## Pengaruh Koneksi Politik terhadap Nilai Perusahaan Non-Keuangan
Joseline, Stanley Frandy, Stevanus Pangestu
Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jl. Jend. Sudirman No.51, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930
Kata kunci: Koneksi politik, nilai perusahaan, kinerja
Keywords: Political connection, firm value, performance
Corresponding author: pangestu@atmajaya.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan  di  perusahaan  non-keuangan  yang  terdaftar  di  BEI  pada  periode  2017- 2019.  Pada  penelitian  ini,  nilai  perusahaan  sebagai  variabel  dependen  diukur menggunakan Tobin’s Q. Variabel independen dalam penelitian ini adalah koneksi politik yang diukur dengan menggunakan rumus proporsi dewan direksi dan dewan komisaris yang terkoneksi politik. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan teknik regresi data panel pada perangkat lunak EViews 10.0 dengan jumlah sampel sebanyak  186  perusahaan  non-keuangan  dan  dengan  tahun  penelitian  2017-2019 (n=558).  Regresi  panel  dengan  model random  effect menunjukkan  hasil  bahwa koneksi politik memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan.

## ABSTRACT
The purpose of this research is to study the effects of political connections on the value of publicly-traded non-financial companies in Indonesia, which was measured with Tobin's Q ratio. The main regressor in this study was measured through politically- connected  corporate  board  members.  One  hundred  and  eighty-six  (186)  publicly- traded non-financial companies were examined from 2017 to 2019 (n = 558). Data were analyzed using random effect panel regression on EViews econometric package. This investigation finds that that political connection positively influences firm value.

## Pendahuluan
Kelangsungan  hidup  perusahaan  tidak  terlepas  dari  ketergantungan  dengan  lingkungan  di  mana perusahan  tersebut  didirikan. Resource  Dependence  theory menekankan  pentingnya  menilai  tingkat ketergantungan  suatu  perusahaan  terhadap  lingkungan  atau  sumber  daya  eksternal (Pfeffer  &  Salancik, 1978) Dalam  menjalankan  aktivitas  operasional  perusahaan,  terdapat  pertimbangan  yang  mengharuskan perusahaan untuk menganalisis lingkungan eksternal perusahaan. Lingkungan eksternal di mana perusahaan beroperasi  mencakup  aspek  politik  ( political), aspek ekonomi (economic), aspek  sosial (social), aspek teknologi  ( technological) ,  aspek  lingkungan  ( environmental), dan  aspek legalitas  ( legal) .  Di  antara  enam aspek lingkungan eksternal di atas, terdapat aspek politik yang tidak dapat dipandang sebelah mata, karena politik menyangkut kebijakan dan tindakan pemerintah dalam memengaruhi cara perusahaan beroperasi.
Politik  menjadi  salah  satu  sebab  perkembangan  kegiatan  ekonomi  melalui  kebijakan  fiskal  dan kekuatan penguasa. Pernyataan ini didukung oleh  Coulomb dan Sangnier (2014) yang menyatakan bahwa sebagian besar kegiatan politik memengaruhi perekonomian. Peristiwa maupun kejadian politik yang terjadi di suatu negara dapat memengaruhi stabilitas dan kinerja perekonomian negara, hal tersebut akan berdampak juga pada bisnis di negara tersebut. Politik dan bisnis menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Politik memiliki  tujuan  untuk  merumuskan  kebijakan  publik,  salah  satunya  untuk  kepentingan  dunia  bisnis. Sebaliknya,  dunia  bisnis  dapat  menunjang  politik  suatu  negara (Wulandari  &  Raharja,  2013) .  Politik memberikan  dampak  pada bisnis  melalui  pemerintah yang  terus menerus  menerapkan  kebijakan  ekonomi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi negara. Seperti yang terjadi dalam hal bisnis ekspor-impor, pemerintah menetapkan peraturan dan kebijakan tertentu untuk melancarkan perusahaan yang menjalankan kegiatan ekspor-impor (Suyatna, 2019).
Keterkaitan politik dan bisnis seperti hubungan timbal balik, di mana peran politik dalam perumusan berbagai kebijakan yang dapat mendorong keberhasilan bisnis tetapi pelaku bisnis harus bersedia membantu partai politik dalam hal pendanaan sebagai konsekuensinya (Kurniasari, 2019). Partai politik tempat politikus bernaung membutuhkan dana dari pelaku bisnis untuk menjalankan aktivitas politik yang dilakukan. Begitu pula  ketika  seseorang  ingin  menjadi  calon  legislatif,  presiden  atau  kepala  daerah,  calon  tersebut membutuhkan peran pelaku bisnis untuk mendanai kampanye demi mengusung calon bersangkutan. Tentu saja pelaku bisnis berharapan mendapat bantuan yang menguntungkan bisnisnya ke depan ketika calon telah menduduki jabatan tertentu berupa kemudahan mendapatkan kontrak atau memenangkan proyek tender dari pemerintah (Sutopo et al., 2017). Ada juga pelaku bisnis yang melakukan lobi untuk kepentingan bisnisnya kepada  politikus  yang  berkuasa.  Hal  tersebut  terjadi  karena  pelaku  bisnis  yang  berkepentingan  dengan proyek-proyek pemerintah berusaha melancarkan izin proyeknya (Situmorang, 2009).
Hubungan  antara  bisnis  dan  politik  yang  telah  dijelaskan  di  atas  menyebabkan  munculnya  istilah perusahaan  terkoneksi  politik.  Faccio  dan  Parsley  (2009)  menyatakan  bahwa  perusahaan  yang  memiliki koneksi politik akan mempunyai pangsa pasar yang besar. Politik sangat berperan dalam perusahan karena politik merupakan unsur ekonomi paling penting terutama dalam hal profitabilitas perusahaan (Agrawal & Knoeber,  2015) .Perusahaan  yang  terkoneksi  politik  akan  lebih  berpeluang  menikmati  pendapatan  lebih tinggi dan produktivitas lebih besar. Konsisten dengan Resource Dependence theory , koneksi politik semakin banyak digunakan oleh bisnis sebagai sumber daya strategis untuk meningkatkan nilai perusahaan (Hillman, 2005).  Di  Indonesia  sendiri,  koneksi  politik  mulai  berkembang  setelah  era  reformasi.  Studi  seperti Harymawan dan Nowland (2016) juga menunjukkan Indonesia sebagai negara di mana dalam konteks bisnis, sangat dipengaruhi oleh politik. Bisnis di Indonesia sangat dipengaruhi oleh  perubahan stabilitas politik dan efektivitas pemerintah.
Koneksi  politik  bagaikan  pedang  bermata  dua  karena  koneksi  politik  dapat  meningkatkan  nilai perusahaan atau justru membahayakan nilai perusahaan. Berdasarkan Political Power theory yang diajukan oleh Siegfried (1972), ditemukan bahwa perusahaan dengan koneksi politik akan menggunakan kedekatan yang dimiliki untuk memperoleh manfaat yang tersedia di pasar. Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan memperoleh manfaat seperti kurangnya pengawasan ketat yang memungkinkan keringanan pajak (Kim &  Zhang,  2016) ,  penundaan  pelaporan  akuntansi  (Leuz  et  al.,  2003)  serta  lebih  memudahkan  proses pendanaan (Wijantini, 2007). Salah satu penelitian serupa yang diteliti oleh Li dan Xia (2013) menyatakan saat  krisis  ekonomi  di  negara  Tiongkok  terjadi,  perusahaan  yang  terkoneksi  politik  memiliki  kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik, sehingga
perusahaan  yang  terkoneksi  politik  dapat  meningkatkan  nilai  perusahaan  yang  terjadi  karena  adanya peningkatan harga saham.
Namun sebaliknya, koneksi politik juga dapat membahayakan nilai perusahaan. Chaney et al. (2011) menunjukkan  bahwa  kualitas  informasi  akuntansi  dari  perusahaan  yang  terkoneksi  politik    lebih    rendah dibanding  dengan perusahaan  yang  tidak  terkoneksi  politik. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi  politik dapat  menyebabkan  melemahnya  praktik-praktik manajerial  yang  baik  dan  menyebabkan  buruknya  tata kelola  perusahaan. Tata kelola perusahaan yang buruk dapat memengaruhi nilai perusahaan dalam jangka panjang (Velnampy  &  Pratheepkanth,  2013) .  Chaney  et  al.  (2011)  juga  menjelaskan  bahwa  terdapat kecenderungan  perusahaan  yang  terkoneksi  politik  mendapatkan  pengawasan  yang  lebih  ketat  dari  pihak ketiga seperti regulator, pers, dan masyarakat, sehingga membuat perusahaan menjadi tidak dapat bebas.
Terdapat  beberapa  penelitian  terkait  yang  telah  menjelaskan  dan  memberikan  bukti  mengenai pengaruh hubungan politik terhadap nilai perusahaan. Penelitian Goldman et al. (2009) membuktikan bahwa hubungan  politik  memiliki  pengaruh  terhadap  nilai  perusahaan.  Adapun  penelitian  yang  dilakukan  di Indonesia  oleh  Maulana  dan  Wati  (2019)  menyimpulkan  bahwa  terbukti  ada  pengaruh  positif  signifikan antara koneksi politik terhadap nilai perusahaan, hal ini konsisten dengan yang dikemukakan oleh (Fan et al., 2007; Maaloul et al., 2018) bahwa birokrat atau politisi menggunakan sumber daya dari perusahaan milik negara  pimpinannya  yang  tercatat  di  bursa  untuk  memenuhi  tujuan  memaksimalkan  nilai  perusahaan. Penelitian  Maaloul,  Chakroun,  dan  Yahyaoui (2018) menunjukkan  bahwa  koneksi  politik  memperbaiki kinerja dan meningkatkan kekayaan pemegang saham.
Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan, (Dewanti, 2019) mendapatkan hasil bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  Hasil  ini  mendukung  penelitian  milik  Li  dan  Xia  (2013)  yang  mana  koneksi  politik  tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan Tangke (2019)    yang  menunjukkan  bahwa  koneksi  politik  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap corporate social responsibility , namun tidak berpengaruh langsung terhadap nilai perusahaan.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan terkait pro dan kontra koneksi politik serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka penulis ingin menguji kembali pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan.

## Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis
Penelitian  Maulana  dan  Wati  (2019)  mengangkat  isu  pengaruh  koneksi  politik  dan  struktur kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan berdasarkan fenomena praktik koneksi politik yang terjadi pada  perusahaan-perusahaan  manufaktur  yang  berada  di  Indonesia.  Penelitian  Maulana  dan  Wati  (2019) mengukur  variabel  independen  koneksi  politik  dengan  menggunakan  metode  variabel dummy yang memberikan nilai 1 bagi perusahaan yang terkoneksi politik dan nilai 0 bagi perusahaan yang tidak terkoneksi politik.  Variabel  independen  kepemilikan  institusional  diukur  dengan  menggunakan  indikator  persentase jumlah  saham  yang  dimiliki  institusi  dari  seluruh  modal  saham  yang  beredar  di  pasar  saham.  Sedangkan untuk mengukur variabel dependen nilai perusahaan digunakan  rasio Tobin’s Q . Hasil penelitian Maulana dan  Wati  (2019)  menunjukkan  bahwa  koneksi  politik  memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  nilai perusahaan. Semakin tinggi koneksi politik maka semakin tinggi nilai perusahaan. Sementara kepemilikan manajerial  terhadap  nilai  perusahaan  tidak  berpengaruh  signifikan.  Hal  ini  dikarenakan  adanya agency conflict dan juga proporsi saham yang dimiliki oleh dewan direksi maupun komisaris sangat kecil dengan rata-rata hanya 0,03160.
Penelitian  Patriarini  (2020)  juga  menemukan  bahwa  koneksi  politik  berpengaruh  positif  dan signifikan  terkait  dengan  nilai  perusahaan.  Hasil  menunjukkan  bahwa  koneksi  politik  yang  dimiliki perusahaan  dapat  menyebabkan  perusahaan  memiliki  keuntungan  sehingga  dapat  meningkatkan  nilai perusahaan. Variabel dependen penelitian Patriarini (2020) adalah nilai perusahaan yang diukur dengan rasio Tobin’s Q sementara variabel independen yang digunakan adalah koneksi politik. Politically Exposed Person (PEP)  digunakan  sebagai  pengukuran  perusahaan  yang  terkoneksi  politik  di  Negara  Indonesia.  PEP dikategorikan  seperti  presiden,  menteri,  atau  posisi  setara  gubenur,  kepala  partai  politik,  senior  TNI  atau polisi, senior kehakiman, dan hubungan dengan pihak yang memiliki koneksi politik satu garis (orang tua, saudara kandung, dan anak). Sehingga jika salah satu dari board of directors dan board of commissioners memiliki salah satu poin diatas maka skor 1, sedangkan perusahaan dengan skor 0 dinyatakan tidak terkoneksi politik. Adapun variabel kontrol penelitian adalah rasio return on equity (ROE) dan kantor akuntan publik
yang menggunakan metode dummy di mana nilai 1 untuk yang di audit oleh Big Four dan nilai 0 untuk di audit selain Big Four .
Maaloul et al. (2018) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh koneksi politik perusahaan pada kinerja  keuangan  dan  saham  serta  pada  nilai  pasar  dengan  judul  “ The  effect  of  political  connections  on companies’  performance  and  value:  evidence  from  Tunisian  companies  after  the  revolution ”.  Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan rasio return on asset (ROA) untuk mengukur kinerja keuangan, rasio Tobin's Q untuk mengukur kinerja pasar saham, dan log kapitalisasi pasar untuk mengukur nilai pasar suatu  perusahaan.  Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah  koneksi  politik  yang  diukur  dengan variabel dummy di mana nilai 1 untuk perusahaan yang terhubung secara politik dan nilai 0 untuk sebaliknya. Hasil penelitian Maaloul et al. (2018) menunjukkan bahwa koneksi politik meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Hasil ini menjelaskan bahwa terdapat manfaat dan pertolongan yang dapat diperoleh perusahaan dari  ikatan  politik dan  di  sisi  lain terdapat  kecenderungan  investor  untuk  berinvestasi di  perusahaan  yang terhubung secara politis. Investasi di perusahaan yang saling terhubung secara politis mungkin bermanfaat bagi investor, dan terutama bagi pemegang saham minoritas kecil.
Penelitian yang dilakukan (Dewanti, 2019; Harymawan et al., 2019) menyoroti peran koneksi politik terhadap  hubungan  antara  perusahaan  keluarga  dan  kinerja  perusahaan  di  Indonesia.  Temuan  ini menghasilkan  bahwa  hubungan  negatif  antara  perusahaan  milik  keluarga  dengan  kinerja  perusahaannya. Namun  di  sisi  lain,  koneksi  politik  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kinerja  perusahaan  di  Indonesia. Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  kinerja  perusahaan  yang  diukur  dengan  rasio Tobin’s  Q . Variabel  independen  penelitian  ini  terdiri  dari  perusahaan  keluarga  yang  diukur  dengan  variabel dummy begitu pula dengan variabel perusahaan terkoneksi politik yang diukur dengan variabel dummy . Sementara itu penelitian Dewanti (2019) yang berjudul “Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” membuktikan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan PBV dan PER, dan jika diukur diukur dengan rasio Tobins’Q ,  koneksi  politik  juga  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  nilai  perusahaan.  Penelitian  ini bertujuan  menentukan  pengaruh  koneksi  politik  pada  nilai  perusahaan  yang  diukur  dengan  rasio Price  to Book Ratio, Price to Earnings Ratio dan rasio Tobin’s Q. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan rasio Return on Equity (ROE).
Selanjutnya,  penelitian  yang  diteliti  oleh  Li  dan  Xia  (2013)  berjudul  “ Political  Connections, Financial  Crisis  and  Firm’s  Value:  Evidence  from  Chinese  Listed  Firms ”  menyatakan  bahwa  saat  krisis ekonomi  di  negara  Tiongkok  terjadi,  perusahaan  yang  terkoneksi  politik  memiliki  kemudahan  dalam memperoleh pinjaman modal dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan yang terjadi karena adanya peningkatan harga saham. Namun pada saat krisis ekonomi berakhir, keberadaan koneksi politik tidak mempengaruhi nilai perusahaan di Tiongkok. Penelitian ini meneliti dampak koneksi politik pada perusahaan sebelum dan sesudah krisis keuangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan rasio Tobin’s Q .
Tangke (2019) menguji pengaruh koneksi politik dan kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan melalui  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dengan  menggunakan  data  sekunder  berupa  laporan  keuangan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2006-2015. Penelitian ini mengukur  variabel  independen  koneksi  politik  dengan  jumlah  politisi  atau  kerabat  dekat  politisi  yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris dibagi dengan total jumlah direksi dan/atau komisari kemudian dikali  dengan hasil  pembobotan.  Variabel  independen  kepemilikan  asing  diukur  dengan  pengukuran yang digunakan oleh Phung dan Hoang (2013) yaitu jumlah kepemilikan saham oleh pihak asing dibagi dengan jumlah  saham  yang  beredar.  Adapun  variabel  tanggung  jawab  sosial  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan Sustainability  Reporting  Guidelines (SRG).  Dengan SRG  inilah  pengungkapan informasi  tanggung jawab sosial pada laporan tahunan perusahaan diukur melalui pemberian skor. Sementara variabel dependen nilai perusahaan diukur dengan rasio Tobin’s Q. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tanggung jawab sosial dan nilai perusahaan.

## Pengembangan Hipotesis
Dalam Resource  Dependence  theory (RDT),  Pfeffer  dan  Salancik (1978) menjelaskan  perusahaan tidak  dapat  mengurangi  ketidakpastian  dan  saling  ketergantungan  pada  sistem  sosial  yang  lebih  besar (termasuk pemerintah), oleh karena itu mereka melakukan cara lain untuk mengurangi ketidakpastian dan saling ketergantungan terhadap lingkungan. Salah satu cara perusahaan mengurangi ketidakpastian dan saling ketergantungan  dengan  lingkungan  eksternal  adalah  dengan  membangun  koneksi  politik  ( Pfeffer  & Salancik,  1978 ; Hillman  &  Dalziel,  2003 ).  Konsisten  dengan  RDT,  koneksi  politik  semakin  banyak digunakan  oleh  bisnis  sebagai  salah  satu  sumber  daya  strategis  untuk  meningkatkan  nilai  perusahaan. Perusahaan  yang  memiliki  koneksi  politik  memiliki  banyak  manfaat  seperti  yang  sudah  dijelaskan  pada penelitian Kim dan Zhang (2016) yang menyatakan bahwa perusahaan akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah,  memudahkan  proses  pendanaan,  risiko  pemeriksaan  pajak  yang  rendah,  dan  berbagai  macam hak-hak  istimewa  yang  dapat  diperoleh  perusahaan  dengan  koneksi  politik.  Bahkan  saat  terjadi  krisis keuangan, perusahaan yang terkoneksi politik akan mudah mendapat dana pinjaman dari pemerintah (Li & Xia, 2013) .
Di  Indonesia,  pengaruh politik terhadap  dunia bisnis cukup tinggi sesuai dengan  yang  dinyatakan Fisman  (2001)  yang  menemukan  bahwa  koneksi  politik  mempengaruhi  perusahaan  di  Indonesia  dan menyebabkan  adanya  ketergantungan  pada  keuntungan  dari  koneksi  yang  diperoleh  tersebut.  Menurut Petriella (2015), jabatan komisaris terutama komisaris badan usaha milik negara banyak diduduki oleh para anggota partai, hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan banyak memanfaatkan adanya koneksi politik untuk memperoleh keuntungan yang dapat memengaruhi nilai perusahaan.
Penelitian Faccio (2010) menyatakan bahwa koneksi politik memberikan pengaruh positif terhadap nilai  perusahaan  karena  dengan  adanya  hak istimewa  tersebut  dapat  membantu perusahaan  meningkatkan nilai perusahaannya. Sesuai dengan penelitian Maulana dan Wati (2019), koneksi politik memiliki pengaruh positif  signifikan  terhadap  nilai  perusahaan.  Begitu  juga  dengan  penelitian  Maaloul  et  al.  (2018)  yang menunjukkan bahwa koneksi politik meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Di samping itu, Patriarini (2020)  juga  menemukan  bahwa  koneksi  politik  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terkait  dengan  nilai perusahaan.
Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka hipotesis yang dibangun oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:
𝐻 1 : Koneksi politik berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## Metode Penelitian

## Populasi dan Sampel
Penelitian ini merupakan studi kuantitatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017 hingga 2019. Definisi operasional variabel dapat dilihat pada Tabel 1.
Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga 2019. Jumlah sampel minimum ditentukan mengikuti tabel Krejcie dan Morgan (1970) dalam penentuan jumlah sampel dengan jumlah populasi tertentu. Perusahaan dipilih secara purposive dan data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan regresi panel untuk menguji model.

## Operasionalisasi Variabel
Dalam mengukur variabel dependen nilai perusahaan, digunakan rasio Tobin’s Q, yang  diperoleh dari  jumlah  nilai  pasar  ekuitas  dan  liabilitas  dibagi  dengan  jumlah  nilai  buku  ekuitas  dan  liabilitas (Damodaran, 2012). Jika hasil perhitungan rasio Q melebihi 1, maka dapat diartikan bahwa  emiten dinilai lebih besar dibandingkan dengan nilai bukunya.
Dalam  mengukur  variabel  independen  koneksi  politik,  anggota  dewan  direksi  maupun  komisaris akan  diperhitungkan  karena  di  Indonesia  menggunakan  sistem  tata  kelola  dewan two-tier .  Direktur  atau komisaris  akan  diperhitungkan  memiliki  koneksi  politik  apabila:  (i)  merupakan  anggota  legislatif,  (ii) berasosiasi  dengan  partai  politik,  (iii) memiliki  pengalaman  eksekutif/legislatif/yudikatif  di  pemerintahan, (iv)  memiliki  pengalaman  di  BUMN  atau  Persero,  atau  (v)  merupakan  suami,  istri,  orangtua,  anak,  atau saudara kandung dari seorang politikus. Jika seorang anggota dewan memenuhi salah satu dari lima kriteria yang disebutkan, maka ia dianggap memiliki koneksi politik. Cara pengukuran ini dikembangkan dari Faccio (2010).  Setelah  mentabulasi  jumlah  direktur  yang  memiliki  koneksi  politik,  maka  proporsi  dewan  yang terkoneksi politik akan dihitung dengan cara membagi jumlah anggota dewan yang terkoneksi politik dengan jumlah anggota dewan perusahaan.
Dalam  persamaan  regresi  penelitian  ini  juga  menggunakan  variabel  kontrol  ukuran  perusahaan, leverage , dan usia perusahaan. Variabel ukuran perusahaan diukur dengan total aset. Untuk tujuan regresi, logaritma natural dari total aset akan digunakan. Variabel kontrol leverage diukur menggunakan rasio debt- to-equity , yaitu membagi total liabilitas dengan total ekuitas. Variabel kontrol usia perusahaan dihitung dari selisih  tahun  observasi  dengan  tahun  perusahaan  melakukan  penawaran  umum  perdana  ( initial  public offering) .

## Tabel 1. Pemilihan Sampel
No. Kriteria Jumlah perusahaan 1 Perusahaan non-keuangan di BEI pada tahun 2017 406 2 Laporan tahunan yang tidak dapat diperoleh (38) 3 Emiten yang memperoleh ekuitas negatif (17) Jumlah Populasi memenuhi kriteria 351 Jumlah Sampel merujuk tabel Krejcie-Morgan 186 Periode Observasi 3 Jumlah Observasi (n) 558

## Hasil dan Diskusi
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dalam seluruh sektor non- keuangan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 sebanyak 406 perusahaan. Dari 406 perusahaan  non-keuangan  tersebut,  terdapat  351  perusahaan  yang  memenuhi  kriteria  populasi  sehingga terdapat 55 perusahaan yang tidak digunakan sebagai populasi penelitian. Hal ini dikarenakan terdapat 38 perusahaan  yang  laporan  tahunannya  tidak  dapat  diakses  baik  melalui  situs  resmi  Bursa  Efek  Indonesia maupun situs resmi emiten terkait dan 17 perusahaan memperoleh ekuitas negatif selama tahun 2017-2019.
Dari populasi yang sesuai kriteria, melalui purposive sampling , ditentukan 186 perusahaan sebagai sampel penelitian di mana penentuan besaran sampel penelitian dilakukan dengan tabel jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi oleh Krejcie dan Morgan (1970).
Tabel 2. Statitistika Deskriptik
Mean Maximum Minimum Standard Deviation N Tobin’s Q 1,366558 14,62141 0,227632 1,116811 558 PC 0,147939 1,000000 0,000000 0,240800 558 SIZE 15,33510 19,21461 9,622492 1,645164 558 DER 1,107873 3,944700 0,008531 0,935477 558 AGE 15,87097 39,00000 0,000000 9,432241 558
Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai nilai rata-rata yang diperoleh dari 186 perusahaan dengan menggunakan Tobin’s Q adalah sebesar 1,366558. Artinya, rata-rata perusahaan dinilai oleh pelaku pasar lebih tinggi dibandingkan dengan nilai aset perusahaan yang tercatat. Nilai mean dari variabel koneksi politik menunjukkan sebesar 0,142276. Nilai tersebut memiliki arti bahwa sebesar 14,8% dewan direksi dan dewan komisaris merupakan dewan direksi dan dewan komisaris yang terkoneksi politik.
Untuk melihat hubungan antara variabel, hasil pengujian regresi dapat dilihat pada Tabel  3 di bawah. Sebelumnya  juga  telah  dilakukan  beberapa  pengujian  dan  ditemukan  bahwa  model  regresi:  (i)  memiliki residual yang terdistribusi secara normal, (ii) tidak memiliki multikolinearitas sempurna, (iii) keragaman galat bersifat homoskedastis, dan (iv) tidak ditemukan masalah autokorelasi.

## Tabel 3 Hasil Regresi
Estimation Pooled OLS Fixed Effects Panel Random Effects Panel C 2,3323 (5,2334) 4,2181 (1,1279) 2,4778 (3,6582) PC 0,9676 (4,7945)*** 0,8727 (1,1922) 0,9820 (3,3831)*** SIZE -0,0646 (-2,1720)** -0,1244 (-0,4765) -0,0723 (-1,5985) DER -0,1248 (-2,4812)** -0,0443 (-0,3971) -0,1062 (-1,6733)* AGE 0,0012 (0,2560) -0,0644 (-1,7991)* -0,0019 (-0,2474) F-statistic 7,3591 *** 7,9872 *** 3,8638 *** Redundant fixed effects Chi-square statistic - 880,4107 (p-value: 0,00) - Hausman Chi-square statistic - - 4,68 (p-value: 0,3217) S.E. of Regression 1,0921 0,6082 0,6087 Adjusted R-squared 0,0436 0,7033 0,0201
***menandakan signifikan pada 1%, **signifikan pada 5%, *signifikan pada 10%
Jumlah periode: 3     | Jumlah sampel perusahaan: 186    | Jumlah observasi balanced : 558
Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi panel random effect model yang terlihat pada Tabel  4 , diketahui  bahwa  koneksi  politik  yang  diukur  dengan  rumus  proporsi  dewan  direksi  dan  dewan komisaris  yang  terkoneksi  politik  berpengaruh  signifikan  terhadap  nilai  perusahaan  yang  diukur  dengan Tobin’s Q. Hasil ini dapat terlihat dari p-value yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (α=5%). Pengaruh bersifat positif signifikan karena nilai pada koefisien regresi pada tabel 4 sebesar 0,982031. Artinya, semakin tinggi koneksi politik yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut.
Koneksi  politik  menyebabkan  adanya  keterkaitan  dan  keterlibatan  perusahaan  dalam  lingkungan politik yang dapat membangun nilai perusahaan. Terdapat alasan yang dapat menjelaskan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki nilai perusahaan yang lebih menarik bagi investor daripada perusahaan yang tidak  terkoneksi  politik.  Pertama,  perusahaan  terkoneksi  politik  akan  memperoleh  perlindungan  berupa diberinya kemudahan dalam regulasi sehingga perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaannya. Menurut Goldman et al. (2009), keberadaan orang-orang yang terkoneksi politik dalam susunan dewan komisaris dan dewan  direksi  perusahaan  dapat  mempermudah  akses  untuk  mendapatkan  perizinan,  kontrak  atau memenangkan tender proyek yang berhubungan dengan proyek pemerintah.
Kedua,  perusahaan  yang  terkoneksi  politik  memperoleh  keuntungan,  salah  satunya  adalah kemudahan dalam proses pendanaan, hal ini sejalan dengan yang dinyatakan (Wijantini, 2007). Pendanaan dibutuhkan oleh perusahaan untuk keperluan ekspansi bisnis, inovasi bisnis, maupun keperluan operasional. Adanya  koneksi  politik  dalam  suatu  perusahaan  yang  memberikan  keuntungan-keuntungan  yang  dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan harga saham, yang di mana dengan meningkatnya harga  saham  maka  nilai  perusahaan  juga  akan  ikut  meningkat.  Keuntungan  yang  diterima  inilah  yang menyebabkan  investor  tertarik  pada  perusahaan  terkoneksi  politik  serta  mendorong  kepercayaan  bahwa dengan  adanya  koneksi  politik  dapat  memberikan  keuntungan  bagi  para  pemegang  saham.  Investor  yang membeli  saham  perusahaan  terkoneksi  politik  dapat  meningkatkan  permintaan  di  pasar  saham,  di  mana meningkatnya  permintaan  saham  akan  meningkatkan  harga  saham  sehingga  dapat  mempengaruhi  nilai perusahaan.
Ketiga, perusahaan terkoneksi politisi akan memberikan petunjuk atau sinyal kepada investor dengan adanya  penyajian  informasi  kepada  publik  terkait  dewan  komisaris  atau  dewan  direksi  yang  memiliki hubungan politik. Lebih lanjut, ini juga sesuai dengan signalling theory (Spence, 1973) yang menyatakan bahwa  perusahaan  akan  memberikan  informasi  terkait  dewan  direksi  dan  dewan  komisaris  sebagai  suatu sinyal positif yang memberikan petunjuk kepada investor dalam pengambilan keputusan investasi. Apabila sinyal tersebut  positif  maka  akan  ditangkap  dan  direspons  oleh investor  yang  ditunjukkan dengan  adanya peningkatan permintaan saham di pasar. Dewan komisaris dan dewan direksi yang terkoneksi politik yang sudah  terbukti  dengan  citra  positif  yang  dimilikinya  dapat  menimbulkan  kepercayaan  publik  terhadap perusahaan tersebut sehingga akan menjadi suatu sinyal positif yang meningkatkan nilai perusahaan.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan Resource  Dependence  theory sebagai  landasan  teori  model penelitian,  di  mana  koneksi  politik  dianggap  sumber  daya  tak  berwujud  yang  memungkinkan  perusahaan memperoleh  dukungan  dari  pemerintah  dan  menghasilkan  keunggulan  kompetitif  serta  peningkatan  nilai perusahaan  untuk  mengurangi  ketidakpastian  dan  saling  ketergantungan  terhadap  lingkungan.  Perusahaan yang terkoneksi politik dianggap sebagai perusahaan yang menyesuaikan diri dengan menggunakan sumber daya strategis dari lingkungan eksternal untuk meningkatkan nilai perusahaan yang dapat memberikan sinyal positif bagi para investor dan pengguna informasi lainnya. Dengan demikian, semakin banyak direksi dan komisaris yang terkoneksi politik dalam suatu perusahaan maka hal tersebut akan berpengaruh positif bagi investor  untuk  bahan  pertimbangan  dalam  melakukan  investasi  terhadap  perusahaan  tersebut  dan  secara bersamaan nilai perusahaan akan ikut meningkat.

## Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan,  dapat  dinyatakan  bahwa  nilai  perusahaan  akan semakin  tinggi  apabila  koneksi  politik  yang  dimiliki  perusahaan  semakin  tinggi,  hal  ini  disebabkan  oleh tingkat  kepercayaan  investor  bahwa  perusahaan  terkoneksi  politik  akan  memperoleh  perlindungan  dan keuntungan dari politisi dalam pemerintah yang menjabat sebagai dewan komisaris atau dewan direksi dalam perusahaan.
Adanya  perlindungan  dan  keuntungan  yang  diperoleh,  perusahaan  terkoneksi  politik  dapat meningkatkan  kepercayaan  dan  minat  investor  untuk  berinvestasi  yang  di  mana  secara  bersamaan  akan meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini juga mendukung Resource Dependence theory di mana
koneksi  politik  dianggap  sebagai  sumber  daya  eksternal  yang  memungkinkan  perusahaan  memperoleh dukungan dari pemerintah dan menghasilkan keunggulan kompetitif serta peningkatan nilai perusahaan untuk mengurangi ketidakpastian dan saling ketergantungan terhadap lingkungan.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  ialah  pada  pengambilan  sampel  perusahaan  non-keuangan, sehingga  hasil  belum  bisa  digeneralisasi.  Penelitian  selanjutnya  juga  dapat  menambahkan  beberapa determinan nilai perusahaan sebagai variabel untuk mengurangi bias model. Sektor Keuangan juga menarik untuk diteliti. Sedangkan implikasi yang dapat dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan, terutama investor, ialah mencermati anggota direksi yang memiliki pengalaman maupun jejaring politik, karena ini berpotensi dapat meningkatkan nilai perusahaan.

## Daftar Pustaka
Agrawal, A., & Knoeber, C. R. (2015). Do Some Outside Directors Play a Political Role?*. The Journal of Law and Economics , 44 (1), 179–198. https://doi.org/10.1086/320271 Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. Journal of Accounting and Economics , 51 (1–2), 58–76. https://doi.org/10.1016/J.JACCECO.2010.07.003 Coulomb, R., & Sangnier, M. (2014). The impact of political majorities on firm value: Do electoral promises or friendship connections matter? Journal of Public Economics , 115 , 158–170. https://doi.org/10.1016/J.JPUBECO.2014.05.001 Damodaran, A. (2012). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, 3rd Edition . Wiley. Dewanti, M. R. (2019). Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI . Faccio, M. (2010). Differences between Politically Connected and Nonconnected Firms: A Cross-Country Analysis.
Financial Management , 39 (3), 905–928. https://doi.org/10.1111/J.1755-053X.2010.01099.X Faccio, M., & Parsley, D. C. (2009). Sudden Deaths: Taking Stock of Geographic Ties. Journal of Financial and Quantitative Analysis , 44 (3), 683–718. https://doi.org/10.1017/S0022109009990068 Fan, J. P. H., Wong, T. J., & Zhang, T. (2007). Politically connected CEOs, corporate governance, and Post-IPO performance of China’s newly partially privatized firms. Journal of Financial Economics , 84 (2), 330–357. https://doi.org/10.1016/J.JFINECO.2006.03.008 Fisman, R. (2001). Estimating the Value of Political Connections. The American Economic Review , 91 (4), 1095–1102. http://www.jstor.org/stable/2677829
Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. (2009). Do Politically Connected Boards Affect Firm Value? The Review of Financial Studies , 22 (6), 2331–2360. https://doi.org/10.1093/RFS/HHN088
Harymawan, I., Nasih, M., Madyan, M., & Sucahyati, D. (2019). The Role of Political Connections on Family Firms’ Performance: Evidence from Indonesia. International Journal of Financial Studies 2019, Vol. 7, Page 55 , 7 (4), 55. https://doi.org/10.3390/IJFS7040055 Harymawan, I., & Nowland, J. (2016). Political connections and earnings quality How do connected firms respond to changes in political stability and government effectiveness? International Journal of Accounting & Information Management , 24 (4), 339–356. https://doi.org/10.1108/IJAIM-05-2016-0056 Hillman, A. J. (2005). Politicians on the Board of Directors: Do Connections Affect the Bottom Line? Journal of Management , 31 (3), 464–481. https://doi.org/10.1177/0149206304272187 Hillman, A. J., & Dalziel, T. (2003). Boards of Directors and Firm Performance: Integrating Agency and Resource Dependence Perspectives. The Academy of Management Review , 28 (3), 383. https://doi.org/10.2307/30040728 Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. Contemporary Accounting Research , 33 (1), 78–114. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150 Krejcie, R. v., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities: Educational and Psychological Measurement , 30 (3), 607–610. https://doi.org/10.1177/001316447003000308 Kurniasari, S. (2019). Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Kepemilikan Publik Sebagai Variabel Moderasi .
Leuz, C., Nanda, D., & Wysocki, P. D. (2003). Earnings management and investor protection: an international comparison. Journal of Financial Economics , 69 (3), 505–527. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(03)00121-1 Li, A., & Xia, X. (2013). Political Connections, Financial Crisis and Firm’s Value: Evidence from Chinese Listed Firms. International Journal of Business and Management , 8 (18), p63. https://doi.org/10.5539/IJBM.V8N18P63 Maaloul, A., Chakroun, R., & Yahyaoui, S. (2018). The effect of political connections on companies’ performance and value: Evidence from Tunisian companies after the revolution. Journal of Accounting in Emerging Economies , 8 (2), 185–204. https://doi.org/10.1108/JAEE-12-2016-0105/FULL/PDF
Maulana, A., & Wati, L. N. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Struktur Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Akuntansi , 8 (1), 1–12. https://doi.org/10.37932/JA.V8I1.59 Patriarini, W. E. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Nilai Perusahaan. E-Jurnal Akuntansi , 30 (6), 1550–1560. https://doi.org/10.24843/EJA.2020.V30.I06.P16 Petriella, Y. (2015, March 20). Sejumlah Politikus Duduki Jabatan Komisaris & Direksi BUMN - Finansial Bisnis.com . https://finansial.bisnis.com/read/20150320/90/413841/sejumlah-politikus-duduki-jabatan-komisaris- direksi-bumn Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective . Harper & Row.
Phung, D. N., & Hoang, T. P. T. (2013, September 28). Corporate Ownership and Firm Performance in Emerging Market: A Study of Vietnamese Listed Firms. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/SSRN.2332622 Siegfried, J. J. (1972). The relationship between economic structure and the effect of political influence : empirical evidence from the Federal corporation income tax program [[S.l.]]. https://www.econbiz.de/Record/the- relationship-economic-structure-effect-political-influence-empirical-evidence-federal-corporation-income-tax- program-siegfried-john/10004839864 Situmorang, J. R. (2009). Beberapa Keterkaitan Antara Politik dan Bisnis. Jurnal Administrasi Bisnis , 50–63. https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jab.v5i2.2111.%25p Spence, M. (1973). Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics , 87 (3), 355–374. Sutopo, B., Trinugroho, I., & Damayanti, S. M. (2017). Politically Connected Banks: Some Indonesian Evidence.
International Journal of Business and Society , 18 (1), 83–94. https://doi.org/10.33736/IJBS.491.2017 Suyatna, U. (2019). Implementasi Kebijakan Ekspor Perdagangan di Indonesia. Sosiohumaniora , 21 (2), 173–183. https://doi.org/10.24198/SOSIOHUMANIORA.V21I2.19370 Tangke, P. (2019). Pengaruh Politial Connection dan Foreign Ownership terhadap Nilai Perusahaan Melalui Corporate Social Responsibility. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah , 14 (1), 1–15. https://doi.org/10.52062/JAKD.V14I1.1442
Velnampy, T., & Pratheepkanth, P. (2013). Corporate Governance and Firm Performance: “A Study of Selected Listed Companies in Sri Lanka.” European Jounral of Commerce and Management Research , 2 (6), 123–127. www.ejcmr.org
Wijantini. (2007). A Test of the Relationship between Political Connection and INdirect Costs of Financial Distress in Indonesia. AAMJAF , 3 (2), 61–81. Wulandari, T., & Raharja. (2013). Analisis Pengaruh Political Connection dan Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan . Diponegoro Journal of Accounting. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/2290/2309