## Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming
Dessy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyawati Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia dessysuendra@gmail.com

## Abstrak
Pesatnya  perkembangan  masyarakat  yang  diikuti  pula  dengan  makin  majunya  teknologi  dengan  internet  tidak hanya  membawa  dampak  positif  tetapi  juga  terselip  dampak  negative  di  dalamnya,  salah  satunya  adalah berkembangnya  tindak  pidana  pelecehan  seksual  terhadap  anak  yang  disebut  dengan  child  grooming  yang  mana tindak  pidana  ini  dilakukan  dengan  memanfaatkan  teknologi  internet  yang  makin  menjadi  kebutuhan  utama masyarakat. Tindak pidana child grooming tanpa disadari mulai terjadi di Indonesia, mulai muncul beberapa kasus yang  apabila  dianalisis  merupakan  child  grooming.  Munculnya  tindak  pidana  baru  ini  tidak  diiringi  dengan instrument  hukum  yang  mendukung  dibuktikan  dengan  belum  adanya  pengaturan  mengkhusus  yang  mengatur mengenai tindak pidana ini sehingga aparat hukum mengakui menemukan kesulitan dalam memproses kasus child grooming  yang  telah  terjadi.  Satu-satunya  cara  polisi  mengambil  diskresi  untuk  dapat  menjatuhkan  hukuman kepada  pelaku.  Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  penulisan  yuridis  normative  dengan menggunakan  pendekatan  The  Statute  Approach  yang  mana  menggunakan  literature  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Tindak  pidana  child  grooming  masih  tergolong sebagai  tindak  pidana  baru  di  Indonesia  sehingga  belum  ada  peraturan  yang  mengkhusus  terkait  hal  tersebut. Sehingga  agar  pelaku  dari  tindak  pidana  ini  tetap  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  maka  aparat penegak hukum mengambil kebijakan berupa diskresi sebagai jalan keluar terhadap hal ini
Kata Kunci: Kebijakan, Tindak Pidana, Child Grooming

## Abstract
The  rapid  community  gathering  followed  by  the  rapid  advancement  of  technology  with  the  internet  not  only brought positive but also tucked in negatively, one of which developed developing follow-up section on the abuse of children called child care carried out by using internet technology which is increasingly becoming a necessity the main community. Child care unwittingly began to occur in Indonesia, began to emerge several cases discussed are  child  care.  The  emergence  of  this  new  criminal  act  is  not  accompanied  by  supporting  legal  instruments  as evidenced by the absence of special agreement relating to this crime requiring legal officers who find difficulties in processing child care cases that have been carried out. The only way for the police to take discretion is to be able to sentence the victim. The method used in this renewal is a method that is approved by juridical normative using the Statute Approach which uses literature and legislation relating to the topics discussed. Child grooming crime is still classified as a criminal new offense in Indonesia so that there are no specific regulations related to it. So that perpetrators of these crimes can still be held accountable for their actions, law enforcement officials take the policy of discretion as a way out of this.
Keywords: Policy, Criminal Act, Child Grooming.
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 118
Published: 30/07/2020
How To Cite:
Suendra,  D.  L.  O.,  &  Mulyawati,  K.  R. ( 2020).  Kebijakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Child  Grooming . KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa . 14 (2).  Pp  118-123. https:// doi.org/10.22225/kw.14.2.1919.118-123

## I.  PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  internet  membuat dunia  menjadi  tidak  berbatas  dan  diikuti  pula dengan  berubahnya  struktur  social  masyarakat secara  nyata  dan  signifikan,  inilah  yang
memberikan peranan atau kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia ( Ramli, 2004 ). Pesatnya perkembangan  masyarakat  yang  diikuti  pula dengan  makin  majunya  teknologi  dengan
internet  banyak  menimbulkan  dampak  yang positif  dan  bahkan  negative.  Dari  kedua  dampak tersebut  yang  perlu  kita  khawatirkan  adalah dampak  negative  yang  tanpa  disadari  makin banyak  dan  beragam  karena  kemudahan mengakses  internet, salah satunya adalah muncul kejahatan  dengan  berbagai  macam  modus operandi berbasis alat berteknologi.
Kejahatan  ini  tidak  hanya  menyasar  orang dewasa tetapi anak-anak bisa menjadi pelaku atau korban,  misalnya  saja  tindak  pidana  kejahatan seksual  terhadap  anak  yang  dilakukan  di  media social.  Kejahatan  seksual  terhadap  anak-anak secara  online  dapat  diartikan  sebagai  kejahatan yang  ditujukan  kepada  anak-anak  dengan memanfaatkan  teknologi  sebagai  media  untuk melakukan komunikasi maupun mempertontonkan serta mendistribusikan material yang  bersifat  pornografi  anak  ataupun  kegiatan seksual  anak.  Tidak  sampai  disitu  saja  perbuatan kejahatan  seksual  terhadap  anak  ini  juga  bisa dilakukan  dengan  meminta  gambar-gambar porno, bisa juga dalam bentuk suara si anak yang direkam  dan  mengandung  konten  yang  erotisme, yang nantinya akan disebarluaskan.
Bentuk  kejahatan  seksual  anak  dengan memanfaatkan  teknologi  dapat  dikategorikan dalam  beberapa  bentuk  yaitu child  sexual  abuse/ exploitation material, online grooming for sexual purpose, sexting, sexual extortion, dan live online child  sexual  abuse. Bentuk-bentuk  kejahatan seksual  terhadap  anak  ini  hampir  ditemukan diseluruh  dunia  sehingga  memiliki  urgensi  untuk mengatasinya  agar  anak-anak  yang  merupakan masa  depan  bangsa  tidak  dirusak  baik  lahir  dan batin serta moralnya sedari dini.
Di  Indonesia  sendiri  pada  tahun  2019  mulai ramai  dibicarakan  kasus  yang  memiliki  modus operandi  yaitu  dengan  merayu  anak-anak dibawah  umur  melalui  media  social  untuk melakukan  video  call  ataupun  melakukan rekaman  video  yang  mana  sang  anak  diminta untuk  melakukan  hal-hal  yang  berhubungan dengan  aktivitas  seksual  guna  memuaskan  hasrat seksual  si  pelaku.  Setelah  melakukan  perekaman atau panggilan video tersebut pelaku menyebarkan  rekaman  tersebut  kepada  teman- teman atau yang lebih parahnya diperjual belikan kepada orang lain.
Memperhatikan fenomena yang terjadi tersebut  maka  penulis  ingin  menganalisis  lebih dalam  apakah  kebijakan  hukum  lebih  khususnya hukum  pidana  telah  mengatur  mengenai
kejahatan  seksual  dalam  bentuk  tindak  pidana child  grooming tersebut.  Hal  ini  dimaksudkan agar  perlindungan  hukum  terhadap  korban  lebih terjamin  dan  pelaku  juga  dapat  dihukum  sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  dari itu  penulis  merumuskan  masalah  yaitu  apakah yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana child grooming dan  kebijakan  hukum  terhadap  tindak pidana child grooming.

## II. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini adalah  dengan  menggunakam  metode  yuridis normative  yaitu  merupakan  penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka.  Penelitian  hukum  normative  atau kepustakaan  mencakup:  penelitian  terhadap  asas- asas  hukum,  penelitian  terhadap  sistematika hukum,  penelitian  terhadap  tahap  sinkronisasi vertikal  dan  horizontal,  perbandingan  hukum serta  sejarah  hukum  ( Soekanto  &  Mamudji, 2009 ). Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( the statute  approach )  yaitu  dengan  melakukan penelusuran  terhadap  peraturan  perundang- undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu tindak pidana child grooming .

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Tentang Child Grooming
Child  grooming merupakan  salah  satu  tindak pidana  yang  belakangan  ini  mulai  ramai  menjadi sorotan  dikarenakan  modus  operandi  yang dilakukan  tidak  seperti  pada  umumnya  sebuah kejahatan  kekerasan  seksual.  Dalam  hukum pidana  tindak  pidana  kejahatan  seksual  yang sedari dulu dikenal adalah kekerasan seksual dan pelecehan  seksual.  Kekerasan  seksual  adalah setiap  perbuatan  yang  mencakup  pelecehan seksual  hingga  perbuatan  memaksa  seseorang untuk  melakukan  hubungan  seksual  tanpa persetujuan  korban  atau  di  saat  korban  tidak menghendaki,  dan  atau  melakukan  hubungan seksual  dengan  cara-cara  yang  tidak  wajar  atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya
( Sulaeman & Homzah, 2010 ).
Selain itu dikenal pula pelecehan seksual yaitu perilaku  yang  bersifat  seksual  yang  tidak diinginkan  dan  tidak  dikehendaki  oleh  penerima atau  korbannya  dan  berakibat  mengganggu  diri penerima  pelecehan,  perilakunya  yang  dapat
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License

## Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming
digolongkan  sebagai  tindakan  pelecehan  seksual seperti  pemaksaan  melakukan  kegiatan  seksual, pernyataan  merendahkan  yang  berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual,  permintaan  melakukan  tindakan  seksual yang  disukai  pelaku  dan  juga  ucapan  atau perilaku  yang  berkonotasi  seksual,  tindakan- tindakan  tersebut  dapat  disampaikan  secara langsung maupun tidak langsung (implicit) ( Ibid ).
Apabila  dilihat  dari  kedua  jenis  kejahatan seksual  yang  dikenal  dalam  hukum  pidana tersebut  maka  dapat  dikatakan  bahwa child grooming termasuk  kedalam  tindak  pidana pelecehan seksual yang modus operandinya telah dikembangkan. Mengapa child grooming dikatakan  sebagai  perkembangan  dari  tindak pidana  pelecehan  seksual  karena  apabila  kita perhatikan  jenis-jenis  pelecehan  seksual  tersebut diatas  perbuatannya  dilakukan  secara  nyata  atau langsung  begitu  pula  pelaku  yang  menginginkan hasilnya  dinikmati  secara  langsung.  Sedangkan tindak pidana child grooming modus operandinya lebih  sering  dilakukan  secara  virtual  melalui media  social  atau  aplikasi  percakapan  seperti misalnya  whatsaap,  line,  atau  telegram.  Hasil akhir  si  pelaku  juga  tidak  melulu  agar  si  anak korban child  grooming ini  mau  berhubungan badan  tetapi  pelaku  ingin  membangun  hubungan dengan  si  anak  untuk  kemudian  akan  ditekan secara  psikologis  agar  mau  melakukan  apa  yang diminta oleh si pelaku.
Menurut  analisis  yang  dilakukan  oleh The International  Centre  for  Missing  &  Exploited Children (ICMEC) child grooming di definisikan sebagai  berikut  “ Online  grooming  refers  to  the use of the Internet or other digital technologies to establish  or  build  a  relationship  with  a  child under  the  age  of  18  in  order  to  facilitate  either non-contact  (online)  or  contact  (offline)  sexual interaction  with  that  child.  Grooming  involves “psychological  manipulation  that  is  usually  very subtle,  drawn  out,  calculated,  controlling,  and premeditated,”  with  the  goal  of  establishing  an emotional  connection  with  a  child  in  order  to lower  the  child’s  inhibitions.  Through  the grooming  process,  an  offender  seeks  to  gain  the child’s  compliance  to  maintain  secrecy,  and  to avoid detection and punishment” ( The International  Centre  for  Missing  &  Exploited Children ( The International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC), 2017 ).
Dari  pengertian  tersebut  dapat  dikatakan bahwa child  grooming sangat  mengacu  kepada
penggunaan internet atau teknologi digital lainnya yang  tujuannya  membangun  hubungan  dengan anak  dengan  maksud  untuk  memfasilitasi interaksi  seksual  non-kontak  (online)  yang dilakukan dengan melibatkan tindakan manipulasi secara  psikologis  dengan  maksud  untuk mengancam  atau  menakuti  si  anak  tersebut  agar mau  mengikuti  segala  perintah  yang  diberikan  si pelaku.
Kebijakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Child Grooming
Kasus child  grooming terbilang  merupakan jenis kejahatan baru di Indonesia. Child grooming di Indonesia  atau  bisa  disebut  juga  sebagai kejahatan  eksploitasi  seksual  terhadap  anak menggunakan  media  social  ini  meningkat  karena permintaan  pasar  seks  global  yang  makin  besar. Kejahatan  ini  tentu  saja  dilarang  oleh  undang- undang  manapun  di  seluruh  dunia  karena melanggar  hak-hak  dan  dapat  menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan anak sehingga perlindungan  anak  harus  diperhatikan  ( Soemitro, 1990 ).
Dampak  negatif  dari  pesatnya  perkembangan Teknologi  Informatika  (IT)  membuat  munculnya berbagai  jenis  kejahatan  khususnya  bagi  anak- anak.  Nyatanya,  anak-anak  yang  tidak  dalam pengawasan  orang  tua  dan  menggunakan teknologi  informatika  sangat  rentan  untuk menjadi  korban  kejahatan child  grooming . Perlindungan  hukum  oleh  negara  terhadap  kasus ini  sendiri  masih  kurang  relevan  digunakan sebagai  dasar  hukum  yang  tepat  dibandingkan dengan  akibat  yang  terjadi  baik  terhadap kerusakan mental dan psikis yang dialami korban dan keluarganya.
Tindak  pidana child  grooming di  Indonesia, terkait  dengan  aturan  hukumnya,  terkandung dalam  Pasal  27  ayat  (1)  UU  No  19  Tahun  2016 tentang  perubahan  atas  UU  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Selain  itu  terdapat  pula beberapa  aturan  perundang-undangan  lainnya yang  mengatur  tentang  pertanggungjawaban pidana terkait child grooming yaitu UU RI No 21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU RI No 44 Tahun 2008  tentang  Pornografi,  dan  dan  UU  Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU Nomor  1  Tahun  2016  menjadi  undang-undang tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang

## Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 120
Perlindungan  Anak  Jo  UU  Republik  Indonesia Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas UU  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak. Sayangnya peraturan khusus  mengenai child  grooming di  Indonesia tidak  diatur  secara  spesifik,  bahkan  di  banyak negara lainnya.
POLRI  mengungkapkan,  data  kejahatan seksual  yang  dimilikinya  sudah  mencapai angkanya  sangat  mengkawatirkan.  Sejak  2015- 2018 angkanya terbilang fluktuatif. Di mana pada 2015  ada  300  lebih  kasus  ini.  Sedangkan pertengahan  tahun  2019  tercatat  236  kasus. Adapun  tingkat  ketuntasan  kasus  kejahatan seksual  anak  sendiri  50  persen.  Polri  masih menemui kendala dalam pengungkapan kasus ini secara  tuntas.  Karena  para  pelaku  memanfaatkan direct  messages (DM)  atau  percakapan  privat dengan  korbannya.  Selain  itu,  kentalnya  adat ketimuran  di  Indonesia  mengakibatkan  membuat laporan  polisi  atas  kejahatan  ini  seolah  hal  yang tabu.  Sehingga  akhirnya  para  orang  tua  memilih menyelesaikannya  sendiri  tidak  melalui  jalur hukum. Padahal kejahatan ini sudah masuk ranah pidana ( Taufan, 2019 ).
Hal  serupa  juga  terjadi  pada  negara  Korea Selatan.  Pada  pertengahan  Maret  lalu,  tahun 2020,  negara  ini  digegerkan  dengan  kasus Nth Room ,  yang  mana  merupakan  kasus sexual slavery  chat  room. Kasus  ini  mencual  ke  publik setelah  Cho  Joo  Bin  yang  memiliki  julukan operator chat  room Telegram Nth  Room ditangkap  di  kediamannya  pada  Jumat,  20 Maret 2020.  Pada  kasus  ini,  tersangka  telah mengeksploitasi 74 orang perempuan, di mana 16 orang  di  antaranya  adalah  anak  di  bawah  umur. Dalam dua hari setelah pemindahannya ke Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul menyatakan, jika Cho Joo Bin memposting  tiga  alamat  akun  uang  digital  dalam bentuk mata uang kripto (cryptocurrency), seperti Bitcoin,  Ethereum,  dan  Monero  untuk  menerima biaya  masuk  chat  room  yang  berkisar  antara 100.000  won  (sekitar  1,3  juta  rupiah)  hingga 1.500.000  won  (kurang  lebih  setara  dengan  20 juta rupiah).
Namun,  setelah  ditelusuri  ternyata  akun Bitcoin  dan  Ethereum  yang  diposting  oleh  Cho Joo  Bin  adalah  palsu.  Cho  Joo  Bin  menerima uang  dari  konsumennya  melalui  Monero,  yaitu 'dark  coin' yang  terutama  digunakan  untuk transaksi  ilegal,  seperti  senjata  api  ilegal, narkoba,  dan  lain  sebagainya.  Monero  dipilih
karena  data  pengguna  dan transaction  history yang  sulit  untuk  dilacak.  Hal  ini  dikarenakan tingginya tingkat aninimitas dan keamanaan dark coin itu sendiri.
Jaksa  menuntut  semua  orang  yang  terlibat dalam  produksi  dan  distribusi  video  ilegal Nth Room di  Telegram  dihukum  dengan  tiga  tahun dan  enam  bulan  penjara.  Tuntutan  ini  berlaku untuk  penjaga  hingga  operator  Nth  Room,  di mana  Nth  Room  sendiri  memiliki  banyak  ruang obrolan  yang  dijalankan  oleh  beberapa  operator yang berbeda.
Kasus  ini  mendorong  beberapa  upaya  penting pemerintah  Korea  Selatan  untuk  memberantas kejahatan  seks  digital.  Tetapi  undang-undang Korea Selatan masih mengizinkan banyak pelaku untuk menghindari hukuman berat, dan polisi dan jaksa  penuntut  terlalu  sering  mengabaikan  atau menyalahgunakan  kasus-kasus  ini,  mengkaji ulang  korban  dan  menyangkal  keadilan  mereka ( Nguyen,  2020 ).  Berdasarkan  pemaparan  kasus tersebut maka dapat kita lihat bahwa penyelesaian kasus child  grooming di  korea  selatan  dan Indonesia  tidaklah  jauh  berbeda    karena  sama- sama belum memiliki peraturan yang mengkhusus  sehingga  penyelesaian  kasus  ini tidak dapat berjalan maksimal.
International  Centre  for  Missing  &  Exploited Children mengeluarkan  laporan  tentang Online Grooming  of  Children  for  Sexual  Purposes: Model  Legislation  &  Global  Review ,  yang  mana dalam  laporan  tersebut  menjelaskan  pula  bahwa Indonesia  dan  Korea  Selatan  merupakan  negara yang  sama-sama  tidak  memiliki  aturan  hukum yang  khusus  mengenai  kejahatan child  grooming ini. Bahkan dari seluruh penjuru dunia, hanya 63 negara  yang  mempunyai  peraturan  terkait child grooming dan 133 negara lainnya tidak memiliki peraturan terkait child grooming
Selain  kasus  di  Korea  Selatan,  kasus child grooming di  Negara  Amerika  Serikat  dapat menjadi  perbandingan  yang  baik  dengan  yang terjadi di Indonesia. Kasus ini dimulai pada April 2017, seorang gadis Sydney, Australia berusia 16 tahun dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Gadis itu  ditemukan  sebulan  kemudian  di  AS  dengan Sean  Price,  seorang  pria  Amerika  berusia  39 tahun.  Price  mempersiapkan  gadis  itu  selama kurang lebih enam bulan di media sosial aplikasi Snapchat, memanfaatkan gangguan kegelisahannya  dan  masalah  keluarga.  Dia meminta  dan  menerima  foto  telanjang  gadis  itu, dan  akhirnya  meyakinkannya  untuk  melarikan
Halaman 121 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License

## Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming
diri  dari  rumah  untuk  bertemu  dengannya.  Price memberikan uang pada gadis tersebut sebanyak $ 1.600 untuk tiket pesawat dan bertemu di bandara di  Los  Angeles  pada  saat  kedatangannya. Keduanya  kemudian  pergi  ke  New  York  dan melakukan  hubungan  seks  di  beberapa  negara bagian  di  sepanjang  jalan.  Price  ditangkap  pada Mei 2017 dan menghadapi sepuluh tahun penjara karena  pelanggaran  seksual  terhadap  anak  di bawah  umur,  termasuk  pemerkosaan  tingkat ketiga  dan  mengangkut  anak  di  bawah  umur dengan  maksud  untuk  terlibat  dalam  aktivitas seksual kriminal. Investigasi melibatkan penegakan  hukum  dari  beberapa  yurisdiksi termasuk Polisi New South Wales, Polisi Federal Australia,  INTERPOL,  Homeland  Security,  dan the  Departemen  Kepolisian  New  York.  Price masih  bisa  menghadapi  penuntutan  di  Australia karena  merawat  anak-anak  untuk  tujuan  seksual adalah tindak pidana.
Berdasarkan  kasus  tersebut  dapat  kita  lihat bahwa  penjatuhan  pidana  oleh  negara  yang memiliki  aturan  mengkhusus  mengenai child grooming lebih  berjalan  maksimal  dibandingkan dengan  negara  Indonesia  dan  korea  yang  belum memiliki  peraturan  khusus  mengenai child grooming .
Agar  pelaku  eksploitasi  seksual  anak  melalui internet  tidak  lolos  dari  jerat  hukum,  pelaku tersebut  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban pidananya  dengan  menerapkan  pendekatan  unsur perbuatan  pidananya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia.  Hal tersebut  menyulitkan  aparat  penegak  hukum dalam proses penanganannya karena kecanggihan modus  operandi  pelaku  tersebut  saat  ini  tidak dibarengi  dengan  pembaharuan  peraturan  yang ada,  namun  dalam  prakteknya  pada  akhirnya ditempuh  suatu  kebijakan  (yang  merupakan diskresi  aparat  penegak  hukum)  dengan memfokuskan  akibat  eksploitasi  seksual  pada anak  melalui  internet  tersebut  dalam  rangka upaya  perlindungan  hak-hak  anak  dengan melakukan  pendekatan  perundangan  yaitu  dapat dilakukan pendekatan perundangan pornografi.

## IV.  SIMPULAN
Tindak pidana Child grooming yang termasuk sebagai  tindak  pidana  baru  merupakan  suatu perbuatan  yang  mengacu  kepada  penggunaan internet  atau  teknologi  digital  lainnya  yang tujuannya  membangun  hubungan  dengan  anak dengan  maksud  untuk  memfasilitasi  interaksi seksual  non-kontak  (online)  yang  dilakukan
dengan  melibatkan  tindakan  manipulasi  secara psikologis  dengan  maksud  untuk  mengancam atau  menakuti  si  anak  tersebut  agar  mau mengikuti  segala  perintah  yang  diberikan  si pelaku.  Apabila  berbicara  mengenai  kebijakan hukumnya  dapat  disimpukan  bahwa  di  Indonesia belum  memiliki  pengaturan  yang  mengkhusus mengenai  tindak  pidana child  grooming ini sehingga  menimbulkan  kendala  bagi  aparat penegak  hukum  untuk  menjatuhkan  hukuman kepada pelaku. Agar pelaku tetap mempertanggungjawabkan  perbuatannya  maka langkah yang diambil oleh penegak hukum adalah mengambil  suatu  kebijakan  (yang  merupakan diskresi  aparat  penegak  hukum)  dengan memfokuskan  akibat  eksploitasi  seksual  pada anak  melalui  internet  tersebut  dalam  rangka upaya  perlindungan  hak-hak  anak  dengan melakukan  pendekatan  perundangan  yaitu  dapat dilakukan pendekatan perundangan pornografi.

## DAFTAR PUSTAKA
Nguyen, E. (2020). South Korea Online Sexual Abuse Case Illustrates Gaps in Government Response. Human  Right  Watch .  Retrieved  from  https:// www.hrw.org/news/2020/03/26/south-korea- online-sexual-abuse-case-illustrates-gaps- government-response
Ramli, A. M. (2004). Cyber law & HAKI dalam sistem hukum  Indonesia .  Bandung:  Refika  Aditama. Retrieved from https://books.google.co.id/ books/about/
Cyber_law_HAKI_dalam_sistem_hukum_Indo ne.html?id=pqVRAgAACAAJ&redir_esc=y
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2009). Penelitian Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Cetakan  ke-11 .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Soemitro,  I.  S.  (1990). Aspek  hukum  perlindungan anak .  Jakarta:  Bumi  Aksara.  Retrieved  from https://catalogue.nla.gov.au/Record/2947892 Sulaeman,  M.,  &  Homzah,  S.  (2010). Kekerasan
Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai  Disiplin  Ilmu  dan  Kasus  Kekerasan . Bandung:  Refika  Aditama.  Retrieved  from https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx? id=258
Taufan,  S.  A.  (2019).  Internet  Tak  Ramah  Anak, Simak Pesan Kominfo Untuk Orang Tua. Jawa Pos .  Retrieved  from  https://www.jawapos.com/ nasional/hukum-kriminal/03/08/2019/internet- tak-ramah-anak-simak-pesan-kominfo-untuk- orang-tua/
The  International  Centre  for  Missing  &  Exploited Children  (ICMEC).  (2017).  Online  Grooming of  Children  for  Sexual  Purposes:  Model Legislation & Global Review. In A publication

## Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 122
of  The Koons Family Institute on International Law  &  Policy .  Retrieved  from  https:// www.icmec.org/wp-content/uploads/2017/09/ Online-Grooming-of-Children_FINAL_9-18-
17.pdf
Undang-Undang    Nomor  19  Tahun  2016  tentang perubahan  atas  Undang-Undang    Republik Indonesia    Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang    Nomor  21  Tahun  2007  tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang
Undang-Undang    Nomor  44  Tahun  2008  tentang
Pornografi,
Undang-Undang    Nomor  17  Tahun  2016  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2016 menjadi undang-undang  tentang  Perubahan  Kedua  atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang    Nomor  35  Tahun  2014  tentang
Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License

## Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming