Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 9, No. 2, Desember 2020 pp.119 -129 ISSN 2310-6051 (Print), ISSN 2548-4907 (online) Journal homepage https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi

## PARTISIPASI DAN KOMUNIKASI POLITIK PEREMPUAN DI LEGISLATIF MENURUT KACAMATA POLITISI PEREMPUAN DI INDONESIA
Theresia Parwati, Kuspuji Istiningdiah theres@bps.go.id; istiningdiahkuspuji@gmail.com Program Pascasarjana Universitas Paramadina Jakarta
Article Info Keyword: Women, Politics, Participation, and Culture Patriarchate Abstract Today, women political participation is still low in number. It causes the shortness of women  representation  in  policy  and  decision  making.  In  fact,  the  representation  of women has not been heard fully in the public space. Many women's voices have not been conveyed. This article examined woman’s political participation and communi- cation  in  the  political  area  in  Indonesia.  The  main  problems  of  this  research  were why  the  participation  of  women  in  politics  in  formal  institutions  relatively  low  and how the communication role in that matter. This research used descriptive qualitative method by interviewing 18 women politicians in legislative on June 26th until July 4th online. The research findings show the lack of women participation as the representa- tive. The low representation of women in direct political participation  was influenced by  various  internal  and  external  factors.  They  included  women’s  unwillingness  to plunge  directly  into  the  world  of  practical  politics,  patriarchy  cultural  factors,  and incapability of women to solve lots of real-problems. It is why we still need the right step to create equality and access to women in the political scope.
Copyright © 2020 Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Di  berbagai  belahan  dunia  yang  secara  umum masih menganut budaya patriarki, partisipasi perempu- an di ruang publik masih sangat minim. Bahkan untuk negara  demokrasi  sebesar  Amerika  Serikat,  kaum  per- empuan  baru  dapat  memberikan  hak  pilihnya  baru setelah  144  tahun  Amerika  Serikat  merdeka.  Padahal kesadaran  akan  pentingnya  kesetaraan  gender  di Amerika  Serikat  telah  berkembang  secara  pesat  sejak publikasi  John  Stuart  Mill  yang  terinpirasi  sang  istri Harriet Taylor yakni “Perempuan sebagai Subyek” (The Subjection of Women) pada tahun 1869. Perempuan  baru  sebatas  objek  pembangunan  dan  be- lum  subjek  pembangunan.  Salah  satu  penyebabnya karena pada tataran kebijakan masih bias gender.
Di Indonesia, kesadaran kaum perempuan untuk berpartisipasi ke dunia politik secara nyata dimulai dari Gerakan  Istri  Sedar  yang  berdiri  sejak  tahun  1927.
Perhimpunan  ini  muncul  atas  dasar  permasalahan  per- empuan Indonesia yang merebak dan adanya keinginan untuk  memperbaiki  serta  menjunjung  tinggi  derajat kaum  perempuan  Indonesia,  tidak  terbatas  pada  per- empuan  kalangan  atas.  Perjuangan  ini  penting  karena posisi politik yang dapat diisi oleh perempuan merupa- kan  salah  satu  usaha  perbaikan  status  perempuan  di Indonesia (Kompas.com, 2012).
Perlakuan diskriminasi terhadap kaum perempuan  sudah  terjadi  dalam  waktu  yang  cukup panjang.  Keberadaan  paham  patriarki  di  masyarakat, membentuk pemahaman bahwa laki-laki lebih superior di  semua  lini  kehidupan.  Terjadinya  pembedaan perilaku,  status,  dan  otoritas  antara  laki-laki  dan perempuan  telah  turun  temurun  dipraktikkan  di masyarakat.  Ketidakadilan  ini  termanifestasi  dalam bentuk stereotype ,  marjinalisasi,  subordinasi  dan bahkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.
Adanya  anggapan  yang  selama  ini  melekat dalam  benak  masyarakat  sehingga  mendomestifikasi peran  perempuan  yang  hanya  identik  dengan  kegiatan domestik  atau  rumah  tangga.  Sementara  laki-laki dianggap sebagai pelaku sentral dalam keluarga. Dalam dunia  kerja,  tak  jarang  kaum  perempuan  mengalami marjinalisasi  atau  proses  peminggiran.  Salah  satu contohnya  adalah  perempuan  mendapatkan  upah  yang jauh  di  bawah  upah  rata-rata  laki-laki  dan  memiliki peluang  lebih  rendah  dalam  memasuki  pasar  tenaga kerja (BPS & KPPPA, 2016a). Dalam hal pengambilan keputusan,  perempuan  pun  masih  termarginalisasi. Sebagai  contoh,  berdasarkan  hasil  pemilu  2019-2024 persentase  anggota  parlemen  perempuan  hanya mencapai  20,52 persen. Dalam pengambilan kebijakan di sektor kepemerintahan, perempuan yang menduduki  jabatan  struktural  PNS  tidak  sampai  30 persen  (BPS  &  KPPPA,  2016b).  Dalam  tindak kekerasan,  perempuan  kerap  menjadi  objek.  Sekitar  1 diantara  3  perempuan  usia  15–64  tahun  mengalami kekerasan    fisik  dan/  atau  seksual  oleh  pasangan  atau selain pasangan selama hidupnya sementara untuk yang mengalami  kejadian  tersebut  dalam  12  bulan  terakhir ada  1  dari  10  orang  perempuan  menurut  hasil  Survei Pengalaman  Hidup  Perempuan  Nasional  (SPHPN) 2016 (BPS, Maret 2017).

