## Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Kota Bandung)
Rini Susanty1, Vinny Stephanie Hidayat2
1. Fakultas Bisnis-Program Studi Akuntansi-Universitas Kristen Maranatha Bandung
Alamat Jl. Surya Sumantri No.65, Bandung
Email : rini.susanti2001@gmail.com
2. Fakultas Bisnis-Program Studi Akuntansi-Universitas Kristen Maranatha Bandung
Alamat Jl. Surya Sumantri No.65, Bandung
Email : vinny.tan@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Population growth continues to increase every year, impacting the need for community mobilization so  that  users  of  transportation  equipment  increase.  Along  with  the  increasing  amount  of transportation, it is a trigger for increasing regional income, one of which is from motor vehicle taxes. Supposedly, taxpayers who did a payment on their motor vehicle tax will increase. However, compliance  with  payment  of  motor  vehicle  taxes  has  decreased  in  the  West  Java  region.  This suggests  that  the  payment  of  vehicle  taxes  is  still  poorly  respected.  In  this  research,  we  are conducting  explanatory  research  using  quantitative  methods.  This  study  explores  the  causal relationship  between  E-SAMSAT  application  and  sanctions  imposition  on  motor  vehicle  tax compliance.  We  used  a  simple  random  sampling  in  the  form  of  non  probabilitiy  as  sampling technique.  In  this  study,  a  questionnaire  was  utilized  as  a  data  collecting  tool.  Measuring respondents' opinions using a 4-point Likert scale. According to the study's findings, the better E- SAMSAT is implemented and the more stringent the tax penalties are, the more tax compliance will continue  to  increase.  We  can  draw  the  conclusion  that  variable  tax  sanctions  and  variable  E- SAMSAT implementation both have an effect on taxpayer compliance to some extent.
Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Sanctions, Implementation of E-SAMSAT

