Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp46-59 Pp 46-59
Konsep Penghimpunan Dana Zakat Untuk Memberdayakan Ekonomi Umat: Studi Komparatif Antara Teori Sayyid Sabiq Dan Yusuf Qaradhawi
Syamsuri 1 , Anwar Fatoni 2 , Setiawan bin Lahuri 3
1,2,3 Universitas Darussalam Gontor Corresponding Author: syamsuri@unida.gontor.ac.id
Abstract: Zakat is a worship that has a high social value, part of the Islamic monetary and social system which is very important in empowering, harmonizing, and prospering the people. This very strategic position requires Muslims to really pay attention and strive for maximum accumulation and empowerment. Zakat also has a broad role. One of the roles held by zakat is  the  role  in  reducing  the  poverty  rate  of  the  community.  Zakat  collected  and  managed professionally can be productive, can create jobs, help improve the quality of human resources in a planned manner, participate in developing good business from a religious point of view, and  others.  Sayyid  Sabiq  and  Yusuf  Qaradhawi  agreed  that  the  State  has  an  obligation  to collect and manage zakat funds. Even if there are muzakki who neglect to pay zakat, the State is  obliged to  forcibly take the zakat  fund  with a fine. Thus, to  maximize the management  of zakat funds, BAZNAS and LAZ should always improve their performance so that welfare can be distributed evenly to all levels of society.
Keywords: Zakat, Islamic Philanthropy, Fund, and Welfare
Abstrak : Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi, bagian dari sistem moneter  dan  sosial  Islam  yang  sangat  penting  dalam  pemberdayaan,  harmonisasi,  dan kesejahteraan umat. Kedudukannya yang sangat strategis ini menuntut umat Islam untuk benar- benar  memperhatikan  dan  mengupayakan  penghimpunan  dan  pemberdayaannya  secara maksimal.  Zakat  juga memiliki  peran yang begitu luas. Salah satu  peran  yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat. Zakat yang dihimpun dan  dikelola  secara  profesional  dapat  menjadi  produktif,  dapat  menciptakan  lapangan  kerja, membantu peningkatan kualitas SDM secara terencana, ikut mengembangkan usaha yang baik dari sudut pandang agama, dan lainnya.  Sayyid  Sabiq  dan Yusuf Qaradhawi sepakat  bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menghimpun dan mengelola dana zakat. Bahkan jika ada muzakki  yang  lalai  membayar  zakat,  Negara  wajib  mengambil  paksa  dana  zakat  tersebut dengan  disertai  denda.  Dengan  demikian,  untuk  memaksimalkan  pengelolaan  dana  zakat, BAZNAS maupun LAZ hendaknya senantiasa memperbaiki kinerjanya sehingga kesejahteraan dapat merata ke seluruh lapisan masyarakat.
Kata Kunci: Zakat, Filantropi Islam, Penghimpunan, dan Kesejahteraan
Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp46-59 Pp 46-59

## PENDAHULUAN
Filantropi  sejatinya  sudah  ada  dan  berkembang  selama  perjuangan  mencapai kemerdekaan  bangsa  Indonesia.  Lahirnya  organisasi  pergerakan  kemerdekaan  yang  dimulai dari  berdirinya  Budi  Utomo,  Serikat  Islam,  Indische  Partai,  Muhammadiyah  dan  organisasi lainnya dapat dijadikan sebagai bukti. Semua organisasi pergerakan tersebut tidak akan bisa berjalan  tanpa  adanya  sumbangan  dari  masyarakat  baik  berupa  harta  benda,  fisik  dan  jiwa (Purwatiningsih, Adinugraha and Anas, 2018).
Di  dalam  Islam,  filantropi  adalah  zakat,  infak  dan  sedekah  yang  mengandung pengertian  berderma.  Sistem  filantropi  Islam  ini  kemudian  dirumuskan  oleh  para  fuqaha dengan  banyak  bersandar  pada  al-Qur’an  dan  hadits  Nabi  mengenai  ketentuan  terperinci, seperti jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan yang lainnya(Ulza and Kurniawan, 2018).
Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat menjadi suatu kewajiban mutlak yang dimiliki  oleh  setiap  muslim.  Oleh  sebab  itu,  zakat  menjadi  salah  satu  landasan  keimanan seorang  muslim,  dan  zakat  juga  dapat  dijadikan  sebagai  indikator  kualitas  keislaman  yang merupakan  bentuk  komitmen  solidaritas  seorang  muslim  dengan  sesama  muslim  yang  lain (Riyadi, 2015).
Zakat  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  ibadah  yang  memiliki  nilai  sosial  yang  tinggi karena  zakat  juga  berdampak  positif  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Bahwa  dengan berzakat golongan kaya ( muzakki ) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin ( mustahiq ), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir  miskin.  Sehingga  golongan  fakir  miskin  dapat  menjalankan  kegiatan  ekonomi  di kehidupannya (Sulaiman, 2016). Dan zakat dikumpulkan kepada amil zakat yang selanjutnya dikelola  dengan  baik  dan  akhirnya  didistribusikan  kepada mustahiq .  Dengan  demikian, mustahiq diharapkan akan berubah statusnya menjadi muzakki . Sehingga angka kemiskinan di masyarakat  dapat  berkurang  dengan  adanya  perubahan  status mustahiq menjadi muzakki (Syafiq, 2016).
Zakat juga memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat. Peran zakat secara makro bisa dilihat dari sejarah pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab, bahwa zakat merupakan
Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp46-59 Pp 46-59
sumber pemasukan Negara Islam selain Pajak dan lain sebagainya. Bukan hanya individu saja yang dapat merasakan dampak positif zakat, melainkan sebuah Negara juga dapat merasakan dampak dari zakat untuk perekonomian Negara, yakni sebagai sumber lain pemasukan Negara. Maka dari itu zakat mempunyai peran yang sangat sentral dalam ekonomi Islam (Ridlo, 2014).
Artikel ini bertujuan untuk membahas konsep zakat di kalangan ulama dalam perspektif ekonomi Islam, kajian tokoh terhadap pemikiran Sayyid Sabiq dan Yusuf Qaradhawi. Untuk maksud  ini,  pembasahan  dalam  artikel  ini  berisi  biografi  singkat  Sayyid  Sabiq  dan  Yusuf Qaradhawi, tinjauan umum zakat, dilanjutkan dengan analisa mengenai kontroversi zakat di kalangan  ulama  antara  Sayyid  Sabiq  dan  Yusuf  Qaradhawi.  Kesimpulan  menjadi  penutup artikel ini.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan.  Metode  kajian  yang  digunakan  adalah metode  kajian  kualitatif,  bersifat  deskriptif  analitik  (Sugiono,  2014),  hal  ini  untuk mendeskripsikan dan menganalisis kontroversi konsep zakat di kalangan ulama menurut sudut pandang Sayyid Sabiq dan Yusuf Qaradhawi. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumenter, yang bersumber dari buku, jurnal, internet, dan makalah.

## Biografi Sayyid Sabiq
Nama  lengkap  Sayyid  Sabiq,  adalah  Sayyid  Sabiq  Muhammad  At-Tihamiy.  Beliau lahir  di  desa  Istanha,  distrik  Al-Baghur,  propinsi  Al-Munufiah,  Mesir  pada  tahun  1915  M. Beliau  adalah  ulama  kontemporer  Mesir  yang  memiliki  reputasi  internasional  dalam  bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama lewat karya monumentalnya Fiqh As-Sunnah (Sabiq, 1987).
Sayyid  Sabiq  lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq  Muhammad At-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km dari utara Kairo), Mesir. At-Tihamiy adalah gelar  keluarga  yang  menunjukkan  daerah  asal  leluhurnya,  Tihamah  (dataran  rendah semenanjung Arabia bagian barat) Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Usman bin Affan  (576-656).  Mayoritas  warga  desa  Istanha,  termasuk  keluarga  Sayyid  Sabiq  sendiri, menganut madzhab Syafi’I (Armando, 2005).
Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada Kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca, dan hafal Al- Qur’an). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur’an dengan baik. Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan Al-Azhar di Kairo dan disinilah ia menyelesaikan seluruh
Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp46-59 Pp 46-59
pendidikan  formalnya  mulai  dari  tingkat takhassus (kejuruan).  Pada  tingkat  akhir  ini  ia memperoleh  Asy-Syahadah  Al-    Alimyyah  (1947),  ijasah  tertinggi  di  universitas  Al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijasah doktor (Dahlan, 1997).
Sayyid  Sabiq  menulis  sejumlah  buku  yang  sebagiannya  beredar  di  dunia  Islam, termasuk di Indonesia, namun yang paling populer di antaranya adalah Fiqh As-Sunnah yang merupakan buku pertama yang beliau tulis, yang dimulai pada tahun 1940. Juz pertama pada kitab  ini  merupakan  riasalah  dalam  ukuran  kecil  dan  hanya  memuat  fiqh  Taharah.  Pada mukadimahnya,  diberi  sambutan  oleh  Syaikh  Imam  Hasan  Al-Banna  yang  memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya (Sabiq, 1944).
Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu ia mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya diterbitkan 14 juz. Kemudian menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi (Republika, 2012).

## Biografi Yusuf Qaradhawi
Yusuf Qaradhawi mempunyai nama lengkap Yusuf Abdullah Al-Qaradhawi. Dia salah seorang  ahli  fiqih  dan  juga  seorang  ulama’  kontemporer  yang  sudah  tidak  diragukan  lagi keilmuwannya dalam dunia Islam internasional. Yusuf Qaradhawi dilahirkan di sebuah desa yang bernama Shofat Thurab, di Republik Arab Mesir, pada tanggal 9 September tahun 1926 (Qaradhawi, 2003). Ketika berusia dua tahun ayahnya meningggal dunia. Sebagai anak yatim ia  diasuh  pamannya.  perhatian  besar  yang  diberikan  pamannya  kepada  Yusuf  Qaradhawi, membuat  ia  seperti  memiliki  orang  tua  sendiri  pamannya  inilah  yang  mengantarkan  Yusuf Qaradhawi kecil ke surau tempat ia mengaji (Anshori, 1996).
Yusuf Qaradhawi akhirnya ia berhasil menghafal 30 juz pada usia 10 tahun. Kefasihan dan  kebenaran  tajwid  serta  kemerduan  qira’atnya  menyebabkan  ia  sering  disuruh  menjadi imam  masjid.  Karena  kemahirannya  dalam  bidang  Al-Qur’an  pada  masa  remajanya,  ia dipanggil dengan nama Syekh Qaradhawi oleh orang-orang di sekitar kampungnya. Bahkan ia sering diminta menjadi imam dalam shalat maghrib, isya dan shubuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat shalat di belakang Yusuf Qaradhawi (Qaradhawi, 1994).
Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp46-59 Pp 46-59
Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qaradhawi kemudian  melanjutkan  studinya  ke  Universitas  al-Azhar,  fakultas  Ushuluddin  dan menyelesaikannya pada tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan  disertasi "Zakat  dan  Dampaknya  Dalam  Penanggulangan  Kemiskinan" (terj.),  yang kemudian  di  sempurnakan  menjadi Fiqh  az-Zakat .  Sebuah  buku  yang  sangat  konprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern ( Yusuf al-Qaradhawi , 2019).
Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat  Kajian Sejarah dan Sunah Nabi.  Ia mendapat  kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya (Talimah, 2001).
Al-Qaradhawi  juga  pernah  bekerja  sebagai  penceramah  atau  khutbah  mengajar  di berbagai  masjid.  Kemudian  menjadi  pengawas  pada  Akademik  Para  Imam,  lembaga  yang berada  di  bawah  kementerian  wakaf  Mesir.  Dalam  bidang  dakwah  ia  aktif  menyampaikan pesan-pesan  keagamaan  melalui  program  khusus  di  radio  dan  televisi  Qatar  sebagai  acara mingguan  yang  diisi  dengan  Tanya  jawab  tentang  keagamaan.  Dan  dia  juga  melakukan kunjungan  ke  berbagai  negara  Islam  dan  non  Islam  untuk  misi  keagamaan,  di  antaranya Indonesia datang pada tahun 1989 (Dahlan, 1997).
Karena perannya yang begitu besar dalam proses keilmuwan, tidak sedikit penghargaan yang  di  berikan  kepadanya  antara  lain:  IDB  (Islamic  Development  Bank)  dalam  bidang perbankan (1411 H). Bersama Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Award bidang keislaman (1413 H) dari Universitas Islam antar bangsa Malaysia dalam bidang ilmu pengetahuan  (1996)  dan  dari  Sulthan  Brunai  Darussalam  atas  jasanya  dalam  bidang  Fiqih (1997) (Talimah, 2001).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum Zakat
Zakat menurut bahasa merupakan kata dasar ( mashdar ) dari zaka yang menurut Ibnu Manzhur berarti tumbuh, suci, dan berkah (Mandzur, 1988). Menurut Abu Luwis al-Ma’lufi zakat berarti tumbuh, kebaikan, sedekah, kesucian dan bertambah (Al-Ma’lufi, 1996). Menurut Abdurrahman al-Jaziri zakat dapat diartikan mensucikan dan tumbuh (Al-Jaziry, 2003). Selain
Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp46-59 Pp 46-59
itu  menurut  Yusuf  Qaradhawi  zakat  berarti  berkah,  tumbuh,  bersih  dan  baik  (Qaradhawi, 1973). Begitu pula menurut Sayyid Sabiq zakat berarti tumbuh, suci, dan berkah (Sabiq, 1944).
Secara  terminologi,  pengertian  zakat  dikemukakan  oleh  ahli  fiqih.  Menurut Abdurrahman al-Jaziri zakat adalah kepemilikan terhadap harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak dengan syarat tertentu (Al-Jaziry, 2003). Menurut Yusuf Qaradhawi zakat merupakan  Bagian  tertentu  dari  harta  yang  diwajibkan  Allah  SWT  untuk  diberikan  kepada orang-orang  yang  berhak  (Qaradhawi,  1973).  Sedangkan  menurut  Sayyid  Sabiq  zakat  yaitu nama  atau  sebutan  dari  sesuatu  hak  Allah  SWT.  yang  dikeluarkan  seseorang  kepada  fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, bersih jiwa (Sabiq, 1944). Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, zakat  adalah  sejumlah  harta  tertentu  yang  diwajibkan  Allah  diserahkan  kepada  orang-orang yang berhak.
Zakat mempunyai beberapa nama:
Pertama, Zakat
Terdapat dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 43:
“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
Kedua, Shadaqah
Terdapat dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 104:
“Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?”
Ketiga, Haq
Terdapat dalam al-Qur’an surat al-An’am ayat 141:
“Makanlah  dari  buahnya  (yang  bermacam-macam  itu)  bila  Dia  berbuah,  dan  tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.
Keempat, Nafaqah
Terdapat dalam al-Qur’an surat At-Taubah ayat 34:
“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah,  Maka  beritahukanlah  kepada  mereka,  (bahwa  mereka  akan  mendapat)  siksa  yang pedih”.
Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp46-59 Pp 46-59
Mengenai  dasar  hukum  zakat,  al-Qur’an  dan  al-Hadits  menegaskan  bahwa  zakat merupakan  salah  satu  rukun  dan  fardhu  yang  wajib  ditunaikan  oleh  setiap  muslim  yang hartanya  sudah  memenuhi  kriteria  dan  syarat  tertentu.  Begitu  pula  bahwa  zakat  merupakan suatu  kewajiban  dalam  agama  telah  disepakati  oleh  jumhur  ulama.  Siapa  yang  tidak melaksanakan  kewajiban  berzakat,  maka  ia  akan  mendapat  hukuman  telah  kufur  terhadap ajaran Islam (Hasibuan, 2016).
Firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 277, yaitu:
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan  zakat,  mereka  mendapat  pahala  di  sisi  Tuhannya.  tidak  ada  kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.
Juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari:
“ Islam  dibangun  atas  lima  perkara;  bersaksi  sesungguhnya  tiada  Tuhan  selain  Allah  dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadhan ”. (Al-Ju’fi, 1987)
Sedangkan  menurut  Ijma’  ulama  maka  kaum  muslimin  disetiap  masa  telah  ijma’ (sepakat) akan wajibnya zakat. Juga para sahabat telah sepakat untuk memerangi orang-orang yang  tidak  mau  membayarnya  dan  menghalalkan  darah  dan  harta  mereka  karena  zakat termasuk dari syi’ar Islam yang agung (Zuhaily, 1985). Menurut Sayyid Sabiq barang siapa yang  mengingkari  kefarduannya,  akan  dianggap  kafir  (Sabiq,  1944).  Begitu  pula  menurut Yusuf Qaradhawi bahwa bagi yang tidak mau membayar zakat wajib diperangi (Qaradhawi, 1973).
Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat,  disamping ikrar tauhid  ( syahadat ) dan shalat,  seseorang barulah sah  masuk ke  dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya (Qaradhawi, 2007), sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 11:
“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu  seagama.  dan  Kami  menjelaskan  ayat-ayat  itu  bagi  kaum  yang mengetahui”.
Rukun  zakat  ialah  mengeluarkan  sebagian  dari nishab (harta),  dengan  melepaskan kepemilikan  terhadapnya,  menjadikannya  sebagai  milik  orang  fakir,  dan  menyerahkannya
Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp46-59 Pp 46-59
kepadanya  atau  harta  tersebut  diserahkan  kepada  wakilnya;  yakni  imam  atau  orang  yang bertugas untuk memungut zakat (Zuhaily, 1985).
Sedangkan syarat wajib zakat adalah:
a. Islam
Zakat itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan (Sabiq, 1944), (Qaradhawi, 1973). Menurut kesepakatan ulama’ zakat tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi’i berbeda dengan  mazhab-mazhab  lainnya,  Syafi’i  mewajibkan  kepada  orang-orang  murtad  untuk mengeluarkan zakat harta sebelum riddah nya terjadi (Al-Jaziry, 2003).
Abu  Hanifah,  Syafi’i  dan  Ahmad  Bin  Hanbal  berpendapat  bahwa  khusus  bagi orang Nasrani dari Bani Tughlub, zakatnya mesti dilipatgandakan karena zakat berfungsi sebagai pengganti upeti. Lagi pula, tindakan ini merupakan tindakan perlanjutan Umar r.a. Adapun menurut Malik pengkhususan itu tidak di- nash -kan dalam Islam (Zuhaily, 1985). b. Milik sempurna
Sebagian  ulama  ada  yang  sepakat  bahwa  harta  milik  sempurna  adalah  harta kekayaan  berada  di  bawah  kontrol  dan  di  dalam  kekuasaan  pemiliknya,  atau  seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan dapat digunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya (Qaradhawi,  1973).  Namun  pendapat  yang  paling  kuat,  yang  dimaksud  dengan kepemilikan  sempurna  adalah  bahwa  aset  kekayaan  tersebut  harus  berada  di  bawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Dengan demikian, secara  hukum  pemilik  dapat  memanfaatkan  ataupun  membelanjakan  hartanya  dengan bebas sesuai dengan keinginannya dan dapat menghalangi orang lain untuk menggunakan hartanya (Zuhaily, 1985).
c. Nishab
Harta  yang  dizakati,  menurut  jumhur  ulama,  harus  mencapai nishab (Al-Jaziry, 2003), kecuali zakat hasil tani, buah-buahan, dan logam mulia, maka wajib zakat sepuluh persen dari hasil tersebut, Jumhur Ulama sepakat bahwa nishab adalah wajib bagi zakat kekayaan yang bisa tumbuh dari hasil tanah atau bukan, dengn alasan bahwa harta tersebut dapat dianalogikan dengan ternak, uang, dan barang dagangan (Qaradhawi, 1973). Oleh
Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp46-59 Pp 46-59
karena  itu,  Islam  mensyaratkan  dalam  pelaksanaan  zakat  agar  aset  yang  dizakati  harus mencapai nishab tertentu. Dengan kata lain hanya aset lebih saja yang menjadi objek zakat. Sebab tidak mungkin zakat diambil dari orang fakir dan diberikan pada fakir lainnya (Rais, 2009).
d. Haul
Haul adalah batas waktu dikeluarkannya zakat, dan waktu yang digunakan disini sesuai  tuntunan Syara’ adalah  waktu  Qomariyah.  Sebagian  besar  muslim  masih beranggapan  bahwa  setiap  ada  pemasukan  atau  penghasilan  yang  besarannya  di  luar kebiasaan,  harus  langsung  dikeluarkan  zakatnya  sebesar  2.5%  persepsi  ini  menyalahi prinsip hukum zakat, di mana tidak seharusnya zakat tersebut langsung dikeluarkan (Sabiq, 1944).
e. Berkembang
Para fuqaha mensyaratkan  berkembang  ( an-nama’ )  atau  berpotensi  untuk dikembangkan.  Oleh  karena  itu,  tidak  diwajibkan  zakat  atas  barang-barang  kebutuhan primer yang tidak dapat berkembang (Qaradhawi, 1973).
Hikmah  dari  persyaratan  ini  adalah  bahwa  Islam  memperhatikan  ketetapan  nilai dari sebuah komoditas, properti atau aset tetapi  dari sebuah roda usaha yang dijalankan umat  muslim  agar  dapat  memberikan  dorongan  dalam  merealisasikan  pertumbuhan ekonomi. Syarat ini juga mendorong setiap Muslim untuk memproduktifkan semua harta yang dimilikinya. Harta yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Harta  ini  sejalan  dengan  salah  satu  makna  zakat  secara  bahasa,  yaitu an-Nama’ berkembang dan bertambah (Qaradhawi, 1973).
f. Harta bukan hasil utang
Utang  yang  berkaitan  dengan  hak  para  hamba  mencegah  kewajiban  zakat,  baik utang karena Allah, maupun utang untuk manusia, walaupun utang tersebut disertai dengan jaminan, karena sewaktu-waktu pemberi utang akan mengambil hartanya dari penghutang (Zuhaily, 1985). Mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain biji-bijian  yang  menghasilkan  minyak  nabati,  mazhab  hambali  memandangnya  sebagai syarat semua harta yang akan dizakati. Sedangkan Syafi’I berpendapat bahwa hal di atas tidak  termasuk  syarat  (Zuhaily,  1985). Jumhur  fuqaha berbendapat  bahwa  jika  piutang dapat diharapkan pengembaliannya, maka harus dikeluarkan zakat malnya, oleh karena itu
Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp46-59 Pp 46-59
si pemilik dapat mengeluarkan zakat piutang tersebut dari harta yang ada saat jatuh tempo atau  menunda  pembayaran  saat  tiba  waktu  pengembaliannya.  Sedangkan  piutang  yang diragukan  pengembaliannya  tidak  diwajibkan  zakat  sampai  harta  tersebut  kembali  pada pemiliknya (Rais, 2009).
Sedangkan mengenai harta yang wajib dizakatkan, menurut Yusuf Qaradhawi jenis kekayaan yang  wajib  dikeluarkan  zakatnya  adalah:  (1)  Binatang  ternak,  yaitu  unta,  sapi,  kambing, domba. Termasuk di sini perbedaan pendapat tentang kuda yang digembalakan sengaja untuk dikembang  biakkan.  Sedangkan  kuda  untuk  diperdagangkan  disepakati  kewajiban  zakatnya. (2)  Emas  dan  perak,  termasuk  di  sini  zakat  uang,  zakat  perhiasan  dengan  berbagai ketentuannya. (3) Perdagangan. (4) Pertanian. (5) Madu dan produksi hewani (sutera, susu, dan lain-lain). (6) Barang tambang dan hasil laut. Termasuk disini, ma’din, kanz dan rikaz, mutiara dan lain-lain yang dieksploitasi dari laut. (7) Investasi, seperti pabrik, gedung dan lain-lain. (8) Pencarian dan profesi. (9) Saham dan obligasi (Qaradhawi, 1973).

## Teori Penghimpunan Dana Zakat
Menurut Yusuf Qaradhawi, Negara memiliki peran yang sentral dalam penghimpunan dana zakat. Sehingga Negara perlu menunjuk petugas khusus yang menangani penghimpunan dan pengelolaan zakat -biasa disebut dengan istilah Amil zakat-. Dengan profesinya mereka mendapatkan bagian dari dana zakat tersebut (Qaradhawi, 1973).
Qaradhawi  mengemukakan  bahwa  penghimpunan  dan  pengelolaan  dana  zakat memiliki beberapa ketentuan, yaitu pertama , penghimpunan dan pengelolaan zakat haruslah perdaerah (tidak terpusat) dan terpisah dengan pendapatan Negara yang lain. Kedua , kegagalan Negara  dalam  mewajibkan  pembayaran  zakat,  tidak  serta-merta  menghapuskan  tanggung jawab  muzakki  terhadap  zakat,  sehingga  diganti  menjadi  pajak. Ketiga ,  lembaga  amil  zakat swasta  diperbolehkan  menghimpun  dan  mengelola  zakat,  jika  Negara  tidak  mampu  secara maksimal dalam pelaksanaannya (Qaradhawi, 2004).
Sedangkan  Sayyid  Sabiq  menegaskan  bagi  orang  yang  tidak  mau  membayar  zakat, bahwa  hakim  (Negara)  wajib  memaksa  untuk  membayar  zakat,  dan  diperbolehkan  untuk mewajibkan pembayaran denda atas kelalaiannya tersebut (Sabiq, 1944). Dalam hal ini Yusuf Qaradhawi sependapat dengan Sayyid Sabiq, merupakan kewajiban Negara untuk mengambil paksa zakat dari orang yang enggan menunaikannya (Qaradhawi, 1973).

## Relevansi Penghimpunan Dana Zakat Dengan Pemberdayaan
Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp46-59 Pp 46-59
Peranan  zakat  tidak  hanya  terbatas  kepada  pengentasan  kemiskinan.  Akan  tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat lainnya. Dapat diketahui bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya (Qaradhawi, 2005).
Zakat yang dihimpun dan dikelola secara professional dapat menjadi produktif, dapat menciptkan  lapangan  kerja,  membantu  peningkatan  kualitas  SDM  secara  terencana,  ikut mengembangkan usaha yang baik dari sudut pandang agama, dan lainnya. Singkatnya, banyak manfaat yang dapat diraih dari dana zakat yang dikelola secara profesional (Qomari, 2017).
Oleh  sebab  itu  setiap  umat  Islam  didorong  untuk  menjadi muzakki .  Setiap  orang diharapkan dapat mengambil bagian dalam pemberdayaan ekonomi. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan harus dijabarkan dan diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi. Prinsip  ini  menjadi  semakin  penting  ketika  usaha-usaha  yang  dijalankan  oleh  umat  masih lemah dan belum mampu bersaing karena berbagai keterbatasan. Dukungan tersebut antara lain dengan  memilih  produk  yang  dihasilkan  dan  memanfaatkan  jasa  yang  ditawarkan  serta mendukung terciptanya jaringan bisnis yang kuat dan luas (Qaradhawi, 2005).

## KESIMPULAN
Zakat  adalah  salah  satu  rukun  Islam  yang  berbeda  posisinya  dibandingkan  dengan rukun-rukun  yang  lain.  Kalau  rukun-rukun  yang  lain  dilakukan  lebih  banyak  dalam  upaya membangun  dan  memperkokoh  hubungan  antara  makhluq  dan  khaliq  atau  antara  seorang mukmin  dengan  Rabbnya  saja,  maka  zakat,  di  samping  itu  punya  dimensi  lain,  yaitu membangun hubungan antara sesama, antara yang kaya dan yang miskin atau antara muzakki dan mustahiq. Malah lebih dari pada itu antara pemerintah sebagai pelaksana dengan muzakki dan mustahiq.
Zakat  adalah  ibadah  yang  bercorak  sosial-ekonomi,  merupakan  bagian  dari  sistem moneter  dan  sosial  Islam  yang  sangat  penting  dalam  pemberdayaan,  harmonisasi,  dan kesejahteraan umat. Kedudukannya yang sangat strategis ini menuntut umat Islam untuk benar- benar  memperhatikan  dan  mengupayakan  penghimpunan  dan  pemberdayaannya  secara maksimal, sehingga mampu mengatasi berbagai kesenjangan dan persoalan ekonomi dan sosial masyarakat Islam.
Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp46-59 Pp 46-59
Selanjutnya,  berdasarkan  analisa  mengenai  kontroversi  konsep  zakat  menurut pemikiran  Sayyid  Sabiq  dan  Yusuf  Qaradhawi,  kesimpulan  yang  didapat  adalah  adanya kesamaan pemikiran antara kedua ulama bahwa Negara memiliki kewajiban untuk memaksa muzakki yang tidak mau membayar zakat. Lebih spesifik lagi, Yusuf Qaradhawi menjelaskan beberapa ketentuan dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat, di antaranya penghimpunan dan  pengelolaan  zakat  haruslah  perdaerah  (tidak  terpusat)  dan  terpisah  dengan  pendapatan Negara yang lain; kegagalan Negara dalam mewajibkan pembayaran zakat tidak serta-merta menghapuskan tanggung jawab muzakki terhadap zakat sehingga diganti menjadi pajak; dan lembaga amil zakat swasta diperbolehkan menghimpun dan mengelola zakat jika Negara tidak mampu secara maksimal dalam pelaksanaannya.

## REFERENSI
Aedy,  Hasan.  (2011).  Teori  dan  Aplikasi  Ekonomi  Pembangunan  Perspektif  Islam, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Al-Jaziry,  A.  (2003) Al-Fiqh  Ala  al-Madzahib  al-Arba’ah .  Juz  1.  Beirut:  Daar  al-Kutub  al- Ilmiah.
Al-Ju’fi, M. bin I. A. A. al-B. (1987) Sahih al-Bukhari . Juz 1. Beirut: Daar Ibnu Katsir.
Al-Ma’lufi, A. L. (1996) Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A’lam . Beirut: Daar al-Masyriq.
Anshori, A. H. (1996) Ensiklopedi Islam . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Armando, N. M. (2005) Ensiklopedi Islam . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. (2009). Pedoman Zakat, Cet. 10, Semarang: Pustaka Rizki Putra,
Asnaini. (2008). Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Dahlan, A. A. (1997) Ensiklopedi Hukum Islam . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Hafihuddin,  Didin,  (2002).  Panduan  Praktis  Tentang  Zakat,  Infak,  Sedekah,  Jakarta,  Gema Insani.
Hasibuan, Z. E. (2016) ‘Optimalisasi Zakat dalam Ekonomi Islam’, Al-Maqasid , 2(1).
Mandzur, I. (1988) Lisan al-Arab . Kairo: Daar al-Ma’arif.
Purwatiningsih, A. P., Adinugraha, H. H. and Anas, A. (2018) ‘Peran Tingkat Pendidikan dan
Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp46-59 Pp 46-59
Keikutsertaan Kajian Fiqh pada Praktik Filantropi’, Al-Urban , 2(1).
Qaradhawi, Y. (1973) Fiqh al-Zakah . Juz 1. Beirut.
Qaradhawi, Y. (1994) Fatwa Qaradhawi: Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah . Surabaya: Risalah Gusti.
Qaradhawi, Y. (2003) Perjalanan Hidupku I . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Qaradhawi, Y. (2004) Hukum Zakat (Law of Zakat) . Bogor: Pustaka Litera Antarnusa.
Qaradhawi, Y. (2005) Spektrum Zakat . Jakarta: Zikrul Hakim.
Qaradhawi, Y. (2007) Hukum Zakat . Cet ke-2. Jakarta: Lentera Antar Nusa.
Qomari, N. (2017) ‘Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan’, Iqtishodia , 2(2).
Rais, I. (2009) ‘Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat’, Al-Iqtishad , 1(1). doi: 10.15408/aiq.v1i1.2456.
Republika (2012) ‘Kolom Dunia Islam’.
Ridlo, A. (2014) ‘Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam’, A-’Adl , 7(1).
Riyadi, F. (2015) ‘Kontroversi zakat profesi pesrpektif ulama kontemporer’, ZISWAF , 2(1).
Sabiq, S. (1944) Fiqh al-Sunnah . Juz 1. Kairo: Al-Fathu Li al-I’lam al-Araby.
Sabiq, S. (1987) Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh H. Kamaluddin A. Marzuki . Bandung.
Sugiono (2014) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D . Bandung: Alfabeta.
Sulaiman, S. (2016) ‘Legalistas Syar’i Zakat Profesi’, Syari’ah , 5(1).
Syafiq, A. (2016) ‘Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat’, ZISWAF , 3(1).
Talimah,  I.  (2001) Al-Qaradhawi  wa  al-Fiqh,  terjemahan  Samson  Rahman  “Manhaj  Fiqh Yusuf Qaradhawi” . Cet ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Ulza,  E.  and  Kurniawan,  H.  (2018)  ‘Strategi  Pemberdayaan  Pembangunan  Sosial  melalui Gerakan Filantropi Islam’, Al-Urban , 2(1).
Yusuf al-Qaradhawi (2019) www.wikipedia.or.id .
Zuhaily, W. (1985) Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu . Juz 2. Damaskus: Daar al-Fikr.