## KONTROVERSI STRICT LIABILITY DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
1
Johannes Gunawan Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan email: jogun08@gmail.com
disampaikan 29/11/18 – di -review 3/12/18 – diterima 22/12/18
DOI: 10.25123/vej.3082

## Abstract
This paper, using a comparative law method, discusses the controversy concerning the meaning and interpretation  of  strict  liability  as  found  in  the  Indonesian  Consumer  Protection  Law.    How  in Indonesia  this  concept  is  understood  will  be  compared  to  how  the  same  concept  (strict  liability)  is developed  within  the  Dutch  civil  law  system  and  the  common  law  system  (especially  in  the  United Kingdom  (UK)  and  United  State  of  America  (USA)).    A  brief  description  of  the  meaning  and development  of  the  concept  in  Indonesia  will  be  given,  including  the  historical  trajectory  of  the concept within those different systems and the important case laws in the Netherlands, UK and USA. All this will provide a background for the author to discuss and criticize the strict liability concept as found regulated in Law No. 8 of 199 on Consumer Protection.
Keywords:
Strict liability, Consumer Protection, Comparative Law Method

## Abstrak
Tulisan  ini  dengan  menggunakan  metoda  perbandingan  hukum  akan  membahas  kontroversi seputar  pengertian  dan  pemahaman strict  liability dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen Indonesia.  Pengertian dan pemahaman di Indonesia akan strict liability yang berkembang dalam sistem  hukum  Belanda  ( civil  law  system )  dan  sistem  hukum  Inggris  dan  Amerika  ( common  law system ).  Juga akan diberikan ulasan tentang pengertian strict liability dan sejarah perkembangan konsep  ini  dalam  kedua  sistem  hukum  berbeda  di  atas  ( civil  law dan common  law ).    Di  dalam tulisan ini akan diberikan uraian singkat tentang pemaknaan dan sejarah  perkembangan konsep ini di negara-negara dari 2 (dua) sistem hukum berbeda di atas. Juga akan diulas putusan-putusan terpenting  berkaitan  dengan strict  liability di  ketiga  negara  (Belanda,  Inggris  dan  Amerika). Pemahaman  yang  diperoleh  dari  semua  itu  akan  menjadi  titik  tolak  penulis  untuk  menelaah pengaturan  normatif strict  liability dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen.
Kata kunci:
Strict Liability , Perlindungan Konsumen, Metode Perbandingan Hukum

## Pendahuluan
Kontroversi atau controversy adalah a disagreement or a dispute, especially in public 2 , atau public discussion or argument 3 . Pada dekade terakhir, di lingkungan ahli hukum di Indonesia terdapat perbedaan pandangan mengenai suatu lembaga
1 Disampaikan  dalam Oratio  Dies ,  Dies  Natalis  Ke-45  Fakultas  Hukum  Universitas  Katolik Parahyangan, 13 September 2003.
2 Bryan A. Garner (Ed), Black’s Law Dictionary, West Group, St. Paul, Minn., Seventh Edition , 1999, hlm. 331.
3 A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current Engglish, Oxford University Press, Fourth Edition , 1991, hlm. 258.
hukum  yang  relatif  baru,  yaitu strict  liability ,  khususnya  dalam  Hukum Perlindungan Konsumen. Perbendaan pandangan tersebut tidak hanya mengenai terjemahan  istilah  tersebut  ke  dalam  bahasa  Indonesia,  melainkan  terutama mengenai struktur yuridis pertanggungjawaban yang terdapat di dalamnya.
Mengenai terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, terdapat ahli hukum di Indonesia  yang  menerjemahkan strict  liability sebagai  pertanggungjawaban langsung, pertanggungjawaban mutlak, pertanggungjawaban ketat, pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan (no-fault  liability/liability  based  on  no- fault/liability  without  fault), dan  pertanggungjawaban  berdasarkan  kerugian (liability based on risk).
Tulisan ini tidak bermaksud membahas terjemahan strict liabili ty ke dalam Bahasa  Indonesia,  melainkan  memfokuskan  pada  stuktur  yuridis strict  liability. Adapun  perbedaan  pandangan  mengenai  struktur  yuridis strict  liability ,  dapat dikemukakan  bahwa  disatu pihak  terdapat  ahli  hukum  yang  memandang  bahwa strict  liability sebagai  pertanggungjawaban  berdasarkan  kerugian (risk). Sedangkan  di  pihak  lain  terdapat  pandangan  yang  menyatakan  bahwa strict liability sebagai  pertanggungjawaban  yang  menggunakan  pembuktian  terbalik pada  unsur  kesalahan,  sehingga  di  dalamnya  tetap  terkandung  unsur  kesalahan (fault).
Tulisan  ini  bermaksud  mengurai  kontroversi  tentang strict  liability, khsususnya  sebagaimana  digunakan  di  dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen, sehingga  pembaca  memahami  masing-masing  pandangan  tersebut  di  atas,  tanpa harus membenarkan yang satu dan menyalahkan yang lain.

## Pembahasan
Strict Liability dalam Hukum Perlindungan Konsumen
Strict liability dalam Hukum Perlindungan Konsumen digunakan terutama pada pertanggungjawaban produk (product liability) , selain pada pertanggungjawaban  professional (professional  liability) dalam  hal  perjanjian antara  profesional  dan  kliennya  merupakan  perjanjian  yang  didasarkan  pada proses (inspanning verbintenis).
Sejarah pertanggungjawaban produk di dalam common law system dan civil law  system ,  ternyata  menunjukkan  perbedaan  asal  muasal strict  liability sebagaimana  dikenal  sekarang.  Pada  saat  ini strict  liability lebih  dikenal  sebagai pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan (no-fault  liability/liability  based  on  no- fault/liability without fault), atau pertanggungjawaban berdasarkan kerugian yang timbul (liability  based  on  risk), sebagaimana  dikenal  dalam common  law  system . Penamaan seperti ini dapat dimaklumi karena di dalam common law system , rezim strict liability merupakan transformasi (perubahan bentuk) dari pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian ( contractual liability ), yang memang sama sekali tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Sedangkan di dalam civil law  system,  strict  liability lebih  dikenal  sebagai  derivasi  (turunan)  dari pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (tortious liability), dimana  unsur  kesalahan  merupakan  salah  satu  syarat  untuk  meminta pertanggungjawaban.  Dengan  demikian,  eksistensi  unsur  kesalahan  masih terkandung  di  dalamnya,  namun  dilakukan  pengalihan  beban  pembuktian  unsur kesalahan tersebut dari penggugat kepada tergugat (shifting the burden of proof).
Rincian  perkembangan  yang  berbeda  tentang strict  liability di  dalam common law system dan civil law system dikemukakan di bawah ini. Dalam rangka pembahasan strict  liability di  dalam  pertanggungjawaban  produk,  perlu dikemukakan bahwa kamus hukum terkemuka, yaitu Black’s Law Dictionary , telah secara  sadar  memberi  rumusan  yang  berbeda  mengenai strict  liability tersebut dari  edisi  yang  satu  ke  edisi  lainnya  yang  terbit  kemudian,  sesuai  dengan perkembangan konsep tersebut dari masa ke masa. Perkembangan rumusan strict liability tersebut dapat dikemukakan di bawah ini.
Black’s  Law  Dictionary,  Fifth  Edition 4 ,  Tahun  1979,  menyatakan  bahwa strict  liability adalah  “ A  concept  applied  by  the  courts  in  product  liability  cases  in which a seller is liable for any and all devective or hazardous product which unduly threaten a consumer’s personal safety.”
4 Henry  Campbell Black,  Black’s  Law  Dictionary,  West  Publishing  Co.,  Fifth  Edition ,  1979,  hlm. 1275.
Selanjutnya,  ternyata    bahwa    pada  tahun  1991 Black’s  Law  Dictionary , Abridged  Sixth  Edition 5 mengubah  rumusan strict  liability dengan  tambahan kalimat “ liability without fault” , sehingga rumusannya menjadi:  “ Liability without fault.  A  concept applied by  the  courts in product  liability  cases  in which  a  seller  is liable  for  any  and  all  defective  or  hazardous  product  which  unduly  threaten  a consumer’s personal safety.”
Pada  Tahun  1999, Black’s  Law  Dictionary,  Sevent  Edition 6 memberi  arti pada strict  liability dengan  suatu  rumusan  yang  sama  sekali  berbeda  dengan rumusan-rumusan di dalam edisi sebelumnya, yaitu liability that does not depend on  actual  negligence  or  intent  to  harm,  but  that  is  based  on the  breach  of  an absolute duty to make something safe . Strict liability most often applies either to ultrahazardous activities or products-liability cases. – Also termed absolute liability; liability without fault (cetak tebal oleh Penulis).
Di  dalam  2  (dua)  rumusan  sebelumnya  hanya  disebutkan  bahwa strict liability adalah  sebuah  konsep  yang  diterapkan  oleh  pengadilan  dalam  kasus- kasus pertanggungjawaban produk, dimana penjual bertanggungjawab atas setiap dan seluruh produk yang rusak atau mengandung bahaya yang sangat mengancam keselamatan  diri  konsumen.  Kemudian  di  dalam  rumusan  yang  kedua  barulah muncul pernyataan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault), bahkan  pernyataan  tersebut  ditempatkan  pada  awal.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  pertanggungjawaban  produk  semula  adalah  konsep pertanggungjawaban  berdasarkan  kerugian (based  on  risk), yaitu  kerugian  yang timbul karena resiko terancamnya keselamatan konsumen akibat mengkonsumsi produk rusak atau berbahaya, namun sama sekali tidak menyebut mengenai unsur kesalahan (fault).
Selanjutnya,  dalam rumusan  Tahun  1999  ditegaskan  bahwa strict  liability tidak didasarkan pada actual negligence or intent to harm yang pada hakekatnya berbasis perbuatan melawan hukum (tort), melainkan didasarkan pada the breach
5 Henry Campbell Balck, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., Abridge Sixth Edition , 1991, hlm. 991.
6 Supra No 2, hlm., 926.
of an absolute duty to make something safe yang secara implisit terkandung dalam setiap perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen. Berhubung berbasis  perjanjian  atau  kontrak,  maka  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  (dhi. Produsen)  dalam product  liability tidak  mensyaratkan  unsur  kesalahan (fault).
Oleh karena itu, di dalam ungkapan akhir rumusan Tahun 1999, ditegaskan bahwa strict liability disebut pula sebagai liability without fault.
Liability  based  on  risk pada  dasarnya  merupakan  derivasi  (turunan)  dari pertanggungjawaban  atas  dasar  perbuatan  melawan  hukum (tortious  libility), sebagaimana  dikemukakan  oleh  Purwahid  Patrik. 7 Tanggung  gugat  berdasarkan risiko adalah tanggung gugat yang tidak memperhatikan kesalahan dari pembuat artinya ada  kesalahan  atau  tidak  ada  kesalahan jika  pembuat  menimbulkan kerugian  kepada  orang  lain  ia  harus  menanggung  risikonya  atau  ia  harus bertanggung  gugat  atas  kerugian  itu.  Yang  menurut  hukum  Inggris  dikatakan sebagai tanggung gugat mutlak (absolute liability atau strict liability) bahwa orang berbuat  dengan  risiko  dan  bertanggung  gugat  terhadap  kerugian  yang diakibatkannya 8 .    Hal  ini  dikemukakan  pula  oleh Warren  Freedman dalam merumuskan strict liability sebagai berikut: “Strict liability is the doctrine imposing liability  upon  a  party,  regardless  of  fault,  once  the  elements  of  defect  proximately causing the injury, damage, or loss, and of control by the product manufacturer are proven”  E.M.  Meijers menamakan  pertanggungjawaban  seperti  ini  sebagai  quasi onrechtmatigedaad. 9
Konsep  pertanggungjawaban  inilah  yang  kemudian  oleh  banyak  pihak ditafsirkan  sebagai  pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan (liability  based  on  no- fault), padahal sesungguhnya secara konseptual pertanggungjawaban ini memang didasarkan  pada  risiko  timbulnya  kerugian,  bukan  didasarkan  pada  peniadaan unsur  kesalahan (no-fault/without  fault). Oleh  karena  itu,  di  dalam  konsep pertanggungjawaban  berdasarkan  risiko  tidak  mungkin  dilakukan  pembuktian
7 Purwahid Patrik, Beberapa Segi Tanggung Gugat Perdata Dalam Perbuatan Melawan Hukum, Tanpa Tahun, hlm. 19.
8 J.G. Fleming, The Law of Tort, 1983, hlm 7.
9 Warren  Freedman,  Products  Liability,  Van  Nostrand  Reinhold  Company  Inc,  New  York, 1984, hlm. 3.
terbalik unsur kesalahan, karena didalamnya memang sama sekali tidak terdapat unsur kesalahan sebagai salah satu unsurnya.
Konsep  pertanggungjawaban  berdasarkan  risiko  ini  sebenarnya  sangat tepat untuk menjelaskan mengapa pertanggungjawaban produk di dalam common law  system ,  menerapkan strict  liability pada  setiap  pihak  dalam  mata  rantai distribusi  mulai  dari  produsen (producer) yang  tidak  memiliki  hubungan kontraktual  dengan  konsumen,  sampai  dengan  pengecer (seller) yang  memiliki hubungan  kontraktual  dengan  konsumen.  Sebagai  contoh,  dapat  dilihat  judul Section 402 A the Second Restatement of Torts yang menggunakan istilah penjual (seller) , yaitu 402A Special Liability of Seller of Product for Physical Harm to User or Consumer. Kepada  mereka  yang  berada  dalam  mata  rantai  distribusi  dapat diterapkan strict liability , karena strict liability menurut konsep liability based on risk tidak  melihat  pada  unsur  kesalahan,  melainkan  melihat  pada  unsur  risiko yang  menimbulkan  kerugian,  yang  tentu  saja  dapat  ditimbulkan  baik  oleh produsen  maupun  oleh  semua  pihak  dalam  mata  rantai  distribusi  yang  berada dibawahnya sampai dengan penjual (seller).
Selanjutnya  dapat  dikemukakan  bahwa  pada  peralihan  Abad  20, pertanggungjawaban  produk  di  dalam common  law  system ,  baik  di  Amerika maupun di Inggris, di dominasi oleh pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian (contractual  liability), bahkan  pertanggungjawaban  berdasarkan  perbuatan melawan  hukum (tortious  liability) yang  merupakan  fundamen  dari pertanggungjawaban  produk  pada  saat  ini  dinyatakan  tunduk  dan  merupakan transformasi dari pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian.
Common  law  system baru  mengambil  posisi  dalam  persoalan pertanggungjawaban produk di tengah-tengah masa pertumbuhan pesat ekonomi pada Abad ke 19. Pada masa itu, volume transaksi meningkat pesat dan transaksi- transaksi  yang  semula  tidak  biasa,  seperti  transaksi  jarak  jauh,  menjadi  sesuatu yang biasa dilakukan. Alhasil, pada pertengahan Abad 19 volume litigasi mengenai kondisi  dan  kualitas  barang  yang  dijual  di  pasaran  meningkat  sangat  pesat. Bersamaan  dengan  itu,  berkembang  pula  di  antara  para  hakim  perbedaan
pandangan  yang  sangat  kontras  mengenai  pendekatan  hukum  yang  harus digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara itu.
Di  satu  pihak,  terdapat  hakim-hakim  yang  beraliran laissez-faire sebagai teori baru dalam bidang ekonomi yang menganggap caveat emptor (let the buyer beware) sebagai norma jual beli yang wajar. Menurut mereka, segala sesuatu yang tidak  dinyatakan  secara  tegas  di  dalam  perjanjian  akan  merupakan  risiko  dari pembeli.  Doktrin  perjanjian  seperti  ini  ditujukan  antara  lain  untuk  memenuhi tingkat kepastian isi perjanjian yang diinginkan, dan mengurangi sedapat mungkin frekuensi  pengajuan  litigasi.  Doktrin  ini  juga  membiarkan  penjual  untuk  tidak memberitahukan (remain silent) mengenai cacat pada barang, baik cacat tersebut telah diketahuinya atau seharusnya diketahuinya maupun tidak.
Dilain  pihak,  terdapat  sejumlah  hakim  di  Inggris  yang  menganut pandangan  yang  bertolak  belakang  dengan  pandangan  di  atas.  Mereka  sangat dipengaruhi oleh pandangan Abad 18 yang bersifat interventif (interventionism of eighteenth century). Pandangan ini menyatakan bahwa pertumbuhan pasar bebas ini menyatakan bahwa pertumbuhan pasar bebas justru seringkali menimbulkan hambatan bagi terwujudnya kesepakatan sejati, karena tidak terdapat intervensi dari hukum untuk menciptakan posisi tawar yang adil (fair bargain) dalam hukum perjanjian.  Sikap  anti laissez-faire seperti  ini  pernah  dikemukakan  dalam  tulisan Sir  John  Byles pada  tahun  1845  mengenai  peraturan  publik (public  regulation) , sebagai berikut: 10
“…..perfect freedom in contract ….is specious and seducing, from its simplicity. It  is  easily  understood  and  easily  applied.  Men  congratulate  themselves  on their  superior  wisdom  and  look  down  with  a  smile  of  contempt  on  the antiquated  and  barbarous rubbish of  public regulation.  The  painful  duty  of investigating  details,  and  judging  by  experience  of  applicability  of  the principles to particular classes of cases is superseded.”
Dengan demikian, sikap anti laissez-faire berpandangan bahwa kebebasan penuh dalam perjanjian merupakan sesuatu yang nampaknya bagus dan menarik, terutama  karena  kesederhanaannya,  mudah  dimengerti  dan  mudah  diterapkan.
Namun laissez-faire telah  menafikkan  peraturan  publik  yang  dianggap  kuno  dan tidak  berguna.  Pengalaman  menunjukkan  bahwa  keajaiban  meneliti  rincian perjanjian  yang  kadang-kadang  melelahkan,  dan  penerapan  prinsip-prinsip hukum  perjanjian  pada  sejumlah  kasus  perjanjian  khusus  tidak  diperlukan  lagi, karena telah digantikan oleh kebebasan penuh dalam membuat perjanjian (perfect freedom in contracts).
Para  hakim  yang  anti laissez-faire kemudian  mulai  merancang  jalan pemecahan  yang  akan  digunakan  untuk  menyelesaikan  munculnya  gelombang sengketa tentang barang. Jalan pemecahan yang ditempuh yaitu pada saat mereka mengadili  suatu  sengketa  tentang  barang,  mereka  selalu  menganggap  bahwa  di dalam  setiap  perjanjian  jual  beli  terkandung  ketentuan  bahwa  penjual  barang akan secara implisit memberikan jaminan terhadap kondisi barang yang dijualnya. 2 (dua) macam ketentuan implisit (implied term) yang dipandang penting dalam konteks pertangungjawaban produk  adalah jaminan  implisit  bahwa barang yang menjadi objek jual beli adalah barang yang layak diperdagangkan (merchantable), dan dalam hal terdapat maksud khusus yang telah diberitahukan kepada penjual, maka  jaminan  implisit  tersebut  ditujukan  pula  terhadap  pemenuhan  maksud khusus  tersebut.  Perkembangan  serupa  terjadi  juga  di  Amerika  pada  awal  Abad 18,  dimana  fakta  menunjukka  tentang  adanya  kepentingan  hukum  untuk  ikut campur dalam menciptakan posisi tawar yang adil dalam suatu perjanjian.
