7 (7) E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 7, Juli 2022

## PROSES  PENUNTUTAN  TERHADAP  ANGGOTA  MILITER  YANG MELAKUKAN  TINDAK  PIDANA  KEKERASAN  DALAM  RUMAH TANGGA DI LINGKUNGAN MILITER
Bintara Sura Priambada 1 , Andi Sutrasno 2 , Hervin Rahadian Janat 3 1,3 Universitas Surakarta, Indonesia
2 Universitas Soerjo Ngawi, Indonesia Email: bintara.sp@gmail.com, andi.sutrasno@gmail.com, hervinraja@gmail.com

## Abstrak
Rumah  tangga  merupakan  komunitas  terkecil  dari  suatu  masyarakat.  Rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  subyek  hukumnya  militer  disebut  tindak  pidana militer.  Tindak  Pidana  Militer  terbagi  dalam  dua  jenis  yaitu  Tindak  Pidana Militer  Murni  dan  Tindak  Pidana  Militer  Campuran.  Tindak  pidana  militer murni  adalah  suatu  tindak  pidana  yang  hanya  dapat  dilakukan  oleh  seorang militer,  karena  sifatnya  khusus  untuk  militer.  Studi  ini  dilakukan  dengan  cara mencari,  mencatat, menganalisa  dan  mempelajari  data  yang  merupakan  bahan pustaka  yang  berkaitan  dengan  Proses  penuntutan terhadap  anggota  TNI  yang melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT).  Metode  Penelitian  yang peneliti gunakan dengan mengumpulkan data lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif .  Dengan  melakukan  Pemanggilan  terdakwa  oleh  oditur  untuk  pemberitahuan Penetapan  Hari  Sidang  dan  Pembacaan  Surat  Dakwaan,  serta  mengadakan pemanggilan kepada saksi-saksi. Selain Surat Dakwaan yang dibacakan kepada terdakwa,  dibacakan  pula  surat  Keputusan  Penyerahan  Perkara  (Skeppera) Surat  Penetapan  Hari  Sidang  (TUPSID),  setelah  dibacakan  kepada  Terdakwa dibuat berita acaranya, kemudian ditandatangani oleh terdakwa. Mempersipkan barang bukti/surat-surat bukti guna diperlihatkan dalam sidang.
Kata kunci : KDRT, Oditur, Penuntutan

## Abstract
The  household  is  the  smallest  community  of  a  society.  A  happy,  safe,  and peaceful  household  is  everyone's  dream.  Crimes  committed  by  military  legal subjects are called military crimes. Military Crimes are divided into two types, namely  Pure  Military  Crimes  and  Mixed  Military  Crimes.  A  pure  military crime is a crime that can only be committed by a military person, because it is special  for  the  military.  This  study  was  conducted  by  searching,  recording, analyzing  and  studying  data  which  are  library  materials  related  to  the prosecution of members of the TNI who commit domestic violence (KDRT). The research method that the researcher uses is to collect complete  data and have been  processed  using  narration  or  tables,  then it  is  analyzed  qualitatively.  By
summoning  the  accused  by  the  public  prosecutor  to  notify  the  appointment  of the trial day and the reading of the indictment, as well as calling the witnesses. In  addition  to  the  Indictment  Letter  which  was  read  to  the  defendant,  a Decision on Case Submission (Skeppera) was read out on the Determination of Session Day (TUPSID). Prepare evidence / documents of evidence to be shown in court.

## Keywords: Domestic Violence, Prosecutor, Prosecution

## Pendahuluan
Perkawinan  memiliki  arti  yakni  ikatan  social  atau  ikatan  perjanjian  hukum antar  pribadi  yang  membentuk  hubungan  kekerabatan  anatar  suami  dan  istri sehingga terbentuknya suatu keluarga (Reshita 2021) Berdasarkan pasal 1 Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  juga  telah  menjelaskan  definisi perkawinan  “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Hanifah 2019)
Rumah  tangga  merupakan  komunitas  terkecil  dari  suatu  masyarakat.  Rumah tangga  yang  bahagia,  aman,  dan  tentram  menjadi  dambaan  setiap  orang.  Negara Republik  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Dengan  demikian,  setiap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangga  untuk  melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan teologi kemanusiaan. Hal ini penting ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut (Khadijah Tahir 2018)
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat  (1)  tentag  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  yang  dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :
“  Setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan  yang  berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelentaran  rumah  tanggatermasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup rumah tangga “.
Tindakan  mencegah,  melindungi  korban,  dan  menindak  pelaku  kekerasan dalam  rumah  tangga,  Negara  dan  masyarakat  wajib  melaksanakan  pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  subyek  hukumnya  militer  disebut  tindak pidana militer. Tindak Pidana Militer terbagi dalam dua jenis yaitu Tindak Pidana Militer  Murni  dan  Tindak  Pidana  Militer  Campuran.  Tindak  pidana  militer  murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya  khusus  untuk  militer.  Sedangkan  tindak  pidana  militer  campuran
(germengde  militaire  delict)  adalah  tindak  pidana  yang  sudah  ditentukan  dalam peraturan  perundang-undangan  lain,  tetapi  diatur  lagi  dalam  KUHPM  karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat (Ramaditha 2022)
Tindak  pidana  militer  murni  yang  sering  dilakukan  oleh  anggota  TNI  yaitu kejahatan  menarik  diri  dari  kewajiban  dinas,  berupa  ketidakhadiran  tanpa ijin  atau disingkat  THTI  yang  diatur  dalam  Pasal  85  dan  86  KUHPM,  dan  tindak  pidana desersi  yang  diatur  dalam  Pasal  87  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Militer. Tindak  pidana  desersi  cukup  menonjol  di  lingkungan  peradilan  militer dibandingkan  tindak  pidana  lainnya  (Styastuti,  Sari,  and  Vaundra  2016).  Oleh karena itu, dalam penanganan tindak pidana desersi dimana terdakwanya tidak bisa dihadirkan  dalam  persidangan  perlu  mendapatkan  perhatian  yang  sangat  serius dalam  menuntaskan  perkara-perkara  yang  yang  masih  tertunda  dan  status hukumnya  mengambang.  Sebelum  adanya  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1997 tentang  Peradilan  Militer,  apabila  ada  terdakwa  dalam  perkara  desersi  tidak  dapat dihadirkan  dalam  persidangan  maka  diselesaikan  melaui  penetapan  Mahkamah Agung  yang  menyatakan  penolakan  tuntutan  Oditur  dengan  putusan  Niet Ontvankelijke (N.O) (Naibaho 2021)
Kekerasan  dalam  keluarga  yang  dilakukan  oleh  anggota  militer  atau Tentara Nasional  Indonesia  (Budianti  2020)  Tindak  kekerasan  yang  terjadi  di  dalam lingkungan  keluarga merupakan  masalah  sosial  yang  serius  dan  menyita  perhatian masyarakat,  sebab  seharusnya  keluarga  merupakan  lingkungan  paling  aman  dan menjadi tempat berlindung antar anggota keluarga, namun pada kenyataan Keluarga juga dapat mengancam hidup seseorang. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban di antara anggota keluarga di dalam rumah tangga, bentuk tindak kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik dan/atau kekerasan verbal (ancaman kekerasan).
Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  adalah  warga  negara  yang  memenuhi persyaratan  yang  sudah  ditentukan  dalam  perundang-undangan  da  diangkat  oleh para pejabatyang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dapat didefinisikan secara umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat (Budianti 2020)
Sebagai warga negara seorang Prajurit militer memiliki kedudukan yang sama dimata  hukum,  seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  pasal  27  ayat  (1)  UUD  1946 hasil  amandemen  yang  menyatakan  bahwa  :  “Segala  warga  Negara  bersamaan kedudukannya di dalam hukum.“ (Badu and Apripari 2019)
Pengadilan  militer  adalah  cabang  eksekutif  dari  badan  peradilan  yang  ruang lingkupnya  di  lingkungan  militer  meliputi  pengadilan  militer,  pengadilan  tinggi militer,  pengadilan  militer  utama,  dan  pengadilan  militer,  yang  dilembagakan  di bawah  lingkungan  pengadilan  militer,  arahan  dan  komando  TNI.  memerintah. Namun  nasihat  dan  perintah  Panglima  tidak  boleh  mempengaruhi  tindakan  hakim
Proses Penuntutan terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lingkungan Militer
selama  persidangan.  Sebagaimana  hukum  pidana  pada  umumnya,  proses penyelesaian perkara pidana militer dibagi menjadi beberapa tahapan yang meliputi penyidikan, penuntutan, persidangan di Pengadilan  Militer, hingga proses eksekusi (Ilmiati 2017)
Berangkat  dari  kekhususan  inilah  maka  anggota/oknum  militer  yang melakukan tindak pidana diadili di Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer dan kepada  mereka  selain  tunduk  pada  hukum  Tentara  (Militer)  juga  tunduk  pada hukum pidana umum, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyatakan (Sulistiriyanto 2011)
“Untuk  penerapan  Kitab  Undang-Undang  ini  berlaku  ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab ke sembilan dari buku pertama Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  kecuali  ada  penyimpangan-penyimpangan  yang ditetapkan dengan undang-undang “ (Putra 2013).
Selanjutnya Pasal 2 KUHPM menyatakan :
“Terhadap  tindak  pidana  yang  tidak  tercantum  dalam  kitab  undang-  undang ini,  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  tunduk  pada  kekuasaan  badan-badan peradilan  militer,  ditetapkan  hukum  pidana  umum,  kecuali  ada  penyimpangan- penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang “.
Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa militer atau prajurit TNI  selain  tunduk  pada  KUHPM  juga  tunduk  pada  KUHP  maupun  berbagai undang-undang  lainnya  yang  tersebar  diluar  KUHP,  sehingga  terhadap  semua tindak  pidana  yang  diduga  dilakukan  oleh  militer  baik  itu  yang  diatur  dalam KUHPM, KUHP, maupun berbagai perundang-undangan lainnya.
Undang-Undang  nomor  31  tahun  1997  ini  di  dalamnya  mengatur  empat substansi Hukum Militer, yaitu :
1. Kelembagaan Peradilan Militer;
2. Kelembagaan Oditurat Militer (Jaksa Militer);
3. Hukum Acara Pidana Militer;
4. Peradilan  Tata  Usaha  Militer  yang  berada  pada  Pengadilan  Militer  Tinggi, dengan Hukum Acara Tata Usaha Militernya.
Dalam  Pasal  100  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997  tentang  Peradilan Militer  setiap  orang  yang menjadi  korban  atau  yang mengalami  atau menyaksikan atau melihat dari atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan, berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan  maupun  tertulis.  Penyidik  yang  dimaksud  di  sini  adalah  atasan  yang  berhak menghukum, Polisi Militer dan Oditurat (Mewengkang 2018)
Sebagai  anggota  TNI  seharusnya  bisa  menjaga  sikap  ditengah  masyarakat, dengan  adanya  kejadian  ini  bisa  mencoreng  nama  baik  TNI  dimata  masyarakat. Untuk memberikan rasa adil, setiap warga negara baik itu dari militer maupun sipil
harus  mendapatkan  hukuman  yang  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  (Mahardi 2015).  Hal  ini  tidak  bisa  terwujud  tanpa  adanya  aturan  yang  mengatur  dan  yang menjalankan  hukum  di  lingkungan  militer.  dalam  hal  ini  sistem  hukum  peradilan militer di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan  Militer.  Dalam  bidang  penuntutan  dan  Pelaksanaan  putusan  hakim tidak dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan pada umumnya, tetapi dilakukan oleh Lembaga Oditurat  Militer.  Jika  unsur-unsur  dalam  tindak  pidana  penipuan  yang  dilakukan oleh  anggota  TNI  memenuhi  unsur-unsur  maka  diharapkan  8  putusan  pengadilan militer tersebut adalah putusan yang memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum bagi pelaku, korban, ataupun bagi penegakan hukum itu sendiri (Maulana 2021)

## Metode Penelitian
Penelitian  hukum  empiris  atau  sosiologis  yaitu  penelitian  yang  didasarkan pada  metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk memperlajari satu atau beberapa gejala sosial tertentudengan jalan menganalisanya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial tersebut untuk  krmudian  mengusahakan  suatu  oemecahan  atas  suatu  permasalahan  yang timbul  dari  gejala  yang  bersangkutan.  Pada  penelitian  hukum  empiris  atau sosiologis, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan  pada  penelitian  data  primer  dilapangan,  atau  terhadap  masyarakat. Dalam  penelitian  ini  penulis  memilih  lokasi  penelitian  di  Pengadilan  Militer, Auditor  Militer  ,  dan  Wawancara  dengan  Oditur  Militer.  Karena  di  ketiga  lokasi tersebut  terdapat  data-data  yang  penulis  butuhkan  dalam  penulisan  proposal penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Banyak  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  suatu  kekerasan  dalam  rumah tanga,  selain  faktor  dilingkungan,  pergaulan,  pengaruh  media  massa,  film  sinetron ternyata  ikut  mempengaruhi  sikap  dan  tindakan  seseorang  anak  atau  anggota keluarga.  Adanya  pengaruh media  massa  baik media  cetak  seperti  koran,  majalah, maupun  media  elektronik  seperti  televisi,  internet,  dikarenakan  oleh  bagitu banyaknya  sekarang  tayangan-tayangan  televisi  yang  mengeksploitas  kekerasan yang  dikemas  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  mempengaruhi  pola  perilaku. Penayangan  acara  televisi  sekarang  banyak  didomirasi  oleh  acara-acara  yang menawarkan kekerasan, bahkan mengajadi bagaimana cara untuk melakukan suatu tindak  kekerasan.  Hal  ini  secara  spontanitas  dapat  ditiru  oleh  anak-anak  yang emosinya  belum  stabil  dan  berimbas  pada  perilakunya  dalam  keluarga  bahkan masyarakat.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Militer, maka  maka  tugas  Oditur  Militer  pada  dasarnya  sama  dengan  tugas-tugas  yang dilakukan oleh Jaksa pada Pengadilan Negeri.
Oditur  Militer  sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum  yang  mempunyai
fungsi  sebagai  penuntut  umum  dalam  bidang  penyidikan  dan  penuntutan  di lingkungan  Angkatan  Bersenjata  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam terciptanya  keadilan,  artinya  lembaga  oditurat  dituntut  untuk  bersikap  profesional dalam  menangani  setiap  kasus  tindak  pidana,  siapapun  pelakunya  baik  yang melibatkan  anggota  militer  di  kalangan  Tamtama,  Bintara  maupun  Perwira  dan apapun  bentuknya,  salah  satunya  adalah  Tindak  Pidana  Pembunuhan  yang dilakukan oleh anggota militer (Widyastuti 2015).
Penuntutan  harus  pula  diselaraskan  dengan  kebijakansanaan  Pemerintah, negara  dan  kepentingan  pertahanan  keamanan  negara  dalam  penanganan  perkara pidana.  Oditur  dalam  melaksanakan  tugas  fungsional  bertanggung  jawab  secara hierarkis kepada Oditurat yang secara orginasatoris membawahkan Oditur tersebut. Misalnya  Kepala  Uni  Teknis  Oditurat  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Oditurat Militer.  Selanjutnya,  Kepala  Oditurat  Militer  bertanggung  jawab  kepada  Jaksa Agung  Republik  Indonesia  selaku  Penuntut  Umum  tertinggi  di  negara  Republik Indonesia  melalui  Panglima.  Sementara  dalam  pelaksanaan  tugas  pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.
Oditur  Militer  yang  diserahkan  tugas  untuk  menangani  perkara  yang bersangkutan guna keperluan penyidangan pempersiapkan dan melakukan kegiatan- kegiatan:
a. Pemanggilan terdakwa untuk pemberitahuan Penetapan Hari Sidang dan Pembacaan  Surat  Dakwaan,  serta  mengadakan  pemanggilan  kepada saksi-saksi.
b. Selain Surat Dakwaan yang dibacakan kepada terdakwa, dibacakan pula surat  Keputusan  Penyerahan  Perkara  (Skeppera)  Surat  Penetapan  Hari Sidang  (TUPSID),  setelah  dibacakan  kepada  Terdakwa  dibuat  berita acaranya, kemudian ditandatangani oleh terdakwa.
c. Mempersipkan  barang  bukti/surat-surat  bukti  guna  diperlihatkan  dalam sidang.
Oditur  Militer  yang  menangani  suatu  perkara  pidana,  duduk  dipersidangan selaku  penuntut  umum,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  64.  Yaitu;  “Oditurat Militer  mempunyai  tugas  dan  wewenang  malakukan  penuntutan  suatu  perkara pidana”.
Tindakan  menyerahkan  suatu  perkara  pidana  ke  sidang  Pengadilan  adalah suatu  hal  yang  penting  dalam  hukum  acara  pidana,  karena  dalam  peristiwa  ini terjadi  beralihnya  pimpinan  dan  pejabat  yang  yang  berwenang  mengadakan pemeriksaan,  dimana  di  dalam  proses  peradilan  ini  nasib  seorang  Tersangka ditentukan, apakah ia bersalah atau tidak.
Penyerahan  perkara  oleh  Perwina  Penyerah  Perkara  kepada  Pengadilan dilaksanakan  oleh  Oditur  dengan  me;impahkan  berkas  perkara  kepada  Pengadilan yang berwenang dengan disertai surat dakwaan.
Dengan  demikian  penentuan  terakhir  mengenai  perkara  pidana  dari  seorang
anggota prajurit, apakah akan diserahkan ke Pengadilan atau tidak, hal itu tidaklah terletak  pada  tangan  Oditur,  walaupun  pada  hakekatnya  Oditur  yang mempersiapkan segala sesuatu perkara hingga selesai. Hal tersebut tegas ditentukan dalam Pasal 123 yaitu:
(1) Perwina Penyerah Perkara berwenang:
a. menyerahkan  perkara  kepada  Pengadilan  yang  berwenang  untuk memeriksa dan mengadili;
b. menentukan  perkara  untuk  diselesai  menurut  Hukum  Disilpin Prajurit; dan c. menutup  perkara  demi  kepentingan  hukum  atau  demi  kepentingan umum/militer.
Berdasarkan wawancara bersama dengan anggota Oditurat Militer Bapak Ibnu Mas’ud, proses Pelimpahan perkara kepada oditur : Setelah penyidik dalam hal ini polisi  militer  selesai  melakukan  penyidikan  terhadap  tersangka  selanjutnya menyerahkan  berkas  perkara  kepada  oditur  militer  dan  tindakan  oditur  setelah menerima berkas adalah:
a. Meneliti persyaratan materiil / formil.
b. Bila  hasilnya  belum  lengkap  meminta  kepada  penyidik  agar melengkapi.
c. Oditur  dapat  melengkapi  sendiri  atau  mengembalikan  berkas  kepada penyidik dengan petunjuk.
d. Berkas  perkara  desersi  yang  tersangkanya  tidak  diketemukan,  berita acara  pemeriksaan  tersangka  tidak  merupakan  syarat  kelengkapan berkas.
Setelah meneliti berkas oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada  papera  dengan  permintaan  agar  perkara  diserahkan  ke  pengadilan,  di disiplinkan atau ditutup.

## Kesimpulan
Oditur  dalam  melaksanakan  tugas  fungsional  bertanggung  jawab  secara hierarkis kepada Oditurat yang secara orginasatoris membawahkan Oditur tersebut. Dengan  melakukan    Pemanggilan  terdakwa  untuk  pemberitahuan  Penetapan  Hari Sidang  dan  Pembacaan  Surat  Dakwaan,  serta  mengadakan  pemanggilan  kepada saksi-saksi. Selain Surat Dakwaan yang dibacakan kepada terdakwa, dibacakan pula surat  Keputusan  Penyerahan  Perkara  (Skeppera)  Surat  Penetapan  Hari  Sidang (TUPSID),  setelah  dibacakan  kepada  Terdakwa  dibuat  berita  acaranya,  kemudian ditandatangani  oleh  terdakwa.  Mempersipkan  barang  bukti/surat-surat  bukti  guna diperlihatkan dalam sidang.

## BIBLIOGRAFI
Badu,  Lisnawaty  Wadju,  And  Apripari  Apripari.  2019.  “Menggagas  Tindak  Pidana Militer  Sebagai  Kompetensi  Absolut  Peradilan  Militer  Dalam  Perkara  Pidana.” Jurnal Legalitas 12(1):57–77.
Budianti,  Utari.  2020.  “Pertanggungjawaban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 23 K/Pm. Iii-14/Ad/Vi/2016).”
Hanifah,  Mardalena.  2019.  “Perkawinan  Beda  Agama  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Soumatera Law Review 2(2):297–308.
Ilmiati, Ilmiati. 2017. “Sistem Pengawasan Lembaga Peradilan Di Indonesia.” Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum 11(1):121–45.
Khadijah Tahir, Khadijah. 2018. “Pengelolaan Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Di  Upt  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  Dan Anak (P2tp2a) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan.”
Mahardi, Dedi. 2015. Integritas Bangsaku . Elex Media Komputindo.
Maulana,  Rahmat.  2021.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Desersi  Oleh  Anggota Tni Di Wilayah Pengadilan Militer Iii-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor: 35-K/Pm. Iii-16/Ad/Iv/2019).”
Mewengkang,  Kristopheros  Imanuel.  2018.  “Tinjauan  Yuridis Terhadap  Fungsi  Oditur Militer Dalam Hal Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni.” Lex Crimen 7(1).
Naibaho, Sahat Maruli Tua. 2021. “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Di Pengadilan Militer I-02 Medan.”
Putra,  Tommy  Dwi.  2013.  “Penerapan  Hukum  Militer  Terhadap  Anggota  Tni  Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi.” Lex Crimen 2(2).
Ramaditha,  Ayu.  2022.  “Tinjauan  Yuridis  Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Psikis Dalam  Rumah  Tangga  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga.”
Reshita,  Ni  Putu.  2021.  “Suami  Dan  Istri  Beda  Agama  Dan  Pendidikan  Anak  Dalam Keluarga  Perkawinan  Beda  Agama  (Studi  Kasus  Kehidupan  4  Keluarga  Beda Agama Di Kabupaten Jembrana, Bali).”
Styastuti,  Ni  Wayan  Ratna,  Calista  Ayu  Tanjung  Sari,  And  Vanrick  Adhi  Vaundra. 2016. “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia.” Verstek 4(2).
Sulistiriyanto,  Haryo.  2011.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Anggota  Militer  Tni  Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi.” Perspektif 16(2):82–94.
Widyastuti,  Anastasia  Reni.  2015.  “Disfungsionalisasi  Birokrasi  Sebagai  Kendala Dalam Pemberantasan Korupsi.” Yustisia Jurnal Hukum 4(3):683–99.

## Copyright holder:
Bintara Sura Priambada, Andi Sutrasno, Hervin Rahadian Janat (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: