Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Analisis Yuridis Kedudukan Jabatan Rangkap Direksi Pada Holding Company PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk

## Lorence Maydiana Harianja
Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Email Korespondensi: coincontinue@gmail.com
Abstrak .  Pembentukan Holding Company oleh Badan Usaha Milik Negara adalah salah satu  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  kinerja  Badan  Usaha  Milik  Negara.  PT.  Semen Indonesia (Persero), Tbk merupakan holding company Badan Usaha Milik Negara yang memiliki jenis usaha pada sektor semen. Diketahui, direksi PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk memiliki jabatan rangkap pada anak perusahaan. Jabatan rangkap tersebut adalah salah satu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Bada Usaha Milik Negara. Hal ini menimbulkan polemik oleh beberapa  pihak  karena  kebijakan  tersebut  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan lainnya  dan  mengakibatkan  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat.  Kebijakan  yang  tertuang  dalam peraturan hendaknya selaras dengan peraturan perundang-undangan  yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan kekacauan hukum.
Abstact . The  formation  of  holding  company  by  State  Owned  Enterprises  is  one  of  the government’s  efforts  to  improve  the  performance  of  the  State  Owned  Enterprises.  PT.  Semen Indonesia (Persero), Tbk is a State Owned Enterprises holding company and it has a business in cement  sector.  For  known,  the  board  of  directors  of  PT.  Semen  Indonesia  (Persero),  Tbk  has concurrent  positions  in  the  subsidiary.  This  dual  position  is  one  of  the  policies  set  forth  in  the Regulation of Minister of State Owned Enterprises. This resulted in a polemic by several parties because  the  policy  was  against  other  laws  and  regulations  and  resulted  in  unfair  business competition.  Policies  contained  in  regulations  should  be  in  line  with  higher  legislative regulations so it is not cause legal confusion.
Kata kunci: jabatan rangkap, holding company, Badan Usaha Milik Negara

## PENDAHULUAN
Perseroan  dapat  memegang  peranan membangkitkan  perkembangan  ekonomi, karena memiliki kapasitas besar mengumpulkan  modal  ( capital ).  Suatu perseroan  yang  berbentuk  badan  hukum seperti  Perseroan  Terbatas  dan  Persero, secara hukum pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pemiliknya  atau  pemegang  saham.  Persero atau  Perusahaan  Perseroan  adalah  Badan Usaha  Milik  Negara yang  berbentuk perseroan  terbatas  yang  modalnya  terbagi dalam  saham  yang  seluruh  atau  paling sedikit  51%  (lima  puluh  satu  persen) sahamnya  dimiliki  oleh  negara  Republik Indonesia  yang  tujuan  utamanya  adalah mengejar  keuntungan.  Persero  merupakan salah satu bentuk badan usaha negara, tetapi ditundukkan  kepada  ketentuan-ketentuan hukum  yang  berlaku  untuk  Perseroan
Terbatas.  Istilah holding  company adalah suatu badan usaha yang berbentuk corporation yang  memiliki  sebagian  dari saham-saham beberapa badan usaha. Perseroan  berbentuk  Badan  Usaha  Milik Negara  tidak  hanya  tunduk  pada  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas,  tetapi  juga  tunduk  pada Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003 tentang Badan Usaha Milik  Negara. Seluruh atau  sebagian  besar  saham  Badan  Usaha Milik  Negara  dimiliki  oleh  negara  sehingga koordinasi dan pengawasan atas pengelolaannya berada pada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
Ide  awal  dari  pembentukan holding company sebagai pilihan untuk restrukturisasi  Badan  Usaha  Milik  Negara adalah  untuk  optimalisasi  manajemen. Badan  Usaha  Milik  Negara  merupakan bentuk badan usaha dibidang-bidang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tertentu, yang umumnya menyangkut dengan  kepentingan  umum,  dimana  peran pemerintah  di  dalamnya  relatif  besar, minimal dengan menguasai mayoritas pemegang saham. Salah satu tujuan pembentukan holding  company pada  Badan Usaha Milik Negara adalah agar tercapainya upaya memperbesar kapasitas usaha perusahaan  sektoral  yang  memberi  manfaat lebih  bagi  negara,  adanya  peningkatan  nilai perusahaan, persaingan usaha lebih kompetitif, dan terciptanya sinergitas perseroan  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang tergabung dalam holding company .
PT.  Semen  Indonesia  (Persero)  Tbk (“SMGR”)  didirikan  pada  tahun  1957  di Gresik,  dengan  nama  NV  Semen  Gresik. Pada  tahun  1991,  PT  Semen  Gresik merupakan  perusahaan  Badan  Usaha  Milik Negara  pertama  yang go  public di  Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1995, PT Semen Gresik (Persero) Tbk melakukan konsolidasi dengan  PT  Semen  Padang  dan  PT  Semen Tonasa  yang  kemudian  dikenal  dengan nama Semen Gresik Group. Dalam perkembangannya  pada  tanggal  7  Januari 2013,  PT  Semen  Gresik  (Persero)  Tbk bertransformasi menjadi PT Semen Indonesia  (Persero)  Tbk,  dan  berperan sebagai strategic  holding  company yang menaungi  PT  Semen  Gresik,  PT  Semen Padang, PT Semen Tonasa, dan Thang Long Cement  Company  yang  mengakibatkan direksinya memangku jabatan rangkap.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka Penulis akan membahas mengenai Pertama , bagaimana  hubungan  hukum  perusahaan induk  dan  anak  perusahaan  dalam holding company Badan  Usaha  Milik  Negara dan Kedua ,  bagaimana  bagaimana  kedudukan jabatan  rangkap  anggota  direksi  di  PT. Semen  Indonesia  (Persero),  Tbk.  pada anak perusahaannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Penulis adalah  penelitian  hukum  normatif  yang berfokus  pada  pengkajian  kepustakaan dengan  menggunakan  data  sekunder  berupa peraturan perundang-undangan dan/atau
penerapan  norma-norma  dalam  hukum positif  yang  berkaitan  dengan holding company dalam Badan Usaha Milik Negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertama,  holding  company sebagai suatu  gabungan  atau  susunan  dari  berbagai Perseroan  yang  secara  yuridis  independen, berkaitan  satu  dengan  yang  lain  secara  erat membentuk  kesatuan  ekonomi  yang  tunduk pada  suatu  pimpinan  yaitu  suatu  perusahaan induk  sebagai  pimpinan  sentral.  Tidak  ada pengaturan khusus mengenai holding company di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas walaupun anak perusahaan didirikan dalam bentuk Perseroan  Terbatas,  memiliki  harta  sendiri, dan  melakukan  perbuatan  hukum  karena berkedudukan sebagai subyek hukum mandiri. Manakala induk perusahaan
mendirikan anak perusahaan, maka penyertaan  modal  kepada  anak  perusahaan tersebut  berasal  dari  kekayaan  perusahaan, bukan dari pemegang modal dari perusahaan induk. Akibatnya, adanya perbedaan pertanggungjawaban antara perusahaan induk dan anak
perusahaan.
Pertanggungjawaban  yang  dimaksud  adalah pihak  mana  dari  perusahaan  tersebut mempertanggungjawabkan  segala  kegiatan usahanya.  Induk  perusahaan  dan  anak perusahaan  sama-sama  memiliki  entitas hukum,  sehingga  berlaku  pula  hak  dan kewajiban  yang  terbatas  dalam  harta kekayaan ( limited liability ) terpisah, bermakna  bahwa  harta  kekayaan  pemegang saham ( shareholders ) dengan harta kekayaan badan hukum benar-benar terpisah.
Pada  prinsipnya,  induk  perusahaan ataupun  anak  perusahaan  lainnya  tidak mempunyai  kepentingan  dengan  hak  dan kewajiban anak perusahaan dalam interaksinya  dengan  pihak  ketiga  sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pihak ketiga dan juga tidak memperoleh hak dari  mereka  berdasarkan  hubungan  hukum antara  salah  satu  perusahaan  di  dalam konstruksi  perusahaan  kelompok  dengan pihak  ketiga.  Induk  dan  anak  perusahaan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
merupakan  badan  hukum  yang  berbeda sehingga induk perusahaan
tidak bertanggung  jawab  atas  perbuatan  hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan.
Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara mengatur, bahwa modal  Persero  merupakan  dan  berasal  dari kekayaan  negara  yang  dipisahkan,  serta penyertaan  modal  negara  dalam  rangka pendirian dan penyertaan pada Badan Usaha Milik  Negara  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara.    Pasal  11 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara menegaskan bahwa terhadap Persero diberlakukan  prinsip-prinsip  dan  ketentuan sebagaimana  terdapat  dalam  UU  PT. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas  (meski  tidak  ditentukan  secara eksplisit) tetap dapat dimengerti bahwa anak perusahaan  dari  suatu  PT  sebagai  badan hukum independen.
Pasal  1  angka  2  Peraturan  Menteri Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  No. PER-03/MBU/2012  Tahun  2012  tentang Pedoman  Pengangkatan  Anggota  Direksi dan  Anggota  Dewan  Komisaris  Anak Perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara menjelaskan, bahwa Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara adalah perseroan terbatas  yang  sebagian  besar  sahamnya dimiliki  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara atau  perseroan  terbatas  yang  dikendalikan oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara.  Pasal tersebut  dapat  dimaknai  Badan  Usaha  Milik Negara  sebagai  induk  perusahaan  memiliki porsi kewenangan lebih besar terhadap anak perusahaannya  terkait  dengan  pengurusan dan  pengelolaan  perusahaan.  Menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang  Badan  Usaha  Milik  Negara  hanya berwenang
mengangkat
dan
memberhentikan  direksi  dan  komisaris Badan  Usaha  Milik  Negara  Persero  yang seluruh  sahamnya  dimiliki  oleh  negara. Menteri  tidak  berwenang  terhadap  anak perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara, karena selain bukan berstatus sebagai  Badan Usaha Milik Negara, saham anak perusahaan Badan  Usaha  Milik  Negara  tidak  dimiliki oleh negara secara langsung.
Kedua,  PT  Semen  Indonesia  (Persero) Tbk  memiliki  anak  perusahaan,  yaitu:  PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa,  PT  Thang  Long  Joint  Stock Company,  PT  Sinergi  Mitra  Investama,  PT Semen Indonesia Beton, PT United Tractors Semen  Gresik,  PT  Industri  Kemasan  Semen Gresik,  PT  Kawasan  Industri  Gresik,  PT Semen  Kupang  Indonesia,  PT  Semen Indonesia  Industri  Bangunan,  PT  Semen Indonesia  Aceh,  PT  Sinergi  Informatika Semen  Indonesia,  PT  Semen  Indonesia International,  PT  Semen  Indonesia  Logistik, dan PT Krakatau Semen Indonesia.  Laporan Tahunan  SMI  2018  mengungkap  semua direksinya  memiliki  jabatan  rangkap  pada anak perusahaan, yaitu:
1. Hendi  Prio  Santoso  (diangkat  sebagai
Direktur  Utama  pada  RUPSLB  15 September  2017  dengan  masa  jabatan sampai tahun 2022). Saat ini merangkap  jabatan  sebagai:  Komisaris Utama PT Semen Gresik (2018-2023);
2. Fadjar  Judisiawan  (diangkat  sebagai Direktur  pada  RUPSLB  15  September 2017  dengan  masa  jabatan  sampai tahun  2022).  Saat  ini  merangkap jabatan  sebagai:  Komisaris  Utama  PT Semen  Indonesia  Logistik  (2018- 2021),  Komisaris  Utama  PT  Industri Kemasan  Semen  Gresik  (2018-2021), dan  Komisaris  Utama  PT  Semen Indonesia  Industri  Bangunan  (2018- 2021);
3. Adi Munandir (diangkat sebagai Direktur  Komersial  pada  RUPST  30 April  2018  dengan  masa  jabatan sampai tahun 2023. Saat ini merangkap  jabatan  sebagai:  Komisaris Utama PT Semen Padang;
4. Benny  Wendry  (diangkat  sebagai Direktur  pada  RUPSLB  15  September 2017  dengan  masa  jabatan  sampai tahun  2022).  Saat  ini  merangkap jabatan  sebagai:  Komisaris  Utama  PT Semen Tonasa (2018-2023);
5. Tri  Abdisatrijo  (diangkat  sebagai Direktur  pada  RUPSLB  15  September 2017  dengan  masa  jabatan  sampai tahun  2022).  Saat  ini  merangkap
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
jabatan  sebagai:  Plt  Direktur  PT Semen Indonesia Aceh sejak 2018 dan sebagai  Komisaris  Utama  PT  Semen Indonesia  Aceh  (2018-2023),  Plt Direktur  PT  Semen  Kupang  Indonesia sejak  2017,  dan  Komisaris  Utama  PT Semen  Kupang  Indonesia  (2018- 2021);
6. Agung  Yunanto  (diangkat  sebagai Direktur  pada  RUPST  31  Maret  2017 dengan  masa  jabatan  sampai  tahun 2022).  Saat  ini  merangkap  jabatan sebagai:  Komisaris  Utama  PT  Sinergi Informatika  Semen  Indonesia  (2018- 2021),  Komisaris  Utama  PT  United Tractors  Semen  Gresik  (2018-2021), dan  Supervisory  Board  TLCC  (2018- 2023);
7. Doddy Sulasmono Diniawan (diangkat sebagai  Direktur  pada  RUPSLB  15 September  2017  dengan  masa  jabatan sampai tahun 2022). Saat ini merangkap  jabatan  sebagai:  Komisaris Utama  PT  Semen  Indonesia  Beton (2018-2021),  Komisaris  Utama  PT SGS  Energi  Prima  (2018-2021),  dan Chairman  Board  of  Management Thang Long Cement JSC (2018-2023). Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik Negara jo. Pasal  9  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  1998  tentang Perusahaan  Persero  (Persero) jo. Pasal  21 ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45 Tahun  2005  tentang  Pendirian,  Pengurusan, Pengawasan,  dan  Pembubaran  Badan  Usaha Milik  Negara jo. Peraturan  Menteri  Badan
Usaha Milik Negara Nomor: PER-
03/MBU/02/2015  tentang  Persyaratan,  Tata Cara  Pengangkatan,  dan  Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara tidak  melarang  anggota  direksi  memangku rangkap  jabatan  sebagai  komisaris  di  anak perusahaan,  sehingga  ketujuh  direksi  di  atas dan  jabatan  rangkapnya  adalah  sah  menurut peraturan  yang  telah  disebutkan  di  atas. Namun,  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang  direksi  atau  komisaris  merangkap
menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain apabila perusahaan tersebut: a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
b. memiliki  keterkaitan  yang  erat  dalam bidang dan/atau jenis usaha; atau
c. secara bersama dapat menguasai pangsa  pasar  barang  dan/atau  jasa tertentu,  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli  dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
Pada  masa  pembentukan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat holding company yang di dalamnya  terdapat  struktur  induk  dan  anak perusahaan  belum  dikenal  dalam  aturan Indonesia,  sehingga  pada  perjalanannya undang-undang  ini  belum  mampu  selaras dengan  peraturan  perundang-undangan  yang memperbolehkan  seorang  direksi  pada holding  company BUMN  memiliki  jabatan rangkap  sebagai  komisaris  pada  anak perusahaan.
Selain  itu,  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas tidak  secara  tegas  mengatur  mengenai rangkap jabatan, sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga memiliki celah hukum yang memungkinkan  seseorang  untuk  merangkap jabatan  dalam  beberapa  perusahaan,  asalkan rangkap  jabatan  yang  dilakukan  tidak menciptakan kondisi pasar persaingan usaha tidak sehat.
PT.  Semen  Indonesia  (Persero),  Tbk yang  merupakan holding  company Badan Usaha  Milik  Negara  dalam  sektor  semen memenuhi  ketentuan  Pasal  26  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat karena anak perusahaannya  berada  pada  pasar  dan  jenis usaha  yang  sama,  sehingga  perlu  adanya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah  monopoli  dan  persaingan  usaha tidak sehat.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Menurut  UNCTAD  ada  beberapa bahaya  yang  bisa  ditimbulkan  sehubungan dengan  jabatan  rangkap  tersebut. Pertama , menimbulkan  akibat  keterkaitan  langsung maupun  tidak langsung  dengan  jumlah  dana (keuangan)  yang  sangat  signifikan  serta kepemilikan  bersama  secara  silang  atas saham. Kedua , dapat mempengaruhi persaingan usaha dalam berbagai cara seperti pengawasan  administratif  terhadap  investasi yang  dapat  melahirkan  strategi  bersama  di antara  perusahaan  berkait  dengan  masalah harga/tarif,  alokasi  pasar,  praktek  monopoli serta  kegiatan  bersama  lainnya. Ketiga , menimbulkan  perjanjian  integrasi  vertikal pada  kegiatan    yang    dilakukan    oleh pemasok dan pelanggan, dapat menghilangkan  semangat untuk  melakukan kegiatan    usaha    di    daerah  pesaing  serta menimbulkan persetujuan timbal-balik diantara  mereka. Keempat ,  jabatan  rangkap direksi  apabila  tidak  diawasi  secara  efektif, dapat digunakan sebagai alat untuk mengontrol/mengendalikan  anak  perusahaan oleh  induk  perusahaan  secara  berlebih. Dengan adanya pertentangan undang-undang di  atas  mengenai  jabatan  rangkap  yang dikaitkan  dengan  bidang/jenis  usaha  yang sama,  maka  menimbulkan  kebingungan dalam menetapkan suatu aturan dan mengakibatkan  terjadinya  ketidakpastian hukum.

## KESIMPULAN
PT.  Semen  Indonesia  (Persero)  Tbk sebagai induk perusahaan dan anak perusahaannya  merupakan  subyek  hukum mandiri walaupun induk perusahaan memiliki  porsi  kewenangan  lebih  besar terhadap anak  perusahaannya  terkait  dengan pengurusan dan pengelolaan perusahaan.
Jabatan  rangkap  pada  PT.  Semen Indonesia (Persero), Tbk telah sesuai dengan ide  pembentukan holding  company Badan Usaha  Milik  Negara  yaitu  optimalisasi manajemen demi mendapat keuntungan yang besar. Namun, jabatan rangkap pada holding company terbentur  pada  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha
Tidak Sehat karena memiliki jenis dan pasar yang  sama  dengan  anak  perusahaannya, dimana direksinya memiliki jabatan rangkap sebagai komisaris pada anak perusahaan.

## SARAN
Berdasarkan  simpulan  yang  telah diuraikan  di  atas  oleh  Penulis,  pada  saat pemerintah  dalam  hal  ini  Menteri  Badan Usaha Milik Negara hendak membuat aturan yang mengikat pada holding company Badan Usaha  Milik  Negara  mengenai  jabatan rangkap, haruslah melihat dan merujuk pada peraturan  terkait  seperti  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  dan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat.  Kedua  undang-undang  tersebut  juga mengatur  dan  mengikat holding  company dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  dan pengaturan mengenai kedudukan direksi.
Perlu  dilakukan  penyelarasan  dan harmonisasi  peraturan  perundang-undangan antara  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas  dan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta aturan di bahwa  undang-undang  demi  tercapainya kepastian hukum

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Harahap, Yahya M. (2013). Hukum Perseroan  Terbatas  (p.  70).  Jakarta: Sinar Grafika Heermann. Peter W. (2001). Law Concerning Prohibition of
Monopolistic  Practices  and  Unfair Business Competition (p. 365-368).
Jakarta:  Katalis  Publishing–Media Service
Manullang  M.  (1984).  Pengantar  Ekonomi Perusahaan  (p.  70).  Yogyakarta: BLKM
Prasetya,  Rudhi.  (2011).  Teori  &  Praktik Perseroan  Terbatas  (p.  75).  Jakarta: Sinar Grafika
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Rokhmatussa’dyah,  Ana  dan  Suratman.
(2010).  Hukum  Investasi  &  Pasar Modal  (p.  65).  Jakarta:  Sinar Grafika Simanjuntak,  Emmy  Pangaribuan.  (1996). Perusahaan Kelompok (p. 1). Yogyakarta:  Seksi  Hukum  Dagang Fakultas  Hukum  Universitas  Gajah
Mada
_____________________________.  (1994).
Perusahaan  Kelompok  (p.  50). Yogyakarta:  Seksi  Hukum  Dagang
Fakultas  Hukum  Universitas  Gajah
Mada
Sulistiowati.  (2010).  Aspek  Hukum  dan Realitas  Bisnis  Perusahaan  Grup  di Indonesia (p. 158). Erlangga: Jakarta

## ARTIKEL ILMIAH/JURNAL
Haris,  Freddy.  Pemisahan  Tanggung  Jawab Direksi  Perseroan  Terbatas.  Jurnal Hukum  dan  Pembangunan.  Tahun ke-35  No.  1,  Januari-Maret  2005, 88.
Kagramanto,  Budi.  Kepemilikan  Silang Saham  PT. Indosat dan  PT. Telkomsel  Oleh  Temasek  Holding Company. Mimbar Hukum, Faculty of  Law,  Universitas  Gadjah  Mada, Vol. 20 No. 1, 2008, 6.
Natun,  Julio  Thimotius  Kapitan  Smaud. Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN. Mimbar Keadilan,  Volume  12  Nomor  1, Februari 2019-Juli 2019. Pranoto,  Toto  dan  Willem  A.  Makaliwe. Restrukturisasi  BUMN  Menjadi Holding Company. Lembaga
Manajemen FEUI, Jakarta, 2013, 2.
Priangga,  Rizal  Widiya  dan  Yudho  Taruno Muryanto.  Analisis  Yuridis  Sita Umum  Aset  Badan  Usaha  Milik
Negara  Terhadap  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara, Jurnal Hukum, Vol. V, No. 1, 2009, 3. Rahadiyan, Inda. Kedudukan BUMN Persero  Sebagai  Separate  Legal Entity  Dalam  Kaitannya  Dengan Pemisahan Keuangan Negara
Dalam  Permodalan  BUMN.  Jurnal Hukum  Ius  Quia  Iustum,  Vol.  20, No. 4, 2013, 631-632. Samawati, Putu. Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris  dan  Direktur  Dalam Sebuah  Perseroan  Terbatas.  Simbur Cahaya, Vol. XXIV No. 3, 2017, 5. Tanaya,  Putu  Edgar  dan  Kadek  Agus Sudiarawan, “Akibat
Hukum Kepailitan  Badan  Usaha  Milik Negara  Pasca  berlakunya  Undang-
Undang  Nomor  17  tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara”,  Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, 2017, 6.
PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007
tentang Perseroan Terbatas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Persero (Persero) Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik Negara Nomor: PER- 03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan,  dan  Pemberhentian Anggota  Direksi  Badan  Usaha
Milik Negara

## INTERNET
https://semenindonesia.com/semenindonesia/ Status  Hukum  Anak  Perusahaan  BUMN, https://www.hukumonline.com/ klinik/detail/lt50629054c7269/statu s-hukum-anak-perusahaan-bumn