Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahub 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin)
Yulianti 1 , Nurmala 2 , Hendry Saladin 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, yuliyuli2899@Gmail.Com 2 Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, nurmalabahamid@Gmail.Com 3 Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, Hendrysaladin62@Gmail.Com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana pengelolaan  keuangan  di  Desa  Saleh  Makmur sesuai  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20  Tahun  2018  tentang  pengelolaan  keuangan  desaa. data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder,  kemudian  melakukan  penganalisaan  data dengan  metode    wawancara  dan  dokumentasI,pupulasi  yang  dipilih  ialah  laporan  pengelolaan keuangan  desa  yang  terkait  tahap  perencanaan,  Tahap  pelaksanaan,  Tahap  penatausahaan,  Tahap pelaporan  dan  pertanggungjawaban  dengan  sampel  yaitu  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa serta  laporan  pertanggungjawaban  dengan  sampel  yaitu  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa danlaporan pertaggungjawaban tahun  anggaran 2019-2020. Sehingga hasil yang di dapat pada riset ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  di  Desa  Saleh  Makmur  dalam  tahap  perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan serta pertanggungjawaban  pada tahaun 2019-2020  pada  dasarnya  menerapkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20  Tahun  2018  dalam pengelolaan  keuangan  desa  hanya  ada  beberapa  yang  perlu  di  perhatikan    dalam  tahap penatausahaan  perlu  di  tingkatkan  lagi,  pada  tahap  pelaporan  masih  terlambat  dalam  penyampaian laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  nya  serta  Tahap  Pertanggungjawaban  juga  masih  terjadi keterlambatan  dalam  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  dan  realisasi  pelaksanaan    tidak diberi  tahu  kepada  masyarakat    baik  melalui  media  informasi  maupun  papan  pengumuman  seperti memasang baliho.
Kata  Kunci: Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Perencanaan,  Pelaksanaan,  Penatausahaan,  Pelaporan, Pertanggungjawaban.

## ABSTRACT
This  research  activity  aims  to  find  out  how  financial  management  in  Saleh  Makmur  Village  is  in accordance  with  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  No.  20  of  2018  concerning  village  financial management.  the  data  used  are  primary  and  secondary  data,  then  analyze  the  data  using  the interview  method  and  the  population  documentation  selected  is  the  village  financial  management report  related  to  the  planning  stage,  implementation  stage,  administration  stage,  reporting  and accountability  stage  with  samples,  namely  reports  on  realization  of  APBDesa  implementation  and reports  accountability  with  the  sample,  namely  the  report  on  the  realization  of  the  APBDesa implementation and the accountability report for the 2019-2020 fiscal year. So the results obtained in this  research  show  that  financial  management  in  Saleh  Makmur  Village  in  the  planning  stage, implementation  stage,  administration  stage,  reporting  stage  and  accountability  in  2019-2020  is basically in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 20 of 2018 in financial management.  there  are  only  a few  villages  that  need to  be  considered  in  the  administrative  stage,  it needs  to  be  improved  again,  at  the  reporting  stage  it  is  still  late  in  submitting  the  report  on  the realization of the implementation of the APBDesa And the Accountability Stage there is also a delay in submitting  the  accountability  report  and  the  realization  of  the  implementation  is  not  notified  to  the public either through the media information and notice boards such as putting up billboards.
Keyword: Village  Financial  Management,  Planning,  Implementation,  Administration,  Reporting, Accontability.
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index

