Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1570-1576
Kemandirian Ekonomi Pesantren Ditinjau Dari Aset dan Operasionalnya
Singgih Muheramtohadi 1) ,  Septiana Na’afi 2)
12 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang *Email korespondensi: singgih_muheramtohadi@walisongo.ac.id

## Abstract
Minister of Religious Affairs, Yaqut Chalil Qaumas in  16 th of December 2021 Stated that he would release the Pesantren  Economic  Independence  Program.  Pesantren  have  make  the  breakthrough  with  maximilixing  their economic potency. The model that will be purposed is the giving investment capital with associate to BUMN and make them as ‘foster parents’ for pesantren in developing its business. This program can’t be assessed how it will work. But the term of Independency Pesantren in Economy, must be explained in detail how the independency of pesantren so far. This write will explain two sides, they are the independency of its asset and independency of its operational.  Is  it  true  that  the  these  institutions  depend  on  other  parties?  The  discussion  in  this  write  use description and analysis methods. And the result of this discussion are the pesantren have the culture power that take  root  in  the  middle  of  society.  And  the  aid  and  grant  that  received  from  others,  including  alumni,  not considered the aid from others, but those the potency of pesantren.

## Keywords : Pesantren, Economic Independence Program, Islamic Economic
Saran  sitasi :  Muheramtohadi,  S.,  Na’afi,  S.  (2022).  Kemandirian  Ekonomi  Pesantren  Ditinjau  Dari  Aset  dan Operasionalnya. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (02), 1570-1576. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4880
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4880

## 1. PENDAHULUAN
Penelitian  ini  merupakan  respon  dari  gagasan yang  dicanangkan  oleh  Kementerian  Agama  baru- baru  ini.  Di  berbagai  media  massa,  Menteri  Agama, Yaqut  Cholil  Qoumas,  menginisiasi  program Kemandirian  Ekonomi  Pesantren.  Dalam  tahap rintisan, akan dikembangkan 105 model percontohan, kemudian  di  fase  selanjutnya  akan  dikembangkan menjadi 5.000 pesantren. Pesantren ini akan diberikan modal  usaha  dan  akan  bekerjasama  dengan  BUMN (Badan  Usaha  Milik  Negara).  Peran  BUMN diharapkan  akan  menjadi  ‘bapak  angkat’  pada lembaga-lembaga  pesantren,  dalam  mengembangkan modal.(Permana, 2021)
Menurut tataran teoritis gagasan ini sangat baik. Karena  pesantren  selama  ini  kurang  maksimal  dan optimal  dalam  pengembangan  dunia  usaha.  Padahal pesantren  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  untuk digerakkan.  Mereka  memiliki  jutaan  sumber  daya manusia,  yang  selama  ini  hanya  fokus  pada  urusan ‘fiqh’ semata. Menurut pemikiran Gus Yaqut, urusan pendidikan  dan  da’wah  merupakan  ‘kolam  kecil’, sedangkan urusan ekonomi adalah ‘kolam
besar’(Permana, 2021). Mungkin akan banyak pihak yang  mengkritisi  istilah  demikian,  tetapi  di  balik gagasan  tersebut  tersimpan  cita  besar,  yang  ingin merombak  keadaan  lembaga  pendidikan  pesantren, dalam bersaing di era global.
Gus  Yaqut  memiliki  bayangan  positif  terhadap agenda  yang  dicanangkan.  Ia  berharap  banyak stakesholders  yang  masuk  ke  pesantren,  melakukan pemberdayaan di dalamnya. Di sini ia mendudukkan Pesantren  bukan    hanya  sebagai  ‘tempat  mencari ilmu’,  tetapi    juga  tempat  para  pihak  yang  hendak diberdayakan,  terkait  manajemen  usaha.  Dengan kualitas  sumberdaya  manusia  yang  mumpuni  dan berlimpah, maka pesantren akan memiliki kemampuan /skill. Maka, perlu diberdayakan dengan pelatihan-pelatihan,  dari  modal,  pendampingan, hingga pemasaran (Permana, 2021). Dengan menguasai hal-hal demikian, maka akan mendongkrak ekonomi pesantren.
Terdongkraknya ekonomi pesantren, maka akan membuat  kemajuan.  Baik  itu  kemajuan  yang dirasakan  oleh  pesantren.  Seperti  bertambahnya berbagai  fasilitas  yang  dimiliki  oleh  pesantren,
berkurangnya pembayaran syahriyah, mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar  pesantren.  Semuanya  itu  bisa  terwujud,  jika ada  pertambahan  jumlah income yang  sifatnya  tetap dalam pesantren.
Gus  Yaqut  sendiri  merupakan  orang ndalem pesantren. Beliau dibesarkan dalam budaya pesantren sejak masa belia, sehingga ia mengetahui bagaimana “jeroannya” pesantren tersebut. Meskipun  demikian, tulisan  ini  hendak  mendeskripsikan  permasalahan kemandirian  ekonomi  di  Pesantren  secara  obyektif, dengan  mengkaji  bagaimana  model  kemandirian ekonomi  pesantren  selama  ini  dikembangkan, bagaimana  fase-fase  perkembangan  asset  pesantren, darimana  sumberdana  pengelolaan  pesantren,  serta bagaimana kerjasama antara pemerintah dan pesantren  dalam  menunjang  kemandiriannya  ini dilakukan pada masa sebelumnya.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian kepustakaan. Dimana sumber primer berasal dari studi kepustakaan,  baik  dalam  bentuk  buku,  jurnal,  atau sumber lainnya, baik diambil dari kantor media, atau dari internet. Sedangkan metode penelitian menggunakan  deskripsi  dan  analisa.  Deskripsi merupakan penggambaran atau penjabaran dari obyek dengan menggunakan kata-kata tertulis, bersifat jelas, sehingga  mudah  dipahami  arahnya,  analisis  yang digunakan dengan menguraikan unsur-unsur yang ada dalam obyek kajian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Kemandirian Pesantren
Kemandirian  Pesantren  terdiri  dari  dua  kata, yaitu  Mandiri  dan  Pesantren.  Mandiri  adalah kemampuan  seseorang  atau  suatu  kelompok  dalam memenuhi  kebutuhannya  sendiri,  tanpa  tergantung dengan  pihak  lain  (Gischa,  2020).  sedangkan pesantren  adalah sebuah  lembaga  pendidikan tempat para  santri  di  Nusantara  menuntut  pengetahuan agama,  yang  dimulai  sejak  beberapa  abad  silam. Sehingga jika dua kata ini digabungkan akan menjadi kemampuan  lembaga  pendidikan  Pesantren  dalam memenuhi  kebutuhannya  sendiri,  tanpa  tergantung dari pihak luar.
Apakah  ‘pesantren’  tidak  mandiri?  Sebenarnya pesantren sejak awal mulanya sudah mandiri. Mereka berkembang  sesuai  dengan  kebutuhannya,  dan
dilaksanakan  secara  gotong  royong.  Semua  pihak yang terlibat dalam pesantren tidak hanya kiai, ustadz dan  santri.  Melainkan  juga  masyarakat  sekitar,  wali santri,  alumni  dan  sebagainya.  semuanya  itu  diikat secara primordial sebagai  keluarga  besar  pesantren. Alumni  dan  masyarakat  sekitar,  bukan  lah  ‘orang luar’. Bahkan sebelum Republik ini berdiri, pesantren sudah berkembang dan memiliki ribuan santri, tanpa menggantungkan bantuan dari pemerintah.
Kemandirian pesantren tercermin dari perkembangan asset yang dimiliki pesantren, sumber pendapatan  pesantren,  dan  pemasukan  dari  sumber lain seperti koperasi, wakaf dan hibah, serta kerjasama pesantren dengan pemerintah dan pihak luar.

## 3.2. Perkembangan Aset Pesantren sesuai Fasenya
Pesantren  merupakan  hal  yang  spesifik  di Indonesia. Orang yang belajar di pesantren, namanya santri, bukan murid atau siswa. Santri diambil bukan dari kata serapan dari bahasa arab, karena bahasa arab yang digunakan untuk menyebut murid/siswa adalah Thulab . Istilah pesantren merupakan khas Nusantara, yang  berarti  ‘tempatnya  para  santri’(Yunus,  2015). Karena khas, maka pesantren tidak memiliki padanan dengan  kata  lain  dalam  bahasa  asing.  Selama  ini penerjemahan  kata  ‘pesantren’  dialihbahasakan  ke Inggris menjadi ‘ Islamic Boarding School’, Boarding School sendiri artinya adalah ‘Sekolah Berasrama’(Syafei,  2017).  Walaupun  terjemahan  ini tidak  bisa  diterima,  jika  melihat sosio  historis pesantren.
Sosio-historis pendirian pesantren salaf, berbeda dengan  jenis  pesantren khalaf )pesantren  modern). Menurut  qomar,  perbedaannya  terletak  pada  materi dan  metode  mengajarnya.  Materinya  berupa  kajian terhadap  kitab  karya  ulama  salaf,  dengan  metode halaqah, baik dengan bandhongan ataupun sorogan. Sedangkan  pesantren khalaf, berdasarkan  model Klasikal(Qomar,  2000).  Dalam  model  halaqah,  para santri  hanya  membutuhkan  aula  relative  besar,  yang juga bisa digunakan untuk mushola/langgar. Sedangkan dalam pesantren khalaf, harus membutuhkan gedung sekolah, yang secara biaya jauh lebih tinggi.
Win Ushuluddin mengemukakan perkembangan Pondok Pesantren berdasarkan asetnya. Pada Pola I , pesantren  hanya  terdiri  dari  masjid  dan  rumah  kiai, kemudian pada pola II, baru berdiri Pondok, sehingga memiliki tiga unsur (rumah kiai, masjid dan pondok), Pola  III,  bertambah  jadi  satu,  yaitu  madrasah,
sehingga  ada  4  unsur  (Rumah  Kiai,  masjid/aula, pondok  dan  Madrasah),  kemudian  pada  Pola berikutnya, terdapat lembaga-lembaga tempat mengasah  ketrampilan,  baru  kemudian  bertambah unsur  pesantrennya,  dengan  aanya  perguruan  tinggi, dan balai pertamuan(Ushuluddin, 2002). Tetapi, tidak semua  pesantren  berkembang  dari  titik  awal  mula seperti  ini.  Tetapi  pada  banyak  kasus,  pesantren mengalami perkembangan, seiring dengan perkembangan aset wakafnya.
Pendirian  pesantren  salaf  memiliki  akar  sejarah dan  terkait  dengan  perkembagnan  asset.  Dalam  fase pertama  pendirian  pesantren  salaf,  kiai  hanya ‘bermodal’ bangunan rumah pribadi, serta aula yang berada  di  dekat  kediamannya.  Ia  tidak  memiliki pondokan,  sehingga  masyarakat  belajar  langsung padanya,  di  aula/langgar.  Di  sekitar  pesantren tebuireng,  juga  memiliki  model  pesantren  yang sederhana, dimana kiai hanya memiliki tempat tinggal pribadi  dengan  aulanya.  Dimana  masyarakat  dan orang  di  luar  kampong  menghadiri  pengajian  kitab yang rutin ia lakukan. model yang sama juga menjadi cikal  bakal  Pesantren  Al  Huda  di  Boyolali.  Pada mulanya,  KH  Habib  Ihsanbudin  hanya  melakukan pengajian yang dirintisnya pada tahun 1960an, karena permintaan  masyarakat  dan  jama’ah,  maka  baru dibangun pondokan.(Solikhin, 2011)
Pola  berikutnya,  pesantren  hanya  memiliki  tiga asset, yaitu ndalem kiai, langgar/aula, dan pondokan. Pesantren  al  Qur’ani  di  Mangkuyudan  Surakarta memiliki  tiga  hal  ini.  Pada  fase  ini,  biasanya  para keluargo ndalem mulai memikirkan untuk pemisahan antara asset pribadi dengan asset wakaf. Karena status hokum pesantren adalah wakaf ahli. Yaitu wakaf yang kepengurusannya,  diserahkan  kepada nazhir dalam dipimpin dari satu anggota keluarga yang cakap secara turun  temurun. Omah  ndalem  kiai, merupakan  asset pribadi  yang  bisa  diwariskan  ke  para  putranya, sedangkan  pesantren  tidak  dapat  diwariskan.  Para putra  (gus)  hanya  bisa  mewarisi  peran  yang  diambil dari  ayahnya,  yaitu  sebagai  pengasuh.(Kusdiana, 2014).
Menurut  Martin  Van  Bruinessen  para  kiai memiliki  sumber  penghasilan  pribadi.  Biasanya  ia memiliki  lahan  pertanian  yang  dikerjakan  oleh santrinya, ataupun berasal dari hibah dari sumber luar, misalnya  dari  para  mantan  santrinya  (alumni),  pada umumnya kiai tradisional tidak mengambil keuntungan  dari margin pembayaaran  syahriyah (Bruinessen,  1994).  Biasanya  besaran  pembayaran
syahriyah ,  habis  untuk  biaya  listrik  dan  air.  Para ustadz dan badal banyak yang mengajar tanpa digaji, sebagai  bentuk  pengabdian.  Karena  dunia  pesantren adalah  ‘dunia  pengabdian’,  dan  sangat  berbeda dengan dunia bisnis, dalam dunia kerja, tiap keringat ataupun  waktu  harus  diukur  lewat  angka  nominal (uang) hal seperti ini tidak terjadi di Pesantren.
Perlu dipahami bahwa pada perintisan pesantren, kepemilikan asset atas masjid bukan lah syarat mutlak dalam  pendiirian  sebuah  pesantren.  Karena  dalam madzhab  Syafi’i  hanya  diperbolehkan  satu  masjid dalam satu qoryah . Misalnya di Kajen Pati, dibedakan antara  masjid  Pesantren  dan  masjid  Jami’,  memiliki mushalla sangat besar, tetapi tidak bisa diperuntukkan untuk  shalat  jum’at  (Abidin,  2020)  .  Sedangkan pesantren  yang  menggunakan  metode halaqah (sorogan  dan  bandongan)  cukup  menggunakan  aula yang  bisa  juga  difungsikan  sbeagai  tempat  shalat (mushalla/langgar).
Pada Pola berikutnya berikutnya adalah pendirian  lembaga  sekolah.  Lembaga  sekolah  yang berdiri di bawah yayasan pesantren, mulai ‘menjamur’ sesudah  dikenalkan  pendidikan  formal  klasikal. Pendidikan  formal  klasikal  dengan  ciri  pengajaran berjenjang  dari  kelas  I  sampai  kelas  III,  kemudian meningkat  ke  jenjang  Aliyah  (SMA).  Sehingga sesudah  tahun  1960an,  banyak  pesantren  yang mendirikan gedung sekolah, sembari mempertahankan  model  lama  (salafiyah),  sehingga pesantren  jenis  ini  dikenal  dengan  nama  Pesantren campuran  (Qomar,  2000).  Sehingga,  pertambahan asset pesantren, dalam hal ini gedung sekolah, sangat terkait dengan kebutuhan masanya.
Pada  pola  berikutnya  adalah  pendirian  berbagai lembaga  di  bawahnya.  Seperti  pendirian  Universitas (kampus),  perpustakaan,  serta  berbagai  fasilitas lainnya,  seperti  Fasilitas  Olahraga,  Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren), Klinik, dan seterusnya. Ini  merupakan  pola  perkembangan  akhir.  Yaitu  dari Pesantren  dalam  bentuk  yang  sangat  sederhana  bisa menjadi  pesantren  besar,  seiring  dengan  besarnya asset yang dimilikinya (Ushuluddin, 2002).

## 3.3. Sumber Pendapatan Pesantren
Semua  kegiatan  membutuhkan  dana,  yang digunakan untuk operasional sehari-hari. Begitu juga dengan  pesantren,  yang  memiliki  banyak  agenda kegiatan  harian,  pekanan  atau  bulanan.  Mereka membutuhkan listrik, air, tempat tinggal yang layak, gaji  untuk  para  pengajar,  dan  sebagainya.  sehingga
perlu  memikirkan  dari  mana  sumber  pendapatan pesantren.
Pada  dasarnya  pesantren  bukan  lah  lembaga profit  melainkan  yayasan.  Ini  perlu  dipahami,  agar tujuan  dari  sebuah  system  organisasi  itu  dapat dipahami  secara  mendasar.  Karena  mengarahkan pesantren  menjadi  sebuah  mesin  profit,  itu  jelas bertentangan  dengan  tujuan  pendirian  pesantren. Karena pesantren adalah tempat orang-orang menjadi santri  yang  sedang  menuntut  ilmu.  Kriteria kesuksesan  sebuah  pesantren  tidak  terletak  pada berapa  omzet  yang  dihasilkan,  melainkan  dari seberapa  besar  manfaat  pesantren  tersebut  bagi dakwah  dan  tarbiyah  di  masyarakat.  Kiai  sendiri diidentikkan  dengan  seseorang  yang  menguaai  ilmu agama,  yang  sangat  dekat  dengan  masyarakat,  dan dipercaya oleh masyarakat (Qomar, 2000).
Santri  ketika  menuntut  ilmu,  yang  mereka butuhkan  adalah  kebutuhan  primer  terlebih  dahulu. Yaitu  Papan,  Sandang,  dan  Pangan.  Pada  kebutuhan Pangan  dan  Sandang,  disediakan  dari  rumah,  dari uang  yang  dibawa  oleh  santri,  atau  mendapatkan kiriman  dari  orangtua  ataupun  wali  mereka. Sedangkan  ‘papan’  disediakan  oleh  Pesantren.
Besaran  uang  pungutan  untuk  pondok  pesantren  ini berbeda-beda  antara  satu  pondok  dengan  lainnya. Pada  pesantren  tradisional,  biasanya  menarik  iuran secukupnya,  dan  dikoordinir  oleh  Lurah  Pondok. Yang  bertanggungjawab  penuh  dalam  segala  hal, termasuk  pengelolaan  keuangan  pondok.    Karena Lurah  Pondok  menjadi  wakil  Pimpinan  Pesantren, dalam  mengatur  kehidupan  pondok  sehari-hari (Syafei, 2017).
Pesantren Salaf pada umumnya tidak memungut biaya  dalam  kegiatan halaqah. Misalnya  ketika sorogan  atau  bandhongan.  Bandhongan  adalah pembacaaan  kitab  klasik  yang  dibacakan  oleh  Kiai, sedangkan  para  santrinya  menyimak  dan mengasah- ngasahi. Yaitu memberikan  tulisan pagon berbahasa Jawa tepat dibawah tulisan berbahasa Arab yang telah diartikan oleh kiainya. Sedangkan sorogan merupakan setoran, baik setoran membaca matan kitab, ataupun juz  ‘Amma. Aktivitas  semacam  ini  dilakukan  oleh beberapa ustadz yang membantu kiai, tergantung dari banyak sedikitnya santri.
Operasional  Diniyah  dan  Sekolah  memerlukan bayaran.  Karena  pesantren  banyak  mengambil pengajar  dari  luar  untuk  dipekerjakan  di  Pesantren. Biasanya,  sekolah  formal  yang  didirikan  oleh pesantren salaf, mempunyai otonomi (terpisah) dalam
hal  pengelolaan  keuangan  maupun  manajemennya, dibandingkan  pesantren  modern  seperti  Gontor. Karena  di  sekolah  yang  didirikan  pesantren  salaf, orang  luar  dapat  bersekolah  di  sekolah  yang didirikannya  tersebut.  Berbeda  dengan  model madrasah  yang  dikembangkan  oleh  Pesantren Modern,  dimana  hanya  santri  pesantren  lah  yang diperbolehkan  untuk  bersekolah  di  tempat  tersebut. Seperti  Pesantren  As  Salam  di  Kota  Surakarta.  Di lembaga  tersebut,  manajemen  sekolah  maupun pondokan,  di  bawah  langsung  direktur  pesantren (Qomar, 2000). Model seperti ini hampir sama dengan model sekolah berasrama di barat.
Biaya keseluruhan pesantren selama ini mengandalkan syahriyah atau  Pembayaran  bulanan. Dalam  syahriyah,  mereka  ditarik  iuran,  asrama  dan diniyah. Sedangkan untuk SPP Sekolah dibayarkan di Sekolah,  bukan  ke  Lurah  Pondok.  Sedangkan  di Pesantren  Modern,  semuanya ‘All  in’, bahkan  untuk konsumsi  seharian  (makan  dan  minum).  Besar syahriyah  di  lingkungan  Pesantren  Modern  rata-rata berkisar antara 700 sampai 1,5 juta per bulan, sebagai kalkulasi  dari  semua  jenis  pembayaran.  Asrama  + Makan  +  SPP  +  Kegiatan  +  Biaya  Ujian  dan seterusnya.
Perkembagnan  sebagian  Pesantren  banyak didanai oleh Biaya Pembangunan. Biaya Pembangunan  merupakan  dana  yang  dibayarkan ketika  seorang  siswa  atau  santri  mendaftarkan  diri menjadi  santri.  Tetapi  hal  ini  juga  tergantung  dari kebijakan  pesantren  terkait,  apakah  menerapkan model ‘Biaya Pembangunan” atau tidak. Keseluruhan dari  dana  pembangunan  ini  dikumpulkan,  kemudian dibelikan  lahan  dan  bangunan,  baik  berdekatan  atau berjauhan dengan lokasi awal pesantren. Meski dalam sebagian  sejarah  pesantren,  pengembangan  sarana fisik  dilakukan  oleh  Kiai  pengasuh  pesantren  itu sendiri,  seperti  pembangunan  Pesantren  Tebuireng, sebagian  dana  pembangunannya  diambil  dari  harta milik KH Hasyim Asy’ari sendiri (Nazar, 2020).
Cara seperti ini tidak lah dilakukan oleh sebagian pesantren  yang  konsisten  dengan  model  salafnya. Mereka hanya menyelenggarakan pendidikan dengan mengkaji  kitab,  para  santri  hanya  dibebani  biaya pondokan.  Sedangkan  untuk  urusan  makan  dan minum biarkan urusan mereka. Bahkan untuk memilih sekolah  di  luar,  mereka  dibebaskan,  sekalipun  itu  di Pendidikan  Umum.  Sehingga  secara  operasional, sebenarnya  mereka  dibiayai  oleh  mereka  sendiri. artinya sudah terjadi kemandirian Pesantren di bidang
pembiayaan.  Karena  biaya  operasional  diambilkan dari pihak mereka sendiri (yaitu para santri).

## 3.4. Pemasukan dari Sumber Lain
a. Koperasi Pesantren (Kopontren)
Koperasi  pesantren  merupakan  badan  usaha yang  paling  banyak  dikembangkan  di  pesantren.
Semua pesantren yang
memiliki madrasah/sekolah, hampir bisa dipastikan memiliki  koperasi.  Karena  koperasi  menyedikan berbagai  keperluan  santri.  Dari  peralatan  mandi peralatan  makan,  buku  pelajaran  sampai  kitab. Sehingga belanja santri tidak ‘keluar’ melainkan masuk  ke  internal,  dan  menjadi  profit  lembaga pesantren.
Pesantren Ta’mirul
Islam sendiri mengembangkan  BUMP  (Badan  Usaha  Milik Pesantren).  Dalam  BUMP,  mereka  mengelola berbagai  jenis  usaha,  tidak  hanya  melayani kedalam melainkan juga keluar. Seperti pelayanan fotocopy,  penyewaan  Minibus,  kantin,  dan sebagainya (Tamami, 2018). sedangkan di sebelah Barat  pesantren  ini,  kurang  lebih  200  meter, terdapat  Pesantren  Al  Muayyad  yang  juga mengembangkan  Koperasi,  yang  tidak  hanya melayani  kebutuhan  santri  semata,  melainkan juga  masyarakat  sekitar.  Sehingga  penghasilan yang diperoleh Koperasi bisa lebih maksimal dan dapat digunakan untuk keperluan biaya operasional pesantren.
Pesantren besar seperti Gontor juga mengembangkan usaha sejenis. Bahkan,
Pesantren  ini  memiliki  usaha  yang  menyerupai mall  di  tengah  kota  Ponorogo.  Di  tengah Pesantren Gontor I juga terdapat percetakan kitab, yang digunakan untuk bahan pelajaran. Berbagai pesantren  alumni  yang  tumbuh  subur,  memesan buku pelajaran dari percetakan ini.
Usaha  yang  dimiliki  oleh  pesantren  pada umumnya berkembang dan  maju dengan melibatkan  tenaga  dari  luar.  Beberapa  koperasi pesantren yang telah maju, seperti Gontor ataupun al  Muayyad  Solo  melibatkan  tenaga  luar,  untuk mengoperasikan  usahanya.  Dalam  hasil  survey yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pertanian  terhadap berbagai  lembaga  LM3  (kebanyakan  dari pesantren), usaha agrobisnis pesantren yang maju biasanya  bekerjasama  dengan  pihak-pihak  yang lebih  berpengalaman.  Karena  tidak  semua  SDM untuk  mengembangkan  bisnis available di
pesantren.  Mereka  juga  fokus  pada  aktivitas belajar  mengajar,  sehingga  kurang  memiliki waktu untuk merintis usaha.
b. Wakaf dan Hibah
Pada umumnya pesantren salaf berkembang mulai  dari  titik  terkecil.  Yaitu  dimulai  dari  kiai perintis. Kemudian mendapatkan sokongan, salah satunya  dengan  memberikan  asset  tak  bergerak yang berupa lahan. Sebagiannya lagi menyumbang dalam bentuk bangunan. Jika tidak ada wakaf, maka pesantren sulit untuk berkembang.
Terdapat  pesantren  yang  mengembangkan lembaga  ZISWAF  (Zakat  Infaq,  Shodaqoh  dan wakaf), tetapi terdapat pula yang tidak. Biasanya seseorang mendatangi kiai kemudian memberikan sebagian dari apa yang dimilikinya. Di Pesantren Luqmaniyah  Yogyakarta,  seorang  yang  bernama Pak  Luqman,  memberikan  tanah  dan  bangunan yang dimilikinya untuk dikelola  menjadi pesantren, kemudian dinamakan dengan
Luqmaniyah, kepada Keluarga Pesantren
Salimiyah, dan pengelolaan pesantren diserahkan kepada  KH  Najib  Salimi,  putra  dari  Pessantren Mlangi (Kurniawan, 2020). Artinya, kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan pesantren sangat tinggi,  dengan  dibutkikan  adanya  sumber  dana yang mengalir dari luar. Baik dengan akad wakaf ataupun akad hibah.
Kedua  akad  ini  berbeda,  dan  penting  untuk dibedakan.  Akad  wakaf,  merupakan  pemberian yang berupa harta ataupun asset yang tidak boleh berkurang nilainya. Sedangkan hibah, merupakan pemberian  langsung,  tidak  terikat  dan  tanpa mempersyaratkan  ketentuan  sebagaimana  wakaf. Hibah  juga  memberikan  porsi  sumberdana  yang relative  besar  terhadap  pesantren  (Basarudin, 2021).
Hibah kepada pesantren juga biasa diberikan, biasanya  dilakukan  oleh  seseorang  yang  terikat secara  emosional  dengan  pesantren.  Baik diberikan  kepada  kiai  (bisyarah),  juga  diberikan kepada  lembaganya.  Pemberian  ini  biasanya dilakukan  oleh  alumni  yang  sudah  di  luar pesantren, tetapi masih memiliki keterikatan batin dengan  pesantren  (Alantaqi,  2013).  Alumni pesantren  berbeda  dengan  alumni  lembaga pendidikan  konvensional.  Kedudukan  mereka terhadap  kiai  dan  ustadz,    berbeda  antara  murid dan  guru.  Kedudukan  santri  dan  kiai,  akan  terus
dipertahankan  walaupun  santri  tidak  lagi  belajar di  pondok  pesantren.  Ketika  mereka  menjadi orang  yang  secara  finansial  mencukupi,  maka mereka  akan  menjadikan  dirinya  sebagai  salah satu donator pesantren.
c. Kerjasama Pesantren dengan Pemerintah Sebenarnya  sudah  banyak  kerjasama  yang dilakukan  Pesantren  dengan  Pemerintah.  Baik lewat Departremen
Agama, Departemen Pendidikan,  Departemen  Keuangan,  bahkan Departemen Pertanian. Sudah sejak lama, bahkan sejak  Era  Pemerintahan  Soeharto,  menjadikan pesantren sebagai salah satu basis pemberdayaan ekonominya. Berbagai pelatihan telah dilakukan, dengan melibatkan berbagai elemen.
Kementerian Keuangan sendiri sudah mengalokasikan anggaran antara Rp. 2,38 Triliun hingga  2,6  Triliun  utuk  Pesantren,  Madrasah hingga  lembaga  Pendidkan  al  Qur’an,  di  tengah pandemic  Covid-19,  sasarannya  ke  21  ribu pesantren  (Yaqin,  2020).  Untuk  Alokasi  ke Pesantren di tahun 2018, Sri Mulyani menyatakan telah  menyalurkan  50  Triliun  pada  lembaga pendidikan  pesantren  (Kemenkeu,  2018).  Tidak hanya  lewat  Departmen  Agama,  melainkan  juga dari Departemen lainnya. Misalnya dari departemen  Tenaga  kerja,  pemerintah  pernah menyalurkan  dana  1  Triliun  untuk  pembentukan 1.000 BLK di pesantren (CNN Indonesia, 2019) . Sehingga,  rata-rata  pembentukan  satu  BLK sebesar  1  Miliar  per  pesantren.  Jumlah  alokasi Triliunan  merupakan  jumlah  yang  besar.  Dapat dibayangkan  bahwa  Pemerintahan  Kota  atau Kabupaten,  hanya  mendapatkan  porsi  antara  1,5 sampai 2 Triliun per tahun.
Jejak bantuan Pemerintah ke dunia Pesantren juga  sangat  besar  di  tahun-tahun  sebelumnya. pada  tahun  2013,  Kementerian  agama  juga mengalokasikan  beberapa triliun  untuk  gaji  guru pesantren (DetikFinance, 2019). Belum beberapa kerjasama yang tidak menggunakan embel-embel “Pesantren’.  Seperti  Program  LM3  di  bawah Departemen  Pertanian,  dengan  memberdayakan usaha  agrobisnis  yang  dikelola  oleh  pesantren. Program  ini  melibatkan  ribuan  pesantren penerima  dana  LM3.  Dana  tersebut  bukan  dana kredit  yang  dikembalikan  ke  Negara,  melainkan sebagai modal yang bersifat hibah.
Banyak bantuan yang diberikan oleh Negara kepada  Pesantren.  Sehingga,  timbul  sebuah
anggapan  bahwa  pesantren  selama  ini  tidak mandiri,  karena  mendapatkan  berbagai  bantuan dari  pemerintah.  Belum  program  yang  akan dicanangkan  oleh  Menteri  Agama  Yaqut  Cholil Qoumas, akan menambah ‘daftar’ bantuan Negara kepada  pesantren.  Walaupun  dapat  dipahami, bahwa  bantuan  pemerintah  terhadap  pesantren adalah  wujud  kepedulian  pemerintah  terhadap lembaga pendidikan keislaman.
Pesantren  sendiri merupakan  suatu  lembaga yang  sudah  mandiri.  Terlepas  dari  ribuan pesantren  yang  memiliki  fasilitas  yang  kurang memadai.  Tetapi  hal  ini  relative,  karena  yang dinamakan  ‘kemandirian’,  merupakan  suatu keadaan  dimana  seseorang  dapat  berjalan berdasarkan  kemampuan  yang  dimilikinya. Seorang yang berjalan dengan mobil, tidak dapat dikatakan  lebih  mandiri  dibandingkan  dengan orang  yang  berjalan  dengan  sepeda.  Dan,  orang yang  bersepeda,  diberi  ‘traktiran’  atau  diberikan ‘berbagai perkakas’ untuk mendesain sepedanya, tidak berarti bahwa orang yang bersepeda ‘tidak mandiri’.  Inilah  gambaran  tentang  Kemandirian Pesantren,  di  tengah  gambaran  kesederhanaan, dan  bantuan  dari  pemeritnah  yang  banyak diterima oleh lembaga pesantren.

## 4. KESIMPULAN
Pesantren  sudah  berdiri  dan  mandiri  sejak  awal mula  berdirinya.  Karena  pada  fase  pertumbuhannya, ia  merupakan  lembaga  yang  hadir  secara  alamiah  di tengah  masyarakat.  Kemandirian  masyarakat  dan budaya  keagamaan  yang  ada,  menumbuhkan  tradisi pesantren.  Pada tahap  perkembangan  awal  pesantren pada  zaman  dahulu,  pembiayaan  awal  pesantren dibiayai  oleh  kiai  pendiri  itu  sendiri  atau  dengan bantuan  masyarakat  sekitar.  Kemudian,  dalam  tipe pesantren yang mengadakan jenjang sekolah madrasah dan formal, pembiayaan sekolah/madrasah didapatkan  dari  para  siswa/santri  yang  bersekolah  di madrasah  yang  didirikan  oleh  pesantren  tersebut. Biaya  operasional  dalam  pondok,  juga  diambilkan dari uang syahriyah santri berdasarkan keperluan, dan atas  otonomi  pesantren  tersebut.  Selain  itu  terdapat sumber pemasukan bagi pesantren. Segala pemasukan itu  bersumber  dari  kekayaan  pesantren  itu  sendiri, bukan  dari  luar.  Tetapi  dalam  perkembangannya, pemerintah  banyak  melakukan  kerjasama  dengan pesantren,  pejabat  mengunjungi  pesantren,  serta alokasi berbagai departemen yang ada di
pemerintahan dalam hal pengadaan program pemberdayaan  di  Pesantren.  Baik  dalam  bentuk program  deradikalisasi,  program  penguatan  modal, bantuan kemandirian ekonomi, dan sebagainya.

## 5. REFERENSI
Abidin,  Z.  (2020).  Lanskap  Peradaban  Kajen,.
Kanjengan , 1 . Alantaqi,  W.  (2013). Jangan  Marah,  Tersenyumlah, Agar Engkau Meraih Surga . Pustaka Pessantren. Basarudin.  (2021). Dinamika  Pemikiran  Pendidikan Najmudin  Makmun  di  Pesasntren  Darul Muhajirin Praya . Bintang Pustaka Madani. Bruinessen,  M.  V.  V.  (1994). NU,  Tradisi,  Relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru, . LKiS.
CNN  Indonesia.  (2019,  February  20).  Pemerintah
Gelontorkan  Rp1  T  Bangun  1.000  BLK  di Pesantren. CNN Indonesia . https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/201902
20135745-92371075/pemerintah-gelontorkan- rp1-t-bangun-1000-blk-di-pesantren
DetikFinance.  (2019,  July  29).  Ini  yang  Membuat
Anggaran  Kementerian  Agama  Tembus  Rp  38 Triliun. Detik Finance . https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-1977673/ini-yang-membuat-anggaran- kementerian-agama-tembus-rp-38-triliun Gischa, S. (2020, March 2). Pengertian Kemandirian,
Tahap
Perkembangannya, dan Faktornya. KOMPAS .https://www.kompas.com/s kola/read/2020/03/02/190000869/pengertian- kemandirian-tahap-perkembangannya-dan- faktornya?page=all
Kemenkeu. (2018, Mei). Pemerintah Alokasikan Dana Pendidikan  Lebih  Dari  Rp60  Triliun  untuk
Madrasah dan Pesantren. Kementerian Keuangan .
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pe merintah-alokasikan-dana-pendidikan-lebih- dari-rp60-triliun-untuk-madrasah-dan-pesantren/
Kurniawan,  A.  S.  A.  S.  (2020,  Oktober).  Resensi Buku:  Langgam  Kerinduan  Untuk  Kiai  Najib Mlangi. MUI  Provinsi    Lampung .  http://mui- lampung.or.id/2020/10/15/resensi-buku- langgam-kerinduan-untuk-kiai-najib-mlangi/ Kusdiana,  A.  (2014). Pondok  Pesantren:  Jejak, Penyebaran,  Jaringannya  di  Wilayah  Priangan (1800-1945) . Humaniora. Nazar, S. (2020). Gugusan ide Pendidikan Islam KH Hasyim, Asy’ari . Adab.
Permana,  F.  E.  (2021,  Desember).  Menag  Ingin
BUMN  jadi  Bapak  Angkat  Kemandirian Pesantren, . Republika . https://republika.co.id/berita/r47f26366/menag- ingin-bumn-jadi-bapak-angkat-kemandirian- pesantren Qomar,  M.  (2000). Pesantren:  Dari  Transformasi Metodologi,  Menuju  Demokratisasi  Institusi . Erlangga,Erlangga,.
Solikhin.  (2011). ,  Kontribusi  pondok  pesantren dalam  Menuntaskan  Wajib  Belajar  9  Tahun  di Pesantren  Al  Huda,  Boyolali .  PAI  STAIN Salatiga.
Syafei,  I.  I.  (2017).  Pondok  Pesantren:  Lembaga Pendidikan  Pembentukan  Karakter. Tadzkiyah : Jurnal Pendidikan Islam , 8 .
Tamami,  W.  (2018).  BUMP. Majalah  Akdun  PP Ta’mirul Islam , 1 (1).
Ushuluddin,  W.  (2002). Sintesis  Pendidikan  Asia Afrika  Prespektif  Pemikiran  Pembaharuan Pendidikan  Menurut  K.H.  Zarkasyi-Gontor . Paradigma.
Yaqin,  M.  A.  (2020,  Oktober).  7  Program  Bantuan
Pemerintah untuk Pesantren. Tagar ID .
https://www.tagar.id/7-program-bantuan- pemerintah-untuk-pesantren.
Yunus,  M.  (2015).  Manajemen  Pesantren  dan Pembentukan  Perilaku  Santri. Al  Riwayah : Jurnal Pendidikan, 1 (1).