Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 6 (2) (2014): 125-131

## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis

## Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan

## Waston Malau*
Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia
Diterima Oktober 2014; Disetujui November 2014; Dipublikasikan Desember 2014

## Abstrak
Berbagai  isu  ketidakadilan gender di  masyarakat masih belum mendapat  perhatian nyata dari  semua komponen  masyarakat. Wanita  lebih  banyak  mengalami ketidakberuntungan  dibandingkan  dengan  pria  dalam  bidang  pendidikan,  kesehatan,  kete- nagakerjaan, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang bisa dilihat bahwa masih kerap terjadi kekerasan terhadap perempuan, perdagangan perempuan dan anak, pornografi, tenaga kerja perempuan seperti problem buruh migran dan TKW di luar negeri, rendahnya partisipasi perempuan  bidang  politik, dan di bidang pendidikan terutama pada level SMA dan perguruan tinggi. Untuk itu harus terus menerus dilakukan upaya menghapus diskriminasi gender dan pengembangan potensi  yang  dapat mendukung  kesetaraan  dan  keadilan  gender. Meskipun  dalam UUD  45 negara telah  menjamin kesetaraan akses  perempuan  dan  laki-laki,  namun di dalam penerapannya masih  mengalami  banyak  hambatan.  Budaya patriarkhi yang sebagian besar masih dianut oleh masyarakat Indonesia turut melanggengkannya. Oleh karena itu, peningkatan peranan wanita dalam  pembangunan  yang berwawasan  gender  sebagai    bagian  integral  dari  pembangunan  nasional, mempunyai  arti  penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita atau mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
Kata Kunci : Gender, Pembangunan, Pengarusutamaan, Program

## Abstract
Many issues of gender inequality surrounding us still not yet seriously solved by all elements of society. Women have more experience in disadvantages rather than men in the fields of education, health, employment, having and using science and technology. As may be seen with the still frequently occur violence against women, trafficking of women and children, pornography, the employment of women as problems of migrant workers and migrant workers abroad, lower participation of women in politics, and in the field of education, especially at the senior high school and higher education. For solving that, efforts in eradicating gender discrimination and developing potency which can support gender equality must be conducted continuously. Despite Constitution of 1945 ensures equality between men and women in accessing the fields, but in application still faced by many obstacles, for instance culture of patriarchy  still  remained  and  perpetuated  by most of  Indonesian  people. Therefore  increasing  the women’s  role  in  gender-based development as integral part of national development, has important meaning as effort to realize harmonious equal partnership between men and women, which in other word, to realize gender equity and equality in various fields of life and development.
Keywords : Gender , Development , Mainstreaming , Program
How to Cite: Malau, W. (2014). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan . Jurnal Pendidikan Ilmu- Ilmu Sosial, 6 (2): 125-131
*Corresponding author: E-mail: wastonmalau@gmail.com p-ISSN 2085-482X e-ISSN 2407-7429

## PENDAHULUAN
Pembangunan  adalah  proses  perubahan yang  mencakup  seluruh  sistem  sosial  seperti politik,  ekonomi,  infrastuktur,  pertahanan, teknologi,  kelembagaan  dan  budaya,  yang dilaksanakan  secara  terencana  dan  terarah. Artinya,  ini  semua  mencakup  segala  sendi kehidupan sebuah negara yang menuju kepada kemajuan. Kemajuan-kemajuan yang tentu saja dilaksanakan  dengan  terencana  dan  terarah melalui  proses  bertahap.  Seperti  yang diungkapkan  oleh  Kartasasmita  (1997)  bahwa pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi  yang  lebih  baik  melalui  upaya  yang dilakukan secara terencana.
Pada  awalnya  program  pembangunan yang  dijalankan  di  negara  negara  berkembang termasuk  Indonesia,  adalah  untuk  mencapai pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi.  Ternyata strategi  pembangunan  yang  demikian  ini  tidak memberikan  hasil  yang  memuaskan  terutama karena  terlalu  memusatkan  perhatian  pada pembangunan  aspek  fisik  tetapi  melupakan pembangunan  aspek  manusia.  Hal  inilah  yang menyebabkan  munculnya  paradigma  baru dalam  strategi  pembangunan  yang  disebut people  centered  development ,  artinya  manusia (rakyat)  merupakan  tujuan  utama  dari pembangunan.
