JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING
Vol. {6}, No. {2}, {2022}, {291-304} ISSN: {2548-9917} (online version)
Accepted {October, 2022}

## PERENCANAAN PAJAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS PADA UMKM MADU HUWAIDA)
Tiara Faradita 1) , Nurul Aisyah Rachmawati 2) *
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trilogi
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trilogi *email: nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id

## ABSTRACT
This study plans and analyzes the implications of tax compliance for Micro, Small and Medium Enterprises with a case study on MSME Madu Huwaida. The purpose of this research is to help MSMEs to plan their obligations as taxpayers according to the provisions of the tax law. The type of qualitative research used is a case study. Data collection techniques used in the form of literature study, interviews, observation and documentation. The analysis technique used is in the form of data reduction analysis techniques, data presentation and verification. The  results  of  the  study  show  that  based  on  the  Law  on  the  Harmonization  of  Tax  Regulations,  they  are  not required  to  pay  taxes  because  their  turnover  has  not  yet  reached  the  taxable  turnover.  Based  on  its  tax obligations, namely the obligation to register, perform calculations, pay and report taxes owed, MSME Madu Huwaida  has  carried  out  its  obligations  as  a  taxpayer,  which  is  marked  by  having  a  TIN  as  a  taxpayer identification  number.  However,  the  tax  obligations  have  not  been  fully  carried  out  considering  the  limited resources and knowledge they have.
Keywords: Taxes; MSMEs; WP OP, Tax harmonization law.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  merencanakan  dan  menganalisis  implikasi  kepatuhan  kewajiban  pajak  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  dengan  studi  kasus  pada  UMKM  Madu  Huwaida.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  membantu UMKM untuk merencanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak sesuai Ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan berupa studi  kepustakaan,  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Teknik  Analisis  yang  digunakan  berupa  teknik analisis  reduksi  data,  penyajian  data  dan  verifikasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  berdasarkan  UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan belum diwajibkan untuk membayar pajak dikarenakan omzet yang dimiliki belum mencapai omzet kena pajak. Berdasarkan kewajiban perpajakannya yaitu kewajiban mendaftarkan diri, melakukan  perhitungan,  membayar  dan  melaporkan  pajak  terutangnya,  UMKM  Madu  Huwaida  telah melaksanakan  kewajibannya  sebagai  wajib  pajak  ditandai  dengan  sudah  memilikinya  NPWP  sebagai  nomor identifikasi  wajib  pajak.  Namun  kewajiban  pajaknya  belum  sepenuhnya  dilakukan  mengingat  terbatasnya sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki.
Kata Kunci: Pajak; UMKM; WP OP; UU Harmonisasi Perpajakan.
1 PENDAHULAN
Pandemi Covid-19 berdampak signifikan
terhadap penurunan perekonomian  nasional  maupun  global. Setiap  kali  Covid  naik,  maka  mobilitas masyarakat  harus  dibatasi  dan  setiap mobilitas masyarakat dibatasi, maka aktivitas  ekonominya  juga  akan  menurun. Sektor yang paling berdampak dari situasi ini  adalah  UMKM.  Menurut  survei Asian Development Bank (ADB) per 16 September  2020,  sebanyak  48,6%  pelaku UMKM  di  Indonesia  tutup  sementara akibat  kondisi  pandemi.  Namun,  UMKM mampu  bangkit  dan  bertahan  ditengah pandemi  sehingga  menjadi  sektor  yang adaptif. Bangkitnya UMKM ini tidak lepas pula  dari  upaya  dukungan  pemerintah terhadap  UMKM  di  masa  pandemi,  baik berupa  bantuan  langsung  tunai  maupun dukungan perpajakan.
Penerimaan  pajak  pemerintah  terdiri dari  beberapa  sektor  salah  satunya  adalah sektor  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM).  UMKM  memiliki  kontribusi yang cukup signifikan terhadap ekonomi di Indonesia.  UMKM  sendiri  merupakan salah  satu  penyumbang  PDB  terbesar  dan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Namun kontribusi pajak dari sektor UMKM  dapat  dibilang  cukup  rendah  dan masih  perlu  untuk  ditingkatkan.  Menurut (Fauziah,  2019)  Pada  saat  ini  UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Namun demikian kontribusi  penerimaan  pajak  penghasilan UMKM terhadap penerimaan pajak Indonesia  masih  rendah,  sebesar  Rp  5,7 triliun,  atau  sama  dengan  5%  dari  Produk Domestik Bruto.
Permasalahan ketidakpatuhan wajib pajak  dalam  membayarkan  kewajibannya ini  sudah  menjadi  permasalahan  yang umum  mengingat  sistem  pemajakan  yang berlaku di Indonesia adalah self-assessment systems, dimana  setiap  Wajib  Pajak  harus mendaftar, menghitung, memperhitungkan,
menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri.
Menurut (Rachmawati & Ramayanti, 2022) Tidak optimalnya penerimaan  pemerintah  dari  sektor  pajak disebabkan  banyaknya  wajib  pajak  yang tidak  melaporkan  pajak  terutangnya. Penyebabnya  adalah  kurangnya  penge- tahuan, pemahaman, tidak adanya kesadaran sebagai wajib pajak. Kewajiban sebagaimana  dimaksud  undang-undang adalah  kewajiban  Wajib  Pajak  untuk mendaftarkan  dirinya  untuk  memperoleh NPWP,  mengambil  sendiri  formulir  SPT, mengisi  dengan  lengkap  jelas  dan  benar SPT  tersebut,  menghitung  sendiri  pajak terutang dengan jujur, mengadakan pembukuan,  memperlihatkan  pembukuan dan  data  lainya  serta  membayar  pajak tersebut  tepat  pada  waktunya  (Diamastuti, 2016).  Adapun  prosedur  pemenuhan kewajiban Wajib Pajak:
● Kewajiban untuk mendaftarkan diri Berdasarkan  sistem self  assessment , maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban  untuk  mendaftarkan  diri untuk  diberikan  Nomor  Pokok  Wajib Pajak  (NPWP).  NPWP  adalah  nomor identitas  yang  diberikan  kepada  Wajib Pajak  sebagai  sarana  administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
● Kewajiban Menghitung Pajak Dalam  kewajiban  ini  Wajib  Pajak diwajibkan  menghitung  sendiri  pajak yang terutang. Wajib Pajak diharuskan untuk  menghitung,  membayar,  dan melaporkan  pajak  terutangnya  sesuai dengan ketentuan perpajakan.
● Kewajiban Membayar Pajak Setelah mengetahui jumlah pajak yang terutang,  kewajiban  berikutnya  adalah membayar pajak terutang.
● Kewajiban Melaporkan Untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam satu masa pajak atau tahun pajak, maka  Wajib  Pajak  melaporkan  kepada
otoritas  pajak  menggunakan  Surat Pemberitahuan (SPT).
Berbagai  upaya  dilakukan  oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib  pajak  UMKM  untuk  meningkatkan kontribusi  pajak.  Salah  satunya  dengan menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  No  23 Tahun  2018  sebagai  peraturan  pengganti dari  Peraturan  Pemerintah  No  46  Tahun 2013.  Pemerintah  menetapkan  penurunan tarif  pajak  bagi  UMKM  dari  sebesar  1% menjadi  0,5%  yang  berlaku  bagi  pelaku Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah  (UMKM) dengan  peredaran  bruto  (omzet)  dibawah Rp.  4,8M  dalam  PP  No  23  tahun  2018. Penurunan  tarif  pajak  ini  bertujuan  untuk meningkatkan jumlah modal usaha sehingga UMKM menjadi semakin berkembang. Menurut (Hairunnisa,
Burhan, & Akrim, 2021) Adanya tarif 0,5% akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan  wajib  pajak  dan  beresiko mengalami  penurunan  penerimaan  kas negara yang signifikan.
Pemerintah juga mengesahkan undang-undang  baru  terkait  perpajakan yaitu Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu kebijakan  Undang-Undang  Harmonisasi Peraturan
Perpajakan tersebut menyebutkan  adanya  Penghasilan  Tidak Kena  Pajak  (PTKP)  bagi  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  UMKM.  Kebijakan  ini berlaku  per  tahun  pajak  2022,  PTKP  ini tidak  hanya  untuk  wajib  pajak  Orang Pribadi  saja,  tapi  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  UMKM  juga  terdapat  PTKPnya yaitu sebesar Rp 500 juta dalam satu tahun. Artinya,  penghasilan  UMKM  OP  dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp500  juta  setahun  tidak  perlu  membayar PPh final sebesar 0,5%.
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan  tax  ratio  dan  menyadarkan Wajib Pajak agar patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.
UMKM Madu Huwaida
menjalankan  usahanya  di  Cileungsi  dan sudah  menjalankan  usahanya  selama kurang  lebih  5  tahun.  UMKM  Madu Huwaida merupakan distributor madu yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan melakukan pembelian madu langsung  dari  produsen  yang  kemudian dikemas ulang dalam berbagai ukuran dan dijual  kembali  kepada  customer.  Selama berjalannya usaha, UMKM Madu Huwaida belum sepenuhnya menjalankan kewajiban perpajakannya  seperti  menghitung  pajak, membayar  pajak  dan  melaporkan  pajak. Oleh  karena  itu,  penulis  ingin  melakukan perencanaan  pajak  yang  sesuai.  Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dengan  mendalami  kewajiban  wajib  pajak dan  perencanaan  pajak  serta  implikasinya. Menurut  (Rachmawati,  Ramayanti,  & Setiawan,  2021)  dalam  (Rachmawati  & Ramayanti,  2022)  Adapun  yang  dimaksud perencanaan pajak adalah upaya WP untuk meminimalkan  beban  pajaknya  dengan memanfaatkan  celah  perpajakan  yang berlaku.  Tujuan  perencanaan  pajak  ini adalah untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Dengan perencanaan  yang  baik,  Wajib  Pajak UMKM  setidaknya  dapat  terhindar  dari “pemborosan” yang seharusnya tidak perlu dilakukan  akibat  melanggar  atau  lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemborosan yang dimaksud  dapat  berupa  pengenaan  sanksi administrasi perpajakan, baik berupa denda maupun sanksi pidana. Berdasarkan uraian tersebut,  maka  penelitian  ini  berjudul Perencanaan  Pajak  dan  Implikasinya terhadap  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (Studi  Kasus  pada  UMKM Madu Huwaida).

## 2 KAJIAN LITERATUR

## 2.1. Theory Of Planned Behavior
Ajzen  pada  tahun  1991  melakukan pengembangan  teori  dari theory  of
reasoned action menjadi theory of planned behavior .  Dalam theory  of  planned behavior ,  perilaku  yang  ditampilkan  oleh wajib  pajak  timbul  karena  adanya  niat untuk  berperilaku.  Sebelum  melakukan suatu  tindakan,  individu  akan  memikirkan implikasi  atau  maksud  dari  tindakannya sebelum  memutuskan  untuk  melakukan perilaku tersebut atau tidak.
Relevansi  dari theory  of  planned  of behavior dengan  penelitian  ini  adalah bahwa  perilaku  patuh  atau  tidak  patuh wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya  dipengaruhi  oleh  niat  yang dimiliki  oleh  wajib  pajak.  Apabila  wajib pajak  memiliki  niat  untuk  patuh  terhadap kewajiban perpajakannya maka akan terjadi perilaku tax compliance (kepatuhan pajak) (Lesmana,  2017).  Selain  itu,  wajib  pajak akan  melakukan  tindakan  yang  mengarah pada kepatuhan pajak, seperti meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan  dan  menjalankan  kewajiban pajaknya.
2.2. Usaha Mikro Kecil Menengah Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  adalah usaha  perdagangan  yang  dikelola  oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan termasuk anak perusahaan dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2021 Pasal 35 Ayat 3:
Kriteria  modal  usaha  (Pemerintah  Pusat, 2021) terdiri atas:
. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
a. Usaha Kecil memiliki modal usaha
lebih  dari  Rpl.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
b. Usaha  Menengah  memiliki  modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar  rupiah)  sampai  dengan  paling banyak  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh miliar  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan tempat usaha.

## 2.3. Definisi Pajak
Menurut UU   No.   28   Tahun   2007 pasal   ayat   (1),   pajak   merupakan kontribusi   yang  harus  dibayarkan  oleh Wajib   Pajak  kepada  negara  yang  bersifat memaksa,  Wajib  Pajak  tidak  mendapat imbalan  langsung  atas  pembayaran  yang dilakukan,  dan  negara  akan  menggunakan penerimaan pajak tersebut untuk kemakmuran rakyat.
2.4. Peraturan  Pemerintah  No  23  Tahun 2018
Pada  tanggal  1  Juli  2018  perubahan tarif  yang  efektif  diberlakukan.  Tarif  PPh Final UMKM resmi turun dari 1% menjadi 0,5%. Berubahnya tarif PPh Final UMKM ini terdapat dalam PP No. 23 Tahun 2018. Peraturan  Pemerintah  mengenai  Pajak Penghasilan  atas  pendapatan  dari  kegiatan yang didapatkan atau diperoleh wajib pajak yang  mempunyai  peredaran  bruto  tertentu tersebut merupakan pengganti atas PP No. 46 Tahun 2013.
Poin  -  poin  penting  dalam  PP  No.23  ini diantaranya adalah:
a. Tarif  PPh  Final  0,5%  Bersifat Opsional Dalam Peraturan Pajak
Nomor  23  tahun  2018  ini  wajib  p ajak  diperbolehkan  memilih  tarif  P Ph  Final menjadi 0,5% yang dihitung dari  omset  atau  mengacu  tarif  pada pasal 17 UU  Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
b. Terdapat  batasan  waktu  bagi  Wajib Pajak  yang  ingin  memanfaatkan  tarif
PPh Final 0,5% Wajib Pajak yang ingin   memanfaatkan   tarif   PPh   Final
0,5%   ini   diberikan   batasan   waktu dalam  menggunakan  tarif  tersebut, yaitu:
1. 7  tahun  pajak  untuk  WP  orang pribadi.
2. 4  tahun  pajak  untuk  WP  badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.
3. 3  tahun  pajak  bagi  WP  badan berbentuk PT.
Setelah  batas  waktu  tersebut  berakhir, Wajib Pajak diharuskan kembali menggunakan tarif normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No.36.
c. Batasan  omzet  Rp  4,8  miliar  dalam  1 tahun Tarif   pajak   0,5%   hanya   diperuntu kkan   kepada   wajib   pajak   yang   m emiliki     batas  penghasilan  bruto sebesar Rp4,8 miliar dalam 1 tahun.
d. Penghasilan yang dikecualikan Penghasilan - penghasilan yang dikecualikan  dari  objek  PP  No.  23  ini adalah:
1. Penghasilan   yang   diterima  atau diperoleh   WP   OP   dari   jasa   se hubungan   dengan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan   yang   diterima   atau diperoleh  di  luar  negeri  yang  pa aknya   terutang   atau  telah  dibayar di luar negeri.
3. Penghasilan  yang  telah  dikenai Pajak  Penghasilan  yang  bersifat final  dengan  ketentuan  peraturan perundang  -  undangan  perpajakan tersendiri.
4. Penghasilan yang dikecualikan
sebagai objek pajak 2.5. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengubah ketentuan  tentang  tarif  dan  lapisan Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  Wajib  Pajak Orang  Pribadi.  Mengutip  dari  situs  resmi DJP,  undang-undang  ini  turut  mengatur asas dan tujuan. UU HPP diselenggarakan berdasarkan  asas  keadilan,  kesederhanaan, efisiensi,  kepastian  hukum,  kemanfaatan,
dan kepentingan nasional. UU ini mengatur salah  satunya  keringanan  pajak  bagi UMKM.  Pemerintah  menetapkan  UMKM dengan  pendapatan  kotor  atau  bruto bernilai  Rp  500.000.000  per  tahun  tidak termasuk kena pajak. Selain itu pemerintah juga memberikan keringanan berupa diskon tarif  sebesar  50%  atas  Pajak  Penghasilan (PPh)  untuk  golongan  UMKM  yang mendapatkan  omzet  hingga  mencapai  Rp 4.800.000.000  per  tahun  dan  perubahan mengenai sanksi pajak dimana terdapat dua skema  perubahan  mengenai  sanksi  pajak yang  diatur  melalui  UU  HPP  tersebut. Perubahan mengenai sanksi pajak dari KUP yang sebelumnya digunakan yaitu:
a. Sanksi pemeriksaan serta Wajib Pajak (WP) dimana yang bersangkutan tidak menyampaikan  Surat  Pemberitahuan Pajak (SPT).
b. Sanksi  setelah  adanya  upaya  hukum namun  pengadilan  maupun  keputusan keberatan tetap mengusulkan ketetapan dari Dirjen Pajak.
c. Merubah besaran sanksi yang diberikan untuk kerugian yang dialami oleh negara.

## 2.6. Kerangka Penelitian
Gambar 1 Kerangka Pemikiran UMKM Madu Huwaida Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Data Reduction Data Display Data Conclusion Drawing/Verification Perencanaan Pajak Kewajiban WP: Mendaftarkan diri Menghitung pajak Melakukan Pembayaran Melaporkan Implikasi dari Penerapan Pajak

## 3 METODE PENELITIAN Sumber Data
Dalam  melakukan  pengumpulan data,  peneliti  menggunakan primary  data dan secondary data .
1. Data primer Menurut  Sugiyono  (2018:456)  Data primer  yaitu  sumber  data  yang  langsung memberikan  data  kepada  pengumpul  data. Data  dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Pada penelitian ini, yang termasuk primary data yaitu data- data terkait masalah yang dihadapi UMKM yang dikumpulkan langsung melalui wawancara.
2. Data Sekunder
Menurut  Sugiyono  (2018:456)  data sekunder  yaitu  sumber  data  yang  tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Secondary data yaitu berupa  jumlah  penerimaan  pajak  yang berasal dari UMKM baik laporan keuangan maupun daftar rincian  bruto UMKM.

## Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  penulis  antara  lain  melakukan observasi  (pengamatan)  wawancara,  dan dokumentasi.  Dari  metode  tersebut  akan dilakukan  rekalkulasi  (perhitungan  ulang), dan konfirmasi guna mengetahui tanggapan dari  hasil  penelitian  tersebut.  Metode pengumpulan  dan  pengolahan  data  yang dilakukan sebagai berikut :
1. Observasi Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan  dengan  mengamati  langsung, melihat  dan  mengambil  suatu  data  yang dibutuhkan  di  tempat  penelitian  itu dilakukan.  Hal-hal  yang  perlu  diamati adalah  bagaimana  kepatuhan  Wajib  Pajak dalam  pembayaran,  pelaporan  pajak,  dan pengembangan usaha.
2. Wawancara Wawancara  merupakan  salah  satu
teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan melalui  tatap  muka  langsung  maupun melalui  media  sosial  seperti Whatsapp
maupun Zoom dengan narasumber dengan cara  tanya  jawab  langsung.  Wawancara digunakan  untuk  mendukung  data  dari observasi sebelumnya.
3. Dokumentasi Suatu  pengumpulan  data  dengan  cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang  terkait.  Pengambilan  data  melalui dokumen tertulis maupun elektronik digunakan sebagai pendukung kelengkapan data  yang  lain.  Adapun  dokumen  yang harus  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini adalah pencatatan laporan keuangan, dsb.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif yang  merupakan  penelitian  yang  berbasis pemecahan masalah dari suatu  studi kasus yang berbasis teori-teori yang mendukung, sedangkan  data  yang  dipergunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder  yang  berupa  laporan  keuangan UMKM  Madu  Huwaida.  Data  yang  telah dikumpulkan dianalisis kemudian menerapkan  hasil  dari  analisis  data tersebut.  Langkah-langkah  analisis  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Data  Reduction.  Reduksi  data  adalah proses  pemilihan,  pemusat  perhatian pada  penyederhanaan,  pengabstrakan dan  transformasi  data  kasar  yang muncul  dari  catatan-catatan  tertulis  di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung,  bahkan  sebelum  data benar-benar  terkumpul  sebagaimana terlihat  dari  kerangka  konseptual penelitian,  permasalahan  studi,  dan pendekatan  pengumpulan  data  yang dipilih  peneliti  (Rijali,  2018).  Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data-data hasil wawancara  kemudian  merangkum  hal pokok  dari  hasil  wawancara  dan  hasil wawancara  itu  digabungkan  ke  dalam data dokumentasi.
2. Data  Display.  Penyajian  data  adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi
disusun, sehingga
memberi kemungkinan  akan  adanya  penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Rijali,  2018)  Menurut  Sugiyono
(2014)  dalam  penelitian  kualitatif, penyajian  data  bisa  dilakukan  dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan  antara  kategori,  flowchart, dan  sejenisnya.  Bentuk-bentuk  ini menggabungkan informasi
yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan  untuk  melihat  apa  yang sedang  terjadi,  apakah  kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali (Rijali, 2018).  Dalam penelitian  ini,  peneliti  menggunakan teks  dimana  peneliti  menjelaskan bagaimana kepatuhan kewajiban wajib pajak  yang  dilakukan  UMKM  Madu Huwaida.
3. Data Conclusion Drawing / Verification. Menurut
Sugiyono (2014)  langkah  ketiga  dalam  analisis data  adalah  penarikan  kesimpulan. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan menarik kesimpulan berdasarkan data- data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder.
4 HASIL DAN PEMBAHASAN
UMKM  Madu  Huwaida  merupakan UMKM yang sudah menjalankan usahanya selama  kurang  lebih  5  tahun  dan  hingga kini  terus  berkembang.  UMKM  Madu Huwaida adalah Wajib Pajak Pribadi yang mana sejauh ini, terdapat kewajiban Wajib Pajak  yang  harus  dipenuhi.  Permasalahan yang  muncul  dalam  pajak  yaitu  UMKM Madu Huwaida belum pernah melaporkan, menghitung  maupun  membayarkan  pajak dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan.
“Kalau  untuk  pajak  sepertinya  (omset usaha  saya)  belum  (mencukupi)  ya  mba” (Narasumber  oleh  Ibu  Amaliah  selaku pemilik UMKM Madu Huwaida)
Jika  dilihat  dari  aspek  pencatatan, pencatatan yang dilakukan sudah memadai untuk  menghasilkan  informasi  keuangan
walaupun masih sangat terbatas dan relatif kurang  memadai  untuk  mencerminkan kondisi sebenarnya usaha, namun penyajian  laporan  keuangan  bulanan  tetap dilakukan  dan  informasi  yang  saat  ini dimiliki sangat berguna dalam menentukan perpajakannya. Review Kepatuhan Dalam

## Melaksanakan  Kewajiban  Perpajakan UMKM Madu Huwaida
Berdasarkan  hasil  penelitian,  analisis kepatuhan  UMKM  Madu  Huwaida  dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan  ketentuan  perpajakan  kewajiban Wajib Pajak yang termuat dalam Undang – Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :
1. UMKM Madu Huwaida sudah
menjalani kepatuhan kewajiban pajaknya  ditandai  dengan  memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
2. UMKM Madu Huwaida belum pernah menghitung pajaknya sendiri sehingga sebagai  Wajib  Pajak,  UMKM  Madu Huwaida  belum  memenuhi  peraturan perpajakan.
3. UMKM Madu Huwaida belum melaksanakan  kewajiban  membayar atau menyetorkan pajak yang terutang.
4. UMKM Madu Huwaida belum melaksanakan  kewajiban  melaporkan pajaknya  serta  mengisi  SPT  Tahunan Pajak dan menyerahkan SPT.
5. UMKM
Madu Huwaida menyelenggarakan  pencatatan  berupa laporan  keuangan  namun  pencatatan yang dilakukan belum maksimal.
Perencanaan Pajak Umkm Madu
Huwaida
1. Mendaftarkan Diri
Setiap  wajib  pajak  harus  memiliki sikap yang patuh pada peraturan-peraturan perpajakan  yang  telah  ditetapkan.  Sikap yang  patuh  juga  sangat  mempengaruhi pendapatan  negara,  hal  ini  dikarenakan dengan memiliki sikap yang baik dan patuh maka  otomatis  wajib  pajak  akan  dengan sadar  ingin  memiliki  nomor  pokok  wajib
pajak  (NPWP)  dan  membayar  pajak (Mintje, 2016). Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  (UMKM)  yang  sudah memenuhi  syarat  menjadi  wajib  pajak, harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  agar  disahkan  pemerintah  dan mendapat  legalitas,  memenuhi  berbagai syarat  administrasi  seperti untuk  pinjaman di  bank  dan  membuat  Surat  Izin  Usaha Perdagangan (SIUP). UMKM Madu Huwaida sendiri sudah memenuhi kewajiban  sebagai  wajib  pajak,  ditandai dengan sudah memiliki NPWP.
Sebelumnya, pemberlakuan NIK menjadi  NPWP  resmi  disahkan  pada  29 Oktober  2021  dimana  per  Januari  2024 pemerintah  memastikan  seluruh  transaksi perpajakan  menggunakan  NIK.  Namun, tidak semua orang pribadi yang mempunyai NIK  dianggap  sudah  memiliki  NPWP. Penggunaan  NPWP  sebagai  NIK  dapat dilakukan sepanjang  NIK sudah diaktivasi oleh DJP.
2. Menghitung Pajak UMKM  Madu  Huwaida  merupakan wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto (omzet) kurang dari 4,8M maka dari itu  diwajibkan  bagi  UMKM  Madu Huwaida  untuk  melaksanakan  pencatatan. Menurut  Undang-undang  No.  28  Tahun 2007  pasal  28  ayat  9  mengatakan, Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran  atau  penerimaan  bruto  dan/atau penghasilan  bruto  sebagai  dasar  untuk menghitung  pajak  terutang.  Termasuk  di dalamnya  penghasilan  bukan  objek  pajak atau dikenai pajak.
Pencatatan  dan  penghitungan  pajak penghasilan  penting  dilakukan  untuk mengetahui berapa besar pajak yang harus dibayar oleh UMKM, maka pelaku UMKM harus  mengetahui  berapa  besar  omzet penjualan  yang  didapat  dan  mengetahui berapa  besar  laba  yang  didapat  sehingga bisa  menghitung  pajak  penghasilan  yang harus dibayar.
Aturan  pajak  untuk  UMKM  terbaru diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan  atau  UU  HPP.  PPh  pada  UU HPP  mulai  berlaku  per  tahun  pajak  2022 dimana  dalam  UU  Harmonisasi  ini mengatur mengenai UMKM yang memiliki omzet  belum  mencapai  Rp.  500  juta  tidak dibebankan 0.5% dari omzet.
Berikut perhitungan Pajak Penghasilan UMKM berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 atau UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada UMKM Madu Huwaida:
Tabel 1 Perhitungan PPh berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021
Bulan Peredaran Usaha Peredaran Usaha Kumulatif Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak Peredaran Usaha Kena Pajak PPh January 2022 15,749,100 15,749,100 500 juta 0 0 February 2022 14,532,000 30,281,100 0 0 Maret 2022 24,335,500 54,616,600 0 0 Total 54,616,600 54,616,600 500 juta 0 0
Sumber: Data diolah, 2022
Dapat  disimpulkan,  pada  bulan Januari  2022  sampai  Maret  2022  omzet kumulatif UMKM Madu Huwaida sebesar Rp.  54,616,600,-  atau  kurang  dari  Rp. 500.000.000,- sehingga pada bulan Januari 2022  sampai  Maret  2022  UMKM  Madu Huwaida tidak dikenakan pajak.
Hasil wawancara dari pemilik UMKM Madu Huwaida mengatakan bahwa: “Omzet  setiap  harinya  berbeda-beda,  jadi perhitungannya dengan mencatat penjualan setiap  hari  dan  dijumlahkan  saat  akhir bulan.”
Dari  hasil  wawancara  tersebut,  maka untuk  menghitung  omzet  setahun  dapat diakumulasikan dengan menjumlah kuartal 1 yang disetahunkan:
Omzet kuartal 1 X 12 / 3 = Rp. 54,616,600 X 12 / 3 = Rp. 218,466,400,-
Dari  hasil  perhitungan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  pendapatan  selama  1 tahun  UMKM  Madu  Huwaida  senilai  Rp. 218,466,400,-  atau  belum  mencapai  Rp. 500.000.000,  maka  pajak  yang  harus dibayar  oleh  UMKM  Madu  Huwaida sebesar Rp. 0,-
3. Menyetorkan Pajak Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor
7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi
Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP),  pelaku usaha  mikro  kecil  menengah  (UMKM) memiliki  batas  Penghasilan  Tidak  Kena Pajak  (PTKP)  sebesar  Rp  500  juta  per tahun.  Artinya,  hanya  UMKM  yang beromzet  melebihi  PTKP  yang  dapat dikenakan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  final sebesar 0,5 persen. Namun, hingga saat ini belum  ada  ketentuan  teknis  pelaporan omzet  yang  harus  dilaporkan  setiap bulannya  oleh  UMKM  yang  belum beromzet lebih dari 500 juta.
Batas  setor  pajak  paling  lama  tanggal 15  bulan  berikutnya  setelah  Masa  Pajak berakhir. Jika terlambat melakukan penyetoran  maka  akan  dikenakan  sanksi administrasi  berupa  bunga  per  bulan  yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Skema pembayaran pajak UMKM dapat dilakukan secara  online  maupun  offline  dengan Bank/kantor  pos,  ATM,  maupun  Internet banking. Untuk pembayaran secara offline, UMKM Madu Huwaida dapat mendatangi KPP terdekat yaitu KPP Pratama Cileungsi. Adapun skema pembayaran secara online:
1. Membuat  kode  billing. Membuat  kode billing  dapat  dilakukan  secara  offline dan  online.  Adapun  layanan  offline dengan mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP),  atau  menghubungi  Kring Pajak  1500200.  Sedangkan  membuat kode  billing  secara  on-line,  melalui situs  DJP  Online,  internet  banking, penyedia  jasa  aplikasi  perpajakan (PJAP).  Data  yang  dibutuhkan  untuk membuat  kode  billing,  yaitu  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  penyetor pajak,  kode  jenis  pajak  dan  kode  jenis setoran,  masa  pajak  dan  tahun  pajak, serta jumlah pajak yang akan dibayar.
2. Membayar  pajak  UMKM.  Setelah membuat kode billing, tahap selanjutnya adalah langsung membayar pajak  UMKM  sesuai  nominal  pajak
yang  harus  dibayar.  Caranya,  bisa melalui  kantor  pos,  internet  banking, atau mobile banking.
3. Simpan  struk  pembayaran.  Struk pembayaran  pajak  harus  disimpan untuk  mengantisipasi  sengketa  pajak yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Bukti  pembayaran  ini  juga  harus dilampirkan dalam
Surat Pemberitahuan  (SPT)  tahunan. Bukti pembayaran pajak harus disimpan sekurangnya 10 tahun. Untuk mengantisipasi bukti pembayaran rusak/hilang, wajib pajak dapat menyimpan bukti pembayaran tersebut secara digital.
Melalui kanal contact center Kring Pajak,  DJP  menyebutkan  bahwa  wajib pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu tidak akan dikenai pajak penghasilan  (PPh),  atas  bagian  peredaran bruto  sampai  dengan  Rp500  juta  dalam  1 tahun  pajak.  “Jadi  sepanjang  peredaran bruto  masih  belum  melebihi  Rp500  juta, maka  Kakak  belum  memiliki  kewajiban untuk menyetor PPh final dengan tarif 0,5% (PPh final UMKM)," tulis @kring_pajak Dengan demikian, apabila omzet wajib pajak  orang  pribadi  UMKM  ternyata kurang dari atau sama dengan Rp. 500 juta dalam  setahun,  maka  wajib  pajak  orang pribadi  UMKM  tersebut  tidak  perlu membayar  PPh  final  dengan  tarif  0,5%. Apabila  omzet  wajib  pajak  orang  pribadi UMKM  dalam  setahun  melampaui  Rp500 juta,  maka  hanya  setiap  omzet  di  atas Rp500 juta saja yang dikenai PPh Final.
4. Melaporkan Pajak UU Harmonisasi menetapkan peredaran bruto Tidak Kena Pajak sebesar Rp.  500  juta,  dikarenakan  omzet  UMKM setelah diakumulasikan menjadi omzet satu tahun  belum  mencapai  Rp.  500  juta  maka UMKM  Madu  Huwaida  tidak  perlu membayar  pajak  atau  bebas  pajak. Meskipun  omzet  belum  melebihi  Rp.  500 juta dan tidak perlu membayar pajak namun wajib pajak UMKM harus tetap melaporkan omzetnya. Dikarenakan belum
ada ketentuan teknis pelaporan omzet lebih lanjut,  maka  UMKM  dapat  melakukan konsultasi terlebih dahulu ke KPP terdaftar dan  wajib  pajak  tetap  harus  melaporkan omzetnya setiap bulan dalam SPT Tahunan
PPh. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)
merupakan formulir yang digunakan Wajib Pajak  untuk  melaporkan  penghitungan dan/atau  pembayaran  PPh,  objek  pajak PPh,  bukan  objek  pajak  PPh,  harta  dan kewajiban.  Sepanjang  NPWP  berstatus aktif,  maka  wajib  pajak  tetap  wajib melaporkan  SPT  Tahunan.  Pelaporan  SPT Tahunan  UMKM  menggunakan  formulir 1770,  kemudian  rekapitulasi  peredaran bruto yang diperoleh selama setahun dapat disampaikan  pada  SPT  Tahunan.  Menurut ketentuan  Pasal  3  ayat  (1)  UU  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP), pengisian SPT harus secara benar, lengkap, dan  jelas harus  dilakukan  sebelum disampaikan ke kantor pajak. Benar artinya benar  dalam  perhitungan,  termasuk  benar dalam  penerapan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan,  dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  Kemudian,  lengkap  artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan  objek  pajak  dan  unsur-unsur  lain yang  harus  dilaporkan  dalam  SPT. Sementara  itu,  jelas  artinya  melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur  lain  yang  harus  dilaporkan dalam SPT.
Salah  satu  aspek  kelengkapan dalam  penyampaian  SPT  Tahunan  PPh adalah  dokumen  yang  wajib  dilampirkan. Sebagaimana  yang  diatur  di  dalam Peraturan  Direktur  Jenderal  pajak  Nomor PER-02/PJ/2019 tentang
Tata Cara
Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat  Pemberitahuan.  Adapun  beberapa data  yang  dibutuhkan  dalam  mengisi
Formulir SPT 1770:
1. Bukti potong PPh (jika ada)
2. Laporan keuangan/pencatatan
keuangan (Data harta, data hutang dan catatan omzet perbulan)
3. Kartu keluarga
4. Data pembayaran pajak
5. Data identitas, PTKP dan tanggal lapor
6. Bukti penyetoran PPh
Berikut  beberapa  dokumen  yang  harus dilampirkan dalam SPT tahunan 1770:
1. Rekapitulasi Omzet Tahunan
2. Bukti penyetoran PPh.
SPT Tahunan dianggap tidak  disampaikan apabila:
1. SPT tidak ditandatangani
2. SPT  tidak  sepenuhnya  dilampiri keterangan  dan  atau  dokumen  yang dipersyaratkan
3. SPT  yang  menyatakan  lebih  bayar disampaikan setelah 3 tahun
4. SPT  disampaikan  setelah  dilakukan pemeriksaan,  melakukan  pemeriksaan bukti  permulaan  secara  terbuka,  atau menerbitkan surat ketetapan pajak.
Skema  pelaporan  pajak  untuk  WP OP  UMKM  terdapat  dalam  SPT  Tahunan 1770.  Untuk  pelaporan  omzet  setiap bulannya, UMKM dapat mengisi pada SPT Lampiran  III  yang  berisi  mengenai penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau  bersifat  final,  penghasilan  yang  tidak termasuk objek pajak, penghasilan istri/suami  yang  dikenakan  pajak  secara terpisah.  Kemudian  pada  bagian  A  nomor 16: penghasilan lain yang dikenakan pajak final  dan  atau  bersifat  final,  isi  jumlah penghasilan bruto pada satu tahun pajak.
Gambar 2 Pengisian SPT Tahunan 1770
Batas  akhir  penyampaian  SPT  Tahunan wajib  pajak  orang  pribadi  paling  lambat  3 bulan  setelah  berakhirnya  tahun  pajak. Berdasarkan  UU  HPP  wajib  pajak  akan dikenakan denda atau sanksi bila terlambat melaporkan  SPT  Tahunan.  Denda  ini merupakan  sanksi  bagi  wajib  pajak  yang lalai  memenuhi  kewajiban  perpajakannya sekaligus sebagai bentuk tertib administrasi perpajakan  dan  upaya  meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk menghindari keterlambatan  lapor  SPT  Tahunan  dan tidak  perlu  membayar  denda,  wajib  pajak dapat  melaporkan  SPT  Tahunan  sebelum jatuh tempo.

## Implikasi  Perencanaan  Pajak  Umkm Madu Huwaida
1. Memiliki NPWP Kepemilikan NPWP menjadi salah satu bukti  bahwa  pemilik  UMKM  Madu Huwaida sebagai Wajib Pajak (WP), yang bisa ditelusuri bagaimana perilaku terhadap kewajiban  pajaknya.  Fungsi  utama  NPWP adalah  sebagai  tanda  pengenal  atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya  membayar  pajak.  Kartu NPWP wajib dimiliki setiap individu yang memperoleh  penghasilan,  individu  yang menjalankan  usaha  atau  pekerjaan  bebas, serta  semua  Badan  Usaha.  Menurut Direktorat  Jenderal  Pajak,  peraturan  soal NPWP  diatur  di  Surat  Edaran  Direktur
Jenderal  Pajak  nomor  SE-60/PJ/2013. Dalam  Surat  Edaran  tersebut,  dinyatakan bahwa  setiap  wajib  pajak  harus  memiliki satu  NPWP.  Adapun  beberapa  risiko apabila tidak mempunyai NPWP:
1. Kesulitan  mengajukan  pinjaman/kredit perbankan
NPWP  menjadi  salah  satu  syarat dokumen  untuk  dilampirkan  saat mengajukan  kredit  ke  bank.  Jika  tidak memiliki  NPWP,  maka  wajib  pajak akan kesulitan dalam proses pembuatan rekening bank.
2. Terkena pajak yang lebih tinggi Dalam  Pasal  21  ayat  (5a)  Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan  Keempat  atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang Pajak  Penghasilan  (UU  36/2008)  WP yang  tidak  memiliki  NPWP  harus membayar tarif pajak yang lebih tinggi.
3. Sulit mengurus Visa Saat  mengurus  Visa,  wajib  pajak  akan diminta  menunjukkan  kartu  NPWP kepada  imigrasi  dan  kedutaan  negara tersebut.
Selain  itu,  UU  KUP  memberlakukan sanksi  kepada  masyarakat  yang  memiliki penghasilan  tetapi  dengan  sengaja  tidak mendaftarkan NPWP atau tidak melaporkan  usaha  mereka  sebagai  PKP yang  diatur  dalam  Pasal  39  yaitu  dapat dipidana.  Sanksi  pidana  yang  diberikan berupa  penjara  paling  singkat  6  bulan  dan paling lama 6 tahun kemudian denda paling sedikit  2  kali  jumlah  pajak  terutang  yang tidak atau kurang dibayar. Paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Namun, sanksi pidana hanya berlaku  sebagai  upaya  terakhir  (ultimum remedium).
Pemberian sanksi dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak karena kecenderungan  manusia  takut  ketika  ada ancaman  sanksi  yang  diberikan  sebagai bentuk  konsekuensi  atas  ketidakpatuhan (Putra, 2020).
2. Menghitung Pajak
Pajak  mendorong  masyarakat  untuk berperan  serta  dalam  ekonomi  formal dengan  memberikan  kemudahan  dan berkeadilan  kepada  wajib  pajak  yang memiliki  peredaran  bruto  tertentu  untuk jangka waktu tertentu. Sistem self assessment bertumpu pada informasi Wajib Pajak. Berdasarkan prinsip self assessment , wajib  pajak  dipercaya  untuk  menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri penghasilan serta pajak  yang terutang atas dirinya  berdasarkan  peraturan  perpajakan yang  berlaku.  Berdasarkan  perhitungan omzet  yang  disetahunkan  pendapatan selama  1  tahun  UMKM  Madu  Huwaida belum  mencapai  Rp.  500.000.000,  maka terdapat  potensi  bahwa  UMKM  Madu Huwaida bebas pajak atau tidak dikenakan pajak menurut UU No. 7 Tahun 2021.
3. Menyetorkan Pajak
Pajak bersifat memaksa dimana setiap prosesnya  didasarkan  pada  peraturan undang-undang  perpajakan.  Berdasarkan sifat  pajak  tersebut,  terdapat  beberapa sanksi tertentu bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak seperti sanksi administrasi dan pidana.
Selain  itu,  dalam  sanksi  perpajakan, ditetapkan  tarif  sanksi  pajak  dihitung  dari tarif  bunga  sanksi  administrasi  pajak terbaru.  Pengenaan  sanksi  pajak  sejak berlakunya  UU  Cipta  Kerja  bersifat fluktuatif  mengikuti  pergerakan  tingkat Suku  Bunga  Acuan  BI  (BI-7DRRR)  dan besaran  tarif  bunga  sanksi  administrasi pajaknya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap bulannya.
Melalui  kanal contact  center Kring Pajak,  DJP  menyebutkan  “perhitungan sanksi  terlambat  bayar  menggunakan  tarif KMK x jumlah kurang/terlambat bayarnya x jumlah bulan terlambat” tulis @kring_pajak
Sebagai  ilustrasi,  pada  bulan  Januari 2022 omzet UMKM mencapai Rp. 600 juta. Menurut  ketentuan  UU  HPP  Rp.  100  juta dari  besaran  omzet  tersebut  dikenakan pajak. Kemudian besaran tarif bunga pajak
pada  bulan  Januari  2022  sebesar  1.02%% dan  pada  akhir  Maret  2022  Direktur Jenderal  Pajak menerbitkan Surat  Tagihan Pajak (STP), berikut perhitungannya: = 1.02% X 100.000.000 X 2
= Rp. 2.040.000,-
Dalam  ilustrasi  tersebut,  UMKM belum  melakukan  penyetoran  PPh  Final UMKM  untuk  bulan  Januari  2022,  maka terdapat dua sanksi, yaitu atas keterlambatan  penyetoran  dan  pelaporan SPT.  Selain  wajib  melakukan  penyetoran, wajib  pajak  juga  wajib  melaporkan  SPT Masa PPh Final. Apabila pembayaran pajak yang  dilakukan  melewati  jatuh  tempo (terlambat),  maka  akan  dikenakan  sanksi sesuai pasal 9 ayat (2a) UU KUP stdd UU HPP  yaitu  dikenai  sanksi  administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Keuangan yang  dihitung  dari  tanggal  jatuh  tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua  puluh  empat)  bulan  serta  bagian  dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
4. Melaporkan Pajak
Pelaporan  SPT  Tahunan  pajak  harus
dilaporkan sesuai dengan ketentuan, apabila SPT tidak sesuai dengan ketentuan maka  wajib  pajak  dapat  dikenakan  sanksi administrasi dan penerbitan SKPKB. Surat Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  harus dilaporkan secara benar, lengkap, dan jelas guna menghindari risiko pengenaan sanksi administrasi. Menurut Pasal 3 ayat (3) UU KUP  mengatur  batas  waktu  penyampaian SPT  Tahunan  yaitu  paling  lama  3  bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak orang  pribadi  dan  paling  lama  4  bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak badan. Untuk  sanksi  terlambat  lapor  SPT Masa  sesuai  pasal  7  ayat  1  UU  KUP sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan UU  HPP  yaitu  Rp100.000,-.  Sedangkan keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang  Pribadi  dikenakan  sanksi  sebesar Rp100.000,-.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan yang  sudah  dilaksanakan,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  kewajiban  perpajakan mengacu  pada  ketentuan  UU  Nomor  16 Tahun 2009 tentang KUP bahwa:
1. UMKM Madu Huwaida belum melaksanakan  kewajiban  menghitung, menyetor  dan  melaporkan  pajak sebagai  wajib  pajak.  Berdasarkan perencanaan  pajak  dalam  menghitung pajak,  UMKM  Madu  Huwaida  dapat menghitung pajaknya dengan
menerapkan  UU  No.  7  Tahun  2021 atau UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.  Perencanaan  pajak  dalam menyetorkan  pajak,  UMKM  Madu Huwaida dapat menggunakan e-billing untuk  membayarkan  pajaknya  dan setelah  pembayaran  selesai  dilakukan bukti  pelaporan  harus disimpan.
Perencanaan  pajak  dalam  melaporkan pajak,  UMKM  Madu  Huwaida  dapat menggunakan
e-filling untuk melaporkan  pajak  secara  online  dan kemudian bukti atas pelaporan tersebut disimpan sebagai bukti telah melaporkan pajak.
2. Adapun  implikasi  dari  perencanaan pajak  tersebut  apabila  UMKM  tidak melakukan  kewajiban  perpajakannya maka  UMKM  berpotensi  mendapat denda. UMKM Madu Huwaida sebaiknya  tetap  melakukan  pelaporan pajak meskipun tidak dikenakan pajak. Penyetoran dan pelaporan pajak sebaiknya  dilakukan  jauh-jauh  hari sebelum masa pelaporan untuk menghindari denda.
Saran  yang  dapat  disampaikan  dalam penelitian ini agar penelitian selanjutnya  dapat  menganalisis  lebih jauh  regulasi  perubahan  peraturan perpajakan  yang  menjadi  poin  utama dalam UU HPP dan memperluas objek pajak,  peneliti  selanjutnya  mungkin akan  mendapatkan  hasil  yang  berbeda karena adanya peraturan yang berbeda.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terimakasih penulis sampaikan  untuk  UMKM  Madu  Huwaida yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti usahanya.
Terimakasih kepada Ibu Dosen
Pembimbing  dan  Ibu  Dosen  Penguji  yang telah  membimbing  penulis  hingga  skripsi selesai dan kepada teman-teman yang telah men- support penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Diamastuti, E. (2016). Ke (Tidak) Patuhan
Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan . Fauziah,  U.  (2019).  Perencanaan  Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah:  (Studi  Kasus  Pada UKM Pasar Tanah Abang Blok A). Perpustakaan MAKSI-PPAK FEBUI .
Fauziah,  U.,  &  Tidajoh,  B.  E.  (2018). Perencanaan  Pajak  Untuk  Usaha Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah. Substansi .
Hairunnisa, N. H., Burhan, I., & Akrim, D.
(2021). Implikasi Perubahan PP No 46 Tahun 2013 Ke PP No 23 Tahun 2018 Tentang Peredaran Bruto Atas Pph  Pasal  4  Ayat  (2)  Pada  UD Rhaodatul. Jurnal  PABEAN  : Perpajakan Bisnis Ekonomi
Akuntansi Manajemen.
Hidayat, R. T., & Susilawati, S. T. (2022).
Analisa  Sistem  Perencanaan  Pajak Dengan  Pemilihan  Tarif  Pajak Penghasilan  (Pph)  Badan  Pada  Pt Agp. Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi,  Dan  Manajemen  TRI BISNIS. Jurnal  Kewirausahaan, Akuntansi,  Dan  Manajemen  TRI BISNIS .
Kurnianingsih,  R.  (2022).  Analisis  Pajak Penghasilan  Sebelum  Dan  Setelah Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2021  Bagi  WP  Orang  Pribadi. Journal Competency Of Business .
Lesmana,  D.  P.  (2017).  Tax  Compliance Ditinjau  Dari  Theory  Of  Planned Behavior  (TPB):  Studi  Empiris Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Dan  Badan  Yang  Terdaftar  Pada
KPP  Di  Kota  Palembang. Jurnal
Infestasi .
Mintje,  M.  S.  (2016).  Pengaruh  Sikap,
Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Pemilik  (Umkm) Dalam  Memiliki  (Npwp)  (Studi
Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Pemilik  Umkm  Yang  Terdaftar  Di Kpp  Pratama  Manado). Jurnal Emba:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi . Nurillah,  T.  E.,  &  Andini,  I.  Y.  (2022). Dampak  UU  HPP  (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada  UMKM  Di  Masa  Pandemi Covid  –  19. Jurnal  Multidisiplin Madani (MUDIMA) . Pemerintah Pusat. (2007). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun  2007  Tentang  Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pemerintah Pusat. (2021). Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2021  Tentang
Kemudahan,  Pelindungan,  Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah. Retrieved  From  Jdih  Bpk  Ri: Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home /Details/16183 .
Poernomo,  Y.  (2020).  Kewajiban  Bagi
Umkm Untuk Menghitung Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah (Pp)  Nomor  23  Tahun  2018.
Simposium  Nasional  Keuangan Negara .
Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM: Pengetahuan
Pajak,
Sanksi  Pajak,  Dan  Modernisasi
Sistem  . JRAP  (Jurnal  Riset
Akuntansi Dan Perpajakan) .
Rachmawati,  N.  A.,  &  Ramayanti,  R.
(2022).  Literasi  Perpajakan  Bagi Wajib  Pajak  Umkm  Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Abdimas Galuh . Rachmawati,  N.  A.,  Ramayanti,  R.,  & Setiawan,  R.  (2021).  Tingkat Kesadaran  Dan  Kesiapan  Pelaku Umkm  Dalam  Menyusun  Laporan
Keuangan Dan Pajak. Jurnal
Akuntansi Dan Bisnis.