## Implementasi Kebijakan Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi di Provinsi Banten
*)Saobikha Nahar
*)Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang Banten
Email: saobikha@gmail.com

## ABSTRACT
This research discusses the handling of narcotic addicts and victims of the abuse of narcotics into the  integrated  rehabilitation  institutions  and  synergies  through  coordination  and  cooperation between agencies and implementing policy in Banten Province.  The presence of Shared Rules are expected  to  be  the  solution  in  implementation  of  rehabilitation  in  the  levels  of  investigation,  the prosecution,  the  trial  and  the  judgment  synergistically  and  integrated.  The  research  method  used i.e.  qualitative  descriptive.  By  using  the  Partisipatory  Action  Research  (PAR)  approach  through thematic  methods.  Data  collection  techniques  are  used  namely  observation,  FGD,  narrative interview and documentation. The technique used is the analysis of thematic analysis.  Where as  a policy implementation model used is a model developed by Merille s Grindle.
Keywords : narcotics Addict, rehabilitation, rehabilitation institutions
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)

## A. PENDAHULUAN
Peraturan  bersama  ini  merupakan pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum yang  terbentuk  pada  Maret  2014  tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.
Hadirnya Peraturan bersama dilatarbelakangi  oleh  jumlah  pecandu narkotika  dan  korban  penyalaghgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana  dalam  tindak  pidana  narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan  dan/atau  perawatannya  belum dilakukan secara optimal dan terpadu; dan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan  fisik,  mental,  dan  sosial tersangka, terdakwa atau narapidana dalam tindak  pidana  narkotika  perlu  dilakukan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi. Dengan demikian diharapkan  pecandu  narkotika  tidak  lagi bermuara  pada  sanksi  pidana  penjara melainkan bermuara di tempat rehabilitasi.
Alur dalam skema sebagai panduan eksekusi  bagi  eksekutor  kebijakan  (UU Narkoba) sebetulnya telah membuka ruang penanganan  berbasis 'harm  reduction' . Dalam artian terdapat plot layanan bantuan hukum bagi capaian misi dalam penekanan jumlah  pengguna  atau  pecandu  narkoba yang dipenjarakan. Namun tataran
implementasi,  sering  muncul  berbagai penafsiran  atas  alur  tersebut.  Peneliti menggarisbawahi  ini  sebagai  fenomena ego  sektoral  diantara  semua  pemangku kepentingan  terkait  pelaksanaan  Peraturan bersama.  Perbedaan  tafsir  atas  penjabaran teknis  langkah  aksi  dalam  Peraturan bersama  meruncingkan  perbedaan  dan membuka  celah  pemanfaatan  pencarian benefit yang tidak semestinya.
Penelitian ini berbasis
Participatory Action Research (PAR) yang dimanfaatkan untuk merekonstruksi framework kebijakan yang ada baik terkait langsung  maupun  tidak  langsung  dengan peraturan bersama. Argumentasinya bahwa tanpa  sinkronisasi  dan  daya  koordinatif tepat  baik  Peraturan  daerah,  Peraturan gubernur  maupun  turunannya  sebagai petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  tehnis di daerah, Implementasi Peraturan bersama akan  menjadi  malfungsi  dan  bahkan mungkin  membuka  celah 'grey  area' bagi eksekutor  mengambil  benefit  yang  tidak semestinya dengan alasan mispersepsi dan atau perbedaan interpretasi.
Berdasarkan latar belakang fenomena  tersebut,  dalam  tulisan  ini menganalisis  kompleksitas  permasalahan penanganan  narkotika,  berpijak  pada kajian kritis Peraturan bersama Kementerian dan Lembaga Negara, sehingga  dapat  dirumuskan  pertanyaan penelitian  Bagaimanakah  Implementasi
peraturan  bersama  ditinjau  dari stake holders yang  terlibat  yaitu  Kepolisian, BNN,  Kejaksaan,  Kehakiman,  Kanwil Kumham  dan  Pemda  Propinsi  di  Propinsi Banten  (Dinas  Kesehatan  dan  Dinas Sosial) ?

