PERFORMA PENGGUNAAN PRINSIP KERJA SAMA PEJABAT LEGISLATIF DAN TOKOH PARTAI TINGKAT KOTA DI SUMATRA BARAT
Asysyifa Hazira Alfi, Ermanto Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, Indonesia Email: syifahazira98@gmail.com

## Abstract
This study aims to: describe the performance of communication effectiveness in terms of the use of the principle of cooperation in verbal communication by legislative officials and  city  level  party  leaders  in  West  Sumatra.  This  type  of  research  is  qualitative research  with  descriptive  methods.  The  data  of  this  study  are  utterances  used  by legislative officials and city level party leaders in West Sumatra.Data is collected in the following way, (1) downloading video recordings in the form of speeches or interviews from  legislative  officials  and  city-level  party  leaders  in  West  Sumatra  from Youtube social media, (2) transcribing video recordings of city-level legislative and party leaders in  West  Sumatra,  (3)  observing  and  analyzing  all  utterances  which  are  included  in language performance and communication politeness, (4) giving code to data which is included  in  language  performance  and  communication  politeness.  After  all  the  data  is collected,  the  data  is  then  analyzed  by  the  following  steps,  (1)  identifying  data  in  the form  of  videos  containing  interviews  and  speeches,  (2)  data  then  entered  into  the performance format using the principle of cooperation, (3) data grouped and inserted into part of the principle of cooperation, (4) matching data and giving opinions on data on  the  principle  of  cooperation,  (5)  concluding  data  included  in  the  principle  of cooperation.Based  on  the  results  of  the  research  and  discussion,  it  can  be  concluded that Indonesian Language Performance in Terms of Use of the Principles of Cooperation in Oral Communication by Legislative Officials and Party Leaders The City level in West Sumatra is dominated by the conformity of the cooperative principle of 73%.
Keywords : communication, politeness, legislative officials, Youtube

## A.  Pendahuluan
Komunikasi  merupakan  proses  penyampaian  informasi  antara  dua  orang  atau lebih  yang  bertujuan  untuk  memberitahu  sesuatu  sehingga  maksud  dan  tujuan  dapat tersampaikan.  Komunikasi  yang  terjadi  tidak hanya  dilakukan  kepada  beberapa  orang tetapi  bisa  disampaikan  kepada  orang  banyak.  Penyampaian  pesan  yang  ditujukan kepada orang banyak atau khalayak ramai disebut dengan komunikasi publik
Zaman  sekarang,  banyak  media  yang  bisa  dijadikan  wadah  untuk  bisa memberikan informasi kepada orang banyak. Salah satu wadah tersebut ialah youtube . Youtube merupakan  situs  web  yang  bisa  memberikan  berbagai  macam  informasi berbentuk  video.  Setiap  individu  bisa  menggunakan youtube untuk  berbagai kepentingan,  salah  satunya  ialah  memberikan  konten  yang  bersifat  informasi  dan pengetahuan.  Pejabat  politik  merupakan  salah  satu  contoh  pengguna youtube yang memberikan  informasi  berkaitan  tentang  politik  kepada  masyarakat.  Video  mereka yang bersifat formal ataupun informal bisa dilihat oeh siapa saja. Maka dari itu, pejabat politik harus bisa menjaga sikap dan bahasanya di depan khalayak umum. Penggunaan bahasa  yang  sesuai  dengan  kaidah  akan  membuat  performa  mereka  menjadi  bagus  di depan publik.
Kesantunan  berbahasa  menjadi  hal  yang  penting  bagi  seseorang  dalam berkomunikasi.  Kesantunan  dapat  diperlihatkan  dengan  cara  menjaga  sopan  santun serta etiket yang baik terhadap lawan bicara. Status, profesi, usia, gender serta tingkat keakraban  seseorang  mempengaruhi  bagaimana  menggunakan  kesantunan  tersebut. Situasi juga mempengaruhi bagaimana perilaku serta kesantunan berbahasa seseorang. Dalam  situasi  formal  tentunya  harus  menggunakan  bahasa  yang  santun  dan  menjaga etiket  sedangkan  situasi  informal,  bahasa  dan  perilaku  tidak  terlalu  diperhatikan kesantunannya  karena  dalam  situasi  ini  antara  penutur  dan  lawan  tutur  terdapat hubungan  yang  akrab.  Oleh  karena  itu,  kesantunan  berbahasa  sangat  penting  dalam berkomunikasi sesuai dengan situasi dan kondisi.
UU no 24 Tahun 2009 membahas tentang bendera, bahasa, dan lambang Negara serta lagu kebangsaan. Dalam UU tersebut dibahas tentang berkomunikasi dalam media massa yaitu dalam Pasal 39 ayat (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui  media  massa  (2)  Media  massa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat menggunakan  bahasa  daerah  atau  bahasa  asing  yang  mempunyai  tujuan  khusus  atau sasaran  khusus.  Menurut  Lubis,  (2011:5)  faktor  situasi,  siapa  pembicara,  pendengar, bila dan di mana juga menjadi faktor yang dominan dalam penentuan pemakaian kata- kata,  frasa-frasa  dan  kalimat-kalimat.  Dengan  demikian,  situasi  tutur  dapat mempengaruhi penggunaan bahasa baik itu secara formal maupun informal.
Penelitian  mengenai  performa  bahasa  dan  kesantunan  komunikasi  sudah pernah  dilakukan  oleh  peneliti  berikut.Pertama,  Anggrina,  Ermanto,  Emidar  (2018) melakukan  penelitian  tentang  performa  penggunaan  kosa  kata  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  dalam  di Youtube .  Kedua,  Alvionita,  Ermanto,  Emidar  (2018)  melakukan penelitian  tentang  performa  bahasa  Bupati  di  Sumatra  Barat  dari  segi  penggunaan struktur  kalimat.  Ketiga,  Maiyola,  Ermanto,  Agustina  (2018)  melakukan  penelitian tentang performa kesantunan berbahasa dari segi penggunaan prinsip kesantunan Wali Kota  di  Sumatra  Barat.  Keempat,  Ermanto,  Agustina,  Emidar  (2018)  melakukan penelitian  tentang  kesantunan  komunikasi  pejabat  mengenai  penggunaan  prinsip kesopanan dan prinsip kerja sa,a.
Berdasarkan  hal  di  atas,  artikel  ini  akan  memfokuskan  tentang  performa penggunaan  prinsip  kerja  sama  pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai  tingkat  kota  di Sumatra  Barat.  Penggunaan  prinsip  kerja  sama  penting  dilakukan  dalam  hal berkomunikasi  agar  performa  yang  ditampilkan  pejabat  baik  di  depan  publik.  Oleh sebab  itu,  prinsip  kerja  sama  hendaknya  digunakan  dengan  baik  dan  benar.  Agar pejabat dapat dijadikan panutan oleh masyarakat.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan metode  deskriptif.  Data  dalam  penelitian  ini  adalah  tuturan-tuturan  dari  ujaran  yang dihasilkan  oleh  pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai  tingkat  kota  di  Sumatra  Barat.  Data dikumpulkan  dengan  cara  berikut,  (1)  mengunduh  rekaman  video  berupa pidato  atau wawancara  dari  pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai  tingkat  kota  di  SumatraBarat  dari media  sosial Youtube, (2)  mentranskripsi  rekaman  video  pejabat  legislatif  dan  tokoh partai tingkat kota di Sumatra Barat, (3) mengamati dan menganalisis seluruh tuturan- tuturan  yang  termasuk  ke  dalam  performa  bahasa  dan  kesantunan  komunikasi,  (4) memberi kode kepada data yang termasuk ke dalam performa bahasa dan kesantunan komunikasi. Setelah semua data terkumpul, data kemudian dianalisis dengan langkah- langkah berikut, (1) mengidentifikasi data berupa video berisi wawancara dan pidato, (2)  data  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  format  performa  penggunaan  prinsip  kerja sama, (3) data dikelompokkan dan dimasukkan ke dalam bagian prinsip kerja sama, (4)
mencocokkan  data  serta  memberi  pendapat  terhadap    data  prinsip  kerja  sama,  (5) menyimpulkan data yang termasuk ke dalam prinsip kerja sama.
Hasil dari analisis data berpedoman kepada kriteria penilaian yang di jabarkan oleh  (Purwanto,  2006:102).Untuk  mencari  nilai  persen  yang  diharapkan  dilakukan mengkalikan  pengumpulan  jumlah  data  benar  yang  diperoleh  dengan  100  lalu  di  bagi dengan  skor  maksimum  ideal.Persentase  tersebut  dapat  menggambarkan  tingkat penguasaan.penilaian dengan pedoman penilaian sebagai berikut. (1) sangat  baik (86- 100%), (2) baik (76-85%), (3) cukup (60-75%), (4) kurang (55-59), (5) kurang sekali (54%).

## C.  Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  penulisan  ini  akan difokuskan  pada  performa  bahasa  dan  kesantunan  komunikasi  dari  segi  penggunaan prinsip kerja sama oleh pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kota di Sumatra Barat. Penulis  akan  menampilkan  perwakilan  data  yang  dianalisis  yaitu  tuturan  yang  sesuai dengan  prinsip  kerja  sama  dan  tuturan  yang  melanggar  prinsip  kerja  sama  pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kota di Sumatra Barat.
1. Tuturan  yang  Sesuai  dengan  Prinsip  Kerja  Sama  Oleh  Pejabat
Legislatif dan Tokoh Partai Tingkat Kota di Sumatra Barat.
Prinsip kerja sama dibutuhkan agar dapat lebih mudah menjelaskan hubungan antara makna dan daya (Leech, 1993:120). Prinsip kerja sama digunakan dalam kondisi tertentu dan tidak dapat digunakan dengan cara yang sama kepada lawan tutur. Prinsip kerja  sama  terdiri  dari  beberapa  maksim  yaitu,  maksim  kuantitas,  maksim  kualitas, maksim  hubungan  dan  maksim  cara.  Adapun  hasil  yang  diperoleh  adalah  sebagai berikut.
a. Tuturan yang Sesuai dengan Maksim Kuantitas
Di  dalam  penelitian  ini  ditemukan  41  data  yang  sesuai  dengan  maksim kuantitas.  Data  ini  sesuai  dengan  indikator  dari  Leech  (1993)  yaitu  tuturan  harus seinformatif  yang  dibutuhkan.  Berikut  ini  merupakan  salah  satu  contoh  analisis  data
tuturan  pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai  tingkat  kota  di  Sumatera  Barat  yang  sesuai dengan maksim kuantitas.
(1) Kemudian pusat study quran ini masih terus berlanjut tahun kemaren baru meletakkan  batu  pertama,  dan  sekarang  sudah  kita  selesaikan  dokumen pembangunannya (F12)
Contoh  tuturan  (1)  sesuai  dengan  maksim  kuantitas.Tuturan  tersebut merupakan  tuturan  dari  Ketua  DPRD  Komisi  IV  Kota  Padang  yaitu  Maidestal  Hari Mahesa.Penutur menghasilkan tuturan yang informatif dan memadai.Penutur memberi informasi kepada lawan tutur jika dokumen pembangunan sudah diselesaikan.Tuturan tersebut bersifat informatif dan tidak berlebihan dalam memberi informasi.Oleh karena itu, contoh tuturan (1) sesuai dengan maksim kuantitas.

## b. Tuturan yang Sesuai dengan Maksim Kualitas
Di dalam penelitian ini ditemukan 29 data yang sesuai dengan maksim kualitas. Tuturan  tersebut  sesuai  dengan  indikator  Leech  (1993)  penutur  mengatakan  sesuatu yang ia yakini benar dan dengan bukti yang meyakinkan. Di bawah ini merupakan salah satu contoh analisis tuturan yang sesuai dengan maksim kualitas.
(2)  Ya  kalau untuk  program  pemerintah sesuai  dengan  RPJPD  kita  yang  sudah kita paripurnakan juga pada waktu itu adalah bahwa kita bertekad untuk peningkatan pelayanan publik (R9)
Contoh tuturan (2) sesuai dengan maksim kualitas.Tuturan tersebut merupakan tuturan  dari  ketua  DPRD  yaitu  Elly  Thrisyanti.Ujaran  yang  dihasilkan  penutur  sesuai dengan yang sebenarnya. Penutur mengatakan ia sudah melaksanakan paripurna sesuai dengan RPJPD. Ujaran tersebut sesuai dengan indikator maksim kualitas yaitu penutur menghasilkan ujaran yang sesuai dengan apa yang sebenarnya. Oleh karena itu, contoh tuturan (2) sesuai dengan maksim kualitas.

## c. Tuturan yang Sesuai dengan Maksim Relevansi
Di dalam penelitian ini ditemukan 20 data yang sesuai dengan maksim relevansi (hubungan)  namun  tidak  ditemukan  data  yang  melanggar  maksim  relevansi.  Tuturan tersebut sesuai dengan indikator dari Leech (1993) penutur menghasilkan ujaran yang
relevan.Di bawah ini merupakan salah satu contoh analisis tuturan yang sesuai dengan maksim relevansi.
(3)  Gak  ada  untuk  kepentingan-kepentingan  lain  artinya  benar  membesarkan PAN sesuai dengan kata sambutan dari dewan pimpinan pusat kemaren kan.  (N2)
Contoh  tuturan  (3)  sesuai  dengan  maksim  relevansi.Tuturan  tersebut merupakan  tuturan  dari  calon  ketua  DPD  PAN  Kota  Padang  yaitu  Suparman.  Ujaran yang  dihasilkannya  sesuai  dengan  maksim  relevansi  karena  ujarannya  sesuai  dengan apa  yang  ditanyakan.  Ujaran  yang  sesuai  dengan  maksim  relevan  yaitu gak  ada  untuk kepentingan-kepentingan  lain .  Penutur  menjawab  pertanyaan  dari  wartawan  sehingga topik yang dibahas relevan dengan apa yg di jawab. Oleh karena itu, contoh tuturan (3) termasuk ke dalam tuturan yang sesuai dengan maksim relevan.

## d. Tuturan yang Sesuai dengan Maksim Cara
Di  dalam  penelitian  ini  ditemukan  19  data  yang  sesuai  dengan  maksim  cara. Tuturan  tersebut  sesuai  dengan  indikator  dari  maksim  cara  dari  Leech  (1993)  yaitu penutur  harus  mengujarkan  pernyataan  yang  jelas,  ringkas  dan  tidak  bertele-tele.  Di bawah ini merupakan salah satu contoh tuturan yang sesuai dengan maksim cara.
(4)  Adapun  rincian  secara  total  itu  sudah  kita  rekap  keseluruhannya  dari Januari sampai desember 2017 (F8)
Contoh  tuturan  (4)  sesuai  dengan  maksim  cara.  Tuturan  tersebut  merupakan tuturan  dari  ketua  DPD  PAN  Kota  Padang  yaitu  Hendri  Septa.  Indikator  dari  maksim cara  adalah  penutur  menghasilkan  ujaran  yang  jelas  dan  tidak  kabur.  Penutur menyebutkan  ia  telah  merekap  keseluruhan  rincian  secara  total.  Tuturan  yang dihasilkannya jelas, rinci dan mudah dimengerti serta ujaran yang dihasilkannya tidak bersifat taksa. Oleh karena, contoh tuturan (4) termasuk ke dalam tuturan yang sesuai dengan maksim cara.
2. Tuturan yang Melanggar Prinsip Kerja Sama Oleh Pejabat Legislatif dan Tokoh Partai Tingkat Kota di Sumatra Barat.
Berdasarkan  dari  hasil  data  yang  diperoleh,  tuturan  yang  melanggar  prinsip kerja  sama  oleh  pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai  tingkat  kota  di  Sumatra  Barat ditemukan  pada  maksim  kuantitas,  maksim  kualitas,  maksim  relevansi,  dan  maksim cara.

## a. Tuturan yang  Melanggar Maksim Kuantitas
Di  bawah  ini  merupakan  analisis  dari  pejabat  legislative  dalam  rangka kunjungan  tinjau  KB  di  Kota  Padang.Tuturan  yang  dihasilkannya  melanggar  maksim kuantitas.Adapun analisisnya adalah sebagai berikut.
(5)  Anak-anak  kita  tidak  puluhan  lo,  ratusan  anak-anak  bahkan  dikatakan ribuan  mungkin  anak-anak  sekolah  dasar  kita  kondisinya  seperti  ini,  sanitasinya, sirkulasi  udaranya  bagaimana,  fasilitasnya  bagaimana,  bagaimana  mungkin  ini,  anak- anak kita bisa bertarung di puncaknya kan ketingkat nasional nantiknya (B13)
Contoh  tuturan  (5)  merupakan  tuturan  yang  melanggar  maksim  kuantitas. Tuturan  tersebut  merupakan  tuturan  dari  ketua  DPRD  Komisi  IV  kota  Padang  yaitu Maidestal  Hari  Mahesa.  Tuturan  yang  sesuai  dengan  maksim  kuantitas  harus  bersifat informatif memadai dan tidak berlebihan. Namun penutur melanggar maksim kuantitas karena  informasi  yang  ia  berikan  berlebihan  dan  tidak  bersifat  informatif.  Penutur menjelaskan  bagaimana keadaan  fasilitas  yang  ada  di  sekolah  namun  yang  ia  jelaskan berlebihan sehingga informasi yang ia berikan tidak. Oleh karena itu, contoh tuturan (5) termasuk ke dalam tuturan yang melanggar maksim kuantitas.

## b. Tuturan yang Melanggar Maksim Kualitas
Di bawah ini merupakan tuturan dari pejabat legislatif dalam rangka wawancara mengenai  Golkar  Kota  Padang.Tuturan  yang  dihasilkannya  melanggar  maksim kualitas.Adapun analisinya adalah sebagai berikut.
(6) Apa penyebabnya dibelakangnya apakah ini hanya semacam modus atau apa itukan (O6)
Contoh  tuturan  (6)  melanggar  maksim  kualitas.Tuturan  tersebut  merupaka tuturan  dari  sekretaris  DPD  Partai  Golkar  Padang  yaitu  Zulhardi  Z  Latif.  Indikator maksim  kualitas  adalah  penutur  menghasilkan  ujaran  yang  sesuai  dengan  apa  yang sebenarnya. Namun  dari tuturan  di atas  tampak  bahwa  penutur  mengatakan  hal  yang belum tentu terjadi. Ujaran tersebut bisa saja menimbulkan perselisihan dengan pihak
lain.  Apa  yang  penutur  ujarkan  tersebut  masih  belum  tentu  kebenarannya  namun  ia mengucapkan  di  depan  media  massa.  Oleh  karena  itu,  contoh  tuturan  (6)  melanggar maksim kualitas.
c. Tuturan yang Melanggar Maksim Cara
Di  bawah  ini  merupakan  tuturan  dari  tokoh  partai  mengenai  pemilihan  ketua PAN.  Tuturan  yang  dihasilkannya  melanggar  maksim  cara.  Adapun  analisisnya  adalah sebagai berikut.
(7) Kunjungan kerja lah ini segala macam kan seperti itu yang selama ini terjadi seperti itu (N4)
Contoh  tuturan  (7)  melanggar  maksim  cara.  Tuturan  tersebut  merupakan tuturan dari calon ketua DPD PAN Kota Padang yaitu Suparman. Maksim cara menuntut penuturnya untuk menghasilkan ujaran yang jelas dan tidak bertele-tele. Namun, pada contoh  tuturan  (7)  ujaran  yang  dihasilkan  penutur  bersifat  taksa  serta  tidak  mudah dimengerti. Tuturan yang bersifat taksa yaitu kunjungan kerja lah ini segala macam kan seperti  itu .  Ujaran  yang  dihasilkan  penutur  tidak  jelas  dan  bertele-tele.  Oleh  karena itu,contoh tuturan (7) termasuk ke dalam tuturan yang melanggar maksim cara.

## D.  Simpulan
Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah, pejabat legislatif dan tokoh partai mampu  menerapkan  prinsip  kerja  sama  dalam  berkomunikasi.  Tuturan  yang  sesuai dengan  prinsip  kerja  sama  lebih  dominan  daripada  tuturan  yang  melanggar  prinsip kerja sama. Oleh karena itu kesantunan dalam komunikasi lisan dari segi prinsip kerja sama pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kota di Sumatra barat di dominasi  oleh kesesuaian  dalam  penggunaan  prinsip  kerja  sama  yaitu  sebanyak  73%  dari  150  data, ditemukan 109 data yang sesuai dengan prinsip kerja sama dan 41 data yang melanggar prinsip kerja sama.
Penggunaan  bahasa  yang  baik  dan  benar  sangat  mempengaruhi  bagaimana performa  seseorang  di  mata  orang  lain.  Penggunaan  bahasa  yang  baik  dari  segi penggunaan  prinsip  kerja  sama  sangat  penting  bagi  seseorang  khususnya  kalangan pejabat legislatif dan tokoh partai. Jika pejabat tersebut tidak dapat memahami kaidah bahasa  maka  performanya  tidak  akan  bagus  di  depan  publik  oleh  karena  itu,
penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat dibutuhkan agar performanya bagus di depan publik dan dapat dijadikan panutan.

## Daftar Rujukan
Alvionita,  Ermanto,  Agustina.  (2018).  “Performa  Bahasa  Indonesia  Dari  Segi Penggunaan Struktur Kalimat Bupati Di Sumatra Barat Dalam Youtube”. Bahasa dan Sastra Vol 5. No 2.
Anggrina,  Ermanto,  dan  Emidar.  (2018).  “Performa  Penggunaan  Kosa  Kata  oleh Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Sumatra  Barat  di  dalam Youtube”.Bahasa  dan Sastra Vol 5. No 2. p.59-69
Emidar,  Ermanto,  Agustina.  (2018).  “Politeness  Communication  of  Officials  in  West Sumatra:  Review  of  Principles  of  politeness  and  principles  of  Cooperation Perspective.  ICLLE Advances  in  Social  Science,  Education  and  Humanities Research, volume 263. Januari 2018. p.315-319
Leech, G. (1993). Prinsip-Prinsip Pragmatik . Jakarta: Universitas Indonesia.
Lubis, Hamid Hasan. (2011). Analisis Wacana Pragmatik. Bandung: PT. Angkasa.
Maiyola,  Ermanto,  Agustina.  (2018).  “Performa  Kesantunan  Berbahasa  Indonesia  dari Segi  Penggunaan  Prinsip  Kesantunan  Walikota  di  Sumatra  Barat. Bahasa  dan Sastra Vol 5. No 2. p. 75-84
Purwanto,  Ngalim.  (2006). Prinsip-prinsip  dan  Teknik  Evaluasi  Pengajaran .  Bandung: Remaja Rosdakarya.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2009  tentang Bendera,  Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.