## KESETARAAN GENDER
Pada  konsep  gender  yang  diakui  berbagai  ahli, diakui  bahwa  ada  perbedaan  kepribadian  dan  perilaku antara  laki-laki  dan  perempuan  dimana  hal  tersebut tidak  bersifat  universal,  tetapi  ditentukan  oleh kebudayaan, sejarah, dan merupakan perbedaan simbolis atau sosial yang dan struktur sosial masyarakat tertentu. Seperti yang ditulis oleh Oakley dalam Daulay (2007), gender  diartikan  sebagai  konstruksi  sosial  atau  atribut yang  dikenakan  pada  manusia  yang  dibangun  oleh kebudayaan.
Paradigma  yang  muncul  dibenak  masyarakat saat  ini  menerjemahkan  gender  sebagai  jenis  kelamin. Secara etimologis kata gender sendiri berasal dari baha- sa Inggris yang berarti jenis kelamin (Echols dan Shad- ily,  1983).  Berdasarkan  perkembangan  konsep  gender, maka  gender  merujuk  pada  laki-laki  dan  perempuan, status  keduanya  dan  posisi  relatif  antar  keduanya
(Lopez-Carlos  and  Zahidi,  2005).  Gender  merupakan sebuah  variabel  sosial  ekonomi  yang  muncul  sebagai akibat dari hubungan berbagai faktor seperti ras, umur, kelompok  sosial  dan  etnis.  Salah  satu  isu  kesetaraan gender  di  Indonesia  juga  tertuang  dalam  visi  pem- bangunan  nasional,  yaitu  mewujudkan  Indonesia  yang mandiri, maju, adil dan makmur. Adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi  dalam  bentuk  apapun,  baik individu,  wilayah,  maupun  jenis  kelamin.  Dengan demikian,  tidak  mengherankan  jika  penghapusan  dis- kriminasi  gender  di  semua  bidang  kemudian  menjadi isu  yang  terus  menerus  dibahas  sebagai  target  pem- bangunan .
Gambar 1. Indeks Pembangunan Gender Menurut Provinsi, Tahun 2019

## Sumber : BPS, 2019
Indeks  Pembangunan  Gender  merupakan  indi- kator  komposit  yang  menggambarkan  kualitas  keber- hasilan pembangunan dalam hal kesehatan, pendidikan dan  ekonomi.  Besaran  nilai  IPG  tahun  2019  adalah 91,07  yang  berarti  kualitas  pembangunan  yang  dil- akukan  sudah  sangat  baik  dan  memperhatikan kesetaraan  gender.    Dari  gambar  diatas    dapat  dilihat sebaran  variasi  nilai  indeks  pada  masing-masing provinsi,  dimana  indeks  tertinggi  Provinsi  DI  Yogya- karta dan terendah Provinsi Papua. Sebanyak 19 dari 34 provinsi,  nilai  Indeks  Pembangunan  Gendernya  masih dibawah angka nasional Indonesia. Perbedaan ini sudah barang  tentu  berimplikasi  pada  intervensi  program pemerintah berbeda untuk setiap provinsi.

## PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN
Meskipun  komposisi  penduduk  perempuan
Indonesia  tergolong  besar  (lebih  dari  separuh penduduk), namun partisipasinya diruang publik masih sangat minim karena perempuan masih termarjinalisasi secara  politis,  sosial,  kultural  dan  ekonomis-yang hampir  selalu  absen  pada  proses-proses  pengambilan keputusan. Upaya untuk memperkuat partisipasi politik perempuan  di  Indonesia  harus  ditempatkan  di  dalam konteks transisi yang tengah dialami bangsa  Indonesia menuju  ke  sistem  politik  yang  lebih  demokratis  yang menjamin  adanya  kesetaraan  politik  bagi  seluruh warga,  tak  terkecuali  kelompok  marjinal  dan  kaum minoritas.
Keterwakilan  perempuan  di  parlemen  dalam jumlah  yang  memadai  merupakan  salah  prasyarat untuk  memastikan  terpenuhinya  kepentingan  kaum perempuan.  Laporan  perkembangan  PBB  tahun  1995 yang  menganalisis  gender  dan  pembangunan  di  174 negara  menyatakan  bahwa:  “Meskipun  benar  bahwa tidak ada hubungan nyata yang terbentuk antar tingkat partisipasi  perempuan  dalam  lembaga-lembaga  politik dan  kontribusi  mereka  terhadap  kemajuan  perempuan, [tetapi]  30  persen  keanggotaan  dalam  lembaga- lembaga  politik  dianggap  sebagai  jumlah  kritis  yang dapat  membantu  perempuan  untuk  memberi  pengaruh yang berarti dalam politik” (Suryani 2010).
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  kita  berharap agar  persentase  perempuan  yang  duduk  di  parlemen dapat  meningkat  hingga  30  persen  sehingga  secara otomatis  partisipasi  perempuan  dalam  pembangunan juga  akan  meningkat.  Salah  satu  capaian  reformasi yang  penting,  kaitannya  dengan  konteks  ini  adalah aturan  tentang  kewajiban  kuota  30  persen  bagi  caleg perempuan.  Aturan  tersebut  tertuang  dalam  sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Poli- tik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU  No.  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik  dan  UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD  yang  di  dalamnya  juga  memuat  aturan terkait Pemilu tahun 2009.
Jumlah penduduk Indonesia saat ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencapai 260 juta jiwa dan sekitar  50  persen  di  antaranya  adalah  penduduk  per- empuan.  Secara  nyata,  ini  adalah  potensi  yang  sangat besar.

