## PROSEDUR EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

## Martono
Kantor Advokat Sukun Kota Malang Email : martono1991@gmail.com

## Abstrak
Salah  satu  aspek  penting  dalam  dunia  perbankkan  yang  berkaitan  dengan menjalankan aktifitasnya adalah soal jaminan. Pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian  kredit  Bank  BPR  Bumi  Rinjani  Syariah  Kepanjen  Malang,  dilakukan melalui  mekanisme  lain  yang  menyimpangi  ketentuan  yuridis  normatif,  yakni dilakukan  dengan  cara  membuat  Surat  Kuasa  Jual  atas  Obyek  Jaminan  Fidusia, Manfaat  secara  yuridis  terhadap  Surat  Kuasa  Jual  Atas  Obyek  Jaminan  Fidusia yang telah di waarmerking oleh Notaris, adalah bahwa bagi pihak Bank BPR akan semakin meneguhkan kedudukan Bank BPR sebagai kreditur untuk bisa menjual benda jaminan, meski tanpa mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.
Kata kunci: jaminan, fidusia, norma, eksekusi

## Abstract
One important aspect in the banking world related to carrying out its activities is the matter of collateral. The implementation of fiduciary guarantees in the credit agreement  of  BPR  Bumi  Rinjani  Syariah  Kepanjen  Bank  Malang,  is  carried  out through other mechanisms that deviate from normative juridical provisions, which is done by making a Power of Attorney to sell the Fiduciary Guarantee Object, a juridical benefit to the Power of Attorney for the Fiduciary Guarantee Object that has been on the waarmerking by the Notary, is that for the BPR Bank will further strengthen the position of the BPR Bank as a creditor to be able to sell collateral, even without registering fiduciary collateral at the Fiduciary Registration Office. Keywords: guarantee, fiduciary, norm, execution

## PENDAHULUAN
Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah kewajiban dan menjadi tanda lahirnya Jaminan  Fidusia  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  14  ayat  (3)  UU  Fidusia yang disebutkan, “Jaminan fidusia lahir pada tanggal  yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia”.  Namun kenyataannya hal tersebut  jarang  dan  bahkan  tidak  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan  perbankan yaitu BPR.
Adanya  kebutuhan  yang  sangat  besar  dan  terus  meningkat  bagi  dunia usaha  atas  tersedianya  dana,  maka  ketentuan  hukum  pada  Peraturan  Bank Indonesia  Direktorat  Bank  Perkreditan  Rakyat  Nomor:  9/1/DpG/DPBPR tertanggal 2 Mei 2007 Tentang Penilaian Agunan dan Kewajiban Sertifikasi bagi Direktur/Calon Direktur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memberikan solusi dari permasalahan  tersebut,  dimana  jaminan  yang  seharusnya  di  ikat  dengan  jaminan
fidusia tetapi tidak di ikat, maka surat kuasa menjual atas objek jaminan tersebut harus di waarmerking oleh Notaris.
Sementara  masalah  teknis  prosedur  jaminan  fidusia  tersebut  sebelumnya telah ditentukan atau diatur sebagaimana dikemukakan dalam konsideran Undang- Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  tahun  1999  Nomor  168,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  2889,  tentang  Jaminan  Fidusia,  yang  mana bahwasannya  perlu  diimbangi  dengan  ketentuan  hukum  yang  jelas  dan  lengkap yang  mengatur  mengenai  teknis  lembaga  jaminan,  memenuhi  kebutuhan  hukum yang  dapat  lebih  memacu  pembangunan  nasional  dan  untuk  menjamin  kepastian hukum  serta  mampu  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai  Jaminan fidusia  dan  jaminan  tersebut  perlu  didaftarkan  pada  Kantor  Pendaftaran  fidusia, terutama  sebagai  solusi  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  kerap  kali terjadi,  yakni  sengketa  perbankan  atau  permasalahan  kredit  macet,  yang  mana debitur telah tidak sanggup atau lalai memenuhi kewajibannya (wanprestasi).
Pelaksanaan  perjanjian  jaminan  fidusia  dalam  praktik  perbankan sesungguhnya merupakan wujud dari implementasi Pasal 1131 KUHPerdata, yang menegaskan  bahwa  pada  dasarnya  seluruh  harta  kekayaan  milik  debitur  akan menjadi  jaminan  atau  tanggungan  atas  utang  debitur  kepada  semua  kreditor. Kekayaan  debitur  dimaksud  dapat  meliputi  benda  bergerak  maupun  benda  tetap, baik yang sudah ada dalam perjanjian utang-piutang yang diadakan maupun yang baru akan ada di kemudian hari. 1
Oleh jarena itu, permasalahan yang dibahas adalah terkait efektivitas ketentuan hukum pada UU Fidusia, serta Bagaimanakah pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di PT.Bank Perkreditan Rakyat Bumi Rinjani Syariah Kepanjen Malang? Apa manfaat secara yuridis terhadap surat kuasa jual atas obyek jaminan fidusia yang dipersyaratkan untuk di waarmerking oleh Notaris? Bagaimanakah implikasi penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi:  jenis penelitian  hukum  empiris  yang  hasilnya  dibuat  suatu  deskripsi  yuridis,  dengan pendekatan  studi  kasus  ( case  approach )  melalui  metode  yuridis  sosiologis.  Jenis data  yang  digunakan  terdiri  atas  data  primer  dan  data  sekunder,  dan  teknik pengumpulan  datanya  dilakukan  dengan  cara  wawancara,  sedangkan  analisis datanya bersifat deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN
Pembangunan
Nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan,  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  adil dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Dalam menghadapi  perkembangan  perekonomian  nasional  yang  senantiasa  bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta
1 Djoni  S.  Gazali  dan  Rachmadi  Usman. Hukum  Perbankan ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010). hal. 287
sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi  termasuk  perbankan. 2 Pengertian  bank  adalah  lembaga  intimidasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan  taraf  hidup  rakyat.  Bank  ini  sangat  dalam  mengatur  kegiatan ekonomi masyarakat dan negara. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, fungsi utamanya  adalah  sebagai  penghimpun  dan  pengatur  dana  masyarakat  dan bertujuan  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
Secara umum, fungsi bank adalah sebagai berikut:
a. Menghimpun dana dari masyarakat
Salah  satu  fungsi  utamanya  adalah  menghimpun  dana  dari masyarakat.  Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  membuka  berbagai  produk tabungan,  deposito,  giro  atau  bentuk  simpanan  lain.  Tujuannya  agar masyarakat  lebih  aman  dalam  menyimpan  uang.  Tiap  produk  juga memiliki  bunga  yang  berbeda-beda.  Misalnya  deposito  bunganya  lebih tinggi  karena  nasabah  harus  menyimpan  uangnya  untuk  jangka  waktu tertentu.  Sedangkan  tabungan  dapat  ditarik  kapan  saja  nasabah memerlukan uang.
b. Menyalurkan dana kepada masyarakat Setelah  menghimpun  dana  dari  masyarakat,  bank  akan menyalurkan  dana  ini  kepada  pihak-pihak  yang  membutuhkan  melalui sistem kredit atau pinjaman. Hal ini sesuai dengan fungsi perbankan yang menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  atau  nasabah.selain  kredit,  juga bisa  berupa  surat-surat  berharga,  penyertaan  dan  pemilikan  harta  tetap. Ada  banyak  jenis  kredit  dan  pinjaman  lain  di  tiap-tiap  bank.Dengan memanfaatkan  fasilitas  tersebut,  masyarakat  dapat  menyejahterakan kehidupanya  dan  menghasilkan  usaha  untuk  mendukung  pembangunan nasional.
c. Menyediakan layanan jasa bank Bank juga berfungsi untuk menyediakan layanan jasa bank lainya.
Hal  ini  sesuai  dengan  peran  dan  tugas  pokok  bank  umum  untuk menyedikan berbagai layanan perbankan.
d. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran Selain  menghimpun  dan  menyalurkan  dana,  bank  juga  memiliki fungsi  sampingan  sebagai  pendukung  kelancaran  mekanisme  transaksi dan  pembayaran  di  masyarakat.  Jasa  yang  digunakan  untuk  menunjang fungsi ini termsuk transferdana antar rekening dalam negeri, penyediaan fasilitas  pembayaran  secara  kredit  seperti  kartu  kredit,  jasa  pembayaran
2 Muhamad  Djumhana, Hukum  Perbankan  Di  Indonesia ,  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti,2000), hal, 525.
