DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## Nani Nurani Muksin
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
nanimuksin@gmail.com

## Abstrak
Kredibitas komunikator politik Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok, menarik untuk dikaji  mengingat beberapa kontroversi  yang  dilakukan  saat  menjabat  sebagai  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta.  Tujuan  penelitian:  1. Mendeskripsikan gaya komunikasi politik Ahok secara verbal dan non verbal: 2. Menganalisis etika komunikasi politik  Ahok;  3.  Menjelaskan  kredibilitas  komunikator  politik  Ahok.  Pendekatan  penelitian  ini  Kualitatif, metode  penelitian Deskriptif. Sumber data: mahasiswa MIKOM UMJ. Teknik pengumpulan data dengan FGD. Hasil  penelitian:  1)  Gaya  komunikasi  politik  Ahok  secara  verbal  berbicara  secara  cepat  dan  tegas.  Ahok termasuk kategori komunikator politik dengan gaya retorika “noble self” yaitu orang yang tidak mau mendengar pendapat orang  lain.  Gaya  komunikasi  Ahok  low  context.  Gaya  komunikasi  non  verbal  Ahok  meledak-ledak; secara  kinesik  kerap  menunjuk-nunjuk  dan  menggebrak  meja  untuk  menunjukkan  kekesalannya.  Secara  “eye contact” sering membelalakkan mata  “melotot” saat berbicara secara keras. 2) Berdasarkan etika, Komunikasi Politik Ahok sebagai pejabat Gubernur DKI dinilai kurang mengindahkan norma dan aturan sopan santun meski tujuannya  baik.  3)  Kredibilitas  Ahok  berdasarkan  unsur  expertise  dinilai  mempunyai  kemampuan  dan  cerdas secara  politik,  trustworthiness  dibuktikan  dengan  program  yang  berjalan  baik,  dinilai  bersih  meski  ada kontroversi antara lain kasus RS Sumber Waras dan reklamasi;, attractiveness selalu menarik perhatian karena berbeda  dari  pejabat  pada  umumnya,  selalu  mengunggah  rapat  dinas  dan  aktivitasnya  melalui  You  Tube, terbuka  menerima  masyarakat  dan  komentarnya  selalu  ditunggu  media;  power  mendapat  dukungan  dari  para pendukung dan relawan yang solid dan dekat dengan penguasa.
Kata Kunci: Ahok, Gubernur, Kredibilitas,Kkomunikator Politik

## ARTICLE TITLE IN ENGLISH (UPPERCASE, 12 pt, bold)

## Abstract (font size 12, bold)
Written  in  English.  This  section  contains  a  summary  of  the  research  consisted  of  background,  research objectives,  research  methods,  research  results,  and  conclusions.  Abstract  followed  by  at  least  four  keywords, written sequential alphabet. Abstract written by each  length between 200-250 words. It should not contain any references or displayed equations. Abstract is written with Times New Roman font size 10 and single spacing.
Keywords : at least four keywords written sequential alphabetical , Times New Roman 10 pt, italic.

## PENDAHULUAN
Komunikasi politik merupakan elemen penting dalam  sebuah  sistem  politik,  karena  melalui komunikasi  politik  maka  antar  elemen  dalam sebuah sistem politik dapat terhubung. Malalui komunikasi  politiklah  sebuah  sistem  politik
dapat  berjalan  dengan  baik    atau  sebaliknya. Komunikasi  politik  menjadi  kunci  bagi efektifitas  sebuah  sistem  politik  termasuk dalam  hal  ini  adalah  sistem  politik  sebuah pemerintahan daerah.

## KREDIBILTAS KOMUNIKATOR POLITIK BASUKI TJAHAYA PURNAMA “AHOK” SEBAGAI GUBERNUR PROVINSI
Urgensi  komunikasi  politik  dalam sebuah pemerintahan daerah kembali mengemuka  ketika  Basuki  Tjahaya  Purnama atau  sering  disapa  Ahok  menjabat  menjadi Wakil  Gubernur  dan  kemudian  menjadi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta menggantikan Jokowi  yang  menjadi  Presiden.  Hal  ini  terkait dengan  figurnya  yang  menarik  perhatian terutama  berkaitan  dengan  gaya  komunikasi politiknya  yang  kontroversial.  Di  balik  sosok Ahok  yang  tegas  dan  berani,    beberapa kalangan  menilai  Ahok  kurang  memilki komunikasi politik yang baik. Gaya komunikasi  politik  Ahok  dianggap  kurang ideal,  padahal  gaya  komunikasi  politik  bagi seorang pemimpin daerah merupakan hal yang urgen  terutama  berkaitan  dengan  kebijakan- kebijakan  yang  diambilnya.  Berkaitan  dengan hal  tersebut,  kredibilitas  komunikator  politik Ahok  sebagai  Gubernur  DKI  Jakarta  menjadi suatu  hal  yang  penting  dan  menarik  untuk dikaji.
Beberapa kebijakan kontroversial antara  lain  tentang  lelang  jabatan  di  kalangan pejabat  Pemprov  DKI,  menaikan  Tunjangan
Kepegawaian Daerah (TKD) pegawai
Pemprov DKI yang sangat tinggi,
memberhentikan  pejabat  yang  kinerjanya dianggap buruk, keluar dari partai pengusungnya,  yakni  partai  Gerindra,  karena mewacanakan pemilihan gubernur tidak langsung,  menolak  usulan  APBD  tahun  2015 oleh  DPR  karena  diduga  ada  dana  “siluman” di  dalamnya  hingga  trilyunan  rupiah,  hingga melaporkan anggota DPRD DKI ke Kepolisian dan  KPK.    Sedangkan  gaya  komunikasi politiknya  yang  juga  kontroversial  antara  lain adalah  gaya  bicaranya  yang  terus  terang bahkan  terkadang  memarahi  pejabat  di  depan umum.  Ahok,  juga  terkadang  berbicara  dan menanggapi  secara  emosional  bila  ada  yang kurang  berkenan,  atau  bahkan  menggunakan kosa  kata  yang  kurang  santun  saat  tampil  di media.  Hal  yang  paling  menarik  perhatian publik  adalah  saat  Ahok  berkonflik  dengan
DPRD  DKI  Jakarta  terkait  masalah  APBD tahun 2015.
