Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia 1 , Bijak Anugrah 2 , Aulia Khoiriya 3
1, 2, 3 Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Hak Cipta © 2024 Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, Bijak Anugrah, Aulia Khoiriya DOI: https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i1.209
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 1-14 | e-ISSN 2807-5447, p-ISSN 2807-5560

## ARTIKEL

## Mewujudkan Perlindungan Sosial untuk Kelas Menengah

## Studi Kasus Kelas Menengah Urban dan Sub-Urban di Indonesia

## Realizing Social Protection for Middle Class
The Case Study of Urban and Sub-Urban Middle Class in Indonesia

## Penulis Korespondensi
Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia alfath.bagus.p@mail.ugm.ac.id
Histori Artikel Diajukan: 5 April 2024 Revisi Akhir: 11 Juni 2024 Disetujui: 20 Juni 2024
Terbit: 30 Juni 2024

## Abstrak
Kelas menengah di banyak negara berpendapatan rendah dan menengah termasuk Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi. Mereka memiliki pendapatan dan gaya hidup yang lebih baik dari kelas bawah, tetapi tidak setinggi kelas atas. Hal ini membuat mereka berada dalam posisi terjepit. Di satu sisi mereka diharapkan menjadi kelompok yang membantu pemerintah, namun di sisi lainnya mereka rentan terhadap krisis ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah. Artikel ini bertujuan menganalisis berbagai hambatan dan meninjau program perlindungan sosial yang ada di Indonesia serta bagaimana program-program itu dapat diperluas untuk menjangkau kelas menengah. Melalui studi kasus Indonesia, dilakukan analisis terhadap dua kelompok kelas menengah urban (Kota Jakarta Utara) dan kelas menengah sub urban (Kabupaten Sleman). Temuan menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan sosial. Ini dipengaruhi oleh lemahnya kapasitas kelembagaan dan individual dalam mewujudkan perlindungan sosial untuk kelas menengah di Indonesia. Selain itu, ketiadaan kerangka kerja dan data mengenai perlindungan sosial kelas menengah masih menjadi masalah. Dengan begitu, perlindungan sosial bagi kelas menengah dapat diwujudkan lewat kerangka kerja yang holistik.

## Kata Kunci
Kelas Menengah; Perlindungan Sosial; Indonesia; Perkotaan; Perdesaan

## Abstract
The middle class in numerous low and middle income nations, such as Indonesia, comprises individuals who are susceptible to a range of social and economic hazards. The middle class has higher wages and lifestyles compared to the lower class, however falls short of attaining the status of the upper class. This places them in a precarious situation. While they are anticipated to be a supportive entity for the government, they are also susceptible to economic downturns and shifts in governmental regulations. This essay seeks to examine several barriers and evaluate the current social protection initiatives in Indonesia, as well as explore strategies to extend the reach of these programs to the middle class. An examination of the urban middle class in North Jakarta City and the suburban middle class in Sleman Regency was conducted as a case study of Indonesia. The data indicate that the middle class in Indonesia include individuals who are both economically and socially susceptible. The lack of strong institutional and individual competence in Indonesia hinders the implementation of social safety measures for the middle class. Furthermore, the lack of a structured system and relevant information regarding social welfare for the middle class continues to be an issue. Therefore, the implementation of a comprehensive framework can effectively provide social safety for the middle class.
Keywords
Middle Class; Social Protection; Indonesia; Urban; Suburban
Mewujudkan Perlindungan Sosial untuk Kelas Menengah: Studi Kasus Kelas Menengah Urban dan Sub-Urban di Indonesia

## 1. Pendahuluan
Permasalahan perlindungan sosial untuk kelas menengah telah menjadi isu utama dalam studi kebijakan sosial di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kelas menengah, yang umumnya didefinisikan sebagai kelompok masyarakat dengan pendapatan di atas garis kemiskinan namun di bawah tingkat kekayaan, memiliki karakteristik yang unik dibandingkan kelompok masyarakat lainnya ( Pressman, 2015 ). Kelas menengah berada pada dilema antara bukan penduduk miskin yang berhak mendapatkan bantuan, juga bukan pula kelompok kaya yang memiliki kemampuan menabung dari keuangan berlebih. Mengingat potensi kontribusi besar kelompok ini bagi jalannya roda perekonomian, kebijakan pemerintah Indonesia dinilai masih belum banyak menyasar kelompok kelas menengah.
Tercatat ada sekitar Rp3,7 miliar orang kelas menengah global pada tahun 2020 dan diprediksi akan terus meningkat hingga Rp5,3 miliar orang pada tahun 2030. Kelas menengah di Indonesia sendiri per 2023 berjumlah 38,5 juta jiwa atau 20,7 persen dari penduduk ( Salasah & Sulistyo, 2024 ). Kemudian dapat dilihat kategorisasi kelas menengah ( Rosalina, 2024 ), bahwa berdasarkan data pengeluaran keluarga per bulan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan bahwa kelas menengah bawah ( emerging middle ) adalah apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar Rp1,5 juta-Rp2 juta. Kelas menengah ( middle ) untuk rentang pengeluaran keluarga per bulan Rp2 juta-Rp3 juta per bulan. Sedangkan, kelas menengah atas ( upper middle ) apabila pengeluaran keluarga per bulan berkisar Rp3 juta-Rp5 juta. Masyarakat kategori kelas menengah sangat berkontribusi pada perputaran roda ekonomi dengan kemampuan daya beli yang dimiliki. Kelas menengah cukup memiliki fleksibilitas akses kepada kelas lainnya karena berada di antara kelompok menengah bawah dan kelompok menengah atas, sehingga dapat menjadi mediator antara keduanya. Namun demikian, faktor kerentanan yang dialami kelas menengah seringkali menciptakan fenomena penurunan kelas atau seringkali dialami kelas menengah bawah yang turun ke dalam kategori kelompok miskin.
Arah kebijakan pemerintah Indonesia dan mayoritas negara didunia telah mengarah pada perlindungan sosial bagi semua warganya. Perlindungan sosial sebagaimana
menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial memiliki cakupan lebih luas dari jaminan sosial ataupun jenis bantuan lainnya karena menargetkan masyarakat secara luas. Fokus pemerintah Indonesia dalam perlindungan sosial utamanya masih pada kelompok penduduk miskin melalui sejumlah kebijakan, di antaranya Program Keluarga Harapan, Indonesia Pintar, Beras untuk Keluarga Sejahtera, Bantuan Pangan Non- Tunai, Bantuan Langsung Tunai, dan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Hal ini juga berlaku pada kelompok menengah atas yang banyak mendapatkan keuntungan dari pemerintah, seperti pengurangan biaya pajak, pemberian insentif, dan kemudahan akses permodalan.
Meskipun kelas menengah memiliki pendapatan yang relatif tinggi, mereka tetap berada dalam posisi rentan terhadap berbagai risiko ekonomi dan sosial, seperti krisis finansial dan biaya pendidikan maupun kesehatan yang tinggi. Seperti hal menurunnya tingkat penyediaan lapangan kerja berdampak pada serapan tenaga kerja formal bagi kelas menengah. Dalam industri tekstil misalnya yang dikenal mampu menyerap banyak pekerja, perlahan ini mengalami kejatuhan dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Setidaknya ada dua perusahaan tekstil di Semarang, Jawa Tengah, yang memutuskan hubungan kerja dengan sekitar 5.300 pekerja pada pertengahan Februari 2024. Lebih lanjut, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) telah mencatat bahwa sejak 2020 hingga saat ini, sejumlah 62.000 pekerja industri tekstil mengalami PHK (Salasah, 2024). Namun, kerentanan pada kelas menengah dapat tercatat ketika pemasukan yang diperoleh pekerja kelas menengah terutama kategori menengah bawah, terkadang masih belum cukup memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya, kelas menengah harus mencari pekerjaan tambahan untuk mengakali tuntutan kebutuhan harian. Sedangkan, kebijakan pemerintah berkaitan dengan perlindungan sosial yang menyentuh kelas menengah belum dirasa kehadirannya di tengah situasi rentan yang dialami tersebut.
Di saat bersamaan, akses perlindungan sosial bagi kelas menengah berupa jaminan sosial dan asuransi kesehatan
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 1-14
relatif terbatas, karena mereka dianggap tidak memenuhi kualifikasi. Jaminan sosial berupa bantuan tunai maupun non-tunai tidak ditujukan bagi kelas menengah. Wujud jaminan sosial misalnya berbentuk bantuan sembako, pangan, dan uang tunai telah ditujukan bagi masyarakat kelas bawah. Adapun mengenai akses terhadap kesehatan, kelas menengah menjadi sangat terbatas dalam mengakses pelayanan kesehatan yang memadai. Berdasarkan studi ENHANCE ( Enabling Humanitarian Attributes for Nurturing Community- based Engineering ) pada tahun 2022, masyarakat golongan ekonomi lemah tidak memiliki banyak pilihan akses terhadap fasilitas kesehatan, melainkan hanya dengan kualitas yang lebih rendah dan terbatas (Fuady, 2023).
Jaminan sosial dan bentuk perlindungan sosial dari negara telah berkembang di sepanjang waktu dengan model atau cara yang berbeda di seluruh dunia. Memang, kebijakan sosial di banyak negara berpendapatan rendah dan menengah dicirikan oleh skema perlindungan sosial formal yang cakupan dan skalanya kecil. Program- program tersebut mempunyai anggaran yang terbatas, akibatnya hanya mampu menanggung sedikit risiko dan menjangkau sebagian kecil masyarakat ( Bender et al ., 2013 ). Negara-negara di Arab misalnya, mereka menjadi contoh negara yang menaruh perhatian perlindungan sosial utamanya bagi masyarakat kelas menengah perkotaan dengan alasan politis “ingin menjaga stabilitas kekuasaan pemerintah” dikarenakan kemampuan vokal kelas menengah untuk mendukung, mengkritisi, atau melawan kebijakan negara. Dalam asuransi kesehatan dan dana pensiun misalnya, negara-negara Arab membuat berbagai macam skema iuran yang bermanfaat bagi kelas menengah baik di perkotaan maupun perdesaan ( Loewe, 2012 ).

## 2. Metode
Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi kasus yang dilakukan di Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta dan Kalurahan (baca: sebutan desa atau setara kelurahan) Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta. Pemilihan tempat ini didasari oleh karakteristik masyarakat kelas menengahnya yang unik. Di saat bersamaan, perbedaan latar antara urban dan suburban bisa menjadikan pemahaman kita mengenai kelas
menengah jauh lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada upaya mendefinisikan kelas menengah sekaligus memberikan tawaran kalurahan kebijakan yang dapat mengintervensi kelas menengah agar bisa naik kelas.
Penelitian ini dimulai dari penyiapan berbagai instrumen penelitian yang diikuti oleh formulasi pertanyaan-pertanyaan penelitian. Lalu, dilaksanakan pengumpulan data untuk menyimak fenomena sosial- politik yang terjadi. Setelah data primer dan sekunder terakumulasi, maka dilakukan analisis melalui tiga proses: penyusunan, pengkategorian, dan pengolahan. Berbagai hal dilakukan untuk mencermati dinamika sosial-politik yang terjadi dimana proses memahami dan memformulasikan kebijakan bagi kelas menengah berlangsung.
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan interviu, observasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan langsung secara semi-terstruktur kepada masing-masing tiga orang dari kelompok kelas menengah atas dan bawah. Adapun informan di Kelurahan Kebon Bawang, Kotamadya Jakarta Utara adalah A, MJ, R, AA, NAZ, dan DAP. Sementara itu, informan yang berada di Kalurahan Sardonoharjo, Kabupaten Sleman antara lain P, I, AD, BAY, AK, dan IR. Kemudian, observasi dilakukan untuk dapat mendefinisikan kelas menengah sekaligus menggambarkan tawaran desain kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif. Sedangkan, studi pustaka dilakukan dengan mengacu pada buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang memberikan sumbangsih bagi penelitian.
Untuk memastikan penelitian ini kredibel, maka dilakukan triangulasi ( Flick, 2018 ). Metode ini menekankan proses analisis-deskriptif dari metode, teori, dan berbagai data yang telah dikumpulkan. Dengan mencermati informasi, realitas sosial, dan serangkaian peristiwa di lapangan, triangulasi membantu peneliti untuk memastikan temuan lebih akurat.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Memahami Kelas Menengah
Secara definisi, kelas menengah dapat dipahami melalui dua pengertian, yaitu secara sosial-ekonomi dan teknis- ekonomi. Pengertian kelas menengah secara sosial- ekonomi salah satunya dapat dipahami melalui konsep
Mewujudkan Perlindungan Sosial untuk Kelas Menengah: Studi Kasus Kelas Menengah Urban dan Sub-Urban di Indonesia
yang dibangun oleh Tarkhnishvili & Tarkhnishvili (2013) . Mereka menjelaskan bahwa kelas menengah dapat didefinisikan secara normative socioeconomic dan history . Normative socioeconomic melihat kelas menengah sebagai suatu kelas masyarakat yang berada di antara kelas atas dan bawah baik secara sosial, ekonomi, kelas budaya, status, pendapatan, pendidikan, dll. Sedangkan secara history didefinisikan sebagai sebuah kelas menengah tradisional antara kelas aristokrasi dan pekerja. Secara teknis-ekonomi, beberapa peneliti juga telah mendefinisikan middle class , seperti Birdsall et al. (2000) yang mendefinisikannya sebagai kelompok yang berpenghasilan antara 75% hingga 125% dari pendapatan rata-rata per kapita masyarakat. Kemudian, Ravallion (2009) membedakan middle class menjadi dua, yaitu kelas menengah di negara berkembang dan kelas menengah di dunia Barat. Untuk mendefinisikan garis kemiskinan, dia menggunakan nilai median garis kemiskinan untuk 70 garis kemiskinan nasional sebagai batas bawah ($2 per orang per hari) dan garis kemiskinan AS ($13) sebagai batas atas.
Pemaparan definisi tersebut mampu kita lihat bahwa bagaimana faktor ekonomi (pendapatan baik skala individu maupun rumah tangga dan pembagiannya) menjadi penting dalam upaya pendefinisian kelas menengah. Namun, dengan mendasarkan pada urgensi penelitian ini yang melihat bahwa kelas menengah merupakan kelas yang rentan dikarenakan tidak adanya peran negara dalam melindungi kelas menengah, dan argumen Marsh & Li (2016) bahwa kelas menengah hendaknya didefinisikan melampaui indikator-indikator ekonomi. Untuk itu, analisis kelas menengah pada penelitian ini akan berfokus pada aspek class struggle pada tradisi Marxis yang telah dipopulerkan oleh beberapa ahli untuk melihat bagaimana relasi kuasa yang terjadi antar kelas dan melakukan perluasan cakupan arena analisis yang meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, pendapatan, layak huni, dan kebijakan pemerintah daerah.

## 3.1.1. Analisis Class Struggle pada Kelas Menengah
Kajian Marxis mengenai middle class dimulai ketika Karl Marx dan Friedrich Engels dalam The Manifesto of the Communist Party berargumen bahwa dalam masa kapitalis akan terjadi polarisasi lebih lanjut antara kelas
borjuasi dan proletariat. Kelompok intermediary apapun akan menghilang atau bergabung secara sementara dengan salah satu dari dua kelas utama. Dengan demikian, Marx mengharapkan petite bourgeoisie ( the old middle class ) akan perlahan-lahan menghilang sebagai kelas yang signifikan. Meskipun prediksi Marx benar mengenai petit bourgeoisie , namun interpretasi Marx tersebut menghiraukan kemunculan kelas menengah baru ( Marx & Engels, 2017 ). Meskipun menghiraukan kemunculan kelas menengah baru, Marx dan Engels justru menjelaskan terbentuknya kelas borjuasi kecil baru di negara-negara peradaban modern berkembang. Namun, Marx dan Engels melihat bahwa kelas ini terancam untuk menjadi kelas proletariat dikarenakan persaingan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan industri skala besar. Lebih jauh, kelas menengah baru ini akan tergantikan terutama dalam bidang perdagangan, manufaktur, dan pertanian oleh pengawas ketenagakerjaan ( Vidich, 1995 ).
Dalam melakukan analisis mengenai middle class, Poulantzas (2018) mempopulerkan theory of the structural determination of class yang memberikan pandangan mengenai batasan kelas. Terdapat tiga premis dasar Poulantzas dalam melakukan analisis kelas. Pertama, classes cannot be defined outside of class struggle (kelas tidak dapat didefinisikan di luar dari perjuangan kelas). Poulantzas berargumen mendefinisikan kelas dapat dilakukan dengan melihat praktik-praktik kelas yang tersaji dalam suatu perjuangan kelas dan pertentangan antar kelas tersebut. Kedua, classes designate objective positions in the social division of labour (kelas menunjuk posisi obyektif dalam pembagian kerja sosial). Poulantzas menekankan posisi objektif ini sebagai hal yang krusial karena penting untuk tidak mencampurkan analisis struktur mengenai posisi objektif kelas dengan analisis individu. Dalam mendefinisikan kelas, Poulantzas menekankan pada pengungkapan posisi objektif dalam hubungan sosial yang membentuk pembagian kerja. Poulantzas mengacu pada reproduksi posisi objektif dalam pembagian kerja sebagai penentuan struktur kelas. Premis terakhir, classes are structurally determined not only at the economic level, but at the political and ideological levels as well (kelas ditentukan secara struktural tidak hanya pada tingkat ekonomi, namun juga pada tingkatan politik dan ideologi). Meskipun benar ketika kita memahami faktor
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 1-14
ekonomi sebagai faktor utama dalam menentukan kelas- kelas sosial, namun ketika kita merujuk premis pertama yaitu perjuangan kelas yang merupakan arena dominasi dan subordinasi suatu kelas. Maka kita tidak bisa melepaskan unsur politik dan ideologi dari arena tersebut. Untuk itu, di samping faktor ekonomi, terdapat faktor politik dan ideologi yang menjadi bagian penting dari determinasi struktural kelas ( Poulantzas, 1976 ).

## 3.1.2. Kelas Menengah di Indonesia
Klinken dan Berenschot (2014) mengeksplorasi pertumbuhan kelas menengah di Indonesia dengan mengembangkan kerangka analisis yang lebih menekankan pada aspek relasi dan politik. Mereka mengkaji kelas menengah dalam kerangka agensi dan karakteristik perilaku mereka serta melihat motif dibalik perilaku tersebut. Studi tersebut menggunakan tiga konsep teori, yakni kelas, negara, dan budaya secara terpisah. Mengenai analisis kelas, keduanya mengulas konsep middle Indonesia berdasar pada konsep intermediate town ( Geertz, 1963 ) dan konsep middletown ( Lynd & Lynd, 1929 ). Buku ini menyajikan refleksi atas implikasi teoritis konsep-konsep tersebut terhadap pemahaman mengenai perubahan bangsa, masyarakat, dan negara Indonesia. Dalam analisis ini terdapat dua studi kasus yaitu yang ditulis oleh Nicolaas Warouw mengenai hubungan kelas di kalangan pekerja manufaktur di Kota Cilegon dan Pekalongan dan Jan Newberry mengenai struktur mobilitas di kampung pinggiran Kota Yogyakarta. Secara garis besar konsep middle Indonesia pada buku ini lebih merujuk pada sebuah paradigma, bukan sebagai kerangka operasional. Middle class dalam kelompok middle Indonesia dimaknai sebagai sebuah lokalitas imajiner yang selain menjembatani kesenjangan politik dan ekonomi antara metropolitan dan pinggiran, juga dapat dimaknai sebagai pendorong jalannya hubungan kekuasaan di antara wilayah tersebut ( Klinken & Berenschot, 2014 ).

## 3.2. Gambaran Umum Wilayah
Penelitian ini terinspirasi dari Klinken dan Berenschot (2014) yang mempertimbangkan aspek latar/tempat, sehingga menempatkan pentingnya komparasi antara perkotaan dan perdesaan. Sebagai lokasi penelitian pertama, Kebon Bawang adalah salah satu kelurahan
yang berada di Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Wilayah Kebon Bawang sebelah utara berbatasan dengan Kali Lagoa Kanal; sebelah Barat dengan Kali Buntu, Kelurahan Sungai Bambu; sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso; dan sebelah selatan dengan Kelurahan Sungai Bambu. Kebon Bawang merupakan daerah bersejarah apabila ditelusuri ke belakang, Kebon Bawang telah ada bahkan saat masa Hindia Belanda berada di Batavia atau sebutan Jakarta pada waktu itu. Menurut Zaenudin (2012) , nama Kebon Bawang merujuk pada komoditas andalan, yaitu bawang yang di masa lampau dan sangat dibudidayakan masyarakat hingga dikirim ke berbagai wilayah lain. Namun, perkebunan bawang saat ini telah bergeser menjadi daerah padat pemukiman warga. Bertepatan dengan keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok, Kebon Bawang masih menjadi tempat aktivitas bagi pengiriman barang lintas wilayah. Berbagai konteks tersebut tanpa sadar telah membentuk karakteristik ruang dan masyarakat Kebon Bawang. Adapun karakteristik wilayah yang dimiliki Kebon Bawang selayaknya masalah di perkotaan secara umum adalah ketimpangan sosial, kemacetan, dan kepadatan penduduk.
Produksi ruang kota terus-menerus dialami oleh masyarakat Kebon Bawang. Sebagaimana dalam Lefevbre (1991) , ruang adalah konstruksi sosial melalui hasil pertarungan politik, ekonomi, dan sosial yang mana akan selalu aktif dalam memproduksi, sehingga ruang tidak akan pernah sampai pada pendefinisian akhir. Lefebvre berangkat dari analisis pengaruh globalisasi ekonomi terhadap arah perekonomian dan produksi ke ruangan, sehingga paradigma terhadap kota dewasa ini sebagai justifikasi setiap kebijakan dan fenomena sosial. Urbanisasi dan pembangunan infrastruktur perkotaan merupakan bentuk nyata dari akibat produksi ruang yang dihasilkan. Pilihan untuk pindah ke kota adalah pilihan rasional yang setidaknya diwakilkan oleh beberapa faktor, yaitu jumlah pendapatan perkotaan yang lebih tinggi, kualitas fasilitas publik, ancaman iklim yang berpengaruh terhadap sektor pertanian, serta diversifikasi pendapatan untuk jaminan keberlangsungan hidup individu dan keluarga di desa ( Selod & Shilpi, 2021 ).
Sedangkan, Kalurahan Sardonoharjo adalah salah kalurahan yang berada Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta. Kalurahan Sardonoharjo memiliki luas wilayah sekitar 986,5031 ha dengan rincian, luas sawah sebesar 480.6470 ha, luas pekarangan sebesar 279.6980 ha, dan lain-lain sebesar 279.8860 ha. Sardonoharjo di bagian selatan berbatasan langsung dengan Sinduharjo dan Sariharjo, sebelah timur berbatasan dengan Sinduharjo, bagian utara berbatasan dengan Umbulmartani, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Sariharjo. Kalurahan Sardonoharjo sendiri terdiri dari 18 Pedukuhan, 46 Rukun Warga (RW) dan 110 Rukun Tetangga (RT). Kelahiran Kalurahan Sardonoharjo berawal dari penggabungan empat Kalurahan, yaitu Kalurahan Candi, Kalurahan Prumpung Lama, Kalurahan Clumprit, dan Kalurahan Klabanan. Berlokasi di seputar Jalan Kaliurang, menjadikan Kalurahan Sardonoharjo strategis dan ramai dilewati kendaraan. Hal tersebut tampaknya membentuk pola perekonomian sebagian masyarakat berupa penawaran jasa dan perdagangan di sepanjang jalan (Pemerintah Kalurahan Sardonoharjo, 2017).
Perkembangan wilayah di Kalurahan Sardonoharjo cukup terasa ketika terjadi pergeseran ciri masyarakat yang tadinya sangat mengandalkan sektor pertanian beralih pada sektor jasa dan perdagangan yang ditandai kemunculan toko-toko di sekitar jalan. Menurut ( Warsono, 2006 ), telah terjadi perkembangan wilayah pinggiran kota tepatnya Kalurahan Sardonoharjo ketika permukiman penduduk bermunculan akibat dipengaruhi sejumlah faktor, seperti pertumbuhan dan migrasi penduduk serta perubahan kepemilikan lahan. Sehubungan dengan hal tersebut, ini berkaitan pula dengan agenda Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengembangkan kawasan wisata di Kaliurang. Lebih lanjut, upaya pemerintah tersebut juga dibarengi dengan kebijakan pengembangan perumahan permukiman dan pengadaan listrik, air bersih, pengelolaan sampah, dan sejumlah fasilitas lainnya sebagai upaya pengadaan fasilitas pendukung wisata Kaliurang.
Selain itu, tren perpindahan penduduk tidak hanya terjadi dari desa ke kota (urbanisasi), namun secara bersamaan perpindahan berlangsung dari kota ke desa. Kepadatan penduduk, mahalnya harga lahan, perubahan
iklim, dan banyak masalah sosial lain di perkotaan membuat sejumlah warga memilih untuk bermukim di wilayah pinggiran kota ataupun desa. Oleh karena itu, aktivitas perpindahan masyarakat dari latar urban ke daerah sub-urban dapat menciptakan sejumlah perubahan sosial, termasuk bagaimana kelas menengah memahami identitasnya dan berjuang untuk naik kelas.

