## JIUBJ

## Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa
Wisata Baruga Collaboration Center di Malili Kabupaten Luwu Timur

## Asrivana Yusuf Mangin, Arimurti Kriswibowo
Jurusan Admnistrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Correspondence email: vana26yusuf@gmail.com, arimurti.adne@upnjatim.ac.id
Abstrak. Pelaksanaan  CSR  PT.  Vale  yaitu  memberdayakan  masyarakat  salah  satunya  dengan  membangun  desa  wisata  Baruga Collaboration Center. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis Corporate Social Responsibility (CSR)  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Wisata  Baruga  Collaboration  Center  di  Malili  Kabupaten  Luwu Timur. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adala h purposive sampling dan snowball sampling . Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) Penyadaran dalam CSR pemberdayaan  masyarakat  di  desa  wisata  BCC  sudah  dilakukan  dengan  menjaring  usulan  melalui  sosialisasi  sehingga terbentuknya desa wisata BCC dan seluruh pemangku kepentingan mengetahui akan misi dan tujuan desa wisata BCC. (2) Dalam pengorganisasian  belum  optimal  ditunjukkan  dari  pengelolaan  di  desa  wisata  BCC  oleh  Bumdesma  sendiri  yang  macet/  tidak berjalan yang mengakibatkan aktivitas dan pemberdayaan di desa wisata BCC menjadi terhenti. (3) Kaderisasi yang dilakukan di desa  wisata  BCC  belum  memenuhi  secara  keseluruhan  sub-fokus  kaderisasi.  Hal  ini  ditunjukkan  perlu  dilakukan  pelatihan- pelatihan  yang  lebih sesuai dengan kebutuhan  masyarakat yang terkait dengan kondisi di desa wisata BCC dengan  memberikan pelatihan langsung kepada masyarakat (4) Dukungan teknis didapatkan dari PT. Vale pihak pemberi CSR itu sendiri, namun dari pihak  pemerintah  Desa  Baruga  sendiri  masih  sangat  minim.  (5)  Belum  memenuhi  sub-fokus  pengelolaan  system  karena  dalam penguatan  kapasitasnya  belum  sampai  ke  masyarakat  desa  wisata  BCC  sehingga  pencapaian  tujuan  desa  wisata  BCC  belum tercapai karena masih menunjukkan adanya ketergantungan masyarakat (belum mandiri).
Kata kunci : Corporate Social Responsibilty ; Desa Wisata; Pemberdayaan Masyarakat.
Abstract.  In  the  implementation  of  CSR  PT.  Vale  is  empowering  the  community,  one  of  which  is  by  building  the  Baruga Collaboration Center tourism village. This research was conducted with the aim of knowing, describing and analyzing Corporate Social  Responsibility  (CSR)  in  Community  Empowerment  of  the  Baruga  Collaboration  Center  Tourism  Village  in  Malili,  East Luwu  Regency.  The  research  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative.  The  sampling  technique  that  used  is purposive  sampling  and  snowball  sampling.  From  the  results  of  the  research  obtained,  it  shows  that:  (1)  Awareness  in  CSR community  empowerment  in  BCC  tourism  villages  has  been  carried  out  by  soliciting  proposals  through  socialization  so  BCC tourism villages is exists and all stakeholders know the mission and goals of BCC tourism villages. (2) The organization has not been optimal, it is shown from the management in the BCC tourism village by Bumdesma which is stuck which causes activities and empowerment in the BCC tourism village stop. (3) The regeneration carried out in the BCC tourism village has not fulfilled the overall sub-focus regeneration. This shows that it is necessary to conduct trainings that are more in line with the needs of the community related to conditions in BCC tourism village by providing direct training to the community. (4) Support obtained from PT. Vale that is the provider of the CSR itself, but from the Baruga Village government itself, it is still a few. (5) It has not fulfilled the system management sub-focus because in increasing its capacity, the BCC tourism village community has not yet reached the BCC tourism village destination because there is still community dependence (not yet independent).
Keywords: Corporate Social Responsibilty; Community Empowerment; Tourism Village.

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  istilah  CSR  atau Corporate  Social Responsibility sudah  sangat  tidak  asing  lagi  dan  telah mendapat  perhatian  besar  dari  berbagai  kalangan khususnya  masyarakat.  Miskiyah  (2016)  mengatakan bahwa praktik dan pengungkapan CSR mulai berkembang  seiring  dengan  semakin  meningkatnya perhatian  masyarakat  global  terhadap  perkembangan perusahaan  transnasional  atau  multinasional  yang beroperasi.  Secara  umum  CSR  adalah  sebuah  tanggung jawab  social  suatu  perusahaan  kepada  segala  hal  yang terkait  dalam  urusan  operasionalnya  atau  kepada pemangku  kepentingan  perusahaan.  Awal  mula  CSR adalah  sebagai  bentuk  regulasi  atau  aturan  di  lingkup
sector  swasta  pada  perusahaan  mengenai  tanggung jawab yang dilakukan secara sukarela.
Seiring  perkembangan  CSR  secara  global  dari tahun  ke  tahun,  CSR  bukan  lagi  menjadi  urusan  sektor privat  saja  melainkan  juga  telah  menjadi  urusan  dalam sector  public  dan  secara  bertahap  lebih  ikut  terlibat dalam  urusan  ini.  Pérez-pineda  and  Negi  (2020) mengatakan  bahwa  adanya  perhatian  CSR  dari  berbagai pemangku  kepentingan  perusahaan  (kepentingan  primer maupun sekunder) yang setidaknya pemangku kepentingan  ada di empat area utama,  yakni  pemerintah (negara dan administrasi publik), masyarakat (konsumen, LSM dan warga negara), pasar (industri dan persaingan)  dan  alam  (lingkungan).  Jelas  ditunjukkan bahwa  CSR  merupakan  urusan  public  dan  CSR
Asrivana Yusuf Mangin dan Arimurti Kriswibowo, Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Baruga Collaboration Center di Malili Kabupaten Luwu Timur
merupakan  bagian  dari  publicness.  CSR  dalam  urusan publik  terlihat  pada  penerapan  atau  pelaksanaannya adalah  bagian  dari  bentuk  implementasi  kebijakan.  Di Indonesia  sendiri,  berbagai  macam  kebijakan  atau regulasi yang mengatur tentang implementasi CSR salah satunya  Undang-undang  No.  47  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  (UUPT)  khususnya  pada  pasal  74, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan melaksanakan tanggung  jawab  sosialnya  masing-masing.  Peraturan  ini wajib dilaksanakan terkhusus pada perusahaan ekstraktif atau perusahaan yang bergerak pada bidang pengambilan kekayaan alam atau sumber daya alam.
Pada  implementasi  CSR  selain  diatur  oleh pemerintah yang meningkatkan kesadaran dan membangun  kapasitas  CSR  di  antara  perusahaan  dan pemangku  kepentingannya,  CSR  juga  masuk  sebagai actor  pelaksana  agenda  yang  dicanangkan  oleh organisasi United  Nation (UN).  Agenda  tersebut  ialah Sustainable  Development  Goals (SDGs).  A+  CSR Indonesia  (2013)  yang  menyebutkan  bahwa  75% masalah  social  dan  lingkungan  disebabkan  oleh perusahaan.  Kontribusi  atau  peran  perusahaan  pada pembangunan  sangat  buruk.  Maka,  organisasi  UN sebagai  pencetus  Agenda  SGDs  mendorong  setiap perusahaan  untuk  berkontribusi  dalam  17  target pencapaian tujuannya melalui CSR tiap-tiap perusahaan. Satu  diantara  pencapaian  SDGs  tentang  penghapusan kemiskinan.  Hopkins  (2016)  menjelaskan  bahwa keterlibatan  sector  privat  melalui  CSR  pada  capaian SDGs tentang kemiskinan yaitu dengan membayar upah dengan  layak  dan  jangkau  keluarga  dan  komunitas. Perusahaan  dalam  melaksanankan  CSR  yang  sesuai dengan  SDGs  juga  diatur  dalam  standar-standar pelaksanaan social  responsibility oleh International Standard  Organization atau  ISO  26000.  Satu  diantara tujuh  subjek  inti  ISO  26000  yaitu  tentang  melibatkan dan  memberdayakan  masyarakat.  Artinya,  CSR  dalam hal penghapusan kemiskinan (tujuan pencapaian pertama SDGs)  yang  distandarisasi  oleh  ISO  26000  ini  perlu melibatkan  dan  memberdayakan  masyarakatnya  melalui program CSR-nya. Hal ini sejalan dengan Kurnia et al. , (2020)  bahwa  program  CSR  merupakan  komitmen perusahaan  untuk  mendukung  terciptanya  pembangunan berkelanjutan ( Sustainable Development ).
Dalam  menghapus  kemiskinan,  salah  satu  cara yang  terbaik  yaitu  dengan  memberdayakan  masyarakat. Memberdayakan  masyarakat  menurut  Wijaya  (2010) menjelaskan  istilah  pemberdayaan  ( empowerment ) adalah  proses  penumbuhan  kekuasaan  dan  kemampuan diri  dari  kelompok  masyarakat  yang  miskin/  lemah, terpinggirkan, dan tertindas. Melalui proses pemberdayaan diasumsikan bahwa kelompok masyarakat  dari  strata  sosial  terendah  sekalipun  bisa terangkat  dan  muncul  menjadi  bagian  dari  lapisan masyarakat  menengah  dan  atas.  Dalam  mengentaskan kemiskinan  pemerintah  sebagai  actor  yang  sangat berperan.  Selain  itu,  Pemerintah  berupaya  melibatkan
swasta  melalui  program-program Corporate  Social Responsibility (CSR). Disampaikan oleh Puan Maharani pada  masa  jabatannya  di  Kementerian  Koordinator Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan  pada tahun  2015  dalam  Ndaru  and  Kurniawan  (2016) menyampaikan  bahwa  program  CSR  dari  perusahaan swasta  dapat  membantu  upaya  Pemerintah  dalam pengentasan  kemiskinan. Pemberdayaan yang dilakukan kepada  masyarakat  melalui  CSR  atau  tanggung  jawab social  perusahaan  salah  satunya  dilakukan  oleh perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk. PT. Vale Indonesia merupakan salah satu perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang pertambangan  dan  yang  telah  mendapat  lisensi  dari Pemerintah  Indonesia  untuk  melakukan  eksplorasi, penambangan,  pengolahan  dan  produksi  nikel  di  daerah Sulawesi khususnya daerah Kabupaten Luwu Timur.
Pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat melalui  program  CSR  salah  satunya  dilakukan  oleh perusahaan  PT.  Vale  Indonesia.  Dalam  menjalankan CSR-nya  selain  diatur  oleh  UUPT,  ISO  26000  juga berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Energi  Sumber Daya  Mineral  (ESDM)  No.  41  Tahun  2016  tentang Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  (PPM) Pada  Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan Batubara.  Dalam  program  CSR  PT.  Vale  yaitu  PPM- PKPM  (Program  Kawasan  Perdesaan  Mandiri)  yang diibentuk  dalam  Perjanjian  Kerja  Sama  (PKS)  antara pemerintah  daerah  Luwu  Timur,  PT.  Vale  dan masyarakat.  PKS  ini  memuat  tentang  pelaksanaan program CSR PT. Vale.
Salah satu dari program PPM-PKPM ini dibangun desa  wisata  Baruga  Collaboration  Center  yang diharapkan  dapat  menjadi  icon  baru  penunjang  desa wisata  sungai  Malili  yang  berbasis  pemberdayaan masyarakat.  Dalam  pembangunan  desa  wisata  Baruga Collaboration  Center  adalah  sebagai  wadah  yang dibangun untuk menunjang kegiatan CSR pemberdayaan yang  dilakukan  di  wilayah  Malili.  Desa  Wisata  BCC dalam  pemberdayaan  tersebut  dilakukan  salah  satunya membuat  pujasera  dengan  memberikan  kesempatan kepada  masyarakat  Malili  khususnya  Desa  Baruga dengan  memberikan  tempat  usaha  dalam  bidang  kuliner yang  dikoordinir  oleh  Bumdesma.  Faktanya,  dalam pelaksanaannya atau implementasinya muncul hambatan yaitu  bangunan  daripada  desa  wisata  BCC  banyak mengalami kerusakan yang cukup parah akibatnya untuk sementara  waktu  desa  wisata  ini  ditutup,  sehingga masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan juga  terhenti. Dari  fakta  yang  terjadi  akan  sangat  berpengaruh  pada tujuan yang diharapkan, terkait hal tersebut memberdayakan masyarakat perlu memperhatikan kembali  berbagai  aspek  yaitu  misi  dan  tujuan  awal. Mengingat  pemberdayaan  masyarkat  desa  wisata  BCC yang  dilakukan  melalui  program  CSR  PT.  Vale  masih terdapat hambatan, penelitian ini menggunakan teori dari Sumardjo (2014) yaitu mengenai misi utama
Asrivana Yusuf Mangin dan Arimurti Kriswibowo, Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Baruga Collaboration Center di Malili Kabupaten Luwu Timur
pemberdayaan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  CSR untuk  melihat  pemberdayaan  di  desa  wisata  BCC  yang dilakukan  oleh  PT.  Vale  melalui  program  CSR-nya dengan lima indicator yaitu; penyadaran, pengroganisasian,  kaderisasi,  dukingan  teknis  dan pengelolaan  system.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis
Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Baruga Collaboration Center di Malili Kabupaten Luwu Timur.

## Corporate Social Responsibility (CSR)
The  Word  Business  Council  for  Sustainable Development  (WBCSD)  dalam  Rothbardt  (2020) mendefinisikan CSR adalah “ continuing  commitment  by business  to  contribute  to  economic  development  while improving  the  quality  of  life  of  the  workforce  and  their families  as  well  as  of  the  community  and  society  at large. ”  Artinya  CSR  adalah  komitmen  bisnis  yang berkelanjutan  untuk  berkontribusi  pada  pembangunan ekonomi  sekaligus  meningkatkan  kualitas  hidup  tenaga kerja  dan  keluarganya  serta  komunitas  dan  masyarakat pada umumnya. Wardiyanto (2012) menjelaskan tentang peran  sector  public  dalam  CSR  yang  dibuat  oleh  World Bank.  Peran  pertama yaitu  menjalankan  peran “mandating”,  negara dalam hal  ini merumuskan standar minimal  kinerja  bisnis  yang  tertuang  dalam  kerangka hukum.  Dalam  hal  ini  membuat  kebijakan  atau peraturaan  bagi  para  perusahaan  untuk  mengatur  setiap CSR yang ada. direktur perusahaan. Dalam menjalankan peran  “ facilitating “,  negara  menumbuhkan  kondisi, memfasilitasi,  atau  memberi  insentif  agar  perusahaan mau melaksanakan  agenda CSR atau ikut terlibat dalam program  perbaikan  sosial  dan  lingkungan.  Peran pemerintah  disini  adalah  sebagai  catalytic  atau  pemberi dukungan ( supporting role ), misalnya dengan menyediakan  dana  bagi  riset,  penyebaran  informasi, pelatihan  ataupun  kampanye  penyadaran.  Peran  ke-tiga sebagai  “ partnership “  merupakan  peran  penting  dalam agenda CSR. Kemitraan strategis

## Pemberdayaan Masyarakat
Mulyawan  (2016)  mengatakan  secara  konseptual, pemberdayaan ( empowerment ), berasal dari kata ‘ power ’ (kekuasaan  atau  keberdayaan).  Karenanya,  ide  utama pemberdayaan  bersentuhan  dengan  konsep  mengenai kekuasaan. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan CSR yaitu adanya program CSR pemberdayaan yang perlu melihat dan dikaji misi utama pemberdayaan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  CSR. Sangat  penting  untuk  melihat  misi  dalam  program pemberdayaan  agar  dalam  pelaksanaan  program  CSR yang  berlangsung  akan  lebih  mudah  dan  lebih  terarah sehingga tercapainya tujuan program CSR pemberdayaan yaitu terbentuknya individu dan masyarakat  menjadi  mandiri,  sejahtera  dan  bermartabat. Kemandirian  tersebut  meliputi  kemandirian  berpikir,
bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Oleh  karena  itu,  program  CSR  pemberdayaan  perlu melihat dan dikaji misi utama pemberdayaan masyarakat dalam  pelaksanaan  CSR.  Sangat  penting  untuk  melihat misi  dalam  program  pemberdayaan  agar  dalam pelaksanaan  program  CSR  yang  berlangsung  akan  lebih mudah  dan  lebih  terarah  sehingga  tercapainya  tujuan program  CSR  pemberdayaan.  Sumardjo  (2014)  Misi utama  pemberdayaan  adalah:  (1)  mengembangkan proses penyadaran warga masyarakat;
(2) mengembangkan kemampuan pengorganisasian komunitas; (3) mengembangkan kaderisasi; (4) mengembangkan  akses  dukungan  teknis;  dan  (5) memperkuat  kapasitas  masyarakat  dalam  mengelola sistem social internal.

## Desa Wisata
Su’udi  and  Suwando  (2015)  mengatakan  bahwa secara  lebih  komprehensif  menjabarkan  desa  wisata sebagai  suatu  wilayah  pedesaan  yang  menawarkan keseluruhan  suasana  yang  mencerminkan  keaslian  desa, baik  dari  segi  kehidupan  sosial  budaya,  adat  istiadat, aktifitas  keseharian,  arsitektur  bangunan,  dan  struktur tata ruang desa, serta potensi yang mampu dikembangkan  sebagai  daya  tarik  wisata,  misalnya: atraksi, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan,  dan  kebutuhan  wisata  lainnya.  Artinya bahwa dalam pembangunan desa wisata yang diperuntukkan  kepada  masyarakat  akan  menciptakan kesejahteraan  sosial  kepada  masyarakat  dan  dengan melibatkan  masyarakat  pada  pembangunan  desa  wisata berarti memberikan keluasan dalam mengatur sebagaimana  keaslian  desa  dengan  apa  yang  ada  di dalamnya seperti kehidupan sosial budaya, sejarah desa, adat  istiadat  dan  sebagainya.  Marlina  (2015)  juga mengatakan  pembangunan  di  tingkat  desa  secara spesifikharus  mampu  melihat  kebutuhan  dan  potensi yang dimiliki oleh desa tersebut.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini menggunakan teori misi utama pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan  CSR  menurut  Sumardjo  (2014)  yakni: Penyadaran,  Pengorganisasian,  Kaderisasi,  Dukungan Teknis dan Pengelolaan Sistem. Penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu purposive sampling dan snowball  sampling .  Adapun  teknik  pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.  Sedangkan  teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  model  analisis data interaktif dari Miles, Huberman and Saldana (2014) yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Asrivana Yusuf Mangin dan Arimurti Kriswibowo, Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

## Wisata Baruga Collaboration Center di Malili Kabupaten Luwu Timur

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberdayaan  masyarakat  sangat  diperlukan dalam memberikan perlindungan, menyokong, memfasilitasi  dan  yang  terpenting  dalam  memberikan keberdayaan  atau  kekuasaan  dalam  menggali  potensi baik secara individu maupun komunitas khususnya pada masyarakat di wilayah pemberdayaan PT. Vale. Melalui CSR-nya  PT.  Vale  menjalankan  hal  tersebut  melalui Program  yang  dibetuk  dengan  berkolaborasi  dengan pemerintah  dan  masyarakat  pemberdayaan  wilayah  PT. Vale itu sendiri. Dalam menjalankan program CSR-nya, PT.  Vale  dalam  programnya  yaitu  PPM-PKPM mendirikan bangunan salah satunya bagunan desa wisata yang  disebut  Baruga  Collaboration  Center  (BCC). Pemberdayaan  yang  dilakukan  di  desa  wisata  BCC  ini agar  dapat  mendorong  berkembangnya  sektor  ekonomi masyarakat  desa  yang  muaranya  tercipta  kemandirian desa. Dalam pengawasan dan pengelolaannya  dilakukan oleh  Bumdesma  mulai  dari  manajemen  keuangan  yang diatur  oleh  Bumdesma,  harga  jualan  yang  ditetapkan oleh  Bumdesma  dengan  tidak  merugikan  ke  pedagang atau  masyarakat  yang  menjual  serta  Bumdesma  yang akan  menentukan  kriteria  menu  apa  saja  yang  akan disediakan  pedagang  atau  masyarakat  yang  menjual. Faktanya,  dalam  pelaksanaannya  atau  implementasinya muncul  hambatan  yaitu  bangunan  daripada  desa  wisata BCC  banyak  mengalami  kerusakan  yang  cukup  parah akibatnya untuk sementara waktu desa wisata ini ditutup, sehingga masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan juga menjadi  terhenti.  Fakta  yang  terjadi  akan  sangat berpengaruh  pada  tujuan  yang  diharapkan,  terkait  hal tersebut memberdayakan masyarakat perlu memperhatikan  kembali  berbagai  aspek  yaitu  misi  dan tujuan awal. Penelitian ini menggunakan teori Sumardjo ( 2014)  misi  utama  pemberdayaan  masyarakat  dalam pelaksanaan CSR, yakni: Penyadaran, Pengorganisasian, Kaderisasi,  Dukungan  Teknis  dan  Pengelolaan  Sistem yang  mencakup  CSR  dalam  proses  pemberdayaan masyarakat desa wisata BCC, yaitu:

## Penyadaran
Penyadaran  dilakukan  dalam  hal  ini  yaitu,  target yang hendak diberdayakan (masyarakat) diberi pencerahan  dalam  bentuk  pemberian  penyadaran  bahwa mereka  mempunyai  hak  untuk  mempunyai  sesuatu. Terkait hal ini CSR dalam pemberdayaan oleh PT. Vale memberikan  penyadaran  kepada  masyarakat  Desa Baruga.  Pemberdayaan  masyarakat  dalam  pelaksanaan CSR,  yaitu  mengembangkan  proses  penyadaran  warga masyarakat. Artinya kesadaran merupakan perisai  hidup yang mendorong dinamika masyarakat untuk memenuhi kebutuhan  bersama  secara  optimal.  Dilakukannya penyadaran  dalam  hal  ini  masyarakat  tidak  tahu,  tidak sadar, lamban/mandeg (karena sebab yang saling terkait) maka  dalam  hal  penyadaran  yaitu  memberikan pemahaman  yang  menyeluruh  kepada  masyarakat  yang diberdayakan  melalui  program  CSR  pemberdayaan.
Pengenalan  dan  penyadaran  kepada  masyarakat  bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat berkembang (Mulyawan,  2016).  Dalam  hal  ini  peran  dari  pada pendamping sangat besar dalam penyadaran.
Berdasarkan hasil penelitian CSR dalam pemberdayaan  masyarakat  desa  wisata  BCC,  dapat dinyatakan  sudah  memenuhi  sub-fokus  penyadaran. Penyadaran  yang  dilakukan  melalui  CSR  dalam pemberdayaan  masyarakat  di  desa  Baruga  ini  dengan menjaring  usulan  melalui  sosialisasi,  musyawarah  desa dan  musyawarah  antar  desa  dengan  menyadarkan  akan pemberian pandangan dengan melihat potensi lingkungan  Desa  Baruga  yang  akan  dikembangkan sehingga  diputuskan  secara  bersama  terbangunnya  desa wisata  BCC.  Sejalan  dengan  hal  tersebut  Hamid  (2018) mengatakan  bahwa  dilakukannya  sosialisasi  sebagai upaya mengkomunikasikan rencana kegiatan pemberdayaan  masyarakat  yang  akan  dilakukan  di wilayah  tersebut.  Dalam  sosialisasi  kegiatan  perlu dikemukakan  tentang  pihak-pihak  yang  terkait  dan  ikut berpartisipasi,  pembagian  peran/tugas,  pendekatan, strategi pelaksanaan dan langkah-langkah/tahapan kegiatan  yang  akan  dilakukan.  Pemberian  pemahaman akan  misi  dan  tujuan  daripada  desa  wisata  BCC diketahui  secara  bersama  mulai  dari  pihak  perusahaan, pendamping/fasilitator  program  CSR  dan  masyarakat desa  wisata  BCC  yaitu  dengan  mengembangkan  dan memaksimalkan  sumber  daya  terutama  penjual  di  desa wisata  BCC  dan  melakukan  manajemen  bisnis  dengan membentuk  lapangan  pekerjaan  baru  yang  dapat berkontribusi  meningkatkan  pendapatan  masyarakat yang bisa berkelanjutan dan hadirnya desa.

## Pengorganisasian
Dalam  pengorganisasian  yaitu  dasar  sebagai penguatan  organisasi  yang  memungkinkan  masyarakat berdaya.  Pengorganisasian  juga  mengacu  pada  prinsip memanfaatkan  kelembagaan  berakar  kuat  dan  dalam pengorganisasian  juga  melihat  dan  menilai  kembali kinerja  pada  pemberdayaannya.  Organisasi  yang memberdayakan  harus  memiliki  komitmen  baik  dalam proses  pengambilan  keputusan,  pengelolaan  sistem  dan penyusunan  struktur  organisasi  yang  dirancang  untuk memungkinkannya  mengaplikasikan  prinsip-prinsip  dan praktek tanggung jawab sosial tersebut (Sumardjo et al. , 2014).  Organisasi  dalam  hal  ini  adalah  pemberi  CSR yaitu  perusahaan.  PT.  Vale.  Dalam  CSR-nya  menyusun struktur  organisasi  pada  program  CSR  PPM-PKPM.  Di desa  wisata  BCC  sendiri  yang  adalah  salah  satu  output dari  Program  PPM-PKPM  dalam  pengorganisasiannya membentuk  dan  melibatkan  serta  memberikan  mandat kepada pendamping-pendamping melalui Konsultan PT. Vale  yaitu  pendamping  khusus  program  PPM-PKPM dalam kawasan layanan jasa dan perkotaan yang menjadi kawasan  desa  wisata  BCC  dan  juga  dibentuk  Badan Kerjasama  Antar  Desa  (BKAD).  Dalam  hal  ini  sebagai upaya  mengkomunikasikan  dan  mengkordinasikan  serta
Asrivana Yusuf Mangin dan Arimurti Kriswibowo, Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Baruga Collaboration Center di Malili Kabupaten Luwu Timur
mengevaluasi  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  di desa wisata Baruga Collaboration Center.
Dengan adanya pengorganisasian berarti memanfaatkan  kelembagaan  berakar  kuat  yang  mana dalam  hal  ini  diperlukan  banyak  pertemuan  dan  diskusi didalamnya  dan  dikemukakan  tentang  pihak-pihak  yang terkait  dan  ikut  berpartisipasi,  pembagian  peran/tugas, pendekatan,  strategi  pemberdayaan  dan  langkah- langkah/tahapan  kegiatan  yang  akan  dilakukan  ke depannya. Di desa wisata BCC sendiri dalam pertemuan dan  diskusi  mengenai  pemberdayaan  masyarakatnya dilakukan  oleh  seluruh  pemangku  kepentingan  di  desa wisata  BCC  dalam  waktu  satu  bulan  sekali  untuk menghindari polemic. Selanjutnya dalam pengorganisasian  juga  melihat  dan  menilai  kembali kinerja dalam pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat desa  wisata  BCC  yaitu  oleh  Bumdesma  yang  diberikan mandat  secara  langsung  untuk  mengelola.  Namun, terdapat  hambatan  yang  mana  konstruksi  bangunan rusak  sehingga  sempat  membuat  desa  wisata  BCC ditutup  dan  mengakibatkan  pemasukan  berkurang sehingga  Bumdesma  membutuhkan  modal  yang  tidak sedikit  baik  dalam  pembenahan  bagunan  BCC  maupun modal dalam Bumdesma itu sendiri untuk pemberdayaan kepada  masyarakat.  Dapat  dikatakan  bahwa  pada  sub- fokus pengorganisasian dalam pemberdayaan masyarakat desa wisata BCC belum optimal. Ditunjukkan  dari  pengelolan  Bumdesma  sendiri  yang macet/tidak  berjalan  yang  mengakibatkan  aktivitas  dan pemberdayaan di desa wisata BCC menjadi terhenti.

## Kaderisasi
Dalam  kaderisasi  membantu  menyusun  rencana keberlanjutan  dari  program  CSR  pemberdayaan  dan mengambil  alih  tugas  fasilitator.  Artinya  bahwa  dalam setiap  program  CSR  pemberdayaan  pada  hakekatnya memiliki keharusan mempersiapkan kader-kader pengembang  keswadayaan  local  yang  akan  mengambil alih  tugas  pendamping.  Hal  ini  agar  masyarakat  yang diberdayakan,  dilatih  dan  dipersiapkan  dengan  berbagai keterampilan  yang  tentunya  sesuai  dengan  kebutuhan program  CSR  pemberdayaan,  sehingga  memiliki kemampuan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  CSR  dalam pemberdayaan  masyarakat  desa  wisata  BCC,  dapat dinyatakan  belum  memenuhi  secara  keseluruhan  sub- fokus  kaderisasi.  Dalam  pemberdayaan  yang  dilakukan di  desa  wisata  BCC  telah  dilakukan  pelatihan-pelatihan kepada  pengelola  desa  wisata  BCC  yaitu  Bumdesma dengan adanya pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan  keuangan  dan  juga  manajemen  dalam berbisnis.  Namun,  perlu  dilakukan  pelatihan-pelatihan dengan  pelatihan  yang  lebih  spesifik  dan  lebih  sesuai dengan  kebutuhan  masyarkat  yang  diberdayakan  terkait dengan  kondisi  yang  ada  di  desa  wisata  BCC  dengan memberikan  pelatihan  langsung  kepada  masyarakat khususnya  pelatihan  yang  dapat  menambah skill daripada masyarakat.

## Dukungan Teknis
Dukungan teknis yaitu memerlukan bantuan suatu lembaga dari luar yang menguasai sumberdaya informasi &  teknologi  (bisa  pemerintah/swasta).  Dukungan  teknis dalam  hal  ini  diperlukannya  dukungan  pada  CSR pemberdayaan  yaitu  adanya  bantuan  dari  aparat pemerintah  dan  swasta  itu  sendiri.  Dengan  adanya dukungan  teknis  akan  lebih  mudah  dalam  pencapaian tujuan  program  CSR  pemberdayaan.  Berdasarkan  hasil penelitian  CSR  dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa wisata  BCC,  dapat  dinyatakan  sudah  memenuhi  secara keseluruhan sub-fokus dukungan teknis. Dalam pemberdayaan  masyarakat  desa  wisata  BCC  ditemukan adanya  dukungan  teknis  dari  pihak  pemberi  CSR perusahaan  PT.  Vale  (swasta)  itu  sendiri  maupun dukungan  dari  pemerintah.  Perusahaan  PT.  Vale  telah banyak memberikan dukungan, baik dari segi pendanaan akan  pengadaan  desa  wisata  BCC  itu  sendiri  bahkan sampai kepada pemberian pendampingan dalam memberdayakan  masyarakat  desa  wisata  BCC.  Namun, desa  wisata  BCC  masih  memerlukan  dukungan  dalam pemberian  modal  pertama  agar  aktifitas  pemberdayaan di desa wisata BCC bisa berjalan kembali.
Untuk  dukungan  dari  pemerintah  khusunya pemerintah  desa  masih  sangat  minim  karena  belum memahami  sepenuhnya  akan  keberadaan  desa  wisata Baruga  Collboration  Center.  World  Bank  dalam Wardiyanto  (2012)  pemerintah  dalam  CSR  adalah sebagai catalytic atau  pemberi  dukungan  ( supporting role ),  misalnya  dengan  menyediakan  dana  bagi  riset, penyebaran  informasi,  pelatihan  ataupun  kampanye penyadaran.  Namun,  ditemukan  bahwa  dukungan  dari pemerintah  sendiri  khususnya  pada  pemerintah  desa belum  banyak  memberikan  kontribusi  karena  dikatakan masih  belum  memahami  akan  keberadaan  desa  wisata BCC ini yang sebenarnya adalah milik dari Desa Baruga dan uang sudah menjadi asset desa yang bisa meciptakan lapangan  pekerjaan  kepada  masyarakatnya  yang  belum mempunyai  pekerjaan,  sehingga  ditunjukkan  bahwa dukungan  dari  pemerintah  Desa  Baruga  sendiri  dapat dikatakan  masih  sangat  minim.  Terkait  dengan  hal  ini pemerintah  Desa  Baruga  sebagai supporting  role masyarakat  desa  wisata  Baruga  Collaboration  Center seharusnya  memberikan  dukungan  dan  memperhatikan asset  desa  yang  telah  diberikan  oleh  PT.  Vale  sebagai bentuk  CSR.  Selain  itu  peran  pemerintah  juga menjalankan  peran “ facilitating “,  yaitu  negara menumbuhkan  kondisi,  memfasilitasi,  atau  memberi insentif agar perusahaan mau melaksanakan agenda CSR atau  ikut  terlibat  dalam  program  perbaikan  sosial  dan lingkungan. Artimya bahwa dalam adanya pemberdayaan masyarakat desa wisata Baruga Collaboration  Center  pemerinrah  Desa  Baruga  juga memfasilitasi akan keperluan dari Bumdesma-nya untuk pengelolaan Desa Wisata BCC.
Asrivana Yusuf Mangin dan Arimurti Kriswibowo, Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

## Wisata Baruga Collaboration Center di Malili Kabupaten Luwu Timur

## Pengelolaan Sistem
Pengelolaan  system  yaitu  memperkuat  kapasitas masyarakat  dalam  mengelola  sistem  sosial  internal  dan yang terkait dengan sistem lainnya artinya bahwa dalam pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  yaitu dilakukan  penguatan  kapasitas  sehingga  melihat  adanya harapan  yang  muncul  akan  keberhasilan  pemberdayaan dalam  mengelola  system  lainnya  agar  CSR  ini  tidak menciptakan ketergantungan kepada masyarakatnya atau lebih mandiri. Pemberdayaan masyarakat di  desa  wisata BCC  sendiri  pengelolaan  sistemnya  ditemukan  bahwa adanya  penguatan  kapasitas  yang  diberikan  kepada setiap pendamping dalam memberdayakan masyarakatnya  dan  pada  kenyataanya  masih  belum menyentuh  kepada  masyarakatnya  itu  sendiri  secara langsung  dalam  memberdayakan,  desa  wisata  BCC masih  memerlukan  lebih  lagi  dalam  penguatan kapasitasnya  baik  dukungan  secara  moril  dan  tindakan oleh  masing-masing stakeholder kepada  masyarakatnya langsung.
Akhir dalam system ini yaitu melihat tujuan dalam memberdayakan  apakah  sudah  tercapai.  Tujuan  akhir pemberdayaan  masyarakat  adalah  terbentuknya  individu dan  masyarakat  menjadi  mandiri,  sejahtera  dan bermartabat. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan  (Sumardjo et  al. ,  2014).  Dilapangan  ditemukan bahwa  pencapaian  tujuan  dalam  pemberdayaan  yang telah  dilakukan  di  desa  wisata  BCC  masih  belum maksimal  tercapai  dikarenakan  banyaknya  factor-faktor dan  tantangan  yang  ada  baik  dari  pengelola  BCC  yang masih  membutuhkan  pembenahan  dan  permodalan, individual  dari  masyarakat  yang  diberdayakan  memiliki pandangan yang berbeda-beda yang menunjukkan masih adanya  ketergantungan  masyarakat  desa  wisata  BCC kepada  perusahaan  PT.  Vale  atau  belum  mandiri.  Dapat dikatakan  bahwa  dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa wisata  BCC  belum  memenuhi  sub-fokus  pengelolaan system. Ditunjukkan bahwa dalam penguatan kapasitasnya  masih  hanya  sampai  kepada  pendamping program  dari  CSR  PT.  Vale  yaitu  seperti  BKAD  dan Bumdesma  dan  belum  sampai  kepada  masyarakat  desa wisata BCC secara langsung sehingga dalam pencapaian tujuan  desa  wisata  BCC  belum  tercapai  karena menunjukkan adanya ketergantungan masyarakat (belum mandiri)  kepada  PT.  Vale  dalam  hal  keinginan  akan pemenuhan  permodalan  dan  pembiayaan  pembenahan bangunan dari desa wisata BCC.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  mengenai Corporate  Social  Responsibility Dalam  Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Baruga Collaboration Center di Malili  Kabupaten  Luwu  Timur  yang  telah  dilakukan peneliti  berdasarkan  5  (lima)  sub-fokus  penelitian  yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penyadaran  CSR  dalam  pemberdayaan  masyarakat desa wisata BCC dilakukan dengan menjaring usulan melalui sosialisasi, musyawarah desa dan musyawarah  antar  desa  dengan  menyadarkan  akan pemberian  pandangan  dengan  melihat  potensi lingkungan  Desa  Baruga  yang  akan  dikembangkan sehingga  diputuskan  secara  bersama  terbangunnya desa  wisata  BCC.  Pemberian  pemahaman  akan  misi dan  tujuan  daripada  desa  wisata  BCC  diketahui secara  bersama  mulai  dari  pihak  perusahaan, pendamping/fasilitator program CSR dan masyarakat desa  wisata  BCC.  Maka  dapat  dinyatakan,  CSR dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa  wisata  BCC telah memenuhi sub-fokus penyadaran.
2. Pengorganisasian CSR dalam pemberdayaan masyarakat  desa  wisata  BCC  belum  optimal. Ditunjukkan  dari  pengelolaan  di  desa  wisata  BCC oleh  Bumdesma  sendiri  yang  macet/  tidak  berjalan yang  mengakibatkan  aktivitas  dan  pemberdayaan  di desa wisata BCC menjadi terhenti.
3. CSR  dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa  wisata BCC belum memenuhi  secara keseluruhan sub-fokus kaderisasi.  Hal  ini  ditunjukkan  bahwa  perlu dilakukan  pelatihan-pelatihan  dengan  pelatihan  yang lebih  spesifik  dan  lebih  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  yang  terkait  dengan  kondisi  yang  ada  di desa  wisata  BCC  dengan  memberikan  pelatihan langsung  kepada  masyarakat  khususnya  pelatihan yang  dapat  menambah skill daripada  masyarakat  di desa wisata BCC.
4. CSR  dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa  wisata BCC  telah  mendapat  banyak  dukungan  dari  pihak pemberi CSR itu sendiri yaitu PT. Vale baik dari segi pendanaan akan pengadaan desa wisata BCC sampai kepada pemberian pendamping dalam memberdayakan  masyarakat  desa  wisata  BCC. Namun,  dukungan  dari  pemerintah  khususnya  pada pemerintah desa belum banyak memberikan kontribusi  karena  desa  belum  memahami  akan keberadaan  desa  wisata  BCC  ini  adalah  milik  Desa Baruga juga.
5. CSR  dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa  wisata BCC  belum  memenuhi  sub-fokus  pengelolaan system.  Ditunjukkan  bahwa  dalam  penguatan kapasitasnya masih hanya sampai kepada pendamping program dari CSR PT. Vale yaitu seperti BKAD  dan  Bumdesma  dan  belum  sampai  kepada masyarakat  desa  wisata  BCC  secara  langsung sehingga  dalam  pencapaian  tujuan  desa  wisata  BCC belum  tercapai  karena  masih  menunjukkan  adanya ketergantungan  masyarakat  (belum  mandiri)  kepada PT.  Vale  dalam  hal  keinginan  akan  pemenuhan permodalan  dan  pembiayaan  pembenahan  bangunan dari desa wisata BCC.
Asrivana Yusuf Mangin dan Arimurti Kriswibowo, Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Baruga Collaboration Center di Malili Kabupaten Luwu Timur

## DAFTAR PUSTAKA
A+ CSR Indonesia, J. 2013, Pembangunan Berkelanjutan, CSR, dan Penanganan Kemiskinan, Akuntabilitas  Sosial  CSR  Industri Ekstraktif dan Peranannya dalam
Penanggulangan  Kemiskinan .  Jakarta:  Publish What  You  Pay  (PWYP)  Indonesia.  Available  at: https://www.slideshare.net/pwypindonesia/jalal- pembangunan-berkelanjutan-csr-dan-penanganan- kemiskinan.
Hamid, H. 2018, Manajemen Pemberdayaan
Masyarakat . Edited by T. S. Razak. Makassar: De La Macca.
Hopkins,  M.  J.,  2016,  Corporate  Social  Responsibility (CSR)  and  the  United  Nations  Sustainable Development  Goals  (SDG):  the  Role  of  the
Private Sector, (April). Available at:
https://www.csrfi.com/wp-
content/uploads/2013/10/CSR-and-the-United- Nations-SDGs.pdf.
Kurnia,  A. et  al. 2020,  Sustainable  Development  Dan CSR, Prosiding  Penelitian  dan  Pengabdian kepada Masyarakat , 6(3), 231.
doi: 10.24198/jppm.v6i3.26211.
Marlina,  N.  2015,  Strategi  Pembangunan  Desa  Wisata Kandri  Menuju  Kesejahteraan  Masyarakat’,
Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan ,  1(2),  60–73.
doi: 10.14710/jiip.v1i2.1620.
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.  and  Saldana,  J.  2014,
Qualitative Data Analysis: A Methotods
Sourcebook . third. SAGE.
Miskiyah,  A.  2016,  Determinan  Pengungkapan  Islamic Social  Reporting  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan yang  Masuk  dalam  Daftar  Efek  Syariah  Tahun 2013-2015). Universitas
Muhammadaiyah Surakarta.
Mulyawan,  R.  2016, Masyarakat,  Wilayah  dan Pembangunan . Edited by W. Gunawan. Bandung:
UNPAD Press.
Ndaru, F.  A. and Kurniawan,  T. 2016, Corporate Social
Responsibility Partnership to  Alleviate Poverty in Kulon  Progo  Regency, Bisnis  &  Birokrasi Journal , 22(3). doi: 10.20476/jbb.v22i3.6436. Peraturan  Menteri  Energi  Sumber  Daya  Mineral
(ESDM) No. 41 Tahun 2016 tentang
Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat (PPM)  Pada  Kegiatan  Usaha  Pertambangan Mineral dan Batubara Pérez-pineda,  J.  A.  and  Negi,  A.  2020, Sustainability Standards  and  Global  Governance .  Edited  by  J. Blankenbach. Mexico: Springer. doi: 10.1007/978-981-15-3473-7. Rothbardt, J. 2020, Global Corporate Social Responsibility Reporting Regulation , SSRN Electronic Journal . New Jersey.
doi: 10.2139/ssrn.3510187. Su’udi, A. and Suwando, D. 2015, Perencanaan Konsep
Pengelolaan  dan  Pembiayaan  Pembangunan Kawasan  Wisata  Hutan  Mangrove  Desa  Bedono, Kecamatan  Sayung,  Kabupaten  Demak, Ruang , 1(2), 41–50. doi: 10.14710/ruang.1.2.51-60. Sumardjo et  al. 2014, Implementasi  CSR  melalui Program  Pengembangan  Masyarakat:  Inovasi Pemberdayaan  Masyarakat  PT.  Pertamina  EP. Asset  3  Subang  Field , Pertamina  EP.  Asset .
Bogor: CARE Institut Pertanian Bogor.
Wardiyanto,  B.  2012,  Administrasi  Negara  dan Corporate Social Responsibility: Sebuah Enabling Environment, Jejaring  Administrasi  Publik ,  4(1),
73–79. Available at:
http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers- admpdf1de1e257full.pdf.
Wijaya,  M.  2010,  Kemiskinan  dan  pemberdayaan masyarakat desa, Journal of Rural and Development , 1(1), 1–9.
Undang-undang  No.  47  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 74