Najwa Aulia Revina 1 , Dian Salma Wahida 2 , Muhamad Rizky Syawaludin Sobari 3
1, 2, 3 Universitas Padjadjaran, Indonesia
Hak Cipta © 2024 Najwa Aulia Revina, Dian Salma Wahida, Muhamad Rizky Syawaludin Sobari DOI: https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i1.205 Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 64-78 | e-ISSN 2807-5447, p-ISSN 2807-5560

## ARTIKEL

## Kesejahteraan Perempuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Tenaga Kerja Informal dalam Kerangka Perlindungan Sosial Kelompok Rentan

## The Welfare of Women Domestic Workers as Informal Labor in the
Framework of Social Protection of Vulnerable Groups

## Penulis Korespondensi
Najwa Aulia Revina najwa22007@mail.unpad.ac.id
Histori Artikel Diajukan: 5 April 2024 Revisi Akhir: 23 Juni 2024 Disetujui: 23 Juni 2024
Terbit: 30 Juni 2024

## Abstrak
Perlindungan terhadap Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi isu yang tidak kunjung selesai sejak tahun 2004. Minimnya perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan kepastian hukum membuat isu Perempuan PRT menjadi semakin kompleks setiap tahunnya. Jumlah kasus kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi terhadap Perempuan PRT yang mengalami peningkatan setiap tahunnya mendorong penguatan kebijakan dan regulasi terkait perlindungan PRT untuk menciptakan sistem yang mendukung pengakuan PRT secara hukum dan sosial. Melalui tinjauan teori dan perspektif kesejahteraan sosial, tulisan ini bertujuan untuk memahami hambatan dan peluang yang memengaruhi kesejahteraan dan akses perempuan PRT terhadap perlindungan sosial. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi literatur yang relevan. Temuan pada tulisan ini menunjukkan bahwa perempuan PRT seringkali mengalami ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi dalam lingkungan sosial dan pekerjaan yang diperburuk oleh status PRT sebagai tenaga kerja informal. Tulisan ini mengusulkan berbagai strategi yang berorientasi pada kebijakan untuk mengintegrasikan perempuan PRT ke dalam sistem perlindungan, dengan menyoroti perlunya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah sebagai pembuat kebijakan, masyarakat sebagai kontrol sosial dalam mengawal kebijakan, badan atau organisasi yang berorientasi pada upaya perlindungan PRT, dan pekerja sosial sebagai pihak yang memiliki keahlian dalam menangani isu-isu sosial. Tulisan ini memberikan wawasan baru mengenai tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan Perempuan PRT sebagai tenaga kerja informal yang termasuk ke dalam kelompok rentan dan menawarkan rekomendasi konkret untuk mendorong penjaminan atas perlindungan perempuan PRT.

## Kata Kunci
Perempuan; Pekerja Rumah Tangga; Kelompok Rentan; Perlindungan Sosial

## Abstract
The protection of women domestic workers has been an ongoing issue since 2004. The lack of social protection, employment, and legal certainty makes the problems of women domestic workers more complex every year. The number of cases of physical, psychological, and economic violence against female domestic workers that increase every year encourages the strengthening of policies and regulations related to the protection of domestic workers to create a system that supports the legal and social recognition of domestic workers. Through a review of social welfare theories and perspectives, this paper aims to understand the barriers and opportunities that affect women domestic workers' welfare and access to social protection. This research uses a qualitative approach by analyzing relevant literature. The research findings show that women domestic workers often experience injustice, inequality and discrimination in their social and work environments, which is exacerbated by their status as informal workers. This paper proposes various policy-oriented strategies to integrate women domestic workers into the protection system, highlighting the need for the involvement of various stakeholders such as the government as a policy maker, the community as a social control in overseeing policies, institutions or organizations oriented towards the protection of domestic workers, and social workers as those who have expertise in dealing with social issues. This paper provides new insights into the challenges in realizing the welfare of women domestic workers as informal workers who belong to vulnerable groups and offers concrete recommendations to encourage the guarantee of protection of women domestic workers.

## Keywords
Women; Domestic Workers; Vulnerable Groups; Social Protection
Kesejahteraan Perempuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Tenaga Kerja Informal dalam Kerangka Perlindungan Sosial...

## 1. Pendahuluan
Menurut Inter-agency Network for Education in Emergency, kelompok rentan ialah mereka yang memiliki kerentanan dan mengalami keterbatasan secara fisik, mental, dan sosial sehingga tidak mampu mengakses layanan dasar dan membutuhkan bantuan khusus dari negara atau komunitas lainnya. Menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, kelompok rentan adalah semua orang yang mengalami keterbatasan atau hambatan dalam menikmati standar kehidupan yang layak. United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (UNESCEWA) membagi kelompok rentan secara spesifik menjadi beberapa golongan, yakni orang lanjut usia, penyandang disabilitas mental dan fisik, anak-anak dan remaja yang berisiko, mantan gerilyawan, pengungsi internal dan pengungsi yang kembali, individu dan rumah tangga yang terkena dampak HIV/AIDS, kelompok agama dan etnis minoritas, serta perempuan. Human Rights Reference menyebut kelompok rentan adalah pengungsi, pengungsi internal, penduduk asli, pekerja migran, minoritas nasional, anak-anak, dan perempuan. Di Indonesia, sampai saat ini belum ada pengertian secara eksplisit mengenai kelompok rentan dalam perundang- undangan. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia membahas kelompok rentan dalam pasal 5 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok rentan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah orang lanjut usia, anak- anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Selain undang-undang, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021-2025 juga memuat kelompok rentan lain, seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, anak, dan perempuan.
Perempuan sebagai salah satu kelompok rentan dikategorikan ke dalam kelompok rentan bukan karena perempuan lemah, tetapi karena mengakarnya budaya patriarki yang cenderung menempatkan peran perempuan pada ranah domestik. Kondisi ini menyebabkan perempuan mengalami hambatan yang lebih besar untuk mengambil peran aktif di ranah publik. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus tahun 2023 menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya mencapai 54,52%, selisih 29,74% dengan laki-laki yang mencapai 84,26%. Angka Employment to Population Ratio (EPR) dari sumber yang sama juga menunjukkan bahwa perempuan memiliki persentase EPR 27,98% lebih rendah dibandingkan laki-laki. Selain itu, jumlah partisipasi perempuan dalam sektor formal masih mengalami selisih yang cukup jauh dengan laki- laki, yakni 31,72%. Perempuan lebih banyak bekerja pada sektor informal, yakni sebanyak 42,45% dibandingkan dengan yang bekerja pada sektor formal yang hanya mencapai 34,14%.
Meskipun jumlah pekerja perempuan telah berada di atas tiga puluh persen, hal tersebut tidak menjamin adanya perlindungan sosial dan jaminan kerja yang sesuai harapan. Salah satu kondisi pekerja perempuan yang harus dikhawatirkan adalah kondisi Perempuan Pekerja Rumah Tangga (Perempuan PRT). Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. Sayangnya, Permenaker yang mendefinisikan PRT ini tidak memerinci hak-hak bagi pekerja, seperti standarisasi upah, cuti mingguan, cuti tahunan, pengaturan jam kerja dan waktu istirahat, hak untuk berkomunikasi dan berserikat, serta perjanjian tertulis dan bukan lisan. Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 ini tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab X Tentang Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan seperti Pasal 77 tentang Waktu Kerja, Pasal 78 tentang Waktu Kerja Lembur, Pasal 79 tentang Waktu Istirahat dan Cuti, Pasal 86 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pasal 88 tentang Pengupahan, Pasal 89 tentang Standarisasi Upah dan Pasal 99 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sampai saat ini, hak-hak PRT dalam Permenaker tersebut belum diperjelas dalam undang- undang sehingga PRT masih rentan mengalami kekerasan dan pelanggaran hak yang bahkan mengarah pada perbudakan modern ( Hidayati, 2014 ).
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 64-78
Menurut hasil survei ILO dan Universitas Indonesia, pada tahun 2015 jumlah PRT di Indonesia mencapai 4,2 juta dimana 84% dari total angka ini merupakan perempuan dan 28% masih berusia anak-anak. Perempuan sebagai mayoritas PRT, bagian dari kelompok rentan, dan bagian dari tenaga kerja informal belum dilindungi oleh hukum yang jelas. Padahal, hasil survei yang sama menunjukkan bahwa jumlah PRT di Indonesia diperkirakan akan meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Tingginya jumlah PRT ini diiringi dengan meningkatnya kasus kekerasan kepada PRT. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) mencatat bahwa pada tahun 2018-2020 terdapat 1.458 kasus kekerasan terhadap PRT dalam berbagai bentuk, mulai dari fisik, psikis, ekonomi, seksual, dan pelecehan. Jumlah ini meningkat pada tahun 2023 menjadi 2.641 dengan mayoritas kasus berupa kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi. Berdasarkan data dari Jala PRT, sejumlah PRT mengalami sederet ketidakadilan, seperti upah yang tidak dibayar selama 2-11 bulan, pemecatan, pemotongan upah ketika sakit dan tidak dapat bekerja. Pada saat sakit, PRT tidak dapat mengklaim jaminan kesehatan, tidak mendapat kenaikan upah meskipun telah bekerja bertahun-tahun, serta tidak mendapat pesangon ketika mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini membuktikan bahwa PRT menjadi kategori pekerjaan yang rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi selama berbagai tahapan, mulai dari proses rekrutmen dan penempatan, proses bekerja, bahkan setelah kembali ke daerah asal mereka sehingga PRT sangat memerlukan perlindungan hukum dan sosial. Saat ini, belum ada undang-undang di Indonesia yang melindungi hak-hak PRT sebagai pekerja, seperti tentang syarat kerja, upah minimum, hari libur, dan batasan jam kerja ( ILO, 2015 ). Selain itu, hampir tidak ada PRT di Indonesia yang mendapatkan jaminan perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja.
Welfare state atau negara kesejahteraan merupakan sebuah konsep yang berisi gagasan bahwa kehadiran negara sebagai pemegang kekuasaan utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyatnya secara menyeluruh. Konsep ini menjadi landasan pemikiran dalam sistem sosial ekonomi yang menjunjung nilai-nilai keadilan. Konsep negara kesejahteraan mencakup upaya negara untuk
mengurangi berbagai permasalahan pada setiap bidang, seperti bidang pendidikan, sosial, lingkungan, ekonomi, dan lain sebagainya. Sayangnya, permasalahan perlindungan dan kesejahteraan para perempuan pekerja rumah tangga masih menjadi sebuah persoalan yang tak kunjung dapat diselesaikan oleh negara. Padahal, negara tidak hanya dianggap sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai pihak pemberi layanan yang dapat memberikan kepastian akan terjaminnya hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Ideologi negara kesejahteraan Indonesia didukung oleh Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan tujuan konstitusi, yaitu untuk memberikan suatu sistem yang melindungi seluruh warga negara dan memberdayakan kelompok rentan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia sebagai negara hukum yang mengadopsi nilai-nilai pada konsep welfare state menghasilkan berbagai kebijakan publik dalam bentuk perlindungan, pelayanan, dan upaya pencegahan permasalahan sosial. Idealnya, kebijakan publik tersebut memiliki berbagai turunan suatu kebijakan yang secara komprehensif mencakup persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia, salah satunya kesejahteraan para pekerja di sektor informal atau pekerja bukan penerima upah, seperti perempuan PRT. Sebagai kelompok rentan, perempuan pekerja rumah tangga harus memiliki suatu jaminan atas perlindungan dan kesejahteraan.

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur yang merupakan serangkaian kegiatan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Studi literatur dalam penelitian ini menganalisis setiap data dan inti pembahasan dari sumber yang valid menggunakan kata kunci perempuan, pekerja rumah tangga, perlindungan hukum, jaminan sosial, dan pekerja sosial melalui program penelusuran elektronik seperti portal berita terpercaya, dan program penelusuran akademik nasional maupun internasional pada situs Google Scholar, Scribd, SINTA, dan ResearchGate. Sumber utama yang digunakan dalam tulisan ini adalah artikel jurnal, buku digital, hasil penelitian, skripsi, disertasi, laporan, dan dokumen resmi terkait isu perlindungan sosial dan hukum bagi perempuan PRT yang diterbitkan oleh laman terpercaya
Kesejahteraan Perempuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Tenaga Kerja Informal dalam Kerangka Perlindungan Sosial...
dari lembaga pendidikan dan pemerintahan. Sumber- sumber yang diperoleh dipilih berdasarkan relevansi dan konteks yang sesuai dengan rentang waktu publikasi 13 tahun terakhir, yaitu tahun 2011-2024.
Penelitian ini secara kualitatif menganalisis berbagai sumber literatur dengan menggunakan metode analisis deduktif yang diawali oleh teori-teori, perspektif, dan konsep yang relevan disertai penerapannya pada fenomena-fenomena berdasarkan sumber literatur untuk mempermudah penulis dalam membentuk pemahaman tentang fenomena yang diteliti. Analisis kualitatif dengan menggunakan metode analisis deduktif juga akan memberikan gambaran mengenai perlindungan PRT di Indonesia melalui kebijakan- kebijakan yang bersifat makro hingga implikasinya terhadap kesejahteraan individu Perempuan PRT yang dikaji berdasarkan beberapa aspek.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Gambaran Umum Pekerja Rumah Tangga
dan Tenaga Kerja Informal
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan. Umumnya hubungan kerja antara usaha sektor informal dan pekerjanya hanya didasarkan rasa saling percaya dan sepakat dengan menerima upah dan/atau imbalan atau bagi hasil. Status PRT di Indonesia sampai saat ini masih dikategorikan ke dalam sektor informal dimana para pekerjanya tidak dianggap sebagai pekerja, melainkan sebagai pembantu atau asisten rumah tangga. Kata “pekerja” dalam “pekerja rumah tangga” merupakan sebuah istilah baru yang dikembangkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan International Labour Organization (ILO) untuk menggantikan kata “pembantu” yang sekaligus diharapkan dapat mendorong informalitas PRT menjadi sektor formal yang dilindungi oleh hukum dan jaminan sosial.
Menurut Konvensi ILO Nomor 189 tentang Kerja Layak Bagi Perempuan, pekerjaan rumah tangga merupakan pekerjaan yang dilaksanakan atau untuk sebuah atau beberapa rumah tangga yang dapat mencakup tugas-tugas seperti membersihkan rumah, mencuci, memasak, menyetrika baju, merawat seorang
atau beberapa anggota keluarga, berkebun, menyetir, menjaga rumah, bahkan merawat hewan peliharaan. Berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh PRT tersebut dianggap sebagai pekerjaan kerumahtanggaan sehingga tak jarang terdapat stigma di masyarakat bahwa PRT merupakan sebuah pekerjaan kelas bawah yang umumnya dikerjakan oleh perempuan. Menurut data yang dihimpun oleh ILO, sekitar 75% PRT di Indonesia adalah perempuan yang sebagian besarnya berasal dari kawasan pedesaan dan umumnya berpendidikan rendah. Mayoritas PRT berusia di bawah 30 tahun dan berasal dari daerah pedesaan yang miskin serta tidak ada fasilitas pendidikan dan kesempatan kerja yang cukup. Kebanyakan perempuan mencari pekerjaan sebagai PRT di luar daerah asal mereka karena tekanan dari keluarga, biasanya sebagai upaya untuk mendapatkan uang tambahan untuk keluarga atau bahkan sebagai upaya untuk melarikan diri dari kekerasan rumah tangga ( Hidayati, 2011 ).
Saat ini, keberadaan PRT dapat dengan mudah ditemukan pada hampir setiap rumah tangga, khususnya kelas menengah di perkotaan atau “rumah tangga muda” ( Ainun & Efendi, 2023 ). Namun, sampai saat ini perlindungan hukum, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, serta pengakuan hak terhadap PRT masih sangat lemah. Kondisi PRT yang cenderung bergantung pada pemberi kerja membuat PRT berada dalam kondisi yang rentan sehingga memerlukan perlindungan hukum dan jaminan sosial yang jelas. Jika pemberi kerja memperlakukan PRT dengan baik, maka PRT akan menerima kondisi kerja yang layak. Sayangnya, kondisi kerja yang layak ini seringkali tidak dapat terwujud karena PRT, khususnya Perempuan PRT mengalami pelanggaran hak dan kekerasan dalam menjalani pekerjaannya. Kekerasan terhadap pekerja perempuan merupakan segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pelaku kekerasan sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman dan rasa takut ( Pohan & Rahmayanti, 2021 ). Berdasarkan data dari Human Right Watch, sebagian besar perempuan rentan mendapatkan perlakuan kekerasan secara fisik. Beberapa bentuk kekerasan fisik yang dilakukan terhadap PRT khususnya perempuan adalah pemukulan, tendangan, tamparan, dan bentuk kekerasan lain yang menyebabkan luka cacat pada bagian tubuh dan meninggalkan bekas permanen. Selain itu, perilaku yang tidak diharapkan ini
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 64-78
dapat juga berbentuk kekerasan fisik maupun non fisik, seperti sentuhan atau paksaan seksual, ejekan secara verbal, hingga perilaku meremehkan keberadaan pekerja perempuan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa PRT bukan hanya rentan terhadap perilaku kekerasan tetapi juga terhadap perlakuan yang tidak adil, seperti jam kerja yang tidak menentu dan ketidakpastian upah. Banyak kasus dimana PRT mengalami keterlambatan pembayaran gaji, gaji dibayar sebagian, atau bahkan tidak dibayar sama sekali ( Nadzar, 2019 ).
PRT biasanya bekerja terlalu lama dalam satu hari dengan beban kerja yang sering melampaui kemampuan manusia. Selain itu, PRT tidak menerima makanan yang layak dan bergizi, tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan yang baik dan murah, dan tidak memiliki tempat yang layak untuk beristirahat ( Hidayati, 2011 ). PRT dapat mengalami kelelahan secara terus-menerus sehingga memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental dan fisik karena waktu kerja yang begitu lama tanpa istirahat. Area kerja PRT dalam rumah-rumah pribadi yang tertutup membuat kondisi PRT semakin rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan ( Komnas Perempuan, 2021 ). Melalui data Catatan Tahunan Komnas Perempuan menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2020 terdapat 2.332 kasus PRT yang terdiri dari kekerasan seksual, fisik, psikis, dan ekonomi. Data lain dari pendokumentasian kasus oleh Jaringan Nasional untuk Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2012-2019 terdapat lebih dari 3.219 kasus yang dialami oleh PRT dalam berbagai bentuk mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis berupa isolasi dan penyekapan, kekerasan ekonomi berupa penahanan dokumen pribadi, gaji tidak dibayar, retensi gaji karena sakit, penolakan pembayaran tunjangan hari raya (THR) hingga perdagangan manusia.
Grafik 1. Data Kekerasan Terhadap PRT 2012-2019 (Sumber: Kertas Posisi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, 2021).
Melalui analisis data di atas, terlihat bahwa data kasus kekerasan terhadap PRT mengalami peningkatan dari 327 kasus pada tahun 2012 menjadi 467 kasus pada tahun 2019. Bahkan, angka ini dilaporkan semakin meningkat pada tahun 2023 oleh Koordinator Nasional Jala PRT menjadi 2.641. Menurut Jala PRT, kekerasan terhadap PRT yang meningkat setiap tahunnya ini setidaknya hadir dalam 3 jenis seperti yang disajikan dalam Tabel 1 .
Tabel 1. Jenis-Jenis Kasus Kekerasan Terhadap PRT Tahun 2012-2019
Sumber: Jala PRT dalam Kertas Posisi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (2021).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan validasi bahwa kekerasan terhadap PRT merupakan tindakan yang dilarang serta salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Undang- undang ini telah mengatur jenis-jenis kekerasan yang dilarang dalam rumah tangga termasuk didalamnya mencakup PRT. Jenis-jenis kekerasan tersebut adalah: 1. Kekerasan fisik; perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
2. Kekerasan psikis; perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada kekerasan seksual, pemaksaan melakukan hubungan seksual, dan pelecehan rumah tangga adalah semua bentuk pelecehan yang melibatkan orang yang tinggal di rumahnya;
3. Kekerasan seksual; pemaksaan melakukan hubungan seksual; dan
4. Penelantaran rumah tangga; tindakan menelantarkan seseorang yang tinggal di rumahnya meskipun mereka bertanggung jawab menurut hukum, atau karena
0 200 400 600

