Volume 4 Issue 1, March 2020: pp. 54-71. Copyright © 2020 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment Dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Kendari
Application of Regulatory Impact Assessment Method in Formulating Regional Regulations in Kendari City

## Rahman Hasima 1
1. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: rahmanhasima@uho.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Regulatory Impact Assessment; Regional Regulations The  purpose  of  this  research  is  to  know  the  urgency  of  implementing  the Regulatory  Impact  Assessment  method  in  drafting  local  regulations  in Kendari city and local regulatory mechanisms through the Regulatory Impact Assessment method. The research methods used are normative legal research methods with a of Approach and conceptual approach approach. The results showed that: 1) factors that inhibit the process of drafting local regulation in the city of Kendari, among others: a) legal substance (legal substance): The absence of guidelines for the establishment of regional Regulation Program (PROPEMPERDA) stipulated by the Local Representative Council of Kendari and  some  local  regulations  of  the  city  of  Kendari  do  not  include  academic manuscripts, b) legal structure: lack of understanding of the planning team, especially in the House of Representatives The people of the city of Kendari on the  theory,  methodology,  and  engineering  of  regulatory  drafting  and  less involving stakeholders in the drafting of local regulations, C) Legal culture: the lack of community participation in The preparation of local regulations in Kendari  City  and  2)  the  mechanism  of  regional  regulation  through  the Regulatory  Impact  Assessment  method  is  as  follows:  1)  Formulation  of problems, 2) identification of objectives, 3) alternative measures, 4) analysis of  benefits  and  costs,  5)  Option  selection,  and  6)  policy  implementation strategy, all phases are done by public consultation. After all stages, the report is  made  in  the  form  of  Regulatory  Impact  Assessment  Statement  (RIAS) document.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Regulatory Impact Assessment;
Peraturan Daerah
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang menghambat penyusunan peraturan daerah di Kota Kendari dan mekanisme penyusunan  peraturan  daerah  melalui  metode Regulatory  Impact
Assessment .  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  penelitian hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute aprroach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  aprroach ).  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  yang  menghambat  proses penyusunan  peraturan  daerah  di  Kota  Kendari  antara  lain:  a)  Substansi hukum  ( legal  subtance ):  belum  adanya  panduan  penyusunan  program pembentukan  peraturan  daerah  ( propemperda )  yang  ditetapkan  melalui
peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Kendari  dan  beberapa peraturan  daerah  Kota  Kendari  tidak  menyertakan  naskah  akademik,  b) Struktur  hukum  ( legal  structure ):  kurangnya  pemahaman  tim  perancang khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari tentang teori, metodologi,  dan  teknik  perancangan  peraturan  perundang-undangan  dan kurang  melibatkan stakeholder dalam  penyusunan  peraturan  daerah,  c)
Budaya  hukum  ( legal  culture ):  kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam penyusunan peraturan daerah di Kota Kendari. Sehingga diperlukan suatu metode baru dalam penyusunan peraturan daerah di Kota Kendari melalui metode Regulatory  Impact  Assessment .  Adapun  Mekanisme  penyusunan peraturan  daerah  melalui  metode Regulatory  Impact  Assessment adalah sebagai berikut: 1) Perumusan Masalah, 2) Identifikasi tujuan, 3) Alternatif Tindakan, 4) Analisis manfaat dan biaya, 5) Pemilihan Opsi, dan 6) Strategi implementasi kebijakan, semua tahapan dilakukan dengan Konsultasi Publik.
Setelah  semua  tahapan  dilakukan  disusunlah  laporan  dalam  bentuk Dokumen Regulatory Impact Assessment Statement (RIAS).

## 1. Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi,  dan  daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu  mempunyai  pemerintahan  daerah,  yang  diatur  dengan  undang-undang 1 .  Sebagai konsekuensi dari pembagian daerah dan pemberian kewenangan berupa otonomi daerah, maka setiap pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan  lain  untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya yang diberikan  oleh  UUD  1945  (Pasal  18  ayat  6),  salah  satunya  adalah  untuk  membentuk peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya.
Pemberian  otonomi  kepada  daerah  dan  kewenangan  dalam  menetapkan  peraturan daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sesuai dengan  kondisi  lokalistisnya.  Selain  itu  juga  dimaksudkan  untuk  mendekatkan  jarak antara pembuat peraturan daerah (pejabat daerah) dengan rakyat didaerahnya sehingga terbangun suasana komunikatif yang intensif dan harmonis di antara keduanya. Artinya keberadaan  rakyat  di  daerah  sebagai  subjek  pendukung  utama  demokrasi  mendapat tempat  dan  saluran  untuk  berpartisipasi  terhadap  berbagai  peraturan  daerah  yang dikeluarkan/dihasilkan oleh pemerintahan daerah.
Kewenangan  daerah  yang  semakin  besar  dengan  adanya  otonomi  daerah  membuat pemerintah  daerah  memberlakukan  berbagai  peraturan  daerah  yang  dibuat  untuk mengatur  kegiatan  ekonomi  dan  sosial  di  daerahnya.  Persoalan  muncul  ketika kebanyakan  peraturan  itu  kemudian  dinilai  oleh  pemangku  kepentingan  di  daerah ataupun  di  pusat  tidak  sesuai  dengan  tujuan  pemberian  otonomi  itu  sendiri.  Otonomi daerah  dilaksanakan  karena  pemerintah  ingin  mempercepat  perbaikan  kemakmuran masyarakat di daerah. Namun, sayangnya karena pertimbangan kepentingan sempit dan
1 Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945
jangka pendek, justru peraturan yang dibuat oleh daerah kabupaten/kota atau provinsi tidak mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan di daerah.
Berdasarkan  hasil  penelusuran  yang  dilakukan  di  berbagai  media  dapat  ditunjukkan bahwa sejak tahun 2003 hingga tahun 2009, banyak Perda yang direkomendasikan untuk dibatalkan dan direvisi. Bulan Agustus 2003 Kompas menulis: “Depdagri menila i 7.000 Perda tidak layak”. Hingga medio April 2005 terdapat 448 Perda yang direkomendasikan untuk  dibatalkan  dan  direvisi.  Pada  bulan  Maret  2006  bertambah  lagi,  Perda  yang dibatalkan  mencapai  930  Perda.  hingga  pertengahan  Agustus  2009,  pemerintah  sudah membatalkan 3.455 Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah. Alasan utamanya adalah Perda-Perda tersebut menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang menghambat iklim investasi di daerah 2 . Hal ini juga terjadi di Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari.
Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Dalam  Negeri  tahun  2016,  Khusus  di  wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), ada 46 Perda yang dibatalkan dari 11 kota/kabupaten. Rata- rata perda yang dibatalkan adalah Perda tentang Retribusi. Di Kota Kendari terdapat 3 Perda yang dibatalkan yaitu, Perda Pajak Rumah Kos No. 5 Tahun 2005, Perda Retribusi Jalan  ke  Pelabuhan  No.  7  Tahun  2005  dan  Perda  Retribusi  Jasa  Umum  Khusus  yang Mengatur Jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP & Akta Catatan Sipil No. 2 Tahun 2012 3 .
Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan peraturan daerah, pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan.  Undang-Undang  ini  dimaksudkan  untuk  menciptakan ketertiban  dan  perbaikan  kualitas  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang salah  satu  sasarannya  adalah  Perda.  Berbagai  persyaratan  dan  ketentuan  telah dicantumkan  dalam  undang-undang  ini  yaitu  terkait  dengan  sistem,  asas,  tata  cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan dan pengundangannya.
Hal ini sejalan dengan visi misi Kota Kendari yaitu “ Mewujudkan Kota Kendari Kota Layak Huni Yang Berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi” yang kemudian dijabarkan dalam 3 (tiga)  misi  pembangunan  kota  Kendari  yaitu:  1).  Meningkatkan  kualitas  pelayanan masyarakat 2). Pembangunan Infrastruktur, dan 3). Menata wajah Kota Kendari. Dalam mewujudkan misi Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan  cara  Meningkatkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  yang  didukung  oleh regulasi dan sistem informasi pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas.
Namun demikian, proses yang dibangun berdasarkan aturan atau regulasi yang ada akan sulit  tanpa  adanya  perubahan  paradigma  berpikir  bagi  penyusun  peraturan  daerah.
2 Kontan, 20 Agustus 2009. Terkait dengan Perda bermasalah berkenaan dengan pelaku usaha dapat juga dilihat  pada Komite  Pemantauan  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (KPPOD), Daya  Saing  Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, 2005: Persepsi Dunia Usaha (Jakarta: KPPOD, 2006), 39.
3 Daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang Dibatalkan/Revisi , 2016, diakses November 17, 2019,
https://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf.
Dengan demikian kebutuhan akan kerangka berpikir dan pengalaman yang baik untuk penyusunan  peraturan  daerah  dari  berbagai  pihak  yang  telah  teruji  keberadaan  dan praktiknya menjadi penting untuk dikaji dan diterapkan di Indonesia khususnya di Kota Kendari.
Saat ini terdapat banyak alat ( tools ) untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, salah  satunya  peraturan  daerah  dengan  menggunakan  metode Regulatory  Impact Assessment (RIA)  dengan  tujuan  agar  peraturan  daerah  yang  dianalisis  dan  yang  akan dibentuk menjadi peraturan daerah yang baik dan efektif. Regulatory Impact Assessment selanjutnya  disebut  RIA,  merupakan  suatu  metode  yang  digunakan  dalam  penyusunan suatu  aturan  yang  secara  prinsip  dapat  mengakomodasi  langkah-langkah  yang  harus dijalakan dalam penyusunan suatu aturan. Metode ini mulai popular di awal tahun 2000- an, dan banyak digunakan di negara-negara maju.
Di  Indonesia  terdapat  beberapa  daerah  yang  menerapkan  RIA,  baik  hanya  sekedar melakukan pengenalan RIA, maupun yang secara konsisten menerapkan RIA dalam proses pembentukan  Perda 4 .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  di  Sulawesi  Tenggara  khususnya  di Kota Kendari belum menerapkan bahkan memperkenalkan RIA.
Berdasarkan  penjel asan  di  atas,  penulis  perlu  mengkaji  mengenai  “Penerapan  Metode Regulatory  Impact  Assessment Dalam  Penyusunan  Peraturan  Daerah  di  Kota  Kendari”. Adapun  yang  menjadi  permasalahan  adalah  faktor-faktor  apa  yang  menghambat penyusunan peraturan daerah di Kota Kendari dan Bagaimana mekanisme penyusunan peraturan daerah melalui metode Regulatory Impact Assessment .

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 5 . dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  aprroach )  dan  pendekatan konseptual ( conceptual aprroach) . Pendekatan perundang-undangan ( statute aprroach ) dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan regulasi  yang  bersangkut  paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sedangkan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach ) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam  ilmu  hukum.  dengan  mempelajari  pandang-pandangan  dan  doktrin-doktrin  di dalam  ilmu  hukum,  peneliti  akan  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian- pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.  Pemahaman  akan  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi 6 . Pada penelitian hukum normatif bahan pustaka sebagai
4 Agus Ediawan, “Pengenalan RIA” (Medan: Training RIA untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada Program RIA Aceh-The Asia Foundation, 2009).
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 13.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 24.
data  dasar  yang  dalam  ilmu  penelitian  digolongkan  sebagai  data  sekunder 7 .  Di  dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup: pertama, bahan hukum primer yaitu bahan- bahan  hukum  yang  mengikat,  dan  terdiri  dari  norma  dasar  (pembukaan  UUD  1945), Peraturan  Dasar  (Batang  Tubuh  UUD  1945,  dan  Ketetapan-ketetapan  MPR),  peraturan perundang-undangan,  kedua,  bahan  hukum  sekunder,  yang  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum,  dan  seterusnya,  dan  ketiga,  bahan  hukum  tertier,  yakni  bahan  hukum  yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti  kamus  bahasa  Indonesia,  ataupun  kamus  hukum.  Dengan  teknik  pengumpulan bahan  hukum  melalui  penelitian  kepustakaan  ( library  research). dan  studi  lapangan  di Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kota  Kendari  dan  Bagian  Hukum  Sekretariat  DPRD Kota  Kendari.  Setelah  data  terkumpul  kemudian  dianalisis  dengan  metode  deskriptif kualitatif.

## 3. Kondisi Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Kendari
Produk  hukum  daerah  berdasarkan  Permendagri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  meliputi  produk  hukum  berbentuk  Peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD, dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan  Pimpinan  DPRD  dan  Keputusan  Badan  Kehormatan  DPRD.  Secara  hierarki, kedudukan Peraturan Daerah berada pada urutan pertama dan menjadi acuan peraturan yang berada di bawahnya.
Proses  pembentukan  Perda  dalam  siklusnya  diawali  dengan  perencanaan  yang  dalam konteks  pemerintah  daerah  disebut  dengan  Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah yang  disingkat  Propemperda  (dulu  bernama  Program  Legislasi  Daerah)  sesuai  dengan ketentuan Pasal 239 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Program pembentukan peraturan daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana,  terpadu,  dan  sistematis  (Pasal  1  angka  10  UU  No.15  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  UU  No.12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perudang- Undangan).
Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) menjadi bagian penting dalam rangka menentukan arah politik hukum pemerintah daerah dalam membangun peraturan perundang-undangan  yang  dibutuhkan  untuk  mendukung  pencapaian  program pembangunan  yang  telah  disusun  dalam  rencana  pembangunan  daerah  baik  jangka panjang maupun menengah.
Propemperda  selain  disusun  dalam  bentuk  lima  tahunan  juga  dilakukan  dalam  bentuk tahunan  yang  mengacu  pada  rencana  kerja  pembangunan  (RKP)  daerah  tahunan.  Oleh
7 Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , 24.
karenanya, rancangan Perda yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah menjadi prioritas pembahasan Perda tahunan yang bersangkutan.
Dalam Pasal 403 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Semua  ketentuan  mengenai  program  legislasi  daerah  dan  badan  legislasi  daerah  yang sudah  ada  sebelum  Undang-Undang  ini  berlaku  harus  dibaca  dan  dimaknai  sebagai program  pembentukan  Perda  (Propemperda)  dan  badan  pembentukan  Perda (Bapemperda), sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
Sesuai  dengan  alur  proses  pembentukannya,  perencanaan  merupakan  proses  yang pertama  yang  dalam  hal  ini  diformulasikan  dalam  bentuk  Program  Pembentukan Peraturan Daerah. Mengusulkan Raperda untuk dibahas pada masa sidang dalam agenda tahunan, pembentukan peraturan daerah merupakan proses penting yang termasuk juga sebagai  proses  politik  antara  eksekutif  dan  legislatif.  Proses  inilah  yang  menentukan apakah  sebuah  inisiatif  Perda  menjadi  prioritas  atau  bukan  pada  tahun  yang bersangkutan.  Hal  ini  sejalan  dengan  Pasal  239  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  menyatakan  bahwa  Perencanaan  Penyusunan  Perda dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah. Program Pembentukan Perda merupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang (Pemerintah Daerah dan DPRD) dalam membentuk Peraturan Daerah.
Proses  selanjutnya  setelah  perencanaan  adalah  penyusunan  Raperda.  Untuk mempersiapkan Raperda dilakukan dengan pembentukan Tim Raperda yang berada di bawah koordinasi Kepala Bagian Hukum. Tim inilah yang bertugas berkoordinasi dengan Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  terkait  dan  menyusun  naskah  akademis  dan  draf hukum Raperda. Untuk kebutuhan penyusunan tersebut, tim Raperda dibantu analisa dan kajian atas inisiasi kebutuhan Perda ini oleh Tim Pengkajian Perda yang bekerja di bawah Sub Bagian Perundang-undangan.
Program pembentukan peraturan daerah Kota Kendari tahun 2017 berdasarkan SK DPRD Kota Kendari No.27/DPRD/2017 tentang Pembentukan Perda Kota Kendari Tahun 2017 berjumlah 26 Raperda yang terdiri dari 10 usulan dari eksekutif dan 16 dari inisiatif DPRD Kota Kendari 8 . Adapun daftar Propemperda Kota Kendari tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Daftar Propemperda Kota Kendari Tahun 2017.
NO. NAMA RANPERDA USULAN
KETERANGAN DPRD  PEMKOT 1 Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin ✓ 2 Perlindungan Pemotongan Sapi ✓ 3 Penataan  Pemakaian  Rumah  Susun  Sewa (Rusunawa) ✓ 4 Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan ✓
5 Pemusatan, Pengaturan, Penataan Perdagangan ✓ 6 Kawasan  Kendari  Beach  (Kebi)  sebagai  Pusat Kuliner Kota Kendari ✓ 7 Pemusatan,  Pengaturan,  Penataan  Pedagang Barang Bekas ✓ 8 Pemekaran Kelurahan Gunung Jati ✓ 9 Tempat  Pemakaman  Umum  Kelurahan  Gunung Jati ✓ 10 Permainan Ketangkasan ✓ 11 Pengaturan  Pengoperasian  Mobil  Pengangkut Kontainer ✓ 12 Penataan Area Parkir Tempat Publik ✓ 13 Teluk Kendari sebagai Smart Point ✓ 14 Pengaturan  dan  Peningkatan  Kapasitas  Pelaku Usaha Mikro ✓ 15 Pengembangan Potensi Kepemudaan ✓ 16 Pengelolaan Air Berbasis Masyarakat ✓ 17 Perubahan Atas Perda No. 10 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Kendari ✓ Perda  No.7  Tahun  2018 tentang  RPJMD  Kota  Kendari Tahun 2017-2022 18 Kerja sama Daerah ✓ Perda No.2 Tahun 2018 19 Perlindungan  dan  Pengembangan  Ekonomi Kreatif ✓ Perda No.1 Tahun 2018 20 Perlindungan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai ✓ Dibatalkan Karena Kewenangan Provinsi 21 Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah ✓ Perda  No.3  Tahun  2018 tentang  Pengelolaan  Barang Milik Daerah 22 Pengelolaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ✓ Belum ditetapkan 23 Perubahan Atas Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan ✓ Belum ditetapkan 24 Perubahan Kedua Atas Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ✓ Perda No. 6 Tahun 2018 25 Perubahan  Kedua  Atas  Perda  No.3  Tahun  2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ✓ Perda No.5 Tahun 2018 26 Perubahan  Kedua  Atas  Perda  No.4  Tahun  2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan ✓ Belum ditetapkan
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa ada 26 Raperda yang diusulkan baik dari pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD Kota Kendari hanya 6 Raperda yang disahkan atau ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) yaitu:
1) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2017-2022;
2) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
3) Peraturan  Daerah  Kota  Kendari  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Perlindungan  dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
4) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun  2018 tentang Pengelolaan  Barang Milik Daerah;
5) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
6) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Kemudian  Pada  Tahun  2018,  berdasarkan  SK  DPRD  Kota  Kendari  No.2/DPRD/2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kendari Tahun 2018 berjumlah 11 Raperda  yang  terdiri  dari  3  usulan  dari  pemerintah  Kota  Kendari  dan  8  berasal  dari inisiatif  DPRD  Kota  Kendari 9 .  Adapun  daftar  Propemperda  Kota  Kendari  Tahun  2018 dapat dilihat pada tabel 2. berikut ini.
Tabel 2. Daftar Propemperda Kota Kendari Tahun 2018.
NO. NAMA RANPERDA USULAN KETERANGAN DPRD  PEMKOT 1 Organisasi Kemasyarakatan ✓ 2 Pasar  Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko Swalayan ✓ 3 Izin Tinggal Penduduk Musiman di Kota Kendari ✓ 4 Kota Layak Anak ✓ 5 Pengembangan Kota Tangguh Bencana ✓ 6 Wisata Halal ✓ 7 Perlindungan  Hak-Hak  Adat  dan  Budaya Masyarakat Adat Kerajaan Laiwoi ✓ 8 Hak-Hak Penyandang Disabilitas ✓ 9 Perubahan  Ketiga  Atas  Perda  No.3  Tahun  2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ✓ Perda No.9 Tahun 2018 10 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan ✓ Perda No.1 Tahun 2019 11 Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan ✓ Perda No.2 Tahun 2019
Berdasarkan  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  ada  11  Raperda  Tahun  2018  yang diusulkan baik dari usulan pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD Kota Kendari hanya 3 Raperda yang disahkan atau ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) yaitu:
1) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
2) Peraturan  Daerah  Kota  Kendari  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Rencana  Induk Pembangunan Kepariwisataan;
3) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2019  tentang Tanda Daftar  Usaha Kepariwisataan.
Berdasarkan  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  penyusunan  peraturan  daerah  di  Kota Kendari  tidak  berjalan  dengan  baik  karena  berdasarkan  daftar  program  pembentukan peraturan daerah tahun 2017  dan 2018 terdapat  37 Raperda yang diusulkan baik dari pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD Kota Kendari hanya 9 Raperda yang ditetapkan
9 Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kendari Tahun 2018
atau disahkan sebagai peraturan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya raperda yang  diusulkan  tidak  disahkan  sebagai  perda  dengan  berbagai  alasan  antara  lain: bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan kota, serta urgensi peraturan daerah dengan kebutuhan masyarakat kota Kendari.
Kemudian dari 37 Raperda yang diusulkan pada tahun 2017 dan 2018 terdapat 5 Raperda tidak  disertakan  dengan  naskah  akademik  dengan  alasan  hanya  perubahan  peraturan daerah  sehingga  cukup  dengan  penjelasan  saja  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  56  dan Pasal  63  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  jo.  Pasal  22  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  80 Tahun  2015  tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  bahwa  ranperda  baik  yang berasal dari DPRD atau yang berasal dari Kepala Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
Adapun raperda yang tidak memiliki naskah akademik antara lain sebagai berikut:
1) Raperda Perubahan Atas Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan;
2) Raperda  Perubahan  Kedua  Atas  Perda  No.  2  Tahun  2012  tentang  Retribusi  Jasa Umum;
3) Raperda Perubahan Kedua Atas Perda No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
4) Raperda Perubahan Kedua Atas Perda No.4 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
5) Raperda Perubahan Ketiga Atas Perda No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

## 4. Faktor-faktor yang Menghambat Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Kendari
Hukum  dibuat  untuk  dilaksanakan.  Oleh  karena  itu,  tidaklah  mengherankan  apabila  P. Scholten mengatakan bahwa “manakala hukum tidak pernah dilaksanakan, maka tidak lagi disebut  sebagai  hukum” 10 .  Hukum  itu  sendiri  dalam  wujudnya  sebagai  peraturan  jelas tidak  dapat  melakukan  semua  itu.  Dengan  demikian  menjadi  relevan  untuk  dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum.
Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut: faktor kaidah hukum/peraturan itu sendiri, faktor petugas/penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor  masyarakat  dan  faktor  budaya 11 .  Pendapat  tersebut  sejalan  dengan  yang dikemukakan  oleh  Lawrent  Friedman  yang  menyatakan  bahwa  penegakan  hukum dipengaruhi oleh tiga hal yaitu substansi hukum ( legal subtance ), Struktur Hukum ( legal structure ), budaya hukum ( legal culture ).
Faktor-faktor tersebut di atas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum  serta  merupakan  tolak  ukur  dari  efektivitas  penegakan  hukum.  Faktor-faktor
10 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1986), 69.
11 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),
9.
tersebut apabila dihubungkan dengan pembentukan peraturan daerah di Kota Kendari, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

## 4.1. Substansi Hukum (Legal Subtance)
Dalam pembentukan peraturan daerah dikenal adanya Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dalam tahap perencanaan. Sampai saat ini di Kota Kendari belum memiliki pengaturan yang tegas dan jelas melalui Peraturan DPRD Kota Kendari tentang tata cara atau mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah. Dalam UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. UU Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  hanya  menjelaskan  bahwa  “Rancangan Peraturan Daerah disusun berdasarkan program legislasi daerah/Program Pembentukan Peraturan Daerah” tanpa mengatur secara rinci materi-materi yang dimasukkan dalam Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah  dan  pentingnya  Program  Pembentukan Peraturan  Daerah.  Berbeda  dengan  program  legislasi  nasional  yang  telah  mempunyai pengaturan  yang  memadai  mengenai  substansi,  prosedur  penyusunan  serta pengelolaannya.  Tidak  diaturnya  secara  rinci  materi-materi  yang  dimasukkan  dalam Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah  dan  pentingnya  Program  Pembentukan Peraturan  Daerah  menyebabkan  Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah  oleh  DPRD dianggap  bukanlah  sesuatu  yang  diharuskan  dalam  pembentukan  peraturan  daerah. Padahal  secara  tegas  dalam  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  disebutkan  bahwa  perencanaan penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda/propemperda Kabupaten/Kota.
Selain  itu,  dalam  penyusunan  peraturan  daerah  harus  menyertakan  naskah  akademik sebelum dilakukan pembentukan perda sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 63 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan jo. Pasal 22 ayat (1) Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, ranperda baik yang berasal dari  DPRD  atau  yang  berasal  dari  Kepala  Daerah  disertai  dengan  penjelasan  atau keterangan dan/atau naskah akademik.
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, adanya Naskah Akademik bukan (atau sampai saat ini belum diatur secara tegas) sebagai suatu keharusan dalam proses pembentukan peraturan  daerah,  akan  tetapi  keberadaan  Naskah  Akademik  sangat  diperlukan  dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Dalam  naskah  akademik  menelaah  3  (tiga)  permasalahan  substansi,  yaitu  dapat menjawab pertanyaan mengapa diperlukan Perda baru, lingkup materi kandungan dan komponen  utama  Perda,  dan  proses  yang  akan  digunakan  untuk  menyusun  dan mengesahkan Perda. Ketiga hal tersebut merupakan hal-hal yang paling mendasar dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Naskah akademik juga memaparkan alasan-alasan, fakta atau latar belakang tentang hal- hal yang mendorong disusunnya suatu masalah sehingga dipandang sangat penting dan mendesak  diatur  dalam  peraturan  daerah.  Manfaat  dari  data  atau  informasi  yang dituangkan dalam latar belakang bagi pembentuk peraturan daerah itu, yakni bahwa para pihak pembentuk tersebut dapat mengetahui dengan pasti tentang mengapa perlu dibuat sebuah peraturan daerah dan apakah peraturan daerah tersebut memang diperlukan oleh masyarakat. Namun yang terjadi di Kota Kendari beberapa raperda yang dihasilkan tanpa melalui kajian dalam bentuk laporan naskah akademik dan juga terkadang Raperda sudah ditetapkan  dalam  Propemperda  baru  dilakukan  kajian  akademis  terhadap  raperda tersebut.  Hal  ini  menyebabkan  ketika  peraturan  daerah  dikaji  ternyata  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bahkan bukan kewenangan dari pemerintah daerah Kota Kendari.
Pembentukan peraturan daerah di Kota Kendari harus membuat program pembentukan peraturan daerah yang jelas dan terencana sehingga kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi. Mencermati kasus di Kota Kendari, perlu adanya pengkajian ulang terhadap peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  dapat menemukan  suatu  rumusan  atau  kajian  hukum  yang  komprehensif  terhadap  suatu rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk secara tepat dan bersifat bottom-up atau mencerminkan keinginan dari masyarakat luas.

## 4.2. Struktur Hukum (Legal Structure)
Dalam  proses  pembentukan  peraturan  daerah  di  Kota  Kendari,  para  perancang  atau pembentuk peraturan daerah minim akan pemahaman atas teori, metodologi, dan teknik perancangan  peraturan  perundang-undangan  serta  dapat  secara  jelas  menerjemahkan kebijakan-kebijakan  pemerintah  menjadi  peraturan  daerah  yang  dapat  dilaksanakan secara efektif. Akibat dari hal-hal tersebut, maka tidak mengherankan bila para perancang peraturan daerah khususnya dari pihak DPRD kembali pada kebiasaan yang bermasalah ketika  merancang  atau  membentuk  peraturan  daerah,  yaitu  dengan  menyadur  atau menyalin  peraturan  daerah  lain  berdasarkan  kompromi  keinginan  dari  kelompok- kelompok kepentingan dominan dalam masyarakat maupun DPRD serta SKPD itu sendiri. Selain itu, kurang melibatkan stakeholder dalam penyusunan peraturan daerah.
Partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam rancangan Perda adalah sebuah keniscayaan. Hal ini melekat erat dengan konsep demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang disebut dengan demokrasi partisipasi yang muncul di tahun 1961 12 .
12 Mahendra Putra Kurnia et al., Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang Baik) (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), 22.
Dalam  konsep  ini  rakyat  mempunyai  hak  untuk  ikut  memutuskan  dalam  proses pengambilan  keputusan  pemerintahan.  Akibatnya,  partisipasi  masyarakat  kurang  aktif dalam proses perencanaan, perancangan, pembahasan sampai pada tahap penetapan dan pengundangan  perda  dari  anggota  DPRD  sehingga  proses  pembentukan  suatu  perda hanya bersifat formalitas dan prosedural belaka. Hal ini dapat dilihat dari 37 Raperda yang diajukan  pada  tahun  2017  dan  2018  sebanyak  9  Raperda  saja  yang  ditetapkan  dan diundangkan dalam lembaran daerah. Oleh sebab itu, perlu adanya pembinaan terhadap kompetensi  dan  pelatihan  dibidang  perancangan  baik  teknik  maupun  metodologi penyusunan  peraturan  perundang-undangan  secara  berkala  bagi  semua  pihak terkait/para  perancang  khususnya  anggota  DPRD  Kota  Kendari  dengan  cara  menjalin kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Tenggara sehingga dapat  meningkatkan  kualitas  para  pihak  dalam  proses  pembentukan  perda  di  Kota Kendari. Dengan demikian, perlu disediakan anggaran lebih untuk kegiatan pelatihan dan peningkatan  kualitas  SDM  para  perancang  khususnya  anggota  DPRD  sehingga  dapat meningkatkan kemampuan atau pemahaman mengenai teknik, metodologi pembentukan peraturan daerah dari tahap perencanaan sampai pada tahap pengundangan.

## 4.3. Budaya Hukum (Legal Culture)
Dalam  proses  pembentukan  peraturan  daerah,  baik  dimulai  dari  tahap  perencanaan, perancangan, pembahasan, penetapan dan pengundangan sampai pada tahap sosialisasi, pemerintah daerah bersama dengan DPRD Kota Kendari masih cenderung menutup diri dari  pihak  luar  khususnya  masyarakat.  Padahal  dalam  pembentukan  peraturan  daerah peran  serta  dari  masyarakat  sangat  dibutuhkan  untuk  menghasilkan  suatu  peraturan daerah yang dikehendaki oleh masyarakat luas. Ruang partisipasi masyarakat mestinya harus  ada  di  setiap  tahapan  pembentukan  peraturan  daerah.  Dengan  demikian diharapkan akan lahir peraturan daerah yang partisipatif. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Tricahyo bahwa negara selalu dipasangkan dengan warga negara dan di mana ada Negara di situ selalu ada warga atau rakyat yang mengikutinya 13 , oleh sebab itu sistem ini harus terus berjalan dalam sistem pemerintahan. Maka sebagaimana ditegaskan Jazim Hamidi, bahwa  dalam  penyelenggaraan  negara,  negara  ( state )  dan  masyarakat  tidak  bisa dipisahkan secara parsial 14 .
Pada dasarnya keikutsertaan dan partisipasi masyarakat di dalam proses pembentukan peraturan  daerah  telah  diatur  dalam  Pasal  96  UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Ketentuan  ini  juga  berarti  dalam pembentukan  suatu  peraturan  daerah  harus  terdapat  prosedur  yang  memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif di dalam proses pembentukan peraturan daerah. Dalam tahap  perencanaan  dan  perancangan  peraturan  daerah  di  DPRD  Kota  Kendari  tidak didahului  dengan  penelitian  untuk  menemukan  permasalahan  apa  yang  harus  dan
13 Ibnu Tricahyo, “Urgensi Pengaturan tentang Pelayanan Publik,” Makalah tidak dipublikasikan (2005).
14 Jazim Hamidi, “Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik),” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 18, no. 3 (2011): 336 – 363.
dibentuk  ke  dalam  peraturan  daerah.  DPRD  melalui  anggota-anggotanya  hanya mengamati  dari  luar  saja  masalah  serta  isu-isu  yang  berkembang  dalam  kondisi  sosial masyarakat. Setelah itu pihak DPRD merumuskan sendiri peraturan seperti apa yang akan dihasilkan dengan disertai penjelasan atau keterangan sebagai dasar dalam membentuk peraturan  daerah.  Sejatinya,  penelitian  terhadap  permasalahan  yang  muncul  perlu dilakukan melalui cara-cara legal, seperti Focus Group Disscussion (FGD), kunjungan kerja, seminar,  lokakarya  atau  diskusi  dengan  masyarakat  langsung  di  lapangan  untuk menemukan rumusan yang baik dalam merencanakan dan merancang suatu rancangan peraturan  daerah.  Oleh  sebab  itu,  ruang  partisipasi  masyarakat  harus  ada  di  setiap tahapan  pembentukan  peraturan  daerah.  Dengan  demikian,  diharapkan  akan  lahir peraturan daerah yang patisipatif.

## 5. Penyusunan Peraturan Daerah Melalui Metode Regulatory Impact Assessment
RIA (Regulatory  Impact  Assessment) adalah  sebuah  metode  yang  secara  sistematis  dan konsisten  mengkaji  pengaruh  yang  ditimbulkan  oleh  tindakan  pemerintah, mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan 15 . RIA pada dasarnya digunakan untuk menilai regulasi dalam hal: relevansi antara kebutuhan masyarakat dan sasaran kebijakan, kebutuhan terhadap intervensi pemerintah, efisiensi antara input dan output ,  efektivitas  antara  sasaran  kebijakan  dan  hasil,  keberlanjutan  antara  kebutuhan masyarakat  dan  hasil  sebelum  diterapkannya  atau  diubahnya  suatu  regulasi.  Dengan menggunakan metode RIA diharapkan regulasi yang ada semakin baik, mendukung bagi iklim usaha khususnya bagi regulasi terkait usaha dan menciptakan keserasian regulasi secara umum yang pada akhirnya memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Adapun  tahapan  penyusunan  peraturan  daerah  melalui  metode Regulatory  Impact Assessment (RIA) adalah sebagai berikut 16 :
Tahap  1:  Perumusan  Masalah .  Tahap  awal  adalah  pemetaan  masalah  yang  relevan dengan tujuan dan substansi regulasi serta didukung dengan data dan fakta lapangan.
Dalam  hampir  semua  kasus,  pemerintah  menerbitkan  kebijakan  karena  ingin menyelesaikan  suatu  masalah.  Dalam  tahap  ini  analis  kebijakan  antara  lain  ingin mengetahui:  Apakah  dalam  mengeluarkan  kebijakan,  pemerintah  telah  memahami masalah  yang  sebenarnya?  Apakah  masalah  yang  ingin  diselesaikan  benar-benar  ada? Atau hanya gejalanya? Apakah tidak terdapat masalah yang lebih mendasar? Apakah akar penyebab  timbulnya  masalah?  Dan  bagaimana  persepsi  para stakeholders (pihak  yang terkait) terhadap masalah tersebut?
15 Asian Development Bank, Regulatory Impact Assessment (RIA) Guide Book (Jakarta: Asian Development Bank, 2002), 7.
16 Nasokah,  “Implementasi  Regulatory  Impac t  Assessment  (RIA)  Sebagai  Upaya  Menjamin  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Penyusunan  Peraturan  Daerah,” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM 15,  no. 3  (2008):
Tahap  2:  Identifikasi  Tujuan. Dalam tahap  ini  analis  kebijakan  berusaha  mengetahui sasaran  yang  ingin  dicapai  pemerintah  melalui  penerbitan  kebijakan.  Dalam  beberapa kasus,  sasaran  suatu  kebijakan  tentu  saja  adalah  untuk  menyelesaikan  ‘masalah’  yang sudah  diidentifikasi  pada  tahap  tersebut  di  atas.  Namun  dalam  banyak  kasus,  suatu ‘masalah’ mungkin cukup pelik dan rumit sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu  tindakan  (kebijakan)  saja.  Dalam  keadaan  demikian,  maka  kebijakan  pemerintah biasanya dibuat memang hanya ditujukan untuk mengatasi sebagian dari masalah yang dihadapi.  Oleh  karena  itu,  analis  kebijakan  harus  mengidentifikasikan  dengan  jelas sasaran yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut.
Pertanyaan  yang  perlu  dicarikan  jawabannya,  antara  lain,  Apakah  tujuan  (sasaran) pemerintah  dalam  menerbitkan  kebijakan?  Apakah  sasaran  kebijakan  tersebut  untuk menyelesaikan sebagian dari, atau keseluruhan, permasalahan yang dihadapi? (problem biasanya cukup kompleks, sehingga diperlukan beberapa kebijakan untuk menyelesaikan problem  secara  menyeluruh).  Selain  itu,  analis  juga  perlu  melihat  apakah  pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan tersebut dan apakah kebijakan tersebut konsisten dengan undang-undang dan peraturan lainnya.
Tahap 3: Alternatif Tindakan . Pada tahap ini, analis kebijakan me- review pengembangan alternatif tindakan (opsi) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah diidentifikasi. Fokus review dalam tahap ini adalah melihat apakah pemerintah telah mempertimbangkan  seluruh  opsi  (alternatif  tindakan)  yang  tersedia.  Analis  kebijakan juga harus memperhatikan apakah terdapat cara (alternatif tindakan) lain yang lebih baik dan lebih jelas, yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuannya? Bagaimana dengan  alternatif  tidak  melakukan  apa-apa  ( do  nothing )?  Dengan  melihat  alternatif penyelesaian  masalah  lainnya,  kita  dapat  membandingkan  dan  mempertimbangkan alternatif manakah yang lebih baik dalam mencapai hasil yang diinginkan.
Tahap  4:  Analisis  Manfaat  dan  Biaya . Dalam  tahap  ini,  analis  kebijakan  melakukan assessment atas  manfaat  dan  biaya  (keuntungan  dan  kerugian)  untuk  setiap  opsi  atau alternatif  tindakan  yang  penting,  dilihat  dari  sudut  pandang  pemerintah,  masyarakat, konsumen, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan.
Tahap  5:  Pemilihan  Opsi . Setelah  mempertimbangkan  berbagai  kemungkinan  opsi tindakan,  dan  setelah  membandingkan  berbagai  biaya  dan  manfaat  dari  opsi  tersebut, maka  tahap  selanjutnya  adalah  memilih  opsi  tindakan  yang  terbaik  untuk  mencapai sasaran dan menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Fungsi analis dalam  tahap  ini  adalah  memastikan  bahwa  pemerintah  telah  membandingkan  semua costs/benefits dan memilih opsi yang paling efisien dan efektif.
Tahap  6:  Strategi  Implementasi. Setelah  opsi  dipilih,  tahap  selanjutnya  adalah merumuskan  strategi  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  di  lapangan.  Strategi implementasi  mencakup  penatausahaan  (administrasi) kebijakan, sosialisasi kebijakan, dan monitoring pelaksanaan kebijakan.
Sebagai  catatan,  RIA  sangat  menekankan  proses  partisipatif,  karena  itu  pada  setiap tahapan  perlu  melibatkan stakeholder melalui  proses  konsultasi  publik.  Publik  atau masyarakat  adalah  pihak  yang  harus  didengar  suaranya  karena  mereka  yang  pada akhirnya akan menerima dampak, baik dan buruk, dengan adanya kebijakan tersebut.
Secara  sistematis  tahapan  penyusunan  peraturan  daerah  melalui  metode Regulatory Impact Assessment (RIA) dapat dilihat pada Gambar 1. berikut ini:
Gambar 1. Tahapan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) .
Selanjutnya langkah atau tahapan akhir RIA adalah laporan RIA atau lebih dikenal dengan nama RIA  ( regulatory  impact  assessment )  atau  RIS  ( regulatory  impact  statement ).  RIA  diterbitkan sebagai pendamping ranperda atau revisi ranperda yang sedang dibentuk. Sebagai pendamping, RIA memberi penjelasan atau keterangan dengan sistematika, antara lain; alasan regulasi tersebut diterbitkan,  sasaran  regulasi,  adanya  opsi  yang  dipertimbangkan,  perbandingan  manfaat  dan biaya  (kerugiannya)  dengan  adanya  regulasi  tersebut  dan stakeholders yang  dilibatkan  dalam kegiatan konsultasi.
RIA berfungsi sebagai alat penentu pengambilan keputusan yang secara sistematis dan konsisten  mengkaji  pengaruh  yang  ditimbulkan  oleh  tindakan  pemerintah  dan mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan.
Selain itu, RIA juga berfungsi untuk memastikan pilihan kebijakan yang paling efektif dan efisien  yang  diambil  oleh  pengambil  kebijakan  melalui  kajian  terhadap  pengaruh  yang
PERUMUSAN MASALAH

## IDENTIFIKASI TUJUAN

## ALTERNATIF TINDAKAN
ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA
PEMILIHAN OPSI
KO NSULTASI P U BLIK STRATEGI IMPLEMENTASI
ditimbulkan  oleh  pengambil  kebijakan.  Metode  RIA  pada  dasarnya  digunakan  untuk menilai suatu regulasi dalam hal 17 :
1. Relevansi antara kebutuhan masyarakat dan sasaran kebijakan;
2. Kebutuhan terhadap intervensi pemerintah;
3. Efisiensi antara input dan output ;
4. Keberlanjutan antara kebutuhan masyarakat dan hasil sebelum diterapkannya atau diubahnya suatu regulasi.
Metode  RIA  memberikan  beberapa  kegunaan  yang  cukup  signifikan  dalam  proses penentuan kebijakan sebagai berikut 18 :
1. Memberikan alasan perlunya intervensi pemerintah;
2. Memberikan alasan regulasi adalah alternatif terbaik;
3. Memberikan alasan bahwa regulasi memaksimumkan manfaat sosial bersih dengan biaya minimum;
4. Mendemonstrasikan bahwa konsultasi publik telah cukup dilaksanakan;
5. Menunjukkan  bahwa  mekanisme  kepatuhan  dan  implementasi  yang  sesuai  telah ditetapkan.
Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan optimalnya penerapan metode RIA dalam penyusunan peraturan daerah untuk mewujudkan tata kelola peraturan yang baik (good  regulatory  governance) yaitu:  adanya  kemauan  politik (political  will) pemegang kekuasaan politik (eksekutif dan legislatif) untuk memperbaiki kualitas peraturan daerah, pelembagaan  metode  dalam  proses  pembentukan  peraturan  daerah  dan  adanya instrumen sebagai alat pembentukan peraturan daerah.
Dengan terlaksananya ketiga syarat tersebut akan terbangun kualitas peraturan daerah yang  mampu  menjawab  masalah  yang  terjadi  dimasyarakat  dan  memberikan  dampak positif dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dimasyarakat.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  penerapan  metode  RIA  dalam  penyusunan  peraturan daerah akan memberikan memastikan dua hal pokok yaitu menjamin kerangka berpikir secara logis dan sistematis dalam membangun argumentasi kebutuhan dibentuknya suatu peraturan  daerah  dan  menjamin  terselenggaranya  konsultasi  publik  yang  baik  kepada stakeholders .

## 6. Kesimpulan
Faktor-faktor yang menghambat penyusunan peraturan daerah di Kota Kendari antara lain: a) Substansi hukum ( legal subtance ): belum adanya panduan penyusunan program pembentukan  peraturan  daerah  (propemperda)  yang  ditetapkan  melalui  peraturan
17 Asian Development Bank, Indonesian Regulatory Review Manual (Jakarta: Asian Development Bank dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2003), 11.
18 Ibid.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Kendari  dan  beberapa  peraturan  daerah  Kota Kendari  tidak  menyertakan  naskah  akademik,  b)  Struktur  hukum  ( legal  structure ): kurangnya pemahaman tim perancang khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari tentang teori, metodologi, dan teknik perancangan peraturan perundang- undangan  dan  kurang  melibatkan stakeholder dalam  penyusunan  peraturan  daerah,  c) Budaya  hukum  ( legal  culture ):  kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan peraturan  daerah  di  Kota  Kendari.  Sehingga  diperlukan  suatu  metode  baru  dalam penyusunan  peraturan  daerah  di  Kota  Kendari  melalui metode  Regulatory  Impact Assessment . Adapun Mekanisme penyusunan peraturan daerah melalui metode Regulatory Impact Assessment adalah sebagai berikut: 1) Perumusan Masalah, 2) Identifikasi tujuan, 3) Alternatif Tindakan, 4) Analisis manfaat dan biaya, 5) Pemilihan Opsi, dan 6) Strategi implementasi  kebijakan,  semua  tahapan  dilakukan  dengan  Konsultasi  Publik.  Setelah semua tahapan dilakukan disusunlah laporan dalam bentuk Dokumen Regulatory Impact Assessment Statement (RIAS).
Guna  mewujudkan  penyusunan  peraturan  daerah  yang  partisipatif  melalui  metode Regulatory  Impact  Assessment (RIA)  diperlukan  pembinaan  terhadap  kompetensi  dan pelatihan dibidang perancangan baik teknik maupun metodologi penyusunan peraturan daerah  secara  berkala  bagi  para  perancang  khususnya  anggota  DPRD  Kota  Kendari dengan cara menjalin kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Tenggara dan Perguruan Tinggi sehingga dapat meningkatkan kualitas para  perancang dalam proses pembentukan perda di Kota Kendari dan peran aktif dari masyarakat Kota Kendari.

## Daftar Pustaka
Asian  Development  Bank. Indonesian  Regulatory  Review  Manual .  Jakarta:  Asian Development Bank dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2003.
——— . Regulatory Impact Assessment (RIA) Guide Book . Jakarta: Asian Development Bank, 2002.
Ediawan, Agus. “Pengenalan RIA.” Medan: Training RIA untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada Program RIA Aceh-The Asia Foundation, 2009.
Hamidi, Jazim. “Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik).” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 18, no. 3 (2011): 336 – 362.
Komite  Pemantauan  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (KPPOD). Daya  Saing  Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia , 2005: Persepsi Dunia Usaha. Jakarta: KPPOD, 2006.
Kurnia, Mahendra Putra, Purwanto, Emilia Kuspraningrum, dan Ivan Zairani Lisi. Pedoman Naskah  Akademik  PERDA  Partisipatif  (Urgensi,  Strategi,  dan  Proses  Bagi Pembentukan Perda yang Baik) . Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Nasokah. “Implementasi Regulatory Impact  Assessment (RIA) Sebagai Upaya  Menjamin Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peratur an Daerah.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 15, no. 3 (2008): 443 – 458.
Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat . Bandung: Angkasa, 1986.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Tricahyo,  Ibnu.  “Urgensi  Pengaturan  tentang  Pelayanan  Publik.” Makalah  tidak dipublikasikan (2005).
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan,  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan  Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  120  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan Produk  Hukum  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor 157).
Daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang Dibatalkan/Revisi , 2016. Diakses November 17, 2019.
https://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perd a_21_juni_2016.pdf.