## Peranan Kepolisian Sebagai Law Enforcement Di Indonesia Dikaitkan Dengan Perspektif Sosiologi Hukum

## Mohd. Yusuf DM,
Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; yusufdaeng23@gmail.com
Rijen Gurning lmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; rijen.gurning11@gmail.com
Sukrizal
lmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; sukrizallnd74@gmail.com

## Geofani Milthree Saragih
Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia; geofanimilthree@gmail.com
*Coresponding Author Info Artikel: Dikirim: --- ; Direvisi: ---; Diterima: --- Cara  sitasi: Nama  Belakang,  Inisial  Nama  Depan.  Inisial  Nama  Tengah.,  Nama  Belakang, Inisial Nama Depan., & Nama Belakang, Inisial Nama Depan. Inisial Nama Tengah. (Tahun). Judul Artikel. JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia , vol(yy), xx-yy.
Abstrak .  Indonesia  merupakan  negara  hukum,  sebagai  negara  yang  sangat menjunjung  tinggi  hukum  terdapat  beberapa  penegak  hukum  yang  memiliki peranan penting di dalamnya. Kepolisian adalah salah satu law enforcement yang memiliki  peranan  penting  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Secara konstitusional, di dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 ditegaskan bahwa Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  sebagai  alat  negara  yang  menjaga  keamanan  dan ketertiban  masyarakat  memiliki  tugas  penting  dalam  melindungi,  menganyomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama  di  dalam  penelitian  ini.  Di  dalam  penelitian  ini  akan  dibahas  mengenai sejarah  singkat  kelahiran  kepolisian  di  Indonesia  dan  peranan  Kepolisian  sebagai penegak  hukum  dalam  mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban  negara.  Hasil  dari penelitian ini memperlihatkan telah bayak dinamika dalam perkembangan institusi kepolisian  di  Indonesia  serta  peranan  penting  kepolisian  dalam  mewujudkan keamanan dan ketertiban negara Indonesia.
Kata Kunci : Kepolisian, Law Enforcement, Keamanan, Ketertiban, Negara.
Abstract. Indonesia is a state of law, as a country that highly respects the law there are several law enforcers who have an important role in it. The police are one of the law  enforcement  agencies  that  have  an  important  role  in  law  enforcement  in Indonesia. Constitutionally, in Article 30 paragraph (4) of the 1945 Constitution it is emphasized that the Indonesian National Police as a tool to maintain security and the  community  has  an  important  task  in  protecting,  protecting,  serving  the community and the law. This study uses a type of juridical normative research that
is linked to the main topic of this research. This study will discuss a brief history of the  birth  of  the  police  in  Indonesia  and  the  role  of  the  police  as  law  enforcers  in realizing  and  managing  the  state.  The  results  of  this  study  discuss  the  many dynamics in the development of the police force in Indonesia and the importance of the police in realizing security and the role of the Indonesian state.
Keywords : Police, Law Enforcement, Security, Order, State.

## Pendahuluan
Kepolisian  merupakan  salah  satu law  enforcement yang  memiliki  peranan penting  dan  sentral  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Secara konstitusional,  di  dalam  BAB  XII  UUD  1945,  ditegaskan  mengenai kedudukan  dan  peranan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam penegakan  hukum  di  Indonesia.  Dalam  Pasal  30  ayat  (2)  UUD  1945 ditegaskan  bahwa  Kepolisian  sebagai  salah  satu  kekuatan  utama  dalam usaha  pertahanan  dan  keamanan  negara  bersama-sama  dengan  Tentara Nasional  Indonesia  dan  didukung  oleh  kekuatan  pendukung,  yaitu  rakyat. Kemudian,  di  dalam  Pasal  30  ayat  (4)  UUD  1945  ditegaskan  bahwa Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  berkedudukan  sebagai  alat  negara yang  menjagaa  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  memiliki  tugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat serta menengakkan hukum. Dalam  pelitian  ini,  pembahasan  akan  difokuskan  pada  fungsi  Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum ( law enforcement ).
Di  Indonesia, istilah penegakan hukum ada beberapa penyebutan misalnya seperti  penerapan  hukum.  Namun,  peristilahan  penegakan  hukum  adalah istilah yang paling sering digunakan (Mohd. Yusuf Daeng M & Siti Yulia Makkininnawa YD, 2022) . Penegakan hukum sendiri merupakan sebuah persoalan yang pasti akan  dihadapi  oleh  masyarakat  (ISHAQ,  2008).  Pembahasan  mengenai penegakan hukum memiliki hubungan yang erat denga napa yang dikaji di dalam  studi  sosiologi  hukum.  Hal  ini  karena,  konteks  pembahasan  yang akan  dikaji  di  dalam  penegakan  hukum  memiliki  hubungan  yang  erat dengan hubungan antara hukum dan sosial masyarakat.
Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Soerjono  Soekanto,  bahwa  sosiologi hukum  merupakan  cabang  ilmu  pengetahuan  yang  secara  analitis  dan empiris  menganalisis  atau  mempelajari  hubungan  timbal  balik  yang  terjadi antara  hukum  dan  gejala-gejala  sosial  lainnya  (Soerjono  Soekanto,  1989).  R. Otje  Salman  juga  mendefenisikan  sosiologi  hukum  adalah  ilmu  yang mempelajari  hubungan  timbal  balik  antara  hukum  dengan  gejala-gejala sosial  lainnya  secara  empiris  analitis  (R.  Otje  Salman,  1992).  Pandangan- pandangan  pakar  tersebut  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  apa  yang pernah  disampaikan  oleh  H.LA.  Hart  bahwa  konsep  suatu  hukum
mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusat pada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang terlihat dari kehidupan masyarakat. H.L.A Hart berpandangan  bahwa  inti  dari  suatu  sistem  hukum  adalah  terletak  pada kesatuan antara aturan utama ( primary rule ) dan aturan tambahan ( secondary rules )(H.L.A  Hart,  1961).  Pandangan  tersebut  jelas  memperlihatkan  adanya hubungan penting di dalam sistem hukum, yakni peranan  penegak hukum dalam mengimplementasikan hukum terhadap masyarakat (sosial).
Dalam  aspek  penegakan  hukum,  di  semua  negara  di  dunia  ini  tidak  ada yang sempurna, begitu juga dengan Indonesia. Apabila diamati, penegakan hukum  di  Indonesia  masih  belum  berjalan  dengan  baik  dan  masih memprihatinkan.  Permasalahan  penegakan  hukum  selalu  bertendensi  pada ketimpangan  interaksi  antara  aspek  hukum  dalam  tataran  harapan  ( das sollen ) dengan aspek hukum pada kenyataannya/realitas ( das sein ).
Kepolisian  sebagai  salah  satu  pilar  penting  penegakan  hukum  memiliki peranan  yang  besar.  Kepolisian  merupakan  salah  satu  pilar  yang  penting karena  institusi  ini  berperan  sangat  penting  dalam  mewujudkan  janji-janji tersebut  menjadi  kenyataan  (Satjipto  Rahardjo,  2000).  Hingga  saat  ini, masyarakat  masih  menginginkan  keadilan  yang  ingin  dicapai  salah  satu faktor utama yang akan mempengaruhi adalah penegak hukum. Pelayanan penegakan  hukum  sendiri  hulunya  berada  pada  kepolisian  sebagaimana amanat  dari  undang-undang.  Dalam  perkembangannya,  Kepolisian memegang  peranan  sebagai  ujung  tombak  pelayanan  hukum  di  tengah- tengah  masyarakat  Indonesia  sebagai  bagian  dari criminal  justice  system (Konar Zuber, 2017).
Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peranan dan Kepolisian sebagai law enforcement (penegak  hukum)  di  Indonesia  dikaitkan  dengan  perspektif sosiologi.  Penelitian  ini  akan  berangkat  dari  pembahasan  mengenai  faktor- faktor  penegakan  hukum,  kepolisian  dalam  ketatanegaraan  Indonesia  dan peranan  kepolisian  sebagai  penegak  hukum  di  Indonesia  dikaitkan  dengan perspektif sosiologi hukum.

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur ( library research ) (P. Andi, 2012).  Jenis  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  di  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  teori hukum.  Penelitian  hukum  normatif  didefinisikan  penelitian  yang  mengacu kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan  maupun  putusan  pengadilan.  Penelitian  hukum  normatif  bisa
juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim,
2018) .  Metode  penelitian  tersebut  digunakan  untuk  mengkaji  serta menganalisis  bagaimana  peranan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dalam  penegakan  hukum  yang  kemudian  dikaitkan  dengan  sosiologi hukum.
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan  konsep  atau  naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul  berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed  (M.  Zed,  2008)  yang  mengatakan  bahwa  riset  Pustaka  tidak  hanya sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku,  melainkan serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Kedudukan Hukum Kepolisian Di Indonesia
Mengkaji  kedudukan  suatu  Lembaga  negara  atau  instansi  harus  berangkat dari  landasan-landasan  yang  paling  dasar.  Di  Indonesia,  UUD  1945  adalah landasan  dasar  yang  lebih  sering  disebut  dengan  landasan  konstitusional. Mengenai  kedudukan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  secara konstitusional  ditegaskan  di  dalam  BAB  XII  UUD  1945.  Di  dalam  Pasal  30 ayat  (2)  UUD  1945  ditegaskan  bahwa  dalam  usaha  pertahanan  dan keamanan  negara  dilaksanakan  melalui  system  pertahanan  dan  keamanan rakyat  semesta  oleh  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  sebagai  kekuatan  utama,  dan  rakyat  sebagai  kekuatan pendukung.  Selanjutnya,  dalam  Pasal  30  ayat  (4)  UUD  1945  disebutkan bahwa  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  memiliki  kedudukan  sebagai alat  negara  yang  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  bertugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.
Apabila dikaji, fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalalah fungsi pemerintahan  (Edi  Saputra  Hasibuan,  2021).  Sehingga,  instituisi  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  merupakan  Lembaga  negara  yang  memiliki status dan kedudukan sebagai Lembaga eksekutif untuk menjalankan fungsi pemerinntahan  dalam  bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan,  penganyoman,  dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Hal  ini  berkaitan  dengan  apa  yang  telah ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan fungsi Kepolisian
adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan  di  bidang  pemeliharaan  keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Abdulssalam  mengkategorisasi  fungsi  kepolisian  ke  dalam  tiga  dimensi yaitu sebagai berikut:
1. Fungsi kepolisian dalam dimensi operasional, yaitu fungsi kepolisian dijabarkan  dalam  bentuk  tugas-tugas  di  setiap  tataran  fungsi  yang merupakan lingkup kompetensi tertentu secara operasional meliputi:
a. Fungsi preventif, baik langsung maupun tidak langsung;
b. Fungsi represif, baik non yustisial mauun yustisial.
2. Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis:
a. Fungsi  kepolisian  umum  dalam  lingkup  soal-soal,  orang tempat  dan  waktu,  serta  melekat  pula  fungsi-fungsi  utama administrasi negara, yaitu fungsi pengaturan, fungsi perizinan, fungsi pelaksanaan tugas pokok, fungsi pengelolaan pemilikan negara  yang  dipercayakan  tugas  pokok  POLRI  dan  fungsi penyelesaian perselisihan;
b. Fungsi  kepolisian  dalam  lingkup  kompetensi  soal-soal  sesuai dengan  undang-undang  meliputi  fungsi  kepolisian  sebagai apparat penegak hukum dalam system peradilan pidana.
3. Fungsi kepolisian dalam dimensi teknis:
a. Fungsi  pembinaan  dan  bimbingan  masyarakat  dengan menggunakan  metode  preemptif  dan  metode  preventif  untuk meniadakan  dan  mengurangi  sumber  ancaman  potensial  dan Faktof Korelatif Kromonogen (FKK);
b. Fungsi  samapta  dan  lalu  lintas  POLRI  dengan  menerapkan metode  preventif  dan  metode  represif  nonyustisial  untuk meniadakan  dan  mengurangi Police  Hazard (PH)  dan  pelaku- pelaku Tindakan criminal (anarkis);
c. Fungsi  brimob  POLRI  dengan  menerapkan  metode  represif nonyustisal untuk melakukan penindakan kepolisian terhadap pelaku-pelaku  Tindakan  anarkis,  Tindakan-tindakan  teroris- teroris;
d. Fungsi  reserse  POLRI  dengan  menerapkan  metode  represif yustisial  untuk  meniadakan  dan  mengurangi  ancaman  factual kriminal;
e. Fungsi  inteligen  POLRI  dengan  menerapkan  metode under cover ,  penyamaran,  pembauran  tanpa  menyentuh  objek  untuk mendapatkan  informasi-informasi  inteligen  yang  dapat
menimbulkan  sumber  ancaman  potensial,  factor  korelatif kriminogen, Police  Hazard (PH),  ancaman  faktual  noncriminal, dan ancaman faktual kiminal dengan diolah dan diberikan nilai bobot  tingkat  kepercayaan  informasi  inteligen  tersebut  dapat digunakan  oleh  semua  satuan  fungsi  (satfung)  POLRI (Abdulssalam, 2009).
Sehingga,  dapat  dikatakan  bahwa  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia merupakan  suatu  Lembaga  pemerintahan  yang  dapat  dikatakan  memiliki peranan  yang  problematik  dalam  sistem  ketatanegaraa  Indonesia,  sesuai dengan fungsi dan peranannya yang dalam melaksanakan hal tersebut harus independent (Jean Daryn Hendar Iskandar, 2018).

## B. Faktor-Faktor Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  persoalan  yang  akan  dihadapi  oleh masyarakat  manapun  di  dunia  ini.  Penegakan  hukum  memiliki  arti menegakkan,  melaksanakan  ketentuan  di  dalam  masyarakat,  sehingga dalam  konteks  yang  lebih  luas  penegakan  hukum  merupakan  suatu  proses berlangsungnya  perwujudan  konsep-konsep  yang  abstrak  menjadi  realitas. Pelaksanaan  penegakan  hukum  dalam  realitasnya  sangat  dipengaruhi  oleh penegak hukum itu sendiri. Sudikno Mertokusumo memandang penegakan hukum  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia.  Agar  kepentingan manusia tersebut dapat dilindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum  dapat  berlangsung  secara  normal,  damai  tetapi  dapat  terjadi  juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum telah dilanggar itu harus ditegakkan,  melalui  penegakan  hukum  inilah  hukum  menjadi  suatu kenyataan.  Dalam  penegakan  hukum  ada  tiga  unsur  penting  yang  harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan (Ayu Veronica et al., 2020).
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa setidaknya terdapat lima faktor yang mempengaruhi  penegakan  hukum  yaitu  sebagai  berikut (Nindia  Viva  Pramudha Wardani & Widodo Tresno Novianto, 2018) :
a. Faktor undang-undang;
b. Faktor penegak hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat;
e. Faktor budaya.
Penegak  hukum  dalam  hal  ini  memiliki  peranan  yang  sangat  penting, bahkan  dapat  dikatkan  memiliki  peranan  yang  sangat  strategis.  Hal  ini
karena  tanpa  adanya  faktor  penegak  hukum,  hukum  itu  sendiri  tidak  akan dapat  berjalan  atau  berdiri  dengan  sendirinya.  Muncul  permasalahan kemudian,  karena  faktor  penegak  hukum  adalah  hal  yang  sangat  penting dan  berpengaruh,  maka  baik  tidaknya  penegakan  hukum  akan  sangat ditentukan oleh faktor penegak hukum itu sendiri, apabila penegak hukum itu  sendiri  telah  tidak  baik  secara  etika  maupun  moral,  maka  hukum  itu sendiri tidak akan mampu tegak dengan baik.
Dengan  demikian,  pada  akhirnya,  proses  pelaksanaan  penengakan  hukum akan berakhir dan ditentukan oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Secara  ekstream  dapat  dikatakan  bahwa  keberhasilan  atau  kegagalan  para penegak  hukum  dalam  menjalankan  tugas  penegakan  hukum  yang  telah diembannya  sebenarnya  telah  dimulai  sejak  peraturan  hukum  yang  harus dijalankan tersebut telah dibentuk (M. Ghazali Rahman & Sahlan Tomayahu, 2020) .

## C.  Peranan  Kepolisian  Sebagai  Law  Enforcement  (Penegak  Hukum)  Di Indonesia Dikaitkan Dengan Aspek Sosiologi Hukum
Dalam  sub  pembahasan  sebelumnya  telah  dijelaskan  mengenai  bagaimana kedudukan  hukum  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  dilanjutkan dengan  pembahasan  mengenai  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi penegakan  hukum.  Kedudukan  hukum  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia telah memiliki landasan konstitusionalitas hingga undang-undang yang  jelas  (diikuti  oleh  peraturan  peraturan  perundang-undangan  lainnya hingga  peraturan-peraturan  kepolisian  terkait  lainnya).  Dari  sisi  faktor- faktor penegak hukum, kepolisian menjadi salah satu penegak hukum yang memiliki  peranan  penting  dan  strategis,  hal  tersebut  juga  telah  ditegaskan secara konstitusional di dalam UUD 1945.
Salah  satu  pembahasan  utama  di  dalam  sosiologi  hukum  adalah  mengenai bagaimana  implementasi  hukum  dalam  tataran  pelasakaan  (lapangan, realitas).    Soerjono  Soekanto  di  dalam  bukunya  menegaskan  mengenai  apa yang  menjadi  Batasan  ruang  lingkup  perspektif  sosiologi  hukum  dalam realitas adalah sebagai berikut:
a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemapuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial;
b. Penguasaan  konsep-konsep  sosiologi  hukum  dapat  memberikan kemampuan-kemampuan  untuk  mengadakan  Analisa  terhadap efektivitas  hukum  dalam  masyarakat,  baik  sebagai  sarana pengendalian  sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana
untuk  mengatur  interaksi  sosial,  agar  mencapai  keadaan-keadaan sosial tertentu;
c. Sosiologi  hukum  memberikan  kemungkinan-kemungkinan  serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1994).
Mengenai  peranan  kepolisian  dalam  hal  penegakan  hukum  jelas  sangat penting  dalam  jalanna  suatu  sistem  hukum.  Sesuai  dengan  dasar  falsafah kepolisian  “Tri  Brata”  yang  berarti  bahwa  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia adalah “Abdi Negara” sekaligus “Abdi Masyarakat” yang dimana Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  selaku  “Abdi  Negara”  berperan sebagai  pememlihara  keamanan  dalam  negeri,  yaitu  terpeliharanya keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  serta  tertib  dan  tegaknya  hukum sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan/  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku (H. Abdul Muis BJ et al., 2021).
Penegakan  hukum  ( law  enforcement )  yaitu  sebagai  suatu  usaha  untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang  terdapat  di  dalam  hukum  tersebut  dapat  ditegakkan  melalui  aparat penegak  hukum.  Dilihat  dari  aspek  normatif  tugas  POLRI  sebagai  aparat penegak hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  (I  Ketut  Adi  Purnama,  2018). Disamping  sebagai  penegak  hukum,  kepolisian  juga  memiliki  tugas  dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, penganyoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  penegak  hukum,  kepolisian  dituntut untuk  mampu  menanamkan  rasa  kepercayaan  kepada  masyarakat  karena menegakkan  wibawa  hukum  tersebut  pada  dasarnya  menanamkan  nilai kepercayaan  di  dalam  masyarakat.  Kepolisian  dalam  menjalankan  tugas, fungsi  dan  kewenangannya  tersebut  dituntut  harus  mempunyai profesionalisme  dalam  rangka  menegakkan  hukum.  Profesionalisme  disini berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang  yang  profesional.  Pada  dasarnya,  hukum  mempunyai  kepentingan untuk  menjamin  kehidupan  sosial  masyarakat  karena  hukum  dan masyarakat terdapat suatu interelasi (Ibnu Suka et al., 2018).

## Simpulan
Secara  konstitusional  kedudukan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia ditegaskan  di  dalam  BAB  XII  UUD  1945  yang  kemudian  pada  tataran
peraturan perundang-undangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  beserta  aturan- aturan  lanjutan  lainnya  baik  yang  dikeluarkan  oleh  internal  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  atau  peraturan  perundang-undangan  lainnya yang  bersifat  vertikal  maupun  horizontal.  Maka,  kedudukan  hukum Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  jelas  dan  tegas  di  dalam  hukum positif  Indonesia.  Terdapat  beberapa  faktor  penting  dalam  penegakan hukum  salah  satunya  adalah  faktor  penegak  hukum  ( law  enforcement )  yang dimana kepolisian adalah salah satu pilar utama dalam penegakan hukum di Indonesia.  Dengan  ini,  kepolisian  mempunyai  peranan  strategis  dalam menegakkan  hukum  yang  telah  dibentuk  tersebut.  Sama  halnya  demikian dalam kajian sosiologi hukum yang menekankan pada aspek realitas hukum dalam  tataran  sosial,  kajian  terhadap  penegakan  hukum  juga  menjadi perhatian  di  dalam  hal  ini.    Pada  dasarnya,  kepolisian  adalah  penegak hukum  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  yang  memiliki  cakupan  yang sangat luas dibandingkan dengan penegak-penegak hukum lainnya.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  terhadap  semua  pihak  yang  sudah  ikut serta  dalam  penyusunan  penelitian  ini.  Keempat  penulis  yang  telah meluangkan  waktu  dan  pikiran  sehingga  penelitian  dalam  bentuk  karya ilmiah jurnal ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya, semoga penelitian  ini  dapa  berguna  bagi  perkembangan  hukum  di  Indonesia terutama dalam hal pembahasan aspek penegakan hukum ( law enforcement ).

## Daftar Pustaka
Abdulssalam.  (2009). Hukum  Kepolisian  Sebaga  hukum  Positif  Dalam  Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi . Restu Agung.
Ayu  Veronica,  Kabib  Nawawi,  &  Erwin.  (2020).  Penegakan  Hukum  Pidana Terhadap  Penyeludupan  Baby  Lobster. PAMPAS :  Journal  Of  Criminal  Law , 1 (3), 46–47.
Edi  Saputra  Hasibuan.  (2021). Hukum  Kepolisian  Dan  Criminal  Policy .  Raja Grafindo Persada.
H. Abdul Muis BJ, H. R. AR. Harry Anwar, & Imas Rosidawati WR. (2021). Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik . Pustaka Reka Cipta. H.L.A Hart. (1961). The Concept Of Law . Oxford University. I Ketut Adi Purnama. (2018). Hukum Kepolisian (Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM) . Refika Aditama. Ibnu  Suka,  Gunarto,  &  Umar  Ma’ruf.  (2018).  Peran  Dan  Tanggung  jawab  Polri Sebagai Penegak Hukum. Jurnal Hukum Khaira Ummah , 13 (1), 112. ISHAQ. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Hukum . Sinar Grafika. Jean  Daryn  Hendar  Iskandar.  (2018).  Keduduan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Lex Administratum , VI (4), 46.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Kencana.
Konar  Zuber.  (2017).  Peran  Lembaga  POLRI  Dalam  Penegakan  Hukum. Jurnal UNPAL , 15 (3), 383.
M. Ghazali Rahman, & Sahlan Tomayahu. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Al-Himayah , 4 (1), 148. M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor  Indonesia. Mohd. Yusuf Daeng M, & Siti Yulia Makkininnawa YD. (2022). Sosiologi Hukum . Taman Karya.
Nindia Viva Pramudha Wardani, & Widodo Tresno Novianto. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau  Jamur  Letong  Di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Recidive , 7 (2), 205.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian . Ar-Ruzz Media. R. Otje Salman. (1992). Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar . Armico. Satjipto  Rahardjo.  (2000). Polisi,  Sipil,  Dalam  Perubahan  Sosial  Di  Indonesia . Kompas.
Soerjono Soekanto. (1989). Mengenal Sosiologi Hukum . Citra Aditya Bakti.
Soerjono Soekanto. (1994). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Raja Grafindo.