## 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Data Kekerasan Terhadap PRT 2012-2019 Nomor
Judul Ket. 1 Multikekerasan: fisik, psikis, ekonomi, trafficking berakibat fatal, luka parah 22% 2 Multikekerasan: Psikis: termasuk pelecehan, perendahan, isolasi/penyekapan, penahanan karena penyalur, dan pencemaran nama baik Ekonomi: upah tidak dibayar, dipotong upah karena sakit, tidak dibayar tunjangan hari raya (THR)
37% 3 Kekerasan Ekonomi: upah tidak dibayar, pemutusan hubungan kerja (PHK) karena sakit, upah dipotong karena sakit, THR tidak dibayar 41%
persetujuan atau perjanjian untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau perawatan kepada orang tersebut.
Meski terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat melindungi PRT dari kekerasan, kondisi PRT tetap saja tidak terjamin secara hukum, sosial, dan ketenagakerjaan karena undang-undang tersebut bukan sepenuhnya diperuntukkan untuk PRT dan tidak membahas secara rinci mengenai kebutuhan dan jaminan bagi PRT. Tidak adanya perlindungan dan jaminan, baik secara hukum, ketenagakerjaan, dan sosial membuat PRT khususnya Perempuan PRT sebagai tenaga kerja informal menjadi semakin rentan dalam lingkungan kerja. Ditambah lagi sampai saat ini Indonesia belum mengesahkan Rancangan Undang- Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) sejak tahun 2004 serta belum meratifikasi konvensi ILO Nomor 189 tentang Kerja Layak Bagi Perempuan yang didalamnya mengatur hak-hak dasar PRT, seperti:
1. Promosi dan perlindungan hak asasi manusia seluruh pekerja rumah tangga (Pembukaan; Pasal 3);
2. Penghormatan dan perlindungan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja: (a) Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan bersama; (b) Penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib; (c) Penghapusan pekerja anak; dan (d) Penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan (Pasal 3, 4 dan 11);
3. Perlindungan efektif dari segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan (Pasal 5); 4. Ketentuan kerja yang adil dan kondisi hidup yang layak (Pasal 6).
Jika dibandingkan dengan negara lain, Filipina dan Afrika Selatan telah lebih dulu meratifikasi konvensi ILO Nomor189 tentang Kerja Layak Bagi Perempuan dan membuat undang-undang yang melindungi PRT di negaranya. Di negara Singapura, Hongkong, dan Malaysia, PRT telah dianggap sebagai pekerja sektor formal bukan lagi sektor informal seperti di Indonesia saat ini. Regulasi yang belum komprehensif hingga saat ini membuat PRT khususnya Perempuan PRT sebagai tenaga kerja informal menjadi semakin rentan dalam lingkungan kerja. Regulasi yang menaungi PRT saat ini adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT yang diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi PRT selama belum terbitnya undang-undang. Namun, pada praktiknya undang-undang tersebut dinilai belum maksimal dalam memberikan perlindungan bagi PRT karena menurut Mulyanto (2018) , Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT tersebut tidak menjelaskan dengan rinci mengenai jenis-jenis PRT, seperti asisten rumah tangga ( maid ), perawat anak ( nanny , bukan babysitter ), governess , tukang kebun/ pengurus kolam, waiters dan sejenisnya. Selain itu, dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 ini juga tidak terdapat rincian mengenai hak-hak yang diberikan kepada pekerja PRT, seperti pengaturan jam kerja dan waktu istirahat, cuti mingguan, cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi dan berserikat, serta perlunya keberadaan perjanjian tertulis bukan lisan sehingga perlu adanya regulasi dan produk hukum yang komprehensif bagi PRT untuk mencegah dan menekan angka diskriminasi terhadap PRT khususnya Perempuan PRT.