tagihan, sistem pembayaran elektronik, sarana penyaluran gaji karyawan atau penghasilan lainya.
e. Menciptakan uang
Uang  yang  diciptakan  bank  ini  merupakan  uang  giral  berati  alat pembayaran  lewat  mekanisme  pemindahbukuan  (kriling).  Proses penciptaan  uang  diregulasi  oleh  bank  sentral  untuk  pengaturan  jumlah uang yang beredar karena dapat mempengaruhi ekonomi.
f. Sarana investasi
Bank  berfungsi  sebagai  sarana  investasi  melalui  jasa  reksa  dana atau  produk  investasi  yang  ditawarkan  bank  sendiri  seperti  derivatif, emas, mata uang asing dan saham. 3
Terkait dengan fungsi Perbankan tersebut, maka Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  Bumi  Rinjani  Syariah  Kepanjen  Malang  adalah  sebagai  salah  satu  jenis bank  berfungsi  sebagai  badan  usaha  yang  menghimpun  dan  menyalurkan  dana masyarakat,  guna  menunjang  modernisasi  pedesaan  dan  memberikan  pelayanan bagi golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil. 4
Fungsi  Perbankan  menyalurkan  dana  masyarakat  berbentuk  pemberian Kredit. 5 Kredit  yang  telah  disetujui  dan  disepakati  antara  pihak  kreditor  dan debitor  itu  wajib  dituangkan  dalam  perjanjian  kredit  secara  tertulis,  menurut  Ch. Gatot  Wardoyo  dalam  tulisannya  mengenai  ”Sekitar  Klausal-klausul  Perjanjian Kredit  Bank”  mengemukakan  klausul  yang  perlu  dicantumkan  salah  satunya adalah  klausul  mengenai  barang  agunan  kredit,  selain  itu  dalam  klausul  syarat- syarat  penarikan  kredit  pertama  kali  ( predisbursement  clause )  isinya  pun  salah satunya  memuat  mengenai  penyerahan  barang  jaminan  dan  dokumennya  serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut. 6
Terkait  dengan  barang  jaminan,  pada  dasarnya  jenis  jaminan  dapat dibedakan  menjadi  2  (dua)  macam,  yaitu  Jaminan  materiil/kebendaan  (berupa hak-hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang  dapat  dilakukan  pembebanan  dengan  gadai,  hipotik  atas  kapal  laut  dan pesawat  udara,  hak  tanggungan,  dan  jaminan  fidusia) 7 ,  dan  Jaminan immateriil/perorangan. 8 Jaminan  yang  tercantum  didalam  perjanjian  kredit merupakan salah satu unsur penting dalam pemberian kredit karena terkait dengan salah satu prinsip 5 C’s yaitu Collateral yang pada intinya calon debitor umumnya wajib  menyediakan  jaminan  berupa  agunan  yang  berkualitas  tinggi  dan  mudah dicairkan  yang  nilainya  minimal  sebesar  jumlah  kredit  atau  pembiayaan  yang
3 http://www.aturduit.com/articels/panduan-perbankan/perkenalan-tentang-bank/panduan kopmrehensif  untuk  produk,  layanan,  dan  perbankan  di  Indonesia,  anonymous.  Diakses  20 Agustus 2019 pukul 7:04
4 Konsideran  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  1992  Tentang  Bank  Perkreditan Rakyat
5 Rachmadi  Usman, Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Di  Indonesia ,  (Jakarta  :  PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal, 260.
6 Muhamad Djumhana, loc.,cit.
7 Salim H.S I., Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia , (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal,  7, 24-25.
8 Salim H.S.II, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal, 112
diberikan kepadanya. 9 Pada perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia, kedudukan lembaga keuangan (bank) adalah sebagai kreditor, yang dalam fidusia sebagai penerima fidusia. Lembaga keuangan (bank) yang didalam melaksanakan usahanya  berkeinginan  agar  hak-haknya  dapat  dilindungi,  karena  risikonya demikian besar dan umumnya kredit yang diberikan adalah untuk pembelian suatu benda,  dimana  benda  tersebut  tetap  dikuasai  oleh  debitor,  maka  lembaga keuangan  tersebut,  untuk  menghindari  risiko  dengan  memilih  lembaga  jaminan fidusia. 10
Jaminan-jaminan  di  Bank  Perkreditan  Rakyat  sering  kali  tidak  diikat menurut  hukum  yang  berlaku,  sebagaimana  akan  dilakukan  penelitian  pada  PT. Bank  Perkreditan  Rakyat  Rinjani  Syariah  Kepanjen  Malang.  Hal  ini  tentu merugikan  Pihak  ketiga  dan  Bank  itu  sendiri,  karena  objek  jaminan  yang diberikan tidak terikat secara sah menurut hukum. Hal ini disebabkan oleh karena proses  pengikatan  jaminan  menurut  hukum  yang  berlaku  memakan  waktu  dan biaya yang tidak sedikit, sedangkan market Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut juga BPR) adalah debitor menengah ke bawah yang kreditnya relatif kecil. Dengan demikian pengikatan jaminan yang seyogyanya bertujuan menyelamatkan BPR dapat menjadi buah simalakama, karena biaya pengikatan yang mahal dapat menyebabkan nasabah enggan meminjam uang/mengambil kredit di BPR, mereka memilih  meminjam  pada  rentenir  yang  tanpa  jaminan.  Praktek  yang  terjadi, lembaga  pembiayaan  dalam  melakukan  perjanjian  pembiayaan  mencantumkan kata-kata  dijaminkan  secara  fidusia.  Tetapi  ironisnya  tidak  dibuat  dalam  akta Notaris  dan  tidak  didaftarkan  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  untuk  mendapat Sertifikat Fidusia. Akta  semacam  itu dapat  disebut  akta jaminan fidusia dibawah tangan.  Untuk  akta  yang  dilakukan  dibawah  tangan  biasanya  harus  diotentikkan ulang  oleh  para  pihak  jika  hendak  dijadikan  alat  bukti  sah,  misalnya  di pengadilan.
Bank  Indonesia,  melalui  direktorat  Bank  Perkreditan  Rakyat  pada  tahun 2007 mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 9/1/DpG/DPBPR tertanggal 2 Mei 2007 mengenai  solusi  untuk  mengatasi  pengikatan jaminan yang lebih low cost (biaya rendah). Maka untuk pengikatan jaminan berupa tanah dan bangunan tentu harus menggunakan  lembaga  Hak  Tanggungan.  Namun  untuk  objek  jaminan  selain tanah yang banyak diterima oleh BPR antara lain kendaraan bermotor, kini harus diikat  menggunakan  lembaga  jaminan  Fidusia.  Pada  kenyataannya  banyak jaminan yang seharusnya diikat dengan jaminan fidusia tetapi tidak diikat karena biaya  pengikatan  jaminan  fidusia  relatif  besar  dibandingkan  kredit  yang  diambil oleh  debitur  BPR.  Oleh  karena  itu  Bank  Indonesia  mengeluarkan  kebijakan (sekalipun  bersifat  sementara)  sebagai  solusi  dari  permasalahan  tersebut,  dimana surat  kuasa  menjual  atas  objek  jaminan  tersebut  harus  di waarmerking oleh Notaris, dengan catatan bahwa hal tersebut tidak menyebabkan Bank mempunyai hak-hak  istimewa  seperti:  sifat  eksekutorial  dan  kedudukan  preferen  atas  objek
9 Rachmadi Usman, Op.cit., hlm 247
10 Agus  Subandriyo., Aspek  Hukum  Lembaga  Jaminan  Fidusia  Terhadap  Lembaga Keuangan, (Tanpa Penerbit dan Tahun), hal, 1
jaminan tersebut, seperti halnya jika objek jaminan tersebut diikat dengan jaminan Fidusia. 11
Mengenai  pendaftaran  Jaminan  Fidusia  ini  dalam  ketentuan  Pasal  11 Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999,  adalah  kewajiban  dan  menjadi  tanda lahirnya  Jaminan  Fidusia  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  14  ayat  (3) “Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia  dalam  buku  daftar  fidusia”.  Namun  kenyataannya  yang  menjadi permasalahan  hukum  adalah  hal  tersebut  jarang  dilakukan  dan  bahkan  tidak dilakukan  oleh  lembaga  keuangan  perbankan  BPR,  sehingga  ketentuan  pada Undang-undang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia tersebut, dirasa  kurang  efektif  serta  tidak  menciptakan  kepastian  hukum  dalam pelaksanaannya.
Pelaksanaan  jaminan  fidusia  dalam  perjanjian  kredit  dilakukan  melalui beberapa tahapan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di  PT BPR Bumi Rinjani Syariah Kepanjen Malang, diperoleh keterangan bahwa tahap-tahap pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut: 12
1. Calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank. Nasabah  yang  membutuhkan  kredit  harus  terlebih  dahulu  mengajukan permohonan  dalam  bentuk  tertulis.  Calon  debitur  harus  menyebutkan tujuan  penggunaan  dana  kredit  tersebut  dan  besarnya  kredit  yang diperlukan.  Apabila  syarat  permohonan  kredit  telah  dipenuhi  maka  calon debitur dapat mengisi daftar isian permohonan kredit.
2. Bank  akan  melakukan  pemeriksaan  dan  menganalisis  permohonan  kredit dari calon debitur tersebut.
Pada  umumnya  dalam  hal  pemberian  kredit  bank  menggunakan  analisis penilaian  yang  biasa  dikenal  dengan The  Five  C’S  of  Credit yang  terdiri atas: 13
a. Penilaian watak ( Characte r)
b. Penilaian kemampuan ( Capacity )
c. Penilaian terhadap kekayaan dan modal ( Capita l)
d. Penilaian terhadap jaminan ( Collatera l)
e. Penilaian  terhadap  prospek  usaha  nasabah  debitur  ( Condition of Economy ).
3. Pemberian keputusan kredit oleh pejabat pemutus. Hasil analisis dan penilaian   terhadap segala hal menyangkut calon debitur pemohon  kredit,  diserahkan  kepada  Pejabat  Pemutus  untuk  kembali dipertimbangkan. Apabila memenuhi kriteria untuk menerima kredit, maka
11 http://www.legalitas.org/?q=Jaminan+Fidusia+Tindakan+Eksekutorial+Terhadap+Bend a+Objek+ Perjanjian+Fidusia+dengan+Akta+di+Bawah+Tangan, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, pukul 7.40
12 Wawancara dengan Bapak  A.A  Komang  Warsa  N,  Direktur  Utama  PT.  BPR  Bumi Rinjani Syariah Kepanjen Malang, pada tanggal, 11 Januari 2020 .
13 Ahmad  Sanusi  Nasution.  2011.  Analisa  Karakter  Sebagai  Salah  Satu  Alat  Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit. wordpress.com, akses 5 Maret 2020.
Pejabat  Pemutus  akan  memberikan  putusan  sebagai  persetujuan  secara tertulis  bahwa  bank  bersedia  untuk  memberikan  kredit  kepada  calon debitur yang bersangkutan.
4. Adanya pembayaran (realisasi). Pembayaran  atau  realisasi  kredit  ini  dapat  dilakukan  dengan  pembayaran atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya, alat  pencairan  kredit  seperti  cek,  kuitansi,  nota  pemindahbukuan,  dan dokumen lainnya menjadi alat bukti pembukuan.
5. Pengawasan kredit dan pembinaan nasabah oleh bank. Dalam  pelepasan  kredit  selalu  mengandung  resiko,  bank  bergantung kepada  kreditur  setelah  terjadi  realisasi  kredit,  maka  bank  tidak  dapat berpangku  tangan  untuk  melepaskan  sepenuhnya  tanggungjawab  kepada pemakai kredit, tetapi bank harus mengadakan pengawasan dan pembinaan atas  penggunaan  kredit  tersebut  agar  tidak  menyimpang  dari  tujuan  yang telah ditetapkan sampai dengan dilunasinya kredit tersebut.
Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  86  Tahun  2000  Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
Peraturan Pemerintah ini terdiri dari atas 4 bab dan 14 Pasal. Hal-hal yang diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  meliputi  pendaftaran  fidusia,  tata  cara perbaikan  sertifikat,  perubahan  sertifikat,  pencoretan  pendaftaran,  dan penggantian  sertifikat.  Dalam  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang  Jaminan  Fidusia  ditentukan  bahwa  benda,  baik  yang  berada  di  dalam wilayah  Negara  Republik  Indonesia  maupun  benda  yang  berada  di  luar  wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan.
Untuk  pertama  kalinya  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  didirikan  di  Jakarta dengan  wilayah  kerja  mencakup  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia.  Kantor Pendaftaran  Fidusia  berada  dalam  lingkup  tugas  Kementerian  Hukum  dan  Hak Azasi Manusia (KEMENKUMHAM). Adanya kewajiban melakukan pendaftaran jaminan fidusia merupakan suatu perwujudan dari asas publisitas. Dengan adanya publikasi  terhadap  jaminan  utang,  kreditur  maupun  khalayak  ramai  mempunyai akses  untuk  mengetahui  berbagai  informasi  yang  berhubungan  dengan  jaminan utang tersebut. Dengan adanya pendaftaran fidusia, diharapkan agar pihak debitur terutama  debitur  yang  tidak  beritikat  baik,  tidak  dapat  lagi  membohongi/menipu kreditur atau calon debitur dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual benda objek jaminan tanpa sepengetahuan kreditur.  Asas publisitas secara tersirat tercantum pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,  yaitu  segala  keterangan  mengenai  benda  fidusia  yang  menjadi  objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia, adalah terbuka untuk umum.
Menurut  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan ditegaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang berupa pemberian kredit, bank antara lain :
1. Wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atas itikad  dan  kemampuan  serta  kesanggupan  debitur  untuk  melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Menerapkan  pedoman  perkreditan  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Perjanjian  kredit  perbankan  pada  umumnya  mempergunakan  bentuk perjanjian kredit baku. Sebenarnya dilihat dari situasi dimana perjanjian kredit itu disusun  secara  sepihak  oleh  perbankan  adalah  tidak  logis,  karena  kepentingan kreditur  bank  dilindungi  oleh  perjanjian  itu.  Padahal  untuk  sahnya  suatu perjanjian,  perjanjian  tersebut  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :
1. Ada kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Ada syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Obyeknya suatu hal tertentu,
4. Ada suatu sebab ( causa ) yang halal.
Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri atau tidak memenuhi kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maka perjanjian akan dapat dibatalkan, sedangkan apabila tidak memenuhi syarat obyeknya suatu hal tertentu atau  tidak memenuhi suatu sebab ( causa ) yang halal, maka perjanjian menjadi batal demi hukum. 14
Praktek  perbankan  di  Indonesia  telah  sejak  lama  berpengalaman  dengan pemasangan atau pembebanan fidusia, sebagai jaminan atas pemberian kreditnya. Hal  demikian  dilakukan  baik  oleh  bank-bank  pemerintah  maupun  bank-bank swasta.  Di  dalam  perjanjian  pemberian  kredit  oleh  bank,  yang  tertuang  dalam model-model  tertentu  dari  bank  atau  dituangkan  dalam  akta  notaris  ditegaskan, sebagai  jaminan  atas  pemberian  kredit  oleh  bank  beserta  biaya  yang  harus dibayar, diserahkan barang-barang tertentu secara fidusia sebagai jaminan. 15
Pelaksanaan  perjanjian  fidusia  dalam  praktek  perbankan,  menganggap bahwa  perjanjian  fidusia  bersifat zakelijk. Fidusia  digolongkan  pada  lembaga- lembaga  jaminan  yang  sudah  dilembagakan  mempunyai  sifat  hak  kebendaan, bersama-sama  dengan  lembaga  jaminan  lainnya,  yaitu  hipotik,  gadai  dan  hak tanggungan.  Untuk  memberikan  kepastian  hukum,  Pasal  11  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,  mewajibkan bahwa benda yang dibebani  dengan  jaminan  Fidusia  untuk  didaftarkan  di  Kantor  Pendaftaran Fidusia.  Pendaftaran  memiliki  arti  yuridis  sebagai  suatu  rangkaian  yang  tidak
14 GH. Budi Untung. Kredit Perbankan  di Indonesia , (Yogyakart: Penerbit Andi,  2005), hal, 36.
15 Sri Soedewi Masjchun Sofwan. Pelaksanaan lembaga jaminan khususnya fidusia dalam praktek  dan  perkembangannya  di  Indonesia ,  (Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada, 1977), hal 77.
terpisah dari proses  terjadinya perjanjian jaminan fidusia. Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari azas publisitas dan kepastian hukum. Hak  kebendaan  dari  jaminan  fidusia  baru  lahir  sejak  dilakukannya  pendaftaran pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  dan  sebagai  buktinya  adalah  diterbitkannya Sertifikat jaminan Fidusia.
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia, sebagai berikut:
1. Permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia  dilakukan  oleh  penerima fidusia,  kuasa  atau  wakilnya  dengan  melampirkan  pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
2. Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud memuat :
a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
b. Tanggal, Nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
c. Data perjanjian pokok yang di jamin fidusia.
d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
e. Nilai penjaminan.
f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
3. Kantor  Pendaftaran  Fidusia  mencatat  Jaminan  Fidusia  dalam  Buku Daftar  Fidusia  pada  tanggal  yang  sama  dengan  tanggal  penerimaan pendaftaran.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  jaminan  fidusia  dalam  perjanjian  kredit  Bank  BPR  Bumi Rinjani  Syariah  Kepanjen  Malang,  dilakukan  melalui  mekanisme  lain  yang menyimpangi ketentuan normatif pada UU Fidusia, yakni dilakukan dengan cara membuat  Surat  Kuasa  Jual  atas  Obyek  Jaminan  Fidusia,  Manfaat  secara  yuridis terhadap  Surat  Kuasa  Jual  Atas  Obyek  Jaminan  Fidusia  yang  telah  di waarmerking oleh  Notaris,  adalah  bahwa  bagi  pihak  Bank  BPR  akan  semakin meneguhkan  kedudukan  Bank  BPR  sebagai  kreditur  untuk  bisa  menjual  benda jaminan,  meski  tanpa  mendaftarkan  jaminan  fidusia  di  Kantor  Pendaftaran Fidusia.  Implikasi  penyelesaian  eksekusi  jaminan  fidusia  yang  tidak  didaftarkan ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia,  maka  hak-hak  kreditur  tidak  mendapat perlindungan  sebagaimana  disebutkan  dalam  undang-undang.  Selain  itu,  bank sebagai  kreditur  menjadi  tidak  memiliki  hak  didahulukan  (preferen).  Yang  mana prosesnya  dimulai  dari  pembuatan  perjanjian  kredit,  antara  debitur  dan  kreditur kemudian  dibuatkan  surat  kuasa  jual  atas  obyek  jaminan  fidusia,  serta mendaftarkan  jaminan  fidusia  ke  kantor  pendaftaran  fidusia,  apabila  debitur mengalami  pembayaran  kredit  macet,  maka  BPR  dapat  menjual  obyek  jaminan fidusia tersebut dengan cara melalui lelang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agus  Subandriyo.,  tt, Aspek  Hukum  Lembaga  Jaminan  Fidusia  Terhadap Lembaga Keuangan, Jakarta: Tanpa Penerbit. Djoni  S.  Gazali  dan  Rachmadi  Usman.2010. Hukum  Perbankan ,  Jakarta:  Sinar Grafika.
GH.  Budi  Untung.  2005, Kredit  Perbankan  di  Indonesia ,  Yogyakarta:  Penerbit Andi.
Muhamad Djumhana, 2000, Hukum Perbankan Di Indonesia , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Rachmadi  Usman,  2001, Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Di  Indonesia ,  Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Salim  H.S  I.,  2004, Perkembangan  Hukum  Jaminan  Di  Indonesia ,  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada.
Salim  H.S.II,  2001, Pengantar  Hukum  Perdata  Tertulis  (BW), Jakarta:  Sinar Grafika.
Sri  Soedewi  Masjchun  Sofwan.  1977, Pelaksanaan  lembaga  jaminan  khususnya fidusia  dalam  praktek  dan  perkembangannya  di  Indonesia ,  Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

## Internet
Ahmad  Sanusi  Nasution.  2011.  Analisa  Karakter  Sebagai  Salah  Satu  Alat
Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit. wordpress.com, akses 5 Marer 2020.
http://www.aturduit.com/articels/panduan-perbankan/perkenalan-tentang- bank/panduan kopmrehensif  untuk  produk,  layanan,  dan  perbankan  di Indonesia, anonymous. Diakses 20 Agustus 2019 pukul 7:04
http://www.legalitas.org/?q=Jaminan+Fidusia+Tindakan+Eksekutorial+Terhadap +Benda+Objek+ Perjanjian+Fidusia+dengan+Akta+di+Bawah+Tangan,
diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, pukul 7.40

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat