## PE RANAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENGANTISIPASI KECENDERUNGAN KECURANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Pada 14 Desa di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat)
Rusli Amrul 1) , Herawati Khotmi 2) 1,2) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram
E-mail : rusliamr@gmail.com E-mail : Khotmi.2010@yahoo.co.id

## Abstract,
In  this  research,  wanted  to  know  the  role  of  internal  control  in  anticipation  of  the tendency  of  the  finance  fraud  in  14  villages  in  the  Kecamatan  Gerung  of  Kabupaten  Lombok Barat  terms  of  Environmental  Control,  Risk  Control,  Control  Activities,  Information  and communication  and  monitoring.  The  research  method  used  descriptive  qualitative  method. Source data from this study are primary data. Place of research conducted in several villages in the  district  Gerung  the  Village  Banyu  Urip,  Dasan  Geres,  Barussalam,  Dasan  Tapen,  Beleke, Kebun  Ayu,  Gapuk,  Suka  Makmur,  Tepos,  South  Gerung,  North  Gerung,  Mesanggok,  Giri Tembesi and Taman Ayu. The technique of collecting data through interviews and questionnaire. The  analysis  technique  used  in  this  study  includes  various  phases  that  start  membagiakan questionnaire, collect, categorize answers, perform final scoring and classify the achievements of respondents.  From  research  conducted  inferential  control  environment  reached  77.50%,  which means  achievement  role  in  internal  control,  risk  control  reached  91.67%  categorized  as  very instrumental in internal control, Control activities to the achievement of 59.46 categorized quite a  role  in  internal  control,  information  and  communication  have  a  92.67%  performance categorized  as  very  instrumental  in  internal  control,  performance  monitoring  has  78.29% categorized role in internal control and together the five components has 78% outcomes, 29% is the category has a role in internal control. And suggested that there should be standards of ethics and  behavior,  there  is  an  internal  examiner,  there  is  segregation  of  duties  and  responsibilities and there is a safe place to store money is to avoid financial abuse villages.
Keyword:  Tendency of Insincerity Accountancy

