## ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MASAMBA NOMOR 1/ PID.SUS- ANAK/2022/PN.MSB DALAM SISTEM PERADILAN ANAK
Analysis of the Decision of the Masamba District Court Number 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB in the Juvenile Justice System
Sulfikar HR * , Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan
Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: sulfikar.hr@gmail.com
Diterima: 19 Juli 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  menganalisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Masamba  Nomor  1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak dan faktor yang menjadi penghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabuapten  Luwu Utara. Penelitian ini  merupukan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif  yang dilakukan di Polres Luwu Utara,  Kejaksaan Negeri  Luwu Utara dan  Pengadilan Negeri Masamba. Metode  yanggunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Masamba  Nomor  1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB  dilakukan  dengan  tahapan  (a)  penyidikan  oleh  penyidik  Anak  dari  unit PPA,  (b)  tuntutan  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Anak  dan  (c)  pemeriksaan  perkara  oleh  Hakim  Anak  di  pengadilan dan  menghasilkan putusan. Namun, pelaksaann putusan tersebut belum  sepenuhnya sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Faktor penghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Utara adalah: (a) aturan hukum yang  masih  memungkinkan  aparat  penegak  hukum  yang  tidak  bersetifikasi  SPPA  untuk  menangani  perkara  Anak,  (b) penegak hukum: yang terdiri dari Penyidik Anak, Jaksa Penuntut Anak, dan Hakim Anak masih kurang dan masih ada yang belum  mengikuti  pendidikan  teknis  SPPA,  (c)  sarana/fasilitas  yang  ada  belum  memadai,  (d)  masyarakat  yang  anak  atau keluarganya menjadi pelaku tindak pidana sering kali menyembunyikan anak atau keluarganya tersebut, sering pula ada yang menghalang-halangi Penyidik dalam melakukan penyidikan perkara anak.
Kata Kunci : Anak, Peradilan Anak, Sistem Hukum, Masamba

## ABSTRACT
This research aims to analyze the Decision of the Masamba District Court Number 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB based on the Juvenile Criminal Justice System and the factors that hinder the implementation of the Juvenile Criminal Justice System in North Luwu Regency. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach that was conducted at the North Luwu Police, the North Luwu District Attorney and the Masamba District Court. The methods used were literature study,  interviews,  and  documentation.  The  results  of  the  study  showed  that  (1)  the  implementation  of  the  Decision  of  the Masamba  District  Court  Number  1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB  was  conducted  with  the  stages  of  (a)  investigation  by  the Child  investigator  from  the  PPA  unit,  (b)  charges  made  by  the  Child  Prosecutor  and  (c)  examination  of  the  case  by  the Juvenile Judge in court and produce a decision. However, the implementation of the decision is not fully in accordance with the  Juvenile  Criminal  Justice  System.  (2)  The  inhibiting  factors  for  the  implementation  of  the  Juvenile  Criminal  Justice System  in  North  Luwu  Regency  are:  (a)  the  rule  of  law  which  still  allows  law  enforcement  officers  who  are  not  SPPA certified to handle cases of children, (b) law enforcers: consisting of Child Investigators, Prosecutors  Children, and Child Judges are still lacking and there are still those who have not attended SPPA technical education, (c) the existing facilities are  inadequate,  (d)  communities  where  children  or  their  families  become  perpetrators  of  criminal  acts  often  hide  these children or their families, often there are obstacles to investigators in carrying out investigations into child cases.
Keywords: Children, Juvenile Justice, Legal System , Masamba
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Anak merupkan anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki nilai sangat penting dalam menentukan
keberlangsungan  hidup  sebuah  bangsa  dan  negara,  sehingga keberadaanya  dalam  setiap  kondisi  apa  pun  menuntut perlindungan dan perlakuan yang ditujukan sepenuhnya untuk
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/PID.SUS-Anak/2022… (Sulfikar HR., Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan)
kepentingan  terbaik  bagi  Anak  dalam  proses  tumbuh  dan berkembangnya. (Ali Muhammad , 2018).
Anak  harus  mendapatkan  perlindungan  dari  berbagai ancaman  karena ia  sebagai tunas, potensi, dan generasi  muda penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa.  Anak  memiliki  peran strategis,  ciri  dan  sifat  khusus  sehingga  wajib  dilindungi  dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. (Ruslan Renggong, 2016).
Perlindungan  terhadap  anak  merupakan  bukti  nyata keberpihakan negara terhadap keberadaan anak. Perlindungan tersebut  perlu  diberikan  kepada  anak  dalam  berbagai  situasi dan  kondisi  yang  dialami  oleh  anak.  Bukan  hanya perlindungan  saat  anak  tersebut  ada  di  rumah,  tapi  juga termasuk perlindungan ketika anak berhadapan dengan hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan.
Sebagai jaminan terhadap perlindungan terhadap anak di Indonesia,  Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia  atau Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUD  NRI  1945),  Pasal  28B  ayat  (2)  menyebutkan bahwa  “setiap anak berhak atas kelangsungan  hidup, tumbuh dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi.Dari rumusan pasal tersebut dapat dipahami  bahwa  anak  memiliki  hak  untuk  dapat  hidup, tumbuh  dan  berkembang,  mendapatkan  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi.Hak tersebut merupakan kewajiban bagi negara untuk mewujudkannya.
Selain  itu,  perlindungan  anak  selanjutnya  diatur  pula dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  (UU  Perlindungan  Anak)  yang merupakan  undang-undang  khusus  ( lex  specyalist )  yang menjadi  pedoman  dalam  perlindungan  terhadap  Anak  di Indonesia.  Dalam  Pasal  1  angka  2  UU  Perlindungan  Anak, disebutkan bahwa “perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi  Anak  dan  hak-haknya  agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.”
Perlindungan  Anak  dalam  semua  keadaan  dan  kondisi merupakan  salah  satu  hak  Anak.  Di  dalam  Pasal  1  angka  12 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
Sebagai  salah  satu  kewajiban  negara  untuk  memberikan perlindungan kepada semua anak Indonesia, Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA)  menyebutkan  bahwa perlindungan  tersebut  harus  diberikan  kepada  anak  dalam kondisi  apapun,  termasuk  Anak  yang  berhadapan  dengan hukum.
Selain  itu,  UU  SPPA  dalam  Pasal  59A  huruf  d menyebutkan  bahwa  “bagi  Anak  yang  Berhadapan  dengan hukum,  diberikan  perlindungan  dan  pendampingan  pada setiap  proses  peradilan.”  Dengan  demikianmaka  aparat penegak  hukum  memiliki  peran  yang  sangat  penting,  dalam memberikan  perlindungan  kepada  anak  dalam  setiap  proses peradilan,  sebagai  wujud  perlindungan  dan  pemenuhan  hak asasi anak.
Lebih  lanjut  UU  SPPA  bahwa  penegak  hukum  yang menangani  kasus  anak  harus  memiliki  syarat  tertentu.Tidak semua penegak hukum dapat menangani perkara anak.Penegak hukum tersebut harus memiliki kualifikasi yang
telah  ditentukan  dalam  UU  SPPA.Mulai  dari  penyidik, penuntut  umum,  hakim,  bahkan  penasehat  hukum  dan lembaga  pemasyarakatan  pun  harus  memiliki  kualifikasi tertentu.Mereka  harus  berpengalaman,  mempunyai  minat, perhatian,  dedikasi,  dan  memahami  masalah  Anak,  dan  telah mengikuti  pelatihan  teknis  tentang  peradilan  Anak.Hal tersebut  harus  dipenuhi  sebagai  upaya  untuk  memberikan perlindungan  kepada  anak  sebagai  bagian  dari  HAM  yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meski  telah  dirumuskan  dalam  peraturan  perundang- undangan  atau  regulasi  mengenai  adanya  syarat  khusus  yang harus  dipenuhi  oleh  aparat  penegak  hukum  yang  menangani perkara  anak,  namun  kenyataannya  tidak  sepenuhnya  terjadi di lapangan. Masih ada saja penegak hukum yang menangani perkara  anak  yang  tidak  memenuhi  syarat  yang  telah ditentukan oleh UU SPPA.
Para penegak hukum tersebut tidak memiliki standar dan kualifikasi  yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Akibatnya,  proses  penegakan  hukum  yang dijalankan  tidak  memberikan  perlindungan  kepada  anak, sehingga merugikan anak karena hak anak tidak terpenuhi.
Salah  satu  aparat  penegak  hukum  yang  harus  memiliki kualifikasi  dan  standar  yang  telah  ditentukan  oleh  UU  SPPA adalah Hakim yang memeriksan dan mengadili perkara Anak. Hal  tersebut  penting  agar  hakim  memahami  persoalan  anak sehingga  dalam  putusan  pengadilan  yang  dijatuhkan  akan memberikan  perlindungan  kepada  anak  dan  putusan  tersebut mencerminkan keadilan bagi Anak, karena Putusan Pengadilan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  yang  memeriksa  dan mengadili  perkara  Anak  harus  mencerminkan  keadilan  bagi anak. Namun kadang hal tersebut tidak terwujud.
Menurut  Maidin  Gulton  (2014)  bahwa  pemahaman  para Hakim  tentang  perlindungan  anak  kurang  tepat,  karena mereka  jarang  bahkan  tidak  pernah  mengikuti  lokakarya  atau penataran  tentang  perlindungan  anak.  Hal  ini  mempengaruhi penanganan perkara anak, Hakim tidak mampu mempredikasi dan  menganalisis  kemungkinan  yang  terjadi  bila  diambil keputusan tertentu.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Putusan
Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-
Anak/2022/PN.MSB  berdasarkan  Sistem  Peradilan  Pidana Anak dan faktor yang menjadi penghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabuapten Luwu Utara.

## 2. METODE
Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  normatif-empiris dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  jenis  ini  merupakan penelitian hukum yang diperkuat dengan adanya data empirik. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian  normatif- empiris  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang didasarkan  atas  adanya  data  empirik  (Irwansyah,  2020).  Data empirik tersebut diperoleh dari wawancara peneliti.
Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini,  yaitu:  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer merupakan  data  utama  sedangkan  data  sekunder  adalah  data pendukung.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pengumpulan  data dengan cara: studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Studi  kepustakaan  adalah  pengumpulan  bahan  dan  data  yang relevan  melalui  membaca  dan  menelaah  buku,  majalah, artikel,  jurnal,  tulisan-tulisan  dan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, wawancara  yaitu prosedur pengumpulan bahan dan informasi dengan  cara  mengajukan  berbagai  pertanyaan  kepada
narasumber  secara  mendalam  dan  teratur.  Wawancara dilakukan kepada Yuliani selaku Kanit PPA pada Polres Luwu Utara,  septian  selaku  Jaksa  pada  Kejaksaan  Negeri  Luwu Utara  dan  Arlingga  wardhna  selaku  Hakim  pada  Pengadilan Negeri Masamba serta. Semenatara dokumentasi yaitu metode untuk  mendapatkan  bahan  dan  informasi  tentang  masalah yang  berhubungan  dengan  titik  fokus  percakapan  dengan mengumpulkan dan berkonsentrasi pada bahan tertulis seperti tulisan,  laporan,  file  dan  catatan  lainnya.  (Mustawa  Nur, 2020).
Setelah keseluruhan data dan informasi yang dibutuhkan dalam  penelitian  ini  terkumpul,  Penulis  kemudian  akan menggunakan  perangkat  teori,  konsep,  atau  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  relevan  dengan penelitian  ini  untuk  menganalisis  semua  data,  baik  primer maupun  sekunder,  hal  tersebut  dilakukan  untuk  membahas atau  memberikan  jawaban  terhadap  permasalahan  yang ditemukan  di  lapangan.  Dengan  tujuan  agar  permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab dengan baik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Ben  Pengadilan  Negeri  Masamba  Nomor  1/Pid.sus- Anak/2022/PN.MSB  Berdasarkan  Sistem  Peradilan Anak
1) Penyidikan
Sebagai  salah  satu  rangaian  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (SPPA), proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan  oleh  anak,  menjadi  sesautu  yang  wajib  dilakukan oleh  penyidik  sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum (APH).  Penyidik  sebagai  APH  yang  melakukan  penyidikan terhadap  tindak  pidana  yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku berpedoman pada UU SPPA.
Mengenai  penyidikan  perkara  anak  yang  dilakukan  di Polres  Luwu  Utara,  Yulianin  selaku  Kepala  Unit  PPA  Polres Luwu  Utara  menyebutkan  (wawancara,  3  Juli  2023)  bahwa: “terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Anak,  proses penyidikan  dilakukan  oleh  penyidik  yang  ada  di  Unit  PPA. proses penyidikan tersebut dilakukan dengn berpedoman pada UU SPPA.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas,  diketahui bahwa  pelaksanan  proses  penyidikan  tindak  pidana  anak dilakukan  oleh  Unit  PPA  Polres  Luwu  Utara.  Hal  tersebut sudah  sejalan  dengan  ketentuan  Pasl  26  ayat  (1)    UU  SPPA yang  mengisyaratkan  bahwa  penyidikan  terhadap  perkara Anak  dilakukan  oleh  Penyidik  yang  ditetapkan  berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
Lebih  lanjut  di  dalam  Pasal  26  ayat  (2)  UU  SPPA ditentukan  bahwa    syarat  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai Penyidik Anak meliputi:
a) telah berpengalaman sebagai penyidik;
b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami  masalah  Anak;  dan  telah  mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
Berdasarkan  rumusan  pasal  tersebut  di  atas,  diketahui bahwa  untuk  menjadi  penyidik  dalam  tindak  pidana  yang melibatkan  anak  sebagai  pelaku,  harus  memenuhi  ketentuan
seperti di atas. Artinya bahwa tidak semua penyidik kepolisian dapat menjadi penyidik anak.
Meski  demikian  Pasal  26  ayat  (4)  UU  SPPA  tetap membolehkan  penyidik  yang  tidak  memiliki  kriteria  khusus tersebut  untuk  menjadi  penyidiik  dalam  perkara  ana,  apabila tidak  ada  penyidik  yang  memenuhi  kriteria  yang  telah ditentukan tersebut.
Dalam  perkara  anak  tersebut  Penyidik  melakukan penahanan seperti yang dikatakan Yuliani selaku Kepala Unit PPA  Polres  Luwu  Utara  (wawancara,  3  Juli  2023)  bahwa: “Kami  melakukan  penahanan  terhadap  anak  yang bersangkutan  agar  tidak  melarikan  diri.  Kami  melakukan penahan sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13  Februari  2022,  kemudian  diperpanjang  oleh  Penuntut Umum  dari  tanggal  14  Februari  2022  sampai  dengan  tanggal 21 Februari 2022.”
Berdasarkan wawancara tersebut di atas diketahui bahwa Penyidik  melakukan  penahanan  terhadap  anak  selama  15 (lima  belas)  hari,  sejak  tanggal  tanggal  7  Februari  2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022, kemudian Penyidik meminta  sehingga  diperpanjang  oleh  Penuntut  Umum  dari tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022. Hal tersebut dilakukan karena Penyidik menghwatirkan Anak  akan  melarikan  diri  dan  proses  penyidikan  dapat berjalan dengan baik.
Menurut  Penulis  penahanan  terhadap  anak  yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA Polres Luwu Utara apalagi dalam  waktu  15  (lima  belas)  hari  yang  terbilang  lama  untuk ukurasn  seorang  Anak  tidak  sesuai  dengan  UU  SPPA  yang pada  dasarnya  menghendaki  penerapan  keadilan  restoratif ( retorative  justice )  yang  menekankan  pada  perlindungan hukum  terhadap  anak  dalam  semua  tahap  proses  hukum. Sehingga  penahanan  terhadap  anak  merupakan  jalan  terakhir yang harus diambil oleh APH, termasuk penyidik.
2) Penuntutan Penuntutan  dalam  perkara  Anak  yang  dilakuakan  oleh Penuntut  Umum,  memiliki  perbedaan  dengan  perkara  orang dewasa.Penuntutan  perkara  anak  memiliki  kekhususan terendiri  yang  membedakannya  dengan  penuntutan  orang dewasa.
Dalam  proses  penuntutan  terhadap  anak  yang  dilakukan oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri  Luwu  Utara, melakukan  penahanan.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  Aditya Wahyu Wiratama selaku Penuntut Umum (wawancara, 4 Juli 2023)  bahwa:  “Demi  kepentingan  penuntutan,  kami  terpaksa melakukan  penahanan  terhadap  anak  yang  bersangkutan selama 5 (lima) hari yaitu sejak tanggal 21 Februari sampai 25 Februari 2023.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersbut  di  atas,  diketahui bahwa  pada  penuntutan,  anak  juga  mendapatkan  penahanan yang  dilakukan  oleh  Penuntut  Umum.  Lama  penahanan  yang dilakukan oleh Penuntut Umum tersebut selama 5 (lima) hari yaitu dari tanggal 21 Februari hingga 25 Februari 2023.
Penulis  berpandangan  bahwa  penahanan  terhadap  anak dalam  proses  penuntutan  tidak  mencerminkan  perlindungan hukum  kepada  anak,  meski  memang  dibolehkan  dalam  UU SPPA.  Namun  penahanan  tersebut  sebagai  upaya  teakhir. Karena  penahanan  terhadap  anak  akan  berdampak  negatif pada  perkembangan  anak  yang  bersangkutan.  sehingga penahanan terhadap anak dalam setiap tahapan proses hukum
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/PID.SUS-Anak/2022… (Sulfikar HR., Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan)
harus  dihindari.  Karena  penahanan  yang  begitu  gampang diterapkan  terhadap  anak  tidak  mencerminkan  keadilan  yang dianut  di  dalam  UU  SPPA  yang  menghendaki  keadilan restoratif.
Mengenai  pelaksnaan  penuntutan  terhadap  perkara  anak yang  mengasilkan  Putusan  Pengadilan  Nomor  1/Pid.sus- Anak/2022/PN.MSB,  Aditya  Wahyu  Wiratama,  selaku Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Luwu  Utara megatakan  (wawancara,  4  Juli  2023)  bahwa:  “sebagai  tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka kami berpedoman pada Undang-Undang  SPPA.  Karena  Undang-Undang  tersebut menjadi aturan yang memang menjadi acuan bagi para penegak hukum terasuk kami sebagai penuntut umum dalam menangani kasus  anak  yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku  atau terdakwa.”
Berdasarkan wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa Jaksa/Penuntut  Umum  yang  melakukan  penuntutan  terhadap tindak  pidana  Anak  yang  menghasilkan  Putusan  Pengadilan Nomor  1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB  berpedoan  pada  UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA.
Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Nomor  1/Pid.sus- Anak/2022/PN.MSB  diketahui  bahwa  tuntutan  Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
a) Menyatakan anak RM alias I Bin B terbukti secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau  sebagian  milik  orang  lain  dengan  maksud untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum  yang dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  dengan  cara bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  dakwaan  tunggal  Pasal  363  ayat  (1)  ke-4 KUHP.
b) Menjatuhkan  pidana  terhadap  anak  RM  alias  I  Bin B dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
c) Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan yang  telah  dijalani  oleh  Anak  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
d) Memerintahkan  agar  Anak  tetap  berada  dalam tahanan.
e) Menyatakan  barang  bukti  berupa:  1  (satu)  buah Handphone  merk  OPPO  tipe  CPH2179  warna hitam  dinamis  Imei:  860591053955719,  Imei  2: 860591053955701  dipergunakan  dalam  perkara atas nama Abd. Iksan.
f) Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).
Menganai  tuntutan  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  Penuntut umum  dalam Putusan  Pengadilan  Nomor  1/Pid.sus- Anak/2022/PN.MSB,  Aditya  Wahyu  Wiratama  selaku Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Luwu  Utara mengatakan  (wawancara,  4  Juli  2023)  bahwa:  “Kami  selaku Jaksa  Penuntut  Anak  dalam  perkara  tersebut  melakukan tuntutan dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum  No reg Perkara  PDM-01/P.4.33/Eoh.2/02/2022.  Tuntutan  tersebut kami  bacakan  di  persidangan  pada  tanggal  10  Maret 2022.Dalam  tuntutan  tersebut,  kami  menuntut  agar  Anak dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas  diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tuntutan dalam perkara  Anak  yang  menhasilkan  Putusan  Pengadilan  Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB,  menuntut  agar  Anak  dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menurut  Penulis  tuntutan  Penuntut  Umum  tersebut belum  mecerminkan  keadilan  yang  dianut  dalam  UU  SPPA. Karena  tuntutan  tersebut  ingin  agar  anak  dipenjara.  Padahal,
penjara merupakan hal yang dapat merusak masa depan anak. Karena anak akan  kehilangan kesempatan  untuk belajar demi masa depan yang lebih baik bagi anak.
Sementara  pihak  keluarga  yang  diwakili  oleh  Penasehat Hukum,  Syaiful,  S.H  mengatakan  (wawancara,  9  Agustus 2023)  bahwa:  “Kami  sebagai  Penasehat  Hukum  Anak,  pada pokoknya  memohon  kepada  hakim  yang  memeriksa  perkara agar  hukuman  yang  diberikan  kepada  klien  kami  (anak) adalah hukuman  yang  seringan-ringannya. Karena klien kami ini  adalah  seorang  Anak  yang  harus  mendapatkan perlindungan hukum.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas,  diketahui bahwa  Sayaiful  selaku  Penasihat  Hukum  Anak  telah melakukan  pembelaan  terhadap  Anak  di  depan  sidang pengadilan  dengan  memohon  agar  yang  diberikan  kepada anak  adalah  hukuman  yang  seringan-ringannya.  Karena menurut Penasehat Hukum, penjara 3 (tiga) bulan merupakan hukuman yang berat bagi seorang anak.
3) Persidangan
Persidangan  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri Masamba  yang  menghasilkan  Putusan  Pengadilan  Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB,  diperiksa  dan  diputus  oleh Arlingga  Wardhana  sebagai  Hakim  tunggal.  Dalam  sidang perkara  anak,  berdasarkan  Pasal  44  ayat  (1)  UU  SPPA memang  disebutkan  bahwahakim  memeriksa  dan  memutus perkara  Anak  dalam  tingkat  pertama  dengan  hakim  tunggal. Pasal  44  ayat  (2)  UU  SPPA  meneybutkan  bahwa  perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim majelis apabila tindak pidana  diancama  dengan  pidana  penjara  7  (tujuh)  tahun  atau lebih atau sulit pembuktiannya.
Mengenai  pelakanaan  persidangan  untuk  pemeriksaan perkara Anak  yang  menghasilkan Putusan Pengadilan  Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB,  Arlingga  Wardhana  selaku Hakim  Pengadilan  Negeri  Masamba  yang  memeriksa  dan memutus  perkara  anak  tersebut  menyebutkan  (wawancara,  5 Juli  2023)  bahwa:  “proses  pemeriksaan  perkara  Nomor 1/Pid.sus.anak/2022/pn.msb  kami  berpedoman  pada  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Karena perkara itu  perkara  Anak,  jadi  kami  sebagai  Hakim  yang  memeriksa perkara ini wajib berpedoman pada aturan tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas,  diketahui bahwa  Arlingga  Wardhana  sebagai  hakim  pemeriksa  perkara berpedoman  pada  UU  No  11  tahun  2012  tentang  sistem Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA)  yang  merupakan  aturan khusus  (lex  specialis)  yang  mengatur  dan  menjadi  pedoman mengenai  cara  beracara  bagi  perkara  yang  melibatkan  anak sebagai pelaku/terdakwa.
Dalam  perkara  anak  yang  sangat  perlu  diperhatian  dan diterapkan  adalah  kedialan  retoratif  (restorative  justice). Berdasarkan  Pasal  1  angka  6  UU  SPPA,  disebutkan  bahwa keadilan  restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban, dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Pada dasarnya keadilan retoratif yang dikemukakan oleh UU SPPA di atas, mengisyaratkan adanya perlidungan hukum kepada  anak,  karena  dalam  SPPA,  harus  dilaksanakan berdasarkan  asas  perlindungan.  Salah  satu  bentuk  keadilan restoratif  sebagai  wujud  perlindungan  kepada  anak  adalah adanya diatur mengenai diversi. Menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA  bahwa  diversi  merupakan  pengalihan  penyelesaian perkara  Anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar peradilan pidana.
Mengenai pelaksanaan diversi sebagai salah satu salah bentuk  perlindungan  yang  diharus  diberikan  kepada  Anak dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-
Anak/2022/PN.MSB,  Arlingga  Wardhana  sebagai  hakim Pengailan  Negeri  Masamba  mengatakan  (wawancara,  5  Juli 2023)  bahwa:  “Perkara  ini  tidak  dilakukan  diversi  karena pasal yang didakwakan adalah pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dengan  ancaman  hukuman  9  tahun  penjara.  Sebagaimana diketahui,  perkara  yang  dapat  dilakukan  diversi  adalah  yang ancamannya di bawah 7 tahun penjara.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas, diketahui bahwa dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus- Anak/2022/PN.MSB  tidak  dilakukan  diversi  pada  tingkat pemeriksaan  perkara  di  pengadilan  negeri  karena  pasal  yang didakwakan  kepada  anak  adalah  pasal  363  ayat  (1)  ke-4 KUHP  dengan  ancaman  hukuman  9  tahun  penjara.  Sehingga hakim  berpandangan  bahwa  perkara  tersebut  tidak  dapat dilakukan upaya diversi.
Berdasarkan  hasil wawancara  dengan Arlingga Wardhana selaku Hakim Pengadilan Negeri Masamba tersebut di  atas,  Penulis  berpandangan  bahwa  yang  dilakukan  oleh hakim  yang  tidak  melakukan  diversi  terhadap  perkara  anak tersebut  sudah  tepat  karena  memang,  agar  dapat  dialukan diversi  terhadap  perkara  Anak,  ada  ketentuan  yang  diatur  di dalam  Pasal  7  ayat  (2)  UU  SPPA  yang  menyebutkan  bahwa yang  dapat  dilakukan  diversi  adalah  tindak  pidana  yang dilakukan:
a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan
b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-
Anak/2022/PN.MSB menetapkan Anak atas nama RM Alias I: a) Menyatakan  Anak  RM  Alias  I  telah  terbukti  secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
b) Menjatuhkan  pidana  kepada  Anak  tersebut  diatas oleh  karena  itu  dengan  pidana  berupa  pelatihan kerja  selama  3  (tiga)  bulan  di  Balai  Latihan  Kerja Minna  di  Kecamatan  Tanalili,  Kabupaten  Luwu Utara;
c) Memerintahkan  Anak  dibebaskan  dari  tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
d) Menetapkan  barang  bukti  berupa:  1  HP  merek Oppo  tipe  CPH2179  warna  hitam  dinamis  Imei: 860591053955719,  Imei  2:  860591053955701; Digunakan dalam perkara Terdakwa Abdul Iksan.
e) Menetapkan  agar  Anak  membayar  biaya perkara sebesar Rp. 5.000  (lima ribu rupiah).
Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Nomor  1/Pid.sus- Anak/2022/PN.MSB  yang  menjatuhkan  hukuman  kepada Anak  atas  nama  RM  alias  I  Bin  B  tersebut  di  atas,  diketahui bahwa putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa yakni penjara 3 (tiga) bulan. Meski demikian, Penulis berpandangan bahwa  harusnya  Anak  atas  nama  RM  alias  I  Bin  B  tersebut cukup diberikan pidana peringatan saja.

## 3.2. Faktor  Penghambat  Penerapan  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Utara
Dalam  proses  penegakan  hukum  sering  kali  terapat  hal- hal  yang  yang  menjadi  penghambat  dalam  penegakan  hukum
tersebut.  Sama  halnya  dengan  penerapan  sistem  Peradilan Pidana  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum,  terdapat  faktor penghambat  yang  menyebabkan  sehingga  pelaksanaan  atau penerapan tidak dapat berjalan dengan efektif.
Mengenai  faktor  yang  menghambat  penerapan  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  di  Kabupatena  Luwu  Utara adalah sebagai berikut:
1) Aturan Hukum
Menurut  Penulis  dalam  penerapan  SPPA  di  Kabupaten Luwu  Utara,  aturan  hukum  menjadi  salah  satu  faktor penghambat,  karena  di  dalam  UU  SPPA  dimungkinkan penyidik,  jaksa,  dan  hakim  yang  tidak  memiliki  sertifikasi SPPA menangani perkara Anak.
Hal tersebut bisa dilihat pada rumusan Pasal 26 ayat (4) berikut  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  hal  belum  terdapat Penyidik  yang  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3),  tugas  penyidikan  dilaksanakan  oleh  penyidik yang  melakukan  tugas  penyidikan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh orang dewasa.
Pada  Pasal  41  ayat  (3)  disebutkan  bahwa  dalam  hal belum  terdapat  Penuntut  Umum  yang  memenuhi  persyaratan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  tugas  penuntutan dilaksanakan  oleh  penuntut  umum  yang  melakukan  tugas penuntutan  bagi  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang dewasa.
Semenatara  mengenai  pemeriksaan  di  pengadilan disebutkan Pasal 43 ayat (3) bahwa dalam hal belum terdapat Hakim  yang  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh  hakim  yang  melakukan  tugas  pemeriksaan  bagi  tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
Ketiga  pasal  tersebut  di  atas  memberikan  kesempatan kepada  aparat  penegak  hukum  yang  terdiri  dari  penyidik, jaksa,  dan  hakim  yang  tidak  berkualifikasi  penegak  hukum yang  memiliki  kompetensi  dalam  SPPA  untuk  menangani perkara  Anak.  Padahal  penanganan  perkara  Anak  berbeda dengan perkara orang dewasa.
Penanganan  perkara  Anak  yang  tidak  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  yang  tidak  berkompeten,  berpotensi mengabaikan  hak-hak  Anak.  Sehingga,  hal  ini  tentu  akan merugikan anak. Karena perkara Anak harus  mengedepankan perlindungan  kepada  Anak.  sehingga  harus  dilakukan  oleh APH  yang  memang  memiliki  kompetensi  di  dalam  SPPA sehingga anak mendapatkan keadilan sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.
Aturan  hukum  yang  memberikan  pengecualian  dengan memberikan  kesempatan  kepada  para penegak  hukum  seperti penyidik, jaksa dan hakim yang belum memenuhi persyaratan yang  disebutkan  di  dalam  UU  SPPA  memang  dapat  menjadi solusi terhadap kurangnya jumah aparat penegak hukum yang punya kompetensi dalam bidang SPPA.
Namun,  ketentuan  ini  dapat  menjadi  alasan  untuk  tidak menyediakan dan mengupayakan adanya APH yang memiliki kompensi  dalam  bidang  SPPA.  Kalau  itu  yang  terjadi  maka, perlindungan  kepada  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum “jauh  panggang  dari  api.”  Karena  bagaimana  bisa  para  APH ini  memberikan  perlindungan  kepada  Anak  yang  berkonflik dengan hukum, semenatara mereka tidak memiliki konpentensi dalam SPPA.
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/PID.SUS-Anak/2022… (Sulfikar HR., Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan)
2) Penegak Hukum
Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum (APH)  memiliki  peran  yang  sangat  penting.  Karena  APH  ini yang  menjalankan  tugas  penegakan  hukum  demi  terwuudnya penegakan hukum yang efektif. Sehingga, tujuan hukum yakni keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  dapat  terjud dengan baik dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat.
Mengenai  pengaruh  faktor  penegak  hukum  dalam penerapan  SPPA  di  Kabupaten  Luwu  Utara,  Yulianin  selaku Kanit PPA Polres Luwu Utara mengatakan (wawancara, 3 Juli 2023)  bahwa:  “Penyidik  Anak  yang  ada  tentu  masih  belum memadai  dari  segi  jumlah,  karena  hanya  ada  5  (lima) Penyidik.  Begitu  pula  dari  segi  kemampuan.  Karena  para penyidik  Anak  yang  ada  di  Polres  Luwu  Utara  khusnya penyidik  di  Unit  PPA  belum  sepenuhnya  memiliki  kriteria sebagai penyidik Anak. Dari 5 (lima) penyidik, hanya 1 (satu) yang telah  meminguti pendidikan dan pelatihan SPPA.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas,  diketahui bahwa  ternyata  jumlah  (kuantitas)  personil  penyidik  anak yang  ada  di  Polres  Luwu  Utara  hanya  ada  5  (lima)  orang sehingga  belum  memadai.  Begitu  pula  dari  segi  dari  kriteria yang  diisyaratkan  oleh  UU  SPPA  yang  menetukan  bahwa penyidik Anak harus telah  mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak, namun ternyata dari 5 (lima) orang penyidik, hanya  1  (satu)  orang  yang  telah  mengikuti  pendidikan  dan pelatihan teknis Peradilan Anak.
Sementara  Syaiful  yang  merupakan  Kuasa  Hukum  anak RM Alias I menyatakan (wawancara, 9 Agustus 2023) bahwa: “Dalam  pelaksanaan  UU  SPPA,  APH  dari  Unit  PPA  Polres Luwu  Utara  belum  maksimal  sebab  dari  5  (lima)  Penyidik yang tersedia di Unit PPA Polres Luwu Utara ditemukan fakta hanya 1 (satu) yang memiliki sertifikasi SPPA.”
Salah  satu  ketentuan  yang  harus  dipenuhi  oleh  penyidik Anak  adalah  adanya  kemampuan  khusus  dalam  peradilan Anak.Kemampuan  khusus  tersebut  didapatkan  karena  telah mengikuti  pelatihan  teknis  mengenai  peradilan  Anak.Hal tersebut penting agar penyidik yang menangani perkara Anak betul-betul memahami SPPA.
Selain  penyidik,  penegak  hukum  lain  yang  juga  harus memilki  spesialisasi  dan  kompetensi  mengenai  SPPA  adalah Jaksa.  Jaksa  yang  dapat  melakukan  penuntutan  terdapap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, telah diatur di dalam Pasal  41  ayat  (1)  UU  SPPA  yang  menyebutkan  bahwa: penuntutan  terhadap  perkara  Anak  dilakukan  oleh  Penuntut Umum  yang  ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Jaksa  Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
Dalam  Pasal  41  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  syarat  untuk dapat  ditetapkan  sebagai  Penuntut  Umum  meliputi:  (a)  telah berpengalaman  sebagai  penuntut  umum;  (b)  mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan (c)  telah  mengikuti  pelatihan  teknis  tentang  peradilan  Anak. Pasal  Dalam  hal  belum  terdapat  Penuntut  Umum  yang memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), tugas  penuntutan  41  ayat  (3)  dilaksanakan  oleh  penuntut umum  yang  melakukan  tugas  penuntutan  bagi  tindak  pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
Berdasarkan  Pasal  tersebut  diketahui  bahwa  ada ketentuan  yang  mensyaratkan  bagi  Jaksa  Penuntut  Umum dalam perkara Anak adalah mereka telah mengikuti pelatihan teknis  tentang  peradilan  Anak.  Hal  itu  penting  karena  demi memberikan perlindungan kepada Anak.
Mengenai  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  menangani Perkara Anak di Kabupaten Luwu Utara, Septian selaku Jaksa anak Kejaksaan Negeri Luwu Utara mengatakan (wawancara, 4 Juli 2023) bahwa: “Jaksa yang ada di sini (Kejaksaan Negeri
Luwu  Utara)  berjumlah  5  (lima)  orang.  Namun  yang  telah mengikuti  pelatihan  teknis  tentang  Peradilan  Pidana  Anak hanya 1 (orang).”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas,  diketahui bahwa  di  Kejaksaan  Negeri  Luwu  Utara  terdapa  5  (lima) Jaksa. Dari 5 (lima) Jaksa tersebut, hanya 1 (satu) orang Jaksa yang  telah  mengikuti  pelatihan  teknis  SPPA.  Padahal pelatihan  teknis  tersebut  sangat  penting  bagi  Jaksa  yang menangani perkara Anak.
Sementara Penasehat Hukum Anak, Syaiful mengatakan (wawancara,  9  Agustus  2023)  bahwa:  Di  Kejaksaan  Negeri Luwu  Utara  hanya  ada  5  (lima)  Jaksa.  Dari  5  (lima)  orang Jaksa  hanya  ada  1  (satu)  yang  memiliki  sertifikasi  SPPA. Namun,  sering  terjadi  mutasi.  Dengan  terjadinya  mutasi  di ruang  lingkup  Kejaksaan  Negeri  Luwu  Utara,  dimana  Jaksa yang  memiliki  sertifikasi  SPPA  tadi  mendaptkan  promosi jabatan  baru,  sehingga  seringkali  terjadi  kekosongan  Jaksa yang  memilki  sertifikasi  SPPA.  Karena  yang  sudah bersertifikasi SPPA pindah tugas ke tempat lain.”
Dengan  demikian,  menurut  Penulis  bahwa  jumlah  Jaksa yang  memiliki  kompetensi  dalam  bidang  SPPA  di  Kejaksaan Negeri  Luwu  Utara  belum  memadai.  Karena  hanya  1  (satu) orang. Apalagi kalau yang sudah sertifikasi harus dimutasi ke tempat  lain.  maka,  otomatis  sudah  tidak  ada  jaksa  yang bersertifikasi  SPPA.  Padahal  keberadaan  Jaksa  yang  telah mengikuti  pelatihan  teknis  SPPA  sangat  penting  dalam memberikan  perlindungan  kepada  Anak.  Karena  bagi  Jaksa yang  belum  memiliki  pengetahuan  teknis  mengani  SPPA, maka perlindungan bagi Anak akan terabaikan.
Menurut  Maidin  Gulton  (2014)  bahwa  bila  penuntutan Anak  dilakukan  oleh  bukan  Penuntut  Umum  Anak, dikhawatirkan  saran-saran  perlindungan  anak  diabaikan. Penuntut Umum yang bersangkutan tidak memahami masalah Anak, dikhawatirkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan  dalam  penuntutan,  tidak  mencerminkan  prinsip- prinsip perlindungan anak.
Sementara  mengenai  pemeriksaan  perkara  Anak  di Pengadilan yang dilakukan oleh Hakim, oleh Pasal 43 ayat (1) UU  SPPA  ditentukan  bahwa  pemeriksaan  di  sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas  usul  ketua  pengadilan  negeri  yang  bersangkutan  melalui ketua pengadilan tinggi. Pasal 43 ayat (2) menyebutkan bahwa syarat  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  Hakim  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi:  (a)  telah  berpengalaman sebagai  hakim  dalam  lingkungan  peradilan  umum;  (b) mempunyai  minat,  perhatian,  dedikasi,  dan  memahami masalah  Anak;  dan  (c)  telah  mengikuti  pelatihan  teknis tentang  peradilan  Anak.    Pasal  43  ayat  (3)  menyebutkan bahwa  dalam  hal  belum  terdapat  Hakim  yang  memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  tugas pemeriksaan  di  sidang  Anak  dilaksanakan  oleh  hakim  yang melakukan  tugas  pemeriksaan  bagi  tindak  pidana  yang dilakukan oleh orang dewasa.
Mengani  Hakim  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara Anak  di  Pengadilan  Negeri  Masamba,  Arlingga  Wardhana selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Masamba mengatakan (wawancara, 5 Juli 2023) bahwa: “Jumlah Hakim yang ada di Pengadilan  Negeri  Masamba  ini  sebanyak  6  (enam)  Hakim. Namun  yang  telah  mengikuti  pelatihan  teknis  tentang peradilan Pidana Anak hanya 1 (satu) orang.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas,  diketahui bahwa  di  Pengadilan  Negeri  Masamba  hanya  ada  1  (satu) orang  Hakim  yang  telah  mengikuti  pelatihan  SPPA.Padahal
pelatihan teknis tersebut merupakan sesuatu yang penting bagi seorang  hakim  yang  akan  menangani  perkara  Anak.  Hal  itu penting  agar  dapat  memastikan  Hakim  yang  memeriksa  dan memutus  perkara  Anak,  betul-betul  punya  pemahaman  yang konprehensif  mengenai  perlindungan  Anak  yang  harus diterapkan  dalam  putusan  pengadilan  yang  dilakukan  oleh Hakim.
Sementara  Syaiful  selaku  Penasehat  Hukum  Anak mengatakan  (wawancara,  9  Agustus  2023)  bahwa:  Di Pengadilan  Negeri  Masamba  dari  6  (enam)  orang  Hakim ditemukan  fakta  hanya  1  (satu)  orang  yang  memilki sertifikasi, oleh karena pada ruang lingkup Pengadilan Negeri Masamba  sama  seperti  di  Kejaksaan  Negeri  Luwu  Utara, sering  terjadi  mutasi  jabatan  sehingga  dapat  menyebabkan terjadinya  kekosongan  Hakim  anak  yang  telah  memiliki sertifikasi”.
Dengan  demikian,  jumlah  yang  hanya  1  (satu)  orang Hakim  yang  punya  kompennsi  dalam  bidang  SPPA,  maka dapat dikatakan jumlah tersebut sangat tidak memadai. Karena Lembaga  Peradilan  yang  merupakan  istitusi  penegak  hukum yang  bertugas  menerima,  memeriksa  dan  memutus  perkara Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Oleh  karena  itu, diperlukan  kemampuan  pemahaman  dari  Hakim  Anak  yang khusus menangani perkara yang melibatkan Anak. Kemampuan  dan  pemahaman  tersebut  diperoleh  dari pendidikan atau pelatihan khusus mengani SPPA.
Dari hasil wawancara dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa  dari  segi  penegak  hukum  yang  terdiri  dari  penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Anak di Kabupaten  Luwu  Utara,  ternyata  masih  belum  memadai.  Hal itu  bisa  dilihat  dari  jumlah  penegak  hukum  yang  telah mengikuti  pelatihan  teknis  dalam  bidang  peradilan  Anak masih  sangat  kurang.  Hanya  ada  3  (tiga)  APH  yang  telah mengikuti  pelatihan  SPPA,  yakni  1  orang  Penyidk,  1  orang Jaksa/Penuntut Umum dan 1 orang Hakim.
Padahal  pelatihan  teknis  SPPA  ini  penting  demi melahirkan penegak  hukum dalam bidang perkara Anak yang profesional.  Karena  penegak  hukum  yang  profesional  sangat diperlukan demi terlaksananya penegakan hukum yang baik.
Menurut  Ruslan  Renggong  (2016)  bahwa  penegak hukum  yang  profesional  sangat  penting  dalam  pelaksanaan peradilan  pidana.  Aturan  hukum  yang  baik  tidak  akan  berarti jika  ditegakkan  oleh  aparat  penegak  hukum  yang  tidak profesional dan sebaliknya aturan hukum yng tidak sempurna akan  tetapi  ditegakkan  oleh  aparat  penegak  hukum  yang profesional, hasilnya jauh lebih baik.
Lebih  lanjut  Ruslan  Renggong  (2016)  menyebutkan bahwa  agar  dapat  menjadi  penegak  hukum  yang  profesional, ada beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh penegak hukum tersebut yaitu:
a) Pengetahuan ilmu hukum
b) wawasan hukum, dan
c) keterampilan teknis hukum.
Berdasarkan  pandangan  dari  Ruslan  Renggong  tersebut di  atas,  maka  jelaslah  bahwa  penegak  hukum  termasuk penegak  hukum  yang  menangani  perkara  Anak,  mulai  dari penyedik,  penuntut  umum  dan  hakim  harus  profesioanal  di bidangnya.  Cara  agar  dapat  menjadi  penegak  hukum profesional  adalah  dengan  meningkatkan  kemampuan  dan kualitas  diri  dengan  pelatihan  dan  pendidikan.  Salah  satunya
dengan  mengikuti pelatihan teknis terkait dengan SPPA  yang memang  diamantkan  oleh  UU  SPPA  yang  menjadi  hukum acara bagi perkara Anak di Indonesia.
3) Sarana dan Fasilitas
Selain  Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa  Abdullah  (Baso Madiong,  2019)  menyebutkan  bahwa  tanpa  adanya  sarana atau  fasilitas  tersebut  tidak  akan  mungkin  penegak  hukum menyerasikan peranan  yang  seharusnya dengan peranan  yang aktual.
Mengenai  keberadaan  sarana  dan  fasilitas  dalam pelaksanaan  dan  penerapan  sistem  peradilan  pidana  anak  di Kabupaten  Luwu  Utara,  Yulianin  selaku  Kanit  PPA  Polres Luwu  Utara  menyebutkan  (wawancara,  3  Juli  2023)  bahwa: “Sarana  dan  fasilitas  pendukung  dalam  penerapan  sistem peradilan  pidana  anak  masih  belum  memadai.  masih  ada beberapa  kebutuhan  fasilitas  yang  harus  disediakan,  demi menunjang  terlaksananya  proses  penyidikan  terhadap  anak yang terlibat dalam tindak pidana.”
Berdasarkan  hasil  wawancra  tersebut  di  atas,  diketahui bahwa  sarana  dan  fasilitas  dalam  mendukung  penerapan sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  ada  di  Unit  PPA  Polres Luwu Utara belum memadai.
Sementara  Septian  selaku  Penuntut  Umum  pada Kejaksaaan Negeri Masamba  menebutkan (wawancara, 4 Juli 2923)  bahwa:  “kalau  dari  segi  sarana  dan  fasilitas,  memang belum  sepenuhnya  memadai,  namun  kami  tetap  melakukan tugas  dengan  maksimal,  meski  belum  didukung  oleh  sarana dan fasiitas yang memadai itu.”
Hasil  Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas, diketahui  bahwa  sarana  dan  fasilitas  pendung  penerapan sistem  peradilan  pidana  anak  yang  ada  di  Kejaksaan  Negeri Luwu Utara ternyata juga belum memadai.
Sementara  keberadaan  sarana  dan  fasilitas  pendukung dalam  penerapan  SPPA  di  Pengadilan  Negeri  Masambah, Arlingga  Wardhana  selaku  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri Masamba  mengatakan  (wawancara,  5  Juli  2023)  bahwa: “Sarana  dan  fasilitas  pendukung  dalam  penerapan  SPPA  di Pengadilan  Negeri  Masamba  ini  sudah  terpenuhi  semua. Seperti Ruang sidang anak, ruang tahanan anak, kamar mandi anak ada semua tersedia di pengadilan ini.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas,  diketahui bahwa  sarana  dan  fasilitas  pendung  dalam  pelaksanaan penerapan  SPPA  di  Pengadilan  Negeri  Masamba  sudah memadai.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  di  atas  dapat diketahui bahwa secara umum, sarana dan fasilitas pendukung penerapan  SPPA  di  Kabupaten  Luwu  Utara  belum  memadai. Meski di Pengadilan Negeri Masamba sudah cukup memadai, namun  di  Polres  Luwu  Utara  dan  Kejaksaaan  Negeri Masambah belum memadai.
4) Masyarakat
Dalam  proses  penegakan  hukum,  peran  masyarakat sangat  penting,  karena  mereka  yang  setiap  hari  saling berinteraksi  satu  sama  lain.  Kesadaran  dan  patuhan  hukum masyarakat  merupakan  salah  satu  indikator  berfungsinya hukum  yang  ada  di  tengah-tengah  msayarakat.  Apabila masyarakat  tidak  sadar  hukum  dan/atau  tidak  patuh  hukum maka  tidak  mungkin  ada  keefektifan  berlakunya  suatu peraturan  hukum.  Jadi  penerapan  Sistem  Peradilan  Pidana
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/PID.SUS-Anak/2022… (Sulfikar HR., Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan)
Anak  dapat  dipengaruhi  oleh  masyarakat  yang  ada  dimana sistem itu akan diterapkan.
Mengenai pengaruh masyarakat dalam penerapan sistem peradilan  pidana  anak  di  Kabupaten  Luwu  Utara,  Yulianin, selaku  Kepala  Unit  PPA  Polres  Luwu  Utara  mengatakan (wawancara,  3  Juli  2023)  bahwa:  “dalam  penerapan  SPPA, masyarakat  kadang  memang  menjadi  faktor  penghambat, karena  kadang  ada  masyarakat  yang  apabila  keluarnya khususnya  anaknya  yang  dialporkan  sebagai  pelaku  tindak pidana,  kadang  pelaku  itu  disembunyikan,  dan  kadang  pula ada  masyarakat  khusunya  keluarga  pelaku  itu  menghalang- halangi kami apabila anak akan kami bawa untuk diperiksa di kantor. Sehingga proses penegakan hukum menjadi terhambat.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas  diketahui bahwa,  ternyata  masyarakat  menjadi  salah  satu  faktor penghambat  dalam  penerapan  SPPA  di  Kabupaten  Luwu Utara. Hal tersebut terjadi karena, kerap ada masyarakat yang menghalang-halangi aparat kepolisan dalam melakukan proses hukum  terhadap  anak  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana. Sehingga  pihak  kepolisian  mengalami  kesulitan  dalam melakukan tugas.
Hal  lain  yang  juga  sering  dilakukan  oleh  masyakat sehingga menyebabkan terhambtnya proses penegakan hukum yang  dilkukan  oleh  aparat  kepolisan  adala  dengan menyembunyikan  pelaku.  seseorang  yang  anak  atau keluarganya melakukan  tindak  pidana  disembunyikan sehingga  pihak  kepolisan  tidak  dapat  menemukan  anak  yang bersangkutan. tidakan menyembunyikan anak terebut merupakan  perbuatan  yang  menghambat  proses  penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisan.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Masamba Nomor  1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB  dilaksanakan  dengan: (a) penyidikan oleh penyidik dari unit PPA, (b) tuntutan yang dilakukan  oleh  Jaksa  Penuntut  dan  (c)  pemeriksaan  perkara oleh  hakim  di  pengadilan  yang  menghasilkan  putusan. Namun  demikian,  pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  tersebut belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  Sistem  Peradilan  Anak yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak.  Faktor  yang  mejadi  penghambat  penerapan Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Kabupaten  Luwu  Utara adalah:  (a)  aturan  hukum:  UU  SPPA  yang  menjadi  acuan dalam  penegak  hukum  dalam  SPPA  masih  memungkinkan APH  yang  tidak  bersertifikasi  SPPA  untuk  menangani perkara  Anak,  (b)  Penegak  Hukum:  dari  segi  jumlah (kuantitas) dan kemampuan (kualitas) belum memadai karena tidak  semua  penyidik  telah  mengikuti  pendidikan  mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (c) Sarana dan fasilitas: sarana dan  fasilitas  pendukung  yang  ada  belum  semadai  (d) Masyarakat: sering ada masyarakat yang berusaha menghalang-halangi penyidik dan menyembunyikan anaknya atau  keluarganya  yang  melakukan  tindak  pidana  sehingga pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak terhambat.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Ali  Muhammad.  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  Dalam Implementasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia. JIKK, Vol 1, No. 2 2018. Amanda  Mauliya  Sari,  Ruslan  Renggong,  dan  Abdul  Haris Hamid.  Analisis Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan  Di
Kepolisian Resort Gowa. Indonesian Juni 2023. Journal of Legality of Lawe-ISSN: 2477-
197Xhttps://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/.
Bambang  Sunggono.  2015.  Metodologi  Penelitian  Hukum.
PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Baso  Madiong.  2019.  Sosiologi  Hukum  (Suatu  Pengantar).
SAH Media, Makassar.
Candra Hayatul Iman. Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembarusan Sistem Peradilan Pidana  Anak  di  Indonesia.    Jurnal  Hukum  dan Peradilan, Vol. 2 No. 3, November 2013.
Harliyanti,  H.,  Ruslan  Renggong,  &  Abd.  Haris  Hamid.
(2021).  Efektivitas  Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan Dalam  Penerapan  Restorative  Justice  Terhadap  Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I  Makassar.  Indonesian  Journal  of  Legality  of  Law, 2(2), 88–93.
Irwansyah.  2020.  Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  & Praktik  Penulisan  Artikel.  Mirra  Buana  Media, Yogyakarta.
Maidin  Gulton.  2014.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Edisi Revisi). Refika Aditama, Bandung.
Mustawa Nur. 2020. Hukum Pemberitaan Pers. Prenadamedia Group, Jakarta.
Novianti,  dkk.  2015.  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak:
Peradilan  Untuk  Keadilan  Restoratif.  Pusat  Pengkajian, Pengolohan  Data  dan  Informasi  (P3DI)  Sekretariat Jenderal DPR RI kerjasama Azza Grafika, Yogyakarta.
Nur  Hidayati.  Peradilan  Pidana  Anak  dengan  Pendekatan Keadilan  Restoratif  dan  Kepentingan  Terbaik  bagi Anak.  Ragam  Jurnal  Pengemabangan  Humaniora.  Vol. 13 No. 2, Agustus 2013.
Nuryuli Nurdin, Baso Madiong, dan Yulia A Hasan. Kendala Dalam  Pelaksanaan  Fungsi  Balai  Pemasyarakatan Dalam  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Pada  Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Indonesian  Journal  of  Legality of Law. Juni 2021.
Risma  Hamzah,  Abdul  Salam  Siku  dan  Yulia  Hasan. Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada  Proses  Diversi  Tindak  Pidana  Pencurian.  Vol.  3 No.  1  (2020):  Indonesian  Journal  Of  Legality  Of  Law, Desember 2020
Ruslan  Renggong.  2016.  Hukum  Acara  Pidana:  Memahami Perlindungan  HAM  dalam  Proses  Penahanan  di Indonesia. Prenadamedia Group, Jakarta.
Ruslan Renggong. 2016. Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik  di  Luar  KUHP.  Prenadamedia  Group, Jakarta.
Zainuddin  Ali.  2014.  Metode  Penelitian  Hukum.  Sinar Grafika, Jakarta.