COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234

## THE INFLUENCE OF INTERNAL AUDIT AND HUMAN RESOURCE COMPETENCE ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS OF THE LOCAL GOVERNMENT IN CENTRAL JAVA (2018-2022)

## PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH JAWA TENGAH (TAHUN 2018-2022)
Bunga Mentari 1) , Lintang Kurniawati 2)* Universitas Muhammadiyah Surakarta 1,2 b200200269@student.ums.ac.id 1) , lk123@ums.ac.id )2*

## ABSTRACT
This study aims to examine the influence of internal audit and human resource competence on the quality of financial reports of the local government in Central Java. This research is quantitative, with a population consisting of Regional Work Units (SKPD) of the Central Java Local Government, including Financial Administration Officers (PPK), Technical Activity Executing Officers (PPTK), Revenue Treasurers, and Expenditure Treasurers. The sample was selected using purposive sampling, comprising 108 respondents from  27  SKPDs,  specifically  from  the  accounting/financial  administration  sections.  Primary  data  were collected through a questionnaire survey, and the analysis was conducted using multiple linear regression techniques. The results show that simultaneously, internal audit and human resource competence affect the quality of local government financial reports. However, partially, internal audit does not have a positive and significant effect, while human resource competence has a positive and significant effect on the quality of local government financial reports.
Keywords: Internal Audit, Human Resource Competence, Quality of Local Government Financial Reports, Central Java

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh audit internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Jawa Tengah. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dengan populasi  terdiri  dari  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Pemerintah  Daerah  Jawa  Tengah  yang meliputi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan,  dan  Bendahara  Pengeluaran.  Sampel  diambil  menggunakan  metode  purposive  sampling, mencakup 108 responden dari 27 SKPD, yang terdiri dari bagian akuntansi/penatausahaan keuangan. Data primer dikumpulkan melalui survei kuesioner, dan analisis menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, audit internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, secara parsial, audit internal tidak berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Kata Kunci: Audit Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Jawa Tengah

## PENDAHULUAN
Keuangan daerah dikelola
melalui  manajemen  keuangan  daerah. Menurut  Halim  (2012:20),  keuangan daerah  yaitu  pengorganisasian  dan pengelolaan  sumber-sumber  kekayaan yang  ada  pada  suatu  daerah  untuk mencapai  tujuan  yang  dikehendaki daerah tersebut. Alat untuk melaksanakan  manajemen  keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang
terdiri  dari  tata  usaha  umum  dan  tata usaha  keuangan  yang  sekarang  lebih dikenal dengan yang akuntansi keuangan daerah.  Pengelolaan  keuangan  daerah yang  baik  akan  berpengaruh  terhadap kemajuan suatu daerah, hal ini didukung oleh  teori  stewardship  (stewardship
theory).  Teori  stewardship  menyatakan bahwa  adanya  hubungan  yang  kuat antara  kepuasan  manajemen  dan kesuksesan perusahaan, jika kesuksesan perusahaan  tercapai  maka  hal  itu meningkatkan kesejahtraan suatu daerah. Selain itu, kesuksesan pemerintah/organisasi  juga  akan  ikut mendorong pemilik untuk memaksimalkan  kepuasan  manajemen dengan  memberikan  penghargaan  atas prestasi  kinerja  yang  telah  dicapainya. Pengelolaan  keuangan  daerah  yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money  serta  transparansi,  akuntabilitas dan  keadilan  akan  dapat  mendorong pertumbuhan ekonomi. Mahmudi (2016:2)  menyatakan  bahwa  salah  satu pilar  utama  tegaknya  perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari  para  pemangku  kekuasaan,  yang berarti bertanggungjawab dalam mengelola  sumber  daya  publik  yang dipercayakan kepadanya. Dalam rangka peningkatan perekonomian  suatu  daerah,  salah  satu yang  harus  dicapai  adalah  kinerja keuangan  yang  baik.  Kinerja  keuangan merupakan  suatu  ukuran  kinerja  yang menggunakan indikator keuangan.
Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili  realitas  entitas  dan  potensi- potensi kinerja yang akan berkelanjutan. (Apridianti, 2017).
Kinerja  keuangan  adalah  salah satu  ukuran  kinerja  yang  menggunakan indikator  keuangan.  Namun,  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  masih dipandang rendah, hal ini senada dengan yang  dikatakan  Menteri  Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi Birokrasi, Kementerian menyerahkan  Laporan  Hasil  Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah  (LHE  AKIP)  tahun  2016 kepada  Pemerintah  Kabupaten/Kota regional III di Gedung JEC, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta,  Senin  6  Februari  2017. Penyerahan  LHE  AKIP  Regional  III Indonesia, terdiri dari 156 kabupaten/kota  se-Sulawesi,  Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Jawa
Tengah,  dan  DI  Yogyakarta.  Dari  156 kabupaten/kota  tersebut  tidak  ada Kabupaten/kota yang mendapatkan nilai memuaskan atau AA. Menteri PAN-RB Asman  Abnur  mengatakan,  keseriusan dan  komitmen  Bupati,  Wali  Kota  dan Sekretaris Daerah serta pimpinan daerah sangat  diperlukan  untuk  mendorong percepatan  implementasi  reformasi birokrasi.  Kepala  daerah  diharapkan memberikan perhatian untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil.
Sangat penting melakukan pengukuran  kinerja  keuangan  untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah. Ketika melakukan pengelolaan
keuangan  daerah,  Akuntabilitas  bukan hanya  sekedar  kemampuan  dalam menunjukkan  bagaimana  uang  publik dibelanjakan,  akan  tetapi  meliputi kemampuan  yang  menunjukkan  bahwa uang  publik  tersebut  telah  dibelanjakan secara  efektif,  efisien,  dan  ekonomis. Efektif  berarti  penggunaan  anggaran tersebut  harus  mencapai  target  atau tujuan,  yaitu  untuk  kepentingan  publik, efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output  yang  maksimal,  dan  ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah. Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis  rasio  keuangan  terhadap
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah  (APBD)  yang  telah  ditetapkan dan  dilaksanakan.  Penilaian  kinerja pemerintah  berdasarkan  berbagai  rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian  dan  Rasio  Pertumbuhan.
(Halim, 2012).
Rendahnya  kualitas  Laporan
Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) di  Indonesia  masih  menjadi  perhatian dikalangan  akademisi  dan  praktisi. Udayanti dan Ariayanto (2014) mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), buruknya  sistem  pengendalian  intern serta  kurangnya  kompetensi  yang dimiliki  staf  menentukan  kualitas LKPD. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Semester II tahun 2018 menunjukkan  bahwa  masih  terdapat permasalahan ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP dan lemahnya sistem pengendalian intern. Terdapat 100 kasus kelemahan  sistem  pengendalian  intern Kabupaten  atau  Kota  di  Indonesia dengan  beberapa  masalah  antara  lain pencatatan  belum  akurat  (46  kasus), Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) tidak  lengkap  (18  kasus)  dan  lain-lain kelemahan SPI (36 kasus).
Otonomi daerah menuntut secara tidak langsung pemerintah daerah untuk menyajikan  laporan  keuangan  secara transparan dan tepat. Pemerintah daerah diwajibkan bertanggungjawab dan terbuka  kepada  masyarakat  dalam penyampaian  LKPD  (Cherina,  2018). Tuntutan  yang  semakin  besar  terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi terhadap manajemen sektor publik untuk memberikan  informasi  kepada  publik, salah  satunya  berupa  laporan  keuangan (Mardiasmo, 2009). Upaya pemerintah untuk mengetahui apakah LKPD yang disajikan  telah  diungkapkan  dengan wajar  dan  berkualitas,  setiap  tahunnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK RI). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan  Negara,  BPK  kemudian mengeluarkan  opini  yang  merupakan hasil  penilaian  atas  kualitas  LKPD. Terdapat 4 (empat) opini yang diberikan, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP), Tidak  Wajar  dan  Tidak  Memberikan Pendapat  (TMP).  Opini  tertinggi  yang mengindikasikan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar dan berkualitas  adalah  opini  WTP.  Opini
WTP  terhadap  laporan  keuangan  dapat menaikkan  tingkat  keyakinan  yang tinggi  untuk  mempercayai  informasi LKPD.
Pentingnya Audit Internal dalam suatu  instansi  membuat  timbulnya  hal- hal  yang  harus  dilakukan  oleh  Audit Internal. Audit internal pun harus bebas dari  hambatan  dalam  menjalankan tugasnya.  Tugas  dari  audit  internal adalah  untuk  membantu  organisasi meningkatkan  pengendalian  internal perusahaan, termasuk pengendalian atas penjualan,  membantu  semua  anggota manajemen dalam
melaksanakan tanggung  jawab,  dan  pendapat  yang objektif  mengenai  kegiatan  yang  telah diperiksa.  The  institute  of  international auditors  (IIA)  mendefinisikan  audit internal sebagai berikut:
“Internal auditing is an independent,  objective  assurance  and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operation.  It  helps  an  organization accomplish  its  objectives  by  bringing  a systematic,  disciplined  approach  to evaluate  and  improve  the  effectiveness
of  risk  management,  control  and governance  processes”.  (IIA  (the Institute of Internal Audit ,1999). Audit internal merupakan aktivitas  yang  independen,  penilaian objektif  dan  konsultasi  yang  dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan dengan  independen  dan  objektif  yang berarti  tidak  terpengaruh  oleh  pihak maupun dalam pelaksanaan audit. Audit  internal,  sebagaimana dijelaskan oleh Sukrisno Agoes (2013:203),  adalah  pemeriksaan  oleh bagian  internal  audit  perusahaan terhadap  laporan  keuangan,  catatan akuntansi,  dan  ketaatan  terhadap kebijakan  manajemen  serta  peraturan pemerintah.  Di  Indonesia,  fungsi  audit internal  pemerintah  dilakukan  oleh Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah (APIP),  yang  mengawasi  tugas  dan fungsi  organisasi.  Faktor  penting  yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) adalah kompetensi sumber daya
manusia,  yang  mencakup  keterampilan, pengetahuan,  dan  kemampuan  untuk menyusun  laporan  keuangan  secara efisien  dan  efektif  (Ratmono,  2019). Sumber  daya  manusia  yang  kompeten, dengan  pengalaman  dan  pendidikan yang  memadai,  diperlukan  untuk pengelolaan  keuangan  yang  baik  dan relevan (Azhar, 2010). APIP, khususnya Inspektorat Kabupaten/Kota, melakukan reviu atas LKPD berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 untuk memastikan keandalan informasi sebelum  disampaikan  kepada  pihak terkait, yang pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Fenomena  Kualitas  Laporan
Keuangan  pemerintah  di  Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji  lebih  lanjut.  Seiring  dengan
perkembangan  akuntansi  sektor  publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas  kinerja  pemerintah  menjadi  suatu tuntutan  yang  umum.  Fenomena  yang terjadi  dalam  perkembangan  sektor publik  di  Indonesia  adalah  menguatnya tuntutan  atas  kualitas  informasi  laporan keuangan  pemerintah  (Faturey,  2023). Fenomena yang terjadi di pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, salah  satunya  yaitu  (Pemkab)  Sragen telah  meraih  penghargaan  opini  Wajar Tanpa  Pengecualian  (WTP)  tujuh  kali berturut-turut dari dari Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK)  Perwakilan  Jawa Tengah. Raihan WTP ini didapatkan dari penilaian  BPK  Perwakilan  Jateng terhadap  Laporan  Hasil  Keuangan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Tahun Anggaran  2021.  Opini  WTP  yang diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Sragen  secara  konsisten  selama  empat (7) tahun berturut-turut menjadi fenomena  yang  menarik  untuk  diteliti. Beberapa penelitian sebelumnya seperti (Ratmono, 2019; Tambingon dkk., 2018; Anggriawan  dan  Yudianto,  2018; Sudiarianti, 2015), Ristra Utami Budiyanto (2019) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi  kualitas  LKPD  salah satunya yaitu sistem pengendalian audit intern. Dari fenomena-fenomena tersebut,  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa laporan keuangan pada
pemerintah  Kabupaten  Sragen  medapat opini wajar tanpa pengecualian menurut BPK.  Masih  banyaknya  fenomena laporan  keuangan  pemerintah  yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan  peraturan  dan  masih  banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dalam pelaksanaan  audit  laporan  keuangan
pemerintah.  Hal  itu  juga  yang  telah mendorong  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  untuk  menerapkan akuntabilitas  publik.  Maka,  peranan audit internal sangat penting.
Fenomena masih tingginya tingkat temuan oleh BPK sebagai auditor eksternal  namun  tidak  ditemukan  oleh APIP  sebagai  auditor  internal  menjadi alasan  penelitian  ini  penting  dilakukan, banyaknya kasus hukum yang berkaitan dengan masalah korupsi yang menyeret dan  melibatkan  pejabat  pemerintah daerah  yang  mengindikasikan  masih lemahnya  pengawasan  APIP,  masih rendahnya tingkat kapabilitas APIP dan pentingnya  peran  APIP  dalam  hal  ini auditor pemerintah kabupaten/kota dalam  pengawasan  dan  mengawal penyelenggaraan pemerintahan di daerah,  maka  peneliti  tertarik  untuk meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.
Sisa temuan yang tidak tertindak lanjuti  karena  adanya  proses  yang panjang seperti temuan keuangan contoh hibah bansos ataupun temuan
administrasi  seperti  tidak  terselesaikan sertifikat  tanah-tanah  pemerintah  yang sudah  dibebaskan.  Wilayah-wilayah  di Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang baru berkembang sehingga tingkat penguasaan  pengetahuan  auditor  dalam menggali  temuan  masih  tergolong lemah,  dibandingkan  auditor  di  daerah lain yg lebih berpengalaman.
