## PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN DI KOTA BANJARMASIN

## Muhammad Ananta Firdaus
(Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat)

## Abstract
The  existence  of  regional  autonomy  provides  an  opportunity  for  the  regions  to  make  policies related  to  the  aspirations  of  the  local  people.  During  this  Banjarmasin  city,  the  population  is mostly  Moslem  or  Muslims  mined  with  this  Banjarmasin  known  as  a  city  with  a  high  level  of religious  in  this  area  and  then  based  on  the  local  government  in  the  birth  of  local  regulations that shades of sharia, because it is associated with Do worship.
This is what later became the basis of the birth of City Regulation No. 13 of 2003 on Prohibition of Activities in the Month of Ramadan which was then revised through Regional Regulation No. 4  of  2005  on  Amendment  of  Regional  Regulations  Banjarmasin  Number  13  Year  2003  on Prohibition of Activities In Ramadhan or better known with the Perda of Ramadan. Where this law applies during the month of Ramadan, it appears that the high number of violations against the regulation, as long as this regulation is applied.
Key words: Implementation, Prohibition, Regional Regulation, Banjarmasin City .

## Abstrak:
Adanya  otonomi  daerah  memberikan  kesempatan  kepada  daerah  untuk  membuat  kebijakan- kebijakan terkait dengan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat daerahnya.  Selama ini Kota Banjarmasin  mayoritas  penduduknya  sebagian  besar  beragama  Islam  atau  muslim  ditambang dengan  selama  ini  Banjarmasin  dikenal  sebagai  kota  yang  tingkat  religiusnya  cukup  tinggi sehingga  hal  ini  kemudian  mendasari  pertimbangan  dari  pemerintah  daerah  dalam  lahirnya peraturan-peraturan  daerah  yang  bernuansa  syariah,  karena  terkait  dengan  kepentingan masyarakatnya dalam melaksanakan ibadahnya.
Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi  dasar  lahirnya  Peraturan  Daerah  Kota  No  13  Tahun  2003 tentang  Larangan  Kegiatan  Pada  Bulan  Ramadhan  yang  kemudian  direvisi  melalui  Peraturan Daerah No 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Larangan  Kegiatan  Pada  Bulan  Ramadhan  atau  lebih  dikenal  dengan Perda  Ramadhan.  Dimana  perda  ini  berlaku  selama  bulan  Ramadhan,  ternyata  terlihat  masih tingginya angka pelanggaran terhadap perda tersebut, selama perda ini diterapkan.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Larangan, Peraturan Daerah, Kota Banjarmasin.
A. Pendahuluan
Undang-Undang Dasar 1945
mengamanatkan  bahwa  pemerintah  daerah berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas
otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Pemberian otonomi  khas  kepada  daerah  diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan
peran  serta  masyarakat.  Di  samping  itu melalui  otonomi  luas,  daerah  diharapkan mampu  meningkatkan  daya  saing  dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Prinsip  otonomi  daerah  menggunakan prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur  semua  urusan  pemerintahan,  di luar  yang  menjadi  urusan  Pemerintah  yang ditetapkan  dalam  Undang-Undang  ini. Daerah  memiliki  kewenangan  membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan  peran  serta,  prakarsa,  dan pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Terlebih  di  era  otonomi  daerah  saat  ini daerah  diberikan  peluang  mengatur  dan mengurus  sendiri  daerahnya,  dalam  pasal  9 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  yang  membagi  urusan  pemerintahan menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan  pemerintahan  konkuren,  dan  urusan pemerintahan  umum.  Dimana  Pemberian otonomi  yang  seluas-seluasnya  kepada Daerah  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip negara  kesatuan.  Dalam  negara  kesatuan kedaulatan  hanya  ada  pada  pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak
ada  kedaulatan  pada  Daerah.  Oleh  karena itu,  seluas  apa  pun  otonomi  yang  diberikan kepada  Daerah,  tanggung  jawab  akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap  ada  ditangan  Pemerintah  Pusat.  Untuk itu  Pemerintahan  Daerah  pada  negara kesatuan  merupakan  satu  kesatuan  dengan Pemerintahan  Nasional.  Sejalan  dengan  itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah  merupakan  bagian  integral  dari kebijakan  nasional.  Pembedanya  adalah terletak  pada  bagaimana  memanfaatkan kearifan,  potensi,  inovasi,  daya  saing,  dan kreativitas  Daerah  untuk  mencapai  tujuan nasional  tersebut  di  tingkat  lokal  yang  pada gilirannya  akan  mendukung  pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.
Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya  sesuai  aspirasi  dan  kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan  ruang  yang  lebih  luas  kepada Daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan  Daerah  baik  dalam  bentuk  Perda maupun  kebijakan  lainnya  hendaknya  juga
memperhatikan kepentingan nasional.
Dengan demikian akan tercipta keseimbangan  antara  kepentingan  nasional yang  sinergis  dan  tetap  memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan  lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.
Dengan  adanya  ketentuan  tersebut, berarti  daerah  diberikan  kesempatan  untuk membuat  pengaturan  kebijakan  terkait dengan  daerahnya  masing-masing,  selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan  adanya  pemberian  kewenangan ini  oleh  undang-undang,  sehingga  daerah diberikan kesempatan untuk membuat kebijakan  atau  pengaturan  yang  berfungsi untuk  mengatur  daerahnya.  Sehingga  hal inilah yang menjadi dasar lahirnya kebijakan-kebijakan  yang  terkait  dengan inisiatif daerah.
Selama  ini  Kota  Banjarmasin  mayoritas penduduknya  sebagian  besar  beragama Islam  atau  muslim  ditambang  dengan selama ini Banjarmasin dikenal sebagai kota yang  tingkat  religiusnya  cukup  tinggi sehingga  hal  ini  kemudian  mendasari pertimbangan  dari  pemerintah  daerah dalam lahirnya  peraturan-peraturan  daerah  yang bernuansa syariah ,  karena  terkait  dengan
kepentingan masyarakatnya dalam melaksanakan ibadahnya.
Akhirnya  dengan  berbagai  masukan  dan pertimbangan  tersebut  lahirlah  Peraturan Daerah  Kota  No  13  Tahun  2003  tentang Larangan  Kegiatan  Pada  Bulan  Ramadhan yang  kemudian  direvisi  melalui  Peraturan Daerah No 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Daerah  Kota  Banjarmasin Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Larangan Kegiatan  Pada  Bulan  Ramadhan,  yang kemudian  lebih  dikenal  dengan  Perda Ramadhan.  Dimana  perda  ini  mengatur tentang kegiatan  berjualan warung  makanan dan  minuman  selama  pelaksanaan  ibadah Ramadhan, khususnya di Kota Banjarmasin.
B. Faktor Penyebab Terhambatnya Penegakan  Perda  Ramadhan  di  Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin (Latin:
Bandiermasinensis )  adalah  salah  satu  kota sekaligus  merupakan  ibu  kota  dari  provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Banjarmasin  merupakan  Pusat  Kegiatan Wilayah  (PKW),  sebagai  Kota  Pusat Pemerintahan (Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan)  serta  sebagai  pintu  gerbang nasional  dan  kota-kota  pusat  kegiatan ekonomi  nasional.  Juga  merupakan  kota penting  di  wilayah  Kalimantan  Selatan yang  saat  ini  memiliki  posisi  yang  sangat
strategis secara geografis. Sudah selayaknya  Kota  Banjarmasin  ditingkatkan statusnya  menjadi  Pusat  Kegiatan  Nasional di masa mendatang. 1
Kota  Banjarmasin  terletak  pada  3°15' sampai  3°22'  Lintang  Selatan  dan  114°32' Bujur  Timur,  ketinggian  tanah  asli  berada pada  0,16  m  di  bawah  permukaan  laut  dan hampir  seluruh  wilayah  digenangi  air  pada saat  pasang.  Kota  Banjarmasin  berlokasi daerah  kuala  sungai  Martapura  yang bermuara  pada  sisi  timur  Sungai  Barito. Letak  Kota  Banjarmasin  nyaris  di  tengah- tengah Indonesia. 2
Kota  ini  terletak  di  tepian  timur  sungai Barito  dan  dibelah  oleh  Sungai  Martapura yang  berhulu  di  Pegunungan  Meratus.  Kota Banjarmasin  dipengaruhi  oleh  pasang  surut air  laut  Jawa,  sehingga  berpengaruh  kepada drainase  kota  dan  memberikan  ciri  khas tersendiri  terhadap  kehidupan  masyarakat, terutama  pemanfaatan  sungai  sebagai  salah satu  prasarana  transportasi  air,  pariwisata, perikanan dan perdagangan. 3
Desentralisasi  memiliki  pengertian  yang luas.  Setiap  penyerahan  kewenangan  dari Pemerintah  Pusat  juga  dapat  tercakup  dari pengertian  tersebut.  Konsep  desentralisasi akan  selalu  berkaitan  dengan  kewenangan
1 id.wikipedia.org. diakses tanggal 2 Nopember 2013.
