licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Putusan Uitvoerbaar bij Voorraad : Rasionalisasi Hakim dan Implikasi Hukumnya erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Zora Febriena Dwithia H.P. Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia, zorafebrienadhp@ub.ac.id 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO The existence of the Uitvoerbaar bij Voorraad verdict as a judge's decision that can  be  implemented  in  advance  even  though  it  is  not  yet  inkracht  can potentially  cause  greater  legal  problems  in  the  future.  The  potential  for considerable risk exists for the object of the dispute given that there is still a possibility  that  the  Judge's  decision  in  the  Court  of  First  Instance  can  be overturned by a Judge at a higher level. Based on these conditions, the focus of the  writing  is  related  to  how  it  is  necessary  to  study  the  rationalization  of judges in granting UBV decisions in civil disputes in court and what are the legal consequences of UBV decisions that are overturned by the High Court. The  purpose  of  this  paper  is  to  analyse  the  rationalisation  of  the  judge  in granting the ubv verdict, as well as to analyse the legal consequences of the ubv verdict that was annulled by the high court and to examine the liability aspects  of  the  negligence  of  granting  the  ubv  verdict.  This  research  is  a normative juridical research with a statutory approach and concept approach. The statutory approach is carried out by examining the philosophical content and rules related to the ubv verdict mechanism and whether these rules are consistent and mutually compatible with each other. The perspective of the concept  approach  departs  from  the  legal  concepts  behind  a  certain arrangement,  in  this  case  related  to  the  ubv  verdict.  This  approach  is important because an understanding of the views developed in legal science can be a foothold for building legal arguments when resolving the legal issues at  hand.  Based  on  the  results  of  the  analysis,  it  can  be  concluded  that  the rationalisation of judges in making ubv decisions has been explicitly regulated, however,  it  is  necessary  to  be  very  careful  because  it  risks  creating  new problems. Judges must act according to the law but also involve conviction and conscience. The judge's decision, apart from being based on the rule of law and existing facts, also needs to consider the belief in truth and justice so that he carries out his function not only looking at the intellectualist rational aspects but also the religious irrational. If the UBV decision is eventually overturned by the Court of Appeal, its execution becomes null and void. So that a form of Judge  accountability  is  needed  as  a  limitation  of  the  granting  of  the  UBV decision.
Manuscript History:
Received: 2023-09-20
Accepted: 2024-07-31
Corresponding Author: Zora Febriena Dwithia H.P, zorafebrienadhp@ub.ac.id
Keywords : Judge Rationalization; Uitvoerbaar Bij Voorraad Verdict
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License
Layout Version: v.7.2024 Cite this paper P., Z. F. (2024). Putusan Uitvoerbaar bij Voorraad: Rasionalisasi Hakim dan Implikasi Hukumnya. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 7 (2).
doi:https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.5021

## PENDAHULUAN
Hukum  materiil,  baik  yang  bentuknya  tertulis  sebagaimana  tertuang  dalam peraturan  perundang-undangan  maupun  yang  berbentuk  tidak  tertulis  dalam  wujud kebiasaan, merupakan pedoman bagi setiap warga masyarakat tentang tata cara berperilaku yang baik dalam melakukan interaksi di dalam kehidupan sosial. Philip Nonet dan Selznick mengatakan,  “ in  the  ideal  of  responsive  law,  law  is  facilitator  of  response  of  social  needs and aspirations ” (dalam cita -cita hukum responsif, hukum adalah fasilitator yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat). 1 Hukum bukan hanya semata-mata sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, atau diketahui saja melainkan juga untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Kedudukan  hukum  yang  bersifat ultimum  remedium menjadikannya  sebagai  langkah terakhir  dalam  menertibkan  konflik  yang  terjadi  di  masyarakat,  khususnya  konflik  yang bersifat  privat atau  perdata.  Melalui  konsep tersebut  maka  semestinya  hukum  membuka jalan bagi penyelesaian suatu persoalan hukum dan bukan sebaliknya. Ide dasar dari sebuah hukum responsif semestinya berangkat dari penafsiraan dan mereformulasikan ketentuan- ketentuan hukum berdasarkan pada fakta.
Ketentuan-ketentuan  hukum  perdata  materiil,  pada  hakikatnya  berada  dalam kekuasaan masing-masing individu yang melakukan hubungan keperdataan, tanpa melalui campur tangan negara. Bahkan, ketika terjadi pelanggaran atas ketentuan hukum perdata materiil itupun sesungguhnya negara tidak kemudian dapat langsung untuk melibatkan diri kecuali para pihak yang berinisiatif membawa persoalan tersebut untuk diselesaikan secara litigasi,  yakni  suatu  upaya  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  dihadapi  melalui  jalur pengadilan  dengan  perantara  Hakim  sebagai  yang  berwenang  untuk  memeriksa  dan mengadili.  Hakim  dengan  pengetahuan  dan  kebijaksanaannya  diharapkan  dapat  menjadi pihak  yang  netral  dalam  menangani  suatu  persoalan  hukum  dengan  seadil-adilnya  yang akan  dituangkan  dalam  sebuah  putusan  yang  bersifat  final  dan  mengikat  ( inkracht  van gewijsde ). Hal yang perlu diperhatikan dalam suatu putusan Hakim adalah pertimbangan hukum  yang  mendasari  dijatuhkannya  putusan  tersebut.  Melalui  pertimbangan  hukum siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan sudah cukup memiliki alasan yang objektif  atau  justru  sebaliknya.  Oleh  karena  itu,  Hakim  perlu  untuk  berhati-hati  dalam memberikan putusan atas suatu persoalan hukum.
Putusan merupakan output dari adanya pengajuan gugatan. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Pengadilan. 2 Gugatan dalam acara perdata terdiri dari 2 (dua) pihak yakni Penggugat dan Tergugat. Terjadinya pengajuan gugatan umumnya karena pihak tergugat telah melakukan pelanggaran hak dan kewajiban  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  Penggugat.  Penyelesaian  sengketa  antara Penggugat dan Tergugat ini diharapkan dapat diselesaikan di luar pengadilan secara damai karena sifatnya yang privat, namun apabila hal tersebut tidak terwujud maka para pihak dapat  mengupayakan  penyelesaian  sengketa  tersebut  melalui  jalur  hukum  (litigasi)  ke Pengadilan dengan perantaraan Hakim yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili persoalan hukum.
Lain  halnya  dengan  penyelesaian  sengketa  secara  damai  di  luar  pengadilan  yang prosedur  pelaksanaannya  diserahkan  kepada  para  pihak  yang  bersengketa,  penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan tidak hanya membutuhkan dasar hukum perdata materiil saja  namun  juga  membutuhkan  hukum  perdata  formil  yang  merupakan  ketentuan  yang mengatur cara untuk mengajukan tuntutan hak serta melaksanakan putusan dari adanya tuntutan tersebut. Jadi, beracara di Pengadilan memiliki prosedur dan tatacara tertentu yang mana prosedur ini akan dimulai sejak adanya gugatan yang masuk ke Pengadilan.
1 F.X. Adji Samekto, “Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 1 (Januari 2013): 94.
2 Sarwono, Hukum Acara Perdata – Teori dan Praktik , (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 31.
Proses diawali dengan pendaftaran gugatan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri yang  memiliki  kompetensi  dengan  membayar  panjar  perkara  terlebih  dahulu  kemudian Panitera akan memberikan Nomor Register Perkara. Gugatan yang didaftarkan kemudian dilimpahkan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  bersangkutan  untuk  kemudian  Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk Majelis Hakim yang akan menangani perkara tersebut. Majelis Hakim yang ditunjuk akan menentukan hari dan tanggal sidang perdana (sidang I) sekaligus memerintahkan pemanggilan para pihak yang terkait dalam perkara tersebut.
Pada saat sidang I, apabila para pihak (Penggugat dan Tergugat) hadir maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para pihak untuk terlebih dahulu melakukan proses mediasi. Para pihak yang berperkara menempuh proses mediasi selama jangka waktu 40 (empat puluh) hari dengan difasilitasi oleh seorang Mediator. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan ternyata para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam mediasi maka  para  pihak  kembali  masuk  ke  dalam  persidangan  dan  dimulailah  proses  jawab jinawab.  Jawab  jinawab  diawali  dengan  pembacaan  gugatan  oleh  Penggugat,  kemudian dilanjutkan  dengan  Jawaban  Tergugat.  Jawaban  Tergugat  akan  dibalas  dengan  Replik Penggugat, yang kemudian dapat dijawab lagi dengan Duplik dari Tergugat.
Tahap berikutnya adalah tahapan Pembuktian. Pada tahap ini para pihak diberikan kesempatan  untuk  mengajukan  alat  bukti  masing-masing  untuk  memperkuat  dalil-dalil mereka. Setelah seluruh bukti telah diajukan dan diperiksa, Majelis Hakim akan menutup proses  pembuktian  dan  mempersilahkan  para  pihak  untuk  menyusun  kesimpulan. Kesimpulan  ini  merupakan  pendapat  para  pihak  yang  memperkuat  dalil-dalil  mereka berdasarkan hasil pembuktian. Setelah para pihak menyampaikan kesimpulannya, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusannya. Apabila atas putusan Hakim ternyata ada pihak yang keberatan  maka  dalam  jangka  waktu  tertentu  pihak  yang  keberatan  tersebut  dapat mengajukan upaya hukum. Apabila putusan telah inkracht van gewijsde , pihak yang menang berhak untuk melaksanakan isi putusan (eksekusi).
Lazimnya,  pelaksanaan  putusan  maupun  eksekusi  baru  dapat  dilakukan  apabila telah melewati rentang waktu yang diberikan pengadilan untuk mengajukan suatu upaya hukum  yang  sifatnya  melawan  putusan  hakim  di  pengadilan  tingkat  pertama.  Misalnya banding atas suatu putusan Pengadilan Negeri adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila dalam rentang waktu tersebut pihak yang kalah tidak mengajukan  suatu  upaya  hukum  apapun  barulah  putusan  Pengadilan  Negeri  dapat dilaksanakan  atau  dieksekusi.  Namun,  dalam  Hukum  Acara  Perdata  dimungkinkan  bagi Hakim untuk menjatuhkan suatu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa harus  menunggu  rentang  waktu  untuk  pihak  yang  kalah  mengajukan  upaya  hukum perlawanan  dengan  syarat  sebagaimana  disebutkan  di  atas.  Putusan  ini  disebut  Putusan Serta Merta atau biasa juga disebut dengan Uitvoerbaar bij Voorraad (UBV). Putusan yang demikian ini memiliki potensi resiko yang cukup besar mengingat masih ada kemungkinan bahwa putusan Hakim di Pengadilan tingkat pertama dapat direvisi atau bahkan dibatalkan oleh Hakim pengadilan di tingkat yang lebih tinggi apabila ada upaya hukum yang diajukan.
Berdasarkan pada kondisi tersebut maka fokus penulisan adalah terkait bagaimana perlu dilakukan kajian terhadap rasionalisasi hakim dalam mengabulkan putusan UBV pada sengketa  perdata  di  pengadilan  serta  apa  akibat  hukum  putusan  ubv  yang  dibatalkan pengadilan tinggi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis rasionalisasi hakim dalam mengabulkan putusan ubv, serta untuk menganalisis akibat hukum putusan UBV yang dibatalkan  pengadilan  tinggi  serta  mengkaji  aspek  pertanggungjawaban  dari  kelalaian pengabulan putusan UBV. Arah kajian dari pembahasan yang akan dilakukan adalah untuk mengkaji  kembali  relevansi  pemberian  putusan  UBV  mengingat  perkembangannya  dari masa ke masa yang pada awalnya mengusung cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, berbiaya ringan, namun dalam realitanya instrumen hukum yang penting ini di satu sisi juga menjadi instrumen hukum yang problematik. Periodesasi pengaturannya yang  terlampau  sering  dilakukan  dalam  jangka  waktu  yang  relatif  singkat  namun  hanya
berakhir  dengan  tingkat  efektivitas  yang  rendah  menjadikan  penulis  tertarik  untuk menuangkan pemikiran apakah kemudian Hakim tidak perlu melihat dari sisi  lain dalam mengabulkan putusan UBV ini selain dari apa yang sudah diatur di dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg. Harapannya kajian ini menjadi suatu hal baru yang belum pernah didiskusikan sebelumnya berkaitan dengan persoalan seputar putusan UBV di dalam sistem peradilan Indonesia.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  Yuridis  Normatif,  yakni  penelitian  yang mengkaji  atau  meneliti  hukum  dari  sisi  normatif,  subtansi,  serta  kaidah-kaidah pengaturannya.  Berkaitan  dengan  penelitian  ini  norma-norma  yang  dijadikan  pedoman adalah yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata khususnya terkait putusan Uitvoerbaar Bij  Voorraad .  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  ( Statute  Approach )  dan  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach) . Analisis  bahan  hukum  dilakukan  menggunakan  interpretasi  sistematis.  Interpretasi sistematis  adalah  metode  yang  menafsirkan  Undang-Undang  sebagai  bagian  dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari peraturan Perundang- undangan  tersebut  dapat  ditafsirkan  seakan-akan  berdiri  sendiri,  tetapi  ia  harus  selalu dipahami  dalam  kaitannya  dengan  jenis  peraturan  yang  lainnya.  Menafsirkan  peraturan Perundang-undangan  tidak  boleh  menyimpang  atau  keluar  dari  sistem  Perundang- undangan suatu Negara. Interpretasi sistematis digunakan untuk melihat bunyi suatu pasal dihubungkan  dengan  bunyi  pasal-pasal  lainnya  baik  di  dalam  undang-undang  yang bersangkutan maupun dengan undang-undang yang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rasionalisasi Hakim Menjatuhkan Putusan UBV

## 1. Sejarah Putusan UBV di Indonesia
Apabila  ada  bagian  dari  Hukum  Acara  Perdata  yang  sangat  mendapat perhatian  maka  bisa  jadi  putusan  UBV  salah  satunya.  Sedikitnya  tujuh  kali Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran berkaitan dengan putusan  UBV. Hal tersebut menunjukkan dinamika putusan UBV dalam praktik di mana nyaris dalam setiap  gugatan,  penggugat  akan  menyampaikan  dalam  petitumnya  untuk  Hakim berkenan mengabulkan putusan UBV meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau verzet.
Istilah  yang  dipakai  pun  cukup  beragam  mulai  dari  bahasa  aslinya ‘ uitvoerbaar bij voorraad ’ Subekti, menggunakan istilah putusan pelaksanaan lebih dahulu 3 ;  Abdulkadir  Muhammad  menggunakan  istilah  ‘putusan  yang  dapat dilaksanakan serta merta’ 4 ; dan M. Yahya Harahap menggunakan istilah ‘putusan yang  dapat  dijalankan  lebih  dahulu’. 5 Kamus  Istilah  Hukum  Belanda-Indonesia mendefinisikan  istilah uitvoerbaar  bij  voorraad sebagai  putusan  yang  dapat dijalankan  lebih  dahulu.  Sifatnya  dilaksanakan  segera  dengan  mengindahkan kemungkinan perlawanan, banding atau kasasi.
Latar  belakang  diperkenankannya  putusan  UBV  adalah  karena  proses penyelesaian  perkara  di  pengadilan    yang  biasanya  memakan  waktu  lama  untuk dapat menuju ke tahap eksekusi, dan karena putusan hakim pada umumnya baru dapat dilaksanakan setelah mendapat kekuatan hukum tetap ( inkracht ). Jadi pada dasarnya putusan UBV ini ada untuk mewadahi kebutuhan pencari keadilan akan
3 Subekti, Hukum Acara Perdata , Jakarta: Binacipta, 1977, hlm. 136.
4 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 177.
5 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata:  Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 97.
proses eksekusi yang sesegera mungkin, yang juga tidak jarang dipandang sebagai bentuk manifestasi asas sederhana, cepat, biaya ringan. Adanya putusan ini memjadi dasar  bagi  hakim  untuk  melaksanakan  terlebih  dahulu  meskipun  belum inkracht sepanjang  syarat  dalam  Pasal  180  ayat  (1)  HIR  atau  Pasal  191  ayat  (1)  RBg terpenuhi,  dan  ini  pun  sifatnya  alternatif,  bukan  kumulatif,  sehingga  dengan terpenuhinya  salah  satu  saja  sudah  dapat  dijadikan  dasar  untuk  mengajukan putusan UBV.
a. Instruksi  Mahkamah  Agung  Nomor  348/K/5216/M  tertanggal  13 Februari 1958 tentang Putusan Uitvoerbaar bij Voorraad
Instruksi ini pada intinya adalah terkait instruksi dari Ketua Mahkamah Agung  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  dalam  wilayah  Pengadilan  Tinggi Makassar  untuk  tidak  mudah  mengeluarkan  putusan  UBV  kecuali  jika  harga barang-barang yang disita tidak akan cukup untuk memenuhi prestasi, itupun dengan  syarat  bahwa  pihak  yang  dimenangkan  dalam  suatu  perkara  harus dituntut terlebih dahulu untuk memberikan jaminan yang nilainya sama dengan objek yang disita. Hal ini dimaksudkan agar apabila di kemudian hari ternyata putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh Hakim pengadilan tinggi atau hakim di tingkat kasasi maka pihak yang dikalahkan tidak mengalami kerugian.
Instruksi  ini bukan  merupakan  larangan kepada  para  Ketua Pengadilan  Negeri  di  wilayah  Pengadilan  Tinggi  Makassar  melainkan  lebih sebagai  petunjuk  pelaksanaan  agar  dalam  menjatuhkan  suatu  putusan  UBV harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Janganlah secara mudah memberikan putusan UBV.
b. Jika  ada  sita  konservatoir 6 ,  maka  pernyataan  kemungkinan  pelaksanaan putusan  UBV  hendaknya  hanya  diadakan  jika  harga  barang-barang  yang disita tidak akan mencukupi.
c. Jika dapat dibayangkan akan kemungkinan timbulnya kerugian yang sukar diperbaiki  bagi  pihak  terhadap  siapapun  putusan  UBV  akan  dijalankan, hendaknya  terhadap  pihak  yang  menang  yang  mengajukan  permohonan pelaksanaan putusan UBV itu dituntut untuk terlebih dahulu memberikan jaminan yang setimpal.
Instruksi ini pada awalnya hanya ditujukan pada Hakim dalam wilayah Pengadilan  Tinggi  Makassar  dan  juga  hanya  sebagai  petunjuk  pelaksanaan, bukan larangan, sehingga daya keberlakuannya terbatas dan juga tidak tegas. Selain  itu,  dalam  pandangan  penulis  meskipun  dalam  upaya  permohonan putusan ubv terdapat penyitaan barang yang nilainya cukup untuk memenuhi prestasi  ataupun  disyaratkan  adanya  jaminan  yang  sepadan  namun  jika  di kemudian  hari  ternyata  putusan  UBV  tersebut  dibatalkan  oleh  Pengadilan Tinggi dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang kalah di Pengadilan tingkat I  maka  apakah  hal-hal  tersebut  dapat  mencakup  juga  kerugian  yang  sifatnya immateriil. Karena mungkin saja objek sengketa memiliki nilai immateriil yang tidak dapat digantikan dengan nilai berapa pun. Belum tentu penyitaan maupun penjaminan yang terlebih dahulu diberikan dapat disetarakan dengan kerugian immateriil  yang  mungkin  dialami,  sehingga  pertimbangan  adanya  penyitaan ataupun  pemberian  jaminan  sebaiknya  tidak  dipandang  sebagai  solusi  untuk mengantisipasi pemberian putusan UBV, dengan demikian harapannya Hakim
6 Sita konservatoir adalah sita yang dilakukan atas barang-barang milik tergugat. Permohonan atas sita ini pada umumnya disampaikan karena ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan  atau  dilaksanakan  telah  berusaha  untuk  menjauhkan  atau  melarikan  barang-barangnya.  Dasar hukum atas sita konservatoir ini adalah Pasal 227 jo . Pasal 119 HIR dan Pasal 261 jo . Pasal 208 RBg.
betul-betul akan bertindak secermat mungkin sebelum menjatuhkan putusan UBV.
b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1964 tertanggal 10 Juli 1964  tentang  Putusan  yang  Dapat  Dijalankan  Terlebih  Dahulu ( Uitvoerbaar Bij Voorraad )
SEMA  ini  pada  intinya melarang para  Ketua  Pengadilan  Negeri  dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia agar tidak mengeluarkan putusan UBV dengan alasan:
a. Apabila  dalam  suatu  perkara  dimintakan  banding,  maka  perkara  itu menjadi mentah kembali.
b. Apabila  putusan  itu  telah  terlanjur  dilaksanakan  untuk  kepentingan penggugat,  yang  menang  dalam  perkara  tersebut  kemudian  penggugat dikalahkan  oleh  Pengadilan  Tinggi,  maka  akan  ditemui  banyak  kesulitan untuk dapat mengembalikan objek sengketa dalam keadaan semula.
Inti dari SEMA ini adalah penegasan dari SEMA sebelumnya dan lebih tegas  karena  nyata-nyata  melarang  dengan  menyebutkan  di  dalamnya  agar ’se dapat  mungkin  jangan  memberikan  putusan  yang  dapat  dijalankan  lebih dahulu, atau apabila benar-benar dipandang perlu memberikan putusan serupa itu, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Mahkamah Agung ’ . Penulis berNamun larangan tersebut pada praktiknya tidak diindahkan oleh  para  Ketua  Pengadilan  Negeri  di  seluruh  wilayah  Indonesia  dan  justru banyak dari mereka yang mengabulkan permohonan putusan UBV apabila hal tersebut  disampaikan  dalam  petitum  yang  diajukan  oleh  penggugat.  Kondisi yang  cukup  miris  dalam  dunia  hukum  Indonesia,  di  mana  larangan  tidak diindahkan, dan juga larangan ini tidak diikuti dengan pemberian sanksi yang tegas untuk mendukung karakter dwingend SEMA tersebut.
c. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  1965  tertanggal  30 Desember 1965 tentang Putusan Provisionil
Inti dari SEMA ini pada awalnya adalah berkaitan dengan pemberian putusan  provisionil.  Putusan  ini  apabila  dikabulkan  selalu  menimbulkan kesulitan,  dan  dalam  prakteknya  adalah  sejalan  dengan  pemberian  putusan UBV karena salah satu persyaratan dikabulkannya putusan UBV adalah adanya gugatan  provisionil  yang  dikabulkan.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  untuk mencegah  kesulitan  yang  dapat  timbul  dari  adanya  putusan  provisionil  yang pada  akhirnya  akan  mengarah  juga  ke  pemberian  putusan  UBV  maka Mahkamah Agung melarang hakim untuk menjatuhkan putusan UBV dengan alasan apabila putusan pengadilan negeri dibatalkan di tingkat banding maka akan  banyak  mengalami  kesulitan-kesulitan  untuk  mengembalikan  objek sengketa pada keadaan semula. Harus ada izin khusus dari Mahkamah Agung untuk mengeluarkan putusan UBV ini. Namun, dalam prakteknya SEMA ini juga tidak  diindahkan  oleh  para  Ketua  Pengadilan  Negeri  di  seluruh  wilayah Indonesia  karena  dengan  adanya  persyaratan  untuk  memperoleh  izin  dari Mahkamah Agung maka hakim pengadilan negeri dalam pelaksanaannya tidak bisa  mandiri  sekaligus  menjadi  tidak sejalan dengan  asas  bebas dari  campur tangan pihak lain di luar peradilan, dan juga akan membuat proses persidangan menjadi semakin lama sehingga juga tidak memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
d. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  1969  tertanggal  2  Juni 1969 tentang Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dulu ( Uitvoerbaar Bij Voorraad )
SEMA  ini  hadir  sebagai  bentuk  tindak  lanjut  dari  tidak  dipatuhinya SEMA Nomor 13 Tahun 1964. Jadi SEMA ini sifatnya mempertegas SEMA Nomor 13 Tahun 1964 agar para Ketua Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Indonesia sebelum memberikan putusan UBV harus mengajukan permohonan izin kepada Ketua  Pengadilan  Tinggi  untuk  meminta  persetujuan  pelaksanaannya. Mahkamah  Agung  menyerahkan  sepenuhnya  kepada  pengadilan  tinggi  yang bersangkutan untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan memutuskan dapat atau  tidaknya  permohonan  penjatuhan  putusan  UBV  tersebut  dikabulkan. SEMA ini juga tidak diindahkan oleh para Ketua Pengadilan Negeri di seluruh wilayah  Indonesia  karena  dianggap  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  ada  dan  para  Ketua  Pengadilan  Negeri  tetap menjatuhkan  putusan  UBV  tanpa  terlebih  dahulu  meminta  izin  dari  Hakim Pengadilan Tinggi.
e. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  16  Tahun  1969  tertanggal  11 Oktober 1969 tentang Putusan Provisionil
Melalui  SEMA  ini  Mahkamah  Agung  meminta  perhatian  kepada  para Ketua Pengadilan Tinggi dan para Ketua Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Indonesia untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. SEMA Nomor 4 Tahun 1965 dinyatakan dicabut.
b. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, apabila terdapat tuntutan provisionil yang dikabulkan atas suatu perkara perdata, maka untuk melaksanakan putusan sela  tersebut  Mahkamah  Agung  mendelegasikan  pemberian  persetujuan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang meliputi wilayah hukum pengadilan negeri di mana perkara perdata yang bersangkutan diputus.
Pada praktiknya, SEMA ini kembali tidak diindahkan oleh para Ketua Pengadilan Negeri karena di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  tidak  mengatur  keharusan  bagi  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang mengeluarkan putusan provisionil untuk terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua  Pengadilan  Tinggi.  Demikian  disebut  dalam  pertimbangan  SEMA selanjutnya.
f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1971 tertanggal 17 Mei 1971 tentang Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad
SEMA ini mencabut SEMA Nomor 13 Tahun 1964 dan SEMA Nomor 5 Tahun  1969.  Selain  itu  SEMA  ini  juga  menginstruksikan  kepada  Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia agar para Hakim dalam menjatuhkan putusan UBV harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. Ada surat autentik atau tulisan tangan ( handschrift ) yang menurut undang- undang mempunyai kekuatan bukti.
b. Ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti ( inkracht van gewijsde ) sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan putusan tersebut ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
c. Ada gugatan provisionil yang dikabulkan.
d. Berkaitan dengan sengketa-sengketa mengenai bezitsrecht .
Pada  butir  4  SEMA ini  disebutkan:  “dengan  sendirinya  harus dimengerti bahwa apabila terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang menyolok,
Mahkamah Agung berdasarkan kekuasaan yang ada padanya untuk mengawasi jalannya  peradilan  yang  baik  dan  begitu  pula  pengadilan  tinggi  berdasarkan pelimpahan  wewenang  tersebut  selalu  dapat  memerintahkan  penundaan pelaksanaan putusan pengadilan negeri.”
SEMA  ini  juga  menyebutkan  bahwa  kekuasaan  untuk  melaksanakan putusan  UBV  tidak  lagi  memerlukan  izin  dari  Mahkamah  Agung  ataupun Pengadilan  Tinggi,  sehingga  pelaksanaannya  sepenuhnya  diberikan  kepada Pengadilan Negeri. Namun masih dimungkinkan bagi Pengadilan Tinggi untuk menangguhkan  eksekusi  terhadap  putusan  UBV  apabila  “terdapat  kekeliruan yang menyolok”. SEMA ini kembali tidak diindahkan oleh para Ketua Pengadilan Negeri  di  seluruh  wilayah  Indonesia  karena  dalam  pelimpahan  wewenang tersebut  Pengadilan  Tinggi  diberikan  kewenangan  yang  melebihi  batas peraturan perundang- undangan sebagaimana disebutkan dalam kalimat “selalu dapat memerintahkan pen undaan pelaksanaan putusan pengadilan negeri”. Hal ini dianggap berlebihan karena penundaan pelaksanaan putusan UBV apabila hanya berdasarkan “terdapat kekeliruan yang menyolok” sulit untuk dijadikan dasar atau tolok ukur dalam pelaksanaannya karena tidak adanya kepastian dan bahkan  dapat  ditafsirkan  secara  beragam  ke  dalam  pengertian  yang  luas maupun sempit, sehingga secara praktis menjadi tidak tepat.
g. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  6  Tahun  1975  tertanggal  1 Desember 1975 tentang Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad
SEMA ini kembali menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan  Ketua  Pengadilan  Agama  di  seluruh  wilayah  Indonesia  agar  para  Hakim tidak  menjatuhkan  putusan  UBV  walaupun  telah  memenuhi  syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg, kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan untuk mengeluarkan putusan UBV dengan tetap memperhatikan ketentuan:
a. Apabila  ada conservatoir  beslaag yang  harga  barang-barang  yang  disita tidak akan mencukupi untuk menutup jumlahnya yang digugat.
b. Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pihak pemohon eksekusi yang seimbang dengan catatan:
a) Bahwa  benda-benda  jaminan  hendaknya  yang  mudah  disimpan  dan mudah  digunakan  untuk  mengganti  pelaksanaan  jika  putusan  yang bersangkutan tidak dibenarkan nanti oleh hakim banding atau dalam kasasi.
b) Jangan  menerima  penjaminan  orang  ( borg )  untuk  menghindari masuknya pihak ketiga dalam proses peradilan.
c) Penentuan  benda  serta  jumlahnya  diserahkan  kepada  Ketua Pengadilan Negeri.
d) Benda-benda  jaminan  dicatat  dalam  daftar  tersendiri  seperti  daftar benda-benda sitaan dalam perkara perdata.
SEMA ini mengistruksikan apabila Pengadilan Negeri ternyata dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan dapat mengeluarkan putusan UBV, tetapi pengadilan  tinggi  tetap  mempunyai  wewenang  mutlak  untuk  dapat menangguhkan  pelaksanaan  putusan  UBV  walaupun  putusan  Pengadilan Negeri telah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg. Apabila ada perlawanan dari pihak tergugat atau pihak  lawan  yang  dikalahkan  dalam  suatu  perkara  di  persidangan  agar pelaksanaan putusan tersebut ditunda sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penundaan pelaksanaan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri diberikan waktu 2 (dua) minggu untuk memberikan salinan
putusan  yang  disertai  berkas  pekara  para  pihak  yang  bersengketa.  Setelah Ketua  Pengadilan  Tinggi  menerima  salinan  putusan  yang  disertai  berkas perkara,  maka  dalam  2  (dua)  minggu  Pengadilan  Tinggi  dapat  memberikan putusan  tentang  penundaan  eksekusi.  SEMA  ini  masih  saja  tidak  diindahkan oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  di  seluruh  wilayah  Indonesia  karena  SEMA tersebut  telah  mengatur  melebihi  peraturan  perundang-undangan  yang  ada dan dalam pelaksanaan tugasnya para hakim tetap menjatuhkan putusan UBV sesuai dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat.
h. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 tertanggal 1 April 1978 tentang Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad
SEMA  ini  pada  intinya  menginstruksikan  kembali  kepada  Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia agar  para  hakim  tidak  memberikan  putusan  UBV  meskipun  telah  memenuhi syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 180 ayat (1) HIR  dan  Pasal  191  ayat  (1)  RB.g  terkecuali  dalam  hal-hal  yang  tidak  dapat dihindarkan  oleh  Hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  UBV  dengan  ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1975. SEMA ini diabaikan oleh para  Hakim  Pengadilan  Negeri  di  seluruh  wilayah  Indonesia  karena  SEMA tersebut mengatur tentang putusan UBV melebihi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan para Hakim tetap memberikan putusan UBV apabila hal tersebut dimintakan oleh Penggugat di dalam petitumnya.
i. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000  tentang  Putusan  Serta  Merta  ( Uitvoerbaar  Bij  Voorraad )  dan
Provisionil
SEMA ini intinya mencabut SEMA Nomor 16 Tahun 1969, SEMA Nomor 3  Tahun  1971,  SEMA  Nomor  3  Tahun  1978  serta  semua  SEMA  yang  terkait dengan pelaksanaan putusan UBV. Mahkamah Agung kembali menginstruksikan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  dan  Ketua  Pengadilan Agama  di  seluruh  wilayah  Indonesia  agar  para  Hakim  tidak  menjatuhkan putusan UBV kecuali dalam hal:
a. Gugatan  didasarkan  pada  bukti  surat  autentik  atau  surat  tulisan  tangan ( handschrift )  yang  tidak  dibantah  kebenaran  tentang  isi  dan tandatangannya.
b. Gugatan  tentang  utang  piutang  yang  jumlahnya  sudah  pasti  dan  tidak dibantah.
c. Gugatan  tentang  sewa  menyewa  tanah,  rumah,  gudang,  dan  lain-lain  di mana hubungan sewa menyewa sudah habis atau lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
d. Pokok  gugatan  mengenai  tuntutan  pembagian  harta  perkawinan  (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
e. Dikabulkannya  gugatan  provisionil,  dengan  pertimbangan  hukum  yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
f. Gugatan  berdasarkan  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap  ( inkracht  van  gewijsde )  dan  mempunyai  hubungan  dengan  pokok yang diajukan.
g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht .
h. Harus ada jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.
Menyikapi  SEMA  ini  Ketua  Pengadilan  Negeri  di  seluruh  wilayah Indonesia berpandangan bahwa putusan UBV dilaksanakan setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf f SEMA Nomor 3 Tahun 2000 secara yuridis SEMA tersebut telah mengatur melebihi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat dijadikan dasar  yang  kuat  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  dalam  melaksanakan  putusan UBV.
j. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2001  tertanggal  20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta ( Uitvoerbaar Bij Voorraad ) dan Provisionil
Mahkamah Agung melalui SEMA ini kembali menginstruksikan kepada Ketua  Pengadilan  Negeri  dan  Ketua  Pengadilan  Agama  di  seluruh  wilayah Indonesia  agar  dalam  melaksanakan  putusan  UBV  dan  putusan  provisionil berpedoman pada butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang berbunyi:
“Adanya  pemberian  jaminan  yang  nilainya  sama  dengan  nilai  barang/objek eksekusi,  sehingga  tidak  menimbulkan  kerugian  pada  pihak  lain  apabila ternyata  di  kemudian  hari  dijatuhkan  putusan  yang  membatalkan  putusan pengadilan tingkat pertama.”
SEMA ini sifatnya hanya merupakan penegasan tentang pelaksanaan putusan UBV  selain  harus  berpedoman  pada  butir  7SEMA  Nomor  3  Tahun  2000. Meskipun demikian, di dalam SEMA ini terkandung makna yang dapat dijadikan petunjuk  dalam  melaksanakan  putusan  UBV  dan  putusan  provisionil  oleh Hakim di seluruh wilayah Indonesia, meskipun ada perlawanan dari pihak yang dikalahkan dalam persidangan. SEMA ini mensyaratkan adanya jaminan yang taksiran nilainya paling tidak adalah setara dengan objek yang akan dieksekusi sehingga  apabila  ternyata  putusan  UBV  dibatalkan  di  tingkat  banding  maka setidaknya akan “sedikit” memberikan keadilan bagi pihak yang dikalahkan.

## 2. Potensi Permasalahan dari Penjatuhan Putusan UBV
Esensi dari Putusan UBV adalah memungkinkan untuk dilakukan eksekusi mengesampingkan  ketentuan  eksekusi  pada  umumnya.  Di  satu  sisi,  hal  tersebut menguntungkan pihak yang menang, namun bagaimana perlindungan hukum bagi pihak  yang  sudah  dirugikan  atas  adanya  Putusan  UBV  tersebut,  bagaimana mengembalikan  keadaan  ke  kondisi  semula  jika  kemudian  diajukan  suatu  upaya hukum yang putusannya berlawanan dengan putusan di pengadilan tingkat I.  Hal tersebut akan menjadikan proses peradilan justru menjadi rumit dan membutuhkan waktu yang lama sehingga justru kontradiktif dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Berkaitan dengan itu, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2000  memerintahkan  kepada  Hakim  tentang  perlunya  kehati-hatian  dalam menjatuhkan  putusan  UBV.  Selanjutnya  ditekankan  bahwa  setelah  putusan  UBV dijatuhkan  oleh  Hakim  Pengadilan  tingkat  I  maka  selambat-lambatnya  30  (tiga puluh)  hari  setelah  diputus,  turunan  putusan  yang  sah  sudah  dikirimkan  ke Pengadilan  Tinggi.  Apabila  Penggugat  memohon  agar  putusan  UBV  tersebut dilaksanakan  maka  permohonan  tersebut  beserta  berkas  perkara  selengkapnya akan dikirim ke Pengadilan Tinggi disertai dengan pendapat dari Ketua Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan. 7
7 Sophar  Maru  Hutagalung, Praktik  Peradilan  Perdata  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 193.
Lebih  lanjut,  terdapat  prasyarat  agar  Hakim  dapat  memberikan  putusan UBV  yakni  sejak  awal  sudah  harus  ada  permintaan  tersebut  disampaikan  oleh Penggugat  di  dalam  surat  gugatannya.  Apabila  dalam  petitum  tidak  disebutkan tentang  putusan  serta  merta/putusan  untuk  dilaksanakan  terlebih  dahulu,  maka Hakim tidak dapat memberikan putusan serta merta ini. Jika dalam praktik ternyata Hakim memberikan putusan serta merta padahal Penggugat tidak menyebutkannya dalam petitum maka putusan ini cacat hukum dan dapat dibatalkan di Pengadilan yang lebih tinggi serta dapat dijadikan alasan yang kuat dan sah oleh pihak lawan untuk mengajukan upaya hukum lain, karena Hakim memberikan putusan di luar dari yang diminta/putusannya melebihi dari apa yang digugat (ultra petita). 8
Pertanggungjawaban  Hakim  atas  Putusan  UBV  yang  dibatalkan  oleh  Pengadilan Tinggi serta Akibat Hukumnya
Pemulihan Kembali Eksekusi UBV (Rehabilitasi)

## 1. Pemulihan dari Pihak Ketiga
Dilakukan melalui gugatan, misalnya A menggugat B di Pengadilan Negeri dan pihak A menang, kemudian A menjual objek sengketa kepada C. Di Pengadilan Tinggi  dan  Mahkamah  Agung  ternyata  pihak  B  yang  diputus  menang,  maka untuk mengembalikan lagi objek sengketa, maka B harus menggugat kembali C secara terpisah.
2. Pemulihan terhadap Barang yang telah Hancur yaitu dengan:
a. Mengganti dengan barang sejenis (salah satu dipilih):
1) Jumlahnya sama
2) Sama kualitasnya
3) Sama nilai harganya
4) Sama ukurannya
b. Ganti rugi dengan uang
Penggugat diperintahkan untuk membayar ganti rugi pemulihan yang adil, dengan  cara  ganti  rugi  itu  ditaksir  dengan  harga  pada  saat  pemulihan  itu dilaksanakan.
Putusan  UBV  merupakan  suatu  putusan  yang  dapat  dilaksanakan  terlebih dahulu yang mana dimaksudkan untuk mendahului putusan akhir. Putusan serta merta agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau dikabulkan harus didasarkan atas surat bukti yang memenuhi syarat, hal itu berarti, bahwa dalil yang menjadi dasar gugatan pokok. Putusan serta merta ( uitvoerbaar bij voorraad ) merupakan bentuk pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat khusus yang telah ditentukan undang- undang,  sehingga  putusan  ini  bersifat exeptioneel .  Syarat-syarat  yang  dimaksud merupakan  pembatasan  kebolehan  untuk  dapat  menjatuhkan  putusan  serta  merta. Putusan serta merta termasuk dalam ruang lingkup putusan akhir.
Pelaksanaan  putusan  serta  merta  menyangkut  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan dan masih perlu diteliti implementasinya, dalam kaitannya dengan Pasal 180 HIR SEMA Nomor 3 Tahun 2000, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang menjadi dasar  mengabulkan  putusan  serta  merta.  Gugatan  yang  dimohonkan  putusan  serta merta  dalam  SEMA  Nomor  3  Tahun  2000  angka  4,  diatur  bahwa  putusan  UBV  dapat dijatuhkan,  dalam  hal-hal  sebagai  berikut:  1)  Gugatan  tentang  hutang  piutang  yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; 2) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah,  gudang  dan  lain-lain,  di  mana  hubungan  sewa  menyewa  sudah  habis  atau lampau,  atau  penyewa  yang  beritikad  baik;  3)  Pokok  gugatan  mengenai  tuntutan
8 Pasal 178 (3) HIR jo . Pasal 195 (1) RBg.
pembagian  harta  perkawinan  (gono-gini)  setelah  putusan  mengenai  gugatan  cerai mempunyai  kekuatan  hukum  tetap;  4)  Dikabulkannya  gugatan  provisionil,  dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv; 5) Gugatan berdasarkan  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  ( in  kracht  van gewijsde ) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; 6) Pokok sengketa mengenai bezitrecht.
Syarat untuk menjatuhkan putusan UBV dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yaitu: 1) Berdasarkan alat bukti surat autentik atau surat di bawah tangan 2) Adanya putusan hakim  sebelumnya  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  3)  Adanya  tuntutan provisionil  4)  Perselisihan  atau  sengketa  mengenai  hak  milik  ( bezitrecht )  Syarat penjatuhan putusan serta merta dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 adalah: “Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan ( handschrift ) yang tidak dibantah  kebenaran  tentang  isi  dan  tanda  tangannya,  yang  menurut  Undang-Undang tidak  mempunyai  kekuatan bukti.”  Berdasarkan  huruf  b  SEMA  Nomor  6  Tahun  1975 tentang Uitvoerbaar  bij  Voorraad menyatakan:  Jaminan  dipandang  perlu  oleh  pihak pemohon  eksekusi  yang  seimbang  dengan  catatan:  1)  Bahwa  benda-benda  jaminan hendaknya  yang  mudah  disimpan  dan  mudah  digunakan  untuk  penggantian pelaksanaan jika putusan yang bersangkutan tidak dibenarkan oleh Hakim banding atau dalam  kasasi.  2)  Jangan  menerima  penjamin  orang  ( borg )  untuk  menghindarkan pemasukan pihak ketiga dalam proses. 3) Penentuan benda serta jumlahnya terserah kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri.  4)  Benda-benda  jaminan  dicatat  dalam  daftar tersendiri seperti daftar benda-benda sitaan dalam perkara perdata. Syarat pemberian jaminan terdapat pada SEMA Nomor 3 Tahun  2000 angka 7 yang berbunyi: “Adanya pemberian  jaminan  yang  nilainya  sama  dengan  nilai  barang  atau  objek  eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.” Jenis maupun bentuk jaminan pada putusan serta merta terserah kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan mengacu pada SEMA Nomor 6 Tahun 1975 maupun SEMA Nomor 3 Tahun 2000, bahwa jaminan haruslah benda-benda yang mudah disimpan dan mudah digunakan guna penggantian pelaksanaan apabila putusannya tidak dibenarkan oleh  hakim  banding  atau  kasasi.  Saran  pada  benda-benda  jaminan  misalnya:  emas (perhiasan)  atau  uang.  Nilai  dari  benda  jaminan  tersebut  harus  setara  atau  senilai dengan  nilai  obyek  eksekusi  pada  sengketa  perdata.  Jaminan  itu  sendiri  nantinya digunakan  untuk  pencegahan  terhadap  permasalahan  untuk  mengembalikan  kepada keadaan yang semula apabila nantinya putusan tidak dibenarkan oleh hakim banding atau kasasi.
Penerapan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg bersifat fakultatif bukan  imperatif,  hakim  tidak  wajib  mengabulkan  akan  tetapi  dapat  mengabulkan. Kewenangan  hakim  menjatuhkan  putusan  serta  merta  merupakan  diskrioner,  oleh karena itu hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta, sekalipun persyaratan  yang  ditentukan  dalam  undang-undang  secara  formil  telah  terpenuhi, karena apabila putusan serta merta sudah dieksekusi barang sudah diserahkan kepada pemohon eksekusi kemudian di tingkat banding atau kasasi putusan Pengadilan Negeri dibatalkan  dan  gugatan  ditolak  akan  timbul  masalah  untuk  mengembalikan  dalam keadaan  semula  obyek  eksekusi.  Dapat  dilihat  betapa  besarnya  risiko  yang  harus dihadapi  pengadilan  atas  pengabulan  putusan  yang  dapat  dijalankan  lebih  dahulu. Pelaksanaan putusan serta merta pada dasarnya baru dapat dijatuhkan apabila syarat- syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, dan Pasal 54 Rv telah terpenuhi, walaupun diajukan perlawanan atau banding dan kasasi. Selain syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, dan Pasal 54 Rv tentunya juga harus terpenuhinya  syarat  secara  formal  yaitu  sebelum  menjatuhkan  putusan  serta  merta, hakim wajib mempertimbangkan lebih dahulu gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formal, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya.
Hakim  wajib  menghindari  putusan  serta  merta  yang  gugatannya  tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi  atau  Mahkamah  Agung.  Syarat-syarat  untuk  dapat  mengabulkan  tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR adalah sebagai berikut:
1. Ada surat yang sah (otentik), sesuatu surat tulisan (di bawah tangan) yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti;
2. Ada  hukuman  (putusan  pengadilan)  lebih  dahulu  dengan  keputusan  yang  sudah mendapat kekuasaan pasti (mempunyai kekuatan hukum tetap);
3. Dikabulkan  tuntutan  dahulu  ( provisioneel );  Perselisihan  tentang  hak  kepunyaan ( bezitrecht ). Baik dalam HIR maupun RBg ketentuan tentang ini hanya diatur dalam satu pasal saja, sehingga pada dasarnya dianggap kurang memadai.
Gambaran  yang  lebih  jelas  mengenai  putusan  ini,  maka  dalam  pembahasan selanjutnya akan coba diperbandingkan antara ketentuan pasal di atas dengan Pasal 54 dan  Pasal  55  Rv  yang  mengatur  putusan  ini  dengan  lebih  mendalam.  Pasal  54  Rv berbunyi sebagai berikut: Pelaksanaan terlebih dahulu putusan-putusan, walaupun ada band ing atau perlawanan “akan” diperintahkan:
1. Apabila putusan didasarkan atas akta otentik.
2. Apabila  putusan  didasarkan  atas  akta  di  bawah  tangan  yang  diakui  oleh  pihak terhadap siapa akta tersebut digunakan, atau secara sah dianggap diakui, apabila perkara diputuskan dengan verstek.
3. Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan, yang tidak dapat dilawan atau  dibanding  lagi.  Diserahkan  kepada  kebijaksanaan  hakim  untuk  memberi perintah  ini  dengan  atau  tanpa  tanggungan.  Pasal  55  Rv  berbunyi:  Pelaksanaan terlebih  dahulu  putusan- putusan,  walaupun  banding  atau  perlawanan  “dapat” diperintahkan  dengan  atau  tanpa  tanggungan,  dalam  hal  antara  lain:  1)  Segala sesuatu  yang  dikabulkan  dengan  putusan  sementara.  2)  Hak  milik.  Diteliti  dari kalimat pertama dari masing-masing pasal tersebut, tampak suatu perbedaan yang sangat mencolok, yaitu apabila Pasal 54 Rv menyebut kata “akan”, sedang Pasal 55 Rv  menyebut  kata  “dapat”,  perkataan  “dapat”  yang  terdapat  dalam  Pasal  55  Rv terdapat pula dalam Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR.
Perkataan  “dapat”  tidak  mengandung  suatu  keharusan.  Hakim  tidak  wajib untuk menjatuhkan putusan dengan ketentuan putusan serta merta. Di samping itu pula penafsiran  kata  “dapat”  dalam  pasal  tersebut  memberi  isyarat  kepada  hakim  agar bersikap hati-hati dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang tata cara yang telah  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hakim  tidak  boleh tergesa-gesa mengabulkan permohonan putusan serta merta ini, putusan itu baru layak apabila hakim sudah yakin betul bahwa putusan yang dijatuhkan itu kemungkinan tidak lagi dibatalkan dalam tingkat banding dan kasasi.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2000  tidak  merinci  perkara sampai  dimana,  akan  tetapi  menentukan  yang  pada  pokoknya,  untuk  melaksanakan putusan  serta  merta  dan  putusan  provisionil,  Ketua  Pengadilan  Negeri  meminta persetujuan  ke  Pengadilan  Tinggi.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  yang  berwenang untuk memberikan persetujuan eksekusi putusan serta merta adalah Pengadilan Tinggi sekalipun pemeriksaan perkara sudah sampai di tingkat kasasi. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 ditentukan, setelah putusan serta merta dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri maka selambat-lambatnya 30 hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirim ke  Pengadilan  Tinggi.  Penggugat  mengajukan  permohonan  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri  agar  putusan  serta  merta  dan  putusan  provisionil  dilaksanakan,  maka permohonan  tersebut  beserta  berkas  perkara  selengkapnya  dikirim  ke  Pengadilan Tinggi disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Setelah izin
diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi maka sebelum dieksekusi dilaksanakan harus ada  jaminan  dari  pihak  pemohon  eksekusi,  Ketua  Pengadilan  Tinggi  harus  meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh.
Permasalahannya,  jika  perkara  sudah  sampai  di  tingkat  kasasi  sedangkan putusan  serta  merta  belum  dieksekusi,  siapa  yang  berwenang  untuk  memberikan persetujuan, Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan Tinggi. Banyak pihak yang menderita kerugian akibat dari pelaksanaan putusan serta merta yang keliru, terutama pihak  tergugat  yang  mestinya  dia  berhak  mendapat  benda  yang  menjadi  sengketa karena  ia  menang  dalam  tingkat  banding  dan  kasasi,  tetapi  kemenangan  itu  hampa karena benda yang menjadi sengketa telah terlanjur dieksekusi dan diserahkan kepada si penggugat sebagai akibat dari pelaksanaan putusan itu. Keadaan yang seperti ini jika telah  terjadi,  rasanya  sulit  untuk  bisa  mengembalikan  lagi  seperti  keadaan  semula, kalaupun biisa tetapi memerlukan proses yang sangat sulit dan rumit serta memerlukan tempo yang agak lama. 9
Berdasarkan  segi  hukum,  memang  belum  ada  yang  melarang  dijatuhkannya putusan serta merta dalam perkara yang memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg serta Pasal 332 Rv, sehingga sampai saat ini hakim masih dapat menjatuhkan putusan serta merta tersebut. Guna memproteksi hal-hal yang tidak diinginkan dimana pihak yang tereksekusi ternyata dikemudian hari menjadi pihak yang memenangkan  perkara  tersebut,  maka  Ketua  Mahkamah  Agung  telah  pula mengeluarkan  SEMA  Nomor  4  Tahun  2001  yang  isinya  menekankan  bahwa  sebelum putusan serta merta dapat dijalankan pihak pemohon eksekusi diwajibkan membayar uang  jaminan  yang  nilainya  sama  dengan  nilai  barang/obyek  eksekusi  agar  tidak menimbulkan  kerugian  pada  pihak  lain. 10 Berdasarkan  SEMA  Nomor  3  Tahun  2000, syarat  penyerahan jaminan  bersifat  imperatif,  meskipun  pada  SEMA Nomor  6  Tahun 1975, syarat penyerahan jaminan oleh pemohon eksekusi tidak bersifat imperatif, tetapi didasarkan pada pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri bahwa jaminan dianggap perlu. Menurut pertimbangannya dipandang tidak perlu, eksekusi dapat dilaksanakan tanpa syarat apa pun.
Syarat pemberian atau penyerahan jaminan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan  bahwa  syarat  pemberian  jaminan  dari  pemohon  eksekusi  bersifat imperatif,  maksudnya  adalah  jaminan  harus  diserahkan. 11 Ketua  PN  apabila  hendak melaksanakan  ekekusi  putusan  yang  dapat  dilaksanakan  terlebih  dahulu  perlu memperhatikan hal-hal di bawah ini:
a. Ketua Pengadilan Negeri diwajibkan mengeluarkan penetapan yang berisi perintah agar pemohon eksekusi menyerahkan jaminan.
b. Pelaksanaan  eksekusi  mutlak  digantungkan  pada  penyerahan  jaminan  oleh pemohon eksekusi, selama jaminan tidak diserahkan, eksekusi tidak dilaksanakan.
Larangan  melaksanakan  putusan  serta  merta  tanpa  jaminan  dari  pemohon eksekusi ditegaskan lebih lanjut pada alinea kelima SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang berbunyi: Tanpa adanya jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan serta merta.
Putusan  serta  merta  atau  putusan  yang  dapat  dilaksanakan  terlebih  dahulu ( Uitvoerbaar  bij  Voorraad )  adalah  suatu  putusan  hakim  yang  dapat  dilaksanakan (dieksekusi)  walaupun  belum  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Jadi, sesungguhnya  putusan  itu  masih  dapat  dimintakan  suatu  upaya  hukum  baik  berupa Verzet , banding, maupun kasasi. Putusan Uitvoerbaar bij Voorraad atau biasa disingkat UBV  ini  diatur  dalam  Pasal  180  ayat  (1)  HIR  dan  Pasal  191  ayat  (1)  R.Bg  yang
9 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum , Jakarta: Prenada Media Grup, 2005, hlm. 119.
10 Sofyan  Lubis, Pelanggaran  Miranda  Rule  dalam  Praktik  Peradilan  di  Indonesia ,  Yogyakarta: Jurisprudentia, 2008, hlm. 69.
menentukan  adanya  syarat-syarat  yang  diperlukan  untuk  dapat  menyatakan  agar putusan  dapat  dijalankan  terlebih  dahulu  walaupun  diajukan  upaya  perlawanan  atas putusan tersebut. Adapun syarat-syarat dimaksud meliputi: 12
1. Adanya surat (akta) otentik atau tulisan tangan ( handschrift ) yang menurut undang- undang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.
2. Adanya putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde )  sebelumnya  yang  menguntungkan  pihak  penggugat  dan  memiliki keterkaitan dengan gugatan bersangkutan yang sedang diajukan.
3. Adanya  gugatan  provisionil  yang  dikabulkan  dengan  pertimbangan  hukum  yang tegas dan jelas serta memenuhi ketentuan Pasal 332 Rv.
4. Berkaitan dengan sengketa-sengketa mengenai bezitsrecht .
Apabila persoalan mengenai bezitsrecht hendak dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan UBV, seharusnya Majelis Hakim menemukan terlebih dahulu dalam persidangan alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna,  mengikat,  dan  menentukan,  baru  diperbolehkan  untuk  menjatuhkan putusan  UBV  agar  sejak  semula  putusan  yang  dijatuhkannya  tersebut,  tidak  ada kemungkinan  untuk  dibatalkan  pada  tingkat  banding  atau  kasasi,  sehingga dikemudian  hari  tidak  menimbulkan  permasalahan  dan  merugikan  pihak  yang berperkara. 13
Syarat-syarat tersebut tidak bersifat kumulatif sehingga jika salah satu syarat tersebut di atas terpenuhi maka putusan UBV sudah dapat dijatuhkan. Mahkamah Agung melalui  SEMA  Nomor  3  Tahun  2000  meminta  perhatian  para  Ketua  dan  Hakim Pengadilan negeri untuk sangat berhati-hati dalam memberikan putusan UBV karena apabila pada pengadilan tingkat banding atau kasasi ternyata menganulir putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri maka akan timbul banyak kesulitan di dalam mengembalikan pada keadaan semula, dan hal ini justru akan kontradiktif dengan asas  peradilan  cepat  dan  sederhana  di  dalam  Hukum  Acara  Perdata.  Lebih  lanjut, jaminan hendaknya tidak dijadikan tolok ukur utama dalam mengabulkan putusan UBV. Jaminan bukanlah suatu syarat yang mutlak dalam pelaksanaan putusan serta merta, dikarenakan tanpa adanya jaminan, putusan serta merta masih memiliki kemungkinan untuk dikabulkan, tergantung pada izin Ketua Pengadilan Tinggi, serta berdasar pula kepada  Pasal  55  Rv  bahwa  pelaksanaan  putusan  yang  dijalankan  terlebih  dahulu (putusan serta merta) dibolehkan tanpa jaminan tertentu. 14

## PENUTUP
Rasionalisasi hakim dalam menjatuhkan putusan UBV sesungguhnya telah diatur secara  eksplisit  dalam  sumber-sumber  hukum  penjatuhan  putusan  UBV.  Namun,  Hakim dalam  menjatuhkan  putusan  tersebut  perlu  betul-betul  berhati-hati  karena  pemberian putusan UBV mengandung suatu resiko yang kelak/kemudian akan terjadi yang justru akan melampaui  batas  kewenangan  Hakim  dan  justru  menimbulkan  persoalan  baru.  Putusan Hakim  selain  berdasar  pada  aturan  hukum  dan  fakta  yang  ada  juga  perlu  untuk mempertimbangkan keyakinan akan kebenaran dan keadilan. Hakim harus bertindak sesuai hukum  namun  juga  melibatkan  keyakinan  dan  hati  nurani,  sehingga  ia  menjalankan
12 Bambang Sugeng dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi , (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012), hlm. 88 – 89.
13 Angga Pribadi, “Penerapan Lembaga Putusan Serta Merta ( Uitvoerbaar Bij Voorraad ) pada Pertimbangan  Hakim  dalam  Mengabulkan  Permohonan  Putusan  Serta  Merta  ( Uitvoerbaar  Bij Voorraad ) (Studi Kasus terhadap Putusan No. 01/Pdt.G/2010/Pn.Ptsb)”, Gloria Yuris, Vol. 1, No. 2, (2013), hlm. 72.
14 Gregorius  Yoga  Bramantyo  dan  Harjono,  “Syarat  Pemberian  Jaminan  pada  Putusan  Serta  Merta”, Jurnal Verstek, Vol. 6, No. 1, (2018), hlm. 92.
fungsinya tidak hanya melihat pada aspek rasional intelektualis tetapi juga irrasional relijius yang  mana  itu  datangnya  adalah  berasal  dari  petunjuk  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Apabila putusan  UBV  pada  akhirnya  dibatalkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  maka  eksekusinya  pun menjadi batal demi hukum. Semua kondisi harus dikembalikan ke keadaan semua meskipun dalam realisasinya tidak selalu dapat dikembalikan ke kondisi semula seutuhnya, sehingga perlu ada suatu konsep pertanggungjawaban Hakim untuk menjadi limitasi dari pemberian putusan UBV.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, (2005) Aspek-Aspek Pengubah Hukum , Jakarta: Prenada Media Grup,.
Abdulkadir Muhammad, (1990). Hukum Perdata Indonesia , Jakarta: Citra Aditya Bakti,
Angga Pribadi, “Penerapan Lembaga Putusan Serta Merta ( Uitvoerbaar Bij Voorraad ) pada Pertimbangan  Hakim  dalam  Mengabulkan  Permohonan  Putusan  Serta  Merta ( Uitvoerbaar Bij Voorraad ) (Studi Kasus terhadap Putusan No. 01/Pdt.G/2010/Pn.Ptsb)”, Gloria Yuris, Vol. 1, No. 2, (2013) : 72.
Bambang Sugeng dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi , Jakarta: Kencana Prenadamedia, (2012).
F.X.  Adji  Samekto,  “Relasi  Hukum  dengan  Kekuasaan:  Melihat  Hukum  dalam  Perspektif Realitas”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 1 (Januari 2013): 94.
Gregorius  Yoga  Bramantyo  da n  Harjono,  “Syarat  Pemberian  Jaminan  pada  Putusan  Serta Merta”, Jurnal Verstek, Vol. 6, No. 1, (2018) : 92.
M. Yahya Harahap, (2017). Hukum Acara Perdata:  Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika,
Sarwono, , (2016). Hukum Acara Perdata – Teori dan Praktik , Jakarta: Sinar Grafika
Sofyan  Lubis,  (2008). Pelanggaran  Miranda  Rule  dalam  Praktik  Peradilan  di  Indonesia , Yogyakarta: Jurisprudentia,
Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa , Jakarta: Sinar Grafika, (2012).
Subekti, Hukum Acara Perdata , Jakarta: Binacipta, (1977).