Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume XIV No.1 Januari-Juni 2019

## KESENJANGAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DI PERBATASAN KABUPATEN CIREBON
Syaeful Bakhri 1 Cucu Herawati 2
1 IAIN Syekh Nurjati Cirebon Email: sultan01aulia@yahoo.com 2 STIKES Cirebon Email: cucuherawati502@gmail.com

## ABSTRAK
Pelayanan publik yang memadai berkumpul dan berpusat pada daerah perkotaan, jarak dan waktu tempuh merupakan salah satu keluhan masyarakat yang tinggal didaerah perbatasan. Pelayanan publik di Kabupaten Cirebon terutama yang berada di daerah perbatasan masih belum maksimal. Tujuan penelitian ini  untuk  menjelaskan  kesenjangan    pelayanan  publik  yang  ada  di  Wilayah  perbatasan  Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon.
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  kombinasi  ( Mixed  Methods ),  yang  menyatukan metode  penelitian  kualitatif  dengan  metode  kuantitatif.  Sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  280 responden  yang  berada  di  wilayah  perbatasan  Kabupaten  Cirebon,  dengan  teknik  pengambilan  sampel secara Purposive Sampling .
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di daerah perbatasan Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon terdapat gap antara  harapan  dengan  fenomena  di  hampir  seluruh  sektor  pelayanan  publik  Pemerintah Kabupaten  Cirebon,  pelayanan  pendidikan gap sebesar  7,8,  pelayanan  kependudukan  dan  catatan  sipil gap sebesar 9,8, pelayanan infrastruktur jalan gap sebesar 5,4,  pelayanan sumber air bersih gap sebesar 6,8, dan  pada pelayanan sampah menunjukan adanya gap sebesar 11.
Gap  yang  tertinggi  ditemukan  pada  sektor  pelayanan  sampah  sebesar  11.  Perlunya  Pemerintah Kabupaten Cirebon meningkatkan perhatian serta keseriusannya dalam memberikan pelayananan publik kepada  masyarakat  di  wilayah  perbatasan,  terutama  pada  sektor  pelayanan  sampah  dan  pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
Kata Kunci : Kesenjangan, Pelayanan publik, Daerah Perbatasan

## PENDAHULUAN
Program  pembangunan  negara  Indonesia  ditujukan  sebagai  upaya  perwujudan  kesejahteraan kehidupan seluruh masyarakat secara adil, seimbang dan merata hingga ke pelosok baik yang tinggal di daerah daerah  perkotaan ( urban area ) ataupun yang tinggal di perdesaan ( rural area ) (Budianta, 2010). Dalam kondisi perkembangan masyarakat yang semakin demokratis, masyarakat terus menuntut adanya perubahan  dalam  rangka  terselenggaranya  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  pemerintah  selaku penyedia  layanan  secara  baik  dan  optimal.  Tuntutan  ini  kemudian  di  respon  oleh  pemerintah  dengan melakukan berbagai upaya yang mengarah pada terciptanya peningkatan kualitas pelayanan dasar publik di  semua  bidang  (Yusribau,  2014),  namun  fenomena  yang  dialami  masyarakat  adalah  masih  banyak masyarakat  yang  menuntut  terhadap  adanya  peningkatan  kualitas  pelayanan,  menginginkan  suatu pelayanan  yang  terjamin  serta  tidak  adanya  kesenjangan  pelayanan  dasar  publik  antar  wilayah Kabupaten/Kota termasuk wilayah perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon.
Pelayanan  dasar  publik  yang  kurang  mendapat  perhatian  tentu  mengecewakan  masyarakat, dengan  membiarkan  masyarakat  mengalami  ketidakjelasan  hingga  bertahun-tahun  mencerminkan
