## BEST PRACTICE:  PENDEKATAN “COLLA-COOP” UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH
MELALUI INSTRUMEN PKKS DI SDN 005 CINTA DAMAI TAHUN 2020
Tugiwan Supriyanto, S.Pd.
Kepala SDN 005 Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar supriyantotugiwan@gmail.com

## ABSTRAK
Best  Practices  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kompetensi  kepala  sekolah  melalui  Instrumen  PKKS. Kepala  Sekolah  dituntut  memiliki  kompetensi  manajerial  dalam  melaksanakan  tupoksinya  memimpin sekolah,  yang  setiap  tahun  diukur  dan  dinilai  dengan  instrumen  PKKS.  Tupoksi  kepala  sekolah sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 28 tahun 2010 tentang Guru yang diberi tugas tambahan, meliputi: 1. Merencanakan Program sekolah; 2. Melaksanakan Rencana Kerja sekolah; 3. Melaksanakan pengawasan  dan  evaluasi; 4.  Menjalankan  kepemimpinan  sekolah;  dan 5.  Menerapkan sistem informasi sekolah. Standar kompetensi kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 13 tahun 2007 tentang  Standar  Kompetensi  Kepala  Sekolah,  melipiti  5  Kompetensi:  Kepribadian,  Manajerial, Kewirausahaan, Supervisi, dan Sosial. Berdasarkan regulasi Permendikbud di atas, dalam instrumen PKKS dijabarkan menjadi 6 dimensi kompetensi: 1. Kepribadian dan Sosial; 2. Kepemimpinan Pembelajaran; 3. Pengembangan Sekolah; 4. Manajemen Sumber Daya; 5. Kewirausahaan; dan 6. Supervisi Pembelajaran. Hasil PKKS pada tahun pertama perlu ditingkatkan hasilnya pada tahun kedua, dengan indikator belum terpenuhinya  bukti  fisik  yang  dituntut  saat  penilaian.  Oleh  karena  itu  kepala  sekolah  memandang  perlu melakukan kegiatan bekerja sama kepada kepala sekolah lain agar tupoksi manajerial dapat berjalan sesuai standar  yang  telah  ditetapkan.  Best  Practices  ini  dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan  kompetensi manajerial kepala sekolah menggunakan Instrumen PKKS. Kegiatan yang dilakukan dalam Best Practices ini adalah sebagai berikut: 1. Pengarahan dan penjelasan awal (Review) tentang tupoksi dan kompetensi Kepala Sekolah sesuai standar; 2. Bedah instrumen PKKS; 3. Workshop berbagi tugas menyusun dokumen bukti fisik yang harus dilakukan kepala sekolah, yang dilaksanakan bertahap dengan tahapan penyusunan draf, presentasi, revisi dan finalisasi yang dilakukan berdaur ulang; 4. Pengumpulan hasil draf akhir dan disitribusi komulatif, dan 5. Review program masing-masing sekolah. Pelaksanan Best Practices berjalan baik, karena setiap kepala sekolah merasa kegiatan tersebut wajib dilakukannya dan hasil produk kegiatan merasa harus dimiliki. Kendala kecil terjadi berkaitan dengan kemampauan IT kepala sekolah, namun dapat diatasi dengan baik. Hasil akhir kegiatan Best Practices ini adalah setiap kepala sekolah memiliki produk draf program sekolah dan wawasan tentang tugas manajerial seperti tuntutan instrumen PKKS, yang harus dikembangkan lebih lanjut di sekolah masing-masing.
Kata kunci: Pendekatan, Colla-Coop, Kompetensi, Manajerial, PKKS

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional, Kepala  Sekolah  memiliki  fungsi  strategis dalam peningkatan mutu proses pembelajaran peserta  didik.  Fungsi  tersebut  terkait  dengan tanggung  jawab  kepala  sekolah  dalam  hal pembinaan
Guru maupun Tenaga Kependidikan. Pembinaan tersebut
diharapkan  berdampak  pada  peningkatan
kualitas  pembelajaran  di  kelas  dan  kualitas pendidikan  nasional  secara  umum.  Kualitas sekolah  erat  kaitannya  dengan  kualitas kepemimpinan kepala sekolah dengan asumsi bahwa  kualitas  sekolah  akan  meningkat  jika kemampuan kepala sekolah ditingkatkan.
Kepala Sekolah merupakan salah satu tenaga  kependidikan  yang  memegang  peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme  guru,  kepala  sekolah,  dan
mutu pendidikan di sekolah. Usaha peningkatan kemampuan kepala sekolah telah menjadi komitmen Pemerintah yang dituangkan  dalam  PermenPAN  dan  RB Nomor  21  Tahun  2010.  Pada  Peraturan tersebut,  khususnya  pada  pasal  14,  secara eksplisit dijelaskan bahwa salah satu kegiatan kepala sekolah adalah menyusun, melaksanakan, dan menilai program pembelajaran  dan  pelatihan  profesional  para guru.
Kepala  sekolah  memiliki  peran  yang sangat  strategis  dalam  peningkatan  kualitas pendidikan terutama berkaitan dengan upaya pengembangan  sekolah.  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor  13  Tahun  2007  tentang  Standar Kepala Sekolah/Madrasah menetapkan dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah dalam menjalankan tupoksinya.  Tupoksi  kepala  sekolah  agar dapat dijalankan dengan baik, maka kompetensi  kepala  sekolah  harus  senantiasa ditingkatkan. Peningkatan kompetensi kepala sekolah dapat diperoleh melalui Pengembangan  Keprofesian  Berkelanjutan (PKB). Permendikbud Nomor 28 Tahun 2010 menjelaskan  bahwa  kepala  sekolah  harus melakukan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan  dan  berbasis  kebutuhan  yang disebut  PKB  kepala  sekolah.  Konsekuensi dari  jabatan  kepala  sekolah  merupakan  guru sebagai    profesi,    diperlukan  suatu  sistem pembinaan  dan  pengembangan  terhadap profesi guru secara terprogram dan berkelanjutan.  Pengembangan  keprofesian berkelanjutan  (PKB)  merupakan  salah  satu kegiatan  yang  dirancang  untuk  mewujudkan terbentuknya  guru  dan  kepala  sekolah  yang profesional.
Dengan diberlakukannya PermenPan- RB Nomor 16 tahun 2009 yang secara efektif berlaku  sejak  tanggal  1  Januari  2013,  maka
kinerja  guru  dan  guru  yang  mendapat  tugas tambahan  sebagai  kepala  sekolah  dilakukan setiap  tahun  yang  hasilnya  dikonversi  ke dalam  angka  kredit  guru,  sehingga  kinerja guru  sangat  menentukan  pengembangan karier seorang guru. Oleh karena itu, seorang kepala sekolah wajib melakukan PKB sebagai guru  maupun  sebagai  kepala  sekolah,  agar kinerjanya  baik  memenuhi  standar  minimal yang diprasyaratkan.
Kepala sekolah sebagai tenaga profesional  mempunyai  fungsi,  peran,  dan kedudukan  yang  sangat  penting  di  bidang manajerial. Kinerja kepala sekolah diukur dan dinilai setiap tahun dengan instrumen kinerja kepala sekolah (PKKS), yang dikembangkan berdasarkan  tupoksi  kepala  sekolah  sesuai dalam  Permendikbud  Nomor  28  tahun  2010. Kemudian disempurnakan pada Permendikbud Nomor 15 tahun 2018. Untuk itu,  seorang kepala  sekolah  memiliki kemampuan  manajerial  yang  memadai,  agar sekolah  yang  dikelolanya  dapat  berhasil dengan baik. Maka kepala sekolah berkewajiban  untuk  dapat  membina  dan membimbing para guru di bidang manajerial.
Berdasarkan  temuan  hasil  penilaian kinerja kepala sekolah (PKKS) tahun 2019 di SDN  005  Cinta  Damai  menunjukkan  bahwa kemampuan manajerial kepala sekolah masih perlu  untuk  ditingkatkan,  yang  ditandai dengan indikator bahwa dokumen bukti fisik sebagai  hasil  kinerja  kepala  sekolah  yang dituntut  harus  ada  dalam  PKKS  pada umumnya  belum  dimiliki  sepenuhnya,  dan ada  pula  yang  program  telah  dilaksanakan namun bukti pelaksanaan belum terdokumentasikan  dengan  baik,  bahkan  ada pula  yang  sama  sekali  belum  memiliki dokumen  sebagai  bukti  fisik  yang  diukur dalam  kinerja  kepala  sekolah  dengan instrumen PKKS. Maka kepala sekolah perlu melakukan  upaya  untuk  mengatasi  masalah
tersebut, agar kepala sekolah dapat memenuhi tugasnya sesuai standar kinerja yang ditentukan.
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi  kepala  sekolah,  perlu  dilakukan kegiatan  dengan  pendekatan  collaborative- cooperative  yang  diharapkan  sebagai  solusi untuk  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi kepala  sekolah.  Pendekatan  collaborative- cooperative  yang  akan  digunakan  sebagai solusi  untuk  mengatasi  masalah  yang dihadapi,  oleh  kepala  sekolah  selanjutnya istilah collabotative-cooperatif disebut dalam laporan Best Practices ini sebagai pendekatan “Colla-Coop”

## Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas,  maka  rumusan  masalah  dalam Best Practices ini adalah:
a. Bagaimanakah  pendekatan  “Colla-Coop”
dapat membantu kepala sekolah meningkatkan kemampuan manajerial? b. Bagaimana perubahan kemampuan manajerial kepala sekolah setelah diterapkan pendekatan “Colla-Coop”?

## Tujuan dan Manfaat
Tujuan pelaksanaan Best Practices ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan manajerial kepala sekolah melalui  Instrumen  penilaian  kinerja  dengan pendekatan “Colla-Coop”.
Pendekatan “Colla-Coop” dalam Best Practices ini bermanfaat:
1) Bagi Kepala Sekolah: membantu meningkatkan kemampuan dan
mempermudah dalam melaksanakan
tugas manajerial dalam mengelola sekolah yang dipimpinnya.
2) Bagi Pengawas: keberhasilan Best
Practices ini dapat dipergunakan sebagai
model  monitoring  dalam  pembinaan kepala sekolah binaannya.

## KAJIAN PUSTAKA Kemampuan Manajerial
Setiap kepala sekolah wajib memiliki kemampuan  manajerial,  yang  merupakan kemampuan mengelola sekolah yang dipimpinnya, agar berdaya guna dan berhasil guna.  Esensi  kemampuan  manajerial  adalah menyangkut tentang pengelolaan dan administrasi  sekolah,  yaitu  semua  hal  yang termasuk  pendukung  keterlaksanaan  proses pembelajaran. Dengan demikian fokus supervisi  manajerial  ini  ditujukan  pada pelaksanaan  bidang  garapan  manajemen sekolah,  yang  antara  lain  meliputi:  (a) manajemen kurikulum dan pembelajaran, (b) kesiswaan,  (c)  sarana  dan  prasarana,  (d) ketenagaan,  (e)  keuangan,  (f)  hubungan sekolah  dengan  masyarakat,  dan  (g)  layanan khusus (Pusbangtendik Kemdikbud, 2012: 5).

## Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)
Penilaian
kinerja kepala sekolah/madrasah  merupakan  salah  satu langkah yang dapat ditempuh untuk mengidentifikasi kebutuhan
akan pengembangan  keprofesian    berkelanjutan, sebagai    balikan    yang  dapat  dimanfaatkan sebagai  pijakan  dalam  melakukan  refleksi kinerja,  dan  juga  dapat  digunakan  untuk kepentingan  pemberian  imbalan,  promosi, maupun  sanksi  bagi  guru  yang  bersangkutan (Depdiknas, 2010: 27). Instrumen PKKS yang digunakan  untuk  menilai  kenierja  kepala sekolah adalah sesuai lampiran Permendikbud Nomor 15 tahun 2018.
Pendekatan
“Colla-Coop” dalam Pendampingan  Kepala  Sekolah  melalui
Instrumen PKKS
“Colla-Coop”  merupakan  singkatan dari  Collaborative-Cooperative  yang  berarti bekerja  sama  (John  M  Echols  dan  Hassan Shadily: 1990: 124, 147). Pendekatan “Colla- Coop” merupakan pendekatan yang memanfaatkan kolaborasi dan kerjasama antar kepala  sekolah  melalui  forum  Kelompok Kerja  Kepala  Sekolah  (KKKS),  untuk memecahkan  bersama-sama  permasalahan yang  dijumpai  dalam  penyelenggaraan  dan pengelolaan  sekolah,  sehingga  setiap  kepala sekolah dapat memperoleh solusi pemecahan masalah yang dihadapi dengan baik.

## PEMBAHASAN MASALAH Hasil Kegiatan Sebelumnya
Pelaksanaan tupoksi manajerial kepala sekolah  sebelum  adanya  aplikasi  PKKS menunjukkan belum maksimal, yang ditandai dengan  adanya  indikator  Permendikbud nomor  13  tahun  2007  dan  Permendikbud nomor  35  tahun  2010  belum  terwujud sepenuhnya. Program sekolah pada umumnya terlaksana belum didukung oleh perencanaan dan pengadministrasian dengan baik. Administrasi  pengelolaan  sekolah  masih mengacu  pada  pola  lama  sebelum  kedua Permendikbud  itu  lahir.  Padahal  instrumen PKKS  yang  akan  dipakai  (berdasarkan Permendikbud  Nomor  15  tahun  2018)  untuk menilai  kinerja  kepala  sekolah  didasarkan pada  kedua  regulasi  tersebut.  Dengan demikian  masalah  yang  muncul  adalah timbulnya  kesenjangan  antara  tuntutan  yang harus ada dengan kenyataan yang ada. Dalam instrumen  PKKS  kepala  sekolah  dituntut memiliki  dokumen  bukti  fisik  pengelolaan manajerial  yang  berkaitan  dengan  program sekolah,  yang  pada  umumnya  dokumen tersebut belum semuanya dimiliki. Untuk itu Best Practices ini dipandang perlu dilakukan oleh  kepala  sekolah,  agar  kepala  sekolah segera  dapat  memenuhi  tuntutan  kinerjanya
agar memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu  memiliki  program  sekolah  serta pelaksanaan  progran  terdokumentasi  dengan baik.

## Strategi Pemecahan Masalah
Masalah yang dihadapi adalah: “Langkah apakah yang perlu dilakukan kepala sekolah, agar kepala sekolah dapat memenuhi kompetensi manajerial dan memenuhi tuntutan kinerja dalam PKKS?”
Strategi  pemecahan  masalah  untuk menyelesaikan  masalah  tersebut  adalah kepala  sekolah  perlu  segera  melakukan kegiatan  untuk  meningkatkan  kompetensi manajerial  kepala  sekolah  menggunakan instrumen  PKKS  dengan  menggunakan pendekatan “Colla-Coop”.
Alasan pemilihan strategi pemecahan masalah Pemilihan strategi pemecahan masalah  tersebut  dengan  pendekatan  “Colla- Coop”  adalah  berdasarkan  argumentasi, bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah mencakup aspek yang sangat kompleks dalam penyelenggaraan sekolah. Jika seorang kepala sekolah  memikirkan  dan  menyelesaikan sendiri  komponen-komponen  yang  termuat dalam tugas manajerial yang harus dilakukan, akan  terasa  berat  beban  kerjanya.  Apalagi instrumen  PKKS  menuntut  dokumen  bukti fisik sebagai bukti hasil kerja kepala sekolah. Dengan  pendekatan  “Colla-Coop”  kepala sekolah  melalui  pertemuan  KKKS,  dapat mengerjakan  dan  memikirkan  bersama-sama dengan kepala sekolah lain semua aspek dan komponen  yang  termuat  dalam  tugas manajerial  yang  dituntut  instrumen  PKKS. Dengan  demikian  tugas  yang  kompleks tersebut  menjadi  ringan,  dan  kualitas pekerjaan  yang  dikerjakan  bersama-sama hasilnya akan lebih baik dan lebih sempurna.
Pertimbangan  lain  lebih  efektif  dalam pembinaan  dan  pembimbingan.  Hal  tersebut dapat  diselesaikan  melalui  kegiatan  kolektif kepala sekolah dalam forum KKKS.

## Deskripsi strategi pemecahan masalah
Pendekatan “Colla-Coop” untuk meningkatkan  kompetensi  manajerial  kepala sekolah  menggunakan  instrumen  PKKS. Pendekatan  “CollaCoop”  adalah  pendekatan collaboratif  dan  cooperatif,  yaitu  pendekatan pembimbingan  dan  pendampingan  kepala sekolah yang berbasis kolaborasi dan bekerja bersama-sama  untuk  menyelesaikan  masalah dan  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Karena kompleksnya  komponen  manajerial  yang dikelola kepala sekolah, kolaborasi dan kerja sama  antar  sesama  kepala  sekolah  sangat diperlukan.
Kebersamaam dalam
memecahakan  masalah  dan  pekerjaan,  akan membuat  pekerjaan  yang  banyak  dan  berat akan terasa ringan dengan tidak mengesampingkan  kualitasanya.  Kolaborasi dan kerjasama antar kepala sekolah dilakukan melalui  kegiatan  kolektif  dalam  forum Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS).

