## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 1, Januari - April 2017, halaman
Anonimitas di Media Sosial: Sarana Kebebasan Berekspresi atau Patologi Demokrasi?
Nurul Hasfi, Sunyoto Usmand dan Hedi Pudjo Santosa Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Undip, Semarang Jl. Prof Soedharto, Tembalang, Semarang Telp.024.7465408 Email: uul58@yahoo.com
Abstract Anonymity is crucial medium of democracy that is used for guaranting freedom of expressing freely without fear. The study was conducted to identify the role of anonym Twitter account that taking part in the political communication process during 2014 Indonesian presidential election. By applying Critical Discourse Analysis (CDA) this study identified texts produced by anonym Twitter accounst discussing about precidential candidate figure and explore their roles in the political communication. The results of the study reflect that anonym Twitter accounts do not support freedom of expression but contrary it is involved in elite political contestation. Political debates among anonym Twitter accounts create pathology of democracy degradates democratization process in social media.
Keywords: anonimity, Twitter, Digital Democracy, Patology of Democracy
Abstrak Anonimitas merupakan bagian penting dalam demokrasi sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat tanpa rasa takut. Studi ini mengidentifikasi peran akun anonim di media sosial dalam proses diskusi politik pada pemilu presiden
2014. Dengan metode analisis wacana kritis studi ini mengidentifikasi teks-teks yang diproduksi akun- akun Twitter anonim dalam mendiskusikan sosok calon presiden 2014 serta mengidentifikasi peran mereka dalam proses demokrasi politik. Analisis teks memperlihatkan akun anonim tidak berperan dalam mendukung kebebasan berekspresi publik namun sebaliknya justru menjadi alat kekuasaan elite. Debat politik antar akun anonim justru manjadi patologi yang mendegradasi proses demokrasi di media sosial.
Kata Kunci: anonimitas , Twitter, demokrasi digital, patologi Demokrasi
Pendahuluan Meski  belum  ada  pengaturan  tentang anonimitas  di  Indonesia,  perkembangan teknologi  internet  yang  pesat  di  Indonesia sejak  awal  tahun  2000-an  telah  menjadi  ruang tumbuhnya fenomena anonimitas dalam berbagai medium mulai dari web, blog, email hingga situs terpopuler yakni media sosial. Diakui, anonimitas
di  media  sosial  menjadi  fenomena  unik  dalam praktik  demokrasi  di  Indonesia.  Disatu  sisi keberadaan  mereka  telah  menjamin  kebebasan berekspresi  bagi  masyarakat  Indonesia,  namun disisi lain memunculkan permasalahan terutama problematika  transparansi  dan  akuntabilitas infomasi yang mereka bawa.
Anonimitas  berasal  dari  kata  Yunani
yang  berarti  ‘tanpa  nama’  yang  dipakai  untuk mengidentifikasi  obyek  baik  berupa  manusia ataupun  benda  (Chawki,  2008:  1).  Di  negara demokrasi terbesar di dunia Amerika, anonimitas dijamin First  Amendment yang  mengatur kebebasan berpendapat disana. Akdeniz  (2002, 230)  yang  meneliti  anonimitas,  demokrasi  dan ruang  siber  juga  menyebut  bahwa European Court  of  Human  Rights  (ECHR) menegaskan anonimitas  merupakan  fasilitator  kebebasan berekspresi.  Dari  sudut  pandang  tersebut bisa  dikatakan  bahwa  anonimitas  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  praktik menyampaikan pendapat dengan bebas. Dalam  konteks  anonimitas  di  dunia maya, Pavlíček (2005, 10) membagi anonimitas dalam  berbagai  level.  Semakin  mudah  pihak luar  menjangkau  identitas  akun  maka  level anonimitas semakin rendah. Logikanya semakun mudah menjangkau identitas akun anonim maka proses  verifikasi  kebenaran  atas  informasi yang  disampaikan  semakin  terbuka.  Merujuk pada  pendapat  Pavlíček  tersebut,  penelitian ini  menggolongkan  akun  Twitter  anonim yang  menjadi  sampel  penelitian  ini  sabagai pseudonym ( pseudo anonym ). Dalam anonimitas di internet pseudonym memiliki nama permanen yang  dilindungi  dengan password .  Pihak  luar juga  dapat  mengakses  IP  address  komputer yang dipakainya sehingga keberadaannya dapat terlacak. Pseudonym berbeda  dengan fully anonymous status misalnya yang memblokir IP address  –  nya  sehingga  tidak  memungkinkan pihak luar melacak keberadaannya. Pseudonym juga  berbeda  dengan  level  anonimitas  yang disebut identity  status yang  menyediakan identitas  seperti  nomor  telepon,  alamat  rumah atau  kantor  yang  memungkinkan  pihak  luar melacaknya  di  dunia  nyata.  Akun  anonim  di media sosial yang menjadi obyek penelitian tidak menyediakan ruang konfirmasi yang memadahi, karena diskusi hanya sebaras dilakukan di media sosial saja.
Berbagai  penelitian  tentang  anonimitas telah  banyak  dilakukan.  Chawki  (2006:7) yang  berfokus  pada  penggunaan  anonimitas
untuk  diskusi  online  tentang  korban  kekerasan seksual,  isu  minoritas  dan  korban  perang.  Ia menyoroti  anonimitas  yang  memfasilitasi warga  korban  kekerasan  melaporkan  tindak kekerasan yang dialaminya melalui email yang mampu menghilangkan jejak identitas pengirim. Sementara  Akdeniz  (2002,  227)  berfokus pada  anonimitas  yang  difasilitasi  oleh  sebuah institusi bernama Hush Communication & Cyber Liberties .  Website  yang  dibuat  menyediakan ruang  bagi  korban  perang  untuk  melaporkan kejahatan perang atau warga di negara represif yang  melaporkan  pelanggaran  HAM  tanpa diketahui identitasnya. Sementara Zajácz (2013, 1)    membahas  anonimitas  dengan  berfokus pada  kasus  konflik  antara  WikiLeaks  dengan pemerintah US terkait kebocoran setengah juta dokumen rahasia kebijakan militer dan diplomasi pemerintah  US  melalui  WikiLeaks.  Zajácz menegaskan kasus WikiLeaks vs pemerintah US menjadi  isu  yang  semakin  memperkuat  posisi pro  anonimitas  –  melihat  anonimitas  sebagai alat  penting  bagi  pengkritik  ( wistleblower ) dalam  demokrasi  –  sekaligus  memperuncing konflik dengan mereka yang berpendapat bahwa produk  anonimitas  kurang  akuntabel  ( lack  of accountability) . Berbagai  studi  tentang  anonimitas  di berbagai  konteks  diatas,  mendorong  peneliti untuk  melihat  peran  anonimitas  dalam  konteks politik  di  Indonesia  dengan  berfokus  pada aktivitas akun Twitter anonim pada  perdebatan politik  pemilu  presiden  2014.  Benarkah  akun- akun  anonim  dalam  konteks  diskusi  politik  di Indonesia  ini  juga  membawa  pesan  demokrasi bagi publik Indonesia. Peneliti mengindentifikasi sebuah  permasalahan  yang  muncul  akhir-akhir ini terutama adanya indikasi keterlibatan akun- akun  Twitter  anonim  dalam  kontestasi  politik di  tingkat  elite  dan  keterlibatan  mereka  dalam memproduksi  wacana-wacana  sensitif  SARA yang  membahayakan  persatuan  dan  kesatuan bangsa. Penelitian ini juga diharapkan menyumbangkan  diskusi  tentang  perdebatan politik  online  dalam  konteks  pemilu  presiden
Nurul Hasfi, Sunyoto Usmand dan Hedi Pudjo Santosa, Anonimitas di Media Sosial: Sarana Kebebasan Berekspresi atau Patologi Demokrasi?
@PartaiSocmed @TrioMacan2000 @pkspiyungan Waktu Berdiri Oktober 2012 April 2012 November 2010 Pengikut ( Follower ) Mei: 42.929 Juli: 67.234 Mei: 788.468 Juni: 809.301 Mei: 55.882 Juli: 66.722 Status saat ini (2017) Aktif Non-aktif 13 Juni 2014 di suspends Twitter. Kemudian berganti nama @ TM2000Back dan @TheRoninWar namun ber- follower rendah
Aktif namun berganti nama akun @ maspiyungan

## Tabel 1 Deksripsi Akun Anonim dalam Pilpres 2014
2014.  Salah  satu  penelitian  terkait  dengan anonimitas  dalam  konteks  pemilu.  Salah  satu penelitian  tentang  pemilu  presiden  2014  yang memiliki  kedekatan  dengan  penelitian  yakni yang  dilakukan  oleh  Wadipalapa  (2015)  yang membahas kontestasi pesan politik dalam media melalui teks berupa meme yang menyembunyikan praktik-praktik kekuasaan.
Dalam konteks perhelatan politik seperti pilpres, nampaknya peran media sosial tidak lagi mendorong  demokrasi  sebagaimana  gerakan online  ‘Koin  untuk  Prita’  dan  Cicak  vs  Buaya (Marlyna,  2013:1;    Gazali,  2014:  433)  atau gerakan  sosial  #SaveSatinah  di  Twitter  (Sari, 2015).  Berangkat  dari  permasalahan  tersebut, artikel  ini  ingin  mendapatkan  gambaran komprehensip tentang peran anonimitas di media sosial  dalam  proses  demokrasi  di  Indonesia. Untuk bisa mengidentifikasi peran akun Twitter anonim dalam perdebatan politik tersebut, maka penelitian  ini  melakukan  analisis  wacana  kritis terhadap teks-teks yang mereka produksi selama pemilu  presiden  2014.  Analisis  terhadap  teks tersebut diharapkan mampu a) menggambarkan isu  dominan  yang  diperdebatkan  para  akun anonim  ini;  b)  Bagaimana  isu  dominan  yang dimaksud  merepresentasi Jokowi dan Prabowo; c)  praktik  kekuasaan  yang  melatar-belakangi aktivitas  produksi  wacana  capres  oleh  akun Twitter Anonim; d) peran akun Twitter anonim dalam proses demokrasi
Metode Penelitian Penelitian  ini  merupakan  penelitian
kualitatif dengan metode utama analisis wacana kritis  atau Critical  Discourse  Analysis (CDA) yang  dikembangkan  oleh  Fairclough  (1989, 1992, 1995). Ada tiga 3 dimensi kerangka kerja CDA Fairclough (1992, 73-91) yang diterapkan dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian, yakni; 1) text analysis ; 2) discourse practice ; dan 3) sociocultural practice . Peneliti memfokuskan  analisis  teks  untuk  menjawab pertanyaan tentang isu dominan yang terbangun dan  representasi  Jokowi  dan  Prabowo  yang terbentuk. Analisis  praktik  diskursif  ( discourse practice ) merupakan analisis terhadap produksi, konsumsi dan distribusi wacana yang dibangun akun  Twitter  anonim.  Analisis  ini  membantu peneliti  mengidentifikasi  pola  diskusi  politik yang dilakukan akun Twitter anonim. Sementara pada  analisis  sosio-kultural  ( socio-cultural ) secara  khusus  dipakai  untuk  mengidentifikasi praktik  kekuasaan  yang  tersembunyi  dibalik representasi calon presiden.
Data penelitian ini meliputi teks (interaksi pembicaraan, grafis, meme, karikatur, foto) yang diproduksi  tiga  akun  anonim  @PartaiSocmed, @pkspiyungan dan @TrioMacan2000 1,5 bulan sebelum  pemilu  presiden  2014  .  Ketiga  akun Twitter  anonim  ini  dipilih  berdasarkan  dua pertimbangan;  a)  ketiganya  memiliki  pengikut ( follower )  tinggi  yang  analoginya  pesan  yang mereka  buat  efektif  dikonsumsi  netizen  dan berdampak pada proses diskusi politik di Twitter; b)  mereka  aktif  dalam  memproduksi  wacana calon presiden 2014 dan terlibat dalam diskusi politik mengenai hal tersebut.
Nurul Hasfi, Sunyoto Usmand dan Hedi Pudjo Santosa, Anonimitas di Media Sosial: Sarana Kebebasan Berekspresi atau Patologi Demokrasi?

## Hasil dan Pembahasan
Kontestasi Wacana Calon Presiden oleh Akun Twitter Anonim Analisis  teks  akun  Twitter  anonim merefleksikan  setidaknya  delapan  isu  yang dibangun  oleh  akun  Twitter  anonim  terkait dengan  calon  presiden  2014  dalam  usaha merepresentasikan  kedua  kandidat  (Tabel  2). Identifikasi isu dan representasi yang terbentuk ini sekaligus merefleksikan keberpihakan politik mereka.  Akun  @partaisocmed  teridentifikasi membawa wacana yang mendukung pencalonan Jokowi, sementara akun @TrioMacan2000 dan @pkspiyungan  teridentifikasi  memiliki  posisi politik mendukung Prabowo.
Pertama , isu dukungan kelompok agama,
kontestasi akun Twitter anonim berfokus usaha penggunaan  kelompok  agama  mayoritas  yakni Islam  untuk  membangun  representasi  calon presiden  ideal  dan  menggunakan  kelompok agama minoritas untuk membangun representasi calon  presiden  tidak  ideal.  Alat  yang  dipakai untuk  merepresentasikan  capres  ideal  yakni dukungan  Islam.  Bagian  ini  memunculkan oposisi  biner  ( binner  oposition )  dimana  pihak Jokowi  direpresentasikan  mendapat  dukungan Islam  tradisional  yang  diwakili  oleh  dukungan PKB  yang  membawa  simbol  Nahdlatul  Ulama (NU),  bersaing  dengan  representasi  ideologi Islam  modernis  yang  melekat  ormas  Islam Muhammadiyah  yang  dalam  konteks  pemilu presiden 2014 lebih dekat dengan empat partai
No Isu Dominan @Partaisocmed @pkspiyungan @TrioMacan2000 1 Dukungan kelompok agama Jokowi didukung Islam Moderat/ Tradisional Prabowo didukung Islam Modern Jokowi didukung Katolik, Kristen, Syiah, Ahmadiyah, JIL 2 Identitas Jokowi Jawa- Muslim Jokowi Sholat, menjadi Imam sholat, Umroh, bergelar Haji Jokowi Katolik, Kejawen tak bisa Sholat dan Wudlu,
Jokowi Cina-Katolik.
Prabowo Muslim. Jokowi Katolik, Jokowi Kejawen Jokowi tak bisa Sholat dan Wudlu Jokowi Cina-Katolik 3 HAM Prabowo melanggar HAM Prabowo Tidak Melanggar HAM Prabowo tidak melanggar HAM, Prabowo Jendral yang terbuang 4 Korupsi Prabowo korupsi, Jokowi anti korupsi. Jokowi Korupsi, Jokowi berpolitik transaksional Revolusi mental gagal, Jokowi korupsi saat jadi walikota, Jokowi Korupsi bus Trans Jakarta.
5 Kepemimpinan ( Leadeship ) Prabowo penerus Orba, Prabowo boneka asing, Prabowo ditolak asing Prabowo Tegas, decision maker Jokowi Boneka: Boneka Asing,
Boneka Militer
Prabowo disegani Asing
Tabel 2. Isu dan Representasi Jokowi dan Prabowo oleh Akun Twitter Anonim

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 1, Januari - April 2017, halaman 28-38
Islam pendukung Prabowo yakni PAN, PKS, PPP dan  PBB.  Representasi  dengan  alat  legitimasi dukungan  kelompok  agama  ini  cukup  intens berlangsung  di  Twitter  sehingga  memunculkan nuansa politik Islam dan politik aliran.
Selanjutnya, dalam melemahkan kekuatan  lawan,  akun  anonim  menggunakan alat berupa identitas kelompok agama minoritas dimana pihak Jokowi direpresentasikan sebagai sosok  yang  didukung  Katolik/  Kristen  yang dilegitimasi dengan foto-toro kedekatan Jokowi dengan  konglomerat  beragama  Katolik.  Selain itu,  Jokowi  juga  direpresentasikan  didukung kelompok minoritas berbasis keagamaan lainnya seperti  Syiah,  Ahmadiyah  dan  Jamaah  Islam Liberal. Serangan akun anonim Prabowo terhadap Jokowi tersebut di- counter akun @PartaiSocmed dengan  merepresentasikan  Prabowo  didukung kelompok  Islam  fundamentalis  Front  Pembela Islam (FPI) yang dalam konteks Indonesia juga merupakan  kelompok  minoritas  agama  yang belum  diterima  mayoritas  masyarakat  muslim Indonesia. Kedua ,  perdebatan  wacana  akun anonim  juga  menggunakan  isu  identitas  yang merepresentasikan capres ideal dengan identitas
Muslim-Jawa,  sementara  capres  tidak  ideal diidentifikasi  sebagai  sosok  Cina-Katolik. Dalam  melegitimasi  identitas  Islam,  baik akun  pendukung  Jokowi  maupun  Prabowo sama-sama  menggunakan  kriteria  berupa kemampuan  masing-masing  calon  presiden dalam  menjalankan  ritual  Islam  seperti  sholat, wudlu, berpuasa, shalat Jumat, umroh dan naik haji.  Jokowi  mendapatkan  serangan  cukup keras  berupa  representasi  capres  Cina-Katolik- Kejawen.  Wacana  negatif  terhadap  Jokowi tersebut di- counter dengan wacana Jokowi Islam yang  ditunjukkan  dengan  teks  (foto-foto)  yang memperlihatkan  Jokowi  sedang  menjalankan ibadah  seperti  menjadi  imam  sholat,  sholat Jumat, umroh dan naik haji. Sementara, Prabowo tidak  banyak  diserang  dengan  cara  tersebut karena kuatnya representasi Islam padanya yang dilekatkan oleh dukungan mayoritas partai Islam.
Konstruksi identitas calon presiden ideal seorang  Moslem-Jawa  tidak  muncul  begitu saja. Identitas tersebut telah menjadi konstruksi lama  kepemimpinan  politik  di  Indonesia. Berbagai  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan dari perspektif non-teks mengemukanan bahwa presiden yang diinginkan masyarakat Indonesia
6
Ideologi:
Zionis, Fasisme,
Komunis, orde baru dan Nasionalisme Pendukung Prabowo Komunis Zionis Israel* Prabowo Fasisme,
Prabowo pengagum Hitler, Prabowo penerus rezin orba
Pendukung Jokowi PKI: anarkis, dan rencana penghapusan kolom agama di KTP Prabowo Nasionalis: penerus Soekarno, bukan anthek asing, macan asia Jokowi Komunis: Ayah Jokowi PKI 7 SDA Prabowo didukung mafia migas - Jokowi didukung cukong Cina 8 Tampilan Fisik Jokowi mirip Jendral Soedirman Prabowo seperti diktaktor Idi Amin Prabowo jantan, ganteng, tegab dan kekar Jokowi klemar-klemer
Prabowo gagah Jokowi epilepsi, badut jongos , klemer, kurang gizi
Sumber: Teks Twitter 1 Mei – 9 Juli 2014
Nurul Hasfi, Sunyoto Usmand dan Hedi Pudjo Santosa, Anonimitas di Media Sosial: Sarana Kebebasan Berekspresi atau Patologi Demokrasi?
merupakan  mereka  yang  ber-ethnis  Jawa (Irawanto,  Philip  &  Ryan,  2011;  Syamsudin, 1993;  Freeland,  2007);  beragama  Islam (Syamsudin, 1993).
Ketiga ,  isu  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  tidak  muncul  secara  tiba- tiba  namun  dilatar  belakangi  oleh  sejarah pelanggaran  HAM  yang  dialami  oleh  Prabowo di masa lalu. Sebagaimana kita ketahui, Prabowo menjadi  aktor  yang  disebut  terlibat  dalam penculikan dan pembunuhan aktivis 98. Dalam kontestasi  menggunakan  isu  HAM  ini,  capres ideal  direpresentasikan  sebagai  capres  yang bersih dari pelanggaran HAM, sebaliknya capres tidak ideal direpresentasikan sebagai sosok yang pernah terlibat dalam pelanggaran HAM. Akun anonim  pendukung  Jokowi  @PartaiSocmed keras  merepresentasikan  wacana  Prabowo pelanggar  HAM  yang  disaingi  dengan  wacana sebaliknya  oleh  akun  pendukung  Prabowo yakni  ‘Prabowo  bukan  pelanggar  HAM’. Akun  anonim  pro  Prabowo  juga  mencoba meng-counter  wacana  pelanggaran  HAM  yang menyerangnya  dengan  mengkonstruksi  wacana Jokowi didukung jendral pelanggar HAM, serta membangun  apoligi  dengan  merepresentasikan Prabowo sebagai korban fitnah para Jendral dan Prabowo sebagai jendral yang terbuang.
Keempat ,  isu  korupsi  terutama  dipakai untuk menyerang Jokowi dan banyak diproduksi oleh akun @TrioMacan2000. Representasi yang dibangun diantaranya keterlibatan Jokowi dalam kasus korupsi bus Trans Jakarta dan korupsi yang dilakukan Jokowi saat menjabat sebagai walikota semarang.  Dalam  konstruksi  wacana  Jokowi korupsi ini juga muncul propaganda namacalling yang menyebut ‘Jokowi pembohong’ dan ‘Jokowi tidak jujur’. Representasi negatif Jokowi tersebut dilemahkan  akun  @PartaiSocmed  dengan representasi  Prabowo  berpolitik  transaksional dan Prabowo didukung para koruptor. Koruptor yang dimaksud salah satunya Surya Dharma Ali yang ditangkap KPK menjelang pilpres setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana Haji. Pada pada saat itu Surya Dharma Ali merupakan Ketua  Umum  Partai  Persatuan  Pembangunan
(PPP)  yang  sempat  diisukan  akan  mendampini Prabowo dalam pemilu presiden.
Kelima ,  representasi  kepemimpinan calon  presiden  berkutat  seputar  definisi  sosok calon  presiden  ideal  yang  tegas  dan  pembuat keputusan  ( decision  maker ).  Wacana  ini  tidak muncul  begitu  saja  namun  memiliki  konteks dimana  Jokowi  merupakan  sosok  yang  sejak awal  direpresentasikan  sebagai  calon  presiden yang  diatur  oleh  partai  yang  mengusungnya yakni  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan (PDIP). Representasi tersebut terutama dibangun oleh @TrioMacan2000 bahkan sebelum Jokowi resmi dijadikan sebagai kandidat presiden oleh PDIP.  Jokowi  secara  masif  direpresentasikan sebagai ‘capres boneka’ dan di akhir menjelang pemilu  disebut  sebagai  ‘boneka  asing’  atau ‘anthek asing’ dan ‘boneka militer’. Wacana ini di- counter oleh akun anonim pendukung Jokowi @PartaiSocmed  dengan  representasi  Prabowo penerus  orba,  dan  prabowo  boneka  asing (Amerika)  dan  Prabowo  ditolak  oleh  negara Asing (Australia).
Keenam , dalam merepresentasikan calon presiden ideal akun-akun Twitter anonim secara eksplisit  juga  menggunakan  teknik  propaganda ‘fear’  dengan  memunculkan  kembali  ideologi- ideologi  lama  yang  bertentangan  dengan demokrasi seperti komunisme, fasisme, zionisme untuk  merepresentasikan  calon  presiden  tidak ideal.  Jokowi  secara  keras  direpresentasikan sebagai  komunis  terutama  yang  dibangun oleh  @TrioMacan2000  yang  dilegitimasi dengan  penyebutan  bahwa  ayah  Jokowi seorang  komunis.  Sementara  @pkspiyungan merepresentasikan Jokowi komunis dengan alat legitimasi berupa peristiwa ‘anarkis’ pendukung Jokowi di Yogyakarta serta pernyataan rencana penghapusan  kolom  agama  di  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP)  yang  dilontarkan  oleh  timses Jokowi prof Musdah Mulia.
Serangan  ‘Jokowi  komunis’  dilawan  @ PartaiSocmed dibalas dengan merepresentasikan Prabowo  sebagai  zionis,  penerus  rezim  orba dan  pemimpin  fasis.  Sementara  itu  dalam mengkonstruksi  calon  presiden  ideal,  ketiga
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 1, Januari - April 2017, halaman 28-38
akun  sama-sama  menggunakan  ideologi ‘nasionalisme’  untuk  merepresentasikan  calon presiden  yang  didukungnya.  Baik  Jokowi  dan Prabowo  sama-sama  menggunakan  simbol ‘Bung  Karno’  sebagai  sarana  mengkonstruksi dirinya sebagai calon presiden nasionalis.
Ketujuh ,  isu  kebijakan  pengelolaan Sumber  Daya Alam  (SDA)  menjadi  salah  satu isu  utama  yang  dibawa  para  akun  anonim. Dalam  mengkonstruksi  calon  presiden  tidak ideal kedua pihak sama-sama merepresentasikan capres lawan sebagai pemimpin yang memiliki kebijakan pengelolaan SDA yang pro-elite dalam hal ini konglomerat.
Masing-masing  saling  serang  dengan menggunakan    propaganda name  calling yakni penggunaaan  julukan  negatif  dimana  Jokowi disebut  sebagai  ‘anthek  china’,  ‘cukong  cina’ sementara  Prabowo  disebut  sebagai  capres yang  didukung  mafia  migas.  Perdebatan seputar  pengelolaan  SDA  pro-konglomerat  ini terutama melibatkan @partaiSocmed dengan @ TrioMacan2000.
Dalam  perdebatan  kedua  akun  anonim tersebut  Prabowo  direpresentasikan  memiliki kedekatan dengan Riza Chalid pengusaha Migas era  Orba,  sementara  Jokowi  disebut  memiliki kedekatan  dengan  konglomerat  beretnis  Cina, James Riady yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Lippo Groupyang juga anak dari Mochtar Riady pemilik Lippo Group.
Kedelapan ,  tampilan  fisik  calon presiden  merupakan  isu  yang  cukup  dominan diperbincangkan  oleh  akun  Twitter  anonim. Pihak  Jokowi  melalui  akun  @PartaiSocmed merepresentasikan  Jokowi  sebagai  calon presiden  ideal  yang  dilekatkan  dengan  simbol- simbol Jenderal Soedirman yang kurus, pendiam (seperti Jokowi) namun memiliki karakter jujur dan tegas. Dalam  Twit  terkait  dengan  hal  itu  @ PartaiSocmed sekaligus mengkontraskan dengan representasi  Prabowo  yang  dilekatkan  dengan simbol  diktaktor  Idi  Amin  dari  Uganda  yang berbadan  besar  yang  diberi  diskripsi  sebagai pemimpin  kejam,  ambisius,  brutal,  labil  dan
grusa-grusu .  Untuk  melawan  serangan  akun anonim pendukung Jokowi, akun @pkspiyungan merepresentasikan  Prabowo  dengan  kosa-kata jantan, ganteng, tegap dan kekar dan didukung visualisasi  berupa  foto  Prabowo  muda  saat menjadi TNI. Sementara @TrioMacan2000 lebih berfokus  pada  serangan  negatif  terhadap  fisik Jokowi dengan menggunakan kosa-kata seperti epilepsi, badut, jongos , klemer dan kurang gizi.
Membongkar Identitas Akun Twitter Anonim Dalam  konteks  pemilu  presiden  2014, belum  ada  pihak  resmi  yang  mengungkap secara  terbuka  siapa  orang-orang  yang  ada dibelakang  akun  anonim  tersebut,  dari  mana mareka  mendapatkan  wacana-wacana  yang diproduksi dan siapa sebenarnya mereka. Akun Twitter TrioMacan2000 mungkin menjadi salah satu  akun  yang  telah  didefinisikan  pihak  polisi sebagai akun ‘berbayar’ setelah para adminnya salah  satunya  bernama  Raden  Nuh  dipenjara sejak 2015 karena terbukti melakukan pemerasan menggunakan  akun  @TrioMacan2000.  Namun hal  peristiwa  tersebut  tidak  memberikan gambaran  komprehensif  mengenai  peran  akun Twitter  anonim  dalam  proses  demokrasi  di Indonesia. Penelitian ini ingin melengkapi berbagai pandangan tentang identitas akun Twitter anonim namun  dengan  menggunakan  metode  yang berbeda  yakni  dengan  mengidentifikasi  teks yang mereka produksi. Identitas yang dimaksud dalam  penelitian  ini  bukanlah  identitas  nyata mereka  seperti  administrator,  alamat  kantor dan  segala  sesuatu  yang  menunjukkan  fisik keberadaan mereka, namun lebih pada identitas yang terefleksi dari sikap politik, pola produksi wacana dan ideologi yang mereka bawa dalam perdebatan politik selama pemilu presiden 2014. Dari data-data tersebut pula peneliti selanjutnya berharap  bisa  mengidentifikasi  peran  akun anonim dalam proses demokrasi di Indonesia.
Kontestasi Akun Twitter Anonim: Panggung Perdebatan antar Elite Akun-akun  Twiter  anonim  bukanlah
Nurul Hasfi, Sunyoto Usmand dan Hedi Pudjo Santosa, Anonimitas di Media Sosial: Sarana Kebebasan Berekspresi atau Patologi Demokrasi?
akun  yang  membawa  suara  rakyat.  Mereka sedang  terlibat  dalam  kontestasi  politik  untuk kepentingan kelompok elite. Dalam konteks ini akun Twitter yang identik dengan medium suara rakyat  dimanfaatkan  dan  dimanipulasi  untuk kepentingan elite. Argumen peneliti ini didukung oleh tabel 2 yang memperlihatkan bahwa akun Twitter anonim yang menjadi sampel penelitian memiliki  sikap  politik  yang  terbelah  menjadi dua  dimana  @Partaisocmed  teridentifikasi mendukung  Jokowi,  sementara  dua  akun  lain yakni  @pkspiyungan  dan  @TrioMacan2000 mendukung Prabowo.
Fakta  tersebut  sekaligus  bertentangan dengan  profil  akun  anonim  yang  menyebut bahwa aktivitas mereka membawa kepentingan publik. Akun @PartaiSocmed menyebut dirinya sebagai  akun  yang  mengusung  konsep  tidak memihak  ( objectivity), keadilan (fairness), keadilan  untuk  semua (justise  for  all), dan memberdayakan  warga  negara (empowering people). Akun @TrioMacan2000 dalam pilpres 2014  mendefinisikan  profil  mereka  sebagai ‘ akun  komunitas  inteligen  publik  untuk pencerahan,  pembasmi  korupsi,  kemunafikan penguasa  negeri.  Memprovokasi  kejujuran anak  bangsa  yang  cerdas  dan  merdeka’.  Dua akun  tersebut  menggunakan  jargon-jargon publik yang merepresentasikan mereka sebagai sesuatu yang sedang membawa suara rakyat dan dalam posisi membela kepentingan rakyat. Pada kenyataannya, keduanya ternyata terlibat dalam politik untuk kepentingan politik calon presiden yang  mereka  dukung.    Jika  diidentifikasi  lebih lanjut,  maka  keberadaan  akun  Twitter  anonim dalam konteks pemilu presiden 2014 ini bukan dalam  usaha  memperkuat  kepentingan  publik, namun  justru  menjadi  alat  politik.  Padahal idealnya  anonimitas  merupakan  salah  satu  alat yang  bisa  dipakai  publik  untuk  menyuarakan kepentingan  rakyat  tanpa  rasa  takut  (Zajácz, 2013; Chawki, 2006; Akdeniz, 2002).
Akun  Twitter  Anonim:  Sumber  Wacana Irasional Proses perdebatan politik yang
berlangsung  antar  akun  anonim  berlangsung secara  irasional,  meskipun  data  menunjukkan mereka  juga  menggunakan  isu-isu  rasional. Isu  rasional  yang  dimaksud  disini  yakni  isu- isu  yang  memang  menjadi  kriteria  seorang pemimpin  yang  demokratis,  sebaliknya  isu irasional didefinisikan sebagai isu yang tidak ada kaitannya dengan kriteria pemimpin demokratis. Berdasarkan  studi  empiris  yang  dilakukan oleh para peneliti (Hacker, 2004; Kinder et al., 1980;  Miller,  Wattenberg  &  Malanchuk,  1986; Treneman & McQuail, 1961 dalam  Barisione, 2009)  dalam setting negara  demokrasi  kriteria pemimpin  politik  biasanya  dikaitkan  dengan kompetensi,  kekuatan,  integritas,  kemampuan dan kedekatan dengan rakyat.
Dalam  penelitian  ini  isu  rasional  yang dikontestasikan tersebut diantaranya Hak Asasi Manusia,  korupsi,  kepemimpinan,  Sumber Daya  Manusia.  Isu  tersebut  dilakukan  dalam upaya  menarik  para  pemilih  yang  memiliki pertimbangan  memilih  ( voting  behaviour ) rasional.  Sebagaimana  disampaikan  Minns (1984,  dalam Adam  &  Kingsley,  368)  pemilih rasional  mengevaluasi  kriteria  calon  pemimpin terutama  dengan  melihat  karakter  dan  prestasi kandidat, kemampuan memerintah dan kebijakan yang  pro  rakyat.  Meskipun  ada  isu  rasional dalam perbincangan yang dibangun oleh akun- akun  Twitter  anonim  pada  dasarnya  praktik komunikasi yang berlangsung didalamnya jauh dari  nilai-nilai  demokrasi.  Argumen-argumen yang  dibangun  tidak  mencerminkan  prinsip transparansi dan akuntabilitas karena informasi yang dibawa akun-akun anonim tidak berangkat dari sumber yang kredibel. Diskusi politik yang terbentuk  juga  jauh  dari  nilai-nilai  kepublikan sebagaimana  disampaikan  Habermas  (1996; 303)  terutama  posisi  yang  sama  ( equal )  dan komunikasi  yang  berorientasi  pada  konsensus. Pelanggaran  prinsip  kesetaraan  atau  yang  oleh Habermas  juga  disebut  sebagai  komunikasi tanpa  dominasi  mengemuka  dalam  isu-isu irasional  seperti  dukungan  kelompok  agama yang memposisikan kelompok agama mayoritas semagai  komunikator  dominan,  isu  identitas

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 1, Januari - April 2017, halaman 28-38
yang  terutama  memarginalkan  kelompok  etnis minoritas Cina dan tampilan fisik calon presiden yang  memproduksi  ujaran  kebencian  ( hates peech )  berupa  hasutan  dengan  cara  menghina calon  presiden  baik  Jokowi  maupun  Prabowo yang dilandaskan pada ketidak-idealan ciri fisik.
Sementara  itu,  isu  irasional  yang dibangun oleh akun Twitter anonim meliputi isu tentang  dukungan  kelompok  agama,  identitas calon  presiden,  penggunaan  ideologi-ideologi yang  kontra-demokrasi  dan  praktik  ujaran kebencian  dengan  menggunakan  tampilan  fisik calon presiden. Isu irasional ini terutama dipakai dengan  mekanisme  propaganda  yang  menutup ruang  diskusi  kritis  dan  deliberatif  sehingga melanggengkan  komunikasi  irasional.  Diskusi berorientasi  pada  konflik  dan  bukan  pada konsensus  (Habermas,  ibid)  atau  setidaknya berorientasi  pada  kompromi.  Orientasi  kepada konflik  terutama  muncul  pada  isu-isu  sensitif agama  dan  etnis  yang  menghadirkan  kembali pertentangan  ideologi  antar  kelompok  berbasis identitas di Indonesia. Twitter yang seharusnya memberikan ruang deliberatif justru difungsikan sebagai  ruang  penyemaian  benih-benik  konflik lama  yang  seharusnya  telah  hilang  praktik demokrasi  Indonesia  di  ruang  nyata.  Wacana berorientasi  konflik  ini  disisi  lain  menjadi konsumsi  pengguna  Twitter  yang  didominasi oleh  kelompok  muda,  sehingga  pada  akhirnya justru  membahayakan  persatuan  dan  kesatuan bangsa di masa kini dan masa depan.
Akun  Twitter  Anonim  sebagai  Representasi Kekuasaan Elite Data analisis pada tabel 2 memperlihatkan bahwa  perdebatan  antar  akun  Twitter  anonim menyiratkan adanya kekuasaan elite yang terlibat dalam produksi dan konsumsi wacana terutama ditemukan  pada  isu  korupsi,  isu  pelanggaran HAM  dan  isu  kebijakan  pengelolaan  Sumber Daya  Alam.  Kekuasaan elite yang  dimaksud setidaknya dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni  elitisme  komunikator  dan  elitisme  isu; a)  elitisme  komunikator,  dimana  wacana ketiga  isu  tersebut  merupakan  perbincangan
yang  lebih  melibatkan  elite  (KPK,  Gub  BI, Jaksa  Agung  Megawati),  sementara  publik tak  memiliki  kompetensi  terkait  dengan  tema yang  didiskusikan.  Publik  diposisikan  sebagai audience pasif atau penonton saja, bahkan justru menjadi  sasaran  komunikasi  yakni  mobilisasi khalayak  dan  opini  publik  terhadap  sosok masing-masing  capres.  Alur  diskusi  politik  di Twitter dengan demikian bersifat tradisional atau one way communication bukan interaktif dan two way  communication sebagaimana  yang  selama ini  menjadi  kekuatan  media  sosial;  b)  elitisme pesan,  yakni  penggunaan  3  isu  (HAM,  SDA dan korupsi) dengan sudut pandang yang tidak membumi karena hanya dimiliki, dikuasai, dan dipahami oleh kalangan elite . Kontestasi wacana Twitter anonim merupakan kontestasi antar elite yang  dimunculkan  secara  terbuka  di  Twitter namun justru tidak mampu mencerahkan karena tidak adanya sarana konfirmasi kebenaran fakta.
Piliang (2005; 328) menyebutnya kondisi demikian  sebagai  disinformasi  komunikasi berwujud anarki komunikasi yang menyebabkan hilangnya  ukuran-ukuran  bersama  dan  etika komunikasi. Hal ini menyebabkan proses diskusi bukannya  menghasilkan  pemahaman  bersama namun justru terjadi apa yang ia sebut sebagai keadaan  sosial  yang  tidak  akuntabel  ( social unaccountability ). Ketiadaan etika oleh Piliang pada  akhirnya  menjadi  sumber  manipulasi, perekayasaan,  pemalsuan  dan  penipuan realitas  sebagaimana  memang  tercermin  dalam politik  imagologi  di  Twitter.  Realitas  yang telah  tersamarkan  dalam  praktik  imagologi diperburuk  rendahnya  akuntabilitas  informasi yang  bersumber  problem  anonimitas  sumber. Pada akhirnya muncullah kebingungan di ruang publik  politik.  Komunikasi  yang  seharusnya menjernihkan permasalahan justu menjadi ajang produksi kebisingan ( noise ) yang menimbulkan kesimpang-siuran komunikasi. Noise ini disebut Piliang  (ibid,  329)  sebagai  produk  utama komunikasi  kontemporer  dimana  didalamnya ‘makna’ merupakan sesuatu yang marginal. Terkait  dengan  elitisme  pesan,  isu yang  dimunculkan  akun pseudonym (korupsi,
Nurul Hasfi, Sunyoto Usmand dan Hedi Pudjo Santosa, Anonimitas di Media Sosial: Sarana Kebebasan Berekspresi atau Patologi Demokrasi?
kebijakan  pengelolaan  SDA  dan  pelanggaran hukum-HAM)  merupakan  tema  diskusi kelompok  ekslusif  yang  oleh  Habermas (Hardiman,  2009:  146)  disebut  ‘publik  kuat’. Publik kuat didefinisikan sebagai sistem politik dimana  aktor  utamanya  yakni  para elite .  Di seberangnya  ada  ‘publik  lemah’  yakni  ruang publik politis yang menjadi tempat warganegara membangun opini.  ‘Publik kuat’ dalam hal ini menggunakan  ketiga  isu  tersebut  sebagai  alat politik untuk mempengaruhi opini ‘publik lemah’ atas sosok capres 2014. Disinilah peneliti melihat adanya  praktik    dominasi  diskusi  politik  oleh ‘publik kuat’ atas ‘publik lemah’. ‘Publik kuat’ menggunakan pengetahuan ( knowledge ) mereka yang memadahi tentang isu elite untuk menguasai wacana publik lemah yang sebaliknya memiliki pemahaman yang tidak memadahi tentang ketiga isu  tersebut.  Minimnya  pemahaman  ‘publik lemah’ atas isu ini disebabkan karena terbatasnya atau bahkan tidak adanya akses ‘publik lemah’ untuk  mengkonfirmasi  validitas  data  yang  bisa dipertanggun-jawabkan seperti yang disyaratkan dalam diskusi deliberatif. Hal ini membuka ruang- ruang manipulasi data yang membodohi ‘publik lemah’. Sebagai contoh isu korupsi TransJakarta yang dipakai sebagai alat legitimasi representasi Jokowi  koruptor  bersifat  elitis  karena  berbagai bukti dan argumen dipegang oleh ‘publik kuat’. Demikian  juga  dengan  isu  pelanggaran  hukum dan HAM, dimana ‘publik lemah’ atau khalayak sipil  tidak  pernah  memiliki  akses  mengenai argumen-argumen rasional tentang terlibat atau tidaknya Prabowo.
Simpulan Penelitian  ini  menemukan  bahwa akun  Twitter  anonim  telah  dipakai  untuk  alat kontestasi politik antara pendukung Jokowi dan Prabowo.  Akun  anonim  yang  dalam  konteks negara  demokrasi  seharusnya  dimanfaatkan publik  untuk  alat  kebebasan  berekspresi  tanpa rasa takut (Akdeniz, 2002; Chawki, 2006; Zajácz, 2013)  justru  dimanfaatkan  sebagai  medium bagi  elite  untuk  sarana  mencapai  kekuasaan.
Bahkan  perdebatan  politik  antara  akun  Twitter anonim  justru  menghadirkan  kembali  ideologi anti-demokrasi  seperti  komunisme,  fasisme dan  zionisme  yang  dikemas  dalam  propaganda fear untuk  memunculkan  ketakutan  massa. Perdebatan  politik  juga  bersifat  elitis  baik  dari perspektif isu yang dibawa maupun komunikator yang dilibatkan yang memposisikan publik maya (netizen)  hanya  sebagai  penonton  perdebatan elite semata.
Dari sinilah peneliti berkesimpulan bahwa akun Twitter anonim dalam konteks perdebatan politik  selama  pemilu  presiden  2014  tidak mendorong  proses  demokrasi  namun  menjadi patologi  yang  mendegradasi  proses  demokrasi . Dalam penelitian ini patologi demokrasi dipakai untuk  menggambarkan  malfungsi  anonimitas akun  Twitter  yang  seharusnya  dapat  dipakai sebagai  sarana  menyuarakan  kebebasan berekspresi publik tanpa rasa takut namun justru dipakai untuk alat kepentingan kontestasi politik para elite. Berdasarkan  hasil  temuan  diatas, peneliti  menawarkan  beberapa  saran,  Pertama, urgensi  kesadaran  para  aktor  demokrasi ditingkat  elite  untuk  membangun  perdebatan politik  yang  transparan  dan  akuntabel  dengan tidak  melibatkan  anonimitas  untuk  mencapai kekuasaan  politik.  Terbelahnya  ideologi  akun anonim  dalam  dua  sikap  politik  membuktikan bahwa  akun  anonim  tidak  sedang  dalam  usaha membawa  kepentingan  publik  namun  sedang membawa  kepentingan  elite.  Kedua,  penelitian ini  memberikan  mengusulkan  urgensi  literasi media sosial terkait kemampuan netizen dalam membedakan  anonimitas  dalam  media  sosial yang  dipakai  sebagai  alat  demokrasi  dengan anonimitas yang dipakai sebagai alat kekuasaan politik.  Kemampuan  tersebut    selanjutnya memungkinkan  netizen  tidak  reaktir  terhadap berbagai  wacana  berorientasi  konflik  (salah satunya  SARA)  yang  justru  membahayakan pluralisme  bangsa.  Ketiga,  meningkatkan  daya kritis  netizen  dalam  mengkonsumsi  konten- konten akun anonim terutama menjelang pemilu karena  pada  periode  ini  akun  anonim  rentan
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 1, Januari - April 2017, halaman 28-38
dipakai sebagai alat kampanye politik.
Daftar Pustaka
Akdeniz, Yaman.
(2002). Anonymity, Democracy, and Cyberspace.
Social  Research ,  69(1),    223-237 Barisione, Mauro. (2009). Valence Image and the
Standardisation  of  Democratic  Political Leadership. SAGE Publications 5(1), 41– 60  DOI:  10.1177/1742715008098309 h t t p : / / l e a . s a g e p u b . c o m Fairclough,  Norman.  (1992). Discourse  and Social Change . Cambridge: Polity Press Fairclough,  Norman.  (1989). Language  and Power .  New  York:  Longman  Inc Fairclough, Norman. (1995). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language . New  York:  Longman  Publishing Freeland,  Feli c ia  Hughes.  (2007).  Charisma and  celebrity  in  Indonesian  politics. Anthropological  Theory .  7(2),  177–200 Gazali,  Effendy.(2014),  Learning  by  clicking:
An  experiment  with  social  media democracyin  Indonesia. International
Communication Gazette .
DOI:
1 0 . 1 1 7 7 / 1 7 4 8 0 4 8 5 1 4 5 2 4 1 1 9
Habermas,  J.  (1996a) Between  Facts and  Norms:  Contributions  to  a Discourse  Theory  of  Law  and Democracy .  Cambridge:  Polity  Press.
Hardiman, Budi.(2009b). Demokrasi Deliberatif: Menimbang  ‘Negara  Hukum’  dan  ‘ Ruang  Publik’  dalam  Teori  Diskursus Jurgen Habermas . Yogyakarta: Kanisius Irawanto,  Philip  &  Ryan.  (2011).  Tailoring Leadership Theory to Indonesian Culture. Global Business Review , 12(3), 355–366 Lim,  Marlyna.(2013).  Many  Clicks  but  Little Sticks:  Social  Media  Activism  in Indonesia. Journal of Contemporary Asia . DOI:10.1080/00472336.2013.769386
M. Chawki. (2006). Anonymity in Cyberspace:
Finding  the  Balance  between  Privacy and Security . Droit-Tic, Juill.
Piliang,  Yasraf  A.  (2005). Transpolitika: Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas .
Yogyakarta  dan  Bandung:  Jalasutra Sari,  Dewi  Kartika  &  Royke  R.  Siahainenia. (2015).  Gerakan  Sosial  Baru  di  Ruang Publik  Virtual  pada  Kasus  Satinah. Jurnal Ilmu Komunikasi . 12 (1), 105-118 Syamsuddin,  Din.  (1993).  Political  Stability and Leadership Succession in Indonesia. Contemporary Southeast  Asia,  15  (1),  12-23 Wadipalapa, Rendy Pahrun. Meme Culture &  Komedi- Satire Politik: Kontestasi Pemilihan Presiden dalam  Media  Baru  (2015). Jurnal Ilmu  Komunikasi. 12  (1),  1-18 Zajácz,  Rita.  (2013).  WikiLeaks  and  the problem  of  anonymity:  A  network control
perspective. Media, Culture  &  Society ,  35(4),  489–505