## A.   PENDAHULUAN
Peran penting  dari  pemerintah  pusat  dalam  hal  pemakaian    keuangan mencangkup  administrasi  keuangan  pusat,  daerah  serta  Desa  guna    menambah otonomi  desa  menjadi  desa  mandiri  yang  mana  harus  dikerjakan  disentarlisasi, tingkatkan    kredibilitas  melalui  pensertaan  serta  bantuan  baik  saran  maupun prasarana.
Sejalan  dengan  berlakunya  undang-undang  otonomi  daerah  dapat  memberi kekuasaan  untuk  mengelola  pemerintahan  daerah  yang  lebih  luas  dan  otentik. dengan  adanya  tugas,  fungsi  serta  peran  pemerintah  pusat  yang  lebih  luas  dan pemerintah  daerah    bisa  memiliki    penghasilan  yang  bisa  di  anggap  cukup  serta memiliki  sumber  pembiayaan  memadai  untuk  mengangkat  urusan  negara  dalam kepentingan masyarakat setempat.
Permendagri  No  20  Tahun  2018  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  dijadikan acuan    dalam  pengelolaan  keuangan  desa  sebab  didalamnya  telah  mencangkup banyak prosedur mengelola keuangan desa yang mana  dimulai tahap perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  selanjutnya dalam Permendagri no 20 Tahun 2018 juga membahasa penting nya peran petugas desa  serta  kepala  desa  dalaam  mengelola  dana  yang  nominalnya  bisa  dikatakan cukup  tinggi  dan  mengharuskan  untuk  mengelola  keuangan  desa  dilaksananakan secara transaparansi, akuntabel, tertib serta di siplin anggaran.
Perencanaan  pembangunan  desa  dimulai  dari  tahap  perencanaan  sebagai tahap  pertama  dalam  pembangunan  desa,  tahap  kedua  yaitu  pelaksanaan  dalam anggaran  yang  telah  disepakati  ditahap  sebelumnya    dilaksanakan  oleh  pihak eksukusi  dari  anggaran  dan  belanja  desa,sehubung  dengan  hal  inisetiap melaksanakan anggaran sangat diperlukankefokusan supaya dalam organisasi tidak begitu saja menggunakan seluruh anggaran yang di peroleh. Tahap berikutnya yaitu penatausahaan  ialah  kegiatan  yang  dilaksanakan  dengan  teraturkedalam  bidang keuangan sehinggadatanyata berhubungan langsung dengan keuangan.
Selanjutnya  laporan  ialah  kegiatan  yang  dilaksanakan  agar  memberikan sesuatu  yang  bersangkutan    dengan  jumlah  analisis  pekerjaan  selama1  tahun dengan era tertentu sebagai wujud   pelaksanaan dalam  kewajiban serta  wewenang yang telah di berikan.
APBN  ialah  media    politik  yang  digunakan  pemerintah  serta    oposisidalam akuntansi.  Peran  anggarandalam  mengelola    organisasi  sektor  publik  termaksud penggunaan keuangan yang berfungsi sebagai  alat yang diperlukan organisasi perlu tau apa yang harus dilakukan serta arah politik apa yang harus di buat.
Menurut Sujarweni  (2015:33) APBDes ialah  tanggung jawab aparat pengelola desa  memberikan  laporan  kepada  masyarakat  serta  pemerintah  atas    segala kegiatan  desa  yang  tersusun  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  berdasarkan anggaran yang tersedia dan digunakan.
Masalah  lainnya  yaitu  pada  partipasi  masyaralat  dalam  musyawarah  rencana pembangunan  yang  relatif  masih  bisa  dikatakan  rendah  dan  sering  kali berdominan kepada para elit desa. Hal tersebut menyebabkan masyarakat kurang aktif dan andil dalam  pembangunan  desa  sehingga  masyarakat  tidak  bisa  menyalurkan  aspirasi mereka,  sebgaian  besar  dari  masyarakat  tidak  mengetahui  apa  saja  rencana  kerja pembangunan yang telah dibuat.  Sesuai  dengan    uraian  yang  telah  dijelaskan peneliti melaksanakan  penelitian di Desa Saleh Makmur  yang berdomisili di  sekitar Kecamatan  Air  Salek  Kabupaten  Banyuasin  dengan  luas  wilayah  ±8,53  Ha,  dan jumlah  penduduk  kurang  lebih  1.326  jiwa  adapun  bukti  mengenai  jumlah  APBDesa
tahun  2019  sebesar  Rp.1.614.629,00  kemudian  tahun  2020  sebanyak  Rp. 1.496.579.962,00  diketahui  jumlah  anggaran  Pendpatan  dan  Belanja  Desa  di  Desa Saleh  Makmur  besarnya  Anggaran  yang  didapat,  memerlukan  perencanaan  yang baik  serta  pelaporan    pertanggungjawaban  yang  baiksebab  dengan  laporan keuangan  bisadikatakan  handal  di  harapkan  dapat  dijadikan  wujud  tanggungjawab kepada masyarakat itu sendiri.
Pada  tahun  2019  pendpatan  dan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  tidak  di informasilan secara tertulis maupun papan informasi atau pengumuman tentang saja belum menerapkan peraturan menteri dalam pengelolaan keuangan desa kemudian pada  tahun  2020  Anggaran  yang  di  dapat  tidak  diinformasikan  kembali  pelaporan pertanggungjawaban  Perwujudan  hasil  pelaksanaan  APBDesa  berupa  SPJ  belum tersusun  sehingga  mengalami  keterlambatan  dalam  pelaporannya.  Masalah mendasar yang sering dihadapi pembangunan desa dihadapkan pada pembangunan infrastruktur  yang  tidak  terencanan  tujuan  utama  pembangunan  biasanya  agar pekerjaan yang dilakukan tidak menyentuh akar permasalahan di Desa.Pembangunan  desa  yang  dilakukan  dengan  penerimaan  anggran  dengan penerimaan  anggaran  dengan  cara  mengadakan  pelatihan  budidaya  perikanan, kewirausahaan,  perkebunan  pertanian  yang  dapat  mendorong  pendapatan masyarakat,  namun  untuk  mendapat  akses  informasi  tersebut  membuat  masyakat yang tinggal di desa masih bisa dikatakan berada di bawah garis kemiskinan.
Permasalahan pada penelitian ini adalah  bagaimana pengelolaan keuangan  di Desa  Saleh  Makmur  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20  Tahun 2018.

## B.   KAJIANTEORI

## 1) Pengertian Desa
Menurut  pendapat  Nurcolis  (2011:1)  Desa  merupakan  pemerintah  dengan otonomi  adat  oleh  karena  itu  desa  diartikan  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum berhak  mengatur  dan    mengurus  urusan    masyarakat  setempat  berdasarkan  hak asal usul.
Secara  ringkas  dapat    simpulkan  bahwa  desa  merupakan  suatu  kesatuan wilayah  yang  mana  tidak  berada  dikota  dan  sistem  pemerintahannya  dikelola  oleh kades .

## 2) Pemerintah Desa
UU No 6 Tahun 2014 menyatakan  pemerintahan desa bertanggungjawab atas diselenggarakanya  kepentingan  masyarakat  setempat  dan  pada  pasal  55  nya disebutkan  bahwa  panitia  desa  berdasarkan  pemerintah  desa,  BPD  bekerja  sama dengan  Kades  untuk  membahas  serta  mengkoordinasikan  rancangan  perdes  untuk mempertimbangkan keiinginan masyarakat dan memimpin mereka.
Aparat desa dalam  mengolah  keuangan desa mendukung otonomi desa yang membuat  desa  beroperasi    secara  normal  untuk  setiap  perencanaanya  pemerintah desa  harus  memberikan  laporan  ke  Bupati  lewat  Camat  kemudian  masyarakat melalui BPD.

## 3) Anggaran Pendapatan Belanja Desa
Adapun anggaran penghasilan serta belanja Desa di dalam Permendagri ialah penerimaan  Desa yang terdiri penghasilan asli desa, transfer serta penghasilan lain- lain. Kemudian belanja desa atas  penyelenggaraan pemerintah desa, melaksanakan
pembangunan,  membina  masyarakat,  menanggulangi  musibah,  kejadian  serta keadaan  mendesak.  Terkahir  pembiayaan  yang  meliputi  pembiayaan  diterima  dan yang dikeluarkan.

## 4) Pembangunan Desa
Menurut  undang-undang  pengembangan    Desa  ialah  upaya  meningkatkan kehidupan  masyarakat  untuk  sebesar  besarnya  iala  kesejahteraan  masyarakat dalam    pembangunan  yang  dilaksankaan  bagi    pemerintah  pusat,  daerah  provinsi maupun  pemerintah  daerah  kota/kabupaten  serta  masyarakat  selain  itu  dalam undang-undang  desa  terdapat  susunan  pembangunan  desa  termaksudsistem perencanaan, pelaksanaan,penatausahaan,  pelaporan serta pertanggungjawaban.

## 5) Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut  Adisasmita  (2011:21)  Menyatakan  pengelolaan  yaitu  menggerakan, mengorganisasikan  serta  mengarahkan  usaha  manusia  memanfaatkan  secara efektid material dan fasilitas untuk mencapau suatu tujuan.  keuangan desa menurut undang-undang Desa Pasal 77 ayat 1 ialah segala wewenang serta  kewajiban desa menimbulkanberbagai penghasilan , belanja, serta pembiayaan yang  akan  disusun pada pengelolaan keuangan  desa itu sendiri.

## 6) Perencanaan
Menurut  Herlambang  (2013:45)  menyatakan  perencanaan  ialah  proses menguraikan  urusan  kesehatan  yang  terjadi  dalamlingkungan  masyarakat,  melihat keperluan  serta  sumber  daya  yang  tersedia,  memastikan  sasaran  yang  telah  di tetapkan.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  perencanaan    keuangan  desa  yaituproses dimana  untuk  melihat  tujuan  penggunaan  dana  yang  telah  diterima  serta menyampaikan kke masyarakat agar masyarakat desa mengatahui apa saja rencana penggunaan dana desa serta ikut berpastisipasi dalam  mengawal agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa itu berjalan dengan keinginan.
Adapun berkas-berkas perencanaan keuangan desa ialah meliputi RPJM, RKP Desa  yang  bertuju  untuk    rencana  pembangunan  desa    tersusun  secara  berjangka mengikuti  kesepakatan    musyawarah  desa,  rancangan  RKP  Desa  berupa penjabaran rencana pembangunan jangka menengah. Rencana pembangunan desa ditata  berdasarkan keputusan dalam musywarah desa dalam pelaksanaanya paling lama bulan juni tahun berjalan.

## 7) Pelaksanaan
Pelaksanaan  ialah  rangkaian  pekerjaan    yang  berkaitan  pada    pengeluaran uang  negara dalam  pelaksanaan   dilapangan,  adapun  menurut  Permendagri  No  20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 43 ayat 1 pelaksanaan pengelolaan  keuangan  desa  mencangkup    penerimaan  serta    pengeluaran  desa yang dii kerjakan melalui rekeing kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Pembangunan  desa  dilakukan    pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  provinsi, pemerintah  daerah  kota/kabupaten  dan  pemerintah  desa  beserta  masyarakat  desa, (Kuncuro 2019:57).
Dengan  kata  lain  pelaksanaan  merupakan  kegiatan  yang  telah  direncanakan dan  dianggarkan  sebelum  dilaksanakan  dilapangan  yang  dibuat  pemerintah  desa yang  di  sepakati  oleh  kepala  desa  dan  kaur  keuangan  dalam  pengeluaran  uang negara untuk mencapau suatu tujuan.

## 8) Penatausahaan
Penatausahaan  keuangan  desa  merupakan  seluruh  pencatatan  yagkhusus dilaksanakan    bendahara  desa  dan  wajib  mencatat    seluruh  transaksi  yang  telah dilaksanakan baik berupa penerimaan  maupun pengeluaran dalam pencatatan kaur keuangan desa harus melakukan cara sitemastis serta kronologis dari kesepakatan, kemudian  kas desa di catatake dalam buku kas umum berupa buku pembantu pajak dan  buku  pembantu  bank.  Buku  kas  pembantu  pajak  digunakan  untuk  mencatat setiap  penerimaan  uang    dari  pungutan  pajak  dan  pencatatan  pengeluaran  berupa penyetoran  pajak  ke  kas  negara  melalui  transfer  kemudian  dicatat  kedalam  buku bank.
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20  Tahun  2018  tentang pengelolaan  keuangan  desa  pada  pasal  63  penatausahaan  keuangan  desa dilaksanakan   bendahara  mencatat penerimaan serta pengeluaran buku kas umum ditutup  setiap  akhir  bulan  merupakan  suatu proses  pembukuan  dilakukan  oleh  kaur pemegang  kewajiban    desa  dalam  transaksi  pengeluaran  secara  hati-hati  sehingga dalam pengelolaan desa dapat berjalan dengan baik.

## 9) Pelaporan
Tahap  pelaporan  menurut  Permendagri  No  20  Tahun  2018  pasal  68  ayat  1 kepala  desa  memberikan  laporan  pelaksanaan  APBDesa  semester  pertama  pada Bupati/Walikota melalui Camat. Ayat 2 laporan sebagai mana yang dimaksud ayat 1 meliputi  laporan  pelaksanaan  APBDesa  serta    Laporan  realisasi  kegiatan,  ayat  3 kades  menyusun  laporan  sebagaimana  yang  dimaksud  paling  lama  minggu  kedua bulan  juli  tahun  berkenaan,  laporan  ialah  kegiatan    yang  dilaksanakan  perlu menyampaikan  berbagai  hal  yang  berkaitan  atas  hasil  yang  diterapkan  1  periode menjadibentuk  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  mengenai    kewajiban    serta kekuasaan  yang telah di berikan  dandapat diartikan sebagai bentuk penyajian data mengenai  sesuatu  yang  akan  di  informasikan.  Selain  itu  pelaporan  merupakan laporan  atas  rencana  maupun  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  berupa  penyajian data mengenai sesuatu yang akan di pertanggungjawabkan berupa laporan kepada pihak yang bersangkutan.

## 10)  Pertanggungjawaban
Menurut  Hendry  Simamora(2012:253)  Suatu  sistem  penyampaian  informasi berisi  penjelasan  data  keuangan  berdasarkan  bidang  pertanggungjawbaan  dalam organisasi  serta  kategori  perolehan  dan  beban  yang  bisa  diatur  pihak  manejeman disebut pertanggung jawaban.
Dengan  kata lain  pertanggungjawaban  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dalam penyampaikan  laporan  hasil  kegiatan  baik  berupa  penerimaan  dan  pengeluaran yang  melekat  dalam  suatu  kelompok  itu  sendiri,  kepala  desa  wajib  melaporkan pertanggungjawab  itu  kepada  masyarakat  desa  agar  tidak  ada  kejadian  yang berhubungan  dengan  haltidak  di  inginkan  seperti  penyelewengan  terhadap pengelolaankeuangan desa.

## Kerangka Pemikiran
Menurut  Sugiyono  (2019:101)  metode  konseptual  tentang  bagaimana  teori yang  bersangkutan    melalui  macam-macam  situasi  yang  telah  diidentifikasikan menjadi masalah yang penting disebut kerangka berfikir.

## Adapun kerangka pemikiran  dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut

## Gambar Kerangka Pemikiran
Sumber: Data diolah, 2021
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  penelitian  ini  dimulai  dari  pengelolaan keuangan di Desa Saleh Makmur Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 yang terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,   pelaporan serta pertanggungjawaban.
Tahap perencanaan dalam  mengelola keuangan dilihat dari Musyawarah Desa dalam  penyusunan  RPJM  Desa,  RKP  Desa  dan  APBDesa  harus  sesuai  dengan peraturan  pemerintah  dan  undang-undang  yang  berlaku.Tahap  pelaksanaan  tahap ini  dilihat  dari  transparansi  pelaksanaan  penggunaankeuangan  desa  yang  mana dalam  perencanaan  program  kegiatan  yang  telahditentukan  dalam  pelaksanaan pembangunan  desa  harus  mengikuti  jangka  waktu  yang  telah  di  tetapkan,  apakah sesuai  dengan  waktu  dan  dan  ayang  telahditetapkan  atau  tidak.Tahap penatausahaan yaitu proses dilihat dari pencatatan  dilakukanbendahara desa untuk mencatat  keseluruhan  transaksi  berupa  penerimaan    maupun  pengeluaran  dan harus dilakukan secara sistematis dan kronologi dari setiap  transaksi.
Berikutnya dalam palaporan dan pertanggungjawaban pada tahapanini Kepala desa  wajib  menyajikan  laporan  pelaksanaan  apbdes  pada  semester  tahun berkenaan mengenai pelaporan dan pertanggung jawaban pada bupati /walikota.

## C.   METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  iniadalah    metode  kualitatif  dengan penjabaran deskriptif  sebagai penelitian untuk mendapatkan data, menafsirkan serta mengklarifikasi data  tersebut dengan peraturan  pemerintah,  penelitian ini  instrumen yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.
Variabel  penelitian  yang  digunakan  ialah  variabel  independen  terdiri  dari pengelolaan  keuangan  desa  yaitu  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20  Tahun 2018  tentang  pengelolaan  keuangan  desa  berisi  tahap  perencanaa,  pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan.
Populasi  pada  penelitian  ini  ialah    laporan  keuangan  desa  serta  kegaiatan desa terkait proses perencanan, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Pengelolaaan Keuangan Desa Pelaporan Pertanggungjawaban
di Desa Saleh Makmur  Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. Adapun sampel dalam penelitian ini ialah laporan pelaksanaan serta  pertanggungjawaban  anggaran pendapatan belanja desa tahun  2019 & 2020.
Data  yang  dipakai  ialah  data  primer  dan  sekunder,  pengumpulan  data dilakukan  dengan  wawancara  dan  dokumentasi  Yang  dilakukan    langsung  kepada narasumber yang terkait.
Teknik Analisis data yang dugunakan ialah statistik deskriptif yang merupakan penyajian  data  melalui  analisis  serta  tabel  untuk    membuat  perbandingan pengelolaan keuangan desa di Desa Saleh Makmur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  No  20  Tahun  2018  terkait  dalam  perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2020
Tabel Analisis Perbandingan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Saleh Makmur  Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20
Tahun 2018 Permendagri No 20 Tahun 2018 Desa Saleh Makmur Tahun 2019-2020 Hasil Pasal 31
1.  Pengelolaan  keuanga  desa  merupakan penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah desa pada tahun anggaran tahun berkenaan yang di anggarkan dalam APBDesa
2.  Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan 3.  Materi yang memuat
peraturan
Bupati/walikota  sesuai  dengan  yang  di maksud pada ayat 2 4.  Rancangan  APBDesa  yang  telah  di  susun merupakan  bahan    penyusunan  rancangan peraturan desa tentang APBDesa
Desa Saleh Makmur untuk perencanaan pengelolaan keuangan desa setiap penerimaan  serta  pengeluaran desa    yang  dianggarkan  dalam APBDesa. Kemudian sekdes telah  menyusun  APBDesa    yang dimulai  dengan  musdus  untuk mengumpulkan aspirasi dari masyarakat  kemudian  musdes untuk  menetukan  pembangunna apa yang akan di lakukan serta di sahkan  kemudian sekertaris desa menyusun  Rancangan  APBDesa sesuai  RKP  Desa  yang  berjalan pada tahun tersebut dan Rancangan  APBDesa  yang  telah disusun  mejadi  perdes  tentang APBDesa. Sudah diterapkan
Pasal 32
Sekdes  menyampaikan  rancangan  peraturan desa tentang APBDesa kepada kades
Rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDesa disampaikan  kepala  desa    kepada  BPD  untuk dibahas dan sepakati bersama dalam musyawarah Desa Rancangan peraturan desa tentang  APBDesa  yang  disepakati    bersama paling  lambat  bulan  oktober  tahun  berjalan dalam  hal  BPD  tidak  menyepakati  rancangan Perdes  tentang  APBDesa  yang  disampaikan kepala desa, pemerintah desa hanya melakukan  kegiatan  yang  berkenaan  dengan pengeluaran  operasional    penyelenggaraan pemerintah  desa  dengan  menggunakan  pagu sebelumnya. Di  Desa  Saleh  Makmur  sekdes telah  menyampaikan  RAP  Desa kepada kadesserta manyampaikan kepada BPD untuk di bahas pada saat
musyawarah  desa.  Selanjutnya sekdes  menyampaikan  APBDesa kepada kades paling lama dibulan oktober. Sudah diterapkan Pasal 33 Atas    kesepakatan  bersama  kepala  desa  dan BPD    kepala  desa  menyiapkan  rancangan peraturan desa mengenai penjabaran APBDesa  Sekretaris  desa  mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa Bupati/Walikota  dalam  melakukan  evaluasi berpedoman dengan panduan
dengan evaluasi  rancangan  peraturan  desa  tentang APBDesa  Penyampaian  rancangan  peraturan desa tentang APBDesa Di  Desa  Saleh  Makmur  kades telah menyiapkan rancangan peraturan tentang penjabaran APBDesa  serta  kades  ditugaskan untuk  mengkoordinir  rancangan tersebut. Pasal 37 Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi  rancangan  peraturan  desa  tentang APBDesa kepada Camat. Bupati mendelegasikan pertimbangan    rancangan  perdes tentang  APBDesa  kepada  Camat serta  evaluasi   tersebut  dilakukan oleh  Camat  karna  telah  di  beri wewenang oleh Bupati. Sudah Diterapkan Pasal 38
1.  Rancangan  pedes  tentang  APBDesa  yang telah  di  evaluasi  diputuskan  oleh  kepala desa  menjadi  peraturan  desa  tentang APBDesa
2.  Perdes tentang APBDesa ditetapkan paling lama tanggal 31 desember tahun anggaran sebelumnya
3.  Kepala desa menetapkan rancangan peraturan  kepala  desa  tentang  penjabaran APBDesa  sebagai  Peraturan  Desa  tentang APBDesa.
4.  Kepala  desa  menyampaikan  peraturan desa  tentang  APBDesa  dan  Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada
Peraturan  desa  yang  telah  di evaluasi  /  direvisi  ditetapkan menjadi    tentang  APBDesa  serta di  sampaikan    paling  lambat biasanya bulan Desember kemudian kepala desa menyampaikan  perdes  tersebut pada Bupati biasanya maksimal 7 hari setelah sepakati. Sudah diterapkan

## Pasal 40
1.  Pemerintah desa hanya bisa melakukan perubahan APBDesa
2.  Perubahan  APBdesa  hanya  dapat dilakukan  1  kali  dalam  1  tahun anggaran  kecuali  dalam  keadaan  luar biasa
3.  Kriteria  kedaan  luar  biasa  di  atur dalam peraturan Bupati/Walikota
mengenai pengelolaan keuangan desa 4.  Peruabahan APBDesa ditetapkan dengan perdes dan tetap mempedomani RKP Desa Kades melakukan perubahan APBDesa jika diterapkan ada penambahan  dana  sesuai  dengan perbub. Sudah
Diterapkan
Sumber: Data diolah, 2021
Berdasarkan hasil analisis serta tabel perbandingan secara menyeluruh proses perencanaan  di  Desa  Saleh  Makmur  pada  tahun  2019  serta  2020  secara menyeluruh  telah  menerapkan  Permendagri  No  20  tahun  2018.  Perencanaan keuangan  di  Desa  Saleh  Makmur  setiap  proses  harus  mengikuti    aturan    di  dalam Permendagri  No  20  Tahun  2018  tentang  pengelolaan  keuangan  desa,  dalam perencanaan  pembangunan  infrastruktur  pun  sudah  mengikuti  prosedur  peraturan yang  ada  seperti  musyawarah  dusun  untuk  mengumpulkan  aspirasi  masyarakat mengenai  pembangunan  apa  yang  akan  dibuat  untuk  kemajuan  desa  serta bermanfaat bagi masyarakat setelah aspirasi dari  masyarakat terkumpul selanjutnya dilakukan  musyawarah  desa  yang  mana  dalam  musyawarah  ini  proses  Penentuan infrastruktur  yang  akan  disepakati  untuk  dilaksanakan  pada  tahun  2019  rencana pembangunan  sudah  dilaksanakan  seperti  pembangunan  jalan,  pembuatan  gorong- gorong,  pembangunan  jembatan  penghubung  dan  masih  ada  pembangunan  yang belum  terlaksankan  yang  akan  dilaksankan  ditahun  selanjutnya  namun  pada  tahun 2020  tidak  ada  pembangunan  dikarenakan  adanya  wabah  covid  19  membuat  dana desa  untuk  pembangunan  dialihkan  kepemberdayaan  masyarakat  kurang  mampu mengadakan  pengobatan  gratis  dan  melakukan  musyawarah  untuk  mematuhi protokol kesehatan.
Adapun  di  bandingkan  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Sinta P.Pratiwi tentang Analisis penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 Tahun 2018  dalam  proses  perencanaan,  proses  pelaksanaan,  proses  penatausahaan, pelaporan  serta  pertanggungjawaban  di  Desa  Puncangan  diketahui  bahwa  dalam perencanaannya  sudah  memenuhi  permendagri  No  20  Tahun  2018  masih  ada perbedaan  pada  rancangan  perdes  tentang  APBDesa  yang  mana  perlu  disetujui selanjutnya  yaitu    bulan  februari  sedangkan  dalam  Permendagri  dijelaskan  bahwa rancangan  perdes  tentang  APBDesa  yang  mana  harus  disetujui  paling  lama  bulan oktober  dengan  hal  tersebut  perencanaan  didesa  puncangan  belum  sepenuhnya mengikuti prosedur yang ditetapkan.
2. Pelaksanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa  Saleh  Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2020
Tabel Perbandingan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Saleh Makmur Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Desa Saleh Makmur Tahun 2019-2020 Hasil Pasal 43 1.  Pelaksanaan pengelolaan keuangan
merupakan  penerimaan  dan  pengeluaran
Desa yang dilaksanakan melalui  rekening kas desa
2.  Rekening  kas  desa  dibuat  oleh  pemerintah desa  dengan  spesimen  tanda  tangan  kepala desa dan kaur keuangan
3.  Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan  diwilayahnya  rekening  kas  desa dibuka diwilayah terdekat . Pasal 45
1.  Kepala  desa  menugaskan  kaur  dan  kasih pelaksana  kegiatan  anggaran  sesuai  dengan tugasnya  menyusun  DPA  paling  lama  3  hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDesa  dan  perkades  tentang  penjabaran APBDesa ditetapkan.
2.  DPA yang dimaksud terdiri atas: a.  Rencana kegiatan dan anggaran Desa b.  Rencana kerja kegiatan  Desa dan Rencana anggaran biaya.
Di Desa Saleh Makmur Penerimaan serta pengeluarandilakukan menggunakan  rekening kas desa dan  di  sana  sudah  mempunyai pelayanan perbankan.
Di  Desa  Saleh  Makmur  telah menyusun  DPA  dengan  waktu maksimal  3  hari  setelah  perdes tentang  APBDesa  serta  perkades tentang  penjabaran  APBDesa.
DPA itu berupa Rancangan pekerjaan  dan anggaran rencana kerja. Sudah
Diterapkan
Sudah diterapkan
Pasal 48
1.  Kaur  keuangan  menyusun  rancangan  RKP berdasarkan  DPA  yang  telah  di  setujui  kepala desa
2.  Rancangan  RAK  Desa  disampaikan  kepada kepala Desa melalui sekertaris desa
3.  Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan  RAK  Desa  yang  diajukan  kaur keuangan
Kepala  desa  menyetujui  rancangan  RAK  yang  di verifikasi sekretaris desa. Didesa saleh  makmur bendahara menyusun rancangan RAK sesuai dengan DPA di sampaikan  oleh  sekretaris  desa kepada  kades  setelah  itu  sekdes melakukan  verifikasi  rancangan RAK  Desa  selanjutnya  kepala desatinggalmenyetujui. Sudah Diterapkan Pasal 49 RKP  Desa  yang  memuat  arus  kas  masuk  serta keluar  dilakukan  untuk  mengatur  penarikan  dana melalui rekening kas desa. RKP  Desa  meliputi    arus  kas masuk  dan  keluar    untuk  menata penarikan  dana  melalui  rekening kas desa. Sudah Diterapkan Pasal 50 Arus kas yang diterima memuat semua pendapatan  Desa  yang  berasal  dari  pendapatan asli  desa,  transfer  dan  pendapatan  lain  Setiap pendapatan  di  dukung  oleh  bukti  yang  lengkap dan sah. Arus  kas  masuk  meliputi  seluruh penghasilan asli desa, penghasilan teransfer serta penghasilan lain-lain dan penghasilan harus disertai petunjuk yang lengkap serta sah.
Sudah Diterapkan

## Sumber :data diolah,2021
Berdasarkan  hasil  analisis  serta  tabel  perbandingan  proses  pelaksanaan  di Desa Saleh Makmur pada tahun 2019-2020 sudah menerapkan Permendagri No 20

## Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
3. Penatausahaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa  Saleh  Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2020
Tabel Analisis Perbandingan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Saleh Makmur Berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Permendagri No 20 Tahun 2018 Desa Saleh Makmur Tahun 2019-2020 Hasil Pas   Pasal 63 1.  Penatausahaan keuangan dilakukan  oleh kaur keuangan sebagai fungsi kebendaharan. 2.  Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. 3.  Pencatatan  pada  buku  kas  umum  ditutup setiap akhir bulan. Di Desa Saleh Makmur penatausahaan tidak dilakaukan oleh bendahara saja, dalam penatausahaan  sudah  dilaksanakan pencatatan penerimaan maupun pengeluaran  kadalam  buku  kas umum dan lakukan penutupan setiap akhir bulan. Sudah Diterapkan Pas   Pasal 64 kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari: a.  Buku pembantu bank
b.  Buku pembantu pajak
c.  Buku pembantu panjar
Pasal 65 Penerimaan di setorkan kerekening kas desa dengan cara:
a.  Disetorkan  langsung  ke  bank  oleh pemerintah  provinsi  dan  pemerintah daerah kabupaten/kota
b.  Disetorkan  melalui  bank  lain  ,  badan lemabaga keuangan dan atau kantor pos oleh  piha  ketiga    Disetorkan  oleh  kaur keuangan  untuk          penerimaan  yang  di proleh dari pihak ketiga. Buku kas umum pembantu  bank dan buku pembantu pajak Sudah Diterapkan
Sumber: Data diolah,2021
Berdasarkan  hasil  analisis  serta  tabel  perbandingan  proses  pengelolaan keuangan desa tahap penatausahaan di Desa Saleh Makmur pada tahun 2019-2020 sudah menerapkan Permendagri No 20 Tahun 2018   pelaporan disampaikan setiap akhir  bulan  hanya  saja  dalam  penatausahaan  masih  harus  di  tingkatkan  lagi  dan dalam  pembuatan  buku  kas  umum  yang  maish  terdiri  dari buku pembanti bank dan pembantu pajak saja seharunya didalam permendagri buku kas umum itu terdiri dari buku kas bank, buku kas, buku kas pajak dan buku kas panjar.
4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek   Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2020
Tabel Analisis Perbandingan Pelaporan  Pengelolaan Keungan Desa di Desa
Saleh Makmur Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Permendagri No 20 Tahun 2018 Desa Saleh Makmur Tahun 2019-2020 Hasil Pasal 68 1.  Kepala  desa  menyampaikan  laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat 2.  Laporan tersebut terdiri dari: a.  Laporan pelaksanaan APBDesa
b.  Laporan realisasi kegiatan
3.  Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan  seluruh laporan  paling  lambat  minggu  kedua bulan juli tahun berjalan. Di Desa Saleh Makmur  tahun 2019 telah menyampaikan laporan pelaksanaan  APBDesa  semester pertama    pada  Bupati  melalui camat  namun  di  tahun  2020  masih mengalami  keterlambatan  dalam penyampaian nya dikarenakan pemerintah  desa  dalam  kegiatan mengalami    kualahan  sehingga dalma  pelaporan  tidak  tepat  pada waktunya. Belum diterapkan di tahun 2020

## Sumber: Data diolah, 2021
Berdasarkan  hasil  analisis  sertaperbandingan  diatas  dalam    pelaporan pengelolaan  keuangan  di  Desa  Saleh  Makmur  pada  tahun  2019  sdah  menerpakan permendagri  namun  di  tahun  2020  belum  menerapkan  disebabkan  pada  saat penelitian melalukan wawancara belum ada laporan seluruh realisasi pelaksanaan.
Adapun  hasil  Penelitian  Sinta  P.Pratiwi  di  Desa  pucangan    dalam  pelaporan berdasarkan  hasil    yang  di  dapat  belum  sesuai  dikarenkaan  pada  saat  penelitian melakukan penelitian belum cukup setengah tahun penelitian melakukan wawancara menyebabkan tidak  ada laporan  untuk semester pertama ataupun semester akhir.

## 5.  Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2020

## Tabel Analisis Perbandingan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
Desa di Desa Saleh Makmur Berdasarkan  Peraturan
Menteri Dalam Negeri  No 20 Tahun 2018 Permendagri No 20 Tahun 2018 Desa Saleh Makmur Tahun 2019-2020 Hasil Pasal 70 1.  Kepala  desa  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada  Bupati/Walikota  melalui  camat setiap akhir tahun anggaran.
2.  Laporan pertanggungjawaban
disampaikan  paling  lambat  3  bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan  yang  di  tetapkan  dengan peraturan desa. Di  Desa  Saleh  Makmur  kedes  telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban    APBDesa  di tahun  2019  namun    di  tahun  2020 nya  masih mengalami  keterlambatan dalam  penyusunan  spj  nya  sehingga membuat keterlamabatan dalam penyampaian kepada Camat
Pasal 72 1.  Laporan realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi
2.  Informasi tersebut memuat:
a. Laporan realisasi APBDesa
b. Laporan realisasi kegiatan
c. Kegiatan  yang  belum  selesai  atau tidak dilaksanakan
d. Sisa anggaran
Alamat pengaduan.
. Desa  Saleh  Makmur  tahun  2019  dan  2020
laporan  realisasi  tidak  di  sampaikan kepada  masyarakat  baik  melaui media  maupun  papan  informasi seperti baliho. Belum Diterapkan

## Sumber: Data diolah, 2021
Berdasarkan  hasil  analisis  serta  perbandingan  proses  pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  desa  tahun  2019-2020  Desa  Saleh  Makmur  belum menerapkan  Permendagri  No  Tahun  2018  dikarenakan  laporan  realisasi  yang dilaksanakan    serta      pertanggungjawaban  tidak  disampaikan  kepada  warga  baik secara  tertulis  maupun  media informasi  sedangkan  dalam  Permendagri  Pemerintah harus  menyapaikan  laporan  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  kepada masyarakat yang terdiri dari laporan realisasi APBDesa  pada kelompok  masyarakat baik tertulis maupun media informasi.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  Hasil  Analisis  pengelolaan  keuanga  desa  di  Desa  Saleh  Makmur Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20  Tahun  2018  maka  dapat  di simpulkan sebagai berikut:
a) Pada  tahap  perencanaan  Desa  Saleh  Makmur  Tahun  2019  serta  2020 sebagian  besar  sudah  menerapkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20 Tahun  2018.guna  memperoleh  kesepakatan  bersama  dalam  pembangunan desa  dengan  melakukan  Musyawarah  Dukuh,  Musyawarah  Desa,  dalam menetapkan  rancangan  RPJM  Desa.  Kemudian  tahap    pelaksanaan  tahun 2019  serta  2020  sudah  menerapkan  Permendagri  No  20  Tahun  2018  tahap pelaksanaan yang mana sebelumnya telah di rencanakan dan ditetapkan dalam bentuk  RPJM  Desa    kemudian  pada  tahap  ini  ialah  melaksanakan  apa  saja infrastruktur yang akan di bangun dalam hal pembangunan desa yang tertuang di dalam RPJM Desa.
b) Pada  tahap  penatausahaan  tahun  2019  maupun  di  tahun  2020  sudah menerpakan Permendagri No 20 Tahun 2018 hanya saja dalam penatausahaan bukan hanya bendahara desa yang bertugas dalam penatausahaan melainkan perangkat  desa  lainnya  juga  ikut  membantu  seperti  sekretaris  desa  itu  di sebabkan  kurang  nya  pemahaman  bendahara  desa  sehingga  masih memerlukan  bantuan  perangkat  lain.  Selanjutnya  Pada  tahap  pelaporan  di tahun 2019 sudah  menerapkan Permendagri No 20 Tahun 2018 hanya saja di tahun  2020  nya  masih  mengalami  keterlambatan  dalam  penyampaian  laporan realisasi  semester  pertama  dan  semester  akhir  atau  kedua  yang  seharusnya disampaikan di bulan oktober tahun berjalan.
c) Terakhir Pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Tahun 2019-2020  belum  menerapkan  Permendagri  No  20  Tahun  2018  dikarenakan
laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  serta  laporan  pertanggungjawaban tidak  disampaikan  pada  masyarakat  baik  tercatat  maupun  media  papan penjelasan  seperti papan baliho.

## 2. Saran
Sesuai  dengan  hasil  pembahasan  serta    kesimpulan  diatas  adapun  saran sebagai berikut:
a) Pada tahap perencanaan diharapkan dapat dipertahankankemudian dalammusyawarah  dan  penetapan  RPJM  serta  anggaran  yang  di  terima sebaiknya  di  informasikan  kepada  masyarakat  melalui  papan  informasi.  untuk tahap  pelaksanaan  diharapkan  dapat  di  tingkatkan  lagi  dan  mengikutsertakan masyarakat  dalampembangunan  desa  agar  pembangunan  desa  dapat terselesaikan tepat waktu dan dalam pembangunan infrastruktur menyesuaikan dengan  apa  yang  dibutuhkan  oleh  warga  atau  masyarakat.  Kemudian    tahap penatausahaan  sebaiknya  mengikuti  acuan  Permendagri  No  20  Tahun  2018 dan  bendahara  desa  diharapkan  ditingkatkan  lagi  agar  bekerja  sesuai  dengan tugasnya masing-masing.
b) Pada  tahap  pelaporan  diharapkandapat  ditingkatkan  lagi  sebaiknya  setiap peyampaian laporan semester pertama dan akhir disampaikan tepat  waktunya. Terakhir    tahap  pertanggungjawaban  diharapkan  dapat  ditingkatkan  lagi sebaiknya  pelaporan  realisasi  pelaksanaan  serta  laporan  tanggungjawab disampaikan ke warga / masyarakat melalui media informasi seperti memasang baliho  agar  masyarakat  dapat  membaca  apa  saja  rencana  kerja  di  Desa  serta nantinya  mereka  berpartisipasi    dalam  menyelesaikan  program-program  yang telah disepakati.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta. Graha Ilmu.
Herlambang. (2013). Pengantar Manajemen . Yogyakarta: Gosyen Publishing.
Kuncoro,  Mudrajat.  (2019)  Ekonomika  Desa  Teori,  Strategi,  dan  Realisasi Pembangunan Desa. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Nurcholis.  (2011). Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa. Jakarta: Erlangga.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.
Simamora, H. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 1. Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta.
Sugiyono.  (2019). Metode  Peneliian  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  R&D  . Bandung: Alfabeta.
Sujaweni, V. Wiratna. (2015). Otonomi Desa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.