How to cite: Sugiarto (2022) Kajian Yuridis Arbitrase sebagai Suatu Alternatif Pilihan Forum dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (4). E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 3, Maret 2022

## KAJIAN  YURIDIS  ARBITRASE  SEBAGAI  SUATU  ALTERNATIF  PILIHAN FORUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN
Sugiarto, Juwita, Misbahul Huda
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Indonesia Email: musliminsugiarto@gmail.com, doktorgitajuwita@gmail.com, misbahhuda464@gmail.com

## Abstrak
Di  Indonesia  dalam  hal  kelembagaan  pelaksanaan  arbtrase  sering  dikenal  sebagai BANI  (Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia),  sebagai  sebuah  lembaga  yang menangani  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  atau  bentuk  alternatif penyelesaian lainnya sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Pihak  yang  bersengketa dalam  menyelesaikan  permasalahan  hukum  sebenarnya  memiliki  cara  sendiri- sendiri  untuk  menyelesaikan  perselisihan  berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak dalam  perjanjian  dan  sebagai  pilihan  forum  dalam  menyelesaikan  sengketa  bisnis, alternatif  penyelesaian  sengketa  melalui  Arbiter  menjadi  pilihan  dan  dalam putusannya  sebagaimana  pasal  60  bersifat  final  and  binding  namun  masih dimungkinkan  untuk  melakukan  upaya  lain  sebagaimana  diatur  pada  pasal  70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  Rumusan  Masalah:  1)  Bagaimanakah  Pengaturan  terkait  asas  final  and binding dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian  sengketa?,  2)  Bagaimana  penerapan  asas  final  and  binding  dalam Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian sengketa.  Jenis  penelitian  :  menggunakan  jenis  penelitian  penelitian  yuridis normative yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau pun dogma. Penulis menyimpulkan : Arbitrase Sebagai Suatu Alternatif Pilihan Forum  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Bisnis    Di  Luar  Pengadilan,  alasannya  Prosedur  sederhana dan cepat, Bebas memilih arbiter, Biaya lebih murah, Putusan akhir atau final dan mengikat atau binding, Putusan bersifat rahasia dan arbiter dari kalangan pakar dan Bebas  memilih  hokum,  selain  itu  putusan  arbitrase  yang  bersifat  final  dan mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  serta    mengikat  dengan  pasal  70  bertolak belakang,  karena  pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  putusan  arbitrase  masih  dapat dilakukan  upaya  hukum  perlawanan  yakni  permohonan  pembatalan  putusan arbitrase.
Kata Kunci : arbitrase; sengketa bisnis

## Abstract
In Indonesia, in terms of institutions for implementing arbitration, it is often known as  BANI  (Indonesian  National  Arbitration  Board),  as  an  institution  that  handles dispute  resolution  through  arbitration  or  other  alternative  forms  of  settlement  as
regulated  in  Law  no.  30  of  1999  concerning  Arbitration  and  Alternative  Dispute Resolution. The disputing parties in resolving legal issues actually have their own ways  to  resolve  disputes  based  on  the  principle  of  freedom  of  contract  in agreements  and  as  a  forum  of  choice  in  resolving  business  disputes,  alternative dispute resolution through Arbitrators is an option and in its decision as in Article 60 is final and binding but still it is possible to make other efforts as regulated in article  70  of  Law  no.  30  of  1999  concerning  Arbitration  and  Alternative  Dispute Resolution. Problem Formulation: 1) How is the regulation related to the final and binding  principle  in  Law  no.  30  of  1999  concerning  Arbitration  and  alternative dispute resolution? 2) How is the application of the final and binding principle in Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and alternative dispute resolution. Type of research: using normative juridical research, namely law is conceptualized as a norm,  rule,  principle  or  dogma.  The  author  concludes:  Arbitration  as  an alternative  forum  choice  in  business  dispute  resolution  outside  the  court,  the reasons  are  simple  and  fast  procedures,  free  to  choose  arbitrators,  cheaper  fees, final or final and binding decisions, decisions are confidential and arbitrators from experts and free choose the law, besides that the arbitral award which is final and has permanent legal force and is binding with article 70 is contradictory, because the article states that the arbitral award can still be taken against legal remedies, namely the request for the cancellation of the arbitral award.

## Keywords: arbitration; business disputes

## Pendahuluan
Indonesia sejak diproklamirkan telah menganut paham negara hokum (AZ, 2016), hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Negara  hukum  atau  biasa  yang  disebut  dengan  istilah rechtsstaat atau the  rule  of law merupakan  negara  yang  dalam  menjalankan  suatu  tindakan,  semua  berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku,  peraturan-peraturan yang bersifat memaksa  jadi  jika  ada  seseorang  yang  melakukan  tindakan  melanggar  aturan,  maka akan  mendapatkan  suatu  hukuman  karena  dianggap  melanggar  hukum.  Negara  yang kuat  adalah  negara  yang  memiliki  aturan.  Aturan  tersebut  tentunya  yang  membatasi segala  bentuk  kewenangan-wenangan.  Hingga  pada  akhirnya  keadilan  dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat (Adriati, 2020).
Hukum  tidak  saja  mengatur    aspek  kehidupan  masyarakat  tetapi  juga  hukum mengatur  setiap  kegiatan  bidang  lainnya  salah  satunya  adalah  bidang  ekonomi khususnya bisnis perdagangan, yang diartikan  sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan  oleh  orang  atau  badan  secara  teratur  dan  terus  menerus  berupa  pengadaan barang  atau  jasa  maupun  fasilitas  untuk  diperjualbelikan  ataupun  disewagunakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (Simatupang, 2007).
Dalam  menjalankan  kegiatan  bisnis  perdagangan  bukan  serta  merta  tidak  ada persoalan,  pada  satu  sisi  memang  memberikan  dampak  yang  positif  bagi  masyarakat, namun  seiring  dengan  sistem  pasar  bebas  dan  persaingan  bebas  antar  negara  maupun dalam  negeri  mengakibatkan  kegiatan  transaksi  bisnis  semakin  berkembang  cepat  dan
hampir  ratus  ribu  transaksi  bisnis  terjadi  setiap  hari  tentunya  akan  menimbulkan peningkatan    berbagai  persoalan  perselisihan  dan  sengketa  pada  kegiatan  bisnis  atau aktivitas  komersial  dan  secara  umum  dikatakan  sebagai  sengketa  bisnis  atau  sengketa komersial (Suparman, 2014).
Perselisihan  pendapat  maupun  pertentangan  dan  konflik  dalam  kegiatan  bisnis dapat  terjadi  karena  situasi  dimana  masing-masing  pihak  dihadapkan  pada  perbedaan kepentingan  dengan  kegiatan  bisnis  yang  semakin  masiv,  tidak  mungkin  dihindari terjadinya  sengketa  ( dispute )  antara  pihak  yang  terlibat.  Setiap  jenis  sengketa  yang terjadi  dituntut  pemecahan  dan  penyelesaian  yang  cepat  dengan  semakin  banyak  dan luas  kegiatan  perdagangan,  potensi  terjadinya  sengketa  semakin  tinggi.  Membiarkan sengketa  bisnis  lambat  diselesaikan  akan  mengakibatkan  perkembangan  pembangunan tidak efisien, produktifitas menurun, biaya produksi meningkatan, mengakibatkan dunia bisnis menghadapi tekanan. Dengan keadaan seperti ini konsumen menjadi pihak yang paling  dirugikan,  selain  itu  peningkatan  kesejahteraan  dan  kemajuan  sosial  kaum pekerja juga terlambat (Margono, 2010). Sengketa bisnis dapat diakibatkan oleh praktek bisnis yang tidak sesuai dengan isi kontrak atau perjanjian bisnis, seperti beda pendapat, beda pemahaman, dan beda penafsiran oleh para pihak dan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban  yang  telah  disepakati  dalam  kontrak  bisnis  dapat  menimbulkan  sengketa bisnis (Purwaningsih, 2010).
Perbedaan  paham,  perselisihan  pendapat,  pertentangan  maupun  sengketa  yang terjadi  antar  para  pelaku  bisnis  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  dapat mempengaruhi  hubungan  bisnis,  khususnya  dalam  suatu  kegiatan  perdagangan.  Sejak awal  kehidupan,  manusia  telah  terlibat  dengan  masyarakat  di  sekitarnya  yang  penuh dengan  pertentangan,  dan  dalam  sejarah  hukum  yang  berlangsung,  dimanapun  dapat saja  diketemukan  seseorang  yang  bertindak  sebagai  penengah  untuk  menyelesaikan sengketa  yang  timbul  secara  adil  dan  tidak  memihak.  Terhadap  sengketa  yang  terjadi tersebut, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  dapat  ditempuh,  yaitu  melalui  peradilan (litigasi) dan di luar peradilan (non litigasi).
Sebagai  penanggulangan  dan  cara  penyelesaian  sengketa  bisnis,  maka  dalam perancangan kontrak atau perjanjian bisnis harus dimuat klausula tatacara penyelesaian sengketa.  Hal  ini  sesuai  prinsip  kekebebasan  berkontrak (freedom of  contract), maka para  pihak  dapat  menentukan  sendiri  tata  cara  penyelesaian  sengketa  bisnis  yaitu meliputi  pilihan  hukum (chois  of  law), pilihan  forum (choice  of  jurisdiction) ,  dan pilihan  domisili (chice  of  domicilie). (Fuady,  2007) Hal  ini  sebagaimana  ditegaskan pada  pasal  1338  KUH  Perdata  yaitu  berlaku  azas pacta  sunt  servanda. Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak pihak menetapkan kewajiban hukum untuk dilaksakan pihak-pihak. selain itu menurut Abdulkadir Muhammad, menjelaskan bahwa :
“Perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian harus dilaksanakan dengan  itikad  baik (te  goeder  trouw ,  Pasal  1338  KUHPerdata).”  (Muhammad,
2009)
Secara  konvensional  Penyelesaian  sengketa  di  bidang  bisnis  diselesaikan  melalui proses  litigasi  yaitu  gugatan  atas  suatu  konflik  yang  diritualisasikan  untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seseorang pengambilan  keputusan  dua  pilihan  yang  bertentangan  (Margono,  2015)  Proses penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  atau  litigasi  menghasilkan  keputusan  yang bersifat  menang  dan  kalah  yang  belum  mampu  merangkul  kepentingan  bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang  mahal  dan  tidak  responsif,  serta  juga  dapat  menimbulkan  permusuhan  di  antara para pihak yang bersengketa. Keterlambatan penanganan terhadap suatu sengketa bisnis dapat  mengakibatkan  perkembangan  pembangunan  ekonomi  yang  tidak  efisien, produktivitas  menurun  sehingga  konsumen  lah  yang  akan  dirugikan,  dari  beberapa kekurangan  itulah  sebagian  orang  cenderung  lebih  memilih  penyelesaian  sengketa  di luar  pengadilan.  Dalam  penyelesaian  sengketa  Pelaku  bisnis  mengharapkan  adanya suatu  penyelesaian  sengketa  yang  tidak  akan  mengganggu  bisnis  dan  terjaminnya kerahasiaan,  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipenuhi  bila  melakukan  penyelesaian  sengketa secara  konvensional  yaitu  melalui  pengadilan.  Sehingga  penyelesaian  sengketa  secara litigasi  merupakan  sarana  terakhir  setelah  alternatif  penyelesaian  lain  tidak  dapat membuahkan hasil (Winarta, 2012).
Pihak  yang  bersengketa  dalam  menyelesaikan  permasalahan  hukum  sebenarnya memiliki  cara  sendiri-sendiri  untuk  menyelesaikan  perselisihan  berdasarkan  asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian, namun demikian dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan, memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak (Yani, 2010). sehingga  para pihak bersengketa berpaling pada alternatif penyelesaian sengketa arbitrase karena dianggap mampu menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya yang murah  karena  para  pihak  beranggapan  bahwa  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase memberikan  hasil  kepada  para  pihak win-win  solution dalam  penyelesaian  sengketa tersebut,  inilah  sebenarnya  tujuan  esensial  arbitrase,  mediasi  atau  cara-cara  lain menyelesaikan sengketa di luar proses pengadilan (Abdurrasyid, 2011a).
Arbitrase  di  Indonesia  pada  dasarnya    diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (selanjutnya disebut  UU  No.  30  Tahun  1999).  Arbitrase  merupakan  salah  satu  cara  penyelesaian sengketa    di  luar  Pengadilan  yang  banyak  diminati  para  pelaku  bisnis  dikarenakan adanya kelebihan yang dimiliki arbitrase, yaitu diantaranya :
1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
2. Dapat  dihindari  kelambatan  yang  diakibatkan  karena  hal  procedural  dan administratif;
3. Para  pihak  dapat  memilih  arbiter  yang  menurut  keyakinannya  mempunyai pengetahuan,  pengalaman  serta  latar  belakang  yang  cukup  mengenai  masalah  yang disengketakan, jujur dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
5. Putusan  arbiter  merupakan  putusan  yang  mengikat  para  pihak  dan  dengan  melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.
Arbitrase  secara  umum  juga  merupakan  suatu  proses  pemeriksaan  sengketa  yang dilakukan  secara  judisial,  meskipun  disederhanakan  oleh  para  pihak  seperti  yang dikehendaki  untuk  menyelesaikan  sengketa,  dalam  penyelesaiannya  didasatkan  bukti- bukti  yang  diajukan  oleh  para  pihak  (Abdurrasyid,  2011b).  Arbitrase  menawarkan beberapa  kelebihan  dibandingkan  dengan  pengadilan  yaitu  proses  penyelesaian  yang relatif  cepat,  sifat  kerahasiaan  sengketa  terjamin  dan  para  pihak  memiliki  kebebasan untuk memilih arbiter yang netral dan ahli mengenai pokok sengketa yang dihadapi para pihak serta biaya yang terukur. (Utama, 2012) Dalam hal penyelesaian melalui arbitrase, para  pihak  harus  menyetujui  suatu  sengketa  yang  terjadi  atau  akan  terjadi  diantara mereka  untuk  diselesaikan  melalui  arbitrase  dengan  perjanjian  tertulis  yang  disepakati para  pihak.  Dengan  demikian  sengketa  yang  timbul  merupakan  kewenangan  dari arbitrase.
Di  Indonesia  dalam  hal  kelembagaan  pelaksanaan  arbtrase  sering  dikenal  sebagai BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), sebagai sebuah lembaga yang manangani penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  atau  bentuk  alternatif  penyelesaian  lainnya. BANI  atau  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  adalah  suatu  badan  yang  dibentuk dalam  rangka  penegakan  hukum  khususnya  menangani  penyelesaian  sengketa  yang terjadi dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk- bentuk  alternatif  penyelesaian  lainnya  antara  lain  di  bidang  korporasi,  assuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, warabalaba, konstruksi, pelayaran/maritim,lingkungan  hidup,  penginderaan  jarak  jauh,  dan  lain-lain  dalam lingkup  peraturan  perundang-undangan  dan  kebiasaan  internasional.  Badan  ini bertindak  secara  otonom  dan  independen  dalam  hal  penegakkan  hukum  dan  keadilan (Sudiyana, 2019).