2 Ibid.
3 Ibid.
untuk  mengatur  dan  mengurus  tugas  yang menjadi ranah pemerintah pusat.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  daerah  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi dan  tugas  pembantuan,  diarahkan  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan, pelayanan, pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan kekhususan  suatu  daerah  dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dan untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  perlu ditingkatkan  dengan  lebih  memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan  dan  antar  pemerintahan. daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang  dan  tantangan  persaingan  global dengan  memberikan  kewenangan  yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan  pemberian  hak  dan  kewajiban menyelenggarakan  otonomi  daerah  dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.
Dalam  konteks  Indonesia,  desentralisasi selalu dikaitkan pembentukan daerah
otonom  atau  pemerintahan  daerah  (pemda) dan  penyerahan  urusan  pemerintahan  dari Pemerintah  Pusat  kepada  Pemda  sehingga Pemda  mempunyai  kewenangan  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut.
Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dan memperkuat integrasi nasional, para pendiri bangsa sejak awal sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi yaitu Undang Undang Dasar 1945 mencita-citakan  Indonesia  sebagai  negara kesatuan yang desentralistis dan demokratis. Para  pendiri  bangsa  menyadari  bahwa variabilitas  yang  tinggi  antar  daerah  dalam berbagai aspek tidak memungkinkan Indonesia  menjadi  negara  yang  sentralistis. Desentralisasi  menjadi  pilihan  selain  karena keinginan  mewujudkan  pemerintahan  yang responsif  terhadap  dinamika  yang  terjadi  di daerah,  juga  karena  pemerintahan  yang desentralistis lebih kondusif bagi percepatan pengembangan  demokrasi  di  Indonesia. Dengan  melimpahkan  sebagaian  urusan pemerintahan  ke  daerah,  maka  rakyat  di daerah akan menjadi semakin mudah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Mereka  juga  akan  dapat  lebih  mudah mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. 4
4 Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2011. Kementerian Dalam Negeri, hal 3.
Pada  awal  otonomi  daerah  di  era reformasi,  pelaksanaan  desentralisasi  yang dilakukan secara radikal dengan mengalihkan  urusan  yang  seluas-luasnya  ke daerah  ternyata  menimbulkan  beberapa masalah,  seperti  ketidakjelasan  pembagian urusan  antar  susunan  pemerintahan,  dan tidak  jelasnya  hubungan  interelasi  dan interdepensi antar tingkatan dan dan susunan pemerintahan  khususnya  antara  Pemda dengan  Pemerintah  Pusat  dan  antara  Pemda Provinsi  dengan  Pemda  kabupaten/Kota. Penempatan DPRD sebagai parlemen daerah dengan  kewenangan  untuk  memilih  dan memakzulkan kepala daerah (KDH) menghasilkan  destabilisasi  pemerintahan daerah. Konflik yang terjadi antar KDH dan DPRD  cenderung  meluas  di  banyak  daerah dan mengganggu kelancaran jalannya pemerintahan  daerah.  Semua  hal  di  atas mendorong  pemerintah  untuk  merevisi Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 untuk menata kembali pelaksanaan desentralisasi sehingga percepatan pembangunan  daerah  dapat  dilakukan. 5
Sehingga  lahirlah  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  mencoba  memperjelas pembagian  urusan  pemerintahan  dan  tetap dalam  koridor  otonomi  luas  (general competence) yang ada di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
5 Ibid, hal 4.
Seiring  berjalannya  waktu,  terbitlah Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan
Daerah telah
ditetapkan untuk mengganti Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  yang  tidak sesuai  lagi  dengan  perkembangan   keadaan, ketatanegaraan,
dan tuntutan
penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Muatan Undang-Undang Pemerintahan
Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya
adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.
Berdasarkan  UU  Nomor  23  tahun  2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan  yakni  urusan  pemerintahan  absolut, urusan  pemerintahan  konkuren,  dan  urusan pemerintahan  umum. Urusan pemerintahan absolut adalah  urusan  pemerintahan  yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah  Urusan  Pemerintahan  yang dibagi  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Untuk  urusan  konkuren  atau  urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat  dan  Daerah  provinsi  dan  Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan  pilihan. Urusan  Pemerintahan Wajib adalah  Urusan  Pemerintahan  yang wajib  diselenggarakan  oleh  semua  Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah  Urusan  Pemerintahan  yang wajib  diselenggarakan  oleh  Daerah  sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
Dengan  ketentuan  ini  kewenangan pemerintahan tersebut mempergunakan prinsip concurrence function” artinya diterapkannya prinsip konkurensi dari setiap urusan  pemerintahan.  Artinya  adalah  apa yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat, juga menjadi kewenangan Provinsi dan kewenangan  Kabupaten/Kota,  hanya  saja skalanya  yang  berbeda.  Kalau  Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan yang berskala  nasional  atau  lintas  Provinsi,  maka Provinsi  akan  mempunyai  kewenangan dengan skala Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota, sedangkan Kabupaten/Kota  mempunyai  kewenangan skala Kabupaten/Kota.
Dengan  adanya  pemberian  kewenangan oleh  undang-undang  kepada  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  tersebut  maka semakin menunjukkan  penerapan asas legalitas  di  Indonesia,  bahwa  maknanya adalah Dat  het  bestuur  aan  de  wet  is onderworpen (bahwa  pemerintah  tunduk kepada undang-undang) atau Het
legalitieitsbegisel houdt in dat alle (algemene)  de  burgers  bindede  bepalingen op  de  wet  moeten  berusten (bahwa  semua ketentuan  yang  mengikat  warga  negara harus  didasarkan  pada  undang-undang) 6 , dalam  hal  ini  termasuk  juga  setiap pemberian kewenangan  yang diberikan oleh undang-undang  otonomi  daerah  kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
Penerapan  asas  legalitas  ini  dalam bidang  pemerintahan  khususnya  di  era otonomi  daerah  diharapkan  akan  dapat menciptakan kepastian hukum. Dengan kata lain,  setiap  penyelenggaraan  pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.
Dengan  demikian  substansi  dari  penerapan asas  legalitas  adalah  wewenang  yakni Het vermogen  tot  het  verrichten  van  be  paalde rechtshandelingen (kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu). 7
Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan  hanya  menggambarkan hak  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat. Sementara dalam hukum, wewengan sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en  plichten). Dalam  kaitannya  dengan
6 Ridwan  HR.  2007. Hukum  Administrasi Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,     hal 95. 7 Ibid, hal 101. Dikutip dari Nicolai P, et. al. Bestuurecht. Amsterdam,.
otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zalfregelen) dan  mengelola  sendiri (zelfbesturen), sedangkan  kewajiban  secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana  mestinya.  Vertikal  berarti kekuasaan untuk  menjalankan  pemerintahan dalam satu tertib ikana pemerintahan negara secara keseluruhan. 8 Dalam hal ini Pemberian  otonomi  daerah  kepada  daerah Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  tidak  dapat dilepaskan keberadaannya dari NKRI, sehingga  memberikan  implikasi  hukum bahwa  setiap  kebijakan  yang  ada  di  daerah harus  tetap  seiring  dan  sejalan  dengan kepentingan nasional.
Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang Dasar  1945  pasal  18,  pemerintah  daerah diberikan  pemerintah  daerah  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi dan  tugas  pembantuan.  Pemberian  otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat. Disamping  itu  melalui  otonomi  luas,  daerah diharapkan  mampu  meningkatkan  daya
8 Ibid, hal  102.  Dikutip  dari  Bagir  Manan, Wewenang  Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota  dalam Rangka  Otonomi  Daerah. Makalah  Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, hal 1-2.
saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan  dan  kekhususan  serta  potensi dan  keanekaragaman  daerah  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9
Bahwa Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan  pemerintahan  di  luar  yang  menjadi urusan  Pemerintah  yang  ditetapkan  dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan  membuat  kebijakan  daerah untuk  memberi  pelayanan,  peningkatan peranserta,  prakarsa,  dan  pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 10
Dengan  begitu  maka,  Peraturan  Daerah sebagai salah satu instrumen hukum (Produk Hukum  Daerah)  yang  dilahirkan  untuk memberikan  aturan  terhadap  kebijakan  atau pun  aspirasi  yang  muncul  di  daerah,  yang kemudian  diterapkan  dalam  daerah  masing- masing (Kabupaten/Kota).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  bahwa  daerah  diberikan kewenangan  dalam  membuat  peraturan daerahnya,  sepanjang  aturan  tersebut  tidak bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan
9 Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004.
10 Ibid.
umum.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Perda sebagai  instrumen  hukum  yang  dibuat  oleh Pemerintah  Daerah  (dalam  hal  ini  kepala daerah dan DPRD) untuk mengatur daerahnya. Mengatur (regeling) disini maksudnya  adalah  perda  yang  dilahirkan adalah perda yang berfungsi untuk mengatur publik  (masyarakat)  dalam  wilayahnya masing-masing,  sesuai  dengan  pemberian kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang- undang.
Dengan  demikian  lahirnya  Peraturan Daerah  Kota  No  13  Tahun  2003  tentang Larangan  Kegiatan  Pada  Bulan  Ramadhan yang  kemudian  direvisi  melalui  Peraturan Daerah No 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Daerah  Kota  Banjarmasin Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Larangan Kegiatan  Pada  Bulan  Ramadhan,  yang kemudian  lebih  dikenal  dengan  Perda Ramadhan.  Dimana  perda  ini  mengatur tentang kegiatan  berjualan warung  makanan dan  minuman  selama  pelaksanaan  ibadah ramadhan, khususnya di Kota Banjarmasin.
Namun  ternyata  dalam  perjalanannya, setelah  beberapa  tahun  pelaksanaan  perda ini  berjalan  banyak  kendala  yang  dihadapi, salah  satunya  adalah  tingginya  angka pelanggaran  terhadap  perda  ini,  ditambah dengan  belum  optimalnya  penegakan  perda ini.
Sehingga dilakukan revisi melalui Peraturan Daerah No  4  Tahun 2005  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan  Kegiatan  Pada  Bulan  Ramadhan yang  dimaksudkan  agar  perda  tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dan diterapkan,  sehingga  tujuan  terciptanya kekhusukan  dalam  melaksanakan  ibadah puasa dapat tercapai.
Adapun  dalam  perda  tersebut  dalam pasal  2  Peraturan  Daerah  Kota  Banjarmasin Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Larangan Kegiatan  Pada  Bulan  Ramadhan  disebutkan bahwa:
1. Dilarang  membuka  kegiatan  tempat hiburan; restoran, warung, rombong dan sejenisnya pada bulan Ramadhan;
2. Larangan  membuka  tempat  hiburan selama bulan Ramadhan; dan
3. Dilarang makan minum dan/atau merokok  di  restoran,  warung,  rombong dan  yang  sejenisnya  dan  di  tempat- tempat umum dari masa imsyak sampai dengan waktu berbuka puasa.
Namun  perda  ini  juga  memberikan pengecualian dalam pengaturannya sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  3 Peraturan  Daerah  Kota  Banjarmasin  Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Larangan  Kegiatan Pada Bulan Ramadhan, diantaranya adalah:
1. Setiap  orang  yang  membuka  restoran, warung, rombong dan sejenisnya dengan  maksud  untuk  menyediakan bagi  orang  yang  berbuka  puasa  mulai pukul 17.00 Wita;
2. Setiap  orang  yang  berjualan  makanan dan minuman di lokasi pasar wadai atau yang sejenisnya yang membuka dagangannya mulai pukul 15.00 Wita;
3. Setiap hotel atau restoran yang termasuk kategori dan/atau status sebagai hotel dan restoran yang melayani  tamu  asing  (internasional), setelah mendapat dispensasi khusus dari Kepala Daerah
berdasarkan pertimbangan DPRD; dan
4. Pengecualian  ini  tidak  berlaku  untuk kegiatan tempat hiburan.
Akan tetapi ternyata dalam pelaksanaan perda  ini  berlangsung  tercatat  pada  tahun 2009  pelanggaran  perda  ini,  dimana  Satuan Polisi  Pamong  Praja  berhasil  menjaring  36 pelanggar Perda Ramadhan dengan perincian 16 pemilik warung dan 12 lainnya pengguna  warung  makan.  Keberhasilan satuan  petugas  Pol  PP  melakukan  razia  ini, hasilnya  lebih  meningkat  dibanding  tahun sebelumnya  yang  hanya  menangkap  28 pelanggar  Perda  Ramadhan  Nomor  4  tahun 2005 yang melarang membuka atau menjual
makanan  dan  minuman  pada  siang  hari  di bulan Ramdahan. 11
Sementara  pada  tahun  2013  terjaring sekitar  14  orang  pelanggar  dimana  para pelanggar Perda Ramadhan tersebut tertangkap  di  saat  Satpol  PP  melakukan razia  selama  bulan  Ramadhan,  mereka pelanggar  Ramadhan  ditangkap  karena menjual makanan yang buka siang hari serta para  konsumennya  yang  makan  dan  minum di tempat umum. 12 Dengan masih ditemukannya  pelanggaran  perda  tersebut maka  kiranya  perlu  dilakukan  perbaikan dalam  penegakannya  agar  perda  tersebut dapat  bejalan  dengan  effektif,  sehingga perda tersebut tidak terkesan mubazir.

