## ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK BERDASARKAN PENERAPAN PP NO. 71 TAHUN
2010
Sofiyul Fu’ad 1* , Yudhanta Sambharakreshna 2
Universitas Trunojoyo Madura 1,2 *) sofifuad123@gmail.com

## ABSTRACT
Government accounting is part of public sector accounting. In the description and reporting of financial statements, government accounting has been regulated in PP No. 71 of 2010 which explains government accounting standards. The aim of this research is to understand the differences in the financial reports of the Nganjuk district government since  PP  No.  71  of  2010  came  into  force.  Research  can  make  a  real  contribution  to accounting science related to the development of knowledge and practice in presenting better and more transparent local government financial reports. Meanwhile, the method used  in  this  research  uses  a  qualitative  descriptive  method.  The  data  required  by  this research  uses  the  financial  reports  of  the  Nganjuk  regional  government  for  the  2023 fiscal  year.  The  results  of  this  research  provide  an  answer  that  the  regional  financial reports  of  Nganjuk  district  have  not  fully  implemented  PP  No.  71  of  2010.  There  are several discrepancies as shown in the financial statements.
Keywords  : financial reports, government accounting, analysis, government accounting standards.

## ABSTRAK
Akuntansi  pemerintahan  merupakan  bagian  daripada  akuntansi  sektor  publik. Dalam penjabaran dan pelaporan laporan keuangannya, akuntansi pemerintahan telah diatur dalam PP No. 71 tahun 2010 yang menjelaskan standar akuntansi pemerintahan. Adapun tujuan dari penelitian ini ingin memahami perbedaan dalam laporan keuangan pemerintah  daerah  kabupaten  Nganjuk  sejak  PP  No.  71  tahun  2010  diberlakukan. Penelitian  dapat  memberikan  kontribusi  nyata  dalam  ilmu  akuntansi  terkait pengembangan pengetahuan dan praktik dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik dan transparan. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini  memakai  metode  kualitatif  deskriptif.  Data  yang  dibutuhkan  oleh  penelitian  ini memakai laporan keuangan Pemerintah Daerah Nganjuk tahun anggaran 2023. Hasil dari  penelitian  ini  memberikan  jawaban  bahwasanya  laporan  keuangan  daerah Kabupaten  Nganjuk  belum  sepenuhnya  mengimplementasikan  PP  No.  71  tahun  2010. Ada beberapa ketidaksesuaian seperti yang ditunjukkan dalam laporan keuangan
Kata kunci : laporan  keuangan,  akuntansi  pemerintahan,  analisis,  standar  akuntansi pemerintahan.

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  administrasi  keuangan  negara  Indonesia  sampai  sekarang  masih difokuskan  pemerintah untuk menciptakan keunggulan atas keuangan negara khususnya dalam  pengelolaan  keuangannya  (Ranuba et  al., 2015).  Pentingnya  dilakukan perkembangan  ini  untuk  membuat  perubahan  di  sektor  keuangan  negara  agar  dapat bergerak lebih baik dan efisien, salah satunya perubahan yang terjadi berada pada sektor akuntansi  ke pemerintahan yang mana melalui  prosedur akuntansi  dapat  dihasilkannya informasi  mengenai  keuangan  yang  berguna  untuk  pihak  yang  berkepentingan  dengan tujuan  dan  keperluannya  sendiri-sendiri  (Mentu  &  &  Sondakh,  2016).  Informasi keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah akan berguna untuk mengukur potensi dari sumber  daya  ekonomi  agar  ke  depannya  bisa  dikontrol  untuk  dapat  memprediksi kecukupan kapasitas dari sumber daya yang ada (Orniati, 2009).
Dalam hal otonomi daerah, pemerintah pusat melimpahkan amanat kepada Pemda agar  dapat  mengelola  keuangannya  secara  mandiri  (Kartoprawiro  &  Susanto,  2018). Laporan keuangan harus disusun dengan berpedoman terhadap standar akuntansi, salah satunya  harus  memenuhi  karakteristik  akuntansinya  yang  merupakan  prasyarat  wajib yang diharuskan. Hal penting dalam laporan keuangan yaitu: relevan/sesuai, andal, dapat dipertanggungjawabkan  serta  dapat  dipahami  (Harlinda,  2016).  Menurut  Mardiasmo (2003)  bentuk  tanggung  jawab  Pemda  pada  sekarang  ini  lebih  condong  bersifat horizontal . Dalam melakukan pelaporan laporan keuangan pemerintahan yang sesuai dan dapat  dimengerti,  terdapat  beberapa  tantangan  yang  perlu  diatasi.  Hambatan  yang dihadapi  yakni objectivity , consistency , comparability , timely dan economic dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan.
Laporan  keuangan  disusun  berisikan  berbagai  macam  data  yang  berhubungan terkait  keuangan  ataupun  keseluruhan  dalam  transaksi  yang  telah  terjadi  selama  satu periode  berjalan  (Niu et  al. ,  2014).  Laporan  keuangan  dalam  pemerintahan  daerah berfungsi  untuk  mencocokkan  antara  realisasi  anggaran,  pendapatan,  belanja, pembiayaan dan transfer yang telah ditentukan  (Niu et al ., 2014).  Secara umum, laporan keuangan perusahaan dan pemerintahan berbeda. Laporan keuangan  perusahaan terdiri atas laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan laba/rugi, neraca serta catatan atas  laporan  keuangan;  sedangkan  laporan  keuangan  pemerintahan  terdiri  atas  laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan.
Peraturan  PP  No.  71  Tahun  2010  menetapkan  standar  akuntansi  pemerintahan (SAP),  yang  membentuk  dasar  untuk  penyusunan  dan  penilaian  laporan  keuangan pemerintahan (Mentu & J & Sondakh, 2016). PP No. 71 Tahun 2010 mengubah sistem penyusunan  dan  pelaporan  keuangan  Indonesia,  mengadopsi  basis accrual dan  beralih dari cash ke accrual penuh dalam perlakuan keuangan (Lamonisi et al., 2016). Tujuan daripada  diberlakukannya  peraturan  tersebut  agar  lebih accountable dan  agar  menjadi cermin untuk diperlukannya secara bertahap dalam peningkatan laporan keuangan. Mutu dari laporan keuangan pemerintah dipicu dari beragam faktor salah satunya yaitu faktor ketaatan terhadap standar akuntansi, kemampuan SDM dan tunjangan sistem  akuntansi yang memadai. Tidak lepas juga dari dinamika pengaruh eksternal yang dapat dikontrol dan diatur oleh organisasi (Sukmaningrum, 2012).
Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun dan dirancang selanjutnya akan diserahkan kepada Badan pemeriksa keuangan (BPK) selaku badan yang berguna untuk memeriksa atau mengaudit laporan keuangan daerah agar laporan tersebut  telah sesuai dengan  pendapatan  yang  didapat  dan  juga  realisasi  dana  yang  telah  di  lakukan.
(Governmental Accounting Standards Board (GASB), 1999) statement No. 1: Financial Reporting's Objectives memaparkan bahwa accountability itu suatu hal pokok yang perlu ada dalam pelaporan keuangan pemda. Pengelolaan keuangan pemerintah harus bergerak lurus  sebanding  dengan  pemerintahan  dengan  tata  kelola  baik  ( good  corporate government ),  yaitu  dikelolanya  keuangan  yang  dilaksanakan  dengan transparant dan accountable . Hal ini memungkinkan laporan keuangan yang dibuat dapat berguna bagi pemangku kepentingan dalam mengakses informasi di dalam laporan keuangan.
Dalam kewajibannya, anggaran diberikan kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk dari setoran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari pemerintahan pusat, serta pemerintah Kabupaten Nganjuk juga memperoleh penghasilan lainnya dari beragam aktivitas dan kegiatan yang terlaksana di berbagai wilayah di Kabupaten Nganjuk. Oleh dengan  itu,  pemerintah  Kabupaten  Nganjuk  disarankan  untuk  melaporkan  laporan keuangan sebagai bukti tanggung jawab atas penggunaan atas dana alokasi yang selesai direalisasikan oleh pemerintah pusat. Pelaporan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nganjuk haruslah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah di PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (Kartoprawiro & Susanto, 2018).
Kesesuaian  dalam  pelaporan  dengan  diaturnya  dalam  peraturan  tersebut  menjadi poin penting terlaksananya alokasi dana yang sudah digelontorkan pemerintah pusat dan juga pendapatan dari daerah sendiri (Lamonisi et al., 2016). Kesesuaian dalam pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk juga akan menjadi nilai tambah jika poin-poin yang ada dalam PP No. 71 tahun 2010 telah sejalan sama laporan keuangan yang sudah di buat. Penyusunan laporan keuangan menjadi hal yang krusial dalam sebuah pelaporan terutama dalam pemerintahan. Laporan keuangan yang telah sesuai dengan PP No.  71  tahun  2010  menjadi  poin  penting  dalam  penyusunannya,  serta  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  instansi  dalam  pemenuhan  kewajiban  penyusunan  laporan keuangan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Adanya  penelitian  ini  untuk  melihat secara keseluruhan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dengan disandingkannya terhadap PP No. 71 Tahun 2010.
Berdasarkan  permasalahan  yang  dibahas  di  atas,  pertanyaan  masalah  penelitian dalam penelitian yaitu Apakah penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan penerapan PP No. 71 Tahun 2010 ? Tujuan adanya penelitian ini untuk  menjelaskan  dan  menjabarkan  rumusan  masalah  yang  sudah  dipaparkan  di  atas, yaitu  menganalisis  kesamaan  atas  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  Daerah Kabupaten  Nganjuk  berdasarkan  penerapan  PP  No.  71  Tahun  2010.  Penelitian  ini diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai kesesuaian penyajian laporan yang sudah  dijelaskan  sebelumnya.  Penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi  nyata  dalam  ilmu  akuntansi  terkait  pengembangan  pengetahuan  dan  praktik dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik dan transparan .

## 2. LANDASAN TEORI

## Akuntansi
AICPA  (2022)  menyatakan  Akuntansi  merupakan  sebuah  seni  catat  mencatat, pemilahan,  dan  pengikhtisaran  melalui  beberapa  cara  tertentu  dengan transaction dan kejadian-kejadian  yang  umumnya  bersifat financial .  Akuntansi  diperuntukkan  untuk manajemen  agar  dapat  memahami  keuangan  bisnis  perusahaan  dan  membantu  dalam mengatur  dan  mengontrol  pengeluaran  pada  periode  selanjutnya  secara  strategis.  Ilmu akuntansi  sudah familiar digunakan  aktivitas  penerapan  sehari  hari,  terutama  yang
berkaitan  dengan  kegiatan Business .  Akuntansi  yang  sebenarnya  dapat  menjadikan manajemen perusahaan mengetahui akan keuangan bisnisnya, sehingga dapat mengontrol dalam  pengeluaran  tahun  berikutnya  secara  strategis  agar  dapat    memaksimalkan  laba perusahaan. Akuntansi pun banyak diterapkan di berbagai bidang seperti pemerintahan, perbankan dan industri manufaktur.

## Akuntansi Pemerintahan
Menurut  (Jamaluddin  Majid,  2021)  Akuntansi  Pemerintahan  merupakan  cabang dari Akuntansi Sektor Publik di mana perbedaannya terletak pada ruang lingkupnya, pada Akuntansi  Sektor  Publik  lebih  luas  cakupannya,  sedangkan  Akuntansi  Pemerintahan lebih  fokus  pada  entitas  pemerintahan.  Akuntansi  Sektor  Publik  menekankan  pada akuntabilitas  dan  transparansi,  sedangkan  akuntansi  pemerintahan  menekankan  pada pengendalian  internal  dan  kepatuhan  yang  sudah  ditetapkan  dalam  peraturan  yang mengatur perundang-undangan.

## Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar  akuntansi  pemerintahan  telah  diatur  melalui  pedoman  PP  No.  71  Tahun 2010  yang  memuat  prinsip  dasar  pelaporan  keuangan  yang  mengatur  pembuatan  dan penyampaian  laporan  keuangan  pemerintah  (BPK,  2010).  SAP  menjadi  landasan  yang mempunyai dampak sah terhadap meningkatnya tingkat pelaporan finansial pemerintah di  Indonesia  (Mentu  &  &  Sondakh,  2016).  Implementasi  SAP  diperlukan  untuk menjadikan  pelaporan  keuangan  semakin  berkualitas,  memastikan  transparansi,  dan membantu  pemerintah  dalam  mengambil  keputusan  yang  akurat.  Standar  akuntansi pemerintah juga berpengaruh besar akan kualitas ataupun mutu laporan keuangan yang dibuat dan disusun oleh entitas pemerintahan.

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan financial yang ada di daerah menjadi bagian penting yang mencakup seluruh  kegiatan  perancangan,  pelaksanaan,  pengelolaan,  akuntansi,  penyajian, pertanggungjawaban, dan keamanan keuangan daerah. Kegiatan yang mengacu kepada akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban telah diatur memalui UU Nomor 17 Tahun 2003 perihal finansial negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 perihal Pengamatan dalam tanggung jawab dan pengelolaan financial suatu Negara (Jamaluddin Majid, 2021).
Keuangan  Daerah  yang  dikelola  menjadikannya  bagian  penting  yang  tidak  akan terpisahkan dari penyaluran kepentingan pemerintahan dan itu merupakan amanat daerah. APBD dijadikan awal dari pengontrol keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, yang terdiri atas pendapatan dari anggaran, belanja, serta biaya. Pengelolaan keuangan dilaksanakan  secara  teratur,  sesuai  perundang-undangan,  kompeten,  berpengaruh, transparan, dan bertanggung jawab (Pangalila et al., 2016).

## Laporan keuangan Pemerintah
Laporan  pemerintahan  daerah  menjadi  puncak  data  penting  yang  disusun  oleh prosedur  akuntansi  dalam  keuangan  daerah  (Rintiani,  2010).  Laporan  keuangan  dalam pemerintah daerah disajikan agar dapat mencukupi kebutuhan pemakai laporan keuangan sehingga daya banding laporan keuangan dengan anggaran antar periode dan unit dapat ditingkatkan  (Nganjuk,  2023). Laporan  keuangan  pemerintah  juga  dipakai  untuk menentukan  nilai  dana  yang  dipergunakan  untuk  merencanakan  aktivitas  operasional,
mengevaluasi kompetensi dan efisiensi unit pelaporan serta untuk mengetahui ketetapan yang telah diimplementasikan terhadap peraturan yang masih berlaku. Laporan keuangan yang ada di dalam ke pemerintahan meliputi :
a) Laporan Realisasi Anggaran
Laporan  realisasi  anggaran  menjadi  sebuah  laporan  awal  di  dalam  laporan keuangan  yang  difokuskan  untuk  penyusunan  neraca  dan  laporan-laporan selanjutnya. Anggaran merupakan bagian penting di sebuah pemerintahan, dalam laporan realisasi anggaran membandingkan penggunaan dana pada tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya (Rahayu, 2016). Laporan realisasi memuat berbagai data terkait  belanja  pendapatan  transfer, surplus/deficit ,  pendapatan,  pendanaan  dan over/underfunding pembiayaan  anggaran.  Tujuan  dari  laporan  realisasi  anggaran untuk mempresentasikan informasi spesifik terkait realisasi anggaran.
b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih LPSAL menjadi satu dari sekian elemen laporan keuangan yang memuat informasi terkait perubahan saldo anggaran lebih (SAL) selama periode pelaporan. Laporan ini disusun secara komparatif berdampingan periode sebelumnya. Tujuan LPSAL yaitu  menyajikan  laporan  perihal  kenaikan  ataupun  penurunan  SAL  tahun pelaporan disandingkan tahun kemarin. Adapun komponen dalam LPSAL meliputi penggunaan  saldo  anggaran  lebih,  saldo  anggaran  lebih  awal,  penggunaan  saldo anggaran lebih dan juga sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (Affifah Nurviana Assyayuti, 2015).
c) Neraca
Neraca  termasuk  laporan  yang  paling  penting  dalam  laporan  keuangan pemerintahan yang mempresentasikan posisi keuangan. Neraca secara menyeluruh berisikan  informasi  terkait  kesehatan  keuangan  dengan  berfokus  pada  tiga klasifikasi  utama,  yaitu  Aset,  kewajiban  dan  ekuitas.  Fungsi  dari  laporan  neraca bagi pemangku kepentingan bisa dijadikan sebagai penilaian tentang kondisi dari kontrol dalam keuangan dan kemampuan dalam melunasi kewajiban.
d) Laporan Operasional Laporan  operasional  yang  terdapat  di  dalam  LKPD  menjadikannya  salah  satu komponen penting yang menjelaskan tentang pengawasan keuangan yang berguna untuk meningkatkan ekuitas dan yang dikelola dan diatur oleh Pemerintah Daerah selama tahun berjalan (Fahira, 2010). Tujuan dari laporan operasional yaitu menjadi gambaran tentang kinerja operasional pemda dengan menunjukkan komponen yang sudah terlampir. Laporan operasional terdiri atas komponen beban, pendapatan dan surplus/deficit operasional.
e) Laporan Arus kas
Laporan  arus  kas  yang  tersaji  dalam  pemerintah  daerah  digunakan  sebagai  alat pengukur yang berisi gambaran terkait mutasi cash dari awal ke akhir saat periode laporan  (Pandowo  &  Kudhori,  2017).  Pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  tidak bertujuan  untuk  mengejar  laba  tetapi  memberikan  pelayanan.  Adapun  manfaat laporan  arus  kas  dalam  pemerintah  daerah  antara  lain  mengetahui  sebab  adanya surplus/deficit anggaran,  memperkirakan  keberlanjutan  keuangan  dalam  fokus untuk penyelenggaraan pelayanan publik.
f) Laporan Perubahan Ekuitas
LPE dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi komponen penting yang memberikan informasi  terkait  bertambah atau berkurangnya ekuitas  milik pemda
dalam setahun pelaporan. Ekuitas Pemerintah daerah mencerminkan kepemilikan bersih yang berasal dari perhitungan selisih aset dan kewajiban pemerintah daerah.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang sejalan dengan pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  sebelumnya.  Pendekatan  ini  digunakan  untuk menganalisis  dan  menjelaskan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Nganjuk  serta  menentukan  apakah  peraturan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang ditetapkan oleh PP No. 71 Tahun 2010 telah diterapkan. Tujuan adanya  menggunakan metode deskriptif ini untuk menjabarkan sebuah argumentasi mengenai pertanyaan yang berhubungan dengan keadaan dari objek yang diselidiki saat ini (Rajab & Jam’an, 2017)
Data  yang  dipakai  peneliti  termasuk  dalam  data  kuantitatif  dan  bersumber  dari Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  tahun  2023.  Teknik pengumpulan  data  yang  dipakai  peneliti  yaitu  teknik  dokumentasi  yang  memiliki prosedur menghimpun, menyalin, dan menyimpan informasi dari data yang dibutuhkan nantinya.  Dalam  penelitian  ini,  analisis  deskriptif  digunakan.  Analisis  deskriptif  ialah sebuah  metode  yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  dalam  laporan  keuangan, memilih  data  baku,  mengolah  dan  menafsirkan  informasi  yang  didapatkan.  Data  yang sudah dikelola selanjutnya disajikan sehingga memberikan informasi dan jawaban yang tepat, relevan dan komplit. Setelah itu, peneliti menentukan apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 mengikuti atau tidak peraturan PP No. 71 Tahun 2010

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Laporan Keuangan Dinas BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023
Tujuan  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  Nganjuk  yakni  untuk  menjabarkan akses macam data yang dapat diandalkan dan terpenting mengenai posisi keuangan serta semua kegiatan transaction dalam periode pelaporannya. Laporan keuangan daerah juga dipergunakan untuk mencocokkan antara pendapatan, pengeluaran, pendapatan transfer, dan  realisasinya  keuangan  terhadap  anggaran  yang  sudah  ditentukan  yang  berguna sebagai  alat  penilai  kondisi  keuangan,  menilai  efisiensi  dan  efektivitas  dan  untuk mengukur  tingkat  kesesuaian  terhadap  pedoman  peraturan  yang  mengatur  perundang- undangan.  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  ialah  wujud pertanggungjawaban  Dinas  BPKAD  Kabupaten  Nganjuk  atas  kewajiban  dalam mengelola finansial dan kegiatan operasional daerah pada tahun tersebut.
Dinas BPKAD Kabupaten Nganjuk bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nganjuk.  Adapun  klasifikasi  di  dalam  Laporan  Keuangan  kabupaten  Nganjuk  Tahun anggaran 2023 yang tersaji antara lain:
a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LRA dalam laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Nganjuk menyajikan informasi perhitungan pelaksanaan aktivitas yang sudah selesai diimplementasikan dalam  setahun  anggaran  yang  terbagi  menjadi  Pendapatan, Surplus/deficit LRA, Belanja  serta  Pembiayaan Netto .  Pendapatan  terbagi  berdasarkan  pendapatan melalui transfer, pendapatan asli dari daerah, serta juga lain-lain pendapatan yang sah. Belanja terbagi menjadi berdasarkan belanja pegawai, belanja modal, belanja operasional,    belanja  transfer  dan  belanja  tak  terduga. Surplus/deficit berisikan
saldo selisih lebih atau kurang atas realisasi belanja dan pendapatan tahun anggaran 2023.  Pembiayaan Netto terbagi  menjadi  berdasarkan  pembiayaan  yang  diterima dan yang dikeluarkan.
b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) LP-SAL  dalam  laporan  keuangan  pemerintahan  daerah  Kabupaten  Nganjuk menyajikan  informasi  pelaksanaan  APBD  yang  menghasilkan  Sisa  Lebih Pembiayaan  Anggaran  (SiLPA)  ataupun  Sisa  Kurang  Pembiayaan  Anggaran (SiKPA)  yang  meliputi  penggunaan  SAL  sebagai  penerjemah  pembiayaan,  sisa kurang/lebih pembiayaan anggaran, saldo anggaran lebih awal dan sisa anggaran lebih akhir.
c) Neraca
Neraca  yang  tersaji  dalam  LKPD  Kabupaten  Nganjuk  menunjukkan  posisi keuangan mengenai aset, liabilitas dan equity . Aset terbagi berdasarkan Aset lancar, aset  tetap,  investasi  jangka  panjang,  dan  aset-aset  yang  lainnya.  Liabilitas  atau kewajiban terbagi menjadi liabilitas jangka pendek serta liabilitas jangka panjang.
Sedangkan  ekuitas,  berisikan  kepemilikan netto entitas  berasal  dari  perhitungan selisih dari aset serta liabilitas.
d) Laporan Operasional (LO)
LO dalam LKPD  Kabupaten Nganjuk menyediakan informasi terkait total operasi entitas  pelaporan  yang  ter-cerminkan  dalam  kinerja surplus/(deficit) -kegiatan operasional,  pendapatan  -  LO, surplus/(deficit) sebelum  pos  luar  biasa,  beban, surplus/deficit -  LO  dan  pos  luar  biasa.  Pendapatan  -  LO  terbagi  menjadi pendapatan dari transfer, pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Beban diklasifikasikan berdasarkan beban transfer dan juga beban operasional..
e) Laporan Arus Kas (LAK)
LAK  dalam  LKPD  Kabupaten  Nganjuk  memberikan  informasi  data  terkait  kas masuk dan kas keluar, cash dan setara kas pada  Badan Layanan Umum Daerah dan Bendahara Umum Daerah serta juga perincian saldo kas mulai dari awal dan akhir hingga periode anggaran. Laporan Arus  Kas  diklasifikasikan menjadi Arus  Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan, Arus Kas dari Aktivitas Investasi dan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.
f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) LPE dalam LKPD  Kabupaten Nganjuk  menyediakan data dari perubahan equity , terdiri atas ekuitas Awal, Koreksi Ekuitas, Surplus/Deficit -LO, serta ekuitas Akhir.
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan kelanjutan antara Laporan Operasional dan Neraca mengenai penurunan dan kenaikan dari ekuitas pemerintah daerah.
g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) CaLK  LKPD  Nganjuk  tahun  2023  terdiri  atas  tujuh  bab  pelaporan.  Informasi tentang  tujuan  dari  penyusunan  dan  pembuatan  laporan  keuangan  yang  dibahas dalam bab pertama. Bab kedua membahas strategi keuangan, makroekonomi, dan strategi kinerja APBD untuk perolehan target. Bab ketiga membahas implementasi tujuan  target  kinerja  keuangan,  serta  masalah  dan  strategi  yang  berhubungan dengan pencapaian tujuan tersebut. Bab keempat membahas prinsip akuntansi. Ini mencakup  laporan  keuangan  daerah,  pedoman  dan  ketentuan  akuntansi  yang merupakan  bagian  penting  dari  perancangan  laporan  keuangan,  prinsip-prinsip pengukuran  awal  untuk  perancangan  laporan  keuangan,  dan  penerapan  prinsip akuntansi dalam ruang lingkup yang sama dengan standar akuntansi.
Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  TA  2023 berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010
Komponen LKPD Kabupaten Nganjuk telah sejalan dengan ayat 14 PSAP No. 1 yang menyatakan bahwa bagian-bagian laporan keuangan terbagi atas laporan anggaran dan laporan keuangan, yang dirinci menjadi neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan  perubahan  ekuitas  serta  catatan  laporan  keuangan.  PSAP  No.  1  Ayat  29 menyatakan bahwa penyusunan bagian-bagian komponen laporan keuangan harus jelas dan mencakup nama entitas, ruang lingkup laporan keuangan, tanggal pemasukan, mata uang,  dan  tingkat  ketetapan.  Ini  juga  memastikan  bahwa  penyusunan  bagian  -  bagian laporan keuangan telah memenuhi syarat.

## Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Penyusunan LRA dalam LKPD Kabupaten Nganjuk telah sejalan dengan PSAP No. 2  ayat  13  yang  menyatakan  bahwa  LRA  setidaknya  terdapat  pos  pendapatan-LRA, surplus/deficit -LRA,  transfer,  belanja,  sisa  kurang/lebih  pembiayaan  anggaran  serta pembiayaan yang diterima dan dikeluarkan. PSAP  No. 2 ayat  21 dan 22 menyebutkan pendapatan-LRA diterima ketika sudah terdapat di dalam rekening kas umum dan terbagi sesuai jenis pendapatan telah diterapkan dalam LRA laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk yang dalam pelaporannya pos pendapatan terdiri atas pendapatan dari transfer, pendapatan daerah asli serta pendapatan lain-lain yang sah. Pada pos pendapatan transfer juga  sudah  menerapkan  PSAP  No.  2  ayat  23  dengan  penjelasan  mengenai  pendapatan transfer  diartikan  bahwa  penerimaan  segelintiran  dana  yang  dikirimkan  dari  pelaporan entitas  lain,  misal  dana  perlimpahan  dari  pemerintah  pusat  dan  provinsi.  Dalam  LRA pendapatan  transfer  laporan  keuangan  daerah  Kabupaten  Nganjuk  diklasifikasikan menjadi pendapatan transfer pemerintah pusat dan daerah.
Komponen  belanja  LRA  dalam  laporan  keuangan  daerah  Kabupaten  Nganjuk diklasifikasikan  berdasarkan  fungsi  yaitu  Urusan  opsional,  Urusan  Wajib  Pelayanan Bukan  Dasar,  Ketertiban  dan  Keamanan,  Urusan  Fungsi  Penunjang  Pemerintahan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Fasilitas Umum, Kependidikan serta  Perawatan  Sosial  serta  Kesehatan.  Jenis  pos  belanja  terbagi  atas  belanja  mode, belanja tak terduga, belanja transfer dan belanja operasi. Ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Nganjuk telah sesuai adalah PSAP No. 2 ayat 34 dan 35 yang menyebutkan secara rinci tentang klasifikasi belanja menurut ekonomi, organisasi dan fungsi. Ayat  36, 37, dan 38 PSAP No. 02 yang menjelaskan tentang belanja modal, belanja operasi dan belanja tambahan telah ditetapkan di dalam laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk dengan  belanja  operasi  yang  mencakup  belanja  gaji  pegawai,  belanja  bantuan  sosial, belanja hibah serta belanja barang dan jasa; belanja modal mencakup belanja untuk aset tetap dan modal tambahan, belanja untuk perbaikan jalan, irigasi dan jaringan, bangunan dan  gedung,  tanah,  dan  mesin  dan  peralatan  serta  belanja  lain  lain/tidak  terduga  yang mencakup kebutuhan dalam membantu bencana sosial dan dalam serta pengeluaran yang tidak bisa dijelaskan lainnya.
Pada pelaporan surplus/deficit -LRA dalam LRA diatur dalam Ayat 47 PSAP No. 02  yang  menyatakan  selisih  daripada  pendapatan  -LRA  dan  belanja  saat  periode pelaporan  sesuai  dengan  pelaporan  yang  terdapat  pada  laporan  keuangan  daerah Kabupaten Nganjuk.

## Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
Ayat 41 Lampiran 1.02 menjelaskan bahwa dalam LP-SAL terdapat pos-pos antara lain sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan,  saldo anggaran lebih awal, penggunaan  saldo  anggaran  lebih,  koreksi  kesalahan  dan  saldo  anggaran  lebih  akhir. Pernyataan dalam PP tersebut sudah ditetapkan dalam LKPD Kabupaten Nganjuk yang telah  berisi  pos  saldo  anggaran  lebih  awal,  penggunaan  SAL  sebagai  penerimaan pembiayaan tahun berjalan, Sisa lebih dan saldo anggaran lebih akhir.

## Neraca
Penyajian neraca di dalam LKPD Kabupaten Nganjuk telah sejalan dengan Ayat 45 dan 46 PSAP No. 1 karena telah menggambarkan klasifikasi aset berupa aset tetap, aset lancar  dan  aset  lainnya  serta  klasifikasi  liabilitas  berupa  liabilitas  jangka  panjang  dan jangka pendek. Neraca juga menjelaskan pelaporan neraca dilakukan dalam satu periode. Klasifikasi  poin-poin  dari  aset  lancar  diatur  dalam  PSAP  No.  1  ayat  55  dan  telah diterapkan dalam laporan keuangan  Kabupaten Nganjuk yang meliputi kas, penyisihan piutang pajak, piutang pajak, PAD yang sah dan piutang lain-lain, piutang BLUD serta persediaan.
Aset  non  lancar  dalam  laporan  keuangan  Kabupaten  Nganjuk  berupa  investasi berjangka  waktu  panjang  yang  terbagi  atas  investasi  permanen  dan  investasi  tidak permanen  guna  untuk  mendapatkan  pendapatan  tambahan  untuk  daerah  yang  akan dialokasikan untuk program kerja pemerintah atau dipakai untuk masyarakat setempat. Penerapan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Nganjuk telah sesuai dengan Ayat 56 dan 57 PSAP No. 1. Aset tetap pemerintah Kabupaten Nganjuk juga telah sejalan dengan Ayat 63 dan 64 PSAP No. 1 yang dilaporkan untuk aset tetap dikategorikan seperti mesin dan peralatan, tanah, struktur dan gedung, jalan jaringan, irigasi, konstruksi proses, dan aset tetap lainnya. Aset tetap yang berusia lebih dari 12 bulan dipergunakan untuk tujuan pemerintah dan masyarakat lokal.
Kewajiban  yang  disajikan  di  LKPD  Kabupaten  Nganjuk  disebutkan  liabilitas jangka  panjang  dan  jangka  pendek.  Liabilitas  jangka  pendek  termasuk  utang  belanja, pendapatan diterima di muka, utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan utang lainnya. Pelaporan liabilitas yang dilakukan sudah sejalan dengan Ayat 77 PSAP No.1. Ekuitas yang dilaporkan juga telah sejalan dengan Ayat 84 dan 85 PSAP No.1 yang disebutkan bahwasanya  ekuitas  merupakan  perhitungan  selisih  antara  aset  dan  liabilitas  dan merupakan saldo terakhir pada LPE.

## Laporan Operasional (LO)
Lampiran 1.13 PSAP 12 ayat 13 menjelaskan dalam laporan operasional mencakup pos-pos  berupa  Pendapatan-LO,  Surplus/defisit  dari  operasi,  Beban,  Pos  Luar  Biasa, Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa, surplus/defisit-LO dan kegiatan non operasional. Hal  ini  telah  sesuai  dengan  laporan  keuangan  daerah  Kabupaten  Nganjuk  yang  telah disusun. Pada pos pendapatan-LO di ayat 19 menjelaskan bahwasanya pendapatan diakui saat  timbulnya  hak  atas  pendapatan  dan  pendapatan  direalisasi  adalah  adanya  aliran masuk sumber daya ekonomi, penjelasan ini juga sesuai dengan pos pendapatan-LO di LKPD  Kabupaten  Nganjuk  yang  menggambarkan  secara  terperinci  pendapatan  yang didapatkan dari retribusi daerah, pajak daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Juga dijelaskan  dalam  pendapatan  pajak  daerah  bahwa  pengakuan  pendapatan  terjadi  saat timbulnya hak atas pendapatan.
Ayat  38  lampiran  1.13  PSAP  menyebutkan  klasifikasi  ekonomi  dikelompokkan berdasarkan  jenis  bebannya.  Pada  klasifikasi  ekonomi  untuk  pemerintah  pusat  yaitu beban  bunga,  beban  subsidi,  beban-beban  bantuan  sosial,  beban  hibah,  beban  transfer, beban pegawai  dan beban lain-lain. Klasifikasi tersebut  telah sesuai  dengan pos beban dalam LKPD Kabupaten Nganjuk, dengan diklasifikasikan menurut jenisnya dari beban- LO terdiri dari beban operasi dan beban transfer dan beban operasi-LO yang terdiri dari beban  pegawai,  beban  jasa,  beban  persediaan,  beban  perjalanan  dinas,  beban  bantuan sosial dan beban lain-lain. Pada pos surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit- LO  ,  surplus/defisit  sebelum  pos  luar  biasa,  pos  luar  biasa,  surplus/defisit  kegiatan operasional dan di LPKD Kabupaten Nganjuk juga telah sesuai dengan PP No.71 ayat 45, 48,  50  dan  51  yang  menjelaskan  secara  rinci  mengenai  selisih  dan  penjumlahan  dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

## Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
PSAP 01 ayat 101 menjelaskan pos dalam laporan perubahan ekuitas dari ekuitas awal, koreksi, surplus/defisit-LO dan ekuitas akhir. Pernyataan ini telah sesuai di dalam LKPD  Kabupaten  Nganjuk  yang  menyebutkan  pos  dalam  Laporan  Perubahan  Ekuitas terdiri dari ekuitas awal, koreksi ekuitas, surplus/defisit-LO dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan  Ekuitas  dalam  LKPD  juga  menerangkan  mengenai  kenaikan  ataupun penurunan terkait ekuitas dengan perhitungan selisih dari aset dan kewajiban yang dalam hal ini juga sesuai dengan PSAP 01 ayat 85.

## Laporan Arus Kas (LAK)
Ketentuan prosedur penyajian dalam pelaporan laporan arus kas telah diatur dalam PSAP No. 3 ayat 13 dan 15 yang berisikan bahwa entitas pelaporan diwajibkan dalam menyusun  dan  melampirkan  LAK  itu  merupakan  entitas  yang  terdapat  peran perbendaharaan umum. LAK terbagi atas aktivitas operasional, pendanaan, transitoris dan investasi.  Laporan  arus  kas  yang  dirancang  oleh  pemerintah  Kabupaten  Nganjuk  telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan tersebut dengan berisikan bahwa laporan arus kas merupakan laporan yang berisikan data pergerakan masuk dan keluar kas ataupun setara kas yang terjadi di BUD dan BLUD. Klasifikasi arus kas yang dilaporkan berdasarkan arus  kas  dari  aktivitas  operasi,  arus  kas  dari  aktivitas  non-anggaran  dan  arus  kas  dari pembiayaan serta aktivitas investasi aset non keuangan.
Arus kas operasional dalam LAK pemerintah Kabupaten Nganjuk memperlihatkan siklus  pengeluaran  dan  penerimaan  uang  yang  notabenenya  diimplementasikan  untuk operasional program kerja dari pemerintahan maupun masyarakat umum dengan berbagai keperluan penggunaan, seperti gaji pegawai, pembayaran hibah, pembayaran barang dan jasa, pembayaran tunjangan hidup, pembayaran bagi hasil pajak ke desa dan pembayaran tak terduga. Pelaporan tersebut telah menerapkan ketentuan PSAP No. 3 ayat 21 dan 23. Ayat  27  dan  29  PSAP  No.  3  menjelaskan  aktivitas  investasi  merupakan  aktivitas penerimaan  juga  pembiayaan  yang  digunakan  untuk  pelepasan  dan  perolehan  sumber daya aset dengan berbagai aktivitas, seperti penjualan aset tetap, penjualan aset lainnya. Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menerapkan hal tersebut dengan laporan aktivitas investasi berupa pembelian tanah, perolehan bangunan dan gedung, pembelian mesin dan peralatan serta perolehan aset lain-lain.
Arus  kas  pendanaan  yang  dilaporkan  dalam  LKPD  Kabupaten  Nganjuk diklasifikasikan menjadi arus kas keluar dan masuk, pada arus kas masuk menunjukkan aktivitas pembayaran piutang yang dilaporkan selama satu periode sedangkan untuk arus
kas keluar masih belum ada aktivitas. Pelaporan arus kas aktivitas pendanaan telah sejalan dengan  Ayat  31  dan  33  PSAP  No.3.  Arus  kas  transitoris  dalam  pemerintah  daerah Kabupaten  Nganjuk  juga  telah  sesuai  dengan  Ayat  35  dan  36  PSAP  No.3.  Dijelaskan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nganjuk arus kas transitoris merupakan aktivitas masuk dan keluarnya kas di luar dari investasi dan pendanaan, aktivitas operasi. Arus kas transitoris dibagi menjadi arus kas masuk dan keluar. Penerimaan kurang catat bank dan penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK) adalah aktivitas di kas masuk, dan pengeluaran PFK adalah aktivitas di kas keluar.

## Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas laporan keuangan biasanya memuat penjelasan yang dapat membantu pemangku kepentingan untuk mengetahui dan memahami kesehatan dari posisi keuangan entitas pelaporan secara menyeluruh. PSAP No. 4 ayat 12 menjelaskan catatan laporan keuangan harus dijelaskan secara runtut dan mencakup neraca, laporan arus kas, laporan operasional  serta  laporan  realisasi  anggaran  sehingga  sesuai  sama  laporan  keuangan Pemerintah  Kabupaten  Nganjuk  yang  telah  disusun.  Ayat  17  PSAP  No.4  menyatakan bahwa  CaLK  harus  berisikan  informasi  yang  memberikan  gambaran  entitas  secara keseluruhan  dan  dalam  CaLK  pemerintah  Kabupaten  Nganjuk  telah  menyajikan informasi tersebut yang dijelaskan di bab kebijakan akuntansi.
PSAP  No.  4  ayat  19  menyampaikan  bahwa  CaLK  haruslah  terdapat  pelaporan secara  menyeluruh,  termasuk  kondisi  makroekonomi  dan  kebijakan  fiskal/keuangan. Pemerintah  Kabupaten  Nganjuk  telah  menerapkan  hal  tersebut  dengan  menjelaskan kebijakan  fiskal/keuangan  terdiri  dari  kebijakan  pendapatan  yang  difokuskan  untuk memaksimalkan  pendapatan  transfer,  PAD  serta  lain-lain  pendapatan  yang  sah. Kebijakan  belanja  daerah  berorientasi  kepada  pemenuhan  belanja  bersifat  wajib,  serta untuk mendorong pencapaian target-target sasaran yang telah ditentukan dalam RPJMD. Sedangkan  kebijakan  pembiayaan  daerah  menitikberatkan  untuk  tetap  menjaga keseimbangan  finansial  daerah  sehingga  pemerataan  daerah  dapat  berjalan  sesuai harapan.
PSAP No. 4 ayat 24 menjelaskan mengenai rintangan dan tantangan yang terdapat dalam mencapai sasaran yang ditentukan CaLK. Ketetapan tersebut sudah sesuai dengan LKPD Kabupaten Nganjuk yang telah dibuat yang menjelaskan bahwa pencapaian target kinerja  dipengaruhi  oleh  berbagai  masalah  yang  meliputi  kurangnya  kejujuran  wajib pajak dan retribusi, ketidaktahuan wajib pajak, perkembangan teknologi informasi yang belum optimal dan piutang pajak yang masih belum dibayarkan.
Kebijakan  akuntansi  dalam  LKPD  Kabupaten  Nganjuk  berisikan  informasi  yang diklasifikasikan  dari  dasar-dasar  akuntansi  yang  menjadi  dasar  penyusunan  LKPD, Entitas  Pelaporan  Keuangan  Daerah,  dasar  pengukuran  yang  mendasari  penyusunan LKPD  serta  Penerapan  kebijakan  akuntansi  berkaitan  dengan  ketentuan  dalam  SAP. Penyajian tersebut telah sejalan dengan Ayat 41 PSAP No.4 yang memberikan penjelasan tentang kebijakan akuntansi, serta prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan oleh entitas  pelaporan,  dan  bagaimana  penerapan  kebijakan  ini  berdampak  pada  penyajian LRA, neraca, LP-SAL, LO, LPE serta LAK.
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  terhadap  laporan  keuangan  pemerintah kabupaten Nganjuk  tahun anggaran 2023,  menunjukkan  bahwa  Pemda Nganjuk  belum sepenuhnya  memenuhi  semua  persyaratan  yang  diatur  oleh  PP  No.  71  tahun  2010. Beberapa ketidaksesuaian yang ditemukan antara laporan keuangan Pemerintah Daerah Nganjuk tahun anggaran 2023 dan PP No. 71 tahun 2010 sebagai berikut :
Tabel 1 : Ketidaksesuaian antara PP No. 71 Tahun 2010 dengan LKPD 2023

## Pemerintah Kabupaten Nganjuk
NO URAIAN PP No. 71 Tahun 2023 LKPD 2023 Pemerintah Kabupaten Nganjuk 1 Ketidaksesuaian pada penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan di CaLK tahun 2023 PSAP No. 4 Paragraf 20 Indikator ekonomi makro tersebut antara lain: 1. Produk Domestik Regional Bruto/Produk Domestik Bruto 2. Pertumbuhan ekonomi 3. Tingkat inflasi 4. Nilai tukar 5. Harga minyak 6. Tingkat suku bunga 7. Neraca pembayaran Pemda Kabupaten Nganjuk belum mengimplementasikan indikator ekonomi makro yang sudah ditetapkan di dalam PP No. 71 Tahun 2010 2 Ketidaksesuaian pada penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan di CaLK tahun 2023 PSAP No. 4 Paragraf 28 Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus: (a) Menjabarkan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan; (b) Memberikan metode yang jelas atas rencana dan realisasi kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan; dan (c) Menguraikan prosedur yang telah dirancang dan dilakukan oleh manajemen untuk dapat menghasilkan keyakinan yang beralasan bahwasanya informasi kinerja keuangan yang dilaporkan sudah relevan dan dapat diandalkan Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam CALK Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2023 hanya memperlihatkan realisasi dan anggaran kinerja keuangan tahun 2023 dan 2022

## Sumber : Data Sekunder yang diolah (2024)

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  analisis  dan  penjabaran  terkait  persoalan  yang  telah dipaparkan  pada  bab  di  atas,  dapat  sampai  pada  kesimpulan  bahwasanya  Laporan Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Nganjuk  masih  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan ketentuan peraturan PP No. 71 Tahun 2010 dengan bukti adanya ketidaksesuaian dalam pelaporan  laporan  keuangan  yang  kebanyakan  terjadi  pada  catatan  atas  laporan keuangannya. Ketidaksesuaian tersebut terdapat di dalam penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pada Ayat 20 dan 28 PSAP No.4. Secara garis besar penyajian laporan keuangan  daerah  pemerintah  Kabupaten  Nganjuk  sudah  banyak  kesesuaian  terhadap PSAP.
Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan praktik  dalam  penyajian  laporan  keuangan  pemda  yang  lebih  baik  dan  transparan.
Penelitian  ini  juga  membantu  meningkatkan  kesadaran  tentang  pentingnya  penerapan (SAP)  berbasis accrual dalam  penyajian  laporan  keuangan  Pemda.  Oleh  karena  itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi Pemda dan lembaga keuangan lainnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan.

## DAFTAR PUSTAKA
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2022). Accounting for and auditing of digital assets . http://tinyurl.com/mzan8m9j
Assyayuti, A. N. (2016). Analisis Pengelolaan Dan Penyajian Saldo Anggaran Lebih pada Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  Tahun  2010-2015. ABIS:  Accounting  and Business Information Systems Journal , 2 (4). https://doi.org/10.22146/abis.v2i4.59337 . BPK. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Fahira, A. (2010). Analisis Penerapan PSAP No. 12 Tentang Laporan Operasional Pada Inspektorat Kabupaten Jayapura . 12 , 1–8.
Governmental Accounting Standards Board (GASB). (1999). Concept Statement No. 34: Basic Financial Statements and Management’s Discussion and Analysis for State and Local Governments. Governmental Accounting Standards Series , 171 - A .
Harlinda,  H.  (2016).  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kualitas  Informasi
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau). Sorot , 11 (2), 127.
https://doi.org/10.31258/sorot.11.2.3890
Pandowo,  H.,  &  Kudhori,  A.  (2017).  Analisis  Laporan  Arus  Kas  Pemerintah  Daerah (Studi  Empiris  di  Pemerintah  Kota  Madiun). Adbis:  Jurnal  Administrasi  Dan Bisnis , 11 (1), 85-96. https://www.academia.edu/download/78104826/15.pdf .
Jamaluddin Majid. (2021). Akuntansi Sektor Publik. In Akuntansi Sektor Publik (Issue August).
Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Musi  Rawas. Jurnal  Manajemen  Dan  Bisnis Sriwijaya , 16 (1), 1–14. https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6242
Lamonisi, S., Standar…, P., Lamonisi, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada  Pemerintah  Kota  Tomohon  the  Analysis  Implementation  of  Accounting Standards Accrual Based in the City Government Tomohon. Jurnal EMBA , 223 (1), 223–230. https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11592.
Mardiasmo,  P.  D.  (2003). Perwujudan  transparansi  dan  akuntabilitas  publik  melalui akuntansi (p. 45).
Mentu, E. P., & & Sondakh, J. J.  (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. Jurnal EMBA , 4 (1), 1392–1399. https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.12359.
Nganjuk, P. K. (2023). PERBUP NO, 40 Tahun 2023 .
Niu, F. A. L., Karamoy, H., & Tangkuman, S. (2014). Analisis penerapan PP. NO. 71 Tahun  2010  dalam  penyajian  laporan  keuangan  dinas  pendapatan  pengelolaan keuangan dan aset daerah kota kotamaibagu. Jurnal Riset Ekonomi, Managemen, Bisnis, Dan Akuntansi , 2 (71), 714–722.
https://doi.org/10.35794/emba.2.4.2014.6461.
Orniati,  Y.  (2009).  Orniati,  Y.  (2009).  Laporan  keuangan  sebagai  alat  untuk  menilai kinerja  keuangan.  Jurnal  ekonomi  bisnis,  14(3),  206-213. Journal  Economi Busines , 206. https://doi.org/10.35794/emba.2.4.2014.6461.
Pangalila, B. R., Pangemanan, S. S., Warongan, J. D. L., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S.  (2016).  Analisis  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Pada  Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi , 16 (4), 234–246.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13608.
Rahayu,  R.  P.  (2016).  Analisis  Atas  Laporan  Realisasi  Anggaran  Untuk  Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Makro: Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan , 1 (01). https://doi.org/10.36467/makro.2016.01.01.05
Rajab, E., & Jam’an, A. (2017). Metodologi Penelitian Bisnis . 145.
Ranuba,  E.  D.,  Pangemanan,  S.,  &  Pinatik,  S.  (2015).  Analisis  Kesiapan  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada DPKPA Minahasa Selatan. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (1). https://doi.org/10.35794/emba.3.1.2015.7118 .
Rintiani, W. N. (2010). Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  NO.  71  Tahun  2010. Univeritas
Negeri Surabaya , 2 (17), 6. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal- akuntansi/article/view/11232.
Sukmaningrum,  T.  (2012).  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Semarang. Skripsi Universitas Diponegoro , 1–71.