## KEBIJAKAN DESA ADAT DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI DESA WISATA PEMUTERAN KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG
Oleh : Putu Agustana 1 dan I Nyoman Suprapta 2

## Abstraksi
Pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor  andalan  dalam  pembangunan  di  Bali. Untuk  itu  pengelolaan  pariwisata  yang  diserahkan  kepada  Desa  Adat  dengan  berbagai kebijakannya  akan  lebih  memberikan  kemakmuran  bagi  kehidupan  masyarakat  Bali secara umum.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa implementasi kebijakan desa adat  Pemuteran  dalam  pengelolaan  pariwisata  dilakukan  dengan  mengambil  alih pengelolaan  objek  wisata  khususnya  objek  wisata  yang  bernuansa  religius  seperti  Pura Yeh  Panes,  Pura  Bukit  Udeng-Udengan  dan  Pura  Batu  Kursi  dengan  tujuan  untuk memberikan  kesejahteraan  kepada  krama  desa  adat  Pemuteran.  Juga  bertujuan  untuk mengumpulkan  dana  untuk  membiayai  kegiatan-kegiatan  desa  adat.  Pengelolanya diserahkan  semua  kepada  krama  desa  adat  Pemuteran  dengan  menugaskan  anggota Pecalang  secara  bergiliran  menjaga  pura-pura  tersebut  suasana  Pura  yang  berada  di sekitar perbukitan dan dekat dengan areal hutan menjadi pendukung dalam menarik minat wisatawan khususnya wisatawan yang menyukai nuansa religius.
Perkembangan pariwisata di desa wisata Pemuteran tentunya membawa dampak yang  baik  bagi  kehidupan  perekonomian  krama  desa  adat  Pemuteran.  Juga  berdampak pada kehidupan sosial dan budaya krama desa adat pemuteran. Adanya perkawinan antara wanita  krama  desa  adat  Pemuteran  dengan  laki-laki  mancanegara  adalah  salah  satunya. Pemasukan  dari  pengelolaan  beberapa  objek  wisata  juga  bisa  digunakan  untuk mengembangkan  kebudayaan  diantaranya  untuk  membiayai  berbagai  macam  kegiatan yang berkaitan dengan desa adat.
Kata kunci : Kebijakan, desa adat, pariwisata
1 Staf Pengajar Unipas email. Putu.agustana@unipas.ac.id
2 Staf Pengajar Unipas email. Nyoman.suprapta@unipas.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Berhasil tidaknya pembangunan di suatu negara atau daerah sangat tergantung pada kebijakan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah inilah yang  nantinya  diharapkan  dapat  memecahkan  segala  persoalan  yang  dihadapi  oleh pemerintah  dan  masyarakat  secara  umum.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Indiahono (  2018),  bahwa  kebijakan  publik  dalam  kerangka  substantif  adalah  segala  aktifitas  yang dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  memecahkan  masalah  publik  yang  dihadapi.  Kebijakan publik sejauh mungkin diupayakan berada dalam rel kebijakan yang berasas pada sebesar- besarnya kepentingan publik.
Pelaksanaan  atau  implementasi  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah khususnya  pemerintah  daerah  lebih  diprioritaskan  pada  pengembangan  potensi  yang dimiliki  oleh  daerah  tersebut.  Secara  teori,  implementasi  dapat  dikatakan  sebagai  sesuatu untuk  memahami  apa  yang  senyatanya  terjadi  sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlaku atau  dirumuskan,  yakni  kejadian-kejadian  dan  kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan  maupun  untuk  menimbulkan  akibat/dampak  nyata  pada  masyarakat atau kejadian-kejadian   ( Masmanian dan Sabatier dalam Abdulwahab, 2017)
Salah  satu  sektor  yang  menjadi  andalan  dalam  pembangunan  di  Bali  dan  telah berhasil  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Bali  secara  umum  adalah  sektor pariwisata.  Kegiatan  pariwisata  selain  mendatangkan  sumber  pendapatan  utama  di  Bali, juga  dapat  menjadi  ancaman  serius  bagi  sebagian  orang,  dan  lingkungan,  termasuk  bagi wisatawan asing yang mencintai keaslian alam, kualitas lingkungan hidup, nilai-nilai moral, sosial budaya dan keberlanjutannya.