## Gambar 2. Keterwakilan Perempuan di Lembaga
Legislatif dari Pemilu 1950-2019

## Keterangan : Diolah dari berbagai sumber
Namun  demikian,  dari  Pemilu  ke  Pemilu  peta kekuasaan  terkait  keterwakilan  perempuan  cenderung tidak  tampak  mengalami  perubahan.  Tahun  2004, jumlah perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen sebanyak 65 orang atau 11,82 persen. Persen- tase ini naik menjadi 17,86 persen untuk Pemilu 2009 dan  17,32  persen  untuk  Pemilu  2014.  Pada  Pemilu 2019 yang lalu, dari 575 orang anggota DPR yang ter- pilih untuk masa bakti 2019-2024, sebanyak 118 orang (20,52  persen)  diantaranya  adalah  perempuan.  Kuota 30  persen  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  masih belum dapat direalisasikan hingga saat ini.
Persoalan affirmative  action ini  juga  ibarat  dua sisi  mata  uang.  Disatu  sisi,  ini  merupakan  bentuk intervensi  yang  dilakukan  oleh  negara  untuk meningkatkan  partisipasi  politik  perempuan  secara khusus  di  legislatif,  namun  disisi  lain  juga  bisa mengeneralisasi  rendahnya  kualitas  anggota  legislatif perempuan  yang  seolah  ‘dipaksakan’  hanya  sebatas untuk memenuhi ketentuan undang-undang. Terlampau lamanya  kaum  perempuan  berada  jauh  dari  pusaran dunia  politik  membuat  politisi  perempuan  harus  mau lebih  bekerja  ekstra.  Permasalahannya  adalah kaderisasi dan pendidikan politik belum berjalan sesuai dengan  harapan.  Sehingga  tidaklah  heran  jika  mereka yang  kemudian  terpilih  adalah  yang  memiliki  modal besar  atau  bahkan  yang  memiliki  wajah  menarik (Todorov, 2006).
Sejumlah  partai  politik  telah  memberi  peran strategis  kepada  kaum  perempuan  dalam  kepemimpi- nan partai politik. Tetapi masih banyak juga yang han- ya memberikan peran-peran kecil hanya untuk sekedar memenuhi  formalitas  yang  ditentukan  undang-undang sehingga  perempuan  lebih  sering  ditempatkan  pada
posisi  sekretaris,  bendahara  atau  peran-  peran  yang terkait  dengan  keuangan,  konsumsi  dan  kesenian.  Da- lam  daftar  calon  legislatif  yang  diserahkan  kepada KPU,  sebagian  besar  partai  politik  memenuhi  batas minimum  kuota  30  persen  perempuan,  namun  karena langkanya  kader  perempuan  perempuan  yang  dimiliki tidak  jarang  aroma  nepotisme  dalam  rekrutmen  calon anggota legislatif sulit dielakkan. Faktor kualitas calon perempuan  juga  masih  menjadi  tanda  tanya,  karena tidak sedikit partai politik yang belum sempat menem- pa  kader-kader  politisi  perempuan  yang  mempunyai potensi  dan  melihat  kualitas.  Masih  minimnya  kade- risasi ini juga secara umum berdampak pada rendahnya output  legislatif yang salah  satunya  adalah menghasilkan Perda/Undang-undang.
Gambar 3. Kaderisasi dan Lahirnya Perda Inisiatif
Sumber : Diolah dari data Indeks Demokrasi Indonesia, 2009-2018

## PERSOALAN KOMUNIKASI POLITIK
Tuntutan  terhadap  peningkatan  keterwakilan politik  perempuan  di  Indonesia  sudah  ramai  dibicara- kan sejak akhir tahun 1998. Isu mengenai hak-hak per- empuan  untuk  pertama  kalinya  dikedepankan  dalam
kampanye pada Pemilu 1999. Hasil Pemilu 1999, men- catat  tampilnya  Megawati  Soekarnoputri  (seorang  per- empuan)  sebagai  pemimpin  yang  paling  populer  dan partai  yang  dipimpinnya  PDI-P,  mendapat  suara terbesar dalam Pemilu. Keikutsertaan perempuan dalam kancah politik bukan suatu hal yang mudah karena bu- daya  partriarki  yang  masih  mendominasi  sehingga komunikasi  pun  terkadang  menjadi  kendala.  Ket- erwakilan perempuan di parlemen yang sangat timpang sebenarnya  bukan  disebabkan  oleh  perbedaan  seks (kodrat atau takdir), tetapi lebih pada perbedaan gender (konstruksi  sosial).  Perbedaan  persepsi  dan  konstruksi sosial ini  menutup akses kaum perempuan untuk lebih banyak  berkiprah  dalam  bidang  politik  (Agustina 2009). Demikian pula halnya dengan komunikasi poli- tik,  banyaknya  dominasi  kaum  lelaki  di  parlemen  me- nyebabkan perempuan yang duduk di lembaga legislatif pun  harus  berkomunikasi  secara gentle ala  laki-laki. Hal ini lakukan agar “suara” perempuan “didengar” dan direalisasikan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Metodologi
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuali- tatif,  dengan  metode  dan  jenis  penelitian  deskriptif. Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  anggota  DPR RI/DPRD  Perempuan  Tahun  2019-2024  dan  beberapa politisi perempuan.
Responden dalam penelitian ini adalah politisi perempuan di DPR/DPRD berikut:
Nama Lengkap Umur Pendidikan terakhir Asal Partai Agustina 26 S2 PDIP Ineu Purwadewi Sundari 45 S3 PDIP Ribka Tjiptaning 63 S2 PDIP Rany Mauliani 42 S1 Gerindra Puti Guntur Soekarno 50 S1 PDIP Sri Ruwiyati 57 S2 PDIP Khairunisa 36 S1 PDIP Mirza R. Kesuma (Chicha Koeswoyo) 52 SMA PDIP Leonie Agustina 64 S3 PDIP Mey Rini 48 SMA PDIP Ellen Taroreh 49 SMA PDIP Diah Pitaloka 42 S2 PDIP Christine Panjaitan 59 S1 GolKar Jasmin Kartiasa 65 S1 Gerindra Merry Hotma, S.H 57 S1 PDIP Athea Sarastiani 54 S3 GERINDRA Krisdayanti 45 SMA PDIP Kristina Iswandari 44 S1 Nasdem
Tahapan  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  mengacu  pendapat  Mc  Nabb  (2002:148) yang  mengkategorikan  tahapan  analisis  data  penelitian ke  dalam  6  (enam)  tahapan  kegiatan,  sebagai  berikut: Organize the Data (Pengorganisasian Data), Generate Categories,  Themes  and  Patterns (Penggeneralisasian kategori,  tema  dan  topik  penelitian), Code  the  Data (Pengkodean Data), Apply the Ideas, Theme and Cate- gories (Penerapan  Ide,  Tema  dan  Kategorisasi), Search for Alternative Eksplanations (Pencarian Alter- natif  Penjelasan), W rite  and  Present  the  Report (Menulis  dan  Menyajikan  Laporan).  Hasil  analisis  ini diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  terkait  pan- dangan  politisi  perempuan  terhadap  partisipasi  politik di legislatif.
Kedelapan belas orang ini diwawancarai dengan menggunakan  pertanyaan  terbuka  yang  berisi  opini, persepsi  dan  saran  terkait  partisipasi  dan  komunikasi politik  perempuan  di  DPR/DPRD  tahun  2019-2024. Pelaksanaan  pengumpulan  data  dilaksanakan  selama sembilan (9) hari dari tanggal 26 Juni sampai dengan 4 Juli 2020 melalui Google Form.

## Kajian Konseptual
Definisi  komunikasi  menurut  Nimmo  (1989) dinyatakan  dengan  mengatakan  apa  yang  bukan: “komunikasi  bukan  sekedar  penerusan  informasi  dari suatu  sumber kepada  publik;  ia  lebih  mudah dipahami sebagai penciptaan kembali gagasan-gagasan informasi dengan  simbol,  slogan  atau  tema  pokok.  Politik  dapat diartikan  siapa  memperoleh  apa,  kapan,  dan  bagaima- na;  termasuk  didalamnya  pembagian  nilai-nilai  oleh yang berwenang; kekuasaan dan pemegang kekuasaan; pengaruh;  tindakan  yang  diarahkan  untuk  memper- tahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Politik mencakup sesuatu yang dilakukan orang; politik adalah kegiatan  (Nimmo  1989).  Komunikasi  politik  dapat  di- artikan  sebagai  proses  dan  kegiatan-kegiatan  yang membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke  dalam  suatu  sistem  politik  dengan  menggunakan seperangkat  simbol-simbol  berarti.  Ini  menunjukkan pada  sikap  dan  perilaku  seluruh  individu  yang  berada dalam lingkup sistem politik, sistem pemerintahan atau sistem nilai baik sebagai pemegang kekuasaan maupun sebagai  masyarakat  untuk  terwujudnya  suatu  jalinan
komunikasi  antara  pemegang  kekuasaan  (pemerintah) dengan masyarakat yang mengarah kepada sikap-sikap integratif (AP, 2010 :1.17).
Dari  pengertian  komunikasi  politik  tersebut, maka  dapat  dipahami  bahwa  terdapat  strategi  yang seharusnya  ada  ketika  berkomunikasi  secara  politik. KArena itu, partai politik seyogyanya memiliki strategi komunikasi  politik  bagi  kader  perempuannya.  Seperti yang  diungkapkan  Rush  dan  Althoff  (dalam  Suryani 2010)  bahwa  komunikasi  politik  memainkan  peranan yang  amat  penting  di  dalam  suatu  sistem  politik.  Ia memerankan elemen dinamis, dan menjadi bagian yang menentukan  dari  proses-proses  sosialisai  politik, partisipasi politik, dan rekruitmen politik. Keterbukaan terhadap komunikasi politik dapat mempengaruhi orang untuk  secara  aktif  terlibat  dalam  politik  disatu  pihak, dan di pihak lain, komunikasi politik juga bisa menekan partisipasi politik.
Strategi  komunikasi  yang  diperlukan  dalam kaitan  dengan  partisipasi  perempuan  dan  keterwakilan di  lembaga  legislatif,  dapat  dikelompokkan  menjadi dua,  yaitu  strategi  komunikasi  politik  perempuan  dan strategi  komunikasi  politik  partai  politik  (Mukarom 2008).  Strategi  komunikasi  perempuan  dilakukan  me- lalui counter komunikasi  politik. Counter komunikasi politik  tentu  saja  bukan  hanya  dilakukan  oleh  politisi perempuan tapi juga harus melibatkan politisi laki-laki (Mukarom 2008). Penelitian yang pernah ada memper- lihatkan  bahwa  perempuan  cenderung  berkomunikasi secara tidak langsung dibanding dengan laki-laki. Aki- batnya,  dalam  menyampaikan  aspirasi,  perempuan  be- lum  sepenuhnya  aktif  dan  berani  dalam  menyuarakan pendapatnya.  Hal  ini  memperlihatkan  juga  pentingnya pendidikan  komunikasi  politik  bagi  perempuan  agar mempunyai  keterampilan  dan  keberanian  dalam  me- nyuarakan pendapat dan isu gender di parlemen.
Indonesia  yang  masih  menganut  sistem  patriar- ki,  menjadi  salah  satu  alasan  terbatasnya  kesempatan perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  berpoli- tik.  Hal  itu  dikarenakan  persepsi  masyarakat  yang masih  mengotak-ngotakkan  pembagian  peran  antara laki-laki  dalam  ruang  publik  dan  perempuan  dalam ranah  domestik  (Sugiharto  2014).  Perempuan  tampak- nya  mempunyai  permasalahan  dalam  arena  politik. Masalah perempuan dan politik di Indonesia terhimpun
sedikitnya  dalam  empat  isu:  keterwakilan  perempuan yang  sangat  rendah  di  ruang  publik;  komitmen  partai politik  yang  belum  sensitif  gender  sehingga  kurang memberikan  akses  memadai  bagi  kepentingan  per- empuan; dan kendala nilai-nilai budaya dan interpretasi ajaran agama  yang bias gender dan bias nilai-nilai pa- triarki.  Dan  minat/hasrat/animo  para  perempuan  untuk terjun  dalam  kancah  politik  rendah;  tapi  untuk  yang terakhir ini perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam (Suryani 2010).
Gaffar (2001) dalam Nirmala (2012)
mengemukakan  bahwa  hambatan  bagi  perempuan masuk  ke  dunia  politik  karena  konstruksi  sosial  kita yang  membuat  perempuan tidak  memungkinkan untuk berperan secara aktif dalam politik. Faktor utama yang paling  menentukan  adalah  kuatnya  pandangan subordinasi terhadap perempuan. Perempuan diragukan kemampuannya  ketika  harus  memegang  jabatan- jabatan  politik.  Di  samping  itu,  masyarakat memandang  dunia  politik  sebagai  dunia  yang  penuh dengan  "kekerasan",  sebagai arena  stuggle  of  power. Akibatnya,  banyak  yang  menganggap  dunia  politik adalah  dunia  laki-laki  (Usman,  1998)  dalam  Nirmala (2012). Huntington dan Nelson (1994) mengemukakan, bahwa  keterlibatan  dalam  politik  adalah  sebagai kegiatan  warga  negara  preman (private  citizen) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
Dalam menjalankan partisipasinya perempuan mendapatkan banyak kendala. Menurut Lycette (dalam Mukarom 2008) terdapat paling  sedikit empat  kendala bagi perempuan dalam berpartisipasi di bidang politik, yaitu disebabkan karena:
1.  Perempuan menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran  reproduktif  dan  peran  produktif,  di  dalam maupun di luar rumah;
2.  Perempuan  relatif  memiliki  pendidikan  yang  ren- dah  dibanding  dengan  laki-laki  karena  perbedaan kesempatan yang diperoleh;
3.  Adanya  hambatan  budaya  yang  terkait  dengan pembagian  kerja  secara  seksual  dan  pola  interaksi perempuan dengan laki-laki yang membatasi gerak perempuan.
4.  Adanya  hambatan  legal  bagi  perempuan,  seperti larangan kepemilikan tanah, larangan berpartisipasi
dalam  pendidikan  atau  program  Keluarga  Ber- encana tanpa persetujuan dari suami atau ayahnya. Dari  beberapa  pendapat  para  ahli  dan  hasil  penelitian terdahulu,  terlihat  bahwa  partisipasi  di  arena  politik masih  didominasi  oleh  kaum  laki-laki.  Perempuan hanya  menduduki  porsi  kecil  dari  berbagai  jabatan yang  ada  baik  di  ranah  legislatif  maupun  bidang lainnya.
Pada  dasarnya  perempuan  dan  laki-laki  mem- iliki  hak  yang  sama  dalam  berbagai  bidang,  termasuk juga  bidang  politik.  Namun,  hak  yang  sama  itu  tidak dibarengi  dengan  kesempatan  yang  sama,  sehingga keterwakilan perempuan dalam bidang politik  menjadi timpang  (Agustina,  2009).  Hal  tersebut  disebabkan beberapa faktor antara lain:
1.  Nilai  sosial  budaya  yang  lebih  mengutamakan  laki- laki
2.  Pembagian  kerja  berdasarkan gender dalam masyarakat agraris-tradisional
3.  Citra perempuan sebgai kaum yang lemah lembut
4.  Ajaran  agama  yang  ditafsirkan  secara  sempit  dan parsial
5.  Kurangnya political will pemerintah
6.  Kekurangan  kualitas  individu  perempuan  dan  kade- risasi politik.

