## Implikasi Pencegahan ke Luar Negeri bagi WNI yang Terlibat Persoalan Hukum berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia
Rachman Maulana Kafrawi, Bambang Ariyanto, Kamarudin Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah rachmanmaulana@hangtuah.ac.id

## Abstrak
Fungsi  dan  peranan  keimigrasian  Indonesia  adalah  sebagai  mencegah,  sebagai pengatur  lalu  lintas  orang  masuk  atau  ke  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia sesuai  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2011  Tentang  Keimigrasian.  Penelitian  hukum  ini  difokuskan  untuk  mengetahui Implikasi  pencegahan  ke  luar  negeri  terhadap  WNI  ke  luar  negeri  berdasarkan perspektif  HAM.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif. Penelitian  ini  memperoleh  kesimpulan  Regulasi  di  Indonesia  yang  mengatur mengenai pencegahan WNI keluar negeri sudah sesuai dengan nilai-nilai  dan norma yang terkandung di dalam ideologi negara yaitu Pancasila dan Konstitusi negara yaitu UUD 1945. Sehingga pencegahan yang dilakukan oleh petugas imigrasi kepada orang yang diduga terlibat dalam kasus hukum yang akan ke luar wilayah negara Indonesia sudah  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Kemudian  terkait  pencegahan  juga  bukan bentuk  pembatasan  hak  asasi  manusia,  karena  HAM  di  Indonesia  adalah  HAM keseimbangan  dengan  kewajiban  asasinya  sebagai  anggota  masyarakat.  Penggunaan HAM  di  Indonesia  tidak  dapat  dilakukan  tanpa  memperhatikan  kewajiban  asasi, dengan kata lain HAM tidak dapat dipergunakan secara mutlak.
Kata Kunci:  Pencegahan WNI; Persoalan Hukum; Hak Asasi Manusia.

## Abstract
The function and role of Indonesian immigration is to prevent, as a traffic controller people  enter or leave the territory  of the Republic  of Indonesia  in accordance  with what  is stated  in the  Law  Law  of the  Republic  of Indonesia  Number  6 of 2011 concerning Immigration. This legal research focused on knowing the implications of prevention   abroad   for   Indonesian   citizens   abroad   based   on  a  human   rights perspective . The  research  method  used  is normative  juridical . This  research concludes  that  the  regulations  in Indonesia  which  regulate  the  prevention  of Indonesian citizens abroad is in accordance  with the values and norms contained in the in the state  ideology , namely  Pancasila  and the state  Constitution , namely  the 1945 Constitution prevention carried out by immigration officers to people suspected of being involved in cases The law that will go outside the territory of the Indonesian state is in accordance with the applicable rules. Then related to prevention, it is also not a form of limiting human rights, because human rights are Indonesia is a human rights balance with its human obligations  as a member of society. The use of human rights  in  Indonesia   cannot   be  carried   out  without   paying   attention   to  human rights obligations, in other words, human rights cannot be used absolutely.
Keywords: Prevention of Indonesian Citizens; Legal Issues; Human rights.

## PENDAHULUAN
Globalisasi  dapat  dicirikan  sebagai perkembangan komunikasi global yang  terjadi  secara  cepat,  sementara melalui pergerakan massa memungkinkan manusia saling mengenal banyak hal. Globalisasi juga diidentikan  dengan  internasionalisasi, artinya terdapat
aktivitas meningkatnya  hubungan  internasional. Dalam  hal  ini  masing-masing  negara tetap  mempertahankan  identitasnya masing-  masing, namun menjadi semakin tergantung satu sama lain. 1
Adanya  perkembangan  bangsa  yang cepat  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan dan  teknologi.  Perkembangan  tersebut disamping  mempunyai  dampak  positif bagi  kehidupan  manusia  antara  lain peningkatan hubungan masyarakat
yang  pesat  di  bidang  perekonomian dan di bidang perdagangan internasional, 2 tetapi  juga  membawa dampak  negatif  yang  dapat  merugikan orang perorangan, masyarakat,
1 Mudiarti  Trisnaningsih,  ‘ Peranan
Hukum di Era Globalisasi ’, Litigasi FH Unpas 1338, 1348, 2012, h. 13.
2 Romli  Atsasmita, Kapita  Selekta hukum  Pidana  dan  Kriminologi ,  Mandar Maju, Bandung 1995, h. 1.
dan/atau  negara  jika  dikaitkan  dengan pelanggaran tindak pidana yang melewati  batas  yurisdiksi  sebuah negara,  seperti  tindak  pidana  korupsi, tindak  pidana  terorisme,  dan  tindak pidana pencucian uang. 3
Dengan  sistem  pencegahan  yang  baik yang  dapat  terintegrasi  langsung  ke daftar  pencegahan  pusat  di  setiap wilayah  kantor  keimigrasian  di  daerah diharapkan  langsung  dapat  melakukan kewenangannya untuk mencegah tanpa harus  menunggu  lama  perintah  dari pusat. Fungsi dan peranan keimigrasian  Indonesia  adalah  sebagai mencegah, sebagai pengatur lalu lintas orang  masuk  atau  ke  luar  wilayah Negara  Republik  Indonesia  sesuai yang  tertuang  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun
2011 Tentang Keimigrasian. Pencegahan dalam Keimigrasian merupakan  larangan  yang  bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu  untuk  ke  luar  dari  wilayah Negara Republik Indonesia 3 Mosgan Situmorang, “ Perbandingan  Hak  dan  Kewajiban  Negara dalam  Pemberian  Bantuan  Timbal  Balik” , Laporan  Hasil  Penelitian,  BPHN,  Jakarta 2012, h. 2-3.
berdasarkan  alasan  tertentu  dalam waktu  tertentu,  dan  orang  tertentu dalam  pengertian  di  atas  ditujukan kepada  warga  negara  Asing  maupun warga  negara  Indonesia  yang  akan  ke luar Wilayah Indonesia.
Adanya  permasalahan  hukum  tersebut menyebabkan besar kemungkinan seseorang  warga  Negara  Indonesia yang  terlibat  masalah  hukum  dapat seenaknya meninggalkan wilayah Negara  Indonesia.  Beberapa  kasus aktual  yang  terjadi  saat  ini  seperti tersangka kasus korupsi yang melarikan  diri  ke  luar  negeri  dan  aset hasil  korupsi  yang  berada  di  luar negeri  merupakan  tantangan  bagi aparat  penegak  hukum  di  Indonesia untuk dapat menangkap tersangka atau terpidana  di  luar  yurisdiksi  sistem
peradilan Indonesia
sekaligus mengembalikan  aset hasil  tindak
korupsi   tersebut.
O.C.  Kaligis  menjelaskan  bahwa segala  bentuk  upaya  paksa,  perlakuan yang  tidak  adil  pada  hakikatnya merupakan  pelanggaran  HAM. 4 Oleh karena  itu  pembatasan  hak  seorang
4 Ibid . OC. Kaligis, h. 116.
warga  negara  untuk  ke  luar  masuk wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah  dan  HAM,  karena  negara menjamin  kebebasan  setiap  warga negara  Indonesia  berhak  ke  luar  atau masuk ke wilayah Indonesia. 5 Menurut Djoko Prakoso, pencegahan dan penangkalan seseorang untuk melakukan  perjalanan  dari  dan  ke wilayah  Republik  Indonesia  pada hakikatnya  merupakan  pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang yang dilindungi undang-undang. 6
Oleh  karena  itu,  warga  Negara  yang terlibat  dalam  masalah  hukum  yang berpotensi akan meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia bisa secara cepat  dicegah  dengan  adanya  aturan yang  mengatur  hal  tersebut.  Imigrasi selaku pihak yang memilik otoritas 7 di
5 Hadi Setia Tunggal, 2010, Peraturan Perundang-Undangan Keimigrasian ,  Harvarindo,  Jakarta,  2010,  h.
26.
6 Djoko Prakoso , Tugas-Tugas Kejaksaan  di  Bidang  Non  Yustisial, Bina Aksara, Jakarta 1989, h. 149.
7 Otoritas  adalah  1)  kekuasaan  yang sah  yang  diberikan  kepada  lembaga  dalam masyarakat  yang  memungkinkan  pejabatnya menjalankan fungsinya; 2) hak untuk bertindak;  3)  kekuasaan,  dan  kewenangan;  4)
wilayah perbatasan bisa menjadi bagian  terdepan  dari  upaya  membantu mencegah  keluarnya  warga  Negara yang  terlibat  masalah  hukum  terutama pada  upaya  pemberantasan  tindak pidana korupsi.
Pada  dasarnya  pencegahan  warga Negara  Indonesia  yang  ingin  ke  luar wilayah  Republik  Indonesia  adalah pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang yang dilindungan oleh  undang-undang.  Namun  apakah dengan tujuan untuk melindungi kepentingan  Negara  dan  kepentingan masyarakat  umum  perlu  dilakukan pencegahan  untuk  warga  Negara Indonesia  yang  terlibat  masalah  yang ingi  keluar  dari  wilayah  Negara
Republik Indonesia. Karena
pencegahan  tersebut  sangat  perlu dilakukan  terhadap  warga  Negara Indonesia  yang  mengganggu  dan mengancam  stabilitas.  Berdasarkan dari  latar  belakang  di  atas  maka penulis  melakukan  suatu  penelitian dengan  judul  “ Implikasi  Pencegahan ke  Luar  Negeri  bagi  Warga  Negara
hak  melakukan  tindakan  atau  hak  membuat peraturan untuk memerintah orang lain.
Indonesia  yang  Terlibat  Masalah Hukum di Indonesia”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ). 8 Pendekatan  penelitian  yang  digunakan diurai  secara  eksplanatori  dengan menjelaskan  suatu  fenomena  ke  luar negeri  bagi  warga  negara  Indonesia yang  terlibat  kasus  hukum  untuk menjelaskan  hubungan  antar  variabel penelitian. 9

## PEMBAHASAN
1. Lembaga yang Berwenang
Mengajukan  Pencegahan  Warga Negara Indonesia Keluar Negeri Pencegahan  pada  dasarnya  merupakan pembatasan  terhadap  hak  seseorang dan  pembatasan  hak  ini  bertentangan dengan  asas  praduga  tak  bersalah, sekaligus melanggar hak asasi
8 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  2016, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Raja Grafindo Persada : Jakarta, Hal 164-166
9 Irwansyah.  (2020).  Penelitian  Hukum, Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 41.
manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Kekuasaan Kehakiman,
ditentukan  bahwa:  Setiap  orang  yang disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya  dan  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu maka  pembatasan  hak  seseorang  yang diduga  telah  melakukan  tindak  pidana korupsi  melalui  pelarangan  untuk bepergian  keluar  negeri  dan  statusnya belum  ada  putusan  pengadilan  yang mempunyai  kekuatan  hukum  yang tetap, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara.