## C. Penegakan  Hukum  Terhadap  Perda Ramadhan di Kota Banjarmasin
Munculnya  era  reformasi  untuk  menuju supremasi dan penegakan hukum merupakan salah  satu  cara utama  yang  harus  diperbaiki dan  diperkuat  untuk  mencapai  tujuan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersih dan berwibawa. Dalam perkembangan dunia modern  yang  semakin  luas  dan  tanpa  batas serta serba cepat, kegiatan-kegiatan pembangunan tidak dapat menunggu sampai dengan  terwujudnya  pemerintahan  yang
11 www.kalimantanpost.com. Diakses tanggal 2 Nopember 2013.
12 antaranews.com. Diakses tanggal 2 Nopember 2013.
ideal  dan  terciptanya  sistem  hukum  yang komprehensif. Pembangunan menuntut segera  adanya  aturan-aturan  hukum  yang melandasi  segala  kegiatannya,  dan  hal-hal baru  yang  ditimbulkan  oleh  pembangunan. Hal  ini  merupakan  tantangan  tersendiri, sehingga  dalam  waktu  yang  relatif  singkat, mampu  menciptakan  hukum  baru  yang langsung dibutuhkan guna melandasi kegiatan pembangunan.
Otonomi  daerah setidaknya  memberikan kebebasan  kepada  daerah  untuk  membuat Peraturan  Daerah  (Perda).  Perda  dibentuk dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi daerah  yang  tidak  boleh  bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi. Berdasarkan hal inilah maka kemudian  peraturan  daerah  termasuk  ke dalam hierarki peraturan perundang- undangan di Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan,  sebagai  payung  hukum  dari keberadaan  seluruh  peraturan  perundang- undangan yang lahir di Indonesia.
Undang-Undang  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  Negara Indonesia  adalah  negara  hukum.  Sebagai negara  hukum,  segala  aspek  kehidupan dalam  bidang  kemasyarakatan,  kebangsaan,
dan  kenegaraan  termasuk  pemerintahan harus  berdasarkan  atas  hukum  yang  sesuai dengan  sistem  hukum  nasional.  Sistem hukum  nasional  merupakan  hukum  yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya  yang  saling  menunjang  satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan  mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. 13
Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan- kelemahan  dalam  Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:
a. materi  dari  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2004  banyak  yang  menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
b. teknik  penulisan  rumusan  banyak  yang tidak konsisten;
c. terdapat  materi  baru  yang  perlu  diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan  hukum  dalam  Pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan
d. penguraian  materi  sesuai  dengan  yang diatur  dalam  tiap  bab  sesuai  dengan sistematika.
13 Penjelasan  Umum,  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi  muatan  baru  yang  ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara lain: a. penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  sebagai  salah satu jenis Peraturan  Perundang-undangan dan  hierarkinya  ditempatkan  setelah Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
b. perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan  yang  tidak  hanya untuk  Prolegnas  dan  Prolegda  melainkan juga  perencanaan  Peraturan  Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
c. pengaturan mekanisme pembahasan
Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. pengaturan  Naskah  Akademik  sebagai suatu  persyaratan  dalam  penyusunan Rancangan Undang-Undang atau
Rancangan  Peraturan  Daerah  Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
e. pengaturan mengenai keikutsertaan
Perancang Peraturan Perundangundangan,  peneliti,  dan  tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
f. penambahan  teknik  penyusunan  Naskah Akademik  dalam  Lampiran  I  Undang- Undang ini.
Dalam  undang-undang  ini  ditetapkan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 14
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Jenis  dan  hierarki  ini  menentukan kekuatan  hukum  dari  peraturan  perundang- undangan tersebut, semakin tinggi peraturannya  maka  akan  semakin  kuat  pula kekuatan hukumnya, demikian juga sebaliknya.  Artinya  adalah  bahwa  peraturan perundang-undangan  yang  di  bawah  tidak boleh bertentengan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya.
Sementara  itu  pada  pasal  8  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  selain peraturan  perundang-undangan  di  atas  juga mengakui  peraturan  perundang-undangan
14 Pasal  7  ayat  (1),  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011.
yang  mencakup  peraturan  yang  ditetapkan oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah,  Mahkamah  Agung, Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,  Menteri,  badan,  lembaga,  atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten/Kota,  Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 15
Peraturan  perundang-undangan  di  atas diakui  keberadaannya  dan  mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk berdasarkan kewenangan. 16 Sedangkan untuk
mekanisme pengujianya  sendiri,  Pasal  9  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 menyatakan bahwa :
“Dalam  hal  suatu  Undang-Undang diduga  bertentangan  dengan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
15 Pasal  8  ayat  (1),  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011.
16 Pasal  8  ayat  (2),  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011.
Sedangkan pada Pasal 9 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa :
“Dalam hal suatu Peraturan Perundang- undangan  di  bawah  Undang-Undang diduga  bertentangan  dengan  Undang- Undang,  pengujiannya  dilakukan  oleh Mahkamah Agung.”
Berdasarkan  hal  ini  Perda  Ramadhan merupakan  produk  hukum  lokal  yang  lahir di  daerah  untuk  menampung  aspirasi masyarakat  daerah  lokal  yang  dimaksudkan sejak  kelahirannya  dimana  ibadah  puasa merupakan  rukun  wajib  yang  dilaksanakan oleh  setiap  muslim  dan  pelaksanaannya harus dihormati oleh setiap muslim dan non muslim,  serta  untuk  menciptakan  suasana yang  kondusif  dan  mendukung  pelaksanaan ibadah  puasa  di  Kota  Banjarmasin  yang penduduknya  mayoritas  muslim,  dipandang perlu  untuk  mengatur  kegiatan  tempat hiburan,  restoran  warung,  rombong  dan yang  sejenis  serta  makan,  minum  dan/atau merokok  di  tempat  umum  pada  bulan Ramadhan,  yang  kemudian  diperkuat  lagi melalui Peraturan Daerah No 4 Tahun 2005 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah Kota  Banjarmasin  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Larangan  Kegiatan  Pada  Bulan Ramadhan  yang  dimaksudkan  agar  perda tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dan
diterapkan, sehingga tujuan agar terciptanya kekhusukan  dalam  melaksanakan  ibadah puasa dapat tercapai.
Dimana  dalam  pelaksanaannya  sesuai dengan  pasal  4  perda  tersebut  bahwa, pengawasan  terhadap  orang  yang  membuka tempat  hiburan,  restoran,  warung,  rombong dan  yang  sejenisnya  serta  terhadap  orang yang  makan,  minum  dan/atau  merokok  di tempat umum sebagaimana dimaksud Peraturan  Daerah  ini  secara  fungsional dilakukan  oleh  Dinas  dan  aparat  berwenang yang  terdiri  dari  Polisi  Pamong  Praja, Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Pengadilan Negeri  serta  instansi  terkait  lainnya  yang dipandang perlu.
Walaupun  begitu  ternyata  pelanggaran yang terjadi terhadap perda ini masih cukup tinggi, walaupun dalam perda ini pengaturan tentang  ketentuan  pidana  dan  sanksi administrasi  semakin  ditingkatkan  hal  ini terlihat dari meningkatnya ancaman hukuman yang ditetapkan oleh perda ini jika terjadi pelanggaran, diantaranya:
1. Barang  siapa  melakukan  pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), aya (2)    Peraturan  Daerah  ini,  diancam pidana  kurungan  paling  lama  3  (tiga) bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
2. Barang  siapa  melakukan  pelanggaran terhadap  pasal  2  ayat  (3)  Peraturan
Daerah  ini  diancam  pidana  kurungan paling  lama  3  (tiga)  bulan  dan  atau denda  sebanyak-banyaknya  Rp.  7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
3. Tindak  Pidana  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  pasal  ini adalah pelanggaran.
Kemudian  pada  pasal  6  menyatakan bahwa,  Pelanggaran  terhadap  ketentuan pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  peraturan daerah  ini,  selain  dikenakan  sanksi  pidana dimaksud  pada  pasal  5  ayat  (1)  dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan  izin  usaha  dan  atau  penutupan tempat usahanya.
Sedangkan  petugas  yang  berwenang melakukan penyidikan dalam pasal 7 adalah:
1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan  Pemerintah  Daerah  diberi wewenang  khusus  sebagai  penyidik untuk  melakukan  penyidikan  terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini;
2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan  atau  laporan  berkenaan dengan  tindak  pidana  pelanggaran Peraturan Daerah ini;
b. Meneliti, mencari
dan mengumpulkan
keterangan
mengenai  orang  pribadi  atau  badan tentang  kebenaran  perbuatan  yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
c. Meminta  keterangan  dan  barang bukti dari  orang pribadi  atau badan sehubungan  dengan  tindak  pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
d. Memeriksa  buku-buku,  catatan- catatan,  dan  dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan
Daerah ini;
e. Melakukan  penggeledahan  untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini; g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang  seseorang  meninggalkan ruangan  atau  tempat  pada  saat pemeriksaan  sedang  berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.;
h. Memotret  seseorang  dan  barang bukti  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana pelanggaran Peraturan
Daerah ini;
i. Memanggil  orang  untuk  didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan
Daerah  ini  menurut  hukum  yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  Pasal  ini  dilakukan  sesuai dengan tindak pidana ringan sebagaimana  dimuat  dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana.
Walaupun memang dalam penegakannya perda ini masih banyak diperlukan perbaikan  dalam  pengaturannya  diantaranya adalah  terkait  dengan  jual  beli  makanan yang  tetap  perlu  ada  klasifikasinya  yaitu dibolehkannya  jualan  makanan  dengan hanya  membungkus  dan  tidak  boleh melayani  makan  di  tempat.  Karena  juga harus  ada  toleransi  dengan  penganut  agama lain  atau  orang  yang  berhalangan  puasa, karena  bagaimanapun  inti  diterapkannya perda  Ramadhan  adalah  agar  semua  orang
menghormati  orang  yang  berpuasa,  salah satunya tidak makan dan minum di hadapan orang yang berpuasa. Sehingga ke depannya perda  ini  dapat  berjalan  lebih  efektif  lagi dalam pelaksanaannya.

## D. Penutup
Perda  Ramadhan  dalam  pelaksanaannya masih banyak diperlukan perbaikan- perbaikan  agar  dapat  berjalan  dengan  baik, sehingga  dapat  memerikan  rasa  khusus terhadap  orang  yang  menjalankan  ibadah puasa.
Walaupun  demikian  Perda  Ramadhan juga  haru  mengatur  mengenai  toleransi dengan  penganut  agama  lain  atau  orang yang berhalangan puasa, karena bagaimanapun  inti  diterapkannya  perda Ramadhan  adalah  agar  semua  orang menghormati  orang  yang  berpuasa,  salah satunya tidak makan dan minum di hadapan orang yang berpuasa.

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie,  Jimly.  2009. Pengantar  Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
Dwiyanto, Agus, dkk. 2003. Reformasi Tata Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah. Yogyakarta: PSKK UGM.
Dwiyanto,  Agus,  dkk.  2003b. Teladan  dan Pantangan  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah .  Yogyakarta: PSKK UGM.
Handoyo,  B.  Hestu  Cipto.  2008. Prinsip- Prinsip  Legal  Drafting  dan  Desain
Naskah Akademik . Yogyakarta: Penerbit  Universitas  Atma  Jaya
Yogyakarta.
HR,  Ridwan.  2007. Hukum  Administrasi Negara. Jakarta:  PT  RajaGrafindo
Persada.
Koswara,  E.  2001. Otonomi  Daerah  Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat , PT. Sembrani Aksara Nusantara.
Manan,  Bagir.  1994. Hubungan  Antara
Pemerintah pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 . Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan.
Satria,  M.  2007. Implementasi  Undang-
Undang    Pemerintahan  Daerah Serta Prinsip-Prinsip Good Governance  Oleh  Kepala  Daerah Dalam Penyelenggaraan Hak Otonomi . www.jurnal.unhalu.ac.id. Sunarno, Siswanto. 2008. Hukum Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia.
Jakarta: Sinar Grafika.
Soemantri,  Koesnadi  Hardja.  1994. Hukum Tata  Lingkungan. Cet.  XI.  Edisi  ke enam.  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press.
Yudhoyono,  Bambang.  2003. Otonomi Daerah. Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan.
Zuhro,  R.  Siti  dan  Eko  Prasojo.  2010.
Kisruh Peraturan Daerah : Mengurai  Masalah  dan  Solusinya. Yogyakarta: Ombak