Peranan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Dalam Menurunkan 317 Angka Kemiskinan Di Jawa Barat (Maman Suherman)

## PERANAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI JAWA BARAT
Maman Suherman *

## Abstrak
Pengangguran,  kesempatan  kerja,  dan  kenaikan  harga  BBM  turut memicu  meningkatnya  jumlah  penduduk  miskin  di  Jawa  Barat.  Faktor  ini yang  menjadi  salah  satu  sebab  tidak  tercapainya  target  IPM  Jawa  Barat. Upaya  pencapaian  IPM  tadi  sebenarnya  tidak  melulu  menjadi  tanggung jawab  pemprov,  namun  juga  pihak  lain,  terutama  perusahaan  swasta  dan BUMN  melalui  program  corporate  social  responsibility  (CSR)  yang  benar dan  tepat  sasaran.  Sinergitas  ini  menjadi  sangat  penting,  karena keterbatasan dalam banyak aspek dan pemprov.
Kata kunci: Kemiskinan , corporate social responsibility (CSR)

## 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang Masalah
“Sebanyak  2.029.082  orang  dari  17.040.084  angkatan  kerja  di  Jawa Barat,  masih  menganggur.  Angka  ini  mungkin  akan  terus  bertambah bahkan mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin di Jabar. Bertambahnya  pengangguran,  tak  hanya  dipicu  oleh  jumlah  tenaga kerja  dan  lowongan  kerja  yang  tidak  berimbang,  tetapi  juga  dipicu kenaikan harga bahan minyak (BBM). Begitu dikatakan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat” ( Pikiran Rakyat , 4 September 2006).
Tentu  saja  tidak  ada  yang  berharap  jumlah  warga  miskin  meningkat yang sekarang sudah mencapai 39 juta orang. Tapi, kenyataan menunjukkan bahwa angka 39 juta itu lebih besar dari pada tahun sebelumnya 35,10 juta. Kenyataan  seperti  ini  sangat  memprihatinkan.  Betapa  tidak,  dampak  dari kemiskinan  sangat  luas.  Karena  uang  yang  sedikit  tidak  akan  mencukupi kebutuhan  dasar  manusia  sekalipun  (makan  cukup  gizi).  Apalagi  guna
* Maman Suherman, Drs., M.Si., adalah Dosen Tetap Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba
berobat  ke  rumah  sakit.  Contoh  kasus  di  Sukabumi,  bocah  balita  yang menderita  gizi  buruk  sebagai  akibat  makanan  yang  tidak  memenuhi  gizi yang  baik.  Orang  tua  mereka  benar-benar  miskin.  Dampak  pada  dunia pendidikan,  kita  tidak  perlu  penelitian  yang  rumit  untuk  mengetahui banyaknya  anak  yang  hidup  di  jalanan  kota  Bandung  untuk  sekadar membantu  orang  tua  mereka  memperoleh  makan.  Penulis  berkeyakinan, mereka tidak sekolah.
Pemandangan  lain  tentang  rendahnya  pendidikan  adalah  banyaknya anak  di  bawah  usia  kerja  menjual  ‘cowet’  di  kota  Bandung.  Kondisi  ini tentunya  memprihatinkan,  karena  sejatinya  para  anak  kecil  itu  menikmati dunia sekolahan.
Paparan  di  atas  adalah  realita  yang  perlu  diatasi  secepatnya  oleh pihak-pihak  terkait  melalui  program-program  yang  terencana,  terpadu,  dan melibatkan stakeholder . Bila tidak, yakinlah bahwa pencapaian target indeks pembangunan manusia (IPM) Jawa Barat 2010 sebesar 80 sulit tercapai.
Sulendrakusuma (2006:1) memaparkan data, “Target IPM Jawa Barat tahun  2003  dan  2004  adalah  72,3  dan  73,5.  Namun  realisasi    yang  dapat dicapai hanya sebesar 67,87 dan 68,38. Salah satu indeks penyumbang tidak tercapainya target IPM adalah indeks daya beli yang hanya  mencapai 58,63 dan  58,83  dari  seharusnya  64,3  dan  67,0”.  Selanjutnya  Sulendra  mengutip pernyataan  Gubernur  Jawa  Barat  bahwa  tidak  tercapainya  target  IPM tersebut  disebabkan,  di  samping  kontribusi  dunia  usaha  atau  swasta  dan masyarakat  masih  sangat  kecil,  juga  belum  terwujudnya  sinergi  kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Agar  pihak  BUMN  sepenuh  hati  dalam  menerapkan  konsep  CSR ( corporate  social  responsibility -pen.)  terhadap  para  UKM  mitra binaannya… tampaknya, pernyataan itu didasari karena masih banyak perusahaan dan BUMN yang belum sepenuh hati menerapkan konsep CSR. Kalaupun  mereka lakukan konsep CSR terhadap UKM, itu pun masih  “terpaksa”,  demikian  paparan  Gubernur  Jawa  Barat  dalam kesempatan  membuka pameran  Usaha Kecil Menengah (UKM)  mitra binaan di Bandung, pada 31 Mei 2006 (http://www.jabar.go.id)”.
Seirama  dengan  pernyataan  Gubernur  di  atas  adalah  sebuah  tulisan pada
Suara
Pembaruan (dalam
http:www.socialleadership.
wordpress.com/menuju-corporate-social-leadership )
bahwa, banyak aktivitas CSR yang bias. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan seringkali hanya
Peranan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Dalam Menurunkan 319
Angka Kemiskinan Di Jawa Barat (Maman Suherman)
bagian kegiatan promosi produk atau perusahaan belaka. Banyak perusahaan yang  memberikan  sejumlah  uang  dan  barang  kepada  sekelompok masyarakat, kemudian  dengan bantuan  jasa pemoles citra, aktivitas tersebut disulap menjadi aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan.
Dari  dua  pernyataan  terakhir  tampak  bahwa  kontribusi  dunia  usaha masih  kecil  terhadap  peningkatan  IPM,  bisa  jadi  termasuk  di  Jawa  Barat. Pertanyaannya  adalah  “benarkah  dunia  usaha  (perusahaan)  memberikan kontribusi  yang  kecil  terhadap  upaya  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat?”  Atau,  bisa  jadi  aplikasi  CSR  yang  selama  ini  dilaksanakan tidak  tepat  sasaran,  tidak  ada  pembinaan  berkesinambungan  atas  kegiatan CSR  yang  telah  mereka  laksanakan.  Sebab,  kenyataan  ada  beberapa pengusaha kecil (pengrajin) yang berhasil, disamping ada pula yang gagal.
Dalam  konteks  kontribusi  dunia  usaha  melalui corporate  social responsibility sebagai upaya guna membantu menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat, makalah ini ditulis.