Meskipun pergumulan antara ide baru perjanjian berdasarkan laissez-faire dan  ide  tradisional  perjanjian  berlangsung  dalam  beberapa  dekade,  namun kenyataan  menunjukkan  bahwa  ide  tradisional  perjanjian  lebih  dominan pengaruhnya.  Akibatnya,  pada  Tahun  1893  Parlemen  Inggris  tidak  mengalami kesukaran dalam menentukan posisi common law system perihal perjanjian, yaitu common  law  system menerima  prinsip  bahwa  di  dalam  setiap  perjanjian  harus terkandung ketentuan implisit (implied term) mengenai jaminan kelayakan (duty of care) perdagangan dan kondisi barang obyek perjanjian. Hal ini berarti bahwa kebebasan  penuh  dalam  membuat  perjanjian (perfect  freedom  in  contracts), sebagaimana  dikehendaki  oleh  doktrin  perjanjian laissez-faire tidak  banyak dianut.  Sebaliknya,  adanya  intervensi  hukum  melalui implied  term untuk  ikut
campur  dalam  menciptakan  posisi  tawar  yang  adil  dalam  suatu  perjanjian, ternyata lebih besar pengaruhnya. Hal ini dikemukakan secara sangat tepat oleh Atiyah: 11
“The truth is …. That the early nineteenth century saw little more tha a brief flirtation with the doctrine caveat emptor, from the beginning this flirtation had to contend with serious opposition from judges who still believed that it was part of the job of the Courts to see that contracts were fair, and by the 1860s, at least in contracts of sale of goods, these judges had won out, and the flirtation was over. The common law had, in large part, returned to the traditions  of  eighteenth  century  Equity  when  the  fairness  of  a contractual exchange was still an all – important part of contract law.” (cetak tebal oleh Penulis).
Dari uraian di atas nampak bahwa sampai pada masa peralihan ke Abad 20, pertanggungjawaban produk di dalam common law system , baik di Inggris maupun Amerika,  didominasi  oleh  pertanggungjawaban  berdasarkan  perjanjian  atau (contractual liability) yang dikembangkan oleh pengadilan di Inggris selama Abad 19. Baik kelompok hakim yang mendukung laissez-faire maupun kelompok hakim yang menolak laissez-faire , senantiasa menggunakan konstruksi hukum perjanjian dalam  menangani  kasus-kasus  pertanggungjawaban  produk.  Dalam  kondisi seperti ini tidak mengherankan apabila muncul prinsip no privity-no liability yang berarti bahwa dalam hal tidak terdapat perjanjian/kontrak, maka tidak mungkin timbul tanggung jawab. Dengan perkataan lain pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian atau (contractual liability) merupakan satu-satunya dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban secara perdata.
Prinsip no  privity-no  liability di  Inggris  lahir  dari  kasus Winterbottom  v Wright (1842) 12 .  Kasus  tersebut  dapat  diuraikan  secara  singkat  sebagai  berikut: Sebuah kereta pos yang salah satu rodanya mempunyai cacat tersembunyi, pada suatu  hari  ketika  dikendarai  oleh  kusir  ( Winterbottom -penggugat)  secara  tak terduga  rubuh  sehingga Winterbottom terlempar  ke  luar  kereta  dan  menderita kelumpuhan seumur hidup. Tergugat (Wright) ialah pihak yang membuat kereta,
11 Id . hlm. 12.
12 Lihat  Agnes  M.  Toar,  Tanggung  Jawab  Produk  dan  Sejarah  Perkembangannya  di  Beberapa Negara,  Makalah  Penataran  Hukum  Perikatan  II,  Dewan  Kerjasama  Ilmu  Hukum  Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Jogjakarta, 1988, hlm. 8.
menjualnya  kepada  Dirjen  Urusan  Pos  yang  kemudian  menyerahkan  kereta tersebut ke daerah untuk pengantaran pos di daerah itu. Witerbottom menggugat Wright untuk  bertanggungjawab  atas  kerusakan  kereta  dan  kerugian  yang dideritanya,  karena Wright telah  menjanjikan  dalam  kontrak  jual  beli  dengan Dirjen  Urusan  Pos  tersebut  untuk  memelihara  keadaan  kereta  agar  tetap  dalam keadaan baik. Gugatan ditolak oleh Lord Abinger yang mengadili perkara tersebut dengan  alasan  bahwa  antara Winterbottom dan Wright tidak terdapat  hubungan perjanjian/kontrak (no  privity  of  contract).  Wright hanya  bertanggungjawab kepada Dirjen Urusan Pos sebagai pihak di dalam kontrak jual beli (ada privity of contract). Akan  sangat  menghambat  kehidupan  perdagangan (business  life), jika Wright sebagai pelaku usaha harus memikul tanggung jawab yang terlampau luas, antara lain tanggung jawab terhadap pihak ketiga (dhi. Winterbottom ) yang tidak memiliki  hubungan  kontraktual  dengan Wright. Pada  masa  tersebut,  tanggung jawab  terhadap  pihak  ketiga  ini  dipandang  sebagai  tanggung  jawab  yang  tidak dapat diperhitungkan sebelumnya (unforeseeable).
Dilihat  dari  perspektif  sejarah  nampak  bahwa  putusan  terhadap  kasus Winterbottom  v  Wright  (1842) terjadi  dalam  kurun  waktu  Revolusi  Industri  di Inggris  (1760-1860),  sehingga  industri  yang  muncul  pada  masa  tersebut  masih merupakan infant  industries yang  membutuhkan  proteksi  dari  pelbagai kemungkinan  gugatan.  Dengan  demikian,  adalah  masuk  akal  apabila  tanggung jawab pelaku usaha (dhi, Wright ) dibatasi hanya terhadap mereka yang memiliki hubungan  kontraktual  dengannya.  Tanggung  jawab  terhadap  pihak  ketiga  (dhi. Winterbottom ), yaitu pihak yang tidak terlibat di dalam kontrak, dipandang akan mengganggu  pertumbuhan  industri  atau  kehidupan  perdagangan  dari Wright sebagai pelaku usaha.
Namun  demikian,  sejalan  dengan  pandangan  para  hakim  di  Inggris  yang anti laissez-faire sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas,  ternyata  dalam perkembangannya  semakin  mengemuka    pandangan  bahwa  di  dalam  suatu perjanjian jual beli senantiasa terkandung implied term tentang duty of care dari pelaku usaha terhadap merchantability barang yang merupakan obyek perjanjian. Bahkan di Amerika sikap protektif terhadap infant industries juga mulai surut, dan
argumentasi  bahwa  kerugian  terhadap  pihak  ketiga  yang  tidak  dapat diperhitungkan sebelumnya (unforeseeable) telah mulai ditinggalkan. Sebaliknya, tumbuh  pandangan  bahwa  dalam  hal  pelaku  usaha  menjual  produknya  melalui suatu  mata  rantai  distribusi  (distributor,  grosir,  pengecer),  bukan  saja  dapat diperhitungkan  tetapi  besar  sekali  kemungkinan (forseeable) bahwa  produk tersebut akan sampai di tangan konsumen dalam keadaan rusak (defect). Revolusi Industri tidak saja melahirkan banyak infant industries, tetapi juga menimbulkan kesulitan teknis bagi konsumen untuk memperoleh kesempatan meneliti kondisi dari  barang  yang  akan  dibelinya.  Seringkali  sifat  barang  yang  akan  dibeli  oleh konsumen  menimbulkan  kesulitan  teknis  atau  bahkan  mustahil,  untuk  diteliti kondisinya  tanpa  bantuan  teknis  dari  para  ahli  yang  jumlahnya  juga  tidak terlampau banyak. Kalaupun karena sifat kondisi suatu barang sebenarnya tidak sulit untuk diketahui, namun karena volume transaksi barang yang besar, bentuk kemasan  barang  yang  menyebabkan  kondisi  barang  tidak  mudah  diketahui,  dan pola  distribusi  barang  melalui  suatu  mata  rantai  yang  panjang  serta membutuhkan  waktu  lama  untuk  sampai  ke  tangan  konsumen,  maka  sangat mungkin  terjadi  bahwa  barang  telah  mengalami  kerusakan  ketika  sampai  ke tangan konsumen.
Pandangan baru ini telah mempengaruhi putusan dalam kasus Thomas and Wife  v  Winchester atau  dikenal  sebagai Belladona  Case pada  tahun  1852  di Amerika.  Putusan  yang  lahir  10  (sepuluh)  tahun  setelah  putusan  dalam  kasus Winterbottom  v  Wright  (1842) di  Inggris  merupakan  putusan  yang  telah meruntuhkan  prinsip no  privity-no  liability. Secara  singkat  kasus  tersebut  dapat diuraikan  sebagai  berikut: Winchester (tergugat)  adalah  produsen  sari  tumbuh- tumbuhan yang mengandung belladonna (racun tanaman yang keras). Botol berisi racun  tanaman  tersebut  telah  dipasangi  label  sari  bunga Dandelion yang  dapat menimbulkan  kesan  yang  salah  tentang  isi  botol  yang  sesungguhnya  sangat berbahaya. Apotik yang membeli belladonna tersebut menjual lagi kepada Thomas (penggugat)  yang  kemudian  digunakan  oleh  isterinya.  Ternyata  isterinya mengalami  cedera  berat  karena  penggunaan  racun  tanaman  tersebut.  Gugatan Thomas kepada Winchester yang  didasarkan negligence dikabulkan,  sekalipun
antar mereka tidak terdapat hubungan kontraktual (perjanjian) antara konsumen (penggugat) dan produsen (tergugat).
Apabila  putusan  di  dalam  kasus Thomas  and  Wife  v  Winchester  (1852) hanya  mencakup  produk  berbahaya,  seperti  racun  tanaman,  maka  putusan  di dalam kasus Macperson v Buick Motor Co. (1916) 13 mencakup produk  yang tidak berbahaya  namun  dapat  menimbulkan  kerugian  jika  terdapat  kesalahan  dalam proses  pembuatannya.  Kasus  tersebut  dapat  diuraikan  secara  singkat  sebagai berikut: Macpherson (penggugat)  membeli  mobil  merek Buick dari dealer. Mobil tersebut terguling ketika sedang dikendarai karena terdapat cacat pada salah satu rodanya, padahal roda tersebut tidak diproduksi oleh Buick Motor Co., melainkan diproduksi  oleh  produsen  suku  cadang.  Sekalipun  demikian, Macpherson menggugat  ganti  rugi  kepada  produsen  mobil  tersebut,  yaitu Buick  Motor  Co., berdasarkan negligence ,  karena  ketika  roda  digunakan  dalam  produknya ,  Buick Motor Co., telah lalai untuk menguji (test) kelayakannya terlebih dahulu. Ternyata oleh hakim Bejamin Cardozo gugatan tersebut dikabulkan sekalipun tidak terdapat privity of contract antara keduanya.
Ungkapan penting dari putusan Cardozo adalah:
“We  hold  then,  that  the  principle  of  Thomas  v  Winchester  is  not  limited  to poisons, explosives and things of like nature, to things which in their normal operation  are  implements  of  destruction.  If  the  nature  of  the  thing  is  such that it is reasonably certain to place life and limb in peril when negligently made,  it  is  then  a  thing  of  danger.  If  to  the  element  of  undanger  there  is added  knowledge  that  the  thing  will  be  used  without  new  test,  then irrespective  of  contract,  the  manufacturer  of  this  thing  of  danger  is under a duty to make it carefully” (cetak tebal oleh penulis).
Prinsip penting yang muncul dari putusan ini antara lain:
a. Pada  produsen  melekat duty  of  care di  dalam  proses  produksi,  termasuk kewajibannya  untuk  menguji (test) atas  komponen  dari  produsen  lain  yang digunakan  di  dalam  produknya.  Kelalaian  melakukan  kewajiban  tersebut merupakan negligence, dan sanksi atas pelanggaran kewajiban itu tidak dapat dihindari oleh produsen dengan alasan ketiadaan privity of contract;
b. Pihak  yang  dapat  menggugat  ganti  rugi  adalah  selain  pihak  yang  merupakan pihak  dalam  kontrak,  juga  pihak  ketiga  yang  sama  sekali  tidak  merupakan pihak di dalam kontrak.
Di Inggris, prinsip no privity-no liability telah dianut selama kurang lebih 90 (sembilan  puluh)  tahun  terhitung  sejak  putusan  dalam  kasus Winterbottom  v Wright  (1842), karena  baru  pada  tahun  1932  lahir  putusan  yang mengesampingkan  prinsip  tersebut,  yaitu  dalam  kasus Donoghue  v.  Stevenson (1932) yang  dapat  diuraikan  secara  singkat  sebagai  berikut: Ms.  Donoghue (penggugat) diajak oleh teman wanitanya ke Café di Paisley milik Minchella dan ia ditraktir minuman ginger beer dan es krim. Botol bir terbuat dari “opaque glass” (gelas  berwarna  gelap). Minchella menuangkan  bir  ke  permukaan ice  cream,  Ms. Donoghue ,  dan  kemudian Ms.  Donoghue meminumnya.  Pada  akhir  pertemuan, teman Ms. Donoghue menuangkan sisa bir pada gelas Ms. Donoghue dan pada saat bersamaan  keluar  siput  dari  botol  bir  tersebut. Ms.  Donoghue mengalami shock dan  menderita gastro  enteritis  (inflammation  of  the  stomach  and  intestines), sehingga  ia  menggugat Stevenson (tergugat)  sebagai  produsen ginger  beer tersebut atas dasar negligence. Sekalipun tidak terdapat privity of contract antara Ms.  Donoghue dengan Stevenson ,  namun Lort  Atkin di  dalam House  of  Lords memutuskan bahwa gugatan Ms. Donoghue dikabulkan.
Lord Atkin antara lain mengemukakan bahwa:
“………a manufacturer of products which sells in such a form as to show that he intends them to reach the ultimate consumer in the form in which they left him with no reasonable possibility of intermediate examination, and with the knowledge that the essence of reasonable care in the preparation or putting up of  the products will result in an injury to the consumer’s life or property, owes a duty to the consumer to take that reasonable care” (cetak tebal oleh Penulis).
Putusan  atas  ketiga  kasus  di  atas,  yaitu  kasus Thomas  and  Wife  v Winchester  (1852), kasus Macpherson  v  Buick  Motor  Co.  (1916), dan  kasus Donoghue  v  Stevenson  (1932), telah  mengesampingkan  berlakunya  prinsip no privity-no  liability. Sebaliknya,  putusan  atas  ketiga  kasus  tersebut  telah menetapkan  bahwa  di  dalam  suatu  perjanjian  jual  beli  senantiasa  terkandung
implied  term tentang duty  of  care dari  pelaku  usaha  terhadap merchantability barang  yang  merupakan  obyek  perjanjian.  Kelalaian  memenuhinya  dikualifikasi sebagai negligence.
Negligence 14 ialah  perilaku  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  perilaku (standar  of  conduct) sebagaimana  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang- undangan, demi perlindungan terhadap masyarakat dari risiko yang tidak rasional (unreasonable  risk). Sedangkan  menurut Black’s  Law  Dictionary 15 , negligence adalah The  failure  to  exercise  the standard  of  care that  a  reasonably  prudent person would have exercised in a similar situation; any conduct that falls below the legal  standard established  to  protect  others  against  unreasonable  risk  of  harm, except for conduct that is intentionally, wantonly, or willfully disregardful of others’ rights.  The  term  denotes culpable  carelessness .  The  Roman-law  equivalents  are culpa  and  negligentia,  as  contrasted  with  dolus  (wrongful  intention). (cetak  tebal oleh Penulis).
Dari uraian di atas nampak bahwa implied terms tentang duty of care dari pelaku  usaha  terhadap merchantability barang  yang  diproduksinya,  semula berasal  dari  inisiatif  para  hakim  yang  anti laissez-faire dalam  suatu  perjanjian, yang kemudian berkembang menjadi suatu kententuan yang berlaku bagi pelaku usaha  terlepas  dari  ada  atau  tidak  adanya  perjanjian (irrespective  of  contract). Kelalaian  pelaku  usaha  untuk  memenuhi  ketentuan  tersebut  kemudian dikualifikasi sebagai negligence.
Selanjutnya,  dapat  dikemukakan  bahwa  basis  dari negligence adalah perbuatan  melawan  hukum (tort), seperti  dinyatakan  dalam Black’s  Law Dictionary sebagai berikut 16 :
“During  the  first  half  of  nineteenth  century, negligence  began  to  gain recognition as a separate and independent basis of tort liability. Its rise coincided  in  a  marked  degree  with  the  Industrial    Revolution;  and  it  very probably  was  stimulated  by  the  rapid  increase  in  the  number  of  accidents caused  by  industrial  machinery,  and  in  particular  by  the  invention  of railways” (cetak tebal oleh Penulis).
14 Supra No 11, hlm. 6-7.
15 Supra No 1, hlm. 1056.
16 Id .
Melihat  proses  permunculan negligence yang  berbasis tortious  liability di dalam common  law  system ini,  maka  dapat  dibuktikan  bahwa  secara  historis tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (tortious liability) yang menjadi fundamen dari pertanggungjawaban produk sebagaimana perkembangannya pada saat ini, dinyatakan tunduk dan merupakan transformasi dari tanggung jawab berdasarkan perjanjian atau kontrak.
Di  Amerika  Serikat,  kecenderungan  untuk  meruntuhkan privity  citadel – yaitu  prinsip no  privity-no  liability –  dan  menggantinya  dengan  suatu  kebijakan publik (public  policy) tentang duty  of  care dari  pelaku  usaha  terhadap merchantability barang  yang  diproduksinya,  memperoleh  dukungan  yang  luas. Pada  tahun  1941  upaya  pertama  kali  dari Karl  Liewellyn 17 ,  sebagai  salah  satu perancang Uniform  Commercial  Code di  Amerika  Serikat,  untuk  meniadakan persyaratan privity  of  contract dalam  kasus  ganti  rugi  bagi  konsumen  yang dirugikan  oleh  produk  yang  rusak,  dan  menggantinya  dengan merchantability warranty telah mengalami kegagalan. Namun kasus Escola v Coca Cola Bottling Co of Fresno (1944) 18 menghidupkan kembali arus untuk menanggalkan persyaratan privity  of  contract dalam  kasus  ganti  rugi  bagi  konsumen  yang  dirugikan  oleh produk  yang  rusak.  Di  dalam  kasus  tersebut,  seorang  pramusaji  wanita  yang cedera  akibat  botol  Coca  Cola  yang  meledak,  telah  berhasil  mendapatkan  ganti rugi  dari  produsen  Coca  Cola.  Hakim Traynor yang  mengadili  kasus  itu berpendapat  bahwa  penggugat  dalam  kasus  ganti  rugi  akibat  produk  yang merugikat konsumen, seperti pramusaji wanita tersebut, harus dapat menggugat berdasarkan strict  liability dari  produsen.  Penerapan strict  liability ,  menurut Hakim Traynor adalah  karena  doktrin res  ipsa  loquitur ,  yaitu  doktrin  yang menyatakan  bahwa  fakta  telah  berbicara  sendiri (the  thing  speaks  for  itself) sehingga  tidak  perlu  dilakukan  pembuktian  lagi.  Selanjutnya, Traynor juga menyatakan bahwa persyaratan privity of contract harus sudah ditinggalkan, dan
17 J. Clutterbuck , Karl Liewellyn and Intellectual Foundations of Enterprise Liability , 97 Yale Law Journal 1988 , hlm. 1131, 1147.
18 Supra No  9, hlm. 22.
kebijakan publik tentang merchantability warranty harus digunakan sebagai basis untuk membangun strict liability for products in tort yang utuh dan independen, dalam arti tidak tunduk dan bukan merupakan transformasi dari tanggung jawab berdasarkan perjanjian atau kontrak.
Sementara  itu,  ahli  hukum  ternama  tentang  perbuatan  melawan  hukum (tort law) Amerika  Serikat  yaitu W.  Posser 19 ,  pada  tahun  1960  mempublikasikan artikel  yang  berjudul The  Assault  Upon  the  Citadel  (Strict  Liability  to  the Consumer) 20 yang  memperkenalkan kembali the hybrid origin of warranty claims in  tort  and  contract sebagai  dasar  untuk  memperoleh  ganti  rugi  atas  kerugian konsumen akibat mengkonsumsi produk yang rusak. Pada tahun yang sama, The New  Jersey  Supreme  Court telah  memutuskan  kasus Henningsen  v  Bloomfield Motors  Inc., yang  memungkinkan  produsen  mobil  digugat  ganti  rugi  oleh konsumen  mobil  yang  menderita  cedera  akibat  kerusakan  mobil  itu,  sekalipun antara  produsen  dan  konsumen  tidak  terdapat privity  of  contract .  Gugatan tersebut didasarkan pada implied warranty of merchantability barang (dhi. Mobil).
Pengukuhan  terhadap  perkembangan  yang  terakhir  ini,  nampak  pada rumusan  di  dalam Uniform  Commercial  Code versi  Tahun  1962  sebagaimana pernah  ditawarkan  oleh Karl  Liewellyn pada  Tahun  1941,  yaitu  memberi wewenang kepada pengadilan untuk mengabaikan persyaratan privity of contract dalam mengadili kasus ganti rugi yang diajukan oleh konsumen, yang mengalami cedera akibat mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.
Lebih  lanjut,  kasus Greenman  v  Yuba  Power  Product  Inc.  (1963) 21 yang ditangani  pula  oleh  Hakim Traynor secara  dramatik  telah  mengabulkan  gugatan konsumen  kepada  produsen  sekalipun  konsumen  tersebut  tidak  mempunyai privity of contract dengan produsen. Kasusnya adalah sebagai berikut, pada tahun 1955 Mrs.  Greenman membelikan  suaminya power  tool  merek  ‘Shopsmith’ (kombinasi  dari  mesin  gergaji,  bor,  dan  bubut  kayu).  Dua  tahun  kemudian, Mr. Greenman mengalami  cedera  akibat  sepotong  kayu  telah  melayang  ke  luar  dari
19 Bukunya yang terkenal berjudul Handbook of the Law of Torts , diterbitkan pertama kali pada tahun 1941.
20 Supra No 10, hlm. 23.
21 Alistair M. Clark, Product Liability , Sweet & Maxwell, 1989 , hlm. 17.
power tool tersebut ketika digunakannya, dan menimbulkan cedera. Mr. Greenman menggugat  ganti  rugi  baik  penjual  atas  dasar breach  of  warranty maupun produsen power  of  tool, yaitu Yuba  Power  Product  Inc. atas  dasar negligence. Putusan  dalam  kasus  ini  bukan  saja  menghilangkan  syarat privity  of  contract, melainkan  juga  syarat  biasanya  berlaku  dalam  perjanjian  jual  beli,  antara  lain disclimability,  notice  requirements, dan limitation  rules 22 ,  sehingga  putusan  ini memunculkan dasar hukum baru bagi konsumen yang dirugikan untuk menggugat ganti rugi kepada produsen, yaitu an independent strict liability in tort for devective product. Istilah strict liability di dalam kasus ini berarti terdapat tanggung jawab langsung  dari  produsen,  sehingga  meskipun  tanpa privity  of  contract, produsen bertanggungjawab  atas  kerugian  yang  dialami  konsumen  akibat  mengkonsumsi produk yang rusak. Hakim Traynor memberlakukan kembali diktum yang pernah dikemukakannya  dalam  kasus Escola  v  Coca  Cola  Bottling  Co  of  Fresno  (1944) sebagai berikut:
“ … to impose strict liability on the manufacturer under the circumstances of this case, it was not necessary for plaintiff to establish an express warranty ... A  manufacturer  is  strictly  liable  in  tort  when  an  article  he  places  on  the market, knowing that it is to be used withour inspection for defects, proves to have defect that causes injury to human being. Recognized firt in the case of unwholesome food products, such liability has now been extended to a variety of  other  products  that  create  as  great  or  greater  hazards  if  defective  ….. Although in these cases strict liability has usually been based on the theory of an  express  or  implied  warranty  running  from  the  manufacturer  to  the plaintiff,  the  abandonment  of  the  requirement  of  a  contract  between  them, the recognition that the liability is not assumed by agreement but imposed by law….., and the refusal to permit the manufacturer to define the scope of its own  responsibility  for  defective  products…. make  clear  that  the  liability is not  one  governed  by  the  law  of  contract  warranties  but  by  the  law  of strict liability in tort ….” (cetak tebal oleh Penulis).
Perkembangan terakhir ini memperkuat posisi pandangan Posser, sebagai Reporter  to  American  Law  Institute, yang  pada  saat  itu  (1963)  membuat  konsep the  Second  Restatement  of  Tort 23 ,  Ia  berpandangan  bahwa  untuk  semua  jenis
22 Lihat Uniform Commercial Code (UCC) S2-318; 2-316, 2-302, 2-719; 2-607 (3); 2-725.
23 Supra No 20, hlm. 18 , menyatakan bahwa: The Second Restatement, not binding unless adopted by state courts or legislatures, but commonly adhered to, provides for liability where damage is caused by an ‘unreasonably dangerous’ defective product.
produk, basis pertanggungjawabannya adalah bukan warranty in the traditional or classical sense, melainkan an independent strict liability in tort for defective product.
Isi selengkapnya dari Section 402 A the Second Restatement of Torts, yang diterima pada tahun 1964 dan dipublikasikan pada tahun 1965, sebagai berikut:
“402A  Special  Liability  of  Seller  of  Product  for  Physical  Harm  to  User  or Consumer.
(1) One who sells any product in a devective condition unreasonably dangerous to the user or consumer or to his property is subject to liability for physical harm thereby caused to the ultimate user or consumer, or to his property, if
a. The seller is engaged in the business of selling such a product, and
b. It  is  expected  to  and  does  reach  the  user  or  consumer  without substantial change in the condition in which it is sold.
(2) The rule state in Subsection (1) applies although
a. The seller has exercised all possible care in the preparation and sale of his product, and
b. The user or consumer has not bought the product from or entered into  any  contractual  relation  with  the  seller .” (cetak  tebal  oleh Penulis).
Pada akhir tahun 1970 Section 402 A the Second Restatement of Tort telah diterima di 28 (dua puluh delapan) negara bagian, dan pada saat ini hampir semua negara bagian telah menerimanya dengan berberapa variasi.
Adalah penting dikemukakan di sini mengenai pengertian istilah seller yang digunakan  di  dalam Section  402  A  the  Second  Restatement  of  Torts, karena pengertian seller meliputi tidak saja produsen melainkan juga semua pihak dalam suatu  mata  rantai  distribusi,  antara  lain  distributor,  sub  distributor,  grosir (wholesaler), dan  bahkan  pengecer (retailer). Oleh  sebab  itu, timbul pula  prinsip bahwa  di  dalam strict  liability, unsur  kesalahan (fault) yang  semula  merupakan salah satu syarat dalam tortious libility dapat diabaikan, karena ternyata mereka yang  terlibat  dalam  mata  rantai  distribusi  namun  tidak  melakukan  suatu kesalahan  pun (regardless  of  their  personal  fault) dinyatakan  bertanggungjawab (liable). Hal ini pernah dikemukanan oleh Jane Stapleton 24 sebagai berikut: “ New strict  liabilities  were  insdisputably  created  because  the  rule  applies  to  all  sellers down the commercial chain regardless of their personal fault.”
Selanjutnya, ia mengatakan pula sebagai berikut 25 :
“Following  Greenman/s  402A,  the  early  Californian  cases  of  Vandermack (1964),  Canifax  (1965)  and  Santor  (1965)  showed  that innocent retailers, wholesalers and distributors, respectively, could be made strictly liable in tort for  the  defective  products  the  supplied  to  a  wide  category  of  non  –  privy plaintiffs -. The non – negligent no manufacturing middle party certainly now faced  a  major new  source  of  liability  whict  was  strict  because their reasonable conduct did not protect them.” (cetak tebal oleh Penulis).
Pada  saat  ini,  jenis  pertanggungjawaban  perdata  semacam  ini  disebut sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (no-fault libility atau liability based on no-fault atau liability whitout fault).
Di  Inggris,  perubahan  yang  terjadi  sejak  peniadaan  syarat privity  of contract ke tortious  liability dalam  kasus Donoghue  v  Stevenson  (1932), hingga Tahun 1960-an relatif tidak berarti. Kalaupun terjadi kasus pertanggungjawaban produk,  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat  menggugat  berdasarkan implied warranties di dalam Sale of Goods Act yang tetap mensyaratkan classical privity of contract. Kecuali apabila produsen memberikan express warranties , maka gugatan ganti rugi tidak saja dapat dilakukan terhadap pengecer dan pelbagai pihak yang terlibat  dalam  suatu  mata  rantai  distribusi,  melainkan  juga  dapat  langsung (to leap-frog) terhadap  produsen  berdasarkan  wanprestasi  atas  dasar  kontrak jaminan (collateral  contract) yang  dibuatnya  dengan  pembeli.  Dengan  demikian, perkembangan  pertanggungjawaban  produk  di  Inggris  sampai  Tahun  1960-an menunjukkan  bahwa  pengakuan  terhadap  gugatan  atas  dasar  kontrak  dimana pembeli  dapat  langsung  menggugat  produsen,  tidak  sedramatik  perkembangan pertanggungjawaban  sejenis  di  Amerika  Serikat,  karena  berdasarkan pertanggungjawaban tersebut pihak di luar mata rantai distribusi tidak diberi hak untuk  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada  produsen.  Bahkan  ketika  pada Tahun  1991,  usul  dari Law  Commission 26 untuk  meninggalkan  prinsip privity  of contract dalam  kontrat-kontrak  tertentu  untuk  kepentingan  pihak  ketiga  di  luar
25 Id.
26 The  Law  Commission  “Privity  of  Contract:  Contracts  for  the  Benefit  of  Third  Parties” Consultation Paper No. 12 (London, HMSO, 1991).
kontrak,  masih  tidak  diterima  oleh  mayoritas  pemakai  produk,  karena  cakupan usul tersebut hanya terbatas pada kontrak-kontrak yang dimaksudkan oleh kedua belah  pihak  (dalam  hal  ini  mata  rantai  pemasok  produk  dan  pembeli)  untuk menciptakan  perikatan  yang  dapat  dituntut  pelaksanaannya  oleh  pembeli,  dan bukan  oleh  pihak  ketiga  yang  mengalami  kerugian (injured  bystander) akibat kontrak tersebut.
Sesungguhnya,  sejak  dilahirkan  akhir  tahun  1950-an  kekakuan  doktrin tentang  kontrak  seperti  digambarkan  di  atas  telah  mendapat  kritik  tajam  yang luas, setidak-tidaknya sejak kasus Donoghue v Stevenson terdapat keyakinan yang meluas bahwa negligence merupakan lembaga hukum yang memadai dan sangat dapat  diterima,  untuk  menyelesaikan  pelbagai  macam  kasus  yang  menimbulkan cedera  fisik (physical  injury). Pada  masa ini  seseorang  yang  mengalami  kerugian akibat  mengkonsumsi  produk  yang  rusak,  dapat  menggugat  ganti  rugi  kepada produsen, pemasok atau juga orang yang mereparasi kerusakan barang tersebut, apabila  ia  dapat  menunjukkan  bahwa  mereka  telah  lalai  dalam  mendisain, membuat,  memasarkan,  mencantumkan  cara  penggunaan  dan  peringatan  pada produknya, atau mereparasi, baik ia sebagai pembeli, semata-mata pemakai, atau bahkan sekedar pihak ketiga yang mengalami kerugian (injured bystander).
Tortius liability yang tidak mensyaratkan adanya privity of contract dalam gugatan  ganti  rugi  kepada  produsen  oleh  pihak  yang  dirugikan,  menjadi mengemuka  dan  terkenal  karena  kasus Thalidomide , 27 yaitu  kasus  obat  yang digunakan  pada  masa  kehamilan  yang  menyebabkan  cacat  lahir.  Disinyalir terdapat  sekitar  8000  (delapan  ribu)  bayi  yang  memiliki  cacat  lahir  tersebar  di lebih  30  (tiga  puluh)  negara,  450  (empat  ratus  lima  puluh)  bayi  diantaranya terdapat  di  Inggris.  Namun  demikian  terdapat  beberapa  hambatan  untuk menerapkan tortious  liability dalam  kasus-kasus  ganti  rugi  akibat  produk  yang rusak. Hambatan pertama adalah kesulitan yang dihadapi oleh penggugat (pihak yang  dirugikan)  untuk  membuktikan  kekurangcermatan (carelessness) tergugat (produsen),  dalam  proses  produksi  yang  moderen  dan  kondisi  pemasaran  yang
menyebabkan produsen tidak mungkin mampu mengendalikannya secara penuh. Dalam  kondisi  seperti  ini  produsen  dapat  menghindarkan  diri  dari  tanggung jawab,  dengan  jalan  menunjukkan  bahwa  kerusakan  produk  tidak  dapat  diduga sebelumnya (unforeseeable) serta  tidak  mudah  diketahui  sekalipun  proses produksi  berada  di  bawah  kendalinya,  atau  dengan  jalan  menyatakan  bahwa kerusakan terjadi ketika produk telah berada di luar jalur kendalinya. Hambatan kedua  untuk  menerapkan tortious  liability dalam  kasus-kasus  ganti  rugi  akibat produk  yang  rusak  adalah  kesukaran  untuk  membuktikan  adanya  unsur kesalahan (fault) sebagai basis dari tortious liability (liability based on fault).
Pada  Tahun  1972,  Inggris  masuk  menjadi  anggota  Masyarakat  Eropa (European  Community), dan  pada  Tahun  1976  Komisi  Eropa (European Commission) salah  satu  organ  dalam  organisasi  Masyarakat  Eropa,  menyusun konsep  mengenai Directive  on  the  Approximation  of  the  Laws,  Regulations  and Administrative  Provisions  of  the  Member  States  concerning  Liability  for  Defective Products,  yang  kemudian  ditetapkan  oleh  Council  of  Ministers  of  the  European Communities pada Tanggal 25 Juli 1985. 28
Berdasarkan Directive ini  seseorang  yang  dapat  membuktikan  bahwa  ia cedera atau mengalami kerugian harta bendanya akibat  kerusakan suatu produk yang  telah  ditempatkan  di  pasaran,  maka  ia  dapat  menggugat  ganti  rugi  kepada produsen, pengimpor, pemasok yang menggunakan merek sendiri, atau pemasok produk tersebut, tanpa harus membuktikan adanya negiligence pada pihak-pihak tersebut,  atau  tanpa  harus  membuktikan  bahwa  tergugat  telah  menyebabkan kerusakan pada produk tersebut.
Untuk  mengimplementasikan Product  Liability  Direkctive ini,  Inggris menyusun Consumer Protection Act (CPA) yang kemudia berhasil ditetapkan pada tahun 1987. Mengenai CPA ini, Greville Janner 29 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“The Consumer Protection Act 1987 introduces new law- the law of product liability . Under the law of negligence, tha plaintiff can succeed only if he can
28 Official Journal No. L210, 7-9-1985 , hlm. 29.
29 Greville  Janner,  Janner’s  Complete  Product  Liability,  Gower  Publishing  Company  Limited, England, 1988 , hlm. 87.
establish  fault  against  the  producer.  The  new  rules  impose  liability irrespective of fault. All it requires is that the product has caused injury when it was in adefective condition.” (cetak tebal oleh Penulis).
Adapun  sejarah  perkembangan  pertanggungjawaban  produk  di  negara- negara yang menganut civil law system di kawasan Eropa, tidak dapat dilepaskan pula  dari  pengaruh Product  Liability  Directive  1985 yang  ditetapkan  oleh Masyarakat Eropa ( European Community). Negeri Belanda, negara yang menganut civil  law  system ,  sebagai  salah  satu  anggota  dari  Masyarakat  Eropa  harus  pula mengimplementasikan Directive tersebut di dalam hukum nasionalnya. Burgerlijk Wetboek  (BW)  1838 yang  kemudian  menjadi  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUH.Perdata) Indonesia, merupakan BW Ketiga yang pernah berlaku di Negeri  Belanda. BW yang  pertama  diberlakukan  pada  Tahun  1809  melalui perintah  dari  Perancis  sebagaimana  seringkali  dikemukakan,  meskipun  sampai pada tingkat tertentu mengandung pula beberapa perbedaan 30 . Setelah penyatuan Negeri  Belanda  dengan  kekaisaran  Perancis  pada  Tahun  1811, BW 1809  diganti dengan Code Napoleon. Namun demikian, segera setelah memerdekakan diri dari kekuasaan  Perancis  pada  Tahun  1813,  telah  dilakukan  pelbagai  upaya  untuk merancang  kodifikasi  hukum  perdata  sendiri,  yang  kemudian  menghasilkan BW 1838.  Kecuali  beberapa  hal  penting  di  dalam  hukum  orang,  hukum  keluarga, hukum  waris,  dan  hukum  kekayaan,  ketentuan-ketentuan  di  dalam BW  1838  ini banyak mengutip secara harafiah (verbatim) dari Code Napoleon 31 .
Pada  paruh  pertama  Abad  20, BW 1838  telah  mulai  dirasakan  sebagai sebuah kodifikasi yang ketinggalan jaman (outdated) dalam pengaturan mengenai banyak  hal.  Akibatnya,  kesenjangan  antara  ketentuan outdated di BW 1838 dengan  perkembangan  kebutuhan  masyarakat  pada  hukum  perdata  yang  lebih relevan,  menyebabkan  keptusan-keputusan  pengadilan (judge-made  law) memiliki  peranan  penting  dalam  mengisi  kesenjangan  tersebut.  Contoh  yang spektakuler mengenai peranan keputusan pengadilan ini adalah di dalam hukum tentang  perbuatan  melawan  hukum  ( unlawful  acts atau onrechmatigedaad ).
30 Arthur S. Hartkamp, Civil Code Revision In The Netherlands , 1947-1992, hlm. 1.
Alhasil  terdapat  dua  pendekatan  terhadap  perkembangan  hukum  perdata  di Negeri  Belanda,  yaitu  di  satu  pihak  pendekatan  yang  mempercayakan perkembangan  hukum  perdata  pada  ketutusan-keputusan  pengadilan  perdata, dan  di  lain  pihak  pendekatan  yang  mengharapkan  perkembangan  jaman dilakukan oleh lembaga legislatif atau lembaga pembuat undang-undang.
Akhirnya,  pendekatan  kedua  yang  terwujud  di  Negeri  Belanda,  sehingga pada  tahun  1974, E.M.  Meijers ,  dari  Universitas  Leiden  yang  telah  lama  secara gigih  berpendapat  tentang  perlunya  rekodifikasi BW 1838  diberi  tugas  untuk merancang BW baru Belanda yang terdiri dari 9 (sembilan) Buku. Beberapa bulan setelah  menyelesaikan  rancangan  Buku  I-IV  pada  Tahun  1954, E.M.  Meijers meninggal dunia dan digantikan oleh triumvirate , yaitu J. Drion, F.J. de Jong , dan J.
Enggens , yang kemudian digantikan oleh G. de Grooth.
Dalam  Rancangan  Buku  6  Bagian  3  BW  baru  Belanda  di  bawah  judul Produktenaansprakelijkheid, yang  rancangan  awalnya (preliminary  drafts) masih dibuat  oleh E.M.  Meijers, terdapat  Pasal  185  (1407a BW) sampai  dengan  Pasal 193a (1407i BW ) yang mengatur perihal pertanggungjawaban produk. Rancangan Buku  6 BW baru  Belanda  ini  diselesaikan  oleh triumvirate di  atas  pada  Tahun 1961 dan kemudia disampaikan pada Perlemen Belanda pada Tahun 1964 untuk memperoleh  pertimbangan.  Pada  Tahun  1980  Perlemen  Belanda  dapat menyetujui  Rancangan  Buku  6  BW  baru  Belanda  ini,  namun  untuk memberlakukannya diperlukan Invoeringswet (an act to put into force) yang pada umumnya  membutuhkan waktu relatif sangat lama. Pada masa Buku 6 BW baru Belanda  ini  masih  belum  berlaku  tetapi  telah  mendapat  persetujuan  Perlemen, ternyata isinya telah membawa pengaruh pada beberapa keputusan yang diambil Hoge Raad (Supreme Court), yaitu dengan melakukan interpretasi 32 ke arah Buku 6 BW baru  Belanda,  termasuk  ketentuan  mengenai  pertanggungjawaban  produk yang terdapat di dalamnya. Sebenarnya pada kurun  waktu kurang lebih 30  (tiga puluh)  tahun  sejak  tahun  1960-an,  hanya  terdapat  kurang  lebih  2  (dua)  buah keputusan Hoge  Raad mengenai  pertanggungjawaban  produk.  Kasus  pertama
32 Interpretasi  semacam  ini  melahirkan  metode  interpretasi  yang  baru,  yaitu  metode interpretasi antisipatoris (anticipatory Interpretation).
adalah  (Amsterdam  v  Jumbo) atau  terkenal  sebagai  kasus Lekkende  Kruik 33 yang diputuskan oleh Hoge Raad pada Tahun 1973 34 . Kasusnya adalah sebagai berikut, seorang bayi perempuan mengalami cedera akibat air panas yang bocor dari botol air panas di ayunannya. Orangtuanya menggugat produsen botol air panas untuk dan  atas  nama  anaknya.  Berhubung  produsen  botol  air  panas  tersebut  bukan penjual  botol  tersebut,  maka  gugatannya  tidak  dapat  diajukan  dengan  dasar perbuatan  melawan  hukum (onrechtmatigedaad) berdasarkan  Pasal  1401 BW Belanda.  Dalam  keputusannya,  Hoge  Raad  menerapkan  prinsip strict  liability untuk  pertama  kali  meskipun  dasar  gugatannya  adalah  perbuatan  melawan hukum (tortious liability).
Hal ini dikemukaan oleh Karel W. Brevet 35 sebagai berikut:
“With respect to personal injury, the Supreme Court has rendered a decision that to a large extent leads to the same result as impositions of a strict liability standard . A leaking hot water bottle caused injury to a baby. The manufacturer  could  not  explain  why,  in  spite of a  thorough control  of each indivisual  bottle,  this  particular  bottle  could  have  leaked.  A  bottle  thar presented the danger of leaking should not have come into circulation. Since the  control  at  the  factory  was  apparently  inadequate the  manufacturer acted negligently and was liable .” (cetak tebal oleh Penulis).
Kasus  kedua  mengenai  pertanggungjawaban  produk  adalah  kasus  obat tidur  merek Halcion 36 .  Produsen Halcion ,  yaitu  perusahaan  obat Unpjon digugat ganti rugi akibat memproduksi dan mengedarkan obat tidur yang dianggap rusak (defective) karena  komposisi  obat  tidur  tersebut.  Produsen Halcion dinyatakan bertanggungjawab  atas  produknya  selain  karena  komposisi  obat  tidur  tersebut juga  karena  produsen  tersebut  tidak  memberikan  informasi  yang  memadai tentang  efek  samping  dari  penggunaan  obat  tidur  tersebut.  Pengadilan  Tinggi
33 F.J. De Vries, Product Liability, Recent Developments in Ducth Law, Varia Peradilan V, Vol. 58, Juli 1990, hlm. 145-149.
34 HR, 1973 NJ No. 315.
35 Karel W. Brevet, Product Liability, Chapter 22 Ducth Business Law, Kluwer 1991, hlm. 227.
36 Supra No 31, hlm. 147.
Arnhem 37 pada Tahun 1987 dapat menerima argumentasi yang dikemukakan oleh penggugat dan meminta perusahaan obat Unpjohn untuk membuktikan sebaliknya (bewijs-opdracht) bahwa  perusahaan  obat Unpjohn tidak  bersalah .  Terhadap permintaan  ini,  perusahaan  obat Unpjohn meminta  putusan  sela  ( intermediate judgement/tussenarrest ) dari Hoge Raad. Dalam putusannya pada Tanggal 30 Juni 1989 Hoge  Raad 38 menguatkan  pandangan  dari  Pengadilan  Tinggi Arnhem dan menyatakan bahwa 39 : “ A drug is defective when it does not provide the safety that the user-consumer is entitled to expect, taking into account all circumstances.”
Perkara  yang  berkenaan  dengan  pertanggungjawaban  produk  di  Negeri Belanda  relatif  sedikit  yang  diajukan  ke  pengadilan,  menurut Karel  W.  Brevet 40 karena:
“One  explanation  for  this  may  be  that  most  persons  who  suffer  personal injury  are  insured  under  the  various  social  security  legislation  covering medical  cost  and  lost  of  income  due  to  any  reason,  including  accidents, whereas  the  social  security  agencies  are  not  necessarily  subrogated  to  the rights  of  the  injured  party  to  seek  recovery  from  the  party  responsible. Furthermore, the damages awarded for pain and suffering are usually quite limited, and compensation for pain and suffering may be claimed only by the person who was physically injured, and not by his widow or other relatives.”
Seperti  telah  dikemukakan  di  atas,  pada  Tahun  1985  Masyarakat  Eropa telah  menetapkan Directive  on  Approximation  of  the  laws,  Regulations  and Administrative  Provisions  of  the  Member  States  concering  Liability  for  Defective Produscts 41 ,  yang  mengharuskan  Negeri  Belanda  sebagai  salah  satu  negara anggota  Masyarakat  Eropa  untuk  mengimplementasikan Directive tersebut  ke dalam Hukum Nasionalnya.
Negeri  Belanda  seperti  juga  pada  umumnya  negara  anggota  Masyarakat Eropa  lainnya  tidak dapat  memenuhi  batas  waktu 3  (tiga)  tahun  yang  diberikan oleh Directive untuk mengimplementasikannya ke dalam hukum nasional masing-
37 Lihat catatan kaki nno. 24 artikel W. Koster, Product Liability in the Nederlands, Martinus Nijhoff Publisher/ Dordrecht, XXXVI-NILR 1989, hlm. 135 menyebut Court of Arnhem 7 July 1987, TvCR 1987 No. 4.
38 HR, 1990 NJ No. 652.
39 Supra No  33, hlm. 22-7
40 Id. , hlm. 22-4.
41 Official Journal No. L210, 7-8-1985, hlm 29.
masing.  Dalam  rangka  mengimplementasikan Directive tersebut,  Negeri  Belanda memilih  untuk  menginkorporasikannya  ke  dalam BW. Oleh  karena  itu,  pada Tanggal  11  September  1986  diajukan  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  No. 19636  ke  Parlemen  Belanda  tentang  implementasi Directive tersebut  ke  dalam Pasal  1407a-I BW .  Akhirnya,  RUU  tersebut  disahkan  sebagai  Undang-Undang dalam Staatblad No.  487  Tanggal  13  September  1990  yang  berlaku  efektif terhitung mulai tanggal 1 November 1990, berjudul Wet van 13 September 1990 tot aanpassing van het Burgelijk Wetboek aan de richtlijn van de aansprakelijkheid voor  produkten  met  gebrekken 42 .  Di  dalam Nieuw  Nederlans  Burgerlijk  Wetboek (NBW) yang  mulai  berlaku  1  Januari  1992,  Pasal  1407a-I BW tersebut  di  atas menjadi Pasal 185-193a NBW.
Setelah Staatsblad No.  487/1990  berlaku,  maka  hukum  tentang pertanggungjawaban  produk (product  liability  law) di  Negeri  Belanda,  sebagai salah satu negara yang menganut civil law system , pada umumnya serupa dengan hukum  tentang  pertanggungjawaban  produk  yang  berlaku  di  negara-negara anggota  Masyarakat  Eropa  lainnya  (termasuk  negara  anggota  yang  menganut common  law  system )  yang  telah  mengimplementasikan Directive tersebut  ke dalam Hukum Nasionalnya masing-masing.
Di  dalam  konsep  pertanggungjawaban  ini,  unsur  kesalahan  bukan ditiadakan (without fault), melainkan dialihkan beban pembuktiannya (shifting the burden  of  proof) dari  pihak  yang  dirugikan  kepada  pihak  yang  merugikan.  Jika konsep ini digunakan dalam pertanggungjawaban produk, maka konsumen yang menuntut  ganti  rugi  meskipun  masih  harus  membuktikan  adanya  ketiga  unsur dalam perbuatan melawan hukum, namun tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan produsen. Sebaliknya, segera setelah terjadi peristiwa yang merugikan konsumen, produsen langsung dianggap bersalah (presumption of fault), sehingga sebagai konsekuensinya produsen harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
42 Otto Baron van  Wassennaer van Catwijk, Product Liability in Europe, The American  Journal of Comparative Law, Volume 34, 1986 , hlm. 124-127.
Mengenai  hal  ini Otto  Baron  van  Wassennaer  van  Catwijkt 43 memberikan penjelasan bahwa dalam rangka perlindungan konsumen di banyak negara telah dilakukan  terobosan  terhadap  pertanggungjawaban  atas  dasar  perbuatan melawan  hukum (tortious  liability), yaitu  dengan  menerapkan strict  liability.
Berhubung  dari  keempat  unsur  yang  harus  dibuktikan  oleh  konsumen  di  dalam perbuatan  melawan  hukum,  unsur  kesalahan  merupakan  unsur  terberat  beban pembuktiannya,  maka  di  dalam strict  liability beban  berat  tersebut  harus dialihkan  dari  konsumen  kepada  produsen  yang  langsung  dianggap  bersalah (presumption of fault) segera setelah timbul kerugian di pihak konsumen.
Untuk  merekonfirmasi  uraian  ini,  berikut  pernyataan Otto  Baron  van Wassennaer van Catwijk 44 :
“This process  began  by  introducing notions of presumptions  of  fault or  of negligence simultaneously with shifting the burden of proof from victim to manufacturer. The ultimate state of this development, the imposition of strict  liability,  was  not  reached  in  Europe  as  early  in  the  Unined  States .” (cetak tebal oleh Penulis).
Selain  itu,  seorang  penulis  dalam  Harian  Sinar  Harapan  mengemukakan sebagai berikut 45 :
“Oleh  karena  itu  dalam  rangka  pelaksanaan  perlindungan  konsumen  di negara  kita  kiranya  perlu  untuk  perubahan  dalam  sistem  hukum pembuktian  khusus  untuk  masalah  ini  melalui  pembalikan  beban pembuktian (omkering van bewijst last ), yaitu bukannya si konsumen yang menuntut  ganti  rugi  harus  membuktikannya  kesalahan  produsen,  akan tetapi  sebaliknya  produsenlah  yang  harus  membuktikan  bahwa  ia  benar- benar tidak bersalah.”
Lebih  lanjut,  pada  Desember  1980,  salah  satu  kesimpulan  Komisi Perundang-undangan  Yayasan  Lembaga  Konsumen  dalam  rangka  penyusunan konsep  rencana  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  menyatakan  sebagai berikut,  dalam  keseluruhan  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  konsumen, khususnya dibidang sanksi adminitratif dan perdata diinginkan dianutnya prinsip “strict  liability”. Oleh  karena  itu  beban  pembuktian  diletakkan  dipundak  para
43 Id . 44 Id.
45 Harian Sinar Harapan, 7 Februari 1977.
pelanggar  yang  harus  membuktikan  bahwa  mereka  tidak  bersalah  dalam perbuatan yang menimbulkan kerugian pada konsumen.
Walaupun  tidak  dinyatakan  secara  tegas,  baik  di  dalam  dokumen  sejarah penyusunannya  maupun  di  dalam  undang-undangnya  sendiri,  namun  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  menganut strict  liability sebagai  derivasi  dari perbuatan  melawan  hukum (tortious  liability), dimana  terjadi  pengalihan  beban pembuktian kesalahan dari konsumen kepada pelaku usaha (dhi. Produsen). Hal ini dapat diketahui dari isi Pasal 19 Ayat (1) juncto Pasal 28, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 19 Ayat (1):
(1) Pelaku  usaha  (dhi.  produsen,  Penulis)  bertanggungjawab  memberikan ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen akibat  mengkonsumsi  barang/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.”
Pasal 28:
“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19,  Pasal  22,  dan  Pasal  23 merupakan beban  dan  tanggung  jawab  pelaku  usaha” (dhi.  produsen, Penulis). (cetak tebal oleh Penulis).

## Penutup
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata terdapat 2 (dua) pola strict liability, yaitu  pola strict  liability di  dalam common  law  system terutama  di Amerika,  dan  pola strict  liability di  dalam civil  law  system terutama  di  Negeri Belanda.
a. Pola strict  liability di  dalam common  law  system ,  terutama  di  Amerika, merupakan  reaksi  terhadap  kekokohan  prinsip no  privity-no  liability yang dianut  oleh para  pelaku usaha. Privity  citadel ini  diruntuhkan  oleh sikap  anti laissez-faire dari para hakim yang mewajibkan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan implisit (implied terms) mengenai jaminan kelayakan (duty of care) perdagangan  dan  kondisi  barang  obyek  perjanjian.  Dengan  demikian,  ketika konsumen dirugikan oleh pelaku usaha maka pelaku usaha bertanggungjawab secara  langsung (strict  liability) untuk  memberikan  ganti  rugi  atas  kerugian
yang  dialami  konsumen,  tanpa  mensyaratkan  adanya  unsur  kesalahan (irrespective of contract). Dalam hal ini strict liability merupakan transformasi dari contractual  liability. Para  ahli  hukum  Amerika  menyebut pertanggungjawaban  ini  sebagai  pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan  atau liability based on no-fault atau no-fault liability atau liability without fault, atau karena semata-mata hanya memperhatikan kerugian (risks) yang ditimbulkan oleh kerusakan barang, maka sering disebut pula liability based on risks.
b. Sedangkan  di  lingkungan civil  law  system sebagaimana  nampak  di  Negeri Belanda, strict  liability merupakan  derivasi  dari  pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (tortious liability) yang mensyaratkan adanya  unsur  kesalahan (liability  based  on  fault). Dengan  demikian, kerugian menjadi  tanggungjawab  dari  pelaku  usaha  yang  terbukti  telah  melakukan kesalahan (no  fault-no  liability). Karena  membuktikan  unsur  kesalahan merupakan  hal  yang  relatif  sukar  dan  berat  dilakukan  oleh  konsumen,  maka untuk  melindungi  konsumen  unsur  kesalahan  dipersangkakan  pada  pelaku usaha (presumption  of  fault) seketika  setelah  yang  bersangkutan  melakukan perbuatan  melawan  hukum.  Berhubung  pelaku  usaha  telah  dipersangkakan bersalah (fault), maka  pelaku  usaha  harus  membuktikan  bahwa  ia  tidak bersalah (shifting  the  burden  of  proof). Apabila  pelaku  usaha  gagal membuktikan  bahwa  ia  tidak  bersalah,  maka  ia  langsung  bertangungjawab (strictly liable) untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Strict liability dengan konstruksi semacam ini merupakan derivasi dari tortious liability.

## Daftar Pustaka
Buku: Agnes  M.  Toar,  Tanggung  Jawab  Produk  dan  Sejarah  Perkembangannya  di Beberapa  Negara,  Makalah  Penataran  Hukum  Perikatan  II,  Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Jogjakarta, 1988.
Alistair M. Clark, Product Liability, Sweet & Maxwell, 1989. Arthur S. Hartkamp, Civil Code Revision In The Netherlands 1947-1992.
A.S.  Hornby,  Oxford  Advanced  Leamer’s  Dictionary,  West  Group,  St.  Paul,  Minn., Seventh Edition, 1999.
Greville  Janner,  Janner’s  Complete  Product  Liability,  Gower  Publishing  Company Limited, England, 1988.
Jane Stapleton, Product Liability, Butterworths, 1994.
Karel W. Brevet, Product Liability, Chapter 22 Ducth Businnes Law, Kluwer 1991. Purwahid  Patrik,  Beberapa  Segi  Tanggung  Gugat  Perdata  Dalam  Perbuatan Melawan Hukum, Tanpa Tahun.
Warren  Freedman,  Product  Liability,  Van  Nostrand  Renhold  Company  Inc.,  New York, 1984.
Jurnal/Majalah:
F.J. De Vries, Product Liability, Recent Developments in Dutch Law, Varia Peradilan V, Volume 58, Juli 1990.
J. Clutterbuck, Karl Liewellyn and the Intelectual Foundations of Enterprise Liability, 97 Yale Law Journal 1988.
Official Journal of European Communities, No. L210. Otto Baron van Wassennaer van Catwijkt, Product Liability in Europe, The American Journal of Comparative Law, Volume 34, 1986.

## Lain-lain:
Hoge Raad, 1973 Netherlands Jurisprudentie, No 315. The Law Commision, Privity of Contract: Contracts for the Benefit of Third Parties, Consultation Paper No. 12, London, HMSO, 1991.
Uniform Commercial Code (UCC) s2-318; 2-316; 2 302, 2-719 (3); 2-607 (3) (a); 2- 725