## 3.2. Tinjauan Teori dan Perspektif Kesejahteraan Sosial Terhadap Perempuan Pekerja Rumah Tangga
Definisi kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasarkan definisi tersebut, kesejahteraan sosial akan terwujud ketika setiap individu dapat memenuhi berbagai kebutuhannya untuk menjalankan keberfungsian sosial. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, terkadang individu dihadapkan pada berbagai keadaan yang menghambat akses bagi individu untuk mencapai keberfungsian sosial tersebut, terlebih bagi kelompok rentan. Perempuan PRT yang menjadi salah satu kelompok rentan seringkali dihadapkan pada berbagai kondisi yang menyudutkan sehingga menyebabkan terabaikannya perlindungan bagi perempuan PRT. Fenomena tersebut dapat dilihat menggunakan beberapa perspektif dalam kesejahteraan sosial:
Kesejahteraan Perempuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Tenaga Kerja Informal dalam Kerangka Perlindungan Sosial...

## 3.2.1. Perspektif Gender dan Teori Feminis
Perspektif gender dalam ketenagakerjaan mendorong kesetaraan peran perempuan dan laki-laki dalam dunia kerja. Hal ini sejalan dengan teori Feminis yang juga menekankan pada konsep pemikiran yang menuntut adanya kesetaraan hak dan keadilan yang sama pada perempuan dengan kaum laki-laki. Saat ini, peran perempuan bukan lagi semata-mata hanya mengurus berbagai urusan domestik, tetapi perempuan juga dapat berperan dalam membantu dan meningkatkan taraf ekonomi keluarga, dalam hal ini salah satunya yaitu sebagai perempuan PRT. Perempuan PRT memiliki peran yang kompleks di dalam keluarga dengan pelibatan tugas-tugas sebagai seorang ibu, istri, dan pekerja. Dengan status dan peran ganda tersebut, sudah seharusnya negara dan pemberi kerja menjamin perlindungan terhadap para perempuan pekerja rumah tangga. Tugas utama yang umum dilakukan oleh PRT merupakan pekerjaan domestik yang memiliki stereotip bahwa pekerjaan tersebut merupakan tugas alami seorang perempuan, sehingga hak-hak mereka seringkali diabaikan.
Dikotomi atau pemisahan peran laki-laki dan perempuan pada bidang ketenagakerjaan tidak akan menjadi sebuah persoalan selama hal tersebut tidak menghasilkan suatu ketimpangan relasi gender. Akan tetapi, faktanya masih sering dijumpai ketidakadilan gender yang melahirkan konstruksi social sehingga menempatkan posisi peran dan status laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Pada konsep tersebut, peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, sedangkan perempuan berperan dalam mengatur berbagai urusan rumah tangga. Dengan konstruksi sosial yang memberikan pembakuan atas peran perempuan pada sektor domestik, memperkuat alasan para perempuan untuk bekerja menjadi PRT dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarganya.
Dalam memandang fenomena ketidakadilan perempuan PRT menggunakan perspektif gender, terdapat beberapa bentuk ketidakadilan gender yang dialami, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, beban ganda, dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Marginalisasi terhadap perempuan PRT terjadi sebagai proses penyingkiran perempuan pada pekerjaan di sektor
formal, sehingga mendorong perempuan untuk bekerja hanya pada sektor informal. Marginalisasi tersebut memunculkan terjadinya ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Subordinasi pada perempuan PRT terjadi ketika perempuan dianggap hanya sebagai pekerja yang bertanggung jawab mengurus berbagai urusan rumah tangga pemberi kerja. Hal tersebut menyebabkan perempuan yang bekerja di luar rumah tangga masih dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan domestik tanpa dibarengi dengan pembagian kerja yang adil antara laki-laki dan perempuan. Stereotip yang terjadi pada perempuan PRT meliputi pelabelan yang didasarkan atas perbedaan jenis kelamin. Pelabelan bahwa perempuan dianggap lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki, mendorong perempuan untuk memilih pekerjaan-pekerjaan domestik pada sektor informal. Beban ganda dapat terjadi pada perempuan PRT sebab dengan status dan peran ganda seorang perempuan sebagai PRT dan juga seorang ibu akan menimbulkan suatu permasalahan. Bahkan, perempuan pekerja tidak hanya mempunyai beban ganda atau double burden , akan tetapi triple burden, hingga multy burden ( Aisyah, 2013 ). Bentuk ketidakadilan gender terakhir yang sangat umum dijumpai yaitu kekerasan. Fenomena ini dilatarbelakangi oleh perbedaan kelas sosial yang menganggap bahwa pekerja rumah tangga berada pada kelas sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan pemberi kerja. Selain itu, pekerja rumah tangga memiliki tuntutan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pemberi kerja sebagai pengguna jasa.
3.2.2. Perspektif Person in Environment , Teori Ekologi, dan Teori Sistem
Perspektif Person in Environment (PIE) memberikan pandangan bahwa terdapat keterkaitan antara perempuan PRT dengan lingkungan fisik dan sosial. Dalam perspektif PIE, terdapat anggapan bahwa individu tidak hanya terpengaruh oleh lingkungan, tetapi individu juga dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungannya. Perspektif PIE menganggap bahwa individu memiliki kekuatan dan kemampuan yang dapat memengaruhi pola interaksi dengan lingkungannya. Hak atas perlindungan perempuan PRT yang dilihat menggunakan perspektif PIE akan mengarah pada lingkungan tempat perempuan PRT tersebut bekerja, baik lingkungan fisik tempat tinggal
Kesejahteraan Perempuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Tenaga Kerja Informal dalam Kerangka Perlindungan Sosial...
pemberi kerja, maupun lingkungan sosial keluarga pemberi kerja.
Dalam memandang fenomena perempuan PRT, kontribusi teori sistem dan teori ekologi memperjelas keterkaitan antara perempuan PRT dengan lingkungannya. Teori sistem memperjelas kompleksitas pada fenomena perempuan PRT dari berbagai bidang dan sudut pandang. Pada sistem ketenagakerjaan, tidak adanya jaminan atas perlindungan perempuan PRT akan memberikan pengaruh terhadap aspek kesejahteraan yang mencakup kesejahteraan ekonomi maupun sosial para perempuan PRT. Hal tersebut memperjelas sebuah fakta bahwa ketidaksesuaian dan ketidakseimbangan yang terjadi pada suatu sistem akan memengaruhi sistem lainnya. Teori ekologi dalam memandang fenomena perempuan PRT menggunakan perspektif PIE mendorong keyakinan bahwa individu memiliki kekuatan untuk saling memberikan pengaruh terhadap lingkungannya. Kehadiran sistem pada level mikro sistem, mesosistem, eksosistem, dan kronosistem memperjelas pola interaksi antar sistem bagi perempuan PRT. Perempuan PRT yang di dalam lingkungan pekerjaannya belum mendapatkan jaminan atas perlindungan akan memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan hidup keluarga perempuan PRT. Kemudian hal tersebut akan melanggengkan fenomena kemiskinan yang berimplikasi terhadap munculnya berbagai konflik dalam skala nasional. Oleh karena itu, dalam memandang fenomena perempuan PRT tak lepas dari pengaruh lingkungan fisik dan sosial individu.

## 3.3. Kontribusi Pekerja Rumah Tangga dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
PRT merupakan salah satu penopang penting dalam Pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global. PRT sangat dibutuhkan untuk menggerakkan sosial ekonomi kelompok masyarakat terkecil hingga terbesar baik di tingkat keluarga, masyarakat di wilayah asal, nasional, dan global ( Komnas Perempuan, 2021 ). Dalam pembagian kerja berbasis ekonomi, pekerjaan rumah tangga adalah satu bentuk dari kerja ekonomi subsisten yang menghasilkan produksi untuk dikonsumsi sendiri. Dalam sistem ekonomi dunia, PRT telah menggerakkan ekonomi negara lewat perannya dalam menciptakan kelangsungan angkatan kerja dan meningkatkan permintaan tenaga
kerja khususnya perempuan. Posisi PRT telah membuka peluang bagi perempuan yang bekerja pada sektor produksi dan sektor-sektor lainnya di ruang publik, tetapi pada saat yang sama kerja ekonomi subsisten harus tetap dilakukan. Pada situasi tersebut, keberadaan PRT menjadi pertemuan strategis antara perempuan miskin desa yang membutuhkan mata pencaharian dengan perempuan kota dan mayoritas perempuan-keluarga yang membutuhkan tenaga pengganti untuk tugas kerumahtanggaan. Umumnya, pilihan kerja sebagai PRT menjadi alternatif kerja bagi kaum perempuan miskin termasuk bagi yang putus pendidikan dan mantan buruh. Terlebih, bagi mereka yang tinggal di perdesaan dan selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, informasi, serta peningkatan program ekonomi. Segala keterbatasan ini tidak memungkinkan mereka untuk mengakses peluang kerja di sektor “formal” dengan kondisi kerja yang relatif lebih baik.
Penelitian Diaz (2013) dalam Kertas Posisi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga membuktikan bahwa kehadiran PRT telah membawa dampak positif bagi rumah tangga, seperti naiknya produktivitas maupun pendapatan para pemakai jasa PRT secara signifikan karena kehadiran PRT di rumah tangga tersebut. Selain memberikan dampak positif berupa kenaikan produktivitas dan pendapatan, PRT juga memberikan keuntungan lain berupa penurunan tingkat stres, mendukung kesehatan fisik dan mental, peningkatan kenyamanan dalam keluarga, bahkan tidak jarang PRT dianggap sebagai teman oleh pemberi kerja. Meningkatnya jumlah tenaga kerja dari tahun ke tahun membuktikan bahwa pekerjaan rumah tangga yang dikerjakan oleh PRT menjadi bagian fundamental dari pergerakan aktivitas banyaknya rumah tangga. Berbagai bidang aktivitas publik, perkantoran, sektor usaha – industri, lembaga sipil dan swasta diuntungkan dengan keberadaan PRT, khususnya para perempuan yang juga memiliki peran sebagai wanita karier atau pekerja sektor formal. Mereka yang bekerja dalam bidang-bidang tersebut dapat bekerja dengan tenang dan optimal tanpa memikirkan urusan pekerjaan kerumahtanggaan karena telah ada PRT yang diperkerjakan untuk mengurus hal- hal tersebut. PRT telah menjadi solusi agar anggota keluarga dalam tempatnya bekerja, khususnya perempuan, dapat memiliki karier, keahlian, dan akses-
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 64-78
akses lainnya dalam aktivitas ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, dan lain-lain.
PRT tidak hanya berkontribusi secara riil hanya pada aktivitas ekonomi sosial saja, tetapi juga pada keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah asal ( Komnas Perempuan, 2021 ). PRT yang umumnya berasal dari pedesaan, memberikan subsidi yang cukup besar berdasarkan rasio pendapatan untuk keluarganya di daerah asal. Mayoritas PRT menyubsidi keluarganya di daerah asal untuk berbagai keperluan, seperti (1) membantu biaya pendidikan anggota keluarganya (2) membantu ekonomi keluarga untuk keperluan dan mobilitas sehari-sehari, (3) untuk investasi keluarga, misalnya pembelian tanah olahan seperti sawah atau kebun, membeli tempat tinggal maupun hewan ternak (4) menyumbang biaya hidup keluarga khususnya orang tua hingga membiayai pengobatan keluarga yang sedang sakit di daerah asalnya. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Kertas Posisi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, kontribusi PRT untuk perputaran ekonomi daerah asalnya diperkirakan mencapai 30% sampai 50% dari pendapatannya. Kontribusi tersebut dikirim dengan berbagai cara, mulai dari pos, transfer bank, hingga tunai. Dana kiriman PRT bahkan berkontribusi dalam ekonomi rumah tangga dan menciptakan perluasan lapangan kerja bagi anggota keluarganya di daerah. Secara nasional, PRT berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran, sehingga citra pemerintah diuntungkan dengan keberadaan PRT ( Komnas Perempuan, 2021 ).
Berbagai kontribusi tersebut memperjelas bahwa PRT mengambil peran yang tidak kalah penting dalam perkembangan berbagai bidang di sektor-sektor publik lewat kontribusinya dalam perawatan dan pemeliharaan rumah tangga pemberi kerja yang bermuara pada sistem ekonomi nasional negara. Ketidakhadiran PRT dalam rumah-rumah yang membutuhkan peran PRT akan memberikan efek domino yang berujung pada kebingungan, pengurangan, atau bahkan penghentian aktivitas di sektor publik oleh mereka yang terikat dengan pekerjaan kerumahtanggaan. Keberadaan PRT bagi keluarga dengan intensitas aktivitas sektor publik yang tinggi dinilai telah berkontribusi dalam menciptakan harmoni keluarga, menopang perputaran
ekonomi di tingkat mikro keluarga (pemberi kerja dan PRT), komunitas dan bahkan negara.

## 3.4. Perlindungan Sosial dan Hak Perempuan Pekerja Rumah Tangga
Menurut literatur pekerjaan sosial, kondisi ketimpangan yang dialami kelompok rentan dalam masyarakat, terutama PRT, dapat diperbaiki dengan menerapkan sistem jaminan sosial. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) mengatakan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang memastikan bahwa semua orang di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dengan kata lain, Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Jaminan sosial sangat penting untuk melindungi pekerja serta keluarganya dari risiko sosial dan ekonomi yang terkait dengan pekerjaan pekerja tersebut. Setidaknya, keluarga pekerja tetap akan menerima santunan yang dapat digunakan untuk bertahan hidup dan menghindari kemiskinan dalam kasus kecelakaan kerja atau kematian pekerja. Akan tetapi, sistem perlindungan sosial di Indonesia hanya dapat menjangkau pekerja formal karena sebagian besar orang yang menerima jaminan sosial adalah pekerja yang cukup mampu sehingga PRT masih jauh dari jangkauan praktik penyelenggaraan jaminan sosial. Oleh karena itu, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) untuk memenuhi UU SJSN. Lembaga ini dibentuk untuk mengelola program jaminan sosial di Indonesia. Melalui BPJS, seorang PRT yang bekerja sepenuh waktu atau paruh waktu dan tinggal di rumah pemberi kerja atau di tempat tinggalnya sendiri berhak mendapatkan standar perlindungan jaminan sosial.
Meskipun PRT berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial, sayangnya hal tersebut tidak merubah posisi PRT sebagai kelompok pekerja informal yang rentan menjadi korban kekerasan dalam ketenagakerjaan. PRT yang lemah dengan perjanjian lisan membuat kebanyakan Pemberi Kerja tidak
Kesejahteraan Perempuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Tenaga Kerja Informal dalam Kerangka Perlindungan Sosial...
mendaftarkannya dalam program jaminan social sehingga kepesertaan PRT termasuk dalam sektor Penerima Bantuan Iuran ( Afifah & Hidayati, 2016 ).
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dikeluarkan pada 18 Januari 2015 sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk undang- undang yang melindungi PRT sebagai pekerja informal. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, hak-hak PRT adalah sebagai berikut:
1. Memeroleh informasi mengenai pengguna;
2. Mendapatkan upah yang sesuai dengan kontrak kerjanya;
3. Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
4. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
5. Mendapatkan kesempatan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya;
6. Mendapatkan tunjangan hari raya, dan berkomunikasi dengan keluarganya.
Tujuan dari Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 adalah untuk memastikan hak-hak PRT dipenuhi dan mereka diposisikan secara adil dan setara di hadapan hukum. Namun, Permenaker Nomor 2 tahun 2015 tidak mengatur secara rinci hak-hak PRT sebagai pekerja, seperti standar upah, aturan tentang jam kerja dan istirahat, cuti mingguan dan tahunan, hak untuk berkomunikasi dan berserikat, dan perjanjian tertulis antara PRT dan pemberi kerja.
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) melengkapi kekurangan dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2015, termasuk pendidikan dan pelatihan bagi PRT, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, perjanjian kerja tertulis antara PRT dan pemberi kerja, dan penyelesaian hubungan kerja. RUU PPRT ini juga menetapkan ketentuan pidana untuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak dalam hubungan kerja antara PRT dan Pemberi Kerja. Akan tetapi, hingga saat ini RUU PPRT belum disahkan sejak diajukan pada tahun 2004. Banyak upaya telah dilakukan oleh masyarakat sipil dan lembaga pendamping PRT, termasuk Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT). Jala PRT sebagai organisasi nonpemerintah berfokus pada advokasi masalah PRT.
Organisasi ini menjadikan advokasi RUU PPRT sebagai tujuan utamanya. Tujuan Jala PRT adalah untuk mengangkat masalah perlindungan PRT di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dengan berbagai strategi dan jejaring. Tujuan utama Jala PRT adalah untuk membangun sistem yang melindungi hak-hak dan kondisi kerja layak PRT untuk kesetaraan gender.

## 3.5. Rekomendasi Upaya Perlindungan Perempuan Pekerja Rumah Tangga

## 3.5.1. Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Undang-undang memiliki peranan sentral dalam suatu penyelenggaraan keberfungsian negara untuk hadir sebagai pembuat kebijakan yang dapat mengatasi suatu persoalan. Undang-undang dibentuk secara langsung oleh perwakilan rakyat Indonesia melalui sebuah lembaga bernama DPR yang dalam pembentukannya diperlukan persetujuan Presiden, sehingga kehadiran undang-undang menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Tingginya kasus pelanggaran HAM bagi perempuan PRT menghasilkan sebuah tuntutan bagi DPR RI untuk membuat rancangan undang-undang yang secara khusus dan eksplisit membahas tentang pemberian jaminan atas perlindungan PRT. Akhirnya, pada tahun 2004 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mulai menjadi bahasan bagi pemerintah melalui lembaga legislatif. Kemudian DPR RI pada periode keanggotaan 2009-2014 melakukan sebuah upaya dalam menetapkan RUU PPRT pada tahap harmonisasi di Badan Legislasi. Namun, sampai saat ini DPR RI belum melakukan tahap pembahasan, yang dalam rencananya akan dilakukan proses pembicaraan tingkat satu dan pembicaraan tingkat dua, sehingga pembahasan RUU PPRT ini dalam prosesnya sangatlah lambat. Pada tahun 2015, RUU PPRT ini kembali diusulkan oleh Komisi IX untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 yang sayangnya sampai saat ini tetap belum mendapatkan progres yang berarti. Proses pembahasan mengenai RUU PPRT yang cenderung stagnan ini dapat menunjukkan bahwa adanya ketidakseriusan pemerintah dalam menganggapi
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 64-78
persoalan perlindungan PRT, khususnya bagi perempuan.
Dalam proses pengesahan RUU PPRT, setidaknya terdapat beberapa kebijakan yang melatarbelakangi urgensi atas pengesahannya:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan landasan hukum yang kuat dalam penanganan kasus- kasus kekerasan seksual dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban. Perempuan sebagai salah satu kelompok rentan sangat rawan menjadi korban kekerasan, terlebih lagi bagi para perempuan PRT. Banyaknya data kekerasan yang terjadi pada perempuan PRT seharusnya dapat memperkuat percepatan pengesahan RUU PPRT agar para pekerja dapat terlindungi dari segala bentuk tindakan kekerasan seksual yang dimaksud dalam UU TPKS. Dengan disahkannya RUU PPRT, hal ini akan memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas, nyata, dan khusus bagi para pekerja rumah tangga. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Jauh sebelum disahkannya regulasi tersebut KDRT masih dianggap sebagai kekerasan domestik yang tidak diatur oleh negara. Fenomena banyaknya laporan atas kasus KDRT membuat pemerintah akhirnya menetapkan sebuah kebijakan tertulis yang mengatur tentang penghapusan kasus KDRT. Dalam pasal 2 ayat (1) poin c disebutkan bahwa orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut termasuk ke dalam lingkup rumah tangga yang menjadi subjek pada Undang- Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dapat terjadi antara orang yang memiliki kekuasaan kepada orang yang lebih lemah ( Subarkah & Tobroni, 2020 ). Berdasarkan undang-undang tersebut, kekerasan yang disoroti dalam tulisan ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh pemberi kerja kepada PRT. Keberadaan undang- undang yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga, termasuk didalamnya orang yang bekerja dalam rumah tersebut memberikan sebuah jaminan perlindungan atas tindakan KDRT. Salah satu tujuan undang-undang tersebut adalah menciptakan keadilan dan kesetaraan gender, mengingat PRT
didominasi oleh kaum perempuan yang seringkali mendapatkan ketidakadilan gender dalam bentuk apapun.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 20 ayat (1) dan (2) menekankan bahwa adanya larangan untuk segala bentuk perbudakan dan perhambaan. Gagasan tentang penghapusan segala bentuk perbudakan sebagai bentuk jaminan atas HAM melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kasus perdagangan manusia rentan terjadi pada para buruh migran, pembantu rumah tangga (PRT) dan pekerja seks komersial. Dengan demikian, pentingnya dibuat Undang-Undang PTPPO ialah dalam rangka menghapuskan berbagai macam perdagangan orang yang seringkali terjadi pada PRT. 4. Inpres
Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dikeluarkan sebagai wujud responsivitas presiden terhadap fenomena kesenjangan peran antara laki-laki dan Perempuan agar kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud. Inpres ini menyoroti kesetaraan perempuan dalam proses perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi suatu kebijakan atau program pembangunan yang memperhatikan kebutuhan spesifik. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut terhadap kondisi perempuan PRT masih menjadi sebuah tantangan. Dengan adanya Inpres ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu regulasi yang memberikan perlindungan khusus kepada PRT, seperti jam kerja, hak cuti, dan perlindungan dari segala tindakan kekerasan.
Sejak tahun 2004 RUU PPRT mulai menjadi bahasan bagi pemerintah melalui lembaga legislatif, tetapi sampai saat ini tak kunjung memasuki tahap pengesahan. Hal tersebut terjadi karena terdapat berbagai pertimbangan yang melandasi terhambatnya proses pengesahan RUU PPRT. Terdapat prediksi bahwa apabila RUU PPRT ini disahkan, akan terjadi gejolak politik yang disebabkan oleh permohonan pengajuan RUU bagi setiap pekerjaan di sektor informal, mengingat PRT hanyalah salah satu dari beberapa pekerjaan informal lainnya. Kendati
Kesejahteraan Perempuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Tenaga Kerja Informal dalam Kerangka Perlindungan Sosial...
demikian, RUU PPRT dinilai memiliki urgensi yang besar saat ini karena setiap tahun angka kekerasan terhadap PRT semakin meningkat. Pengesahan RUU PPRT akan mendorong peran pemerintah dalam memastikan perlindungan sosial masyarakat. Meningkatnya jumlah kasus pelanggaran atas hak-hak perempuan PRT menjadi tamparan keras bagi pemerintah Indonesia untuk secara segera melakukan tahapan pembicaraan pertama dan kedua sampai pada tahap pengesahan RUU PPRT.

## 3.5.2. Mendorong Pemerintah Indonesia untuk Segera Meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 mengenai Pekerjaan Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga
Kajian tentang pentingnya ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 189 tentang Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang diterbitkan pada tahun 2011 telah dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kajian ini menjadi sebuah respon terhadap minimnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak PRT. Hal ini dilakukan untuk mendorong pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 untuk memenuhi dan melindungi hak-hak PRT. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkuat dorongan untuk pengesahan RUU PPRT, mengingat Komnas HAM menyebutkan bahwa pengaturan nasional tentang perlindungan PRT masih di bawah standar minimal yang ditetapkan dalam Konvensi ILO Nomor 189. Oleh karena itu, Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dinilai perlu karena kondisi PRT di Indonesia masih berada di sektor informal sehingga dinilai tidak produktif. Filipina sebagai negara tetangga yang juga merupakan salah pengekspor tenaga kerja terbesar di Asia Tenggara telah meratifikasi Konvensi ILO dan memberi perlindungan terhadap pekerja rumah tangga ( Mulyanto, 2018 ). Hal itu dapat menjadi pemicu bagi pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi ILO. Karena dengan meratifikasi Konvensi ILO ini, pemerintah Indonesia akan menunjukkan komitmen dalam memberikan jaminan atas pengakuan perlindungan hukum terhadap para pekerja rumah tangga.

## 3.5.3. Mendorong Pembentukan Organisasi yang Mendukung Perlindungan dan Pengakuan atas Hak Pekerja Rumah Tangga
Mendorong pembentukan organisasi yang secara khusus mendukung perlindungan dan pengakuan atas hak PRT merupakan langkah strategis dalam memperkuat landasan bagi peningkatan perlindungan perempuan PRT. Organisasi ini dapat berfungsi sebagai media advokasi untuk menyuarakan kebutuhan dan kepentingan PRT, serta memperjuangkan pengakuan atas pekerjaan PRT sebagai pekerjaan yang layak dan penting. Melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan lain seperti lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang serupa, dan pemangku kepentingan lainnya, organisasi ini dapat meningkatkan inisiasi PRT dalam memperjuangkan perubahan kebijakan yang mendukung penciptaan lingkungan kerja yang aman, adil, dan memberikan penghargaan atas hak-hak PRT. Selain itu, organisasi ini juga dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas melalui berbagai pelatihan bagi PRT sekaligus wadah untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan diri dari eksploitasi dan kekerasan. Pembentukan organisasi ini berfungsi untuk memperjuangkan keadilan bagi PRT sekaligus alat untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap pekerjaan PRT dari segi nilai, budaya, sosial, hingga ekonomi.
3.5.4. Mendorong Peran Masyarakat sebagai Kontrol Sosial dalam Mengawal
Pembahasan dan Pengesahan RUU PPRT di DPR RI serta Mendukung Ratifikasi Konvensi ILO 189
Masyarakat sebagai kontrol sosial berperan dalam menjaga keseimbangan dan memastikan bahwa tindakan pemerintah berada dalam koridor yang sesuai dan bertanggung jawab. Bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya dengan memberikan tanggapan atau kritik terhadap proses pembuatan kebijakan dan praktik yang diimplementasikan oleh pemerintah. Masyarakat berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi juga memperhatikan kepentingan umum sehingga terciptanya keadilan sosial. Mendorong masyarakat
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 64-78
untuk meningkatkan perannya sebagai kontrol sosial dalam mengawal pembahasan dan pengesahan RUU PPRT serta mendukung ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 merupakan langkah yang sangat strategis. Keterlibatan masyarakat sebagai kontrol sosial yaitu memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak Pekerja Rumah Tangga. Hal ini dapat memberikan suatu tekanan publik kepada para pembuat kebijakan untuk menjadikan perumusan dan pengesahan RUU tersebut sebagai prioritas. Oleh karena itu, peran masyarakat sebagai kontrol sosial yang kuat dapat mendorong dan memastikan bahwa RUU PPRT dan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tidak hanya menjadi sebuah rencana, tetapi menjadi bentuk respon pemerintah terhadap pemberian perlindungan kepada perempuan PRT.

## 3.5.5. Mendorong Perubahan Status Pekerja Rumah Tangga dari Tenaga Kerja Informal menjadi Tenaga Kerja Formal
Mendorong perubahan status pekerja rumah tangga dari tenaga kerja informal menjadi tenaga kerja formal adalah langkah yang strategis untuk memastikan perempuan PRT mendapatkan perlindungan yang layak. Saat ini, pekerjaan pekerja rumah tangga tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga PRT termasuk kedalam lingkup pekerja informal. Selain itu, terdapat persepsi masyarakat yang menganggap bahwa pekerjaan Pekerja Rumah Tangga tidak memerlukan keterampilan khusus, sehingga dalam proses melamar pekerjaan tidak memerlukan standar pendidikan atau standar keterampilan khusus. Persepsi ini juga menjadi faktor yang menyebabkan mengapa pekerjaan pekerja rumah tangga masih berada di sektor informal dan seringkali dianggap tidak produktif. Hal tersebut berimplikasi terhadap kurangnya jaminan perlindungan hukum, termasuk hak atas upah yang layak, jam kerja yang wajar, pengajuan waktu cuti, dan berbagai bentuk jaminan sosial lainnya. Transformasi status ini tidak hanya akan memberikan pengakuan atas pekerjaan, tetapi juga memastikan hak-hak perempuan PRT dapat dilindungi oleh hukum secara nyata dan jelas. Dengan memberikan status formal, PRT dapat menikmati perlindungan kerja yang lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan serta pengakuan sosial terhadap pekerjaan PRT.

## 3.5.6. Mendorong Pelibatan Pekerja Sosial dalam Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Rumah Tangga
Mendorong pelibatan pekerja sosial dalam perlindungan hak perempuan PRT menjadi sebuah langkah yang strategis dalam memastikan keadilan dan kesetaraan bagi Perempuan PRT baik di tempat kerja maupun di lingkungan sosial. Pekerja sosial yang memiliki keahlian dalam menangani isu-isu sosial dan kemanusiaan, dapat berperan penting dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi kasus-kasus eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, dan bentuk ketidakadilan lainnya yang dialami oleh perempuan PRT. Melalui pendekatan yang berorientasi pada hak asasi manusia dan keadilan sosial, Pekerja Sosial dapat melakukan perannya sebagai perantara ( broker ), perencana sosial ( social planner ), dan fasilitator. Sebagai perantara, pekerja sosial menjadi tonggak utama dalam menghubungkan perempuan PRT yang memiliki suatu permasalahan untuk mendapatkan haknya atas perlindungan kepada lembaga pemberi pelayanan masyarakat. Sebagai perencana sosial dan fasilitator, pekerja sosial berperan dalam mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang dihadapi oleh perempuan PRT, menganalisis, dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional bagi perempuan PRT dalam mengakses sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kemudian, pekerja sosial sebagai fasilitator dapat menstimulasi atau mendukung upaya-upaya perlindungan perempuan PRT. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah proses perubahan, sehingga pekerja sosial juga berperan sebagai katalisator. Pelibatan Pekerja Sosial dalam persoalan ini akan mempercepat proses integrasi perempuan PRT ke dalam perlindungan sosial dan mempercepat proses transformasi ketenagakerjaan formal.

## 4. Kesimpulan
Kesejahteraan perempuan PRT sebagai bagian dari tenaga kerja informal tidak terlepas dari peran sistem sumber, seperti pemerintah, masyarakat, lembaga/ organisasi, produk hukum yang berperan dalam proses perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan kepastian hukum bagi kelompok rentan yang dalam hal ini adalah perempuan PRT. Permasalahan yang dialami oleh perempuan PRT sebagai kelompok rentan sekaligus
Kesejahteraan Perempuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Tenaga Kerja Informal dalam Kerangka Perlindungan Sosial...
tenaga kerja informal semakin kompleks setiap tahunnya karena ketidakoptimalan sistem sumber dalam memberikan akses dan dukungan terhadap keberfungsian sosial perempuan PRT serta karena mengakarnya budaya patriarki di masyarakat yang cenderung memandang pekerjaan kerumahtanggaan yang dikerjakan oleh perempuan dengan sebelah mata.
Melalui tinjauan menggunakan konsep, teori, dan perspektif kesejahteraan sosial, tulisan ini telah mengungkapkan bagaimana struktur sosial dan ekonomi berperan dalam mempertahankan posisi perempuan PRT sebagai kelompok kelas kedua dalam konstruksi sosial yang seringkali mengalami ketidakadilan dalam dunia kerja yang kemudian memengaruhi akses mereka terhadap perlindungan sosial. Minimnya akses terhadap sistem-sistem perlindungan sosial ini menyebabkan PRT khususnya seringkali mengalami kekerasan dan diskriminasi dalam posisinya sebagai kelompok rentan dan tenaga kerja informal. Padahal, perempuan PRT telah memberikan berbagai kontribusi termasuk kontribusi ekonomi mulai dari skala mikro hingga skala makro.
Kesejahteraan perempuan PRT memerlukan upaya terkoordinasi dari para pemangku kepentingan untuk mengatasi persoalan pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan PRT sebagai kelompok rentan. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong transformasi yang akan membawa perempuan PRT ke dalam lingkup perlindungan sosial yang inklusif. Peran serta para pemangku kepentingan dapat terlihat melalui berbagai rekomendasi upaya perlindungan perempuan PRT, mulai dari pengesahan RUU PPRT yang akan berimplikasi terhadap transformasi status PRT menjadi pekerjaan formal dan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 yang melibatkan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pembentukan organisasi/lembaga serikat PRT sebagai wadah advokasi dan perlindungan hak-hak PRT dan pengawalan terhadap proses penyusunan kebijakan pemerintah yang melibatkan peran masyarakat, serta pelibatan peran serta pekerja sosial sebagai perantara ( broker ), perencana sosial ( social planner ), dan fasilitator dalam perlindungan hak perempuan PRT.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada para pihak yang telah membantu proses penulisan ini. Terkhusus untuk Wandi Adiansah, S.Kesos., M.Kesos. sebagai dosen pembimbing.

## Referensi
Adillah, S. U., & Anik, S. (2015). Kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. Yustisia, 4 (3), 558-580. Crossref | Google Scholar
Afifah, W. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia. DiH Jurnal Ilmu Hukum, 14 (27), 53-67. Google Scholar
Ainun, F. (2023). Nasib Pekerja Rumah Tangga: Antara Risiko dan Kerja Layak. Pusdeka . Retrieved from https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/ artikel/nasib-pekerja-rumah-tangga-antara-risiko-dan-kerja-layak .
Aisyah, N. (2013). Relasi gender dalam institusi keluarga (pandangan teori sosial dan feminis). Muwazah: Jurnal Kajian Gender, 5 (2).

## Google Scholar
Annisa, A. R., Wibhawa, B., & Apsari, N. C. (2016). Fenomena Remaja Punk Ditinjau Dari Konsep Person In Environment (Studi Deskriptif Di Komunitas Heaven Holic Kota Bandung). Prosiding KS, 3 (1). Google Scholar
Badan Pemeriksa Keuangan. (n.d.). Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021. Badan Pemeriksa Keuangan . Retrieved from https:// peraturan.bpk.go.id/Details/169291/perpres-no-53-tahun-2021 .
Badan Pusat Statistik. (2023). Booklet Sakernas Agustus 2023. Badan Pusat Statistik. Retrieved from https://www.bps.go.id/id/ publication/2023/12/22/ffb3e2d42b94d727d97e78d8/booklet- survei-angkatan-kerja-nasional-agustus-2023.html .
Dimyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. Heliyon, 7 (8). Crossref | Google Scholar
Gunawan, B. (2019). Peran Negara Dan Penerapan Pancasila Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Di Indonesia. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, 4 (02), 115-127. Crossref | Google Scholar
Hanifah, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 17 (2), 193-208. Google Scholar
Haryono, T. J. S., Endang, P. S., & Masudah, S. (2018). Membangun Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai Perlindungan pada Kelompok Marginal . IR-Perpustakaan Universitas Airlangga. Google Scholar
Hidayati, F. N. (2023). Civil Society Dan Strategi Advokasi (Studi Atas Strategi Advokasi Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga). Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta . Google Scholar
Hidayati, M. N. (2011). Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai Kelompok Masyarakat yang Termarjinalkan di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 1 (1), 11-18. Google Scholar
Hidayati, N. (2014). Perlindungan terhadap pembantu rumah tangga (PRT) menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015. Jurnal Pengembangan Humaniora, 14 (3), 213-217. Google Scholar
Hidayawati, S., & Sinaulan, R. L. (2023). Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Tata Negara (Legal Protection of Domestic Workers in Perspective Constitutional Law) . Prosiding Ideas Publishing. Google Scholar
Humaedi, S., Wibowo, B., & Raharjo, S. T. (2020). Kelompok Rentan Dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 64-78
Indonesia Power UPJP Kamojang). Share Social Work Journal, 10 (1), 61-72. Crossref | Google Scholar
Inter-agency Network for Education in Emergencies. (n.d.). Vulnerable groups. Inter-agency Network for Education in Emergencies . Retrieved from https://inee.org/eie-glossary/vulnerable-groups .
International Labour Organization. (n.d.). Promosi Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga. International Labour Organization . Retrieved from https://www.ilo.org/id/media/441476/download .
International Labour Organization. (2011). Konvensi Nomor 189 Mengenai Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. International Labour Organization . Retrieved from https://www.ilo.org/media/
4 2 4 2 4 1 /
download#:~:text=Konvensi%20No.%20189%20menawarkan%20p erlindungan,realitas%20bagi%20pekerja%20rumah%20tangga .
Karningsih, K. (2022). Penghapusan Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Dalam Perspektif Gender. Mimbar Administrasi, 19 (1), 104-109. Crossref | Google Scholar
Komnas Perempuan. (2021). Kertas Posisi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Komnas Perempuan . Retrieved from https:// komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/ kertas-posisi-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga .
Komnas Perempuan. (2022). Jalan Sunyi Pekerja Rumah Tangga Perspektif Agama dan Sosial Budaya. Kominsi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Komnas Perempuan . Retrieved from https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding- detail/jalan-sunyi-pekerja-rumah-tangga-perspektif-agama-dan- sosial-budaya .
Litha, Y. (2024). 20 Tahun Tanpa Kejelasan, Aktivis Desak Pengesahan RUU Perlindungan PRT. VOA Indonesia . Retrieved from https:// www.voaindonesia.com/a/tahun-tanpa-kejelasan-aktivis-desak- pengesahan-ruu-perlindungan-prt/7504064.html .
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (n.d.). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kementerian Ketenagakerjaan . Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/ Details/145968/permenaker-no-2-tahun-2015 .
Mulyanto, K. D. (2018). Urgensi Ratifikasi Konvensi Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga: Upaya Peningkatan Perlindungan. Undang: Jurnal Hukum, 1 (1), 109-133. Crossref | Google Scholar
Nadzar, M. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dikaitkan dengan Konvensi ILO Nomor 198 Tahun 2011. Prosiding Ilmu Hukum, 5 (2). Crossref | Google Scholar
Pandiangan, L. E. A. M. (2017). Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004. Jurnal Hukum to-ra, 3 (2), 1-7. Google Scholar
Pohan, M., & Rahmayanti, R. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Wanita yang mendapatkan Kekerasan dalam Bekerja. Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora, 1 (1), 471-477). Google Scholar
Pratiwi, N., Nugroho, A., & Ahmad, G. A. (2022). Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga Perempuan Yang Mengalami Tindak Kekerasan Fisik Di Surabaya (Studi Di Koalisi Perempuan Indonesia). NOVUM: JURNAL HUKUM , 177-190. Crossref | Google Scholar
Sari, N. P. (2016). Transformasi Pekerja Informal ke Arah Formal: Analisis Deskriptif dan Regresi Logistik. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 9 (1), 28-36. Google Scholar
Subarkah, A. A. J., & Tobroni, F. (2020). Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan. Supremasi Hukum, 9 (2). Crossref | Google Scholar
Susiana, S. (2019). Pelindungan hak pekerja perempuan dalam perspektif feminisme. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 8 (2), 207-221. Google Scholar
Trianita, L. N. (2024). Kuasa Hukum Pertanyakan Kelanjutan Kasus Isabela Pule, PRT Asal NTT Korban Kekerasan Majikan ke Polres Jakarta Barat. Tempo . Retrieved from https://metro.tempo.co/ read/1835693/kuasa-hukum-pertanyakan-kelanjutan-kasus- isabela-pule-prt-asal-ntt-korban-kekerasan-majikan-ke-polres- jakarta-barat .
Turatmiyah, S., & Annalisa, Y. (2013). Pengakuan hak-hak perempuan sebagai pekerja rumah tangga (domestic workers) sebagai bentuk perlindungan hukum menurut hukum positif Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 13 (1), 49-58. Crossref | Google Scholar
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. (N.D.). Vulnerable Groups. United Nations Economic and Social Commission for Western Asia . Retrieved from https:// archive.unescwa.org/vulnerable-groups .
Utama, G. I., & Melinda, V. (2018). Pengaturan dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. Arena Hukum, 11 (1), 139-162. Crossref | Google Scholar
Yuliastuti, A. (2017). Profil pekerja rumah tangga (PRT) di indonesia dan strategi perlindungannya. Jurnal Ketenagakerjaan, 12 (2), 559920. Google Scholar
Yuliastuti, A., Billah, F. M., Raharja, H., Maryani, & Muhyiddin. (2023).
Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Strategi Perlindungannya. Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan, 1 (2).