## PEMEKARAN DAERAH DI INDONESIA

## Nunik Retno Herawati

## Abstract
Regional  autonomy  has  brought  impact  of the  desire  to split  parts  of  themselves  or  in  other words, broke away to become the new autonomous region. Regional expansion is not just happening at the provincial level, but also occurred in the district / city level. The number of Regency / City is far more than the number of provincial post-reform 1999.
Regional  expansion  phenomenon  was  driven  by  several  factors  that  support  among  the existing  regulations  already  provide  a  tremendous  opportunity  for  the  proliferation  of  regional expansion proposals. The procedure is quite easy, and encouraged some of the motives of "hidden" from the local political elites and political elites at the national
Regional  Expansion  has  brought  negative  atupun  positive  implications  for  society,  local government  and  central  government.  The  implications  of  regional  expansion,  antaralain:  social implications  of  political,  social  implications  of  economic,  socio-cultural  implications,  implications  for public services, and the implications for economic development.
Key Word : regional autonomy, regional expansion

## A.  PENDAHULUAN
Setelah  diberlakukannya  Undang  Undang  No.  22  tahun  1999  yang  kemudian diganti  dengan  munculnya  UU  No.  32    tahun  2004,  pemekaran  daerah  menjadi kecenderungan  baru  dalam  struktur  pemerintahan  daerah  di  Indonesia.  Dari  tahun 1999  sampai  dengan  tahun  2008,  jumlah  kabupaten/kota  di  Indonesia  sudah bertambah  183  daerah  mekaran  yang  terdiri  dari  151  Kabupaten  dan  32  Kota.  Ini artinya  pertumbuhan  jumlah  daerah  Kabupaten/Kota  terjadi  rata-rata  20  daerah Kabupaten  /  Kota  per  tahun.  Dan  bisa  dikatakan  jumlah  pertumbuhannya  kurang lebih  40%  hanya  dalam  waktu  9  tahun  (Makaganza,  2008  :  35).  Pada  tahun  1999 Pemerintah  Indonesia  memiliki  303  daerah  Kabupaten/Kota.  Pada  tahun  2008 jumlah Kabupaten  /  Kota  sudah mencapai  484  daerah Kabupaten/Kota  yang  terdiri dari  388  Kabupaten  dan  96  Kota.  Pratikno  (2008,  1)  mencatat  mulai  Oktober  1999 sampai  Januari  2008  telah  terbentuk  164  daerah  baru  yang  terdiri  dari  7  Propinsi baru, 134 Kabupaten baru dan 23 Kota baru.
Meningkatnya  usulan  pemekaran  daerah  di  atas  memerlukan  perhatian  yang serius dari Pemerintah sebab jika tidak ada mekanisme pengawasan yang ketat dan evaluasi  yang  jelas  maka  usulan  untuk  membentuk  daerah  baru  masih  terus  akan terjadi. Kondisi ini tentunya sangat membahayakan bagi Pemerintah Indonesia yang notabene merupakan negara kepulauan yang berbentuk Negara Kesatuan.
Tulisan  ini  dimaksudkan  untuk  menjawab  permasalahan  mengapa  usulan pemekaran daerah cukup marak terjadi di era otonomi daerah. Tulisan akan diawali dengan menganalisis regulasi yang mengatur tentang pemekaran daerah, setelah itu baru akan dianalisis secara umum motif serta tujuan dari adanya usulan pemekaran daerah.  Tulisan  ini  akan  diakhiri  dengan  anlisis  implikasi  yang  bisa  terjadi  dari adanya pemekaran daerah di era otonomi daerah sekarang ini.

## B.  PEMBAHASAN
Sebelum menganalisis lebih lanjut tentang pemekaran daerah, akan lebih baik jika  diketahui  terlebih  dahulu  makna  dari  istilah  pemekaran  daerah  tersebut.    Dari perspektif  kewilayahan,  terminologi  „pemekaran‟  menurut  Prof.  Eko  Budiharjo merupakan  istilah  yang  salah  kaprah  karena  dalam  pemekaran  yang  terjadi  justru penciutan atau penyempitan wilayah (Kompas, 19 januari 2008). Mengapa demikian
?  Hal  ini  dikarenakan  pemekaran  yang  sering  terjadi  sekarang  ini  di  Indonesia adalah  pemecahan  satu  daerah  otonom  ke  dalam  beberapa  daerah  otonom, sehingga  yang  terjadi  justru  penyempitan  wilayah.  Pemekaran  jarang  dipahami sebagai  penggabungan  dua  atau  lebih  daerah  otonom  untuk  membentuk  satu daerah otonom baru.
Menurut Saile, pemekaran daerah bukan merupakan persoalan yang mudah karena akan  menimbulkan  persoalan  baru  dalam  penetapan  batas-batas  wilayah administratif  suatu  daerah  yang  terkena  pemekaran  tersebut  (Saile,  2009:4). Perubahan  batas  wilayah  darat  antar  daerah  sebagai  akibat  pemekaran  sering menjadi  persoalan  rumit  untuk  diputuskan  oleh  Pemerintah  Pusat  maupun Pemerintah  Daerah  karena  sulit  untuk  mengakomodasi  secara  adil  dan komprehensif aspirasi masyarakat, sehingga yang terjadi justru sengketa. Sengketa batas  wilayah  tersebut  sering  melahirkan  pertentangan,  ketegangan  atau  konflik bahkan pertikaian, bentrok dan perkelahian antar warga.
Istilah  pemekaran  daerah  sebenaranya  dipakai  sebagai  upaya memperhalus bahasa  ( eupheisme )  yang  menyatakan  proses  “perpisahan”  atau  „pemecahan”satu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru (Makaganza, 2008 : 17). Dilihat  dari  kacamata filosofi  harmoni,    istilah  perpisahan  atau  perpecahan memiliki makna  yang  negatif  sehingga  istilah  pemekaran  daerah  dirasa  lebih  cocok digunakan  untuk  menggambarkan  proses  terjadinya  daerah-daerah  otonom  baru pasca reformasi di Indonesia.
Istilah  pemekaran  daerah  kadang  silih  berganti  dipakai  untuk  menggantikan istilah  pembentukan  daerah.  Hal  ini  dikarenakan  kedua  istilah  tersebut  memiliki pengertian  yang  hampir  sama  meskipun  sebenarnya  istilah  pembentukan  daerah memiliki  makna  berbeda  dengan  pemekaran  daerah.    Ada  beberapa  makna  yang terkandung di dalam istilah pembentukan daerah :
1.  Istilah  pembentukan  daerah  lebih  tepat  dipakai  untuk  menyebut  proses penetapan  sebuah  daerah  bekas  satuan  administrasi  lokal,  misalnya penetapan  Kabupaten  dan  Kotapraja  di  Jawa  tahun  1945 –  1950  menjadi pemerintahan lokal negara baru Indonesia.
2.  Istilah  Pembentukan  Daerah  juga  dipakai  untuk  daerah-daerah  yang  sudah disepakati  sebagai  wilayah  negara  RI,  tetapi  pasca  Perang  Dunia  II diserahkan tentara sekutu kepada kekuasaan Belanda.
3.  Istilah  Pembentukan  Daerah  dipakai  untuk  menyebut  satuan  pemerintahan daerah  RI  yang  wilayahnya  tergabung  setelah  puluhan  tahun  berikutnya seperti masuknya Irian Barat dan Timor Timur ke dalam NKRI.
Pada  masa  Orde  Lama,  pemekaran  daerah  telah  terjadi  dalam pemerintahan  daerah  di  Indonesia.  Pemekaran  daerah  pada  waktu  itu  kebanyakan terjadi di luar Pulau Jawa. Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi yang memiliki geografis  cukup  luas  menjadi  pertimbangan  atas  pemekaran  daerah.  Data pemekaran daerah pada masa Orde Lama dapat dilihat berikut ini :
TAHUN DAERAH INDUK DAERAH PEMEKARAN 1950 Propinsi Sumatera - Prop.  Sumatera  Utara  (termasuk didalamnya Aceh) - Sematera Tengah - Sumatera Selatan TAHUN DAERAH INDUK DAERAH PEMEKARAN - Daerah Istimewa Yogyakarta
1956 Propinsi Kalimantan - Prop.  Kalimantan  Barat,  Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur 1957 Propinsi Sumatera Tengah - Prop. Jambi - Prop. Riau - Prop. Sumatera Barat Propinsi Sumatera Utara - Daerah Istimewa Aceh - Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1959 Propinsi Sunda Kecil - Prop. Bali - Prop. NTB - Pro. NTT Propinsi Kalimantan Selatan - Kalimantan Tengah 1960 Propinsi Sulawesi - Prop. Sulawesi Utara - Prop. Sulawesi Selatan 1963 - Irian Barat masuk Indonesia 1964 Propinsi Sumatera Selatan - Propinsi Lampung Propinsi Sulawesi Utara - Prop. Sulawes Tengah Propinsi Selawesi Selatan - Prop. Sulawesi Tenggara
Pada Masa Orde Baru, pemekaran daerah juga terjadi namun dalam jumlah yang sangat terbatas. Pemekaran daerah yang terjadi hanya terjadi pembentukan 3 propinsi  di  Indonesia.  Mayoritas  pembentukan  daerah  adalah  pembentukan Kotamadya  sebagai  konsekuensi  dari  proses  pengkotaan  sebagian  wilayah Kabupaten.  Proses  pemekaran  diawali  dengan  pembentukan  Kota  Administratif (Kotatif)  sebagai  wilayah  administratif,  yang  kemudian  dibentuk  menjadi  daerah Kotamadya  sebagai  daerah  otonom.  Proses  pemekaran  daerah  tersebut  juga bersifat Top Down dan didominasi proses teknokratis administratif. Data pemekaran daerah pada masa Orde Baru sebagai berikut :
TAHUN DAERAH INDUK DAERAH PEMEKARAN 1967 Propinsi Sumatera Selatan Prop. Bengkulu 1969 Irian barat resmi menjadi Propinsi ke 26 - - 1976 Timor Timur Menjadi Propinsi ke 27 Akhirnya  lepas  dari  NKRI pada tahun 1999
Pada masa reformasi, usulan pemekaran daerah di Indonesia dimulai sejak digulirkannya semangat otonomi daerah yang menyertai munculnya euforia gerakan reformasi di  Indonesia.  Kebijakan  pemekaran  daerah  pada masa  reformasi  bersifat bottom  up  dan  didominasi  oleh  proses  politik  daripada  administratif.  Regulasi  dan situasi  politik  inilah  yang  kemudian  memberi  peluang  yang  sangat  besar  bagi maraknya pengusulan pemekaran daerah (Pratikno, 2008:1).
Keluarnya  Undang –  Undang  No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah jo  PP No 129 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan,  Penghapusan dan  penggabungan  Daerah  menandai  momentum  bagi  daerah  untuk  mengajukan
usulan  pemekaran  daerah.    Dalam  ketentuan  pasal  5ayat  (1)  UU  No.  22/199 menggariskan  soal  [embentukan  daerah.  “Daerah  dibentuk  berdasarkan pertimbangan  kemampuan  ekonomi,  potensi  daerah,  sosial  budaya,  sosial  politik, jumlah  penduduk,  luas  daerah  dan  pertimbangan  lain  yang  memungkinkan terselenggaranya  otonomi  Daerah”.  Lebih  lanjut  dalam  ketentuan  pasal  6  ayat  (1) dan  ayat  (2)    UU  No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  disebutkan bahwa daerah dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain, dan daerah otonom dapat  dimekarkan  menjadi  lebih  dari  satu  daerah  jika  dipandang  sesuai  dengan perkembangan  daerah.  Regulasi  tersebut  memang  memberi  ruang  yang  lebih leluasa bagi terbentuknya daerah otonom baru.
Regulasi pemekaran daerah kemudian diatur dengan Undang-Undang No 32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  jo  PP  No  78  Tahun  2007  tentang  Tata Cara  Pembentukan,  Penghapusan  dan  Penggabungan  Daerah  seiring  deng pergantian  UU  No  22  tahun  1999.  Dalam  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, sebenarnya pemerintah sudah sedikit ketat dan tegas dalam pemekaran  daerah.  Hal  ini  bisa  dilihat  dalam  ketentuan  tentang  penggabungan daerah-daerah yang sudah dimekarkan bila ternyata tidak mencapai standar minimal hasil  kinerja  yang  seharusnya.  Meski  sudah  diatur  dalam  yuridis  formal,  dalam implementasinya  penggabungan  daerah  tersebut  belum  pernah  dilakukan  oleh Pemerintah  Pusat.  Pada  akhir nya yang terjadi justru „pertambahan‟ daerah otonom baru sebagai akibat adanya pemisahan bagian wilayah tertentu.
Jika  dicermati  lebih  lanjut,  PP  78/2007  ternyata  sangat  ketat  dan  tidak selonggar  PP  129/2000  yang  memang  agak  leluasa  dan  lunak  sehingga memudahkan  usulan  pemekaran  daerah.  Salah  satu  contohnya  bahwa  dalam  PP 78/2007 diatur bahwa Propinsi yang akan dimekarkan harus sudah berusia minimal 10  tahun,  sedangkan  Kabupaten/Kota  harus  sudah  berusia  minimal  7  tahun. Ketentuan  tersebut  berbeda  dengan  ketentuan  dalam  PP  129/2000  yang menyatakan bahwa daerah yang baru dimekarkan bisa langsung dimekarkan lagi.
Perubahan  lain  adalah  dalam  hal  jumlah  Kabupaten/Kota  untuk  menjadi Propinsi  baru  dan  jumlah  Kecamatan  untuk  menjadi  Kabupaten/Kota  baru.  Dalam PP  129/2000,  untuk  pembentukan  Propinsi  minimal  hanya  4  (empat) Kabupaten/Kota,  sementara  PP  78/2007  diperketat  menjadi  minimal  5  (lima) Kabupaten/Kota.  Dalam PP 129/2000 untuk pembentukan Kabupaten baru minimal hanya  memiliki  4  (empat)  Kecamatan,  namun  dalam  PP  78/2007  syaratnya ditingkatkan menjadi 5 (lima) Kecamatan. Sedangkan untuk pembentukan Kota baru sebelumnya  minimal  hanya  memililiki  3  (tiga)  Kecamatan,  sekarang  diperketat menjadi minimal 4 (empat) Kecamatan.
PP  78/2007  sebenarnya  juga  memberi  landasan  hukum  bagi  Pemerintah Pusat  untuk  melikuidasi  „daerah  baru‟  sebagai  akibat  pemisahan/penggabungan daerah  yang  dinilai  tidak  mampu  menyelenggaraan  otonomi  daerah.  Hal  ini  berarti bahwa  daerah  yang  telah  dimekarkan  tetapi  kalau  kenyataannya  „baju  baru‟  itu t erlalu  besar  atau  „badan‟  yang  kecil  tapi  dibesarkan  dengan  membungkus  „baju baru‟  maka  akan  dievaluasi  oleh  Pemerintah  Pusat  dengan  harapan  agar pemekaran  daerah  baru  tidak  menimbulkan ekses  ekonomi,  sosial  dan  politik  yang baru  di  wilayah  tersebut.  Bila  benar  Pemerintah  melakukan  likuidasi,  maka  tidak mungkin  tidak  keputusan  tersebut  akan  memberi  efek  jera  kepada  elit  politik  lokal dan tokoh daerah yang ada di Jakarta untuk berpikir sejuta kali sebelum mengajukan usulan  pemekaran  daerah.  Data   pemekaran  daerah  di era  otonomi  daerah  berikut ini :
TAHUN DAERAH INDUK DAERAH PEMEKARAN 4 Otober 1999 Propinsi Maluku - Prop. Maluku Utara (Propinsi ke 27) 17 Oktober 2000 Propinsi Jawa Barat - Prop.  Banten  (Propinsi ke 28) 4 Desember 2000 - Kepulauan Bangka Belitung (Propinsi ke 29) 22 Desember 2000 Propinsi Sulawesi Utara - Prop. Gorontalo (Propinsi ke 30) 21 November 2001 Propinsi Papua - Prop.  Irian  Jaya  Barat (Propinsi ke 31) 25 Oktober 2002 Propinsi Riau - Kepulauan Riau (Propinsi ke 32) 5 Oktober 2004 Propinsi Sulawesi Selatan - Prop. Sulawesi Barat (Propinsi ke 33)
Usulan  pembentukan  Propinsi  di  atas  kalah  jauh  dengan  jumlah  usulan Kabupaten/Kota dimana sejak tahun 1999 sudah mencapai 183 Kabupaten/Kota. Di Pulau Sumatera saja sudah ada 69 usulan Kabupaten/Kota, disusul Pulau Sulawesi 33 Kabupaten/Kota, Pulau Kalimantan 25 Kabupaten/Kota, Papua 23 Kabupaten/Kota,  Maluku  14  Kabupaten/Kota,  Nusa  Tenggara  10  Kabupaten/Kota dan Pulau Jawa 9 Kabupaten/Kota (Makaganza , 2008 : 39).
Tampaknya  dengan  PP  78  Tahun  2007  Pemerintah  berkeinginan  untuk meredam laju usulan pemekaran daerah. Dengan PP No 78 tahun 2007 pemekaran daerah tidak lagi semudah dulu ketika masih menggunakan PP no 129 tahun 2000. Untuk tahun 2010 – 2025 Kemendagri bersama DPR membuat moratorium dengan mendesain penataan daerah otonom baru dengan membatasi jumlah provinsi hanya 44  Propinsi  dan  546  Kabupaten/Kota.  Hal  ini  berarti  peluang  untung  pemekaran daerah  sampai  tahun  2025  hanya  11  propinsi  dan  54  Kabupaten/Kota  saja  yang akan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
Kebijakan  tersebut  diambil  karena  sampai  dengan  tahun  2010  saja  usulan pemekaran daerah sudah cukup banyak yang masuk ke Kementerian Dalam Negeri. Data usulan tersebut adalah sebagai berikut :
NO DAERAH INDUK DAERAH PEMEKARAN 1. Propinsi Aceh - Prop. Aceh Barat Selatan - Prop. Aceh Leuser Antara 2. Propinsi Sumatera Utara - Prop. Sumatera Timur - Prop. Tapanuli - Prop. Nias - Prop. Asahan Labuhan Batu - Prop.Sumatera Tenggara 3. Propinsi Riau Prop. Riau Pesisir 4. Propinsi Kepulauan Riau Prop. Laut Natuna NO DAERAH INDUK DAERAH PEMEKARAN 5. Propinsi Maluku - Prop. Maluku Tenggara Raya - Prop. Maluku Tenggara Barat 6. Propinsi Jawa Barat - Prop. Cirebon - Prop Jawa Utama - Prop. Pasundan 7. Propinsi Jawa Tengah - Prop. Banyumas - Daerah Istimewa Surakarta - Prop. Muria Raya
8. Propinsi Jawa Timur - Prop. Madura - Prop. Jawa Utara 9. Propinsi Kalimantan Barat - Prop. Kapuas Raya - Prop. Kalimantan Barat Daya 10. Propinsi Kalimantan Tengah dan Selatan - Prop. Barito Raya - Prop. Kotawaringin Raya 11. Propinsi Kalimantan Timur Prop. Kalimantan Utara 12. Propinsi Sulawesi Tenggara Prop. Buton Raya 13. Propinsi Sulawesi Utara Prop. Bolaang Mongondow 14. Propinsi Sulawesi Tengah Prop. Sulawesi Timur 15. Propinsi NTB - Prop. Sumbawa - Prop. Lombok 16. Propinsi NTT - Prop. Flores - Pulau Sumba - Pulau Timor 17. Propinsi Papua - Prop. Papua Tengah - Prop. Papua Timur - Prop. Papua Selatan - Prop. Pegunungan Tengah
Sumber : http;//id.wikipedia.org/wiki/pemekaran daerah di indonesia
Maraknya  pemekaran  daerah  di  era  otonomi  daerah  telah  menimbulkan sejumlah  pertanyaan,  mengapa  itu  bisa  terjadi  dan  motif  apa  yang  mendasari  dari adanya  pemekaran  daerah  tersebut  ?  Bank  Dunia  menyimpulkan  bahwa  ada  4 faktor utama pendorong pemekaran daerah :
1.  Motif  untuk  efektifitas  administrasi  pemerintahan  mengingat  wilayah daerah  yang  begitu  luas,  penduduk  yang  menyebar  dan  adanya ketertinggalan  dalam pembangunan
2.  Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama,  urban rural, tingkat  pendapatan).  Beberapa  pemekaran  daerah  lebih  didasari  motif ingin  lepas  dari  him pitan  “penindasan”  kelompok  lain  atas  dasar  etnis, agama, dan lain. Lain Contoh nyata pada level ini adalah pembentukan Propinsi Banten, Maluku Utara, Gorontalo, dan Bangka Belitung nuansa etnik sangat kuat sekali yangmana mereka ingin membebaskan diri dari orang Bandung, Ambon, Manado dan Palembang (Djohan Djohermansyah, 2005; 214)
3.  Adanya kemanjaan fiskal yang dijamin UU dengan disediakannya DAU, DAK,  Bagi  Hasil  dari  Sumber  Daya  Alam  dan  disediakannya  sumber- sumber pendapatan daerah
4.  Motif pemburu rente dari para elite Pemekaran  daerah  banyak  didasari  motif  karena  inin  menjabat  di Birokrasi  Lokal  dan  DPRD.  Selain  itu,  pemekaran  daerah  juga  didasari motif  untuk  membangun  kembali  sejarah  dan  kekuasaan  aristokrasi lama yang pernah pudar di masa lalu.
Menurut Tri Ratnawati (2009; 15), pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia selama ini sebenarnya memiliki beberapa motif tersebunyi diantaranya :
a. Gerrymander yaitu  usaha  pemekaran  daerah  untuk  kepentingan  partai politik  tertentu.  Contoh  Kasus  pemekaran  Paua  oleh  pemerintahan Megawati (PDIP) disinyalir bertujuan untuk memecah suara partai lawan
b. Pemekaran daerah telah berubah menjadi semacam “bisnis” Pratikno mencatat bahwa inisiatif proses legislasi pemekaran daerah justru banyak dimulai oleh DPR RI (RUU inisiatif). Pada tanggal 25 Oktober, DPR mengajukan  13  RUU  pembentukan  daerah  baru,  10  Desember  2007  DPR
mengajukan 16 RUU pembentukan daerah baru.  Dan pada bulan Februari 2008 DPR sedang membahas usulan pemekaran 21 daerah Baru (Pratikno, 2008 : 2)
c.  Tujuan pemekaran daerah seperti untuk merespon separatisme agama dan etnis  sebenarnya  bermotifkan  untuk  membangun  citra  rezim,  memperkuat legitimasi  rezim  berkuasa, self  interest dari  para  aktor  elit  daerah  maupun pusat.
Pertanyaan  selanjunya,  bagaimana  sebenarnya  prosedur  pemekaran daerah? apakah cukup mudah sehingga pemekaran daerah melonjak cukup drastis? Secara  normatif,  pemekaran  daerah  berdasarkan  pasal  16  PP  129  tahun  2000 mencakup tahapan kegiatan berikut :
1.  Ada  kemauan  politik  dari  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  yang bersangkutan
2.  Pembentukan  daerah  harus  didukung  oleh  penelitian  awal  yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
3.  Usulan  pembentukan  Kabupaten  /  Kota  disampaikan  kepada Pemerintah  cq  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Otonomi  Daerah  melalui Gubernur  dengan  dilampirkan  hasil  penelitian  daerah  dan  persetujuan DPRD  Kabupaten  /  Kota  serta  persetujuan  Propinsi  yang  dituangkan dalam Keputusan DPRD Propinsi
4.  Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah memproses lebih lanjut dan menugaskan  Tim  untuk  melakukan  observasi  ke  daerah  yang  hasilnya menjadi  bahan  rekomendasi  kepada  Dewan  Pertimbangan  Otonomi Daerah
5.  Dewan  Pertimbangan  Otonomi  Daerah  menugaskan  Tim  Teknis Sekretariat  Dewan  Pertimbangan  Otonomi  Daerah  ke  Daerah  untuk melakukan penelitian lebih lanjut
6.  Apabila  berdasarkan  keputusan  rapat  anggota  Dewan  Pertimbangan Otonomi  Daerah  menyetujui  usul  pembentukan  daerah,  Menteri  Dalam Negeri  dan  Otonomi  Daerah  selaku  Ketua  Dewan  Pertimbangan Otonomi  Daerah  mengajukan  usul  pembentukan  daerah  tersebut beserta  Rancangan  Undang-Undangan  Pembentukan  Daerah  kepada Presiden
7.  Apabila  Presiden  menyetujui  usul  dimaksud,  Rancangan  Undang- Undang  pembentukan  Daerah  disampaikan  kepada  DPR  RI  untuk mendapat persetujuan.
Bila dilihat dari aturan normatif di atas, memang sangat mudah bagi daerah untuk  mengajukan  usulan  pemekaran  daerah,  karena  cukup  memerlukan persetujuan dari DPRD dan tidak memerlukan persetujuan atau hasil keputusan dari masyarakat  bawah.  Jika  hanya  ditentukan  dari  persetujuan  di  tingkat  elit,  maka sering  dilakukan  manipulasi  data  dan  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  mendukung dan memaksa bagi pemekaran wilayah.
Pemekaran  daerah  di  era  otonomi  daerah  menurut  Undang-Undang  32 tahun  2004  diharapkan  :  Pertama,  mampu  meningkatkan  kualitas  dan  pemerataan pelayanan  kepada  masyarakat.  Kedua,  mampu  meningkatkan  percepatan pembangunan  ekonomi,  terutama  pada  daerah-daerah  pinggiran.  Ketiga, memfasilitasi pertumbuhan kehidupan demokrasi di daerah. Keempat, meningkatkan keamanan dan ketertiban di daerah. Kelima, memberikan kontribusi bagi persatuan dan kebangsaan.
Pemekaran daerah yang terjadi ternyata telah membawa sejumlah implikasi positif  maupun  negatif.  Ada  beberapa    implikasi  dari  adanya  pemekaran  daerah, antaralain (Pratikno, Ibid : hal 5) :
1. Implikasi Sosial Politik
Dari sisi politis, pemekaran wilayah dapat menumbuhkan perasaan homogen daerah  pemekaran  baru  yang  justru  akan  memperkuat  perasaan egosentrisme.  Hal  ini  jika  tidak  dikelola  dengan  baik  akan  menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal. Selain itu munculnya banyak Kabupaten/Kota justru menimbulkan ketidakeffisiensian manajemen pemerintahan  daerah.  Sulitnya  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah Propinsi juga menjadi implikasi sosial politis pemekaran daerah.
2. Implikasi Sosial Ekonomi Pemekaran  Daerah  telah  menyebabkan  beban  keuangan  yang  harus ditanggung Pemerintah Pusat semakin meningkat. Apabila fenomena tersebut benar maka semangat pemekaran daerah telah mengikari semangat otonomi daerah  karena  yang  terjadi  justru  adanya  ketergantungan  daerah  hasil pemekaran terhadap pemerintah pusat.
3. Implikasi Sosial Kultural Melalui  pemekaran  daerah,  masyarakat  daerah  ternyata  telah  membawa dampak pada pengakuan sosial, politik dan kultural terhadap masyarakat. Di satu  sisi  implikasi  ini  akan  menimbulkan  kohesivitas  di  tataran  masyarakat namun  dilihat  dari  sisi  eksternal  dapat  dipandang  sebagai  egosentrisme kedaerahan.
4. Implikasi pada Pelayanan Publik Dari dimensi pelayanan publik, pemekaran daerah akan memperpendek jarak geografis  antara  penduduk  dengan  sentra  pelayanan  yaitu  Ibukota Kabupaten/Kota.
5. Implikasi bagi Pembangunan Ekonomi Adanya pemekaran daerah akan memberi kesempatan kepada daerah miskin untuk  memperoleh  lebih  banyak  subsidi  dari  pemerintah  pusat  (DAU  dan DAK)  dan  hal  ini  akan  mendorong  peningkatan  pendapatan  per  kapita  di daerah tersebut.
6. Implikasi pada pertahanan, Keamanan dan Integrasi Nasional Pemekaran  Daerah  sebenarnya  dapat  dipandang  sebagai  pemicu  bagi terpecahnaya  negara  Kesatuan,  bahkan  juga  bisa  dipandang  sebagai ancaman untuk membentuk negara federal di Indonesia.
Setelah  berjalan  kurang  lebih  10  tahun,  pemekaran  daerah  ternyata  dirasa belum  membawa  dampak  perubahan  yang  positif  bagi  daerah  otonom  yang  baru bahkan  cenderung  daerah  menjadi  tidak  mandiri.  Beberapa  studi  telah  mencoba meneliti dan mengkaji daerah baru hasil pemekaran tersebut. Pusat Litbang Otonomi Daerah  Departemen  Dalam  Negeri  (2005)  telah  melakukan  penelitian  Effektifitas Pemekaran  Wilayah  di  Era  Otonomi  Daerah.  Penelitian  menyimpulkan  bahwa secara  umum  tidak  ada  satupun  Daerah  Otonom  Baru  yang  bisa  dikelompokkan dalam Kategori Mampu.  Bappenas (2005) juga telah melakukan Kajian Percepatan Pembangunan  Daerah  Otonom  Baru  (DOB).  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  meningkat,  tetapi  ketergantungan  terhadap  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  masih  tetap  tinggi.  Terjadi  pula  peningkatan  belanja pembangunan  dengan  porporsi  terhadap  belanja  rutin  masih  kecil.  Sehingga  tidak mengherankan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  belum  meningkat (http;//www.undp.or.id/pubs/docs/pemekaran ID.pdf)

## C.  PENUTUP
Berangkat dari permasalahan di atas, tulisan ini merekomendasikan kepada Pemerintah  untuk  segera  mungkin  memperbaiki  kebijakan  Pemekaran  Daerah. Perbaikan  mencakup  perbaikan  di  awal  proses  usulan  pemekaran  daerah  sampai pada pasca pemekaran daerah. Pada perbaikan proses, Pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas dan tegas tentang usulan pemekaran daerah. Peran Masyarakat Sipil  harus  dituangkan  secara  jelas  dalam  peraturan  perundang-undangan  dalam bentuk  referendum  untuk  menentukan  pilihan  perlu  atau  tidaknya  dilakukan pemekaran  wilayah.  Selain  itu,  sebelum  ada  persetujuan  dari  Pemerintah,  daerah yang  mengusulkan  harus  mempersiapkan  pembentukan  daerah  persiapan pemekaran.  Daerah  persiapan  ini  dapat  ditetapkan  sebagai  daerah  otonomi  baru apabila dipandang layak dan perlu sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR RUJUKAN
Ratnawati, Tri. Pemekaran Daerah : Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009. Saile, Said. Pemekaran Wilayah : Sebagai Buah Demokrasi di Indonesia . Jakarta: Restu Agung, 2009.
Makagansa, H.R. Tantangan Pemekaran Daerah . Yogyakarta : FusPad, 2008. Djohan, Djohermansyah, “ Fenomena Etnosentrisme dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah” dalam Haris, Syamsuddin. Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah , Jakarta : Yayasan Obor, 2005. Pratikno. “Usulan Perubahan Kebiajakan Penataaan Daerah : Pemekaran dan Penggabungna Daerah”.  Paper USAID, 29 Febuary 2008 Effendy, Arif Roesman, “ Pemekaran Wilayah Kabupaten Kota” Summary Report USAID.
Surat Kabar : Kompas, 19 Januari 2008
Sumber Lain : http://www.undp.or.id/pubs/docs/pemekaran ID.pdf htttp://id.wikipedia,org/wiki/pemekaran daerah di Indonesia