## IMPLEMENTASI ZAKAT CORE PRINCIPLES DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH
Safinal 1 , Muhammad Haris Riyaldi * 2
1 Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia Email: safinalse16@gmail.com
2 Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia Email: harisriyaldi@unsyiah.ac.id

## Abstract
This study aims to investigate the implementation of  the Zakat Core Principles (ZCP) in the distribution of zakat at Baitul Mal Kota (BMK) Banda Aceh, which includes; determining the distribution to mustahik, determining the distribution area of  zakat, and the performance of zakat  distribution  based  on  ratio  indicators  and  disbursement  time.  This  research  is  a qualitative  descriptive  study  using  interviews  and  documents/archives  related  to  the implementation  of  zakat  distribution.  The  results  showed  that  Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh has  implemented  the  Zakat  Core  Principles  in  determining  the  distribution  of  zakat  to mustahik,  and  determining  the  area  of  zakat  distribution.  The  performance  of  zakat distribution  is  based  on  the  calculation  of  the  Zakat  Core  Principles,  the  average disbursement of zakat funds through the Disbursement to Collection Ratio (DCR) showed a value  exceeding  90%  (included  in  the  very  effective  category),  the  disbursement  of  zakat funds  for  consumptive  programs  is  carried  out  once  every  quarter  (including  in  the  good category),  while  for  productive  programs  every  12  months  or  once  a  year  (included  in  the good  category).  It  is  hoped  that  the  Zakat  Core  Principles  will  be  implemented comprehensively at Baitul Mal Kota Banda Aceh in the future.

## Keywords: Zakat Core Principles, Mustahik and Zakat Distribution
Klasifikasi JEL: M4, M41, G23

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memeriksa  penerapan Zakat  Core  Principles dalam pendistribusian  zakat  di  Baitul  Mal  Kota  (BMK)  Banda  Aceh  yang  meliputi;  penentuan distribusi kepada mustahik, penentuan area distribusi zakat, dan kinerja pendistribusian zakat berdasarkan  indikator  rasio  dan  lamanya  waktu  pencairan.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif kualitatif  dengan  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan  dokumen/arsip  yang  terkait pelaksanaan  distribusi  zakat.  Didapatkan  hasil  bahwa  Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh  telah mengimplementasikan Zakat  Core  Principles dalam  penentuan  distribusi  zakat  kepada mustahik,  dan  penentuan  area  distribusi  zakat.  Kinerja  pendistribuasian  zakat  berdasarkan hasil perhitungan Zakat Core Principles, perhitungan rata-rata pencairan dana zakat melalui Disbursement to Collection Ratio (DCR) menunjukkan nilai melebihi 90% (termasuk dalam kategori  sangat  efektif),  pencairan  dana  zakat  untuk  program  konsumtif  dilakukan  setiap triwulan sekali (termasuk dalam kategori baik), sedangkan untuk program produktif setiap 12 bulan  atau  setahun  sekali  (termasuk  dalam  kategori  baik).  Diharapkan  agar Zakat  Core Principles terimplementasi secara keseluruhan di Baitul Mal Kota Banda Aceh.
Kata Kunci : Zakat Core Principles , Mustahik dan Distribusi Zakat

## PENDAHULUAN
Peran  penting  sebuah  Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ)  salah  satunya  adalah melakukan  pendistribusian  zakat  secara  efektif.  Pendistribusian  zakat  yang  berjalan  efektif dapat  mengatasi  persoalan  sosial  ekonomi  yang  dialami  oleh  orang-orang  yang  tergolong berhak  menerima  zakat  (mustahik).  Manajemen  distribusi  zakat  yang  efektif  sangat  penting demi tercapainya  tujuan  zakat.  Distribusi  zakat  yang efektif  membantu  para  mustahik  zakat keluar dari kesulitan ekonomi dan membuat hidup mereka menjadi mandiri (Al Haq, 2017).
Persoalan  yang  masih  sering  dihadapi  oleh  lembaga  pengelola  zakat,  khususnya  di Indonesia,  yaitu  kurangnya  kepercayaan  masyarakat  kepada  OPZ  untuk  mencapai pengelolaan  zakat  yang  memuaskan,  terutama  pada  bidang  penyaluran  zakat.  Salah  satu sebabnya adalah kurangnya kehati-hatian OPZ pada saat menyalurkan dana zakat. Akibatnya masyarakat  menduga  masih adanya adanya  penyelewengan  dana  zakat  yang  dilakukan  oleh OPZ. Uddin (2013) mengemukakan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan ( trust ) masyarakat kepada  lembaga  pengelola  zakat  disebabkan  belum  ada  standar  profesionalisme  baku  yang menjadi tolak ukur bagi OPZ di Indonesia.
Pada sisi lain, secara internal OPZ juga dinilai masih menghadapi rendahnya efektivitas program  pendayagunaan,  kurangnya  sinergi  antar- stakeholder zakat,  keterbatasan  sumber daya  manusia  amil  zakat  (Huda  et  al.,  2014),  dan  distribusi  zakat  yang  dinilai  masih tradisional yaitu hanya untuk keperluan konsumtif masyarakat (Puskas BAZNAS, 2018). Hal ini  berakibat  pada  rendahnya  kepercayaan  publik  kepada tata  kelola  zakat.  Oleh  karena  itu, Beik  (2015)  menyerukan  perlunya  standar  pengukuran  yang  menentukan  kinerja  OPZ, terutama  standar  kinerja  distribusi  zakat,  karena  secara  praktis  sebagian  besar  OPZ  hanya berfokus  pada  optimalisasi  penghimpunan  dan  sedikit  mengabaikan  efektifitas pendistribusian zakat.
Permasalahan  efektivitas  penyaluran  zakat  juga  dihadapi  oleh  OPZ  di  daerah-daerah, diantaranya Baitul Mal Kota (BMK) Banda Aceh. Berdasarkan data LP2M Universitas Islam Negeri  Ar-Raniry  dan  Baitul  Mal  Aceh  (2015),  potensi  zakat  di  Kota  Banda  Aceh diperkirakan  sebesar  Rp64,18  Miliar  per  tahun,  tetapi  hingga  tahun  2020  potensi  tersebut belum tercapai, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2016-2020
Tahun Penerimaan Zakat (Rp) Pertumbuhan (%) 2016 2017 2018 18.674.674.379 13.548.354.592 16.862.905.530 - -27,54 24,36 2019 15.150.124.448 -10,16 2020 15.047.998.328 -0,67 Rata-rata 15.856.811.455 -3,5

## Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (2020)
Penerimaan  zakat  di  BMK  Banda  Aceh  sejak  tahun  2016  sampai  2020  terlihat fluktuatif.  Pada  tahun  2017  mengalami  penurunan  sebesar  27,54  persen,  namun  kembali meningkat  pada  tahun  2018.  Secara  umum,  jika  dilihat  penerimaan  zakat  selama  5  (lima) tahun terakhir masih terjadi kesenjangan yang besar dari nilai potensi zakat. Oleh karena itu, diperlukanlah  upaya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh, baik dalam penghimpunan maupun pendistribusian dana zakat.
Salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan  kinerja  pengelolaan  zakat  yang  efektif  adalah adanya  standarisasi  pengukuran  efektifitas  pengelolaan  zakat.  Oleh  karena  itu,  sejak  tahun 2016 mulai dikenalkan sebuah standar pengelolaan zakat yang disebut Zakat Core Principles (ZCP)  atau  Prinsip-prinsip  Inti  Zakat.  Pada  saat  itu,  ZCP  dibahas  dalam  forum World Humanitarian  Summit  of  United  Nations yang  diselenggarakan  di  Istanbul,  Turki.  ZCP dimaksudkan  sebagai  upaya  meningkatkan  kualitas  pengelolaan  zakat  agar  berjalan  efektif, terutama  untuk  memobilisasi  dana  sosial  publik  bagi  peningkatan  kesejahteraan  umat  di seluruh dunia. ZCP diharapkan dapat mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang efektif bagi kemaslahatan umat (BI & P3EI-FE UII, 2016).
Dalam pengukuran indeks implementasi ZCP pada  OPZ yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian  Strategis  Badan  Amil Zakat  Nasional  (Puskas  BAZNAS,  2020)  bekerjasama  dengan Bank  Indonesia,  menunjukkan  hasil  bahwa  Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh meraih nilai  0,39, termasuk  kategori  kurang  baik.  Pada  indeks  tersebut  nilai  penyusun  indeks  tertinggi  adalah pada  dimensi  fungsi  intermediasi  penyaluran,  yaitu  sebesar  0,51  (termasuk  kategori  cukup baik), sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Rangkuman Nilai Indeks Implementasi ZCP di Baitul Mal Kota Banda Aceh Sumber: Puskas BAZNAS (2020)
Walaupun pendistribusian zakat di  BMK Banda Aceh termasuk dalam kategori cukup baik, namun hal ini diakui terbaik oleh BAZNAS. Pada tahun 2020, Baitul Mal Kota Banda Aceh  dipilih  sebagai  pemenang  penghargaan  BAZNAS Award untuk  kategori  Program Pendayagunaan ZIS  terbaik. Oleh karena itu, studi implementasi ZCP di  BMK Banda Aceh menjadi isu yang menarik untuk dikaji, agar dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat di BMK  Banda  Aceh  telah  efektif  atau  belum.  Di  samping  itu,  kajian  ini  dapat  menambah khazanah kajian mengenai implementasi ZCP.
Penelitian  mengenai  implementasi  ZCP  oleh  OPZ  masih  sedikit  dilakukan,  pada  hal ZCP  sejak  tahun  2016  telah  diberlakukan.  Hasil  penelitian  Hamdani  (2019)  menemukan bahwa  ZCP  belum  diimplementasikan  secara  maksimal  oleh  OPZ,  terutama  BAZNAS  di tingkat daerah di Indonesia. Sebagian penelitian terkait implementasi ZCP hanya mengangkat aspek efektivitas penyaluran sebagaimana penelitian Karimah (2019), Bahri (2020), Yuliasih (2020).  Di  samping  itu,  terdapat  juga  kajian  implementasi  ZCP  dalam  mengukur  efisiensi penyaluran zakat sebagaimana penelitian Lenap (2020) di BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat.  Sejauh  ini  penelitian  yang  telah  ada  belum  mengangkat  implementasi  ZCP  terkait pendistribusian zakat (poin 10 ZCP) secara komprehensif. Oleh karena itu, studi dalam artikel ini mengangkat implementasi ZCP dalam pendistribusian zakat secara komprehensif meliputi penentuan penerima (mustahik), area distribusi zakat, dan kinerja pendistribusian zakat.
Laporan Keuangan;
0,25 (Kurang Baik)
Fungsi Intermediasi Penyaluran ; 0,51
(Cukup Baik) Fungsi Intermediasi
Pengumpulan; 0,3
(Kurang Baik) Dasar Hukum dan Syariah; 0,44 (Cukup Baik)
Manajemen Operasional; 0,46 (Cukup Baik)
Tata Kelola Zakat; 0,4 (Kurang Baik) 0 0,1 0,2 0,3
0,4 0,5 0,6

