P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah

## HUKUM PEGAJUAN KEPAILITAN TERHADAP PENGUSAHA OLEH PEKERJA KARENA HAK PEKERJA YANG TIDAK DIBAYAR

## Nikmah Dalimunthe
UIN Sumatera Utara Medan E-mail: nikmahdalimunthe5@gmail.com
Received Revised Accepted 4 July 2021 2 Agustus 2021 20 September 2021

## LAW  OF  APPLICATION  FOR  BANKRUPTCY  AGAINST  ENTREPRENEURS  BY WORKERS FOR UNPAID WORKERS' RIGHTS

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  industrial  relations  in  Indonesia  regarding  the  tendency  of workers  to  use  bankruptcy  legal  instruments by  filing  for bankruptcy  against  the  company for the rights of workers who are not paid (wages and severance pay) by the company. In the usual  settlement  flow,  workers  will  take  legal  action  through  the  settlement  of  industrial relations disputes with a pure civil law character in defending their rights which are not paid for by the company. However, legal remedies through the settlement of industrial relations disputes are often ineffective due to various reasons and backgrounds. In this study, it was found that there was an alternative use of legal remedies by workers in defending their rights which were not paid for by the employer by filing for bankruptcy against the company and this is an alternative legal remedy that is more effective than taking legal remedies to settle industrial relations disputes. Legal efforts to use bankruptcy by workers to claim their rights that  are  not  paid  for  by  the  company  are  possible  in  bankruptcy  law  and  labor  law  in Indonesia.
Keywords: filing for bankruptcy, workers, employers, and normative rights.

## Absrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hubungan  industri  di  Indonesia  mengenai kecenderungan  pekerja  untuk  menggunakan  instrumen  hukum  kepailitan  dengan mengajukan kepailitan terhadap perusahaan atas hak-hak pekerja yang tidak dibayar (upah dan  pesangon)  oleh  perusahaan.  Pada  alur  penyelesaian  yang  lazim  adalah  pekerja  akan menempuh  upaya  hukum  melalui  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  yang berkarakter hukum  perdata  murni dalam mempertahankan hak-haknya yang tidak dibayar oleh  perusahaan.  Namun  upaya  hukum  melalui  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial tersebut seringkali tidak efektif karena berbagai sebab dan latar belakang. Dalam
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap......
penelitian  ini  ditemukan  adanya  penggunaan  altenatif  upaya  hukum  oleh  pekerja  dalam mempertahankan  hak-haknya  yang  tidak  dibayar  oleh  pengusaha  dengan  mengajukan kepailitan terhadap perusahaan dan hal ini merupakan alternatif upaya hukum yang lebih efektif  daripada  menempuh  upaya  hukum  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial. Upaya  hukum  penggunaan  kepailitan  oleh pekerja  untuk  menagih  hak-haknya  yang  tidak dibayar  perusahaan,  dimungkinkan  dalam  hukum  kepailitan  dan  hukum  perburuhan  di Indonesia.
Kata kunci: pengajuan kepailitan, pekerja, pengusaha, dan hak normatif.

## Pendahuluan
Hubungan  kerja  dalam  hubungan  industrial  merupakan  perikatan  hukum antara  dua  pihak,  yaitu  pengusaha  dan  pekerja.  Hubungan  hukum  yang  terjadi antara  pengusaha  yang  menjalankan  perusahaan  dengan  pekerja  tersebut merupakan  hubungan  hukum  yang  khuusus  dan  unik  yang  diatur  dalam  hukum perburuhan.  Hal  ini  juga  berlaku  di  hukum  perburuhan  Indonesia.  Adapun kekhususan  dan  keunikan  hubungan  hukum  antara  pengusaha  dengan  pekerja adalah  karena  latar  belakang  ekonomi  yang  berbeda  dimana  pengusaha  memiliki posisi  ekonomi  yang  kuat  sebagai  pemilik  perusahaan  dibanding  dengan  pekerja yang  berlatar  belakang  ekonomi  tidak  mampu  serta  sangat  membutuhkan pekerjaan tersebut. 1
Hubungan hukum industrial tersebut menjadi semakin timpang oleh karena berlaku  hukum  penawaran  dan  permintaan  dimana  pekerja  yang  membutuhkan pekerjaan jauh lebih banyak  daripada lowongan pekerjaan  yang tersedia 2 .  Adapun kondisi  hubungan  industrial  yang  timpang  tersebut,  diperlukan  perlindungan hukum terhadap pekerja atas kekuasaan pengusaha yang sangat kuat. Perlindungan hukum  merupakan  suatu    bentuk    perlindungan    yang    diberikan    oleh    negara kepada  subyek  hukum  (orang  maupun  badan  hukum)  yang  sesuai  dengan  norma hukum,  yang  mencakup  perlindungan  hukum  preventif  maupun  perlindungan hukum  represif,  baik  yang  dinormakan  secara  tertulis  dalam  suatu  peraturan perundang  -undangan  maupun  dalam  bentuk  norma  yang  tidak  tertulis  yang ditujukan dalam kaitan dengan penegakan hukum 3 .
Perlindungan  hukum  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  keseimbangan hubungan  hukum  antara  pengusaha  dengan  pekerja  .Iman  Soepomo  mengatakan bahwa  perlindungan  terhadap  pekerja  mencakup  tiga  jenis  perlindungan,  yaitu: perlindungan  secara  ekonomis,  perlindungan  dalam  konteks  sosial,  serta perlindungan  secara  teknis  (keselamatan  dan  kesehatan  kerja).  Tanpa  ada perlindungan  hukum  tersebut,  terjadi  kecenderangan  pengusaha  untuk  bertindak sewenang-wenang akan terus meningkat.
Meskipun  telah  diberikan  proteksi  hukum  dalam  berbagai  ketentuan peraturan  perundang-undangan,    namun    tetap    saja  sering    terjadi    pelanggaran
1 M. Hadi Shubhan, Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha, Jurnal Hukum & Pembangunan, 50 No. 2 (2020): 519-539
2 Ali Miftakhu Rosyad, “Urgensi Inovasi Pembelajaran Islam Dalam PAI,” Al-Afkar, Journal for Islamic Studies 2, no. 1 (2019): 64–86, https://doi.org/10.5281/zenodo.3553865.
3 Adi Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjammeminjam Uang Di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen,” Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta , 2013.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap......
terhadap    hak-hak  normatif  pekerja  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  dengan berbagai  macam  sebab  dan latar belakang. Ketika terjadi pelanggaran terhadap hak pekerja  tersebut,  maka  oleh  negara  disediakan  jalur  upaya  hukum  yang  dapat dilakukan  oleh  pekerja.  Upaya  hukum  tersebut  dapat  dilakukan  pada  jalur  hukum administrasi  negara,  dapat  pula  dilakukan  melalui  jalur  keperdataan,  serta  dapat pula menggunakan jalur pidana 4 .
Upaya  hukum  yang  bisa  dilakukan  oleh  pekerja,  seperti  jalur  hukum administrasi negara merupakan jalur hukum publik, dimana negara banyak terlibat dalam  penyelesaian  perselisihan  ini.  Negara  hadir  melalui,  antara  lain,  pegawai pengawas  ketenagakerjaan.  Pekerja  dapat  mengadukan  permasalahannya  kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan baik ditingkat daerah maupun di tingkat pusat. Pengawas  ketenagakerjaan  bertugas  memastikan  hubungan  industrial  dijalankan dengan mematuhi semua ketentuan peraturan  perundang-undangan sebagai norma kerja  heteronom  dan  ketentuan  internal  perusahaan  sebagai  ketentuan  otonom. Apabila  ada  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pengusaha,  maka  pengawas ketenagakerjaan  akan  memberikan  sanksi  administratif.  Sanksi  administratif  dapat berupa  surat  teguran,  tindakan  paksa  tertentu,  maupun  penghentian  pelayanan publik 5 .
Upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh  pekerja  melalui  jalur  kepidanaan  juga merupakan  jalur  hukum  publik,  yang  terdapat  keterlibatan  negara  dalam  proses penyelesaian  perselisihan  tersebut.  Negara  juga  harus  hadir  melalui  penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan kepolisian. Penggunaan jalur pidana ini digunakan dalam hal adanya pelanggaran hak-hak pekerja yang oleh undang-undang diancam dengan  suatu  norma  saknsi  pidana  atas  pelanggaran  tersebut.  Hal  ini  karena terdapat  beberapa  ketentuan yang apabila dilanggar maka diancam dengan  sanksi pidana,  seperti  pelanggaran  pembayaran  upah  dibawah  minimum,  tidak mengikutsertakan  pekerja  dalam  jaminan  sosial,  dan  pelanggaran  berupa  union busting  (pemberangusan  serikat  pekerja).  Adapun  jenis  sanksi  pidana  perburuhan berupa pidana penjara dan/atau denda 6 .
Upaya hukum lain yang digunakan pekerja untuk mempertahankan hak-hak normatif yang dilanggar oleh pengusaha adalah melalui upaya hukum keperdataan. Upaya  hukum  keperdataan  yang  disediakan  khusus  oleh  negara  adalah  melalui suatu  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  (PPHI).  Negara  membuat hukum  materiil  khusus,  hukum  acara  khusus,  dan  pengadilan  khusus  terkait perselisihan  hubungan  industrial.  Untuk  penyelesaian    perselisihan    hubungan industrial  dibagi empat macam/bentuk perselisihan, yaitu, perselisihan hak karena pelanggaran  atas  hak  yang  seharusnya  diberikan,  perselisihan  kepentingan  yang terkait dengan syarat-syarat kerja,  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  yang
4 Zainul Arifin and Irsan Irsan, “Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia,” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2019): 887–96.
5 Ali Miftakhu Rosyad and Muhammad Anas Maarif, “PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DI INDONESIA,” Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam 3, no. 1 (2020): 75–99.
6 Hasan Baharun, Adi Wibowo, and Siti Nur Hasanah, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Menciptakan Sekolah Ramah Anak,” Quality 9, no. 1 (2021): 87–102.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap......
terkait    dengan    alasan    dan  pemberian  kompensasi  PHK,  serta  perselisihan  antar serikat  pekerja/serikat  buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain dalam satu badan usaha perusahaan 7 .
Upaya hukum melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI) banyak  menemukan  kendala  dalam  pelaksanaannya.  Kendala  yang  yang  ditemui antara lain proses  yang panjang dari awal sampai akhir putusan  di pengadilan  dan sulitnya  melakukan  eksekusi  putusan  pengadilan.    Berdasarkan  latar  belakang tersebut,  maka  masalah  hukum    yang  akan  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah apakah  kendala  yang ditemui  pekerja dalam  mempertahankan hak-haknya  melalui jalur  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial,  apakan  pekerja  dapat menempuh  upaya  hukum  melalui  permohonan  kepailitan  terhadap  perusahaan sebagai alternatif upaya hukum lain serta bagaimana praktik di pengadilan terhadap upaya hukum permohonan pailit terhadap perusahaan oleh pekerja  yang dilanggar hak-hak  normatifnya 8 .  Untuk  menjawab  isu  hukum  tersebut  maka  akan  diteliti adalah  karakteristik  hukum  perburuhan  Indonesia,  karakteristik  hukum  kepailitan di  Indonesia,  kajian  teoritik,  normatif,  dan  praktik  pengadilan  atas  penggunaan upaya  hukum  kepailitan  oleh  buruh  terhadap  pengusaha  atas  dasar  tidak dibayarnya hak-hak pekerja oleh perusahaan.

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  pustaka (library research )    yaitu  dengan  mencari  data  atau  informasi  riset  melalui  membaca  jurnal ilmiah,  buku-buku  referensi, laporan  keuangan  yang  di  publikasi  dan  bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan sebagai  pendukung  dalam  penulisan  ini. Penelitian    ini    menggunakan    model    penelitian  deskriptif  bertujuan  membuat deskripsi  yang  akurat,  faktual,  dan  sistematis  pada  fakta  tertentu.  Penelitian  ini menggunakan  data  kualitatif,  yaitu  data  yang  berbentuk  kata,  kalimat  atau  skema dan    gambar.    Sumber    data    penelitian    ini    dari    data    sekunder,    yaitu    sumber datanya    tidak  langsung  melalui  studi  kepustakaan,  catatan  dan  buku-buku  yang ada.
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengumpulkan  data  atau  informasi  dengan cara  membaca atau mengutip, dan menyusunnya berdasarkan data-data yang telah diperoleh  yang  berasal  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Dalam  penelitian  ini yang  diperoleh  dari  data  sekunder.  Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari catatan, buku  dan majalah  , dan lain sebagainya. Beberapa  sumber  sekunder  yang peniliti  peroleh  adalah  data-data  dari  internet,  jurnal,  dan  buku-buku  sebagai bahan pelengkap dalam penelitan ini
7 Achmad Fawaid, Zamroni Zamroni, and Hasan Baharun, “Contesting Sacred Architecture: Politics of ‘Nation-State’in the Battles of Mosques in Java,” QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies) 7, no. 1 (2019): 129–72.
8 Fikri, “Transformation the Value of Al-Islah in the Diversity of Conflict: Epistemology Islamic Law in the Qur’an,” Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan 16, no. 2 (2016): 201–16.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap......

## Hasil dan Pembahasan

## Pengertian Pailit
Pailit  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  keadaan  yang merugi,  bangkrut.Sedangkan  dalam  kamus  hukum  ekonomi  menyebutkan  bahwa, liquidation,  likuidasi:  pembubaran  perusahaan  diikuiti  dengan  proses  penjualan harta  perusahaan,  penagihan  piutang,  pelunasan  utang,  serta  penyelesaian  sisa harta atau utang antara pemegang saham 9 .
Beberapa  definisi  tentang  kepailitan  telah  di  terangkan  didalam  jurnal Penerapan  Ketentuan  Kepailitan  Pada  Bank  Yang  Bermasalah  yang  ditulis  oleh Ari  Purwadi  antara  lain:  Freed  B.G  Tumbunan  dalam  tulisannya  yang  berjudul Pokok-  PokokUndang-Undang  Tentang  Kepailitan  sebagaimana  diubah  oleh Perpu  No.  1  Tahun  1998  disebutkan  bahwa  “Kepailitan  adalah  sita  umum  yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Tujuan kepailitan  adalah  pembagian  kekayaan    debitur    oleh    kurator    kepada    semua kreditur  dengan  memperhatikan  hak-hak mereka masing-masing” 10 .
Kepailitan  merupakan  suatu  proses  dimana  seorang  debitur  yang  mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan, dalam  hal  ini adalah  pengadilan  niaga,  dikarenakan  debitur  tersebut  tidak  dapat membayar  utangnya,  harta  debitur  dapat  dibagikan  kepada  para  kreditur  sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  menyatakan  bahwa yang  dimaksud  dengan  kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan  Debitor Pailit  yang  pengurusan  dan  pemberasannya  dilakukan  oleh  Kurator  dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Kepailitan  adalah  sita  umum  yang  mencakup  seluruh  kekayaan  debitur  untuk kepentingan  semua  krediturnya.  Tujuan  kepailitan  adalah  pembagian  kekayaan debitur  oleh  kurator  kepada  semua  kreditur  dengan  memperhatikan  hak-hak mereka masing- masing 11 .

## Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Kepailitan
1)   Pihak Pemohon Pailit
Menurut  pasal  2  undang-undang kepailitan  Nomor  37  Tahun  2004  maka  yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah-satu pihak berikut ini:
a. Pihak Debitur itu sendiri
b. Salah-satu atau lebih dari pihak Kreditur
c. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum
d. Pihak Bank Indonesia jika debiturnya adalah suatu bank
9 Rahmani Timorita Yulianti, “Transparansi Anggaran: Suatu Upaya Efisiensi Dan Antisipasi Korupsi Di Indonesia,” La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam 4, no. 2 (2010): 239–50.
10 Hasan Baharun et al., “MODERNISASI PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN: Studi Tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pedatren Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pondok Pesantren,” Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 1 (2021): 1–22.
11 Ali Miftakhu Rosad, “IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI MANAGEMEN SEKOLAH,” Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan 5, no. 02 (2019): 173–90.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Nikmah Dalimunthe
Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap......
e. Pihak   Badan   Pengawas   Pasar   Modal   jika   debiturnya   suatu   perusahaan efek.  Yang  dimaksud  dengan  perusahaan  efek,  bursa  efek,  lembaga  kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian
f. Pihak  Menteri  Keuangan  jika  debiturnya  perusahaan  asuransi,  reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
2)   Pihak Debitur Pailit
Pihak   debitur   pailit   adalah   pihak   yang   memohon   atau   dimohonkan pailit    ke  pengadilan  yang  berwenang.  Yang  dapat  menjadi  debitur  pailit adalah  debitur  yang mempunyai  dua  atau  lebih  kreditur  dan  tidak  membayar sedikitnya  satu  hutang  yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih 12 .
3)   Hakim Niaga
Perkara kepailitan pada tingkat pertama diperiksa oleh hakim majelis, tidak boleh hakim tunggal (pasal 301 ayat 1). Hanya untuk perkara perniagaan lainnya yakni  yang  bukan  perkara  kepailitan  untuk  tingkat  pengadilan  pertama  yang boleh diperiksa oleh hakim tunggal dengan penetapan ketua Mahkamah Agung (pasal  301ayat  2).  Hakim  Majelis  tersebut  merupakan  hakim-hakim  pada pengadilan  niaga,  yakni  hakim-hakim  Pengadilan  Negeri  yang  telah  diangkat menjadi  hakim  pengadilan  niaga  berdasarkan  keputusan  ketua  Mahkamah Agung (pasal 301 ayat 2).

