KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

## Nur Kholis
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta E-mail: nurkholisyes@gmail.com, 014210101@uii.ac.id

## Abstrak
Artikel ini membahas tentang kehidupan sejahtera yang menjadi tujuan dari seluruh manusia di muka bumi ini, juga merupakan tujuan, dan cita-cita pendiri negeri ini. Namun, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum terwujud secara merata. Hal tersebut diperkuat oleh peneliti dengan menyampaikan data lapangan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia termasuk ke dalam kategori sedang yaitu pada peringkat 108. Kajian penelitian dalam tulisan ini merupakan kajian pustaka. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan penelitian ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya, di antaranya mengeluarkan Undang-undang yang terkait kesejahteraan sosial dan berbagai peraturan derivasinya, termasuk penanganan fakir miskin, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan lain-lain.Namun, Peneliti menemukan beberapa temuan diantaranya ternyata aplikasi program untuk mewujudkan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya memenuhi konsep ideal jaminan sosial dalam Islam untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Untuk itu, peneliti memberikan masukan bahwa perlu ada ikhtiar untuk merealisasikan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan tujuan ekonomi Islam yang sekaligus tujuan manusia itu sendiri. Ikhtiar tersebut harus menggunakan dasar ekonomi Islam yaitu moral sebagai dasar sistem ekonomi, harus menjaga halal-haram dalam konsumsi, serta ekonomi yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umat manusia.
Kata Kunci : Kesejahteraan, Islam, Jaminan Sosial, dan Ekonomi.

## Abstact
The article studies about prosperity which becomes aim for all human throughout the world, also it is hopes of founding father of this country. Yet, prosperity for whole indonesian do not realize yet. It is supported by a reseacher who was delivered the data which were coming from Human Development Index which proposes that Indonesia is on the intermediate category in 108 level. The research is literature review. Based on discussion which was done,the conclusion of this article is to actualize prosperity for all
indonesian. Indonesia goverment has done by some ways, such as : issuing regulations which refer to social prosperity and sorts of its derivation includes handling the poor, National social warranty system and others.  In spite of this, writer found several findings, such as the implementation of that program do not realize social prosperity wholly and do not complete the ideal consept of social warranty yet in islam to realize social prosperity. To be so, the writer confers inflows that there should be effort to actualize social prosperity which suits with the goal of islamic economy and humans’ hopes. The effort must use basic islamic economy that is morality as the foundation of economy system, care for halal and haram in comsumsing, as well as economy is having a goal to actualize prosperity for all human being.
Keywords: Prosperity, Islam, Social Warranty, and Economy

## A. Pendahuluan
Kehidupan sejahtera adalah kehidupan yang didambakan oleh semua manusia, tanpa memandang perbedaan agama, suku, bangsa, dan lain-lain. Namun, tidak selalu kehidupan sejahtera yang didambakan itu, dapat diraih oleh semua orang. Untuk itulah diperlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh dari setiap individu untuk menggapai kehidupan sejahtera yang diidamkannya. Negara berperan memfasilitasi dan menjamin setiap warga secara adil untuk dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Hal inilah yang dicita-citakan founding fathers bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam sila ke-3 dasar negara, Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu juga termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Persoalan utamanya, apakah kesejahteraan sosial yang didambakan telah terwujud di Indonesia? Hampir setiap hari, ada saja berita terkait dengan tindak kekerasan dan kejahatan dengan alasan ekonomi, melacurkan diri karena ekonomi, ketidaksanggupan memenuhi kebutuhan pokok, putus sekolah karena tidak ada biaya, dan lain-lain yang menunjukkan betapa masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum sejahtera. Ironisnya, kontribusi negara sebagai institusi yang seharusnya memiliki peran penting dalam mensejahterakan warganya, ternyata masih jauh dari harapan. Berbagai masalah ekonomi, sosial dan politik di Indonesia seringkali disebabkan oleh kegagalan negara dalam memainkan perannya dengan baik. Seakan- akan negara tidak pernah dirasakan kehadirannya terutama oleh mereka yang lemah ( dhaif ) atau dilemahkan ( mustadh’afin ), yang miskin atau dimiskinkan. 1
1 Edy Suandi Hamid, ”Kemiskinan di Indonesia: Potret Jauhnya Kehidupan Ideal Masyarakat Madani dan Lesatri”, dalam Prosiding Seminar Nasional Menuju Masyarakat Madani dan Lestari, (Yogyakarta:
Hingga awal tahun 2015, jumlah orang miskin di Indonesia diprediksi jumlahnya mencapai 30,25 juta atau 12,25% dari total penduduk Indonesia. Satu tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 28,28 juta atau sebesar 11,25% dari total jumlah penduduk Indonesia. 2
Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia termasuk ke dalam kategori sedang, berada pada peringkat 108. Posisi tersebut ternyata sangat jauh di bawah Singapura (9), Brunei (30), dan cukup jauh di bawah Malaysia (62),  dan Thailand (89). 3
Indikator pokok IPM menggambarkan tingkat kualitas hidup sekaligus kemampuan ( capabilitas ) manusia Indonesia. Indikator angka harapan hidup menunjukkan dimensi umur panjang dan sehat; indikator angka melek huruf dan rata- rata lama sekolah memperlihatkan keluaran dari dimensi pengetahuan; dan indikator kemampuan daya beli mempresentasikan dimensi hidup layak. Dengan demikian, rendahnya peringkat IPM Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan manusia Indonesia masih berada di tingkat bawah.  Mencermati kondisi yang demikian, perlu dilakukan analisis terhadap usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Berhubung mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, maka penting dilakukan analisis dari perspektif ekonomi Islam.

