## PAJAK TANAH SEBAGAI INSTRUMEN PENDAPATAN KEUANGAN PUBLIK DALAM EKONOMI ISLAM
(Studi atas Kitab Al-Istikhrāj Li Ahkām Al-Kharāj Karya Ibn Rajab (w.795 H./1393 M.)
Ahmad Syakur*
Abstract
Tax is the main source of state revenue in this modern era, but one of the big problems is that tax in most moslems’ opinion is not a part of religious obligation. Meanwhile, taxation concept in Islam was known and implemented in the early Islamic rule. Many classic ulama studied about al-kharaj and taxation systems, and one of them was Ibn Rajab al-Hambali (Died in 795 A.H or 1393 A.D), but these books did not have take more moslems’ attention.
This is a library reseach and usea qualitative method with models of discriptive, analytic and eksplanatory. The primary source of data is the book written by Ibn Rajab al-Hambali, al-Istikhrāj Li Aḥkām al-kharāj. Secondery sources of data are all of books and articles that talk about the topic. Descriptive and comparative methods were then used to analyze the data.
The results of this reseach are: 1) The concept of Al-kharaj or land tax in kitab al-Istikhrāj Li Aḥkām al-kharāj is based on ijtihad of imam for being beneficial in the present time and in the next time. So, the implementation of al-kharaj throughout the Islamic history is dynamic and flexibel. The dynamism and flexibility in the policy of al-kharāj include the dynamism of its policy changes and the rationale behind the reduction in tax rates, the policy of affordable taxes, the changes in types of taxes and the collection policy; 2) Taxation system in the Islamic public finance that is studied in kitab al-Istikhrāj Li Aḥkām al-kharāj is matching and suitable with principles of tax in public finance proposed by Adam Smith that is known as four maxims of taxation: equity, certainty, convenience and economy. The dynamism in the implementation of al-kharāj enable us to develop the Islamic taxation systems, that is synchronous with management of zakat, so that the justice for all citizens, moslem and not moslem, can be realized.
Keywords: land tax, kharaj, public finance

## I.  PENDAHULUAN
A.  Latar belakang
Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar bagi negara modern, tak terkecuali Indonesia. Walaupun secara nominal dan prosentase pendapatan dari pajak meningkat setiap tahunnya, namun sebenarnya hal itu belum sebanding dengan potensi pendapatan pajak yang ada. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi negara adalah dikarenakan mayoritas kaum muslimin belum menerima pajak sebagai kewajiban keagamaan. Satu indikasinya adalah minimnya wajib pajak muslim yang secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Sebagaimana dari data tax ratio berbagai negara di dunia dapat dilihat bahwa ternyata pajak lebih diterima keberadaannya di negara-negara non
muslim, yang mana tax ratio rata-rata negara Eropa dan Amerika (non Muslim) mencapai 33% sedang di negara-negara yang mayoritas muslim tax ratio rata-ratanya hanya 14,9 %. 1 Padahal, konsep pajak dalam Islam telah ada sejak klasik (awal Islam). Sebagaimana kajian-kajian tentang pajak sudah sejak dahulu banyak dikaji oleh para ulama. Namun telah terjadi kerancuan dan bias dalam pemikiran kaum muslimin saat ini dalam menyikapi karya para ulama kita terdahulu, yang menyebabkan kita tidak mampu melihat hasil karya mereka secara komprehensif dan memberikan apresiasi maksimal. 2 Abū  Yūsuf misalnya, selalu dikenal sebagai ahli hukum
1 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 4-7
2 Ikhwan Abidin Basri, Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama’ Klasik (Solo: Aqwam Jembatan Ilmu, 2008), hlm. 13
* Dosen Jurusan Syari’ah STAIN Kediri
Islam madzhab Hanafi yang ahli fiqh. Padahal Abū Yūsuf (w.182 H) juga ekonom yang punya karya monumental tentang pajak yaitu al- Kharāj . Begitu juga Ibn Rajab al-Hanbali (w.736 H) punya karya tentang pajak yang berjudul al-Istikhraj fi Hukm al-Kharāj . Dan masih banyak lagi ulama klasik yang lain.
Ibnu Rajab al-Hanbali adalah ulama yang tergolong hebat pada zamannya dalam menulis karya/kitab. Namun dia lebih dikenal sebagai ahli hukum Islam dan dikenal sebagai penghulu madzhab Hambali. Karyanya tentang pajak ( al- Kharāj ) belum banyak menjadi perhatian umat Islam. Para ekonom muslim kontemporer lebih  mengenal  Abū  Yūsuf  sebagai  pelopor penulis tentang pajak. Sedang Ibn Rajab yang hidup  sekitar  500  tahun  setelah  Abū  Yūsuf tidak mendapat perhatian yang semestinya. Padahal dengan mempelajari karya Ibn Rajab kita akan mengetahui perkembangan sistem perpajakan  dalam  Islam  antara  masa  Abū Yūsuf  dengan  masa  Ibn  Rajab,  sehingga  bisa lebih memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pajak bagi umat Islam. Berdasar fenomena di atas, penelitian ini berupaya  mengidentifikasi,  mendeskripsi  dan menganalisa secara mendalam konsep pajak tanah ( al-kharāj ) yang tertuang dalam karya Ibn rajab yang berjudul al-Istikhrāj Li Ahkām al-Kharāj . Penelitian ini mengambil judul “Pajak Tanah Sebagai instrumen Pendapatan Keuangan Publik Dalam Ekonomi Islam (Studi Atas Kitab al-Istikhrāj Li Ahkām al-Kharāj Karya Ibn Rajab (w.795 H.)

## B.  Fokus Penelitian
Berdasarkan beberapa kajian di atas, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut; 1.  Bagaimana Konsep Pajak tanah ( al-kharāj ) dalam kitab al-Istikhrāj Li Ahkām al-Kharāj ? 2.  Bagaimana konsep al-kharāj dalam kitab al-Istikhrāj Li Ahkām al-Kharāj dalam kajian Keuangan publik Islam kontemporer?
C.  Tujuan penelitian Tujuan penelitian ini adalah:
1.  Untuk menggali konsep pajak tanah al- kharāj yang telah diterapkan pada awal
Islam, dengan menggali konsep tersebut dalam buku al-Istikhrāj Li Ahkām al-Kharāj 2.  Untuk menggali relevansi konsep al-kharāj dalam kajian keuangan Islam klasik dengan konsep perpajakan dalam keuangan publik kontemporer. Penelitian ini juga menggali potensi pengembangan pendapatan keuangan publik Islam kontemporer dengan berbasis sistem al-kharāj dan perpajakan Islam klasik.

## D.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) dengan menggunakan metode kualitatif dengan bentuk diskriptif, analisis dan eksplanatoris. Sumber data dalam penelitian ini ada yang bersifat primer dan ada yang bersifat sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya tulis Ibn Rajab al-Hanbali yang berbicara tentang pajak tanah ( kharāj ), yaitu al-Istikhrāj  Li  Aḥkām  al- kharāj . Sedang sumber data sekunder adalah semua buku dan artikel yang membahas topik penelitian ini yang ditulis oleh pihak lain.
Metode analisa data menggunakan metode analisa deskriptif dan komparatif. Analisa deskriptif, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat suatu fakta, digunakan untuk mengeksplorasi pemikiran Ibn Rajab al-Hanbali tentang pajak tanah ( kharāj ) . Sedang analisa komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran Ibn Rajab tersebut dengan pemikiran ekonom muslim lainnya, baik klasik maupun kontemporer.

## E.  Landasan Teori
1.  Keuangan publik Keuangan publik adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah. Yang termasuk pemerintah disini adalah seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah. 3 Sedang ilmu keuangan publik
3 Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah Departemen keuangan RI, Dasar-Dasar Keuangan Publik (Jakarta: Departemen keuangan RI, 2004), hlm. 1
dalam  ekonomi  Islam  didefinisikan  sebagai kumpulan prinsip dasar keuangan publik yang diambil dari teks-teks al-qur’an dan sunnah serta kesepakatan ulama’ yang mengatur aktivitas keuangan publik bagi negara Islam, serta segala ijtihad para ulama dan mujtahid dalam pengaturan dan solusi praktis atas prinsip-prinsip dasar tersebut yang sesuai dengan waktu dan tempat. 4 Sumber pendapatan keuangan publik dalam ekonomi konvensional terdiri dari pajak dan pendapatan non pajak. Disamping pajak, pemerintah dapat menggunakan sumber- sumber non pajak yang mampu menggalang dana bagi keperluan pembiayaan pengeluaran publik. Jenis-jenis penerimaan selain pajak tersebut antara lain: a). Debt Finance, yaitu penggunaan dana pinjaman untuk membiayai pengeluaran public; b). Government Induced Inflation, yaitu mencetak uang baru untuk membiayai pengeluaran publik.; c). Donations Yaitu kontribusi sukarela kepada pemerintah dari masyarakat atau oraganisasi-organisasi kemasyarakatan; d). User Charges atau retribusi dipungut apabila dimungkinkan untuk dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan jasa-jasa tertentu; e). Government Enterprise (badan Usaha milik Negara), yaitu perusahaan yang dimiliki pemerintah yang memproduksi dan menjual barang, jasa atau keduanya untuk memperoleh laba; f). Lottery, yaitu kegiatan penggalangan dana yang bertujuan untuk membiayai kegiatan tertentu dengan diiming-imingi hadiah bagi yang membeli surat undian. 5
Berbeda dengan ekonomi konvensional yang pendapatan Negara terbesar diperoleh melalui pajak, dalam Islam sumber pendapatan keuangan publik lebih variatif. Sumber- sumber pendapatan keuangan publik dalam Islam tersebut adalah: a). Zakat, yaitu hak tertentu yang diwajibkan Allah Swt terhadap kaum Muslimin yang diperuntukkan bagi
4 Walīd Khālid al-Shayji, al-Madkhal Ilā al-Māliyah al-‘Āmah al-Islāmiyah (Yordania: Dār al-Nafāis, 2005), hlm. 22
5 Lembaga Pengkajian keuangan Publik, Dasar-dasar , hlm. 125-127
mereka yang belum bisa memperoleh rezeki yang memadahi.; b). Hasil usaha perusahaan Milik Negara (BUMN).; c). Pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah, seperti minyak bumi, batubara dan lain sebagainya; d). Al-Kharāj, yaitu pajak tanah yang dibebankan pada tanah yang ditaklukkan secara kekerasan; e). Jizyah, yaitu pajak perorangan yang diterapkan bagi non muslim yang hidup di Negara Islam, sebagai bentuk kontribusi mereka bagi Negara. Kewajiban ini tidak dibebankan kepada muslim karena atas mereka telah dibebankan zakat; f). Cukai ( al- ‘ushūr ) , yaitu pajak yang ditetapkan kepada pedagang asing yang memasukkan barang atau berdagang di wilayah Negara Islam; g). Fai’ yaitu setiap harta yang di dapat dari kaum kafir  tanpa  peperangan  dan  kekerasan;  h). Ghanīmah, yaitu harta yang didapat dari kaum kafir  melalui  kekerasan  dan  peperangan;  i). Hibah dan tabarru’ yaitu harta yang diterima oleh Negara dari individu, lembaga atau Negara lain untuk membantu pembiayaan dan belanja Negara; j). Pendapatan-pendapatan lainnya seperti harta orang meninggal yang tidak punya ahli waris sama sekali, barang temuan yang tidak ada orang yang mengaku sebagai pemiliknya, dan lain sebagainya. Semua harta ini dianggap sebagai fai’ untuk kemaslahatan umum. 6
2.  Dasar-dasar pemungutan pajak Secara istilah terdapat bermacam- macam  batasan  atau  definisi  tentang  pajak yang dikemukakan oleh para ahli . Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH mengatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 7 Sedang menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir
6 Walīd Khālid al-Shayjy, al-Madkhal Ilā al-Māliyah al-‘Āmah al-Islāmiyah (Amman: Dār al-Nafāis, 2005), hlm. 48-68
7 Soemitro, Rochmat Pengantar Singkat Hukum Pajak (Bandung: Eresco, 1988), hlm. 43
dengan UU No. 5 Tahun 2008 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’’ 8 Dari pengertian-pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: a. Pajak adalah iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungutnya adalah Negara; b. Pemungutannya berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya; c. Uang yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas; d. Tidak ada jasa timbal balik artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; 9 e. Pernyerahan iuran tersebut bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, dalam arti hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita. 10 Pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu: a. Fungsi anggaran ( budgetair ) dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku; b. Fungsi mengatur ( regulerend ) dimana pajak juga bisa berfungsi mengatur. Pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. 11
8 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan.
9 Mardiasmo, Perpajakan (Yogyakarta, Andi, 2008), hlm. 1 10 Poin nomor 5 ini tambahan oleh Bohari. Lihat: Bohari, Pengantar Hukum pajak (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 25
11 Siti Kurnia rahayu, Perpajakan Indonesia , hlm. 26-30
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pajak, kebijakan perpajakan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang relevan. Dalam ekonomi konvensional, dikenal prinsip- prinsip pajak yang ditulis oleh Adam Smith. Teori Adam Smith yang terkenal mengenai prinsip-prinsip pengenaan pajak mengacu pada empat hal yaitu: a). Prinsip keadilan ( equity ). Prinsip ini menekankan bahwa beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan relatif masyarakat. Jumlah nominal pajak yang dibayarkan oleh golongan masyarakat yang ekonomi rendah harus lebih kecil dari golongan masyarakat ekonomi tinggi. b). Prinsip kepastian ( certainty ). Prinsip ini dimaksudkan agar pada pelaksanaan pemungutan pajak tidak terjadi distorsi berupa kesalahan yang disengaja (penyelewengan) atau yang tidak disengaja akibat kekurangpahaman. Kebijakan perpajakan harus dibuat sesederhana mungkin dan diformulasikan menggunakan kata- kata yang meminimalkan adanya penafsiran ganda. c). Prinsip kenyamanan ( convenience ) Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi wajib pajak serta sebisa mungkin dihindarkan adanya unsur-unsur menekan atau kekerasan. d). Prinsip ekonomi ( economy ) Prinsip ini menegaskan pentingnya perbandingan antara biaya  dan  hasil  yang  efisien.  Upaya-upaya penarikan pajak harus disertai dengan kegiatan yang meminimalkan biaya pemungutan atau biaya-biaya lain yang dapat mengurangi penerimaan. 12
3.  Pajak tanah; Sejarah dan perkembangannya Tanah merupakan obyek pajak yang tertua dalam sejarah. Dimana system pajak tanah telah dikenal oleh dunia sejak zaman Romawi. Pada masa Bizantyum pajak yang diterapkan pemerintah sangat banyak dan beragam. Namun yang terdepan dan terpenting adalah pajak tanah ( land-tax ), yang merupakan kaidah asasi bagi system keuangan negara. Sehingga Negara sangat tegas dan keras dalam pelaksanaannya
12 Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah Departemen keuangan RI, Dasar-dasar keuangan Publik , hlm. 127-128
di semua tempat. Pajak tanah ini pada mulanya pembayarannya dalam bentuk uang kecuali wilayah Mesir yang pembayarannya berupa barang (hasil bumi). Pada abad ke 3 M, terjadi inflasi yang menurunkan nilai uang, sehingga penguasa Romawi menetapkan untuk menarik pajak tanah berupa barang (hasil bumi) di semua wilayah. Namun sejak abad ke 4 dan seterusnya muncul kembali pandangan untuk mengembalikan pembayaran pajak dalam bentuk uang yang dipaksakan oleh Negara secara umum selain Mesir. Sedang untuk wilayah Mesir, petani dibolehkan memilih antara membayar pajak dalam bentuk uang atau dalam bentuk hasil pertanian. 13 Sebagaimana Romawi, Kekaisaran Persia sebagai imperium yang berkuasa di Timur juga sudah menerapkan pajak sebagai instrumen pendapatan negara. Secara umum pajak yang diterapkan ada dua macam: pajak tanah dan pajak kepala. Pajak tanah yang diterapkan pada awalnya berbentuk muqasamah (proporsional) antara petani dengan Negara (Kaisar). Namun Kaisar Anu Syarwan (531-578 M) mengadakan perubahan system pajak tanah ini, yaitu dengan mengganti system muqasamah dengan system Musahah (pajak tetap). 14 Dalam konteks Indonesia Sebelum kedatangan penjajah Eropa, kerajaan-kerajaan di Indonesia telah mengenal bentuk pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Upeti perorangan maupun kelompok orang diberikan kepada raja atau penguasa sebagai bentuk penghormatan dan symbol ketundukan pada kekuasaan raja. Upeti tersebut berupa hasil bumi dan pemajakan barang dagangan. Sebagai imbalannya rakyat mendapat pelayanan keamanan dan jaminan ketertiban. 15 Pada masa kolonial Inggris, pemerintah mengenakan pajak tanah yang dikenal dengan istilah ’Land rent ’ pada tahun 1813 di pulau Jawa. Aturan Land rent ini menyatakan bahwa Semua tanah adalah
13 Dhiya’ al-Din al-Rays, al-Kharāj , hlm. 44 14 Lihat misalnya Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Al- Mawardi, al-Aḥkām  al-Sulṭāniyah (Beirut:  Dār  al-fikr,  1960), hlm. 148
15 Bohari, Pengantar hukum Pajak , hlm. 2
milik pemerintah (kolonial Inggris) sedang rakyat menyewa dari pemerintah, sehingga mereka harus membayar sewa (rent) kepada Pemerintah.kebijakan ini diteruskan oleh Belanda dengan beberapa kali perubahan kebijakan dan sistemnya. 16
Setelah kemerdekaan, pajak bumi juga tetap diterapkan dan beberapa kali perubahan. Pada tahun 1984 diadakan reformasi perpajakan ( tax reform ), yaitu diadakan pembaruan dan penggantian atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang selama ini berlaku. Reformasi ini melahirkan undang- undang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yakni Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang- undang No. 12 tahun l994 yang mulai berlaku pada 1 Januari 1995. 17

## II. PEMBAHASAN
A. Biografi  dan  ruang  lingkup  kehidupan Ibn Rajab
Nama lengkapnya adalah Zain al-Dīn, Abu al-Faraj, ‘Abd ar-Rahman ibn Shihab al-din Ahmad ibn ‘Abd ar-Rahman ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn Abi al-Barakat Mas’ud as- Sulami, al-Baghdadi, al-Hanbali dan terkenal dengan nama Ibn Rajab. 18 Rajab adalah gelar kakeknya yang bernama Abdurrahman,diberi gelar Rajab karena beliau lahir pada bulan itu. Semua  literatur  yang  membahas  biografi  Ibn Rajab sepakat bahwa ia lahir di Baghdad pada bulan Rabiul awal tahun 736 H (1335M) dan wafat tahun 795 H. (1393 M). 19
Ibn Rajab hidup pada masa kemunduran Islam, yang dikenal dengan masa pertengahan. Bahkan ia hidup semasa dengan penguasa kejam yang menguasai dunia Islam, khususnya Asia, yaitu Timur lenk. Sejak jatuhnya Baghdad ke tangan tentara Mongol pada tahun 656H./1258
16 Lihat: Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia , hlm.12- 13.
17 Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia , hlm. 15 18 Jalāl al-dīn al-Suyūṭi, Ṭabaqāt al-Ḥuffāẓ (Beirut: Dār al- Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), hlm. 540
19 Ibn Rajab, Jāmi’ al-‘Ulūm wa al-Ḥikam (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1998), hlm. 25
M secara umum dunia Islam berada dalam kemunduran di semua sisi. Jatuhnya Baghdad bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lenyap dibumi hanguskan bangsa Mongol. Zaman kegelapan ini oleh para sejarawan berlangsung selama 250 tahun, yaitu dari tahun 1250 an sampai tahun 1500 an Masehi. Ibn Rajab lahir pada masa perpecahan dinasti Ilkhan akibat perang saudara sebelum kemudian ditaklukkan oleh Timur Lenk, yang juga masih keturunan Mongol. Timur Lenk ini sudah beragama islam, namun sisa-sisa kebiadaban dan kekejaman masih melekat kuat. Menurut Badri Yatim, serangan Timur Lenk ini menimbulkan malapetaka yang tidak kalah dengan runtuhnya Baghdad. Di setiap negeri yang ditaklukkan, Timur lenk membantai penduduk yang melakukan perlawanan. 20 Pada masa kemunduran ini, disentralisasi dan disintegrasi dalam dunia Islam semakin meningkat. Perbedaan antara kaum sunni dan syiah menjadi bertambah nyata, demikian pula antar kabilah, suku dan bangsa. Dunia Islam terbagi ke dalam dua bagian, yaitu bagian Arab dengan Mesir sebagai pusatnya, dan bagian Persia dengan wilayah Turki, Persia, Turkistan dan India dengan Persia sebagai pusatnya. Kebudayaan Persia meningkat di dunia Islam bagian Persia serta mengambil bentuk internasional dan mulai mendesak lapangan kebudayaan arab. Disamping itu pengaruh tarikat-tarikat bertambah mendalam dan meluas di dunia Islam. Pendapat yang ditimbulkan pada zaman ini adalah tertutupnya pintu ijtihad dan eksisnya empat madzhab fiqh yang hidup berdampingan secara damai. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan sedikit sekali. Sebaliknya, Islam mendapat pemeluk
20 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II (Jakarta:  Rajagrafindo  Persada,  2003),  hlm.  111; Taufiqurrahman, Sejarah Sosial politik Masyarakat Islam, Daras Sejarah Peradaban Islam (Surabaya: Pustaka Islamika, 2003), hlm. 201-202
baru di daerah-daerah yang selama ini belum pernah dimasuki Islam, seperti Balkan dan Eropa. Kondisi ekonomi sangat terpuruk ditambah buruk dengan terjadi bencana kelaparan yang sangat menyedihkan dan angin topan dengan hujan es yang mendatangkan malapetaka. 21
1. Definisi Kharāj Al-Kharāj dari segi bahasa berasal dari kata akhraja-yukhriju  ikhrājan, yang arti dasarnya mengeluarkan. Sementara menurut sebagian ulama’, kharāj merupakan kata asing yang diarabkan. Sebagian ulama’ mengatakan bahwa kharāj berasal dari bahasa Aramaic dan masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Persia. Sementara  Dāirat  al-Ma’ārif  al-Islāmiyah mengatakan bahwa kharāj berasal dari bahasa Persia Choregia yang berarti pajak . 22
Secara terminology, Ibn Rajab menukil beberapa pendapat ulama’ tentang arti kharāj . Sebagian  ulama  mendefinisikannya  secara umum dan sebagian lagi mendefinisikan secara khusus.  al-Azhari  mendefinisikan  al-kharāj sebagai Nama bagi sesuatu yang dikeluarkan (dibayarkan) yang bersifat wajib dalam harta. Dengan  definisi  ini,  termasuk  dalam  kharāj adalah semua kewajiban harta, seperti pajak (dharibah), harta fai’, jizyah dan ghullah. 23 al- Mawardi mendefinisikan kharāj sebagai Suatu kewajiban yang dibebankan kepada pemilik tanah yang ditunaikan atas tanah tersebut. 24 Sementara  sebagian  ulama’  mendefinisikan kharāj sebagai pajak yang dikeluarkan pada tanah yang dimiliki oleh non muslim, atau atas tanah yang ditaklukkan secara ‘anwah (kekuatan senjata). 25 Dalam istilah lain kharāj adalah uang sewa yang menjadi milik Negara akibat pembebasan tanah itu oleh tentara
21 Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 39-40
22 Dhiyā’ al-Dīn al-Rays, al-Kharaj , hlm. 8 23 Ibn Rajab, al-Istikhrāj Li aḥkām al-Kharā j (Beirut: Dār al- Kutub al-‘Ilmiyah, 1985), hlm. 9.
24 Al-Mawardi, al-Aḥkām , hlm. 146 25 Lihat  misalnya:  Abidin  Ahmad  salamah,  al-Mawārid al-Māliyah  fī  al-Islām,  dalam  Munzir  Qahf,  ed, Mawārid  al- Dawlah  al-Māliyah  fī  al-mujtama’  al-hadīth  min  Wijhah  al-Naẓar al-Islāmiyah (Jeddah: Islamic Development Bank, 2000), hlm. 28
Islam. Tanah itu dipandang sebagai milik negara dan disewakan kepada penduduk muslimin dan yang bukan muslimin. 26 Ibn Rajab tampak cenderung pada pendapat  yang  mendefinisikan kharāj secara umum, yang meliputi semua kewajiban dalam harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah. Hal ini selain ditandai dengan penukilan pendapat-pendapat ulama’ yang cenderung memaknai kharāj secara luas, juga diikuti dengan pembahasan kharāj dalam hadis yang memasukkan jizyah di dalamnya.
2. Sejarah Kharāj Ulama’ berbeda pendapat tentang orang yang pertama kali menerapkan atau mengadopsi sistem kharāj ke dalam pemerintahan Islam. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang pertama kali menerapkan kharāj dalam islam adalah Rasulullah saw, pada kasus tanah Khaibar. Rasulullah saw ketika itu tidak membagikan semua tanah Khaibar kepada umat Islam, namun membolehkan orang- orang Yahudi Khaibar kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam di Madinah. 27 Sedang pendapat kedua mengatakan bahwa yang pertama kali menerapkan kharāj dalam Islam adalah khalifah Umar bin Khattab. Dimana ketika Kaum muslimin berhasil menaklukan Persia di bawah panglima Saad bin Abi waqqas, Khalifah Umar bin Khattab tidak membagi tanah Sawad tersebut kepada pasukan kaum muslimin, namun tanah tersebut dikuasai Negara dengan menerapkan kharāj pada tanah tersebut yang harus dibayar oleh pemiliknya setiap tahun kepada Negara. Pemberlakuan kharāj atas tanah Sawad di Irak terus berlangsung sejak awal ditetapkan
26 Rodney Wilson, Bisnis Islam Menurut Islam Teori dan Praktik, terj. J.T. Salim (Jakarta: PT. Intermasa, 1988), hlm. 128
27 Ulama berbeda pendapat apakah tanah Khaibar itu dibagi semua kepada umat islam atau tidak. Menurut pendapat yang kuat, bahwa tanah Khaibar sebagian dibagikan kepada kaum muslimin dan sebagian dikembalikan kepada penduduk Khaibar dengan membayar sebagian hasil panennya kepada pemerintah. Lihat: Ibn Rajab, al-Istikhrāj , 33-34; M. Nazori Majid, Pemikiran Ekonomi , hlm. 209
oleh Umar bin Khattab sampai pada masa Daulah Abbasiyah. Yang mana khalifah al- Mansur menjadikan kharāj tanah tersebut dengan sistem muqāsamah (bagi Hasil) karena terjadi penurunan tingkat harga dan rusaknya tanah tersebut, sehingga hasil bumi tanah tersebut tidak cukup untuk membayar kharājnya.  Kebijakan  al-Mansur  tersebut diikuti oleh anaknya al-Mahdi yang menjadikan pembagiannya 1/3 bagi tanah yang diairi dengan pengairan dan ¼ bagi tanah yang diairi dengan alat.
Kharāj pada masa Umar ra ditetapkan pada tanah anwah. yang disepakati oleh ulama’ adalah  penetapan  kharāj  atas  tanah  sawad di Irak. Sedang untuk wilayah-wilayah lain yang ditaklukkan pada masa Umar ra,, seperti Mesir, Khurasan, Syam, dan lainnya ulama’ berbeda pendapat. Perbedaan tersebut terkait dengan perselisihan mereka tentang apakah daerah-daerah tersebut ditaklukkan dengan kekerasan atau dengan jalan damai, misalnya wilayah Mesir.
3. Obyek Kharāj
Dalam sistem pemerintahan Islam, tidak semua  tanah  dikenai  kharāj,  kharāj  hanya dikenakan pada tanah tertentu saja. Tanah yang  tidak  dikenai  kharāj  yang  disepakati adalah tanah milik perorangan kaum muslimin, diantaranya adalah: a).Tanah yang dihidupkan oleh orang muslim (tanah yang diperoleh melalui ihyā’ al-mawāt ) selain tanah ‘anwah; b) . Tanah yang pemiliknya masuk Islam sebelum diterapkan atas tanah tersbut kharāj sebelum keislamannya; c).Tanah yang dimiliki orang Islam dari orang kafir, seperti tanah hasil peperangan yang dimenangkan kaum muslimin yang oleh pemimpin, tanah tersebut dibagikan kepada pasukan muslimin.Semua tanah itu disepakati tidak dibebankan padanya kharāj , karena tidak ada beban kharāj bagi muslim atas apa yang murni dimilikinya yang di dalamnya tidak hak orang lain sama sekali. Tanah yang tidak dibebani kharāj tersebut dikenal dengan nama tanah ‘ushriyah , yaitu tanah yang menjadi obyek zakat. Dalam arti pemiliknya selaku umat Islam wajib mengeluarkan zakat
dari tanah tersebut sebesar 10% atau 5% dari hasil buminya sesuai dengan ketentuan zakat pertanian. Dalam ketentuan hokum Islam, pengelolaan zakat adalah wewenang amil yang ditunjuk atau disetujui oleh pemerintah. Sedang tanah yang dikenai kewajiban kharāj adalah sebagai berikut: a)  Tanah milik non muslim yang hidup di Negara Islam. Tanah ini ada dua macam, yaitu: i). Tanah non muslim yang berdamai dengan ketentuan bahwa tanah tersebut menjadi milik kaum muslimin, sedang mereka menyewa dengan membayar kharāj.  Menurut  mayoritas  ulama’  tanah jenis ini tidak gugur dengan keislaman pemiliknya, karena sudah menjadi milik kaum muslimin sedang non muslim tersebut sebagai penggarap; ii). Tanah non muslim yang berdamai dengan negara Islam dengan ketentuan bahwa tanah tersebut tetap menjadi milik mereka dengan membayar kharāj  yang  ditentukan.  Menurut  Jumhur ulama’ kewajiban kharāj itu berlaku selama mereka  kafir,  ketika  masuk  Islam,  maka tanah tersebut menjadi tanah ‘ ushriyah. b)  Tanah milik umum umat Islam. Obyek kharāj yang kedua adalah tanah milik umum umat islam yang tidak ada pemiliknya secara tertentu. Tanah jenis kedua ini secara umum dikenai kharāj , baik berada di tangan kaum muslimin atau berada di tangan non muslim  (kafir).  Tanah  milik  umum  umat Islam terbagi menjadi dua. Pertama, Tanah yang tidak terkait dengan hak muslim tertentu sejak awal, yaitu tanah Fai’ . Seperti tanah yang pemiliknya melarikan diri dan kemudian dikuasai oleh kaum muslimin. Begitu juga tanah yang ditinggal mati oleh pemiliknya yang non muslim dan tidak ada ahli  warisnya.  Tanah  ini  menurut  Syafi’I, Abu Hanifah dan pengikutnya serta Ahmad dalam riwayat yang masyhur termasuk tanah fai’, sedang menurut Maliki dan imam Nakha’I tanah tersebut milik yang seagama dengannya. Ulama’ berbeda pendapat tentang apakah tanah fa’I menjadi tanah wakaf dengan sendirinya ketika berpindah
ke tangan kaum muslimin apakah tidak. Syafi’I  berpendapat  bahwa  tanah  tersebut menjadi tanah wakaf dengan sendirinya kecuali yang 1/5. Sedang dalam madzhab Hambali walaupun terjadi perbedaan, namun secara umum lebih kuat pendapat yang mengatakan bahwa tanah tersebut tidak serta merta menjadi tanah wakaf kecuali dengan kebijakan imam (pemimpin) dengan keridhaan pasukan kaum muslimin. Dalam arti pengelolaan tanah fai’ tersebut diserahkan kepada kebijakan pemerintah, apakah diwakafkan, diberikan kepada seorang atau beberapa orang yang membutuhkan atau lainnya. Pendapat terakhir inilah yang lebih dicenderungi oleh Ibn Rajab.
Kedua, Tanah yang pada awalnya terkait dengan hak muslim tertentu, yaitu tanah yang  diambil  dari  kaum  kafir  secara  paksa (melalui peperangan). Tanah ini dikenal dengan nama tanah ‘anwah . Dikatakan tanah ini terkait dengan hak muslim tertentu secara perorangan, karena tanah yang diperoleh dari non muslim melalui peperangan pada dasarnya ada hak kepemilikan bagi para pejuang atas tanah tersebut. Para ulama’ berbeda pendapat dalam hukum tanah ini, yang secara umum merujuk kepada tiga pendapat: Pendapat pertama mengatakan bahwa tanah ini wajib dibagi kepada pasukan perang yang ikut setelah dikeluarkan 1/5nya sebagaimana ghanimah. Ini  pendapat  imam  Syafi’I,  satu  riwayat  dari Imam Ahmad, al-khalal dan lainnya. Pendapat Kedua mengatakan bahwa tanah ‘anwah ini menjadi fai’ bagi umat Islam, tidak dimiliki oleh pasukan dan tidak boleh dibagikan kepada mereka. Ini adalah pendapat Imam malik, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, Hasan al-Basri, an-Nakha’I dan lainnya. Pendapat ketiga mayoritas ulama’ seperti Abu Hanifah, al-Thawri, Ibn Mubarak, Yahya bin Adam dan Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya mengatakan imam punya pilihan apakah membagikannya kepada mereka yang berperang atau tidak membagikannya. 28
28 Ibn Rajab, al-Istikhrāj , hlm. 26-42
4.  Teori Penerapan Kharāj Tanah yang dikenakan kharāj ada dua: tanah damai ( al-shulh ) dan tanah anwah. Untuk tanah damai, mayoritas ulama berpendapat bahwa kharāj yang diterapkan bermakna jizyah sehingga gugur dengan keislaman pemiliknya. Sedang  menurut  Abu  Hanifah  kharājnya bermakna harga sewa bagi tanah. Pendapat ini juga dipegang oleh ulama’ Kufah yang mengatakan bahwa sekali tanah itu dikenakan kharāj, maka tidak akan pernah berubah sama sekali. Sedang tanah ‘anwah, ulama berbeda pendapat.  Madzhab  Hanafi,  sebagian  ulama’ madzhab  Syafii,  seperti  Ibn  Surayj  dan  Abu Ishaq al-Maruzi, mereka mengatakan bahwa kharāj  pada  tanah  anwah  merupakan  harga ( thaman ) atas tanah. Sedang yang masyhur dalam  madzhab  Hambali,  sebagian  Syafi’I, madzhab Maliki dan lainnya mengatakan bahwa  kharāj  pada  tanah  anwah  merupakan ujrah (harga sewa) atas tanah, karena tanah anwah merupakan tanah wakaf umat Islam, sehingga  kharāj  atas  tanah  anwah  ini  juga diterapkan bagi muslim. 29 Perlakuan harga atau sewa ini atas tanah ini karena setelah penaklukan kaum muslimin, tanah tersebut adalah milik umat Islam, namun bagi pemilik yang lama tetap dipekerjakan untuk mengelolanya dengan menyewa. Atas dasar inilah khalifah Umar bin Khattab dalam suratnya kepada Saad bin abi Waqas (panglima kaum muslimin dalam penaklukan Persia) menyebut kata ‘ummāl (pekerja) bagi pemilik asli tanah tersebut: “Dan biarkan tanah dan sungai bagi pekerjanya, agar hal itu menjadi pemberian/pendapatan bagi umat islam”. 30

## 5.  Dinamika sistem pemungutan dan Kadar
Kharāj
Dalam sejarah Islam dikenal ada dua sistem  pemungutan  kharāj.  a).Sistem waẓīfah atau al-misāḥah , yaitu sistem pemungutan kharāj berdasar ukuran tanah dan ditetapkan nominalnya secara tetap setiap tahunnya, tanpa melihat hasil panen tanah tersebut.
29 Ibn Rajab, al-Istikhrāj , hlm. 53-54
30 Al-Rays, al-Kharāj , hlm. 107
Sistem ini yang diterapkan oleh Umar bin Khattab. b).Sistem al-Muqāsamah , yaitu pemungutan kharāj berdasarkan proporsional atau nisbah dari hasil bumi seperti 1/3, 1/4, 1/5  dan  lainnya.  Kharāj  sistem  ini  menurut Ibn Rajab dalam sejarah Islam pertama kali diterapkan pada masa khalifah al-Mansur pada daulah bani Abbasiyah. 31
Pada kedua sistem pemungutan tersebut diberlakukan beberapa kriteria dalam penetapan nilai kharāj yang ditetapkan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman yang berakibat perbedaan pendapatan petani serta sistem pengairan dan irigasi. Khalifah Umar bin Khatab menetapkan kadar kharāj berdasar nominal tertentu dalam setiap jenis tanah yang berbeda dengan nominal berbeda.   Para  ulama’  madzhab empatpun berbeda pendapat tentang kadar kharāj  yang  telah  ditetapkan  oleh  khalifah Umar ra dan diteruskan oleh khalifah Ali, sesuai dengan riwayat yang mereka pegangi. Amru bin Maymun meriwayatkan bahwasanya dia menyaksikan Umar bin Khattab didatangi oleh Ibn Hanif (petugas penarik kharāj) kemudian berkata: “Demi Allah jika menetapkan setiap satu jarīb 32 tanah sebesar satu dirham 33 uang dan satu qafīz 34 makanan, tentu hal itu tidak berat dan tidak menyusahkan mereka”.
31 Namun menurut sebagian ulama diterapkan oleh Khalifah al-Mahdi, putra al-mansur. Lihat: Ahmad Abd al- Hādi Ṭahān, Māliyat al-Dawlah al-Islāmiyah al-Mu’āṣirah (Kairo: Maktabah wahbah, 1992), hlm. 61 32 Jarīb adalah ukuran tanah pada zaman dahulu. Para ulama’ berbeda pendapat atas ukuran tersebut jika dikonversi dalam ukuran meter, namun berdasarkan keterangan dari al- Mawardi, rays menghitung satu Jarīb bila diukur dengan Meter adalah 1366 M 2 . Lihat: al-Rays, al-Kharāj , hlm. 290 33 Dirham adalah mata uang pada zaman dahulu yang terbuat dari perak. Para ulama’ berbeda pendapat berat dari dirham tersebut, namun pendapat yang kuat menyatakan satu dirham beratnya adalah 3,17 gram perak. Lihat: al-Rays, al- Kharāj , hlm. 318 34 Qafīz adalah nama timbangan dan ukuran. Berat 1 qafīz sama dengan 8 Mukuk, dan 1 Mukuk adalah 1,5 Sha’ , sehingga 1qafīz = 12 sha’ . Jika 1 sha’ = 2,75 Kg, maka 1 qafīz adalah 33 Kg. sedang sebagai nama ukuran 1 qafīz adalah 1/10 Jarib, sehingga 1 qafīz tanah = 136,6 M 2 . Lihat: Maj al-Din al-Fairuz abadi, al- Qāmus  al-Muḥīṭ (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), 545; Ibrahim Anis, dkk, al-Mu’jam al-Wasīṭ (tt; tt, tt), 114; al-Rays, al-Kharāj , hlm. 325
Sementara al-Sha’bi meriwayatkan bahwasanya Umar ra mengutus Uthman bin Hanif untuk mengukur tanah Sawad di Irak, ternyata luasnya 36 juta jarīb . Kemudian Umar ra menetapkan kharāj atas setiap jarīb tanah sebesar 1dirham dan 1 qafīz  makanan.  Sementara  Ibn  Ubaydillah  al Thaqafi  meriwayatkan  bahwasanya  Umar  ra menetapkan  kharāj  kepada  penduduk  Sawad atas setiap jarīb tanah yang ditanami (ladang) sebesar 1 dirham uang dan 1 qafīz makanan, atas tanah basah 5 dirham dan 5 qafīz , dan atas 1 jarīb tanah kebun yang dipenuhi pohon 10 dirham dan 10 qafīz . Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Uthman bin Hanif menetapkan kharāj atas 1 jarīb kebun karam 10 dirham, atas satu jarīb kebun kurma 5 dirham , atas satu jarīb ladang tebu 6 dirham, atas satu jarīb ladang gandum bur 4 dirham, atas satu jarīb ladang gandum syai’r 2 dirham, atas satu jarīb anggur 8 dirham, dan jenis tanaman lain dicari yang semakna atau sepadan dari tanaman-tanaman tersebut. 35 Al-Mawardi mengatakan bahwa semua riwayat tentang kadar kharāj yang ditetapkan oleh khalifah Umar adalah sahih, perbedaan kadar kharāj tersebut adalah karena perbedaan wilayah, karena setiap tempat ditetapkan kadar kharāj sesuai dengan kemampuan hasil bumi dan kelayakannya. al-Mawardi juga menyebutkan bahwa kadar nilai kharāj adalah murni ijtihad imam/pemimpin bukan dari teks- teks syariah. Imam boleh memilih diantara sistem-sistem pemungutan kharāj mana yang dianggap paling maslahat bagi masyarakat. Selanjutnya al-mawardi mengatakan bahwa dihadapan imam ada tiga pilihan sistem, yaitu pemungutan kharāj berdasar luas tanah, berdasarkan jenis tanamannya atau berdasar sistem muqāsamah . 36 Dinamika pemungutan kharāj juga terlihat jelas ketika khalifah al-Mahdi mengubah sistem kharāj dari sistem waẓīfah menjadi sistem muqāsamah karena melihat kemaslahatan. Hal itu karena pada masa itu harga-harga turun
35 Ibn Rajab, al-Istikhrāj , hlm. 81-84
36 Al-Māwardi, al-Aḥkām , hlm. 142-148
sehingga jika penerapan kharāj dengan sistem waẓīfah akan memberatkan petani. Begitu juga pada masa khalifah al-Mansur, kharāj tidak hanya diterapkan pada tanah pertanian saja, tetapi juga diterapkan pada tanah yang dipergunakan untuk perdagangan. 37
Reformasi  kebijakan  pemungutan  kharāj juga dilakukan oleh khalifah al-Mu’tadid, yang mana pada masa pemerintahannya telah dilaksanakan pemungutan kharāj yang bersifat lebih fleksibel, yaitu dengan mengubah waktu pembayaran dari tanggal 11 April setiap tahun menjadi tempo masa antara 11 April sampai 17 Juni setiap tahunnya. Ternyata kebijakan ini disambut senang oleh masyarakat dan berpengaruh positif pada kepatuhan pembayaran  kharāj  sehingga  hasil  pungutan kharāj meningkat. 38 Dinamika penerapan kharāj juga diberlakukan pada individu-individu, dimana pemerintah memberi keringanan bagi rakyat yang tidak mampu membayar dan menaikkan kembali  kadar  kharāj  pada  ketika  sudah mampu, sebagaimana dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab. 39 Kemurahan hati dan kemudahan dalam masalah pajak ini bukan hanya pada kharāj saja, namun juga pada pajak- pajak lainnya, seperti jizyah. Ugi Suharto menyebutkan satu kasus pada penduduk Yaman dimana Rasulullah saw mengambil jizyah dari mereka berupa barang pengganti, bukan berupa uang, tapi berupa bahan pakaian dari mereka. Itu tidak lain sebagai perwujudan kemurahan hatinya untuk melindungi masyarakat, agar mereka tidak bersusah payah menjual harta benda mereka. 40
6. Al-Kharāj dan Prinsip perpajakan modern Dari pemaparan tentang konsep kharāj yang ditulis oleh Ibn Rajab tergambar jelas bahwa
37 Dhiya’ al-Din al-Rays, al-Kharāj , hlm. 415 38 Fuadah Binti Johari, “Percukaian al-kharaj dan percukaian Tanah semasa: analisis kajian lepas”, Dalam Nurul Hanani dan Ropingi el Ishaq (ed), Ekonomi Islam dan keadilan Sosial (Kediri: STAIN Press, 2011), hlm. 107-108 39 Ibn Rajab, al-Istikhrāj , hlm. 86 40 Ugi Suharto, Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak (Yogyakarta: PSZ STIS Yogyakarta, 2004), hlm. 120- 121
kharāj ditetapkan berdasar asas keadilan, baik keadilan vertical maupun horizontal, asas persamaan dan asa ekonomi sebagaimana dikenal dalam sistem perpajakan modern. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam sudah mendahului sistem ekonomi Barat dalam penerapan asas-asas perpajakan modern, pada saat banyak masyarakat di berbagai belahan dunia mengeluhkan pungutan pajak oleh pemerintah, baik raja, kaisar maupun lainnya yang tidak adil, memberatkan dan memiskinkan mereka.
Pertama-tama, penetapan kharāj merupakan bentuk keadilan antara penduduk muslim dan non muslim, yang mana penduduk muslim diwajibkan zakat atas hasil tanah dan harta kekayaan mereka berdasarkan keyakinan agama dan dikelola oleh pemerintahan muslim. Sedang penduduk non muslim tidak mungkin diwajibkan atas mereka zakat, karena itu adalah salah satu bentuk pemaksaan agama dan keyakinan. Karena itu Islam memberi ruang bagi pemerintah untuk membuat kebijakan perpajakan yang memberikan rasa keadilan antar penduduk. Bentuk keadilan berikutnya adalah  penarikan  kharāj  yang  berdasar  luas tanah dengan memperhatikan jenis tanah dan hasil buminya yang berbeda dari satu bidang tanah dengan lainnya dan berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Begitu juga keadilan dalam sistem kharāj terlihat dengan dibolehkannya perubahan sistem pemungutan dan  perubahan  kadar  kharāj  berdasarkan kondisi social ekonomi masyarakat, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Dalam lingkup mikro bahkan pemerintah islam dituntut untuk membebaskan beban kharāj bagi rakyat yang betul-betul tidak mampu baik karena gagal panen atau lainnya. 41 Pemungutan  kharāj  dalam  sejarah  Islam juga telah menerapkan prinsip ekonomi yang dikenal oleh sistem perpajakan modern. Yang mana pemungutan kharāj tidak menyebabkan rusaknya tanah pertanian, bahkan sebaliknya menyebabkan kemakmuran. Khalifah ali bin Abi Thalib dalam surat yang dikirim kepada
41 Mundzir Kahf, Mawārid al-Dawlah , hlm. 29-30
al-Ashtar al-Nakha’I, pegawai kharāj di mesir mengatakan: “Hendaklah pandanganmu dalam memakmurkan tanah lebih dalam disbanding pikiranmu dalam menarik kharāj, karena kharāj itu tidak didapat kecuali dengan pemakmuran tanah. Barangsiapa menuntut kharāj  tanpa  memakmurkan  tanah  maka  ia merusak Negara dan perkaranya tidak lurus kecuali sedikit saja”.
Islam memerintah para pemimpin untuk menarik zakat dan kharāj dengan lemah lembut dan tutur kata yang baik. Abu Ubayd meriwayatkan bahwasanya khalifah Umar bin Khattab memberi pengarahan kepada para pekerja penarik kharāj : “Jika kalian bertemu dengan pemilik harta (obyek kharāj) maka jangan lupa untuk berlaku baik, dan janganlah harta itu melupakan kalian kepada pemiliknya”. 42 M.J. Kister menukil perbincangan antara khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pegawainya yng mengurusi pemungutan kharāj. Ali bin Abi Thalib berkata: “Dalam memungut dirham jangan memukul dan jangan menjual persediannya, baju musim dingin dan baju musim panas. Jangan bekerja secara kejam, juga jangan membiarkan seseorang berdiri dibawah matahari dalam memungut dirham. 43
Para ulama menegaskan bahwa petugas penarik kharāj harus bersifat amanah dan berperilaku bersih. Abu Yusuf bahkan menegaskan pemerintah harus memilih petugas tersebut secara teliti dengan melihat riwayat hidup dan trak recordnya secara detail. Ketika kekuasaan politik begitu dominan dan para ulama’ tidak bisa berperan dalam mengarahkan pemerintah sebagaimana terjadi pada masa Ibn Rajab. Yang mana wilayah Islam dikuasai oleh penguasa yang cenderung dhalim dan mementingkan kekayaan pribadinya. Dalam rangka menjaga etika penarikan kharāj ini, Ibn rajab dengan berlandaskan pada kaidah sad al-dariah melarang para ulama untuk
42 Abu Ubayd, al-Amwāl , hlm. 529 43 M.j Kister, “The Social and Political Implications of Three Traditions in The Kitab al-Kharaj” dalam Journal of The Economic and Social History of The orient, Vol. III, 1960: Leiden, 1960), hlm. 60
mengeluarkan fatwa kebolehan pemimpin atau pemerintah untuk membuat perubahan kebijakan  dalam  penarikan  kharāj,  karena fatwa tersebut akan digunakan para penguasa dhalim untuk melanggar etika dan menerapkan kharāj yang tinggi demi memenuhi ambisi dan menambah kekayaan pribadinya. 44
7. Kharāj dalam Keuangan Publik Islam Kontemporer Pemerintah merupakan bentuk organisasi masyarkat yang tertinggi. Organisasi tersebut sangat dibutuhkan untuk menuntun dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengatur kehidupan bersama, sehingga tidak ada benturan kepentingan yang berbeda. Para ulama sepakat bahwa mendirikan pemerintah adalah wajib dan menjadi pemimpin adalah fard  al-kifāyah . 45 Ibn Taymiyah mengatakan bahwa mendirikan pemerintahan merupakan kewajiban agama yang paling penting karena eksistensi agama dan dunia tergantung dari padanya. 46 Sedangkan al-Ghazali mengatakan bahwa agama dan negara (pemeritah) adalah saudara kembar, agama tanpa agama akan hilang dan negara tanpa agama akan hancur. 47 Politik Islam merupakan upaya mengatur urusan-urusan umum negara dengan suatu cara yang dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan serta kerusakan dengan syarat cara itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan syareat dan kaidah-kaidah umumnya. Politik Islam merupakan bab yang sangat luas bagi negara Islam untuk merealisasikan segala yang dipandang sebagai perbaikan, membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai atau mengambil kebijakan dan tindakan prefentif dalam menanggulangi problem tertentu selama tidak bertentangan dengan teks-teks syareat yang muhkam dan kaidah- kaidah yang ada. Karena itu setiap apa yang
44 Ibn Rajab, al-Istikhrāj , 89 45 Muhammad Rashīd Riḍa, al-Khilāfah (Kairo: al-Zahrā’ li al-I’lām al-‘Arabi, 1988), hlm. 18
46 Ibn Taymiyah, al-Siyāsah  al-Shar’iyah (Beirut:  Dār  al- Kutub al-‘Ilmiyah, 1988), hlm. 137
47 Abu Ḥāmid al-Ghazāli, Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn , Vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 18
dipandang oleh pemerintah sebagai yang lebih dekat kepada kebaikan bagi masyarakat dan lebih menjauhkan mereka dari kerusakan dan kemudharatan boleh dilakukan, bahkan bisa menjadi hal yang wajib dilakukan walaupun tidak ada teks al-Qur’an maupun hadis dalam masalah tersebut. 48
Sedang Sayyid Qutb menegaskan bahwa untuk merealisasikan kemaslahatan umum bagi masyarakat, pemerintah bisa memakai dua dasar, yaitu Maṣlaḥah  mursalah dan Sad al-dharī’ah . Ruang lingkup dua hal ini adalah sangat luas, meliputi semua usaha-usaha untuk menunjang semua kepentingan masyarakat dan menyingkirkan semua mudharat. 49 Prinsip Maṣlaḥah  mursalah dan Sad  al-dharī’ah dalam pemakaiannya dalam ruang lingkup yang luas, memberikan kepada pemerintah wewenang yang mutlak untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam berbagai bidang sosial, politik dan ekonomi. Sebagaimana kaidah yang disepakati oleh para ulama’ mengatakan Taṣarruf  al-imām  alā  al-ra’iyah  manūṭ  bi  al- maṣlaḥah (perilaku pemimpin terhadap rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan). 50
Berdasar prinsip ini dimungkinkan bagi Negara untuk mengembangkan sumber- sumber pendapatan keuangan publik. Pengembangan itu baik berupa penambahan obyek-obyek yang bisa ditetapkan atasnya pajak dengan tetap berdasar pada etika dan kemaslahatan umat yang telah ditetapkan pada penetapan zakat dan kharāj. Para ulama telah membahas kebolehan penarikan pajak oleh Negara jika memang Negara membutuhkan dan kondisi kas Negara tidak mencukupi. 51 Namun sebenarnya juga terdapat kebutuhan non materi yang bisa diatur dengan kebijakan perpajakan. Sebagaimana fungsi pajak juga
48 Lihat: Yusuf al-Qardawi, Min  Hady  al-Islām  Fatāwā Mu’āṣirah , Vol. 1 (Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 2000), hlm. 619; Sa’īd Ḥawā, al-Islām (Kairo: Dār al-Salām, 1993), hlm. 502-503; Muḥammad al-Ghazāli, al-Islām wa al-Awdhā’ , hlm. 149
49 Sayyid Qutb, al-Adālah al-Ijtimā’iyah , hlm. 123-125
50 Jalāl al-Dīn al-Suyūṭi, al-Ashbah wa al-Naẓāir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Shāfi’iyah (Kairo: al-Maktabah al-Tawfīqiyah, t.t), hlm. 231
51 Wahbah Zuhayly, al-Fiqh  al-Islāmi  wa  adillatuh Vol. 7 (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’āsir, 2007), hlm. 5002
mencakup fungsi stabilitas ekonomi yang terkadang menuntut adanya penetapan pajak atas pendapatan dan konsumsi. Pajak bisa difungsikan untuk pemerataan pendapatan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin sebagaimana tujuan penerapan hokum fa’I dalam al-qur’an. 52
Sistem keuangan publik dalam Islam mempunyai  unsure  flexsibelitas  ( al-murūnah ) yang mana dimungkinkan pengembangan sumber-sumber pendapatan dan alokasi pembelanjaan public berdasarkan perkembangan dan kebutuhan zaman. Hal ini terlihat dalam sejarah penerapan pajak dalam Islam. Perubahan nama, sistem dan lainnya dalam perpajakan dalam Islam sangat dimungkinkan. Hal ini terlihat pada masa khalifah Umar bin Khatab yang mana orang-orang Arab yang beragama Nasrani menuntut untuk diterapkan atas mereka nama atau sistem zakat sebagaimana kaum muslimin sebagai ganti dari sistem jizyah walaupun dengan kadar yang lebih tinggi dari yang diterapkan kepada kaum muslimin. Hal ini karena jizyah menjadikan mereka merasa bahwa kedudukan mereka lebih rendah dari kaum muslimin padahal mereka semua adalah anak bangsa yang satu dan dibawah satu Negara. Khalifah Umar pun menyetujui permintaan tersebut dan merancang keselarasan pemungutan zakat yang wajib atas umat Islam dan zakat yang ditetapkan kepada orang-orang Nasrani. 53 Penerapan pemerintah Islam atas kharāj bukanlah meneruskan kebijakan pajak tanah yang diterapkan pada pemerintahan sebelumnya seperti Romawi dan Persia, melainkan perbaikan ke arah sistem perpajakan yang berkeadilan. Penerapan pajak tanah di awal Islam yang hanya terbatas pada tanah pertanian, hal ini tidak menutup penerapan atas tanah non pertanian termasuk bangunan di atasnya jika hal itu memenuhi rasa keadilan dan tidak memberatkan rakyat. Pajak bumi dan
52 QS: al-Hashr (59): 7
53 Ahmad al-Husary, al-Siyāsah al-Iqtiṣādiyah wa al-Nudum al-māliyah  fī  al-Fiqh  al-Islāmi (Beirut:  Dār  al-Kitāb  al-‘Arabi, 1986), hlm. 450
bangunan (PBB) yang diterapkan di Indonesia merupakan suatu ijtihad baru yang dibolehkan dalam Islam yang ada benang merahnya dalam sejarah peradaban Islam, yang mana khalifah al-makmun menerapkan kharāj (pajak tanah) disamping pada tanah pertanian juga pada tanah yang dibangun di atasnya toko dan produktifitas lainnya. Hal ini juga sebagaimana pendapat sebagian ekonom muslim bahwasanya kharāj  saat  ini  bisa  disamakan  dengan  pajak bumi dan bangunan. 54 Pemahaman sebagian umat Islam yang berkeyakinan bahwa pajak tanah itu tidak boleh diterapkan kepada umat Islam Indonesia karena Indonesia bukan tanah kharājiah karena tidak ditaklukkan oleh Islam dengan kekerasan adalah pemahaman yang keliru. 55
Pengembangan sistem perpajakan dalam keuangan public Islam kontemporer tetap harus mempertimbangkan keadilan antara muslim dan non muslim, apalagi dalam sistem kenegaraan kontemporer mereka adalah satu kewarganegaraan yang berkedudukan sama di depan Negara. Disinilah urgensinya pemerintah Negara muslim untuk melakukan sinkronisasi sistem zakat dan sistem perpajakan. Sinkronisasi ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 56 Terkait dengan itu, dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dinyatakan bahwa BAZ atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam pengisian SPT tahunan. 57
Namun implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini tetap
54 Lihat misalnya: Walid al-Shayji, al-Madkhal , hlm. 55 55 Umat islam yang mempunyai pemahaman ini menegaskan tanah milik umat islam Indonesia hanya wajib atasnya zakat, tidak boleh ada kewajiban lain selain itu. Lihat misalnya: Abd al-Qadim zallum, al-Amwāl Fī Dawlah al-Khilāfah (Beirut: Dār al-Ummah, 2004) , hlm. 50; Juga lihat; Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,  2007), hlm. 241
56 Lihat: Bab 3 pasal 3 poin 1 Undang-undang no 36 tahun 2008 57 Lihat pasal 22 UU no 23 tahun 2011.
member beban lebih kepada umat Islam, karena harus membayar kewajiban agregat zakat dan pajak yang lebih besar. Berdasarkan hal itu BAZNAS dan beberapa ekonom muslim menyarankan agar zakat jadi pengurang pajak sebagaimana Malaysia, bukan lagi pengurang harta kena pajak. Penerapan zakat sebagai pengurang pajak secara langsung menurut BAZNAS lebih adil dan lebih merangsang umat islam untuk menunaikan zakat dan pajak dalam waktu bersamaan. 58 Tentunya kebijakan zakat sebagai pengurang pajak secara langsung harus diimbangi dengan berbagai kebijakan dan infrastruktur yang mendukung, termasuk untuk mengganti hilangnya potensi pajak akibat pengurangan ini.

## III. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan analisa peneliti dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 1.  Konsep Pajak tanah ( al-kharāj ) dalam kitab al-Istikhrāj Li Ahkām al-Kharāj adalah sebagai berikut: Secara umum kharaj diartikan sebagai sebagai kewajiban atas tanah yang ditaklukkan oleh umat islam secara kekerasan atau terhadap tanah yang penduduknya berdamai dengan negara Islam. Obyek al-kharāj yang disepakati adalah tanah non muslim yang hidup di negara Islam, dalam hal ini ada dua macam, tanah milik non muslim yang berdamai dengan kaum muslimin dan tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin secara kekerasan (tanah ’anwah ). Teori penerapan al-kharāj untuk tanah damai mayoritas ulama’ berpendapat al- kharāj adalah sebagai jizyah yang gugur dengan keislaman pemiliknya. Sedang bagi tanah ’anwah al-kharāj diterapkan sebagai harga atas tanah atau harga sewa tanah, sehingga kewajiban tersebut tidak gugur dengan keislaman pemiliknya. Dalam sejarah Islam sistem dan kadar kharāj adalah dinamis sesuai dengan ijtihad
58 http://jurnalakuntansikeuangan.com/2013/08/baznas- sarankan-agar-zakat-jadi-pengurang-pajak/ diakses pada 25 Oktober 2014; Gusfahmi, Pajak , 223
pemimpin dan kemaslahatan umat. Ibn rajab berpendapat system dan kadar kharāj bahkan namanya juga berubah sesuai kebutuhan dan kebijakan pemimpin.
2.  Konsep al-kharāj dalam kitab al-Istikhrāj Li Ahkām  al-Kharāj dalam kajian Keuangan publik Islam kontemporer. Kharāj dalam Islam ditetapkan berdasar asas keadilan, baik keadilan vertical maupun horizontal, asas persamaan dan asas ekonomi sebagaimana dikenal dalam sistem perpajakan modern. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam sudah mendahului sistem ekonomi Barat dalam penerapan asas-asas perpajakan modern. Landasan Kebijakan perpajakan dalam keuangan public Islam termasuk kharāj adalah maslahah mursalah dan sad al- dharī’ah . Kedua dasar ini menjadikan kebijakan  fiskal  keuangan  publik  Islam bersifat  fleksibel  ( murūnah ) dan selalu bisa  dikembangkan  dan  dimodifikasi. Pengembangan sistem perpajakan dalam keuangan public Islam kontemporer tetap harus mempertimbangkan keadilan antara muslim dan non muslim, apalagi dalam sistem kenegaraan kontemporer mereka adalah satu kewarganegaraan yang berkedudukan sama di depan Negara. Disinilah urgensinya pemerintah Negara muslim untuk melakukan sinkronisasi sistem zakat dan sistem perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anis, Ibrahim. dkk, al-Mu’jam al-Wasīṭ. tt; tt, tt. Basri, Ikhwan Abidin. Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama’ Klasik. Solo: Aqwam Jembatan Ilmu, 2008.
Chapra, Umer. al-Islām wa al-Taḥaddi al-Iqtisādy. Amman: IIIT, 1996. al-Fairuz abadi, Maj al-Din. al-Qāmus al-Muḥīṭ. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.
al-Farrā’, Abu Ya’la Muhammad bin Husain. al- Ahkam al-Sulthaniyah, Beirut:Daar al-Fikr,
t.th.
Al-Ghazali,  Abū  Ḥāmid  Muhamad. al-Mustasfā Fī  ‘Ilm  al-Uṣūl. Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1993.
……….. Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn , Vol. 1. Beirut: Dār al- Fikr, t.t
al-Ghazāli,  Muhammad. al-Islām  wa  al-Awdhā’ al-Iqtiṣādiyah. Damaskus:  Dār  al-Qalam,
2000.
Gusfahmi. Pajak Menurut Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
Hanani, Nurul. dan Ropingi el Ishaq (ed), Ekonomi Islam dan keadilan Sosial. Kediri: STAIN Press, 2011.
Ḥawā, Sa’īd. al-Islām. Kairo: Dār al-Salām, 1993. al-Husary, Ahmad. al-Siyāsah  al-Iqtiṣādiyah wa  al-Nudum  al-māliyah  fī  al-Fiqh  al-Islāmi. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1986.
Ibn Taymiyah, al-Siyāsah  al-Shar’iyah. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988.
Ibn Rajab, al-Istikhrāj Li aḥkām al-Kharā j. Beirut:
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1985.
…….., Jāmi’  al-‘Ulūm  wa  al-Ḥikam. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1998.
Kahf , Monzer (ed.). Mawārid  al-Dawlah  al- Maliyah Fi al-Mujtama’ al-Hadith min Wijhat al-Nadhar al-Islamiyah. Jeddah: Islamic Development Bank, 2000.
…….., al-Siyāsāt  al-Māliyah,  Dawruha  wa Dhawābituhā  fī  al-Iqtiṣād  al-Islāmiy. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
Karim, Adiwarman Azwar. Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
………, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: raja Grafindo persada, 2008.
Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah Departemen keuangan RI, Dasar-Dasar Keuangan Publik. Jakarta: Departemen keuangan RI, 2004.
Majid, M. Nazori. Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, relevansinya dengan Ekonomi Kekinian. Yogyakarta: PSEI STIS Yogyakarta, 2003. Mardiasmo, Perpajakan. Yogyakarta: Andi, 2008. Marṭān, Sa’īd Sa’ad. Madkhal li al-Fikr al-Iqtiṣādy fī al-Islām. Beirut: Muassasat al-Risālah , 1996. Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. al-Aḥkām  al-Sulṭāniyah. Beirut:  Dār  al-fikr,
1960.
al-Qardawi, Yusuf. Min  Hady  al-Islām  Fatāwā Mu’āṣirah , Vol.Beirut: al-Maktab al-Islāmi,
2000.
Rahayu, Siti Kurnia. Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. al-Rays, Muhammad Dhiyā’ al-Dīn. Al-Kharāj wa al-Nuẓum al-Māliyah li al-Dawlah al-Islāmiyah. Kairo: Dār al-Turāth , 1985.
Riḍa, Muhammad Rashīd. al-Khilāfah. Kairo: al- Zahrā’ li al-I’lām al-‘Arabi, 1988. al-Shayji,  Walīd  Khālid. al-Madkhal  Ilā  al- Māliyah  al-‘Āmah  al-Islāmiyah. Yordania: Dār al-Nafāis, 2005.
Supriyadi, Dedi. Sejarah Peradaban Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2008. al-Suyūṭi, Jalāl al-Dīn. al-Ashbah wa al-Naẓāir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Shāfi’iyah (Kairo: al- Maktabah al-Tawfīqiyah, t.t ……..., Ṭabaqāt al-Ḥuffāẓ. Beirut: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1994.
Suharto, Ugi. Keuangan publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak , Studi Kitab al- Amwal Abu Ubayd. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat IBS, 2004.
Talhān, Ahmad Abd al-Hadi. Māliyah al-Dawlah al-Islāmiyah  al-Mu’āsirah. Kairo: Maktabah Wahbah, 1992.
Taufiqurrahman, Sejarah Sosial politik Masyarakat Islam, Daras Sejarah Peradaban Islam Surabaya: Pustaka Islamika, 2003.
Wilson, Rodney. Bisnis Islam Menurut Islam Teori dan Praktik, terj. J.T. Salim. Jakarta: PT. Intermasa, 1988.
Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II . Jakarta: Rajagrafindo Persada,
2003.
Zuhayliy, Wahbah. al-Fiqh al-Islāmi wa adillatuh Vol. 7. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’āsir, 2007.
............, al-Wajīz  fi  Uṣul  al-Fiqh. Beirut: Dar al- Fikr, 1995.
UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat Shariah Journal, Vol. 18 No. 3 tahun 2010