Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan                                                                         p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. 158/E/KPT/2021                                                                                          e-ISSN 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2021.v5.i4.4869

## STRATEGI MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK REKLAME DENGAN PENDEKATAN COMPLIANCE MODEL
Wijayanah wijayanah-2018@feb.unair.ac.id
Basuki
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya

## ABSTRACT
This study aims to describe the implementation of compliance strategies in revenue agencies using the compliance model approach to improve advertising tax compliance. The research data were collected by interview, observation and  document  collection.  This  research  is  a  descriptive  qualitative  research  with  a  case  study  approach.  Data analysis was performed using qualitative techniques, consisted of 3 stages, namely data reduction, data display, and  conclusion  drawing.  The  results  of  the  study  provide  empirical  evidence  that  compliance  strategy  with  a compliance  model  approach  that  is  implemented  comprehensively  and  adequately  can  increase  taxpayer compliance.  The  strategy  implemented  includes  providing  ease  of  compliance,  providing  assistance  to  comply, taking deter by detection and use full force of the law. Its combines effective prevention strategies and credible enforcement, making easier for taxpayers who are committed to comply and take firm action against taxpayers who  do  not  comply.  Implementation  of  compliance  strategy  requires  support  of  facilities  and  infrastructure, competent human resources, tax authorities commitment, laws and regulations as a basis for implementation and support from other agencies in law enforcement efforts. The results of this study can become a reference for policy makers in developing future compliance strategies to achieve voluntary compliance in a sustainable manner.
Key words: compliance model; compliance strategy; advertising tax

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menggambarkan implementasi strategi kepatuhan pada instansi pendapatan pemerintah  daerah  dengan  menggunakan  pendekatan  compliance  model  untuk  meningkatkan kepatuhan  pajak  reklame.  Data  penelitian  dikumpulkan  dengan  wawancara,  observasi  dan pengumpulan  dokumen.  Penelitian  ini  berjenis  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif yang terdiri dari 3 tahapan yaitu reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa strategi kepatuhan dengan  pendekatan  compliance  model  yang  diimplementasikan  secara  komprehensif  dan  memadai dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  reklame.  Strategi  yang  dilaksanakan  meliputi  fasilitasi kemudahan  untuk  patuh  (ease  compliance),  memberikan  bantuan  untuk  patuh  (help  to  comply), tindakan pencegahan ketidakpatuhan (deter by detection) dan penegakan hukum (use ful force of the law).  Strategi  kepatuhan  dengan  pendekatan  compliance  model  mengkombinasikan  effective prevention  dan  credible  enforcement  yaitu  mempermudah  wajib  pajak  yang  mempunyai  komitmen untuk patuh dan memberikan tindakan tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh. Implementasi strategi kepatuhan membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, komitmen pejabat/otoritas pajak, peraturan perundangan sebagai dasar pelaksanaan serta dukungan instansi lain dalam upaya penegakan hukum. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi  pengambil  kebijakan  dalam  mengembangkan  strategi  kepatuhan  di  masa  mendatang  untuk mencapai voluntary compliance secara berkelanjutan.
Kata kunci: model kepatuhan; strategi kepatuhan; pajak reklame
494 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 4, Desember 2021 : 493 – 512

## PENDAHULUAN
Pemerintah daerah merupakan instan-si nonprofit,  yang  berorientasi  pada  pelaya- nan  kepada  masyarakat.  Pemerintah  mem- butuhkan  pembiayaan  untuk  memenuhi fasilitas layanan publik dan berbagai tujuan pembangunan di berbagai bidang antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perda- gangan,  investasi,  pengelolaan  sampah  dan sebagainya.  Kemampuan  daerah  untuk membiayai  kebutuhan  pembangunan  di daerah  merupakan  indikator  kemandirian daerah.  Pada  Tabel  1  terlihat  bahwa  salah satu  sumber  pembiayaan  daerah  adalah Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dengan komposisi terbesar berasal dari sektor pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).
Sesuai  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  207/PMK.07/2018,  pajak  daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepa- da Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berda- sarkan Undang-Undang, dengan tidak men- dapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena  sifat  pajak  yang  tidak  memberikan kontraprestasi  secara  langsung  kepada pembayar  pajak,  maka  banyak  wajib  pajak yang  enggan  membayar  pajak  atau  justru berusaha  untuk  menghindari  pajak,  namun di  sisi  lain  mereka  ingin  tetap  menikmati sarana  publik  yang  disediakan  pemerintah. Oleh  karena  itu,  kesadaran  wajib  pajak untuk patuh pada aturan perpajakan meru-
pakan  hal  yang  penting  agar  masyarakat bersedia  dengan sukarela  memenuhi  kewa- jiban  perpajakannya.  Isu  kepatuhan  wajib pajak  merupakan  tantangan  yang  dialami sebagian  besar  instansi  pendapatan  dan merupakan  tantangan  yang  hampir  tidak pernah  surut.  Secara  umum,  kepatuhan pajak  (t axpayer  coompliance )  didefinisikan sebagai  sejauh mana wajib  pajak  mematuhi aturan perpajakan  (Randlane, 2016).
Kepatuhan  pajak  dipengaruhi  baik faktor ekonomi maupun non ekonomi. Fak- tor ekonomi antara lain tarif pajak, kemung- kinan  dilakukan  audit,  denda, income wajib pajak,  dan  kesempatan  untuk  menghindari pajak,  sedangkan  faktor  psikologi  meliputi kompleksitas  perpajakan,  perilaku,  norma personal,  norma  sosial,  norma  masyarakat, keadilan distributif, keadilan prosedural dan keadilan retributif (Alm et al. , 2012). Motivasi wajib pajak untuk membayar pajak berbeda- beda,  terdapat  wajib  pajak  yang  membayar pajak  karena  merasa  berkewajiban  untuk berkontribusi  secara  sukarela  ( voluntary compliance )  dan  sebaliknya  terdapat  wajib pajak  yang  membayar  pajak  karena  takut dideteksi dan didenda. Penghindaran pajak bukanlah  hal  asing  di  dunia  perpajakan. Berbagai  cara  dilakukan  wajib  pajak  untuk mengurangi beban pajak, menghindari pajak atau  bahkan  memutuskan  untuk  mengela- buhi atau sengaja untuk tidak patuh ( decided not  to  comply ).  Tindakan  untuk  memerangi penggelapan pajak adalah mencegah perila- ku ilegal dengan audit yang kaku dan denda yang berat.

## Tabel 1
Target PAD Pada APBD Daerah Se-Indonesia (dalam trilliun) Jenis PAD 2016 2017 2018 2019 2020 Pajak Daerah 160,15  168,79  184,80  208,76  235,26 Retribusi Daerah 11,79 11,68 12,16 12,02 12,81 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan 7,57 7,67 8,53 9,15 9,92 Lain-Lain PAD Yang Sah 49,86 58,84 64,39 65,57 70,41
Sumber : Kementerian Keuangan, 2021
Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Reklame dengan ...– Wijayanah, Basuki 495
Namun  di  sisi  lain,  kontrol  dan  huku- man  mungkin  memiliki  efek  samping  yang tidak  diinginkan  (Gangl et  al. ,  2014).  Oleh karena itu, otoritas pajak perlu memberikan perlakuan  yang  berbeda  antara  wajib  pajak yang  sengaja  menghindari  pajak  atau  tidak patuh  pajak  dan  wajib  pajak  yang  berke- inginan  untuk  patuh  namun  mengalami kendala  misal  karena  kurangnya  pengeta- huan  perpajakan,  kompleksitas  aturan  dan prosedur. Dengan memperhatikan motivasi wajib pajak untuk patuh, maka otoritas pajak perlu  mengembangkan  strategi  yang  diim- plementasikan  secara  tepat  dan  memadai (Braithwite, 2016).
Kota Surabaya merupakan kota perdagangan  dengan  aktifitas  bisnis  yang sangat  pesat.  Pembangunan  infrastruktur yang  memadai  menjadi  salah  satu  pendo- rong  tumbuhnya  sektor  usaha  di  Kota Surabaya. Data Badan Pusat Statistik (2021) Kota Surabaya  menunjukkan bahwa PDRB Atas  Dasar  Harga  Berlaku  menurut  lapa- ngan usaha, yang paling tinggi adalah sektor perdagangan  besar  dan  eceran,  reparasi mobil  dan  sepeda  motor  yaitu  sebesar 27,45% pada tahun 2017, 27,68% pada tahun 2018  dan  27,75%  pada  tahun  2019  (Badan Pusat  Statistik,  2021).  Pertumbuhan  sektor perdagangan  yang  tinggi,  diikuti  oleh aktifitas pemasaran dari perusahaan- perusahaan  baik  berskala  nasional  maupun multinasional,  yang  salah  satunya  dengan pemasangan  reklame  sebagai  media  untuk mengenalkan  produk  perusahaan  pada masyarakat. Reklame merupakan salah satu
objek  pajak  yang  dikelola  pemerintah  dae- rah,  meliputi  reklame  insidentil  maupun reklame  permanen.  Maraknya  pemasangan reklame hampir di semua sudut kota meru- pakan  sumber  potensi  pajak  yang  dapat memberikan  kontribusi  pada  Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dicapai secara maksimal. Berikut adalah target dan capaian realisasi pajak reklame Kota Surabaya.
Target  pendapatan  pajak  reklame  terus meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun  2020  target  menurun  sebagai  akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang berim- bas  pada  semua  lini  sektor  usaha,  sehingga berdampak  pada  menurunnya  penyeleng- garaan  reklame.  Realisasi  pajak  reklame telah tercapai pada beberapa tahun terakhir kecuali tahun 2019 (Tabel 2). Berbagai upaya telah  dilakukan  dalam  menggali  potensi pendapatan pajak daerah melalui ekstensifi- kasi  dan  intensifikasi  pajak  daerah  serta upaya  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wa- jib pajak. Namun demikian, jika dilihat dari laporan  keuangan  Kota  Surabaya,  pajak reklame  merupakan  jenis  pajak  yang  me- nyumbang  piutang  yang  terbesar  setelah Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  secara  rinci seperti yang terdapat dalam Tabel 3.
Trend  kenaikan  dan  penurunan  piu- tang  pajak  merupakan  salah  satu  indikator kepatuhan  pajak.  Piutang  pajak  reklame menunjukkan  trend  menurun  dibanding piutang PBB  pada beberapa  tahun  terakhir. Bagi  peneliti,  keberhasilan  menurunkan trend  piutang  pajak  reklame  menjadi  hal menarik untuk dipelajari.

