Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869

## ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINJAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
R. Agoes Kamaroellah agoeskamaroellah.stain@gmail.com Institut Agama Islam Negeri Madura

## Abstract
Rural and urban land and building tax or PBB-P2 is a regional tax as a source of original regional income. The aim of this research is to determine the contribution of Regional Tax and Land and Building Tax to local original income in accordance with  Pamekasan  Regency  regional  regulations.  This  research  uses  quantitative descriptive methods. This research looks at the contribution of regional taxes and land and building taxes to Original Regional Income (PAD) from 2016-2020. The results of this research show that regional taxes and land and building taxes make a very good contribution to PAD. Therefore, the role of regional taxes and PBB (P2)  is  needed  in  increasing  PAD  which  is  realized  in  regional  regulations. Regional tax collection officers provide services by increasing the means of paying regional taxes so that the potential for regional tax revenues increases. The revenue department maintains a good relationship with collection officers so that they can supervise local tax collection to avoid fraud during collection.
Keywords  :  Contribution;  Regional  Taxes;  Land  and  Building  Taxes;  Local Original Income.

## Abstrak
Pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  atau  PBB-P2  merupakan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan terhadap  pendapatan  asli  daerah  sesuai  dengan  peraturan  daerah  Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini  melihat  kontribusi  pajak  daerah  dan  pajak  bumi  dan  bangunan  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak 2016-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi sangat baik terhadap PAD. Oleh karena itu diperlukan peranan pajak daerah dan PBB (P2) dalam meningkatkan PAD yang diwujudkan dalam peraturan daerah. Petugas pemungutan  pajak  daerah  memberikan  pelayanan  dengan  meningkatkan  sarana pembayaran  pajak  daerah  agar  potensi  penerimaan  pajak  daerah  meningkat. Bagian  pendapatan  menjalin  hubungan  yang  baik  dengan  petugas  pemungutan agar  dapat  melakukan  pengawasan  dalam  pemungutan  pajak  daerah  untuk menghindari terjadinya kecurangan saat pemungutan.
Kata Kunci: Kontribusi  Pajak  Daerah,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  Pendapatan Asli  Daerah.

## PENDAHULUAN

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
Setelah  pelimpahan  kewenangan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah diberlakukan mendapat sambutan serta perhatian masyarakat dalam rangka melaksanakan  pembangunan  daerah  agar  supaya  daerahnya  dapat  bersaing  dan lebih  berkembang  dibandingkan  dengan  daerah  yang  lain.  Pembangunan  daerah pada  prinsipnya merupakan  pembangunan  pondasi  ekonomi  sebagai  usaha  untuk mencapai  pertumbuhan  ekonomi  sehingga  mampu  mensejahterakan  masyarakat. Hal ini bisa terwujud dengan menggali potensi pajak daerah. Potensi pajak daerah akan tercapai secara maksimal apabila daerah menerapkan banyak eksperimen dan inovasi  baik  itu  pada  bidang  administrasi  dan  ekonomi  yang  telah  diatur  oleh kebijakan pemerintah berupa otonomi daerah.
Tujuan  dari  otonomi  daerah  supaya  masyarakat  lebih  sejahtera  dan pemerintah  daerah  bisa  memberikan  pelayanan  secara  lebih  baik,  tercapainya perkembangan  kehidupan  yang  demokratis,  penuh  dengan  rasa  keadilan, pemerataan  dan  pemeliharaan  keselarasan  pusat  dan  daerah  (Halim,  2004;  64). Kabupaten  Pamekasan  sebagai  Daerah  otonom,  tentunya  mempunyai  kewajiban membangun  dan  melayani  masyarakat  yang  dibiayai  dari  keuangan  daerah  yang bersumberkan  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terutama  hasil  pajak  daerah. Apabila  pungutan  yang  bersumber  dari  potensi  daerah  semakin  bertambah  besar melampaui  target  yang  ditentukan  berdampak  kepada  peningkatan  (PAD)  secara otomatis. Hal ini memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten dan Kota dikatakan sudah mandiri artinya dapat dilihat dari besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), artinya semakin besar pajak daerah yang diperoleh semakin besar  pula  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  membiayai  pengeluaran  dalam melaksanakan  kewajiban  dan  kewenangan  serta  tanggungjawabnya  membangun segala aspek kehidupan masyarakat.
Kabupaten  Pamekasan  sebagai  Kabupaten  yang  diapit  oleh  tiga  (3) Kabupaten  yang  ada  di  pulau  madura  memiliki  aneka  objek  pungutan  jasa  yang lainnya  dan  memberikan  sumbangan  kepada  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten Pamekasan. Untuk mengetahui potensi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) memerlukan informasi secara konkrit berupa data di lapangan sebagai dasar penelitian  apakah  pungutan  pajak  daerah  memberikan  sumbangan  kepada Pendapatan Asli Daerah dan seberapa besar sumbangan atau kontribusinya. Salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  pajak  daerah.
Pengertian  pajak  daerah  menurut  Undang-Undang  No  28  tahun  2009  merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak  mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi  kemakmuran  rakyat.  Salah  satu  jenis  pajak  daerah  adalah  pajak  bumi  dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021). Dalam definisi yang lain, Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai  kekayaan  daerah  yang  bersumber  dari  hasil  pungutan  pemerintah  daerah berdasarkan peraturan daerah (Perda) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang  sah  (Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009).  Pendapatan  Asli  Daerah  juga dianggap  sebagai  pendapatan  yang  didapatkan  daerah  dari  penerimaan  pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan sumber penerimaan yang lain yang sah (Nurcholis, 2012: 182).

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang didapatkan oleh suatu daerah melalui sumber-sumber di wilayah sendiri yang proses pungutannya di atur dalam peraturan  daerah  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sumber- sumber tersebut terdiri dari : (a) Hasil Pajak Daerah, hal ini mempunyai pengertian penerimaan  negara  yang  dilimpahkan  kepada  daerah  yang  proses  pungutannya diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  dimana  penerimaan  hasil  tersebut digunakan  sebagai  pembiayaan  pengeluaran  daerah;  (b)  Hasil  Retribusi  Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan jasa atau karena jasa  yang  diberikan  oleh  hak  langsung  maupun  hak  tidak  langsung;  (c)  Hasil Perusahaan  Milik  Daerah,  merupakan  hasil  pengolaan  daerah  yang  dipisahkan, Hasil  Perusahaan  Milik  Daerah  didefinisikan  sebagai  suatu  badan  usaha  yang dibentuk pemerintah daerah untuk menumbuh kembangkan perekonomian daerah guna menambah penghasilan daerah; serta (d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah, sumber pendapatan daerah ini tidak termasuk sumber pendapatan murni daerah atau pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah.
Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan.
Menurut  Suandy  (2017:  59)  mendefinisikan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah “Pajak  yang  bersifat  kebendaan  dan  besarnya  pajak  terutang  ditentukan  oleh keadaan  objek  yaitu  bumi  atau  tanah  dan  atau  bangunan,  keadaan  subjek  (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak”. Menurut Mardiasmo (2016: 381) mendefinisikan Pajak Bumi dan Bangunan “Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh  bumi  yang  ada  dibawahnya,  permukaan  bumi  meliputi  tanah  dan  perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, dan perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia,  sedangkan  bangunan  adalah  konstruksi  teknik  yang  ditanam  atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan”. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pungutan pajak yang dikenakan  terhadap  bumi  yang  meliputi  tanah  atau  bangunan  dimana  besarnya pajak  tidak  ditentukan  dari  keadaan  subjek  (siapa  yang  membayar),  melainkan ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan bangunan.
Selanjutnya,  terkait  dengan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan Perkotaan. Pasal 1 Ayat 37 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan  atau  dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau  badan,  kecuali  kawasan  yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2)
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa PBB P-2 merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh Kabupaten atau Kota. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan  daerah  semakin  besar  untuk  membiayai  kebutuhan  pengeluarannya karena  daerah  dapat  dengan  mudah  menyesuaikan  pendapatan  sejalan  dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) adalah pajak kebendaan atas bumi dan bangunan dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan (Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009), yang secara nyata: 1) Mempunyai suatu  hak  atas  bumi  dan  atau  memperoleh  manfaat  atas  bumi.  2)  Memiliki,

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Apabila seseorang atau suatu  badan  telah  memenuhi  syarat  menjadi  subjek  pajak  sesuai  kriteria  diatas, maka  subjek  tersebut  berkewajiban  membayar  PBB  terutang  dan  menjadi  wajib pajak bumi dan bangunan dengan kata lain wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan  kewajiban  membayar  pajak.  3)  Objek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah  Bumi  dan  atau  Bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai,  dan  atau  dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
Menurut  Mardiasmo  (2016:  407)  objek  pajak  yang  tidak  dikenakan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan  adalah:  1)  Digunakan  oleh Pemerintah  dan  Daerah  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan.  2)  Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan Nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan  itu.  4)  Merupakan  hutan  lindung,  hutan  suaka  alam,  hutan  wisata, taman nasional,  tanah  pengembalaan  yang  dikuasai  oleh  desa,  dan  tanah  Negara  yang belum dibebani suatu hak. 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 6) Digunakan oleh badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dasar  Perhitungan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan meliputi:  1)  Dasar  Pengenaan  Pajak  Dasar  pengenaan  besarnya  pajak  terutang ditentukan sepenuhnya oleh kondisi objek pajak yang tercermin dalam Nilai Jual Objek Pajak. Penetapan NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah. 2) Nilai Jual Objek Tidak  Kena  Pajak  (NJOPTKP).  3)  Tarif  Pajak  Dalam  Pasal  5  Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1985 menyebutkan bahwa tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Tarif Pajak Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan  ditetapkan  dalam  Pasal  80  ayat  1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana  tarif  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  0,3%  (nol  koma  tiga  persen).  Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
Pada  awalnya  PBB-P2  merupakan  pajak  yang  proses  administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah  dengan  proporsi  tertentu.    Berdasarkan Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi  Hasil  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan Bagian Daerah, manfaat yang bisa diperoleh dari peralihan PBB-P2 dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah untuk pemerintah kabupaten/kota sendiri adalah dana Bagi Hasil PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian 16,2 % (enam belas dua persepuluh persen) untuk Provinsi yang bersangkutan, 64,8 % (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk kabupaten / kota yang bersangkutan, 9  %  (Sembilan  persen)  untuk  biaya  pemungutan.  (Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 03/PMK.07/2007)
Setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 maka pengelolaan PBB-P2  dialihkan  menjadi  pajak  daerah.  Untuk  meningkatkan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah,  khususnya  dari  penerimaan  PBB,  maka  paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 harus dilakukan

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
oleh  pemerintah  daerah,  sedangkan  PBB  sektor  perkebunan,  perhutanan,  dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat. Berdasarkan Pasal 180 angka 5 UU 28/2009,  masa  transisi  pengalihan  PBB-P2  menjadi  pajak  daerah  adalah  sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013.
Kewenangan  yang  diberikan  tercantum  dalam  Pasal  80  Undang-Undang tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (PDRD)  dimana  masing-masing Kabupaten/Kota  dapat  menentukan  tarif  PBB-P2  nya  sendiri  dengan  ketentuan paling  tinggi  sebesar  0,3%  dari  sebelumnya  hanya  dipatok  pada  tarif  efektif (tunggal)  sebesar  0,1%  atau  0,2%.  Artinya,  secara  legal,  ada  ruang  bagi Kabupaten/Kota untuk menaikkan tarif PBB-P2 di wilayahnya. Namun, kebijakan tarif yang diambil oleh suatu Kabupaten/Kota juga hendaknya mempertimbangkan kondisi  ekonomi  masyarakat  di  wilayahnya  agar  tidak  menimbulkan  gejolak  di kemudian hari (Dirjen Perimbangan Keuangan 2014).
Selanjutnya,  Peraturan  Bupati  Pamekasan  Nomor  45  tahun  2013  mengatur secara  jelas  tentang  tata  cara  pemungutan  PBB,  dalam  Pasal  3  disebutkan  untuk melaksanakan  tata  cara  pemungutan,  setiap  kecamatan  sekurang  -  kurangnya melaksanakan fungsi: pelayanan, pengolahan data dan informasi serta pembukuan dan pelaporan. Peranan untuk memungut pajak bumi dan bangunan yang diserahkan oleh kecamatan  kepada  desa  kemudian  diurus  oleh  Kepala  Desa  yang  merupakan pemimpin dari pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh aparat Desa atau perangkat desa (Pamong).  Perangkat desa terdiri dari unsur- unsur yang masing-masing bertugas sebagai berikut unsur staf memberikan pelayanan administrasi, unsur pelaksana merupakan pelaksana teknis lapangan, unsur wilayah membantu Kepala Desa di wilayah bagian desa yang disebut Kepala Dusun. Dengan adanya  aparat  desa  yang  membantu  Kepala  Desa  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai pemimpin desa diharapkan dapat tercapainya tujuan organisasi, dalam hal ini adalah  organisasi  desa.  Kedua  peraturan  diatas  merupakan  landasan  yuridis  untuk memenuhi salah satu sumber pendapatan daerah dalam membantu pemerintah daerah meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki infrastruktur yang ada di daerah. Dengan aturan tentang PBB itu, dapat membantu memperkecil ketimpangan sosial karena  setiap  warga  negara  harus  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  melalui  peraturan  daerah.  Dengan  membayar  PBB, masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam membangun daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, PBB merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik atau pengelola properti, dan merupakan hal yang penting dalam pembangunan daerah.
Berdasarkan data selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Pamekasan  (2021)  diketahui bahwa sumber APBD dari  pendapatan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  (PBB-P2).  Pada  Desember  tahun  2016  target  adalah  sebesar Rp.61,500,000,000.00,  sedangkan  realisasi  Rp.30,260,237,175.00  nilainya mengalami  penurunan  belum  memenuhi  target  dengan  kontrisbusinya  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Sangat  Baik  dan  tingkat  pertumbuhan  Sangat Berhasil.  Pada  Desember  tahun  2017  target  adalah  Rp.66,000,000,000.00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 28,073,693,064.00 dengan kontribusinya terhadap PAD Sangat Baik dan tingkat pertumbuhan Sangat Berhasil.  Pada Desember tahun 2018  target  sebesar  Rp.  73,200,000,000.00  sedangkan  realisasi  sebesar

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
Rp.27,549,776,516.00.  dengan  kontribusinya  terhadap  PAD  Sangat  Baik  dan tingkat  pertumbuhan  Sangat  Berhasil.  Pada  Desember  2019  target  sebesar Rp.76,432,500,000.00. sedangkan realisasi sebesar Rp.30,510,478,563.00. dengan kontribusinya terhadap PAD Sangat Baik dan tingkat pertumbuhan Sangat Berhasil. Pada  Desember  tahun  2020  target  sebesar  Rp.  71,500,000,000.00  sedangkan realisasi  sebesar  Rp.  30,706,595,094.00  dengan  kontribusinya  terhadap  PAD Sangat Baik dan tingkat pertumbuhan Sangat Berhasil. Dalam konteks pemungutan pajak  tersebut,  di  Daerah  juga  terdapat  pelimpahan  sebagian  wewenang  kepada kecamatan. Peran untuk memungut pajak bumi dan bangunan tidak dijalankan oleh pegawai kecamatan tetapi diserahkan kepada desa. Kecamatan hanya menetapkan target  untuk  dicapai  oleh  sebuah  desa.  Penetapan  target  yang  dilakukan  oleh Kecamatan dengan menghitung jumlah keseluruhan dari nilai uang pajak yang ada di sebuah desa.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penelitian  ini  membahas  tentang  “Analisis Pendapatan  Asli  Daerah  Melalui  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dalam Meninjau  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pamekasan”  yang  telah  berjalan  selama  8 (delapan)  tahun  terhitung  sejak  adanya  peralihan  PBB-P2  dari  Pusat  ke  Daerah. Adapun  penelitian  terdahulu  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  (1). Ratuela,  Nangoi,  &  Sabijono,  (2015)  melakukan  penelitian  tentang  Evaluasi Pelaksanaan  Pemungutan  dan  Prosedur  Pencatatan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah di Kota Bitung . Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  daerah  telah  diberikan kewenangan  untuk  memungut  pajak.  Salah  satu  jenis  pajak  baru  yang  dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  dan  mengetahui pelaksanaan  PBB-P2  sebagai  pajak  daerah  di  Kota  Bitung  khususnya  mengenai penerapan pemungutan dan juga untuk mengetahui prosedur pencatatan PBB-P2 di Pemerintah  Kota  Bitung.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  bahwa pelaksanaan  pemungutan  PBB-P2  di  Kota  Bitung  secara  keseluruhan  sudah berjalan  dengan  cukup  baik  dan  sudah  mengikuti  prosedur  yang  ada  meskipun masih  terdapat  kekurangan  dan  hambatan  dalam  pelaksanaan  pemungutan mengingat  ini  merupakan  tahun  pertama  dalam  pelaksanaannya.  Prosedur pencatatan akuntansi PBB-P2 di Dispenda kota Bitung masih terdapat pencatatan yang belum sesuai. (2) Napitupulu & Budiarso (2015) melakukan penelitian dengan judul Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah  dan  Implikasinya  terhadap  pencatatan  akuntansi  pada  pemerintah  Kota Manado.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis penerapan  pemungutan  PBB-P2  dan  Implikasinya  terhadap  pencatatan  akuntansi pada  pemerintah  Kota  Manado.  Metode  yang  digunakan  adalah  Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemungutan PBB-P2 di Dispenda Kota Manado, secara umum berjalan dengan baik meski masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan karena ini merupakan tahun  pertama  dalam  pelaksanaannya.  Implikasi  pencatatan  akuntansi  PBB-P2 masih terdapat pencatatan yang belum sesuai. (3) Harefa (2016) dalam penelitian Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 Oleh Pemerintah Kota  Makassar.  Hasil  penelitian  menunjukkan Pengalihan  pemungutan  PBB-P2

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
dilaksanakan  oleh  Dispenda  Kota  Makasar  dengan membentuk  lembaga  khusus yang berbentuk UPT. Efektivitas pemungutan PBB-P2 yang telah di lakukan oleh Dispenda  Kota  Makasar  menunjukkan  kriteria  sangat  efektif,  namun demikian proporsi  dari  sisi  penerimaan  masih  rendah. (4) Kurniawan,  Dwiratnadi,  & Dwirandra  (2017)  Realitas  Pengelolaan  Piutang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  Di  Kabupaten  X  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengungkap  realitas  pengelolaan  piutang  PBB-P2  ditinjau dari  penatausahaan, penagihan,  dan  penghapusan  piutang.  Eksplorasi  pemahaman  informan menggunakan  fenomenologi  sebagai  metodologi,  dengan  paradigma  interpretif sebagai pijakan  penelitian.  Temuan  penelitian  bahwa  penatausahaan  piutang terkendala  oleh validasi  dan  pemutakhiran  data,  manajemen  SDM,  sarana  dan prasarana, penguasaan teknologi, dan kurangnya pemahaman akuntansi. Penagihan piutang PBB-P2 dengan sistem jemput bola, memperluas akses pembayaran,  dan menerbitkan surat panggilan bagi penunggak pajak. Penghapusan piutang PBB-P2 dilaksanakan  hanya  sebatas  penyisihan piutang,  namun  informan  memiliki kesadaran bahwa piutang yang telah melewati jangka waktu penagihan seharusnya dihapus.
Keterkaitan  antara  penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  yang  akan dilakukan yaitu terletak pada (1) Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menurut Ratuela, Nangoi, & Sabijono, 2015. (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  (PBB-P2)  sebagai  pajak  daerah  dan  Implikasinya  terhadap  pencatatan akuntansi  pada  pemerintah  menurut  Napitupulu  &  Budiarso,  2015.  (3)  Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 Oleh Pemerintah menurut Harefa.  2016.  (4)  Realitas  Pengelolaan  Piutang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  menurut  Kurniawan,  Dwiratnadi,  &  Dwirandra.  2017. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dalam  Meninjau  Peraturan  Daerah Kabupaten  Pamekasan  dengan  indikator  yang  berbeda  juga  dari  penelitian sebelumnya  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  melalui fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan fakta.
Adapun urgensi pentingnya pembentukan Perda tersebut pertama, dari aspek peraturan  peraturan  perundang-undangan,  yakni  penyederhanaan  regulasi  atau simplifikasi  regulasi  di  daerah.  Kedua,  menjaga  aspek  sustainable  pendapatan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, paradigma baru pemungutan yang menganut sistem tertutup jenis dan objek yang diatur oleh pemerintah daerah. Keempat,  penyederhaan jenis  dan  objek, lebih  khusus  terkait  dengan  pajak  bumi dan bangunan.

## METODOLOGI
Adapun  rancangan  dalam  penelitian  ini  terlihat  dalam  gambar  dibawah berikut ini:

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02

## Gambar 1. Rancangan Penelitian
Dimana rancangan penelitian ini berangkat dari pajak daerah dan pajak bumi dan  bangunan  (P2).  Dari  keduanya  dapat  dianalisis  kontribusinya  terhadap pendapatan asli daerah. Hasil analisis yang diperoleh dipergunaka untuk meninjau akan  peraturan  daerah  yang  berkaitan  dengan  pajak  daerah  dan  pajak  bumi  dan bangunan (P2) demi menggerakkan perekonomian daerah lebih baik kedepannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini melihat kontribusi dari pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan yang berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Adapun objek dalam penelitian ini  merupakan  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Pendapatan  Daerah  (BPKPD) Kabupaten  Pamekasan  dengan  menganalisis  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) terhitung selama tahun 2016 hingga 2020.
Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah dengan rumusan kontribusi sebagai berikut : (Budiyuwono, 1995: 160)
Pn = Qx Qy x 100 %
Keterangan :
Pn : Kontribusi penerimaan Komponen PAD terhadap APBD (Rupiah)
QY : Jumlah Komponen penerimaan PAD (Rupiah)
QX : Jumlah penerimaan APBD (Rupiah)
n : Tahun (periode) tertentu
Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan adalah dengan rumusan pertumbuhan sebagai berikut : (Halim dalam Polii, (2015: 160)
Pajak Bumi dan Bangunan (P2) Pajak Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Peraturan Daerah (PERDA)
Analisis
Evaluasi
Xt - X (t-1) GX = x 100% X(t-1)

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
Sumber: Abdul Halim, dalam Polii 2015
Keterangan : Gx = Laju pertumbuhan PBB-P2 pertahun Xt = Realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun t X(t-1) = Realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun sebelumnya

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Data perkembangan target dan realisasi pajak daerah mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan perhitungan realisasi memberikan gambaran masih belum tercapai target yang diharapkan seperti pada tabel. 3.1.
Tabel  3.1 :  Data  Realisasi  Pajak  Daerah Kabupaten  Pamekasan  Tahun  2016 sampai Tahun 2020
No. TAHUN TARGET PAJAK DAERAH (Rp) REALISASI PAJAK DAERAH (Rp) 1. 2016 238,671,848,652.00 154,014,260,544.00 2. 2017 255,399,503,152.00 197,703,284,197.00 3. 2018 355,074,247,110.00 209,159,709,102.00 4. 2019 379,018,922,460.00 253,611,756,882.80 5. 2020 407,507,031,520.00 223,164,131,714.00
Sumber : BPKPD Kabupaten Pamekasan (2022) 0,00 50.000.000.000,00 100.000.000.000,00 150.000.000.000,00 200.000.000.000,00 250.000.000.000,00 300.000.000.000,00 350.000.000.000,00 400.000.000.000,00 450.000.000.000,00 2016 2017 2018 2019
2020

## Grafik Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 sampai Tahun 2020
Target Realisasi

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
Tabel 3.2 : Data Kontribusi dan Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten   Pamekasan Tahun 2016 sampai Tahun 2020
NO TAHUN Kontribusi Pajak Daerah Kreteria Tingkat Petumbuhan Pajak Daerah Kreteria 1. 2016 1197.01 Sangat Baik 0 Tidak Berhasil 2. 2017 1193.92 Sangat Baik 0 Tidak Berhasil 3. 2018 630.08 Sangat Baik -48 Sangat TidakBerhasil 4. 2019 743.50 Sangat Baik -9 Sangat Tidak Berhasil 5. 2020 747.17 Sangat Baik 4 Tidak Berhasil Sumber : BPKPD Kabupaten Pamekasan (2022)
Data perkembangan target dan realisasi pajak bumi dan bangunan mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan perhitungan realisasi memberikan gambaran masih belum tercapai target yang diharapkan seperti pada tabel.3.3.
Tabel  3.3:  Data  Realisasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (P2)  Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 sampai Tahun 2020
No.
TAHUN
TARGET REALISASI -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2016 2017 2018 2019
2020

## Grafik Kontribusi dan Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 sampai Tahun 2020
Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
PAJAK BUMI DAN BANGUNANAN (P2) (Rp) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (P2) (Rp) 1. 2016 61,500,000,000.00 30,260,237,175.00 2. 2017 66,000,000,000.00 28,073,693,064.00 3. 2018 73,200,000,000.00 27,549,776,516.00 4. 2019 76,432,500,000.00 30,510,478,563.00 5. 2020 71,500,000,000.00 30,706,595,094.00 Sumber : BPKPD Kabupaten Pamekasan (2022)
Data perkembangan target dan realisasi pajak bumi dan bangunan mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan perhitungan realisasi memberikan gambaran masih belum tercapai target yang diharapkan seperti pada tabel. 3.4.
Tabel  3.4  :  Data  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 sampai Tahun 2020 NO TAHUN TARGET PENDAPATAN ASLI DERAH (PAD) REALISASI PENDAPATAN ASLI DERAH (PAD) 1. 2016 240,383,303,652.00 154,085,346,688.00 2. 2017 441,970,455,636.00 198,637,628,500.00 3. 2018 530,025,351,732.00 424,760,584,840.74 4. 2019 527,480,546,988.00 414,663,133,561.91 5. 2020 565,568,656,048.00 357,529,955,295.41 Sumber : BPKPD Kabupaten Pamekasan (2022)
0,00 10.000.000.000,00 20.000.000.000,00 30.000.000.000,00 40.000.000.000,00 50.000.000.000,00 60.000.000.000,00 70.000.000.000,00 80.000.000.000,00 90.000.000.000,00 2016 2017 2018 2019
2020
Grafik Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (P2) Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 sampai Tahun 2020
Target Realisasi

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
Data kontribusi dan tingkat pertumbuhan mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan  perhitungan  kontribusi  dan  pertumbuhan  memberikan  gambaran sangat  baik  dan  sangat  berhasil  sesuai  dengan  yang  diharapkan  seperti  pada tabel.3.5.
Tabel  3.5:  Data  Kontribusi  dan  Tingkat  Pertumbuhan  PBB  (P2)  Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten    Pamekasan Tahun 2016 sampai Tahun 2020
NO TAHUN Kontribusi PBB (P2) Kreteria Tingkat Petumbuhan PBB (P2) Kreteria 1. 2016 181.78  Sangat Baik 298 Sangat Berhasil 2. 2017 128.86  Sangat Baik 350 Sangat Berhasil 3. 2018 56.96  Sangat Baik 340 Sangat Berhasil 4. 2019 62.39  Sangat Baik 384 Sangat Berhasil 5. 2020 77.04  Sangat Baik 352 Sangat Berhasil
Sumber : BPKPD Kabupaten Pamekasan (2022) 0,00 100.000.000.000,00 200.000.000.000,00 300.000.000.000,00 400.000.000.000,00 500.000.000.000,00 600.000.000.000,00 2016 2017 2018 2019
2020

## Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 sampai Tahun 2020
Target Realisasi

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02

## Pembahasan
Dari  hasil  analisis  data  perihal  kontribusi  pajak  daerah  dan  pajak  bumi  dan bangunan  (P2)  terhadap  pendapatan  asli  daerah  diatas,  maka  penulis  dapat melakukan  sebuah  pembahasan  sebagai  berikut:  Tahun  2016  sumbangan  atau kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  sebesar 1197.01 %, sedangkan pajak bumi dan bangunan sebesar 181.78 %. Tahun 2017  sumbangan atau nilai kontribusi pajak daerah 1193.92 % belum melebihi target yang ditentukan dengan  tingkat  pertumbuhan 0 %,  sedangkan  pajak  bumi  dan  bangunan  sebesar
128.86 % belum terjadi kenaikan melebihi target yang ditentukan dengan tingkat pertumbuhan 350 %.  Tahun  2018  sumbangan  nilai  kontribusi  pajak  daerah 630.08 %  masih  belum  terjadi  kenaikan  melebihi  target  yang  ditentukan  dengan tingkat pertumbuhan -48 %, sedangkan pajak bumi dan bangunan sebesar 56.96 % masih  belum  terjadi  kenaikan  melebihi  target  yang  ditentukan  dengan  tingkat pertumbuhan 340 %.  Tahun  2019  sumbangan  atau  nilai  kontribusi  pajak  daerah 743.50 % belum terjadi kenaikan melebihi target yang ditentukan dengan tingkat pertumbuhan -9 %. sedangkan pajak bumi dan bangunan sebesar 62.39 % masih belum  terjadi  kenaikan  melebihi  target  yang  ditentukan  dengan  tingkat pertumbuhan 384 %  Tahun  2020  sumbangan  atau  nilai  kontribusi  pajak  daerah 747.17 % belum terjadi kenaikan melebihi target yang ditentukan dengan tingkat pertumbuhan 4 %,  sedangkan  pajak  bumi  dan  bangunan  sebesar 77.04 %  belum mengalami  kenaikan  dari  target  yang  ditentukan  dengan  tingkat  pertumbuhan 352 %. Dari data diatas, target dari pajak daerah ataupun pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak memenuhi target yang diharapkan mulai dari tahun 2016 sampai 2020 disebabkan jumlah atau besaran ketetapan, kemampuan membayar, informasi batas waktu  dan  kepatuhan  kolektor  dalam  menyetorkan  pembayaran.  Pihaknya mensinyalir bahwa bahwa pihak kolektor pajak baik kolektornya langsung maupun pihak  kelurahan  menahan  setoran  sampai  mendekati  jatuh  tempo  sebagai  upaya melakukan penagihan dan kajian untuk dapat diusulkan kepada Bupati Kabupaten
0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 2016 2017 2018
2019 2020

## Grafik Kontribusi dan Tingkat Pertumbuhan PBB (P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Pamekasan Tahun 2016 sampai Tahun 2020
Kontribusi Tingkat Pertumbuhan PBB (P2)

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
Pamekasan,  dengan  memperpanjang  masa  pembayaran  atau  pembebasan  denda bersyarat pada PBB-P2 hingga waktu yang tidak ditentukan.
Salah  satu  faktor  tidak  terpenuhinya  target  PBB  disebabkan  oleh  kepatuhan kolektor dalam menyetorkan pembayaran yang bisa diakibatkan karena rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, faktor kesibukan masyarakat sehingga masyarakat lupa untuk membayar pajak (Handayani & Santoso, 2013), serta rendahnya tingkat pendapatan  masyarakat  (Chalid,  2021).  Tingkat  keterpenuhan  target  PBB  juga disebabkan oleh pihak kolektor sendiri, seperti yang terjadi di Kecamatan Cibatu, rendahnya  kinerja  kolektor  PBB  yang  disebabkan  oleh  tidak  adanya tupoksi  dan standar  operasional  dalam  melaksanakan  tugas  serta  kurangnya  sikap  kooperatif menyebabkan turunnya perolehan PBB di wilayah tersebut (Sedarmayanti, 2013). Untuk lebih jelasnya tentang nilai kontribusi dan pertumbuhan yang dialami oleh pajak daerah serta retribusi daerah, maka dapat digambarkan pada tabel 15 dibawah ini dan grafik sebagai berikut :
Tabel 15 Nilai Pertumbuhan Kontribusi Pajak Daerah dan PBB (P2) Tahun 2016-2020 Tahun Nilai Pertumbuhan Pajak Daerah Nilai Pertumbuhan PBB (P2) 2016 0 % 298 % 2017 0 % 350 % 2018 -48 % 380 % 2019 -9  % 384 % 2020 4 % 352 % Sumber: BKD Pamekasan, Data Diolah (2018)
Gambar 12.
Perkembangan Nilai Kontribusi Pajak Daerah dan PBB (P2) serta
Pertumbuhan terhadap PAD Tahun 2016-2020 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2016 2017 2018 2019 2020

## Kontribusi Terhadap PAD
Pajak Daerah PBB PAD

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02

## SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN Simpulan
Adapun  simpulan  dalam  penelitian  ini  sebagai  berikut:  Berdasarkan  nilai kontribusi pajak daerah Kabupaten Pamekasan 2016 sebesar 1197.01 %, kontribusi pajak  bumi  dan  bangunan  sebesar 181.78 %.  Berdasarkan  nilai  kontribusi  pajak daerah Kabupaten Pamekasan 2017 sebesar 181.78 %, kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar 128.86 %. Berdasarkan nilai kontribusi pajak daerah Kabupaten Pamekasan 2018 sebesar 630.08 %, kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar 56.96 %. Berdasarkan nilai kontribusi pajak daerah Kabupaten Pamekasan 2019 sebesar 743.50 %,  kontribusi  pajak  bumi  dan  bangunan    sebesar 62.39 %. Berdasarkan  nilai  kontribusi  pajak  daerah  Kabupaten  Pamekasan  2020  sebesar 747.17 %, kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar 77.04 %.

## Implikasi
Hasil  penelitian  ini  memberikan  gambaran  bahwa  pajak  daerah  dan  pajak bumi  dan  bangunan  memberikan  kontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Oleh  karena  itu  diperlukan  peranan  pajak  daerah  dan  PBB  (P2)  dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diwujudkan dalam peraturan daerah.  Petugas  pemungutan  pajak  daerah  memberikan  pelayanan  dengan meningkatkan  sarana  pembayaran  pajak  daerah  agar  potensi  penerimaan  pajak daerah  meningkat.  Bagian  pendapatan  menjalin  hubungan  yang  baik  dengan petugas pemungutan agar dapat melakukan pengawasan dalam pemungutan pajak daerah untuk menghindari terjadinya kecurangan saat pemungutan.

## Saran
Dari  hasil  kesimpulan  diatas,  maka  penulis  dapat  memberikan  beberapa saran.  Pemerintah  diharapkan  bisa  mempertahankan  dan  lebih  meningkatkan sumbangan atau nilai kontribusi pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan dengan cara  memperhatikan  capaian  target  yang  diharapkan  sesuai  dengan  realita  objek pemungutan pajak. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Badan Pengelolaan Keuangan  dan  Pendapatan  Daerah  (BPKPD)  Kabupaten  Pamekasan  perlu melakukan hal-hal seperti melakukan efisiensi dengan cara memberikan sosialisasi, memberikan  insentif  pajak  dan  memberikan reward dan punishment .  Selain  itu pemerintah  bisa  menggali  potensi  objek  pungutan  daerah  baru  dengan  cara melakukan  studi  banding  ke  daerah  lain  untuk  mendapatkan  informasi  dan pengalaman  berbagai  macam  jenis-jenis  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang perlu  dikembangkan.  Pemerintah  Kabupaten  Pamekasan  juga  bisa  melakukan peninjauan  kembali  tentang  ketentuan  daerah  berupa  peraturan  daerah  (PERDA) yang berhubungan dengan besarnya tarif pajak daerah, meningkatkan kompetensi petugas  pajak  untuk  memungut  pajak  daerah,  melakukan  penyederhaan  proses administrasi  Pajak  Daerah,  pelayanan  prima  kepada  para  wajib  pajak, memberlakukan  kebijakan  pajak  yang  memihak  kepada  kepentingan masyarakat. pengembangan usaha diperlukan dalam mengerakkan perekonomian daerah yang berdampak kepada peningkatan pendapatan asli daerah dimasa yang akan datang.

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02

## DAFTAR PUSTAKA
Budiyuwono,  N.  (1995). Pengantar  Statistik  Ekonomi  dan  Perusahaan . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Chalid, F. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Tutur Tahun 2017-2020. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP) , 10 (1), 33–39. https://doi.org/10.33366/jisip.v10i1.2257
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021, August 26). Apa saja sumber- sumber  Pendapatan  Daerah?  Retrieved  August  26,  2021,  from http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber- pendapatan-daerah
Halim,  A.  (2004). Akuntansi  Sektor  Publik  dan  Akuntansi  Keuangan  Daerah . Yogyakarta: YKPN.
Handayani,  W.  T.,  &  Santoso,  S.  (2013).  Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta. JUPE UNS , 2 (3), 224–237.
Harefa, M. (2016). Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB- P2 oleh Pemerintah Kota Makassar. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 7 (1), 67–82. https://doi.org/10.22212/jekp.v7i1.414
Kurniawan,  M.  A.,  Dwiratnadi,  M.,  &  Dwirandra,  A.  a.  N.  B.  (2017).  Realitas Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten X. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 6 (10), 3579–3606. https://doi.org/10.24843/EEB.2017.v06.i10.p06
Mardiasmo.  (2002). Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Yogyakarta:
Andi.
Mulyadi. (2001). Sistem Akuntansi . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Napitupulu, L. S., & Budiarso, N. (2015). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  (PBB-P2)  Sebagai  Pajak  Daerah  dan  Implikasinya  Terhadap Pencatatan Akuntansi pada Pemerintah Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan  Akuntansi , 3 (1),  463–472. https://doi.org/10.35794/emba.v3i1.7157
Nurcholis,  H.  (2012). Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah . Jakarta: Grasindo.
Ratuela,  G.  J.,  Nangoi,  G.  B.,  &  Sabijono,  H.  (2015).  Evaluasi  Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan  Perkotaan  (PBB-P2)  sebagai  Pajak  Daerah  di  Kota  Bitung. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 15 (5), 34–45.

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No.02
Republik Indonesia. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 .
Sedarmayanti, S. (2013). Kinerja Petugas Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cibatu  Kabupaten  Purwakarta. Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media Pengembangan  Ilmu  Dan  Praktek  Administrasi , 10 (3),  414–427. https://doi.org/10.31113/jia.v10i3.19