Tanjungpura Law Journal, Vol. 3, Issue 2, July 2019: 107 - 125 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info
Submitted: 20 Mei 2018 | Reviewed: 17 April 2019 | Accepted: 19 Juni 2019

## BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA: APA YANG DILAKUKAN ASEAN?

## Muhammad Insan Tarigan 1

## Abstract
Multinational  corporations  (MNCs)  are  business  actors  who  have  activities  beyond  a  country's boundaries. This MNCs activities cannot be denied to have an influence on human social life, one of them  is  human  rights.  With those  regards,  regulations  at international  level  have  difficulties, because MNCs have not been recognized as the subject of international law. Furthermore, in the context of human rights, MNCs cannot be held accountable, because in this case only the country as the duty bearer of human rights. These conditions make no rules that can bind MNCs behavior to human rights. This article will focus on discussing how the international community takes action on  business  and  human  rights  issues  and  the  measures  that  ASEAN  can  take  to  engage  in business and human rights issues in Southeast Asia. Although, there are some international rules that are born from various international cooperation, but the nature of the rule is the majority of soft  law.  These  business  and  human  rights  issues  became  the  international  community's attention for a long time until finally the United Nations (UN) Representative made UN Guiding Principles,  which  also  known  as  Ruggie's  Principles.  Southeast  Asia  through  AICHR  can  take several  actions  to  advance  the  protection  of  human  rights  related  to  business  activities  as contained  in  UNGPs  and  Ruggie's  principles,  such  as  AICHR  can  undertake  study  literature, encourage  Member  States  to  take  effective  action,  engage  in  dialogue  and  consultation  with organs of ASEAN, community organizations, and other stakeholders, and create a binding legal instrument concerning business and human rights.
Keywords: ASEAN; business and human rights; ruggie’s principles

## Abstrak
Multinational  corporations  (MNCs)  merupakan  pelaku  bisnis  yang  memiliki  aktivitas  melewati batas  suatu  negara.  Kegiatan  MNCs  ini  tidak  bisa  dipungkiri  memiliki  pengaruh  terhadap kehidupan  sosial  manusia,  salah  satunya  hak  asasi  manusia  (HAM).  Pengaturan  di  tingkat internasional  mengalami  kesulitan,  karena  MNCs  belum  diakui  sebagai  subjek  hukum internasional. Kemudian dalam konteks HAM, MNCs tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena dalam hal ini hanya negaralah sebagai pemegang kewajiban (duty bearer) HAM. Kondisi tersebut membuat tidak ada aturan yang mengikat perilaku MNc terhadap HAM. Artikel ini akan fokus  mendiskusikan  bagaimana  masyarakat  internasional  mengambil  tindakan  terhadap permasalahan bisnis dan HAM serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh ASEAN untuk ikut  membicarakan  bisnis  dan  HAM  di  Asia  Tenggara.  Meskipun,  ada  beberapa  aturan internasional  yang  lahir  dari  berbagai  kerjasama  internasional,  tetapi  sifat  dari  aturan  tersebut mayoritas  soft  law.  Persoalan  bisnis  dan  HAM  ini  menjadi  perhatian  masyarakat  internasional dalam  jangka  waktu  yang  lama  hingga  pada  akhirnya  Perwakilan  Bangsa-Bangsa  (PBB) membuat UN Guiding P rinciples yang juga dikenal sebagai Ruggie’s Principles. Asia Tenggara melalui AICHR dapat melakukan beberapa langkah untuk memajukan perlindungan HAM yang berkaitan dengan aktivitas bisnis seperti yang tertuang di dalam UNGPs dan Ruggie’s principles,
1 Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya, 80293, Jawa Timur, Indonesia, email:insantarigan02@gmail.com, Tel./Fax. 081273116200.
seperti  AICHR  dapat  melakukan  study  literature,  mendorong  negara-negara  anggota  untuk mengambil  tindakan  yang  efektif,  melaksanakan  dialog  dan  konsultasi  dengan  organ-organ ASEAN,  organisasi  kemasyarakatan,  dan  stakeholder  yang  lain,  serta  membuat  instrument hukum yang mengikat tentang bisnis dan HAM.
Kata Kunci: ASEAN; bisnis dan hak asasi manusia; ruggie’s principles

## I. Pendahuluan
Multinational
corporations
(MNCs)  memiliki  peran  yang  sangat signifikan  di  dalam  hubungan  yang bersifat  global.  Tetapi,  ada  kesulitan untuk  mengatur  MNCs  baik  di  tingkat domestik  maupun  internasional. 2 MNCs adalah entitas yang menghasilkan keuntungan dari  kegiatan produksi barang  dan  jasa  yang  dapat  beroperasi di  beberapa  negara  sekaligus. 3 MNCs juga  dapat  dengan  mudah  berpindah negara  operasi  dari  satu  negara  ke negara lainnya yang menawarkan keuntungan  yang  lebih  besar. 4 Dengan kondisi  demikian,  maka  sering  kali negara  tempat  beroperasinya  MNCs akan  mengalah  dengan  mempermudah regulasi  agar  MNCs  semakin  nyaman untuk  melakukan  kegiatan  bisnisnya. Kondisi tersebut telah menjadi perhatian untuk  waktu  yang  lama  bahwa  kegiatan ekonomi  MNCs  di  negara  berkembang dengan standar pengaturan yang
2 Imam Prihandono. 2011. “Transnational Corporations and  Human  Rights:  Strengthening  Current  Tools  to
Promote
Accountability”.
Transnational
Corporations Review . 3 (3): 73.
3 Kenneth  A.  Reinert,  et  al,  2016.  “The  New  OECD Guidelines  for  Multinational  Enterprises:  Better  but Not Enough”. Development in Practice . 26 (6): 816.
4 Imam Prihandono. loc. cit.
lemah. 5 Terlebih  lagi  bahwa  pada umumnya  negara  tujuan  MNCs  adalah negara-negara berkembang.
Pengaturan di tingkat internasional  juga  mengalami  kesulitan, karena  MNCs  sampai  saat  ini  belum diakui sebagai subjek hukum internasional, meskipun mereka berperan dalam hubungan yang bersifat global.  Oleh  karena  itu,  MNCs  tidak memiliki  personalitas  hukum. 6 Artinya
MNCs tidak dapat diminta
pertanggungjawaban  atas  pelanggaran yang  dilakukannya  di  dalam  pengadilan internasional.  Walaupun  yang  paling ideal  untuk  mengatur  MNCs  ini  adalah melalui mekanisme internasional, karena dilihat  dari  ruang  lingkup  beroperasinya skala internasional. Tetapi pada akhirnya, korban atas pelanggaran yang dilakukan oleh  MNCs  menjadi  subjek  yang  paling dirugikan  akibat  dari  tidak  adanya kepastian hukum di level internasional.
Terjadi sebuah peningkatan korporasi  yang  sangat  luas  di  era
5 Carola  Glinski.  2017.  “The  Ruggie  Framwork, Business  Human  Rights  Self-Regulation  and  Torts Law:  Increasing  Standards  through  Mutual  Impact and Learning”. Nordic Journal of Human Rights 35 (1): 15.
6 Imam Prihandono. loc. cit
modern  yang  telah  terjadi  dari  tahun 1980an. Ada  sekitar 7.000 induk perusahaan  multinasional  yang  telah tercatat, trend tersebut kemudian meningkat drastis menjadi sekitar 60.000 pada  tahun  2001  yang  mengendalikan lebih  dari  800.000  anak  perusahaan asing.  Kemudian,  telah  terbukti  bahwa ada sekitar 51% dari 100 entitas terkaya di  dunia  dimiliki  oleh  korporasi.  Dengan kekuatan  finansial  dan  asset  yang dimilikinya,  MNCs  dapat  mempengaruhi politik dalam negeri negara-negara yang ada  di  dunia,  khususnya  di  bidang industri,  serta  kebijakan  internasional maupun domestik yang berkaitan dengan kesehatan, lingkungan, teknologi, dan beberapa sektor kehidupan lainnya, termasuk  juga  HAM. 7 Sedangkan  sektor HAM  ini  juga  mencakup  banyak  hal, seperti hak para pekerja, polusi lingkungan  hidup,  sengketa  lahan,  dan banyak  yang  lainnya.  MNCs  terkadang lupa  memperhatikan  kehidupan  sosial dan  lingkungan  sekitar  karena  terlalu bersemangat untuk mencari keuntungan. Kemudian  ada  anggapan  dari  MNCs bahwa  HAM  hanyalah  tanggungjawab negara. MNCs dalam mencari keuntungan  hanya  memikirkan  dirinya sendiri.  Dalam  sebuah  ilustrasi  yang terkenal  Adam  Smith  menegaskan
7 Danwood Mzikenge Chirwa. 2017. “The Long March to Binding Obligations Transnational Corporations in International  Human  Rights  Law”. South  African Journal on Human Rights . 22 (1): 80.
bahwa: 8
“Kita makan bukan karena kebaikan si  tukang  roti,  tukang  roti  atau  si tukang  daging,  melainkan  karena sifat mementingkan diri sendiri yang ada di dalam diri mereka. Kita bukan mengharapkan cinta mereka terhadap orang lain, melainkan cinta mereka terhadap dirinya sendiri.”
Ilustrasi  tersebut  terkadang  tercermin pada  MNCs  dan  semakin  berdampak negatif karena tidak adanya aturan yang mengikat perilaku MNCs terhadap HAM. Sebenernya,  upaya  untuk  mengatur kegiatan MNCs telah dimulai sejak akhir tahun  1960an.  Misalnya,  pada  1969, sebuah  panel  yang  diadakan  oleh
Seketaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa  (Sekjen  PBB)  yang dipimpin  langsung  oleh Economic  and Social Counsel (ECOSOC) untuk
memahami sebuah “ Agreed Statement ” 9 yang  diartikan  beberapa  pemahaman dan langkah-langkah yang harus diperhatikan  oleh  MNCs. 10 Meskipun pengaturan  tersebut  belum  membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) lebih mendalam. Sebenarnya, diskusi tentang pembicaraan dan pemajuan HAM secara
8 Ade  Maman  Suherman.  2014. Hukum  Perdagangan Internasional:  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa WTO  dan  Negara  Berkembang .  Jakarta:  Sinar Grafika. hlm. 6.
9 Dua  hal  yang  disepakati  adalah  bahwa  MNCs  harus mengetahui tujuan pembangunan negara tuan rumah dan  tujuan  tersebut  harus  berdasarkan  pengertian negara  tuan  rumah  bukan  berdasarkan  perspektif MNCs tersebut.
10 Kenneth A. Reinert, et al. op. cit . hlm. 817
tradisional telah dipusatkan hanya kepada  hubungan  antara  negara  dan dan  warga  negaranya.  Tetapi,  pada akhirnya pembicaraan HAM berkembang kepada  kegiatan  bisnis  karena  dampak sosial dari kegiatan perusahaan semakin jelas bagi individu, kelompok masyarakat dan pembuat kebijakan. 11 Upaya internasional  untuk  memperkenalkan HAM,  kewajiban  sosial  dan  lingkungan kepada MNCs melalui mekanisme internasional  klasik  sejak  tahun  1970an baik  yang  bersifat soft  law 12 maupun mekanisme  yang  dibuat  berdasarkan kerjasama  MNCs  secara  sukarela, 13 meskipun  keduanya  dianggap  gagal. 14
The  OECD  Guidelines  for  Multinational Enterprises 15 dan the ILO Declaration on Fundamental  Principles  and  Rights  at Work . 16 UN Global  Compact merupakan
11 Geordan  Graetz  and  Daniel  M.  Franks.  2013. “Incorporating  Human  Rights  into  the  Corporate Domain:  Due  Diligence,  Impact  Assessment  and Integrated Risk Management”. Impact Assesment and Project Apparsial . 31 (2): 97.
12 Lihat  the  OECD  Guidelines  for  Multinational Corporations seperti yang pertama kali diadopsi pada tahun 1976
13 Lihat  the  UN  Global  Compact.  Tersedia  di www.unglobalcompact.org    [diakses  tanggal  25 Januari 2018].
14 Carola Glinski, op. cit . hlm. 15-16
15 The OECD Guidelines for Multinational Enterprises dilampirkan  ke  dalam The  OECD  Declaration  on
International Investment and Multinational
Enterprises yang  diadopsi  pertama  kali  pada  tahun 1976.
16 The Declaration yang diadopsi oleh ILO pada tahun
1998  menyampaikan  bahwa  semua  anggota  ILO memiliki kewajiban untuk menghormati, memajukan dan  melaksanakan  dengan  itikad  baik  dan  sesuai dengan  konstitusi,  prinsip-prinsip  mengenai  hak fundamental yang merupakan bagian dari Konvensi:
(a) freedom  of  association  and  the  effective recognition of the right to collective bargaining ; (b) the elimination of all forms of forced or compulsory labour; (c) the effective abolition of child labor ; and
inisiatif  dari  berbagai  stakeholders  pada tahun  2000  dikeluarkan  dan  didukung oleh  perusahaan-perusahaan  swasta, berbagai negara,
organisasi
kemasyarakatan, organisasi serikat
pekerja, serta beberapa agen PBB. 17
John  Ruggie  dipilih  sebagai Perwakilan  Khusus  Sekjen  PBB  pada bidang HAM dan Perusahaan
transnasional  serta  bentuk  perusahaan bisnis  lainnya  pada  tahun  2005. 18 John Ruggie  membutuhkan  waktu  sekitar  6 tahun  untuk  melakukan  penelitian  dan konsultasi  dari  tahun  2005-2011,  yang berkaitan dengan hubungan antara HAM dan  Bisnis. 19 John  Ruggie  sebagai perwakilan khusus Sekjen PBB,
merancang  sebuah  “ concept  and  policy framework ”  untuk  mengatur  hubungan antara  bisnis  dan  human  rights. 20
Kemudian,  ditambah  adanya  standard otoritatif  internasional  yang  inovatif dalam  bidang  bisnis  dan  HAM  yaitu  UN G uiding  Principles  on  Business  and
(d) the  elimination  of  discrimination  in  respect  of employment and occupation .
17 Stephanie  Lagoutte.  2015.  “New  Challenges  States within  the  Field  of  Human  Rights  and  Business”.
Nordic Journal of Human Rights . 33 (2):158.
18 Florian  Werrstein.  2015.  “Normativity,  Ethics,  and the  UN  Guiding Principles on  Business  and  Human Rights:  A  Critical  Assessment”. Jounal  of  Human Rights .14 (2): 162.
19 James  Harrison.  2013.  “Establishing  A  Meaningful Human Rights Due Diligence Process for Corporations:  Learning  from  Experience  of  Human Rights Impact Assessment”. Impact Assessment and Project Appraisal . 31 (2): 107.
20 Jonathan Bonnitcha and Robert McCorquadale. 2017. “The Concept of “Due Diligence” in the UN Guiding Principles  on  Business  and  Human  Rights”. The European Journal of International Law . 28 (3): 899.
Human  Rights . 21 Special  Representative of  the  Secretary-General  of  the  United Nations (SRSG)  yang  ditunjuk  oleh  UN Commission  on  Human  Rights melalui resolusi 2005/69 telah menghasilkan the Framework dan  UN Guiding  Principles on Business and Human Rights selama 6 tahun  mandat  yang  diberikan. 22 UN Guiding  Principles dibuat  kemudian untuk memastikan the Framework berjalan.
Bagian  pertama  dalam  UN Guiding Principles yaitu state obligation .
Sebagai  bagian  dari  tanggung  jawab negara, maka pemerintah harus menindaklanjuti Ruggie’s  Principles di tingkat  nasional  maupun  internasional sebagai  sebuah  petunjuk  bagi  MNCs dalam beroperasi. Pada tingkat
internasional, negara-negara dapat bekerjasama
untuk mengimplementasikannya  baik  dalam perjanjian  internasional  yang  bersifat bilateral  ataupun  multilateral.  Selain  itu, pembuatan  kerangka  kerja  ( framework ) oleh pemerintah dapat menjadi bukti kuat bahwa  pemerintah  memiliki  komitmen yang  kuat  dalam  mengimplementasikan Ruggies’  Principles di  tingkat  nasional.
Dalam konteks Asia Tenggara, kawasan
21 Alexandra Guaqueta. 2013. “Henessing Corporation: Lessons  from  the  Voluntary  Principles  on  Security and  Human  Rights  in  Colombia  and  Indonesia”.
Journal of Asian Public Policy . 6 (2): 130.
22 Stephanie  Bijlmakers.  2013.  “Business  and  Human Rights Governance and Democratic Legitimacy: The UN “Protect, Respect and Remedy” Framework and the  Guiding  Principles”. Innovation  The  European Journal of Social Science Research . 26 (3): 292.
dapat mengimplentasikan Ruggie’s principles dalam  sebuah  kebijakan  atau hukum  pada  level  regional  maupun berakhir  pada  pelaksanaan  di  level nasional. Meskipun Asia Tenggara termasuk  kawasan  yang  tergolong  telat untuk membicarakan HAM sejak terbentuknya Association  of  South  East Asia  Nations (ASEAN),  tetapi  harapan baru  terhadap  upaya  untuk  memajukan dan melindungi HAM mulai terlihat sejak lahirnya  Piagam  ASEAN  pada  tahun 2007.  Harapan  itu  semakin  mendekati kenyataan  setelah  terbentuknya  badan HAM  ASEAN  pada  tahun  2009  yang dinamakan ASEAN Intergornmental Commission on Human Rights (AICHR).
Badan  ini  diharapkan  mambu  menjadi agen  terdepan  untuk  memajukan  dan melindungi  HAM  termasuk  pelanggaran HAM  yang  berkaitan  dengan  aktivitas korporasi.
Artikel ini akan fokus mendiskusikan permasalahan bagaimana  masyarakat  internasional mengambil
tindakan terhadap permasalahan  bisnis  dan  HAM  dan  apa langkah-langkah  yang  dapat  dilakukan oleh  ASEAN  untuk  ikut  membicarakan bisnis  dan  HAM  di  Asia  Tenggara? Kerjasama internasional merupakan pintu yang mengawali proses beroperasi suatu MNCs dan proses awal pengimplementasian Ruggie’s Principles di  suatu  negara.  Sehingga  kerjasama internasional  menjadi  sangat  penting
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 2, July 2019 perannya untuk meningkatkan kepedulian  korporasi  dan  pemerintah terhadap perlindungan HAM yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Artikel ini  bertujuan  untuk  menunjukkan  dan memahami tindakan apa saja yang telah diambil  oleh  masyarakat  internasional untuk  mengatur  masalah  bisnis  dan HAM.

## II.  Analisis dan Pembahasan
A.  Peran  Kerjasama  Internasional untuk  Mengatur  Masalah  Bisnis dan HAM Kewajiban negara
untuk memberikan perlindungan terhadap pelanggaran  HAM  oleh  pihak  ketiga, pertanggungjawaban  korporasi  untuk menghormati  HAM,  dan  penyediaan akses  pemulihan  bagi  korban,  tiga  hal tersebut  mejadi  pillar  penting  dalam the Ruggie’s  Framework dan the  Guiding Principles . 23 Tetapi jika mengacu kepada 3  pillar  tersebut,  maka  negara  tetap menjadi  subjek  yang  paling  berperan penting dalam proses perlindungan HAM. Negara  memiliki  tanggungjawab  untuk memastikan  bahwa  hukum  nasionalnya telah mengatur tentang HAM serta harus bekerjasama dengan negara-negara lain untuk  membuat  hukum  mengenai  HAM di level internasional. Sedangkan
korporasi mendapatkan sebagian tanggungjawab negara untuk
23 Carola Glinski. op. cit . hlm. 17
menyediakan  akses  pemulihan  bagi korban pelanggaran HAM sebagai bentuk  nyata  penghormatan  terhadap HAM.
Peran  klasik  negara  dalam melindungi setiap individu dari pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  oleh pihak  ketiga  ( non-states  actors )  disebut
sebagai kewajiban negara untuk melindungi  yang  dicantumkan  di  dalam Pillar pertama UNGPs. Memastikan atau mendorong  korporasi  bisnis  agar  tidak melakukan
pelanggaran HAM merupakan  kewajiban  negara  di  dalam bidang  HAM  dan  bisnis.  Ketika  sebuah negara tidak sanggup ( unable ) atau tidak niat ( unwilling ) untuk melindungi individu dari  pelanggaran  HAM  baik  yang dilakukan  oleh  MNCs  atau  korporasi lokal,  maka  hal  ini  negara  memiliki tanggung jawab untuk bertindak. Pillar 3 UNDPs  menegaskan  peran  negara  dan pihak  ketiga  untuk  menyediakan  akses pemulihan  bagi  korban  pelanggaran HAM. 24
Setidaknya  ada  tiga  persepsi  yang memperkuat  peran  negara  di  dalam pemikiran HAM. Pertama, political discourse pada  HAM  telah  dibentuk berdasarkan  sejarah  baik  secara  politik maupun  instrument  hukum  HAM  yang dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang
dilakukan oleh pemerintah . Kedua , legal
24 Stephanie Lagoutte. o p. cit . hlm. 160
discourse pada HAM telah didorong oleh asumsi  bahwa  hanya  negara  yang memiliki personalitas hukum dan dengan demikian  hanya  negara  yang  dapat menjadi subjek hukum
HAM internasional, sedangkan korporasi tidak demikian.  Ketiga,  di  dalam normative discourse tentang tanggungjawab
perusahaan,  sebuah  fokus  yang  agak filantropis dikombinasikan dengan kecenderungan untuk menyerahkan masalah hukum kepada ahli hukum yang membuat  perdebatan  HAM  menjadi kabur. Hal tersebut dimaksudkan cenderung  untuk  mengurangi  peran dominan  negara  di  dalam  HAM  yang terlampau  luas.  Faktanya,  memang gagasan corporate  social  responsibility (CSR)  pada  dasarnya  bersifat  sukarela di  luar  hukum,  sampai  saat  ini  konsep konvensional CSR tersebut telah
diketahui  ( European  Commission 2001;
Commission
of the European Communities 2006), hal tersebut kemudian menjadi penghambat pandangan bahwa HAM adalah kawajiban sebagai domain yang relevan bagi perusahaan. 25
Peran non-states  actor di  era globalisasi merupakan keniscayaan, terutama  jika  dilihat  dari  perkembangan MNCs  meningkat  dengan  pesat.  Hal tersebut  berdampak  pada  peran  dan kekuatan negara yang semakin
