## STRATEGI MARKETING POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU TAHUN 2014 DI KOTA BAUBAU
Ansar Suherman 1
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Buton Email: muhusinabuton@gmail.com

## ABSTRAK
Marketing  politik  memiliki  peran  penting  saat  ini  sebagai  instrumen  yang  dapat  dipergunakan  oleh  calon  anggota legislatif  dalam  menentukan  strategi  untuk  memenangkan  pemilihan  legislatif.  Dalam  penelitian  ini  kemudian menjadikan  marketing  politik  sebagai  salah  satu  konsep  untuk  menjawab  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan ditentukan dengan purposive sampling yakni penentuan disesuaikan atas kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam  dan  dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan  melalui  reduksi  data, display atau  penyajian  data  dan  tahap kesimpulan  (verifikasi).  Lokasi  penelitian  di  Kota  Baubau.  Informan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  3  orang  yang terdiri dari anggota legislatif perempuan yang terpilih pada pemilu legislatif tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  peran  parpol  dalam  mengawal  caleg  perempuannya  masih  sangat  minim.  Strategi  politik  anggota  legislatif perempuan  terangkum  dalam  marketing  politik  meliputi  Produk  ( product ),  dan Promosi  ( promotion ).  Para  informan umumnya  melakukan  kampanye  secara  bersama-sama.  Caleg  perempuan  menggunakan  jaringan  sosial,  jaringan media, jaringan keagamaan, jaringan kekerabatan, melakukan pendekatan secara psikologis dan sosiologis. Hambatan yang  dihadapi  selama  berkampanye  seperti,  rendahnya  dukungan  partai  politik,  tidak  semua  tim  sukses  membantu pencalonan  secara  ikhlas,  terdapat  tim  sukses  yang  memanfaatkan  moment  pemilu  untuk  memenuhi  kebutuhan pribadi,  melakukan  manipulasi  data  atas  perolehan  suara  politik  kandidatnya,  terdapat  tim  sukses  yang  rangkap jabatan  (menjadi  tim  sukses  pada  caleg  lain)  dan  selama  berkampanye  ada  sebagian  masyarakat  banyak  menuntut materi yang berlebihan.
Kata Kunci: Marketing politik, anggota legislatif, Perempuan, Pemilihan Umum.

## MARKETING POLICY STRATEGY FOR MEMBERS OF LEGISLATIVE WOMEN IN THE 2014 ELECTION IN THE CITY OF

## ABSTRACT
Political  marketing  has  an  important  role  now  as  an  instrument  that  legislative  candidates  can  use  to  determine strategies to win legislative elections. In this study, then do political marketing as one of the concepts to answer the formulation of the problem in this study. The method used is descriptive qualitative. The informants were determined by  intentional  sampling,  that  is,  the  determination  was  adjusted  for  certain  criteria  determined  according  to  the objectives of the investigation. Data obtained from the results of in-depth interviews and documentation. The analysis of  the  data  is  done  through  the  reduction  of  data,  presentation  or  presentation  of  data  and  completion  stage (verification). Location of the investigation in the city of Baubau. The informants in this study amounted to 3 people composed by legislators who were elected in the legislative elections of 2014. The results of the study show that the role  of  political  parties  in  protecting  their  candidates  is  still  very  minimal.  The  political  strategies  of  women legislative members are summarized in political marketing, including products and promotions. Informants generally campaign  together.  The  candidates  use  social  networks,  media  networks,  religious  networks,  kinship  networks, psychological  and  sociological  approach.  The  obstacles  that  were  faced  during  the  campaign,  such  as  the  limited support of  political  parties, not  all  successful teams  helped  to nominate  candidly,  there were  successful  teams  that took advantage of the electoral moments to satisfy personal needs, manipulated data about the political votes of the candidates,  successful  teams  that  duplicated  the  team  is  successful  in  other  candidates)  and  during  the  campaign there are some people who demand excessive material.
Keywords: political marketing, legislators, women, general elections.
Korespondensi: Muhusina.  Universitas  Muhammadiyah  Buton.  Alamat:  Jl.  Betoambari  No.  36  Kota  Baubau Sulawesi  Tenggara  kode  Pos  93717. No.  HP,  WhatsApp:  08114030818 Email :  muhusinabuton@gmail.com

## PENDAHULUAN
Gerakan  reformasi  setidaknya  membawa  tiga perubahan paling mendasar dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Pertama; kembalinya sistem multi-partai seperti tahun 1955 dari  sebelumnya  hanya  tri-partai  di  masa  orde baru. Kedua; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor  6  tahun  2005  tentang  Pemilihan, pengesahan  pengangkatan  dan  pemberhentian Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  sesuai dengan  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang No. 32 tahun 2004, dan Ketiga, sejak tahun 2004 dilakukan  dua  kali  memilih  wakil-wakil  rakyat melalui  Pemilu  legislatif  dan  selanjutnya  Pemilu Presiden secara langsung.
Semenjak  bergulirnya  reformasi  tahun  1998, dimulailah  perubahan-perubahan  mendasar  dalam sistem  ketatanegaraan  dan  tata  pemerintahan Indonesia,  termasuk  model  pemilihan  umum (Pemilu Presiden dan Pilcaleg),  yang sebelumnya bersifat keterwakilan yang dalam penentuan calon pemimpin  hanya  segelintir  orang  yang  memiliki hak  untuk  memilih  dan  dipilih  berubah  menjadi model yang sangat terbuka atau langsung. Di satu sisi  hal  ini  merupakan  euforia  demokrasi  namun di  sisi  lain  menimbulkan  kebingungan  di tingkatan  masyarakat  yang  bingung  dalam menentukan  preferensi  politiknya  diakibatkan sistem  yang  begitu  terbuka  sehingga  melahirkan banyak  calon-calon  pemimpin.  Publik  yang terbiasa  pada  situasi  tidak  ada  pilihan  berubah drastis  menjadi  banyak  pilihan,  dari  situasi  yang terbiasa  di  arahkan  hanya  pada  satu  pilihan semasa  berkuasanya  rezim  orde  baru  menjadi shock karena harus berhadapan dengan banyaknya pilihan, tidak hanya pilihan yang ditawarkan oleh partai  politik  namun  juga  tawaran  pilihan  dari unsur  perseorangan  atau  yang  dikenal  dengan calon independen.
Menurut  Firmanzah  dalam  Suherman  (2017: 11), bahwa penggunaan  metode marketing politik tidak  terlepas  dari  tingginya  persaingan  dalam dunia politik sehingga dibutuhkan sebuah strategi untuk  dapat  memenangkan  persaingan  tersebut. Bahwa  marketing  politik  adalah  metode  dan merupakan aplikasi dari marketing dalam konteks dunia politik, yang digunakan sebagai seperangkat instrumen  oleh  kontestan  (individu  maupun kelompok)  dalam  memasarkan  inisiatif  politik, gagasan politik, isu  politik,  ideologi,  karakteristik pemimpin, dan program kerja kepada masyarakat.
Marketing  politik  berbeda  dengan  marketing bisnis  (komersial).  Marketing  politik  bukanlah konsep untuk menjual partai politik atau kandidat tertentu.  Konsep  ini  berfungsi  untuk  membentuk suatu  penawaran  strategis  bagi  masyarakat  dalam memandang  partai  politik  atau  kandidat  tertentu. Kandidat politik dapat membuat dan menawarkan program kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 jumlah  perempuan  yang  duduk  di  DPRD  Kota Baubau  tidak  mengalami  peningkatan  tinggi dengan  jumlah  5  orang  perempuan,  Akan  tetapi kalau  dilihat  dari  jumlah  anggota  dewan perempuan pada Pemilihan Umum  Legislatif dari tahun  2009-2014  jumlah  perempuan  yang  duduk di legislatif mengalami kenaikan.
Jika  dilihat  dari  fungsionaris  partai  politik, kepengurusan  partai  politik  hampir  semuanya  di dominasi laki-laki hanya sebagian kecil perempuan  yang  menduduki  jabatan  di  partai. Kecilnya jumlah perempuan yang duduk di partai politik  dan  badan  legislatif  menyebabkan  kurang berpengaruhnya  proses  pengambilan  keputusan dan produk kebijakan  yang menyuarakan aspirasi perempuan.
Berdasarkan data di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menarik adalah calon-calon Legislatif 30%  diikuti  kompotitor  perempuan,  selain bersaing  dengan  sesama  kompetitor  perempuan mereka bersaing juga dengan kompetitor 70% nya laki- laki. Dalam hal itulah akan dilihat bagaimana caleg  perempuan  menyiapkan  diri  untuk memenangkan pemilu legislatif 2014.
Dalam  dunia  marketing  terkenal  dengan istilah product  and  promotion .  Scammel  (1995- 19960) menyebutkan bahwa konstribusi marketing dalam  dunia  politik  terletak  pada  strategi  untuk dapat  memahami  dan  menganalisis  apa  yang diinginkan dan dibutuhkan pada pemilih. Aktivitas  politik  harus  sesuai  dengan  aspirasi masyarakat  luas.  Dengan  demikian  semakin meningkatnya  iklim  persaingan  yang  sehat  dan terbuka  diantara  partai-partai,  banyak  kalangan yang  menganjurkan  agar  partai  politik  lebih berorientasi  pasar  (O’cass.  2001;  Lilleker  dan Negrine. 2006). Firmanzah (2008: 197)
mengungkapkan  bahwa  pesan  yang  ingin  di sampaikan dalam konsep marketing politik adalah 1)  menjadikan  pemilih  sebagai  subjek,  bukan objek  partai  politik  atau  seorang  kandidat;  2) menjadikan  permasalahan  yang  dihadapi  pemilih
sebagai  langkah  awal  dalam  menyusun  program kerja  yang  ditawarkan  dengan  bingkai  ideologi masing-masing  partai;  3)  Marketing  politik  tidak menjamin  sebuah  kemenangan,  tapi  menyediakan tools untuk  menjaga  hubungan  dengan  pemilih sehingga  akan  terbangun  kepercayaan  dan selanjutnya  akan  diperoleh  dukungan  suara mereka.
Pada  akhirnya  kita  akan  mengetahui  apakah penerapan marketing mix dalam politik memberikan pengaruh signifikan terhadap perolehan  suara  caleg  perempuan.  Penerapan Marketing  dalam  dunia  politik  tersebut,  dapat dijabarkan  dalam  analisis:  1)  Produk,  Niffeneger (dalam  Firmanzah,  2008:  200)  membagi  produk politik  dalam  tiga  kategori, Party  Platform (Platform  Partai), Past  Record (catatan  yang dilakukan  pada  masa  lampau),  dan Personal Characteristic (ciri  pribadi).  Produk  dalam  partai politik  sangat  terkait  dengan  sistem  nilai  ( value laden );  di  dalamnya  melekat  janji  dan  harapan akan  masa  depan;  terdapat  visi  yang  bersifat aktraktif;  kepuasan  yang  dijanjikan  tidaklah segera  tercapai,  tetapi  hasilnya  bisa  dinikmati dalam  jangka  panjang;  2)  Promosi,  Promosi merupakan  syarat  utama  dalam  berpolitik. Promosi  menjadi  alat  komunikasi  efektif  guna menyampaikan aspirasi dan tujuan pencalonan diri seorang caleg. Dengan demikian, proses penyampaian  informasi  dan  hubungan  interaksi antar  kelompok  dapat  tersalurkan  secara  lebih efektif dan efisien.
Promosi  akan  menggambarkan  mekanisme pembentukan  dan  penerapan  strategi  politik  caleg perempuan.  Akan  tetapi  tidak  semua  media  dapat dijadikan  sebagai  alat  mempromosikan  diri. Menurut  Rothschild  (dalam  Firmanzah,  2008: 204)  bahwa  pilihan  media  merupakan  salah  satu faktor  penting  dalam  penetrasi  pesan  politik  ke publik.  Media  promosi  dapat  dibagi  menjadi  dua, menggunakan advertising (pengiklanan), publikasi dan media debat/pengumpulan massa.
Dari  perbedaan  perspektif  di  atas,  maka sistem pemilihan umum dapat  dibedakan menjadi sistem  pemilihan  organis  dan  sistem  pemilihan mekanis.  Sistem  pemilihan  organis  menempatkan rakyat  sebagai  sejumlah  individu  yang  hidup bersama  dalam  berbagai  macam  persekutuan hidup  fungsi  tertentu,  lapisan  sosial  dan  juga lembaga-lembaga  sosial.  Persekutuan  inilah  yang diutamakan  sebagai  pengendali  hak  untuk mengutus  wakil-wakilnya  dan  juga  wakil-wakil
yang  duduk  dalam  perwakilan  rakyat  hanya berdasarkan pengangkatan.
Dalam  sistem  pemilihan  mekanis  partai- partailah yang  mengorganisir  pemilih  dan memimpin  pemilihan baik  berdasarkan dua partai maupun  multipartai.  Sistem  ini  menghasilkan badan perwakilan yang mencerminkan kepentingan  umum.  Sistem  pemilihan  mekanis dapat  dijalankan  dengan  dua  cara  yaitu  sistem perwakilan  distrik  (dimana  wilayah  negara  dibagi dalam  distrik-distrik  pemilihan  atau  daerah pemilihan  yang  jumlahnya  sama  dengan  jumlah kursi yang direbutkan) dan juga sistem perwakilan proporsional  (satu  daerah  pemilihan  memiliki beberapa wakil).
Perwakilan  politik  sebuah  kelompok  dapat dipahami  sebagai  kehadiran  anggota-anggota kelompok tersebut dalam lembaga-lembaga politik formal.  Teorinya,  pada  tingkatnya  yang  paling sederhana,  adalah  bahwa  para  wakil  bertindak demi  kelompok-kelompok  yang  mereka  wakili. Namun,  dalam demokrasi-demokrasi  representatif sebagian  besar  dari  mereka  yang  dipilih  untuk badan  pembuat  undang-undang  bertindak  bagi banyak  kelompok  berbeda-beda,  dan  sebagian besar juga berusaha untuk mengatasi kepentingan- kepentingan  kelompok  yang  sempit  dan  terutama bertindak  bagi  bangsa  atau  komunitas  yang dilayani oleh lembaga itu. (Fernita, 2011: 11)
Misalnya  seorang  anggota  dewan  dapat bertindak  bagi  partai  politiknya,  para  pemilihnya, wilayahnya,  bangsanya,  dan  kelompok  etnisnya, juga  sambil  berusaha  menyeimbangkan  macam- macam  pandangan  dalam  pengertian  menyeluruh mengenai kepentingan ’nasional’. Sifat multidimensional
perwakilan memperumit pertimbangan-pertimbangan bagi perwakilan perempuan.  Menurut  Pito  (2006:  8),  Teori perwakilan politik menyebutkan bahwa para wakil mempunyai dorongan untuk mewakili kepentingan  mereka  yang  memilihnya  atau  yang mungkin  memilih  mereka  di  masa  depan meskipun mereka sendiritidak ambil bagian dalam kepentingan  itu.Dalam  perumusan  seperti  itu pemilihan  berfungsi  sebagai  sebuah  pasar  yang sempurna  di  mana  semua  permintaan  politik dibuka,  jadi  seharusnya  tidaklah  masalah  siapa yang menjadi wakil. Dalam prakteknya pemilihan tidak berjalan seperti itu.
Kebanyakan wakil cenderung untuk mewakili kepentingan  yang  bukan  menjadi  kepentingan mereka  hanya  bila  kepentingan-kepentingan  itu
membentuk  suatu  minoritas  yang  luas,  koheren, sadar-diri  dalam  masyarakat.  Tanpa  itu  banyak kepentingan  akan  diabaikan.  Kaum  perempuan bukan suatu kelompok kohesif, sehingga argumen bahwa laki-laki dapat mewakili mereka seutuhnya jarang terjadi.

## A. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan ( Field Research )  Adapun dalam penulisan skipsi ini jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian  deskristif  kualitatif.  Metode  kualitatif dianggap  paling  sesuai  untuk  penelitian  ini.yang mana, Penelitian kulitatif ini merupakan riset yang bersifat  deskriptif  dan  cenderung  menggunakan analisis  dengan  pendekatan  induktif.  Metode kualitatif  diartikan  sebagai  pendekatan  yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku  yang diamati.
Adapun  penelitian  kualitatif  ini  bertujuan mendeskripsikan  dan    menganalisis  mengenai strategi  Marketing  Politik  anggota  legislatif perempuan    dalam  pemilu  Tahun  2014  di  Kota Baubau.  Dalam  penelitian  kulititatif,  penelitian bertolak  dari  data,  memanfaatkan  teori  yang  ada sebagai  penjelasan,  yang  berakhir  dengan  suatu “teori”.    Selanjutnya,  penelitian  deskriptif  adalah penelitian  yang  berusaha  mendeskripsikan  suatu gejala,  peristiwa,  kejadian  yang  terjadi  saat sekarang.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Mengenal Sekilas Kota Baubau
Dalam  periodisasi  sejarah  Buton  telah mencatat dua Fase penting yaitu masa Pemerintahan  Kerajaan  sejak  tahun  1332  sampai pertengahan  abad  XVI  dengan  diperintah  oleh  6 orang  raja,  diantaranya  2  orang  raja  perempuan yaitu Wa Kaa Kaa dan Bulawambona. Kedua raja ini merupakan bukti bahwa sejak masa lalu derajat kaum  perempuan  sudah  mendapat  tempat  yang istimewa  dalam  masyarakat  Buton.  Fase  kedua adalah  masa  Pemerintahan  Kesultanan  sejak masuknya  agama  Islam  di  Kerajaan  Buton  pada tahun  948  Hijriah  (1542  Masehi)  bersamaan dilantiknya  Lakilaponto  sebagai  Sultan  Buton  I dengan Gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis sampai pada Muhammad Falihi Kaimuddin  sebagai  Sultan  Buton  ke–38  yang berakhir tahun 1960.
Masa pemerintahan Kerajaan Buton mengalami  kemajuan  terutama  bidang  Politik pemerintahan  dengan  bertambah  luasnya  wilayah
kerajaan  serta  mulai  menjalin  hubungan  politik dengan  Kerajaan  Majapahit,  Luwu,  Konawe  dan Muna.  Demikian  juga  bidang  ekonomi  mulai diberlakukan  alat  tukar  dengan  menggunakan uang  yang  disebut  Kampua  (terbuat  dari  kapas yang  dipintal  menjadi  benang  kemudian  ditenun secara  tradisional  menjadi  kain).  Memasuki  masa Pemerintahan Kesultanan juga terjadi perkembangan diberbagai aspek kehidupan antara lain  bidang  politik  dan  pemerintahan  dengan ditetapkannya  Undang-Undang  Dasar  Kesultanan Buton  yaitu  “Martabat  Tujuh”  yang  didalamnya mengatur  fungsi,  tugas  dan  kedudukan  perangkat kesultanan  dalam  melaksanakan  pemerintahan serta ditetapkannya sistem desentralisasi (otonomi daerah)  dengan  membentuk  72  Kadie  (Wilayah Kecil).
Kota  Baubau  memiliki  luas  221  Km².  Kota dengan  jumlah  penduduk  sampai  tahun  2014 sebesar  143.434  yang  terdiri  dari  70.938  jiwa penduduk  laki-laki,  dan  penduduk  perempuan sebesar  72.427  jiwa.  Kepadatan  penduduk  sekitar 64,90 jiwa /Km². (Data BPS tahun 2014)
Kota  Baubau  memiliki  bahasa  daerah tersendiri  yang  berbeda  dengan  bahasa-bahasa daerah  lainnya  yang  masuk  dalam  gugusan kepulauan  Buton.  Bahasa  asli  daerah  tersebut dikenal dengan bahasa Wolio. Disamping memiliki  bahasa  daerah  tersendiri,  bahasa  Wolio juga  memiliki  tingkatan  bahasa.  Setiap  tingkatan digunakan  berdasarkan  strata  atau  kelas  sosial masyarakatnya.  Namun,  ada  juga  bahasa  daerah lainnya  yang  juga  merupakan  bahasa  sebagian masyarakat  Kota  Baubau  yakni  bahasa  Cia-cia. Cia-cia  adalah  salah  satu  suku  terbesar  di  jazirah Buton.
Pada  umumnya,  penduduk  Buton  seperti halnya suku Bugis dan Makassar terkenal sebagai suku  perantau  yang  memiliki  kebiasaan  mencari nafkah  seperti  berdagang  dan  berkebun  di  daerah lain,  sehingga  muncullah  pengistilahan  BBM (Bugis, Buton, Makassar).
Ketika terjadi  konflik  Suku, Agama, dan Ras (SARA)  di  Ambon,  banyak  penduduk  Ambon yang  memiliki  latar  belakang  kesukuan  Buton menjadikan  Baubau  sebagai  daerah  tujuan  utama mereka untuk menyelematkan diri. Termasuk pada saat  terpisahnya  Timor-Timur  dari  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  pasca  jajak pendapat yang dimenangkan oleh pro- kemerdekaan,  tidak  sedikit  pula  masyarakat Buton/Baubau  yang  umumnya  berprofesi  sebagai
pedagang  di  Timor-Timur  memilih  kembali  ke Baubau.  Pertambahan  jumlah  penduduk  yang secara  tiba-tiba  menyebabkan  harga  kebutuhan pokok  termasuk  tempat  hunian  (rumah  tinggal, rumah  kost,  hotel,  tanah,  dll.)  mengalami peningkatan yang sangat tajam. (Suherman, 2014: 109)
Baubau  selama  berpuluh-puluh  tahun  juga menjadi  daerah  tujuan  transmigrasi  khususnya transmigran  dari  pulau  Jawa  dan  Bali.  Umumnya para transmigran ini berprofesi sebagai petani dan terkonsentrasi  pada  satu  permukiman  di  daerah pinggir kota.

## 2. Anggota Legislatif Perempuan Sebagai Pemersatu Kaum Perempuan
Jumlah  perempuan  yang  terjun  dalam  ranah publik  atau  politik  memang  masih  sangat  minim. Akan  tetapi  secara  aplikasi  masyarakat  sangat membutuhkan  perempuan  dalam  mengambil kebijakan  penting.  Kebijakan  yang  diambil tersebut  akan  membentuk  suatu  keseimbangan fungsi dan peran dari berbagai aspek kepentingan- kepentingan  yang ada di dalam institusi, terutama kepentingan kaum perempuan.
Keterlibatan  perempuan  di  bidang  politik akan menjadi penyeimbang pembentukan kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut  akan  memberi  ruang  positif  bagi pemerataan  kehidupan  masyarakat  yang  beradab, adil  dan  makmur  tanpa  membedakan  SARA.  Hal ini  senada  dengan  pernyataan  Ritzer  (2007:  455) berikut ini:
Riset
Feminis menunjukkan
bahwa
perempuan dan kelompok nondominan lainnya  tidak  mengalami  kehidupan  sosial sebagai  gerakan  diantara  peran-peran  yang terpisah.  Sebaliknya,  mereka  terlibat  dalam menyeimbangkan
peran,
sebuah penggabungan orientasi dan kepentingan yang berkaitan dengan peran dan melalui penggabungan  ini,  mereka  terlibat  dalam mengaitkan institusi-institusi sosial.
Lovenduski  (2008:  106)  mengungkapkan bahwa kaum perempuan dibedakan atas penggunaan  dua  strategi  utama,  strategi  dari dalam  ( internal  strategy )  dan  strategi  dari  luar ( external  strategy ).  Strategi  dari  dalam  berjalan baik  ketika  gerakan  kaum  perempuan  yang otonom  berada  di  sistem  dan  aktif  (memahami) permasalahannya.  Kaum  perempuan  (feminis) mengambil  strategi-strategi  institusional,  bekerja di  dalam  partai-partai  dan  menerima  peraturan-
peraturan  permainan  yang  ada.  Strategi  dari  luar merupakan  penerapan  strategi  yang  digunakan untuk meningkatkan perwakilan politik perempuan.
Caleg perempuan dapat memanfaatkan persamaan gendernya guna menarik simpati kaum perempun  itu  sendiri,  seperti  yang  dikemukakan Ibu  Huzulia.  Ketika  caleg  perempuan  mampu melakukan pendekatan persuasif  yang baik,  maka atas  nama  persamaan  gender,  kaum  perempuan tentu  akan  membantu  pencalonannya  tersebut. Strategi  ini  dilakukan  oleh  seluruh  caleg perempuan yang menjadi informan.
Dukungan masyarakat atas keberadaan perempuan  sebagai  bagian  terpenting  dalam mengambil kebijakan terlihat dari jumlah perolehan  suara  perempuan.  Ketiga  anggota legislatif yang menjadi informan dalam penelitian ini  menjadi  kandidat  terpilih  sebagai  anggota legislatif DPRD Kota Baubau mengalahkan rekan- rekan sejawatnya dari satu partai yang didominasi laki-laki.
3. Peran  Partai  Politik  Dalam  Membantu Pembentukan  Dan  Penerapan  Strategi Politik Caleg Perempuan.
Menurut Djuhandar (2005: 72) di negara yang menganut sistem demokrasi partai politik memiliki beberapa fungsi, yaitu:
a. Partai politik sebagai sarana pendidikan politik
b. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik
c. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik
d. Partai politik sebagai sarana recruitment politik
e. Partai Politik sebagai sarana pengatur konflik
Partai  politik  akan  memainkan  fungsi  dan perannya  sedemikian  rupa  sehingga  proses demokrasi  dan  stabilitas  masyarakat  dapat berjalan maksimal. Melalui kadernya yang terpilih di  lembaga  legislatif,  partai  akan  mewujudkan sistem  tatanan  pemerintahan  yang  berdaulat. Untuk  itu,  fungsi  partai  politik  harus  dapat dijalankan  dengan  baik.  Apabila  fungsi  partai politik  tidak  berjalan  maksimal,  maka  dapat menyebabkan  terjadinya  kecacatan  dalam  proses demokrasi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  terlihat  bahwa caleg  perempuan  yang  berhasil  menjadi  anggota legislatif  adalah  mereka  yang  sebelumnya  pernah
aktif berorganisasi dan menggeluti politik. Tingkat pendidikan dan kematangan berorganisasi berpengaruh terhadap kepahaman caleg perempuan  dalam  menerapkan  strategi  politik. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan berkorelasi  positif  dan  berpengaruh  signifikan terhadap  pola  penyampian  informasi  serta  tingkat penerimaan  masyarakat  atas  gagasan  yang ditawarkan caleg perempuan.
Para  perempuan  yang  mendaftarkan  diri sebagai  caleg  sebagian  besar  merupakan  aktifis partai  politik.  Baik  Huzulia,  Sry  Susanti,  dan Alianti  merupakan  politisi  yang  sudah  lama berkiprah di dunia politik.
Hal yang membedakan terletak pada pendidikan  politik  dan  tingkat  partisipasi  politik perempuan di dalam partai. Pendidikan politik dan tingkat  partisipasi  kader  perempuan  di  setiap kegiatan  kepartaian  akan  berpengaruh  signifikan terhadap pemahamannya dalam bidang pengelolaan organisasi.
Pemahaman dan keterlibatannya dalam politik menjadikan ketiganya mampu membentuk strategi politik  dengan  tingkat  keberhasilan  yang  lebih baik.
Pola  pendekatan  sosiologis  dan  psikologis guna  membangun  citra  positif  atas  pragmatisme masyarakat harus digerakkan oleh caleg perempuan  secara  maksimal.  Ketidakmampuan caleg  perempuan  dalam  menyesuaikan  diri terhadap  kultur  pragmatisme  masyarakat  dapat menjadi  penghambat  pembangunan  demokrasi yang berimplikasi pada mandulnya strategi politik. Caleg  perempuan  akan  terasa  hanya  membuang- buang waktu dan tenaga yang dimilikinya saja.
Untuk  itu,  para  caleg  perempuan  perlu diberikan pembekalan dalam membentuk aksioma-aksioma politik guna meningkatkan citra mereka  dimata  publik.  Menurut  Abdillah  (1999: 22)  aksioma  adalah  pernyataan  yang  dapat diterima  sebagai  kebenaran  tanpa  memerlukan pembuktian.
Dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian  besar partai politik belum mampu menjalankan fungsinya  dengan  baik.  Partai  politik  hanya berfungsi sebagai sarana recruitment politik yaitu, mengantarkan  kader  perempuannya  sebagai  calon anggota legislatif di daerahnya. Strategi pemenangan  seutuhnya  diserahkan  kepada  caleg masing-masing.  Hal  ini  disebabkan  oleh  belum mapannya  sistem  dalam  partai  politik  (terutama
partai baru) dan sebagian besar pengurus menjadi caleg di daerahnya masing-masing.
4. Strategi  Anggota  Legislatif  Perempuan Dalam  Membangun  Rasionalitas  Pemilih Guna  Memenangkan  Pemilihan  Legislatif 2014
Ada  dua  unsur  utama  yang  mempengaruhi pilihan rasional seseorang, yaitu aktor dan sumber daya.  Sumber  daya  adalah  sesuatu  yang  menarik perhatian dan dapat dikontrol oleh aktor (Coleman dan Ritzer, dalam Puspita, 2007: 394).
Basis  minimal  untuk  sistem  sosial  tindakan adalah  dua  orang  aktor,  masing-masing mengendalikan  sumber  daya  yang  menarik perhatian  pihak  lain.  Perhatian  satu  orang terhadap  sumber  daya  yang  dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan  yang saling membutuhkan…terlibat dalam sistem tindakan...selaku  aktor  yang  membutuhkan tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingan yang  memberikan  ciri  saling  tergantung  atau ciri sistemik terhadap tindakan mereka. Di  dalam  politik,  pemaknaan  sumber  daya diterjemahkan  dalam  beberapa  hal.  Sumber  daya tersebut seperti modal (uang), jaringan, kekuasaan/jabatan,  dan  kepercayan  masyarakat. Berbagai sumber daya atau potensi tersebut sangat bergantung dari calon legislatif dan masyarakatnya (prilaku pemilih).
Para  informan  dalam  mengkampenyekan dirinya  sebagai  caleg  lebih  menekankan  pada hubungan  baik  dan  kepercayaan  masyarakat. Dengan  terpilihnya    sebagai  anggota  legislatif dapat  digambarkan  bahwa  kepercayaan  sangat berpengaruh terhadap pilihan rasional masyarakat.
Tujuan utama dalam mengembangkan hubungan dengan masyarakat adalah menciptakan loyalitas  konstituen  (masyarakat)  terhadap  partai politik atau kandidat individu. Loyalitas masyarakat  terhadap  partai  politik  bukanlah  hal yang mudah diraih. Dibutuhkan ikatan emosional, ideologi  dan  rasionalitas  yang  kuat  antara  partai politik  dengan  masyarakat.  Membangun  loyalitas membutuhkan  waktu  yang  relatif  lama,  karena untuk  mencapainya  dibutuhkan  konsistensi  dan bukti nyata dari janji serta harapan yang diberikan.
Strategi  politik  caleg  perempuan  guna meningkatkan perolehan suara yang memanfaatkan  jaringan  sejalan  dengan  hasil penelitian  Rochana  (2000:  68)  tentang  strategi
pengentasan  kemiskinan.  Pertama,  jaringan  sosial yang  didasarkan  pada  sistem  kekerabatan  dan kekeluargaan.  Kedua,  jaringan  sosial  berdasarkan kedekatan  tempat  tinggal.  Ketiga,  jaringan  sosial yang  bersifat  vertikal.  Jaringan  sosial  tersebut dipraktekkan melalui tindakan seperti,  melakukan halal-bihalal, yasinan, tahlilan, silaturahmi dengan sanak  keluarga,mengadakan  pengajian  rutin, menghadiri  acara  pernikahan,  kunjungan  ke  desa tertinggal, dan sebagainya.
Berdasarkan hasil wawancara, setiap informan  telah  memanfaatkan  jaringan-jaringan tersebut  untuk  memperoleh,  meningkatkan  dan mempertahankan  suara  politiknya  agar  dapat memenangkan pemilihan legislatif 2014-2019.
Jaringan  dan  basis  massa  yang  berbeda  dari setiap  informan  menggambarkan  bahwa  mereka memiliki  target  imagenya  sendiri-sendiri.  Mereka memiliki basis massa dengan tingkat capaian hasil yang berbeda.
Jumlah  anggota  legislatif  perempuan  di DPRD  Kota  Baubau  yang  terus  mengalami pertambahan  dari  setiap  kali  pemilihann  umum menggambarkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat  atas  keberadaan  caleg  perempuan sudah  sangat  baik.  Masyarakat  tidak  memandang dari  kultur  SARA,  tidak  ada  pembedaan  antara caleg  laki-laki  dan  perempuan.  Kedekatan emosional  dan  proses  pembinaan  di  dalam masyarakat menjadi kunci utama guna meningkatkan perolehan suara caleg perempuan. 5. Penerapan Marketing Mix Dalam Politik
Marketing  politik  berbeda  dengan  marketing bisnis  (komersial).  Marketing  politik  bukanlah konsep untuk menjual partai politik atau kandidat tertentu.  Konsep  ini  berfungsi  untuk  membentuk suatu  penawaran  strategis  bagi  masyarakat  dalam memandang  partai  politik  atau  kandidat  tertentu. Kandidat politik dapat membuat dan menawarkan program kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Dalam  dunia  marketing  terkenal  dengan istilah product  and  promotion .  Scammel  (dalam Amal,  2012:  41)  menyebutkan  bahwa  konstribusi marketing  dalam  dunia  politik  terletak  pada strategi  untuk  dapat  memahami  dan  menganalisis apa yang diinginkan dan dibutuhkan pada pemilih. Aktivitas  politik  harus  sesuai  dengan  aspirasi masyarakat  luas.  Dengan  demikian  semakin meningkatnya  iklim  persaingan  yang  sehat  dan terbuka  diantara  partai-partai,  banyak  kalangan yang  menganjurkan  agar  partai  politik  lebih
berorientasi  pasar  (O’cass.  2001;  Lilleker  dan Negrine.  2006)  dalam  Firmanzah  (2008:  197) mengungkapkan  bahwa  pesan  yang  ingin  di sampaikan  dalam  konsep  marketing  politik adalah:
1. Menjadikan pemilih sebagai subjek, bukan objek partai politik atau seorang kandidat
2. Menjadikan  permasalahan  yang  dihadapi pemilih  sebagai  langkah  awal  dalam menyusun  program  kerja  yang  ditawarkan dengan  bingkai  ideologi  masing-masing partai
3. Marketing  politik  tidak  menjamin  sebuah kemenangan, tapi menyediakan tools untuk menjaga hubungan dengan pemilih sehingga  akan  terbangun  kepercayaan  dan selanjutnya akan diperoleh dukungan suara mereka.
Terkait  strategi  anggota  legislatif  perempuan dalam  memenangkan  pemilihan  legislatif  2014, berikut  akan  diuraikan  strategi  tersebut  dalam bingkai marketing politik. Pada akhirnya kita akan mengetahui  apakah  penerapan  marketing  politik memberikan pengaruh signifikan terhadap perolehan  suara  anggota  legislatif  perempuan. Penerapan Marketing dalam dunia politik tersebut, yakni product dan promotion dapat  dijabarkan dalam analisis berikut:
a. Produk
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  dilihat beberapa hal  yang termasuk dalam produk politik yang menggambarkan strategi dari masing-masing anggota legislatif perempuan, yaitu:
a. menggunakan  partai  yang  memiliki  basis massa cukup besar (loyalitas partai)
b. menggunakan  konsep  pembangunan  adil dan  merata,  terutama  dalam  bidang pendidikan.
c. Menggunakan kekuatan keluarga.
d. Isu pemberdayaan usaha kecil dan menengah
e. aktif  memberikan  bantuan  pada  warga seperti  sembako,  aktif  di  majlis  taklim, jauh sebelum pencalonannya sebagai caleg
b. Promosi
Promosi  merupakan  syarat  utama  dalam berpolitik.  Promosi  menjadi  alat  komunikasi efektif  guna  menyampaikan  aspirasi  dan  tujuan pencalonan  diri  seorang  caleg.  Dengan  demikian, proses  penyampaian  informasi  dan  hubungan interaksi  antar  kelompok  dapat  tersalurkan  secara lebih efektif dan efisien.
Berdasarkan hasil wawancara strategi promosi caleg perempuan dapat dijabarkan dalam analisis berikut:
c. Menggunakan kaum perempuan sebagai tim pemenangan.
d. Menggunakan atribut partai politik seperti,  bendera,  kaos  partai,  stiker, baleho, banner, spanduk dan kartu nama.
e. Memanfaatkan  moment  seperti  halal- bihalal,  yasinan,  tahlilan  dan  momen pernikahan.
f. Memanfaatkan nama baik keluarganya.
g. Membagi-bagikan alat kebutuhan
masyarakat  seperti,  keagamaan  (mukena, sejadah,  perbaikan  msjid),  Kebutuhan rumah  tangga  (sembako)  dan  bakti  sosial (memberikan pasir, batu dan alat pertanian).
h. Melakukan  pertemuan  dengan  warga secara kontinu.
i. Menggunakan orang-orang yang duduk di PAC dan Ranting sebagai tim pemengangannya.
j. Menggunakan  media  lisan  (Menghadiri pertemuan-pertemuan dengan rakyat).
k. Menggunakan  media  tulisan  (banner, spanduk, kartu nama, stiker dll)
l. Membagi-bagikan atribut kampanye (kaos, bendera, mukena, sembako dll).
m. Memanfaatkan moment pengajian, arisan, dll.
n. Mengaktifkan diri dalam kegiatan- kegiatan sosial (memberikan bantuan
Kepada  orang  kurang  mampu,  bantuan  ke masjid, yatim piatu)
o. Pemberian perlengkapan salat
p. Mengadakan pasar murah
q. Membentuk  tim  kampanye  dalam  jumlah besar
Penerapan  Marketing  Mix  tersebut  apabila disimpulkan  dalam  kesatuan  strategi  caleg perempuan,  maka  dapat  dibedakan  atas  strategi ofensif dan defensif.
Strategi ofensif adalah strategi yang digunakan  caleg  untuk  meraih  dan  meningkatkan atau memperluas suara politiknya. Strategi ofensif yang digunakan oleh caleg dapat dijabarkan dalam beberapa aktivitas, yaitu:
a. Caleg  perempuan  menggunakan  temu kader  atau  rapat  anggota  dari  tingkat kabupaten (DPC) hingga kelurahan (Anak Ranting). Tujuan temu kader adalah untuk
menyamakan frame berfikir  (penyatuan sikap)  seluruh  anggota  partai  politik dalam  menyikapi  moment  pemilihan anggota legislatif 2014.
b. Penggunaan media-media kampanye seperti  radio,  bendera  partai,  stiker, banner,  kalender,  penyebaran  lambang, simbol,  warna  dan  slogan  partai  politik, pembagian  kaos-kaos  partai,  pamflet, kartu nama, poster, dan sebagainya.
c. Bekerjasama  dengan  tokoh  masyarakat seperti,  aparat  desa,  tokoh  agama,  tokoh adat, pemuda-pemudi, dan lainnya. Tokoh-tokoh masyarakat tersebut dijadikan  sebagai  tim  sukses  ataupun dimasukkan
d. Melalui  tim  sukses,  caleg  mengumpulkan warga dalam satu forum guna mensosialisasikan  dan  memperkenalkan diri,  dan  tujuan  (visi  misi).  Dalam berkampanye, caleg Kota/kabupaten biasanya  akan  bekerjasama  dengan  caleg DPRD  Provinsi  dan  DPR  RI.  Selain menghemat pambiayaan partai atau caleg, strategi  ini  dilakukan  sekaligus  sebagai proses  pencitran  atau  menampakkan tokoh-tokoh  yang  akan  menjadi  wakil rakyat di senayan nanti.
e. Caleg  menggunakan  sanak  keluarga, kaum kerabat dekat, para tetangga, rekan- rekan  kerja  dan  sahabat-sahabat  lama yang telah dimiliki. Metode yang dilakukan dengan cara datang dari rumuah ke  rumah  ( door  to  door ).  Selain  untuk bersilaturahmi,  strategi  ini  mereka  dapat dijadikan  oleh  caleg  sebagai  tim  sukses yang  mengawal  perolehan  caleg  di masyarakat setempat.
f. Memberikan  pelatihan  gratis  kepada warga,  membuat  pasar  murah,  membagi- bagikan sembako dan lainnya.
Strategi defensif adalah strategi yang digunakan  caleg  untuk  mempertahankan  dan menjaga  stabilitas  suara  pemilihnya.  Untuk melakukan  hal  tersebut  caleg  perempuan  harus memberikan sesuatu yang baru (model) yang tidak dimiliki  oleh  caleg  atau  kandidat  lain.  Strategi defensif dapat dijabarkan dalam beberapa aktifitas, seperti:
a. Menghadiri moment pernikahan, khitanan (sunatan)  dan  turut  berduka  cita  atas meninggalnya  warga  menjadi  strategi
untuk  membangun  dan  meningkatkan daya  emosional  warga  terhadap  caleg perempuan.
b. Caleg  perempuan  minimal  mengevaluasi warga  (melakukan  pertemuan)  sebanyak tiga kali.
c. Tim  sukses  akan  bekerja  secara  bebas  di masyarakat.  Mereka  harus  melakukan pendekatan  secara  intensif  (setiap  hari) kepada  warga  di  daerahnya  masing- masing.  Hal  itu  dilakukan  atas  dua  hal. Pertama, melihat pergerakan lawan politik,  sejauh  mana  mereka  inten melakukan  pendekatan  terhadap  warga.
Kedua, menjaga stabilitas suara agar tidak berpaling  terhadap  caleg  lain  yang  juga melakukan  pendekatan  terhadap  warga  di daerah tersebut.
5. Faktor  Penghambat  Caleg  Perempuan dalam melakukan Sosialisasi Politik
Terdapat  empat  kendala  dalam  membangun keterwakilan  perempuan  di  lembaga  legislatif yaitu:
a. Kendala Tradisi Organisasi Partai Politik Pada tradisi-tradisi organisasi lebih menguntungkan sifat-sifat maskulin yang dimiliki laki-laki. Politik jauh dari menghormati nilai-nilai kolaburasi  atau  pembangunan  konsensus.  Aturan- aturan  partai  juga  lebih  menguntungkan  kader laki-laki.  Laki-laki  lebih  banyak  diletakkan  pada nomor  jadi  ( winable ),  sementara  perempuan ditempatkan pada nomor urut besar.
b. Kendala Sistem Sosial Budaya Budaya  patriarki  menempatkan  perempuan pada  posisi  yang  selalu  berada  dibawah  laki-laki (sub-ordinat), rawan akan kecenderungan merebaknya  berbagai  stereotip  (pembelahan negatif), marginalisasi (peminggiran dan pemiskinan perempuan), subordinasi (yang berdampak  pada  eksploitasi),  dan  tindakan kekerasan  ( violence ).  Keputusan  penting  dan menyangkut  masyarakat  luas  dianggap  terlalu riskan untuk diserahkan pada perempuan.
c. Kendala Psikologis Ketidakpercayaan diri perempuan untuk berhadapan  dengan  proses  politik,  menyebabkan tidak  tampilnya  perempuan  dalam  pentas  politik formal.  Terutama  dengan  adanya  persepsi  bahwa permainan politik itu sangat “kotor”.
d. Kendala Sosial Ekonomi Ketidakberuntungan  perempuan  secara  sosial ekonomi  telah  menempatkan  perempuan  menjadi
kelompok  warga  negara  yang  rentan  akan kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan. Akibatnya kesempatan perempuan untuk memperjuangkan  hak-haknya  menjadi  sangat kecil.
Berdasarkan  informasi  yang  didapat  dari berbagai  informan  menjelaskan  bahwa  terdapat banyak  kendala  yang  dihadapi  caleg  perempuan dalam  menerapkan  strategi  politiknya.  Berbagai kendala tersebut di antaranya adalah:
a. Keberadaan  partai  politik  tidak  mampu memberikan  posisi  atau  nilai  tawar  lebih terhadap suara caleg perempuannya. Keberadaan parpol hanya sebatas pengawalan kandidat hingga terpilih (ditetapkan)  sebagai  calon  tetap  peserta pemilu. Nilai tambah partai guna mengawal  kadernya  hanya  terlihat  pada pemberian  atribut  parpol  yang  terkadang jumlahnya  pun  tidak  berimbang  dan maksimal  bahkan  terdapat  parpol  yang tidak memberikan atau membagikan atribut partai politiknya. Seluruh pendanaan  kampanye  politik  diserahkan kepada caleg masing-masing.
b. Partai  politik  tidak  memiliki  strategi khusus  yang  berfungsi  mengagregasikan dan mengartikulasikan keterwakilan perempuan. Keberadaan perempuan sebagai  calon  legislatif  terkesan  sebatas syarat  agar  partai  politik  menjadi  peserta pemilu.  Pengurus  partai  tidak  pernah membentuk strategi khusus yang berfungsi untuk meningkatkan perolehan suara caleg perempuan.
c. Pengurus  bekerja  bukan  atas  nama  partai politiknya masing-masing. Pengurus bekerja  atas  ketertarikan  dan  kedekatan emosional  kepada  salah  satu  kandidat politik.  Kedekatan  emosional  tersebut cenderung  terhadap  pimpinan  partai  yang didominasi  oleh  caleg  laki-laki.  Sikap pengurus  tersebut  tentu  sangat  merugikan posisi caleg perempuan.
d. Orang-orang  yang  dipercayakan  menjadi tim  sukses  (diluar  pengurus  partai),  tidak semuanya membantu secara ikhlas. Terdapat tim sukses yang hanya memanfaatkan  moment  pemilu  untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan melakukan  manipulasi  data  atas  perolehan suara  politik  kandidatnya.  Selain  itu,
terdapat  tim  sukses  yang  rangkap  jabatan (menjadi tim  sukses pada caleg lain), baik dalam satu partai mapun berbeda partai.
e. Posisi  caleg  semakin  miris  ketika  mereka memilih  diusung  oleh  partai-partai  kecil dan  baru.  Berdasarkan  informasi,  didapat bahwa  tidak  semua  partai  peserta  pemilu memiliki struktur pemenangan dan penguasaan strategi yang matang.
Lemahnya struktur dan penguasaan strategi  politik  ternyata  didominasi  oleh partai  kecil  dan  partai  baru.  Besar kemungkinan  pola  kaderisasi  partai  tidak mampu  dijalankan  secara  efektif  dan efisien.  Imbas  dari  proses  ini,  kandidat yang  diusung  oleh  partai  kecil  dan  partai baru  tidak  mampu  menjalankan  roda organisasi dengan baik. Dengan demikian, kecendrungan mengalami kegagalan dalam pemilihan legislatif sangat besar.
f. Kultur  masyarakat  Indonesia  terkesan sangat  pragmatis.  Setiap  berkampanye sebagai upaya mensosialisaikan diri, memberikan  pemahaman  akan  makna demokrasi,  hasilnya  selalu  berujung  pada keinginan berproses secara instant.
Masyarakat meminta berbagai cendra mata atau  buah  tangan  dalam  bentuk  uang maupun barang yang terkadang memberatkan  caleg.  Berbagai  cendera mata  tersebut  seperti  jilbab,  pasir,  batu, perbaikan  jalan,  renovasi  masjid,  pemuda pemudi  ingin  mengadakan  perlombaan bahkan  ada  yang  meminta  dalam  bentuk uang tunai. Setiap turun ke desa para caleg minimal  harus  mengeluarkan  dana  Rp. 500.000,-  sampai  Rp.  1.000.000,-  per pertemuan.  Tindakan  ini  tentu  sangat memberatkan  caleg  perempuan.  Hal  yang dikhawatirkan bahwa ketika dituruti belum tentu  masyarakat  akan  memilih  caleg tersebut.
g. Sistem  pemilihan  dan  kertas  suara  yang lebar  menjadi  kendala  substansial  caleg perempuan  dalam  membaca  keberhasilan strategi  politiknya.  Kertas  suara  yang begitu  lebar  menjadi  kendala  substansi bagi  warga  dalam  mencari  dan  memilih caleg idamannya. Kertas suara yang sangat lebar  menjadikan  warga  salah  dalam mencontreng caleg idamannya.
h. Pengamanan  suara  hasil  perhitungan  yang kurang  terjaga  menjadi  kendala  yang sangat di sesali oleh para caleg perempuan. Saksi  dalam  perhitungan  suara  hanya  di izinkan satu orang, yaitu dari partai politik. Saksi dari caleg tidak di izinkan mengikuti forum perhitungan suara. Dengan demikian  perubahan  akan  hasil  perolehan suara sangat rentan terjadi.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  didapat  beberapa kesimpulan, antara lain:
1. Partai  politik  tidak  memiliki  peran  yang substansial bagi pemenangan caleg perempuan.
Keberadaan perempuan sebagai caleg hanya sebatas untuk memenuhi  syarat  partai  politik  menjadi peserta  pemilu.  Partai  politik  tidak memiliki strategi khusus guna mengangkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Strategi politik seluruhnya diserahkan  kepada  caleg  masing-masing. Selain itu, Caleg perempuan menggunakan strategi  politik  yang  terbagi  atas  strategi ofensif  dan  defensif.  Strategi  politik  caleg perempuan tersebut seperti:
a. Jaringan Sosial
b. Jaringan Media
c. Jaringan Keagamaan
d. Jaringan Kekerabatan
e. Melakukan pendekatan secara psikologis dan sosiologis
f. Pendekatan tokoh politik
2. Caleg  perempuan  juga  mengalami  konflik internal  partai  politik  (horizontal  dan vertikal)  dan  konflik  eksternal  partai politik.  Konflik  internal  secara  harizontal terjadi  antara  sesama  caleg  (laki-laki  dan perempuan) dalam satu  partai politik  yang sama. Konflik secara vertikal terjadi antara pengurus  dengan  caleg  perempuan  dalam satu  partai  yang  sama.  Kendala  atau hambatan  lainnya  yang  dihadapi  caleg perempuan  dalam  menerapkan  strategi politik adalah:
a. Pengurus partai bekerja atas kedekatan emosional  terhadap  caleg  tertentu bukan  atas  nama  partai  politiknya. Kedekatan emosional tersebut
cenderung  terhadap  pimpinan  partai yang didominasi oleh caleg laki-laki.
b. Tidak  semua  tim  sukses  (di  luar pengurus  partai  politik)  membantu pencalonan secara ikhlas. Terdapat tim sukses  yang  hanya  memanfaatkan moment  pemilu  untuk  mencukupi kebutuhan  pribadi  dan  melakukan manipulasi  data  atas  perolehan  suara politik kandidatnya.
c. Selama berkampanye masyarakat banyak menuntut materi yang berlebihan.
2. SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  kiranya  terdapat beberapa  hal  yang  menjadi  rekomendasi  di dalamnya, antara lain:
1. Tidak  semua  partai  politik  memiliki struktur yang mapan, tidak ada pembinaan bagi  para  kader  dan  lemahnya  pendidikan politik  partai.  Hal  ini  menjadi  penyebab rendahnya  kualitas  strategi  politik  yang digunakan  calon  anggota  legislatif.  Untuk itu,  kiranya  para  pengurus  partai  politik diharapkan  dapat  melakukan  pembenahan ditubuh  partainya.  Sesuai  konsep  normatif atas lahirnya partai politik guna menopang demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, anggota  legislatif  yang  terlahir  (secara kualitas)  merupakan  orang  yang  mampu mewujudkan  kesejahteraan  rakyat,  bukan memeras rakyat.
Caleg perempuan hendaknya membentuk strategi politik yang memiliki dampak negatif sangat rendah namun efektif. Hal itu dilakukan agar mengurangi membengkaknya biaya kampanye politik ( cost politics campaign ).

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  No.  17    Tahun  2014  tentang  tugas dan wewenang DPRD Buku & Jurnal Amal, Ichlasul. (2012). Teori-Teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta: Tiara Wacana. Budiardjo,  Miriam.  (2005).  Dasar-Dasar  Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Bungin,  Burhan.  (2009).  Metodologi  Penelitian
Kualitatif. Jakarta: Kencana.
Darwi,  Fernita.  (2011).  Pemilihan  Spekulatif.
Bandung: Penerbit Alfabeta.
Firmanzah.  (2011).  Edisi  Revisi.  Mengelola  Partai Politik;  Komunikasi  dan  Positioning  Ideologi Politik  Era  Reformasi.  Jakarta:  Yayasan  Obor
Indonesia. Lovenduski, Joni. (2008). Politik Berparas Perempuan. Yogyakarta: Kanisius.
Moeleong,  Lexy  J..  (2009).  Metodologi    Penelitian Kualitatif.  Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nursal,  Adman.  (2004).  Political  Marketing.
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Pito, Toni Andrianus. (2006). Mengenal Teori-Teori Politik  dari  Sistem  Politik  sampai  Korupsi. Bandung: Nuansa.
Puspitawati,  Herien,  Ma’mun  Sarma.  (2007).
Analisis  Gender  Terhadap  Penggunaan  Dana Subsidi  Langsung  Tunai  (SLT)–BBM  Pada Keluarga  Miskin  Di  Kota  Dan  Kabupaten Bogor–Jawa Barat. Jurnal Pemberdayaan Perempuan. Jakarta
Rochana,  Erna.  (2000).  Buruh  Wanita  Dan  Industri Kecil. Komunitas, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya. Universitas Lampung. Lampung
Schroder,  Peter.  (2009).  Strategi  Politik.  Friedrich- Naumann-Stiftung  fur  die  Freiheit,  Indonesia. Jakarta
Sugiyono.  (2011).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Suherman,  A.,  Sultan,  M.  I.,  &  Hasrullah,  H.  (2016).
Hubungan  Iklan  Politik  Kandidat  Presiden terhadap  Tingkat  Kognisi  dan  Sikap  Politik Pemilih Pemula. KAREBA: Jurnal Ilmu
Komunikasi , 3 (4), 235-242.
Suherman, A. (2017). Strategi Marketing Politik Calon Independen Dalam Kontestasi Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Buton Selatan. Jurnal Ilmu Sosial , 16 (1), 9-19.