## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2633 /http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Sitaan Yang Hidup Dalam Fungsi Rupbasan Sebagai Tempat  Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
Fero Frets Paren Wenur
Magister Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received 23 November 2021 Publish 01 Januari 2022 In Article 1 point 16 of the Criminal Procedure Code, which reads "Confiscation is a  series  of  actions  by  an  investigator  to  take  over  and  or  keep  under  his  control movable  or  immovable  objects,  tangible  or  intangible,  for  the  purpose  of  proof  in investigation,  prosecution.  ,  and  the  judiciary."  confiscation  is  justified  by  law  for the  purpose  of  criminal  proceedings  but  must not be  carried  out  arbitrarily  but  in ways  that  have  been  determined  or  determined  by  law  must  not  violate  human rights,  so  that  in  practice  confiscation  is  still  carried  out  with  procedures  and basics.  legal  basis  in  law,  although  under  Article  39  of  the  Criminal  Procedure Code, objects that can be subject to confiscation have been regulated in that article. However, it only describes the confiscation of tangible or intangible movable goods and immovable objects or goods which are used or obtained from criminal acts. So it needs a comprehensive arrangement in managing the living confiscated objects .
Keywords:
Sitaan Hidup, Rupbasan,Hewan
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima 23 November 2021 Publis 01 Januari 2022 Dalam  Pasal  1  butir  ke-16  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  yang berbunyi  “Penyitaan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mengambil  alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud  atau  tidak  berwujud,  untuk  kepentingan  pembuktian  dalam  penyidikan, penuntutan,  dan  peradilan.”  penyitaan  dibenarkan  oleh  undang-undang  guna kepentingan acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tetapi dengan  cara-cara  yang  telah  ditetapkan  atau  ditentukan  oleh  undang-undang  tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sehingga dalam perakteknya penyitaan tetaplah dilakuan  dengan  prosedur  dan  dasar-dasar  yang  sah  dalam  hukum,  meski  demkian Berdasarkan Pasal 39 KUHAP benda-benda  yang dapat dikenakan Penyitaan telah di atur dalam pasal tersebut. Akan tetapi Hanya menjabarkan perampasan terhadap barang  bergerak  yang  berwujud  atau  tidak  berwujud  serta  benda  atau  barang  yang tidak  bergerak  dimana  yang  digunakan  atau  yang  di  peroleh  dari  tindak  pidana. Sehingga  perlu  pengaturan  yang  komprehensif  dalam  mengatur  objek  sitaan  yang hidup.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Fero Frets Paren Wenur Magister Hukum, Universitas Indonesia Email: fero.frets.paren.w20@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban  tersebut  muncul  karena  adanya  aturan  hukum  yang  mengatur  dan  memberikan kewajiban  kepada  subyek  hukum.  Subyek  hukum  yang  dibebani  kewajiban  harus  melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum
Dalam  Pasal  1  butir  ke-16  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  yang  berbunyi “Penyitaan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mengambil  alih  dan  atau  menyimpan  di
bawah  penguasaannya  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud,  untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”
Penyitaan dibenarkan oleh undang-undang guna kepentingan acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tetapi dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang  tidak  boleh  melanggar  hak  asasi  manusia,  sehingga  dalam  perakteknya  penyitaan tetaplah  dilakuan  dengan  prosedur  dan  dasar-dasar  yang  sah  dalam  hukum,  meski  demkian Berdasarkan  Pasal  39  KUHAP  benda-benda  yang  dapat  dikenakan  Penyitaan  telah  di  atur  dalam pasal tersebut.
Berdasarkan Pasal 39 KUHAP benda-benda yang dapat dikenakan Penyitaan ;
(1) Yang Dapat Dikenakan Penyitaan Adalah:
a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Melalui  perampasan  terhadap  barang  itu  sendiri  dimana  barang  dalam  pengertian  secara umum menurut undang-undang di definisikan sebagai barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat  menjadi  objek  dari  hak  milik  termuat  dalam  pasal  499  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, sesuai dengan pernyataan tersebut adala hak milik dari si pelaku.
Akan  tetapi  Benda  sitaan  yang  diperoleh  karena  adanya  perkara  pidana,  telah  menimbulkan permasalahan  yang  rumit  karena  di  samping  pentingnya  sebagai  bukti  dalam  proses  pengadilan, juga  karena  nilainya  yang  sangat  berharga,  baik  nilainya  bagi  perkara,  maupun  nilai  nominalnya, khususnya dalam perkara besar seperti korupsi. Dan oleh sebab itu banyak mempengaruhi tentunya perhatian dan kebutuhan terhadap peroses penyitaan, terhadap benda atau barang yang ada.
Hanya  menjabarkan  perampasan  terhadap  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  tidak berwujud serta benda atau barang yang tidak bergerak dimana yang digunakan atau yang di peroleh dari  tindak  pidana.  Sehingga  menjadikan  keterbatasan  dalam  menindak  suatu  perbuatan  pidana yang dimana seharusnya berlandaskan asas legalitas.
Adapun    dalam  proses  penyitaan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  yang  berwenang  yang  di tunjuk  oleh  Undang-Undang.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  Pada  pasal  39 secara  formil  mengatur  dalam  definisi  barang  atau  benda  yang  dapat  dikenakan  penyitaan setelahnya sesuai dengan Pasal 44 Kuhap akan di akan di simpan dalam rumah penyimpana benda sitaan  negara.  Sementara  dalam  perakteknya  sejauh  ini  sudah  banyak  hewan  yang  menjadi  objek sitaan  Pada  kenyataan  yang  terjadi  hewan-hewan  tersebut  di  taruh  di  balai  konservasi  dan  sejenis nya  ada  beberapa  hewan  sitaan  yang  terancam  mati  akibat  kekurangan  makanan  serta  perawatan yang kurang memadai akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, serta hewan-hewan yang di terima tidak selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ada yang stres serta mengalami sakit akibat perlakuan atau perawataan yang kurang baik dari si pemiliknya sehingga perlunya perhatian dan penanganan  yang serius dari penegak hukum. Tidak hanya dari proses kebutuhan hukum  nya saja yang perlu perhatian khusus, akan tetapi dari hewan yang merupakan hasil sitaan tersebut juga harus di lindungi dan harus ada tanggung jawab secara pengaturan hukum yang mengatur dan sikap tindak yang sesuai dengan kebutuhan hewan-hewan tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang  tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia
yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini diadasrakan kepada bahan hukum primer dan sekunder,  yaitu  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undanganDengan  singkatnya  bahwa  penelitian  yuridis  normatif  membahas  doktri- doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.
Dalam  penelitian  ini,  ruang  lingkup  penelitian  ini  akan  dilakukan  penelitian  dengan  cara menarik  asas  hukum,  dimana  dilakukan  terhadap  hukum  positif  tertulis  maupun  tidak  tertulis. Penelitian  ini  dapat  digunakan  untuk  menarik  asas-asas  hukum  dalam  menafsirkan  peraturan peundang-undangan.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga,  dapat  digunakan  untuk  mencari  asas  hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  Pasal  1  butir  ke-16  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  yang  berbunyi “Penyitaan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mengambil  alih  dan  atau  menyimpan  di bawah  penguasaannya  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud,  untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”
Penyitaan  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  butir  16  KUHAP  diatas  adalah  tindakan  penyidik dalam  melakukan  pengambil  alihan  maupun  penyimpanan  benda-benda  milik  seorang  merupakan bagian  dari  upaya  paksa.  Tindakan  penyidik  tersebut  dibenarkan  oleh  hukum  sepanjang  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui perampasan terhadap barang itu sendiri dimana barang dalam pengertian secara umum menurut  undang-undang  di  definisikan  sebagai  barang  adalah  tiap  benda  dan  tiap  hak  yang  dapat menjadi  objek  dari  hak  milik  termuat  dalam  pasal  499  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, sesuai dengan pernyataan tersebut adala ha milik dari si pelaku.
Berdasarkan Pasal 39 KUHAP benda-benda yang dapat dikenakan Penyitaan ;
(1) Yang Dapat Dikenakan Penyitaan Adalah:
a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Dalam  perjalanannya  dapat  kita  lihat  bahwa  terhadap  beda-benda  atau  barang-barang  yang menjadi perhatian dari pada aturan yang ada meski jika kita melihat di lapangan bahwa tidak semua yang  menjadi  objek  sitaan  adalah  benda-benda  atau  barang-barang  yang  dimana  itu  adalah  benda mati  akan  tetapi  dapat  kita  jumpai  di  lapangan  bahwa  tumbuhan  dan  hewan  juga  menjadi  objek sitaan yang hidp dan banyak di jumpai saat ini.

## 3.1 Pengaturan keberadaan sitaan terhadap hewan kepada Rupbasan
Barang  Sitaan  atau  Benda  Sitaan  sebagai  Pidana  Tambahan  (menurut  Pasal  10  KUHP)  Jan Remmelink  berpendapat  bahwa  benda  sitaan  mempunyai  lingkup  yang  terbatas  yakni  hanya menyangkut pada harta benda atau kekayaan (vermogenstraaf) . Bahkan dalam Straftrecht (Sr) turut diatur dalam Pasal 33 bahwa benda yang dapat disita diantaranya mencakup :
a. benda  yang dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun sebagian  yang dipergunakan sendiri atau diperolehnya dari perbuatan kejahatan;
b. benda yang dipergunakan untuk kejahatan;
c. benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan;
d. benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan;
e. benda yang akan digunakan untuk perbuatan kejahatan; dan
f. hak  atas  kebendaan.    Seperti  yang  di  atas  telah  di  jabarkan  benda  atau  barang  yang  dapat disita  dan  dalam  hal  tersebut  terhadap  dilihat  binatang  yang  sebagai  mahluk  hidup  tidak menjadi kajian dalam aturannya.
Adapun seperti yang menjadi kajian dalam pembahasan di atas bahwa hanya meliputi benda sitaan  dan  barang  sitaan  saja  yang  dimana  itu  tergolong  sebagai  harta  benda  atau  kekayaan sementara  di  sisilain  dapat  kita  lihat  bahwa  terhadap  binatang  atau  hewan  yang  diaman  itu adalah mahluk hidup tidak menjadi kajiannya.
Kemudian adapun kriteria untuk benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yaitu:
a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakuka Serta  dalam  pasal  39  Kuhap  sendiri  juga  sepenuhnya  membahas  terkait  sitaan  dalam lingkupan  barang  atau  benda  saja  sedangkan  dalam  kenyataanya  tida  hanya  barang  yang menjadi objek dari penyitaan dimana dapat kita temui mahluk hidup seperti tanaman dan juga hewan  yang  juga  menjadi  objek  dari  sitaan  hidup  sehingga  disini  dapat  kita  patikan  dalam pengelolaan terhadap hewan-hewan tersebut juga tidak memiliki pengaman yang tepat. Adapun    dalam  proses  penyitaan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  yang  berwenang  yang  di tunjuk oleh Undang-Undang. Dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum Acara Pidana, Pada pasal 39  secara  formil  mengatur  dalam  definisi  barang  atau  benda  yang  dapat  dikenakan  penyitaan Dan setelah benda atau barang tersebut disita akan di simpan dalam rumah penyimpana benda sitaan negara.
Pada  kenyataan  yang  terjadi  hewan-hewan  tersebut  di  taruh  di  balai  konservasi  dan  sejenis nya ada beberapa hewan sitaan yang terancam mati akibat kekurangan pangan serta perawatan yang  kurang  memadai  akibat  dari  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  yang  ada,  serta  hewan- hewan  yang  di  terima  tidak  selalu  dalam  keadaan  yang  baik-baik  saja  ada  yang  stres  serta mengalami  sakit  akibat  perlakuan  atau  perawataan  yang  kurang  baik  dari  si  pemiliknya sehingga perlunya perhatian dan penanganan yang serius dari penegak hukum.
Tidak hanya dari proses kebutuhan hukum nya saja yang perlu perhatian khusus, akan tetapi dari hewan yang merupakan hasil dari tindak pidana juga harus di pertanggung jawabkan baik dari Proses penangkapan yang harus hati-hati akan tetapi juga dari peroses perawatan dan serta perlindungan terhadap nyawa hewan tersebut
Sehingga  pada  prinsipnya  perlunya  regulasi  untuk  mengatur  bagi  sitaan  hidup  tersebut  baik dalam  cakupan  Materil  Maupun  Formil,  adapun  sitaan  hidup  tersebut  adalah  hewan  atau binatang  dimana  dalam  prinsipnya  berbeda  dengan  barang  yang  adalah  benda  mati,  sehingga perlu perawatan yang berbeda dan tidak boleh stres dapat sakit jika tidak dalam perawatan yang tepat  sehingga  dapat  menyebapkan  kematian.  Pada  perinsipnya  negara  bertanggung  jawab melindungi dan memberi perlindungan dan perawatan bagi hewan Sitaan.
3.2 Pertanggung jawaban Rupbasan terhadap hewan tersebut
Jadi  Rupbasan  adalah  tempat  benda  yang  disita  oleh  Negara  untuk  keperluan  proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk  pula  cabang  Rupbasan.  Di  dalam  Rupbasan  ditempatkan  benda  yang  harus  disimpan untuk  keperluan  barang  bukti  dalam  pemeriksaan  dalam  tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  termasuk  barang  yang  dinyatakan  dirampas  berdasarkan putusan hakim
Dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa;
(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
(2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada  pada  pejabat  yang  berwenang  sesuai  dengan  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses  peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.
Dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda  Sitaan  Negara  dan  Barang  Rampasan  Negara  di  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan, memberi pengertian benda sitaan dan barang rampasan, yaitu:
1. Benda  Sitaan/Benda  Sitaan  Negara  (disingkat  Basan)  adalah  benda  yang  disita  oleh penyidik,  penuntut  umum  atau  pejabat  yang  karena  jabatannya  mempunyai  wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.
2. Barang  Rampasan/Barang  Rampasan  Negara  (disingkat  baran)  adalah  barang  bukti  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  dirampas  untuk  Negara  yang  selanjutnya dieksekusi dengan cara:
a. dimusnahkan;
b. dilelang untuk negara;
c. diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan; dan
d. diserahkan  di  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  (RUPBASAN)  untuk  barang  bukti dalam perkara lain.
Bertitik tolak dari ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah barang benda sitaan negara. yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Acara  Pidana  disebutkan  dalam  RUPBASAN  ditempatkan benda  yang  harus  disimpan  untuk  keperluan  barang  bukti  dalam  pemeriksaan  dalam  tingkat penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  termasuk  barang  yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, maka terkandung pengertian bahwa :
a. Setiap barang sitaan oleh negara untuk keperluan proses peradilan harus disimpan di RUPBASAN.
b. RUPBASAN adalah satu  – satunya tempat penyimpanan benda sitaan oeh negara, termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim.
c. Dari  fungsi  kelembagaan  RUPBASAN  merupakan  pusat  penyimpanan  benda  sitaan  dan barang rampasan negara dari seluruh instansi yang melakukan penyitaan hasil tindak pidana.
d. Dalam  hal  benda  sitaan  tersebut  tidak  mungkin  dapat  disimpan  dalam  RUPBASAN,  maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN (Pasal 27 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983).
Terhadap  hal-hal  yang  termuat  di  atas  dimana  terhadapa  hal-hal  yang  menjadi  objek  sitaan yang  dimana  tidak  dapat  di  simpan  dalam  Rupbasan,  maka  terhadap  objek  tersebut  akan  di serahkan pada kepala Rupbasan  yang dimana telah di  atur dalam Pasal  27 ayat  (2) PP No. 27 Tahun 1983
PP  No.27  Tahun  1983  Tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  pidana dalam  ayat  (2)  dimana  dalam,  hal  benda  sitaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak mungin  dapat  di  simpan  dalam  Rupbasan,  maka  cara  penyimpanan  benda  sitaan  tersebut diserahkan kepada kepala Rupbasan.
Akan  tetapi  dalam  perakteknya,  terhadap  hewan  sitaan  tidak  memiliki  mekanisme penanganan  yang  dimana  dalam  pengaturan  Rupbasan  yang  mencakup  pemeliharaan  dan pengelolaan  terhadap  objek  sitaan  tidak  mencakup  terhadap  sitaan  yang  beradaa  di  luar Rupbasan,  sedangkan  hewan  sitaan  masih  masuk  dalam  objek  sitaan  akan  tetapi  dalam penanganan  yang  terjadi  dan  pemeliharaan  terhadap  sitaan  hidup  tersebut  berada  di  luar Rupbasan  sehingga  tidak  ada  pengaturan  dan  penanganan  yang  pasti  dalam  mengelola  sitaan
yang hidup sehingga dapat di pastikan terhadap hewan sitaan yang hidup memiliki kerentanan yang tinggi akan kematian yang akibat dari penanganan dan pengelolaan yang tidak di atur,

## 4 KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa:
4.1 Penyitaan  yang  dilakukan  terhadap  hewan  atau  binatang  dalam  memenuhi  kewajiban  hukum seperti  yang  di  lakukan  atas  benda  sitaan  dan  atau  barang  dimana  seperti  yang  di  atur  dalam Pasal  39 Kuhap masih  belum memberikan kepastian dalam penyitaan terhadap hewan dimana dalam pasal tersebut hanya mengatur dalam kontek barang atau benda  yang tergolong sebagai sebagai  benda  mati  akan  tetapi  berbeda    dengan  sitaan  yang  hidup  seperti  binatang  dalam penanganan  dan  perlakukan  nya  seharusnya  berbeda  seperti  pada  saat  dilakukannya  proses penyitaan yang seharusnya memiliki standar yang di kuasai oleh penyidik dalam membawa dan menggambil hewan-hewan tersebut belum lagi terhadap hewan yang dimana banyak di jumpai pada  saat  dilakuan  nya  penyitaan  seharusnya  di  tangani  dengan  perlengkapan  yang  memadai mengingat  mereka  adalah  mahluk  hidup.  Selanjutnya  Pada  kenyataan  yang  terjadi  hewan- hewan  tersebut  di  taruh  di  balai  konservasi  dan  sejenis  nya  ada  beberapa  hewan  sitaan  yang terancam  mati  akibat  kekurangan  makanan  serta  perawatan  yang  kurang  memadai  akibat  dari keterbatasan  sarana  dan  prasarana  yang  ada,  serta  hewan-hewan  yang  di  terima  tidak  selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ada yang stres serta mengalami sakit akibat perlakuan atau perawataan  yang  kurang  baik  dari  si  pemiliknya  sehingga  perlunya  perhatian  dan  penanganan yang serius dari penegak hukum. Tidak hanya dari proses kebutuhan hukum nya saja yang perlu perhatian khusus, terhadap hewan yang merupakan hasil sitaan tersebu.
4.2 Peran  Rupbasan  dalam  pengelolaan  terhadap  sitaan  Negara  Rupbasan  terhadap  sitaan  yang hidup  belum  dapat  terlaksanakan  dengan  jelas  mengingat  bahwa  sitaan  yang  hidup  dalam pengaturan  nya  belum  secara  jelas  di  aturan  dalam  pengaturan  yang  ada  seperti  dalam  Kuhap dan  dalam  pengaturan  khusus  yang  memuat  fungsi  Rupbasan  sehingga  perlunya  pengaturan yang jelas  dalam  regulasi  yang akan datang seperti  yang termuat dalam  Kuhap dan peran dan fungsi Rupbasan dalam mengklasifikasikan Barang dan Benda, mengingat bahwa dalam peran dan fungsi Rupbasan sangat jelas mengatur peran dan fungsi Rupbasan, jika kita melihat bahwa saat ini banyak hewan yang yang menjadi objek sitaan berada di Balai Konservasi Sumber Daya Alam  (BKSDA),  dimana  dalam  penanganan  yang  ada  tidak  di  atur  dalam  Rupbasan  sehingga perlunya pengaturan terhadap sitaan yang hidup, agar mendapat kejelasan dalam pengatura dan pemeliharaannya  sehingga  dapat  menghindari  dan  mengurangi  akibat  dari  banyaknya  sitaan yang hidup, mati akibat penanganan dan pengelolaan sitaan yang tidak sesuai prosedur.

## 5 UCAPAN TERIMAKASIH
Puji syukur kepada Tuhan  yang Maha Esa.karena atas berkat  dan Anugrah-Nya, sehingga penulis mampu  dan  berhasil  menyelesaikan  Tulisan  ini  yang  berjudul  “PERTANGGUNG  JAWABAN HUKUM  TERHADAP  SITAAN  YANG  HIDUP  DALAM  FUNGSI  RUPBASAN  SEBAGAI TEMPAT  RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA”.Sebagai manusia biasa, tentu sangat  sadar bahwa Tulisan  ini tidak akan bisa terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan banyak pihak  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Oleh  karena  itu  penulis  mengucapkan  terima kasih  dan  penghargaan  setinggi-tingginya  kepada  Setiap  orang  yang  boleh  terlibat  dalam mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan Jurnal ini, penulis mengucapkan Terimakasih.

## 6 DAFTAR PUSTAKA
Apeldoorn  Van  L.j  dalam  Shidarta,Moralitas  Profesi  Hukum  Suatu  Tawaran  Kerangka  Berfikir, PT.REVIKA Aditama,Bandung,2006,
Asshiddiqie Jimly dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet. 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Harahap Yahya, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Ibrahim  Johnny,  Teol  &  Metodologi  penelitian  hukum  normatif,  2012,  bayumedia  publishing, malang.
Johan, Bahder Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Nandar Maju, Bandung, 2008. Kansil  C.S.T.  dan  Christine  S.T  Kansil,  2004,  Pokok-Pokok  Hukum  Pidana,  Pradnya  Paramita,
Jakarta.
Kansil Cst, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
Karang  Agustina  Kadek,  Animal  Welfare,  (Fakultas  Kedokteran  Hewan  Universitas  Udayana,
2017).
Lubis Hidayat Daud, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana  Positif  Dan
Hukum Pidana Islam”
Marlang Abdullah dan Rina Maryana, Hukum Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati  dan
Ekosistemnya, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).