## 1. PENDAHULUAN
Penyedia layanan publik memiliki peran yang penting yaitu memberikan layanan yang bermutu dan  berkualitas  baik  sehingga  dapat  mendorong  kemampuan  sosial  ekonomi  masyarakat,  juga memulihkan  rasa  percaya  masyarakat  pada  pemerintah  inilah  yang  menjadi  salah  satu  pokok permasalahan yang diplomatis dalam pelayanan publik. Layanan publik ini menjadi suatu tempat interaksi  bertemunya  pemerintah  dengan  masyarakat,  dimana  masyarakat  yang  berkewajiban membayar  pajak  memberikan  delegasi  kepada  pemerintah  agar  dapat  mengelola  pajak  tersebut sesuai  dengan  tujuan  negara  Indonesia  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  (Zilda  dkk., 2022). Agar pajak dapat digunakan untuk pembangunan nasional yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka pajak harus dikelola secara efisien karena pajak adalah sumber primer  penerimaan  negara.  Perkara  ini  termuat  dalam  laporan  APBN  yang  menampilkan  pajak sebagai mayoritas penerimaan negara. (Widia, & Yasa,2021).
Pertumbuhan  penduduk  terus  meningkat  setiap  tahunnya,  berdampak  pada  kebutuhan mobilisasi  masyarakat  sehingga  pengguna  alat  transportasi  meningkat.  Seiring  dengan bertambahnya  jumlah  transportasi,  dapat  menjadi  pemicu  meningkatnya  pendapatan  daerah  salah satunya dari pajak yang dibayarkan oleh para pemilik kendaraan bermotor. Semestinya akan terjadi peningkatan  pada  jumlah  orang  yang  mempunyai  kewajiban  untuk  membayarkan  terhadap  pajak kendaraan  bermotornya.  Namun  demikian,  ketaatan  membayar  pajak  untuk  kendaraan  bermotor
pada  provinsi  Jawa  Barat  tersebut  terindikasi  mengalami  penurunan.  (Hasbudin,  Safaruddin,  & Faradhila, 2022). Pemerintah provinsi Jawa Barat mencatat persentase ketaatan wajib pajak ketika melangsungkan kewajiban membayarkan pajaknya untuk kendaraan bermotor terlewat rendah, yaitu tidak  mencapai  50%  dari  total  jumlah  kendaraan  yang  terdaftar  di  provinsi  Jawa  Barat.  Ridwan Kamil selaku Gurbernur Jawa Barat mengajak masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak. Dari total 23 juta, hanya 11 juta saja yang sudah melunasi pajak kendaraan bermotor. (Muhamad, 2022)
Pernyataan  ini  menandakan  rendahnya  kepatuhan  masyarakat  ketika  membayarkan  pajak kendaraan  motor.  Sulit  untuk  membentuk  wajib  pajak  yang  taat  akan  aturan  sistem  perpajakan. Ketidakpatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ken Dwijugiasteadi yang menduduki posisi Direktur  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan  mengidentifikasi  sejumlah  alasan  mengapa masyarakat  Indonesia  tidak  mau  membayar  pajak.  Yang  pertama  adalah  ketidakpercayaan; mayoritas  masyarakat  Indonesia  masih  kurang  percaya  pada  peraturan  pajak  dan  penegakannya karena  masyarakat  menyadari  bahwa  petugas  pajak  memiliki  akses  yang  terbatas,  khususnya perbankan  dan  mereka  terus  meremehkan  pentingnya  membayar  pajak.  Masyarakat  tidak menganggap membayar pajak sebagai budaya, mereka juga mengakui bahwa sangatlah sulit untuk mengisi SPT Pajak Penghasilan. (Redaksi DDTC News, 2017)
Sanksi pajak telah diberlakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi pelanggaran terhadap  Undang-Undang  Perpajakan  oleh  para  wajib  pajak.  Sanksi  administrasi  maupun  sanksi pidana dapat diberlakukan jika wajib pajak tetap melanggar. Diharapkan dengan pengenaan sanksi perpajakan  ini,  wajib  pajak  akan  mengalami  peningkatan  kepatuhan  yang  konsisten  dengan Peraturan Perpajakan. Hal ini dapat menjadi dorongan terhadap wajib pajak agar dapat menjalankan kewajiban mereka melunasi pajak sesuai dengan prosedur sehingga dapat mendongkrak pemasukan pajak. (Indriati, Pardanawati, & Utami, 2019)
Di  sisi  lain,  pemerintah  telah  membuat  pelaksanaan  sistem  pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor menjadi sangat mudah dan efisien mengikuti perkembangan jaman. Untuk mempermudah sistem  administrasi  perpajakan  digital  sehingga  wajib  pajak  dapat  membayar  pajaknya  dengan mudah, pemerintah menggandeng Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap alias sering kita kenal sebagai SAMSAT, sebuah sistem kerjasama yang terintegrasi.  Pemerintah menyediakan berbagai layanan  seperti  E-SAMSAT,    SAMSAT  keliling,  SAMSAT  Corner  bahkan  pelayanan  SAMSAT Drive Thru. Dengan layanan-layanan tersebut diharapkan dapat menjadi bujukan bagi wajib pajak untuk menjalankan tanggung jawabnya yaitu pembayaran pajak. (Virgiawati dkk., 2019)
Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan penerimaan pajak dari kendaraan bermotor yang menggunakan E-SAMSAT. Bersumber dari BAPENDA, dapat terlihat di tabel 1 bahwa pada tahun 2018-2022 terjadi penurunan pada  E-SAMSAT dalam penerimaan pajak kendaraan motor.
Tabel 1. Statistik Nilai Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui channel e-samsat dari tahun 2018 sampai 2022

## Sumber: BAPENDA Jawa Barat
Berlandaskan latar belakang yang telah  dipaparkan dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang belum kukuh, peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib  Pajak  di  Kantor  SAMSAT  Pajajaran  Bandung).  Sehingga  maksud  dari  penelitian  ini  yaitu untuk mengkaji:
1. Pengaruh pelaksanaan E-SAMSAT terhadap tingkat ketaatan pemilik kendaraan bermotor terhadap kewajiban pajak.
2. Pengaruh  hukuman  perpajakan  terhadap  tingkat  kepatuhan  pemilik  kendaraan  bermotor terhadap kewajiban pajak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Kualitas Pelayanan Perpajakan
.
Istilah “pelayanan perpajakan” mengacu kepada setiap pelayanan yang ditawarkan oleh DJP yang telah diberi wewenang yang bisa menunjang Wajib Pajak menuntaskan kewajiban perpajakannya. Karena  disusun  oleh  organisasi  pemerintah  yang  memprioritaskan  melayani  kepentingan masyarakat dan penegakan hukum di atas keuntungan pribadi, pelayanan pajak ini dianggap sebagai pelayanan  publik  (Subarkah  &  Dewi,  2017).  Kelancaran,  kenyamanan,  dan  kinerja  pemerintah sebagai  salah  satu  lembaga  pelayanan  publik  sangat  tergantung  pada  tingkat  pelayanan  yang diberikan kepada masyarakat, karena hal tersebut sangat berpengaruh pada kepuasan yang dirasakan masyarakat  atas  pelayanan  pemerintah.  Dengan  memberikan  layanan  yang  lebih  baik,  maka masyarakat dapat terdorong untuk patuh membayar pajak (Gusti dkk. 2019).

## 2.2. Pengertian Pajak
Berikut definisi pajak dari beberapa sumber: 1.  The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) atau dalam Bahasa Indonesia  disebut  Organisasi  untuk  Pembangunan  dan  Kerjasama  Ekonomi    mendefinisikan pajak  sebagai  pembayaran  wajib  tak  berbalas  kepada  pemerintah.  Kata  tersebut  berasal  dari bahasa Latin taxare, yang berarti mengevaluasi, menaksir, atau menilai (Sarmento, 2023:9). 2.  Mardiasmo  (2019)  memaparkan  definisi  yaitu  pajak  mengacu  pada  kontribusi  moneter wajib  yang  secara  hukum  wajib  dibayarkan  oleh  individu  atau  entitas  kepada  negara,  tanpa menerima  kompensasi  langsung.  Dana  ini  digunakan  untuk  kebutuhan  negara  dan  perbaikan rakyat.

## 2.3. Subjek dan Objek Pajak
Subjek  pajak  penghasilan  berdasar  pada  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  Pajak Penghasilan, adalah sebagai berikut:
1. Subjek pajak pribadi, yaitu setiap orang yang tinggal di Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia.
2. Subjek  pajak  harta  warisan  belum  dibagi,  yaitu  warisan  dari  seseoran  yang  sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subjek pajak badan, yaitu perkumpulan orang dan/atau modal baik melakukan usaha maupun  tidak  melakukan  kegiatan  usaha  meliput.  perseroan  terbatas,  perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk usaha apa pun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, persekutuan,  yayasan  organisasi  massa,  organisasi  sosial  politik,  atau  organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya
4. Bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.
Objek  Pajak  Kendaraan  Bermotor  mengacu  kepada  kemampuan  serta  hak  untuk mengendarai kendaraan bermotor. Hal ini mencakup seluruh  jenis kendaraan beroda berikut rangkaiannya  yang  dipakai  di  jalan  raya  serta  yang  digerakkan  oleh  perlengkapan  atau instrumen  yang  prosesnya  melibatkan  konversi  sumber  energi  tertentu  menjadi  gaya pendorong yang menggerakkan kendaraan bermotor tertentu. Ini mencakup mesin besar dan peralatan berat lainnya (Ahmad dkk., 2020).

## 2.4. Jenis Pajak
Mardiasmo (2019) mengelompokkan pajak menjadi 3 jenis, yaitu:
2.4.1. Berdasarkan Golongan
a.  Pajak Langsung Pajak yang diklasifikasikan sebagai "langsung" merupakan pajak di mana tidak dapat dialihkan atau dihutangkan oleh pihak ketiga.
b.  Pajak Tidak Langsung
Pajak yang diklasifikasikan sebagai "tidak langsung" merupakan pajak di mana bisa dialihkan atau dihutangkan oleh pihak ketiganya.
2.4.2. Berdasarkan Sifat
a.  Pajak Subjektif
Pajak yang diklasifikasikan sebagai "subjektif" adalah pajak yang seperti sebutannya, dengan melakukan pemerhatian diri subjeknya. Pajak ini dapat dikatakan berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yaitu wajib pajak. b.  Pajak Objektif Pajak yang diklasifikasikan sebagai "objektif" adalah pajak yang lebih mengutamakan objeknya  daripada  kondisi  subjek  pajaknya.  Dalam  hal  ini  bisa  berbentuk  keadaan, peristiwa, benda, maupun aktivitas yang menyebabkan keharusan membayar pajak.
2.4.3. Berdasarkan Lembaga Pemungut
a.  Pajak Negara/Pajak Pusat
Pajak negara ialah pajak yang kewenangan dalam pemungutan ada pada pemerintah, pada umumnya membiayai anggaran negara Indonesia. b.  Pajak Daerah Pajak  daerah  ialah  pajak  di  mana  kewenangan  pemungutannya  dimiliki  pemerintah daerah. Pajak daerah terbagi kedalam tingkat I, yaitu pajak daerah dan tingkat II, yaitu pajak  daerah/kota  yang  pada  umumnya  dimanfaatkan  untuk  menangani  anggaran daerah  mereka  sendiri.  UU  28  Tahun  2009  adalah  peraturan  yang  mengelola  pajak daerah.