## TINJAUAN TEORITIS

## Konsep Distribusi Zakat
Zakat  merupakan  kewajiban  atas  harta  yang  bersifat  mengikat  kepada  setiap  muslim pada  saat  mencapai baligh (usia  dewasa),  berakal  sehat,  dan  ketika  mereka  memiliki  harta yang mencapai batas nisabnya (Priyono, 2017). Seorang muslim yang dianugerahi harta oleh Allah  SWT  dan  telah  mencukupi  syarat  berkewajiban  menginfakkan  sebahagian  hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya (Riyaldi, 2017).
Golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat telah ditentukan dengan tegas di dalam al-Qur’an Surah At-Taubah ayat ke-60. Di dalam ayat ini Allah SWT menetapkan 8 (delapan) golongan mustahik zakat, yaitu: orang-orang fakir, 2) orang-orang miskin, (3) para amil, (4) muallaf, (5) riqab, (6) gharimin (orang yang terlilit utang), (7) sabilillah, (8) ibnu sabil. Ayat ini  melingkupi  semua  kelompok  sosial  dalam  konteks  kesejahteraan  sosial  ekonomi  umat secara  adil  dan  merata  (Suma,  2013).  Oleh  karena  itu,  zakat  yang  terkumpul  harus  segera disalurkan  kepada  para  mustahik  secara  efektif  pada  program-program  penyaluran  zakat (Ismail, 2018).
Qardhawi  (2005)  menjelaskan  kaidah  penting  dalam  pendistribusian  zakat  adalah menjadikan  golongan  fakir  dan  miskin  sebagai  golongan  utama  penerima  zakat.  Hal  ini dimaksudkan  agar  tujuan  zakat,  yakni  memenuhi  kebutuhan  fakir  miskin  dan  membuat mereka tidak bergantung kepada orang lain dapat dicapai. Dalil mengenai hal ini diantaranya adalah  perbincangan  Rasulullah  SAW  dengan  Mu’adz:  “ Ambillah  zakat  dari  orang-orang kaya yang ada di antara mereka dan bagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka .”
(H.R. Bukhari)
Zakat  berperan  membantu  golongan  fakir  miskin  sehingga  dapat  berkontribusi mengangkat  taraf  hidup  mereka.  Oleh  karena  itu,  zakat  bukan  hanya  untuk  memenuhi kebutuhan  konsumtif  yang  sifatnya  sesaat,  namun  dibagikan  juga  dalam  bentuk  produktif (Saprida,  2015).  Pola  pendistribusian  zakat  produktif  dalam  bentuk  modal  usaha  atau peralatan kerja dapat memberdayakan para mustahik, sehingga taraf hidup mereka meningkat dan pada akhirnya dapat berubah dari mustahik menjadi muzakki (Armiadi, 2020).

## Zakat Core Principles (ZCP)
Zakat  Core  Principles (Prinsip-prinsip  Inti  Zakat) adalah  standar  minimum  yang seharusnya  diterapkan  oleh  setiap  OPZ.  ZCP  merupakan  standar  yang  fleksibel  sehingga dapat  diterapkan  secara  global  oleh  berbagai  lembaga  zakat  (dari  sistem  manajemen  zakat
wajib  hingga  sistem  manajemen  zakat  sukarela).  Tujuan  utama  ZCP  adalah  untuk memperkuat  manajemen  pengawasan  zakat  yang  sehat  dan  menjadi  instrumen  pengaman pengelolaan zakat diantara negara-negara Muslim (Beik, 2014).
Secara  garis  besar,  ZCP  berisi  18  prinsip  inti  yang  membahas  tentang  efisiensi  zakat.
Struktur  dari  ZCP  yang  dikelompokkan  menjadi  18  (delapan  belas)  prinsip  pokok.  Dari  18 prinsip  tersebut,  dikategorikan  menjadi  dua  kelompok  utama.  Kelompok  pertama  terkait dengan  wewenang,  tanggung  jawab  dan  fungsi  pengawasan  zakat  yang  dijelaskan  dalam Prinsip  1  sampai  7.  Sementara  peraturan  kehati-hatian  dan  persyaratan  untuk  organisasi pengelola zakat diberikan dalam kelompok kedua dengan Prinsip 8 sampai 18 (BI & P3EI-FE UII, 2016). Poin ZCP yang relevan dengan penelitian ini adalah ZCP ke-10 yaitu manajemen pendayagunaan karena terkait dengan pendistribuan zakat.
Pengelolaan  distribusi  zakat  berdasarkan  standar  ZCP  bidang  manajemen pendayagunaan  meliputi  tiga  indikator  yaitu:  (1)  Penerima  dan  alokasi  distribusi  zakat merupakan  standar  penentuan  penerima  zakat  dan  alokasi  distribusinya  berdasarkan  ZCP didistribusikan  kepada  orang-orang  yang  berhak  dan  dialokasikan  kepada  delapan  asnaf sesuai Q.S. At-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan  ibnu  sabil.  (2)  Penentuan  area  distribusi  zakat  berdasarkan  standar  ZCP  dilarang mengangkut zakat ke daerah lain jika masih ada orang yang layak menerima zakat di daerah pengumpulan  tersebut.  (3)  Kinerja  pendistribusian  zakat  berdasarkan  standar  ZCP  dapat dihitung  dengan  dua  indikator  yaitu  waktu  atau  lamanya  pencairan  dan  rata-rata  pencairan yang  dihitung  menggunakan  rasio  pendayagunaan  terhadap  pengumpulan  dengan  rumus Disbursement Collection Ratio – DCR (BAZNAS & BI, 2016).
Waktu (lamanya) pencairan dibedakan untuk program penyaluran berbasis konsumtif dan  program  berbasis  produktif.  Penilaian  kinerja  lamanya  pencairan  program  berbasis konsumtif, yaitu: (i) kurang dari 3 bulan: tergolong cepat ( fast ), 3 samapi 6 bulan tergolong baik  ( good ),  6  sampai  9  bulan  tergolong  wajar  ( fair ),  9  sampai  12  bulan  tergolong  lambat ( slow ),  lebih  dari  12  bulan  tergolong  sangat  lambat  ( extremely  slow ).  Sedangkan  untuk program berbasis produktif, kecepatan pencairan dinilai berdasarkan kriteria: (i) kurang dari 6 bulan tergolong cepat ( fast ), (ii) 6 sampai 12 bulan tergolong baik ( good ), dan lebih dari 12 bulan tergolong wajar ( fair ) (BAZNAS & BI, 2016).
Kinerja  pendayagunaan  zakat  diukur  dengan  rasio  DCR.  Rasio  ini  mengukur kemampuan  OPZ  untuk  mendistribusikan  dana  zakat  dengan  cara  membagikan  jumlah penyaluran dengan pengumpulan zakat. DCR dirumuskan sebagai berikut:
DCR = 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 (𝑅𝑝) 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡  (𝑅𝑝) 𝑥 100% …………………………………….(1)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Pendekatan  ini  lebih menekankan  pada  esensi  fenomena  yang  diteliti.  Hasil  analisis  penelitian  kualitatif  bersifat naturalistik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau fakta (Rahardjo, 2011).
Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan penerapan standarisasi penyaluran zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh menurut ZCP dengan tiga indikator yaitu penentuan mustahik dan alokasi zakat,  area distribusi zakat, dan kinerja pendistribusian zakat. Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode yaitu wawancara mendalam dan dokumen/arsip.
Dalam penelitian ini hanya menggunakan teknik wawancara mendalam dengan target pertemuan  tatap  muka  dan  telah  menyiapkan  sejumlah  pertanyaan  seputar  pendistribusian zakat  dan  hal  lain  yang  dianggap  perlu.  Adapun  informan  yang  dipilih  berdasarkan  teknik purposive sampling untuk diwawancara ialah sebagai berikut:
1) Anggota  Komisioner  Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh  yaitu  salah  seorang  pimpinan  di Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh.  Anggota  komisioner  dianggap  mengetahui  secara umum keseluruhan kebijakan dan program-program pendistribusian zakat.
2) Kepala bidang program/pendistribusian dipilih karena mengetahui proses atau tahapan penyaluran  zakat  kepada  mustahik  dan  pernah  turun  langsung  ke  lapangan  dalam melakukan  pendistribusian  zakat  serta  mampu  menjelaskan  program-program  yang dijalankan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.
3) Dewan Penasehat Syariah (DPS) Baitul Mal kota Banda Aceh dengan kriteria terlibat dalam  memberikan  pertimbvangan  dalam  pengambilan  kebijakan  dalam  proses penyaluran zakat yang dilakukan oleh amil atau petugas penyaluran zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
4) Tiga  orang Mustahik dengan  kriteria  pernah  menerima  zakat  dari  Baitul  Mal  Kota Banda Aceh diantaranya dalam bentuk zakat produktif dan zakat konsumtif.
Analisis  data  kualitatif  dilakukan  dengan  trianggulasi  dengan  tahapan:  (1)  reduksi  data,  (2) penyajian data dalam bentuk teks naratif, tabel dan grafik, serta (3) penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penentuan Penerima (Mustahik) dan Alokasi Zakat
Pendirian BMK Banda Aceh dilakukan berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh Nomor
154 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
Lahirnya  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA)  semakin memperkuat kedudukan Baitul Mal sebagai pengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Visi BMK Banda Aceh yaitu mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang amanah dan mustahik yang sejahtera (BMK Banda Aceh, 2020).
BMK  Banda  Aceh  menjadi  salah  satu  lembaga  yang  berperan  penting  menyejahterakan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  ketepatan  sasaran  menjadi  perhatian  BMK  Banda  Aceh  dalam mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Menurut Asqalani, Ketua Komisioner Baitul Mal  Kota  Banda  Aceh  terkait  dengan  penerima  zakat  dan  alokasinya,  BMK  Banda  Aceh  telah membuat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  bidang  pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat. SOP tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria asnaf yang dijelaskan pada Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.
Berdasarkan ketentuan dalam dasar hukum tersebut, BMK Banda Aceh memutuskan untuk mendistribusikan  zakat  hanya  kepada  6  (enam)  asnaf,  artinya  semua  asnaf  zakat  sebagaimana diterangkan di dalam al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-60 mendapatkan zakat, namun tidak untuk asnaf amil dan riqab. Alasan asnaf amil tidak diberikan bagian dari zakat, karena amil yang ada di BMK Banda Aceh sudah digaji oleh pemerintah kota Banda Aceh, baik amil yang berasal dari unsur pemerintah  (ASN)  maupun  tenaga  kontrak.  Sedangkan  untuk  asnaf riqab (hamba  sahaya),  tidak dialokasikan  zakat  disebabkan  pertimbangan  mengingat  masa  sekarang  ini  sudah  tidak  ada  lagi budak (hamba sahaya), apalagi di Kota Banda Aceh. Jadi, dana zakat di BMK Banda Aceh dapat dialokasikan secara maksimal kepada fakir, miskin, muallaf , gharimin , ibnu sabil, dan fii sabilillah .
Berdasarkan tinjauan penulis terhadap SOP pendistribusian zakat BMK Banda Aceh, kriteria asnaf penerima manfaat zakat telah ditetapkan dengan tepat. Semua program pendistribusian zakat terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) BMK Banda Aceh.
Tabel 2. Asnaf, Program dan Kriteria Mustahik
No. Asnaf Program Kriteria Penerima Kesesuaian ZCP 1 Fakir Santunan Bulanan Fakir Uzur 1. Berstatus faqir 2. Uzur 3. Beragama Islam dan mau beribadah 4. Tidak mampu mengurus diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari 5. Berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun dibuktikan dengan KTP , KK 6. Tidak memiliki penghasilan tetap dan bukan pensiunan Terpenuhi, karena kriteria fakir pada ZCP berdasarkan standar kehidupan layak
minimum. Definisi fakir dalam ZCP ialah seseorang yang tidak memiliki harta benda

## Vol. 12 No. 1 (2021)
No. Asnaf Program Kriteria Penerima Kesesuaian ZCP 7. Berusia lanjut diatas 60 tahun atau cacat tidak produktif 8. Anak dan anggota keluarganya termasuk faqir miskin 9. Tidak menerima bantuan dan layanan yang sama dari pemerintah atau lembaga lainnya. 10. Dalam satu keluarga diberikan satu orang 11. Tidak memiliki harta dan pendapatan/pekerjaan, minimal 3 dari 5 kebutuhan dasar tidak terpenuhi.
Faqir perseorangan   1. Berstatus  faqir  sesuai  KEPWAL  tahun 2008 2. Berdomisili  di  Banda  Aceh  minimal  5 tahun 3. Berusia lanjut diatas 60 tahun atau cacat tidak produktif 4. Penanggung jawabnnya berstatus miskin 5. Penghasilan dibawah Rp900.000 6. Tidak memeiliki penghasilan tetap 7. Tidak memenuhi gizi seimbang 8. Tidak memiliki harta Fakir Konsumtif 1. Pendapatan dibawah Rp800.000 perbulan 2. Tidak memiliki pekerjaan tetap 3. Tempat tinggal tidak layak huni 4. Tidak memenuhi gizi seimbang 5. Tidak memiliki harta 2 Miskin Miskin Konsumtif dan Miskin Perseorangan 1. Pendapatan dibawah Rp1.200.000 /bulan 2. Memiliki pekerjaan tetap namun tidak memenuhi kebutuhan pokok 3. Tempat tinggal kuranglayak huni 4. Memenuhi gizi tetapi tidak sempurna 5. Memiliki harta/tabungan tapi tidak mencukupi Terpenuhi, karena kriteria pada ZCP meliputi standar layak minimal meliputi kebutuhan pokok. Definisi miskin menurut ZCP ialah seseorang yang kekayaan dan pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau kurang dari nishab. Latihan Kerja Pemuda Miskin 1. Anak dari keluarga miskin di Kota Banda Aceh dibuktikan dengan rekomendasi dari keuchik 2. Taat beribadah 3. Umur berusia 18 s/d 25 tahun dan belum menikah 4. Tidak memgalami kecacatan yang menghambat proses belajar mengajar 5. Pendidikan serendah rendahnya SD/sederajat dan setinggi tingginya SLTA/belum bekerja

## Vol. 12 No. 1 (2021)
No. Asnaf Program Kriteria Penerima Kesesuaian ZCP 6. Jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang berlaku 7. Bersedia mengikuti pelatihan dan magang sampai selesai 8. Mau bekerja secara mandiri setelah selesai pelatihan 9. Belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya 10. Program pelatihan ini bekerjasama dengan BLKI Aceh Bantuan alat kerja/toolkit 1. Sudah mengikuti program latihan kerja yang dilaksanakan oleh baitul mal kota Banda Aceh bekerjasama dengan BLKI Aceh 2. Dinyatakan lulus dibuktiikan dengan sertifikat 3. Toolkit diberikan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Baitu Mal Kota Banda Aceh Bantuan Rumah Miskin Permanen dan Rehab 1. Berstatus fakir miskin 2. Memiliki tabungan 3. Berdomisili Banda Aceh mininal 5 tahun 4. Berusia minimal 40 tahun kecuali cacat tidak produktif 5. Belum memiliki tempat tinggal yang layak huni 6. Memiliki tanah milik sendiri yang sah di wilayah Kota Banda Aceh 7. Dinyatakan layak oleh tim survey 8. Tidak untuk disewakan atau diprjualbelikan Pelatihan Enterpreneurship Pemuda Miskin 1. Remaja/ pemuda berusia 18-25 tahun 2. Berdomisili Banda Aceh minimal 5 tahun 3. Berasal dari keluarga miskin dibuktikan dengan surat rekom Keuchik gampong 4. Berstatus putus sekolah atau belum memiliki pekerjaan tetap 5. Bersedia mengikuti pelatihan secara penuh Modal Usaha Miskin Ekonomi Mikro 1. Warga kota Banda Aceh minimal 2 tahun 2. Masyarakat miskin yang telah memiliki usaha 3. Mendapatkan rekomendasi dari Keuchik 4. Belum pernah menerima bantuan dari lembaga lain 5. Memenuhi kelengkapan administrasi dan dinyatakan layak

## Vol. 12 No. 1 (2021)
No. Asnaf Program Kriteria Penerima Kesesuaian ZCP 3. Fisabilil- lah Bantuan Operasional TPA/TPQ 1. TPA/TPQ beroperasional dalam wilayah kota Banda Aceh 2. Telah berjalan minimal 1 tahun 3. Struktur pengurus di SK kan oleh pemerintah gampong setempat 4. Memiliki kurikulum pendidikan Al Quran 5. Memiliki jumlah santri minimal 30 santri 6. jumlah tenaga pengajar minimal 6 orang 7. Memiliki tempat pengajian tersendiri dan papan nama
Terpenuhi, karena dalam ZCP distribusi bagi fii sabilillah dapat diberikan dalam bentuk beasiswa untuk belajar ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh umat. Bantuan Operasional Balai Pengajian 1. Balai pengajian beroperasional dalam wilayah kota Banda Aceh 2. Telah berjalan minimal 1 tahun 3. Struktur pengurus di SK kan oleh pemerintah gampong setempat 4. Memiliki santri minimal 15 orang Santunan Operasional Majelis Taklim 1. Majelis Taklim beroperasional diwilayah kota Banda Aceh 2. Telah berjalan minimal 1 tahun 3. Anggota pengajian terdiri dari pemuda dan orang dewasa 4. Pengajian membahas tentang ilmu-ilmu keagamaan 5. Majelis Taklim di SK kan oleh pemerintah gampong setempat Santunan Operasional Tajhiz Mayat 1. Lembaga yang melakukan kegiatan dan syiar Islam 2. Pengurus Tajhiz Mayat di SK kan oleh pemerintah gampong setempat 3. Masing – masing gampong terdiri dari 2 kelompok (pria/wanita) Beasiswa penuh tahfizd Al Quran 1. Berasal dari keluarga fakir dan miskin 2. Berdomisili Banda Aceh minimal 5 tahun 3. Mampu membaca Al Quran dengan baik dan benar 4. Telah memiliki hafalan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan 5. Mengikuti tahapan seleksi 6. Bersedia mengikuti ketentuan- ketentuan program tahfidz Quran dimanapun ditempatkan Beasiswa Penuh Santri Salafi 1. Berasal dari keluarga miskin 2. Berdomisili Banda Aceh
3. Mampu membaca Al Quran

## Vol. 12 No. 1 (2021)
No. Asnaf Program Kriteria Penerima Kesesuaian ZCP dengan baik dan benar 4. Bersedia melanjutkan pendidikan di dayah Beasiswa setengah penuh 1. Bersatus miskin 2. Berdomisili Banda Aceh min 5 tahun 3. Mampu membaca Al Quran dengan baik dan benar Beasiswa tingkat SD/MI/ SMP/MTs/SMU/M A 1. Berasal dari keluarga miskin 2. Berdomisili Banda Aceh 3. Mampu membaca Al Quran dengan baik dan benar 4. Bersedia melanjutkan pendidikan di pesantren/dayah 4 Muallaf Modal Usaha Ekonomi Mikro Muallaf 1. Berasal dari keluarga muallaf yang kurang mampu 2. Telah berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun Terpenuhi, karena di dalam ZCP muallaf ialah mereka yang baru masuk Islam dan komitmennya perlu diperkuat dengan bantuan zakat. Beasiswa penuh santri dan muallaf 1. Berasal dari keluarga muallaf yang kurang mampu 2. Berdomisili Banda Aceh 5 Ibnu Sabil Santunan Ibnu Sabil 1. Bersatus miskin 2. Berdomisili Banda Aceh min 5 tahun 3. Mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar Terpenuhi, karena di dalam ZCP ibnu sabil ialah seseorang dalam perantauan dan susah (tidak memiliki cukup uang untuk membiayai kebutuhan),
serta tidak ada wali yang bertanggung jawab membantunya. 6. Gharimin Bantuan asnaf gharim Berdomisili Banda Aceh dan memiliki dokumen pendukung Terpenuhi, karena di dalam ZCP asnaf gharim dibantu jika memiliki dokumen pendukung, seperti bill atau surat utang jangka Panjang, surat akun utang, dsb.
Sumber : Arsip BMK Banda Aceh
Untuk menjamin ketepatan sasaran, maka ada Divisi (bagian) Pengawasan di dalam struktur organisasi  Badan  pelaksana  BMK  Banda Aceh.  Divisi  pengawas  berperan  memastikan  ketepatan sasaran sehingga dana zakat disalurkan kepada penerima yang memiliki hak atas zakat.
Dana  zakat  di  BMK  Banda Aceh  memang  tidak  disalurkan  kepada  asnaf  amil  dan  riqab. Namun hal ini dilakukan dengan pertimbangan yang kuat, bahwa amil sudah mendapatkan haknya dari gaji yang diberikan oleh pemerintah. Adapun asnaf riqab tidak ditemukan di Kota Banda Aceh.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Imam  Syafii  bahwa  zakat  didistribusikan  kepada  semua  asnaf, namun  jika  tidak  ditemukan  maka  boleh  didistribusikan  kepada  asnaf  yang  ada.  Hasil  ini  sejalan
dengan penelitian Karimah (2019) di Lembaga Manajemen Infak (LMI) di Provinsi Jawa Timur.
Penentuan mustahik sesuai dengan asnaf yang dinyatakan dalam Q.S. At-Taubah ayat ke-60 menjadi perhatian lembaga pengelola zakat. Hal ini disebabkan kehati-hatian para pengelola zakat agar  tidak  terjadi  penyimpangan  dalam  menyalurkan  zakat.  Oleh  karena  itu,  zakat  dapat  menjadi dana sosial Islam yang dapat berkontribusi menyejahterakan masyarakat.

## Area Distribusi Zakat
Berdasarkan hasil wawancara dengan Asqalani (Ketua Komisioner) dan Syukri Fahmi (Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan) BMK Banda Aceh, dapat diketahui bahwa  area  distribusi  zakat  BMK  Banda Aceh  adalah  wilayah  territorial  Kota  Banda  Aceh. Zakat yang dihimpun oleh BMK, semuanya disalurkan di area kota Banda Aceh. Kebijakan BMK  Banda  Aceh  ini  berdasarkan  tradisi  Nabi  SAW  yang  disebutkan  dalam  hadits  yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu , bahwa ia berkata;
“ Beritahukanlah  kepada  mereka  bahwa  Allah  mewajibkan  pemungutan  zakat  dari orang-orang  kaya  yang  berada  di  kalangan  mereka  untuk  diberikan  kepada  orang- orang miskin di kalangan mereka juga ”.
Kandungan hadits tersebut menjelaskan bahwa dilarang mengangkut zakat ke daerah lain  jika  masih  ada  orang  yang  layak  menerima  zakat  di  daerah  pengumpulan  tersebut. Selama ini BMK Banda Aceh mendistribusikan zakat hanya didalam kawasan/wilayah Kota Banda  Aceh  tidak  keluar  dari  wilayah  tersebut.  Berdasarkan  hasil  wawancara mustahik, belum ditemukan penerima zakat dari BMK Banda Aceh  yang bukan penduduk Kota Banda Aceh. Peraturan Walikota (Perwal) No. 32 Tahun 2015 menjadi pegangan dalam memastikan keberadaan  mustahik  di  wilayah  Kota  Banda  Aceh,  karena  di  dalam  Perwal  tersebut disebutkan batas wilayah kota madya Banda Aceh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983.
Kebijakan  penetapan  area  distribusi  zakat  oleh  BMK  Banda  Aceh  dapat  dinyatakan telah  sesuai  dengan  ZCP.  Prinsip  penentuan  area  distribusi  zakat  menyatakan  bahwa  para ulama  menyepakati  bahwa  distribusi  zakat  dilakukan  di  wilayah  yang  sama  di  mana  zakat dikumpulkan, berdasarkan tradisi Rasulullah SAW dan khulafa al-rasyidin (BAZNAS & BI, 2016).

## Kinerja Pendistribusian Zakat
Penilaian terhadap kinerja pendistribusian zakat di BMK Banda Aceh dapat dilakukan dengan menggunakan rasio pendayagunaan terhadap pengumpulan ( Disbursement Collection
Ratio  - DCR).  Berdasarkan  rumus  perhitungan  DCR  pada  persamaan  (1),  hasil  perhitungan kemampuan  BMK  Banda  Aceh mendistribusikan  zakat terlihat  pada  besarnya  DCR  sebagai berikut:
Tabel 3. Persentase DCR
Tahun Zakat yang diterima (𝑹𝒑) Zakat yang disalurkan (𝑹𝒑) Persentase DCR (%) Keterangan ZCP 2015 15.821.037.251 16.302.415.000 103 Sangat efektif 2016 18.674.674.379 15.535.325.000 83 Efektif 2017 13.548.354.591 13.958.807.000 103 Sangat efektif 2018 15.940.074.128 14.823.877.500 93 Sangat efektif 2019 15.150.104.585 16.166.070.520 107 Sangat efektif
Rata-rata
Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (2020)
Berdasarkan Tabel 2, persentase DCR pada tahun 2019, 2018, 2017 dan 2015 melebihi 90  persen,  maka  kinerja  pendistribusian  zakat  BMK  Banda  Aceh  termasuk  dalam  kategori sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2016 sebesar 83 persen. Disebabkan nilai DCR antara 70-89  persen,  maka  kinerja  pendistribusian  zakat  tahun  2016  tergolong  dalam  kategori efektif.  Secara  keseluruhan,  rata-rata  persentase  DCR  selama  5  tahun  terakhir  yaitu  97,8 persen.  Nilai  ini  menunjukkan  bahwa  kinerja  pendistribusian  zakat  di  BMK  Banda  Aceh tergolong  dalam  kategori  sangat  efektif.  Hasil  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Karimah (2019) dan Bahri (2020).
Perbedaan  jumlah  penyaluran  lebih  besar  daripada  pengumpulan  adalah  sisa penerimaan  zakat  pada  tahun  sebelumnya  dan  disalurkan  lagi  pada  tahun  mendatang, contohnya  pada  tahun  2017  penyalurannya  lebih  besar  dari  penerimaan  yaitu  selisih penerimaan  dengan  penyaluran  sebesar  Rp410.452.409  adalah  sisa  penerimaan  yang  tidak habis tersalurkan pada tahun 2016.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Syukri  Fahmi  (Kepala  Sub  Bagian  Keuangan,
Program  dan  Pelaporan),  diketahui  bahwa  pendistribusian  zakat  di  BMK  Banda  Aceh dilaksanakan  dalam  program  konsumtif  dan  produktif.  Pencairan  dana  zakat  untuk  program konsumtif  dilakukan  setiap  triwulan  (tiga  bulan  sekali).  Jika  ditinjau  menurut  ZCP,  maka tergolong dalam kategori baik. Sedangkan untuk program produktif pencairan dana dilakukan setiap 12 bulan atau setahun sekali. Hal ini termasuk dalam kategori baik, menurut ketentuan ZCP.
Hasil  wawancara  kepada  informan  dari  para  mustahik  dapat  diketahui  bahwa  mereka mereka mengakui telah menerima dana zakat selama ini tepat waktu sesuai dengan informasi yang  diberikan  oleh  petugas  BMK  Banda  Aceh.  Namun,  disebabkan  tidak  cukupnya pengantar zakat, maka sebagian besar dana zakat ditransfer ke rekening bank, sehingga dana zakat tersebut diambil sendiri oleh mustahik pada bank yang ditunjuk sebagai penyalur zakat. Hal  ini  memang  tidak  ideal,  sebagaimana  dinyatakan  oleh  salah  seorang  DPS  BMK  Banda Aceh,  bahwa  seharusnya  zakat  itu  diantar  langsung  oleh  petugas  (amil)  kepada  para mustahik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pendistribusian  zakat  di  BMK  Banda  Aceh  telah  mengimplementasikan  menurut standar ZCP sebagaimana dirincikan sebagai berikut:
a. Zakat  di  BMK  Banda  Aceh  dialokasikan  kepada  enam  asnaf  zakat  yaitu  asnaf  faqir, miskin,  muallaf,  ibnu  sabil,  fii  sabilillah  dan gharimin dengan  kriteria  penerima  sesuai yang  ditetapkan  pada  SOP  dalam  setiap  program  pendistribusiannya.  Kriteria  penerima dalam SOP telah sesuai sebagaimana yang diterangkan dalam ZCP.
b. Area  distribusi  zakat  BMK  Banda  Aceh  dikhususkan  dalam  wilayah  kota  Banda  Aceh sehingga  tidak  ditemukan  penerima  zakat  BMK  Banda  Aceh  yang  berasal  dari  di  luar wilayah Kota Banda Aceh.
c. Kinerja  pendistribusian  zakat  meliputi  pencairan  dana  zakat  untuk  program  konsumtif dilakukan  setiap triwulan  atau  tiga  bulan sekali  termasuk  dalam  kategori  baik,  program produktif  setiap  dua  belas  bulan  atau  setahun  sekali  termasuk  dalam  kategori  baik  dan rata-rata  pencairan  dana  zakat  tahun  2015  sampai  2019  melalui Disbursment  to Collection Ratio (DCR) yaitu melebihi 90% tergolong dalam kategori sangat efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Haq,  M.  A.,  &  Wahab,  N.  B.  A.  (2017).  Effective  zakat  distribution:  highlighting  few issues and gaps in Kedah, Malaysia. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah , 9(2). Armiadi  (2020). Pendayagunaan  Zakat  Produktif:  Konsep,  Peluang  dan  Pola Pengembangan. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
B a hri, ES., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 1(2). BAZNAS  &  BI.  (2016). Core  Principles  for  Effective  Zakat  Supervision (Consultative Document) . Jakarta: BAZNAS.

## Vol. 12 No. 1 (2021)
Beik,  I.  S.  (2014).  Towards  an  Establishment  of  an  Efficient  and  Sound  Zakat System. Working Group of Zakat Core Principles .
Beik, I. S. (2015). Towards International Standardization of Zakat System. dalam Fiqh Zakat International Conference (pp. 3-17). BI & P3EI-FE UII. (2016). Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara  (Seri  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah) .  Jakarta:  Departemen  Ekonomi  dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
BMK  Banda  Aceh.  (2020).  Profil  Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh.  Diakses  dari https://baitulmal.bandaacehkota.go.id.
Hamdani,  L.,  Nasution,  MY,  &  Marpaung,  M.  (2019).  Solusi  Permasalahan  Perzakatan  di BAZNAS  dengan  Metode  ANP:  Studi  tentang  Implementasi  Zakat  Core  Principles. Jurnal Muqtasid , 10 (1).
Huda,  N.  et.  Al.  (2014).  Prioritas  Solusi  Permasalahan  Pengelolaan  Zakat  Dengan  Metode Ahp (Studi Di Banten Dan Kalimantan Selatan). Al-Iqtishad, 6(2) .
Ismail, AS et.al. (2018). Fikih Zakat Kontekstual Indonesia . Jakarta: BAZNAS.
Karimah, R. (2019). Efektivitas Distribusi Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dengan  Pendekatan  Zakat  Core  Principles  (ZCP). Skripsi .  Surabaya:  UIN  Sunan Ampel.
Lenap,  IP  et  al.  (2020).  Zakat  Disbursement  Efficiency  Based  on  Zakat  Core  Principles  in Managing  Zakat  Funds  in  BAZNAS  of  West  Nusa  Tenggara  Province. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 20(1) . LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Baitul Mal Aceh. (2015). Laporan Hasil Penelitian Potensi Zakat Mal di Aceh Tahun 2014 . Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
Priyono, S. (2017). Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 1(2) . Puskas BAZNAS. (2018). Manajemen Resiko Pengelolaan Zakat . Jakarta: Puskas BAZNAS. Puskas  BAZNAS.  (2020). Indeks  Implementasi  Zakat  Core  Principle  Organisasi  Pengelola Zakat . Jakarta: Puskas BAZNAS.
Qaradhawi,  Y.  2005.  Spektrum  Zakat  dalam  Membangun  Ekonomi  Kerakyatan.  Jakarta: Zikrul Hakim.
Rahardjo,  M.  (2011). Metode  Pengumpulan  Data  Penelitian  Kualitatif . Disampaikan  pada mata  kuliah  Metodologi  Penelitian,  Sekolah  Pascasarjana  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (tidak diterbitkan).
Riyaldi,  M.  H.  (2017).  Kedudukan  Dan  Prinsip  Pembagian  Zakat  Dalam  Mengatasi Permasalahan  Kemiskinan  (Analisis  Pandangan  Yusuf  Qardhawi). Jurnal  Perspektif Ekonomi Darussalam , 3(1) , 17-27. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Saprida. (2015). Fiqih Zakat, Shodaqoh, dan Wakaf . Palembang: NoerFikri. Suma, MA. (2013). Tafsir Ayat Ekonomi (Teks, Terjemah dan Tafsir) . Jakarta: Amzah Uddin,  S.  (2013)  Optimalisasi  Distribusi  Dana  Zakat:  Upaya  Distribusi  Kekayaan  (Studi terhadap  UU  No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat). Az  Zarqa':  Jurnal Hukum Bisnis Islam, 5(2).
Yuliasih,  A.,  Juliana,  J.  Rosida,  R.  (2021).  Zakat  Core  Principle  (ZCP)  Points  10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat  pada Program Kerja BAZNAS . Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(1) .