## Journal of Economics and Business Aseanomics (JEBA)
Jurnal home page: http//www.jurnalakademikjeba.yarsi.ac.id

## PRIORITAS SOLUSI PERMASALAHAN PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA (PENDEKATAN ANALYTIC NETWORK PROCESS )
Nurul Muna Zahra Prabu, Hulmansyah, Nurul Huda zahraprabu@gmail.com Program Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI

## Abstract
Received: 30 Juni 2017 Final Acepted: 7 July 2017 Published Online: 31 July 2017
Keywords: Priority Issues, Solutions, Increased Investment, Analytic Network Process
Corresponding Authors:
* Nurul Muna Zahra Prabu
This research has a purpose: 1) analyze significant problems in order to be studied by BKPM in-depth to increase investment in Indonesia; And 2) Analyze solutions in order to be  reviewed  by Investment  Coordinating  Board in-depth  to increase  investment  in  Indonesia.  This  research  is a qualitative  research  that  transformed  into  quantitative research  with  Analytic  Network  Process  (ANP).  ANP  in methodology, the data is used is primary Data Obtained from in-depth  interviews  with  two  investors  and  one  person  from BKPM who have an understanding of the problem Discussed. Data  is  ready  if  the  ANP  are  variable  and  respondents' assessment of the problem the which is the object of research in numerical scale. The results of this study indicate that the priority  issue  of  increasing  investment  in  Indonesia  is  a political  condition  that  is  less  supportive.  Two  informants from  investors  have  the  same  priority  to  determine  the problems  in  increasing  investment  in  Indonesia,  one  person from Investment  Coordinating  Board has  a  priority  issue  of increasing  investment  in  Indonesia  is  the  complexity  of licensing. The priority of solutions in increasing investment in Indonesia is to increase legal certainty and simplify licensing and  non-licensing  procedures  for  investment  starting  from priority sectors and territories. This solution is a priority for two informants from investors.
Copyright JEBA 2017., All rights reserved

## ABSTRAK
Penelitian  ini  memiliki  tujuan:  1) Menganalisis  permasalahan-permasalahan  yang signifikan  dalam  rangka  yang  perlu  dikaji  oleh Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal (BKPM) secara  mendalam  guna  meningkatkan  penanaman  modal  di  Indonesia;  dan 2) Menganalisis  solusi  dalam  rangka  yang  perlu  dikaji  oleh  BKPM  secara  mendalam  guna meningkatkan  penanaman  modal  di  Indonesia. Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  yang  ditransformasi  menjadi  penelitian  kuantitatif  dengan  metode Analytic Network Process (ANP). Dalam metodologi ANP, data  yang digunakan  merupakan data primer yang didapat dari hasil wawancara ( in-depth interview ) dengan dua orang investor dan satu orang dari BKPM yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas. Data siap olah dalam ANP adalah variabel-variabel penilaian responden terhadap masalah yang  menjadi  objek  penelitian  dalam  skala  numerik. Hasil  penelitian ini  menunjukkan
bahwa prioritas masalah peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah kondisi politik yang kurang mendukung. Dua informan dari investor memiliki prioritas yang sama untuk menentukan permasalahan dalam peningkatan penanaman modal di Indonesia, satu orang dari BKPM memiliki prioritas masalah peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah rumitnya  perizinan. Prioritas  solusi dalam  meningkatkan  penanaman  modal  di  Indonesia adalah  meningkatkan  kepastian  hukum  dan  penyederhanaan  prosedur  perizinan    dan nonperizinan  penanaman  modal  dimulai  dari  sektor  dan  wilayah  prioritas.  Solusi  ini menjadi prioritas bagi dua orang informan dari investor.
Kata Kunci : Prioritas Masalah, Solusi, Peningkatan Penanaman Modal, Analytic Network Process

## PENDAHULUAN
Penanaman  Modal  adalah  segala  bentuk  kegiatan  menanam  modal,  baik  oleh penanam  modal  dalam  negeri  maupun  penanam  modal  asing  untuk  melakukan  usaha diwilayah  negara  Republik  Indonesia.  Penanam  modal  dalam  negeri  adalah  kegiatan menanam  modal  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang dilakukan  oleh  penanam  modal  dalam  negeri,  sedangkan  Penanam  Modal  Asing  adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang  dilakukan  oleh  penanam  modal  asing,  baik  yang  menggunakan  modal  asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Badan Koordinasi Penanaman Modal ( Investment  Coordinating  Board/ BKPM) sebagai penanggung  jawab  layanan  perizinan  dan  investasi  di  pemerintah  pusat  terus berbenah sejalan  dengan  usaha-usaha  pemerintahan  untuk  semakin  meningkatkan  pelayanan masyarakat  khususnya  dalam  bidang  investasi  yang  diharapkan  akan  semakin meningkatkan  animo  pelaku  investasi  baik  pelaku  usaha  nasional    maupun  investor  dari luar  negeri. Berbagai  usaha  yang  dilakukan  oleh  BKPM  antara  lain  telah  melakukan terobosan  seperti  layanan  izin  investasi  online,  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP) pusat,  tertulis  soal  amanat  meningkatkan  produktifitas  rakyat  dan  daya  saing  di  pasar internasional.  Hal  ini  dijabarkan  dalam  program  kunci  meningkatkan  pembangunan infrastruktur dan memperbaiki iklim investasi
Ada  beberapa milestone capaian  BKPM  yang  layak  diketahui  oleh  masyarakat, khususnya  investor,  terutama  langkah  reformasi  layanan  perizinan  investasi.  Pada 15 Desember  2014  jajaran  BKPM  memulai  dengan  peluncuran  layanan  perizinan  investasi
secara online. Melalui  layanan  ini,  investor  dapat  mengajukan  perizinan  investasi  dari mana saja dan kapan saja. Badan Koordinasi Penanaman modal bersama Kementrian dan lembaga lainnya, berhasil meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat, yang diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 26 Januari 2015.
Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  berusaha  secara  terus  menerus melakukan  terobosan-terobasan  baik  dalam  berbagai  macam  peraturan  dan  kebijakan- kebijakan, dalam hal ini adalah  merupakan usaha yang berkaitan secara signifikan dengan promosi-promosi yang dilaksanakan secara terus menerus guna meningkatkan animo dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia baik dunia usaha internasional maupun nasional, namun demikian semua hal ini dilaksanakan dengan berbagai macam tantangan- tantangan dan pertanyaan yang mendasar.

## Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu  :
1. Apakah  permasalahan-permasalahan  yang  signifikan  dalam  rangka  yang  perlu  dikaji  oleh BKPM secara mendalam guna meningkatkan penanaman modal di Indonesia ?
2. Apakah  solusi  dalam  rangka  yang  perlu  dikaji  oleh  BKPM  secara  mendalam  guna meningkatkan penanaman modal di Indonesia ?

## KAJIAN TEORI

## Promosi
Promosi merupakan arus  informasi atau persuasi  satu  arah  yang  dibuat  untuk mengarahkan seseorang atau  organisasi  kepada  tindakan  yang  menciptakan  pertukaran dalam  pemasaran (Swastha dan Handoko, 2011). Moore (2005)  bahwa Promosi adalah aktivitas-aktivitas atau peristiwa-peristiwa  yang  direncanakan untuk menjamin dukungan atau  pengakuan  tentang  diri  seseorang,  produk,  lembaga    atau    gagasan. Promosi merupakan  salah  satu faktor  penentu  keberhasilan suatu program pemasaran. Betapapun berkualitasnya  suatu  produk,  bila  konsumen  belum  pernah  mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk tersebut akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan  pernah membelinya.

## Strategi Promosi
strategi promosi merupakan tindakan perencanaan, implementasi, dan pengendalian komunikasi dari organisasi kepada pelanggan atau audiens sasaran ( target audiences ) lainnya. Strategi promosi mengkombinasikan periklanan ( advertising ), penjualan personal ( personal  selling ),  promosi  penjualan  ( sales  promotion ), publisitas    dan hubungan masyarakat ( publicity and public relations ), dan pemasaran langsung ( direct marketing ) dalam  suatu  program terkoordinasi untuk  berkomunikasi dengan  pembeli  dan pihak lainnya yang mempengaruhi keputusan pembelian Aktivitas promosi memberikan pengaruh yang penting   untuk keberhasilan penjualan perusahaan (Purnama, 2002).

## Bauran Promosi
Bauran promosi ( promotion  mix ) perusahaan  merupakan paduan  khusus iklan, promosi  penjualan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, dan sarana  pemasaran langsung yang  digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai  pelanggan  secara meyakinkan dan membangun hubungan pelanggan (Kotler dan Amstrong, 2010) .
Assauri  (2013)  bauran promosi ( promotion mix ) perusahaan merupakan strategi yang  dijalankan  perusahaan, yang  berkaitan dengan penentuan bagaimana  perusahaan menyajikan penawaran  produk  pada segmen  pasar tertentu, yang merupakan  sasaran pasarnya.

## Analytic Network Process (ANP)
Ascarya  (2005)  menjelaskan,  ANP  merupakan  pendekatan  baru  dalam  proses pengambilan  keputusan  yang  memberikan  kerangka  kerja  umum  dalam  memperlakukan keputusan-keputusan tanpa membuat asumsi-asumsi tentang independensi elemen-elemen pada level yang lebih tinggi dari elemen-elemen pada level yang lebih rendah dan tentang independensi elemen-elemen dalam suatu level. ANP menggunakan jaringan tanpa harus menetapkan level seperti pada hierarki yang digunakan dalam Analytic Hierarki Process (AHP)  yang  merupakan  titik  awal  ANP.  Konsep  utama  dalam  ANP  adalah influence (pengaruh), sedangkan konsep utama dalam AHP adalah preferensi ‘ preference’.
Sumber: Ascarya, (2005)
Gambar 1. Perbedaan Hierarki dan Jaringan
Pada  jaringan  AHP (Gambar 1) terdapat  level  tujuan,  kriteria,  subkriteria,  dan alternatif, dimana masing-masing alternatif memiliki elemen. Sementara itu, pada jaringan ANP,  level  dalam  AHP  disebut  cluster  yang  dapat  memiliki  kriteria  dan  alternatif  di dalamnya, yang sekarang disebut simpul.
Feedback, alternatif-alternatif  dapat  bergantung/terikat  pada  kriteria  seperti  pada hierarki  tetapi  juga  bergantung/terikat  pada  sesama  alternatif.  Lebih  jauh  lagi,  kriteria- kriteria  itu  sendiri  dapat  tergantung  pada  alternatif-alternatif  dan  pada  sesama  kriteria. Sementara  itu, feedback meningkatkan  prioritas  yang  diturunkan  dari judgements dan membuat  prediksi  menjadi  lebih  akurat. Hasil  dari  ANP  diperkirakan  akan  lebih  stabil. Dari jaringan feedback pada gambar 1 dapat dilihat bahwa simpul atau elemen utama dan simpul-simpul yang akan dibandingkan dapat berbeda pada cluster-cluster yang berbeda. Sebagai contoh, ada hubungan langsung dari simpul utama C 4 ke cluster lain (C 2 dan C 3 ) yang merupakan outer dependence . Sementara itu, ada simpul utama dari simpul-simpul yang  akan  dibandingkan  berada  pada  cluster  yang  sama,  sehingga  cluster  ini  terhubung dengan dirinya sendiri dan membentuk hubungan loop . Hal ini disebut inner dependence . Prinsip  dasar  ANP  yaitu  ada  tiga,  yaitu  dekomposisi,  penilaian  komparasi  ( comparative judgements ), dan  komposisi  hierarkis  atau  sintesis  dari  prioritas.  Prinsip  dekomposisi digunakan untuk menstrukturkan masalah yang kompleks menjadi kerangka hierarki atau
jaringan cluster, subcluster, sub-subcluster dan seterusnya. Dengan kata lain, dekomposisi adalah memodelkan masalah ke dalam kerangka ANP.
Prinsip  penilaian  komparasi  ( comparative  judgements )  diterapkan  untuk membangun  pembandingan  pasangan  ( pairwise  comparison )  dari  semua  kombinasi elemen-elemen  dalam cluster dilihat  dari cluster induknya.  Pembandingan  pasangan  ini dilakukan untuk mendapatkan prioritas lokal dari elemen-elemen dalam cluster dilihat dari cluster induknya.
Sedangkan prinsip komposisi hierarkis atau sintesis diterapkan untuk mengalikan prioritas  lokal  dari  elemen-elemen  dalam cluster dengan  prioritas  ‘global’  dari  elemen induk,  yang  akan  menghasilkan  prioritas  global  seluruh  hierarki,  dan  menjumlahkannya untuk  menghasilkan  prioritas  global  untuk  elemen  level  terendah  (biasanya  merupakan alternatif).

## Penelitian Terdahulu yang terkait
Beberapa penelitian terkait yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

## Tabel 1. Penelitian Terdahulu
Nama peneliti, Tahun Judul Hasil Yanti, 2008 Penetapan prioritas strategi multi-fokus aplikasi Sand Cone Model di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kesimpulan yang dapat diambil adalah strategi meningkatkan kepastian hukum dan pemulihan kepercayaan dunia usaha, meningkatkan koordinasi teknis dengan instansi terkait, meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, memenuhi SOP secara optimal, dan menyusun arah pengembangan modal merupakan lima prioritas strategi teratas dengan persentase masing-masing >5%. Dalam pembentukan sand cone model, yang menjadi tingkatan result/goal adalah Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Tujuan Investasi yang Menarik. Sedangkan yang menjadi Basic Pillar adalah yang memiliki bobot prioritas yang lebih tinggi (dua pertiga keseluruhan strategi) dengan nilai kumulatif sampai dengan 63%, dan sisanya menjadi Operating Philosophies yang memiliki bobot prioritas yang lebih rendah (sepertiga keseluruhan strategi). Agustini, (2010) Analisis Strategi Pemasaran Kawasan pelabuhan Bebas dan Menganalisis faktor-faktor yang menjadi Ancaman, Peluang, kelemahan, dan Kekuatan KPBPB Batam dan menjadikannya dasar dari
Nurul Muna , Hulmansyah dan Nurul Huda Prioritas Solusi Pemasalahan Peningkatan .. 156 - 174 P-ISSN 2527-7499 E-ISSN  2528-3634 Perdagangan Bebas Batam dalam Meraih Investasi Asing strategi pemasaran yang meliputi segmentasi pasar ( segmenting ), menetapkan target pasar ( targeting ), dan membuat posisi yang unik ( positioning ) dalam persepsi pasar yang ditarget, juga taktik pemasaran yang meliputi diferensiasi, bauran pemasaran dan penjualan. Dengan segmen investor yang disasar adalah Singapura, Jepang, Amerika, dan China, dan didukung sumber daya berkualitas yang berasal dari universitas terkemuka di Indonesia Rarasati, (2013) Pelaksanaan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dibidang Penanaman Modal Pada BKPM Provinsi DI Yogyakarta Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa mekanisme pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap bidang penanaman modal asing maupun dalam negeri dalam kepengurusannya dilakukan di BKPM Daerah Istimewa
Yogyakarta yang telah menggunakan sistem PTSP. Pelaksanaannya mengikuti prosedur pendaftaran, proses permohonan izin untuk usaha penanaman modal dan proses penerimaan atau penolakan izin yang dilakukan di BKPM Daerah Istimewa Yogyakarta. Iklim investasi setelah diberlakukan sistem PTSP mengalami kenaikan dan sangat berpengaruh pada jumlah investasi dan pelaku usaha yang menanamkan modal. Kemudian mengenai kendala yang dihadapi adalah terdiri dari faktor internal yaitu kendala dari dalam lembaga dan faktor eksternal yang disebabkan dari luar lembaga. Dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Harahap (2014) Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang diterapkan di BKPM Provinsi Sumatera Barat tidak sama dengan pola pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM Provinsi Sumatera Utara. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Barat lebih tertinggal karena proses perizinan tidak langsung dilayani di dalam satu gedung yang sama Lubis, Firdaus, Sasongko (2015) Faktor Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Ketiga prioritas strategi untuk meningkatkan investasi asing langsung pada sektor
Penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal metode penelitian  yng  digunakan,  penelitan  ini  menggunakan  metode Analytic  Network  Process (ANP)  dengan  melalkukanm obeservasi  langsung  serta  melakukan indepth  interview.
Inilah yang menjadi nilai lebih dari penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya.

## Kerangka Pikir
BKPM  sebagai  lembaga  pemerintah  yang  memiliki  tugas untuk  merumuskan kebijakan  pemerintah  di  bidang penanaman  modal,  baik  dari  dalam  negeri  maupun  luar negeri.  Dalam  rangka  merumuskan  kebijakan  langkah-langkah  untuk  menarik  investor asing menanamkan modalnya ke dalam negeri, maka BKPM membuat kebijakan strategi baik dalam bentuk regulasi maupun promosi.
Dalam hal regulasi dirumuskan adanya berbagai kemudahan-kemudahan perijianan bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya  didalam negeri,  pemangkasan  dan percepatan  proses  perijinan  serta  pelayanan  satu  atap,  sehingga  proses  lebih  mudah  dan lebih cepat.
Kemudian  untuk    strategi  promosi,  dirumuskan  berbagai  kegiatan  untuk  menarik investor  dengan  melakukan  bauran  promosi,  antara  lain    melalui  periklanan, penjualan/promosi  perorangan  melalui      lembaga  perwakilan  perdagangan  Indonesia  di Luar  negeri,  promosi  penjualan/kemudahan  investasi    dan  hubungan    kemasyarakatan. Berbagai media periklanan digunakan baik media masa maupun elektronik. Tujuan akhir dari  promosi  adalah  untuk  memberikan  kesan  kepada  para  investor  bahwa  investsasi  di
Asing Langsung pada Sektor Perkebunan di Indonesia perkebunan di Indonesia yakni dengan melakukan harmonisasi perundang undangan baik pemerintah pusat maupun daerah. Nurmilah (2016) Pengaruh Penanaman Modal Asing Dan Human Capital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: 33 Provinsi Di Indonesia) Hasil analisis pengaruh penanaman modal asing dan kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan hasil yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari nilai r square yang mencapai 99%. Selain itu, aspek human capital mempunyai efek yang sangat krusial dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari variabel lama sekolah signifikan berpengaruh besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Indonesia itu layak dan aman.
Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

## Gambar 2. Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian dan Sumber Data
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  ditransformasi  menjadi penelitian  kuantitatif  dengan  metode Analytic  Network  Process (ANP). Data  yang digunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara ( in-depth interview ) dengan para ahli yang kompeten yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas. Data siap olah dalam ANP adalah variabel-variabel penilaian responden terhadap masalah yang menjadi objek penelitian dalam skala numerik.

## Menentukan Masalah dan solusi Peningkatan
Penanaman Modal di Indonesia Masalah

## Solusi
1. Ketersediaan Infrastruktur Masih Kurang 2. Rumitnya perizinan 3. Tingginya pinjaman perbankan 4. Kondisi politik yang kurang mendukung 5. Kebijakan ketenagakerjaan 1. Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan  perizinan dan nonperizinan penanaman modal 2. Mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)  di Pusat dan Daerah yang mudah, cepat, murah dan transparan 3. Meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan  dan nonperizinan penanaman modal dimulai dari sektor dan wilayah prioritas 4. Meningkatkan daya tarik penanaman modal yaitu pemberian insentif fiskal  dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan untuk mengembangkan penanaman modal pada sektor prioritas, wilayah di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat serta mendukung kebijakan tertentu antara lain green investment dan transfer teknologi 5. Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif memfasilitasi penyelesaian permasalahan/ hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal (debottlenecking)

## Informan Penelitian
Pemilihan  informan  pada  penelitian  ini  dilakukan  secara purposive  sample (sengaja) dengan mempertimbangkan pemahaman informan tersebut terhadap Masalah dan solusi Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia.
Jumlah  informan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari 3 orang,  dengan  pertimbangan bahwa mereka cukup berkompeten dalam mewakili keseluruhan populasi. Dalam analisis ANP jumlah informan tidak digunakan sebagai validitas. Syarat informan yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Oleh karena itu, informan yang dipilih dalam survei ini adalah Pejabat BKPM, Ahli yang memahami tentang sistem BKPM dan yang mewakili investor

## Metode Pengolahan Data
Hasil survey yang  diperoleh  diolah  terlebih  dahulu  per  masing-masing  individu informan  dengan  menggunakan  software  ANP Super  Decision .  Data  yang  diolah  dari masing-masing  responden  tersebut  menghasilkan  dua  supermatriks  yang  memberikan urutan  prioritas  aspek-aspek  terpenting  dan  masalahnya,  alternatif  pemecahan  masalah yang tepat menurut masing-masing informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Prioritas Permasalahan Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia
Pada  penelitian  prioritas  solusi permasalahan  peningkatan  penanaman  modal  di Indonesia,  menunjukan  bahwa  dari  ketiga  responden  yang  diteliti  atau  yang  menjadi narasumber menunjukan  bahwa  ada  beberapa  masalah  dalam  peningkatan  penanaman modal di Indonesia.

## Tabel 2. Prioritas Permasalahan Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia
ASPEK Indra Prasad Yus’an Riyatno mean RA 1. Tingginya pinjaman perbankan 0.06307 0.05875 0.04613 0.05598 4 2. Ketersediaan Infrastruktur Masih Kurang 0.30693 0.39073 0.20875 0.30214 2 3. Rumitnya perizinan 0.08461 0.06874 0.62245 0.25860 3
Nurul Muna , Hulmansyah dan Nurul Huda Prioritas Solusi Pemasalahan Peningkatan .. 156 - 174 P-ISSN 2527-7499 E-ISSN  2528-3634 4. Kondisi  politik  yang kurang mendukung 0.49278 0.43666 0.08203 0.33716 1 5. Kebijakan ketenagakerjaan 0.05262 0.04513 0.04064 0.04613 5 Nilai W 0,82
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Berdasarkan Tabel 2 meskipun terdapat perbedaan pendapat antara para responden mengenai  prioritas  atas  permasalahan  peningkatan  penanaman  modal  di  Indonesia, ketiganya  masih  memiliki  tingkat  kesepakatan  yang  cukup  tinggi.  Menurut  Indra  Prasad dari  PT  Maniri  Dirakja  yang  menjadi  permasalahan  utama  dalam  penanaman  modal  di Indonesia adalah Kondisi politik yang kurang mendukung. Informan dari PT Indo Green Power  yang  diwakili  oleh  Yus’an  juga  menyatakan  bahwa  prioritas  masalah  dalam penanaman  modal  di  Indonesia  adalah  Kondisi  politik  yang  kurang  mendukung. Perwakilan  dari  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  yaitu  Riyatno  menyatakan  bahwa masalah  utama  dalam  peningkatan  penanaman  modal  adalah  Rumitnya  perizinan.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  mayoritas  informan  dalam  penelitian  ini  menyatakan bahwa masalah utama dalam peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah kondisi politik di Indonesia yang kuranng mendukung,  sehingga secara rata rata prioritas masalah utama  ada  pada  aspek  Kondisi  politik  yang  kurang  mendukung.  Hal  ini  seperti  yang diungkapkan oleh Indra Prasad:
...Kaitan dengan politik berkaitan dengan kondisi keamanan. Sebab, kalau politik timbulnya  gonjang  ganjing  seperti  demo  dan  segala  macam,  ya  investor  akan menunggu dulu...
Pernyataan  Indra  Prasad  di  atas  menunjukkan  bahwa  kondisi  politik  berkaitan dengan keamanan. Jika kondisi politik  yang dapat menimbulkan gonjang ganjing seperti demo dan segala macam, maka investor akan menunda investasinya di Indonesia.
Prioritas  masalah  kedua  adalah  Ketersediaan  infrastruktur  yang  masih  kurang. Ketiga  informan  memiliki  kesepahaman  bahwa  masalah  kedua  dalam  peningkatan penanaman  modal  di  Indonesia  adalah  Ketersediaan  infrastruktur  yang  masih  kurang. Yus’an selaku Director PT. Indo Green Power menyatakan bahwa :
...nah tentu yg penting disini adalah ketersediaan infrastruktur karena itu langsung menyebabkan biaya, cost terhadap investasi itu...
Pernyataan  Yus’an  di  atas  menunjukkan  bahwa  ketersediaan  infrastruktur menyebabkan  biaya  terhadap  investasi.  Jika  infrastruktur  masih  kurang  misalnya  jalan, maka  investor  perlu  mengeluarkan  biaya  untuk  pengadaan  jalan  tersebut.  Biaya  yang timbul diluar biaya operasional investor.
Prioritas masalah ketiga dalam peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah rumitnya perizinan. Informan dari perusahaan atau pengguna memiliki persepsi yang sama, bahwa  rumitnya  perizinan  itu  bukanlah  masalah  utama.  Sementara  informan  dari pemerintah  memiliki  persepsi  yang  berbeda,  rumitnya  perizinan  menurut  pemerintah merupakan masalah utama dalam peningkatan penanaman modal.
Riyatno selaku  kepala pusat bantuan hukum BKPM menyatakan bahwa :
...saya  rasa  kalau yg  paling  urgen,  ibaratnya  kalau  paling  mudah  rumitnya perizinan. Kalau itu dipermudah itu sangat membantu sekali...
Pernyataan  Riyatno  di  atas  menunjukkan  bahwa  permasalahan  utama  dalam peningkatan  penanaman  modal  di  Indonesia  adalah  rumitnya  perizinan.  Kalau  perizinan dipermudah itu sangat membantu dalam peningkatan penanaman modal di Indonesia.
Masalah tingginya pinjaman perbankan dalam penelitian ini merupakan   masalah tingginya  bunga  pinjaman  di  perbankan.  Semua  informan  dalam  penelitian  ini  memiliki kesepahaman yang sama bahwa masalah tingginya bunga pinjaman perbankan khususnya bank  di  Indonesia  bukanlah  masalah  utama  dalam  peningkatan  penanaman  modal  di Indonesia.  Tingginya  bunga  pinjaman  di  perbankan  khususnya  di  Indonesia  merupakan masalah ke empat dalam penelitian ini. Indra Prasad menyatakan bahwa :
...investor sblm melangkah menanamkan modalnya di negara manapun dia harus siap dengan dana yang bunganya rendah. Kalau di Indonesia bunganya tinggi...
Pernyataan  Indra  Prasad  dari  PT.  Maniri  Dirakja  menunjukkan  bahwa  investor lebih  tertarik  dengan  bunga  rendah.  Jika  bunga  pinjaman  pada  suatu  negara  dimana investor mau berinvestasi berbunga tinggi, maka investor tersebut tidak akan pinjam dana di bank tersebut. Seperti di Indonesia, karena Indonesia memiliki bunga yang tinggi, maka investor asing tidak ada yang meminjam ke bank di Indonesia, tapi bank di negara asalnya atau negara lain yang memiliki bunga yang lebih rendah.
Masalah  dalam  peningkatan  penanaman  modal  di  Indonesia  yang  tidak  terlalu penting  khususnya  dalam  penelitian  ini  adalah  masalah  kebijakan  ketenagakerjaan. Persepsi informan dari perusahaan atau pengguna maupun pemerintah memiliki persepsi
yang  sama,  bahwa  kebijakan  ketenagakerjaan  di  Indonesia  saat  ini  tidak  menyulitkan investor  dari  asing.  Peraturan  terbaru  ketenagakerjaan  berkaitan  dengan  penghapusan Rasio  Jumlah  TKA  Dengan  Tenaga  Kerja  Lokal. Dalam  Pasal 3  Permenaker  16/20015 diatur bahwa perusahaan yang mempekerjakan 1 (satu) orang TKA harus dapat menyerap sekurang-kurangnya  10  (sepuluh)  orang  tenaga  kerja  lokal  pada  perusahaan  yang  sama. Memang ada pengecualian atas rasio ini jika TKA tersebut akan dipekerjakan untuk posisi tertentu,  untuk  pekerjaan  yang  sifatnya  darurat  dan  mendesak,  untuk  pekerjaan  yang sifatnya sementara, dan/atau untuk usaha jasa impresariat. Pasal 3 Permenaker 16/2015 ini dihapuskan oleh Permenaker 35/2015. Penghapusan pasal ini artinya menghapuskan aturan mengenai rasio jumlah TKA dengan tenaga kerja lokal. Sehingga bagi investor kebijakan ketenagakerjaan saat ini bukan menjadi masalah utama untuk berinvestasi di Indonesia.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Riyatno Kepala Pusat Bantuan Hukum BKPM, sebagai berikut :
...  Sekarang  sudah  tidak  ada  kewajiban  1  banding  10,  kalau  dulu  ada  1  orang tenaga  kerja  asing  indonesia  10  orang.  Kalau  skrg  tidak  ada,  sehingga menguntungkan bagi PMA...
Pernyataan  Riyatno  tersebut  menunjukkan  bahwa  kebijakan  ketenagakerjaan  saat ini bukanlah menjadi masalah dalam peningkatan penanaman modal di Indonesia.
Pernyataan  Riyatno  tersebut  menunjukkan  bahwa  kebijakan  ketenagakerjaan  saat ini bukanlah menjadi masalah dalam peningkatan penanaman modal di Indonesia (Gambar 4).

## Sumber : Hasil Pengolahan Data
Gambar 4. Prioritas Masalah Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia
Gambar 4 menunjukkan  bahwa  prioritas  masalah  yang  utama  ada  pada  aspek Kondisi politik kurang mendukung. Prioritas masalah yang kedua sampai kelima berturut- turut adalah ketersediaan infrastruktur  yang masih kurang, rumitnya perizinan, tingginya bunga pinjaman bank, dan kebijakan ketenagakerjaan.

## Prioritas Solusi Permasalahan Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia
Pendapat ketiga informan diatas dirata-ratakan akan menunjukkan prioritas solusi dari permasalahan peningkatan penanaman modal di Indonesia.

## Tabel 3. Prioritas Solusi Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia
ASPEK Indra Prasad Yus’an Riyatno mean RA 1. Mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)  di Pusat dan Daerah yang mudah, cepat, murah dan transparan 0,04549 0,04816 0,25115 0,11493 3 2. Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan  perizinan dan nonperizinan penanaman modal 0,16540 0,29971 0,57316 0,34609 2 3. Meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan  dan nonperizinan penanaman modal dimulai dari sektor dan wilayah prioritas 0,50714 0,54936 0,08611 0,38087 1 4. Meningkatkan daya tarik penanaman modal yaitu pemberian insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan untuk mengembangkan penanaman modal pada sektor prioritas, wilayah di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat serta mendukung kebijakan tertentu antara 0,19288 0,07561 0,05854 0,10901
lain green investment dan transfer teknologi 5. Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif memfasilitasi penyelesaian permasalahan/ hambatan dalam pelaksanaanm penanaman modal
( debottleneckin g) 0,08909 0,02716 0,03104 0,04910
5
Nilai W
0,60
Sumber : Hasil Penelitian, Diolah
Berdasarkan Tabel 3. meskipun  terdapat  perbedaan  pendapat  antara  para  responden mengenai  prioritas  atas  solusi  dari  permasalahan  peningkatan  penanaman  modal  di Indonesia, ketiganya masih memiliki tingkat kesepakatan yang cukup tinggi.
Nilai  rata-rata  tingkat  prioritas  solusi  dari  permasalahan  peningkatan  penanaman modal di Indonesia dapat diketahui bahwa prioritas solusi yang harus dilaksanakan adalah Meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan  dan nonperizinan penanaman modal dimulai dari sektor dan wilayah prioritas. Dua orang informan mewakili investor  memiliki  persamaan  solusi,  bahwa  solusi utama  dalam  mengatasi  permasalahan peningkatan  penanaman  modal  adalah Meningkatkan  kepastian  hukum  dan penyederhanaan  prosedur  perizinan    dan  nonperizinan  penanaman  modal  dimulai  dari sektor dan wilayah prioritas.
Solusi  utama  yang  kedua  dalam  permasalahan  peningkatan  penanaman  modal  di Indonesia  adalah Memberikan  kemudahan,  kepastian,  dan  transparansi  proses  pelayanan perizinan  dan  nonperizinan  penanaman  modal.  Setelah Memberikan  kemudahan, kepastian,  dan  transparansi  proses  pelayanan    perizinan  dan  nonperizinan  penanaman modal baru diikuti dengan Mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)  di Pusat dan Daerah yang mudah, cepat, murah dan transparan. Solusi-solusi ini bukan tidak penting, namun yang lebih di prioritaskan adalah Meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan  dan nonperizinan penanaman modal dimulai dari sektor dan wilayah prioritas, bahwa perlu adanya kepastian hukum dalam pengelolaan penanaman modal di Indonesia, dimulai dari kepastian hukum dalam pengurusan perizinan.

## Gambar 5. Prioritas Solusi Peningkatan Penanaman Modal

## Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini berkaitan dengan permasalahan dan solusi dalam peningkatan penanaman  modal  di  Indonesia.  Setelah  dilakukan  wawancara  dan  pengisian  kuesioner pada informan penelitian, maka data dari kuesioner diolah dengan menggunakan analisas ANP software super decision.
Hasil pengolahan data menggunakan software super decision dan wawancara dapat diketahui  prioritas-prioritas  dari  masalah  dan  solusi  peningkatan  penanaman  modal  di Indonesia.  Prioritas  masalah  atau  masalah  utama  peningkatan  penanaman  modal  di Indonesia  adalah  Kondisi  Politik  yang  kurang  mendukung.  Ketiga  informan  memiliki tingkat  kesepahaman  yang  tinggi dalam  menentukan  prioritas  masalah  peningkatan penanaman modal di Indonesia.
Hasil penelitian sesuai juga dengan penelitian  yang dilakukan  Lubis et.al (2015), bahwa ketiga prioritas strategi untuk meningkatkan investasi asing langsung pada sektor perkebunan di Indonesia yakni dengan melakukan harmonisasi perundang undangan baik pemerintah pusat maupun daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lubis et.al (2015) menunjukkan bahwa kondisi politik di Indonesia belum mendukung investasi terlihat dari hasil penelitian  tersebut  perlu  adanya  harmonisasi  perundang-undangan  baik  pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Solusi  yang  ditawarkan  dalam  penelitian  ini  untuk  mengatasi  peningkatan penanaman  modal  di  Indonesia  adalah  meningkatkan  kepastian  hukum  dan
penyederhanaan  prosedur  perizinan    dan  nonperizinan  penanaman  modal  dimulai  dari sektor dan wilayah prioritas.  Ketiga informan masih memiliki kesepahaman yang tinggi, walaupun  ada  1  orang  yang  berbeda  persepsinya  mengenai  prioritas  solusi  peningkatan penanaman modal di Indonesia.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Karyuliati dan Yanti (2008). Hasil penelitian yang dilakuan Karyuliati dan Yanti (2008) adalah strategi meningkatkan  kepastian  hukum  dan  pemulihan  kepercayaan  dunia usaha,  meningkatkan koordinasi teknis dengan instansi terkait, meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, memenuhi SOP secara optimal, dan menyusun arah pengembangan modal merupakan lima prioritas strategi teratas dengan persentase masing-masing >5%. Dalam pembentukan sand cone  model ,  yang  menjadi  tingkatan  result/goal  adalah  Terwujudnya  Indonesia  sebagai Negara Tujuan Investasi yang Menarik. Sedangkan yang menjadi Basic Pillar adalah yang memiliki bobot prioritas yang lebih tinggi (dua pertiga keseluruhan strategi) dengan nilai kumulatif sampai dengan 63%, dan sisanya menjadi Operating Philosophies yang memiliki bobot prioritas yang lebih rendah (sepertiga keseluruhan strategi)
Hasil  penelitian  ini  juga  mendukung  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Harahap (2014). Hasil penelitian Harahap (2014)  bahwa pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang diterapkan di BKPM Provinsi Sumatera Barat tidak sama dengan pola pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM Provinsi Sumatera Utara. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Barat lebih tertinggal karena proses perizinan tidak langsung dilayani di dalam satu gedung yang sama.  Hasil  penelitian  ini  menjadi  solusi  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Harahap (2014),  bahwa  kepastian  hukum  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dilakukan  sehingga perbedaan-perbedaan  kebijakan  dalam  proses  perizinan  investasi  di  Indonesia  daat dikurangi. Sehingga investor tertarik menanamkan dananya di Indonesia.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian sebagaimana  diuraikan pada  Bab  4, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Prioritas masalah yang signifikan dalam rangka yang perlu dikaji oleh BKPM secara mendalam guna meningkatkan penanaman modal di Indonesia adalah Kondisi politik yang  kurang  mendukung.  Dua  informan  memiliki  prioritas  yang  sama  untuk
menentukan  permasalahan  dalam  peningkatan  penanaman  modal  di  Indonesia,  satu informan memberi prioritas masaah berbeda yaitu rumitnya perizinan
2. Prioritas  solusi dalam  rangka  yang  perlu  dikaji  oleh  BKPM  secara  mendalam  guna meningkatkan penanaman modal di Indonesia adalah meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan  dan nonperizinan penanaman modal dimulai dari sektor dan wilayah prioritas. Ada 2 informan yang memiliki prioritas solusi yang sama yaitu informan dari investor, sementara informan dari BKPM memberi prioritas solusi berupa memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal

## DAFTAR PUSTAKA
Agustini, Tina Murti, 2010 Analisis Strategi Pemasaran Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Dalam Menarik Investasi Asing, Tesis Fakultas Ilmu Ekonomi Program Magister Manajemen Jakarta
Ascarya.  (2005).“ Analytic  Network  Process (ANP) Pendekatan  Baru  Studi  Kualitatif” . Makalah  disampaikan  pada  Seminar  Intern  Program  Magister  Akuntansi  Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti, Jakarta
Assauri, Sofjan. 2013. Manajemen Pemasaran. Jakarta : Rajawali Pers
Harahap, Ferry Jeremia,  2014. Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Tesis , Magister  Ilmu Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta
Kotler,  P dan Armstrong.  2010. Principles of  Marketing,  thirteen  edition. New  Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Lubis, Rizky P., Muhammad Firdaus, Hendro Sasongko. 2015. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Investasi  Asing  Langsung  Pada  Sektor  Perkebunan  Di  Indonesia, Jurnal  Bisnis  & Manajemen , 2015, Vol. Xvi, No. 2, 80-89
Nurmilah, Risma, 2016. Pengaruh Penanaman Modal Asing Dan Human Capital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: 33 Provinsi Di Indonesia) jurnal ilmiah Ilmu Ekonomi Vol. 5 Edisi 9, Okt 2016
Purnama,  C.M  Lingga. 2002. Strategic  Marketing  Plan .  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Nurul Muna , Hulmansyah dan Nurul Huda Prioritas Solusi Pemasalahan Peningkatan .. 156 - 174 P-ISSN 2527-7499 E-ISSN  2528-3634
Rarasati,  Endang. 2014. Pelaksanaan  Sistem  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (Ptsp)  Di Bidang  Penanaman  Modal  Pada  Bkpm  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianD etail&act=view&typ=html&buku_id=59981
Swastha Basu,  Hani Handoko.  2011. Manajemen  Pemasaran-Analisis  Perilaku.
Konsumen. Yogyakarta : BPFE.
Yanti, Tri, Karyuliati, 2007, Penetapan prioritas strategi multi-fokus  aplikasi Sand Cone Model  di  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM),  Tesis Magister Manajemen UGM