnya  BUMDES  Sumber Rezeki        tidak  menjual  gas  LPG  3  Kg  kepada  warga  desa  lain  karena warga  setempat  sangat  membutuhan.  Keberadaan  unit  usaha  pangkalan Gas  LPG  3  Kg  di  Desa  Danau  Kedap      ada  tiga  pangkalan,  setiap pangkalan  ini  tempatnya  sangat  berdekatan,  sehingga  warga  dapat membandingkan harga pasaran setiap pangkalan.
b.  Unit Usaha Toko Pertanian
6 Wawancara dengan Iskandar MY, Kepala Desa Danau Kedap, pada tanggal 19 Agustus 2022
Tujuan  dari      kios  itu  sendiri  adalah  untuk  memudahkan  masyarakat mendapatkan kebutuhan pertanian. BUMDes Sumber Rezeki Desa Danau Kedap  dengan  bentuk  unit  usaha  toko  pertanian  yang  menyediakan semua  kebutuhan  pertanian  supaya  mempermudah  masyarakat  petani dalam  mendapatkan  kebutuhannya.  Seperti  kutipan  wawancara  yang dipaparkan  oleh  Bapak  Iskandar  MY  Selaku  Kepala  Desa  Danau  Kedap sebagai berikut. 7
“tujuan  berdirinya  BUMDes  untuk  mensejahterakan  masyarakat dan  tidak  boleh  membunuh  usaha  serupa  yang  dimiliki masyarakat.  kalau  kita  jual  dengan  harga  yang  murah  kan otomatis masyarakat yang menjual barang yang sama tidak akan laku  lagi.  Jadi  kita  menjualnya  dengan  harga  yang  sama  agar usaha masyarakat lainnya dengan jenis barang yang sama tetap berjala n”.  khususnya  dibagian  harga  sebenarnya  sistem
BUMDes  ini  sama  saja,  Cuma  yang  membedakan  kita  tidak membatasi masyarakat yang ingin ngutang asalkan benar-benar untuk kebutuhan pertaniannya dan setelah panen baru dibayar ”.
“saat  ini  sewa  kios  tidak  lagi  dijalankan  oleh  pemerintah  desa melainkan  dijalankan  oleh  BUMDES  yang  terdiri  dari  6  (enam) kios  yang  masing-masing  kios  di  kenakan  biaya  Rp.  50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan” 8
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa adanya  unit  usaha  ini  dapat  dirasa  sangat  membantu  baik  untuk pemasukan  BUMDES  maupun  untuk  masyarakat  desa  yang  menyewa kios  dengan  harga  perbulan  lebih  murah  dibandingkan  harus  menyewa kios lainnya.
Menurut  salah  satu  warga  desa  Danau  Kedap,  selaku  salah  satu penyewa kios menyatakan bahwa:
“saya  sangat  berterimakasih  kepada  BUMDES  Sumbersari yang telah menyewakan satu kios untuk saya dengan harga yang cukup murah dibandingkan harga kios yang saya sewa sebelumnya.  Dengan  harga  Rp.  50.000,00  (lima  puluh  ribu rupiah)  perbulan  sangatlah  membantu  kami,  apalagi  untuk masyarakat  menengah  kebawah  dengan  harga  segitu  lebih meringankan masyarakat.” 9
7 Suguharto, ibid.
8 Wawancara dengan Bapak Iskandar MY, Kepala Desa Danau Kedap
9 Wawancara dengan Bapak Nawirzal, Warga Desa Danau Kedap Penyewa Kios

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pembentukan  BUMDes  desa  Danau  Kedap  sudah  melakukan analisis terhadap potensi yang akan  diberdayakan. Usaha BUMDes yang didirikan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Desa Danau Kedap  yaitu potensi  pertanian.  Dengan  perencanaan  yang  baik,  maka  keberadaan BUMDes  Sumber  Rezeki  mampu  meningkatkan  ekonomi  masyarakat  di Desa Danau Kedap. Dan pengelolaan BUMDes Sumber Rezeki mulai dari perencanaan  awal  ataupun  dalam  operasionalnya  sebagai  Toko  Tani dapat disimpulkan bahwa aparat desa dan pngurus BUMDes baru mampu mewujudkan sebagai mana cita-cita awalnya.  yaitu  Usaha Gas Elpiji dan, toko  pertanian,,  hanya  2  unit  usaha  yang  bisa  dijalankan  sebagai  usaha BUMDes .

## Saran
Pelaksanaan  program  untuk  memajukan  ekonomi  beserta meningkatkan partisifasi masyarakat Desa  Danau Kedap, BUMDes harus memberikan  harga  jual  yang  relatif  murah,  menyediakan  lahan  khusus sebagai  pengembangan  BUMDes  karena  mengingat  masih  adanya sebagian  warga  yang  tidak  memiliki  lahan  pertanian.    Omset  BUMDes dapat  dimanfaatkan    untuk  melakukan  penambahan  unit  usaha  sesuai dengan potensi tersedia yang belum diberdayakan

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A'an  Efendi,  Freddy  Poernomo.  (2016). Teori  Hukum. Jakarta:  Sinar Grafika.
Bahder  Johan  Nasution.  (2008). Metode  Penulisan  Ilmu  Hukum. Mandar Maju
H.  Ishaq.  (2014). Pengantar  Hukum  Indonesia. Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada.
Juniarso  Ridwan,  Achmad  Sodik.  Sudrajat.  (2017). Hukum  administrasi Negara  dan  kebijakan  Layanan  Publik. Bandung:  Nuansa Cendekia.
Ni'matul Huda. (2015). Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.
Ridwan  HR.  (2018). Hukum  Administrasi  Negara. Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Sirajuddin,  dkk.  (2016). Hukum  Administrasi  Pemerintahan  Daerah. Malang: Setara Press.

## Jurnal
Agus  Surono.  “Peranan  Hukum  Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam Skala  Desa  Oleh  Badn  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa ”. Jurnal  Rechts Vinding, Vol 6 No. 3, 2017.
Annisa  Purwatiningsih.  “Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Suatu Kajian dalam Kebijakan  Program  Dana  Pembangunan  Desa  Wringin  Anom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang”), Jurnal Administrasi Negara Universitas Brawijaya, Vol. 2 , 2007. Faradilla Ananda Safitri dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  Yang Belum  Berbadan  Hukum  (Studi  Di  Kabupaten  Semarang) ”, Diponegoro Law Review, Vol 5 No. 2 , 2016. Hana  Novia  Wijaya.  “Pertanggungjawaban  Hukum  Badan  Usaha  Milik Desa  Atas  Aset  Desa  Yang  Dikelola  Sebagai  Objek  Jaminan ”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol 3 No. 2 , 2020.
Zulkarnain Ridlwan. “Payung Hukum Pembentukan BUMDes”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 3 , 2013. Zulkarnain  Ridlwan,  “Urgensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  Dalam Pembangunan  Perekonomian  Desa”, Jurnal  Fiat  Justisia,  vol.  8, Nomor 3, Juli-September, 2018.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia, Tata  Cara  Pendirian,  Pengurusan,  Pengeloaan  dan Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa. PERDA  Nomor  1  Tahun 2016. LDKTJT Tahun 2016 Nomor 1.
Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Desa . PP Nomor 11 Tahun 2021. LNRI Tahun 2021 Nomor 21.
Republik Indonesia, Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014  tentang  Desa .  PP  Nomor  43  Tahun  2014.  LNRI  Tahun  2014 Nomor 123.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  republik  Indonesia 1945 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Cipta  Kerja .  UU  Nomor  11 Tahun 2020. LNRI Tahun 2020 Nomor 245.
Republik  Indonesia, UndangUndang  Tentang  Desa .  UU  Nomor  6  Tahun 2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 7.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Pemerintahan  Daerah .  UU Nomor 23 Tahun 2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 244