## Tabel 2
Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun   Target (dalam juta)  Realisasi (dalam juta) % 2016 129.020 132.291 102,54 2017 131.161 131.297 100,10 2018 133.730 139.057 103,98 2019 145.435 143.736 98,83 2020 107.729 110.183 102,28
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, 2021
496 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 4, Desember 2021 : 493 – 512
Tabel 3
Data Piutang Pajak Rekalme dan PBB Kota Surabaya ( dalam juta) Uraian 2016 2017 2018 2019 Pajak Reklame 36.043 33.970 33.735 3.203 PBB 567.753  663.291  776.836  847.159
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, 2021
Bagaimana implementasi strategi kepa- tuhan diterapkan di lapangan, sehingga da- pat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak reklame  sehingga  menurunkan  trend  piu- tang pajak reklame?
Sesuai  latar  belakang  yang  telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertu- juan menggambarkan implementasi strategi kepatuhan pajak reklame yang dilaksanakan di Kota Surabaya, untuk mendapatkan bukti empirik  implementasi  strategi  kepatuhan untuk meningkatkan kepatuhan pajak rekla- me dengan penurunan piutang pajak sebagai indikator  kepatuhan.  Nilai  tambah  dari penelitian  ini  adalah  penggunaan  pendeka- tan compliance model dalam menggambarkan implementasi  strategi  kepatuhan  yang dilaksanakan  sebuah  instansi  pendapatan secara  komprehensif  meliputi  memberikan kemudahan  untuk  patuh  dengan  fasilitasi layanan  perpajakan  ( ease  compliance ),  mem- berikan  bantuan  melalui  edukasi  dan informasi ( help to comply ), tindakan pencega- han  dan  penegakan  hukum. Compliance model merupakan model yang mengkaitkan strategi  kepatuhan  dengan  perilaku  patuh wajib pajak. Dengan pendekatan compliance model,  otoritas  pajak  menerapkan  strategi kepatuhan dengan memperhatikan perilaku patuh  wajib  pajak.  Wajib  pajak  yang  patuh harus  diberikan  layanan  yang  memadai, sedangkan  wajib  pajak  yang  sengaja  tidak patuh harus diberikan tindakan yang tegas. Tidak  ada  satu  strategi  yang  tepat  untuk menangani semua wajib pajak, karena wajib pajak  berada  pada  tingkatan  perilaku  yang berbeda-beda,  namun  strategi  kepatuhan harus  mengkombinasikan  strategi  pencega- han yang efektif dengan credible enforcement secara tepat dan memadai.

## TINJAUAN TEORETIS Kepatuhan Pajak
Kepatuhan  pajak  didefinisikan  sebagai pelaporan pendapatan dan klaim biaya yang akurat  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan yang ditetapkan (Sapiei dan Kasipillai, 2013). Secara  umum,  kepatuhan  pajak  (t axpayer coompliance )  didefinisikan  sebagai  sejauh mana  wajib  pajak  mematuhi  aturan  perpa- jakan,  dan  disebut  tidak  patuh  jika  wajib pajak tidak memenuhi salah satu kewajiban perpajakannya,  termasuk  jika  wajib  pajak memenuhi  kewajiban  perpajakan  karena adanya  tindakan  koersif  atau  paksaan  dari otoritas pajak  (Randlane, 2016). Sedangkan Jaffar  mendefinisikan  ketidakpatuhan  seba- gai  kegagalan  badan  hukum  atau  individu untuk  melaporkan  atau  membayar  pajak (Jaffar et al. , 2014).
Kewajiban  pokok  wajib  pajak  bersifat universal  dan  tidak  tergantung  pada  profil atau  bidang  kegiatan  wajib  pajak.  Secara umum  kewajiban  tersebut  meliputi  pendaf- taran dalam sistem, pelaporan tepat waktu, pelaporan  informasi  yang  lengkap  dan akurat,  dan  pembayaran  kewajiban  perpa- jakan tepat waktu (Randlane, 2016).
Pada  pengelolaan  pajak  daerah,  identi- fikasi  indikator-indikator  kepatuhan  wajib pajak tersebut diaplikasikan sebagai berikut: a. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan  diri  ke  kantor  pelayanan pajak  untuk  mendapatkan  Nomor  Objek Pajak  (NOP)  dan  Nomor  Pokok  Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
b. Wajib  pajak  menghitung  kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  peraturan yang  berlaku  (untuk  jenis  pajak  dengan self assesment).
Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Reklame dengan ...– Wijayanah, Basuki 497

## Gambar 1 Compliance Model
Sumber: (Hamilton, 2012)
c. Wajib  pajak  melakukan  pembayaran pajak  tepat  waktu  sesuai  jenis  pajak, misal:  untuk  pajak  hotel  dan  restoran mempunyai  masa  pajak  selama  1  bulan, sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangu- nan (PBB) dan pajak reklame merupakan jenis  pajak  dengan official  assesment mempunyai  tanggal  jatuh  tempo  sesuai yang ditetapkan kantor pajak.
d. Pelaporan  dilakukan  wajib  pajak  sesuai jenis  pajak  dengan  waktu  yang  ditetap- kan dalam peraturan yang berlaku.

## Compliance Model
Compliance  model merupakan  aplikasi responsive  regulatory  theory dalam  strategi meningkatkan  kepatuhan  pajak,  yaitu  de- ngan  memberikan  perlakuan  kepada  wajib pajak sesuai dengan perilaku patuh (respon) wajib pajak. Teori ini menekankan penting- nya  elemen persuasive dan punitive untuk meningkatkan  kepatuhan  (Yunus et  al. , 2017).  Dengan  model  ini  otoritas  pajak menggunakan  kekuatan  koersif  hanya  jika wajib pajak tidak kooperatif dengan otoritas pajak  setelah  dilakukan  berbagai  tindakan persuasif  (Mahmood,  2012). Compliance Model mengkombinasikan  strategi  untuk mempermudah  untuk  patuh,  memberikan edukasi  dan  informasi,  melakukan  pence- gahan  dan  penegakan  hukum  untuk  mem- bantu  wajib  pajak  memahami  dan  meme- nuhi  kewajiban  perpajakannya.  Model  ini
pertama  kali  dikembangkan  oleh Australian National  University  Centre  for  Tax  System Integrity dengan Australia Tax Office dan telah digunakan  secara  luas,  termasuk  oleh negara-negara anggota OECD. Strategi kepa- tuhan  dengan  menggunakan  pendeka-tan compliance  model  digambarkan  pada Gambar 1.
Perilaku  patuh  wajib  pajak  mencer- minkan  motivasi  wajib  pajak  untuk  patuh pajak.  Otoritas  pajak  harus  dapat  mengi- dentifikasi perilaku wajib pajak secara tepat untuk dapat menentukan strategi yang akan diterapkan secara efektif dan efisien. Berikut adalah  perilaku  wajib  pajak  beserta  imple- mentasi  strategi  kepatuhan  yang  dapat diterapkan otoritas pajak.
Pertama  adalah  perilaku  patuh  pada tingkat willing to do the right thing merupakan tingkat  perilaku  yang  paling  kooperatif, dimana  wajib  pajak  memiliki  kesadaran yang  sangat  tinggi  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya  dengan  baik. Wajib  pajak  mempunyai  kemauan  untuk patuh, mempunyai komitmen untuk meme- nuhi  kewajiban  perpajakannya,  mengakui bahwa  mereka  berkewajiban  untuk  patuh, mengakui bahwa terdapat kewajiban moral atau  etik  untuk  patuh  dan  mengatur/ mengupayakan  kepatuhannya  secara  man- diri  (Braithwite,  2016).  Pada  tingkatan  ini, strategi  kepatuhan  yang  paling  efektif dilakukan  oleh  otoritas  pajak  memberikan
498 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 4, Desember 2021 : 493 – 512
fasilitas  untuk  mempermudah  wajib  pajak dapat  patuh,  persyaratan  pelaporan  infor- masi dikurangi dan interaksi dibuat semurah dan  semudah  mungkin  untuk  dilakukan (Hamilton, 2012).
Salah satu upaya untuk menekan biaya untuk patuh adalah melakukan simplifikasi sistem  perpajakan.  Musimenta  (2020)  me- nyatakan  bahwa  ketika  sistem  perpajakan menjadi  lebih  kompleks,  maka  biaya pemenuhannya  juga  menjadi  tinggi.  Sistem perpajakan  yang  kompleks  mengharuskan pembayar pajak untuk mendapatkan pelatihan  tambahan  serta  mencari  nasihat profesional  eksternal  untuk  patuh  pajak. Oleh  karena  itu,  kompleksitas  perpajakan memiliki  pengaruh  langsung  dan  tidak langsung  (melalui  biaya  kepatuhan)    terha- dap  kepatuhan  perpajakan  (Musimenta, 2020).  Kepatuhan  pajak  menurun  secara signifikan  jika  terdapat  peningkatan  biaya kepatuhan  pajak,  khususnya  berhubungan dengan  pemahaman  hukum  perpajakan yang  kompleks,  perubahan  peraturan  serta pemenuhan  persyaratan  kepatuhan  sesuai aturan  yang  berlaku  (Farida  dan  David, 2018).
D’Ascenzo  (2015)  dalam  penelitiannya yang membahas tentang modernisasi sistem perpajakan  yang  semula  berfokus  pada kepentingan  instansi  pendapatan  menjadi berorientasi  pada  customer  (wajib  pajak). Pembaharuan yang dilaksanakan antara lain penggunaan  teknologi  baru  dalam  penye- lenggaraan  layanan  (penyampaian  laporan pajak,  kemudahan  melakukan  pendaftaran bagi  wajib  pajak  maupun  konsultan  pajak), penyampaian  informasi  dengan  publikasi secara  online,  meningkatkan  kemampuan search  engine ,  sosial  media, electronic lodgement , e-tax system , serta secara progresive melakukan upgrade sistem  perpajakannya. Meningkatkan  pelayanan  yang  mempriori- taskan kebutuhan wajib pajak dapat membe- rikan  keuntungan  berupa  efisiensi  biaya, peningkatan  kepatuhan  pajak,  mencegah penggelapan  pajak.  Selain  pembaharuan teknologi,  upaya  untuk  memberikan  laya- nan  adalah  dengan  meningkatkan  kinerja
sumber  daya  manusia,  yaitu  dengan menempatkan  petugas  sesuai  dengan  skill, memberikan  latihan  untuk  meningkatkan profesionalisme (D’Ascenzo, 2015).
Tingkat kepatuhan kedua adalah try to, but  don’t  always  succed ,  yaitu  tingkatan dimana  wajib  pajak  berusaha  memenuhi kewajibannya,  namun  karena  kurangnya skill dan  pengetahuan  menyebabkan  wajib pajak  melakukan  hal  yang  tidak  sesuai peraturan  atau  prosedur  (Hamilton,  2012). Pada  tingkatan  ini,  instansi  pendapatan melakukan  strategi  yang  dapat  membantu wajib  pajak  untuk  dapat  patuh  memenuhi kewajiban perpajakannya, memberikan ban- tuan  pelayanan  bagaimana  memahami peraturan  pajak  dan  prosedur  administrasi perpajakan  ( help  to  comply )  melalui  edukasi dan informasi dengan menyediakan saluran komunikasi  yang  memadai.  Hal  ini  dapat dilakukan  secara  umum  atau  spesifik  pada kelompok-kelompok  tertentu  (Hamilton, 2012).  Informasi  terkait  peraturan  perpa- jakan  yang  diberikan  oleh  otoritas  pajak pada  wajib  pajak  dapat  mengurangi  kesa- lahan  perpajakan  yang  dilakukan  wajib pajak (Kosonen dan Ropponen, 2015).
Strategi  edukasi  dan  informasi  melalui kegiatan  sosialisasi  perpajakan  untuk  wajib pajak merupakan aktifitas riil sebagai tindak lanjut berbagai penelitian yang menyatakan bahwa  pengetahuan  perpajakan  dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak (Permatasari dan Aryani, 2019; Susanti et al. , 2020),  sehingga  masyarakat  perlu  diberi pemahaman secara intensif mengenai penge- tahuan  pajak  melalui  berbagai  kegiatan, seperti  seminar,  pelatihan  dan  sosialisasi tentang pajak (Susanti et al. , 2020).
Implementasi  strategi  meningkatkan kepatuhan  melalui  edukasi  dan  informasi perlu  memperhatikan  media  apa  yang paling efektif dan merupakan preferensi wajib pajak,  misal  menggunakan pamphlets ,  iklan dan  website  yang user  friendly ,  program  di radio,  televisi  yang  memungkinkan  masya- rakat  untuk  interaktif  atau  melalui  acara seminar atau webinar yang memungkinkan wajib  pajak,  konsultan  pajak  atau  stake-
Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Reklame dengan ...– Wijayanah, Basuki 499
holder  lainnya  untuk  membahas  isu-isu perpajakan  (Hassan et  al. ,  2016).    Selain  itu, penyampaian  edukasi  dan  informasi  juga memperhatikan  waktu  yang  tepat  untuk mendapatkan  efek  yang  maksimal  pada kepatuhan (Cyan et al. , 2017).
Tingkat  kepatuhan  ketiga  adalah  tidak bersedia untuk patuh ( don’t want to comply), yaitu tingkatan dimana  wajib pajak menunjukkan  kelalaian  atau  sengaja  tidak mematuhi  peraturan  perpajakan.  Strategi kepatuhan pada tingkat don’t want to comply ditekankan  pada  pelaksanaan  audit  yang memadai  (Hamilton,  2012).  Strategi  yang dapat  dilakukan  pada  tingkatan  ini  adalah melakukan  upaya  pencegahan  penghin- daran  pajak  ( deter  by  detection )  dengan mengembangkan alat analisis untuk mengi- dentifikasi ketidakpatuhan, melakukan pen- dekatan  kepatuhan  berbasis  risiko (Risk Based Approach) untuk area dengan kemung- kinan ketidakpatuhan terbesar.
Perbaikan kebijakan, deteksi dan punishment dapat dilakukan pada tiga aspek utama  administrasi  perpajakan  yaitu  pen- daftaran  wajib  pajak,  pemeriksaan  dan pemungutan pajak. Kebijakan ini mencakup tindakan  yang  jelas  seperti  meningkatkan jumlah  audit,  meningkatkan  kualitas  audit (dan auditor), menggunakan metode pemilihan audit yang lebih sistematis (misal- nya  metode  'penilaian'),  meningkatkan berbagi  informasi  antar  pemerintah  dan identifikasi  melalui  penggunaan  informasi pihak  ketiga  yang  lebih  baik.  Hal  ini  perlu dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya kecurangan perpajakan (Alm, 2018).
Pedoman  pemeriksaan  pajak  daerah yang  berlaku  di  Indonesia,  dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  207/PMK.07/2018  tentang  Penagi- han  dan  Pemeriksaan  Pajak  Daerah.    Pada pasal  41  menyebutkan  bahwa  pemerik- sanaan untuk menguji kepatuhan dilakukan dengan kriteria: a). Wajib pajak mengajukan permohonan  pengembalian  kelebihan  pem- bayaran  Pajak;  b).  terdapat  keterangan  lain berupa  data  konkret  yang  menunjukkan bahwa  Pajak  yang  terutang  tidak  atau
kurang  dibayar;  c).  Wajib  Pajak  yang melakukan  penghitungan  sendiri,  yang terpilih  untuk  dilakukan  Pemeriksaan berdasarkan  Analisis  Risiko  (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018). Investigasi pajak dapat dilakukan berdasar- kan informasi yang diperoleh dari tindakan pengendalian  dan  identifikasi  perilaku berisiko  lainnya,  termasuk  kasus  klaim, perintah  pengadilan,  dan  sumber  informasi lainnya.  Meskipun  pengawasan  dan  audit diprioritaskan pada wajib pajak yang berpo- tensi melakukan ketidakpatuhan, pengawas- an juga tetap dilakukan untuk seluruh wajib pajak karena tingkat kepatuhan wajib pajak dinamis  dalam  piramida  kepatuhan,  teru- tama  kepatuhan  pada grey  area yaitu don’t want  to  comply dan try  to,  but  not  always succeed .  Oleh  karena  keterbatasan  sarana prasarana  dan  tim  audit  yang  dimiliki instansi pendapatan serta untuk meningkat- kan  efektifitas  dan  efisiensi  pelaksanaan strategi  di  level  ini,  maka  penggunaan teknologi modern sangat disarankan (Gonzalez  dan  Velasquez,  2013).    Meman- faatkan data mining untuk melakukan karak- terisasi  dan  deteksi  wajib  pajak  yang potensial melaporkan kewajiban perpajakan dengan  tagihan  yang  salah,  berdasarkan pada  informasi  pada  bukti  pembayaran pajak, karakteristik dan histori performance wajib  pajak.  Hasilnya  akan  memberikan informasi  yang  menunjukkan  kecurangan atau ketidakcurangan, mendeteksi pola yang menyertai  perilaku  dan menentukan  sejauh mana  kasus  kecurangan  pajak  dapat dideteksi  berdasarkan  informasi  yang  ada. Selanjutnya  akan  digunakan  sebagai  bahan untuk  menentukan  wajib  pajak  yang  perlu dilakukan  tindakan  audit    (Gonzalez  dan Velasquez,  2013) . Penggunaan  data  mining juga  meningkatkan  efisiensi  dan  akurasi data  untuk  menentukan  wajib  pajak  yang akan  dilakukan  pemeriksaan,  sehingga meningkatkan kinerja otoritas pajak (Cleary, 2011).    Seleksi  wajib  pajak  yang  akan dilakukan  pengawasan  sangat  penting, karena berdasarkan penelitian membuktikan bahwa  pengawasan  yang  ketat  tidak
500 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 4, Desember 2021 : 493 – 512
berpengaruh  positif  pada  kepatuhan  bagi wajib pajak yang berkomitmen untuk patuh, namun dapat meningkatkan kepatuhan bagi wajib  pajak  yang  tidak patuh  atau  beresiko untuk tidak patuh (Gangl et al. , 2014). Selain itu,  audit  yang  tidak  tepat  sasaran,  yang dilakukan  pada  wajib  pajak  patuh  dapat berakibat  menurunkan  kepatuhan  mereka (Gemmell  dan  Ratto  2012)  dan  bagi penghindar  pajak,  aktifitas  pengawasan harus  dibarengi  dengan  sanksi  yang  lebih tinggi (Lisi, 2015).
Deter by detection dan risk based approach mendekteksi ketidakpatuhan sedini mungkin.  Untuk  jenis  pajak  dengan official assestment dapat  diterapkan  dalam  bentuk pengawasan  ketepatan  terhadap  pendaf- taran, pelaporan dan pembayaran. Hasil dari pengawasan  akan  dilakukan  tindakan berupa  penagihan  dan/penyampaian  surat peringatan yang disesuaikan dengan tingkat ketidakpatuhan wajib pajak. Strategi pembe- rian  surat  peringatan  pada  wajib  pajak property yang mempunyai tunggakan pajak dilakukan  di  City  of  Brotherly  Love diungkap  dalam  penelitian  Chirico et  al.
(2016) membuktikan bahwa strategi meningkatkan  kepatuhan  pajak  dengan surat  peringatan  disertai  notifikasi  yang menggambarkan  pencegahan,  kebutuhan pendanaan atau ancaman dapat meningkat- kan  kepatuhan  wajib  pajak  property  yang mempunyai tunggakan pajak (Chirico et al. , 2016).  Dan  jika  dengan  surat  peringatan wajib  pajak  tetap  memutuskan  untuk  tidak patuh maka otoritas pajak perlu melakukan tindakan enforcement yang lebih keras untuk memaksa kepatuhan.
Keempat,  pada  piramida  paling  atas dari  c ompliance  model adalah perilaku  wajib pajak yang memutuskan untuk tidak patuh pada peraturan perapajakan ( have decided not to  comply) yaitu  tingkatan  dimana  wajib pajak  secara  agresif  menunjukkan  perilaku tidak  ingin  patuh  pada  sistem  perpajakan, tidak peduli bahwa mereka tidak melakukan hal benar, tidak melakukan tindakan untuk merubah situasi saat ini. Perilaku wajib pajak yang dipresentasikan di bagian atas pirami-
da  ini  membutuhkan  tindakan  yang  tegas berupa enforcement dengan peraturan hukum (Hamilton, 2012).
Tahapan enforcement disesuaikan  de- ngan  jenis  pajak  dan  kebijakan  instansi pendapatan masing-masing. Praktek perpa- jakan di Indonesia, penagihan pajak daerah juga  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  207/PMK.07/2018  ten- tang  Pedoman  Penagihan  dan  Pemerik- sanaan  Pajak  Daerah.  Dalam  peraturan tersebut  menyebutkan  bahwa  Surat  Tegur- an,  Surat  Peringatan  atau  surat  lain  yang sejenis  diterbitkan  apabila  penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan  jatuh  tempo  pembayaran.  Sedang- kan Surat Paksa diterbitkan apabila penang- gung  pajak  tidak  melunasi  utang  pajak setelah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, telah dilaksanakan  penagihan  seketika  atau sekaligus,  atau  penanggung  pajak  tidak memenuhi  ketentuan  sebagaimana  tercan- tum dalam keputuasan persetujuan angsur- an  atau  penundaan  pembayaran  pajak. Dengan peraturan hukum yang sudah dite- tapkan dengan jelas, wajib pajak seharusnya menyadari  konsekuensi  jika  melakukan pelanggaran perpajakan dan bersikap patuh dan kooperatif pada otoritas pajak.
Pada  beberapa  penelitian  tentang penagihan  pajak-pajak  pusat  dengan  surat teguran  dan  surat  paksa  dinilai  kurang efektif (Tambunan, 2016; Nalle, 2017). Hal ini dikarenakan wajib pajak cenderung menjadi risk-taker dalam  memutuskan  untuk  patuh pajak  serta  penalti  dan  denda  yang  tidak terlalu  tinggi  sehingga  wajib  pajak  tidak menghiraukan kepatuhan pajak (Sapiei dan Kasipillai,  2013).  Namun  sebaliknya  peneli- tian  Yunus et  al. (2017)  yang  meneliti pengaruh  sanksi  pajak  terhadap  perilaku patuh  wajib  pajak  perusahaan  kecil  dan menengah  membuktikan  bahwa  penalti berpengaruh positif terhadap perilaku patuh wajib pajak (Yunus et al. , 2017). Aditya dan Pohan  (2018)  menyatakan  bahwa  tidak optimalnya capaian pendapatan pajak dika- renakan  antara  lain  sumber  daya  manusia
Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Reklame dengan ...– Wijayanah, Basuki 501
yang  kurang  efektif,  otoritas  pajak  belum melakukan  pengawasan,  penagihan  dan penerapan  sanksi  secara  memadai  (Aditya dan Pohan, 2018).  Meskipun sanksi bukan- lah  pilihan  pertama  dalam  meningkatkan kepatuhan  pajak,  namun  pada  kondisi tertentu  otoritas  pajak  perlu  menggunakan kekuatan  koersif  dan  legitimasi  untuk menangani  kepatuhan  (Mangoting et  al. ., 2020) karena terdapat kelompok masyarakat yang  motivasi  membayar  pajaknya  bukan atas  kesadaran  wajib  pajak  tapi  lebih disebabkan power dari  pemerintah  (Amalia, 2019).
Strategi meningkatkan kepatuhan ( compliance )  harus  mencakup  campuran pendekatan lintas fungsi untuk mendukung voluntary compliance yaitu dengan mengkom- binasikan  aktifitas  pencegahan  yang  efektif dan credible  enforcement .  Pencegahan  yang efektif  meliputi  pendidikan  dan  fasilitasi wajib pajak, desain sistem (reformasi hukum dan  administrasi).  Sedangkan credible  enfor- cement berupa deteksi dan tindakan penega- kan hukum secara bertahap. Program kepa- tuhan  perlu  memberikan  tanggapan  berta- hap  terhadap  perilaku  kepatuhan,  memu- dahkan  mereka  yang  ingin  mematuhi  dan menerapkan  penegakan  yang  kredibel  bagi mereka yang tidak patuh. Dan untuk tujuan jangka  panjang,  otoritas  pajak  perlu  me- ngembangakan  strategi  kepatuhan  yang memperhatikan  perilaku  wajib  pajak  untuk dapat  mewujudkan  kepatuhan  berdasarkan komitmen di masa depan karena komitmen merupakan  faktor  utama  yang  dapat  mem- bentuk  perilaku  patuh  dibanding  kekuatan koersif dan legitimasi, meskipun pada kon- disi  tertentu  otoritas  pajak  perlu  menggu- nakan kekuatan koersif dan legitimasi untuk menangani  kepatuhan    (Mangoting et  al. , 2020).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang memberikan  penjelasan  berdasarkan  data penelitian  berupa  rangkaian  bahasa  dalam bentuk  teks.  Penelitian  ini  menggunakan
pendekatan studi kasus, yaitu suatu peneli- tian  yang  mempelajari  suatu  fenomena  di dalam  konteks  dunia  nyata,  dengan  batas- batas  antara  fenomena  dan  konteks  tak tampak  dengan  jelas  serta  memanfaatkan multisumber bukti.
Peristiwa yang dipilih yang selan-jutnya disebut kasus adalah hal yang aktual ( real-life events ),  yang  sedang  berlangsung,  bukan sesuatu yang sudah lewat. Obyek penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak  Daerah  (BPKPD)  Kota  Surabaya dengan unit analisisnya yaitu implementasi strategi  kepatuhan  yang  dilaksanakan  oleh BPKPD Kota Surabaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib  pajak  reklame.  Sedangkan subjek  penelitian  ada-lah  pegawai  BPKPD Kota Surabaya.
Data penelitian berupa data primer dan data  sekunder  diperoleh  dari  dokumen, rekaman arsip, wawancara dan pengamatan langsung.  Dokumen  dan  rekaman  arsip diperoleh  dari  dokumen  obyek  penelitian. Penentuan  informan  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik sampling  purposive , yaitu  teknik  penentuan  sampel  dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini meng- ambil  3 (tiga)  informan  yang  berkaitan  erat dengan  penanganan  pajak  reklame  baik terkait dengan penentuan kebijakan maupun operasional  pelayanan  pajak  dengan  mini- mal masa kerja 2 (dua) tahun di bidang terse- but.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah pejabat  dan  pegawai  yang  bertugas  mena- ngani  pajak  reklame  di instansi Pemerintah Kota  Surabaya.  Sedangkan  pengamatan langsung  dilakukan  oleh  peneliti  untuk mendapat data lain yang relevan yang dapat mendukung hasil penelitian. Data yang telah dikumpulkan  selanjutnya  di  analisis  meng- gunakan  teknik  kualitatif  dengan  tahapan analisis terdiri dari telaah data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Indikator  pencapaian  kinerja  instansi pajak  adalah  capaian  realisasi  pendapatan pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian  pendapatan  pajak  adalah  tingkat
502 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 4, Desember 2021 : 493 – 512
kepatuhan  wajib  pajak.  Oleh  karena  itu, salah  satu  strategi  instansi  pendapatan adalah  strategi  meningkatkan  kepatuhan. Strategi  ini  meliputi  bagaimana  meningkat- kan  kepatuhan  sukarela  dari  wajib  pajak, maupun  bagaimana  tindakan  berupa  audit atau  tindakan  lain  sesuai  aturan  hukum untuk  wajib  pajak  yang  mempunyai tunggakan  pajak  (tingkat  kepatuhan  ren- dah). Prinsip-prinsip strategi meningkatkan kepatuhan dapat diimplementasikan dengan memperjelas  kewajiban  pembayar  pajak ( Make  taxpayer’s  obligations), mempermudah untuk  patuh  ( Make  it  easy  to  comply ), menerapkan  sanksi  jika  perlu  ( Exercise sanctions  when  appropriate ),  menunjukkan power dan  aktivitas  otoritas  pada  publik ( Make  your  powers  and  activity  visible ), memberikan insentif ( Provide incentives ). Dalam  piramida  kepatuhan  ( compliance model) digambarkan bahwa perilaku kepatu- han wajib pajak bervariasi, mulai dari willing to  do  the  right  thing sampai  dengan have decided  not  to  comply ,  sehingga  memerlukan tindakan  berupa  strategi  kepatuhan  ( com- pliance  strategy ) yang  berbeda di  masing- masing  tingkat  perilaku  patuh.  Kepatuhan dapat  dioptimalkan  ketika  otoritas  penda- patan  mampu  mengidentifikasi  penyebab kepatuhan  dan  penyebab  ketidakpatuhan wajib  pajak.  Dan  selanjutnya  melakukan pendekatan inklusif melalui kebijakan yang mendorong  dialog  dan  persuasi  ( effective prevention ),  dikombinasikan  dengan credible enforcement berupa insentif dan sanksi yang efektif.
Kota  Surabaya  dengan  wilayah  seluas 326,36  km 2 ,  sebagai  kota  terbesar  kedua setelah ibukota DKI Jakarta dan sebagai kota perdagangan,  objek  pajak  reklame  tersebar di seluruh sudut kota. Objek pajak reklame terus  bertambah  baik  reklame  insidentil, permanen  dan  terbatas.  Pada  tahun  2017 jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pajak Kota Surabaya sebanyak 26.988, tahun 2018  sebanyak  30.064,  tahun  2019  sebanyak 33.714 dan tahun 2020 sebanyak 23.439 objek pajak  reklame.  Jumlah  objek  reklame menurun  pada  tahun  2020,  sebagai  akibat
pandemi covid-19 yang sangat berpengaruh pada dunia usaha, sehingga pada tahun 2020 target  pendapatan  pajak  reklame  juga mengalami penurunan sesuai dengan penu- runan  potensi  pajak  reklame.  Jumlah  objek pajak  yang  terus  bertambah  menuntut otoritas  pajak  Kota  Surabaya  menerapkan berbagai  strategi  untuk  dapat  menggali pendapatan  secara  maksimal,  yang  salah satunya  adalah  strategi  meningkatkan kepatuhan pajak.
Berdasarkan  data  hasil  wawancara dengan  informan,  observasi    dan  data pendukung  lainya,  berikut  adalah  imple- mentasi strategi kepatuhan untuk jenis pajak reklame  yang  diimplementasikan  Kota Surabaya  sebagai  upaya  untuk  mencapai target  pendapatan  maupun  sebagai  upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak reklame pada beberapa tahun terakhir yang diklasifikasikan dengan menggunakan pendekatan compliance model .
Pertama adalah kepatuhan pada tingkat willing to do the right thing merupakan tingkat perilaku  yang  paling  kooperatif,  dimana wajib pajak memiliki kesadaran yang sangat tinggi  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya dengan baik. Pada tingkatan ini,  strategi  kepatuhan  yang  paling  efektif dilakukan  oleh  otoritas  pajak  sebagai-mana dijelaskan dalam prinsip strategi kepatuhan adalah  memberikan  kemudahan  untuk patuh  dengan  pelayanan  terbaik  (e ase compliance )  dan  meminimalkan  biaya  untuk patuh.  Strategi  kepatuhan  yang  dilakukan otoritas  pajak  Kota  Surabaya  pada  wajib pajak dengan tingkat kepatuhan willing to do the  right  thing adalah  otoritas  pajak  mem- berikan  kemudahan  dan  pelayanan  yang terbaik,  antara  lain  melakukan  simplikasi peraturan,  sistem  dan  prosedur  adminis- trasi,  mengembangkan  website  yang  Kum- preshensive,  penyediaan  layanan  pem- bayaran  elektronik,  menyediakan  layanan call center dan helpdesk .
Simplikasi peraturan dilakukan dengan penetapan  peraturan  perpajakan  yang mudah  dipahami  dan  diaplikasikan  baik oleh petugas pajak maupun oleh wajib pajak.
Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Reklame dengan ...– Wijayanah, Basuki 503
Peraturan  penyelenggaraan  reklame  ditu- angkan  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Surabaya  Nomor  5  Tahun  2019  dan  Pera- turan  Walikota  Nomor  21  Tahun  2018 tentang Penyelenggaraan Reklame. Selanjut- nya  simplikasi  prosedur  dan  administrasi perpajakan  dilakukan  dengan  penetapan Sistem  Prosedur  Operasional  (SOP)  untuk memastikan pelayanan yang teratur, konsis- ten  dan  tepat  waktu  sesuai  standart  yang telah  ditetapkan.  Sistem  Prosedur  Operasi- onal (SOP) pelayanan pajak reklame, antara lain  SOP  Pelayanan  Permohonan  Ijin Penyelenggaraan  Reklame.  SOP  yang  dite- tapkan  oleh  Kepala  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Pajak  Daerah  menjadi pedoman  bagi  petugas  dalam  memberikan pelayanan  baik  di front  office maupun back office serta petugas lapangan yang melakukan  pengawasan  penyelenggaran reklame.  Peraturan,  sistem  dan  prosedur administrasi  yang  mudah  dipahami  dan diaplikasikan sangat membantu wajib pajak untuk  patuh.  Upaya  simplikasi  peraturan perpajakan  dapat  mempermudah  dan mengurangi biaya untuk patuh karena wajib pajak  tidak  membutuhkan  pendampingan konsultan  dalam  menunaikan  kewajiban perpajakannya (Musimenta, 2020).
Pengembangan  website  yang  kompre- hensif https://ereklame.cktr.web.id ,  berfungsi untuk  memberikan  kemudahan  layanan. Pada  website  tersebut  wajib  pajak  dapat memperoleh  informasi  dan  mengakses layanan  penyelenggaraan  reklame  antara lain  terkait  alur  dan  persyaratan  perijinan penyelenggaraan reklame, peta reklame, cek status  reklame.  Peta  reklame  memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui posisi reklame di Kota Surabaya, yang dapat digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan untuk menentukan reklame baru yang akan dipasang  masyarakat.  Feature  reklame bongkar  yang  merupakan  fitur  yang menginformasikan  reklame-reklame  yang telah  habis  masa  tayangnya,  yang  diman- faatkan  tim  reklame  untuk  melakukan pengawasan dan penertiban reklame. Sedangkan feature cek  status  reklame
berguna untuk mengetahui posisi Permhon- an penyelenggaraan reklame yang diajukan wajib  pajak,  sehingga  wajib  pajak  dapat memonitor  permohonan  penyelenggaraan secara efisien. Hal ini sangat meminimalisir biaya untuk patuh.
Kemudahan  pembayaran  pajak  diberi- kan  dengan  menyediakan  layanan  pemba- yaran elektronik, yaitu fasilitasi pembayaran dengan  mekanisme  transfer, mobile  banking melalui bank-bank  yang  telah  bekerja  sama dengan  BPKPD.  Namun  demikian,  Kota Surabaya  juga  memberikan  pembayaran melalui teller bagi wajib pajak reklame yang berkunjung  ke  kantor  pajak  Kota  Surabaya dan di bank-bank yang bekerjasama dengan BPKPD  Kota  Surabaya.  Hal  ini  sebagai upaya  memberikan  pelayanan  prima  bagi masyarakat  dengan  menyediakan  fasilitas sesuai preferensi masyarakat.
Fasilitasi layanan call center disediakan untuk memberikan  informasi  perpajakan khususnya  pajak  reklame.  Sedangkan fasilitasi help  desk dengan dukungan  SDM yang  mempunyai  kompetensi  disiapkan untuk  memberikan  kesempatan  kepada wajib  pajak  membutuhkan  konsultasi  lebih detail.  Kemudahan  melakukan  koordinasi dan  komunikasi  memberikan  kesempatan otoritas pajak menjalin hubungan yang baik dengan  wajib  pajak  untuk  menumbuhkan kepercayaan  ( trust )  wajib  pajak.  Selain  itu, kemudahan  komunikasi  juga  mendukung meminimalkan biaya untuk patuh bagi wajib pajak maupun otoritas pajak yang merupakan  salah  satu  fokus  dari  fasilitasi kemudahan layanan.
Strategi  untuk  melayani  wajib  pajak yang  berkomitmen  patuh  terhadap  pera- turan  perpajakan  merupakan  implementasi service  paradigm yaitu  mempermudah  dan meminimalkan  biaya  untuk  patuh  dengan memanfaatkan  teknologi  modern  dalam pendaftaran,  pelaporan  dan  pembayaran pajak.  Strategi  yang  dilakukan  oleh  Kota Surabaya  sebagaimana  dilakukan  negara- negara  lain  untuk  memaksimalkan  capaian pajak maupun untuk meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Sebagai  contoh,
504 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 4, Desember 2021 : 493 – 512
strategi  untuk  mempermudah  wajib  pajak untuk  patuh  yang  dilaksanakan  oleh Australian  Taxation  Office (ATO)  adalah menyediakan  website  yaitu  MyTax  untuk mempermudah  pelaporan  pajak  dengan pengisian  awal  pendapatan,  gaji,  deviden, dan detail asuransi kesehatan swasta, mem- fasilitasi  penghitungan  pajak  secara online . ATO juga membantu wajib pajak membayar pajak  tepat  waktu  dengan  memberikan peringatan melalui text massage untuk pajak yang mendekati jatuh tempo (https: //www.ato.gov.au/About-ATO). State Revenue Office  of  Victoria (SRO)  mengimplementasi- kan  strategi  di  level  ini  dengan    mengem- bangkan website yang sangat komprehensif (https://www.sro.vic.gov.au/compliance) untuk memberikan kemudahan wajib pajak untuk patuh,  menyediakan  layanan  secara  online, perhitungan pajak secara mandiri, informasi perpajakan,  faslitasi  pendaftaran,  pembay- aran dan pelaporan secara online.
Strategi  memberikan  kemudahan  pada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan yang  dilakukan  oleh  Kota  Surabaya,  ATO dan  SRO  selaras  dengan  hasil  penelitian D’Ascenzo  (2015)  yang  mengungkapkan modernisasi perpajakan yang semula berfo- kus  pada  kepentingan  instansi  menjadi berorientasi pada wajib pajak untuk mencip- takan  kemudahan  untuk  patuh  antara  lain penggunaan  teknologi  baru  dalam  penye- lenggaraan  layanan  (penyampaian  laporan pajak,  kemudahan  melakukan  pendaftaran bagi  wajib  pajak  maupun  konsultan  pajak), penyampaian  informasi  dengan  publikasi secara online ,  meningkatkan  kemampuan search  engine ,  sosial  media, electronic lodgement , e-tax system , serta secara progresive melakukan upgrade sistem  perpajakannya. Meningkatkan  pelayanan  yang  mempriori- taskan  kebutuhan  wajib  pajak  dapat  mem- berikan  keuntungan  berupa  efisiensi  biaya, peningkatan  kepatuhan  pajak,  mencegah penggelapan  pajak  (D’Ascenzo,  2015). Integrasi  sistem  informasi  untuk  memper- mudah  pembayaran  pajak  serta  efisiensi biaya  merupakan  hal  yang  sangat  penting
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kustiawan et al. , 2019).
Kedua,  pada  tingkat  kepatuhan try  to, but  don’t  always  succed ,  yaitu  tingkatan dimana  wajib  pajak  berusaha  memenuhi kewajiban  perpajakannya,  namun  karena kurangnya skill dan pengetahuan menyebab- kan  wajib  pajak  melakukan  hal  yang  tidak sesuai  peraturan  atau  prosedur  (Hamilton, 2012). Pada tingkatan ini, instansi pendapa- tan  melakukan  strategi  yang  dapat  mem- bantu wajib pajak untuk dapat patuh meme- nuhi kewajiban perpajakannya, memberikan bantuan  pelayanan  bagaimana  memahami peraturan  pajak  dan  prosedur  administrasi perpajakan  ( help  to  comply )  melalui  edukasi dan informasi dengan menyediakan saluran komunikasi  yang  memadai.  Hal  ini  dapat dilakukan  secara  umum  atau  spesifik  pada kelompok-kelompok  tertentu  (Hamilton, 2012).
Pada tingkat kepatuhan try to, but don’t always succed , ketersediaan website, call center dan help  desk sebagaimana  telah  diuraikan pada  strategi  untuk  wajib  pajak  dengan perilaku willing  to  do  the  right  thing, juga berperan untuk wajib pajak dengan perilaku kepatuhan try  to  but  don’t  always  suceed . Selain  itu,  strategi  yang  dilaksanakan  oleh BPKPD  Kota  Surabaya  pada  tingkat  ini adalah  melakukan  sosialisasi  perpajakan, secara rinci diuraikan sebagai berikut.
Pada tingkat kepatuhan willing to do the right thing wajib pajak menggunakan website ini untuk mempermudah dan efisiensi biaya untuk patuh, namun bagi wajib pajak pada tingkat  kepatuhan try  to  but  don’t  always succed ,  website https://ereklame.cktr.web.id dapat digunakan untuk mendapatkan infor- masi  terkait  pajak  reklame  antara  lain layanan  yang  disediakan  terkait  perijinan reklame,  alur  permohonan  dan  persyaratan pengajuan  ijin  penyelenggaraan  reklame, mekanisme  pendaftaran  wajib  pajak,  simu- lasi  perhitungan  retribusi  Ijin  Mendirikan Bangunan  yang  harus  dibayar  yang  meru- pakan  salah  satu  syarat  penyelenggaraan reklame  dan  sebagainya.  Strategi  yang dilakukan  Kota  Surabaya  dalam  peman-
Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Reklame dengan ...– Wijayanah, Basuki 505
faatan  website  selaras  dengan  penelitian (Hassan et al. , 2016) yang menyatakan bahwa penyediaan website yang user friendly dengan fasilitas  yang  memungkinkan  komunikasi interaktif  antara  wajib  pajak  dan  otoritas pajak  sangat  membantu  wajib  pajak  ketika wajib  pajak  membutuhkan  bantuan  terkait perpajakannya.
Strategi peningkatan kepatuhan selanjutnya  adalah  secara  aktif  melakukan sosialisasi perpajakan, baik secara offline dan online jika  terdapat  peraturan  perpajakan yang baru atau adanya aplikasi layanan baru yang  perlu  diketahui  masyarakat.  Program webinar  diselenggarakan  dua  kali  dalam setahun  untuk  membahas  isu-isu  perpaja- kan.  Pada  acara  ini,  peserta  webinar  yang merupakan stakeholders pengelolaan  pajak daerah  dapat  memberikan  saran  dan masukan  kepada  instansi  untuk  perbaikan pengelolaan pajak reklame di masa mendatang.  Selain  program  webinar  yang membahas  isu-isu  perpajakan,  secara  agre- sive  otoritas  pajak  Kota  Surabaya  menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMN yang membutuhkan  informasi  terkait  aturan, prosedur  permohonan  perijinan  penyeleng- garaan  reklame  dan  pembayaran  pajak reklame serta layanan-layanan yang disedia- kan  oleh  Kota  Surabaya  untuk  memper- mudah  wajib  pajak  untuk  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Menurut  infor- man,  dengan  sosialisasi  kepada  kelompok tertentu, dalam hal ini perusahaan- perusahaan  swasta,  termasuk  perusahaan- perusahaan yang baru berdiri, serta perusa- haan  BUMN  dapat  meningkatkan  pengeta- huan  wajib  pajak,  dari  semula  memanfaat- kan biro jasa penyelenggaraan reklame men- jadi  mampu  menangani  sendiri  kewajiban perpajakannya  dan  mendorong  kepatuhan sukarela  wajib  pajak.    Pemberian  informasi perpajakan  kepada  wajib  pajak  dapat menurunkan  kesalahan  perpajakan  yang dilakukan  wajib  pajak  (Kosonen  dan Ropponen,  2015)  dan  secara  langsung mengurangi  biaya  internal  untuk  patuh pajak (Musimenta, 2020) karena wajib pajak
tidak  lagi  membutuhkan  konsultasi  dan pendampingan dari biro jasa penyelenggara reklame.
Customer contact service membantu wajib pajak yang membutuhkan konsultasi terkait pajak  yang  menjadi  kewajibannya  atau informasi  lainnya.  Sedangkan  layanan help desk pada  tingkat  ini  berfungsi  untuk memberikan  penjelasan  bagi  wajib  pajak yang membutuhkan bantuan informasi yang lebih  kompleks  serta  memberikan  pendam- pingan  jika  terdapat  wajib  pajak  yang mengalami kesulitan menggunakan aplikasi layanan pajak reklame yang dikembangkan Kota  Surabaya.  Menurut  informan,  perusa- haan yang telah mendapat sosialisasi terkait aturan  dan  prosedur  perijinan  reklame, banyak  memanfaatkan help  desk ini  untuk membantu  mereka  melaksanakan  proses perijinan penyelenggaraan reklame, bahkan berhasil  merubah  wajib  pajak  yang  semula tidak  patuh  menjadi  wajib  pajak  patuh secara sukarela ( voluntary compliance ). Hal ini sesuai dengan tujuan dilaksanakannya stra- tegi kepatuhan yaitu menurunkan sebanyak mungkin wajib pajak ke tingkat paling dasar dari kontinum compliance model , yaitu tingkat dimana  wajib  pajak  menjadi  berkomitmen untuk  melaksanakan  kewajiban  perpaja- kannya secara sukarela ( willing to do the right thing ).
Strategi  edukasi  dan  informasi  melalui kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilaku- kan Kota Surabaya sesuai dengan penelitian Susanti et al. (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan  pajak  dapat  memacu  kepatu- han  masyarakat  dalam  membayar  pajak, sehngga  masyarakat  perlu  diberi  pemaha- man  secara  intensif  mengenai  pengetahuan pajak  melalui  berbagai  kegiatan,  seperti seminar,  pelatihan  dan  sosialisasi  tentang pajak (Susanti et al. , 2020).
Menurut Alm (2018), salah satu strategi untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak adalah  dengan  memperbaiki  palaya-nan ( service paradigm) yaitu peningkatan layanan administrasi  perpajakan  yang  ramah  di semua  lini  pelayanan,  antara  lain  dengan meningkatkan  edukasi  pada  wajib  pajak,
506 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 4, Desember 2021 : 493 – 512
menyediakan  layanan  untuk  mem-bantu wajib  pajak  dalam  mengajukan  pengem- balian  dan  membayar  pajak,  meningkatkan layanan customer service, memperbaiki situs web instansi pendapatan, menyederhanakan pajak  dan  formulir  pajak,  serta  menyeder- hanakan  pembayaran  pajak.  Peningkatan layanan  perpajakan  menjadi  salah  satu strategi  untuk  mencegah  terjadinya  peng- hindaran pajak (Alm, 2018). Service paradigm ini diimplementasikan Kota Surabaya untuk wajib  yang  berkomitmen  untuk  patuh ( willing to do the right thing ) dan try to, but not always  succeed yaitu  wajib  pajak  yang  ingin patuh  namun  mengalami  kendala  baik dalam  bentuk  pengetahuan  maupun  skill . Untuk  memberikan  layanan  yang  memuas- kan pada tingkatan ini diperlukan dukungan infrastruktur  yang  memadai  dari  instansi perpajakan.
Ketiga,  pada  tingkat  perilaku  wajib pajak tidak bersedia untuk patuh ( don’t want to  comply) yaitu  tingkatan  dimana  wajib pajak  menunjukkan  kelalaian  atau  sengaja tidak  mematuhi  peraturan  perpajakan. Strategi kepatuhan pada tingkat don’t want to comply ditekankan  pada  pelaksanaan  audit yang  memadai  (Hamilton,  2012)  sebagai upaya  pencegahan  penghindaran  pajak ( deter  by  detection )  dengan  mengembangkan alat analisis untuk mengidentifikasi ketidak- patuhan dan melakukan pendekatan kepatu- han  berbasis  resiko (Risk  Based  Approach) untuk  area  dengan  kemungkinan  ketidak- patuhan terbesar.
Pajak reklame merupakan official assestment  tax ,  yaitu  jenis  pajak  yang besarannya  ditetapkan  oleh  kantor  pajak. Pada pajak dengan official assesment, peranan otoritas  pajak  berupa  pengawasan    sangat dominan  untuk  mendapatkan  kepatuhan pajak. Instansi pajak Kota Surabaya meman- faatkan database pajak reklame untuk menen- tukan  wajib  pajak  yang  perlu  dilakukan tindakan pengawasan dalam hal kepatuhan pajak  reklame,  meliputi  kepatuhan  perijin- an penyelenggaraan reklame dan kepatuhan pembayaran.  Kepatuhan  terkait  perijinan reklame  meliputi  kepemilikan  Surat  Ijin
Penyelenggaraan  Reklame  (SIPR),  kesesuai- an  penyelenggaraan  reklame  dengan  ijin yang  telah  diberikan  meliputi  ukuran, ketinggian,  materi  reklame,  titik  reklame, asuransi  reklame,  pencantuman  plat  izin atau  bentuk  pengesahan,  masa  berlakunya masa izin reklame. Sedangkan untuk menge- tahui kepatuhan pembayaran diteliti ketepat- an waktu pembayaran dan tanggal jatuh tem- po  pembayarannya. Hasil  dari  identifikasi kepatuhan perijinan dan pembayaran pajak reklame  menjadi  informasi  untuk  melaku- kan tindakan pencegahan ketidakapatuhan.
Tindakan  pencegahan  dilakukan  de- ngan memberikan surat pemberitahuan atau himbauan  pembayaran  kepada  wajib  pajak yang  belum  membayar  pajak  pada  saat mendekati masa jatuh tempo pajak. Sedang- kan  pengawasan  perijinan    dilaksa-nakan oleh tim yang terdiri dari beberapa instansi terkait,  antara  lain  Dinas  Pengelolaan Bangunan  dan  Tanah,  BPKPD,  Dinas Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Pemuki- man,  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang,  Dinas Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  dan  Pematu- san,  Dinas  Perhubungan,  Dinas  Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dan Satuan Polisi Pamong  Praja.  Kerjasama  antar  instansi sangat  diperlukan  dalam  hal  melakukan penertiban  penyelenggaraan  reklame  yang habis  masa  tayangnya  maupun  reklame tidak  berijin.  Reklame  insidentil  yang  telah melewati  masa  ijinnya  langsung  dilakukan penertiban  berupa  pembongkaran  reklame, sedangkan reklame permanen yang melang- gar  peraturan  penyelenggaraan  dilakukan penertiban  melalui  beberapa  tahapan,  yang pertama adalah pemberian surat peringatan secara  tertulis.  Dengan  adanya  surat  pem- beritahuan  pembayaran  dan  surat  peringa- tan  ketidakpatuhan  penyelenggaraan  rekla- me, maka wajib pajak yang kooperatif akan menindaklanjuti  dengan  memenuhi  kewaji- ban  pembayaran  dan  perijinan  penyeleng- garaan  reklame,  namun  bagi  wajib  pajak yang  tidak  kooperatif  dan  tidak segera  me- nyelesaikan  kewajiban  perpajakannya  akan dilakukan tindakan tegas selanjutnya.
Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Reklame dengan ...– Wijayanah, Basuki 507
Sesuai informasi yang disampaikan oleh informan, dijelaskan bahwa tindakan penertiban  reklame  dilakukan  secara  rutin, namun  oleh  karena  dipengaruhi  keterbata- san jumlah sarana prasarana dan SDM maka aktifitas  pengawasan  reklame  belum  dapat dilaksanakan  serentak  seluas  wilayah  kerja Kota  Surabaya  yang  merupakan  lokasi penyelenggaraan  reklame.  Oleh  karena  itu trend  kenaikan  atau  penurunan  jumlah reklame  yang  diberikan  tanda  silang  ber- dasarkan  data  yang  tersedia  tidak  secara langsung  mencerminkan  trend  kepatuhan wajib  pajak,  namun  dapat  menunjukkan bahwa  aktifitas  pengawasan  yang  semakin ketat dilakukan instansi pajak Kota Surabaya.
Strategi  yang  dilakukan  Kota  Surabaya untuk wajib pajak dengan tingkat kepatuhan don’t  want to  comply merupakan  bentuk  im- plementasi  penegakan  hukum  ( enforcement) dan  merupakan  tindak  lanjut  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  207/PMK.07/ 2018  tentang  Pedoman  Penagihan  dan Pemeriksaan  Pajak  Daerah,  dimana  dalam peraturan  tersebut  menyebutkan  bahwa Surat  Teguran,  Surat  Peringatan  atau  surat lain  yang  sejenis  diterbitkan  apabila penanggung  pajak  tidak  melunasi  utang pajaknya  sampai  dengan  jatuh  tempo pembayaran.  Pemberian  surat  peringatan merupakan tahap awal tindakan enforcement jika upaya persuasi tidak berhasil membuat wajib pajak patuh.
Pemanfaatan data mining dalam menentukan wajib pajak yang perlu dilaku- kan  tindakan  pencegahan  baik  penagihan dengan  surat  peringatan  maupun  tindakan pengawasan  selaras  dengan  penelitian Gonzales  dan  Velazquez  (2013)  yang memanfaatkan data mining untuk melakukan karakterisasi  dan  deteksi  wajib  pajak  yang potensial  melakukan  ketidakpatuhan  pajak (Gonzalez dan Velasquez, 2013). Pengguna- an data  mining meningkatkan  efisiensi  dan akurasi data untuk menentukan wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan, sehingga meningkatkan kinerja otoritas pajak (Cleary, 2011).  Seleksi  yang  dilakukan  secara  tepat
sangat  penting  untuk  menghindari  salah sasaran  karena  pengawasan  hanya  berpe- ngaruh positif untuk meningkatkan kepatu- han  jika  dilakukan  pada  wajib  pajak  yang tidak  patuh  atau  beresiko  melakukan ketidakpatuhan dan bahkan dapat memberi- kan efek negatif ( backfire effect ) jika dilakukan pada wajib pajak yang patuh pajak (Gangl et al.,  2014),  yaitu  berupa  penurunan  kepatu- han wajib pajak (Gemmell dan Ratto, 2012). Selain sasaran yang tepat, aktifits pengawa- san  harus  dibarengi  dengan  sanksi  yang lebih tinggi (Lisi, 2015).
Strategi  pemberian  surat  peringatan pada  jenis  pajak  dengan official  assestment juga  dilakukan  oleh  Chirico  untuk  wajib pajak property, yaitu dengan membubuhkan notifikasi  untuk  menekankan  peringatan pada wajib pajak. Pemberian surat peringa- tan  dengan  notifikasi  tertentu  untuk  jenis pajak  dengan official  assesment dalam penelitian  Chirico et  al., (2016)  untuk  wajib pajak property di Brotherly Love City, terbukti dapat  meningkatakan  pembayaran  dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Chirico et al., (2016)  dapat  dijadikan  referensi  bagi instansi  pajak  Kota  Surabaya  untuk diterapkan  pada official  assesment  tax ,  salah satunya adalah pajak reklame.
Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  tidak statis  di  salah  satu  tingkatan,  namun  naik turun  dalam  kontinum  piramida.  Petugas pajak berusaha mengidentifikasi alasan yang mendorong wajib pajak pada suatu tingkat- an  tertentu  melalui  proses  penilaian  resiko, serta  terus  menerapkan  strategi  secara progresif  yang  mampu  mendorong  wajib pajak  untuk  berada  pada  tingkat voluntary compliance.
Keempat,  pada  piramida  paling  atas dari  c ompliance  model adalah perilaku  wajib pajak yang memutuskan untuk tidak patuh pada peraturan perpajakan ( have decided not to  comply) yaitu  tingkatan  dimana  wajib pajak  menunjukkan  perilaku  tidak  ingin berpartisipasi  dengan  sistem  perpajakan. Perilaku wajib pajak yang dipresentasikan di bagian  atas  piramida  ini  membutuhkan tindakan  yang  tegas  berupa enforcement
508 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 4, Desember 2021 : 493 – 512
dengan peraturan hukum ( use full force of the law) (Hamilton, 2012) .
Sebagaimana  telah  dituangkan  pada tinjauan teori penelitian ini, bahwa tindakan enforcement dilakukan  melalui  beberapa tahapan  mulai  yang  paling  ringan  hingga tindakan  yang  paling  tegas  dari  otoritas pajak.  Instansi  pajak  Kota  Surabaya  telah mengimplentasikan  secara  nyata  tahapan enforcement khususnya untuk pajak reklame. Identifikasi  ketidakpatuhan  pembayaran pajak  reklame  ditiindaklanjuti  dengan pengenaan sanksi berupa denda sebesar 2% dari  pokok  pajak  tiap  bulan  dengan maksimal  denda  sampai  dengan  24  bulan bagi wajib pajak yang melewati jatuh tempo pembayaran pajak. Pengenaan denda meru- pakan  bentuk  keadilan  ( fairness ),  secara ekonomi untuk menunjukkan kepada wajib pajak  yang  telah  patuh  bahwa  ketidak- patuhan menyebabkan bertambahnya beban ekonomi  ( tax  burden )  yang  harus  ditang- gung.  Selain  itu,  pengenaan  sanksi  berupa denda  diharapkan  dapat  mempengaruhi perilaku  wajib  pajak  untuk  menjadi  patuh pajak  karena  sebagaimana  diungkap  dalam penelitian Yunus et al. (2017) yang menyata- kan  bahwa  pengenaan  denda  merupakan salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak.
Selain pengenaan denda keterlam-batan pembayaran,  tindakan enforcement lainnya untuk jenis pajak reklame di Kota Surabaya sebagaimana  dituangkan  dalam  Peraturan Daerah  Nomor  5  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan  Reklame  dan  Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara  Penyelenggaraan  Reklame.  Penerapan sanksi
administratif
dilaksanakan berdasarkan  hasil  pemeriksa-an  atau  alat bukti lain yang dapat dipertang- gungjawabkan sebagai tindak lanjut penga- wasan  dan/atau  pengaduan.  Wajib  pajak yang  menunjukkan  sikap  tidak  kooperatif setelah  diberikan  surat  peringatan  tertulis oleh  petugas  pajak,  maka  dilakukan tindakan  yang  lebih  tegas  yaitu  berupa pembekuan  SIPR;  penyegelan  bangunan reklame; pencabutan SIPR; pemberian tanda
silang pada materi reklame, penutupan pada materi reklame, mempublikasikan di media massa, dan/atau pembongkaran reklame.
Pemberian tanda silang dilakukan pada objek pajak reklame yang terbukti melakukan  pelanggaran  perpajakan  yaitu yang  belum  melakukan  pembayaran  pajak setelah  jatuh  tempo  atau  objek  pajak  yang penyelenggaraan  reklamenya  tidak  sesuai dengan  ijin  reklame  yang  telah  ditetapkan dan telah diberikan surat peringatan.  Sesuai data  yang  ada  pada  BPKPD,  reklame  yang diberikan  tanda  silang  pelanggaran  tahun 2017 sebanyak 1146 objek pajak, tahun 2018 sebanyak  575,    tahun  2019  sebanyak  3596, tahun  2020  sebanyak  2874  objek  pajak. Pemberian  tanda  silang  pada  objek  pajak menunjukkan  otoritas  pajak  melakukan tindakan  nyata  terhadap  objek  pajak  yang tidak sesuai dengan aturan penyelenggaraan reklame. Selain itu juga bertujuan memberikan  sanksi  sosial  yaitu  masyarakat dapat  mengetahui  bahwa  produk  yang diiklankan  serta  penyelenggara  iklan  telah melanggar  aturan  perpajakan  sehingga dapat  berakibat  buruk  pada  image  produk, produsen  produk  maupun  penyelenggara reklame  secara  langsung  maupun  tidak langsung. Hal ini diharapkan dapat menjadi pedorong  meningkatnya  kepatuhan  wajib pajak  terhadap  peraturan  perpajakan. Selanjutnya  jika  wajib  pajak  tidak  segera menyelesaikan  kewajiban  perpajakannya setelah  tindakan  pemberian  tanda  silang, maka  petugas  pajak  melakukan  tindakan berupa penutupan materi reklame dan akan dilanjutkan dengan pembekuan dan pencabutan  Surat  Ijin  Penyelenggaraan Reklame (SIPR).
Langkah terakhir dari tindakan enforcement  (use  full  force  of  the  law) adalah tindakan  penertiban  objek  pajak  berupa pembongkaran  reklame  bagi  wajib  pajak yang  terbukti  melanggar  peraturan  pajak dan  menunjukkan  sikap  tidak  kooperatif pada  petugas  pajak  selama  pelaksanaan tahapan penagihan pajak. Tindakan penertiban  reklame  insidentil  dilakukan petugas  pajak  sendiri,  sesuai  dengan  tugas
Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Reklame dengan ...– Wijayanah, Basuki 509
dan  fungsinya  untuk  langsung  melakukan pembongkaran  reklame.  Sedangkan  pener- tiban objek pajak reklame permanen dilaku- kan  oleh  tim  penertiban  reklame,  yang beranggotakan  dari  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Pajak  Daerah,  Dinas  Cipta Karya,  Permukiman  dan  Tata  Ruang  serta Satuan  Polisi  Pamong  Praja.  Data  terakhir yang  dapat  diperoleh  peneliti,  pada  tahun 2020  tim  reklame  menertibkan  3.596  objek pajak,  dengan  2.346  objek  pajak  yang dilakukan  pembongkaran  karena  wajib pajak tidak segera memenuhi kewajibannya setelah  dilakukan  serangkaian  tindakan penagihan pajak. Tindakan penertiban objek pajak  reklame  memberikan  pengaruh  yang signifikan  pada  kepatuhan  wajib  pajak reklame, karena hal ini menyebabkan wajib pajak  mempunyai  kesadaran  yang  tinggi bahwa  jika  tidak  patuh  pada  peraturan perpajakan  maka  reklame  mereka  akan ditertibkan dan tidak dapat ditayangkan lagi sehingga berdampak pada aktifitas pemasaran bisnis mereka.
Implementasi penegakan hukum ( enforcement) pada  pajak  reklame  yang dilakukan  instansi  pajak  Kota  Surabaya memberikan referensi implementasi penagi- han  pajak  sampai  dengan  tindakan  yang tegas  untuk  mencapai  kepatuhan  pajak. Penegakan hukum yang tegas harus dilaku- kan  jika  pengenaan  denda  dan  pemberian surat  teguran  sudah  tidak  membuat  wajib pajak pajak kooperatif, sebagaimana diung- kap pada beberapa penelitian yang menyata- kan  bahwa  penagihan  pajak-pajak  pusat dengan surat teguran dan surat paksa dinilai kurang  efektif  (Tambunan,  2016;  Nalle, 2017).  Hal  ini  terjadi  karena  wajib  pajak cenderung menjadi risk-taker dalam memutuskan  untuk  patuh  pajak,  sehingga penalti  dan  denda  yang  tidak  terlalu  tinggi tidak  membuat  wajib  pajak  patuh  (Sapiei dan Kasipillai, 2013). Pemberian sanksi yang tegas  merupakan  salah  satu  strategi  agar wajib  pajak  mengetahui  bahwa  otoritas pajak memiliki kekuatan untuk menghukum wajib  pajak  yang  tidak  mematuhi  dan dimanfaatkan  sebagai  mekanisme  untuk
meyakinkan  orang  bahwa  orang  lain mematuhi.  Meskipun  sanksi  bukan  pilihan pertama  untuk  meningkatkan  kepatuhan, namun  pada  kondisi tertentu  otoritas  pajak perlu  menggunakan  kekuatan  koersif  dan legitimasi  untuk  menangani  kepatuhan (Mangoting et  al. ,  2020)  karena  terdapat kelompok masyarakat yang motivasi membayar  pajaknya  bukan  atas  kesadaran wajib pajak tapi lebih disebabkan power dari pemerintah  (Amalia,  2019).  Implementasi strategi pengawasan, penagihan dan penerapan sanksi yang dilaksanakan secara memadai  dapat  mendukung  tercapainya pendapatan  pajak  secara  optimal  (Aditya dan Pohan, 2018).
Implementasi  rangkaian  strategi  ke- patuhan  pajak  reklame  mulai  dari  strategi peningkatan  layanan  untuk  mempermudah wajib  pajak  untuk  patuh,  edukasi  dan informasi  untuk  membantu  wajib  pajak untuk  patuh,  pencegahan  ketidakpatuhan, proses  penagihan,  dan  penegakan  hukum sebagai  strategi enforcement merupakan proses  yang  sangat  komprehensif  sebagai upaya  implementasi  strategi  kepatuhan yang  memadai  pada  semua  tingkatan perilaku  wajib  pajak  pada compliance  model . Implementasi  strategi  kepatuhan  dapat berhasil  hanya  jika  mendapat    dukungan yang  maksimal  baik  meliputi  komitmen pimpinan  dalam  bentuk  penetapan  pera- turan perundangan dan pelaksanaan masing-masing  strategi,  dukungan  sarana prasarana  yang  memadai,  sumber  daya manusia  yang  kompeten  serta  dukungan antar  instansi  yang  terkait.  Tanpa  adanya dukungan  unsur-unsur  tersebut  mustahil sebuah  strategi  kepatuhan  dapat  dilaksana- kan secara memadai dan berkelanjutan.
Penerapan  strategi  kepatuhan  yang komprehensif, memadai dan tegas pada tiap tingkat perilaku wajib pajak reklame sangat berdampak  pada  kepatuhan  wajib  pajak reklame  di  Kota  Surabaya.  Hal  ini  dibukti- kan dengan data piutang pajak reklame yang menunjukkan trend menurun pada beberapa tahun  terakhir  sebagaimana  diungkapkan pada latar belakang penelitian ini. Selanjut-
510 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 4, Desember 2021 : 493 – 512
nya  tantangan  bagi  petugas  pajak  adalah menciptakan  kondisi  perpajakan  yang kondusif  dengan  sikap voluntary  compliance wajib  pajak  secara  berkelanjutan  di  Kota Surabaya.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa  stra- tegi kepatuhan yang dipresentasikan dengan pendekatan  c ompliance  model telah  mendo- rong peningkatan kepatuhan pajak reklame di  Kota  Surabaya  yang  dibuktikan  dengan trend  tunggakan  pajak  yang  menurun. Prinsip  strategi  kepatuhan  dengan  pende- katan Complaince Model adalah setiap tingkat perilaku  wajib  pajak  harus  mendapat perlakuan  dan  tindakan  yang  sesuai,  yaitu mempermudah  wajib  pajak  yang  mem- punyai  komitmen  untuk  patuh  dan  mem- berikan tindakan tegas bagi wajib pajak yang tidak  patuh.  Kombinasi  strategi  berupa pencegahan  yang  efektif  ( efective  prevention ) dan credible enforcement dapat meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dan  memberikan hasil  maksimal  jika  dilakukan  secara komprehensif dan berkelanjutan.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian yang  telah  dijelaskan  diatas,  maka  saran yang dapat diajukan adalah instansi penda- patan pemerintah daerah dapat menerapkan strategi  kepatuhan  dengan  pendekatan compliance  model secara  komprehensif  pada jenis  pajak  lain  sehingga  dapat  mening- katkan kepatuhan pajak, mendorong tercapainya target pendapatan serta menurunkan  nilai  tunggakan  pajak.  Perlu adanya  komitmen  pimpinan,  sarana  prasa- rana  penunjang  dan  sumber  daya  manusia yang  memadai  untuk  dapat  menerapkan strategi  kepatuhan  secara  komprehensif sehingga  dapat  mewujudkan voluntary compliance yang  berkelanjutan.  Saran  bagi penelitian  selanjutnya,  agar  dapat  melaku- kan  penelitian  lebih  mendalam  terkait implementasi compliance model pada
pemerintah  daerah  lainnya  untuk  dapat menambah referensi implementasi compliance  model dalam  praktik  riil  strategi kepatuhan secara luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya,  T.  dan  A.  C.  Pohan.  2018.  Analisis Pelaksanaan Strategi Peningkatan Pene- rimaan  Pajak  Reklame  pada  Unit Pelayanan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah Cempaka Putih Tahun 2014-2016. Jurnal Reformasi Administrasi 5(1): 27-39.
Alm,  J.  2018.  What  Motivates  Tax Compliance? Journal of Economic Surveys 33(2): 353–388.
Alm,  J.,  E.  Kirchler,  dan  S.  Muehlbacher.
2012.  Combining  Psychology  and Economics  in  the  Analysis  of  Com- pliance:  from  Enforcement  to  Coo- peration. Economic Analysis & Policy 42:
133–151.
Amalia,  F.  A.  2019.  Slippery  Slope Framework: Motivasi Pembayaran Pajak  dan  kepatuhan  Pajak. EL MUHASABA:  Jurnal  Akuntansi  (e- Journal) 12(1): 92-101.
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Pajak Daerah  Kota  Surabaya.  2021. Laporan Keuangan  Pemerintah  Kota  Surabaya Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 . Badan Pusat Statistik. 2021. Distribusi PDRB
Kota  Surabaya  Atas  Dasar  Harga Berlaku  Menurut  Lapangan  Usaha, 2010-2020. https://surabayakota.bps.go.id .
Diakses Tanggal 20 February 2021.
Braithwite,  V.  2016. Taxing  Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion (V. Braitwaite (ed.)). Routledge, Taylor & Francis Group. UK.
Chirico,  M.,  R.  P.  Inman,  C.  Loeffler,  J. MacDonald,  dan  H.  Sieg.  2016.  An Experimental Evaluation of Notification Strategies  to  Increase  Property  Tax Compliance: Free-Riding in the City of Brotherly  Love. Tax  Policy  and  the Economy 30(1): 129-161.
Cleary,  D.  2011.  Predictive  Analytics  in  the Public  Sector:  Using  Data  Mining  to Assist better Target Selection for Audit.
Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Reklame dengan ...– Wijayanah, Basuki 511
Proceedings of the European Conference on E-Government, ECEG 9(2): 168–176. Cyan,  M.  R.,  A.  M.  Koumpias,  dan  J.
Martinez-Vazquez. 2017. The Effects of Mass  Media  Campaigns  on  Individual Attitudes  towards  Tax  Compliance; Quasi-Experimental  Evidence  from Survey  Data  in  Pakistan. Journal  of Behavioral  and  Experimental  Economics 70: 10–22.
D’Ascenzo,  M.  2015.  Modernising  the Australian  Taxation  Office:  Vision, People, Systems and Values. EJournal of Tax Research 13(1): 361–377.
Farida, A. dan W. David. 2018. Tax Costs and Tax  Compliance  Behaviour  in  Kenya. Journal of Accounting and Taxation 10(1): 1–18.
Gangl,  K.,  B.  Torgler,  E.  Kirchler,  dan  E. Hofmann.  2014.  Effects  of  Supervision on  Tax  Compliance:  Evidence  from  a Field Experiment in Austria. Economics Letters 123(3): 378–382.
Gemmell, N. dan M. Ratto. 2012. Behavioral Responses to Taxpayer Audits: Eviden- ce  from  Random  Taxpayer  Inquiries. National Tax Journal 65(1): 33–58. Gonzalez,  P.  C.  dan  J.  D.  Velasquez.  2013. Characterization  and  Detection  of Taxpayers  with  False  Invoices  using Data Mining Techniques. Expert Systems with Applications 40(5): 1427–1436. Hamilton,  S.  2012.  New  Dimensions  in Regulatory  Compliance  -  Building  the Bridge to Better Compliance. EJournal of Tax Research 10(2): 483–531.
Hassan, N., A. Nawawi, dan A. S. A. P. Salin. 2016.  Improving  Tax  Compliance  Via Tax Education - Malaysian Experience. Malaysian Accounting Review 15(2): 1–15. Jaffar,  R.,  K.  Che  Ku  Yusof,  M.  Abu  Bakar, dan I. Mohd Tahir. 2014. A Study on Tax Non-Compliance  among  Government Servants. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 8(5): 84–90.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah .
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2021.  Data  APBD  Seluruh  Indonesia. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/dat a/apbd .  Diakses  Tanggal  22  Februari 2021.
Kosonen,  T.  dan  O.  Ropponen.  2015.  The Role of Information in Tax Compliance: Evidence  from  a  Natural  Field  Experi- ment. Economics Letters 129: 18–21.
Kustiawan,  M., H.  Zulhaimi,  dan  I.  Solikin. 2019.  Strategic  Effort  to  Improve  Tax Compliance. Advances  in  Economics, Business  and  Management  Research 65:
81–84.
Lisi,  G.  2015.  Tax  Morale,  Tax  Compliance and  the  Optimal  Tax  Policy. Economic Analysis and Policy 45: 27–32.
Mahmood,  M.  2012.  Compliance  Risk
Management Strategies for Tax
Administrations  in  Developing  Coun- tries:  a  Case  Study  of  the  Malaysian Revenue  Authority. Disertasi .  Univer- sity of Warwick. England.
Mangoting, Y., C. Christopher, N. Kriwango, dan  W.  Adriyani.  2020.  Interaksi Komitmen dalam Dinamika Kepatuhan Pajak. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma
11(2): 265–277.
Musimenta, D. 2020. Knowledge
Requirements,  Tax  Complexity,  Com- pliance  Costs  and  Tax  Compliance  in Uganda. Cogent  Business  and  Manage- ment 7(1): 1–20.
Nalle, P. F. 2017. Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap  Peneriman  Pajak. E-Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana 20(02): 1648–1671.
Permatasari,  N.  P.  M.  S.  D.  dan  N.  K.  L. Aryani.  2019.  Pengaruh  Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan
Perpajakan,  dan  Sanksi  Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana 28: 748–773.
Randlane,  K.  2016.  Tax  Compliance  as  a System: Mapping the Field. International Journal  of  Public  Administration 39(7): 515–525.
512 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 4, Desember 2021 : 493 – 512
Sapiei, N. S. dan J. Kasipillai. 2013. External
Tax Professionals’ Views on
Compliance  Behaviour  of  Corporation.
American  Journal  of  Economics 3(2):  82– 89.
Susanti,  S.,  J.  Susilowibowo,  dan  H.  T. Hardini.  2020.  Apakah  Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Mening- katkan  Kepatuhan  Membayar  Pajak? Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma 11(2): 420–431.
Tambunan,  B.  2016.  Efektivitas  Penagihan Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Terhadap Penerimaan  Pajak  Melalui  Surat  Paksa (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  (Kpp)  Medan  Petisah). Jurnal Akuntansi dan Bisnis 2(2): 159–174. Yunus,  N.,  R.  Ramli,  dan  N.  S.  Abu Hasan.
2017. Tax Penalties and Tax Compliance of Small Medium Enterprises (SMEs) in
Malaysia. International Journal of
Business, Economics and Law 12(1): 81–91.