## PENENTUAN RUTE PELAYARAN TERBAIK UNTUK MENDUKUNG PROGRAM TOL LAUT NKRI

## (Studi Kasus: Rute Pelayaran Pelabuhan Belawan menuju Pelabuhan
Tanjung Priok)

## Luthfi Hakim
Jurusan Geodesi dan Geomatika - Institut Teknologi Bandung luthfi.hakim@live.com

## ABSTRACT
The Indonesian government has designed the concept of sea toll development for support the national logistics system connectivity. The concepts contained in the core RPJMN Bappenas 2015-2019, that is an effective marine connectivity in the form of their ships and sail regularly scheduled from west to east Indonesia. This effort is expected to make an efficient goods distribution system. The concept of sea toll can be implemented optimally by the government if government determining the best shipping service from  one  port  to  another  port.  This  matter  can  be  something  very  important  in  order  to  improve shipping safety and also effectiveness of shipping. The aim of this research to get the best shipping service from one port to another port in order to support sea toll program of the Republic of Indonesia. The  concept of best shipping  is  built  by  two factors,  that  is  short  route  and  safe  route  in terms  of navigation shipping so the shipping can be efficient. Scope of this research is focused on determining the best shipping route from the Port of Belawan to the Port of Tanjung Priok. This study is analyzing the existing shipping route issued by the Department of Hydrology and Oceanography, Indonesian Navy with an alternative shipping route. The parameters used are the type of boat used for marine highway program (the pioneer ship 2000 GT), the shortest shipping routes and shipping navigation safety. This  research showed that existing shipping routes is  not the  best shipping service.  That is because the shipping route issued by the Department of Hydrology and Oceanography, Indonesian Navy  did  not  refer  specification  vessels  passing  through  the  shipping  route.  Recommendations  for further research is added hydro-oceanographic parameters along the route of his voyage. In addition, it is expected to further research could be done regarding the determination of these shipping by using the specification above 2000 GT along with the higher needs of the vessel to support the Indonesian sea toll program.
Keywords: sea toll, existing shipping route, best shipping route, navigation of safety shipping.

## ABSTRAK
Dalam rangka mendukung konektivitas dan sistem logistik nasional pemerintah Indonesia saat  ini  memiliki  program  utama  yaitu  konsep  pengembangan  tol  laut.  Konsep  tersebut tertuang  di  dalam  RPJMN  2015-2019  Bappenas  yang  intinya  yaitu  konektivitas  laut  yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur  Indonesia  sehingga  dapat  mewujudkan  sistem  distribusi  barang  yang  efisien.  Agar konsep  pelayaran  tol  laut  ini  dapat  diimplementasikan  secara  maksimal  oleh  pemerintah maka penentuan rute pelayaran terbaik dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya menjadi sesuatu yang sangat penting guna meningkatkan keselamatan pelayaran dan juga efektifitas pelayaran.  Tujuan  dari  penelitian  ini  mendapatkan  rute  pelayaran  terbaik  dari  satu pelabuhan ke pelabuhan lain untuk mendukung program tol laut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep rute pelayaran terbaik yaitu rute pelayaran yang terpendek (short route) dan  teraman  (safe  route)  dari  segi  navigasi  pelayaran  sehingga  pelayaran  menjadi  efisien (efficient). Cakupan penelitian ini  difokuskan pada penentuan rute pelayaran terbaik dari Pelabuhan  Belawan  menuju  Pelabuhan  Tanjung  Priok.  Metodologi  yang  dilakukan  di penelitian  ini  yaitu  menganalisis  antara  rute  pelayaran  existing  yang  dikeluarkan  oleh Dishidros TNI AL dengan rute pelayaran alternatif. Parameter yang digunakan yaitu jenis
Luthfi Hakim. Penentu an Rute Pelayaran Terbaik untuk Mendukung Program Tol Laut NKRI… 161 kapal yang dipakai untuk program tol laut (kapal perintis 2000 GT), rute pelayaran terpendek dan keselamatan navigasi pelayaran. Dari hasil analisis didapatkan rute pelayaran existing (Dishidros TNI AL) bukan merupakan rute pelayaran terbaik. Hal tersebut dikarenakan rute pelayaran yang dikeluarkan oleh Dishidros TNI – AL tidak mereferensikan spesifikasi kapal yang melewati rute pelayaran tersebut. Rekomendasi atau saran untuk penelitian lebih lanjut dapat ditambahkan parameter hidro-oseanografi di sepanjang rute pelayarannya. Selain itu di harapkan untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan analisis penentuan rute pelayaran dengan  menggunakan  spesifikasi  kapal  di  atas  2000  GT  seiring  dengan  perkembangan kebutuhan kapal untuk mendukung program Tol Laut NKRI
Kata  kunci: tol laut, rute pelayaran existing, rute pelayaran terbaik, keselamatan navigasi pelayaran.

## PENDAHULUAN
Rute  pelayaran  adalah  arah  atau jarak yang harus ditempuh oleh angkutan perairan  dari  suatu  pelabuhan  ke pelabuhan lain dengan mempertimbangkan  aspek  kenavigasian kepelabuhanan,  perkapalan  dan  aspek keamanan dan keselamatannya.
Pemilihan  rute  pelayaran  ini  berkaitan dengan  salah  satu  program  utama pemerintah saat ini yaitu Pengembangan Tol Laut dalam mendukung konektivitas dan sistem logistik Nasional. Agar konsep pelayaran tol laut ini dapat diimplementasikan secara maksimal oleh pemerintah maka penentuan rute pelayaran terbaik dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya menjadi sesuatu yang sangat  penting  guna  meningkatkan keselamatan pelayaran dan juga efektifitas pelayaran.
Prioritas  utama  di  penelitian  ini yaitu  penentuan  rute  pelayaran  terbaik dari Pelabuhan Belawan menuju Pelabuhan Tanjung Priok dengan mengimplementasikan
aspek-aspek keselamatan  pelayaran.  Pada  saat  ini sudah  ada  rute  pelayaran  existing  yang bisa  kita  dapat  dari  buku  daftar  track kapal yang dikeluarkan Dishidros TNI AL sebagai  bahan  acuan.  Namun  rute pelayaran  existing  tersebut  akan  dikaji apakah  bisa  menjadi  rute  pelayaran terbaik atau ada rute pelayaran alternatif untuk kebutuhan program tol laut NKRI.
Manfaat dari penelitian ini kita bisa mengetahui  apakah  rute  pelayaran existing yang dikeluarkan oleh Dishidros TNI  AL  merupakan  rute  pelayaran terbaik.  Jika  tidak  maka  penelitian  ini bertujuan  untuk  mencari  alternatif  rute pelayaran  yang  akan  menjadi  rute pelayaran  terbaik  untuk  mendukung program Tol Laut NKRI.

## Pemodelan  Sistem  Informasi  Geografis Rute Pelayaran
Pemodelan  peta  rute  pelayaran pada penelitian ini menggunakan metode SIG  dimana  adanya  penggabungan  data spasial seperti peta laut dengan data-data atribut  pendukung  seperti  data  SBNP, data rute pelayaran existing, data daerah ranjau  dan  data  kabel/pipa  bawah  laut yang seluruhnya terintegrasi menjadi peta SIG rute pelayaran laut.

## Persyaratan  Teknis  Penentuan  Rute Pelayaran
Berdasarkan standarisasi Kementerian  Perhubungan  Direktorat Jendral  Perhubungan  Laut  secara  umum penentuan  kedalaman  rute  pelayaran  di luar  pelabuhan  /  laut  lepas  dapat ditentukan dengan Persamaan (1)
H = D + Σ t ……………………... . (1) dimana:
Σ t = t1 + t2 + t3 + t4 …………… (2) H = kedalaman  laut  yang  layak bagi rute pelayaran. D = draft kapal.
t1  adalah  angka  keamanan  navigasi  di bawah  lunas  kapal  berdasarkan  jenis
tanah dasar alur sungai dan danau. Nilai t1 seperti pada Tabel 1.

## Tabel 1. Angka Keamanan Navigasi Dibawah Lunas Kapal
Sumber: Departemen Perhubungan, 2010
t2  merupakan  angka  keamanan  karena adanya  timbulan  gelombang.  Nilai  t2 didapat melalui Persamaan (3).
t2 = 0,3 H – t1 …………………… (3) dimana:
H =
adalah timbulan gelombang karena gerakan kapal.
Timbulan  gelombang  dipengaruhi oleh  kecepatan  kapal  dengan  Bilangan Froude dibawah kecepatan kritis (Fn< 1) disajikan pada Tabel 2.

## Tabel 2. Angka Keamanan Akibat Timbulan Gelombang
Sumber: Departemen Perhubungan, 2010
Jika  t2  adalah  negatif,  maka  t2  dianggap nol  (t2  =  0).  t3  adalah  angka  keamanan yang disebabkan oleh gerakan kapal yang didapat melalui Persamaan (4) berikut:
t3 = k.v …………………… . (4) dimana: v
=
kecepatan kapal (km/jam) k
=
koefisien  yang  tergantung ukuran kapal sebagaimana pada Tabel 3.
t4  merupakan  angka  keamanan untuk  pekerjaan  pengerukan  alur, nilainya ± 0,40 meter. Untuk kepentingan keselamatan  dan  kelancaran  berlayar pada  perairan  tertentu,  Pemerintah menetapkan  sistem  rute  pelayaran  yang meliputi skema pemisah lalu lintas (traffic separation  scheme),  rute  dua  arah  (two way routes), garis haluan yang dianjurkan (recommended  tracks),  rute  air  dalam (deep  water  routes),  daerah  yang  harus
Luthfi Hakim. Penentu an Rute Pelayaran Terbaik untuk Mendukung Program Tol Laut NKRI… 163
dihindari  (areas  to  be  avoided),  daerah lalu  lintas  pedalaman  (inshore  traffic
zones),  daerah  kewaspadaan  (precaution areas), daerah putaran (roundabouts).
Tabel 3. Tabel 3. Angka Keamanan yang Disebabkan oleh Gerakan Kapal
Sumber: Departemen Perhubungan, 2010

## Penentuan Rute Pelayaran Terbaik
Langkah-langkah
dalam
penentuan  rute  pelayaran  yang  terbaik yang  pertama  yaitu  identifikasi  rute pelayaran existing dengan cara memplotkan  rute  pelayaran  existing  ke peta  GIS  rute  pelayaran  yang  sudah dibuat. Selanjutnya dihitung panjang rute pelayaran  existing.  Langkah  kedua  yaitu tentukan  rute  pelayaran  alternative  dan hitung panjang rute pelayaran alternative tersebut  dengan  kajian  parameter  rute terpendek (Short route) dan teraman (Safe Route).  Dari  hasil  analisis  antara  rute pelayaran existing dengan rute pelayaran alternative,  maka  tentukanlah  rute pelayaran  terbaik  apakah  rute  pelayaran existing  atau  rute  pelayaran  alternative berdasarkan  parameter  yang  sudah ditetapkan.

## Data Penelitian
Data yang digunakan di penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder. Untuk lebih jelasnya mengenai data yang  digunakan pada penelitian ini dapat dilihat di tabel 4.

## METODE PENELITIAN
Metodologi  dalam  penelitian  ini meliputi  beberapa  metode,  diantaranya yaitu  inventarisasi  data  pendukung seperti  peta  laut,  data  Sarana  Bantu Navigasi  Pelayaran  (SBNP),  data  daerah ranjau  Kepulauan  Indonesia,  data  rute pelayaran  existing,  data  kabel  dan  pipa laut  Indonesia  mulai  dari  Pelabuhan Belawan  sampai  dengan  Pelabuhan
Tanjung  Priok;  Melakukan  pemodelan Sistem Informasi Geografis (SIG) peta rute pelayaran yang terintegrasi dari Pelabuhan Belawan menuju ke Pelabuhan Tanjung  Priok;  Melakukan  analisis spesifikasi  kapal  yang  akan  digunakan sebagai  parameter  penentuan  rute  dari Pelabuhan Belawan menuju ke Pelabuhan Tanjung  Priok;  Melakukan  integrasi antara pemodelan peta pelayaran dengan atribut  sehingga  menjadi  satu  kesatuan; Melakukan  perbandingan  (comparison) rute  terpendek  antara  rute  pelayaran existing  dengan  rute  pelayaran  alternatif dengan mempertimbangkan keselamatan navigasi  pelayaran;  Melakukan  analisis kebutuhan pengembangan sistem kenavigasian di sepanjang rute pelayaran terbaik  dari  Pelabuhan  Belawan  menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Sistem Referensi dan Skala Peta
Laut
Dari  hasil  analisis  terkait  dengan data  input  peta  laut  untuk  pembuatan model  peta  SIG  rute  pelayaran  laut didapatkan  adanya  perbedaan  sistem referensi  dan  skala  peta  laut  yang dikeluarkan  oleh  Dishidros  TNI-AL. Untuk  memudahkan  proses  pembuatan peta maka sistem referensi peta laut yang berbeda ditransformasikan menjadi sistem  referensi  yang  sama  yaitu  WGS- 1984.  Sedangkan  skala  peta  yang digunakan  setelah  peta  laut  tersebut diintegrasikan yaitu skala peta 1: 200.000.

## Tabel 4. Data Penelitian
Analisis  Daftar  Suar  /  Sarana  Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)
SBNP yang digunakan sebagai data sekunder untuk penelitian ini diambil dari Buku  Daftar  Suar  Indonesia  yang dikeluarkan  oleh  DISHIDROS  TNI-AL. Adapun  SBNP  yang  dikeluarkan  oleh Dishidros  TNI-AL  yaitu  berupa  kode kata-kata  dan  warna  sehingga  perlu  di interpretasikan  menjadi  simbol  yang mengacu  ke  International  Association  of Lighthouse Authorities (IALA).

## Plotting Rute Pelayaran Terbaik
Rute  Pelayaran  Existing  diambil dari  Buku  Daftar  Track  Kapal  Indonesia yang dikeluarkan oleh Dishidros TNI-AL. Dari  hasil  plotting  dan  analisis  panjang rute  pelayaran  existing  pelabuhan belawan  menuju  Pelabuhan  Tanjung Priok yaitu 892,441 Nm. Di penelitian ini dilakukan  pembuatan  2  rute  pelayaran alternatif  dengan  mengacu  parameter spesifikasi  kapal  tol  laut,  rute  terpendek (short route) dan rute teraman (safe route).
Dari  hasil  plotting  dan  analisis didapatkan  panjang  rute  pelayaran alternatif  1  yang  melewati  selat  antara Pulau  Bulan  dengan  Pulau  Sugi  yaitu 854,62  Nm,  dan  panjang  rute  pelayaran alternatif  2  yang  melewati  selat  Bangka
yaitu  868,80  Nm.  Perbedaan  panjang antara rute pelayaran existing dengan rute pelayaran alternatif 1 yaitu sebesar 892,44 Nm – 854,62  Nm  =  33,21  Nm  atau  70,04 km,  sedangkan  perbedaan  antara  rute pelayaran existing dengan rute pelayaran alternatif  2  yaitu  sebesar  892,44  Nm – 868,80 Nm = 23,64 Nm atau 43,78 km. Jadi kesimpulannya rute pelayaran alternatif 1 merupakan rute pelayaran terbaik dengan panjang  rute  sebesar  854,62  Nm  dengan perbedaan  panjang  jarak  sebesar  33,21 Nm  atau  70,04  km  jika  dibandingkan dengan rute pelayaran existing.
Dari  Hasil  kajian,  panjang  rute pelayaran  existing  dari  Pelabuhan Belawan  menuju  Pelabuhan  Tanjung Priok  yaitu  897,90  Nm,  panjang  rute pelayaran alternatif 1 yang melewati Selat Combol  (antara  Pulau  Bulan  dengan Pulau  Combol)  dan  juga  melewati  Selat Dempo  (antara  Pulau  Galang  dengan Pulau Abang Besar) yaitu 854,62 Nm. dan panjang  rute  pelayaran  alternatif  2  yang melewati  Selat  Durian  (antara  Pulau Sanglang  Besar  dengan  Pulau  Durian Besar), Selat Berhala (antara Pulau Berhala dengan  Pulau  Sumatra/Jambi)  dan  Selat Bangka  (antara  Pulau  Bangka  dengan Pulau Sumatra / Palembang) yaitu 868,80 Nm.
Gambar 1 . Contoh keterangan SBNP dari Dishidros TNI-AL yang diinterpretasikan menjadi symbol yang mengacu pada IALA. Untuk kebutuhan program Tol Laut NKRI, rute pelayaran existing bukan merupakan rute pelayaran yang terbaik berdasarkan kajian parameter spesifikasi kapal tol laut 2000 GT, rute terpendek (Short route) dan rute teraman (Safe Route).
Perbedaan  panjang  antara  rute pelayaran existing dengan rute pelayaran alternatif  1  yaitu  sebesar  897,90  Nm – 854,62  Nm  =  43,28  Nm  atau  80,15  km, sedangkan perbedaan antara rute pelayaran existing dengan rute pelayaran alternatif  2  yaitu  sebesar  897,90  Nm – 868,80 Nm = 29,10 Nm atau 53,89 km. Dari  hasil  analisis  kesimpulannya yaitu  rute  pelayaran  alternatif  1 merupakan rute pelayaran terbaik dengan panjang  rute  sebesar  854,62  Nm  dengan perbedaan  panjang  jarak  sebesar  43,28 Nm  atau  80,15  km  jika  dibandingkan dengan rute pelayaran existing.
Jika  kapal  perintis  2000  GT memiliki kecepatan rata-rata 12 knot atau 22,22  km/jam  maka  rute  pelayaran alternatif  1  dapat  melakukan  efisiensi waktu  pelayaran  selama  80,15/22,22  = 3,60 jam. Efisiensi watu berlayar tersebut dapat terjadi apabila pelayaran dilakukan secara  non-stop  dari  Pelabuhan  Belawan
menuju  Pelabuhan  Tanjung  Priok. Efisiensi  waktu  berlayar  juga  akan berpengaruh  terhadap  efisiensi  bahan bakar  minyak kapal  dan  juga  kebutuhan logistik kapal.

## SIMPULAN
Rute pelayaran existing bukan merupakan  rute  pelayaran  yang  terbaik berdasarkan  kajian  parameter  spesifikasi kapal  tol  laut  2000  GT,  rute  terpendek (Short  route)  dan  rute  teraman  (Safe Route).  Hal  tersebut  dikarenakan  rute pelayaran yang dikeluarkan oleh Dishidros TNI – AL tidak mereferensikan spesifikasi  kapal  yang  melewati  rute tersebut.  Dari  Hasil  kajian,  panjang  rute pelayaran  existing  dari  Pelabuhan Belawan  menuju  Pelabuhan  Tanjung Priok yaitu 897,90 Nm.
Gambar 2. Plotting rute pelayaran existing, alternatif 1 dan alternatif 2.
Panjang rute pelayaran alternatif 1 yang  melewati  Selat  Combol  (antara Pulau  Bulan  dengan  Pulau  Combol)  dan juga melewati Selat Dempo (antara Pulau Galang dengan Pulau Abang Besar) yaitu
854,62  Nm.,  dan  panjang  rute  pelayaran alternatif  2  yang  melewati  Selat  Durian (antara  Pulau  Sanglang  Besar  dengan Pulau Durian Besar), Selat Berhala (antara Pulau
Berhala dengan Pulau
Luthfi Hakim. Penentu an Rute Pelayaran Terbaik untuk Mendukung Program Tol Laut NKRI… 167
Sumatra/Jambi) dan Selat Bangka (antara Pulau  Bangka  dengan  Pulau  Sumatra  / Palembang) yaitu 868,80 Nm.
Perbedaan  panjang  antara  rute pelayaran existing dengan rute pelayaran alternatif  1  yaitu  sebesar  897,90  Nm – 854,62  Nm  =  43,28  Nm  atau  80,15  km, sedangkan perbedaan antara rute pelayaran existing dengan rute pelayaran alternatif  2  yaitu  sebesar  897,90  Nm – 868,80 Nm = 29,10 Nm atau 53,89 km.
Dari  hasil  analisis  kesimpulannya yaitu  rute  pelayaran  alternatif  1 merupakan rute pelayaran terbaik dengan panjang  rute  sebesar  854,62  Nm  dengan perbedaan  panjang  jarak  sebesar  43,28 Nm  atau  80,15  km  jika  dibandingkan dengan rute pelayaran existing.
Jika  kapal  perintis  2000  GT memiliki kecepatan rata-rata 12 knot atau 22,22  km/jam  maka  rute  pelayaran alternatif  1  dapat  melakukan  efisiensi waktu  pelayaran  selama  80,15/22,22  = 3,60 jam. Efisiensi watu berlayar tersebut dapat terjadi apabila pelayaran dilakukan secara  non-stop  dari  Pelabuhan  Belawan menuju Pelabuhan Tanjung Priok

## REKOMENDASI
Dalam  penelitian  ini  penentuan rute pelayaran terbaik yang direferensikan  hanya  untuk  jenis  kapal dengan spesifikasi maksimum 2000 GT. Di harapkan  untuk  penelitian  lebih  lanjut dapat  dilakukan  dengan  menggunakan spesifikasi  kapal  di  atas  2000  GT  seiring dengan  perkembangan  kebutuhan  kapal untuk  mendukung  program  Tol  Laut NKRI.
Untuk  pengembangan  selanjutnya dapat  direkomendasikan  penentuan  rute pelayaran  terbaik  untuk  rute  pelabuhan lainnya  yang  mendukung  program  Tol Laut dengan menggunakan metode yang sama.
Untuk  penentuan  rute  pelayaran yang  terbaik  di  penelitian  ini  dikaji berdasarkan  parameter  rute  terpendek dan rute teraman saja. Diharapkan untuk
penelitian lebih lanjut dapat ditambahkan parameter-parameter  tambahan  yang menunjang  penentuan  rute  pelayaran terbaik  seperti  kondisi  hidro-oseanografi dan  kondisi  meteorologi  sepanjang  rute pelayaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Bowditch,  N.  (2002 ).  American  Practical Navigator. National  Imagery  and Mapping  Agency:  Bethesda – Maryland.
Djunarsjah  E.  (2012). Sistem  Navigasi Kelautan. Penerbit ITB: Bandung.
Halim, R. A., Seck, M., Diouf & Tavasszy, L.  A.  (2012). Modelling  the  global freight transportation system: A multi- level modeling prespective . Proceedings  of  the  2012  Winter Simulation Conference, Delft University of Technology,
Netherlands.
IALA.  (2014). Aids  to  Navigation  Manual NAVGUIDE    2010. France: International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities.
IHO. (2006). A Manual on Technical Aspects of The United Nations Convention on The  Law  of  The  Sea .  Special Publication  No.  51  4th  Edition  ed. Monaco: International
Hydrographic Bureau. IMO  Resolution  No.  72  (69).  (1998). Adoption, Designation and Distribution  of  Archipelagic  Sea Lanes. United Kingdom: International Maritime Organization.
IMO  Resolution  No.  A.893(21).  (1999).
Guidelines  for  Voyage  Planning. United  Kingdom:  International Maritime Organization.
168 Gea. Jurnal Pendidikan Geografi, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2016
OCDI.  (2002). Technical  Standards  and Commentaries  for  Port  and  Harbors Facilities  in  Japan. Japan:  The Overseas Coastal Area Development Institute of Japan. Kementerian  PPN/Bappenas.  (2015).
Laporan  Implementasi  Konsep  Tol
Laut  2015. Indonesia:  Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional.
Keputusan   Menteri   Perhubungan No. KM.173/AL/401/Phb-84.  (1984). Pemberlakuan  “The  IALA  Maritime Buoyage  System  untuk  Region  A “Dalam Tatanan SBNP Di Indonesia.
Departemen
Perhubungan,
Republik Indonesia.
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM
53.  (2002). Tatanan  Kepelabuhanan Nasional. Departemen Perhubungan, Republik Indonesia.
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 54. (2002). Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Departemen Perhubungan, Republik Indonesia.
Kramadibrata,  S.  (2002). Perencanaan Pelabuhan. Penerbit ITB, Bandung.
Lasse,  D.  A.  (2015). Manajemen  Bisnis Transportasi Laut, Carter, dan Klaim. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Limbong B. (2015). Poros Maritim. Penerbit Margaretha Pustaka, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.  37.  (2002). Hak  Dan  Kewajiban Kapal  Dan  Pesawat  Udara  Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut  Kepulauan  Melalui  Alur  Laut Kepulauan Yang Ditetapkan Presiden Republik
Indonesia.
Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  No.  5.  (2010).
Kenavigasian. Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 25.  (2011). Sarana  Bantu  Navigasi Pelayaran. Departemen Perhubungan, Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 26.  (2011). Sarana  Telekomunikasi Pelayaran. Departemen
Perhubungan, Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM
68.  (2011). Alur  Pelayaran  di  Laut. Departemen
Perhubungan,
Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 30.  (2006). Susunan  Dan  Tata  Kerja Distrik Navigasi. Departemen
Perhubungan, Republik Indonesia.
Simau,  S.  (1972). Peraturan  Internasional Mencegah Tubrukan Di Laut
(International Regulation for Preventing  Collision  at  Sea). United Kingdom:  International  Maritime Organization.
Undang-Undang No. 17. (2008). Pelayaran. Republik  Indonesia.  Republik Indonesia.
Undang-Undang  No.  6.  (1996). Perairan Indonesia. Republik Indonesia.