## Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah

## NENI SRI IMANIYATI
Fakultas  Hukum,  Universitas  Islam  Bandung.  Jl.  Rangga  Gading  No.8  Bandung  40116. email:  imaniyati@yahoo.com
Abstract.    It  has  been  more  than  two  decades  since  Shari’a  Economic  Law  was  intro- duced  and    vastly  grew  in  Indonesia.  For  that  reason,  a  thourough  study  is  needed  to describe  the  principles,  types,  and  implementation  of  ‘akad’  (deal)  in  this  special  law. This  study  reveals  that  a  deal  in  Shari’a  Finance  &  Economic  Law  is  consisted  of  sev- eral  principles,  i.e.  balance,  fairness,  and  consensualism.  Meanwhile,  types  of  deal  to be  found  in  Shari’a  Economic  and  Finance  Law  are  buying  and  selling,  renting,  out- come  distribution,  service/fee,  and  pure  saving.  Under  the  new  law  and  regulation, there’s  a  lot  possibility  of  service  could  be  offered  by  Shari’a  Bank  than  conventional management  bank.

## Keywords:  akad,  Sharia’  Economic  Finance  and  Law,  Sharia’  Bank
Abstrak.    Sistem  ekonomi  dan  keuangan  Syariah  telah  diperkenalkan  lebih  dari  dua dekade  lamanya  di  Indonesia.  Saat  ini,  sistem  tersebut  telah  mencapai  perkembangan yang  luarbiasa.  Karena  itu,  penting  kiranya  mengkaji  prinsip-prinsip,  jenis-jenis,  dan pelaksanaan  akad  dari  perspektif  hukum  yang  khas  ini.  Kajian  berikut  memperlihatkan asas-asas  yang  berlaku  dalam  kesepakatan  sistem  syariah  terdiri  dari  prinsip keseimbangan,  keadilan,  dan  konsensualisme.  Sementara  jenis-jenis  kesepakatan yang  berlaku  di  antaranya  adalah  pembelian  dan  penjualan,  penyewaan,  bagi  hasil, jasa/tarif,  dan  simpanan  murni.  Di  bawah  undang-undang  dan  regulasi  yang  baru, Bank  Syariah  memiliki  potensi  penawaran  jasa  yang  lebih  banyak  dibandingkan  bank yang  dikelola  secara  konvensional.
Kata  Kunci:  akad,  sistem  keuangan  dan  undang-undang  syariah,  Bank  Syariah

## Pendahuluan
Konsep Bank Syariah, khususnya dan sistem ekonomi Syariah umumnya telah menarik banyak negara  bahkan  negara-negara  di  mana  umat  Is- lam  sebagai  golongan  minoritas  seperti  Amerika Serikat  dan  Inggris.  Negara-negara  tersebut gencar melakukan penelitian dan pertemuan ilmiah untuk  memerbincangkan  sistem  ekonomi  Islam, seperti Islamic Finance, Syariah Issues in Islamic Finance, Islamic Economic and Finance. Selain  di perbincangkan  di  kampus,  lembaga-lembaga seperti  Masyarakat  Islam  Amerika Utara  ( Islamic So cie ty   of   No rth A me rika   –   ISNA )  se ca ra berkesinambungan melakukan rangkaian panjang pembicaraan  tentang  ekonomi  Islam.  Walaupun sistem  dan  praktik  ekonomi  syariah  yang  telah berkembang, - khususnya di Negara-negara Teluk - sejak setengah abad yang lalu, mulai terlihat marak perkembangannya di  tanah air sejak dua  dekade terakhir.  Perkembangan  ini  tidak  terlepas  dari
alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah, yaitu  keinginan  masyarakat  muslim  untuk kaffah da la m  me njalanka n  ajaran  I slam   denga n menjalankan  seluruh  aktivitas  dan  transaksi ekonominya  sesuai  dengan  ketentuan  syariah (Hamid, 2003: 10).
Munculnya  fenomena  hukum  ekonomi syariah  merupakan akibat  interaksi  hukum  Islam dan sistem hukum Nasional, yang awalnya terbatas pada hukum  keluarga atau dalam  bidang hukum perdata khusus seperti yang dipahami selama ini. (Suma, 2006: 12).
Hukum  ekonomi  Islam  merupakan  suatu bidang kajian yang dewasa ini terus berkembang baik  dalam  konteks “pendalaman”  (deepening), dari disiplin ini dan dari sisi keilmuannya, maupun dalam kaitan “perluasan” lingkup subjek ini sebagai konsekuensi  perkembangan pesat atau dinamika interaksi  ekonomi  internasional  yang  mengarah pada “rule  m aking  proces s” y ang  bersif at mendunia (Salam, 2006: 26).
Konsep hukum ekonomi Islam diperkenalkan dan diaplikasikan pada hampir setiap bidang usaha dan strata. Pada awalnya diterapkan pada ekonomi mikro  yang  kemudian    berkembang pada  semua sektor dan bidang usaha. Kegiatan ekonomi Islam bertumpu pada ketentuan  hukum Islam. Dengan masuknya  sistem  ekonomi  Islam,  diharapkan hukum  ekonomi  Indonesia  akan  mengalami pe rk em ba ngan  pos itif   y ang  me mbangun ke be rs am aa n  da la m  ra ngka   m enciptak an kesejahteraan  Negara  dan  bangsa  menuju masyarakat yang adil dan makmur (S. R. Hartono, 2007: 134).
Berbagai  institusi  yang  lahir  dari  sistem ekonomi syariah tumbuh di Indonesia antara lain lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank ma upun  lem ba ga   k euanga n  buka n  ba nk . Perkembangan  bank  syariah  diikuti  dengan berkembangnya  lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan, antara lain,  Asuransi  Takaful, pasar  modal  syariah,  pengadaian  syariah,  dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Institusi  keuangan tersebut menggunakan berbagai akad (perjanjian) yang  sebelumnya  tidak  dikenal  dalam  hukum pe rjanjian  nas io na l.  Denga n  tumbuh  dan berkembangnya  lembaga  keuangan  syariah    di Indonesia,  menimbulkan  permasalahan  hukum terutama  berkaitan  dengan  hukum  perjanjian nasional. Hal ini dikarenakan hingga saat ini untuk hukum    perjanjian  nasional  Indonesia  masih mengacu  pada  Buku  III    KUH  Perdata  yang notabene  lahir  dari  sistem    hukum    Eropa Kontinental. Oleh karena itu, penting untuk dikaji berbagai hal berkaitan dengan hukum  perjanjian yang  lahir  dari  sistem  hukum  Islam    atau  yang popular  dikenal  dengan  Hukum  Ekonomi  Syariah kaitannya  dengan  hukum  perjanjian  nasional, khususnya perjanjian atau akad  yang digunakan oleh bank syariah. Tulisan ini akan mengkaji Asas- asas  dan  jenis  akad  (perjanjian)  dalam  hukum ekonomi syariah dan implementasinya pada usaha Bank Syariah di Indonesia.

## Asas-asas    Akad    (Perjanjian)  dalam Hukum Ekonomi Syariah
Seperti  telah  dimaklumi,  bahwa  sistem hukum merupakan keseluruhan aturan hukum yang disusun  secara  terpadu  berdasarkan  asas-asas tertentu. Sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari sub-sub sistem yang satu sama lain berkaitan dalam hubungan yang seimbang,dan serasi tidak tumpang tindih,tidak berbenturan karena asas-asasnya yang terpadu.    sas-asas  yang  terdapat    dalam  hukum perdata harus senada, seirama dengan asas yang terdapat  dalam  Hukum  Nasional,  demikian  juga dengan asas-asas hukum perjanjian harus senada dengan asas-asas hukum Perdata (Mariam Darus Badrulzaman, 1994: 15)
Sistem   huk um   I slam   m erupak an keseluruhan  aturan  hukum  yang  disusun  secara terpadu  berdasarkan  asas-asas  tertentu.  Sistem hukum Islam terdiri dari sub-sub sistem yang satu sama  lain  berkaitan  dalam  hubungan  yang seimbang.  Ahli  hukum  Islam  klasik  membuat perjenjangan norma-norma hukum Islam  menjadi dua tingkat, yaitu (1) al-ushul (asas-asas umum), dan  (2) al-furu’ (peraturan-peraturan  hukum kongkrit). Al-ushul (asas-asas  umum)  meliputi kategori yang luas sehingga mencakup juga norma- norma  filosofis  dasar  yang  menjadi    tegaknya kedua  norma  diatas  (S.  Anwar:  2007,  12-14). Selanjutnya  Syamsul  Anwar  mengemukakan ba hw a  no rm a- no rm a  hukum  Is la m  da pa t dijenjangkan  menjadi  tiga  lapis,  yaitu:  (1)  Nilai- nilai  dasar  atau  norma  filosofis  ( al-qiyam  al- asasiyyah );  (2) Asas-asas  umum (al-ushul  al- kulliyyah) ,  dan  (3)  Peraturan-peraturan  hukum konkret (al-ahkam   al-far’iyyah) .
Pe ra tura n  hukum  ko nk re t  adalah konkretisasi  dari  asas  umum  dan  terwujud  baik dalam ketentuan-ketentuan hukum taklifi seperti halal,  haram,  wajib,  sunah  dan  mubah  maupun dalam  ketentuan-ketentuan  hukum  wadh’i  yang meliputi  sebab, syarat dan halangan.
Ketiga  lapisan  norma  ini  tersusun  secara hierarkis. Norma yang abstrak dikonkretisasi dalam norma  yang  lebih  konkret.  Nilai-nilai  dasar dikonkretisasi  dalam  norma-norma  antara  baik berupa  asas-asas  hukum  Islam (an-nazhariyyah al-fiqhiyyah) maupun berupa kaidah-kaidah hukum Islam (al-qawaid  al-fiqhiyyah) .  Norma-norma te ngah  (as as -a sa s  um um )  hukum  Is la m dikonkretkan lagi dalam bentuk-bentuk peraturan- peratuan hukum konkret (al-ahkam al-far’iyyah). As as -a sa s pe rjanjian m erupak an konkretisasi dari norma-norma filosofis, yaitu nilai- nilai  dasar  yang  menjadi  fondasi    ajaran  Islam. Asas-asas  perjanjian  dalam  hukum  Islam  terdiri dari  asas  kebolehan (mabda’  al-ibahah), asas kebebasan  berkontrak (mabda’  hurriyyah  at- ta’aqud), asas  konsensualisme/kesepakatan (mabda’  ar-radha’iyyah) asas  janji  itu  mengikat, asas  keseimbangan (mabda’  at-tawazun  fi  al mu’a wa dhah), a sa s  ke ma slahatan  (tida k memberatkan), asas amanah dan asas keadilan. Asas  ibahah  atau  kebolehan  merupakan asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat yang  dirumuskan  pada  kalimat  “pada  dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang  melarangnya”.  Hal  ini  bertolak  belakang dengan  asas  yang  berlaku  dalam  ibadah  bahwa tida k  ada  ibadah  k ecua li  a pa   y ang  te la h dicontohkan  oleh Rosulullah Saw. Jika dihubungkan dengan  tindakan  hukum  dan  perjanjian  maka perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus  mengenai perjanjian  tersebut.
Asas kebebasan berakad dalam  hukum Is-
lam dibatasi dengan larangan makan harta sesama dengan  jalan  bathil  (Q.S.  4:29).  Yang  dimaksud dengan makan harta sesama dengan jalan  bathil adalah makan harta orang lain dengan cara yang tidak  dibenarkan  dan  tidak  sah  menurut  hukum Syariah.
Asas  kosensual  berlandaskan  pada  kaidah hukum Islam  pada asasnya  perjanjian (akad)  itu adalah  kesepakatan  para  pihak  dan  akibat hukumnya  adalah  apa  yang  mereka  tetapkan melalui  janji.
Asas janji itu  mengikat berlandaskan pada perintah  dalam  Al  Qur’an    agar  memenuhi  janji. Dalam  kaidah  ushul  fikih, perintah  itu  pada asasnya menunjukkan wajib. Di antara ayat dan hadits  dimaksud  adalah, ….dan  penuhilah  janji, se sungguhnya   janji  itu  a ka n  dimintak an pertanggungjawabannya (Q.S.17:34).
Hukum  perjanjian  Islam  menekankan pe rlunya  ke seimbangan  dalam  pe rja njia n. Keseimbangan  ini  dapat  berupa  keseimbangan antara  yang  diberikan  dengan  yang  diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.
Asas kemaslahatan dimaksudkan agar akad yang  dibuat  oleh  para  pihak  bertujuan  untuk mewujudkan kemaslahatan  bagi mereka dan tidak boleh  menimbulkan  kerugian (mudharat) atau keadaan yang memberatkan (masyaqqah). Asas amanah mengandung arti bahwa para pihak yang melakukan akad harus memiliki itikad ba ik   dalam   bertransa ks i  de ngan  pihak lainnya.Dalam  perjanjian  Islam  dituntut  adanya amanah  misalnya  memegang  rahasia,  atau memberikan  informasi yang sesungguhnya, tidak bohong.
Dalam  hukum  Islam  keadilan  merupakan perintah  Allah  yang  tertera  dalam  Al  Qur’an, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa (Q.S.  5:8).    Keadilan  merupakan  tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.

## Jenis Akad dan Implementasi pada Usaha Bank Syariah
Lembaga  keuangan    merupakan financial intermediary (lembaga perantara keuangan) uang berfungsi  menghimpun  dan  menyalurkan  dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan terdiri dari Lembaga  Keuangan  Bank  (LKB)  dan  Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Banyak produk atau jasa yang ditawarkan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank kepada masyarakat.
Bank  syariah  sama  halnya  dengan  bank konvensional  berfungsi  sebagai intermediary  in- stitution namun jasa yang ditawarkan bank syariah kepada  masyarakat  bukan  saja  jasa  yang  dapat diberikan oleh suatu bank konvensional ( commer- cial  bank ),  melainkan  juga  jasa-jasa  yang biasanya  diberikan  oleh  suatu  lembaga–lembaga
konvensional modern (multi finance company ). Hal ini  karena  beragamnya  akad  (perjanjian)  yang dapat digunakan dalam transaksi tersebut.
Dari segi etimologi, akad antara lain berarti ikatan  antara  dua  perkara,  baik  ikatan  secara nyata,  maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Pengertian akad dalam arti  khusus  adalah  Perikatan  yang  ditetapkan dengan  ijab  Kabul  berdasarkan  ketentuan  syara, yang berdampak pada objeknya (R. Syafe’i, 2004: 45).
Menurut S. Anwar (2007:65), istilah “akad” dalam  hukum  Islam  disebut  “perjanjian”  dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata al- aqd  yang  berarti  mengikat,menyambung  atau m enghubungk an  ( a r- ra bt ).  Selanjutnya , dikemukakan akad (perjanjian) menurut Pasal 262 Mursyid  al-Harian,yaitu  pertemuan  ijab  yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Definisi akad menurut Syamsul Anwar sendiri,  yaitu  pertemuan  ijab  dan  Kabul  sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.
Selanjutnya S. Anwar menguraikan tentang perkembangan hukum perjanjian syariah di Indo- nes ia  m ulai  dari  ma sa  hukum   ada t,  m asa VOC,masa kekuasaan kolonial  Belanda dan masa Indonesia  merdeka. Dari uraiannya dapat dilihat bahwa hukum  Islam, khususnya hukum perjanjian secara  historis    dan    sosiologis  telah  berlaku  di Indonesia.  Setelah  fase  kemerdekaan  peluang yuridis-konstitusional  bagi  pemberlakuan  hukum perjanjian syariah lebih terbuka. Sejak dasawarsa terakhir  abad  lalu  hukum  perjanjian  Islam mendapat  dorongan  baru  untuk  berkembang karena  lahirnya  lembaga  keuangan  dan  bisnis sy aria h,khus us ny a  ba nk   s ya riah    ya ng menjadikannya  sebagai  dasar  berpijaknya. Beberapa  bentuk  akad  telah  diformalkan  dalam Peraturan Bank Indonesia (S. Anwar,2007). Hal ini sesuai  dengan  Pembinaan  Hukum  Nasional  yang berprinsip (Gemala, 2005: 75-77): (1) Hukum Is- lam  yang  disebut  dan  ditentukan  oleh  peraturan perundang-undangan  dapat  berlaku  langsung tanpa harus melalui hukum adat; (2) Republik In- donesia  wajib  mengatur  suatu  masalah  sesuai dengan hukum Islam sepanjang hukum itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam; (3) Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sama dan  sederajat  dengan  hukum  adat  dan  hukum barat;  (4)  Hukum  Islam  juga  menjadi  sumber pembentukan hukum nasional selain hukum adat, hukum barat dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.
Dengan demikian,   sistem   hukum  Nasional Indonesia telah memberikan jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk menentukan sendiri hukum apa yang bisa diberlakukan bagi dirinya terutama  yang

## Tabel 1

## Akad  Syariah  dan  Implementasinya  pada Bank  Syariah
1
2
3 4
5
6
7 8 9 1 0 1 1
1 2
1 3 1 4
1 5
1 6 1 7 1 8 1 9
2 0
2 1 2 2 2 3
Giro
Tabungan Titipan  dokumen Deposito Penyetor  zakat,  infaq dan  shadaqah Penerimaan  pembiayaan
Musyarakah
Pembeli jual jadi Pembeli  bayar  tangguh
( deferred  sale ) Pembeli  terima  tangguh Pembeli  pesanan Kontrak  pembelian berkala Sewa Modal  kerja sewa  beli  ( leasing  ending with  ownership ) Jual beli valuta asing
Penerima  jaminan Penerima  pembiayaan gadai
Pengalihan  utang (f actoring ) Pengiriman  dana, pemindah  bukuan
Letter  of  credit Letter  of  credit Letter  of  credit Kebutuhan  kredit pembiayaan  kebajikan
Al  Wadi’ah Al  Wadi’ah Al  Wadi’ah Al  Mudharabah
Al  Wakalah
Al-Musyarakah
Al  Murabahah Al Bai’u Bistaman ajil
Bai’u salam
Bai’u isti’na
Bai’u istijar
Al Ijarah
Al  Murabahah
Al  Bai’u al Takjiri
Al Sarf
Al Kafalah/ Al Dhamanah
Al Rahn Al Hiwalah Al  Wakalah Al  Wakalah
Al Musyarakah
Al  Murabahah
Al Qardhul hasan
a. Keamanan  dana b. Pengalokasian  harta  berdasarkan  syariah
c. bonus
a. Keamanan  dana
b. Pengalokasian  harta  berdasarkan  syariah
c. Bagi  hasil  yang dapat  diperhitungkan  harian
a. Keamanan  dokumen  (safety  box)
a. Keamanan  dana
b. Pengalokasian  harta  berdasarkan  syariah
c. Bagi  hasil  yang dapat  diperhitungkan  harian
a. Keamanan  danab.  Pengalokasian  harta berdasarkan  syariah,  laporan  pemanfaatan dana ZIS
a. Dana/modal    kerja,  modal  barang  dagangan b. Bagi hasilc. Peran  serta  manajemen
a. Barang,  modal,  bahan  baku,peralatan
a. Kemudahan  angsuran
a. Barang,  modal,  bahan  baku,  peralatan
a. Barang,  modal,  bahan  baku,  peralatan
a. Barang  jadi,  bahan  baku,  peralatan
a. Dana
b. Bagi hasil
a. Dana  kerja  proyek
a. Pemanfaatan  barang  berakhir  dengan kepemilikan a. Mata  uang
a. Bank garansi
a. Dana
a. Alihan  utang
a. Jasa
a. Jaminan  pembayaran  dengan  pengiriman dana,  dasar  titipan
a. Jaminan  pembayaran  dengan    pengiriman dana, dasar musyarakah
a. Jaminan  pembayaran  dengan  pengiriman dana,  dasar  murabahah
a. Dana,  bimbingan  manajemen
No Produk  Pengerahan/
Penerapan Akad       Imbalan/hasil yang di peroleh nasabah penyaluran  Dana
berkaitan dengan aktivitas keperdataan. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan dalam menentukan isi (materi) yang disepakati para pihak yang melakukan hubungan  hukum,  cara-cara  pelaksanaan,  serta penyelesaian jika terjadi sengketa. Oleh karena itu, tidak ada halangan sedikitpun bagi umat Islam jika menghendaki  pemberlakuan  syariah  dalam hubungan  keperdataan  di  antara  sesama  mereka (Mardjono dalam A. Karim, 2010: 462).
Berkaitan  dengan  akad  yang  digunakan da la m  Le mbaga  Ke ua ngan  Sya riah,  ha sil musyawarah  (ijma  Internasional)  para  ahli ekonomi Muslim  beserta   dan  para ahli fiqih  dan academi  Fiqih  di  Mekah  pada  tahun  1973, menyimpulkan  bahwa  konsep  dasar  hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam dalam sistem ekonomi Islam dapat diterapkan dalam operasional lemba ga  keuangan  bank  maupun  le mbaga keuangan bukan bank (Muhammad, 2002: 35-50)
Secara  garis  besar,  hubungan  ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad  yang  terdiri  dari  lima  konsep  akad.  Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat  ditemukan jenis- jenis akad yang dapat digunakan  dalam usaha lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank  syariah  untuk  dioperasionalkan.  Kelima  konsep tersebut adalah (1) prinsip simpanan; (2) prinsip bagi hasil;  (3)  prinsip jual  beli;  (4) prinsip  sewa;  dan  (5) prinsip  jasa.
Prinsip  simpanan  murni  merupakan  fasilitas yang  diberikan  oleh  Bank  Islam  yang  memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan  dananya  dalam  bentuk  wadi’ah.  Akad wadi’ah dapat biasa diberikan untuk tujuan investasi guna  mendapatkan  keuntungan  seperti  halnya tabungan  dan  deposito.  Dalam  dunia  perbankan konvensional al-wadi’ah identik dengan giro.
Sistem  ini  adalah  suatu  sistem  yang meliputi  tatacara  pembagian  hasil  usaha  antara pe ny edia   da na   de nga n  pe nge lo la   da na . Pembagian  hasil  usaha  ini  dapat  terjadi  antara bank dengan penyimpanan dana maupun antara bank  dengan  nasabah  penerima  dana.  Bentuk
produk yang berdasarkan prinsip ini adalah akad mudharabah  dan  akad  musyarakah.  Lebih  jauh mudharabah  dapat  dipergunakan  sebagai  dasar baik  untuk  produk  pendanaan  (tabungan  dan deposito)  maupun  pembiayaan,  sementara musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.
Akad  mudharabah  ini  selain  digunakan dalam  perbankan  syariah  juga  digunakan  dalam asuransi  syariah.  Dana  yang  terkumpul    dari nasabah  perusahaan  asuransi  syariah  (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi  hasil  (mudharabah).  Sedangkan  pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan ke lembaga keuangan yang menggunakan bunga.
Prinsip  ini  merupakan  suatu  sistem  yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank atau LKBB akan membeli terlebih dahulu barang  yang dibutuhkan  atau  mengangkat  nasabah  sebagai agen  bank  melakukan  pembelian  barang  atas nama  bank,  kemudian  bank  menjual  barang tersebut  kepada  nasabah  dengan  harga  beli ditambah  keuntungan  (margin).  Prinsip  ini  bisa digunakan  bank  atau  lembaga  keuangan  lainnya seperti BMT.Akad yang digunakan adalah akad bai bistaman ’ajil  atau  akad murabahah.
Prinsip  ini  secara    garis  besar  terbagi menjadi dua jenis, (1) Ijarah, sewa murni, seperti halnya  penyewaan  traktor  dan  alat-alat  produk lainnya (operating lease) . Dalam teknis perbankan, bank  dapat  membeli  dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu  dan  harga  yang  telah  disepakati  kepada nasabah; (2) bai al takjiri atau ijarah al muntahiyah bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang  pada akhir masa sewa (financial  lease). Prinsip  ini  me liputi  s eluruh  lay anan nonpembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang  berdasarkan  prinsip  ini  antara  lain  bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, pembayaran rekening  telepon,  listrik,  dan  lain-lain.  Secara Syari’ah prinsip ini didasarkan pada konsep al ajr wal  umulah.

## Tabel 2
Usaha Bank Umum dan BPR/BPRS Usaha Bank Usaha Bank Umum dan BUS BPR/BPRS UU  No.  10  tahun  1998 Pasal  16  dan  17:  Bank  Umum dapat  melakukan  18  macam usaha Pasal 13: BPR dapat melakukan 4 macam usaha. UU  No.  21  tahun  2008 Pasal  19  dan  20:  BUS  dapat melakukan  32  macam  usaha. UUS  dapat  melakukan  21
macam usaha
Pasal 21: BPRS dapat melakukan 5 macam usaha
Konsep  akad  tersebut  diimplementasikan pada bank syariah, sesuai dengan tiga usaha pokok bank,  yaitu  dalam  hal  penghimpunan  dana, penyaluran dana, dan pemberian  jasa dalam lalu lintas  pembayaran.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat dilihat dalam Tabel 1.
Dasar Hukum akad –akad tersebut terdapat dalam UU No.21 tahun 2008, tentang Bank Syariah, berbagai Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, dan Berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI).
Dengan menggunakan akad tersebut, maka jenis  usaha  yang  ditawarkan  oleh  Bank  Syariah lebih  beragam  dibandingkan  dengan  jenis  usaha yang  ditawarkan  oleh  Bank  Konvensional.  Untuk Bank Konvensional hal ini seperti yang diatur dalam UU  No.10  Tahun  1998,  tentang  Perbankan. Sedangkan  untuk  Bank  Syariah  diatur  dalam  UU NO.21  tahun2008,  tentang  Bank  Syariah,  untuk lebih jelasnya dilihat  dalam Tabel  2.

## Simpulan dan Saran
A s a s - a s a s   a k a d  (pe rja nj ia n )  d a l a m Hukum  Ekonomi  Syariah  adalah  asas  ibahah ( mabda’al-ibahah ), asas kebebasan berkontrak
( m a b da ’   h u rr i y y a h   a t   ta ’ a q u d) ,   a s a s konsensualisme (mabda’  ar-radha’iyyah) ,  asas j a n j i  i tu   m e n g ik a t  a s a s   k e s e i m ba n ga n (mabda’at-tawazun  fi  al  mu’awadhah) ,  asas k em a sla ha tan  (tida k   me m be ratk an),  a sa s amanah,  dan  asas  keadilan.
Walaupun banyak produk yang ditawarkan oleh  Lembaga  Keuangan  Syariah,  namun  pada dasarnya seluruh produk tersebut mengacu pada lima  konsep  akad  yang  dikenal  dalam  Hukum Ekonomi  Syariah,  yaitu  prinsip  simpanan  murni ( wadi’ah ), prinsip bagi hasil ( syirkah ), prinsip jual beli ( tijarah ), prinsip  sewa (ijarah), prinsip jasa/ fee  (al-ajr  wahumullah).
Implementasi  akad  syariah  pada  Bank Syariah diatur dalam UU No.10 tahun 1998, tentang perbankan:  UU  21  tahun  2008,  tentang  Bank Syariah;  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Mejelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Peraturan Bank Indonesia  (PBI).  Dengan  melihat  ketentuan- ketentuan  tersebut,  akad-akad  syariah  jika diimplementasikan  pada  usaha  Bank  Syariah, maka bank syariah dapat menawarkan jasa yang lebih  beragam  atau  lebih  banyak  dibandingkan dengan  jasa  yang  dapat  ditawarkan  oleh  Bank Konvensional.

## DAFTAR PUSAKA
Anwar, S. (2007). Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih  Muamalat .
Jakarta:  Rajawali  Pers.
Azis, A. (Tanpa tahun). Mengembangkan Bank Is- lam  di  Indonesia ,  Buku  2.  Jakarta:  Penerbit Bangkit.
Badrulzaman, M. D. (1994). Aneka Hukum Bisnis .
Bandung: Alumni.
D.  Purnamasari,  Irma  dan  Suswinarno,  (2011). Akad  Syariah .  Bandung:  Penerbit  Kaifa  PT Mizan Pustaka.
Dewi,  G.  dkk  (2005). Hukum  Perikatan  Islam  di Indonesia. Jakarta: Kerjasama Badan Penerbit Fakultas Hukum UI dengan Kencana.
Hamid,  L.  (2003). Jejak–Jejak  Ekonomi  Syariah . Jakarta: Senayan Abadi Publising.
Karim,  A.  (2001). Ekonomi  Islam  :  Suatu  Kajian Kontemporer . Jakarta: Gema Insani Press.
————.  (2001). Bank  Islam:  Analisis  Fikih  dan Keuangan .  Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Muhammad.  (2002).  Manajemen  Bank  syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Salam,  F.  (2006). Pertumbuhan  Hukum  Bisnis Syariah di Indonesia . Bandung: Pustaka.
Syafei’,  R.  (2004). Fiqh  Muamalah  Untuk  IAIN , STAIN, PTAIS,  dan Umum. Bandung: Penerbit Angkasa  Setia.

## Makalah
Suma, M. A. (2006). Kedudukan dan Peran Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional saat ini dan arah kecenderungannya di Masa Yang Akan Da ta ng.  Ma ka la h  pa da   Sem inar  A ra h Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amademen ,  BPHN.  Departemen  Hukum  dan HAM RI. Jakarta, 29-31 Mei.

## Undang-undang
UU NO. 10 tahun 1998, tentang Perubahan UU No. 7 tahun1992 tentang Perbankan.
UU No 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah