## MUATAN PORNOGRAFI ANAK PADA LINGKARAN PEDOFILIA DI DUNIA MAYA
Astri Yogatama Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya Email: astri@petra.ac.id

## ABSTRACT
Child  exploitation  by  online  paedophile  is  all  over  the  world.    Image, chat and audio-visual child pornography is exchange in the ring of online paedophile. Certain  countries  have  developed  strong  cyberlaw  to  attack  the  presence  of  this dangerous  cyber  communities.  Cyber  Law  still  needs  precise  definition  of  child pornography  content,  specially  in  cyberworld.  The  definition  must  cover  image, chat, audiovisual, writing of a child, in the sexual conduct and pseudo-pothograph.
Keywords : Child Pornography Content, Paedophile.

## PENDAHULUAN
Wonderland  Club  adalah  nama  sebuah weblog berbayar.  Weblog  ini  berisi komunikasi  para  e-pedofilia  untuk  saling  bertukar  file  bermuatan  (content)  porno dimana anak-anak menjadi obyek persepsi seksual. Persepsi seksual ditujukan pada situasi  dimana  para  pengunjung  menikmati  visualisasi  berupa  foto  (image)  dan percakapan  (posting  message,  chatting)  tentang  anak-anak  dalam  pose  sensual (menampilkan hubungan sex atau anggota tubuh secara terbuka dengan penonjolan bagian  tertentu)  maupun natural (beraktivitas harian, misalnya tertawa, bermain). Kenikmatan  yang  dipersepsikan,  kemudian  menjadi  pendorong  bagi  pengunjung website  untuk  melakukan  tindakan  (konasi)  lanjutan  berupa  mengunduh  file, berkomentar,  melakukan  kegiatan  seks  maupun  mengunggah  file  koleksi  pribadi. W eblog adalah “ pages of short, frequently updated postings by an individual that are arranged chronologically, much like a series of diary entries or journal pages. Blogs can contain thoughts, links to sites o internets, rants, or whatever the blogger wants to write about” (Pavlik, 2004, p. 297).
Pada  tahun  1998  polisi  Inggris  bekerjasama  dengan  Amerika,  Jerman,  Italia, Norwegia,  Finlandia,  Belgia,  Austria,  Perancis,  Swedia,  dan  Portugis  menggelar operasi “Chatedral” untuk melacak jalur komunikasi para e-pedofilia yang walaupun berkumpul  dalam  “ring”  pedofilia,  keberadaan  fisik  mereka  tersebar  di  beberapa Negara.  Hasilnya adalah 11 orang tertangkap berasal dari Inggris, 32 dari Amerika, 18  dari  Jerman,  16  dari  Italia,  dan  8  orang  dari  Negara  sisanya.  Sebagai  “efek samping”,  para  pelaku  e-pedofilia  belajar  dari  pengalaman  dan  menggunakan identitas“anonymous” untuk bergerilya di dunia maya dan mengelabui polisi.
Pedofilia merupakan jenis kejahatan terhadap anak yang sudah lama terjadi di masyarakat.  Melalui  pengertian  “ an  adult  who  is  sexually  attracted  to  a  child  or
children ” (Government, 2007;1), pedofilia bukan hanya sebuah perbuatan (behavior), namun juga merupakan sikap (attitude) yang menyimpang. Sehingga tendensi suka pada  anak-anak  demi  kepuasan  seksual  dari  seorang  dewasa, dapat dikategorikan sebagai  pedofilia.  Masalah  e-pedofilia  menjadi  semakin  serius  dengan  berkembang pesatnya teknologi dunia maya atau internet. Kemampuan masyarakat baik secara financial  maupun  teknologi  informasi,  selain  membawa  kemajuan  di  bidang akademis,  juga  membuka  peluang  bagi  masyarakat  yang  menyimpang  seperti pedofilia. Hasil penelitian di Inggris, sepanjang tahun 1994-1998 telah terjaring 400 orang  yang  terbukti  mengambil  gambar  porno  anak  dana 529 orang yang terbukti memiliki  gambar  porno  anak  untuk  memperdagangkannya  di  internet  maupun memilikinya sebagai koleksi pribadi. Pada sebuah negara dimana teknologi informasi seperti  internet  telah  menjadi  perangkat  sehari-hari,  penanganan  perbuatan kriminal dunia maya dianggap sama seriusnya dengan kriminalitas di dunia nyata. Pedofilia online sangat  berkaitan  dengan  yang  disebut  sebagai  pornografi  anak, dimana artinya “a permanent record of a child‟s sexual assault that exploits the victim each time it is viewed for pleasure” (Ferraro, 2005;5).  Pedofilia online mengeksploitasi anak melalui gambar anak berbau “seksual” di internet.