Berkaitan  dengan  uraian  tersebut  diatas,  walaupun  jalur  alternatif  pilihan  forum adalah melalui jalur arbitrase pada kenyataannya tidak semua putusan  yang dihasilkan melalui jalur tersebut dapat memberikan kepuasan bagi para pihak, sehingga dalam hal ini  Pengadilan  memiliki  peran  yang  besar  dalam  mengembangkan  arbitrase  karena undang-undang sendiri juga memperbolehkan adanya campur tangan pengadilan dalam penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase, salah  satunya  adalah  permohonan  pembatalan putusan  arbitrase  yang  diajukan  kepada  Pengadilan  Negeri  setempat,  dan  tidak  jarang para  pihak  yang  tidak  puas  terhadap  putusan  arbitrase  mengajukan  permohonan pembatalan  putusan  arbitrase,  upaya  pembatalan  terhadap  putusan  arbitrase dimungkinkan untuk dilakukan sebagaimana diatur pada pasal 70 Undang-Undang No. 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang menyatakan:
Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila keputusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. Surat  atau  dokumen  yang  diajukan  dalam  pemeriksaan  setelah  putusan  dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu
b. Setelah  putusan  diambil  ditemukan  dokumen  yang  bersifat  menentukan  yang disembunyikan oleh pihak lawan
c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Dengan adanya pembatalan putusan arbitrase,  hal ini tentunya membuat para pihak menjadi  ragu  akan  kepastian  hukum  yang  diharapkan  dalam  menyelesaian  sengketa melalui jalur arbitrase.
Padahal    dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  menghasilkan  suatu putusan  arbitrase  yang  bersifat final  and  binding yaitu  putusan  arbitrase  bersifat  final dan mengikat serta bebas dari kekuasaan dan pengaruh negara atau pemerintah dan juga bebas  dari  pengaruh  atau  campur  tangan  pengadilan  atau  non  intervensi  berdasarkan penjelasan  tersebut  dapat  kita  artikan  bahwa  putusan  arbitrase  tidak  dapat  diajukan upaya  hukum  banding  kasasi  atau  peninjauan  kembali  hal  ini  merupakan  salah  satu kelebihan dari arbitrase karena dapat memberikan kepastian hukum secara efektif bagi para  pihak  yang  bersengketa  dan  menghindarkankan  penyelesaian  sengketa  yang menggunakan waktu lama dan berkepanjangan (Suhaimi, 2017).
Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut kedalam bentuk   tesis dengan judul “ Kajian Yuridis Arbitrase Sebagai Suatu Alternatif Pilihan Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan”.

## Metode Penelitian

## A. Bentuk Penelitian
Menggunakan  bentuk  Penelitian  Perspektif,  merupakan  pandangan  penulis dilihat  berdasarkan  beberapa  teori  para  ahli  atau  orang  lain  yang  telah  melakukan penelitian dengan objek atau teori yang sama yang dapat dijadikan rujukan  terhadap penelitian ini (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2014).

## B. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  penelitian  yuridis  normative (Soemitro,  2012)  yaitu  hukum  dikonsepsikan  sebagai  norma,  kaidah,  asas  atau  pun dogma.  Adapun  pendekatan  masalah  yang  dipergunakan  peneliti  dalam  membahas masalah  yang  berkenaan  dengan  penyelesaian  sengketa  bisnis  melalui  alternatif pilihan forum dengan jalur Arbitrase dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengolah data sekunder, yaitu  dokumen  yang  terdiri  sebagai  berikut  : (Soekamto,  2014)  Menurut  Soerjono Soekanto  penelitian  Yuridis  hukum  Normatif  tidak  diperlukan  penyusunan  atau perumusan  hipotesa.  Mungkin  suatu  hipotesa  kerja  diperlukan,  yang  biasanya mencakup sistematika kerja dalam proses penelitian. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan  peneliti  adalah  diskriptif  analitis,  (Sri  Mamuji,  2005)  yaitu  suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan  frekuensi  suatu  gejala, menggambarkan tentang masalah-masalah yang terjadi pada sengketa bisnis.

## C. Sumber Data
Sumber  data yang digunakan dalam   penelitian ini adalah sumber data dengan jenis  data  sekunder  yaitu  data  yang  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (Soekamto, 2014) Data sekunder tersebut terdiri dari bahan-bahan hukum, diantaranya:
1. Bahan hukum primer
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif  yang artinya  mempunyai  otoritas.  Dalam  hal  ini  bahan  hukum  primer  terdiri  peraturan perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi,  atau  risalah  dalam  pembuatan peraturan  perundang-undangan  dan  putusan-putusan  hakim,  diantaranya    sebagai berikut:
a) Undang Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
c) Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  penyelesaian sengketa
2. Bahan hukum sekunder
Bahan  dan  informasi  yang  penulis  peroleh  secara  tidak  langsung,  yakni melalui data dan dokumen yang telah tersedia pada instansi atau lembaga tempat penelitian  penulis.  Adapun  sumber  data  yang  penulis  peroleh  berasal  dari peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum, serta laporan yang ada
3. Bahan hukum tertier
Suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber  tersier  adalah bibliografi,  katalog  perustakaan,  ensiklopedia  dan  daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku bacaan adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan  pada  sisi  lain  mencoba  menyediakan  rangkuman  bahan  yang  tersedia  untuk suatu topik. Sebagai contoh, artikel yang panjang di Encyclopedia Britannica jelas merupakan bentuk bahan analisis yang merupakan karakteristik sumber sekunder. Di  samping  itu,  mereka  juga  berupaya  menyediakan  pembahasan  komprehensif yang menyangkut sumber tersier.
4. Teknik Analisis Data
Analisis  data  yang  dipergunakan  melalui    metode  analisis  data  kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode induktif, sebagaimana disampaikan oleh Erliana Hasan yang memberikan pandangan bahwa:
Pendekatan  induktif  dimulai  dari  fakta  di  lapangan,  dianalisis  dimuat pertanyaan  kemudian  dihubungan  dengan  teori,  dalil,  hukum  yang  sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan.
5. Lokasi penelitian
Dalam  melaksanakan  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  tempat  penelitian adalah di Depok dan Jakarta
6. Jadwal penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan yakni mulai bulan November 2021 sampai dengan April 2022.

## Hasil dan Pembahasan
A. Arbitrase  Sebagai  Suatu  Alternatif  Pilihan  Forum  Dalam  Penyelesaian Sengketa Bisnis  Di Luar Pengadilan
1. Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Arnitrase
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  atau  yang  disingkat  dengan  APS  melalui Arbitrase, pengembangannya semakin banyak khususnya di lingkungan Bisnis, hal ini dikarenakan APS Arbitrase memiliki beberapa keuntungan dan kegunaan yang bermanfaat, daripada penyelesaian sengketa yang dilakukan di Pengadilan.
Tanpa kita sadari sebenarnya APS Arbitrase  sudah lama dikenal di Indonesia, perkembangan  pemberlakukan  APS  melalui  Arnitrase,  diuraikan  sebagai  berikut (Winata, 2018):
a. Zaman Hindia Belanda
Zaman  Hindia  Belanda  saat  itu  Indonesia  belum  dikatakan  sebagai  negara
Indonesia  tetapi  karena  jajahannya  masih  dijajah  oleh  Belanda  maka  saat  itu Indonesia adalah masih bernama Hindia Belanda dan  saat itu Hindia Belanda (Indonesia saat ini) dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu:
1) Golongan Eropa dan mereka yang disamakan berlaku hukum negara Belanda atau  hukum  barat  dengan  badan  peradilan raad  Van  Justitie  dan  Residentie Gerecht    dengan  hukum  acara  yang  dipakai  bersumber  pada  hukum  yang termuat  dalam  Reglement  op  de  Burgelijke  Rechtsvordering  atau  yang disingkat dengan B.Rv atau Rv.
2) Golongan Bumiputera dan mereka yang disamakan berlaku hukum adat nya masing-masing  namun  bagi  mereka  dapat  diberlakukan  hukum  barat,    jika ada  kepentingan  umum  dan  kepentingan  sosial,  yang  dibutuhkan  badan peradilan  yang  digunakan  adalah landraad dan  beberapa  peradilan  lainnya seperti  peradilan  kabupaten,  distrik  dan  sebagainya.  Dengan  hukum  acara yang  disepakati  bersumber  pada  Herziene  Inlandsch  Reglement  atau  yang disingkat HIR bagi yang tinggal di pulau Jawa dan sekitarnya dan bersumber pada Rechtsrgelement Buitengewesten (Rbg).
3) Golongan  Cina  dan  timur  asing  lainnya  sejak  tahun  1925  diberlakukan dengan hukum barat dengan beberapa pengecualian.
Selain daripada itu peradilan sebagai pranata penyelesaian sengketa pada masa Hindia Belanda dikenal pula adanya arbitrase dengan adanya ketentuan pasal 377 HIR  atau pasal 705 Rbg. Dari pasal tersebut menunjukan bahwa pada zaman itu, Arbitrase sudah diatur dimasa itu.
Selain itu sejak tahun 1849 berlakunya KUHAP yang pada pasal 615 dan 651 Rvr  yang  isinya  tentang  pengertian  ruang  lingkup  kewenangan  dan  fungsi arbitrase  dari  ketentuan  tersebut  setiap  orang  yang  bersengketa  pada  waktu  itu memiliki  hak  untuk  menyerahkan  penyelesaian  sengketanya  kepada  seseorang
atau  beberapa  orang  wasit  atau  arbiter,  selanjutnya  arbiter  yang  dipercaya memeriksa  dan  memutus  perkara  atau  sengketa  yang  diserahkan  kepadanya menurut asas  asas  dan  ketentuan  sesuai  yang  diinginkan  para  pihak  yang  terlibat dalam sengketa tersebu. dan  ada 3 (tiga)  arbitrase yang dibentuk oleh pemerintah hindia-belanda saat itu yaitu diantaranya adalah :
1) Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia.
2) Badan arbitrase tentang kebakaran.
3) Badan arbitrase asuransi kecelakaan
b. Zaman pemerintahan Jepang
Pada  zaman  pemerintahan  Jepang  ini,  peradilan Raad  Van  Justitie dan Residentiegerecht dihapuskan,  kemudian  Jepang  membentuk  1  (satu)  macam yang berlaku bagi semua orang yang diberi nama Tihoo Hooin . Badan peradilan ini adalah peradilan kelanjutan dari jerat hukum acaranya tetap mengacu pada HIR  dan Rbg.  mengenai arbitrase pada zaman pemerintahan Jepang ini masih memberlakukan aturan  Belanda  dengan  didasarkan  pada  peraturan  pemerintah balatentara Jepang di mana isinya adalah sebagai berikut:
“Semua  badan  pemerintah  dan  kekuasaan  hukum  dari  pemerintah dahulu  tetap  diakui  sah  untuk  sementara  asal  tidak  bertentangan  dengan aturan pemerintah militer Jepang”
c. Zaman Indonesia Merdeka
Dalam  rangka  mencegah  kevakuman  hukum  setelah  Indonesia  merdeka maka  diberlakukan  pasal    II  aturan  peralihan  UUD  1945  yang  menyatakan bahwa :
“Segala badan negara dan peraturan yang ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru sebagaimana undang-undang ini”.
Dengan demikian maka aturan arbitrase zaman Hindia Belanda seperti pasal 377  HIR  atau  pasal  705  Rbg  dinyatakan  sudah  tidak  berlaku  dengan  terbit Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  sengketa  sebagai  perundangan-undangan    yang  menjadi  dasar yuridis arbitrase di Indonesia.
2. Analisis  Arbitrase  Sebagai  Suatu  Alternatif  Pilihan  Forum    Dalam  Penyelesaian Sengketa Bisnis
a. Kontrak Bisnis
Setiap  kegiatan  bisnis,  untuk  mengembangkan  kegiatan  usahanya  tentu selalu  berhubungan  dengan  pengusaha  bisnis  lainnya,  salah  satunya  adalah melalui  kerjasama,  namun  kerjasama  tidak  sertamerta  dapat  terjalin  apabila tidak  disertai  dengan  kontrak/perjanjian  bisnis  atas  usaha  yang  akan diperjanjikan diantara para pihak.
Berbicara  mengenai  kontrak,  bermakna  sebagai  suatu  tindakan  yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada di dalam  kontrak  tersebut  dituntut  untuk  melakukan  satu  atau  lebih  prestasi
(Fuady,  2005)  sebagaimana  diatur  pada  pasal  1313  kitab  undang-undang hukum perdata dikenal dengan perjanjian, dinyatakan:
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu)  orang lain atau lebih”.
Selain  itu  sebagaimana  disampaikan  oleh  J.  Satrio,  menjelaskan  kontrak sebagai berikut:
“Kontrak  adalah  suatu  perjanjian  antara  dua  orang  atau  lebih  yang menciptakan  kewajiban  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  hal  yang khusus  dalam  kedua  pengertian  tersebut  terdapat  persamaan  yang  jelas terkait  dengan  makna  kontrak  sebagai  suatu  kewajiban  yang  terlahir  dari suatu  kesepakatan  antara  dua  pihak  untuk  melakukan  sesuatu  atau  tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan hubungan hokum (Satrio, 2002)”. Hal  tersebut  diperkuat  pula  yang  disampaikan    oleh    Salim,  yang menyebutkan:
“Kontrak  adalah  hubungan  hukum  antara  subjek  hukum  yang  satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan subjek hukum yang  satu  berhak  atas  prestasi  dan  subjek  hukum  yang  lain  berkewajiban untuk  melaksanakan  prestasinya  sesuai  dengan  yang  telah  disepakati” (Salim, 2004).
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  kontrak  adalah    suatu  hubungan hukum  yang  terjalin  di  antara  para  pihak  khususnya  dalam  bidang  harta kekayaan  yang  mana  hak  bagi  satu  pihak  untuk  mendapatkan  prestasi  dalam waktu  yang  sama  kewajiban  bagi  pihak  lain  untuk  memenuhi  prestasi  yang telah  disepakati  dan  dituangkan  dalam  suatu  surat  kontrak  yang  dibuat  secara tertulis.
Terkait  dengan  hal  tersebut  tentunya  terdapat  beberapa  unsur  unsur mengenai kontrak, yaitu:
1) Adanya kesepakatan
2) Adanya para pihak atau subjek hokum
3) Adanya prestasi
4) Menimbulkan kewajiban
5) Hal tertentu (Object )
Oleh  karena  itu  perjanjian  yang  mengandung  hubungan  hukum  antara perorangan  atau  person  adalah  hal-hal  yang  terletak  dan  berada  dalam  bidang harta  kekayaan  kontrak  dari  interaksi  yang  menimbulkan  konsekuensi  hukum antara  subjek  hukum  yang  satu  dengan  subjek  hukum  lain  yang menimbulkan hak dan kewajiban.
Kemudian  apabila  kita  berbicara  mengenai  bisnis,  ini  adalah  merupakan suatu  istilah  untuk  menggambarkan  berbagai  aktivitas  yang  dijalankan  oleh institusi  bisnis  baik  yang  bersifat  swasta  maupun  badan  usaha  milik  negara yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (Manullang, 2002). Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang
dilakukan  oleh  manusia  untuk  memperoleh  pendapat  atau  penghasilan  atau keuntungan  atau  Rizki  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  dalam  menjalin dalam  menjalani  kehidupan  di  dunia  ini  dengan  cara  mengelola  sumber  daya ekonomi secara efektif dan efisien (Ramziati, 2019).
Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa bisnis juga merupakan suatu pekerjaan  atau  aktivitas  komersial  untuk  mendapatkan  keuntungan  atau perusahaan  untuk  mendapatkan  keuntungan  manfaat  keuntungan  atau kehidupan  yang  bermakna  bahwa  hukum  bisnis  adalah  seperangkat  kaidah kaidah  hukum  yang  diadakan  dalam  rangka  mengatur  serta  menyelesaikan permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  dalam  kegiatan  yang  dilakukan  oleh para  pihak  utamanya  aktivitas  bisnis  adapun  sektor-sektor  ekonomi  bisnis diantaranya  adalah  meliputi  sektor  pertanian  sektor  industri  sektor  jasa  dan sektor perdagangan.
Dari  keseluruhan  yang telah  dijelaskan  oleh  penulis  maka  dapat  dikatakan bahwa  kontrak dalam kehidupan manusia dengan tujuan untuk melindungi hak dan  kewajiban  para  pihak  secara  seimbang  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa kontrak bisnis adalah suatu hubungan hukum yang terjalin diantara para pihak khususnya dalam bidang harta kekayaan yang mana hak bagi satu pihak untuk mendapatkan prestasi dalam waktu yang sama kewajiban bagi pihak lain untuk memenuhi  prestasi  yang  telah  disepakati  dan  dituangkan  dalam  suatu  kontrak yang  dibuat  secara  tertulis  terkait  dengan  pekerjaan  profesi  atau  aktivitas komersial  untuk  mendapatkan  keuntungan  berarti  pula  bahwa  kontrak  bisnis merupakan  suatu  perjanjian  dalam  bentuk  tertulis  dimana  substansi  yang disetujui  oleh  para  pihak  yang  terikat  dengan  tindakan-tindakan  yang mempunyai  nilai  komersial  dengan  demikian  kontrak  bisnis  adalah  perjanjian tertulis antara dua lebih pihak yang mempunyai nilai komersial.
Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  pula  apabila  hukum  kontrak  telah disepakati  bersama  di antara  para  pihak maka  akan  timbul  hak  dan  kewajiban dan  tentunya  akibat  hukum  dari  para  pihak  adalah  melaksanakan  prestasi  dan yang  patut  untuk  dipahami  terkait  dengan  kontrak  bisnis  ini  adalah  dalam klausul  perjanjian  bahwa  wajib  untuk  dicantumkan  terkait  penyelesaian sengketa hal ini dimaksud untuk melindungi para pihak apabila terjadi hal-hal yang  tidak  diinginkan  yaitu  terjadinya  wanprestasi  maka  penyelesaiannya sebagaimana  dalam  klausul  perjanjian  penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan melalui jalur luar pengadilan atau pengadilan.
b. Alasan  penyelesaian  sengketa  melalui  Arbitrase  sebagai  suatu  pilihan  forum oleh para pihak
Sengketa dalam menjalankan aktivitas bisnis merupakan sesuatu yang halal sangat  mungkin  terjadi  walaupun  sebenarnya  hal  itu  tidak  diinginkan  terjadi karena  dapat  mengakibatkan  kerugian  untuk  mereka  yang  bersengketa,  baik mereka  yang  berada  pada  posisi  yang  benar  maupun  pada  posisi  yang  salah oleh  karena  itu  terjadinya  sengketa  bisnis  sebenarnya  harus  dihindari  untuk
menjaga  reputasi  dan  relasi  yang  baik  di  kemudian  hari  meskipun  demikian seringkali  sengketa  tidak  dapat  dihindarkan,  hal  ini  disebabkan  terdapat perbedaan  persepsi  atau  pelanggaran  perundang-undangan  atau  pelanggaran wanprestasi  atau  konflik  kepentingan  dan  lain  sebagainya  (Sanusi  Bintang, 2000).
Di  Indonesia  dalam  proses  penyelesaian sengketa  para  pihak  ada  beberapa cara yang biasanya dapat dipilih antara lain:
1) Melalui litigasi atau pengadilan (Gunarsa, 2019)
Litigasi  adalah  suatu  proses  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan melalui lembaga peradilan negara sehingga sengketa ini akan ditangani oleh hakim pengadilan di dalam suatu rangkaian persidangan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya.
Pengadilan  sebagai  suatu  lembaga  di  dalam  kekuasaan  kehakiman bertugas  untuk  menerima  memeriksa  serta  mengadili  setiap  sengketa  yang diajukan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  yang  berdasarkan  pada Pancasila  demi  terselenggaranya  negara  hukum  republik  Indonesia. Penyelesaian sengketa litigasi memiliki kelebihan yaitu diantaranya :
a) Keputusannya  yang  memiliki  sifat  final  dan  menciptakan  kepastian hukum dengan menciptakan posisi win or lose positions bagi para pihak.
b) Keputusannya  dapat  dipaksakan  pelaksanaannya  jika  pihak  yang  kalah tidak mau melaksanakan isi dari putusan pengadilan atau eksekusi.
c) Putusan  pengadilan  memiliki  keistimewaan  sebagai  sarana  penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu putusan pengadilan memiliki sifat mengikat kekuatan  pembuktian  dan  kekuatan  memaksa  pelaksanaan  putusan  atau eksekutorial
2) Melalui non litigasi yaitu mediasi, negoisasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli dan arbitrase
Non litigasi adalah suatu metode alternatif penyelesaian sengketa diluar jalur  pengadilan  yang  dapat  ditempuh  oleh  para  pihak,  alternatif  dalam penyelesaian sengketa ini dasarnya lahir dari masyarakat yang mengimpikan suatu  proses  pengadilan  yang  sederhana  cepat  dan  memiliki  biaya  yang ringan penyelesaian sengketa melalui non litigasi ini menjadi suatu opsi yang sangat diperhitungkan oleh pelaku bisnis karena kurangnya keefektifan jika melalui proses litigasi guna mendapat keadilan.
Selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi sebagaimana diatur dalam undang-undang  nomor  30  tahun  1999  tentang  arbitrase  dan  alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwa metode penyelesaian sengketa non litigasi  dapat  dilakukan  dalam  beberapa  bentuk  yaitu  arbitrase  negoisasi mediasi konsiliasi dan penilaian ahli.
Dari  kedua  metode  alternatif  dalam  penyelesaian  sengketa  khususnya sengketa  bisnis,  penyelesaian  sengketa    non  litigasi  khususnya    arbitrase merupakan alternatif yang paling populer,  selain karena dirasa lebih efektif
penyelesaian  dengan  arbitrase  juga  bersifat  rahasia  sehingga  para  pelaku usaha lebih memilih forum arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa karena  sengketa  yang  menimpa  para  pihak    tidak  diketahui  khalayak  ramai yang  berpengaruh  kepada  kredibilitas  perusahaan  dan  memungkinkan  akan berkurangnya pendapatan karena sengketa yang dialami oleh para pihak.
Selain itu arbitrase merupakan suatu istilah yang menggambarkan suatu tata  cara  berdamai  atau  sebagai  penyediaan  sarana  berdamai  dari  suatu sengketa  yang  timbul  sehingga  mencapai  suatu  hasil  tertentu  yang  secara hukum  bersifat  final  dan  mengikat  sebagaimana  ditegaskan  pada  pasal  1 undang-undang  nomor  30  tahun  1999  tentang  arbitrase  dan  alternatif penyelesaian  sengketa  yang  menyatakan  bahwa  cara  penyelesaian  suatu sengketa  perdata  diluar  pengadilan  umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa kalimat tersebut menyatakan dibuat secara tertulis sehingga dapat dikatakan bahwa  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  harus  didasarkan  pada perjanjian  terlebih  dahulu  sebelum  terjadi  sengketa  peta  atau  setelah sengketa terjadi hal tersebut tergambarkan di prosedur penyelesaian sengketa pada  badan  penyelesaian  sengketa  yang  tertuang  dalam  penandatanganan kesepakatan cara penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase oleh kedua belah pihak yang bersengketa (Panjaitan, 2018).
Arbitrase  adalah  penyelesaian  sengketa  alternatif  yang  sering dipergunakan  akan  tetapi  dalam  prakteknya  terdapat  berbagai  macam arbitrase diantaranya:
1) Arbitrase mengikat
Berkaitan dengan putusan pengadilan yang sudah inkrah.
2) Arbitrase tidak mengikat
Berkaitan dengan putusannya boleh diikuti dan boleh tidak diikuti.
3) Arbitrase kepentingan
Merupakan arbitrase yang tidak memutuskan untuk suatu sengketa tetapi para  pihak  memakai  jasa  mereka  untuk  menciptakan  provisi-provisi dalam kontrak yang oleh para pihak telah mengalami jalan buntu.
4) Arbitrase hak
Merupakan  arbitrase  yang  bukan  hanya  sekedar  membuat  profesi  dalam kontrak.
5) Arbitrase sukarela
Merupakan arbitrase yang dimintakan sendiri oleh para pihak baik dalam kontrak yang bersangkutan ataupun dalam kontak tersendiri.
6) Arbitrase wajib
Arbitrase yang oleh undang-undang diwajibkan untuk dilakukan.
7) Arbitrase ad hoc
Arbitrase yang tidak ada badannya.
8) Arbitrase lembaga
Merupakan model arbitrase yang sudah ada lembaga atau badannya serta sudah  ada  juga  aturan  mainnya  sehingga  para  pihak  tinggal  memilih mereka atau badan tersebut memilih arbiter untuk mereka.
9) Arbitrase nasional
Arbitrase  dimana  pihak  yang  bersengketa  adalah  para  pihak  dalam  satu negara.
10) Arbitrase internasional
Arbitrase  di  mana  para  pihak  yang  bersengketa  adalah  berasal  dari negara-negara yang berbeda.
11) Arbitrase kualitas
Arbitrase yang berkaitan dengan fakta-fakta di lapangan.
12) Abitrase teknis
Arbitrase yang berkaitan dengan penyusunan dan penafsiran kontrak.
13) Arbitrase umum
Arbitrase yang berkaitan dengan fakta dan penerapan hukum.
14) Arbitrase bidang khusus
Dalam  bidang  Muamalat  perdagangan  ketenagakerjaan  dan  lingkungan hidup
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  arbitrase  adalah  cara penyelesaian  sengketa  perdata  swasta  diluar  pengadilan  umum  yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa orang-orang yang akan melakukan
penyelesaian  sengketa  tersebut  dipilih  oleh  para  pihak  yang berkepentingan  langsung  para  penyelesai  yang  dimaksud  adalah  mereka yang  tidak  mempunyai  kepentingan  dengan  perkara  yang  bersangkutan orang-orang mana akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa tersebut.
B. Kekuatan  Hukum  Putusan  Lembaga  Arbitrase  dalam  mewujudkan  kepastian hukum terhadap para pihak yang bersengketa bisnis.
1. Historis Aturan hukum Alternatif penyelesaian sengketa melalui Arbitrase
a. Pasal II aturan peralihan undang-undang 1945
Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa :
“Semua  peraturan  yang  ada  masih  langsung  berlaku  selama  belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini“.
Seperti  halnya dengan HIR  yang diundangkan pada zaman kolonial Hindia Belanda  masih  tetap  berlaku  karena  hingga  saat  ini  belum  diadakan penggantinya yang baru sesuai dengan peraturan peralihan UUD  1945 tersebut.
b. Pasal 377 HIR
Aturan  mengenai  arbitrase  dalam  HIR    tercantum  dalam  pasal  377  HIR atau pasal 705 Rbg yang menyatakan bahwa:
“Jika orang Indonesia atau orang timur asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah atau arbitrase maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropa”.
Peraturan  pengadilan  yang  berlaku  bagi  bangsa  Eropa  yang  dimaksud dalam  pasal  377  HIR    ini  adalah  semua ketentuan  tentang  acara  perdata  yang diatur dalam RV.
c. Pasal 615 sampai dengan 651 RV
Peraturan  mengenai  arbitrase  dalam  RV  tercantum  dalam  buku  ketiga  bab pertama pasal 615 sampai dengan 651 RV yang meliputi :
1) Persetujuan arbitrase dan pengangkatan para arbiter sebagaimana diatur pada pasal 615 sampai dengan pasal 623 RV
2) Pemeriksaan  di  muka  umum  arbitrase  sebagaimana  diatur  pada    pasal  631 sampai denganpasal  674 RV.
3) Putusan  arbitrase  sebagaimana  diatur  pada  pasal  631  sampai  dengan  pasal 674 RV
4) Upaya-upaya terhadap putusan arbitrase sebagaimana diatur pada pasal 641 sampai dengan 674 RV.
5) Berakhirnya  acara  arbitrase  sebagaimana  diatur  pada  pasal  648  sampai dengan pasal  651 RV
d. Undang-undang  nomor  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  pada penjelasan pasal 3 ayat 1  tentang kekuasaan kehakiman
Setelah  Indonesia  merdeka  ketentuan  yang  tegas  memuat  pengaturan lembaga  arbitrase  dapat  ditemukan  dalam  memori  penjelasan  pasal  3  ayat  1 undang-undang  nomor  48  tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman  yang menyatakan :
Penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  atas  dasar  perdamaian  atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan”.
e. Undang undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung pada pasal 80 menyatakan    satu-satunya  undang-undang  tentang  mahkamah  Agung  yang berlaku  di  Indonesia  yaitu  Undang  undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang perubahan  kedua  undang-undang  nomor  14  tahun  1985  tentang  Mahkamah Agung,  sama  sekali  tidak  mengatur  mengenai  arbitrase,  ketentuan  peralihan yang termuat dalam pasal 80 menentukan bahwa :
“Semua  peraturan  pelaksana  yang  telah  ada  mengenai  mahkamah
Agung  dinyatakan  tetap  berlaku  sepanjang  peraturan  tersebut  tidak bertentangan dengan undang-undang mahkamah Agung ini”.
f. Undang-undang  nomor  30  tahun  1999  tentang  arbitrase  dan  alternatif penyelesaian sengketa sebagai ketentuan yang terbaru yang mengatur lembaga arbitrase maka pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada tanggal 12 Agustus 1999  yang  dimaksud  untuk  menggantikan  peraturan  mengenai  lembaga arbitrase  yang  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  zaman  dan  kemajuan
perdagangan  internasional  oleh  karena  itu  ketentuan  mengenai  arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 615 sampai dengan 651, pasal 377 HIR dan pasal  705  Rbg  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  dan  dengan  demikian  ketentuan hukum  acara  dari  lembaga  arbitrase  ini  telah  mempergunakan  ketentuan  yang terdapat  dalam  undang-undang  nomor  30  tahun  1999  tentang  arbitrase  dan alternatif penyelesaian sengketa (Rachmadi, 2013).
2. Analisis  Kekuatan  Hukum  pada    Putusan  Lembaga  Arbitrase  yang  bersifat final dan Binding
Pada dasarnya Penyelesaian sengketa melalui arbitrase institusional Indonesia dilakukan  oleh  BANI  yang  didirikan  atas  prakarsa  KADIN  pada    tahun  1977, penyelesaian  sengketa  melalui  BANI  dilakukan  dengan  pendaftaran  permohonan kepada  sekretariat  BANI  selanjutnya  arbiter  atau  Ketua  majelis  akan menyampaikan  salinan  tuntutan  kepada  termohon  disertai  perintah  supaya termohon  memberikan  jawaban  tertulis  selambat-lambatnya  14  hari  sejak diterimanya  salinan  tuntutan  oleh  termohon  salinan  jawaban  termohon  akan diserahkan  kepada  pemohon  dan  bersamaan  dengan  itu,  Ketua  majelis  akan menetapkan  hari  sidang  dan  memanggil  para  pihak  dalam  waktu  paling  lama  14 hari sejak dikeluarkannya perintah itu.
Selanjutya  dalam  jawaban  atau  selambat-lambatnya  pada  sidang  pertama termohon  dapat  mengajukan  tuntutan  balasan  dan  terhadap  tuntutan  balasan tersebut,  pemohon  diberi  kesempatan  untuk  menanggapi  tuntutan  balasan  akan diperiksa  dan  diputus  bersamaan  dengan  pokok  sengketa  dalam  menyelesaikan sengketa  arbitrase  atau  majelis  akan  terlebih  dahulu  mengusahakan  perdamaian, apabila  upaya  perdamaian  tidak  tercapai  persidangan  dilanjutkan  dengan memberikan  kesempatan  terakhir  kepada  para  pihak  untuk  menyampaikan pendiriannya  disertai  dengan  bukti-bukti  yang  diperlukan,  pemeriksaan  atas sengketa wajib diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak atau majelis terbentuk  semua  pemeriksaan  perkara  dalam  sidang  arbitrase  dilakukan  secara tertutup sebagaimana diatur pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 27  undang- undang  nomor  30  tahun  1999  tentang  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian sengketa.
Setelah  melalui  proses  persidangan  arbiter,  maka  majelis  memutuskan persidangan tersebut.  Putusan arbiter yang penulis teliti pada penulisan Tesis ini adalah terbatas hanya dalam lingkup Putusan Arbiter Nasional, yang didefinisikan sebagai putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga berdasarkan wilayah hukum Indonesia.
Pelaksanaan  putusan  arbitrase  adalah  suatu  tindakan  hukum  yang  dilakukan secara  paksa  terhadap  pihak  yang  kalah  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui lembaga arbitrase,  biasanya tindakan eksekusi ini terjadi apabila dalam sengketa pihak  tergugat  atau  termohon  yang  menjadi  pihak  yang  kalah  tidak  bersedia melaksanakan  putusan  sehingga  kedudukannya  menjadi  pihak  tereksekusi, apabila pihak penggugat atau pemohon menjadi pihak yang kalah dalam sengketa
tersebut  maka  tidak  akan  ada  tindakan  eksekusi  karena  keadaan  tetap  seperti sediakala sebelum ada gugatan, kecuali kalau tergugat atau termohon mengajukan gugatan  balik  pihak  pemohon  yang  menuntut  melalui  arbitrase  agar  termohon dihukum  membayar  ganti  rugi  atau  melakukan  sesuatu  atau  menyerahkan sejumlah uang.
Putusan  yang  dapat  dieksekusi  adalah  keputusan  yang  memperoleh  kekuatan hukum  tetap  karena  di  dalam  putusan    yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti diantara para pihak  yang  berperkara.  (Situmorang,  2016)  Putusan  arbitrase  bersifat final  and binding yaitu  langsung  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  bagi  para  pihak namun  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  nomor  30  tahun  1999  tentang arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa  ternyata  membuka  kemungkinan dilakukannya  pengkajian  ulang  oleh  pengadilan  negeri  sebagai  eksekutor  dari putusan  arbitrase  manakala  putusan  arbitrase  itu  dimintakan  eksekusi  ke pengadilan negeri pengkajian ulang oleh pengadilan negeri ini dimaksudkan oleh pembentuk  undang-undang  atau  legislator  sebagai  kontrol  apakah  putusan arbitrase  ini  telah  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan  undang-undang seperti  apakah  sebelum  ditangani  oleh  arbiter  para  pihak  telah  membuat kesepakatan tertulis baik sebelum atau setelah sengketa, sebagaimana diatur dalam pasal  59  sampai  dengan  pasal  64  undang-undang  nomor  30  tahun  1999  tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang menyatakan sebagai berikut:

## Kesimpulan
1. Arbitrase  Sebagai  Suatu  Alternatif  Pilihan  Forum  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Bisnis  Di Luar Pengadilan, alasannya sebagai berikut:
a) Prosedur sederhana dan cepat
Prosedur ini yang kemudian akan mendapatkan putusan yang cepat dan murah dari  pada  proses  litigasi  di  pengadilan  pada  umumnya  prosedur  arbitrase ditentukan  dengan  memberikan  batas  waktu  penyelesaian  sengketa  lamanya  180 hari atau 6 (enam)  bulan sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk dan apabila diperlukan  dengan  persetujuan  para  pihak  dan  arbiter  atau  para  pakar,  maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sebagaimana diatur pada  pasal 48 ayat (1)  dan  ayat  (2)  undang-undang  nomor  30  tahun  1999  tentang  arbitrase  dan alternatif penyelesaian sengketa.
b) Bebas memilih arbiter
Adanya kebebasan para pihak untuk memilih arbiter yang akan menyelesaikan persengketaan  mereka  jika  dalam  hal  ini  para  pihak  tidak  bersepakat  dalam memilih  arbiter  maka  ketua  pengadilan  negeri  dapat  menunjukkan  arbiter  atau majelis arbiter sebagaimana diatur pada pasal 13 ayat 1  undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
c) Biaya lebih murah
Biaya biasanya tersendiri dari biaya pendaftaran, biaya administrasi dan biaya arbiter  yang  sudah  ditentukan  tarifnya,  prosedur  arbitrase  dibuat  sesederhana mungkin  dan  tidak  terlalu  formal  disamping  itu  para  arbiter  adalah  ahli  dan praktisi  di  bidang  atau  pokok  yang  dipersengketakan  sehingga  diharapkan  akan mampu  memberikan  putusan  yang  cepat  dan  objektif,  hal  ini  ditentukan menghemat biaya jika dibandingkan dengan melalui pengadilan.
d) Putusan akhir atau final dan mengikat atau binding
Putusan  arbitrase  pada  umumnya  dianggap  final  dan  binding  atau  tidak  ada upaya  untuk  membanding  namun  apabila  ada  hukum  yang  berlaku  dalam yurisdiksi  yang  bersangkutan  menetapkan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  melalui pengadilan,  sehingga  pengadilan  yang  harus  mengesahkannya  dan  tidak  berhak meninjau kembali persoalan atau materi dari putusan tersebut.
e) Putusan bersifat rahasia dan arbiter dari kalangan pakar Keputusan  yang  diperoleh  tidak  di  eksportir  umum  terkait  dengan  hukum terhadap  pembuktian  dan  prosedur lebih luas  dan arbiter  dari  kalangan ahli  yang berkompeten  dalam  bidangnya  sehingga  keputusan  akan  lebih  terkait  dengan situasi  dan  kondisi  putusan  arbitrase  yang  dihasilkan  umumnya  inkrah  atau  final binding  dan  putusan  juga  dapat  dieksekusi  oleh  pengadilan  tanpa  atau  dengan sedikit  review  seterusnya  prosedur  arbitrase  lebih  mudah  dimengerti  oleh masyarakat banyak dan menutup kemungkinan mencoba-coba untuk memilih atau menghindari pengadilan forum belanja atau forum shopping.
f) Bebas memilih hokum
Para  pihak  dapat  memilih  hukum  yang  akan  diberlakukan  yang  ditentukan oleh  para  pihak  sendiri  dalam  perjanjian  khusus  yang  dalam  kaitannya  dengan para pihak yang berbeda kewarganegaraan para pihak yang bebas memilih hukum ini berkaitan dengan teori pilihan hukum dalam hukum perdata internasional atau HPI hal ini karena masing-masing negara mempunyai hak masing-masing.
2. Putusan  arbitrase  bersifat final  and  binding yaitu  langsung  mempunyai  kekuatan hukum mengikat bagi para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 60 undang-undang nomor  30  tahun  1999  tentang  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa,  guna menjalankan  putusan  arbitrase  yang  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,    putusan dapat  di  eksekusi  adalah  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap karena  di  dalam  putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  telah terkandung  wujud  hubungan  hukum  yang  tetap  dan  pasti  diantara  pihak-pihak  yang berperkara,  namun  demikian  pada  pasal  tersebut  masih  terdapat  peluang  untuk melakukan  upaya  hukum  melakukan  pembatalan  dengan  persyaratan  terdapatnya unsur-unsur  yang  mengandung    bahwa  surat  atau  dokumen  yang  diajukan  dalam pemeriksaan  setelah  putusan  dijatuhkan  diakui  palsu  atau  dinyatakan  palsu,  detelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, putusan diambil dari hasil  tipu  muslihat  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  dalam  pemeriksaan sengketa.  Sehingga  sebagaimana  diatur  pada  penjelasan  pasal  70  undang-undang
nomor  30  tahun  1999  tentang  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa menyatakan  dengan  tegas  bahwa  alasan-alasan  permohonan  pembatalan  harus dibuktikan  dengan  putusan  pengadilan  yang  selanjutnya  akan  digunakan  sebagai dasar  pertimbangan  hakim  untuk  mengabulkan  atau  menolak  permohonan  tersebut dan  apabila  permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase  dikabulkan  maka  ketua pengadilan  negeri  menentukan  lebih  lanjut  akibat  pembatalan  seluruhnya  atau sebagian  putusan  arbitrase  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  72  ayat  (2)    undang- undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan  terhadap putusan pengadilan negeri tersebut para pihak mempunyai hak untuk mengajukan banding ke mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir sebagaimana diatur pada pasal Pasal 72 ayat (4)  undang-undang nomor 30 tahun  1999  tentang  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Hal  ini menjadikan  kontradiksi  antara  pasal  60  undang-undang  arbitrase  yang  menyatakan putusan  arbitrase  yang  bersifat  final  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  serta mengikat  dengan  pasal  70  bertolak  belakang,  karena  pasal  tersebut  menyatakan bahwa  putusan  arbitrase  masih  dapat  dilakukan  upaya  hukum  perlawanan  yakni permohonan pembatalan putusan arbitrase.

## BIBLIOGRAFI
Abdurrasyid,  Priyatna.  (2011a). Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa . Jakarta : Gramedia,.
Abdurrasyid, Priyatna. (2011b). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) . Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
Adriati,  Fahmiyeni.  (2020). Negara  Hukum  Indonesia .  Karya  Tulis  pada  Fakultas Hukum Universitas Ekasaksti Padang.
AZ,  Lukman  Santoso.  (2016). Negara  Hukum  dan  Demokrasi :  Pasang  Surut  Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi . Yogyakarta : Nadi Offset.
Fuady, Munir. (2005). Pengantar Hukum Bisnis . Bandung : Citra Aditya Bakti.
Fuady, Munir. (2007). Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Gunarsa,  Surya  Muhammad.  (2019).  Kekuatan  putusan  badan  penyelesaian  sengketa konsumen  terkait  keberatan  dan  pembatalan  putusan  arbitrase  sebagai  alternative dispute resolution dalam penyelesaian sengketa konsumen. Jurnal SASI , 25 (2).
Mamuji,  Soerjono  Soekanto  dan  Sri.  (2014). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta : Rajawali Pers.
Mamuji,  Sri.  (2005). Metode  Penelitian  dan  penulisn  hukum . Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Manullang. (2002). Pengantar Bisnis . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Margono, Suyud. (2010). Penyelesaian Sengketa Bisnis (Alternatif Dispute Resolution) . Bogor: Ghalia Indonesia.
Margono, Suyud. (2015). Penyelesaian sengketa bisnis, alternative Dispute Resolution :
Teknik  dan  strategi  dalam  negoisasi,  mediasi  dan  arbitrase .  Bandung :  Pustaka Reka Cipta.
Muhammad, Abdulkadir. (2009). Hukum Perdata Indonesia . Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
Panjaitan,  Hulman.  (2018).  Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  di  Indonesia. Jurnal  Tora , 4 (1).
Purwaningsih, Endang. (2010). Hukum Bisnis . Bogor, Ghalia Indonesia.
Rachmadi, Usman. (2013). Pilihan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan . Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
Ramziati.  (2019). Kontrak  Bisnis,dalam  dinamika  Teoritis  dan  praktis .  Lhoksumawe : Unimal Press.
Salim. (2004). Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak . Jakarta : Sinar Grafika.
Sanusi  Bintang,  Dahlan.  (2000). Pokok  pokok  Hukum  Ekonomi  dan  bisnis .  Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
Satrio,  J.  (2002). Hukum  Perjanjian  (Perjanjian  pada  umumnya) .  Bandung :  Citra Aditya Bakti.
Simatupang,  Richardo  Burton.  (2007). Aspek  hukum  dalam  bisnis .  jakarta :  Rineka
Cipta.
Situmorang,  Mosgan.  (2016).  Pelaksanaan  putusan  Arbitrase  nasional  di  Indonesia.
Jurnal Penelitian Huku De Jure .
Soekamto,  Soerjono.  (2014). Pengantar  Penelitian  hukum .  Jakarta :  Universitas Indonesia.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  (2012). Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimentri . Ghlmia Indonesia. Jakarta.
Sudiyana.  (2019).  “Pemberdayaam  Peran  Lembaga  Arbitrase  dalam  Penyelesaian Sengketa Biisnis di Indonesia,.” Jurnal Hukum , 4 (1).
Suhaimi.  (2017). Perbandingan  Putusan  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI) dengan Putusan Pengadilan Negeri Dikaitkan Pasal 60 dan Pasal 70 UU No. 30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatir  Penyelesaian  Sengketa .  Skripsi Kearsipan Fakultas Hukum Unpas.
Suparman,  Eman.  (2014). pilihan  forum  arbitrase  dalam  sengketa  komersial  (untuk pengakuan keadilan) . Jakarta : Tatanusa.
Utama, Meria. (2012). Hukum Ekonomi Internasional . Jakarta: PT. Fikahati Anreska.
Winarta, Frans Hendra. (2012). Hukum Penyelesaian Sengketa . Jakarta : Sinar Grafika.
Winata,  Frans  Hendra.  (2018). Hukum  Penyelesaian  Sengketa .  Jakarta :  PT.  Sinar Grafika.
Yani, Gunawan Widjaya dan Ahmad. (2010). Hukum tentang Perlindungan konsumen . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

## Copyright holder:
Sugiarto, Juwita, Misbahul Huda (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: