## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## PRAKTIK FINANSIAL TEKNOLOGI ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI ETIKA BISNIS
Raden Ani Eko Wahyuni 1* , Bambang Eko Turisno 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Semarang
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro radenani45@gmail.com

## ABSTRACT
Advances in technology have an impact on aspects of people's economic life. The emergence of financial technology in the form of online loans makes it easy to get the desired funds in a short and easy process. This study  aims  to  discuss  the  practice  of  illegal  online  lending  from  the  perspective  of  business  ethics.  The research method used is Normative Juridical with Descriptive-analytical research specifications. In the practice of Financial Technology (FIN-TECH) namely online loans found several problems such as the emergence of illegal online loans, recorded from January 2018 to April 2019, the Financial Services Authority has blocked 947  unlicensed  peer-to-peer  lending.  When  viewed  from  a  business  ethics  perspective,  online lendings activities  can  be  carried out  by  maintaining  mutual  trust  which  has  a  major  influence  on  the  company's reputation. However, if the company is illegal, it can trigger criminal acts such as fraud, money laundering or misuse of consumer's data. This condition was triggered by many people who did not yet know about the technology financial business.
Keywords: Financial Illegal Technology; Online loans; Business Ethics.

## ABSTRAK
Kemajuan  teknologi  berdampak  bagi  aspek  kehidupan  ekonomi  masyarakat.  Munculnya  finansial  teknologi dalam  bentuk  pinjaman  online  memberikan  kemudahan  untuk  mendapatkan  dana  yang  diinginkan  dengan waktu yang singkat dan mudah prosesnya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas praktik pinjaman online ilegal dari perspektif etika  bisnis. Metode  penelitian  yang  digunakan adalah Yuridis  Normatif dengan spesifikasi  penelitian deskriptif  analitis. Pada  praktik Financial  Technology (tekfin)  yaitu  pinjaman  online ditemukan beberapa masalah seperti munculnya pinjaman online illegal, tercatat sejak Januari 2018 hingga April 2019, Otoritas Jasa Keuangan telah memblokir 947 entitas tekfin berjenis pinjaman antar pihak (peer to peer lending) tak berizin. Apabila dilihat dari perspektif etika bisnis, kegiatan pinjaman online bisa dilakukan dengan saling menjaga kepercayaan yang memiliki pengaruh besar terhadap reputasi perusahaan. Namun apabila perusahaan tersebut ilegal dapat memicu terjadinya tindak pidana seperti penipuan, pencucian uang atau penyalahgunaan data milik konsumen. Kondisi tersebut dipicu oleh masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bisnis finansial teknologi.
Kata Kunci : Finansial Teknologi Ilegal; Pinjaman Online; Etika Bisnis.
* Corresponding Author

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## A. PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  dalam  perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi  mewujudkan  kehidpuan  perekonomian yang  lebih  baik (Wahyuni,  2019). . Seiring  dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas  masyarakat  tidak terlepas  dari bantuan teknologi. Begitu pula pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan platform sistem elektronik
Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini  adanya  adaptasi Tekfin (Financial Technology). Tekfin itu  sendiri  berasal  dari  istilah Financial  Technology atau  teknologi  finansial. Menurut The  National  Digital  Research  Centre (NDRC), Tekfin merupakan suatu inovasi pada sektor finansial.  Tentunya,  inovasi  finansial  ini  mendapat sentuhan  teknologi  modern. Keberadaan Tekfin dapat  mendatangkan  proses  transaksi  keuangan yang lebih praktis dan aman (Chrismastianto, 2017).
Salah  satu  contoh  platform  jasa  keuangan yang  ditawarkan  oleh  pelaku  usaha  fintech  adalah pinjaman online. . Praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Sepanjang tahun  2018, penyaluran kredit  yang dilakukan  perusahaan  bisnis finansial  teknologi mencapai Rp22 triliun (Budiyanti, 2019).
Otoritas  Jasa  Keuangan selanjutnya  dalam artikel  ini  disebut  OJK mencatat  bahwa angka tersebut berasal dari 99 perusahaan pinjaman online
yang terdaftar di OJK, dan telah melakukan layanan lebih  dari 9 juta transaksi pada  lebih  dari 3 juta masyarakat  di  seluruh  Indonesia. Angka tersebut meningkat hampir delapan kali lipat jika dibandingkan dengan penyaluran kredit melalui bisnis  finansial teknologi tahun 2017 yang tercatat Rp2,56 triliun. Dari Rp22 triliun kredit yang tersalurkan, rasio kredit macet (non- performing  loan/NPL) tahun 2018 adalah sebesar 1,45%, meningkatjika dibandingkan tahun 2017 yang berada  pada  level  0,99% (Budiyanti, 2019).
Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman online dalam  tiga tahun  terakhir  menunjukkan  adanya kepercayaan yang  tinggi dari  masyarakat  terhadap perusahaan  penyedia bisnis  finansial  teknologi. Mayoritas  peminjam yang dilayani  pinjaman online berasal  dari  kelompok  pekerja,  petani,  nelayan, pengrajin, dan Usaha  Mikro  Kecil dan  Menengah (UMKM) (Budiyanti, 2019). Alasan peminjam melakukan  pinjaman online adalah  kesulitan dalam mengakses  layanan  keuangan formal  dengan berbagai  persyaratan  administrasi yang harus dipenuhi.  Persyaratan  administrasi  pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjaman layanan keuangan formal.
Seiring dengan besarnya potensi bisnis pinjaman online (P2P Lending) ,banyak pelaku usaha yang tertarik untuk menjalankan bisnis fintech dengan platform tersebut. Di Indonesia. Banyak investor yang berinvestasi di sektor Praktik  bisnis  pinjaman  online (P2P Lending) dengan  tingkat  pertumbuhan yang