Salah satu korban e-pedofilia menceritakan kisahnya pada konggres Amerika, bernama Mariya Nikolaevna Yashenkova yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1992 di Rusia  sebagai  anak  dari  keluarga  yang  berantakan.  Mariya  diangkat  anak  oleh Mancuso,  seorang  warga  Negara  Amerika  separuh  baya  yang  kemudian  kerap menyebut Mariya sebagai Masha. Sejak pertama kali mengangkat Masha, Mancuso telah  merencanakan  perbuatan  kriminalnya  sebagai  seorang  pedofilia  kelas  berat. Masha  diperlakukan  sangat  buruk  sebagai  obyek  seksual  secara  fisik  dan  gambar perbuatan  porno  Mancuso  terhadapnya  di-upload  Mancuso  pada  website  pribadi Mancuso yang dapat diakses oleh e-pedofilia lainnya.  Hal tersebut berlaku selama 5 tahun  hingga  polisi  federal  dapat  mengendus  perbuatan  Mancuso  dan  me- menjarakannya berdasarkan hukum perlindungan anak atas perbuatan yang tidak senonoh  di  internet.    Polisi  federal  memperoleh  jejak  Mancuso  melalui  teknologi “tracking” di internet.
Kasus  lainnya  pada  tahun  2005  beberapa  weblog  yang  dikelola  oleh  blogger Indonesia  memuat  gambar  panas  seorang  gadis  SMA  yang  di  duga  sebagai  “Yuk Mojokerto 2005”. Persebaran gambar sangat cepat dan mungkin ratusan orang sudah pernah  mengakses  gambar  yang  menghebohkan  tersebut.  Berapa  kasus  lain  juga telah  melibatkan  banyak  “anak”sebagi  obyek  seksual  online.  Browser  Google  bila diberikan  kata  kunci  “bispak  anak  sd”  dan  ditemukan  frase  sebanyak    215.000, “gambar seks sd” sebanyak 1.570.000, “foto bugil anak smp” sebanyak 440.000 (akses 24  Januari  2011)  yang  tersebar  di  berbagai  alamat  web.  Artinya  adalah  Indonesia pun  tidak  terbebas  dari  para  “predator”  sebagai  istilah  lain  dari  pelaku  e-pedofilia yang  megunggah/mengunduh  gambar  porno  anak-anak.  Weblog  ini  diantara berbayar maupun gratis.  Selain gambar, terdapat pula grup diskusi, chatting , dan mailing list tempat para pedofilia bertukar cerita.
Urgensi pembahasan e-pedofilia tidak berhenti pada tahun 2001 ketika Wonder- land  dihentikan  beredar  di  dunia maya. Internet Watch Foundation (IWF), sebuah organisasi  nirlaba  di  United  Kingdom  (UK),  yang  berfokus  dalam  pencegahan kejahatan pada anak melalui internet mencatat bahwa kejahatan dalam cyberworld tidak berhenti. IWF membuka hotline laporan dari masyarakat Inggris Raya tentang
situs  yang  memuat  gambar  maupun  tulisan  yang  menampilkan  pornografi  anak. Tercatat  pada  tahun  2010,  48.702  laporan  pengunjung  internet  tentang  situs bermuatan  pornografi  anak.    Jumlah  laporan  ini  meningkat  27,6%  diibandingkan tahun 2009 (http://www.iwf.org.uk).  Analis internet melakukan penelusuran ke situs asal dan mengklasifikasikan temuan seperti data Tabel 1.
Tabel 1.  Klasifikasi  Situs  Bermuatan  Pornografi  Anak  berdasarkan  Laporan

## Pengunjung Internet di Inggris tahun 2010 kepada IWF
Sumber: www.iwf.org.uk
Hasil  reportase  Koran  kompas.com  edisi  Agustus  2010  dalam  judul  “Alamak, Sepertiga  Situs  Negatif  Buatan  Indonesia”,  mengungkapkan  bahwa  “Badan Pengurus  Nasional  Asosiasi  Warnet  Indonesia  (AWARI)  menyatakan,  Domain Number System (DNS) Nawala saat ini telah memblokir sekitar 1 juta situs negatif di internet.  Dari  jumlah  tersebut,  sepertiganya  ternyata  situs  buatan  Indonesia” (http://tekno.kompas.com/read/2010/08/12/08533388/Alamak.Sepertiga.Situs.Negatif.u atan.  Indonesia).  Pornografi  dunia  maya  terjadi  dalam  area  internasional  maupun nasional dan terus akan meningkat seiring dengan kemudahan akses dunia maya. Salah  satu  cara  mengatasi  peredaran  muatan  pornografi  anak  adalah  melalui regulasi maya (cyber regulation). Penyusunan regulasi untuk muatan di dunia maya berproses dan berawal dengan merujuk pada regulasi pidana hukum konvensional, untuk  menentukan  definisi  muatan  pornografi  anak  di  internet.  Definisi  muatan akan  menjadi  dasar  bagi  pengkategorian  sebuah  imaji,  termasuk  pornografi  biasa atau  pornografi  anak.  Selanjutnya  definisi dapat menjelaskan tingkah laku pelaku (pengunduh,  pengunggah,  penyimpan,  perekayasa,  penikmat)  pornografi  anak  di internet, manakala mereka termasuk berperilaku menyimpang tertentu (pedofilia).