## 2.5. Jenis dan Tarif Pajak Daerah
Susyanti & Dahlan (2020) menjabarkan beberapa jenis pajak daerah beserta tarifnya, yaitu:
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak Kendaraan Bermotor ialah satu dari sekian banyak sumber pendapatan pajak provinsi. PKB adalah pajak kendaraan roda dua yang dikenakan pada segala jenis jalan tanpa terkecuali termasuk jalur air. Sistem pembayaran pajak adalah di muka  dalam kurun waktu satu tahun (dua belas bulan). Tarif kendaraan beragam dan dibawah ini informasi tarif PKB:
a. Pemilik  mobil  pertama  terendah  1%,  tertinggi  2%.  Untuk  mobil  kedua  dan selanjutnya, tingkat suku bunga dapat ditetapkan secara bertahap, terendah 2% dan tertinggi 10%.
b. Pajak  kendaraan  yang  diwajibkan  oleh  angkutan  umum,  pemadam  kebakaran, ambulans,  pemerintah  daerah,  lembaga sosial  keagamaan,  negara/Polri/TNI  dan peraturan daerah lainnya terrendah 0,5% dan tertinggi 0,5%. dari 1%
c. Pajak yang dikenakan pada alat besar dan alat berat diatur terendahnya 0,1% dan tertingginya 0,2%.
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Jual  beli,  tukar  menukar,  pemindahtanganan,  pewarisan,  atau  penggabungan  suatu  usaha semuanya  mengakibatkan  pengenaan  pajak  yang  disebut  dengan  Pajak  Nilai  Pengembalian Kendaraan Bermotor. Singkatnya, pajak ini diterapkan atas peralihan hak milik atas kendaraan bermotor. Berikut adalah rincian tarif pajak BBNKB:
1) Bea BBNKB diatur seperti berikut:
a. 20% pada penyerahan awal.
b. 1 % pada penyerahan ke-2 dan selanjutnya.
2) Untuk kendaraan bermotor, kendaraan besar, dan kendaraan berat yang menggunakan jalan pribadi ditetapkan tarif pajak sebagai berikut:
a. 0,75% pada penyerahan awal.
b. 0,075% dalam penyerahan ke dua dan selanjutnya.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
Pajak  ini  diberikan  pada  bahan  bakar  kendaraan  motor  yang  diberikan  dengan  anggapan bermanfaat bagi kendaraan motor, hal ini juga mencakup yang digunakan pada kendaraan air. Aturannya meliputi:
1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan tarif 10%
2. Pemerintah  bisa  merubah  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  dengan Keputusan Presiden sebagai berikut: a. Seperti tercantum dalam Undang-Undang tentang APBN tahun berjalan,
kebijakan dapat diubah jika harga minyak dunia naik melampaui 130% dari anggapan harga yang telah ditentukan.
b. Dibutuhkan kestabilan harga BBM yang disyaratkan untuk tempo waktu maksimal 3 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang No. 28 Tahun
2009 mengenai Pajak Daerah dan Pembayaran Daerah.
Apabila harga minyak dunia yang dimaksudkan pada butir dua huruf  a normal kembali, keppres tersebut akan dibatalkan dalam waktu maksimal 2 bulan.
2.6. Kepatuhan Perpajakan

## 2.6.1. Definisi dan Jenis
Menurut  Rahayu  (2020),  kepatuhan  pajak  berarti  wajib  pajak  harus  patuh  terhadap semua aturan perpajakan yang sah. Terdapat 2 (dua) jenis kepatuhan dalam perpajakan, yakni: 1.  Kepatuhan Perpajakan Formal Dalam hal ini wajib pajak mematuhi peraturan pajak formal yang ketentuannya adalah sebagai berikut:
a. Tidak terlambat dalam mendaftar untuk menerima NPWP atau diperintahkan untuk menerima Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)
b. Tidak terlambat melakukan pembayaran pajak terutang
c. Melaporkan  secara  tepat  waktu  mengenai  pajak  terutang  yang  telah dibayarkan beserta perhitungannya.
2.  Kepatuhan Perpajakan Material
Dalam hal ini wajib pajak menepati syarat material perpajakan yang terdiri dari:
a. Menghitung dengan cermat jumlah pajak yang terutang sejalan pada aturan perundang perpajakan.
b. Memotong atau memungut pajak dengan cermat, ini berlaku bagi wajib pajak yang menjadi pihak ketiga

## 2.6.2. Predikat Wajib Pajak Patuh
Teknisnya,  seorang  wajib  pajak  terbilang  patuh  jika  telah  memenuhi  persyaratan persyaratan berikut: (PMK Nomor.192/PMK.03/2007)
1.  Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), yang meliputi:
a) menyangpaikan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  tepat  waktu  dalam  3  (tiga) tahun terakhir,
b) menyampaikan SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari  3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
c) SPT Masa yang terlambat sebagaimana yang telah disampaikan di atas, tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya,
2.  Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menunda pembayaran pajak. Pada keadaan tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak dan tidak termasuk Utang Pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, 3.  Laporan  Keuangan  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau  Lembaga  Pengawasan Keuangan  Pemerintah  dengan  Pendapat  Wajar  Tanpa  Pengecualian  selama  3  tahun berturut-turut. Laporan yang dimaksud disusun dalam bentuk panjang dan menyajikan rekonsiliasi  Laba  Rugi  Komersial  dan  Fiskal  bagi  Wajib  Pajak  yang  wajib menyampaikan SPT Tahunan. Pendapat Akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani  oleh  Akuntan  Publik  yang  tidak  sedang  dalam  pembinaan  lembaga pemerintah pengawasan Akuntan Publik.

## 2.7. Implementasi E-SAMSAT 2.7.1. Pengertian E-SAMSAT
BAPENDA memaparkan bahwa Elektronik Sistem Administrasi Satu Atap merupakan suatu  terobosan  dari  pemerintah  untuk  mempermudah  para  Wajib  Pajak  kendaraan bermotor dan pengesahan STNK yaitu pembayarannya yang dapat dilakukan via ATM
Bank yang telah bekerjasama pada tiap tiap daerah di Indonesia.

## 3. METODE PENELITIAN
E xplanatory research dengan metode kuantitatif diterapkan dalam penelitian ini. Menurut Merkus (2021) dalam Sari, dkk. (2023) explanatory research bertujuan untuk memaparkan hubungan antar variabel.  Penelitian  ini  menguji  hubungan  sebab  akibat  yaitu  penerapan  E-SAMSAT  dan  sanksi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  yang  dapat  diilustrasikan  model penelitian seperti berikut:
Gambar 1. Kerangka Penelitian
Keterangan: X1 : Penerapan E-SAMSAT sebagai variabel bebas
X2 : Sanksi perpajakan sebagai variabel bebas
Y : Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat
Penelitian  ini  berlangsung  selama  periode  Februari  hingga  Mei  2023.  Penelitian  ini dilaksanakan  di  Kantor  Samsat  Pajajaran  Kota  Bandung.  Wajib  pajak  yang  telah  teregistrasi  di Kantor SAMSAT Pajajaran Kota Bandung adalah populasi penelitian.
Penelitian  ini  menerapkan  simple  random  sampling,  yaitu  metode  pengambilan  sampel  non- probabilitas yang melibatkan pengambilan anggota sampel  secara acak pada suatu populasi tanpa memperhitungkan  jenjang  dari  populasi  yang  dimaksud  (Sugiyono  2017).  Dalam  prosesnya,  75 responden dikumpulkan.
Kuesioner atau angket terpilih menjadi cara pengumpulan data dengan membagikannya kepada wajib pajak yang ditemui oleh peneliti. Pengukuran pendapat responden diukur dengan skala likert 4 poin. Selain itu, untuk pengujian prasyarat analisis dimanfaatkan SPSS versi 26 untuk pengujian validitas & reliabilitas, analisis regresi linier berganda, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji normalitas. serta uji T.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis data pada penelitian ini menerapkan model regresi linier. Uji prasyarat berikut harus dilalui oleh data penelitian sebelum melakukan uji analisis tersebut

## Uji Validitas
Demi  mengukur  kevalidan  dari  kuesioner  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini,  dilakukanlah  uji validitas. Syarat data yang dianggap valid pada pengujian adalah jika r hitung > r tabel (0,224). Hasil r tabel didapatkan dari tabel r pearson , dimana n=75 dan Sig = 0,05.
Sumber: SPSS 26
Mengacu  kepada  tabel  1,  sebanyak  17  butir  pertanyaan    sudah  dianggap  valid  pada  variabel penerapan E-SAMSAT. Variabel sanksi pajak, memiliki 6 pertanyaan dan keenamnya terbukti valid. Selain  itu,  11  pertanyaan  pada  variabel  Y,  kepatuhan  wajib  pajak  telah  dinyatakan  valid  juga. Temuan ini menjadi konklusi  bahwa secara keseluruhan butir-butir pertanyaan di atas sudah valid.

## Uji Reliabilitas
Pengujian ini bertujuan untuk menilai reliabilitas kuesioner yang berfungsi sebagai prediktor suatu variabel atau konstruk. Suatu variabel atau konstruk bisa dianggap reliabel jika menunjukkan angka Cronbach's Alpha > 0,60.
Tabel 2. Uji Reliabilitas
Berlandaskan hasil tabel diatas didapatkan nilai pada tiap variabel dengan Cronbach’s Alpha > 0,6. Olehnya, mampu ditarik konklusi yang menyatakan seluruh butir pertanyaan pada setiap variabel ialah reliabel.

## Uji Normalitas
Untuk  menyimpulkan  apakah  variabel  yang  dipilih  terdistribusi  secara  normal,  digunakan  uji normalitas.  Jenis  uji  yang  dipakai  ialah One  Sample  Kolmogorov-Smirnov  Tes. .  Data  dapat dinyatakan berdistribusi normal setelah mencapai nilai signifikansi > 0.05.
Tabel 3. Uji Normalitas
Sumber: SPSS 26
Nilai signifikan 0,200 diperoleh dari tabel hasil uji, di mana nilai ini > signifikansi 0,05. Olehnya, mampu ditarik konklusi yang menyatakan keseluruhan berdistribusi data normal.

## Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  dijalankan  guna  meninjau  apakah  terdapat  kaitan  di  antara  kedua  variabel bebas karena pada penelitian yang baik dan benar, mestinya tidak ada keterkaitan. Perolehan tingkat toleransi  ≥ 0,1 dan VIF ≤ 10 adalah syarat data yang terbebas dari multikolinearitas.
Tabel 4. Uji Multikolinearitas
Sumber: SPSS 26
Tabel  4  menunjukkan  bahwa  nilai  toleransi  variabel  sanksi  perpajakan  (X2)  dan  variabel pelaksanaan E-SAMSAT (X1) secara konsisten adalah 0,817 > 0,1 dan 1,223 < 10. Sehingga bisa ditarik simpulan yaitu tidak ditemukan keterkaitan diantara kedua variabel independennya.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas ialah uji di mana wajib dijalankan sebelum melakukan uji regresi berganda. Uji heteroskedastisitas dinyatakan baik apabila mencapai tingkat signifikansi > 0.05.
Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas
Sumber: SPSS 26
Variabel  sanksi  perpajakan  dan  variabel  implementasi  E-SAMSAT  terindikasi  tidak  memiliki heteroskedastisitas berdasarkan tabel 5 di atas. Kesimpulan tersebut berasal dari nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,052 dan nilai signifikansi variabel implementasi E-SAMSAT dengan besaran 0,084, keduanya > 0,05.

## Uji Regresi Berganda
Tabel 6. Uji Regresi Berganda
Sumber: SPSS 26
Berdasar pada hasil uji di tabel 6, persamaan regresinya dapat diuraikan menjadi:
Y
= α0 + β1X1 + β2X2 + e Y = 13,134 + 0,286X1 i + 0,329X2 i + i Arti dari persamaan di atas adalah: α0 = 13,134, artinya jika nilai variabel dependen penerapan E-SAMSAT & variabel dependen sanksi perpajakan sama dengan nol, berarti kepatuhan subjek pajak sama dengan 13,134. β1  =  0,286,  artinya  jika  nilai  variabel  penerapan  E-SAMSAT  bertambah  sebanyak  satu  satuan, berarti  tingkat  kepatuhan  subjek  pajak  juga  meningkat  senilai  0.286  dengan  anggapan  variabel independen lain sama dengan nol.
β2 = 0,329 , artinya jika nilai variabel sanksi perpajakan meningkat sebanyak satu satuan, itu artinya tingkat kepatuhan subjek pajak juga meningkat senilai 0,329 dengan anggapan variabel independen lain sama dengan nol.
Tabel 7. Uji Regresi Berganda
Sumber: SPSS 26
Berdasar pada hasil uji di tabel 7, persamaan regresinya dapat diuraikan menjadi:
Y = 1 + 3 X1 i + i Y = 15,276 + 0,360X1 i + i
Arti dari persamaan di atas adalah:
1 =  15,276,  artinya  jika  nilai  variabel  penerapan  E-SAMSAT  sama  dengan  nol,  itu  artinya kepatuhan wajib pajak sama dengan 15,276. β 3 = 0,360, artinya jika nilai variabel penerapan E-SAMSAT bertambah sebanyak satu satuan, itu artinya kepatuhan wajib pajak bertambah juga sebanyak 0.360
Tabel 8. Uji Regresi Berganda
Sumber: SPSS 26
Berdasar pada hasil uji di tabel 8, persamaan regresinya dapat diuraikan menjadi:
Y = 2 + 4 X2 i + i
Y = 23,608 + 0,562X2 i + i
Arti dari persamaan di atas adalah : α2 = 23,608, artinya jika nilai variabel sanksi perpajakan sama dengan nol, itu artinya kepatuhan wajib pajak sama dengan 23,608.
β4 = 0,562, artinya jika nilai variabel sanksi perpajakan meningkat sebanyak satu satuan, itu artinya kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebanyak 0.562
Hasil Uji T
Tabel 9. Uji t
Sumber: SPSS 26
Berdasar  pada  hasil  uji  di  tabel  9,  dapat  dikatakan  bahwa  untuk  variabel  penerapan  E- SAMSAT, H0 ditolak karena nilai signifikansi variabel implementasi E-SAMSAT adalah 0,000 < 0,05  yang  menunjukkan  variabel  E-SAMSAT  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.  H0  juga  ditolak  untuk  variabel  sanksi  pajak  karena  variabel  ini  mengindikasikan  nilai signifikansi  0,015  <  0,05.  Konklusinya,  variabel  sanksi  pajak memang  mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Pengaruh Penerapan E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasar  pada  hasil  uji  tabel  9,  salah  satu  variabel  terkait  penerapan  E-SAMSAT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Nilai t yang dihitung dari 0,000 kurang  dari  ambang  batas  untuk  signifikansi  statistik  (0,05),  menunjukkan  bahwa  ada  pengaruh signifikan.
E-SAMSAT  adalah  suatu  terobosan  dari  pemerintah  untuk  mempermudah  para  Wajib Pajak  kendaraan  bermotor  melalui  sistem  pembayarannya  yang  efisien.  Pembayaran  ini  dapat dilakukan dari ATM atau Bank di seluruh daerah yang sudah diminta bekerjasama.
Temuan penelitian sebelumnya oleh Megayani, Noviari (2021) dan Winasari (2020)  yang sama-sama  menyatakan  bahwa  penggunaan  E-SAMSAT  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib pajak,  relevan  dengan  temuan  penelitian  yang  sudah  dilakukan  ini.  Temuan  penelitian mengungkapkan  bahwa  seiring  kemajuan  teknologi,  masyarakat  juga  meyakini  dengan pemberlakuan E-SAMSAT maka semakin mudah juga wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.  Dengan  implementasi  E-SAMSAT  yang  lebih  efektif,  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak dipercaya akan terus melonjak.

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasar  pada  hasil  uji  tabel  9,  sanksi  pajak  terindikasi  secara  parsial  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan motor. Dapat dikatakan berpengaruh akibat  nilai t hitung 0,000 yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 0,05.
Sanksi perpajakan berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak mengingkari kewajibannya terhadap Undang Undang Perpajakan. (Mardiasmo 2019) Temuan penelitian sebelumnya oleh Virgiawati,dkk (2019) dan Rahayu (2017)  yang sama- sama mengemukakan penerapan sanksi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, relevan dengan temuan penelitian ini. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa peningkatan penegakan sanksi  pajak  akan  menyebabkan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  menjadi  lebih  tinggi.  Penerapan sanksi perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan teratur.

## 5. KESIMPULAN
Simpulan  yang  didapatkan  dari  temuan  penelitian,  hasil  analisa  dan  pemaparan  mengenai penerapan E-SAMSAT dan sanksi perpajakan untuk kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang  telah  dideskripsikan  secara  kuantitatif  melalui  penggunaan  SPSS  26  berserta  partisipan berjumlah 75 orang subjek PKB orang pribadi yang adalah wajib pajak di Kantor Samsat Pajajaran Bandung :
1. Variabel penerapan E-SAMSAT secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Variabel sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Terdapat batasan yang tidak terhindar selama proses penelitian, termasuk ukuran sampel yang kecil yaitu 75 responden, hanya fokus pada satu kantor pajak sebagai ruang lingkupnya, dan pendapat responden seperti yang diungkapkan dalam kuesioner mungkin tidak selalu menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Atas keterbatasan penelitian ini, saran yang dapat peneliti berikan yaitu menambahkan  variabel  lainnya  yang  merupakan  faktor  lain  dalam  mendukung  kepatuhan  wajib pajak,  meneliti  lebih  banyak  Kantor  Pelayanan  Pajak,  dan  memperbanyak  jumlah  responden sehingga  hasil  yang  didapatkan  lebih  universal.  Peneliti  mengucapkan  terimakasih  kepada Universitas  Kristen  Maranatha,  khususnya  Fakultas  Bisnis  Program  Studi  Akuntansi  dan  LPPM Universitas Kristen Maranatha.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1].  Ahmad,  B.,  Romadhoni,  B.,  &  Adil,  M.  (2020b).  EFEKTIVITAS  PEMUNGUTAN  PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. Jurnal Riset Perpajakan , 3(1)
[2]. BAPENDA JAWA BARAT,2022. Statistik. https://bapenda.jabarprov.go.id/statistik-bapenda- jabar/ .   Diakses pada 21 Februari 2023 [3]. Susyanti, J., & Dahlan, A. (2020). Perpajakan untuk Akademisi dan Pelaku Usaha . Empatdua Media.
[4].  Ghozali,  I.  (2018). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  25 .  Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
[5]. Gusti, I., Dewi, R., & Laksmi, K. W. (2019). Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis ,  Vol. 4 (1).
[6]. Hasbudin, Safaruddin, & Faradhila, A. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Kota Kendari. Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 7 (1)
[7].  Indriati,  H.,  Pardanawati,  L.,  &  Utami,  W.  B.  (2022).  PENGARUH  KESADARAN  WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  ORANG  PRIBADI  (STUDI  EMPIRIS KABUPATEN KLATEN). 23 (1).
[8]. Gusti, I., Dewi, R., & Laksmi, K. W. (2019). Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  BERMOTOR. Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis , 4 (1).
[9].  Kementerian  Keuangan  Nomor  (2007). Peraturan  Kementerian  Keuangan  (PMK Nomor.192/PMK.03/2007)  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Wajib  Pajak  dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak .
[10]. Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Dalam Perpajakan . Penerbit Andi.
[11].  Megayani,  N.  K.  M.,  &  Noviari,  N.  (2021).  Pengaruh  Program  E-SAMSAT,  SAMSAT Keliling,  dan  Kepuasan  Wajib  Pajak  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi , Vol. 31 (8).
[12].  Muhamad,  W.  (2022). Kepatuhan  Rendah,  Ridwan  Kamil  Imbau  Warga  Bayar  Pajak Kendaraan. Diakses  pada  21  Februari  2023  dari Kepatuhan  Rendah,  Ridwan Kamil Imbau Warga Bayar Pajak Kendaraan (ddtc.co.id) . [13]. Pangaribuan, H. (2021). Perpajakan Indonesia . UPP STIM YKPN.
[14]. Rahayu, S. (2020). Perpajakan Konsep,Sistem dan Implementasi . Rekayasa Sains.
[15].  Rahayu,  N.  (2017).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Ketegasan  Sanksi  Pajak,  Dan  Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara , 1 (1).
[16]. Redaksi DDTC News. (2017). Ini Lima Alasan Orang Indonesia Enggan Bayar Pajak. Diakses pada  21  Februari  2023  dari https://news.ddtc.co.id/ini-lima-alasan-orang- indonesia-enggan-bayar-pajak-9384 .
[17]. Sari, M., Rachman, H., Astuti, N. J., Afgani, M. W., & Siroj, R. A. (2022). Explanatory Survey dalam  Metode  Penelitian  Deskriptif  Kuantitatif. Jurnal  Pendidikan  Sains  dan Komputer , Vol. 3 (1).
[18]. Sarmento, J. M. (2023). Taxation in Finance and Accounting.Springer.
[19]. Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 17 (2).
[20]. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitaif,Kualitatif,dan R&D .ALFABETA
[21].  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan
[22].  Virgiawati,  P.  A.,  Samin,  &  Kirana,  D.  J.  (2019).  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak,
Modernisasi  Sistem   Administrasi  Perpajakan,  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan   Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Di SAMSAT Jakarta Selatan). Jurnal MONEX , 8 (2).
[23]. Wardani, S., & Permatasari, R. I. (2022). PENGARUH PENGEMBANGAN KARIER DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  STAF  UMUM  BAGIAN  PERGUDANGAN  PENERBANGAN ANGKATAN  DARAT  (PENERBAD)  DI  TANGERANG.  Jurnal  Ilmiah  M- Progress, 12(1).
[24]. Widia, K. A., & Yasa, I. N. P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat  Pendidikan  dan  Kondisi  Keuangan  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi ,  9(1).
[25].  Winasari,  A.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan,  Kesadaran,  Sanksi,  Dan  Sistem  E-Samsat Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Kabupaten  Subang (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Samsat  Subang). Prisma  (Platform  Riset  Mahasiswa Akuntansi) , 1 (1).
[26].  Zilda,  M.,  Miradhia,  D.,  &  Pancasilawan,  R.  (2022).  IMPLEMENTASI  PROGRAM  E- SAMSAT DI JAWA BARAT. Jurnal Administrasi Negara, 13(2)