## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## RELASI  PENYELENGGARAAN  PERADILAN  PIDANA  YANG  CEPAT, SEDERHANA  DAN  BIAYA  MURAH  TERHADAP  PELAKSANAAN PIDANA CAMBUK DI NANGROE ACEH DARUSSALAM: KONSTRUKSI TERHADAP PEMBAHARUAN RUU KUHP

## Safik Faozi, Rochmani, Wenny Megawati
Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank, Semarang E-mail : safikfaozi@edu.unisban.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022
Keywords: Caning, Principles of
Justice, Draft Criminal
Code. Article  2  paragraph  4  of  Law  no.  48  of  2009 concerning Judicial Powers of Punishment states that trials are  carried  out  in  a  simple,  fast  and  low cost manner. This principle has been implemented in the implementation of the imposition of caning in Aceh. The implementation is in an open field and ends in 1 day.  It  is  interesting to study  from  the  principles of fast, simple, and low-cost justice. The execution of the caning  sentence  which  ends  in  1  day  embodies  the principle of a fast trial, carried out in the open field by wearing  a  certain  size  of  rattan,  showing  a  simple trial.  The  implementation  also  demonstrates  the principle of low-cost justice. In the perspective of the Criminal  Code  Bill,  the  implementation  of  this punishment is based on living law and has been stated in the applicable law in Aceh, realizing the criminal objectives  of  prevention,  fostering  perpetrators, restoring  balance,  and  resolving  conflicts.  Its rationality  rests  on  the  laws  that  live  in  Aceh,  and embodies the principles of fast, simple and low-cost justice. Philosophically, this punishment is built on the basis of the Acehnese people's view of life which relies on  philosophical  values  derived  from  Islamic  law. Sociologically, caning has been around for a long time in  Acehnese  society.  Juridically  normative  based  on the 1945 Constitution, the implementation of caning reflects the law that lives in society as an embodiment
of customary units that apply in Acehnese society as stipulated in Article 18 B.

## Abstrak
Kata kunci: Hukuman  Cambuk,  Asas Peradilan, RUU KUHP.
Corresponding Author:
Safik Faozi, e-mail : safikfaozi@edu.unisban.ac.id Pasal 2 ayat 4 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Hukuman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Asas  ini  telah diselenggarakan  pada  pelaksanaan  pengenaan hukuman  cambuk  di  Aceh.  Pelaksanaannya lapangan  terbuka  dan  berakhir  dalam  1  hari menarik  untuk  diteliti  dari  asas  peradilan  cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pelaksanaan hukuman cambuk  yang  berakhir  dalam  1  hari  mewujudkan asas peradilan yang cepat, dilaksanakan di lapangan terbuka dengan mengenakan rotan dengan ukuran tertentu  menunjukkan  peradilan  yang  sederhana. Pelaksanaan  tersebut  juga  menunjukkan  asas peradilan  berbiaya  ringan.  Dalam  perspektif  RUU
KUHP,  pelaksanaan  hukuman  ini  bersumber  pada hukum  yang  hidup  dan  telah  dituangkan  dalam hukum  yang  berlaku  di  Aceh,  mewujudkan  tujuan pidana pencegahan, pembinaan pelaku, memulihkan  keseimbangan,  dan  menyelesaikan konflik.    Rasionalitasnya  bertumpu  pada  hukum yang  hidup  di  Aceh,  dan  mewujudkan  asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Secara  filosofis,  hukuman  ini  dibangun  atas  dasar pandangan hidup masyarakat Aceh yang bersandar pada  nilai  filosofis  yang  bersumber  pada  Hukum Islam.  Secara  sosiologis,  hukuman  cambuk  telah berlangsung  lama  di  masyarakat  Aceh.  Secara yuridis normatif berdasar UUD 1945, pelaksanaan hukuman  cambuk  mencerminkan  hukum  yang hidup dalam masyarakat sebagai suatu penjelmaan dari  kesatuan-kesatuan  adat  yang  berlaku  di masyarakat  Aceh  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal 18 B.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Hasil  penelitian  tesis  Adi  Hermawan  di  Aceh  Nanggroe  Aceh  Darussalam tahun 2008(Adi Hermansyah, 2008), dan Safik Faozi (2016) mengungkapkan bahwa pidana cambuk berlaku untuk beberapa tindak pidana. Pengenaan pidana cambuk ini  didasarkan  pada  ketentuan  yang  berlaku  di  masyarakat  Aceh  Nangroe Darussalam.  Pelaksanaan  pengenaan  pidana  cambuk  ini  telah  melalui  proses peradilan pidana yang berlaku yaitu dengan berdasarkan pada Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Pelaksanaan yang dilakukan di lapangan terbuka dan disaksikan oleh masyarakat selain dimaksudkan untuk menimbulkan efek  jera  bagi  pelaku  dan  masyarakat  yang  menyaksikannya,  juga  dapat mewujudkan peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya murah.
Dalam peradilan pidana di Indonesia telah ditentukan asas peradilan yaitu peradilan  yang  cepat,  sederhana  dan  biaya  murah.  Asas  peradilan  ini memungkinkan  dapat  dilaksanakan  melalui  pidana  atas  badan  untuk  jenis-jenis kejahatan  tertentu  dibanding  pelaksanaan  pidana  penjara.  Prinsip  efisien  yang berpijak pada pada asas cepat, sederhana dan biaya murah kemungkinan dapat juga diwujudkan  melalui  pidana  atas  badan.  Pada  sisi  yang  lain,  efisiensi  penggunaan sanksi  pidana  terkait  dengan  prinsip cost and  benefit, artinya  penggunaan  sanksi pidana harus menggunakan cara yang sederhana untuk menghasilkan kemanfaatan dan  keuntungan  pencegahan  dan  penurunan  kejahatan  dan  dengan  menekan kerugian atau korban yang akan terjadi.
Adanya  realitas  pidana  cambuk  di  Aceh  berdasar  pada  pandangan  hidup masyarakat. Karl O. Christiansen berpendapat bahwa the conception of problem of crime and punishment is an essential part of the culture of any society. W. Clifford berpendapat bahwa the very foundation of any criminal justice system consists of the philosophy behind a given country . (Barda, 1996: 20) Ini bermakna bahwa persoalan kejahatan, pemidanaan dan peradilan pidana berdasarkan pada pandangan hidup masyarakat. Relasi ini juga diilustrasikan secara umum oleh Werner Menski dalam ilustrasi gambar di bawah ini:
Agama/Etika/Moral
Negara                            Masyarakat Gambar 1 Pluralitas norma hukum (Menski, 2006)
Norma hukum dalam Undang-undang dapat berasal dari hukum adat, yang bisa berasal dari hukum Tuhan. Dalam pandangan Paul Vinogradof, relasi norma- norma ini menjadi basis sosial hukum yang menjamin berlangsungnya norma ini dalam kehidupan masyarakat. Hukuman atas badan (cambuk) yang telah ada dalam masyarakat oleh masyarakat Aceh dituangkan dari hukuman menjadi pidana dalam hukum positif yang berlaku di masyarakat Aceh melalui Qanun (Peraturan Daerah di Aceh) NO. 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat Di Aceh.
Legal
Pluralism
Pembaharuan  hukum  pidana  sebagai  bentuk  politik  hukum  pidana  harus menampakkan rasionalitas. Rasionalitas diukur dari sarana yang digunakan yang didasarkan  pada  tujuan-tujuan  pidana  yang  lebih  baik  yaitu  yang  berdasar  pada pandangan hidup masyarakat. Rasionalitas juga diukur dari efisiensi dan efektivitas pidana  yang  digunakan  untuk  menurunkan  kejahatan.  Pidana  cambuk  sebagai pidana  badan  -  sebagaimana  penelitian  Adi  Hermansyah-  dapat  menurunkan kejahatan.  Ini  artinya  pidana  cambuk  sebagai  pidana  badan  dinilai  telah menampakkan efisiensi dan efetivitas pidana.
Pembaharauan
KUHP yang mencakup pembaharuan tentang hukuman/pidana didasarkan pada alasan sosiologis, yuridis, dan filosofis. Alasan ini menjadi  dasar  dalam  pembentukan  perundang-undangan.  Alasan  sosiologis mengungkapkan bahwa hukuman ini telah berlangsung di masyarakat Aceh. Alasan yuridis  mengungkapkan  bahwa  hukuman  ini  diakui  sebagai  implementasi  dari hukum  adat  yang  diakui  dalam  Pasal  Konstitusi  UUD  1945,  dan  diakui  sebagai hukum yang hidup (living law) dalam Pasal 2 ayat (1) RUU KUHP. Secara yuridis, juga  telah  menjadi  norma  hukum  bagi  masyarakat  Aceh.  Alasan  filosofis mengungkapkan  bahwa  pidana  ini  mencerminkan  pandangan  hidup  masyarakat Aceh. Namun sebagai bentuk dari suatu kebijakan hukum pidana, pidana cambuk harus  berpijak  pada  rasionalitas  yang  bertumpu  pada  efisiensi  dan  efektivitas pencegahan  kejahatan.  Kedua  ukuran  rasionalitas  pada  penggunaan  pandangan hidup masyarakat dan pada efisiensi dan efektivitas pencegahan kejahatan sekilas telah tercermin pada pengenaan pidana cambuk sebagai pidana badan. Pelaksanaan hukuman  dalam  1  hari,  dan  dapat  disaksikan  langsung  oleh  masyarakat menunjukkan pelaksanaan peradilan yang berlangsung secara cepat, sederhana dan biaya ringan.
Atas dasar tersebut, pengenaan pidana cambuk sebagai pidana badan yang selama ini diberlakukan di Aceh menarik untuk diteliti relasi pidana cambuk di Aceh dengan peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya murah.