25 Florian Wettstein. op. cit . hlm. 164.
berkurang.  Misalnya,  di  bidang  HAM yang  sebelumnya  hanya  negara  yang diberikan tanggungjawab untuk menjamin  perlindungannya,  tetapi  saat ini MNCs juga diberikan beban untuk ikut serta  memperhatikan  HAM.  Meskipun demikian,  negara  tetap  menjadi  pusat perhatian  dalam  pelaksanaan  HAM sebagai  pembuat  kebijakan.  UNGPs mencantumkan 2 jenis kewajiban negara. Pertama, sebagai pengingat akan kewajiban  HAM  internasional  yang dibuat  oleh  kerjasama  negara-negara melalui  perjanjian  internasional  maupun regional.  Kedua,  membuat  sejumlah rekomendasi  untuk  mengambil  tindakan yang dianggap penting, misalnya bahwa negara seharusnta proaktif untuk memastikan  bahwa  perusahaan  yang beroperasi  di  wilayah  yang  terkena dampak konflik tidak terlibat pelanggaran HAM  dengan  mengatur  kegiatan  lintas territorial  dari  perusahaan-perusahaan yang  berdomisili  atau  terdaftar  di  dalam yurisdiksinya. Dengan demikian, kewajiban  negara  untuk  melindungi terdiri dari sebuah ‘ smart m ix’ antara lain hard  law untuk  mengingatkan  bahwa negara memiliki kewajiban yang mengikat  secara  hukum,  dan  komitmen negara di dalam soft law . 26
Ada  beberapa  regulasi  yang berbicara  mengenai  bisnis  dan  HAM yang  lahir  melalui  kerjasama  antar
26 Stephanie Lagoutte. loc.cit.
negara  sebelum  UNGPs  dan Ruggie’ Principles dibuat. Meskipun
aturan-aturan  yang  ada  masih  bersifat soft  law dan  dianggap  gagal  dalam mengcover permasalahan-permasalahan  bisnis  dan HAM.  Tetapi,  upaya-upaya  tersebut dapat  dijadiin  bukti  bahwa  negara  telah berusaha  untuk  menjalankan  fungsi sebagai duty bearer HAM yang utama.
a) The OECD Guidelines
The  OECD 27 adalah  organisasi regional  yang  pertama  ( geopolically )
untuk mengatur permasalahan pertanggungjawaban  korporasi  di  level internasional.  OECD  membuat  sebuah Declaration  on  International  Investment and  Multinational  Enterprises 28 pada tahun  1976  dan  salah  satu  lampirannya
27 The  OECD’s  origins  date  back  to  1960,  when  18 European  countries  plus  the  United  States  and Canada  joined  forces  to  create  an  organization dedicated  to  economic  development.  Today,  our  35 Member  countries  span  the  globe,  from  North  and South  America  to  Europe  and  Asia-Pacific.  They include many of the world’s most advanced countries but  also  emerging  countries  like  Mexico,  Chile  and Turkey.  the  OECD  has  since  expanded  its membership  to  include  Japan,  Australia,  New Zealand,  Finland,  Mexico,  Korea  and  four  former communist  states  in  Europe:  the  Czech  Republic, Hungary,  Poland  and  the  Slovak  Republic. Non-members  can  also  subscribe  to  OECD agreements  and  treaties.  There  are  currently  about 70  non-member  countries  including  Brazil,  China, and many others from the least developed countries in Africa and elsewhere . Lihat di http://www.oecd.org/about/membersandpartners.
[diakses tanggal 25 Januari 2018].
28 Deklarasi  ini  diadobsi  pada  tahun  1976.  TNCs disyaratkan untuk mematuhi Guidelines di manapun mereka  beroperasi.  Pemerintah  juga  diwajibkan untuk  melaksanakan  prinsip national  treatment kepada  perusahaan  asing,  untuk  memperkuat kerjasama dalam investasi asing berskala internasional, dan untuk menghindari dan mengurangi penggunaan persyaratan yang bertentangan dengan MNCs.
adalah  OECD  Guidelines. 29 Guidelines ini sebuah framework yang
mekanismenya  tidak  mengikat, soft  law untuk  membantu  menegakkan  etika perilaku MNCs. Pendekatan yan bersifat non-  binding dan soft  law ,  karena maksud  dari  pedoman  tersebut  bukan untuk  mengatur,  tetapi  seperti  namanya yaitu  untuk  mengarahkan  (pedoman). Standar  OECD  Guidelines  ini  hanya terbatas  pada  negara  di  mana  MNCs beroperasi  dan  tidak  berlaku  bagi negara-negara di luar anggota OECD. 30 The OECD Guidelines merupakan  sekumpulan  rekomendasi yang meliputi prinsip-prinsip dan standar-standar good practices ditujukan kepada  MNCs  oleh  negara-negara anggota. 31 Hal-hal  yang  diatur  di  dalam prinsip-prinsip OECD, seperti keterbukaan informasi, penyuapan, kepentingan konsumen, sains, teknologi, lingkungan,  pekerja,  dan  persaingan serta  pajak. The  Guidelines ,  sejak diadopsi pada tahun 1976 telah mengalami beberapa kali revisi. Namun,
proses review yang membawa perubahan yang sangat signifikan dilakukan pada tahun 2000. 32 Perubahan yang  sangat  relevan  dilakukan  pada proses  review  tahun  2000  adalah diperkenalkannya sebuah ketentuan
29 Danwood Mzikenge Chirwa. op. cit. hlm. 81.
30 K. A. Reinert, et al. op. cit . hlm. 818.
31 Paragraf  I(I) OECD  Guidelines  for  Multinational Enterprises: Revision 2000.
32 Danwood Mzikenge Chirwa. op. cit . hlm. 82.
yang  menegaskan  bawah  korporasi harus
‘menghormati HAM yang diakibatkan  oleh  kegiatan  MNCs  sesuai dengan  kewajiban  dan  komitmen  dari negara  di  mana  MNCs  beroperasi. 33 Ketentuan  ini  menunjukkan  bahwa perusahaan diharapkan untuk mematuhi kewajiban  HAM  internasional,  regional dan  domestic  di  negara  tempat  mereka beroperasi.  Sebisa  mungkin  negara pihak  dapat  mendorong  MNCs  untuk menghormati  HAM,  tidak  hanya  yang berkaitan  dengan  karyawan,  tetapi  juga orang  lain  yang  terkena  dampak  dari kegiatan  mereka. 34 Oleh  karena  itu, MNCs  seyogiayanya  juga  menghormati segala  aturan  internasional  dan  hukum nasional  tentang  HAM.  Sehingga  MNCs dalam
beroperasi dapat menyeimbangkan kepentingan HAM baik  hak  sipil  dan  politik  maupun  hak ekonomi, social dan budaya.
Perubahan  OECD  Guidelines terbaru dilakukan pada tahun 2011,  dan sifatnya masih sebagai
“ recommendations ”  dan  “ non-binding principles  and  starndards ”  serta  telah diadopsi  oleh  45  negara.  Meskipun Guidelines tahun 2011 ini tidak mengikat MNCs, tetapi negara-negara yang melekat dengan MNCs tersebut membuat  sebuah  “ binding  commitment
33 Part  II  (2) OECD  Guidelines  for  Multinational Enterprises: Revision 2000.
34 The  Working  Party  on  the  OECD  Guidelines  for Multinational  Enterprises  the  OECD  Guidelines  for Multinational  Enterprises:  Text,  Commentary  and Clarifications (2001) 12.
to  implement  them ”.  Dengan  demikian,
Guidelines  tersebut  hanya  mengikat negara,  tetapi  tidak  bagi  MNCs. 35 Maka mekanisme  adalah  bagaimana  negara dapat  membuat  kebijakan  ataupun legislasi  yang  dapat  mempengaruhi perilaku korporasi yang ramah HAM.
The  Guidelines pada  tahun 2000  mengatur MNCs  untuk  “ Respect the  human  rights  of  those  affected  by their  activities  consistent  with  the  host government’s  international  obligation and commitments .”  Kemudian  hal tersebut  diubah  menjadi  “ Respect  the internationally  recognized  human  rights of  those  affected  by  their  activities .” Perubahan  yang  dilakukan  di  dalam Guidelines tahun 2011 ini telah mengurangi ambiguitas versi
sebelumnya  yang  mencakup  semua jenis HAM yang diakui secara universal. Hal  lain  yang  muncul  atas  perubahan pada  tahun  2011  yaitu  “ risk  based  due
diligence procedure ” untuk mengindentifikasi
dan perbaikan
pelanggaran HAM. 36 Konsekuensi positif yang muncul dari pembaharuan tersebut adalah  bahwa  Guidelines  tidak  hanya sebatas upaya preventif tetapi lebih maju dengan adanya upaya pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM.
b) The International Labour Organization (ILO) Tripartite Declaration
Instrumen  internasional  kedua
35 K. A. Reinert, et al. loc. cit.
36 Ibid.
yang  berkaitan  dengan  bisnis  dan  HAM adalah the  ILO  Tripartite  Declaration yang  diharapkan  bisa  menjadi  solusi terhadap permasalahan pertanggungjawab  korporasi  terhadap HAM. Pembuatan instrumen ini sekiranya dapat diadopsi oleh negara-negara  sebagai  acuan  dalam membuat hukum
nasionlanya masing-masing. Alasan the International Labour  Organization untuk  membuat instrument  ini  adalah  isu  tenaga  kerja yang  paling  membutuhkan  perhatian tinggi bagi korporasi di dalam hubunganya dengan negara tuan rumah di tahun 1960-1970an.
Proses pembuatan instrument ini membutuhkan tiga  kali  pertemuan  sampai  pada akhirnya disepakati pada saat pertemuan working  group dalam  skala  kecil  pada tahun  1977.  Keputusan  dari working group tersebut  diterima  oleh ILO’s Governing  Body pada  November  1977 sebagai the  ILO’s  Tripartite  Declaration of  Principles  Concerning  Multinational Enterprises . 37 Pertama  dimulai  dengan pertemuan  tripartite  para  ahli  pada Oktober-November
1972
tentang
“ Relationship between multinational corporations  and  social  policy ’.  Setelah itu,  dilakukan follow  up  meeting yang diadakan pad Mei 1976. 38
37 Lihat ILO, “Triparte Declaration History”. Tersedia di http://www.ilo.org/public/english/employment/multi /history.htm [diakses tanggal 25 Januari 2018].
38 Danwood Mzikenge Chirwa. op. cit . hlm. 86.
Mendorong MNCs untuk berkontribusi positif dalam upaya memajukan  ekonomi  social,  dan  untuk meminimalisir  serta  mengatasi  dampak negatif  yang  bisa  muncul  dari  kegiatan MNCs  adalah  dua  tujuan  utama  dari deklarasi  ini. 39 Instrumen  ini  berisi tentang prinsip-prinsip dan hak-hak yang berkaitan  dengan  promosi  pekerjaan, kesempatan  dan  perlakuan  yang  sama, keamanan kerja, pelatihan, gaji,
keuntungan dan kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan.
40
Prinsip-prinsip tersebut ditujukan kepada pemerintah,  pekerja,  serikat  pekerja  di negara pengirim maupun negara penerima,  serta  bagi  MNCs  sendiri. 41 Meskipun  deklarasi  ini  lebih  fokus kepada hak pekerja, tetapi instrumen ini juga  terdiri  dari  prinsip-prinsip  penting yang berkaitan dengan penerapan hak-hak yang lain bagi TNCs. 42
Deklarasi  ini  setidaknya  berbeda dengan the  OECD  Guidelines ,  UNGPs, yang  tidak  membicarakan  kewajiban non-state  actors untuk  menghormati HAM  secara  spesifik,  tetapi the  ILO Tripartite Declaration ini mendorong agar non-state  actors menghormati  UDHR,
International  Covenant  on  Civil  and Political Rights (ICCPR) dan t he International  Covenant  on  Economic, Social and Guidelines Rights
39 Lihat paragraph 2.
40 Danwood Mzikenge Chirwa. op. cit . hlm. 87.
41 Lihat paragraph 4 ILO Tripartite Declaration.
42 Danwood Mzikenge Chirwa. loc. cit.
(ICESCR). 43 Hal di atas mengindikasikan bahwa  deklarasi  ini  menganjurkan  agar para  pihak  tidak  hanya  mementingkan kedaulatan  negara,  hukum  dan  regulasi nasional, tetapi menghormati juga standar internasional yang berhubungan.
c) The UN Global Compact
Sebuah  inisiatif  yang  berbasis voluntary untuk pengembangan, pelaksanaan dan
pembagian
tanggungjawab serta kebijakan korporasi yang  berkelanjutan  dikeluarkan  pada bulan  Juli  tahun  2000  yang  disebut the UN  Global  Compact (UNGC). 44 UNGC
merupakan inisiatif pertama yang didorong  oleh  PBB  kepada  MNCs setelah  kegagalan UN  Code . The Compact tersebut diusulkan oleh Sekjen Kofi  Annan  pada the  World  Economic Forum yang  diadakan  di  Davos,  Swiss pada tanggal 31 Januari 1999. 45
The Global Compact ini tidak dimaksudkan sebagai alat yang berbentuk  regulasi  melainkan  sebuah inisatif  suka  rela  dari  MNCs  dalam bentuk  akuntabilitas  publik, transparansi dan  keterbukaan  untuk  melengkapi aturan  yang  ada  dan  membuat  inovasi serta tindakan yang kolektif di lapangan. 46 Selain  UNGC  ini  hanya bersifat  sukarela,  dalam  arti  tidak mengikat secara hukum dalam
43 Ibid .
44 J.R.M. Wetzel. 2016. Human Rights in Transnational  Business .  Switzerland:  Springer International Publishing. hlm. 149.
45 Danwood Mzikenge Chirwa. op. cit . hlm. 89.
46 J.R.M. Wetzel. loc. cit.
pengertian  hukum  positif,  tetapi  inisiatif ini  memiliki  kekuatan  normative  yang cukup  besar.  Setidaknya  inisitif  ini mampu membuat standar yang diharapkan dapat menjadi acuan bagaimana seharusnya MNCs
berperilaku. Dengan demikian, UNGC ini tidak  hanya  mempengaruhi  kinerja korporasi yang berbasis HAM, tetapi juga dapat  mempengaruhi  kondisi  normative negara setempat. 47
Meningkat partnership  dan  akuntabilitas  sesuai dengan  konsep Global  Compact dapat menunjukkan kesediaan korporasi untuk membangun hubungan langsung dengan stakeholders dan untuk memikul tanggung jawab, khususnya
perlindungan HAM.
Empat  mekanisme  yang  harus dijalankan untuk mencapai tujuan Global Compact ini.  Pertama,  dialog  kebijakan yang  dipelopori  oleh  UNGC  yang dilakukan yang dilakukan setahun sekali untuk  memfasilitasi  “kesepahaman  dan upaya  bersama  diantara  bisnis,  pekerja dan NGOs dalam menghadapi tantangan globaisasi”. Kedua, mendorong korporasi  untuk  membuat  laporan  yang berkaitan  dengan  praktek  bisnisnya  dan selanjutnya dibagikan ke pihak yang lain. Ketiga,  UNGC  memfasilitasi  jaringan lokal pada tingkat internasional, regional, dan  lokal  untuk  memastikan  bahwa prinsip-prinsip
yang relevan
47 Stephanie Bijlmakers. o p. cit . hlm. 288.
disosialisasikan  dan  diterapkan  secara luas. Keempat, mendukung proyek yang berbasis partnership antara perusahaan,
UN Agencies serta organisasi kemasyarakatan yang ikut terlibat dalam memastikan  bahwa  negara-negara  ikut memenuhi  tujuan  PBB. 48 Jika  mengacu kepada empat mekanisme di atas, maka UNGC  dapat  membuat  dampak  yang signifikan terhadap regulasi  perusahaan di  bidang  HAM,  karena  hal  tersebut menunjukkan  bahwa  perusahaan  harus bertanggung  jawab  atas  pelanggaran HAM  yang  melibatkan  atau  dipengaruhi oleh korporasi. 49
Uraian  ketiga  bentuk  kebijakan  ataupun regulasi  yang  membicarakan  HAM  dan bisnis  di  atas  menunjukkan  bahwa terdapat  persamaan  dari  segi  sifatnya yaitu voluntary .  Ketiganya  masuk  dalam kategori soft  law yang  tidak  mengikat secara hukum. Soft law dapat
dikategorikan sebagai hukum internasional  karena  pembentukannya berdasarkan kesepakatan
negara-negara  berdaulat,  sedangkan  di sisi  yang  lain  itu  juga  dikategorikan sebagai non-hukum karena tidak memiliki  kekuatan  mengikat. 50 Meskipun demikian, dalam konteks HAM dan bisnis mereka  dapat  dijadikan  sebagai  acuan
48 Danwood Mzikenge Chirwa. o p. cit . hlm. 90.
49 J.R.M. Wetzel. loc. cit.
50 Muhammad  Insan  Tarigan.  2016. Penguatan Peran ASEAN  Intergovernmental  Commission  on  Human Rights  (AICHR)  dalam  Upaya  Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran di ASEAN. Tesis pada FH UGM. Yogyakarta. hlm. 89.
bagi negara-negara dan korporasi untuk melengkapi  aturan  dan  hukum  dalam prakteknya masing-masing.
Persamaan lainnya adalah instrumen  yang  telah  dijelaskan  di  atas, semuanya tercipta tidak lepas dari peran kerjasama  internasional.  Dalam  hal  ini, PBB dan ILO yang merupakan organisasi  internasional  sebagai  wadah bagi  negara-negara  berdaulat  untuk melakukan
perundingan serta mengambil  keputusan  yang  dianggap bermanfaat  bagi  masyarakat  dunia. Maka tidak salah jika pembicaraan HAM dan bisnis menjadi hal yang penting saat ini  merupakan  pengaruh  dari  kerjasama antar  negara  pada  level  internasional. Salah  satu  bentuk  upaya  yang  paling anyar  pada  level  internasional  yang memperhatikan  HAM  dan  bisnis  adalah UN Principles dan Ruggie’s Framework. Kerjasama  internasional  menjadi  kunci penting  dalam  proses  implementasi  UN Principles  dan  Ruggie’s  Framework, mulai  dari  pembentukan  hingga  pada tahap sosialisasi serta meresap ke dalam hukum  domestik  suatu  negara  maupun ke  dalam  peraturan  internal  sebuah korporasi.
B.  Bisnis dan HAM di Asia Tenggara
Isu HAM dan bisnis merupakan dua  bidang  yang  saat  ini  menjadi  topik utama dan banyak dibicarakan di wilayah
Asia Tenggara.
Semangat atas perlindungan  HAM  di  Asia  Tenggara mulai  menjadi  nyata,  hal  ini  terlihat
melalui the Cha-am Hua Hin Declaration on  the  Inauguration  of  the  AICHR  pada pertemuan  Konfrensi  Tingkat  Tinggi (KTT)  ASEAN  15  di  Thailand  yang berlangsung  pada  23  Oktober  2009. Tonggak sejarah perkembangan HAM di ASEAN  dengan  ditetapkannya  sebuah badan  HAM  di  tingkatan  ASEAN  yang disebut sebagai ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR) atau Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk HAM, selanjutnya disebut Badan HAM
ASEAN. 51 Pembicaraan  isu  HAM  ini sebenarnya  dimulai  saat  diadopsinya Piagam  ASEAN  pada  bulan  November 2007.  ASEAN  telah  mengambil  langkah yang sangat positif terhadap pembicaraan HAM ke depan.
Upaya  peningkatan  kegiatan bisnis  di  Asia  Tenggara  dapat  di  lihat melalui  KTT  ASEAN  ke-9  di  Bali  tahun 2003,  para  pemimpin  ASEAN  sepakat membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang ditargetkan tercapai pada  2020.  Dalam  ketetapan  Bali Concord II, ASEAN Economic
Community adalah  salah  satu  dari  tiga pilar yang saling berkaitan yang menjadi landasan  untuk  terbentuknya  ASEAN Community .  Keputusan  petinggi  pada KTT  ASEAN  ke-12  di  Cebu,  Januari, 2007 adalah mempercepat jadwal
51 Herman  Kraft.  2012.  “RtoP  by  Increments:  The AICHR and Localizing the Responsibility to Protect in Southeast Asia. The Pacific Review . 25 (1): 24.
pembentukan  ASEAN Community dari target semula tahun 2020 menjadi tahun 2015.  Percepatan  ini  dimaksudkan  para petinggi  ASEAN  untuk  mengantisipasi situasi persaingan ekonomi yang semakin  tajam,  adanya  kekhawatiran bahwa  Asia  Tenggara  akan  tertinggal jauh dari pesatnya pertumbuhan ekonomi  China  dan  India. 52 Mekipun sebelum  ini,  ASEAN  telah  berusaha untuk mengembangkan kerjasama ekonomi regional yang lebih konfrehensif yang dipengaruhi juga oleh perkembangan  ekonomi  internasional yang  begitu  pesat. 53 Upaya  yang dimaksud  adalah  pembentukan  ASEAN Free  Trade  Area (AFTA)  yang  dicapai melalui KTT ASEAN di Singapura bulan Januari,  1992. 54 Tetapi,  MEA  ini merupakan bentuk baru dan lebih serius untuk meningkatkan kemajuan negara-negara  Asia  Tenggara  melalui kegiatan  bisnis  yang  lebih  terstruktur. MEA  ini  setidaknya  dapat  membentuk iklim yang memungkinkan untuk melakukan  kegiatan  bisnis  yng  lebih dinamis, melalui: 55
52 C.P.F.  Luhulima,  dkk.  2008. Masyarakat  Asia
Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015 . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 109.
53 Bambang  Cipto.  2007. Hubungan  Internasional  di Asia  Tenggara  (Teropong  Terhadap  Dinamika, Realitas,  dan  Masa  Depan) .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. hlm. 245-246.
54 Ade Maman Suherman. 2003. Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Persfektif  Hukum  Dan  Globalisasi .  Jakarta:  Ghalia Indonesia. hlm. 152.
55 Ibid.
1.  Arus perdagangan yang dapat berkembang dengan semakin mengurangi hambatan-hambatan
baik  berupa  tarif  maupun  hambatan non-tariff yang masih cukup banyak.
2.  Kebebasan  arus  modal  baik  dalam bentuk direct  investment ,  investasi partfolio, pinjaman komersial maupun bantuan  finansial  multilateral  tanpa hambatan administratif atau hambatan lainnya yang berlebihan. 3.  Kebebasan arus migrasi tenaga kerja, baik  tingkat  buruh  maupun  tingkat tenaga  ahli  tanpa  resistensi  yang berlebihan dari pihak sindikat buruh di negara maju yang memprotes adanya pendatang  baru  maupun  relokasi usaha  tdari  negara  maju  ke  negara berkembang.
4.  Kebebasan teknologi
tanpa hambatan.
Bisnis dan HAM merupakan dua bidang yang menjadi fokus pembahasan di  Asia  Tenggara  pada  saat  ini.  Pada bidang  HAM,  ASEAN  masih  harus melakukan  review  untuk  memperkuat perlindungan  dan  pemajuan  HAM.  Di bidang  bisnis,  ASEAN  juga  masih  perlu melakukan perundingan dan meningkatkan  daya  saing  kawasan terhadap  negara-negara  yang  sedang berkembang pesat, seperti India, China, Jepang, dll. Salah satu yang pasti terjadi dalam  rangka  mendukung  pejalanan MEA  adalah  penanaman  modal  asing. Hal  ini  tentunya  menjadi  tugas  ASEAN
untuk menjaga MNCs yang menanamkan modalnya memiliki akuntabilitas  dan  memiliki  komitmen terhadap HAM. Kondisi demikian tentunya  terbuka  kesempatan  bagi ASEAN  untuk  membicarakan  serta membuat  kebijakan  yang  berkaitan dengan  bisnis  dan  HAM.  AICHR  dalam hal  ini  dapat  dijadikan  pemeran  utama dalam upaya mengimplementasikan UNGPs  di  wilayah  Asia  Tenggara dengan  mengintergrasikan  kebijakan  di level internasional, regional serta strategi nasional.
European  Union (EU)  telah terlebih dahulu menunjukkan
komitmennya  terhadap  bisnis  dan  HAM melalui  “ Conclusions  on  Business  and Human  Rights ”  pada  bulan  Juni  2016. 56 Kebijakan yang diambil oleh EU tersebut dilakukan  tepat  pada  usia  yang  ke  5 tahun  UNGPs.  Dukungan  dan  niat  EU terhadap  UNGPs  dapat  dilihat  melalui Council  Conclusions  on  Business  and Human Rights untuk memulai EU Action Plan  on  Responsible  Business  Conduct harus  mampu  meresap  kepada  seluruh kerangka  kebijakan  di  Eropa  untuk meningkatkan  implementasi  UNGPS. Dewan  EU  menegaskan  di  dalam Conclusions- nya  bahwa  “ EU  Member States have taken the lead internationally on  developing  and  adopting  National
56 Daniel Augenstein, et. al. 2018. “The UNGPs in the European Union: The Open Coordination of Business and  Human  Rights?” Business  and  Human  Rights Journal . 3 (1): 1.
Action  Plans  to  implement  the  Guiding Principles  or  integrating  [them]  into national [Corporate Social Responsibility (CSR)] Strategies ”. 57 Berdasarkan catatan  Dewan  tersebut  negara-negara anggota EU harus ikut berperan penting mengimplementasikan  UNGPs  secara internasional maupun nasional.
Conclusion’s yang  dikeluarkan Dewan  EU  tersebut  telah  berdampak pada proses implementasi UNGPs yang dilakukan  berdasarkan UN  Working Group tentang pedoman National Action Plan (NAP).  Sampai  saat  ini  ada  8 (delapan) anggot EU yang telah
mengeluarkan  NAPs  tentang  bisnis  and
HAM (Inggris, Belanda, Denmark,
Finlandia,  Lithuania,  Swedia,  Italia  dan Jerman) dan 8 (delapan) negara anggota lainnya  telah  membuat  draft  atau rencana  inisiasi  sebuah  proses  NAP (Republik Ceko, Prancis, Yunani, Irlandia,
Latvia, Portugal, Slovenia
dan Spanyol). 58 Berdasarkan  yang  telah dilakukan  oleh  negara-negara  anggota EU  tersebut,  maka  EU  dapat  disebut sebagai  garda  terdepan  dalam  upaya mengimplementasikan  UNGPs  melalui proses NAP.
ASEAN  melalui  AICHR  tentunya dapat melakukan hal yang sama dengan EU,  tetapi  dapat  dilakukan  dengan  cara yang  berbeda  pula  sesuai  dengan kebutuhan  dan  kondisi  tertentu.  Isu-isu
57 Ibid.
58 Ibid . hlm. 3.
tentang HAM memang pastinya menjadi tanggung  jawab  AICHR  sebagai  badan HAM  di  Asia  Tenggara.  AICHR  dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk ikut berperan dalam mengimplementasikan  UNGPs  sesuai dengan  kewenangan  yang  dimilikinya.
Term  of  Reference (ToR)  AICHR  yang memberi mandat untuk bekerja merupakan acuan dasar untuk membicarakan  UNGPs  lebih  luas  di wilayah  Asia  Tenggara.  Mungkin  ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh AICHR  dari  14  mandat  yang  telah dimilikinya, adalah sebagai berikut:
1.  Meningkatkan perhatian publik terhadap isu bisnis dan HAM;
2.  Mendorong  negara-negara  anggota untuk  mengambil  tindakan  yang efektif  untuk  mengimplementasikan UNGPs;
3.  Melaksanakan dialog dan konsultasi dengan organ-organ ASEAN, organisasi  kemasyarakatan,  dan stakeholder yang lain;
4.  Membuat  instrument  hukum  yang mengikat.
AICHR diberikan mandat untuk meningkatkan  perhatian  publik  tentang HAM  dengan  berbagai  cara,  misalnya melalui  pendidikan,  penelitian,  dan sosialisasi  kebijakan  HAM.  Akademisi, peneliti  dan  aktivis  HAM  memiliki  peran yang sangat vital dan bekerjasama untuk mengidentifikasi  potensi  pelanggaran HAM  dari  aktivitas  bisnis  di  Asia
Tenggara.  Selain  itu,  kepentingan  untuk menganalisis perlindungan yang dilakukan  oleh  negara-negara  anggota terhadap korban pelanggaran HAM yang berkaitan dengan bisnis, termasuk upaya pemulihan  korban  tersebut.  Kemudian hal di atas ditulis dalam sebuah laporan untuk  diberikan  kepada  badan-badan HAM yang ada, misalnya pada kegiatan UN  Human  Rights  Council’s  Universal Periodic  Review, 59 badan  HAM  ASEAN atau  badan  HAM  lainnya  baik  di  level internasional,  regional  atau  nasional. Selain  itu,  organisasi  kemasyarakatan juga dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi segal informasi yang dianggap  penting  untuk  diketahui  public tentang kebijakan bisnis dan HAM.
AICHR juga harus dapat mendorong negara-negara anggota untuk  mengambil  tindakan  yang  efektif untuk  mengimplementasikan  UNGPs  di Asia  Tenggara.  Negara-negara  anggota ASEAN dapat melakukan National Action  Plan (NAP)  seperti  yang  telah dilakukan  oleh  negara-negara  di  Eropa, di mana hal ini juga merupakan mandat yang  ada  di  dalam  UNGPs.  Hasil  dari NAP setiap negara kemudian didiskusikan  di  dalam  pertemuan  antar negara  yang  difasilitasi  oleh  AICHR sebagai  upaya  untuk  merefleksikan  isu bisnis dan HAM di negara
59 Universal  Periodic  Review ini  merupakan mekanisme  yang  menerima  semua  negara  anggota untuk  berdikusi  dan  menyerahkan  laporan  yang berkaitan dengan HAM, setiap 4 tahun sekali.
masing-masing.  Setiap  negara  anggota dapat saling bertukar informasi, bertukar instrument hukum dan kebijakan masing-masing.  Pertemuan  ini  pada akhirnya  diharapkan  mampu  untuk menemukan bentuk good practices yang dilakukan  negara-negara  anggota  di dalam  menangani  isu  bisnis  dan  HAM serta upaya mengimplementasikan UNGPs.  Pertemuan  tersebut  akan  lebih bermanfaat ketika negara-negara anggota  berdasarkan  hasil  dari  NAP masing-masing negara dapat melakukan harmonisasi  hukum  tentang  bisnis  dan HAM,  sehingga  di  Asia  Tenggara  dapat memiliki  satu  standard  hukum  tentang bisnis  dan  HAM.  Hal  ini  penting  dan bermanfat  bagi  negara-negara  anggota untuk  membuat  atau  membangunan hukum  nasionalnya  tentang  bisnis  dan HAM. Hasil NAP masing-masing negara penting untuk dilaporkan kepada AICHR, mengingat  bahwa  badan  HAM  ASEAN tersebut  tidak  miliki  kewenangan  untuk melakukan  monitoring  langsung  ke masing-masing negara.
Selain melakukan diskusi dengan  negara  anggota,  AICHR  juga dapat  melakukan  dialog  dan  konsultasi dengan pihak-pihak yang dapat memberikan kontribusinya terhadap pemajuan  perlindungan  HAM,  termasuk isu  bisnis  dan  HAM.  AICHR  perlu melakukan  dialog  dengan  organ-organ ASEAN  lainnya,  karena  permasalahan HAM  ini  tidak  bisa  terlepas  dari
bidang-bidang  lainnya,  baik  politik, ekonomi, social, dan kebudayaan.
AICHR juga butuh  masukan dari organisasi  kemasyarakatan  dibidang HAM  berkaitan  dengan  upaya  untuk membentuk dan meningkatkan kebijakan perlindungan  bisnis  dan  HAM.  TNCs yang beropreasi di wilayah Asia
Tenggaran  juga  perlu  untuk  diajak berdiskusi untuk meningkatkan
komitmen  atas  perlindungan  HAM  yang berkaitan dengan kegiatan bisnis.
Melakukan dialog dan konsultasi dengan entitas-entitas lain juga telah diamanatkan  di  dalam  Pasal  V  Piagam ASEAN.
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah dijabarkan  di  atas,  semuanya  dapat disebut  sebagai  kajian  literatur,  karena AICHR  hanya  menerima  laporan  dan masukan  dari  entitas  lain.  Meskipun demikian,  hasil-hasil  kajian  literatur  baik dalam bentuk laporan penelitian, laporan hasil  NAP  dari  masing-masing  negara dan  hasil  dialog  dengan  beberapa stakeholders  tersebut  dapat  dijadikan bahan dasar untuk membentuk instrument hukum yang mengikat.
Study-study  litertur  dapat  dijadikan sebagai bahan dasar untuk membangun konsep rule of law dan good governance
dan  bagaimana  hal  itu  berhubungan dengan penghormatan dan perlindungan HAM yang berkaitan dengan bisnis.

## III. Penutup
Kerjasama internasional menjadi  kunci  penting  dalam  proses pembentukan dan
implementasi instrument  hukum  internasional  tentang bisnis  dan  HAM,  seperti the  OECD Guidelines, the ILO Triparte Declaration, dan  the  UN  Global  Compact,  serta  UN Principles  dan  Ruggie’s  Framework . Meskipun  instrument  hukum  yang  ada masih  sebatas  aturan  yang  bersifat soft law . Asia Tenggara melalui AICHR dapat melakukan  beberapa  langkah  untuk memajukan  perlindungan  HAM  yang berkaitan dengan aktivitas bisnis seperti yang  tertuang  di  dalam  UNGPs  dan Ruggie’s  principles. AICHR dapat melakukan study literature untuk meningkatkan
perhatian publik,
mendorong negara-negara anggota untuk  mengambil  tindakan  yang  efektif, melaksanakan  dialog  dan  konsultasi dengan organ-organ ASEAN, organisasi kemasyarakatan,  dan  stakeholder  yang lain  serta  membuat  instrumen  hukum yang mengikat tentang bisnis dan HAM.
Bibliografi Buku: Ade Maman Suherman. 2003. Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Persfektif  Hukum  Dan Globalisasi .
Jakarta: Ghalia Indonesia.
________,  2014. Hukum  Perdagangan Internasional: Lembaga
Penyelesaian  Sengketa  WTO  dan Negara Berkembang . Jakarta: Sinar Grafika. Bambang Cipto. 2007. Hubungan
Internasional  di  Asia  Tenggara
(Teropong  Terhadap  Dinamika, Realitas, dan Masa Depan) .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. C.P.F.  Luhulima,  dkk.  2008. Masyarakat Asia  Tenggara  Menuju  Komunitas ASEAN 2015 . Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
J.R.M.  Wetzel.  2016. Human  Rights  in
Transnational Business. Switzerland:  Springer  International Publishing.

## Jurnal:
Alexandra  Guaqueta.  2013.  “Henessing Corporation:  Lessons  from  the Voluntary  Principles  on  Security and  Human  Rights  in  Colombia and  Indonesia”. Journal  of  Asian Public Policy . 6 (2).
Carola  Glinski.  2 017.  “The  Ruggie Framwork, Business Human Rights  Self-Regulation  and  Torts Law: Increasing Standards through
Mutual  Impact  and  Learning”.
Nordic  Journal  of  Human  Rights . 35 (1).
Daniel  Augenstein,  et.  al. 2018.  “The
UNGPs  in  the  European  Union:
The Open Coordination of Business  and  Human  Rights? ”.
Business and Human Rights
Journal , 3 (1).
Danwood  Mzikenge  Chirwa.  2017.  “The
Long March to Binding Obligations Transnational Corporations in International  Human  Rights  Law”. South  African  Journal  on  Human Rights . 22 (1).
Florian  Werrstein.  2015.  “Normativity,
Ethics,  and  the  UN  Guiding
Principles on Business and Human Rights: A Critical Assessm ent”. Journal  of  Human Rights . 14 (2).
Geordan  Graetz  and  Daniel  M.  Franks, 2013. “Incorporating Human Rights into  the  Corporate  Domain:  Due Dilligence, Impact Assessment and Integrated Ris k  Management”.
Impact  Assesment  and  Project Apparsial , 31 (2).
Herman Kraft, 2012. “RtoP by
Increments: the AICHR and
Localizing  the  Responsibility  to Protect  in  Southeast  Asia”. The Pacific Review . 25 (1).
Imam  Prihandono.  2011.  “Transnational Corporations  and  Human  Rights: Strengthening  Current  Tools  to
Promote
Accountability”.
Transnational Corporations Review. 3 (3).
James  Harrison.  2013.  “Establishing  A Meaningful  Human  Rights  Due Diligence Process for Corporations: Learning from Experience  of  Human  Rights Impact Assessment ” Impact
Assessment and Project Appraisal .
31 (2). Jonathan Bonnitcha and Robert McCorquadale. 2017. “The Concept  of  “Due  Diligence”  in  the UN Guiding Principles on Business and Human Rights”. The European Journal of International Law . 28 (3).
Ke nneth  A.  Reinert,  et  al.  2016.  “The New OECD Guidelines for Multinational  Enterprises:  Better but  Not  Enough ”. Development  in Practice . 26 (6).
Stephanie  Bijlmakers.  2013.  “Business
and  Human  Rights  Governance and  Democratic  Legitimacy:  the
UN “Protect, Respect and
Remedy”  Framework  and  the Guiding  Principles”. Innovation:
The  European  Journal  of  Social
Science Research , Vol. 26 (3).
Stephanie Lagoutte, 2015. “New
Challenges  States  within  the  Field of  Human  Rights  and  Business”.
Nordic  Journal  of  Human  Rights .
33 (2).
Tesis:
Muhammad Insan Tarigan. 2016. Penguatan Peran ASEAN Intergovernmental  Commission  oh Human  Rights  (AICHR)  dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Pekerja  MIgran  di  ASEAN,  Tesis pada FH UGM. Yogyakarta. Internet: ILO ‘Triparte Declaration History. Tersedia pada http://www.ilo.org/public/english/e mployment/multi/history.htm [diakses tanggal 25 Januari 2018]. http://www.oecd.org/about/membersand partners    [diakses  tanggal  25
Januari 2018].
The UN Global Compact. Tersedia pada www.unglobalcompact.org [diakses tanggal 25 Januari 2018].