## PERILAKU NASABAH PERBANKAN SYARIAH DALAM MERESPON KENAIKAN BI RATE
Muhammad Agus Fauzi *
Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim Email: muhammadagusfauzi1989@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  BI  rate  on  Third  Party  Funds  of Syariah  Banking  in  Indonesia.  Using  the  time  series  data  from  January 2010  until  September  2017,  this  study  tested  the  hypothesis  by  using autoregressive  method.  The  results  show  that  the  BI  rate  has  a  negative effect on the Third Party Fund of Sharia Banking significantly. It shows that the motives of sharia banking customers in Indonesia in investing the funds is the profit motive, not the mashlahah motive as expected in Islam.

## Keywords: Customer, Third Party Fund, BI Rate

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  BI  rate  terhadap  Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di  Indonesia.  Dengan  menggunakan data time  series  periode  Januari  2010-September  2017,  penelitian  ini  menguji hipotesis  dengan  menggunakan  analisis  metode  kelambanan/  autoregresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI rate berpengaruh negatif terhadap Dana  Pihak  Ketiga  Perbankan  Syariah  secara  signifikan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  motif  nasabah  perbankan  syariah  di  Indonesia  dalam menginvestasikan  dananya  adalah  motif  laba,  bukan  motif  mashlahah sebagaimana yang diharapkan dalam Islam.

## Kata Kunci: Nasabah, Dana Pihak Ketiga, BI Rate

## PENDAHULUAN
Ekonomi makro, seperti inflasi, BI rate, atau kurs mata uang memiliki efek berantai yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ekonomi mikro. Ketika inflasi naik, misalnya, maka  harga  produk  yang  beredar  di  pasar  pun  ikut  naik  sehingga  pola  konsumsi masyarakat  pun  berubah.  Atau,  contoh  yang  lain,  ketika  BI  rate  naik,  maka  investasi masyarakat  yang  semula  dialokasikan  ke  sektor  riil  atau  saham  bisa  jadi  dialihkan  ke sektor perbankan karena dianggap lebih menguntungkan.
Tidak  berbeda  dengan  pengaruhnya  terhadap  ekonomi  mikro,  gejolak  ekonomi makro    juga  berdampak  pada  kondisi  perbankan  syariah.  Hal  ini  telah  dibuktikan  oleh beberapa  penelitian.  Salah  satunya  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zulfiah  dan Susilowibowo  (2014),  yang  menyimpulkan  bahwa  BI  rate  secara  signifikan  berpengaruh negatif terhadap Return On Asset (ROA) perbankan syariah di Indonesia.
Penelitian  lain  dilakukan  oleh  Muliawati  dan  Maryati  (2015).  Penelitian  yang dilakukan  terhadap  Bank  Syariah  Mandiri  ini  memeroleh  kesimpulan  bahwa  variabel makro (nilai kurs) secara signifikan berpengaruh terhadap deposito mudharabah.
* Penulis Korespondensi, CP. 085 876 866 080
Penelitian yang juga mengkaji pengaruh ekonomi makro terhadap kondisi perbankan syariah  adalah  penelitian  Fauzi  (2016).  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  BI  Rate— sebagai proksi variabel makro—secara signifikan berpengaruh negatif terhadap Financing to  Deposit  Ratio (FDR).  Hasil  penelitian  Fauzi  (2016)  ini  menghasilkan  ironi  tersendiri, sebab BI Rate sebagai instrumen pemerintah yang digunakan untuk mengendalikan inflasi ternyata juga ikut memengaruhi perilaku nasabah perbankan syariah.
Financing  to  Deposit  Ratio (FDR)  menjelaskan  seberapa  besar  pembiayaan  yang disalurkan  bila  dibandingkan  dengan  dana  pihak  ketiga  dan  modal  inti  yang  dimiliki perbankan syariah (Rivai dan Arifin, 2010). Dari definisi ini, maka ada tiga kemungkinan mengapa dalam penelitian Fauzi (2016), BI rate secara signifikan dapat memengaruhi FDR perbankan  syariah.  Pertama,  karena  porsi  pembiayaan  perbankan  syariah  yang  menurun. Kedua,  karena  kenaikan  dana  pihak  ketiga  yang  dimasukkan  oleh  nasabah  perbankan syariah. Atau justru kemungkinan ketiga, karena porsi pembiayaan dan dana pihak ketiga yang bersamaan turun. Penelitian ini berupaya untuk menjawab persoalan tersebut dengan mengkaji lebih dalam bagaimana perilaku nasabah perbankan syariah dalam menempatkan modalnya ketika BI rate mengalami pergerakan. Perilaku nasabah ini dapat dilihat melalui nominal Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah.
Dana pihak ketiga sendiri didefinisikan sebagai dana yang dipercayakan kepada bank berdasarkan  perjanjian  penyimpanan  dana  (Wibowo  dan  Suhendra,  2010).  Dana  ini  bisa berupa rekening giro, tabungan dan deposito berjangka (Kuncoro dan Suhardjono, 2011).
Grafik 1. Fluktuasi DPK Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010 - 2017
Tabel  di  atas  memperlihatkan  bagaimana  fluktuasi  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK) perbankan syariah pada periode 2010-2016. Fluktuasi tersebut  menarik untuk  dikaji  lebih mendalam guna menjawab persoalan dalam penelitian ini.

## Rumusan Masalah
Penelitian  ini  memiliki  permasalahan  pokok  utama  yang  ingin  menguji  apakah pergerakan BI rate mempengaruhi Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia atau tidak.

## Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  dirumuskan,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji ada/tidaknya pengaruh BI rate terhadap Dana Pihak Ketiga perbankan syariah di Indonesia.

## Batasan Penelitian
Penelitian ini dibatasi pada beberapa hal berikut ini:
1. Perbankan  syariah  yang  diteliti  adalah  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah yang ada di Indonesia.
2. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  data  agregat  yang  dipublikasikan  oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Periode data penelitian yang digunakan adalah Januari 2010 – September 2017.

## KAJIAN PUSTAKA BI Rate
BI  rate  merupakan  suku  bunga  yang  mencerminkan kebijakan  moneter  Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik (www.bi.go.id). Kebijakan ini  diumumkan oleh Dewan  Gubernur  BI  dan  diimplementasikan  pada  operasi  moneter  melalui  pengelolaan likuiditas di  pasar uang.  Tujuan kebijakan ini adalah untuk  mencapai  sasaran operasional kebijakan  moneter  yang  dicerminkan  pada  perkembangan  suku  bunga  Pasar  Uang  Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan pada  suku  bunga  deposito  yang  pada  akhirnya  juga  berpengaruh  pada  suku  bunga  kredit perbankan.
Dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor  lain  dalam  perekonomian  skala  makro, Bank  Indonesia  pada  umumnya  akan  menaikkan  BI  Rate  apabila  inflasi  ke  depan diperkirakan  melampaui  sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Sebaliknya,  Bank  Indonesia  akan menurunkan  BI Rate  apabila inflasi  ke  depan diperkirakan berada di  bawah sasaran  yang telah  ditetapkan.  Dengan  demikian,  BI  rate  merupakan  salah  satu  instrumen  yang digunakan untuk mengendalikan inflasi.
Inflasi  menjadi  fenomena  dalam  perekonomian  yang  berkaitan  dengan  nilai  uang (Mankiw  dkk,  2012).  Oleh  Dornbusch  dkk.  (2004),  inflasi  didefinisikan  sebagai  tingkat perubahan  dalam  harga-harga.  Definisi  ini  dipertajam  lagi  oleh  Karim  (2012),  yang mengemukakan  bahwa  inflasi  adalah  kenaikan  tingkat  harga  secara  umum  dari barang/komoditas dan jasa dalam suatu periode waktu.
Inflasi dapat diukur dengan tingkat inflasi ( rate of inflation ), yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum. Berikut ini adalah persamaan dari tingkat inflasi:
% .................... (1)
Menurut Samuelson (1992), inflasi  seperti sebuah penyakit  yang  dapat  digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu:
1. Moderate  Inflation ,  yang  ditandai  dengan  kenaikan  tingkat  harga  yang  lambat.  Pada tingkat ini, masyarakat masih lebih suka memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada aset riil.
2. Galloping  Inflation ,  yang  terjadi  pada  tingkat  20%  sampai  dengan  200%  per  tahun. Pada  tingkat  ini,  masyarakat  hanya  akan  memegang  uang  seperlunya  saja.  Kekayaan akan banyak disimpan dalam bentuk aset-aset riil yang dianggap lebih stabil nilainya.
3. Hyper  Inflation ,  yang  terjadi  pada  tingkat  yang  sangat  tinggi  (jutaan  hingga  trilyunan persen per tahun).
Dalam  menngendalikan  nilai  inflasi,  Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral menggunakan  BI  rate  sebagai  alat  pengendali  yang  terbukti  ampuh.  Penetapan  BI  rate dilakukan setiap bulan melalui mekanisme RDG bulanan melalui mekanisme berikut ini:
1. Respon  kebijakan  moneter  (BI  Rate)  ditetapkan  berlaku  sampai  dengan  RDG berikutnya.
2. Penetapan BI rate dilakukan dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter  ( lag of monetary policy ) dalam memengaruhi inflasi.
3. Ketika terdapat perkembangan di luar prediksi awal, penetapan BI rate dapat dilakukan sebelum RDG Bulanan melalui RDG Mingguan.

## Dana Pihak Ketiga
Dana  pihak  ketiga  didefinisikan  sebagai  dana  yang  dipercayakan  kepada  bank berdasarkan  perjanjian  penyimpanan  dana  (Wibowo  dan  Suhendra,  2010).  Dana  ini  bisa berbentuk  rekening  giro,  tabungan  dan  deposito  berjangka  (Kuncoro  dan  Suhardjono, 2011).  Sumber  dana  ini  merupakan  sumber  terpenting  dalam  operasi funding perbankan dan menjadi salah satu ukuran keberhasilan perbankan jika mampu membiayai operasinya (Martono, 2010).
Riyadi (2006) menyebutkan bahwa penghimpunan dana dari masyarakat relatif lebih mudah  daripada  sumber  lainnya.  Penghimpunan  ini  dilakukan  secara  efektif  dengan memberikan  imbal  hasil  dan  bonus  yang  menggiurkan  serta  pelayanan  yang  memuaskan. Keuntungan lain dari dana ini adalah jumlahnya  yang tidak terbatas karena dana ini tidak hanya  berasal  dari    individu,  melainkan  juga  pada  kelompok  (seperti  perusahaan  dan organisasi kemasyarakatan).

## Hipotesis Penelitian
Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah BI rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah.

## Paradigma Penelitian
Paradigma yang dibangun dalam penelitian ini ditunjukkan oleh gambar berikut.
Gambar 2. Paradigma Penelitian

## METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Karena menggunakan  data  agregat  perbankan  syariah,  maka  sampel  penelitian  ini  adalah  Bank Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah.  Sampel  tersebut  diambil  karena  rekapitulasi laporan  keuangan  keduanya  diintegrasikan  dalam  Statistik  Perbankan  Syariah,  sehingga lebih memudahkan untuk diteliti.

## Jenis dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  tergolong  data  sekunder.  Data  BI  rate diambil  dari  website  Bank  Indonesia,  yaitu  www.bi.go.id,  sedangkan  data  Dana  Pihak Ketiga  perbankan  syariah  diambil  dari  data  Statistik  Perbankan  Syariah  tahun  2010-2017 yang  diunduh  dari  website  resmi  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  beralamatkan www.ojk.go.id .

## Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah autoregresif atau model kelambanan.  Model  ini  digunakan  karena  kebijakan  ekonomi  pada  umumnya  tidak berdampak instan, tetapi memerlukan waktu, atau yang dalam ilmu statistik disebut dengan kelambanan  (lag).  Hal  ini  diperkuat  oleh  Widarjono  (2013),  yang  mengemukakan  bahwa
H 1 Dana Pihak Ketiga BI rate
kebijakan  ekonomi  bekerja  memerlukan  watku,  misalnya  dalam  hitungan  minggu  atau bulan.
Dalam  penelitian  ini,  model  kelambanan  yang  digunakan  dinyatakan  melalui persamaan sebagai berikut:
........................................... (2)
dimana: = Dana Pihak Ketiga Keseimbangan;   = koefisien; dan
= BI rate
Serangkaian prosedur  yang digunakan dalam model kelambanan ini juga dilakukan, yang  meliputi:  (1)  estimasi  model  kelambanan/autoregresif;  (2)  penentuan  lag  optimum; dan (3) uji kausalitas. Semua prosedur ini dilakukan dengan bantuan alat statistik eviews.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sampel  penelitian  ini  adalah  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  di Indonesia, yang rincian dan jumlahnya berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah tahun 2017 sebagai berikut.
Tabel 1. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Tahun 2017
Kelompok Bank KPO/KC KCP/UPS KK HOO/BO SBO/SSU CO Bank Umum Syariah 472               1.189 189 1 PT. Bank Aceh Syariah 26                    86 18 2 PT. Bank Muamalat Indonesia 83                  172 76 3 PT. Bank Victoria Syariah 9                      5 - 4 PT. Bank BRISyariah 52                  205 12 5 PT. Bank Jabar Banten Syariah 9                    56 1 6 PT. Bank BNI Syariah 68                  171 18 7 PT. Bank Syariah Mandiri 130                  437 54 8 PT. Bank Mega Syariah 29                    33 1 9 PT. Bank Panin Dubai Syariah 17                      5 1 10 PT. Bank Syariah Bukopin 12                      8 4 11 PT. BCA Syariah 12                      8 4 12 PT. Maybank Syariah Indonesia 1                      - - 13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 24                      3 - Unit Usaha Syariah 152                  136 51 14 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 9                      1 - 15 PT Bank Permata, Tbk 11                      2 1 16 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk 10                      - - 17 PT Bank CIMB Niaga, Tbk 16                      - 1 18 PT Bank OCBC NISP, Tbk 10                      - - 19 PT Bank Sinarmas 34                      2 10 20 PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. 22                    35 5 21 PT BPD DKI 3                   12 5 22 PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta 1 3 5 23 PT BPD Jawa Tengah 4                   10 9 24 PT BPD Jawa Timur, Tbk 7                      8 - 25 PT BPD Sumatera Utara 5                    17 - 26 PT BPD Jambi 1                      - - 27 PT BPD Sumatera Barat 3                      6         - 28 PT BPD Riau dan Kepulauan Riau 2                      4 1 29 PT BPD  Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 3                      2 4
Kelompok Bank KPO/KC KCP/UPS KK HOO/BO SBO/SSU CO 30 PT BPD  Kalimantan Selatan 2                      9 1 31 PT BPD Kalimantan Barat 1                      4 5 32 PD BPD  Kalimantan Timur 2                    14 2 33 PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 4                      - 1 34 PT BPD Nusa Tenggara Barat 2                      7 1 TOTAL 624               1.325 240 Keterangan: - KP = Kantor Pusat - UUS = Unit Usaha Syariah - KPO = Kantor Pusat Operasional
- KC = Kantor Cabang
- KCP/UPS = Kantor Cabang Pembantu/ Unit Pelayanan Syariah
- KK = Kantor Kas
- Tidak termasuk Layanan Syariah Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2017

