## Waris Beda Agama dalam Kitab Bidayatul Mujtahid
Diterima: 02 Desember 2023 Revisi: 23 Desember Terbit: 01 Januari 2024

## Mohamad Ma’mun
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Abstrak — Pada hukum waris Islam telah dijelaskan secara detail dan jelas mengenai teknis peralihan dan pembagian  harta  warisan  kepada  setiap  yang  berhak  (ahli  waris),  serta  apa  saja  yang  menyebabkan penghalang bagi ahli waris untuk menerima harta warisan dari si pewaris. Diantara penyebab seseorang terhalang mendapat warisan adalah beda agama. Larangan ini berdasarkan sebuah hadis nabi. Meskipun demikin,  hukum  ini  bukanlah  hukum  tunggal,  terdapat  perbedaan  pendapat  diantara  ulama.  Perdebatan tentang perbedaan agama pewaris antara pewaris dan ahli waris masih terus terjadi, hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti hukum waris beda agama pada kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  yaitu  dalam  proses  kajiannya  menggunakan  bahan kepustakaan  (library  research)  yang  meneliti  bahan  kepustakaan  tentang  metode  penggalian  hukum (istinbath hukum) Ibn Rusyd dalam Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid tentang waris beda agama. Dari hasil penelitian penulis, terdapat beberapa hasil, yaitu: Ibnu Rusyd dalam memutuskan sebuah hukum Islam menggunakan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai dasar utama. Namun karena kedua sumber ini sangat terbatas, ia juga menggunakan ijtihad sebagai strategi pilihan untuk memahami isu-isu hukum syar'i yang  berkembang.  Dalam  memahami  isu-isu  hukum  syar'i  yang  semakin  kompleks,  Ibnu  Rusyd menggunakan juga menggunakan qiyas (analogi). Dalam memecahkan sebuah permasalahan, Ibn Rusyd juga menggunakan taqrir Nabi sebagai sumber hukum. Hasil lainnya tentang waris beda agama, dalam kitab Bidayatul Mujtahid dijelaskan: Pertama, tidak terjadi pewarisan antara keduanya. Dalam perspektif tentang konsep fiqih mawaris, seorang muslim hanya bisa mewarisi harta dari sesama muslim dan tidak berlaku sebaliknya.  Kedua,  Ats-Tsauri  dan  mayorutas  ulama Kuffah,  serta  mayoritas  ulama  Basrah  berpendapat bahwa  harta  peningalannya  dapat  diwariskan  kepada  ahli  waris  yang  Muslim,  tetapi  tidak  berlaku sebaliknya. Pendapat ini juga berasal dari Ibnu Mas’ud dan Ali bin Abi Thalib.
Kata Kunci — Waris, Beda Agama, Bidayatul Mujtahid
Abstract — In Islamic inheritance law, it has been explained in detail and clearly about the procedures for the distribution and transfer of inheritance to the heirs and the things that prevent the heirs from getting the inheritance from the heir. This prohibition is based on the hadith of the prophet. However, this law is not  a  single  law,  there  are  differences  of  opinion  among  scholars.  This  type  of  research  is  qualitative research,  which  in  the  study  process  used  library  material  (library  research)  which  examines  library material  related  to  Ibn  Rushd's  legal  istinbath  method  in  the Book  of  Bidayatul  Mujtahid  wa  Nihayatul Muqtasid about the inheritance of different religions. From the results of the author's research, there are several results, namely: Ibn Rushd in deciding an Islamic law employment the Qur'an and al-Sunnah as the most premise. But since the two sources are exceptionally constrained, he too employments ijtihad as an elective strategy to unravel the developing issues of Sharia law. In fathoming the progressively complex issues of Sharia law, Ibn Rushd broadly utilized qiyas (similarity). Another result regarding inheritance from different religions, in the Bidayatul Mujtahid book, is explained: First, there is no inheritance between the two. Regarding inheritance between different religions, the book Bidayatul Mujtahid explains: First, there is no inheritance between the two. Given the concept of fiqh mawaris, a Muslim cannot inherit the property of a non-Muslim, and vice versa a non-Muslim cannot inherit the property of a Muslim. Secondly,
Ats-Tsauri and the majority of the scholars of Kuffah, as well as the majority of the scholars of Basrah think  that  his  inheritance  can  be  passed  on  to  Muslim  heirs,  but  not  vice  versa.  This  opinion  was  also derived from Ibn Mas'ud and Ali ibn Abi Talib.
Keywords— Inheritance, Different Religions, Bidayatul Mujtahid
This is an open access article under the CC BY-SA License.
Penulis Korespondensi:
Mohamad Ma’mun, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Email: moh.mamun@iainkediri.ac.id

## A. Pendahuluan
Dalam  Islam,  aturan  main  dalam  kehidupan  ini  telah  ditetapkan  Allah.  Aturan adalah  bentuk  dari  apa  yang  harus  dilakukan  dan  apa  yang  harus  ditinggalkan  oleh seorang  hamba.  Aturan  Allah  untuk  perilaku  manusia  dinamakan  hukum  syara’  atau syariat,  juga  dikenal  sebagai  hukum  Islam  (Moh.  Muhibbin,  2017).  Semua  aspek kehidupan seorang hamba di dunia termasuk dalam syariat Islam, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Diantara tatanan dalam Islam adalah syariat tentang harta seseorang ketika ia telah meninggal yang dijelaskan dalam disiplin ilmu faraid atau ilmu waris.
Hukum  waris  secara  keseluruhan  merupakan  bagian  dari  hukum  perdata  dan bagian  dari  hukum  keluarga.  Karena  semua  manusia  mengalami  kematian,  maka  hak waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup hidup manusia. Akibat hukum yang timbul dalam kasus hukum kematian antara lain soal penegakan dan kelanjutan hak dan kewajiban  orang  yang  meninggal.  Penyelesaian  hak  dan  kewajiban  setelah  kematian seseorang diatur dengan hukum waris.
Pembagian waris untuk umat Islam  telah diatur secara rinci dalam  ilmu waris atau ilmu faraid, baik mengenai metode kewarisannya ( nizam al-irts ), siapa saja yang berhak mendapatkannya ( al-warits ), ukuran atau kadar yang dapat diperoleh  oleh  setiap ahli waris ( al-furud al-muqaddarah ), harta peninggalan oleh pewaris ( al- muwarrits ) seperti berupa motor, mobil, tanah, uang, perabot rumah dan lain-lain yang disebut dengan al- irts,  al-mauruts ,  dan al-  tirkah (semua bermakna sama, mutaradifat ), pihak-pihak  yang hak warisnya terhalang ( al-hijab ), ataupun pihak-pihak yang tercegah untuk mendapat hak warisnya ( mawani’ al- irts ). Pada furud al-muqaddarah , Allah telah menetapkan dalam
Al-Quran nominal-nominal pasti yaitu 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 2/3 dan 1/2. Nominal-nominal tersebut  telah  dijelaskan  dalam  surat  al-Nisa’,  dan  surat  al-A’raf.  Nominal  yang langsung secara detal menjelaskan nimanal kadar warisan berada pada 3 ayat dalam surat al-Nisa’ ayat 11, 12 dan 176 (Maimun, 2017).
Di bawah hukum waris Islam, ada beberapa kelompok yang terhalang menerima warisan.
1. Berbeda agama
Para  ahli  hukum  Islam  sepakat  bahwa  perbedaan  agama  antara  ahli  waris  dan pewaris  merupakan  salah  satu  dari  beberapa  pencegah  pewarisan.  Jika  ahli  waris berbeda agama, hal ini merupakan pencegah bagi pewarisan menurut hukum Islam, dan orang yang bukan muslim (non muslim) tidak dapat mewarisi harta dari seorang muslim dan  sebaliknya.  Dasar  hukum  kewarisan  berlainan  agama  ini  dapat  ditemukan  dalam hadis  Nabi  Muhammad  SAW  (Imam  Abu  Abdillah  Muhammad  ibn  Ismail  ibn  al- Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, 1990).
َي  َلَ َو  َرِفاَكْلا ُمِلْسُمْلا ُث ِرَي  َلَ َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص َّيِبَّنلا َّنَأ ٍدْي َز ِنْب َةَماَسُأ ْنَع

## مِلْسُمْلا  ُرِفاَكْلا  ُث ِر
Dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi bersabda: Seorang muslim tidak dapat memperoleh warisan dari orang yang kafir dan orang yang kafir tidak dapat mempusakai dari seorang muslim.
2. Perbudakan
Perbudakan  ( al-riqq )  sebagai  penghambat  perolehan  warisan  berangkat  dari situasi sosial budaya yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, melakukan praktik perbudakan sebagai warisan peperangan yang terjadi di masa lalu.  Budak  sering  kali  adalah  tentara  yang  kalah  dalam  pertempuran  dan  menjadi tawanan  dan  akhirnya  menjadi  budak.  Dahulu  perbudakan  selalu  dikaitkan  dengan hilangnya hak asasi  manusia, kebebasan, dan hak untuk bebas, sehingga status budak pada  masa  itu  ibarat  sebuah  benda  yang  sepenuhnya  menjadi  milik  pemiliknya (Nawawi, 2016).
Jika  budak  tidak  mempunyai  hak,  maka  budak  juga  tidak  berhak  menerima warisan. Sekalipun dalam hal pewarisan, harta itu tentu saja menjadi milik pemiliknya yang tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan orang yang meninggal. (Al-Utsaimin, 2016)  Artinya  seorang  hamba  tidak  mempunyai  harta  benda,  ia  sendiri  adalah  milik pemiliknya,  sehingga  bila  ia  mewariskan  harta  orangtuanya,  maka  dengan  sendirinya harta  itu  menjadi  milik  pemiliknya.  Tentu  saja  hal  ini  tidak  dibenarkan  oleh  hukum
syariat,  karena  pemilik  menerima  warisan  tanpa  ada  hubungan  apapun  dengan  ahli warisnya atau karena dia menerima warisan lain.
Islam sejak awal ingin menghapus perbudakan, namun kenyataannya perbudakan merajalela  dan  sulit  diberantas.  Karena  masalah  ini,  perbudakan  menjadi  kontroversi dalam hukum Islam. Perbudakan secara harfiah berarti sesuatu yang lemah. Perbudakan di  sisi  lain  memiliki  arti  kelemahan  yang  dikendalikan  oleh  manusia  karena ketidakpercayaannya  (Arto,  2009).  Di  dalam  Al-Quran  telah  digambarkan  bahwa seorang budak tidak cakap dalam mengurus hak milik  kebendaan, hal ini sesuai dengan surah an-Nahl ayat 75 (RI, 2012a):
ٍءْىَش  ٰىَلَع ُرِدْقَي  َّلَ ااكوُلْمَّم اادْبَع  الًَثَم ُ َّللَّٱ َب َرَض
“Perumpamaan yang dibuat oleh Allah ialah seorang budak yang ia tidak mampu melakukan sesuatu pun.”
Status seorang budak tidak bisa menjadi ahli waris, karena dianggap tidak cakap dalam mengurus hak-hak harta benda dan memutuskan hubungan kekerabatan dengan kerabatnya. Perbudakan dipandang sebagai penghalang warisan dari kedua belah pihak. Oleh  karena  itu  ia  tidak  dapat  mewariskan  hartanya  kepada  ahli  waris  dan  mewarisi harta  peninggalan  kerabatnya.  Kalaupun  budak  memiliki  sesuatu,  maka  kepemilikan itu dianggap tidak sempurna, maka kepemilikan itu berpindah kepada tuannya.
3. Pembunuhan
Pembunuhan adalah penghilangan nyawa orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Para ulama sepakat bahwa pembunuhan ahli waris terhadap ahli waris merupakan salah satu penghalang bagi ahli waris.  Hal ini sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW (Al-Nasai, n.d.):
ءْيَش  ِثا َرْيِمْلا  َنِم  ِلِتاَقْلِل  َسْيَل
“ Orang yang membunuh tidak dapat mempusakai harta sedikit pun.” (H.R. An Nasa’i)
Alasan yang mendasari mengapa seorang pembunuh tidak dapat mewarisi warisan adalah  bahwa  pembunuh  mungkin  memiliki  niat  untuk  mempercepat  kematian  ahli waris  agar  warisan  dapat  diwariskan.  Kaidah sadd  ad-dzari’ah mengatakan:  “Barang siapa menyegerakan sesuatu sebelum waktunya tiba, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkannya” (Arto, 2009).
Mengenai  bentuk-bentuk  pembunuhan  yang  mengganggu  harta  warisan  ahli waris,  para  ulama  tidak  dapat  mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuknya  namun mayoritas berpendapat sebagai berikut:
a. Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam macam apapun pembunuhan menjadi sebab penghalang bagi yang membunuh untuk mendapatkan warisan;
b. Imam  Malik  berpendapat  bahwa  tindak  pidana  berupa  pembunuhan  yang  dapat menyebabkan  penghalang  hak  waris  hanyalah  pembunuhan  yang  disengaja (Athoillah, 2013);
c. Imam  Hambali  berargumen  bahwa  membunuh  seseorang  yang  menghalangi  hak waris adalah membunuh seseorang secara melawan hukum ( bi ghayri haqq ), namun membunuh  seseorang  secara  wajar  bukanlah  suatu  halangan,  karena  pelakunya dibebaskan dari hukuman di akhirat;
d. Imam  Hanafi  berpendapat  bahwa  membunuh  yang  dapat  menghalangi  hak  waris ialah  jika  jenis  membunuh  yang  dilakukan  dikenakan  sanksi  hukum  qishash  atau kafarat, sedangkan pembunuhan yang tidak diancam dengan qishash (jika disengaja, misalnya  membunuh  anak  atau  membunuh  orang),  karena  mereka  terpaksa melakukannya), adalah pembunuhan yang tidak menghalangi untuk memungut pajak warisan (Suhrawardi K. Lubis, 2007).
Membincang  kewarisan  beda  agama  dalam  hukum  Islam,  di  Indonesia  masih terdapat  dualisme  peraturan.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pada  pasal  171 mensyaratkan  sama  agama  untuk  dapat  saling  mewarisi,  akan  tetapi  dalam  putusan Mahkamah  Agung  (MA)  Nomor  51  K/AG/1999,  memutuskan  bahwa  ahli  waris  beda agama dapat menerima warisan. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti hukum waris beda agama dalam Islam. Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus meneliti hukum waris beda agama dalam Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rusyd. Penulis juga akan mengulas metode ijtihad Ibnu Rusyd dalam menggali hukum.

## B. Metode
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  yaitu  dalam  proses  kajiannya menggunakan bahan kepustakaan atau library research (Mohamad Ma’mun, 2022), yang mengkaji  bahan  pustaka  berkaitan  dengan  metode  istinbath  hukum  Ibn  Rusyd  dalam Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid tentang waris beda agama. Sedangkan
sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan serta mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan metode istinbath hukum Ibn Rusyd dalam Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid tentang waris beda agama.
Adapun  bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  kitab,  Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibn Rusyd. Untuk sumber data sekunder, yaitu dokumen  yang  tertuang  dalam  literatur  hukum  berupa  buku,  kitab  ushul  al-fiqh,  yang berkaitan dengan istinbath hukum. Juga sumber data tersier, yaitu bahan yang memuat petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Rukun dan Syarat Kewarisan dalam Hukum Islam
Pengaturan  pewarisan  harus  sesuai  dengan  rukun  dan  syarat.  Rukun  dan  syarat warisan adalah:
1. Pewaris ( al-muwarits ) adalah seseorang yang mewariskan hartanya, dengan syarat al- muwarrits telah dinyatakan benar-benar meninggal, baik secara sah, atau berdasarkan perkiraan  (Rofiq,  2016).  Pewaris  juga  dapat  dianggap  sebagai  seseorang  yang  telah meninggal  dunia  dan  meninggalkan  sesuatu  yang  dapat  diwariskan  kepada keluarganya yang masih hidup.
Al-Quran  dalam  surat  al-Nisa  ayat  11  menjelaskan  siapa  ahli  waris  dengan menyatakan  secara  jelas  bahwa  paling  tidak  ada  beberapa  kelompok  ahli  waris, khususnya  kelompok  putra  dan  putri.  Ahli  waris  adalah  ayah  atau  ibu  dari  anak tersebut. Kelompok  lainnya adalah ahli waris dari pihak ayah dan ibu,  artinya ahli warisnya  meliputi  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan.  Masing-masing  kelompok yang ada kemudian diperluas kepada ahli waris dari keturunannya yang tergabung dalam  kelompok  tersebut  dan  generasi  sebelumnya  atau  lebih  dari  kelompok  ayah apabila yang berkepentingan tidak ada (Syarifuddin, 2016).
Syarat  yang  paling  utama  bagi  ahli  waris  ( muwarits )  adalah  bahwa  muwaris tersebut  benar-benar  telah  meninggal  dunia,  yang  mana  menurut  sebagian  ahli kematian dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:
a. Kematian haqiqy (kematian sesungguhnya), yaitu ahli waris benar-benar meninggal dunia tanpa adanya putusan dari pengadilan, kematian tersebut nyata-nyata terjadi dihadapan orang banyak sehingga  tidak perlu  menggunakan alat bukti yang  lain. Sepeninggalnya, seluruh harta peninggalan yang ditinggalkannya, setelah diambil guna  melaksanakan  hak-hak  yang  berkaitan  dengan  warisan,  dengan  sendirinya beralih kepada ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
b. Kematian hukmy (kematian  ditentukan  oleh  keputusan  pengadilan),  yaitu pernyataan  kematian  berdasarkan  keputusan  hakim  melalui  serangkaian pertimbangan.  Secara  hukum,  hakim  telah  menetapkan  bahwa  pewaris  sudah meninggal  dunia,  meskipun  bisa  jadi  ia  masih  hidup.  Ulama  dari  madzab Malikiyyah juga Hambaliyah berpendapat bahwa harus ada batas waktu bagi hakim untuk menetapkan putusan seseorang telah meninggal dunia, yaitu sekitar 4 (empat) tahun pasca ia meninggalkan rumahnya. Para ulama dari mazhab lain berpendapat bahwa  dalam  hal  masa  tunggu,  hal  itu  diserahkan  kepada  hakim  ijtihad  dan pertimbangan-pertimbangan  lainnya.  Pidana  mati  atas  keputusan  hakim  sering dijatuhkan  dalam  perkara mafqud ,  yaitu  orang  yang  domisilinya  (tempat tinggalnya)  tidak  diketahui,  juga  tidak  diketahui  hidup  atau  matinya  (Moh. Muhibbin, 2017). Bila hakim telah  menjatuhkan putusan terhadap mafqud , maka kematian  itu  mulai  berlaku  pada  tanggal  yang  tercantum  dalam  putusan  hakim, sekalipun kematian mafqud itu terjadi 15 tahun sebelum hakim mengambil putusan dan  hak  warisnya  hanya  dapat  diwarisi  oleh  ahli  waris  sejak  tanggal  yang ditentukan dalam putusan itu.
c. Kematian taqdiry (mati karena dicurigai) adalah kematian yang dialami oleh ahli waris  atas  dasar  kecurigaan  yang  sangat  kuat,  misalnya  ahli  waris  dipukul  pada bagian kepala atau dipaksa meminum racun.
2. Ahli  waris  ( al-warits )  Ahli  waris  adalah  mereka  yang  dinyatakan  mempunyai hubungan  darah,  perkawinan  (semenda),  atau  karena  memerdekakan  budak. Syaratnya,  pada  saat  ahli  waris  meninggal  dunia,  dia  benar-benar  masih  hidup. Pengertian  ini  mencakup  orang  yang  masih  dalam  kandungan.  Meski  masih  berupa
janin, namun jika dipastikan masih hidup melalui kontraksi atau tindakan lain, maka janin berhak mendapat warisan  (Rofiq, 2016). Yang dimaksud dengan  ahli waris di sini  adalah  orang  yang  mewarisi  harta  warisan,  karena  itu  merupakan  haknya  dari sebagai ahli waris, meskipun tidak semua anggota keluarga ahli waris menerimanya.
Ahli  waris  yang  akan  menerima  warisan  harus  terlebih  dahulu  diperhatikan, apakah ada hal-hal yang dapat membatalkan haknya atau nama lain mawani 'al-irtsi , yaitu perbudakan, pembunuhan orang, beda agama. Setiap ahli waris mempunyai hak dan kewajiban mengenai harta warisan yang diterimanya. Ahli waris mempunyai hak untuk  menerima  warisan  yang  diterimanya.  Di  sisi  lain,  ahli  waris  juga  harus melaksanakan tugas kewajiban sebagai ahli waris. Kewajiban ahli waris antara lain biaya pemeliharaan jenazah, pembayaran utang-utang yang ditinggalkan dan wasiat. Artinya sebelum melanjutkan pembagian harta warisan, beberapa hak yang berkaitan dengan harta warisan itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Hak-hak ini meliputi:
a. Zakat, artinya ketika sampai di tempat pengangkutan dan nisab untuk membayar zakat, maka zakatnya harus dibayarkan terlebih dahulu;
b. Biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kebutuhan  jenazah seperti kain kafan, biaya penggalian kuburan, dan lain-lain;
c. Hutang, jika ahli waris meninggalkan hutang maka hutang tersebut harus dilunasi terlebih dahulu;
d. Wasiat,  jika  pewaris  meninggalkan  pesan  (wasiat)  bahwa  sebagian  harta warisannya  akan  diberikan  kepada  seseorang,  maka  wasiat  itu  juga  harus dilaksanakan (Usman, 2009).
3. Al - Maurust atau al-mirast ,  yakni  harta  warisan.  Warisan  harus  diberikan  dengan konsep keadilan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Baik secara tertulis maupun lisan.  Harta  warisan  dapat  dibagi  setelah  dikurangi  harta-harta  selama  perawatan jenazah, hutang-hutang, tagihan-tagihan, dan wasiat-wasiat (Zahro & Pramesti K.M, 2023).

## Ibnu Rusyd dan Kitab Bidayatul Mujtahid
Ibnu  Rusyd  adalah  salah  satu  cendekiawan  muslim  abad  ke-12  M  yang memberikan  kontribusi  besar  bagi  peradaban  Islam  dan  masyarakat  Barat.  Terjemah karya-karya  beliau  membuka  dinamika  pemikiran  mereka  yang  disebut  dengan
pencerahan ( renaissance ) sebagai manifestasi peradaban barat yang masih menguasai dunia hingga saat ini. Tulisan-tulisan tentang peradaban Islam, khususnya pada bidang pemikiran Islam, terasa kurang lengkap tanpa kehadiran Ibn Rusyd.
Dalam  filsafat,  Ibn  Rusyd  dapat  dikatakan  berhak  untuk  dikaji  dan  diteliti. Banyak  sekali  karya-karya,  baik  berupa  esai,  jurnal,  maupun  karya  ilmiah,  yang mengangkat  secara  historis,  metodologis,  dan  ontologis  persoalan-persoalan  filsafat Ibnu Rusyd. Namun, sebagai seorang ulama yang juga aktif di bidang fiqh, Ibnu Rusyd nampaknya  kurang  mendapat  penghormatan  yang  selayaknya.  Sebagai  pencari  ilmu, hakim  dan  penulis  buku-buku  fiqh  yang  berkualitas,  hidupnya  penuh  dengan  warna- warni fiqh.
Seperti yang kita ketahui, kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd dikenal oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia, khususnya ulama, pelajar dan dari era salaf hingga kontemporer. Artikel ini akan menganalisa kontribusi pemikiran Ibn Rusyd  pada bidang  hukum  keluarga  Islam  dengan stressing pada  waris  beda  agama, sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  kitab  tersebut.  (Ibn  Rusyd,  2007)  Selain  masyhur dengan  label  seorang  ahli  fiqh  mazhab  Maliki,  beliau  juga  masyhur  dengan  seorang filosof dan pemikir arestotalian atau pro-Aristoteles yang begitu dikagumi orang Eropa. Buku-buku  penelitiannya  sangat  penting  dalam  bidang fiqh  muqarin (perbandingan hukum). Bidayatul Mujtahid adalah kitab yang merupakan karya penting dalam khazanah keilmuan Islam, kitab ini  adalah kitab yang paling masyhur di bidang fiqh atau hukum Islam, terutama pada perbandingan mazhab fiqh.

## Biografi Singkat Ibnu Rusyd
Ibn  Rusyd  nama  lengkapnya  ialah  Abu  al-Walid  Muhammad  ibn  Ahmad  ibn Muhammad  ibn Ahmad  ibn  Rusyd al-Hafid al-Andalusi al-Qurtubi  al-Maliki. Beliau menjadi salah seorang filosof muslim barat yang terkenal di abad pertengahan. Beliau lahir pada tahun 520 H/ 1126 M di kota Cordoba  Spanyol, dan meninggal pada tahun 595 H/1198 M dalam usia 72 tahun (Ahmad, 1975).
Ibnu  Rusyd  mulai  usia  dini  hingga  usia  baligh  mendapat  pendidikan  di  tengah keluarga  terhormat,  juga  taat  dalam  menjalankan  agama.  Ayah  dan  kakek  beliau masyhur  sebagai  hakim  yang  berwibawa  dan  adil.  Kakeknya  (Ibn  Rusyd al-Jadd ) mengeluarkan fatwa-fatwa tertulis yang hingga saat ini masih ada dalam perpustakaan Paris (Al-Aqqad, 2003). Ini mencerminkan ketajaman otak kakeknya, yang kemudian
diwariskan  kepada  cucunya  Ibn  Rusyd.  Tradisi  keagamaan  Ibnu  Rusyd  mengikuti didikan  dan  praktik  ayah  dan  kakeknya.  Mengingat  kakek  dan  ayahnya  mengikuti madzab Maliki dan secara teologis beliau mengikuti pemikiran al-Asy’ari, yang beliau pelajari  dari  ayahnya.  Kemudian  dia  juga  menceritakan  hadits  dan  menghafal  kitab- kitab al-Muwata’. Ibnu Rusyd berkembang dan tumbuh di Córdoba di mana dia belajar hukum,  kedokteran  dan  matematika  (Al-Aqqad,  2003).  Ia  juga  belajar  dalam  kajian filsafat kepada Ibn Bajah (w. 533 H) yang pada khazanah barat masyhur dengan julukan Avinpace .      Ia merupakan filosof terbesar di Eropa sebelum lahirnya Ibn Rusyd.
Ibnu  Rusyd  tampaknya  sangat  dikenal  oleh  penguasa  dan  pengadilan.  Hal  ini dimulai dengan pertemuan penting antara Ibnu Rusyd, penguasa Abu Ya'qub dan Ibnu Thufail,  sehingga  pengakuan  Ibnu  Rusyd  dengan  penguasa  dan  pengadilan  menjadi semakin membumi. Langkah Khalifah untuk memulai dengan langkah kepekaan dan kepercayaan terhadapnya diperiksa dengan pengangkatannya sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169 M (Ibn Rusyd, 2007), dan selanjutnya ia menjadi Hakim Agung yang bertempat di Cordoba, ibu kota Andalusia.
Ibnu  Rusyd  merupakan  seorang  sarjana  terkemuka  dan  komentator  filsafat Aristoteles. Rasa hausnya akan ilmu sulit untuk ditandingi, karena sejarah memberitahu kita bahwa dia tidak pernah berhenti membaca dan mempelajari buku dari masa kanak- kanak hingga tua. Tulisan-tulisan beliau mencakup berbagai ilmu seperti fiqh, ushul al- fiqh, bahasa, kedokteran, astronomi, politik, etika dan filsafat.
Buku-buku beliau sebagian merupakan karangan sendiri, ringkasan atau ulasan. Beliau  sangat  menjunjung  tinggi  Aristoteles,  tidak  mengherankan  jika  dia  menaruh banyak perhatian untuk meninjau dan meringkas filosofi Aristoteles. Buku-buku yang pernah  diulasnya  adalah  karya  Plato,  Plotinus,  Galinus,  Al-Farabi,  Ibnu  Sina,  Al- Ghazali,  dan  Ibnu  Baja  (Ibn  Rusyd,  2007).  Buku  karangan  beliau  meliputi  kajian filsafat, kalam, fiqh, ushul fiqh, gramatikal Arab, serta kedokteran.
Ibnu  Rusyd  wafat  dalam  usia  72  tahun  bersamaan  dengan  tahun  595  H  pada tanggal 10 Desember 1198 M. Ada warisan ( turats ) yang begitu berharga bagi generasi penerus yang akan selalu mengikuti jejak khazanah ilmu Islam, khususnya bagi agama, bangsa dan bangsa. Biografi Ibnu Rusyd telah disusun secara independen menjadi buku oleh banyak sarjana dan sejarawan, termasuk Thabaqat al-Kubro (Ibn Sa'ad), Mu'jam
al-Muallifin (Umar  Ridho  Kahalah), al-Bidayah  wa  al-Nihayah (Ibn  Katsir).  Begitu pula  para  penulis  dan  sejarawan  barat,  banyak  diantaranya  telah  menulis  biografi lengkap tentang Ibnu Rusyd (Thabrani, 2014).

## Mengenal Kitab Bidayatul Mujtahid Karya Ibn Rusyd
Bidayatul  Mujtahid  wa  Nihayatul  Muqtasid,  ditulis  oleh  Abu  al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi (1126 M – 1198 M) atau Ibn Rusyd. Beliau seorang filosof dunia barat dengan nama Averroes,  seorang  dokter,  seorang qadhi (hakim).  Buku  yang  sebagian  besar  ditulis sekitar  tahun  1168  M  ini  berisi  perbandingan  madzab  dan  pendapat  ilmiah  tentang berbagai mata pelajaran fiqh.
Ibnu  Rusyd  adalah  seorang  ilmuwan  dengan  latar  belakang  interdisipliner, kombinasi  antara ushul fiqh yang dikolaborasikan dengan fiqh  dalam kitab  Bidayatul Mujtahid , menjadikan karya ini memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan karya ushul fiqh dan fiqh yang dikarang oleh ulama lain. Para ulama biasanya menulis fiqh dan ushûl fiqh secara terpisah. Seperti Imam al-Syâfi’i menulis ushul fiqh dalam al-Risalah , dan membuat karya fiqh dalam al-Umm . Bahkan ada ulama yang menulis ushul fiqh akan tetapi tidak menulis fiqh. Misalnya, Al-Ghazali menulis al-Mushtasfa dalam bidang ushul fiqh, akan tetapi tulisan spesifik fiqhnya tidak ditemukan, yang lebih masyhur adalah karyanya yang menintegrasikan antara fiqh dan tasawuf, yang minim unsur dari   ushul  fiqh,  seperti Ihya’  Ulum  al-Din dan Bidayah  al-Hidayah .  Sebagian ulama memiliki karya-karya monumental di bidang fiqh, namun karya-karya ushul fiqh mereka tidak kita temukan. Seperti al-Nawawi yang menulis kitab-kitab Muhadzab dan Majmu , ada karya-karya fiqhnya tanpa ushul fiqh, dan masih banyak contoh lain yang bisa diberikan.
Tujuan pokok dari beberapa aliran fiqh atau mazhab yang memiliki tokoh-tokoh yang menulis fiqh muqarin (fiqh komparatif) adalah untuk memenangkan mazhabnya. Ada  karya  Ibnu  Taimiyah  (wafat  728  H)  dari  mazhab  Hanbali,  yaitu  kitab Majmu' Fatawa , dan karya al-Nawawi (wafat 676 H) dari mazhab Syafi'i, yakni Majmu' , dan buku karya Ibnu Rusyd (wafat 597 H) dari mazhab Maliki 597 H) dari mazhab Maliki yakni Bidayatul Mujtahid, dan kitab karya Muhammad bin Hasan al-Syaibani (w. 189 H), dari mazhab Hanafi (w. 189 H), dari mazhab Hanafi yaitu al-Hujjah 'Ala Ahl al-
Madinah , dan kitab al-Khilaf fi al-Ahkam karya Abu Ja'far Muhammad  al-Thusi (w. 460 H) dari mazhab Syi’ah Imamiyah (Ibn Rusyd, 2007).
Meskipun  Ibnu  Rusyd  kadang-kadang  mengungkapkan  aliran  pemikirannya sendiri  atau  mengungkapkan  pendapatnya  sendiri  dalam  membahas  topik-topik tertentu,  namun  Ibnu  Rusyd  melalui  Bidayatul  Mujtahid-nya  mengungkapkan pandangan-pandangan dari berbagai ulama fiqh secara berimbang untuk melenturkan pandangan para ulama fiqh yang terkotak-kotak karena fanatisme madzhab. Sebagian kitab  Bidayatul  Mujtahid  menjelaskan  analisis  kritis  dan  rinci  tentang  mazhab  fiqh perbandingan,  kitab  ini  ditujukan  untuk  pembacanya  yang  telah  mempelajari  seluk- beluk fiqhnya, ushul fiqh dan yurisprudensi Islam lainnya.
Hampir  semua  topik  yang  dibahas  dalam  Bidayatul  Mujtahid  diawali  dengan pemaparan  pendapat  ulama  tentang  masalah  hukum.  Bagian  analisis  diawali  dengan akar  penyebab  perbedaan  yang  muncul,  kemudian  berdasarkan  sebab  perbedaan pendapat,  Ibnu  Rusyd  memaparkan  masing-masing  klaim  para  ahli  hukum  yang bersengketa.  Pada  bagian  ini,  kita  belajar  bahwa  fiqh  tidak  dapat  dipisahkan  dari argumentasi rasionalnya (Musa Andika, Najwan Nufus, 2022).
Sebagai  contoh,  pada  bab ikhtilaf  al-fuqaha  fi  isytirat  al-niyyah  li  sihhah  al- wudhu (perselisihan  di  antara  para  ahli  hukum  tentang  penentuan  niat  tentang keabsahan  wudhu).  Abu  Hanifah  dan  Al-Tsauri  tampaknya  telah  menyatakan  bahwa mandi tetap sah meskipun tidak dimulai dengan niat, sedangkan Al-Syafi'i, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa agar wudlu menjadi sah harus diawali dengan niat.
Sumber utama ketidak sepakatan adalah ambiguitas posisi wudhu, terlepas dari apakah itu menyangkut ibadah mahdlah atau ibadah ghairu mahdlah. Yang terakhir ini didefinisikan oleh Ibnu Rusyd sebagai ritual yang bisa dipahami akal sehat, sedangkan ibadah mahdlah adalah  ritual  yang  tidak  bisa  dipahami  akal  sehat,  kecuali  untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Semua ulama setuju bahwa semua ibadah mahdlah memerlukan niat untuk status mereka  menjadi  sah,  sedang  ibadah ghairu  mahdlah tidak.  Jadi  Imam  al-Syafi'i  dan Imam Malik menganggap wudhu sebagai ibadah mahdlah dan batal tanpa disertai niat, Imam Abu Hanifah menganggapnya sebagai ibadah ghairu mahdlah dan tanpa tanpa
disertai niat masih dianggap sah. Uraian ini sekali lagi menunjukkan aliran silogisme yang kontinu dan sistematis untuk menetapkan hukum-hukum fiqh.
Meskipun  Ibnu  Rusyd  berusaha  objektif  dalam  buku  ini  dengan  menghadirkan beberapa  pandangan  para-Imam  Maliki,  namun  kecenderungannya  untuk  membela Maliki  masih  sangat  dominan  dan  kuat.  Kita  melihat  itu  di  sepanjang  rentetan argumentasi  yang  mengedepankan  pendapat  Malik.  Baru  setelah  itu  dia  mengutip pendapat  Abu  Hanifah  dan  Syafi'i.  Sayangnya,  beliau  tidak  menyampaikan  sebagian besar pendapat Ahmad bin Hanbal.
Ini  bisa  dimengerti,  mengingat  bahwa  Hanbali  cenderung  sangat  terikat  pada hadits dan tidak terlalu memberikan porsi pada rasio. Ibnu Rusyd sebagai filosof  tentu memainkan logika yang lebih. Contoh ditinggalkannya Malik oleh Ibnu Rusyd adalah jual  beli fudhuli yang  diperbolehkan  oleh  Malik.  Al-Syafi’i  melarangnya.  Menurut Syafi'i,  masih  termasuk  dalam  kategori  rentenir.  Sebaliknya,  Abu  Hanifah memperbolehkan tetapi tidak boleh membeli.
Secara  terpisah,  Ibnu  Rasyid  memaparkan  pandangan  tokoh-tokoh  mazhab Maliki yang sangat masyhur seperti Malik sendiri, Ibnu al-Qasim, Asad bin Furat, dan Sanun yang dikenal sebagai tokoh mujtahid dari mazhab Maliki dan berkontribusi pada pengembangan metodologi dan pemikiran yang dikembangkan oleh Malik. Selain itu, Ibnu  Rusyd  masih  menghadirkan  puluhan  tokoh  mazhab  Maliki  untuk  mendukung pendapat yang disampaikan, antara lain Zufar, al-Majisyun, Mutharrif dan al-Lakhmi (Said, 2017).
Penerapan  teori  ushul  fiqh  serta  penggalian  hukum  ( istinbat} )  masing-masing mazhab, elaborasi secara singkat dan komprehensif, hanya dilakukan oleh Ibnu Rusyd dalam  Bidayatul  Mujtahid  ini.  Ketika  Ibnu  Rusyd  menyampaikan  pandangan  para ulama, ia selalu tidak lupa mencantumkan dalil-dalilnya dan wajah dilalah nya (metode pengambilan dalil).
Kitab  Bidayatul  Mujtahid  adalah  kitab fiqh muqarin yang  memuat  pandangan imam madzhab untuk menegakkan hukum Islam. Dalam Bidayatul Mujtahid , berbagai tema fiqh, antara lain bab tentang thaharah , shalat, zakat, merawat jenazah, haji, jihad, kurban, nazar, makan minum, nikah, cerai, li'an, diyat, dan lain-lain. Segala persoalan yang menjadi kontroversi dikalangan ulama karena perbedaan penafsiran atau metode dalam menentukan persoalan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Rusyd. Ibnu
Rusyd, yang sangat populer di barat dan timur, mengutip pendapat empat Imam Mazhab dalam  studi  komparatifnya  yang  mendalam.  Beliau  lebih  dari  sekadar  mengutip, menyuarakan berbagai pendapat dalam diskusi-diskusi berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijima, Qiyas, bahkan sampai ke maslahah al-mursalah, istihsan dan urf.
Dengan demikian, menurut Ibnu Rusyd, kriteria seorang faqih (ahli fiqh)  tidak bisa  diukur  dari  jumlah  dan  kuantitas  hafalan al-Masail  al-Fiqhiyah (permasalahn- permasalahan  fiqh) , melainkan  dinilai  dengan  kapasitasnya  meng- istinbat hukum langsung  dari  Al-Quran,  Sunnah  dan  sumber-sumber  lain  yang  tidak  kontradiksi dengan kedua sumber tersebut, melalui metode rasionalisasi yang berdasarkan kaidah- kaidah kebahasaan dan teori ushul fiqh (Ibn Rusyd, 2007).

## Latar Belakang Penulisan Kitab Bidayatul Mujtahid
Sebagai kitab keilmuan, kitab Bidayatul Mujtahid tidak muncul begitu saja tanpa latar  belakang  lingkungan  dan  keadaan.  Dan  jika  kita  kembali  ke  sejarah  sebelum kedatangannya, pada akhir abad ke-11 M, kita menemukan bahwa dunia Islam berada dalam keadaan yang sangat buruk ketika konflik politik melanda dunia Islam. Selama periode  kemunduran  Islam  yang  dimulai  setelah  berakhirnya  pemerintahan  Bani Umayyah, wilayah non-pemerintah Damaskus dan Bagdad menarik diri dari kekuasaan kekhalifahan, seperti yang digambarkan Harun Nasution sebagai periode kemunduran dengan munculnya dinasti-dinasti kecil (Nasution, 1985).
Situasi politik yang tidak menguntungkan tersebut tentunya juga berdampak besar pada bidang lain seperti ekonomi, sosial dan budaya, serta ilmu pengetahuan. Di bidang terakhir  ini,  para  sarjana  yang  produktif  dari  abad-abad  sebelumnya  tidak  ada  lagi. Khususnya di bidang hukum, ulama Islam tidak lagi melakukan penelitian ilmiah dan puas dengan apa yang ada. Apa yang mereka lakukan tidak lebih dari meringkas atau mendeskripsikan karya para pendahulu mereka. Dalam keadaan seperti itu, umat Islam menderita  penyakit  yang  disebut  taklid,  yaitu  mengikuti  pendapat  seseorang  tanpa pengetahuan, alasan, argumen. Situasi inilah yang dialami oleh Ibnu Rusyd, dan salah satu  yang  menjadikannya  salah  satu  cendekiawan  muslim,  sebagaimana  ditulisnya dalam Bidayatul Mujtahid, untuk membuka kembali pintu ijihad. Dari pada ahli hukum yang memperoleh gelar mujtahid (Ibn Rusyd, 2005).

## Metode Ijtihad Ibnu Rusyd
Ibnu Rusyd menyatakan dalam kata pengantar Bidayatul Mujtahid, bahwa tujuan penulisan buku  ini  adalah untuk  meninjau  masalah  hukum Islam yang disepakati dan diperdebatkan,  beserta  dalil  dan  argumentasinya.  Selain  itu  juga  membahas  sumber- sumber kontroversi yang umumnya berkisar pada masalah pemahaman teks syara’ (Ibn Rusyd,  1967).  Pemahaman  inilah  yang  melahirkan  konsensus  di  kalangan  para  ahli hukum Islam, atau bahkan menjadi sumber perselisihan di antara mereka, sejak zaman sahabat hingga zaman taklid.
Ibnu  Rusyd  menyatakan  dalam  pembukaan  Bidayatul  Mujtahid,  bahwa  hukum Islam harus dibentuk dari Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber tersebut biasa disebut dengan  nash.  Dengan  berkembangnya  Islam  dan  pesatnya  munculnya  persoalan- persoalan  baru,  sulit  bagi  para  ahli  hukum  untuk  menyelesaikan  semua  persoalan tersebut berdasarkan nash. Dan ketika ada persoalan hukum yang tidak ada ketentuannya dalam  nash,  maka  mencoba  mencari  hukumnya  dengan  analogi  ( qiyas ).  Sebaliknya, menurut  Zahiriyah  dan  Syi'ah  Imamiyah,  qiyas  tidak  sah  menurut  hukum  Islam. Madzhab Zahiri telah membantah adanya 'illat nash dan berusaha mencari tahu maksud dan  tujuan  nash  tersebut,  termasuk  mengungkapkan  alasan-alasan  menegakkan kepastian hukum yang sesuai dengan 'illat nash (Zahrah, 2005). Oleh karena itu, setiap masalah  yang  istilah  hukumnya  tidak  dibahas  dalam  teks  syari’  berarti  tidak  ada hukumnya.
Dalam  pembukaan  Bidayatul  Mujtahid,  Ibnu  Rusyd  menyebutkan  bahwa  ada empat jenis dari kata-kata, perbuatan, dan taqrir nabi yang kemudian ia jadikan sebagai salah  satu  sumber  hukum  Islam.  Tiga  diantaranya  telah  dia  setujui  dan  satu  masih diperselisihkan. Tiga hal yang disepakati adalah:
1. Kata umum ( lafazh 'amm ) dimaksudkan untuk mengikuti keumumannya;
2. Kata khusus ( lafazh khash ) dengan tujuan sesuai dengan kekhususannya;
3. Kata-kata yang mempunyai arti umum tetapi memerlukan arti khusus atau kata-kata khusus yang memerlukan pengertian umum (Ibn Rusyd, 2007).
Persoalan  obyek  hukum  terkadang  menggunakan  kata-kata  yang  memiliki  satu pengertian dan satu arti saja. Dalam hal ini, ketentuan hukumnya jelas. Terkadang kata- kata  dengan  banyak  arti  yang  digunakan,  bukan  hanya  satu.  Pengucapan  ini  ia  bagi menjadi  dua  bagian  yaitu  menunjukan  kesamaan  arti  dan  pengertian;  Lafazh
menunjukkan multi arti. Pengucapan terakhir ini disebut zhahir . Dan arti kata yang lebih dari satu disebut muhtamal (yang dapat dipahami dalam lebih dari satu pengertian).
Lafazh muthlaq harus  ditafsirkan  dengan  benar,  hingga  ada  argumen  yang menunjukkan makna dengan cara yang muhtamal. Perbuatan Nabi Muhammad SAW, dalam  kategori  sebagian  dari  sumber syara’ menurut  mayoritas fuqaha’ . Af'al tidak mengandung  akibat  hukum  jika  tidak  ada  petunjuk  yang  dapat  menimbulkan  akibat hukum menurut ketentuannya. Ulama berbeda pendapat atas sifat spesifik hukum. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunat.
Penelitian para ahli fiqh menunjukkan bahwa af'al memiliki konotasi wajib ketika menjelaskan hukum yang wajib. Jika af'al menjelaskan hukum sunnah, tetap mujmal , berarti hukum af'al sunnah. Jika af'al tidak menjelaskan sunnah, atau hanya merupakan kewajiban mujmal ,  itu  berarti qurbah yang  dekat  dengan  hukum  sunnah.  Jika  mubah juga dimasukkan, berarti af'al menunjukkan hukum mubah. Sementara itu, taqrir Nabi memberikan  petunjuk  tentang  kebolehannya  (mubah).  Inilah  beberapa  cara  penalaran yang benar ( istinbath al-ahkam ).
Muhammad  Abu  Zahra  mengatakan  bahwa  setiap  kata  dan  pekerjaan  Nabi mengandung ajaran dan bukti dalam agama, tetapi para ulama berbeda dalam tindakan Nabi. Ulama membagi perbuatan Nabi menjadi tiga bagiannya. Pertama, perbuatan yang menyangkut penjelasan syariah, seperti shalat, puasa, dan haji.  Kedua, perbuatan para nabi,  berdasarkan  dalil  bahwa  perbuatan-perbuatan  tersebut  berhubungan  khusus dengan  para  nabi.  Ketiga,  tindakan  Nabi  adalah  konvensi  dan  kebiasaan  manusia (Zahrah, 2005).
Khitab hukum  yang  dapat  diungkapkan  kepada  seorang mukallaf (orang  yang tunduk  pada  kewajiban  hukum)  secara  garis  besar  dapat  berupa amr (perintah), nahy (larangan) dan takhyir (pilih salah satu). Amr (perintah) menyiratkan kewajiban untuk memberlakukan  sebuah  perintah,  dan  tidak  melaksanakannya  dapat  mengakibatkan hukuman.  Oleh  karena  itu, amr menetapkan  hukum  yang  memaksa.  Jika amr dapat dipahami  sebagai  mendapat  pahala  jika  melakukan  dan  tanpa  adanya  dosa  ketika meninggalkan, amr berarti  sunat.  Demikian  pula,  jika  pelanggaran  terhadap  suatu hukum  memerlukan  hukuman, nahy (larangan),  tindakan  tersebut  memiliki  konotasi
haram. Namun, nahy berkonotasi makruh jika dipahami hanya sebagai larangan tanpa ancaman hukuman (Zahrah, 2005).
Dari uraian di atas, para peneliti menyimpulkan bahwa ada lima macam hukum syara' yang disimpulkan melalui kaidah-kaidah ushul fiqh yang sahih. Kelima hukum tersebut  adalah  wajib,  sunah,  haram,  makruh,  dan  mubah.  Ibnu  Rusyd  juga mengklarifikasi  enam  alasan  yang  menjadi  bahan  perdebatan  di  kalangan  fuqaha' (Zahrah,  2005).  Pertama,  adanya  perbedaan  sudut  pandang  menyebabkan  berbagai kemungkinan pemahaman terhadap satu kata ( lafazh ) yaitu: (1) Zhahir nya sebuah kata ( lafazh ) itu ‘amm , akan tetapi yang dikehendaki adalah khusus; (2) Lafazh yang khusus ( khash ) yang dikehendaki ialah pengertian umum; (3) Lafazh ‘amm yang dikehendaki ‘amm juga,  akan  tetapi  masih  nampak  belum  jelas,  lafazh  tersebut  dikuatkan  dengan khitab atau tidak; (4) Lafazh khahs dengan maksud khash juga. Kedua, adanya lafazh dengan makna ganda ( isytirak ), yakni: (1) Lafazh mufrad (tunggal), seperti contoh kata quru’ yang  dapat  dimaknai  dengan al-thahar (suci)  juga  makna  haid. Amr (perintah) mempunyai makna wajib dan juga dapat bermakna sunah atau mubah. Nahy juga bisa bermakna  haram  atau  makruh;  (2)  Lafazh murakkab (bersusun).  Ketiga,  terdapat perbedaan i’rab (cara  membaca).  Keempat,  suatu  kata  ( lafazh )  mempunyai  makna secara haqiqi , majazi ,  atau isti’arah .  Kelima,  penggunaan  kata  secara  mutlak  atau muqayyad , seperti kata ‘itqu dapat mempunyai arti mutlak atau dengan taqyid .  Keenam, ta’arudh (bertentangan, antagonistik) antara dua metode atau sumber yang mempunyai kaitan dengan hukum syara’ , ta’arudh pada af’al, iqrar , dan qiyas , atau ta’arudh yang dikarenakan tiga hal tersebut, yakni ta’arudh lafal dengan af’l, taqrir , dengan qiyas dan lain-lain.

## Waris Beda Agama dalam Kitab Bidayatul Mujtahid
Ada tiga penghalang dalam pewarisan Islam, yaitu pembunuhan, perbedaan agama dan perbudakan. Para ulama berbeda pendapat mengenai warisan  (hak)  seorang muslim dari warisan orang kafir dan warisan (hak) seorang muslim dari warisan orang murtad, dengan penjelasan sebagai berikut (Ibnu Rusyd, 2005):
1. Mayoritas ulama dari golongan sahabat, tabi'in dan para ahli fiqh dari berbagai negara mengatakan bahwa  seorang  muslim  tidak  menerima  waris  harta  peninggalan orang
kafir berdasarkan QS. An Nisa’: 141 (RI, 2012b)
الًيِبَس َنيِنِمْؤُمْلٱ ىَلَع َني ِرِفَٰكْلِل ُ َّللَّٱ َلَعْجَي نَل َو
Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
Dasar yang kedua, berdasar hadits shahih:
ﻕفتم( ﻡلسملا رفاﮑلا لَو رفاﮑلا ﻡلسملا ثري لَ )هيلع
Artinya: Seorang muslim tidak berhak mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak  pula  harta  seorang  muslim  di  warisi  oleh  kafir. (HR.  Bukhari  dan Muslim).
2. Mu'adz  bin  Jabal,  Mu'awiyah  dari  golongan  sahabat  dan  Sa'id  bin  Musayyab  dan Masruq dari kalangan tabi'in dan kelompok ulama lainnya mengatakan bahwa seorang muslim  mendapat  warisan  dari  seorang  kafir.  Mereka  menyamakan  persoalan  ini dengan bolehnya menikahi wanita-wanita dari orang-orang kafir, begitu juga dengan warisan. Abu Umar berpendapat: “Menurut mayoritas ulama, hadis tersebut tidak kuat. Mereka  juga  menyamakannya  dengan qishash dalam  darah  yang  tidak  mempunyai jaminan derajat yang setara.”
Adapun tentang harta orang murtad jika ia terbunuh atau mati:
1. Mayoritas  ahli  fiqh  Hijaz  berkeyakinan  bahwa  warisannya  adalah  untuk  kaum muslimin. Dan tidak boleh diwariskan untuk sanak saudara, demikian pendapat Imam Malik dan Syafi’i, serta sahabat Zaid RA.
2. Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan mayoritas ulama Kufah serta  mayoritas ulama Basrah berpendapat bahwa harta warisan mereka boleh diwariskan kepada ahli warisnya yang beragama Islam, demikian pendapat Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib RA. Argumen pendapat  pertama  adalah  keumuman  hadis  shahih  di  atas,  sedangkan  argumen pendapat  Abu  Hanifah  adalah  mengkhususkan  keumuman  hadis  dengan  qiyas, perspektif  qiyas,  kerabat  dekatnya  mempunyai  hak  yang  lebih  dibandingkan  umat Islam,  yaitu  dari  dua  alasan.  Islam  dan  kekerabatan,  sedangkan  umat  Islam  hanya karena satu alasan, yaitu sebab Islam.
Mereka juga memperkuat argumen mereka dengan keberadaan harta benda mereka berdasarkan hukum Islam, dengan alasan bahwa harta benda  mereka tidak dapat disita selama hidup mereka sampai kematiannya. Ketika hidup, keberadaan harta benda yang
mereka miliki diakui. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk menguasainya ketika dalam keadaan murtad. Imam Syafi’i dan ulama lain berpendapat bahwa hartanya dapat disita untuk  meng qadha’shalat jika ia bertobat dari kemurtadannya. Kelompok ulama yang  lain  berpendapat  bahwa  sebaiknya  harta  tersebut  didiamkan  ( mauquf )  terlebih dahulu  karena  masih  mempunyai  sifat  haram  dalam  Islam,  hendaknya  ia  mendiamkan dengan harapan dapat kembali ke Islam dan hendaknya ia memberikan hartanya kepada kaum  muslimin  bukan  karena  warisan.  Kelompok  lain  berpendapat  (dianggap Syad ), yaitu: Ketika ia murtad, otomatis harta kekayaannya berada di bawah penguasaan kaum muslimin, golongan Asyhab menjadi salah satu penganut mazhab ini.
Mengenai hak waris bagi pemeluk agama yang berbeda, para ulama sepakat bahwa pemeluk agama yang satu saling mewarisi, mereka mempunyai pandangan yang berbeda mengenai hak waris antar pemeluk agama yang berbeda:
1. Imam  Malik  dan  sekelompok  ulama  berpandangan  bahwa  pengikut  agama  yang berbeda tidak saling mendapat warisan, seperti halnya Yahudi dan Nasrani, pandangan yang dianut oleh Imam Ahmad dan lain-lain.
2. As-Syafi'i,  Abu  Hanifah,  Abu  Tsaur,  Ats-Tsauri,  Daud  dan  lain-lain  selain  mereka berpendapat bahwa semua orang kafir adalah ahli waris satu sama lain.
3. Syuraih, Ibnu Abi Laila dan sekelompok ulama lainnya membagi agama-agama yang tidak mempunyai warisan bersama menjadi tiga golongan:
Pertama, Nasrani, Yahudi dan Sabi’in sebagai satu agama. Kedua, Majusi dan kaum lain  yang  tidak  memiliki  kitab  menjadi  satu  agama.  Ketiga,  Islam  adalah  sebuah agama. Namun Ibnu Abi Laila juga meriwayatkan bahwa ia juga mengikuti mazhab Imam Malik.
Dasar argumen Imam Malik dan yang mengikuti pendapatnya ialah sebuah hadits yang  diriwayatkan  oleh  para  perawi tsiqah (terpercaya)  dari  Amru  bin  Syua'ib  dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda:
َّيِذِم ْرِ تلَا  َّلَِإ ُةَعَب ْرَ ْلْا َو , ُدَمْحَأ ُها َو َر   ِنْيَتَّلِم ُلْهَأ ُث َرا َوَتَي  َلَ .
"Tidak  saling  mendapatkan  warian  diantara  pemeluk  dua  agama  yang berbeda."
Pijakan argument as-Syaf’i dan Abu Hanifah adalah sabda Rasulullah SAW:
)هيلع ﻕفتم( ﻡلسملا رفاﮑلا لَو رفاﮑلا ﻡلسملا ثري لَ
“Orang muslim tidak menerima waris dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapatkan waris dari muslim.”
Mafhum  Mukhalafah (pemahaman  terbalik)  dari  hadits  di  atas  menurut  nash  adalah seorang  muslim  mendapat  warisan  dari  muslim  lain  dan  orang  kafir  juga  mendapat warisan dari orang kafir berita lainnya.

## D. Kesimpulan
Ibnu Rusyd dalam metode penetepan sebuah hukum Islam menggunakan Al-Quran dan  Sunnah  sebagai  acuan  dasar.  Akan  tetapi  karena  kedua  sumber  tersebut  memiliki keterbatasan, ia juga memakai ijtihad sebagai metode alternatif dalam problem solving hukum  syar'i  yang  senantiasi  progresif.  Untuk  problem  solving  hukum  syar'i  yang senantiasa  berkembang  dan  kompleks,  Ibnu  Rusyd  juga  banyak  menggunakan  qiyas (analogi). Permasalahan-permasalahan syar'i yang tidak cantumkan dalam al-Qur'an dan Sunnah ditetapkan dengan menganalogikan atau menyamakan dengan hukum yang telah ada  ketentuannya  dalam  dua  sumber  utama  ajaran  Islam,  yaitu  Al-Quran  dan  Sunnah. Taqrir Nabi juga digunakan Ibnu Rusyd dalam menyelesaikan suatu  masalah. Tentang waris  beda  agama,  dalam  kitab  Bidayatul  Mujtahid  dijelaskan  secara  mendetail,  yaitu: Pertama,  tidak  terjadi  pewarisan  antara  keduanya.  Dalam  pandangan  konsep  fiqih mawaris, seorang muslim tidak bisa mewarisi harta seorang non-muslim dan sebaliknya seorang non-muslim tidak dapat mewarisi harta seorang muslim. Termasuk jumhur ulama yang berpendapat demikian adalah keempat Imam  Mujtahid yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad  bin Hanbal. Kedua, Ats-Tsauri dan mayoritas  ulama  Kuffah,  serta  mayoritas  ulama  Basrah  berpendapat  bahwa  harta peninggalannya  dapat  diwariskan  kepada  ahli  waris  yang  muslim,  tetapi  tidak  berlaku sebaliknya. Pendapat ini juga berasal dari Ibnu Mas’ud dan Ali bin Abi Thalib.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  Z.  A.  (1975).  Riwayat  Hidup  Ibn  Rusyd  (Averroes)  Filsuf  Islam  Terbesar  di Barat. Bulan Bintang.
Al-Aqqad, A. M. (2003). Ibn Rusyd Sang Filsuf, Mistikus, Fakih, dan Dokter ( alih bahasa K. Fath (ed.)). CV. Qalam.
Al-Nasai. (n.d.). Sunan al-Nasa’i. Dar al-Fikr.
Al-Utsaimin, M. bin S. (2016). Panduan Praktis Hukum Waris Menurut alQuran dan as-
Sunnah yang Shahih. Pustaka Ibnu Katsir.
Arto, M. (2009). Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam (B. Queen (ed.)).
Athoillah, M. (2013). Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis). Yrama Widya.
Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari.
(1990). Sahih al-Bukhari, Juz IV. Dar al-Fikr.
Maimun. (2017). Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam. Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 9(1), 2. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v9i1.1209
Moh. Muhibbin, A. W. (2017). Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia. Sinar Grafika.
Mohamad Ma’mun, M. F. (2022). Zakat Profesi Perspektif Dewan Hisbah Persis. El Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 8(2), 38. https://doi.org/https://doi.org/10.58401/faqih.v8i2.726
Musa Andika, Najwan Nufus, A. N. F. (2022). Pemikiran Ibnu Rusyd Tentang Wadiah. At-Ta’awun: Jurnal Studi Mu’amalah Dan Hukum Islam, 1(1), 75. Nasution, H. (1985). Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jilid I). UI Press. Nawawi, M. (2016). Pengantar Hukum Kewarisan Islam (P. Radja (ed.)). RI, K. A. (2012a). Al-Qur’an dan Terjemah. PT. Surya Prisma Sinergi. RI, K. A. (2012b). Al-Qur’an dan Terjemah (Cetakan I). Syamail Qur’an. Rofiq, A. (2016). Fiqh Mawaris. Rajawali Pers. Rusyd, Ibn. (1967). Mukaddimah Bidâyat al-Mujtahid (T. A. Hanafi (ed.)). Bulan Bintang.
Rusyd, Ibn. (2005). Bidâyatul Mujtahid (Jilid 2). Darul Fikr.
Rusyd, Ibn. (2007). Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Baitul Afkar ad
Dauliyah.
Rusyd, Ibnu. (2005). Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid (Jilid II). Dar al-
Fikr.
Said, I. G. (2017). Kitab-Kitab Karya Ulama Pembaharu: Biografi, Pemikiran dan Gerakan. Duta Aksara Mulia.
Suhrawardi K. Lubis, K. S. (2007). Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis). Sinar Grafika.
Syarifuddin, A. (2016). Hukum Kewarisan Islam. Kencana.
Thabrani, A. M. (2014). Mudharabah Perspektif Averroes (Studi Analisis Kitab Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid). IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.362
Usman, R. (2009). Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam. CV. Mandar Maju.
Zahrah, M. A. (2005). Ushul Fiqih (T. S. M. Et.al (ed.); Cetakan IX). Pustaka Firdaus. Zahro, F., & Pramesti K.M, S. (2023). Kesetaraan Gender dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur. Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 7(1), 25– 46. https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.201