## Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 118-124| Tersedia online di https:/ /www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php /juinhum DOI: https://doi.org/ 10.22225/juinhum.3.1.4725.118-124

## UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN ZAT AKTIF DEXTROMETHORPHANE
Anak Agung Gede Cahya Ditya Yuniarsa, Ida Ayu Putu Widiati & I Wayan Arthanaya Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia gungdcahya@gmail.com , idaayuputuwidiati@gmail.com & arthanaya.wayan@gmail.com

## Abstrak
Banyak  beredar  berbagai  jenis  obat  di  Indonesia,  diantaranya  yaitu  obat  yang  mengandung  zat  aktif dextromethorphane berupa  obat  batuk.  Zat  aktif dextromethorphane sangat  mudah  didapatkan  dimana-mana, harganya juga sangat terjangkau dan juga bersifat legal. Namun, jika zat aktif dextromethorphane dikonsumsi dengan cara berlebihan, akan menimbulkan efek bagi tubuh berupa terjadinya euphoria , halusinasi, paranoid , perilaku agresif, kerusakan  organ  tubuh  bagian  dalam  dan  juga  dapat  menyebabkan  kematian.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  pengaturan  penyalahgunaan  zat  aktif dextromethorphane dan  membahas  upaya  penanggulangan terhadap  penyalahgunaan  zat  aktif dextromethorphane .  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan teriser. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang bersifat autoritatif, bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku dan jurnal hukum yang relevan dengan kasus penelitian, sedangkan Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang seperti kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia, dan sumber internet.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  tekni  mencatat  dan  mendokumentasi. Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  belum  ada  aturan  tegas  yang  mengatur  mengenai  zat  aktif dextromethorphane maupun  aturan mengenai penyalahgunaannya, maka untuk mencegah penyalahgunaan diperlukannya pembatasan penjualan zat aktif dextromethorphane dan  pembeliannya  wajib  menggunakan  resep  dokter. Diharapkan  pemegang  kebijakan  untuk menerbitkan peraturan dan sanksi yang tegas terkait penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane. Kata kunci : Penanggulangan, Pengaturan, Zat aktif dextromethorphane

## Abstract
There  are  many  types  of  drugs  circulating  in  Indonesia,  including  drugs  containing  the  active  substance dextromethorphane  in  the  form  of  cough  medicine.  The  active  substance  dextromethorphane  is  very  easy  to  get everywhere, the price is also very affordable and also legal. However, if the active substance dextromethorphane is consumed in excess, it will cause effects on the body in the form of euphoria, hallucinations, paranoia, aggressive behavior,  damage  to  internal  organs  and  can  also  cause  death.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis pengaturan  zat  aktif  dekstrometorfan  dan  membahas  upaya  penanggulangan  terhadap  zat  aktif  dekstrometorfan. Metode  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif.  Dengan  menggunakan  pendekatan  penerapan  dan pendekatan  konseptual.  Bahan  hukum  yang  digunakan  yakni  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  teriser.  Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang bersifat autoritatif, bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku dan  jurnal  hukum  yang  relevan  dengan  kasus  penelitian,  sedangkan  Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum penunjang  seperti  kamus  hukum,  kamus  umum,  ensiklopedia,  dan  sumber  internet.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan tekni mencatat dan mendokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa belum ada aturan  yang mengatur mengenai zat aktif dextromethorphane maupun aturan mengenainya, maka untuk mencegah diperlukannya tindakan  penjualan  zat  aktif dextromethorphane  dan  pembeliannya  wajib  menggunakan  resep  dokter.  Diharapkan pemegang kebijakan untuk menerbitkan peraturan dan sanksi yang terkait dengan zat aktif dextromethor. Keywords: Active substance Dextromethorphane, Prevention, Regulation,

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  sangatlah  menjunjung  tinggi  hukum  dan  nilai  Pancasila,  hukum  memiliki  sifat  mengatur  dan memaksa,  peraturan  tersebut  dapat  diperhatikan  dari  banyaknya  peraturan  yang  terdapat  di  perundang- undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum pidana tersebut memiliki bagian hukum yang sangat sulit hal itu dikarenakan hukum pidana itu sendiri memiliki banyak segi, yang dimana setiap seginya memiliki pengertian-pengertian tersendiri. Dan dalam lingkupnya hukum pidana memiliki sifat sangat luas dan sempit. Hukum pidana itu sendiri memiliki bagian dasar hukum dan aturan di suatu negara  yang  berfungsi  sebagai  penentu  perilaku  manusia  yang  dilarang  serta  hukum  pidana  juga menentukan  hukuman  terhadap  seseorang  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  larangan  yang  sudah diatur  didalam  peraturan  undang-undang,  hukuman  tersebut  dapat  dikenakan  pidana  sesuai  dengan pelanggaran yang dilakukan ( Moeljatno,2002:1 ). Hukum pidana tersebut tidaklah melakukan norma hukum sendiri, melainkan sudah tertera di norma hukum lain dan sanksi pidana ( Tutik, 2006 ).
Dipengaruhinya lingkungan sosial di era globalisasi atau biasa disebut dengan era modernisasi yang dulunya remaja hanya melakukan kenakalan berupa kejahilan dengan motif bercanda, seiring perubahan zaman tingkat kenakalannya juga mengalami perubahan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh remaja di jaman  sekarang  seperti  melakukan  kegiatan  minum-minuman  sampai  mabuk-mabukan  dengan mengkonsumsi minuman alkohol yang  memiliki efek merusak tubuh dan dalam keadaan tidak sadarkan diri  dapat  mengancam  dan  mengganggu  masyarakat  sekitar,  oleh  karenanya  peredaran  alkohol  yang diperketat  oleh  hukum,  para  remaja  seringkali  mengambil  langkah  agar  tetap  merasakan  efek  mabuk mengakalinya  dengan  meminum  zat  aktif Dextromethorphane dengan  dosis  yang  tinggi  yang  terdapat dalam  obat  batuk  (Komix).  Perlu  diketahui  bahwa  zat  aktif Dextromethorphane merupakan  obat-obatan yang  dapat  digolongkan  sebagai  antitusif  yang  sering  dipakai  sebagai  penghilang  batuk.  Zat  aktif Dextrometorphane atau obat antitusif over-the-counter (OTC) sering digunakan masyarakat sebagai obat penghilang batuk yang telah digunakan lebih dari 60 tahun. Zat aktif Dextromethorphane merupakan zat yang  paling  banyak  digunakan  untuk  mengobati  batuk  dikarenakan  banyaknya  tersedia,  memiliki keampuhannya yang sudah terbukti, serta memiliki keamanan yang aman jika memakainya dengan dosis yang sudah disarankan.
Zat  aktif Dextromethorphane ialah  tergolong  obat  morphinan,  yang  mempunyai  sifat  sebagai penenang pada dosis tertentu yang ditentukan. Obat ini telah banyak dipakai terhadap beberapa obat-obatan yang  diedarkan  secara  umum  yaitu  dalam  obat  pilek  dan  batuk.  Obat  ini  juga  telah  banyak  didapatkan kegunaanya  dalam  pengobatan  berguna  dalam  kasus  kecanduan.  Dalam  dosis  yang  dianjurkan,  obat  ini tergolong kedalam obat lumrah  yang aman. Namun, jika dosis yang digunakan melanggar atau melebihi yang dianjurkan maka akan menimbulkan banyak gejala psikiatrik yang tidak baik bagi tubuh. Efek yang ditimbulkan tergantung pada dosis dan bervariasi dari gangguan motorik dan lainnya yang kombinasinya dapat menyebabkan tindakan impulsif berupa kekerasan ( Fatimah & Subarnas, 2019 ). Dalam  dosis  tinggi  zat  aktif dextromethorpane menyerupai  obat-obatan  terlarang.  Dengan melakukan penyalahgunaan berarti telah menyalahi aturan yaitu penyalahgunaan, penggunaan obat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan timbul efek tersebut maka  perilaku  yang  menyebabkan  terganggu  ketertiban  umum  dapat  dijerat  Pasal  492  ayat  (1)  KUHP mengenai tindakan yang mengganggu ketertiban atau mengancam keamanan orang lain, diancam dengan pidana  kurungan  paling  lama  6  (enam)  hari  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.300.075,00  (tiga  ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Penyalahgunaan  obat  batuk aditusin  dikalangan  remaja  ( Aldi  &  Munir,  2020 ).  Selanjutnya,  penelitian  tentang  penyalahgunaan Dextromethorphan di Desa Pegirikan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal  ( Khafidoh, 2021 ). Kemudian, penelitian mengenai penyalahgunaan zat terlarang (Doping dan Napza) sebagai upaya peningkatan stamina dalam olahraga ( Dewi, 2015 ).

## II. METODE PENELITIAN
Berkenaan dengan penelitian ini, maka tipe penelitian yang dipakai peneliti dalam penelitian ini ialah tipe penelitian  hukum  normatif  dengan  meneliti  hukum  dari  pandangan  internal  dengan  objek  penelitiannya
yang berpacu kepada kekosongan norma ( Susanti & Efendi, 2014 ). Pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti merupakan pendekatan perundang-undangan, dengan menggunakan 3 sumber bahan hukum (Atmadja & Budiartha, 2018 ). Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer,  yaitu  sumber  hukum  yang  bersifat  autoritatif,  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang memberikan pengertian dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu mencakup buku-buku, jurnal ilmiah  hukum,  dan  karya  ilmiah  lainnya  dalam  bidang  hukum,  Bahan  hukum  tersier  atau  bahan  hukum penunjang,  yang  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan  terkait  dengan  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia, dan sumber internet.
Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  dilakukan  dengan  menginventarisasi  secara  hirarkis peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan dengan menggunakan teknik pencatatan dan sistem file yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum, klasifikasi sesuai dengan pokok pembahasan, selanjutnya dilakukan dengan cara pengutipan, ringkasan ulasan seperlunya. Metode yang  dipakai  dalam  mengolah  maupun  dalam  melakukan  analisis  bahan  hukum  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  adalah  interpretasi  hukum,  yang  merupakan  penafsiran  hukum  yang  dilakukan  terhadap seperti apa seharusnya pengaturan yang dipergunakan dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane .  Menganalisis  melalui  argumentasi  hukum,  logika  hukum  secara  deskriptif, deduktif, induktif. Dalam penelitian hukum normatif, biasanya yang digunakan yaitu sumber-sumber bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, catatan perkuliahan, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum sehingga dapat menemukan suatu kesimpulan ( Soerjono Soekanto dan Sri M., 2015 ). Analisis deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperolehnya suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematik terutama mengenai tentang fakta yang berhubungan dengan isu hukum (permasalahan) yang keterkaitan dengan penelitian ini.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Penyalahgunaan Zat Aktif Dextromethorphane
Sudah tidak  asing  lagi  mendengar  kata  obat  dalam  dunia  kesehatan,  yang  dimana  obat itu  sudah  sangat terkenal  dalam  bidang  Kesehatan  untuk  pencegahan  hingga  pengobatan  penyakit.  Berbagai  obat  yang tersebar  sekarang  ini  harus  memiliki  pertimbangan-pertimbangan  yang  teliti  untuk  memilih  obat  untuk suatu  penyakit,  banyaknya  macam  obat  yang  beredar  memiliki  permasalahan  tersendiri,  permasalahan tersebut sering terjadi pada saat memilih dan menggunakan obat dengan baik serta sesuai anjuran. Pemberi pelayanan  khususnya  para dokter  harus  lebih  memiliki  pengetahuan  secara  rinci bagi  obat  yang  dipakai terhadap pasien.  Berkenaan  dengan  hal tersebut, saat  penting  mengenal  dan  memahami  definisi-definisi obat  tersebut,  selain  bisa  melakukan  swamedikasi  dengan  aman  juga  dapat  untuk  meminimalisir  efek samping dari obat maupun lainnya.
Berdasarkan  hal  tersebut,  obat  itu  sendiri  memiliki  berbagai  macam  sifat  diantaranya  sebagai penyembuh dan juga bisa sebagai racun. Obat dapat sebagai obat jika digunakan dengan dosis dan waktu yang telah dianjurkan berdasarkan uji lab yang dilakukan, namun jika obat tersebut digunakan dengan dosis yang berlebihan akan menimbulkan racun sehingga menyebabkan penurunan kesehatan pada tubuh. Dalam beberapa  peraturan,  perundang-undangan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  tidak  semua  obat  memiliki pengertian atau didefinisikan, misalnya: Minyak Kayu Putih, Obat Batuk Hitam, Obat Batuk Putih, dan lainnya.
Zat  aktif dextromethorphane adalah  suatu  zat  yang  tergolong  antitusif  non narkotik dimana  zat tersebut  dapat  memberikan  peningkatan  rangsang  refleks  batuk  secara  sentral,  sehingga  zat  aktif dextromethorphane sering terdapat pada produk obat batuk dalam berbagai bentuk dapat berupa permen, tablet, sirup, hingga obat berbentuk semprotan.Obat batuk tersebut tergolongkategori morphinan dengan sifat  sedatif,  disosiatif,  dan  stimulan,  namun  pada  dosis  tinggi  yang  tidak  dianjurkan  dapat  berbentuk anestesi disosiatif.
Manfaat  yang  dapat  dirasakan  daripada  zat  aktif dextromethorphane tersebut  yaitu,  zat  aktif dextromethorphane berfungsi untuk mengobati batuk tidak berdahak karena permasalahan pada pernapasan atau  berupa infeksi  saluran  pernapasan  misalnya seperti  sinusitis,  pilek  biasa, jika  dipergunakan  dengan
benar  atau  dengan  dosis  yang  sesuai  maka  akan  memiliki  fungsi  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan pengguna yaitu obat yang digunakan untuk meredakan batuk kering yang disebabkan flu, cara kerja obat ini dalam meredakan batuk yaitu dengan cara mempengaruhi sinyal di otak yang memicu refleks batuk, produk  ini  biasanya  tidak  digunakan  untuk  batuk  berkelanjutan  yang  disebabkan  oleh  merokok  atau masalah pernapasan jangka panjang seperti bronkitis, kronis, emfisema.
Terjadinya penyalahgunaan obat dalam hal ini penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane sudah dipastikan ada unsur penyebabnya, penyebab itu sendiri adalah suatu tindakan sebelum terjadinya suatu kejadian,  sedangkan  penyalahgunaan  obat  ialah  pengkonsumsian  obat  yang  berlebihan  atau  tanpa pengawasan dari dokter yang bisa membuat racun. Masalah penyalahgunaan obat ialah suatu permasalahan yang  sering  terjadi  dan  diperlukan  pengawasan  yang  lebih  serius  demi  meminimalisirkan  terjadinya penyalahgunaan obat dalam hal ini harus bekerjasama dengan multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.
Secara  umum  setidaknya  ada  beberapa  faktor  penyebab  terjadinya  penyalahgunaan  zat  aktif dextromethorphane yaitu : timbulnya rasa ingin mencoba, timbulnya keinginan untuk bersenang-senang, suatu  syarat  untuk  bergabung  di  dalam  komunitas,  menjadikan  pelarian  terhadap  masalah  yang  dialami, adanya  rasa  bosan  yang  menimbulkan  rasa  ingin  mencoba,  karena  ingin  menghibur  diri  dan  menikmati hidup  sepuas-puasnya,  kurangnya  perhatian  dalam  lingkungan  dan  keluarga,  kurangnya  pengetahuan mengenai dampak dan bahaya penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane , faktor lingkungan pergaulan yang hampir semua menyalahgunakan zat aktif dextromethorphane.
Sangat banyak faktor yang mampu membuat seseorang menjadi penyalahguna, dalam hal ini adalah penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane , maka dari itu faktor utama yang mampu membuat seseorang berpikir dengan baik kedepannya agar terhindar dari penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane adalah faktor keluarga, karena dari keluargalah diri seseorang tersebut mendapatkan jatidiri yang baik.
Definisi  daripada  pengaturan  itu  sendiri  adalah  suatu  proses  atau  upaya  yang  mengikat  untuk mencapai suatu tujuan, cara mengikatnya adalah dengan diberikan sanksi dalam aturan yang diberlakukan, mencapai  suatu  tujuan  diperlukan  yang  namanya  aturan  agar  kehidupan  bermasyarakat  lebih  terarah  ke jalan  yang  baik  dalam  hal  ini  adalah  terhindar  dari  yang  namanya  penyalahgunaan  zat  aktif dextromethorphane, diperlukannya suatu aturan demi terpantaunya peredaran zat aktif dextromethorphane dan  mempermudah  mengantisipasi  penyalahgunaannya,  dan  juga  pentingnya  pengaturan  untuk  seorang oknum sebagai pelaku penyalahgunaan, hal tersebut agar dapat lebih ditekan suatu permasalahan hukum berupa penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane. Istilah pelaku yang ditetapkan dalam tindak pidana kasus ini merupakan barang siapa yang melakukan unsur-unsur tindak pidana menurutKUHP Pasal 55 yang secara eksplisit dapat ditentukan syarat orang ditetapkan sebagai pelaku.
Berdasarkan  hal  tersebut  sangat  perlu  adanya  pengaturan  agar  terciptanya  kedamaian  dalam kehidupan bermasyarakat, terutama bagi hal-hal yang belum diatur dalam pengaturan manapun, pengaturan dalam hal ini yaitu untuk penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane bagi para remaja yang bertindak dan melakukan hal negatif yaitu berupa mabuk-mabukan dan merusak ketenangan orang-orang disekitar.
UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berisi pengaturan dan sanksi bagi pelaku penjualan sediaan farmasi secara ilegal maupun keahlian dalam kefarmasian, hal ini tertera di dalam Pasal 106 ayat (1), Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 196, Pasal 197 dan Pasal 198 UU No. 36 Tahun 2009. Isi daripada Pasal yang disebutkan tersebut adalah : Pasal 106 ayat (1) mengenai sediaan farmasi Pasal 108 ayat (1) mengenai praktik kefarmasian diakukan oleh tenaga ahli dalam bidangnya, Pasal 108 ayat (2) mengenai ketentuan pelaksanaan praktik kefarmasian, Pasal 196 mengenai produksi atau pengedaran secara sengaja sediaan  farmasi  yang  tidak  memenuhi  syarat,  dapat  dipidana  penjara  maksimal  10  tahun  dan  denda maksimal satu miiar rupiah, Pasal 197 mengenai produksi atau pengedaran secara sengaja sediaan farmasi yang  tidak  memiliki  izin  edar  atau  illegal,  dapat  dipidana  dengan  biaya  penjara  maksimal  15  tahun  dan denda maksimal satu miliar lima ratus juta rupiah, Pasal 198 mengenai praktik kefarmasian oleh orang yang tidak berwenang dan tidak ahli di bidangnya dipidana dengan pidana denda maksimal seratus juta rupiah.
Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  36  Tahun  2009  belum  mengatur  secara  spesifik  atau  belum secara tegas mengatur mengenai zat aktif dextromethorphane, baru hanya mengatur mengenai izin edar dan pelaku  yang  bisa  mengedarkan  dan  meracik  suatu  obat,  yaitu  pihak  yang  memiliki  keahlian  dalam
kefarmasian. Begitu pula terhadap Undang-Undang Narkotika, walaupun diketahui bahwa efek daripada mengkonsumsi  zat  aktif dextromethorphane yang  dimana  dikonsumsi  secara  berlebihan  dapat menimbulkan efek seperti mengkonsumsi narkoba, juga tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengguna obat yang mengandung zat aktif dextromethorphane dalam dosis yang berlebihan dan tidak adanya tindakan lanjutan apapun. Maka dari itu, pihak kepolisian yang dimana dalam hal ini sebagai penegak hukum hanya dapat  melakukan  tindakan  berupa  pengambilan  atau  penyitaan  barang  sebagai  bukti  dan  pelaku  hanya diberikan  teguran,  namun  jika  terbukti  sebagai  penjual  secara  ilegal  dan  menyebabkan  kerugian  orang sekitar maka mereka dapat dijerat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dengan Pasal 106 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 108 ayat (2), Pasal 196, Pasal 197, dan Pasal 198 yang telah disebutkan di  atas.  Bagi  pelaku  penyalahgunaan  zat  aktif dextromethorphane yang  terbukti  hanya  mengkonsumsi dengan tidak wajar dapat ditetapkan hanya sebagai saksi, tetapi jika pelaku pengguna penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane memicu  suatu  tindakan  pelanggaran  terhadap  orang  lain  yang  mengakibatkan pidana seperti halnya melakukan keributan dan mengganggu ketertiban dan terancamnya keamanan orang lain karena tidak dapat mengontrol emosi diri oleh si pelaku pengguna zat aktif dextromethorphane , yang dimana adalah dampak daripada penyalahgunaan obat diluar dosis, maka perilaku ini dapat digolongkan ke dalam  tindak  pidana  yaitu  mengganggu  ketertiban  umum  yang  termuat  dalam  Pasal  492  ayat  (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Berdasarkan aturan yang telah dicantumkan di atas, masih belum ada aturan yang sangat tepat dan tegas dalam mengatur zat aktif dextromethorphane maupun aturan jika terjadinya penyalahgunaan, maka dari  itu  perlunya  suatu  aturan  agar  dapat  mencegah  penyalahgunaan  zat  aktif dextromethorphane yaitu terutama  aturan  terhadap  apotik/penjual  obat  dalam  penjualannya  harus  dibatasi  dan  hanya  diberikan kepada pembeli yang sudah berumur dewasa, dalam pembelian tersebut wajib menggunakan resep dokter agar  diketahui  bahwa  pembeli  tersebut  benar  membutuhkan  zat  aktif dextromethorphane demi kesehatannya,  dan  juga  diperlukannya  aturan  tindak  pidana  dan  sanksi  yang  tegas  jika  terjadinya penyalahgunaan karena dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane dapat dipastikan  terjadinya  gangguan  terhadap  orang  lain  dikarenakan  efek  dari  zat  aktif dextromethorphane dalam hal ini dapat dijerat Pasal 492 ayat (1) KUHP, sementara itu dikarenakan belum adanya aturan lebih lanjut  yang  secara  tegas  menjelaskan  mengenai  penyalahgunaan  maupun  edaran  zat  aktif dextromethorphane , maka aturan yang telah disebutkan di atas mampu dijadikan acuan untuk menertibkan agar tidak terjadinya penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane.
2. Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Zat Aktif Dextromethorphane
Penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane adalah penggunaan zat yang bersifat  patologik yang dapat berakibat  buruk.  Terdapat  banyak  informasi  kasus  penggunaan  zat  aktif dextromethorphane yang mengakibatkan  dampak  buruk  walaupunmasih  belum  terdapat  angka  pasti  yang  dapat  diberikan,  namun segenap  pihak  yang  terkait  harus  memberikan  perhatian  terkait  penyalahgunaan  zat  aktif dextromethorphane .Pada obat mengandung zat aktif dextromethorphane yang tergolong patologik ini lazim digunakan jika sesuai dosis yang diberikan yaitu: untuk dewasa dan anak diatas dua belas tahun berdosis 10 miligram hingga 20 miligram dalam waktu tiap empat jam atau berdosis 30 miligram dalam waktu enam sampai delapan jam serta batasan yang tidak lebih dari 120 miligram dalam waktu satu hari. Penggunaan sesuai dosis  yang  ditetapkan  akan  memberikan  efek  samping  yaitu  kering  pada mulut  dan  tenggorokan, mengantuk, nauseam gangguan pencernaan, kesulitan berkonsentrasi hingga menimbulkan gejala pusing ( Qorib,  2016:4 ).  Efek  paling  fatal  dari  yang  telah  disebutkan  di  atas  dalam  penyalahgunaan  zat  aktif dextromethorphane adalah  kematian,  jika  pun  beruntung  tidak  sampai  meninggal,  efek  samping  dari penyalahgunaan  zat  aktif dextromethorphane ini  tak  kalah  mengerikan  dari  penggunaan  narkotika  yaitu dapat merusak organ tubuh bagian dalam.
Dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane bahwa sangat pentingnya  peran  faktor  hukum,  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana,  dan  faktor  masyarakat  demi mendapatkan  hasil  yang  diinginkan  dalam  hal  kebaikan  bersama.  Dalam  faktor  hukum  diperlukannya aturan  yang  tegas  mengenai  izin  edar  maupun  penjualan  yang  terbatas  terutama  dalam  pembelian  harus menggunakan resep dokter agar mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane ,
dalam faktor penegak hukum diperlukannya sebagai pencegah seperti melakukan sosialisasi dan sekaligus melakukan  tindakan  yaitu  penangkapan  agar  dapat  tercegahnya  penyalahgunaan  zat  aktif dextromethorphane dan seandainya penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane terjadi maka diharapkan pelaku ditindaklanjuti agar tidak terulang kembali, dalam faktor sarana diperlukannya sosialisasi maupun pendidikan  melalui  terjun  langsung  maupun  sosial  media  agar  terutama  pada  kalangan  remaja  mampu mengetahui bahayanya penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane, sedangkan dalam faktor masyarakat diharapkan agar mematuhi aturan dan saling mengedukasi satu sama lain agar mampu menjauhi tindakan penyalahgunaan.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  diketahui  bahwa  peranan  kepolisian  dalam  penegakan  hukum sangatlah  penting,  dalam  hal  ini  adalah  sebagai  salah  satu  faktor  utama  untuk  menekan  adanya penyalahgunaan terhadap zat aktif dextromethorphane , adapun alur penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dibagi menjadi dua yaitu pertama upaya pre-emtif dan upaya preventif. Upaya Pre-emtif adalah upaya dalam mencegah secara dini yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan penyuluhan  dan  pemahaman  kepada  masyarakat  dengan  tujuan  meminimalisir  penyalahgunaan  zat  aktif dextromethorphane secara  dini.  Sedangkan  Upaya  preventif  adalah  upaya  dalam  mengurangi  maupun menutup kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan penyalahgunaan yang dapat dilakukan melalui pengadaan razia dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dari instansi pemerintah maupun masyarakat. Upaya yang kedua adalah upaya represif atau penindakan yang bersifat menanggulangi penyalahgunaan zat aktif dextromethorphan e . Upaya  represif  ini  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  dengan  penggeledahan, penyitaan,  hingga  penangkapan  dengan  syarat  mendasar  yaitu  bukti  kejahatan  telah  terjadi  dalam penyalahgunaan zat aktif dextromethorphan e.
Penanggulangan penyalahgunaan zat aktif dextromethorphan e oleh remaja yang terbukti bersalah, dalam upaya represif oleh kepolisian dapat dilakukan dengan penetapan remaja sebagai saksi dengan tujuan pihak kepolisian memperoleh informasi dari mana zat aktif dextromethorphane didapatkan apakah secara legal atau illegal. Dengan tidak adanya aturan hukum yang diberlakukan secara tegas dalam pengaturan penyalahgunaan zat aktif dextromethorphan e. Maka remaja yang terbukti mengkonsumsi dan tertangkap tangan tidak memiliki zat aktif dextromethorphan e dalam jumlah banyak dapat hanya ditetapkan sebagai saksi  selanjutnya  akan  dibina  dan  dapat  dikembalikan  kepada  pihak  orang  tua.  Bila  dalam  penyidikan diperoleh  informasi  bahwa  zat  aktif dextromethorphan e  dijual  secara  ilegal  atau  dijual  oleh  pihak  yang tidak memiliki izin maka pihak tersebut dapat diproses sesuai Pasal 106 ayat (1), Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  permasalahan  tersebut  di  atas,  maka  dapat  ditarik  simpulan  bahwa penyalahgunaan  zat  aktif dextromethorphane belum  diatur  secara  tegas,  diperlukannya  aturan  terutama terhadap  apotek/penjual  obat  mengenai  pembatasan  edaran  zat  aktif dextromethorphane dan dalam pembeliannya wajib menggunakan resep dokter, jika terjadi peredaran zat aktif dextromethorphane secara ilegal maupun terjadinya penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane maka Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 108 ayat 2, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 492 ayat (1), yang sebagaimana telah disebutkan di atas,  maka  Pasal-Pasal  tersebut  mampu  dijadikan  acuan  agar  tidak  terjadinya  penyalahgunaan  zat  aktif dextromethorphane . Sedangkan upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane terdiri dari tiga upaya yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emtif dilakukan dengan  melaksanakan  kegiatan  penyuluhan  kepada  masyarakat  mengenai  zat dextromethorphane ,  agar penggunaannya  sesuai  aturan  dokter  dan  tidak  untuk  disalahgunakan.  Upaya  preventif  dapat  dilakukan dengan meminimalisir kesempatan pelaku penyalahguna zat aktif dextromethorphane untuk berbuat, dalam hal ini adalah pembuatan aturan yang tegas mengenai pembatasan edaran zat aktif dextromethorphane dan pembelian  wajib  menggunakan  resep  dokter.  Upaya  represif  atau  penindakan  dilakukan  untuk menghentikan  pelanggaran  dalam  penyalahgunaan  zat  aktif dextromethorphane dengan  penindakan  dan
pemberian sanksi pidana yang tegas bagi pelaku penyalahgunaan zat aktif, dalam hal ini adalah tugas dari para penegak hukum.

## 2. Saran
Sesuai  dengan  pembahasan  dalam  simpulan  penelitian,  maka  peneliti  memberikan  curahan  pemikiran berupa saran kepada pihak terkait. Pertama kepada pemerintah khususnya BPOM diharapkan melakukan pengawasan dengan tegas dalam peredaran zat aktif dextromethorphane agar potensi konsumsi zat aktif dextromethorphane tidak disalahgunakan, serta diharapkan adanya peraturan khususnya peraturan hukum yang bersifat mengikat dalam pelaku yang menyalahgunakan zat aktif dextromethorphane. Kedua untuk masyarakat  sangat  diharapkan  partisipasinya  yang  aktif  dalam  mengawasi  penyimpangan  khususnya  di kalangan  remaja  dalam  penggunaan  zat dextromethorphane, karena  pergaulan  remaja  tergolong  bebas sangat rentan dengan penyimpangan-penyimpangan tingkah laku. Terakhir kepada penjual obat sebelum adanya  peraturan  lebih  lanjut  diharapkan  lebih  memilih  pembeli  terutama  faktor  umur,  membatasi penjualan terhadap pembeli dan pembelian harus menggunakan resep dari dokter.

## DAFTAR BACAAN
Aldi, R., & Munir, A. (2020). Penyalahgunaan Obat Batuk Aditusin di Kalangan Remaja. Sisi Lain Realita , Vol.5 (2). Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: PT. Citra Intrans Selaras. Dewi, I. A. K. A. (2015). Penyalahgunaan Zat Terlarang (Doping dan Napza) Sebagai Upaya Peningkatan Stamina dalam Olahraga. Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi , Vol.1 (1).
Fatimah, D. S., & Subarnas, A. (2019). Dextromethorphane : Penggunaan Klinis dan Berbagai Aspeknya. Farmaka , Vol.17 (3). Khafidoh, N. R. (2021). Penyalahgunaan Dextromethorphan di Desa Pegirikan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal . Fakultas Hukum. Politeknik Harapan Bersama.
Moeljatno. (2002). Asas-asas hukum pidana . Rineka Cipta.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Rajawali Pers. Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). Penelitian Hukum (Legal Research) . Sinar Grafika. Qorib, F. (2016). Penyalahgunaan Dexstrometorfan (dmp) dan Akibat Hukumnya. Jurnal Gema Genggong , Vol.1 . Tutik, itik T. (2006). Pengantar ilmu hukum . Jakarta : Prestasi Pustaka.