Berkaitan  dengan  fenomena tersebut,  Kualitas  Internal  Audit  yang dilakukan  akan  berhubungan  dengan kompetensi  dan  obyektivitas  dari  staf Internal Audit pada perusahaan tersebut. Tujuan  pemeriksaan  mencakup  pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar (Hiro Tugiman, 2019),  beberapa  penelitian  terdahulu sehubungan  dengan  Pengaruh  Audit Internal  terhadap  kualitas  laporan keuangan  telah  banyak  dilakukan,
diantaranya  penelitian  yang  dilakukan oleh  (Teguh  Erawati,  2019)  yang berjudul “pengaruh peran internal audit, pemahaman  tentang  PP  no  71  tahun 2010, pemanfaatan teknologi informasi, dan  pengawasan  keuangan  daerah terhadap  kualitas  laporan  keuangan” hasil  penelitian  tersebut  audit  internal, pemanfaatan  teknologi  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas pelaporan  keuangan  pada  Pemerintah Daerah Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya  yaitu,  terdapat  pada  objek penelitiannya dan penelitian ini menambahkan  variabel  sumber  daya manusia,  alasan  peneliti  menambahkan variabel  sumber  daya  manusia  dan menggunakan variabel komitmen organisasi  sebagai  variabel  intervening kemudian  melakukan  replikasi  karena peneliti merasa itu penting dilakukan di pemerintahan  Jawa  Tengah  dan  untuk memastikan bahwa penelitian-penelitian yang  sudah  dilakukan  sebelumnya  itu konsisten. Penelitian sebelumnya dilakukan  pada  Pemerintah  Daerah Yogyakarta, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada wilayah yang lebih  luas,  yaitu  Pemerintah  Daerah Jawa Tengah.
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menguji  pengaruh  audit  internal  dan kompetensi  sumber  daya  manusia terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  Jawa  Tengah.  Hasil penelitian  ini  diharapkan  mampu menambah  wawasan  dan  pengetahuan serta  informasi  yang  berkaitan  dengan audit  internal,  kompetensi  sumber  daya manusia, dan kualitas pelaporan keuangan  pada  pemerintah  daerah. Penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat membantu  pemerintah  daerah  dalam mengenali  faktor-faktor  yang  dapat meningkatkan  kualitas  penyusunan laporan  keuangan  dan  memenuhi
transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Berbagai  teori  yang  mendasari penelitian ini diantaranya adalah:
1. Teori Stewardship Teori  Stewardship  ( Stewardship Theory ) Grand  theory yang  mendasari penelitian ini adalah bagian dari agency theory  yaitu  Stewardship  Theory (Donaldson  dan  Davis,  1991),  yang mengambarkan  situasi  dimana  para manajemen  tidaklah  termotivasi  oleh tujuan-tujuan  individu  tetapi  lebih ditujukan  pada  sasaran  hasil  utama mereka  untuk  kepentingan  organisasi. Teori  tersebut  mengasumsikan  bahwa adanya  hubungan  yang  kuat  antara kepuasan  dan  kesuksesan  organisasi. Implikasi  teori stewardship terhadap penelitian  ini  yaitu  dapat  menjelaskan eksistensi  pemerintah  daerah  sebagai suatu  lembaga  yang  dapat  dipercaya dapat  menampung  aspirasi  masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban  keuangan  yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara  maksimal,  terutama  dalam meningkatkan  efektivas  pengelolaan keuangan  dan  sumber  daya  di pemerintah daerah.

## 2. Sumber Daya Manusia
Sumber  Daya  Manusia  dapat didefinisikan  sebagai  semua  manusia yang  terlibat  di  dalam  suatu  organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan  organisasi  tersebut.  Nawawi membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu  pengertian  secara  makro  dan mikro.  Pengertian  SDM  secara  makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau  warga  negara  suatu  negara  atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah  maupun  belum  memperoleh
pekerjaan  (lapangan  kerja).  Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau  menjadi  anggota  suatu  organisasi yang disebut personil, pegawai,
karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain- lainr.

## 3. Audit Internal
Definisi mengenai Audit Internal menurut  Hery  (2017:238)  sebagai berikut:  “Audit  Internal  adalah  suatu fungsi  penilaian  yang  dikembangkan secara  bebas  dalam  suatu  organisasi untuk  menguji  dan  mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan internal melaksanakan  aktivitas  penilaian  yang bebas  dalam  suatu  organisasi  untuk menelaah  kembali  kegiatan-kegiatan dalam  bidang  akuntansi,  keuangan  dan bidang-bidang  operasi  lainya  sebagai dasar  pemberian  pelayanannya  pada manajemen’’.  Menurut The  Institute  of Internal  Auditors (2017:  29)  yang terdapat dalam Standard for Professional Practice of Internal Auditing, menyatakan bahwa: “ Internal auditing is an  independent  appraisal  function established  within  an  organization  to examine and evaluate as a service to the organization ”.  (Audit  Internal  adalah fungsi  penilaian  independen  yang ditetapkan  dalam  sebuah  organisasi untuk  diperiksa  dan  dievaluasi  sebagai layanan untuk organisasi).
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia Menurut (Zuliatri, 2012) kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan  seseorang  atau  individu, suatu  organisasi  (kelembagaan),  atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi- fungsi  atau  kewenangannya  untuk mencapai  tujuannya  secara  efektif  dan efisien.  Kompetensi  dilihat  sebagai
kemampuan  untuk  mencapai  kinerja, untuk  menghasilkan  keluaran-keluaran ( outputs )  dan  hasil-hasil  ( outcomes ). Pemerintah daerah sangat membutuhkan sumber  daya  manusia  yang  profesional dengan  wawasan  yang  luas,  memiliki kompetensi  dibidangnya  dan  memiliki jiwa berkompetensi yang sportif.

## 5. Laporan  Keuangan  Pemerintah
Daerah Laporan  keuangan  merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan  sumber  daya  ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 30-32), laporan keuangan pemerintah merupakan  media  pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  negara  oleh Presiden  selaku  kepala  pemerintahan dan  pemegang  kekuasaan  pengelolaan keuangan negara serta para gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan  daerah.  Laporan  keuangan pemerintah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun  2006,  laporan  keuangan daerah  adalah  laporan  keuangan  yang disusun  untuk  menyediakan  informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan oleh  pemerintah  daerah  selama  satu periode  pelaporan.”  Pengertian  laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010,  menyatakan: “Laporan  keuangan  daerah  adalah kesesuaian  berdasarkan  standar  yang dapat diukur serta dicapai melalui suatu pernyataan  entitas  pelaporan  yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan.”.
6. Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Kualitas memiliki banyak makna bagi  setiap  orang  sehingga  pengertian kualitas  dapat  berbeda,  hal  tersebut disebabkan  karena  kualitas  memiliki banyak  kriteria  dan  sangat  tergantung pada  konteksnya.  Pengertian  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah Menurut Indra Bastian (2010:9) pengertian  kualitas  laporan  keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang  menyajikan  informasi  yang berguna dan berkualitas untuk pengambilan  keputusan  oleh  berbagai pihak  yang  berkepentingan.”  Suatu Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika  memenuhi  karakteristik  antara  lain relevan,  dapat  diandalkan,  dapat dibandingkan dan dapat dipahami (lihat Ratmono dan Sutrisno, 2019).
Berdasarkan  penjelasan  dari dasar teori yang digunakan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 1. Pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Salah  satu  faktor  penting  dalam pemenuhan karakteristik kualitatif laporan  keuangan  pada  suatu  entitas adalah  pengawasan  intern.  Sebagai komponen pengendalian intern, pengawasan  intern  berfungsi  menilai secara objektif dan independen penyelenggaraan  tugas  dan  tanggung jawab  seluruh  anggota  di  Instansi Pemerintah (Djalil, 2014). oleh Erfiansyah (2018) dengan objek penelitian  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR)  Kota  Bandung,  Kabupaten Bandung,  dan  Kabupaten  Bandung Barat. Atas penelitian tersebut disimpulkan  bahwa  auditor  internal berperan  positif  dan  signifikan  atas terwujudnya  laporan  keuangan  yang berkualitas.  Penelitian  yang  dilakukan oleh  Irafah  (2020)  dengan  objek penelitian  seluruh  pemerintah  provinsi dan  kabupaten/kota  sesumatera  utara juga  menyimpulkan  hal  yang  sama
bahwa Peran internal audit berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan.. Berdasarkan  uraian  di  atas  hipotesis pertama  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
H1  :  Audit  internal  berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
2. Pengaruh  Kompetensi  Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah

## Daerah
Faktor  lain  yang  mempengaruhi kualitas  LKPD  adalah  kompetensi sumber  daya  manusia.  Pengaruh  antara kompetensi  sumber  daya  manusia dengan  kualitas  laporan  keuangan daerah  adalah  salah  satu  hal  yang mendasar  LKPD  tidak  mendapatkan opini  WTP  dari  BPK  RI  dikarenakan langkanya  sumber  daya  manusia aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai  untuk  penyusunan  laporan keuangan pemerintah daerah.
Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  dalam  pengelolaan  laporan keuangan  merupakan  faktor  kunci terciptanya  integritas  keuangan.  SDM yang  berkualitas  dan  berpengalaman dapat  memahami  logika  akuntansi dengan  baik,  sehingga  dapat  dihasilkan integritas  keuangan  (Usman,  Wirawan and Zulkifli, 2021).
Pemerintah  harus  memiliki  SDM yang  berkompeten  dengan  akademik yang  berlatar  belakang  ilmu  akuntansi, mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan (Diklat)  terkait  ilmu  akuntansi,  dan memiliki pengalaman di bidang akuntansi. Kompetensi SDM mempunyai peranan yang sangat krusial dalam  menyiapkan  laporan  keuangan yang  berkualitas  sesuai  dengan  yang diatur  pada  “PP  No.  71  Tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah” yang  dijadikan  dimensi  dari  variabel “kualitas laporan keuangan SKPD yang
terdiri  dari  relevan,  andal,  dapat dibandingkan,  serta  dapat  dipahami.” SDM dengan terpenuhinya karakteristik kompeten  akan  dapat  mempengaruhi kualitas  LKPD  menjadi  meningkat sehingga  LKPD  dapat  sesuai  dengan karakteristik  kualitatifnya  dan  hasil pemeriksaan  dari  BPK  memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Berdasarkan  penelitian  Putriasri Pujanira,  dan  Abdullah  Taman  (2022 dari  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa kompetensi  sumber  saya  manusia berpengaruh  positif  terhadap  kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: H2  :  Kompetensi  sumber  daya manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  kuantitatif.    Populasi  yang diambil pada penelitian ini adalah Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)
Pemerintah  Daerah  Jawa  Tengah  yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan  yang  terdiri  dari  Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat
Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK), Bendahara  Penerimaan  dan  Bendahara Pengeluaran  sebanyak  108  responden dari 27 SKPD Pemerintah Daerah Jawa Tengah.  Sampel  pada  penelitian  ini adalah  bagian  akuntansi/  penatausahaan keuangan  pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD).  Pemilihan  sampel menggunakan metode Purposive Sampling .  Jenis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk ke dalam  jenis  data  primer,  dikumpulkan diperoleh melalui survei hasil kuesioner. Analisis  yang  digunakan  oleh  peneliti untuk  mengetahui  pengaruh  masing- masing  variabel  menggunakan  teknik analisis  regresi  linier  berganda.  Rumus model  ekonometrika  yang  digunakan sebagai berikut :
KLKPD = α + β 1 AU + β 2 KSDM + e Keterangan: KLKPD = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah AU = Audit Internal KSDM =  Kompetensi  Sumber Daya Manusia α = Nilai intersep (konstan) β = Koefisien e = Eror Term HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil  penelitian  ini  dikumpulkan dengan cara survey dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah karyawan pada departemen keuangan di
Pemerintah  Daerah  Jawa  Tengah. Pemilihan sampel menggunakan kriteria bahwa  anggota  populasi  yang  menjadi sampel  adalah  staff  keuangan  dan akuntansi  di  Pemerintah  Daerah  Jawa Tengah.  Data  dalam  penelitian  ini dianalisis  dengan  teknik  analisis  data yang telah dipilih untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini  adalah  analisis  kuantitatif  dengan menggunakan  regresi  linier  berganda.
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji dua atau lebih variabel  independen  terhadap  variabel dependen. Analisis Deskriptif a. Karakteristik Responden Penelitian Responden  dalam  penelitian  ini adalah  staff  keuangan  dan  akuntansi  di
Pemerintah  Daerah  Jawa  Tengah .
Karakteristik  responden  yang  ikut  serta dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut: 1) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis kelamin responden digunakan untuk mengetahui keterlibatan  gender  dalam  proses pembuatan laporan keuangan di Pemerintah  Daerah  Jawa  Tengah.  Jenis
kelamin yakni salah satu kategori dasar dalam kehidupan sosial (Saputri, 2021).
Jenis  kelamin  merupakan  salah karakteristik  yang  penting  untuk  di pertimbangkan  terhadap  kinerja,  salah satunya  adalah  dalam  melakukan Menyusun laporan keuangan. Karakteristik  responden  berdasarkan jenis  kelamin  yang  diperoleh  dalam penelitian ini, disajikan sebagai berikut: Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Frekuensi Presentase Laki-laki 48 38,3% Perempuan 60 61,7% Total 108 100% Sumber: Data Primer yang Diolah 2024 Karakteristik jenis kelamin
responden  terdiri  dari  dua  kategori. Kategori  pertama  laki-laki  dan  kedua adalah perempuan. Dari tabel 1, 108 data yang  dikumpulkan,  kategori  terbanyak adalah  perempuan  dengan  jumlah  60 orang  (61,7%)  dan  laki-laki  berjumlah 48 orang (38,3%). Berdasarkan hasil ini, dapat  diketahui  bahwa  mayoritas responden  yang  ikut  serta  dalam penelitian ini, yaitu  staff keuangan dan akuntansi  di  Pemerintah  Daerah  Jawa Tengah adalah berjenis kelamin perempuan. 2) Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Karakteristik biografis umur menunjukkan  bahwa  umur  pegawai dapat  mempengaruhi  kinerja  pegawai. Umur  responden  dalam  penelitian  ini diharapkan dapat menggambarkan tingkat  pengalaman  dalam  menyusun laporan keuangan atau posisi jabatan di Pemerintah  Daerah  Jawa  Tengah. Karakteristik  responden  berdasarkan umur  yang  diperoleh  dalam  penelitian ini, disajikan sebagai berikut:
Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Umur Frekuensi Presentase Di bawah 30 tahun 26 13,3% 30-40 tahun 44 48,3% Di atas 40 tahun 38 38,3% Total 108 100%
Sumber: Data Primer yang Diolah 2024 Karakteristik responden
berdasarkan  umur  terdiri  dari  tiga kategori.  Pertama,  umur  di  bawah  30 tahun,  kedua,  umur  30-40  tahun  dan ketiga di atas 40 tahun. Dari tabel 2, 108 data yang dikumpulkan, responden yang berusia di bawah 30 tahun yaitu 26 orang (13,3%) dan responden yang berusia 30- 40 tahun mempunyai frekuensi tertinggi yaitu  44  orang  (48,3%).  Kemudian responden yang berusia di atas 40 tahun berjumlah  38  orang  (38,3%).  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  umur  responden pada penelitian ini, yaitu  staff keuangan dan  akuntansi  di  Pemerintah  Daerah Jawa Tengah di dominasi oleh umur 30- 40 tahun. 3) Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat  pendidikan  responden diharapkan dapat menggambarkan kemampuan yang dimiliki pegawai yang terlibat  dalam  pembuatan  laporan keuangan  di  Pemerintah  Daerah  Jawa Tengah. Pendidikan seperti sifat sasarannya  yaitu  manusia,  mengandung banyak  aspek  dan  sifatnya  sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka tidak sebuah batasan pun  yang  cukup  memadai  untuk menjelaskan  arti  pendidikan  secara lengkap (Tasmara, 1995: 4). Karakteristik  responden  berdasarkan pendidikan  yang  diperoleh  dalam penelitian ini, disajikan dalam tabel 4.4
sebagai berikut:
Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Pendidikan Frekuensi Presentase SMP/ SMA dan sederajatnya 15 11,7% DIPLOMA (D1, D2, D3) 26 10,0% SARJANA (S1, S2) 67 78,3% Total 108 100% Sumber: Data Primer yang Diolah 2024 Karateristik responden
berdasarkan  pendidikan  terdiri  dari  tiga kategori. Ketiga kategori tersebut adalah SMP/ SMA dan sederajatnya, Diploma, dan Sarjana. Dari tabel 3, 108 data yang
dikumpulkan, frekuensi tertinggi diperoleh  dari  responden  dengan pendidikan  Sarjana  (S1,  S2)  yaitu  67 orang  (78,3%).  Responden  dengan pendidikan Diploma sebanyak 26 orang (10,0%). Responden dengan pendidikan terakhir  SMP/  SMA  dan  sederajatnya sebanyak  15  orang  (11,7%).  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  responden  yang ditemukan  dalam  penelitian  ini,  yaitu staff  keuangan  dan  akuntansi  di Pemerintah  Daerah  Jawa  Tengah mayoritas  memiliki  pendidikan  terakhir Sarjana  (S1,  S2).  Hasil  ini  juga menunjukkan adanya kualifikasi pendidikan  untuk  staff  keuangan  dan akuntansi  di  Pemerintah  Daerah  Jawa Tengah. 4) Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Karakteristik  responden  berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh dalam penelitian ini, disajikan sebagai berikut:
Tabel 4. Karakteristik Responden

## Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Latar Belakang Pendidikan Frekuensi Presentase Non Akuntansi 39 25,0% Akuntansi 69 75,0% Total 108 100% Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024 Karakteristik responden berdasarkan  latar  belakang  pendidikan terdiri dari dua kategori. Kedua kategori tersebut adalah latar belakang pendidikan akuntansi dan non akuntansi. Dari  tabel  4,  108  data  yang dikumpulkan, frekuensi tertinggi diperoleh  dari  responden  dengan  latar belakang pendidikan akuntansi yaitu 69 orang  (75,0%).  Sedangkan,  responden dengan  latar  belakang  pendidikan  non akuntansi  sebanyak  39  orang  (25,0%). Hasil ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini, staff keuangan dan akuntansi  di  Pemerintah  Daerah  Jawa Tengah yang ditemukan dalam penelitian  ini  mayoritas  memiliki  latar belakang pendidikan akuntansi,
sehingga dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan untuk staff keuangan  dan  akuntansi  di  Pemerintah
Daerah  Jawa  Tengah  diutamakan  dari jurusan  akuntansi.  Latar  belakang pendidikan  relevan  dengan  pekerjaan staff  keuangan  dan  akuntansi  di
Pemerintah Daerah Jawa Tengah. 5) Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Karakteristik responden berdasarkan  jabatan  yang  diperoleh dalam  penelitian  ini,  disajikan  sebagai berikut:
Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Jabatan Frekuensi Presentase Kepala Bidang Akuntansi 6 1,7% Kepala Bagian Keuangan 6 1,7% Kepala Subbagian Perbendaharaan 7 3,3% Kepala Subbagian Akuntansi 9 1,7% Kepala Subbagian Keuangan 17 11,7% Bendahara Penerimaan 19 20,0% Bendahara Pengeluaran 44 60,0% Total 108 100% Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024 Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa  staff  keuangan  dan  akuntansi  di Pemerintah  Daerah  Jawa  Tengah memiliki  jabatan  Kepala  Bidang Akuntansi yaitu 6 orang (1,7%), Kepala Bagian Keuangan yaitu 6 orang (1,7%), Kepala Subbagian Perbendaharaan yaitu 7  orang  (3,3%),  Kepala  Subbagian Akuntansi yaitu 9 orang (1,7%), Kepala Subbagian  Keuangan  yaitu  17  orang (11,7%),  Bendahara  Penerimaan  yaitu 19  orang  (20,0%),  dan  Bendahara Pengeluaran yaitu 44 (60,0%). 6) Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja Karakteristik responden berdasarkan  masa  kerja  yang  diperoleh dalam  penelitian  ini,  disajikan  sebagai berikut: Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja Masa Kerja Frekuensi Presentase 1-5 tahun 78 90,0% 6-10 tahun 30 10,0% Total 108 100% Sumber: Data Primer yang Diolah 2024 Berdasarkan tabel 6 menunjukkan
bahwa  staff  keuangan  dan  akuntansi yang bekerja di Pemerintah Daerah Jawa Tengah  sebagian  besar  memiliki  masa kerja yang paling banyak di rentang 1 – 5  tahun  yaitu  78  orang  (90,0  %). Selanjutnya di rentang 6 – 10 tahun yaitu 30 orang (10,0%).
b. Variabel Penelitian
Hasil  analisis  deskriptif  pada masing-masing  variabel  penelitian  ini, yaitu variabel independen Audit Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap  variabel  dependen  (Y),  yaitu Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah disajikan pada tabel berikut:
Tabel 7. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Variabel N Min Max Mean Std.Deviation AU 108 15 20 19,28 1,406 KSDM 108 10 20 15,59 1,829 KLKPD 108 14 20 17,23 1,863 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024 Dari  tabel  7  menunjukkan  bahwa
N  merupakan  jumlah  responden  pada penelitian  ini  yaitu  sebanyak  108 responden.  Nilai  minimum  adalah  nilai skor terendah, sedangkan nilai maksimum  adalah  nilai  skor  tertinggi, mean  adalah  rata-rata  dari  nilai maksimum dan nilai minimum, sedangkan  standar  deviasi  adalah  akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai rata dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Apabila tingkat standar deviasi  semakin  tinggi  berarti  jawaban responden  terhadap  pertanyaan  pada kuesioner semakin bervariasi (heterogenitas).  Sebaliknya,  apabila tingkat standar deviasi semakin rendah, berarti  jawaban  responden  terhadap pertanyaan  pada  kuesioner  semakin homogeny atau variasi jawaban responden semakin kecil. Berdasarkan tabel tersebut, deskripsi masing-masing variabel disajikan sebagai berikut:
Variabel  Audit  Internal  sebagai variabel  independen  memiliki  nilai minimum  sebesar  15,  nilai  maksimum sebesar  20.  Nilai    rata-rata  atau  mean jawaban  responden  terhadap  variabel
audit  internal  sebesar  19,28.  Nilai standar  deviasi  pada  variabel  audit internal sebesar 1,406 yang menunjukkan jawaban responden bervariasi. Variabel  Kompetensi  Sumber Daya Manusia sebagai variabel independen  memiliki  nilai  minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 20. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden terhadap variabel kompetensi sumber  daya  manusia  sebesar  15,59. Nilai  standar  deviasi  pada  variabel kompetensi  sumber  daya  manusia sebesar  1,829  yang  menunjukkan jawaban responden bervariasi. Variabel Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  sebagai variabel  dependen  memiliki  nilai minimum  sebesar  14,  nilai  maksimum sebesar  20.  Nilai    rata-rata  atau  mean jawaban  responden  terhadap  variabel kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  sebesar  17,23.  Nilai  standar deviasi  pada  variabel  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  sebesar 1,863  yang  menunjukkan  jawaban responden bervariasi.
Pengujian Hipotesis Pengujian  hipotesis  dilakukan untuk  menguji  hipotesis  yang  diajukan dalam  penelitian.  Pengujian  hipotesis dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk membuktikan  pengaruh  antara  Audit Internal  dan  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada  penelitian  ini  pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan  Analisis  regresi  linier berganda,  yaitu regresi  linier untuk menganalisis  besarnya  hubungan  dan pengaruh  variabel  independen  yang jumlahnya lebih dari dua (Suharyadi dan Purwanto, 2020:508).
Hasil  pengujian  hipotesis  pada penelitian  ini,  dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini:
a. Hasil uji F Pada pengujian kelayakan atau uji
F  dalam  penelitian  ini  menggunakan pengujian  Anova.  Hasil  dari  pengujian kelayakan ini dapat dilihat dari tabel Tabel 8. Hasil Uji F F Sig Keterangan 10,355 0,000 Model Peneltian Layak Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024 Berdasarkan  hasil  uji  anova  pada tabel  8  dapat  diketahui  bahwa  nilai  F signifikan  sebesar  0,000.  Dari  hasil tersebut,  dapat  diketahui  nilai  F signifikan 0,000 < (α) tingkat signifikansi  5%,  maka  dapat  dikatakan bahwa  model  regresi  memiliki  tingkat kesesuaian  model  yang  baik.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel Audit Internal dan Kompetensi Sumber Daya  Manusia  dapat  memprediksi variabel  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Jawa  Tengah. Dengan demikian, hasil dari uji Anova di atas menyatakan bahwa uji Anova sesuai dengan pernyataan yang ada dalam uji F menurut Ghozali (2018).
b. Koefisien Determinasi (R2) Analisis  koefisien  determinasi digunakan  untuk  mengetahui  seberapa besar  persentasi  pengaruh  variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
Hasil  uji  koefisien  determinasi (R2) disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi R R-square Adj R Square 0,406 0,165 1,149 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024 Berdasarkan  tabel  9,  diperoleh nilai  koefisien  determinasi  (R  Square) sebesar  0,165.  Maka  dapat  dijelaskan bahwa  variabel  dependen  yang  dapat dijelaskan  oleh  variabel  independen sebesar 16,5% sedangkan sisanya 83,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
c. Hasil Uji T
Uji  statistik  t  digunakan  untuk mengetahui  pengaruh  masing-masing
variabel  independen  terhadap  variabel dependen. Apabila arah koefisien sesuai dengan  bunyi  hipotesis  dan  nilai signifikansi  <  0,05  maka  hipotesis diterima,  dan  jika  salah  satu  keduanya tidak  terpenuhi  maka  hipotesis  ditolak atau  tidak  didukung.  Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan diperoleh  hasil  seperti  pada  tabel  10 berikut:
Tabel 10. Hasil Uji T Model B t Sig (Constant) 13,227 4,418 0,000 AU -0,106 -,880 0,381 KSDM 0,388 4,181 0,000 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024 Berdasarkan hasil uji pada tabel 10
di  atas,  diketahui  bahwa  sig  variabel Audit  Internal  menunjukkan  nilai signifikasi  sebesar  0,381>0,05  yang berarti  bahwa  variabel  Audit  Internal tidak  berpengaruh  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Variabel  Variabel  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia  menunjukkan  nilai signifikansi  sebesar  0,000<0,05  yang berarti  bahwa  variabel  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah.
d. Analisis Regresi Linear Berganda
Berdasarkan  hasil  analisis  data melalui uji regresi linear berganda, maka dapat dibuat suatu persamaan baru yakni sebagai berikut: Y = 13,227 -0,106 X 1 + 0,388 X 2 + ε Dari hasil persamaan regresi linier berganda di atas, dapat diartikan bahwa:
Nilai  konstanta  (α)  memiliki  nilai 13,227. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua  variabel  independen  konstan,
maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 13,277 satuan. Berdasarkan  hasil  uji  regresi diketahui  bahwa  nilai  koefisien  regresi dari variabel audit internal adalah -0,106.
Hal ini menunjukkan bahwa penambahan  audit  internal  sebesar  satu satuan, maka kualitas laporan keuangan
akan  menurun  sebesar  -0,106  satuan dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain tetap. Berdasarkan hasil  ini  dapat  diasumsikan  bahwa pemerintah daerah kadang menghasilkan audit internal dengan rekomendasi untuk perbaikan, tetapi respon yang lambat dan kurang  tepat  dari  pihak  yang  diaudit membuat  pemeriksaan  auditor  internal menjadi kurang berarti. Berdasarkan  hasil  uji  regresi  diketahui bahwa koefisien dari variabel kompetensi sumber daya manusia adalah 0,388.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa penambahan  kompetensi  sumber  daya manusia  sebesar  satu  satuan,  maka kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  akan  meningkat  sebesar  0,388 satuan  dengan  asumsi  bahwa  variabel independen yang lain tetap.
PEMBAHASAN PENELITIAN Pengaruh  antara  penerapan  audit internal  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah
Hasil hipotesis pertama (H1) yang menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh positif  dan  signifikan  antara  audit internal  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  tidak terbukti.  Hasil  regresi  menunjukkan bahwa  variabel  audit  internal  dengan signifikansi  0,381  (lihat  tabel  4.17). Nilai signifikansi 0,381 lebih besar dari niai  kepercayaan  (α)  0,05  sehingga hipotesis  (H0)  diterima  dan  (Ha1) ditolak.  Artinya,  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  Jawa Tengah  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh audit internal. Pemerintah daerah kadang menghasilkan  audit  internal  dengan rekomendasi  untuk  perbaikan,  tetapi respon yang lambat dan kurang tepat dari pihak yang diaudit membuat pemeriksaan  auditor  internal  menjadi kurang berarti.
Penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Diyah  Atika,  Listya  Devi Junaidi, Allia Irmadhani (2019) dimana
audit  internal  tidak  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Frasca Ardy Nugroho  dan  Widhy  Setyowati  (2019) meneliti  tentang  Pengaruh  Komitmen Organisasional, Sistem Informasi Akuntansi,  Dan  Peran  Audit  Internal
Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Dari penelitian ini ditemukan peran audit internal memiliki pengaruh yang positif signifikan.  Hal  ini  disebabkan  masih banyaknya temuan BPK terhadap LKPD mengenai permasalahan terkait kelemahan peran internal audit. Dengan demikian  H1  yang  menyatakan  audit internal  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan  keuangana  pemerintah  daerah ditolak.
Pengaruh  antara  kompetensi  sumber daya  manusia  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Menurut  Sutrisno  (2016:  3), Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan  satu-satunya  sumber  daya yang memiliki akal perasaan, keinginan,
keterampilan,  pengetahuan,  dorongan, daya,  dan  karya.  Semua  potensi  SDM tersebut  berpengaruh  terhadap  upaya organisasi  dalam  mencapai  tujuannya. Oleh karena itu, bagaimanapun majunya teknologi,  perkembangan  informasi, tersedianya modal, apabila tanpa Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  memadai, sulit  bagi  organisasi  untuk  mencapai tujuannya.
Kualitas  sumber  daya  manusia ditentukan  oleh  3  faktor  utama,  yaitu  : pendidikan,  kesehatan,  dan  ekonomi yang memadai (Notoatmodjo, 2009: 3). Hal  ini  berarti  bahwa  Sumber  Daya Manusia  yang  berkompeten  akan mampu  membuat  laporan  keuangan yang  berkualitas.  Menurut  Hasibuan (2016:  224)  Sumber  Daya  Manusia adalah  kemapuan  terpadu  dari  karya pikir  dan  daya  fisik  yang  dimiliki  oleh individu. Apabila kapasitas sumber daya
manusia  berpengaruh  positif  terhadap kualitas laporan keuangan, maka kualitas laporan  keuangan  akan  memenuhi karakteristik  kualitatif,  yakni  relevan, andal,  dapat  dibandingkan,  dan  dapat dipahami (Tanjung 2012:13-15). Dalam menghasilkan  laporan  keuangan  yang baik,  kompetensi  sumber  daya  manusia sangat  diperlukan,  karena  apabila kompetensi pembentuk laporan keuangan  baik,  maka  dimungkinkan hasil kinerja yang dihasilkan juga baik.
Hasil  hipotesis  keempat  (H2) menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh positif  dan  signifikan  kompetensi sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah Jawa  Tengah  terbukti.  Hasil  regresi menunjukkan bahwa variabel kompetensi  sumber  daya  manusia dengan  signifikansi  0,000  (lihat  tabel 4.17). Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari niai kepercayaan (α) 0,05 sehingga hipotesis  (H0)  ditolak  dan  (Ha4) diterima.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Widiastuti  dimana  kompetensi  sumber daya  manusia  berpengaruh  positif  dan signifikan. Temuan studi ini menunjukkan bahwasanya ketika departemen  SDM  terlatih  dengan  baik, lembaga pemerintah harus mengharapkan laporan keuangan berkualitas lebih tinggi.
Menurut  Moeheriono  (2012:  5), Kompetensi  merupakan  karakteristik dasar  seseorang  yang  mengindikasikan cara  berpikir,  bersikap,  dan  bertindak serta  menarik  kesimpulan  yang  dapat dilakukan  dan  dipertahankan  oleh seseorang.  Pendapat  ini  sesuai  dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  yaitu  pegawai  memiliki  cara berpikir,  bersikap  maupun  bertindak tersendiri  untuk  menyusun  laporan keuangan yang berkualitas. Menurut willey (2002:3)
menyatakan  bahwa  sumber  daya manusia  merupakan  pilar  penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan  misi  organisasi.  Kapasitas  sumber daya  manusia  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  variabel  kualitas informasi  laporan  keuangan  didukung oleh  pengalaman/masa  kerja  responden pengelola  keuangan  yang  sudah  cukup lama  di  bidangnya  serta  seringnya responden  mengikuti  pelatihan/bimtek pengelolaan  keuangan  daerah  sehingga diduga  dapat  meningkatkan  kapasitas para  pengelola  keuangan.  Dari  data demografi  lama  kerja  yang  dominan sekitar 1-5 tahun (90,0%), sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan  suatu  fungsi,  termasuk akuntansi  dapat  dinilai  dari  level  of responsibility  dan  kompetensi  sumber daya  yang  tertuang  dalam  deskripsi jabatan,  latar  belakang  pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan  dari  keterampilan  yang  dinyatakan dalam pelaksanaan tugas (Tjiptoherijanto, 2001). Dewi & Hoesada (2020) berpendapat kompetensi SDM merupakan  kompetensi  yang  berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang berpengaruh langsung terhadap  kinerja.  Dalam  pengelolaan keuangan daerah yang baik, OPD harus memiliki  SDM  yang  berkualitas  dan berkompeten seperti pengetahuan, ketrampilan,  dan  sikap  merupakan  tiga aspek  utama  dalam  kompetensi  SDM. Pengelolaan  keuangan  akan  berjalan dengan  lancar  apabila  tiaptiap  aparatur pemerintah  mempunyai  kompetensi untuk  mendukung  aparatur  dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya.
SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa tidak  terdapat  pengaruh  positif  dan signifikan antara audit internal terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah Jawa Tengah, sementara kompetensi  sumber  daya  manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan.  Penelitian  ini  menyarankan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan peran audit internal guna meningkatkan kualitas laporan keuangan.  Selain  itu,  untuk  penelitian selanjutnya,  disarankan  menggunakan kuesioner  yang  mudah  dipahami  oleh responden  dan  peneliti  sebaiknya mendampingi  langsung  saat  pengisian kuesioner.  Penelitian  lanjutan  juga sebaiknya menambahkan metode survei langsung atau wawancara untuk memperoleh hasil yang lebih akurat serta menambahkan  variabel  lain  seperti penerapan standar akuntansi dan budaya organisasi  yang  mempengaruhi  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## Daftar Pustaka
Anggriawan, F. T., & Yudianto, I. 2018. Factors  Affecting  Information Quality  of  Local  Government Financial  Statement  of  West Bandung  District,  West  Java Province,  Indonesia.  Journal  of
Accounting Auditing and Business, 1(1), 34. Abdul  Halim.  2012  Akuntansi  Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Amin  Widjaja  Tunggal.  2012.  Audit kecurangan dan akuntansi forensic. Harvarindo. Jakarta. Aditia  Darma  Nasution,  Dito  2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Kualitas  Laporan Keuangan  Pada  Pemerintah  Kota Tanjung  Balai  Dengan  Komitmen
Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Ekonom 19 (4), 175-185. Arsyad Azhar. 2010. Media Pembelajaran.  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada. Agoes,  Sukrisno.  2013.  Auditing Petunjuk Praktis pemeriksaan Akuntan  oleh  Akuntan  Publik. Edisi  4  Buku  1.  Jakarta:  Salemba Empat. Agung Gummala, Y. H. 2013. Pengaruh Independensi  Auditor,  Komitmen Organisasi,  Gaya  Kepemimpinan, Budaya Organisasi Terhadap Kinerja  Auditor  (Studi  Empiris  Di Kap  Di  Kota  Padang  Dan Pekanbaru).
Amin  Widjaja  Tunggal,  2012,  Audit kecurangan dan akuntansi forensik, Harvarindo, Jakarta. Bastian, Indra. (2011). Sistem Akuntansi
Sektor  Publik.  Jakarta:  Salemba
Empat.
DiMaggio, P. J dan W. W. Powell. 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional  Change:  Introduction to the Special Research Forum. The Academy of Management Journal. Dodopo,  Yoki,  dkk.  2017.Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian  Intern  Akuntansi, Peran  Internal  Audit,  Pendidikan, dan  Kualitas  Pelatihan  Terhadap
Keterandalan  Laporan  Keuangan Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Halmahera  Utara.  Jurnal  Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”, Vol. 8 (1). Fakhri  Triasa  Anggriawan  dan  Ivan Yudianto.  2018.  Factors  Affecting Information  Quality  of  Local Government  Financial  Statement. Journal of Accounting and Business.Vol.  1  No.1.  (diakses sabtu 13 Apil 2021 / 22.03).
Hery.  2017.  Auditing  dan  Asurans. Jakarta. Grasindo.
Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008.  Kompetensi  Plus  :  Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR  dan  Organisasi  yang  Dinamis. Penerbit  :  Gramedia  Pustaka Utama. Jakarta.
Irham  adam,  M  .2020.  Pengaruh Pendidikan  Dan  Pelatihan  Serta Kompetensi  Pegawai  Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Komitmen  Organisasi  Sebagai Variabel  Intervening  (Studi  pada Peserta Diklat Pim III dan IV Tahun 2018-2019 Kabupaten Bondowoso). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Jember. Kaunang,  Alfred  F.  2013.  Pedoman Audit  Internal.  Bhuana  Ilmu Populer  Kelompok  Gramedia. Jakarta
Lusi  Novita  Sari.2014.  Pengaruh Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia
Dan  Peran  Auditor  Internal
Pemerintah  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci).  Journal  of  Accounting and Business (Online). Vol 2, No 2 (2014). (diakses sabtu 8 mei 2021 / 12.03). Mahmudi.  2016.  Analisis  Lapoan
Keuangan  Pemerintah  Daerah. Edisi  Ketiga,  Yogyakarta:  UPP STIM YKPN. Manullang, 2016, Dasar_Dasar Manajemen, Gadjah Mada University  Press.  P.O.BOX  14, Bulaksumur, Yogyakarta. Mardiasmo.  2009.  Akuntansi  Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Mulyadi, 2010. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Nordiawan,  Deddi.  2006.  Akuntasi Sektor  Publik.  Jakarta.  Salemba
Empat.
Nainggolan, T. 2011. Hubungan Antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan  Sosial  pada  Pengguna Napza:  Penelitian  di  Balai  Kasih Sayang  Parmadi  Siwi.  Jurnal
Sosiokonsepsia.  Vol.  16.  No.  02 (161-174).
Nova,  Wati  Sri.  2015.  Pengaruh
Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan,  dan  Peran  Internal Audit  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.Jurnal  Akuntansi,  Vol.  3 (1). Purwanti, Meilani dan Wasman Wasman.2014. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan  Sistem  Informasi Akuntansi Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  (Survey  Pada  Koperasi Pegawai  Republik  Indonesia  Kota Bandung).  Jurnal  Bisnis  dan
Manajemen Sensi.
Panglinan,  Desi.2020.  Analysis  Of Factors  Affecting  The  Quality  Of Regional  Government  Financial Statements North Toraja District.Global Scientific Journals.Volume 8, Issue 8, August 2020.
Rezaee,  Zabihollah.  2002.  Financial Statement  Fraud:  Prevention  and
Detection.
NewYork : John Wiley and Sons,Inc.
Ratmono.Dwi,  &  Sholihin.Mahfud. 2019. “Akuntansi Keuangan Daerah  Berbasis  Akrual”.  Cetakan pertama.  Upp  Stim  Ykpn  :
Yoyakarta.Robbins SP, dan Judge. 2007. Perilaku Organisasi, Salemba
Empat, Jakarta.
Ruswanto  Ngguna,  Muliati  dan  Fadli Moh  Saleh.  2017.  Pengaruh Kompetensi, Aparatur, Pemanfaatan  Sistem  Informasi Keuangan dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu. E Jurnal Katalogis, Vol 5 No. 12. Universitas Tadulako. Suherman,  Ade.  Yuyun  Susanti.  2017. Pengaruh  Audit  Internal  Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Survey  Pada  Rsud  Kota  Banjar). Kota Banjar. Sudiarianti,  Ni  Made.  2015.Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta  Implikasinya  Pada  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi 18. Universitas Sumatera  Utara,  Medan.  16-19 September 2015. Sugiyono.  2019.  Metode  Penelitian
Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.
Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2011.  Metode  Penelitian
Administratif. Bandung: Alfabeta.
Susetyo,  Winarni  dan  Hartanto,  201),
“Aplikasi  Six  Sigma  DMAIC  Dan Kaizen sebagai metode pengendalian dan perbaikan kualitas produk” Teknologi, vol. 4, 2011. Tugiman,  Hiro.  2014.  Pandangan  Baru Internal Auditing. Kanisius:Yogyakarta. Yamali,  Rozi  Fakhrul.2017.  “Pengaruh Kompensasi Dan Kompetensi Terhadap  Komitmen  Organisasi Serta  Implikasinya  Pada  Kinerja Tenaga  Ahli  Perushaan  Jasa Konstruksi  Provinsi  Jambi”.Jurnal of Economic and Business. Ekonomi: Vol. 1 No. 1 September 2017, Hal 213-222. Zuliarti.  2012.  Pengaruh  Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan  Keuangan  Pemerintah
Daerah:  Studi  Pada  Pemerintah Kabupaten  Kudus.  Jurnal  Fakultas Ekonomi.Universitas  Muh  Muria Kudus. Zeyn  Elvira.2008.  Pengaruh  good governance  dan  standar  akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas  keuangan  dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan ISSN:2008-0685  Vol.1  No.1  april
2011Pp 21-37 Peraturan  pemerintah  dan  undang- undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2008
Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun
2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 http://bpk.go.id  (diakses  22  Februari 2021 / 10.00).