## DAMPAK SUBSIDI SOLAR TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI BITUNG DAN PELABUHANRATU

## Estu Sri Luhur dan Yesi Dewita Sari
2 Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260 Telp. (021) 53650162,  Fax. (021)53650159 Email: s2luhur@yahoo.com
Diterima 21 Februari 2012 - Disetujui 3 Desember 2012

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan subsidi harga solar terhadap keberlanjutan usaha perikanan tangkap. Penelitian dilakukan pada tahun 2010 di dua lokasi dengan tingkat pemanfaatan sumber daya  perikanan  yang  berbeda,  yaitu  Bitung  dan  Palabuhanratu.  Data  yang  digunakan  terdiri  dari  data primer dan data sekunder.  Data primer diperoleh melalui wawancara kepada nelayan yang menggunakan alat tangkap berbeda di kedua lokasi penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya subsidi harga solar menyebabkan semakin besar keuntungan yang diterima oleh nelayan karena biaya operasional yang ditanggung oleh nelayan semakin rendah.  Di Bitung hasil analisis menunjukkan bahwa variabel dummy (D) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan sebesar 2,28 yang artinya bahwa pemberian subsidi solar kepada nelayan dapat meningkatkan penerimaan sebesar 2,28%. Dengan demikian, subsidi solar mampu mendorong usaha perikanan tangkap nelayan di Bitung secara berkelanjutan. Sementara itu di Palabuhanratu menunjukkan bahwa jumlah hari melaut  (trip)  dan  subsidi  solar  (D)  berpengaruh  negatif  terhadap  penerimaan.  Makin  lama  hari  melaut di fishing  ground Teluk  Palabuhanratu  justru  mengurangi  penerimaan  nelayan.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa  pemanfaatan  sumber  daya  perikanan  di  Teluk  Palabuhanratu  terindikasi  adanya  kelebihan upaya penangkapan sehingga subsidi yang diberikan seharusnya bertujuan memfasilitasi nelayan untuk menangkap di luar Teluk Palabuhanratu.
Kata Kunci: subsidi perikanan, harga solar, biaya operasional, keberlanjutan usaha, perikanan tangkap
Abstract:  Role of Price Subsidies on Diesel Fuel to Sustainability of Fishing Effort in Bitung, North Sulawesi and Palabuhanratu, West Java by Estu Sri Luhur and Yesi Dewita Sari.
This study aims to assess the role of price subsidies on diesel fuel to the sustainability of fishing. Research  was  carried  out  at  two  locations  of  Bitung  and  Palabuhanratu  representing  different  level  of fishery resources utilization  in 2010. Data used consists of primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with fishers using different gear on both sites and then analyzed using multiple regression. Results showed that diesel price subsidies causes the greater benefits received by the fishermen because the operational costs incurred by the fishermen are getting lower. In Bitung result of the analysis shows that the dummy variable (D) significant on revenue of 2.28 which means that the provision of diesel subsidies  for  fishermen  to  increase  their  revenue  to  2.28%.  Thus,  the  diesel  subsidies  could  encourage fishermen fishing effort in Bitung in a sustainable manner. Meanwhile, in the Palabuhanratu result showed that number of days at sea (trip) and diesel subsidies (D) have negative effect to the revenue. The longer days at sea in the fishing ground Palabuhanratu Bay instead reduce fishing revenue. It means, utilization
of fishery resources in the Palabuhanratu Bay have indicated on excess fishing effort, so that subsidy given should be aimed at facilitating fisher to fishing outside the Palabuhanratu Bay.
Keywords: fisheries subsidies, diesel fuel, operational cost, sustainable business, fishing effort

## PENDAHULUAN
Peningkatan produksi usaha perikanan tangkap laut didorong oleh berbagai kebijakan yang bersifat sektoral dan nasional. Kebijakan sektoral merupakan kebijakan yang dirancang oleh sektor perikanan untuk memanfaatkan potensi  sumber  daya  perikanan  yang  ada. Sementara  itu,  kebijakan  nasional  berupa kebijakan moneter atau fiskal yang dirancang untuk  mendorong  berkembangnya  usaha perikanan. Kebijakan moneter dan fiskal yang dimaksud adalah berupa kredit dan subsidi yang diberikan pemerintah untuk usaha perikanan tersebut.
Salah satu kebijakan fiskal yang diambil pemerintah  Indonesia  adalah  pemberian subsidi, baik langsung maupun tidak langsung kepada nelayan dan petani pembudidaya ikan. Menurut  Kamus  Oxford  (Anonim,  2010), subsidi diartikan sebagai “ a sum of money granted from public funds to help an industry or business keep the price of a commodity or service low.” Batasan definisi ini sangat sempit sebab konsesi pajak kini juga dilakukan oleh pemerintah dan sering didefinisikan sebagai subsidi. Menurut WTO dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM), subsidi terjadi apabila ada bantuan finansial dari pemerintah kepada lembaga publik yang berada di wilayah negara tersebut. Bentuk- bentuk  bantuan  finansial  tersebut  dapat dibedakan  menjadi  empat,  yaitu  bantuan uang langsung, insentif fiskal seperti potongan pajak, bantuan penyediaan barang atau jasa selain infrastruktur atau pembelian barang dan membayarkan beban yang harus dibayar badan-badan privat (WTO, 2006).
Dalam  konteks  perdagangan  bebas, subsidi  dianggap  menyebabkan  distorsi perdagangan karena adanya campur tangan pemerintah  yang  menguntungkan  pihak
tertentu. Subsidi juga dianggap berdampak negatif  bagi  kehidupan  masyarakat  pesisir, seperti  kemiskinan  dan  degradasi  sumber daya  yang  pada  gilirannnya  menyebabkan pengangguran. Pemikiran ini yang membuat WTO  sebagai  organisasi  perdagangan dunia  menginginkan  subsidi,  termasuk subsidi perikanan harus dikurangi ( phasing out ).  Bahkan,  pengaturan  subsidi  telah disepakati dalam Agreement on Subsidy and Countervailing  Measurement (ASCM)  oleh negara-negara yang tergabung  dalam WTO yang masih terus dibahas dan nantinya akan disahkan  untuk  melengkapi  teks  legal  dari ASCM  (Satria et al ., 2009).
Akan tetapi, subsidi perikanan masih sangat  diperlukan  oleh  pelaku  produksi perikanan, seperti nelayan dan pembudidaya. Menurut Schrank and Kiethly Jr. (1999), subsidi perikanan  tersebut  memperlihatkan  dua dampak, yaitu terhadap distribusi pendapatan serta terhadap keberlanjutan sumber daya dan  usaha.  Dampak  yang  kedua  umumnya terdapat  pada  sektor  perikanan  (Milazzo, 1998)  dalam  hal  mendorong  peningkatan kapasitas penangkapan ikan; namun jika tidak dikendalikan akan mengancam keberlanjutan usaha dan mendorong deplesi sumber daya.
Selama ini subsidi yang telah diberikan, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta kepada pelaku produksi perikanan masih berupa subsidi untuk input produksi perikanan, baik bersifat  langsung  maupun  tidak  langsung. Pada usaha perikanan tangkap, subsidi langsung yang  sangat  dirasakan  manfaatnya  bagi nelayan adalah subsidi bahan bakar solar yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.  9  Tahun  2006.  Peraturan  ini  mengatur tentang pemberian subsidi BBM kepada nelayan dan  petani  pembudidaya  ikan  untuk  kapal berbobot 30 gross ton (GT) dengan jumlah
BBM  sebanyak  25  kilo  liter  (KL)  per  bulan. Penyaluran  subsidi  solar  ini  didukung  oleh prasarana penyaluran BBM yang dibangun pada pusat-pusat pendaratan ikan dalam bentuk Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bersubsidi (SPBB), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak subsidi solar terhadap keberlanjutan usaha perikanan tangkap di Bitung, Sulawesi Utara dan Palabuhanratu, Jawa Barat.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di dua lokasi, yaitu Kota Bitung, Sulawesi Utara dan Kecamatan Palabuhanratu,  Jawa  Barat.  Kedua  lokasi tersebut dipilih karena kegiatan penangkapan di Bitung dan Palabuhanratu sangat berbeda. Kegiatan penangkapan di Bitung lebih bersifat offshore karena wilayah penangkapan nelayan sampai ke Laut Arafura dan Laut Sulawesi. Sementara  itu,  kegiatan  penangkapan  di Palabuhanratu  bersifat onshore karena wilayah penangkapannya terbatas di dalam Teluk Palabuhanratu. Untuk itu, kedua lokasi dapat merepresentasikan bagaimana peranan subsidi solar terhadap kegiatan penangkapan. Penelitian  dilaksanakan  mulai  bulan  April sampai dengan November 2010.

## Jenis, Sumber,  dan Cara Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  dikumpulkan  oleh penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.  Data  sekunder  meliputi  berbagai dokumen,  laporan,  dan    publikasi  lainnya yang  terkait  dengan  kebutuhan  informasi subsidi, seperti laporan tahunan, data Badan Pusat Statistik, statistik dari Dinas Kelautan dan Perikanan terkait, serta hasil penelitian yang ada terkait dengan subsidi harga solar.
Data  primer  adalah  terkait  dengan informasi tentang aktivitas usaha perikanan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara  pengamatan  lapangan,  wawancara individual mendalam dengan key informan , wawancara dengan menggunakan kuesioner
terhadap    responden  nelayan  pada  lokasi penelitian. Data primer juga diperoleh melalui diskusi informal dengan beberapa nara sumber yang mempunyai pengetahuan dengan usaha perikanan .
Pengumpulan  data  primer  dilakukan dengan  melakukan  wawancara  terhadap nelayan. Responden terdiri atas 75 responden yang dipilih dengan menggunakan metode purposive  sampling berdasarkan  jenis alat  tangkap.  Adapun  jumlah  responden berdasarkan alat tangkap adalah 13 nelayan bagan, 5 nelayan gillnet , 6 nelayan longline , 16 nelayan pancing tonda, 10 nelayan pole and line , 10 nelayan purse seine , dan 15 nelayan tuna hand line . Namun demikian, pada analisis lebih lanjut penulis menggunakan katagori armada yang ditentukan oleh ukuran tonase kapal.

## Metode Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan statistik sederhana  untuk  mendapatkan  gambaran kondisi usaha perikanan dengan subsidi dan kondisi usaha tanpa subsidi.  Selain itu juga dilakukan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh subsidi terhadap usaha perikanan  tangkap  dengan  menggunakan variabel dummy.
Usaha perikanan tangkap ditinjau dari besarnya  penerimaan  usaha  yang  dapat diperoleh  oleh  nelayan  untuk  setiap  trip penangkapan.    Usaha  perikanan  tangkap dipengaruhi oleh beberapa faktor atau variabel, antara lain jumlah hari melaut, jumlah ABK, dan besarnya biaya operasional yang digunakan. Model  yang  digunakan  untuk  mengetahui faktor-faktor  yang  mempengaruhi  usaha perikanan tangkap tersebut adalah sebagai berikut:
LnY = β 0 + β 1 LnX 1 + β 2 LnX 2 + β 3 LnX 3 + β 4 D + e
Keterangan:
Y =  Penerimaan  nelayan/ Revenue  of  fisher (Rp/trip) β o = Intersep/ Intercept
β 1 - β 5 = Koefisien/ Coefficient X 1 = Jumlah hari melaut/ Day sea trip (day/ trip) X 2 = . Jumlah  ABK/ Crew  of  boat  (people/ trip)
X 3 =   Jumlah biaya operasional/ Operational costs (Rp/trip)
D    = Dummy  (1  =  menerima  subsidi,  0  = tidak menerima subsidi)/ Dummy (1 = received subsidy, 0 = unreceived)
Asumsi  dalam  analisis  regresi  linier berganda adalah sebagai berikut.

## 1. Sisaan mempunyai ragam homogen
Asumsi  ini  berimplikasi  bahwa  setiap pengamatan  pada  peubah  respon mengandung  informasi  yang  sama penting. Konsekuensinya, semua
pengamatan di dalam metode kuadrat  terkecil  mendapatkan  bobot yang  sama  besar.  Dengan  kata  lain, ketidakhomogenan ragam mengakibatkan beberapa  pengamatan  mengandung informasi yang lebih dibandingkan yang lain.  Dengan demikian, pengamatan ini seharusnya  mendapatkan  bobot  yang lebih besar dibandingkan pengamatan yang lain.
2. Sisaan saling bebas
Sisaan yang tidak saling bebas atau sisaan berkorelasi mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Data yang dikumpulkan berdasarkan  urutan  waktu  tertentu seringkali  memiliki  sisaan  saling berkorelasi.  Sisaan  dari  pengamatan pada  waktu  tertentu  cenderung untuk  berkorelasi  dengan  sisaan yang  berdekatan.  Pengaruh  adanya sisaan  yang  saling  berkorelasi  adalah berkurangnya presisi penduga metode kuadrat terkecil, serupa dengan pengaruh ketidakhomogenan ragam.
3.       Sisaan menyebar normal
Penduga  dengan  metode  kuadrat terkecil  tetap  merupakan  penduga
tak  bias  terbaik  apabila  asumsi  lain terpenuhi.  Kenormalan hanya diperlukan pada  waktu  pengujian  hipotesis  dan penyusunan  selang  kepercayaan  bagi parameter.  Secara  umum,  pengaruh ketidaknormalan  sisaan  terhadap pengujian  dan  penyusunan  selang kepercayaan  adalah  bahwa  taraf nyata  yang  berkaitan  dengan  dua  hal tersebut tidak lagi sesuai dengan yang ditentukan.
4. Tidak  ada  masalah multicolinearity antar peubah bebas
Analisis regresi berganda mensyaratkan bahwa  antar  peubah  penjelas  tidak boleh  ada  hubungan  linier.    Efek  dari adanya ragam yang besar adalah adanya nilai  dugaan  yang  menjadi  aneh  dan beberapa peubah penjelas dinyatakan tidak signifikan.
Koefisien  determinasi  (R 2 )  dalam hasil regresi menunjukkan suatu nilai yang menerangkan  besarnya  keragaman  dalam peubah tak bebas yang dapat dijelaskan oleh peubah  bebas,  yang  umumnya  dinyatakan dalam persentase (%). Sementara itu, P-value , menunjukkan  peluang  bagi  penerimaan H 0 dalam  pengujian  koefisien  regresi. Apabila nilai P tersebut lebih besar dari taraf nyata  yang  ditetapkan  dalam  pengujian, maka dikatakan model regresi tersebut tidak nyata, artinya semua koefisien regresi sama dengan  nol.    Apabila  nilai  P  tersebut  lebih kecil dari taraf nyata yang ditetapkan maka dikatakan  model  regresi  tersebut  nyata (Pindyck, 1998).
Estimasi  koefisien  model  dilakukan dengan menggunakan analisis Ordinary Least Square (OLS) terhadap model yang digunakan. Untuk itu, Subsidi dibuatkan dengan variabel dummy ,  yaitu dummy 1  untuk  responden yang  menggunakan  bahan  bakar  solar  dan dummy 0 untuk nelayan yang menggunakan bahan bakar selain solar. Variabel penerimaan diperoleh dari total jumlah hasil tangkapan dikali dengan harga masing-masing jenis ikan hasil  tangkapan.  Jumlah  hari  melaut  yang
digunakan adalah jumlah hari melaut yang dilakukan responden pada saat musim biasa, yaitu  bukan  pada  musim  puncak  dan  juga bukan  pada  musim  paceklik.    Jumlah  anak buah  kapal    (ABK)  diperoleh  dari  rata-rata jumlah ABK setiap trip penangkapan.  Biaya operasional terdiri dari biaya untuk pembelian bahan bakar, biaya ransum/konsumsi di kapal serta  beberapa  biaya  lainnya  yang  selalu dikeluarkan untuk setiap trip penangkapan.
Selanjutnya, variabel-variabel tersebut dianalisis dengan menggunakan OLS. Analisis OLS dengan metode semilogarithmic dilakukan untuk variabel penerimaan, jumlah hari melaut, dan jumlah ABK. Analisis OLS dengan metode logarithmic dilakukan  untuk  variabel  rata- rata biaya operasional, sedangkan variabel dummy tidak dilakukan secara logarithmic .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Subsidi Perikanan
Subsidi dalam pengertian ekonomi merupakan transfer finansial dari pemerintah kepada  pelaku  usaha,  sehingga  subsidi perikanan  diberikan  kepada  nelayan, pembudidaya,  dan  pengolah  hasil-hasil perikanan.  Subsidi  perikanan  ada  yang diberikan secara langsung dan tidak langsung. Subsidi  langsung  dapat  menyebabkan rendahnya biaya operasi penangkapan ikan, sedangkan  subsidi  tidak  langsung  dapat mendorong peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan  karena  semakin  sempurnanya infrastruktur  yang  mendukung  usaha penangkapan (Zulham, 2008).
Pembelian  bahan  bakar  minyak merupakan  salah  satu  biaya  terbesar  yang ditanggung oleh nelayan dalam melakukan usaha penangkapan. Solar merupakan bahan bakar  utama  bagi  kapal  motor,  sedangkan kapal  dengan  mesin  tempel  menggunakan bahan bakar campuran bensin dan minyak. Sementara  itu,  kebijakan  pemerintah  yang memberikan  subsidi  bahan  bakar  minyak hanya  berupa  solar  sehingga  nelayan  yang melakukan penangkapan dengan menggunakan kapal dengan mesin tempel tidak merasakan
efek atau manfaat dari subsidi harga solar. Sebaliknya, subsidi harga solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar solar sangat bermanfaat bagi kapal motor dengan tonase  lebih  besar  yang  membutuhkan solar lebih banyak.
Pemberian  subsidi,  termasuk  subsidi perikanan,  menjadi  perdebatan  antara negara-negara  maju  dan  berkembang karena  dianggap  mengganggu  jalannya perdagangan  bebas  yang  digaungkan  oleh negara-negara maju. Sementara itu, negara- negara  berkembang,  termasuk  Indonesia memandang subsidi perikanan masih sangat diperlukan oleh nelayan di negaranya untuk menjamin keberlanjutan usaha mereka. Untuk itu, pemerintah Indonesia memastikan akan tetap  memberikan  subsidi  perikanan  bagi nelayan  berskala  kecil  di  sebuah  forum menteri  kelautan  dan  perikanan  kawasan Asia  Pacific  Economy  Cooperation (APEC) pada tahun 2010 lalu.
Kebijakan subsidi ini diberikan untuk meningkatkan  daya  saing  pelaku  usaha perikanan  skala  kecil  sekaligus  untuk mengurangi beban ekonomi mereka. Untuk tahun  2010,  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan telah mengusulkan alokasi subsidi BBM sebanyak 2.516.976 kiloliter yang terdiri atas  1.955.376  kiloliter  per  tahun  untuk nelayan  dan  561.600  kiloliter  per  tahun untuk pembudidaya ikan skala kecil (Ginanjar, 2010).