Beberapa pengamat menyarankan agar Ahok  memperbaiki  komunikasi  politiknya terkait  dengan  pembahasan  APBD  dengan DPRD  DKI.  Anggota  DPD  DKI  Jakarta  AM Fatwa  menilai  bahwa    deadlock-nya  mediasi antara  Ahok  dan  DPRD  salah  satunya disebabkan  tidak  terciptanya  komunikasi positif  antar-kedua  institusi  pemerintahan tersebut.  "Selama  ini  sebenarnya  komunikasi politik  yang  rusak  antara  DPRD  dan Gubernur,"  menurut  AM  Fatwa  dalam  dialog Bincang  Senator  dengan  tema  'Penegakan Hukum  dan  Pemberantasan  Korupsi'  di Brewerkz  Cafe,  Senayan  City,  Jakarta  Pusat, Minggu, 15 Maret 2015.
AM  Fatwa  juga  berpendapat,  sikap emosional  mantan  Bupati  Belitung  Timur  itu juga  menjadi  pemicu  semakin  renggangnya hubungan  antara  Pemprov  Jakarta  dan  DPRD DKI.  "Ahok  sendiri  juga  dia  mempunyai kelemahan  dalam  komunikasi,".  AM  Fatwa menyarankan  agar  kepada  Ahok  untuk memperbaiki  komunikasi  sehingga  kisruh pembahasan  APBD  DKI  tidak  semakin meruncing (http://news.liputan6.com/read/21 91285/am-fatwa-kisruh-apbd-ahok-punya- kelemahan-dalam-komunikasi).
Sebagai pemimpin daerah, Ahok hendaknya berkomunikasi lebih santun dan dapat menahan  diri  sehingga  dapat  memperbaiki keadaan, bukan sebaliknya.
AM  Fatwa  juga  menilai  bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama  atau  Ahok  adalah  figur  yang  berani dan  bersih,  tetapi  sebagai  penyelenggara negara,  etika  dan  komunikasi  politiknya lemah.  Menurut  AM  Fatwa,  Ahok  kadang- kadang sikapnya emosional dan pernyataannya di  ruang  publik  sering  kurang  santun.  Sebagai kepala  daerah  yang  merupakan  penyelenggara negara, Ahok hendaknya dapat meredam sikap emiosionalnya  serta  berbicara  lebih  hati-hati dan santun di ruang publik. "Ahok adalah figur kepala  daerah  yang  berani  melawan  DPRD
secara  terbuka  meskipun  anggota  DPRD  dari beberapa fraksi," begitu yang disampaikan AM Fatwa  pada  diskusi  'Dialog  Kenegaraan: “Ahok vs DPRD DKI: di gedung MPR/DPR/DPD  RI,  Jakarta,  Rabu,  4  Maret 2015, (http://www.republika.co.id/berita/na- sional/jabodetabek-nasional/15/03/04/nkokar- am-fatwa-ahok-figur-berani-tapi-etika-politik- nya-lemah).  Belum  terselesaikannya  konflik antara  Ahok  dan  DPRD  DKI  Jakarta  terkait dengan  APBD  DKI  intinya  adalah  masalah komunikasi politik.
Pendapat yang  serupa juga dinyatakan oleh  pengamat  kebijakan  publik,  Agus Pambagyo.  Kisruh  antara  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  DKI  dan  Gubernur DKI  Jakarta  Basuki  Tjahaja  Purnama  disebut merupakan  masalah  komunikasi  politik.  Ahok dinilai  tidak  bisa  melakukan  pendekatan kepada  DPRD  DKI  dengan  cara  membangun komunikasi  yang  baik.  "Ahok  tidak  pandai melakukan pendekatan kepada DPRD sebelum pembahasan anggaran. Pendekatan tidak harus menggunakan  dana  di  anggaran,  tetapi berkomunikasi dan bergaul dengan baik," kata pengamat  kebijakan  publik,  Agus  Pambagyo, kepada  Kompas.com,  Kamis  (26/2/2015). Agus  menyatakan  bahwa  gaya  komunikasi Ahok  serupa  dengan  seseorang  yang  ingin mengajak  berkelahi.  Caranya  berbicara  pun seperti  menantang  siapa  pun  yang  dia  anggap tidak  baik,  termasuk  dalam  hal  ini  pihak DPRD
DKI (megapolitan.kompas.com/read/.../Buruk- nya.Komunikasi.Politik.Ahok).
Kisruh APBD DKI yang terjadi antara
Gubernur  DKI  Jakarta   Basuki  Tjahaja Purnama  dengan  DPRD   dianggap  semakin memperlihatkan  gaya  kepemimpinan  Ahok yang kurang ideal. Menurut Peneliti Komunikasi Politik Lembaga Ilmu
Pengetahuan  Indonesia   LIPI)   Firman  Nur , dari  perkembangan  persoalan  ini,  gaya komunikasi  Ahok  dari  awal  dinilai  memiliki kecenderungan melanggar rambu-rambu.
Menurutnya,  Ahok  memiliki  attitude  atau
sikap  yang  tidak  tepat  dalam  meng-handle persoalan APBD DKI. Firman juga mengatakan  pemimpin  yang  memiliki  gaya kepemimpinan  seperti  Ahok  yang  meledak- ledak  dan semaunya,  di negara-negara demokrasi  terbilang  cukup  jarang.  "Leader yang  ideal  dalam  konteks  demokrasi  ini  jadi kabur,  plus  dalam  konteks  lokal  pada persoalan (Ahok),".
Namun, menurut Firman, gaya komunikasi  politik  yang  baik  itu  harus dibangun  secara  baik  dan  bersama-sama. Pemimpin  daerah  dan  legislatif  harus  dapat berkoordinasi dan menyelesaikan permasalahan  dengan  cepat.  "Harus  disadari pemimpin lokal (eksekutif), dia bukan otoritas tunggal,  tetapi  butuh  partner  (legislatif),". Munculnya  pemimpin  politik  dengan  gaya komunikasi  politik  yang  baik  nantinya  akan berbentuk  sebuah  kesepakatan  secara  bersama dengan  mitra  kerja,  bukan  membentuk  jarak antara eksekutif dan legislatif (http://metro.news.viva.co.id/news/read/60150 1-pengamat-ahok-langgar-rambu- kepemimpinan).
Akademisi  Prof.  Dr.  H.  Mudjia Rahardjo,  M.Si,  menyarankan  agar  Ahok belajar  Sosiolinguistik.  Model  komunikasi politik Ahok, dalam perspektif sosiolinguistik, tergolong  aneh  dan  keluar  dari  pakem komunikasi  politik  seorang  figur  publik.  Saat berkomunikasi,  Ahok  dianggap  tidak  lagi mewakili model komunikasi adat  Timur, yang mengedepankan  kesantunan,  toleransi,  tepo seliro,  unggah-ungguh,  dan  menghindarkan diri  dari  kata-kata  kasar.  Dalam  menjalankan roda  pemerintahan,  kata-kata  kasar,  bahkan vulgar,  meluncur  dengan  deras  dari  Ahok seperti  “  maling   bajingan   bego   brengsek perampok   dan  bandit”   http://www.uin- malang.ac.id/r/150301/andai-ahok-belajar- sosiolinguistik.html).
Melalui  Sosiolinguistik,  diharapkan Ahok  mengingat  bahwa  bahasa  tidak  saja dipakai  untuk  menyampaikan  pesan,  tetapi juga  untuk  membangun  harmoni  sosial.
Melalui  bahasa  harus  tercipta  suatu  kondisi harmonis yang menjadikan masyarakat penggunanya  hidup  tentram  dan  damai,  dan bukan sebaliknya. Bahasa itu indah, karena itu diucapkan  dengan  cara  yang  bijak.  Kondisi harmoni akan semakin indah bila maksud yang baik  dan  mulia  bisa  disampaikan  dengan  cara yang  baik,  santun,  bersahabat,  dan  saling menghargai.
Salah satu prinsip dasar sosiolinguistik terkait  makna  adalah  makna  kata  bukan  pada kata  itu  sendiri,  tetapi  pada  siapa  yang menggunakannya atau mengucapkannya.
Ahok  saat  ini  bukan  sembarang  siapa.  Dia adalah  seorang  gubernur  ibukota  negara  yang terpilih  secara  demokratis  lewat  pilihan langsung.  Karena  memiliki  otoritas  yang demikian  besar    sebagai  gubernur,    maka ucapannya  menjadi  keputusannya.  Apa  yang diucapkan menjadi keputusan politik.
Sementara  pengamat  politik  dari Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI) Siti  Zuhro  menyebutkan  bahwa  karakter  dan pola  pikir  Ahok  sulit  diubah  dalam  sekejap. Namun,  sikap  Ahok  seperti  bicara  ceplas ceplos  dan  mengumbar  amarah  di  depan umum  harus  diubah.  “Sebagai  pemimpin daerah,  gubernur  dan  wakil  gubernur  harus menunjukkan  perilaku  positif  meneladani, tegas,  dan  jelas  agar  masyarakat  simpati  juga menghormati.  Menurut  Siti  Zuhro,    perlu dikurangi mungkin bicara sekenanya, mengumpat dan ceplas ceplos ” (http://news.detik.com/berita/2517531/karakter -mirip-ali-sadikin-tapi-ahok-diminta-agak- luwes).
Berdasarkan  fenomena  yang  telah dipaparkan,  kredibilitas  komunikasi  politik Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok merupakan  fenomena  yang  menarik  untuk dikaji  secara  akademik.  Masalah  ini  juga penting mengingat komunikasi politik seorang pemimpin  daerah  akan  berdampak  pada kebijakan yang diambilnya dan akan mempengaruhi  publik  yang  dipimpinnya.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah
yang  dipaparkan  maka  tujuan  penelitian  ini adalah:  1.  Mendeskripsikan  gaya  komunikasi politik  Ahok  secara  verbal  dan  non  verbal:  2. Menganalisis  etika  komunikasi  politik  Ahok;
3.  Menjelaskan kredibilitas  komunikator politik Ahok.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan untuk  mendukung  penelitian  ini  antara  lain penelitian  tentang  Preferensi  Opini  Publik dalam  Media  Online  (Preferensi  Opini  Publik terhadap Citra Ahok dalam Lipsus
Kompas.com  tentang  Penertiban  PKL  Pasar Tanah  Abang  Bulan  Juli  2013)  oleh  Ni  Luh Ratih Maha Rani.
Intisari  dari  penelitian  ini  adalah: Opini  publik  merupakan  akumulasi  dari  citra yang  tercipta  atau  diciptakan  dalam  proses komunikasi.  Kompas.com  memiliki  rubrik khusus untuk mengulas liputan yang berkaitan dengan  aktivitas  Basuki  atau  Ahok  sebagai Wakil  Gubernur  DKI,  salah  satunya  adalah peneriban  PKL  Pasar  Tanah  Abang.  Opini yang  tercermin  dalam  komentar  pembaca berita  itulah  yang  menjadi  objek  dalam penelitian  ini,  tujuannya  adalah  untuk  melihat kecenderungan  opini  publik  terhadap  citra Ahok dalam Kompas.com.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa preferensi  opini  publik  terhadap  citra  Ahok dalam kaitannya dengan penertiban PKL Pasar Tanah  Abang  adalah  positif  atau  mendukung terhadap  sosok  Ahok  (Basuki).  Mayoritas pembaca  menilai  bahwa  Ahok  merupakan orang  yang  tegas  dan  taat  terhadap  peraturan perundangan. Meskipun kadang ungkapan dan sikapnya  mengundang  terkesan  kontroversi dan  keras,  namun  sosoknya  tetap  dinilai sebagai pemimpin yang didambakan masyarakat  untuk  membawa  perubahan  bagi
Jakarta.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi  opini  publik  terhadap  citra Ahok  terkait  dengan  penertiban  PKL  Pasar Tanah  Abang  antara  lain  adalah:  (1)  Faktor psikologis  yang  berbeda  juga  mengakibatkan hasil  interpretasi  dan  respon  publik  terhadap
pemberitaan akan berbeda. (2) Faktor sosiologis  politik  juga  tampak  mempengaruhi publik  yang  berkomentar.  Apalagi  jika  hal tersebut  berkaitan  dengan  nilai  fanatisme tertentu. (3) Unsur budaya seperti kepercayaan termasuk  juga  nilai  dan  sikap,  organisasi sosial, tabiat manusia, orientasi kegiatan, serta persepsi  orang  lain.  (4)  Institusi  media  juga mempengaruhi  terbentuknya  opini  publik terhadap citra Ahok ini. Tercermin
Kompas.com secara
tersurat memnggambarkan  bentuk  keberpihakannya pada Ahok di dalam setiap pemberitaannya.
Sedangkan  teori  yang  mendukung adalah  teori  komunikasi  politik,  komunikator politik,  kredibilitas  komunikator  politik  dan gaya komunikasi politik.

## METODE
Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif,  dengan  metode  dan  jenis  penelitian Deskriptif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  adalah  mahasiswa  Magister  Ilmu Komunikasi sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta angkatan 2014. Kriteria  peserta  FGD  adalah  mahasiswa peserta  mata  kuliah  komunikasi  politik.  Agar lebih  fokus  maka  peserta  FGD  dibatasi  8 mahasiswa  yang  dianggap  dapat  memberikan informasi yang relevan dengan topik penelitian ini.
Teknik  analisis    data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  pemikiran Mc  Nabb  (2002:148)  yang  mengkatagorikan tahapan  analisis  data  penelitian  ke  dalam  6 (enam)  tahapan  kegiatan,  sebagai  berikut: Organize  the  Data  (Pengorganisasian  Data), Generate  Categories,  Themes  and  Patterns (Penggeneralisasian  kategori,  tema  dan  topik penelitian), Code the Data (Pengkodean Data), Apply  the  Ideas,  Theme  and  Categories (Penerapan  Ide,  Tema  dan  Kategorisasi),
Search for Alternative Eksplanations (Pencarian  Alternatif  Penjelasan),  Write  and
Present  the  Report  (Menulis  dan  Menyajikan Laporan).
Guna mencapai rigor dalam penelitian ini,  maka  teknik  pemeriksaan  keabsahan  data yang  dilakukan  adalah  dengan  melakukan triangulasi. Triangulasi merupakan penggunaan  dua  atau  lebih  sumber  untuk mendapatkan  gambaran  yang  menyeluruh bagaimana  kredibilitas  komunikator  politik Basuki  Tjahaya  Purnama  “Ahok”  sebagai Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta.  Adapun  tipe triangulasi  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  triangulasi  dalam  hal  pengumpulan data  (data  triangulation),  yaitu  dengan  teknik: member check.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gaya Komunikasi Politik Secara Verbal
Komunikasi  verbal  adalah  komunikasi  yang menggunakan kata-kata yang mengikuti aturan tata  bahasa,  baik  secara  lisan  maupun  tulisan, baik  yang  disampaikan  secara  langsung maupun  melalui  media.  Contoh  komunikasi verbal  secara  lisan  adalah  kata-kata  yang disampaikan Ahok secara lisan ketika memimpin  rapat  dengan  jajaran  SKPD  di Pemprov  DKI  Jakarta,  atau  ketika  bertemu dengan  masyarakat  yang  menjumpainya. Secara  verbal  lisan,  gaya  komunikasi  politik Ahok  adalah  berbicara  secara  cepat.  Ahok berbicara  cepat  dalam  menyampaikan  ide-ide dan  pesan-pesan  komunikasi  politiknya,  juga dalam  merespon  informasi-informasi  penting terkait  dengan  masalah-masalah  pemerintahan dan masyarakat di provinsi DKI jakarta. Gaya berbicara  secara  cepat  ini  menyiratkan ketegasan Ahok sebagai komunikator politik. Gaya  komunikasi  Ahok  secara  verbal tertulis  dituangkan  dalam  peraturan  tertulis yang  tegas.  Sebagai  contoh  dalam  peraturan kepegawaian, bila ada yang tidak disiplin  atau terindikasi  melanggar  maka  akan  terkena sanksi tertulis sampai pada pemecatan. Contoh lainnya  adalah  pada  kasus  Wakil  Gubernur
Jarot  Saiful  Hidayat  memberikan  surat  izin tentang  pelaksanaan  Pekan  Raya  Jakarta  dan Ahok menyatakan itu bukan  wewenang Wakil Gubernur.  Ahok  dapat  membuat  sesuatu  yang sangat  otoriter  namun  kemudian  mampu mengembalikan citra sebagai seorang pemimpin  yang  tegas.  Pada  kasus  Tanah Abang pun sebagai gubernur, Ahok menunjukkan ketegasannya meski tidak populis.
Gaya  komunikasi  politik  Ahok  secara verbal  berdasarkan  data  dan  fakta.  Apa  yang dibicarakan Ahok berdasarkan data yang kuat, sehingga  meski  terkesan  otoriter  tetapi  Ahok menunjukkan sebagai pemimpin yang bertanggung  jawab.  Gaya  berbicara  dan merespon  yang  terlalu  cepat,  membuat  Ahok dianggap bukan pendengar yang baik sehingga pembicaraannya  menjadi  kurang  terukur. Ahok  dianggap  sebagai  pemimpin  yang  tidak mau  mendengar  dan    lebih  mementingkan pembicaraannya  sendiri.  Seperti  dikemukakan Desiana, bahwa Ahok adalah kategori komunikator  politik  dengan  gaya  retorika “noble  self”    yaitu  orang  yang  tidak  mau mendengar  pendapat  dari  orang  lain.  Ciri lainnya adalah meskipun tidak mau mendengarkan  orang  lain  namun  pesannya tersampaikan  dengan  utuh.  Sedangkan  Ahok menyampaikan  pesan  politiknya  sesuai  data dengan sumber data yang bisa dipertanggungjawabkan.  Desiana  menyatakan ketidaksetujuannya  dengan  gaya  retorika politik  “noble  self”    seperti  yang  biasa ditunjukkan Ahok, karena budaya di Indonesia tidak  terbiasa  dengan    budaya  politik  seperti itu (FGD, 23 Januari 2016).
Desiana selanjutnya menyatakan bahwa, selama ini di Indonesia juga di Jakarta sudah terbiasa dengan gaya komunikasi politik yang    “high  context”.  Sedangkan   gaya komunikasi  politik  Ahok  adalah  low  context karena menyampaikan informasi dan pendapat apa adanya tanpa dikemas secara elegan untuk melindungi  perasaan  orang  lain  atau  membuat orang lain merasa  nyaman. Meski budaya  low
context dalam komunikasi politik di Indonesia kurang populer tetapi Ahok dengan pembawaannya  yang  “to  the  point”  apa adanya, menyampaikan maksud tanpa memframing  pesannya  dapat  membuat  lawan bicaranya  terkejut  dan  bahkan  tersinggung dengan ucapannya.
Ambo Ilang menyatakan bahwa terdapat  tiga  gaya  komunikasi  politik  Ahok, yaitu,  pertama,    timbal  balik  dan  saling mengadakan  pembuktiaan.  Kedua,  yaitu  gaya “sok tau” dan terlihat ketika mengatasi banjir.
Ketiga,  adanya  penggabungan  antara  timbal balik  dan  dengan  gaya  ceplas-ceplos  dan langsung  menyampaikan  pesan  seperti  itu. Selain  itu  Ahok  juga  dikenal  sebagai pemimpin  yang  tidak  mau  diinterupsi  (FGD, 23  Januari  2016).  Sebagai  seorang  pemimpin, gaya komunikasi Ahok seperti ini tidak umum, sehingga  Ahok  muncul  sebagai  seorang komunikator  yang  menonjol.  Terlebih  Ahok menjabat  sebagai  pemimpin  DKI  dimana  DKI dianggap sebagai representasi pemerintahan di Indonesia.  Apa  yang  dilakukan  Ahok  selalu disorot  media  dan  menjadi  konsumsi  publik baik  dalam  media  mainstream  maupun  media sosial.  Hal  ini  menjadikan  Ahok  sebagai komunkator    yang  menonjol  dengan  gayanya yang unik tersebut.
Sementara  itu,  Nurdin  memberikan pendapatnya  terkait  gaya  komunikasi  Ahok secara  verbal  dan  non  verbal  saat  melakukan lelang camat. Menurut Nurdin, gaya komunikasi  Ahok  saat  itu  sistemnya  seperti “orang bermain main sepak bola”   Ahok akan menilai stafnya ketika terdesak “ngos2an” dan tidak    mampu  meneruskan  tugas,  maka    akan disiapkan  pemain  cadangannya.  Pada  kasus Kartu  Jakarta  Pintar  (KJP),  Ahok  meneriakan kata  “kau maling  dia maling” kepada seorang ibu  yang  dianggapnya  bersalah  karena  KJP memang  tidak    bisa  ditarik  tunai.  Pada  kasus tersebut  sebenarnya  logis  karena  memang  ibu itu  berbuat  curang.  Namun,  sebagai  seorang pemimpin yang mempunyai kewajiban mengayomi  warganya,  menenangkan  dan
bersikap  bijak  saat  menghadapi  kesalahan warganya, maka sikap Ahok ini dianggap tidak tepat,  karena  dianggap  kasar  dan  tidak menyriratkan seorang pemimpin yang harusnya  memberikan  tuntunan  dan  teladan termasuk dalam hal memberikan pernyataan.
Syaiful,  menyatakan  bahwa  apapun gaya  komunikasinya  Ahok  dapat  dipercaya. Kondisi ini membuat citra Ahok turun, namun respon publik terhadap gaya komunikasi Ahok cukup bagus, mengingat tidak banyak pemimpin yang selama ini tidak menindaklanjuti  tuntutan  publik.    Tidak banyak  pemimpin  yang  berani  membongkar kasus-kasus  korupsi.  Selama  ini  pesan  yang disampaikan  pemimpin  disaring,  mengingat ada  oknum-oknum  yang  “memainkan”  hal tersebut.
Nuraeni menambahkan bahwa peristiwa  ada  sosok  pemimpin  yang  seperti Ahok ini jarang sekali terjadi. Gaya komunikasi  yang  kasar,  dan  cenderung  tidak mau “diinterupsi”. Kebanyakan gaya komunikasi seperti  itu dihindari terutama oleh para  pemimpin  (FGD,  23  Januari  2016). Namun,  gaya  komunikasi  ini  pun  diterapkan Ahok  saat  memimpin  rapat  dengan  staf Aparatur Sipil Negara di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Sabagaimana yang dapat disaksikan di You  Tube,  saat  memimpin  rapat  dengan stafnya,  Ahok  seringkali  terlihat  marah-marah dan  mengambil  keputusan  frontal  misalnya saat  memberhentikan  kepala  dinas  dan  staf yang  dianggap  bersalah  dan  tidak  dapat bekerja  dengan  baik  pada  saat  itu  juga. Keputusan  mendadak  yang  diambil  tanpa perencanaan  matang  dan  perkiraan  akibatnya serta  diunggah  di  media  online  You  Tube dianggap sebagai sikap pemimpin yang kurang bijaksana.  Mengingat  semua  orang  dapat menyaksikan hal tersebut dan efek malu, serta nama  baik  staf  yang  diturunkan  jabatannya tersebut  akan  terus  dapat  diingat  publik, karena  publik  dapat  memutar  ulang  tayangan di You Tube kapan saja.
Desiana  pun  menambahkan  bahwa gaya  komunikasi  Ahok  adalah  low  kontext, noble self dan tidak ada kesempatan orang lain yang  benar.  Namun  ada  sebagian  masyarakat yang berpendapat bahwa Ahok masih bisa kok diajak  musyawarah.  Bagaimana  masyarakat menilai  tergantung  dari  latar  belakang  suku bangsa,  budaya,  dan  agama.  Meski  sebagian besar publik menyatakan ketidaknyamanannya dengan gaya komunikasi politik Ahok. Namun sebagian  yang  lain  merasakan  bahwa  mereka membutuhkan  pemimpin  yang  dapat  bekerja dan  menjalankan  program-program,    artinya, aksi lebih penting dari bahasa atau perkataan.
Tentang  kebudayaan,  Engelbhaktia menambahkan  bahwa  karena  Ahok  adalah minoritas,  maka  semakin  menonjol  dan menjadi  perhatian  publik.  Ahok  menyatakan dirinya  bersih  dari  sifat  KKN  terutama korupsi.  Ahok  memiliki  komitmen  dan integritas  yang  tinggi.  Basuki  Thjahaya Purnama  lebih  suka  dipanggil  dengan  nama Ahok. Artinya, Ahok mewakili minoritas yang mencoba  meyakinkan  bahwa  minoritas  masih bisa  hebat  dan  berintegritas  tinggi  seperti dirinya.

## Komunikasi Non verbal
Gaya  komunikasi  non  verbal  adalah  gaya komunikasi  dengan  pesan  non  verbal  yaitu pesan  yang  disampaikan  tidak  mengikuti aturan tata bahasa. Pesan non verbal disepakati secara  sosial  dan  budaya.  Beberapa  bentuk komunikasi  non  verbal  antara  lain  intonasi, paralinguistik,  gesture,  ungkapan  wajah  atau mimik  muka  (facial),  body  language,  dan ungkapan  diam.  Gaya  komunikasi  non  verbal meski  tidak  diatur  secara  tata  bahasa  tetapi sangat  menentukan  makna  yang  diterima  oleh khalayak. Hal ini mengingat, makna komunikasi  non  verbal  tidak  ada  yang  baku dan dapat bermakna banyak sesuai kesepakatan budaya.
Gaya  komunikasi  non  verbal  Ahok yang kerap diperlihatkan pada khalayak adalah
gaya  komunikasi  yang  meledak-ledak  dengan vokal  dan    intonasi  yang  tinggi.  Gaya komunikasi  yang  meledak-ledak  dan  intonasi tinggi  seperti  ini  dianggap  tidak  ramah  dan tidak  menyenangkan,  terutama  bagi  sebagian masyarakat  Indonesia  terutama  budaya  Jawa yang  berbudaya  ramah  dan  lembut.  Gaya komunikasi  politik  Ahok  yang  meledak-ledak dianggap  sebagai  bentuk  emosi  kemarahan sehingga, khalayak menganggap hal ini kurang patut ditunjukkan oleh seorang pemimpin yang dituntut  bersikap  mengayomi,  lebih  sabar  dan lebih  banyak  mendengar.  Gaya  komunikasi politik  Ahok dengan intonasi yang tinggi juga dianggap tidak mencerminkan pemimpin yang bijak  karena  pemimpin  harus  memberikan contoh yang baik bagi stafnya dan masyarakat.
Gaya  komunikasi  politik  non  verbal lainnya  yang  sering  kali  ditunjukkan  Ahok adalah  Kinesik  yaitu  penggunaan  gerakan tubuh.  Gaya  komunikasi  non  verbal  Ahok secara  kinesik  antara  lain  adalah  dengan  cara menunjuk-nunjuk  dan  menggebrak-grebrak meja  untuk  menunjukkan  kekesalannya.  Hal ini dilakukan misalnya saat pertemuan di Balai Warga,  atau  saat  memimpin  rapat  dengan  staf nya  di  Balai  Kota.  Gaya  komunikasi  non verbal  kinesik  dengan  menggebrak-gebrakan meja  dan  menunjuk-nunjuk  apalagi  disertai dengan mata yang terbelalak dan melotot, juga menyiratkan  sikap  yang  kurang  santun  dan tidak  patut  diteladani  bagi  seorang  pemimpin, apalagi ditunjukkan di depan khalayak umum.
Seperti  disampaikan  Nuraini,  gaya komunikasi non verbal Ahok sering mengacungkan  jari.  Gesturnya  Ahok  banyak menggunakan  gerakan  tangan  namun  gerakan tangan  yang  menyiratkan  ketidaksukaan, ketidaksetujuan,  kekesalan  dan  kemarahan (FGD,  23  Januari  2016).  Gaya  non  verbal seperti  inipun  dianggap  tidak  populis  karena lawan  bicara  akan  merasa  tersinggung,  dan tidak suka dengan gaya seperti itu.
Gaya  komunikasi  politik  non  verbal Ahok  lainnya  adalah  gerakan  mata  “eye contact”  yang  sering  membelalakan  mata
“melotot”  saat  berbicara  secara  keras.  Gaya non  verbal  seperti  inipun  dianggap  kurang bijak  dilakukan  oleh  seorang  pemimpin  yang dituntut  bersikap  mengayomi  dan  melindungi warganya.

## Etika Komunikasi Politik Ahok
Etika  berkaitan  mengkaji  tentang  perilaku manusia. Menurut Bertens, etika adalah norma atau  nilai  sebagai  pegangan  seseorang  atau kelompok  untuk  mengatur  tingkah  laku  orang atau  kelompok  tersebut.  Pembahasan  etika mencakup  bagaimana  konsep  dan  analisis tentang  tanggung  jawab,  benar-salah,  serta baik-buruk. Dalam konteks komunikasi politik, etika komunikasi politik merujuk pada nilai atau norma yang digunakan dalam proses komunikasi politik, yakni proses penyampaian pendapat  atau  aspirasi  yang  berkaitan  dengan kebijakan politik penguasa.
Seperti  dikemukiakan  Iwan  Nefawan (FGD, 23 Januari 2016), Pernyataan Ahok saat memecat  stafnya  dengan  langsung  eksekusi “membuat merinding” karena begitu kerasnya. Kemudian  gerakannya  mengukur  kinerja karyawan  cukup  bagus  karena  diukur  stiap hari.  Dan  sebagian  karyawan  meningkat kinerjanya.  Namun,  komunikasi  politiknya dengan  DPRD  menjadi    kontraproduktif,  dari 17  Raperda  hanya  2  yang  dihasilkan  pasca konflik.  Ini  gejala  keengganan  dari  DPRD menyesuaikan dengan gaya komunikasi politik Ahok.
Masalah etika juga mempermasalah- kan  persoalan  apakah  tujuan  yang  baik  bisa dicapai  dengan  cara  yang  tidak  baik.  Seperti misalnya  berperangai  kasar  dan  tampak  buruk dengan  dalih  untuk  mencapai  tujuan  bersama yaitu  kesejahteraan  rakyat.  Dalam  hal  ini, Engel  peserta  FGD  berpendapat:  “kalau kembali  dengan  tujuan,  etika  harus  tak  harus diindahkan  jika    tujuannya  baik.  Ahok  sadar dia  berbeda  dgn  Jokowi  yang  lembut.
Masyarakat  senang  dibuai,  namun  Ahok  tidak mau kompromi ”  FGD  23 Januari 2016).
Etika adalah penilaian baik dan buruk. Tujuannya  baik  seharusnya  dilakukan  dengan cara  yang  baik  juga.  Desiana,  ini  masalah implikasi,  artinya  selalu  akan  ada  penialian yang  tidak  baik  jika  menyangkut  kebiasaan yang  sudah  lama  terbangun.    Aristoteles,  the golden mind, seorang pemimpin akan mengelola  pemerintahan,  maka  ketika  dia menggunakan  etika  yang  baik  maka  akan berefek baik juga. Ahok menjalankan apa yang harusnya seperti itu.

## Kredibilitas  Ahok  sebagai  Komunikator Politik
Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikate  tentang  sifat-sifat  komunikator. Kredibilitas  adalah  persepsi  komunikate  yang tidak inheren dalam diri komunikator.
Kredibilitas  berkenaan  dengan  sifat-sifat komunikator.  Kredibilitas  berkaitan  dengan masalah persepsi, karenanya kredibilitas berubah  bergantung  pada  pelaku  persepsi (komunikate),  topik  yang  dibahas,  dan  situasi (Rakhmat, 2008:257).
Komponen  kredibilitas  yang  paling penting  adalah  keahlian  dan  kepercayaan. Keahlian adalah penilaian komunikan mengenai
kemampuan,
kecerdasan, pengalaman seorang komunikator.
Komunikator  yang  dianggap  mempunyai keahlian  yang  tinggi  biasanya  akan  lebih dihargai. Kepercayaan adalah kesan komunikan tentang watak komunikator.
Komunikan  biasanya  akan  menilai  apakah komunikator  itu  mempunyai  sifat  jujur,  tulus, sopan dan etis (Rakhmat, 2008:260).
Kita  dapat  menilai  kredibilitas  Ahok sebagai  komunikator  politik  dengan  melihat keahliannya. Menurut Iwan,  berkaitan dengan keahlian,  kredibilatsnya  sudah  baik.  Publik menilai karena keahlian Ahok menata birokrasi  maka  mengurus  perizinan  dan  lain- lain  menjadi  mudah.  Sementara  Syaiful, memandang  dari  sudut  media,  Ahok  dan  tim nya  pandai  mengelola  media    sehingga
menjadi  “media  darling”.  Media  ini  selalu memuat apapun yang Ahok katakan.
Ahok  sebagai  media  darling  dianggap sebagai sebuah keahlian sehingga media selalu memberikannya “panggung” yang membuatnya  terus  dikenal  di  masyarakat. Menurut  Engel,    kredibilitas  Ahok  itu  hebat dan bisa memainkan peran kunci. Seperti pada kasus  KPK  dan  BPK  tentang  RS  Sumber Waras,  Ahok  berani  menantang  BPK.  Ketika ada  pemberitaan  “menggebrak”  meja   hal  itu yang  sangat membangun  citra  Ahok di media. Sementara  Ambo,  melihat  kekuatan  Ahok adalah  pendukungnya  tidak  berafiliasi  oleh partai.  Meskipun  dia  independen  dia  tetap hebat (FGD, 23 Januari 2016).
Unsur  kredibilitas  yang  berikutnya adalah  kepercayaan  atau  trustworthiness  yaitu sejauh  mana  Ahok  sebagai  komunikator politik  dapat  dipercaya  oleh  orang  lain. Menurut  Syaiful,  berkaitan  dengan  kasus Sumber  Waras,  masyarakat  menunggu  apakah Ahok bersalah atau tidak.
Attractiveness atau daya tarik merupakan  komponen  berikut  dalam  menilai kredibilitas komunikator politik. Ahok sebagai komunikator  politik  dianggap  sangat  terlihat attractiveness-nya. Menurut Syaiful,
attractiveness  Ahok  sudah  sangat  jelas.
Menurut Engel, Ahok dapat menciptakan daya tarik  misal  dengan  kasus  tentang  rumah  kos, yang  lebih  dari  10  harus  kena  pajak.  Gereja dibongkar  karena  tidak  ada  izin  bangunnya. Hal  tersebut  menjadi  berita,  Ahok  atrataktif karena memanfaatkan moment.
Komponen  terakhir  dalam  kredibilitas komunikator  politik  adalah  power  atau kekuasaan.  Ahok  dianggap  sebagai  seseorang yang memiliki power dan dapat memanfaatkan power  atau  kekuasaan  yang  dimilikinya.
Menurut  Syaiful,  Ahok  pandai  membaca peluang  dan  memainkan  power  dengan memainkan anggaran. Seperti guru-guru madarasah  yang  diberikan  umrah,    itu terobosan yang berani.

## SIMPULAN
Gaya  komunikasi  politik  Ahok  secara  verbal berbicara  secara  cepat    dalam  menyampaikan ide-ide dan pesan-pesan komunikasi politiknya.  Ahok  adalah  kategori  komunikator politik dengan gaya retorika “noble self”  yaitu orang  yang  tidak  mau  mendengar  pendapat dari orang lain, namun pesannya tersampaikan dengan  utuh.  Gaya  komunikasi  Ahok  adalah low context.
Gaya  komunikasi  politik  Ahok  secara non  verbal,  meledak-ledak  dengan  vokal    dan intonasi  yang  tinggi.    Gaya  komunikasi  non verbal  Ahok  secara  kinesik  antara  lain ditunjukkan dengan cara menunjuk-nunjuk dan menggebrak-grebrak meja untuk menunjukkan kekesalannya.  Gaya  komunikasi  politik  non verbal Ahok lainnya adalah gerakan mata “eye contact”  yang  sering  membelalakkan  mata “melotot” saat berbicara secara keras.
Etika Komunikasi Politik Ahok Sebagai  Gubernur  Pemprov  DKI  Jakarta. Komunikasi  politik  Ahok  terlihat  kurang beretika  dengan  tidak  mengindahkan  norma dan  sopan  santun  tetapi  di  sisi  lain  tujuannya baik  dan  memang  Ahok  selalu  bertindak berorientasi  pada  tujuan  meskipun  tampak melanggar atau kurang memperhatikan etika.
Kredibilitas  Ahok  berdasarkan  unsur expertise  dinilai  mempunyai  kemampuan  dan cerdas secara politik; trustworthiness dibuktikan  dengan  program  yang  berjalan baik,  dinilai  bersih  meski  ada  kontroversi antara  lain  kasus  RS  Sumber  Waras; attractiveness  selalu  menarik  perhatian  karena berbeda  dari  pejabat  pada  umumnya,  selalu mengunggah  rapat  dinas  dan  aktivitasnya melalui Youtube, terbuka menerima masyarakat  dan  komentarnya  selalu  ditunggu media;  power  mendapat  dukungan  dari  para pendukung  dan  relawan  yang  solid  dan  dekat dengan penguasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Littlejohn,  Stephen  W  dan  Foss,  Karen  A.
2009. Theories of Human Communication, 9th ed. - Teori
Komunikasi. Penerjemah:  Muhammad Yusuf  Hamdan.  Jakarta:  Penerbit
Salemba Humanika. Lynda Lee Kaid, Handbook of Political Communication Research (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2004). McNabb,  David.  2002. Research  Methods  in Public  Administration  &  Nonprofit Management: Quantitative & Qualitative Approaches . M.E. Sharpe. Nimmo,  Dan.  (1989). Komunikasi  Politik: Komunikator, Pesan dan Media (Edisi Terjemahan  oleh  Tjun Surjaman). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Rakhmat, Jalaluddin. 2004. Psikologi Komunikasi .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Richard M. Perloff, Political Communication; Politic, Press and Public in America (New Jersey:   Lawrence Erlbaum, 1998).

## Lain-lain:
http://metro.news.viva.co.id/news/read/601501 -pengamat--ahok-langgar-rambu- kepemimpinan
http://news.detik.com/berita/2517531/karakter- mirip-ali-sadikin-tapi-ahok-diminta- agak-luwes
http://news.liputan6.com/read/2191285/am- fatwa-kisruh-apbd-ahok-punya- kelemahan-dalam-komunikasi
http://www.uin-malang.ac.id/r/150301/andai- ahok-belajar-sosiolinguistik.html
http://megapolitan.kompas.com/read/.../Buruk nya.Komunikasi.Politik.Ahok