## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tirto Asri di Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Tahun 2015
Umar Sune 1 dan Rusni Djafar 2
1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pohuwato
Received: 04 September 2022; Revised: 30 Oktober 2022; Accepted: 15 November 2022; Published: Desember 2022; Available online: Desember 2022

## Abstract
This  study  looks  at  how  the  Village  Fund  Allocation  financial  management  is implemented  by  the  village  government  of  Tirto  Asri.  The  Village  Fund  Allocation management  process  involves  the  community  from  the  planning  stage  to  supervision.  Even though the Village Fund Allocation management is very good, the community's understanding of the Village Fund Allocation policy is still low. In terms of Village Fund reporting carried out by the Tirto Asri village government through the PSID institution, it is very good. Reporting is carried out using digital information media, information distributed by each hamlet through the RT head and the hamlet head, as well as information boards placed at the Village Office. Implementation  of  Village  Fund  Allocation  accountability  by  the  village  government technically and administratively is good. But in terms of reports on the realization of the use of Village Fund Allocations, the village government only makes reports in a makeshift report format. Because there are no specific rules that discuss the format that should be done. BPD in carrying out  its functions is running  well  but  not  optimal.  This is because  there  are  several factors that create obstacles, namely Human Resources (HR).

## Keywords: Accountability, Allocation of village funds, and Tirto Asri Village

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022

## Latar Belakang
Proses  desentralisasi  yang  telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang
pentingnya kemandirian    daerah    yang    bertumpu pada    pemberdayaan  potensi  lokal. Meskipun  pada  saat  ini  kebijakan  yang ada  masih  menitik–beratkan  otonomi pada  tingkat  Kabupaten/Kota.  Namun secara  esensi  sebenarnya  kemandirian tersebut  harus  dinilai  dari  level pemerintahan  ditingkat  paling  bawah, yaitu    desa.    Pemerintah    desa    diyakini mampu  melihat  prioritas  kebutuhan
masyarakat dibandingkan
Pemerintah    Kabupaten    yang    secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan  lebih  luas  dan  rumit. Untuk  itu,  pembangunan  pedesaan  yang dilaksanakan  harus  sesuai  dengan masalah  yang  dihadapi,  potensi  yang dimiliki,    aspirasi    masyarakat    dan prioritas  pembangunan  pedesaan  yang telah ditetapkan.
Pemerintah kemudian mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun 2014      tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu
bentuk  kepedulian  pemerintah  terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah  mengalokasikan  Dana  Desa dalam anggaran pendapatan dan  belanja negara    setiap    tahun    anggaran    yang diperuntukkan    bagi    desa    yang ditransfer  melalui  anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah  kabupaten/kota untuk  pembangunan  wilayah  pedesaan, yakni  dalam  bentuk  Alokasi  Dana  Desa (ADD).
Hal inilah yang melahirkan proses baru  tentang  desentralisasi  desa  yang diawali  dengan  digulirkannya  Alokasi Dana  Desa  (ADD).  Alokasi  Dana  Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  paling  sedikit  10%  (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)  setelah  dikurangi  dana  alokasi khusus.
Daerah/Desa dalam
melaksanakan  hak,  kewenangan  serta kewajibannya dalam mengelola
kemampuan  dan  potensi  yang  dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntanbiltas  yang  maksimal.  Menurut
Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi  keuangan  kepada  masyarakat

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan  bagi  mereka  untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas  semua  aktifitas  yang  dilakukan, bukan    hanya    laporan    keuangan    saja namun    harus    memberikan  informasi dalam  pembuatan  keputusan  ekonomi, sosial  dan  politik.
Selain    itu  akuntabilitas  adalah upaya  negara  dalam  hal  ini  yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan  pemeritahan  kearah yang  lebih  baik  dengan  berlandaskan good  governance.  Good  governance (Solekhan, 2012) merupakan penyelenggaraan  pemerintahan  negara yang  solid  dan  bertanggungjawab,  serta efisien  dan    efektif  dengan  menjaga keseimbangan  sinergitas  konstruktif antara  domain  negara,  sektor  swasta, dan masyarakat.
Akuntabilitas  diharapkan  dapat memperbaiki  kualitas  serta  kinerja  dari instansi  pemerintah  agar  menjadi pemerintahan  yang  transparan  dan berorientasi  pada  kepentingan  publik. Adapun  konsep          dari          akuntabilitas didasarkan          pada          individu-individu atau  kelompok  jabatan  dalam  tiap klasifikasi  jabatan  bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.
Akuntabilitas  dalam  pemerintah desa  sebagaimana  yang  diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan  kemampuan  pemerintah desa  untuk  mempertanggungjawabkan kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban  yang  dimaksud menyangkut  masalah  finansial  yang terdapat  dalam  APBDes  dengan  alokasi dana  desa  sebagai  salah  satu  komponen didalamnya.
Fungsi  akuntabilitas  lebih    luas bukan  hanya   sekedar ketaatan  kepada peraturan    perundangan    yang  belaku. Akan  tetapi,  fungsi  akuntabilitas  tetap memperhatikan    penggunaan  sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan  maupun  penyelenggaraan perusahaan  harus  menekankan  tujuan utama  dari  akuntabilitas,  agar  setiap pengelola atau manajemen dapat meyampaikan  akuntabilitas  keuangan dengan membuat laporan keuangan.
Pemilihan    objek    penelitian    ini dilakukan    di    Kabupaten    Pohuwato    di dasarkan      pada      kurangnya      potensi sumberdaya   alam,   rendahnya   tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan,  keterbatasan  sarana  dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
prasarana,  dan  mengalami  konflik  sosial bencana  alam  yang  meliputi  kekeringan dan  banjir  sehingga  dapat  menyebabkan terganggunya  kegiatan  pembangunan sosial  dan  ekonomi,  selain  itu  pemilihan objek  Kabupaten  Pohuwato  juga  di dasarkan pada
Peraturan  Presiden  RI  Nomor  12 Tahun 2015 bahwa Kabupaten Pohuwato merupakan  salah  satu  Kabupaten    yang termasuk  dalam  daerah  3T    (Terpencil, Terluar,  dan  Tertinggal).  Wujud  nyata Kabupaten  Pohuwato  dalam  membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah  desa  adalah  dengan  cara terus  berupaya  meningkatkan    Alokasi Dana  Desa  (ADD)  kepada    desa    yang dapat    digunakan  untuk  mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya.
Kewenangan tersebut telah diatur oleh  negara  dalam  beberapa  runtutan konstitusi  secara  hukum.  Dari  tahun  ke tahun  ADD  kabupaten  Pohuwato  selalu mengalami kenaikan,  Pada  tahun  2015 jumlah    ADD    Kabupaten    Pohuwato sebesar    Rp                  28.156.847.000  yang dibagi kepada 113 Desa yang tersebar di 13  kecamatan  se  Kabupaten  Pohuwato. Pada penelitian ini, peneliti memilih Desa Tirto  Asri  kecamatan  Taluditi  sebagai objek  penelitian  karena  kecamatan
Taluditi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pohuwato yang mempunyai    jumlah    ADD    yang    besar dibandingkan    dengan    kecamatan lainnya  yaitu  Rp.    1.931.934.258  pada tahun  2015.  Sedangkan  desa  Tirto  Asri salah  satu  desa  penerima  dana  desa dengan  jumlah  anggaran  pada  tahun 2015  sebanayak Rp. 280.215.093.  Sejak digulirkannya  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) di  Kecamatan  Taluditi  yang  tampak  dari kegiatan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  yaitu  pada  pembangunan  fisik, seperti  pembangunan  jembatan,  jalan, dan penerangan lampu jalan umum.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan suatu akuntabilitas     atau pertanggungjawaban      pengelolaan APBDes.    Penyusunan  APBDes  dan adanya  Alokasi  Dana  Desa  merupakan bentuk  desentralisasi  untuk  mendorong good    governance.    Pemerintahan    yang baik    dan    memperhatikan  prinsip akuntabilitas  dilakukan  pada  level pemerintahan  desa  sebagai  konsekuensi otonomi  desa.  Peneliti  memilih  periode Tahun  2015  karena  proses  pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  pada  Tahun  2015  di masing-masing  desa  belum  efisien, kurangnya  pelatihan  bagi  pihak-pihak yang terlibat langsung dalam

