## Volume 6, Nomor 1, Januari 2023.
Editorial Office  : Faculty of Law, Univeritas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index
Bentuk Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum
Chris Januardi
Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang Jl. Mayjen Haryono 193 Malang, 65144, (0341) 551932 Email: chrisjanuardi18@gmail.com
Article Abstract Article History
Received: Feb 22, 2023; Reviewed: Mar 8, 2023; Mar 8, 2023; Accepted: Mar 14, 2023; Published: Apr 10, 2023:

## DOI:
10.33474/yur.v6i1.19380
The village community in resolving land conflicts prefers conflict resolution through the village head. However, there is a blurring of norms in the regulations governing the settlement of disputes between village communities by the Village Head because they do not regulate the implementation of case settlements. This research uses  a  type  of  normative juridical  research,  using  statutory  and conceptual  approaches.  Legal  materials  were  analyzed  using descriptive,  evaluative,  and  argumentative  methods.  The  village head's authority in preventing land conflicts is contained in Law Number  6  of  2014  concerning  Villages  and  Law  Number  23  of 2014 concerning Regional Government. The forms of prevention that  can  be  carried  out  by  the  village  head  in  preventing  land conflicts  are  controlling  land  administration  from  sources  of conflict, proactive actions, legal counseling, fostering community participation  and  empowerment,  and  mapping  conflict-prone lands.
Keywords: Legal Certainty, Authority, Land.

## Abstrak
Masyarakat  desa  dalam  penyelesaian  konflik  pertanahan  lebih memilih  penyelesaian  konflik  melalui  Kepala  Desa.  Namun terdapat  kekaburan  norma  dalam  regulasi  yang  mengatur peyelesaian perselisihan antar masyarakat desa oleh Kepala Desa karena  tidak  mengatur  mengenai  pelaksanaan  penyelesaian perkara.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan  konseptual.  Bahan  hukum  dianalisis  dengan  menggunakan metode  deskriptif,  evaluatif,  dan  argumentatif.  Kewenangan kepala  desa  dalam mencegah  konflik  pertanahan terdapat  dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. Bentuk pencegahan yang dapat dilakukan oleh kepala desa dalam mencegah  konflik  pertanahan  yakni  penertiban  administrasi pertanahan  dari  sumber  konflik,  tindakan  proaktif,  penyuluhan
hukum,  pembinaan  partisipasi  dan  pemberdayaan  masyarakat, serta pemetaan tanah-tanah yang rawan konflik.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kewenangan, Pertanahan.

## PENDAHULUAN
Eksistensi desa dalam sejarah pembentukannya merupakan suatu kelompok masyarakat  dengan  memiliki  sifat  sosial  dan tujuan  yang  sama  diperkirakan  telah  ada sekitar  akhir  tahun  1350  M.  Sulit  diketahui secara pasti  kapan awal terbentuknya sebuah desa,  tetapi  penyelenggaraan  desa  yang terbentuk  dari  masyarakat  ini  di  dasarkan hukum  adat  yang  sejatinya  telah  tumbuh dalam  kebiasaan  masyarakat.  Kedatangan Belanda  dalam  menjajah  Indonesia  akhirnya memberi  kedudukan  hukum  terhadap  desa dengan membentuk undang-undang pemerintahan Hindia Belanda.
Bawono dan Setiyadi sepakat bahwa desa yang telah berkembang dari masa ke masa ini merupakan  suatu  wilayah  yang  jumlah penduduknya  kurang  dari  2500  jiwa  dengan ciri-ciri memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal antar ribuan jiwa, terdapat pertalian perasaan  yang  sama  tentang  kesukuan terhadap  kebiasaan,  cara  berusaha  atau ekonominya  yang  paling  umum  dilakukan berupa  agraris  atau  pertanian  dan  sangat dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar seperti iklim,  keadaan  alam,  kekayaan  alam  serta pekerjaan  di  luar  agraris  dianggap  sebagai sambilan.
1 Muhammad Mu’iz Raharjo, (2021), Tata Kelola Pemerintahan Desa, Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 1.
2 Sutardjo Kartohadikusumo, (1965), Desa , Bandung: Sumur Bandung. Hlm. 1.
Ndraha  mendefinisikan  bahwa  desa dianggap  sebagai  sumber  nilai  luhur  yang memiliki karakteristik seperti sifat kegotong- royongan, musyawarah mufakat, dan kekeluargaan  sehingga  menimbulkan  sebuah semboyan. 1
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mendeskripsi- kan  bahwa,  desa  adalah  desa  dan  desa  adat atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebut  desa,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Definisi desa menurut Sutardjo Kartohadikusumo  merupakan  sebagai  suatu kesatuan  hukum  dimana  bertempat  tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan  sendiri, 2 sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  desa  adalah  kesatuan wilayah  yang  dihuni  oleh  beberapa  keluarga dan dipimpin oleh kepala desa. Desa juga bisa
diartikan sebagai wilayah  yang berada diluar kota yang merupakan satu kesatuan. 3
Desa tidak hanya identik dengan budaya dan adat di dalamnya, namun sebagian besar masyarakat  di  dalamnya  memilih  berprofesi sebagai  petani  dan  bercocok  tanam  atau berhubungan  dengan  agraris  untuk  dijadikan mata  pencaharian  utama  kehidupan  sehari- hari  mereka,  sehingga  tak  heran  jika  konflik yang  sering  dihadapi  oleh  masyarakat  desa tidak  lain  adalah  konflik  soal  pertanahan. Adanya konflik pertanahan demikian dikarenakan laju pertumbuhan penduduk yang semakin  pesat,  berbanding  terbalik  dengan ketersediaan  lahan,  sementara  tuntutan  akan lahan  merupakan  konsekuensi  dari  kegiatan pembangunan  fisik  yang  memerlukan  tanah sebagai sarananya. 4
Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa,  merupakan  sumber  daya  alam  yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan  hidupnya,  baik  secara  langsung untuk kelangsungan hidupnya, seperti pertanian  atau  perumahan,  maupun  secara tidak langsung untuk usaha, seperti perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, pendidikan, dan pengembangan. 5
3 Amran Y. S. Chaniago, (2007), Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 210.
4 Estevina  Pangemanan,  (Oktober  2013),  Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah, Lex Privatum , Volume 1, Nomor 4. Hlm. 57.
5 Anar  Aswim,  Abdullah  Muis  Kasim,  dan  Martha  Florita,  (Maret  2022),  Peran  Pemerintah  Desa  dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka, CIVICUS: Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , Volume 10, Nomor 1. Hlm. 9.
6 Hambali Thalib, (2011), Sanksi Pemidnaan dalam Konik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 27.
Hal demikian sangat sulit untuk dihindarkan  dari  adanya  konflik  pertanahan. Hamzah  menjelaskan  konflik  tanah  yang diistilahkan dengan delik di bidang pertanahan, secara garis besar dibagi atas dua bagian, yaitu: 6
a. Konflik  pertanahan  yang  diatur  dalam hukum  pidana,  yakni  konflik  (delik) pertanahan  yang  diatur  dalam  beberapa pasal  yang  tersebar  dalam  kodifikasi hukum pidana.
b. Konflik  pertanahan  yang  diatur  di  luar kodifikasi  hukum  pidana,  yakni  konflik (delik)  pertanahan  yang  khusus  terkait dengan  kebijakan  pertanahan  selain kodifikasi norma pidana.
Sedangkan  dalam  Peraturan  Menteri Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan  (Permen  ATR/BPN  21/2020), konflik  pertanahan  merupakan  perselisihan tanah yang terjadi di antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi,  badan  hukum  atau  lembaga  yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
Beberapa pendapat menyebutkan tentang akar  masalah  pertanahan  yang  akhirnya menjadi sengketa tanah di Indonesia disebabkan oleh: 7
1. Kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu.
2. Ketimpangan  struktur  penguasaan  dan pemilikan tanah.
3. Sistem publikasi pendaftaran tanah yang negatif.
4. Meningkatnya kebutuhan tanah, sehingga harga  tanah  tidak  dapat  dikendalikan karena ulah mafia tanah.
5. Peraturan  perundangan  saling  tumpang tindih,  baik  secara  horizontal  maupun vertikal,  demikian  juga  substansi  yang diatur.
6. Masih banyaknya terdapat tanah terlantar.
7. Kurang  cermat  Notaris  dan  Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan tugasnya.
8. Belum terdapat pelaksanaan persepsi atau interpretasi para penegak hukum
khususnya  hakim  terhadap  peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. 9. Para penegak hukum kurang berkomitmen untuk melakukan penegakan sesuai kebijakan yang berlaku secara konsisten sesuai permasalahan.
7 Maria S.W,  (2008), Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya , Jakarta:  Buku Kompas.  Hlm. 112-113.
8 Raras Verawatia, Wimbi Vania Riezqa Salshadillab, dan Sholahuddin Al-Fatih, (Desember 2020), Kewenangan Dan Peran Peraturan Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria, Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan , Volume 19, Nomor 2. Hlm. 1109.
Faktor tersebut jelas merupakan titik awal akar  bagaimana  konflik  pertanahan  di Indonesia ini terjadi bahkan sampai menyebabkan sengketa atau perselisihan antar masyarakat desa untuk memperoleh hak atas tanahnya. Penyelesaian konflik pertanahan ini tidak  akan  teratasi  dengan  baik  apabila struktur  di  dalamnya  tidak  berperan  dengan baik,  terutama  peran  kepala  desa  sangat dibutuhkan  mengingat  kepala  desa  dianggap sebagai  sebagai  pengayom  masyarakat  yang sudah  diberi  amanat  dan  dipercaya  oleh masyarakat desa.
Adanya  ketentuan  yang  terdapat  dalam perundang-undangan  yang  menjurus  pada bidang pertanahan dimaksudkan agar tercapainya  ketertiban  dalam  penguasaan tanah,  namun  pada  praktiknya  masih  banyak masalah yang mencangkup mengenai perselisihan bahkan sengketa. Hal inilah yang mendasari  ketentuan  perundang-undangan dengan memberikan kewenangan pada penyelenggara  pemerintahan  untuk  dapat turut berperan menyelesaikan sengketa. 8
Bahwa banyak sengketa pertanahan yang terjadi  pada  masyarakat  desa,  kemudian masyarakat  dalam  memilih  penyelesaian perselisihan  pertanahan  khususnya  pada masyarakat  perdesaan,  masyarakat  lebih memilih  untuk  menggunakan  penyelesaian
konflik  secara  non  litigasi  melalui  kepala desa.  Namun  sangat  disayangkan  dalam hukum positif di Indonesia, terdapat kekaburan  norma  dalam  regulasi  yang mengatur  penyelesaian  perselisihan  antar masyarakat desa oleh kepala desa karena tidak mengatur  mengenai  bagaimana  pelaksanaan penyelesaian perkara, tidak mengatur mengenai  jenis  perkara/perselisihan,  dan begitu  pula  tidak  diatur  secara  tegas  terkait bentuk  akhir  dari  proses  penyelesaian perselisihan antar masyarakat desa.
Pentingnya  untuk  mencegah  konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat desa di era  canggihnya  teknologi  dan  informasi seperti  sekarang  ini  banyak  celah  yang  bisa timbul akibat konflik pertanahan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri ATR/  Kepala  BPN,  bahwa  sepanjang  Tahun 2022 terdapat sejumlah 8. 000 kasus sengketa tanah yang belum diselesaikan. 9 Dari data ini terbilang  sangat  banyak  dengan  kualifikasi jumlah  yang  masih  belum  tercatat  dari pemerintah,  sehingga  harus  dapat  diatasi dengan kebijakan baru dari kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa.
Konflik  pertanahan  terjadi  dirasa  sangat
mempengaruhi tatanan
kehidupan masyarakat, sehingga mengharuskan pemerintah  untuk  memberikan  kewenangan kepada  pemerintah  desa  khususnya  untuk
9 Emir Yanwardana, (24 Februari 2022), Menteri ATR: Ada 8.000 Kasus Sengketa Tanah , Diakses pada 10 Maret 2023,  Dari  CNBC  INDONESIA:  https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224160041-4-318095/menteri- atr-ada-8000-kasus-sengketa-tanah
mencegah  konflik  yang  terjadi  melalui kebijakan  hukum  yang  dikeluarkan.  Melalui kewenangan  yang diberikan oleh pemerintah pusat  kepada  pemerintah  desa  terkait pembentukan  suatu  peraturan  desa  mengacu pada pemberlakuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (4) poin k UU Desa yakni kepala desa dalam  menjalakan  tugasnya  mempunyai kewenangan  untuk  “menyelesaikan  perse- lisihan masyarakat desa”.
Dalam  pengaturanya  tidak  dijelaskan secara  konkrit  terkait  dengan  konflik, sebagaimana  disebut  dipoin  K,  akan  tetapi adanya kewenangan yang diberikan demikian memberikan  gambaran  secara  umum  bahwa kepala  desa  memilki  kewenangan  untuk mengatasi konflik pertanahan dengan mengeluarkan  suatu  kebijakan  pengaturan untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat desa diwiliyah pemerintahanya.
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa  permasalahan  dalam  penelitin  ini, yakni diantaranya tentang pengaturan kewenangan  kepala  desa  dalam  mencegah konflik  pertanahan  ditinjau  dari  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia,  serta bentuk  pencegahan  kepala  desa  terhadap konflik pertanahan ditinjau dari asas kepastian hukum.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif
adalah  penelitian  yang  mengkaji  peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang  koheren  serta  nilai-nilai  hukum  tidak tertulis  yang  hidup  dalam  masyarakat dan menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang,  jenis penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan, penelitian teoritis/ dogmatis. 10
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa pendekatan,  yakni  pendekatan  perundang- undangan dan pendekatan konspetual. Pendekatan-pendektan  tersebut  digunakan untuk  mendapatkan  informasi  dari  berbagai aspek  mengenai  dengаn  kewenangan  desa dalam  mencegah  konflik  pertanahan  ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan  untuk  metode  analisis  bahan hukum  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif, evaluatif, dan argumentatif. Ketiga metode  analisis  demikian  penulis  gunakan untuk  menganalisis  mengenai  kewenangan kepala  desa  untuk  membuat  kebijakan pengaturan  desa  untuk  mecagah  konflik pertanahan.

## PEMBAHASAN
Pengaturan  Kewenangan  Kepala  Desa Dalam  Mencegah  Konflik  Pertanahan  di Indonesia
Keberadaan desa sendiri tidak serta merta terbentuk  begitu  saja,  namun  melawati evaluasi  organisasi  masyarakat  sendiri  tidak terlepas  dari  pengaruh  faktor  lingkungan,
10 Joenedi  Efendi  dan  Jhonny  Ibrahim,  (2018), Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris ,  Depok: Pernadamedia Group. Hlm. 295.
