## PENGARUH UPAYA PERLINDUNGAN KONSUIIEN TERHADAP PRINSIP TANGGUNG JAWAB

## ATAS DASAR KESAT-AHAN (FAULT LTABILITn

## DI INDONESIA
Bemadette il. Waluyor

## Pendahuluan
Seperti diketahui, istilah konsumen  yang  digunakan dalam judul tulisan ini berarti asyarakat  Eecara keseluruhan, sebab tiada satupun anggota masyarakat yang bukan konsumen. Substansi tulisan ini hendak membahas  pengaruh  perlindungan konsumen (masyarakat)  terhadap  perubahan salah satu prinsip  hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu perubahan  dari prinsip  tanggung  jawab  atas dasar kesalahan (fault liability) ke arah prinsip tanggung jawab  atas dasartanpa  keealahan (no-huft liabilityl.
Dengan  munculnya organisasi masyarakat yang berusaha untuk memberikan perhatian pada masyarakat  yang lemah,  khususnya  dalam  hal yang berhubungan  dengan suatu  ptoduk  yang dikonsumsi oleh masyarakat, temyata telah banyak memunculkan reaksi-reaksi  baik yang pro maupun  yang kontra. Namun  adanya sikap  yang kontra  tidak melernahkan semangat para anggota organisasi  (dalam hal ini Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)  yang  berusaha  untuk  melindungi  masyarakat  lemah terutrama dalam hal perlindungan konsumen.  Mereka telah berusaha  memberikan pelayanan-pelayanan dalam bentuk penelitian, penerangan maupun  menerima pengaduan-pengaduan  dari masyarakat yang dirugikan sebagai akibat mengkonsumsi produk yang rusak.
Secara  yuridis  masyarakat yang dirugikan  sebagai akibat mengkonaumsi  produk yang rusak bisa menggugat produsen berdasarkan dua hal yaitu wanprastasi  atau berdasarkan perbuatan melawan hukum.
Gugatan berdasarkan wanprcstasi mensyaratkan adanya  hubungan kontraktual yang langsung antrara produsen dan konsumen, sedangkan  gugatan yang didasarkan pada perbuatan 'melawan hukum tidak mensyaratkan adanya  hubungan kontraktual antrana prcdusen dan koneumen, m€lainkan mensyaratkan  adanya 4 hal yang harus dibuktikan. oleh penggugat  (dalam hal ini konsumen) yaitu adanya  perbuatan  melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan  sebab-akibat antara kesalahan dn kerugian.  Dari keempat  hal yang  harus dibuktikan  oleh  konsumen  sebagai korban, maka upaya membuktikan adanya  unsur "kesalahan" produsen  adalah yang  paling be6t. Karena itu perlu kiranya dipikirkan c€rra yang lebih adil bagi konsumen apabila  ia akan menggugat produsen.
Salah satu cara pembuktian  adalah dengan memberikan  beban pembuktian  pada pihak lawan untuk membuktikan faktor kesalahan tersebut,  sehingga  bukan'konsumen yang harus membuktikan adanya kesalahan tetapi produsen yan!-harus mempuktikan bahwa:dirinya tidak bgr.salah. Dengan  memberikan  perlindungan  yang  lebih baik kepada konsurncn ini, maka  pengusaha  barangkali akan  lebih berhati-hati dalam memproduksi
I Dosen  tstap di Fakultas Hukum,  Universitas  Katotik Farahyangan.
produknya.  engan bepdamya  produft yang'tebih baik, secara  umum akan lebih memberikan perlindungan  bagi masyarakat.,.,.
Upaya Perllndungen  Konsumen di lndonesia
Pola sikao Masyarakat Terhadao  Masalah perlindunoan  Konsumen
Pada waktu masalah  perlindungan  konsumen mulai ditangani secara khusus di Indonesia,  yang ditandai  dengan  terbentuknya  organisasi  yang mengkaususkan  diri untuk melakukan kegiatan di bidang  perlindunan konsumen, memperobfr  berbagai  tanggapan dan rcaksi. Reaksi ini diekspresikan dalam berbagai  sikap, baik yang berasat bari masyarakat konsumen maupun pengusaha.