## LATAR BELAKANG
Di dalam suatu perusahaan baik pemerintah  ataupun pihak perusahaan diperlukan suatu pengendalian intern. Pengendalian intern mempunyai peranan penting yaitu untuk meminimalkan terjadinya  kecurangna-kecurangan  yang  terjadi.  Menurut    Dasaratha,  (2008:132)  Dimana Pengendalian  internal (internal  control) adalah  suatu  proses,  yang  diperngaruhi  oleh  dewan direksi  entitas,  manajemen,  dan  personel  lainnya,  yang  dirancang  untuk  memberikan  kepastian yang  beralasan  terkait  dengan  pencapaian  sasaran  kategori  sebagai  efektivitas  dan  efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Informasi  dari  laporan  keuangan  memiliki  kualitas  andal  jika  terlepas  dari  hal  yang menyesatkan,  kesalahan  yang  material  dan  dapat  diandalkan  pengguna  dari  yang  seharusnya disajikan atau secara wajar  disajikan dalam  suatu laporan keuangan.  Untuk mengetahui kualitas andal dari suatu laporan keuangan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) sering melakukan kajian terhadap  pengelolaan  keuangan.  Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  siaran  pers  12  Juni 2015  mengenai  pengelolaan  dana  KPK  telah  melakukan  kajian  sistem  terhadap  pengelolaan keuangan  desa,  baik  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  maupun  Dana  Desa.  Kajian  ini  dilatari  oleh diberlakukannya  UU  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa  yang  berimplikasi  pada  disetujuinya anggaran  sejumlah  Rp  20,7  triliun  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Perubahan (APBNP)  2015  yang  akan  disalurkan  ke  74.093  desa  di  seluruh  Indonesia.  Dari  kajian  yang dilakukan  sejak  Januari  2015,  KPK  menemukan  14  temuan  pada  empat  aspek,  yakni  aspek regulasi  dan  kelembagaan;  aspek  tata  laksana;  aspek  pengawasan;  dan  aspek  sumber  daya manusia.
Pada aspek regulasi dan kelembagaan, KPK menemukan sejumlah persoalan, antara lain; Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan
Jurnal
Jurnal     Valid
keuangan  desa;  Potensi  tumpang  tindih  kewenangan  antara  Kementerian  Desa  dan  Ditjen  Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri; Formula pembagian dana desa dalam PP No. 22 tahun  2015  tidak  cukup  transparan  dan  hanya  didasarkan  atas  dasar  pemerataan;  Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014  kurang  berkeadilan;  serta  Kewajiban  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  oleh  desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih.
Persoalan  yang  cukup  mencolok,  adalah  formula  pembagian  dana  desa  yang  berubah disebabkan dari PP No. 60 tahun 2014 menjadi PP No. 22 tahun 2015. Pada Pasal 11 PP No. 60 tahun 2014 formulasi penentuan besaran dana desa per kabupaten/kota cukup transparan dengan mencantumkan  bobot  pada  setiap  variabel,  sementara  pada  Pasal  11  PP  No.  22  tahun  2015, formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90 persen dan hanya 10 persen yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah  dan  tingkat  kesulitan  geografis.   Sebagai  ilustrasi,  bila  mengikuti  formula  PP  No. 60/2014, Desa A yang memiliki 21 dusun dengan luas 7,5 km persegi ini akan mendapatkan dana desa sebesar Rp 437 juta, sedangkan Desa B yang memiliki tiga dusun dan luas 1,5 km persegi mendapatkan sebesar Rp 41 juta. Namun, dengan peraturan yang baru, PP No. 22/2015, Desa A mendapatkan Rp 312 juta dan Desa B mendapatkan 263 juta.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs Lombokfm.com 21 Juni 2016 Sejumlah oknum  perangkat  desa  Lombok  Barat  diduga  menggunakan  Surat  Perintah  Perjalanan  Dinas (SPPD)  fiktif  saat  berangkat  ikut  Bimtek  di  luar  daerah  pada  akhir  tahun  lalu.  Sebagaimana diketahui, Bimtek perangkat desa dengan anggaran miliaran rupiah ini kini tengah diusut Polres Lombok  Barat  karena  ada  laporan  dugaan  penyimpangan.  Polres  sendiri  berkoordinasi  dengan Inspektorat Lombok Barat berkaitan dengan penanganan kasus. Dari data yang ada, secara umum total  anggaran  Bintek  di  ADD  (Alokasi  Dana  Desa)  masing-masing  desa  mencapai  Rp  21  juta tahun.  Jika  ditotal  untuk  119  desa,  jumlahnya  sekitar  Rp  2,5  miliar.Sejumlah  oknum  perangkat desa  Lombok  Barat  diduga  menggunakan  Surat  Perintah  Perjalanan  Dinas  (SPPD)  fiktif  saat berangkat  ikut  Bimtek  di  luar  daerah  pada  akhir  tahun  lalu.  Sebagaimana  diketahui,  Bimtek perangkat  desa  dengan  anggaran  miliaran  rupiah  ini  kini  tengah  diusut  Polres  Lombok  Barat karena  ada  laporan  dugaan  penyimpangan.  Polres  sendiri  berkoordinasi  dengan  Inspektorat Lombok  Barat  berkaitan  dengan  penanganan  kasus.  Dari  data  yang  ada,  secara  umum  total anggaran Bintek di ADD (Alokasi Dana Desa) masing-masing desa mencapai Rp 21 juta tahun. Jika ditotal untuk 119 desa, jumlahnya sekitar Rp 2,5 miliar.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  dalam  penelitian ini,  ingin  mengetahui peranan  pengendalian  internal  dalam  mengantisipasi  kecendrungan  kecurangan  pengelolaan keuangan  desa  di  kecamatan  Gerung  Kabupaten  Lombok  Barat  dilihat  dari  segi  Lingkungan Pengendalian,  Risiko  Pengendalian,  Aktivitas  Pengendalian,  Informasi  dan  komunikasi  serta pemantauan.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian
COSO  telah  mengeluarkan  definisi  pengendalian  intern.  Secara  luas,  pengendalian  intern didefinisikan as  a  process,  effected  by  an  entity’s  board  of  directors,  mnagement  and  other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievemnet of objectives in the following categories :
- Effectiveness and efficiency of operations
- Reliability of financial reporting and
- Compliance with applicable laws and regulations
Beberapa kata kunci yang perlu mendapat perhatian dari definisi diatas yaitu :
1. Pengendalian  intern  difungsikan  oleh  orang-orang  dari  berbagai  level  organisasi. Samapai  baas  tertentu  individu-individu  mlai  dari  direktur  samapi  operator  di  level bawah bertanggungjawab atas berfungsinya kontrol.
2. Dalam  hubungannya  dengan  pencapaian  tujuan  organisasi,  pengendlaian  intrn  hanya dapat  memberikan  jaminan  yang  wajar (reasonable  assurance) dan  bukan  jaminan mutlak.
Jurnal
Jurnal     Valid
Valid Valid Valid V ol. 13 No. 4, Oktober 2016 :  384 - 389
3. Pengendalian  intern  yang  efektif  akan  membantu  organisasi  memnuhi  tujuan-tujuan operasional  (kinerja),  pelaporan  keuangan/non  keuangan  dan  kepatuhan  (Tampubolon, 2008 : 32-33)

## Peranan Pengendalian Internal
Peranan  Pengendalian  intern  bagi  manajemen  dan  auditor  independen  telah  mengakui dalam literatur profesional selama beberapa tahun. Suatu terbitan tahun  1947 oleh AICPA yang berjudul  Internal  control  menyebutkan  faktor-faktor  yang  berkontribusi  terhadap  meluasnya pengakuan atas peranan pengendalian intern yaitu :
- Lingkup  dan  ukuran  bisnis  entitas  telah  menjadi  sangat  kompleks  dan  tersebar  luas sehingga  manajemen  harus  bergantung  pada  sejumlah  laporan  dan  analisis  untuk mengendalikan operasi secara efektif.
- Pengujian  dan  penelaahan  yang  melekat  dalam  sistem  pengendalian  intern  yang  baik menyediakan  perlindungan  terhadap  kelemahan  manusia  dan  mengurangi  kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan.
- Tidak  praktis  bagi  auditor  untuk  melakukan  audit  atas  kebayakan  perusahaan  dengan pembatasan biaya ekonomi tanpa menggantungkan pada sistem pengendalian intern klien (Boynton, 2006:371).

## Konsep Pengendalian Internal
Pengendalian  Internal  yang  dimaksud  oleh  Standar  Pemerikasaan  Keuangan  Negara  (SPKN) mengacu  pada  konsep  penengendalian  internal  menurut  COSO  ( Committe  of  sponsoring Organizations on the Treadway Commission ). Adapun Tujuan Pegendalian menurut Rai, (2008: 86-87)  Meliputi  (1)  efektivitas  dan  efisiensi  operasi,  (2)  kepatuhan  terhadap  ketentuan  dan peraturan serta (3) keandalan laporan keuangan. Adapun komponen sistem pengendalian internal (SPI) sebagai berikut :
1. Lingkungan  pengendalian  ( control  environment) adalah  kondisi  lingkungan  organisasi yang  menetapkan  corak  suatu  organsasi  dan  mempengaruhi  kesadaran  akan pengendalian.  Lingkungan  pengendalian  merupakan  dasar  untuk  semua  komponen pengendalian internal, meliputi integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi  dewan  komisaris  atau  komite  audit,  filosofi  dan  gaya  operasi  manajemen, struktur  organisasi,  pemberian  wewenang  dan  tanggung  jawab,  serta  kebijakan  dn praktek sumber daya manusia.
2. Penaksiran risiko ( risk assesment ) adalah proses yang meliputi endentifikasi, analisis dan pengelolaan  risiko yang  dihadapi oleh manajemen,  yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam penentuan area kunci dengan menggunakan pendekatan faktor pemilihan, penaksiran risiko termasuk ke dalam aktivitas identifikasi risiko manajemen.
3. Aktivitas  pengendalian  ( control  activities )  adalah  kebijakan  dan  prosedur  yang membantu  menjamin  bahwa  arahan  manajemen  dilaksanakan.  Aktivitas  pengendalian dapat meliputi review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, serta pemisahan tugas.
4. Informasi  dan  komunikasi  ( information  and  communication )  adalah  pengidentifikasian, penangkapan,  dan  pertukaran  informasi  yang  memungkinkan  setiap  orang  dapat melaksanakan tanggungjawab mereka. Sistem informasi menghasilkan laporan atas hal- hal yang terkait dengan operasional, keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan.
5. Pemantauan ( monitoring ) adalah kondisi di mana seluruh sistem pengendalian organisasi harus dimonitor untuk menilai mutu dari sistem pengendalian tersebut. Kelemahan dalam sistem  pengendalian  harus  dilaporkan  kepada  manajemen  tingkat  atas.  Selain  itu,  harus dilakukan  evaluasi  yang  independen  atas  sistem  pengendalian  internal.  Frekuensi  dan lingkup  evaluasi  bergantung  pada  penaksiran  risiko  serta  efektivitas  prosedur pengawasan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  yaitu  studi  kasus  pada  masing- masing  desa  di  kecamatan  Gerung.  Penelitian  diskriptif  merupakan  mendeskripsikan  secara
Jurnal
Jurnal     Valid
sistematis,  faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta  dan  sifat  populasi  atau  suatu  daerah  (Sugiyono, 2010:62).