Hakekat  pariwisata  Indonesia  bertumpu  pada  keunikan  dan  kekhasan  budaya  dan alam,  serta  hubungan  antar  manusia.  Melalui  pengembangan  pariwisata  diharapkan  dapat memperkukuh  jati  diri  bangsa  dan  lestarinya  fungsi  lingkungan.  Namun  demikian pembangunan    kepariwisataan  Indonesia  tetap  menempatkan  kebhinekaan  sebagai  suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada  intinya  pembangunan  kepariwisataan  Indonesia  harus  selalu  merujuk  pada norma-norma  agama  dan  nilai-nilai  budaya  dalam  setiap  segi  kehidupan  (Ardika,2002). Norma-norma  dan  nilai  dasar  tersebut  mewarnai  perilaku  pembangunan  kepariwisataan
nasional  dalam  rangka  mewujudkan  kehidupan  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya, dan  pertahanan  keamanan.  Hal  ini  merupakan  keunggulan  komparatif  pembangunan kepariwisataan  di  Indonesia.  Kekayaan  budaya  yang  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia merupakan  aset  penting  dalam  pengembangan  pariwisata,  dimana  pariwisata  sebagai  alat pelestari  kebudayaan,  yang  dapat  berperan  secara  aktif  memperkenalkan  hasil-hasil kebudayaan bangsa Indonesia.
Falsafah pembangunan kepariwisataan nasional dilandasi oleh norma-norma agama dan nilai-nilai budaya sebagai konsep hidup bangsa Indonesia yang berkeseimbangan yaitu hubungan manusia  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  hubungan  antara sesama manusia,  dan hubungan  antara  manusia  dengan  lingkungan  alam,  baik  yang  berupa  sumber  daya  alam maupun lingkungan geografis. Konsep tersebut dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali disebut  dengan  “ Tri  Hita  Karana” .    Hal  ini  didukung  oleh  pendapat  Erawan (2006),menekankan  agar  pariwisata  kembali  dibangun  dengan  menjujung  konsep Tri  Hita Karana , yaitu :
1 .Parahyangan, yaitu  hubungan  manusia  dengan  Ida  Sanghyang  Widhi/Tuhan Yang Maha Esa dengan baik
2 . Pawongan, dimana hubungan antar manusia terjadi keharmonisan
3 .  Pelemahan, yakni  hubungan  manusia  dengan  alam  sekitarnya  dalam  kondisi lestari dan baik.
Konsep ini merupakan kearifan lokal Bali dalam menjaga keseimbangan alam Bali (Beratha,2007),  dapat  membentuk  perilaku  yang  ajeg  pada  masyarakat  Bali  kendatipun didera bencana ledakan bom yang terjadi sampai dua kali yakni pada tahun 2002 dan tahun 2005.  Masyarakat  Bali  tetap  tenang  dalam  menghadapi  dampak  yang  ditimbulkan  oleh kejadian tersebut, berbagai solusi dan terobosan diupayakan untuk memulihkan pariwisata Bali  dengan  tetap  menunjukkan  sikap  yang  ramah  dan  bersahabat  pada  dunia,  kondisi  ini memberikan  andil  yang  besar  dalam  memulihkan  pariwisata  di  Bali.  Kendatipun  akibat krisis ekonomi dan kehilangan pekerjaan masyarakat Bali, tidak berputus asa.
Dalam  pengembangan  pariwisata  khususnya  dalam  pengelolaan  suatu  kawasan wisata atau objek wisata, Pemerintah Provinsi Bali lebih mengedepankan peranan desa adat .  Hal  ini  disebabkan  karena  kehidupan  masyarakat  Pulau  Bali  tidak  dapat  dipisahkan  dari aktifitas  adapt  dan  keagamaan  khususnya  agama  Hindu.  Di  samping  itu  keberadaan  desa
adat dinilai lebih mampu untuk membendung serta mencegah dampak-dampak negatif dari adanya  pariwisata  di  Bali,  karena  desa  adat  memiliki awig-awig (  peraturan-peraturan  ) yang mengatur kehidupan warganya dan sangat dipatuhi oleh krama desa adat.
Hal  ini  juga  disikapi  oleh  masyarakat  di  Desa  Pemuteran  Kecamatan  Gerokgak Kabupaten  Buleleng.  Dengan  mengandalkan  lokasi  yang Nyegara  Gunung mengambil langkah  dan  inisiatif  untuk  pengembangan  wisata  alam  bernuansa  lingkungan.  Dengan mengandalkan  objek  wisata  keindahan  alam  pantai dan laut  yang dihiasi dengan  beraneka ragam terumbu karang, serta banyak terdapat tempat suci Pura yang bisa dijadikan sebagai objek wisata spritual, desa adat Pemuteran berusaha mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata yang diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara umum.
Objek wisata Desa Pemuteran adalah salah satu tempat wisata yang berada di Desa Pemuteran  Kecamatan  Gerokgak  Kabupaten  Buleleng,  yang  memiliki  pesona  keindahan alam  yang  sangat  menarik  untuk  dikunjungi  oleh  para  wisatawan.  Salah  satunya  adalah adanya event tahunan yang dinamakan Pemuteran Bay Festival, yang sudah diadakan sejak tahun 2015. Pemuteran Bay Festival menaungi segala bentuk seni  budaya dan pelestarian lingkungan  seperti  pelestarian  terumbu  karang  berbasis  masyarakat  dengan Tekhnologi Biorock, Heritage Culture Gebug Ende, Beach Art Parade , lomba-lomba seni dan budaya, Pameran  Produksi  Seni  dan  kerajinan  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pariwisata berbasis  masyarakat,  berbudaya,  berwawasan  lingkungan.  Event  Pemuteran  Bay  Festival juga masuk  100  kalender  event  di  Indonesia atau  CoE  Indonesia.  Pemuteran  Bay  Festival mempersembahkan  selebrasi  budaya  dengan  semangat  komunitas  dengan  berlandaskan ecotourism.
Permasalahan  yang  muncul  dalam  pengelolaan  pariwisata  di  Desa  Pemuteran adalah  masih  seringnya  terjadi  kelakuan  dari  oknum-oknum  nelayan  yang  tidak bertanggung jawab yang melakukan penangkapan ikan hias dengan menggunakan zat yang berbahaya  yakni  potasium  yang  berbahaya  bagi  kelestarisn  dan  pertumbuhan  terumbu karang.  Untuk  menjaga  kelestarian  terumbu  karang  yang  tersebar  di  wilayah  pantai  Desa Pemuteran,  sejak  tahun  2011  Desa  Adat  Pemuteran  membentuk  Pecalang  Laut,  yang tugasnya  adalah  mengadakan  patroli  di  laut  mencegah  adanya  oknum-oknum  yang  tidak bertanggung jawab yang berkeinginan merusak kelestarian dan keindahan terumbu karang yang  menjadi  daya  tarik  wisatawan.  Dimana  dengan  melakukan diving dan snorkling , wisatawan dapat menikmati indahnya terumbu karang di laut Desa Pemuteran.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  dapat  dirumuskan  pokok-pokok  permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Desa Adat dalam pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Pemuteran Kecamatan Gerokgak  ?
2. Bagaimanakah  dampak  perkembangan  pariwisata  terhadap  kehidupan  krama  desa adat Pemuteran Kecamatan Gerokgak  ?

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.Menurut Bogdan  dan  Taylor  dalam  Moleong  (2019:3),  metodologi  kualitatif  sebagai  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).
Yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  antara  lain:  Perbekel  Desa Pemuteran beserta perangkat desa, Kelian Desa Adat Pemuteran,Ketua BPD, Ketua LPM, Para  pelaku  Pariwisata  dan  masyarakat  Desa  Pemuteran.  Informan  dipilih  secara purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.
Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :
1. Implementasi Kebijakan Desa Adat dalam Pengelolaan pariwisata, yang meliputi :  a)  kebijakan  desa  adat;  b)  proses  implementasi  kebijakan  desa  adat;  c)  aktor- aktor pengelola destinasi wisata, dan d) faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata.
2. Dampak  perkembangan  pariwisata  terhadap  kehidupan krama  desa  adat Pemuteran, yang meliputi : dampak ekonomi, sosial dan budaya.
Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Wisata Pemuteran Kecamatan Gerokgak Kabupaten  Buleleng,  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  desa.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  observasi, wawancara,  dan  pemanfaatan  dokumen.  Analisis  data  mengikuti  apa  yang  disampaikan Miles dan Huberman   ( Sugiyono,2017 ), yakni dengan empat tahapan analisis data yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Implementasi Kebijakan Desa Adat dalam Pengelolaan Pariwisata
Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalm proses kebijakan publik.  Suatu  program  kebijakan  harus  diimplementasikan  agar  mempunyai dampak  dan  tujuan  yang  diinginkan  (  Winarno,  2019  ).  Implementasi melibatkan  usaha  dari  pembuat  kebijakan  untuk  mempengaruhi  dan  mengatur perilaku kelompok sasaran.
Sehubungan dengan kebijakan Desa Adat Pemuteran dalam pengelolaan berbagai objek  wisata  khususnya  objek  wisata  bernuansa  religius,  menerapkan  kebijakan  yang berusaha  untuk  memberikan  kesejahteraan  bagi krama  desa secara  menyeluruh.  Salah satunya  dengan  menempatkan  anggota  Pecalang  untuk  berjaga  di  objek  wisata  religius seperti  Pura-Pura  yang  ada  di  wilayah  Desa  Adat  Pemuteran  dan  ditugaskan  untuk memungut retribusi dan biaya parkir kepada wisatawan yang datang berkunjung
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kelian  Desa  Adat  Pemuteran  dan Perbekel  Desa  Pemuteran  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  kebijakan pengelolaan  objek  wisata  berupa  Pura-Pura  sebagai  objek  wisata  bernuansa religi  diserahkan  sepenuhnya  kepada  Desa  Adat  Pemuteran  memang dimaksudkan untuk kesejahteraan krama desa adat Pemuteran, khususnya yang berkaitan dengan acara-acara adat dan keagamaan. Dalam hal ini kebijakan Desa Adat  Pemuteran  mengelola  secara  penuh  objek-objek  wisata  relegi  memang demi  kepentingan krama  desa itu  sendiri.    Hal  ini  sesuai  dengan  yang disampaikan  oleh  Merilee  S.  Gridnle  (  Subarsono,  2020  ),  yang  mengatakan bahwa  keberhasilan  implementasi  kebijakan  salah  satunya  adalah  harus mencakup  sejauh  mana  kepentingan  kelompok  sasaran  atau target  groups termuat  dalam  isi  kebijakan.  Dalam  hal  ini  kepentingan krama  desa  adat Pemuteran menjadi target utama dalam kebijakan tersebut.
Selanjutnya  proses  implementasi  kebijakan  Desa  Adat  Pemuteran sehubungan  dengan  pengelolaan  objek  wisata  relegi  adalah  dengan  menunjuk orang-orang yang dipercaya oleh Desa Adat Pemuteran untuk mengelola secara langsung beberapa objek wisata relegi seperti Pura Yeh Panas, Pura Batu Kursi, dan  Pura  Bukit  Udeng-Udengan.  Desa  adat  kemudian  menunjuk  anggota
Pecalang  untuk  berjaga  dan  memungut  retribusi  kepada  para  wisatawan  yang datang berkunjung atau bersembahyang ke Pura-Pura tersebut. Untuk wisatawan mancanegara  dikenakan  biaya  tiket  masuk  dan  biaya  parkir.  Sedangkan  untuk wisatawan lokal yang tujuannya datang untuk bersembahyang, hanya dikenakan biaya parkir kendaraan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa  implementasi  kebijakan  yang  dilaksanakan  oleh  Desa  Adat  Pemuteran sebagai hasil kesepakatan tentang pengelolaan objek-objek wisata relegi dimana semua hal yang dilakukan oleh Desa Adat Pemuteran diarahkan untuk mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan  yakni  meningkatkan  pendapatan  Desa  Adat  dan kesejahteraan krama  desa .  Hal  ini  sesuai  dengan  pengertian  implementasi kebijakan  yang  disampaikan  oleh  van  Meter  dan  van  Horn  (  Winarno,  2019  ), bahwa  implementasi  kebijakan  sebagai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh individu – individu (atau kelompok – kelompok)  pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan- keputusan kebijakan sebelumnya.
Implementasi  kebijakan  Desa  Adat  dalam  pengelolaan  pariwisata khususnya  distinasi  wisata  berupa  objek-objek  wisata  relegi  adalah  berkaitan dengan  aktor-aktor  pengelola  destinasi  wisata  tersebut.  Yang  menjadi  aktor utama  dalam  pengelolaan  distinasi  objek  wisata  relegi  tentunya  adalah  Kelian Desa Adat  Pemuteran  dibantu oleh para prajuru Desa  Adat dan seluruh krama desa khususnya  Pecalang  yang  berjaga  di  areal  Pura  yang  dijadikan  sebagai objek wisata relegi.
Hasil  wawancara  dengan  para  informan,  dapat  disimpulkan  bahwa penentuan seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan             ( sebagai implementor ) berkaitan dengan pengelolaan objek wisata Pura haruslah memperhitungkan berbagai hal yang berhubungan dengan implementor  tersebut,  seperti  yang  disampaikan  oleh  Meter  dan  Horn  ( Subarsono, 2020 ), bahwa variabel yang memepengaruhi kinerja kebijakan salah satunya  adalah  Disposisi  implementor,  yang  mencakup  tiga  hal  penting,  yakni (a)  respon  implementor  terhadap  kebijakan,  yang  akan  memepengaruhi
kemauannya untuk  melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap  kebijakan;  dan  (c)  intensitas  disposisi  implementor,  yakni  preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
Pengelolaan  objek  wisata  relegi  yang  sepenuhnya  diserahkan  kepada Desa  Adat  Pemuteran  berdampak  positif  terhadap  perkembangan  kunjungan wisata ke objek wisata Pura sepetrti Pura Yeh Panas, Pura Batu Kursi, dan Pura Bukit Udeng-Udengan dan juga kelestarian kawasan wisata tersebut. Khususnya yang  berkaitan  dengan  kelestarian  lingkungan  yang  memungkinkan  tetap terpeliharanya kebersihan dan kesucian serta kesakralan Pura-Pura tersebut.
Keberadaan  Pura-Pura  di  wilayah  Desa  Adat  Pemuteran  yang  dijadikan  sebagai objek  wisata  relegi  memang  menarik  bagi  wisatawan.  Salah  satunya  adalah  Pura  Yeh Panas, dimana di dalam areal Pura terdapat pancuran air panas yang merupakan air panas alami yang biasa digunakan oleh para wisatawan khususnya yang beragama Hindu untuk membersihkan diri ( melukat ). Keberadaan Pura-Pura yang lainnya yang terletak didaerah perbukitan  juga  menjadi  daya  tarik  tersendiri  karena  pemandangan  alamnya  yang  indah serta letaknya yang dekat hutan menimbulkan kesan angker yang disukai oleh wisatawan yang menginginkan suasana yang hening, tenang , dan ada nuansa mistisnya.
Pengelolaan  destinasi  wisata  yang  ada  di  Desa  Wisata  Pemuteran berdampak  positif  terhadap  perkembangan  kunjungan  wisata  ke  Desa  Wisata Pemuteran  dan  juga  kelestarian  kawasan  wisata  tersebut.  Khususnya  yang berkaitan  dengan  kelestarian  lingkungan  yang  memungkinkan  tetap terpeliharanya  kesucian  pura,  keindahan  pantai  dan  kelestarian  satwa  laut khususnya ikan dan terumbu karang yang ada.
Bahkan  keberadaan  Desa  Wisata  Pemuteran  semakin  berkembang dengan  diadakannya  secara  rutin  sebuah  festival  yang  diberinama  ”Pemuteran Bay  Fesetival”,  dimana  untuk  tahun  ini  diselenggarakan  pada  tanggal  16  –  18 Nopember  2023  dan  dihadiri  secara  langsung  oleh  Menteri  Pariwisata  dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahudin Uno..
Seperti  diketahui  Pemuteran  Bay  Festival  sudah  diadakan  sejak  tahun  2015. Pemuteran  Bay  Festival  menaungi  segala  bentuk  seni    budaya  dan  pelestarian  lingkungan seperti  pelestarian  terumbu  karang  berbasis  masyarakat  dengan Tekhnologi  Biorock, Heritage Culture Gebug Ende, Beach Art Parade , lomba-lomba seni dan budaya, Pameran
Produksi  Seni  dan  kerajinan  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pariwisata  berbasis masyarakat, berbudaya, berwawasan lingkungan. Event Pemuteran Bay Festival juga masuk 100  kalender  event  di  Indonesia  atau  CoE  Indonesia.  Pemuteran  Bay  Festival mempersembahkan  selebrasi  budaya  dengan  semangat  komunitas  dengan  berlandaskan ecotourism.
Selanjutnya, hal yang menjadi penghambat pengelolaan pariwisata di desa wisata Pemuteran  salah  satunya  adalah  masih  adanya  nelayan-nelayan  yang  membandel  yakni yang  menangkap  ikan  hias  menggunakan  racun  ikan  seperti  potasium  yang  tentunya berdampak  negatif  terhadap  kelestarian  dan  keasrian  terumbu  karang  dan  ikan-ikan  di perairan laut Desa Pemuteran.
Berdasarakan  hasil  wawancara  dengan  para  informan  dapat  diketahui bahwa  masih  adanya  orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  dengan merusak  kelestarian  alam  bawah  laut  yang  menjadi  andalan  pariwisata  di  desa wisata  Pemuteran  dengan  terumbu  karang  dan  ikan  hiasnya,  tentunya  menjadi penghambat  bagi  perkembangan  dan  pengelolaan  pariwisata  di  desa  wisata Pemuteran.  Padahal  keindahan  panorama  bawah  laut  wilayah  Desa  Pemuteran dengan keberagaman terumbu  karang serta ribuan ikan hias menjadi  daya tarik tersendiri  bagi  para  wisatawan  khususnya  yang  memiliki  hoby  snorkling  dan diving. Bahkan komunitas penyelamat terumbu karang yang bernaung di bawah Yayasan  Karang  Lestari,  berusaha  melestarikan  keindahan  panorama  alam bawah laut tersebut dengan menanam atau membuat terumbu karang buatan.
3.2 Dampak  Perkembangan  Pariwisata  terhadap  kehidupan  krama  desa adapt Pemuteran
Dijadikannya  suatu  daerah  sebagai  kawasan  wisata  atau  tempat kunjungan  bagi  wisatawan,  akan  mengakibatkan  perubahan-perubahan  pada daerah  tersebut.  Perubahan-perubahan  tersebut  terjadi  sebagai  dampak  dari adanya kehadiran orang-orang dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri yang banyak  berkunjung  atau  bahkan  menetap  untuk  beberapa  waktu  ditempat tersebut.  Perubahan  tersebut  bisa  berupa  perubahan  lingkungan  alam,  bahkan terpenting adalah dampak dari adanya perkembangan pariwisata tersebut adalah
tejadinya  perubahan  dalam  pola  kehidupan  dan  tingkah  laku  dari  masyarakat yang tinggal di daerah kawasan wisata.
Sejak ditetapkannya desa Pemuteran sebagai Desa wisata, setiap harinya daerah tersebut banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Adanya destinasi wisata berupa pantai dan alam pegunungan dengan keberadaan tempat-tempat  suci  Agama  Hindu  yan  dijadikan  sebgaai  objek  wisata,  yang setiap harinya selalu ramai dikunjungi  wisatawan,  tentunya  memberi manfaat bagi krama desa Adat Pemuteran
Yang  pertama  tentunya  secara  ekonomi  perkembangan  pariwisata memberi nafkah bagi pemilik dan pekerja di berbagai fasilitas pariwisata seperti hotel,  restaurant,  pemandu  wisata,  serta  pedagang  asongan  yang  setiap  harinya berjualan diberbagai objek wisata yang ada di desa wisata Pemuteran.
Di samping memiliki dampak ekonomi yang dirasakan oleh krama desa yang  bekerja  pemandu  wisata  diving  dan  snorkling,  keberadaan  desa  wisata Pemuteran sebagai rujukan bagi para  wisatawan juga memberi berkah bagi para krama  desa yang  bekerja  di  hotel  maupun  restaurant  yang  ada  di  desa  Wisata Pemuteran.
Selain  dampak  ekonomi  yang  terjadi  karena  adanya  perkembangan pariwisata  terhadap  kehidupan  krama  desa  Adat  Pemuteran  seperti  yang  telah diuraikan  di  atas,  dampak  sosial  dan  budaya  juga  terjadi  akibat  adanya perkembangan  pariwisata  tersebut.  Salah  satunya  yang  paling  menonjol  adalah adanya perkawinan  transnasional antara perempuan etnis Bali dengan laki-laki mancanegara.
Interaksi  yang  intensif  antara  wistawan  mancanegara  dengan  penduduk lokal khususnya yang berasal dari Desa Pemuteran, pada akhirnya menyebabkan terjadinya perkawinan antara laki-laki mancanegara tersebut dengan perempuan lokal.  Hal  ini  disebabkan  karena  diwilayah  Desa  Adat  Pemuteran  banyak dijumpai  villa  yang  banyak  dihuni  oleh  wisawatan  mancanegara.  Temuan  di lapangan menunjukkan bahwa terjadinya perkawinan tersebut memeng didasari oleh  adanya  keinginan  untuk  menyalurkan  rasa  cinta  kasih  yang  ada  pada  diri mereka. Perkawinan transnasional dalam lingkaran hidup perempuan lokal atau
krama  desa Adat  Pemuteran,  melalui  proses  atau  tahapan  masa  perkenalan, penjajagan, berpacaran dan menikah.
Dalam  hubungannya  dengan  pengesahan  perkawinan  antar  bangsa tersebut,  Desa  Adat  Pemuteran  memiliki  ketentuan  yang  mengatur  tata  cara perkawinan  secara  adat  yang  telah  diatur  dalam awig-awig Desa  Adat.  Di dalamnya  dimuat  ketentuan  bahwa  pasangan  perempuan  etnis  Bali  yang  akan menikah dengan laki-laki asing harus memenuhi persyaratan,  yakni 1. memberi laporan  kepada  Kelian  Desa  Adat  tentang  rencana  perkawinan  meraka;  2. selanjutnya  pihak  laki-laki  harus  menunjukkan  surat  tentang  status  yang dikeluarkan  oleh  Konsulat  negaranya  ;  3.  pihak  laki-laki  menyatakan kesediaannya  untuk  melangsungkan  upacara sudiwidani yakni  sebuah  upacara peralihan dari agama asal ke agama Hindu.
Laporan  tentang  rencana  akan  dilangsungkannya  perkawinan  tersebut dimaksudkan  sebagai  langkah  awal  dari prajuru desa  adat  untuk  membuat laporan selanjutnya. Pentingnya pihak laki-laki memberi laporan tertulis tentang statusnya  sebenarnya  merupakan  langkah  pengamanan  atau  perlindungan kepada krama nya  agar  tidak  ditipu  oleh  orang  asing.  Setelah  persyaratan tersebut dipenuhi maka mulailah langkah berikutnya yaitu pelaksanaan upacara sudiwidani .  Upacara  ini  dilengkapi  dengan  perlengkapan  bebantenan diantaranya pejati,  canang  pengrawos ,  dll.  Upacara  disaksikan  oleh  keluarga besar, Kelian Desa Adat, Perbekel, sedangkan pihak laki-laki biasanya dihadiri oleh  anggota  keluarga  atau  teman  yang  dipercaya.  Upacara  ini  berlangsung  di lingkungan keluarga perempuan.
Serangkaian upacara sudiwidani dilakukanlah kegiatan pencatatan dalam Ilikita  Wiwaha  Putra .  Dalam  pencatatan  tersebut  dimuat  nama  mempelai, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua mempelai dan status mempelai.
Ada  kalanya  pasangan  calon  mempelai  yang  akan  menikah  tidak memilih  jalur  adat  sebagai  pengesahan  perkawinannya  tetapi  memilih  jalan  di luar  keterlibatan  adat.  Dalam  hubungan  ini  desa  adat  dan  desa  dinas  hanya mengeluarkan surat pelepasan yang intinya menjelaskan bahwa secara normatif warganya tidak lagi ada di bawah tanggung jawab desa adat maupun desa dinas.
Dipilihnya  cara  ini  biasanya  dilatar  belakangi  karena  pihak  laki-lai  tidak bersedia  beralih  agama  dan  seterusnya  bermaksud  memboyong  pihak perempuan untuk ikut serta ke negaranya.
Dalam konteks adanya perkawinan transnasional antara perempuan etnis Bali  dengan  laki-laki  mancanegara,  terdapat  steriotyp  yang  melekat  terhadap kehadiran  orang  asing  dan  perempuan  lokal  yang  dekat  dengan  orang  asing. Steriotyp  perempuan  lokal  adalah  “hanya  perempuan  nakal”  saja  yang  mau menjalin hubungan dengan laki-laki asing.
Steriotyp  yang  bernada  negatif  terhadap  hubungan  khusus  yang  dijalin oleh  perempuan  lokal  dengan  orang  asing  dilandasi  anggapan  bahwa  orang asing  banyak  duit,  suka  perempuan  muda,  dan  sebagainya.  Anggapan  ini berakibat  munculnya  pandangan  bahwa  perempuan  lokal  mau  dekat  dengan laki-laki asing karena motif ekonomi. Mereka dicap sebagai “ cewek matre”. Di samping itu beda usia yang sangat jauh ( 15  – 30 tahun ) berakibat munculnya pandangan  bahwa  hanya  karena  dollar  dia  mau  pacaran  atau  menikah  walau pasangannya sudah tua.
Adanya  anggapan  dari  masyarakat  bahwa  perempuan  lokal  yang berpacaran dengan orang asing adalah perempuan nakal, dirasa merugikan bagi perempuan  lokal  yang  memang  menjalin  hubungan  dengan  orang  asing  atas dasar  cinta.  Mereka  yang  sebenarnya  serius  membina  hubungan  dengan  orang asing  ternodai  oleh  ulah  perempuan-perempuan  yang  disebut  sebagai  cewek matre tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  penjelasan  tersebut  di  atas,  dapat ditemukan  bahwa  perkembangan  pariwisata  di  desa  adat  pemuteran  serta ditetapkannya desa pemuteran sebgaai Desa Wisata memberikan dampak secara ekonomi dan sosial budaya kepada kehidupan krama desa Adat Pemuteran. Hal ini  sesuai  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Islamy  (  2018  )  bahwa  dampak kebijakan  adalah  akibat-akibat  dan  konsekunsi-konsekuensi  yang  ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  temuan  melalui  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1.  Implementasi  kebijakan  Desa  Adat  Pemuteran  dalam  pengelolaan  pariwista ditujukan  untuk  memberikan  kesejahteraan  kepada  krama  desa  Adat Pemuteran,  dengan  cara  memberdayakan  krama  desa  untuk  terlibat  dalam pengelolaan  pariwisata  tersebut  serta  bertanggung  jawab  terhadap kelestarian objek-objek wisata seperti pantai, laut, dan pura.
2.    Perkembangan  pariwisata  di  desa  Pemuteran  membawa  dampak  terhadap kehidupan krama desa Adat Pemuteran. Dalam hal ini dampak ekonomi dari banyaknya krama yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja di sektor pariwisata,  baik  sebagai  pekerja  hotel  dan  restauran  atau  pemandu  wisata maupun  sebagai  pedagang  makanan  dan  minuman  serta  dari  menyewakan alat-alat  penyelam  kepada  wisatawan.  Juga  berdampak  terhadap  kehidupan sosial  dan  budaya  krama  desa  Adat  Pemuteran,  terbukti  dari  adanya perkawinan  transnasional  antara  perempuan  lokal  krama  desa  Adat Pemuteran dengan laki-laki mancanegara
Selanjutnya  berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah diuraikan di atas, dapat disarankan beberapa hal :
1.  Pembangunan  pariwisata  melalui  peran  institusi  lokal  desa  adat  dapat dilaksanakan dengan baik dan menunjukkan kontribusi yang positif terhadap upaya  peningkatan  kesejahteraan krama ,  sehingga  perlu  dipertahankan  dan ditingkatkan.  Mengingat  pentingnya  posisi  desa  adat  di  dalam  masyarakat, sebagai  kekuatan  lokal  yang  dipatuhi  dan  dihormati  oleh  masyarakat, ketimbang kekuatan manapun termasuk kebijakan pemerintah.
2.   Kontrol sosial dan pengawasan dari prajuru desa adat beserta seluruh krama dan  instansi  terkait  agar  lebih  ditingkatkan  sbagai  upaya  untuk  mencegah atau  menimilasir  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  adanya perkembangan pariwisata, seperti adanya peredaran dan pemakaian narkoba di  kalangan  generasi  muda,  terjerumusnya  generasi  muda  dalam  dunia prostitusi,  serta  dampak-dampak  negatif  lainnya  seperti  adanya  pengaruh
budaya  asing  yang  tentunya  dapat  berusak  dan  mencemari  kesucian  dan kelestarian kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin,  2017, Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Implemantasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara : Jakarta
Ardika,I  Gede,  2002. Konsepsi  Pembangunan  Kepariwisataan  Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia : Jakarta.
Beratha,Dewa  Putu,2007.  “Kearifan  Lokal  Bali  dalam  Menjaga  Alam”  dalam Bali Post ,Denpasar,1 November 2007.
Dewi  Riyani,Desak  Putu  dan  Gede  Sandiasa,  2017,    Implementasi  Kebijakan  Desa Pakraman  Dalam  Pengelolaan  Pariwisata  di  Objek  Wisata  Air  Sani, LOCUS Majalah Ilmiah FIA UNIPAS Volume 7 No.1- Pebruari 2017
Erawan,Puja, 2006. “Bali Berwawasan Pariwisata Budaya” Makalah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng : Singaraja
Indiahono,Dwiyanto,  2018, Kebijakan  Publik,Berbasis  Dynamic  Policy Analysis , Gava Media : Yogyakarta
Islamy,Irfan,  2018,  Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara,  Bumi Aksara Jakarta
Subarsono,  AG.  2020, Analisis  Kebijakan  Publik  :  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R & D, Alfabet : Bandung
Winarno, Budi. 2019. Kebijakan Publik Teori & Proses, Media Pressindo, Yogyakarta.
Wyasa P.,Ida Bagus,dkk, 2003. Hukum Bisnis Pariwisata, Aditama : Bandung
Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat.