## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 117
“Aspek Hukum Penerapan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)  Dikaitkan Dengan
Eksistensi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Berbadan Hukum
Perseroan Terbatas (PT)”

## Oleh

## Suhermanto SH MH
Abstrak:
Konsep  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  setelah ditelaah  dari  perspektif  teleologis  atau  segi  tujuan,  maka tanggung    jawab  sosial  dan  lingkungan  dapat  diidentikkan dengan  program  kemitraan  dan  bina  lingkungan.  Adapun perbedaannya hanya di dalam konteks teknis dan hal inipun masih  perlu  didukung  terbitnya  berbagai  peraturan perundang-undangan untuk mengatur teknisnya. Disimpulkan  bahwa  program  PKBL  sebaiknya  terus dijalankan sebagai bentuk interpretasi dari CSR sebagaimana diamanatkan Pasal 74 UU PT 2007.
Kata Kunci: Perseroan Terbatan, Badan Umum Milik Negara,
PKBL.

## A. Latar Belakang
Suatu  pembentukan  hukum  (baik  legislasi  maupun regulasi)  dalam  hal  ini  peraturan  perundang-undangan,

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 118
senantiasa  diharapkan  membawa  implikasi  sosial  dan mengarahkan  pada  perubahan  sosial  ( social  change )  yang diinginkan  untuk  penataan  masyarakat  yang  lebih  baik  dan berkeadilan  ( justice ).  Demikian  pula  dengan  penerbitan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  (disingkat  selanjutnya  UUPT  2007).  UU  PT  2007 diharapkan  dapat  membawa  perubahan  paradigma  di  dalam entitas  bisnis  PT.  Salah  satu  perubahan  dimaksud  yakni adanya  kewajiban  bagi  PT  untuk  melakukan  kegiatan  dalam rangka tanggung jawab sosial dan lingkungan, khususnya bagi PT yang mengelola sumber daya alam. Tanggung jawab sosial dan  lingkungan  ini  diharuskan  untuk  dianggarkan  sebagai biaya perusahaan. Pelanggaran terhadap ketentuan tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  dapat  diberikan  sanksi.  Adapun pengaturan lebih lanjut menurut UUPT 2007 akan diatur oleh pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).
Menjadi menarik dikaji dan ditelaah, apakah ketentuan UU  PT  2007  di  atas  berlaku  pula  untuk  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN),  khususnya  berkenaan  dengan  ketentuan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan.  Hal  ini  mengingat  di BUMN  terdapat  program  sejenis  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  yang  bernama  Program  Kemitraan    Bina

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 119
Lingkungan  (PKBL).  Permasalahan  ini  akan  dikaji  secara mendalam dalam tulisan ini dari aspek hukumnya.

## B. Analisis Hukum
Sebagaimana
diuraikan sebelumnya bahwa pembentukan  hukum  senantiasa  diinginkan  untuk  memiliki dampak  sosial  yang  diinginkan.  Secara  sosiologis,  terbitnya suatu  perundang-undangan  setidaknya  mengemban  dua fungsi utama yakni (1) fungsi ekspresif yakni mengungkapkan pandangan  hidup,  nilai-nilai  budaya  dan  keadilan  dan disamping  itu  (2)  fungsi  instrumental  yakni  diantaranya merupakan  sarana  pembaharuan  masyarakat  (mendorong, mengkanalisasi  dan  mengarahkan  perubahan  masyarakat. 1
Kedua  fungsi  dimaksud  mencerminkan  pula  apa  yang  ditulis oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  sebagai  keseimbangan  antara keinginan  mengadakan  pembaharuan  hukum  melalui peraturan perundang-undangan di satu pihak dan kesadaran bahwa  dalam  usaha  demikian  perlu  diperhatikan  nilai-nilai dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. 2
Uraian  di  atas  menunjukan  bagaimana  hukum merupakan gejala sosial yang kompleks dan memiliki pelbagai dimensi  yang  tidak  sederhana.  Semua  elemen  di  dalam
1 Bernard  Arief  Sidharta, Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum , (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 189.
2 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional , (Bandung: Bina Cipta, 1976).

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
pembentukan hukum berikut implikasinya harus dipertimbangkan  sebelum  menerbitkan  suatu  aturan.  Selain itu,  dari  segi  normatif,  sinkronisasi  peraturan  perundang- undangan  baik  vertical  maupun  horizontal  merupakan  hal niscaya yang harus dicermati.
Dengan landasan pemikiran hukum di atas pemerintah kemudian    menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Di  dalam  konsiderans menimbang  pada  UUPT  2007  dirumuskan  pertimbangan adanya  dorongan  untuk  menyeimbangkan  pembangunan ekonomi dengan lingkungan, yang salah satunya diwujudkan dengan  memberikan  landasan  yuridis  keberadaan  PT. Gagasan ini terdapat juga pada Pasal 74 UU PT 2007 tentang hal  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan. Demikian pula di dalam ketentuan umum dari Penjelasan UU PT 2007.
Terkait  dengan  konsep  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  sesungguhnya  di  dalam  pelbagai  buku-buku ilmiah digunakan istilah Corporate Social Responsibility (CSR) atau  bila  diterjemahkan  sebagai  tanggung  jawab  sosial perusahaan. CSR merupakan bagian dari perkembangan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.  CSR  merupakan  gejala  kecenderungan  global  da;a,

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 121
mendorong  peningkatan  kapasitas  dan  kualitas  atau  mutu suatu  perusahaan.  Di  dalam  era  globalisasi  yang mengukuhkan  kompetisi  di  pasar  bebas  (free  market)  maka mutu  dan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  merupakan  hal yang wajib ditaati dan dijadikan ketentuan (rule) kompetisi.
GCG  sendiri  menurut  Yusuf  Wibisono 3 terdapat beberapa  ciri  yakni  (1)  transparan;  (2)  akuntabilitas;  (3) pertanggung  jawaban;  (4)  kemandirian  dan  (5)  kesetaraan serta  kewajaran.  Dalam  konteks  GCG,  CSR  mendekati  ciri pertanggungjawaban ( responsibility ) khususnya bagi perusahaan yang memiliki dampak terhadap stake holders nya maka  perlu  dilakukan  pelbagai  upaya  untuk  memberikan dukungan  bagi  kualitas  masyarakat  maupun  lingkungan  di sekitar perusahaan.
CSR  atau  di  dalam  UU  PT  2007  disebut  dengan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  (TJSL)  dari  pelbagai literatur tidak memiliki definisi atau konsep yang baku. Salah satunya  yang  sering  digunakan  rumusan  bahwa  CSR  adalah “komitmen  dunia  usaha  untuk  terus  menerus  bertindak secara  etis,  beroperasi  secara  legal  dan  berkontribusi  untuk peningkatan  ekonomi,  bersamaan  dengan  peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, sekaligus juga
3 Yusuf Wibisono, Membedah Konsep dan Aplikasi CSR , (Gresik: Fascho, 2007), hal.10-13.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 122
peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas”. 4
Secara  yuridis,  Pasal  1  angka  3  UUPT  2007 mendefinisikan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan (konsep  hukumnya)  adalah  “komitmen  Perseroan  untuk berperan  serta  dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan guna meningkatkan  kualitas kehidupan dan lingkungan  yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Adapun di dalam Pasal 74 UU PT 2007 ditegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban semua perseroan di bidang dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam.  Tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  diperhitungkan  sebagai  biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Adapun ketentuan teknisnya akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Menurut  Gayus  Lumbuun 5 ,  kehadiran  CSR  dilandasi oleh desakan masyarakat yang melihat praktik  beberapa PT yang  melakukan  perusakan  lingkungan  dan  sebagainya sehingga  membutuhkan  etika  bisnis  untuk  menegaskan
4 Ibid , hal.7.
5 Gayus  Lumbuun,  “Telaah  Hukum  Atas  Ketentuan Corporate  Social Responsibility Dalam  UUPT”, Makalah ,  Disampaikan  Pada  Seminar  “Tanggung Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Pada  Perusahaan  Tambang”  dalam  rangka Lustrum XX Universitas Sahid Jakarta, 26 Februari 2008, hal.3-4.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 123
adanya  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan.  Selain  itu, dengan  penormatifan  praktik  CSR  dalam  UU  PT  2007  maka terdapat  pergeseran  dari  semula  CSR  hanya responsibility (pertanggungjawaban  non  hukum)  menjadi liability
(tanggung jawab hukum).
Di  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  terdapat program sejenis  CSR yang bernama  Program Kemitraan dan Bina  Lingkungan  (PKBL)  yang  didefinisikan  secara  terpisah dalam  Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  Nomor  Per- 05/MBU/2007  Program  Kemitraan  BUMN  Dengan  Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khususnya Pasal 1 angka 6  dan  angka  7  sebagai  berikut.  Program  Kemitraan  BUMN dengan  Usaha  Kecil  yang  selanjutnya  disebut  Program Kemitraan  (konsep  hukum)  adalah  “program  untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan  mandiri  melalui  pemanfaatan  dana  dari  bagian  laba BUMN”.  Sedangkan  Program  Bina  Lingkungan  yang selanjutnya  disebut  Program  BL  (konsep  hukum)  adalah “Program  pemberdayaan  kondisi  sosial  masyarakat  oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN”. 6
6 Meskipun  Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan  bersumber  dari penyisihan  laba  setelah  pajak  namun  pemanfaatan  dan  peruntukan  kedua program  ini  berbeda.  Program  kemitraan  diberikan  dalam  bentuk  pinjaman untuk pembiayaan modal kerja, pinjaman khusus yang biasanya bersifat jangka pendek,  hibah  untuk  membiayai  pendidikan,  pelatihan,  pemagangan,

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 124
Dari  rumusan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan (TJSL/CSR)  dan  PKBL  di  atas,  maka  dapat  disusun  sebagai berikut  persamaan  dan  perbedaannya.  Persamaan  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  dengan  PKBL  adalah  bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan baik bagi perseroan maupun  masyarakat  sendiri yang  di  dalam  istilah  PKBL ditujukan pada pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. Dari penggunaan  rumusan  disini  memiliki  kesamaan  yakni bertujuan  untuk  hal-hal  yang  bersifat  sosial  kemasyarakatan sehingga mengalami peningkatan kualitas sosial kemasyarakatan di lingkungan perseroan.
Adapun  perbedaannya  lebih  pada  hal  teknis  di  mana tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban semua  perseroan  di  bidang  dan/atau  berkaitan  dengan sumber  daya  alam.  Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan diperhitungkan  sebagai  biaya  perseroan  sedangkan  PKBL merupakan  kewajiban  BUMN  yang  berbadan  hukum perseroan  tanpa  memperhatikan  apakah  bergerak  di  bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan dikenakan
pemasaran,  promosi  serta  penelitian.  Sedangkan  program  bina  lingkungan, pemberiannya lebih berdimensi sosial diberikan dalam bentuk bantuan korban bencana  alam,  pendidikan  dan  atau  pelatihan,  peningkatan  kesehatan, pengembangan  prasarana  atau  sarana  umum  dan  sarana  ibadah,  lihat  Yusuf Wibisono, Membedah … Op.Cit , hal.89-90.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 125
bukan  dari  anggaran  biaya  perseroan  melainkan  laba perseroan.
Dengan  demikian,  apabila  menggunakan  interpretasi yuridis  dalam  bentuk  teleologis 7 (interpretasi  dari  segi tujuan)  maka  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  dengan PKBL memiliki hakikat dan tujuan yang sama yakni memiliki
peran meningkatkan kualitas lingkungan sosial kemasyarakatan  sehingga  diharapkan  keberadaan  perseroan dapat  bermanfaat  tidak  hanya  bagi  lingkungan  internal perseroan melainkan juga pihak eksternal. Adapun perbedaan yang  bersifat  teknis  tidak  menolak  atau  mengurangi  hakikat konsep  hukum  yuridis  yang  sama  sehingga  secara  hukum tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  dengan  PKBL  dapat diidentikan.
Dengan  demikian,  dari  segi  yuridis,  eksistensi  PKBL dapat  dipertahankan  karena  dapat  diidentikan  dengan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  yang  terdapat  dalam Pasal  74  UU  PT  2007.  Selain  itu,  secara  yuridis  perlu diperhatikan bahwa BUMN yang berbadan hukum perseroan
7 Interpretasi  teleologis  merupakan  interpretasi  yang  lebih memperhatikan tujuan dari undang-undang daripada bunyi kata-kata. Dengan demikian  terbuka  untuk  modernisasi  di  dalam  praktik  hukum  yang  progresif. Lihat,  R.  Muhammad  Mihradi, Dasar-Dasar  Menuju  Pemahaman  Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara , (Bogor: Divisi Penerbitan Forum  Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2006), hal.14-15.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 126
tidaklah  murni  semata-mata  menundukkan  diri  pada ketentuan  undang-undang  perseroan  melainkan  juga  perlu memperhatikan ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat UU BUMN). Di  dalam  Pasal  2  UU  BUMN,  maksud  dan  tujuan  pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada  pengusaha  golongan  ekonomi  lemah,  koperasi  dan masyarakat. Demikian pula pada Pasal 88 ayat (1) UU BUMN ditegaskan  bahwa  BUMN  dapat  menyisihkan  sebagian  laba bersihnya untruk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta  pembinaan  masyarakat  sekitar  BUMN.  Pada  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2005  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UU UMKM), khususnya pada  Pasal  21  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  BUMN  dapat menyediakan  pembiayaan  dari  penyisihan  bagian  laba tahunan  yang  dialokasikan  kepada  Usaha  Mikro  dan  Kecil dalam  bentuk  pemberian  pinjaman,  penjaminan,  hibah  dan pembiayaan lainnya.
Dengan  demikian,  sebagaimana  ditulis  Aminuddin Ilmar 8 ,  baik  secara  teoritik  maupun  yuridis,  BUMN  tidak hanya  merupakan business  entity yang  berorientasi keuntungan  namun  juga agent  of  development (agen
8 Aminuddin  Ilmar, Privatisasi  BUMN  Di  Indonesia ,  (Makassar:
Hasannudin University Press, 2004), hal.161.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 127
pembangunan)  di  mana  BUMN  sebagai  unit  ekonomi  negara juga  memiliki  peran  pelaksana  kebijakan  negara  di  bidang ekonomi  khususnya  dalam  melaksanakan  fungsi-fungsi  yang bersifat  non  komersial.  Pelbagai  ketentuan  baik  UU  BUMN maupun    UU  UMKM  merupakan  peraturan  perundang- undangan  yang  berada  di  ranah  hukum  administrasi  negara yang berkarakteristik hukum publik.  Sedangkan UU PT 2007 merupakan ranah hukum privat atau hukum perdata.
Dengan demikian, eksistensi PKBL dapat dipertahankan  secara  yuridis  dengan  argumentasi  di  atas sehingga Menteri Negara BUMN kiranya perlu meninjau ulang Surat  Edaran  Nomor  SE-07/MBU/2008  tentang  Pelaksanaan PKBL  dan  Penerapan  Pasal  74  UU  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  yang  terkesan  mengakomodasi ketentuan Pasal 74 untuk diterapkan di BUMN. Sebab, dengan dua  argumentasi  di  atas  maka  BUMN  hanya  perlu meningkatkan  kualitas  dari  PKBL  dan  tidak  perlu menyesuaikan dengan Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena argumentasi di atas, yakni BUMN memiliki  karakteristik  khusus  yang  mengemban  amanat tertentu sesuai UU BUMN dan selain itu, dasar hukum PKBL di dalam  UU  BUMN  maupun  UU  UMKM  merupakan  ranah hukum  administrasi  negara  yang  merupakan lex  specialis

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 128
sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh UU PT 2007 yang bersifat lex generalis dan di ranah perdata atau privat. Selain itu, secara esensi, sesungguhnya konsep TJSL di UU PT 2007 telah diakomodasi dalam PKBL BUMN.

## C.  Kesimpulan
1. Konsep  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  setelah ditelaah  dari  perspektif  teleologis  atau  segi  tujuan,  maka tanggung    jawab  sosial  dan  lingkungan  dapat  diidentikkan dengan  program  kemitraan  dan  bina  lingkungan.  Adapun perbedaannya  hanya  di  dalam  konteks  teknis  dan  hal inipun masih perlu didukung terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengatur teknisnya.
2. Disimpulkan  bahwa  program  PKBL  sebaiknya  terus dijalankan  sebagai  bentuk  interpretasi  dari  CSR sebagaimana diamanatkan Pasal 74 UU PT 2007

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 129

## Daftar Pustaka
Arief  Sidharta,  Bernard. Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum .
Bandung: Mandar Maju, 2000.
Ilmar,  Aminuddin. Privatisasi  BUMN  Di  Indonesia .  Makassar:
Hasannudin University Press, 2004.
Kusumaatmadja,  Mochtar. Hukum,  Masyarakat  dan  Pembinaan
Hukum Nasional .  Bandung: Bina Cipta, 1974.
Lumbuun, Gayus. “Telaah Hukum Atas Ketentuan Corporate Social Responsibility Dalam  UUPT”. Makalah ,  Disampaikan  Pada Seminar  “Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Pada Perusahaan Tambang” dalam rangka Lustrum XX Universitas Sahid Jakarta, 26 Februari 2008.
Mihradi,  R.  Muhammad. Dasar-Dasar  Menuju  Pemahaman Yurisprudensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara .  Bogor:  Divisi Penerbitan  Forum  Kajian  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Pakuan, 2006.
Yusuf  Wibisono. Membedah  Konsep  dan  Aplikasi  CSR .  Gresik:
Fascho, 2007.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 130