## P A L A P A

## Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan
Jurnal Palapa is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
p-ISSN : 2338-2325 e-ISSN : 2540-9697
Terindeks  :  DOAJ,  EBSCO, SINTA  4,  Dimensions,  MIAR, Garuda, Google Scholar, etc
https://doi.org/10.36088/palapa.v11i1.3156
ANALISA MANAJEMEN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  PADA MASA COVID-19 DI KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK  BARAT
L. Bagus Prihatin Wicaksananta 1 , Bq. Ratna Mulhimah 2 , H. Ahmad Amir Aziz 3 UIN Mataram
210404011.mhs@uinmataram.ac.id ; bq.ratnamulhimah@uinmataram.ac.id

## Abstract
The social and economic impacts caused by the Covid-19 pandemic are in fact very influential on the level of social welfare, including causing many people to lose their jobs so that it has the potential to increase the number of poor people. When the economy is weakening due to Covid-19, the only thing that can be expected is financial stimulus, which is government policy. The Village Fund Direct Cash Assistance Program (BLT-DD) is very helpful in encouraging public consumption. The aim of the study was to find out how far the Village Fund Direct Cash Assistance is managed and the impact of BLT-DD management on Community Welfare in Gerung District, West Lombok Regency. The type of research used is field research which is a research mechanism using area exploration which produces descriptive information, in written form or information by people by looking at the observed research. This research was conducted by collecting data in the form of observation data, questionnaires, interviews and  documentation.  The  research  locations were  taken  by  researchers in  three  villages namely:  (a). Tempos Village;  (b).  Kebon  Ayu Village;  (c).  Suka  Makmur Village.  The results  of this  study indicate that First, Direct Cash Assistance to Village Funds in terms of Identification of Beneficiary Groups is still weak, this is evidenced by the discrepancy in the distribution of Village Fund BLT at least 40% of Village Funds so that the number of KPM social assistance is reduced than it should be; Second. Management of Village Fund BLT distribution to poor families in villages in the form of targeting accuracy, there are still duplication of KPM recipients of Village Fund BLT who also receive other social assistance such as PKH and BPNT; Third, there are problems with receiving multiple NIK Village Fund BLT or invalid NIK; Fourth, there are reports from the public regarding the management of the BLT Dana Desa in 2021 in which the KPM is rotated to receive non-permanent social assistance for a year. For now, the distribution of Village Fund Direct Cash Assistance in the three villages has been running until the fourth quarter, namely January to December 2022; Fifth, the positive impact of the Village Fund Direct Cash Assistance program can help the community's economy, including increasing the purchasing power of people affected by Covid-19.
Keywords : Sharia Management; Village Fund Direct Cash Assistance; Public welfare; Covid-19
Abstrak: Dampak  sosial  dan  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh  pandemi  Covid-19  pada kenyataannya  sangat  berpengaruh  pada  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  diantaranya menyebabkan  banyak  orang  kehilangan  pekerjaan  sehingga  berpotensi  meningkatkan  jumlah masyarakat  miskin.  Ketika  perekonomian  melemah  akibat  Covid-19,  satu-satunya  yang  bisa diharapkan memang stimulus keuangan yang merupakan kebijakan pemerintah. Program Bantuan Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD)  ini  sangat  membantu  untuk  mendorong  konsumsi masyarakat.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pengelolaan  Bantuan Langsung  Tunai  Dana  Desa  dan  Dampak  pengelolaan  BLT-DD  terhadap  Kesejahteraan Masyarakat  di  Kecamatan  Gerung  Kabupaten Lombok  Barat.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah penelitian lapangan merupakan mekanisme penelitian menggunakan penjelajahan wilayah yang menghasilkan informasi deskriptif, dalam bentuk tertulis atau informasi oleh orang-orang dengan melihat penelitian yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data berupa data observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian yang diambil peneliti di tiga desa yakni : (a). Desa Tempos;  (b). Desa Kebon Ayu; (c). Desa Suka Makmur. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa Pertama, Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  dalam  hal  Identifikasi Kelompok Penerima Manfaat masih lemah ini terbukti dengan ketidak sesuaian penyaluran BLT Dana Desa minimal 40% dari Dana Desa sehingga jumlah KPM bantuan sosial berkurang dari seharusnya; Kedua .  Pengelolaan  Penyaluran  BLT  Dana  Desa  kepada  keluarga  miskin  di  desa berupa  ketepatan  sasaran masih  terdapat  duplikasi  KPM  penerima BLT Dana  Desa  yang  juga menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH dan BPNT; Ketiga ,Terdapat permasalahan penerima BLT Dana Desa NIK ganda atau NIK invalid; Keempat, Terdapat laporan dari masyarakat atas pengeolaan BLT Dana Desa tahun 2021 yang mana KPM digilir mendapat bantuan sosial tidak tetap selama setahun. Untuk saat ini Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di tiga desa tersebut telah  berjalan sampai dengan triwulan ke IV yakni Bulan Januari hingga Desember 2022; Kelima, Dampak  yang  positif    adanya  program  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  ini  bisa membantu perekonomian masyarakat  antara lain berupa peningkatan daya beli masyarakat yang terkena terdampak dari Covid-19.
Kata Kunci: Manajemen Syariah; Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; Kesejahteraan Masyarakat; Covid- 19

## PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 menciptakan tantangan sosial dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Indonesia Dampak pandemi selama  dua tahun terakhir  begitu besar sehingga semua kegiatan usaha masyarakat hampir tidak bisa beroperasi. Situasi tersebut juga berdampak  pada  warga  desa  yang  kesulitan    memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  karena kehilangan pekerjaan atau menjadi korban PHK  (Iswanto, 2021). Covid-19 telah menjadi kendala bagi semua masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan  oleh  pandemi  Covid-19  pada  kenyataannya  sangat  berpengaruh  pada  tingkat kesejahteraan  masyarakat  Indonesia,  pembatasan  perjalanan  telah  membantu  membatasi penyebaran virus dan menyelamatkan banyak nyawa, tetapi juga menciptakan krisis sosial ekonomi bagi banyak keluarga Indonesia. Ketimpangan pendapatan telah meningkat selama
pandemi ini, dengan guncangan ekonomi terkuat menghantam rumah tangga termiskin dan paling rentan (Pratiwi & Hayati, 2022)
Pada tahun 2022 pelaksanaan program ini masih berlanjut, namun dengan keadaan ekonomi  yang  sudah  mulai  membaik  walaupun  sepenuhnya  belum  stabil  (Nirmala  & Susilawati, 2022). Ketika perekonomian melemah akibat Covid-19, satu-satunya yang bisa diharapkan  memang  stimulus  keuangan  yang  merupakan  kebijakan  pemerintah.  Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini sangat membantu untuk mendorong konsumsi masyarakat. Karena sisi permintaan inilah yang paling terdampak oleh pandemi dan  ini  menekan  belanja masyarakat.  Di  Indonesia,  sistem  jaminan sosial  merupakan  hak asasi  setiap  warga  negara  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada dasarnya, pemerintah memiliki tujuan yang sangat baik dalam  menyelamatkan  ketahanan  dan  ketidakberdayaan  masyarakat  desa  melalui  bantuan langsung tunai dari Dana Desa dalam penanganan Covid-19 (Ortega, 2021).
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat  (3)  disebutkan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang b ermartabat”. Kemudian Pasal 34 ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyebutkan “Negara  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan  memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kema nusiaan”. Oleh karena itu,  dalam  rangka  menyelamatkan  ekonomi  dan  kelangsungan  hidup  masyarakat  sebagai akibat  dari  pandemi  Covid-19  khususnya  pada  tingkat  desa  pemerintah  telah  membuat kebijakan berupa program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Hal tersebut merupakan  bentuk  tanggungjawab  negara  untuk  melindungi  dan  memenuhi  kebutuhan ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini (Pratiwi & Hayati, 2022). Salah satu dari sekian banyak program pemerintah adalah Bantuan Langsung Tunai Dana  Desa  (BLT  Dana  Desa)  merupakan  bantuan  dari  pemerintah  yang  diadakan  untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 di desa, berupa bantuan keuangan yang berasal dari dana desa untuk keluarga miskin (Sari & Aswanda, 2022).
Adanya  perubahan  peraturan  dari  pusat  terkait  kebijakan  BLT-DD  membuat pemerintah desa dituntut untuk lebih memperhatikan dan memahami tatanan anggaran BLT desa  dalam  kondisi  pandemi  Covid-19  serta  jumlah  penerima  BLT.  (Zahra  et  al.,  2022). Dalam  rangka  optimalisasi  penggunaan    Dana  Desa    untuk  penanggulangan  kemiskinan
ekstrem  sebagai  akibat  dampak  dari  pandemic  covid-19,  oleh  pemerintah  dilakukan pengaturan minimal 40% Dana Desa untuk BLT Desa. Ketentuan 40% anggaran dari Dana Desa  untuk  Bantuan  Langsung  Tunai    merupakan  bentuk  ikhtiar  pemerintah  dalam mengantisipasi dampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19. apalagi adanya COVID-19 ini, banyak  dari  mereka  mengalami  penurunan  penghasilan  akibat  kehilangan  pekerjaannya (Agustina  &  Hendra,  2021).  Agar  situasi  mereka  tidak  kian  jatuh  secara  ekonomi,  maka pemerintah memastikan jaring pengaman sosial di mana 40% dari dana desa dapat digunakan untuk membantu masyarakat melalui skema BLT Desa, jika semua pemangku kepentingan di desa sepakat bahwa tidak boleh ada satu warga desa pun yang kesulitan ekonomi akibat pandemi covid-19, maka dengan adanya  Bantuan Langsung Tunai  Desa  jarring pengaman untuk mencegah kemiskinan ekstrem bisa tersedia dan teratasi. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Sehingga dana desa sangat sekali membantu desa dalam mewujudkan kemandirian pembangunan desa mandiri.
Ada beberapa program jaminan perlindungan sosial pada saat pandemi, salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. Calon penerima BLT- dana desa adalah masyarakat  miskin  dan  rentan  yang  belum  menerima  bantuan  dari  skema  jaminan kesejahteraan sosial lain, seperti: Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga  Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan sosial lain yang diberikan oleh pemerintah, baik yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), maupun yang tidak  terdata  (exclusion  error)  yang  memenuhi  criteria  (Firdaus  et  al.,  2021).  Allah  SWT sangat jelas memerintahkan agar kekayaan dan sumber daya disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan seperti yang tertuang dalam Al-Qur ‟ an berikut ini:
َنوُكَي  َلَ ْىَك ِليِبَّسلٱ ِنْبٱ َو ِنيِكٰـَسَمْلٱ َو  ٰىَمٰـَتَيْلٱ َو  ٰىَب ْرُقْلٱ  ىِذِل َو ِلوُس َّرلِل َو ِ َّ ِ َ فَلِل  ٰى َرُقْلٱ ِلْهَأ  ْنِم ۦِهِلوُس َر  ٰىَلَع ُ َّللَّٱ َءٓاَفَأ ٓاَّم ِباَقِعْلٱ  ُديِدَش َ َّللَّٱ َّن ِإ ۖ َ َّللَّٱ ۟اوُقَّتٱ َو ۚ ۟اوُهَتنٱ َف ُهْنَع ْمُكٰىَهَن اَم َو ُهوُذُخَف ُلوُس َّرلٱ ُمُكٰىَتاَء ٓاَم َو ۚ ْمُكنِم ِءٓاَيِنْغَ ْلْٱ َنْيَب ًۢ ةَلوُد
Artinya: “Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul -Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan  orang-orang  dalam  perjalanan,  supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (QS. Al-Hasyr:7)
Ayat di atas mengandung makna bahwa harta jangan hanya beredar dan dipergunakan di antara orang-orang kaya saja namun juga disalurkan kepada seluruh masyarakat sehingga tidak  terjadi  ketimpangan  distribusi  pendapatan.  Disaat  pandemi  seperti  ini  kalangan menengah  ke  bawah  sangat  kesulitan  untuk  memenuhi  keperluan  sehari-hari  akibat berkurang  bahkan  tidak  adanya  pendapatan  sama  sekali..  Maka  disinilah  hadirnya  peran negara  dalam  melindungi,  mensejahterakan  dan  menjamin  masyarakatnya  secara  adil  dan merata  melalui  jaring  pengaman  sosial.  Disini  peran  pemerintah  sangat  diperlukan  dan penting  guna  membantu  masyarakat  yang  terdampak  Covid-19,  subsidi  diberikan  kepada kalangan  bawah,  pengeluaran  yang  dilakukan  untuk  pemulihan  atau  treatment  terhadap situasi  ekonomi  yang  bermasalah  atau  terganggu  hingga  pulih  kembali  dan  stabil. Mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh  warga  negara  merupakan  misi  perjuangan kemerdekaan, dimana para pendiri negara ini  menegaskan bahwa negara Indonesia didirikan untuk berjuang mewujudkan kesejahteraan materil dan ruh bagi seluruh penduduknya. Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 menentukan bahwa perekonomian didasarkan atas asas kekeluargaan atau persaudaraan, dengan mengutamakan kepentingan bersama sebagai tujuan utama.
Pada  tahun  2021    melalui  Permendesa  PDTT  13/2020,  realokasi  anggaran  Dana Desa  dititik  beratkan  pada  tiga  hal  yakni  pertama  pemulihan  ekonomi  nasional  sesuai kewenangan desa, kedua mendukung program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta  ketiga  adaptasi  kebiasaan  baru  melalui  sosialisasi  pencegahan  dan  penanggulangan Covid-19 di tingkat desa. Khusus untuk BLT DD masuk pada prioritas pertama tadi. Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengambil sampel di tiga desa di Kecamatan Gerung yakni Desa Tempos, Desa Suka Makmur dan Desa Kebon Ayu. Untuk menentukan Kelompok Penerima  Manfaat  BLT  Desa  Pemerintah  Desa  Tempos,  Desa  Suka  Makmur  dan  Desa Kebon  Ayu  sudah  melakukan  musyawarah  dusun  dan  musyawarah  desa  namun  terdapat beberapa masalah yakni :
Pertama  proses  perencanaan  BLT  Dana  Desa    dalam  hal  Identifikasi    Kelompok Penerima Manfaat masih lemah ini terbukti dengan ketidak sesuaian penyaluran BLT Dana Desa minimal 40% dari Dana Desa sehingga jumlah KPM bantuan sosial berkurang dari seharusnya, kedua Tata Kelola Penyaluran BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di desa berupa ketepatan sasaran masih terdapat duplikasi KPM penerima BLT Dana Desa yang juga menerima  bantuan  sosial  lainnya  seperti  PKH  dan  BPNT,  ketiga  terdapat  permasalahan penerima BLT Dana Desa NIK ganda atau NIK invalid, dan keempat terdapat laporan dari masyarakat atas pengeolaan BLT Dana Desa tahun 2021 yang mana KPM digilir mendapat
bantuan sosial tidak tetap selama setahun. Atas permasalahan tersebut tentunya tidak sesuai dengan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang  Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 pada pasal 5 ayat (4) yang mewajibkan alokasi BLT Dana Desa minimal 40 % dari pagu Dana Desa dan PMK Nomor 109/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa pada pasal 33 ayat (1) yaitu pada nomer (5) bahwa keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan. Untuk saat ini Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di 3 desa tersebut telah  berjalan sampai dengan triwulan ke IV yakni Bulan Januari hingga Desember 2022 dan masyarakat telah mendapatkan dampak yang positif dari bantuan  tersebut  Dengan  adanya  program  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  ini membantu  perekonomian  masyarakat  antara  lain  berupa  peningkatan  daya  beli  masyrakat yang terkena terdampak dari virus corona Covid-19.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana pengelolaan Bantuan Langsung Tunai  Dana  Desa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kecamatan  Gerung  dan    mengetahui dampak  BLT-DD  yang  dijalankan  sudah  sesuai  atau  tidak  dengan  manfaat  kesejahteraan masyarakat.  Sehingga  penulis  melakukan  penelitian  yang  berjudul “ Analisa  Manajemen Syariah  dalam  Pengelolaan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  terhadap Kesejahteraan Masyarakat  Pada Masa Covid-19 di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok  Barat”

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian  Lapangan  ( Field  Research ) merupakan  mekanisme      penelitian  menggunakan  penjelajahan  wilayah/daerah  yang menghasilkan  informasi  deskriptif,  dalam  bentuk  tertulis  atau  informasi  oleh  orang-orang dengan  melihat  penelitian  yang  diamati  (Lexy  J.  Moleong,  2018).  Penelitian  ini  dilakukan dengan menggali data berupa data observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Selain memakai  penelitian  lapangan  ( field  research ),  penelitian  ini  juga  menggunakan  penelitian kepustakaan ( library research ), yaitu   dengan membaca dan mempelajari informasi dari berbagai macam sumber, misalnya buku, surat kabar, hukum, Al-Qur'an, al-Hadits dan bahan-bahan terkait lainnya yang wajib dipelajari pada penelitian.
Lokasi  penelitian  yang  diambil  peneliti  di  3  (tiga)  desa  yakni  :  (a).  Desa  Tempos Berdasarkan  Indeks  Desa  Membangunan  Tahun  2021  desa  Tempos  merupakan  desa berkembang dengan capaian skor IDM 0,6937 dan merupakan desa dengan kategori desa
wisata rintisan. Mata Pencaharian: Petani; (b). Desa Kebon Ayu, Berdasarkan Indeks Desa Membangunan Tahun 2021 desa Kebon Ayu merupakan desa berkembang dengan capaian skor  IDM  0,6949  dan  merupakan  desa  dengan  kategori  desa  wisata  berkembang.  Mata Pencaharian: Penen (UMKM), petani, penambang galian C; (c). Desa Suka Makmur.
Pengumpulan data yang dilakukan penulis pada penelitian ini memakai3 (tiga) macam metode,  yaitu:  Observasi  merupakan  suatu  teknik  atau  ekskavasi  data  menggunakan  cara pengamatan  terhadap objek yang  diteliti, pada hal ini peneliti secara langsung turun ke lokasi buat mengamati segala perilaku dan kegiatan yang akan diteliti. Peneliti mencatat dan atau merekam proses observasi berupa kegiatan-kegiatanpada lokasi penelitian baik terstruktur maupun  semi struktur  dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada responden sebagai Berdasarkan Indeks Desa Membangunan Tahun 2021 desa Suka makmur merupakan desa berkembang dengan capaian skor IDM 0,653 dan belum merupakan desa dengan kategori desa wisata. Mata Pencaharian: petani, penambang galian C, UMKM kerajinan bambu.
Proses pengumpulan data dengan maksud  mendapatkan data dan suatu kasus secara nyata  sehingga  diperoleh  pemahaman  terhadap  keterangan  atau  berita  yang  diperoleh sebelumnya.
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data melalui komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi  pengumpul data ( interviewer ) dengan sumber data ( responden ). Dan    isi  wawancara    berkaitan  dengan  rumusan  masalah  yang  tujuannya  adalah  untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi yang  peneliti perlukan untuk pengumpulan data. Angket ( kuisioner ) adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan  tertulis  untuk  dijawab  secara  tertulis  oleh  responden.    Ada  sejumlah  sasaran pertanyaan yang diajukan peneliti yakni, pertama pertanyaan yang terkait dengan pengelolaan BLT  Dana  Desa  yang  diajukan  ke  aparatur  desa  yang  berfokus  pada  permasalahan pengelolaan BLT Dana Desa yang didapat peneliti pada saat observasi awal maupun lanjutan, kedua pertanyaan yang terkait kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan daya beli yang ditujukan  kepada  masyarakat  penerima  bantuan  BLT  Dana  Desa  dengan  indikator  pada penghasilan dan belanja sebelum covid, pada saat covid dan saat menerima BLT Dana Desa.
Dokumentasi  ditujukan  buat  memperoleh  data    berdasarkan  lokasi  penelitian, mencakup buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, peraturan-peraturan, foto-foto, film dokumenter, dan data-data yang relevan. Dengan metode dokumentasi yang diamatiadalah
benda  mati.  Dalam  penelitian  ini  dilakukan  dokumentasi  menggunakan  materi audio    voice recorder .
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  reduksi  data,  peneliti menyeleksi  atau  memetakan  kategori  dengan  membuat  kategori  berdasarkan  rumusan masalah  yang  diteliti.  Ketika  penulis  berada  di  lapangan,  ia  tidak  hanya  mencari  dan mengumpulkan  data,  tetapi  langsung  mengklasifikasikan  dan  mengolah  data  tersebut. Adapun  data  yang  sudah  direduksi  akan  dapat  memberikan  gambaran  yang  lebih  tajam tentang pengelolaan BLT Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada masa Covid- 19  di  Kecamatan  Gerung  Kabupaten  Lombok  Barat  dengan  mengambil  sampel  di  desa Tempos, desa Kebon Ayu dan desa Suka makmur. Setelah itu adalah merupakan sekumpulan informasi atau data yang telah disusun, kesempatan untuk menarik kesimpulan.

## HASIL
1. Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

## a. Melakukan Perencanaan
Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta, konfirmasi asumsi tentang masa depan dalam  visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan  diperlukan untuk mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Perencanaan  melibatkan  pengambilan  keputusan  karena melibatkan  pemilihan  alternatif  yang  memuaskan.  Kemampuan  memvisualisasikan  dan mengantisipasi  diperlukan  untuk    merumuskan  model  tindakan    masa  depan.  Mekanisme pengelolaan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT  DD)  dimulai  dari  perencanaan mempersiapkan data calon penerima bantuan. Siapa yang berhak menerima bantuan sudah ditetpkan  oleh  pemerintah  yang  tertuang  dalam  peraturan  pemerintah  Menteri  Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 dimana dalam aturan ini dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan bantuan  yang  disediakan  pemerintah  adalah  orang-orang  yang  memiliki  kriteria  sebagai berikut: (1) masyarakat yang berdomilisi di desa yang terdaftar dengan dibuktikan oleh KTP dan kondisi ekonomi termasuk keluarga yang tidak mampu. (2) Tidak dinyatakan sebagai orang  yang  mendapatkan  bantuan  PKH,  penerima  kartu  sembako,  serta  penerima  kartu prakerja  (Soleh  &  Rochmansja,  2015).  Penerima  bantuan  ini    harus  memenuhi  beberapa kriteria,  antara  lain:  mereka  tidak  memiliki  mata  pencaharian  karena  pandemi  Covid-19, mereka tidak terdaftar dan memiliki anggota keluarga yang mudah sakit dan menderita sakit kronis.  Pendataan  dan  mekanismenya  dilakukan  sesuai  spesifikasi  Kementerian  dan
informasi dalam data DTKS dinas sosial sehingga dalam pendataan ini pengurus desa bekerja sama dengan dinas sosial setempat dalam pendataan dari kelurahan.

## b. Melakukan Pengorganisasian
Kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja sesuai tingkatannya dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sebuah desa dibutuhkan  pemerintahan  untuk  menata  dan  mengurus  setiap  hal  yang  berkaitan  dengan desa. Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa (Suardi et al., 2021). Kewenangan desa yang sebelumnya hanya bersifat target, yaitu sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kota.Struktur Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa tingkatan yang  setiap  tingkatannya  memiliki  porsinya  sendiri.  Pemerintah  desa  ditugaskan  oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan smpat berdasarkan dengan undang- undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah diwilayah desa.

## c. Pengarahan
Kepala Desa sangat berperan dalam menempatkan semua usur dari perangkat desa agar  bisa  bekerja  secara  sadar  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sesuai dengan  perencanaan  dan  pola  organisasi.  Pengarahan  berupa  kebijakan  yang  diambil  dan diputuskan harus sesuai dengan peraturan  yang berlaku tentang BLT Dana Desa mulai dari perencanaan, pendataan, penetapan KPM, penyaluran bantuan dan pelaporan pertanggung jawaban kegiatan. Dengan mengundang banyak pihak ke Musyawarah Desa, Kepala Desa menentukan calon penerima BLT Dana Desa (Rahman & Kisworo, 2016). Ada kebijakan yang sangat membutuhkan pengarahan dan keputusan dari Kepala Desa selaku penanggung jawab dan pembina kegiatan di Desa khususnya kegiatan BLT Dana desa yakni apabila ada realokasi minimal 40% Dana Desa yang mana penggunaan dana desa tidak sepenuhnnya 40% digunakan sehingga ada sisa dana yang harus direalokasi.Atas realokasi dana tersebut maka Kepala Desa harus membuat laporan kesesuaian kebijakan realokasi minimal 40% BLT Desa sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa agar sisa dana itu tetap berada di akun dana desa dan digunakan untuk program prioritas lainnya sesuai arahan dan kebijakan dari Kepala Desa. Juga arahan atas keputusan apabila ada KPM yang memenuhi syarat dan kriteria namun tidak mendapatkan bantuan maka peran Kepala Desa disini sangat strategis dalam memutuskan terhadap permasalahan tersebut.

## d. Pengawasan
Pengawasan pelaksanaan BLT Dana Desa dilakukan sebagai proses penentuan yang dicapai,  pengukuran  dan  koreksi  terhadap  aktivitas  pelaksanaan  dan  bilamana  perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan sehingga dapat berjalan menurut rencana.  Pengawasan  internal  secara  berjenjang  prosedurnya  dimulai  pendataan  dilakukan oleh  Relawan  Covid-19  di  level  kadus/RT/RW  kemudian  dibawa  ke  Musyawarah  Desa Khusus  untuk  menentukan  Keluarga  Penerima  Manfaat  yang  kemudian  disahkan  oleh Kepala  Daerah,  kemudian  disalurkan  ke  KPM.  Pengawasan  juga  bsa  dilakukan  secara ekternal  yang  melibatkan  misalnya  seperti  inspektorat    kabupaten  dan  BPKP  yang  mana sasaran pengawasannya bisa meliputi perencanaan BLT Dana desa, kebijakan pengalokasian dana BLT Dana Desa, tata kelola penyaluran BLT Dana Desa dan efektivitas pemanfaatan BLT  Dana  Desa.  Dalam  evaluasi  atas  Tata  Kelola  Penyaluran  BLT  Dana  Desa  kepada keluarga miskin di desa Tempos, Kebon Ayu dan Suka Makmur atas hasil wawancara dengan kaur keuangan masing- masing desa” menyatakan sama bahwa penyaluran BLT Dana Desa sampai dengan TW-IV sudah tepat salur sesuai dengan jumlah KPM dan jumlah anggaran di Perkades  desa  dan  hal  ini  didasarkan  pada  PMK  Nomor  190/PMK.07/2021  tentang pengelolaan dana desa“. Penyaluran BLT Dana Desa sampai dengan Triwulan ke -IV sudah salur dari rekening RKUN ke rekening RKD dan dari RKD ke KPM dengan rincian sebagai berikut :
1) Desa  Tempos  terdapat  10  dusun  dengan  jumlah  KPM  169  telah  merealisasikan penyaluran BLT Dana desa sampai dengan triwulan IV 2022 sebesar Rp. 608.400.000.
Tabel 1. Penyaluran BLT DD sampai dengan TW.IV No. Uraian Jumlah Dusun Jumlah Kpm Nilai (Rp) 1. Jumlah Alokasi BLT – DD 10 169 608.400.000 2. Jumlah Penyaluran RKUN Ke RKD 10 169 608.400.000 3 Belum Salur Ke RKD (1-2) 0 0 4 Realisasi Penyaluran BLT DD S/D TW IV 2022 169 608.400.000 5. Jumlah Belum Salur Ke KPM (2-4) 0
2) Desa  Kebon  Ayu  terdapat  7  dusun  dengan  jumlah  KPM  160  telah  merealisasikan penyaluran  BLT  Dana  desa  sampai  dengan  triwulan  IV  tahun  2022  sebesar  Rp. 576.000.000.
Tabel 2 Penyaluran BLT DD sampai dengan TW.IV NO URAIAN JUMLAH DUSUN JUMLAH KPM NILAI (RP) 1. Jumlah Alokasi BLT DD 7 160 576.000.000 2. Jumlah Penyaluran RKUN Ke RKD 7 160 576.000.000 3 Belum Salur Ke RKD (1-2) 0 0 0 4 Realisasi Penyaluran BLT DD S/D TW IV 2022 160 528.000.000 5. Jumlah Belum Salur KeKPM (2- 4) 0 0
3) Desa  Suka  Makmur    terdapat  8  dusun  dengan  jumlah  KPM  115  telah  merealisasikan penyaluran  BLT  Dana  desa  sampai  triwulan  dengan  IV  tahun  2022  sebesar  Rp.
414.000.000.
Tabel 3 . Penyaluran BLT DD sampai dengan TW.IV No Uraian Jumlah Dusun Jumlah Kpm Nilai (Rp) 1. Jumlah Alokasi BLT DD 8 115 414.000.000 2. Jumlah Penyaluran RKUN Ke RKD 8 115 414.000.000 3 Belum Salur Ke RKD (1-2) 0 0 0 4 Realisasi Penyaluran BLT DD S/D TW IV 2022 115 414.000.000 5. Jumlah Belum Salur Kekpm (2- 4) 0
2. Kendala dan Solusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
a. Desa Tempos

## Kendala
Perencanaan dalam proses pendataan pada tahun 2021 terhadap pengelolaan BLT Dana Desa terdapat permasalahan yang terjadi yakni adanya laporan dari masyarakat karena tidak menerima penuh BLT setiap bulan melainkan digilir atau diselang seling setiap bulannya diganti dengan penerima yang lain. Adanya surat panggilan oleh Komisi Informasi Propinsi
Nusa  Tenggara  Barat  tanggal  18  Oktober  2021  perihal  pemanggilan  Sidang  Penyelesaian Sengketa Informasi  Publik terkait permintaan Data dan jumlah ( by name by address ) penerima Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  masyarakat  miskin  terdampak  pandemi  Covid-19  Desa Tempos tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan secara bergilir , baik diperiode awal maupun periode berikutnya. Hal ini bertentangan secara administrasi tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (5) PMK 190 Tahun 2021, bahwa besaran BLT Dana Desa 2022 ditetapkan sebesar Rp. 300 ribu untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
Kemudian, untuk pembayaran BLT kepada kelurga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk tiga bulan secara sekaligus. Jadi penerima bantuan blt dana desa harus tetap selama setahun kecuali penerima bantuan tersebut sudah meninggal dunia atau sudah mapan dan pindah dari desa setempat sehingga penerima bantuannya bisa diganti dengan penerima yang lain sesuai dengan syarat dan kriteria yang ditentukan dalam PMK Nomor 109/PMK.07/2022.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  sekretaris  desa  Bapak  Samsudin  “bahwa memang  benar  atas  perencanaan  pendataan  tidak  optimal  dan  selektif    dalam  melakukan verifikasi penetapan calon penerima bantuan sehingga masyarakat keberatan dan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum tetapi masalah ini tidak mengandung unsur kerugian negara hanya kesalahan dalam administrasi pendataan, sehingga untuk pengelolaan di tahun 2022 menurut Bapak  Samsudin  dilakukan  proses  seleksi,  validasi  dan  verifikasi  Kelompok  Penerima Manfaat secara ketat dan selektif dengan melibatkan unsur dari kadus, RT/RW dan dibantu dengan relawan dusun dan BPD dusun. Setelah hasil diperoleh dilakukan musyawarah dusun melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda untuk menetapkan calon penerima manfaat di dusun. Atas hasil musyawarah dusun yang ditanda tangani berupa berita acara oleh  kadus  dan  BPD  dusun  diteruskan  ke  desa  untuk  dilakukan  musyawarah  desa  yang melibatkan  aparatur  desa,  BPD  desa,  kepala  dusun,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama  dan tokoh pemuda. Hasil musyawarah desa berupa berita acara penetapan kelompok penerima manfaat  di  tanda  tangani  oleh  kepala  desa  dan  ketua  BPD  desa.  Hasil  penetapan  KPM dimasukan  kedalam  APBD  desa  dan  dibuatkan  peraturan  kepala  desa  untuk  selanjutnya dipublikasikan di papan pengumuman desa dan d imasing- masing dusun”. Pada Tahun 2022 Jumlah Kelompok Penerima Manfaat yang sudah ditetapkan adalah sejumlah 169 Kelompok Penerima Manfaat.

## Solusi
Berangkat  dari  permasalahan  di  tahun  2021  pemerintah  desa  Tempos  melakukan perbaikan  pengelolaan  manajemen  BLT  Dana  Desa  pada  tahun  2022  (sesuai  dengan wawancara  diatas   dengan sekdes tempos )dan kesesuaiannya sudah sesuai dengan stewardship theory dan  konsep  manajemen  syariah  yang  melakukan  perbuatan kebenaran  amar  makruf nahi munkar yakni setiap muslim wajib berbuat baik dan terpuji seperti membantu, bersikap adil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghindari perbuatan tercela atas kesalahan  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  oleh  aparat  desa  sehingga  harus  berbuat  adil untuk kemaslahatan umat atau masyarakat. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Perkades tentang  Daftar  Penerima  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Tahun  2022,  dan  tidak terdapat  keberatan  dari  masyarakat  karena  dalam  pengambilan  keputusannya  sudah melibatkan peran dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Badan Permusyawaratan Desa dan aparatur  Desa.  Atas  hasil  penetepan  KPM  telah  dipublikasikan  ke  setiap  dusun  sehingga masyarakat  mengetahuinya  sesuai  dengan    kewajiban  menyampaikan  amanat  dalam manajemen syariah bahwa aparat desa adalah pemegang mandat dari masyarakat desa, yang harus mengelola setiap bantuan sosial dengan baik, sehingga memuaskan masyarakat, dan orang yang menyalahgunakan amanat rakyat di sebut khianat.

## b. Desa Kebon Ayu

## Kendala
Atas  Tata  Kelola  Penyaluran  BLT  Dana  Desa  kepada  keluarga  miskin  dalam  hal ketepatan sasaran berdasarkan hasil cleansing penerima BLT Dana Desa Tahun 2022 di desa Kebon  Ayu  ditemukan  permasalahan  penyaluran  tidak  tepat  sasaran;  1).  duplikasi  KPM penerima BLT Dana Desa yang juga menerima bantuan sosial lain yakni 5 KPM penerima BNPT dan 2 KPM penerima PKH; 2). Dua KPM NIKnya invalid/NIK ganda; 3). Adanya 19 jumlah KPM yang sesuai kriteria penerima BLT  Dana Desa namun tidak mendapatkan BLT Dana Desa.

## Solusi
Berdasarkan hasil wawancara dengan sekdes desa kebon ayu bapak Supardi “bahwa atas permasalahan duplikasi KPM penerima BLT Dana Desa yang juga menerima bantuan sosial  sudah dicek kembali data KPMnya dengan DTKS ternyata 5 KPM penerima BNPT dan 2 KPM penerima PKH tersebut memang mempunyai rekening penerima BNPT dan PKH tetapi tidak terdapat saldo atas rekening tersebut sehingga aparat desa meminta kepada
dinas  sosial  untuk  menghapus  data  7  orang  penerima  BNPT  dan  PKH  danpihak  desa memasukanya di data penerima KPM BLT Dana Desa.
Dan  hasil  wawancara  dengan  kaur  pelayanan  Bapak  Agus Andika “bahwa  atas   2 KPM NIKnya invalid/NIK ganda sudah ditelusuri terdapat kesalahan dalam penginputan jumlah digital NIK seharusnya 16 digit tetapi diinput 10 digit. Dan sudah dilakukan koreksi atas  kesalahan  penginputan  NIK  tersebut  Sehingga  implementasi  syariah  dalam  proses pengawasan  terhadap  kesalahan  diawal  yang  dilakukan  aparat  desa  berupa  koreksi  atas kesalahan yang dilakukan  pada aspek struktur dapat diimplementasikan pada sumber daya manusia  (SDM),  yaitu  melalui  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  faktor  profesionalisme pekerjaan. Organisasi harus menghindari menempatkan SDM pada unit yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
c. Desa  Suka Makmur

## Kendala
Dalam  evaluasi  atas  perencanaan  BLT  Dana  Desa  dilaksanakan  berdasarkan  dua kriteria yaitu ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman APBN Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.072021 tentang Pengelolaan  Dana  Desa.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan    permasalahan  bahwa terdapat kelemahan identifikasi KPM di desa Suka Makmur yang seharusnya sesuai dengan pagu dana desa sebesar Rp. 1.115.401.000 dialokasikan penyaluran minimal 40% untuk BLT Dana Desa sebesar Rp. 446.160.400  bagi 124 KPM. Tetapi pemerintah desa Suka Makmur mengalokasikan BLT Dana desa sebesar Rp. 414.000.000 untuk 115 KPM.
Hal ini menyebabkan pemerintah desa Suka Makmur tidak taat  melakukan pendataan kembali untuk KPM BLT Dana Desa Tahun 2022 tetapi mengacu pada penetapan KPM BLT  Dana  Desa  Tahun  2021  yang  pagu  anggarannya  tidak  memenuhi  alokasi  BLT  DD minimal  40%  dari  Dana  Desa.Akibatnya  terdapat  selsih  alokasi  dana  Desa  sebesar  Rp. 32.160.400  untuk  BLT  DD  yang  tidak  dapat  disalurkan  dari  rekening  kas  umum  negara (RKUN) ke rekening kas desa (RKDes)

## Solusi
Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi peneliti mewawancarai kepala desa Suka Makmur Bapak H. Selamet “ bahwa memang diakui kelemahan dalam identifikasi penerima KPM  hal  ini  disebabkan  karena  riil  KPM  yang  mendapat  bantuan  sesuai  dengan  kondisi
Tahun  2021,  yakni  sejumlah  115  KPM  dengan  pagu  anggaran  sebesar  Rp.  414.000.000. Kepala Dusun kesulitan mencari dan mendata tambahan 9 calon penerima bantuan  sesuai dengan syarat dan kriteria yang berlaku. Sehingga disepakati bersama dalamm musyawarah desa menggunakan data penerima KPM Tahun 2021”.
Tindak  lanjut  atas  permasalahan  tersebut  peneliti  juga  mewawacarai  sekdes  Suka Makmur  yang  mengatakan  “akibatnya  terdapat  selisih  alokasi  Dana  Desa  sebesar Rp.32.160.400 atas selisih tersebut pemerintah desa  berkonsultasi dengan dinas teknis terkait yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Lombok Barat dan diarahkan melakukan perubahan APBDes dengan mengalokasikan selisih anggaran tersebut ke kegiatan prioritas lainnyaberdasarkan  Peraturan  Presiden  (Pepres)  Nomor  104  tahun  2021  tentang  Rincian APBN  Tahun  anggaran  2022.  Konsep  syariah  pada  aspek  hubungan  ini  dapat diimplementasikan  melalui  budaya  organisasi  yang  menganggap  bahwa  interaksi  antar sumber daya manusia dengan berkonsultasi atas permasalahan yang dihadapi oleh pemeritah desa sebagai suatu kegiatan muamalah yang berpedoman pada amarma'rufdan nahi munkar Keputusan yang dilakukan pemimpin yakni kepala desa sesuai dengan konsep syariah yakni inisiatif dan performa yang tinggi adalah hal yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan organisasi untuk dapat mencapai proses kepemimpinan yang efektif. Selain itu pemimpin  juga  harus  memiliki  semangat  dan  kepercayaan  diri  dalam  memaksimalkan kompetensi untuk mengarahkan, mengatur, dan menggerakkan setiap komponen di dalam organisasidemi terwujudkan visi dan misi..Sehinggaatas selisih dana tersebut pemerintah desa menggunakannya  untuk  program  ketahanan  pangan  berupa  pembuatan  irigasi  didaerah perbatasan desa Suka Makmur dan desa Gapuk.

## 3. Dampak  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Terhadap  Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Covid-19
Penelitian terhadap Kelompok Penerima Manfaat di desa Tempos, desa Kebon Ayu dan desa Suka Makmur dengan mengambil sampel yang mewakili jenis pekerjaan dari KPM yang menerima bantuan sosial adalah buruh tani, buruh harian lepas, pedagang, ibu rumah tangga dan masyarakat yang tidak bekerja. Peneliti lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat berupa pemulihan ekonomi masyarakat dalam hal peningkatan daya beli pada masa pandemi covid-19. Fokus wawancara yang ditanyakan berupa penghasilan dan belanja masyarakat agar
bisa  menjawab  apakah  dengan  adanya  pemberian  BLT  Dana  Desa  berdampak  terhadap kesejahteraan berupan peningkatan daya beli masyarakat.

## Dampak Penghasilan
a. Penghasilan rata-rata KPM buruh tani sebelum pandemi covid-19 adalah Rp. 333.333 dan selama  pandemi  (belum menerima BLT  DD) sebesar Rp. 250.000  atau  turun  25,00%, dengan  diberikannya  BLT  Dana  Desa  penghasilan  rata-rata  KPM  meningkat  menjadi sebesar  Rp. 550.000 per bulan atau naik 54,55% dibandingkan penghasilan rata-rata KPM per bulan sebelum mendapatkan BLT Dana Desa.
b. Penghasilan  rata-rata  KPM  buruh  harian  lepas  sebelum  pandemi  covid-19  adalah  Rp. 1,066,666.67  dan selama pandemi (belum menerima BLT DD) sebesar Rp. 516,666.67 atau turun 51,56%, dan dengan diberikannya BLT Dana Desa penghasilan rata-rata KPM meningkat menjadi sebesar  Rp. 816,666.67  per bulan atau naik 36,73% dibandingkan penghasilan rata-rata KPM per bulan sebelum mendapatkan BLT Dana Desa.
c. Penhasilan rata-rata KPM pedagang sebelum pandemi covid-19 adalah Rp. 750,000.00 dan selama pandemi (belum menerima BLT DD) sebesar Rp. 600,000.00   atau turun 20,00%, dan dengan diberikannya BLT Dana Desa penghasilan rata-rata KPM meningkat menjadi sebesar  Rp. 800,000.00   per bulan atau naik 25,00% dibandingkan penghasilan rata-rata KPM per bulan sebelum mendapatkan BLT Dana Desa.
d. Penghasilan  rata-rata  KPM  ibu  rumah  tangga  sebelum  pandemi  covid-19  adalah  Rp. 366,666.67 dan selama pandemi (belum menerima BLT DD) sebesar Rp. 200,000.00  atau turun  45,46  %,dan  dengan  diberikannya  BLT  Dana  Desa  penghasilan  rata-rata  KPM meningkat menjadi sebesar  Rp. 500,000.00   per bulan atau naik 60,00% dibandingkan penghasilan rata-rata KPM per bulan sebelum mendapatkan BLT Dana Desa.
e. Penghasilan rata-rata KPM tidak bekerja sebelum pandemi covid-19 adalah Rp. 0 dan selama pandemi (belum menerima BLT DD) sebesar Rp. 0 atau tetap 0 %, dan dengan diberikannya BLT Dana Desa penghasilan rata-rata KPM meningkat menjadi sebesar  Rp. 300,000.00   per bulan atau naik 100,00 % dibandingkan penghasilan rata-rata KPM per bulan sebelum mendapatkan BLT Dana Desa.

## Dampak Belanja
a. Belanja rata-rata KPM buruh tani sebelum pandemi covid-19 adalah Rp. 300,000.00  dan selama pandemi (belum menerima BLT DD) sebesar Rp. 200,000.00  atau turun 33,33 %,Pemberian BLT Dana Desa meningkatkan belanja rata-rata KPM   menjadi sebesar
Rp. 466,666.67   per bulan atau naik 57,14 % dibandingkan belanja rata-rata KPM per bulan sebelum mendapatkan BLT Dana Desa.
b. Belanja  rata-rata  KPM  buruh  harian  lepas  sebelum  pandemi  covid-19  adalah  Rp. 800,000.00   dan selama pandemi (belum menerima BLT DD) sebesar Rp. 333,333.33 atau  turun  58,33  %,Pemberian  BLT  Dana  Desa  meningkatkan  belanja  rata-rata  KPM menjadi sebesar  Rp. 683,333.33   per bulan atau naik 51,30 % dibandingkan belanja rata- rata KPM per bulan sebelum mendapatkan BLT Dana Desa.
c. Belanja rata-rata KPM pedagang   sebelum pandemi covid-19 adalah Rp. 700,000.00    dan selama pandemi (belum menerima BLT DD) sebesar Rp. 416,666.67    atau turun 40,48 %,Pemberian BLT Dana Desa meningkatkan belanja rata-rata KPM   menjadi sebesar Rp. 816,666.67    per bulan atau naik 49,00 % dibandingkan belanja rata-rata KPM per bulan sebelum mendapatkan BLT Dana Desa.
d. Belanja  rata-rata  KPM  ibu  rumah  tangga      sebelum  pandemi  covid-19  adalah  Rp. 400,000.00     dan selama pandemi (belum menerima BLT DD) sebesar Rp. 166,666.67 atau turun 58,33 %, Pemberian BLT Dana Desa meningkatkan belanja rata-rata KPM menjadi sebesar  Rp. 516,666.67   per bulan atau naik 67,74 % dibandingkan belanja rata- rata KPM per bulan sebelum mendapatkan BLT Dana Desa.
e. Belanja rata-rata KPM masyarakat tidak bekerja   sebelum pandemi covid-19 adalah Rp. 0 dan selama pandemi (belum menerima BLT DD) sebesar Rp. 0, Pemberian BLT Dana Desa meningkatkan belanja rata-rata KPM menjadi sebesar Rp. 300.000   per bulan atau naik 100 % dibandingkan belanja rata-rata KPM per bulan sebelum mendapatkan BLT Dana Desa.
Meningkatnya  belanja  masyarakat  Kelompok  Penerima  Masyarakat  ketika  terjadi covid-19 dikarenakan ada sumber penghasilan lain yang diterimanya yaitu diterimanya BLT Dana  Desa  setiap  bulan  sebesar  Rp.300.000.  Peruntukannya  sebagian  besar  dibelanjakan utntuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari namun demikian ada juga yang digunakan untuk keperluan lainnya seperti kebutuhan berobat, transportasi dan lain sebagainya.

## PEMBAHASAN
1. Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)
a. Melakukan Perencanaan ( Planing)
Adapun proses perencanaan yang dilakukan di desa adalah sebagai berikut :
1) Dalam  perencanaan  jumlah  KPM  (Kelompok  Penerima  Manfaat)  pemerintah  desa menetapkan berdasarkan jumlah pagu indikatif Dana Desa yang diterima ditahun berjalan. Dari  jumlah  Dana  Desa  yang  diterima  minimal  40%  diperuntukan  bagi  BLT  Dana Desa.Jumlah  Dana  Desa  minimal  40%    tersebut  dibagi  dengan  nominal  jumlah  yang diterima  KPM  setiap  bulannya  yakni  sebesar  Rp.300.000,-Sehingga  didapatlah  rencana pagu sementara jumlah penerima bantuan KPM di desa.
2) Sebelum melakukan pendataan terkait dengan jumlah pagu Kelompok Penerima Manfaat, pemerintah Desa melakukan musyawarah yang membahas terkait dengan pembentukan panitia,  baik  dari  tim  khusus  pengelola  keuangan  desa  maupun  tim  relawan  dalam menyebarkan angket kepada   masyarakat  . Dalam penyebaran angket tim relawan ini dibantu oleh setiap Kadus/RT/RW setempat.
3) Melakukan pendataan penerima BLT Dana Desa yaitu:
a) Musyawarah Desa dalam Musyawarah Desa diselenggarakan untuk mencerminkan transparansi  dan  keterbukaan  Pemerintah  Desa  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggung jawabnya. Dalam rapat desa ini dibahas dana desa yang alihkan ke Bantuan Pandemi Covid-19 dan jumlah Kelompok  Penerima Manfaat (KPM).;
b) Konsolidasi dan verifikasi, tim kontrol data pihak pengendali atau korektor kuesioner sangat  perlu  memastikan  bahwa  data  disaring  dengan  serius.  Sebagaimana  diatur dalam  peraturan perundang-undangan tentang kriteria penerimaan bantuan BLT- DD;
c) Validasi dan penetapan hasil pendataan. Selanjutnya Penetapan hasil dari data yang telah  divalidasi.  Dalam  menetapkan  hasil  ini  pemerintah  desa  melalui  kadus melakukan  musyawarah  dusun  dimana  pihak  dusun  mengundang  beberapa  warga ,tokoh masyarakat,tokoh agama tokoh pemuda, RT/RW setempat, hal ini bertujuan mengumumkan  hasil  dari  penyebaran  kuesioner  dan  pendataan  warga  yang  lolos tahap validasi;
d) Penandatanganan daftar, setelah data dilakukan penetapan hasil selanjutnya dilakukan Penandatanganan Daftar yang telah tervalidasi dan lolos untuk mendapatkan bantuan
BLT-DD, dan selanjutnya di tanda tangan oleh Kepala Dusun dan mengetahui BPD di dusun (Berita Acara Kesepakatan Penetapan);
e) Setelah  hasil  kesepakatan  penetapan  jumlah  KPM  di  dusun  selanjutnya  diadakan musyawarah khusus desa untuk menetapkan KPM bantuan BLT DD yang sahkan dengan penandatanganan Berita Acara oleh Kepala Desa dan Ketua BPD Desa.
f) Publikasi Pendaftaran Penetapan, Pada tahap ini kepala desa menyampaikan kepada calon penerima bantuan yang sudah disahkan kepada warga melalui perangkat desa setempat  serta  menggunakan  fasilitas  umum  tempat  masyarakat  mendapatkan pengumuman.
g) Pengesahan daftar, Pengesahan daftar disini dilakukan oleh Pemerintah kabupaten yang disahkan oleh Bupati. Dalam pengesahan daftar ini dilaksanakan apabila pihak pemerintah  desa  telah  melakukan  pelaporan  daftar  warga  yang  akan  menerima Bantuan BLT-DD kepada pihak pemerintah Kabupaten;
h) Penyaluran,  dalam  proses  penyaluran  Bantuan  BLT-DD  yang  terdapat  di  desa dilakukan secara tunai di kantor desa.

## b. Melakukan Pengorganisasian ( Organizing)
Dalam kaitannya dengan pemberian program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD),  Pemerintah  Desa  diberi  kewenangan  untuk  mengorganisir  pelaksanaan penyaluran  Bantuan  Langsung Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD),  mulai  dari  pendataan warga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD), proses verifikasi,validasi dan finalisasi dana serta penyaluran bantuan. (Pratiwi & Hayati, 2022). Berdasarkan Kegiatan mengaplikasikan  seluruh  kegiatan  yang  harus  dilaksanakan  antara  kelompok  kerja  sesuai tingkatannya dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan  usaha  dalam  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  sebuah  desa dibutuhkan  pemerintahan  untuk  menata  dan  mengurus  setiap  hal  yang  berkaitan  dengan desa. Struktur Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki  porsinya  sendiri.  Pemerintah  desa  ditugaskan  oleh  pemerintah  pusat  untuk mengatur masyarakat pedesaan smpat berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah desa.
c. Pengarahan ( Directing )
Kepala Desa sangat berperan dalam menempatkan semua usur dari perangkat desa agar  bisa  bekerja  secara  sadar  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sesuai dengan  perencanaan  dan  pola  organisasi.  Pengarahan  berupa  kebijakan  yang  diambil  dan
diputuskan harus sesuai dengan peraturan  yang berlaku tentang BLT Dana Desa mulai dari perencanaan, pendataan, penetapan KPM, penyaluran bantuan dan pelaporan pertanggung jawaban kegiatan.
Ada  kebijakan  yang  sangat  membutuhkan  pengarahan  dan  keputusan  dari  Kepala Desa selaku penanggung jawab dan pembina kegiatan diDesa khususnya kegiatan BLT Dana desa yakni apabila ada realokasi minimal 40% Dana Desa yang mana penggunaan dana desa tidak  sepenuhnha  40%  digunakan  sehingga  ada  sisa  dana  yang  harus  direalokasi.  Atas realokasi  dana  tersebut  maka  Kepala  Desa  harus  membuat  laporan  kesesuaian  kebijakan realokasi minimal 40% BLT Desa sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa agar sisa dana itu tetap berada di akun dana desa dan digunakan untuk  program  prioritas  lainnya  sesuai  arahan  dan  kebijakan  dari  Kepala  Desa.Dan  juga arahan  atas  keputusan  apabila  ada  KPM  yang  memenuhi  syarat  dan  kriteria  namun  tidak mendapatkan bantuan maka peran Kepala Desa  disini sangat strategis dalam memutuskan terhadap permasalahan tersebut.

## d. Pengawasan ( controlling)
Pengawasan pelaksanaan BLT Dana Desa dilakukan sebagai proses penentuan yang dicapai,  pengukuran  dan  koreksi  terhadap  aktivitas  pelaksanaan  dan  bilamana  perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan sehingga dapat berjalan menurut rencana.Pengawasan  internal  secara  berjenjang  prosedurnya  dimulai  pendataan  dilakukan oleh  Relawan  Covid-19  di  level  kadus/RT/RW  kemudian  dibawa  ke  Musyawarah  Desa Khusus  untuk  menentukan  Keluarga  Penerima  Manfaat  yang  kemudian  disahkan  oleh Kepala  Daerah,  kemudian  disalurkan  ke  KPM.  Pengawasan  juga  bisa  dilakukan  secara ekternal  yang  melibatkan  misalnya  seperti  inspektorat    kabupaten  dan  BPKP  yang  mana sasaran pengawasannya bisa meliputi perencanaan BLT Dana desa, kebijakan pengalokasian dana BLT Dana Desa, tata kelola penyaluran BLT  Dana-Desa dan efektivitas pemanfaatan BLT Dana Desa.
Dalam evaluasi atas Tata Kelola Penyaluran BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di desa Tempos, Kebon Ayu dan Suka Makmur atas hasil wawancara dengan kaur keuangan masing- masing desa” menyatakan sama bahwa penyalu ran BLT Dana Desa sampai dengan TW-IV sudah tepat salur sesuai dengan jumlah KPM dan jumlah anggaran di Perkades desa dan hal ini didasarkan pada PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa
2. Kendala dan Solusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
a. Desa Tempos

## Kendala
Terhambatnya Pelaksanaan Penyaluran Dalam pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa  salah  satu  faktor  penghambatnya  adalah  terlambatnya  jadwal  dalam  penyaluran dikarenakan  salah  satu  sebabnya  Dana  Desa  belum  masuk  ke  dalam  Rekening  Kas  Desa (RKD), hambatan mengenai belum masuknya Rekening Kas Desa (RKD) sudah menjadi hal lumrah  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT). Pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa tidak akan bisa dilakukan jika dana tersebut belum masuk ke Rekening  Kas Desa  (RKD), sehingga  pelaksanaan  penyaluran  BLT-Dana  Desa terlambat disalurkan dari jadwal yang ditentukan sampai menunggu dana tersebut masuk Ke Rekening Kas Desa (RKD). Tentunya terhambatnya proses penyaluran BLT-Dana Desa ini menyebabkan sedikit kericuhan dikalangan masyarakat karena ada beberapa masyarakat yang tidak mengerti sehingga mereka tidak terima dengan hal ini.
Untuk pembayaran BLT kepada kelurga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk tiga bulan secara sekaligus. Jadi penerima bantuan blt dana desa harus tetap selama setahun kecuali penerima bantuan tersebut sudah meninggal  dunia  atau  sudah  mapan  dan  pindah  dari  desa  setempat  sehingga  penerima bantuannya bisa diganti dengan penerima yang lain sesuai dengan syarat dan kriteria yang ditentukan dalam PMK Nomor 109/PMK.07/2022.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  sekretaris  desa  Bapak  Samsudin  “bahwa memang  benar  atas  perencanaan  pendataan  tidak  optimal  dan  selektif    dalam  melakukan verifikasi penetapan calon penerima bantuan sehingga masyarakat keberatan dan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum tetapi masalah ini tidak mengandung unsur kerugian negara hanya kesalahan dalam administrasi pendataan, sehingga untuk pengelolaan di tahun 2022 menurut Bapak  Samsudin  dilakukan  proses  seleksi,  validasi  dan  verifikasi  Kelompok  Penerima Manfaat secara ketat dan selektif dengan melibatkan unsur dari kadus, RT/RW dan dibantu dengan relawan dusun dan BPD dusun. Setelah hasil diperoleh dilakukan musyawarah dusun melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda untuk menetapkan calon penerima manfaat di dusun. Atas hasil musyawarah dusun yang ditanda tangani berupa berita acara oleh  kadus  dan  BPD  dusun  diteruskan  ke  desa  untuk  dilakukan  musyawarah  desa  yang melibatkan  aparatur  desa,  BPD  desa,  kepala  dusun,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama  dan
tokoh pemuda. Hasil musyawarah desa berupa berita acara penetapan kelompok penerima manfaat  di  tanda  tangani  oleh  kepala  desa  dan  ketua  BPD  desa.  Hasil  penetapan  KPM dimasukan  kedalam  APBD  desa  dan  dibuatkan  peraturan  kepala  desa  untuk  selanjutnya dipublikasikan di papan pengumuman desa dan d imasing- masing dusun”. Pada Tahun 2022 Jumlah Kelompok Penerima Manfaat yang sudah ditetapkan adalah sejumlah 169 Kelompok Penerima Manfaat,rincian lebih lanjut disajikan dalam lampiran 1 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.608.400,-

## Solusi
Aparat desa yang bertugas, menjelaskan bahwa dana tersebut belum masuk ke kas desa  sehingga  mereka  harus  menunggu  sampai  dana  itu  keluar.  Kasus  seperti  dana  yang belum masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) ini dapat disebabkan beberapa hal, seperti status dan posisi Kepala Desa masih sementara atau dalam Pelaksana Tugas (Plt) atau Pengganti Jabatan  Sementara  (PJS)  sehingga  pemerintahan  desa  masih  kosong  atau  belum  efektif, padahal salah satu persyaratan. Dana Desa dapat disalurkan ke dalam Rekening Kas Desa (RKD) adalah desa telah memiliki Kepala Desa yang definitive (sudah pasti) bukan untuk sementara.  Permasalahan dalam mencairkan dana bantuan melalui ATM
Keluar  Perkades  tentang  Daftar  Penerima  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa Tahun  2022,  dan  tidak  terdapat  keberatan  dari  masyarakat  karena  dalam  pengambilan keputusannya  sudah  melibatkan  peran  dari  tokoh  masyarakat,  tokoh  pemuda,  Badan Permusyawaratan Desa dan aparatur Desa. Atas hasil penetepan KPM telah dipublikasikan ke  setiap  dusun  sehingga  masyarakat  mengetahuinya  sesuai  dengan    kewajiban menyampaikan  amanat  dalam  manajemen  syariah  bahwa  aparat  desa  adalah  pemegang mandat  dari  masyarakat  desa,  yang  harus  mengelola  setiap  bantuan  sosial  dengan  baik, sehingga memuaskan masyarakat, dan orang yang menyalahgunakan amanat rakyat di sebut khianat.

## b. Desa Kebon Ayu

## Kendala
Masalah  nepotisme  atau  sistem    kekeluargaan  Faktor  lainnya  yang  menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)  adalah  masalah  nepotisme.  Nepotisme  adalah  suatu  tindakan  yang  memanfaatkan jabatan  untuk  mengutamakan  kepentingan  keluarga  atau  kedekatan  diatas  kepentingan umum.  Masalah  sistem  kekeluargaan  inilah  yang  sering  menjadi  permasalahan  di
pemerintahan  Indonesia. Seperti  contohnya  dalam proses  pendataan  calon  penerima  atau disebut KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT-Dana Desa dinilai terjadi kecurangan dalam proses  pendataan  penerimanya.  Hal  ini  dikemukakan  bahwa  pihak  desa  tidak  memilih masyarakat secara adil dan transparan atau ada persinggungan pribadi dengan warga desa yang bersangkutan membuat adanya tindakan nepotisme dan sistem kekeluargaan yang kental antar pemegang kekuasaan tertinggi dengan masyarakat kecil di bawahnya. Berdasarkan data nama  penerima  BLT  Dana  Desa,  rata-rata  Kepala  Dusun  (Kadus)  menerima  bantuan tersebut. Perangkat desa yang bekerja di lingkungan kantor desa yang seharusnya menjadi perantara pendataan dan pemilihan kriteria yang berhak memperoleh BLT-Dana Desa malah mendapatkan BLT Dana Desa.
Atas  Tata  Kelola  Penyaluran  BLT  Dana  Desa  kepada  keluarga  miskin  dalam  hal ketepatan sasaran berdasarkan hasil cleansing penerima BLT Dana Desa Tahun 2022 di desa Kebon  Ayu  ditemukan  permasalahan  penyaluran  tidak  tepat  sasaran;  1).  duplikasi  KPM penerima BLT Dana Desa yang juga menerima bantuan sosial lain yakni 5 KPM penerima BNPT dan 2 KPM penerima PKH; 2). Dua KPM NIKnya invalid/NIK ganda; 3). Adanya 19 jumlah KPM yang sesuai kriteria penerima BLT  Dana Desa namun tidak mendapatkan BLT Dana Desa.

## Solusi
Menghilangkan  Nepotoisme  Sistem  kekeluargaan  yang  menjadi  kendala  yang dimaksud adalah sistem di mana masyarakat yang lolos dalam penerimaan BLT Dana Desa adalah keluarga dari perangkat desa yang mengurus BLT Dana Desa, sistem kekeluargaan yang kental membuat penyaluran BLT-Dana Desa terkesan tidak adil.
Berdasarkan hasil wawancara dengan sekdes desa kebon ayu bapak Supardi “bahwa atas permasalahan duplikasi KPM penerima BLT Dana Desa yang juga menerima bantuan sosial  sudah dicek kembali data KPM dengan DTKS ternyata 5 KPM penerima BNPT dan 2 KPM penerima PKH tersebut memang mempunyai rekening penerima BNPT dan PKH tetapi tidak terdapat saldo atas rekening tersebut sehingga aparat desa meminta kepada dinas sosial  untuk  menghapus  data  7  orang  penerima  BNPT  dan  PKH  danpihak  desa memasukanya di data penerima KPM BLT Dana Desa.
Dan  hasil  wawancara  dengan  kaur  pelayanan  Bapak  Agus Andika “bahwa  atas   2 KPM  NIK  invalid/NIK  ganda  sudah  ditelusuri  terdapat  kesalahan  dalam  penginputan jumlah digital NIK seharusnya 16 digit tetapi di input 10 digit. Dan sudah dilakukan koreksi
atas  kesalahan  penginputan  NIK  tersebut  Sehingga  implementasi  syariah  dalam  proses pengawasan  terhadap  kesalahan  diawal  yang  dilakukan  aparat  desa  berupa  koreksi  atas kesalahan yang dilakukan  pada aspek struktur dapat diimplementasikan pada sumber daya manusia  (SDM),  yaitu  melalui  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  faktor  profesionalisme pekerjaan. Organisasi harus menghindari menempatkan SDM pada unit yang tidak sesuai dengan  kompetensinya.  Proses  manajemen  sumber  daya  manusia  kegiatan  manajemen sumber daya manusia secara menyeluruh terdiri dari : analisis pekerjaan perencanaan SDM. (Ittihad, 2019).
c. Desa  Suka Makmur

## Kendala
Tidak transparan pelaksanaan BLT-Dana Desa dilakukan dengan proses pendataan terlebih  dahulu  terhadap  kriteria  masyarakatnya  kemudian  setelah  memenuhi  administrasi dan  persyaratan  lainnya  maka  diumumkan  daftar  nama  penerima.  Sebelum  dilakukan pengumuman  terhadap  daftar  nama  calon  penerima  bantuan,  pada  saat    pendataannya dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan daftar nama calon penerima yang berhak mendapatkan BLT Dana Desa. Musyawarah tersebut dilakukan dengan mengundang perwakilan  masyarakat  desa  dan  pihak-pihak  yang  terkait.  Perwakilan  masyarakat  yang  di undang dalam musyawarah desa tersebut adalah masyarakat yang dekat dengan pihak desa atau dalam kata lain, mereka hanya mengundang orang dalam atau kerabat sedangkan untuk masyarakat lainnya mereka tidak mengetahui bahwa telah dilakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh pihak pihak tersebut.
Setelah  diumumkan  daftar  nama  penerima  oleh  pihak  yang  bertugas,  dalam pengumuman  daftar  nama  penerima  BLT  Dana  Desa  terdapat  masyarakat yang  namanya sengaja tidak dicantumkan, padahal pada kenyataannya mereka mendapatkan bantuan tersebut.  Tindakan  tidak  jujur  dan  kurangnya  transparansi  menyebabkan  keluhan  bagi penerima lain yang dianggap tidak adil mengenai pengumuman daftar nama penerima BLT- Dana Desa, karena sebagian masyarakat berpendapat bahwa nama yang tidak dicantumkan tersebut adalah rata-rata nama dari perangkat desa itu sendiri. Padahal sebenarnya terdapat masyarakat yang lebih  berhak mendapat bantuan namun mereka tidak mendapatkannya.

## Solusi
Perbedaan  sumber  kriteria  calon  penerima    BLT-Dana  Desa  Pada  awal  proses pendataan, terdapat dua sumber kriteria penerima BLT-Dana Desa, sehingga menyulitkan aparat  desa  dan  tim  pendata  di  desa.  Permendes  PDTT  No.  6  Tahun  2020  merupakan sumber  awal, dan menjelaskan tiga persyaratan bagi pemohon penerima BLT Dana Desa. Surat Pemberitahuan Menteri Desa, PDTT No. 1261/PRI.00/IV/2020, merupakan sumber kedua. Aturan tersebut memberikan petunjuk pendataan calon penerima BLT-Dana Desa, serta  14  kriteria  yang  hampir  sama  dengan  kriteria  Rumah  Tangga  Miskin  (RTM) Kementerian Sosial.  Mereka menentang 14 kriteria secara umum.Mereka melaporkan bahwa menemukan keluarga sangat sulit yang memenuhi 14 syarat calon penerima, apalagi 9 kriteria pengguna bansos.

## 3. Dampak BLT-DD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Covid-19
Jika ditinjau dari segi indeks desa membangun tahun 2021 ke 3 (desa) yakni desa Tempos,  desa  Kebon  Ayu  dan  desa  Suka  Makmur;  termasuk  kategori  desa  berkembang dengan capaian skor IDM rata-rata 0,65-0,69 yang mana salah satu indikator penilaian skor IDM adalah sektor ekonomi masyarakat dapat berupa penghasilan dan belanja masyarakat. dampak yang terjadi dalam Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini yaitu memperoleh nilai positif bagi penyalur dan penerimanya. Bagi penyalur memperoleh kepercayaan  dan  dukungan  penuh  untuk  program-  progam  berikutnya,  sedangkan  untuk penerimanya  dapat  mencukupi  kebutuhan  hidupnya  dan  ada  yang  menggunakan  bantuan tersebut menjadi modal usaha (Moch. Asrul Syamsudin, 2019).
Di  desa  Tempos  menurut  penuturan  pejabat  Kades  Tempos  Sudirman  “  jumlah masyarakat  yang  menerima  Bantuan  Langsung  Tunai  sejumlah  169  KPM  dibandingkan dengan  jumlah  KK  sebanyak  1.854  Kepala  Keluarga  ini  berarti  hanya  sekitar  9,11% masyarakat yang miskin untuk dibantu melalui bantuan sosial ini. Penghasilan yang didapat dari BLT Dana Desa yang mereka gunakan hanya untuk memenuhi konsumsi kebutuhan pokok sehari-hari saja misalnya beras, minyak goreng. Sehingga menurut saya dengan adanya bantuan ini menambah kesejahteraan karena penghasilan mereka bertambah walaupun tidak seberapa namun cukup berarti”.  Dampak yang sangat ter lihat adalah
dari segi ekonomi, masyarakat merasakan krisis ekonomi yang menyebabkan kelumpuhan dari  segi  pendapatan,  baik  itu  masyarakat  yang  kurang  mampu  maupun  masyarakat  yang
mampu  sekalipun,  karena  pandemi  Covid-19  ini  membuat  masyarakat  harus  mematuhi aturan  pemerintah  yakni  menjaga  jarak  dan stay  at  home yang  membuat  masyarakat  sulit berinteraksi dan dalam hal ini tentu menjadi penghalang bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha sekalipun karena mengalami penurunan dari penghasilan (Ekotrans et al., 2021). Hal ini juga berbeda dengan jawaban Syaefudin yang mengatakan bahwa masyarakat yang mendapat bantuan BLT Dana Desa bisa dikatakan sejahtera karena tidak lagi merasa lapar, hanya orang yang malas bekerja saja yang merasa lapar. Saya senang karena saya tidak  lapar lagi. Orang malas ya lapar.
Bantuan Langsung Tunai memang tidak secara langsung dan signifikan berdampak pada kesejateraan masyarakat, namun program ini membawa manfaat bagi masyarakat dalam hal meningkatnya daya beli masyarakat miskin. Inaq Sanah ketika diwawancarai menuturkan bahwa  “BLT  sangat  membantu  masyarakat  miskin  terutama  ketika  harga  BBM  naik  dan harga barang dipasar semua naik jadi saya bersyukur saat ini masih mendapatkan BLT untuk membantu keuangan keluarga karena penghasilan bulanan bertambah walaupun dirasa masih kurang “.
Agak berbeda yang diungkap inaq Seneh ketika ditemui saat penerimaan BLT Dana Desa di desa Kebon Ayu mengatak an “uang BLT yang diterima saya pakai sebagai tambahan modal berjualan. Saya pedagang bakulan sayur keliling jadi uang BLT itu saya pakai untuk nambah dagangan jualan sayur mayur “. Jadi, jika kita menganalisis semua informasi  dari wawancara  dengan  pelapor,  jelas  bahwa  penggunaan  Bantuan  Langsung  Tunai  memang digunakan untuk menutupi kebutuhan dasar. Karena jumlah minimum tidak memungkinkan untuk digunakan untuk pengembangan usaha atau peningkatan kualitas hidup, BLT adalah subsidi  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  tertentu  agar  mereka  dapat memenuhi kebutuhan minimum. Penerimanya adalah masyarakat kurang mampu, sehingga Bantuan  Langsung  Tunai  pada  dasarnya  merupakan  program  bantuan  pemerintah  yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat miskin.
Salah satu tokoh masyarakat desa Suka Makmur H.Selamet yang diwawancari tentang dampak BLT Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat menegaskan : “ Program BLT memang bagus dan membantu masyarakat miskin terutama untuk kebutuhan pokok. Akan tetapi  jika  ditanya  apakah  BLT  berdampak  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat, tentunya sangat kecil sekali dampaknya karena berdasar pada apa yang saya lihat sehari-hari hampir tidak ada perubahan  kualitas hidup masyarakatKarena memang sulit bagi mereka
memperbaiki nasib dengan bantuan dana yang sangat minim. Malahan akan lebih baik kalau dana  bantuan  seperti  itu  diarahkan  pada  pembangunan  lain,  misalnya  pembangunan infrastruktur desa  berupa pembangunan irigasi.”
Dampak Program BLT-DD Di Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) ini tentunya memperoleh nilai positif bagi penyalur dan penerimanya. Bagi penyalur tentunya  memperoleh  kepercayaan  dan  dukungan  penuh  untuk    program-progam berikutnya, sedangkan untuk penerimanya sangat cukup memenuhi kebutuhan hidupnya ada juga  yang  menggunakan bantuan  tersebut  menjadi  modal  usaha  meski  tidak  semua  tetapi sangat membantu. Efektifitas Program BLT-DD.
Program  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  ini  sudah  berjalan  dengan  efektif, karena  dengan  program  ini  cukup  membantu  warga  Desa  meskipun  tidak  semua  dapat mengelola  dan  mengembangkan  dana  tersebut  dengan  baik  akan  tetapi  bantuan  yang diberikan  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  seperti  membeli  kebutuhan  rumah tangga,makanan sehari-hari, bahkan hingga kuotainternet untuk sekolah anak.
Dampak yang terjadi dalam Program BantuanLangsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini yaitu memperoleh nilai positif bagi penyalur dan penerimanya. Bagi penyalur memperoleh kepercayaan  dan  dukungan  penuh  untuk  program  progam  berikutnya,  sedangkan  untuk penerimanya  dapat  mencukupi  kebutuhan  hidupnya  dan  ada  yang  menggunakan  bantuan tersebut menjadi modal usaha.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian Analisa Manajemen Syariah dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat  Pada Masa Covid-19 di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok  Barat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam hal Identifikasi  Kelompok Penerima Manfaat masih lemah ini terbukti dengan ketidak sesuaian penyaluran BLT Dana Desa minimal 40% dari Dana Desa sehingga jumlah KPM bantuan sosial berkurang dari seharusnya,. Pengelolaan Penyaluran BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di desa berupa ketepatan sasaran masih terdapat duplikasi KPM penerima BLT  Dana Desa yang juga menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH dan BPNT,
2. Terdapat permasalahan penerima BLT Dana Desa NIK ganda atau NIK invalid. Terdapat laporan dari masyarakat atas pengeolaan BLT Dana Desa tahun 2021 yang mana KPM digilir  mendapat  bantuan  sosial  tidak  tetap  selama  setahun.  Untuk  saat  ini  Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di  3 desa tersebut telah  berjalan sampai dengan triwulan ke IV yakni Bulan Januari hingga Desember 2022
3. Dampak  yang  positif    adanya  program  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  ini  bisa membantu  perekonomian  masyarakat    antara  lain  berupa  peningkatan  daya  beli masyarakat yang terkena terdampak dari virus corona Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Qur’an Surah At -Thaha Ayat 117- 119,” n.d.
Agustina, I., & Hendra, A. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung . 132 – 144.
Ekotrans, J. I., Yendra, M., Putri, W., & Wetsi, M. (2021). JIEE : Dampak Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Dana Desa Covid-19 . 1 (2), 14 – 22. Firdaus, T., Rafiuddin, R., & Mukrabin, M. (2021). Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana  Desa  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  Oi  Tui  Pada  Masa  Pandemi Covid-19  di  Tinjau  Dari  Perspektif. J-ESA  (Jurnal  Ekonomi  Syariah) , 4 (2),  161 – 170. https://doi.org/10.52266/jesa.v4i2.753
Iswanto, B. (2021). Evaluasi Kebijakan BLT Dana Desa di Desa Sukoharjo II Kecamatan Program Magister Ilmu Pemerintahan , Universitas Lampung. NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 2 (2), 193 – 209.
Ittihad. (2019). Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia di Pondok Pesantren. As- Sabiqun , 1 (1), 1 – 9. https://doi.org/10.36088/assabiqun.v1i1.155
Lexy J. Moleong. (2018). Metodologi penelitian kualitatif (Cetakan 8). PT Remaja Rosdakarya.
Moch. Asrul Syamsudin. (2019). Analisis Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dan Desa (Blt-Dd) Di Desa Samberan Kec. Kanor Kab. Bojonegoro. Universitas 17 Agustus 1945  Surabaya , Sumber  Internet :  https://www.halodoc.com/artikel/kronolog  i-lengkap-virus- corona-masuk-indonesia . http://repository.untag-sby.ac.id/15673/7/JURNAL.pdf Nirmala, R., & Susilawati, N. (2022). Dinamika Penerima Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)  Dana  Desa  di  Nagari  Maek. Jurnal  Perspektif , 5 (4),  619 – 628. https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i4.704
Ortega,  D.  (2021).  Pelaksanaan  bantuan  langsung  tunai  dari  dana  desa  pada  masyarakat terdampak  covid-19  di  desa  pak  bulu,  kecamatan  anjongan,  kabupaten  mempawah, provinsi kalimantan barat. Skripsi , Yogyakarta .
Pratiwi,  F.,  &  Hayati,  I. N.  (2022).  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ngengor Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. E- Civics , 11 (01), 46 – 56.
Rahman,  A.,  &  Kisworo,  Y.  (2016).  Pelaksanaan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa
Pandemi Covid-19. Jurnal Hukum, Legalita , 3 (1), 1 – 23.
Sari,  N.,  &  Aswanda,  M.  (2022).  Efektivitas  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 dalam Perspektif Maslahah Dharuriyah. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents , 3 (April), 49 – 58.
Suardi,  Nazirwan,  &  Fitriani.  (2021). Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  (  ADD  ) Lumindai  Kecamatan  Barangin  Kota  Sawahlunto  Tahun  2019 . 1 (2),  31 – 37.
http://www.ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/JIEE/article/view/415
Zahra, A. F., Shaferi, I., Afif, N. C., & ... (2022). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai di Masa Pandemi  Covid-19  dalam  Pemulihan  Ekonomi  Desa  Piasa  Kulon  Kecamatan Somagede  Kabupaten  Banyumas. …  National  Conference  and  … ,  759 – 768. http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/myc/article/view/3087%0Ahttp://www.j p.feb.unsoed.ac.id/index.php/myc/article/download/3087/2063