## Keputusan Pailit dan Akibat Hukumnya
Dalam pasal 21 kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan  pailit  diucapkan  serta  segala  sesuatu  yang  diperoleh  selama kepaillitan.Namun, ketentuan  sebagaimana  dalam  pasal  21  di  atas  tidak  berlaku terhadap  barang-barang sebagai berikut:
1   Benda, termasuk    hewan    yang    benar-benar    dibutuhkan    oleh    debitor sehubungandengan  pekerjaannya,  perlengkapannya,  alat-  alat  medis  yang dipergunakan  untuk  kesehatan,  tempat  tidur  dan  perlengkapannya  yang digunakan oleh debitor dan keluarganya.
2.  Segala  sesuatu  yang  diperoleh  debitor  dari  pekerjaannya  sendiri  sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai  upah,  pensiun,  uang tunggu, atau uang tunjangan yang ditentukan oleh hakim pengawas 13 .
3.  Uang  yang  diberikan  kepada  debitor  untuk  memenuhi  suatu  kewajiban member nafkah menurut undang–undang.
Putusan  pernyataan  pailit  berakibat  bahwa  segala  penetapan  pelaksanaan pengadilan  terhadap  setiap  bagian  dari  kekayaan  debitor  yang  telah  dimulai sebelum  kepailitan  harus  dihentikan    seketika    dan    sejak    itu    tidak    ada    suatu putusan  yang  dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor.
12 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf (Penerbit Universitas Indonesia, 1988).
13 Nopirin Nopirin, “Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Dan Mikro,” Yogyakarta: BPFE UGM , 2000.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Nikmah Dalimunthe
Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap......

## Akibat Hukum Kepailitan
Saat Pengadilan Niaga memutuskan pailit suatu debitor maka putusan tersebut akan  menimbulkan  akibat  hukum.  Menurut  M.  Hadi  Shubban  (2008:  162),  akibat yuridis  dari  putusan  pailit  terhadap  harta  kekayaan  debitur  maupun  terhadap debitor adalah sebagai berikut:
a. Putusan pailit   dapat   dijalankan   terlebih   dahulu   (serta-merta)   meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan upaya hukum lebih lanjut;
b.     Harta kekayaan    debitor    yang    masuk    harta    pailit    merupakan    sita umum  (publicattachment,  gerechtelijk  beslag)  beserta  apa  yang  diperoleh selama kepailitan.
c.     Debitor kehilangan wewenang dalam harta kekayaan untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan 14 .
d.    Segala perbuatan yang terbit setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta  pailit.  Imran    Naning,    menyatakan    secara    umum    akibat pernyataan  pailit  adalah  sebagai berikut :
1.  Kekayaan  debitor pailit  yang  masuk  harta pailit  merupakan  sita umum  atas harta  pailit  yang  dinyatakan  pailit  menurut  pasal  21  UU  No.  37  Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU,  harta  pailit  meliputi  seluruh  kekayaan debitor  pada  waktu  putusan  pailit  diucapkan  serta  segala  kekayaam  yang diperoleh debitur pailit selama kepailitan.
2.  Kepailitan  semata  –mata  hanya  mengenai  harta  pailit  dan  tidak  mengenai diri  pribadi  debitor  pailit.  Misalnya  seseorang  dapat  melangsungkan pernikahan meskipun telah dinyatakan pailit.
3.  Debitor pailit demi hokum kehilangan hak untuk mengurus dan   menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan.
4. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit.
5.  Harta  pailit  diurus  dan  dikuasai  kurator  untuk  keuntungan  para  kreditor dan  debitor. 15
6.  Tuntutan  dan  gugatan  mengenai  hak  dan  kewajiban  harta  pailit  harus diajukan  oleh atau terhadap kurator.
7.  Semua  tuntutan  atau  yang  bertujuan  mendapatkan  pelunasan  suatu perikatan  dari  harta  pailit,  dan  dari  harta  debitor  sendiri  selama  kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan.
8.  Dengan  memperhatikan  ketentuan  pasal  56,  pasal  57,  dan  pasal  58  UU  No. 37  Tahun  2004  tentang  kepailitan  dan  PKBU,  kreditor  pemegang  hak gadai,  jaminan  viducia,  hak  tanggungan,  hipotik,  atau  hak  agunan  atas kebendaan lainnya, dapat dieksekusi haknya seolah –olah tidak ada kepailitan (pasal 55 ayat 1). UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).
9.  Hak eksekusi terhadap debitur yang dijanali sebagai disebut dalam Pasal 55 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan pihak ketiga
14 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (RajaGrafindo Persada, 1995).
15 Fathudin Fathudin, Adi Wibowo, and Salsabella Rahma Dewi, “Praktik Muḍārabah Di Bank Muamalat KCP Wonosobo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam 4, no. 1 (2020).
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap......
untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator,  ditangguhkan  maksimum  90  hari  setelah  keputusan  Pailit diucapkan  (  Pasal  56  ayat  1  UU  No.  37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU)

## Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Pengurusan Harta dan Kepailitan 1. Hakim pengawas
Tugas  hakim  pengawas  adalah  mengawasi  pengurusan  dan  pemberesan  harta pailit  yang  dilakukan  oleh  curator,  dan  sebelum  memustuskan  sesuatu  yang  ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pengadilan niaga wajib mendengar   nasihat   terlebih   dahulu   dari   hakim   pengawas.   Tugas-tugas dan kewenangan hakim pengawas adalah sebagai berikut 16 : a.   Memimpin rapi verifikasi
b.      Mengawasi  tindakan  dari  curator  dalam  melaksanakan  tugasnya, memberikan nasihat dan peringatan kepada curator atas pelaksanaan tugas tersebut.
c.    Menyetujui   atau   menolak   daftar-daftar   tagihan   yang   diajukan oleh   para kreditur.
d.      Meneruskan  tagihan-tagihan    yang    tidak    dapat    diselesaikannya dalam  rapat verifikasi kepada hakim pengadilan niaga yang memutus perkara itu.
e.  Mendengar  saksi-saksi  dan  para  ahli  atas  segala  hal  yang  berkaitan dengan  kepailitan  (misalnya:  tentang  keadaan  budel,  perilaku  pailit dan sebagainya).
f.    Memberikan    izin    atau    menolak    permohonan    si    pailit    untuk bepergian (meninggalkan tempat) kediamannya.

## 2. Kurator
Curator  merupakan  salah  satu  pihak  yang  cukup  memegang  peranan  dalam suatu  proses  perkara  pailit.  Dan  karena  perannya  yang  besar  dan  tugasnya  yang berat,  maka  tidak  sembarangan  orang  dapat  menjadi  pihak  curator.  Dalam pasal  69  UUK  dan PKPU disebutkan, tugas curator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit 17 .
Karena itu pula maka persyaratan dan prosedur untuk dapat menjadi curator ini oleh  UUK  dan  PKPU  diatur  secara  relative  ketat.  Sewaktu  masih  berlakunya peraturan kepailitan zaman belanda, hanya balai harta peninggalan (BHP) saja yang dapat menjadi curator tersebut. Dalam pasal 70 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan, yang dapat bertindak menjadi curator sekarang adalah sebagai berikut:
a.   Balai harta peninggalan (BHP)
b.   Curator lainnya.
16 Ali Miftakhu Rosyad, “THE ACTUALIZATION OF MULTICULTULARISM VALUES THROUGH SOCIAL STUDIES LEARNING AT STATE JUNIOR HIGH SCHOOL 2 JUNTINYUAT IN REGENCY INDRAMAYU BACKGROUND OF THE PROBLEM,” n.d.
17 Ahmad Syathori, “KONSEP WELFARE-ECONOMIC: ANTARA ETIKA BISNIS ISLAM DAN PROTESTAN,” Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 3, no. 1 (2016): 78–93.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Nikmah Dalimunthe
Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap......

## 3. Panitia kreditur
Pada  prinsipnya,  suatu  panitia  kreditur  adalah  pihak  yang  mewakili  pihak kreditur, sehingga panitia kreditur tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum  dari  pihak  kreditur.  Ada  dua  macam  panitia  kreditur  yang  diperkenalkan oleh UUK dan PKPU, yaitu:
a. Panitia kreditur sementara Dalam  pasal  79  UUK  dan  PKPU  disebutkan,  dalam  putusan  pailit  atau dengan  penetapan    kemudian,    pengadilan    dapat    membentuk    panitia kreditur  (sementara) yang terdiri dari satu sampai tiga orang yang dipilih dari kreditur yang dikenal dengan  maksud  memberikan  nasihat  kepada curator.    Yang    dimaksud    dengan  kreditur  yang  sudah  dikenal  adalah kreditur yang sudah mendaftarkan diri untuk diverifikasi.
b.  Panitia kreditur tetap
Pasal  72  UUK  dan  PKPU  menyatakan  bahwa  setelah  pencocokan  utang selesai  dilakukan,  hakim  pengawas      wajib      menawarkan      pada      para kreditur   untuk membentuk panitia kreditur tetap 18 .

## Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  merupakan  alternatif  penyelesaian utang  untuk  menghindari  kepailitan.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU  Pasal  222  ayat  (2)  dikatakan  :  “Debitor  yang tidak  dapat  atau  memperkirakan  dapat  melanjutkan  membayar  utang-utangnya yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dapat  memohon penundaan  kewajiban pembayaran  utang  dengan  maksud  untuk  mengajukan  rencana  perdamaian  yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor”.
PKPU  pada  dasarnya,  hanya  berlaku/ditujukan  pada  para  kreditor  konkuren saja.  Walaupun  pada  Undang-undang  No.37  Tahun  2004  pada  Pasal  222  ayat  (2) tidak  disebut  lagi  perihal  kreditor  konkuren  sebagaimana  halnya  Undang- undang  No.  4  Tahun  1998 19 .

## Pencocokan Piutang
Pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan  yang penting dalam proses kepailitan,  karena  dengan  pencocokan  piutang  inilah  nantinya  ditentukan perimbangan dan urutan hak dari masing – masing kreditor, yang dilakukan paling lambat  14  hari  sejak  putusan    pernyataan    pailit    mempunyai    kekuatan    hukum tetap.  Dalam  hal  ini  hakim pengawas dapat menetapkan :
1.  batas akhir pengajuan tagihan
2. batas  akhir  verifikasi  pajak  untuk  menentukan  besarnya  kewajiban  pajak sesuai denganPeraturan perundang – undangan di bidang perpajakan
3.  hari,  tanggal,   waktu  dan  tempat  rapat  kreditor  untuk   mengadakan pencocokan utang.
18 Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 21 Tahun 2008,” Tentang Perbankan Syariah. Jakarta , 2008.
19 Bank Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,” Undang- Undang Republik , 1998.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Nikmah Dalimunthe
Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap......
Kurator  berkewajiban  untuk  melakukan  pencocokan  antara  perhitungan- perhitungan yang dimasukkan dengan catatan-catatan dan keterangan- keterangan bahwa  debitor  telah  pailit.  Dalam  rapat  pencocokan  piutang,  hakim  pengawas berkewajiban  membacakan  daftar  piutang  yang  sementara  telah  diakui  dan  oleh curator  telah  dibantah  untuk  dibicarakan  dalam  rapat.  Debitor    wajib    hadir sendiri   dalam   rapat   pencocokan   piutang   agar   dapat memberikan  keterangan yang  diminta  oleh  hakim  pengawas  mengenai    sebab  musabab  kepailitan  dan keadaan harta pailit.Dalam Undang-Undang juga terdapat Bab I Pencocokan Utang Piutang Yaitu :Pasal 104-Pasal 133

## Perdamaian
Dalam  penyelesaian  perkara  tentu  diusahakan  perdamaian  sebagaimana  dalam Hukum  Acara  Perdata  yang  bersumber  dari  HIR  menyatakan  bahwa  dalam menyelesaikan  perkara  hakim  wajib  mengusahakan  perdamaian  terlebih  dahulu. Dalam  perkara  kepailitan  perdamaian  tidak  diusahakan  di  awal,  karena  hakim hanya diberi waktu 60 hari untuk mengeluarkan  putusan 20 .
Perdamaian  dalam  kepailitan  justru  diusahakan  setelah    putusan  yang menyatakan  bahwa  debitor  dalam  keadaan  pailit.  Berdasarkan  Pasal  144  UUK debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Perdamaian  merupakan  perjanjian  antara  debitor  dengan  para  kreditor  dimana debitor menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya   dengan   syarat   bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi 21 .

## Permohonan Peninjauan Kembali
Terhadap  putusan  kepailitan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap, dapat  diadakan  peninjauan  kembali.  Imran  Naning  menyebutkan  bahwa  upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan apabila:
1.  terdapat  bukti  baru  yang  penting,  yang  apabila  diketahui  pada tahappersidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda atau
2.  Pengadilan Niaga/putusan hakim yang bersangkutan terdapat   kekeliruan yang nyata.
Sutan  Remy  Sjahdeini  menyebutkan  bahwa  upaya  hukum  peninjauan  kembali diajukan  paling  lambat  180  hari  setelah  tanggal  putusan  yang  dimohonkan peninjauan   kembali   memperoleh   kekuatan   hukum   tetap,   namun   dengan alasan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  295  Ayat  (2)  huruf  a  UUK-PKPU. Apabila  upaya  hukum  peninjauan  kembali  dilakukan  dengan  alasan  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  Pasal  295  Ayat  (2)  huruf  b  UUK-PKPU,  maka  peninjauan kembali  dilakukan  paling  lambat  30  hari  setelah  tanggal  putusan  yang dimohonkan   peninjauan   kembali   memperoleh kekuatan  hukum  tetap.
20 Fawaid, Zamroni, and Baharun, “Contesting Sacred Architecture: Politics of ‘Nation-State’in the Battles of Mosques in Java.”
21 Ugin Lugina, “Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Di Jawa Barat,” Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 4, no. 1 (2017): 53–64.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Nikmah Dalimunthe
Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap......

## Karakteristik Hukum Perburuhan Indonesia
Hukum  perburuhan  ( arbeidsrecht/labour  law )  merupakan  hukum  yang mengatur  mengenai  hal  ihwal  hubungan  kerja    yang  terjadi  antara  pengusaha sebagai  pengendali  perusahaan  yang  merupakan  pemberi  perintah  (kerja)  dengan pekerja/buruh  sebagai  penerima  perintah  (untuk  bekerja)  serta  pemerintah  yang berfungsi  sebagai  regulator,  supervisor,  dan  pelayanan  didalamnya.  Dari  batasan mengenai  hukum  perburuhan  tersebut,  maka  terdapat  beberapa  unsur  yang menjadi bagian dari hukum perburuhan yang penting yaitu:
a.     Adanya hubungan kerja;
b.     Adanya pihak pengusaha dan buruh/pekerja;
c.     Terdapatnya peran pemerintah.
Hubungan  kerja  dalam  hubungan  industrial  memiliki  tiga  unsur  utama,  yaitu, adanya pekerjaan,  adanya  perintah,  dan  adanya  upah.  Unsur  perintah  ini  berarti bahwa hubungan industrial  bersifat  sub-ordinasi,  dimana  pengusaha  mememiliki kedudukan  diatas  yang  berfungsi  memberikan  perintah,  sedangkan  pekerja memiliki  posisi  dibawah  pengusaha  yang  berfungsi  menjalankan  perintah  dari pengusaha.
Pihak  perusahaan/pengusaha  merupakan  pihak  yang  menginisiasi  terjadinya hubungan kerja. Sebagai pihak yang menginisiasi hubungan kerja, pengusaha akan melakukan  rekruitmen  terhadap  pekerja/buruh,  dan  setelah  masuk  menjadi pekerja/buruh,  maka  pengusaha  yang  mempekerjakan  pekerja/buruh    dibawah perintahnya.  Perintah    tersebut  baik  dalam  bentuk  lisan  maupun  tertulis,  baik dalam bentuk formal seperti dimuat dalam perjanjian kerja, peraturan   perusahaan, perjanjian  kerja  bersama,  maupun  aturan  perusahaan  lainnya  maupun  dalam bentuk informal, seperti pengumuman, instruksi kerja, dan surat edaran 22 .
Pihak  pekerja/buruh  bekerja  di  perusahaan  milik  pengusaha  dan  pekerja tersebut  memiliki  kedudukan  subordinasi  dari  pengusaha/perusahaan.  Pekerjaan yang  dilakukan  pekerja/buruh  merupakan  pelaksanaan  dari  apa  yang  diperintah atau  yang  diinginkan  oleh pengusaha,   sehingga   tentu   sesuatu   yang   dikerjakan pekerja/buruh  akan  memberikan  manfaat  bagi  pengusaha/perusahaan.    Pekerja/ buruh   menjadi  pekerja/buruh  dari perusahaan tentu atas seleksi dari perusahaan.
Sistem hukum perburuhan, khususnya di  Indonesia, maka norma yang  berlaku adalah terdiri atas norma heteronom dan norma otonom. Norma heteronom adalah ketentuan-ketentuan hukum di bidang perburuhan yang dibuat  oleh  pihak ketiga yang posisinya   di  luar  pihak-pihak   yang   terikat  oleh  suatu  hubungan   kerja antara  pihak pengusaha dengan pihak  pekerja. Pihak ketiga  yang paling  dominan yang  sangat  strategis  disini  adalah  pemerintah/negara.  Oleh  karena  itu,  bentuk norma  heteronom  adalah  semua  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan kebijakan  di  bidang  perburuhan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah/negara  yang sah 23 .
Prinsip   dalam   hukum   perburuhan   yang   menentukan   bahwa kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja demi hukum tidak berlaku apabila bertentangan
22 Hasanah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Guru,” Manajer Pendidikan 9, no. 1 (2015): 93.
23 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam , 3rd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap......
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  karena  kesepakatan  yang diberikan oleh pekerja dianggap dalam kondisi keterpaksaan. Kondisi keterpaksaan dari pekerja karena kebutuhan pekerja untuk tetap bekerja di perusahaan, dan jika pekerja  tidak  menyepakati  ketentuan  perusahaan  maka  akan  diputus hubungankerjanya oleh perusahaan. Pekerja   sangat  takut  apabila  di   PHK  oleh perusahaan,    karena    apabila    di    PHK    maka  pekerja  akan  kesulitan  untuk  bisa bekerja  di  perusahaan  lain  karena  jumlah  lowongan  kerja  jauh  lebih  sedikit daripada  tenaga  kerja  yang  membutuhkan  kerja.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) mencatat    bahwa    angka  pengangguran    yang  tercatat  saja  sudah  mencapai angka  kurang  lebih  6,8  juta  orang  atau  sekitar  5  %  dari  jumlah  angkatan  kerja  di Indonesia.

## Karakteristik hukum kepailitan Indonesia
Di  Indonesia,  kepailitan  digunakan  sebagai  instrumen  hukum  bagi  orang atau  perusahaan  yang  gagal  membayar  kewajiban  utangnya  pada  pihak  lain. Kegagalan  membayar  tersebut  bisa  ada  keterkaitannya    dengan  kebangkrutan  dan kesulitan  keuangan  dari  debitor,  bisa  pula  kepailitan  tersebut  sama  sekali  tidak terkait  dengan  kebangkrutan  dan  kesulitan  keuangan  dari  debitor.  Kepailitan  di Indonesia  hanya  ditujukan kepada  debitor  karena  keengganan   dari  debitor  untuk memenuhi  kewajiban  membayar  utang  tersebut  dan  tidak  dikaitkan  dengan kebangkrutan, kesulitan  keuangan,  atau solvabilitas asset dan keuangan. Tindakan tidak membayarnya debitor tersebut dilatarbelakangi  oleh  banyak  hal.
Politik  hukum  kepailitan  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  lebih  difungsikan sebagai mekanisme penagihan utang, dan  bukan mekanisme jalan keluar terhadap debitor  yang  mengalami  kesulitan  keuangan,  debitor  yang  mengalami kebangkrutan,  maupun  debitor  yang  sedang  insolven  (yakni  memiliki  utang  yang lebih besar dari asetnya) 24 .
Politik  hukum  kepailitan  di  Indonesia  yang  tidak  melihat  apakah  perbuatan debitor  yang  tidak  melakukan  pembayaran  itu  karena  ketidakmampuan  ataukah karena ketidakmauan, itu hampir sama kepailitan yang berlaku di Belanda saat ini. Hal  ini  dapat  dipahami,  oleh  karena  sistem  hukum  kepailitan  di  Indonesia dibangun  pertama  kali  dengan  memberlakukan  Peraturan  Kepailitan      ( Faillis- sement   Verordening )   yang   merupakan warisan kolonial  Belanda. Demikian  pun sistem  hukum  kepailitan  di  Belanda  banyak kemiripannya  dengan  sistem  hukum  kepailitan  di  Perancis  dan  sistem  hukum kepailitan  di  Jerman,  karena  tidak  bisa  dilepaskan  dengan  sejarah  hukumBelanda dengan sejarah hukum Perancis dan Jerman. Tiadanya  syarat  kepailitan  mengenai adanya  keadaan  insolvensi,  dapat  terlihat    dari  ketentuan  syarat  permohonan pailit  yang  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  junto  Pasal  8  ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Ketentuan tersebut hanya mensyaratkan dua hal ditambah satu hal. Dua hal tersebut  adalah  adanya  utang  yang  tidak  dibayar  lunas  dan  dapat  ditagih  serta adanya  minimal  dua  kreditor.  Sedangkan    satu  hal  lagi  adalah  sistem pembuktian dalam  kepailitan  yang  menggunakan  sistem   pembuktian   sederhana.
24 Sulaiman Rasjid, “Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), Cet,” XXXIV, Bandung: Sinar Baru Algensindo , 2001.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Nikmah Dalimunthe
Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap......
Dalam  Pasal  2  ayat (1)  junto  Pasal 8 ayat (4)  UU Kepailitan   dan  PKPU  tersebut sama  sekali  tidak mensyaratkan adanya ketidaksolvenan (insolven) debitor.
Hukum  kepailitan  Indonesia  telah  mengalami  reformasi  yang  sangat  progresif pada  tahun    1998    dan    2004,    yakni    dengan    lahirnya    UU  No.    4    Tahun    1998, yang  kemudian  digantikan  dengan  UU  No.  37  Tahun  2004.  UU  Kepailitan  1998 mengubah  persyaratan  materiil    untuk    mengajukan    permohonan    pailit.    UU Kepailitan    ini  memudahkan    syarat  permohonan  pailit  dibandingkan  dengan peraturan kepailitan sebelumnya 25 .
Dalam  UU  Kepailitan  2004  mensyaratkan  utang  yang  dijadikan  dasar  pailit adalah utang yang tidak dibayar lunas. Ketentuan “tidak membayar lunas” memiliki arti  bahwa  utang/angsuran  utang  tidak  dibayar  lunas  dan  tuntas  dari  kewajiban yang  seharusnya.  Jika  debitor    hanya    membayar    sebagian    dari    kewajiban seharusnya maka ia masuk  kategori “tidak membayar lunas” karenanya memenuhi salah  satu  syarat  untuk  dimohonkan  pailit.  Ketentuan  ini  lahir  karena berdasarkan  penelitian  banyak  debitor  yang  beritikad  buruk  yang  untuk menghindari dipailitkan maka dengan cara membayarhanya sebagian kecil saja. UU Kepailitan  tidak  memberikan  ruang  gerak  sedikitpun    terhadap    debitor    yang mempunyai  persoalan  dengan  pembayaran  utangnya  untuk  melakukan restrukturisasi terhadap skema pembayaran utang.

## Pengajuan  Kepailitan  oleh  Buruh  terhadap  Perusahaan  yang  tidak memenuhi hak normatif buruh
Dalam  hubungan  kerja  antara  pengusaha  dengan    pekerja,  tidak  jarang  terjadi perselisihan  diantara  keduanya 26 .  Perselisihan  antara  pengusaha  dengan  pekerja disebabkan  berbagai  sebab,  bisa  terjadi  karena  perbuatan  atau  kepentingan pengusaha, bisa terjadi karena perbuatan atau kepentingan pekerja, bisa pula terjadi bukan  karena  kehendak  pengusaha  mamupun  kehendak  pekerja.  Sering  terjadinya perselisihan  tersebut,  maka  hukum  memiliki  peranan  yang  strategis  untuk menyelesaikanperselisihan tersebut.
Dalam  sistem  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  di  Indonesia, perselisihan  hubungan  industrial  dibagi  menjadi  empat  jenis,  yaitu:  perselisihan hak,  perselisihan  kepentingan,  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja,  dan perselisihan  antar  serikat  pekerja  dalam  satu  perusahaan.  Keempat  jenis perselisihan  tersebut  akan  menentukan  prosedur penyelesaian  perselisihannya Perselisihan  PHK  merupakan  pertentangan    pendapat    yang  terjadi    antara pengusaha  dengan  pekerja  yang  terjadi  karena  tidak  adanya  kesesuaian  pendapat mengenai  hal  ihwal  pengakhiran  hubungan  kerja  yang  dilakukan  oleh  salah  satu pihak.  Perselisihan  Pemutusan  hubungan  kerja  ini  paling  banyak  terjadi  didalam perselisihan hubungan industrial 27 .
Penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  melalui  sistem  pengadilan
25 Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf .
26 Ekonomi Islam Rozalinda, “Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi Jakarta” (Rajawali Press, 2016).
27 Ali Miftakhu Rosyad, “The IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MULTIKULTURALISME MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (THE IMPLEMENTATION OF MULTICULTURALISM VALUES THROUGH LEARNING OF ISLAMIC RELIGION EDUCATION),” Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 5, no. 1 (2019): 1–18.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap......
hubungan  industrial  tersebut  sering  menemukan  banyak  kendala  didalam  proses maupun  hasilnya.  Kendala    tersebut    adalah    antara    lain    jangka    waktu    proses penyelesaian  yang  lama. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga bantuan Hukum (LBH)  Jakarta  yang  meneliti  sejumlah  2.993  putusan  dari  tahun  2006  –  2013, menemukan  terdapat  salah  satu  putusan  perselisihan  hubungan  industrial  yang sampai  memakan  waktu  2.611  hari  (7  tahun).  Lamanya  proses  penyelesaian perselisihan  ini  tentu  akan  sangat  merugikan  pihak  pekerja,  karena  kepastian hukum  yang  lama  akan  menggantung  kejelasan  status  maupun  hak  dari  pekerja, sementara  ketahanan  pekerja  untuk  bertahan  dalam  status  yang  tidak  pasti tersebut sangat rentan.
Kendala  yang  lain  yang  dihadapi  pekerja  dalam  penyelesaian  perselisihan hubungan  industrial  di  pengadilan  hubungan  industrial  adalah  sulitnya mengeksekusi  putusan akhir dari  pengadilan.  Meskipun  pekerja  telah  memenangi perkara  yang diajukan  ke  pengadilan,  dalam    hal    ini    Pengadilan    Hubungan Industrial,  namun  demikian kemenangan  tersebut  seringkali hanyalah kemenangan  diatas  kertas.  Putusan pengadilan  seringkali  tidak  bisa  dieksekusi, terutama  putusan  yang  amarnya  memerintahkan  kepada  pengusaha  untuk mempekerjakan kembali pekerja.
Kendala  yang  dihadapi  pekerja  dalam  menyelesaikan  perselisihan  dengan pengusaha  melalui  mekanisme  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial tersebut,  menyebabkan  pekerja  mencari  alternatif  upaya  hukum  lain.  Salah  satu upaya  hukum  lain  yang  cenderung  digunakan  oleh  pekerja  adalah  mengajukan permohonan  pailit  terhadap  perusahaan  dengan  dasar  tidak  dibayarnya  hak-hak normatif  pekerja  yang  seharusnya  dibayar  oleh  perusahaan  akan  tetapi  oleh perusahaan tidak dibayar 28 . oleh pekerja karena tidak dibayarnya  hak  pekerja  merupakan  fenomena  yang unik  sekaligus  menarik    untuk dikaji  lebih  dalam.  Hal  ini  karena  terkait  dengan tujuan  penggunaan  instrumen  hukum  kepailitan  dan  pemenuhan  syarat permohonan  kepailitan  serta  efektifitas  penggunaan  instrumen  kepailitan  oleh pekerja  tersebut. Disamping itu  pula  penggunaan  instrumen  hukum kepailitan  ini bisa  menjadi  boomerang  bagi  semua  pekerja  itu  sendiri,  oleh  karena  apabila perusahaan  dinyatakan  pailit  maka  kegiatan  perusahaan  akan  berhenti  dan  tentu semua pekerja di perusahaan pailit tersebut akan terkena PHK.
Dalam  konteks  tema  riset  ini,  maka  kewajiban  perusahaan  untuk  memenuhi hak-hak  pekerja  yang  kemudian  perusahaan  tidak  melakukan  kewajiban  tersebut maka  kewajiban  yang  tidak  dilaksanakan  ini  dapat  dikualifikasi  sebagai  utang. Utang  yang  tidak  dibayar  oleh  perusahaan  ini  dapat  dijadikan  sebagai  dasar untuk  mengajukan  permohonan  pailit  oleh  pekerja  terhadap  perusahaan tersebut.
Syarat materiil pertama yang harus dibuktikan dalam permohonan pailit adalah adanya  utang  debitor  yang  tidak  dibayar  lunas  yang  telah  jatuh  waktu  dan dapat ditagih.  Utang dalam  hukum  kepailitan  mencakup  semua  kewajiban  yang
28 Lufaefi Lufaefi, “HARMONISM THE JURISPRUDENCE OF JA’FARI AND HANAFI: HISTORICAL STUDY AND BOTH LEGAL SOURCES (HARMONISME FIKIH JA’FARI DAN HANAFI: KAJIAN HISTORIS DAN SUMBER-SUMBER HUKUM KEDUANYA),” Al-Afkar, Journal For Islamic Studies 3, no. 1 (2019): 235–46.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap......
timbul  dari    perikatan    yang  harus  ditunaikan  oleh  debitor  baik  kewajiban  itu timbul karena perjanjian maupun kewajiban tersebut timbul karena ada peraturan perundang- undangan yang mengharuskan adanya  kewajiban  tersebut 29 .
Adapun  unsur  utang  yang  harus  didalilkan  sebagai  syarat  pengajuan permohonan pailit  terhadap  debitor  adalah  bahwa  utang  tersebut  harus  tidak dibayar  lunas.  Ketentuan  ini  untuk  menegaskan  bahwa  apabila  debitor  sudah membayar akan tetapi jumlah pembayarannya  baru  sebagian   dari  jumlah  yang seharusnya    dibayar,    maka    tetap    saja  debitor  itu  dapat  dikualifikasi  bahwa utangnya  tidak  dibayar   lunas.  Ketentuan ini  untuk menegaskan bahwa kewajiban debitor untuk membayar utang adalah secara lunas sesuai dengan  perikatan  yang dibuatnya.    Utang  tersebut    juga  harus  sudah  jatuh    waktu.    Jatuh  tempo  suatu utang  dapat  saja  karena  memang  suatu  waktu  tertentu  yang  sudah  ditentukan dalam  perjanjiannya,  namun  dapat  pula  karena  sebab  lain  yang  didasarkan pada  suatu  sebab  atau  kejadian    tertentu.    Utang    tersebut    juga    harus merupakan    utang    yang  dapat  ditagih,  yakni  utang  tersebut  memang  menurut hukum  dibenarkan  untuk  ditagih.  Hal  ini karena  ada  utang  yang menurut  hukum tidak  dibenarkan  untuk  ditagih,  yakni  utang  yang  timbul    dari    suatu    perikatan alami   ( natuurlijke  verbintenis ),  seperti  utang   yang  timbul karena daluarsa dan utang yang timbul karena perjudian yang dilarang oleh hukum 30 .
Terkait  dengan  hak-hak  pekerja  yang  tidak  dibayar  oleh  pengusaha,  maka  hal tersebut  dapat  dikualifikasi  sebagai  utang  pengusaha  kepada  pekerja,  sehingga pengusaha  memiliki  kewajiban    untuk    membayarnya    kepada  pekerja    yang berhak.  Adapun  syarat  yang  kedua  dalam  permohonan  pailit  adalah  debitor memiliki  paling  sedikit  dua  kreditor.  Kreditor  merupakan  pihak  yang  memiliki suatu  piutang  baik  yang lahir karena suatu perjanjian atau pun  yang lahir karena suatu  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  ditagih  di  muka pengadilan.
Pekerja  yang  tidak  dibayar  haknya  oleh  perusahaan  merupakan  kreditor preferen. Digolongkannya  pekerja  sebagai  kreditor  preferen,  oleh  karena  terdapat ketentuan dalam  peraturan      perundang-undangan      yang      menentukan      bahwa hak-hak   pekerja   harus didahulukan pembayarannya. Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menentukan  bahwa  apabila  perusahaan dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan  berdasarkan  peraturan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  (dalamhal  ini  peraturan  perundang-undangan    di    bidang hukum  kepailitan,    yakni  berdsasar    UU  Kepailitan  dan  PKPU),  maka  hak-hak pekerja/buruh  baik  hak  upah  maupun  hak  normatif  lainnya  didahulukan pembayarannya dibandingkan dengan kreditor lain. Demikian pula dalam Putusan Mahkamah  Konstitusi  RI  Nomor  67/PUU-XI/2013menentukan  bahwa  upah  buruh didahulukan dari semua kreditor dan pesangon didahulukan dari tagihan pajak dan kreditor lainnya.
Dalam   praktik   di   pengadilan,   sudah   terdapat   putusan   pengadilan   niaga yang  memutus  pailit  atau  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  (PKPU)  yang berujung pailit yang diajukan oleh pekerja terhadap perusahaan karena perusahaan
29 Hasanah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Guru.”
30 Mansur, Seluk Beluk Ekonomi Isla (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009).
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap......
tidak membayar hak- hak normatif yang menjadi hak pekerja. Hak normatif pekerja yang  tidak  dibayar tersebut dikualifikasi sebagai utang  yang merupakan salah satu syarat  permohonan  pailit.  Putusan  pengadilan  tersebut  adalah  dalam  perkara permohonan  PKPU  oleh  sejumlah  pekerja  terhadap  Perusahaan  PT.  Gema  Ista Raya,  Pasuruan,  Indonesia.  Sejumlah  pekerja  mengajukan  permohonan  PKPU terhadap  perusahaan  karena  tidak  membayar  hak-hak  pekerja,  yaitu  upah  yang tertunggak, tunjangan hari  raya, dan pesangon PHK. Kewajiban perusahaan untuk membayar  hak-hak  pekerja  tersebut  bahkan  telah  ada  putusan  pengadilan hubungan industrial yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap ( inkracht van gewijsde ),  namun  perusahaan  tetap  tidak  memenuhi  pembayaran  hak-hak  para pekerja tersebut 31 .
Dalam kasus PKPU PT. Gema Ista Raya tersebut oleh majelis hakim Pengadilan Niaga pada  pengadilan  Negeri Surabaya dipandang  telah  memenuhi  persyaratan permohonan  pailit,  yaitu  perusahaan  tidak  membayar  utang  yang  berupa  hak-hak pekerja, serta memiliki minimal dua kreditor karena yang mengajukan permohonan PKPU  lebih  dari  dua  pekerja  disamping  juga  memiliki  kreditor  perbankan. Demikian  pula  majelis  hakim  berpendapat  bahwa  permohonan  PKPU  tersebut telah  memenuhi  persyaratan  pembuktian  sederhana,  oleh  karena  disamping telah  ada  nota  dari  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  juga  telah  ada  putusan dari  Pengadilan  Hubungan  Industrial yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum yang tetap  ( inkracht  van  gewijsde ).  Setelah  dinyatakan  PKPU  oleh  pengadilan,  ternyata dalam proses PKPU tersebut  tidak tercapai perdamaian antara perusahaan dengan para kreditornya, sehingga PT. Gema Ista Raya dinyatakan pailit oleh pengadilan.
Adapun syarat tambahan yang  merupakan  syarat  formal  dalam  permohonan kepailitan  adalah  syarat  pembuktian  yang  sederhana.  Persyaratan  pembuktian sederhana  ditentukan dalam  Pasal  8  ayat  (4)  UU  Kepailitan  dan  PKPU.  Pasal  8 ayat  (4)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  menentukan  bahwa  permohonan  pailit  harus dibuktikan  dalam  persidangan  dengan  pembuktian  yang  sederhana  terhadap syarat  kepailitan, yakni,  syarat  adanya  minimal  satu utang yang tidak dibayar lunas yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta syarat adanya minimal dua kreditor yang  dimiliki  oleh  debitor.  UU  Kepailitan  dan  PKPU  tidak  menentukan  batasan dari pembuktian sederhana, hanya dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan  PKPU  menjelaskan  bahwa  pembuktian  secara  sederhana  tersebut  merupakan pembuktianadnya  fakta  dua  atau  lebih  kreditor  yang  dimiliki  oleh  debitor  serta fakta  adanya  utang  yang    tidak    dibayar    yang    telah  jatuh  tempo,  sedangkan perbedaan besar kecilnya jumlah  utang  yang  didalilkan  dalam  permohonan  tidak menjadi  halangan  untu  ditetapkanya  putusan  pernyataan  pailit  oleh  hakim pengadilan niaga.
Norma Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan berikut penjelasan Pasal 8 ayat (4) sangat kabur ( vague norm ) karena tidak secara pasti  memberikan batasan mengenai  yang dimaksud  dengan  pembuktian  sederhana.  Demikian  juga  di  dalam  hukum    acara perdata  umum,  tidak  dikenal  konsep  pembuktian  sederhana.  Sehingga  penerapan pembuktian sederhana menimbulkan   beberapa   permasalahan   di   pengadilan.
31 Fathudin, Wibowo, and Dewi, “Praktik Muḍārabah Di Bank Muamalat KCP Wonosobo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap......
Menurut Kartini Mulyadi, menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pembuktian yang  sederhana  dalam  permohonan  pailit  adalah  pembuktian  sederhana  terhadap keberadaandari suatu utang yang dimiliki oleh debitor  termohon  pailit  yang  telah jatuh tempo dan  dapat ditagih, serta keberadaan adanya minimal dua kreditor dari debitor termohon pailit.
Pengajuan  permohonan  pailit  oleh  pekerja  tersebut,  tidak  diharuskan  adanya putusan  dari  Pengadilan  Hubungan  Industrial  (PHI)  terlebih  dahulu.  Hal  ini karena  jika  sudah  ada  penetapan  dari  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan,  dan penetapan tersebut tidak dibantah oleh pengusaha, maka hal tersebut cukup untuk memenuhi  persyaratan  pembuktian  sederhana,  tanpa  harus  ada  putusan  dari pengadilan  hubungan  industrial  terlebih  dahulu.  Namun  demikian  apabila  ada putusan dari pengadilan juga hal tersebut lebih baik. Hal ini karena jika diharuskan dengan  melampirkan  putusan  PHI,  maka  apabila  tidak  ada  gugat menggugat  di PHI,  hal  tersebut  berarti  menghalangi  pekerja  untuk  melakukan  upaha hukum jalur kepailitan ini, dan ini  berarti menegasikan pemenuhan keadilan bagi pekerja tersebut 32 .
Kasus  permohonan  PKPU  yang  berujung  kepailitan  oleh  pekerja  terhadap perusahaan PT.  Sasana  Taruna  Aneka  Ria,  menunjukkan  bahwa  pekerja  dapat melakukan    upaya  hukum  atas  hak-haknya  yang  tidak  dibayar  oleh  perusahaan, yaitu hak yang berupa upah yang belum dibayar, uang pesangon, serta hak lainnya (hak  cuti).  Hak-hak  yang  belum  dibayar  tersebut  telah  diakui  oleh  perusahaan yang  dituangkan  dalam  dokumen  perjanjian  bersama  antara  perusahaan  dengan pekerja.  Atas  belum  terbayarnya    hak-hak    pekerja  tersebut,      pekerja      tidak menempuh  upaya  hukum    ke    pengadilan    hubungan    industrial,  melainkan mengajukan  permohonan  PKPU  ke  pengadilan  niaga.  Atas  permohonan  PKPU tersebut,  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya  mengabulkan permohonan pekerja tersebut dan menyatakan perusahaan berstatus PKPU. Setelah dilakukan  proses  perdamaian  dalam  PKPU,  ternyata  tidak  disetujui  oleh  para kreditornya sehingga perusahaan dinyatakan pailit.
Dalam  kasus  PKPU  yang  berakhir  dengan  kepailitan  PT.  Sasana  Taruna  Aneka Ria,  pengadilan  berpendapat  bahwa  telah  memenuhi  persyaratan  untuk PKPU/kepailitan,  yaitu  adanya    utang    yang    tidak    dibayar    yang    berupa    hak upah    dan  hak    pesangon,    serta  memiliki  lebih  dari  dua  kreditor.  Disamping  itu juga pengadilan berpendapat bahwa kasus a quo memenuhi pembuktian sederhana karena telah ada kesepakatan bersama antara perusahaan dengan pekerja mengenai hak-hak  pekerja  yang  belum  dipenuhi.  Kasus  PT.  Sasana  Taruna  Aneka  Ria  ini menunjukkan  bahwa  perselisihan  antara  pengusaha  dengan  pekerja    tersebut, tidak    harus      diselesaikan    terlebih    dahulu    di    pengadilan    hubungan  industrial baru dibawa ke pengadilan niaga untuk dipailitkan 33 .
32 Rudy Hariyanto, “Menumbuhkan Semangat Wirausaha Menuju Kemandirian Ekonomi Umat Berbasis Pesantren (Studi Kasus Di PP Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan),” NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam 14, no. 1 (2017): 185–212.
33 Oktaf B Kharisma et al., “Development of Location Tracking System via Short Message Service (SMS) Based on GPS Unblox Neo-6m and Sim 800l Module,” Journal of Physics: Conference Series 1363 (2019): 12002, https://doi.org/10.1088/1742-6596/1363/1/012002.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap......
Pengajuan  kepailitan  atau  PKPU  yang  diajukan  oleh  pekerja    terhadap perusahaan yang karena perusahaan tidak membayar hak-hak pekerja ini memiliki beberapa  keunggulan  dibandingkan  dengan  upaya  hukum  lain,  meskipun    juga memiliki  kelemahan  pada  aspek  lain.  Keunggulan  penggunaan  upaya  hukum tersebut  adalah  penyelesaian  kepailitan  yang  memakan  waktu  relatif    singkat dalam  persidangan  kepailitan.  Persidangan    permohonan  kepailitan  harus  sudah diputus  oleh  hakim  dalam  waktu  paling  lambat  60  hari  sejak  permohonan didaftarkan  ke  pengadilan.
Namun  demikian,  meskipun  penggunaan  instrumen  kepailitan  oleh  pekerja terhadap  pengusaha    yang  tidak  memenuhi  hak  pekerja  memiliki  kelebihan tersebut,    akan  tetapi  memiliki  kelemahan  yang  cukup  mendasar  yaitu  tutupnya dan bahkan bubarnya perusahaan  karena  kepailitan  tersebut.  Apabila  perusahaan tersebut  tutup  dan  bubar,  tentu  akan  menyebabkan  PHK  terhadap  semua pekerja  dari  perusahaan  dan    bahkan  hak-hak  pekerja  secara  keseluruhan  bisa tidak tercukupi untuk dibayar dari hasil pemberesan harta pailit. Memang terhadap perusahaan  debitor  pailit,  dapat  dilanjutnya  usahanya  ( on  going  concern )  meski badan  hukumnya  berstatus  pailit,  akan  tetapi  sangat  jarang  sekali  usaha  debitor pailit dapat menyelesaikan seluruh utang- utangnya yang berarti kepailitan debitor akan diakhiri dan dapat dibubarkan.

## Simpulan
Dari  pembahasan  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Yang  dapat dinyatakan  mengalami  kepailitan  adalah  debitur  yang  sudah  dinyataka  tidak mampu  membayar  utang-  utangnya  lagi.  Hal  ini  berdasarkan  pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU),  Kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua kekayaan  debitor  pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang- undang ini.
Pekerja seringkali  mengalami  kendala  dalam  upaya hukum  melalui  mekanisme penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  (PPHI)  terkait  dengan  hak-hak normatifnya  yang  tidak  dibayar  oleh  perusahaan,  seperti  upah,  jaminan  sosial dan    peasngon  PHK.  Kendala  tersebut  adalah  antara  lain  adalah  karena  jangka waktu  penyelesaian  perselisihan  yang  lama  dan  berlarut-larut,  serta  sulitnya mengeksekusi  putusan  pengadilan  hubungan  industrial.      Lamanya      proses penyelesaian      perselisihan      hubungan      industrial      sangat  merugikan  pekerja karena  pekerja  akan  menanti    waktu  yang  lama  untuk  mendapatkan  kepastian status   hak   yang  dituntut.  Sedangkan   sulitnya   eksekusi   putusan  pengadilan hubungan  industrial  karena  terkait  dengan  biaya  yang  harus  dikeluarkan terlebih  dahulu  serta  sulitnya  memerintahkan  pengusaha  untuk  mempekerjakan kembali.
Banyaknya kendala dalam penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial tersebut,    pekerja    memilih    alternatif    upaya    hukum    lain,    yaitu    mengajukan permohonan  kepailitan  terhadap  pengusaha  yang  didasarkan  karena  pengusaha tidak menunaikan hak- hak pekerja. Penggunaan upaya hukum kepailitan ini dapat
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap......
dibenarkan  dengan  harus  memenuhi  syarat-syarat  permohonan  pailit  yaitu,  bukti adanya hak normatif pekerja yang tidak dibayar, bukti adanya perusahaan memiliki minimal dua kreditor, serta proses pembuktian yang sederhana.
Dalam  praktik  di  pengadilan  niaga  yang  memiliki  kewenangan  mengadili permohonan kepailitan,  upaya  hukum  pengajuan  kepailitan  oleh  pekerja  terhadap perusahaan yang tidak membayar  hak-hak  normatifnya  telah  ada  beberapa  kasus yang  diputus  oleh  pengadilan tersebut,  seperti  dalam  kasus  di  PT.  Gema  Ista Raya  dan  di PT.  Sasana  Taruna  Aneka  Ria,  yang  diputus  oleh  Pengadilan  Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

## DAFTAR USTAKA
Ali,  Mohammad  Daud. Sistem  Ekonomi  Islam:  Zakat  Dan  Wakaf .  Penerbit Universitas Indonesia, 1988.
Arifin,  Zainul,  and  Irsan  Irsan.  “Korupsi  Perizinan  Dalam  Perjalanan  Otonomi Daerah Di Indonesia.” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2019): 887–96.
Baharun, Hasan, Moh Tohet, Juhji Juhji, Siti Maryam Munjiat, Adi Wibowo, and Siti Zainab.  “MODERNISASI  PENDIDIKAN  DI  PONDOK  PESANTREN:  Studi Tentang  Pemanfaatan  Sistem  Aplikasi  Pedatren  Dalam  Meningkatkan  Mutu Layanan Pondok Pesantren.” Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 1 (2021): 1–22.
Baharun,  Hasan,  Adi  Wibowo,  and  Siti  Nur  Hasanah.  “Kepemimpinan  Perempuan Dalam Menciptakan Sekolah Ramah Anak.” Quality 9, no. 1 (2021): 87–102.
Fathudin, Fathudin, Adi Wibowo, and  Salsabella Rahma Dewi. “Praktik Mu ḍ ārabah Di  Bank  Muamalat  KCP  Wonosobo  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah.” HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam 4, no. 1 (2020).
Fawaid,  Achmad,  Zamroni  Zamroni,  and  Hasan  Baharun.  “Contesting  Sacred Architecture:  Politics  of  ‘Nation-State’in  the  Battles  of  Mosques  in  Java.” QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies) 7, no. 1 (2019): 129–72. Fikri.  “Transformation  the  Value  of  Al-Islah  in  the  Diversity  of  Conflict: Epistemology Islamic Law in the Qur’an.” Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan 16, no. 2 (2016): 201–16.
Hariyanto,  Rudy.  “Menumbuhkan  Semangat  Wirausaha  Menuju  Kemandirian Ekonomi Umat Berbasis Pesantren (Studi Kasus Di PP Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan).” NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam 14, no. 1 (2017): 185–212.
Hasanah.  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepuasan  Kerja  Guru.” Manajer Pendidikan 9, no. 1 (2015): 93.
Indonesia,  Bank.  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  10  Tahun  1998  Tentang Perbankan.” Undang-Undang Republik , 1998.
Indonesia,  Republik.  “Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008.” Tentang  Perbankan Syariah. Jakarta , 2008.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Nikmah Dalimunthe
Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap......
Kharisma, Oktaf B, A A Dzikra, Mustakim, Rian Vebrianto, Rice Novita, Hasbullah, Irawati,  et  al.  “Development  of  Location  Tracking  System  via  Short  Message Service (SMS) Based on GPS Unblox Neo-6m and Sim 800l Module.” Journal of Physics:  Conference  Series 1363  (2019):  12002.  https://doi.org/10.1088/1742- 6596/1363/1/012002.
Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam . 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Lufaefi,  Lufaefi.  “HARMONISM  THE  JURISPRUDENCE  OF  JA’FARI  AND  HANAFI:
HISTORICAL  STUDY  AND  BOTH  LEGAL  SOURCES  (HARMONISME  FIKIH JA’FARI  DAN  HANAFI:  KAJIAN  HISTORIS  DAN  SUMBER-SUMBER  HUKUM KEDUANYA).” Al-Afkar, Journal For Islamic Studies 3, no. 1 (2019): 235–46. Lugina,  Ugin.  “Pengembangan  Ekonomi  Pondok  Pesantren  Di  Jawa Barat.” Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 4, no. 1 (2017): 53–64. Mansur. Seluk Beluk Ekonomi Isla . Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009.
Nopirin,  Nopirin.  “Pengantar  Ilmu  Ekonomi  Makro  Dan  Mikro.” Yogyakarta:  BPFE UGM , 2000.
Rasjid, Sulaiman. “Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), Cet.” XXXIV, Bandung: Sinar Baru Algensindo , 2001.
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia . RajaGrafindo Persada, 1995.
Rosad,  Ali  Miftakhu.  “IMPLEMENTASI  PENDIDIKAN  KARAKTER  MELALUI MANAGEMEN SEKOLAH.” Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan 5, no. 02 (2019): 173–90.
Rosyad,  Ali  Miftakhu.  “THE  ACTUALIZATION  OF  MULTICULTULARISM  VALUES THROUGH SOCIAL STUDIES LEARNING AT STATE JUNIOR HIGH SCHOOL 2  JUNTINYUAT  IN  REGENCY  INDRAMAYU  BACKGROUND  OF  THE PROBLEM,” n.d.
———.  “The  IMPLEMENTASI  NILAI-NILAI  MULTIKULTURALISME  MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (THE IMPLEMENTATION OF MULTICULTURALISM  VALUES  THROUGH  LEARNING  OF  ISLAMIC RELIGION  EDUCATION).” Risâlah,  Jurnal  Pendidikan  Dan  Studi  Islam 5,  no.  1 (2019): 1–18.
———.  “Urgensi  Inovasi  Pembelajaran  Islam  Dalam  PAI.” Al-Afkar,  Journal  for Islamic Studies 2, no. 1 (2019): 64–86. https://doi.org/10.5281/zenodo.3553865. Rosyad,  Ali  Miftakhu,  and  Muhammad  Anas  Maarif.  “PARADIGMA  PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN
PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN  GLOBALISASI  DI  INDONESIA.” Nazhruna:  Jurnal  Pendidikan Islam 3, no. 1 (2020): 75–99.
Rozalinda, Ekonomi Islam. “Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi Jakarta.” Rajawali Press, 2016.
Syathori,  Ahmad.  “KONSEP  WELFARE-ECONOMIC:  ANTARA  ETIKA  BISNIS ISLAM DAN PROTESTAN.” Risâlah,  Jurnal Pendidikan Dan  Studi  Islam 3, no. 1 (2016): 78–93.
Wibowo, Adi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjammeminjam Uang Di Desa  Nglorog  Kec.  Sragen  Kab.  Sragen.” Skripsi--UIN  Sunan  Kalijaga, Yogyakarta , 2013.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Nikmah Dalimunthe
Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap......
Yulianti,  Rahmani  Timorita.  “Transparansi  Anggaran:  Suatu  Upaya  Efisiensi  Dan Antisipasi Korupsi Di Indonesia.” La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam 4, no. 2 (2010):
239–50.
Adi  Nugroho  Setiarso, Analisis  Yuridis  terhadap  Keadaan  Insolvensi  Dalam Kepailitan(Study  Normatif  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang), Artikel  Ilmiah,  Kementrian  Pendidikan  dan  kebudayaan  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.
Catur  Indiro,  Penerapan  Asas  Kelangsungan  Usaha  dalam  Penyelesaian  Perkara Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU),  Jurnal hukum peradilan, vol.4 No.3. Pekanbaru. 7.
Khoiri,  Syamsul,  “Peraturan  Hukum  Perburuhan  Dan  Sikap  Pengadilan:  Tarik- Menarik  Antara  Kepentingan  Investor  Dan  Kepentingan  Buruh”,  Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun ke-39 No.3 Juli-September 2009.
Munif  Rochmawanto,  “Upaya  Hukum  Dalam  Perkara  Kepailitan”.Jurnal Independen. Vol.3 No. 2, hal 25.
Suryani  H,  Any,  “Pengaturan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja  Wanita Beserta  Keluarganya  Berdasarkan  Uu  No.  6  Tahun  2012  Tentang  Pengesahan Konvensi  Internasional  Perlindungan  Buruh  Migran  Beserta  Keluarganya”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 46, No. 2, 2016.
Indonesia. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan Indonesia. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Persselisihan Hubungan Industrial.
Indonesia. Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Kementerian    Tenaga    Kerja    RI. Peraturan    Menteri    Tenaga    Kerja    Nomor    33 Tahun2016 tentang Tata Cara Pengawasan