## B.  Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Sejahtera bermakna aman sentosa dan  makmur; selamat atau terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan  sebagainya. Kesejahteraan dapat dimaknai dengan: hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan,  ketenteraman, kesenangan hidup, dan sebagainya; kemakmuran. 4 Kesejahteraan Sosial atau social welfare adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu- individu dan kelompok- kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar
DPPM UII, 2013), h. 15-16.
2 Tantangan Kemiskinan pada 2015 , diakses melalui laman http://m.republika.co.id pada 15 Agustus
2015.
3 UNDP (United Nations Development Program), Human Development Report  2014, (New York: UNDP, 2014) , h. 160-164.
4 Depdiknas, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1284.
246
individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan masyarakat.” 5
Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 6
Untuk mengukur kesejahteraan suatu negara, Badan PBB untuk Pembangunan, yaitu UNDP ( United Nations Development Program ), setiap tahun merilis Human Development Report (HDR) . 7 Dalam HDR tersebut dirilis banyak sekali index, salah satu yang paling mendapatkan perhatian adalah Human Development Index (HDI) . HDI dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). HDR Tahun 2014 melaporkan, bahwa Norwegia di posisi pertama. 8 Posisi puncak ini sejak tahun 2010 ditempati oleh Norwegia. 9 Sedangkan di urutan 187 adalah Nigeria. 10
187 negara yang dilaporkan tersebut, diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu: pembangunan manusia kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Kategori- kategori tersebut didasarkan pada evaluasi atas tiga dimensi utama. Ketiga dimensi tersebut adalah hidup panjang yang sehat, akses terhadap ilmu pengetahuan, dan standar kehidupan yang layak.
Negara dengan IPM tertinggi adalah Norwegia, negara dengan IPM terendah adalah negara-negara Afrika yaitu Nigeria. 11 Indonesia termasuk ke dalam kategori sedang, berada pada peringkat 108. 12
Data yang tergambar melalui IPM tersebut berhubungan dengan tingkat kesejahteraan. Indikator pokok IPM menggambarkan tingkat kualitas hidup sekaligus kemampuan manusia Indonesia. Indikator angka harapan hidup menunjukkan dimensi umur panjang dan sehat; indikator angka melek huruf dan rata-rata
5 Ahmad Zaki Badawi, Mu’jam Mushthalahâtu al-‘Ulûm al-Ijtimâ’iyyah , (Beirut: Maktabah Lubnan, New Impression 1982), h. 399
6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1.
7 Terbit pertama pada Tahun 1990, dengan judul “Concept and Measurement of Human Development”. Setiap tahun, selalu diberi judul yang berbeda. Untuk tahun 2014, diberi judul “Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerability and Building Resilience.
8 UNDP (United Nations Development Program), Human Development… , h. 160 9 Ibid., h. 164 10 Ibid., h. 163 11 Ibid., h. 160-164.
12 Ibid., h. 160-164.
lama sekolah memperlihatkan keluaran dari dimensi pengetahuan; dan indikator kemampuan daya beli mempresentasikan dimensi hidup layak. 13 Ini maknanya, masih rendahnya peringkat IPM Indonesia dibanding negara lain menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan manusia Indonesia masih rendah. Bahkan, karena indikator IPM pada hakekatnya merujuk pada konsep basic human capabilities , dapat dikatakan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar saja ternyata masih mengkhawatirkan.

## C.  Konsep Kesejahteraan Sosial Perspektif Ekonomi Islam
Bagaimana konsep Islam tentang kesejahteraan? Kajian tentang Islam dan kesejahteraan sosial telah banyak dilakukan oleh intelektual muslim, 14 misalnya dibahas Kusha, 15 Siddiqi, 16 Aidit, 17 Yusuf Qardhawi, 18 MB Hendrie Anto, 19 Siddig Abdulmaged Saleh, 20 Hossein Askari, 21 dan lain-lain. Salah satu cabang kajian Islam yang memfokuskan pada ekonomi, sering disebut ekonomi Islam.
Ekonomi Islam didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, namun jika ditarik benang merahnya, semuanya bermuara pada pengertian yang relatif sama. 22
Misalnya Muhammad Nejatullah Siddiqi, mendefinisikan ekonomi Islam sebagai “ the muslim thinkers response to the economic challenges of their times. This response is naturally inspired by the teachings of Qur’an and Sunnah as well as rooted in them ” . 23 Dari berbagai definisi, dapatlah
13 Suharto, “ Islam dan Negara Kesejahteraan ”, diakses melalui laman www.policy.hu pada 15 Agustus 2015.
14 Asad Zaman, Islamic Economics: A Survey of the Literature, Islamic Studies, 2009, 48: 3.
15 H.R. Kusha, “Social Justice: From the Islamic World-System to The European World-Economy, a study of Power Legitimation,” Ph.D Thesis, University of Kentucky, VA, USA, 1989.
16 Siddiqi, “The Guarantee of a Minimal Standard of Living in an Islamic State” dalam Munawar
Iqbal, (ed.) Islamic Perspective on Sustainable Development..
17 Aidit Bin Hj Ghazali, (ed.), Islam and Justice. (Kuala Lumpur: IKIM, 1993).
18 Yusuf Qardhawi, Economic Sucurity in Islam, terj. Muhammad Iqbal Siddiqi, (Lahore: Kazi Publication, 1981).
19 MB Hendrie Anto, “Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries,” dalam Islamic Economic Studies Vol. 19, No. 2, December, 2011 (69-98).
20 Siddig Abdulmaged Saleh, “Comprehensive Human Development: Realities and Aspirations”,
dalam Islamic Economic Studies Vol. 19, No. 2, December, 2011 (19-50).
21 Hossein Askari dkk, “Understanding Development in an Islamic Framework”, dalam Islamic Economic Studies Vol. 22, No. 1, May, 2014 (1-36) DOI No. 10.12816/0004129. 22 S osial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam oleh M. Abdul Mannan, Islamic Economics; Theory and Practice , (Cambride: Houder and Stoughton Ltd., 1986), h. 18.
23 Muhammad Nejatullah Siddiqi, “Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution, and Needed Direction”, dalam Abul Hasan M. Sadeq et al. (eds.), Development and Finance in Islamic, (Petaling Jaya: International Islamic University Press, 1991), h. 21. Bandingkan dengan definisi yang dikemukakan
disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara- cara yang Islami. 24 Menurut Umer Chapra, 25 prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam adalah prinsip: tauhid, khilafah, dan keadilan . Tiga prinsip dasar tersebut menggambarkan bahwa keadilan sosial yang membuahkan hasil kesejahteraan sosial, perlu dikelola oleh kepemimpinan yang efektif yang berprinsip pada khilafah, dan harus bermuara pada tujuan mulia untuk mendapatkan ridho Tuhan semesta alam. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tujuan utama syari‘at Islam, yaitu mewujudkan kemaslahahan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan yang rahmatan lil‘alamin . Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat 26 menegaskan yang artinya: “Telah diketahui bahwa syariat Islam itu disyariatkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahahan makhluk secara mutlak”. Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qardawi menyatakan yang artinya: “Di mana ada maslahah, di sanalah hukum Allah”. 27
Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat ( falah ), serta kehidupan yang baik, dan terhormat ( al-hayah al-tayyibah ). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik. 28
Akram Khan, “ Islamic economics aims at the study of human falah [well-being] achieved by organizing the resources of the earth on the basis of cooperation and participation”. Lihat Muhammad Akram Khan, An Intrduction to Islamic Economics, (Islamabad: IIIT Pakistan, 1994), h. 33. Dan juga definisi Khurshid Ahmad, ekonomi Islam adalah “a sistematic effort to try to understand the economic problems and man’s behaviors in relation to that problem from an Islamic perspective”. Khursid Ahmad dalam M. Umer Chapra, What is Islamic Economics, (Jeddah: IRTI – IDB, 1992), h. 19.
24 Lihat M. B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), h. 10-11; Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa et al. , Pengantar Perniagaan Islam, (Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Bhd., 2005), h. 50.
25 M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi, (terj.) Ikhwan Abidin, The Future of Economics: An Islamic Perspective, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 202-206.
26 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr, juz 2, t.t.), h. 19.
27 Yusuf al-Qaradawi, al-Ijtihad al-Mu‘asir, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998), h. 68.
28 Muhammad Akram Khan, “Methodology of Islamic Economics” dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), h. 59.
Secara teologis-normatif maupun rasional-filosofis, Islam adalah agama yang sangat peduli untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Ada beberapa indikator untuk itu. Pertama, Islam bermakna selamat, sentosa, aman, dan damai. Ini sangat selaras dengan pengertian sejahtera dalam Kamus Besar Indonesia, yaitu aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Dari sini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Anbiyaa’: 107 yang artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” 29
Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia ( habl min Allah wa habl min an-nas ). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh (lebih dari 15 ayat yaitu QS 5: 9; 13: 29; 14: 23; 18:30; 18:88; 18: 107; 19: 60; 19: 96; 22: 56; 26: 227; 28: 80; 29: 7; 30: 45; 42: 22; 84: 25, dan lain-lain), yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, rukun Islam juga sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Misalnya shalat (khususnya yang dilakukan secara berjama’ah) mengandung maksud agar mau memperhatikan nasib orang lain. Ucapan salam pada urutan terakhir rangkain shalat berupaya mewujudkan kedamaian. 30 Ibadah puasa, orang yang berpuasa diharapkan dapat merasakan lapar sebagaimana yang biasa dirasakan oleh orang lain yang berada dalam kekurangan. Zakat merupakan ibadah yang sangat jelas unsur kesejahteraan sosialnya. Ibadah haji mengajarkan seseorang agar memiliki sikap merasa sederajat dengan manusia lainnya.
Ketiga , konsep kekhalifahan manusia di muka bumi. Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Keempat, di dalam ajaran Islam terdapat pranata dan lembaga yang secara langsung berhubungan dengan upaya penciptaan kesejahteraan sosial, seperti wakaf, infaq dan sedekah, zakat dan sebagainya. Zakat 31 berfungsi sebagai salah satu media untuk
29 Q.S. al-Anbiyâ’: 107. Ayat ini juga menunjukkan keuniversalan kerasulan Muhammad Saw. Lihat Shalih Bin Fauzan, terj. Memahami Aqidah, Syariat dan Adab, (Yogyakarta: DPPAI, 2009), h. 200-201 30 M. Amin Aziz, Pesan Tuhan untuk Membangun Kembali Karakter Bangsa. (Jakarta: DFQ, 2012), h. 187- 275.
31 AbulHasan M. Sadeq, “Islamic Economic Thought”, dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), Readings in Islamic Economic Thought, (Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd., 1992),
250
distribusi keadilan sosio-ekonomi 32 dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan orang miskin. 33 Bentuk sosial security yang diperankan oleh zakat adalah dengan menyediakan bantuan material kepada orang miskin dan pihak yang membutuhkan lain (delapan asnaf). Bentuk lainnya adalah dengan menyediakan bantuan material kepada anak yatim piatu, janda, orang tua, dan lain-lain. Di samping itu, zakat juga berperan sebagai ekspresi persaudaraan, goodwill , kerjasama, dan sikap toleran dalam masyarakat. 34
Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dalam bentuk terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. Kedua, Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. Ketiga, Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak membazir. Keempat, Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata. 35 Kelima, Menjamin kebebasan individu.
Keenam, Kesamaan hak dan peluang. Ketujuh, Kerjasama dan keadilan. 36

## D. Islamic Welfare v.s Welfare State
Welfare state (negara kesejahteraan) adalah sebuah model negara yang fokus pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada
h. 9; Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, Vol. 4, (London: The Muslim Schools Trust, 1979), h. 252-264. Institusi lain yang mendukung zakat sebagai social security adalah infaq dan sedekah.
32 Monzer Kahf, “Zakat: Unresolved Issues in Contemporery Fiqh”, dalam AbulHasan M. Sadeq et al. (eds.), Development and Finance in Islamic, (Petaling Jaya: International Islamic University Press, 1991), h. 174.
33 Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Zakah, ed. 2, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), h. 37-38; Nik Mustapha Hj. Nik Hassan, “Zakat in Malaysia: Present and Future Status”, dalam AbulHasan M. Sadeq et al. (eds.), Development and Finance in Islamic, (Petaling Jaya: International Islamic University Press, 1991), h. 214-215.
34 Mohd. Ma’sum Billah, Institution of Zakat and The Modern Social Security System , ed. 2, (Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2003), h. 244-245.
35 (QS an-Nahl (16): 90)
36 Anas Zarqa’, “Islamic Economics: An Approach to Human Welfare”, dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), h. 29-38.
warganya. Seringkali dianggap bahwa negara kesejahteraan lebih Islami, untuk itu, perlu dipahami apa persamaan dan perbedaan antara welfare state dan Islamic welfare .
Konsep welfare state (negara kesejahteraan) banyak diterapkan di negara-negara industri utama dunia. Welfare state berusaha untuk mengurangi ekses negatif yang muncul dari liberalisme sebagaimana dalam kapitalisme murni, serta mengaktifkan peran negara. 37 Sistem sebenarnya ini tetap bertumpu kepada market system , tetapi berusaha untuk mengurangi ketidakseimbangan pasar ( market imperfection ) dengan berbagai peran pemerintah. Untuk upaya ini, beberapa langkah yang biasa ditempuh antara lain dengan berbagai regulasi pemerintah, nasionalisasi (oleh negara) atas perusahaan-perusahaan utama, penguatan serikat buruh, optimalisasi kebijakan fiskal misalnya dengan pajak progresif, 38 dan lain-lain. Meskipun sistem ini secara teknis operasional telah berbeda jauh dengan versi awal kapitalisme, tetapi kerangka kerja keseluruhan tetap kapitalisme. 39
Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. 40 Dalam konteks ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai “penganugerahan hak-hak sosial” ( the granting of social rights ) kepada warganya. Semua perlindungan sosial yang dibangun dan didukung negara tersebut sebenarnya dibiayai oleh masyarakatnya melalui produktifitas ekonomi, sistem perpajakan dan asuransi, serta investasi sumber daya manusia. Dapat dikatakan, negara kesejahteraan merupakan jalan tengah dari ideologi kapitalisme dan sosialisme, namun banyak dipraktikkan negara yang menganut kapitalisme.
Perlu ditegaskan bahwa Islam tidak sama dengan negara kesejahteraan. Ada kemiripan, tetapi juga terdapat perbedaan yang sangat fundamental. Pertama, ajaran negara kesejahteraan tidak dibangun di atas konsep moral. Sedangkan sistem Islam terletak pada upayanya untuk menjadikan moral sebagai titik berangkat pandangannya mengenai ekonomi. Hal ini bertentangan dengan negara kesejahteraan,
37 M. B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika…, h. 7. h. 364-365
38 Umer Chapra, Islam and The Economic Challenge. Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Tantangan Ekonomi , (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 126.
39 Ibid. , h. 113-114.
40 Ibid. , h. 114.
252
yang pada umumnya sekular, 41 yang tidak bertujuan untuk memadukan secara vertikal aspirasi material dan spritual manusia. 42
Kedua, sikap keseimbangan di antara kedua sistem ini tidaklah sama, sistem Islam menentukan yang halal dan haram dalam konsumsi, 43 negara kesejahteraan semua boleh dikonsumsi. Ketiga, Konsep Islam lebih komprehensif, yaitu bertujuan mencapai kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh (spiritual dan material). 44 Sedangkan welfare state hanya bertumpu pada kesejahteraan ekonomi semata. Keempat, ciri terpenting negara sejahtera terletak pada nilai politiknya, yaitu kekuasaan milik rakyat. Dalam Islam, kekuasaan adalah milik Allah Swt., maka segala tafsir tentang kekuasaan harus sesuai dengan hukum Allah Swt. Berbeda dengan welfare state yang kaum mayoritasnya dapat membuat atau menafsirkan hukum apa saja yang sesuai dengan keperluannya.
Kelima, nilai ekonomi Islam yang pokok berangkat dari suatu kenyataan bahwa hak milik atas segala sesuatunya adalah pada Allah semata. Setiap orang diberi kebebasan seluas-luasnya untuk memiliki harta kekayaan. Hak milik setiap orang mendapat pengakuan dan perlindungan dalam Islam, tetapi pada harta benda mereka ada hak untuk orang-orang fakir dan miskin. 45 Hal itu dilembagakan dalam pranata zakat,infaq dan sedekah serta wakaf yang dibangun atas kesadaran kewajiban moral dengan rasa sukarela berlaku bagi semua elemen masyarakat Islam.

## E.  Aplikasi Kesejahteraan sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam
Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-undang ini merupakan jabaran lebih lanjut dari amanat Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sila ke-5. Kesejahteraan Sosial dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 46
41 Oliver Roy, Secularism Confronts Islam. (New York: Columbia University Press, 2005).
42 Umer Chapra, Islam and…, h. 344-348.
43 M. Fahim Khan, “Theory of Consumer Behaviour in Islamic Perspective”, dalam Sayyid Tahir et al. (ed), Readings in Microeconomics An Islamic Perspective, (Petaling Jaya: Longman Malaysia, 1992), hlm. 74.
44 Farhad Nomani and Ali Rahnema, Islamic Economic System. (Kuala Lumpur: Zed Book Ltd, 1995), h. 33-35.
45 Sohrab Behdad, “Property Rights and Islamic Economic Approach”, dalam Jomo (ed.), Islamic Economic Alternatives, (Selangor: Macmillan Academic and Professional Ltd, 1992), h. 79-80.
46 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
Dalam UU tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat. Prioritas diberikan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
Hidup layak adalah keadaan seseorang yang telah terpenuhinya Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Peraturan mengenai KHL, diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan Upah Minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4. Pembahasan lebih dalam mengenai ketentuan KHL, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Selanjutnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 direvisi oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 tentang Perubahan Penghitungan KHL. Jumlah jenis kebutuhan yang semula 46 jenis dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 menjadi 60 jenis KHL dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012. 47
Selain itu, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Namun, disayangkan setelah berjalan empat tahun, penerapan UU ini belum banyak membawa hasil memuaskan. Jumlah kaum miskin masih banyak dan masih banyak warga fakir miskin yang belum tersentuh program pengentasan dari belenggu kemiskinan berdasar UU ini. Untuk itu, pemerintah perlu diingatkan terus untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan UU ini, termasuk memperkuat koordinasi dan sinergi berbagai kementerian atau lembaga pemerintah serta pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan urusan penanganan fakir miskin ditangani oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah serta seluruh pemda. Selain itu juga dikarenakan UU Penanganan Fakir Miskin juga berkaitan erat dengan berbagai UU lain, seperti UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dielaborasi
47 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 tentang Perubahan Penghitungan Kehidupan Hidup Layak.
dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 48 Penyelenggara SJSN adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, diwujudkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 49 Operasional dari ketentuan tersebut diatur dalam, 1). Perpres No. 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan dan Perpres No. 111 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Perpres No. 12 tahun 2013, 2). Permenkes No. 69 tahun 2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, 3). Permenkes No. 71 tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, 4). Peraturan BPJS No. 1 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, 5.) Permenkes No. 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN.
Di lihat dari landasan konstitusional seperti UUD 1945, UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), dan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang masih kecil, menurut Suharto, Indonesia dapat dikategorikan sebagai penganut negara kesejahteraan model ini. 50 Namun, jika melihat pada sisi bahwa pemerintah juga menanggung iuran untuk orang miskin, sehingga mereka tidak perlu membayar iuran program BPJS kesehatan, maka Indonesia menganut model gabungan yang ada irisan antara model minimal dan model residual pada sisi kesehatan dan ketenagakerjaan saja.
Dari sisi ekonomi Islam, BPJS adalah program yang baik dan legal. Namun jika memperhatikan skema program dan juga modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS khususnya BPJS Kesehatan, dengan mendasarkan pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak. 51
48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Terdiri dari XVIII Bab dan 71 Pasal.
50 Suharto, Islam dan …, h. 1.
51 MUI, Hasil Ijtima Ulama V Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015, di Tegal (Jakarta: MUI, 2015), h. 56.
Untuk itu, pemerintah perlu didorong untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari’ah dan melakukan pelayanan prima, agar sesuai dengan ekonomi Islam. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Ijtima Ulama V. Jika sistem BPJS tetap berjalan seperti sekarang ini, dikhawatirkan ada penolakan dari kalangan umat Islam yang dapat menimbulkan permasalahan dan tidak optimalnya pelaksanaan BPJS. Hal ini penting dilakukan mengingat pada 2019 nanti, seluruh warga negara wajib ikut program BPJS yang apabila tidak diikuti maka akan mendapat sanksi administratif dan kesulitan memperoleh pelayanan publik. Demikian pula bagi perusahaan yang tidak ikut program BPJS akan mendapat kendala dalam memperoleh izin usaha dan akses ikut tender. 52
Di samping itu, dalam sektor keuangan publik Islam juga telah berkembang lembaga-lembaga yang dipercaya dan dibentuk pemerintah seperti BWI (Badan Wakaf Indonesia) , BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), dan derivasinya sebagai pengejawantahan regulasi yang diundangkan pemerintah. Walaupun lembaga- lembaga tersebut belum optimal menggali potensi dana wakaf, zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat Indonesia yang memang potensinya sangat besar. Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat yang disampaikan dalam Lokakarya Peradaban Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 39 trilium Rupiah per tahun.
Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat ( falah ), serta kehidupan yang baik dan terhormat ( al-hayah al-tayyibah ), dan dalam konteks negara adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (Q.S. Sabaa’ 34:15). Definisi kesejahteraan dalam UU Nomor 11 Tahun 2009, sudah mencakup aspek spiritual, namun masih diperlukan penjabaran yang lebih konkrit agar betul-betul sesuai dengan tujuan ekonomi Islam yaitu falah. 53
Jika mengacu pada ekonomi Islam, kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia harus berisi manusia yang berkategori ibadurrahman ( Islamic man ) (QS 25:63). Islamic man adalah pribadi yang perilakunya rasional dan konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat rules untuk mengantarkan kesuksesan hidup.
52 Ibid. , h. 81.
53 Anas Zarqa’, “Islamic Economics: An Approach to Human Welfare”, dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), h. 29-38.

## 256
Islamic man tidak materialistik, 54 ia senantiasa memperhatikan anjuran syariat untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat, oleh karena itu ia baik hati, suka menolong, dan peduli kepada masyarakat sekitar. Ia ikhlas mengorbankan kesenangannya untuk menyenangkan orang lain. (QS 2:215; QS 92: 18-19). Motifnya dalam berbuat kebajikan kepada orang lain, baik dalam bentuk berderma, bersedekah, meyantuni anak yatim, maupun mengeluarkan zakat harta, dan sebagainya, tidak dilandasi motif ekonomi sebagaimana dalam doctrine of sosial reposibility , tetapi semata-mata berharap keridhaan Allah SWT.

## F. Simpulan
Kehidupan sejahtera yang selalu menjadi tujuan dari seluruh manusia di muka bumi ini, juga merupakan tujuan dan cita-cita founding fathers mendirikan negeri Indonesia. Persoalan utamanya, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum terwujud secara merata. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia termasuk ke dalam ketegori ‘sedang’, berada pada peringkat yang masih jauh di bawah Singapura (9), Brunei (30), dan Malaysia (62).
Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya, di antaranya mengeluarkan Undang-undang yang terkait kesejahteraan sosial dan berbagai peraturan derivasinya, termasuk penanganan fakir miskin, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan lain-lain.
Namun ternyata aplikasi program untuk mewujudkan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya memenuhi  konsep ideal jaminan sosial dalam Islam untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Untuk itu, perlu ada ikhtiar untuk merealisasikan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan tujuan ekonomi Islam yang sekaligus tujuan manusia itu sendiri yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat ( falah ), serta kehidupan yang baik dan terhormat ( al-hayah al-tayyibah ), dan dalam konteks negara adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur . Individu yang ada di dalamnya berkarakter Islamic man yang perilakunya selalu rasional dan konsisten memenuhi prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang [.]
54 Nur Kholis, “Praktik Ekonomi Islam di Indonesia dan Implikasinya bagi Pembangunan Karakter Bangsa”, AHKAM, Jurnal Hukum Islam, Vol.13, NO. 02, ISSN 1411-271X, November 2011.

## REFERENSI
Ahmad, Khursid dalam M. Umer Chapra, What is Islamic Economics, (Jeddah: IRTI – IDB, 1992)
Anas Zarqa’, “Islamic Economics: An Approach to Human Welfare”, dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989)
Anto, M. B. Hendrie, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003)
______________, “Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries,” dalam Islamic Economic Studies Vol. 19, No. 2, December, 2011.
Askari, Hossein dkk, “Understanding Development in an Islamic Framework”, dalam
Islamic Economic Studies Vol. 22, No. 1, May, 2014 (1-36) DOI No. 10.12816/0004129. Aziz, M. Amin, Pesan Tuhan untuk Membangun Kembali Karakter Bangsa. (Jakarta: DFQ, 2012)
Badawi, Ahmad Zaki, Mu’jam Mushthalahâtu al-‘Ulûm al-Ijtimâ’iyyah , (Beirut: Maktabah Lubnan, New Impression 1982)
Behdad,Sohrab, “Property Rights and Islamic Economic Approach”, dalam Jomo (ed.),
Islamic Economic Alternatives, (Selangor: Macmillan Academic and Professional Ltd,
1992)
Billah, Mohd. Ma’sum, Institution of Zakat and The Modern Social Security System , ed. 2,
(Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2003)
Chapra, M. Umer, Masa Depan Ilmu Ekonomi, (terj.) Ikhwan Abidin, The Future of Economics: An Islamic Perspective, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) _____________ Islam and The Economic Challenge. Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri,
Islam dan Tantangan Ekonomi , (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
Depdiknas, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) Fauzan, Shalih Bin, terj. Memahami Aqidah, Syariat dan Adab, (Yogyakarta: DPPAI, 2009)
Ghazali, Aidit Bin Hj, (ed.), Islam and Justice. (Kuala Lumpur: IKIM, 1993).
Hamid, Edy Suandi, ”Kemiskinan di Indonesia: Potret Jauhnya Kehidupan Ideal Masyarakat Madani dan Lesatri”, dalam Prosiding Seminar Nasional Menuju Masyarakat Madani dan Lestari, (Yogyakarta: DPPM UII, 2013)
Hassan, Nik Mustapha Hj. Nik, “Zakat in Malaysia: Present and Future Status”, dalam AbulHasan M. Sadeq et al. (eds.), Development and Finance in Islamic, (Petaling Jaya:
International Islamic University Press, 1991)
Kahf, Monzer, “Zakat: Unresolved Issues in Contemporery Fiqh”, dalam AbulHasan M. Sadeq et al. (eds.), Development and Finance in Islamic, (Petaling Jaya: International Islamic University Press, 1991)
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 tentang Perubahan Penghitungan
Kehidupan Hidup Layak
Khan, Akram, An Intrduction to Islamic Economics, (Islamabad: IIIT Pakistan, 1994)
____________, “Methodology of Islamic Economics” dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989)
Khan, M. Fahim, “Theory of Consumer Behaviour in Islamic Perspective”, dalam Sayyid Tahir et al. (ed), Readings in Microeconomics An Islamic Perspective, (Petaling Jaya: Longman Malaysia, 1992)
Kholis, Nur, “Praktik Ekonomi Islam di Indonesia dan Implikasinya bagi Pembangunan Karakter Bangsa”, AHKAM, Jurnal Hukum Islam, Vol.13, NO. 02, ISSN 1411-271X, November 2011.
Kusha, H.R., “Social Justice: From the Islamic World-System to The European World-
Economy, a study of Power Legitimation,” Ph.D Thesis, University of Kentucky, VA, USA, 1989.
Mannan, M. Abdul, Islamic Economics; Theory and Practice , (Cambride: Houder and Stoughton Ltd., 1986)
MUI, Hasil Ijtima Ulama V Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015, di Tegal (Jakarta: MUI, 2015)
Qaradawi, Yusuf al-, al-Ijtihad al-Mu‘asir, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998).
_____________, Fiqh al-Zakah, ed. 2, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973) _____________, Economic Sucurity in Islam, terj. Muhammad Iqbal Siddiqi, (Lahore: Kazi Publication, 1981)
Rahman, Afzalur, Economic Doctrines of Islam, Vol. 4, (London: The Muslim Schools Trust, 1979)
Rahnema, Farhad Nomani and Ali, Islamic Economic System. (Kuala Lumpur: Zed Book Ltd, 1995)
Roy, Oliver, Secularism Confronts Islam. (New York: Columbia University Press, 2005).
Sadeq, AbulHasan M., “Islamic Economic Thought”, dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), Readings in Islamic Economic Thought, (Petaling Jaya: Longman
Malaysia Sdn. Bhd., 1992)
Saleh, Siddig Abdulmaged, “Comprehensive Human Development: Realities and Aspirations”, dalam Islamic Economic Studies Vol. 19, No. 2, December, 2011 (19-50)
Siddiqi, Muhammad Nejatullah, “The Guarantee of a Minimal Standard of Living in an Islamic State” dalam Munawar Iqbal, (ed.) Islamic Perspective on Sustainable Development.
____________ “Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution and Needed Direction”, dalam AbulHasan M. Sadeq et al. (eds.), Development and Finance in Islamic,
(Petaling Jaya: International Islamic University Press, 1991)
Suharto, “Islam dan Negara Kesejahteraan”, diakses melalui laman www.policy.hu pada 15 Agustus 2015
Syatibi, Al-, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr, juz 2, t.t.).
Tantangan Kemiskinan pada 2015 , diakses melalui laman http://m.republika.co.id pada
15 Agustus 2015.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Terdiri dari XVIII Bab dan 71 Pasal.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial UNDP (United Nations Development Program), Human Development Report  2014, (New York: UNDP, 2014)
Wafa, Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam et al. , Pengantar Perniagaan Islam,
(Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Bhd., 2005)
Zaman, Asad, Islamic Economics: A Survey of the Literature, Islamic Studies, 2009, 48: 3.
Zarqa, Anas, “Islamic Economics: An Approach to Human Welfare”, dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989)