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
381
sangat tinggisaat  ini.   Untuk mengatasi hal tersebut, OJK sebagai  lembaga  pengawas  independen jasa keuangan di Indonesia mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No. 77/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang  mewajibkan perusahaan bisnis finansial  teknologi mendaftarkan  perusahaannya    ke OJK.
Tumbuh pesatnya praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) ini juga  disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia   sendiri yang menjadi pasar yang cukup besar bagi Praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) . Masih banyak pula masyarakat Indonesia yang tidak bankable sehingga banyak yang beralih ke bisnis finansial teknologi ilegal yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Selain itu, dengan regulasi bisnis  finansial  teknologi yang ada, masih memberi kesempatan  bagi  perusahaan untuk memilih  tidak mendaftar ke OJK..
Sejak Januari 2018 hingga April 2019, Satuan Tugas  Waspada  Invenstasi  OJK    telah  memblokir 947 entitas tekfin berjenis pinjaman antar pihak (peer to  peer  lending)  tak  berizin.  Perusahaan  tersebut dikatakan  ilegal  karena  tidak  sesuai  dengan Peraturan  OJK  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang Layanan  Umum  Pinjam-Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi.  Regulasi  tersebut  mengatur, perusahaan  tekfin  wajib  mengajukan  izin  kepada OJK  untuk  menjalankan  usahanya.  Syarat  yang harus dipenuhi adalah akta pendirian badan hukum, daftar kepemilikan, data pemegang saham, dan data
direksi dan komisaris (Widi, 2019). Meskipun sudah dilakukan upaya untuk pemblokiraan bahkan hampir diangka seribu  tekfin  ilegal, akan  tetapi  masih ditemukan banyak  aplikasi  tekfin  ilegal  yang  tetap beroperasi.  Tekfin  ilegal  jenis  pinjaman  antar  pihak melalui  daring  itu  gencar  menawarkan  pinjaman melalui  pesan  singkat,  iklan  internet, dan menawarkan dengan  iming-iming syarat  kredit  yang mudah  dengan  mencantumkan  alamat  tautan aplikasi.
Suatu perusahaan  dalam  menjalankan usahanya  tentu  saja  harus  memikirkan  dampak  apa yang  terjadi  dalam  kegiatan    usahanya.  Melihat permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat  terkait dengan Praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) ilegal  tentu  saja  menimbulkan  suatu  keprihatinan dalam  konteks  etika  bisnis  yang  mengutamakan kejujuran  dan  berbuat  baik  kepada  orang  lain. Berdasarkan  keadaan  tersebut  penulis  tertarik  untuk mengkaji  Praktik  Finansial  Teknologi  Ilegal  Ditinjau dari Prespektif Etika Bisnis.
Berbicara  terkait  dengan  pinjaman  online maka tidak lebas dari perjanjian atau kontrak, dalam pelaksanaan  kontrak  tentunya  para pihak  harus didasarkan  dengan Sifat  itikad  baik, dikarenakan terhadap  perbuatan  ketika  akan  mengadakan hubungan  hukum  maupun  akan  melaksanakan perjanjian adalah sikap mental dari seseorang. Selain itu juga ketika kita tinjau dari teori Utilititarian, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagian sebesar- besarnya  pada  orang  sebanyak-banyaknya.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Kepastian  melalui  hukum  bagi  perseorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum.
Sedangkan  berkaitan  dengan bisnis pinjaman online (P2P Lending) secara ilegal maka kita dapat melakukan  kajian  sosiologi  hukum  terhadap ketaatan atau kepatuhan hukum. Kepatuhan terhadap  hukum  tidak  hanya  dilihat  sebagai  fungsi peraturan  hukum,  melainkan  juga  fungsi  manusia yang menjadi sasaran pengaturan.
Selain itu adapun teori dalam etika bisnis yaitu Teori kejujuran yang memandang sikap atau akhlak seseorang  dari  kejujuran  orang  tersebut  dalam melakukan sesuatu (Turisno, 2011). . Dalam kegiatan pinjaman  online  bisa  dilakukan  dengan  saling menjaga kepercayaan yang memiliki pengaruh besar terhadap reputasi perusahaan sehingga perusahaan pun  harus  jujur  dalam  menjalankan  kegiatan bisnis pinjaman online (P2P Lending)
Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya, yang  belum  membahas  terkait  dengan  finansial teknologi dalam bentuk pinjaman online yang ditinjau dari  segi  etika  bisnis,  serta  masalah-masalah  yang timbul dari penerapan pinjaman online, maka sangat menarik  apabila  kita mendalami  lebih  dalam, sehingga timbul permasalahan diantaranya Mengapa Perlunya Menanggulangi praktik pinjaman  online Ilegal  dalam  dunia  bisnis? dan Bagaimana  praktik pinjaman  online  ilegal  dilihat  dari  prespektif  etika bisnis?
Jurnal  dengan  judul Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas
Layanan Perbankan
di Indonesia (Chrismastianto,2017) yang  berfokus  kepada pelaksanaan  teknologi  finansial  dalam  perbankan menggunakan  analisis  SWOT  sedangkan  pada penelitian  ini  penulis  berfokus  pada adanya  praktik finansial  teknologi  yang  dilakukan  secara  ilegal dengan ditinjau dari prespektif etika bisnis.
Jurnal dengan  judul Upaya  Mengatasi  Bisnis finansial  teknologi  Ilegal (Budiyanti, 2019) yang berfokus  pada  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan untuk megatasi  tekfin  ilegal. Fokus  penelitian tersebut  yaitu  upaya  megatasi  finansial  teknologi ilegal  namun  penelitian  ini  meninjau  dari  prespektif etika bisnis.
Jurnal  dengan  judul Management  Of  Fintech Based  On  Loans  In  Indonesia  From  Critical Management  Studies  Perspective (Kodriyah, Haryono, & Ambonningtyas,  2018) yang  berfokus kepada implementasi  kebijakan  FinTech  berbasis pinjaman  (LPMUBTI)  dalam  sistem  regulasi, permodalan,  dan  manajemen  risiko. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis berfokus tentang bagaimana  etika  bisnis  dalam  memandang  praktik finasial teknologi ilegal di Indonesia.
Jurnal  dengan  judul Solving  Global  Financial Imbalances:  A  Plan  for  a  World  Financial  Authority (Mirandola,  2011), yang  berfokus tentang sistem dalam  dunia  keuangan baru  yang  ditujukan  untuk mengelola kondisi ekonomi makro serta menciptakan suatu  kebijakan  yang  betanggung  jawab. Fokus penelitian  dalam  penelitian  ini  tentang  sistem

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
keuangan  modern  yang  membedakan  dengan penelitian  penulis  dimana  memang  membahas tentang  finansial  teknologi  modern  dalam  hal ini fintech ilegal terlebih ditinjau dari segi etika bisnis.
Jurnal  dengan  judul Fintech,  RegTech  and the  Reconceptualizing  of  Financial  Regulation. Forthcoming:  Northwestern  Journal  of  International Law  and  Business (Arner,  Barberis,  & Buckley, 2017), yang  berfokus  pada  perkembangan fintech yang memunculkan perkembangan regulasi sehingga dapat  memfasilitasi  dalam  segi  pengatuiran fintech. Pada  penelitan  kali  ini  penulis  memfokuskan pengkajian  dalam  hal praktik  bisnis  fintech  dengan platform  pinjaman  secara  online  yang ilegal sebagaimana  dalam  perspektif  etika bisnis dan urgensi  penanggulangan  dampak  negatif praktik pinjaman online ilegal dalam dunia bisnis.

## B. METODE PENELITIAN
Kegiatan  penelitian  ini  merupakan  suatu kegiatan  yang  dilakukan  sebagai  upaya  untuk memahami dan memecahkan masalah secara ilmiah, sistematis  dan  logis  (masuk  akal). Suatu  penelitian diawali  karena  adanya kesenjangan  antara das sollen dan das  sein yaitu  antara  teori  yang  ada dengan realita yang terjadi di lapangan maka metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  pendekatan  yuridis normatif mengingat  permasalahan  yang  diteliti  dan  dikaji disamping  berpegangan  pada  aspek  yuridis  yaitu berdasarkan pada  norma-norma,  peraturan-
peraturan, teori-teori  hukum. Dengan  kata  lain penelitian  ini  tidak  hanya  mengacu  pada  produk hukum  yang  berlaku  namun  juga  berdasar  pada kenyataan yang terjadi di lapangan. Spesifikasi yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskritif analitis  karena penelitian  ini  diharapkan  dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan  dikatakan  analitis  karena  data  yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,  tujuan  dari  penelitian  mengunakan spesifikasi  deskriptif  analitis untuk  memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang di teliti secara obyektif (Zainuddin, 2019).
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlunya  Menanggulangi Pinjaman  Online Ilegal dalam dunia bisnis
Penggunaan  jasa pinjaman  online  atau (P2P Lending) semakin marak saat ini. Kemudahan dalam meminjam  dana  menjadi  salah  satu  kelebihan layanan jasa keuangan ini dibandingkan perbankan. Dalam  hitungan  hari,  pinjaman  dapat  langsung dicairkan tanpa perlu repot-repot mendatangi bank.
Isu hukum  yang  menjadi  permaslahan  dalam praktek pinjaman online adalah penyalahgunaan data milik  konsumen  peminjam  tanpa  izin  oleh  pihak platform  dengan  cara  mengakses  data  pada perangkat  telepon  seleuler  sebagai  cara  melakukan penagihan utang kepada debittor.
Pelanggaraan    yang  terjadi  pada  konsumen

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
peminjam  atas  penyalahgunaan  data  pribadi  pada jaringan seluler  oleh peerusahan penyedia platform diantarnaya penagihan intimidatif , penyebaran data pribadi  pada  kontak  yang  ada  di  nomer  milik konsumen hingga pelecehan seksual.
Ragam  dugaan  pelanggaran  tersebut  salah satunya  bersumber  dari  hasil  laporan  pengaduan masyarakat yang diterima Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun lalu.LBH Jakarta mencatat sebanyak  14  pelanggaran  hukum  dan  hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online.  Pelanggaran-pelanggaran  tersebut  sebagai berikut (Rizki, 2019):
 Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan.
 Penagihan  yang  tidak  hfanya  dilakukan  pada peminjam  atau  kontak  darurat  yang  disertakan oleh peminjam.
 Ancaman,  fitnah,  penipuan  dan  pelecehan seksual.
 Penyebaran data pribadi.
 Penyebaran  foto  dan  informasi  pinjaman  ke kontak yang ada pada gawai peminjam.
 Pengambilan  hampir  seluruh  akses  terhadap gawai peminjam.
 Kontak  dan  lokasi  kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas.
 Biaya admin yang tidak jelas.
 Aplikasi  berganti  nama  tanpa  pemberitahuan kepada  peminjam,  sedangkan  bunga  pinjaman terus berkembang.
 Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk pada sistem.
 Aplikasi  tidak  bisa  di  buka  bahkan  hilang  dari Appstore  /  Playstore  pada  saat  jatuh  tempo pengembalian pinjaman.
 Penagihan  dilakukan  oleh  orang  yang  berbeda- beda.
 Data  KTP  dipakai  oleh  penyelenggara  aplikasi pinjaman  online  untuk  mengajukan  pinjaman  di aplikasi lain.
 Virtual  Account  pengembalian  uang  salah, sehingga  bunga  terus  berkembang  dan penagihan intimidatif terus dilakukan.
Adanya  perusahaan  bisnis pinjaman  online atau (P2P Lending) ilegal tentunya memiliki dampak negatif, diatara dampak tersebut yaitu:
1) bisnis pinjaman  online  atau (P2P Lending) ilegal dapat  dijadikan  sebagai  sarana  untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
2) Penyalahgunaan  datadan informasi  pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat. Masyarakat tidak menyadari  bahwa  perusahaan bisnis  finansial  teknologi juga mencatat  berbagai data pribadi yang termuat dalam smartphone yang dimilikinya pada saat mendaftar.
3) kehilangan  potensi  penerimaan pajak. Tentunya potensi pajak  dari bisnis  finansial  teknologi  ilegal sangat  besar mengingat  jumlahnya yang  lebih

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## banyak  dibandingkan dengan  yang terdaftar di
OJK.
4) masih banyak  masyarakat yang  belum mengetahui  mengenai bisnis  finansial  teknologi, sehingga pada  saat melakukan  transaksi  kredit, masyarakat  sebagai  peminjam sering  tidak melihat secaradetail isi dari ketentuan atau perjanjian  kredit. Hal tersebut  menyebabkan masyarakat  terjerat dengan  bunga  yang  sangat tinggi. Komisi  atau  bunga  dari pinjaman online ilegal rata-rata mencapai lebih dari 40% dari utang pokok ditambah dengan denda Rp50 ribu perhari.
5) NPL pinjaman online di tahun  2018 mencapai 1,45%. Artinya, untuk bisnis  finansial  teknologi yang legal saja sudah memiliki risiko, maka yang ilegal pun pastinya akan lebih berisiko.
6) banyak  munculnya  laporan  dari  masyarakat sebagai korban dari penagihan utang yangtidak beretika oleh  pihak perusahaan bisnis  finansial teknologi. Hal tersebut  terjadi karena minimnya pengetahuan  masyarakat  mengenai  legalitas  dari perusahaan bisnis finansial teknologi (Budiyanti,2019).
Perkembangan  pesat  bisnis pinjaman  online atau (P2P Lending) ilegal tak dapat dihindari memang salah  satunya  disebabkan  potensi  yang  dimiliki masyarakat  Indonesia sendiri yang menjadi peluang pasar yang cukup besar bagi bisnis pinjaman online atau (P2P Lending)  namun  dikarenakan  anggapan bahwa meminjam uang yang diasa dilakukan di bank sudah  dinilai  terlalu  lama sehingga banyak yang
beralih ke bisnis pinjaman online atau (P2P Lending) yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Selain itu, dengan regulasi pinjaman online atau (P2P Lending) yang ada yaitu , Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Umum Pinjam-Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftar ke OJK. Beberapa alasan alas  an  perusahaan  tidak  melakukan  pendaftaran kepada  OJK karena  perusahaan  tidak  memenuhi peryaratan  yang  ada  serta  perusahaan  tidak  mau mengikuti  mengikuti  peraturan  OJK  yang  dinilai  sulit untuk  dipenuhi  atau  terlalu  berlaku  ketat (Budiyanti, 2019).
Bisnis merupakan organisasi  ekonomi  yang beroperasi  dalam  lingkungan  hukum,  dan    didirikan dengan  tujuan  untuk  menyediakan  barang-barang dan jasa. Keberhasilan suatu perusahaan tergantung pada  efisiensi  atas  operasinya.  Dalam  sistem ekonomi  kapitalis,  untuk  mendapatkan  keuntunngan perusahaan  harus  bersaing  secara  efektif  dalam suatu  pasar    terbuka.  Persaingan  tersebut  menurut pebisnis  barat  diibaratkan  sebagai  sebuah permainan,  perusahaan  dimungkinkan  untuk mendapatkan  keuntungan  semaksimal  mungkin namun tetap mematuhi aturan permainan (the rule of the  game) yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah. Begitu juga dengan fintech yang dalam menjalankan kegiatan  bisnisnya  harus  mematuhi  aturan pemerintah sehingga tidak menjadi bisnis yang ilegal yang  nantinya  merugikan  konsumen  sebagai

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
pemanfaat layanan finansial teknologi.
Bisnis pinjaman  online  atau (P2P Lending) merupakan  salah  satu  wujud  perkembangan  dalam dunia  bisnis. Perkembangan  bisnis  yang  tumbuh dengan  pesat  menjadi  tantangan  bagi  para  pelaku usaha  untuk  tetap  mempertahankan  kelangsungan kegiatan bisnisnya (Fauzan, & Nuryana, 2014). Pada kegiatan bisnis hendaknya dilakukan secara jujur dan menjunnjung  tinggi  prinsip  kejujuran Kejujuran merupakan  suatu  prinsip  etika  bisnis.  Kini  kejujuran merupakan  suatu  jaminan  dan  dasar  bagi  kegiatan bisnis (Pambudi, 2018).
Berbicara  tentang  etika  tentu  tidak  lepas  dari pandangan  orang  tentang  perilaku.  Perilaku  dapat dinilai  baik  atau  tidak  baik,  khususnya  dalam hubungannya  dengan  manusia,  sangat  ditentukan oleh  nilai-nilai  yang  diyakini  dan  berkembang  di lingkungannya  (Prihatini,  2011). Terdapat  banyak kepentingan  yang  memerlukan  pemahaman  dan kesepakatan  secara  komprehensif  dalam  melihat aspek  hukum  dan  etika  bisnis apabila  dikaitkan dengan  praktik  bisnis fintech pinjaman  online (Wijiharjono,  2012). Pada  kegiatan bisnis pinjaman online  atau (P2P Lending) pun  demikian  mengingat adanya  suatu  kesepakatan  pada  awal  kegiatan peminjaman  dana  secara  online  sehingga  harus mengedepankan  prinsip  kejujuaran  sebagaimana dalam perspektif etika bisnis.
Pelaku bisnis sebagai bagian dari masyarakat tidak  dapat  memisahkan  diri  dari  norma-norma  dan nilai-nilai  yang  berlaku  di  masyarakatnya.  Selain
harus  pula  mengikuti  norma-norma  dan nilai-nilai yang berlaku di kalangan bisnis. Ketidak percayaan dan  ketidak berdayaan  yang  diterima  sebagian pelaku  bisnis  akan  mempengaruhi  pula  ketidak percayaan  pada  bangsa  Indonesia  secara keseluruhan.  Dari  segi  etika  bisnis,  hal  ini  penting karena merupakan perwujudan dari nilai-nilai moral. Pelaku  bisnis  sebagian  menyadari  bahwa  bila  ingin berhasil  dalam  kegiatan  bisnis,  ia  harus mengindahkan prinsip-prinsip etika. Penegakan etika bisnis  makin  penting  artinya  dalam  upaya menegakkan  iklim  persaingan  sehat  yang  kondusif. Sekarang  ini  banyak  praktek  pesaing  bisnis  yang sudah jauh dari nilai-nilai etis, sehingga bertentangan dengan  standar  moral.  Para  pelaku  bisnis  sudah berani  menguasai  pasar  komoditi  tertentu  dengan tidak  lagi  mengindahkan  sopan-santun  berbisnis. Keadaan ini semakin krusial sebagai akibat dari sikap Pemerintah yang memberi peluang kepada beberapa perusahaan  untuk  menguasai  sektor  industri  dari hulu ke hilir
Sasaran  dari tekfin ilegal  adalah  masyarakat yang  minim  pengetahuan  keuangan,  terdesak membutuhkan  uang,  dan  bergaya  hidup  konsumtif. Berbagai  modus  dilakukan  untuk  menjerat  calon nasabah  sehingga  mereka  yang  tanpa  perhitungan matang terjebak  dan  menanggung  resiko (Kompas, 2019)
Perilaku  bisnis  yang  baik hendaknya tidak mencari keuntungan semata dari kegiatan usahanya, akan  tetapi  bisnis  yang  baik  yakni  harus  juga

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
387
berperilaku yang sesuai dengan norma-norma moral, perilaku  dapat  dinilai  baik ketika  memenuhi  standar etis  dari  ketentuan  dasar  masyarakat  yang  menjadi pedoman  berperilaku  ataupun  bertindak.  Untuk  itu prinsip-prinsip  etika  sangat  penting  bagi  bisnis dengan  harapan  dalam  berbisnis  mendapatkan keselarasan, keamanan dalam berusaha, kepercayaan  oleh  masyarakat  dalam  setiap produknya serta kemajuan atau perkembangan yang signifikan dari organisasi perusahaan dengan adanya pedoman prinsip-prinsip dasar etika bisnis (Haryono, 2018).

## 2. Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dilihat Dari Prespektif Etika Bisnis
Finasial  teknologi  merupakan  bagian  dari penerapan  teknologi  informasi  di  bidang  keuangan. Meskipun  tidak  terdapat  definisi  yang  baku,  pada dasarnya fintech adalah  sebuah  segmen  dari  dunia start-up yang  memiliki  fokus  untuk  memaksimalkan penggunaan teknologi guna mengubah, mempercepat  atau  mempertajam  berbagai  aspek dari  layanan  keuangan yang  tersedia  saat  ini. Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial  dikategorikan ke  dalam:  sistem  pembayaran;  pendukung  pasar; manajemen  investasi  dan  manajemen  risiko; pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan jasa finansial lainnya (Yuking, 2018).
Konsep etika  bisnis  terdapat  aturan-aturan moral yang dibuat untuk dipatuhi guna kelangsungan hidup suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan
semestinya  sesuai  dengan  yang  telah  diharapkan. Bisnis  yang  beretika  akan  menjadi  ciri  karakter seorang wirausaha sejati yang selalu mengedepankan nilai-nilai moral dan spiritual dalam bisnisnya. Pelanggaran etika bisnis bisa terjadi pada setiap  pelaku  bisnis  atau  perusahaan.  Dengan alasan  menghasilkan  keuntungan  yang  maksimal dan  produk  yang  ditawarkan  dapat  diterima  oleh masyarakat,  pelaku  bisnis  kerap  menghalalkan segala  cara.  Pelaku  bisnis  dan  perusahaan menengah  ke  bawah  yang  dirugikan  dalam pelanggaran etika bisnis tersebut karena kurangnya kemampuan yng mereka miliki. Kegiatan bisnis yang baik  bukan  saja  bisnis  yang menguntungkan,  tetapi bisnis  yang  baik  itu  adalah  selain  bisnis  tersebut menguntungkan juga bisnis yang baik secara moral. (Sinaulan, 2016).
Kini masyarakat dengan mudah mendapatkan dana  hanya  dengan  memberikan  data  pribadinya. Kemudahan  yang  diberikan  finansial  teknologi memunculkan  resiko  pelanggaran yang akan semakin  tinggi  apabila  data  yang  ada pada penguasaan penyedia jasa,dikelola oleh sistem yang tidak  mumpuni  dan  transparan  (dengan  penilaian yang  mengacu  pada  kriteria/standarisasi  kelayakan dan  transparansi  yang  disediakan  oleh  komisi khusus) (Dewi, 2016).
Kemunculan perusahaan - perusahaan keuangan dalam bidang  layanan pinjam meminjam uang  berbasis  teknologi  informasi  yang  semakin mendapatkan  perhatian  publik  dan  regulator  yakni

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi.  Dalam  POJK  tersebut  mengatur  tentang layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis teknologi informasi.
Adanya  regulasi  inilah  yang  nantinya diharapkan  mampu  berguna  untuk  mengatur  terkait layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi informasi sebagaimana  tujuan  hukum  dalam teori Utilititarian, yaitu menjamin  adanya  kebahagian sebesar-besarnya  pada  masyarakat  melalui kepastian  melalui  hukum  bagi  perseorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum. Sehingga tidak ada lagi rasa khawatir dalam kegiatan pinjaman online.
Perusahaan-perusahaan  rintisan  (startup) yang bermunculan  di  Indonesia memiliki  karateristis tersendiri  dalam  menjalan  jenis  bisnis  yang dijalankan  yang  berbasis Financial  Technology (Dunia Fintech, 2017) salah satunya dengan sistem pinjaman online yaitu Peer to PeerLending (P2P).
Peer to peer (P2P) Lending adalah startup yang menyediakan platform pinjaman  secara online. Urusan  permodalan  yang  sering  dianggap  bagian paling  vital  untuk  membuka  usaha,  melahirkan  ide banyak  pihak  untuk  mendirikan startup jenis ini. Dengan  demikian,  bagi  orang-orang  yang membutuhkan  dana  untuk  membuka  atau mengembangkan  usahanya,  sekarang  ini  dapat
menggunakan jasa startup yang bergerak di bidang p2p  lending.  Adalah  Uangteman.com  salah  satu contoh startup yang bergerak di bidang ini. Startup ini bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  finansial masyarakat  dengan  cara  cukup  mengisi  formulir  di website uangteman.com dalam waktu sekitar 5 menit dan memenuhi persyaratannya.
Sayangnya,  perkembangan platform  jasa keuangan  dengan  bisnis  pinjaman  online (P2P Lending) juga  lekat  dengan  stigma  negatif  dari masyakarat  khususnya  dalam  penagihan.  Publik sering mengeluhkan  mekanisme  penagihan perusahaan pinjaman  online (P2P Lending) secara intimidatif  hingga  mengandung  pelecehan  seksual. Salah  satu  ancaman  yang  dilakukan  perusahaan pinjaman  online (P2P Lending) dalam  penagihan tersebut  berupa  laporan  kepada  kepolisian  untuk dikenakan  sanksi misalnya  yaitu  apabila  pihak peminjam,tidak membayar maka akan dianggap lalai bahkan mengarah pada penipuan sehingga dapat di proses hukum untuk mendapatkan ancaman pidana.
Menurut  Bertens,  etika  bisnis  adalah penerapan  prinsip-prinsip  etika  yang  umum  pada suatu  wilayah perilaku  manusia  yang  khusus,  yaitu kegitan  ekonomi  dan  bisnis.  Dalam  buku  Pedoman Etika  Bisnis  Perusahaan. Untuk  dapat  hidup  dan berkembang,  perusahaan  sebagai  suatu  entitas harus  mengenali  pihak-pihak yang  berkepentingan (stakeholdes)  dengan  kelangsungan  hidupnya,  baik sebagai entitas tunggal maupun sebagai bagian dari kumpulan  kelompok  usaha.  Selain  itu,  perusahaan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
juga  harus  menjalin  hubungan  yang  sehat  dan  etis dengan  semua  pemangku  kepentingan  dan lingkungan  perusahaan  beroperasi (Mariska, Abdullah, & Syarif, 2017)

## D. SIMPULAN
Kemudahan  yang  didapat  oleh  masyarakat untuk  mendapatkan  dana  melalui  pinjaman  online Peer  to  peer  (P2P)  Lending memang  memiliki dampak  baik  namun  ada  juga  bentuk pelanggaran perusahaan pinjaman  online  atau (P2P Lending) ilegal ini juga beragam jenisnya mulai dari penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi hingga pelecehan seksual, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan etika dalam berbisnis mengingat kegiatan bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang  baik  itu  adalah  selain  bisnis  tersebut menguntungkan juga bisnis yang baik secara moral sehingga diperlukan adanya penanggulangan praktik pinjaman online Ilegal dalam dunia bisnis
Bisnis pinjaman  online  atau (P2P Lending) merupakan bentuk perkembangan baru dalam dunia bisnis. Masyarakat  dengan  mudah  mendapatkan dana  hanya  dengan  memberikan  data  pribadinya. Kemudahan  yang  diberikan  tidak  menutup kemungkinan akan memunculkan resiko pelanggaran yang akan semakin tinggi. Pesatnya perkembangan bisnis  tersebut  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi para  pelaku  usaha  untuk  tetap  mempertahankan kelangsungan  kegiatan  bisnisnya yang  hendaknya dilakukan secara jujur dan menjunnjung tinggi prinsip
kejujuran sebagaimana prinsip  etika  bisnis.yang merupakan  suatu  jaminan  dan  dasar  bagi kelangsungan kegiatan bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Zainuddin, M. (2019). Pemahaman  Metode Penelitian  Hukum  (Pengertian,  Paradigma, dan  Susunan  Pembentukan). Yogyakarta: CV.Istana Agency.

## JURNAL
Arner, Douglas W., Barberis, Janos N., & Buckley,
Ross  P.  (2017). Fintech,  RegTech  and  the Reconceptualizing  of  Financial  Regulation. Northwestern Journal of International Law and Business, Vol. 37, Issue 3, p.48.
Budiyanti,  E. (2019). Upaya  Mengatasi  Bisnis finansial  teknologi  Ilegal. Jurnal Info  Singkat, Vol XI, (No.04/II/Puslit), p. 20.
Chrismastianto, Imanuel  Aditya,  W. (2017). Analisis Swot  Implementasi  Teknologi  Finansial Terhadap  Kualitas  Layanan  Perbankan  di Indonesia. Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis: Fakultas  Ilmu  Pendidikan Universitas  Pelita Harapan  Tangerang,  Vol. 20, (No.1,  April 2017), p. 137.
Dewi,  S.  (2016).  Konsep  Perlindungan  Hukum Atas Privasi  dan  Data  Pribadi  Dikaitkan  Dengan Penggunaan Cloud Computing di  Indonesia. Yustisia, Vol. 5, (No. 1), p. 23.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Fauzan., & Nuryana,  Ida.  (2014).  Pengaruh Penerapan  Etika  Bisnis  Terhadap  Kepuasan Pelanggan  Warung  Bebek  H.  Slamet  di  Kota Malang. Jurnal MODERNISASI, Vol.10, (No.1),
p. 38.
Haryono,  A.  (2018).  Urgensi  Etika  Bisnis  Dalam Mengakomodir Ketertiban Pemasaran Perusahaan  Periklanan  (Tinjauan  Yuridis Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002 Tentang Penyiaran). Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 11, (No. 1), p. 5.
Kodryah,  Siti  Lailatul.,  Haryono,  Andi  Tri.,  & Amboningtyas, Dheasey. (2018). Management Of Fintech Based On Loans In Indonesia From Critical  Management  Studies  Perspective, Journal Of Management, Vol.4, (No.2), p.2.
Mariska,  Putri  Kartika.,  Abdullah.,  &  Syarif,  Deden.
(2017). Implementation Of Business Ethics Pt. Cahaya  Sumber  Rejeki  In  Bandung. e- Proceeding of Management : Vol.4, (No.3), p.
2371.
Mirandola, Carlos Mauricio S. (2011). Solving Global Financial  Imbalances:  A  Plan  for  a  World Financial  Authority. Northwestern  Journal  of International Law and Business , Vol. 31, Issue
3, p.535.
Prihatini, Endang A. (2011). Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan  dalam  Mewujudkan  Keadilan Dalam  Bisnis. Jurnal Majalah  Pembangunan Ilmu Sosial FORUM, Vol.39, (No.2), p.2.
Sinaulan, J. (2016). Peran Penting Etika Bisnis Bagi

## Perusahaan-Perusahaan  Indonesia  Dalam
Bersaing  Di  Era  Masyarakat  Ekonomi Asean. Jurnal Analisis Ekonomi Utama, Vol. X, (No.2), p.26.
Turisno,  Bambang  E.  (2011).  Etika  Bisnis  dalam Hubungannya  dengan  Transformasi  Global dan Hukum Kontrak Serta Perbuatan Melawan Hukum. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 40, (No.3), p.293.
Pambudi,  Bambang  S. (2018). Penerapan  Etika Bisnis  Pada  Usaha  Kecil  Dan  Menengah Melalui pemanfaatan  Computer  Mediated Comunication / Media  Social  Instagram.
Journal  and  proceeding  FEB  Unsoed, Vol.  8,
(No. 1), p.5.
Wijiharjono,  N.  (2012).  Aspek  Hukum  dan  Etika Bisnis Pada Industri Perfilman Nasional. Jurnal Akutansi, Vol.2, (No.1), p.118.
Wahyuni,  Raden  Ani  E. (2019). Implementation  Of Legal Protection By The Government In Order To  Empowerment  Of  Micro  Small  Medium Enterprise  To  Realize  The  Justice  Economy (Research  Study:  The  Office  of  Cooperative and  Micro  Small  and  Medium  Enterprise Province  of  Central  Java). Diponegoro  law review, Vol. 04, (No.01), p.389.
Yuking,  A.  (2018).  Urgensi Peraturan  Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech. Jurnal Hukum & Pasar Modal, Vol. VIII. Ed. 16/2018,
p.2.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## SUMBER ONLINE
Dunia  Fintech. (2017). Apa  itu Tekfin dan  Jenis
Starup di Indonesia?. Retrieved  from https://www.duniafintech.com/pengertian-dan- jenis-startup-fintech-di-indonesia/
Rizki,  M. (2019). Permasalahan  tekfin  ini  bahkan merenggut  nyawa  nasabah  yang  memilih bunuh  diri  akibat  depresi  karena penagihan pinjaman.  Berbagai  bentuk  pelanggaran tekfinini dapat dijerat secara pidana. Retrieved fromhttps://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5 c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa- jerat-perusahaan-fintech-ilegal/2019.

## MEDIA
Widi, H. (2019, Juni 17). Jerat Massal Tekfin Ilegal,
Harian Kompas.