## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  DALAM PERSPEKTIF KINERJA PEMERINTAH DAERAH
Indra Kristian 1) , Aulia Fitriani Rahma 2) , Bayu Nugraha 3) , Cinta Amalia Putri 4)
Universitas al ghifari Bandung 1)
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2),3),4)
Email : technician2007@gmail.com 1) ,faulia857@gmail.com 2) , lbayunugraha360@gmail.com 3) ,Cintaamalia905@gmail.com 4)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memaknai  transparansi  dan akuntabilitas yang terjadi di provinsi jawa barat. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja pelayanan kebijakan gubernur Jawa Barat. pada pembahasan ini penulis akan mengurai  sejumlah  fenomena  yang  tersebut  berhubungan  dengan  fakta  transparasi  dan akuntabilitas  dalam  tata  kelola  pemerintahan    Jawa  Barat.    Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  yang  merujuk  pada  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah Jawa Barat dikaji dari pelayanan dan tata kelola pemerintahan dalam melayani masyarakat. Melalui kebijakan pemerintah gubernur Jawa Barat, masyarakat mulai merasakan kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga pejabat publik pun menerima apresiasi dan respon baik dari publik.
Kata Kunci : Transparansi, akuntabilitas,Kinerja

## Abstract
This  study  aims  to  identify  and  interpret  transparency  and  accountability  in  the province  of  West  Java.  The  object  used  in  this  study  is  the  performance  of  the  West  Java governor's policy service. In this discussion, the author will describe a number of phenomena that are related to the facts of transparency and accountability in West Java governance. This research uses a qualitative approach that refers to the literature study. The results showed that the transparency and accountability of  the West  Java government's  performance were assessed  from  the  service  and  governance  of  the  government  in  serving  the  community. Through  the  West  Java  governor's  government  policy,  the  public  began  to  feel  the government's  presence  in  providing  quality  services  so  public  officials  also  received appreciation and good responses from the public.
Keyword: Transparency, Accountability, Performance.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
e-issn: 2828 – 545x
12
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
e-issn: 2828 – 545x

## A. PENDAHULUAN
Merujuk  pada  kacamata  publik,  bahwa  keberhasilan  dan  kesejahteraan  suatu  negara dapat  dinilai  dari  kualitas  kinerja  pelayanan  publik.  Oleh  karena  itu  masyarakat  berhak menentukan nilai baik dan buruknya suatu pelayanan yang diberikan oleh aparat atau aktor pejabat publik setempat. Permasalahan yang timbul biasanya disebabkan oleh ketidakefektif dan  efisien  suatu  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  suatu  pemerintahan.  Oleh  karena  itu transparansi  dan  akuntabilitas  publik  harus  segera  direalisasikan  dengan  baik  untuk  dapat meningkatkan persaingan global berdasarkan paradigma kehidupan di zaman Revolusi 4.0 ini. Dalam  kesempatan  kali  ini  penulis  memaparkan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  publik pemerintah  provinsi  jawa  barat.  Dilihat  berdasarkan  fakta  yang  kami  temukan  bahwa kebijakan pemerintah untuk mengembangkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan telah diatur berdasarkan undang-undang yang tersedia. Dan pernyataan tersebut dapat mewujudkan masyarakat jawa barat merasakan adanya bentuk pelayanan dari aparat pemerintahan provinsi jawa  barat.  Lalu  apa  yang  pemerintah  dapatkan  atas  pelaksanaan  pelayanan  yang  telah dikembangkan  pada  masyarakat  jawa  barat?  Hal  tersebut  yang  membuat  pembaca  pastinya bertanya-tanya,  untuk  itu  mari  kita  lihat  sebuah  bentuk  pelayanan  transparansi  dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap daerah provinsi jawa barat.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Penelitian Hermanson (2003) mengenai hubungan antara penerapan good governance dengan kinerja organisasi menyatakan bahwa penerapan good governance berasosiasi dengan kinerja organisasi. Dari hasil penelitian Hermanson tersebut, secara logis dapat dirumuskan kerangka  berpikir  bahwa  pemerintahan  akan  sangat  terbantu  kinerjanya  apabila  tata  kelola pemerintahan  tersebut  merupakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Dimensi  dari good governance yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek akuntansi adalah transparansi dan akuntabilitas. Pada aspek transparansi, secara logis apabila informasi-informasi yang menjadi hak  publik  disampaikan  oleh  pemerintah  secara  transparan,  akan  menimbulkan  suatu kepercayaan  publik  yang  tinggi  terhadap  pemerintah  sehingga  pada  akhirnya  akan mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik. Pada aspek akuntabilitas, secara logis apabila akuntabilitas  pejabat  publik  terhadap  masyarakat  diterapkan  dengan  baik  oleh  pemerintah kepada masyarakat, maka akan memunculkan suatu kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah sehingga masyarakat akan menilai baik terhadap kinerja pemerintahan. Dengan  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  baik,  keadilan  pada  pelayanan  publik  dapat dicapai. Keadilan bisa diwujudkan apabila ada aturan yang disampaikan secara transparan dan hasil  pelaksanaan  yang  disampaikan  kepada  masyarakat  secara  jelas  sehingga  masyarakat akan  dapat  membandingkan  kualitas  pelayanan  yang  diterimanya  terhadap  orang  lain. Keterwujudan transparansi, akuntabilitas dan keadilan pemerintah pada akhirnya akan dapat memberikan input pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat akan mempersepsikan bahwa kinerja pemerintah adalah baik.
Lalolo  (2003)  transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.Mustopa Didjaja (2003)  transparansi  adalah  keterbukaan  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan-kebijakan sehingga  dapat  diketahui  oleh  masyarakat.  Transparansi  pada  akhirnya  akan  menciptakan
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
akuntabilitas  antara  pemerintah  dengan  rakyat.  Sedangkan  menurut  Kristianten  (2006), transparansi  akan  memberikan  dampak  positif  dalam  tata  pemerintahan.  Transparansi  akan meningkatkan  pertanggungjawaban  para  perumus  kebijakan  sehingga  kontrol  masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.
Sabeni  dan  Ghozali  (2001)  menyatakan  “Akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban ( accountability )  merupakan  suatu  bentuk  keharusan  seseorang  (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk  menjamin  bahwa  tugas  dan  kewajiban  yang  diembannya  sudah  dilaksanakan  sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang  informatif dan transparan”. Mardiasmo (2002) mengatakan ”Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala  aktivitasnya  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi amanah ( principal ) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Menurut Nordiawan (2006) mengatakan ”Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan  yang dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara periodik”.

## C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.  Ini  merupakan  jenis  penelitian  yang  mengeksplorasi  dan  memahami  makna  di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial (Creswell, 2016). Penelitian  kualitatif  secara  umum  dapat  digunakan  untuk  penelitian  tentang  kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lainlain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala  merupakan  suatu  yang  sulit  untuk  dipahami.  Jenis  penelitian  kualitatif  yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan  menggunakan  berbagai  prosedur  pengumpulan  data  berdasarkan  waktu  yang  telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (Creswell, 2016).  Analisis  data  dilakukan  dengan  cara  membaca,  mempelajari,  menelaah  dan membandingkan  berbagai  sumber  pustaka  serta  mengimpretasikan  hasil  analisis,  sehingga dapat  menjawab  semua  permasalahan.  Tahap  terakhir  yaitu  menarik  kesimpulan  dari permasalahan yang telah terjawab.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
e-issn: 2828 – 545x

## D. HASIL DAN  PEMBAHASAN
Transparansi  dan  akuntabilitas  memiliki  keterkaitan  satu  sama  lain.  Transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi. Akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban  kepada  publik  atas  setiap  aktivitas  yang  dilakukan  .  Senada  dengan pengertian  dari  (UNDP),  Transparansi  sendiri  memiliki  arti  keterbukaan  dalam  proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran. transparansi adalah sistem informasi yang dikembangkan  sehingga  memungkinkan  masyarakat  dapat  mengakses  berbagai  informasi mengenai  pelayanan  publik.  Sedangkan  akuntabilitas  adalah  standard  dan  prosedur  yang digunakan  oleh  pemerintah  untuk  mempertanggungjawaban  tindakannya  kepada  pemilik mandat atau rakyat. Dalam konteks ini, jika suatu subyek telah transparan, maka hal itu perlu dipertanggungjawaban  dengan  baik  sehingga  diperoleh  suatu  kejelasan  dan  tidak  kegaruan. transparansi memiliki peran penting dalam pengembangan akuntabilitas publik karena dengan mewujudkan transparansi maka pemerintah setidaktidaknya telah mempermudah warga untuk mengetahui  tindakannya,  rasionalitas  dari  tindakan  itu,  serta  membandingkannya  dengan sistem  nilai  yang  ada.,  tanpa  transparansi  maka  tidak  akan  ada  akuntabilitas  publik. Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis:
1) berkaitan dengan ketersediaan informasi (Avaibility Of Information )
2) kejelasan peran dan tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya; dan
3) sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu.
Ketiga  aspek  kritis  ini  saling  memiliki  keterkaitan,  karena  ketersediaan  sistem informasi  saja  tidak  cukup  kalau  tidak  ada  penjelasan  tentang  peran  dan  tanggung  jawab masing-masing  lembaga  yang  terlibat  dalam  berbagai  proses  yang  berlangsung/terjadi,  di mana semua itu harus dijamin berdasarkan sebuah sistem yang pasti.
E-Goverment sebagai salah satu fasilitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat
E-Goverment merupakan upaya pemerintah untuk mendekatkan diri pada masyarakat. Hal  ini  sejalan  dengan  jiwa  desentralisasi  dimana  pemerintah  pusat  telah  menyerahkan beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan umum.  Pelayanan  umum  yang  selama  ini  bermasalah  misalnya  dengan  kelambatannya, ketidaktransparanannya,  kesulitan  untuk  diakses  masyarakatnya,  dicoba  untuk  dipecahkan dengan  menggunakan  teknologi  berbasis  elektronik  ini. E-  Goverment merupakan  program pemerintah 374 dalam upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik serta melakukan transformasi guna memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kalangan  bisnis  untuk  mewujudkan  perekonomian  berbasis  pengetahuan  ( knowledge  based economy ).  Selain  itu,  menurut  Indrajit  (2007),  pada  dasarnya  implementasi  konsep eGovernment merupakan sebuah tantangan transformasi. Fungsi teknologi informasi di dalam kerangka  ini  adalah  tidak  sekedar  sebagai  penunjang  manajemen  pemerintahan  yang  ada, tetapi justru merupakan driver of change atau sebagai hal yang justru menawarkan terjadinya perubahanperubahan mendasar sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di era modern. Contoh penerapan E-Goverment di Jawa Barat Pikobar Solusi Digital Andalan Jawa Barat Untuk Covid-19 sejak ditemukan kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada 2
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Maret  2020  oleh  warga  Depok,  Jawa  Barat,  Pemerintah  Privinsi  (Pemprov)  Jawa  Barat langsung  memberlakukan  status  siaga  dan  membentuk  Pusat  Informasi  dan  Koordinasi COVID-19  Provinsi  Jawa  Barat  (Pikobar).  Dipusatkan  di  Jabar  Command  Center,  Gedung Sate,  Kota  Bandung,  Pikobar  dikembangkan  dengan  berbagai  aplikasi  digital  untuk penanganan  Covid  19,  termasuk  data  dan  informasi  rumah  sakit,  peta  penyebaran,  hingga layanan  bantuan  sosial  bagi  warga  terdampak  pandemi  ini.  Aplikasi  Pusat  Informasi  dan Koordinasi  Covid-19  Jawa  Barat  (Pikobar)  menjadi  salah  satu  inovasi  digital  yang  kita unggulkan  karena  memberikan  banyak  manfaat  bagi  masyarakat  Jabar  di  tengah  pandemi Covid-19.  Berbagai  data  dan  informasi  terkait  covid-19  bisa  dengan  mudah  diakses masyarakat  melalui  perangkat  digital.  Bahkan  aplikasinya  juga  terus  dikembangkan  kita  ke bebagai  layanan.  Termasukdata  informasi  untuk  memudahkan  masyarakat  yang  jngin mengetahui tentang Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah selama pademi ini melalui fitur SOLIDARITAS  (Sistem  Online  Data  Penerima  Bantuan  Sosial).  Aplikasi  PIKOBAR  ini dirancang dengan semangat open source untuk bisa terus dikembangkan.

## Bentuk pelayanan sistem informasi manajemen dalam penanganan pelayanan prima
Memberikan pelayanan publik yang prima merupakan tujuan setiap pemerintah daerah. Pemerintah  daerah  saat  ini  berlomba-lomba  menerapkan  dan  memanfaatkan  kemajuan teknologi  informasi  untuk  dapat  membantu  mewujudkannya.  Pemanfaatan  teknologi informasi  tersebut  mencakup  aktivitas  yang  saling  berkaitan  yaitu  pengolahan  data, pengelolaan  informasi,  dan  sistem  manajemen.  Perkembangan  teknologi  informasi  serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintah diharapkan mampu mengatasi berbagai  macam  persoalan  melalui  peningkatan  efisiensi,  inovasi,  produktivitas,  perluasan jangkauan dan penghematan biaya.
Pelayanan  publik  yang  prima  bukan  sekedar  mengikuti  trend  global,  melainkan diarahkan  untuk  mewujudkan  good  governance,  yakni  tata  pemerintahan  yang  baik, transparansi  serta  akuntabilitas  dalam  proses  pemerintahan.  Penerapan  teknologi  informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat, tentu ini merupakan langkah yang strategis. Namun dalam penerapannya tentu tidak semudah mebalikan  telapak  tangan,  perlu  proses,  waktu,  dan  tahapan  yang  berkesinambungan. Penerapan  teknologi  informasi  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  juga  memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah. Dimana daerah dapat menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta  meningkatkan  interaksi  dengan  masyarakat  dan  bisnis.  Salah  satu  contoh  penerapan pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  pelayanan  publik  adalah  dengan  menggunakan Aplikasi  mCity  Indonesia.  Aplikasi  mCity  Indonesia  merupakan  sebuah  aplikasi  berbasis mobile yang dapat digunakan sebagai media informasi dan pusat layanan publik daerah. Aplikasi mCity
Informasi  dan  layanan  yang  tersedia  dalam  Aplikasi  mCity  antara  lain:  informasi wisata, kuliner, hotel, fasilitas umum, katalog UMKM, serta mencakup layanan publik seperti informasi  perizinan,  epajak,    Sistem  Penanggulangan  Gawat  Darurat  Terpadu  (SPGDT), aspirasi, harga pangan, Flight Information Detail System (FIDS), dan layanan unggulan daerah lainnya.  mCity  juga  memiliki  fiturfitur  yang  interaktif,  seperti  streaming  CCTV,  Location Based Aumented Reality (AR), dan Virtual Reality (VR). Dengan kelengkapan informasi dan
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
e-issn: 2828 – 545x
layanan yang dimiliki mCity, kami berharap semua informasi dan layanan publik daerah dapat terangkum dan terintegrasi dalam satu genggaman yaitu Aplikasi mCity.
Peran  Ideal  Organisasi  Perangkat  Guna  Mengutik  Aspek  Transparansi  dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Jawa Barat
Menurut  Rasyid  (1997),  pemerintah  mempunyai  tiga  fungsi  hakiki  yaitu  pelayanan ( service ), pemberdayaan ( empowerment ), dan pembangunan ( development ). Pelayanan akan membuahkan  keadilan  dalam  masyarakat,  pemberdayaan  akan  mendorong  kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Pendapat ini  memberikan  kesan  bahwa  peran  pemerintah  tersebut  hanya  cocok  diterapkan  pada masyarakat di Negara berkembang yang tingkat pemberdayaan masyarakatnya masih rendah sehingga ketergantungannya kepada pemerintah masih tinggi. Paradigma baru pemerintahan seperti yang dijelaskan oleh Osborne dan Gaebler (1992) bahwa pemerintahan yang dulunya berperan langsung sebagai  penyedia pelayanan publik ( rowing ) dan terlibat  dalam kegiatan yang bersifat teknis operasional untuk pemenuhan kebutuhan publik, akan bergeser perannya pada fungsi mengerahkan ( steering ). Fungsi ini mengharuskan pemerintah untuk dapat lebih memberdayakan ( empowering ) masyarakat dengan mendorong tumbuhnya partisipasi dalam menyediakan  pelayanan  publik.  Tugas  birokrasi  pemerintahan  yang  utama  adalah menyelenggarakan  pelayanan  kepada  rakyat  selama  masyarakat  belum  mampu menyelenggarakan urusan atau kebutuhannya secara mandiri. Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan keperluan itu sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan.
Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi   inti ( operating core ) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu   kepala  daerah  dalam  melaksanakan  fungsi  mengatur dan mengurus  sesuai  bidang  urusan  pemerintahan  yang  diserahkan  kepada  daerah,  baik urusan  wajib  maupun  urusan  pilihan.  Badan  daerah  melaksanakan  fungsi  penunjang ( technostructure ) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan  fungsi  mengatur  dan  mengurus  untuk  menunjang  kelancaran  pelaksanaan fungsi inti ( operating core ). ⁴Mintzberg (1989) menjelaskan bahwa dalam kelembagaan dibagi menjadi 5 elemen yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Kepala daerah yang juga merupakan  bagian  dalam  organisasi  yang  dijabarkan  oleh  Mintzberg  berperan  sebagai Strategic apex yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan organisasi agar mampu berperan untuk  mencapai  misi  yang  sudah  ditetapkan.  Dalam  usahanya  untuk  melaksanakan  misi tersebut,  kepala  daerah  juga  berwenang  untuk  mengatur  pola  kelembagaan  dan  juga komposisinya  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dan  kebutuhan.  Pengaturan  tersebut  juga harus tetap memperhatikan asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, renang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.
Operating  core adalah  para  pegawai  yang  melaksanakan  pekerjaan  dasar  yang berhubungan  dengan  produksi  dan  jasa.  Peran Operating  Core didalam  kelembagaan dilaksanakan oleh Dinasdinas yang ada dengan tugas dan fungsi yang berbeda sesuai dengan aspek  dan  bidang  yang  harus  ditangani.  Pembagian  aspek  dan  bidang  tersebut  diterapkan dengan prinsip efisiensi dan efektifitas, serta pertimbangan pembagian habis tugas. Jangkauan kerja,  tata  kelola,  dan  juga  fleksibilitas  menjadi  poin  penting  yang  juga  digunakan  sebagai bahan pertimbangan pembentukan atau pembaharuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
e-issn: 2828 – 545x

## Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali meraih predikat A pada hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2019 yang dikeluarkan Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi.  SAKIP  dengan predikat sangat memuaskan ini yang ketiga kali berturut- turut diperoleh Pemda Prov Jabar. Sebelumnya, Jabar meraih predikat A pada SAKIP 2017 dan 2018. Capaian ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran dibandingkan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya  birokrasi,  dan  penyelenggaraan  pemerintah  berorientasi  hasil,  sangat  memuaskan. Jawa  Barat  menjadi  satu-satunya  provinsi  di  Wilayah  I  Indonesia  yang  mendapatkan penghargaan tertinggi dalam hal kinerja akuntabilitas dan kinerja pemerintahan 2019. Wilayah I terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat.
Selain  mendapat  predikat  A  untuk  tingkat  provinsi,  21  kota  dan  kabupaten  di  Jabar mendapatkan predikat B. Masing masing Kabupaten  Tasikmalaya,  Kabupaten  Karawang, Kabupaten  Bekasi,  Kabupaten  Cianjur,  Kabupaten  Purwakarta,  Kabupaten  Indramayu, Kabupaten  Sukabumi,  Kabupaten  Pangandaran,  Kabupaten  Bandung  Barat,  Kabupaten Cirebon,  Kabupaten  Kuningan,  Kota  Cimahi,  Kabupaten  Bogor,  Kabupaten  Ciamis,  Kota Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Depok, dan Kabupaten Sumedang. Sedangkan enam daerah lainnya mendapatkan predikat BB, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, dan Kota Bandung.
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Pada Beberapa Kota di Provinsi Jawa Barat
Atas massifnya penyebaran virus Corona,   pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengambil langkah preventif untuk memutus rantai penularan Corona. Salah satunya adalah dengan menerapkan kerja dari rumah atau Work Frome Home (WFH). Kebijakan ini menyusul  penetapan  WHO  yang  menyebut  Covid-19  sebagai  pandemi  global.  Untuk Indonesia,  pemerintah  telah  membuat  kebijakan  social  distancing  yang  diberi  nama  PSBB (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar).  PSBB  ini  dibuat  berbasis  pada  PP  No.  21/2020  yang ditandatangani  oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada  tanggal  31  Maret  2020.  PSBB  adalah pendekatan yang ada dalam UU No. 6/2018 tentang Karantina Kesehatan. Secara teknis, PSBB ini diatur dalam Permenkes No. 9/2020 dan Permenhub No. 18/2020.
Dalam penerapannya, setiap daerah bisa membuat peraturan Gubernur yang mengatur pelaksanaan  teknis  di  tingkat  daerah.  Pemerintah  Provinsi  (Pemprov)  Jawa  Barat  sebagai contoh,  setelah  mendapatkan  persetujuan  dari  pemerintah  pusat,  mengeluarkan  Pergub  No. 27/2020 tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan covid-19 di lima kabupaten/kota dalam Provinsi Jawa Barat.Meskipun terkesan agak terlambat, kebijakan ini menjadi payung hukum yang  mengikat  semua  orang  yang  berada  di  dalam  wilayah  penerapan  PSBB.  Namun demikian, PSBB cenderung lebih longgar dibandingkan dengan pendekatan lockdown yang dilakukan  oleh  sejumlah  negara.  Namun  demikian,  apapun  pendekatan  yang  dilakukan pemerintah dalam penanganan covid-19 di Indonesia, semua pihak berharap, pendekatan ini juga harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (khususnya aspek akuntabilitas) di satu sisi dan adanya partisipasi publik yang berkualitas dan otentik di sisi lain. Akuntabilitas
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
dalam penanganan covid-19 menjadi penting diperhatikan oleh pemerintah dan semua pihak. Meskipun  penanganan  covid-19  merupakan  bagian  dari  penanganan  darurat,  perlu  untuk diperhatikan  aspek-aspek  dalam  tata  kelola,  harus  tetap  menjadi  prioritas  dalam  rangka meningkatkan  efektivitas  keberhasilan  dalam  pelaksanaannya  di  satu  sisi  dan  mengurangi dampak  negatif  di  sisi  lain.  Semakin  akuntabel  proses  penanganan  covid-19,  hasil  yang diharapkan akan semakin baik bagi pemerintah dan semua pihak.

## Penerapan  akuntansi  keuangan  daerah  guna  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas fiskal di provinsi jawa barat
Berdasarkan fakta yang kami temukan bahwa analisis keuangan daerah provinsi jawa barat mengacu pada data laporan realisasi anggaran provinsi jawa barat dalam kurun waktu tertentu  berdasarkan  hasil  analisis  laju  pertumbuhan  keuangan,  rasio  derajat  desentralisasi fiskal,  rasio  ketergantungan daerah, rasio  kemandirian daerah, rasio  efektivitas pendapatan, rasio  efisiensi  pendapatan,  dan  rasio  keserasian.  Dari  aspek-aspek  tersebut  pemerintah provinsi jawa barat memaparkan bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan saat ini  tercatat  pada  angka  stabilitas  keuangan  daerah  mencapai  84%  dengan  rentang  kategori sangat  baik. Adapun  faktor  yang  menghasilkan  angka  tersebut  diantaranya  Pertama  pada pembagian  tugas  dan  wewenang  dilakukan  dengan  baik  sehingga  fungsi  dan  wewenang dengan posisi jabatan yang diemban sudah terlaksana dengan baik, Kedua adanya ketersediaan sistem informasi bagi publik Dalam pelaksanaannya instansi-instansi pemerintah khususnya Biro  Keuangan  SETDA  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk  mengakses informasi, Ketiga berupa sistem anggaran terbuka bagi masyarakat, Keempat adanya lembaga independen yang mengawasi jalannya pemerintahan.

## Apresiasi  pemerintah  provinsi  jawa  barat  atas  pencapaian  dalam  menangani  dan merealisasikan kebijakan publik
Dalam  merealisasikan program pelayanan masyarakat, pemerintah provinsi jawa barat telah  berhasil  atas  pencapaian  yang  dilakukan.  Masyarakat  merasakan  hadirnya  peran pemerintah  dalam  hal  ini  salah  satunya  terjadi  pada  tahun  2018,  pelayanan  yang  diberikan berupa keterbukaan akses informasi di berbagai jaringan sehingga kalangan mayoritas dapat menemukan  berbagai  informasi  yang  memuat  di  web  provinsi  jawa  barat.  Tingkat  apresiasi masyarakat  terhadap  media  website  Pemerintah  provinsi  Jawa  barat  mengacu  pada  aspek intensitas  mengakses,  ketertarikan  konten,  dan  transparansi  informasi  dalam  perspektif keterbukaan  informasi  publik  yang  cukup  tinggi,  serta  tidak  berbanding  lurus  dengan predikatnya  sebagai  website  terbaik  se-Indonesia  oleh    PeGI  Kemenkominfo.  Pandangan masyarakat terhadap pengelola website resmi pemerintah berdasarkan aspek kualitas informasi yang disajikan, tampilan, dan interaksi atara masyarakat dengan pemerintah atau stakeholders lainnya mendapat apresiasi tinggi. Selain itu Keterpaduan sistem e-Government dalam rangka penyampaian dan pemanfaatan website yang apresiatif dari masyarakat, Kemenkominfo telah berkoordinasi  secara  sinergi  dengan  terkoordinasi  dengan  Dinas  Kominfo  dalam  mengelola website  resmi  pemerintah  daerah  dengan  memberikan  penataan  dan  bimbingan  konsep  KIP secara 47 periodik, baik berbentuk perangkat keras (hardware) maupun lunak (software) yang diperlukan.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
e-issn: 2828 – 545x

## Transparansi  Tata  Kelola  Pemerintah  Jawa  Barat  dalam  Menanggulangi  Angka Kemiskinan
Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan  dasar  makanan  dan  bukan  makanan  serta  dapat  diukur  dari  sisi  pengeluaran. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan  dasar  yang  meliputi  kebutuhan  makanan  maupun  non-makanan.  Sedangkan kemiskinan di suatu daerah adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kondisi yang ada pada suatu kemiskinan adalah hal yang tidak diinginkan bahkan harus diselesaikan guna terciptanya suatu daerah  dengan  kondisi  yang  aman,  damai  dan  sejahtera.  Mengutip  kalimat  kemiskinan, pemerintah republik indonesia khususnya yang terjadi di daerah provinsi jawa barat Ridwan Kamil  selaku  Gubenur  harus  memiliki  solusi  dalam  mengotomatisasi  dan  tata  kelola masyarakat  jawa  barat  dalam  menanggulangi  kemiskinan.  Pemikiran  terkini  mengenai pengentasan penanggulangan kemiskinan dan tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa keduanya  saling  berkaitan  satu  sama  lain.  Tata  kelola  pemerintahan  yang  buruk  membuat upaya pengentasan penanggulangan kemiskinan tidak berhasil.
Pada  tanggal  28  September  2021  Bapak  ridwan  kamil  menghadiri  rapat  Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dari Sisi Pemberdayaan Ekonomi yang dipimpin Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin melalui konferensi video dari Gedung Pakuan, Kota Bandung. pada pertemuan tersebut wakil presiden RI mengatakan, ada dua tantangan untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pertama, memastikan program perlindungan sosial. Kedua adalah menyelenggarakan program pemberdayaan bagi masyarakat kelompok miskin  ekstrem.  Guna  memastikan  dua  hal  tersebut  berjalan  optimal  maka  semua  jajaran kementerian,  lembaga  pemerintah  nonkementerian,  pemerintah  daerah,  dan  pihak  non- pemerintah  bersangkutan  mesti  memastikan  program  tepat  sasaran.  Dari  pertemuan  rapat tersebut, ridwan kamil selaku gubernur provinsi jawa barat mempunyai berbagai solusi untuk menanggulangi  angka  kemiskinan  di  jawa  barat  seperti  menurunkan  beban  pendapatan masyarakat  seperti  sekolah  gratis  dan  kesehatan  gratis,  menekan  angka  kemiskinan  dengan rutin dan meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan usaha.
Mengacu  pada  batasan  garis  kemiskinan  yangdigunakan  BPS  tahun  2020,  jumlah penduduk miskin di Jawa Barat tercatat pada 48,27 juta jiwa atau lebih dari 17 persen dari total penduduk yang mencapai 270,2 juta jiwa. Dalam menangani hal kemiskinan maka pemerintah hendak menyusun berbagai program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan  adalah  kebijakan  dan  program  pemerintah  yang  dilakukan  secara  sistematis, terencana,  dan  bersinergi  denngan  dunia  usaha  dan  masyarakat  untuk  mengurangi  jumlah penduduk  miskin  dalam  rangka  meningkatkan  derajat  kesejahteraan  rakyat.Upaya Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk membebaskan dan melindungi masyarakat dari kemiskinan  dengan  tujuan  mengatasi  ketidakmampuan  memenuhi  kebutuhan  dasar  dan membuat masyarakat miskin berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pembangunan.
Dalam merealisasikan program penanggulangan kemiskinan, pemerintah Jawa Barat telah  mampu  mengaplikasikan  salah  satu  program  yang  terdapat  di  salah  satu  kota  di  jawa barat  yaitu  Kota  Bandung  dengan  program  “Program  Hibah  Bansos  Online  Sabilulungan” program ini bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memonitor  penyaluran  hibah  bansos  yang  sudah  disetujui  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
sehingga dapat turut memberikan masukan dan saran terkait hibah bansos tersebut, mendorong partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan,    meningkatkan  kinerja  aparatur  pemerintah, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Hibah Bansos Online sabilulungan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyaluran hibah dan bansos adalah yang pertama di Indonesia yang merubah paradigma  dan  pandangan  masyarakat  Kota  Bandung  terkait  pengelolaan  dana  hibah  dan bantuan  sosial  yang  sebelumnya  dilakukan  secara  manual  dan  tertutup  menjadi  terbuka, transparan dan akuntabel. Seluruh tahapan proses mulai proses penganggaran sampai dengan pencairan  dana  di  Bank,  Alamat  Penerima  Hibah  dan  Bansos,  Foto    Penerima  Hibah  dan Bansos,  Besaran  uang  yang  diterima,  Rincian  Penggunaan  Uang,  Naskah  Perjanjian  Hibah Daerah, Peraturan Walikota tentang rincian penggunaan bantuan sosial divisualisasikan secara online  melalui  www.sabilulungan.  bandung.go.id.  Masyarakat  dapat  melihat  secara  online setiap  saat  data  penerima  hibah  dan  bantuan  sosial  dan  berkesempatan  turun  ke  lapangan menyaksikan  proses  kegiatan  yang  dilaksanakan  penerima  hibah  dan  bantuan  sosial  serta membandingkan  antara  input  (dana)  yang  diterima  dengan  output  yang  dihasilkan.  Hibah Bansos  Online  memberikan  solusi  bagi  Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten/Kota  lain  di Indonesia yang memiliki permasalahan sama dengan Pemerintah Kota Bandung terkait dengan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial.

## E.SIMPULAN
Berdasarkan penelitian dan pembahasan di  atas,  dapat ditarik kesimpulan berupa:
1. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  diraihnya  predikat  A  pada  hasil  evaluasi  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  tiga  tahun berturut-turut. Hal tersebut juga senada dengan masyarakat yang memberikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Jawa Barat.
2. Pemerintah Provinsi  Jawa Barat  terus berupaya  memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan cara melakukan transformasi pelayanan ke dalam bentuk digital atau e-Government. Hal tersebut dilakakukan guna mempermudah akses masyarakat  terhadap  pelayanan  publik  dan  meningkatkan  tingkat  transparansi  dan akuntabilitas Pemprov Jawa Barat.
3. Transparansi  dan  Akuntabilitas  merupakan  hal  penting  yang  harus  dimiliki instansi  Pemerintah,  hal  ini  dikarenakan  transparansi  dan  akuntabilitas  berpengaruh terhadap  kinerja  instansi  pemerintah.  Apabila  akuntabilitas  dan  transparansi ditingkatkan pelaksanaanya maka akan meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dan juga kepuasan masyarakat.
Meskipun  penulis  menginginkan  kesempurnaan  dalam  penyusunan  jurnal  ini  dan masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis. Dengan ini kami membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
e-issn: 2828 – 545x

## REFERENSI
Anwar,  M.,  Jatmiko,  B.,  (2014).  Kontribusi  dan  Peran  Pengelolaan  Keuangan  Desa  untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta), Jurnal Universitas Muhammadiyah  Yogyakarta.
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Bandung,      (2015), Kota  Bandung  Dalam  Angka, BPS  Kota Bandung. Bandung.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2015). Profil Kota Bandung Tahun 2015 Blaxall, John, 2000, Governance and Poverty in Mongolia, Washington DC: The World Bank. Engkus, E. (2017). Administrasi Publik Dalam Perspektif Ekologi. JISPO :  Jurnal Ilmu Sosial dan   Ilmu   Politik , 7(1), 91-101.
Ishak,  D.,  Maolani,  D.  Y.,  &  Engkus,  E.  (2017).  Konsep  Kinerja  Dalam  Studi  Organisasi Publik. JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 7(2), 101-120. Hariyoko, Y., Puspaningtyas, A., (2017), Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang, Jurnal Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
Harimurti, A., (2007), Kumpulan Karya Ilmiah Peneliti IX : Peningkatan Peran SDM Peneliti Komunikasi Dan Informatika Dalam Mendukung Masyarakat Informasi, Badan Litbang SDM. Jakarta.
Mintzberg,  Henry,  (1989),  Mintzberg  on  Management,  Inside  Our  Strange  World    of organizations.
Pamungkas, Wisnu W., (2020), Pemerintah Provinsi Jabar Raih Hattrick SAKIP A Republik  Indonesia,  (2005),  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Saifullah, (2014), Tipe Relasi situs E-  Government di Jawa Barat dan   Daerah Lainnya. Sangki, Adianto A., Gosal, R., Kairupan,  J., (2017), Penerapan Prinsip  Transparansi    Dan Akuntabilitas  Dalam  Pengelolaan  Anggaran    Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  (Suatu Studi    Di  Desa  Tandu  Kecamatan  Lolak  Kabupaten  Bolang      Mongondow),  Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Manado.
Santoso, P., (2010), Pengaruh Penerapan  Akuntansi Sektor Publik Terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Instansi      Pemerintah  Dalam  Mencegah  Fraud,  Jurnal  Universitas Parahyangan.
Sujarweni,  W.,  (2015), Metodologi    Penelitian  Bisnis  dan  Ekonomi ,Penerbit  Pustaka Baru,Yogyakarta.
Sufianti, E., (2020), Aplikasi EGoverment Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Beberapa Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Indonesia, Jurnal STIALAN Bandung, Bandung.
Sugiyono, (2012), Memahami Penelitian  Kualitatif, Alfabeta, Bandung.
Syamsul,  (2017), Pengaruh  Tata  Kelola    Pemerintah  Daerah  Terhadap  Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Daerah:  Bukti  Empiris  pada  Pemerintah  Provinsi  Di Indonesia, Tesis Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Zulaeha, S., (2020), Perlunya Akuntabilitas Kinerja Penanganan Covid-19.