## 1.2 Rumusan Masalah
“Bagaimanakah  peranan Corporate  Social  Responsibility dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat?”

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan
Tujuan  penulisan  makalah  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana corporate  social  responsibility dapat  membantu  menurunkan  angka kemiskinan di Jawa Barat.
Adapun  manfaat  penulisan  ini  adalah  tersajinya  informasi  yang bermanfaat  bagi stakeholder Jawa  Barat  untuk  bersama  berusaha menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat.

## 2 Tinjauan Pustaka

## 2.1 Tentang Indeks Pembangunan Manusia
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  adalah  indeks  untuk  mengukur pencapaian  pembangunan  manusia  di  suatu  daerah/negara.  Indeks  ini menurut  Nugroho  (2006:1)  disusun  sebagai  salah  satu  dari  indikator
alternatif, selain pendapatan nasional per kapita, untuk menilai  keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara.
Mahbub ul Haq lewat bukunya “Tirai Kemiskinan” (1970) mengkritik pedas para ahli  ekonomi  dan politikus  dalam  hal  mengukur kineja  ekonomi sosial  suatu  negara  menurut  indikator  rata-rata  pendapatan  nasional  bruto (GNP) dan anak turunannya, seperti: tingkat inflasi, pengangguran, investasi, tingkat  pembelanjaan  pemerintah,  tingkat  konsumsi,  dan  posisi  neraca perdagangan  saja.  Tampaknya,  ul  Haq  yang  mantan  Ketua  Bappenas Pakistan ini, tidak puas atas indikator-indikator di atas karena hanya melihat keberhasilan pembangunan (mensejahterakan warga) suatu negara dari aspek yang  kuantitatif semata. Menurutnya, banyak  indikator kualitatif  yang tidak dijadikan indikator keberhasilan. Indikator kualitatif inilah yang oleh ul Haq pada akhirnya dicoba dikuantifikasikan dan dilaporkan sebagai daftar indeks kesejahteraan  (pembangunan  manusia)  UNDP  dari  negara-negara  anggota Periserikatan Bangsa-bangsa (PBB) (lihat Wahono, 2006:1).
Menurut  Nugroho  (2006:1),  “Indeks  ini  disusun  sebagai  salah  satu indikator  alternatif,  selain  pendapatan  nasional  per  kapita,  untuk  menilai keberhasilan  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  suatu  negara.” Selanjutnya,  Nugroho  mengatakan  bahwa  untuk  mengukur  keberhasilan pembangunan (kesejahteraan masyarakat) dapat digunakan satu di antara dua indikator  tadi  atau  keduanya.  Jika  kedua  indikator  digunakan  untuk mengukur keberhasilan pembangunan  manusia, maka bisa jadi suatu negara tinggi  dalam  GNP  namun  rendah  IPM-nya.  Ada  negara  yang  rendah  GNP- nya, tapi tinggi IPM-nya. Model ketiga adalah yang terbaik yaitu tinggi GNP dan IPM-nya. Posisi terbaik adalah yang ketiga, suatu negara masuk katagori kaya dan juga mengembangkan sumber daya manusianya.
“Secara konsep, pembangunan  manusia adalah upaya yang  dilakukan untuk  memperluas  peluang  penduduk  untuk  mencapai  hidup  layak, yang  secara  umum  dapat  dilakukan  melalui  peningkatan  kapasitas dasar  dan  daya  beli.  Pada  tataran  praktis  peningkatan  kapasitas  dasar adalah  upaya  meningkatkan  produktivitas  penduduk  melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan” (Sulendra, 2006:1).
Melihat  konsep  tersebut  jelas,  bahwa  aspek  yang  diukur  dalam menentukan  IPM  adalah  pendidikan,  kesehatan,  dan  daya  beli.  Pada  aspek pendidikan  (pengetahuan),  alat  ukur  yang  digunakan  adalah  rata-rata  orang dewasa  yang  melek  huruf,  dan  rata-rata  lama  sekolah  masyarakat.  Aspek kedua  kesehatan,  alat  ukur  yang  digunakan  rata-rata  lama  hidup  warga.
Peranan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Dalam Menurunkan 321 Angka Kemiskinan Di Jawa Barat (Maman Suherman)
Aspek  ketiga daya beli,  diukur dengan  melihat daya beli  masyarakat. Tentu saja daya beli berkaitan erat dengan kemiskinan.

## 2.2 Perusahaan dan Komunitas
Ketika kita mendengar kata ‘bisnis’, yang terbayang dalam benak kita adalah produk, promosi, marketing, penjualan, dan keuntungan. Tidak dapat disangkal  bahwa  aspek-aspek  tadi  merupakan  hal  penting  bagi  kesuksesan sebuah  perusahaan/bisnis.  Akan  tetapi,  perusahaan  tadi  hidup  di  tengah- tengah  masyarakat  atau  komunitas  yang  mungkin  saja  tidak  berkaitan langsung  dengan  pengejaran  keuntungan  perusahaan.  Akan  tetapi, keberadaan  masyarakat  sekitar  sangat  berpengaruh  terhadap  eksistensi perusahaan.  Paling  tidak,  ada  legalisasi  sosial  bagi  perusahaan  untuk beroperasi  di  sana.  Maka  itu,  guna  menjaga  eksistensi  perusahaan  dalam operasionalnya  di  tengah-tengah  komunitas  tadi,  keberadaan  komunitas harus  mulai  diperhatikan  serius  oleh  perusahaan.  Ini  berarti  bahwa perusahaan  dituntut  tidak  hanya  mengejar  keuntungan  besar  belaka  guna memenuhi  keinginan  para  pemegang  saham,  namun  juga  harus memerhatikan  aspek  sosial  dari  komunitasnya.  Dengan  kalimat  lain, perusahaan  dituntut  memperlihatkan  tanggung  jawab  sosialnya  kepada komunitas. Dalam konteks ini terjadi pergeseran konsep tentang perusahaan yang  pada  awalnya  hanya  sebagai  institusi  bisnis,  kini  perusahaan  juga sebagai institusi sosial.
Perubahan Hubungan Perusahaan dan Komunitas

## Konsep Awal
Perusahan Institusi Bisnis Perubahan Perusahaan
Institusi Bisnis
Institusi Sosial

## 2.3 Tentang Corporate Social Responsibility (CSR)
Natufe  (2001:9)  mengutip  definisi  dari World  Business  Council  for Sustainable  Development (WBCSD)  bahwa corporate  social  responsibility (CSR)  adalah  “Komitmen  berkelanjutan  kalangan  bisnis  untuk  berperilaku etis  dan  memberikan  sumbangan  pada  pembangunan  ekonomi  sekaligus memperbaiki  mutu  hidup  angkatan  kerja  dan  keluarganya  serta  komunitas lokal  dan  masyarakat  secara  keseluruhan”  (dalam  Iriantara,  2004:49). Selanjutnya  Natufe  menyebutkan  bahwa  pilar  dasar  dari  definisi  di  atas mencakup (a) mendorong kesejahteraan ekonomi, (b) perbaikan lingkungan, dan (c) tanggung jawab sosial.
Pada pilar dasar pertama, kita dapat melihat bahwa berbagai kegiatan CSR  hendaknya  mengarah  pada  perbaikan  tingkat  ekonomi  (termasuk  daya beli)  komunitas.  Ini  sangat  dimungkinkan  misalnya  dengan  memberikan kesempatan kerja pada angkatan kerja lokal secara lebih besar (dengan tetap memperhatikan  kompetensinya).  Upaya  lain  berupa  pemberian  pelatihan sesuai  kebutuhan  komunitas  untuk  kelak  dapat  membuka  usaha  baru  di lingkungannya.  Kemudian  bisa  juga  dikembangkannya  usaha  dari  para perajin atau pengusaha kecil yang potensial di komunitas.
Pilar  kedua  lebih  mengarah  pada  adanya  perbaikan  sarana  dan prasarana  yang  memang  dibutuhkan  komunitas  atau  yang  sekiranya  dapat memperlancar  roda  perekonomian  di  sana.  Reboisasi  atau  pemanfaatan lahan-lahan  kosong  dan  tidak  produktif  menjadi  jantungnya  desa  atau  kota, juga masuk dalam katagori ini.
Pilar  dasar  ketiga  mengarah  pada  perbaikan  aspek  pendidikan  dan kesehatan.  Pada  pilar  dasar  yang  ini  pada  umumnya  korporat  memberikan bantuan  beasiswa,  atau  membantu  menyediakan  poliklinik  cuma-cuma  bagi komunitas  atau  memberikan  bantuan  obat-obatan  kepada  puskesmas setempat.
Samuel  dan  Saari  (2001:1-2)  mengemukakan  tiga  perspektif  tentang corporate  social  responsibility yaitu: reputation  capital  perspective,  eco- social perspective, dan rights-based perspective.
Peranan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Dalam Menurunkan 323
Angka Kemiskinan Di Jawa Barat (Maman Suherman)
Mereka  menjelaskan  bahwa  dalam reputation  capital  perspective , “corporate  social  responsibility  is  basically  a  new  business  strategy  to reduce  investment  risks  and  maximize  profits  by  taking  all  the  key stakeholders  into  confidence…,  eco-social  perspective,  corporate  social responsibility is both a value and a strategy to ensuring the sustainability of business…, rights-based perspective, this perspective stresses accountability, transparency, and social and environmental investment.
Memperhatikan  pendapat  Samuel  dan  Saari,  tampak  bahwa  CSR dipandang sebagai nilai dan strategi. Dipandang sebagai sebuah nilai karena kenyataannya  bahwa  bisnis  dan  pasar  ditujukan  untuk  kesejahteraan masyarakat  ( well-being  society ).  Dikatakan  strategi  karena  CSR  dapat membantu mengurangi tekanan sosial dan memfasilitasi pasar.
Kotler  dan  Lee  (2005)  mengidentifikasi  enam  program  bagi perusahaan  untuk  melakukan  aktivitas  berkaitan  dengan  masalah  sosial  dan tanggung jawab sosial korporat yaitu:  pertama, cause promotions , kontribusi korporat  dalam  hal  ini  berupa  sumbangan  atau  penggalangan  dana  bagi masalah  sosial,  antara  lain  seperti,  penyuluhan  narkoba  bagi  kalangan remaja.  Kedua, cause-related  marketing ,  kontribusi  korporat  di  sini  dalam bentuk  penyisihan  dana  yang  diperoleh  korporat  untuk  kegiatan  tertentu dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, memberikan pelatihan bagi pengrajin. Ketiga, corporate social marketing , korporat membantu pengembangan  dan implementasi  kampanye  untuk  mengubah  perilaku  tertentu.  Contoh, kampanye tentang dampak negatif tawuran antarpelajar. Keempat, corporate philantrophy ,  korporat  dalam  program  ini  memberikan  bantuan  langsung bagi  suatu  kegiatan.  Misalnya,  memberikan  uang  tunai  dalam  rangka sponsorship . Kelima, community volunteering , melalui program ini, korporat memberikan  bantuan  guna  mendorong  karyawan  dan  para  mitra  bisnisnya untuk  bersama-sama  secara  sukarela  membantu  masyarakat  sekitar. Misalnya,  membantu  masyarakat  membuat  irigasi.  Keenam, socially responsible  business  pratices ,  korporat  mengadopsi  dan  melakukan  praktik bisnis  tertentu  dan  investasi  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  kualitas komunitas  dan  lingkungan  (dalam  Goni,  http://www.kompas.com/kompas- cetak/0602/Buku/2424891.htm)

## 2.4 Manfaat CSR
Rogovsky  (2000:5)  seperti  dikutip  Iriantara  (2004:70)  memaparkan manfaat  keterlibatan  komunitas  dan  organisasi  melalui  kegiatan corporate social responsibility . Manfaat tersebut ditabelkan sebagai berikut:
Tabel 1 Manfaat Keterlibatan Komunitas Organisasi
Komunitas pada organisasi Organisasi pada komunitas
1. Reputasi dan citra organisasi yang lebih baik
2. ‘Lisensi untuk beroperasi secara sosial’
3. Memanfaatkan pengetahuan dan tenaga kerja lokal
4. Keamanan yang lebih besar
5. Infrastruktur dan lingkungan sosio- ekonomi yang lebih baik
6. Menarik dan menjaga personal berkaliber tinggi untuk memiliki komitmen yang tinggi
7. Menarik tenaga kerja, pemasok, pemberi jasa dan mungkin pelanggan lokal yang bermutu
8. ‘Laboratorium pembelajaran’ untuk inovasi organisasi
1. Peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja dan pelatihan
2. Pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur
3. Keahlian komersial
4. Kompetensi teknis dan personal individu pekerja yang terlibat
5. Representatif bisnis sebagai juru promosi bagi prakarsa-prakarsa komunitas
Jadi, manfaat CSR tidak hanya dirasakan komunitas, namun juga oleh perusahaan.  Ini  sangat  terasa  ketika  keberadaan  perusahaan  di  sana  tidak dapat  diterima  komunitas/masyarakat  karena  persoalan  sosial  dan lingkungan hidup. Kita sering membaca, mendengar, dan memirsa sejumlah kasus  pencemaran  lingkungan  hidup  oleh  perusahaan.  Guna  menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, maka menjalin hubungan dan memperhatikan aspek  sosial    komunitas  merupakan  keharusan  demi  kedamaian  hidup bertetangga (antara perusahaan dengan komunitas). Dengan demikian, bukan saja keberadaan perusahaan dapat diterima, namun juga komunitas bisa jadi ikut  serta  menjaga  keamanan  perusahaan  dari  gangguan  sosial.  Semua  ini berarti  beroperasinya  perusahaan  telah  memperoleh  legalitas  sosial  dari komunitasnya.
Peranan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Dalam Menurunkan 325 Angka Kemiskinan Di Jawa Barat (Maman Suherman)
Selain  itu,  keuntungan  yang  dapat  diperoleh  perusahaan  adalah terciptanya  citra  positif  di  mata  komunitas.  Moore  (1981)  mengatakan bahwa  manajemen  bisnis  semakin  menyadari  tanggungjawabnya  terhadap tujuan sosial, termasuk tujuan  ekonomi, dan fakta bahwa bisnis  memainkan peranan dalam penanggulangan penyakit, kelaparan, dan kemiskinan. Bisnis lebih  mengarahkan  pada  sumber  dan  kemampuannya  untuk  menanggulangi masalah masyarakat, yang menentukan iklim di mana bisnis harus berfungsi.

## 3 Pembahasan

## 3.1 Kolaborasi Tripartit
Tripartit  dimaksud  adalah  terdiri  atas  pemerintah,  pengusaha  (dunia usaha),  dan  komunitas.  Ketiga  unsur  ini  paling  berperan  untuk menghidupkan  dan  menggairahkan  perekonomian  daerah,  sehingga  pada gilirannya  kelak  daya  beli  masyarakat  (komunitas)  akan  meningkat,  karena jumlah penganggur turun.
Penerapan  konsep  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  untuk masyarakat  saat  ini  semakin  mutlak  dilakukan.  Ini  terbukti  bukan  sekadar kegiatan  yang  membengkakkan  pengeluaran,  tetapi  justru  meningkatkan pendapatan,  sekaligus  membuat  keberadaan  sebuah  perusahaan  dapat diterima
masyarakat
( http://www.kompas.com/kompas_cetak/603/13/jogja/21696.htm ).
Kesimpulan  yang  mengemuka  dalam  seminar corporate  social responsibility (CSR)  di  Jogja  bulan  Maret  2006  itu,  didukung  oleh  hasil survey  Burson  Marsteller  pada  tahun  2000  yang  mengindikasikan  bahwa 42%  dari  responden  percaya  bahwa track  record dari  CSR  akan meningkatkan  harga  saham,  89%  orang  mengatakan  bahwa  keputusan mereka  sebagai  legislator,  regulator,  wartawan  dan  LSM  pada  masa  yang akan
datang akan dipengaruhi oleh isu-isu CSR” ( http://www.Pertamina.com/ Indonesia/head_office/ hupmas/news/
Wpertamina/2004/ juli04/ wp070402.htm ).
Cukup banyak perusahaan melaksanakan CSR, namun tidak semuanya berhasil.  Ada  beberapa  lahan  usaha  yang  diberi  bantuan  modal  (uang)  tapi tidak  digunakan  sebagaimana  mestinya.  Tentu  saja  ini  sangat  merugikan masyarakat  penerima  modal  tadi.  Mereka  tidak  akan  dipercaya  lagi,  dan bahkan akan ditinggalkan. Dari hasil pembicaraan penulis dengan perajin di Cipacing,  Kabupaten  Sumedang,  tampak  bahwa  kegagalan  perajin
(dadakan?)  itu  tidak  memiliki  motivasi  untuk  berusaha.  Mereka  masih berpikir bahwa bantuan modal tadi dianggapnya sebagai dana hibah. Padahal dana  itu  adalah  modal  pinjaman  (dana  bergulir)  yang  harus  mereka kembalikan  dengan  mencicil  (walau  tanpa  sanksi  ketika  dana  tidak dikembalikan).
Pada  sisi  lain,  banyak  juga  perajin  yang  berhasil  mengembangkan usahanya.  Bahkan  satu  perajin  di  Kabupaten  Sumedang  (Cipacing)  telah berhasil ekspor ke Korea dan Amerika. Salah satu keberhasilannya ditunjang oleh  motif  berusaha  yang  tinggi,  selain  memperoleh  bantuan  modal  dana bergulir  dari  PT  Telkom.  Selain  bantuan  dana  bergulir,  PT  Telkom  juga menyediakan  fasilitas  internet,  dan  faksimili,  meskipun  fasilitas  itu  tidak disimpan  di  rumah  perajin.  Akan  tetapi,  bila  ada order lewat  internet  atau faksimili,  PT  Telkom  akan  menginformasikannya  kepada  perajin  tadi. Binaan  lain  PT  Telkom  adalah  pembuat  ( home  industry )  minuman  segar asem  gula  merah  (minuman  khas  Cirebon)  di  kota  Cirebon  yang  cukup berkembang.
Di  luar  Jawa  Barat,  contoh  keberhasilan  binaan  adalah  perusahaan minuman sari apel di kota Batu, Jawa Timur. Perusahaan ini juga merupakan binaan  perusahaan  yang  lebih  besar.  Di  Bengkulu,  Sumatera,  pengrajin lempok  durian  bermerek  “Mayang  Sari”  adalah  binaan  PTPN  VII.    Di Kalimantan,  ada  sebuah  toko  yang  berkembang  berkat  dibina  perusahaan minyak multinasional.
Peluang  usaha  yang  potensial  di  Jawa  Barat  tentu  sangatlah  banyak. Di  antara  peluang  usaha  yang  prospestif  adalah  ikan  hias  yang  diakui Gubernur  Jawa  Barat  sebagai  salah  satu  pilar  penyokong  pertumbuhan ekonomi,  telah  berhasil  ekspor  senilai  7,3  juta  dollar  pada  tahun  2004,  dan Jawa  Barat  memberikan  kontribusi  60%  (jabar.go.id).  Jika  benar  demikian, maka  sangat  penting  untuk  dikembangkan,  tidak  hanya  potensi  di  delapan daerah  sebagai  penghasil  ikan  hias  itu,  tapi  perlu  diperluas  ke  daerah  lain, bahkan dalam bidang bisnis lain yang potensial.
Kegagalan  atau  keberhasilan  usaha  kecil  dalam  binaan,  sangat bergantung  pada  peran  dan  kesungguhan  tripartit  yaitu  pemerintah, pengusaha,  dan  masyarakat/komunitas  sebagai  pelaku  bisnis  dalam meningkatkan  ekonomi  daerahnya.  Pemerintah  merupakan  lembaga  yang paling  bertanggung  jawab  untuk  mensejahterakan  masyarakatnya.  Upaya dalam  mencapai  target  IPM  2010  yaitu  80,  Pemprov.  Jawa  Barat,  melalui program  pendanaan  kompetisi  (PPK)  menyediakan  dana  25  milyar,  20
Peranan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Dalam Menurunkan 327 Angka Kemiskinan Di Jawa Barat (Maman Suherman)
milyar,  dan  15  milyar/tahun  bagi  kota/kabupaten  pemenang  pada  klaster satu, dua, dan tiga sebagai pemenang. Pada tataran ini, dunia usaha harus jeli dan  berani  menjemput  bola  membantu  pemerintah  daerah  mengembangkan usaha kecil atau menciptakan usaha kecil baru dengan memberikan bantuan modal  melalui  dana bergulir program  kemitraan atau dana bina lingkungan. Agar  penyaluran  dana  bergulir  tadi  tepat  sasaran,  pemerintah  membantu perusahaan/dunia  usaha  (Pembina)  memberikan  daftar  peluang  bisnis potensial  di  kota/kabupaten  di  Jawa  Barat.  Dengan  demikian,  dunia  usaha memiliki  daftar  usaha  kecil  yang  perlu  dibantu,  atau  peluang  bisnis  yang potensial  yang  harus  ditumbuhkembangkan.  Bagi  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN)  pemberian  modal  kepada  usaha  kecil  merupakan  suatu keharusan  yaitu  berupa  penyisihan  laba  sebesar  1-2%.  Dana  ini  dikenal dengan  program  dana  bergulir.  Sayang  sekali  tidak  ada  data  yang menunjukkan berapa perusahaan yang telah membina dan berapa perusahaan yang dibinanya. Dari jumlah binaan, berapa yang berhasil dan gagal.
Bantuan  lain  yang  dapat  diberikan  pemerintah  daerah  adalah mempermudah izin usaha,  memberikan  keringanan pajak, dan  menyediakan fasilitas untuk pertemuan (gedung pameran) bagi usaha kecil binaan. Lewat kegiatan  pameran  secara  periodik,  maka  ia  akan  selalu  terjadwal  dan  jadi agenda rutin bagi semua kalangan untuk memanfaatkannya. Pemerintah bisa mengundang  para  investor  atau  eksportir  untuk  melihat  langsung  produk yang ditawarkan. Ini yang dialami pertama kali oleh pengusaha kecil (UKM) di  Cipacing  seperti  dituturkan  di  atas.  Perusahaan  pembina  (PT  Telkom) selalu  membawa  para  perajin  binaannya  secara  bergilir  untuk  ikut  serta pameran.  Dia  merasa  sangat  terbantu  dengan  pameran,  bahkan  dia menceritakan  kebanggaannya  ketika  itu  (pameran  di Jakarta  Convention Center )  karena  salah  satu  karyanya  dibeli  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono.
Fasilitas  lain  yang  dapat  disediakan  pemerintah  daerah  adalah membangun  pasar  khusus  bagi  para  perajin  daerah  atau  industri  kecil  yang dikenal  dengan  Lingkungan  Industri  Kecil  (LIK)  di  seluruh  kota  di  Jawa Barat.
Pada  sisi  lain,  peran  unsur  tripartit  ketiga  yaitu  masyarakat.  Secara umum, para perajin (UKM) kurang  memiliki  motivasi dan  jiwa bisnis  yang baik.  Mereka  lebih  banyak  menunggu  pembeli  ketimbang  menjemput  bola, dengan  mencari order ke  berbagai  instansi  atau trading .  Pengetahuan mereka  perihal  ekspor  –  impor  juga  sangat  rendah.  Sehingga  tatkala
mendapat  order  untuk  ekspor,  mereka  merasa  was-was  karena  sistem pembayarannya  berbeda  dengan  yang  baisa  mereka  lakukan.  Ini  wajar, karena  ketidakpahaman  mereka  tentang  dunia  ekspor  –  impor,  dan  modal kecil yang harus terus bergulir agar produksi tetap jalan.
Kegagalan  yang  lebih  parah  adalah  akibat  ulah  anggota  komunitas yang memanfaatkan dana bergulir untuk membuka usaha yang sengaja tidak dijalankan  dengan  sungguh-sungguh  sehingga  bangkrut  hanya  dalam hitungan  minggu.  Mereka  mengambil  keuntungan  sekejap.  Mereka  masih beranggapan  bahwa  dana  adalah  hibah.  Semua  ini  perlu  dibenahi  sebelum mereka menerima modal kerja dari perusahaan pembina.

## 3.2 Dana Berlimpah – Kontrol Lemah
Bayangkan,  Pertamina  untuk  tahun  2004  harus  menyalurkan  dana untuk  program  kemitraan  dan  bina  lingkungan  (PKBL)  sebesar  500  milyar. Meskipun  penyalurannya  diatur  Kepmen  BUMN  No.  Kep-236/MBU/2003. Coba  tengok  di  belahan  Timur  Indonesia,  PT  Freeport  setiap  tahun mengeluarkan  dana community  development (comdev)  sebesar  400  milyar rupiah. Dana sebesar itu, tampaknya belum tepat sasaran (atau sengaja tidak ditepatkan  sasarannya)  sehingga  mengundang  kegusaran  pemerintah Indonesia  lewat  Menkopolhukam,  Widodo  AS  yang  meminta  dana community development diaudit (Republika, 20 Maret 2006). Dana itu di luar sumbangan untuk dua suku yang berada di sekitar pertambangan yaitu suku Komoro  dan  Amungmae  masing-masing  5  milyar.  Dua  paparan  di  atas hanya  sebagai  contoh,  bahwa  dana  untuk  kegiatan  CSR  sangatlah  besar. Bagaimana di Jawa Barat?
BUMN  biasanya  memiliki  dua  alokasi  dana  yang  berkenaan  dengan CSR.  Satu  dana  bergulir  yang  diperuntukkan  bagi  modal  kerja  usaha  kecil (UKM).  Kedua  adalah  dana  bina  lingkungan  yang  lebih  bersifat  felantropi. Sementara perusahaan-perusahaan besar, lembaga keuangan bukan bank dan perbankan juga memiliki dana untuk CSR. Melihat pada publikasi yang ada, masih banyak perusahaan yang menyalurkan dana untuk felantropi. Aktivitas ini  biasanya  diklaim  sebagai  kegiatan  CSR  dengan  berharap  ada  publikasi. Dengan demikian, diharapkan citra perusahaan tersebut di mata publik akan baik. Sesungguhnya CSR bukan hanya sekadar felantropi yang lebih bersifat memberi,  walaupun  tetap  memiliki  nilai  kemanusiaan.  Bentuk  felantropi biasanya  berupa  sponsorship,  beasiswa,  sumbangan,  pembangunan poliklinik, dan lain-lain.
Peranan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Dalam Menurunkan 329 Angka Kemiskinan Di Jawa Barat (Maman Suherman)
Alangkah  menarik  dan  lebih  bermanfaat  jika  dana  yang  disalurkan perusahaan-perusahaan  swasta,  BUMN,  BUMD,  sebagian  dihimpun  dalam satu wadah yang dibentuk secara bersama pemerintah daerah, pengusaha dan LSM,  akan  terhimpun  dana  yang  besar.  Dana  ini  dapat  dimanfaatkan  guna membantu  pemerintah  daerah  menyediakan  fasilitas  (seperti  gedung pameran,  LIK)  yang  dilengkapi  dengan  fasilitas  penunjang  lain,  seperti internet  atau  mesin  faksimili.  Dengan  demikian  secara  periodik  di  setiap kota/kabupaten dapat diselenggarakan pameran hasil karya para perajin atau pengusaha  kecil  (UKM).  Kemudian,  melalui  fasilitas  penunjang  pemasaran tadi  akan  terjaga  komunikasi  antara  pemerintah,  perusahaan,  dan  mitra binaannya.  Jawa  Barat  kini  memiliki Jabar  Craft  Center (JCC)  yang berkedudukan di Bandung. Bagaimana dengan kota/kabupaten lain? Semoga dengan adanya JCC, akan secara kontinyu berlangsung Bandung Fair .
Dana yang dihimpun juga dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi para pengelola (UKM) yang selama ini dibina. Dengan  demikian,  selain  karya  mereka  dipamerkan  untuk  dipasarkan, mereka  juga  secara  berjenjang  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan berbagai  bidang  (misal,  pelatihan  manajemen,  pemasaran,  pembukuan,  dan lain-lainnya, seperti layaknya pegawai kantor). Pola seperti ini menunjukkan usaha bersama dalam meningkatkan perekonomian komunitas.
Faktor lain  yang  masih terlihat lemah bahkan  hampir  dikatakan tidak ada  yaitu  kontrol  dari  pemerintah  atau  perusahaan  sebagai  mitranya (penyandang  dana/modal).  Persoalannya  adalah  ketiadaan  tenaga  untuk melakukan  hal itu di perusahaan penyandang  dana, juga pemerintah  daerah. Sebenarnya,  pelaksanaan  kontrol  dapat  memanfaatkan  tenaga  pegawai pemerintah  di  tingkat  desa/kelurahan.  Secara  hirarki  laporan  hasilnya disampaikan  hingga  ke  tingkat  pemerintah  provinsi.  Dari  sini,  pemerintah dan  perusahaan  dapat  melakukan  evaluasi  tingkat  keberhasilan  atau hambatan-hambatan yang  dihadapi para UKM di daerah Jawa Barat. Ketika ada  UKM  yang  ‘sakit’  dapat  secepatnya  ‘diobati’  sehingga  mampu menjalankan roda usahanya kembali.
Berkembangnya usaha kecil  di  daerah akan  mampu  menyerap tenaga kerja  di  sekitarnya.  Ini  dikarenakan  kebutuhan  tenaga  untuk  meningkatkan produktivitas  barang  atau  jasa  yang  dihasilkan.  Selain  itu,  akan  membuka peluang  bagi  para  pengusaha  kecil  sejenis  untuk  bergabung  dalam  rangka memenuhi  pasar.  Sebagai  contoh,  perajin  bambu  dan  kayu  di  Cipacing, Kabupaten Sumedang yang awalnya usaha sendiri, kini dengan memperoleh
dana  bergulir  dari  PT  Telkom,  ternyata  berkembang  pesanan  barang (produk) lain dari bahan baku yang sama. Maka, guna memenuhi kebutuhan pasar tadi, perajin ini  membentuk kelompok usaha sejenis. Pola ini ternyata bermanfaat  dan  sangat  membantu  perajin  lain  untuk  mengembangkan usahanya.  Barangkali  ini  yang  disebut  dengan  efek  domino  dari  kegiatan CSR.
Selain  upaya  membina  UKM,  dana  bergulir  atau  dana  lain  (bina lingkungan) bisa juga digunakan untuk memodali usaha baru yang dibentuk komunitas  atas  inisiatif  mereka.  Usaha  baru  sebaiknya  dibentuk  secara kelompok  sehingga  mereka  akan  saling  mengontrol  atas  usaha  tersebut. Upaya  seperti  ini  telah  dilakukan  oleh  Petro  China  di  Jawa  Timur. Komunitas  di  sana  meminta  pihak  perusahaan  untuk  memberikan  modal kerja  (uang  dan  keterampilan).  Upaya  yang  dilakukan  pihak  Petro  China adalah membentuk kelompok usaha (kelompok usaha bersama/KUB) dalam bidang  las.  Para  anggota  kelompok,  pertama  kali  diberikan  pendidikan  dan pelatihan di Balai Latihan Kerja Depnakertrans setempat. Setelah itu mereka diberi  modal untuk  kemudian  membuka usaha di sana. Upaya ini  juga telah ditempuh  PT  Telkom  dengan  cara  memberikan  keterampilan  kepada komunitasnya  berupa  pendidikan  dan  pelatihan  otomotif.  Hanya  persoalan yang  dihadapi  adalah  tidak  ada  monitoring  secara  berkala  oleh  Petro  China dan PT Telkom untuk melihat perkembangannya.
Upaya-upaya  di  atas  tentu  akan  mampu  menyerap  tenaga  kerja  yang cukup  banyak  di  satu  kota  dengan  dukungan  modal  (dana  bergulir,  bina lingkungan,  dana  pemprov.,  pemkot/pemkab),  tersedianya  ruang  pemasaran serta  ditunjang  oleh  motivasi  tinggi  komunitas  untuk  membuka  usaha  atau meningkatkan produksinya.

## 4 Penutup

## 4.1 Kesimpulan
Peran dunia usaha cukup strategis dalam membantu pemerintah dalam menggerakkan,  bahkan  mempercepat  laju  roda  perekonomian  daerah. Sehingga pada gilirannya akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan indeks daya beli karena berkurangnya angka penganggur. Aspek kelemahan yang  dirasakan  adalah  tidak  adanya  kontrol  terhadap  usaha  mitra  binaan, sehingga sulit melihat perkembangan usahanya.
Peranan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Dalam Menurunkan 331
Angka Kemiskinan Di Jawa Barat (Maman Suherman)

## 4.2 Saran
Salurkan  dana  bantuan  (bergulir)  dengan  selektif  yang  tinggi, sehingga  dana  tersebut  benar-benar  tepat  sasaran.  Lakukan  kontrol  usaha mitra  binaan  dengan  memanfaatkan  tenaga  pemerintah  di  tingkat desa/kelurahan. ------------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori,  Dadang  S.  tahun  (?). Raksa  Desa,  Pendidikan,  dan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) . Makalah.
Harahap, Oky Syeiful R. 2006. Tanggung Jawa Sosial Perusahaan . Pikiran Rakyat, 11 Januari 2006.
Iriantara, Yosal. 2004. Community Relations , Bandung,  Simbiosa Rekatama Media.
Johnston, Jane and Zawawi, Clara (ed.). 2004. Public Relations: Theory and Practice . Australia, Sydney: Allen and Unwin. Kotler, Philip dan Nancy Lee. 2005. Corporate Social Responsibility, Doing the  Most  Good  for  Your  Company  and  Your  Cause. Dalam  Roy Goni.  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan,  Bukan  Basa-basi. Dokumen www. Dapat diakses pada: http://www . Millah,  Saeful.  2006. Kajian  untuk  Para  Perencana  Pembangunan  Daerah Potret Pencapaian IPM Jawa Barat . Makalah.
Moore,  H.  Frazier.  1987. Hubungan  Masyarakat:  Prinsip,  Kasus,  dan Masalah .  Penerjemah  Lilawati  Trimo  dan  Deddy  Djamaludin Malik. Bandung: Remadja Karya.
Nugroho. 2006. Kelemahan Indeks Pembangunan Manusia . Makalah.
Program Pendanaan Kompetensi.2005. Pemerintah Provoinsi Jawa Barat. Samuel,  John  &  Anil  Saari.  2001. Corporate  Social  Responsibility: Background  and  Perspective. Dokumen  www.  Dapat  diakses pada: http://www.infochangeindia.org/corporatesrIbp.jsp . Sulendrakusuma,  Robby  Sakti.  2006. Menyoal  Indeks  Pembangunan Manusia Jawa Barat . Makalah.
Triwibowo,  Didik.  2006.  Menggugat  Rendahnya  Tanggung  Jawab  Sosial
Perusahaan.
dokumen www. Dapat diakses pada: http://www.radarbanjarmasin.com/berita/index.asp .
Wahono,  Francis.  2006. Indeks  Pembangunan  Manusia  Indonesia  2004 Siapa Takut?. Makalah.
Bacaan Lain:
( http://www.Pertamina.com/Indonesia/head_office/hupmas/news/Wpertamin a/2004/ juli04/wp070402.htm ). http://www.kompas.com/kompas_cetak/603/13/jogja/21696.htm . http://www.kompas.com/kompas-cetak/0602/Buku/2424891.htm http://www.Pertamina.com/Indonesia/head_office/hupmas/news/Wpertamin a/2004/ juli04/wp070402.htm . http:www.socialleadership.wordpress.com/menuju-corporate-social- leadership
http://www.jabarprov.go.id http://www.radarbanjarmasin.com/berita/index.asp . http://www.telkom.net/ig2s.php. http://www.undp.or.id. http:www.pikiran_rakyat.com. http://www.suarakarya_online.com/news.htm. Pikiran Rakyat, 4 September 2006 Republika, 20 Maret 2006