## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)   531-546  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5266
Penerapan Asas Contra Legem Perkara NaHkah Iddah Dalam Cerai Talak Pegawai Negeri Sipil: Studi Putusan No.135/Pdt.G/2022/MS.Ttn
Jamalul Qadri 1 , Fauziah Lubis 2
1,2, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara jamalulqodri305@gmail.com 1 , fauziahlubis@uinsu.ac.id 2

## ABSTRACT
Case  No.135/Pdt.G/2022/MS/Ttn  is  a  divorce  case  ;iled  by  the  husband  because  it cannot be defended anymore. One of the consequences is that the husband is burdened to pay maintenance, namely madhiyah, iddah, and mut'ah. A wife can apply to the Panel of Judges to request payment of maintenance if the husband does not ful;ill his obligation to provide. This research aims to ;ind out the judge's consideration by not giving 1/3 of the salary to the ex-wife who  is  divorced  by  a  husband  who  works  as  a  civil  servant.  Whereas  as  in  Government Regulation  No.  8  of  1983  jo  Government  Regulation  No.  45  of  1990  the  wife  gets  1/3  of  the salary of the husband who is a civil servant after the divorce. This research is a type of library research  and  uses  a  statutory  approach  (statue  approach)  case  approach  and  uses  an analytical descriptive method and uses a deductive mindset. Legal materials consist of primary legal materials, namely decision No.135/Pdt.G/2022/MS/Ttn, Marriage Law Number 1 of 1974, Compilation of Islamic Law, Government Regulation No.10 of 1983 jo Government Regulation No. 45 of 1990. The result of this research is that the Judge does not issue 1/3 husband's salary based on Government Regulation No. 8 of 1983 jo Government Regulation No. 45 of 1990 to the divorced  ex-wife.  With  consideration  because  the  Respondent/wife  is  also  a  civil  servant.  The judge prioritizes the principle of justice for the community that is not a civil servant.
Keywords: Contra Legem, Civil Servant, Iddah Maintenance.

## ABSTRAK
Putusan  Perkara  No.135/Pdt.G/2022/MS/Ttn  adalah  perkara  cerai  talak  yang  di ajukan oleh suami karena sudah tidak bisa untuk di pertahankan lagi. Salah satu akibatnya ialah suami di bebankan untuk membayar naCkah yaitu madhiyah, iddah, dan mut’ah. Seorang istri  dapat  memohon  ke  Majelis  Hakim  untuk  meminta  pembayaran  naCkah  jikalau  suami tidak  memenuhi  kewajibannya  menaCkahi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pertimbangan  hakim  dengan  tidak  di  berikannya  1/3  gaji  kepada  mantan  istri  yang  di ceraikan  oleh  suami  yang  berprofesi  PNS.  Sedangkan  sebagaimana  dalam  Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 istri mendapat 1/3 gaji suami yang PNS setelah pasca cerai. Penelitian ini ialah jenis penelitian pustaka ( library research )  dan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach ) pendekatan  kasus  ( case  approach )  serta  menggunakan  metode  deskriptif  analis  serta menggunakan  pola  pikir  deduktif.  Bahan  Hukum  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  yaitu putusan  No.135/Pdt.G/2022/MS/Ttn,  Undang-undang  perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah No. 45  Tahun  1990.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Hakim  tidak  mengeluarkan  gaji  suami  1/3 berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  1983  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)   531-546  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5266
1990  kepada  mantan  istri  yang  di  ceraikan.  Dengan  pertimbangan  karena  Termohon/istri juga sebagai PNS. Hakim mengedepankan asas keadilan masyarakat yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan hakim juga mewajibkan kepada suami untuk memberikan naCkah mut’ah , iddah 3 bulan, hadhanah.
Kata Kunci: Contra Legem, Pegawai Negeri Sipil, naCkah Iddah