Peraturan Keimigrasian Indonesia
mengenal  istilah  cekal  digunakan dalam arti pencegahan dan
penangkalan. 10 Masyarakat awam
mungkin hanya mengenal  istilah cekal terhadap  orang-orang  yang  dilarang untuk meninggalkan
wilayah
Indonesia.  Yang  dimaksud  dengan
10 Djoko Prakoso, Tugas-Tugas
Kejaksaan  di  Bidang  Non  Yustisial ,  Bina Aksara, Jakarta, 1989, h. 147.
pencegahan  adalah  larangan  yang bersifat  sementara  terhadap  orang- orang  tertentu  untuk  keluar  Indonesia berdasarkan alasan-alasan tertentu. 11
Sementara  itu  tersangka  Koruptor dalam menghindari hukum di Indonesia  berupaya  untuk  melarikan diri  dari  Indonesia  dengan  membawa seluruh  hasil  korupsi  yang  sudah mereka  kumpulkan,  sehingga  sulit untuk  menangkap  dan  membawa mereka  ke  pengadilan.  Menghadapi kemungkinan  yang  demikian  dan  agar hasil  korupsi  yang  telah  dijarah  tidak dilarikan  ke  luar  negeri,  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002 memberikan kewenangan kepada Komisi  Pemberantasan  Korupsi  untuk melakukan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kewenangan  Komisi  Pemberantasan Korupsi melakukan pencegahan terhadap tersangka koruptor yang akan melarikan  diri  ke  luar  negeri,  diatur dalam Pasal 6, yaitu Komisi Pemberantasan  Korupsi  berwenang
11 Chaerudin, et. el, Strategi Pencegahan  dan  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana  Korupsi ,  Refika  Aditama,  Bandung, 2008, h. 34.
memerintahkan  kepada  instansi  yang terkait  untuk  melarang  seseorang bepergian ke luar negeri (Pasal 6 huruf c  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002).
Dasar  hukum  pencegahan  terhadap warga  Negara  Indonesia  diatur  dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Keimigrasian, yang memberikan kewenangan kepada penegak  hukum  di  Indonesia  untuk melakukan  pencegahan  dalam  upaya penegakan hukum. Pencegahan seorang warga negara  Indonesia untuk melakukan  perjalanan  ke  luar  negeri didasarkan  pada  Surat  Keputusan pencegahan dari instansi yang berkepentingan yang meminta Menteri Hukum  dan  HAM  melalui  Dirjen Imigrasi  agar  nama  yang  terkena pencegahan  dimasukkan  ke  dalam daftar pencegahan dan untuk melaksanakan pencegahan.
Daftar  pencegahan  adalah  daftar  yang memuat  identitas,  alasan,  dan  jangka waktu seseorang yang terkena pencegahan ataupun penangkalan yang dapat  berupa  barang  cetakan  maupun media  elektronik.  Dalam  Pasal  94
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ditentukan bahwa: Pencegahan ditetapkan  dengan  keputusan  tertulis.
Dan memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena pencegahan;  alasan  pencegahan;  dan jangka  waktu  pencegahan.  Keputusan sebagaimana  dimaksud  disampaikan dengan  surat  tercatat  kepada  orang atau orang-orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh)  hari  terhitung  sejak  tanggal penetapan.
Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor  30  Tahun 1994,  alasan dilakukan pencegahan terhadap seseorang harus secara tegas ditentukan dalam keputusan pencegahan.
Lamanya waktu pencegahan  atas  orang-orang  yang terkena  pencegahan  dengan  masa berlaku  selama  6  (enam)  bulan  dan dapat  diperpanjang  paling  banyak  2 (dua)  kali,  yang  masing-masing  tidak lebih  dari  6  (enam)  bulan.  Dengan perkataan lain, masa berlaku pencegahan  maksimal  18  (delapan belas)  bulan  atau  satu  setengah  tahun, dan bilamana akan dilakukan
perpanjangan  masa  pencegahan,  maka dalam  surat  keputusan  perpanjangan masa pencegahan harus disertai dengan  alasan  perpanjangannya.  Telat ditentukan dalam Undang-Undang
Nomor  Pasal  97  Undang-Undang  No.
6 Tahun 2011. 12 2. Implementasi Konvenan Internasional  tentang  Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pengaturan Hukum di Indonesia Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian  di  Indonesia,  pemerintah melalui  Direktorat  Jendral  Imigrasi melaksanakan suatu politik keimigrasian yang bertujuan melindungi  kepentingan  bangsa  dan menyelaraskan  apa  yang  menjadi tujuan  nasional.  Oleh  karenanya,
peraturan keimigrasian dibuat
sedemikian rupa oleh pemerintah guna melindungi  kepentingan  nasional. 13
12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
13 M  Alvi  Syahrin,  “Refleksi Hubungan  Negara,  Warga  Negara,  Dan Keimigrasian,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014),
https://www.researchgate.net/publication/3307
53225_Refleks
i_Hubungan_Negara_Warga_Negara_dan_Kei migrasian;  M  Alvi  Syahrin,  “Penegasan  Asas Kewarganegaraan  Dalam  UU  No.  12  Tahun 2006,”  Bhumi  Pura  (Jakarta:  Direktorat
Setiap  negara  menerapkan  tindakan- tindakan  yang  berwujud  pencegahan terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar  dari  wilayah  Indonesia  atas  alas hukum  tertentu.  Hal  ini  dilakukan semata-mata  demi  menjaga  tegaknya keutuhan negara.
Dalam  Pasal  15  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  disebutkan bahwa,  “Setiap  orang  dapat  ke  luar Wilayah  Indonesia  setelah  memenuhi persyaratan  dan  mendapat  Tanda  Ke luar  dari  Pejabat  imigrasi”.  Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah  harus  berdasarkan  atas hukum,  karena  dalam  negara  hukum terdapat  prinsip wetmatigheid  van bestuur atau  asas  legalitas.  Asas  ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang  yang  diberikan  oleh  suatu peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  maka  segala  macam  aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang  yang  dapat  mempengaruhi atau  mengubah  keadaan  atau  posisi
Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/3307 53116_Penega san_Asas_Kewarganegaraan_dalam_UU_No_
12_Tahun_200 6.
hukum warga masyarakatnya. 14 Secara konseptual Tindakan
pencegahan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan kewenangan mutlak yang  dimiliki  sebuah  negara  dalam rangka  menjalankan  kedaulatan  yang dimiliki  dan  dilakukan  dalam  rangka melakukan  pengaturan  lalu  lintas orang  yang  ke  luar  masuk  wilayah negara tersebut.
Tindakan  pemerintah  dalam  hal  ini Pejabat  Imigrasi  tidak  serta  merta dapat  mencegah  setiap  orang  yang hendak  ke  luar  Wilayah  Indonesia, namun  hanya  terhadap  orang  yang tidak memiliki dokumen yang sah dan masih berlaku, diperlukan untuk
kepentingan penyidikan atas permintaan  pejabat  yang  berwenang, atau  namanya  termasuk  dalam  daftar pencegahan.  Namun  dalam  keadaan mendesak  pejabat  yang  berwenang dapat meminta secara langsung kepada
14 M  Alvi  Syahrin,  “Memaksimalkan Peran  Imigrasi  Di  Perbatasan,”  Bhumi  Pura (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Imigrasi,  2015), https://www.researchgate.net/publication/3307 53139_Memak simalkan_Peran_Imigrasi_di_Perbatasan.
Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan. 15
Mien  Rukmini  menegaskan  beberapa dokumen  resmi  telah  mengisyaratkan tentang  hak  asasi  manusia  pada umumnya, dan khususnya Asas Persamaan  Kedudukan  Dalam  Hukum (APTBH)  dan  Asas  Praduga  Tak Bersalah  (APTB).  Dalam  Mukadimah Kode  Hukum  Hammurabi  sekitar 2.100  tahun  sebelum  Masehi  telah mengisyaratkan  bahwa  Kode  Hukum ini  diundangkan  antara  lain  untuk membawa  keadilan  dalam  negara, untuk  memberantas  yang  jahat  dan murka, agar yang kuat  tidak menindas yang lemah ( to make justice appear in the land, to destroy the evil and wicked that  the  strong  might  not  oppress  the weak ). 16
Selanjutnya, pengaturan asas persamaan  kedudukan  di  hadapan hukum serta asas praduga tak bersalah dalam instrumen internasional
15 M  Alvi  Syahrin,  “Reorientasi Fungsi  Imigrasi  Indonesia,”  in  Imigrasi  Di Batas  Imajiner  (TPI  Soekarno  Hatta),  1st  ed., vol.  1  (Jakarta:  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Khusus  Soekarno  Hatta,  2016),  89–102, https://www.researchgate.net/publication/3305 34295_Reorie ntasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia.
16 Ibid , Rukmini, h. 22.
ditemukan di dalam Universal
Decleration  of  Human  Right yang
diumumkan pada tanggal 10 Desember
1948.  Di  mana  UDHR  ini  mengatur tentang  hak  asasi  manusia,  menurut Dardji Darmodihardjo 17 HAM mencakup:
1. Hak-hak  asasi  pribadi  atau
“ the  personal  rights ”,  yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama,  kebebasan  bergerak dan sebagainya; 2. Hak-hak asasi ekonomi atau  “ the  property  rights ”,
yaitu  hak  untuk  memiliki
sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya; 3. Hak-hak asási untuk mendapatkan pengakuan yang  sama  dalam  hukum dan pemerintahan atau
yang  biasa  disebut  “ the rights of legal equality ”;
17 Dardji  Darmodihardjo,  et.el,  ,
Santiadji  Pancasila ,  Usaha  Nasional  Jakarta, 1981, h. 8081.
4. Hak-hak  politik  atau  the political  rights  yaitu  hak untuk  ikut  serta  dalam pemerintahan,  hak  pilih (memilih  dan  dipilih  dalam pemilihan umum), hak mendirikan  partai  potitik dan sebagainya;
5. Hak-hak  asasi  sosial  dan kebudayaan atau “ the social  and  cultural  rights ”, misalnya, hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya; 6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cana peradilan dan penangkapan, penggeledahan, peradilan
dan sebagainya.
Asas  yang  mengatur  perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan  di  dalam  Undang-Undang tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1970
sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009.
Asas  persamaan  di  dalam  hukum  dan asas  praduga  tak  bersalah  mempunyai kaitan yang erat dalam penegakan hak asasi  manusia  menurut  Mien  Rukmini sebagaimana  dikutip  O.C.  Kaligis menyatakan bahwa: Implementasi HAM  pada  sistem  peradilan  pidana merupakan masalah yang sangat penting karena berkaitan dengan adanya  hak  tersangka  dan  terdakwa yang  harus  dilindungi. 18 Menurut  M. Solly  Lubis  yang  dimaksud  dengan “kedudukan yang sama dalam hukum” dalam  Pasal  27  ayat  (1)  itu  adalah meliputi  baik  bidang  hukum  privat maupun  hukum  publik,  sehingga karenanya setiap warga negara mempunyai  hak  untuk  mendapatkan perlindungan  dengan  mempergunakan kedua  kelompok  hukum  tersebut  dan jika ditilik selanjutnya.
Maka  tampak  bahwa  “hukum”  yang dimaksud sebagai alat, sudah
mencakup  segi-segi  keperdataan  dan kepidanaan, serta cabang-cabang
18 Ibid.
hukum  publik  lainnya,  seperti  Hukum
Tata Negara, Hukum
Tata Pemerintahan,  Hukum  Acara  Pidana/ Perdata dan sebagainya, di dalam Pasal 27  ayat  (1)  UUD  1945  tersebut  telah tercakup semua hak-hak hukum seperti disebutkan di dalam UUD. 19
Andi Hamzah dalam kaitannya dengan asas  persamaan  di  dalam  hukum  dan asas praduga tak bersalah menegaskan bahwa:  “Setiap  orang  berhak,  atas dasar persamaan hukum yang sepenuh- penuhnya,  untuk  ditinjau  kembali permasalahannya,  secara  adil  dan terbuka  oleh  pengadilan  yang  terbuka merdeka  dan  tidak  memihak,  baik dalam  menetapkan  hak-hak,  maupun dalam  setiap  tuntutan  pidana  yang ditujiikan terhadap mereka”. 20
Pada  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor 48  Tahun  2009  mengatur  tentang  asas praduga  tak  bersalah  menegaskan bahwa:  Setiap  orang  yang  disangka, ditangkap,  ditahan,  dituntut  dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib
19 M.  Solly  Lubis, Pembahasan UUD  1945 ,  Alumni,  Bandung,  1975, h.112.
20 Andi  Hamzah, Perlindungan  Hak
Asasi  Manusia  Dalam  KUHAP ,  Bina  Aksara, Jakarta, 1985, h. 31.
dianggap  tidak  bersalah  sebelum  ada putusan  pengadilan  yang  menyatakan kesalahannya  dan  telah  memperoleh kekuatan hukum yang tetap. O.C.  Kaligis  menjelaskan  bahwa segala  bentuk  upaya  paksa,  perlakuan yang  tidak  adil  pada  hakikatnya merupakan  pelanggaran  HAM. 21 Oleh karena  itu  pembatasan  hak  seorang warga  negara  untuk  keluar  masuk wilayah Indonesia
merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah  dan  HAM,  karena  negara menjamin  kebebasan  setiap  warga negara  Indonesia  berhak  keluar  atau masuk ke wilayah Indonesia. 22
Menurut  Djoko  Prakoso,  pencegahan dan  penangkalan  seseorang  untuk melakukan  perjalanan  dari  dan  ke wilayah  Republik  Indonesia  pada hakikatnya  merupakan  pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang yang dilindungi undang-undang. 23
21 Ibid . OC. Kaligis, h. 116.
22 Hadi Setia Tunggal, 2010, Peraturan Perundang-Undangan Keimigrasian ,  Harvarindo,  Jakarta,  2010,  h. 26. 23 Djoko Prakoso , Tugas-Tugas
Kejaksaan  di  Bidang  Non  Yustisial, Bina Aksara, Jakarta 1989, h. 149.
Pencegahan  dan  penangkalan  pada hakekatnya merupakan upaya pembatasan terhadap hak asasi manusia,  karena  bertentangan  dengan prinsip  internasional  bahwa  setiap orang berhak untuk melakukan perjalanan  keluar  maupun  masuk  ke wilayah  suatu  negara.  Kemerdekaan dan  kebebasan  merupakan  hak  asasi manusia,  tetapi  bukanlah  kebebasan yang  liar  tanpa  batas.  Mien  Rukmini menegaskan implementasi HAM harus senantiasa dikaitkan dengan kewajiban asasi  sebagai  bagian  dari  masyarakat. Oleh  karena  itu  hak  dan  kewajiban asasi manusia di Indonesia adalah dwi- tungggal. 24 Penghayatan masing- masing hak tersebut tidak bisa sepenuhnya,  oleh  karena  dibatasi  oleh hak-hak  orang  lain  atau  hak-hak pemerintah. 25
Negara  hukum  Indonesia  mengenal dan  menjamin  HAM  yang  bukan individualisme,  HAM  di  Indonesia adalah  HAM  keseimbangan  dengan kewajiban  asasinya  sebagai  anggota
24 Ibid , Rukmini, h. 93.
25 Marbangun  Hardjowirogo, Hak- Hak  Manusia:  Isyu  yang  Tiada  Habisnya Minta  Perhatian ,  Yayasan  Idayu,  Jakarta, 1981, h. 7.
masyarakat.  Penggunaan  HAM  di Indonesia  tidak  dapat  dilakukan  tanpa memperhatikan kewajiban asasi, dengan  kata  lain  HAM  tidak  dapat dipergunakan  secara  mutlak.  Padmo menegaskan  bahwa  hanya  secara teoritis  kita  dapat  membayangkan  hak manusia yang mutlak, tanpa
memerlukan perumusan dalam hubungannya dengan masyarakat. 26 Bangsa Indonesia memandang Pancasila merupakan pandangan
hidup, dan memandang bahwa kebahagiaan  manusia  akan  tercapai jika  dikembangkan  hubungan  yang selaras,  serasi  dan  seimbang  antara individu dengan Iingkungannyai.
Hubungan  yang  selaras,  serasi  dan seimbang  atau  harmonis  itu  sifatnya tidak bersifat mutlak melainkan dijiwai nilai-nilai  kelima  sila  dari  Pancasila sebagai  satu  kesatuan  yang  bulat  dan utuh.  Mien  Rukmini  menegaskan bahwa  sistem  politik  yang  dijiwai Pancasila  itu  ialah  demokrasi,  yaitu demokrasi  Pancasila.  Oleh  karena  itu pola pandang Pancasila
ini
26 Padmo Wahyono, Indonesia
Negara  Berdasarkan  atas  Hukum ,  Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1986, h. 160.
memberikan corak dan warna terhadap HAM serta implementasinya di Indonesia. 27 Undang-Undang Dasar 1945
menjamin pula bahwa Indonesia bukan hanya  sekadar  negara  hukum  dalam arti  formal  atau  dalam  arti  sempit, melainkan  negara  hukum  dalam  arti materil atau dalam arti luas. Ketentuan tersebut  dipertegas  oleh  alinea  ke-4 Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945  yang  menegaskan:  Kemudian daripada  itu  untuk  membentuk  suatu Negara  Indone-  sia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk rnemajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengaturan  suatu  asas,  dalam  hal  ini asas  praduga  tak  bersalah  sebagai HAM, untuk menegakkan dan melindunginya  sesuai  dengan  prinsip negara hukum yang demokratis, adalah diperlukan.  Hal  ini  sejalan  dengan ketentuan Pasal 281 ayat (5)
27 Ibid , Rukmini, h. 59.
Perubahan  (Amandemen)  kedua  UUD 1945  yang  menyatakan:  “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia  sesuai  dengan  prinsip  negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin,  diatur,  dan  dituangkan  dalam peraturan perundang-undangan”. HAM di Indonesia
dalam implementasinya harus senantiasa dikaitkan  dengan  kewajiban  asasi sebagai  bagian  dari  masyarakat.  HAM yang  dilandasi  falsafah  integralistik dalam  Pancasila  itu  bermuara  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  sebagaimana terkandung  dalam  sila  pertama.  Sila tersebut mengandung pengertian bahwa  orang  yang  beragama  tentu dalam  kehidupan  bermasyarakat  lebih mengutamakan  kewajiban  bagi  umat manusia.  Oleh  karena  itu  penggunaan HAM  di  Indonesia  harus  diimbangi dengan  kewajiban  asasi  sehingga  hak dan kewajiban merupakan dwi tunggal.  Pembatasan  ini  dimaksudkan untuk menjaga keselarasan, dan keseimbangan  antara  hak  asasi  yang dimiliki  seseorang  dengan  hak  asasi orang lain, bahkan hak negara. Dengan
demikian  dalam  HAM  di  Indonesia secara  implisit  terkandung  kewajiban asasi.
Pengertian  tersebut  mengandung  arti bahwa suatu kepentingan dan keselamatan  negara  atau  moral  umum atau  ketahanan  nasional  merupakan alasan  bagi  pembatasan  pelaksanaan HAM.  Pembatasan  itu  harus  selalu dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Semakin luas pembatasan  dilakukan,  perlindungan hak asasi semakin berkurang. Rukmini menegaskan  Indonesia  negara  yang berdasarkan  atas  hukum,  hukumlah yang  menjadi  rambu-rambu  pembatas, yang  menjadi  aturan  permainan  bagi penggunaan  HAM  di  Indonesia.  Atas dasar  hukum  itu  pula,  negara  yang dipersonifikasi oleh pemerintah sebagai  organ  eksekutif  mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pembatasan. 28
Jika  kita  lihat  Penangkapan  dalam Pasal  1  angka  20  KUHAP  dinyatakan sebagai suatu tindakan penyidik berupa  pengekangan  sementara  waktu kebebasan  tersangka  atau  terdakwa
28 Ibid , Rukmini, h. 56.
apabila  terdapat  cukup  bukti  guna kepentingan penyidikan atau
penuntutan  dan  atau  peradilan  dalam hal serta cara yang diatur oleh undang- undang. Hakekatnya, setiap pengekangan seseorang
adalah perampasan kemerdekaan, oleh karena itu  pengekangan  dalam  penangkapan tersebut adalah perampasan Hak Asasi Manusia  (HAM).  Namun,  tindakan pengekangan  tersebut  telah  dilegalkan dengan syarat dan tata cara sebagaimana  diatur  dan  tunduk  pada peraturan  yang  melegalkan  tindakan tersebut.
Dalam konteks HAM,
dapat disimpulkan bahwa HAM dan kebebasan  dasar  manusia  tidak  dapat dilepaskan dari manusia pribadi, karena  tanpa  HAM  dan  kebebasan dasar  manusia  yang  bersangkutan kehilangan harkat dan martabat
kemanusiaannya. 29 Perlindungan
mengenai  HAM  tersebut  oleh  Negara
29 M Alvi Syahrin, “The Implementation of Non- Refoulement
Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia,” Sriwijaya Law Review 1, no. 2
(2017): 168– 178, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/
sriwijayalawreview/iss ue/view/7.
Republik Indonesia termasuk Pemerintah  berkewajiban,  baik  secara hukum  maupun  politik,  ekonomi, sosial  dan  moral,  untuk  melindungi dan  memajukan  serta  mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya  HAM  dan  kebebasan  dasar manusia. 30
Perlindungan  tersebut  diperuntukkan bukan  hanya  bagi  warga  masyarakat pada umumnya, melainkan juga perlindungan HAM diperuntukkan bagi  para  pelaku  tindak  pidana. 31 Hal itu  dikarenakan  bahwa  setiap  orang mempunyai  hak-hak  dasar  yang  harus dilindungi oleh negara dan pemerintah. Dengan demikian, penangkapan dalam konteks  HAM  harus  dikaitkan  dengan perlindungan  negara  terhadap  orang yang  ditangkap  baik  secara  teoritis maupun  praktiknya.  Aparat  penegak hukum  dituntut  untuk  memenuhi
30 M  Alvi  Syahrin,  “Perkembangan Konsep Nasionalisme Di Dunia,” Bhumi Pura (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Imigrasi,  2014), https://www.researchgate.net/publication/3307 53319_Perkem bangan_Konsep_Nasionalisme_di_Dunia.
31 M  Alvi  Syahrin,  “Jus  Cogens
Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000,”  Bhumi  Pura  (Jakarta:  Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/3307 76592_Jus_Co gens_dalam_Protokol_2000.
ketentuan  yang  berlaku  untuk  dapat dikatakan tidak
melakukan pelanggaran  HAM,  baik  berkaitan dengan  prosedur  dan  hak-hak  orang yang ditangkap serta keluarganya. 32

## KESIMPULAN
Pencegahan WNI ke luar negeri sudah sesuai  dengan  nilai-nilai  dan  norma yang  terkandung  di  dalam  Ideologi negara,  sehingga  pencegahan  yang dilakukam oleh petugas imigrasi kepada  orang  yang  diduga  terlibat dalam kasus hukum yang akan ke luar wilayah negara Indonesia sudah sesuai
dengan aturan yang berlaku.
Pencegahan  adalah  upaya  yang  tepat untuk dilakukan agar para pelaku tidak ke luar wilaya negara Indonesia, sebab nantinya akan menjadi persoalan untuk membawa  Kembali  pelaku  tersebut. Pencegahan  terhadap  WNI  juga bukan bentuk pembatasan hak asasi manusia, karena  HAM  di  Indonesia  adalah HAM keseimbangan dengan kewajiban  asasinya  sebagai  anggota
32 M Alvi Syahrin, “The Immigration Crime  and  Policy:  Implementation  of  PPNS Authorities  on  Investigation,”  JILS  3  (2018): 175, https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/art icle/view/275 12.
masyarakat.  Penggunaan  HAM  di Indonesia  tidak  dapat  dilakukan  tanpa memperhatikan kewajiban asasi, dengan  kata  lain  HAM  tidak  dapat dipergunakan  secara  mutlak.  Suatu kepentingan  dan  keselamatan  negara atau  moral  umum  atau  ketahanan nasional merupakan alasan bagi pembatasan pelaksanaan HAM.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Andi  Hamzah,  Perlindungan  Hak
Asasi Manusia Dalam KUHAP, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h. 31. Chaerudin,  et.  el,  Strategi  Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,
Refika  Aditama,  Bandung, 2008, h. 34.
Dardji Darmodihardjo, et.el, , Santiadji Pancasila,  Usaha  Nasional Jakarta, 1981, h. 8081. Djoko Prakoso, Tugas-Tugas Kejaksaan  di  Bidang  Non Yustisial, Bina Aksara, Jakarta 1989, h. 149.
Djoko Prakoso, Tugas-Tugas Kejaksaan  di  Bidang  Non Yustisial, Bina Aksara, Jakarta, 1989, h. 147. Djoko Prakoso, Tugas-Tugas Kejaksaan  di  Bidang  Non Yustisial, Bina Aksara, Jakarta 1989, h. 149. Djoko Prakoso, Tugas-Tugas Kejaksaan  di  Bidang  Non Yustisial, Bina Aksara,
Jakarta 1989, h. 149.
G.  Widiartama  dan  Brata,  Al-Wisnu, Pembaharuan  Hukum  Acara
Pidana,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2005, h. 12. Glissen, John, dan Frits Gorle, Sejarah
Hukum Suatu Pengantar,
(Penyadur)  Freddy  Tengker,
Refika  Aditama,  Bandung,
2007, h. 5.
Hadi  Setia  Tunggal,  2010,  Peraturan
Perundang-Undangan Keimigrasian, Harvarindo,
Jakarta, 2010, h. 26.
Hadi  Setia  Tunggal,  2010,  Peraturan
Perundang-Undangan
Keimigrasian, Harvarindo,
Jakarta, 2010, h. 26.
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/s riwijayalawreview/iss ue/view/7 .
I  Wayan  Parthiana,  Hukum  Pidana Internasional  dan  Ekstradisi, Yrama Widya, Bandung,
2004, h. 127.
M  Alvi  Syahrin,  “Jus  Cogens  Dalam
Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat
Jenderal Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/ publication/330776592_Jus_
Co
gens_dalam_Protokol_2000.
M  Alvi  Syahrin,  “Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan,”  Bhumi  Pura (Jakarta:  Direktorat  Jenderal Imigrasi,
2015), https://www.researchgate.net/ publication/330753139_Mem ak simalkan_Peran_Imigrasi_di _Perbatasan.
M  Alvi  Syahrin,  “Penerapan  Prinsip
Keadilan  Restoratif  Dalam Sistem Peradilan Pidana
Terpadu,”  Majalah  Hukum Nasional 1, no. 1 (2018): 97– 114, https://mhn.bphn.go.id/index. php/mhn/article/view/10/39 .
M  Alvi  Syahrin,  “Perkembangan
Konsep Nasionalisme Di
Dunia,” Bhumi Pura (Jakarta:
Direktorat  Jenderal  Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/ publication/330753319_Perk em bangan_Konsep_Nasionalism e_di_Dunia.
M  Alvi  Syahrin,  “Refleksi  Hubungan Negara,  Warga  Negara,  Dan Keimigrasian,”  Bhumi  Pura (Jakarta:  Direktorat  Jenderal
Imigrasi,
2014), https://www.researchgate.net/
publication/330753225_Refle ks i_Hubungan_Negara_Warga _Negara_dan_Keimigrasian; M  Alvi  Syahrin,  “Penegasan Asas Kewarganegaraan
Dalam  UU  No.  12  Tahun 2006,”  Bhumi  Pura  (Jakarta:
Direktorat  Jenderal  Imigrasi, 2014),
https://www.researchgate.net/ publication/330753116_Pene ga
san_Asas_Kewarganegaraan _dalam_UU_No_12_Tahun_
200 6. M  Alvi  Syahrin,  “Reorientasi  Fungsi Imigrasi Indonesia,” in
Imigrasi  Di  Batas  Imajiner (TPI Soekarno Hatta), 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi  Kelas  I  Khusus Soekarno  Hatta,  2016),  89– 102,
https://www.researchgate.net/ publication/330534295_Reor ie
ntasi_Fungsi_Imigrasi_Indon esia.
M  Alvi  Syahrin,  “The  Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation,” JILS 3 (2018): 175, https://journal.unnes.ac.id/sju /index.php/jils/article/view/2 75 12.
M Alvi Syahrin, “The Implementation of Non- Refoulement Principle  to  the  Asylum Seekers  and  Refugees  in
Indonesia,”  Sriwijaya  Law Review 1, no. 2 (2017): 168– 178.
M.  Solly  Lubis,  Pembahasan  UUD
1945, Alumni, Bandung,
1975, h.112.
Marbangun  Hardjowirogo,  Hak-Hak
Manusia:  Isyu  yang  Tiada Habisnya  Minta  Perhatian, Yayasan Idayu, Jakarta,
1981, h. 7.
Mien  Rukmini,  Perlindungan  HAM Melalui  Asas  Praduga  Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan  Dalam  Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, h. 113.
Mosgan  Situmorang,  “Perbandingan Hak  dan  Kewajiban  Negara dalam  Pemberian  Bantuan
Timbal Balik”, Laporan Hasil Penelitian,  BPHN,  Jakarta 2012, h. 2-3. Mudiarti Trisnaningsih, ‘Peranan
Hukum  di  Era  Globalisasi’,
Litigasi  FH  Unpas  1338, 1348, 2012, h. 13.
O.C.  Kailigis,  Perlindungan  Hukum atas  Hak  Asasi  Tersangka, Terdakwa  dan  Terpidana, Alumni,  Bandung,  2006,  h. 25.
Otoritas adalah 1) kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga  dalam  masyarakat yang memungkinkan pejabatnya menjalankan fungsinya;  2)  hak  untuk bertindak;  3)  kekuasaan,  dan kewenangan; 4)
hak melakukan  tindakan  atau  hak membuat  peraturan  untuk memerintah orang lain.
Padmo  Wahyono,  Indonesia  Negara Berdasarkan  atas  Hukum, Ghalia  Indonesia,  Jakarta,
1986, h. 160. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun 1994 tentang tata cara
Pelaksanaan  Pencegahan  dan
Penangkalan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun 1994 tentang tata cara
Pelaksanaan  Pencegahan  dan Penangkalan. Romli  Atsasmita,  Kapita  Selekta hukum Pidana dan
Kriminologi,  Mandar  Maju,
Bandung 1995, h. 1.
Undang-Undang  No.  6  Tahun  2011 tentang Keimigrasian.
Zulfan  dan  Kamaruddin,  2008,  “Saksi
Mahkota  dan  Perlindungan Hak  Asasi  Manusia  dalam Pembuktian  Hukum  Pidana”, Jurnal  Media  Hukum,  Vol. 15, No. 1.