## Struktur Perikanan di Bitung dan Palabuhanratu
Kota Bitung dan Kecamatan Palabuhanratu memiliki struktur perikanan yang  berbeda  jika  dilihat  dari  wilayah penangkapannya  ( fishing  ground ),  armada penangkapan,  dan  alat  tangkap  yang digunakan. Dilihat secara geografis, wilayah penangkapan  kedua  lokasi  penelitian tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Nelayan Bitung umumnya menangkap ikan  di  laut  lepas  atau  di  Zona  Ekonomi Eksklusif  (ZEE)  dengan  hasil  tangkapan berupa  ikan  pelagis  besar,  seperti  ikan
tuna. Sementara itu, nelayan Palabuhanratu umumnya menangkap ikan di sekitar Teluk Palabuhanratu dengan hasil tangkapan berupa ikan pelagis kecil dan demersal, seperti ikan layur dan ikan layang. Adapun ikan-ikan pelagis besar yang didaratkan di PPN Palabuhanratu berasal dari kapal nelayan pendatang yang wilayah penangkapannya di laut lepas.
Berdasarkan  wilayah  penangkapan tersebut, armada penangkapan yang digunakan nelayan di Bitung dan Palabuhanratu berbeda. Nelayan  Bitung  tercatat  sebagian  besar (35%) menggunakan kapal yang berukuran > 30 GT dengan alat tangkap tuna hand line, purse seine, dan pole and line. Target utama tangkapan pole and line adalah ikan cakalang dan hand  line adalah  tuna.  Sementara  itu, sebagian besar (45%) nelayan Palabuhanratu menggunakan  kapal  berukuran  5—10  GT dengan  alat  tangkap  pancing, gillnet ,  dan long  line. Bahkan,  nelayan  Palabuhanratu juga  yang  menggunakan  alat  bantu penangkapan  berupa  bagan  dan  rumpon yang diletakkan di sekitar Teluk Palabuhanratu untuk mengakomodir armada penangkapan yang  tidak  mampu  menjangkau  wilayah penangkapan yang lebih jauh.

## Kontribusi Biaya Solar Terhadap Biaya Operasional Penangkapan
Ditinjau dari jenis armada penangkapan, nelayan  Bitung  dan  Palabuhanratu  sangat merasakan  manfaat  subsidi  harga  solar karena mereka sebagian besar menggunakan kapal  motor  yang  berbahan  bakar  solar. Di  Kota  Bitung,  teridentifikasi  kapal penangkap yang menggunakan alat tangkap  pole  and  line  merupakan  kapal yang  menggunakan  solar  terbesar  di Pelabuhan  Perikanan  Samudera  (PPS) Bitung,  yaitu  4,9  kiloliter  per  trip atau  mampu  menyerap  23%  dari  total penyaluran  solar  dari  SPBB  di  PPS  Bitung. Biaya  untuk  pembelian  solar  bagi  kapal pole  and  line adalah  65%  dari  total  biaya operasional.
Selain  kapal  penangkap  ikan,  kapal pengangkut ikan yang berlabuh di PPS Bitung juga  mendapatkan  solar  bersubsidi  yang disalurkan  oleh  SPBB  Getra  di  PPS  Bitung. Sebanyak 50% jumlah solar yang disalurkan oleh  SPBB  tersebut  adalah  untuk  kapal pengangkut  ikan.    Sebanyak  50%  lagi disalurkan  pada  kapal  penangkap  dengan jenis  alat  tangkap  rawai  tuna, purse  seine , dan hand  line .    Biaya  untuk  pembelian solar  bagi  kapal  ikan  dengan  alat  tangkap lainnya  hanya  sekitar  30%  dari  total  biaya operasional.
Di Palabuhanratu, nelayan menggunakan berbagai  jenis  kapal  maupun  mesin  yang berbahan bakar solar dan premium/bensin, sedangkan bahan bakar jenis kerosin/minyak tanah  hanya  digunakan  untuk  keperluan penerangan saja. Hingga tahun 2010, pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu baru  menyediakan  BBM  jenis  solar  saja yang  digunakan  untuk  kapal  perikanan yang  berukuran  >  10  GT,  yakni  kapal  yang menggunakan mesin diesel untuk jenis kapal dogol, gillnet,  longline dan  kapal  rumpon. Sedangkan  jenis  mesin  tempel  digunakan untuk kapal payang dan kincang dengan BBM jenis premium/bensin.
Kebutuhan solar nelayan Palabuhanratu skala  usaha  mikro  dan  kecil  merupakan komponen  yang  sangat  penting  dalam menjalankan  kegiatan  penangkapannya. Hal  ini  karena  komponen  biaya  BBM berkisar  antara  40-60%  dari  seluruh  biaya operasional  penangkapan  ikan.  Akibatnya, bila terjadi kenaikan harga BBM jenis solar sebesar 28% maka akan menambah beban biaya  produksi  penangkapan  ikan  sebesar 28%  x  40%  =  11,2%.    Artinya,  dengan kenaikan  harga  BBM  solar  tersebut  maka nelayan  mengalami  beban  tambahan  yang harus  dikeluarkan  sebesar  11,2%.    Kondisi seperti  ini  sangat  memberatkan  nelayan, terlebih lagi karena selama ini nelayan dalam memenuhi kebutuhan BBM solar dibeli dari pihak  ketiga  (tengkulak)  yang  harganya lebih  mahal  kurang  lebih  30%  dari  harga ketentuan pemerintah.
Ur aian/ Descrip tion Jenis Ala t T angk ap/ Type of Fishing Gear Purse Seine
Pole and Line
Tuna Hand Line 1
Tuna Hand Line 2 Ra ta-r at a/ Average M ax St d. De viasi Ra ta-r at a/ Average M ax St d. De viasi Ra ta-r at a/ Average M ax St d. De viasi Ra ta-r at a/ Average M ax St d. De viasi Uk ur an k apal/ Siz e of boat
≥5G T -<10G
T
≥30G T - <100G T ≥5G T -<10G T ≥10G T -<30G T Lama hari per trip/ Trip : - Musim ik an/ Fishing period 1 2 0,9 3 7 2,1 8 10 2 10 14 3 - Musim biasa/ Normal period 2 5 1,6 5 7 2,1 11 14 3 11 14 3 - Musim paceklik/ Poor period 2 7 2,2 7 10 1,1 13 21 5 14 21 10 Volume BBM/ Fuel V olume (per trip) : - Solar/ Diesel F uel (litre) 348.8
1000 469.7 4.96
7 1,199 338 500 139 370 400 45 - Bensin/ Gasoline (litre) 28.8 30 2.3 25 50 25.3 92 300 89 89 300 120 - Min yak t anah/ Kerosene (litre)
160 250 83.3 227 250 20.8 41 60 16 43 75 30 Bia ya oper asional per trip deng an sub sidi solar /Operational c os t per trip with diesel fuel sub sidies (Rp ) 2,836,970
10,351,500 3,326,819 35,439,423 46,116,400 6,633,218 5,089,534 9,321,200 2,426,554 6,046,671 12,786,950 3,847,325 Bia ya oper asional per trip t anpa sub - sidi solar/ Operational c os t per trip without diesel fuel sub sidies (Rp) 3,347,390
13,276,500 4,383,911 49,947,423 66,591,400 9,863,024 5,958,253 9,921,200 2,720,542 7,128,921 13,810,700 38,262,846 Penerimaan k ot or/ Gross Inc ome (Rp) 5,451,600 51,000,000 2,633,194,6 63,233,555 185,000,000 5,024,851 34,311,715 97,830,000 4,539,104 33,960,000 90,000,000 0 Per sen tase solar sub sidi t erhadap bia ya oper asional/ perc en tage of diesel sub sidy t owards operational cos ts (%) 28.11 44.20
49.94 64.03 69.44 82.71 26.59 24.54
33.11 27.99 14.31 5.32 Per sen tase solar t anpa sub sidi terhadap bia ya oper asional/ perc en t - age of diesel fuel without sub sidies to wards operating c os ts (%) 39.08 56.49
62.12 74.48 78.84 91.19 37.29 37.80 48.51
38.93 21.72 8.77

## Tabel 1. P erbanding an Bia ya Oper asional Tig a Jenis Ala t T angk ap deng an dan T anpa Sub sidi di Bitung , T ahun 2010.
Table 1. Comparison of Operational Cos t f or Three
T ypes of Fishing Gear with and Without Sub sidies in Bitung, Y ear 2010. Sumber : Da ta Primer (diolah), 2010 / Sourc e: Primar y Dat a (proc essed), 2010
Ur aian/ Descrip tion Jenis ala t t angk ap/ Type of Fishing Gear Bag an Gillne t Longline 1 Longline 2 Pancing T onda Ra ta- ra ta/ Average M ax St d. De viasi Ra ta- ra ta/ Average M ax St d. De viasi Ra ta-r at a/ Average M ax St d. De viasi Ra ta-r at a/ Average M ax St d. De viasi Ra ta-r at a/ Average M ax St d. De viasi Uk ur an k apal/ Siz e of boat - - - ≥5G T -<10G T ≥10G T -<30G T ≥30G T – 100G T ≥5G T -<10G T Lama hari per trip/ trip : - musim ik an/ fishing period 1 1 0 7 7 0,5 15 15 0 120 120 0 6 10 1,56 - musim biasa/ normal period 1 1 0 7 7 0,6 15 15 0 100 100 0 6 7 1,1 - musim paceklik/ poor period 1 1 0 7 7 0,7 15 15 0 77 90 12 7 10 1,9 Volume BBM/ Fuel v olume (per trip) : - Solar/ Diesel F uel (litre)
- - - 282 300 40.25 1,500 1,500 0 9,333 10,000 577 393.13 600 94.64 - Bensin/ Gasoline (litre) 5 6 0,52
- - - - - - - - - 5.5 10 3 - Min yak t anah/ Kerosene (litre)
- - - - - - - - - - - - 13.33 20 5.77 Bia ya oper asional per trip deng an sub sidi solar/ Operational c os t per trip with diesel fuel sub sidies (Rp) - - - 2,300,700 3,375,000 691,510 9,397,500 9,859,000 768,375 55,499,667 58,585,000 2,795,558 3,894,188 5,290,900 780,493 Bia ya oper asional per trip t anpa sub sidi solar/ Operational c os t per trip without diesel fuel sub sidies (Rp)
- - - 3,146,700 4,275,000 670,115 13,897,500 14,359,000 768,375 83,499,667 88,585,000 4,480,083 5,054,813 6,848,000 1,054,975
Penerimaan k ot or/ Gross Inc ome (Rp) 472,576
870,000 214,230 5,360,000 6,000,000 750,333 16,000,000 16,000,000 0 118,500,000 120,000,000 2,598,076 17,046,375 38,400,000 8,088,822 Per sen tase solar sub sidi t erhadap bia ya oper asional/ perc en tage of diesel sub sidy t owards operational c os ts (% )
- - -
55.16
40 26.19 71.83 68.47 0 75.68 76.81 92.94 45.91 51.03 45.34 Per sen tase solar t anpa sub sidi t erha - dap bia ya oper asional/ perc en tage of diesel fuel without sub sidies t owards operating c os ts (%) - - - 67.21
52.63 45.05 80.95 78.35 0 83.83 84.66 96.65 58.33 65.71 67.28 Sumber : Da ta Primer (diolah), 2010 / Sourc e: Primar y Dat a (proc essed), 2010

## Tabel 2. P erbanding an Bia ya Oper asional Beber apa Jenis Ala t T angk ap deng an dan T anpa Sub sidi  di P alabuhanr atu, T ahun 2010. Table 2. Comparison of Operational Cos
t f or

## Three
T ypes of Fishing Gear with and Without Sub sidies in P alabuhanratu, Y ear 2010.
Peran atau pengaruh subsidi harga solar terhadap usaha penangkapan dapat dilihat dari perbandingan besarnya biaya operasional yang dikeluarkan nelayan apabila menggunakan solar bersubsidi dengan biaya operasional tanpa subsidi. Di Bitung dan Palabuhanratu, solar bersubsidi dengan harga Rp 4.500 per liter memberikan pengaruh yang signifikan terhadap total biaya operasional.  Tanpa adanya subsidi solar (dengan asumsi harga solar Rp 7.500 per liter) menyebabkan peningkatan total biaya operasional  bagi  seluruh  kapal  penangkap ikan dengan kapal motor.
Pada tingkat harga solar Rp 7.500 per liter  meningkatkan  persentase  biaya  solar terhadap  total  biaya  operasional  berkisar 38—74% pada nelayan di Bitung.  Total biaya operasional  juga  mengalami  peningkatan sebesar  17—41%  dibandingkan  dengan pemakaian  solar  bersubsidi.    Peningkatan biaya  operasional  tertinggi  terjadi  pada kapal dengan alat tangkap pole and line, yaitu 41%  dibandingkan  jika  menggunakan solar  bersubsidi.  Biaya  operasional  kapal dengan alat tangkap tuna hand line mengalami peningkatan  sebesar  18%  dibandingkan jika menggunakan solar bersubsidi.
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  kapal dengan  konsumsi  solar  lebih  banyak  akan merasakan dampak yang lebih besar terhadap perubahan harga solar. Dampak yang sangat terlihat jelas pada besarnya biaya operasional per trip yang harus dikeluarkan oleh nelayan yang meningkat apabila menggunakan solar tanpa subsidi. Peningkatan biaya operasional tertinggi akan dialami oleh kapal dengan alat tangkap  pole  and  line  jika  menggunakan solar  tanpa  subsidi,  yaitu  sebesar  41%. Sementara  itu,  naiknya  biaya  operasional juga dialami oleh nelayan yang menggunakan kapal dengan alat tangkap purse seine dan tuna hand line (kapal ukuran ≥ 10 - < 30 GT) yang  masing-masing  sebesar  18%.  Untuk kapal ukuran ≥ 5 - < 10 GT dengan alat tangkap tuna hand  line ,  biaya  operasional  akan meningkat  sebesar  17%  jika  menggunakan solar tanpa subsidi.
Peningkatan biaya operasional dengan solar tanpa subsidi menyebabkan keuntungan yang  diperoleh  nelayan  semakin  rendah. Penurunan keuntungan nelayan untuk kapal dengan alat tangkap purse seine dengan solar tanpa subsidi adalah 20% dibandingkan dengan menggunakan  solar  bersubsidi.  Persentase penurunan keuntungan yang paling rendah dialami  oleh  nelayan  yang  menggunakan kapal  dengan  alat  tangkap  tuna hand  line, baik yang berukuran ≥ 5 - < 10 GT maupun ukuran ≥ 10 - < 30 GT yang masing-masing sebesar 3% dan 4% jika menggunakan solar tanpa subsidi.
Dari  ketiga  jenis  alat  tangkap  yang digunakan,  pemberian  subsidi  solar  paling dirasakan dampaknya bagi nelayan dengan alat  tangkap pole  and  line dengan  ukuran ≥30 GT - <100GT. Kenaikan biaya operasional ini  berdampak  pada  turunnya  keuntungan yang  diperoleh  nelayan  rata-rata  sebesar 52%. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran kapal yang memerlukan solar lebih  banyak  maka  manfaat  subsidi  solar semakin dirasakan oleh nelayan.
Hal yang sama juga terjadi pada nelayan Palabuhanratu yang merasakan manfaat dari subsidi harga solar. Tanpa menggunakan solar bersubsidi  pada  tingkat  harga  Rp  7.500, total  biaya  operasional  nelayan  meningkat 30—50%  dibandingkan  apabila  nelayan menggunakan  solar  bersubsidi.  Akibatnya, prosentase  biaya  solar  terhadap  total biaya  operasional  juga  meningkat  sebesar 13  –  27%.    Peningkatan  biaya  operasional tertinggi  terjadi  pada  kapal  dengan  alat tangkap longline , yaitu sebesar 50%, sedangkan peningkatan  terendah  sebesar  30%  terjadi pada  kapal  dengan  alat  tangkap  pancing tonda dibandingkan jika menggunakan solar bersubsidi.
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  kapal dengan ukuran lebih besar sangat merasakan dampak  pemberian  subsidi  harga  solar karena konsumsi solarnya jauh lebih banyak dibandingkan  dengan  kapal  ukuran  lebih kecil.  Artinya,  nelayan  Palabuhanratu  yang
menggunakan  kapal  dengan  alat  tangkap longline yang paling besar merasakan manfaat subsidi harga solar karena ukuran kapalnya (≥10GT – 100 GT) jauh lebih besar dibandingkan kapal gillnet dan pancing tonda (≥5GT -<10GT).
Peningkatan biaya operasional dengan solar tanpa subsidi menyebabkan keuntungan yang  diperoleh  nelayan  semakin  rendah. Penurunan keuntungan nelayan untuk kapal dengan alat tangkap gillnet dengan solar tanpa subsidi  adalah  28%  dibandingkan  dengan menggunakan  solar  bersubsidi.  Persentase penurunan keuntungan yang paling rendah dialami  oleh  nelayan  yang  menggunakan kapal  dengan  alat  tangkap  pancing  tonda, yaitu  9%  jika  menggunakan  solar  tanpa subsidi.
Dari keempat jenis alat tangkap yang digunakan,  pemberian  subsidi  harga  solar paling  dirasakan  dampaknya  bagi  nelayan dengan  alat  tangkap  longline,  terutama bagi  kapal longline ukuran  ≥10GT  -  <30GT. Kenaikan  biaya  operasional  ini  berdampak pada turunnya keuntungan yang diperoleh nelayan rata-rata sebesar 68 persen. Begitupula halnya  dengan  kapal longline ukuran  ≥  30 GT – 100 GT yang harus mengeluarkan biaya operasional per trip lebih besar 50% apabila
menggunakan solar tanpa subsidi sehingga porsi biaya solar terhadap biaya operasional naik  dari  76%  menjadi  84%.  Dampak selanjutnya adalah menurunnya keuntungan yang diperoleh nelayan sebesar 44%.

## Peran Subsidi Harga Solar Terhadap Keberlanjutan Usaha
Hasil  analisis  OLS  untuk  lokasi Bitung dengan jumlah responden sebanyak 35 orang dimana variabel independent yang digunakan (Ln hari melaut, Ln ABK, Ln biaya operasional, dan dummy ) dapat menjelaskan variabel dependent (Ln penerimaan) sebesar 86,6%  dan  sisanya  dijelaskan  oleh  faktor- faktor  lain.  Ditinjau  dari P-value dengan tingkat kepercayaan ( significance level – α) sebesar  5%,  variabel  yang  berpengaruh signifikan adalah biaya operasional dan variabel dummy (Tabel 3).
Variabel  jumlah  hari  melaut  per trip,  jumlah  ABK,  dan  biaya  operasional berpengaruh positif terhadap penerimaan, dimana ada peningkatan variabel tersebut, maka penerimaan akan mengalami peningkatan sebesar koefisien masing-masing variabel tersebut. Dari hasil regresi tersebut model yang diperoleh adalah:
Variabel/ Variable Nilai Koefisien/ Coefficient Value
Nilai T/ T-Value Nilai P/ P-Value Konstanta/ Constanta 8.87 5.17 0.000 Ln Hari melaut 0.11 0.70 0.490 Ln ABK 0.03 0.14 0.893 Ln Biaya operasional 0.41 2.70 0.011 Dummy 1.47 4.09 0.000 R 2 - adjusted
0.866
Tabel 3.  Koefisien, Varian  dan P-value Variabel yang Mempengaruhi Ln Penerimaan di Bitung,
Tahun 2010. Table 3. Coefficient, Variance and P-value Variabel Which Influence Ln Revenue in Bitung, Year 2010.
Sumber: Output OLS, 2010/ Source : Output OLS, 2010
LN Penerimaan = 8,87 + 0,11 LN Hari melaut + 0,03 LN ABK + 0,41 LN BOP + 1,47 D
t-statistik (5,17)  (0,70) (0,14)                   (2,70) (4,09)
Variabel dummy digunakan  untuk mengetahui  pengaruh  subsidi  terhadap Ln  penerimaan,  dalam  hal  ini  merupakan salah satu variabel dari keberlanjutan usaha perikanan  tangkap.  Subsidi  untuk  nelayan di  Bitung  yang  dimaksud  adalah  subsidi terhadap bahan bakar solar dengan adanya kebijakan  pemerintah  membangun  sarana pengisian  bahan  bakar  solar  di  pelabuhan perikanan. Dummy 1  untuk  nelayan  yang menggunakan  mesin  dengan  bahan  bakar solar  yang  dapat  diperoleh  dengan  harga subsidi,  yaitu  Rp4.575  per  liter. Dummy 0 untuk  nelayan  atau  responden  yang menggunakan armada penangkapan dengan perahu  motor  tempel  yang  menggunakan bensin  dan  minyak  tanah  sebagai  bahan bakar  utama.    Walaupun  bensin  masih disubsidi  oleh  pemerintah  di  SPBU,  tetapi nelayan  tidak  dapat  melakukan  pembelian dengan mudah sehingga untuk mendapatkan bensin  sesuai  dengan  kebutuhan  maka nelayan harus mengeluarkan biaya tambahan.
Penelitian ini mengelompokkan responden yang tidak menggunakan bahan bakar solar sebagai kelompok nelayan yang tidak mendapat subsidi.  Besarnya pengaruh subsidi terhadap Ln penerimaan tidak dapat dikatakan sebesar koefisien yang dihasilkan dari  OLS,  tetapi  terlebih  dahulu  dilakukan
suatu  analisis  yang  dikemukakan  Kennedy (1981).  Hasil  analisis  OLS semilogarithmic yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel dummy ini berpengaruh signifikan terhadap Ln penerimaan sebesar 2,88. Hal ini dapat dijelaskan  bahwa  pemberian  subsidi  solar kepada  nelayan  dapat  meningkatkan penerimaan sebesar 2,88% sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya subsidi solar  maka  usaha  perikanan  tangkap  yang dilakukan  oleh  nelayan  di  Bitung  dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Sementara  itu,  analisis  OLS  juga dilakukan  untuk  lokasi  Palabuhanratu dengan  35  responden  yang  terdiri  dari nelayan dengan menggunakan alat tangkap bagan, gillnet , pancing tonda, dan longline . Seluruh alat tangkap gillnet dan sebagian alat tangkap pancing tonda dioperasikan dalam Teluk Palabuhanratu. Alat tangkap longline dan  sebagian  alat  tangkap  pancing  tonda dioperasikan  pada  wilayah  penangkapan yang lebih jauh, bahkan untuk alat tangkap longline dioperasikan sampai ke laut lepas di perbatasan Indonesia dengan Australia.
Hasil  regresi  di  atas  menunjukkan bahwa seluruh variabel penjelas berpengaruh signifikan terhadap Ln penerimaan, kecuali variabel Ln ABK dan model yang dihasilkan adalah:
Variabel/ Variable Nilai Koefisien/ Coefficient Value Nilai T/ T-Value Nilai P/ P-value Konstanta/ Constanta - 6.80 - 2.20 0.035 Ln Hari melaut - 1.13 - 3.66 0.001 Ln ABK 0.07 0.32 0.750 Ln Biaya operasional 1.85 6.40 0.000 Dummy - 2.80 - 3.45 0.001 R 2 - adjusted 0.924
Sumber: Output OLS, 2010/ Source : Output OLS, 2010
Tabel 4.   Koefisien dan Varian Variabel yang Mempengaruhi Ln Penerimaan di Palabuhanratu,
Tahun 2010.
Table 4.  Coefficient and VarianceVariable Which Influence Ln Revenue in Palabuhanratu, Year
2010.
LN Penerimaan = - 6,80 – 1,13 LN Hari melaut + 0,07 LN ABK + 1,85 LN BOP – 2,80 D
t-statistik                    (-2,20)  (-3,66) (0,32) (6,40)                  (-3,45)
Variabel  Ln  jumlah  hari  melaut  dan dummy berpengaruh  negatif  terhadap penerimaan.  Variabel  Ln  jumlah  hari melaut memiliki nilai koefisien negatif yang berarti  bahwa  peningkatan  jumlah  hari melaut  menyebabkan  penurunan  jumlah penerimaan  dari  usaha  penangkapan  ikan di Palabuhanratu. Secara teori, penambahan jumlah effort seperti jumlah hari melaut dalam usaha perikanan tangkap akan meningkatkan penerimaan nelayan. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan di Teluk Palabuhanratu telah adanya indikasi kelebihan upaya penangkapan.
Variabel dummy bernilai koefisien negatif yang  berarti  bahwa  adanya  penambahan pemberian  subsidi  bahan  bakar  solar akan  mengurangi  penerimaan  dari  usaha perikanan  tangkap  di  Palabuhanratu.  Hasil regresi menunjukkan bahwa apabila variabel dummy bernilai 1 satuan maka penerimaan akan berkurang sebesar 0,94 satuan, ceteris paribus .

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

## Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya  pembelian  solar  menjadi  komponen terbesar dari total biaya operasional per trip penangkapan yang harus dikeluarkan nelayan sehingga naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dalam tahun-tahun belakangan ini sangat memberatkan  nelayan  dalam  melakukan kegiatan  penangkapan.  Berdasarkan  hasil penelitian  yang  dilakukan  di  Bitung  dan Palabuhanratu,    intervensi  pemerintah melalui  pemberian  subsidi  harga  solar masih sangat diperlukan oleh nelayan dalam negeri untuk menjamin keberlanjutan usaha penangkapannya. Pihak yang sangat berperan dalam memberikan pelayanan bahan bakar solar dengan harga subsidi adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, baik secara langsung melalui milik pelabuhan perikanan maupun tidak langsung melalui pihak swasta yang telah bekerja sama dengan pelabuhan perikanan.
Salah  satu  variabel  yang  dapat menunjukkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap adalah penerimaan yang diperoleh nelayan  per  trip  penangkapan.  Variabel penerimaan  tersebut  dipengaruhi  oleh variabel  jumlah  hari  melaut,  jumlah  ABK, biaya  operasional  per  trip,  dan dummy . Variabel dummy (D)  merupakan  variabel yang  menjelaskan  pemberian  subsidi  BBM pada nelayan yang menggunakan bahan bakar solar (D = 1 adanya subsidi harga solar,  D = 0 tanpa subsidi harga solar).
Hasil analisis OLS untuk lokasi Bitung menunjukkan  bahwa  variabel  bebas  yang digunakan (Ln hari melaut, Ln ABK, Ln biaya operasional, dan dummy ) dapat menjelaskan variabel tidak bebas (Ln penerimaan) sebesar 88,2%.  Ditinjau  dari  P- value ,  variabel  yang berpengaruh signifikan adalah biaya operasional dan  variabel dummy .  Variabel dummy berpengaruh signifikan terhadap Ln penerimaan sebesar 2,88 sehingga dapat dijelaskan bahwa pemberian subsidi solar kepada nelayan dapat meningkatkan  penerimaan sebesar 2,88%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan  adanya  subsidi  solar  maka  usaha perikanan tangkap nelayan di Bitung dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Hasil  analisis  OLS  yang  dilakukan di  Palabuhanratu  menunjukkan  bahwa seluruh  variabel  penjelas  berpengaruh signifikan terhadap Ln penerimaan, kecuali variabel Ln ABK. Variabel Ln hari melaut dan dummy berpengaruh  negatif  terhadap penerimaan.  Hasil  regresi  ini  menjelaskan bahwa  adanya  penambahan  jumlah effort seperti  jumlah  hari  melaut  justru akan  menurunkan  penerimaan  nelayan Palabuhanratu. Hasil ini menjelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan di Teluk Palabuhanratu telah adanya indikasi kelebihan upaya penangkapan.
Pemberian  subsidi  harga  solar  yang diwakili oleh variabel dummy juga menunjukkan hasil yang sama. Variabel dummy berpengaruh signifikan terhadap Ln penerimaan sebesar minus 0,94 sehingga dapat dijelaskan bahwa pemberian subsidi solar kepada nelayan dapat
menurunkan    penerimaan  sebesar  0,94%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usaha perikanan tangkap di Palabuhanratu tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan  adanya  pemberian  subsidi  harga solar karena adanya penambahan pemberian subsidi bahan bakar solar justru mengurangi penerimaan dari usaha perikanan tangkap di Palabuhanratu. Untuk itu, perlu dikomplemen dengan perbaikan kapasitas produksi perikanan tangkap.

## Implikasi Kebijakan
Adanya  penambahan effort yang menyebabkan semakin rendahnya keuntungan dari  usaha  perikanan  menunjukkan  suatu indikasi  bahwa  usaha  perikanan  tangkap di  Bitung  yang  dilakukan  pada  wilayah penangkapan Laut Sulawesi dan Maluku telah mengalami kejenuhan.  Beberapa hal yang mungkin terjadi adalah telah terjadi kelebihan tangkapan  untuk  spesies  cakalang,  adanya kelebihan upaya penangkapan pada wilayah penangkapan yang sama, dan terdegradasinya spesies cakalang. Untuk itu, perlu adanya skema pengelolaan yang tepat dalam pemanfaatan sumber  daya  ikan  cakalang  pada  wilayah penangkapan tersebut.
Untuk  lokasi  Palabuhanratu,  perlu ditinjau kembali pemberian subsidi kepada nelayan yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap bagan, gillnet, dan pancing tonda yang melakukan penangkapan di Teluk Palabuhanratu. Di samping itu, perlu adanya perubahan armada penangkapan bagi nelayan sehingga nelayan dapat melakukan penangkapan ikan pada fishing ground yang lebih jauh, seperti ZEE dan laut lepas sebelah selatan Indonesia untuk mengurangi tekanan penangkapan ikan di wilayah penangkapan ( fishing ground ) Teluk Palabuhanratu. Apabila nelayan terus melakukan penangkapan ikan di Teluk Palabuhanratu maka usaha perikanan tangkap tersebut tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan  dan  juga  sumber  daya  yang ada terancam punah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2010. Oxford English Dictionary (OED) . London: Oxford University Press.
Ginanjar.  2010.  Nelayan  Sambut  Subsidi Perikanan. . http://www.dkp.go.id/ archives/c/58/3455/- nelayan -sambut- subsidi-perikanan/.  Diakses  tanggal 3 November 2010.
Kennedy, P.E. 1981. Estimation With Correctly Interpreted  Dummy  Variables  In Semilogarithmic Equation . The American Economic Review. 71 (4): 801
Milazzo, M. 1998. Subsidies in world fisheries - a re-examination. World Bank Technical Paper No. 406. The International Bank for  Reconstruction  and  Development/
World Bank, Washington. 86p.
Pindyck,  R.S.  and  D.L.  Rubinfield.  1998. Econometric  Models  and  Economic Forecast,  Fourth  Edition .  Singapura:
McGraw Hill Book Co-Singapore. 634p.
Satria,  A,  Anggraini  E.  dan  A.  Solihin.  2009.
Globalisasi Perikanan: Reposisi Indonesia?
Bogor: IPB Press. 123p.
Schrank,  W.E.,  and  W.R.  Keithly  Jr.  1999. Thalassorama - The concept of subsidies. Marine Resource Economics, XIV:151-164.
WTO. 2006. WTO Report: Subsidies, Trade and The WTO. WTO Secretariat. 180p.
Zulham,  A.  2008.  Dampak  Subsidi  Terhadap Surplus  Produsen  dan  Total  Benefit Perikanan  Tangkap  Pantura  Jawa Tengah. J. Bijak dan Riset Sosek KP. 3 (1) 1-12.