## PENDAHULUAN
Pada  hakikatnya  perkawinan  ialah  suatu  ikatan  yang  sah  dan  kuat  antara seorang laki-laki dan Perempuan yang dibuktikan dengan agama maupun adat yang berlaku  di  daerah  masing-masing.  Maka  dari  itu  ketika  ingin  melaksanakan pernikahan  hendaklah  harus  mempersiapkannya  dari  segala  bidang.  Mulai  dari pemilihan calon pasangan, latar belakang pasangan, kematangan jiwa raga pasangan dan  diri  sendiri.  Ini  karena  dalam  berumah  tangga  harus  sejalan  dan  selaras  agar dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga dapat tercapai dan menjadi keluarga  yang  harmonis  dan  .  Dalam  Al-Qur’an  di  kategorikan  keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di jelaskan di dalam surat Ar- Rum:21
وَ ﻣِ ﻦۡ ءَا ﯾَـٰ ﺘِ ﮫِۦۤ أَ نۡ ﺧَ ﻠَ ﻖَ ﻟَ ﻜُ ﻢ ﻣِّ ﻦۡ أَ ﻧﻔُ ﺴِ ﻜُ ﻢۡ أَ زۡ وَ ٰ⁠ ﺟ ࣰ ﺎ ﻟِّﺘَ ﺴۡ ﻜُ ﻨُ ﻮۤ ا۟ إِﻟَ ﯿۡ ﮭَﺎ وَ ﺟَ ﻌَ ﻞَ ﺑَ ﯿۡﻨَ ﻜُ ﻢ ﻣﱠ ﻮَ دﱠ ة ࣰ وَ رَ ﺣۡ ﻤَ ﺔًۚ إِ نﱠ ﻓِ ﯽ ذَ ٰ⁠ ﻟِ ﻚَ ﻟَ ـZﺎﯾَ ـٰ ﺖࣲ ﻟِّ ﻘَ ﻮۡ مࣲ ﯾَ ﺘَﻔَ ﻜﱠ ﺮُ و
نَ
“Dan  di  antara  tanda-tanda  kebesaran-Nya  ialah  Dia  yang  menciptakan  pasangan- pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,  dan  Dia  menjadikan  di  antaramu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sungguh  pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.( Q.S Ar Rum; 21) (Depag, 2023)
Perkawinan ialah perjanjian yang bersifat syar’i yang terbentuk khusus dari suatu  ikatan  yang  batiniah.  Oleh  karena  itu  dalam  pengaturannya  juga  harus berlandaskan  yang  di  atur  dalam  sebuah  undang-undang.  Di  Undang-undang  No.1 Tahun  1974  tentang  pernikahan  di  pasal  1  yaitu  perkawinan  adalah  ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami-istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  Bahagia  dan  kekal  berdasarkan. Ketuhanan Yang Maha Esa.
Ulama  Asy-Sya]i’iyah  mende]inisikan  pernikahan  adalah  suatu  akad perjanjian  yang  mengandung  unsur  memperbolehkan  persetubuhan  dengan menggunakan lafazh ” inkah ” (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulanah) atau “tazwij” (Aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah.
Ulama  Han]iyah  juga  mende]inisikan  pernikahan  adalah  perjanjian  yang  di selenggarakan  untuk  tujuan  memperoleh  kenikmatan  dari  wanita  dengan  sengaja. Maksudnya,  untuk  menghalalkan  seorang  laki-laki  memperoleh  kesenangan ( istimta’ ) dari seorang wanita. De]inisi ini menghindari kerancuan dari akad jual beli (wanita),  yang  bermakna  sebuah  akad  perjanjian  yang  di  lakukan  untuk  memiliki budak wanita.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)   531-546  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5266
Dan  selanjutnya  di  dalam  Undang-undang  No.1  Tahun  1974  tentang perkawinan  pasal  2  Ayat  1  di  jelaskan  perkawinan  adalah  sah  apabila  di  lakukan menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan  itu  (Armia,  2018).  Dalam Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  2  perkawinan  adalah  akad  yang  begitu  kuat  atau mitssaqan  ghalidzan yang  isinya  menaati  perintah  Allah  serta  melaksanakannya adalah suatu ibadah. Sedangkan dalam hukum Islam istilah kata perkawinan di kenal dengan kata nikah. Melaksanakan suatu pernikahan dalam ajaran Islam sama halnya dengan melaksanakan sebuah ibadah. Melakukan sebuah perbuatan ibadah sama hal nya  dengan  melaksanakan  ajaran  agama  Islam.  Dalam  ajaran  agama  Islam  tujuan dari perkawinan ialah melanjutkan keturunan serta membentuk rumah tangga yang di dalamnya memiliki ketenangan yang di dasarkan cinta dan kasih sayang.
Bagi  umat  Islam  sebuah  perkawinan  bukanlah  hanya  sekedar  suatu  ikatan yang  lahiriah  bagi  seorang  laki-laki  dan  Wanita,  tetapi  juga  untuk  memenuhi kebutuhan biologis, serta merupakan Sunnah Rasulullah SAW, suatu perbuatan yang suci  dan  luhur  bertujuan  untuk  mendapatkan  kehidupan  yang  bahagia  serta mencapai ketenangan dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga.
Di  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  yaitu  mengatur  tentang tata  cara  pelaksanaan  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  dan  penceraian  yang bersamaan merupakan hukum acara perdata. Di dalam hukum acara perdata dapat diketahui  tata  cara  dan  jalannya  proses  sebuah  perkara  di  pengadilan  yaitu  mulai dari gugatan, pemeriksaan, putusan bahkan sampai kepada upaya hukum terhadap suatu putusan tersebut (2019).
Penceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang di lakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang di tentukan dalam Undang- undang.  Dan  alasan-alasan  untuk  menuntut  penceraian  telah  di  tentukan  secara limitatif  di  dalam  Undang-undang  artinya  alasan-alasan  lain  tidak  dapat  di pergunakan  untuk  menuntut  penceraian,  selain  alasan  yang  di  tentukan  oleh Undang-undang.
Penceraian  merupakan  salah  satu  penyebab  putusnya  perkawinan  yang  di atur  dalam  UUP  yang  di  tempatkan  pada  Bab  VII  dimana  pasal  38  menentukan:: Perkawinan  dapat  putus  Putusnya  perkawinan  karena  penceraian  bukanlah  suatu hal  yang  mutlak  terjadi  karena  dapat  di  Atasi  tidak  terjadi  penceraian.  Penjelasan umum dari UUP menyebutkan bahwa:
Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan  sejahtera,  maka  Undang-undang  ini  menganut  prinsip  untuk  mempersulit terjadinya  penceraian.  Berdasarkan  penjelasan  umum  di  nyatakan  prinsip penceraian. Penceraian yang di maksud dalam UUP dan pengaturan yang di tentukan dalam Undang-undang menganggap penceraian hanyalah merupakan pengecualian dari  prinsip  kekal  abadinya  perkawinan.  Artinya  dalam  suatu  perkawinan  maka suami  istri  pada  hakikatnya  di  harapkan  dapat  membentuk  keluarga  yang  bahagia dan kekal sehingga penceraian sejauh mungkin dapat di hindarkan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)   531-546  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5266
Menurut  Subekti  penceraian  adalah  penghapusan  perkawinan  dengan putusan  hakim,  atau  tuntutan  salah  satu  pihak  dalam  perkawinan  itu  (Subekti, 2020).
Sedangkan  menurut  R  Soetojo  Prawirohamidjiji  dan  Asis  Sa]ioedin penceraian  ialah  penceraian  berlainan  dengan  pemutusan  perkawinan  sesudah perpisahan  meja  dan  tempat  tidur  yang  di  dalamnya  tidak  terdapat  perselisihan bahkan  ada  kehendak  baik  dari  suami  maupun  dari  istri  untuk  pemutusan perkawinan. Penceraian selalu berdasarkan pada perselisihan antara suami dan istri (Soetojo, 2019).
Dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang awal mulanya hubungan antara suami dan istri sangat baik dan harmonis serta di dapatinya rasa kasih sayang dari keduanya, apabila tidak di jaga dengan baik suatu hubungan tersebut, maka ada kemungkinan  suatu  saat  nanti  cinta  dan  kasih  sayang  tersebut    akan  mengalami kegagalan serta kandas dan bahkan bisa terhenti di pertengahan jalan. Apalagi bila cinta dan kasih sayang keduanya berubah maka kebencian yang akan timbul.
Di  Indonesia  pelaksanaan  penceraian  ini  memerlukan  putusan  Pengadilan untuk  memutus  sebuah  perkawinan  itu  telah  putus.  Undang-undang  No.  1  Tahun 1974 menyatakan bahwa sebuah penceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan  setelah  pengadilan  tidak  dapat  mendamaikan  pasangan  yang  ingin bercerai.  Proses  mendamaikan  ini  sifatnya  wajib  di  pengadilan  suatu  pemutusan perkawinan baru dapat di laksanakan apabila masing-masing dari suami-istri telah melakukan  upaya  damai.  Upaya  damai  ini  wajib  di  laksanakan  dan  di  perintahkan untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangga yang telah di buat.
Harapan ini adanya perdamaian adalah masing-masing pihak dapat berpikir ulang  dan  menjadi  bahwa  penceraian  bukanlah  suatu  pilihan  yang  mudah,  tetapi memerlukan  pertimbangan  –  pertimbangan  dan  alasan  yang  di  benarkan.  Dengan perkataan lain, penceraian adalah suatu jalan yang paling terakhir bagi suami istri jika kebahagiaan di dalam rumah tangga sudah tidak ada Kembali (Soetojo, 2019).
Dan  segala  upaya  untuk  mendamaikan,  merukunkan  serta  mempersatukan keduanya kembali seperti sediakala maka akan sulit bahkan bisa sampai mengalami penceraian.  Kegagalan  dalam  berumah  tangga  terkadang  di  sebabkan  suami  atau istri  yang  tidak  bisa  menunaikan  kewajibannya  atau  terdapat  sebab  sehingga menempuh jalan keluar yang di pilih untuk solusi permasalahan yang terjadi ialah di antara salah satunya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.
Di Aceh Selatan tepatnya di Tapaktuan ada kasus suami-istri yang cerai talak dan  keduanya  berprofesi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  dengan  nomor 135/Pdt.G/2022/MS.Ttn yang teregister dengan No. 135/Pdt.G/2022/MS/Ttn. Pada tanggal 27 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari’ah Tapaktuan. Dengan menyatakan bahwa pada tanggal 09 Agustus 1999 pemohon dan termohon telah  melangsungkan  pernikahan  yang  di  catat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Kluet  Utara,  sebagaimana  sesuai  dengan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)   531-546  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5266
Kutipan  Akta  Nikah  No.  218/VIII/1999,  tertanggal  09  Agustus  1999.  Setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 23 tahun dan sudah di karuniai 3 orang anak. Sejak Maret 2013 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis di sebabkan karena. Bahwa sejak Februari 2022 hubungan  antara  pemohon  dan  termohon  mulai  tidak  harmonis,  sering  terjadi perselisihan  dan  pertengkaran  yang  di  sebabkan  kecemburuan  berlebihan.  Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada 25 Februari 2022 penyebabnya adalah kecemburuan  yang  berlebihan.  Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  menasihati akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas telah cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pertimbangan  hakim  dalam memutuskan perkara cerai talak dalam perkara na]kah iddah dan pandangan hukum Islam,  Undang-undang  Perkawinan  dan  kompilasi  hukum  Islam  serta  Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

## METODE PENELITIAN
Metode yang di gunakan dalam kepenulisan jurnal ini adalah dengan metode  kualitatif.  Dalam  penelitian  ini  ialah  jenis  penelitian  pustaka  ( library research )  dengan  mengumpulkan  data,  mengolah  data,  mencatat  data  yang bersumber  dari  kepustakaan.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statue  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ), yaitu  suatu  pendekatan  dengan  mengkaji  kasus-kasus  yang  berhubungan  dengan masalah  yang  dihadapi  yang  telah  menjadi  putusan  pengadilan  yang  mempunyai kekuatan hukum tetap.
Penelitian  ini  juga  menggunakan  metode  deskriptif  analis  serta menggunakan  pola  pikir  deduktif.  Dan  jenis  penelitian  deskriptif  ini  bersifat kualitatif  yaitu  dengan  cara  mengumpulkan  data  keseluruhan  serta  di  olah  yang kemudian di analis dengan cara menyusunnya secara sistematis. Mengelompokkan dengan tema dan di hubungkan data satu dengan yang lainnya (Pasek, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Talaq
Secara  har]iah Thalaq itu  berarti  melepaskan  dan  atau  membebaskan. Apabila  di  hubungkan  dengan  putusnya  perkawinan  dan  menurut  syariat,  maka talak  dapat  di  artikan  dengan  melepaskan  istri  atau  membebaskan  dari  ikatan perkawinan  atau  menceraikannya.  Menurut  hukum  Islam  talak  adalah  suatu perkataan  yang  di  ucapkan  oleh  suami  untuk  memutuskan  ikatan  pernikahan terhadap  istrinya.  Apabila  seorang  suami  telah  menalak  istrinya,  maka  putuslah hubungan antara suami istri tersebut, baik secara lahir maupun batin.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)   531-546  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5266
Hukum  Islam  menentukan  bahwa  hak  menjatuhkan  talak  ada  pada  suami. Hal  ini  di  sebabkan  karena  suami  mempunyai  beban  tanggung  jawab  yang  sangat besar  dalam  suatu  perkawinan,  baik  itu  tanggung  jawab  kewajiban  membayar mahar kepada sang istri, maupun kewajiban tanggung jawab memberi na]kah istri dan anak-anaknya. Karena hak talak ada pada suami, suami harus berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak.
Hal yang perlu diketahui adalah anggapan bahwa talak itu adalah hak penuh seorang  suami  tidak  mempunyai  dasar  sama  sekali  baik  dalam  Al-Qur’an  maupun Hadis.  Yang  demikian  hanyalah  merupakan  kebiasaan  atau urf orang  arab  yang terbawa dari masa sebelum masuk Islam. Pada zaman jahiliah banyak laki-laki yang sesuka  hatinya  menceraikan  istrinya  dengan  kata-kata  yang  di  ucapkan  seenaknya (Jamaluddin, 2016).

## Jenis-jenis Penceraian Menurut Hukum Islam
Adapun  jenis-jenis  penceraian  dalam  hukum  Islam  di  tinjau  dari  perilaku penceraian, maka penceraian itu ada dua macam yaitu cerai talak oleh suami kepada istri dan cerai gugat oleh istri kepada suami. Adapun cerai talak

## Cerai talak
Cerai  talak  yaitu  penceraian  yang  di  lakukan  oleh  suami  kepada  istri.  Ini adalah penceraian/talak yang paling umum status penceraian tipe ini terjadi tanpa harus  menunggu  keputusan  pengadilan.  Begitu  suami  mengatakan  kata-kata  talak pada  istrinya,  maka  talak  itu  sudah  jatuh  dan  terjadi,  sedangkan  Keputusan Pengadilan  Agama  hanyalah  formalitas.  Dalam  syariah  cerai  atau  talak  adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan  istri  dengan  kata thalaq :  secara harNiyah  talaq berarti  bebas.  Di  hubungkan dengan kata thalaq dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.
Menurut Mazhab sya]i’i mende]inisikan thalaq sebagai pelepasan akad nikah dengan lafal talaq atau yang semakna dengan lafal itu. Mazhab Hana]i dan Hambali mende]inisikan talaq sebagai pelepasan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Mazhab Maliki mende]inisikan talaq sebagai suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami- istri.
Mengenai penceraian melalui cerai talak dimana shighat (ucapan) cerai talak ada  dua  macam.  Di  tinjau  dari  segi shighat , lafadz ,ucapan  cerai  talak  dari  seorang suami pada istri, talak ada dua macam yaitu thalaq sharih (langsung, jelas, eksplisit) dan thalaq kinayah (tidak langsung, sindiran, implisit) (Armia, 2019).
Thalaq  Sharih (langsung)  ialah  ucapan  talak  secara  jelas  dan  eksplisit  yang apabila di ucapkan pada istri maka jatuhlah talak/penceraian walaupun suami tidak berniat  untuk  cerai. Thalaq  Kinayah (tidak  langsung)  yaitu  kata  yang  mengandung nuansa atau makna penceraian tapi tidak secara langsung. Seperti kata suami pada

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)   531-546  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5266
istri  pulanglah  pada  orang  tuamu. Talaq atau  gugatan  cerai  yang  di  lakukan  oleh suami terdiri beberapa macam yaitu
a. Talak raj’i ialah  penceraian  dimana  suami  mengucapkan  (melafazkan)talak satu  atau  talak  dua  kepada  istrinya.  Suami  boleh  rujuk  Kembali  ke  istrinya Ketika masih dalam iddah . Jika waktu iddah telah habis, maka suami tidak di benarkan merujuk melainkan dengan akad nikah baru
b. Talak bain ialah  penceraian  dimana  suami  mengucapkan  talak tida atau melafazkan  talak  yang  ketiga  kepada  istrinya.  Istrinya  tidak  boleh  di  rujuk Kembali.  Si  suami  hanya  boleh  merujuk  setelah  istrinya  menikah  dengan laki-laki  lain,  susami  barunya  menyetubuhinya,  setelah  di  ceraikan  suami barunya dan telah habis masa iddah dengan suami barunya.
c. Talak sunni ialah penceraian dimana suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum disetubuhi ketika dalam keadaan suci.
d. Talak bid’I ialah  suami  mengucapkan  talak  kepada  istrinya  Ketika  dalam keadaan haid atau Ketika suci tapi sudah disetubuhi (berhubungan intim).
e. Talak taklik ialah  suami  menceritakan  istrinya  secara  bersyarat  dengan sesuatu sebab atau syarat (Amir, 2019).

## Rukun dan Syarat Talak
Rukun talak ada empat yaitu
a. Suami,  yang  memiliki  hak  talak  dan  yang  berhak  menjatuhkannya  selain suami  tidak  berhak  menjatuhkannya.  Talak  bersifat  menghilangkan perkawinan,  maka  talak  tidak  mungkin  terwujud  kecuali  setelah  adanya akad perkawinan yang sah
b. Istri, untuk sah talak maka istri yang di talak di isyaratkan : a. masih berada dalam  perlindungan  kekuasaan  suami  termasuk  istri  yang  menjalin  masa iddah talak raj’I ,  kedudukan  istri  yang  di  talak  itu  harus  berdasarkan  atas akad perkawinan yang sah. Jika menjadi istri dengan akad nikah yang batil , seperti  akad  nikah  terhadap  wanita  dalam  masa iddah talak  demikian  di pandang tidak ada
c. Shigat talak,  yaitu  kata-kata  yang  di  ucapkan  oleh  suami  terhadap  istrinya yang menunjuk talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan, tulisan maupun isyarat bagi suami tuna wisma atau dengan suruhan orang lain.
d. Qashad (Sengaja) yaitu dengan ucapan talak tersebut memang di maksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain (Nazhifah, 2019).

## Hikmah Talak
Allah  menghalalkan  talak  tetapi  membencinya,  kecuali  untuk  kepentingan suami,  istri  atau  keduanya,  atau  untuk  kepentingan  keturunannya.  Dalam  masalah ini mengandung dua hal yang menyerupakan sebabnya talak.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)   531-546  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5266
a. Kemandulan,  Talak  mempunyai  faedah  bagi  suami  istri  mandul  dan sebaliknya.  Sebab  di  antara  tujuan  yang  mendorong  untuk  kawin  itu terwujudnya keturunan
b. Terjadinya  perbedaan  dan  pertentangan  kemarahan,  dan  segala  yang mengingkari cinta di antara suami-istri. Mereka jatuh ke Lembah kehidupan yang  susah  dan  pemikiran  yang  bimbang  karena  pada  dasarnya  persatuan dan  kekompakan  dalam  segala  merupakan  kunci  kesuksesan  dan kebahagiaan  serta  sumber  segala  kesenangan.  Talak  akan  menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak (Rahman, 2020).

## NaKkah Iddah
Na]kah ialah biaya yang wajib di berikan oleh seseorang kepada sesuatu yang masih dalam tanggungannya di antaranya biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan serta termasuk juga di dalamnya kebutuhan sekunder seperti perabotan rumah  tangga.  Ulama  mende]inisikan iddah ialah  nama  waktu  untuk  menanti kesucian seorang istri yang di ceraikan suaminya atau cerai mati yang belum habis masa  itu  di  larang  untuk  kembali  menikah,  jadi,  na]kah iddah adalah  segala pemberian  seorang  suami  kepada  istri  yang  telah  ia  ceraikan  untuk  memenuhi kebutuhan pada masa iddah baik itu makanan, pakaian, serta tempat tinggal.
Seorang  suami  yang  telah  menceraikan  istrinya  wajib  memberikan  na]kah yang  di  atur  pada  pasal  149  huruf  (b)  KHI  menyatakan  putusnya  perkawinan  di akibatkan  karena  talak,  maka  suaminya  wajib  memberikan  na]kah  ,  pakaian ( kiswah), tempat  tinggal  ( maskan )  kepada  mantan  istrinya  selama  masa iddah, kecuali  mantan  istri  tersebut  telah  di  jatuhi  talak ba’in atau nusyuz dan  keadaan tidak hamil.
Macam-macam Iddah
Iddah di  lihat  dari  masa  perhitungan  masanya iddah terbagi  menjadi  tiga yaitu iddah dengan perhitungan bulan, iddah dengan perhitungan suci dari haid dan iddah karena  melahirkan.  Di  lihat  dari  sebab  terjadinya  penceraian iddah di  bagi menjadi dua yaitu iddah kematian dan iddah talak.
a. I ddah kematian
1. Istri yang di tinggal mati oleh suaminya akan menjalani iddah yaitu  a.  bagi seorang  istri  yang  tidak  sedang  hamil,  baik  itu  sudah  berkumpul  dengan suaminya atau belum, maka iddah -nya ialah empat bulan 10 hari
2. Bagi  seorang  istri  yang  sedang  hamil  maka iddah- nya  adalah  hingga melahirkan meskipun waktu meninggal dan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari
b. Iddah Talak
Seorang istri yang bercerai dengan suaminya dengan menempuh jalan talak maka harus menjalani masa iddah di antaranya

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)   531-546  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5266
1. Ketika seorang istri di talak Ketika keadaan hamil, iddah- nya adalah sampai ia  melahirkan  bayinya,  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  sudah  ada,  yaitu yang di lahirkan sudah benar-benar telah berbentuk janin, meskipun ketika lahir dalam keadaan prematur, bukan hanya sekedar keguguran yang masih berupa gumpalan-gumpalan darah.
2. Seorang istri yang sedang mengalami menstruasi iddah- nya adalah tiga kali suci,  dan  termasuk  juga  suci  pada  waktu  terjadinya  talak,  asal  sebelumnya tidak melakukan hubungan suami istri
3. Seorang  istri  yang  tidak  pernah  atau  sudah  tidak  mengalami  menstruasi, iddah- nya ialah tiga bulan
Hak-hak Perempuan Ketika Masa Iddah
a. Seorang istri yang sedang dalam masa iddah talak raj’i berhak akan na]kah dari mantan suaminya maksud na]kah disini adalah na]kah yang di berikan seorang  mantan  suami  kepada  mantan  istrinya  sebelum  terjadinya penceraian. Yang di antaranya berupa sandang, pangan, tempat tinggal yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kecuali si istri di anggap nusyuz (melakukan hal-hal yang di anggap durhaka) yaitu melanggar kewajibannya sebagai seorang istri.
b. Perempuan ketika masa iddah akibat talak ba’in (yakni yang tidak mungkin di  rujuk)  apabila  ia  dalam  keadaan  sedang  mengandung  juga  berhak  atas tempat tinggal serta na]kah sama seperti di sebutkan di atas.
c. Dalam  masa iddah Perempuan  yang  di  jatuhi talak  ba’in (yakni  yang  tidak mungkin di rujuk) yang tidak sedang hamil, baik akibat khulu’ atau talak tiga, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal. Ini pandangan imam Sya]i’i dan imam  Malik  sedangkan  imam  Abu  Hanifah,  ia  berhak  mendapatkan  na]kah serta tempat tinggal selama masa iddah- nya.
d. Perempuan  ketika  dalam  keadaan iddah dan  meninggal  dunia  suaminya sebagian  ulama  berpendapat  yaitu  tidak  mempunyai  hak  na]kah  maupun tempat  tinggal,  karena  mengingat  bahwa  harta  yang  di  tinggalkan  oleh suaminya kini telah menjadi hak ahli waris, termasuk ia dan anak-anaknya (Devi, 2020).