## TEMUAN DAN DISKUSI
Indonesia  yang  masih  menganut  sistem  patriar- ki,  menjadi  salah  satu  alasan  terbatasnya  kesempatan perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  berpoli- tik. Salah satu penyebabnya adalah karena masih adan- ya  persepsi  masyarakat  yang  masih  mengotak- ngotakkan  pembagian  peran  antara  laki-laki  dalam  ru- ang  publik  dan  perempuan  dalam  ranah  domestik (Sugiharto,  2014).  Perempuan  tampaknya  mempunyai permasalahan dalam arena politik. Masalah perempuan dan  politik  di  Indonesia  terhimpun  sedikitnya  dalam empat isu: keterwakilan perempuan yang sangat rendah di  ruang  publik;  komitmen  partai  politik  yang  belum sensitif  gender  sehingga  kurang  memberikan  akses memadai  bagi  kepentingan  perempuan;  dan  kendala nilai-nilai  budaya  dan  interpretasi  ajaran  agama  yang bias  gender  dan  bias  nilai-nilai  patriarki.  Dan  minat/ hasrat/animo  para  perempuan  untuk  terjun  dalam  kan- cah  politik  rendah;  tapi  untuk  yang  terakhir  ini  perlu
dilakukan  pengkajian  lebih  mendalam  (Suryani  2010 dalam IPG 2019).
Lebih  jauh  lagi  disebutkan  hambatan  bagi perempuan  masuk  ke  dunia  politik  karena  konstruksi sosial  kita  yang  membuat  perempuan  tidak memungkinkan  untuk  berperan  secara  aktif  dalam politik  (Nirmala,  2012).  Faktor  utama  yang  paling menentukan  adalah  kuatnya  pandangan  subordinasi terhadap perempuan. Perempuan diragukan kemampuannya  ketika  harus  memegang  jabatan- jabatan  politik.  Di  samping  itu,  masyarakat memandang  dunia  politik  sebagai  dunia  yang  penuh dengan  "kekerasan",  sebagai arena  stuggle  of  power.
Akibatnya,  banyak  yang  menganggap  dunia  politik adalah  dunia  laki-laki  (Usman,  1998)  dalam  Nirmala (2012).  Bahkan  Huntington  dan  Nelson  (1994)  secara lebih  ekstrim  menyatakan  bahwa  keterlibatan  dalam politik  adalah  sebagai  kegiatan  warga  negara  preman (private  citizen) yang  bertujuan  untuk  mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
Di  Indonesia  sendiri  masalah  penghapusan kekerasan  terhadap  perempuan,  kesetaraan  hak-hak politik perempuan dan kesetaraan di bidang kerja juga masih  menjadi  tuntutan  aktivis  perempuan  melalui berbagai  kegiatan  advokasi  dan  sosialisasi  dengan tujuan  memberikan  motivasi  agar  kaum  perempuan memiliki kesadaran terhadap hak-hak mereka di bidang pekerjaan  dan  di  bidang  politik.  Mereka  bahkan mendorong agar perempuan memiliki keyakinan untuk terjun secara langsung ke dunia politik sebagai agenda penting agar perempuan dapat terlibat secara memadai dalam  proses  politik  dengan  cara  menumbuhkan kesadaran dan memberikan motivasi kepada perempuan tentang hak-hak mereka di berbagai bidang, terutama  di  bidang  politik  dan  pekerjaan.  Sebab, disadari atau tidak faktor internal yang ada pada kaum perempuan seperti rasa percaya diri dan motivasi untuk berpartisipasi  di  ranah  publik  akan  menjadi  penentu dalam membangun kualitas kesetaran gender.
Realitasnya  untuk  membangun  kesadaran  ini bukanlah persoalan mudah karena budaya patriaki yang dominan di masyarakat telah mengkonstruksi nilai-nilai yang  menyebabkan  sebagian  besar  perempuan  kurang percaya  diri  dan  enggan  untuk  terjun  di  dunia  politik ataupun  secara  terbuka  berkompetisi  dengan  laki-laki
dalam  meraih  jabatan  di  tempat  kerja.  Rendahnya jumlah  perempuan  yang  mampu  menembus  lingkaran elit  politik  salah  satunya  disebabkan  perempuan cenderung  kurang  percaya  diri  dan  memiliki keengganan  untuk berkompetisi.  Diakui oleh beberapa politisi  perempuan  di  DPR/DPRD  yang  berhasil diwawancarai  bahwa  tidak  mudah  bagi  perempuan untuk  bisa  menduduki  kursi  di  DPR/DPRD.  Menurut mereka  ada  sejumlah  faktor  yang  menentukan keberhasilan  politisi  perempuan  untuk  dipercaya menduduki  kursi  diparlemen  sebagaimana  terangkum dari hasil wawancara berikut ini :
1.  Terjun  kedunia  politik  sangat  penting  buat  kaum perempuan.
Puti Guntur Sukarno (Komisi X-DPR RI):
Meyakini bahwa dunia politik yang sebenarnya, membawa manfaat dalam kebijakan  untuk  masyarakat  dan  memberikan pengawasan kerja pemerintahan.
Mery Hotma (Komisi E-DPR RI):
Dunia  politik  itu  adalah  sarana  kita  untuk menyampaikan  ide,  pendapat,  kritikan,  atau masukan  kepada  publik  (pemerintah)  secara yang dilaksanakan melalui organisasi politik.
2.  Sekalipun  dunia  politik  merupakan  hal  yang  pent- ing  buat  kaum  perempuan,  namun  bukan merupakan  hal  yang  mudah  bahkan  dunia  yang keras buat kaum perempuan.
Khairunissa  (Bidang  Perempuan  dan  Anak-

## PDIP Jakarta Pusat):
Dunia  politik  bagi  kaum  perempuan  adalah dunia yang 'keras’, dunia yang siapapun masuk didalamnya  harus  kuat  dan  berani  serta  tidak mudah jatuh, dunia yang mengajarkan kita utk selalu  bangkit  dan  bangkit  lagi.  Dunia  politik juga  akan  membentuk  jiwa  seseorang  jauh lebih  kuat  dalam  menghadapi  hidup.  Politik juga  memberikan  kesempatan  utk  mengenal lebih  banyak  karakter  manusia,  membantu sesama, menjadikan kita lebih tepo seliro.
3.  Namun  demikian,  sekalipun  tidak  mudah  bagi politisi  perempuan  untuk  bisa  masuk  kedunia politik,  namun  menurut  mereka,  dunia  politik menarik dijalani.

## Mery Hotma (Komisi E-DPR RI):
Kedudukan  perempuan  dalam  politik  sangat berpengaruh  kepada  keputusan  politik  partai atau  politik  pemerintah,  sangat  berpengaruh kepada  dinamika  politik  secara  umum  dan sangat berpengaruh kepada kemajuan berpolitik perempuan itu sendiri.
Puti Guntur Sukarno (Komisi X-DPR RI):
Meyakini bahwa dunia politik yang sebenarnya, membawa manfaat dalam kebijakan  untuk  masyarakat  dan  memberikan pengawasan kerja pemerintahan.
Elen  Taroreh  (Ketua  DPC  PDIP  Jakarta

## Selatan):
Perempuan  harus  lebih  berperan  aktif  di dunia  politik  saat  ini  karena  perempuan berpolitik  selalu pakai hati dan lemah lembut dalam  penyampaian  aspirasi  politik,  itu  akan membuat  variasi  dalam  dunia  politik  yang kata nya keras dan identik dengan laki-laki.
4.  Beberapa  perempuan  mencoba  untuk  keluar  dari kungkungan  budaya  patriarki  dengan  tetap  terjun ke  dunia  politik  untuk  memberikan  kontribusi terhadap bangsa dan Negara.
Krisdayanti (Komisi IX-DPR RI):
Pengabdian  yang  lebih  tegas  dan  terarah melalui politik dan kita ikut berkontribusi arah pembangunan  bangsa  melalui  pembuatan undang-undang,  fungsi  pengawasan  dan anggaran.
Mery Hotma (Komisi E-DPR RI):
1. Ingin  berpatisipasi  dalam  mempengaruhi kebijakan sosial
2. Ingin mempengaruhi kebijakan hukum
3. Ingin mempengaruhi kebijakan ekonomi
4. Ingin mempengaruhi kebijakan politik.
5.  Perlu  ada  upaya  upaya  yang ekstraordinary untuk bisa  benar-benar  berkiprah,  perlu  ada  peningkatan kualitas  dari  para  politisi  perempuan  yang  masih rendah dimata sebagian politisi perempuan juga.
Ribka Tjiptaning (Komisi IX-DPR RI):
Masih  terlalu  minimal  baik  dalam  kualitas maupun kuantitas.
Puti Guntur Sukarno (Komisi X-DPR RI):
Sudah banyak perempuan perempuan menjadi
pimpinan  di  komisi  komisi  diharapkan  dapat memberikan  perhatian  pada  perjuangan wanita yg seringkali menemui halangan Sri  Ruwiyati  (Komisi  E  DPRD  Prov  Jawa Tengah):
Masih  ada  anggapan  bahwa  perempuan  itu tidak mempunyai kemampuan diatas laki laki. Sehingga  anggota  dewan  perempuan  masih dianggap lemah.
6.  Hambatan  yang  dialami  oleh  politisi  perempuan terkait keberadaannya sebagai Anggota DPR/DPRD secara umum adalah terkait keterbatasan waktu dan pembagian peran dikeluarga.

## Ineu Purwadewi Sundari (Pimpinan DPRD Jawa Barat):
Waktu  bersama  keluarga  berkurang.  Hambatan apabila  sedang  membahas  Raperda  kadang  kita harus  konsentrasi  selain  memakan  waktu panjang,  suka  lembur,  harus  juga  mengikuti agenda-agenda  tersebut  agar  bisa  terlibat, berjuang  untuk  hasil  kebijakan  yang  baik  dan maslahat bagi masyarakat.
7. Hambatan  khusus  terkait  komunikasi  juga  dialami oleh sebagian politisi perempuan ini.
Ineu Purwadewi Sundari (Pimpinan DPRD Jawa Barat):
“Komunikasi  politik,  masalah  waktu,  dan  kalo melakukan debat2 dlm forum hrs berhadapan dg laki-laki”
8. Dalam mengatasi hambatan terkait komunikasi poli- tik  tersebut,  sebagian  besar  (17  dari 18  responden) menyatakan  cukup  sering  bahkan  sangat  sering melakukan komunikasi dengan masyarakat.
9.  Komunikasi  politik  dengan  masyarakat,  menurut responden  dapat  dilakukan  melalui  dengan  turun langsung  ke  masyarakat  baik  secara  langsung,  me- lalui  tim  di  masing-masing  Dapil  ataupun  dapat dilakukan melalui Rumah Aspirasi.
10. Belum  lagi  masalah/hambatan  lain  seperti penuturan Ribka  Tjiptaning  (Komisi  IX-DPR  RI):
“ Banyaknya  kompromi  politik  yang  kadang  tidak sejalan  dengan  pikiran  dan  naluri  hati  kita ”  dan Cicha  Koeswoyo  (Wakabid  Bidang  Kesehatan Perempuan  dan  Anak): “Kurangnya  partisipasi secara vertikal antara wakil rakyat dan rakyat ”
11. Hasil studi yang dilakukan terhadap delapan belas (18)  orang  anggota  DPR/DPRD  periode  2019- 2024  menunjukkan  bahwa  permasalahan  utama yang dihadapi perempuan Indonesia adalah terkait kultur.
Khairunissa  (Bidang  Perempuan  dan  Anak-

## DPC PDIP):
Sistem  patriaki  dimana  laki-laki  sebagai  imam yang hidup lama di masyarakat mengakibatkan kesempatan banyak diberikan kepada laki-laki, begitu  pula  siapa  yang  memimpin  itu  banyak laki-laki  juga.  Intinya  kesempatan  perempuan utk tampil tidak seluas laki-laki.

## Krisdayanti (Komisi IX-DPR RI):
Adanya  stigma  bahwa  perempuan  adalah ‘konco wingking’, ini yg harus diubah.

## Kristina (Caleg Nasdem 2019):
Kultur  yg  masih  banyak  menempatkan perempuan  pada  urusan  domestik  dan menganggap perempaun berkerja dan berkarir tidak penting.
12.  Salah satu cara untuk megatasi hambatan kultur ini adalah  melalui  upaya  cara  menyetarakan  peran perempuan  dan  laki-laki  di  Indonesia.    Bahkan secara  tegas, Ribka  Tjiptaning  (Komisi  IX-DPR
RI) menyatakan  “Perempuannya  sendiri  jangan menyerah,  jangan  menunggu  kesempatan  tetapi merebut  kesempatan”.  Sejalan  dengan  itu Ineu Purwadewi  Sundari  (Pimpinan  DPRD  Jawa Barat) menyatakan dengan per empuan ter libat dalam  politik,  perempuan  juga  terus  menambah ilmu,  sekolah  tinggi,  ikut  menjadi  bagian  di lembaga  pemerintahan,  swasta  atau  di  tempat aktivitas  perempuan  dalam  keseharian  dengan jabatan atau peran yang strategis sehingga terlihat bahwa  adanya  kesetaraan  peran  perempuan  dan laki-laki.
13. Beberapa  politisi  menyuarakan  pendapat  terkait saran beberapa cara untuk menegakkan kesetaraan gender.
Agustina (Komisi A-DPR RI):
Dengan memberi ruang kuota bagi perempuan di berbagai bidang
Khairunissa (Bidang Perempuan dan Anak-DPC PDIP):
Mengubah  mindset  laki  dan  perempuan  juga dengan  memberikan  pendidikan  politik  di keluarga  dan  tugas  pemerintah  (kesbangpol) memberikan seminar-seminar.
Cicha  Koeswoyo  (Wakabid  Bidang  Kesehatan Perempuan dan Anak):
Menghilangkan tindak diskriminatif dan pelecehan seksual terhadap perempuan, memberikan ruang untuk perempuan berpartisipasi dalam berpendapat/politik.
Leonie  Agustina  (wakil  pimp  DPRD  bidang perempuan, pendidikan, kesehatan & anak):
Ada edukasi terhadap laki-laki agar memperlakukan perempuan dengan lebih objektif
Diah Pitaloka (Komisi VIII_DPR RI)

## Akses pendidikan
Nampaknya,  harapan  kaum  perempuan  untuk mewujudkan  persamaan  di  bidang  politik  masih  jauh dari  kenyataan.  Ini  terlihat  dari  masih  belum signifikannya  keberadaan  perempuan  di  parlemen nasional  dan  daerah.  Artinya,  jumlah  perempuan  yang duduk di lembaga legislatif masih jauh dari yang dicita- citakan  (di  bawah  kuota  30  persen).  Ditambah  lagi keberadaan perempuan yang berkiprah di dunia politik tersebut  ternyata  belum  mampu  menawarkan  kultur politik  yang  berbeda.  Perempuan  belum  mampu menunjukkan  diri  sebagai  agen  perubahan.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  peran  dan  fungsi  dalam  lembaga yang  masih  didominasi  politisi  laki-laki,  terutama untuk  komisi  dengan  isu-isu  sentral.  Sebagai konsekuensinya,  kebijakan  yang  memperjuangkan  isu perempuan,  sebagai  contoh  rancangan  undang-undang penghapusan  kekerasan  seksual  (RUU  PKS),  rentan dikeluarkan  dari  prioritas  prolegnas.  Perspektif perempuan  dalam  permasalahan  sosial  politik  lainnya juga  kurang  bisa  mewarnai  kebijakan  yang  ada, sehingga hasilnya kebijakan kita bernuansa patriarkis.
Partisipasi politisi perempuan juga belum me- wakili  beragam  kepentingan  karena  Sebagian  besar perempuan yang terpilih dan berkiprah di dunia politik formal  saat  ini  berasal  dari  dinasti  politik  atau  figur populer  seperti  artis.  Data-data  dan  fakta  di  atas menunjukkan bahwa kontribusi perempuan di parlemen belum signifikan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  studi  yang  dilakukan terhadap  delapan  belas  (18)  anggota  DPR/DPRD perempuan  periode  2019-2024  dan  beberapa  politisi perempuan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Partisipasi  politik  perempuan  di  Indonesia  masih rendah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dengan kedudukan yang sama, seorang politisi perempuan belum  tentu  memiliki  peran  yang  sama,  karena banyak  kendala  yang  dihadapi  antaranya,  tingkat pendidikan,  latar  belakang  organisasi,  pengala- man, dan intens komunikasi yang dibangun politisi perempuan dengan orang lain.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  rendahnya partisipasi politik perempuan  yakni kendala  inter- nal  dan kendala  eksternal. Kendala  internal  yakni kendala  yang  berasal  dari  dalam  diri  perempuan itu  sendiri  yang  secara  langsung  mempengaruhi pribadi perempuan dalam  memutuskan untuk  ma- suk  ke  kancah  politik.  Sementara  kendala  ekster- nal yakni kendala yang berasal dari luar perempu- an yaitu terbatasnya jumlah dan peran perempuan dalam  lembaga  pengambilan  kebijakan,  sistem budaya  patriarki  dan  kuatnya  nilai  tradisional, serta  peluang  30  persen  perempuan  masuk  dalam kancah politik.
3. Kendala Internal Kendala  Internal  yang  dimaksud  adalah  yang berasal  dari  diri  politisi  perempuan  itu  sendiri, seperti:  (1)  Pandangan  sub  ordinat  dari masyarakat  yang  menempatkan  kedudukan  kaum perempuan sebagai orang nomor dua karena peran sehari-harinya  hanya  berkutat  pada  ranah domestik  (dalam  rumah)  sebagai  istri  dan mengurus  anak-anak  yang  dilahirkan,  namun disisi lain ada pula yang menganggap perempuan sebagai  partner  hidupnya.  (2)  Kebanyakan  kaum perempuan  tidak  memiliki  rasa  percaya  diri bahkan  yang  lebih  dominan  adalah  rasa  minder atau  rendah  diri  apabila  diberikan  kepercayaan untuk  melakukan  suatu  kegiatan  atau  jika ditugaskan  untuk  memimpin  suatu  kegiatan,  (3) Konflik peran yang dialami Politisi Perempuan.
4. Kendala Eksternal
Beberapa  kendala  yang  bersifat  internal  di  atas
disebabkan  oleh  kendala  yang  bersifat  eksternal seperti:  (1)  Sistem  nilai  dan  budaya  yang  ada dimasyarakat  yang memperlakukan laki-laki lebih bernilai  daripada  perempuan  berakibat  posisi perempuan  tidak  setara  dengan  laki-laki.  (2) Budaya  patriarki  sangat  kental  dalam  masyarakat kita, selain itu karena SDM dari kaum perempuan masih  lemah.  (3)  Minimnya  pendidikan  partai politik oleh partai politik yang berbasis kebutuhan gender.
5. Komunikasi  politik  dan  perempuan  memiliki strategi  yang  seharusnya  dapat  mendorong perempuan  untuk  berpolitik  secara  sehat. Perempuan  mendapatkan  kesempatan  dalam berbicara  dan  menyuarakan  pendapat.  Perempuan tidak  seharusnya  berkomunikasi  ala  laki-laki sehingga  partisipasi  perempuan  semakin  tinggi dalam  arena  politik.  Dengan  demikian  kiprah perempuan  di  legislatif  dapat  terlihat  signifikan dalam menyuarakan isu gender.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  H.  (2009). Keterwakilan  Perempuan  di  Par lemen dalam
Perspektif Keadilan dan
Kesetaraan  Gender. Dalam  Siti  Hariti  Sastri yani  (ed):  Gender  and  Politics.  Yogyakarta:  Ti ara Wacana
Amalia,  L.S.  (2012). Perempuan,  Partai  Politik  dan Parlemen  di  Indonesia:  Suatu  Analisis. Dalam Sarah  Nuraini  Siregar  (ed):  Perempuan,  Partai Politik  dan  Parlemen:  Studi  Kinerrja  Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal. Jakarta: PT. Gading Inti Prima
Ayu  Putu  Nantri.  2004.  “ Perempuan  dan  Politik ”. Jurnal  Perempuan  (online).  Gaffar,  Afan,  2005. Politik  Indonesia;  Transisi  Menuju  Demokrasi.
Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
BPS.  2019.  " Indeks  Pembangunan  Gender", Jakarta- Daulay Harmona. B(2006). Buruh Perempuan di Indus tri  Manufaktur  Suatu  Kajian  dan  Analisis  Gen der. Jurnal  Wawasan.  Edisi  Februari  2006/
Volume 11, Nomor 3.
Echols,  John  M.  dan  Hassan  Shadily  (1983) .  Kamus
Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia. Cet. XII.
Huntington, dan Nelson, Joan. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang . Rineka Cipta. Jakarta
Lopez-Claros,  A.  and  S.  Zahidi.  (2005), “Women’s Empowerment:  Measuring  the  Global  Gender
Gap”,
www.webforum.org/pdf/
Global_Competitiveness.../ gender_gap.pdf.
Maran,  R.  2001. Pengantar  Sosiologi  Politik. Rineka Cipta. Jakarta .
Budiarjo,  M.  2008, Pengantar  Politik  Indonesia ,  PT Pustaka Yogyakarta.
Mukarom,  Z.  (2008). Perempuan  dan  Politik:  Studi Komunikasi  Politik  tentang  keterwakilan
Perempuan di Legislatif. MediaTor. Vol. 9. No.
2, Desember: 257-269.
Nimmo, Dan. 1989. Komunikasi Politik. Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: Remadja Karya
Nirmala  Afrianti Sahi. 2012. "Studi Partisipasi Politik Perempuan di Kabupaten Goronta lo" , Gorontalo Serafica Gischa. 2012. "Istri Sedar: Pergerakan Politik Perempuan Pertama di Indone sia", Kompas.com- Jakarta
Sugiharto, I. (2014). Perempuan Muda dan Partisipasi Politik. https://www.jurnalperempuan.org/blog - muda1/perempuan-muda-dan partisipasi-
politik.
Suryani,  I.  (2010) .  Partisipasi  Perempuan  dalam Komunikasi Politik. Skripsi: Universitas Sebelas
Maret Surakarta. Tidak Dipublikasikan .
Usman,  S.  1990. Elite  dalam  Perspektif  Sosiologi. Laporan Penelitian . Fisipol UGM. Yogyakarta.