## JUAN |  JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA
P-ISSN: 2354-5798, E-ISSN: 2654-5020 DOI : https://doi.org/10.31629/juan.v10i1.4444
FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT

## KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN  SENI  DI  DINAS  KEBUDAYAAN  DAN  PARIWISATA KOTA BANDUNG
Silvia Fathonah 1 , Khaerul Umam 2 , Fitri Pebriani Wahyu 3
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1,2,3

## Penulis Korespondensi: fathoanah@gmail.com
Informasi Artikel Abstrak Article History; Submited: 20-05-2022 Accepted: 20-07-2022 Published: 20-07-2022 Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  kota Bandung.  Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  metode penelitian  deskriptif.  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  kota  Bandung sebagai  instansi  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  atas  kebijakan mengenai  program  pengembangan  seni  ini  memiliki  program  utama yang dilakukan yaitu program pembinaan bagi lembaga seni. Yang mana kebijakan program ini merupakan kebijakan program rutin dan prioritas bagi  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  kota  Bandung.  Anggaran  yang dimiliki  oleh  dinas  sebesar  25%  di  alokasikan  kepada  program  yang terkait  kesenian,  ini  menjadikan  anggaran  yang  cukup  besar  akan berfungsi  secara  baik  atau  tidak  pada  implementasinya  kebijakan program. Hasil penelitian menunjukan bahwa  fungsi anggaran yang ada terhadap  kebijakan  program  pengembangan  seni  ini  dapat  dikatakan belum efektif, yang mana permasalahan yang terjadi masih sama disaat anggaran  belum  ada  pengurangan  dan  sesudah  ada  pengurangan anggaran. Ini perlu dilakukan evaluasi dan kajian ulang oleh dinas agar tujuan dari kebijakan program pengembangan kesenian dapat tercapai dan anggaran yang cukup besar dimiliki dapat berfungsi mengarahkan pada kebijakan program dengan hasil yang baik.
Kata Kunci : Fungsi Anggaran; Kebijakan Program;
Pemerintah/Dinas .
Abstract
Keyword; Budget Functions; Program Policies;
Government/Services This research was conducted at the Department of Culture and Tourism of the  city  of  Bandung.  By  using  a  qualitative  approach  and  descriptive research methods. The Department of Culture and Tourism of the city of Bandung as the government agency responsible for policies regarding the art  development  program  has  a  main  program  carried  out,  namely  a coaching program for art institutions. This program policy is a routine and priority program policy for the Bandung City Culture and Tourism Office. The  budget  owned  by  the  department  of  25%  is  allocated  to  programs related to arts, this makes a large enough budget to function well or not in the implementation of program policies. The results of the study indicate that the existing budget function for this art development program policy can be said to be ineffective, in which the problems that occur are still the same  when  the  budget  has  not  been  reduced  and  after  there  has  been  a budget reduction. This needs to be evaluated and reviewed by the service so that the objectives of the arts development program policy can be achieved and  a  large  enough  budget  can  function  to  direct  program  policies  with good results.

## PENDAHULUAN
Kota  Bandung  sebagai  kota  yang  terkenal  akan  kebudayaan  dan  seni  menjadikan  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Bandung sebagai kantor pemerintahan yang berdasarkan pada Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  Dan  Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung yang memegang dua tugas pokok urusan pemerintahan yaitu urusan pada bidang budaya dan urusan bidang pada sektor pariwisata. Lebih lanjut pada paparan tugas utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1398 Tahun 2017 mengenai Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta  Tata  Kerja  Dinas  Kebudayaan  Dan  Pariwisata  Kota  Bandung.  Pada  tugas  dan  fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung diarahkan untuk membangun kota kembang dengan  menerapkan  bahwa  sebuah  seni  maupun  kebudayaan  penting  untuk    membangun karakter manusia yang dapat menjadikan kemajuan tersendiri bagi kota Bandung.
Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memiliki tugas utama  yakni  melaksanakan  tugas  pemerintahan  yang  membentuk  kewenangan  daerah  pada bidang kebudaayaan dan pariwisata. Dalam fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan, sebagai pelaksana kebijakan, lalu sebagai pelaksana evaluasi dan pelaporan, pelaksana administrasi dinas, dan pelaksana fungsi lain yang terkait  dengan  urusan  kebudayaan  dan  pariwisata  yang  biasanya  dimandatkan  oleh  walikota baik itu mengenai tugas dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota  Bandung  ini  lebih  mengarah  kepada  cara  penguatan  karakter  dan  jatidiri  bangsa  pada umumnya dan sunda secara khusus ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005- 2025  dan  Peraturan  Daerah  Nomor  03  Tahun  2019  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  Kota  Bandung  Tahun  2018-2023.  Tugas  dan  fungsi  tersebut  menjelaskan bahwa pembangunan kota Bandung perlu diiringi oleh kebudayaan, yang dimana ini berperan penting. Maka dari itu perlulah pengembangan kebudayaan seni, terutama pada zaman modern sekarang ini.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai kantor pemerintahan dalam urusannya pasti  memerlukan  sebuah  anggaran.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  kedua  peraturan  ini  merupakan  acuan pengelolaan keuangan daerah termasuk bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
“ Budgets explicit the public policy picks of governments and others, amongst those are preference recognize  to  the  public  area  at  the  financial  system ”,  anggaran  dapat    mengungkapkan  pilihan kebijakan  publik  pemerintah  dan  yang  lainnya,  seperti  pilihan  menghormati  sektor  publik  di bidang ekonomi menurut Denhardt dan Denhardt dalam (Herzon & Kumorotomo, 2011) . Anggaran dapat  diartikan  yaitu  salah  satu planning yang  biasanya  tersaji  sebagai  kuantitatif  yang  pada umunya disebutkan sebagai satuan uang yang dirangkap untuk rentang waktu  yang akan tiba ini berdasarkan  (Wixon,  1953).  Anggaran  merupakan  proses  suatu  penyusunan  dari  rencana keuangan tentang pendapatan dan pembiayaan, yang kemudian dana dialokasikan kepada setiap kegiatan  yang  sesuai  dengan  fungsi  dan  tujuan  atau  sasaran  yang  dituju.  Dari  pengertian- pengertian tersebut dapat diartikan bahwa sebuah anggaran yang dialokasikan akan mengukur sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai kepada fungsi maupun sasaran dari anggaran itu sendiri, dimana ini akan membuat anggaran tersusun dengan sesuai prioritas dan sasaran yang akan di capai.
Sebuah fungsi anggaran secara manajerial inti ada pada anggaran sebagai alat perencanaan yang mana  dimanifestasikan  pada  proses  dari  penyusunan  anggaran,  lalu  yang  kedua  anggaran sebagai  alat  pengendalian  dimana  ini  ditunjuk  pada  evaluasi  anggaran.  Selain  sebagai  alat perencanaan dan pengendalian, pada fungsinya juga anggaran ini dapat sebagai alat kebijakan,
dimana  dengan  arahan  mengenai  kebijakan  tertentu  ini  dapat  ditentukan  melalui  anggaran organisasi  publik  ataupun  instansi  (Alim,  2018).    Anggaran  dalam  ruang  lingkup  administrasi publik  sangatlah  erat,  administrasi  publik  itu  sendiri  merupakan  sebuah  proses  keputusan  - keputusan dalam kebijakan publik yang mana sumber daya , public personnel , mauapun keuangan itu  diproses  dengan  mengoranisir  agar  dapat  diformulasikan,  lalu  diimplementasikan  dan dikelola ini menurut Chandler dan Plano dalam (Mulyadi, 2008). Dalam teori administrasi publik ini membahas terkait pelayanan yang mana bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mencapai  tujuan  tersebut  negara  dan  pemerintah  ini  harus  melakukan  pemecahan  masalah publik  ataupun  perbaikan  khususnya  pada  bidang  sumber  daya  manusia,  keuangan  dan organisasi.
Terkait hal tersebut memperbaiki masalah keuangan menjadi suatu hal harus diutamakan, agar dapat  bermanfaat  bagi  masyarakat  dan  tujuan  untuk  mensejahterakan  dapat  tercapai  maka keuangan  atau public  fund harus  dipergunakan  dengan  seefektif  mungkin.  Adapun  fungsi anggaran menurut (Mardiasmo, 2009), yaitu:
1. Sebagai  alat  perencanaan  ( Planning  Tool ),  sebuah  anggaran  yang  berisikan  arahan maupun  sasaran  yang  dibuat  untuk  membuat  rencana  program  kerja  yang  dapat dijadikan  sebagai  petunjuk  agar  dapat  direalisasikan  atau  tindakan  apa  yang  akan dilakukan oleh sektor publik.
2. Sebagai alat pengendalian ( Control Tool ), anggaran dapat sebagai alat penilai kegiatan yang  dimana  berfungsi  sebagai  suatu  standar  yang  dapat  dinilai  apakah  berhasil mencapai tujuan atau tidak dan menghindari terjadinya pengeluaran yang berlebihan atau penggunaan yang tidak perlu.
3. Sebagai  alat  kebijakan  fiskal  ( Fiscal  Tool ),  anggaran  dapat  dipergunakan  untuk kestabilan perekonomian maupun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan anggaran sebagai alat kebijakan fiskal ini dapat mengetahui arah-arah kebijakan yang dapat melakukan  prediksi maupun estimasi ekonomi.
4. Sebagai  alat  koordinasi  dan  komunikasi  ( Coordination  and  Communication  Tool ), anggaran untuk mencapai tujuan yang sesuai, harus mampu mengkomunikasikan dan sebagai  alat  koordinasi  ke  seluruh  bagian  pemerintah  ataupun  organisasi  untuk dilaksanakan.
5. Sebagai alat penilaian kinerja ( Performance Measurement Tool ), anggaran merupakan sebuah  alat  yang  efektif  untuk  penilaian  kinerja.  Dimana  kinerja  akan  dinilai  atas dasar seberapa berhasilnya tujuan yang dicapai dengan anggaran yang ditetapkan.
6. Sebagai  alat  motivasi  ( Motivation  Tool ),  anggaran  juga  dapat  memotivasi  seluruh anggota untuk mencapai tujuan maupun target yang sudah di tetapkan agar sesuai.
Fungsi- fungsi diatas ini menunjukan proses yang penting dari sebuah anggaran dimana harus ada  kesesuaian  antar  fungsi  tersebut.  Dimana  pada  fungsi-fungsi  diatas  seperti  sebagai  alat perencaanan  maupun  alat  pengendalian  ini  merupakan  bagian  prosedur  penting  yang  mana kedua  fungsi  tersebut  akan  berpengaruh  dalam  menentukan  kebijakan  anggaran  pada  setiap instansi(Ramantha, 2017) . Salah satu fungsi anggaran menyebutkan bahwa anggaran ini dapat sebagai  alat  kebijakan  fiskal,  terkait  dengan  fungsi  tersebut  bahwa  sebuah  anggaran  dapat mengarahkan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan. Dalam hal ini anggaran yang terdapat di sebuah  instansi  atau  organisasi  dapat  mengarahkan  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai  dengan membuat  keputusan  kebijakan.  Fungsi  anggaran  sebagai  alat  kebijakan  fiskal  ini  merupakan penyesuaian  dalam  pendapatan  dan  pengeluaran  pemerintah  sebagaimana  ditetapkan  dalam APBN  maupun  APBD  untuk  mencapai  kestabilan  ekonomi  yang  lebih  baik  dan  tujuan  yang dikehendaki dan ditetapkan tercapai (Sudirman, 2017). Pada ruang lingkup pemerintahan budget policy ini  digunakan  dengan  tujuan  untuk  mengontrol  maupun  mencatat  terkait  hal-hal  yang berhubungan  pada  pelaksanaan  atau  implementasi  kebijakan.  Di  negara  kita  Indonesia  pada tingkat  pusat  ini  berkaitan  dengan  APBN  sedangkan  untuk  tingkat  daerah  berkaitan  dengan APBD.
Kebijakan  anggaran  atau  kebijakan  fiskal  dapat  menemukan  sebuah  tujuan,  arah  maupun prioritas mengenai pembangunan secara nasional juga mengenai pertumbuhan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, ini merupakan tujuan dari kebijakan anggaran itu  sendiri.  Bagi  sebuah  instansi  sendiri  seperti  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata,  kebijakan anggaran ini dapat menentukan keputusan apa saja atau hal apa saja yang akan dilakukan untuk kebutuhan masyarakat.
Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung  dalam  menentukan  kebijakan  anggarannya, yang  anggaranya  ini  berasal  dari  APBD  (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah),  untuk menentukan kebijakan- kebijakan anggarannya ini sangat bergantung kepada  kebijakan yang tertuang  pada  RPJMD  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah),  lalu  pada  Rencana Strategis  (RENSTRA),  Rencana  Kerja  (RENJA)  dan  isu-isu  strategis  atau  permasalahan  yang terjadi.  Salah  satu  khususnya  pada  pengembangan  seni  atau  kebudayaan  di  kota  bandung, pengembangan seni dan budaya daerah yang merupakan sebuah identitas masyarakat, yang pada era  globalisasi  ini  beranjak  tidak  terbatas  membuat  menghilangnya  kesan  kebudayaan  dan kesenian lokal. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menyebutkan isu – isu strategis ataiu permasalahan  terkait pengembangan seni dan budaya.

## Gambar. 1.Isu-isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2021
Terkait  dengan  isu-isu  strategis  atau  permasalahan  yang  terjadi  diatas,  ini  menggambarkan bahwa  seni  dan  budaya  masih  memiliki  banyak  permasalahan  yang  perlu  adanya  inovasi pengembangan terkait seni dan budaya, karena sebuah budaya atau seni itu tidak hanya cukup
bertahan tetapi perlu dikembangkan mengikuti zaman, yang akan menjadi sebuah nilai ataupun karakter  daerah.  Berdasarkan  Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun  2017  tentang  pemajuan kebudayaan,  menyebutkan  bahwa  pengembangan  seni  dan  kebudayaan  dijadikan  sebagai invenstasi yang bertujuan untuk membangun masa depan agar dapat mempertahankan jati diri dan karakter bangsa.
Indikator  sasaran  strategis  meningkatnya  pemajuan  kebudayaan  yang  berkontribusi  pada pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dengan indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indikator  ini  perlu  untuk  diukur  karena  kebudayaan  merupakan  bagian  dari  pembangunan berkelanjutan  (sustainable  development).  Indeks  Pembangunan  Kebudayaan  merupakan kondisi, kualitas dan kontribusi pembangunan bidang Kebudayaan yang diukur dengan indikator dan parameter tertentu, untuk memberikan arah kebijakan strategis yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Diukur dari hasil survey atas 8 dimensi  yang nilainya di standarisasi dan normalisasi menggunakan metode dari Kemendikbud dan Bappenas RI: Ekonomi Budaya; Pendidikan;  Ketahanan  SosialBudaya  Warisan  Budaya  Kebebasan  Berekspresi  Literasi  dan Budaya  Baca  Gender;  Tata  Kelola.  Dalam  pengembangan  seni  dan  budaya  memiliki  indeks capainnya,  adapun  gambaran  mengenai  posisi  indeks  pembangunan  mengenai  kebudayaan  di kota Bandung yang menunjukan bahwa pembangunan atau pengembangan terkait kebudayaan di kota bandung masi terbilang rendah.

## Gambar. 2 .Perbandingan Capain Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020 Sumber :Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2021
Rendahnya capain indeks kota Bandung dalam pembangunan kebudayaan ini menunjukan masih terdapat hambatan-hambatan atau masalah yang terjadi. Dimana pada gambaran diatas indeks capain kota Bandung masih jauh dari indeks rata-rata yang ada di Indonesia.

## Tabel.1 Anggaran Program Pengembangan Seni dan Budaya
No  Tahun  Anggaran Realisasi % 1 2019 13,294,000,000 12,742,540,166 95,85 2 2020 3,184,033,950 2,784,751,000 87,46
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, (diolah oleh peneliti ,2021)
Realisasinya  anggaran  mengenai  program  pengembangan  seni  dan  budaya  mengalami penurunan  secara  anggaran  dan  realisasinya  dibandingkan  pada  tahun  2019.  Penurunan  ini terjadi karena dampak adanya pandemi  COVID-19 yang mengakibatkan pada sektor seni dan budaya tidak dapat berjalan seperti hal biasanya yang mana membutuhkan aktivitas manusia
yang  mengundang  kerumunan  dan  adanya  pengurangan  jumlah  SDM  pada  sektor  seni  dan budaya.
Anggaran mengenai program pengembangan seni ini walaupun mengalami penurunan anggaran, perlu direalisasikan secara optimal dan efektif. Melihat angka dari anggaran yang dikeluarkan untuk  program  pengembangan  seni  ini  sudah  seharusnya  dapat  membuahkan outcome atau dampak yang dapat menjadikan seni dan budaya terus berkembang tidak hanya bertahan, tetapi sesuai dengan rencana – rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang ingin menjadikan seni dan budaya sebagai industri. Ini merupakan hal yang dapat dipertanyakan, apakah  dalam  implementasinya  anggaran  yang  ada  sudah  dimaksimalkan  dan  menghasilkan dampak yang baik.
Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa terkait dengan pengembangan seni di kota Bandung ini masih perlu dilakukan sebuah inovasi, perlu  adanya  fokus  kebijakan  atau  program  yang  mengarah  kepada  tujuan  pengembangan kesenian. Penelitian ini berdasarkan fenomena diatas mengenai sebuah fungsi anggaran sebagai alat kebijakan dalam program pengembangan seni yang memiliki cukup anggaran namun dalam pelaksanannya  belum  dapat  menghasilkan  sebuah  dampak  atau outcome .  Berdasarkan pernyataan diatas maka permasalahan yang terjadi ialah bagaimana dapat menghasilkan sebuah dampak  dari  program  pengembangan  seni  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kota Bandung yang ditinjau dari fungsi anggaran sebagai alat kebijakan.
Selanjutnya  peneliti  akan  menyebutkan  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  terkait,  yang pertama mengenai Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Kebakaran dan  Penanggulangan  Bencana  Kota  Bandung(Dayani,  2019)  yang  menjelaskan  bahwa  dalam pelaksanaan anggaran perlu didasarkan pada tujuan kebijakan ,dalam artian kebijakan anggaran akan baik terlaksana jika mengikuti prosedur serta tujuan yang ditetapkan. Penelitian lainnya (Dianto,  2020)  yang  berjudul  “Implementasi  Kebijakan  Anggaran  Pengembangan  Kompetensi Sumber Daya Aparatur di Pemerintahan Provinsi Jambi” ,menjelaskan bahwa ada faktor-faktor yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  yang  menyebabkan  kurang  optimal  dan  kurang memiliki dampak yaitu salah satunya komunikasi dan anggaran yang kurang.
Penelitian terdahulu lainnya oleh (Abdussakur, 2012) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  di  wilayah  Kecamatan  Batu  Benawa  Kabupaten  Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan” yang menjelaskan bahwa kebijakan anggaran yang berhasil dipengaruhi oleh sebuah perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang baik.
Penelitian ini memiliki sebuah perbedaan terletak pada perbedaan metode penelitiaan, lokus  dan tujuan  penelitian.  Pada  penelitian  kali  ini,  penulis  berupaya  untuk mengetahui bagaimanakah dampak  fungsi  sebuah  anggaran  sebagai  alat  kebijakan  dalam  pengembangan  seni  di  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui apakah sebuah  fungsi  anggaran  sebagai  alat  kebijakan  dapat  efektif  dalam  implementasi  kebijakan program  yang  dihasilkan  untuk  pengembangan  kesenian.  Peneliti  berharap  ini  akan  menjadi sebuah manfaat pengetahuan yang baru akan bagaimana fungsi dari anggaran sebagai kebijakan yang dapat mengembangkan seni dan budaya.

## METODE
Peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  metode  penelitian  deskriptif.  Penetilitian kualitatif  merupakan  penelitian  yang  memiliki  proses  seperti  wawancara  atau  pengajuan pertanyaan,  pengumpulan  data  spesifik  yang  berasal  dari  partisipan,  menganalisis  data  dan menafsirkan data yang mana dilakukan oleh beberapa orang maupun kelompok dengan memiliki tujuan untuk dipelajari serta memahami yang dianggap berasal dari masalah sosial (Creswell.
John W, 2013) . Penelitian deskriptif dapat memberikan sebuah gambaran mengenai penelitian yang sebenarnya.
Untuk  memperoleh  data  pada  penelitian,  peneliti  memakai  teknik  wawancara,  observasi  dan studi  dokumentasi  (kepustakaan).  Wawancara  merupakan  bertemunya  dua  orang  yang dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun bertukar informasi dengan melakukan tanya jawab sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang bermakna (Sugiyono, 2015) . Lalu adapun  obeservasi  menurut (Widoyoko,  2014) yaitu  sebuah  pengamatan  maupun  pencatatan terhadap semua unsur yang timbul didalam suatu gejala pada objek penelitian yang dilakukan secara sistematis. Dokumentasi ialah bentuk yang dilaksanakan untuk mendapatkan sebuah data serta informasi berbentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka maupun gambar yang berbentuk laporan yang akan membantu penelitian (Sugiyono, 2018) .
Adapun peneliti menggunakan sumber data yang dibutuhkan yakni data primer serta sekunder. Data primer ialah objek atau dokumen secara asli yang di peroleh dengan melakukan penelitian langsung ke pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian (Silalahi, 2012) . Lalu data sekunder yaitu sumber yang secara tidak langsung menyertakan sebuah data, namun melalui perantara orang lain maupun dokumen (Indrawan, 2019) .
Peneliti  melakukan  observasi  untuk  penelitian  ini  dengan  kurun  waktu  dari  bulan  Desember hingga bulan Maret di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, peneliti juga melakukan wawancara  untuk  mendukung  informasi  dengan  pihak  yang  bersangkutan  dengan  topik penelitian melalui beberapa pertanyaan yang berfokus pada permasalahan. Target wawancara peneliti ialah pihak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
Untuk memperkuat hasil wawancara, peneliti juga melakukan studi dokumentasi melalui data resmi  yang  diberikan  instansi  sebagai  data  primer  dan  website  resmi  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Kota  Bandung  yaitu https://disbudpar.bandung.go.id/ sebagai  data  sekunder. Adapun teknik responden yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukakan wawancara dan memilih informan yaitu menggunakan teknik sampling acak sederhana atau simple random sampling. Teknik  ini  dinyatakan  sederhana  karena  pengambilan  responden  dilakukan  secara acak tanpa memperhatikan suatu strata atau kategori yang ada dalam populasi (Sugiyono, 2014).
Tabel. 2. Informan Penelitian No Nama Jabatan 1 Muhammad Insan Kamil Kepala  Sub  Bagian  Program,  Data  dan Informasi 2 Hendi Staff  bidang  produk  budaya  dan kesenian (Sub.koordinator pemasaran Produk budaya dan kesenian) 3 Dadang Supriatna Ketua  dan  pemilik  Lembaga  seni Supukaba (Kecamatan Batununggal) 4 Putri Lusi Pelatih  dari  Sanggar  Putri  Jaya Makalangan (Kec.sumur bandung) 5 Euis Rohanah Pimpinan  sanggar/Lembaga  seni  Giri Purwa Sagara (Kec. Cibiru) Sumber : Hasil Penelitian (diolah peneliti), 2022
Dalam  penelitian  ini,  teknik  analisis  data  yang  digunakan  pada  penulisan  ini  peneliti mempergunakan model teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Silalahi, 2012)
yang  mengutarakan  bahwa  teknik  analisis  data  terdiri  dari  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan. Reduksi data ialah sebuah proses pemilihan, memusatkan tinjauan yang disederhanakan,  pengabstraksian  serta  mentransformasi  data  yang  muncul  pada  catatan  di lapangan. Lalu ada penyajian data yang merupakan bagian dari analisis yang berupa uraian yang dirancang  untuk  menggabungkan  informasi  secara  tersusun.  Tahap  terakhir  yaitu  penarikan kesimpulan, dimana kesimpulan ini merupakan sebuah penemuan baru yang dapat berbentuk deskripsi maupun gambaran atau visualisasi objek agar dapat lebih jelas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Program Pengembangan Seni
Aktivitas instansi pemerintah tidak luput dari kebijakan yang dilakukan, dimana kebijakan dapat menghubungkan  antara  tujuan  dan  realisasinya  dari  hasil  kebijakan  tersebut.  Kebijakan  yang diambil  dan  dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  demi  kepentingan  publik  disebut  dengan public policy atau kebijakan publik, dalam (Islamy M.I, 2006) Anderson mengatakan kebijakan publik  ialah  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  badan  atau  instansi  maupun  para  pejabat pemerintahan.  Pada  prinsipnya  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dan  ditunjukan  untuk kepentingan  masyarakat  secara  luas  ini  merupakan  sesuatu  yang  dilakukan  pemerintah  baik secara keputusan, program dan lainnya maupun juga sesuatu yang dibiarkan oleh pemerintah.
Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun  2017  tentang  pemajuan  kebudayaan  juga  pada  Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional. Berdasarkan regulasi tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mengambil kebijakan terkait pengembangan  kesenian  yaitu  terdapat  dua  program  utama  yaitu  program  pengembangan kebudayaan dan program pelestarian kesenian tradisional.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung kedua program ini menjadi program fokus terkait pengembangan kesenian di kota Bandung. Program pertama  yaitu  program  pengembangan  kebudayaan,  dimana  program  ini  khusus  kepada eksplorasi  mengenai  nilai-nilai  budaya  tradisi  yang  terkait  dari  setiap  objek  kebudayaan, program  ini  dilakukan  karena  sebuah  budaya  itu  tidak  cukup  hanya  bertahan  namun  perlu dikembangkan agar dapat mengikuti zaman sehingga ini dapat menjadikan sebuah nilai mauapun karakter  bagi  daerah  khususnya  kota  bandung.  Program  kedua  yaitu  program  pelestraian kesenian tradisional, dimana program ini merupakan program utama dan unggulan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada tahun 2020 bagi pengembangan kesenian di kota Bandung.  Dalam  program  ini  berfokus  pada  dua  hal  yaitu  pertama  terhadap  sumber  daya manusia dimana disbudpar memberikan pelatihan, fasilitasi sertifikasi bagi para pekerja seni. Lalu  kedua  ada  pembinaan  kelembagaan  kesenian  bagi  lingkungan  seni  seperti  sanggar, padepokan, dan lainnya dengan memberikan pembinaan dan pendampingan yang bertujuan agar lingkungan  seni  dapat  memberikan  dampak  iconic  bagi  kota  Bandung.  Program  pembinaan kelembagaan  kesenian  ini  memiliki    target  atau  ouput  yang  ingin  di  capai  yaitu  peningkatan Pendidikan  dan  pelatihan  sumber  daya  manusia  kesenian  tradisional,  nama  kegiatan  dari program ini yaitu Bandung Reueus yang dimana menjadi fokus utama bagi Disbudpar dengan tujuan dapat menjadikan lembaga seni di kota Bandung ini dapat naik kelas dengan cara di beri arahan,  wawasan,  pembinaan  hingga  pemasaran,  dalam  artian  lembaga  seni  ini  dapat meningkatkan  kualitas  dan  memberikan  sebuah  dampak  bagi  kota  Bandung  dengan  menjadi sebuah industri yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan juga dapat menjadi suatu icon bagi
kota Bandung. Lembaga seni terbaik di kota Bandung yang memberikan dampak besar secara ekonomi, pengembangan kesenian, pariwisata juga sebagai icon kota Bandung hanya ada satu yaitu  Saung  Angklung  Udjo,  inilah  yang  menjadikan  adanya  program  Bandung  reueus  yang dimana  berharap  lembaga-lembaga  seni  lainnya  dapat  berkembang  bukan  hanya  sekedar budayanya saja tetapi dapat menjadi sebuah industri yang berdampak. Program Bandung reueus ini memiliki bentuk kegiatan dengan mengadakan pembinaan dan pendampingan  kepada tiap sanggar atau lembaga seni lainnya yang dilakukan satu bulan sekali untuk pembinaan dan satu minggu sekali untuk kegiatan pendampingan yang kurang lebih dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan.  Setelah  kegiatan  pembinaan  dan  pendampingan  berlangsung  program  ini  melakukan evaluasi yang berbentuk pementasan dari hasil pembinaan dan pendampingan selama 6 bulan. Program Bandung reueus ini dilaksanakan pada 5 kecamatan yang ada di kota Bandung terdiri dari kecamatan Batununggal, kecamatan Sumur Bandung, kecamatan Cibiru, kecamatan Cinambo dan kecamatan Rancasari.

## Tabel. 3 Pelaksanaan Kegiatan Program Pembinaan Lembaga Seni (Bandung Reueus)
No Kecamatan Kegiatan Pembinaan 1 Batununggal Tata  cara  pengajuan  dana  hibah,  SOP  penggunaan fasilitas Gedung kesenian di kota Bandung, bisnis plan sanggar seni dengan metode bisnis model canvas . 2 Sumur Bandung Mengenal  potensi  masing-masing  sanggar, digital branding untuk  kesenian,  standarisasi  bagi  sanggar atau lembaga kesenian. 3 Cibiru Digital branding kesenian, manajemen jasa, digitalisasi sanggar,  manajemen  pertujukan,  dan  standarisasi sanggar atau lembaga kesenian. 4 Cinambo dan Rancasari  Peluang  kemandirian  bagi  sanggar  dan  lembaga  seni, standarisasi  bagi  lembaga  seni,  dan  mengenal  potensi masing-masing sanggar.
Sumber : Hasil Penelitian (diolah peneliti), 2022
Kebijakan yang dihasilkan melalui dua program ini atas hasil dari peninjauan isu-isu strategis terkait kesenian dan kebudayaan salah satunya yaitu nilai-nilai seni dan budaya di kota bandung yang sudah meluntur, isu tersebut ditinjau dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah kebijakan sebagai  solusi.  Kebijakan  program  mengenai  pengembangan  seni  ini  sesuai  dengan  arahan kebijakan  yang  tertuang  pada  RENSTRA  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  staff  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata kebijakan yang dilakukan untuk pengembangan seni di kota Bandung ini lebih terfokus kepada peningkatan sumber daya manusia, dimana ini bertujuan untuk menjadikan sebuah investasi di masa yang akan datang. Hal tersebut juga atas arahan dari pemerintah kota Bandung yang mana lebih berfokus meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia agar lebih unggul dan berdaya saing.
Berdasarkan  hasil  wawancara  program  yang  difokuskan  dan  diunggulkan  oleh  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu program Bandung Reueus, dalam implementasinya program yang  dijalankan  selama  6  bulan  ini  baru  dijalankan  pada  5  kecamatan.  Selama  program  ini berjalan para seniman atau pemilik sanggar yang mengikuti program Bandung reueus ini merasa cukup  terbina  dan  terfasilitasi  terutama  di  masa  pandemi  ini,  aktivitas  mereka  yang  sebagai seniman  berkurang  dengan  adanya  sosialisasi,  pembinaan  maupun  pemberian  materi  seperti digital branding, standarisasi dari sanggar, manajemen pertujukan, bisnis plan bagi sanggar seni, ini membantu mereka untuk memulai mengembangkan kembali sanggar /padepokan. Mereka juga  berkesempatan  untuk  berpentas  ditengah  musim  pandemi  dengan  adanya  program  ini membantu  para  seniman  agar  tetap  bisa  beraktifitas.  Namun  pembinaan  ini  belum  dirasa memberikan dampak yang cukup besar bagi sanggar/padepokan oleh pemiliknya, dampak yang besar ini yaitu tujuan yang disebutkan oleh DISBUDPAR bahwa sebuah lembaga seni dapat juga menjadi sebuah industri bagi kota Bandung. (Hasil Wawancara, pemilik Lembaga seni).
Untuk menjadi sebuah industri lembaga seni ini harus terus diberi pembinaan oleh dinas, seperti yang diharapkan oleh para pemilik lembaga seni bahwa program ini harus terus berlanjut jangan hanya  selalu  dibiarkan  ketika  pembinaan  selesai  seperti  hanya  sebagai  formalitas  saja  dan dengan  nama  program  Bandung  reueuss  ini  terus  dipertahankan  dan  ditingkatkan.  Dalam pernyataan  tersebut  peneliti  menemukan  bahwa  program  pembinaan  lembaga  seni  ini merupakan program rutin tahunan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung namun tiap tahun program ini hanya memiliki nama kegiatan sebagai pembinaan saja dan pada saat pelaksanaanya tidak terorganisir sehingga para lembaga seni merasa dibiarkan saja ketika program pembinaan ini selesai, nama program Bandung Reueus ini baru ada pada saat tahun 2020 dan pada tahun 2020 program  pembinaan lembaga seni ini lebih terorganisir mulai dari sosialisasi hingga evaluasi pelaksanaanya yang akan membantu para lembaga seni untuk lebih berkembang.

## Kebijakan  Program  Pengembangan  Seni  (  Ditinjau  Dari  Fungsi  Anggaran  Sebagai  Alat Kebijakan)
Terkait ditinjau dari fungsi sebuah anggaran, dimana anggaran dapat mengarahkan kebijakan- kebijakan tertentu atau dapat dikatakan bahwa sebuah anggaran ini sebagai alat utama untuk mengarahkan sebuah kebijakan yang akan dikeluarkan. Anggaran sebagai alat kebijakan ini juga membantu mencapai tujuan ataupun target yang akan dicapai. Alat penting suatu kebijakan yaitu anggaran  yang  ada.  Dimana  anggaran  merupakan  unsur  penting  pada  aktivitas  instansi pemerintahan  yang  dilakukan  secara  rutin.  Untuk  menentukan  kebijakan  anggaran  pada program pengembangan seni ini mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), yang mana menentukan arah kebijakan harus kemana  dan juga menentukan arah alokasi belanja program- program yang akan dilaksanakan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Dalam anggaran pengembangan kesenian pada tahun 2020 atas arahan oleh Pemerintahan Kota Bandung ini lebih berfokus terhadap belanja inventasi untuk SDM (Sumber Daya Manusia). Maka sesuai dengan arahan tersebut program Bandung reueus sebagai program pengembangan seni yang dijalankan pun berfokus pada sumber daya manusianya dengan melakukan pembinaan.  Pada penelitian yang  dilakukan  oleh  Wiguna  mengatakan  bahwa  dalam  menentukan  kebijakan  program  ini merupakan  hal  yang  kompleks  dimana  melibatkan  pemerintah  dan  diluar  pemerintah,  maka antara  kebijakan  program  yang  di  keluarkan  dan  anggaran  yang  digunakan  itu  harus mencerminkan  bahwa  inilah  yang  menjadi  prioritas  kebijakan  pemerintah  bagi
masyarakat(Wiguna,  2016).  Ini  menjelaskan  bahwa  fungsi  sebuah  anggaran  sebagai  alat kebijakan  itu  diperlukan  untuk  meyakinkan  bahwa  pemerintah  ini  bertangggung  jawab  atas kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus bertumbuh.
Dalam  anggaran  mengenai  pengembangan  kesenian,  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Bandung terbilang cukup besar dan dapat menjanjikan program tersebut berkembang. Dimana secara  anggaran  kesuluruhan  yang  di  miliki  oleh  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Bandung,  sebesar  25%  diberikan  atau  dialokasikan  pada  bagian  kesenian  dengan  4  program utama  dan  13  kegiatan  yang  terkait  dengan  nominal  sebesar  Rp.4.127.994.001.  Menanggapi alokasi anggaran tersebut, dari hasil wawancara dengan staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diketahui  bahwa  anggaran  bagi  kesenian  pada  tahun  2020  ini    relatif  menurun  dibandingkan anggaran pada tahun 2019 faktor terbesarnya adalah pandemi Covid yang berlangsung, dimana alokasi  anggaran  pada  instansi  pemerintahan  di  lebih  dahulukan  pada  alokasi  penanganan pandemi Covid ini. Pengurangan anggaran yang signifikan ini berpengaruh pada program dan kegiatan  yang  dilaksanakan  termasuk  pada  program  pengembangan  kesenian.  (Hasil Wawancara, Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kota Bandung).

## Gambar.3. Anggaran Program Kesenian dan Kebudayan Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2022
Program pengembangan kesenian merupakan sub bagian dari salah satu program utama dari indeks kebudayaan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, yaitu program pemanfaatan objek kebudayaan. Yang jika dilihat dari anggarannya dibandingkan dengan ketiga program lain, program pemanfaatan objek kebudayaan ini memiliki nilai angka yang paling besar dimana  ini  mencerminkan  bahwa  pengembangan  kesenian  ini  diprioritaskan  oleh  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan tujuan memajukan sumber daya manusia . Dengan capain pada tahun 2020 terealisasi sebesar 87,46% yang mana ini relatif menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 95,85%. Faktor utama tersebut dikarenakan anggaran  pada  tahun  2020  berkurang,  dengan  adanya  pengurangan  anggaran  menurut  staff Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung  efektivitas  capaian  yang  dihasilkan  dari program kebudayaan termasuk pengembangan kesenian dikatakan masih bisa tercapai sesuai target atau sasaran yang dicapai bahkan melebihi dari target yang ditentukan. Ini bisa lihat pada gambar 3 di atas yang menunjukan angka realisasi lebih besar sebesar 0,44 di bandingkan dengan target yang telah ditentukan. Namun tingkat ke efektivitas yang melebihi target ini belum dirasa berdampak dimana anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah masih dianggap sebagai belanja
konsumsi bukan sebagai belanja investasi untuk kedepan. Anggapan ini bukan hanya pada saat anggaran yang berkurang namun pada tahun-tahun sebelumnya pun dianggap bahwa program pengembangan kesenian ini masih belum memiliki dampak yang besar sehingga perlu dilakukan kajian  ulang  atau  evaluasi  yang  mana  tidak  hanya  mengukur  efektifitas  output  tetapi  juga mengukur dampak dari output. Kedua anggapan ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh  Kepala  Sub  Bagian  Program,  Data  dan  Informasi  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Bandung (Muhammad Insan Kamil) :
“Sejauh ini saya bilang iya target tahunan yang ditetapkan tercapai tapi kalau berbicara efektivitasnya saya ngga yakin mengenai vadilitas dan reabilitas capainnya karena belum memberikan dampak dimana lembaga-lembaga seni ini dapat menjadi sebuah industri bagi kota Bandung. Jadi efektif iya tapi berdampak saya fikir belum ya, kita harus melihat ini sebagai sebuah feedback bahwa uang yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah dituju sebagai belanja investasi. Saat ini kita mengadakan pembinaan, pelatihan dan yang lain  sebagainya  uang  yang  dipakai  hanya  digunakan  sebagai  belanja  konsumsi  hanya pada saat program dilaksanakan saja tidak ada desain untuk 5 tahun kedepannya akan seperti apa agar program ini  memiliki dampak menjadi industri bagi kota Bandung. Ini yang perlu di kaji ulang, perlu dilakukannya evaluasi kelapangan agar tidak hanya diukur efektifitas  output  saja  tetapi  dampak  yang  dituju  juga  dan  uang  yang  dipakai  bukan hanya sebagai belanja konsumi tetapi dapat sebagai belanja investasi”
Belum  berdampaknya  program  pengembangan  kesenian,  dikarenakan  beberapa  faktor  atau hambatan  yang  ada.  Dimana  program  dijalankan  dengan  tanpa  tahu  tujuan  yang  jelas  seperti anggapan  bahwa  anggaran  yang  ada  tidak  dijadikan  sebagai  investasi  untuk  kedepannya sedangkan ini tidak sesuai dengan tujuan dari awal program diadakan yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia sebagai investasi untuk masa depan. Lalu pada saat perencanaan Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung  masih  melakukan  perencanaan  secara sectoral dimana masalah pengembangan kesenian atau budaya hanya diselesaikan pada kacamata seni dan budayanya saja tidak secara luas ini yang menjadikan tidak menghasilkan sebuah dampak yang diinginkan. Terkait anggaran yang  berkurang, sebuah anggaran jika dipakai dengan efektif, cermat dan baik sekecil apapun anggaran akan tetap memberikan sebuah hasil, namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih belum memaksimalkan fungsi dari sebuah anggaran yang ada untuk dijadikan tingkat keberhasilan bagi sebuah program dimana pada saat anggaran tahun- tahun sebelumnya belum berkurang pun permasalahan belum memberikan dampak tetap sama. Hambatan  yang  terakhir  belum  adanya  dampak  dari  program  kesenian  adalah  anggapan pemerintah atau dinas sendiri yang masih menganggap bahwa program hanya sebagai formalitas yang  ada,  dimana  asal  terlihat  program  berjalan,  asal  ada  campur  tangan  pemerintah  yang terlihat. Ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh dimana setelah program berjalan dibiarkan begitu saja dan menjadi tidak berkesinambungan sehingga tidak ada dampak yang dihasilkan.
Berdasarkan  penemuan  adanya  mengenai  hambatan-hambatan  yang  terjadi  di  atas  ini mencerminkan bahwa fungsi sebuah anggaran bagi program pengembangan seni dinilai belum efektif secara dampak yang di dapat, yang mana seharusnya fungsi anggaran ini dapat membawa program yang di prioritaskan dapat  ke arah yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Sesuai dengan  menurut  (Mardiasmo,2017)  bahwa  sebuah  efektivitas  ini  merupakan  ukuran keberhasilan atau tidaknya capaian dari tujuan sebuah organisasi, jika tujuan ini tercapai maka sebuah  organisasi  akan  dikatakan  berjalan  secara  efektif.  Yang  mana  ini  pun  berlaku  pada
instansi  pemerintahan  dan  indikator  dari  efektivitas  itu  adalah  akibat  dan  dampak  ( outcome ) yang digambarkan dari output program yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Hambatan-hambatan yang telah disebutkan juga dapat ditemukan bahwa salah satu faktor yang menentukan  baik  atau  tidaknya  sebuah  program  pada  roda  pemerintahan  ialah  sumber  daya manusia(Ani et al., 2020), dimana sumber daya manusia inilah yang melaksanakan fungsi beserta kewenangannya  untuk  mencapai  tujuan  yang  di  ingingkan  agar  dapat  efektif.  Baik  besar  dan kecilnya sebuah anggaran seharusnya membawa dampak secara perlahan bagi suatu kebijakan program karena “budget is a quantitative expression off a plan of action and aid to coordination and implementation” yang bermaksud bahwa sebuah anggaran itu tidak hanya berfungsi sebagai suatu pengendalian tetapi anggaran ini merupakan wujud implementasi dari setiap kegiatan atau kebijakan  yang  dilakukan  baik  pemerintah  maupun  non-pemerintah  (Glen,  2010).  Disini  juga jelas  fungsi  anggaran  sebagai  kebijakan  pun  harus  saling  berkaitan  dengan  fungsi  lainnya terutama  pada  saat  perencanaan  dan  pengendalian  (Sari  &  Afrizoni,  2020),  yang  mana perencanaan  yang  baik  dengan  disertai  pengendalian  yang  efektif  menentukan  terarah  atau tidaknya  penerapan  dalam  fungsi  sebuah  anggaran  sebagai  alat  kebijakan  maka  dalam implementasi  kebijakan  program  pembinaan  oleh  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Bandung akan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Ketidakberhasilan dalam mengaitkan anggaran dengan kebijakan membuat kurang berhasilnya capain tujuan, tak hanya itu  diabaikannya  proses  pelaksanaan  kebijakan  proram  pun  menimbulkan  kurang  efektifnya tujuan yang ditetapkan dengan pada saat kebijakan program berjalan. Yang mana seharusnya pada saat perencanaan dan penganggaran itu didalamnya terdapat apa yang diperlukan, apa saja kendalanya, lalu bagaimana mengelola anggaran yang ada, terkontrolnya penggunaan anggaran dan  evaluasi  kepada  hasil.  Ini  semua  merupakan  dasar  dari  pembuatan  kebijakan  anggaran maupun  kebijakan  program  yang  akan  dilakukan  dalam  satu  periode,  dengan  begini  fungsi sebuah anggaran bagi kebijakan akan secara optimal dan efektif sesuai dengan tujuan (Suleman & Hasibuan, 2018). Selaras dengan penelitian (Abdullah Ikhsan & Afrida Sari Riza, 2017) yang mana seharusnya dengan adanya anggaran yang cukup besar dan di prioritaskan maka Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  ini  sudah  seharusnya  memiliki  sebuah  tolak  ukur  untuk mengevaluasi maupun menilai dari realisasi anggaran pada tahun sebelumnya sehingga ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalam menyusun kebijakan atau program selanjutnya secara lebih matang.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian dan data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian, maka dari itu dapat simpulkan bahwasanya program pengembangan seni yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Kota  Bandung  ini  masih  memiliki  beberapa  hambatan  pada  pelaksanaannya  yang jikan ditinjau dari fungsi anggaran sebagai alat kebijkan fiskal program pengembangan seni ini belum  dapat  memberikan  dampak  secara  ekonomi  bagi  kota  Bandung  yaitu  mendorong  atau menumbuhkan perekonomian. Dimana ini merupakan tujuan dari program pengembangan seni yang  ingin  menjadikan  budaya  dan  seni  sebagai  sebuah  industri  bagi  kota  Bandung.  Untuk menuju tujuan tersebut maka memiliki beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan Dinas pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kualitas pembangunan kebudayaan di Kota Bandung yaitu pertama pengembangan kebijakan dan penerapan standar lingkung seni di Kota Bandung yang  mana  hal  ini  penting  untuk  meningkatkan  kelas  para  pelaku  seni  menuju  era  industri budaya. Lalu yang kedua peningkatan kualitas penyelenggaraan event dengan menitikberatkan pada budaya sebagai atraksi utama yang mampu menjadi daya tarik wisata dan menjadi icon bagi Kota Bandung

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Ikhsan, & Afrida Sari Riza. (2017). Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kecamatan Medan Denai . Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
Alim,  M.  N.  (2018).  Efektivitas  Perpaduan  Komponen  Anggaran  dalam  Prosedur  Anggaran:
Pengujian Kontinjensi Matching. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 10 .
Ani, L., Mulyadi, J., & Pratowo, D. (2020). Analisis Faktor- Faktor   Yang   Mempengaruhi   Penyerapan  Anggaran  Belanja  Dengan  Perencanaan Anggaran Sebagai  Pemodarasi Pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2013-2017. JURNAL EKOBISMAN , Vol.5 .
Creswell.  John  W.  (2013). Research  Design  (Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif  dan Campuran) . Pustaka Pelajar.
Dayani, D. (2019). Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Tahun 2016 . http;//digilib.uinsgd.ac.id/25592/ Glen, A. W. (2010). Budgeting Penyusunan Anggaran Perusahaan: perencanaan dan pengendalian.
(Edisi 4). R.A Fadlytdan BEC .
Herzon,  Y.,  &  Kumorotomo,  W.  (2011). Politik  Anggaran:Studi  Tentang  Proses  Perumusan Kebijakan  Anggaran  Belanja  Langsung  SKPD  Dalam  Penyusunan  APBD  Tahun  2011  Di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi . Universitas Gadah Mada.
Indrawan, R. (2019). Metodologi Penelitian . Refika Aditama.
Islamy M.I. (2006). Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Universitas Terbuka.
Mardiasmo. (2009). Akutansi Sektor Publik . Andi.
Mardiasmo. (2017). Efisiensi dan Efektivitas . Andy.
Mulyadi, D. (2008). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik . Alfabeta.
Ramantha,  I.  W.  (2017).  “Pengaruh  Partisipasi  Anggaran,  Job  Relevant  Information  Terhadap Kinerja Manajerial. Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Manajemen .
Sari, M. P., & Afrizoni, H. (2020). Analisis Anggaran Operasional Sebagai Alat Ukur Kinerja Pada PT. BPR Ganto Nagari 1954 Lubuk Alung. Pareso Jurnal , Vol.2 .
Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial . PT. Refika Aditama.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D . Alfabeta.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Alfabeta.
Widoyoko, E. P. (2014). Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian . Pustaka Pelajar.
Wiguna,  K.  (2016).  Pengaruh  Anggaran  Terhadap  Efektivitas  Kerja  Pegawai  Di  Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung . Universitas Pasundan .
Wixon, R. (1953). Budgetary Control . Alexander Hamilton Institute.