## Asas Contra Legem
Asas Contra  Legem ialah  asas  yang  mengesampingkan  hukum  tertulis  atau Undang-undang  yang  di  lakukan  oleh  majelis  hakim  yang  bertujuan  untuk menemukan hukum. Karena di rasa isi pasal dari Undang-undang yang bertentangan serta kurang selaras dengan rasa keadilan dari peristiwa tersebut.
Oleh  karena  itu  majelis  hakim  mengisi  kekosongan  peraturan  untuk mendapatkan  hukum  yang  sesuai  dengan  peristiwa  ketika  persidangan.  Demi tegaknya sebuah keadilan maka seorang hakim boleh menggunakan Contra Legem. Diperbolehkannya  melakukan  hal  tersebut,  jikalau  tidak  di  dapatinya  aturan  yang tidak  berjalan  dalam  sebuah  problematik  hukum.  Maka  dari  itu  seorang  hakim mempunya  kekuasaan  untuk  berbuat Contra  Legem, yaitu  putusan  hakim  yang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)   531-546  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5266
mengesampingkan  Undang-undang  guna  adanya  rasa  keadilan  yang  hadir  di Masyarakat.
Asas Contra Legem ini sejalan dengan ketetapan pada Pasa 28 ayat 1 Undang- undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan  Kehakiman.  Sebagaimana  bahwa putusan hakim tersebut hakim dapat memutuskan perkara dan sejalan dengan peri keadilan dan kesosialan Masyarakat.
Bagir  Manan  berpendapat  bahwasanya  hakim  ketika  memutuskan  perkara tidak  boleh  hanya  sekedar  melaksanakan  formalitas  hukum  saja.  Melainkan  juga melaksanakan  fungsi  untuk  membangkitkan  perbaikan  dalam  membangun sejalannya sosial (Bagir, 2004).
Sedangkan  Yahya  Harahap  berpendapat  bahwasanya  seorang  Hakim mempunyai hak dan wewenang serta kebebasan untuk melaksanakan Conttra Legem yaitu  melaksanakan  putusan  yang  tidak  sejalan  dengan  pasal  dari  hukum-hukum positif yang berjalan pada saat ini (Yahya, 2005).
Dalam upaya penegakan hukum ada 3 faktor yang harus kita perhatikan di antaranya:
a. Keadilan Hukum (Gerechtigkeit yaitu ketika melaksanakan dan menegakkan hukum itu harus adil. Hukum tidak sejajar dengan keadilan. Hukum bersifat umum  yaitu  memaksa  dan  mengikat  setiap  kalangan  orang  dan  tidak memandang bulu siapapun itu. Berbeda dengan adil yang sifatnya subjektif, individual, serta pilih kasih
b. Kepastian  Hukum  (Rechtssicherheit)  yaitu  hukum  harus  di  laksanakan  dan di  tegakkan  ketika  terjadi  peristiwa  yang  terjadi  saat  itu  juga  serta Masyarakat berharap dapat di laksanakannya penegakan hukum.
c. Kemanfaatan  Hukum  (Zweckmassigkeit)  hukum  di  bentuk  untuk  manusia maka  ketika  hendak  menegakkan  dan  mengaplikasikan  harus  adanya manfaat.
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  I  Undang-undang  No.  48  Tahun  2009  Tentang kekuasaan  Kehakiman  menyebutkan  “  Kekuasaan  Kehakiman  ialah  kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi adanya Negara Hukum Republik Indonesia. Usaha Hakim dalam melaksanakan  peraturan  Perundang-undangan  yang  di  lakukan  hakim  dalam menyelesaikan suatu permasalahan/kasus yang akan di hadapinya yaitu:
a. Hakim  merujuk  dengan  menerapkan  peraturan  perundang-undangan  yang telah ada kasus mengatur tentang permasalahan tersebut
b. Hakim memberikan sebuah pendapat jika dalam Undang-undang kasus yang di hadapinya telah ada namun kurang jelas
c. Hakim melakukan dengan sebuah pemahaman penalaran dalam menemukan sebuah  hukum  jika  materi  dalam  Undang-undang  tersebut  tidak  terdapat pengaturan tentang kasus yang di hadapinya (Sudikno, 2009).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)   531-546  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5266
Seorang  hakim  dalam  menjalankan  tugas  pokoknya  untuk  memeriksa, mengadili,  dan  memutuskan  suatu  perkara  yang  di  ajukan  kepadanya,  sebagai seorang  penegak  hukum  hakim  tidak  boleh  menolak  suatu  perkara  dengan  alasan perkara yang di tangani kurang jelas atau tidak ada.
Seperti  tertera  di  dalam  ketentuan  Undang-undang  No.  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyebutkan  bahwa  Pengadilan  di  larang menolak  memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan  suatu  perkara  yang  di  ajukan kepadanya  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  maka  harus  di periksa dan di adili.

## Hak NaKkah Mantan Istri Setelah Cerai di tinjau dari PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990
Penceraian  menimbulkan  banyak  masalah  dan  salah  satunya  setelah  pasca putusnya  perkara  di  pengadilan  ialah  na]kah  untuk  istri  setelah  cerai.  Penceraian diatur juga dalam hukum Islam dan juga hukum negara. Tetapi ada juga perbedaan dalam Penceraian Negeri Sipil dengan penceraian masyarakat yang bukan Pegawai Negeri Sipil.
Dalam peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45. Tahun 1990  yaitu  tentang  izin  Perkawinan  dan  Penceraian  Pegawai  Negeri  Sipil.  Yaitu dalam pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Penceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan:
1. Apabila  penceraian  terjadi  atas  kehendak  Pegawai  Negeri  Sipil  pria  maka wajib  menyerahkan  sebagian  gajinya  untuk  penghidupan  bekas  istri  dan anak-anaknya.
2. Pembagian gaji sebagaimana di maksud dalam pasal 1 ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak- anaknya
3. Apabila  dari  perkawinan  tersebut  tidak  ada  anak  maka  bagian  gaji  yang wajib di serahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya
4. Apabila  penceraian  terjadi  atas  kehendak  istri,  maka  tidak  berhak  atas bagian penghasilan dari bekas suaminya
5. Ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 tidak terlalu, apabila istri meminta cerai karena di madu
6. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.
Di  dalam  pasal  16  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1990  tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan penceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu di jatuhi bahwa:
“Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)   531-546  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5266
izin perkawinan dan penceraian Pegawai Negeri Sipil, maka akan di jatuhi hukuman disiplin yang paling berat berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Disini kita melihat bahwasanya hukum sudah tidak lagi hadir sebagai skema- skema  abstrak,  melainkan  secara  langsung.  Karena  suatu  hukum  itu  bukan  suatu buatan melainkan sesuatu yang di lakukan dengan terencana dalam masyarakat.
Pada  dasar  Konstitusi  UUD  1945  Pasal  27  ayat  1  yang  berbunyi  “  Segala warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  ada  dengan  tidak  ada  kecualinya. Meluruskan  argumentasi  karena  tidak  terlindungi  dan  terpenuhi  hak  asasi  anak, terutama beda kedudukan hukumnya pada dasarnya frasa 16 tahun pasal 7 ayat 1 melanggar  disiplin  prinsip  UUD  1945  ayat  27  ayat  1.  Terjadilah  perbedaan  aturan manusia  di  lak-laki  dan  Perempuan  ialah  salah  satu  bentuk  diskriminasi  karena terdapat perampasan pembagian hak-nak yang seharusnya melekat padanya (Akma, 2014).

## Proses Penyelesaian Perkara No. 135/Pdt.G/2022/MS.Ttn
Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  di  tetapkan  untuk  memeriksa perkara ini, pemohon dan termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan atas panggilan  tersebut,  pemohon  dan  termohon  secara  in  person  menghadapi  ke persidangan,  bahwa  untuk  memenuhi  persyaratan  mengajukan  penceraian  dalam status  sebagai  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil,  pemohon  telah  memperoleh  izin  dari atasan  berdasarkan  surat  izin  No.  16  tanggal  17  Mei  2022  yang  di  keluarkan  oleh Bupati Aceh Selatan.
Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
Ø Bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  maka  para  pihak diwajibkan  untuk  menempuh  proses  mediasi  dengan  terlebih  dahulu diberikan  penjelasan  kepada  para  pihak  mengenai  esensi  mediasi,  tahapan mediasi,  dan  kewajiban-kewajiban  para  pihak  selama  proses  mediasi berlangsung.  Setelah  diberikan  penjelasan  yang  cukup,  Pemohon  dan Termohon  menyatakan  telah  mengerti  dan  kemudian  masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;
Ø Bahwa  selanjutnya  para  pihak  diberi  kesempatan  memilih  Mediator  dan setelah  diberikan  kesempatan  memilih  Mediator,  para  pihak  menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara a quo;
Ø Bahwa  terhadap  hal  tersebut,  Ketua  Majelis  kemudian  menunjuk  Hj. Murniati,  S.H.  sebagai  Mediator  melalui  Penetapan  Mediator  Nomor 135/Pdt.G/2022/MS.Ttn,  tanggal  6  Juni  2022  sekaligus  memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;
Ø Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Juni 2022, mediasi yang telah  dilaksanakan  pada  tanggal  6  Juni  2022  para  pihak  tidak  berhasil