## B. TINJAUAN TEORETIK
Grindle memberikan pandangannya tentang  implementasi  dengan  mengatakan bahwa  secara  umum,  tugas  implementasi adalah  membentuk  suatu  kaitan  ( linkage ) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa  direalisasikan  sebagai  dampak  dari suatu  kegiatan  pemerintah.  Oleh  karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya  ” a  policy  delivery  system, ” dimana  sarana-sarana  tertentu  dirancang dan  dijalankan  dengan  harapan  sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan
(Winarno, 2016: 134-135)
Keberhasilan  suatu  implementasi kebijakan  publik  menurut  Grindle,  amat ditentukan  oleh  tingkat  Implementability kebijakan  itu  sendiri,  yang  terdiri  atas Content  of  Policy Dan Context  of Implementation (Agustino, 2014: 154).
Kerangka berpikir berikut menggaris-bawahi  arti  penting  proses sosial  dan  kolektif  dalam  mencapai kesimpulan-kesimpulan  mengenai  “apa kasus  yang  sedang  terjadi”  dan  “apa implikasi  perubahannya”  yang  dipandang berguna  oleh  orang-orang  yang  berbeda pada situasi problematis, dalam
mengantarkan  untuk  melakukan  penelitian awal,  dengan  melibatkan  secara  aktif semua pihak-pihak yang relevan ( stakeholders )  dalam  mengkaji  tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan  dan  perbaikan  ke  arah  yang lebih baik.
Sumber: Kemmis, S, McTagart, R, dan Nixon, R (2014)  The Action Research Planner Doing Critical Participatory Action Research, Springer, New York

## C. METODOLOGI
Penelitian dalam tulisan ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif  kualitatif  melalui  pendekatan Partisipatory  Action  Research (PAR),
Pendekatan  ini  dipilih  karena  situasi  dan masalah  yang  diteliti  bukan  berujud sesuatu  yang  sangat  terukur  secara kuantitatif,  melainkan  situasi  dan  masalah yang  masih  sedang  berkembang  dan mungkin memiliki beragam aspek sosial.
Dengan  Tematik  PAR  ini  akan menganalisis  program  aksi  transformatif yang  sudah  berjalan,  sebagai  alat  evaluasi dan  pengamatan  (monitoring).  Dalam peneletian ini dilakukan dengan mengumpulkan  data-data    di    lapangan kemudian  di  analisa  dilakukan  dengan metode berbagi cerita ( sharing ), wawancara  mendalam (in-depth  interview ) dan  diskusi  kelompok  terfokus  ( focus group discussion /FGD).
Informan dalam penelitian ini tidak didominasi  oleh  beberapa  orang  atau pejabat  saja  tetapi  melibatkan  semua pihak, termasuk pelaksana dengan golongan  terendah  dan stakeholder yang terkait  peraturan  bersama  di  Propinsi Banten yaitu Kepolisian, BNN, Kejaksaan, Kehakiman,  Hukum  dan  Ham,  Kesehatan serta    Sosial.  Sumber  informasi  lain  juga dimanfaatkan  seperti  sumber  sekunder yang  berada  di  luar  seperti  pecandu, mantan napi pecandu narkotika,
pengedar/kurir,  tokoh  agama  dan  LSM.
Validitas data
dapat dipertanggungjawabkan  karena  beberapa data juga dapat diakses melalui website.
D. HASIL
1. Penanganan  Pecandu  Narkotika Pada Proses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan Penyidik Direktorat
reserse narkoba  Polda  Banten,    berupaya  dengan optimal  dalam  melaksanakan  ketentuan
Peraturan Bersama, namun masih berpedoman mutlak  pada Undang-undang No.35  tahun  2009  tentang  Narkotika”, dimana  kepemilikan/penguasaan  narkotika (pasal  111  dan  112)  menjadi  sangkaan utama dalam proses penyidikan meski niat akhir  dari  kepemilikan  tersebut  untuk digunakan  sendiri,  yang  bukan  berarti mengabaikan  tentang  rehabilitasi,    tapi tetap dilakukan asesmen terhadap tersangka  pecandu  narkotika.    (Sumber  : wawancara dengan Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Banten)
Tidak  adanya  fasilitas  rehabilitasi di propinsi Banten dan kurangnya kepedulian  dan  jaminan  keluarga  terhadap tersangka,  juga  menjadi  kendala  sehingga penyidik  memilih menempatkan tersangka ke  dalam  tahanan,    karena  dikhawatirkan tersangka  melarikan  diri  atau  mengulangi perbuatannya  yang    akhirnya  dapat menghambat penyelesaian proses penyidikan.
Tidak berbeda jauh halnya dengan penyidik Polri, pihak kejaksaan mengatakan  sebelum  adanya  peraturan bersama  di  kejaksaan  terdapat  edaran  dari
Kejagung yaitu SEJA No. B- 601/E/EJP/02/2013  dimana  surat  edaran ini dikeluarkan untuk menyamakan persepsi dalam penerapan dan pelaksanaan SEJA  No.  SE-002/A/JA/02/2013.  Namun dalam  pelaksanaannya  agak  terkendala oleh tidak adanya tempat rehabilitasi milik
pemerintah  yang  refresentatif,  salah  satu kriterianya  dari  aspek  keamanan  untuk ditempatkannya tersangka/terdakwa pecandu  dan  korban  penyalahgunaan narkotika di propinsi Banten.
Dalam pembuatan penuntutan dan dakwaan  terhadap  suatu  perkara,  jaksa yang  menangani  mengacu  pada  berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, jaksa tidak bertemu langsung dengan tersangka/terdakwa dalam memeriksa materi  persangkaan  pada  suatu  perkara, status  tersangka  yang  sudah  dilakukan penahanan oleh penyidik juga andil dalam menambah kendala jaksa dalam menempatkan tersangka/terdakwa ke panti rehabilitasi  ketika  dilakukan  penyerahan tahap  2  oleh  penyidik,  sehingga  penitipan ke rutan menjadi solusi sementara saat ini. (Sumber  :  wawancara  dengan  Kasi  Pidum Kejari Serang)
Saat  ini  belum  ada  tempat rehabilitasi rawat inap milik pemerintah di propinsi  Banten,  untuk  kasus  rehabilitasi rawat inap BNNP Banten mengirimkan ke Balai  Rehabilitasi    Lido,  namun  untuk kasus  darurat  dapat  dirujuk  ke  RSKO tanggerang,  Demikian  pernyataan  Kabid Rehabilitasi BNNP Banten. Untuk rehabilitasi  rawat  jalan  dapat  dilakukan  di klinik  BNNP  Banten,  dan  saat  ini  juga sudah ada 8 fasilitas kesehatan di Propinsi Banten  yang  dapat  digunakan  sebagai tempat  rehabilitasi  rawat  jalan  sekaligus
berfungsi sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) berdasarkan Kepmenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/402/2014.
Menurut hakim Pengadilan Negeri  Serang,  penempatan  tersangka  dan terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis dan  sosial  selama  proses  peradilan merupakan  wewenang  penyidik,  penuntut umum,  dan  hakim.  Kewenangan  penyidik dan  penuntut  umum  tersebut  dalam implementasinya  merupakan  permohonan yang  disertai  rekomendasi  dari  tim asesmen  untuk  diberikan  penetapan  oleh hakim,  dengan  kata  lain  hakim  akan memberikan  penetapan  rehabilitasi  jika ada  rekomendasi  atau  permintaan  dari penyidik  atau  jaksa  penuntut  umum. (Sumber  :  Wawancara  dengan  Hakim  PN Serang)

## 2. Penanganan  Pecandu  Narkotika Pada Proses Pemidanaan.
Dinsos  propinsi  Banten  yang  lebih fokus  pada  program  rehabilitasi    ex pecandu  dan  bukan  pecandu  aktif,  Dinas Sosial  telah  bekerjasama  dengan  Panti Rehabilitasi  milik masyarakat yang masuk resmi  dalam  program  IPWL  (  Institusi Penerima  Wajib  Lapor)  ada  4  (empat) Panti  rehabilitasi  yang  bermitra  dengan Kementrian  Sosial  diantaranya  Yayasan Dira, Yayasan Nurohman, Yayasan Hikmah  Sa’adah  dan  Yayasan  Bani  Sifa, walaupun  pelaksanaannya  dinilai  masih belum  optimal.  Mengenai  pelaksanaan
Peraturan bersama Dinas
Sosial merasakan koordinasi  yang belum optimal terhadap program rehabilitasi di Lapas/Rutan  di  wilayah  Propinsi  Banten, dan berharap masalah koordinasi ini dapat di fasilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten.
Baik  Dinas  Kesehatan  maupun
Dinas Sosial
Propinsi Banten
mengungkapkan  hal  yang  sama  terkait kendala  belum  adanya  Peraturan  Daerah atau  Peraturan  Gubernur  Propinsi  Banten yang mengatur tentang program rehabilitasi pecandu narkotika yang berkaitan  dengan  hukum,  baik  selama masih    dalam  proses  maupun  setelah mendapat putusan, yang berakibat luputnya  program  rehabiltasi  pada  saat penyusunan program kerja dan perencanaan  anggaran  tahunan  di  Propinsi Banten.
Saat  ini  belum  adanya  dukungan maupun  koordinasi  dari  pihak  Pemda dalam program rehabilitasi medis terhadap warga  binaan  di  dalam  Lapas/Rutan wilayah Banten, sedangkan untuk melaksanakan  sendiri  Lapas  terkendala dengan  terbatasnya  anggaran  dan  sumber daya manusia, sehingga yang dilakukan di Lapas  hanya  program  rehabilitasi  sosial dan itupun bersifat umum terhadap seluruh warga  binaan  tanpa  adanya  kekhususan terhadap  warga  binaan  kasus  narkotika. Sebenarnya  Pemda  setempat  lebih  mudah
melaksanakan  program  rehabiitasi  disini karena  yang  menjadi  sasaran  program sudah  terkumpul  dalam  satu  tempat  dan sudah jelas statusnya. (Sumber : Wawancara dengan Kasi Lapas dan Rutan Kanwil Kumham Banten)
Hal tersebut dikuatkan oleh mantan  warga  binaan  Lapas  serang  akibat tersangkut  kasus  narkotika,  bahwa  selama disana  tidak  pernah  diberikan  rehabilitasi secara  khusus  baik  medis  maupun  sosial terhadapnya  selaku  pecandu  narkotika, keinginan  untuk  menggunakan  narkotika tidak  berkurang  meski  dalam  situasi  di karantina,  sesekali  dengan  memanfaatkan kelemahan sipir penjaga, bisa menyelundupkan  narkotika  ke  dalam lapas,  untuk  dipergunakan  bersama-sama teman  satu  kamar  yang  juga  pecandu  dan pengedar  narkotika  karena  pengawasan terhadap penggunaan narkotika kurang dan jarang  sekali  dilakukan  pemeriksaan  test urine  terhadap  narapidana.  (Sumber  :  Ex narapidana dan pecandu narkotika)

## E. PEMBAHASAN
Pelibatan tujuh K/L dalam Peraturan  bersama  adalah  pada  selama dalam  proses    penyidikan,  penuntutan, persidangan  dan  pemidanaan  terhadap tersangka pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diarahkan terhadap  membantu  dalam  memberikan pertimbangan  Hakim  dalam    memutuskan pecandu  dan  korban  penyalahguna  untuk
di  kirim  ke  lembaga  rehabilitasi.  Namun pada  tataran  implementasi  Kebijakan,
Ketujuh
K/L terkait masih mempertanyakan  bagaimana  mekanisme yang  ideal  tentang  implementasinya. Belum  adanya  panti  rehabilitasi  milik pemerintah  di  Propinsi  Banten  menjadi kendala  utama  aparatur  penegak  hukum dalam  implementasi  peraturan  bersama, sehingga  banyak  peran  yang  seharusnya dilakukan  terkendala  dengan  keberadaan panti rehabilitasi tersebut.
Mekanisme  yang  jelas  memang sangat  penting,  tapi  hal  yang  fundamental adalah  pada  orientasi  dan  pandangan penegak hukum sendiri terhadap tersangka pecandu  narkotika  yang  on  the  track  dari ketentuan  UU  narkotika  dan  tidak  mau mengambil  resiko,  artinya  memandang pecandu narkotika sebagai pelaku kriminal,  yang  seharusnya  label  tersebut dapat  dilepaskan  sementara  dengan  lebih memandang  pada  seseorang  yang  butuh perlakuan/bantuan hukum untuk mendapatkan  hak  terhadap  kondisinya. Reorientasi penangananan pecandu narkotika  ini  penting  untuk  dipahami, sehingga pecandu selama proses penyidikan  tidak  lagi  dengan  solusi langsung  digiring  ke  dalam  tahanan  akan tetapi  ditempatkan  pada  tempat  khusus yaitu tempat rehabilitasi.
Sebenarnya  ketentuan  itu  sudah tertuang  di    Pasal  14  peraturan  Bersama
tentang  pembiayaan  rehabilitasi  bagi terdakwa yang sudah diputus oleh pengadilan  dibebankan  pada  anggaran Kementrian  Kesehatan  dan  Kementrian Sosial.  Sebelum  Peraturan  bersama  ini Mendagri RI telah mengeluarkan petunjuk mengenai
Fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, termasuk petunjuk  rehabilitasi  di  dalamnya  melalui Permendagri  nomor  21  Tahun  2013, Ketentuan ini dikuatkan dengan Permenkes  Nomor  80  Tahun  2014  yang diperbaharui  dengan  Permenkes  nomor  50 Tahun 2015 dimana sepenuhnya pendanaan  ditanggung  oleh  Kementerian kesehatan yang dapat disalurkan ke daerah dengan  cara  pengajuan  klaim.  Untuk rehabilitasi sosial dikuatkan dengan Permensos  Nomor  08  Tahun  2014  yang pengaturan  pembiayaannya  dibebankan pada APBD setempat.
Content  of  policy yang  dimaksud oleh  Grindle  (1980), Pertama ,  terkait kepentingan yang dipengaruhi, pada peraturan bersama ini dipengaruhi kepentingan mempidanakan tersangka pecandu  kedalam  ruang  tahanan  sesuai dengan  UU  narkotika  keterkaitan  dengan kepemilikan  barang  bukti  narkotika,  dan kepentingan  untuk  merehabilitasi  pecandu narkotika  dan  menempatkan  ke  dalam lembaga rehabilitasi yang menjadi harapan peraturan bersama.
Kedua ,  Tipe  manfaat  yang  akan dihasilkan sesuai tujuan peraturan bersama ini yaitu terlaksanaannya proses rehabilitasi  medis   dan rehabilitasi  sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan  dan  pemidanaaan  secara sinergis  dan  terpadu,  sehingga  terdapat kesamaan  langkah  dalam  menangani pecandu  narkotika  yang  sedang  menjalani proses hukum. Ketiga , Jangkauan perubahan  yang  diinginkan  peraturan bersama  yaitu  Terwujudnya  koordinasi dan      kerjasama        secara        optimal penyelesaian        permasalahan  Narkotika dalam            rangka    menurunkan    jumlah Pecandu    Narkotika    dan    Korban Penyalahgunaan    Narkotika      melalui program  pengobatan,  perawatan,  dan pemulihan.
Keempat ,  kedudukan  pengambil keputusan  dalam  peraturan  bersama  ini adalah 7 (tujuh) Kementerian dan Lembaga Negara di pusat, dimana pelaksanaannya  harus  di  aplikasikan  di daerah,  dimana  implikasi  sistim  otonomi daerah  mempengaruhi  kepatuhan  daerah terhadap  kebijakan  pusat,    hal  ini  dampak dari  belum  adanya  peraturan  di  daerah sebagai  turunan  atas  peraturan  bersama, sehingga  alokasi  program  dan  anggaran belum tersusun tentang program rehabilitasi di daerah.  Banyaknya instansi  yang  terlibat  dalam  peraturan bersama ini mempersulit koordinasi
dimana masing-masing instansi mempunyai  tugas  pokok  dan  tanggung jawab  dalam  pelaksanaan  program  kerja utama.
Kelima , terkait pelaksana program,  dalam  peraturan  bersama  telah dirinci  peran dan tanggung jawab masing- masing  implementor,  namun  terdapat perbedaan  persepsi  dalam  penanganan pecandu  narkotika  dalam  proses  hukum, dan  juga  terdapat  perbedaan  persepsi implementor daerah keterkaitan
penyediaan anggaran, sehingga Dinkes dan Dinsos Propinsi Banten tidak mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi pecandu narkotika yang tersangkut  kasus  hukum.  Dan Keenam , terkait  sumber  daya  yang  disediakan  juga mempengaruhi dalam pelaksanaan program  rehabilitasi,  dimana  di  Propinsi Banten belum tersedia lembaga rehabilitasi milik  pemerintah,  yang  merupakan  sarana utama dalam pelaksanaan kebijakan peraturan  bersama.  Sehingga  menjadi kendala  aparat  penegak  hukum  dalam menempatkan tersangka pecandu narkotika selama menjalani proses hukum.
Context  of  implementation yang dimaksud  oleh  Grindle  (1980)  mencakup Pertama terkait  kekuasaan,  kepentingan, dan  strategi  dari  para  aktor  yang  terlibat Strategi  penanganan  pecandu  narkoba melalui peraturan bersama kurang melibatkan  unsur  non-pemerintah  seperti
gerakan sosial kemasyarakatan anti- narkoba,  LSM,  MUI  dan  komuniti  dalam mekanisme  pengawasan  dan  edukasinya. Sehingga keberhasilan implementasi kebijakan  peraturan  bersama  masih  sulit untuk dikontrol dan diukur. Kedua , terkait karakteristik  lembaga  dan  rezim,  Dalam program  Nawacita  Presiden  Joko  Widodo meningkatkan  intensitas  pemberantasan narkotika  di  Indonesia  dengan  situasi darurat  narkoba,  eksekusi  mati  terhadap terpidana  kasus  narkotika  merupakan konsistensi  pemerintah  dalam  keseriusan penanganan  masalah  narkoba.  Suasana yang kondusif dalam dukungan pemerintah terhadap  implementasi  peraturan  bersama ini,  meski  kebijakan  ini  masih  kurang dukungan  dari  ketersediaan  sarana  dan prasarana    dikarenakan  sistim  otonomi daerah  juga  turut  mempengaruhi,  hal  ini senada  dengan Content  of  policy dalam point kedudukan pengambil keputusan.
Ketiga, terkait Tingkat  kepatuhan dan  cepat  tanggap,  Stigma  masyarakat terhadap  pecandu  narkotika  masih  negatif dimana  menganggap  pecandu  adalah kriminal  yaitu  sebagai  seseorang  yang telah  melanggar  hukum,  dalam  keluarga pecandu sendiri masih menganggap pecandu  adalah  aib  keluarga  yang  harus ditutupi.  Kesempatan  untuk  melaporkan diri  dengan  kesadaran  atas  perilaku kecanduan  narkotika  telah  didukung  oleh pemerintah  melalui  IPWL,  namun  minim
sekali  dimanfaatkan  pecandu  dalam  upaya memulihkan diri terhadap perilaku ketergantungannya akan narkotika.

## F. KESIMPULAN
Implementasi  kebijakan  Peraturan Bersama tentang penanganan pecandu dan korban  penyalahgunaan  narkotika    ke dalam  lembaga  rehabilitasi  di  Propinsi Banten belum berjalan dengan semestinya, faktor  yang  mempengaruhi  implementasi kebijakan tersebut, adalah sebagai berikut :
1. Keterbatasan  sarana  rehabilitasi  dan sumber  daya  manusia  di  Propinsi Banten.
2. Terdapat  perbedaan  persepsi  antar stake  holders di  Propinsi  Banten,
akibatnya  terjadi  pendefinisian  yang kurang  jelas  terhadap  peran  dan tanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan peraturan bersama.
3. Lemahnya  koordinasi  di  antara  stake holders,  dimana  koordinasi  sebagai strategi  utama  dalam  mencapai  tujuan yang dihendaki peraturan bersama.
4. Belum  adanya  regulasi  turunan  dari peraturan  bersama  di  daerah  baik berupa  Peraturan  Daerah  maupun Peraturan  Gubernur,  sebagai  payung hukum  implementor  di  daerah  dalam membuat  dan  menyusun  program kegiatan rehabilitasi.
5. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan  public  menurut  Grindle (1980),  amat  ditentukan  oleh  tingkat
Implementability  kebijakan  itu  sendiri, Kebijakan  yang  menyangkut  banyak kepentingan  yang  berbeda  akan  lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan.

## G. SARAN
1. Agar  Pemda  propinsi  Banten  bekerja sama dengan BNNP Banten
membentuk  kelompok  kerja  dalam upaya akselerasi/percepatan
tersedianya  lembaga  rehabilitasi  milik pemerintah di Propinsi Banten.
2. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
Propinsi  Banten  dan  BNNP  Banten, untuk  membangun  berkoordinasi  dan kerja sama dalam pelaksanaan
program  rehabilitasi  di  Lapas  dan Rutan Wilayah Banten.
3. Dibentuk Tim Pengawas/Penggiat
Terpadu  yang  independen  di  Propinsi Banten,  yang  berasal  dari  masing- masing Instansi terkait bersama masyarakat, komunitas dan LSM, agar terjadi persamaan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan peraturan bersama.
4. Propinsi  Banten  perlu    merumuskan regulasi  daerah  berupa  Peraturan
Daerah  atau  Peraturan  Gubernur tentang  rehabilitasi  pecandu  narkotika yang  dalam  proses  hukum,  dan disertai dengan petunjuk tehnis pelaksanaannya  berupa  SOP  secara rinci.
5. Untuk reformulasi kebijakan peraturan bersama dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri di dalamnya,  yang  diharapkan  dapat mempermudah koordinasi dengan Kepala  Daerah  terkait  penyusunan prioritas program kerja daerah.
6. Direkomendasikan  terhadap  peraturan bersama untuk dinaikan status hukumnya menjadi
Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,
L (2014), Dasar-dasar Kebijakan
Publik . Bandung: Alfabeta.
Makarao,  MT,  Suhasril,  dan  Zakky  A.S (2003), Tindak  Pidana  Narkotika . Jakarta : Ghalia Indonesia.
Winarno, B (2016) Kebijakan publik Teori dan  Proses .  Yogyakarta:  Media Pressindo.
Kemmis,  S.  &  McTaggaRt,  R.  (2003).
Participatory  action  research .  In N.K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Strategies of Qualitative Inquiry (2nd ed.,  pp.  336-396).  Thousand  Oaks, CA: Sage.
Sumber Artkel dan Jurnal MacDonald,  C  (2012), Understanding Participatory  Action  Research:  a Qqualitative  Research  Methodology Option ,  Canadian  Journal  of  Action Research  Volume  13,  Issue  2,  2012,
pages34-50. http://journals.nipissingu.ca/index.ph p/cjar/article/viewFile/37/33
Peraturan Perundangan
Undang-undang Negara Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 25 Tahun 2011.
Peraturan Bersama Tahun 2014
Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Republik Indonesia  Nomor:  SE-002/A/JA/02/ 2013 (B-601/E/EJP/02/2013).
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik
Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  nomor  3
Tahun 2011
Surat  Telegaram  Kapolri  nomor  STR
701/VIII/2014.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri    nomor
21 Tahun 2013
Peraturan  Menteri  Kesehatan  nomor  80
Tahun 2014
Peraturan Menteri Sosial nomor 08 Tahun
2014