(Kartasasmita, 1996) Penempatan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan menekankan
pentingnya pemberdayaan  ( enpowerment )  manusia,  yaitu kemampuan
manusia dalam mengaktualisasikan segala potensinya.
Kedudukan  manusia  dalam  proses pembangunan  adalah  sebagai  subjek  dan sekaligus sebagai   objek   dari   pembangunan. Dengan      demikian      pria      dan      wanita mempunyai kedudukan dan peranan yang sama dalam
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
menikmati hasil pembangunan  dalam  berbagai  bidang.  Jadi berdasarkan  kondisi  normatifnya  maka  pria dan wanita  mempunyai  kedudukan  dan peranan  yang  sama,  tetapi  bila  dilihat  dalam kondisi  objektifnya  terlihat  bahwa  wanita mengalami ketertinggalan yang lebih besar dari pria  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  dan
pembangunan.  Hal  ini  tentu  memunculkan pertanyaan:  “mengapa  terjadi  ketertinggalan kedudukan dan peranan wanita dalam program pembangunan”.

## PEMBAHASAN
Umumnya  kebudayaan  masyarakat  di negara- negara  berkembang  didominasi  kuat peran  laki-laki  atau  disebut  budaya  patriarkhi, sehingga  posisi  perempuan  terhadap  laki-laki tidak  setara.  Masyarakat  beranggapan  bahwa perempuan memiliki ciri-ciri lemah, halus atau lembut,  emosional,  dan  sebagainya,  sedangkan laki-laki  memiliki  ciri-ciri  kuat,  kasar,  rasional dan  sebagainya.  Akibat  dari  pandangan  yang demikian  maka  muncullah  pembedaan  status dan peranan laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat  yang  disebut  gender.  Jadi  gender adalah konstruksi
masyarakat tentang perbedaan  status  dan  peranan  antara  laki-laki dan  perempuan  sesuai  dengan  kebudayaan yang mereka miliki.
Istilah   gender   berasal dari bahasa Latin (genus),  artinya  jenis atau tipe. Kemudian istilah ini dipergunakan untuk jenis  kelamin  (laki-laki atau  perempuan). Dalam kamus bahasa Inggris istilah ini juga  diberi arti  jenis kelamin.  Istilah gender belum masuk  dalam perbendaharaan  kata Kamus Besar  Bahasa  Indonesia.  Tetapi  dalam pemakaian  berikutnya  istilah ini selalu dikaitkan dengan  budaya.  Istilah gender  lebih banyak menunjuk  kepada perbedaan  status dan peranan laki-laki  dan perempuan yang terbentuk dalam proses sosial dan budaya yang panjang.
(Sinulingga, 2006:47). Umar
(1999: 35), memberikan pengertian  gender  sebagai  suatu  konsep  yang digunakan  untuk  mengidentifikasi  perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Dengan  demikian, Gender  berkaitan dengan  konsepsi  bagaimana  seharusnya  laki- laki  dan  perempuan  berperan  sesuai  dengan nilai-nilai  dalam  kebudayaannya,  berbeda dengan  konsep  jenis  kelamin,  meskipun  kata gender  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu “gender”  yang  berarti  jenis  kelamin.  Konsep gender  mengakibatkan  adanya  perbedaan peran  sosial  antara  laki-laki  dan  perempuan
yang  dapat  berubah  dari  waktu  ke  waktu  atau dari satu tempat ke tempat lain. Perubahan ini dipengaruhi  oleh  kemajuan  pendidikan, teknologi, ekonomi, lingkungan dan sebagainya.
Di dalam  buku yang  berjudul Sex  and Gender yang  ditulis  oleh  Hilary  M.  Lips, mengartikan bahwa gender adalah harapan- harapan  budaya  terhadap  laki-laki  dan perempuan. Hal  ini  dapat  dilihat,  misalnya bahwa perempuan  dikenal  dengan  lemah lembut,  cantik,  emosional  dan  keibuan. Sementara  laki-laki sebaliknya,  yaitu dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat  itu  merupakan  sifat  yang  dapat dipertukarkan,  misalnya  ada  laki-laki  yang lemah  lembut,  ada  perempuan  yang  kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat- sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan  dari  tempat  ke  tempat  yang  lain  (Fakih 1999: 8-9).
Peran  gender  juga  dapat  dipertukarkan antara  laki-laki  dan  perempuan,  misalnya mengasuh  anak, mencuci pakaian  yang biasanya dilakukan oleh perempuan (ibu) dapat digantikan oleh laki-laki  (ayah).  Sebaliknya pekerjaan  seperti  mencangkul,  menebang pohon  yang  biasanya  dilakukan  oleh  laki-laki (ayah)  dapat  dilakukan  oleh  wanita (ibu). Konsep      perbedaan      jenis kelamin mengakibatkan  adanya  perbedaan  sifat  dan peran  kodrati  sebagai  ciptaan  Tuhan  sehingga tidak dapat berubah sepanjang masa dan tidak dapat  dipertukarkan  antara  laki-laki  dan perempuan.  Sifat  kodrati    perempuan  adalah mensturasi,  menopause  dan  peran  kodratinya adalah  mengandung,  melahirkan,  menyusui, sedangkan  peran  kodrati  laki-laki  adalah membuahi sel telur.
Konsep  perbedaan  jenis  kelamin mengakibatkan  adanya  perbedaan  sifat  dan peran  kodrati  sebagai  ciptaan  Tuhan  sehingga tidak dapat berubah sepanjang masa dan tidak dapat  dipertukarkan  antara  laki-laki  dan perempuan.  Sifat  kodrati  perempuan  adalah mensturasi,  menopause  dan  peran  kodratinya adalah  mengandung,  melahirkan,  menyusui, sedangkan  peran  kodrati  laki-laki  adalah membuahi sel telur.
Laki-laki  dan  perempuan  pada  dasarnya mempunyai  persamaan  kedudukan,  hak, kewajiban  dan  kesempatan,  baik  dalam kehidupan
berkeluarga,
bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara  maupun  dalam kegiatan pembangunan di segala bidang. Tetapi karena  adanya  konsep  perbedaan  gender  yang masih  demikian  kuatnya  dalam  pandangan masyarakat,  mengakibatkan  adanya  perbedaan peran  sosial  antara  laki-laki  dan  perempuan. Masyarakat  menempatkan  status  dan  peranan laki-laki  di  sektor  publik  yaitu  sebagai  kepala keluarga  dan  pencari  nafkah,  sedangkan perempuan  ditempatkan  di  sektor  domestik yaitu  sebagai  ibu  rumah  tangga  dan melaksanakan pekerjaan urusan rumah tangga.
Akibatnya  adalah  kaum  perempuan mengalami  eksklusi  sosial  yaitu  proses  yang menghalangi  atau  menghambat  individu  dan keluarga, kelompok dan kampung dari sumber daya  yang  dibutuhkan  untuk  berpartisipasi dalam  kegiatan  sosial,  ekonomi  dan  politik  di dalam masyarakat dengan utuh.
Eksklusi  sosial  adalah  proses  yang menghalangi  atau  menghambat  individu  dan keluarga, kelompok dan kampung dari sumber daya  yang  dibutuhkan  untuk  berpartisipasi dalam  kegiatan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  di dalam  masyarakat  dengan  utuh.  Proses  ini terutama sebagai konsekuensi dari kemiskinan dan  penghasilan  yang  rendah,  tetapi  bisa  juga dampak  dari  faktor  lain  seperti  diskriminasi, tingkat  pendidikan  yang  rendah,  dan merosotnya kualitas lingkungan. Melalui proses inilah  individu  atau  kelompok  masyarakat untuk  beberapa  periode  waktu  kehidupan terputus  dari  layanan,  jejaring  sosial,  dan peluang berkembang
yang sebenarnya dinikmati  sebagian  besar  masyarakat  (Pierson, 2002).
Dari  paparan  di  atas,  ketika eksklusi sosial ada, mengakibatkan salah  satunya  yaitu deskriminasi terhadap  perempuan,  yaitu rendahnya  peranan  perempuan  di  dalam pembangunan, karena hak dan kewajiban yang dijalankan  kaum  perempuan  di  dalam pembangunan  baik  pembangunan  di  bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan yang  sangat  berbeda. Maka terciptalah ketidaksetaraan  gender  atau ketidakadilan  gender  dalam pembangunan, sehingga  merupakan  bias  gender  dalam program  pembangunan. Fakih (1999:12) akibatdari ketidakadilan      gender      tersebut antara   lain :   1)   marginalisasi perempuan,  2) penempatan  perempuan  pada  subordinat,  3) stereotype  perempuan,  4) kekerasan ( violence ) terhadap perempuan, dan 5) beban kerja tidak proposional.
Pertama adalah marjinalisasi.
Marjinalisasi yaitu  suatu  proses  peminggiran akibat  perbedaan  jenis  kelamin  yang mengakibatkan  kemiskinan,  misalnya  kaum perempuan yang bekerja di sektor publik sering diberi  upah  yang  lebih  rendah  dari  laki-laki karena dianggap hanya sebagai pencari  nafkah tambahan.  Meskipun  kemiskinan  merupakan pengalaman  hidup  yang  dapat  dialami oleh siapapun  namun  pemiskinan  secara  sistemik justru  sering  dialami  oleh  perempuan. Bentuk subordinasi  terhadap  perempuan  yang menonjol adalah bahwa semua pekerjaan yang dikategorikan  sebagai  reproduksi  dianggap lebih  rendah  dan  menjadi  subordinasi  dari pekerjaan  produksi  yang  dikuasai  kaum  lelaki (Sugiarti 2002:16-17).
Kedua adalah subordinasi.  Subordinasi yaitu suatu anggapan yang memandang bahwa perempuan  itu  irasional  dan  emosional sehingga  tidak  dapat  memimpin. Istilah  ini mengacu  kepada  peran  dan  posisi  perempuan yang  lebih  rendah  dibandingkan  peran  dan posisi  laki-laki.  Subordinasi  perempuan berawal  dari  pembagian  kerja  berdasarkan gender  dan  dihubungkan  dengan  fungsi perempuan sebagai ibu.
(http://www.koalisiperempuan.or.id/subordin asi/)
Oleh  sebab  itu  perempuan  harus ditempatkan  pada  posisi  yang  tidak  penting, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi- tinggi  karena  nanti  akan  mengurusi  dapur. Sering  kita  dengar  bahwa  jika  keuangan  suatu rumah  tangga  terbatas dan mereka  harus mengambil  keputusan  untuk  menyekolahkan anak-anaknya,  maka  anak  laki-laki  akan
mendapat  prioritas  utama.  Praktek  seperti  ini tentunya  berasal  dari  suatu  ketidakadilan terhadap  posisi  peempuan  terhadap  laki-laki atau suatu praktek subordinasi.
Ketiga adalah  stereotype. Miller  dalam (Haslam,  et.al.,  1994:  th)  menyatakan  bahwa stereotip  memiliki  dua  macam  konotasi: rigiditas  dan  duplikasi  atau  kesamaan,  ketika dikaitkan  dengan  sikap  dan  perilaku  manusia. Dengan demikian stereotip merupakan sesuatu yang  rigid  yang  merangkum  keragaman  sikap dan  perilaku  tersebut  ke  dalam  sebuah karakteristik  yang  sama  atas  dasar  etnisitas, nasionalitas  maupun  gender. (Zaduqisti,  2009: 74)
Perlakuan  stereotype  tersebut, misalnya perempuan dianggap cengeng dan suka digoda. Selanjutnya  juga  banyak  hal  yang  terjadi dengan  anggapan  tentang  perempuan  di masyarakat,  adanya anggapan  bahwa  tugas utama  perempuan  adalah  melayani  suami. Dengan  demikian,  maka  posisi perempuan dikontruksikan  sebagai  makhluk  yang lemah sehingga perlu dilindungi, kelihatan sedemikian kurang  mandiri,  tidak  rasional, dalam menghadapi persoalan selalu hanya
mengandalkan perasaan, dan lain-lain.
Akibat  adanya  stereotipi  (pelabelan)  ini banyak  tindakan  yang  seolah-olah  sudah merupakan  kodrat.  Misalnya:  karena  secara sosial budaya laki-laki dikonstruksikan sebagai kaum  yang  kuat,  maka  laki-laki  mulai  kecil biasanya  terbiasa  atau  berlatih  untuk  menjadi kuat.  Perempuan  yang  sudah  terlanjur mempunyai  label  lemah  lembut,  maka perlakuan orang tua mendidik anak seolah-olah memang  mengarahkan  untuk  terbentuknya perempuan  yang  lemah  lembut  (Sugiarti 2002:17-18).
Konsekuensi demikian itu, menyebabkan munculnya batasan-batasan dengan menempatkan  perempuan  pada  ruang yang penuh  aturan-aturan
baku dan  harus dijalankan. Konsep  pembakuan  peran  gender yang  mengotak-kotakkan  peran  laki-laki  atau suami  dan  perempuan  atau  istri  ini hanya memungkinkan  perempuan  berperan  di wilayah  domestik  yakni  sebagai  pengurus
rumah  tangga  sementara  laki-laki  di  wilayah publik  sebagai  kepala  keluarga  dan  pencari nafkah  utama. Padahal,  banyak  sisi  positif  dari perempuan yang membedakannya dengan laki- laki  dan  jarang  diekspos,  misalnya watak  dan karakter
perempuan yang mampu
mengendalikan  diri, penuh  dengan kekuatan emosi, dan  punya  kelebihan  akan kepekaan sosial.
Keempat adalah  timbulnya  kekerasan yang  merupakan tindak  kekerasan  baik  yang bersifat  fisik  maupun  non  fisik,  ekonomi maupun  seksual oleh  laki-laki  terhadap perempuan  karena  dianggap  sebagai  mahluk lemah. Kekerasan  yang  timbul  diakibatkan dariketiga  factor  sebelumnya,  juga  karena anggapan  bahwa  laki-laki  mendominasi  dan pemegang  utama  dari  berbagai  sector kehidupan.
Kekerasan  fisik tersebut  bisa  dilihat adanya Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT). Kekerasan seksual seperti pelecehan seksual,  pencabulan,      pemerkosaan, eksploitasi seksual      pada      dunia      kerja, pemaksaan  penggunaan alat kontrasepsi  dan pengrusakan  organ  reproduksi. Kekerasan psikis seperti penghinaan, sikap, ungkapan melalui verbal atau perkataan yang dapat menyebabkan sakit hati dan hal-hal yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman.
Kelima adalah beban ganda. Beban ganda ( double  burden )  artinya  beban  pekerjaan  yang diterima  salah  satu  jenis  kelamin  lebih  banyak dibandingkan jenis
kelamin
lainnya. (http://worldhealth- bokepzz.blogspot.com/2012/04/pengertian- beban-ganda-double-burden.html). Jika dilihat secara natural, pada dasarnya yang melahirkan adalah  seorang perempuan, masih dianggap sebagai  sebuah peran  yang  statis  dan permanen. Meskipun  pada  perkembangan berikutnya sudah mulai adanya peningkatan jumlah  perempuan  yang  bekerja  di wilayah public .  Akan tetapi  hal  tersebut  tidak  diiringi dengan  berkurangnya  beban  mereka namun tidak  diiringi  dengan  berkurangnya  beban mereka di wilayah domestic, akan tetapi justru berada di dua wilayah tersebut. Upaya mereka
untuk  hal  tersebut adalah membagikan  ranah pekerjaan  tersebut  kepada  perempuan  lain, seperti  pembantu  rumah  tangga  atau  anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung  jawabnya  masih  tetap  berada  di pundak perempuan.
Kurang berhasilnya program pembangunan  yang  dilaksanakan  di  negara- negara berkembang mengakibatkan dilakukannya  evaluasi  terhadap  program- program yang telah dilakukan. Salah satu faktor yang  ditemukan  adalah  karena  rendahnya partisipasi kaum perempuan di dalam program pembangunan.  Hal  ini  mendorong  pemerintah di negara-negara berkembang untuk memunculkan  paradigma  baru  di  dalam program pembangunan mereka yaitu pembangunan yang berwawasan gender. Untuk konteks pembangunan, isu tentang perempuan dan  pembangunan
menjadi sedemikian penting karena selama ini perempuan pada umumnya termarjinalkan. Hal tersebut dikarenakan negara masih kurang tepat  dalam menempatkan perempuan perempuan pada peran  tradisional  begitu  juga aktifitas-aktifitas yang dilakukan  perempuan. Selain  itu,  negara juga secara relatif  tidak diperhitungkan dalam
usaha-usaha pembangunan  tidak  menikmati  hasil-hasilnya sebagaimana yang  didapat  oleh  laki-laki.
(Antrobus, 2004: 47). Beberapa pendekatan yang menginginkan  keikutsertaan  kaum  perempuan di  dalam  program  pembangunan  atau pembangunan yang berwawasan gender, antara lain:
Pertama  adalah Perempuan  Dalam Pembangunan  ( Women  In  Development -WID). Pendekatan  WID  muncul  pada  dekade  70-an sebagai  produk  dari  gerakan  kaum  feminis liberal  Amerika  yang  melihat  bahwa  kaum perempuan  diabaikan  dan  tereksklusi  dari program  pembangunan.  Para  penganut pendekatan  WID  yakin  bahwa  pembangunan tidak  akan  terjadi  jika  perempuan  tidak dimasukkan  di  dalam  proses  pembangunan. Oleh  sebab  itu  untuk  mengatasi marjinalisasi perempuan, mereka memperjuangkan
penerapan  proyek  pembangunan  terpisah atau terintegrasi  untuk  kaum  perempuan.  Asumsi yang  mereka  kemukakan  adalah  jika  kaum perempuan mendapat akses pada sumber daya seperti  kredit,  pelatihan,  kegiatan  peningkatan penghasilan  maka  kaum perempuan  akan mampu meningkatkan posisinya sejajar dengan laki-laki.  Penerapan  konsep  WID  ini  ternyata tidak  membawa  perubahan  yang  signifikan terhadap  partisipasi  perempuan  dalam pembangunan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  budaya patriarkhi  yang  membelenggu  kebanyakan penduduk  negara  berkembang,  menimbulkan peran sosial  budaya  dan  ekonomi  kaum perempuan tersubordinasi oleh laki-laki Kedua adalah Perempuan dan Pembangunan  ( Women And  Development - WAD), Kegagalan  pendekatan  WID  dalam memperjuangkan  perbaikan  posisi  kaum perempuan  perempuan  dalam  pembangunan, menyebabkan  perlunya pendekatan lain  yang disebut pendekatan Perempuan Dan
Pembagunan  ( Women  And  Development -WAD).
Para pendukung pendekatan WAD berpendapat bahwa  kaum  perempuan  tidak  akan  pernah mendapatkan
bagian dari
manfaat pembangunan  yang  adil  dan  merata  jika pengaruh  budaya  patriarkhi  belum  dapat diatasi.  Mereka  melihat  bahwa  mengatasi kemiskinan  dan  dampak  kolonialisme  juga penting  untuk  mempromosikan  persamaan gender dalam proses
pembangunan.
Pendekatan WAD ternyata  juga  gagal  dalam mempengaruhi  akses  kaum  perempuan  dalam program pembangunan.
Ketiga adalah Gender dan Pembangunan ( Gender  And  Development -GAD). Kegagalan pendekatan WID dan WAD menyebabkan pada tahun 1980-an muncul pendekatan Gender dan Pembangunan  ( Gender  And  Development -GAD). Para pendukung pendekatan  GAD  melihat bahwa terjadi subordinasi perempuan di bawah pengaruh  ayah  dan  suami  mereka.  Oleh  sebab itu  dengan  meningkatkan  akses  perempuan pada layanan publik dapat mengatasi persoalan subordinasi  tersebut.  Pendukung  pendekatan GAD  berpendapat bahwa  nilai  peran  produksi (kerja  berbayar  dan  kerja  tak  berbayar)  serta
peran  reproduksi  (melahirkan  dan  merawat anak)  para  ibu  rumah  tangga  dapat memberikan  manfaat  pada  rumah  tangga  dan industri.  Tujuan  akhir  pendekatan  GAD  adalah terjadinya  pergeseran hubungan  kekuasaan yang  akan  memberikan  otonomi  lebih  besar terhadap  kaum  perempuan. Kesetaraan  dan keadilan  gender  masih  sulit  untuk  dinikmati oleh  seluruh    lapisan  masyarakat  khususnya kaum  perempuan.  Oleh  sebab  itu  pemerintah telah  mengambil  kebijakan, tentang  perlu adanya  strategi  yang  tepat  sehingga  dapat menjangkau  seluruh lapisan    masyarakat.
Strategi  ini disebut Pengarusutamaan Gender ( Gender  Mainstreaming )    yang  tertuang di  dalam  Instruksi  Presiden  (Inpres)  No.  9 tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender dalam  Pembangunan  Nasional sampai daerah. Dengan strategi Pengarusutamaan  Gender ini, pemerintah  dapat    melahirkan  kebijakan- kebijakan  yang  adil  bagi  seluruh  lapisan masyarakat, baik pria maupun wanita. Melalui stratetgi
ini, diharapkan
program pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  akan menjadi  lebih  sensitif  atau  responsif  gender, sehingga    mampu  menegakkan  hak-hak  dan kewajiban  kaum  perempuan  atas  kesempatan yang  sama, pengakuan  yang  sama  dan penghargaan  yang  sama  di  masyarakat secara operasional.
Pengarusutamaan gender dapat diartikan sebagai  suatu  upaya  yang  dibangun  untuk mengintegrasikan  kebijakan  gender  dalam program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
( monitoring )  dan  evaluasi.    Pengarusutamaan Gender,  bertujuan  untuk  terselenggaranya perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan  dan evaluasi  atas  kebijakan  dan  program pembangunan  nasional  yang  berperspektif gender.

## SIMPULAN
Meskipun  strategi  Pengarusutamaan Gender  (PUG),  memang  sudah  dilaksanakan  di berbagai  kebijakan  pemerintah,  baik  ditingakt nasional  maupun  daerah,  namun  sampai  saat ini,  tidak  semua  bisa  terlaksanakan dan  sesuai
dengan  harapan. Evaluasi memang  terus menerus dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan tentang pelaksanaan PUG.  Sepertinya  kendala  yang dihadapi justru berada pada wilayah struktural politik dari  pemerintah sendiri tidak  responsif gender  dan  ditunjang pula oleh aparat yang belum sensitif gender.
Di  sisi  lain, konsep gender juga masih belum menyeluruh terintegrasi ke dalam proses pembangunan.
Budaya lokal, etnisitas, kesukuan,  status  sosial,  agama,  masih merupakan hambatan yang dapat
mempengaruhi kesetaraan perempuan di dalam proses  pembangunan.  Oleh  sebab  itu  kaum perempuan  masih  perlu  berusaha  untuk memperjuangkan  kesetaraan  posisinya  dengan kaum  laki-laki  di  dalam  setiap  program pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  I,  ed.  2001.  Seks,  Gender  dan  Reproduksi Kekuasaan. Yogyakarta: Tarawang. Antrobus, P. 2004, The Global Women’s Movement, Bangladesh:  The University Press, Echols,  J.M.  dan  Hassan S. 1995. Kamus  Inggris– Indonesia, Cet. XXI, Jakarta: Gramedia Fakih,  M.  1996.  Analisis  Gender  dan  Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Handayani,  Trisakti  dan  Sugiarti.  2002. Konsep  dan Teknik Penelitian Gender. Malang: Universitas Muhammadiyah Press. Haslam, et.al ., Stereotyping  and  Social  Reality .  (UK: Basil Blackwell Limited, 1994). Ihromi, T.O. 1999. Sosiologi Keluarga. Jakarta: Obor Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan  Nasional.
Kartasasmita,  G.  1997.  Kemiskinan.  Jakarta:  Balai
Pustaka
______________________.  1996.  Pembangunan  Untuk Rakyat  (Memadukan  Pertumbuhan  Dan Pemerataan), CIDES, Jakarta, 1996.
Mosse,  J.  C.  2007.  Gender  &  Pembangunan. Yogyakarta: Pen. Pustaka Pelajar Nugroho, R. 2011. Gender dan Pengarusutamaannya Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sinulingga, R. 2006, Jurnal  Wawasan,  Juni, Volume 12, Nomor 1. Medan: USU. Utama, A.S dkk, “ Review Social Exclusion: A Concept In Need Of Definition? ” Robin Peace,” paper dari http://xa.yimg.com/kq/groups/69248363/1 972656777/name/Paper+presentasi+part+1. docxs.
Pierson,  J.  2002.  Tackling  Social  Exclusion.  London and New York: Routledge.
Umar, N. 1999. Argumen Kesetaraan Gender Jakarta: Paramadina
Zaduqisti, E. 2009.  Jurnal Muwâzâh,  Vol.  1,  No.  1,
Januari-Juni 2009, STAIN Pekalongan. http://www.koalisiperempuan.or.id/subordinasi/