Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Vol.4 (No. 2 ) : 133 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423

## FENOMENA HOAX : Tantangan terhadap Idealisme Media & Etika Bermedia
Fabianus Fensi
Ilmu Komunikasi, Universitas Bunda Mulia
Disetujui 5 September 2018

## ABSTRACT
The hoax phenomenon is a historical reality. He was born along with the birth of the era of information  media  freedom.  Hoaxes    are  often  damaging  to  a  pluralistic  society.  History  records  that hoaxes destabilize harmony  of a society. Therefore the hoax must be terminated immediately. This paper uses  a  textual  literature  study  approach.  Hoax  phenomenon  is  placed  in  the  tension  between  media idealism  and  media  ethics.  The  scope  of  the  discussion  began  with  a  review  of  some  of  the  country's formal  regulations,  such as  the  Law  that  had been  produced.  For  the  author,  state  regulation  of  media life is an ideal condition (media idealism) where the state is based on its capacity to  regulate what must be broadcast. The result is that ideal conditions do not always have an impact in reality. Many rules are violated  in  the  practice  of  media,  especially  social  media.  So,  there  should  be  room  to  be  filled  in  to overcome  this  gap,  namely  an  ethical  commitment  as  a  normative  necessity  for  social  media  activists. Law enforcement alone is not enough so it must also be equipped with other social capital, namely: the firmness of citizens' attitudes, are social media users to maintain the integrity of society. The integrity is possible by the determination of the social media community to ensure a truth of the message before it is broadcast to the public; Maintain the privileges inherent in each individual; Strictly separating the realm of private issues from public problems; Reveal a message that avoids lying, slander, and attacking others' personal  motives;  and  full  awareness  that  the  cultural  diversity  of  society  is  sensitive.  All  of  these  are referred to as ethical principles that must be considered as guidelines for living together as a nation. Keywords: Ethics, Hoaxes, Social Media, Plurality, Regulation.

## ABSTRAK
Fenomena hoax adalah  sebuah  kenyataan  sejarah.    Dia  lahir  bersamaan  dengan  kelahiran  era kebebasan  media informasi.  Namun,  keberadaannya seringkali  merusak tatanan  masyarakat  yang plural. Sejarah  mencatat  bahwa hoax menggoyahkan  kerukunan,  bahkan  perpecahan  masyarakat.  Karena  itu hoax harus  segera  diakhiri.  Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  kajian  literatur  tekstual,  dimana fenomena hoax ditempatkan  dalam  ketegangan  antara  idealisme  media  dan  etika  bermedia.  Cakupan pembahasan dimulai dari tinjauan terhadap beberapa regulasi formal negara, seperti Undang-undang yang pernah  dihasilkan.  Bagi  penulis,  regulasi  negara  atas  kehidupan  media  adalah  kondisi  ideal    (idealisme media)  dimana  negara  berdasarkan  kapasitasnya  mengatur  apa  yang  harus  disiarkan.    Hasilnya  bahwa kondisi  ideal  tidak  selalu  berdampak  dalam  kenyataannya.  Banyak  aturan  dilanggar  dalam  praktik bermedia,  terutama  media  sosial.  Maka,  seharusnya  ada  ruang  yang  harus  diisi  untuk  mengatasi kesenjangan  tersebut,  yaitu  sebuah  komitmen  etis  sebagai  keharusan  normatif  bagi  para  pegiat  media sosial.  Penegakan  hukum  saja    tidak  cukup  maka  harus  pula  dilengkapi    modal  sosial  yang  lain,  yaitu: keteguhan sikap warga negara, pengguna media sosial untuk menjaga keutuhan masyarakat. Keutuhan itu dimungkinan  oleh  keteguhan  masyarakat  media  sosial  untuk  memastikan  sebuah  kebenaran  pesan sebelum disiarkan kepada publik; Menjaga hak istimewa yang melekat pada setiap individu; Memisahkan dengan  tegas  ranah  persoalan  privat  dari  persoalan  publik;  Mengungkapkan  pesan  yang  menghindari motif-motif  bohong,  fitnah, dan menyerang pribadi orang lain; dan kesadaran penuh bahwa keragaman budaya  masyarakat adalah  sensitif.  Semua  ini disebut sebagai prinsip etis  yang   harus  dianggap sebagai pedoman hidup bersama sebagai bangsa.
Kata Kunci: Etika, Hoax, Media Sosial, Pluralitas, Regulasi.
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian

## PENDAHULUAN
Kebebasan  bermedia  adalah  satu hal  sementara  fenomena hoax adalah  hal lainnya.  Pertanyaannya,  apakah  kebebasan bermedia bisa menjadi ruang bagi berkembangnya hoax ,  ataukah hoax itu sesuatu  yang  berdiri  sendiri  yang  tidak memiliki kaitan dengan kebebasan bermedia? Kalau saja jawabannya kebebasan  melahirkan hoax, lalu  apa artinya sebuah kebebasan itu sendiri? Atau, kalau hoax sesuatu  yang  tidak  memiliki kaitan  dengan  kebebasan  bermedia  lalu mengapa fenomena hoax itu justru mengalami momentum kebangkitannya dalam sebuah era information surplus ? Masyarakat kita dikesankan
“seolah-olah”  sedang  berbulan  madu dengan apa yang disebut sebagai kebebasan dengan  rupa-rupa  perangkat  media  digital yang dimiliki.
Penelitian ini didorong oleh sebuah dilemma  keprihatinan,  di  satu  pihak masyarakat  sedang  menikmati  fajar  baru kebebasan  berekspresinya.  Atas  nama demokrasi  kebebasan  diagungkan  sebagai mahkota  ekspresi  hak  asasi  manusia  untuk menyampaikan  pendapat.  Masyarakat  kita paling  gampang  memanfaatkan  media,  apa pun,  untuk  menyatakan  sesuatu,  baik  yang menyangkut  kesukaan  pun  apa  yang  tidak disukainya.
Namun,  di  lain  pihak  era  ini menandakan  sebuah  degradasi  nilai  karena terjadi benturan antara tradisi “bertanggung jawab”  atas ekspresi diri dengan keinginan “reaksioner”  untuk  melampiaskan  apa  saja yang sedang dialami kini.
Penelitian  ini  berusaha  mencari ruang kesenjangan yang perlu diisi di antara ruang ideal sebuah kebebasan dengan ruang bergelimangnya hoax dalam sebuah struktur masyarakat  plural  seperti  Indonesia.  Saya menggunakan  terminologi  plural  dalam pengertian yang luas, yaitu kondisi masyarakat Indonesia yang tidak bisa *Korespondensi Penulis: E-mail: fabianusfensi@gmail.com menolak begitu saja kenyataan keberagaman  sebagai  keterberian  sejarah (historical given) . Sejarah Indonesia adalah pluralitas  dan  pluralitas  itu  sendiri  sudah menjadi historical being untuk Indonesia.
Keberagaman,  entah  suku,  ras, agama,  dan  golongan  sudah  ada  jauh sebelum  ada  generasi  baru  yang  kita  sebut sebagai  generasi  milenial.    Suatu  generasi yang peradabannya begitu mudah memanfaatkan aspek freedom , tidak sekadar  sebagai  tempat  memperlihatkan eksistensi  diri  di  tengah  dunia  yang kompleks, tetapi lebih dari itu, kini freedom sudah menjadi gaya hidup baru.
Berbagai media sosial digital menawarkan kemudahan bagi penggunanya.  Akhirnya,  gawai  dalam genggaman  itu  berhasil  mengendalikan gaya  hidup  orang  (cara  berpakaian,  cara berperilaku, dan cara bertutur kata). Semua dikendalikan secara digital.
Hoax pun  menjadi  gaya  hidup. Kebenaran diputarbalikan. Kemudian banyak  pengamat  menyebut  fenomena  ini sebagai post-truth .  Kebenaran  termuat didalam ketidakbenaran, dan ketidakbenaran  itulah  kebenaran.  Atau, hoax adalah  kebenaran,  lalu  kebenaran dianggap sebagai hoax . Fenomena semacam ini tentu menakutkan. Kelompok masyarakat yang menamakan dirinya “Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel)” 19 mengkuatirkan  wabah hoax di
19 Dikutip  dari  laman  www.mastel.id,  MASTEL adalah sebuah lembaga nirlaba yang didirikan tanggal 1  Desember  1993.  MASTEL  adalah  sebuah  wadah bagi  seluruh  pemangku  kepentingan  di  bidang Teknologi  Informasi,  Komunikasi  dan  Penyiaran, yang  terdiri  dari  pelaku  usaha,  organisasi,  asosiasi dan profesional. Saat ini MASTEL didukung oleh 26 Asosiasi, 101 Perusahaan (Donatur dan Reguler), 871 Anggota perorangan, 21 Organisasi Nirlaba.
MASTEL sudah memiliki anggota dari lintas industri, profesi  dan  komunitas.  Kemitraan  dan  kolaborasi strategis  yang  dibangun  MASTEL  diantaranya kepada  Pemerintah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Kedutaan Besar Negara-Negara Sahabat. Pemerintah. MASTEL  secara  intens  menjalin  kemitraan  kerja dengan Pemerintah diantaranya Kementerian KOMINFO RI, Kementerian Perdagangan, BAPPENAS, Kementerian Perindustrian,
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Vol.4 (No. 2 ) : 135 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423
Indonesia  akan  berdampak  langsung  pada perpecahan  bangsa,  instabilitas  politik,  dan berbagai  gangguan  keamanan  lainnya  yang bisa  saja  berpotensi  menghambat  proses pembangunan secara nasional.
Asumsi  ini  diperkuat  melalui  hasil survei 20 yang pernah dilakukan lembaga ini. Hasil  survei  menunjukkan  bahwa  75.90  % masyarakat kita menganggap hoax mengganggu  kerukunan  masyarakat  dan 70.20 % hoax bisa menghambat pembangunan yang sedang berjalan.
Dan,  dari  survei  yang  sama diketahui  bahwa  ada  dua  bidang  dalam kehidupan  sosial  masyarakat  yang  paling rentan  dieksploitasi  fenomena hoax, yaitu bidang politik dan SARA. Apa yang terjadi kalau hoax politik  mencapai  91.80  % diterima  masyarakat  setiap  harinya?  Begitu pula,  apa  yang  terjadi  kalau  setiap  hari masyarakat  kita  disuguhi  88.60%  berita hoax bermuatan SARA?
Menariknya hoax yang  paling banyak  diterima  adalah  lewat  tulisan (62.10%).  Media  paling  dominan  dipakai menyebarkan hoax adalah  media  sosial, seperti: facebook , twitter , instagram ,  dan path .  Coba  bayangkan  92.40% hoax disebarkan  lewat  media  sosial.  Media  yang tidak  kalah  fenomenal  dalam  penyebaran hoax adalah  aplikasi chatting ,  seperti whatsapp , line , dan telegram . Kurang lebih 60.80% masyarakat menggunakan  aplikasi- aplikasi ini untuk menyebarluaskan hoax. Kecenderungan ini sangat memprihatinkan,  karena  dua  media  tulisan ini pasti dimiliki oleh hampir semua orang, dari level pendidikan terendah (SD) sampai tinggi, apalagi kalau dilihat secara demografi survei Mastel memiliki karakteristik  respon  yang  bervariasi,  dan responden terbanyak, 46.50 %
Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian, Kementerian  Koordinator  Bidang  POLHUKAM. Adapun terkait kemitraan dengan legislatif, MASTEL secara  aktif  memberikan  konsultasi  kepada  Komisi  I DPR RI.
20 Survei  melibatkan  1.116  responden  dan  dirilis  7 Februari  2017,  dimaksudkan  untuk  mendapatkan gambaran  tentang  persepsi  masyarakat  terhadap Hoax ,  penyebarannya,  klasifikasi  dan  dampaknya kepada kehidupan berbangsa secara Nasional.
berpendidikan  S1  dan  14.70  %  S2,  artinya responden  survei  ini  kebanyakan  kalangan terpelajar,  karena  itu  masuk  akal  kalau 83.20  %  mereka  menyingkapi  berita hoax dengan cara re-check kebenarannya.
Di  sinilah  letak  masalah.  Realitas masyarakat  yang  heterogenistik  sebagai pemberian  sejarah  dan  paradoks    dari sebuah  kebebasan  bermedia  berwajah hoax harus segera diatasi oleh sebuah pendekatan baru,  yaitu  etika  yang  menjembatani kebebasan bermedia sebagai opsi hak untuk berkespresi  dan  fenomena hoax sebagai bawaan  sebuah  kebebasan  tanpa  batas. Terlepas  dari  berbagai  motivasi  yang menjadi  latar  belakang  berkembangnya hoax di  masyarakat,  maka  satu  hal  yang perlu  dijaga  adalah hoax tidak  boleh dijadikan  alat  pemecah  belah  masyarakat yang  memiliki  struktur  plural  seperti Indonesia.
Penelitian  ini  berusaha  mengkaji esensi  kebebasan  bermedia  di  Indonesia, yang  tertuang  dalam  dokumen-dokumen kenegaraan,  yaitu  Undang-undang  yang mengatur kehidupan media (pers) dari rejim orde baru sampai reformasi.

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  menggunakan  studi literatur,  teristimewa  analisis  dokumen. Yang  termasuk  dalam  analisis  dokumen adalah analisis otobiografi, memoar, catatan harian, surat-surat pribadi, catatan pengadilan,  berita  koran,  artikel  majalah, brosur, buletin, dan foto-foto. 21
Meskipun  tidak  secara  langsung menyebut  naskah  undang-undang  sebagai obyek analisis dokumentatif, namun kajian- kajian subyektif layak menempatkan dokumen  negara,  seperti  undang-undang sebagai  obyek  penelitian  kualitatif  untuk menempatkannya secara proporsional dalam konteks perkembangan sosial kemasyarakatan yang baru.
21 Mulyana,  Deddy.    2013.  Metodologi  Penelitian Kualitatif.  Paradigma  Baru  Ilmu  Komunikasi  dan Ilmu Sosial lainnya. Bandung: Rosda Karya, hal. 195.
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Vol.4 (No. 2 ) : 136 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423
Sejarah  kebebasan  media  (pers)  di Indonesia  erat  berhubungan  dengan  empat dokumentasi negara, sebagai berikut, yaitu: Undang-undang  Ketentuan  Pokok  Pers  No. 11 Tahun 1966; Perubahan Undang-undang Ketentuan Pokok Pers No. 21 Tahun 1982; Undang-undang  No.  40  Tahun  1999, tentang  Pers;  dan  Undang  No.  11  Tahun 2008,  tentang  Informasi  dan  Transaksi Eletronik;  dan  atas  perubahannya,  yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2016.
Kelima  dokumentasi  ini  dibaca secara kritis berdasarkan konteks yang baru saat ini, reformasi. Keseluruhan hasil kajian dihubungkan  secara  diametral  dengan struktur  masyarakat  Indonesia  yang  begitu pluralisitk.
Lalu,  dirancang  sebuah  jembatan pendamai  yang  menghubungkan  idealisme media,  yaitu  kebebasan  dengan  fenomena surplus informasi  berwajah hoax melalui pendekatan  etika  kewajiban  media  dalam masyarakat  pluralistik,  baik  secara  sosial dan  keyakinan,  maupun    ideologi  dan politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hoax per Definisi
Apa  sih hoax itu  sebenarnya?  Dan, apa  dampak  darinya  kalau  tidak  dikelola dengan  bijaksana? The  Contemporary English-Indonesian Dictionary 22 , mengartikan hoax sebagai  senda  gurau, olok-olok,  bersendagurau,  berolok-olok. The  Oxford  Thesaurus  American  Edition 23 , mengartikannya  sebagai deception,  fraud, swindle, trick, flam, or flim flam, imposture, cheat,  humbug,  mare’s  nest,  slang  con (game),  gyp,  scam,  game,  US  snow  job . Kamus  Inggris-Indonesia :  An  English- Indonesian  Dictionary ,  tulisan  John  Echols
22 Salim,  Peter.  1996. The  Contemporary  English- Indonesian  Dictionary .  Jakarta:  Modern  English Press., hal. 882.
23 Urdang,  Laurence.  1992. The  Oxford  Thesaurus American  Edition. New  York:  Oxford  University Press., hal., 211.
&  Hassan  Shadily 24 ,  mengartikan hoax sebagai  olok-olok,  cerita  bohong,  dan memperdayakan. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia 25 tidak  menggunakan  kata hoax , tetapi  dia  menggunakan  beberapa  istilah yang  dekat  dengan  pengertian hoax di  atas yaitu:  berita  rekaan  yang  dibuat  untuk tujuan  tertentu;  atau  sensasi  yang  terlalu dibesarkan, untuk menarik perhatian masyarakat.
Gordon  Stein  dari  Universitas California,  berhasil  menjelaskan  bahwa hoax menyimpan banyak daya tarik tertentu bagi orang-orang. Pembuat
hoax memanfaatkan  orang-orang    yang  sukses membodohi orang lain, setidaknya beberapa orang untuk beberapa waktu, dan sadar atau tidak kita semua suka menipu orang lain. 26
Dalam penjelasannya, Gordon Stein berusaha memisahkan hoax dari penipuan. 27 Dia  menegaskan  penipuan  selalu  bermotif ekonomi,  atau  melibatkan  uang,  memiliki kualitas  yang  abadi.  Atau,  penipuan dilakukan  secara  eksklusif,  terutama  untuk menghasilkan  uang. Hoax dan  penipuan memang  memiliki  pemahaman  yang  saling tumpang tindih satu sama lain. Dia  juga  menjelaskan  tentang hubungan hoax ,  mitos  dan  legenda.
Menurut  Stein,  bentuk  penipuan  yang bertahan  lama,  yang  terus  berlangsung tanpa  diketahui  dalam  jangka  waktu  yang cukup  lama,  bisa  saja  dapat  menjadi legenda atau mitos tertentu.
Berdasarkan informasi ensiklopedis dan  pandangan  yang  ada  maka hoax dapat disimpulkan  ke  dalam  tiga  pengertian berikut,  yaitu: Pertama , hoax adalah  berita bohong,  artinya  berita  yang  disampaikan tidak  benar;  tidak  berdasarkan  fakta  dan kenyataan  yang  sebenarnya;  berita  tanpa data. Berdasarkan kesimpulan ini,
24 Echols,  John  dan  Hassan  Shadily.  2000. Kamus Inggris-Indonesia, An English-Indonesian Dictionary . Jakarta: Gramedia, hal., 300.
25 Departemen  Pendidikan  Nasional.  2008. Kamus Besar  Bahasa  Indonesia (Edisi  ke-4).  Jakarta: Gramedia, hal., 179.
26 George,  John.  1994.  “Lies,  Credulity,  Ignorance, and More Lies”, dalam Jurnal Council for Democratic & Secular Humanism Summer.
27 Ibid.
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Vol.4 (No. 2 ) : 137 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423
pertanyaan mengapa orang/kelompok orang gemar  membuat  berita  tanpa  data?  Kita menemukan  pengertian kedua ,  yaitu: hoax adalah  berita  yang  sengaja  dibuat  untuk kepentingan  tertentu,  baik  pada  tataran kepentingan  individu  maupun  kepentingan kelompok  yang  lebih  besar.  Kepentingan- kepentingan yang sangat kuat menggunakan hoax sebagai  sarana  memengaruhi  adalah politik dan ideologi tertentu.
Mengapa untuk kepentingan politik dan  ideologi  orang/kelompok  orang  gemar menggunakan hoax ?  Kita  menemukan pengertian ketiga ,  yaitu hoax adalah  berita yang  sengaja  dibuat  untuk  memperdaya. Terminologi  “memperdaya”  dimaksudkan bahwa hoax sengaja mengeksploitasi persepsi  khalayak  untuk  mempercayai sesuatu  yang  bersifat  menipu,  berbohong, sebagai sesuatu yang “seolah-olah” benar.
Kalau  orang  memercayai  berita hoax maka hoax itu  sendiri  telah  berhasil memperdaya  khayalak,  karena  mereka terperangkap  dalam  pengertian  yang  salah atas sebuah fakta yang seharusnya benar.

## Idealisme Media: Membaca Regulasi
Sejarah  media  suatu  bangsa  sangat ditentukan  oleh  bagaimana  rejim  sejarah menempatkan  media  untuk  kekuasaan  dan keberlangsungan  kekuasaannya.  Begitupun sejarah  media  di  Indonesia.  Orde  Baru, melalui  Undang-undang  Ketentuan  Pokok Pers,  No.  11  Tahun  1966 28 mendefinisikan media  massa,  atau  menggunakan  istilah pers  sebagai  lembaga  kemasyarakatan  alat revolusi  yang  mempunyai  karya  sebagai salah  media  komunikasi  massa  yang bersifat  umum  berupa  penerbitan  yang teratur  waktu  terbitnya,  diperlengkapi  atau tidak  diperlengkapi  dengan  alat-alat  miliki sendiri  berupa  percetakan,  alat-alat  foto, klise,  mesin-mesin  stensil  atau  alat-alat tehnik lainnya.
Tentang fungsi, kewajiban, dan hak pers  Undang-undang  ini  mengatur,  antara lain: Pers Nasional adalah alat revolusi dan merupakan mass-media yang  bersifat  aktif,
28 Dokumentasi  Undang-undang  Ketentuan  Pokok Pers No. 11 Tahun 1966.
dinamis  kreatif,edukatif,  informatoris  dan mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan  progresip  meliputi  segala  perwujudan kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat Indonesia. Dalam Undang-undang ini ditegaskan  bahwa  pers  Nasional  memiliki kewajiban, antara lain: a). Mempertahankan,  membela,  mendukung, dan  melaksanakan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945  secara  murni  dan konsekwen; b). Memperjuangkan pelaksanaan  Amanat  Penderitaan  Rakyat, berlandaskan  Demokrasi  Pancasila;    c). Memperjuangkan  kebenaran  dan  keadilan atas  dasar  kebebasan  pers;  d).  Membina persatuan  dan  kekuatan-kekuatan  prograsif revolusioner  dalam  perjuangan  menentang imperialisme, kolonialisme, neo-
kolonialisme, feodalisme, liberalisme,
komunisme,  dan  fasisme/diktatur;    e).
Menjadi  penyalur  pendapat  umum  yang konstruktif dan progresif revolusioner.
Menariknya,  Undang-undang  yang sama mengatur hak-hak media, seperti:  hak kontrol,  kritik  dan  koreksi  yang  bersifat korektif  dan  konstruktif;  dan  bahkan, kepada  pers  Nasional  tidak  dikenakan sensor  dan  pemberedelan;  Kebebasan  pers sesuai  dengan  hak  azasi  warga  negara  di jamin;  Kebebasan  pers  ini  didasarkan  atas tanggung jawab nasional.
Dalam perjalanannya Undang- undang  ini  pun  dikoreksi  lewat  Undang- undang  perubahan,  yaitu  Undang-undang No. 21 tahun 1982. 29 Beberapa terminologi kemediamassan  diganti  dengan  terminologi baru,  sesuai  kebutuhan  rejim  saat  itu, seperti:  terminologi  alat  revolusi  diubah menjadi alat perjuangan Nasional;
terminologi  alat  penggerak  massa  diubah menjadi  alat  penggerak  pembangunan bangsa;  Pengawal  revolusi  diubah  menjadi pengawal  ideologi  Pancasila;  Pers  sosialis Pancasila  diubah  menjadi    pers  Pancasila; Tiga  kerangka  revolusi  diubah  menjadi
29 Dokumentasi Undang-undang Ketentuan Pokok Pers No. 21 Tahun 1982.
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 138 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
tujuan  Nasional;  Progresif  diubah  menjadi konstruktif-progresif; Kontra revolusi diubah  menjadi  menentang  Pancasila;  dan,
Berkhianat terhadap revolusi diubah menjadi  berkhianat  terhadap  perjuangan Nasional. Kita juga tahu bahwa dari perkembangan  sejarahnya,  masa  emas kebebasan  bermedia  di  Indonesia  justru dialami  rejim  bernama  reformasi.  Nada dasar  pembentuk  keterbukaan  informasi dalam rejim reformasi ini adalah demokratisasi.  Rakyat  diberi  ruang  untuk merasa memiliki hak memanfaatkan berbagai  alat  reformasi  dalam  rerangka menyuarakan,  tidak  saja  keinginannya, tetapi  juga  berbagai  kepentingannya  untuk negara dan masyarakat. Regulasi media pun ikut  dirubah  senapas  dengan  ide  dasar reformasi politik, sosial, dan ideologi.
Atas dasar argumentasi dan penjelasan  demokratisasi  itulah  maka  rejim reformasi  menelorkan  sebuah  Undang- undang  Pers  yang  baru,  yaitu:  Undang- undang No. 40 Tahun 1999 30 , tentang Pers.
Undang-undang ini memuat ketentuan  umum  sebagai  berikut:  Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi  massa  yang  melaksanakan kegiatan  jurnalistik meliputi mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,  dan  menyampaikan  informasi baik  dalam  bentuk  tulisan,  suara,  gambar, suara  dan  gambar,  serta  data  dan  grafik maupun  dalam  bentuk  lainnya  dengan menggunakan media cetak, media
elektronik,  dan  segala  jenis  saluran  yang tersedia.
Mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban,  dan  peranan  pers  Undang- undang  ini  menegaskan  antara  lain: Kemerdekaan  pers  adalah salah  satu  wujud kedaulatan  rakyat  yang  berasaskan  prinsip- prinsip  demokrasi,  keadilan,  dan  supremasi hukum;  Pers  nasional  mempunyai  fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan,dan kontrol sosial.
30 Dokumentasi Undang-undang  Pers No. 40 Tahun 1999.
Kemerdekaan  pers  dijamin  sebagai hak  asasi  warga  negara;  Terhadap  pers nasional  tidak  dikenakan  penyensoran, pembredelan  atau  pelarangan  penyiaran; Untuk  menjamin  kemerdekaan  pers,  pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Dalam  mempertanggungjawabkan pemberitaan  di  depan  hukum,  wartawan mempunyai  Hak  Tolak;    Pers  nasional berkewajiban  memberitakan  peristiwa  dan opini  dengan  menghormati  norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas  praduga  tak  bersalah;  Pers  wajib melayani  hak  jawab;  Pers  wajib  melayani hak tolak.
Peranan  pers  menurut  Undang- undang  ini  antara  lain:  Memenuhi  hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai  dasar  demokrasi,  mendorong terwujudnya  supremasi  hukum,  dan  hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;  Mengembangkan  pendapat umum  berdasarkan  informasi  yang  tepat, akurat  dan  benar;  Melakukan  pengawasan, kritik,  koreksi,  dan  saran  terhadap  hal-hal yang  berkaitan  dengan  kepentingan  umum; memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Bagi penulis, regulasi yang dihasilkan  lewat  Undang-undang  maupun perubahan  atas  Undang-undang  itu  adalah kondisi  ideal  cita-cita  bermedia  dalam negara. Terlepas dari apapun praktik media dan  bagaimana  rejim  memandang  dan memanfaatkan media, kebebasan berekspresi sebenarnya telah diakomodasikan  oleh  Undang-undang  yang ada, artinya dari sisi regulasi ketatanegaraan keberlangsungan media di Indonesia dijamin dan sudah diatur secara konstitusional.
Media Sosial sebagai Media Massa?
Namun,  perkembangan  media  yang tidak diduga oleh ketiga Undang-undang di atas  pertumbuhan  media  sosial  baru.  Tidak ada satupun, pasal dalam Undang-undang di atas menyentuh, atau menyinggung eksistensi media sosial.
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Vol.4 (No. 2 ) : 139 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423
Meskipun,  belum  ada  kesepakatan memasukan  media  sosial  sebagai  bagian dari  media  massa,  pengaruh  dan  sepak terjang  media  sosial  dewasa  begitu  sulit dikendalikan, bahkan dipercayai pengaruhnya melampaui kepercayaan kepada media-media massa mainstream . Fenomena  ini  kiranya  mendorong negara  menempatkan  kasus  media  sosial sebagai  kasus  luar  biasa.  Pengaturannya tidak  begitu  saja  disamakan    dengan mengatur  media-media  massa mainstream. Negara  mengatur  pergerakan  media  sosial dalam  Undang-undang  khusus,  yang  kita kenal  dengan  Undang-undang  No.  11 Tahun 2008, tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. 31
Secara  garis  besar  Undang-undang ini  mengatur  dua  hal  penting,  yaitu: Pertama ,  mengatur  informasi  elektronik; dan  yang kedua ,  mengatur  transaksi elekronik. Undang-undang ini mendefinisikan informasi elektronik sebagai satu atau sekumpulan data elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic datainterchange ( EDI ),  surat  elektronik  ( electronic  mail) , telegram,  teleks, telecopy atau  sejenisnya, huruf,  tanda,  angka,  kode  Akses,  simbol, atau  perforasi  yang  telah  diolah  yang memiliki  arti  atau  dapat  dipahami  oleh orang yang mampu memahaminya.
Sedangkan transaksi elektronik didefinisikan  sebagai  perbuatan  hukum yang  dilakukan  dengan  menggunakan komputer,  jaringan  komputer,  dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi informasi  adalah  suatu  teknik  untuk mengumpulkan,  menyiapkan,  menyimpan, memproses,  mengumumkan,  menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
Pertanyaannya, apa hubungan antara  Undang-undang  ini  dengan  media sosial?  Kenyataannya,  dia  tidak  mengatur media  sosial.  Kita  tahu  bahwa  pola distribusi  informasi  melalui  media  sosial
31 Dokumentasi  Undang-undang    tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik   No. 11 Tahun 2008.
pasti  selalu  berbasis  teknologi  informasi, maka  atas  dasar  itu pula  maka  pelanggaran atas  distribusi  informasi  elektronik  pun harus  dijelaskan  dalam  konteks  informasi berbasis teknologi tersebut.
Sekurang-kurangnya  terdapat  tiga pasal  khusus  yang  dipakai  untuk  menjerat secara  hukum  para  pemakai  media  sosial bermasalah,  yaitu:  (1)    pasal  27: Setiap orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan yang  melanggar  kesusilaan;    Setiap  orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan perjudian;  Setiap  orang  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik;  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan pemerasan dan/atau pengancaman .
Kata  kunci  yang  harus  dihindari pemakai  media  sosial  sehubungan  dengan pasal ini, antara lain mendistribukan segala hal bermuatan (1) kesusilaan, (2) perjudian, (3) penghinaan dan pencemaran nama baik, (4) pemerasan dan pengancaman.
Pasal  28: Setiap  orang  dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam transaksi  elektronik;  dan,  Setiap  orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan  informasi  yang  ditujukan untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Kata  kunci  yang  menjadi pegangan pemakai  media  sosial  antara  lain:  (1)
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Vol.4 (No. 2 ) : 140 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423
Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; dan (2) Menyebarkan informasi  yang  menimbulkan  kebencian dan permusuhan berdasarkan kategori suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Pasal  29: Setiap  orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mengirimkan informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik  yang  berisi  ancaman  kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Kata  kunci  yang  harus  dihindari adalah  mengirimkan  informasi  elektronik berisi ancaman, atau menebarkan rasa takut yang diarahkan kepada orang pribadi.
Meskipun  telah  dilakukan  revisi dengan  Undang-undang  perubahan  No.  19 Tahun  2016,  namun  pasal-pasal  informasi elektronik  dan  transaksi  elektronik  yang menyasar  pada  media  sosial  (pasal  27,  28, 29)  tidak  mengalami  perubahan,  artinya sampai  pada  tahapan  revisi  pasal-pasal  ini tetap  sama  seperti  yang  tertulis  pada Undang-undang No. 11 Tahun 2008.
Pertanyaan lainnya adalah
bagaimana  kita  memosisikan  media  sosial dalam  keseluruhan  konteks  media  massa? Kalau  kita  merujuk  pada  definisi  media massa  sebagaimana  digambarkan  Denis McQuail 32 , sebagai model komunikasi yang berlangsung  dalam  skala  yang  besar  dan dilengkapi  dengan  media  baru,  terutama internet  dan  teknologi  seluler,  dengan kapasitas  transmisi  teks  dan  gambar  secara instan dan cepat, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menempatkan media sosial sebagai media massa.
Atau,  definisi  media  massa  yang dikemukakan  oleh  Roger  D.  Wimmer  dan Joseph R. Dominick 33 , bahwa media  massa selalu mengacu pada segala bentuk
komunikasi yang secara simultan menjangkau  banyak  orang,  termasuk  di dalamnya  pemanfaatan  media  yang  tidak
32 Watson,  James  dan  Anne  Hill.  2012. Dictionary  of Media Studies (8th Edition) . New York: Bloomsbury Puslishing, hal., hal 165.
33 Wimmer, Roger D. Dan Joseph R. Dominick. 2011. Mass  Media  Research,  An  Introduction  (Ninth Edition). Boston:  Wardsworth  Cengage  Learning, hal., 2.
terbatas, seperti: radio, televisi, surat kabar, majalah,  papan  iklan,  film,  rekaman,  buku, dan juga internet.
Kita  dapat  menyiimpulkan  bahwa media  sosial  dapat  dikategorikan  sebagai media massa berdasarkan tiga pertimbangan berikut,  antara  lain: Pertama ,  dari  sisi pengaruh,  dia memengaruhi hampir seluruh aspek  kehidupan  masyarakat; Kedua ,  dari sisi  jangkauan.  Media  sosial  menjangkau banyak  orang  hampir  semua  lapisan masyarakat; Ketiga ,  dari  sisi  media  yang dipakai. Media sosial menggunakan berbagai  fitur  media  baru,  seperti  internet dengan  proses  transmisi  yang  cepat; Keempat , semua yang terlibat dalam  media sosial, baik dalam peran sebagai komunikator maupun komunikan, berinteraksi  secara  simultan  (interaktif) dalam ruang dan waktu yang bersamaan.

## Apa yang terjadi?: Catatan Kritis Media Orde Baru
Di  atas  sudah  dijelaskan  bahwa semua  regulasi  perundang-undangan  yang diciptakan  negara,  baik  di  rejim  orde  baru maupun di orde reformasi selalu menempatkan media dan peranannya dalam kondisi  ideal.  Namun,  apa  yang  terjadi dalam kenyataannya? Berikut catatan (kritis)  yang  bisa  diberikan  terhadap idealisme  media  yang  digambarkan  dalam beberapa  Undang-undang  yang  diciptakan negara:  Terhadap  kebijakan  media  orde baru  (Undang-undang  Ketentuan  Pokok Pers  No.  11  Tahun  1966  dan  Undang- undang  Ketentuan  Pokok  Pers  No.  21 Tahun  1982),  sekurang-kurangnya  terdapat empat  kritik  fundamental,  yang  disebut sebagai contraditio  in  terminis ,  yaitu: Pertama , pengaturan dalam Undang- undang,  terutama    pasal  4, “terhadap  pers Nasional  tidak  dikenakan  sensor  dan pembreidelan” 34 , secara mengejutkan kontradiktif dalam kenyataannya.
Di  masa  pemberlakuan  kedua Undang-undang  ini  sejarah    mencatat,
34 Dokumentasi  Undang-undang  Ketentuan  Pokok Pers  No.  11  Tahun  1966&Dokumentasi  Undang- undang Ketentuan Pokok Pers No. 21 Tahun 1982.
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 141 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
terjadinya  tumpang  tindih  peraturan  dan praktik peraturan yang membelenggu kebebasan  media,  antara  lain:  Permenpen Nomor  2  Tahun  1969  tentang  Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Wartawan;    Surat Keputusan  (SK)  Menpen   Nomor  214 Tentang  Prosedur  dan  Persyaratan  untuk Mendapatkan  SIUPP;  SK  Menpen  Nomor 47  Tahun  1975  tentang  Pengukuhan  PWI dan  Serikat  Pekerja  Surat  Kabar  Sebagai Satu-Satunya  Organisasi  Wartawan   dan Organisasi  Penerbit  Pers  Indonesia;  dan Peraturan  Menteri  Penerangan   Nomor  1 tahun  1984  tentang  Ketentuan-Ketentuan Surat Izin  Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).
Dampaknya, sejarah
kelam kebebasan media versi regulasi Negara dan praktik  rejim  yang  diktatur  otoritarian membreidel  dengan  sengaja  tiga  media kritis,  yaitu: Majalah  Tempo , Majalah Editor ,  dan Tabloit  Detik ,  tanggal  21  Juni 1994.  Peristiwa  ini  oleh  banyak  pengamat media dianggap sebagai “paling
dramatis” 35 dalam rejim Soeharto terhadap kebebasan  media,  lewat  tangan  besi Menteri Penerangan, Harmoko.
Kedua ,  berdasarkan  kritik  pertama, kebebasan  media  di  periode  sejarah  ini dapat  disebut  sebagai  kebebasan  semu, artinya seolah-olah bebas, tetapi
sesungguhnya  tidak  bebas.  Tampaknya negara  memberi  ruang  kebebasan  media, lewat regulasi Undang-undang tetapi sesungguhnya,  dalam  kenyataannya  media tidak pernah mengalami kebebasan
tersebut. Ketiga ,  terminologi  hak  kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat konstrukstif,  dalam  pasal  3,  bersifat mengelabui,  dan  bahkan  menjebak  media, artinya  media  diberi  ruang  mengontrol, mengoreksi,  dan  melakukan  kritik,  namun kenyataannya  penggunaan  ketiga  hak  ini dapat  saja  dianggap  sebagai  tindakan subversif,  melawan  kebijakan  pemerintah yang  sah.  Tiga    media  yang  disebutkan  di
35 William,  Louise  and  Roland  Rich  (ed.).  2013.
Losing  Control:  Freedom  of  the  Press  in  Asia. Canberra:  Australian  National  University  Press,  hal. 82.
atas menjadi contoh tindakan menjebak dan mengelabui tersebut.
Keempat , penekanan pasal 5 ayat 1, bahwa  kebebasan  pers  sesuai  dengan  hak asasi manusia warga negara , juga kontradiksi  dalam  kenyataannya.  Bahwa negara  seharusnya  dianggap  melakukan pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia ketika melakukan penyensoran dan pembreidelan terhadap media. Kalau  asumsi  hak  kontrol,  kritik,
dan  koreksi-kontruktif  dipakai  sebagai dasar, maka pembereidelan Majalah Tempo , Majalah  Editor ,  dan Tabloit  Detik dianggap  sebagai  tindakan  pemerintah yang  benar  karena  ketiga  media  ini  tidak mampu  mengemban  ketiga  hak  yang dirumuskan negara.
Atas dasar itulah, dapat dimengerti,  mengapa   negara  merasa tidak melakukan  pelanggaran  atas  hak  asasi  apa pun dalam pembreidelan tersebut. Pertanyaannya, apakah tidak ada pelanggaran  atas  sebuah  regulasi  yang jelas-jelas diudang-undangkan? Contradictio in Terminis !

## Media Reformasi
Bagaimana  nasib  media  dalam regulasi  rejim  reformasi?  Perkembangan media di era reformasi justru menarik, tidak saja karena kebebasan benar-benar dinikmati,  tetapi  lebih  itu,  ada  pengaruh  di balik  kebebasan  tersebut  adalah  suatu keadaan seperti tanpa kontrol. 36
Seperti  digambarkan  sebelumnya bahwa  pengaturan  media  dalam  orde reformasi  tertuang  melalui  Undang-undang No. 40 Tahun 1999, tentang Pers.  Undang- undang ini sebenarnya sangat komprehensif karena  mampu  menjawabi  kebutuhan  baru reformasi.
Sama  idealnya  dengan  Undang- undang  media  orde  baru,  Undang-undang ini justru berbeda pada tingkat pelaksanaan. Media  orde  baru  secara  ideologis  bebas, namun  terkekang  dalam  pelaksaannya;  Hal
36 Opcit.  William,  Louise  and  Roland  Rich  (ed.). 2013. Losing Control: Freedom of the Press in Asia. Canberra: Australian National University Press.
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 142 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
yang  sama  terjadi  pada  media  reformasi, secara  ideologis  bebas,  namun  pada pelaksanaannya nampak “losing control” 37 Meskipun lima pasal yang mengatur  asas,  fungsi,  hak,  kewajiban,  dan peranan media, nampak sudah mengakomodasikan cita-cita media
reformasi  dalam  nada  dasar  kebebasan demokratis,  namun  perlu  pula  secara  kritis diwaspadai tiga persoalan mendasar sebagai contradictio  in  terminis ,  berikut,  yaitu: Pertama ,  media  sebagai  lembaga  ekonomi bisa  ditafsir  sebagai  ruang  bagi  perusahaan media untuk membangun kapitalisme
media.  Kapitalisme media  bisa  saja mengaburkan  idealime  media  sebagai sarana informasi dan pendidikan, lalu lebih mengutamakan,  atau  menggeser  peran dominan  sebagai  sarana  hiburan  saja. Kenyataan ini saja sulit dikontrol negara. 38
Kedua , terminologi “tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan  penyiaran ” dan “pers nasional mempunyai
hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi ” 39 bisa saja kontradiksi  kalau  media  menggunakan kebebasan  (tidak  ada  sensor)  sebagai  alat untuk memperkuat hak menyebarkan informasi saja  tanpa kewajiban apapun.
Kalau  itu  terjadi  maka  kebebasan media menjadi bertentangan dengan prinsip keadilan.  Kita  tahu  bahwa  prinsip  keadilan selalu  menuntut  agar  hak  warga  negara memperoleh  informasi  dipenuhi  media sebagai kewajiban dengan memberi
informasi  yang  mendidik  dan  mencerahkan warga negara.
Ketiga ,  terminologi “menghormati norma-norma  agama  dan  rasa  kesusilaan masyarakat” di  pasal  5  dan “menghormati kebhinekaan” di  pasal  6  poin  b,  sudah cukup bagi Negara untuk mengakomodasikan kebutuhan warga
mendapatkan  informasi  media  yang  sehat dan  bertanggung  jawab,  namun  apa  yang terjadi, di masa pemberlakukan regulasi ini
37 Ibid.
38 Pasal 3, Undang-undang  Pers  No. 40 Tahun 1999.
39 Pasal 4, Undang-undang  Pers  No. 40 Tahun 1999.
masyarakat  disuguhkan  berbagai  informasi yang  tidak  sehat:  pornografi,  kekerasan, konten pemberitaan media sosial bermuatan SARA,  dan hoax ,  berita  bohong,  serta menyesatkan sepertinya mendominasi pengetahuan  masyarakat  ketimbang  media sebagai sarana informasi sehat dan mendidik.
Kenyataan  ini  terbaca  jelas  dalam Laporan Tahunan Kementerian Komunikasi dan  Informatika  tahun  2017 40 ,  yang  dirilis bulan  Juli  2018,  bahwa  dari  60.135  aduan situs  negatif,  19.778  diantaranya  kasus pornografi;  16.742  kasus  SARA;  7.795 kasus  fitnah;  7.246  kasus  perjudian;  2.950 kasus penipuan; 1.691 konten yang meresahkan;  1.586  kasus  terorisme  dan radikalisme;  739  kasus  pelanggaran  HAKI; 150  kasus  kekerasan  terhadap  anak,  142 kasus keamanan internet; dan banyak kasus lainnya.
Beruntung bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil memblokir  lebih  banyak  dari  aduan-aduan masyarakat  ini.  Tercatat  berhasil  diblokir 776.882  situs-situs  pornografi;  situs  SARA diblokir  sebanyak  183;  situs-situs  penipuan berhasil  diblokir  sebanyak  2.808;  situs narkoba  diblokir  sebanyak  89;  situs perjudian sebanyak 7.443; situs radikalisme diblokir  sebanyak  202;  situs  kekerasan terhadap anak sebanyak 150 situs; dan HKI sebanyak 361 situs. 41
Barangkali ini kelemahan mendasar dari  Undang-undang  No.  40  Tahun  1999, bahwa  media sosial  tidak dianggap  sebagai pers,  padahal  dampaknya  luar  biasa masifnya dibandingkan media-media mainstream .  Siapa  saja  bisa  menjadi wartawan  tanpa  kontrol  apapun  dari Negara.  Inilah  yang  dimanfaatkan  media sosial, Undang-undang No. 40 Tahun 1999, tampak  hanya  mengatur  konten-konten pemberitaan media-media mainstream .
40 Laporan  Tahunan  Kementerian  Komunikasi dan Informatika Tahun 2017, Juli 2018, hal. 26.
41 Ibid.
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Vol.4 (No. 2 ) : 143 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423

## Informasi  &  Transaksi  Elektronik: Hakim Media Sosial
Kelahiran  Undang-undang  No.  11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik,  dapat  dilihat  sebagai momentum  pengaturan  media  sosial  setara dengan media-media mainstream . Kenyataannya kebebasan tanpa batas media, tidak terjadi pada media
mainstream ,  melainkan  pada  media-media sosial.  Maka,  pengaturan  atasnya  harus dilihat sebagai suatu kewajiban konstitusional Negara atas hak warga untuk mendapatkan informasi yang mendidik. Meskipun Undang-undang ini mengatur informasi elektronik dan transaksi elekronik,  tulisan  ini  hanya  berkepentingan membahas informasi elektronik saja karena berkaitan  dengan  segala  bentuk  berita, informasi,  dan  pengetahuan  masyarakat yang  diperoleh  dengan  memanfaatkan berbagai  mekanisme  elektronik  sebagai media pengetahuannya.
Kita  tahu  bahwa  Undang-undang ini  mendefinisikan  informasi  elektronik sebagai satu atau sekumpulan data elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan,
foto, electronic
data
interchange ( EDI ), surat elektronik ( electronic mail) , telegram, teleks, telecopy atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode Akses,  simbol,  atau  perforasi  yang  telah diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Merujuk  pada  definisi  ini  maka, kurang  lebih  terdapat  tiga  pasal  penting yang  harus  dijadikan  pegangan  para pengguna  media  sosial,  yaitu:  Pasal  27, Pasal  28,  dan  pasal  29.  Mengulang  kutipan sebelumnya  bahwa  pasal  27  berbunyi sebagai  berikut: Setiap  orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan;    Setiap  orang  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat
diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan perjudian;  Setiap  orang  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik;  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan pemerasan dan/atau pengancaman .
Sementara  pasal  28,  bunyi  antara lain: Setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen  dalam  transaksi  elektronik;  dan, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan  informasi  yang  ditujukan untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Dan, pasal 29: Setiap orang dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mengirimkan informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik  yang  berisi  ancaman  kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Kalau  mau  diringkas  ketiga  pasal ini mengatur siapa saja yang memanfaatkan media  sosial  sebagai  alat  mengumpulkan, mengelola,  dan  menyebarluaskan  informasi untuk  menghindari  sejauh  mungkin  hal-hal sensitif sebagai berikut: Kesusilaan; Perjudian;  Penghinaan  dan  pencemaran nama  baik;    Pemerasan  dan  pengancaman; Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; Menyebarkan informasi yang menimbulkan  kebencian  dan  permusuhan berdasarkan  kategori  suku,  agama,  ras,  dan antargolongan  (SARA);  dan  Mengirimkan informasi  elektronik  berisi  ancaman,  atau menebarkan  rasa  takut  yang  diarahkan kepada orang pribadi.
Disadari, atau tidak disadari sumber kekacauan  sosial  akibat  pemakaian  media sosial  dengan  muda  ditemukan.  Siklus penyampaian kebencian, kebohongan, hoax ,
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 144 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
kekerasan,  dan  penipuan  dengan  muda dilakukan  karena  diinstrumentalisasi  oleh seperangkat gawai mungil di tangan melalui facebook, twitter, Instagram, Path . Hasil Survei Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) 7 Februari  2017,  membenarkan  itu,  bahwa 62.10 % tulisan hoax berasal dari facebook , twitter , Instagram, dan Path. 42
Kebijakan  pemerintah  meregistrasi kartu  prabayar  dari  nomor handphone barangkali  bisa  dilihat  dari  kaca  mata positif agar pengguna media sosial pemakai kartu  prabayar  bertanggung  atas  apapun yang berhubungan dengan gawainya.
Masalah  keamanan  warga  adalah
tanggung jawab Negara. Makanya,
kebijakan  registrasi  kartu  prabayar  harus dimengerti  dari  sisi  manfaat  ini:  (1)
Menertibkan  data  pelanggan  seluler  agar sesuai  dengan  data  kependudukan;  (2) Mencegah  kejahatan,  seperti  penipuan  dan pesan-pesan  sampah  (spam);  (3)  Mencegah tindak terorisme: (4) dan, Mengatasi hoax . 43 Etika Komunikasi Digital: Mempertimbangkan  Pluralitas  Sosial sebagai Keharusan Kehadiran  media  sosial  yang  sulit dikendalikan mau tidak mau harus diperhadapkan  dengan  seluruh  konteks sosial  masyarakat  kita.  Kenyataan  sosial sebagai  konteks  masyarakat  kita  tidak  lain adalah  pluralitas  (suku,  agama,  ras,  dan antargolongan/SARA).
F.  Budi  Hardiman  mensinyalir bahwa masyarakat informasi saat ini sedang menghadapi dua ekstrem sekaligus, ekstrem yang satu disebut sebagai radikalisme/fundamentalisme agama dengan munculnya kekuatan-kekuatan kontrasivilisasi  dan  ekstrem  yang  satu  lagi adalah  relativisme  nilai  dalam  wujud post-
42 Opcit.,  Survei  Masyarakat  Telematika  Indonesia. 2017.
43 Opcit. Laporan Tahuan Kementerian Komunikasi & Informatika tahun 2017, hal. 21.
truth politics , narkoba, korupsi, dan human trafficking . 44 Menghadapi sinyalemen ini dibutuhkan sebuah proses resivilisasi (pemberadaban  kembali),  yaitu  proses moralisasi dan juridifikasi dunia digital dan penguatan ruang publik politis, yaitu media. Resivilisasi harus pula menyangkut penataan komunikasi digital untuk mencegah  pemakaian  kekerasan  verbal  dan intimidasi  kekerasan  dalam  demokrasi, seperti: adanya ujaran kebencian,
sentimentalisasi agama, dan disinformasi. 45 Sederhananya, bahwa situasi masyarakat dengan kompleksitas keragaman, seperti Indonesia, pola pemberitaan media, apapun, entah itu media mainstream atau  media  sosial,  harus  selalu berpegang pada prinsip etis ketika mengumpulkan, menentukan sumber berita, sampai  kepada  menyiarkan  berita  tersebut kepada masyarakat. Kita tahu bahwa perilaku komunikasi  masyarakat  maya  sekarang  ini menjadi model perilaku korporeal, Perilaku korporeal  adalah  perilaku dimana  garis batas antara yang publik dan privat menjadi kabur,  maka  publik  yang  seharusnya rasional  menjadi  lebih  sentimental.  Publik menjadi  begitu  rentan  terhadap  kecemasan lingkungannya dan terus menerus mengalami information anxiety . 46
Atau,  menggunakan  terminologi lain bahwa media sosial cenderung merubah identitas seseorang. Ketika
seseorang terlibat dalam hubungan di media sosial  seseorang  bisa  saja  memilih  dan benar-benar  menciptakan  identitas  baru, dari  penggunaan  nama  samaran  sampai kepada  penemuan  seluruh  karakter  diri dalam  komunitas online .  Identitas offline dan online dapat  bervariasi  secara  radikal,
44 Hardiman, F. Budi. 2017. “Keadilan dan Keadaban dalam  Perspektif  Filsafat  dan  Ajaran  Sosial  Gereja”. Materi Seminar. Jakarta
45 Ibid.
46 Ibid.
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 145 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
meskipun  kedua  aspek  tersebut  terintegrasi dalam satu konsep diri. 47
Kalau  kita  sepakat  dengan  prinsip norma  moral  dipakai  sebagai  pegangan hidup  atau  sebagai  standar  penilaian  atas suatu  tindakan  disebut  sebagai  baik-buruk, benar-salah 48 , atau etika dimengerti sebagai sarana  orientasi  bagi  manusia  untuk menjawab
pertanyaan bagaimana seharusnya    hidup  dan  bertindak 49 ,  maka media,  yang  dikendalikan  sepenuhnya sebagai  tindakan  manusiawi 50 ,  mau  tidak mau  harus  menempatkan  dirinya  dalam prinsip etika sebagai keharusan moral.
Bertolak  dari  hasil  survei  yang dilakukan Masyarakat Telekomunikasi
Indonesia,  kita  tahu  bahwa  media  sosial, seperti: facebook , twitter , instagram ,  dan path adalah  media  terbanyak  menyebarkan berita hoax .  Sebanyak  92.40  % 51 hoax di Indonesia  disebarkan  melalui  media  sosial- media sosial ini.
Upaya  Masyarakat  Anti  Fitnah Indonesia  (Mafindo)  perlu  diapresiasi karena  berusaha  mengembalikan  jati  diri bangsa  dengan  gerakan  anti hoax .  Gerakan masyarakat  ini  mengkuatirkan  dampak serius hoax bagi  masyarakat.  Fenomena hoax yang  masif  bisa  merusak  pertemanan antar  sahabat,  keluarga  menjadi  tidak harmonis,  dan  yang  paling  ditakutkan adalah  menyebarnya  konflik  horizontal dalam  masyarakat,  seperti  pernah  terjadi  di Pilkada DKI. 52
47 Salvi,  Maurizio.  2012. Ethics  of  Information  and Communication Technologies . Luxemberg: European Commission., hal. 39. 48 Sudarminta,  J.  2013.  Etika  Umum.  Kajian  tentang Beberapa  Masalah  Pokok  dan  Teori  Etika  Normatif. Yogyakarta: Kanisius, hal. 3.
49 Suseno,  Franz  Magnis.  1987  (cetakan  15,  2017). Etika Dasar. Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius, hal., 13.
50 Tindakan  manusiawi  dipakai    K.  Bertens  untuk mengungkapkan  bahwa  etika  dipakai  sebagai  konsep moralitas,  dan  moralitas  itu  yang  mencirikan manusia,  dalam  Etika  (Revisi).  2013.  Yogyakarta: Kanisius, hal., 10.
51 Opcit.,  Survei  Masyarakat  Telematika  Indonesia. 2017.
52 Nugroho,  Septiaji  Eko.  2017.  “Upaya  Masyarakat Anti  Fitnah  Indonesia  Mengembalikan  Jatidiri Bangsa  dengan  Gerakan  Anti  Hoax”,  Prosiding  pada
Karena  itu  kita  membutuhkan sebuah  standar  etika  komunikasi  digital sebagai  keharusan  moral  bagi  pengguna media sosial sehingga dampak dari pemakaiannya  tidak  merusak  tatanan  sosial masyarakat kita yang beragam dan kompleks. Komunikasi internet bukanlah lingkungan  etis  yang  netral,  dia  adalah ruang interaksi sosial yang perlu menciptakan nilai-nilai dan norma- normanya  sendiri.  Komunikasi  internet tetap  harus  diletakan  dalam  kerangka jaringan nilai dan prinsip tindakan normatif, yaitu:  penghargaan  terhadap  martabat,  hak asasi  manusia,dan  berbagai  tindakan  non diskriminasi  serta  perlindungan  kelompok- kelompok rentan (minoritas). 53
Karena, bagaimana pun juga berbicara tentang identitas moral,
melibatkan  lebih  dari  sekadar  melindungi hak-hak seseorang terhadap orang lain atau bahkan  negara.  Identitas  moral  selalu menyangkut  tanggung  jawab  tertentu,  baik pada  tingkat  sosial  (hukum)  maupun  pada level individu.
Kita tahu bahwa penindasan individu  dalam  jejaring  sosial  tidak  akan hilang  hanya  karena  penegakan  peraturan dan  hukum,  tetapi  perlu  pula  kesadaran hakiki  bahwa  individu  memiliki  kewajiban untuk melindungi orang lain dari kekerasan media sosial dan internet (cyber crime) .
Karena itu ketika seseorang memutuskan untuk bebas berbagi data yang menyangkut  ruang  lingkup  privasinya  di media  sosial,  harus  disadari  pula  bahwa keputusan tersebut
tidak hanya mempengaruhi  kebebasan  dirinya  sebagai individu  tetapi  dia  memiliki  implikasi  luas bagi semua pengguna lainnya. 54 Secara umum kita bisa menempatkan  beberapa  standar  etis  untuk menghindari hoax ketika  memanfaatkan media  sosial  sebagai  sarana  membangun relasi  dengan  orang  lain.  Isu-isu  terpenting
Konferensi  Nasional  Peneliti  Muda  Psikologi Indonesia, Vol. 2, No. 1, hal 1-4.
53 Op.cit. Salvi, Maurizio. 2012, hal. 43.
54 Ibid., hal. 45.
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
etika  bermedia 55 dalam  masyarakat  plural perlu  menjadi  patokan  utama  dalam memanfaatkan media sosial.
Kita bisa menyebut beberapa standar  etis  konstitusional  tersebut,  antara lain: Pertama ,  kepatuhan  kepada  hukum media  (sosial)  untuk  menghindari  perilaku fitnah.  Kita  tahu  bahwa  fitnah  adalah bagian dari  kritik, tetapi kritik dengan cara fitnah selalu berorientasi pada penyerangan terhadap  reputasi  dan  karakter  seseorang. Penegakan  hukum  media  (sosial)  yang tertuang  dalam  Undang-undang  Informasi & dan Transaksi Elektronik perlu mendapat perhatian  serius  warga  negara  pemakai media sosial.
Kedua ,  menjunjung  tinggi  akurasi dalam  penyampaian  pesan.  Akurasi  pesan dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara,
misalnya penentuan sumber pesan/berita/informasi yang dapat dipercaya. Hoax selau  dipastikan  berasal dari  sumber  yang  tidak  jelas.  Media  massa selalu  berpegang  pada  prinsip check  and recheck untuk  menguji  akurasi,  sayang media  sosial  tidak  selalu,  bahkan  tidak pernah mematuhi prinsip etis ini.
Ketiga , memperhitungkan hak
istimewa (privilege) yang  melekat  pada seseorang. Ada absolute privilege , qualified privilege ,  dan person  of  interest . 56 Etika kritik dalam tiga hak ini harus bersifat adil, dalam pengertian kritik yang tidak diarahkan  untuk  menyerang  unsur-unsur pribadi  pada  mereka  yang  memiliki  ketiga hak istimewa ini.
Keempat ,
menghindari pengungkapan  secara  publik  urusan  privat orang  lain.  Ruang  privat  seharusnya menjadi  ruang  di  mana  seseorang  menjadi dirinya sendiri. Media sosial dengan mudah mengubah  ruang  pribadi (private  sphere) menjadi  ruang  komunal (public  sphere) dimana  apa  yang  menjadi  wilayah  urusan pribadi  dengan  mudah  diakses  untuk menjadi  ruang  bersama  dengan  segala kepentingan di baliknya.
55 Rich, Carole. 2010. Writing and Reporting News. A. Coaching  Method .  Boston:  Wadsworth  USA.,  hal. 289-295.
56 Ibid., hal., 297.
Kelima ,  menghindari  penyampaian pesan  yang  bersifat  membohongi,  atau menipu  khalayak.  Pemakaian  cara-cara menipu  menyiratkan  adanya  kepentingan dan  keuntungan  tertentu.  Sejauh  ini hoax berhasil  memainkan  peran  menipu  untuk memperdaya  khalayak.  Dari  tipuan  yang bersifat  elektronis  sampai  kepada  tipuan yang bersifat politis telah berhasil memanfaatkan hoax sebagai media utamanya. Keenam ,
mempertimbangkan secara  etis  sensitivitas  keragaman  budaya (multikulturalisme). 57 Konsep  sensitivitas budaya  termasuk  di  dalamnya,  antara  lain: keragaman  bahasa  dan  tafsir  atas  bahasa; sensitivitas terhadap pandangan masyarakat minoritas;  preferensi  jender  yang  berbeda; penghargaan atas kelompok yang diperlakukan  khusus  dalam  masyarakat, misalnya  orang-orang  cacat  atau  orang- orang dengan HIV/AIDS;  dan penghargaan atas  perbedaan  ras  dan  suku  dalam masyarakat.
Masyarakat digital  yang  sering  kali menyebut  dirinya  sebagai homo  digitalis 58 , seharusnya  menjadikan  patokan-patokan normatif  ini,  tidak  saja  untuk  membuat pesan  media  sosial,  tetapi  juga  menerima dan  mencernakan  setiap  pesan  yang  tersaji lewat media-media sosial.
Hoax dalam bermedia selalu berakar pada lemahnya sensitivitas, bahkan ketidakpedulian pada aturan norma hukum; akurasi  tidak  lagi  dianggap  penting  untuk menguji  pesan;  pengabaian  hak  istimewa seseorang  atas  nama  kepentingan  tertentu; pencampuran ruang privat dan publik tanpa memedulikan  batas  dari  keduanya;  niat untuk membohongi/menipu karena kendaraan  yang  dipakai  adalah  motif-motif instan, sejenis kekuasaan (politik), ekonomi dan  stabilitas  dari  ideologi  tertentu;  dan yang paling mengkuatirkan adalah
57 Ibid. Hal., 321-333.
58 Meminjam  istilah  Rafael  Capurro,  F.  Budi Hardiman  menyebut  istilah  homo  digitalis  tidak sekadar gambaran manusia di era komunikasi digital, atau  para  pengguna  gawai,  tetapi  proses  dimana seluruh  eksistensi  manusia  ditentukan  oleh  tindakan- tindakan digital, seperti: upload, chatting, posting, dll.
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 147 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
memudarnya sebuah kesadaran akan sensitifnya keragaman dalam sebuah masyarakat pluralistik, seperti Indonesia.

## SIMPULAN
Fenomena hoax sulit  dihindari karena ia lahir bersama dengan keterbukaan informasi.  Bahkan,  dia  bisa  dianggap sebagai  anak  kandung  keterbukaan  itu sendiri.  Namun,  apakah  dengan  demikian kita  menjadi  begitu  pasrah  dan  tidak  bisa berbuat sesuatu mengatasi sebuah fenomena over information surplus ini?
Dampak hoax terlalu  berisiko, apalagi  kalau  dibiarkan.  Dia  tidak  saja merusak  manusia  pada  level  individual, tetapi  dia  juga  berdampak  pada  rusaknya tatanan  sosial  masyarakat,  bahkan  negara dengan  segala  kompleksitas  keragaman yang dimiliki.
Dari  seluruh  pembahasan  di  atas dapat  kita  simpulkan  bahwa hoax hanya bisa  diatasi  dengan  dua  perangkat  modal sosial,  yaitu  modal  formal  konstitusional dan  modal  modal  etis  normatif  sebagai warisan nilai luhur bangsa. Dengan modal formal konstitusional  kita  memiliki  seperangkat aturan  undang-undang  untuk  membatasi kerusakan  akibat  pemanfaatan  media  sosial yang  tanpa  batas.  Penegakan  aturan  tetap menjadi  penting,  karena  dia  menjadi  alat bagi negara untuk memastikan kenyamanan,  keamanan,  dan  keutuhan bernegara  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara harus mampu mengendalikan  tendensi  destruktif  media sosial,  tidak  sebaliknya  media  sosial mengendalikan  negara.  Alat  yang  dimiliki negara adalah aturan perundangan.
Sekarang tegakan aturan perundangan yang ada secara konsisten.
Selain  modal  konstitusional  kita juga  memiliki  modal  sejarah,  yaitu  nilai luhur bangsa yang dapat hidup rukun dalam berbagai  perbedaan.  Kerukunan  hanya  bisa dibangun  dengan  cara  memahami  dan
menerima  perbedaan  sebagai  keniscayaan sejarah.
Pluralitas  sejarah  bangsa  ini  ada jauh  sebelum  perkembangan  media  sosial sosial  sekarang  ini.  Pelaku  media  sosial seharusnya membekali diri dengan kesadaran  etis  bahwa  penggunaan  media sosial yang salah akan merusak keharmonisan dan keutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip etis bermedia, seperti:  Kepatuhan  kepada  norma  hukum; Memastikan sebuah kebenaran pesan sebelum  disiarkan  kepada  publik;  Menjaga hak  istimewa  yang  melekat  pada  setiap individu;  Memisahkan  dengan  tegas  ranah persoalan  privat  dari  persoalan  publik; Mengungkapkan  pesan  bermotif  bohong fitnah,  dan  menyerang  pribadi  seseorang; dan  kesadaran  penuh  bahwa  keragaman budaya  masyarakat  adalah  sensitif,  harus dianggap  sebagai  pedoman  etis  hidup bersama sebagai bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Bertens, K. 2013. Etika (Revisi). Yogyakarta: Kanisius. Echols,  John  dan  Hassan  Shadily.  2000. Kamus Inggris-Indonesia, An English-Indonesian Dictionary . Jakarta: Gramedia. Departemen  Pendidikan  Nasional.  2008.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Edisi ke-4). Jakarta: Gramedia. Dokumentasi  Undang-undang  Ketentuan Pokok Pers No. 11 Tahun 1966.
Dokumentasi  Undang-undang  Ketentuan
Pokok Pers No. 21 Tahun 1982.
Dokumentasi  Undang-undang    Pers  No.  40
Tahun 1999.
Dokumentasi  Undang-undang    Pers  No.  11
Tahun 2008.
George,  John.  1994.  Lies,  Credulity, Ignorance,  and  More  Lies.  dalam Jurnal Council  for  Democratic  & Secular Humanism Summer .
Hardiman,  F.  Budi.  2017.  Keadilan  dan
Keadaban  dalam  Perspektif  Filsafat dan  Ajaran  Sosial  Gereja. Materi
Seminar . Jakarta.
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage
Vol.4 (No. 2 ) : 148 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423
Hardiman,  F.  Budi.  2018.  Homo  Digitalis: Kondisi Manusia di Era Komunikasi Digital. Materi  Seminar .  Jakarta:
STF Driyarkara. Kementerian  Komunikasi  &  Informatika. 2018. Laporan Tahunan Kementerian Komunikasi & Informatika Tahun 2017 . Jakarta. Mulyana,  Deddy.    2013. Metodologi Penelitian  Kualitatif.  Paradigma Baru  Ilmu  Komunikasi  dan  Ilmu Sosial  lainnya. Bandung:  Rosda Karya.
Nugroho,  Septiaji  Eko.  2017.  Upaya Masyarakat  Anti  Fitnah  Indonesia Mengembalikan  Jatidiri  Bangsa dengan Gerakan Anti Hoax. Prosiding pada Konferensi Nasional  Peneliti  Muda  Psikologi Indonesia , Vol. 2, No. 1. Rich,  Carole.  2010. Writing  and  Reporting News. A. Coaching Method. Boston: Wadsworth USA. Salim,  Peter.  1996. The  Contemporary English-Indonesian Dictionary . Jakarta: Modern English Press. Salvi, Maurizio. 2012. Ethics of Information  and  Communication Technologies . Luxemberg: European Commission. Sudarminta,  J.  2013. Etika  Umum.  Kajian tentang  Beberapa  Masalah  Pokok dan Teori Etika Normatif . Yogyakarta: Kanisius. Suseno,  Franz  Magnis.  1987  (cetakan  15,
2017). Etika  Dasar.  Masalah- Masalah  Pokok  Filsafat  Moral . Yogyakarta: Kanisius. Watson,  James  dan  Anne  Hill.  2012.
Dictionary  of  Media  Studies  (8th Edition) .  New  York:  Bloomsbury Puslishing.
William,  Louise  and  Roland  Rich  (ed.). 2013. Losing  Control:  Freedom  of the  Press  in  Asia. Canberra: Australian National University Press. Wimmer,  Roger  D.  Dan  Joseph  R. Dominick.  2011. Mass  Media Research,  An  Introduction  (Ninth Edition). Boston: Wardsworth Cengage Learning.