Accepted  : 20 Juni 2024 Published  : 20 Juni 2024 Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung
Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 3, (2024), Juni: 37 - 43 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i3.4397

## EFEKTIVITAS LAYANAN BANTUAN HUKUM GRATIS DI RUTAN TANJUNG GUSTA KLAS 1 MEDAN
Iin Hot  Prinauli  Purba 1) , Rival  Nanda Ginting 2) , Efraim  Pardosi 3)
Fakultas  Hukum  Universitas  Prima Indonesia,  Medan,  Indonesia 1,2,3)
Corresponding Author: iinpurba95@gmail.com 1) , rivalnandaginting@gmail.com 2) , efpard10@gmail.com 3)

## Abstrak
Pada  awalnya,  hukum  diyakini  sebagai  pelindung  ketertiban  masyarakat.  Namun,  seiring  waktu, pelanggaran terhadap ketertiban dan hukum semakin meningkat dan menjadi hal yang biasa ter jadi di masyarakat.  Saat  ini,  pembangunan  hukum  secara  umum  masih  belum  memenuhi  harapan.  Sistem hukum yang ada cenderung fokus pada kepastian hukum melalui aturan normatif (positif) semata, yang mempengaruhi  pandangan  para  sarjana  hukum  dan  menjadi  salah  satu  alasan  kegagalan  penegakan hukum.  Namun,  keberadaan  Posbakum  menunjukkan  bahwa  negara  tidak  hanya  mengawasi  dan mengatur proses pemberian bantuan hukum, tetapi juga terlibat langsung dalam memberikan bantuan hukum  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  efektivitas layanan bantuan hukum gratis di Rutan Tanjung Gusta Kelas I dalam membantu tahanan menda pa t ka n hak-hak  mereka.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  teknik  purposive  sampling,  yaitu  dengan memilih  tahanan  yang secara sukarela berpartisipasi dalam penelitian dan memenuhi kriteria inklusi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Layanan Bantuan Hukum Gratis di Rutan Tanjung Gusta Kelas I Medan memiliki peran penting dalam memenuhi tujuan bantua n hukum bagi masyarakat yang  membutuhkan,  serta  memberikan  kontribusi  positif  dalam  meningkatkan  kualitas  penanganan perkara bagi masyarakat kurang mampu yang menjalani proses hukum di Rutan tersebut.

## Kata Kunci: Layanan, Bantuan, Hukum Gratis

## Abstract
Initially,  law  was  believed  to  be  the  protector  of  societal  order.  However,  over  time,  violations  of  order  and  the  law have  increased  and  become  common  occurrences  in  society.  Currently,  the  development  of  law  in  general  still  does not  meet  expectations.  The  existing  legal  system  tends  to  focus  on  legal  certainty  through  purely  normative (positive)  rules,  which  influences  the  perspectives  of  legal  scholars  and  is  one  of  the  reasons  for  the  failure  of  law enforcement.  However,  the  existence  of  Posbakum  (Legal  Aid  Post)  shows  that  the  state  is  not  only  tasked  with overseeing  and  regulating  the  process  of  providing  legal  aid  but  also  directly  involved  in  delivering  legal  aid  to  the community.  Therefore,  this  study  aims  to  analyze  the  effectiveness  of  free  legal  aid  services  at  Rutan Tanjung Gusta Class  I  in  helping  detainees  obtain  their  rights.  The  research  method  used  is  purposive  sampling  technique,  which involves  selecting  detainees  who  voluntarily  participate  in  the  study  and  meet  the  inclusion  criteria.  Th e  conclusion of  this  study  indicates  that  the  Free  Legal  Aid  Services  at  Rutan  Tanjung  Gusta  Class  I  Medan  play  an  important role  in  fulfilling  the  objectives  of  legal  aid  for  those  in  need, as well as providing a positive contribution to improving the quality of case handling  for underpriv ileged  individuals  undergoing  legal processes  in  the detention  center.

## Keywords:  Free Services,  Help,  Legal

## PENDAHULUAN
Masyarakat  dalam  keseharian  hidupnya  berkembang  dengan  amat  kompleks,  seakan menunjukkan  adanya  tingkatan  pemahaman  yang  abnormal  pada  aktivitas  sehari-hari manusia  terhadap  hukum.  Pada  permulaannya,  eksistensi  hukum  diyakini  menjadi order  ataupun  pelindung  ketertiban  di  masyarakat,  namun  perkara  melanggar ketertiban  maupun  hukum  tersebut  angka  kejadiannya  di  masyarakat  semakin  tidak terhitung  sebab masif  (Mhd  and Din 2009).
Secara  umum,  kondisi  pembangunan  hukum  saat  ini  belum  memenuhi  harapan. Sistem  hukum  yang  ada  cenderung  fokus  pada  kepastian  hukum  melalui  aturan  yang normatif  (positif)  semata,  yang  mempengaruhi  pandangan  para  sarjana  hukum  dan menjadi  salah  satu  penyebab  kegagalan  penegakan  hukum.  Indonesia  adalah  negara yang  berpegang  pada  prinsip  keadilan,  itulah  mengapa  Indonesia  disebut  sebagai
Iin  Hot Prinauli  Purba 1) , Rival  Nanda Ginting 2) , et al., Efektivitas  Layanan  Bantuan Hukum  Gratis  Di Rutan  Tanjung  Gusta Klas 1 Medan
negara  hukum.  Esensi  dari  negara  hukum  adalah  terwujudnya  supremasi  hukum sebagai  salah  satu  fondasi  utama  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  bernegara,  dan berbangsa.  Dalam  konteks  ini,  hukum  harus  selalu  hadir  sebagai  sarana  yang membentuk  kehidupan  individu  dan  masyarakat,  serta  lembaga  negara  dan pemerintahan.
Berbagai  literatur  hukum  menyatakan  bahwa  salah  satu  prasyarat  sebuah  negara hukum  adalah  adanya  jaminan  atas  hak  asasi  manusia  (HAM).  Konsep  negara  hukum yang  diusung  oleh  negara  dan  para  pemikir  hukum  selalu  menekankan  perlindungan HAM  sebagai  ciri  utamanya.  Penelitian  ini  belum  pernah  dilakukan  sebelumnya  karena penelitian  ini  mengkaji  bagaimana  efektivitas  layanan  bantuan  hukum  gratis  di  Rutan Tanjung  Gusta  Kelas  I  dalam  membantu  tahanan  mendapatkan  hak-haknya,  serta mengidentifikasi  kendala  dan  tantangan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  layanan bantuan  hukum  gratis  di  Rutan  Tanjung  Gusta  Kelas  I  Medan.  Oleh  karena  itu, penelitian  dengan  topik  ini  masih original.
Selanjutnya,  individu  maupun  negara  mempunyai  kewajiban  beserta  hak  dalam posisinya  sebagai  subjek  hukum.  Oleh  sebab  itu,  semestinya  selalu  terjaga keseimbangan  relasi  beserta  posisi  individu  dan  negaranya  pada  negara  hukum. Keduanya  memiliki  kewajiban  beserta  hak  di  mana  terlindungi  oleh  hukum.  Bantuan hukum  menjadi  satu  di  antara  hak  asasi  manusia  di  mana  merupakan  milik  tiap  orang, termasuk  bagi   seorang Terdakwa    yang    sedang    menghadapi proses    hukum . Pos Bantuan  Hukum  ialah  layanan  di  mana  dibentuk  dan  ada  pada  tiap  pengadilan  tingkat pertama  untuk  memberikan  layanan  mencakup  wawasan,  penerbitan  dokumen,  advis, maupun  konsultasi  hukum  yang  diperlukan  berdasarkan  aturan  Undang-Undang  yang mengatur  tentang  kekuasaan  kehakiman,  peradilan  tata  usaha  negara,  agama,  dan umum.
Guna  memastikan  tercapainya  hak  mendapatkan  pembantuan  hukum  untuk  semua warga  negaranya,  maka  disediakanlah  Pos  Bantuan  Hukum  (Posbakum)  sebagai tempat  untuk  menyediakan  layanan  hukum  cuma-cuma  yang    terletak    pada    tiap-tiap pengadilan  tingkat    pertama.  Keberadaan    Posbakum  seakan  menjadi  bukti  nyata bahwa  negara  tidak    hanya    bertugas    untuk    mengawasi  dan  mengatur  proses pemberian  bantuan  hukum,      tetapi      juga      ikut      andil      secara  langsung  selama pembantuan  hukum ke masyarakat.
Gagasan  atau  konsep  bantuan  hukum  dimana-mana  umumnya  sama,  memberi layanan  hukum  untuk  individu  dengan  ketidakmampuan  membayar  pengacara  tanpa memandang  agama,  asal,  suku,  maupun  keyakinan  politik  masing-masing,  Lahirnya Undang-Undang  No.  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  di latar belakangi adanya penyediaan  sarana  melindungi  HAM  melalui  kesamaan  perlakuan  di  mata  hukum, keadilan  pada  kejelasan  hukum,  penjaminan  akan  dilindungi,  maupun  memperoleh pengakuan  di  mana  tiap  individu  dijamin  hak  konstitusionalnya  oleh  negara.  Oleh sebab  adanya  pertanggungjawaban  negara  atas  diberikannya  pembantuan  hukum teruntuk  individu  yang  tidak  mampu  yang  mana  menjadi  realisasi  jalan  masuknya keadilan.  Hal  ini  juga  sesuai  yang  tertera  pada  Visi  dan  Misi  Mahkamah  agung  salah satunya ialah  harus  memberikan  pelayanan  hukum  yang berkeadilan.
Pada  PERMA  No.  1  Tahun  2014  pasal  35  ayat  (1)  menerangkan  bahwa  untuk kepentingan  perencanaan,  setiap  Pengadilan  menentukan  anggaran  posbakum pengadilan,  berdasarkan  perkiraan  satuan  biaya.  Perkiraan  kebutuhan  sarana  dan prasarana,  perkiraan  waktu  layanan  posbakum  pengadilan  dan  jumlah  petugas posbakum  pengadilan  yang  di  perlukan  dan,  ketika  anggaran  yang  di  tentukan  itu habis dalam proses penyediaan pelayanan hukum untuk pihak dengan ketidakmampuan  yang  membutuhkan  masihkah  pelayanan  hukum  itu  berlaku, sementara  mereka  mempunyai  hak sebagai  masyarakat pencari  keadilan.
Selanjutnya,  individu  yang  tersandung  perkara  hukum  memiliki  hak  guna mendapatkan  pembantuan  hukum.  Hal  tersebut  disebabkan  menerima  pembantuan
Iin  Hot Prinauli  Purba 1) , Rival  Nanda Ginting 2) , et al., Efektivitas  Layanan  Bantuan Hukum  Gratis  Di Rutan  Tanjung  Gusta Klas 1 Medan
hukum  menjadi  satu  di  antara  wujud  jalan  masuknya  keadilan  untuk  pihak  di  mana sedang  berkaitan  dengan  hukum.  Selain  itu,  mendapat  pembantuan  hukum  menjadi satu  di antara realisasi  atas hadirnya kesetaraan  posisi  di mata hukum.
Berdasarkan  uraian  beserta  permasalahan  yang  telah  disebutkan,  hal  ini  tertarik  bagi penulis  untuk  melaksanakan  penelitian  berjudul,  “Efektivitas  Layanan  Bantuan  Hukum Gratis  Di  Rutan  Tanjung  Gusta  Kelas  1  Medan.”  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini yakni  untuk  menganalisis  efektivitas  layanan  bantuan  hukum  gratis  di  Rutan  Tanjung Gusta  Kelas  I  dalam  membantu  tahanan  memperoleh  hak-hak  mereka  dan  untuk menganalisis  Apa  saja  bentuk  kendala  dan  tantangan  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  layanan  bantuan  hukum  gratis  di  Rutan  Tanjung  Gusta  Kelas  1  Medan. Penelitian  ini  penting  kebutuhan  masyarakat  karena  dapat  menggali  dan mengembangkan    informasi  dan  ilmu  pengetahuan  mengenai    keefektifan  layanan bantuan  hukum  gratis  di  Rutan    Tanjung  Gusta  Kelas  I  Medan  sehingga  diharapkan dapat  menjadi  sebagai  acuan  yang  teoritis    agi  masyarakat  dan  menginformasikan kepada  masyarakat  bahwa    terdapat  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  6 Tahun  2013  tentang  Pedoman  Pelayanan  Bantuan  Hukum  Bagi  Tahanan,  yang  mana setiap  tahanan  berhak  mendapatkan  layanan  bantuan  hukum  yang  memadai.  Oleh karena itu,  penelitian  ini perlu  untuk  dilakukan.

## A. Teori Efektivitas Hukum
Efektivitas  merupakan  kosa  kata  dalam  bahasa  Indonesia  yang  berasal  dari  kata bahasa  Inggris  “effective”  yang  berarti  mujur,  dipatuhi  dan  ditaati.  Sarwoto  memberikan arti  efektivitas  sebagai  “berhasil  guna”  yaitu  kondisi  dimana  pelayanan  yang  baik tercapai  sepenuhnya  sesuai  dengan  kebutuhan  maupun  target  pencapaian  suatu organisasi.  Sedangkan  Permata  Wesha  berpendapat  efektivitas  merupakan  situasi ataupun  kapabilitas  pencapaian  kinerja  di  mana  dilakukan  individu  guna  memberi manfaat  sesuai  kehendaknya.  Umumnya  digunakan  empat  macam  pertimbangan untuk  menilai  efektivitas  kerja,  yaitu:  pertimbangan  ekonomis,  fisiologis,  psikologis serta  sosiologis.
Adapun  berdasarkan  penjelasan  Soerjono  Soekanto,  efektivitas  hukum  ialah  kondisi berjalannya  hukum  sebagaimana  tujuan  hukum  itu  diciptakan.  Berikut  merupakan  lima faktor  penentu  keefektifan  berjalannya hukum,  yakni:
a. Faktor hukum  itu pribadi  (UU maupun  produk  hukum lainnya).
b. Faktor penegak  hukum,  yaitu pembentuk  beserta  pelaksana  hukum.
c. Faktor prasarana  maupun  media  pendukung  proses  tegaknya hukum.
d. Faktor  masyarakat,  yaitu  kondisi  dan  lingkup  dalam  tengah  masyarakat  dimana diberlakukan  serta  diimplementasikan  hukum  itu.
e. Faktor  kebudayaan,  yaitu  kebiasaan  yang  menjadi  produk  atas  rasa,  cipta, maupun  karya di  mana berlandaskan  karsa individu  di  kehidupan  sehari-hari
Selanjutnya,  terdapat  faktor  penghambat  efektivitas  proses  menegakkan  hukum tersebut  berdasarkan  penjabaran  Romli  Atmasasmita  yang  mana  tak  cuma  berfokus  di kondisi  psikis  dan  sikap  aparat  penegaknya,  namun  turut  dipengaruhi  faktor pemasyarakatan  hukum  di  mana  kerap  diabaikan.  Hal  ini  selaras  dengan  teori  yang dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto  mengenai  5  faktor  yang  mempengaruhi efektivitas  hukum.  Peraturan  maupun  hukum  bisa  disebut  dapat  dikatakan  efektif  jika masyarakatnya  bertindak  berdasarkan  kehendak  ataupun  bagaimana  yang  tertulis  di aturan  UU  guna  menggapai  target  yang  diharapkan,  sehingga  dapat  dinyatakan bahwa efektivitas  hukum  telah  tercapai.
Kemudian,  Hans  Kelsen  menjabarkan  apabila  berkaitan  dengan  efektivitas  hukum maka  validitas  hukum  turut  diperbincangkan,  di  mana  bermakna  semua  norma hukum,  individu  mesti  diharuskan  berlandaskan  sesuai  normanya.  Seluruh  norma hukum  semestinya  dipatuhi  serta  diimplementasikan  oleh  tiap  individu.  Efektivitas hukum  bermakna  individu  diharuskan  berperilaku  menurut  seluruh  norma  sama
Iin  Hot Prinauli  Purba 1) , Rival  Nanda Ginting 2) , et al., Efektivitas  Layanan  Bantuan Hukum  Gratis  Di Rutan  Tanjung  Gusta Klas 1 Medan
halnya dengan mesti bertindak selaras terhadap semua norma tersebut diimplementasikan  serta  ditaati.
Meringkas  penjabaran  tersebut,  maka  disimpulkan,  efektivitas  adalah  suatu  upaya dalam  bentuk  komunikasi  atau  suatu  proses  khusus  guna  menggapai  target  atau sasaran  di  mana  sudah  diputuskan  terlebih  dahulu.  Hasil  ini  harus  memenuhi  atau setidaknya  mendekati  tujuan,  anggaran  atau  anggaran.  ke  tanggal  atau  rencana  yang telah  ditentukan  sebelumnya.  sebagai  referensi  pertama  saat  memulai  proses.  Salah satu  cara  yang  paling  mudah  untuk  mengukur  efektivitas  kinerja  suatu  lembaga  atau rencana  kerja  adalah  dengan  membandingkan  langsung  gagasan  atau  rencana  awal dengan  hasil  proses  pelaksanaan  rencana  tersebut.  Dalam  hukum  kita  mengenal  istilah “Das Sain” versus  “Das Sollen”.

## B. Layanan Bantuan Hukum Gratis
Berlandaskan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  1 Ayat  (3),  memberikan  penegasan  di  mana  Indonesia  ialah  suatu  negara  hukum.  Perihal tersebut  menjadikan  konsekuensi  bahwa  pada  negara  hukum  maka  diakui  serta memberi  perlindungan  atas  HAM  atau  hak  asasi  manusia.  Pemberian  bantuan  hukum merupakan  upaya  guna  memberi  lindungan  maupun  jaminan  seluruh  hak  warganya atas  keperluan  akses  terhadap  keadilan  (Access  to  justice)  serta  persamaan  di  mata hukum  (equality before the law).
Pasal  16  dan  Pasal  26  International  Convenant  on  Civil  Rights  (ICCPR)  bermakna seluruh  individu  memiliki  hak  mendapat  lindungan  hukum  dan  mesti  terhindarkan atas  seluruh  wujud  diskriminasi.  Namun,  penyelenggaraan  bantuan  hukum  melalui Posbakum  di  Pengadilan  Agama  Kendal  masih  menghadapi  berbagai  problem,  baik menyangkut  problem  non yudisial  maupun  problem  yudisial.

## METODE PENELITIAN
Pada  pelaksanaan  penelitiannya  di  mana  terkait  hukum  ialah  sebuah  aktivitas empiris  dengan  berlandaskan  suatu  tahapan,  penataan,  maupun  konsepsi  khusus diiringi  tujuan  guna  mengidentifikasi  satu  ataupun  sejumlah  fenomena  hukum  khusus, melalui  proses  analisa  (AK  and ZA 2015).
Spesifikasi  penerapan  penelitian  pada  disertasi  berikut  merupakan  spesifikasi penelitian  deskriptif,  (descriptive  legal  study)  yakni  pelaksanaan  riset  ditujukan  guna memperoleh  data  secara  mendetail  terkait  individu,  kondisi,  ataupun  beragam fenomena  lain,  maupun  cuma  menjabarkan  situasi  objek  permasalahannya  dengan tidak  menghendaki  pengambilan  simpulan  secara  umum.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  terdapat  data  Primer  dan  data  Sekunder.  Data Primer  yaitu  data  yang  didapat  dari  studi  lapangan,  berupa  data-data  dari  Rutan Tanjung  Gusta  Klas  1  Medan  dan  melalui  wawancara.  Wawancara  merupakan  cara yang  tepat  untuk  memperoleh  keterangan  atau  informasi  secara  langsung  dari narasumber  terkait.  Mencari  data  sekunder  melalui  pemanfaatan  seluruh  materi hukum  di  mana  mencakup  bahan  hukum  primer  yakni  merupakan  yang  berkaitan  erat dengan  bahan-bahan  hukum  dari  problem  yang  dikaji  (Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang Bantuan  Hukum,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pemberian  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Tidak  Mampu  di  Pengadilan,  dan  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  10  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pemberian Bantuan Hukum).
Adapun  data  sekunder  Sumber  data  di  mana  didapat  dari  kajian  pustaka  yaitu metode  mengumpulkan  data  dengan  cara  mencari  dan  membaca  literatur  dan dokumen  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti  dari  perpustakaan. Mencari  data sekunder  melalui  pemanfaatan  seluruh  materi  hukum.
Bahan  hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini  merupakan  materi  hukum  di  mana
Iin  Hot Prinauli  Purba 1) , Rival  Nanda Ginting 2) , et al., Efektivitas  Layanan  Bantuan Hukum  Gratis  Di Rutan  Tanjung  Gusta Klas 1 Medan
menyediakan  penjabaran  terkait  bahan  primernya,  contohnya  sejumlah  kasus, argumentasi  para  cendekiawan,  serta  buku  hukum  terkait  dengan  pembahasan  tentang Pos Bantuan Hukum
Dalam  penelitian  ini,  populasi  yang  diteliti  adalah  semua  tahanan  di  Rutan  Tanjung Gusta  yang  menerima  layanan  bantuan  hukum  gratis.  Sementara  itu,  teknik  purposive sampling  digunakan  untuk  mengambil  sampel  dari  tahanan  yang  secara  sukarela mengikuti  penelitian  dan memenuhi  kriteria  inklusi.
Teknik  ini  digunakan  untuk  memastikan  bahwa  sampel  yang  diambil  mewakili populasi  yang  lebih  besar  dengan  cakupan  karakteristik  yang  diinginkan,  sehingga dapat  menghasilkan  data yang akurat dan representatif.
Kriteria  inklusi  dapat  berupa  usia,  jenis  kelamin,  jenis  kejahatan,  dan  lamanya  masa tahanan di  Rutan  Tanjung Gusta.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
a) Efektivitas  Layanan  Bantuan  Hukum  Gratis  di  Rutan  Tanjung  Gusta  Kelas  I  dalam Membantu  Tahanan  Memperoleh  Hak-Hak  Mereka:  Berdasarkan  teori  yang  ada, peneliti  berusaha  menganalisis  efektivitas  layanan  Posbakum  Pengadilan  Agama terhadap  indeks  pelayanan  perkara  bagi  pihak  yang  kurang  mampu  di  Pengadilan Negeri  Semarang dengan  hasil  sebagai  berikut:
1) Faktor  Budaya:  Norma  atau  nilai  adalah  hal  yang  paling  utama  dalam  interaksi sosial.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mewawancarai  beberapa  responden  tentang layanan  bantuan  hukum  yang  tersedia  di  Layanan  Bantuan  Hukum  Gratis.  Dari beberapa  jawaban,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengetahuan  masyarakat  tentang peraturan  masih  rendah,  terutama  karena  ada  anggapan  bahwa  hukum  tidak berpihak  kepada  kalangan  bawah.  Namun,  ketika  mereka  menerima  layanan  dari Layanan Bantuan  Hukum Gratis,  mereka  merasakan  pengalaman  yang positif.
2) Faktor  Penegak  Hukum:  Peran  yang  dijalankan  oleh  advokat,  seorang  sarjana hukum  di  LBH  Rutan  Tanjung  Gusta  Kelas  1  Medan,  sangat  penting  dalam memberikan  bantuan  hukum  kepada  pihak  yang  berperkara,  khususnya  kepada mereka  yang terlibat  dalam  kasus  hukum.
3) Faktor  Sarana  dan  Fasilitas  Pendukung  Penegakan  Hukum:  Di  lingkungan  Rutan Tanjung  Gusta  Kelas  1  Medan  tersedia  berbagai  sarana  bagi  pihak  yang berperkara,  seperti  Posbakum  (Pos  Bantuan  Hukum)  berukuran  3x3  meter,  tiga petugas  khusus  dari  Rutan  Tanjung  Gusta  Kelas  1  Medan,  dua  pengacara  yang bertindak  sebagai  konsultan  hukum  dan  penasihat  hukum  di  pengadilan,  serta anggaran  sebesar  Rp.  72.000.000  untuk  bantuan  litigasi  dan  Rp.  10.670.000  untuk bantuan  non-litigasi.  Sarana  dan  fasilitas  pendukung  ini  sangat  mempengaruhi penegakan hukum, karena mereka melayani  individu  yang  berjuang mendapatkan  haknya  di  hadapan  hukum.  Mereka  berhak  mendapatkan  fasilitas yang  memadai  dan  merasa  nyaman  saat  berurusan  dengan  layanan  hukum, sehingga  menimbulkan  rasa  puas  dan  menghilangkan  rasa  takut  ketika berhadapan  dengan  hukum.
4) Faktor  Masyarakat:  Kesadaran  hukum  masih  belum  sepenuhnya  terwujud  akibat kurangnya  akses  informasi,  terutama  di  kalangan  masyarakat  umum.  Hal  ini menjadi  masalah  bagi  mereka  yang  tidak  berpengalaman,  karena  penegakan hukum  bermula  dari  kesadaran  masyarakat  itu  sendiri.  Saat  peneliti  melakukan magang,  ditemukan  bahwa  banyak  masyarakat  di  lokasi  magang  dan  penelitian belum  mengetahui  informasi  tentang  Layanan Bantuan  Hukum Gratis.
5) Perundang-undangan:  Pemberian  layanan  dan  jaminan  bantuan  hukum  oleh negara  adalah  salah  satu  cara  paling  efektif  yang  diberikan  oleh  konstitusi  untuk mewujudkan  akses  keadilan  (Access  to  Justice)  bagi  rakyat  miskin  dan  masyarakat tertinggal.  Meskipun  beberapa  regulasi  mengenai  bantuan  hukum  telah dikeluarkan  oleh  negara,  termasuk  melalui  Undang-Undang  dan  peraturan  yang
Iin  Hot Prinauli  Purba 1) , Rival  Nanda Ginting 2) , et al., Efektivitas  Layanan  Bantuan Hukum  Gratis  Di Rutan  Tanjung  Gusta Klas 1 Medan
dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi,  dalam praktiknya,  pelaksanaan  bantuan  hukum  di  masyarakat  masih  belum  efektif, sehingga  tujuan  pemenuhan  akses  keadilan  menjadi  kabur.  Mahkamah  Agung, sebagai  lembaga  tertinggi  dalam  lingkungan  peradilan,  telah  menerbitkan peraturan  tentang  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  tidak  mampu,  yang  tertuang dalam  PERMA  No.  1  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pemberian  Layanan  Hukum bagi  Masyarakat  Tidak  Mampu  di  Pengadilan.  Peraturan  ini  telah  diterapkan  oleh Layanan  Bantuan  Hukum  di  Rutan  Tanjung  Gusta  Kelas  1  Medan  yang  bekerja sama  dengan  LKBHI  lain  untuk  menyediakan  dan  memberikan  pelayanan  kepada pihak  yang berperkara.
b) Bentuk  Kendala  Dan  Tantangan  Yang  Dihadapi  Dalam  Pelaksanaan  Layanan Bantuan  Hukum  Gratis  Di  Rutan  Tanjung  Gusta  Kelas  1  Medan:  Dalam pelaksanaan  Program  Pos  Bantuan  Hukum  selama  memberi  pelayanannya dengan  tidak  dipungut  biaya  yang  ditujukan  kepada  masyarakat  tidak  mampu menemui  hambatan dan kendala  dalam pelaksanaannya,  antara lain:
1) Anggaran  dari  Pemerintah  masih  belum  cukup  untuk  menjangkau  seluruh lapisan  masyarakat  dengan  ketidakmampuan  atau  memerlukan  pertolongan yang sedang  menjalani  mekanisme  hukum.
2) Minim  dan  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  Pos  Bantuan  Hukum di  Rutan  Tanjung  Gusta  Klas  1  Medan  yang  bertujuan  untuk  membantu melayani  masyarakat  yang  tidak  mampu  dalam  melakukan  pengurusan perkara  bagi  masyarakat  yang  sedang  menjalani  proses  hukum  sehingga banyak  masyarakat  yang  tidak  menggunakan  atau  menikmati  fasilitas  layanan bantuan hukum  gratis  sebagaimana  mestinya.
3) Kurangnya  sosialisasi  dari  Pos  Bantuan  Hukum  dalam  mempromosikan keberadaan  Posbakum  itu  sendiri  di  Rutan  Tanjung  Gusta  Klas  1  Medan sehingga  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  adanya  Layanan Bantuan Hukum.
4) Syarat  yang  harus  dipenuhi  masyarakat  kadang  terlalu  sulit  dan  ribet  ditambah masyarakat  kadang  kurang  kompeten  dalam  melengkapi  berkas-berkas  yang diperlukan  guna  mendapatkan  fasilitas  pelayanan  Layanan  Bantuan  Hukum Gratis.

## SIMPULAN DAN SARAN
Praktik  Layanan  Bantuan  Hukum  Gratis  di  Rutan  Tanjung  Gusta  Klas  1  Medan memainkan  peran  penting  dalam  mencapai  tujuan  memberikan  bantuan  hukum kepada  anggota  masyarakat  yang  kurang  beruntung.  Tidak  mengherankan  bahwa Layanan  Bantuan  Hukum  Gratis  di  Rutan  Tanjung  Gusta  Klas  1  Medan  beroperasi dengan  baik  meskipun  ada  beberapa  hambatan  yuridis,  mekanis,  dan  kondisi  sosial yang  ada  di  masyarakat.  Namun,  layanan  ini  cukup  efektif  dan  memberikan  kepuasan kepada  masyarakat  yang  dibantu  olehnya.  Layanan  ini  juga  membantu  meningkatkan kualitas  penanganan  kasus  bagi masyarakat yang tidak  mampu membayar.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrianto,  Tuhana  Taufiq.  2015,  Paradigma  Baru  Bela  Negara;  Implementasi  dan
Pengembangannya  di Era Globalisasi
AK,  Warul  Walidin,  and  Tabrani  ZA.  2015.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  &  Grounded Theory. FTK  Ar-Raniry  Press.
Atmasasmita,  Romli.  2001,  Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Penegakan Hukum,  Bandung: Mandar  Maju
Bachtiar,  Urgensi  Penyelenggaraan  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Miskin  Oleh Pemerintah  Daerah,  Jurnal  Sosial  dan Budaya Syar-i. Volume  3 No. 2. 2016
Iin  Hot Prinauli  Purba 1) , Rival  Nanda Ginting 2) , et al., Efektivitas  Layanan  Bantuan Hukum  Gratis  Di Rutan  Tanjung  Gusta Klas 1 Medan
Dinata,  Frans  Hendra,  2009,  Pro  Bono  Publico,  Hak  Konstitusional  Fakir  Miskin  untuk Memperoleh  Bantuan Hukum,  Jakarta: Gramedia
Dinata,  Frans  Hendra.  2000,  Suatu  Hak  Asasi  Manusia  Bukan  Belas  Kasihan,  Jakarta
Elex Media  Komputindo
Fauzi,  Suyogi  Imam  dan  Ningtyas,  Inge  Puspita.  Optimalisasi  Pemberian  Bantuan Hukum  demi  terwujudnya  acsess  to  law  and  justice  bagi  rakyat  miskin  .Jurnal Konstitusi,  Volume  15 Nomor  1, Maret,  2018
Kaligis,  O.C.  2006,  Perlindngan  Hukum  Atas  Hak  Asasi  Tersangka,  Terdakwa  dan Terpidana,  Bandung:  PT. Alumni
Mhd,  Syafaruddin  Usman,  and  Isnawita  Din.  2009.  Peristiwa  Mandor  Berdarah.  Media Pressindo.
Nasution,  Adnan  Buyung.  2007,  Bantuan  Hukum  di  Indonesia,  Bantuan  Hukum  dan Politik  Pembangunan,  Jakarta LP3ES
Oktavia  Wulandari,  Ali  Imron,  Briliyan  Ernawati,  Nazar  Nurdin,  Presumption  of Against  Criminal  Offenders  in  the  Police:  A  Critical  Study,  Walisongo  Law  Review (Walrev)  Journal,  Volume  2 No 1, 2020.
Perss  Rilis  Konferensi  Nasional  Bantuan  Hukum  I,  National  Legal  Aid  Conference. “Perluasan  Akses  Keadilan  Melalui  Layanan  Bantuan  Hukum  yang  Berkualitas”, Jakarta, 20-21 Agustus,  2019
Rohkmad,  Abdul.  2002,  Hukum  Progresif  Pemikiran  Satjipto  Rahardjo  Dalam Perspektif  Teori  Masalah,  Semarang: PT. Pustaka Rizki  Putra
Sarwoto.  1990, Dasar-Dasar  Organisasi  dan Manajemen,  Jakarta: Ghala Indonesia Soekanto,  Soerjono.  2007, Pengantar  Penelitian  Hukum,  Cetakan III, Jakarta: UI Press Taufiq,  Muhammad.  2014,  Keadilan  Substansial  Memangkas  Rantai  Birokrasi  Hukum,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Tunggal,  Widjaya  Amin.  1993,  Manajemen:  Suatu  Pengantar,  Jakarta:  Rineka  Cipta  Jaya Usman, Sabian, Dasar-dasar  Sosiologi,  Yogyakarta: Pustaka Belajar.