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)   531-546  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5266
mencapai kesepakatan, namun mencapai kesepakatan terhadap hak-hak istri yang diceraikan

## Pertimbangan Hukum Majelis Hakim
Adapun yang menjadi pertimbangan dan dasar majelis hakim dalam perkara dengan No. 135/Pdt.G/2022/MS.Ttn ialah
1. Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  82  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  Tahun  1989  Tentang  Peradilan    Agama  yang  telah  diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Penjelasan  atas  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  154  RBg,  Majelis  Hakim  telah mendamaikan  Pemohon  dan  Termohon  agar  rukun  dan  kembali  membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  dengan  Hj.  Murniati, S.H.  akan  tetapi  berdasarkan  Laporan  Mediator  tersebut  tertanggal  21  Juni 2022,  bahwa  mediasi  tidak  berhasil  mencapai  kesepakatan,  namun mencapai kesepakatan terhadap hak-hak istri yang diceraikan serta na]kah 2 (dua) orang anak sebagai berikut;
Ø Na]kah  selama  masa iddah sejumlah  Rp10.000.000,-  (sepuluh  juta rupiah);
Ø Mutah berupa cincin emas murni seberat 1 (satu) mayam;
Ø Na]kah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Cut Dinda Rahayu umur  20  (dua  puluh)    tahun  dan  Cut  Daratun  Hilma  umur  16  (enam belas)  tahun  masing-masing  Rp1.500.000.00  (satu  juta  lima  ratus  ribu rupiah)  sampai  anak  tersebut  dewasa  atau  mandiri  dengan penyerahannya melalui Termohon setiap bulannya
2. Menimbang,  bahwa  Pemohon  sebagai  pegawai  negeri  sipil  yang  terikat dengan pelaksaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  jo.  Peraturan  Pemerintah  45  Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  berhadapan  dengan hukum  dan  dalam  rangka  melaksanakan  rumusan  hukum  kamar  agama angka  1  huruf  C  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2019 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;
3. Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.3  tentang  rincian  gaji  Pemohon sebagaimana  yang  dikeluarkan  oleh  Bendahara  Kecamatan  Kluet  Utara adalah sejumlah Rp5.623.555 (lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus  lima  puluh  lima  rupiah)  dengan  rincian  salah  satunya  tunjangan  istri sejumlah Rp446.300 (empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)   531-546  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5266
4. Menimbang,  bahwa  jika  terjadi  perceraian  antara  Pemohon  dan  Termohon maka tunjangan istri (Termohon) sejumlah Rp446.300 (empat ratus empat puluh  enam  ribu  tiga  ratus  rupiah)  terhapus  dalam  artian  tidak  dapat tunjangan  istri  lagi  sehingga  gaji  bersih  yang  diterima  Pemohon  sejumlah Rp5.177.255 (lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
5. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi tentang na]kah 2 (dua) orang anak  yang  disepakati  oleh  Pemohon  dan  Termohon  Cut  Dinda  Rahayu  usia 20 tahun (kuliah semester 4) dan Cut Daratun Hilma usia 16 tahun (kondisi sakit berkebutuhan khusus) masing-masing sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima  ratus  ribu  rupiah)  per  bulan;  Menimbang,  bahwa  dengan  perincian tersebut  di  atas  maka  sisa  gaji  Pemohon  per  bulan  sejumlah  Rp2.177.255 (dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
6. Menimbang,  bahwa  dengan  pertimbangan  gaji  Pemohon  sejumlah Rp2.177.255 (dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima  rupiah)  majelis  hakim  sependapat  bahwa  terhadap  Pemohon  tidak dibebankan  penyerahan  1/3  sepertiga  gaji  kepada  Termohon  dengan pertimbangan  bahwa  Termohon  juga  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Aceh Selatan
Setelah  menganalisis  putusan  No.  135/Pdt.G/2022/MS/Ms.Ttn,  penulis mengetahui  bahwa  dasar  hukum yang  di  pakai  hakim  dalam  memutuskan  perkara yaitu dengan berpedoman pada pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Penceraian Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  Undang-undang  Perkawinan  No.1  Tahun  1974  dan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Dalam  penetapannya  hakim  menggunakan  asas Contra  Legem dengan  mengesampingkan  Peraturan  yang  ada  di  atas  demi kemaslahatan bersama. Dalam menyelesaikan perkara Nomor 135/Pdt.G/2022/MS/Ttn. Mengeluarkan penetapan yang isinya adalah:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Teuku  Muzhar,  SE  bin  T.  Meurah  Selan) untuk  menjatuhkan  talak  satu raj'i terhadap  Termohon  (Nur  Asiyah  S.Ag binti Ahmad Arsyad) di hadapan sidang Mahkamah Syariyah Tapaktuan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar terhadap Termohon segera sebelum ikrar  talak  diucapkan  di  depan  Sidang  Mahkamah  Syariyah  Tapaktuan, berupa:
Na]kah iddah selama  3  bulan  sejumlah  Rp10.000.000.00  (sepuluh  juta rupiah);
Mut'ah berupa cincin emas murni seberat 1 (satu) mayam;
4. Menghukum  Pemohon  untuk  memberikan  na]kah  kepada    2  (dua)  orang anak  Pemohon  dan  Termohon  bernama  Cut  Dinda  Rahayu  umur  20  (dua puluh)  tahun dan Cut Daratun Hilma umur 16 (enam belas) tahun masing- masing  Rp1.500.000.00  (satu  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  sampai  anak tersebut  dewasa  atau  mandiri  dengan  kenaikan  setiap  tahunnya  sebesar 10%  (sepuluh  persen)  di  luar  biaya  pendidikan  dan  kesehatan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)   531-546  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5266
penyerahannya  kepada  Termohon  melalui  bendahara  gaji  tempat  kerja Pemohon setiap bulannya;
5. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini sejumlah Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
Analis  Tentang  Pertimbangan  Hakim  dalam  pelaksanaan  asas Contra  Legem perkara  cerai  Talak  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  studi  putusan  No. 135/Pdt.G/2022/MS/Ttn
Cerai  Talak  ialah  Cerai  talak  yaitu  penceraian  yang  di  lakukan  oleh  suami kepada istri. Ini adalah penceraian/talak yang paling umum status penceraian tipe ini terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. Begitu suami mengatakan kata-kata talak pada istrinya, maka talak itu sudah jatuh dan terjadi
Mengenai  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun  1983  dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 bahwasanya suami yang PNS memberikan gajinya  1/3  kepada  mantan  istrinya  yang  di  ceraikan  selama  istri  tersebut  belum menikah  dengan  laki-laki  lain.  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  di  ubah  dengan Undang-undang  No.  16  Tahun  2019  perma  No.  3  Tahun  2017,  Sema  No.  3  Tahun 2018  Sema  No.  2  Tahun  2019  dimana  isinya  hak  perempuan  pasca  terjadinya penceraian  perempuan:  Na]kah Iddah (  na]kah  dalam  masa  tunggu)  adalah  na]kah yang wajib di berikan oleh mantan suami kepada mantan istri menjalani masa iddah (masa  tunggu),  kecuali  jika  mantan  istrinya  melakukan nusyuz (pembangkangan), Na]kah Madhiyah (na]kah masa lampau, ialah na]kah terdahulu yang di lalaikan atau tidak  di  laksanakan  oleh  mantan  suami  kepada  mantan  istri  sewaktu  keduanya masih  terikat  perkawinan  yang  sah, Mut’ah (penghibur)  pemberian  dari  mantan suami  kepada  mantan  istrinya  yang  di  jatuhi  talak  baik  berupa  uang  atau  benda lainnya, Hadanah ialah pemeliharaan anak atas anak yang belum mumayyiz terlihat fungsi akalnya) atau berumur 12 tahun, atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya.
Dalam  hal  ini  Majelis  Hakim  menetapkan  dengan  tidak  mengeluarkan  1/3 gaji  suami  yang  PNS  kepada  mantan  istri  yang  di  ceraikannya  dengan mempertimbangkan  gaji  suami  Rp.  5.177.225  (lima  juta  seratus  tujuh  puluh  tujuh dua ratus dua puluh rupiah) dengan mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.500.000(Dua juta  seratus  tujuh  puluh  tujuh  dua  ratus  dua  puluh  lima  rupiah)  setiap  bulannya untuk  dua  orang  anak  yang  berstatus  Cut  Dinda  Rahayu  usia  20  tahun  (kuliah semester 4) dan Cut Daratun Hilma usia 16 Tahun (kondisi sakit berkebutuhan) dan dengan  perimbangan  gaji  pemohon  menjadi  Rp.  2.177.225  (Dua  juta  seratus  tujuh puluh tujuh dua ratus dua puluh lima).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  Analisis  dari  putusan  hakim  di  atas  dalam  memeriksa,  serta mengadili suatu perkara dapat di laksanakan dengan ijtihad dari seluruh bukti dan pertimbangan  yang  saat  itu  berlaku  sepanjang  tidak  salah  dari  logika  dan  materi hukum yang berlaku. Dalam Putusan Pengadilan Agama No.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2023)   531-546  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5266
135/Pdt.G/2022/MS/Ttn yang tidak mengeluarkan gaji suami yang PNS 1/3 kepada mantan  istri,  Hakim  mengedepankan  Asas Contra  Legem serta  kemanfaatan  dan keadilan  masyarakat  dalam  perkawinan.  Meskipun  putusan  bertentangan  dengan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  R.I  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  149. Keputusan Majelis Hakim ini secara ]iloso]is dan sosiologis telah sesuai dengan asas keadilan dan tuntutan-tuntutan yang berlaku dalam hukum Islam, perundangan dan adat istiadat.

## DAFTAR PUSTAKA
Armia. (2018). Fikih Munakahat. Medan: CV Manhaji.
Attamimi, Nazhifah. (2010). Fikih Munakahat. Jakarta: Hilliana Press.
Diantha,  Made  Pasek.  (2016). Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Jakarta: Kencana.
Ghazaly, Abd. Rahman. (2010). Fiqh Munakahat . Jakarta: Kencana.
Harahap,  Yahya.  (2005). Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Gra]ika.
Hilmi,  Bahrul.  (n.d). Rekovensi  Pembagian  Gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Perkara Cerai talak(Analis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA. Blitar)
Jamaluddin  &  Amalia,  Nanda.  (2016). Buku  Ajaran  Hukum  Islam. Lhokseumawe:
Unimal Press.
Lubis, Akma Qamariah. (n.d.). Contra Legem Pertimbangan Hakim Penetapan Hakim Tentang  Dispensasi  Kawin  Pada  Era  Pandemi  Covid  19  Perspektif  Hukum Progresif  dan  Maqasid  Syari’ah  h.71(Analis  Disertasi  Fakultas  syariah  dan hukum UIN SU.
Manan,  Bagir.  (2005). Suatu  Tinjauan  Terhadap  Kekuasaan  Kehakiman  Indonesia dalam Undang-undang No.4 Tahun 2004 . Jakarta: Mahkamah Agung R.I.
Mertokusumo, Sudikno. (1999). Mengenal Hukum . Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
Prawirohamidjojo,  R.  Soetojo.,  &  Sa]ieoedin,  Asis.  ( 1986 ). Hukum  Orang  Dan Keluarga. Bandung: Alumni .
Sanjaya,  Umar  Haris  &  Faqih,  Aunur  Rahim.  (2017). Hukum  Perkawinan  Islam. Yogyakarta: Gama Media
Syarifuddin,  Amir.  (2007). Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia,  antara  Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.
Yulianti,  Devi.  (2020). Pembebanan  Mut’ah  dan  NaNkah  Iddah  Pada  Perkara  Cerai Talak Dengan Putusan Verstek, Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon.