INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 6022-6029 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Rumah Sakit Pada Tindakan Malpraktik Tenaga Kesehatan
Yeni Triana 1 ✉ , Vivi Alviana 2 , Yovie Suryani 3 , Weny Apriliani 4 , Tengku Raisa 5
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: Yeni.triana@unilak.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tanggung  jawab  rumah  sakit  terhadap  tindak  pidana malpraktik dengan menggunakan metode penelitian normatif. Tindak pidana malpraktik merupakan salah satu masalah serius dalam bidang kesehatan yang merugikan pasien dan dapat berdampak pada reputasi rumah sakit. Penelitian ini fokus pada aspek hukum yang mengatur tanggung jawab rumah sakit  dalam  kasus  tindak  pidana  malpraktik.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode normatif,  yang  melibatkan  analisis  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan, dan  literatur  hukum  yang  berkaitan  dengan  tanggung  jawab rumah  sakit  dalam  kasus  malpraktik. Penelitian ini mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang berkaitan dengan tindak pidana malpraktik, termasuk diagnosis yang salah, pengobatan yang tidak sesuai standar, dan dampak hukum bagi rumah sakit  dan  tenaga  medis  yang  terlibat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  rumah  sakit  memiliki tanggung jawab hukum terhadap tindak pidana malpraktik yang terjadi di lingkungannya. Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan standar perawatan medis, pengawasan terhadap tenaga medis, dan penanganan kasus malpraktik yang terjadi. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam menentukan tanggung jawab rumah sakit, seperti bukti yang diperlukan untuk membuktikan malpraktik dan bagaimana mengukur standar perawatan medis.
Kata Kunci: Rumah Sakit, Mallpraktik, Tenaga Medis.

## Abstract
This research aims to analyze the hospital's responsibility for malpractice crimes using normative research methods. The crime of malpractice is a serious problem in the health sector that is detrimental to patients and can have an impact on a hospital's reputation. This research focuses on the legal aspects that regulate hospital  responsibilities  in  cases  of  criminal  malpractice.  The  research  method  used  is  a  normative method, which involves analysis of statutory regulations, court decisions, and legal literature relating to hospital responsibilities in  malpractice cases. This research identifies key  elements related to criminal malpractice,  including  wrong  diagnosis,  treatment  that  does  not  comply  with  standards,  and  legal impacts for the hospital and medical personnel involved. The research results show that hospitals have legal responsibility for criminal acts of malpractice that occur in their environment. This responsibility includes meeting medical care standards, supervising medical personnel, and handling malpractice cases that occur. The research also identified several challenges in determining hospital liability, such as the evidence needed to prove malpractice and how to measure the standard of medical care.
Keywords: Hospitals, Mallpractices, Medical Personnel.

## PENDAHULUAN
Rumah  sakit  sebagai  lembaga  pelayanan  kesehatan  memiliki  peran  penting  dalam memberikan perawatan medis kepada masyarakat. Kehadiran rumah sakit menjadi salah satu  pilar  dalam  sistem  pelayanan  kesehatan  yang  berfungsi  untuk  memastikan kesejahteraan pasien. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan besar yang dihadapi oleh  rumah  sakit,  terutama  terkait  dengan  tanggung  jawab  hukum  mereka  dalam menghadapi  tindak  pidana  malpraktik.  Tindak  pidana  malpraktik,  dalam  konteks  medis, merujuk kepada tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak memenuhi standar perawatan medis yang wajar. Kasus-kasus tindak pidana malpraktik dapat mencakup diagnosis yang salah, pengobatan yang tidak sesuai standar, dan bahkan kelalaian dalam memberikan perawatan. Dampak dari tindak pidana malpraktik ini sangat serius, tidak hanya bagi  pasien  yang  menjadi  korban,  tetapi  juga  bagi  rumah  sakit  dan  tenaga  medis  yang terlibat.  Hukum  kesehatan  dan  hukum  medis  menjadi  kerangka  kerja  penting  yang mengatur  berbagai  aspek  terkait  tanggung  jawab  rumah  sakit  dalam  kasus  malpraktik. Hukum ini mengatur hak dan kewajiban pasien, standar perawatan medis, serta prosedur hukum  yang  harus  diikuti  dalam  menangani  tindak  pidana  malpraktik.  Oleh  karena  itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum kesehatan dan hukum medis sangat penting bagi rumah sakit, tenaga medis, dan pihak terkait lainnya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sebagai pendekatan untuk menganalisis  tanggung  jawab  rumah  sakit  dalam  menghadapi  tindak  pidana  malpraktik. Metode  penelitian  normatif  adalah  suatu  pendekatan  yang  memfokuskan  pada  analisis
dokumen  hukum,  termasuk  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  dan literatur hukum yang relevan. Melalui metode ini, kita dapat memahami kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab rumah sakit dalam kasus malpraktik, serta menjelajahi isu- isu yang berkaitan dengan implementasi dan perubahan hukum yang diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum terhadap tindak pidana malpraktik, serta bagaimana hukum kesehatan dan hukum medis menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan ini. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana rumah sakit dapat meningkatkan sistem pengawasan, melindungi hak pasien, dan mengurangi risiko tindak pidana malpraktik.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian  hukum  normatif  didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal  (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat  serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran rumah sakit sebagai entitas bisnis dalam sektor kesehatan memiliki signifikansi yang besar dalam mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang maksimal(Dewi Harmono et al., 2022). Karena itu, rumah sakit harus memiliki kemampuan untuk efektif mengelola operasinya, dengan memberikan prioritas pada tanggung jawab individu yang ahli dalam bidang  kesehatan, terutama tenaga medis dan perawat,  dalam melaksanakan tugas  dan wewenang mereka (Nanda Dwi Haryanto & Arief Suryono, 2019). Kewajiban rumah sakit di
Indonesia  telah  diatur  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Rumah  Sakit.  Ini  mencakup kewajiban  memberikan  informasi  yang  akurat  mengenai  layanan  rumah  sakit  kepada masyarakat  dan  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  aman,  berkualitas,  tanpa diskriminasi, dan efektif yang mengutamakan kepentingan pasien  sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 44 tahun 2009, rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dokter di rumah sakit. Pasal 46 Undang-Undang ini memberikan dasar yuridis bagi individu untuk  menuntut  tanggung  jawab  rumah  sakit  dalam  kasus  kelalaian  dokter  yang mengakibatkan  kerugian. Dalam Pasal 46 ini, rumah sakit bertanggung  jawab hanya jika kelalaian dokter di rumah sakit terbukti. Selain itu, rumah sakit tidak bertanggung jawab atas tindakan  kesengajaan  dokter  yang  menyebabkan  kerugian,  dan  tanggung  jawab  hanya berlaku jika kelalaian tersebut terjadi dalam lingkungan rumah sakit (J.Guwandi, 2017).
Dalam konteks pola hubungan terapeutik antara pasien dan rumah sakit, peran rumah sakit adalah sebagai pihak yang memberikan layanan, sementara dokter dianggap sebagai karyawan rumah sakit yang melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh rumah sakit.  Dengan  kata  lain,  rumah  sakit  memiliki  posisi  utama  (principal),  sedangkan  dokter berperan sebagai pelaksana (agen). Pasien, dalam kerangka ini, memiliki tanggung jawab untuk  memberikan  imbalan  atas  layanan  yang  diterima.  Pola  hubungan  semacam  ini biasanya berlaku di rumah sakit milik pemerintah, di mana dokter-dokternya menerima gaji tetap dan tidak ada keterkaitan dengan jumlah atau kualitas pelayanan medis yang diberikan kepada  pasien.  Dalam  konteks  hubungan  pasien-rumah  sakit  seperti  ini,  jika  pasien mengalami kerugian akibat kelalaian dokter, rumah sakit adalah pihak yang bertanggung jawab atasnya (C.S.T. Kansil, 2010).
Pola hubungan pasien-dokter terjadi jika pasien sudah dalam keadaan berkompeten dan dirawat di rumah sakit yang dokter-dokternya bekerja bukan sebagai employee, tetapi sebagai mitra (attending physician). Pola seperti ini menempatkan dokter dan rumah sakit dalam kedudukan yang sama derajat. Dokter sebagai pihak yang wajib memberikan prestasi, sedangkan fungsi rumah sakit hanyalah sebagai tempat yang menyediakan fasilitas (tempat tidur, makan minum, perawat/ bidan serta sarana medic dan non-medik) (J. Guwandi, 2011). Konsepnya  seolah-olah  rumah  sakit  menyewakan  fasilitasnya  kepada  dokter  yang memerlukannya. Pola seperti ini banyak dianut oleh rumah sakit swasta di mana dokternya mendapatkan  penghasilan  berdasarkan  jumlah  pasien,  kuantitas  dan  kealitas  tindakan medik yang dilakukan. Jika dalam satu bulan tidak ada pasien pun yang dirawat maka bulan itu  dokter  tidak  menghasilan  apa-apa.  Dengan  pola  hubungan  pasien-dokter,  jika  ada kelalaian dokter yang menyebabkan kerugian pada pasien, maka dokter yang bertanggung
jawab, dan bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit (J. Guwandi, 2011).
Undang-undang Rumah Sakit bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang lebih jelas  dalam  penyelenggaraan  layanan  kesehatan,  sambil  melindungi  kepentingan masyarakat dan sumber daya di rumah sakit. Dalam UU Rumah Sakit, terdapat ketentuan yang  menetapkan  bahwa  rumah  sakit  akan  memiliki  pertanggungjawaban  hukum  jika kelalaian dokter mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau pasien. Meskipun demikian, berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini mengidentifikasi bahwa ketentuan Pasal 46 UU Rumah  Sakit  memiliki  potensi  untuk  menimbulkan  berbagai  konsekuensi  praktis  atau penerapannya yang kompleks.
Adanya ketentuan rumah sakit bertanggungjawab atas kerugian seseorang sebagai akibat tindakan dokter, hal ini sebagai permintaan  agar  rumah sakit  bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh petugas profesi bawahannya baik sebagai status tetap maupun  tidak  tetap,  kecuali  bagi  mereka  yang  menjalankan  tugas  profesi  sebagai  tamu (visitor) (Bahder Johan Nasution, 2015). Selain itu, ketentuan tentang tanggung jawab rumah sakit ini dimaksudkan agar ada jaminan ganti rugi yang harus didapatkan oleh penderita, dan sebagai kontrol agar rumah sakit melakukan penghati-hati. Dengan adanya ketentuan rumah  sakit  bertanggungjawab  terhadap  kelalaian  dokter  ini,  merupakan  genderang pembuka bahwa rumah sakit terbuka bagi masyarakat untuk digugat jika masyarakat merasa dirugikan karena tindakan kelalaian dokter (J.Guwandi, 2017).
Rumah sakit akan memikul tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian dokter  sesuai  ketentuan  Pasal  46  UU  Rumah  Sakit.  Ketentuan  ini  berlaku  jika  hubungan antara dokter dan rumah sakit bersifat sebagai hubungan majikan dan karyawan. Dalam konteks ini, dokter dianggap sebagai karyawan atau pekerja rumah sakit. Oleh karena itu, apabila dokter tersebut tidak memiliki status karyawan, rumah sakit memiliki kemungkinan untuk  menghindari  tanggung  jawab  atas  kelalaian  dokter  yang  berpraktek  di  fasilitas tersebut.  Sebagai  contoh,  jika  seorang  dokter  berpraktek  bersama  dengan  rumah  sakit tanpa status karyawan.
Rumah sakit  dapat menjadi tergugat sebagai konsekuensi dari tindakan merugikan dokter, asalkan terpenuhi beberapa persyaratan (Ratna Suprapti Samil, 2014):
a. Dokter secara periodik digaji/ honor tetap yang dibayar secara periodic dari pihak rumah sakit;
b. Rumah  sakit  mempunyai  wewenang  untuk  memberikan  instruksi  yang  harus ditaati oleh bawahannya;
c. Rumah sakit mempunyai kewenangan untuk mengadakan pengawasan terhadap dokter;
d. Adanya kesalahan atau kelalaian yang diperbuat dokter di rumah sakit, di mana kesalahan atau kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien; dan
e. Tindakan dokter yang dilakukan dalam kompetensinya dan di bawah pengawasan rumah  sakit,  maka  rumah  sakit  akan  bertanggungjawab  atas  tindakan  dokter tersebut.  Namun  jika  tindakan  itu  di  luar  kompetensi  dan  tidak  di  bawah pengawasan  rumah  sakit,  maka  pihak  rumah  sakit  dapat  mengelak  untuk bertanggungjawab.
Dokter  adalah  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang  kesehatan  serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut teori atau doktrin, tindakan malpraktik medis (khususnya bagi dokter), terdiri dari tiga hal (Sudjito Atmoredjo, 2016):
a. Intensional Profesional Misconduct, yaitu dinyatakan bersalah/ buruk berpraktik jika dokter dalam berpraktik melakukan pelanggaran terhadap standar-standard dan  dilakukan  dengan  sengaja.  Dokter  berpraktik  dengan  tidak  mengindahkan standar-standar dalam aturan yang ada dan tidak ada unsure kealpaan/kelalaian.
b. Negligence atau tidak  sengaja/kelalaian,  yaitu  seorang  dokter  yang  karena kelalaiannya  (culpa)  yang  mana  berakibat  cacat  atau  meninggalnya  pasien. Seorang dokter lalai melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan keilmuan kedokteran. Kategori malpraktik ini dapat dituntut, atau dapat dihukum, jika terbukti di depan sidang pengadilan.
c. Lack of Skill, yaitu dokter melakukan tindakan medis tetapi di luar kepentensinya atau kurang kompetensinya.
Jika ditinjau dari perspektif hukum maka malpraktik yang dilakukan oleh dokter, dapat merupakan criminal  malpractice,  civil  malpractice,  dan  administrative  malpractice (J.Guwandi,  2017).  Suatu  perbuatan  dapat  dikategorikan criminal  malpractice,  karena tindakan  malpraktik  tersebut  memenuhi  rumusan  delik  (tindak  pidana).  Syarat-syarat criminal malpractice adalah  perbuatan tersebut (baik  positive act atau pun  negative act) harus merupakan perbuatan tercela ( actus reus); dan dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea), yaitu berupa kesengajaan (intensional), kecerobohan ( recklessness) atau kealpaan ( negligence).
Dokter yang terlibat dalam tindakan medis yang salah masih harus bertanggung jawab atas  tindakan  mereka.  Malpraktik  di  bidang  medis  bukan  hanya  berhubungan  dengan kegagalan dalam memberikan perawatan medis, tetapi juga mencakup perilaku tidak etis (misconduct) yang dilakukan oleh dokter selama menjalankan tugas. Secara umum, tindakan
malpraktik di ranah medis merupakan pelanggaran hukum pidana. Sistem hukum pidana menganut prinsip pertanggungjawaban individual, yang berarti individu yang melanggar hukum  pidana  akan  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  sesuai  dengan  pelanggaran yang  mereka  lakukan.  Prinsip-prinsip  hukum  pidana  berlaku  untuk  semua  orang  secara umum, termasuk dokter yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana (Haryanto Njoto, 2011).
Rumah  sakit,  sebagai  lembaga  pelayanan  kesehatan,  memiliki  peran  penting  dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini mencerminkan tugas dan fungsi utamanya (Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika & I Made Sarjana, 2022). Sehubungan dengan tugas dan fungsi rumah sakit tersebut, maka rumah sakit mempunyai kewajiban- kewajiban, yaitu hal- hal yang harus diperbuat atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Kewajiban terdiri kewajiban sempurna dan kewajiban tidak sempurna. Kewajiban sempurna yaitu kewajiban yang selalu dikaitkan dengan hak orang lain, sedangkan kewajiban tidak sempurna adalah kewajiban yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna dasarnya  adalah  kewajiban,  dan  kewajiban  tidak  sempurna  dasarnya  adalah  moral.  Dari aspek hukum, kewajiban adalah segala bentuk beban yang diberikan atau ditentukan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.
Pasien  akan  mengajukan  tuntutan  terhadap  rumah  sakit  apabila  mereka  memiliki pemahaman dan merasa dirugikan oleh tindakan dokter di rumah sakit. Terkadang, sulit bagi  pasien  untuk  dengan  yakin  menyatakan  bahwa  kerugian  yang  mereka  alami disebabkan oleh tindakan dokter, karena beberapa musibah atau kerugian mungkin terjadi tanpa  adanya  kelalaian  dokter.  Dokter  bisa  saja  telah  memberikan  perawatan  sebaik mungkin dan sesuai dengan standar, namun pasien masih mengalami kerugian yang tidak terduga.  Dalam  situasi  seperti  ini,  pertanyaannya  adalah  apakah  ketentuan  Pasal  46  UU Rumah Sakit masih dapat diterapkan. Oleh karena itu, penting bagi pasien untuk memiliki akses ke rekam medis mereka, sehingga mereka dapat melihat rincian tindakan medis yang telah dilakukan oleh dokter terhadap mereka.

## SIMPULAN
Tanggung  jawab  rumah  sakit  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  hak-hak pasien  dan  integritas  sistem  pelayanan  kesehatan.  Dalam  konteks  ini,  rumah  sakit memegang peran utama dalam pemenuhan standar perawatan medis, pengawasan tenaga medis, dan penanganan kasus malpraktik. Dasar hukum yang mengatur tanggung jawab rumah sakit termasuk undang-undang kesehatan, peraturan perundang-undangan, kode etik profesi medis, dan putusan pengadilan yang relevan. Pola hubungan antara dokter dan
rumah sakit juga mempengaruhi pembagian tanggung jawab hukum, tergantung apakah hubungan tersebut berdasar pada karyawan-majikan atau berpraktek secara independen. Tanggung  jawab  rumah  sakit  sangat  penting  dalam  melindungi  hak-hak  pasien  untuk menerima perawatan medis yang aman dan berkualitas. Namun, setiap kasus malpraktik harus dievaluasi secara individual, dan pasien yang merasa dirugikan harus mencari nasihat hukum untuk menentukan langkah yang sesuai untuk mengajukan gugatan terhadap rumah sakit. Dalam semua situasi, pemahaman yang baik tentang kerangka hukum yang mengatur tanggung  jawab  rumah  sakit  dalam  kasus  malpraktik  adalah  esensial  untuk  menjaga keadilan dan melindungi hak-hak pasien dalam sistem pelayanan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahder Johan Nasution. (2015). Hukum Kesehatan Petanggungjawaban Dokter. Rineka Cipta. C.S.T. Kansil. (2010). Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia. Rieneka Cipta.
Dewi Harmono, Dinni Indrayuni, Zulhendra Das’at, & Yeni Triana. (2022). Tanggung Jawab Rumah Sakit  Atas  Kelalaian  Tenaga  Kesehatan  Dalam  Pelayanan  Kegawatgaruratan  Medik. HUMANTECH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 2(1), 139.
Haryanto Njoto. (2011). PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DAN RUMAH SAKIT AKIBAT TINDAKAN MEDIS YANG MERUGIKAN DALAM PERSPEKTIF UU No 44 Th 2009 TENTANG RUMAH SAKIT. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, 7(14).
J.  Guwandi.  (2011).  Etika  dan  Hukum  Kedokteran.  Balai  Penerbit  Fakultas  Kedokteran  Universitas Indonesia.
J.Guwandi. (2017). Dokter dan Rumah Sakit. Kedokteran Universitas Indonesia.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana. M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Nanda Dwi Haryanto, & Arief Suryono. (2019). Tanggung Jawab Rumah Sakit  Terhadap Kerugian Yang Diderita Oleh Pasien Akibat Tindakan Tenaga Medis Dalam Perjanjian Terapeutik. Jurnal Privat Law, VII(2), 247.
Ni  Luh  Putu  Dilvia  Mas  Manika,  &  I  Made  Sarjana.  (2022).  Tanggung  Jawab  Rumah  Sakit  Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan. Jurnal Kertha Wicara, 11(2), 225.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media. Ratna  Suprapti  Samil.  (2014).  Etika  Kedokteran  Indonesia.  Yayasan  Bina  Pustaka  Sarwono Prawirohardjo.
Sudjito Atmoredjo. (2016). Kajian Yuridis Malpraktik (Tanggung Jawab Dokter, Rumah sakit dan Hak-
Hak Pasien). PT. Pradyna Paramita.