kepekaan pemerintah akan harapan masyarakat terkait pelayanan publik dinilai masih kurang. Kebijakan pembangunan  menjadi  acuan  pembangunan  nasional  terkesan  bahwa  pemerintah  sedang  menerapkan strategi  pembangunan  yang  sifatnya top  down  policy dan  elitis,  sehingga  menyebabkan  sebagian  besar program  untuk  pembangunan  di  wilayah  perbatasan  berjalan  tidak  sesuai  dengan  kepentingan  dan kebutuhan  dasar  masyarakat  setempat.  Masyarakat  seringkali  tidak  diikutsertakan  pada  saat  proses pelaksanaan  bahkan  perencanaan  pembangunan  (Sudiar,  2012).  Tidak  maksimalnya  dalam  melakukan pelayanan publik diantaranya adalah dapat dilihat pada faktor pendidikan, pengalaman, kompensasi yang diterima  pelaku  pelayanan  serta  lingkungan  dan  fasilitas  penunjang  pekerjaan  (Soputan,  Lengkong,  & Tulusan, 2015).
Lemahnya  pelayanan  publik  dalam  hal  ketepatan  waktu,  transparansi  biaya,  dan  kecakapan petugas pelayanan, kurangnya kejelasan biaya dan banyak biaya yang tidak resmi yang timbul sepanjang proses  pengurusan  perizinan  juga  banyak  dikeluhkan  masyarakat  (Enceng  &  Anshori,  2013). Penyelenggaraan  urusan  pembangunan  dan  pemberian  pelayanan  bidang  tertentu  dengan  menggunakan pola  kerjasama,  berkorelasi  positif  terhadap  upaya  meningkatkan  kepuasan  dan  kesejahteraan masyarakat.  Disamping  tujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat,  model-model kerjasama  antar  daerah  juga  dapat  menjadi  metode  yang  efektif  untuk  mengatasi  keterbatasan  sektor publik, terutama dalam aspek SDM dan Anggaran (Utomo, 2006).
Berdasarkan  tipologi  kesenjangan  wilayah  di  Provinsi  Jawa  Barat  dari  19  (73%)  wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat termasuk tipe low atau rendah. Dalam (Aprianoor dan Muktuali, 2015)  disebutkan  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  kesenjangan  wilayah  di  Provinsi  Jawa  Barat  yaitu: terdapat  perbedaan  tingkat  kesehatan  masyarakat,  berbedanya  kualitas  sumberdaya  manusia,  perbedaan angka pengangguran, terdapat perbedaan kualitas infrastruktur pada masing-masing wilayah, perbedaan fasilitas  pendidikan  juga  kesehatan,  perbedaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  perbedaan  jumlah investasi  pada  berbagai  daerah  di  Jawa  Barat.  Sementara  itu  strategi  untuk  mengurangi  kesenjangan wilayah  di  Provinsi  Jawa  barat  dibagi  berdasarkan  tipe  wilayah,  meskipun  demikian  setiap kabupaten/kota tetap memiliki strategi-strategi yang tentunya disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayahnya. Masalah utama yang harus secepat mungkin dapat terpecahkan terkait kesenjangan wilayah dalam  sebuah  pembangunan  adalah  adanya  konsepsi  yang  kuat  untuk  masa  depan  pada  jangka  yang panjang  dengan  berlandaskan  keadilan  sosial  juga  adanya  sistem  ekonomi  politik  yang  tidak  ekstrim dalam  memihak  wilayah  tertentu  serta  adanya  dorongan  dengan  mobilisasi  dari  seluruh  kelembangan (Wilonoyudho, 2009). Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kesenjangan pelayanan publik yang ada di Wilayah perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon.
Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume XIV No.1 Januari-Juni 2019

## TINJAUAN PUSTAKA

## a. Manajemen Pelayanan Publik
Sebagaimana  Putusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63  Tahun  2003 mengenai pengertian pelayanan publik adalah merupakan seluruh kegiatan yang menyangkut pelayanan serta dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam upaya pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang-undangan  maupun  pemenuhan  kebutuhan  penerima  pelayanan.  Sedangkan  pihak  yang bertanggung  jawab  menyelenggarakan  pelayanan  publik  yaitu  instansi  pemerintah  sebagai  sebutan kolektif  yang  meliputi  satuan  organisasi  atau  satuan  kerja  dalam  lingkup  departemen,  kementerian, lembaga pemerintah (non departemen), kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah  lainnya  baik  daerah  maupun  pusat.  Sementara  itu  menurut  (Ratminto  &  Winarsih,  2006) manajemen pelayanan publik adalah suatu proses penerapan ilmu dan seni yang dimulai dari penyusunan rencana  yang  diimplementasikan,  dikoordinasikan  dan  diselesaikan  dalam  berbagai  kegiatan  pelayanan demi  mencapai  tujuan  pelayanan  yang  tegas  dan  baik  sehingga  kualitas  pelanggan  dapat  dikendalikan dengan sebagaimana mestinya.
Terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan nilai penting manajemen pelayanan publik adalah pertama dewasa ini pelayanan publik menjadi ranah negara yang kemudian terwakilkan oleh pemerintah dan  dilanjutkan  berinteraksi  kepada  lembaga-lembaga  non  pemerintah.  Dalam  kaitannya  ini  terjadi interaksi  intensif.  Dengan  demikian  cerminan  pelayanan  pemerintah  langsung  dapat  dirasakan  oleh masyarakat.  Kedua,  pelayanan  publik  merupakan  tempat  dimana  aspek  penyelenggaraan  pemerintahan yang baik dapat diartikulasikan dengan relatif lebih mudah. Ketiga, dalam pelayanan publik didalamnya melibatkan  berbagai  unsur  kepentingan  pemerintahan  yakni  pemerintah,  masyarakat,  dan  dunia  usaha. Sebagaiman Putusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003. Kegiatan pelayanan publik antara lain:
1. Pelayanan  barang.  Output  yang  dihasilkan  adalah  berupa  bentuk  atau  jenis  barang  yang  dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh publik, antara lain misalnya penyediaan air bersih, penyediaan tenaga listrik, jaringan telepon dan sebagainya.
2. Pelayanan jasa. Output yang dihasilkan adalah berbagai bentuk jasa yang menjadi kebutuhan publik, diantaranya  seperti  pemeliharaan  kesehatan  masyarakat,  terselenggaranya  sarana  dan  prasarana transportasi, pendidikan dan sebagainya.
3. Pelayanan  administratif.  Output  yang  dihasilkan  pada  pelayanan  ini  adalah  berbagai  bentuk dokumen yang bersifat resmi dan menjadi kebutuhan publik, seperti sertifikat kompetensi, sertifikat atas  kepemilikan  atau  keterangan  kekuasaan  atas  suatu  barang,  status  kewarganegaraan  dan  lain sebagainya.
Secara  teoritis,  pelayanan  publik  bertujuan  untuk  memberikan  kepuasan  terhadap  masyarakat. Adapun untuk mencapai kepuasan yang dimaksud tersebut pemerintah dituntut untuk memiliki kualitas pelayanan publik yang profesional. (Lijan Poltak Sinambela 2008) membagi azas-azas pelayanan publik kedalam enam azas, diantaranya; (1) transparansi, (2) Akuntabilitas, (3) Kondisional, (4) Partisipatif, (5)
Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume XIV No.1 Januari-Juni 2019
Kesamaan  hak  dan  (6)  Keseimbangan  hak  dan  kewajiban.  Selain  itu,  dalam  (Afrizal  &  Sahuri,  2012) dijelaskan  mengenai  faktor  utama  penunjang  manajemen  pelayanan  publik  adalah  pelaksanaan  publik yang berorientasikan pada kepentingan masyarakat. Sistem dalam pelayanan publik harus memihak pada kepentingan masyarakat yang dalam hal ini adalah sebagai pengguna jasa. Manajemen pelayanan diniliai baik  jika  posisi  tawar  masyarakat  atas  jasa  tersebut  mendapat  prioritas  utama  organisasi  pelayanan publik,  sehingga  masyarakat  diletakkan  pada  pusat  layanan  yang  didukung  oleh  sistem  dan  kultur pelayanan  yang  mengutamakan  masyarakat  serta  dumber  daya  manusia  yang  berorientasi  pada kepentingan pengguna jasa.

## b. Wilayah Perbatasan
Wilayah  atau  daerah  perbatasan  adalah  wilayah  yang didalamnya  terdapat  pertemuan  antar  dua wilayah  administrasi  yang  mana  masyarakat  dan  sumberdaya  alam  ( natural  resources )-nya  dapat menjadi  bagian  komplementer  pada  satuan  sistem  fungsional  dalam  pengembangan  wilayah  dengan dukungan  sistem  prasarana  wilayah  milik  bersama.  Adapun  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Bappeda  Provinsi  D.I  Yogyakarta  bekerjasama  dengan  Lembaga  Penelitian  P4N  UGM pada  Tahun  1993,  bahwa  untuk  wilayah  perbatasan  dapat  dibagi  kedalam  3  (tiga)  tipe  kelompok (Budianta, 2010), diantaranya adalah;
1. Wilayah  perbatasan  jalur  perifer,  ciri-cirinya dalah :
a) Kegiatan ekonomi pada wilayah relatif sedang;
b) Terlewati oleh sistem jaringan jalan yang merangkai tempat tersebut dengan sistem wilayah yang membawahinya, maupun dengan sistem seberang perbatasan; dan
c) Prospek pengembangan sangat dipengaruhi oleh wilayah yang secara langsung terangkai menjadi satu kesatuan wilayah atau sistem jaringan dengan wilayah tersebut.
2. Wilayah perbatasan kontak tinggi, ciri-cirinya dalah :
a) Posisi antar wilayah utama;
b) Kepadatan penduduk tinggi;
c) Intensitas kegiatan ekonomi pada satu sisi atau pada kedua sisi pembatas; dan
d) Terdapat  aglomerasi  penduduk  dan  pusat  pelayanan  yang  melayani  kebutuhan  penduduk  pada kedua sisi perbatasan.
3. Wilayah  buntu,  ciri-cirinya adalah :
a) Berada  pada  posisi  ujung  atau  bahkan  belum  terjangkau  oleh  sistem  jaringan  yang  merangkai wilayah  tersebut  dengan  pusat  pelayanan  hirarkhi  terendah  dalam  sistem  wilayah  yang membawahinya atau dengan perkotaan lain;
b) Kepadatan penduduk rendah;
c) Terletak pada lahan marginal dengan sifat geologi wilayahnya (seperti: morfologi, tanah, lereng dan batuan);  dan
d) Proyek pengembangan sangat terbatas karena faktor ekologis.
Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume XIV No.1 Januari-Juni 2019

## c. Permasalahan Daerah Perbatasan
Berikut  merupakan  beberapa  permasalahan  yang  secara  pokok  dan  sering  dijumpai  di  batas wilayah/daerah perbatasan menurut (Firmansyah & Effendi, 2014);
1. Belum  ada  kepastian  hukum  bagi  suatu  daerah  dalam  operasionalisasi  pembangunan  di  wilayah perbatasan.
2. Kaburnya  garis  perbatasan  akibat  rusaknya  patok-patok  di  perbatasan  antara  kedua  daerah  di perbatasan
3. Kemiskinan  akibat  keterisolasian  kawasan  menjadi  pemicu  tingginya  keinginan  masyarakat setempat  menjadi  bagian  dari  daerah  tetangga  yang  lebih  dapat  memperbaiki  perekonomian masyarakat. Sebab tingkat perekonomian di daerah tetangga lebih menjanjikan.
4. Kurangnya  koordinasinya  pengelolaan  sumberdaya  alam  antar  daerah  yang  kemudian memungkinkan  terjadinya  eksploitasi  sumberdaya  alam  yang  kurang  baik  untuk  pengembangan masyarakat dan wilayah tersebut.
5. Terdapat  orientasi  perekonomian  masyarakat  yang  dipicu  oleh  kesenjangan  sarana  dan  prasarana wilayah antar kedua wilayah daerah yang saling bersampingan.
6. Belum  terintegrasinya  pengelolaan  kawasan  lindung  lintas  daerah  dalam  program  kerjasama  antar daerah.
7. Terdapat  gangguan  hubungan  antar  wilayah  perbatasan  akibat  terjadinya  peristiwa-peristiwa  baik yang berhubungan dengan aspek politik, pelanggaran ataupun keamanan dan eksploitasi sumberdaya alam lintas batas daerah baik sumberdaya alam maupun laut.

## d. Tantangan Pengelolaan Daerah Perbatasan
Kementrian Lingkungan Hidup memperinci bahwa terdapat 9 (Sembilan) tantangan pengelolaan wilayah perbatasan (Taryoto, n.d.);
1. Belum jelasnya tata kelola ruang dan pemanfaatan sumber daya alam;
2. Kenyataan bahwa kawasan perbatasan termasuk sebagai daerah tertinggal dari sisi pembangunan;
3. Terdapatnya  kendala  geografis  yang  berupa  luasnya  wilayah  perbatasan  dan  menyulitkan  dalam penanganan  khususnya  jika  ditinjau  dari  h  rentang  kendali  pelayanan,  kebutuhan  aparatur, kebutuhan dana, serta kondisi infrastruktur jalan yang relatif sangat terbatas;
4. Ketidakjelasan  wewenang  dan  koordinasi  berbagai  pihak  pada  berbagai  tingkatan  penyelenggara pemerintahan;
5. Kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  rendah,  hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas kesejahteraan penduduk;
6. Kondisi  kemiskinan  warga  wilayah  perbatasan,  yang  ditunjukkan  dengan  terdapatnya  jumlah penduduk  miskin  35%  dari  45%  desa  miskin  sehingga  hal  ini  cenderung  mendorong  masyarakat terlibat dalam kegiatan illegal;
7. Keterbatasan  infrastruktur,  baik  berupa  infrastruktur  sistem  telekomunikasi  dan  perhubungan, kesehatan, pasar, pendidikan serta fasilitas lainnya seperti pelayanan listrik dan air bersih;
8. Sumber daya alam belum dapat dimanfaatkan secara optimal;
9. Lemahnya penegakan hukum, sehigga berbagai bentuk pelanggaran hukum sering terjadi dikawasan perbatasan.  Berbagai  permasalahan  perubahan  batasan  antar  wilayah,  pembakalan  liar  ( illegal logging ),  penyelundupan  barang/jasa  ( smuggling ),  perdagangan  wanita  dan  anak-anak  ( human trafficking ) menjadi fenomena kontemporer kejahatan pada lintas perbatasan negara.

## e. Ketimpangan Wilayah
Ketimpangan  wilayah  adalah  ketidakseimbangan  struktur  spasial  didalam  wilayah  atau  antar wilayah.  Ketimpangan  wilayah  adalah  perbedaan  atau  ketidaksamaan  karakteristik,  fenomena  atau kondisi lokasi dan terjadi minimal diantara dua entitas dari struktur wilayah.   Ketimpangan harus dinilai dari  beberapa  aspek  seperti  sosial,  kondisi  lokasi,  politik  dan  administrasi,  kelembagaan,  lingkungan, infrastruktur  umum,  dan  sebagainya  (Aprianoor  dan  Muktuali,  2015).  Adapun  faktor-faktor  yang menyebabkan ketimpangan adalah meliputi, Perbedaan kondisi demografi; Perbedaan kandungan sumber daya  alam;  Mobilitas  barang  dan  jasa  yang  kurang  lancar;  Perbedaan  konsentrasi  kegiatan  ekonomi daerah;  dan  alokasi  dana  pembangunan  antar  daerah  (Sari,  Hidayat,  &  Yogie,  2016).  Faktor-faktor penyebab  terjadinya  kesenjangan  terkait  faktor  sumber  daya  buatan  (ketersediaan  sarana  dan  prasarana sosial  ekonomi),  biofisik  wilayah  (sumber  daya  alam),  sumber  daya  sosial,  sumber  daya  manusia karakteristik  struktur ekonomi  wilayah  dan  kebijakan  pemerintah  daerah,  selain itu  aspek  kelembagaan yang  menyangkut  aturan  dan  organisasi  yang  ada  di  masyarakat,  dinamika  social  dan  politik  yakni dengan adanya pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonomi baru juga sangat berpengaruh, serta persoalan aliran dan keluar modal (investasi pemerintah maupun swasta) yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kondisi pembangunan (Bappeda & BPS Provinsi Jawa Barat, 2015).

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kombinasi ( Mixed Methods ), yang menyatukan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  metode  kuantitatif  (Sugiyono,  2013).  Pendekatan kuantitatif  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  gambaran  aksesibilitas  masyarakat,  kesenjangan  ( gap )  dan pendekatan  kualitatif  menggunakan  analisis  SWOT  yang  bertujuan  untuk  menggali  pemahaman, penilaian  para  stakeholder  terhadap  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  ancaman  terhadap  pelayanan publik  dasar  di  wilayah  perbatasan  Kabupaten  Cirebon.  Sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  280 responden  yang  berada  di  wilayah  perbatasan  Kabupaten  Cirebon,  dengan  teknik  pengambilan  sampel
Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume XIV No.1 Januari-Juni 2019
secara Purposive Sampling . Lokasi penelitian di 4 wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Cirebon, meliputi Kecamatan Kedawung, kecamatan gunung jati, kecamatan talun dan kecamatan mundu.

## ANALISIS DAN HASIL
Tabel 1. Aksesibitas masyarakat pelayanan publik dasar bidang pelayanan pendidikan
Variabel Kinerja Frekuensi Persen Kemudahan Akses Terhadap Fasilitas Pendidikan Sangat  tidak  puas 22 7,9 Tidak  puas 50 17,9 Cukup  puas 129 46,1 Puas 67 23,9 Sangat puas 12 4,3 Ketersediaan Sarana dan  Prasarana Fasilitas Pendidikan Sangat  tidak  puas 22 7,9 Tidak  puas 54 19,3 Cukup  puas 129 46,1 Puas 70 25,0 Sangat puas 5 1,8 Kemampuan  petugas pendidikan dalam memberikan pelayanan Sangat  tidak  puas 13 4,6 Tidak  puas 54 19,3 Cukup  puas 106 37,9 Puas 97 34,6 Sangat puas 10 3,6 Kebijakan  Pemerintah Terhadap Pembiayaan Pendidikan Sangat  tidak  puas 18 6,4 Tidak  puas 94 33,6 Cukup  puas 103 36,8 Puas 55 19,6 Sangat puas 10 3,6 Perbandingan dengan Pelayanan Pendidikan Kota Sangat  tidak  puas 46 16,4 Tidak  puas 101 36,1 Cukup  puas 70 25,0 Puas 57 20,4 Sangat puas 6 2,1 Hasil Survey, 2018
Berdasarkan  tabel  1.  aksesibitas  masyarakat  pelayanan  publik  dasar  bidang  pelayanan pendidikan,  hasil  penelitian  menunjukkan  kemudahan  akses  terhadap  fasilitas  pendidikan  dan ketersediaan sarana dan  prasarana fasilitas pendidikan sebagian besar masyarakat menyatakan cukup  puas  sebesar  46,1%,  kemampuan    petugas  pendidikan  dalam  memberikan  pelayanan sebagian  besar  masyarakat  menyatakan  cukup  puas  sebesar  37,9%, kebijakan  Pemerintah terhadap  pembiayaan  pendidikan  sebagian  besar  masyarakat  menyatakan  cukup  puas  sebesar 36,8%  dan  perbandingan  dengan  pelayanan  pendidikan  Kota  sebagian  besar  masyarakat menyatakan tidak puas sebesar 36,1%.
Kesenjangan  pelayanan  pendidikan  memang  terjadi  di  beberapa  daerah  terutama  di daerah-daerah  perbatasan,  penyebabnya  tidak  lain  adalah  adanya  perbedaan  layanan  seperti jumlah  sekolah,  aksesibiltas,  jarak  tempuh  dan  sarana  prasarana  lainnya  yang  diberikan  antar wilayah  sehingga  menimbulkan gap jumlah  partisipasi  masyarakat  untuk  bersekolah.  Hal tersebut  didukung  oleh  bukti  penelitian  empiris  yang  dilakukan  oleh  (Perdana,  2015) bahwasanya  jarak  yang  jauh  menuju  sekolah  dapat  menurunkan  probabilitas  anak  untuk bersekolah.  Selain  itu,  permasalahan  ekonomi  juga  dinilai  menjadi  hambatan  masyarakat penduduk  wilayah  perbatasan  yang  mayoritas  berasal  pada  kalangan  menengah  ke  bawah. Kesulitan-kesulitan  masyarakat  tersebut  dalam  mengakses  pendidikan  tentunya  dapat mengakibatkan  pada  ketimpangan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  selanjutnya  berimbas pada kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Cirebon.

## Tabel 2. Aksesibitas pelayanan publik  dasar bidang  kependudukan dan catatan sipil
Variabel Kinerja Frekuensi Persen Kemudahan Akses ke Fasilitas Kependudukan dan  Catatan Sipil Sangat  tidak  puas 39 13,9 Tidak  puas 59 21,1 Cukup  puas 112 40,0 Puas 64 22,9 Sangat puas 6 2,1 Sarana dan  Prasarana Fasilitas Kependudukan dan  Catatan Sipil Sangat  tidak  puas 18 6,4 Tidak  puas 67 23,9 Cukup  puas 130 46,4 Puas 59 21,1 Sangat puas 6 2,1 Kemampuan  Petugas dalam Pelayanan
Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume XIV No.1 Januari-Juni 2019
Hasil Survey, 2018
Berdasarkan tabel 2. aksesibitas pelayanan publik  dasar bidang  kependudukan dan catatan sipil di Wilayah Perbatasan Kabupaten Cirebon,  Hasil penelitian menunjukkan kemudahan akses ke fasilitas  kependudukan  dan  catatan  sipil  diperoleh  sebagian  besar  masyarakat  menyatakan  cukup puas  sebesar  40%,  sarana  dan  prasarana  fasilitas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  diperoleh sebagian  besar  masyarakat  menyatakan  cukup  puas  sebesar  46,4%, kemampuan    petugas  dalam pelayanan  sebagian  besar  masyarakat  menyatakan  cukup  puas  sebesar  35,7%, waktu  dalam memperoleh  pelayanan  sebagian  besar  masyarakat  menyatakan  tidak  puas  sebesar  33,9%, kemudahan  komunikasi  dengan  petugas  sebagian  besar  masyarakat  menyatakan  cukup  puas sebesar  37,9%, dan  perbandingkan  dengan  pelayanan  oleh  pemerintah  Kota  sebagian  besar masyarakat menyatakan tidak puas sebesar 33,9%.
Pendapat masyarakat tersebut dipacu oleh rendahnya kepekaan pemerintah terhadap harapan dan kebutuhan  masyarakat.  Tata  kelola  pemerintah  daerah  dalam  melayani  masyarakat  perbatasan  yang kurang  efektif  dan  efisien  melahirkan  kesulitan-kesulitan  yang  baru,  sehingga  dalam  pelaksanaannya
Sangat  tidak  puas 21 7,5 Tidak  puas 85 30,4 Cukup  puas 100 35,7 Puas 66 23,6 Sangat puas 8 2,9 Waktu  dalam Memperoleh Pelayanan Sangat  tidak  puas 38 13,6 Tidak  puas 95 33,9 Cukup  puas 79 28,2 Puas 47 16,8 Sangat puas 21 7,5 Kemudahan Komunikasi dengan Petugas Sangat  tidak  puas 28 10,0 Tidak  puas 96 34,3 Cukup  puas 106 37,9 Puas 45 16,1 Sangat puas 5 1,8 Perbandingkan dengan Pelayanan oleh Pemerintah Kota Sangat  tidak  puas 47 16,8 Tidak  puas 95 33,9 Cukup  puas 78 27,9 Puas 54 19,3 Sangat puas 6 2,1
masyarakat  harus  menempuh  jarak  yang  jauh,  juga  perlu  mengeluarkan  biaya  dan  waktu  yang  tidak sedikit  untuk  mengurus  adminstrasi  di  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (Disdukcapil) yang  berada  di  Kabupaten  Cirebon.  hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  (Nuriyanto,  2014)  yang mengungkapkan bahwa konsep kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang cukup  bagus  dinilai  belum  sesuai  dengan  implementasinya,  dimana  dalam  ketentuan  tentang  sikap penyelenggara  pelayanan  publik  yang  professional  tidak  satupun  terdapat  ancaman  hukuman  yang melanggar  aturan  perilaku  pelaksana  pelayanan  publik,  sebagaimana  fenomena  yang  terjadi  masih ditemukannya penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk seperti adanya pungutan liar (pungli) dan diskriminasi yang masih saja kerap terjadi di tengah masyarakat.

## Tabel 3.  Aksesibitas masyarakat pelayanan publik dasar bidang infrastruktur jalan, sumber air bersih, dan pengelolaan sampah

## Hasil Survey, 2018
Berdasarkan  tabel  3. aksesibitas  masyarakat  pelayanan  publik  dasar  bidang  infrastruktur  jalan, sumber  air  bersih,  dan  pengelolaan  sampah  sipil  di  Wilayah  perbatasan  Kabupaten  Cirebon,  hasil  penelitian menunjukkan  pelayanan  infrastruktur  jalan  diperoleh  sebagian  besar  masyarakat  menyatakan kurang  baik  sebesar  52,9%,  pelayanan  sumber  air  bersih  diperoleh  sebagian  besar  masyarakat menyatakan kurang baik sebesar 56,1%, dan pelayanan pengelolaan sampah diperoleh sebagian besar masyarakat menyatakan kurang baik sebesar 51,4%.
Diantara  ketiga  variabel  tersebut  dapat  diketahui  sarana  pelayanan  yang  diberikan pemerintah  Kabupaten  Cirebon  terhadap  masyarakat  di  wilayah  perbatasan  masih  berada pada kategori  kurang  baik  terutama  pada  pelayanan  pengelolaan  sampah.  Kondisi  eksisting  hingga saat  ini  pemerintah  Kabupaten  Cirebon  masih  belum  memiliki  TPA  yang  dapat  diterima  oleh semua  pihak.  TPA  Ciledug  mendatangkan  konflik  dengan  masyarakat  sekitar  bahkan  dengan pemerintah  Kabupaten  Brebes,  sementara  TPA  Gunungsantri  juga  masih  ada  penolakan  dari warga  sekitar.  Terbatasnya  sarana  infrastruktur  jalan,  sumber  air  bersih  dan  pengelolaan
Variabel Frekuensi Persen Pelayanan Infrastruktur Jalan Kurang  baik 148 52,9 Baik 132 47,1 Pelayanan Sumber Air Bersih Kurang  baik 157 56,1 Baik 123 43,9 Pelayanan Pengelolaan Sampah Kurang  baik 144 51,4 Baik 136 48,6
sampah menjadikan wilayah perbatasan memiliki aksesibiltas yang rendah dan menjadi kurang mendapatkan  perhatian  jika  dibandingkan  dengan  wilayah  sekitar  terutama  dengan  wilayah perkotaan.

## Tabel 4. Analisis GAP pelayanan dasar publik di wilayah perbatasan
No Bidang Kenyataan Harapan Gap 1 Pelayanan Pendidikan 14,42 22,19 7,8 2 Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil 16,43 26,25 9,8 3 Pelayanan Infrastruktur Jalan 12,10 17,46 5,4 4 Pelayanan Sumber Air Bersih 16,20 23,02 6,8 5 Pelayanan Sampah 11,51 22,57 11,1
Hasil Survey, 2018
Berdasarkan  tabel  4.  analisis GAP pelayanan  dasar  publik  di  wilayah  perbatasan  Kabupaten Cirebon,  hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  gap  antara  harapan  yang  diinginkan  masyarakat  dengan kenyataan  kinerja  Pemerintah  diantaranya  dalam  bidang  pelayanan  pendidikan  sebesar  7,8, pelayanan  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  sebesar  9,8,  pelayanan  infrastruktur  jalan  sebesar 5,4,  pelayanan  sumber  air  bersih  sebesar  6,8  dan  gap  yang  terjadi  pada  pelayanan  sampah sebesar 11,1.
Penjelasan  diatas  merepresentasikan  adanya  berbagai  pemasalahan  yang  menyebabkan terjadinya  ketimpangan  di  daerah  perbatasan  Kabupaten  Cirebon,  hal  ini  menguatkan  hasil temuan  (Aprianoor  dan  Muktuali,  2015)  bahwa  faktor  penyebab  terjadinya  ketimpangan  di Provinsi  Jawa  Barat  adalah  beberapa  diantaranya  disebabkan  oleh  perbedaan  fasilitas pendidikan dan infrastruktur. Jurang ketimpangan yang terjadi di wilayah perbatasan antara lain disebabkan  karena  kurangnya  komitmen  pemerintah  baik  Kabupaten  maupun  Provinsi  dalam membangun  pemerataan  kesejahteraan  sosial,  sehingga  memacu  pada  berbagai  permasalahan ketimpangan  seperti  pelayanan  pendidikan,  infrastruktur  jalan,  pengelolaan  sampah  bahkan pelayanan sumber air bersih yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Adapun  strategi-strategi  yang  diperlukan  dalam  mengatasi  permasalahan  ketimpangan tersebut  telah  penulis  rumuskan  berdasarkan  hasil  temuan  lapangan  dan  kajian  teroritis, diantaranya adalah sebagai berikut;
Tabel 5. Matrik SWOT pelayanan dasar publik di wilayah perbatasan Internal Factor Analysis
Strategy
(IFAS) External Factor Analysis of Strategies (EFAS) Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weakness) Peluang (Opportunities) SO Strategy • Perluasan sekaligus pemerataan akses pendistribusian pelayanan terutama meyangkut akses
pelayanan dasar
• Peningkatan manajemen kualitas layanan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi • Penerapan sistem teknologi informasi  yang mudah diakses pada pelayanan dasar publik

## WO Strategy
• Peningkatan intensitas dan ragam Informasi
dalam informasi pelayanan
• Peningkatan berbagai macam media informasi terkait dengan pelayanan dasar publik, baik media cetak maupun online
• Peningkatan intensitas koordinasi antar satuan kerja Pemberi pelayanan Ancaman (Threats) ST Strategy • Perbaikan perencanaan dan pengorganisasian dalam mewujudkan pelayanan dasar publik  yang lebih baik • Perbaikan dan peningkatan
controlling, monitoring dan evaluation kualitas
penyelenggara pelayanan dasar publik
• Optimalisasi kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan

## WT Strategy
• Peningkatan
tanggungjawab dan loyalitas penyelenggara pelayanan di wilayah perbatasan
• Perbaikan dan
peningkatan kualitas sarana dan prasarana
layanan publik di wilayah perbatasan
• Peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia
Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume XIV No.1 Januari-Juni 2019
pelayanan di wilayah perbatasan penyelenggara pelayanan
Data Pimer, 2018

## KESIMPULAN
Berdasarkan temuan penelitian dapat diinformasikan tentang adanya gap antara harapan dengan fenomena di hampir seluruh sektor pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Cirebon wilayah perbatasan. Kesimpulan  ini  diambil  seperti  pada  pelayanan  pendidikan,  adanya gap sebesar  7,8,  pada  pelayanan kependudukan dan catatan sipil gap sebesar 9,8, pada pelayanan infrastruktur jalan gap sebesar 5,4, pada pelayanan sumber air bersih gap sebesar 6,8, dan pada pelayanan sampah menunjukan angka gap sebesar 11.
Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu dengan serius meningkatkan perhatian serta keseriusannya dalam  memberikan  pelayananan  publik  kepada  masyarakat  di  Kabupaten  Cirebon  terutama  di  wilayah perbatasan, beberapa sektor yang sangat mendesak untuk segera di perbaiki kualitas pelayanannya adalah sector pelayanan sampah dan pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal, D., & Sahuri, C. (2012). Analisis Manajemen Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Pembangunan , 1 (1), 47–50. Retrieved from https://ejournal.unri.ac.id/index.php/ JAP/article/view/873/866 Aprianoor dan Muktuali, P. (2015). Kajian Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Teknik PWK Volume 4 Nomor 4 2015 , 4 (4), 484–496. Bappeda, P. P. J. B., & BPS Provinsi Jawa Barat. (2015). Indeks Gini Provinsi Jawa Barat . Budianta, A. (2010). Pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di indonesia. Jurnal SMARTek , 8 (February 2010), 72–82.
Enceng, & Anshori, Y. T. El. (2013). Kesenjangan Dalam Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Pembangunan , 1 , 218.
Firmansyah, A., & Effendi, C. (2014). Ekonomi Politik Penyelesaian Konflik Batas Daerah Antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik JKAP , 18 , 7.
Nuriyanto. (2014). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia , Sudahkah Berlandaskan Konsep “ Welfare State ”? Konstitusi , 11 (3), 451.
Perdana, N. S. (2015). Factors That Influence The Accessibility Of Education For Children In Indonesia.
Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 21 (3), 279–298. Retrieved from https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/191
Ratminto, & Winarsih, A. S. (2006). Manajemen Pelayanan. Pengembangan Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sari, R. M., Hidayat, J. T., & Yogie, M. S. (2016). Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung, 2.
Soputan, J. S., Lengkong, D., & Tulusan, F. (2015). FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Di Puskesmas Bahu. E-Journal Unsrat .
Sudiar, S. (2012). Kebijakan Pembangunan Perbatasan dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik Indonesia. Jurnal Paradigma , 1 , 399. Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D . Bandung: Alfabeta.
Taryoto, A. H. (n.d.). Wilayah Perbatasan: Halaman Depan atau Halaman Belakang? (Catatan-Catatan Kecil Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar (p. 14).
Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume XIV No.1 Januari-Juni 2019
Utomo, T. W. W. (2006). Prospek Pengembangan Kerjasama antar Daerah Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur dalam Penyelenggaraan Urusan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat. Jurnal Borneo Administrator , 2 , 84.
Wilonoyudho, S. (2009). Kesenjangan dalam Pembangunan Wilayah. Forum Geografi , 23 (2), 178. Yusribau, M. (2014). Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah). Jurnal Administrasi Publik Dan Birokrasi , 1 (2), 22– 32. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/ 72316-ID-analisis-kinerja- pelayanan-publik-pada-k.pdf