DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5 Received: 8 April  2021 , Revised: 25 Mei 2021, Publish: 13 Juni 2021

## PRINSIP-PRINSIP YANG MEMPENGARUHI STAKEHOLDERS PERSEROAN TERBATAS: KEADILAN DAN TRANSPARANSI (KAJIAN PUSTAKA ETIKA)
Jane Angelica 1 ,  Zelika Azzahra 2
1) Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mercu Buana, janeangelica640@gmail.com 2) Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mercu Buana, zelikaazzahra08@gmail.com
Koresponden Penulis: Jane Angelica 1
Abstrak : Riset terdahulu atau riset yang relevan sangat penting dalam suatu riset atau artikel ilmiah.  Riset  terdahulu  atau  riset  yang  relevan  berfungsi  untuk  memperkuat  teori  dan fenomena  hubungan  atau  pengaruh  antar  variabel.  Artikel  ini  mereview  faktor-faktor  yang mempengaruhi  perlindungan  suatu  studi  literatur stakeholders perseroan  terbatas.  Hasil artikel  literature  review  ini  adalah:  1)  prinsip  keadilan  berpengaruh  terhadap  s takeholders perseroan  terbatas  dan  2)  prinsip  transparansi  berpengaruh  terhadap  s takeholders  p erseroan terbatas.
Kata kunci: keadilan, transparansi, dan perseroan terbatas.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Hakikat corporate atau  perusahaan  yang  menjadi  objek  dari  Undang-Undang  Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT  2007),  yaitu  tentang  perusahaan  sebagai  badan  hukum  dan  entitas  mandiri  yang dilanjutkan dengan memahami hakikat governance atau pengelolaan. Kedudukan perusahaan sebagai badan hukum dan entitas hukum mandiri telah diatur dalam UUPT 2007. Perusahaan sebagai badan hukum secara tegas diatur pada pasal 1 angka 1 UUPT 2007 yang menyatakan: “Perseroan  terbatas,  yang  selanjutnya  disebut  perseroan,  adalah  badan  hukum  yang merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi  persyaratan  yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Sedangkan perusahaan sebagai  entitas  hukum  mandiri  tidak  diatur  secara  eksplisit  dalam  UUPT  2007  tetapi  dapat ditemukan  karakternya  pada  pasal  3  ayat  (1)  UUPT  2007  yang  menegaskan  bahwa  : “Pemegang  saham  perseroan  tidak  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  perikatan  yang dibuat  atas  nama  perseroan  dan  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  perseroan  melebihi saham yang dimiliki”.
Pengelolaan  perusahaan  yang  baik  adalah  suatu  proses  dan  struktur  yang  digunakan untuk  meningkatkan  keberhasilan  usaha  dan  akuntabilitas  perusahaan  guna  meningkatkan nilai perusahaan ( corporate value ) dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders berlandaskan  moral,  etika,  dan  peraturan  perundang-undangan  dibagi  3  (tiga) aktivitas:  menerapkan  kebijakan  nasional,  menyempurnakan  kerangka  regulasi,  dan
membangun  inisiatif  sektor  swasta.  Pada  tanggal  16  Agustus  2007,  Pemerintah  Republik Indonesia  telah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  (selanjutnya  disebut  UUPT)  yang  berfungsi  untuk  mengatur  kegiatan  suatu perusahaan yang melingkupi aspek organisasi, bisnis, dan budaya perusahaan.
Hukum perusahaan di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas  mengenal  prinsip-prinsip  pengelolaan  perusahaan  yang  baik  ( good corporate  governance ),  walaupun  pengaturannya  relatif  sumir,  karena  belum  atau  tidak diterapkan  prinsip-prinsip  tersebut,  misalnya  prinsip  pencatatan  saham  atau  bukti  pemilikan maupun prinsip perolehan informasi yang relevan mengenai perseroan pada waktu yang tepat, kecuali pada perusahaan publik masih belum sepenuhnya diterapkan. Bagi perusahaan swasta yang  berskala  menengah  dan  kecil  yang  kebanyakan  tidak  tercatat,  bahkan  jarang  dilakukan pertanggungjawaban  direksi  pada  setiap  akhir  tahun  buku  perseroan  atau  dilakukan  audit, sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para stakeholders . Perlindungan  hukum  bagi stakeholders ,  termasuk  pemegang  saham  minoritas  belum optimal  dikarenakan:  posisi  dan  lemahnya  peranan stakeholders maupun  pengelola perusahaan  itu  sendiri;  pengamatan  pasar  masih  kurang  karena stakeholders dan  pesaing sering sebagai bagian konglomerat yang dimiliki oleh keluarga yang sama juga ikut memiliki perusahaan  pemberi  pinjaman  dana;  dan  perlindungan  hukum stakeholders masih  lemah akibat  sistem  peradilan  yang  tidak  efisien  termasuk  Undang-Undang  Kepailitan  dan prosedurnya tidak aktif di Indonesia.
Prinsip-prinsip utama dari g ood corporate governance (GCG)  yang menjadi indikator, yang  ditawarkan  oleh Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development (OECD), adalah:  1. Fairness (Kewajaran);  2. Disclosure/Transparency (Keterbukaan/Transparansi);  3. Accountability (Akuntabilitas); 4. Responsibility (Responsibilitas);
Artikel ini  membahas  pengaruh  prinsip  keadilan  dan  prinsip  transparansi  terhadap stakeholders dalam perseroan terbatas.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang akan di rumuskan masalah yang akan di bahas pada artikel literature review agar lebih focus pada kajian pustaka dan hasil serta pembahasan nanti, yaitu: 1. Apakah prinsip keadilan memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap stakeholders perseroan terbatas?
2. Apakah prinsip transparansi memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap stakeholders perseroan terbatas?

## KAJIAN TEORI
Stakeholders dalam Perseroan Terbatas Kata stakeholders telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannya dengan berbagai ilmu  dan  konteks,  misalnya  manajemen  bisnis,  ilmu  komunikasi,  pengelolaan  sumber  daya alam,  sosiologi,  dan  lain-lain.  Lembaga-lembaga  publik  telah  menggunakan  secara  luas istilah  stakeholders  ini  ke  dalam  proses-proses  pengambilan  dan  implementasi  keputusan. Secara  sederhana, stakeholders sering  dinyatakan  sebagai  para  pihak,  lintas  pelaku,  atau pihak-pihak  yang  terkait  dengan  suatu  isu  atau  suatu  rencana.  Pendekatan stakeholders muncul  pada  pertengahan  tahun  1980-an.  Latar  belakang  pendekatan stakeholders adalah keinginan  untuk  membangun  suatu  kerangka  kerja  yang  responsif  terhadap  masalah  yang dihadapi  para  manajer  saat  itu  yaitu  perubahan  lingkungan  (Freeman  dan  McVea,  2001). Tujuan  dari  manajemen stakeholder adalah  untuk  merancang  metode  untuk  mengelola berbagai kelompok dan hubungan  yang dihasilkan dengan cara  yang strategis  (Freeman dan McVea,2001).  Definisi stakeholders menurut  Freeman  dan  McVea  adalah  individu  yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.
Dalam  praktik  sangat  banyak  dijumpai  perusahaan  berbentuk  perseroan  terbatas.
Perseroan  terbatas  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal  didirikan berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi  dalam  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini serta pelaksanaannya. Bahkan, berbisnis  dengan  membentuk  perseroan  terbatas  ini,  terutama  untuk  bisnis  yang  serius  atau bisnis  besar,  merupakan  model  berbisnis  yang  paling  lazim  dilakukan,  sehingga  dapat dipastikan  bahwa  jumlah  dari  perseroan  terbatas  di  Indonesia  jauh  melebihi  jumlah  bentuk bisnis lain, seperti firma, perusahaan komanditer, koperasi dan lain-lain. Terhadap perseroan terbatas ini, dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut:
1. Dalam bahasa Inggris disebut dengan limited (Ltd), c ompany, atau l imited liability company atau pun l imited (Ltd) c orporation . 2. Dalam bahasa Belanda disebut dengan n aamlooze, vennootschap, atau yang sering disingkat dengan NV saja.
3. Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan g esellschaft mit beschrankter haftung.
4. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan s ociedad de responsabilidad limitada.
Definisi-definisi lain yang diberikan kepada suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut ini :
1. Suatu  manusia  semu  atau  badan  hukum  yang  diciptakan  oleh  hukum,  yang  dapat  saja (sesuai  hukum  setempat)  hanya  terdiri  dari  1  (satu)  orang  anggota  saja  beserta  para  ahli warisnya, tetapi yang lebih lazim terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum  badan  hukum  tersebut  dipandang  terpisah  dari  para  anggotanya  di  mana keberadaannya tetap eksis terlepas dari saling bergantinya para anggota, badan hukum mana dapat  berdiri  untuk  waktu  yang  tidak  terbatas  (sesuai  hukum  setempat),  atau  berdiri  untuk jangka waktu tertentu, dan dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota,  kegiatan  mana  berada  dalam  ruang  lingkup  yang  ditentukan  oleh  hukum  yang berlaku.
2. Suatu  manusia  semu  yang  diciptakan  oleh  hukum  yang  terdiri  dari,  baik  1  (satu)  orang anggota  (jika  hukum  memungkinkan  untuk  itu),  yakni  yang  disebut  dengan  perusahaan  1 (satu) orang maupun yang terdiri dari sekumpulan atau beberapa orang anggota,  yakni  yang disebut dengan perusahaan banyak orang.
3. Suatu  badan  intelektual  yang  diciptakan  oleh  hukum,  yang  terdiri  dari  beberapa  orang individu, yang bernaung di bawah 1 (satu) nama bersama, di mana perseroan terbatas tersebut sebagai  badan  intelektual  tetap  sama  dan  eksis  meskipun  para  anggotanya  saling  berubah- ubah.
Menurut  ketentuan  UUPT  2007  dalam  pasal  2  disebutkan  bahwa  perseroan  harus mempunyai  maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha  yang  tidak  bertentangan  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  ketertiban  umum,  dan  kesusilaan.  Perusahaan mempunyai  kegiatan  usaha,  sehingga  perseroan  mempunyai  maksud  dan  tujuan  serta kegiatan  usaha  yang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan (pasal 2 UUPT 2007).
Pengelolaan  perusahaan  yang  baik  adalah  suatu  proses  dan  struktur  yang  digunakan  untuk meningkatkan  keberhasilan  usaha  dan  akuntabilitas  perusahaan  guna  meningkatkan  nilai perusahaan  (corporate  value)  dalam  jangka  panjang  dengan  memperhatikan  kepentingan stakeholders .
Prinsip-prinsip  pengelolaan  perusahaan  yang  baik  menurut Organization  for Economic Corporation and Devolopment (OECD) yang mencakup:
a. hak-hak pemegang saham ( the rights of shareholders ) dan perlindungannya;
b. perlindungan yang adil bagi seluruh pemegang saham ( the equitable treatment of shareholders );
c. peranan stakeholders dalam corporate governance ( the role of stakeholders in corporate
governance ); d. pengungkapan dan transparansi ( disclosure and transparency );
e. tanggung jawab direksi dan komisaris ( the responsibility of the board ) terhadap perusahaan, pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya.
Prinsip-prinsip tersebut tidak mengikat hanya memberikan pedoman bagi negara- negara untuk memperbaiki pengelolaan perusahaan di negara mereka, sebagai berikut: a. Prinsip Keadilan atau Perlakuan Setara (Fairness or Equitable Treatment ).
Artinya harus memproteksi hak-hak pemegang saham mengakui hak kepemilikan pemegang saham berhubungan “keadilan”, persamaan, perlindungan hak pemegang saham minoritas. b. Prinsip Transparansi (Transparency )
Berkaitan  dengan  perusahaan,  seperti:  standar  laporan  keuangan,  kinerja,  kepemilikan,  dan kepemimpinan perusahaan. Adanya keterbukaan  informasi material  ( disclosure information ) secara  akurat,  memadai,  dan  tepat  waktu  dapat  diantisipasi  oleh stakeholders ,  jika  tidak memperoleh informasi.
c. Prinsip Pertanggungjawaban atau Akuntabilitas (Accountability )
Pengelolaan iktikad baik bertanggung jawab untuk kepentingan usaha perseroan memastikan pedoman  strategis  perusahaan,  pengawasan  efektif  atas  pengelolaan  pertanggungjawaban direktur dan komisaris berbasiskan kepercayaan bagi pemegang saham.
d. Prinsip Tanggung Jawab atau Responsibilitas (Responsibility )
Tujuan perseroan selain profit harus memperlihatkan keseimbangan, kepentingan, dan hak para pihak yang berkepentingan atas perseroan secara luas mendorong kerja sama antara perusahaan  dan  publik  ( stakeholders )  dalam  menciptakan  kemakmuran,  kesempatan  kerja, dan pendukung perusahaan bersifat finansial.
Stakeholders dalam  perseroan  terbatas  ini  sudah  banyak  di  teliti  oleh  peneliti sebelumnya, di antaranya adalah: (Hartanto, 2019) dan (Pramanditya, 2015).

## Prinsip Keadilan
Terdapat  empat  prinsip  dalam  g ood  corporate  governance (GCG)  dalam  Perseroan Terbatas, yaitu transaparansi ( transparency ), keadilan ( fairness ), akuntabilitas ( accountability ),  dan  tanggung  jawab  ( responsibility ).  Di  dalam  prinsip-prinsip  ini  yang mengatur  tentang  kesetaraan  atau  persamaan  hak  diantara  pemegang  saham  minoritas  dan pemegang saham mayoritas adalah prinsip keadilan ( fairness ). Direksi merupakan organ yang memegang  peranan  penting  dalam  menentukan  maju  atau  mundurnya  suatu  perusahaan, karena  yang  menjadi  salah  satu  sebab  rentannya  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia terhadap  gejolak  perekonomian  adalah      lemahnya      penerapan      g ood      corporate governance (GCG).  Dan  yang  menentukan  keberhasilan  dari  konsep  ini  adalah  direksi. Kepentingan  antara  pemegang  saham  mayoritas  dengan  pemegang  saham  minoritas  dalam suatu  perseroan  terbatas  seringkali  bertentangan  satu  sama  lain. Minority  shareholders atau pemegang  saham  minoritas  tidak  jarang  hanya  dijadikan  sebagai  pelengkap  dalam  sebuah perusahaan.
Keadilan  atau biasa  yang disebut  dengan fairness secara sederhana mengandung arti sebagai  perlakuan  yang  adil  dan  kesetaraan  didalam  memenuhi  hak-hak  stakeholder  yang timbul  akibat  perjanjian  dan  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Namun  tidak  hanya  itu, fairness juga berati mencakup tentang adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum, dan penegakan peraturan guna melindungi hak-hak inverstor khususnya dalam hal ini adalah hak pemegang  saham  minoritas  untuk  terhindari  dari  bentuk-bentuk  kecurangan  yang  ada. Banyak  tindakan  curang  yang  dapat  saja  dilakukan  didalam  perseroan  oleh  direksi  yang dikontrol  oleh  pemegang  saham  mayoritas.  Bentuk  kecurangan  yang  dimaksud  bisa  berupa insider  trading (transaksi  yang  melibatkan  informasi  orang  dalam),  dilusi  saham  (nilai perusahaan  berkurang),  KKN,  ataupun  keputusan-keputusan  yang  sewaktu-waktu  bisa
menimbulkan kerugian seperti pembelian kembali saham  yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau juga termasuk pengambil ahlian perusahaan lain.
Kecurangan-kecurangan  diatas  bisa  saja  terjadi  karena  berasal  dari  adanya  benturan atau  pertentangan  kepentingan  antara  manajemen  (dewan  komisaris  dan  direksi)  dengan pemegang  saham,  ataupun  antara  pemegang  saham  itu  sendiri,  yaitu  pemegang  saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Sebelum membahas tentang apa yang menjadi hak pemegang  saham  minoritas,  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  mengenai  hakhak  dasar  dari pemegang saham pada umumnya yang harus dilindungi,  yang dibagi menjadi dua golongan, antara  lain  hak-hak  yang  berkaitan  dengan  kepemilikan  perusahaan  dan  hak-hak  yang diciptakan sebagai konsekuensi pemisahan fungsi pemegang saham dan dewan pengurus.
Permasalahan  bagi stakeholders perusahaan  yang  mendapatkan  perlakuan  tidak  adil melalui  upaya  penegakan  hukum  ( law  enforcement ).  Perusahaan  di  Indonesia  masih  belum mencerminkan  perlindungan  menyeluruh  bagi stakeholders dan  belum  memihak  pada  rasa keadilan yang diharapkan masyarakat.
Melalui  adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberdayakan  pemegang  saham  minoritas  untuk  tidak  diabaikan  kepentingannya  oleh  pihak manapun termasuk dalam hal ini adalah pihak pemegang saham mayoritas.
Secara  garis  besar  dari  hasil  penelitian  norma-norma  yang  mengatur  prinsip-prinsip pengelolaan  perusahaan  yang  baik  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Pemegang saham minoritas mendapatkan perlakuan tidak adil, karena:
a) Kurangnya  ketentuan  dalam  perundang-undangan  yang  melindungi  hak-hak  pemegang saham minoritas. Pada kenyataannya, sekalipun ketentuan ada, tetapi dirasakan masih belum cukup  bagi  pemegang  saham  minoritas  dirugikan  kepentingannya  oleh  pemegang  saham mayoritas  beriktikad  buruk.  Selain  itu,  adanya  kewenangan  diberikan  UUPT  kepada  organ RUPS untuk menetapkan kebijakan perseroan, secara tegas tidak mengatur adanya kewajiban partisipasi aktif bagi pemegang saham minoritas untuk mengajukan pendapatnya;
b) Sikap  dan  perilaku  pemegang  saham  mayoritas,  direksi  atau  komisaris  yang  memiliki karakter moral hazard ;
c) Posisi  lemah  pemegang  saham  minoritas  karena  kurangnya  modal,  pengetahuan, keterampilan  dan  kemampuan  untuk  mengelola  PT,  sehingga  pemegang  saham  minoritas tersebut tidak mampu untuk menghadapi sikap dan perilaku dari pemegang saham mayoritas yang memiliki iktikad tidak baik. Peranan stakeholders berlandaskan pada prinsip the role of stakeholders bahwa  c orporate  governance harus  mengakui  hak-hak stakeholders yang ditetapkan  hukum  dan  mendorong  kerjasama  efektif  antara  perusahaan  dan stakeholders menciptakan  kemakmuran,  pekerjaan,  kelangsungan  perusahaan  secara  finansial  sehat:  1) kerangka  kerja  c orporate  governance harus  memastikan  bahwa  hak-  hak stakeholder yang dilindungi  hukum  dihargai; 2) apabila kepentingan the stakeholder dilindungi  hukum,  maka stakeholder harus berkesempatan untuk memperoleh ganti rugi pelanggaran efektif dan hak- hak  mereka;  3)  kerangka  kerja  c orporate  governance memperoleh  mekanisme  penguatan kinerja  untuk stakeholder ;  4)  apabila stakeholders berpartisipasi  dalam  proses  c orporate governance , maka mereka harus mempunyai akses terhadap informasi yang relevan.
Prinsip keadilan sudah banyak di teliti oleh peneliti  sebelumnya, di antaranya adalah: (Apriliani, 2015).

## Prinsip Transparansi
Prinsip  pengelolaan  usaha  yang  baik  pengaturan  tanggung  jawab  dari  setiap  organ yang ada di dalam perserseroan terbatas akan memengaruhi desain kewenangan dan tanggung jawab  yang  ditetapkan  di  dalam  anggaran  dasar.  Tanpa  adanya  direksi  dan  komisaris,  suatu PT  tidak  dapat  menjalankan  fungsinya  sebagai  sebuah  institusi  atau  badan  yang  melakukan aktivitas  usaha  untuk  mencari  keuntungan  ekonomis,  maka  dilakukan  pengawasan  oleh dewan komisaris dan dibatasi oleh RUPS sebagai pemilik perseroan melalui ketentuan yang
diatur  dalam  UUPT  2007,  Undang-Undang  Pasar  Modal  untuk  perusahaan  terbuka,  dan anggaran dasar dari perseroan yang bersangkutan.
Anggota  dewan  komisaris  merangkap  sebagai  dewan  direksi  dan  kedua  organ  inilah yang disebut sebagai board of directors . Perusahaan di Indonesia menggunakan sistem Eropa Kontinental  disebut two-board  system terdapat  pemisahan  tegas  antara  keanggotaan  dewan komisaris sebagai pengawas, dan dewan direksi  sebagai eksekutif dalam perusahaan. Dalam UUPT  2007  menganut  model  yang  membedakan  tugas  dan  kewenangan  direksi  dengan komisaris,  maka  peraturan  perseroan  terbatas  memiliki  ruang  lingkup  kedudukan  dan tanggung jawab komisaris, direksi, dan para pemegang saham. Peranan dan tanggung jawab komite  audit  akan  dituangkan  dalam  Komite  Audit Charter yang  secara  umum dikelompokkan  menjadi  tiga  bagian  besar,  yaitu financial  reporting , corporate  governance , dan risk  and  control  management .  Dewan  komisaris  yang  aktif,  canggih,  ahli,  beragam  dan terpenting independen menjalankan fungsinya secara efektif dan dibantu komite audit terbaik untuk  ditempatkan  dalam  memastikan  prinsip-prinsip  pengelolaan  perusahaan  yang  baik ( good  corporate  governance )  berjalan  baik  sehingga  bentuk  kecurangan  ( fraud )  atau keterpurukan bisnis dapat dihindari.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  UUPT  2007  terdapat  norma  mengatur  prinsip transparansi  terkait  fungsi  direksi  perusahaan  terdapat  dalam  pasal  92  ayat  (1)  direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai  dengan maksud dan tujuan perseroan. Pasal 97 ayat (1) direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1). Ketentuan norma yang mengatur pengesahan suatu  perseroan  terbatas  dalam  pasal  9  ayat  (1)  Untuk  memperoleh  keputusan  menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), pendiri  bersama-sama  mengajukan  permohonan  melalui  jasa  teknologi  informasi  sistem administrasi  badan  hukum  secara  elektronik  kepada  menteri  dengan  mengisi  format  isian lengkap.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  UUPT  2007  terdapat  norma  mengatur  prinsip transparansi  terkait  dengan  pengungkapan  informasi  perusahaan  dalam  pasal  92  ayat  (4) perseroan  yang  kegiatan  usahanya  berkaitan  dengan  menghimpun  atau  mengelola  dana masyarakat,  perseroan  menerbitkan  surat  pengakuan  utang  kepada  masyarakat,  PT  wajib mempunyai  paling  sedikit  2  (dua)  orang  anggota  direksi  yang  berkewajiban:  a)  membuat daftar  pemegang  saham,  daftar  khusus,  risalah  RUPS,  risalah  rapat  direksi,  b)  membuat laporan  tahunan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  66,  c)  dokumen  keuangan  perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dokumen Perusahaan, d) memelihara seluruh daftar,  risalah,  dan  dokumen  keuangan  perseroan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a  dan huruf  b  dan  dokumen  perseroan  lainnya  (pasal  100  ayat  (1)  UUPT  2007).  Penyampaian informasi  tentang  perusahaan  dengan  benar  dan  tepat  waktunya  kepada  pemegang  saham akan  dapat  membantu  kepadanya  sebagai  bahan  untuk  berperan  serta  dalam  pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar pada perseroan.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  UUPT  2007  terdapat  norma  yang  mengatur  prinsip transparansi yang terkait dengan ketentuan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan  atau  yang  lebih  dikenal  istilah  merger , konsolidasi,  dan  akuisisi  (MKA)  yang diatur  lebih  sistematis,  lebih  jelas  dan  terperinci.  UUPT  2007  ini  memang  jelas  mengatur masalah  MKA  dalam  banyak  pasal,  bayangkan  sampai  12  pasal  (pasal  122  sampai  dengan pasal 134). pengaturan MKA dalam UUPT 2007 dapat menjawab masalah yang timbul dalam praktik atas tidak jelasnya pengaturan MKA ini pada UUPT 2007 berlaku saat ini.
Dalam  UUPT  2007  ini  adalah  mengenai  pemisahan  usaha  bahwa  norma  ini  bersifat baru  dan  diatur  dalam  pasal  135  dan  pasal  136  UUPT  2007  sebagai  berikut:  (1)  Pemisahan dapat  dilakukan  dengan  cara  pemisahan  murni  atau  pemisahan  tidak  murni,  (2)  Pemisahan murni sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva
Perseroan  beralih  karena  hukum  kepada  dua  perseroan  lain  menerima  peralihan  dan perseroan  melakukan  pemisahan  usaha  berakhir  karena  hukum,  (3)  Pemisahan  tidak  murni sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  mengakibatkan  sebagian  aktiva  dan  pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.
Prinsip transparansi diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang  berbasis  standar  akuntansi  dan best  practice yang  menjamin  laporan  keuangan  dan pengungkapan  yang  berkualitas,  mengembangkan  informasi technology dan management information  system (MIS)  untuk  menjamin  adanya  pengukuran  kinerja  yang  memadai  dan proses  pengambilan  keputusan  yang  efektif  oleh  komisaris  dan  direksi,  mengembangkan enterprise  risk  management yang  memastikan  bahwa  semua  resiko  signifikan  telah diidentifikasi,  diukur,  dan  dapat  dikelola  pada  tingkat  toleransi  yang  jelas,  serta mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka
Prinsip transparansi sudah banyak di teliti oleh peneliti  sebelumnya, di antaranya adalah: (Yunita, 2020).

## METODE PENULISAN
Metode penulisan artikel ilmiah ini menggunakan studi literatur dan studi kepustakaan dengan  mengkaji  berbagai  referensi  sesuai  dengan  teori  yang  dibahas.  Disamping  itu menganalisis  artikel-artikel  ilmiah  yang  bereputasi  dan  juga  artikel  ilmiah  dari  jurnal  yang belum bereputasi. Semua artikel ilmiah yang di citasi bersumber dari Mendeley dan Google Cendekia.

## PEMBAHASAN
1. Pengaruh atau  Hubungan Prinsip Keadilan terhadap Stakeholders dalam  Perseroan Terbatas
Berdasarkan  kajian Legal  Contractual  Theory diterapkan  keputusan  suara  mayoritas dalam  perjanjian  antar  pemegang  saham  mencerminkan  arah  dari  perseroan  itu  sendiri sebagai  pemilik  perusahaan  tergantung  direksi  untuk  mengoptimalkan  dana  investasi  yang telah ditanamkan. Prinsip keadilan terhadap perlindungan hukum stakeholders , yaitu:
a. Prinsip Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham
1) Prinsip Perlindungan Hak Pemegang Saham
Adapun  salah  satu  prinsip  yang  diterapkan  dalam  pengelolaan  perusahaan  yang  baik  adalah prinsip  persamaan  perlakuan  terhadap  seluruh  pemegang  saham  sebagai  salah  satu  aspek yang  perlu  diprioritaskan  dalam  penerapan  pengelolaan  perusahaan  yang  baik  di  Indonesia, karena  UUPT  2007  telah  jauh  lebih  maju  dibandingkan  ketentuan  UUPT  1995  dalam menyediakan  fasilitas  perlindungan  pemegang  saham  minoritas  masih  kontrovesi  sekadar hanya  wacana  normatif.  Pemegang  saham  minoritas  harus  diberikan  hak voting akumulatif dalam  proses  nominasi  anggota  dewan  komisaris  dan  direksi,  misalnya  memberikan  hak kepada pemegang saham minoritas tanpa harus melanggar ketentuan one share one vote.
2) Prinsip Persamaan Perlakuan terhadap Pemegang Saham Dalam UUPT 2007 pasal 85 ayat (1) bahwa pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suara sesuai jumlah saham  yang  dimilikinya.  Prinsip-prinsip  pengelolaan  perusahaan  yang  baik  harus memastikan  perlakuan  yang  sama  ( equitable  treatment  for  shareholders )  bagi  pemegang saham minoritas dan asing, yang mengutamakan equal job opportunity . Prinsipnya pemegang saham harus berkesempatan untuk memperoleh ganti rugi pelanggaran ( redress for violation ) yang  efektif  atas  hak-haknya:  a)  Semua  pemegang  saham  dari  kelompok  yang  sama  harus diperlakukan secara sama atau adil; b) Praktik-praktik insident trading dan self-dealing yang bersifat penyalahgunaan harus dilarang; c) Anggota dewan komisaris dan manajer
disyaratkan  untuk  mengungkapkan  setiap  kepentingan  material  dalam  transaksi  atau  hal-hal yang  mempengaruhi  perusahaan.  Pemegang  saham  berhak  meminta  perseroan  supaya sahamnya  dibeli  harga  wajar  jika  dia  tidak  menyetujui  tindakan  perseroan  yang  merugikan pemegang  saham  atau  perseroan,  berupa  perubahan  anggaran  dasar,  pengalihan  atau penjaminan  kekayaan  perseroan  yang  mempunyai  nilai  lebih  dari  50%  (lima  puluh  persen) kekayaan bersih perseroan, dan penggabungan,  peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan (Pasa1 62 ayat (1) UUPT 2007).
Ketentuan  pasal  ini  mewajibkan  perseroan  membeli  saham  dari  pemegang  saham minoritas,  maupun  sanksi  jika  perseroan  menolak  membeli  saham  tersebut,  dengan  katalain pemegang  saham  minoritas  tertutup  untuk  memanfaatkan  pasa1  62  ayat  (1)  UUPT  2007. Perlindungan  hukum  bagi  pemegang  saham  pada  saat  perusahaan  melakukan  perbuatan hukum  antara  lain:  penggabungan,  peleburan,  pengambilan,  dan  pemisahan  sudah  diatur dalam pasal 126 UUPT 2007, yaitu:
(1) Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
a) Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
b) Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan;
c) Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
(2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan dimaksud ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 62.
Perlindungan  hukum  pemegang  saham  ( shareholders )  berdasarkan  teori  pendirian perseroan  berlandaskan  doktrin piercing  the  corporate  veil merupakan  doktrin  hukum perseroan  di common  law  system itu  telah  diintegrasikan  ke  dalam  UUPT  2007  yang dituangkan  dalam  pasal  3  ayat  (2).  Dalam  ketentuan  tersebut,  diketahui  bahwa  untuk terjadinya piercing  the  corporate  veil dipersyaratkan,  yaitu  persyaratan  perseroan  badan hukum  belum  atau  tidak  terpenuhi,  pemegang  saham  yang  bersangkutan  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dengan  itikad  buruk  memanfaatkan  perseroan  semata-mata  untuk kepentingan pribadi, pemegang saham  yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum  dilakukan  perseroan,  dan  pemegang  saham  bersangkutan  langsung  atau  tidak langsung  secara  melawan  hukum  menggunakan  kekayaan  perseroan  yang  mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
Prinsip  keadilan  diterapkan  bagi  pemegang  saham  dengan  istilah the  right  of shareholders , yaitu prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Prinsip keadilan  dalam  pengelolaan  perusahaan  yang  baik  ( good  corporate  governance )  harus melindungi hak-hak pemegang saham, yaitu:
a) Hak-Hak Pemegang Saham yang mencakup:
1) Metode dalam pencatatan kepemilikan ( ownership registration );
2) Mengalihkan ( covey ) atau pemindahan saham;
3) Memperoleh informasi yang relevan  tentang perusahaan  pada waktu yang tepat dan berkala;
4) Berpartisipasi dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS);
5) Memilih anggota dewan komisaris;
6) Mendapatkan pembagian laba perusahaan;
b) Berhak  untuk  berpartisipasi  secara  memadai  diberi  informasi  tentang  keputusan  dengan perubahan perusahaan fundamental, seperti: perubahan anggaran dasar, dokumen sejenis dari perusahaan, otoritas tambahan saham, transaksi luar biasa akibat penjualan perusahaan;
c) Berhak  untuk  berpartisipasi  secara  memadai  diberi  informasi  tentang  keputusan  yang berkaitan dengan perubahan perusahaan yang fundamental, seperti: perubahan anggaran dasar
atau  dokumen  sejenis  dari  perusahaan,  otoritas  tambahan  saham,  dan  transaksi  yang  luar biasa sebagai akibat dari penjualan perusahaan;
d) Berhak  mempunyai  kesempatan  berpartisipasi  secara  efektif  dan  memberi  suara  dalam rapat  umum  pemegang  saham  ( general  shareholder  meeting )  dan  harus  diberi  informasi tentang peraturan, mencakup proses pemberian suara yang mempengaruhi RUPS;
e) Struktur  modal  yang  memungkinkan  pemegang  saham  tertentu  untuk  memperoleh  suatu tingkat pengendalian yang tidak seimbang atau sepadan dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkap;
f) Market for corporate control harus berfungsi dalam keadaan yang efisien dan transparan, misalnya peraturan dan prosedur yang mempengaruhi akuisisi tentang pengendalian korporat dalam pasar modal, transaksi yang luar biasa seperti merger, dan lain-lain.
g) Pemegang  saham,  investor  kelembagaan  harus  mempertimbangkan  biaya  dan  manfaat melaksanakan  hak  pemberian  suara.  Perlindungan  hukum  terhadap stakeholders ,  khususnya bagi  hak  pemegang  saham  di  dalam  UUPT  2007  pengaturannya  relatif  sumir,  karena  lebih banyak  prinsip  yang  belum  atau  tidak  diterapkan  sesuai  norma-norma  dan  prinsip-prinsip pengelolaan peruahaan yang baik (good corporate governance) , misalnya prinsip pencatatan saham  atau  bukti  pemilikan  maupun  prinsip  perolehan  informasi  yang  relevan  mengenai perseroan  pada  waktu  yang  tepat,  kecuali  pada  perusahaan  publik,  itupun  masih  belum sepenuhnya diterapkan.
Variabel  prinsip  keadilan  dan  stakeholders  sudah  banyak  di  teliti  oleh  peneliti sebelumnya, di antaranya adalah: (Dian Aprilliani, 2015).

## 2. Pengaruh atau Hubungan Prinsip Transparansi terhadap Stakeholders dalam Perseroan Terbatas
Secara  normatif  prinsip  pengungkapan  informasi  perusahaan  secara  transparan  dapat ditinjau melalui perbandingan hukum perusahaan dengan negara lain yang menurut Undang- Undang  Perseroan  Terbatas  Australia  ( corporation  law ),  sebuah  perusahaan  tertutup  harus menyatakan  keterbukaan  tujuan  pemegang  saham,  maksudnya,  apakah  pemegang  saham tersebut menguasai saham untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan pihak lain. Di Inggris ada Board  of  Trade (BOT)  yang  dapat  menunjuk  inspektur  untuk  menyelidiki  pemilikan saham  dalam  sebuah  perusahaan  dan  memaksa  pihak  tertentu  memberikan  keterangan  atas kepentingan  dalam  saham  juga  berwenang  membatasi  transaksi  atas  saham  ( freezing  order ) diperlukan prinsip keterbukaan kepentingan (disclosure of interest) dalam tranksaksi akuisisi perusahaan lintas negara yang tidak hanya keterbukaan siapa pemiliknya, namun transparansi kepentingan sipemilik.
Masukan  bagi  pihak  asing  banyak  yang  menjadi  kepanjangan  tangan  konglomerat Indonesia sendiri. UUPT 2007 belum punya pasal yang mengatur merger dengan pembiayaan utang  ( leveraged  buy  out, LBO),  padahal  akuisisi  lintas  negara  menyangkut  nilai  transaksi besar, karena tidak jarang pembeli  membutuhkan dana utang. Kasus  Indonesia, tidak jarang pihak kreditur membuat syarat yang berat, misalnya, kreditur dapat meminta anak perusahaan untuk  memberikan  jaminan  atas  sejumlah  utang  perusahaan  sasaran  sesuai  tujuan  UUPT 2007 ini bahwa manajemen perseroan oleh direksi semata-mata untuk kepentingan perseroan. Utang-utang  perusahaan  induk  yang  tidak  membawa  manfaat  bagi  perusahaan  anak  jangan sampai membebani perusahaan anaknya. UUPT 2007 ini belum mewadahi peraturan hukum yang  berlaku  jika  terjadi  merger  antar  negara,  seperti  aturan  di  Jerman.  Jika  perusahaan Jerman menjadi calon pembeli perusahaan negara lain, maka harus tunduk kepada peraturan negara  tempat  perusahaan  sasaran.  Sebaliknya,  jika  ada  perusahaan  Jerman  dibeli  oleh perseroan negara lain, si pembeli harus mengikuti peraturan Jerman. Sedangkan di Indonesia keterbukaan  tujuan  pemegang  saham  masih  belum  memberikan  perlindungan  hukum  bagi stakeholders , karena budaya timur dan patrimonialisme.
ini.

## Prinsip Keadilan
(X1)
Variabel prinsip transparansi dan stakeholders dalam perseroan terbatas sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya, di antaranya adalah: (Graziano, 2016).

## CONCEPTUAL FRAMEWORK
Berdasarkan rumusan masalah penulisan artikel ini dan kajian studi literature review baik dari buku dan artikel yang relevan, maka diperoleh kerangka artikel seperti di bawah ini.

## Gambar 1: Conceptual Framework
Berdasarkan kajian teori dan review hasil dari artikel yang relevan serta gambar dari conceptual framework , maka: prinsip keadilan dan prinsip transparansi berpengaruh terhadap stakeholders perseroan terbatas.
Selain  dari  tiga  variabel  ini  yang  mempengaruhi,  masih  ada  variabel  lain  yang mempengaruhinya diantaranya adalah:
a. Prinsip tanggung jawab: (Hambali, 2019).
b. Prinsip akuntabilitas: (Maheswari, 2020).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan rumusan artikel dan pembahasan maka dapat di di rumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:
1. Prinsip keadilan berpengaruh terhadap stakeholders perseroan terbatas.
2. Prinsip transparansi berpengaruh terhadap stakeholders perseroan terbatas.
Prinsip Transparansi (X2) Stakeholders  dalam Perseroan Terbatas (Y)

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  saran  pada  artikel  ini  adalah  bahwa  masih banyak  faktor  lain  yang  mempengaruhi stakeholders perseroan  terbatas  selain  dari  prinsip keadilan dan prinsip transparansi pada semua tipe dan level perseroan terbatas. Oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memepengaruhi stakeholders perseroan terbatas selain yang varibel yang di teliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti prinsip tanggung jawab dan prinsip akuntabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA:
Achmad, A. (2012). Persepsi stakeholders atas penerapan good corporate governance (GCG) pada  PT  PINDAD  (Persero)  Bandung.  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi Universitas Widyatama.
Aprilliani,  Dian.  (2015).  Penerapan  prinsip  keadilan  dalam  good  corporate  governance terhadap pemenuhan hak-hak pemegang saham  minoritas. Jurnal  Ilmu Hukum  Legal Opinion, 3(1).
Erlina,  E.  (2017).  PRINSIP  GOOD  CORPORATE  GOVERNANCE  PADA  PERSEROAN TERBATAS.  Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum, 4(1), 26. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3662
Hartanto, J. A., & Sulaksono. (2019). Applications of good corporate governance relating to shareholders, commissioners, and directors of limited liability companies in Indonesia. Problems and Perspectives in Management, 17(3), 410–420. https://doi.org/10.21511/ppm.17(3).2019.33
Hirman, Purwanti Y., & Nugroho S. S.. (2017). Hukum perseroan terbatas. Solo, Indonesia: Pustaka Iltizam.
Lany,  A.  (2015).  Kepastian  dan  perlindungan  hukum  dalam  pendirian  perseroan  terbatas melalui  sistem  administrasi  badan  hukum  menurut  undang-undang  nomor  40  tahun 2007  tentang  perseroan  terbatas.  PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum  (Journal  of Law), 2(2), 291–312. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a5
Marthin,  M.,  Salinding,  M.  B.,  &  Akim,  I.  (2018).  IMPLEMENTASI  PRINSIP CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY  (CSR)  BERDASARKAN  UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.
Journal of Private and Commercial Law, 1(1), 111–132.
https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12358
Oliver, G. (2016). Prinsip dan penerapan transparansi  dalam laporan tahunan perseroan terbatas menurut undang-undang no. 40 tahun 2007. Jurnal Lex et Societatis, 4(2), 71- 78.
PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PEMEGANG  SAHAM  MINORITAS  PADA PERSEROAN  TERBATAS  TERBUKA  BERDASARKAN  PRINSIP  FAIRNESS GOOD CORPORATE GOVERNANCE. (2019). TRANSPARENCY, 1(1).