## 3.3. Kelas Menengah di Wilayah Urban dan Sub- Urban

## 3.3.1. Kelas Menengah di Kelurahan Kebon Bawang
Berdasarkan data BPS Jakarta Utara (2024), struktur perekonomian Kotamadya Jakarta Utara didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi lebih dari 40 persen. Namun, tidak mengherankan karena tingginya peranan sektor industri seiring dengan banyaknya perusahaan industri berskala besar yang berlokasi di Jakarta Utara, seperti Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda dan Cilincing. Alhasil, Jakarta Utara mendapatkan urutan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terbesar ketiga di DKI Jakarta setelah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, yakni sebesar Rp587,65 triliun pada 2022 dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp536 triliun pada 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022).
Keluruhan Kebon Bawang memiliki tingkat pendapatan penduduk yang beragam. Apabila dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatannya, dapat tergolong ke dalam kelas menengah atas, kelas menengah, kelas menengah bawah, dan kelas bawah. Kelas menengah atas ialah hanya segelintir orang dengan pendapatan yang tinggi. Kelas ini memiliki pekerjaan atau bisnis yang sukses, rumah yang berada di perumahan eksklusif dengan fasilitas yang lengkap, memiliki investasi properti atau bisnis lainnya. Berbanding timpang dengan pendapatan kelompok lainnya, DKI Jakarta menjadi provinsi kedua dengan perbedaan atau gap antara pendapatan penduduk kelas bawah dan kelas atas tertinggi setelah D.I. Yogyakarta. Gini rasio Jakarta Utara sendiri dalam 3 tahun bergilir mengalami kenaikan yaitu 0,413 pada 2020, 0,515 pada 2021, dan meningkat menjadi 0,543 di tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023).
Mewujudkan Perlindungan Sosial untuk Kelas Menengah: Studi Kasus Kelas Menengah Urban dan Sub-Urban di Indonesia
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 1-14
Dengan keadaan tersebut, karakteristik kelas menengah di wilayah urban, seperti Kebon Bawang umumnya memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang jauh lebih baik karena akses terhadap keduanya lebih mudah didapatkan oleh masyarakat. Berbagai kesempatan kerja dibidang formal maupun informal juga terbuka secara luas, sehingga keterampilan, kerja keras, dan profesionalisme cenderung lebih dihargai. Dari segi penghasilan, kelas menengah di Kebon Bawang juga memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi sejalan dengan tingkat upah minimum regional (UMR) yang ditetapkan oleh daerah.
Namun demikian, ada area dimana seringkali para peneliti sering luput. Hal tersebut berkaitan dengan tingginya tingkat ketimpangan yang memungkinkan adanya kesenjangan distribusi kekayaan antara kelas menengah atas dan kelas lainnya, termasuk kelas menengah. Banyak di antara kelas menengah telah berpenghasilan tetap, namun hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja.
“Pendapatan tinggi, tetapi pengeluaran kita juga tinggi. Sulit banget bisa menabung karena posisi kami terdesak oleh beragam kepentingan, dari keluarga sampai diri sendiri. Intinya, tidak ada program khusus buat kami. Kami tidak begitu mendapatkan perhatian spesial layaknya orang kaya atau miskin” (wawancara dengan A, MJ, dan R).
Tidak hanya itu, beratnya kehidupan kota yang dialami kelas menengah juga dapat tergambar sebagai berikut.
“Hidup dan tinggal di Jakarta Utara, khususnya Kebon Bawang punya kemudahan dan kesulitan sekaligus. Kami lebih mudah mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan, tetapi dengan besarnya populasi ada sebagian masyarakat yang tidak memanfaatkannya dengan baik. Bisa jadi karena kurangnya kesadaran orangtua dan cenderung mendorong anak-anak mereka langsung bekerja dengan tingkat pendidikan yang seadanya. Akhirnya, mereka masuk pasar kerja informal. Sebagian lainnya kesulitan mendapat pekerjaan karena secara kualifikasi dan keahlian yang dibutuhkan, mereka tidak memenuhi” (wawancara dengan AA, NAZ, dan DAP).
Pada akhirnya, potensi besar kelas menengah urban untuk bisa naik kelas dan menyokong perekonomian negara seringkali terkendala oleh sejumlah hambatan, seperti pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Mereka memang bekerja disektor yang menyumbang pendapatan regional terbesar, namun posisi mereka hanya sebagai pekerja kasar yang mendapatkan pekerjaan dan hak-hak bekerja yang terbatas. Namun, kendala paling utama adalah kurangnya kemauan politik dari pemerintah untuk hadirkan program yang mampu mengintervensi kelas menengah urban.

## 3.3.2. Kelas Menengah di Kalurahan Sardonoharjo
Berbeda dengan kelas menengah di Kebon Bawang yang mengandalkan sektor industri dan pengolahan sebagai dampak dari aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok, struktur perekonomian masyarakat Kalurahan Sardonoharjo pada tahun 2023 dapat merujuk data indikatif milik Kabupaten Sleman yang ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran (35.05%) diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial (22.50%). Kemudian, tingkat partisipasi kerja rata-rata laki-laki dan perempuan telah mencapai 67,99% dan tingkat penganggurannya sebesar 4,47%. Sementara itu, pada 2023, jumlah penduduk miskin mencapai 97,5 ribu jiwa (7,52%), turun sebesar 1,42 ribu jiwa dibandingkan dengan tahun 2022.
Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya beberapa sektor perekonomian di Kabupaten Sleman diakibatkan oleh beberapa faktor. Menurut Rambe dan Iskandar (2022) , faktor lokasi yang strategis karena hanya berjarak 5 km dari pusat kota dan berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta membuat Kabupaten Sleman menjadi wilayah yang memiliki tingkat keterpaparan yang tinggi. Kemudian, terdapat beberapa kecamatan yang termasuk kedalam wilayah aglomerasi yang merupakan hasil dari perkembangan perkotaan Yogyakarta, misalnya Kecamatan Depok, Gamping, Ngaglik, dan Mlati. Selain itu, terdapat beberapa kecamatan yang tergolong masuk kedalam wilayah peri-urban/sub-urban yang berpotensi untuk berkembang menjadi kegiatan masyarakat seperti Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik ( Rambe & Iskandar, 2022 ).
Mewujudkan Perlindungan Sosial untuk Kelas Menengah: Studi Kasus Kelas Menengah Urban dan Sub-Urban di Indonesia
Selanjutnya, penting bagi kita untuk melihat ketimpangan di Sardonoharjo. Melalui data indikatif Kabupaten Sleman per tahun 2022, nilai Indeks Gini mencapai 0,418 atau termasuk ke dalam kategori ketimpangan moderat. Hal tersebut dapat dipahami bahwa tingkat ketimpangan pendapatan cenderung melebar. Jika kita menggunakan parameter ketimpangan menurut kriteria Bank Dunia, kelompok 40% penduduk berpenghasilan terendah tahun 2022 di Kabupaten Sleman berkisar 16,07%. Berdasarkan pada kriteria Bank Dunia, ketimpangan pendapatan penduduk dalam kelompok ini tergolong sedang atau menengah. Sedangkan kelompok 40% pendapatan menengah dan 20% pendapatan tinggi tergolong ketimpangan rendah. Ketimpangan pendapatan menurut kriteria Bank Dunia pada tahun 2022 di Kabupaten Sleman juga menunjukkan porsi pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah naik dan porsi pendapatan kelompok penduduk berpenghasilan tinggi juga naik dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kelompok 40% pendapatan menengah mengalami penurunan persentase pendapatan pada tahun 2022 sebesar 32,32% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 34,81% ( Diskominfo Kabupaten Sleman, 2022 ).
“Sardonoharjo telah berubah dalam banyak hal, mulai dari mata pencaharian hingga arus migrasi yang masif. Kelas menengah di Sardonoharjo mulai meninggalkan pekerjaan orangtua mereka yang petani. Sebagian memilih berjuang lewat pendidikaan untuk mendapatkan pekerjaan kantoran. Namun, sebagian lainnya menjual aset mereka berupa lahan atau properti. Mereka menjadikan uang hasil jual-beli tersebut untuk modal berwirausaha” (wawancara dengan P, I, dan AD).
Tidak hanya itu, kehidupan kelas menengah suburban juga dapat tergambar sebagai berikut.
“Kami tidak begitu kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Dalam derajat tertentu, kesenjangan di Sardonoharjo juga cukup tinggi karena adanya perbedaan pendapatan antara warga asli dan pendatang. Beruntungnya, aktivitas sosial ekonomi banyak dipengaruhi oleh kehidupan kota yang mengandalkan sektor pendidikan dan pariwisata. Jadi, masyarakat banyak menggantungkan hidup pada bidang usaha yang mendukung sektor
unggulan tersebut. Hanya saja, kami butuh intervensi pemerintah lebih masif untuk mendukung warga lokal yang tidak kaya dan tidak terlalu miskin. Kelompok ini sangat sulit posisinya dan mendapat perhatian yang minim” (wawancara dengan BAY, AK, dan IR).
Kehidupan di wilayah sub urban yang semakin terasa urban juga menarik untuk disimak. Ada kerumitan tersendiri yang membuat kita tersadar bahwa perlindungan sosial yang ada belum cukup mampu memahami realitas sosial yang sebenarnya ada. Kondisi taraf hidup yang lebih baik adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Dengan mengetahui faktor-faktor kerentanan, diharapkan adanya kerangka kebijakan yang mampu mengintervensi kelas menengah untuk lebih tangguh.

## 3.4. Faktor-faktor Kerentanan
Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan sosial dan kebijakan ekonomi, setidaknya terdapat lima faktor yang menyebabkan terjadi kerentanan di kalangan kelompok menengah. Faktor-faktor tersebut seperti tingkat pendidikan, kesehatan, pendapatan, layak huni, dan kebijakan pemerintah daerah. Kelima faktor ini dijadikan pijakan untuk mendeskripsikan bagaimana kerentanan yang dihadapi baik kelas menengah di Kelurahan Kebon Bawang dan Kalurahan Sardonoharjo.
Kerentanan yang dialami kelompok masyarakat kelas menengah menjadi penghambat terjadinya mobilitas ke atas. Bahkan, dalam situasi krisis mereka memiliki kerentanan tinggi untuk terdorong ke dalam kategori masyarakat menengah bawah atau miskin. Skema perlindungan sosial yang belum memenuhi prinsip universalitas di Indonesia menjadi tantangan besar bagi stabilitas ekonomi masyarakat kelas menengah. Perlindungan sosial sendiri merupakan perwujudan kebijakan fiskal yang dialokasikan pemerintah dengan tujuan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah (lihat Tabel 1 ).
Perlindungan sosial di Indonesia erat kaitannya dengan sistem penyaluran bantuan bagi masyarakat. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, pangan, dan bidang lainnya yang dapat mengakomodasi kebutuhan dasar
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 1-14
No Faktor-Faktor Deskripsi Kebon Bawang Sardonoharjo 1 Tingkat Pendidikan Akses terhadap pendidikan di Kelurahan Kebon Bawang dapat dikatakan mudah. Rata- rata lama sekolah anak di Jakarta Utara adalah 10,82 tahun (Badan Pusat Statistik, 2023). Meskipun angka tersebut apabila dibandingkan dengan wilayah lain di DKI Jakarta terbilang di bawah, tepatnya kedua terbawah setelah Kepulauan Seribu dengan rata-rata 9,02 tahun. Sedangkan untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 98,75%, APK SMP/MTs 96,77%, dan APK SMA/SMK/MA 89,47% (Badan Pusat Statistik, 2020). Fasilitas pendidikan di tingkat sekolah dasar dapat dijumpai di Kebon Bawang, yaitu 7 SD Negeri,
5 SD Swasta, dan 1 Madrasah. Untuk tingkat menengah pertama dan atas, terdapat 7 SMP Swasta dan 3 SMA Swasta beserta 1 SMKN dan
7 SMK Swasta (Badan Pusat Statistik, 2023).
Tingkat pendidikan di Kalurahan Sardonoharjo didominasi oleh lulusan SLTA/ Sederajat dengan 6,794 penduduk, kemudian penduduk yang tidak/belum sekolah berjumlah 4.005 penduduk, dan Diploma IV/ Strata 1 dengan jumlah 2,692 penduduk (Badan Pusat Statistik, 2023). Secara rinci, rata-rata lama sekolah di Kalurahan Sardonoharjo mencapai 8,4 tahun dengan rincian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sebesar 99,47%, SMP/MTs sebesar 98,95%, dan SMA/SMK/MA sebesar 95,24% (Badan Pusat Statistik, 2020).
2 Tingkat Kesehatan Kualitas kesehatan di Jakarta Utara dapat
dilihat melalui Angka Harapan Hidup sekitar 73,32 tahun (Badan Pusat Statistik, 2023).
Kemudian, untuk angka kematian bayi di Kebon Bawah sejumlah 10 per 1.000 kelahiran hidup (Dinkes DKI Jakarta, 2020). Lalu, untuk cakupan imunisasi dasar lengkap mencapai 98% (Dinkes DKI Jakarta, 2020). Adapun fasilitas kesehatan terbilang lengkap yaitu 1 Rumah Sakit,3 Puskesmas, 4 Apotek, 17 Posyandu, dan 13 klinik kesehatan pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Kalurahan Sardonoharjo secara umum memiliki kemudahan akses terhadap institusi kesehatan baik rumah sakit, puskesmas, poliklinik, dan apotek (Badan Pusat Statistik, 2023). Kemudahan akses terhadap institusi kesehatan tersebut berimplikasi pada tingkat angka harapan hidup sebesar 74,2 tahun dan cakupan imunisasi dasar lengkap sebesar 99%. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang salah satunya adalah angka kematian bayi sebesar 6 per 1.000 kelahiran hidup (Badan Pusat Statistik, 2020). 3 Tingkat Pendapatan Kebon Bawang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp584.000 (Badan Pusat Statistik, 2020). Kemudian, apabila dilihat dari persentase penduduk miskin sekitar 4,67% (Badan Pusat Statistik, 2020). Data ini menunjukkan bahwa meskipun rata-rata pengeluaran per kapita di Kebon Bawang relatif tinggi, masih dijumpai sebagian kecil penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut pula telah menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi di Kebon Bawang.
Pada tahun 2022, rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di Kabupaten Sleman mencapai Rp1.789.809 dengan rincian 41,55% makanan dan 58,45% non makanan (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, 2022). Selanjutnya, rata-rata pengeluaran perkapita perbulan penduduk Kalurahan Sardonoharjo pada tahun 2020 mencapai Rp470.000/bulan. Sedangkan persentase penduduk miskin Kalurahan Sardonoharjo sebesar 12,45%.
Tabel 1. Faktor-faktor kerentanan pada Kelas Menengah di Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta Utara dan Kalurahan Sardonoharjo, Sleman
Mewujudkan Perlindungan Sosial untuk Kelas Menengah: Studi Kasus Kelas Menengah Urban dan Sub-Urban di Indonesia
masyarakat dan mendorong aspek pembangunan manusia. Berbagai program disalurkan dengan skema transfer sosial serta pembayaran kepada pekerja aktif dan para pensiunan ( Nawawi, 2021 ). Lebih lanjut, transfer sosial menjadi skema yang lebih luas menjangkau masyarakat meliputi bantuan bersyarat ( Conditional Cash Transfer ) dan bantuan tanpa syarat ( Unconditional Cash Transfer ).
Pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari kebutuhan dasar yang bisa menjadi game changer bagi pembangunan manusia. Program bantuan sosial di bidang pendidikan sendiri termasuk dalam CCT yang meliputi Program Indonesia Pintar bagi siswa SD-SMA dan Bidikmisi/KIP-K bagi mahasiswa. Bantuan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperluas akses pendidikan bagi anak
4 Tingkat Layak Huni ebon Bawang Persentase rumah tangga dengan akses air bersih: 98% (Badan Pusat Statistik, 2020) Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak: 92% (Badan Pusat Statistik, 2020) Persentase rumah tangga dengan akses listrik telah mencapai angka 100% (Badan Pusat Statistik, 2021). Dapat disimpulkan untuk akses terhadap pelayanan dasar, Kebon Bawang memiliki infrastruktur dasar yang relatif baik, terutama dalam hal akses terhadap air bersih, sanitasi, dan listrik. Kalurahan Sardonoharjo Persentase rumah tangga dengan akses air bersih: 99% (Badan Pusat Statistik, 2020) Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak: 95%
(Badan Pusat Statistik, 2020) Persentase rumah tangga dengan akses listrik telah mencapai angka 99% (Badan Pusat Statistik, 2021). 5 Kebijakan Pemerintah Daerah Kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan perlindungan sosial bagi kelas menengah utamanya bagi masyarakat Kebon Bawang dapat menjumpai Program
KJP Plus, Program Kartu Lansia Jakarta, dan Program Jakpreneur. Program KJP Plus (Kartu Jakarta Pintar Plus) merupakan program bantuan sosial yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga miskin atau rentan di Jakarta, berupa keperluan pendidikan seperti buku, seragam sekolah, pembayaran uang sekolah, dan bimbingan belajar. Program Kartu Lansia Jakarta ialah program bantuan sosial yang ditujukan kepada lansia dengan tawaran berbagai macam manfaat, termasuk bantuan kesehatan, obat-obatan, transportasi, dan layanan sosial. Sedangkan, Program Jakpreneur merupakan program untuk mendukung pengembangan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jakarta. Kabupaten Sleman memiliki kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan perlindungan sosial bagi kelas menengah yang tertera dalam Peraturan Bupati Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.8 Tahun 2021. Selain itu, terdapat beberapa program perlindungan sosial seperti Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Miskin (BPMM), Program Jaminan
Kesehatan Daerah (Jamkesda), dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Sumber: Olahan dari penulis.
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 1-14
dari keluarga menengah ke bawah berupa bantuan biaya pendidikan tunai.
Namun demikian, masih terdapat kesenjangan akses pendidikan antara masyarakat urban dan sub-urban. Terlihat dari RLS di Kebon Bawang, Jakarta Utara yang mencapai 10,82 tahun sementara di Sardonoharjo, Sleman hanya 8,4 tahun. RLS wilayah urban lebih dekat dengan RLS nasional yakni 11,4 tahun dibandingkan dengan wilayah sub-urban (Badan Pusat Statistik, 2023). Situasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor kesadaran dan kemampuan akses pendidikan bagi masyarakat setempat. Berkaitan dengan kedua lokasi tersebut, ketersediaan fasilitas pendidikan bukan faktor utama yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kerentanan. Persoalan biaya pendidikan yang semakin mahal, ditambah dengan bantuan pendidikan bersyarat yang terbatas pada masyarakat miskin menjadi penyebab kerentanan yang paling krusial.
Besarnya bantuan dana pendidikan belum dapat menyentuh masyarakat kelas menengah. Terdapat beberapa syarat yang tidak dapat dipenuhi masyarakat kelas menengah sekalipun mereka dalam kondisi membutuhkan bantuan pemerintah. Salah satunya yakni kendala terkait status pekerjaan masyarakat kelas menengah. Biasanya mereka yang tergolong sebagai pekerja tetap dinyatakan sebagai masyarakat mampu yang tidak berhak atas bantuan pendidikan bagi anak- anak mereka. Situasi seperti ini yang menyebabkan kelompok masyarakat kelas menengah mengalami kerentanan untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi.
Padahal, pendidikan adalah gerbang memperoleh pekerjaan yang layak dan masyarakat menengah memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin besar jumlah masyarakat kelas menengah akan semakin mendorong konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja. Pendidikan yang lebih tinggi dan lapangan kerja dengan upah yang stabil menjadi faktor utama yang menstimulus formasi masyarakat kelas menengah dan mendorong terjadinya mobilitas sosial ke atas.
Di bidang kesehatan, terdapat Program Indonesia Sehat yang disalurkan melalui skema UCT dalam bentuk bantuan atau subsidi iuran JKN bagi masyarakat miskin atau rentan. Bagi wilayah urban dan sub-urban yang
ditunjukkan dengan AHH dan angka kematian bayi di Kebon Bawang dan Sardonoharjo tidak ada perbedaan yang signifikan. Bahkan, AHH di Sardonoharjo 0,27 tahun lebih tinggi dari AHH nasional. Hal ini berkaitan dengan letak strategis kedua wilayah tersebut dari pusat kota. Sehingga, ketersediaan fasilitas kesehatan relatif memadai dan mudah dijangkau.
Meskipun demikian, potensi kerentanan masyarakat kelas menengah lagi-lagi berkaitan dengan terbatasnya hak mereka untuk memperoleh bantuan iuran JKN. Akibatnya, mereka hanya bisa memperoleh jaminan kesehatan melalui iuran mandiri. Skema iuran mandiri memberikan masyarakat pilihan untuk memilih tingkat kenyamanan fasilitas kesehatan sesuai kemampuan bayarnya. Namun, hal ini juga memberikan ketidakadilan bagi masyarakat kelas menengah karena mereka harus berkontribusi memberikan subsidi silang bagi kesehatan masyarakat kelas atas sekaligus masyarakat miskin sedangkan mereka tidak menerima fasilitas kesehatan yang mahal tetapi juga tidak memperoleh bantuan iuran ( Thamrin, 2018 ).
Sementara itu, kesenjangan pendapatan terlihat cukup signifikan antara wilayah urban dan sub-urban. Ditandai dengan lebih tingginya persentase penduduk miskin di Sardonoharjo yang mencapai 12,45% dibandingkan dengan Kebon Bawang yang hanya mencapai 4,67%. Kondisi ini dipicu dengan arus industri yang relatif lebih cepat di perkotaan, sehingga peluang ekonomi menjadi lebih besar. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan perekonomian yang di antara masyarakat urban maupun sub-urban. Penyebabnya dapat berkaitan dengan kurang terserapnya masyarakat dalam pekerjaan layak, sehingga mereka yang tidak memenuhi kualifikasi harus bekerja pada sektor informal tanpa memperoleh jaminan-jaminan tertentu. Lagi-lagi, masyarakat menengah yang bekerja disektor swasta atau industri non-formal relatif lebih rentan untuk kehilangan pekerjaan atau gangguan ekonomi lainnya saat situasi krisis berlangsung.
Untuk perumahan dengan tingkat layak huni di Kebon Bawang dan Sardonoharjo memiliki infrastruktur dasar yang relatif baik dalam hal akses air bersih, sanitasi, dan listrik. Situasi ini menunjukkan telah terjadi pemerataan di wilayah urban dan sub-urban. Akan
Mewujudkan Perlindungan Sosial untuk Kelas Menengah: Studi Kasus Kelas Menengah Urban dan Sub-Urban di Indonesia
tetapi, potensi kerawanan masyarakat menengah dapat terjadi pada mereka yang tinggal dengan skema sewa. Dalam kondisi tertentu mereka dapat sewaktu-waktu kehilangan tempat tinggal atau terpaksa harus pindah ke perumahan dengan akses yang lebih terbatas.
Terakhir, pemerintah daerah memegang peranan penting bagi tersedianya perlindungan sosial di masyarakat. Kebijakan bantuan pemerintah daerah yang dilakukan Pemerintah Kotamadya Jakarta dan Kabupaten Sleman memberikan dorongan bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. Sejauh ini, kebijakan-kebijakan pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan dan ketepatan sasaran. Diperlukan adanya sistem database yang diperbarui dan transparan, sehingga program- program yang diberikan dapat efektif dan berdampak. Terutama bagi masyarakat kelas menengah yang seringkali tereksklusi di tengah banyaknya beban ekonomi yang ditanggung. Dengan demikian, kebijakan perlindungan sosial tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan daya beli, melainkan juga mendorong para penerima manfaat untuk mandiri melalui pengawasan dan target-target yang terstruktur.

## 3.5. Kebijakan yang Inklusif dan Adaptif
Memasuki abad kedua puluh satu, banyak negara berkembang yang lebih sejahtera daripada dekade- dekade sebelumnya karena mereka telah menerapkan kebijakan sosial berskala besar. Misalnya, keberhasilan Korea Selatan dan Jepang ( Peng, 2011 ) melakukan transformasi dari negara berkembang menjadi negara maju karena berfokus pada investasi sosial dan mengaitkannya dengan kebijakan ekonomi. Dengan begitu, banyaknya kegagalan suatu negara dalam menyelesaikan persoalan sosial karena seringkali kebijakan sosial berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Pada urusan sosial, kohesi sosial menjadi wacana dominan, sedangkan pada urusan ekonomi, soal pertumbuhan dan stabilitas politik menjadi yang utama ( Pieterse & Cardoso, 2014 ). Dalam kenyataan, masyarakat tidak serta merta beralih ke gaya hidup kelas menengah dengan penghasilan $2,01/hari. Meski telah berada di atas garis kemiskinan moderat internasional ($2/hari), ini hanya menunjukkan penting secara statistik, bukan dalam kehidupan orang-orang, seperti Mohamed Bouazizi di Tunisia dengan
penghasilan sekitar $5/hari ketika dia harus membakar dirinya pada tahun 2010, yang memicu Arab Spring. Artinya, masyarakat yang hidup dengan pendapatan rata-rata di atas negara berkembang pun tidak lantas menikmati keamanan ekonomi yang kita kaitkan dengan kelas menengah di negara maju ( Birdsall, 2014 ).
Berkaca pada kondisi tersebut, pemerintah Indonesia memerlukan kerangka kebijakan sosial yang inklusif dan adaptif. Kebijakan ini pada gilirannya berdampak pada setiap warga negara termasuk kelas menengah. Secara khusus, hal tersebut dapat memperkuat mobilitas sosial serta meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial. Lebih lanjut, implementasi kebijakan yang tepat dan efektif dapat membantu kelas menengah mencapai potensi mereka sekaligus berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih adil. Berikut ini merupakan tawaran kebijakan sosial yang adaptif dan inklusif bagi kelas menengah.

## 3.5.1. Program Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan adalah sarana untuk melakukan mobilitas sosial vertikal. Melalui pendidikan, diharapkan adanya peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia. Dengan memberikan subsidi atau memperluas cakupan beasiswa pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kelas menengah, diharapkan semakin banyak kelas menengah yang mampu menopang perekonomian keluarga menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik, bahkan bisa berkontribusi pada perekonomian daerah. Hal ini dapat dicapai melalui strategi berikut: a) meningkatkan kualitas sekolah negeri dan menyediakan lebih banyak pilihan sekolah berkualitas bagi kelas menengah; dan b) memberikan program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan daya saing kelas menengah di pasar kerja.

## 3.5.2. Program Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Kelompok kelas menengah masih mengalami kerentanan terhadap layanan kesehatan karena bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah yang tidak menjangkau mereka serta premi asurasi yang mahal. Di samping itu, masyarakat kelas menengah seringkali mengalami penurunan kelas sosial ketika usianya tidak lagi produktif untuk bekerja.
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 1-14
Untuk itu, diperlukan adanya jaminan yang memadai bagi mereka melalui hal-hal berikut: a) menyediakan program asuransi kesehatan yang komprehensif dan terjangkau dengan premi yang dihitung berdasarkan kemampuan finansial; b) meningkatkan kualitas layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit daerah; dan c) memberikan subsidi atau bantuan untuk biaya kesehatan bagi kelas menengah yang membutuhkan.
3.5.3. Program Universal Basic Income (Ekonomi)
Persoalan kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan akses perlindungan sosial, namun juga erat dengan perekonomian. Situasi ekonomi yang relatif stabil dan aksesibel mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran dikalangan kelas menengah. Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perekonomian melalui program Universal Basic Income, seperti: a) memberikan akses permodalan yang mudah dan terjangkau bagi pengusaha kelas menengah; b) membangun inkubator bisnis dan menyediakan pelatihan kewirausahaan untuk membantu kelas menengah memulai dan mengembangkan usaha mereka; dan c) meningkatkan infrastruktur daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

## 3.5.4. Program Perumahan dan Akses Layanan Dasar
Ketersediaan rumah layak huni merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial. Tingginya harga tanah dan perumahan terutama di wilayah perkotaan membuat masyarakat kelas menengah ke bawah kesulitan memiliki tempat tinggal yang layak huni dan nyaman. Rumah layak huni sendiri berdampak pada kualitas kesehatan dan aspek pembangunan manusia lainnya. Oleh karenanya, diperlukan alternatif kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan rumah layak huni sebagai berikut: a) memberikan subsidi atau bantuan perumahan bagi kelas menengah yang kesulitan membeli atau menyewa rumah; b) membangun perumahan yang terjangkau dan berkualitas bagi kelas menengah; dan c) meningkatkan akses kelas menengah terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik.

## 3.5.5. Reformasi Pajak dan Kebijakan
Masyarakat kelas menengah menjadi pihak yang terdampak paling besar terhadap tingginya pajak. Mereka harus menanggung kenaikan tarif pajak, namun tidak berhak atas bantuan pemerintah. Padahal, pendapatan mereka seringkali tidak berimbang dengan biaya-biaya yang harus mereka keluarkan. Berikut beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan pajak bagi masyarakat kelas menengah: a) meninjau struktur pajak daerah agar lebih adil dan berpihak pada kelas menengah; dam b) memberikan insentif pajak bagi kelas menengah yang berinvestasi dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

## 4. Kesimpulan
Pencapaian dalam mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif bagi seluruh warga negara termasuk kelas menengah tidak lepas dari besarnya peran pemerintah. Potensi sumber daya manusia dan talenta dari kalangan menengah yang semula cenderung diabaikan dapat berubah menjadi kekuatan besar bagi negara seiring dengan meningkatnya intervensi pada kelompok menengah. Kebijakan perlindungan sosial yang cenderung berfokus pada masyarakat kelas bawah atau miskin menempatkan kerentanan masyarakat kelas menengah menjadi lebih tinggi.
Analisis terhadap dua kelompok kelas menengah perkotaan (Kelurahan Kebon Bawang, Kotamadya Jakarta Utara) dan kelas menengah perdesaan (Kalurahan
Sardonoharjo,
Kabupaten Sleman) menunjukkan kelompok menengah mengalami kerentanan sosial dan ekonomi yang relatif tinggi. Kerentanan ini dilihat berdasarkan kinerja indikator kinerja pemerintah yang meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, pendapatan, layak huni, dan kebijakan pemerintah daerah.
Kelompok menengah dihadapkan pada situasi untuk membantu pertumbuhan ekonomi nasional melalui daya beli dan produktivitas industri. Di sisi lain, akses mereka terhadap jaminan kebutuhan dasar masih sangat terbatas. Adapun fokus pembangunan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat miskin membuat kelompok menengah tidak berhak atas bantuan perlindungan sosial dari pemerintah. Alih-alih mendapat
Mewujudkan Perlindungan Sosial untuk Kelas Menengah: Studi Kasus Kelas Menengah Urban dan Sub-Urban di Indonesia
dorongan untuk melakukan mobilitas sosial ke atas, kelas menengah justru sangat rentan untuk mengalami penurunan kelas sosial. Ringkasnya, persoalan kelas menengah diakibatkan oleh tidak tersedianya kerangka kerja yang holistik untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi semua orang. Pemerataan dan perluasan program baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan menjadi agenda penting untuk menurunkan tingkat kerentanan kelompok menengah. Stabilitas kelompok menengah ini berdampak pada stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Dengan demikian, menyediakan kebijakan sosial yang inklusif dan adaptif berupa perlindungan sosial bagi semua orang, keberhasilan pembangunan manusia dan perekonomian di Indonesia lebih mungkin untuk dicapai.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada para kolega, narasumber, dan pihak-pihak lainnya yang telah mendukung kelancaran proses penelitian. Adapun penelitian ini ditujukan untuk kelas menengah, baik di kota maupun desa, yang saat ini semakin terjepit dan berjuang agar naik kelas.

## Referensi
Bender, K., Kaltenborn, M., & Pfleiderer, C. (2013). Social Protection in Developing Countries (K. Bender, M. Kaltenborn, & C. Pfleiderer, Eds.). Routledge. Crossref | Google Scholar
Birdsall, N. (2014, April 18). Blog Post: Who You Callin’ Middle Class? A Plea to the Development Community . Center For Global Development. Google Scholar
Birdsall, N., Graham, C., & Pettinato, S. (2000). Stuck In The Tunnel: Is Globalization Muddling The Middle Class? Crossref | Google Scholar
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman. (2022). Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Tahun 2022 Kabupaten Sleman . Retrieved from https://kominfo.slemankab.go.id/wp-content/ uploads/2024/01/Ketimpangan-Pengeluaran-2022-ebook.pdf .
Flick, U. (2018). Triangulation in Data Collection. In The SAGE Handbook of Qualitative Data Collection . SAGE Publications Ltd. Crossref | Google Scholar
Fuady, A. (2023). Jaminan Kesehatan Sosial: Proteksi Untuk Siapa? Kompas . Retrieved from https://www.kompas.id/baca/opini/ 2023/01/01/jaminan-kesehatan-nasional-proteksi-untuk-siapa .
Geertz, C. (1963). Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia (Vol. 11) . University of California Press. Crossref | Google Scholar
Lefevbre, H. (1991). The Production of Space (1st ed.) . Oxford: Blackwell. Google Scholar
Loewe, M. (2012). Caring for the Urban Middle Class: The Political Economy of Social Protection in Arab Countries. In Social Protection in Developing Countries . SSRN Electronic Journal. Crossref | Google Scholar
Lynd, R. S., & Lynd, H. M. (1929). Middletown; a study in contemporary American culture. Google Scholar
Marsh, L. L., & Li, H. (2016). The Middle Class in Emerging Societies: Consumers, Lifestyles and Markets. Google Scholar
Marx, K., & Engels, F. (2017). The Communist Manifesto . Pluto Press. Crossref | Google Scholar
Nawawi, A. (2021). Arah Kebijakan Perlindungan Sosial Ke Depan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Syntax Admiration, 2 (10), 1824-1838. Crossref | Google Scholar
Peng, I. (2011). Social investment policies in Canada, Australia, Japan, and South Korea. International Journal of Child Care and Education Policy, 5, 41-53. Crossref | Google Scholar
Pieterse, J. N., & Cardoso, A. (2014). Brazil Emerging: Inequality and Emancipation (J. Nederveen Pieterse & A. Cardoso, Eds.). Routledge. Crossref | Google Scholar
Poulantzas, N. (1976). Classes in Contemporary Capitalism. Politics & Society, 6 (1), 120–121. Crossref | Google Scholar
Pressman, S. (2015). Defining and measuring the middle class. American Institute for Economic Research , 1-27. Google Scholar
Rambe, S. S. U., & Iskandar, D. A. (2022). Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Perkembangan Wilayah, dan Disparitas di Kabupaten Sleman. REKA RUANG, 5(1). Google Scholar
Ravallion, M. (2010). Do poorer countries have less capacity for redistribution?. Journal of Globalization and Development, 1 (2). Crossref | Google Scholar
Rosalina. (2024). Kelas Menengah Indonesia Sulit Menjadi Orang Kaya. Kompas . Retrieved from https://www.kompas.id/baca/investigasi/ 2024/02/24/kelas-menengah-indonesia-sulit-menjadi-kaya .
Salasah, R., & Sulistyo, P. D. (2024). Kelas Menengah Indonesia Sulit Kaya, Terdampak Tumbangnya Industri Manufaktur. Kompas . Retrieved from https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/27/kelas- menengah-sulit-kaya-terdampak-efek-domino-tumbangnya- industri-padat-karya .
Selod, H., & Shilpi, F. (2021). Rural-urban migration in developing countries: Lessons from the literature. Regional Science and Urban Economics, 91 , 103713. Crossref | Google Scholar
Tarkhnishvili, A., & Tarkhnishvili, L. (2013). Middle class: Definition, role and development. Global Journal of Human Social Science. Sociology & Culture, 13 (7), 21-31. Google Scholar
Thamrin, D. (2018). Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Konteks Perlindungan Sosial dan Keamanan Nasional: Tinjauan Kritis Dimensi Keamanan Non Tradisional. Jurnal Keamanan Nasional, 4 (1), 69-102. Google Scholar van Klinken, G., & Berenschot, W. (2014). In Search of Middle Indonesia. BRILL. Crossref | Google Scholar
Vidich, A. J. (1995). The New Middle Classes: Life-Styles, Status Claims and Political Orientations (A. J. Vidich, Ed.). Palgrave Macmillan UK. Crossref | Google Scholar
Warsono, A., Soetomo, S., & Wahyono, H. (2009). Perkembangan Pemukiman Pinggiran Kota pada Koridor Jalan Kaliurang, Kabupaten Sleman. Jurnal Tata Kota dan Daerah, 1 (1), 19-23. Google Scholar
Zaenudin, H. (2012). 212 asal-usul Djakarta tempo doeloe : disertai fakta, foto, dan kesaksian unik yang membawa anda ke masa lalu. Ufuk Publishing House. Google Scholar