PERAN PEMERINTAH DI BIDANG PEREKONOMIAN DALAM ISLAM

## Indra Hidayatullah
Dosen Ekonomi Islam STAI Syarifuddin Wonorejo Lumajang

## Abstract
Government  is  the  authorized  party  in  making  and  applying basic rules to supportand protecteconomic activities and improvement. In the structure of a society, the role and responsibility of  government  is  an  inseparable  part  in  creating  an  order  and prosperous  society.  On  the  prospective  of  Islam,  government’s responsibility  is  relatively  flexible  based  on  the  premise  that  Islam aims  to  create  prosperity  for  public.  Among  some  of  government’s important tasks in the economic sector are to examine and control the main driving factors in  mobilizing the economy, stop  any forbidden transaction and regulate the standard price when it is needed. Control and  intervention  of  government  are  conducted  through  some  ways. Some of which are regulation prohibiting the transaction of forbidden or  restricted  products,  regulation  prohibiting  any  type  and  form  of manipulation  in  the  whole  economic  activity,  regulation  prohibiting the  distribution  of  healthy-endangering  food,  drink  and  other products,  regulation  prohibiting  any  game  related  to  interest  and property  of  people  at  general,  regulation  prohibiting  works  in  any forbidden  sector  and  regulation  limiting  production  of  commodity which is not the main need of people.
Keywords : monitoring, intervention, role of government

## Abstrak
Negara  merupakan  pihak  yang  memiliki  kewenangan  dalam meletakkan  dasar-dasar  aturan  yang  mendukung  dan  dapat melindungi  pertumbuhan    dan  aktifitas  ekonomi.  Dalam  kehidupan masyarakat  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tanggung  jawab  pemerintah yang  berusaha  melakukan  penertiban  dan  mensejahterakan masyarakat.  Tanggung  jawab  pemerintah  dalam  persepektif    Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa islam
bertujuan untuk mensejahterakan umum masyarakat.Di antara tugas- tugas  penting  pemerintah  dalam  perekonomian  adalah  mengawasi faktor  utama  penggerak  perekonomian,  menghentikan  muamalah yang  diharamkan,  dan  mematok  harga  kalau  dibutuhkan. Pengawasan dan intervensi  yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dapat  melalui  beberapa  hal,  di  antaranya  adalah  Regulasi  yang melarang jual beli barang  yang diharamkan,  regulasi  yang melarang semua bentuk  dan jenis  manipulasi  dalam semua aktivitas ekonomi, regulasi  yang  melarang  peredaran  makanan,  minuman  atau  bahan lainnya  yang  membahayakan  kesehatan  umum,  regulasi  yang melarang permainan terhadap kepentingan dan harta manusia secara umum,  regulasi  yang  melarang  pekerjaan  sektor-sektor  yang diharamkan,  dan  regulasi  yang  membatasi  produksi  komoditi  yang tidak terlalu dibutuhkan masyarakat.
Keywords : pengawasan, intervensi, peran pemerintah.

## A. Pendahuluan
Dewasa  ini  seiring  dengan  makin  berkembangnya mobilitas capital dari satu Negara ke negara lain sebagai bagian tidak  terelakkan  dari  liberalisasi  perdagangan  dalam  satu  sisi telah  melahirkan  beberapa  ketimpangan  dalam  kehidupan ekonomi  suatu  Negara.  Ketidakberdayaan  tersebut  tidak  bisa dipisahkan dari ideology system  ekonomi tentang peran  Negara di  bidang  ekonomi.  Kapitalisme  dengan  Laissez  Faire-nya mengusung  konsep  peran  minimal  Negara  di  bidang  ekonomi. Sementara  sosialisme,  cenderung  mengusung  peran  sentral Negara  di  bidang  ekonomi  melalui  system  perencanaan sentralistiknya.  Di  sisi  lain  sebagai  system  yang  relative  lebih muda dalam satu sisi, Islam mengusung konsep peran Negara di bidang  ekonomi  dengan  basis  nilai  universal  Islam  seperti keadilan  dalam  bidang  ekonomi  yang  tercermin  dalam mekanisme  larangan  riba,  dan  redistribusi  pendapatan  melalui zakat dan jaminan sosial.
Islam  memiliki  seperangkat  tujuan  dan  nilai  yang mengatur  seluruh  aspek  kehidupan,  termasuk  didalamnya  aspek sosial, ekonomi dan politik. Dalam hal ini, selain sebagai ajaran normatif,  Islam  juga  berfungsi  sebagai  pandangan  hidup ( WorldView ) bagi segenap para penganutnya. Dari hal ini, tentu saja  Islam  juga  memiliki  konsep  ketatanegaraan  yang  berfungsi
untuk  merealisasikan  kesejahteran  yang  sinergis  antara kepentingan duniawi dan ukhrowi.
Negara  merupakan  pihak  yang  memiliki  kewenangan dalam  meletakkan  dasar-dasar  aturan  yang  mendukung  dan dapat  melindungi  pertumbuhan    dan  aktifitas  ekonomi.  Dalam kehidupan  masyarakat  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tanggung jawab  pemerintah  yang  berusaha  melakukan  penertiban  dan mensejahterakan  masyarakat.  Tanggung  jawab  pemerintah dalam  persepektif    Islam  memiliki  fleksibilitas  yang  luas didasarkan  pada  premis  bahwa  islam  bertujuan  untuk mensejahterakan umum masyarakat.

## B. Negara Dalam Persepektif Islam
Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung  jawab  pemerintah  yang  berusaha  melakukan penertiban  dan  mensejahterakan  masyarakat.  Tanggung  jawab pemerintah dalam persepektif  Islam memiliki fleksibilitas yang luas  didasarkan  pada  premis  bahwa  islam  bertujuan  untuk mensejahterakan  umum  masyarakat,  sehingga  dalam  negara persepektif Islam dapat mendefinisikan apapun fungsinya dalam mencapai  sasaran  tersebut. 1 Menurut  Sidiqi  (1983)  dalam  Huda et  al  (2008  :  166-167)  mengklasifikasikan  fungsi  negara  dalam persepektif Islam dalam tiga kategori:
1. Fungsi yang diamanahkan syari’at secara permanen meliputi :
a. Pertahanan
b. Hukum dan Ketertiban
c. Keadilan
d. Pemenuhan kebutuhan
e. Dakwah
f. Amar Makruf Nahi Munkar
g. Administrasi Sipil
h. Pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial.
2. Fungsi  turunan  syari’ah  yang  berbasis  ijtihad  sesuai  kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu, meliputi 6 fungsi :
a. Perlindungan Lingkungan
b. Penyediaan sarana kepentingan umum
c. Penelitian
d. Pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi
1 Ismail  Nawawi, Ekonomi  Islam  “Persepektif  Konsep,  Model,  Paradigma,Teori dan Aspek Hukum” , (Surabaya: Vira Jaya Multi Pres, 2008) hal 283
e. Penyediaan subsidi pada kegiatan swasta tertentu
f. Pembelanjaan  yang  diperlukan  untuk  stabilitas kebijakan
3. Fungsi  yang  diamanahkan  secara  kontekstual  berdasarkan proses  musyawarah  ( syura ),  meliputi  semua  kegiatan  yang dipercayakan  masyarakat  kepada  sebuah  proses  syura.  Inilah yang  menurut  Sidiqi  terbuka  dan  berbeda-beda  setiap  negara tergantung keadaan masing-masing.
Sesungguhnya  bentuk  negara  dalam  islam  bukanlah termasuk  hal-hal  yang  diatur  oleh  islam.  Ia  termasuk  masalah yang  diserahkan  kepada  kaum  muslimin  agar  mereka  berijtihad sesuai  dengan  pertimbangan  manfaat  dan  kemaslahatan  serta berbagai standar yang ada pada setiap zaman. 2
Bila  kita  berbicara  masalah  perekonomian,  maka  yang dimaksud  adalah  masalah  ekonomi  makro.  Beberapa  masalah yang  terpenting  dalam  perekonomian  suatu  negara  adalah pertumbuhan  ekonomi,  ketidakstabilan  kegiatan  ekonomi, penganggutan dan inflasi. 3
Menurut  Islam,  Negara  memiliki  hak  untuk  ikut  campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik  untuk  mengawasi  kegiatan  maupun  untuk  mengatur  atau melaksanakan  beberapa  macam  kegiatan  ekonomi  yang  tidak mampu  dilaksanakan  oleh  individu-individu.  Keterlibatan Negara dalam kegiatan ekonomi pada permulaan islam itu sangat kurang  karena  masih  sederhananya  kegiatan  ekonomi  akibat kemelaratan  lingkungan  tempat  Islam  timbul.  Selain  itu, disebabkan pula oleh daya kontrol spiritual dan kemantapan jiwa kaum  muslimin  pada  masa-masa  permulaan  yang  membuat mereka mematuhi secara langsung akan perintah-perintah syariat dan  sangat  berhati-hati  menjaga  keselamatan  mereka  dari penipuan  dan  kesalahan.  Semua  ini  mengurangi  kesempatan negara untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi.
Beberapa  cara  penarapan  pada  negara  islam  pertama tentang  ikut  campurnya  Negara  dalam  kegiatan  ekonomi  dapat ditemui dalam beberapa contoh berikut ini. Salah satu contohnya adalah  ikut  campurnya  pemerintah  mengembalikan  distribusi
2 Muhammad  ‘Abid  al-Jabiri, Agama  Negara  dan  Penerapan  Syariah,
(Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001) hal 20
3 Ismail  Nawawi, Ekonomi Islam  “Persepektif  Teori,  Sistem  dan Aspek Hukum” , (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009) hal 182
kelayakan  untuk  mewujudkan  perimbangan  ekonomi  diantara individu-individu  dalam  masyarakat.  Hal  inilah  yang  dilakukan SAW.  Ketika  beliau  membagikan Fa’i (harta  rampasan  tanpa perang)  Bani  Nadir  kepada  kaum  Muhajirin  saja,  tidak  kepada kaum  Anshar,  kecuali  dua  orang  yang  fakir.  Hal  ini  beliau lakukan  untuk  menegakkan  keseimbangan  antara  orang-orang Muhajirin yang telah meninggalkan harta mereka di Makkah dan lari  membawa  agama  mereka  ke  Madinah,  dengan  orang-orang Anshar yang memiliki harta.
C. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perekonomian
Sangatlah  wajar  apabila  semua  orang  berusaha meminimalisasi  risiko  yang  akan  menimpa  jiwa  dan  hartanya. Beberapa  orang  bergabung  menjadi  kelompok  besar  untuk mencapai maksud tersebut, karena kelompok tersebut memerlukan  dana  yang  besar  untuk  melaksanakan  usaha bersama  dalam  jangka  yang  panjang,  dan  hal  ini  tidak  dapat dilakukan  oleh  kelompok  atau  persatuan  yang  kecil.  Organisasi yang  besar  dibentuk  untuk  melaksanakan  tujuan  semacam  itu dengan  skala  besar.  Tetapi  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa organisasi  yang  kecil  dapat  terkena  dampak  buruk  oleh  bentuk usaha  besar  atau  wadah  usaha  semacam  ini,  sehingga  dapat menimbulkan  konflik  antar  individu  dan  kelompok  di  dalam masyarakat.  Dalam  situasi  seperti  ini,  ada  beberapa  orang  yang mengambil keuntungan dengan cara yang tidak terpuji, misalnya melalui  kekuatan  sosial  atau  memanfaatkan  posisinya  dalam politik  negara,  hingga  menyulut  konflik  dengan  organisasi  lain bahkan dengan negara sekalipun. 4
Oleh  karena  itu,  negara  harus  mengambil  alih  tanggung jawab  dan  mengorganisasi  secara  nasional  atau  memberikan jaminan secara kolektif kepada seluruh masyarakat dalam bentuk jaminan  sosial  untuk  menghindari  lemingkinan  konflik  dan untuk memperbaiki efisiensi masyarakat yang lebih baik.
Islam  memandang,  bahwa  tanggung  jawab  pemerintah bukan  terbatas  pada  keamanan  dalam  negeri  dan  sistem keamanan  yang  mempunyai  kekuatan  antisipatif  dari  serangan luar.  Tetapi  pertanggungjawaban  pemerintah  ini  harus merupakan  bagian  dari  program  pencapaian  masyarakat  ideal  ;
4 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) hal 112-123
makmur  dan  adil.  Keadilan  dalam  masyarakat  tidak  mungkin tercipta  tanpa  keterlibatan  pemerintah  dalam  membela  yang lemah dan memberikan jaminan sosial kepada mereka, termasuk yang menyangkut masalah perekonomian. 5
Harta  yang  dikumpulkan  dengan  jalan  yang  dibenarkan oleh  syariat  dan  pemiliknya  memanfaatkan  dengan  cara  yang baik,  sederhana  dan  jujur,  maka  harta  yang  masih  tersisa  di tangan  pemiliknya  wajib  dilindungi  oleh  negara  dan  dijamin keselamatannya  dengan  undang-undang  hak  milik.  Masyarakat pun  wajib  menghormati  hak  miliknya  itu,  sebagaimana  firman Allah :
ابِ بِا وَ أْا بِ اأْ كُ وَ أْبَ وَبَ اأْ كُ وَاووَ أْ وَ او كُ كُ أْ وَ ا وَ وَ
Artinya:  Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan  harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil . 6
Pemerintah  tidak  berhak  mengintervensi  setiap  konflik intern  seuatu  badan  usaha,  kecuali  konflik  yang  bersifat destruktif  atau  konflik  yang  lahir  dari  diabaikannya  hak  satu pihak  oleh  pihak  yang  berlaku  sewenang-wenang.  Jika  yang demikian  terjadi,  maka  pemerintah  harus  turun  tangan  untuk membela yang didzalimi. 7
Di  antara  tugas-tugas  penting  pemerintah  dalam perekonomian adalah sebagai berikut :

## 1. Mengawasi Faktor Utama Penggerak Perekonomian
Pemerintah  harus  mengawasi  gerak  perekonomian, seperti  mengawasi  dan  melarang  praktik  yang  tidak  benar; baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi dan sirkulasi. Pengontrolan  harus  dilakukan  oleh  tim  independen  ( ahl  al hisbah ).  Tim  ini  mengawasi  instansi-instansi,  pabrik-pabrik dan  induk  usaha  lainnya  agar  tidak  mengambil  keuntungan yang  tidak  terpuji  dari  masyarakat  dengan  memanfaatkan
5 M. Faruq an-Nabahan, Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis , (Yogyakarta: UII Press, 2000) hal 54
6 QS. Al-Baqarah [2]. 188
7 Musthafa  husni  as-Siba’I, Kehidupan  Sosial  Menurut  Islam;  Tuntutan  Hidup Bermasyarakat , (Bandung: CV Diponegoro, 1993) hal 160-161
keluguan  dan  kebodohan  mereka  demi  memuaskan  nafsu keserakahan yang lahir dari jiwa yang nihil moral.

## 2. Menghentikan Muamalah yang diharamkan
Yang  dimaksud  dengan  muamalah  haram  adalah berbagai  bentuk  muamalah  yang  diharamkan  karena berlawanan dengan asas-asas islam, yang berdiri di atas moral dan  terjaganya  kemaslahatan  umum  seperti  riba  dan penimbunan dan monopoli.
Islam  sangat  memerhatikan  perekonomian  umat,  oleh sebab  itu  islam  menetapkan  adanya  jaminan  dalam melindungi  harta  benda  setiap  orang,  agar  tidak  digunakan dengan sia-sia atau secara royal.  Islam benar-benar melarang penggunaan  harta  dengan  keji  dalam  perekonomian  bangsa. Terhadap  kaum  penimbun,  negara  diwajibkan  untuk memeranginya dengan tegas dan keras, bahkan diperbolehkan mengeluarkan dengan
paksa barang-barang yang disimpannya, lalu dijual kepada orang-orang yang memerlukannya  dengan  harga  yang  sedang  dan  pantas  serta keuntungan yang wajar.
3. Mematok Harga kalau Dibutuhkan
Para  ahli  fiqh  berbeda  pendapat  dalam  hal  mematok harga,  haram  atau  sah  dilakukan.  Ada  sebagian  yang mengharamkan  dengan  alasan  terdapat  sejumlah  nash  yang melarang  pematokan  harga.  Diantaranya  ialah  riwayat  Anas dari  Rasul  SAW.  Anas  berkata  :  ” Di  masa  Rasul,  harga- harga  pernah  melambung  tinggi.  Para  sahabat  lalu mengusulkan  pada  Nabi  :  ”Wahai  Rasulullah,  hendaknya engkau  mematok  harga”.  Nabi  lalu  menjawab,  ”Allahlah Dzat  yang  membuat  lingkup  sempit  dan  yang  melapangkan. Dan  saya  berharap,  di  hari  saya  bertemu  Allah,  tak seorangpun  menuntutku  atas  kedzalimanku,  baik  dalam  jiwa atau harta”. 8
Dari  hadis  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  mematok harga  adalah  haram,  dan  pematokan  dianggap  perilaku kedzaliman.  Dan  tentunya,  Rasulullah  SAW  tidak  ingin melakukan  kedzaliman  terhadap  siapapun.  Sampai  disini tidak  ditemukan  silang  pendapat.  Tetapi  kondisi  sosial  di
8 HR Imam Enam : Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah.
masa  Rasul  jelas  berbeda  dengan  kondisi  sosial  masa  kini, berkaitan  dengan  baik  tidaknya  mematok  harga.  Di  masa Rasulullah,  mungkin  posisi  penjual  lemah,  sehingga pematokan  harga  sangat  memberatkan  mereka.  Sekarang kondisinya  telah  berubah,  posisi  penjual  justru  kuat  dalam dalam  banyak  hal.  Mereka  tidak  akan  terkena  dampak  yang merugikan  karena  pematokan  harga  yang  diprioritaskan  bagi pembeli  yang  dalam  kondisi  sekarang  berposisi  lemah. Jelasnya,  dalam  Islam  otoritas  negara  dilarang  mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridai. Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah  tidak  boleh  memihak  pembeli  dengan  mematok harga  yang  lebih  rendah  atau  memihak  penjual  dengan mematok harga tinggi. 9
Namun adakalanya sebuah pemerintah boleh
menggunakan  kebijakan  penetapan  harga  dalam  kondisi tertentu. Ini terutama diperlukan jika kebijakan itu dipandang lebih  adil  oleh  rakyatnya.  Yang  menjadi  pertanyaan,  kapan ketidakadilan terjadi di pasa? Ketidakadilan dapat terjadi jika ada praktik monopoli atau pihak yang mempermainkan harga.
Jika  pasar  tidak  berlaku  sempurna,  mengalami  distorsi,  baru pemerintah  boleh  melakukan  kontrol  dan  menetapkan  harga. Ada  juga  pakar  yang  menyatakan  bahwa  penetapan  harga diperbolehkan  pada  barang  yang  dihasilkan  oleh  BUMN seperti BBM, listrik, telepon, air bersih dan sejenisnya. 10
Berangkat dari realitas kondisi sekarang dan berbagai pertimbangan,  maka  perlu  dibedakan  antara  pematokan  yang mengakibatkan kedzaliman,  yang hukumnya jelas haram  dan pematokan  yang  tanpa  akibat  kedzaliman.  Pematokan  harga yang  tidak  mengandung  unsur  kedzaliman,  bahkan  justru menciptakan keadilan bersama dan selain itu juga melahirkan kemaslahatan  bersama,  jelas  hukumnya  sah,  bahkan  bisa wajib. 11 Itulah  mengapa  banyak  ulama  masa  kini  yang  yang membagi  pematokan  harga  menjadi  dua  :  pematokan  yang
9 Ilfi Nur Diana, Hadis-Hadis Ekonomi , (Malang : UIN Malang Prees, 2008) hal 53
10 Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, alih bahasa ikhwan Abidin basri, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005) hal 44
11 M. Faruq an-Nabahan, Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis .....hal 59-60
haram,  karena  ditemukan  kedzaliman,  dan  pematokan  yang sah, karena mendatangkan kebaikan bersama. Model pertama jelas haram dan yang kedua jelas boleh, dan bisa menanjak ke wajib,  apabila  menjadi  keharusan  untuk  mensejahterakan masyarakat dalam pandangan syariah. 12
Ibnu  Qoyyim  mengatakan,  ”Petugas  pasar,  harusnya mengurus  tata  usaha  yang  berjalan  di  pasar  pantauannya.  Ia harus mengetahui komoditas apa saja yang diperdagangkan di situ. Petugas lalu mematok harga, dengan membatasi penjual agar tidak mengambil  laba di  atas  yang wajar. Jika ada  yang melanggar  maka  diberi  peringatan,  dan  jika  tidak mengindahkan, maka pelanggar ini dikeluarkan dari pasar. 13

## D. Landasan  Hukum  dan  Bidang-Bidang  yang  Dapat  dan Tidak Diintervensi Negara
1. Bidang-bidang ekonomi yang dapat diintervensi oleh Negara Intervensi  pemerintah  terhadap  masalah-masalah perekonomian  rakyat,  sebagian  ulama  berpendapat  bahwa landasannya pada firman Allah SWT.
يِلوُأَو َلوُسَّرلا اوُعيِطَأَو َوَّللا اوُعيِطَأ اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ اَي ِوَّللا ىَلِإ ُهوُّدُرَ ف ٍءأيَش يِف أمُتأعَزاَنَ ت أنِإَف أمُكأنِم ِرأمَألْا ٌرأ يَخ َكِلَذ ِرِخَألْا ِمأوَ يألاَو ِوَّللاِب َنوُنِمأؤُ ت أمُتأنُك أنِإ  ِلوُسَّرلاَو لًاييِوأ َت ُنَ أ َأَو

## Artinya :
Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan taatilah  Rasul  (nya),  dan  ulil  amri  di  antara  kamu. Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu, Maka kembalikanlah ia  kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),  jika  kamu  benar-benar  beriman  kepada  Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 14
12 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam .....hal 116-117
13 Ibnu  Qoyyim, Ath-Thuruq  al-Hukmiyyah  fi  al-Siyasah  asy-syar’iyyah ,  (kairo: Dar al-Kutb,t th) hal 229
14 QS. Al-Nisa [4]. 59
Nash  di  atas  dalam  pandangan  segolongan  ulama memberikan  hak  campur  tangan,  kepada  pemerintah  dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu. Hal itu untuk menjaga  masyarakat  Islam  dan  menegakkan  keseimbangan dalam  masyarakat.  Nash  itu  juga  mewajibkan  atas  semua umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka. 15
Dalam  filsafat  ekonomi  Islam,  hal  yang  menyangkut hajat  hidup  orang  banyak  tidak  boleh  dikuasai  oleh perseorangan,  berapapun  besar  modal  seseorang  masih dibatasi  oleh  kepentingan  umum  seperti  air,  udara  dan minyak. Dan manusia harus tunduk pada apa yang diatur oleh pemerintahannya untuk kepentingann kebersama.
Hal  ini  berbeda  dengan  filsafat  ekonomi  kapitalis dengan  prinsip laissez  fire nya,  bahwa  manusia  bebas sepenuhnya  dan  Tuhan  tidak  campur  tangan  dalam  urusan bisnis. Dari prinsip tersebut dapat melahirkan kehidupan yang materialistis,  siapapun  yang  bermodal  besar  akan  menguasai dunia.  Begitupun  dengan  filsafat  ekonomi  sosialis/komunis, bahwa  pemerintah  berhak  mengatur  segala-galanya  demi kesejahteraan masyarakatnya. 16
Intervensi ini ditentukan oleh beberapa hal :
a. Regulasi yang melarang jual beli barang yang diharamkan secara  syar’i  seperti  minuman  keras,  alat-alat  berbahaya dan transaksi yang diharamkan.
b. Regulasi  yang  melarang  semua  bentuk  dan  jenis manipulasi  dalam  semua  aktivitas  ekonomi.  Manipulasi masuk dalam sistem perdagangan dengan cara menyembunyikan kecacatan barang dan penipuan harga.
c. Regulasi  yang  melarang  peredaran  makanan,  minuman atau bahan lainnya yang membahayakan kesehatan umum.
d. Regulasi  yang  melarang  permainan  terhadap  kepentingan dan  harta  manusia  secara  umum,  kebun-kebun  yang menjadi  sarana  pelayanan  umum  dan  berbagai  fasilitas lainnya.
e. Regulasi  yang  melarang  pekerjaan  sektor-sektor  yang diharamkan,  seperti  praktek  prostitusi,  zina,  perjudian, pembuatan berhala, minuman keras.
15 Ismail  Nawawi, Ekonomi Islam  “Persepektif  Konsep, Model, Paradigma,Teori dan Aspek Hukum …hal 288
16 Ilfi Nur Diana, Hadis-Hadis Ekonomi .....hal 7
f. Regulasi  yang  membatasi  produksi  komoditi  yang  tidak terlalu  dibutuhkan  maasyarakat.  Negara  harus  mengatur agar  para  produsen  memproduksi  barang-barang  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  setempat  seperti  hasil pertanian, perikanan dan bangunan. Komoditi semacam ini wajib  disediakan  secara  bersama-sama.  Pemerintah  harus mengatur harga agar tidak memberatkan konsumen dengan tetap  memperhatikan  produsen  sehingga  produsen  tidak lagi  menuntut  konsumen  untuk  membayar  dengan  harga lebih. 17
Manusia diperintahkan oleh Penciptanya, untuk memanfaatkan harta ini untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhannya  dan  memperbaiki  hidupnya  dengan  cara  yang tidak  bertentangan  dengan  kemaslahatan  masyarakat  tempat  ia tinggal.  Ia terangkan juga bahwa manusia suatu saat kelak akan berdiri  di  hadiratNya untuk  diperhitungkan  atas perbuatan  yang pernah  ia  lakukan  terhadap  harta  ini.  Maka  apabila  manusia  itu tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan tidak mematuhi  mematuhi  perintah-perintah  Penciptanya,  maka
Negara berkewajiban untuk
bercampur tangan mengembalikannya kepada yang baik dan jalan yang benar.
2. Bidang-bidang  ekonomi  yang  tidak  dapat  diintervensi  oleh negara
a. regulasi  yang  menghalalkan  apa  yang  telah  diharamkan oleh  Allah  atau  RasulNya,  seperti  memberikan  toleransi operaasi  bank  yang  melakukan  kegaitan  ribanya  secara berlebihan, pembangunan pabrik minuman keras,
pembuatan  patung  untuk  disembah,  sarana  prostitusi,
pelarangan  praktek  waris  berdasarkan  syari’at  islam,
penyediaan jasa asuransi yang dilarang dan sebagainya.
b. Regulasi  yang  mengharamkan  apa  yang  telah  dihalalkan oleh Allah seperti melarang manusia untuk mencari barang- barang yang baik yang dihalalkan bagi mereka.
c. Mengambil  kebijakan  yang  membahayakan  kepentingan umum  hanya  demi  untuk  memenuhi  kepentingan  beberapa orang saja. 18
17 Abdullah  Abdul  Husain  at-Tariqi, Ekonomi  Islam;  Prinsip,  Dasar  dan  Tujuan ,
(Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004) hal 207-210
18 Ibid hal 211
Biasanya  campur  tangan  Negara  bisa  menyempit  dan meluas  menurut  kadar  patuh  tidaknya  rakyat  negara  tersebut terhadap hukum-hukum  syariat.  Maka tiap kali kontrol spiritual dan moral pada individu-individu itu kuat, berkuranglah campur tangan  negara  dalam  kegiatan  ekonomi.  Sebailiknya,  tiap  kali kontrol ini lemah, bertambahlah pula campur tangan Negara.

## Daftar Pustaka
Abid al-Jabiri Muhammad , Agama Negara dan Penerapan Syariah,
(Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001)
Depag RI Al-Qur’an dan Terjemahannya , Jakarta 2000
Deliarnov,  Perkembangan Pemikiran  Ekonomi, alih  bahasa  ikhwan Abidin basri, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005)
Diana Ilfi Nur, Hadis -Hadis Ekonomi , (Malang : UIN Malang Prees, 2008)
Husni  as-Siba’i  Musthafa, Kehidupan  Sosial  Menurut  Islam; Tuntutan  Hidup  Bermasyarakat ,  (Bandung:  CV  Diponegoro,
1993)
Mujahidin  Akhmad, Ekonomi  Islam ,  (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2007)
an-Nabahan  M.  Faruq, Sistem  Ekonomi  Islam;  Pilihan  Setelah Kegagalan  Sistem  Kapitalis  dan  Sosialis ,  (Yogyakarta:  UII Press, 2000)
Nawawi  Ismail, Ekonomi  Islam  “Persepektif  Konsep,  Model, Paradigma,Teori  dan  Aspek  Hukum” ,  (Surabaya:  Vira  Jaya Multi Pres, 2008)
_____________, Ekonomi  Islam  “Persepektif  Teori,  Sistem  dan Aspek  Hukum” ,  (Surabaya:  CV.  Putra  Media  Nusantara,
2009)
Qoyyim  Ibnu,  Ath -Thuruq  al-Hukmiyyah  fi  al-Siyasah  asy- syar’iyyah , (Kairo: Dar al-Kutb,t th)