11 Sidik  Permana,  (2012), Antropologi  Perdesaan  dan  Pembangunan  Berkelanjutan, Yogyakarta:  Deepublish. Hlm. 7.
pertumbuhan penduduk, penemuan teknologi. 11 Diwilayah  pedesaan  dengan semakin  banyaknya  populasi  penduduk  dari tahun  ke-tahun  tidak  dapat  dihindarkan dengan  adanya  konflik  terkait  dengan pertanahan. Konflik pertanahan yang semakin merambat  diwilayah  pedesaan  mengisyarat- kan  kepada  pembuat  kebijakan  harus  pandai dalam  mengatasi  segala  hal  yang  timbul dalam  masyarakat  desa  khususnya  konflik pertanahan, yang dimana dalam memberikan kebijakan  harus  mengacu  pada  prinsip win win solution bagi para pihak.
Pada tatanan kebijakan pemerintah pusat dan  daerah  memberikan  kewenangan  pada pemerintah  desa  untuk  mengurus  dan melaksanakan kebijakan diwilayah administrasinya.  Kebijakan  yang  diberikan harus  dengan  satu  tujuan  dengan  kebijakan hukum yang diberikan oleh setiap pemerintah pusat maupun daerah yang harus dilaksanakan dengan  baik  oleh  pemerintah  desa  dalam mengatasi  konflik  antara  masyarakatnya, dimana  konflik  yang  sering  terjadi  akan memberikan  dampak  permusuhan  antara masyarakat  desa,  sehingga  harus  dapat diselesaikan  sesuai  dengan  kewenangan pemerintah  desa  sesuai  kebijakan  yang terdapat dalam suatu peraturan.
Kewenangan  desa  meliputi  kewenangan dibidang  penyelenggaraan  pemerintah  desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal-usul  dan  adat  istiadat. Berdasarkan Pasal 19 UU Desa, menyebutkan beberapa  kewenangan  dari  perangkat  desa, antara lain:
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
b. Kewenangan lokal berskala desa.
c. Kewenangan  yang  ditugaskan  oleh pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota.
d. Kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi, atau  pemerintah  daerah  kabupaten/  kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari  empat  kewenangan  tersebut,  pada dua  kewenangan  pertama  yaitu  kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, terdapat  beberapa  prinsip  penting  yang dimiliki desa. Kewenangan yang dimiliki oleh desa  tersebut  bukanlah  kewenangan  sisa ( residu )  yang  dilimpahkan  oleh  pemerintah kabupaten/kota  sebagaimana  pernah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU Pemda) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun  2005  tentang  Pemerintahan  Desa, sesuai dengan asas rekognisi dan
12 M. Silahuddin, (2015), Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Jakarta: Kementrian Desa PDTT. Hlm. 14.
13 Ibid.
subsidiaritas,  dengan  kata  lain  kedua  jenis kewenangan  tersebut  diakui  dan  ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah.
Kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul merupakan  kewenangan  warisan  yang  masih hidup  dan  atas  prakarsa  desa  atau  prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan ke- wenangan  lokal  berskala  desa  merupakan kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  desa  yang  telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan  desa  dan  prakasa  masyarakat desa.  Kedua  kewenangan  ini  merupakan harapan menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. 12
Dengan  kedua  kewenangan  ini  desa mempunyai hak “mengatur” dan “mengurus”, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  UU Desa,  desa  maupun  desa  adat  mempunyai kewenangan  mengeluarkan  dan  menjalankan aturan  main  (peraturan),  tentang  apa  yang boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan,  sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan,  dan  menjalankan  aturan tersebut.  sehingga  dapat  bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan  kegiatan  pembangunan  atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. 13
Kewenangan  desa  sebagaimana  halnya pengaturanya  yang  terdapat  dalam  Pasal  1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU  Desa bahwa  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan desa mencakup:
1. Urusan  pemerintahan  yang  sudah  ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas  pembantuan  dari  pemerintah, pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah kabupaten/ kota, dan
4. Urusan  pemerintahan  lainnya  yang  oleh peraturan  perundang-undangan  diserah- kan kepada desa.
Selain  dari  pendapat  demikian  di  atas berkaitan  dengan  kewenangan  desa,  terdapat juga pendapat yang di kemukakan oleh Haw Widjaja,  menyelenggarakan  musyawarah desa  untuk  membicarakan  masalah-masalah penting yang menyangkut pemerintahan desa dan  kehidupan  masyarakat  desanya,  yang menyatakan: 14
a. Melakukan pungutan dari penduduk desa berupa  iuran  atau  sumbangan  untuk keperluan  penyelenggaraan  pemerintah- an  desa  dengan  memperhatikan  ke- mampuan  ekonomi  masyarakat  yang
14 Haw Widjaja, (2008), Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 173.
15 Riant  Nugroho  Dan  Firren  Suparapto,  (2021), Administrasi  Pemerintahan  Desa, Jakarta:  Alex  Media Komputindo Kompas Gramedia. Hlm. 9-10.
bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b. Menggerakkan  partisipasi  masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.
Dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat,  artinya  desa  tersebut  memiliki otonomi  untuk  membuat  kebijakan  yang mengatur  dan  berwenang  untuk  membuat aturan  pelaksanaan.  Namun  otonomi  yang dimiliki  oleh  desa  merupakan  otonomi  yang berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat. Artinya  otonomi  desa  bukan  merupakan akibat  dari  peraturan  perundang-undangan, melainkan  berasal  dari  asal-usul  dan  adat istiadat desa yang dikembangkan, dipelihara, dan digunakan oleh masyarakat desa dari dulu hingga sekarang. 15
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  ayat (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU Desa,  pemerintah  desa  adalah  kepala  desa atau  yang  dikenal  dengan  nama  lain  dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pemerintah desa.  Ketentuan  dalam  peraturan  demikian diambil dalam rangka melaksanakan ketentuan  Pasal  371  ayat  (1)  UU  Pemda. Sedangkan  kepala  desa  bertanggung  jawab atas  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan
masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UU Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan,  yang  memungkinkan  desa mengatur  dan  mengurus  masyarakatnya sendiri.
Dalam  lingkup  administrasi  wilayah pemerintahan  desa,  pemangku  kebijakan diberikan  kepada  pemerintah  desa  sebagai pemberi  kebijakan  untuk  masyarakat  desa. Kewenangan kepala desa dalam memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat sangatlah  signifikan,  yang  dimana  kebijakan yang diberikan harus sejalan dengan pengaturan yang sudah melekat dalam jabatan kepala desa untuk mengatasi setiap permasalahan yang terjadi diwilayah administrasinya.
Kewenangan kepala desa dalam mengatasi  setiap  permasalahan  harus  dapat memberikan  solusi  kepada  para  pihak  agar memberikan  kepastian  hukum  yang  didasari rasa  keadilan  khususnya  pada  konflik pertanahan.  Kepala  desa  dalam  menjalankan kewenangannya  dalam  konflik  pertanahan didasari  dari  kebijakan  yang  dilandasi  oleh sebuah peraturan yang dibuat oleh pembentuk peraturan  perundang-undangan.  Kepala  desa didalamnya  memiliki  kewenangan  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  di
dalam  sistem  pemerintahan  nasional  dan berada di daerah kabupaten.
Adapun bentuk kewenangan yang diberikan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan untuk kepala desa dalam mencegah  konflik  pertanahan  yang  terdapat dalam  lingkup  masyarakat  desa  terdapat dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UU Desa, yang  menyebutkan  kepala  desa  bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat desa.
Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf k  UU  Desa,  terdapat  kewenangan  desa  yang lebih  khusus  dalam  mengatasi  konflik pertanahan yakni menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. Dalam pengaturannya tidak dijelaskan  secara  konkrit  terkait  dengan konflik,  sebagaimana  disebutkan  di  poin  k tersebut.  Akan  tetapi  adanya  kewenangan yang diberikan demikian memberikan gambaran  secara  umum  bahwa  kepala  desa memiliki  kewenangan  untuk  mengatasi konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat desa diwiliyah pemerintahannya.
Bentuk  pengaturan  kewenangan  kepala desa dalam mencegah konflik pertanahan dari pemerintah  sebagai  pembentuk  kebijakan demikian,  harus  diberikan  juga  pengaturan dalam  ketentuan  Peraturan  Pelaksana  UU Desa,  karena  dalam  ketentuan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43 Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan
UU  Desa,  sama  sekali  tidak  dijelaskan mengenai  kewenangan  kepala  desa  dalam mengatasi konflik pertanahan.
Hal  demikian,  dikarenakan  konflik pertanahan  yang  terjadi  dalam  masyarakat desa  sangatlah  banyak,  yang  merupakan kewenangan  kepala  desa  untuk  mengatasi permasalahan yang ada. Kurangnya kejelasan dalam  pengaturnya  memberikan  kesalahan pemahaman  terhadap  pengaturannya,  yang sebatas  menjelaskan  secara  umum  terkait dengan konflik pertanahan.
Adanya  penegasan  yang  terdapat  dalam ketentuan  Pasal  28  UU  Desa,  merupakan suatu  kewenangan  kepala  desa  dalam menyelesaikan  permasalahan  di  desanya. Dengan  memiliki  kewenangan  yang  sudah diberikan  maka  seorang  kepala  desa  harus memiliki  pengetahuan  yang  cukup  untuk menjadi  kepala  desa,  agar  setiap  konflik pertanahan yang di atasi dapat dicegah dengan memberikan  pemahaman  yang  bijaksana kepada  masyarakat  tanpa  merugikan  salah satu pihak.
Dalam ketentuan  UU Desa sebagaimana dijabarkan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  UU  Desa  yang  menguraikan terkait dengan perkara yang harus diatasi oleh pemerintah  desa  sesuai  kewenangan  yang diberikan,  akan  tetapi  dalam  ketentuan
16 Desmawaty  Romli,  Junaidi,  dan  M.  Martindo  Merta,  (Januari  2022),  Kewenangan  Kepala  Desa  Dalam Menyelesaikan Sengketa Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, Solusi , Volume 20, Nomor 1. Hlm. 23.
demikian tidak mengatur mengenai kewenangan  kepala  desa  dalam  mencegah dalam konflik pertanahan atau sebagai pihak yang  memberikan  keputusan  dalam  bentuk tindakan. 16
Kewenangan sebagaimana terdapat dalam  ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf k UU Desa,  merupakan  konsideran  yang  tedapat dalam  ketentuan  Pasal  371  ayat  (2)  UU Pemda,  yang  menyatakan  desa  mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  mengenai desa,  dan  ketentuan  Pasal  372  ayat  (2)  UU Pemda  yang  menyatakan  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah daerah  kabupaten/  kota  dapat  menugaskan sebagian  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangannya kepada desa.
Pengaturan  yang  terdapat  dalam  UU Pemda merupakan bentuk pengaturan khusus yang  diberikan  kepada  pemerintah  desa, khususnya  kepala  desa  untuk  menjalankan otonomi desa dilingkup wilayah administrasinya dalam hal mencegah timbulnya konflik pertanahan yang dewasa ini sering terjadi dilingkup masyarakat desa.
Dalam  ketentuan  Pasal  12  UU  Pemda, yaitu salah satu urusan pemerintah konkuren yakni  dilingkup  wilayah  kabupaten/  kota termasuk  wilayah  pemerintahan  desa  dan telah disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1)  UU
Pemda  bahwa  pembagian  urusan  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  provinsi  serta pemerintah daerah yang di dalamnya meliputi kabupaten  dan  kota  yang  berdasar  pada prinsip akuntabilitas, efisien serta eksternalitas, dan strategis dengan kepentingan nasional.
Kemudian  telah  dijelaskan  dan  tertulis secara tegas dalam lampiran UU Pemda yang diterangkan  pada  huruf  J  dan  didalamnya berisikan  tentang  bagaimana  mengenai pembagian urusan pemerintah yang mencangkup  pada  bidang  tanah  yang  telah dituliskan  dalam  9  (sembilan)  kepengurusan antara setiap tingkatan pemerintah.
Dalam  tentang  pemerintahan  daerah terdapat  bentuk  pengaturan  terkait  dengan penyelesaian konflik pertanahan yakni mengenai  tanah  garapan,  ganti  rugi  dan santunan  tanah  untuk  pembangunan  serta tanah  kosong,  merupakan  suatu  pengaturan yang  diberikan  juga  kepada  pemerintah  desa dengan kewenangannya untuk menyelesaikan konflik pertanahan. Dengan adanya kewenangan  yang  diberikan  oleh  tentang Pemerintahan  Daerah  tersebut  harus  dapat realisasikan dengan baik oleh pemerintah desa dalam  mewujudkan  urusan  pemerintahan yang memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat desa.
Adanya kebijakan pengaturan kewenangan  untuk  kepala  desa  dalam mencegah  konflik  pertanahan  yang  terdapat dalam  ketentuan  UU  Desa  dan  UU  Pemda,
merupakan suatu kebijakan pencegahan yang mengikat  pemerintah  desa  khususnya  kepala desa sebagai pemegang kebijakan untuk dapat mengatasi  konflik  pertanahan  diwilayah administrasinya.  Sehingga  kewenangan  yang diberikan harus dapat dimaksimalkan dengan baik agar dalam penerapannya sesuai dengan pengaturan yang sudah ditetapkan.
Kewenangan yang diberikan oleh pembentuk  peraturan  perundang-undangan untuk  kepala  desa  dalam  mencegah  konflik pertanahan  merupakan  kewenangan  yang konkuren untuk dilaksanakan dengan kebijakan  yang  dapat  dilandasi  dengan peraturan  turunannya.  Adanya  kewenangan yang  diberikan  demikian  dapat  penulis selaraskan untuk pisau analisis yakni dengan menggunakan teori kewenangan yang dicetuskan oleh Max Weber yakni, kewenangan sebаgаi wewenаng rаsionаl аtаu legаl,  yаkni  wewenаng  yаng  berdаsаrkаn suаtu  sistem  hukum  yаng  dipаhаmi  sebаgаi suаtu  kаidаh-kаidаh  yаng  telаh  diаkui  sertа dipаtuhi  oleh  mаsyаrаkаt  dаn  bаhkаn diperkuаt oleh negаrа.
Kewenangan/  kekuаsааn  merupаkаn  inti dаri  penyelenggаrааn  negаrа  аgаr  negаrа dаlаm  keаdааn  bergerаk  ( de  stааr  in beweging )  sehinggа  negаrа  dаpаt  berkiprаh, bekerjа, berkаpаsitаs, berprestаsi dаn berkinerjа melаyаni wаrgаnyа. Kewenangan/ kekuаsааn  аgаr  dаpаt  dijаlаnkаn  mаkа dibutuhkаn  penguаsа  аtаu  orgаn  sehinggа negаrа  itu  dikonsepkаn  sebаgаi  himpunаn
jаbаtаn-jаbаtаn ( eenаmbten complex ) di mаnа jаbаtаn-jаbаtаn itu di isi oleh sejumlаh pejаbаt yаng mendukung hаk dаn kewаjibаn tertentu berdаsаrkаn  konstruksi  subjek  kewаjibаn. Dengаn  demikiаn  kekuаsааn  memiliki  duа аspek,  yаitu аspek politik dаn аspek hukum, sedаngkаn  kewenаngаn  hаnyа  berаspekkаn hukum semаtа.
Aspek  dari  kewenangan  dapat  dimaknai bahwa sumber dari adanya kewenangan lahir dari  suatu  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh kesewenangan (pemerintah) melalui regulasi/ kebijakan  peraturan  perundang-undangan maupun peraturan turunannya, sehingga dapat kita  hubungan  dengan  kewenangan  dari kepala  desa  dalam  mencegah konflik pertanahan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya bahwa kewenanganya  terdapat  dalam  ketentuan Pasal  26  Ayat  (4)  poin  k  UU  Desa,  serta tedapat  dalam  ketentuan  Pasal  371  ayat  (2) UU Pemda.
Dalam teori kewenangan, dapat dirasionalkan  dengan  bentuk  kewenangan yang  dimiliki  oleh  kepala  desa  dalam mencegah  terjadinya  konflik  pertanahan. Dengan  maksud  bahwa  kepala  desa  sebagai pemimpin  dan  yang  memberikan  kebijakan dilingkup  wilayah  administrasinya  harus bersifat  rasional  atau  legal.  Adanya  sifat rasional atau legal ini merupakan suatu bentuk yang  lahir  dari  kebijakan  peraturan  tertulis untuk  ditaati  agar  dapat  dijalankan  sesuai norma hukum yang mengikat.
Selain  daripada  itu  kewenangan  yang lahir  dari  rasional  atau  legal  merupakan kewenangan  yang  timbul  dari  pemerintah pusat  sampai  daerah  dan  disetiap  daerah mempunyai  kewenangan  untuk  membuat kebijakan  yang  rasional  atau  legal  untuk mengatur  kebijakan  diwilayah  admnistrasi- nya. Begitupun dengan pemerintah desa dapat mengeluarkan  kebijakan  dengan  bersifat rasional agar bisa mengikat masyarakat yang ada  di  desa  untuk  mengikuti  ketentuan  yang sudah dikeluarkan.
Dengan  demikian,  kewenangan  yang bersumber dari rasional atau legal merupakan kewenangan  mutlak  yang  harus  diikuti dengan kebijakan yang memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. adanya kewenangan  yang  rasional  atau  legal  harus dapat  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  desa khususnya  kepala  desa  untuk  mengeluarkan kebijakan  yang  mengikat  untuk  setiap masyarakat desa untuk dipatuhi bersama agar dapat  mengontrol  setiap  permasalahan  yang ada  dilingkup  wilayah  desa,  yakni  dengan mengeluarkan kebijakan peraturan desa yang dibuat  oleh  pemerintah  desa  dengan  badan permusyawaratan  desa,  yang  ditanda  tangani langsung oleh kepala desa.
Adanya peraturan desa akan memberikan kemudahan  bagi  setiap  masyarakat  yang rentan  tidak  mengerti  kebijakan  pengaturan terkait  dengan  konflik  pertanahan.  Dalam pandangan  penulis  seharusnya  agar  mudah dalam  mencegah  konflik  pertanahan  harus
dimulai dari bawah yakni dilingkup pedesaan yang disertai dengan kebijakan peraturan desa yang dikeluarkan. Diharuskan adanya peraturan  desa  dalam  mencegah  konflik pertanahan  agar  bisa  meminimalisir  konflik yang  terjadi,  yang  dimana  dalam  kebijakan sebuah peraturan desa sudah dibenarkan oleh pembentuk peraturan perundangan yang lahir dari  kewenangan  pemerintah  desa  untuk mengatur dilingkup wilayah pemerintahannya tanpa  bertentangan  dengan  kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 17
Produk  hukum  dalam  lingkup  peraturan desa merupakan suatu bentuk peraturan yang harus memperhatikan kepentingan umum dan tidak  bertentangan  dengan  peraturan  di atasnya, diantaranya: 18
1. Terganggunya  kerukunan  antar  warga masyarakat.
2. Terganggunya  akses  terhadap  pelayanan publik.
3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Terganggunya  kegiatan  ekonomi  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa.
5. Diskriminasi  terhadap  suku,  agama  dan kepercayaan,  ras,  antar  golongan,  serta gender.
Sebagai sebuah produk politik, peraturan desa diproses secara demokratis dan partisipatif,  yakni  proses  penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk
17 Pasal 69 ayat (2) UU Desa.
18 Lihat Penjelasan UU Desa.
mengusulkan  atau  memberikan  masukan kepada kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam proses penyusunan  peraturan  desa.  Dalam  proses pembentukan  peraturan  yang  mengatur kewenangan  desa  berdasarkan  hak  sal  usul dan kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat dan badan permusyawaratan desa.
Selain  dari  itu,  ciri  produk  hukum dikeluarkan  oleh  pemerintahan  desa  dengan ciri  kebijakan  yang  ada  di  perdesaan. Peraturan  desa  dengan  mempertimbangkan daya  partisipasi  masyarakat  desa  dengan tujuan  memberikan manfaat yang baik untuk kelangsungan  tata  kelola  pemerintah  desa dalam  mencegah  konflik  pertanahan  yang sering terjadi di lingkup desa, sehingga daya ikat  yang  timbul  dari  adanya  kebijakan regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah desa  dalam  mencegah  terjadi  konflik pertanahan yakni terletak dari untuk memberikan  kepastian  hukum  terhadap masyarakat dari hak-hak yang sudah dimiliki, serta  mewujudkan  kebijakan  regulasi  yang sangat bermanfaat bagi masyarakat desa tanpa adanya  stigmatiasi  negatif  yang  mengarah kepada politik hukum dari pemerintah dalam bidang pertanahan.
Adanya  kebijakan  ini  tidak  serta  merta diterapkan secara kaku sehingga menyebabkan  birokrasi  semakin  lamban,
termasuk  proses  penegakan  hukum.  Oleh karenanya,  guna  menjamin  ruang  gerak  bagi pejabat  dalam  menjalankan  tugasnya  diakui adanya prinsip frijsermessen yang memungkinkan kepala desa mengembangkan dan  menetapkan  sendiri beleid-regels atau policy rules secara internal dengan bebas dan mandiri  untuk  menjalankan  tugas  jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.
Selain itu, pemerintah tidak cukup hanya dengan melakukan redistribusi dan legalisasi aset  pertanahan.  Namun,  pemerintah  juga perlu segera melakukan penyelesaian konflik dan  sengketa  pertanahan.  Di  sisi  lain,  untuk dapat  menyelesaikan  sengketa  pertanahan, diperlukan  data  administrasi  pertanahan lengkap,  pembenahan  kelembagaan,  serta regulasi yang memadai. 19
Dengan demikian, adanya sebuah kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah desa  khususnya  kepala  desa  terkait  dengan kewenangannya terhadap pencegahan konflik pertanahan  akan  memberikan  dampak  yang positif  bagi  sistem  administrasi  untuk masyarakat  desa  yang  akan  datang.  Selain mengemban  kewenangan  dari  pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi
19 Suryani Sappe, Adonia Ivone Latturete, dan Novyta Uktolseja, (2021), Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa, Batulis Civil Law Rev , Volume 2, Nomor 1. Hlm. 87.
20 Darsono  Wisadirana,  (2005), Sosiologi  Pedesaan  Kajian  Kultural  dan  Struktural  Masyarakat  Pedesaan , Malang: UMM Press. Hlm. 63.
21 I Komang Darman, (2022), Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Masyarakat Di  Desa  Mampai  Kecamatan  Kapuas  Murung  Kabupaten  Kapuas, Belom  Bahadat:  Jurnal  Hukum  Agama Hindu , Volume 12, Nomor 2. Hlm. 61.
22 Hamidi, Moh Abdul Latif, (Juni 2021), Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam , Volume 12, Nomor 1. Hlm. 52.
konflik  pertanahan,  kepala  desa  juga  dapat menerapkan  suatu  bentuk  acuan  kebijakan hukum untuk mengatur masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah administrasinya.
Bentuk Pencegahan Kepala Desa Terhadap  Konflik  Pertanahan  Ditinjau Dari Kepastian Hukum
Kehidupan  di  desa  adalah  masyarakat yang rukun dan bersahabat atau biasa disebut sebagai daerah setempat ( gemeinschaft ). Pada tingkat  dasar,  wilayah  desa  memiliki  atribut khusus  termasuk  memiliki  kehidupan  dan pengalaman  yang  tenang,  tenteram  dengan penghuni  individu,  memiliki  koneksi  yang nyaman dan rasa solidaritas, sehingga mereka saling mengenal dan saling membantu dalam kehidupan masing-masing yang didasari oleh sikap toleransi musyawarah. 20
Penyelesaian  sengketa  tanah  merupakan sebuah  upaya  dalam  mencegah  terjadinya konflik  pertanahan  yang  terjadi  di  desa sehingga upaya dan peran Kepala Desa sangat penting dalam menyelesaikannya. 21 Sengketa pertanahan  dapat  terjadi  antara  kedua  belah pihak  secara  individual,  komunal  bahkan melibatkan  banyak  pihak  dan  Negara,  dari sengketa yang sederhana sampai yang paling krusial. 22 Timbulnya sengketa hukum tentang
tanah  adalah  bermula  dari  pengaduan  satu pihak  (orang/  badan)  yang  berisi  tentang keberatan-keberatan  dan  tuntutan  hak  atas tanah  baik  terhadap  status  tanah  ataupun prioritas  kepemilikannya  dengan  harapan dapat memperoleh  penyelesaian  secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 23
Sedangkan  dilihat  secara  umum  pada hakikatnya konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia  disebabkan  karena  ketidaktertiban administrasi pertanahan masa lalu, timbulnya ketimpangan  struktur  antara  penguasaan  dan kepemilikan  tanah,  publikasi  pendaftaran tanah yang bermasalah, terjadinya peningkatan kebutuhan tanah, yang menyebabkan kenaikan harga tanah, terdapat tumpang tindih terhadap peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  masih banyaknya  terdapat  tanah  terlantar,  kurang cermatnya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah  dalam  menjalankan  tugasnya,  belum terdapat persamaan persepsi atau interpretasi para  penegak  hukum  khususnya  hakim terhadap peraturan perundang-undangan, dan para penegak hukum belum kurang berkomitmen  untuk  melaksanakan  peraturan perundang-undangan  secara  konsekuen  dan konsisten. 24
23 Tuti Andriani, Anriz N. Halim, dan Nurwidiatmo, (Juli-Desember 2018), Kepastian Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Milik Adat (Sunda Wiwitan Adat Karuhun Urang) yang Diwariskan Secara Individu, Jurnal Nuansa Kenotariatan , Volume 4, Nomor 1. Hlm. 52.
24 Sri  Anggraini  Kusuma Dewi, (Juli 2021),  Legitimasi  Kedudukan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Agraria, Jurnal Kajian Pembaruan Hukum , Volume 1, Nomor 2. Hlm. 313.
Banyak  penyebab  faktor  munculnya konflik  pertanahan  tidak  terlepas  kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya  untuk  mencapai  kepastian  hukum. selain  dari  itu,  faktor  timbulnya  konflik pertanahan  disebabkan  juga  dari  adanya peristiwa hukum dan non hukum, yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 25
1. Faktor Hukum, dan
2. Faktor Non Hukum.
Solusi  agar  tidak  terjadinya  konflik pertanahan  harus  adanya  upaya  pencegahan yang  dilakukan  oleh  kepala  desa  sebagai pemangku  kebijakan  diwilayah  administrasi- nya, pencegahan konflik pertanahan demikian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Penguatan dengan mengeluarkan peraturan  desa  terkait  dengan  konflik pertanahan.
2. Penertiban  administrasi  pertanahan  yang berkaitan dengan sumber konflik.
3. Tindakan  proaktif  untuk  mencegah  dan menangani potensi konflik.
4. Penyuluhan  hukum  dan  atau  sosialisasi program pertanahan.
5. Pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemetaan tanah-tanah yang rawan konflik,  baik  tanah  milik  Negara,  milik
pengusaha,  maupun  milik  masyarakat hukum adat.
Bentuk  upaya  pencegahan  yang  sudah diuraikan  oleh  penulis  di  atas,  harus dilaksanakan  dengan  semaksimal  mungkin, dimana  pemberdayaan  dengan  penguatan pengetahuan terhadap pencegahan agar tidak terjadi  konflik  pertanahan  akan  memberikan kemanfaatan  bagi  masyarakat  desa.  Selain dari  pada  itu  upaya  pencegahan  yang dilakukan  oleh  kepala  desa  harus  mengikut sertakan  pemerintah  terkait  dibidang  yang berhubungan langsung dengan konflik pertanahan agar setiap upaya yang dilaksanakan dan diterapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komitmen kepala desa perihal pencegahan  konflik  penduduk  di  desa,  harus adanya  suatu  gagasan  kepala  desa  bertindak langsung  selaku  pencegah  konflik  di  desa. Problematika  konflik  ini tidak  hanya  sebatas dalam  hubungan  ikatan  hukum  keperdataan, namun juga dapat dilihat dari berbagai aturan hukum  lainnya. 26 Upaya  pencegahan  yang dapat  dilakukan  oleh  kepala  desa  dalam mencegah konflik pertanahan harus mengedepankan  kepastian  hukum  untuk masyarakat. Kepastian hukum yang diberikan dengan  mengedepankan  rasa  keadilan  bagi masyarakat desa dalam menerapkan pencegahan  konflik  pertanahan  dengan
26 Samuel Dharma Putra Nainggolan, (April 2018), Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian, Jurnal UBELAJ , Volume 3, Nomor 1. Hlm. 59.
mengedepankan  pencegahan  yang  bersifat hukum dan non hukum.
Pencegahan konflik pertanahan didalam- nya terdapat juga tahapan penyelesaian yang dapat  dilakukan  oleh  kepala  desa  selaku sebagai  mediator  dalam  menangani  konflik pertanahan, antara lain sebagai berikut:
1. Mengenali pihak-pihak yang berkonflik.
2. Mengenali objek konflik.
3. Menemukan  atau  mengetahui  kemauan dari subjek.
4. Menemukan pokok permasalahan konflik yang bersangkutan.
5. Mencari  aturan  hukum  atau  peraturan perundang-undangan yang terkait.
6. Menemukan alternatif institusi penyelesaian konflik yang akan digunakan.
7. Mengambil  keputusan  yang  tepat  dan diterima para pihak.
Bentuk pencegahan berserta penyelesaian konflik pertanahan demikian dengan menerapkan  kepastian  hukum  terhadap  para pihak  yang  tengah  menghadapi  konflik pertanahan. Kepastian hukum yang diterapkan sebagaimana yang sudah disebutkan  penulis  dengan  uraian  di  atas, merupakan  kepastian  hukum  dengan  melihat kondisi  dan  bentuk  konflik  yang  terjadi dengan  diperkuat  bukti  yang  dimiliki  oleh para pihak.
Kepаstiаn  merupаkаn  ciri  yаng  tidаk dаpаt dipisаhkаn dаri hukum, terutаmа yаng merupаkаn  hukum  positif  аtаu  perаturаn perundаng-undаngаn  аtаu  hukum  tertulis. Hukum tаnpа nilаi kepаstiаn аkаn kehilаngаn mаknа  kаrenа  tidаk  dаpаt  lаgi  digunаkаn sebаgаi pedomаn perilаku bаgi setiаp orаng. Kepаstiаn  mengаndung  beberаpа  аrti,  di аntаrаnyа аdаnyа kejelаsаn, tidаk menimbulkаn kontrаdiktif dаn dаpаt dilаksаnаkаn.  Hukum  hаrus  berlаku  tegаs  di dаlаm mаsyаrаkаt, mengаndung keterbukааn sehinggа  siаpаpun  dаpаt  memаhаmi  mаknа аtаs suаtu ketentuаn hukum. Hukum yаng sаtu dengаn  yаng  lаin  tidаk  boleh  kontrаdiktif sehinggа tidаk menjаdi sumber kerаguаn. 27
Kepastian  hukum  terhadap  konflik pertanahan  sebagaimana  mengacu  pada  teori hukum yang dicetuskan oleh Sаtjipto Rаhаrjo yang  dimana  kepаstiаn  hukum  bukаnlаh sekedаr  menjаlаnkаn аpа  yаng  tertulis dаlаm  perаturаn  аtаu  membаcа,  bukаn sekedаr mengejа kаlimаt, melаinkаn memberi mаknа pаdа teks tertulis itu. Oleh kаrenа itu, kepаstiаn hukum аdаlаh sesuаtu yаng tidаklаh sederhаnа. 28
Kepastian  hukum  dalam  pencegahan konflik  pertanahan  harus  diterapkan  tidak hanya  dengan  didasari  kebijakan  yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundangan yang sebagaimana telah
27 Abid  Zamzani,  I  Nyoman  Gede  Remaja,  dkk,  (2016), Anotasi  Pemikiran  Hukum  Dalam  Prespektif  Filsafat Hukum , Malang: UB Press. Hlm. 103.
28 Satjipto Rahardjo, Op.cit. , Hlm. 64.
memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk  mencegah  konflik  pertanahan.  akan tetapi  adanya  kepastian  hukum  dalam mencegah  konflik  pertanahan  harus  dilihat dari  asal  usul  riwayat  tanah  yang  menjadi konflik.  Pada  dasanya  untuk  memperkuat demikian  harus  didasari  bukti  tertulis  agar setiap penyelesaian memberikan rasa adil bagi masyarakat  desa  yang  menghadapi  konflik pertanahan.
Selain  dari  pada  itu,  untuk  mengurangi adanya  konflik  pertanahan  sebagaimana pembentuk  peraturan  perundang-undangan memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk  mengatur  urusan  pemerintahannya dengan  dapat  mengeluarkan  peraturan  desa dilingkup wilayah administrasinya. Peraturan desa  yang  dikeluarkan  untuk  mengatur mengenai  konflik  pertanahan  harus  dapat direalisasikan dengan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan  poin-poin  permasalahan  yang sering terjadi dalam bidang pertanahan.
Kewenangan  yang  diberikan  kepada kepala desa dalam melaksanakan pencegahan dan penyelesaian terhadap konflik pertanahan, agar dapat memberikan rasa aman serta memberikan peluang kepada para pihak untuk  menyelesaikan  dengan  mediasi  yang didampingi kepala desa sebagai mediatornya. Berangkat  dari  penyelesaian  yang  dilakukan
Sengekata Pertanahan (Mediasi) Warga desa Ketua RT Ketua RW/ Kepala Dusun Kepala Desa
ditingkat  pemerintah  desa  terhadap  suatu konflik  pertanahan,  maka  akan  dapat mengurangi  perkara-perkara  yang  terdapat dalam pengadilan.
Uraian alur skema penyelesaian sengketa tanah  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa, diantaranya sebagai berikut:
Skema yang susun oleh penulis demikian di atas, bahwa prosedur penyelesaian konflik pertanahan  oleh  kepala  desa  yakni  setelah ketua  RT  mendapatkan  laporan  dari  warga desa terkait adanya konflik pertanahan maka ketua  RT  sebagai  pihak  pertama  yang mengetahui  sengketa  yang  terjadi  harus menemui  kedua  belah  pihak  secara  personal sebagai tindakan pencegahan agar permasalahan  tidak  semakin  membesar. Apabila  dirasa  pencegahan  yang  dilakukan oleh  ketua  RT  belum  dirasa  cukup,  maka selanjutnya harus melapor kepada Ketua RW/ Kepala Dusun, dan apabila belum menemukan  titik  terang,  maka  diperlukan laporan kepada kepala desa untuk menyelesaikan  permasalahan  secara  mediasi
29 Ibid ,. Hlm. 61.
terlebih  dahulu  dengan  mengacu  pada penyelesaian  yang  adil  dengan  mem- perhatikan bukti-bukti permulaan yang cukup.
Alur  demikian  di  atas,  maka  potensi keberhasilannya  sangat  besar,  sehingga memberikan  kepastian  hukum  yang  cukup kepada  masyarakat  melalui  mediasi  tanpa melalui  upaya  hukum  di  pengadilan.  untuk demikian,  kepаstiаn  hukum  yаng  dipаkаi penulis dalam pencegahan konflik pertanahan bukаnlаh kepаstiаn  yаng ke-mudiаn mengesаmpingkаn nilаi keаdil-аn,  tetаpi kepаstiаn  hukum  yаng  dihаrаpkаn munсul
bukаn  sаjа  dаri  perintаh  hukum  tetаpi  jugа kepаstiаn  hukum  yаng  munсul  dаri  tindаkаn mаsyаrаkаt yаng sаdаr terhаdаp hukum yаng berlаku.
Keterkaitannya dengаn hukum progresif, mаkа  pаrаdigmа  dаlаm  hukum  itu  yaitu hukum аdаlаh untuk mаnusiа. 29 Dengаn perаturаn  yаng аdа,  dengаn  sifаt  hukum yаng selаlu tidаk sempurnа, sebаgаimаnа jugа mаnusiа sebаgаi pembuаt hukum itu sendiri, teori kepаstiаn  hukum  ini  mengedepаnkаn pemikirаn  dаn  tindаkаn untuk  dаpаt bertindаk  di  luаr  konteks  undаng-undаng tertulis semаtа.
Kepastian  hukum  yang  harus  diterapkan bersama  dengan  keadilan  dan  kemanfaatan. Dalam hal ini dari ketiga hal tersebut memiliki perannya  sendiri-sendiri  dimana  dalam  hal kepastian  hukum  dalam  mencegah  konflik
pertanahan  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu untuk  para  pihak,  yang  dimana  kepala  desa sebagai  pemangku  kebijakan  dilingkup wilayah administrasinya harus dapat memberikan rasa aman kepada masyarakatnya,  karena  dalam  kepastian hukum  melihat  dari  segi  yuridis  sebelum memberikan  keadilan  hukum  bagi  seseorang dan  kemanfaatan  hukum  yang  menciptakan nilai  guna  bagi  masyarakat  yang  mencari keadilan.
Kepastian  hukum  harus  dikedepankan dalam mencegah timbulnya konflik pertanahan,  selain  itu  harus  dilandasi  juga dengan perlindungan hukum bagi masyarakat desa  yang  menghadapi  konflik  pertanahan. Perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan kepada masyarakat dalam pencegahan konflik pertanahan yakni perlindungan hukum secara preventif sebagaimana hal demikian dicetuskan oleh Philipus M. Hadzon.
Perlindungan  hukum  secara  preventif yang  dapat  diberikan  kepada  masyarakat dalam  pencegahan  konflik  pertanahan  harus didasari  kebijakan  yang  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan.  Kebijakan terkait dengan pencegahan konflik pertanahan yang menjadi kewenangan kepala desa hanya terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  26  ayat  (4) huruf k UU Desa. Pencegahan yang diberikan harus dengan menekankan pada rambu-rambu dan  batasan-batasan  dalam  melakukan  suatu kewajiban.
Sejalan dengan bentuk pencegahan yang dapat  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  masyarakat yang  menghadapi konflik  pertanahan  harus  selaras  dengan kebijakan peraturan yang ada. Dengan masih belum  lengkapnya  peraturan  terkait  dengan pencegahan konflik yang menjadi kewenangan  kepala  desa  maka  diperlukan suatu  kebijakan  hukum  mulai  dari  bawah yakni memberikan pemahaman kepada kepala desa untuk membuat kebijakan hukum dalam mengatasi  pencegahan  konflik  pertanahan. Dengan demikian, adanya pencegahan terhadap  konflik  pertanahan  yang  dimana didalamnya kepala desa memiliki kewenangan  mutlak  dalam  menyelesaikan permasalahan antara masyarakatnya.

## KESIMPULAN
Pengaturan  kewenangan  kepala  desa dalam  mencegah  konflik  pertanahan  ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  26 Ayat  (4)  poin  k  UU  Desa.  Kewenangan demikian,  merupakan  konside-ran  yang terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  371  ayat  (2) UU  Pemda.  Kewenangan  yang  diberikan kepada  kepala  desa  merupakan  suatu  bentuk kebijakan  yang dapat diterapkan kepala desa yang bersifat rasional atau legal.
Diketahui bentuk pencegahan kepala desa terhadap  konflik  pertanahan  ditinjau  dari kepastian  hukum  terdiri  dari  penguatan dengan  mengeluarkan  peraturan  desa  terkait dengan konflik pertanahan, penertiban
administrasi  pertanahan  yang  berkaitan dengan  sumber  konflik,  tindakan  proaktif untuk  mencegah  dan  menangani  potensi konflik,  penyuluhan  hukum  dan  atau sosialisasi  program  pertanahan,  pembinaan partisipasi  dan  pemberdayaan  masyarakat, serta  pemetaan  tanah-tanah  yang  rawan konflik,  baik  tanah  milik  negara,  milik pengusaha, maupun milik masyarakat hukum adat.

## SARAN
Pemberian  kepastian  hukum  terhadap masyarakat yang menghadapi konflik pertanahan, maka diperlukan suatu kebijakan peraturan yang secara khusus untuk membekali  kepala  desa  dalam  mengatasi konflik  pertanahan  yang  dimana  pengaturan secara  khusus  dapat  dikeluarkan  oleh  kepala desa  dengan  berbentuk  peraturan  desa  agar setiap  kebijakan  yang  diberikan  dapat memberikan  kepastian  hukum  untuk  setiap masyarakat.
Menghadapi banyaknya konflik pertanahan  yang  terjadi,  maka  diperlukan upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dengan pemerintah desa untuk melaksanakan penyuluhan secara bertahap kepada masyarakat agar hal demikian dapat mengurangi banyaknya konflik pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abid Zamzani, I Nyoman Gede Remaja, dkk, (2016), Anotasi  Pemikiran  Hukum Dalam  Prespektif  Filsafat  Hukum , Malang: UB Press.
Amran  Y.  S.  Chaniago,  (2007), Kamus Lengkap  Bahasa  Indonesia, Bandung: Pustaka Setia.
Anar  Aswim,  Abdullah  Muis  Kasim,  dan Martha  Florita,  (Maret  2022),  Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Sengketa  Kepemilikan  Tanah  di  Desa
Ribang  Kecamatan  Koting  Kabupaten Sikka, CIVICUS: Pendidikan, Penelitian,  Pengabdian  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ,
Volume 10, Nomor 1.
Darsono  Wisadirana, (2005), Sosiologi Pedesaan Kajian Kultural dan Struktural Masyarakat Pedesaan ,
Malang: UMM Press.
Desmawaty Romli, Junaidi, dan M. Martindo Merta,  (Januari  2022),  Kewenangan Kepala  Desa  Dalam  Menyelesaikan Sengketa Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang  Desa, Solusi ,  Volume 20, Nomor 1.
Emir  Yanwardana,  (24  Februari  2022), Menteri  ATR:  Ada  8.000  Kasus Sengketa Tanah , Diakses pada 10 Maret 2023,  Dari  CNBC INDONESIA: https://www.cnbcindonesia.com/news/ 20220224160041-4-318095/menteri- atr-ada-8000-kasus-sengketa-tanah
Estevina  Pangemanan,  (Oktober  2013),
Upaya Penyelesaian Sengketa
Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah, Lex Privatum , Volume 1, Nomor 4.
Hambali  Thalib,  (2011), Sanksi  Pemidnaan dalam  Konik  Pertanahan:  Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik
Pertanahan  di  Luar  Kodifikasi  Hukum Pidana, Jakarta: Prenada Media Group. Hamidi,  Moh  Abdul  Latif,  (Juni  2021),
Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  Di Wilayah  Madura  Secara  Mediasi  Oleh Badan  Pertanahan  Nasional, Yudisia:
Jurnal  Pemikiran  Hukum  Dan  Hukum Islam , Volume 12, Nomor 1.
Haw  Widjaja,  (2008), Otonomi  Desa: Merupakan  Otonomi  Yang  Asli,  Bulat
dan Utuh, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
I  Komang  Darman,  (2022),  Kewenangan Kepala  Desa  Dalam  Menyelesaikan Sengketa  Tanah  Pada  Masyarakat  Di Desa  Mampai  Kecamatan  Kapuas
Murung  Kabupaten  Kapuas, Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu , Volume 12, Nomor 2.
Joenedi  Efendi  dan  Jhonny  Ibrahim,  (2018),
Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Depok: Pernadamedia Group.
M.  Silahuddin,  (2015), Kewenangan  Desa dan Regulasi Desa, Jakarta: Kementrian Desa PDTT.
Maria  S.W,  (2008), Tanah  dalam  Perspektif Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya , Jakarta: Buku Kompas.
Muhammad  Mu’iz  Raharjo,  (2021), Tata Kelola  Pemerintahan  Desa, Jakarta:
Bumi Aksara.
Raras  Verawatia,  Wimbi  Vania  Riezqa Salshadillab, dan Sholahuddin Al-Fatih,
(Desember  2020),  Kewenangan  Dan Peran Peraturan Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria,
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan , Volume 19, Nomor 2.
Riant Nugroho Dan Firren Suparapto, (2021),
Administrasi Pemerintahan Desa,
Jakarta:  Alex  Media  Komputindo Kompas Gramedia.
Samuel  Dharma  Putra  Nainggolan,  (April 2018), Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim  Perdamaian, Jurnal  UBELAJ , Volume 3, Nomor 1.
Sidik Permana, (2012), Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan, Yogyakarta:
Deepublish.
Sri  Anggraini  Kusuma  Dewi,  (Juli  2021),
Legitimasi  Kedudukan  Kepala  Desa dalam  Penyelesaian  Sengketa  Agraria,
Jurnal  Kajian  Pembaruan  Hukum , Volume 1, Nomor 2.
Suryani  Sappe,  Adonia  Ivone  Latturete,  dan Novyta  Uktolseja,  (2021),  Hak  Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa, Batulis  Civil  Law  Rev , Volume 2, Nomor 1.
Sutardjo  Kartohadikusumo,  (1965), Desa ,
Bandung: Sumur Bandung.
Tuti  Andriani,  Anriz  N.  Halim,  dan Nurwidiatmo,  (Juli-Desember  2018), Kepastian  Hukum  Atas  Penyelesaian Sengketa  Tanah  Bekas  Milik  Adat (Sunda  Wiwitan  Adat  Karuhun  Urang) yang  Diwariskan  Secara  Individu, Jurnal  Nuansa  Kenotariatan ,  Volume 4, Nomor 1.