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa,  dan semakin meningkatnya jumlah dana yang di  alokasikan  di  kecamatan  Taluditi. Selain  itu,  pemilihan  periode  penelitian pada  Tahun  2015  agar  dapat  di  peroleh informasi yang lebih up to date.
Penelitian  ini  dilakukan  di Desa Tirto  Asri    Kecamatan    Taluditi    dengan memfokuskan  pada  penerapan  prinsip akuntabilitas  yang  dilakukan  oleh  tim pelaksana yang di bentuk masing-masing desa,  karena  akuntabilitas  digunakan sebagai  media  yang  dapat  membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik  dan  tujuan-tujuan  yang  telah direncanakan  dan  ditetapkan  oleh organisasi  pemerintahan  dapat  berjalan sesuai  dengan  perencanaan  atau  tujuan awal dengan efektif dan efisien.
Prinsip  akuntabilitas  menentukan bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir dari  kegiatan  penyelenggaraan    tersebut harus  dapat    dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat  atau  rakyat  sebagai pemegang  kedaulatan  tertinggi  negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan  yang  berlaku. Penerapan prinsip akuntabilitas
pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah
kegiatan  pengelolaan  ADD  diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi  pemerintah  menurut  BPKP (2007:7-8)  dalam  Astuty  dan  Fanida (2013)  harus  ada  komitmen  pimpinan dan  seluruh  staf  untuk  melakukan pengelolaan  pelaksanaan  misi  agar akuntabel, harus merupakan sistem yang menjamin  penggunaan  sumber  daya secara  konsisten  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus  menunjukkan  tingkat  pencapaian tujuan  dan  sasaran    yang  telah ditetapkan, harus berorientasi pencapaian  visi  misi  dan  hasil  serta manfaat  yang    diperoleh,    dan    harus jujur,  objektif,  transparan,  dan  inovatif sebagai
katalisator perubahan
manajemen  instansi  pemerintah  dalam bentuk penyusunan laporan
akuntabilitas.
Motivasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  Tirto  Asri  di  Kecamatan  Taluditi Kabupaten  Pohuwato  Tahun  2015 karena  peneliti  ingin  mendeskripsikan dan menjelaskan akuntabilitas perencanaan,    pelaksanaan,    dan pertanggungjawaban    dari  pengelolaan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
Alokasi Dana Desa Tirto Asri  Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato.
Perencanaan,
Pelaksanaan,
Pertanggungjawaban,
dan
Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) Perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban,    dan    pengawasan ADD  berpedoman  pada  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia  Nomor  113 Tahun 2014  pasal 20,  24,  38,  dan  44  tentang  Pengelolaan
Keuangan Desa.
a. Perencanaan ADD
1. Sekretaris      Desa      menyusun
Rancangan      Peraturan      Desa      tentang APBDesa  berdasarkan  RKPDesa  tahun berkenaan.
2. Sekretaris    Desa    menyampaikan rancangan    Peraturan    Desa    tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan
peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  disampaikan  oleh  Kepala Desa  kepada  Badan  Permusyawaratan Desa  untuk  dibahas  dan  disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa
tentang  APBDesa  disepakati  bersama sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (3)
paling    lambat    bulan    Oktober  tahun berjalan.
b. Pelaksanaan ADD 1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan  perbankan  di  wilayahnya maka  pengaturannya  ditetapkan  oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
c. Pertanggungjawaban ADD 1 Kepala Desa menyampaikan laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan APBDesa kepada
Bupati/Walikota  setiap  akhir  tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan      APBDesa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), terdiri  dari  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan      APBDesa sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (2) ditetapkan  dengan  Peraturan Desa.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
4.  Peraturan  Desa  tentang    laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
a. format Laporan
Pertanggungjawaban        Realisasi Pelaksanaan  APBDesa  Tahun  Anggaran berkenaan;
b. format  Laporan  Kekayaan  Milik Desa per 31  Desember  Tahun Anggaran berkenaan; dan
c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
d. Pengawasan  ADD  Desa  Tirti  Asri

## Kecamatan Talufiti

## Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi Dana Desa (ADD)
Pengelolaan    keuangan    desa menurut    Permendagri    Nomor    113 tahun  2014  mengenai  pengelolaan keuangan  desa  sebagai  pengganti  dari Permendagri  Nomor  37  tahun  2007 tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai  bahwa  pengelolaan  keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan dan  pertanggungjawaban.  Pengelolaan keuangan  desa  juga  harus  dilakukan
berdasarkan  tata  kelola  pemerintahan yang baik (Good Governance).
Hal  yang  menjadi  perhatian penting  dalam  Good  Governance  yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah  desa  tidak  akan  kuat  dan otonomi  tidak  akan  bermanfaat  bagi masyarakat  jika  tidak  ditopang  hal tersebut (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).
Keuangan  desa  menurut  UU  No  6 tahun  2014  menjelaskan  semua  hak  dan kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang  dan  barang  yang  berhubungan dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban desa.  Keuangan  desa    tertuang    dalam Laporan    Anggaran    Pendapatan    dan Belanja  Desa   yang selanjutnya disingkat APBDesa.  APBDesa  merupakan  rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas  dan  disetujui  oleh  pemerintah desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD),  dan  ditetapkan  dalam  peraturan desa (Perdes).
Sumber  pendapatan  yang  akan dibahas dalam penelitan ini yaitu alokasi dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  berupa  Dana  Desa.  Dana Desa  dibahas  dikarenakan  kewenangan yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat kepada pemerintah desa melalui

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
Undang-Undang  Desa.  Pemerintah  pusat menempatkan  desa  sebagai  ujung tombak  pembangunan  dan  peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan  kewenangan  dan  diberikan sumber  dana  untuk  bisa  menjalankan kewenangannya  dan  bertujuan  untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan  masyarakat.  Setiap  tahun Pemerintah  pusat  telah  menganggarkan Dana  Desa  yang  cukup  besar  untuk diberikan kepada desa.
Setiap tahunnya Alokasi Dana Desa yang diterima  oleh  setiap  desa  tidaklah  sama. Pengalokasian  APBDes  untuk  Dana  Desa tergantung  dari  kemampuan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN). Perhitungan  pengalokasian  Dana  Desa berpatokan  pada  Peraturan  Pemerintah (PP)  Nomor  60  tahun  2014.  Pada  saat penerapannya  tahun  2015,  terdapat perubahan  PP  dikarenakan  dalam implementasi  PP  sebelumnya  belum menjamin  pengalokasian  ADD  secara lebih merata (Kompas 2015). Saat ini PP Nomor 60 tahun 2014 diganti dengan PP Nomor 22 tahun 2015.
Berikut perhitungan pengalokasian  yang  tertuang  dalam  PP Nomor 22 tahun 2015 pasal 11 :
1. Dana Desa  setiap kabupaten/kota
dihitung berdasarkan jumlah desa. 2. Dana Desa
dialokasikan berdasarkan :
a. Alokasi dasar, dan
b.Alokasi    yang    dihitung    dengan memperhatikan    jumlah  penduduk, angka    kemiskinan,  luas  wilayah,  dan kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
3. Tingkat  kesulitan  ditunjukan  oleh indeks kemahalan konstruksi.
4.    Data  jumlah  penduduk,  angka kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  indeks kemahalan  konstruksi  bersumber  dari kementerian yang berwenang.
5. Dana      Desa      setiap Kabupaten/Kota      ditetapkan      dalam peraturan  presiden  mengenai  rincian APBN.
Mekanisme  pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  di  desa  Tirto  Asri  dimulai dengan  pembentukan    Tim    Penyusun Rencana    Kerja    Pemerintah    Desa (RKPDesa)  yang dibuat oleh pemerintah desa.  Tim  ini  melibatkan  masyarakat secara  umum  yakni  kepala  desa  sebagai pembina,  kepala  urusan  perencanaan, lembaga- lembaga yang ada di desa, serta BPD.  Tujuan  diadakannya  tim  ini  agar

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
pembangunan  desa  dapat  lebih  terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat  desa.  Beberapa  informan menjelaskan  mengenai  akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Sebagaimana  pernyataan  dari  informan, kades yakni ST, dikatakan bahwa :
Mekanisme  pembentukan  Tim penyusun  RKPDesa  yang  dibuat  oleh pemerintah  desa  Tirto  Asri  telah  sesuai dengan Permendagri No 114 tahun 2014 tentang  pedoman  pembangunan  desa terdapat  pada  pasal  33  mengenai pembentukan  tim  penyusun  RKPDesa dan  sesuai  dengan  peraturan  daerah Kabupaten  Pohuwato  Nomor  10  tahun 2009  tentang  pedoman  perencanaan pembangunan  desa  pasal  2  yang  berisi mengenai  perencanaan  pembangunan harus dilakukan secara partisipatif, yaitu wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan  desa.  Tujuan  adanya pembentukan  tim  sebelum  adanya musyawarah perencanaan pembangunan adalah  agar  forum  musyawarah  lebih terarah  dan  tim  tersebut  dapat mempelajari  mengenai  RKPDesa  tahun sebelumnya,  program-program  yang berjalan  maupun  yang  tidak  berjalan, serta  PAGU  dana  desa.  Sehingga diharapkan tim penyusun dapat menjadi penengah  apabila  terdapat  usulan
maupun keinginan program yang diminta  oleh  masyarakat.  Kemudian  tim penyusun menyelaraskan usulan tersebut  dengan  peraturan-peraturan yang berlaku maupun dari RPJMDesa.

## Perencanaan
Proses perencanaan harus dilakukan  berdasarkan  program,  skala prioritas,  agenda  kegiatan  dan  terdapat outcome  yang  jelas  dari  masing-masing kegiatan.  Sementara  untuk  alokasi pendapatan  desa  yakni  DD  seharusnya hanya  fokus  untuk  pemerintahan  dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan
kemasyarakatan. Pemerintah  desa  Tirto  Asri  dalam menyusun program yang akan dilaksanakan  harus  dapat  meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan,
pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas  hidup  masyarakat  di  desa.
Proses  perencanaan  pembangunan  ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah  Desa  (RKPDesa).  RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa  dalam  satu  tahun  kedepan.  Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah  desa  yang  tertuang  dalam Rencana Pembangunan Jangka

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
Menengah  Desa  (RPJMDesa).  RPJMDesa dan RKPDesa akan menjadi satu-satunya dokumen  perencanaan  desa  untuk penyusunan  APBDesa  yang  diatur melalui    Peraturan    Desa.    Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan  pemerintah  kabupaten, pemerintah  kota  serta  dari  pemerintah provinsi.
Mengingat pentingnya RKPDesa, dibutuhkan peran dari pemerintah desa untuk dapat merancang apa  saja  yang  menjadi  prioritas pembangunan setahun kedepan.
Tahapan perencanaan di desa Tirto Asri :

## 1. Musdus (Musyawarah dusun)
Tahapan  awal  yang  dilakukan pada  saat  perencanaan  yakni  Musdus. Musdus  di    desa    Tirto  Asri    diadakan pada    bulan    ke-5    yaitu    bulan    Mei. Musyawarah  dusun  dilakukan  di  setiap tingkatan  dusun  yang  dihadiri oleh  BPD, perwakilan  RT,  RW,  dan  tokoh-tokoh masyarakat  yang  terdapat  dalam  dusun tersebut.  Selain  itu,  terdapat  juga perwakilan dari pemerintah desa seperti lurah  desa,  carik  desa,  Kepala  Urusan, dan    kepala    seksi.    Musyawarah    ini diadakan    oleh    panitia    tim    penyusun RKPDesa. Musyawarah ini untuk menentukan  kebutuhan-kebutuhan  yang ada  di  desa  sehingga  nantinya  dapat ditentukan prioritas kebutuhan
masyarakat masing-masing Dusun. Dapat di  sajikan  hasil  wawancara  penulis dengan  salah  seorang  kadus,  ER,  yang mengatakan bahwa:
”musyawarah dusun selain menginformasikan  disini  ada  dana seperti  ini,  kita  juga  menampung permasalahan  yang  disampaikan  oleh masyarakat.  Karena  yang  diundang  dari berbagai unsur, jadi kita juga menampung permasalahan- permasalahan  yang  ada  di  dalam masyarakat.” (wawancara, okt 2018) pendapat informan di atas di perjelas lagi oleh  seorang  kasus  bapak,M,  yang mengatakan bahwa :
“  Ketika    musyawarh  dusun    lebih penting    dilakukan  karena    disana    akan tergali seberapa banyak potensi kita dari aspirasi  apa  yang  dibutuhkan  dari mereka  kita  akan  berusaha,  kalau ditingkat desa kan lebih makro sehingga untuk  lebih  detail  ditingkat  dusun.” (wawancara,  okt,2018)
dapat  disimpulkan  dari  pendapat  kedua informan  di atas bahwa tujuan diadakannya  Musyawarah  dusun  oleh pemerintah desa Tirto Asri adalah untuk melakukan  sosialisasi  terkait  data-data sumber  keuangan  desa  serta  untuk menampung permasalahan-

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
permasalahan  setiap  dusun.  Hal  itu  juga selaras  dari  amanah  dari  pemerintah untuk  menyelenggarakan  perencanaan partisipatif.  Jadi  perencanaan  yang  baik itu  adalah  perencanaan  yang  dilakukan oleh masyarakatnya sendiri, dikarenakan masyarakat lebih mengetahui permasalahan  yang  dihadapi  secara teknis di lapangan, apa saja potensi yang terdapat di wilayahnya dan apa saja yang harus mereka dilakukan.
Pernyataan  dari  informan  lainnya, TP,salah  seorang  epala  dusun  yang menyatakan bahwa :
“  Musyawarah  dusun  sangat  penting dilakukan karena sesuai dengan prosedur dan mekanisma bahwa musyawarah  harus  diawali  dari  tingkat dusun,  sebagai  perwakilan  masyarakat yang diberi kepercyaan sebagaisalah satu kepala  dusun  di  desa  Tirto  Asri,  saya merasa musdus penting dilakukan sebab lebih memberi kesempatan pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pogram dalam setiap tahun anggaran,  agar  masyarakat  tidak  merasa terabaikan  dalam  setiap  keputusan  oleh pemerintah desa. Masyarakat sangat baik jika  melibatkan  langsung  dalam  setiap kebijakan  program  dari  pemerintahan desa  Tirto  Asri.  Ini  akan  menumbuhkan rasa tanggungjawab yang dalam
terhadap  keberhasilan  pembangunan  di Desa Tirto Asri Kecamatan Taluditi.”
Sudah menjadi tradisi dalam perencanaan pembangunan bahwa pemerintah  desa  mengawali  kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa  dari  tingkat  dusun.  Hal  dilakukan agar  aspirasi  masyarakat  terwakili  sejak dari  tingkat  dusun  sehingga  ketika  akan dibahas ditingkat desa (musrenbangdes), pemerintah  desa  telah  memiliki  daftar usulan  yang  akurat,  transparan  serta diketahui  oleh  jajaran  masyarakat  sejak dari awal perencanaan sehingga masyarakat  akan  termotivasi    dengan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah  desa.  Serta  menumbuhkan rasa  tanggungjawab  serta  rasa  memiliki terhadap program pembangunan di desa Tirto Asri.

## 2. Musyawarah Desa (Musdes)
Tahapan      yang    ke-2      yakni Musyawarah    desa    (Musdes)      yang biasanya  dilakukan  sekitar  bulan  Juli. Forum  musyawarah  ini  difasilitasi  oleh BPD.  Forum  ini  dihadiri  oleh  BPD, perwakilan  RT,  RW,  dan  tokoh-tokoh masyarakat sama halnya dengan musdus, akan tetapi terdapat tambahan yakni dari keterwakilan  unsur  dusun  dan  keluarga miskin  yang  ada  di  desa  Tirto  Asri. Pembahasan  dalam  forum  ini  lebih

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
strategis  karena  membahas  mengenai laporan  dari  hasil  kajian  dari  keadaan yang  ada  di  masing-masing  dusun,  arah kebijakan  pembangunan  desa,  dan rencana prioritas kegiatan pada 4 bidang yakni  penyelenggarakan  pemerintah desa,  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan  dan  pemberdayaan masyarakat. Pembahasan dilakukan dengan  meninjau  kembali  RPJMDesa yang  ada  kemudian  digunakan  dalam penyusunan RKPDesa. Pembahasan yang dihasilkan adalah draft untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa  (Musrenbang).  Hasil  penjelasan tersebut dari kutipan beberapa informan yang menjelaskan mengenai
Musyawarah  desa  (Musdes):  Informan kaur pemerintahan, IGM yang mengatakan bahwa :
“  Cuma  pak  kades,  Sekdes,  Kaur.  Nanti tidak  hanya  unsur  pemerintah  desa  saja mas.  Pak  lurah,  Sekdes,  musyawarah  ini pun melibatkan wakil masyarakat antara lain BPD, LPM.” (wawancara,  okt. 2018).
Dari beberapa pernyataan informan  di  atas,  merupakan  rangkaian yang  tidak  bisa  dipisahkan  dalam pengelolaan  Dana  Alokasi  Desa,  sebab hasil musyawarah yang menjadi rekomendasi dalam pelaksanaan program pembangunan di desa Tirto Asri
akan  berkelanjutan  menjadi  program pembangunan  di  Desa  Tirti  Asri  dalam setiap  tahun  anggaran  yang  bersumber dari  Dana  Alokasi  Desa.  Hal  ini  sangat ditentukan  oleh  adanya  keikutsertaan masyarakat  secara  menyeluruh  melalui unsur-unsur  perwakilan  masyarakat yang berasal dari dusun-dusun yang ada di  desa  Tirto  Asri  Kecamatan  Taluditi Kabupaten Pohuwato.
Selanjutnya sebelum
melaksanakan musrenbangdes, pemerintah  bersama  lembaga  yang  ada di  desa  membuat  rencana  kerja pemerintah  desa  atau  yang  disebut  RKP serta  melibatkan  mayasrakat  dalam kegiatan  dimaksud.  Pemerintah  desa menyususn  daftar  program  yang  akan dibahas  dalam  pertemuan  tersebut dengan  mempertimbangkan  usulan- usulan yang telah diakomodiri pada saat musyawarah  dusun  dilaksanakan  akan tidak  terjadi  kesimpangsiuran  dalam pengusulan tersebut.
Untuk menghindari ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah  desa  Tirti  Asri,  maka pemerintah  desa  diharapkan  senantiasa berkoordinasi  dengan  seluurh  unsur yang  ada  terutama  kepala-kepala  dusun. Karena  kepala  kepala  dusun  yang memahami akan kebutuhan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
masyarakatnya  sendiri.  Hal  ini  juga dilakukan  agar  tidak  terjadi  tumpang tindih  dalam  pengususlan  program pembangunan yang diusulkan masyarakat.
Seperti  yang  telah  dikemukakan oleh  beberapa  informan,  Kadus  LM,  di katakan bahwa :
“Pembahasannya    yang  kami  laksanakan ditingkat  dususn  mekanismenya  sama, namun  di  tingkat  desa  lebih  luas  karena akan  menghadirkan  perwakilan  semua unsur  yang  mempunyai  kepentingan dalam  pembangunan  di  desa  Tirto  Asri. Disitu akan dijelaskan lebih spesifik atau lebih  makro  mengenai  usulan-usulan yang  berasal  dari  musdus  disesuaikan dengan  RPJMDesa  sehingga  nantinya dapat menghasilkan RKPDesa.”
(Wawancara,  okt .2018)
Sebagaimana  pula  dinyakatakan  oleh Ketua BPD, NM, dikatakan bahwa :
“Dalam musyawarah desa ini melibatkan pula  yang  menjadi  perwakilan  RT,  RW, dan  tokoh-tokoh  masyarakat  sama halnya  dengan  musdus,  akan  tetapi terdapat tambahan yakni dari keterwakilan  kaum  gender  secara menyelururh    bahkan  melibatkan masyarakat  atau    keluarga  miskin  kalau
yang  di  musdes.”  (wawancana,  okt, 2018).
Selanjutnya pernyataan kepala desa Tirto Asri ,MT, terkait dengan perencanaan :
“Pembahasan  dalam  forum  ini  lebih strategis  karena  membahas  mengenai laporan  dari  hasil  musyawarah  di masing-masing  dusun,  arah  kebijakan pembangunan desa, dan rencana prioritas  kegiatan  Pembahasan  disitu dilakukan      seperti      FGD,      jadi pembahasaanya      melihat      kembali RPJMDesa  yang  ada  kemudian  untuk penyusunan  RKPDesa.  Dan  kemudian hasilnya namanya draft untuk
Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang).”
(wawancara, okt.2018)
Seiring dengan terbitnya Undang-Undang tentang  Desa,  melalui  prinsip    bahwa musyawarah  desa  menjadi  bagian  dari hak  desa  untuk  dapat  merumuskan  dan mengambil keputusan setiap kebijakannya  yang  bersifat  strategis. Usulan-usulan  kebijakan  ini  nantinya akan  disetujui  sebagai  draft  rancangan awal RKPDesa. Oleh sebab itu musyawarah  desa  menjadi  forum  yang penting  untuk  dihadiri  oleh  perwakilan dari  masyarakat.  Masyarakat  dapat memberikan ide-ide untuk

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
pembangunan desa yang lebih baik pada periode selanjutnya.
3. Musyawarah

## Perencanaan
Pembangunan Desa (Musrenbang)
Musyawarah      perencanaan pembangunan      desa      (Musrenbang) merupakan  forum  tertinggi  yang  ada  di desa yang diselenggarakan oleh pemerintahan  desa  bersama  seluruh unsur  yang  menjadi  penunjang  di  desa untuk  membahas  dan  menyepakati rancangan  RKPDesa.  Musrenbang  ini dilakukan  oleh  pemerintah  desa  pada tahun anggaran berjalan. RKPDesa inilah yang  menjadi  dasar  dalam  penyusunan Anggaran  dan  Belanja  pemerintah  desa (APBDesa).  Berikut  beberapa  informan yang menjelaskan mengenai Musrenbang :
“Pembahasannya dari draf untuk musrenbang  yang  telah  disusun  di setujui.    Menjadi  RKP  Desa  untuk  tahun mendatang  disetujui.  Musrenbang  ini merupakan  forum  tertinggi  di  desa. Forum  ini  lebih  fokus  pada  penyusunan RKP desa yang akan di kukuhkan melalui persetujuan  oleh  seluruh  peserta  forum kemudian  menjadi  bahan  kajian  dan rekomendasi  ke  tingkat  selanjutnya yakni pembahasan tingkat Kecamtan”
(wawancara,okt.2018)
Proses pelaksanaan musyawarah perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) senantiasa  diawali  dengan    rapat  pada setiap  dusun,  sebagaimana  di  nyatakan oleh  seorang  staf kantor  desa  Tirto  Asri, NM, dikatakan bahwa :
“Pemerintah  desa  Tirto  Asri,  pada biasanya sebelum melaksanakan musrenbangdes  selalu  mengawalinya dengan  melaksanakan  musdus,  dalam forum  tersebut  melibatkan  partisipasi masyarakat  agar  usulan  di  RKPDesa  itu nanti  kita  tawarkan  kepada  forum  yang berupa  musrenbang,  untuk  kredit tertentu,  ya  nanti  bahwa  itu,  yang disetujui  dalam  forum  itu.  Bukan  hanya persetujuan  dari  pemerintah  aja,  tapi dari persetujuan forum itu.
Tahapan-tahapan    perencanaan    yang dilakukan    oleh    desa    Tirto  Asri  sesuai dengan  Permendagri  Nomor  114  tahun 2014  tentang  pedoman  pembangunan desa  dan  Peraturan  daerah  Kabupaten Pohuwato Nomor 49 tahun 2016 tentang petunjuk  teknis  Alokasi  Dana  Desa. Dengan menerapkan sistem musyawarah yang  dilakukan  itu  dapat  meningkatkan keaktifan  dari  masyarakat.  Dengan adanya  kewenangan  yang  diperoleh, desa  diberikan  haknya  berupa  anggaran untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya.  Konsekuensi  logis

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
dengan adanya pendapatan yang meningkat,  maka  keinginan  masyarakat juga  akan  meningkat.  Pemerintah  desa menggunakan pertimbangan- pertimbangan dalam merumuskan setiap kebijakan-  kebijakan  pada  tahapan perencanaan agar sesuai dengan prioritas-prioritas dari mandatoris pusat dan  sesuai  dengan  RPJMDesa  yang  telah disusun  sebelumnya.  Perencanaan  yang telah  dilakukan  akan  menghasilkan RKPDesa  (Rencana  Kerja  Pemerintah Desa).
Ketua  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD),  bapak  S,    ditemui  penulis  untuk memberikan  tanggapan  atas  pertanyaan terkait  dengan  perencanaan  Aloksi  Dana Desa, maka dintayakan bahwa :
“ Dalam rangka optimalisasi pereancanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tirti  Asri  ini,  kami  bersama-sama pemerintahan  desa  Tirti  Asri  menerima usulan  yang  disampaikan  dari  hasil musyawarah  dusun  yang  menjadi  bahan pembahsan pada kgiatan musrenbangdes. Dalam
kaitannya dengan  itu  akan  disusun  RKPDesa  oleh peserta  musyawarah,  setelah  melalui sebuah  kesepakatan  bersama  atau persetujuan dari seluruh peserta musyawarah  maka  RKPDdesa  tersebut akan disahkan menjadi  sebuah Rencana
Penggunaan  Dana  (RKD).”  (wawancara, okt 2018).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas, pemerintah  desa  Tirto  Asri  dalam tahapan perencanaan baik pembangunan ADD  di  desa  sudah  dilakukan  sesuai dengan  peraturan  Bupati  Pohuwato nomro  2  tahun  2016  tentang  teknis Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  sudah    cukup baik.  Hal  ini  terlihat  dari  musyawarah- musyawarah    yang  diselenggarakan mulai  dari  tingkat  dusun  sampai  dengan tingkat  desa.  Temuan  ini  sesuai  dengan prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas untuk  dapat  mewujudkan  konsep  Good Governance.
4.2.3.   Pelaksanaan
Pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang dananya  bersumber  dari  APBDesa termasuk  didalamnya  terdapat  Alokasi Dana  Desa  dilaksanakan  oleh  Pelaksana Teknis  Pengelolaan    Keuangan    Desa (PTPKD).  Kepala  desa selaku pemegang kekuasaan  pengelolaan    keuangan    desa berhak    untuk    menunjuk    siapa    saja untuk  menjadi PTPKD.
Berdasarkan Peraturan Bupati
Kabupaten  Pohuwato  Nomor  2  tahun 2016  mengenai  Teknis  pengelolaan Alokasi  Dana  Desa.  Hal  tersebut  juga dilakukan  oleh  pemerintah  desa  Tirto

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
Asri.  Dengan  adanya  PTPKD  akan membuat  manajemen  desa  terkait dengan  efisensi  keuangan  desa  dalam pernyataan  konsep  birokrasi  “setiap pejabat  berada  dibawah  pengendalian dan  pengawasan  suatu  sistem  yang dijalankan secara disiplin” dapat dilaksanakan  dengan  baik.  Dengan demikian,  semua  perangkat  desa  bisa diberdayakan  agar  program  kerja  yang telah  direncanakan  dapat  dilaksanakan dengan baik.
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  49  tahun  2016  mengenai  Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara  pemindahbukuan    dari    Rekening Kas    Umum    Negara    (RKUN)    ke Rekening    Kas  Umum  Daerah  (RKUD)
untuk
selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening  Kas  Desa  (RKD).  Dalam pelaksanaan  keuangan  di  desa,  ada beberapa  prinsip  yang  wajib  ditaati mengenai  penerimaan  dan  pengeluaran yang dilaksanakan melalui RKD.
“Kalau  untuk  rekening  desa  kan  cuma ada  satu  jadinya  untuk  setiap  dana  yang masuk  itu  jadi  satu,  cuma  di  aplikasi  itu kan  ada  kegiatan,  ini  sumber  dananya dari ini kita bisa lihat” (wawancara,  okt 2018)
Seluruh  penerimaan  dan  pengeluaran desa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah desa  dilaksanakan  menggunakan  RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan  desa  terpusat.  Apabila  ingin mencairkan  dana  dalam  RKD  wajib ditandatangani  oleh  kepala  Desa,Sekdes, Pelaksanan  Kegiatan  dan  Bendahara Desa.
Adapun besaran dana Alokasi Dana Desa untuk  Desa  Tirto  Asri  tahun  2018 sebesar Rp. 1.503.856.767,- yang di sebar dalam program penyelenggaran pemerintahan  desa  sebesar  30  %, program  pembangunan  desa  42  %, program  pemberdayaan  masyarakat desa Tirto Asri sebesar 28 %. Pemerintah membagikan  Dana  Desa  kepada  setiap dusun  melalui  program  pembangunan sesuai dengan usulan maupun kebutuhan dari  setiap  dusun  sebagaimana  yang telah dihasilkan dari musyawarah dusun.
Ada  juga  aparat  pemerintah  desa  Tirto Asri  memiliki  pandangan  lain  terkait dengan  Dana  Desa  yang  bertahap,  SK yang menyatakan bahwa  :
“Adapun  Pencairan  Dana  untuk  desa Tirto  Asri  dilakukan  3  kali  tahapan Setiap  tahapan  pencairan  dana  Alokasi Dana Desa itu tergantung pada ketepatan waktu dalam penyetoran laporan pertanggunga  jawaban  atas  penggunaan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
Alokasi  Dana  Desa  Tirto  Asri  tersebut.  ” (wawancara,  okt. 2018)
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas, dapat  dijelaskan  bahwa  pencairan  dana alokasi  dan  desa  berdasarkan  kemajuan pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan oleh  bendahara  desa,  sehingga  apabila laporan tersebut belum dapat diselesaikan maka akan berdampak pada pencairan  dan  berikutnya.  Oleh  karena itu  Kepala  desa  bersama  unsur  yang bertanggung jawab dalam hal pemanfaatan  dana  alokasi  dana  desa tersebut.
Hal  yang  sama  pula  dikatakan oleh  Kepla  desa  Tirto  Asri,  MT, dinyatakan bahwa :
“  Adapun  dalam  hal  pencairan  dana Alokasi  Dana  Desa  setiap  tahunnya mengalami kenaikan dari tahun mengalami  peningkatan  dari  jumlah anggaran  yang  diberikan  pemerintah pusat  sangat  besar  dengan  jumlah  Rp. 1.503.856.767,  Ini  merupakan  bantuan yang  sangat  luar  biasa  untuk  Desa  Tirto Asri  Kecamatan  Tauditi  Kabupaten Pohuwato,  semoga  tidak  mendapat kendala  dalam  setiap  pelaksanaannya nanti”(wawancara,okt.2018).
Pemerintah  desa  Tirto  Asri  memiliki regulasi  tersendiri  yaitu  APBDes  tahun 2018
dalam pelaksanaan kegiatan yang berasal dari  Alokasi Dana Desa;
“  kalau  Alokasi  Dana  Desa  itu  saya fokuskan  kalau  sudah  cair  maksud  saya kalau  sudah          masuk  direkening.  Dan untuk  pemanfaatannya  kami  meliki regulasi untuk itu agar lebih     terkendali dan  dapat  dikontrol  pemanfaatannya.” (wawancara, okt 2018).
Alokasi  Dana  Desa  setiap  tahunnya mengalai kenaikan secara bertahap. Pada tahun  2018  Dana  Desa  cair  dalam  3 tahap, yaitu pada bulan maret 2018, Juni dan  tahap  terakhir  cair  pada  bulan Nopember  2018.  Pencairan  Dana  Desa secara  bertahap  ini  dapat  mengganggu rencana-rencana yang telah direncanakan pemerintah desa Tirto Asri sendiri. Kebijakan yang ada di desa Tirto Asri  mengenai  pengelolaan  Dana  Desa, yakni pembiayaan program atau pelaksanaan pembangunan dimulai apabila Dana Desa sudah cair dan sudah masuk di rekening kas desa.
Fokus  pada  cakupan  ini  terkait  dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa, pengelolaan Dana Desa di desa Tirto Asri

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
sendiri  pada  tahun  2018  menggunakan sistem dariperaturan-peraturan,.
Pernyataan informan mengenai pembagian  Alokasi  Dana  Desa  yang dilakukan dengan cara membagi proporsi  Alokasi  Dana  Desa  ke  dusun- dusun yang menjadi prioritas pada tahun itu :
Seperti  yang  dinyatakan  oleh  kepala dusun,RU,  dalam  diskusi  penulis  dengan yang  informan  tersebut  diperoleh gambaran  tentang  pemanfaatan  Dana Desa  khususnya  di  Dusunnya  sangat dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat setempat,  antara  lain,  akses  jalan setapak,  air  bersih  serta  sarana penerangan.
“  kalau  pembangunandi  dusun  kami  ini, sudah  dinikmatai  oleh  masyarakat peruntukannya serta hasil pembangunan tersebut  seperti  pembangunan  jaln setapak,  sarana  air  bersih  serta  sarana penerangan” (wawancara,  okt. 2018)
Dari  hasil  wawancara  dengan  informan di  atas,  dapat  digambarkan  bahwa pelaksanaan  maupun  pemanfaatan  Dana desa khususnya di Desa Tirto Asri sudah dirasakan  oleh  masyarakat  hasilnya, walaupun  masih  banyak  kekurangan fasilitas  yang  benar-benar  dibutuhkan oleh  masyarakat  belum  dapat  tersentuh
secara  menyeluruh  dari  dana  tersebut, mengingat  bahwa  alokasi  Dana  Desa yang  di  lihat  dalam  jumlah  yang  besar belum  mampu  mengakomodiri  segala kebutuhan masyarakat teruram terhadapa  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  yang  dirumuskan  dalam program pemberdayaan masyarakat.
Kertsediaan anggaran atau Alokasi Dana Desa berdasarakan peraturan  yang  ada  tersebar  secara proporsional dalam tiga bidang program pemerintahan Desa Tirto Asri Kecamatan Taluditi  Kabupaten  Pohuwato.  Sehingga untuk  menjangkau  semua  kebutuhan masyarakat  secara  merata  di  Desa  Tirto Asri masih agak sulit diwujudkan, karena masih kurangnya anggaran yang diperuntukan pada kebutuhan dimaksud.
Oleh  sebab  itu,  setelah  dilakukan evaluasi,    akan  direncanakan  oleh pemerintah  Desa  Tirto  Asri  ke  depan agar Alokasi Dana Desa akan menjangkau segala  aspek  pembangunan  di  Desa tersebut.  Dengan  kebijakan  seperti  itu, dampak  yang  diterima  oleh  masyarakat akan  semakin  besar.  Hal  tersebut  dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan  tiap-tiap  dusunnya,  keaktifan masyarakat juga akan meningkat. Senada dengan  yang  disampaikan  beberapa informan, bapak,S, :

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
“Pengalokasian  Dana  Desa  telah  melalui sebuah  proses  panjang  yang  dilakukan oleh  pemerintah  Desa  Tirto  Asri, bersama-sama  aparat  serta  masyarakat yang bertujuan untuk pemeratan pembangunan di semua aspek, walaupun belum  signifan  dirasakan  manfaatnya oleh  masyarakat  Desa  Tirto  Asri.  Sebab dari  porsi  anggaran  yang  diperuntukan terhadap  tiga  kebutuhan  masih  lebih besar  anggaran  untuk  penyelenggaraan pemerintahan  desa  dibanding  dengan peruntukannya
pemberdayaan
masyarakat.  Masysrakat  sesungguhnya berhayal jika anggaran untuk pemberdayaan  lebih  dominan  pada kegiatan  pemberdayaan  masyarakat Desa  sehingga  akan  memberi  dampak pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang dalam mewujudkan visi dan  misi  Kabupaten  Pohuwato  dalam penanggulangan kemiskinan.”
(wawancara,  okt  2018 )
Deri  hasil  wawancara  di  atas,  dapat digambarkan bahwa pengalokasian Dana Desa  selama  ini  di  Kabupaten  Pohuwato khusunya  di  Desa  Tirto  Asri  Kecamatan Taluditi  Kabupaten  Pohuwato  belum memnuhi  harapan  masyarakat  pada umumnya.  Meningat  Alokasi  Dana  Desa telah di distribusi berdasarkan ketentuan maupun peraturan yang berlaku,
sehingga  belum  memenuhi  harapan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan melalui program pemberdayaan masyarakat Di Desa Tirto Asri  Kecamatan  Taluditi  Kabupaten Pohuwato.
Dalam  teori  Good  Governance mengenai  strategic  vision  menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang dirumuskan  oleh  pemerintah  desa  dan masyarakat  harus  mengedepankan  visi jangka  panjang  yang  dibutuhkan  oleh untuk  pembangunan.  Dengan  adanya kebijakan  tersebut, dusun  yang  terdapat di  desa  Tirto  Asri  akan  memiliki kesempatan untuk menerima Dana Desa. Namun, dengan adanya prioritas Alokasi Dana  Desa  untuk  masing-masing  dusun tidak  menutup  kemungkinan  adanya perselisihan  dalam  pengajuan  prioritas pembangunan    oleh    masing-masing dusun  melalui  rasa  kecemburuan  yang tak  terelakkan.  Dalam  kasus  tersebut pemerintah  desa  harus  memiliki  peran untuk  menengahi  perselisihan,  sehingga masing-masing  dusun  agar  tercapai pemerataan  pembangunan  di  setiap dusun  yang  berada  di  Desa  Tirto  Asri Kecamatan
Taluditi
Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan    uraian    dari    beberapa informan
diatas, bentuk

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
pertanggungjawaban    dari    pemerintah desa    Tirto  Asri    mengenai    pengelolaan Dana  Desa  yaitu  melakukan  tranparansi mengenai  laporan  realisasi  Dana  Desa. Laporan ini disampaikan kepada beberapa  pihak  baik kepada  pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
4.2.4.   Akuntabilitas
Akuntabilitas    merupakan    salah satu  syarat  yang  harus dipenuhi dalam rangka  mewujudkan  Good  Governance dalam  tata  kelola  pemerintahan.  Tata kelola  yang  baik  tidak  terlepas  dari upaya aparat desa untuk dapat membuat makmur  dan  sejahtera  masyarakatnya (Putra, Hendi 2017). Untuk mewujudkan Good  Governance,  maka  prinsip-prinsip yang harus di penuhi  meliputi:
partisipasi masyarakat,
tegaknya supremasi hukum, transparansi, kesetaraan  bagi  semua  warga,  dan akuntabilitas.
Akuntabilitas adalah adanya kewajiban  bagi  aparatur  pemerintah untuk
bertindak selaku penanggungjawab  atas  segala  tindakan dan  kebijakan  yang  ditetapkannya  oleh pemerintah,  para  pengambil  keputusan di  pemerintah,  sektor  swasta      dan organisasi-organisasi      masyarakat bertanggungjawab      baik      kepada masyarakat    maupun  kepada  lembaga-
lembaga yang berkepentingan.
Akuntabilitas  yakni  suatu  perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk
mempertanggungjawabkan  keberhasilan dan kegagalan melaksanaan visi misinya, implementasi  akuntabilitas  juga  bisa dilakukan  melalui  pendekatan  strategis yang  akan  mengakomodasi  perubahan- perubahan  cepat  yang  terjadi  pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri  dengan  perubahan  yang  terjadi, sebagi  antisipasi  untuk  mengatasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.
Prioritas  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa setiap  tahunnya  berbeda-beda  sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku pada Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,    dan Transmigrasi   (Permendes  PDTT).
Prioritas  penggunaan  Alokasi Dana  Desa  (ADD)    di  Desa  Tirto  Asri, dapat  di  sajikan  pendapat  informan terhadap  pemanfaatann  Alokasi  Dana Desa  digunakan  untuk  membiayai  3 bidang kegiatan : yakni Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa serta bidang pemberdayaan Masyarakat. Sebagai berikut :

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
“kalau kita khususnya untuk
pemanfaatan  Alokasi  Dana  Desa  ya nantinya untuk
pembangunan infrastruktur.  Ya  untuk  kepentingan masyarakatlah seharusnya ada keseimbangan  antara  kebutuhan  berupa penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa minimal  sama  dengan  Pelaksanaan pembangunan, serta untuk pemberdayaan  masyasrakat  tapi  sudah seperti  itulah  yang  ada.”  (wawancara  , okt 2018)
Informan  lainnya,  Kades  MT, menyatakan bahwa ;
“ Pembagian porsi Dari atau Alokasi Dana Desa  (ADD)  sudah  sesuai  dengan ketentuan peruaturan yang berlaku, baik di atur melalui Undang-undang,
Peraturan  Menteri,  maupun  Peraturan Bupati.  Sehingga  kami  tidak  memiliki kemampuan untuk mengubah porsi yang sudah  ada.  Namun  saya  menyadari bahwa  Desa  Kami  ini  sudah  sangat  baik karena  punya  kesempatan  yang  banyak dalam  mengelola  Dana  Desa  ini  yang  di kombainkan dengan program pemerintahan  di  Tingkat  Kabupaten Pohuwato pada umumnya.”
Dengan  demikian  pengalokasin Dana    tidak  bisa  menyalahi  ketentuan
tersebut.  Demikian  halnya  dengan pertanggungjawabnnya  harus  mengacu pada  peraturan  yang  berlaku.  Adapun Akuntabilitas  yang  dimaksudkan  pada bagian ini adalah secara administrasi jika telah memanfaatkan Dana serta peruntukan sudah sesuai maka pemerintah Desa memiliki tanggunjawab serta  kewajiban  untuk  menyampaikan laporan  pertanggug  jawbab  terhadap pemanfataan Dana Desa.
Peneliti juga menemukan beberapa  informasi  bahwa  Alokasi  Dana Desa hanya diprioritaskan untuk
pembangunan fisik saja.
“ Penggunaan Dana Desa melalui Alokasi Dan Desa diprioritaskan untuk infratruktur  seperti  saluran  air,  saluran irigasi,  terus  pos  ronda,  gedung pertemuan,  infrasturtur  jalan,  berupa jalan desaseperti semacam itu. Walaupun tapi  untuk  saat  ini  Dana  Desa  kita utamakan  masih  ke  fisiknya.  Untuk  non fisiknya masih didanai dari PAD atau dari DD  untuk  non  fisiknya  masih  cenderung kesana.” (wawanacara, okt.2018)
Menurut Undang-undang nomor 6 tahun  2014,  Dana  Desa  secara  umum digunakan  untuk  3  bidang  yaitu  bidang penyelenggaraan
pemerintah,
pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat, serta

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
pembangunan.  Akan  tetapi,  prioritas penggunaan  Dana  Desa  dalam  beberapa tahun yang berjalan ini hanya digunakanuntuk  2  bidang  yaitu  bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan laporan realisasi  anggaran  Alokasi  Dana  Desa  di desa  Tirto  Asri,  penggunaan  Dana  Desa diprioritaskan untuk 3 bidang.
Pada2018,  penggunaan  Dana  Desa digunakan  untuk  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat.  Pada  tahun 2018,  penggunaan  Dana  Desa  di  desa Tirto  Asri  digunakan  untuk  3  bidang yakni  Penyelenggaraan  Pemerintahan, pembangunan, serta Pemberdayaan masyarakat,.
Dalam  hal  ini,  pengelolaan- pengelolaan  keuangan  Dana  Desa  harus sesuai  atau  harus  berpedoman  pada prinsip-prinsip  yang  sudah  ditetapkan. Sehingga dapat membentuk pemerintahan  desa  yang  professional, efesien dan efektif, terbuka, serta
Pemerintah    desa    Tirto  Asri    sudah memenuhi    dimensi    akuntabilitas, diantaranya:
1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum Menurut informan mengenai akuntabilitas  kejujuran  dan  hukum  yang dilakukan oleh pemerintah desa:
“Ya  itu  tadi  kita  meletakkan  semua dokumen  itu  sebagai  dokumen  yang dapat  diakses  oleh  masyarakat,  kecuali yang  dikecualikan    itu  tadi.  Untuk  Dana Desa  itu  juga  di  transparasikan  baik berupa  papan  pengumuman,atau  papan info.” (wawancara, okt 2018)
Berdasarkan   penjelasan  dari   informan 9    mengenai    dokumen    yang  dapat diakses  oleh  masyarakat  dalam  rangka mewujudkan  transpransi.  Sehingga  di desa  Tirto  Asri  sudah  melakukan akuntabilitas  kejujuran,  dalam  rangka mewujudkan  akuntabilitas  hukum  di desa  Tirto  Asri,  ini  dibuktikan  dengan kepatuhan  pembayaran  pajak    yang terlihat  dalam  buku  pembantu  pajak yang dibuat oleh pemerintah desa.
2.  Akuntabilitas Proses
Menurut  beberapa  informan  mengenai akuntabilitas proses yang dilakukan oleh pemerintah desa:
“mekanismenya  kan  ada  peraturan tentang  itu  tentang  Alokasi  Dana  Desa, masing-masing desa itukan ada peraturannya  dari  kabupaten.  Ada Perbubnya,  itu  kan  sesuai  aturan  yang berlaku.  Yang  mengacu  pada  peraturan itu,  dana  sudah  bisa  dicairkan  apabila telah  memenuhi  semua  persyaratan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
pencairan  sesuai  dengan  transferan  dari APBN” (wawancara,  okt 2018)
Berdasarkan penjelasan dari informan di atas,  bahwa  Desa  Tirto  Asri    sudah melakukan  akuntabilitas  proses  dengan baik,  dikarenakan  dalam  hal  pencairan dana  yang  dilakukan  menggunakan metode  pencairan  yang  sudah  benar. Selain  itu  juga  dapat  dilihat  dari pencairan  dana  yang  dilakukan  oleh masing-masing pelaksana kegiatan   (PK) kepada  kaur  keuangan,  sesuai  dengan penjelasan dari informan:
3.   Akuntabilitas Program
Menurut  pernyataan  dari  informan mengenai  akuntabilitas  Program  yang dilakukan oleh pemerintah desa:
“Saya  kira  kalau  untuk  sekarang  ini responnya bagus, karena banyak program  yang  menyentuh  masyarakat. Kan  Pak  Kades  juga  mempunyai  banyak inovasi  program,  jadi  ya  dengan pemerintahan  yang  kemaren  terasa  lain jadi  menurut  saya  responnya  bagus.” (WawancaraOkt2018).
Berdasarkan  uraian  dari  informan  di atas,  mengenai  program-  program  yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Tirto Asri,  masyarakat  memberikan  apresiasi yang  baik  kepada  pemerintah  desa.
Disamping  itu  juga  bisa  dilihat  dari pencapaian realisasi Dana Desa.
4.  Akuntabilitas Kebijakan
Berdasarkan  pembahasan-pembahasan sebelumnya mengenai perencanaan program  ataupun  kegiatan  yang  akan dilakukan  oleh  pemerintah  desa  Tirto Asri.  Pemerintah  desa  selalu  melibatkan masyarakat  tataran  bawah      sehingga kebijakan   yang   disetujui   berdasarkan prakarsa   oleh masyarakat sendiri.

## Kesimpulan
Hasil  dari  penelitian  pengelolaan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan  Dana  Desa  yang  dilakukan oleh  pemerintah  desa  Tirto  Asri Kecamatan  Taludi  Kabupaten  Bantul, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana Desa  yang  diterapkan  oleh  pemerintah desa  Tirto  Asri  sudah  sesuai  dengan perundang-undangan
maupun ketentuan-  ketentuan  yang  berlaku.
Disamping  itu  proses  pengelolaan Alokasi Dana Desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan
pengawasan. Meskipun pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan sangat baik,  tetapi  pemahaman  masyarakat

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
mengenai  kebijakan  Alokasi  Dana  Desa masih rendah.
2. Dalam  hal  pelaporan  Dana  Desa yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa Tirto  Asri  melalui  lembaga  PSID  sangat baik.  Pelaporan  dilakukan  dengan menggunakan  media  informasi  digital, informasi-informasi  yang  disebar  tiap- tiap  dusun  melalui  ketua  RT  dan  kepala Dusun,  selain  itu  juga  papan  informasi yang ditempatkan di Kantor Desa.
3.    Pelaksanaan    pertanggungjawaban Alokasi  Dana    Desa    oleh    pemerintah desa  secara teknis maupun administrasi sudah  baik.  Tetapi  dalam  hal  laporan realisasi  penggunaan    Alokasi  Dana Desa,  pemerintah  desa  hanya  membuat laporan    dengan  format  laporan seadanya.  Dikarenakan    belum  adanya aturan  spesifik    yang  membahas mengenai  format  yang  seharusnya dilakukan.
4.    BPD    dalam    menjalankan    fungsinya berjalan    dengan    baik    tetapi    kurang optimal.  Ini  dikarenakan  terdapat beberapa  faktor  yang  menjadikan kendala,  yakni  Sumber  Daya  Manusia (SDM).

## Saran
Berdasarkan  informasi-informasi yang  penulis  dapatkan  pada  saat
pengumpulan  data  serta  hasil  dari analisis  penelitian,  berikut  Wawancara mendalam  yaitu  dengan  mengadakan Tanya  jawab  dan  tatap  muka  langsung dengan  beberapa  informan  seperti stakeholder  yang  dianggap  mengetaui banyak  mengenai  objek  penelitian  dan permasalahan  yang  diangkat  dalam peneltian  ini  sebagai  sumber  data.  Studi dokumen,  yaitu  cara  pengumpulan  data dan  telaah  pustaka  dimana  dokumen- dokumen  yang  dianggap  menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## Daftar Pustaka
Arifiyanto,  Dwi  Febri,  dan  Kurrohman, Taufik.
2014. Akuntabilitas Pengelolaan
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Keuangan.  Jember:  Universitas Jember.
Moleong,      Lexy.      2012.      Metodologi Penelitian      Kualitatif      Edisi Revisi.    Bandung.  PT  Remaja
Rosdakarya. Nurcholis,    Hanif.    2011.    Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta. Erlangga.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
Pemerintah    Kabupaten    Pohuwato.
2013.  Kecamatan  Taluditi  Dalam Angka.
Rosalinda,  Okta.  2014.  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Dalam
Menunjang Pembangunan
Pedesaan  (studi  kasus:  Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep,
Kecamatan  Sumobito,  Kabupaten Jombang).  Jurnal  Ilmiah.  Malang:
Universitas Brawijaya Malang.
Sanusi, Anwar. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.  Solekhan,    Moch.    2012.
Penyelenggaraan      Pemerintahan
Desa
Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  dalam Membangun        Mekanisme Akuntabilitas.  Malang:  Setara Press.
Subroto,  Agus.  2009.  Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (Studi  Kasus  Pengelolaan  Alokasi dana  Desa  Di  Desa  –  Desa  Dalam Wilayah  Kecamatan  Tlogomulyo Kabupaten  Temanggung  Tahun 2008).
Dipublikasikan. Tesis. Program  Studi  Magister  Sains
Akuntansi.
Universitas
Diponegoro Semarang.
Sumpeno,  Wahjudin.  2011.  Perencanaan Desa  Terpadu.  Banda  Aceh:  Read. Syachbrani,    Warka.    2012. Akuntansi    dan    Akuntabilitas Pemerintah  Desa.
Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa  dalam  Upaya  Meningkatkan Pembangunan  di  Desa  Sebawang Kecamatan  Sesayap  Kabupaten Tana  Tidung.  Dipublikasikan. Skripsi.  Program  S1  Pemerintah Integratif.  Fakultas  Ilmu  Sosial dan  Ilmu  Politik.  Universitas Mulawarman.
Tim    Pelaksana    ADD.    2015.    Laporan Hasil  Musrenbangdes  Kecamatan Taluditi. Kabupaten Pohuwato.
Tim  Pelaksana  ADD.  2015.  Laporan
Realisasi ADD. Kabupaten
Pohuwato.