## Permasalahan
a. Bagaimana  relasi  pelaksanaan  hukuman  cambuk  di  Nangroe  Aceh  Darussalam dengan asas peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya murah?
b. Bagaimana konstruksi relasi peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya murah  dengan  pelaksanaan  hukuman  cambuk  di  Anangroe  Aceh  Darussalam dalam Pembaharuan KUHP?
c.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Metode ini mengkonsepsikan  hukum  sebagai  norma  hukum  sebagaimana  yang  ditentukan dalam  undang-undang,  baik  undang-undang  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, Undang-undang  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat Di Aceh.
Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  tertuang  dalam  berbagai prouduk perudang-undangan seperti UUD 1945, KUHP, RUU KUHP, Undang-undang Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh,  dan  Qanun  6  Tahun  2014 Tentang Qanun Jinayat Di Aceh hasil-hasil penelitian yang terkait.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  deskriptis-kualitatif-analitis yaitu  analisis  atas  data  yang  terkumpul  dengan  menggunakan  referensi  teori rasionalitas kebijakan pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Relasi Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Nangroe Aceh Darussalam dengan Asas Peradilan Pidana yang Cepat, Sederhana dan Biaya Murah Hukuman/pidana  sudah  diatur  Qanun  No.6  Tahun  2014  tentang  Hukum Jinayat.  Salah  satu  pidana  atau  hukuman  yang  ditentukan  dalam  Hukum  Jinayat tersebut  adalah  pidana  cambuk.  Pemerintah      Aceh      menghasilkan      beberapa Qanun  yang  memperkenalkan  sanksi-sanksi  bagi  Muslim  yang  meninggalkan ibadah dan pidana cambuk antara lain sebagai berikut:
a.  Qanun No.   11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah,
Ibadah, dan Syiar Islam
b.  Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya c.  Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) d.  Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) Peraturan  hukum  bersumber  dari  pandangan  hidup  masyarakat  Aceh  yang berlandaskan  syariat  Islam  sebagaimana  ditentukan  dalam  dasar  pertimbangan Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  yang menyebutkan  bahwa  ketahanan  dan  daya  juang  tinggi  tersebut  bersumber  dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, maka hal yang wajar di Aceh sudah diberlakukan hukum pidana Islam yang  dikenal  dengan  Hukum  Jinayat.  Salah  satu  diantaranya  adalah  berlakunya hukum cambuk. Dasarnya berpedoman pada ketentuan Al- Qur’an dan Hadist. Al - Qur’an Surah An -Nur ayat 2 yang menyebutkan:
“ Perempuan yang  berzina  dan laki-laki  yang  berzina,  Maka  deralah tiap- tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya  mencegah  kamu  untuk  (menjalankan)  agama  Allah,  jika kamu beriman  kepada  Allah,  dan  hari  akhirat,  dan  hendaklah  (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman ” .
Hukuman cambuk juga sudah dijalankan pada masa kenabian Muhammad Saw.  Sebagaimana  diceritakan  oleh  Ubadah  bin  Ashshmit  bahwa  ia  berkata: Rasulullah SAW telah bersabda “ Ambillah dariku, Ambillah dariku, sesungguhnya Allah  telah  memberi  jalan  keluar  bagi  mereka  (pezina).  Jejaka  dengan  gadis hukumannya  dera  seratus  kali  dan  pengasingan  selama  satu  tahun.  Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan ra jam.” (HR. Jama ‟ ah kecuali Al Bukhari dan An-Nasa ‟ i). Hukuman cambuk juga dikenakan pada pelaku perbuatan meminum minuman keras di masa pemerintahan Umar Bin Khattab, yaitu dengan mengenakan  hukuman  cambuk  sebanyak  40  kali,  jika  melakukan  pengulangan tindak pidana meminum minuman keras.
Pada tabel di bawah ini disajikan jumlah perkara jinayat (perkara pidana yang  dikenakan  hukuman  cambuk)  yang  diputus  oleh  Mahkamah  Syariah  pada tahun 2020.

## Tabel 1
Jumlah Perkara Jinayat yang Diputus oleh Mahkamah Syariah pada Tahun 2020. (BPS, 2020)
Berdasarkan  tabel  tersebut  terungkap  bahwa  perkara  jinayat  yang didalamnya dikenakan hukuman cambuk pada tahun 2020 sejumlah 274 perkara. Jumah perkara jinayat tersebut yang paling banyak terjadi di Kabupaten Banda Aceh (28),  Aceh  Tamiang  (26),  Aceh  Tengah  (23),  Aceh  Besar  (23)  perkara.  Jumlah perkara jinayat yang terkecil ada di Kabupaten Sabang (1), Pidie Jaya (2), Aceh Barat Daya (3). Berdasarkan penelusuran Indra Suhardi Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli terungkap  bahwa  hukuman  cambuk  tetap  dilaksanakan  dalam  situasi pandemic  covid  19  yaitu  dalam  masa  pandemi  covid-19  ini  telah  dilaksanakan eksekusi hukuman cambuk sebanyak 133 perkara sedangkan hukuman kurungan (penjara) sebanyak  36  perkara,  sebagai  produk  putusan  hakim  Mahkamah Syar’iyah  periode  Maret  2020  sampai  dengan  akhir  bulan  September  2020. Selanjutnya dinyatakan bahwa eksekusi hukuman cambuk terlaksana tanpa kendala di Kabupaten/Kota di seluruh Aceh dan terlihat pula dari data itu hukuman cambuk adalah  merupakan  hukuman  yang  dominan  divonis  oleh  hakim  bagi  pelanggar
qanun  jinayat.  Diakses  tanggal  15  desember  2021  dari https://ms- lhokseumawe.go.id/hukuman-cambuk-di-masa-pandemi-covid-19/
Berdasarkan penelusuran melalui dari media online, terungkap bahwa pada tahun 2021 pengenaan hukuman cambuk terus diterapkan. Pada tanggal 28 Januari 2021 di kota Banda Aceh telah dilaksanakan hukuman cambuk bagi sepasang pria yang  memiliki  hubungan  sesama  jenis  (homoseksual).  Jumlah  hukuman  cambuk yang  dikenakan  sebanyak  80  kali.  Pada  5  Februari  2021,  hukuman  cambuk dilaksanakan  di  Stadion  Tunas  Bangsa,  Lhokseumawe  terhadap  sepasang  muda- mudi yang melakukan hubungan zina. Salah satunya yaitu wanita sudah memiliki suami. Jumlah cambukan yang diterima oleh masing-masing terpidana adalah 100 kali.  Pada  tanggal  6  April  2021,  pengenaan  hukuman  cambuk  telah  dilaksanakan terhadap  3  orang  yang  melakukan  perbuatan  dalam  2  kasus  yang  berbeda. Sedangkan  seorang  wanita  berinisial  R  ditunda  pelaksanaannya  karena  sedang hamil.  Masing-masing  pelanggar  mendapat  100  kali  cambukan.  Pada  tanggal  1 oktober  2021  di  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  II  B  Plangpidie,  Aceh  telah dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 kali terhadap pasangan yang melakukan hubungan  zina  yang  tidak  terikat  perkawinan  seorang  wanita  yang  berinisial  ZV berusia  19  tahun,  dan  AM  pada  1  Oktober  2021.  Keduanya  mendapat  hukuman tersebut  karena  melanggar  Pasal  33  Ayat  1,  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Hukum Jinayat. Usai menerima hukuman itu, ZV langsung jatuh pingsan dan langsung mendapat perawatan dari petugas lapangan saat itu juga. Diakses tanggal
15 desember 2021 dari
https://nasional.okezone.com/read/2021/10/07/337/2482866/4-
Gambar di bawah ini pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku hubungan zina.

## Gambar 2
Posisi Terpidana dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk
Gambar  dibawah  ini  hukuman  cambuk  dihentikan,  dan  ditunda  penyelesaiannya berdasarkan pertimbangan tim medis.

## Gambar 3
Pelaksanaan Hukuman cambuk yang dihentikan karena Pertimbangan Medis
Gambar  nomor  2  menunjukkan  seorang  laki-laki  yang  dijatuhi  hukuman cambuk dalam posisi berdiri. Sedangkan pada gambar 3, seorang perempuan yang dijatuhi hukuman cambuk dihentikan dan ditunda atas dasar pertimbangan medis dari  kondisi  terpidana  perempuannya.  Dasar  pelaksanaan  hukuman  cambuk tersebut diatur dalam Wanun Nomor 6 Tahun 2014. Dalam ketentuan ini tidak saja ditentukan jumlah hukuman cambuk, dan tempatnya yang dapat disaksikan oleh orang banyak, juga menyebutkan mekanisme atau tata caranya seperti ukurannya, kadar  pengenaan  cambuk,  posisi  terpidanya,  baju  yang  dikenakannya  yang dibedakan antara terpidana laki-laki dan perempuan.  Pasal 33 menyebutkan:
(1) „ Hukuman cambuk dilakukan di tempat  yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk;
(2)  Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 s/d 1(satu) senti meter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/belah.
(3)  Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
(4)  Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.
(5)  Terpidana  laki-laki  dicambuk  dalam  posisi  berdiri  tanpa  penyangga,  tanpa diikat, dan   memakai   baju   tipis   yang   menutup   aurat.   Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
(6)  Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, jika terpidana perempuan sedang dalam keadaan hamil, pelaksanaan pidana cambuk baru dikenakan ketika yang bersangkutan telah melahirkan dalam jangka waktu 60 hari setelah melahirkan.
Pidana cambuk juga dikenakan bagi pelaku perbuatan judi yaitu sejumlah 12 (dua belas) kali, yang dilaksanakan di depan umum. Hal ini diatur dalam  Qanun Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Maisir (Perjudian).  Dalam  Qanun  ini  mengenai hukuman cambuk  tertuang  pada  bab ketentuan hukuman(hukuman) yaitu  Pasal  23.  Pelaksanaan  hukumannya dijabarkan  mulai  dari  Pasal  28  sampai  dengan  Pasal  31.  Tempat pelaksanaan hukuman cambuk  disini  ditegaskan  pada  Pasal  30  yang  dilaksanakan di depan umum.
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang khalwat (Mesum) merupakan aturan selanjutnya yang dikeluarkan dengan memuat hukuman cambuk  sebagai  bentuk  pemidanaannya.  Pada  Qanun  tentang khalwat
ini  diatur  mengenai „hukuman cambuk  bagi  pelaku  jarimah  terdapat  pada Pasal 22 ayat 1, yaitu:
(1)    Setiap orang yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan „hukumanta‟zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali,  paling  rendah  3  (tiga)  kali  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah),  paling  sedikit  Rp  2.500.000,-  (dua  juta lima ratus ribu rupiah).
Tata  cara  pelaksanaan  hukuman  cambuk  di  Aceh  mengalami  berbagai perubahan.  Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  Nomor 10 Tahun  2005  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Uqubat (hukuman) Cambuk. Pada  materi  peraturan  tersebut  mengatur  secara  mendalam  berbagai  hal  yang menyangkut dengan teknis pada saat pelaksanaan hukuman cambuk sebagai bentuk salah satu hukuman dalam menjalankan Syariat Islam di Aceh. Pasal 4 Peraturan Gubernur tersebut disebutkan:
(1) Uqubat cambuk  dilaksanakan  di  suatu  tempat  terbuka  yang  dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan dokter.
(2)  Pelaksanaan cambuk dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3x3 meter.
(3)  Jarak antara terpidana dengan pecambuk antara 0,70 m sampai dengan 1 m dengan posisi petugas yang mengenakan hukuman cambuk berdiri di sebelah kiri terpidana.
(4)    Petugas  yang  mengenakan  hukuman  cambukdilakukan  pada  punggung (bahu sampai pinggul) terpidana.
(5)  Jarak antara tempat pelaksanaan pencambukkan dengan masyarakat penyaksi paling dekat 10 meter.
Peraturan Gubernur tersebut disempurnakan dengan diterbitkannya Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 sebagai hukum formil yang bersifat prosedur atau tata cara pelaksanaan hukuman, sedangkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 merupakan hukum materiil yang menentukan perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidananya.
Pelaksanaan hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum  Acara  Jinayat  disebutkan dalam Pasal 262, yaitu:
(1) Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
(2)  Pelaksanaan uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
(3)    Pelaksanaan  uqubat  cambuk  dilaksanakan  di  atas  alas  (bidang)  berukuran minimal 3 x 3 meter.
(4) Jarak antara tempat berdiri terpidana dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.
(5) Jaksa,  hakim  pengawas,  dokter  yang  ditunjuk  dan  petugas  yang mengenakan hukuman cambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) selama pencambukan berlangsung.
Pelaksanaan hukuman cambuk yang diatur dalam Pasal 262 ayat 1 ini belum mengalami  perubahan  sebagaimana  yang  termuat  pada  peraturan  sebelumnya yaitu  Peraturan  Gubernur  Nomor  10  Tahun  2005  tentang  petunjuk  teknis pelaksanaan uqubat cambuk.
Pelaksanaan hukuman cambuk yang disaksikan secara terbuka dirubah dalam perkembangannya yaitu dengan adanya peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pasal 30 menyebutkan:
(1)  Uqubat (hukuman, pen.) cambuk  dilaksanakan  di  suatu  tempat  terbuka  dan dapat  dilihat oleh orang yang hadir;
(2)  Pelaksanaan  Uqubat  (hukuman,  pen.)  cambuk  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.
(3)    Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan / Cabang Rutan;
(4)  Pelaksanaan  Uqubat  (hukuman,  pen.)  cambuk  di  Lembaga  Pemasyarakatan atau Rutan/Cabang Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah  adanya  naskah  kerjasama  antara  Pemerintah  Aceh  dengan  Kanwil Kementrian Hukum dan HAM RI.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan „hukuman cambuk dalam   Lapas/Rutan/Cabang   Rutan   di   atur   dalam   naskah kerjasama.
(6)  Sebelum  adanya  naskah  kerjasama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) maka  Uqubat  (hukuman,  pen.)  cambuk  dilaksanakan  pada  tempat  terbuka lainnya.
Berdasarkan  Pasal  tersebut  di  atas  peraturan ini mengalami perubahan yaitu dengan memindahkan pelaksanaan hukuman cambuk yang  sebelumnya di tempat terbuka tanpa menyebutkan lokasi tempat tersebut dengan menyebutkan tempat  terbuka  di  Lembaga  Pemasyarakatan/Rutan/Cabang  Rutan.  Peraturan Gubernur  Nomor  5  Tahun 2018 telah merevisi aturan-aturan sebelumnya mulai dari Qanun Nomor 11 hingga 14  serta  juga  pada  Peraturan  Gubernur  Nomor  10 tahun  2005.  Pasal  4  ayat 1 mengenai hukuman cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dan juga pada Pasal 262 ayat  1  Qanun  Nomor  7 Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat  mengenai hukuman cambuk  dilaksanakan  di  suatu  tempat  terbuka  dan  dapat  dilihat  oleh orang yang hadir. Perubahannya pada lokasi pelaksanaan hukuman cambuk yaitu berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan/Rumah  Tahanan  (Rutan)/Cabang  Rumah Tahanan (Rutan). Prinsip disaksikan oleh masyarakat yang hadir terkecuali bagi anak-anak masih ditentukan sebagai dasar pijakan pelaksanaan hukuman cambuk. Hanya saja perubahan pemindahan tempat baru berlaku setelah adanya kerjasama Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM RI. Bahkan ketika belum ada kerjasama tersebut, pelaksanaan hukuman cambuk tetap dilaksanakan pada tempat terbuka lainnya.
Prinsip pelaksanaan hukuman yang dapat disaksikan oleh masyarakat yang hadir  merupakan  perwujudan  dari  salah  satu  asas  peradilan  sebagaimana  yang ditentukan  dalam  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 ayat (1) menyebutkan semua siding pemeriksaan Pengadilan adalah  terbuka  untuk  umum,  kecuali  apabila  Undang-undang  menentukan  lain. Ayat (2) menyebutkan Putusan  pengadilan  hanya  sah  dan  mempunyai kekuatan hukum  apabila  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum.  Ayat  (3) menyebutkan “Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  ayat  (2)  mengakibatkan  putusan  batal demi  hukum”.  Kajian  asas  hukum
menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai asas hukum, maka kita membicarakan unsur  yang  penting  dan  pokok  dari  peraturan  hukum.  Satjipto  Rahardjo menegaskan  bahwa  asas  hukum  merupakan  jantungnya  peraturan  hukum, pertama karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum, atau alasan lahirnya suatu peraturan hukum atau merupakan ratio legis peraturan  hukum.  Selanjutnya  Satjipto  Rahardjo  mengutip  pendapat  Paton  yang mengatakan bahwa asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu  peraturan  hukum,  melainkan  akan  tetap  saja  ada  dan  akan  melahirkan peraturan-peraturan  selanjutnya.  Ini  artinya  bahwa  bahwa  dengan  asas  hukum, maka hukum bukan sekedar peraturan, karena hal itu disebabkan oleh karena asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Selanjutnya dikatakan bahwa asas hukum merupakan jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. (Satjipto, 2012) Dengan menempatkan asas hukum merupakan alasan lahirnya suatu peraturan atau yang dikenal ratio legis suatu peraturan hukum, maka tuntutan etis, ratio legis yang mendasari dari peraturan hukum yang digariskan Pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  adalah  adanya  asas  keterbukaan  dalam  proses peradilan.  Asas  peradilan  yang  terbuka  mengandung  tuntutan  etis  adanya transparansi dalam seluruh proses peradilan. Asas ini mengandung tuntutan etis pada akses keadilan (acces to justice) bagi masyarakat. Bahkan asas keterbukaan atau  transparansi  ini  merupakan  asas  hukum  dalam  penyelenggaraan  negara, dimana peradilan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan negara di bidang peradilan. Asas keterbukaan ini dapat berfungsi untuk mencegah peradilan  yang berpotensi  adanya penyalahgunaan  peradilan  yang  merusak  asas  asas  peradilan yang lain yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran.
Pelaksanaan  hukuman  merupakan  bagian  dari  proses  peradilan  yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Pelaksanaan hukuman cambuk yang bersifat terbuka yang disaksikan oleh masyarakat merupakan pelaksanaan peradilan yang menjalankan  putusan  hakim.  Seluruh  proses  persidangan  sampai  pada  putusan pengadilan  harus  terbuka  untuk  umum  mengandung  tuntutan  etis  adanya keterbukaan proses peradilan. Bahkan berakibat pada batalnya putusan jika tidak dilaksanakan terbuka untuk umum.
Pelaksanaan hukuman cambuk yang dapat disaksikan oleh masyarakat yang mengandung  asas  terbuka  untuk  umum  sesuai  asas  terbuka  untuk  umum.  Asas hukum ini mengandung tuntutan etis bagi nilai-nilai pendidikan bagi masyarakat untuk dapat mempengaruhi pesikologi masyarakat ketika seorang terpidana yang menjalani hukuman atau pidana disaksikan secara langsung oleh masyarakat. Ini sangat  berpotensi  menimbulkan  efek  jera  bagi  masyarakat  karena  ada  tekanan kejiwaan (psychologische  dwang) dalam  menyaksikan  pelaksanaan  hukuman cambuk yang disaksikan oleh masyarakat. Tekanan psychis ini juga dialami oleh terpidana  ketika  hukuman  yang  dijalani  disaksikan  oleh  masyarakat,  apalagi masyarakat  yang  menyaksikan  telah  mengenal  terpidana.  Beban  psychis  ini memaksa  pelaku  untuk  mencegah  adanya  pengulangan  tindak  pidana.  Tujuan pencegahan pengulangan tindak pidana oleh bagi terpidana   bisa terwujud (special prevention  is  implemented).  Adanya  terpidana  yang  pingsan  menuju  panggung eksekusi hukuman cambuk yang terjadi di Aceh menggambarkan adanya tekanan kejiwaan  terpidana  menjalani  pelaksanaan  hukuman  cambuk  yang  disaksikan
secara  langsung  oleh  masyarakat.  Rasa  malu  kepada  keluarga,  saudara,  teman kerabat  terakumulasi  dalam  kejiwaan  pelaku  yang  menjalani  hukuman  cambuk yang dapat disaksikan oleh masyarakat.
Pelaksanaan hukuman cambuk yang bersifat terbuka di lapangan terbuka ini telah direvisi pelaksanaannya yaitu tetap dilaksanakan secara terbuka namun di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Gubernur  Aceh Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Pelaksanaan  Hukum  Cara  Jinayah.  Penjelasan Gubernur saat menerbitkan peraturan tersebut yaitu “ Dengan tidak  mengurangi hukumannya,  saya  ingin  membuat  pelaksanaan  hukuman  tertib,  tanpa  dihadiri anak-anak, lebih khidmad dan masyarakat juga tidak dilarang untuk menyaksikan hukuman ca mbuk”.
Kesesuaian  pelaksanaan  cambuk  dengan  asas  peradilan  yang  cepat,  dan sederhana dapat ditemukan dengan menelusri asas peradilan cepat, sederhana dan biaya  ringan  sebagaimana  yang  diamantkan  dalam  Undang-undang  Nomor  48 tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  2  ayat  (4)  yang  berbunyi peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Menurut  penafsiran  resmi  yang  berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan sebagaimana yang tersebut dalam penjelasan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan  ketelitian  dan  kecermatan  dalam  mencari  kebenaran  dan keadilan.
Khusus  terkait  dengan  asas  sederhana  jelas  disebutkan  yang  dimaksud dengan “sederhana” adalah  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Asas peradilan ini jelas menyebutkan pemeriksaan dan  penyelesaian  perkara  dilakukan  dengan  cara  efisien  dan  efektif.  Asas sederhana  yang  dimaknakan  pada  penyelesaiaan  secara  yang  secara  efisien  dan efektif  telah  diwujudkan  dalam  pelaksanaan  hukuman  cambuk.  Asas  peradilan yang sederhana sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009  yang  menekankan  pada  penyelenggaraan  pelaksanaan  yang  efisien  dapat ditemukan  dalam  pelaksanaan  pidana  cambuk.  Hal  ini  dapat  dijelaskan  pada mekanisme  dan  pelaksanaan  pengenaan  cambuk.  Jaksa  sebagai  pelaksana hukuman  berwenang  untuk  menyiapkan  tempat  pencambukan,  menentukan waktu dan menunjuk pencambuk.  Petugas yang mengenakan hukuman cambuk tersendiri  ialah  petugas  wilayatul  hisbah  yang  ditugaskan  untuk  melakukan pencambukan  atas  terpidana.  Petugas  yang  mengenakan  hukuman  cambukjuga diwajibkan untuk mengenakan penutup kepala yang terbuat dari kain.
Tempat pelaksanaan hukuman juga ditentukan secara cukup detail, seperti pelaksanaan  hukuman  cambuk  dilaksanakan  di  atas  bidang  yang  berukuran minimal  3  x  3  meter.  Jarak  antara  terpidana  dengan  pecambuk  antara  0,  70  m sampai 1 (satu) m dengan posisi pecambuk berdiri di sebelah kiri terpidana. Begitu pula  ditentukan  jarak  antara  pecambuk  dengan  orang  yang  menyaksikan ditentukan paling dekat 12 (dua belas) meter. Jaksa, Hakim Pengawas, Dokter yang ditunjuk dan petugas petugas yang mengenakan hukuman cambuk berdiri di atas atau  di  sekitar  alas  (panggung)  berukuran  3  x  3  meter,  selama  pencambukan berlangsung.  Pada  saat  pelaksanaan hukuman cambuk,  terpidana  diharuskan untuk  menggunakan  baju  tipis  yang  menutup  aurat  yang  telah  disediakan.
Mengenai  posisinya  tersendiri  pun  tidak  luput  dari  perhatian,  dimana  jika terpidana  laki-laki  maka  dalam  posisi  berdiri tanpa penyangga, sedangkan bagi terpidana  perempuan  dalam  posisi  duduk.  Posisi  terpidana  ini  juga  bisa  atas permintaan  terpidana  atau  dokter,  terpidana  dapat  dicambuk  sambil  duduk bersimpuh  atau  berdiri  dengan  penyangga,  namun  harus  dalam  keadaan  bebas. Bahkan posisi petugas yang mengenakan hukuman cambuk juga diatur jarak posisi kaki petugas yaitu kaki kiri dan kanan paling jauh 50 cm. Petugas yang mengenakan hukuman cambuk dibenarkan untuk menekuk tangan serta mengayun cambuk ke samping  atau  ke  belakang  dan  posisi  ujung  tangannya  tidak  lebih     tinggi      dari bahu.      Jika      petugas  yang  mengenakan  hukuman  cambuk  tidak      sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh petugas yang  mengenakan  hukuman  cambuk  lainnya.  Pelaksanaan  hukuman  cambuk  ini dilakukan  berdasarkan  perintah  dan  aba-aba  Jaksa.  Hukuman  cambuk  yang merupakan  hukuman  atas  badan  dikenakan  pada  anggota  tubuh  manusia terkecuali  pada  bagian-bagian  tertentu  seperti:  kepala,  muka,  leher,  dada  dan kemaluan,  dengan  kata  lain  hanya  mancakup  dari  bahu  sampai  pinggul.  Berita acara  pelaksanaan  hukuman  cambuk  dibuat  setelah  pelaksanaannya  dilakukan termasuk  adanya  penghentian  hukuman  dan  penundaannya  dengan  berbagai alasan yang mendukungnya. Berita acaranya dibuat salinan dan diserahkan kepada terpidana  atau  kepada  pihak  keluarganya.  Sebagai  bukti  bahwa  terpidana  telah menjalani  seluruh  atau  sebagian  hukuman.  Gambar  di  bawah  ini  proses pelaksanaan hukuman cambuk.

## Gambar 4 Penyerahan Alat Cambuk kepada Petugas
Gambar  proses  penyerahan  alat  untuk  mencambuk  kepada  petugas  yang mengenakan cambuk ke tubuh terpidana. Bagian badan yang dikenakan hukuman cambuk ada pada bagian punggung. Palam osisi terpidana wanita  dalam keadaan duduk, sedangkan laki-laki dalam posisi berdiri.
Alat mencambuk dari rotan dengan panjang 1 m, diameternya 0,75 cm Di bagian ujung dibengkko an sediki

## Gambar 5 Pengenaan Hukuman Cambuk
Pada Bagian Punggung bagi terpidana laki dan perempuan
Seseorang yang menjalani hukuman cambuk bisa ditunda ketika terpidana sakit dan tidak bisa menjalani hukuman. Gambar di bawah ini terpidana wanita dinilai tim medis mengalami kesakita, sehingga hukuman cambuk sisanya di waktu yang lain.

## Gambar 6
Terpidana Wanita yang Merasa Kesakitan dari Hukuman Cambuk
Peradilan cepat merupakan suatu proses peradilan yang berlangsung secara cepat.  Menurut  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Kekuasaan  Kehakiman  setidaknya mengatur  bahwa  peradilan  dilakukan  "DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA"  dan  peradilan  negara  menerapkan  dan menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila.  Berdasarkan  pada ketentuan tersebut peradilan merupakan kekuasaan negara untuk menerapkan dan menegakkan  hukum  dan  keadilan  yang  berdasarkan  Pancasila.  Kekuasaan  untuk menerapkan dan menegakkan keadilan ini berada dalam suatu proses yang tidak hanya berupa kekuasaan mengadili melainkan seluruh aktivitas yang menerapkan dan menegakkan hukum.  Ada beberapa aktivitas penerapan dan penegakan hukum dan  keadilan  yang  didalamnya  meliputi  akivitas  dari  lembaga-lembaga  yang menerapkan dan menegakkan keadilan. Menurut Allan Coffey berpendapat bahwa,
“The  process  of  the  system refers  to  many  activities  of  police,  attorneys,  judges, probahation and a role and prison staff. Process therefore is the most visible part of the system. (Mulyadi, 2004: 1-2). Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa pelaksanaan putusan hukum merupakan bagian dari proses peradilan pidana. Hal demikian secara jelas disebutkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan  Pancasila.  Dengan  menempatkan  peradilan  sebagai  suatu  proses menerapkan dan menegakkan keadilan, maka hal yang wajar mencakup pula proses pelaksanaan hukuman sebagai suatu bagian dari penerapan dan penegakan hukum dan  keadilan.  Pelaksanaan  hukuman  sebagai  bagian  dari  peradilan  sebagaimana yang diamanatkan melalui asas peradilan yang cepat juga mencakup pelaksanaan hukuman  yang  cepat.  Peradilan  yang  cepat  dalam  bentuk  pelaksanaan  hukuman yang cepat harus diterapkan dan ditegakkan  melalui pelaksanaan hukuman yang cepat.
Ide atau gagasan pelaksanaan hukuman yang cepat sebagai suatu bentuk dari peradilan yang cepat sesuai dengan pelaksanaan hukuman cambuk yang diterapkan dalam  peradilan  di  Nangroe  Aceh  Darussalam.  Pelaksanaan  penerapan  hukuman cambuk  dalam  jumlah  tertentu  berakhir  dalam  1  hari.  Berakhirnya  hukuman cambuk dalam 1 hari bermakna mewujudkan ide atau gagasan peradilan yang cepat dalam pelaksanaan pidananya. Penerapan hukuman cambuk bisa lebih satu dengan syarat  yang  sudah  ditentukan  yaitu pertama , jika  selama  proses  yang  dilakukan kemudian terdapat perintah dari dokter yang bertugas yang dilakukan berdasarkan pertimbangan  medis. Kedua, terpidana  melarikan  diri  tempat  pelaksanaan hukuman cambuk  sebelum  selesai  dari  proses  pelaksanaan.  Dengan  adanya pelaksanaan  hukuman  cambuk  dalam  jumlah  tertentu  dalam  waktu  1  hari  tidak hanya  mempunyai  kesamaan  ide  dan  gagasan  terkait  dengan  aas  peradilan  yang cepat,  melainkan  ide  atau  gagasan  terkait  dengan  asas  peradilan  cepat ini  sudah diterapkan  dan  ditegakkan  karena  telah  berlaku  dan  berfungsi  secara  efesien  dan efekti melalui penerapan hukuman cambuk yang hanya berakhir dalam jangka waktu tidak lebih  dari  1  hari.  Dengan  demikian  asas  peradilan  cepat  yang  diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tidak hanya mempunyai kesamaan ide dan gagasan dari pelaksanaan hukuman cambuk di Nangroe Aceh Darussalam melainkan  telah  dilaksanakan,  atau  diterapkan  melalui  sarana  yang  mewujudkan asas peradilan cepat dengan pelaksanaan hukuman cambuk yang berakhir secara cepat yaitu tidak lebih dari 1 hari.
Asas biaya ringan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan adalah biaya perkara yang  dapat dijangkau oleh masyarakat.  Secara  tekstual  asas  biaya  ringan  terkait biaya  perkara  yang  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat  yang  berperkara  di pengadilan.  Jadi  ini  lebih  spesifik  pada  biaya  perkara  yang  dibebankan  kepada masyarakat yang berperkara. Ini artinya secara tekstual asas biaya ringan ini tidak mempunyai hubungannya dengan pelaksanaan pidana cambuk.
Namun  kajian  tentang  asas  hukum  terhadap  asas  biaya  ringan  pada kandungan  atau  tuntutan-tuntutan  etisnya  memaknakan  adanya  biaya  ringan dalam  proses  peradilan  pidana.  Tidak  hanya  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat melainkan  pemeriksaan  perkara  dan  penyelesaiannya  yang  berbiaya  ringan. Penegasan kandungan atau tuntutan etis pada asas ini adalah penolakan adanya
proses  peradilan  pidana  yang  membutuhkan  biaya  mahal  sebagaimana  yang berlangsung  dalam  seluruh  praktik  peradilan  dewasa  ini.  Pemahaman  terhadap asas biaya ringan ini semakin mempunyai kandungan etis jika dihubungkan dengan asas sederhana, cepat, sehingga asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam satu makna asas peradilan.
Asas  biaya  ringan  yang  dimaknakan  pada  seluruh  proses  peradilan  yang dimulai  dari  pemeriksaan  di  tingkat  penyidikan  sampai  pelaksanaan  pidana bertolak belakang dengan yang selama ini berlangsung.
Analisis biaya terhadap pelaksanaan hukuman untuk perbuatan-perbuatan tertentu seperti sebagaimana yang diancamkan dalam beberapa Qanun di Nangroe Aceh  Darussalam  seperti  mengkonsumsi  minuman  beralkohol,  judi,  melakukan hubungan  seksual  yang  tidak  terikat  pernikahan  dan  perbuatan  mesum  yang dikenakan  hukuman  cambuk  membutuhkan  biaya  yang  ringan  karena pelaksanaannya  tidak  lebih  dar  1  hari.  Sebaliknya  ketika  hukuman  ini  berupa pidana penjara, maka perhitungannya dimulai dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikalikan biaya pemenuhan konsumsi dalam satuan hari. Berdasarkan Standar  Biaya  Umum  yang  dikeluarkan  oleh  Peraturan  Kementerian  Keuangan (PMK)  Nomor  119/PMK.02/2020  ditentukan  bahwa  biaya  makan  untuk  seorang warga  binaan  Lembaga  Pemasyarakat  dalam  sehari  sesuai  dengan  wilayah propopinsinya.

## Tabel 2
Daftar Biaya Makan Terpidana Berdasarkan Wilayah Propinsi
Berdasarkan  data  tersebut  kebutuhan  makan  seorang  warga  binaan Lembaga Pemasyarakatan di Aceh dalam sehari sebesar Rp 21.000,- Ketika seorang dipidana penjara misalnya 1 tahun 4 bulan, maka perhitungan biaya hanya untuk kebutuhan  makan  adalah  485  x  Rp  21.000  =  Rp  10.185.000/org.  Ketika  pidana penjara  kurang  dari  atau  lebih  dari  1  tahun,  maka  perhitungan  hanya  untuk kebutuhan makan Rp 21.000/orang dikalikan jumlah pidana penjara atau pidana kurungan yang harus dijalaninya. Padahal perbuatan judi, mengkonsumsi alcohol, berhubungan  seksual,  dan  perbuatan  mesum  seperti  berciuman  dan  perbuatan cabul sering dilakukan di masyarakat. Pasti dibutuhkan biaya yang tidak ringan lagi dalam melaksanakan dan menegakkan putusan hakim yang harus dijalani. Ilustrasi sangat berbeda jika pelaksanaan hukuman berupa hukuman cambuk. Pelaksanaan hukuman  yang  berlangsung  tidak  lebih  dari  1  hari  hanya  membutuhkan  untuk konsumsi makan terpidana hanya dalam hitungan hari. Pasti ini jauh lebih ringan untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi  makan  bagi  terpidana  yang  hanya memerlukan pelaksanaan pidana 1 hari.
5.2. Konstruksi Relasi Peradilan pidana yang Cepat, Sederhana dan Biaya Murah dengan  Pelaksanaan  Hukuman  Cambuk  di  Nangroe  Aceh  Darussalam  dalam Pembaharuan KUHP.
Pelaksanaan  hukuman  cambuk  tidak  diatur  dalam  RUU  KUHP,  karena hukuman  cambuk  tidak  merupakan  jenis  pidana  yang  diatur  dalam  RUU  KUHP. Tidak  adanya  pengaturan  hukuman  cambuk  dan  pelaksanaannya  di  dalam  RUU KUHP  memaknakan  bahwa  RUU  KUHP  sebagai  suatu  pembaharuan  KUHP  tidak menempatkan hukuman cambuk sebagai suatu jenis sanksi pidana. Hal yang wajar dan logis tidak boleh adanya pengaturan pelaksanaan hukuman cambuk sebagai suatu sanksi pidana. Tidak boleh dan tidak adanya pelaksanaan hukuman cambuk merupakan konsekuensi logis dari hukum pelaksanaan pidana, yaitu hukum yang melaksanakan  jenis  sanksi  pidana  yang  sudah  diatur  dalam  Undang-undang Pidana, yaitu seperti dalam RUU KUHP sebagai suatu bentuk pembaharuan hukum pidana.
Meskipun demikian, tidak adanya pengaturan jenis hukuman cambuk dan pelaksanaan  hukumannya  tidak  dapat  dimaknakan  bahwa  pelaksanaan  pidana hukuman  cambuk  bertentangan  dengan  RUU  KUHP.  Pemaknaan  ini  dapat dibenarkan dengan dasar bahwa RUU KUHP Pasal 2 menentukan sebagai berikut:
(1)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tidak mengurangi berlakunya hukum yang  hidup  dalam  masyarakat  yang  menentukan  bahwa  seseorang  patut dipidana  walaupun  perbuatan  tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.
(2) Belakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak  asasi  manusia,  dan  prinsip-prinsip  hukum  umum  yang  diakui  oleh masyarakat bangsa-bangsa.
Penentuan Pasal 2 ini memberikan dasar berlakunya hukum adat yang berlaku di  masyarakat  dalam  RUU  KUHP,  dengan  syarat  bahwa  hukum  yang  berlaku  di masyarakat sesuai dengan Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsi-prinsip umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.
Secara yuridis pengaturan RUU KUHP terhadap hukum yang hidup di dalam masyarakat  Indonesia  juga  diamanatkan  dalam  Pasal  18  B  ayat  (2)  yang menyebutkan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Undang- undang ini jelas menyebutkan bahwa Syari’at Islam  menjadi  pandangan  hidup  masyarakat.  Ketentuan  ini  memandu  adanya berbagai Qanun yang mengatur hukuman cambuk dan pelaksanaannya, termasuk adanya  Peraturan  Gubernur  terkait  dengan  pelaksanaan  hukuman  cambuk. Pelaksanaan hukuman cambuk berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum  Acara  Jinayat  dan  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 sebagai hukum formil yang bersifat prosedur atau tata  cara  pelaksanaan  hukuman,  sedangkan  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014 merupakan hukum materiil yang menentukan perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidananya.
Secara  sosiologis,  masyarakat  Indonesia  sebagai  masyarakat  yang  multi kultural dengan berbagai jenis suku bangsa dengan hukumnya telah mentradisikan hukuman tertentu di masyarakat. Hukuman cambuk yang dilakukan secara terbuka yaitu disaksikan oleh masyarakat telah menjadi hukum yang hidup di masyarakat Aceh.  Bahkan  hukum  yang  hidup  dan  berlangsung  lama  dalam  kehidupan masyarakat Aceh ini telah diatur dalam produk perundang-undangan di Nangroe Aceh Darussalam dalam berbagai Qanun yang menentukan hukuman cambuk dan pelaksanaannya seperti:
a.  Qanun No.   11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam
b.  Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya c.  Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) d.  Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) e.  Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Khusus terkait dengan pelaksanaan hukumannya berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 sebagai hukum  formil  yang  bersifat  prosedur  atau  tata  cara  pelaksanaan  hukuman. Qanun pelaksanaan hukuman tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.
Secara sosiologis hukum bahwa hukum yang tumbuh dan berlangsung lama di masyarakat didasarkan pada pandangan hidup masyarakat. Menski secara jelas menyebutkan  adanya  hukum  bagi  masyarakat  etnis  tertentu  dengan  nilai-nilai filosofis  yang  mendasarinya  yang  ditetapkan  dari  Tuhan  dan  berlaku  untuk komunitas yang religius. Dikatakan bahwa: a body of rules developed a certain group of people, a set of norms applying to particular social group or a body of rules laid down  by  God,  a  set  of  norms  applying  to  a  relligious  community. (Menski,  2006) Hukum merupakan seperangkat aturan yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok  sosial  tertentu.  Secara  sosiologis  pula,  hukuman  cambuk  dan pelaksanaannya ini berdasar pada Hukum Islam telah diterapkan dan berlaku di kelompok  masyarakat  muslim  di  Aceh  sebagai  hukum  yang  secara  realita  ada, hidup  dan  berkembang  di  masyarakat.  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yan g berlandaskan syari’at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat. Ini bermakna hukum yang bersumber dari Tuhan diterapkan oleh masyarakat dan dilembagakan dalam produk hukum dalam hukum negara. Adanya beberapa Qanun dan Peraturan Gubernur mengenai pelaksanaan  hukuman  cambuk  atas  badan  tersebut  merupakan  penormaan kembali  terhadap  apa  yang  sudah  menjadi  hukum  yang  hidup  di  masyarakat. Penormaan kembali terhadap hukum yang hidup ini menunjukkan hukum negara melalui  produk  hukum  negara  dibangun  atas  kesadaran  masyarakatnya,  yang menunjukkan hukum sesuai dengan pendapat umum masyarakatnya yaitu sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Jiwa rakyat masyarakat muslim yang berpandangan  hidup  berdasarkan  Hukum  Islam  telah  menetukan  pelaksanaan hukuman  cambuk  dan  telah  menjadi  hukum  kebiasaan  yang  pernah  berlaku  di masyarakat Acek. Hukum yang berdasar jiwa rakyat itu ada dan ditemukan dalam kesadaran  masyarakatnya.  Dalam  hal  ini  hukum  negara  melalui  Qanun  tidak membuat  hukum  melainkan  menemukan  kembali  hukum  yang  hidup  dalam kesadaran masyarakatnya.
Secara  filosofis,  penentuan  hukuman  cambuk  dan  pelaksanaannya  dalam peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan,  dan  dilaksanakan  dalam peradilan yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat merupakan penjelmaan dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa khususnya yang dianut oleh masyarakat muslim Indonesia dalam hukum Islamnya. Dalam kitab Suci Al- Qur’an dan beberapa hadis jelas  telah  menentukan  pelaksanaan  hukuman  cambuk.  Pelaksanaannya  yang sederhana, dan memperhatikan kondisi kesehatan terpidana dan dikenakan hanya pada bagian punggung, dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia  dalam  jumlah  tertentu  yang  disesuaikan  dengan  jenis  perbuatannya menwujudkan juga nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai keadilan didasarkan pada nilai kesetimpalan dan kesepadanan antara jenis tindak pidana yang dilakukan dengan jumlah hukuman yang dikenakan dan cara pelaksanaannya.
Nilai  kemanusiaan  dan  keberadaban  terwujud  pada  adanya  nilai-nilai  edukasi untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana bagi pelaku dan juga bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang sejenis. Nilai keberadaban lain berupa adanya  pemaksaan  psychologis  yaitu  membangun  mental  rasa  malu  ketika pelaksanaannya  disaksikan  oleh  masyarakat  yang  sangat  mungkin  dikenal  dan berhubungan  sebagai  anggota  masyarakat.  Nilai  persatuan  masyarakat  dan keluarga sangat terbuka untuk diwujudkan dengan pelaksanaan hukuman cambuk yang  dilaksakan  secara  sederhana  dan  cepat.  Terpidana  tidak  lebih  dari  1  hari segera  dapat  berkumpul  kembali  dengan  keluarga  dan  masyarakat.  Kerukunan masyarakat  dapat  terwujud  kembali  ketika  terpidana  telah  merasa  malu  dan menyesali perbuatannya dan dapat segera kembali bersama dengan keluarga dan masyarakatnya. Pelaksanaan hukuman cambuk bagi masyarakat muslim Aceh yang bersumber  pada  pandangan  hidup  yang  berdasar  hukum  Islam  mencerminkan suatu produk hukum sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Dalam hal ini produk hukum negaranya nilai-nilai kerakyatan masyarakatnya yang dipimpin oleh nilai kebijaksanaan dalam pembuatan produk hukumnya. Produk hukum ini juga dapat mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Aceh yang produk hukumnya sesuai dengan pandangan hidup masyarakat yang berdasadr pada Hukum Islam.
Secara keilmuan yaitu rasionalitas kebijakan pidana, diukur dari penerapan pidana secara rasional berdasarkan tujuan pidana yang lebih baik. Tujuan pidana yang  lebih  baik  secara  rasional  adalah  tujuan  pidana  yang  sesuai  dengan  nilai kultural  masyarakatnya  yaitu  yang  dibangun  berdasarkan  pandangan  hidup masyarakatnya.
Kajian  politik  hukum  pidana  yang  harus  berdasarkan  pandangan  hidup masyarakat  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  W.  Clifford,  dan  Karl  O. Christiansen.  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  yang menyebutkan bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. G. Peter Hoefnafels menyebutkan bahwa criminal law can be regarded as objectifications of subjective reaksions. (Hoefnagels, 1969: 17).  Ini  bermakna  bahwa  hukum  pidana  merupakan  reaksi-reaksi  subyektif seseorang yang telah diterima sebagai pandangan yang bersifat objektif. Hal yang tepat  sajipto  Rahardjo  menjelaskan  bahwa  menjelaskan  hukum  dan  pendapat umum  terkait  dengan  hukum  dengan  watak  rakyat  bersifat  organis.  Tali  yang mempersatukan  keduanya  sehingga  menjadi  satu  kesatuan  adalah  adanya kepercayaan yang sama dari seluruh rakyat serta sentiman yang sama  tentang apa yang  merupakan  keharusan,  yang  kesemuanya  menolak  adanya  gagasan  yang bersifat aksidental dan arbitrer.(Rahardjo, 1980: 41). Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa pelaksanaan hukuman cambuk yang berlaku di masyarakat muslim di Aceh  didasarkan  pada  pandangan  hidup  masyarakat  Aceh  yang  berdasar  pada Hukum  Islam.  Pelaksanaan  hukuman  cambuk  yang  dilakukan  secara  terbuka, sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  tersebut  justru  dilaksanakan  atas  dasar pandangan hidup masyaarakat Aceh Nangroe Darussalam yang secara tegas dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 yaitu berdasarkan hukum  Islam. Hukum Islam  ini  merupakan  penjelmaan  dari  peradilan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. Ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang bersumber pada Hukum Islam dan menjadi  pandangan  hidup  bagi  masyarakat  Aceh  telah  menentukan  adanya hukuman  cambuk  untuk  perbuatan  tertentu  seperti  berzina,  minuman  keras,
berjudi,  dan  beberapa  jenis  perbuatan  yang  diancam  dengan  pidana  cambuk. Pelaksanaan  hukuman  cambuk  yang  berlangsung  justru  dibangun  atas  dasar norma-norma  hukum  yang  bersumber  dari  ajaran  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang mewujudkan  nilai  kemanusiaan  yang  setimpal  dan  menididk  menjadi  manusia yang lebih beradab.
Pendekatan rasionalitas kebijakan hukum pidana didasarkan adanya sarana sanksi pidana yang mewujudkan nilai-nilai pencegahan yang setimpal, nilai edukasi berbasis pada pemaksaan psikologis (psychologische dwang) bagi masyarakat dan bagi pelaku itu sendiri untuk menghormati kemanusiaan manusia dari perbuatan zina, judi, dan minuman keras yang justru menimbulkan degradasi kemanusiaan. Rasionalitas  suatu  politik  hukum  pidana  ketika  sanksi  pidana  yang  dikenakan kepada pelaku justru telah menerapkan tujuan-tujuan pidana yang mendasarinya.
Pendekatan  rasionalitas  politik  hukum  pidana  pada  efisiensi  peradilan pidana  justru telah  diterapkan  dengan  pada  pelaksanaan  hukuman  cambuk  yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pelaksanaan ini justru sesuai dengan  efisiensi  sanksi  pidana  yang  mensyaratkan  adanya  derajad  kesungguhan pencegahan sanksi pidana dan ukuran biaya dan manfaat yang diterima (Cost and benefit) . Pengakuan hukuman cambuk yang sederhana, cepat dan biaya ringan oleh pelaku minuman keras yang non muslim yang
justru  memilih  dikenakan  cambuk  daripada  pidana  penjara.  Hermanto  Tamba mengaku  pidana  kurungan  akan  lebih  lama  di  penjara.  Selain  itu  dia  juga  ingin merasakan cambukan agar lebih berefek jera.
Diakses dari https://aceh.inews.id/berita/terbukti-minum-miras-warga-nonmuslim-di-banda- aceh-pilih-hukum-cambuk  Pelaksanaan  hukuman  cambuk  diakui  lebih  cepat  dan dapat menimbulkan efek jera bagi orang dihukum.
Pembaharuan  KUHP  melalui  Pasal  2  RUU  KUHP  mengakui  hukum  yang hidup di masyarakat. Hukum yang hidup ini diterapkan oleh kelompok masyarakat terterntu yaitu masyarakat muslim Aceh  yang merupakan bagian dari kesatuan- kesatuan  adat  yang  mempunyai  hukum  tertentu,  termasuk  hukum  pidana (adatrecht),  termasuk  dalam  pelaksanaan  hukumnya.  Pengakuan  RUU  KUHP  ini sesuai dengan amanat Pasal 18 B yang berbunyi:
(1)  Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
(2)  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang.
Pelaksanaan pengenaan hukuman cambuk yang menunjukkan pelaksanaan hukuman cayng cepat, sederhana dan biaya ringan. Pelaksanaan hukuman cambuk ini telah berdasar Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Peraturan Gubernur   Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara  Jinayat.  Dengan  menggunakan  pandangan  Welmer  Menski,  pelakanaan hukuman  cambuk  yang  semula  berasal  dari  Hukum  Islam  yaitu  Al- Qur’an  dan Hadist hidup dan berlangsung menjadi norma-norma kebiasaan masyarakat dan diterima  menjadi  norma  perundang-undangan  dalam  bentuk  Qanun.  Secara ilustratif Francis Fukuyama menggambarkan ada norma yang berasal dari agama yang  berifat  arational dan  hirarkhis,  ada  norma  adat  yang  juga  arational  namun
bersifat  spontan,  ada  juga  common  law  yang  bersifat  spontan  namun  rational, tetapi ada juga norma hukum negara yang bersifat rasional dan hirarkhis. Hal ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini: (Fukuyama, 199:152) Rational

## ARational

## Gambar 7 Sumber Norma
Dengan  ilustasi  tersebut,  norma  hukum  yang  mengatur  pelaksanaan hukuman  cambuk  berasal  dari  norma  agama.  Kemudian  berinteraksi  dengan masyarakat dan ketika diterima berlangsung dalam kehdupan masyarakat menjadi norma  hukum  yang  menjadi  kebiasaan  masyarakat.  Norma  hukum  ini  ada  dan ditemukan dalam masyarakat untuk digali menjadi dasar hukum pengadilan untuk mengenakan  hukum  cambuk  danpelaksanaannya  di  masyarakat.  Ini  lah  yang berlangsung di masyarakat yang menggunakan tradisi common law . Meskipun kita tidak menerapkan sistem hukum ini, tetapi ada norma hukum yang mewajibkan hakim untuk menggali norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang  No.  48  Tahun  2009  menentukan  bahwa  hakim  dan  hakim konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan perspektif ini, hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat, apalagi telah menjadi pandangan hidup masyarakat sebagaimana masyarakat Aceh yang berpandangan hidup berdasar Hukum Islam wajib digali, diikuti dan dipahami. Meskipun telah menjadi hukum yang dibangun atas  pandangan  hidup  masyarakatnya,  pelaksanaan  hukuman  cambuk  yang mewujudkan  peradilan  yang  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  tersebut dilembagakan kembali menjadi norma hukum yang berbentuk peraturan negara, yang di Aceh disebut dengan Qanun. Pelembagaan kembali norma yang hidup di masyarakat menjadi norma hukum oleh lembaga-lembaga negara. Paul Bohannan menyatakan  bahwa  apabila  kebiasaan  itu  tetap  dalam  keadannya  yang  semula, maka  hukum  itu  diciptakan  kembali  secara  khusus  oleh  badan-badan  di  dalam masyarakat  dalam  bentuk  yang  lebih  sempit  dan  jelas.  Dalam  keadaanya  yang demikian itu maka kebiasaan kini disebut memiliki ciri hukum (legal in character). Satjipto  Rahardjo  menyatakan  Bohannan  hendak  mengatakan  bahwa  hukum  itu tidak  lain  adalah  suatu  pelembagaan  kembali  kebiasaan  (reinstitutionalization). (Rahardjo, 1980: 32-33)
Constitutionalis/ Formal Lw Common law Revealed Religion Historical Tradition Dilak sana kan secara spon tan Dilak sana kan secara hirar khis
Welmer Menski menggambarkan adanya keragaman hukum (legal pluralism) yang mengalami proses interaksi yang bersifat cyrcle, seperti dalam gambar di bawah ini:(Menski, 2006: 185-187)
Agama/Etika/Moral                Agama/Etika/Moral
Negara                           Masyarakat   Negara                           Masyarakat Gambar 8

## Proses interaksi pularisme hukum
Dengan demikian adanya relasi pelaksanaan hukuman cambuk dengan asas-asas peradilan yang terbuka, sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kajian asas-asas hukum  pada  pembaharuan  KUHP  menjadi  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat tertentu  yang  dibangun  atas  dasar  nilai-nilai  filosofis  yang  mendasari  kelompok masyarakat tertentu. Apalagi ketika hukum yang dikonstruksikan adalah hukum yang dibangun atas pandangan filosofis masyarakat yang sangat berisi pada ajaran- ajaran  keagamaan  yang  dianut  kuat  di  masyarakat  Aceh  yang  dikenal  sebagai masyarakat yang berlandaskan pada Hukum Islam.

## Penutup
Kesimpulan
1. Relasi  mengenai  pelasanaan  hukuman  cambuk  dengan  asas  peradilan  yang cepat, sederhana dan biaya murah yaitu:
a. Pelaksanaannya  yang  dilakukan  di  lapangan  terbuka  yang  disaksikan  oleh masyarakat.
b. Pelaksanaan  hukuman  cambuk  dilaksanakan  secara  cepat  karena  berakhir dalam  1  hari  terkecuali  ada  penundaan  karena  sakit  dengan  pertimbangan medis.
c. Ukuran Cambuknya dan jumlah cambukannya tertentu.
d. Dilaksanakan  dengan  biaya  ringan  jika  dibandingkan  dengan  pidana  penjara atau pidana krungan
e. Mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Konstruksi dalam Pembaharuan RUU KUHP.
a. Pembaharuan KUHP melalui RUU KUHP tidak menetukan pelaksanaan hukuman cambung,  karena  hukuman  cambuk  tidak  merupakan  jenis  hukum  yang ditentukan dalam RUU KUHP.
b. RUU KUHP hanya menentukan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat yang  ditukan  pada  hukum  adat  sebagaimana  penyebutan  Pasal  2  ayat  1  RUU KUHP  juga  pada  tujuan  pidana  berupa  pemulihan  keseimbangan  dan penyelesaian konflik.
c. Kajian  kebijakan  pidana,  pelaksanaan  hukuman  cambuk  secara  filosofis mewujudkan  pelaksanaan  hukuman  yang  berdasar  pada  pandangan  hidup

## Pluralsm
HKHk
masyarakat Aceh yang berdasar pada Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup di masyarakat.
d. Kajian  secara  sosiologis,  pelaksanaan  hukuman  cambuk  merupakan  realitas sosial yang dibangun dari hukum yang hidup di masyarakat Aceh.
e. Kajian  secara  yuridis  mengungkapkan  pelaksanaan  hukuman  ini  merupakan perwujudan  dari  bentuk  penormaan  kembali  oleh  negara  negara  terhadap hukum adat.
f. Kajian  rasionalitas  kebijakan  hukum  pidana  pada  penerapan  metode  yang rasional  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  hukuman  cambuk  mewujudkan pelaksanaan  hukuman  yang  diamanatkan  dari  asas  peradilan  yang  cepat, sederhana dan biaya ringan.
g. Rasionalitas dari adanya tujuan-tujuan pidana, pelaksanaan hukuman cambuk mewujudkan tujuan pencegahan yang efisien dan efektif, mewujudkan adanya penerapan pembinaan yang bersifat psychologis dwang, mengembalikan pelaku ke  dalam  kehidupan  masyarakat,  penyelesaian  konflik  dan  pemulihan keseimbangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, 2010 Christiansen,  Karl  O., Some  Considerations  on  the  Possibility  of  Rational  Criminal Policy, Resource Material Series No. 7 UNAFEI, Tokyo, 1974. Fukuyama,  Francis,  The  Great  Disruption:  Human  Nature  and  Reconstitution  of Social Order, The Free Press, New York, 1999.
Hermawansyah,  Adi,  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan  dengan  Pidana  Badan (Corporal  Punishment)  di  Indonesia  (Kajian  Khusus  di  Nanggroe  Aceh Darussalam, PMIH UNDIP, 2008.
Hoefnagles, G. Peter, The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime , Cluwer Deventer, Holland, 1969.
Mulyadi,  Lilik, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,  Kriminologi  dan  Victimologi, PT . Jambatan, Jakarta, 2004.
Faozi, Safik, Kajian Teori dan Kebijakan Pidana terhadap Penerapan Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam, Fakultas Hukum UNISBANK, 2016.
Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung, 1980. Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Suhardi, Indra, Hukuman Cambuk di Masa Pandemi Covid 19, 2021 Menski, Werner, Comaparative Law in A Global Context: The Legal System of Asia and Africa, Cambridge University Press, New York, 2006.
Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.