## Sumber Data
Sumber data berupa data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya langsung yaitu berupa wawancara secara langsung dan penyebaran kuesioner ke masing-masing bendahara desa yang ada di kecamatan Gerung.

## Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan di beberapa desa dikecamatan gerung yaitu Desa Banyu Urip, Desa Dasan  Geres,  Desa  Barussalam,  Dasan  Tapen,  Beleke,  Kebun  Ayu,  Gapuk,  Suka  Makmur, Tepos, Gerung Selatan, Gerung Utara, Mesanggok, Giri Tembesi dan Taman Ayu.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu :
1. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung. Menurut Jogiyanto (2010), wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara ditujukan kepada masing-masing bendahara desa yang ada di kecamatan Gerung.
2. Kuesioner/Angket. Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membagikan lembaran pernyataan  mengenai  peranan  pegendalian  internal  di  wilayah  kecamatan  Gerung  dalam mengantisipasi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Adapun kuesioner diadopsi dari Safriyana, 2014.

## Teknik Analisis
Adapun tahapan dalam penelitian ini antara lain :
1. Membagikan  kuesioner  kepada  14  desa  yang  ditujuka  kepada  bendahara  desa  /  bagian keuangan desa.
2. Mengumpulkan  kuesioner  setelah  respendon  mengisi  secara  lengkap  daftar  pertanyaan tersebut.
3. Mengkategorikan jawaban dari kuesioner.
4. Melakukan  penskoran  terhadap  jawaban  dari  responden.  Untuk  setiap  jawaban  akan diberikan nilai jawaban “Ya” = 1, dan “Tidak” = 0. Penskoran ini berdasarkan ketentuan dari Skala  Guttman  yang  menyatakan  bahwa  Skala  Guttman  merupakan  skala  kumulatif  Skala Guttman hanya ada dua interval yaitu Benar (B) dan Salah (S), dapat dibuat bentuk pilihan ganda dan bisa juga dibuat dalam bentuk checklist (Riduwan, 2009:89-90).
5. Menghitung jumlah jawaban “Ya” dan banyaknya pertanyaan.
6. Menganalisis jumlah jawaban yang diperoleh dengan menggunakan rumus :
7. Menghitung besarnya persentase jawaban “Ya”.
Kriteria  penentuan  untuk  mengetahui  peranan  pengendalian  internal  dalam mengantisipasi  kecenderungan  kecurangan  akuntansi  pada  kecamatan  gerung,  peneliti menggunakan ketentuan kategorial yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010:184) adalah :
Tabel 1.
Kriteria Penentuan Persentase Peranan Pengendalian Internal Dalam Mengantisipasi
Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Persentase (%) Kriteria 0-19,9 Pengendalian Internal sangat sedikit berperan dalam mengantisipasi kecendrungan kecurangan akuntansi. 20-39,9 Pengendalian Internal sedikit berperan dalam mengantisipasi kecendrungan kecurangan akuntansi. 40-59,9 Pengendalian Internal cukup berperan dalam mengantisipasi kecendrungan kecurangan akuntansi. 60-79,9 Pengendalian Internal  berperan dalam mengantisipasi kecendrungan kecurangan akuntansi. 80-100 Pengendalian Internal sangat berperan dalam mengantisipasi kecendrungan kecurangan akuntansi.
Sumber : Sugiyono, 2010 :184
Jurnal
Jurnal     Valid

## HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  kuesioner  yang  disebarkan  ke  14  Desa  yang  ada  di  kecamatan  Gerung keseluruhan  tingkat  pengembalian  kuesioner  sangat  tinggi  yaitu  100%  kuesioner  kembali.  Dari hasil kuesioner yang diperoleh capaian hasilnya dapat dirincikan berikut ini :
Tabel 2.
Hasil Analisis 5 komponen Pengendalian Internal No . Komponen Pengendalian Internal % Capaian Peranan Pengendalian internal Kesimpulan 1. Lingkungan Pengendalian 77,50% Berperan 2. Risiko Pengendalian 91,67% Sangat Berperan 3. Aktivitas Pengendalian 59,46% Cukup Berperan 4. Informasi dan komunikasi 92,86% Sangat Berperan 5. Pemantauan 91,67% Sangat Berperan 6. Peran 5 komponen secara bersama-sama 78,29% Berperan
Sumber : data diolah 2016

## Lingkungan Pengendalian
Berdasarkan    tabel  2  di  atas  lingkungan  pengendalian  memiliki  peranan  dalam  lingkup aparat  desa  yang  ada  di  kecamatan  Gerung  tidak  dalam  tingkatan  yang  tinggi  yaitu  sangat berperan, hal ini disebabkan oleh tidak terdapat standar etika dan kode prilaku dan bahkan tidak terdapat tidak lanjut ataupun ingin disosialisasikan. Sebagai mana kita ketahui standar etika dan kode prilaku penting ada karena nantinya akan berpengaruh mengenai bagaimana mereka bekerja misalnya  berprilaku  jujur, j ika  melanggar  etika/berprilaku  tidak  jujur  harus  ada  sanksi  atau tindakan yang tegas dari masing-masing desa kepada aparat desa yang berlaku tidak jujur.
Selain  itu  juga  terdapat  indikator  lain  yang  tidak  memiliki  peran  dari  lingkungan pengendalian yaitu kepala desa tidak menetapkan target kerja yang akan dicapai, jika dilakukan target  yang ditentukan oleh kepala desa dapat berpengaruh pada keberlangsungan atau  aktivitas desa  secara  menyeluruh  yaitu  terciptanya  suatu  disiplin  yang  tinggi  dikarenakan  terdapat  target kerja yang harus diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. selain itu tidak adanya  pemeriksa  internal  dalam  kepala  desa,  hal  ini  dapat  berakibat  terjadinya  kecurangan dalam pelaporan/ pelaksanan aktivitas yang dapat di masing-masing desa.

## Lingkungan Risiko Pengendalian
Lingkungan  resiko  memiliki  tingkat  capaian  hingga  91,67%  hal  ini  menunjukkan lingkungan  pengendalian  sangat  berperan.  Hal  tersebut  didukung  oleh  rotasi  kerja  dilaksanakan tepat    waktu  sesuai  dengan  rutinitas  yang  diterapkan  dan  setiap  terjadi  transaksi dipertanggungjawabkan  kepada  bagian  keuangan  sedangakan  untuk  prosedur,  terdapat  prosedur yang  ada  dan  tidak  terdapat  prosedur  yang  mengatur  jelas  mengenai  penggunaan  dokumen pengelolaan  keuangan.  Ketidakjelasan  prosedur  dapat  menyebakan  sirkulasi  kerja  dalam keseluruhan desa di kecamatan gerung tidak dapat berjalan dengan lancar dan baik sehingga tidak mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan.

## Aktivitas Pengendalian
Aktivitas  pengendalian  memiliki  tingkat  capaian  59,46%  hal  ini  menunjukkan  aktivitas pengendalian  cukup  berperan,  tidak  pada  tingkatkan  yang  paling  tinggi  berada  pada  tingkatan yang  paling  rendah  dari  pada  variabel  yang  lain.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  indikator- indikator yang tidak mendukung seperti pekerjaan yang berbeda dilakukan oleh orang yang sama dengan  kata  lain  adanya    perangkapan  tugas,  tidak  adanya  pemisahan  tugas  antara  yang menangani pekerjaan pencatatan aktiva dan yang menangani lansung aktiva secara fisik dan tidak terdapat  penyimpanan  uang  tunai  yang  merupakan  hal  yang  penting  dan  jika  disalahgunakan dapat berakibat fatal pada keuangan desa. Selain itu tidak terdapat kamera dan televisi monitor, tidak  ada  pemadam  kebakaran  yang  memadai  dan  tidak  terdapat  sistem  penyimpanan  yang menggunakan password .  Secara  kasat  mata  semua  aktivitas  pengendalian  tersebut  sangat diperlukan untuk mengantisipasi adanya tindak kecurangan yang terjadi pada aparat desa.

## Sistem Komunikasi dan Komunikasi Akuntansi
Sistem Komunikasi dan Komunikasi Akuntansi memiliki tingkat capaian 92,86% hal ini menunjukkan  Sistem  Komunikasi  dan  Komunikasi  Akuntansi  sangat  berperan.  Tingkatan  skor 92,86 % tingkatan yang paling tinggi dibandingkan dengan komponen-komponen lainnya. Hal ini disebabkan  dalam  sistem  dicatat  sesuai  dengan  fakta,  dicatat  sesuai  dengan  kejadian/transaksi
Jurnal
Jurnal     Valid
dengan jumlah yang  benar dan  diposting serta diikhtisarkan  dengan benar. Sedangkan indikator yang  tidak  mendukung  adalah  secara  periodik  tidak  dilakukan  peninjauan  ulang,  perbandingan dan pencocokan data oleh staf.

## Pemantauan
Pemantauan  memiliki  tingkat  capaian  91,67%  hal  ini menunjukkan  pemantauan  masuk kategori sangat berperan. Tingkat capaian yang diperoleh pemantuan setara dengan tingat risiko pengendalian. Pemantauan memiliki sangat berperan karena didukung oleh terdapat pemeriksaan internal  terhadap  kebijakan  dan  prosedur  yang  ditetapkan  saat  bekerja  dan  terdapat  kesesuai catatan dan bukti pemeriksaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  dalam  pembahasan  sebelumnya  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  dari permasalahan yang dihadapi yaitu :
1. Lingkungan    pengendalian    berperan  dalam  mengantisipasi  kecenderungan  kecurangan pengelolaan keuangan desa pada 14 Desa di kecamatan Gerung.
2. Penetapan  resiko  pengendalian  sangat  berperan  dalam  mengantisipasi  kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa pada 14 Desa di kecamatan Gerung.
3. Aktivitas  pengendalian  cukup  berperan  dalam  mengantisipasi  kecenderungan  kecurangan pengelolaan keuangan desa pada 14 Desa di kecamatan Gerung.
4. Sistem  informasi  dan  komunikasi  akuntansi  sangat  berperan  dalam  mengantisipasi kencederungan kecurangan pengelolaan keuangan desa pada 14 Desa di kecamatan Gerung.
5. Pemantauan  sangat  berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa pada 14 Desa di kecamatan Gerung.
6. Lingkungan  pengendalian,  Penetapan  resiko  pengendalian,  Aktivitas  pengendalian,  Sistem informasi dan komunikasi akuntansi, dan pemantauan secara bersama-sama  berperan dalam mengatisipasi  kecenderungan  kecurangan  pengelolaan  keuangan  desa  pada  14  Desa  di kecamatan Gerung

## Saran
Adapun saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah :
1. Aparat  desa  setidaknya  memiliki  strandar  etika  dan  kode  prilaku  secara  tertulis  dan nantinya disosialisasikan kepada aparat desa.
2. Setidaknya  ada  tim  pemeriksa  internal  dalam  aparat  desa  yang  independen,  hal  ini dimaksudkan untuk menghidari adanya kecurangan yang ada didesa.
3. Sebaiknya  terdapat  pemisahan  tugas  yang  jelas  sehingga  lebih  terkoordinir  dalam  hal penugasan  dan  selain  itu  untuk  meminimalkan  terjadinya  kecurangan  diantara  aparat desa.
4. Sebaiknya  aparat  desa  menyediakan  tempat  penyimpanan  uang  tunai,  surat-surat berharga lainnya dalam tempat yang terkunci agar terhindar dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk melakukan penyalahgunaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Boynton , W.C., Johnson , R.N., dan Kell, W.G, 2006. Modern Auditing ( terjemahan edisi ke- 8 ). Jakarta: Erlangga.
Dasaratha  V.  Rama  &  Frederick  L.  Jones,  2008. Sistem  Informasi  Akuntansi. Buku  1.
(Diterjemahkan Edward Tanujaya). Jakarta: Salemba Empat.
Jogiyanto, 2010. Metodologi Penelitian Bisnis. BPFE. Yogyakarta. http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2731-kpk-temukan-14-potensi-persoalan  pengelolaan- dana-desa. diunduh tanggal 20 Juni 2016.
http://lombokfm.com/bimtek-perangkat-desa-lombok-barat-di-usut-polisi.htmlLombok Barat – diunduh tanggal 21 juni 2016.
Rai, I Gusti Agung, 2008, Audit Kinerja Pada Sektor Publik , Jakarta : Salemba Empat. Riduwan. 2009. Metode dan Teknik Menyusun Tesis . Bandung : Alfabeta. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Tampubolon,  Robert,  2006. Risk  and  Systems-Based  Internal  Auditing,  Audit  Intern  Berbasis Risiko. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.