## OTONOMI DAERAH DALAM PERSEPEKTIF PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH-PEMERINTAH DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

## Fatkhul Muin
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dengan konsentrasi Hukum Tata Negara

## abstract
Framework of the Unitary Republic of Indonesia of the concepts embodied in  the  provisions  of  Article  18  paragraph  (1)  of  the  Constitution  of  the Republic  of  Indonesia  in  1945,  the  Republic  of  Indonesia  is  divided  into provincial  regions  and  districts  are  divided  into,  each  province,  district government  gets,  the  regulated  by  law.  Local  authorities  at  provincial  and district  levels  have  different  strengths  according  to  the  level.  With  patterns and delegation of authority given to the attributes of the local government is subject  to  the  provisions  of  Law  No.  32  of  2004  on  local  governments,  to organize and manage themselves well with the pattern of decentralization of government policy. In carrying out regional autonomy, which is assisted by the  head  unit  area  of  each  region  as  part  of  the  elements  to  run  local autonomy.  Financial  management  should  be  based  on  the  concept  of accountability and transparency to the public.
Keywords: Local  Government  and  Affairs  Division  of the  Central Government and Local Government

## abstrak
Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dari konsep yang terkandung pada ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun  1945, Republik Indonesia  dibagi  menjadi  daerah provinsi  dan kabupaten  dibagi  ke  dalam,  yang  masing-masing  provinsi,  pemerintah daerah kabupaten mendapat, yang diatur oleh undang-undang. Kewenangan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten memiliki kekuatan yang  berbeda  sesuai  dengan tingkat. Dengan  pola  dan  delegasi  atribut kewenangan  yang  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  tunduk  pada ketentuan  di UU nomor  32  tahun 2004  tentang  pemerintah  daerah,  untuk mengatur  dan  mengurus  diri  sendiri  dengan  baik  dengan  pola  kebijakan desentralisasi  pemerintahan. Dalam  menjalankan  otonomi  daerah,  yang dibantu oleh kepala satuan luas dari setiap daerah sebagai bagian dari elemen
untuk menjalankan otonomi daerah. Manajemen keuangan harus didasarkan pada konsep akuntabilitas dan transparansi kepada publik .
Kata Kunci: Pemerintah  Daerah  dan  Urusan  Divisi dari  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah

## A. Pendahuluan
Konsep  negara  kesatuan tidak  ada  kedaulatan  cabang,  sehingga  tidak konflik  kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dengan  daerah,  daerah  selalu tunduk  dan  merupakan  subordinat  dari  pemerintah  pusat.  Pendapat  yang sama  diungkapkan  oleh  Hans  Antlov  yang  dikutip  oleh  Suharizal  bahwa prinsip  negara  kesatuan  berlandaskan  kepada  kedaulatan  negara  secara keseluruhan, lebih lanjut mengemukakan :
“the  unit ary  principle  ground  sovereignity  in  the  nation  as  a whole. A Goverment represing a unitry nation has right to delegate powers  downward  to  region  and  local  institutions,  through legislation, but the region have no right to any og these powers. A Unitery  staste  can  higly  cantralized  (like  france)  or  it  can  be decentralized,  with  a  substatial  degree  of  autonomy  of  for provinces or communes (like Britain and Nethreland) At any rate, it  is  a  unitry  satate.  The  power  held  by  local  and  region  organs have  been  received  from  above,  and  can  be  withdrawn  throught new  legislation  without  any  need  for  consent  from  the  communes or provinces concerned”.
Pendapat Hans Antlov tersebut mengandung pengertian bahwa dalam negara kesatuan baik yang sentralistik maupun desentralistik yang diberikan hak  otonom  ke  daerah  atau  organ  atau  institusi  merupakan  pemberian pemerintah pusat, pemberian hak otonom itu dapat ditarik baik kewenangan maupun peraturan perundang-undangan tingkat daerah tanpa harus meminta persetujuan  terlebih  dahulu  dari  daerah. 1 Sedangkan  istilah otonomi  berasal dari  dua  kata  bahasa  Yunani,  yaitu autos (sendiri),  dan nomos (peraturan) atau  “undang - undang” .  Oleh  karena  itu,  otonomi  berarti  peraturan  sendiri atau  undang-undang  sendiri,  yang  selanjutnya  berkembang  menjadi pemerintahan  sendiri.  Dalam  terminologi  ilmu  pemerintahan  dan  hukum administrasi  negara,  kata  otonomi  ini  sering  dihubungkan  dengan  kata otonomi  daerah.  Menurut  Fernandez  yang  dikutip  oleh  Dharma  Setyawan Salam,  bahwa  otonomi  daerah  adalah  pemberian hak,  wewenang,  dan kewajiban  kepada  daerah  memungkinkan  daerah  tersebut  dapat  mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan
1 . Suharizal, Demokrasi Pemilukada Dalam Sisitem Ketatanegaraan RI, (Bandung: UNPAD Press, 2012), hlm. 54-55.
hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. 2
Ketentuan  Pasal  1  angka  5 Undang-Undang No. 32  tahun  2004 Tentang  Pemerintahan  Daerah, Memberikan  Deferensi bahwa  Otonomi daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Suatu  daerah, disebut sebagai daerah otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut 3 :
a. mempunyai urusan  tertentu  yang  disebut  urusan  rumah  tangga  daerah; urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah;
b. urusan  rumah  tangga  daerah  itu  diatur  dan  diurus/  diselenggarakan  atas inisiatif/prakarsa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri;
c. untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  daerah  tersebut,  maka daerah  memerlukan  aparatur  sendiri  yang  terpisah  dari  aparatur pemerintah  pusat,  yang  mampu  untuk  menyelenggarakan  urusan  rumah tangganya sendiri; dan
d. mempunyai sumber  keuangan  sendiri  yang  dapat  menghasilkan pendapatan  yang  cukup  bagi  daerah,  agar  dapat  membiayai  segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerahnya.
Menurut  Prof.  Soepomo,  bahwa  otonomi  daerah  sebagai  prinsip berarti  menghormati  kehidupan  regional  menurut  riwayat,  adat, dan  sifat sendiri-sendiri, dalam kadar Negara Kesatuan. Tiap-tiap daerah mempunyai histori  dan  sifat  khusus  yang  berlainan daripada riwayat  dan  sifat  daerah lain.  Berhubungan  dengan  itu, Pemerintah  harus  menjauhkan  segala  usaha yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model. 4 Menurut Smith yang melakukan kajian otonomi daerah, menyatakan bahwa perlu  dipahami  bahwa  perluasan  otonomi  daerah  tidak  kecil  kemungkinan juga dapat membuka peluang semakin terkonsentrasinya kekuasaan di antara local  state-actors (birokrat  dan  politisi  lokal). Ini  adalah  salah  satu  bahaya dari perluasan otonomi daerah yang perlu dicermati. Bila kecenderungan ini terjadi,  maka  masih  terlalu  dini  untuk  berharap  bahwa  kebijakan  otonomi daerah  akan  dengan  serta  merta  membuka  peluang  yang  lebih  luas  kepada civil  society untuk  berpartisipasi  dalam  baik  pada  proses  pengambilan
2 .  Dharma  Setyawan  Salam, Otonomi  Daerah  Dalam  Persepektif  Lingkungan,  Nilai  dan Sumber daya, (Jakarta: Djembatan), hlm. 88-89.
3 .  Josep  Riwu  Kaho, Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara Republik  Indonesia (Identifikasi beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  penyelenggaraannya),  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2004), hlm. 80.
4 . Ibid.,hlm. 46.
keputusan pada tingkat lokal, maupun pada tahap pelaksanaan dari berbagai keputusan tersebut. 5
Menurut  Smith  yang  dikutip  oleh  Dharma  Setyawan  Salam 6 ,  bahwa faktor  yang  dapat  memprediksi  keberhasilan  otonomi  daerah  adalah  fungsi dan  tugas  pemerintahan,  kemampuan  penguatan  pajak  daerah, bidang  tugas administrasi,  jumlah  pelimpahan  kewenangan,  besarnya  anggaran  belanja, wilayah,  ketergantungan  keuangan,  dan  personil.  Secara  filosofi, penyelenggaraan otonomi daerah adalah bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap  kemandirian  masyarakat  dan  pemerintah  kabupaten  dan  kota. Karena  itu,  sasaran  akhir  penyelenggaraan  otonomi  daerah  adalah pemberdayaan  masyarakat  dan  pemerintah  daerah  serta  mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. 7
Pelaksanaan otonomi daerah kelihatannya memang sederhana. Namun sebenarnya  mengandung  pengertian  yang  cukup  rumit,  karena di  dalamnya tersimpul  makna  pendemokrasian  dalam  arti  pendewasaan  politik  rakyat daerah, pemberdayaan masyarakat, dan sekaligus bermakna mensejahterakan rakyat  berkeadilan. 8 Reformasi  di  Indonesia yang  terjadi  pada  tahun  1998 yang  menghendaki  adanya  perubahan  terhadap  sistem  pemerintahan  di Indonesia  dari  pemerintahan  pusat  sampai  pemerintah  daerah  dengan melakukan  amandemen  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  perubahan  terhadap  undang-undang,  dimana salah  satunya  adalah  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah.  Perubahan undang-undang  pemerintah  daerah  sebagai  bagian  dari  semangat  reformasi mengakibatkan  perubahan pola  hubungan  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah, pola pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

## B. Pembahasan

## 1. Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah
Kewenangan pemerintah merupakan dasar utama baik setiap tindakan dan  perbuatan hukum  dari  setiap  level  pemerintahan,  dengan  adanya  dasar kewenangan  yang  sah  maka  setiap  tindakan  dan  perbuatan  hukum  yang dilakukan  oleh  setiap  level  pemerintahan  dapat  dikategorikan  sebagai tindakan  dan  perbuatan  hukum  yang  sah  dan  apabila  tanpa  ada  dasar kewenangan,  maka  setiap  tindakan  dan  perbuatan  hukum  yang  dilakukan oleh  setiap  level  pemerintah  dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan  dan perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  dan  dapat  juga  dikatakan
5 .  Syarif  Hidayat,  Refleksi  Realitas  Otonomi  Daerah  dan  Tantangan  Kedepan,  (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002), hlm. 33.
6 . Op. Cit.....Dharma, hlm. 109.
7 . Op. Cit.....Dharma, hlm. 75.
8 . Bambang Yudoyono, Otonomi Daerah (Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD), (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 7.
sebagai  pelanggaran  terhadap  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik. Secara  umum,  kewenangan  pemerintahan  dapat  diperoleh  melalui  atribusi, delegasi, dan  mandat  serta  tugas  pembantuan  (medebewind).  Cara memperoleh  kewenangan  tersebut  juga  menggambarkan  adanya  perbedaan yang  hakiki antara  berbagai  level  pemerintahan  yang  ada  di  suatu  negara. Sebagai  contoh,  pelaksanaan  atribusi  kewenangan  memerlukan  adanya pembagian  level  pemerintahan  yang  bersifat  nasional,  regional, dan  lokal atau  level  pemerintahan  atasan  dan  pemerintahan  bawahan. Selain  itu pelaksanaan  delegasi  membuktikan  adanya  level  pemerintahan  yang  lebih tinggi  (delegator)  dan  level  pemerintahan  yang  lebih  rendah  (delegans). Secara  khusus,  kewenangan  pemerintahan  juga  berkaitan  dengan  hak, kewajiban, dan tanggung jawab di antara berbagai level pemerintahan yang ada.  Dengan  adanya  pembagian  atribusi,  distribusi,  delegasi,  dan  mandat dapat  digambarkan  bagaimana  berbagai  level  pemerintahan  tersebut mempunyai hak,  kewajiban, dan tanggung jawab yang  berbeda  antara  satu level  pemerintahan  dengan  level  pemerintahan  lainnya.  Dengan  demikian, terjadi perbedaan tugas dan wewenang di antara berbagai level pemerintahan tersebut,  dan  pada  akhirnya  dapat  menciptakan  perbedaan  ruang  lingkup kekuasaan dan tanggung jawab di antara mereka. 9
Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  pemerintahan  daerah  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangannya,  kecuali  urusan pemerintahan  yang  menjadi  urusan  Pemerintah.  Dalam  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  tersebut, pemerintahan  daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya  untuk  mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  berdasarkan  asas  otonomi  dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan  pemerintahan  antara  Pemerintah  dengan  Pemerintahan  Daerah. Urusan  pemerintahan  terdiri  dari  urusan  pemerintahan  yang  sepenuhnya menjadi  kewenangan  Pemerintah  dan  urusan  pemerintahan  yang  dikelola secara  bersama  antar  tingkatan  dan  susunan  pemerintahan  atau  konkuren. Urusan  pemerintahan  yang  sepenuhnya  menjadi  kewenangan  pemerintah adalah  urusan  dalam  bidang  politik  luar  negeri,  pertahanan,  keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat  dikelola  secara  bersama  antar  tingkatan  dan  susunan  pemerintahan atau  konkuren  adalah  urusan-urusan  pemerintahan  selain  urusan pemerintahan  yang  sepenuhnya  menjadi  urusan  Pemerintah.  Dengan demikian  dalam  setiap  bidang  urusan  pemerintahan  yang  bersifat  konkuren senantiasa  terdapat  bagian  urusan  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah,
9 .http://www.akilmochtar.com/wp-content/uploads/2011/06/Kewenangan-Pusat-Dan-Daerah- Dalam-Pembangunan-Daerah-Di-Era-Otonomi..pdf diunduh  pada  tanggal  10  Januari  2013, jam 15.00.
Pemerintahan  Daerah  Provinsi, dan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut  secara  proporsional  antara  Pemerintah, Pemerintahan  Daerah Provinsi, dan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota  maka  ditetapkan kriteria  pembagian  urusan  pemerintahan  yang  meliputi  eksternalitas, akuntabilitas, dan  efisiensi.  Penggunaan  ketiga  kriteria  tersebut  diterapkan secara  kumulatif  sebagai  satu  kesatuan  dengan  mempertimbangkan keserasian  dan  keadilan  hubungan  antar  tingkatan  dan  susunan pemerintahan. 10
Pembagian  urusan  antara  pemerintah,  pemerintah  provinsi  dan pemerintah  kabupaten/kota  sebagai  upaya  untuk  memperjelas  kewenangan masing-masing  pemerintah  dalam  menjalankan  kewenangannya  dan mengurus rumah tangganya sendiri. Secara umum, berdasarkan pasal 6 Ayat (1 dan  2)  Peraturan  Pemerintah No. 38  Tahun  2007 tentang  Pembagian Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah Kabupaten/Kota,  pemerintah  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah teridiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terdiri dari : a) pendidikan;
b) kesehatan;
c) lingkungan hidup; d) pekerjaan umum; e) penataan ruang;
f) perencanaan pembangunan;
g) perumahan; h) kepemudaan dan olahraga; i) penanaman modal; j) koperasi dan usaha kecil dan menengah; k) kependudukan dan catatan sipil; l) ketenagakerjaan; m) ketahanan pangan; n) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o) keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p) perhubungan;
q) komunikasi dan informatika;
r) pertanahan;
s) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t) otonomi  daerah,  pemerintahan  umum,  administrasi  keuangan  daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
u) pemberdayaan masyarakat dan desa;
10 . Lihat Penjelasan PP No.  38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
v) sosial; w) kebudayaan; x) statistik; y) kearsipan; dan z) perpustakaan.
Sedangkan  urusan  pilihan  adalah  urusan  pemerintahan  yang  secara nyata  ada  dan  berpotensi  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat sesuai  dengan  kondisi,  kekhasan,  dan  potensi  unggulan  daerah  yang bersangkutan. 11 Pembagian urusan dalam kewenangan antara pemerintah dan pemerintah  daerah  pada  tingkat  Provinsi,  Kabupaten, dan  Kota  merupakan batasan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  riil dan  nyata,  sehingga tidak adanya pengambilan urusan yang bukan dari kewenangannya dan tidak mengakibatkan  konflik  vertikal  antara  lembaga-lembaga  yang  ada,  karena ada batasan-batasan urusan yang menjadi kewenangan.

## 2. Keuangan Daerah
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  merupakan  alat utama pemerintah  untuk  menyejahterakan  rakyatnya  dan  sekaligus  alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN  bukan  hanya  menyangkut  keputusan  ekonomi, namun  juga menyangkut  keputusan  politik.  Dalam  konteks  ini,  DPR  dengan  hak legislasi,  penganggaran,  dan  pengawasan  yang  dimilikinya  perlu  lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif  menjadi  instrumen  untuk  menyejahterakan  rakyat  dan  mengelola perekonomian  negara  dengan  baik.  Dalam  rangka  mewujudkan good governance dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  negara,  sejak  beberapa tahun  yang  lalu  telah  dilakukan  Reformasi  Manajemen  Keuangan Pemerintah.  Reformasi  tersebut  mendapatkan  landasan  hukum  yang  kuat dengan  telah  disahkannya  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara,  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. 12
Secara  umum  berdasarkan  Undang-undang No. 17  Tahun  2003 Tentang  Keuangan  Negara,  ada  beberapa  prinsip-prinsip  pengelolaan keuangan negara meliputi:
11 .  Pembagian  urusan  wajib  dan  urusan  pilihan  yang  terdapat  dalam  ketentuan  PP  No.    38 Tahun  2007,  secara  konkret  membagi  urusan  kewenangan  pemerintah,  pemerintah  daerah provinsi,  kabupaten/kota,  sehingga  dalam  kebijakan  yang  diambil  oleh  masing-masing tingkatan pemerintah tidak adanya konflik vertikal da horizontal.
12 .  Keuangan  Negara  (Modul  Latihan  Kepemimpinan  III),  (Lembaga  Administrasi  Negara, 2001), hlm. 11.
1) te rtib,  artinya  bahwa  pengelolaan  keuangan  negara  harus  selalu memperhatikan tertib administrasi dan tertib secara operasional;
2) taat  pada  peraturan  perundang-undangan,  artinya  bahwa  pengelolaan keuangan  negara  harus  selalu  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku;
3) efisien,  artinya  bahwa  pengelolaan  keuangan  negara  harus  efisien dan tidak boros;
4) ekonomis,  artinya  bahwa  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  harus memperhatikan  keterbatasan  keuangan  yang  ada  dengan  pengalokasian sesuai dengan prioritas;
5) efektif,  artinya  bahwa  pengelolaan  keuangan  negara  harus  berorientasi kepada pencapaian tujuan pembangunan;
6) transparan,  artinya  bahwa  pengelolaan  keuangan  negara  harus  terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7) bertanggungjawab,  artinya  bahwa  setiap  rupiah  uang  negara  yang dikeluarkan  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  publik  sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
8) memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan,  artinya  bahwa  dalam pengelolaan  keuangan  negara  harus  selalu  memperhatikan  keadilan  di antara  warga  negara,  daerah,  dan  sektor,  serta  sesuai  dengan  norma  dan kepatutan yang berlaku di masyarakat.
