## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Tinjuan Yuridis Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU ITE (Sudi Kasus : I Gede Ari Astina Alias Jerinx atau JRX )
Ryadh Mega Putera 1 , Krista Yitawati 2
1 Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. SerayuNo.79, Madiun, 63133 E-mail : - 2 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. SerayuNo.79, Madiun, 63133 E-mail : krista@unmer-madiun.ac.id
Abstract — Article 28 paragraph (2) of the ITE Law is one of the articles that regulate the spread of hatred in social media. The provisions of that article still lead to a multi-faceted understanding of the sense of hatred that the passage refers to. This study  aims  to  find  out  about  the  regulation  of  hatred  according  to  positive  law  and  the  arrangement  of  the  article  in  the future. This study uses normative legal research methods that are sourced from the legislation. Hate-related arrangements are regulated in some legislation, but in particular, a sense of hatred in social media is set in Article 28 paragraph (2) of the ITE Law. The use of Article 28 the case of I Gede Ari Astina better known as Jerinx and also the difficulty in solving cases deemed to have violated this article. The provisions of the article still need improvement to further limit the actions of other users, while for Article 28 paragraph (2) there is no change.
Keywords — : Hatred; Article 28 paragraph (2; UU ITE.

## I. PENDAHULUAN
Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  merupakan  salah  satu  peraturan  dalam  hukum  positif  Indonesia  yang  dipergunakan  untuk membatasi perbuatan-perbuatan yang melanggar di media sosial terkait dengan rasa kebencian dan juga unsur suku, agama, ras, dan  antar  golongan  (SARA).  Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  berbunyi,  ‘setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan  (SARA).  Terkait  pemahaman  dari  kebencian  itu  sendiri,  dalam  pasal tersebut  tidak  ada  pemahaman  yang  cukup  jelas.  Oleh  karena  itu,  terkait  dengan  hal  tersebut,  dalam  Pasal  156  KUHP  lebih mengarah  ke  perbuatan  yang  menyatakan  permusuhan  ( vijanschap )  yaitu,  perbuatan  yang  menyatakan  dengan  ucapan  yang isinya dipandang oleh umum  sebagai  memusuhi suatu golongan penduduk Indonesia. Perbuatan  menyatakan kebencian (haat) adalah  berupa  perbuatan  menyatakan  dengan  ucapan  yang  isinya  dipandang  atau  dinilai  oleh  masyarakat  umum  sebagai membenci  terhadap  suatu  golongan  penduduk  Indonesia.  Perbuatan  yang  isinya  dipandang  oleh  umum  menyatakan  ucapan  3 yang menghina, merendahkan, melecehkan terhadap suatu golongan penduduk Indonesia. 1
Di Indonesia sendiri banyak terjadi kasus penyebaran informasi bermuatan ujaran kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan. Berdasarkan catatan dari ICJR ( Institute for Criminal Justice Reform ), di tahun 2017 terdapat 46 kasus yang dilaporkan ke kepolisian dan 27 kasus yang dibawa ke persidangan dengan menggunakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE,  sedangkan  di  tahun  2018  terdapat  41  kasus  yang  dilaporkan  ke  kepolisian  dan  35  kasus  yang  dibawa  ke  persidangan dengan menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. 2
Pada dasarnya, Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perpecahan berbasis suku, agama,  ras,  dan  antargolongan  dikarenakan  isu  SARA  merupakan  isu  yang  sangat  sensitif  di  masyarakat  sehingga  adanya informasi yang bersifat provokatif dan mengandung kebencian berkaitan dengan hal tersebut dapat menimbulkan permusuhan. Pada faktanya, adanya sebuah kasus yang dianggap telah melanggar ketentuan dari pasal tersebut yaitu kasus ujaran kebencian di media sosial Instagram oleh I Gede  Ari Astina alias Jerinx. Jerinx dianggap telah melakukan penyebaran rasa kebencian di media  sosial.  Melalui  akun  media  sosialnya  dimana  Jerinx  memberikan  komentar  di  akun  instagramnya  yang  berisi  tentang “ IDI KACUNG WHO ”. Komentar Jerinx dianggap menyebarkan ujaran kebencian serta pencemaran nama baik. Akibat dari penyebaran  komentar  tersebut,  pihak  IDI  Bali  menganggap  bahwa  institusinya  di  nodai  dan  menuntut  Jerinx  untuk  dipenjara atas dugaan ujaran kebencian. Dampak dari perbuatan tersebut, Jerinx dianggap telah melakukan penyebaran rasa kebencian di media sosial yang menyebabkan dirinya Jerinx disangka dengan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2). Berdasarkan ketentuan pasal  tersebut,  Jerinx  telah  melakukan  penyebaran  rasa  kebencian  di  media  sosial  yang  mengandung  unsur  SARA.  Terkait dengan hal tersebut, keterangan dari Jerinx sendiri mengatakan bahwa tujuan tersebut adalah Justru karena saya berharap akan ada  reaksi  atau  tanggapan.  Harapannya  mendapat  respon,  karena  sebelumnya  beberapa  kali  mengajak  IDI  untuk  berdiskusi
1 Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Cetakan II Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), h. 199.
2 Anggara Suwahju, ‘Menakar Makna “Antargolongan” Dalam Pasal 28 (2) UU ITE’ (Beritagar.id, 2019) . accessed 20 November 2020

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
langsung,  tapi  tidak  pernah  ditanggapi.  Jadi  saya  terpaksa  memakai  diksi  yang  agak  sedikit  nyeleneh  dengan  harapan  agar direspon.  Kata  kacung  sendiri  Sengaja  diapakai  menurut  Jerinx  IDI  adalah  pelayan.  Maksudnya  yang  melayani. 3 Pemahaman yang  multitafsir  terkait  ketentuan  Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  tersebut  terhadap  penggunaanya  pada  kasus  Jerinx  yang  dapat dikatakan mampu bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU  ITE  pada  faktanya  masih  memerlukan  penjelasan  terkait  maksud  dari  rasa  kebencian  tersebut  dan  juga  terkait  dengan perbuatan-perbuatan  yang  di  anggap  melanggar  ketentuan  pasal  tersebut.  Hal  tersebut  berguna  untuk  mencegah  adanya pelanggaran terkait hak kebebasan berpendapat di media sosial dan juga untuk tidak menimbulkan kesan multitafsir atau norma kabur  terhadapan  ketentuan  pasal  tersebut  di  masa  yang  akan  datang.  Hal  tersebut  berdasarkan  fakta  yang  terjadi  banyaknya perbuatan-perbuatan  yang  belum  tentu  dapat  dianggap  melanggar  peraturan  perundang-undangan.  Selain  itu  juga  perlunya batasan-batasan  terkait  perbuatan  di  media  sosial.  Hal  ini  karena  setiap  perbuatan  di  media  sosial,  memungkinkan  untuk memberikan pengaruh bagi opini publik yang berkembang di masyarakat. 4
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  maka  dalam  kesempatan  kali  ini  penulis  ingin  memaparkan  sebuah  karya  tulis  yang dilandasi beberapa rumusan masalah sebagai batasan bahasan yang diantaranya sebagai berikut:
1. Apakah makna kata “kebencian” menurut ketentuan hukum di Indonesia ?
2. Bagaimanakah sebaiknya cara meminimalisir pengaturan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE di masa yang akan datang ?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan  perundang-undangan  ( law  in  books )  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas.  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  sedangkan menurut jenisnya adalah penelitian terhadap data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan  pemaparan  penulisan  hukum  ini  adalah  dengan  studi  kepustakaan  ( library  researche )  dan  dianalisis  dengan menggunakan  analisis  kualitatif  serta  ditafsirkan  dengan  metode  interpretasi  sistematis  dan  interpretasi  gramatikal.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  dua  sumber  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dengan menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang  meliputi  Undang  –  Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang  –  Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Nomor  11  Tahun  2008.  Data sekunder diperoleh dari sejumlah keterangan melalui bahan dokumen, literatur, dan hasil penelitian lainnya.

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Rasa Kebencian sesuai dengan Ketentuan Hukum di Indonesia
Pengaturan terkait rasa kebencian dalam  hukum positif di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Diantaranya  yaitu,  Pasal  156  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Pasal  20  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2005  tentang  Pengesahan  Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik,  Pasal  16  juncto  Pasal  1  angka  3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 28 juncto 45 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, dan ada juga peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Pemahaman terkait rasa kebencian dalam Pasal 156 KUHP 5 , disebutkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan ucapan yang berisi kata-kata atau kalimat tertentu. Oleh karena dinyatakan  dengan  ucapan,  maka  disebut  menyatakan  perasaan  dengan  lisan.  Isinya  pernyataan  perasaan  tersebut  dinyatakan dalam tiga macam yaitu  :
a. Pernyataan,
b. Mengenai,
c. Permusuhan,
d. Kebencian, dan
e. Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia. 6
Kriteria suatu ucapan agar dapat dipandang oleh umum sebagai pernyataan permusuhan, kebencian, atau menghina terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat dijadikan pegangan adalah pada nilai-nilai moral, tata susila dan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sebagai suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia. 7
Pemahaman  terkait  rasa  kebencian  dalam  Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  tidak  ada  penjelasan  lebih  lanjut.  Hal  ini  yang menimbulkan  adanya  pemahaman  yang  multitafsir  dan  banyaknya  pandangan  dan  pendapat  dari  banyak  pihak  terkait  dengan
3 Tribunnews.com, jerinx-bongkar-alasan-menulis-idi-kacung-who-sengaja-memakai-diksi-nyeleh-ini-tujuannya”,
28 Oktober 2020.
https://www.tribunnews.com/seleb/2020/10/28/jerinx-bongkar-alasan-menulis-idi-kacung-who-sengaja-memakai-diksi-nyeleh-ini-tujuannya.  (diakses 20 November 2020)
4 Tim  Pusat  Humas  Kementerian  Perdagangan  RI,  2014,  Panduan  Optimalisasi  Media  Sosial  Untuk  Kementerian  Perdagangan  RI,  Cetakan  I,  Kementerian Perdagangan RI, Jakarta Pusat, h. 26-27.
5 Moeljatno, 2012, Kitab Undang-Udang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, h. 59.
6 Adami Chazawi I, op.cit, h. 199
7 Adami Chazawi I, op.cit, h. 200.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
kebencian  yang  dimaksud  dan  juga  ketentuan  pasal  tersebut.  Pendapat  pertama,  mengatakan  merupakan  suatu  tindak  pidana formil.  Selesainya  tindak  pidana  terletak  pada  selesainya  perbuatan.  Alasannya  dalam  rumusan  pasal,  tidak  secara  tegas melarang menimbulkan akibat tertentu. Hal tersebut terletak pada frasa “ditujukan untuk” dalam rumusan pasal tersebut, yang bisa diartikan bahwa perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian. Berdasarkan penjelasan tersebut, membutuhkan pembuktian, bahwa perbuatan menyebarkan tersebut bertujuan untuk menimbulkan rasa benci. Caranya dengan melogikan  wujud  dari  perbuatan  tersebut  menurut  sifat  dan  keadaannya  dapat  menimbulkan  kebencian  antar  golongan  dan sebagainya yang disadari dan dikehendaki si pembuat. 8
Pendapat kedua, perbuatan tersebut termasuk tindak pidana materiil. Tindak pidana selesai sempurna jika akibat adanya rasa kebencian  atau  permusuhan  antar  kelompok  masyarakat  telah  timbul.  Alasan  pendapat  kedua  adalah  dalam  hubungannya dengan pembuktian. Perasaan permusuhan dan kebencian, hanya ada dalam hati. Tidak bisa diketahui dan dibuktikan sebelum ada  wujud  nyata  dari  tindakan  yang  menggambarkan  rasa  ketidak  senangan  atau  permusuhan  tersebut.  Dalam  hal  ini,  jika perbuatan telah terwujud sementara akibat tidak timbul, kejadian itu termasuk percobaan, pelakunya sudah dapat dipidana. 9 Berdasarkan    penjelasan    tersebut,    terkait    ketentuan    Pasal    28  ayat  (2)  UU  ITE  masih  menimbulkan  pemahaman  yang multitafsir. Namun   pada   faktanya,   ketentuan   dari   pasal   tersebut   telah dipergunakan dalam menyelesaikan banyak kasus yang melanggar isi   pasal   tersebut   diantaranya   yaitu,   kasus   Sandy   Hartono, Alexander   Aan,   Muhamad   Rokhisun. Ketiga   kasus   tersebut, memiliki latarbelakang yang berbeda-beda dan sudah mendapatkan putusan akhir. Pada  pelaksanaan penggunaan  pasal  tersebut  di  lingkungan peradilan,    para    penegak    hukum    terkhusus    hakim,    harus menggunakan penafsiran hukum untuk memberikan pemahaman bahwa    suatu    perbuatan    telah    melanggar    pasal    tersebut. Penafsiran itu    sendiri,    menurut    Profesor    Mr.    D.    Simons,    syarat  pokok    untuk    melakukan    penafsiran    terhadap    suatu    peraturan perundang-undangan  adalah  bahwa  peraturan  tersebut  itu  harus ditafsirkan    berdasarkan    peraturan    perundang-undangan itu sendiri.   Dalam   menguraikan   penafsiran   tersebut,   tidak   boleh mencari  bahan-bahan  di  luar  peraturan  tersebut. Pada  faktanya, meskipun    suatu    peraturan    perundang-undangan    itu    telah dibentuk   dengan   mempergunakan   kata- kata      dan      istilah      yang  tegas,    akan    tetapi    masih    ada    kemungkinan    untuk    memberikan  penafsiran,  bahkan  dapat menimbulkan  keraguan.11Berdasarkan    dari    ketiga    kasus    tersebut,    dapat    disimpulkan  bahwa      perbuatan      yang      dapat dikategorikan   telah   melanggar ketentuan  Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  yaitu,
a. adanya    pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh  perbuatan  seseorang  atau  sekelompok  orang    yang    berkaitan    dengan unsur  SARA,
b. Perbuatan    tersebut  memuat      gambar-gambar      tentang      orang-orang      yang      disucikan  dalam  suatu  agama  yang bertentangan dengan gambar aslinya,
c. Membuat  tulisan  yang  menjelek-jelekan  isi  dari  kitab  suci  suatu agama  yang  berbeda  dengan  ajaran  agama  tersebut atau,
d. Menyebarluaskan    hal-hal    yang  bersifat    pribadi   yang    bertentangan  atau      melanggar      norma-norma      kesopanan      dan kesusilaan,
e. Perbuatan   yang   dilakukan   mengandung   unsur   SARA   dan dilakukan di media sosial. 10
Terkait dengan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE belakangan ini yang sedang terjadi dan masih dalam proses peradilan yaitu kasus Jerinx. Jerinx dianggap telah melakukan penyebaran rasa kebencian di media sosial Instagram dengan menyebarkan komentar yang berujung kebencian tentang “IDI KACUNG WHO” ,. Berdasarkan keterangan dari  saksi  ahli  bahwa  perbuatan  Jerinx    Ahli  hukum  pidana  Universitas  Trisakti  Abdul  Fickar  Hadjar  menilai  penetapan drummer  Superman  is  Dead  (SID)  I  Gede  Astina  alias Jerinx   menjadi  tersangka  kasus ujaran  kebencian 'IDI  Kacung  WHO' dinilai berlebihan.
Berikut kronologi kasus Jerinx SID terkait ujaran 'IDI kacung WHO'. 1. 13 Juni 2020: Mengunggah Komentar Berisi Tuduhan Terhadap IDI
Pada tanggal 13 Juni 2020, Jerinx mengunggah foto yang berisi kalimat tuduhan bahwa IDI dan rumah sakit  menjadi adalah 'kacung' WHO lantaran kebijakan rapid test yang diberlakukan untuk para ibu hamil. Berikut tulisan unggahan Jerinx di akun Instagram pribadinya @jrxsid.
"Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites COVID- 19.  Sudah  banyak  bukti  jika  hasil  tes  sering  ngawur  kenapa  dipaksakan?  Kalau  hasil  tes-nya  bikin  stres  dan  menyebabkan kematian pada ibu atau bayinya, siapa yang tanggung jawab?" tulis Jerinx.
Tak sampai di situ, dalam kolom keterangannya, Jerinx juga meminta agar IDI dibubarkan.
8 Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Bayumedia Publishing, Malang, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi II), h. 132.
9 Ibid, h. 132-133.
10 Fransiskus  Sebastian  Situmorang,  Ida  Bagus  Surya  Dharmajaya,  I  Made  Walesa  Putra,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Ketentuan  Pasal  28  Ayat  (2)  UU Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat dalam https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/35324/21319, diakses terakhir tanggal 26 November 2020 pada pukul 10.20 Wib.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
"BUBARKAN  IDI!  Saya  gak  akan  berhenti  menyerang  kalian  @ikatandokterindonesia  sampai  ada  penjelasan  perihal  ini! Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat," tulis Jerinx.

## 2. 16 Juni 2020: IDI Bali Melaporkan Jerinx ke Polisi
Akibat unggahan kontroversial tersebut, pada 16 Juni 2020, IDI Bali lantas melaporkan Jerinx ke Polda Bali dengan tuduhan pencemaran nama baik lantaran Jerinx menyebut IDI sebagai 'kacung' WHO. Selain itu, IDI Bali juga melaporkan Jerinx atas dugaan ujaran kebencian.
3. 3 Agustus 2020: Jerinx Mangkir dari Panggilan Polisi
Atas  laporan  yang  diberikan  oleh  IDI  Bali,  Polda  Bali  kemudian  melayangkan  surat  panggilan  ke  Jerinx  pada  Senin, (3/8/2020). Namun, menurut Ditreskrimsus Polda Bali, Kombes Yuliar Kus Nugroho, Jerinx tidak memenuhi panggilan polisi lantaran sibuk.
4. 5 Agustus 2020: Jerinx Penuhi Panggilan Polisi
Setelah  sempat  mangkir  dari  panggilan  polisi,  Polda  Bali  melayangkan  kembali  surat  panggilan  kedua  kepada  Jerinx  yang dijadwalkan  pada  Kamis  (6/8).  Rabu  (5/8)  Jerinx  datang  ke  Polda  Bali  untuk  memenuhi  panggilan  polisi  dan  menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut. Terkait permasalahan ini, Kasubag Humas Polda Bali, Kombes Syamsi menyebut pihaknya sudah  memeriksa  sejumlah  saksi  termasuk  para  saksi  ahli.  Dalam  pertemuannya  itu,  Jerinx  terlihat  memakai  kaos  bertuliskan 'Tolak Rapid Test' tanpa menggunakan masker.
5. 12 Agustus 2020: Jerinx Ditahan
Jerinx  ditahan  oleh  Polda  Bali  dan  kini  resmi  berstatus  tersangka  atas  kasus  ujaran  kebencian  dan  pencemaran  nama  baik yang  dilaporkan  oleh  IDI  Bali.  Setelah  kebar  Jerinx  ditahan,  publik  dikejutkan  dengan  beredarnya  sebuah  video  yang memperlihatkan Jerinx menggunakan baju tahanan oranye dengan tangan diborgol di dalam tahanan viral di media sosial. 11 6. Pengaturan Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE di Masa yang Akan Datang
Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, pada masa sekarang telah dipergunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di  masyarakat.  Namun  yang  terkait  dengan  penggunaannya,  menimbulkan  permasalahan  tersendiri  di  masyarakat.  Hal  ini terbukti  dengan  banyaknya  perbuatan  yang  mengandung  unsur  SARA  dan  juga  kebencian  di  media  sosial  namun  tidak  bisa ditindak. Selain itu, banyaknya perbuatan yang sebenarnya tidak melanggar ketentuan pasal tersebut, dianggap telah melanggar pasal  tersebut.  Hal  ini  menyebabkan  banyaknya  pihak-pihak  yang  melakukan  aksi  saling  lapor  ke  pihak  kepolisian  terkait perbuatan-perbuatan tersebut yang menyebabkan pihak kepolisian sendiri kesusahan.
Ketentuan  Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  pada  masa  ini  dianggap  menyebabkan  adanya  pembatasan  yang  tidak  jelas  terkait dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial. 12 Hal tersebut melihat banyaknya perbuatan-perbuatan yang dianggap telah melanggar ketentuan pasal tersebut. Oleh karena itu, di masa yang akan datang diharapkan bahwa penggunaan pasal  tersebut  dalam  kehidupan  bermasyrakat  lebih  diperjelas  batasanbatasannya.  Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  terbaru,  masih menimbulkan  pemahaman  yang  multitafsir  terkait  maksud  dari  ketentuan  pasal  tersebut.  Hal  tersbut  berkaitan  dengan  tidak adanya penjelasan lebih lanjut terkait hal-hal  yang  masih membutuhkan penjelasan sepertinya rasa kebencian  yang dimaksud, bentuk penyebaran informasi dan hal lainnya. Adanya perbedaan pendapat terkait dengan perbuatan yang dapat dikatakan telah melanggar  ketentuan  pasal  tersebut.  Hal  tersebut  terkait  dengan  tindak  pidana  formil  dan  materiil  dari  yang  perbuatan dimaksudkan  oleh  pasal  tersebut.  Tindak  pidana  formil  jika  dikaitkan  dengan  pasal  tersebut,  tidak  secara  tegas  melarang menimbulkan akibat tertentu  dari perbuatan tersebut. Selain itu, perbuatan tersebut  memerlukan pembuktian bahwa perbuatan tersebut  bertujuan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian,  dan  untuk  tindak  pidana  materiil  jika  dikaitkan  dengan  pasal  tersebut, berkaitan  dengan  pembuktian  itu  sendiri.  Perbuatan  tersebut  telah  menimbulkan  akibat  yang  wujudnya  nyata,  karena  terkait dengan rasa kebencian dan lainnya merupakan sesuatu hal yang hanya ada dalam diri manusia. 13
Terkait  dengan  ketentuan  Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  di  masa  yang  akan  datang,  diharapkan  mampu  memenuhi  dan  sesuai dengan harapan dari  masyarakat. Hal tersebut agar  masyarakat  mengetahui batasan-batasan dalam  menggunakan  media sosial dan  agar  masyarakat  mengetahui  perbuatan-perbuatan  yang  dapat  dianggap  telah  melanggar  peraturan.  Diperlukannya  juga pemberian pemahaman dan pengertian terkait rasa kebencian dan unsur-unsur SARA.
Usulan-usulan  lainnya  terkait  UU  ITE  dan  juga  Pasal  28  ayat  (2)  yaitu,  perlunya  dibuat  bab  khusus  untuk  perbuatan- perbuatan  yang  mengandung  pelanggaran  unsur  SARA  di  media  sosial.  Kedepannya  akan  lebih  baik  dalam  pembaharuan  di masa  yang akan datang  menggunakan  Surat Edaran  Kepolisian terkait rasa  kebencian. Dalam surat edaran tersebut, diberikan pemahaman  terkait  bentuk-bentuk  ujaran  kebencian  yang  berasal  dari  KUHP  dan  juga  aturan-aturan  lainnya  di  luar  KUHP. Adapun bentukbentuknya yaitu,
a. Penghinaan,
b. Pencemaran nama baik,
c. Penistaan,
11 suara.com,” kronologi-kasus-idi-kacung-who-hingga-jerinx-ditahan”, 13 Agustus 2020,
<https://www.suara.com/news/2020/08/13/201249/kronologi-kasus-idi-kacung-who-hingga-jerinx-ditahan?page=all>[  diaksees 1 Desember 2020 ]
12 Ifdhal Kasim, 2001, Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan, ELSAM, Jakarta, h.12.
13 Adam Chazawi II, op.cit, h. 132 – 133.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
d. Perbuatan tidak menyenangkan,
e. Memprovokasi,
f. Menghasut,
g. Menyebarkan berita bohong.
Semua  perbuatan  tersebut  berkemungkinan  menimbulkan  diskriminasi,  kekerasan,  penghilangan  nyawa,  dan  juga  konflik sosial. Ada juga dalam surat edaran tersebut media yang dapat dimungkinkan dipergunakan untuk melakukan ujaran kebencian yaitu,
a. Dalam orasi kegiatan kampanya,
b. Spanduk atau banner,
c. Jejaring media sosial,
d. Penyampaian pendapat di media sosial,
e. Ceramah keagamaan,
f. Media massa atau cetak atau elektronik,
g. Pamflet. 14
Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang  cukup  luas.  Bahwa  menurut  G.  Peter  Hoefnagels,  upaya  penanggulangan  kejahatan  dapat  ditempuh  dengan  tiga  cara yaitu : 15 a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), dan
a. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media)
Dengan demikian,  upaya  penanggulangan  kejahatan  secara  garis besar dapat  dibagi dua,  yaitu lewat  jalur  “penal”  (hukum pidana)  dan  lewat  jalur  “nonpenal”  (bukan/di  luar  hukum  pidana).  Namun  secara  kasar  dapatlah  dibedakan,  bahwa  upaya penanggulangan kejahatan lewat “jalur penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan)  sesudah  kejahatan  terjadi,  sedangkan  jalur  “nonpenal”  lebih  menitikberatkan  pada sifat  “preventive”  (pencegahan/penangkalan/pengendalian)  sebelum  kejahatan  terjadi.  Dikatakan  sebagai  perbedaan  secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran 96 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada  Media  Group,  Jakarta,  2008,  hlm.  39  88  utamanya  adalah  menangani  faktor-faktor  kondusif  penyebab  terjadinya kejahatan.  Faktor-faktor  kondusif  itu  antara  lain,  berpusat  pada  masalah-masalah  atau  kondisi-kondisi  sosial  secara  langsung atau  tidak  langsung  dapat  menimbulkan  atau  menumbuh  suburkan  kejahatan.  Dengan  demikian,  dilihat  dari  sudut  politik criminal  secara  makro  dan  global,  maka  upaya-upaya  nonpenal  menduduki  posisi  kunci  dan  staregis  dari  keseluruhan  upaya politik kriminal, posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Dijelaskan  dalam  bukunya  Prof.  Dr.  Barda  Nawawi  Arief  yang  berjudul  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  bahwa penyebab  utama  dari  kejahatan  di  banyak  negara  termasuk  di  Indonesia  ialah  ketimpangan  sosial,  diskriminasi  rasial  dan diskriminasi  nasional,  standar  hidup  yang  rendah,  pengangguran  dan  kebutahurufan  (kebodohan)  di  antara  golongan  besar penduduk, maka terdapat beberapa aspek sosial yang diidentifikasikan sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yaitu antara lain : 16
a. Kemiskinan,  pengangguran,  kebutahurufan  (kebodohan),  ketiadaan/kekurangan  perumahan  yang  layak  dan  sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi;
b. Meningkatnya  jumlah  penduduk  yang  tidak  mempunyai  prospek  (harapan)  karena  proses  inetgrasi  sosial  juga  karena memburuknya ketimpanganketimpangan sosial;
c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang berimigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
e. Rusaknya  atau  hancurnya  identitas  budaya  asli,  yang  bersamaan  dengan  adanya  rasisme  dan  diskriminasi  menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaaan;
f. Menurun  atau  mundurnyaa  (kualitas)  lingkungan  perkotaan  yang  mendorong  peningkatan  kejahatan  dan  berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
g. Kesulitan-kesulitan  bagi  orang-orang  dalam  masyarakat  modern  untuk  berin  tegrasi  sebagaimana  mestinya  di  dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut diatas;
i. Meluasnya aktivitas kejahatan teroganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
14 Adami Chazawi I, op,cit, h. 199.
15 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 39

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
j. Dorongan-dorongan  (khususnya  oleh  mass  media)  mengenai  ide-ide  dan  sikap-sikap  yang  mengarah  pada  tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).
Maraknya tindakan kejahatan berupa perbuatan ujaran kebencian  yang terjadi di Indonesia saat ini  membuat rusaknya atau hancurnya  identitas  budaya  asli,  yang  bersamaan  dengan  adanya  rasisme  dan  diskriminasi  yang  menyebabkan kerugian/kelemahan  baik  di  bidang  sosial,  kesejahteraan  dan  lingkungan,  hal  tersebut  dikarenakan  kesulitan  bagi  orang-orang dalam  masyarakat  modern  untuk  berintegrasi  sebagaimana  mestinya  di  dalam  lingkungan  masyarakatnya,  di  lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya maupun di dunia maya sekalipun. Kebijakan upaya non penal harus dijadikan strategi dasar  dan  utama  dalam  menanggulangi  ujaran  kebencian,  maka  semua  pihak  baik  masyarakat,  peemrintah,  maupun  penegak hukum  harus  terlibat  karena  dalam  upaya  non  penal  terdapat  menggarap  kesehatan  jiwa  masyarakat,  maka  jiwa  masyarakat harus  dikelola,  disehatkan  agar  dalam  menggunakan  media  sosial  masyarakat  90  tidak  mengarah  terhadap  perbuatan  pidana termasuk perbuatan ujaran kebencian.98 Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan ujaran kebencian, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “penal”. Disinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “non penal”. Maka dari itu penulis ingin menjelaskan mengenai  kebijakan  non  penal  yang  ideal  (tepat)  untuk  meminimilasir  tindak  pidana  ujaran  kebencian  di  Indonesia  dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan sosial dan pendekatan agama

##  Pendekatan sosial
Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat. Jadi  identik  dengan  kebijakan  atau  perencanaan  pembangunan  meliputi  berbagai  aspek  yang  cukup  luas  dari pembangunan.  Penanganan  atau  kebijakan  berbagai  aspek  pembangunan  ini  sangat  penting,  karena  pembangunan  itu sendiri dapat bersifat “kriminogen” apabila pembangunan itu : 17
a. Tidak direncanakan secara rasional, atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/tidak seimbang;
b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral; dan
c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral.
Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapatkan perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat  (social  hygiene),  baik  secara  individual  sebagai  anggota  masyarakat  maupun  kesehatan/kesejahteraan keluarga  (termasuk  masalah  kesejahteraan  anak  dan  remaja),  serta  masyarakat  luas  pada  umumnya.  Penggarapan masalah “mental health”, “national health”, dan “child welfare” ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels sebagai salah satu jalur “prevention (of crime) without punishment”(jalur non penal). Prof. Sudarto juga mengemukakan bahwa “kegiatan  karang  taruna,  kegiatan  pramuka,  dan  penggarapan  kesehatan  jiwa  masyarakat  dengan  pendidikan  agama” merupakan upaya-upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Penggarapan kesehatan masyarakat lingkungan  sosial  yang  sehat  (sebagai  salah  satu  upaya  nonpenal  dalam  strategi  politik  criminal),  tidak  hanya  harus berorientasi  pada  pendekatan  kesehatan  rohani/mental  tetapi  juga  berorientasi  pada  pendekatan  inilai-nilai  pandangan hidup  dan  dentitas  budaya  nasional.  Pentingnya  pendekatan  identitas  budaya  nasional  dikarenakan,  bahwa  salah  satu faktor kondusif terjadinya kejahatan ialah faktor “the destruction of original cultural identities”. 18

##  Pendekatan agama
Melalui  pendekatan  agama,  Majelis  Ulama  Indonesia  menerbitkan  Fatwa  MUI  Nomor  24  tahun  2017  tentang  Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Dalam fatwa MUI tersebut tercantum beberapa hal yang diharamkan bagi  umat  Islam  dalam  penggunaan  media  sosial,  misalnya  seperti  setiap  Muslim  yang  bermuamalah  melalui  media sosial diharamkan melakukan gibah (membicarakan keburukan atau aib orang lain), fitnah, namimah (adu domba), dan penyebaran permusuhan. 19
Berdasarkan terdapatnya masalah dan kondisi sosial yang merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan ujaran kebencian, yang jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal sehingga dengan adanya upaya- upaya non penal melalui pendekatan sosial, pendekatan politik maupun pendekatan agama, pemerintah, aparat penegak hukum dan  masyarakat  bekerjasama  dan  bersinergi  dalam  meminimilasir  dan  mencegah  faktor-faktor  terjadinya  perbuatan  ujaran kebencian agar tidak terus menerus terjadi suatu perbuatan ujaran kebencian yang dapat merusak dan memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Melalui dilaksanakannya kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah yakni terus membangun kerja sama dengan tokohtokoh masyarakat dan agama, termasuk sosialiasi di lembaga pendidikan. Penyuluhan terkait informasi larangan  ujaran  kebencian  yang  dilakukan  secara  lebih  masif  kepada  masyarakat  dapat  menumbuhkan  dan  meningkatkan kesadaran  hukum  masyarakat  serta  budaya  masyarakat,  maka  hal  ini  penting  untuk  dilakukan  agar  dapat  menekan  turunnya potensi terjadinya tindak pidana ujaran kebencian terutama di media sosial
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
17 Barda Nawawi Arief, op.cit., hlm. 44
18 Ibid., hlm. 47
19 .  https://www.kominfo.go.id/content/detail/9829/mui-keluarkan-fatwa-bermuamalah-dimedia-sosial/0/sorotan_media  diakses  terakhir  tanggal  20    November 2020 pukul 18.10 Wib.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
a. Pengaturan  tentang  rasa  kebencian  diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  dalam  hukum  positif,  secara khusus diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang mengatur secara khusus terkait rasa kebencian masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir atau  norma  kabur.  Hal  tersebut  melihat  kenyataan  yang  ada  di  masyarakat  bahwa  dalam  menangani  kasus-kasus  yang berkaitan dengan kebencian di media sosial masih sulit untuk diatasi.
b. Pengaturan  tentang  rasa  kebencian  pada  amandemen  UU  ITE  terbaru  yaitu  Undang  –  Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun  2008.  Dalam  UU  ITE  terbaru  tidak  ada  perubahan  terbaru  terkait  dengan  rasa  kebencian  yang  menyebabkan  tetap adanya  pemahaman  yang  multitafsir  karena  dalam  UU  ITE  terbaru  tersebut  lebih  berfokus  kepada  sanksi  dan  perubahan pasal lainnya diluar Pasal 28 ayat (2).
c. Kembali  ke  kasus  I  Gede  Ari  Astina  Alias  Jerinx  di  dakwa  dengan  pasal  28  ayat  (  2  ) jo  pasal  45  A  ayat  (  2  )  Undang  – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik menurut saya ada kejanggalan dimana isi dari pasal tersebut bertemakan SARA. Apakah  IDI  ini  adalah  golongan  yang  dikualifikasi  berbasis dan  bertemakan  SARA  ?,  dilihat  dari  Jerinx  sendiri mengunggah pernyataan tersebut hanya merasa kesal dan hanya ingin mengajak diskusi pihak IDI serta tidak ada niat untuk melakukan  ujaran  kebencian.  Pasal  ini  juga  seperti  pasal  karet  dan  kurang  jelas  dalam  kasus  ini.  Ketika  kita  ingin  ber ekspresi malah di bui.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Chazawi, Adami, 2016, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Media Nusa Creative, Malang.
Chazawi,  Adami  dan  Ardi  Ferdian,  2011,  Tindak  Pidana  Informasi  &  Transaksi  Elektronik  Penyerangan  Terhadap  Kepentingan  14  Hukum  Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Bayumedia Publishing, Malang.
fdhal Kasim, 2001, Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan, ELSAM, Jakarta,h.12.
Barda  Nawawi  Arief,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru),  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2008, hlm. 39
Moeljatno, 2012, Kitab Undang-Udang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, h. 59.
Tim  Pusat  Humas  Kementerian  Perdagangan  RI,  2014,  Panduan  Optimalisasi  Media  Sosial  Untuk  Kementerian  Perdagangan  RI,  Cetakan  I,  Kementerian Perdagangan RI, Jakarta Pusat.

## B. Jurnal
Adam Chazawi II, op.cit. hal 132 – 133. Adami Chazawi I, op,cit hal 199. Ibid,.hal 132-133. Adami Chazawi I, op.cit.hal 200. Ibid., hlm. 43 Ibid., hlm. 43 Barda Nawawi Arief, op.cit., hlm. 44

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## D. Website
Anggara Suwahju, ‘Menakar Makna “Antargolongan” Dalam Pasal 28 (2) UU ITE’ (Beritagar.id, 2019) . diakses 20 November 2020
Tribunnews.com”, jerinx-bongkar-alasan-menulis-idi-kacung-who-sengaja-memakai-diksi-nyeleh-ini-tujuannya”, 28 Oktober 2020.
https://www.tribunnews.com/seleb/2020/10/28/jerinx-bongkar-alasan-menulis-idi-kacung-who-sengaja-memakai-diksi-nyeleh-ini-tujuannya.  (diakses 20 November 2020)
cnnindonesia.com,” pakar-proses-hukum-jerinx-soal-idi-kacung-who-lebay”, 13 Agustus 2020 24https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200813094805-12- 535192/pakar-proses-hukum-jerinx-soal-idi-kacung-who-lebay.( diakses 21 November 2020)
https://www.kominfo.go.id/content/detail/9829/mui-keluarkan-fatwa-bermuamalah-dimedia-sosial/0/sorotan_media  diakses  terakhir  tanggal  20    November 2020 pukul 18.10 Wib.
Garjito,  Dany,” kronologi-kasus-idi-kacung-who-hingga-jerinx-ditahan”.  2020,.https://www.suara.com/news/2020/08/13/201249/kronologi-kasus-idi-kacung- who-hingga-jerinx-ditahan?page=all
Fransiskus Sebastian Situmorang, Ida Bagus Surya Dharmajaya, I Made Walesa Putra, Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU Informasi dan  Transaksi  Elektronik,  terdapat  dalam  https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/35324/21319,  diakses  terakhir  tanggal  26 November 2020 pada pukul 10.20 Wib.