## Tahapan Operasional Pelaksanaan
Tahapan  pelaksanaan  Best  Practices pendekatan  “Colla-Coop”  ini  adalah  sebagai berikut:
1) Pengarahan    dan    penjelasan    awal (Review)  tentang    tupoksi    dan kompetensi  Kepala  Sekolah  sesuai standar  pada  Permendikbud  nomor  13 tahun 2007 dan Permendikbud nomor 35 tahun 2010.
2) Bedah instrumen PKKS (berdasar Permendiknasbud  Nomor  15  tahun 2018);
3) Workshop    berbagi    tugas  menyusun dokumen bukti fisik yang harus dilakukan kepala sekolah, yang
dilaksanakan  bertahap  dengan  tahapan penyusunan  draf,  presentasi,  revisi  dan finalisasi yang dilakukan berdaur ulang;
4) Pengumpulan  hasil  draf  akhir  dan disitribusi komulatif kepada setiap kepala sekolah.
5) Review  oleh  setiap  kepala  sekolah disesuaikan  dengan  program  masing- masing sekolah.
6) 3. Pembahasan Pelaksanaan Best Practices  dengan  Pendekatan  “Colla- Coop” Pelaksanaan  Best  Practices  dilakukan selama  4  bulan  dari  bulan  Agustus  2020 sampai Nopember 2020. Pelaksanaan dilakukan  sebanyak  7  kali      pertemuan, dengan rincian sebagai berikut:

## 1) Pertemuan  1  pada  tanggal  23  Agustus 2020
Pertemuan  pertama  ini  agendanya adalah penjelasan pengarahan (review) tentang  standar  kompetensi  dan  tupoksi kepala  sekolah  sesuai  Permendikbud  nomor 13  tahun  2007  dan  Permendikbud  nomor  35 tahun 2010.
2) Pertemuan  2  pada  tanggal  6  September 2020
Pertemuan kedua agendanya adalah bedah  instrumen  PKKS  (berdasarkan Permendikbud  Nomor  15  tahun  2018), yang  bertujuan  memberikan  pemahaman dan wawasan kepala sekolah tentang aspek dan  komponen  yang  termuat  dalam instrumen PKKS. Dengan demikian kepala sekolah  akan  menyadari  apa  yang  harus dilakukan dan bukti fisik apa yang dituntut harus ada dalam PKKS sebagai bukti fisik hasil  kinerja  sebagai  kepala  sekolah. Dengan  pemahaman  dan  wawasan  yang telah  dimiliki  kepala  sekolah,  kepala sekolah  untuk  melakukan  refleksi  apakah
aspek  dan  komponen  yang  termuat  dalam instrumen  PKKS  sudah  dilakukan  dan didokumentasikan  sebagai  bukti  fisik kinerjanya,  terdeteksi  ada  16  macam dokumen manajerial kepala sekolah. Hasil refleksi  dibahas  bersama,  kesimpulannya kepala  sekolah  pada  umumnya  kegiatan yang ada pada instrumen PKKS sudah ada yang dilakukan dan masih ada yang belum dilaksanakan, serta sebagian besar dokumen  bukti  fisiknya  belum  dibuat.
Kesimpulan tersebut ditindaklanjuti
dengan kesepakatan bersama untuk menyusun  draf  program,  dengan  berbagi tugas  antar  kepala  sekolah  dalam  forum K3S. Tiap program dibuat oleh 2-3 orang. Hasilnya dipresentasikan secara bergiliran, sehari 4 program.
3) Pertemuan  3  pada  tanggal  20  September 2020
Presentasi dan revisi program 1-4
4) Pertemuan 4 pada tanggal 3 Oktober 2020 Presentasi dan revisi program 5-8
5) Pertemuan  5  pada  tanggal  17  Oktober 2020
Presentasi dan revisi program 9-12
6) Pertemuan  6  pada  tanggal  3  Nopember
2020
Presentasi dan revisi program 13-16
7) Pertemuan  7  pada  tanggal  17  Nopember 2020 Pengumpulan draf final dan pendistribusian komulatif.
8) Setiap  kepala  sekolah  mereview  draf program  disesuaikan  dengan  kebutuhan program sekolah masing-masing.
Hasil  Pelaksanaan  Best  Practices  dengan Pendekatan “Colla-Coop”
Hasil  dari  kegiatan  ini  adalah  setiap kepala  sekolah  memiliki  16  draf  program sekolah  sesuai  instrumen  PKKS  untuk dikembangkan lebih lanjut di sekolah masing-
masing.  16  dokumen  draf  program  tesebut adalah sebagai berikut:
No. Nama Program No. Indikator PKKS Kelengkapan Dokumen Prog ram Evaluasi Program Tindak Lanjut I Manajerial 1.1 Perencanaan program sekolah 1.1.1 V V V Pengelolaan Standar Nasional Pendidikan 1.1.2 V V V Pengawasan dan Evaluasi 1.1.3 V V V Kepemimpi- nan Sekolah 1.1.4 V V V Sistem Informasi Manajemen Sekolah 1.1.5 V V V
II Pengemba- ngan Kewira- usahaan
1.2
Perencanaan
Pengemba- ngan Kewira- usahaan 1.2.1 V V V Pelaksanaan Pengemba- ngan Kewira- usahaan 1.2.2 V V V Evaluasi Pengemba- ngan Kewira- usahaan 1.2.3 V V V
III Supervisi
Guru dan Tendik
1.3
Perencanaan
Supervisi Guru dan Tendik 1.3.1 V V V Pelaksanaan Supervisi Guru dan Tendik 1.3.2 V V V Evaluasi Supervisi Guru dan Tendik 1.3.3 V V V
No. Nama Program No. Indikator PKKS
Kelengkapan Dokumen Prog ram Evaluasi Program Tindak Lanjut
IV Pengemba- ngan Keprofe- sian Berkelan- jutan 3 V V V
Pengemba- ngan Diri 3.1 V V V Publikasi Ilmiah 3.2 V V V Karya Inovatif 3.3 V V V V Kegiatan Penunjang 4 V V V
Pelaksanaan Kegiatan Penunjang
4.1
Dampak Pelaksanaan Best Practices
dengan Pendekatan “Colla-Coop”
Pelaksanaan  Best  Practices  dengan Pendekatan  “Colla-Coop”  memiliki  dampak praktis sebagai berikut:
1) Setiap  kepala  sekolah  memahami  standar kompetensinya sebagai kepala sekolah dan berupaya terus-menerus untuk
mencapainya sesuai standar.
2) Setiap  kepala  sekolah  memiliki  wawasan tentang tupoksinya sebagai kepala sekolah, sehingga  dapat  melaksanakan  tupoksinya dengan baik.
3) Setiap  kepala  sekolah  dapat  menyusun program  sekolah  yang  dipimpinnya  dan melaksanakannya dengan baik.
4) Setiap kepala sekolah dapat mendokumentasikan hasil kerjanya dengan baik sebagai bukti fisik. 5) Setiap kepala sekolah siap untuk menghadapi  penilaian  kinerja  kepala sekolah dengan baik.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI Simpulan
Dari  hasil  Best  Practices  yang  telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan “Colla Coop” sangat efektif untuk meningkatkan  kompetensi  manajerial  kepala sekolah.

## Rekomendasi
Hasil pendekatan “Colla-Coop” menunjukkan  bahwa  pendekatan  ini  sebagai solusi  untuk  meningkatkan  kompetensi manajerial kepala sekolah. Maka pendekatan “Colla-Coop”  ini  dapat  diterapkan  juga  oleh kepala  sekolah  lain  untuk  menyelesaikan permasalahan yang sejenis.

## DAFTAR PUSTAKA
John  M  Echols  dan  Hassan  Shadily.  Kamus
Inggris- Indonesia. Jakarta: PT Gramedia
Kemdikbud.  2011.  Pedoman  Pelaksanaan Permendikbud  Nomor  28  tahun  2010. Jakarta: BPSDMPK-PMP
_________  2010.  Permendikbud  Nomor  35 tahun  2010  tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Jabatan  Fungsional  Guru dan Angka Kreditnya.
Kemdikbud. 2012. Dimensi Supervisi Manajerial. Jakarta; Pusbangtendik BPSDSMPK-PMP
MenegPan.  2009.  Permennegpan  dan  RB Nomor  16  tahun  2009  tentang  Jabatan Fingsional Guru dan Angka Kreditnya.
Unifah  Rosyidi,  dkk.  2012.  Pedoman Kegiatan  Pengembangan  Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Angka
Kreditnya.  Jakarta:  BPSDMPK-PMP Depdikbud.