Berbagai  negara  telah  mendefinisikan  secara  jelas  konsep  pornografi  anak. Sementara itu di Indonesia, dalam undang-undang anti pornografi no. 44 tahun 2008 istilah  pornografi  anak  tidak  dijabarkan  secara  khusus  dalam  bagian  tertentu. Upaya  penetapan  konsep  muatan  pornografi  anak  akan  lebih  menegaskan kepedulian atas perlindungan anak, terutama karena komunikasi kejahatan di dunia maya.

## DEFINISI MUATAN PORNOGRAFI ANAK
Dalam  upaya  menjaring  para  e-pedofilia,  polisi  federal  Inggris  menggunakan beberapa dasar.  Dalam salah satu perundangan termaktub “Protection of Children Act 1978, the offence in section 1 of the 1978 states, it is an offense for a person (a) to take,  or  permit  to  be  taken  or  to  make,  any  indecent  photographs  or  pseudo- photograph of a child, (b) to distribute or show such indecent photograph or pseudo- photographs” (Akdeniz, 2001). Pseudo-photograph adalah sebuah gambar, baik yang dihasilkan  melalui  komputer  grafis  atau  lainnya  yang  ditampilkan sebagai sebuah foto.    Foto  menurut Criminal  Justice  and  Public  Order Act 1994 adalah data yang disimpan dalam disc atau atau alat elektronik lainnya yang dapat dikonversi menjadi sebuah  foto.  Landasan  lain  yang  pernah  dipergunakan  oleh  polisi  federal  Inggris adalah aturan di Section 160 of the Criminal Justice Act 1988 yang berisi, “(1)  It  is  an  offense  for  a  person  to  have  any  indecent  photograph  or  pseudo- photograph of a child in his possession, (2) It is an offense for a person to have any indecent photograph or pseudo-photograph of a child in his possession, (3) Where a person is charged with an offense under (1) above, it shall be a defense for him to prove that he had a legitimate reason for having the photograph or pseudo-photograph in his possession; or he had not himself seen the photograph or pseudo-photograph and did not know, nor had any cause to suspect, it to be indecent; or the photograph or pseudo-photograph was sent to him without any prior request made by him or on his behalf and that he did not keep it for an unreasonable time” (Akdeniz, 2001).
Di  Inggris  adalah  suatu  pelanggaran  bagi  seseorang  untuk  memiliki  foto  tidak senonoh atau pseudo-photograph dari seorang anak di tangannya. Pseudo photograph adalah  imaji  yang  dimanipulasi  dengan  teknik  gambar  digital  maupun  manual. “Pseudo-photographs are technically photographs, but they are created by a variety of ways including by computers by the use of photo/image software. For example,a child‟s face can be superimposed on an adult body or to another child‟s body together with the alteration of the characteristics of the body. A pseudo-photograph can also be created by  taping  together  two  photographs  and  then  making  a  photocopy  of  that  taped photograph.  The  photograph  on  the  photocopy  could  be  regarded  as  a  pseudo- photograph. Pseudo-photographs and images can also be created entirely by software without  using  any  real  images.”  (Akdeniz,  2008;21).  Dalam pseudo-photograph maupun  foto  asli  dari  seorang  anak,  tema  sentral  yang  membuat  imaji  tersebut menjadi  pilihan  e-pedofilia  adalah  muatan  porno  atau  erotis  yang  merangsang keinginan  seksual  terhadap  anak.  Memiliki  foto  anak  yang  dimanipulasi  untuk perbincangan seksual, dikategorikan sikap menyukai hubungan seks dengan anak. Pendapat ini menguatkan argumentasi bahwa pemiliki imaji bermuatan pornografi anak  dapat  dikategorikan  sebagai  e-pedofilia  dan  dapat  dihukum  sebagai  pelaku pedofilia.    “This  argument  has  also  been  raised  in  the  United  States  and  it  is suggested by the findings of a US Senate Committee that paedophiles use any form of child  pornography to stimulate and whet their own sexual appetites. Policy makers intend to control and criminalize the market for such materials regardless of how such content may be created “ (Akdeniz, 2008;23)
Di  Negara  Inggris  atau  Amerika,  memiliki  foto  asli  maupun  yang  sudah dimodifikasi/dimanipulasi  dengan  pose  telanjang  dalam  jumlah  tertentu  dalam kurun waktu tertentu (koleksi) adalah dapat dikategorikan sebagai pelaku pedofilia. Sedangkan  visualisasi  muatan  pornografi  pada  anak  menurut  undang-undang federal Amerika no.1466A adalah,