## Hasil Penelitian
Total observasi dari penelitian ini adalah 93 bulan, dimulai sejak Januari 2010 hingga September  2017.  Secara  garis  besar,  gambaran  data  dari  variabel  yang  diteliti  dalam penelitian ditunjukkan dalam tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Deskripsi Data Penelitian DPK (miliar rupiah)  BI_RATE (%) Mean 170409.9 6.438172 Median 176292.0 6.500000 Maximum 318574.0 7.750000 Minimum 52811.00 4.250000 Std. Dev. 74321.49 0.953865
Dari  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  rata-rata  DPK  perbankan  syariah  dalam rentang Januari 2010 hingga  September 2017  adalah sebesar Rp 170.409,9 miliar dengan nominal tertinggi jauh berada di atas rata-rata, yaitu Rp 318.574 miliar. Kondisi ini terjadi pada  akhir  periode  observasi,  yakni  September  2017.  Adapun  nominal  terendah  terjadi pada  Maret  2010  dengan  nilai  Rp  52.811  miliar.  Dari  deskripsi  ini,  secara  umum  DPK perbankan  syariah  mengalami  tren  peningkatan  yang  signifikan  dalam  rentang  waktu  7 tahun terakhir.
Variabel  lain,  yakni  BI  rate,  memiki  rata-rata  sebesar  6,44%  dengan  nilai tertingginya adalah sebesar 7,75%. Tingkat suku bunga ini ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam  rentang  waktu  3  bulan  berturut-turut,  yaitu  sejak  November  2014  hingga  Januari 2015.  Adapun  nilai  BI  rate  yang  terendah  adalah  4,25%.  Suku  bunga  ini ditetapkan  pada akhir periode observasi, yaitu September 2017.
Penelitian ini menggunakan metode kelambanan sebagai konsekuensi atas kebijakan makro  yang  tidak  berdampak  secara  instan  terhadap  perekonomian,  tetapi  membutuhkan waktu.  Adapun  hasil  estimasi  model  kelambanan  dalam  penelitian  ini  ditunjukkan  dalam tabel sebagai berikut.
Tabel 3. Estimasi Model Kelambanan Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(BI_RATE) -0.027076 0.014750 -1.835620 0.0698 LOG(DPK(-1)) 0.985526 0.004580 215.1888 0.0000
C 0.242131 0.065347 3.705325 0.0004 R-squared 0.998150 F-statistic 24009.32 Adjusted R-squared 0.998108 Prob(F-statistic) 0.000000
Estimasi di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien C adalah 0,242 dan berpengaruh terhadap  DPK  dengan  α  =  5%.  Variabel  independen  yang  diteliti,  yaitu  BI  rate, berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  DPK  perbankan  syariah  pada  α  =  10%, sedangkan  pada  variabel  DPK  periode  sebelumnya,  terbukti  mempengaruhi  DPK  periode saat  ini  dengan  α  =  1%.  Hasil  di  atas  memberikan  model  estimasi  DPK  jangka  pendek dengan persamaan sebagai berikut.
........................................... (3)
Interpretasi terhadap model kelambanan sedikit berbeda dengan model regresi linear. Dari  model  kelambanan  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  koefisien  DPK  periode sebelumnya  yang  sebesar  0,986,  menunjukkan  bahwa  koefisien  penyesuaian  dari persamaan  ini  sebesar  δ  =  1  –  0,986  =  0,014.  Besaran  koefisien  ini  menunjukkan  bahwa terdapat  perbedaan  sebesar  1,4%  antara  proyeksi  nilai  DPK  dengan  fakta  yang  terjadi disesuaikan oleh nominal DPK periode bulan sebelumnya.
Koefisien  penyesuaian  ini  dapat  digunakan  untuk  mencari  persamaan  DPK  jangka panjang.  Caranya  adalah  membagi  persamaan  jangka  pendek  dengan  nilai  koefisien penyesuaian δ tanpa menyertakan variabel DPK periode sebelumnya. Dengan mekanisme ini, maka diperoleh persamaan DPK jangka panjang sebagai berikut.
........................................... (4)
Dalam  persamaan  jangka  panjang,  diperoleh  bahwa  nilai  koefisien  BI  rate  (-1,929) lebih besar daripada koefisien BI rate jangka pendek (-0,027). Hal ini menunjukkan bahwa elastisitas  BI  rate  terhadap  DPK  dalam  jangka  panjang  akan  lebih  besar  daripada elastisitasnya pada jangka pendek.
Dalam  model  kelambanan,  penentuan  lag  optimum  menduduki  porsi  yang  sangat penting  karena  mengindikasikan  lag  yang  paling  memberikan  efek  pada  variabel independen  di  masa  sekarang.  Selain  itu,  lag  optimum  inilah  yang  digunakan  untuk menguji model kelambanan dalam uji selanjutnya, yaitu uji kausalitas. Dalam penelitan ini, lag optimum ditunjukkan oleh output eviews yang disajikan dalam tabel 4.
Tabel 4. Output Penentuan Lag Optimum untuk Model Penelitian
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -1154.677 NA 4.36e+09 27.87174 27.93002 27.89515 1 -776.3917 729.2248 528142.5 18.85281 19.02767 18.92306 2 -765.1957 21.04317* 444165.2* 18.67941* 18.97084* 18.79649* 3 -762.8628 4.272283 462607.5 18.71959 19.12758 18.88350 4 -762.1763 1.224103 501513.9 18.79943 19.32400 19.01017 5 -759.9615 3.842497 524305.1 18.84245 19.48358 19.10002
Dari  tabel  di  atas,  tanda  bintang  (sebagai  output  eviews)  ditunjukkan  dalam  lag  2, sehingga  lag  optimum  dalam  model  kelambanan  penelitian  ini  berada  pada  digit  terebut. Dengan menggunakan lag 2, maka hasil pengujian selanjutnya, yakni uji kausalitas antara
DPK  dengan  BI  rate  menghasilkan  output  eviews  yang  tersaji  dalam  tabel  5.  Adapun  uji kausalitas yang digunakan adalah Uji Kausalitas Granger.
Tabel 5. Hasil Uji Kausalitas antara DPK dengan BI Rate pada Lag 2
Null Hypothesis: F-Statistic Prob. BI_RATE does not Granger Cause DPK 8.87852 0.0003 DPK does not Granger Cause BI_RATE 0.95563 0.3886
Hasil  uji  kausalitas  menunjukkan  bagaimana  hubungan  antara  kedua  variabel  yang diteliti,  yaitu  DPK  perbankan  syariah  dan  BI  rate.  Dari  hasil  uji  ini,  ditegaskan  kembali bahwa  BI  rate  secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  DPK,  yang  dalam  estimasi  model kelambanan  tercermin  dengan  nilai  negatif.  Penegasan  ini  ditemukan  pada  nilai probabilitas 0,0003 < 0,05.

## Pembahasan
Dalam  rentang  Januari  2010  hingga  September  2017,  nominal  DPK  perbankan syariah  fluktuatif  dengan  tren  setiap  tahunnya  meningkat  sebagaimana  ditunjukkan  pada gambar  1.  Tren  ini  menunjukkan  bahwa  dari  segi funding ,  perbankan  syariah  mengalami peningkatan  yang  signifikan  dalam  kurun  waktu  7  tahun  terakhir.  Pada  awal  periode observasi, yakni Januari 2010, DPK perbankan syariah memiliki jumlah senilai Rp 53.163 miliar,  tetapi  pada  September  2017  nominalnya  melonjak  hampir  600%  menjadi  Rp 318.574  miliar.  Fakta  ini  menunjukkan  bahwa  perkembangan  bank  syariah menggembirakan,  karena  perbankan  syariah  mulai  menjadi  salah  satu  pilihan  utama masyarakat  dalam  menginvestasikan/  menyimpan  uang  yang  mereka  miliki  selain perbankan konvensional yang sudah terlebih dahulu eksis.
Ketertarikan  masyarakat  dalam  menginvestasikan  dananya  ke  perbankan,  termasuk perbankan syariah, memiliki beberapa motif, antara lain motif agama dan motif laba. Motif agama  merupakan  motif  yang  diinginkan  dalam  sistem  ekonomi  Islam,  karena  motif  ini menandakan  pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat  dalam  melaksanakan  ajaran  Islam, bahwa  perbankan  konvensional  yang  mengandung  riba  diharamkan  oleh  Islam,  sehingga harus beralih ke perbankan syariah yang bebas riba.
“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ... (QS. Al-Baqarah: 275)
Sementara itu, motif laba merupakan motif yang tidak dikehendaki dalam Islam, meskipun motif ini patut menjadi pertimbangan sebagai  bentuk  pemeliharaan terhadap aset  duniawi yang  juga  diperintahkan  dalam  Islam.  Namun,  motif  ini  tidak  direkomendasikan  menjadi motif yang utama. Sebab, dalam konsep Islam, motif agama (yang berdampak pada nilai- nilai ukhrawi) harus didahulukan daripada motif laba yang berorientasi duniawi.
Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? (QS. Al-Anam:
32)
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pergerakan  BI  rate  secara  signifikan berpengaruh  negatif  terhadap  DPK  perbankan  syariah.  Temuan  ini  menunjukkan  bahwa jika  BI  rate  dinaikkan,  maka  DPK  perbankan  syariah  turun.  Sebaliknya,  jika  BI  rate diturunkan,  maka  DPK  perbankan  syariah  naik.  Fenomena  ini  menunjukkan  beberapa perilaku nasabah perbankan syariah di Indonesia, yaitu:
1. Ketika  BI  rate  naik,  maka  nasabah  perbankan  syariah  memindahkan  dananya  ke perbankan  konvensional  yang  memberikan  keuntungan  lebih  besar  melalui  sistem bunga. Hal ini menjadi ironi tersendiri, karena sebagai nasabah perbankan syariah yang berlandaskan  Islam,  motif utama nasabah bukan  pada motif kepatuhan terhadap nilai- nilai agama dan motif pemerataan mashlahah , tetapi motif laba.
2. Pemindahan tabungan dan investasi ini, sesuai hasil penelitian, dilakukan pada lag atau bulan ke-2 setelah BI rate dinaikkan oleh Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum  memindahkan  dananya,  nasabah  perbankan  syariah  menunggu  apakah kenaikan  BI  rate  ini  berlangsung  dalam  waktu  yang  lama  atau  tidak.  Ketika  ada kepastian  bahwa  BI  rate  yang  dinaikkan  menunjukkan  tanda-tanda  akan  stabil  dalam waktu  yang  lama  (setelah  ditunggu  dua  bulan),  maka  nasabah  baru  memindahkan dananya ke perbankan konvensional.
Motif  laba  ini  dimiliki  oleh  nasabah  karena  ada  kemungkinan  dua  penyebab,  yaitu (1)  ketidaktahuan  nasabah  dalam  konsep  Islam  yang  lebih  mengutamakan  motif  agama daripada  motif  laba;  atau  (2)  meskipun  sudah  mengetahui  konsep  Islam  ini,  masyarakat tidak  memiliki  kesadaran  untuk  melaksanakannya  karena  lebih  tergiur  dengan bunga/keuntungan lebih besar yang diberikan perbankan konvensional.
Ketidaktahuan nasabah perbankan syariah terhadap motif investasi dalam perbankan syariah menandakan bahwa literasi keuangan syariah di Indonesia tergolong sangat rendah. Jangankan literasi keuangan syariah (yang sifatnya lebih spesifik), dalam literasi keuangan secara  umum  saja,  masyarakat  Indonesia  tergolong  masih  memiliki  pemahaman  yang rendah.  Berdasarkan  survei  yang  dilakukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  pada  tahun  2013, tingkat  literasi  keuangan  penduduk  Indonesia  secara  umum  masih  rendah  (sebagaimana) ditunjukkan pada tabel 6.
Tabel 6. Indeks Literasi Keuangan Sektor Jasa keuangan
Perbankan Asuransi Perusahaan Pembiayaan Dana Pensiun Pasar Modal Pegadaian Well Literate 21,80 % 17,84 % 9,80 % 7,13 % 3,79 % 14,85 % Sufficient Literate 75,44 % 41,69 % 17,89 % 11,74 % 2,40 % 38,89 % Less Literate 2,04 % 0,68 % 0,21 % 0,11 % 0,03 % 0,83 % Not Literate 0,73 % 39,80 % 72,10 % 81,03 % 81,03 % 45,44 %
Sumber: Edukasi Konsumen (2013)
Di  sisi  lain,  masyarakat  yang  telah  memahami  bahwa  riba  perbankan  konvensional haram,  masih  belum  memiliki  kesadaran  untuk  beralih  ke  perbankan  syariah  secara  total. Masyarakat  golongan  ini  masih  menggunakan  laba  sebagai  faktor  utama  dalam menginvestasikan  dana  mereka  ke  perbankan.  Kepatuhan  masyarakat  Indonesia  dalam beragama  masih  dalam  persoalan  peribadatan  yang  sifatnya  formal  saja,  seperti  sholat, puasa  dan  haji.  Di  lain  pihak,  masyarakat  masih  sering  mengabaikan  tuntunan  agama dalam  hal muamalah ,  padahal  seorang  muslim  diperintahkan  untuk  mengikuti  tuntunan agama secara menyeluruh, tidak mengutamakan tuntunan yang satu dan mengabaikan yang lain.
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah: 208)
Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  nasabah  melakukan  pemindahan  dana setelah  memantau  stabilitas  BI  rate  selama  dua  bulan  pasca  dinaikkan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  nasabah  memiliki  pertimbangan  yang  matang  dalam  melakukan
investasi di sektor perbankan. Tingkat BI rate bersifat fluktuatif bergantung pada kebijakan Bank  Indonesia  yang  menyesuaikan  tingkat  inflasi.  Periode  fluktuasi  BI  rate  tidak  tentu, terkadang  stabil  selama  16  bulan  (sebagaimana  terjadi  pada  Februari  2012  –  Mei  2013 dengan BI rate sebesar 5,75%), tetapi terkadang hanya bertahan selama satu bulan (seperti Agustus 2017 dengan BI rate sebesar 4,75%).
Periode stabilitas BI rate yang tidak pasti menuntut nasabah harus menunggu ketika BI  rate  dinaikkan.  Nasabah  tidak  seketika  memindahkan  dananya  karena  khawatir kenaikan BI rate hanya berlangsung dalam waktu singkat. Jika dana langsung dipindahkan dan kenaikan BI rate tidak berlangsung lama, maka proses pemindahan dana tersebut akan memakan  waktu  dan  biaya  yang  jika  dikonversikan  ke  mata  uang  nominalnya  jauh  lebih besar  daripada  tingkat  bunga  yang  diberikan  perbankan  konvensional.  Dengan  kata  lain, nasabah  mengalami  kerugian  apabila  ternyata  kenaikan  BI  rate  berlangsung  singkat, sehingga  perlu  menunggu  stabilitas  BI  rate  pasca  dinaikkan  selama  dua  bulan  sebelum benar-benar memindahkan dananya.
Masa  tunggu  dua  bulan  yang  dilakukan  nasabah,  selain  untuk  melihat  stabilitas  BI rate,  juga  bertujuan  untuk  melihat  respon  perbankan  syariah  pasca  BI  rate  dinaikkan. Apakah  perbankan  syariah  mengambil  kebijakan-kebijakan  strategis  atau  tidak,  seperti menaikkan  nisbah  bagi  hasil  atau  meluncurkan  produk-produk  baru  yang  menawarkan keuntungan  lebih  banyak.  Namun,  jika  melihat  hasil  penelitian,  perbankan  syariah  lebih memilih  bersikap  pasif  ketika  BI  rate  dinaikkan,  sehingga  nasabah  tetap  melakukan perpindahan dana investasi ke perbankan konvensional. Hal ini menjadi koreksi yang harus diperhatikan oleh perbankan syariah di Indonesia demi menjaga stabilitas likuiditasnya.

## PENUTUP Kesimpulan
Penelitian  ini  membuktian  bahwa  nasabah  menarik  dananya  di  perbankan  syariah setelah  dua  bulan  pasca  BI  rate  dinaikkan.  Ada  dua  kemungkinan  alasan  nasabah melakukan  hal  ini,  yaitu  karena:  (1)  ketidaktahuan  nasabah  terhadap  konsep  keuangan syariah;  atau  (2)  ketidaksadaran  nasabah  meskipun  sudah  mengetahuinya.  Dengan  kata lain, dalam menginvestasikan dananya nasabah perbankan syariah masih bermotifkan laba. Motif ini tidak sejalan dengan yang diharapakan oleh nilai-nilai ekonomi Islam, yang lebih mengutamakan  motif mashlahah di  atas  motif  yang  lain.  Di  sisi  lain,  pasca  kenaikan  BI rate,  perbankan  syariah  yang  juga  membutuhkan  dana  dari  masyarakat  ternyata  tidak segera mengambil kebijakan-kebijakan strategik yang menarik bagi nasabah. Penelitian ini membuktikan  hal  tersebut  dengan  ditemukannya  pengaruh  negatif  BI  rate  terhadap  Dana Pihak Ketiga perbankan syariah secara signifikan.

## Rekomendasi
Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa rekomendasi  yang diusulkan, yaitu kepada:
1. Pemerintah;
a. Menyelenggarakan  program  peningkatan  literasi  keuangan  syariah  untuk masyarakat,  agar  masyarakat  (terutama  yang  menjadi  nasabah  perbankan  syariah) memiliki pemahaman dan kesadaran keuangan syariah yang baik.
b. Memberikan  perhatian  lebih  kepada  perbankan  syariah  terutama  jika  BI  rate dinaikkan  oleh  Bank  Indonesia.  Perhatian  ini  ditunjukkan  dengan  produk-produk keuangan syariah pemerintah yang mampu menjaga likuiditas perbankan syariah.
2. Perbankan  Syariah;  melakukan  inovasi  produk  dan  kebijakan  strategik  ketika  BI  rate naik,  sehingga  nasabah  tidak  lagi  tertarik  untuk  memindahkan  dananya  ke  perbankan konvensional.
3. Nasabah perbankan syariah;
a. meningkatkan pemahaman konseptual mengenai keuangan syariah, sehingga motif dalam  menggunakan  jasa  keuangan  syariah  bukan  motif  laba,  melainkan  motif mashlahah .
b. Meningkatkan  kesadaran  dalam  melaksanakan  ajaran  agama  Islam  secara menyeluruh  (baik  ibadah mahdlah maupun ghairu  mahdlah ),  sehingga  tidak tertarik oleh perbankan konvensional meskipun memberikan keuntungan yang lebih banyak.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur`an Al-Karim. Dornbusch,  R.,  Fischer,  S.,  dan  Startz,  R.  (2004). Makroekonomi .  Jakarta:  PT  Media Global Edukasi.
Edukasi Konsumen. (2013). Edisi November. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta. Fauzi,  M.A.  (2016). Hubungan  antara  Likuiditas,  Kinerja  Keuangan  Perbankan  Syariah dan Ekonomi Makro Indonesia . Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. http://www.bi.go.id. Diakses pada 1 Mei 2016 (11.25). http://www.bps.go.id. Diakses pada 1 Mei 2016 (12.45). Karim, A. (2012). Ekonomi Makro Islami . Jakarta: Rajawali Press.
Kuncoro,  M.  dan  Sudardjono.  (2011). Manajemen  Perbankan:  Teori  dan  Aplikasi . Yogyakarta: BPFE.
Mankiw,  N.G.,  Quah,  E.,  dan  Wilson,  P.  (2012). Pengantar  Ekonomi  Makro .  Terj.  Biro Bahasa Alkemis. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Martono, N. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif . Jakarta: Rajawali Pers. Muliawati, N.L. dan Maryati, T. (2015). Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga dan Bagi  Hasil  terhadap  Deposito  Bank  Syariah  Mandiri .  Seminar  Nasional Cendekiawan. ISSN: 2460-8696.
Rivai,  V.  dan  Arifin,  A.  (2010). Islamic  Banking:  Sebuah  Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Riyadi,  S.  (2006). Banking  Assets  and  Liability  Management .  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
Samuelson, P.A. (1992). Economics . Ed. XIV. New York: McGraw-Hill, Inc. Wibowo,  A.  dan  Suhendra,  S.  (2010). Analisis  Pengaruh  Nilai  Kurs,  Tingkat  Inflasi  dan Tingkat  Suku  Bunga  terhadap  Dana  Pihak  Ketiga  pada  Bank  Devisa  di  Indonesia . Jakarta: Jurnal Universitas Gunadarma.
Widarjono, A. (2013). Ekonometrika . Ed. IV. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Zulfiah,  F.  dan  Susilowibowo,  J.  (2014). Pengaruh  Inflasi,  BI  Rate,  Capital  Adequacy Ratio,  Non  Performing  Finance,  Biaya  Operasional  dan  Pendapatan  Operasional terhadap Profitabilitas  Bank Umum Syariah . Jurnal  Ilmu Manajemen. Vol. 2 No. 3 Juli 2014.