## PENEGAKAN NETRALITAS ASN MELALUI PEMBERDAYAAN PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

## Misnawati Lily
BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Jl.Chairil Anwar, Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara, 93114, Indonesia Email: misnawatilily73@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci:
Netralitas,  Pelanggaran, Pemerintah Sulawesi Tenggara, Pemberdayaan Permasalahan pelanggaran netralitas ASN merupakan isu yang selalu eksis  untuk  dibahas  karena  selalu  terjadi  apalagi  menjelang  pesta demokrasi.  Penanganan  isu  tersebut  selalu  difokuskan  pada pengawasan  dan  penindakan  terhadap  pelanggar,  padahal  tidak selamanya  ASN  yang  melanggar  merupakan  ‘pelaku”,  akan  tetapi bisa  saja  merupakan  “korban”  yang  harus  mengikuti  arahan pimpinan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan permasalahan  pelanggaran  netralitas  ASN  di  Sulawesi  Tenggara, mengetahui berbagai kebijakan Pemda Prov. Sultra serta mengidentifikasi  hambatan-hambatan  dari  pengimplementasian kebijakan  tersebut.  Penelitian  ini  dilakukan  melalui  wawancara langsung  dengan  pihak  Pemda  Prov.  Sultra  dan  studi  kepustakaan baik  melalui  buku, jurnal  dan  artikel,  maupun  data  lainnya  yang menunjang  penelitian  ini.  Melalui  penelitian  ini,  ditemukan  bahwa pelanggaran  netralitas  ASN  di  Sulawesi  Tenggara  cukup  tinggi dibanding daerah lain. Melihat hal ini, perlu dilakukan pemberdayaan ASN sehingga ASN memiliki kompetensi yang memadai serta posisi tawar  yang  jelas.  Melalui  analisa  menggunakan  teori  pemberdayaan, dengan  melihat  upaya  penyadaran,  pengkapasitasan  dan  pendayaan yang  telah  dilakukan,  diketahui  bahwa  Pemerintah  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota telah melakukan upaya pemberdayaan ASN. Namun pada  implementasi  di  lapangan,  masih  terdapat  hambatan-hambatan seperti  keterbatasan  anggaran,  pelaksanaan  program/kegiatan  yang tidak  sesuai  kebutuhan  dan  inkonsistensi  terhadap  pelaksanaan aturan.

## ABSTRACT
Keywords : Neutrality, Violation, Government, Southeast Sulawesi, Empowerment ASN  neutrality  violations  are  an  issue  that  frequently  occur  and constantly needed to be discussed as it repeatedly happens especially prior  to  the  democratic  elections.  The  handling  of  this  issue  is regularly  centred  on  monitoring  and  taking  measures  against violators. Despite the fact that ASNs who violate the neutrality do not necessarily constitute ‘perpetrators’, they may also be ‘victims’ who are obligated to follow their leaders’ instructions. The purpose of this research  is  to  describe  the  ASN  neutrality  problems  in  Southeast Sulawesi.  The  research  aims  to  discover  various  policies  of  the Regional  Government  of  Southeast  Sulawesi  Province  and  identify the  obstacles  in  implementing  those  policies.  This  research  was conducted through direct interviews with the Provincial Government of  Southeast  Sulawesi  and  literature  studies  including  books, journals,  and  articles,  as  well  as  other  data  that  support  this research.  This  study  found  that  violations  of  ASN  neutrality  were
quite  widespread  in  Southeast  Sulawesi  when  compared  to  other regions.  Consequently,  ASNs  must  be  empowered  in  order  to  gain adequate  competence  and  a  clear  bargaining  position.  Through  an analysis  using  the  empowerment  theory,  looking  at  the  spreading awareness, promoting capacity building and empowerment efforts, it is  known  that  the  Provincial  and  Regency/City  Governments  have made  tremendous  efforts  to  empower  ASNs.  However,  various obstacles  hinder  the  implementation  on  the  ground,  such  as  limited budgets,  unnecessary  programs  or  activities,  and  inconsistent implementation of the regulations.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  1945  mengamanatkan  bahwa  negara  wajib  memenuhi  segala kebutuhan  dasar  warganya  untuk  mencapai  kesejahteraan  kehidupan  bernegara.  Menurut (Budiardjo,  2003),  bahwa  terdapat  4  fungsi  negara  yaitu  fungsi  penertiban,  fungsi kesejahteraan  dan  kemakmuran,  fungsi  pertahanan  dan  fungsi  keadilan.  Fungsi  penertiban (law  and  order),  untuk  mencapai  tujuan  bersama  dan  mencegah  bentrokan-bentrokan  dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator. Fungsi  kesejahteraan  dan  kemakmuran,  untuk  mencapai  kesejahteraan  dan  kemakmuran rakyat  di-  perlukan  campur  tangan  dan  peran  aktif  dari  negara.  Fungsi  Pertahanan,  yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, sehingga negara harus diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan. Fungsi keadilan, yang dilaksanakan melalui badan- badan pengadilan.
Seiring  semakin  kompleksnya  kebutuhan  dan  tuntutan  masyarakat  maka  negara memerlukan  suatu  institusi  yang  mengatur  kepentingan  itu.  Hal  ini  diungkapkan  oleh (Rasyid,  1996) bahwa pemerintah merupakan personifikasi negara, sedangkan birokrasi  dan aparaturnya  merupakan  personifikasi  pemerintah.  Ungkapan  tersebut  mungkin  terlalu sederhana  dan  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pihak  yang  paling  aktif  dalam  kegiatan pengelolaan  kekuasaan  negara  sehari-hari  adalah  birokrasi  yang  berperan  sebagai  pelaksana keputusan-keputusan yang dirumuskan oleh pemimpin politik.
Dengan demikian pemerintah harus menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. (Rasyid, 1996) dalam (Ndraha, 2003) berpendapat  bahwa  ada  3  fungsi  hakiki  pemerintahan  yaitu  pelayanan  (service), pemberdayaan  (empowerment),  dan  pembangunan  (development)  dengan  tujuan  masing- masing.  Fungsi  pelayanan  dilakukan  untuk  memenuhi  rasa  keadlian  masyarakat,  fungsi melaksanakan  pembangunan  untuk  menciptakan  kemakmuran  masyarakat  dan  fungsi pemberdayaan  untuk  mendorong  kemandirian.  Fungsi  pemerintah  dalam  pelayanan  publik tidak  lepas  dari  hakikat  tujuan  negara  pada  mulanya,  yaitu  mengatur  berbagai  kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan antara masyarakat itu sendiri.
Pemerintah  dituntut  untuk  dapat  memperbaiki  dan  meningkatkan  peran,  tugas,  dan fungsinya dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan menciptakan  clean  government  dan  good  governance  (pemerintahan  yang  baik,  bersih,  dan berwibawa)  serta  mengutamakan  pelayanan  kepada  masyarakat  sebagai  pihak  yang diperintah.
Oleh  karena  itu  tuntutan  akan  Sumber  Daya  Aparatur  yang  memiliki  integritas pengabdian  yang  tinggi,  mengutamakan  kepentingan  bangsa,  negara  dan  masyarakat, kompeten serta profesional menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Aparatur Negara adalah alat  kelengkapan  negara  terutama  meliputi  bidang  kelembagaan,  ketatalaksanaan,  dan
kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari yang  meliputi  aparatur  kenegaraan  dan  pemerintahan  sebagai  abdi  negara  dan  abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdi dan setia kepada kepentingan, nilai- nilai dan cita- cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  Aparatur Negara sebagai penyelenggara pemerintahan diberikan tanggung jawab untuk merumuskan langkah- langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat.
Tahun  2024  akan  diselenggarakan  pesta  demokrasi  dalam  rangka  memilih  Presiden, Wakil  Presiden  dan  Calon  Legislatif  serta  Kepala  Daerah  baik  di  tingkat  Provinsi  maupun Daerah. Sudah menjadi fenomena di setiap momen pemilihan umum, terjadi  mobilisasi  dan penggiringan  keberpihakan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  guna  mendukung  salah  satu  calon maupun  pasangan  calon.  Padahal  kita  ketahui  aturan  yang  melarang  ASN  untuk  melakukan keberpihakan sudah sangat jelas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 2 huruf  f  menyatakan  bahwa  “Penyelenggaraan  kebijakan  dan  manajemen  ASN  berdasarkan pada  asas  netralitas”,    yang  berarti  bahwa  setiap  pegawai  ASN  tidak  berpihak  dari  segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Berbagai upaya telah  dilakukan  oleh  Kementerian  /  Lembaga  terkait  guna  meningkatkan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  netralitas  ASN,  baik  mengeluarkan  surat  edaran,  Surat  Keputusan Bersama (SKB) 5 (lima) kementerian / lembaga maupun layanan pengaduan online terhadap pelanggaran  netralitas,  tapi  pada  kenyataannya  masih  cukup  banyak  ASN  yang  tidak  netral atau  berpihak  pada  kelompok  tertentu.  Hal  ini  diakui  pula  oleh  Menteri  Pendayagunaann Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  periode  2020  s/d  2022  Bapak  Tjahyo    Kumolo menyatakan  bahwa  Menpan  RB  mengakui  70  %  ASN  tak  netral  saat  pilkada  (Harian Merdeka Online).
Kondisi yang terjadi terkait netralisasi ASN dapat dilihat pada hasil survei tahun 2018 yang  dilakukan  oleh  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  terkait  kasus  pelanggaran  yang  terjadi, sebagai berikut :
Sumber: KASN Tahun 2018
Gambar 1. Data Pelanggaran Netralitas
Dari  Data  KASN  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  pelanggaran  netralitas  ASN  cukup tinggi  dan  masih  ada  setiap  tahunnya.  Sudah  bukan  rahasia  lagi,  meminjam  istilah  “siapa yang  dekat  dengan  api  dia  yang  akan  merasakan  panasnya”  merupakan  pola  pikir  yang mengindikasikan  bahwa  para  ASN  harus  pandai-pandai  untuk  melakukan  pendekatan terhadap  kekuasaan  agar  dapat  mengembangkan  karirnya,  sehingga  terjadilah  simbiose
269 0 101 171 29 55 52 491 0 200 400 600 2015 2016 2017 2018 Pelanggaran Azas Netralitas ASN Jumlah Daerah Pilkada
Jumlah Kasus
mutualisme  dimana  para  calon  juga  mengaharapkan  dukungan  dari  ASN  karena  ASN dianggap  memiliki  pengaruh/kewenangan  dan  fasilitas  yang  dapat  mendukung  tercapainya tujuan yang diinginkan (Creswell & Creswell, 2017).
Pelanggaran  Netralitas  yang  terjadi  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  cukup mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Data KASN (2020), jika pada tahun 2019 Sulawesi  Tenggara  berada  pada  urutan  ke  lima  setelah  Sulawesi  Utara,  Sulawesi  Selatan, Jawa  Tengah  dan  Sulawesi  Barat,  dengan  jumlah  kasus  pelanggaran  27,  pada  tahun  2020 mengalami  peningkatan  menjadi  76  kasus  dan  berada  pada  peringkat  pertama.  Bahkan terdapat 4 (empat) Kabupaten masuk ke dalam top 10 pelanggaran netralitas(Hartini, 2009).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  akan  dijabarkan  secara deskriptif.  Penelitian  kualitatif  menggunakan  pendekatan  yang  berbeda  dari  penelitian kuantitatif  dalam  mengolah  data,  analisis,  interpretasi,  dan  penulisan  laporan.  Penelitian kuantitatif  umumnya  menggunakan  angka,  sedangkan  penelitian  kualitatif  menggunakan pendekatan  penelitian  naratif,  fenomonologi, grounded  theory ,  etnografi,  dan  studi  kasus (Soedarsono, 1999).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pelanggaran Netralitas ASN di Provinsi Sulawesi Tenggara
Fenomena netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan isu utama yang menjadi pembahasan dalam setiap pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada). Faktanya,  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  mencatat  terdapat  1.194  kasus  dugaan pelanggaran  netralitas  aparatur  sipil  negara  (ASN)  pada  Pilkada  2020.  Sedangkan  data  dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebanyak 456 ASN yang dilaporkan, 344 ASN yang melanggar mendapat rekomendasi KASN dan sebanyak 189 ASN yang sudah ditindaklanjuti oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK)  dengan  penjatuhan  sanksi (Sabaruddin  &  Utomo, 2021) .
Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Anggota  Bawaslu  Ratna  Dewi  Pettalolo menyampaikan, terdapat 999 kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2019. Menurutnya, angka ini cukup tinggi, sehingga kewaspadaan harus ditingkatkan guna menurunkan pelanggaran ASN untuk gelaran Pilkada 2020. Dewi menjabarkan, sekitar 10.000  kasus  pelanggaran  pada  Pemilu  2019,  diantaranya  pelanggaran  administrasi, pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya. "Dalam catatan Pemilu 2019 angka pelanggaran ASN cukup besar, tercatat 999 kasus. Tentu ini jadi catatan  penting  untuk  kita  penyelenggara  pemilu,"  tuturnya  di  Kendari,  Sulawesi  Tenggara. (Mokhsen, 2019).
Tingginya pelanggaran netralitas ini ternyata berlanjut menjelang pilkada serentak 2020 dimana  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  menduduki  peringkat  pertama  pelanggaran  netralitas ASN,  dan  pada  akhir  september  2020  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  menduduki  peringkat kedua  setelah  Provinsi  Sulawesi  Utara  (Rahmawati,  2016).  Bahkan,  terdapat  4  (empat) Kabupaten  di  Sulawesi  Tenggara  yang  masuk  dalam  top  10  Intansi  yang  melakukan pelanggaran  netralitas.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  dibanding  daerah  lain,  pelanggaran netralitas  di  Sulawesi  Tenggara  cukup  tinggi  dan  harus  menjadi  perhatian  kita  b(Winarta  et al., 2020).
Kategori  pelanggaran  yang  dilakukan  melihat  dari  top  5  kategori  pelanggaran  sebagai berikut:  1).  Melakukan  pendekatan  ke  parpol  terkait  pencalonan  dirinya  atau  orang  lain sebagai  bakal  calon  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  (21.5%);  2)  Kampanye  atau Sosialisasi  Media  Sosial  (21.3%);  3)  Mengadakan  kegiatan  yang  mengarah  kepada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon (13.6%); 4) Memasang spanduk atau baliho yang  mempromosikan  dirinya  atau  orang  lain  sebagai  bakal  calon  kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah  (11.2%);  dan  5)  Membuat  keputusan  yang  dapat  menguntungkan/  merugikan pasangan  calon  selama  masa  kampanye  (11%).  (Data  KASN,  2020).  Adapun  jabatan  ASN yang  melakukan  pelanggaran,  berada  diurutan  pertama  adalah  Jabatan  Pimpinan  Tinggi (27.6%),  kemudian  Fungsional  (25.4%),  Administrator  (14.3%),  Pelaksana  (12.7%)  serta Kepala Wilayah (9%) (Camat dan Lurah).
Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  sebagai  lembaga  yang  bertugas  untuk  mengawasi pelaksanaan  norma  dasar,  kode  etik,  dan  kode  perilaku  ASN,  serta  penerapan  sistem  merit dalam kebijakan dan manajemen di  Instansi pemerintah, pada tahun 2018 melakukan survei terkait  pelanggaran  netralitas  ASN  untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi  penyebab  dari timbulnya  pelanggaran  netralitas  ASN.  Dari  hasil  survei  tersebut  diperoleh  hasil  sebagai berikut :

## Sumber: KASN, 2018
Gambar 2. Penyebab Pelanggaran Netralitas (sumber: KASN, 2018) Survei  yang  dilakukan  KASN  tersebut  menunjukkan  bahwa  adanya  motif  untuk mendapatka/mempertahankan  jabatan/materi/proyek  merupakan  penyebab  yang  sering terjadi,  dengan  alasan  bahwa  posisi  ASN  yang  katanya  dilematis,  memihak  salah  tapi  jika tidak memihak lebih salah lagi karena akan berdampak pada karier. Posisi  Pejabat  Pembina Kepegawaian  (PPK)  yang  merupakan  pejabat  politis,  memiliki  kewenangan  mengangkat, memindahkan  dan  memberhentikan  ASN.  Sehingga  yang  terjadi  ketika  ASN  tidak melakukan  keberpihakan  maka  akan  dimutasi  ke  posisi  yang  kurang  nyaman  atau diberhentikan dari jabatan bahkan diturunkan ke posisi jabatan yang lebih rendah. Kondisi ini sejalan  dengan  hasil  wawancara  Penulis  dengan  beberapa  ASN  yang  berada  di  Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, perilaku tidak netral terjadi karena tidak adanya kepastian akan posisi  jabatan  yang  mereka  duduki  akan  langgeng  apabila  mereka  menegakkan  netralitas (Wrihatnolo & Dwijowijoto, 2006) .
motif untuk mendapatkan/mempertahankan jabatan hubungan kekeluargaan/kekerabatan dengan calon Kurangnya pemahaman aturan/regulasi tentang netralitas ASN intervensi/tekanan dari pimpinan/atasan kurangnya integritas ASN unntuk bersikap netral tidak netralan ASN dianggap sebagai hal lumrah pemberian sanksi lemah lainnya tidak menjawab 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

## Penyebab Pelanggaran Netralitas
Penyebab Pelanggaran Netralitas
Mereka  beranggapan  bahwa  karier  dalam  organisasi  akan  berjalan  ditempat  jika  tidak berani  untuk  terlibat  dalam  politik  praktis.  Seringkali  yang  terjadi  seseorang  yang  dari  segi kompetensi  biasa-biasa  saja,  karena  mampu  menjalin  hubungan  yang  “mesra”  dengan penguasa, kariernya jauh lebih cepat melesat / mendapat posisi yang strategis dibanding yang menegakkan  netralitas.  Hal  inilah  yang  memaksa  ASN  untuk  mengikuti  keinginan  PPK maupun  arahan  Pimpinan  di  atasnya  walau  dengan  risiko  terkena  sanksi.  Alasan  lain  yang dikemukakan  pegawai  ASN  yang  menjadi  responden  adalah  karena      sebagai    bawahan mereka      merasa  harus  loyal  pada  atasan.  Walaupun    di    PP    94  Tahun  2021  disebutkan bahwa  bawahan  harus  taat  pada      perintah      atasan      apabila      yang    diminta  itu  tidak melanggar    ketentuan.    Selain  itu,  terdapat    juga    pegawai      yang      melihat    bahwa  sikap melayani atasan sebagai sesuatu yang baik karena atasan harus dihormati dan dituruti segala perintahnya.  Kelihatannya    sikap    seperti    ini  merupakan  warisan  dari  budaya  birokrasi  di masa pemerintahan Orde Baru dimana karier PNS sangat    ditentukan    oleh    ketaatannya pada  atasan.  Sebagian  besar  responden          menjawab  bahwa  sanksi  yang  diberikan  adalah sanksi  sosial  yang  tidak  menimbulkan  efek  jera.    Beberapa  kasus  pelanggaran  yang  telah direkomendasikan  oleh  KASN  belum  ditindaklanjuti  oleh  PPK,  memberikan  kesan  di kalangan  ASN  bahwa  akan  aman-aman  saja  jika  melakukan  pelanggaran  netralitas  karena yang menentukan sanksi adalah PPK (Amin, 2013).
Penegakan netralitas di kalangan ASN memang tidak mudah, karena posisi ASN yang dilematis tersebut, di satu sisi harus netral tapi di sisi lain nasib pengembangan karier mereka berada  di  tangan  PPK.  Berbagai  wacana  dikemukan,  misal  agar  PPK  tidak  dijabat  oleh Kepala Daerah yang political appointee dan dijabat oleh pejabat karier tertinggi, akan tetapi hal  ini  belum  tentu  juga  menjamin  penegakan  netralitas  dapat  terwujud  karena  seringkali pejabat karier tertinggi pun rentan di pengaruhi atau terkooptasi dengan politik karena usulan dan  penentuannya  dipengaruhi  pula  oleh  dukungan  Kepala  Daerah.  Wacana  lain  juga menyatakan bahwa sebaiknya ASN diperlakukan seperti TNI dan Polri yang tidak memiliki hak pilih, akan tetapi hal ini pun memiliki kelemahan dimana selama ini bukan jumlah suara ASN  yang  mempengaruhi  dukunngan  terhadap  calon  akan  tetapi  kewenangan  dan  fasilitas yang  dimiliki  oleh  ASN  merupakan  hal  yang  paling  berpengaruh  untuk  membangun  opini, mempengaruhi rakyat yang sebagian besar belum bisa dikatakan sebagai pemilih cerdas.

## Upaya Pemerintah Sulawesi Tenggara mengatasi pelanggaran netralitas ASN
Sebagai  upaya  menegakan  netralitas  ASN,  posisi  tawar  ASN  harus  ditingkatkan. Jangan lagi ASN dijadikan mangsa dan bulan-bulanan penguasa karena posisinya yang lemah dan tidak berdaya.  Wawan Sobari (2020) menyatakan bahwa perlu dibedakan Keberpihakan ASN  dalam  Pilkada  antara  sebagai  “Pelaku”  dan  sebagai  “Korban”.  Aspek  Kultural  hanya melihat  sebagai  “Pelaku”.  Aturan  netralitas  memandang  dengan  perspektif  “Pelaku”,  maka perlu mengembangkan regulasi yang meminimalisir ASN sebagai “korban” politik petahana. Peran  aparatur  sipil  negara  (ASN)  dalam  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara  yang  berbunyi:  "Pegawai  ASN  berperan  sebagai  perencana, pelaksana,  dan  pengawas  penyelenggaraan  tugas  umum  pemerintahan  dan  pembangunan nasional  melalui  pelaksanaan  kebijakan  dan  pelayanan  publik  yang  profesional,  bebas  dari intervensi  politik,  serta  bersih  dari  praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme".  Untuk  dapat menjalankan  peran  tersebut,  ASN  harus  memiliki  kemampuan  dan  kekuatan  dalam menghadapi  tekanan,  pengaruh,  ancaman  dan  intimidasi  untuk  tidak  netral.  Oleh  karena  itu ASN harus diberdayakan agar dapat menjaga martabat dan kehormatan ASN, melaksanakan kode  etik  dan  kode  perilaku  dengan  melaksanakan  nilai  dasar  ASN  serta  menjaga  reputasi dan integritas ASN.

## Penegakan Netralitas ASN melalui Penyadaran
Menjelang pesta demokrasi 2024, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran ASN  untuk  netral,  telah  dilakukan.  Sejalan  dengan  pernyataan  Munsir  Salam  Koorditaor Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Sultra, bahwa tingginya kasus  pelanggaran  netralitas  di  Sultra  pada  pilkada  2020,  Bawaslu  akan  intens  untuk melakukan sosialisasi kepada ASN di daerah. Beliau menyatakan hal ini berarti memberikan penyadaran  kepada  ASN  agar  jangan  tunggu  ditindak,  tetapi  pelanggaran  itu  bisa  dicegah. (TribunnewsSultra.com, 2022).
Pelaksanaan  sosialisasi  terkait  penegakan  netralitas  ASN  di  Sulawesi  Tenggara  masih sangat kurang baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Tercatat selama tahun 2022 hanya  Kabupaten  Konawe  Selatan  yang  pernah  melaksanakan  sosialisasi  netralitas  ASN. (Tegas.co, 2022). Adapun Kabupaten/Kota lainnya belum melaksanakan sosialisasi netralitas ASN.  Kemauan  ASN  untuk  membaca  dan  mengetahui  hal-hal  yang  termasuk  dalam pelanggaran  netralitas,  pencegahan  dan  sanksi  yang  akan  diterima  masih  rendah.  Dari beberapa responden ASN yang diwawancarai, sebagian besar belum mengetahui tindakan apa saja yang termasuk pelanggaran netralitas dan sanksi yang akan diperoleh berdasarkan jenis pelanggaran yang diberikan. Dengan demikian perlu ditingkatkan penyediaan dan penyebaran informasi  baik  melalui  media  informasi  maupun  media  sosial,  agar  ASN  dapat  mudah mengakses informasi terkait pelanggaran netralitas.
Salah  satu  upaya  peningkatan  kesadaran  ASN,  Presiden  telah  menetapkan  nilai  dasar ASN  BerAKHLAK  (Berorientasi  Pelayanan,  Akuntabel,  Kompeten,  Harmonis,  Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan Employer Branding ASN “Bangga Melayani Bangsa” melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. Di  Sulawesi  Tenggara,  pembentukan  karakter  ASN  BerAKHLAK  ini  baru  diberikan  pada peserta pelatihan dasar  CPNS  dan belum disosialisasikan secara masif kepada seluruh  ASN baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

## Penegakan Netralitas ASN melalui Pengkapasitasan
Pengkapasitasan  ini  sering  kita  sebut  sebagai  “capacity  building”  atau  dalam  bahasa yang  lebih  sederhana  memampukan  atau  enabling.  Peningkatan  kapasitas  atau  seringkali disebut  pengembangan  kompetensi  merupakan  hak  dari  ASN  berdasarkan  PP  Nomor  11 Tahun 2017 dan PP 49 Tahun 2011, setiap ASN baik  PNS  maupun PPPK memiliki hak 20 JP/tahun  untuk  pengembangan  kompetensi.  Hasil  wawancara  dengan  Kepala  BPSDM Provinsi  Sultra, Pemerintah Provinsi  maupun Kabupaten/Kota belum optimal melaksanakan pengembangan  kompetensi  khususnya  untuk  pengembangan  kompetensi  teknis,  disebabkan karena  keterbatasan  anggaran.  Oleh  karena  itu  BPSDM  berupaya  untuk  membangun sinergitas dengan stakeholders terkait, melalui pembentukan Coorporate University (Corpu). Dengan  terbentuknya  Corpu  diharapkan,  tanggung  jawab  pengembangan  kompetensi  ASN bukan  semata-mata  menjadi  tanggung  jawab  BPSDM,  akan  tetapi  menjadi  tanggung  jawab bersama  seluruh  instansi  maupun  stakeholders  terkait.  Pembentukan  organisasi  pembelajar (organizational  learning)  di  setiap  instansi  merupakan  upaya  yang  dikembangkan  oleh BPSDM  agar  seluruh  ASN  senantiasa  meningkatkan  kompetensinya  melalui  work  place learning.

## Penegakan Netralitas ASN melalui Pendayaan
Pelanggaran  netralitas  yang  dilakukan  oleh  ASN  tidak  selamanya  merupakan  inisiatif dari  ASN  yang  melanggar,  akan  tetapi  seringkali  terjadi  karena  dorongan  dari  pihak  yang
lebih berkuasa. Untuk itu perlu diberikan daya, kekuatan, otoritas atau peluang. Pemberian ini sesuai  dengan  kualitas  kecakapan  yang  telah  dimiliki.  Pemberian  perlindungan  terhadap pengembangan  karier  merupakan  hal  yang  paling  dibutuhkan  oleh  ASN.  Pelaksanaan promosi  dan  mutasi  haruslah  berdasarkan  merit  system  dimana  pengembangan  karier  ASN mempertimbangkan  kualifikasi,  kompetensi  dan  kinerja  ASN  dengan  memperhatikan integritas moral.
Dalam  hal  pelaksanaan  merit  system  di  Sulawesi  Tenggara,  untuk  jabatan  pimpinan tinggi telah dilaksanakan melalui proses seleksi/asessment, walau belum berjalan sempurna. Hasil  penelitian  yang  dilakukan  pada  pemerintah  Kabupaten  Kolaka  dan  Kota  Kendari, menunjukan  promosi  jabatan  dalam  pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  (JPTP), dinilai masih bermasalah dalam tahapan seleksi meliputi tahap lamaran, tahap penilaian, dan penetapan. Pada tahap lamaran, jumlah pegawai yang melakukan pendaftaran sangat kurang karena  pegawai  menilai  seleksi  pengisian  JPTP  hanya  untuk  memenuhi  syarat  dan  hanya dijadikan sebagai pendamping karena pejabat yang akan menduduki jabatan sudah lebih awal dipersiapkan.  Kemudian  tahap  penilaian  dan  pengangkatan,  pada  tahap  ini  panitia  seleksi kurang  obyektif  dan  tidak  transparan  dalam  pemberian  bobot  nilai  dan  penetapan  3  (tiga) nama calon pejabat. Pengumuman 3 (tiga) besar hanya berdasarkan abjad nama tanpa adanya rekapitulasi  bobot  nilai  yang  dimiliki  masing-masing  calon  pejabat.  (Abdul  Sabarudin  dan Puji Prio Utomo, 2021).
Pelaksanaan  merit  system  untuk  jenjang  pejabat  administrator  dan  pengawas  belum optimal  dilakukan,  selain  kendala  anggaran,  belum  tersedianya  standar  kompetensi  jabatan pada setiap jenjang jabatan, menyulitkan dalam menentukan pelaksanaan uji kompetensi. Hal tersebut  berakibat  pada  pengisian  jabatan  yang  kurang  mempertimbangkan  kualifikasi  dan kompetensi  yang  dimiliki  oleh  ASN.  BPSDM  yang  memiliki  tugas  untuk  melakukan sertifikasi  kompetensi  dan  uji  kompetensi  belum  melaksanakan  tugas  dengan  optimal. Lembaga  Sertifikasi  Penyelenggara  Pemerintahan  Dalam  Negeri  (LSPPDN)  yang  telah terbentuk  sejak  tahun  2014,  sampai  saat  ini  belum  berfungsi  bahkan  62  Asesor  yang  telah dilatih  oleh  Badan  Nasional  Sertifikasi  Profesi  telah  habis  masa  berlaku  sertifikatnya  dan tidak diperpanjang. (Hasil Wawancara dengan Kabid Setifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Prov Sultra, Kamis 26 Januari 2023).
Upaya  pendayaan  ASN  harus  pula  dilakukan  dalam  pemberian  perlindungan  terhadap tekanan  dan  intimidasi  untuk  melakukan  pelanggaran  netralitas.  Dari  data  ASN  yang melakukan  pelanggaran  berdasarkan  rekomendasi  KASN  tahun  2020  sebanyak  78  kasus. Berdasarkan  wawancara  kepada  ASN  yang  dijadikan  sampel,  menjawab  bahwa  sangat  sulit untuk menghindar dari pelanggaran netralitas disebabkan belum ada jaminan bagi ASN yang di  non  job  atau  mutasi  akibat  tidak  mengikuti  “arahan”  pimpinan  untuk  mendukung  salah satu calon. KASN sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan netralitas, saat ini memiliki kewenangan  sebatas  memberi  rekomendasi  dan  belum  kepada  penindakan  langsung.  Untuk itu upaya pendayaan selain dari sisi regulasi, harus ditunjang pula dengan implementasi yang tepat sasaran.
Dari ketiga upaya pemberdayaan dalam hal ini ASN, sebagaimana teori pemberdayaan yang  dikemukakan  Wrihatnolo  dan  Riant,  penulis  mencoba  membuat  model  pemberdayaan ASN sebagai upaya menegakkan netralitas ASN, sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 1. Model Pemberdayaan ASN
Elemen Model Formal Informal Penyadaran Pelaksanaan kegiatan yang masuk dalam sistem penganggaran (sosialisasi, seminar, ESQ) Melakukan konseling, pembiasaan aktualisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK, saling menjadi teladan, melakukan simulasi-simulasi yang mudah dimengerti terkait perilaku netral di unit kerja Pengkapasitasan Pemenuhan kompetensi ASN (knowledge, skill, attitude) melalui pelaksanaan pengembangan kompetensi (pelatihan, bimtek, workshop ). Pembentukan Coorporate University. Penyediaan sarana belajar mandiri yang mudah di akses. Mengadakan coaching mentoring bagi OPD Pengembangan kompetensi melalui pembentukan organisasi pembelajar (knowledge sharing) , melakukan work place learning , membentuk comunity of practice , mengadakan coaching clinic Pendayaan Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, implementasi merit system secara konsisten Membuka layanan aduan bagi ASN yang mendapatkan tekanan untuk tidak netral
Dengan adanya model pemberdayaan ASN tersebut, diharapkan dapat membantu setiap instansi pemerintah sebagai tempat kerja para ASN untuk menentukan model pemberdayaan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan sumber daya yang dimiliki.

## KESIMPULAN
Dalam konsepsi negara demokratis, netralitas ASN adalah salah satu prasyarat mutlak mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih.  Ketidaknetralan  ASN berpengaruh  pada  besar  pada  tidak  optimalnya  tugas  pelayanan  publik  dan  dapat  terjadi polarisasi  ASN  ke  dalam  kutub-kutub  kepentingan  politik  praktis,  yang  dapat  memicu timbulnya  benturan  dan  konflik  kepentingan.  Untuk  menciptakan  para  ASN  yang  netral, maka  telah  dibuat  regulasi,  sebagai output sebuat  kebijakan.  Sinergi  pengawasan  dari berbagai  pihak  termasuk  masyarakat  semakin  ditingkatkan,  baik  dengan  penetapan  Surat Kesepakatan Bersama 5 (lima) Kementerian atau Lembaga dalam melaksanakan pengawasan netralitas,  berbagai  saluran online pengaduan  pelanggaran  pun  telah  disediakan  guna memudahkan  masyarakat  menyampaikan  pengaduan  pelanggaran  netralitas  ASN.  Namun demikian, dalam praktiknya masih saja terjadi pelanggaran.
Penyebab  pelanggaran  netralitas  karena  adanya  motif  untuk  mendapatkan  dan/atau mempertahankan  jabatan,  materi,  proyek,  menjadi  penyebab  yang  terbanyak  terjadinya pelanggaran  netralitas.  Alasan  posisi  ASN  dilematis,  memihak  salah  tidak  memihak  lebih salah  lagi,  harus  dihilangkan  dengan  melakukan  upaya  pemberdayaan  ASN.  Berdasarkan teori  Pemberdayaan  yang  dikemukakan  Wrihatnolo  dan  Riant,  dengan  menyebut  bahwa pemberdayaan  merupakan  “proses  menjadi”  bukan  “proses  instan”,  dengan  demikian penegakan  netralitas  ASN  tidak  cukup  hanya  dengan  melakukan  pengawasan  dan memberikan  sanksi,  akan  tetapi  perlu  dilakukan  pemberdayaan  ASN.  Pemberdayaan  ASN dapat  dilakukan  dengan  3  tahap  yakni  penyadaran,  pengkapasitasan  dan  pendayaan.
Menghadapi pesta demokrasi tahun 2024, menjadi kewajiban pemerintah dan para pemimpin untuk membangun kondisi yang mendukung penegakan netralitas ASN.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin,  L.  O.  M.  (2013).  Netralitas  birokrasi  pemerintahan  dalam  pemilukada  di  kota makassar  (Pemilihan  Walikota  makassar  tahun  2008. Skripsi  Sarjana.  Uni-Versitas Hasanuddin Makassar . Budiardjo, M. (2003). Dasar-dasar ilmu politik . Gramedia pustaka utama. Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2017). Research  design:  Qualitative,  quantitative,  and mixed methods approaches . Sage publications. Hartini, S. (2009). Penegakan hukum netralitas pegawai negeri sipil (PNS). Jurnal Dinamika Hukum , 9 (3), 296–305.
Mokhsen,  N.  (2019).  Menjaga  Netralitas  Asn  Dalam  Pemilu. Jurnal  Bawaslu  Provinsi Kepulauan Riau , 1 (1), 50–58.
Ndraha, T. (2003). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1. Jakarta: Rineka Cipta .
Rahmawati, I. Y. (2016). Analisis teks dan konteks pada kolom opini “Latihan Bersama Al Komodo 2014” Kompas. Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran , 5 (1), 49–57. Rasyid, M. R. (1996). Makna Pemerintahan. PT. Yarsif Watampone .
Sabaruddin,  A.,  &  Utomo,  P.  P.  (2021).  Pelaksanaan  Promosi  Jabatan  Berdasarkan  Merit System  Di  Kabupaten  Kolaka  Dan  Kota  Kendari  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Publik: Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Administrasi  Dan  Pelayanan  Publik , 8 (2), 248–258.
Soedarsono,  S.  (1999).  Penyemaian  jati  diri:  strategi  membentuk  pribadi,  keluarga,  dan lingkungan  menjadi  bangsa  yang  profesional,  bermoral,  dan  berkarakter.  Elex  Media Komputindo.
Winarta,  I. W. T., Raka, A. A. G., &  Sumada,  I. M. (2020). Evaluasi  kebijakan penyaluran dana  bantuan  sosial  di  pemerintah  kabupaten  gianyar. Public  Inspiration:  Jurnal Administrasi Publik , 5 (1), 28–42.
Wrihatnolo,  R.  R.,  &  Dwijowijoto,  R.  N.  (2006). Manajemen  pembangunan  Indonesia: sebuah pengantar dan panduan . Elex Media Komputindo.