Urgensi Rati fi kasi Konvensi Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga: Upaya Peningkatan Perlindungan

## Kartika Dewi Mulyanto
Fakultas Hukum Universitas Jambi kartikadewitm@gmail.com

## Abstract
The existence of domestic workers or better known as domestic workers is no stranger to the life of Indonesian society. Domestic worker is a job that provides services to a family to do homework such as cooking, cleaning house, washing clothes and others. However, because there is no regulation that regulates domestic workers maximally, and there are often different degrees between employers and workers, there is a lot of violence against domestic workers. In 2011, the International Labor Organization issued an ILO Convention No. 189 on Decent Work for Domestic Workers. This Convention as evidence that domestic workers need to be legally protected as human beings with human rights. Based on the result of the research, it can be concluded that the act of rati fi cation of ILO Convention No. 189 of 2011 on Decent Work for Domestic Workers needs to be done, in an effort to increase the protection of domestic workers rights law, to increase the economy of domestic workers, and to raise the social status of domestic workers Indonesia.
Keywords : rati fi cation; domestic workers; protection; ILO Convention Number 189 in 2011
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 1 No. 1 (2018): 109-133, DOI: 10.22437/ujh.1.1.109-133

## Abstrak
Keberadaan pekerja rumah tangga atau yang lebih dikenal sebagai pem- bantu rumah tangga sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pekerja rumah tangga merupakan suatu pekerjaan yang mem- berikan jasa kepada suatu keluarga untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, membersihakan rumah, mencuci baju dan yang lainnya. Namun karena belum ada regulasi yang mengatur pekerja rumah tangga secara maksimal, dan sering terjadi perbedaan derajat antara majikan dan pekerja, maka banyak terjadi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Pada tahun 2011, International Labour Organization mengeluarkan suatu Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Ru- mah Tangga. Konvensi ini sebagai bukti bahwa pekerja rumah tangga perlu mendapat perlindungan secara hukum sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan rati fi kasi Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga perlu dilakukan, sebagai upaya pening- katan perlindungan hukum hak-hak pekerja rumah tangga, peningkatkan ekonomi pekerja rumah tangga, serta menaikkan status sosial pekerja ru- mah tangga Indonesia.
Kata kunci : rati fi kasi; pekerja rumah tangga; perlindungan; Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011

## A. Pendahuluan
Sebuah konvensi pada dasarnya dibuat untuk mengatur suatu feno- mena atau isu yang sedang berkembang. Fenomena atau isu yang berkembang saat itu dibahas dalam suatu forum atau organisasi dan menciptakan suatu inovasi baru atau solusi baru. 1 Artikel ini akan membahas Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dan menjelaskan urgensi rati fi kasinya bagi Indonesia. Artikel ini juga akan menjelaskan ke- mungkinan rati fi kasi Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dapat mening- katkan perlindungan hukum hak-hak dasar pekerja rumah tangga
1  Ningsih Silitonga, “Efektivitas Konvensi ILO No.189 terhadap Pekerja Ru- mah Tangga (PRT) Filipina”, Jom FISIP , 2, 1 (2013), hlm. 2.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Indonesia.
Bekerja dan memiliki pekerjaan adalah harapan setiap manu- sia untuk memenuhi kebutuhannya serta menjaga dan memperta- hankan eksistensinya dalam masyarakat. Di Indonesia, pengaturan mengenai proses sebelum, selama dan setelah melakukan pekerjaan diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. De fi nisi mengenai tenaga kerja disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 Un- dang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu: “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasil- kan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.
Muatan materi dalam UU Nomor 13 tahun 2003 mencakup segala hal terkait tenaga kerja yang bekerja di sektor industri, akan tetapi tidak dengan profesi pekerja rumah tangga. Profesi sebagai pekerja rumah tangga (untuk selanjutnya disebut PRT) tidak dimuat di dalam undang-undang ini, padahal dari rumusan de fi nisi tenaga kerja berdasarkan undang-undang ini, pekerja rumah tangga bisa di- masukkan ke dalam golongan tenaga kerja.
Pembahasan terkait pekerja rumah tangga menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian dari Internation Labour Organization (ILO). 2 Pada tahun 2011, ILO telah mengeluarkan Konvensi Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Kon- vensi ini sebagai bukti bahwa pekerja rumah tangga perlu menda- pat perlindungan secara hukum sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia.
Konvensi ini mengamanatkan adanya standar bagi pekerja ru- mah tangga, seperti hak-hak dasar bagi pekerja, promosi dan per-
2  Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong tercip- tanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Http://www.ilo.org/global/publications/ WCMS_098256/lang--en/index.htm
lindungan hak asasi manusia seluruh pekerja. Menghormati dan melindungi prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja seperti kebebasan berserikat dan penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan pekerja anak, penghapusan diskrimi- nasi dalam hal pekerjaan dan jabatan. Perlindungan efektif dari se- gala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan. Ketentuan kerja yang fair dan kondisi hidup yang layak. Selain itu, sebelum PRT bekerja harus diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja yang akan mereka jalani dengan cara yang mudah dipahami.
Saat ini terdapat 25 negara yang telah merati fi kasi Konvensi, seperti Uruguay, Filipina, dan Italia. 3 Uruguay sendiri menjadi negara pertama yang merati fi kasi Konvensi ini dikarenakan adanya desakan yang besar dari pekerja rumah tangga serta adanya kesadaran akan pentingnya keberadaan pekerja rumah tangga. Filipina, yang berte- tangga dengan Indonesia, menjadi negara kedua yang merati fi kasi konvensi ini. 4
Fenomena pekerja rumah tangga sudah banyak dijumpai di ka- langan masyarakat Indonesia. Berdasarkan catatan ILO, saat ini lebih dari 10,7 juta penduduk Indonesia yang bekerja sebagai pekerja ru- mah tangga bekerja tanpa adanya regulasi yang melindungi. Mayori- tas PRT bekerja tanpa adanya ikatan perjanjian kerja yang mengikat sehingga selalu berada di posisi terintimidasi. 5 PRT di Indonesia juga belum terorganisir dalam suatu wadah seperti serikat sehingga sulit mendapat akses perlindungan hukum. Selain itu, PRT juga seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil, seperti ketidakpastian dalam hal upah, jam kerja yang tidak menentu dan perlakuan yang tidak
3  International Labour Oganization, “Rati fi cations of C189-Domestic Work- ers Convention, 2011 (No. 189)”, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f ?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:2551460 , diakses 18/02/2018.
4  Agoes Zadjuli, “Langkah Awal Menuju Rati fi kasi ILO 189 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga (Sebuah Catatan)”, http://Ham.Go.Id/ Langkah-Awal-Menuju-Rati fi kasi-Ilo-189-Tentang-Kerja-Layak-Bagi-Peker- ja-Rumah-Tangga-Sebuah-Catatan-Halaman-2/ , diakses 10/01/2018. 5 Https://nasional.tempo.co/read/509312/107-juta-prt-bekerja-tanpa-per- lindungan, “107 Juta PRT Bekerja Tanpa Perlindungan”,  02/09/2013, di- akses 10/02/2018.
manusiawi. 6
Sakka Patti mencatat, beberapa fakta tidak terlindunginya pekerja rumah tangga sebagai berikut: 7
1.  Aturan yang mengatur tentang pekerja rumah tangga belum ada;
2.  Faktanya hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja pada umumnya tidak didasari oleh suatu perjanjian kerja;
3.  Pekerja rumah tangga seringkali dikecualikan dari cakupan upah minimum;
4.  Upah seringkali digunakan sebagai alat pengendalian;
5.  Pembayaran upah terkadang terlambat bahkan sering tidak terbayarkan;
6.  Kamar dan tempat tinggal serta makanan biasanya dianggap sebagai satu bentuk pembayaran;
7.  Perbedaan yang signi fi kan antara standar jam kerja yang berlaku secara umum dan standar jam kerja yang berkenaan dengan pekerja rumah tangga.
Pada tanggal 18 Januari 2015 pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT. Namun, kehadiran Permenaker tersebut belum mampu memberikan perlindungan bagi PRT secara maksi- mal. 8 Isi dan pengaturan mengenai perlindungan PRT masih jauh dari mandat Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Permenaker ini lebih dititik- beratkan pada pengaturan hak normatif maupun eksistensi yayasan atau lembaga penyalur PRT. 9
Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, In-
6  Martiani, Dina, “Nilai kerja PRT dan Urgenisasi Perlindungan Hukum Bagi
PRT”, Jurnal Aspirasi, 1, 1 (2010), hlm. 2. 7  Sakka Pati, “Perspektif Hukum Re fl eksif terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga”, Jurnal Amanna Gappa, 20, 4 (2012), hlm. 448. 8  Nur Hidayati, “Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 tahun 2015”, Ragam Jurnal Pengembangan Ilmu Humaniora, 14, 3 (2015), hlm. 215. 9  Nur Hidayati, “Perlindungan terhadap Pembantu”.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
donesia seharusnya menjamin perlindungan hukum warga negara- nya serta mewujudkan situasi kerja layak bagi semua pekerja. Mengi- ngat cita-cita Undang-Undang Dasar tahun 1945 salah satunya adalah menciptakan Indonesia yang berjalan di atas supremasi hukum, 10 maka seharusnya urusan pekerja rumah tangga juga diatur di dalam regulasi bangsa ini secara maksimal.
Artikel ini akan mengidenti fi kasi sekaligus menjelaskan alasan- alasan mengapa rati fi kasi terhadap Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga menjadi urgen bagi Indonesia. Sebelum sampai ke sana, terlebih dulu diuraikan perkembangan pekerja rumah tangga dalam lintasan se- jarah, dan pembahasan substansi Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011.

## B. Pekerja Rumah Tangga dalam Lintas Sejarah
Sejarah perkembangan pekerja rumah tangga di Indonesia, ditandai dengan adanya jaman perbudakan, yang terlihat melalui munculnya orang-orang tertentu yang melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain. Para budak ini tidak mempunyai hak apapun, termasuk hak atas hidupnya. Satu-satunya yang mereka miliki hanyalah kewa- jiban melakukan pekerjaan, kewajiban menuruti segala perintah dan kewajiban mentaati segala petunjuk dan aturan dari pemilik budak. 11
Sejarah awal mula PRT sulit untuk dideskripsikan, karena tidak jelas kapan jenis pekerjaan ini muncul. Kartodirjo melalui Dwiyanto menjelaskan bahwa pada awal abad XX ketika budaya kolonial mu- lai bersemangat modernisasi, pada umumnya golongan masyarakat pribumi merasa terancam dengan kedudukan dan kepentingannya. Sehingga mereka bereaksi dengan antara lain menirukan atau me- nyaingi gaya hidup kolonial dengan berbagai modernitasnya. Sejak
10 Frans Hendra Wiranata, Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 35.
11  Devita Christi Rosali, “Pelaksanaan Hubungan Kerja antara Pengusaha dan Pekerja dalam Kaitannya dengan Aspek Norma Kerja di Solopos”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), hlm. 26.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
itulah golongan masyarakat kelas atas memakai jasa para budak. 12
Dalam sejarah masyarakat, dikenal istilah budak, abdi, batur, be- dinde, ngenger yang memiliki kesamaan karakteristik, yaitu seseorang yang melakukan pekerjaan di wilayah domestik, namun ada pula perbedaan eksistensinya karena masing-masing memiliki latar bela- kang sejarahnya sendiri-sendiri. 13 Wangsitalaja mengatakan ada jenis budak sebagai hukuman pengadilan dan ada budak tawanan perang, yang keseluruhannya kemudian menjadi milik pribadi. 14
Pada masa kerajaan terutama jaman feodalisme di Jawa, istilah budak berubah menjadi abdi. Abdi dalem adalah sebutan kebanggaan bagi mereka yang bekerja menjadi pegawai raja. Di antara jenis pro- fesi kerja abdi dalem juga terdapat orang yang secara khusus menjadi emban (pembantu) di keluarga sang raja. Kerja emban (pembantu) memiliki kesamaan ciri dengan PRT. 15
Masyarakat feodal atau pra-kapitalis ini merupakan masyarakat yang sudah mengenal produksi, tetapi hasil produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan kelas majikan. Ketika itu, PRT adalah orang yang bekerja yang semata mengandalkan kompetensi keterampilan di dalam rumah, seperti memasak, mencuci, merawat kebun, mengu- rus rumah dan mengasuh anak. Karena kompetensi ini sangat dekat (dianggap dekat) dengan dunia perempuan, maka jenis pekerjaan ini sebagian besar memang dimasuki oleh perempuan. Pada jaman feo- dalisme, PRT mengikuti majikan sejak kecil sampai memiliki anak dan cucu. Mereka dengan setia mengikuti majikan yang sama. PRT seperti  ini tidak mengharapkan imbalan apapun dan pada umumnya mereka tinggal berdekatan dengan majikannya. 16
12  Tiasri Wiandani, “Kisah Pekerja Rumah Tangga, dari Masa Kolonial Hingga Masa Kini”, http://www.konde.co/2016/03/kisah-pekerja-rumah-tangga- dari-jaman.html, diakses 10/01/2018.
13  Raden Ramadhan Kusdyananto, “Mekanisme Survival Pembantu Rumah Tangga “Pocokan” (Studi Tentang Pembantu Rumah Tangga “Pocokan” di Kompleks Perumahan Wisma Tropodo Sidoarja”, Journal Universitas Air- langga , 5, 3 (2016), hlm. 4. 14  Tiasri Wiandani, “Kisah Pekerja”.
15  Tiasri Wiandani, “Kisah Pekerja”.
16  Partini, “Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Sosiologis (Studi Awal ten- tang Pembantu Rumah Tangga di Yogyakarta)”, Jurnal Populasi , 1, 1 (1990),
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Pekerja rumah tangga memiliki pengaruh sosial yang tinggi da- lam sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari be- ragam nama yang dinisbahkan pada kaum pekerja, dari mulai “babu”, ”bedinde”, “batur”, “jongos”, “kacung” sampai “pembokat”. 17
Dalam perkembangannya, PRT sebenarnya sudah ada sejak sebelum kemerdekaan namun belum ada pembahasan secara khusus mengenai itu ataupun perlindungan terhadapnya. 18 PRT merupakan salah satu pekerjaan yang memberikan jasa yaitu tenaga mereka un- tuk mengerjakan sesuatu. Kehadiran PRT menjadi suatu hal yang penting bagi sebagian keluarga karena itu sangat membantu mereka dalam mengurus pekerjaan rumah.

## C. Substansi Konvensi International Labour Organization

## Nomor 189 Tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga
Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga merupakan konvensi yang sangat kru- sial bagi pekerja rumah tangga. Hal ini dikarenakan banyaknya PRT mengalami diskriminasi terhadap hak-hak dasar mereka yang seha- rusnya dimiliki, sehingga dengan bantuan konvensi ini para PRT da- pat memiliki kembali hak dasar mereka.
Konvensi Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Peker- ja Rumah Tangga, mengartikan PRT sebagai seorang yang dipekerja- kan dalam rumah tangga dengan sebuah hubungan kerja. 19 Seorang PRT mungkin bekerja atas dasar penuh waktu atau paruh waktu, dipekerjakan oleh sebuah rumah tangga atau pemberi pekerjaan. 20
hlm. 49. 17  Raden Ramadhan Kusdyananto, “Mekanisme Survival Pembantu”.
18 Theresia Rizka Ully Situmorang, “Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Indonesia Ditinjau Dari Konvensi ILO No. 189”, Journal of  Interna- tional Law , 4, 2 (2016), hlm. 9.
19 International Labour Organization Convention No 189, 2011 tentang Decent Works for Domestic Workers , Pasal 1, “ (b) the term domestic worker means any person engaged in domestic work within an employment relationship” .
20  Pasal 1 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, “ (a) the term domestic work means work performed in or for a household or households” .
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
PRT juga mungkin tinggal di rumah pemberi pekerjaan atau mung- kin tinggal di tempat tinggalnya sendiri. 21 Seorang PRT juga mungkin bekerja di negara di mana dia bukan merupakan warga negaranya. 22
Pekerjaan ini meliputi tugas-tugas seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci dan menyetrika baju, merawat anggota keluarga, anak-anak, lanjut usia, berkebun dan menjaga rumah untuk keluarga yang mempekerjakannya.
Standar minimal dalam Konvensi Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga terdiri dari, hak-hak dasar bagi PRT yang diatur dalam konvensi ini antara lain, promosi dan perlindungan hak asasi manusia seluruh PRT 23 , menghormati dan melindungi prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja seperti kebebasan berserikat dan penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan pekerja anak, penghapusan diskrimi- nasi dalam hal pekerjaan dan jabatan, 24 perlindungan efektif dari se-
21  Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, “Each Member shall take mea- sures to ensure that domestic workers, like workers generally, enjoy fair terms of employment as well as decent working conditions and, if  they reside in the house- hold, decent living conditions that respect their privacy” . Pasal 9 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, “ Each Member shall take measures to ensure that domestic workers: (a) are free to reach agreement with their employer or potential employer on whether to reside in the household; (b) who reside in the household are not obliged to remain in the household or with house- hold members during periods of  daily and weekly rest or annual leave; and (c) are entitled to keep in their possession their travel and identity documents”.
22  Pasal 8 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, “National laws and regulations shall require that migrant domestic workers who are recruited in one country for domestic work in another receive a written job offer, or contract of  employment that is enforceable in the country in which the work is to be performed, addressing the terms and conditions of  employment referred to in Article 7, prior to crossing national borders for the purpose of  taking up the domestic work to which the offer or contract applies”.
23  Pasal 3 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, “Each Member shall, in rela- tion to domestic workers, take the measures set out in this Convention to respect, promote and realize the fundamental principles and rights at work, namely: (a) freedom of  association and the effective recognition of  the right to collective bar- gaining; (b) the elimination of  all forms of  forced or compulsory labour; (c) the effective abolition of  child labour; and (d) the elimination of  discrimination in respect of  employment and occupation”.
24  Pasal 4 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, 1) Each Member shall set a minimum age for domestic workers consistent with the provisions of  the Minimum
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
gala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan 25 , ketentuan kerja yang fair dan kondisi hidup yang layak. 26 Selain itu, sebelum PRT bekerja harus diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja yang akan mereka jalani dengan cara yang mudah dipahami. 27
Konvensi ini juga mengatur tentang kerja dan pengupahan. Terkait dengan jam kerja, konvensi mengharuskan langkah-langkah yang ditujukan untuk menjamin perlakuan sama antara PRT dan pekerja secara umum. Berkenaan dengan jam kerja normal, kompen- sasi lembur, masa istirahat harian dan mingguan, dan cuti. 28 Semen- tara dalam pengupahan, konvensi mensyaratkan upah minimum
Age Convention, 1973 (No. 138), and the Worst Forms of  Child Labour Conven- tion, 1999 (No. 182), and not lower than that established by national laws and reg- ulations for workers generally. 2) Each Membe r shall take measures to ensure that work performed by domestic workers who are under the age of  18 and above the minimum age of  employment does not deprive them of  compulsory education, or interfere with opportunities to participate in further education or vocational train- ing”. Pasal 11 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, “Each Member shall take measures to ensure that domestic workers enjoy minimum wage coverage, where such coverage exists, and that remuneration is established without discrimination based on sex”.
25  Pasal 5 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, “Each Member shall take mea- sures to ensure that domestic workers enjoy effective protection against all forms of abuse, harassment and violence” . 26  Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, “Each Member shall take mea- sures to ensure that domestic workers, like workers generally, enjoy fair terms of employment as well as decent working conditions and, if  they reside in the house- hold, decent living conditions that respect their privacy”.
27  Pasal 7 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, “Each Member shall take mea- sures to ensure that domestic workers are informed of  their terms and conditions of  employment in an appropriate, veri fi able and easily understandable manner and preferably, where possible, through written contracts in accordance with national laws, regulations or collective agreements”.
28  Pasal 10 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, 1) Each member shall take measures towards ensuring equal treatment between domestic workers and workers generally in relation to normal hours of  work, overtime compensation, periods of daily and weekly rest and paid annual leave in accordance with national laws, reg- ulations or collective agreements, taking into account the special characteristics of domestic work. 2) Weekly rest shall be at least 24 consecutive hours. 3) Periods dur- ing which domestic workers are not free to dispose of  their time as they please and remain at the disposal of  the household in order to respond to possible calls shall be regarded as hours of  work to the extent determined by national laws, regulations or collective agreements, or any other means consistent with national practice”.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
mengacu kepada aturan upah minimum yang ada untuk pekerja. 29
Selain itu, pembayaran upah harus dilakukan secara tunai, langsung kepada pekerja, dalam jangka rutin yang tidak lebih dari sebulan. Pembayaran dengan cek atau transfer bank bila diperbolehkan oleh undang-undang atau kesepakatan bersama, atau dengan persetujuan pekerja. 30 Pembayaran dengan barang diperbolehkan dengan tiga syarat yaitu, hanya proporsi terbatas dari total upah, nilai moneter adil dan wajar. Artinya, seragam atau perlengkapan pelindung tidak dianggap sebagai pembayaran dengan barang, tetapi sebagai perala- tan yang harus disediakan oleh majikan untuk pekerja secara gratis untuk pelaksanaan tugas-tugas mereka. 31
Konvensi Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Peker- ja Rumah Tangga menawarkan perlindungan khusus kepada pekerja rumah tangga. Konvensi ini menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar, dan mengharuskan negara mengambil serangkaian langkah dengan tujuan untuk menjadikan kerja layak sebagai suatu realitas bagi para pekerja rumah tangga.
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan
29  Pasal 11 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, “Each member shall take mea- sures to ensure that domestic workers enjoy minimum wage coverage, where such coverage exists, and that remuneration is established without discrimination based on sex” . 30  Pasal 12 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, “Domestic workers shall be paid directly in cash at regular intervals at least once a month. Unless provided for by national laws, regulations or collective agreements, payment may be made by bank transfer, bank cheque, postal cheque, money order or other lawful means of monetary payment, with the consent of  the worker concerned”. 31  Pasal 12 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, Domestic workers shall be paid directly in cash at regular intervals at least once a month. Unless provided for by national laws, regulations or collective agreements, payment may be made by bank transfer, bank cheque, postal cheque, money order or other lawful means of  monetary payment, with the consent of  the worker concerned. National laws, regulations, collective agreements or arbitration awards may provide for the pay- ment of  a limited proportion of  the remuneration of  domestic workers in the form of  payments in kind that are not less favourable than those generally applicable to other categories of  workers, provided that measures are taken to ensure that such payments in kind are agreed to by the worker, are for the personal use and bene fi t of  the worker, and that the monetary value attributed to them is fair and reason- able”.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
bagian dari hak asasi manusia. Penjabaran hak warga negara atas pekerjaan tercantum dalam pasal 38 ayat (1) undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “setiap warga Negara sesuai dengan kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Penegasan hak atas pekerjaan ini juga terda- pat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang dalam hal ini memberikan jaminan bagi setiap orang. Pasal 23 ayat 1 Deklarasi Universal HAM berbunyi,”Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan atas perlindungan dari pengangguran”. Sementara ayat 2 berbunyi “Setiap orang, de- ngan tidak ada perbedaan, berhak atas upah yang sama untuk peker- jaan yang sama.” Jadi setiap buruh selain berhak memilih pekerjaan yang tepat buat dirinya yang dianggap layak, juga berhak menda- patkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan bahkan sesuai dengan tempat yang diinginkan dan dilindungi.
D. Kebutuhan Merati fi kasi Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Decent Work For Domestic Workers

## 1. Instrumen Hukum Nasional Indonesia terkait Pekerja Rumah Tangga Belum Memadai
Di Indonesia, pekerja rumah tangga belum memiliki regulasi yang mengatur secara maksimal. Beberapa instrumen hukum nasional terkait pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia belum mampu mengakomodir hak dan kewajiban pekerja rumah tangga secara ter- perinci. Beberapa instrumen hukum nasional terkait pekerja rumah tangga adalah:
a.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga- kerjaan
Secara normatif, pekerja telah diatur dan dilindungi melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun demikian, peker- ja rumah tangga tidak termasuk golongan pekerja yang diatur di dalam UU ini, disebabkan pekerja yang diatur adalah pekerja
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
dalam arti yang bekerja di sektor industri. Dalam UU Ketenaga- kerjaan, kata “pekerja” dimaknai sebagai “seseorang yang beker- ja untuk mendapatkan upah atau bentuk imbalan lain”. 32
Sebagai konsekwensi kategorisasi “pekerja” yang demikian, PRT juga tidak mendapatkan akses terhadap mekanisme penye- lesaian perselisihan kerja, seperti pengadilan industrial yang dibentuk menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesai- an Perselisihan Hubungan Industrial. Hal ini disebabkan karena PRT tidak termasuk dalam de fi nisi pekerja pada UU Ketenaga- kerjaan. Berdasarkan penafsiran terhadap substansi UU Nomor 13 Tahun 2003, maka eksistensi PRT tidak diakui dan secara oto- matis tidak mendapat perlindungan hukum. 33
Keberadaan UU Ketenagakerjaan dinilai belum mengako- modasi kepentingan pekerja rumah tangga. PRT tidak menda- patkan payung hukum dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 karena pekerjaan tersebut termasuk pada pekerja non formal sebagaima- na hasil putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor 70/59/111/02/C tanggal 19 Desember 1959. 34 Dengan adanya putusan tersebut, UU Ketenagakerjaan hanya menjadi payung hukum bagi pekerja formal namun tidak untuk pekerja non formal.
b.  Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Pada tanggal 18 Januari 2015 pemerintah Indonesia mener- bitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (selanjutnya disebut
Permenaker) tentang Perlindungan PRT. Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 ini dianggap sebagai terobosan terhadap perlindung- an pekerja rumah tangga yang selama ini belum diatur di dalam undang-undang Indonesia.
Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 mengutamakan per- lindungan dengan menggunakan skema pelaksanaan hak-hak
32  Pasal 1 angka ke-3 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. 33 Wiwik A fi fah, “Eksistensi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia”, DiH Jurnal Ilmu Hukum , 14, 27 (2018), hlm. 55. 34 Wiwik A fi fah, “Eksistensi Perlindungan Hukum”, hlm. 56.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
normatif sebagai pekerja namun tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat set- empat. 35 Terkait sanksi bagi LPPRT (Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga) yang melakukan pelanggaran, aturan Perme- naker Nomor 2 Tahun 2015 mengancam memberikan sanksi tegas. Mulai dari sanksi yang paling ringan berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha LPPRT sampai pencabutan izin oleh gubernur. 36 Untuk pembinaan dan pengawasan LPPRT dilakukan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. 37 Termasuk soal pemberian izin, per- panjangan dan pencabutannya serta pengawasannya diserahkan kepada gubernur.
Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 dianggap tidak cukup menjawab kebutuhan perlindungan dan pengakuan bagi pekerja rumah tangga. Hal ini dikarenakan tidak adanya penjabaran jenis PRT seperti: Asisten rumah tangga ( maid) , perawat anak ( nannya, bukan babbystitter),  governess , tukang kebun/pengurus kolam, runner, dan sebagainya. Selain itu, Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tidak memerinci hak-hak sebagai pekerja seperti pengaturan jam kerja dan waktu istirahat, cuti mingguan, dan cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi dan berserikat, serta perjanjian tertu- lis dan bukan lisan, serta tidak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 38 Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 juga tidak mengatur mengenai hak untuk tinggal bersama pengguna. Seharusnya jika pekerja tinggal bersama pengguna maka pekerja harus mendapat kamar sendiri dan di lingkungan yang nyaman dan aman.

## 35 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Repubik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015  Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
36  Pasal 27 Permenaker No 2 Tahun 2015, (2) Sanksi administratif sebagaima- na dimaksud dalam pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghen- tian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha LPPRT; c. pencabu- tan izin”.
37 Pasal 26 Permenaker No 2 Tahun 2015, (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap LPPRT dilakukan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk”.
38 Nur Hidayati, Perlindungan terhadap .
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Pengaturan mengenai standar gaji masing-masing jenis PRT juga tidak terdapat di Permenaker Nomor 2 Tahun 2015. Sehar- usnya segera ditetapkan standar gaji masing-masing jenis PRT, misalnya: Asisten rumah tangga digaji 100% dari UMR yang berlaku (bisa juga menggunakan range seperti 200-300% sehing- ga pekerja yang lebih berpengalaman dapat digaji lebih tinggi, walaupun tentu saja batasan atas dari range tersebut bukan angka maksimum dan pemberi kerja boleh membayar lebih), governess digaji 250% dari UMR yang berlaku, dan seterusnya (sehingga ke- tika UMR berubah mengikuti in fl asi, Permen ini atau UU PRT yang akan disahkan nanti akan selalu relevan dengan standar hidup tanpa pelu sering amandeman. Standar gaji PRT (dengan persentase nasional yang berlaku mengikuti UMR di daerah yang bersangkutan) harus ditentukan oleh kementerian sendiri, bukan didelegasikan ke Dinas Ketenagakerjaan masing-masing daerah atau organisasi yang rentan kon fl ik kepentingan seperti Asosiasi Pelatihan Pekerja Seluruh Indonesia (APPSI).
Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 ini dianggap belum cu- kup dan hanya merupakan standar minimal dari perlindungan pekerja rumah tangga. Dibutuhkan undang-undang mengenai pekerja rumah tangga yang memuat standar upah dan sebagain- ya, serta mengatur pula penyaluran pekerja rumah tangga. Kon- vensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga telah mengatur hal-hal tersebut di dalam konvensi, sehingga dapat dijadikan dasar bagi Indonesia untuk membuat undang-undang terkait.

## 2. Kondisi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Membutuhkan Perlindungan
Eksistensi pekerja rumah tangga sudah dikenal sejak lama di Indo- nesia. Pekerja rumah tangga atau sering dikenal dengan pembantu rumah tangga merupakan profesi seseorang sebagai seorang pelayan atau baby sitter di sebuah rumah. PRT di Indonesia, mengacu pada
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
pekerja rumah tangga yang bekerja pada keluarga di dalam negeri. 39
Kata pekerja ( worker ) dari PRT merupakan sebuah wacana baru yang dikembangkan oleh lembaga swadaya masyarakat dan organisasi perburuhan internasional ( International Labour Organization/ILO ) untuk menggantikan kata “pembantu” ( servant ). 40 Namun sebutan sebagai “pekerja”  belum diterima oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat lebih memilih menyebut PRT sebagai “pembantu. 41
Pekerja Rumah Tangga merupakan sektor yang penting dan memegang peran yang strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi Indonesia. 42 Kondisi saat ini pekerja rumah tangga masih berada di dalam lingkup pekerja informal. 43 Hal ini dikarenakan persepsi masyarakat yang mengganggap bahwa profesi pekerja ru- mah tangga tidak memerlukan keterampilan khusus, sehingga ke- tika hendak melamar pekerjaan tidak ada standar pendidikan atau standar keterampilan khusus yang harus dilampirkan secara formal. Persepsi semacam ini turut menjadi faktor yang menyebabkan me- ngapa profesi sebagai pekerja rumah tangga masih berada di sektor informal, tidak produktif, tidak memiliki nilai sosial, ekonomi dan politik. 44 Dari segi perekrutan, pada umumnya metode yang digu- nakan ialah melalui metode kekeluargaan, bukan melalui metode seleksi. Hal ini biasanya lebih banyak disukai karena menawarkan ke-
39  Sri Turatmiyah dan Annalisa Y, “Pengakuan Hak-Hak Perempuan sebagai Pekerja Rumah Tangga ( Domestic Workers ) sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum , 13, 1 (2013), hlm. 50.
40 Sali Susiana, “Urgensi Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Feminis”, Jurnal Legislasi Indonesia , 7, 2 (2012),  hlm. 257.
41  Fran Rady, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembantu Rumah Tangga Di Kota Bandar Lampung”, Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015, hlm. 2.
42  Sakka Pati., “Perspektif Hukum”.
43  Tri Widodo, menyatakan “sektor informal adalah sektor yang tidak teror- ganisasi (unorganized), tidak teratur (unregulated), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (unregistered). Di NSB, sekitar 30-70 % populasi ten- aga kerja di perkotaan bekerja di sektor informal”.  https://ugm.ac.id/id/ berita/1756-peran.sektor.informal.di.indonesia, “Peran Sektor Informal di Indonesia”, 08/03/2006, diakses 12/05/2018 44  Sri Turatmiyah dan Annalisa Y., “Pengakuan Hak”.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
mungkinan lebih besar untuk menemukan majikan yang baik serta menghindari masalah. 45
Di Indonesia anak yang mulai mengambil profesi sebagai peker- ja rumah tangga umumnya baru saja menyelesaikan masa sekolah dasar (selanjutnya disebut dengan SD), yaitu ketika berusia dua belas atau tiga belas tahun. 46 Menurut ILO, pada 2010 ada 2,6 juta pekerja rumah tangga di Indonesia, sedikitnya 688.132, sebagian besar ada- lah anak-anak perempuan di bawah usia delapan belas tahun, adalah pekerja rumah tangga anak. 47 Pekerja anak ini direkrut oleh majikan, kerabat, serta agen penyalur tenaga kerja untuk menjadi pekerja ru- mah tangga bagi pihak yang membutuhkan. Beberapa calon maji- kan lebih suka mempekerjakan anak-anak karena lebih mudah diatur dibandingkan dengan mempekerjakan orang dewasa.
Dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012, dinyatakan pekerja ru- mah tangga juga rentan terhadap kekerasan, pelanggaran hukum, pelecehan dan gaji yang tidak bayar. 48 Jaringan Advokasi Nasional Pembantu Rumah Tangga (Jala PRT), mencatat selama tahun 2016 ada 287 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga di mana 266 kasus kekerasan dilakukan oleh majikan dan 21 oleh agen penyalur. 49
Adapun kasus kekerasan tersebut terhitung, 48 kali siksaan fi sik, 97 kekerasan psikis, dan 103 mengalami kekerasan ekonomi karena upah tidak dibayar. Selain  itu, terdapat pekerja rumah tangga yang
45  Maslihati Nur Hidayati, “Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Se- bagai Kelompok Masyarakat Yang Termarjinalkan di Indonesia”, Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial , 1, 1 (2011), hlm.12.
46  Debora Panca Anugrah, “Indonesian Interest in International Labour Or- ganization (ILO) Convention No. 189”, Jom FISIP , 1, 2 (2014), hlm. 8.
47 Karina Cicilia Sitanggang, “Pengaturan Hak-Hak Anak di Bawah Umur sebagai Pekerja Rumah Tangga dalam Peraturan Perundang-Undangan”, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm. 49.
48 Https://m.timesindonesia.co.id/read/103971/20150907/121816/awas- kekerasan-dan-gaji-rendah-masih-menimpa-prt-anak/, “Awas Kekeras- an dan Gaji Rendah Masih Menimpa PRT Anak”, 07/09/2015, diakses 10/02/2018.
49 Https://metro.tempo.co/read/744883/80-persen-kekerasan-terhadap-prt- tak-terpublikasi, “80 Persen Kekerasan Terhadap PRT Tak Terpublikasi”, 15/02/2016, diakses 10/02/2018.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
juga mengalami kekerasan seksual. Ada 39 kasus yang dicatat Jala dengan korban berusia 18-21 tahun. Data tersebut dikumpulkan dari beberapa wilayah di Indonesia, seperti Yogyakarta, Surabaya, Me- dan, dan Lampung. Dari 287 kasus kekerasan, hanya 12 kasus yang termuat di media massa. 50
Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa kondisi pekerja rumah tangga di Indonesia masih jauh dari kata layak. Peker- ja rumah tangga di Indonesia masih belum memiliki standar baik standar kerja, upah dan lain sebagainya.

## 3. Kondisi Pekerja Rumah Tangga Migran Internasional Membutuhkan Perlindungan
Fenomena global yang terjadi di hampir sebagian besar negara di dunia antara lain berupa migrasi internasional, termasuk migrasi tenaga kerja. Fenomena ini terus berkembang seiring dengan pola hubungan yang terjalin antarnegara dalam berbagai dimensi. Men- ingkatnya hubungan antarnegara pada gilirannya berpengaruh pada intensitas arus migrasi dari dan ke negara bersangkutan. PRT sampai saat ini menempati posisi teratas sebagai tujuan migrasi TKI. 51 Pada dekade terakhir ini, Indonesia telah menjadi salah satu pengirim pekerja migran terbesar kedua setelah Filipina. Adanya faktor peng- hasilan yang lebih tinggi berkali lipat dibanding dengan penghasilan di dalam negeri tentunya menjadi faktor pemicu yang sangat meng- giurkan bagi tenaga kerja Indonesia.
Pekerja migran internasional pada umumnya cenderung memi- lih bekerja di negara-negara tetangga sekitarnya yang  mempunyai kemiripan dalam hal budaya dan juga bahasa. Misalnya mayoritas pekerja migran asal Indonesia lebih memilih bekerja di Malaysia ka- rena merupakan negara serumpun dan dekat secara geogra fi s. 52
50 Https://metro.tempo.co/read/744883/80-persen-kekerasan-terhadap-prt- tak-terpublikasi, “80 Persen Kekerasan terhadap PRT Tak Terpublikasi”,
15/02/2016, diakses 10/02/2018.
51 Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Nasib TKI di Tengah Keberadaan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004”, Jurnal Hukum Novelty , 7, 2 (2016), hlm. 157.
52  Ririn Anggriani, “Perlindungan Hukum bagi Irregular Migrant Workers In-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Kebijakan perlindungan terhadap TKI belum dapat memberikan perlindungan secara optimal terhadap kalangan TKI. Perlindungan yang minim pada tahapan pra penempatan ditandai oleh banyaknya rekrutmen secara massif oleh para calo yang minim melakukan so- sialisasi, pemalsuan dokumen, dan pengeluaran biaya yang banyak, serta koordinasi dengan instansi terkait yang tidak kuat. Pada tahap penempatan, tidak adanya upah minimum dan izin cuti libur sebagai hak sosial TKI juga merupakan bentuk kekerasan ekonomi dan psi- kis. Sedangkan pada tahapan purna penempatan, masih ada pemba- yaran oleh TKI yang tidak jelas alokasinya. 53
Kasus pelanggaran hak asasi manusia juga marak terjadi ter- hadap TKI yang berada di luar negeri. Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 dilaporkan 1079 TKI migran perempuan di Si- ngapura dan 85 orang dilaporkan meninggal, 235 kasus pengaduan TKI migran perempuan bermasalah di Saudi Arabia. 54 Tidak jarang TKI di luar negeri mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari pemberi kerja. Tidak hanya itu, bahkan penyaluran TKI terkadang berkaitan dengan sindikat perdagangan orang ( human traf fi cking ). Be- berapa sindikat perdagangan orang, berkedok sebagai penyalur TKI. Selain itu, masalah yang dihadapi oleh TKI yaitu penipuan, pemalsu- an dokumen, pelecehan, pemerkosaan, penyiksaan hingga tidak ter- penuhinya hak-hak TKI tersebut.
Munculnya kasus-kasus yang berkaitan dengan TKI mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Badan ini berfungsi merumuskan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan ter- integrasi. 55
donesia di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum HAM Inter- nasional)”, Yuridika , 32, 2 (2017), hlm. 315.
53  Demikian menurut Ana Sabhana Azmy sebagaimana dikutip Mustika Pra- baningrum Kusumawati, “Nasib TKI”, hlm. 165.
54  Loso, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, Jur- nal Pandecta, 5,2 (2010),  hlm. 213.
55 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang No 39 tahun
Undang-undang terkait tenaga kerja Indonesia adalah Undang- Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindung- an Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri. Apabila dilihat isinya, Undang-undang ini lebih mengatur soal penempatan TKI dibanding perlindungannya. Dari 109 pasal di dalamnya, hanya ada sembilan pasal yang berkaitan dengan perlindungan TKI. Undang-undang ini bahkan tidak mengatur perlindungan terhadap TKI pasca bekerja di luar negeri.
Konvensi ILO tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga sendiri memberlakukan juga ketentuan mengenai pekerja ru- mah tangga dalam negeri terhadap pekerja migran. Hal ini diatur di dalam Pasal 8 ayat (3) Konvensi, “anggota harus saling bekerja sama satu sama lain untuk menjamin efektifnya penerapan ketentuan-ke- tentuan Konvensi ini pada pekerja rumah tangga migran”. 56
Pekerja migran Indonesia memiliki kontribusi yang besar ter- hadap perekonomian Indonesia dan sering disebut “pahlawan de- visa”. Menurut data BNP2TKI lebih 6,2 juta tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri selama tahun 2016. Pada periode Agustus 2017 jumlah remitansi mencapai US$ 5,81 miliar atau setara dengan Rp 77, 577 triliun. Catatan tersebut merujuk pada catatan Bank
2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pada pasal 94 ayat (1) dan (2). Kemudian disusul dengan la- hirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur in- stansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Ke- menhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemen- kes, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, dan lain-lain. (http://www.bnp2tki. go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI) BNP2TKI memiliki visi: Terwujudnya TKI yang Profesional, Bermar- tabat dan Sejahtera. Serta misi: Meningkatkan pemanfaatan peluang kerja luar negeri. Meningkatkan pelayanan penempatan TKI yang mudah, mu- rah, cepat dan aman. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan TKI.
Melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. (http://www. bnp2tki.go.id/frame/9004/Visi-dan-Misi-BNP2TKI)
56 International Labour Organization Convention No 189, 2011 tentang Decent Works for Domestic Workers , Pasal 8 ayat 3, “Members shall take measures to cooperate with each other to ensure the effective application of the provi- sions of this Convention to migrant domestic workers”.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Indonesia. 57 Oleh karenanya, sudah seharusnya pemerintah dan DPR memberikan penghargaan kepada mereka dengan cara mengupaya- kan perlindungan hak-haknya secara maksimal. Upaya perlindungan tersebut secara normatif dilakukan antara lain dengan merati fi kasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Peker- ja Rumah Tangga. Dengan merati fi kasi Konvensi ini diharapkan TKI di luar negeri akan terlindungai secara maksimal, dan posisi pemerin- tah di kancah internasional juga akan semakin kuat dalam memper- juangkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia di sektor domes- tik. Hal itu sangat mungkin disebabkan standar perlindungan TKI yang digunakan dan diupayakan akan menjadi relatif sama dengan standar perlindungan pada negara lainnya yang juga terikat dengan Konvensi. Dengan demikian, rati fi kasi Konvensi ini akan memperli- hatkan sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam men- jamin pengakuan dan perlindungan hukum warga negaranya, serta mewujudkan situasi kerja yang layak bagi semua pekerja.

## E. Kesimpulan
Rati fi kasi Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga perlu dilakukan oleh peme- rintah Indonesia, dengan alasan, pertama, kondisi pekerja rumah tangga yang masih berada di sektor informal dianggap tidak produktif serta tidak memiliki nilai sosial dan politik; kedua, belum ada undang- undang khusus yang mengatur mengenai permasalahan pekerja ru- mah tangga; ketiga, adanya negara tetangga yang juga merupakan salah satu pengekspor tenaga kerja terbesar di Asia Tenggara yang telah merati fi kasi konvensi dan memberi perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Bagi pemerintah Indonesia, merati fi kasi kon- vensi ini akan memperlihatkan sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjamin pengakuan dan perlindungan hukum terhadap warga negaranya.
57 https:// fi nance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3771909/bnp2tki- sebut-remitansi-tki-capai-rp-775-triliun, “BNP2TKI Sebut Remitansi TKI Capai Rp 77,5 Triliun”, 15/12/2017, diakses 12/05/2018.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)

## Daftar Pustaka

## Artikel/Buku/Laporan
A fi fah, Wiwik. “Eksistensi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia.” DiH Jurnal Ilmu Hukum, 14, 27 (2018): 53-67.
Anggriani, Ririn. “Perlindungan Hukum bagi Irregular Migrant Work- ers Indonesia di Kawasan Asia Tenggara (dalam Perspektif Hu- kum HAM Internasional).” Yuridika , 32, 2 (2017): 310-335.
Anugrah, Debora Panca. “Indonesian Interest in International La- bour Organization (ILO) Convention No. 189.” Jom FISIP , 1, 2
(2014): 1-15.
Asri,  Wijayanti. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi . Jakarta: Si- nar Gra fi ka, 2009.
Dina, Martiani. “Nilai kerja PRT dan Urgenisasi Perlindungan Hu- kum Bagi PRT.” Jurnal Aspirasi, 1, 1 (2010): 1-16. Hidayati, Maslihati Nur. “Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tang- ga Sebagai Kelompok Masyarakat yang Termarjinalkan di Indo- nesia.” Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial , 1, 1 (2011):
11-18.
Hidayati, Nur. “Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 tahun 2015.” Ragam Jurnal Pengembangan Ilmu Humaniora, 14, 3 (2015): 213-217. Kusdyananto, Raden Ramadhan. “Mekanisme Survival Pembantu Rumah Tangga “Pocokan” (Studi tentang Pembantu Rumah Tangga “Pocokan” di Kompleks Perumahan Wisma Tropodo Sidoarja.” Journal Universitas Airlangga , 5, 3 (2016): 1-15. Kusumawati, Prabaningrum. “Nasib TKI di Tengah Keberadaan Un- dang-undang Nomor 39 Tahun 2004”. Jurnal Hukum Novelty , 7,
2 (2016): 155-167.
Loso. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Ne- geri.” Jurnal Pandecta, 5,2 (2010): 210-217.
Partini, “Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Sosiologis (Studi Awal tentang Pembantu Rumah Tangga di Yogyakarta).” Jurnal Populasi , 1, 1 (1990): 47-59.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Pati, Sakka. “Perspektif Hukum Re fl eksif terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.” Jurnal Amanna Gappa, 20, 4 (2012): 443- 450.
Rady, Fran. “Perlindungan Hukum terhadap Pembantu Rumah
Tangga di Kota Bandar Lampung.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015.
Rosali, Devita Christi. “Pelaksanaan Hubungan Kerja antara Pengu- saha dan Pekerja dalam Kaitannya dengan Aspek Norma Kerja di Solopos.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.
Silitonga, Ningsih. “Efektivitas Konvensi ILO No. 189 terhadap Peker- ja Rumah Tangga (PRT) Filipina.” Jom FISIP , 2, 1 (2013): 1-10.
Sitanggang, Karina Cicilia. “Pengaturan Hak-Hak Anak di Bawah Umur sebagai Pekerja Rumah Tangga dalam Peraturan Perun- dang-Undangan.” Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
2010.
Situmorang, Theresia Rizka Ully. “Perlindungan Hukum Pekerja
Rumah Tangga Indonesia Ditinjau dari Konvensi ILO No. 189.”
Journal of  International Law , 4, 2 (2016): 1-24. Susiana, Sali. “Urgensi Undang-Undang tentang Perlindungan Peker- ja Rumah Tangga dalam Perspektif Feminis.” Jurnal Legislasi In- donesia , 7, 2 ( 2012): 252-257.
Turatmiyah, Sri dan Annalisa Y. “Pengakuan Hak-Hak Perempuan sebagai Pekerja Rumah Tangga ( Domestic Workers) Sebagai Ben- tuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia.”
Jurnal Dinamika Hukum , 13, 1 (2013): 50-58.
Wiandani, Tiasri. “Kisah Pekerja Rumah Tangga, dari Masa Kolonial
Hingga Masa Kini.” http://www.konde.co/2016/03/kisah- pekerja-rumah-tangga-dari-jaman.html, diakses 10/01/2018.
Wiranata, Frans Hendra. Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009. Zadjuli, Agoes. “Langkah Awal Menuju Rati fi kasi ILO 189 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga (Sebuah Catatan). http://Ham.Go.Id/Langkah-Awal-Menuju-Rati fi kasi-Ilo-189
-Tentang-Kerja-Layak-Bagi-Pekerja-Rumah-Tangga-Sebuah- Catatan-Halaman-2/, diakses 10/01/2018.

## Peraturan Hukum
International Labour Organization. Convention No 189, 2011 ten- tang Decent Works for Domestic Workers.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo- nesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Na- tions (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), LNRI Nomor 165, TLNRI Nomor 4915.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional, LNRI Nomor 185, TLNRI Nomor 4012.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LNRI Nomor 185, TLNRI Nomor 4012. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , LNRI Nomor
82, TLNRI Nomor 5234.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, LNRI Nomor 39, TLNRI Nomor 4279.

## Internet
International Labour Oganization. “Rati fi cations of C189-Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).” http://www.ilo.org/ dyn/normlex/en/f ?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_IN- STRUMENT_ID:2551460, diakses 18/02/2018. https:// fi nance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3771909/bnp2t- ki-sebut-remitansi-tki-capai-rp-775-triliun. “BNP2TKI Sebut Remitansi TKI Capai Rp 77,5 Triliun”, 15/12/2017, diakses 12/05/2018. https://m.timesindonesia.co.id/read/103971/20150907/121816/ awas-kekerasan-dan-gaji-rendah-masih-menimpa-prt-anak/. “Awas Kekerasan dan Gaji Rendah Masih Menimpa PRT Anak”,
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
07/09/2015, diakses 10/02/2018. https://metro.tempo.co/read/744883/80-persen-kekerasan-terh- adap-prt-tak-terpublikasi. “80 Persen Kekerasan Terhadap PRT
Tak Terpublikasi”, 15/02/2016, diakses 10/02/2018.
https://nasional.tempo.co/read/509312/107-juta-prt-bekerja-tan- pa-perlindungan. “107 Juta PRT Bekerja Tanpa Perlindungan”,
02/09/2013, diakses 10/02/2018. https://ugm.ac.id/id/berita/1756-peran.sektor.informal.
di.indonesia, “Peran Sektor Informal di Indonesia”, 08/03/2006, diakses 12/05/2018.
http://www.bnp2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI- Hingga-BNP2TKI. “Sejarah Penempatan TKI Hingga BNP2T- KI”, diakses 12/05/2018. http://www.bnp2tki.go.id/frame/9004/Visi-dan-Misi-BNP2TKI.
“Visi dan Misi BNP2TKI”, diakses 12/05/2018.