Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3, No. 2, Desember 2018, Hal 142-155 P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193

## IMPLEMENTASI KONSEP KEDAULATAN RAKYAT SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 DALAM PENGISIAN JABATAN PRESIDEN

## Dudung Abdullah
Kementerian Agama Kabupaten Karawang
dudungabdullah.a@gmail.com

## ABSTRAK
Implementasi  konsep  kedaulatan  rakyat  setelah  adanya  perubahan  Undang-  Undang  Dasar  1945  dalam pengisian jabatan presidan telah tertuang dalam Undang- undang Dasar 1945 terutama pada Pasal 1 ayat (2) yakni kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar. Dalam kaitanya dengan pengisian  jabatan  presiden  setelah  adanya  perubahan  ketiga  Undang-Undang  Dasar  1945  maka  tentang pengisian  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden  diatur  dalam  Pasal  6A  ayat  (1)  bahwa  presiden  dan  wakil presiden  dipilih  dalam  satu  pasangan  secara  langsung  oleh  rakyat.  Rakyat  Indonesia  harus  dapat  sebesar- besarnya  memanfaatkan  adanya  jaminan  kedaulatan  rakyat  dalam  pengisian  jabatan  presiden  yaitu  melalui pemilu  secara  langsung,  melalui  pemilu  ini  rakyat  diberikan  seluas-luasnya  hak  untuk  memilih  pemimpin yang dianggap bisa membawa masyarakat dan negara Indonesia kearah tujuan yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia.
Kata kunci: kedaulatan rakyat, presiden, pemilihan umum

## ABSTRACT
The  implementation  of  the  concept  of  popular  sovereignty after  the  amendment  to  the  1945  Constitution  in filling  the  position  of  the  President  has  been  contained  in  the  1945  Constitution,  especially  in  Article  1 paragraph (2), namely sovereignty in the hands of the people and implemented according to the Constitution. In  connection  with  filling  the  presidential  office  after  the  third  amendment  to  the  1945  Constitution,  the filling  of  the  positions  of  President  and  Vice  President  is  regulated  in  Article  6A  paragraph  (1)  that  the President and Vice President are elected in a pair directly by the people. The Indonesian people must be able to  make  maximum  use  of  the  guarantee  of  people's  sovereignty  in  filling  the  presidential  office,  namely through direct elections, through this election the people are given the widest right to choose a leader who is considered to be able to bring the people and state of Indonesia towards the goals desired by the Indonesian people.
Keywords: sovereignty, president, general election

## A. PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  merupakan  negara  dengan  penduduk  yang  beraneka ragam  suku,  bahasa,  budaya,  agama.  Dalam  sejarah  awal  kemerdekaan  Indonesia  yaitu pada waktu Jepang masih menjajah Indonesia, Jepang dikalahkan oleh tentara Sekutu dalam perang  Pasifik  pada  kurun  waktu  1945,  pada  saat  itu  Indonesia  yang  dibacakan  oleh Soekarno telah berhasil memproklamirkan kemerdekaannya pada tangal 17 Agustus 1945, 1 sebelumnya Pemerintah Pendudukan Jepang pada waktu itu telah membentuk satu panitia yang kemudian disebut sebagai Dokuritsu Zunbi Tjooskai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia,  (BPUPKI)  yang  tugas  dan  fungsinya  adalah menyiapkan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai Konstitusi tertulis pada saat Indonesia  telah  merdeka  nanti. 2 Setelah  badan  tersebut  menyelesaikan  tugasnya, pemerintah  pada  waktu  itu  membentuk  panitia  baru  yang  kemudian  dikenal  dengan Dokuritsu  Zunbi  Linkai (Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia,  PPKI)  yang  bertugas mempersiapkan  kemerdekaan  dan  pemindahan  kekuasaan  kepada  pemerintah  bangsa Indonesia. 3
Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaanya pada tangal 17 Agustus 1945, maka  saat  itulah  lahirnya  tata  hukum  di  Indonesia.  Pada  tanggal  tersebut  penguasa Indonesia  belum  dapat  menyusun  tata  hukum  Indonesia  secara  lengkap,  karena  baru  saja memproklamirkan  kemerdekaanya. 4 Pada  tanggal  18  Agustus  1945,  Indonesia  telah mengesahkan  konstitusi  atau  Undang-Undang  Dasar  dan  dinamakan  dengan  Undang- Undang  Dasar  1945  yang  kemudian  sekarang  menjadi  Undang-  Undang  Dasar  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia  1945  (UUD RI 1945)  merupakan  hukum  dasar  yang  berbentuk  tertulis  yang  merupakan  puncak pertingkatan  hukum  yang  pembentukanya  harus  dilakukan  oleh  rakyat  atau  wakil-wakil rakyat.
Dalam  waktu  satu  hari  setelah  proklamasi  kemerdekaan,  selanjutnya  PPKI menetapkan  Undang-Undang  Dasar  dan  kemudian  mengangkat  Soekarno  dan  Hatta
1 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 35
2 Ibid.
3 Ibid.
4 E. Sundari dan M. G. Endang Sumarni, Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015),  hlm. 16
sebagai  Presiden  dan  wakil  Presiden  pertama  bagi  negara  Republik  Indonesia  yang  baru diproklamirkan.  Sampai  pada  kurun  waktu  tahun  1959  Indonesia  yang  masih  tergolong baru merdeka telah menganut sistem pemerintahan parlementer yang diwarnai tiga macam Undang-undang, sebagai  catatan  menurut  Mahfud  MD  secara  konstitusional  pada  kurun waktu 1945-1949 sistem pemerintahan yang resmi dipakai adalah kuasi presidensial, tetapi dalam praktiknya diberlakukan sistem parlementer.
Menurut K.C Wheare bahwa salah satu alasan mengapa negara memiliki konstitusi adalah “the desire to make a fresh start”, yaitu keinginan untuk memulai penyelenggaraan negara  yang  baru  tidak  hanya  terbatas  pada  negara-negara  yang  baru  berdiri,  melainkan termasuk  pula  pengalaman  pada  suatu  negara  yang  menunjukan  adanya  perubahan penyelenggaraan negara dari semula bersifat otoriter menuju kearah yang lebih demokratis, seperti  halnya  yang  terjadi  di  Indonesia  yang  dimulai  pada  tahun  1998  ketika  gerakan reformasi  yang  terjadi  pada  masa  itu  akhirnya  mengantarkan  terlaksananya  reformasi konstitusi yang diwujudkan dalam bentuk perubahan UUD 1945. 5
Dalam  sejarah  perkembangan  politik  di  Indonesia  pada  tahun  1998  Indonesia mengalami  masa-masa  yang  disebut  sebagai  peristiwa  Reformasi  yang  dipelopori  oleh kekuatan pergerakan berbagai elemen mahasiswa dari berbagai kampus yang turun kejalan dan  para  pegiat  demokrasi  yang  menyuarakan  keinginan  yang  sama  yaitu  adanya perubahan dengan menuntut untuk segera mundurnya penguasa pada waktu itu  yang  pada akhirnya ditandai  dengan mundurnya Presiden Soeharto dan menjadi  sejarah tumbangnya era  Orde  Baru,  terjadinya  peristiwa  ini  dianggap  sebagai  akibat  dari  terakumulasinya berbagai  krisis  yang  terjadi  di  Indonesia  selain  itu  para  mahasiswa  juga  menuntut pemerintah untuk segera melaksanakan beberapa agenda reformasi yang telah dirumuskan, dalam hal ini termasuk perubahan atau amandemen UUD 1945.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Moh.  Mahfud  MD  periode-periode penggunaan  UUD  1945  terbagi  pada  tiga  periode  yaitu  periode  1945-1959  UUD yang berlaku adalah UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, kemudian periode 1959- 1966  UUD  yang  berlaku  adalah  UUD  1945  dan  terakhir  periode  1966-1998  UUD  yang berlaku adalah UUD 1945.
5 Dalam Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 237
Dari  periodisasi  itu  menurut  Moh.  Mahfud  MD  sistem  yang  demokrasi  hanya terjadi pada periode 1945-1959, sedangkan pada periode 1959-1966 dan periode 1966-1998 menampilkan  otoriterisme,  artinya  menurut  Moh.  Mahfud  MD  demokrasi  dengan menggunakan  indikator-indikator  tertentu  hanya  dapat  berkembang  pada  saat  UUD  1945 (sebelum  diamandemen)  tidak  berlaku;  dengan  kata  lain  otoriterisme  selalu  berkembang dan mencengkram pada periode-periode berlakunya UUD 1945 yang asli.
Munculnya  otoriterisme  selama  berlakunya  UUD  1945  menurut  Mahfud,  oleh karena  terlalu  banyaknya  kelemahan  pengaturan  pasal-pasal  di  dalam  UUD  1945  yang menjadi  celah  masuk  bagi  tampilnya  otoriterisme,  kelemahan-kelemahan  itu  menurut Mahfud didentifikasi menjadi empat hal  diantaranya  yang  menyangkut  pembahasan  topik makalah  disini  yaitu,  memuat  ketentuan-ketentuan  yang  memfokuskan  kekuasaan  pada lembaga  eksekutif  ( executive  heavy) yang  dipimpin  presiden.  Selain  sebagai  kepala eksekutif  secara  praktis  Presiden  menjadi  ketua  lembaga  legislatif  alasanya  karena  jika presiden tidak mau menandatangani sebuah rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh  DPR dan Pemerintah maka Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dapat berlaku.
Seperti  diketahui  bahwa  perubahan  atau  amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945 sejak  peristiwa  reformasi  yang  menumbangkan  Rezim  Orde  Baru  pada  tahun  1998  telah dirubah  sebanyak  empat  kali  yaitu  perubahan  pertama  disahkan  pada  tanggal  19  Oktober 1999,  perubahan  kedua  disahkan  18  Agustus  2000,  perubahan  ke  tiga  disahkan  10 Nopember  2001  dan  terakhir  perubahan  keempat  disahkan  tanggal  10  Agustus  2002. Perubahan-perubahan itu mengandung arti dan fungsi yang sangat penting terutama dalam rangka  mengimplementasikan  konsep  kedaulatan  rakyat  didalam  materi  Undang-undang Dasar 1945 terutama dalam pengisian jabatan Presiden.
Dalam  kaitanya  dengan  kedaulatan  rakyat  menurut  Moh.  Kusnardi  Harmaily Ibrahim,  seperti  yang  dikutip  oleh  Jimly  Asshiddiqie dalam  paham  kedaulatan  rakyat ( democracy ), 6 rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam  suatu  negara.  Rakyatlah  yang  menentukan  corak  dan  cara  pemerintahan diselengarakan. Kedaulatan  rakyat  ini  dapat  diwujudkan  lewat  adanya  Pemilihan  Umum
6 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 413
(Pemilu)  sebagai  sarana  untuk  menyelenggarakan  hak  politik  rakyat  dengan  memilih pejabat  negara  baik  wakil  rakyat  pejabat  legislatif  atau  pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden. Pemilu ini bertujuan untuk:
(a) Memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
(b) Memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan,
(c) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat,
(d) Melaksankan prinsip hak asasi warga negara.
Di  negara-negara  demokrasi,  pergantian  pejabat  pemerintahan  eksekutif  dan legislatif ditentukan secara langsung oleh rakyat,  yaitu melalui pemilihan umum (general election) yang  diselenggarakan  secara  periodik,  maka  oleh  sebab  itu  pemilihan  umum (general  election) juga  disebut  bertujuan  untuk  memungkinkan  terjadinya  peralihan pemerintahan  dan  penggantian  pejabat  negara  yang  diangkat  melalui  pemilihan (elected public officials) .
Menurut  Dahlan  Thalib  yang  dikutip  Ahmad  sukardja,  dalam  masyarakat demokratis,  pemilu  yang  dilakukan  merupakan  suatu  proses  pergantian  kekuasaan  secara damai  yang  dilakukan  secara  berkala  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  digariskan konstitusi. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat  penting dalam proses  penyelenggaraan kekuasaan dalam  sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat  (demokrasi)  ditandai  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  ikut  aktif  dalam  setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. 7
Oleh  karena  itu,  pemilu  merupakan  proses  pengambilan  keputusan  oleh  rakyat dalam  kehidupan  ketatanegaraan  sebagai  sarana  pengemban  kedaulatan  rakyat  dalam rangka  pembentukan  lembaga-lembaga  perwakilan  disamping  pemilu  memiliki  fungsi rekruitmen pemimpin dan legitimasi pelaksanaan kekuasaan.
Bila  kita  memotret  sejarah  kebelakang  pada  waktu  pergantian  kekuasaan  dari Presiden  pertama  Republik  Indonesia  yaitu  Soekarno  kepada  presiden  Indonesia  ke  dua yaitu Soeharto diwarnai dengan sejarah kelam dalam politik dan pemerintahan di Indonesia
7 Ahmad  Sukardja, Hukum  Tata  Negara  dan  Hukum  Administrasi  Negara  dalam  Perspektif  Fikih  Siyassa (Jakarta: Sinar Grafika Cet.2 , 2014),  hlm.157
yaitu  terjadinya  pembunuhan  para  jenderal  yang  oleh  PKI  difitnah  sebagai  kapitalisme, dengan  membesarkan  tuduhan  tersebut  lalu  Soeharto  menyingkirkan  Soekarno  dan memimpin Republik Indonesia selama 32 tahun. 8 Pemilihan umum dibuat sedemikian rupa demokratis  dan  dimenangkan  terus  menerus  serta  kepemimpinan  selamanya  ditangan Soeharto, karena pidato pertanggungjawaban yang tidak pernah ditolak.
Menurut  Inu  Kencana  Syafiie  besarnya  kekuasaan  Presiden  di  Indonesia  adalah karena  keberadaan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  sebelum  diamandemen  memang memberikan kedudukan demikian, misalnya:
(a)  Kekuasaan  Presiden  sebagai  kepala  negara  adalah  bersifat  seremonial  dan protokoler kenegaraan yaitu:
1. Melangsungkan perjanjian dengan negara lain
2. Mengadakan perdamaian dengan negara lain
3. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
4. Mengumumkan perang kepada negara lain
5. Mengangkat / memberhentikan duta/konsul untuk negara lain
6. Menerima surat kepercayaan duta/konsul negara lain
7. Memberi gelar dan tanda jasa tingkat nasional
8. Menguasai angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian
(b)  Kekuasaan  presiden  sebagai  kepala  pemerintahan  adalah  karena fungsinya sebagai penyelenggara eksekutif yang meliputi antara lain:
1. Memimpin Kabinet
2. Mengangkat dan melantik para menteri
3. Memberhentikan para menteri
4. Mengawasi operasional pembangunan
5. Penerima mandat rakyat (dulu disebut mandataris MPR)
6. Selain  itu  presiden  masih  mempunyai  kekuasaan  dibidang  legislatif terutama di zaman orde lama dan orde baru yaitu:
(a) Merancang Undang-Undang (b) Menetapkan peraturan pemerintah
8 Inu Kencana, Ilmu Negara: Kajian Ilmiah dan Keagamaan , (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), cet. 1, hlm. 275
Sedangkan  dibidang  yudikatif  di  Indonesia  presiden  RI  juga  mempunyai kekuasaan antara lain:
(a) Memberikan  Grasi,  yaitu  hak  untuk  memberikan  pengurangan hukuman atau pengampunan dan pembebasan hukuman
(b) Memberi Amnesti, yaitu hak untuk memberikan pernyataan bahwa hukuman tuntutan pidana yang telah dijatuhkan harus dibatalkan
(c) Memberikan  Abolisi,  yaitu  hak  untuk  memberikan  pernyataan bahwa  hukuman  tuntutan  pidana  harus  digugurkan  atau  suatu tuntutan pidana yang telah dimulai harus dihentikan.
(d) Memberi  rehabilitasi,  yaitu  hak  untuk  memberikan  pernyataan pengembalian nama baik seseorang.
Pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan  Perwakilan Daerah. Selain  itu  juga,  melaui  pemilihan  umum  dapat  membentuk  suatu  pemerintahan yang kuat dengan adanya dukungan dan partisipasi dari rakyat. 9
Pada  pemilu  yang  diselenggarakan  tahun  2004  rakyat  Indonesia  memilih  secara langsung Presiden dan Wakil Presidennya, ini adalah untuk pertama kalinya paket Presiden dan  Wakil  Presiden  dipilih  langsung  oleh  rakyat,  berbeda  dengan  pemilu  sebelumnya, rakya memilih anggota DPR dan selanjutnya para wakil rakyat ini sebagai bagian dari MPR sebagai  mandataris  rakyat  waktu  itu  yang  kemudian  memilih  Presiden  dan  Wakil Presiden. 10 Hal ini adalah karena beberapa pasal dalam Undang- Undang Dasar 1945 telah dirubah  melalui  amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  telah  terjadi  sebanyak empat kali perubahan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  tulisan  ini  akan  memfokuskan  pembahasan  pada implementasi  konsep  kedaulatan  rakyat  setelah  perubahan  Undang-undang  Dasar  (UUD) Tahun 1945.

## B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
9 Pasal 22E (ayat 2) UUD 1945 Amandemen
10 Mochamad Isnaeni Ramdhan, Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2015), hlm. 1
Arti kata Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (dalam jaringan)  adalah  pelaksanaan  atau  penerapan. 11 Kata  Kedaulatan  dalam  Kamus  Hukum Dictionary  of  Law  berarti  kekuasaan  tertinggi  terhadap  suatu  pemerintahan  negara; Kekuasaan  tertinggi  untuk  menentukan  Hukum  dalam  Negara, 12 sedangkan yang disebut rakyat  menurut  kamus  tersebut  adalah  mencakup  seluruh  penduduk  sebuah  negara; sekumpulan orang yang hidup di suatu tempat.
Ada perbedaan istilah mengenai penyebutan rakyat, warga negara, masyarakat  dan penduduk  menurut  Inu  Kencana  Syafii.  Rakyat  adalah  salah  satu  syarat  negara,  yaitu keseluruhan  orang-orang  yang  berada  dalam  negeri  maupun  luar  negeri  dan  mempunyai hak pilih atau dicabut hak pilihnya untuk waktu tertentu, atau belum mempunyai hak pilih karena persyaratan tertentu.  Warga negara adalah mereka yang dinyatakan sebagai  warga suatu  negara  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  negara  tersebut.  Masyarakat adalah  mereka  yang  bersama-sama  menjadi  anggota  suatu  negara  yang  harus  dibina  dan dilayani  oleh  administrasi  pemerintahan  setempat.  Sedangkan  penduduk  adalah  mereka yang menjadi penghuni dari suatu negara tertentu yang harus diinventarisir.
Kedaulatan  rakyat  secara  harfiah  berarti  kekuasaan  tertinggi  pada  rakyat,  negara yang  menempatkan  kekuasaan  tertinggi  pada  rakyat  bisa  digolongkan  kepada  negara demokrasi. 13 Negara  yang  benar-benar  menganut  prinsip  kedaulatan  rakyat,  pembagian fungsi  pemerintahan  (legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif)  sama  sekali  tidak  mengurangi makna  bahwa  yang  sesungguhnya  berdaulat  adalah  rakyat,  semua  fungsi  pemerintahan tunduk  pada  kemauan  rakyat  atau  majelis  yang  mewakilinya.  Dibidang  legislatif,  rakyat mempunyai  otoritas  tertinggi  untuk  menetapkan  berlaku  tidaknya  suatu  produk  legislatif, dibidang  eksekutif  rakyat  mempunyai  kekuasaan  untuk  melaksanakan  atau  setidak- tidaknya  mengawasi  jalanya  roda  pemerintahan  dan  menjalankan  peraturan  hukum  yang ditetapkanya sendiri, begitu pula dibidang yudikatif, rakyatlah yang mutlak berkuasa untuk mengambil  keputusan  akhir  dan  tertinggi  dalam  fungsi-fungsi yudisial.  Siapapun  yang
11 Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa  Idonesia  (KBBI)Kamus  Versi Online/ daring (dalam jaringan). http://kbbi.web.id/implementasi (diakses 04 Februari pukul 06:17)
12 Dzulkifli Umar dan Jimmy P. “Kamus Hukum Dictionary of Law” (Surabaya:  Graha Media Press, Cet. 1, 2012), hlm. 236
13 Sirajuddin dan Winardi, Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 38
melaksanakan  fungsi-fungsi  itu  didalam  praktek  penyelengaraan  negara,  memeroleh kekuasaan yang tergenggam ditanganya dari rakyat juga.
Presiden  merupakan  pemegang  kekuasaan  eksekutif  tertinggi  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menempatkan kekuasaan  pemerintah  berada  dalam  kendali  Presiden.  Pengaturan  yang  demikian menjadikan kekuasaan eksekutif menjadi sangat kuat.
Presiden  Indonesia  yang  pertama  (Soekarno)  dan  yang  ke  dua  (Soeharto)  dalam sejarahnya  telah  menjadi  penguasa  yang  sangat  otoriter  karena  besarnya  kekuasaan  yang diberikan  oleh  UUD  serta  tidak  adanya  kekuatan  penyeimbang  dari  cabang  kekuasaan yang lain, sehingga tidak ada check and balances. Sementara wakil presiden semata-mata hanya  ditempatkan  sebagai  pembantu  presiden,  karena  UUD  1945  tidak  memberikan rambu-rambu  yang  tegas  apa  yang  harus  dikerjakan  oleh  wakil  presiden,  sehingga  tugas wakil presiden tergantung pada pemberian presiden.
Pada masa setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto (Orde Baru) pada tahun 1998, yang pada waktu itu didahului oleh demonstrasi mahasiswa besar-besaran, yaitu sejak tahun 1999  sampai  dengan  tahun  2002,  telah  dilakukan  amandemen  sebanyak  empat  kali terhadap  UUD  1945. Dalam  setiap amandemennya terdapat perubahan dalam banyak hal, mulai  dari  sistem  pemerintahan  hingga  dimasukanya  beberapa  ketentuan  Hak  Azasi Manusia ke dalam UUD RI. 14
Diantara  yang  mengalami  perubahan  adalah  pasal  1  ayat  (2)  tentang  kedaulatan rakyat yang dirubah pada  diamandemen ke tiga; “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar ”.  Sebelumnya  pasal  tersebut  berbunyi; “ Kedaulatan  adalah  ditangan  rakyat,  dan  dilakukan  sepenuhnya  oleh  Majelis Permusyawaratan Rakyat .
Adanya  perubahan  redaksi  pada  pasal  1  ayat  (2)  berpengaruh  pada  posisi  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tidak lagi memegang kedaulatan rakyat atau lembaga yang melaksanakan  kedaulatan rakya. Pasal 1 ayat  (2) ini menegaskan  bahwa  kedaulatan benar-benar harus berada ditangan rakyat. Oleh karenanya seluruh sistem kedaulatan yang berjalan dan diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara harus
14 Wahono, Hadi. “ Amandemen UUD: Mengembalikan Kedaulatan Ketangan Rakyat? http://hadiwahono.blogspot.co.id/2013/06/amandemen-uud-mengembalikan-kedaulatan.html (Diakses  03 Februari 2016 pukul 23.01 WIB.)
mengacu pada prinsip kedaulatan ditangan rakyat.
Seperti juga yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa pada dasarnya rakyatlah yang berdaulat dalam negara demokrasi, maka rakyat pulalah yang menentukan kebijakan- kebijakan kenegaraan  yang akan mengikat bagi seluruh rakyat.  Pemerintah  sebagai  pihak yang  diberikan  mandat  kepercayaan  melalui  pemilihan  langsung  tidak  boleh  menetapkan sendiri  segala  sesuatu  yang  menyangkut  kebjakan  bernegarayang  akan  mengikat  warga negara dengan beban-beban kewajiban yang tidak disepakati oleh mereka sendiri baik yang menyangkut  kebebasan  ( liberty) ,  prinsip  persamaan (equality) ,  ataupun  pemilikan (property) yang menyangkut kepentingan rakyat. 15
Jika  sekiranya  kebijakan-kebijakan  kenegaraan  tersebut  akan  membebani  rakyat, maka  rakyat  harus  menyatakan  persetujuanya  melalui perantaraan  wakil-wakil mereka  di lembaga  legislatif. Karena  itu, kebijakan-kebijakan kenegaraan  tersebut  harus  dituangkan dalam  bentuk  undang-undang  sebagi  produk  legislatif (legislative  act) .  Sebagai  dampak dari perubahan pada pasal 1 ayat (2) juga berpengaruh pada penyelenggaraan pemilu pada pemilihan paket Presiden dan Wakil Presiden.
Setelah terjadi empat kali perubahan pada UUD 1945, lembaga kepresidenan telah mengalami  perubahan  yang  cukup  signifikan  baik  mengenai  pemilihan,  kedudukan, kewenangan dan pemberhentianya. Kalau kita lihat ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 6 A dan perubahanya, Presiden  dan Wapres dipilih langsung oleh rakyat dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang telah  memenuhi  persyaratan  atau  gabungan  dari  partai-partai  politik  peserta  pemilu  yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan Presiden.
Mekanismenya  adalah  pemilihan  dilakukan  dalam  2  (dua)  tahap,  jika  tidak  ada calon  yang  memperoleh  lebih  dari  lima  puluh  persen  pemilih  dari  keseluruhan  rakyat Indonesia yang telah mempunyai hak pilih dalam pemilihan tahap pertama. Tetapi apabila dalam  pemilihan  tahap  pertama  ada  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang memperoleh suara lebih dari limapuluh persen maka pemilihan cukup dilakukan dalam satu tahap atau satu putaran pemilihan.
15 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 3, 2014), hlm. 22-23.
Kalau  kita  cermati  berbagai  ketentuan  dalam  UUD  1945  dan  perubahanya,  maka sistem  pemerintahan  yang  kita  anut  adalah  sistem  presidensil  murni.  Lebih  lanjut  pasal  6 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “ Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahiranya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”
Konsep  kedaulatan  rakyat  setelah  diadakannya  perubahan  ke  tiga  dalam  materi Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  dapat  kita  temui  dalam pasal-pasal diantaranyapasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “ Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-  Undang Dasar .***)”
Dalam  kaitanya  dengan  pengisian  jabatan  presiden  setelah  adanya  perubahan  ke tiga  Undang-Undang  Dasar  1945  maka  tentang  pengisian  jabatan  Presiden  dan  Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A ayat (1) bahwa “ Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu  pasangan  secara  langsung  oleh  rakyat .***)”. Selanjutnya dalam ayat (2) dari hasil perubahan ke tiga UUD 1945 menyebutkan “ Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum ,***)
Mekanisme  Penentuan  keterpilihan  dan  kemudian  dilantik  menjadi  seorang presiden yang dipilih secara langsung juga diatur dalam UUD 1945 pada ayat (3) yakni yang berbunyi; “ Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  mendapatkan  suara  lebih dari  lima  puluh  persen  dari  jumlah  suara  dalam  pemilihan  umum  dengan  sedikitnya duapuluh  persen  suara  di  setiap  propvinsi  yang  tersebar  di  lebih  dari  setengah  jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ”***)
Ayat  (4)  berbunyi  “ Dalam  hal  tidak  ada  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden  terpilih,  dua  pasangan  calon  yang  memperoleh  suara  terbanyak  pertama  dan kedua  dalam  pemilihan  umum  dipilih  oleh  rakyat  secara  langsung  dan  pasangan  yang memperoleh suara rakyat  terbanyak  dilantik sebagai Presiden dan Wakil  Presi-den .  ****).  Selanjutnya  pada  ayat  (5) Tata  cara  pelaksanaan  pemilihan Presiden dan wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang .***)
Dalam  Pasal  7  disebutkan  tentang  pembatasan  masa  jabatan  presiden:  “ Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya  dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan .”
Pasal ini merupakan pasal pertama yang diubah melalui Perubahan Petama Undang Undang  Dasar  1945  pada  tahun  1999,  menurut  Jimly  Asshiddiqie  jabatan  Presiden berdasarkan  UUD  1945,  pada  pokoknya  memegang  kekuasaan  yang  sangat  kuat,  besar, dan  cenderung  tidak  terbatas  sebagai  akibat  umum  dan  abstraknya  pola  pengaturan konstitusional dalam UUD 1945 sebelum reformasi. Lebih-lebih ketentuan yang membatasi berapa  kali  seseorang  dapat  menduduki  jabatan  presiden,  sehingga  semuanya  tergantung pada kemauan baik orang yang duduk dikursi kepresidenan itu sendiri. 16
Akibatnya Presiden Soekarno menjadi presiden sejak tahun 1945 sampai dengan 1967, dan Presiden Soeharto menjadi Presiden sejak tahun 1967 sampai dengan 1998. Oleh karena itu dapat dikatakan  bahwa  gerakan  reformasi  tidak  lain  merupakan  gerakan  yang  bermaksud  membatasi kekuasaan  presiden,  itu  sebabnya  pasal  pertama  yang  diubah  melalui  perubahan  pertama  UUD 1945  pada  tahun  1999  adalah  pasal  mengenai  pembatasan  masa  jabatan  presiden,  yaitu  pasal  7 UUD  1945  menjadi  berbunyi  “ Presiden  dan  Wakil  Presiden  memegang  jabatan  selama  lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan .”

## C. PENUTUP
Dari  paparan  pembahasan  diatas  maka  dapat  kita  tarik  kesimpulannya  adalah; bahwa  implementasi  dari  konsep  kedaulatan  rakyat  setelah  adanya  perubahan  Undang- Undang  Dasar  1945  dalam  pengisian  jabatan  Presidan  telah  tertuang  dalam  Undang- undang Dasar 1945 terutama pada pasal-pasal; 1 ayat (2) Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar .
Dalam kaitanya dengan pengisian jabatan presiden setelah adanya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 maka tentang pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur  dalam  Pasal  6A  ayat  (1)  bahwa  “ Presiden  dan  wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu pasangan secara langsung oleh rakyat .***)”.
16 Jimly Asshiddiqie, Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2015), hlm. 61
Dari pembahasan topik diatas maka dapat penyusun rekomendasikan bahwa Rakyat Indonesia  harus  dapat  sebesar-besarnya  memanfaatkan  adanya  jaminan  kedaulatan  rakyat dalam pengisian jabatan presiden yaitu melalui pemilu secara langsung, melalui pemilu ini rakyat  diberikan  seluas-luasnya  hak  untuk  memilih  pemimpin  yang  dianggap  bisa membawa  masyarakat  dan  negara  Indonesia  kearah  tujuan  yang  dikehendaki  oleh  bangsa Indonesia  yang  tertuang  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Bagir Manan Bagir dan Susi Dwi Harijanti. Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014
Jimly Asshiddiqie. Konstitusi Bernegara . Malang: Setara Press. 2015
---------------. Perihal Undang-Undang . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014
---------------. Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika. 2015 ---------------. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015 Moh. Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014
Ramdhan,  Mochamad  Isnaeni. Jabatan  Wakil  Presiden  Menrut  Hukum  Tata  Negara Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2015
Sukardja  Ahmad. Hukum  Tata  Negara  dan  Hukum  Administrasi  Negara. Jakarta:  Sinar Grafika. 2014
Sundari.  E.  dan  M.G.  Endang  Sumiarni. Politik  Hukum  dan  Tata  Hukum Indonesia. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2015
Syafiie,  Inu  Kencana. Ilmu  Negara  Kajian  Ilmiah  dan  Keagamaan. Bandung:  Pustaka Reka Cipta. 2013
Sirajudin dan Winardi. Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia . Malang: Setara Press. 2015
Zulkifli dan Jimmy. Kamus Hukum. Surabaya: Grahamedia Press. 2012

## 2. Sumber lain
Wahono,  Hadi. Amandemen  UUD:  Mengembalikan  Kedaulatan  Ketangan  Rakyat? . http://hadiwahono.blogspot.co.id/2013/06/amandemen-uud-mengembalikan- kedaulatan.html
UUD 1945 Beserta Perubahanya. Tangerang Selatan: SL Media, tt