“a  visual  depiction  of  any  kind,  including  a  drawing,  cartoon,  sculpture,  or painting,  photograph,  film,  or  computer-generated  image  or  picture,  whether made or produced by electronic, mechanical, or other means, of sexually explicit conduct, where it (1) depicts a minor engaging in sexually explicit conduct and is obsence, or (2) depicts an image that is, or appears to be, of a minor engaging in graphic  bestially,  sadistic  or  masochistic abuse or sexual intercourse, including genital-genital, oral-genital, anal-genital, or oral-anal, whether between persons of  the  same  or  opposite  sex,  and  such  depiction  lacks  serious  literary,  artistic, political,  or  scientific  value.  Sexually  explicit  conduct  includes various forms of sexual  activity  such  as  intercourse,  bestiality,  masturbation,  sadistic  or masochistic abuse and lascivious exhibition of the genitals.  It is illegal to possess, distributive  or  manufacture  these  image  (http://uscode.house.gov/download/ title_18.shtml)
Gambar  visual  baik  itu  kartun,  patung,  lukisan,  foto,  film  yang  dihasilkan  oleh komputer,  dimana  nampak  perilaku  seksual  eksplisit/cabul  anak  di  bawah  umur yang  terlibat  dalam  tindakan  sadis,  masokis,  hubungan  seks,  termasuk  hubungan genital-genital, oral-genital, anal-genital, atau oral-anal, baik antara orang-orang dari penggambaran yang sama atau berlawanan jenis kelamin, dan seperti tidak memiliki nilai  sastra,  seni,  politik,  atau  ilmiah  yang  serius  dan  pameran  bernafsu  dari  alat kelamin, dikategorikan tindakan ilegal.
Memutuskan  muatan  pornografi  anak  dalam  ring  e-pedofilia  tidak  mudah, sebab foto anak tidak seluruhnya bercerita tentang perbuatan sex. Foto anak dalam aktivitas sehari-hari misalnya bayi tidur, seorang gadis tertawa riang, dapat menjadi obyek favorit dalam ring e-pedofilia online. “For example, it is argued that consumers tend to dislike child pornography that portrays child sex as distressing or painful for the  child  victim  (Taylor  and  Quayle,  2003).  Imagery  that  suggests  that  the child is actually enjoying his or her victimisation may be their preference (Taylor and Quayle, 2003) “(Howwit, 2007, p.8). Gambar anak dalam pose tidak berdosa, dapat menjadi obyek fantasi seksual kaum pedofilia. Regulasi di Inggris dan Kanada, memasukan unsur gambar “innocent” dalam kategori pornografi anak, jika terletak dalam konteks perbincangan seksual,
“There  are  jurisdictions  in  which  the  definition  of  child  pornography  is demonstrably  more  precise  than,  say,  in  UK  legislation.  Section  263  (1)  of  the Canadian  Criminal  Code  states,  according  to  Mehta  (2002,  p.  323),  that  child pornography includes photographic, film, video, and electronic media portrayals of:
1. A  person  under  the  age  of  18  years  engaging  in  sexual  or  explicit  sexual activity or depictions of them being so engaged.
2. Depictions of predominantly sexual organs or anal areas of a person under the age of 18 years for sexual purposes.
Jurnal Ilmiah SCRIPTURA, Vol. 3, No. 2, Juli 2009: 189- 200 194
3. Written  or  visual  representations  that  „advocate  or  counsel‟  sexual  activity involving  a  person  under  the age of 18 years are also an offence under the Code”
(Howwit, 2007;17)
Penggalan regulasi di atas, memasukkan unsur “depictions of predominantly sexual organ ”  dalam  konsep  pornografi  anak,  khususnya  bagi  tujuan  seksual.  Tujuan seksual memang tidak semata-mata tergambar jelas dalam foto, film, video maupun media elektronik. Tujuan seksual adalah konteks dimana imaji itu bertempat.  Dalam ring  pedofilia,  dimana  para  predator  saling  mempercakapkan  hasrat  seksual terhadap anak-anak dalam foto yang dipertukarkan, membuat foto-foto anak tersebut disebut sebagai foto bermuatan pornografi anak.
Undang-undang  anti  pornografi  di  Indonesia  no.  44  tahun  2008  pasal  1 menyebutkan konsep pornografi sebagai berikut:
Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui  berbagai  bentuk  media  komunikasi  dan/atau  pertunjukan  di  muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
Selanjutnya di pasal 4 dikatakan salah satu jenis pornografi adalah pornografi anak. Tidak terdapat konsep yang jelas tentang “kecabulan”, “eksploitasi seksual” maupun “pornografi anak”. Ketidakjelasan konsep tersebut mempersulit pengkategorian imaji pornografi  anak  dalam  lingkaran  e-pedofilia.  Belum  terdapat  konsep  muatan pornografi  anak  dan  konteks  seksual  yang  dimaksud  dalam  komunikasi  di  dunia maya.
Tindakan  kriminal  pada  anak  melalui  dunia  maya  adalah  modus  operansi kriminal  baru  sebagai  bagian  dari  perubahan  konstruksi  sosial  dari  dunia  virtual. Kecenderungan perbuatan kejahatan pada anak melalui internet makin meningkat dari  tahun  ke  tahun.    Keberadaan  hukum  di  Inggris  dan  Amerika  telah  berusaha mengakomodasi kondisi sosial masyarakatnya yang gelisah akibat ulah para pelaku pedofilia  online  dan  hasilnya  masih  belum  maksimal  karena  begitu  sulitnya menengarai proses transaksi via internet, merujuk pada tersangka yang pasti, serta mengumpulkan bukti-bukti kejahatan “virtual”.

## REGULASI DUNIA MAYA
Cyberspace was a consensual hallucination that felt and looked like a physical space  but  actually  was  a  computer  generated  construct  representing  abstract  data” (Willian Gibson, “Neuromancer”, Ace, New York, 1984). Neuromancer karya Gibson merupakan novel yang mempopulerkan kata “cyberspace” dan konsepnya.  Menurut Gibson ada ruang di dalam media “cyber” dan kehidupan maya di dalamnya.  Secara ilmiah sebenarnya keberadaan “maya” itu sendiri tidak sepenuhnya maya atau tidak nyata,  karena  sesungguhnya  maya  di  sini  adalah  realitas lain yang dibangun oleh komunikasi  virtual  dari  hasil  representasi  informasi  digital  0  dan  1  yang  bersifat diskrit.
Keberadaan cyberspace dimana teori tentang batas suatu wilayah tidak dapat dipergunakan, maka muncul suatu pemikiran untuk merekonstruksi definisi tentang masyarakat dunia maya, termasuk aturan yang menjamin penyelenggaraan proses interaksi maya. Namun muncul persoalan dari sana, dimana tidak semua “penghuni” dunia maya setuju dengan model aturan konvensional:
1. Kelompok  pertama  secara  total  menolak  setiap  usaha  untuk  membuat  aturan hukum bagi aktivitas-aktivitas di Internet yang didasarkan pada sistem hukum tradisional.  Dengan pendirian seperti ini, maka menurut kelompok ini internet harus  diatur  sepenuhnya  oleh  sistem  baru  yang  didasarkan  atas  norma-norma hukum yang baru pula yang dianggap sesuai dengan karateristik yang melekat pada internet.  Kelemahan utama kelompok ini adalah mereka menafikan fakta, meskipun  aktivitas  internet  itu  sepenuhnya  beroperasi  secara  virtual,  tetapi masih tetap melibatkan masyarakat (manusia) yang hidup di dunia nyata.
2. Kelompok kedua berpendapat bahwa penerapan sistem hukum tradisional untuk mengatur  aktivitas-aktivitas  di  internet  sangat  mendesak  untuk  dilakukan. Perkembangan  internet  sangat  mendesak  untuk  dilakukan.  Perkembangan internet  dan  kejahatan  yang  melingkupi  begitu  cepat  sehingga  yang  paling mungkin  untuk  pencegahan  dan  penanggulangannya  adalah  dengan  meng- aplikasikan  sistem  hukum  tradisional yang saat ini berlaku. Kelemahan utama kelompok  ini  merupakan  kebalikan  dari  kelompok  pertama,  yaitu  mereka menafikan  fakta  bahwa  aktivitas-aktivtas  di  internet  menyajikan  realitas  dan persoalan  baru  yang  merupakan  fenomena  khas  masyarakat  informatika  yang sepenuhnya dapat direspon oleh sistem hukum tradisional.
3. Kelompok  ketiga  tampaknya  merupakan  sintesis  dari  kedua  kelompok  di  atas. Mereka  berpendapat  bahwa  aturan  hukum  yang  akan  mengatur  mengenai aktivitas  di  Internet  harus  dibentuk  secara  evolutif  dengan  cara  menerapkan prinsip-prinsip  common  law  yang  dilakukan  secara  hati-hati  dan  dengan menitikberatkan  kepada  aspek-aspek  tertentu  dalam  aktivitas  cyberspace  yang menyebabkan  kekhasan  dalam  transaksi-transaksi  di  Internet.  Kelompok  ini memiliki  pendirian  yang  cukup  moderat  dan  realistis  karena  memang  ada beberapa  prinsip  hukum  tradisional  yang  masih  dapat  merespon  persoalan hukum yang timbul dari aktivitas internet di samping juga fakta bahwa beberapa transaksi  di  internet  tidak  dapat  sepenuhnya  direspon  oleh  sistem  hukum tradisional.
4. Kelompok keempat adalah kelompok yang sama sekali menolak adanya regulasi di  cyberspace.  Penolakan  ini  didasarkan  pada asumsi bahwa cyberspace adalah ruang  yang  bebas  dan  pemerintah  pun  tidak  berhak  untuk  melarang  sesuatu tindakan  apapun  di  cyberspace  itu.  Landasan  utama  dari  kelompok  ini  adalah Declaration  of  Independence  of  Cyberspace  dari  John  Perry  Barlow dan Hacker Manifesto dari Loyd Blankenship (the Mentor). (Prastiono, 2009:20)
Perdebatan  di  atas  merupakan  gambaran  umum  perdebatan  Internasional terhadap  keberadaan  regulasi  di  dunia  maya.  Pemerintah  Negara  Inggris  dan Amerika  lebih  cenderung  untuk  memilih  pendapat  kelompok  ketiga  dengan memadukan  aturan  tradisional  dan  baru.    Pada  kasus  pemberantasan  ring  group “Wonderland”, pemerintah Inggris menggunakan hukum “Protectition of Children Act
1978”, namun karena istilah “photograph” pada tahun 1978 belum mencakup aspek virtual maka definisi “photograph” pun didefinisikan ulang.
Salah satu tantangan penegakkan hukum dunia maya adalah perbedaan konsep batas  wilayah  Negara  riil  dan  Negara  “virtual”.  Lebih  lanjut  Middleton  dalam kutipan Edmon Makarim menuliskan kompleksitas penerapan yurisdiksi di internet, adalah antara lain karena “The internet further complicates the application of these complexes territoriality based jurisdictional principles because:
1. Material posted on the internet has a worldwide audience
2. There is an enormous and growing number of internet users internationality
3. It is easy to move a website from one jurisdiction to another
4. A  website  can  be  hosted  in  one  jurisdiction,  but  directed  at  users  in  another jurisdiction
5. Parts  of  a  website  may  be  hosted  in  one  jurisdiction,  while  other  parts  of  the website are hosted in another jurisdiction, and
6. It is not always possible to determine where a website or a users is located.
(Makarim, 2004;494)
Keberadaan  data  dan  pengelolanya  di  internet  tidak  mengenal  wilayah  yang sama,  menyebabkan  terjadinya  kesulitan  hukum  secara  tegas  mengacu  pada ketentuan negara tertentu saja.
Penanganan  kejahatan  online  semakin  rumit  jika  melibatkan  warga  Negara asing. Amerika dalam hal ini telah mengantisipasinya melalui pemberlakuan Long Arm  Statute,  dimana  diberlakukannya  hukum  bagi  orang  asing  yang  berada  atau berhubungan  dengan  orang  Amerika  secara  legal  dan  mempengaruhi  Amerika. Hukum  ini  telah  menyeret  dua  orang  Indonesia,  Jenice  Reedy  dan  Thomas  Reedy dalam  kasus  penyelenggaraan  pornografi  anak  di  bawah  umur  melalui  internet  di Amerika (Mudjiarjo, “Menyeret Pemilik Situs Porno Berdasarkan Perjanjian Kerja”). Kemudian  kasus  “Wonderland”  telah  menunjukkan  bagaimana  kesepakatan  antar Negara dalam operasi “Catheral” merupakan salah satu upaya mengatasi ricuhnya penentuan wilayah “virtual”.

## REGULASI DUNIA MAYA DI INDONESIA
Usaha preventif dan konstruktif dalam pengaturan dunia maya bukan hal yang mengada-ada.  Kejahatan dunia maya (cyber crime) semakin hari semakin bervariasi, berlomba-lomba  dengan  hukum  yang  diterapkan. Cybercrime sangat  berhubungan erat  dengan  computer  crime  yang  didefinisikan  “perbuatan  atau  tindakan  yang dilakukan  dengan  menggunakan  komputer  sebagai  alat/sarana  untuk  melakukan tindak  pidana  atau  komputer  itu  sendiri  sebagai  objek  tindak  pidana.  Kemudian, secara sempit kejahatan komputer itu adalah satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan teknologi komputer yang canggih” (Makarim, 2005;427-428)
Cybercrime hanya  dapat  diatasi  dengan  menggunakan cyberlaw ,  hukum  yang dapat dipergunakan untuk mengatasi kejahatan via internet. Secara umum cyberlaw mencakup e-commerce, domain name, copyright, defamation, content regulation, dan international  issues. Kajian  hukum  dunia  maya  di  Indonesia  dimasukkan  dalam kajian Hukum Telematika, dimana aspek teknik dan non-teknis regulasi dunia maya dipelajari. Fokus kajian Hukum Telematika meliputi:
1. Keberadaan  komponen-komponen  dalam  sistem  tersebut,  yakni  mencakup  :  (i) perangkat  keras,  (ii)  perangkat  lunak;  (iii)  prosedur-prosedur:  (iv)  perangkat manusia; dan (v) informasi itu sendiri; dan
2. Keberadaan fungsi-fubgsi teknologi di dalamnya, yakni: (i) input; (ii) proses; (iii) output; (iv) penyimpanan dan; (v) komunikasi.
(Makarim, 2005: 10-11)
Dalam  cyberspace,  fokus  kajian  Hukum  Telematika  dalam  juga  digolongkan menjadi 4C yaitu content ( isi ), computing (proses), communication (komunikasi), dan community (masyarakat).  Makarim  dalam  mengkaji  Hukum  Telematika,  terlebih dahulu mempelajari secara khusus dan mendalam isi hukum formal tradisional dan menemukan bahwa beberapa pasal dapat dipergunakan untuk membahas masalah Telematika yang terjadi kini:
1. Undang-Undang no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Garis besar UU adalah jaminan akan hak asasi manusia seperti termaktub dalam Hak Asasi Manusia yang diterbitkan oleh PBB, termasuk hak privasi atas milik pribadi.  UU  ini  dapat  dipakai  untuk  menjerat  para  “pencuri”  barang  pribadi, termasuk para e-pedofilia yang gemar mengambil gambar tak senonoh anak-anak dan  memamerkannya  bahwa  melakukan  e-commerce  di  Internet.  Namun kemudian muncul masalah untuk informasi yang tidak “dicuri”, namun diberikan secara sukarela oleh individu kepada sebuah website di Internet.  Misalnya pada transaksi  e-commerce  selalu  akan  ditanyakan  perihal  identitas  pembeli  barang. Identitas tersebut ter-upload secara virtual di Internet dan hingga saat ini hukum Indonesia  belum  dapat  melindungi  data  pribadi  yang  semacam  ini  dari  usaha- usaha tidak bertanggungjawab yang dapat terjadi di internet.  Tantangan lainnya adalah  masalah  pembuktian  kejahatan  online  yang  masih  belum  diatur  secara jelas  di  Indonesia,  dimana  bukti  tranksaksi  online  di  Internet  belum  diakui sebagai barang bukti di pengadilan.
2. UU no.40 tahun 1999 tentang Pers UU  Pers  berisi  kaidah  menjalankan  fungsi  Pers  yang  bermoral,  termasuk larangan menayangkan informasi yang amoral/porno.  Media porno dapat terjerat oleh UU ini, namun di sisi lain informasi porno tidak hanya di-upload oleh insane pers, siapa saja dapat memasukkan informasi porno di internet.
Pada  tahun  2010,  Kementrian  Komunikasi  dan  Informasi  menerbitkan  kerangka hukum  telekomunikasi  yang  merupakan  turunan  dari  pasal  28F  UUD  RI  1945 seperti pada Tabhel 2.
Diantara ke-empat regulasi telekomunikasi, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu-satunya regulasi yang menyertakan  muatan  elektronik  yang  dilarang.  Istilah  porno  dalam  dunia  maya tidak tertuliskan secara jelas, hanya tersirat sebagai tindakan “asusila”.
Dari perspetkif fokus kajian Hukum Telematika content ( isi ), computing (proses), communication (komunikasi), dan community (masyarakat) atau disebut dengan 4C, muatan pornografi anak dapat dikategorikan dalam content (isi).
Tabel 2. Kerangka Hukum Telekomunikasi Indonesia
Pasal 28F UUD RI 1945
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang
Telekomunikasi
Muatan Regulasi:
1. Penyelenggara Telekomunikasi
2. Larangan Praktek
Monopoli 3. Perijinan
4. Interkoneksi dan biaya hak penyelenggaraan
5. Perangkat Telekomunikasi
6. Spektrum Frekuensi Radio 7. Orbit Satelit
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Muatan Regulasi:
1. Penyelenggaraan Penyiaran
2. Komisi Penyiaran Indonesia
3. Jasa Penyiaran
4. Lembaga Penyiaran
5. Stasiun Penyiaran dan
Wilayah Jangkauan Siaran 6. Perijinan Penyelenggaraan Penyiaran
7. Pelaksanaan Penyiaran
8. Peranserta Masyarakat
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Muatan Regulasi: 1. Informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik 2. Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik & Sistem Elektronik 3. Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan
Perlindungan Hak Pribadi.
4. Perbuatan yang Dilarang
5. Penyelesaian Sengketa
6. Peran pemerintah dan Masyarakat 7. Penyidikan 8. Ketentuan Pidana Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Muatan Regulasi: 1. Hak dan Kewajiban pemohon dan pengguna informasi public serta hak dan kewajiban badan public 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 3. Informasi yang dikecualikan
4. Mekanisme memperoleh informasi 5. Komisi Informasi keberatan dan penyelesaian sengketa melalui komisi informasi 6. Hukum Acara Komisi 7. Gugatan ke Pengadilan dan Kasasi 8. Ketentuan Pidana (Kominfo, 2010;70)

## KESIMPULAN & REKOMENDASI

## Kesimpulan
Konsep  muatan  pornografi  anak  harus  dapat  melingkupi  definisi  pornografi anak dan konteks imaji dimana foto anak dikomunikasikan. Hal ini dilakukan untuk memperjelas  jenis  kejahatan  yang  terjadi,  sehingga  dapat  diberikan  rekomendasi rehabilitasi kejahatan maupun penanganan korban kejahatan dengan tepat. Porno- grafi  anak  meliputi  imaji/perbincangan  tentang  anak  yang  bermuatan  hubungan seks maupun imaji anak yang diperbincangan dalam konteks hubungan seks dengan orang dewasa.
Hukum  dunia  maya  (cyber  law)  harus  dapat  bersinergi  dengan  hukum konvensional  untuk  dapat  mengarahkan  definisi content dalam  fokus  hukum  tele- matika di Indonesia, agar kejahatan pornografi anak di dunia maya dapat dikenali dengan tepat, untuk tindakan hukum selanjutnya.

## Rekomendasi
Indonesia  memerlukan  hukum  lokal  yang  berlaku  untuk  pelanggaran  dunia maya yang berasal dari Negara lain, mengingat karakteristik website yang berbeda dengan  dunia  nyata.    Hukum  tersebut  harus  dapat  mengakomodir  perlindungan anak  secara  luas  dan  futurist,  artinya  berlaku  hingga  di  kemudian  hari  (contoh hukum Protection of Children Act 1978 dari Inggris)
199
Tidaklah  mencukupi  untuk  mengandalkan  hukum  dalam  dunia  nyata  untuk mengatasi kejahatan terhadap anak-anak di internet.  Karena kejahatan seperti e- pedofilia adalah kejahatan yang mayoritas bukan bermotifkan ekonomi, namun lebih pada kejahatan karena konsep moralitas yang keliru.
Usaha sensor sebagai kontrol dimana terjadi “control over media, refers to the act of  prohibiting  certain  expression  or  content”  (Pavlik,  2004;462).  Amerika  memang sangat menentang keras “censhorship”karena asas kebebasan pers yangmereka anut pada amandemen pertama “Congress shall make no law respecting an establishing of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or the  press;  or  the  right  of  the  people  peaceably  to  assemble  and  to  petition  the Government  for  a  redress  of  grievences”(Goodwin,  1983;5).  Namun  karena  mereka juga  menganut  asas  hukum  material,  maka  amademen  pertama  diperkecualikan untuk  kegiatan  sensor  media  di  sekolah-sekolah  dalam  rangka  melindungi  moral bangsa.    Dalam  hal  ini  usaha  sensor  dilakukan  oleh  pemerintah  atau  badan pengawas  internet.    Diharapkan  lembaga  semacam  ini  juga  hadir  di  Indonesia, tentunya dengan kemampuan professional yang memadai.
Amerika  juga  memberikan  perkecualian  kepada  perpustakaan  Universitas untuk  meng-upload  informasi  porno  sebagai  bagian  dari  riset  akademik  semata. Namun  perkecualian  ini  pun  dikompensasikan  dengan  biaya  registrasi  yang  tidak murah  kepada  pemerintah.  Sensor  yang  terjadi  di  Indonesia  masih  belum berlandaskan kriteria yang jelas, sehingga sangat subyektif dan sarat unsur politis kekuasaan.  Untuk  itu  perlu  adanya  kejelasan  kriteria  sensor  isi  media  internet  di masa depan.

## DAFTAR RERERENSI
Akdeniz, Yaman, 2001, Regulation of Child Pornography on the Internet , http;//www. cyber-rights.org/reports/ukcases.htm.
__________, 2008, Internet child pornography and the law: national and international responses , Ashgate.
Ferraro,  Monique,  Mattei,  2005, Investigating  Child  Exploitation  and Pornography: The Internet, The Law and Forensic Science , Elsevier Academic Press.
Goodwin, H.Eugene, 1983, Grouping for Ethic in Journalism , Iowa State University Press.
Government, Australian, 2007, Paedophiles and Onlien Grooming , NetAlert.
Howwit,  Sheldon,  2007, Sex  Offenders  and  the  Internet ,  John  Wiley  and  Sons Kementrian  Komunikasi  dan  Informasi,  2010, Komunikasi  dan  Informatika Indonesia Whitepaper 2010 .
Makarim, Edmon, 2004, Kompilasi Hukum Telematika, PT. Raja Grafindo Persada.
Makarim, Edmon, 2005, Pengantar Hukum Telematika, PT. RajaGrafindo Persada.
Pavlik,  John,  Vernon,  2004, Converging  Media:  an  Introduction  to  Mass  Commu- nication , Allyn & Bacon.
Prastiono,  Idha,  Endri,  2009, Peran  POLRI  dalam  Penanggulangan  Kejahatan Hacking terhadap Bank , Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
States, United, 2011, US Code , (http://uscode.house.gov/download/title_18. html).
Thurlow,  Crispin  &  Team,  2004, Computer  Mediated  Communication:  Social Interaction and The Internet , Sage Publication.
Wahyono, Teguh, 2006, Etika Komputer dan Tanggungjawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi, CV Andi Offset.