## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ILLEGAL FISHING KORPORASI DALAM CITA-CITA INDONESIA POROS MARITIM DUNIA

## Yuniarti Dwi Pratiwi 1
Abstrak:  Permasalahan  illegal  fishing  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah  illegal,  unreported,  and unregulated Fishing (IUU-Fishing) merupakan permasalahan yang telah lama mengakar di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wlayah laut yang mencapai 2/3 dari seluruh wilayahnya dengan hasil laut yang cukup potensial. Potensi dari laut Indonesia juga didominasi oleh hasil ikannya, dengan lebih  dari  45%  spesies  ikan  di  dunia  berada  di  Indonesia.  Beberapa  alasan  tersebut  dapat  dijadikan alasan  kuat  kenapa  Indonesia  menjadi  salah  satu  wilayah  yang  sering  mengalami  illegal  fishing. Kasus  yang  terjadi  juga  dapat  dikatakan  merupakan  dampak  kurang  efektifnya  penegakan  hukum illegal fishing terutama untuk pihak korporasi. Di  era  pemerintahan Jokowi Indonesia mulai mencoba serius  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  illegal  fishing.  Hal  ini  sejalan  dengan  cita-cita  Indonesia yakni  mewujudkan  visi  Indonesia  menjadi  Poros  Maritim  Dunia.  Meskipun  demikian,  apakah pemberantasan  illegal  fishing  dalam  era  Presiden  Jokowi  menyentuh  korporasi  sebagai  pelaku kejahatan?
Keyword: Illegal fishing, Korporasi, Poros Maritim
METODE PENELITIAN 1
Metode  Penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  jurnal  adalah  deskriptif  - normatif.  Dalam  penulisan  ini,  penulis melakukan  pengumpulan  data-data  untuk mendukung  dan  melengkapi  penulisan jurnal  ini.  Langkah  pertama  dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada  hukum  sekunder  atau  inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan. Selain itu juga digunakan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan persoalan ini.

## LATAR BELAKANG
Indonesia  memiliki  bentangan  garis pantai dengan panjang 81.000 km persegi, sehingga  menjadikan  laut  Indonesia  dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan  kekayaan  dan  sumber  daya alam  hayati  laut  yang  sangat  berlimpah, seperti  ikan,  terumbu  karang,  mangrove, dan sebagainya. 2 Sejak awal dikumandangkan Deklarasi Djoenda (1957) yang memberikan keteguhan atas konsepsi Indonesia  sebagai  negara  kelautan  yang besar,  berdaulat  dan  sejahtera,  maka  dari itu  untuk  menjaga  kelestarian  laut  negara
1 Yuniarti Dwi Pratiwi adalah anggota Lembaga Kajian Pertahanan untuk kedaulatan NKRI “KERIS” yang konsen menjadi pemerhati dibidang hukum dan pertahanan Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email yuniartiibbas@gmail.com
2 Supriadi dan  Alimudin, Hukum Perikanan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta:2006, hal.2
ini,  terutama  guna  menjaga  sumberdaya ikan perlu didasarkan pada suatu Rencana Pengelolaan  Perikanan  (RPP).  Hal  ini sejalan  dengan  amanat  Pasal  33  Undang Undang  Dasar  Tahun  1945,  yang  diatur lebih lanjut dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang -  Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perikanan.  Namun  yang  perlu  diketahui, kondisi  hingga  hari  ini  tidak  memberikan sesuatu  yang  cukup  berarti  bagi  mereka yang  menggantungkan  hidupnya  pada pengelolaan  sumber  daya  pesisir  dan  laut Indonesia,  seperti  nelayan  dan  petambak tradisional.  Mereka  ini  menjadi  komunitas masyarakat  yang  rapuh  secara  ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal mendasar  lainnya.  Ini  semua  disebabkan salah  satunya  dari  maraknya  kasus pencurian  ikan  atau  dengan  kata  lain adanya  tindak  kejahatan  illegal  fishing. Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  selama  ini kurang  maksimalnya  pengawasan  dan penegakan  hukum  terhadap  para  pelaku illegal  fishing,  terutama  yang  menyentuh korporasi.  Oleh  karena  itu,  sebagaimana visi  yang  dicanangkan  oleh  pemerintahan Joko  Widodo  yaitu  menjadikan  Indonesia sebagai  Poros  Maritim  Dunia,  apakah pemberantasan illegal fishing kali ini sudah menyentuh  sebagai  pelaku  kejahatan sesungguhnya?  Mengingat  suatu  negara dapat  dikatakan  sebagai  Poros  Maritim Dunia, salah satunya adalah dapat
menjaga sumber daya laut dan kedaulatan negaranya.

## Pengertian Illegal fishing
Illegal  fishing  adalah  istilah  populer yang dipakai untuk menyebut tindak pidana di  bidang  perikanan.  Mengenai  bentuk mana saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana illegal fishing adalah sesuatu yang  perlu  dikaji  lebih  lanjut,  mengingat istilah  ini  tidak  tersurat  di  dalam  Undang- Undang  Perikanan.  Namun,  terminologI illegal  fishing  dapat  dilihat  dari  pengertian secara  harfiah  yaitu  dalam  bahasa  inggris. Illegal  fishing  berasal  dari kata  illegal  yang berarti  tidak  sah  atau  tidak  resmi.  Fishing merupakan  kata  benda  yang  berarti perikanan. Sehingga illegal fishing merupakan tindakan  mengambil,  merogoh, mengail,  memancing  secara  tidak  sah . Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan,  memberi  batasan  pada  istilah illegal  fishing,  yaitu  pengertian  illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing yang secara  harfiah  dapat  diartikan  sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan  perikanan  yang  tidak  diatur  oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan  kepada  suatu  institusi  atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. 3 Pengertian  illegal  fishing  diatas merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan  oleh  International  Plan  of Action  (IPOA)  –  Illegal,  Unreported, Unregulated (IUU) Fishing yang diprakarsai oleh  FAO  dalam  konteks  implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF).   Sedangkan  dalam  UU  Nomor  31 Tahun  2004  tentang  Perikanan  Jo.  UU Nomor  45  Tahun  2009  mencantumkan definisi  atau  konsep  “perikanan”  yang mengandung pengertian:
Pasal 1 ayat (1) disebutkan, bahwa :
“Perikanan  adalah  semua  kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya  ikan  dan  lingkungannya  mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan
3 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, “Mengenal IUU Fishing yang merugikan negara 3 Triliun Rupiah/Tahun, 12 Agustus 2016, http : www.p2sdkpkendari.com
pemasaran,  yang  dilaksanakan  dalam suatu sistem bisnis perikanan”
Definisi
“perikanan” tersebut, mengandung  arti  kegiatan  tidak  hanya sekedar  penangkapan  ikan,  tetapi  juga termasuk  kegiatan  yang  berhubungan dengan  pengelolaan  dan  pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari  praproduksi,  produksi,  pengolahan, sampai dengan pemasaran. Setelah konsep  illegal  fishing  yang  dibuat  oleh lembaga  yang  berwenang  disinkronkan dengan konsep “perikanan” menurut Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004 tentang  Perikanan  Jo.  Undang-Undang Nomor  45  Tahun  2009  maka  dapat diketahui  bahwa  semua  bentuk-bentuk kegiatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang tesebut dikatakan sebagai illegal fishing.

## Faktor Penyebab Illegal fishing
1.  Kedudukan ikan dunia (demand) meningkat  tetapi  di  sisi  lain  pasokan ikan  dunia  menurun,  sehingga  terjadi overdemand  terutama  jenis  ikan  dari laut  seperti  tuna.  Hal  ini  mendorong armada  perikanan  dunia  berburu  ikan secara legal dan illegal.
2.  Disparitas  (perbedaan)  harga  ikan segar  utuh  (whole  fish)  di  negara  lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga  membuat  masih  adanya surplus pendapatan;
3.  Fishing  ground  di  negara  lain  sudah mulai  habis,  sementara  di  Indonesia masih  menjanjikan,  padahal  mereka harus  mempertahankan  pasokan  ikan untuk konsumsi dan harus mempertahankan produksi pengelolaan  di  negara  tersebut  tetap bertahan; 4.  Laut  Indonesia  sangat  luas  dan terbuka,  di  sisi  lain  kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas)  masih  sangat  terbatas dibandingkan kebutuhan untuk
menguasai  daerah  rawan.  Luasnya wilayah  laut  yang  menjadi  yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat  terbuka  ZEE  Indonesia  yang berbatasan  dengan  laut  lepas  (high seas)  telah  menjadi  magnet  penarik
masuknya  kapal-kapal  ikan  asing maupun  lokal  untuk  melakukan  illegal fishing;
5.  Masih terbatasnya sarana dan prasarana  pengawasan  serta  SDM pengawasan khususnya dari sisi sekuritas; 6.  Persepsi  dan  langkah  kerja  sama aparat penegak hukum dalam penanganan  perkara  tindak  pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum  dan  komitmen  operasi  kapal pengawas di ZEE. 4

## TINDAK  PIDANA  ILLEGAL  FISHING  DI WILAYAH INDONESIA
Merujuk pada pengertian illegal fishing menurut  Code  of  Conduct  for  Responsible Fisheries  (CCRF)    yang  diprakarsai  oleh FAO  maka  tindakan  illegal  fishing  dibagi menjadi sebagai berikut:
a.  Illegal  fishing,  yaitu  kegiatan  berupa  : 1)  Penangkapan  ikan  tanpa  izin;  2) Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu; 3) Penangkapan ikan dengan menggunakan  alat  tangkap  terlarang; 4)  Penangkapan  ikan  dengan  jenis
(spesies)  yang  tidak  sesuai  dengan izin.
b.  Unreported  fishing,  yaitu  kegiatan penangkapan ikan yang :
1.  Tidak  pernah  dilaporkan  atau dilaporkan  secara  tidak  benar kepada  instansi  yang  berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2.  Dilakukan  di  area  yang  menjadi kompetensi
organisasi pengelolaan  perikanan  regional, namun  tidak  pernah  dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut. Kegiatan  unreported  fishing  yang umum terjadi di Indonesia :
1.  Penangkapan  ikan  yang  tidak melaporkan  hasil  tangkapan  yang sesungguhnya  atau  pemalsuan data tangkapan;
4 Nunung Mahmudah, Illegal Fishing Pertanggungjawaban PIdana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hal 20
2.  Penangkapan  ikan  yang  langsung dibawa ke negara lain (transhipment di tengah laut).
c.  Unregulated  fishing,  yaitu    kegiatan penangkapan ikan: 1.  Pada  suatu  area  atau  stok  yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut
dilaksanakan  dengan  cara  yang tidak  sesuai  dengan  tanggung jawab  negara  untuk  pelestarian dan  pengelolaan  sumber  daya ikan sesuai hukum internasional; 2.  Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan  perikanan  regional yang  dilakukan  oleh  kapal  tanpa kewarganegaraan atau yang
mengibarkan bendera suatu
negara yang tidak menjadi anggota  organisasi  tersebut,  hal ini  dilakukan  dengan  cara  yang tidak  sesuai  atau  bertentangan dengan  ketentuan  pelestarian  dan pengelolaan dari organisasi tersebut. Kegiatan unregulated fishing di perairan  Indonesia,  antara  lain masih belum diaturnya :
1.  Mekanisme  pencatatan  data  hasil tangkapan  dari  seluruh  kegiatan penangkapan ikan yang ada;
2.  Wilayah
perairan yang diperbolehkan dan dilarang; 3.  Kegiatan penangkapan ikan menggunakan  modifikasi  dari  alat tangkap yang dilarang. 5
Sementara  itu  Undang-Undang  Positif mengidentifikasikan  tindak  pidana  dalam bidang  perikanan  yakni  Kejahatan  dan Pelanggaran sebagaimana tertuang dalam
Pasal  103  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009. 6
Tinjauan  Hukum  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Illegal fishing
5 ibid, hal-81-82
6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Pada  saat  ini,  korporasi  merupakan bentuk  organisasi  bisnis  yang  paling penting.  Korporasi  berkembang  menjadi institusi,  baik  berupa  organisasi  publik maupun  swasta  yang  tujuannya  mencari keuntungan. Seiring dengan peran korporasi yang semakin besar dalam dunia ekonomi, dampak negatif yang ditimbulkan dari  kegiatan  korporasi  juga  semakin besar.  Dengan  demikian  beberapa  negara terutama  yang  perekonomiannya  baik, mulai mencari cara untuk bisa meminimalisasi  atau  mencegah  dampak negatif, salah satu caranya dengan menggunakan  instrumen  hukum  pidana (bagian  dari  hukum  publik).  Di  Indonesia peraturan  perihal  korporasi  menjadi  subjek hukum,  khususnya  sebagai  subjek  hukum tindak pidana kejahatan illegal fishing telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo, Undang- Undang  Nomor  45  Tahun  2009.  Dalam Pasal  84-100  UU  Nomor  31  Tahun  2004 tentang  Perikanan  jo.  Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dicantumkan bahwa “Setiap  Orang”  sebagai  pelaku  tindak pidana  kejahatan  illegal  fishing.  Rumusan perihal  pertanggung  jawaban  pidana  juga tertuang dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor  45  tahun  2009  yang  menyebutkan bahwa :
“Dalam  hal  tindak  pidana  perikanan dilakukan  oleh  korporasi,  tuntutan  dan sanksi  pidananya  dijatuhkan  terhadap pengurusnya,  dan  pidana  dendanya ditambah  sepertiga  dari  pidana  yang dijatuhkan”.
Dengan  rumusan  demikian,  meskipun korporasi  diakui  sebagai  pelaku  suatu tindak  pidana,  tetapi  korporasi  itu  sendiri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban  pidana.  Pengaturan ini  menimbulkan  kelemahan.  Hal  ini dikarenakan,  dalam  kasus-kasus  yang merupakan  tindak  pidana  illegal  fishing, penjatuhan  pidana  penjara  atau  denda “hanya”  kepada  pihak  pengurus  korporasi. Penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi  ini  dirasa  tidak  cukup  untuk memberikan  jaminan  bahwa  korporasi tersebut  tidak  melakukan  tindakan  serupa di  kemudian  hari.  Akibatnya    penanganan kasus-kasus  tindak  pidana  perikana  sulit
dituntaskan,  khususnya  yang  melibatkan pihak korporasi. 7
Tantangan
Pembertantasan Illegal fishing dI Indonesia
1.  Adanya  Rezim  Hukum  yang  Berbeda (legal rezime).
Berbicara  perihal  rezim  hukum  yang berlaku di laut terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan nasional  dan  internasional.  Hal  ini berarti  bahwa  dalam  melaksanakan penegakan  hukum  di  laut  selain berdasarkan  hukum  nasional  tetapi juga  perlu  memperhatikan  kaidah- kaidah  hukum  internasional  yang berlaku.  Maka  dari  itu,  rezim  hukum yang berlaku di wilayah laut membawa hak  dan  kewenangan  negara  yang berbeda  pula.  Misalnya  hak  dan kewenangan  negara  di  laut  di  mana berlaku rezim kedaulatan negara seperti  di  perairan  kepulauan  dan  laut teritorial,  berbeda  di  wilayah  laut  di mana  berlaku  yurisdiksi  tertentu  atau hak-hak  berdaulat  seperti  di  wilayah laut Zona Tambahan, ZEE, dan landas kontinen. 8

## 2.  Aparat Penegak Hukum
Dalam  hal  ini  berkaitan  pada  aspek kuantitas  dan  kualitas  aparat  penegak hukum. dalam menangani kasus-kasus illegal  fishing  di  wilayah  perairan Indonesia.  Kekurangan  baik  dari  segi kuantitas  maupun  kualitas  aparat penegak hukum akan sangat mempengaruhi  efektivitas  penegakan hukum  di  perairan  Indonesia.  Selain itu, lemahnya koordinasi antar Instansi Penegak  Hukum  dapat  menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan  masing  –  masing,  sehingga sangat  rawan  menimbulkan  konflik kepentingan.  Penegakan  hukum  yang tidak  terkoordinasi  merupakan  salah satu  kendala  dalam  penanggulangan kejahatan illegal fishing.
3.  Rumusan Sanksi Pidana
7 Pdf Skripsi Pertanggung Jawaban Korporasi (Coporate Liability) dalam Tindak Pidana Perikanan, Aulia Ariffandi, Fakultas Hukum  Universitas Sumatera Utara, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36720/1/09 E02782.pdf
8 Nunung Mahmudah, Illegal Fishing Pertanggung Jawaban Korporasi Nunung Mahmundah. Sinar Grafika, Jakarta, hal 117
Rumusan sanksi pidana dalam
Undang  -  Undang  Nomor  31  Tahun 2004  jo  Undang  -  Undang  Nomor  45 Tahun  2009  tentang  Perikanan  yang memiliki  sanksi  pidana  denda  yang sangat  berat  dibandingkan  dengan ketentuan  pidana  yang  lain,  ternyata belum  memberikan  efek  jera  kepada pelaku kejahatan illegal fishing.
Ancaman  hukuman  penjara  yang paling  berat  6  (enam)  tahun  bagi pelaku  yang  melakukan  penangkapan ikan  tanpa  memiliki  atau  membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan paling  berat  7  (tujuh)  tahun  bagi  yang melakukan  pemalsuan  dan  memakai ijin  palsu  berupa  SIUP,  SIPI,  SIKPI. Pidana denda  yang paling banyak Rp. 20.000.000.000,-  (dua  puluh  milyar rupiah). Rumusan sanksi dalam
Undang  –  Undang  ini  tidak  mengatur rumusan  sanksi  paling  rendah  atau minimum  sehingga  seringkali  sanksi pidana  yang  dijatuhkan  tidak  memberi efek  jera  kepada  pelaku.  Demikian juga  belum  diatur  tentang  sanksi pidana  bagi  Korporasi  serta  sanksi pidana  tambahan  terutama  kepada tindak pidana pembiaran. 9

## Sanksi  Alternatif  Terhadap  Korporasi
Sebagai Pelaku Illegal fishing 1.  Sanksi bernilai uang
a.  Mengganti  keuntungan  ekonomis
(recoups  any  economic  benefit) yang  diperoleh  sebagai  hasil  dari kejahatan;
b.  Mengganti  (recover)  semua  atau sebagian  biaya  pengusutan  atau penyidikan dan melakukan perbaikan (reparation) setiap kerugian yang ditimbulkan;
c.  Denda.
2.  Pidana tambahan berupa :
a.  Larangan  melakukan  perbuatan atau  aktivitas  yang  menyebabkan berkelanjutnya  atau  terulanginya kejahatan itu;
b.  Perintah  untuk  mengakhiri  atau tidak  melanjutkan  kegiatan  (untuk sementara atau selamanya),
9 http://amrmulsin.blogspot.co.id/2014/05/makalah-illegal- fishing.html (diakses pada tanggal 18 Agustus 2016 pukul 12:30 WIB)
pencabutan izin kegiatan, pembubaran usaha bisnis;
c.  Perampasan  kekayaan  (property asset) dan hasil kejahatan dengan memberi  perlindungan  hak-hak pihak ketiga yang bonafider;
d.  Mengeluarkan
atau mendiskualifikasi  terpidana  atau korporasi dari kontrak pemerintah, keuntungan fiscal, atau subsidi; e.  Memerintahkan
pemecatan manajer dan mendiskualifikasi atau  membatalkan  petugas  dari jabatannya;
f. Mengharuskan terpidana memenuhi syarat-syarat atau
kondisi yang ditetapkan oleh
pengadilan untuk mencegah terpidana mengulangi
perbuatannya;
g.  Memerintahkan  publikasi  fakta- fakta  yang  berhubungan  dengan putusan pengadilan;
h.  Memerintahkan  terpidana  untuk memberitahu  orang-orang  yang dirugikan oleh perbuatannya;
i. Memerintahkan  terpidana  (apabila merupakan organisasi) untuk memberitahukan  kepada  publik  di semua negara tempat beroperasinya organisasi tersebut, seperti kepada cabang- cabangnya,  kepada  para  direktur, petugas, manajer, dan karyawannya, mengenai pertanggungjawaban  atau  sanksi yang dikenakan kepadanya;
j. Memerintahkan  terpidana  untuk melakukan  pelayanan  atau  kerja sosial (community service)
Sanksi-sanksi  tersebut  dapat  dijadikan alternatif sebagai sanksi terhadap korporasi  agar  korporasi  menjadi  jera  dan tidak  akan  mengulangi  perbuatannya  lagi. Disamping itu , korporasi lain tidak berpikir untuk melakukan perbuatan yang sama)
PENTINGNYA PEMBERATASAN ILLEGAL FISHING DALAM VISI INDONESIA POROS MARITIM DUNIA Salah satu gagasan cemerlang Presiden Jokowi yang mendapat dukungan publik  dengan  penuh  antusiasme  adalah tekadnya  untuk  mewujudkan  Indonesia sebagai  PMD  (Poros  Maritim  Dunia.  Visi
Poros  Maritim  Dunia  ini  kelak  diharapkan Indonesia  menjadi  negara  maju,  sejahtera, dan  berdaulat  berbasis  pada  ekonomi kelautan, hankam dan budaya maritim. Visi Presiden  RI  ke-7  itu  sangat  tepat  dan beralasan. Pasalnya, Indonesia merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di dunia yang tersusun atas lebih dari 17.000 pulau,  dirangkai  oleh  95.181  km  garis pantai  (terpanjang kedua  setelah  Kanada), dan  sekitar  70%  wilayahnya  berupa  laut. Di  wilayah  pesisir  dan  laut  itu  terkandung beragam  SDA  (Sumber  Daya  Alam)  dan jasa-jasa lingkungan (environmental services)  yang  sangat  besar  dan  belum dimanfaatkan  secara  optimal. 10 Kekayaan SDA  dan  jasa-jasa  lingkungan  kelautan tersebut  dapat  kita  dayagunakan  untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa melalui  11  sektor  ekonomi  kelautan:  (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) pertambangan  dan  energi  (ESDM),  (6) pariwisata  bahari,  (7)  hutan  mangrove,  (8) perhubungan laut, (9) sumberdaya wilayah pulau-pulau  kecil,  (10)  industri  dan  jasa maritim, dan (11) SDA non-konvensional. 11 Mengacu  pada  visi  Presiden  Jokowi tentang  PMD  di  atas,  pada  dasarnya  ada lima  kelompok  kebijakan  dan  program utama  yang  mesti  dikerjakan,  salah satunya adalah pemberantasan illegal fishing dan berbagai kegiatan ilegal lainnya .  Pemberantasan  illegal  fishing  menjadi penting, dikarenakan tindakan Illegal, Unreported,  and  Unregulated  (IUU)  fishing tidak  hanya  meliputi  pencurian  ikan  dan kesejahteraan nelayan, namun juga meliputi  kedaulatan  Negara  Indonesia, karena tindakan illegal fishing juga mempengaruhi perbatasan Negara Indonesia  dengan  negara  lain.  Kedaulatan Negara  Indonesia  sangat  diperlukan  demi mewujudkan visi Poros Maritim Dunia yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.

## KESIMPULAN
Praktik  Kejahatan  illegal  fishing  di wilayah  perairan  Indonesia  selama  ini  kian
10 http://www.republika.co.id/berita/koran/pareto/15/04/06/nmd qp b-jalan-indonesia-menuju-poros-maritim-dunia (diakses pada tanggal 19 Agustus 2016)
11 ibid
marak. Hal ini menimbulkan kerugian yang sangat  besar  bagi  bangsa  dan  negara pada  umumnya  serta  masyarakat  pesisir pada  khususnya.  Illegal  fishing  dalam peraturan yang ada merupakan “kejahatan” maupun “pelanggaran” sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang- Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  2004.  Pelaku  tindak  pidana illegal  fishing  di  wilayah  Indonesia  pada umumnya  adalah  setiap  orang  yang diartikan  “perseorangan”  atau  “korporasi”. Melihat rumusan dalam perundang- undangan yang berlaku, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dikenakan  pada  pengurus  atau  pembuat korporasi.  Akan  tetapi, meskipun korporasi diakui sebagai palaku suatu tindak pidana, korporasi itu sendiri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban  pidana.  Pengaturan demikian dapat menimbulkan banyak kelemahan.  Logikanya  untuk  kasus-kasus tertentu dimana keuntungan yang diperoleh perusahaan  besar  sedemikian  besar/atau kerugian  yang  ditanggung  masyarakat sedemikian besar, maka pengenaan pidana  penjara/denda  "hanya"  kepada pihak  pengurus  korporasi  akan  menjadi tidak  seimbang.  Disamping  itu,  pengenaan biaya  kepada  pengurus  korporasi  juga tidak  cukup  memberikan  jaminan  bahwa korporasi  tersebut  tidak  akan  kembali mengulangi perbuatannya kembali dikemudian  hari.  Oleh  karena  itu  sehingga mengakibatkan  kasus-kasus  tindak  pidana illegal  fishing  sulit  dituntaskan,  terutama yang melibatkan pihak korporasi.
Atas  dasar  inilah,  dan  demi  asas kepentingan  umum,  pemerintah  harus meletakkan  dasar  hukum  yang  kuat  dalam penindakan  korporasi  yang  terlibat  dalam illegal  fishing.  Hal  yang  perlu  dilakukan oleh  pemerintah  adalah  mengkaji  kembali peraturan  perundangan-undangan  yang berlaku,  dengan  memasukkan  substansi hukum Sistem Pertanggungjawaban Pidana  yang  memungkinkan  menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum
pidana.  Pemerintah  dalam  hal  ini,  harus membuat  sebuah  formulasi  hukum  yang bisa  menundukkan  korporasi  sebagai
tersangka,  terdakwa,  dan  menjatuhkan sanksi pidana.

## TINJAUAN PUSTAKA
Supriadi,  Alimudin,  Hukum  Perikanan  di Indonesia,  Sinar  Grafika,  Jakarta  :
2006 Paradigma Geomaritim Strategi Mewujudkan  Indonesia  Sebagai  Poros Maritim Dunia dalm Perspektif Geografi, Badan Informasi Geospasial Nunung Mahmudah, Illegal fishing Pertanggungjawaban PIdana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia,  Sinar  Grafika,    Jakarta :2015 Harsono,  Boedi,  Hukum  Agraria  Indonesia (Sejarah  Pembentukan  Undang  – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Jilid 1, Hukum
Tanah  Nasional,  Jakarta:  Djambatan, Edisi Revisi 2007. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004 tentang Perikanan Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2004 Tentang Perikanan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456 789/36720/1/09E02782.pdf Skripsi Pertanggung Jawaban Korporasi (Coporate Liability) dalam Tindak Pidana Perikanan, Aulia Ariffandi, Fakultas Hukum  Universitas Sumatera Utara http://www.republika.co.id/berita/koran/pare to/15/04/06/nmdqpb-jalan-indonesia- menuju-poros-maritim-dunia  (diakses pada tanggal 19 Agustus 2016) http : www.p2sdkpkendari.com Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, “Mengenal IUU Fishing yang merugikan negara 3 Triliun Rupiah/Tahun, (diakses 12 Agustus 2016)