Sedangkan  dalam  penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  merupakan  bagian  dari  sistem  keuangan  negara  yang  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Demikian pula, penyusunan APBD merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  sistem  pengelolaan  Pemerintah Daerah sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004. Salah  satu  sumber  pendanaan  pembangunan  daerah  bersumber  dari  APBN, sehingga  proses  penyusunan  APBD  juga  diatur  dalam Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah.  Proses penganggaran  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Dalam pelaksanaan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Menteri  Dalam  Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua  atas  Permendagri No. 13  tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengeloaan Keuangan Daerah. 13
APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
13 .http://www.diklatbanyumas.net/kti/goto/siklus_anggaran.pdf,  diunduh  pada  [  15 Januari 201], jam 15.00.
terhitung mulai  1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.  Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Berdasarkan Prioritas dan plafon anggaran kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah disampaikan  kepada pejabat  pengelola keuangan  daerah  sebagai  bahan penyusunan  rancangan  Perda  tentang APBD  tahun  berikutnya.  Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada  DPRD untuk  memperoleh persetujuan bersama. 14
Menurut  pasal  194  UU No. 32  tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah,  bahwa  Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang  berpedoman pada Peraturan Pemerintah.  Dengan ketentuan  tersebut,  menjadi  dasar  hukum  bagi proses  pengelolaan keuangan  daerah  dan  untuk  menciptakan  akuntabilitas  dan  transparansi keuangan negara.

## C. Penutup
Konsep  negara  kesatuan tidak  ada  kedaulatan  cabang,  sehingga  tidak konflik  kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dengan  daerah,  daerah  selalu tunduk  dan  merupakan  subordinat  dari  pemerintah  pusat.  Dalam menjalankan  otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  memiliki kewenangan dimana  kewenangan  tersebut  berkaitan  dengan  hak,  kewajiban,  dan tanggungjawab di  antara  berbagai  level  pemerintahan  yang  ada.  Dengan adanya  pembagian  atribusi,  distribusi,  delegasi,  dan  mandat  dapat digambarkan  bagaimana  berbagai  level  pemerintahan  tersebut mempunyai hak,  kewajiban, dan tanggungjawab yang  berbeda  antara  satu  level pemerintahan  dengan  level  pemerintahan  lainnya.  Dalam ketentuan  PP  38 Tahun  2007, tentang  Pembagian Urusan  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota, dimana secara umum ada 2  (dua)  urusan,  yaitu  urusan  wajib  dan  urusan  pilihan.  Selaian  itu  dalam menjalankan  pemerintahannya, dimana penyusunan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  merupakan  bagian  dari  sistem  keuangan  negara  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003.  Demikian  pula, penyusunan  APBD  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  sistem pengelolaan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah
14 . Lihat pasal 179, 180, 181 dan 182 UU No.  32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
bersumber  dari  APBN,  sehingga  proses  penyusunan  APBD  juga  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Proses penganggaran diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah.  Dalam  pelaksanaan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 21  Tahun  2011  tentang  Perubahan  kedua  atas  Permendagri No. 13  tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Hidayat,  Syarif,  2001. Refleksi  Realitas  Otonomi  Daerah  dan  Tantangan Kedepan, Jakarta: Pustaka Quantum.
Kaho, Josef Riwu, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia
(Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi
penyelenggaraannya), Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Keuangan  Negara  (Modul  Latihan  Kepemimpinan  III),  2001. Lembaga Administrasi Negara.
Salam, Dharma Setyawan, Otonomi Daerah Dalam Persepektif Lingkungan,
Nilai dan Sumber daya, Jakarta: Djembatan.
Suharizal, 2012. Demokrasi Pemilukada Dalam Sisitem Ketatanegaraan RI,
Bandung: UNPAD Press. Yudoyono,  Bambang,  2000. Otonomi  Daerah  (Desentralisasi  dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

## B. Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## C. Website
http://www.akilmochtar.com/