Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 8 No. 1 Juni 2022 E-ISSN: 2580-5234 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## ANALISIS IMPLEMENTASI DIGITALISASI PUTUSAN PERADILAN DI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Dwi Rahayu
Universitas Muhammadiyah Surabaya Email: dwirasya87@gmail.com

## Al Qodar Purwo Sulistyo
Universitas Muhammadiyah Surabaya Email: alqodar@fh.um-surabaya.ac.id

## Abstract
Many  legal  cases  have  received  sharp  attention  from  the  public.  Both  to  law  enforcement officers,  law  enforcement  institutions,  and  judges'  decisions  that  are  considered  "not  fulfilling"  the values of justice for the community. Binziad Kadafi , a member of the Judicial Commission (KY). He revealed  that  the  public  has  a  negative  perception  of  the  integrity  and  inconsistency  of  judges' decisions.  Given the importance of a decision for judges as law enforcers at the forefront, and also considering  the  importance  of  a  decision  as  jurisprudence,  and  also  as  a  form  of  internal  and externaal  supervision.  The  purpose  of  this  research  is  the  author  would  like  to  dig  deeper  into  the implementation  Digitizing  Judicial  Decisions  in  the  Directory  of  Decisions  of  the  Supreme  Court. This type of research is classified as descriptive with a qualitative approach. The data sources for this research are judges, advocates, justice seekers and legal sources and legal literature related to this research.  Furthermore,  the  research  method  used  is  the  distribution  of  questionnaires  to  17  judges located  in  5  (five)  islands  in  Indonesia,  namely  Sumatra,  Java,  Kalimantan,  Bali  and  Papua. Questionnaires  were  also  distributed  to  50  advocates/community  seeking  justice  in  the  Sidoarjo Religious Court area. Then the data analysis technique in this study was carried out in three stages, namely:  data  reduction,  data  interpretation  and  conclusion  drawing  and  Likert Scale 4  assessment. The  results  of  the  study  prove  that  the  implementation  of  digitizing  decisions  in  the  Supreme  Court Decision  Directory  is  included  in  the " Very  Good"  category . with  the  digitization  of  decisions,  it encourages  judges  to  be  more  thorough,  faster,  and  more  efficient  in  making  their  decisions. However, there needs  to  be  improvement efforts such  as increasing server  capacity  and  also server maintenance .
Keywords: Digitization of Judicial Decisions, Fair law, Supreme Court Decision

## A. PENDAHULUAN
Pesatnya kemajuan teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  menjadi ciri khas era digital 1 .  Kualitas hidup  yang lebih  tinggi  di  era  globalisasi  memerlukan investasi yang lebih besar dalam teknologi informasi dan komunikasi.  Berbagai  aspek
1 Rusman, Pembelajaran Berbasis Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).
kehidupan  manusia,  termasuk  dimensi agama,  sosial,  politik,  ekonomi  dan budaya,  kini  telah  diserbu  oleh  teknologi komputer. Berbagai aktivitas manusia yang sebelumnya  dilakukan  secara  tatap  muka kini  dapat  dilakukan  secara  digital  dalam
lingkungan virtual karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 2 .
Era  digital  mengacu  pada  periode waktu  di  mana  aktivitas  manusia  semakin bergantung  pada  layar  sentuh,  khususnya internet 3 .  Kata  Yunani digitus ,  yang berarti  "jari,"  adalah  akar  dari  istilah bahasa  Inggris  "digital 4 .  Pada  umumnya media  layar  sentuh  ( touchscreen )  lebih sering  digunakan  dibandingkan  dengan teknik analog/manual. Telah terjadi transisi teknologi  mekanikal  dan  elektrikal  analog ke  teknologi  digital  sejak  tahun  1980  dan terus  berlanjut  hingga  sekarang.  Zaman modern  dikenal  dengan  Era  4.0  Revolusi Industri Keempat.
Munculnya digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam menghadapi  peradaban  dunia.  Bersaing  di era  baru  Revolusi  Industri  4.0,  semua kementerian, lembaga, bahkan orang-orang yang  terlibat  langsung  dalam  kemajuan tersebut  memiliki  tugas  berat.  Peradaban berbasis  teknologi,  termasuk  komunikasi informasi  dan  kecerdasan  buatan,  telah tumbuh  terjalin  erat  dengan  keberadaan manusia  seiring  dengan  perkembangan peradaban  yang  semakin  maju.  Seluruh
2 William  Gibson, Neuromancer (New York:  Berkley  Publishing  Group,  1989);  Komari Komari,  ―Dinamisasi  Dan  Elastisitas  Hukum Kewarisan Islam,‖ Jurnal Hukum Dan Peradilan 1, no. 3 (2012):
463,
https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.463-486.
3 Rusman, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi . 4 Wikipedia, ―Definisi Digital,‖ 2022.
lapisan masyarakat, termasuk kementerian/lembaga negara bahkan negara,  akan  dituntut  untuk  menjawab tuntutan  masyarakat  terkait  digitalisasi  di masa Revolusi Industri 4.0 5 . Perubahan ini mengarah  pada  penciptaan  produk  hukum baru  seperti  undang-undang  ITE  dan Direktori  Keputusan  yang  mendigitalkan penilaian.  Jika  suatu  permohonan  telah diperiksa  oleh  hakim,  ia  akan  membuat pernyataan  tertulis  dan  menyampaikannya kepada publik dalam suatu dengar pendapat 6 .
Akses  publik  terhadap  informasi tentang undang-undang, aturan, dan putusan  pengadilan  baru  menjadi  lebih sederhana  karena  pesatnya  perkembangan teknologi  informasi.  Akibatnya,  "setiap orang  dianggap  tahu  hukum"  bukan  hanya asumsi.  Sejak  era  reformasi,  hampir  setiap hari,  berbagai  media  mengangkat  tema hukum,  khususnya  penegakan  hukum  dan organisasi  yang  terkait  dengan  penegakan hukum 7 .  Kepentingan  dan  pemahaman publik terhadap masalah hukum dipengaruhi  oleh  aspek  positif  dan  negatif
5 Ridwan Mansyur, ―Information Transparency  in  the  Court  in  Order  to  Implement Integrity  Implementation  and  Legal  Certainty,‖ Jurnal Hukum Dan Peradilan 4, no. 1 (2015): 83– 100.
6 Mukti  Arto, Pembaruan  Hukum  Islam Melalui  Putusan  Hakim ,  1st  ed.  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
7 Ida Ayu Putu Sri Widnyani, ―Pergeseran Paradigma  Administrasi  Publik  Dalam  Pelayanan Publik,‖ SINTESA:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik 8, no. 2 (2017): 93–102.
dari  isu  dan  tema  tersebut.  Banyak  kasus- kasus hukum yang mendapat sorotan tajam dari  masyarakat.  Baik  kepada  aparat penegak  hukumnya,  institusi  penegak hukumnya,  maupun  putusan  hakim  yang dianggap  ―tidak  memenuhi‖  nilai-nilai keadilan  untuk  masyarakat.  Hal  tersebut juga  diamini  oleh  Binzaid  Kadafi  anggota
Komisi
Yudisial (KY).
Beliau mengungkapkan bahwa masyarakat mempunyai  persepsi  negatif  terhadap integritas dan inkonsistensi putusan hakim 8 .    Jika  menelaah  lebih  jauh  tentang putusan  hakim,  putusan  hakim  memiliki  2 sisi  dalam  satu  kesatuan.  Di  satu  sisi putusan hakim merupakan perwujudan dari penegakan  hukum  yang  mandiri  sebagai amanah undang-undang, bebas dari intervensi  dari  pihak  manapun,  dan  bebas dari  intimidasi  oleh  kekuasaan  apapun.
Penting  juga  untuk  diingat  bahwa  putusan hakim  harus  dapat  memuaskan  rasa keadilan  masyarakat 9 .  Untuk  itu,  dan karena  hakim  bukan  hanya  ―corong hukum‖ yang hanya mengandalkan
preseden  hukum,  mereka  juga  harus menjadi  ―penemu  hukum‖  ( rechtvinding) .
Dan  juga  mampu  dalam  meksplorasi  nilai-
8 Arto, Pembaruan  Hukum  Islam  Melalui Putusan Hakim . 9 Tata  Wijayanta,  ―Asas  Kepastian Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam Kaitannya  Dengan  Putusan  Kepailitan  Pengadilan Niaga,‖ Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 2 (2014): 216–26, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291.
nilai keadilan yang dapat dituangkan dalam putusan berupa yurisprudensi 10 .
Mengingat pentingnya sebuah putusan  bagi  hakim  sebagai  penegak hukum  di  garda  terdepan,  dan  juga mengingat  pentingnya  sebuah  putusan sebagai  yurisprudensi,  dan  juga  sebagai bentuk pengawasan internal (Badan Pengawas  MA)  maupun  eksternal  (KY, Ombudsman,  LSM)  maka  dari  pemaparan di atas terkait putusan yang dipublikasikan ke  Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung RI,  penulis  ingin  menggali  lebih  dalam tentang  Implementasi  Digitalisasi  Putusan Peradilan  di  Direktori  Putusan  Mahkamah Agung  RI.  Dalam  menakar  tentang Implementasi Digitalisasi Putusan peradilan  di Direktori Putusan Mahkamah Agung,  maka  ditemukan  2  (dua)  sub masalah  yaitu:  (1)  Bagaimana  urgensi Digitalisasi Putusan dalam proses keterbukaan informasi publik? (2)
Bagaimana implementasi Digitalisasi
Putusan  di  Direktori  Putusan  Mahkamah Agung?
Penelitian  ini  diharapkan  mampu untuk  dijadikan  bahan  evaluasi  dan perbaikan  bagi    Mahkamah  Agung  agar dapat  menghilangkan  hambatan-hambatan dalam penerapan sistem Digitalisasi
10 Anggriani  Alamsyah,  ―Perkembangan Paradigma  Administrasi  Publik,‖ Jurnal  Publik Profetik 04,  no.  2  (2016):  172–99;  Widnyani, ―Pergeseran Paradigma Administrasi Publik Dalam Pelayanan Publik.‖
Putusan  di  Direktori  Putusan.  Baik hambatan  yang  dirasakan  oleh  hakim, maupun  hambatan    yang  dirasakan  oleh masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  agar Digitalisasi  Putusan  dapat  terus  diperbaiki dan  bisa  terus  berinovasi  sesuai  dengan tuntutan  zaman.  Dengan  tujuan  agar  lebih dirasakan  manfaatnya  bagi  masyarakat pencari  keadilan  maupun  bagi  para akademisi.  Kehendak  ini  selaras  dengan tujuan  yang ingin  dicapai  oleh Mahkamah Agung yakni terus melakukan pembaharuan  peradilan  dalam  kemudahan terhadap  pelayanan  publik  sebagaimana yang tertuang dalam SK 144/KMA/1/2011 tentang keterbukaan informasi di pengadilan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  deskriptif  menggunakan pendekatan  kualitatif  digunakan  dalam penelitian  ini.  Dalam  penelitian  ini, terdapat  dua sumber data:  (1) data primer, yang  meliputi  data  dari  hakim,  advokat,
dan  pencari  keadilan;  dan  (2)  data sekunder,  yang  meliputi  data  dari  sumber hukum  dan  literatur  hukum.  Purposive sampling  adalah  metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini 11 .    Purposive sampling dalam penelitian kualitatif adalah
11 Muhammad  Darwin  et  al., Quantitative Approach  Research  Method ,  ed.  Toman  Sony Tambunan,  1st  ed.  (Bandung:  CV  Media  Sains Indonesia, 2021).
teknik  pengambilan  sumber  data  atau informan yang dianggap paling mengetahui  tentang  objek  penelitian 12 .
Penelitian ini juga menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data.
Kuisioner  terbuka  dibagikan  kepada  17 orang  hakim  dalam  9  (sembilan)  satuan kerja  yaitu:  (1)  Pengadilan  Agama  (PA) Sidoarjo,  (2)  PA  Sibuhuan,  (3)  PA Sarolangun, (4) PA Tanah Grogot,  (5) PA Merauke,  (6)  PN  Merauke,  (7)  PA Jayapura, (8) PN  Kudus, (9) PA
Karangasem.  Dan  kuisioner  tertutup  juga dibagikan  kepada  advokat  dan  masyarakat pencari  keadilan  sebanyak  50  orang  di wilayah  PA  Sidoarjo.  Kemudian  analisa data  dilakukan  dengan  metode  Miles  and Huberman  dengan  tiga  tahapan  yaitu: Reduksi  Data,  Interpretasi  Data,  dan Penarikan Kesimpulan. Juga menggunakan skala  likert  4  dalam  menilai  sikap responden.

## C. PEMBAHASAN
1. Urgensi Digitalisasi Putusan
Peradilan  di  Direktori  Putusan Mahkamah Agung RI Setiap manusia membutuhkan informasi untuk pertumbuhan pribadi dan
12 I  Made  Dwi  Mertha  Adnyana  and  Ni Luh  Gede  Sudaryati,  ―The  Potency  of  Green Education-Based  Blended  Learning  in  Biology Students  at  the  Hindu  University  of  Indonesia,‖ BIO-INOVED :  Jurnal  Biologi-Inovasi  Pendidikan
4, no. 1 (2022): 1–9, https://doi.org/10.20527/bino.v4i1.11047.
sosial  mereka,  serta  untuk  keamanan nasional.  Akses  ke  informasi  adalah  hak asasi  manusia  yang  mendasar,  dan demokrasi  yang  menjaga  kedaulatan rakyat  dengan  menyediakan  informasi publik  melakukannya  dengan  cara  yang mempromosikan pemerintahan yang efektif  ( good  governence ).  Keterbukaan informasi  publik  memungkinkan  warga untuk  memiliki  pemahaman  yang  lebih baik tentang bagaimana fungsi pemerintah, sedangkan pengelolaan informasi  publik  merupakan  bagian penting  dari  upaya  untuk  meningkatkan pengetahuan publik. Hal tersebut merupakan  amanat  UUD  1945  dan  UU Keterbukaan Informasi Publik 13
Putusan  hakim  adalah  bentuk informasi  yang  wajib  tersedia  setiap  saat dan  dapat  diakses  oleh  masyarakat.
Sebelum  dikeluarkannya SK  KMA
Nomor  1-114/2011  tentang  Pedoman
Pelayanan  Informasi  di  Pengadilan, putusan  dan  penetapan  pengadilan  yang sudah berkekuatan hukum tetap (Incracht)  adalah  jenis  informasi  yang
13 D  A  O  Arissandi,  ―Urgensi  Pidana Tambahan  Pengumuman  Putusan  Hakim  Pasca Penyelenggaraan Sistem Publikasi Putusan Melalui Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung‖  (Direktorat Program  Pascasarjana,  Universitas  Muhamadiyah Malang,  2020);  Achmad  Hariri,  Anang  Dony Irawan, and Al Qodar Purwo, ―Authority Dynamic Law  of  Central  and  Regional  Governments  in Managing  Natural Resources,‖ Advances  in  Social Science,  Education  and  Humanities  Research 499 (2020): 200–208, https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.286.
wajib dipblikasikan dengan cara mengupload  ke  dalam  situs  pengadilan yang bersangkutan, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung Nomor144/KMA/SK/VIII/2007    tentang Keterbukaan  Informasi  di  Pengadilan. Sebagaimana  yang  tertuang  pada  Surat Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tersebut, maka sejalan dengan itu pada tahun yang sama  yaitu  tahun  2007  Mahkamah Agung menerbitkan suatu sistem publikasi  putusan  berbasis  internet. Publikasi  putusan  tersebut  diunggah melalui website Direktori Putusan
Mahkamah Agung. Namun masih terdapat  keterbatasan  mengenai  putusan yang  terdapat  di  website  pada  saat  itu yakni  putusan  yang    diupload  hanyalah putusan  yang  telah  dijatuhkan  oleh Mahkamah Agung 14 .
Selain  itu,  Undang-Undang  Nomor 14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik diundangkan dan disahkan pada tahun berikutnya. Undang- undang  tersebut  dibuat  dalam  rangka meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik dengan memaksimalkan keterbukaan informasi  publik.  Terkait  putusan  hakim pada  undang-undang  tersebut  di  atur
14 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Cetak  Biru  Pembaharuan  Pengadian  2010-2035 , 1st  ed.  (Jakarta:  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, 2010).
secara  eksplisit  pada  Pasal  11  ayat  (1) huruf  b  menyebutkan:  ―  Badan  Publik wajib  menyediakan  Informasi  Publik setiap saat yang meliputi: hasil keputusan
Badan Publik dan pertimbangannya‖ 15
Mahkamah  Agung  sebagai  badan publik  yang  menjalankan  fungsi  sebagai lembaga yudikatif, dituntut untuk berkomitmen  menerapkan  keterbukaan informasi  publik  sesuai  dengan  amanah Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2008 tentang  keterbukaan  informasi  Publik yang menjadi pelopor transparansi informasi  di  lingkup  birokrasi  tingkat nasional. Masyarakat untuk dapat memperoleh putusan yang telah dijatuhkan  oleh  hakim  bisa  mengakses langsung  pada  website  Direktori  Putusan Mahkamah Agung. Seiring dengan perkembangan  kebutuhan  informasi  di pengadilan,  empat  tahun  kemudian  SK Nomor  144/KMA/SK/VIII/2007    dicabut
melalui SK KMA Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 16 dengan menambahkan lebih terperinci
petunjuk pelaksanaan keterbukaan informasi  di  Pengadilan.  Ada  3   kategori
15 KOMINFO, ―Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  Dan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  61  Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi Publik‖  (Jakarta:  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika Republik Indonesia, 2010).
16 Mansyur, ―Information Transparency in the  Court  in  Order  to  Implement  Integrity Implementation and Legal Certainty.‖
informasi  yang  dikenal  dalam  SK  1-
144/2011:
1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh  publik;
3. Informasi yang dikecualikan.
KMA No. 1114/2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan  menyebutkan  bahwa  putusan hakim harus dibuka untuk umum. ―Seluruh putusan  dan  penetapan  Pengadilan,  baik yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap maupun  yang  belum  berkekuatan  hukum tetap,  baik  dalam  bentuk  fotokopi  atau naskah elektronik, dan bukan salinan resmi merupakan  informasi  yang  wajib  tersedia setiap saat  dan dapat  diakses oleh publik‖
17 .  Sesuai  dengan  ketentuan  tersebut  di atas, hakim yang telah mengambil putusan wajib  segera  mengunggah/mengunggah putusannya  ke  dalam  aplikasi  Sistem Informasi  Penelusuran  Perkara  (SIPP) guna memaksimalkan ketersediaan layanan  keterbukaan  informasi  publik  di pengadilan yang bersangkutan, Mahkamah Agung  selanjutnya  akan  memposting putusan  hakim  di  situs  webnya.  Direktori Putusan  Mahkamah  Agung.  Putusan  dan penetapan semua badan peradilan Indonesia,  termasuk  Peradilan  Umum,
17 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, ―SK  KMA  RI  No.  1-144  Ttg  Pedoman  Layanan Informasi  Di  Pengadilan‖  (Jakarta:  Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011).
Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer,  dan
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang diterbitkan secara online melalui Direktori Putusan  sebagaimana  dimaksud  di  atas termasuk  dalam  kumpulan  ini.  Situs  web ini berfungsi  sebagai  gudang untuk  semua keputusan  dan  keputusan  yang  diterbitkan oleh  badan  peradilan  ini.  Arsip  Putusan Mahkamah  Agung.  Isi  Direktori  Putusan meliputi  putusan  dan  penetapan  Perdata Agama,  Pidana  Umum,  Perdata,  Khusus, Tata  Usaha  Negara,  Perdata  Khusus,
Pidana
Militer,
Pajak, Sengketa Kewenangan Mengadili 18 .
Sebagai peraturan pendukung terkait  keterbukaan  informasi  publik,
Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Surat
Keputusan SK KMA Nomor : 026/KMA/SK /II /2012
tentang
Standar Pelayanan Peradilan. Dalam
rangka memperkuat kepercayaan masyarakat  kepada  Mahkamah  Agung Republik Indonesia dan lembaga peradilan  yang berada di bawahnya, serta untuk  menjalankan  amanat  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik,  Ketua  Mahkamah
Agung RI Republik Indonesia mengeluarkan  Surat  Keputusan  Ketua Mahkamah Agung Nomor
18 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,
―Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia,‖ 2022.
026/KMA/SK/I  pada  tanggal  9  Februari 2012 19 .
Peraturan pendukung lainnya terkait  keterbukaan  informasi  selain peraturan  yang  sudah  disebutkan  di  atas adalah  (1)  PP  Nomor  61  Tahun  2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik; (2)
Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1
Tahun  2010  tentang  Standar  Layanan Informasi Publik; (3) Peraturan
Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  2 Tahun  2011  tentang  cara  Penyelesaian Sengketa  Informasi  Publik;  (4)  KMA Nomor 085 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja
Penyusunan  Peraturan  Mahkamah  Agung tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Atas  Putusan  Komisi  Informasi  Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dan/ Atau Pengadilan  Negeri  ;  (5)  Perki  Nomor  1 Tahun 2013
tentang Prosedur
penyelesaian  SengketaInformasi  Publik; (6)  (Perki  Nomor  1  Tahun  2017  tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 20 .
Karena  Mahkamah  Agung  tidak hanya  bertanggung  jawab  atas  empat lingkungan  peradilan  tetapi  juga  bidang
19 Gunarto,  Jawade  Hafidz,  and  Sutrisno, ―Neutrality  of  The  State  Civil  Apparatus  in Regional Head Election Based on Justice Values,‖
Journal  of  Education  and  Social  Science 9,  no.  1 (2018):  29–37;  Widnyani,  ―Pergeseran  Paradigma Administrasi Publik Dalam Pelayanan Publik.‖
20 Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Pekanbaru, ―Peraturan  Mengenai  Keterbukaan  Informasi Publik,‖ 2022.
administrasi,  kepegawaian  dan  keuangan serta  sarana  dan  prasarana,  memiliki kedudukan  dan  fungsi  strategis  yang penting dalam lingkup kekuasaan kehakiman.  Dengan  asas  ―satu  atap‖,
Mahkamah  Agung  wajib  menunjukkan kemampuannya  untuk  mengembangkan kelembagaan kelembagaan yang kompeten, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung  jawab.  Transparansi  dan keterbukaan akan lebih dibutuhkan
karena  peradilan  mengalami  perubahan lebih  lanjut.  Citra  publik  yudikatif, kedudukan legislatif, dan otoritas eksekutif  semuanya  dapat  diuntungkan dari  perubahan  yang  sedang  berlangsung 21 .
Transparansi dalam peradilan tidak lagi  hanya  menjadi  perhatian  publik Mahkamah  Agung;  itu  juga  menjadi perhatian  semua  anggota  pengadilan. Perlahan  tapi  bertahap,  akuntabilitas, profesionalisme,  dan  integritas  peradilan akan  meningkat  sebagai  akibat  dari meningkatnya  transparansi  peradilan 22 .
Sejalan  dengan  Reformasi  Peradilan  yang dilaksanakan dalam rangka upaya
21 Arissandi,  ―Urgensi  Pidana  Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Pasca
Penyelenggaraan Sistem Publikasi Putusan Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung.‖
22 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, ―Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  834/SEK/SK/XII/2020  Tentang Roadmap  Reformasi  Birokrasi  Mahkamah  Agung Republik Indonesia 2020-2024‖ (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).
percepatan  pencapaian  menuju  peradilan yang  modern,  dan  pencapaian  puncaknya adalah reformasi birokrasi menuju peradilan yang besar. Sebagai wujud nyata dari  pelayanan  publik,  pengabdian  dan kewajiban  Pengadilan  Tingkat  Pertama hingga Mahkamah Agung untuk memberikan  keterbukaan,  mulai  dari proses hingga kesimpulan akhir, merupakan  sarana  bagi  masyarakat  untuk mengakses keadilan.
Peradilan  berbeda  dari  lembaga penegak  hukum  lainnya  karena  memiliki peran  yang  berbeda.  Peradilan  merupakan lembaga otonom yang tidak boleh diintervensi  oleh  pihak  manapun  dalam menjalankan  tugasnya.  Sebagai  kewajiban kepada  masyarakat  umum,  pengungkapan penuh  temuan  diperlukan  untuk  mencapai keseimbangan  antara  independensi  dan keterbukaan.  Mahkamah  Agung  Indonesia menerbitkan  keputusannya  dalam  upaya untuk lebih transparan. Urgensi digitalisasi putusan di Direktori Putusan RI sejatinya  adalah  bentuk  transparansi  dan pertanggung  jawaban  Lembaga  Peradilan kepada  publik.  Hal  ini  juga  erat  kaitannya dengan  ―public  trust‖  terhadap  citra peradilan yang Agung 23 .
23 Muhammad  Syarifuddin, Transformasi Digital  Persidangan  Di  Era  New  Normal: Melayani  Pencari  Keadilan  Di  Masa  Pandemi Covid-19 ,  1st  ed.  (Jakarta:  PT.  Imaji  Cipta  Karya,
2020);  Al  Qodar  Purwo  Sulistyo  and  Kaharudin Putra  Samudra,  ―Peran  Konstitusi  Negara  Dalam Mengawal  Bangkitnya  Kehidupan  Warga  Negara
2. Hasil  Penelitian  tentang  Analisis Implementasi  Digitalisasi  Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Dalam  penelitian    tentang  Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan
Peradilan  di  Direktori  Putusan  Mahkamah Agung  RI,  oleh  karena  terkait  dengan analisis  implementasi  maka  pengumpulan data  dilakukan  dengan  mengumpulkan data  dari  narasumber  dan  data  dari responden.

## a. Data dari Narasumber
Teknik  Pengumpulan  Data  : Kuisioner terbuka untuk Hakim.
Instrument  Penelitian  :  Peneliti sebagai  instrumen  (human  instrument), buku catatan, handphone.
Tujuan  :  Untuk  mengetahui
Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Narasumber : Hakim Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan Negeri  di  sembilan    satuan  kerja  di Indonesia Jumlah Narasumber :  17 orang
Pasca  Wabah  Virus  Covid-19,‖ Jurnal  Pendidikan Sosial  Keberagaman 7,  no.  2  (2020):  95–102, https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.130.
Gambar  1.  Pemberian  kuisioner  terbuka untuk hakim di lingkungan PA Sidoarjo

## b. Analisa Data
Miles dan Huberman menggunakan model  analisis  data  dalam  penyelidikan mereka  (1984).Kejenuhan  data  itu  dicapai dengan  aktivitas  yang  terus-menerus  dan menarik  adalah  klaim  yang  dibuat  oleh Miles  dan  Huberman  dalam  buku  mereka Analisis Data Kualitatif 24 . Untuk keperluan  penyelidikan  ini,  reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan dan verifikasi adalah semua jenis kegiatan analisis data. Triangulasi sumber digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk memastikan validitas data, termasuk wawancara  dengan  juri  tambahan  (tidak hanya  17  orang  yang  mengisi  kuesioner terbuka).
24 Darwin  et  al., Quantitative  Approach Research Method .

## A. Reduksi Data Keseluruhan (Data Reduction) dan Kategorisasi Data
No. Reduksi Data Keseluruhan Kategorisasi Data
1 Menurut Anda sebagai seorang hakim, bagaimana urgensi dari digitalisasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI ?

## Reduksi Data 1:
Digitalisasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI
dewasa ini cukup penting dan mendesak karena merupakan bentuk nyata pertanggung jawaban lembaga peradilan  kepada publik.
Selain itu digitalisasi putusan merupakan sebuah keniscayaan oleh karena beberapa faktor antara lain:
1.  Sbagai bentuk transparansi lembaga peradilan;
2.  Sebagai tuntutan alih media/ perkembangan teknologi informasi;
3.  Sebagai sumber informasi riset penelitian;
4.  Sebagai bentuk pengawasan/controlling oleh Mahkamah Agung RI;
5.  Sebagai bentuk dokumentasi digital untuk menjaga dan merawat arsip perkara yang autentik dan terpercaya;
6.  Sebagai  wujud  keterbukaan  informasi  publik.  Masyarakat  pencari keadilan maupun masyarakat umum bisa dengan mudah mendapatkan informasi dan bisa mengakses seluas-luasnya tentang seluruh putusan peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung;
7.  Sebagai  bentuk  pelayanan  prima  lembaga  peradilan  kepada  publik sesuai  dengan  motto  yang  digaungkan  oleh  Mahkamah  Agung  yaitu menuju Peradilan Modern dengan asas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Urgensi 2 Menurut  pandangan  Anda  sebagai  seorang  hakim,  selama  menjalankan tugas  apakah  ada  perbedaan  pembuatan  putusan  sebelum  dan  sesudah adanya digitalisasi putusan?

## Reduksi Data 2:
Pada  prinsipnya,  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  dalam  hal  teknis pembuatan  putusan  sebelum  dan  sesudah  adanya  digitalisasi  putusan. Namun,  dengan  adanya  digitalisasi  putusan  di  Direktori  Putusan  MA, para hakim dituntut untuk real time dalam menuangkan pertimbangannya ke  dalam  putusan.  Real  time  adalah  rentang  waktu  dan  tenggat  waktu yang  dibatasi    oleh  Mahkamah  Agung,  yang  diberikan  kepada  hakim untuk  mengupload  putusannya  ke  SIPP  dan  ke  Direktori  Putusan  MA. Putusan  yang  sudah  dibacakan  harus  segera  diupload  pada  hari  itu  juga, hal  ini  yang  disebut  dengan  sistem  ‖one  day  publish‖.  Upload  putusan dibatasi  maksimal  sebelum  pukul  24.00  WIB,  Putusan  harus dianonimisasikan  dan  tidak  boleh  ada  perubahan  yang  signifikan  dalam pertimbangan  hukum  dan  amar  putusannya.  Hal  inilah  yang  mendorong para  hakim  untuk  lebih  cepat,  teliti,  disiplin  dan  tepat  waktu  dalam penyelesaian  perkara.  Dengan  digitalisasi  putusan  di  Direktori  Putusan
Sistem
MA  mendorong  program  percepatan  kinerja  yang  disebut  dengan  ―one day minute‖ dan ―one day publish‖ bahwa perkara  yang sedang diputus maka berkas  perkara tersebut  sudah harus siap di  ―minute‖ dan putusan sudah harus siap untuk dipublish.
3 Menurut  pendapat  Anda,  apakah  ada  pengaruh  pembuatan  putusan setelah  adanya  digitalisasi  Putusan  putusan  di  Direktori  Mahkamah Agung RI ?
Reduksi Data 3:
Ada, Pengaruh pembuatan putusan setelah adanya digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yaitu:
1. Memudahkan  hakim  dalam  membuat  putusan  dengan  mencari perbandingan terhadap putusan yang lainnya.
2. Memudahkan hakim dalam melihat putusan kasasi, tingkat banding di seluruh  Indonesia  sebagai  bahan  pertimbangan  hukum  dan  sebagai tambahan wawasan keilmuan.
3. Hakim  menjadi  lebih  disiplin  dan  teratur  dalam  merumuskan argumentasi  hukumnya  pada  setiap  putusan  dalam  waktu  yang  sudah dijadwalkan.
4. Hakim menjadi lebih hati-hati dalam penyusunan putusan sesuai fakta di persidangan.
5. Hakim  lebih  tepat  waktu  untuk  mengupload  putusannya  di  aplikasi SIPP  dan  Direktori  Putusan  MA  sesuai  tanggal  perkara  tersebut diputus.
6. Terdapat  faktor  lain  yang  juga  mempengaruhi  hakim  dalam pembuatan  putusan  dan  mengupload  putusannya  tepat  waktu  yaitu karena  adanya  kebijakan  dari  dirjen  Badilag  yang  merilis  peringkat SIPP  setiap  minggu  di  peradilan  agama  secara  nasional  agar  upload data  digital  dilakukan  secara  patut.  Satuan  kerja  yang  mendapat ranking teratas akan mendapatkan reward  yaitu peluang untuk mutasi dan promosi jabatan sesuai yang diharapkan.
Implikasi
4 Menurut  pendapat  Anda,  apakah  ada  kendala  selama  proses  digitalisasi putusan  di  Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  RI?  Jika  ada,  mohon disebutkan kendala apa saja yang dihadapi?

## Reduksi Data 4:
Terdapat  beberapa  kendala  selama  proses  digitalisasi  putusan  di Direktori Putusan MA yaitu:
1. Keterbatasan  penguasaan  IT  bagi  sebagian  hakim,  dan  juga  adanya human error dalam proses digitalisasi putusan.
2. Susahnya  jaringan  internet,  sehingga  putusan  yang  diupload  tidak langsung  masuk  ke  Direktori  Putusan  dan  tidak  menjadi  ―one  day publish‖lagi.  Padahal  tidak  ―one  day  publish‖  berarti  mengurangi nilai prestasi satker.
3. Kendala  gangguan  jaringan    paling  sering  dialami  di  wilayah

## Hambatan
Merauke.  Gangguan  jaringan  internet/tidak  ada  jaringan  bisa  terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama (satu bulan lebih) di wilayah Merauke.
4. Jaringan  internet  yang  tidak  stabil  khususnya  di  daerah-daerah pelosok sehingga kerap terjadi penguploadan putusan yang berulang- ulang.
5. Kendala  teknis  saat  server  Mahkamah  agung  ada  trouble  atau perbaikan atau maintenance, maka proses upload putusan di direktori putusan mahkamah agung tertunda.
6. Akses  Direktori  Putusan  terbilang  susah,  hal  ini  karena  server Mahkamah  Agung  yang  sering  down  sehingga    mahasiswa  yang dalam  penelitiannya  menggunakan  metode  penelitian  normative yang  harus  menganalisis  putusan,  seringkali  putusan  tersebut  tidak dapat di download dan terkadang hanya amarnya saja yang tercantum dalam direktori
5 Menurut pendapat Anda, apakah manfaat yang dirasakan dengan adanya digitalisasi putusan?

## Reduksi Data 5:
Manfaat digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yaitu:
1. Memudahkan  para  hakim  untuk  dapat  mempelajari  berbagai  macam putusan  dengan  pertimbangan  hukum  yang  berbeda  walaupun  dalam perkara serupa sehingga dapat memperkaya wawasan bagi hakim.
2. Memudahkan para hakim untuk membuat pertimbangan hukum/mengkonsep putusan.
3. Sebagai referensi/bahan kajian bagi hakim dalam  memutus perkara.
4. Mendorong sikap kritis dan kehati-hatian bagi hakim dalam membuat putusan.
5. Memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk  mengakses putusan dimanapun berada.
6. Sebagai wujud transparansi peradilan.
7. Sebagai efesiensi tempat/ruang arsip perkara.
Sebagai autentikasi putusan.

## Manfaat
6 Menurut pendapat Anda, apa saja yang harus diperbaiki dan apa saja yang harus  dipertahankan  dalam  digitalisasi  putusan  di  Direktori  Putusan Mahkamah  Agung  RI?  Mohon  berikan  saran  dan  kritik  Anda  untuk perbaikan digitalisasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI kedepannya.

## Reduksi Data 6 :
Digitalisasi  putusan  merupakan  inovasi  yang  sangat  luar  biasa,  selain mempermudah  bagi  siapa  saja  yang  ingin  mengakses  putusan  tersebut, digitalisasi  putusan juga  merupakan perwujudan  citra Mahkamah Agung sebagai peradilan yang modern.
Evaluasi

## Saran dan kritik dalam pembenahan Direktori Putusan MA
- Perlu  ada  pengawasan  atau  kontrol  khusus  terhadap  perkara  yang diputus  secara  nasional  setiap  hari  (agar  perkara  yang  diputus  setiap hari singkron dengan  yang diupload di  direktori  putusan). Mengingat masih  ada  perkara  yang  sudah  diputus  dan  putusannya  sudah  diinput di SIPP, tetapi belum di ada di direktori putusan.
- Pembenahan di server direktori putusan sehingga singkron dan antrian upload tidak terkendala
- Kapasitas  server/  space  server  perlu  ditingkatkan  untuk  menghindari gagal akses.
- Perlu  dibentuk  tim  khusus  yang  jelas,  mudah  dan  kompeten  untuk menangani  usul  perbaikan  atau  kesalahan  ketik  atas  putusan  yang sudah diupload.
- Perlu  dipublish  dengan  sistem  rangking  agar  setiap  satuan  kerja mengupload  semua  perkara  yang  sudah  diputus  di  direktori  putusan Mahakamah  Agung  sesuai  periode  yang  ditetapkan.  Seperti  yang dilakukan Dirjen Badilag menilai putusan yang sudah diinput di SIPP.
- Penambahan  SDM  untuk  melakukan  pengawasan  dan  kontrol  upload putusan di direktori putusan Mahakamah Agung.
- Adanya tamplate yang seragam  yang memudahkan para hakim dalam pembuatan  putusan  dan  apabila  pengunggahan  putusan  walaupun  di luar  jam  kantor  tetap  mendapat  point  yang  sama  tanpa  ada pengurangan
- Tampilan  ‖menu"  pada  direktori  putusan  MA-RI  seringkali  membuat pengguna  kewalahan  dalam  mengakses  putusan  yang  diinginkan, dengan demikian mohon agar tampilan ―menu"  tersebut disederhanakan.
- Perbaikan  mengenai  pencarian  agar  lebih  spesifik  berdasarkan keywords  sehingga  mempermudah  menemukan  putusan  yang  ingin dicari  serta  diberikan  kolom  keterangan  mengenai  status  putusan tersebut  dalam  tingkat  upaya  hukumnya  apakah  telah  berkekuatan hukum tetap, dirubah, diperbaiki, dibatalkan dan lain sebagainya.
- Menyiapkan  software  untuk  melindungi  data  dan  server  dari kemungkinan Hacker dalam upaya meretas server.
Tabel 1.1 Reduksi Data
B. Penyajian Data (Data Display)
No. Tematisasi Data Uraian 1 Urgensi  Digitalisasi  Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Digitalisasi  putusan  di  Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  RI dewasa  ini  cukup  penting  dan  mendesak  karena  merupakan bentuk  nyata  pertanggung  jawaban  lembaga  peradilan    kepada publik.
Selain itu digitalisasi putusan merupakan sebuah keniscayaan oleh
karena beberapa faktor antara lain:
1. Sebagai bentuk transparansi lembaga peradilan;
2.  Sebagai  tuntutan  alih  media/  perkembangan  teknologi informasi;
3. Sebagai sumber informasi riset penelitian;
4. Sebagai bentuk pengawasan/controlling oleh Mahkamah Agung RI;
5.  Sebagai  bentuk  dokumentasi  digital  untuk  menjaga  dan merawat arsip perkara yang autentik dan terpercaya;
6.  Sebagai  wujud  keterbukaan  informasi  publik.  Masyarakat pencari  keadilan  maupun  masyarakat  umum  bisa  dengan  mudah mendapatkan  informasi  dan  bisa  mengakses  seluas-luasnya tentang  seluruh  putusan  peradilan  di  Direktori  Putusan Mahkamah Agung; 7.  Sebagai  bentuk  pelayanan  prima  lembaga  peradilan  kepada publik  sesuai  dengan  motto  yang  digaungkan  oleh  Mahkamah Agung yaitu menuju Peradilan Modern dengan asas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. 2 Sistem  Digitalisasi  Putusan di Direktori Putusan MA Tidak ada perbedaan  yang signifikan dalam hal  teknis pembuatan putusan sebelum dan sesudah adanya digitalisasi putusan. Namun, dengan adanya digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA, para hakim dituntut untuk real time dalam menuangkan pertimbangannya  ke  dalam  putusan.  Real  time  adalah  rentang waktu  dan  tenggat  waktu  yang  dibatasi    oleh  Mahkamah  Agung, yang  diberikan  kepada  hakim  untuk  mengupload  putusannya  ke SIPP dan ke Direktori Putusan MA. Putusan yang sudah dibacakan harus  segera  diupload  pada  hari  itu  juga,  hal  ini  yang  disebut dengan  sistem  ‖one  day  publish‖.  Upload  putusan    dibatasi maksimal sebelum pukul 24.00 WIB, Putusan harus dianonimisasikan  dan  tidak  boleh  ada  perubahan  yang  signifikan dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya. Hal inilah yang mendorong para hakim untuk lebih cepat, teliti, disiplin dan tepat waktu dalam penyelesaian perkara. Dengan digitalisasi putusan di Direktori  Putusan  MA  mendorong  program  percepatan  kinerja yang  disebut  dengan  ―one  day  minute‖  dan  ―one  day  publish‖ bahwa perkara  yang sedang diputus maka berkas perkara tersebut sudah harus siap di ―minute‖ dan putusan sudah harus siap untuk dipublish. 3 Implikasi Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan MA 1.Memudahkan hakim dalam membuat putusan dengan mencari perbandingan terhadap putusan yang lainnya. 2.Memudahkan  hakim  dalam  melihat  putusan  kasasi,  tingkat banding  di  seluruh  Indonesia  sebagai  bahan  pertimbangan hukum dan sebagai tambahan wawasan keilmuan.
3.Hakim  menjadi  lebih  disiplin  dan  teratur  dalam  merumuskan argumentasi  hukumnya  pada  setiap  putusan  dalam  waktu  yang sudah dijadwalkan.
4.Hakim  menjadi  lebih  hati-hati  dalam  penyusunan  putusan sesuai fakta di persidangan.
5.Hakim  lebih  tepat  waktu  untuk  mengupload  putusannya  di aplikasi SIPP dan Direktori Putusan MA  sesuai tanggal perkara tersebut diputus.
6.Terdapat  faktor  lain  yang  juga  mempengaruhi  hakim  dalam pembuatan  putusan  dan  mengupload  putusannya  tepat  waktu yaitu  karena  adanya  kebijakan  dari  dirjen  Badilag  yang  merilis peringkat SIPP setiap minggu di peradilan agama secara nasional agar  upload  data  digital  dilakukan  secara  patut.  Satuan  kerja yang  mendapat  ranking  teratas  akan  mendapatkan  reward  yaitu peluang  untuk  mutasi  dan  promosi  jabatan  sesuai  yang diharapkan 4 Hambatan Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan MA 1.Keterbatasan  penguasaan  IT  bagi  sebagian  hakim,  dan  juga adanya human error dalam proses digitalisasi putusan. 2.Susahnya  jaringan  internet,  sehingga  putusan  yang  diupload tidak  langsung  masuk  ke  Direktori  Putusan  dan  tidak  menjadi ―one  day  publish‖lagi.  Padahal  tidak  ―one  day  publish‖  berarti mengurangi nilai prestasi satker.
3.Kendala  gangguan  jaringan    paling  sering  dialami  di  wilayah Merauke.  Gangguan  jaringan  internet/tidak  ada  jaringan  bisa terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama (satu bulan lebih) di wilayah Merauke.
4.Jaringan  internet  yang  tidak  stabil  khususnya  di  daerah-daerah pelosok  sehingga  kerap  terjadi  penguploadan  putusan  yang berulang-ulang.
5.Kendala  teknis  saat  server  Mahkamah  agung  ada  trouble  atau perbaikan  atau  maintenance,  maka  proses  upload  putusan  di direktori putusan mahkamah agung tertunda.
6.Akses  Direktori  Putusan  terbilang  susah,  hal  ini  karena  server Mahkamah  Agung  yang  sering  down  sehingga    mahasiswa  yang dalam  penelitiannya  menggunakan  metode  penelitian  normative yang  harus  menganalisis  putusan,  seringkali  putusan  tersebut tidak  dapat  di download dan  terkadang  hanya  amarnya  saja  yang tercantum dalam direktori
5 Manfaat Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan MA Manfaat digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yaitu:
1. Memudahkan  para  hakim  untuk  dapat  mempelajari  berbagai macam  putusan  dengan  pertimbangan  hukum  yang  berbeda walaupun dalam perkara serupa sehingga dapat memperkaya wawasan bagi hakim.
2. Memudahkan  para  hakim  untuk  membuat  pertimbangan
hukum/mengkonsep putusan.
3. Sebagai  referensi/bahan  kajian  bagi  hakim  dalam    memutus perkara.
4. Mendorong  sikap  kritis  dan  kehati-hatian  bagi  hakim  dalam membuat putusan.
5. Memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk mengakses putusan dimanapun berada.
6. Sebagai wujud transparansi peradilan.
7. Sebagai efesiensi tempat/ruang arsip perkara.
8. Sebagai autentikasi putusan.
6 Evaluasi Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan MA Digitalisasi  putusan  merupakan  inovasi  yang  sangat  luar  biasa,
selain  mempermudah  bagi  siapa  saja  yang  ingin  mengakses putusan tersebut, digitalisasi putusan juga merupakan perwujudan citra Mahkamah Agung sebagai peradilan yang modern.
Saran dan kritik dalam pembenahan Direktori Putusan MA
1. Perlu  ada  pengawasan  atau  kontrol  khusus  terhadap  perkara yang  diputus  secara  nasional  setiap  hari  (agar  perkara  yang diputus setiap hari singkron dengan yang diupload di direktori putusan).  Mengingat  masih  ada  perkara  yang  sudah  diputus dan putusannya sudah diinput di  SIPP, tetapi  belum  di  ada di direktori putusan.
2. Pembenahan di server direktori putusan sehingga singkron dan antrian upload tidak terkendala
3. Kapasitas  server/  space  server  perlu  ditingkatkan  untuk menghindari gagal akses.
4. Perlu  dibentuk  tim  khusus  yang  jelas,  mudah  dan  kompeten untuk  menangani  usul  perbaikan  atau  kesalahan  ketik  atas putusan yang sudah diupload.
5. Perlu  dipublish  dengan  sistem  rangking  agar  setiap  satuan kerja  mengupload  semua  perkara  yang  sudah  diputus  di direktori  putusan  Mahakamah  Agung  sesuai  periode  yang ditetapkan.  Seperti  yang  dilakukan  Dirjen  Badilag  menilai putusan yang sudah diinput di SIPP.
6. Penambahan  SDM  untuk  melakukan  pengawasan  dan  kontrol
upload putusan di direktori putusan Mahakamah Agung.
7. Adanya tamplate yang seragam yang memudahkan para hakim dalam pembuatan putusan dan  apabila pengunggahan putusan walaupun  di  luar  jam  kantor  tetap  mendapat  point  yang  sama tanpa ada pengurangan
8. Tampilan  ‖menu"  pada  direktori  putusan  MA-RI  seringkali membuat pengguna kewalahan dalam mengakses putusan yang diinginkan,  dengan  demikian  mohon  agar  tampilan  ―menu"
tersebut disederhanakan.
9. Perbaikan mengenai pencarian agar lebih spesifik berdasarkan keywords  sehingga  mempermudah  menemukan  putusan  yang ingin dicari serta diberikan kolom keterangan mengenai status putusan tersebut  dalam  tingkat  upaya hukumnya  apakah telah berkekuatan  hukum  tetap,  dirubah,  diperbaiki,  dibatalkan  dan lain sebagainya.
10. Menyiapkan  software  untuk  melindungi  data  dan  server  dari kemungkinan Hacker dalam upaya meretas server.
Tabel 2.1 Penyajian Data
Catatan  : Hasil  Uji  validitas  data (Triangulasi Sumber) : jawaban
narasumber  hampir  seluruhnya  serupa dengan  jawaban  yang  ke  17  Hakim  yang mengisi  kuisioner,  namun  dengan  bahasa yang berbeda.
Sehingga
dapat
disimpulkan  data  yang  diperoleh  adalah data yang valid.

## 3. Penarikan  Kesimpulan  (Conclusion Drawing/Verification)
Digitalisasi  putusan  di  Direktori
Putusan  Mahkamah  Agung  RI  dewasa  ini cukup  penting  dan  mendesak  karena merupakan  bentuk  nyata  pertanggung jawaban  lembaga  peradilan    kepada
publik.  Selain  itu  digitalisasi  putusan merupakan  sebuah  keniscayaan  oleh karena beberapa faktor antara lain:
a. Sebagai  bentuk  transparansi  lembaga peradilan;
b. Sebagai tuntutan alih media/
perkembangan teknologi informasi;
c. Sebagai sumber informasi riset penelitian;
d. Sebagai bentuk pengawasan/controlling oleh Mahkamah Agung RI;
e. Sebagai  bentuk  dokumentasi  digital untuk  menjaga  dan  merawat  arsip perkara yang   autentik dan terpercaya.
f. Sebagai  wujud  keterbukaan  informasi publik.  Masyarakat  pencari  keadilan maupun masyarakat umum bisa dengan mudah mendapatkan informasi dan bisa mengakses seluas-luasnya tentang seluruh  putusan  peradilan  di  Direktori Putusan Mahkamah Agung
g. Sebagai bentuk pelayanan prima lembaga peradilan kepada publik sesuai dengan  motto  yang  digaungkan  oleh Mahkamah Agung yaitu menuju
Peradilan Modern dengan asas
peradilan  yang  diselenggarakan  secara sederhana, cepat, dan biaya ringan
Dengan  adanya  digitalisasi  putusan di  Direktori  Putusan  MA,  para  hakim dituntut untuk real time dalam menuangkan    pertimbangannya  ke dalam. Hakim menjadi lebih disiplin dan teratur  dalam  merumuskan  argumentasi hukumnya  pada  setiap  putusan  dalam waktu  yang  sudah  dijadwalkan.  Hakim juga  dituntut  menjadi  lebih  hati-hati dalam  penyusunan  putusan  sesuai  fakta di persidangan. Hal inilah yang mendorong  para  hakim  untuk  lebih cepat,  teliti,  disiplin  dan  tepat  waktu dalam  penyelesaian  perkara.  Dengan digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA  mendorong  program  percepatan
kinerja  yang  disebut  dengan  ―one  day minute‖  dan  ―one  day  publish‖  bahwa perkara  yang  sedang  diputus  maka berkas perkara tersebut sudah harus siap di  ―minute‖  dan  putusan  sudah  harus siap untuk dipublish.
Digitalisasi  putusan  di  Direktori Putusan  MA  juga  bermanfaat  dalam memudahkan  hakim  dalam  melihat putusan  kasasi,  tingkat  banding  di
seluruh Indonesia sebagai referensi/bahan kajian dalam
memberikan  pertimbangan  hukum  dan sebagai tambahan wawasan keilmuan 25 .
Hambatan  yang  paling  sering  terjadi adalah jaringan internet yang tidak stabil khususnya  di  daerah-daerah  pelosok seperti Merauke dan Jayapura, sehingga kerap  terjadi  penguploadan  putusan yang  berulang-ulang.  Akses  Direktori Putusan  terbilang  susah,  hal  ini  karena server  Mahkamah  Agung  yang  sering down ,  seringkali putusan tersebut  tidak dapat  di download dan  terkadang hanya amarnya  saja  yang  tercantum  dalam direktori.  Juga  kendala  teknis  seperti kesalahan ketik atas putusan yang sudah diupload di Direktori Putusan MA 26 .
25 Mansyur, ―Information Transparency in the  Court  in  Order  to  Implement  Integrity Implementation  and  Legal  Certainty‖;  Widnyani, ―Pergeseran Paradigma Administrasi Publik Dalam Pelayanan Publik.‖
26 Tri  Cahya  Indra  Permana,  ―Disparitas Putusan  Hakim  Dan  Paradigma,‖ Varia  Peradilan
Perbaikan  server  dan  peningkatan kapasitas  server  perlu  dilakukan  agar putusan  yang  sudah  diupload  di  SIPP singkron  dengan  Direktori  Putusan  MA,
dan antrian upload tidak terkendala. Perlu dibentuk  tim  khusus  yang  jelas,  mudah dan  kompeten  untuk  menangani  usul perbaikan  atau  kesalahan  ketik  atas putusan  yang  sudah  diupload.  Dan  juga Perbaikan  mengenai  pencarian  agar  lebih spesifik  berdasarkan  keywords  sehingga mempermudah menemukan putusan  yang ingin  dicari  serta  diberikan  kolom keterangan  mengenai  status  putusan tersebut  dalam  tingkat  upaya  hukumnya apakah  telah  berkekuatan  hukum  tetap, dirubah,  diperbaiki,  dibatalkan  dan  lain sebagainya. Digitalisasi putusan merupakan inovasi yang sangat luar biasa, selain mempermudah bagi siapa saja yang ingin mengakses putusan tersebut,
digitalisasi  putusan  juga  merupakan perwujudan  citra  Mahkamah  Agung sebagai peradilan yang modern 27 .
Hasil  Uji  validitas  data  (Triangulasi Sumber)  :  jawaban  narasumber  hampir seluruhnya sama dengan jawaban yang ke 17 Hakim yang mengisi kuisioner
Majalah  Hukum 32,  no.  380  (2017);  Syarifuddin, Transformasi  Digital  Persidangan  Di  Era  New Normal:  Melayani  Pencari  Keadilan  Di  Masa Pandemi Covid-19 . 27 Syarifuddin, Transformasi  Digital Persidangan  Di  Era  New  Normal:  Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19 .

## Data dari Responden
Teknik  Pengumpulan  Data  :Kuisioner untuk  Advokat  dan  Masyarakat  Pencari Keadilan
Tujuan :Untuk mengetahui Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Jumlah Responden : 50 orang
Gambar  2  Pemberian  kuisioner  untuk  advokat dan  masyarakat  pencari  keadilan  di  lingkungan PA Sidoarjo.
Skala  Likert  digunakan  dalam  metode analisis data ini. Skala Likert merupakan  salah  satu  cara  untuk mengukur  sikap  seseorang.  Menurut Darwin  et  al.,  skala  Likert adalah skala yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur sikap, pandangan, dan persepsi seseorang  atau  kelompok  terhadap
fenomena  sosial 28 .  Para  peneliti  telah mengkarakterisasi  fenomena  sosial  ini sebagai  variabel  studi,  yang  akan  kita rujuk  mulai  sekarang.  Menggunakan skala  Likert, jawaban untuk  setiap item instrumen  berkisar  dari  sangat  positif hingga sangat negatif.
28 Darwin  et  al., Quantitative  Approach Research Method .
Berikut ini adalah kriteria penentuan jumlah skor yang ditetapkan peneliti:
Kriteria Penentuan Jumlah Skor Tanggapan Jumlah Skor Sangat Baik 4 Baik 3 Tidak Baik 2 Sangat Tidak Baik 1
Tabel 3. Kriteria Penentuan Jumlah Skor
Skor Jawaban Pilihan Ganda Tabel 4. Skor jawaban pilihan ganda Skor Jawaban Responden SCORE JAWABAN SKALA LIKERT 1-4
a = 4 b = 3 c = 2 d = 1

## Tabel 5. Skor Jawaban Responden

## Jumlah Responden sesuai Jawaban
Tabel 6. Jumlah Responden sesuai Jawaban
NAMA UMUR
(Tahun) PEKERJAAN TGL. RESPON PERTANYAAN 1 PERTANYAAN 2 PERTANYAAN 3 PERTANYAAN 4 PERTANYAAN 5 PERTANYAAN 6 PERTANYAAN 7 1 Indra Bayu, S.H 40 Advokat 11-Apr-2022 3 4 2 2 3 4 3 2 Sutanto, S.H 33 Advokat 11-Apr-2022 2 2 2 2 3 2 3 3 Sigit Widodo, S.H 32 Advokat 11-Apr-2022 3 4 2 2 3 4 3 4 Siti Hoesnul Chotimah, S.E 51 Wiraswasta 11-Apr-2022 1 1 1 1 1 1 4 5 Nur Amelia Izzati, S.H 26 Advokat 11-Apr-2022 3 4 3 3 3 2 3
6 Yati Susanti 30 IRT 11-Apr-2022 1 1 1 2 2 1 4 7 Mas Nur Aini Safitri, S.H 25 Advokat 11-Apr-2022 2 3 2 3 3 2 4
8 Yuda Yuliawan, S.H 46 Advokat 11-Apr-2022 2 2 2 3 3 4 4
9 Hazali Izhari, S.H 41 Advokat 11-Apr-2022 2 1 1 2 3 2 4
10 M. Kafi Dewangga,S.H 28 Advokat 11-Apr-2022 4 4 2 3 3 4 4
11 Septiyo Riza Al Habib, S.H 29 Advokat 11-Apr-2022 4 4 4 1 4 4 1
12 Moch.Choirul Hamsah,S.H 41 Advokat 11-Apr-2022 2 2 2 3 3 4 4
13 Farah Rizki Alisyah, S.H 26 Advokat 11-Apr-2022 4 3 2 3 3 4 4
14 Febri Falisha Putri,S.H,M.H 29 Advokat 11-Apr-2022 4 3 2 3 3 4 4
15 Endah Wati,S.H 44 Advokat 11-Apr-2022 2 2 2 3 3 2 3
16 Eric Yonantha, S.H 42 Advokat 12-Apr-2022 4 4 2 3 4 2 2
17 Ratno Setiawan, S.H 42 Advokat 12-Apr-2022 2 1 2 3 3 4 3
18 Durrotun Nafisah, S.H 23 swasta 12-Apr-2022 2 2 2 3 3 2 3
19 Denny Cahyo N, S.H 29 Advokat 13-Apr-2022 2 2 2 4 4 4 4
20 Alif Fajar, S.H 29 Advokat 13-Apr-2022 2 2 2 3 4 2 4
21 M. Choirul Mustakim, S.H 31 Advokat 13-Apr-2022 2 2 2 2 3 2 3
22 Yurid, S.H 48 Advokat 13-Apr-2022 2 2 2 2 3 2 3
23 Makrup bin Muntari 65 swasta 13-Apr-2022 1 1 1 1 4 4 3
24 Mahfud Priyanto, S.H 47 Advokat 14-Apr-2022 2 2 2 3 3 2 3 25 Moch.Choliq AlMuchul,S.HI 31 Advokat 19-Apr-2022 2 2 2 1 3 1 4
26 Andi Hermawan 29 Wiraswasta 19-Apr-2022 1 1 1 3 3 1 4
27 M. Bari Saputra, S.HI 36 Advokat 19-Apr-2022 2 2 2 1 3 2 3
28 Fitri Mukaromah 28 Guru 19-Apr-2022 2 2 2 3 3 2 3
29 Sana Yunanda 26 Wiraswasta 19-Apr-2022 1 1 1 2 3 2 4
30 Asiyah 41 Wiraswasta 19-Apr-2022 1 1 1 1 3 1 4
31 M. Anas Rosidi, S.H 34 Advokat 19-Apr-2022 2 3 2 2 3 2 3
32 Gustiar Hamonangan, S.H 31 Advokat 19-Apr-2022 4 4 4 4 4 4 4
33 Heri Budianto, S.H 44 Advokat 20-Apr-2022 4 2 2 3 4 2 4
34 Rahmat Fauzan Daulay,S.H 44 Advokat 20-Apr-2022 4 4 4 3 4 4 3
35 M. Soleh Pohan, S.H 40 Advokat 20-Apr-2022 4 2 2 2 3 2 2
36 Koeswari, S.H 58 Advokat 20-Apr-2022 2 1 1 2 3 2 3
37 Lutfi Wariyono, S.H 53 Advokat 20-Apr-2022 1 1 1 2 2 2 3
38 Dynta Lorensyah W. 22 Wiraswasta 20-Apr-2022 1 1 1 1 1 1 4
39 C.I. Mardianto, S.H 43 Advokat 21-Apr-2022 4 3 2 3 3 4 3
40 Iwan sandi Pangarso, M.H 33 Advokat+Dosen 21-Apr-2022 2 3 2 3 4 2 4
41 Wildan Arif S.H 26 Advokat 21-Apr-2022 4 4 4 4 4 4 4
42 M.Malik Abdul Azis 27 Advokat 21-Apr-2022 1 1 1 1 1 1 4
43 Novan Ardya Pahlevi, S.H 32 Advokat 21-Apr-2022 2 2 2 3 3 4 4 44 Sheila Oktaviani 29 Swasta 21-Apr-2022 2 2 2 3 4 2 4
45 Raudha Nur Ulfa 26 Swasta 21-Apr-2022 2 2 2 3 3 2 2 46 Alvin Berry Dika 34 Advokat 22-Apr-2022 2 3 2 3 2 2 3 47 Dodik Wahyono 38 Advokat 22-Apr-2022 2 2 2 3 3 2 4 48 Vicky Nur Yunanda 29 Advokat 22-Apr-2022 3 2 2 3 4 2 4
49 Sulaiman 42 Advokat 22-Apr-2022 2 3 2 3 2 2 3
50 Lita Fitri Rahma 27 Swasta 22-Apr-2022 1 1 1 1 3 2 2 116 113 97 123 152 125 169 2,32 2,26 1,94 2,46 3,04 2,5 3,38 NO DATA RESPONDEN SCORE JAWABAN PERTANYAAN TOTAL SCORE AVERAGE SCORE SUMMARY a b c d 1 11 3 26 10
2 9 8 20 13 3
4 1 33 12 4 3 26 12 9 5 12 31 4 3 6 16 0 27 7 7 25 20 4 1 Bagaimana menurut Anda kualitas Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung? NO PERTANYAAN JUMLAH RESPONDEN SESUAI JAWABAN
Apakah  Direktori Putusan  Mahkamah Agung memberikan manfaat untuk Anda?
Apakah Anda mengetahui tentang Direktori Putusan Mahkamah Agung?
Apakah Anda pernah mengakses Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung?
Apakah Anda bisa mengakses Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung?
Bagaimana menurut Anda tentang akses Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung?
Menurut Anda Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung  ada keunggulan yang harus dipertahankan?

## Diagram Pie Chart
Gambar 3. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 1
Ket: Jawaban pertanyaan No. 1 paling banyak (d) yakni 52%, dan yang paling kecil (b) yakni sebanyak 6%.
Gambar 4. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 2
Ket: Jawaban pertanyaan No. 2 paling banyak (c) yakni 40%, dan yang paling kecil (b) yakni sebanyak 16%.
Gambar 5. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 3
Ket: Jawaban pertanyaan No.3 paling banyak (c) yakni 66%, dan yang paling kecil (b) yakni sebanyak 2%.
11 22% 3 6% 26 52% 10 20% Pertanyaan 1 a b c d 4 8% 1 2% 33 66% 12 24% Pertanyaan 3 a b c d 9 18% 8 16% 20 40% 13 26% Pertanyaan 2 a b c d

## Gambar 6. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 4
Ket: Jawaban pertanyaan No.4 paling banyak (b) yakni 52%, dan yang paling kecil (a) yakni sebanyak 6%.
Gambar 7. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 5.
Ket: Jawaban pertanyaan No. 5 paling banyak (d) yakni 52%, dan yang paling kecil (b) yakni sebanyak 6%.
Gambar 8. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 6
Ket: Jawaban pertanyaan No.6 paling banyak (c) yakni 54%, dan yang paling kecil (b) yakni sebanyak 0%.
3 6% 26 52% 12 24% 9 18% Pertanyaan 4 a b c d 12 24% 31 62% 4 8% 3 6% Pertanyaan 5 a b c d 16 32% 0 0% 27 54% 7 14% Pertanyaan 6 a b c d
Gambar 9. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 7
Ket: Jawaban pertanyaan No.7 paling banyak (a) yakni 50%, dan yang paling kecil (d) yakni sebanyak 2%.

## Interpretasi data
Y = skor tertinggi likert x jumlah
responden
X = skor terendah likert x jumlah
responden
Rumus Interval
I = Jumlah Reponden / Jumlah skor (Likert)
Maka
I = 50 / 4 = 25
Hasil (I) = 25 (25 adalah interval /
rentang jarak terendah 0% hingga tertinggi 100%)
Interpretasi skor berdasarkan
interval:
Angka 0%   -  24,99% = Sangat
Kurang Baik
Angka 25% -  49,99% = Kurang
Baik
Angka 50% -  74,99% = Baik
Angka 75% -  100%    = Sangat
Baik
Penilaian  akhir  =Total skor / Y x
100
1. Jawaban pertanyaan 1 dengan
total skor adalah 116
= 116 / 200 x
100
= 58 %,
= 58 % berada dalam kategori
“Baik”
Pengetahuan responden tentang
Direktori Putusan MA termasuk dalam kategori ― Baik ‖

## 2. Jawaban pertanyaan 2 dengan
total skor adalah 113
= 113 / 200 x
100
= 56,5%,
= 56,5 % berada dalam kategori
“Baik”
25 50% 20 40% 4 8% 1 2% Pertanyaan 7 a b c d

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Intensitas  responden  dalam mengakses putusan di
Direktori  Putusan  termasuk dalam kategori “Baik”

## 3. Jawaban pertanyaan 3 dengan
total skor 97
= 97 / 200 x
100
=  48,5%,
=  48,5 %
berada dalam
kategori “ Kurang

## Baik”
Learnability Direktori
Putusan MA bagi responden termasuk dalam kategori
“Baik”

## 4. Jawaban pertanyaan 4 dengan
total skor adalah 123
= 123 / 200 x
100
= 61,5 %,
= 61,5 % berada
dalam kategori “Baik”
Kemudahan dalam akses putusan di Direktori Putusan
MA bagi responden termasuk dalam kategori “Kurang
Baik”
5. Jawaban pertanyaan 5
dengan total skor adalah 152
= 152 / 200 x
100
= 76 %,
= 76 % berada dalam kategori “
Sangat Baik ”
Manfaat Direktori Putusan
MA yang dirasakan responden termasuk dalam kategori “ Sangat Baik ”

## 6. Jawaban pertanyaan 6 dengan
total skor 125
= 125 / 200 x
100
= 62,5%,
= 62,5 % berada dalam kategori “Baik”
Keunggulan Direktori
Putusan MA yang dirasakan responden termasuk dalam kategori “Baik”

## 7. Jawaban pertanyaan 7dengan
total skor adalah 169
= 169 / 200 x
100
= 84,5%,
= 84,5 % berada
dalam kategori “
Sangat Baik ”
Kualitas  digitalisasi  putusan  di
Direktori  Putusan  MA  yang
dirasakan responden termasuk dalam  kategori “  Sangat

## Baik “

## Penarikan Kesimpulan
1) Pengetahuan responden tentang
Direktori Putusan MA termasuk dalam
kategori ― Baik ‖
2) Intensitas responden dalam mengakses putusan di Direktori Putusan termasuk
dalam kategori “Baik”
3) Learnability Direktori Putusan MA
bagi termasuk dalam kategori “Baik”
4) Kemudahan dalam akses putusan di
Direktori Putusan MA bagi responden
termasuk dalam kategori “Kurang
Baik”
5) Manfaat Direktori Putusan MA yang dirasakan responden termasuk dalam
kategori “ Sangat Baik”
6) Keunggulan Direktori Putusan MA yang dirasakan responden termasuk
dalam kategori “Baik”
7) Kualitas digitalisasi putusan di
Direktori Putusan MA yang dirasakan responden termasuk dalam kategori
“Sangat Bai
Secara  keseluruhan  dapat  disimpulkan bahwa  Implementasi  Digitalisasi  Putusan di Direktori Putusan MA termasuk dalam kategori “Sangat  Baik”. Menurut responden  kualitas  digitalisasi  putusan  di Direktori  Putusan  MA  sudah  sangat  baik sekali,  dan  sangat  dirasakan  manfaatnya bagi responden. Namun, akses putusan di Direktori  Putusan  MA  masih  dalam kategori kurang baik. Menurut responden hal  ini  dikarenakan  server  dari  Direktori Putusan  MA  yang  sering  mengalami gangguan.

## D. KESIMPULAN
Direktori Putusan Mahkamah
Agung  Republik  Indonesia  merupakan Salah  satu  bentuk  dari  transparansi  dari Lembaga  peradilan.  Urgensi    digitalisasi putusan  di  Direktori  Putusan  RI  menjadi sangat  penting  keberadaannya,  karena selain terkait transparansi dan pertanggung jawaban Lembaga Peradilan kepada publik. Hal  ini juga erat  kaitannya dengan ―public trust‖ terhadap citra peradilan yang
Agung.  Urgensi  digitalisasi  putusan  di mahkamah Agung diperkuat dengan adanya  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun
2008  tentang  Keterbukaan  Informasi
Publik  dan  Surat  Keputusan  Ketua
Mahkamah Agung Nomor
144/KMA/1/2011
tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan. Hasil Penelitian membuktikan bahwasanya implementasi digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA termasuk dalam  kategori  ―Sangat  Baik‖.  Dengan adanya  digitalisasi  putusan  di  Direktori Putusan  MA,  para  hakim  dituntut  untuk real time dalam menuangkan pertimbangannya  ke  dalam  putusan.  Hal inilah  yang  mendorong  para  hakim  untuk lebih cepat,  teliti, disiplin dan tepat waktu dalam  penyelesaian  perkara.  Dengan digitalisasi  putusan  di  Direktori  Putusan
MA  mendorong  program percepatan kinerja  hakim    yang  disebut  dengan  ―one day minute‖ dan ―one day publish‖ bahwa perkara  yang  sudah  diputus  maka  berkas perkara  tersebut  sudah  harus  siap  di minutasi  (diarsipkan)  pada  hari  tersebut dan  putusan  sudah  harus  siap  untuk dipublkiasikan  ke  SIPP  (Sistem  informasi Penelusuran Perkara) dan Direktori
Putusan  Mahkamah  Agung  RI.  Namun tentu  saja  perbaikan-  perbaikan  perlu diupayakan seperti maintenence,
peningkatan kapasitas server  agar putusan yang  sudah  diupload  di  SIPP  singkron dengan Direktori Putusan MA, dan antrian upload tidak terkendala. Dan tentunya agar masyarakat  juga  bisa  mengakses  putusan di Direktori Putusan MA dengan mudah.

## REFERENCE
Alamsyah, Anggriani.  ―Perkembangan Paradigma  Administrasi  Publik.‖
Jurnal  Publik  Profetik 04,  no.  2 (2016): 172–99.
Arissandi,  D  A  O.  ―Urgensi  Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Pasca Penyelenggaraan Sistem Publikasi  Putusan  Melalui  Direktori Putusan Mahkamah Agung.‖ Direktorat Program Pascasarjana, Universitas  Muhamadiyah  Malang,
2020.
Arto,  Mukti. Pembaruan  Hukum  Islam Melalui  Putusan  Hakim .  1st  ed.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Darwin,  Muhammad,  Marianne  Reynelda Mamondol,  Salman  Alparis  Sormin, Yuliana  Nurhayati,  Hardi  Tambunan, Diana  Sylvia,  I  Made  Dwi  Mertha Adnyana,  Budi  Prasetiyo,  Pasionista Vianitati, and Antonius Adolf
Gebang. Quantitative Approach
Research  Method .  Edited  by  Toman Sony  Tambunan.  1st  ed.  Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.
Gibson,  William. Neuromancer .  New York:  Berkley  Publishing  Group,
1989.
Gunarto,  Jawade  Hafidz,  and  Sutrisno. ―Neutrality  of  The  State  Civil Apparatus  in  Regional  Head  Election Based on Justice Values.‖ Journal  of Education and Social Science 9, no. 1
(2018): 29–37.
Hariri,  Achmad, Anang  Dony  Irawan, and
Al Qodar Purwo. ―Authority
Dynamic Law of Central and Regional  Governments  in  Managing
Natural  Resources.‖ Advances  in Social Science, Education and
Humanities  Research 499  (2020): 200–208.
https://doi.org/10.2991/assehr.k.2012
09.286.
Komari, Komari. ―Dinamisasi Dan
Elastisitas Hukum Kewarisan  Islam.‖ Jurnal Hukum Dan Peradilan 1, no. 3
(2012):
463. https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012. 463-486. KOMINFO.  ―Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  Dan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  61  Tahun 2010  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.‖ Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2010.

## Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.
Cetak  Biru  Pembaharuan  Pengadian 2010-2035 . 1st ed. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010.
———.  ―Direktori  Putusan  Mahkamah Agung Republik Indonesia,‖ 2022.
———. ―Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor
834/SEK/SK/XII/2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024.‖ Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.
———.  ―SK  KMA  RI  No.  1-144  Ttg Pedoman  Layanan  Informasi  Di Pengadilan.‖  Jakarta:  Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
Mansyur,
Ridwan. ―Information
Transparency in the Court in Order to Implement  Integrity  Implementation and  Legal  Certainty.‖ Jurnal  Hukum Dan  Peradilan 4,  no.  1  (2015):  83– 100.
Mertha Adnyana, I Made Dwi, and Ni Luh Gede  Sudaryati.  ―The  Potency  of
Green Education-Based Blended
Learning  in  Biology  Students  at  the Hindu University of Indonesia.‖ BIO- INOVED :  Jurnal  Biologi-Inovasi Pendidikan 4,  no.  1  (2022):  1–9. https://doi.org/10.20527/bino.v4i1.11 047.
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. ―Peraturan  Mengenai  Keterbukaan Informasi Publik,‖ 2022.
Permana,  Tri  Cahya  Indra.  ―Disparitas Putusan  Hakim  Dan  Paradigma.‖
Varia  Peradilan  Majalah  Hukum 32, no. 380 (2017).
Rusman. Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi .  Jakarta:  RajaGrafindo
Persada, 2012.
Sulistyo,  Al  Qodar  Purwo,  and  Kaharudin Putra  Samudra.  ―Peran  Konstitusi Negara Dalam Mengawal Bangkitnya Kehidupan  Warga  Negara  Pasca Wabah  Virus  Covid-19.‖ Jurnal Pendidikan  Sosial  Keberagaman 7, no. 2 (2020): 95–102.
https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v
7i2.130.
Syarifuddin,  Muhammad. Transformasi Digital  Persidangan  Di  Era  New Normal:  Melayani  Pencari  Keadilan Di  Masa  Pandemi  Covid-19 .  1st  ed.
Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020.
Widnyani,  Ida  Ayu  Putu  Sri.  ―Pergeseran Paradigma
Administrasi Publik
Dalam  Pelayanan  Publik.‖ SINTESA:
Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik
8, no. 2 (2017): 93–102.
Wijayanta, Tata. ―Asas Kepastian Hukum, Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan  Niaga.‖ Jurnal  Dinamika Hukum 14,  no.  2  (2014):  216–26. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.1 4.2.291.
Wikipedia. ―Definisi Digital,‖ 2022.