Keadaan  masyarakat  Indonesia  yang  sangat  heterogen baik dari segi pendidikan msupun  genghasilannye juga kesadaran  masyarakatnya  akan sangat  mempengaruhi  sikap mereka terhadap munculnya upaya perlindungan konsumen. Demikian' ptl|a tteaOaah pengusaha yang berbeda-beda baik dari segi pengetahuan,  ketrampilan, modal dan manajemen yang mereka  miliki akan menimOutkin  reaksi yang berbeda pula terfiadap masalah perlindungan konsumen.
Sikap masyarakat  konsumen adalah  bahwa sekalipun  perlindungan  konsumen  pada prinsipnya dilaksanakan untuk kepentingan  masyarakat kon'sumen, jkan tetapi temyab tidak scmua masyemkat  mendukungnya. Hal ini tentu saja dapat dimengerti,  meiihat Keadaan  masyanakat Indonesia yang sangat  heterogen  sepertidigambarkan diatas.
'Bagi kelompok lasyarakat yang sudah mempunyai pendidikan yang cukup, kegadaran dan pendapatan  yang cukup serta berpikir secar; rasional, akan  menganggap foahwa perlindungan konsumen sangat perlu dilaksanakan se\rcana tegas di Indonesia.  Oleh karena secara rasional m9pka.  menyadari bahwa dewasa ini semikin banyak hal yang merugikan konsumen, sehingga masalah perlindungan  konsumen sangat didambakan. poalkrug, bagi sebagian besar masyarakat  Indoriesia lainnya, teruaha yang masih berada di barrah garis kemiskinan,  beranggapan bahwa perrincungan tonium-en bdi mereka  belum  mempunyai manfaat Selain liarena mereka  tibak memlunyai pengetahua'n bntang masalah  perlindungan  konsumen, juga karena  pengrraiitai' yang rendah meniadikan  mercka'beranggapan bahira untui irembefi oardng -vant merienuni syarat untuk  hidup sebagao.. manusia yang urajar saja  masih jauh iai jJngkauan sehingga seakan-akan  mereka  tidak  peduli terhadap  produk yang merefa rcnsuilsi. Kelompoliini sgla! perlu ditingrkatkan kesadaranny! akin pentihgnla perlindungan  konsumen, juga diusahakan peningkatan kesejahterraari triOupnyi. Y '

## Sikao Penousaha
Dari golongan  pengusaha sendiri dapat dibedakan  menjadi dua golongan berdasarkan  pengetahuan,  ketrampilan,  modal dan manajemen yang mereka minri. A-agi golongan  pengusaha  yang  mempunyai  pengetahuan, ketlmpilan,  micat dan manajeme-n yang  ankup, secefa umum dapat menerima dan bahkan  menbukung diterapka;t;-i;h;. perlindungan konsumen. Hal ini sangat,wajar, oteh karena  O"ng"n"diteripkannya peflindungan konsumel lkan dapat cficegah persainan  yang tidak seha-t. eersainjan yang tidak sehat ini banyak dllakukan,  misalnya dengan memisaig Unefnfran  yang tiOit s6suii
BINA EKONOMINwember/ t 997
dengan  produk Frlg lipasarkan. Tindakan  produsen yang demikian tentu akan sangat merugikan  pnodusen lain yang benar-benar nrenjaga standar mutu barang.
Sebaliknya, bagi pengusaha yang pengetiahuan, ketrampilan, modal dan manajemennya  sangat  minim, yang umumnya  terdiri  dari pengusaha  kecil/lemah, kadang- kadang  masalah  perlindungan  konsumen justru dianggap  sebagai  salah  satu penghambat mereka dalam memproduksi barang yang  harus memenuhi suatu persyaratan tertentu. Syarat-syarat ini kadang sulit dipenuhi  karena ketiadaan  modal, peralatan yang kunang dan tidak menguasai teknologi yang memadai untuk menghasilkan suatu produk.
Selain dua golongan  pengusaha yang disebutkan di atas, barangkali ada juga pengusaha yang memang tidak memiliki rasa tanggung jawab sosial.  Golongan ini sekalipun  mengetrahui adanya usaha perlindungan  koneumen tapi secana eadar jugtru berusaha  melanggar  dengan  maksud mencari keuntungan yang sebesar-besamya. Pengusaha dengan  motif demikian tentu tidak  akan  peduli terhadap  masalah perlindungan konsumen.
Lerlindunoan Hukum  (Perdata) Terhadao  Konsumen di Indonesia
Adanya sikap pro dan kontra yang dielcpr$ikan oleh masyarakat maupun pengusaha terhadap  perlindungan konsumen menyiratkan bahwa  masalah ini perlu mendapat  perhatian.  Munculnya reaksi yang berbeda tefiadap masalah  perlindungan konsumen adalah sesuatu hal yang biasa terjadi dalam masyarakat terlebih dalam masyarakat  yang heterogen.  Namun  dengan dilandasi itukad baik dan rasa kEmanusiaan yang  paling  umum  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat,  selain  masalah non hukum, perhatian dalam bidang hukum  terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat  terutama yang menyangkut perlindungan  konsumen akan menjadi semakin penting.
Dewasa ini apabila ada masalah yang berhubungan dengan  produk yang rusak, konsumen bisa menggugat  melalui dua csra: 1. Mefalui tanggung jawab kontnaktual (Contnctuat Liabititll 2. Mefalui tanggung jarrab atras dasar perbuatan  melawan hukum (Tortuous UabilM
ad.1. Tanggung Jawab  Kontraktual (Contnctuat Liabitityl Kalau kita membicarakan  tentang 'konsumen'sebenamya ada beberapa hal yang mempunyai hubungan  yang tidak dapat dipisahkan  satu dengan yang lain. Konsumen akan memerlukan  suatu produk tertentu yang dihasilkan  oleh  prcdusen.  Karena itu sebelum  menguraikan tanggung jawab kontraktual ini, akan dijelaskan lebih dulu pengertian-pengertian  yang befiubungan  dengan  produsen, prpduk dan koneumen. Johannes  Gunawan  dalam  Oratio Dies , yang disampaikan  dalam acara Diee Natalis XXXIX UNPAR, 17 Januari  1994 menyatakan bahwa yang  dapat dikualifikasikan sebagai produsen adalah:
o p€mbuat produk jadi,
o penghasil bahan baku,
. pembuatsuku cadang o setiap orang yang menampakkan  dirinya  sebagai  pmdusen  dengan jalan mencantumkan  namanya,  tanda  pengenal  tertentu, atnu tanda lain yang membedakan  dengan produk asli pada prcduk tefientu
36
. importii sudu produk dengan maksud untuk dijualbelikan,  disewakan, dis6gunakan  (leasing)' atau bentuk distribusi lain dalam transaksi pedagangan
r peryraiok  (supplier)  dalam hal identitas dari produsenatau importir tidak dapat ditentukan.
Yang dapat dikualifikasikan  sebagai  konsumen adalah  konsumen  akhir. Sedang  yang dapat dikualiftkasikan sebagai  produk adalah benda bergerak,  sekalipun benda bergenak tersebut telah  menjadi  komponen/bagian dari benda beqerak atau  benda tetap lain, listik, dengan  pengecualian  produlaproduk  pertanian  dan perburuhan. Konsumen  sebagai pemakai akhir, yang mengalami kerugian atau menjadi  korban dari suatu  produk yang rusak seringkali tidak dapat berbuat apa-apa karena keterbatasan pengetahuan/ekonominya  atau mereka kadang-kadang  tidak tahu akses ke pengadilan atau malahan ada sebagian  masyarakat yang merasa tabu unhrk berperkara di pengadilan.
Sebenamya  apabila  konsumen lndonesia telah menjadi korban dari suatu produk yang rusak,  mereka dapat menggunakan  produsen untuk memperoleh ganti rugi berdasarkan ingkar janji (Breach of Contract), yaitu tidak memenuhi keraraiibannya sebagaimana  ditetapkan dalam  perianjian untuk menjual  produk yang  aman (tidak rusak). Ketentuan  dalam  KUH Perdata yang  dapat  dijEdikan dasar  untuk  mengajukan , gugatan terftadap  Fodusen  adalah pasal 124Byang  menyatakan : "ftnggantian bia1p,  rugi dan bunga kapna tidak dipenuhinln suafu prikatan, barulah mulai  diwafibkan apabda si berutang  (debitur), stelaih cfi4latalcan'lalai nemenuhi peikatannp, tetap  melalaikanqla, atau fle sesuafu  yang harus dihfikan atau dibuatryp, hanp dapat dibeit<an  atau dibuet &lam tenggang vnktu yang  telah dihmpauinya."
Upaya yang didasarkan pada pasal  tefBobut  mensyirafi.an adanya hubungan konbaktual yang langsung (ptivity of contraa) antana produsen dan konsum-en. Padahal kalau  kita melihat kenyataan bahwa dalam  hansaksi bisnis  pada masa sekanang, sangat  iarang  konsumen membali suatu  produk langsung dari godusen, sehingga tidak da priviU of cor*rac't antaf"a -produsen  dan- konlumen. Deng,an demikian,  korban  atau ahli warisnya  y€ng menuntut  ganti rugi dengan mendasal*in pada.wanprestasi  tidak akan memb*b hasil karcna'tidak  aOanya-privity of confac{ tersebut.
Dari  uraian  di atas dapat disimpulkal  bahueprinsip  yang dianut  oleh pasal 1243 KUH Pedata tercebut adalah no privity-no fiability principte (tidak 'aOa 'hubungan konbaktual -tidak ada tranggung jawab,)
ad'2.Tanggung  Jawab atas dasar perbuatan  melawan hukum (Tortious Liabititll Konsumen yang dirugikan  karena tglah mengkonsumsi produk yang-rusak, selain lapat menggqgat berdasarkan  rrariprestasi seperti dijelaikan Oi atai mereita  luga dapat menuntut  prbdusen  berdasarkan  perbuatan meia,ran hukum yaitu didasait<an pada ketentuan pasal 1365 KUH perdata  yang menyatakan : 'Tiap perbuatan  melawan hukum yang nbmbawa kerugian kepada sgorang mewafrbkanonng wng karena salah4p - nenerbitkan kerugian itu, nnngganti  kerugian Ersebut." ,
Dagar  gugatan  berdasarkan pasal  1365 KUH Pedata ini tidak mensyaratkan hubungan' korfiakhral yarrg fangsung (privity of contract) antana produien Oan konsumen seperti disyaratkan oleh Basat 1t43 KUH Perdata, namun konsumen gebagei korban (dalam hal ini p6nggu(tst)  harus membuktikan 4 hat yaitu:
1. Ptpdusen  telah  melakukan  kesalahan  (fault).  Kesalahan  yang dimai<sud dalam pasal iniadalah  kesalahan dalam artiluas  yaitu meliputi kealpaan din kesengajaan.
Perbuatan  produsen  adalah  perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di sini tidak diatur  dalam  undang-undang tetapi perumusannya diserahkan pada  doktrin  dan Yurisprudensi.  Perbuatan  melawan  hukum secam luas dirumuskan sebagai perbuatan  melawan hukum yeng merupakan suatu  perbuatanftealpaan yang bertentangan  dengan  hak  orang lain atau bertentangan  dengan keuajiban  hukum si pelaku sendiri atau bertentangan  dengan  kesusilaan baik maupun dengan  sikap hati- hatiyang harus diindahkan  dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.
Telah timbul  kerugian  pada  konsumen  (korban).  Dalam undang-uandang  tidak  diatur tentiang ganti kerugian yang  harus dibayar  karena perbuatan  melawan hukum. Hal ini berbetla  dengan pasal 1243 KUH Perdata yang memuat tentang ganti  rugi yang harus dibayar  karena wanprestasi.  Tetapi prineip ganti  rugi seperti diatur dalam pasal 1243  KUH Pedata dapat diterapkan secara analogis untuk perbuatan melawan hukurn.  Kerugian  yang  dimaksud  dalam pasal 1365  KUH Perdata adalah kerugian yang tibul karena perbuatan  melawan hukum.
Terdapat hubungan kausal  antara perbuatan melavyan hukum  tersebut dengan kerugian yang  diderita korban. Hal ini berarti bahwa pelaku hanya dapat clipertanggungjawabkan atas kerugian  bilamana  kerugian  tersebut  merupakan  akibat dari perbuatannla  yang melarran  hukum  yang secara  layak dapat  diperkirakan  akan timbul, Produsen baru bertanggung-jawab untuk  mengganti rugi apabila dapat dibuktikan  kesalahannya  pada korban.  tanggung  jawab semacam  ini disebut Liability based on fault Karena itu dalam  Tort (perbuatan melavuan hukum)  seperti  diuraikan diatas dianut pinsip prcsumption of no-fauft (pnaduga tak bersalah). Kalau dihubungkan  dengan'prinsip  pembuktian  dalam  hukum Acara Perdata (pasal 1805 KUH  Perdata/ 168 HIR) yang menyatakan  bahwa 'siapa yang mendalilkan harus membuktikano, maka dalam hal ini pembuktian  ada  pada konsumen  sebagai korban (dalam hal ini penggugat).
Pengaruh  Upaya  Perlindungan  Konsumen  Terhadap Prlnsip Tanggung.lawab Ates Darar l(eralahan
Dprongan -V 4tuk Melrin gkptkan Perl indunqan Terhadap  Konsumen Rentan
Konsumen  sebagai  pihak  yang 'lemah' baik dari segi  pengetahuan  tekhik tefiadap barang  yang dibelinya,  maupun  pengetahuan  yang nyata  tentang isi dan susunan barang, sudah selayaknya mendapat  perlindungan. Dalam rangka untuk memberikan pefiatian dan perlindungan tefiadap konsumen  rentan inifah,  anggota masyarakat  yang  peka tqfipdap masalah ini segera  tanggap dan berusaha untuk membentuk suatu organieasi dengan maksud melindungi para konsumen, khususnya konsumen rcntan.
Secara formal organisasi yang melakukan  perlindungan terhadap konsumen didirikan  peda tahun  1973 dengan nama  Yayasan Lembaga  Konsumen  Indonesia (YLKI). Pada awal  berdirinya yayasan ini, program perlindungan  konsumen masih terlalu sering disalahpahami  oleh banyak orang. Orang kebanyakan  sering masih melihat perlindungan konsumen semata-matra hanyalah suatu progr:am yang menampung keluhan atau pengaduan masyarakat konsumen mengenai prcdukprcduk  barang atau jasa yang mereka gunakan,  melakukan  pengujian  produk-produk  tersebut serta menyebarluaskan haailnya lewat penelitian-penelitian  dan  penyufuhan-penyuluhan.  Padahaf kalau  kita memperhatikan program  kerja YLKI, tidak hanya masalah-masalah  tersebut yang menjadi  sasamn utama tetapi pada prinsipnya berusaha untuk melindungi konsumen rentan yang terutama
4.
berpenghasilan  dan berpendidikan  rendah,  baik di pedesaan  maupun  di daerah  perkotaan, baik  dari segi hukum maupun non-hukum
Tugas YLKI ini dapat dilihat dari Garis Besar Prcgram  Kerjt-nya, yang pada pinsipnya meliputi:
1. Bidang'Penelitian,  yang  bertujuan untuk  memperoteh  data dan informasi yang dapat mendud<ung terut{udnya penorapan  hEk-hak dan tarpgung jawab kbnsumen sertia npmbaura  perubahan-perbaikan pada kebijakan para pengambil  keputusan. Dalam ,. bidang ini sscana khusuc perhatian  diberikan kepade  peningkatan kemampuan mendokumentasikan dan menyebgrluad<an hasil-hasitpenelitian  yang tolah dilakukan. ,2. Bidang  Pengaduan  yang bethrjuan  untuk nembda kongumen  yang  dirugikan, baik di dalam maupun di h.rar pengadilan 3, Bidang  Penerangan, yang bertuiuan untuk  menpbarluaskan  gagasan pedindungan konsumen, baik melalui media meupun penerbitan yLKlsendiri. .
4. Bidang  Pendidikan, yang bertujuan  untuk.mdakukan goEialisasi hak-hak dan keurajiban konsumcn,  melalui dialog'dua  Erah serta inter:aksi yang  bertesinambungan  di bertiagai 'kebrtpc{r masyar#,
5. Bidang  Umum,  yang borfujuan  untuk menunjang kegiahn YLKI dan  rnngembangkan gumb9r' daya manugia di YLKI dalam rangka meningkatkan  komitmgn -dan profesionalisme mengekcla prognam.
, , Ddm uraisn  terdahulu  telah dinyatakan behure konsumen  yang dirugikan  sebagai afibat'mengkonsumsi  produk  yang rueak dapat,mengguget lait m-elalui wanprestasi afiu peftuatan  mdawan hukum. Tuntutan  berdasarkan wanprestasi  akan sutit ol€h karena tidak adanya hubungan- kontraktual langsung  antara produsen dan konsumen, sebaliknya tuntutan berdesarkan perbuatan  melawan hukum ffort) juga sangat membenatkan konsumen  karena koflsumen harus mernbuktikan  adanya .kssalehan" Jari produsen. Hal yang dianggap membenatkan konsumen ini disebabkan: I P.od$  korban  (konsumen)  umumnya  lemah dibandingkan  dengan posisi  produsen  baik dari  segi pengetahuan  teknik )barang yang dibelinya,  pernakaian  yang bpat) maupun pengetahuan yang nyata (isinya,  susunannya),  lebifi-lebih dari peng-etairuan  hukum (hak dan kewajiban). o Komampuan ekonomi konsumen relatif lebih lemah dibandingkan  dengan  prcdusen o Kemungkinan menunfut  keterlibatan  pakar-pakar di luar hukum  seOagli  saksi ahli akan sangat memberatkan bagi'konsqnen.
Hal-hal.jtula! yang menyebabkan tuntutan produeen terhadap Tort banyak kandas di pengadilan.Karena  itu. dalam upaya meningkatkan  perlindungan tefiadlp konsumen, pemerintah telah meningkatkan  pengawasan  tertraCdp prcduli-produk yang Ueredar di palaran' Tugas inibanyak  pula dibanty  gleh organisasi-orlanisasi  yang plkalan tanggaf terhadap magalah-masalah tersebut misalnya V[Xt.
Dari segi hukum, pemerintah telah berupaya untuk menyusun UndangUndang tentang perlindungan  kgneumen (wahupun  beium diundangi<an) akan tltapi in] membuktikan adanya pefiatian. pemerintah tefiadap masalah ierlinCungan konsumen. Sementara ini apabila nfa gugatan dari konsumen iefiadap prcdusen niaka ketentuan tentang Tortdalam KUH Perdata dapat _driadikan pedoman. nirih dahm hat ini dihanapkan beraniuntukmehkukan  beberapa modifiliasiterhidap berlakunya  pasat f g6S XUl.l F;tah dan azas'azas pembuktian,  sehingga putusan ini nantinya oaiit'Olaopan -peJoma; ;;;
BI NA EKONOMINove mb er/ I 99 Z
para hakam dalam  memutuskan  perkara yang  serupa,  Beberapa  modifikasi yang dimaksud adalah:
1. Apabila konsumen dirugikan karena produk yang rusak maka  produsen langsung bertanggung-jawab,  meskipun produk itu dibeli dari pengeser yang bukan prcdusen.
2. Produsen dinyatakan  telah  melakukan  kesalahan  sehingga  konsumen  dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan kesalahan  produsen.  Sebaliknya  produsen harus membuktikan bahwa ia tidak bercalah, sehingga ada pengalihan beban pernbuktian  dari konsumen kepada produsen.  Dengan prinsip baru ini, tentu  lebih memberi perlindungan kepada konsumen dan memberikan beban  resiko yang adil antara produsen  dan konsumen.  Berdasarkan prinsip ini diharapkan balrwa produsen yang semula memproduksi barangnya sesuai dengan selera, kemampuan dan keselamatan kongumen akan  berubah  menjadi  lebih memperhatikan  kepentingan  dan tuntutan serta keselamatan konsumen.

## Kesimpulan
1. Konsumen yang dirugikan  sebagai  akibat  telah mengkonsumsi  produk  yang rusak dan akan menggugat  produsen  secara perdata,  ada dua cara  yang dapat ditempuh  yaitu menggugat berdasarkan wanpnestasi atau berdasarkan pefiuatan melawan hukum 2. Gugatan yang diajukan berdasarkan  wanprestasi  mensyaratkan  adanya  hubungan kontraktual yang langsung sedang gugatan yang diajukan berdasarkin perbuatan melawan hukum mensyaratkan  adanya 4 halyaitu: adanya  perbuatan  melawan hukum, adanya kesalahan,  adanya  kerugian dan adanya  hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian 3. Apabila  gugatan  didasarkan  atas perbuatan  melawan hukum, maka menurut ketenfuan pasal 1365  KUH Perdata  produsen  baru bertanggung jawab untuk  mengganti  rugi bila dapat dibuktikan  adanya  kesalahan oleh korban. Tanggung jawab semacam  ini disebut Liability based on fault. Karena itu dalam Tort dianut  prinsip Presumption of no fault (praduga tidak bersalah). 4. Apabila prinsip presumption of no fault ini diterapkan  maka  apabila konsumen menggugat produsen, konsumen harus membuktikan kesalahan produsen. Dalam praktek  beban  ini akan  sangat  memberatkan  konsumen  (korban)  karena  posisi korban yang  umumnya  lebih  lemah dibanding  dengan produsen,  baik dari segi teknik maupun yuridis.
5. Dalam upaya untuk memberikan perlindungan  kEpada konsumen maka harus ada pembagian resiko yang  adil antara produsen dan konsumen.  Undang-undang  yang khusus mengatur tentang  perlindungan  konsumen sampai sekarang belum ada, kareni itu untuk memberikan  sumbangan pada pembentuk  undang-undang perlu kiranya dikemukakan beberapa hal yaitu: o dalam hubungan antara produsen dan konsumen  dianut prinsip  tanggung  jawab atas dasar  kesalahan (Fault  Liability),  sehingga apabila ada produf Vang rusak produsen secar€l langsung dianggap  bersalah
. karena produsen  secara langsung dianggap  bersalah,  maka konsumen tidak perlu membuktikan adanya kesalahan.
6. Dengan beberapa pemikiran yang dimunculkan tersebut,  maka  produsen akan lebih berhati'hati  dalam memproduksi  produknya.  Apabila  produk yang  dihasilkan gemakin baik kualitasnya  maka perlindungan  terhadap  konsumen akan menjadi semakin baik dan meningkat pula.

## DAFTAR PUSTAKA
Bqdan Pembinaan Hukum Nasional, 1986. Simposium Aspek-Aspk Hukum Masalah furlidungan Kansumen,
Djoiodiguno, Moegni, 1979. furbuatan  llclawan Hukum Gunawan,  Johannes, 19&t. ftvcfucf 'Liabilfi dalam Hukum Bisnis lndortesia, disampaikan sebagai Oratio Dies Unpar ke XXXIX.
Peters,  A.A.G.(editror),  1990. Hukum dan ftrkembangan Sosrb{ Pitfs, A. 'lgg2 Kitab Undang$Nang Hukum turdata setiawan, Raclrmat, 1991. Tinrtuan  Hementer furbuatan libtanggar  Hukum