“ Peranan Ankum dalam proses pemberhentian prajurit TNI AD secara administrasi “(Studi di Hukum Kodam VI/Mlw)” . Sri Hartati, S.H dan H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

## ABSTRAK
Sumber Media elektronik Kompas.com pada Senin, 9 Juni 2014 memuat berita tentang Iklim politik di tanah air menjelang Pilpres pada  9 Juli 2014 dimana salah satu capres merupakan purnawirawan TNI cukup hangat, salah satu faktor pemicu adalah masyarakat ingin mengetahui status  Bapak  Letjen  Prabowo  Subianto,  apakah  beliau  diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan ataukah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan. Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Syamsu Djalal, mengomentari beredarnya salinan surat yang tertera sebagai hasil keputusan DKP tentang pemberhentian Prabowo yang beredar luas di media sosial mengharapkan, para mantan petinggi TNI  yang pernah duduk di  Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk buka  suara  tentang  pemberhentian  Prabowo  Subianto  dari  TNI,  agar  tidak  menjadi polemik. 1 Hal  ini  melatarbelakangi  bahwa  bagaimana  peranan  ankum  dalam  proses pemberhentian prajurit secara administrasi.Apa yang melatar belakangi seorang prajurit diberhentikan secara administrasi serta bagaimana proses pemberhentian prajurit secara administrasi.
Kata kunci: Peran ANKUM (Atasan Yang Berhak Menghukum), Proses Pemberhentian TNI AD, Hukum/sanksi Administrasi.

## ABSTRACT
Electronic Media Source Kompas.com on Monday, June 9, 2014 loading news about the political climate in the country ahead of presidential elections on July 9, 2014 in which one candidate is retired TNI warm enough, one of the factors is that people want to know the  status  of  Mr.  Lt.  Gen.  Prabowo,  whether  he  was  honorably  discharged  from  the service  of  soldiering  or  dishonorably  discharged  from  service  soldiering.  Former Commander of Military Police (DANPUSPOM) TNI, Syamsu Djalal, commenting on the circulation  of  copies  of  the  letter  listed  as  a  result  of  the  decision  DKP  on  dismissal Prabowo which circulated, widely on social media expect, the former military officials who  had  sat  at  the  Officers  Honorary  Council  (DKP)  to  open  Prabowo  vote  on  the dismissal from the Armed Forces, in order not to be polemical. This background that how Ankum  role  in  the  process  of  laying  the  soldier  administratively.  What  lies  behind  a soldier dismissed by the  administration as well as how the process of dismissal of the soldiers in the administration.
Keywords:  Role ANKUM (Tops  Eligible  Punish), Process  Termination  Army,  Law  / sanctions Administration.
1 Kompas.com, Senin 9 Juni 2004, http://nasional.kompas.com/read/2014/06/08/2204341/SBY.Diminta.Jelaskan.soal.Beredarnya.Surat.Kep utusan.DKP.Terkait.Prabowo?

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Reformasi Nasional Indonesia yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah menghasilkan perubahan  mendasar  dalam  sistem  ketatanegaraan  dan  kenegaraan.  Perubahan tersebut  telah  ditindaklanjuti  antara  lain  melalui  penataan  kelembagaan  sesuai dengan  perkembangan  lingkungan  dan  tuntutan  tugas  ke  depan.  Perubahan  pada sistem kenegaraan berimplikasi pula terhadap Tentara Nasional Indonesia, antara lain adanya  pemisahan  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia, yang menyebabkan perlunya penataan kembali peran dan fungsi masing- masing. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor  VII/MPR/2000  tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, sekaligus  menjadi  referensi  yuridis  dalam  mengembangkan  suatu  undang-undang yang  mengatur  tentang  Tentara  Nasional  Indonesia.  Tentara  Nasional  Indonesia dibangun  dan  dikembangkan  secara  profesional  sesuai  dengan  kepentingan  politik negara  yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi,  dengan  dukungan  anggaran  belanja  negara  yang  dikelola  secara transparan dan akuntabel.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.  Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa  dan  bernegara  harus  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku.  Negara Indonesia  juga  menjamin  setiap  warga  Negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana tercantum dalam pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  amandemen  keempat.    Dengan  demikian  sudah sewajarnya penegakan keadilan berdasarkan hukum dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara setiap lembaga masyarakat termasuk kalangan militer. Penegakan  hukum  di  Indonesia  sebagai  wujud  dari  penyelenggaraan kekuasaan  Kehakiman  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  48  Tahun  2009 dilaksanakan  di  empat  lingkungan  Peradilan  yaitu  lingkungan  Peradilan  umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan peradilan militer  sesuai  kewenangan  absolutnya. Dalam  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasan  Kehakiman  ditetapkan  bahwa  salah  satu penyelenggara kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan  Militer,  termasuk  susunan  serta  acaranya  diatur  dalam  undang-undang tersendiri. Eksistensi pengadilan di lingkungan peradilan Militer juga dimuat dalam pasal  24  ayat  (2)  UUD  1945  amandemen  keempat  yang  Berbunyi  kekuasaan Kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan dibawahnya  dalam  lingkungan  Peradilan  Militer,  lingkungan  Peradilan  Agama, lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  lingkungan  Peradilan  Umum  dan Mahkahmah Konstitusi.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Suatu organisasi yang berperan sebagai alat  pertahanan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  bertugas  melaksanakan kebijakanpertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan  keutuhan  wilayah,  dan  melindungi  keselamatan bangsa,
menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. 2 Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tentu saja ada kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Bentuk penyimpangan itu antara lain pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum disiplin dan tindak pidana. Tugas TNI  Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 7  ayat (1) Tugas pokok TNI adalah  menegakkan  kedaulatan  negara,  mempertahankan  keutuhan  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  serta  melindungi  segenap  bangsa  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dari  ancaman dan  gangguan  terhadap  keutuhan bangsa dan negara. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan:
a. operasi militer untuk perang;
b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. mengatasi aksi terorisme;
4. mengamankan wilayah perbatasan;
5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. melaksanakan  tugas  perdamaian  dunia  sesuai  dengan  kebijakan  politik luar negeri;
7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. membantu  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  rangka  tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. membantu  mengamankan  tamu  negara  setingkat  kepala  negara  dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. membantu  menanggulangi  akibat  bencana  alam,  pengungsian,  dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. membantu  pencarian  dan  pertolongan  dalam  kecelakaan  (search  and rescue); serta
14. membantu  pemerintah  dalam  pengamanan  pelayaran  dan  penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
Dinamika  kehidupan  prajurit  yang  mengarah  pada  banyaknya  pelanggaran  dan tindak pidana, salah satunya pernah  dimuat dalam  media elektronik okezone.com, pada tanggal 23 Januari 2014, 41 prajurit TNI yang dipecat sepanjang 2013 di Kodam Iskandar Muda dengan jenis pelanggaran beragam (desersi, penipuan, penyalahgunaan wewenang    dan  narkotika)  dan  sudah  diadili  Pengadilam  Militer. 3 Pemecatan merupakan  tindakan  yang  menyedihkan dan  memalukan,  namun  demi  menjaga kepentingan  yang  lebih  luas,  tegaknya  supremasi  hukum  dan  pembinaan  organisasi serta mengembalikan citra TNI di mata masyarakat, harus dilakukan tindakan tersebut.
2 Markas Besar TNI AD, 2005, Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat Jakarta: CV, Lavita Graha, Hal.1.
3 Okezone.com, 23 Januari 2014, http://okezone.com/ read/news/2014/01/23/058547661//Kodam- Iskandar-Muda-Pecat-41-Prajurit . Akses pada Senin 9 Juni 2014.
Tentara  Nasional  Indonesia  mengemban  fungsi  sebagai kekuatan  pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik. Prajurit  Tentara Nasional Indonesia yang ber- Sapta Marga dan bersumpah Prajurit  sebagai Bhayangkari negara dan bangsa, dalam bidang  pertahanan  keamanan  negara  adalah  penindak  dan  penyanggah  awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai kader, pelopor, dan pelatih  rakyat  guna  menyiapkan  kekuatan  pertahanan  keamanan  negara  dalam menghadapi  setiap  bentuk  ancaman  musuh  atau  lawan  dari  mana  pun  datangnya. Dalam bidang sosial politik, bertindak selaku stabilisator dan dinamisator, bersama- sama  dengan  kekuatan  sosial  politik  lainnya  bertugas  menyukseskan  Pembangunan Nasional dalam rangka perjuangan bangsa mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia memiliki sendi-sendi disiplin yang kukuh, kode  etik  dalam  pergaulan,  kode  kehormatan  dalam  perjuangan,  kode  moral  dalam perilaku dan pengamalan, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap.
Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdiannya pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan  pengendalian  diri  untuk  tidak  melanggar  perintah  kedinasan dan  tata kehidupan  prajurit;  sikap  mental  setiap  prajurit  yang  bermuara  pada  terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam  kehidupan  prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  diwujudkan  dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa;  ciri  khas  prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia  dalam  melakukan  tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam  diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata. Disiplin prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Tentara  Nasional  Indonesia  dalam  mengemban  dan  mengamalkan tugas  yang  telah  dipercayakan  oleh  bangsa  dan  negara  kepadanya.  Oleh  karena  itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk menegakkan disiplin. Perwira, dalam upaya penegakan disiplin prajurit, memegang peranan penting dalam kepemimpinan Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia,  karena  baik  buruknya  Tentara  Nasional Indonesia ditentukan oleh kualitas Perwiranya.
Kepribadian  Perwira  harus  dapat  diwujudkan  sebagai  figur  prajurit  yang  layak disebut "pemimpin keprajuritan paripurna". Setiap Perwira dituntut tanggung jawab lebih  dari  Bintara  dan  Tamtama  dalam  kehidupan  keprajuritan,  sehingga  seorang Perwira  diharapkan  mempunyai  kemampuan  yang  lebih  besar, karena  itu  seorang Perwira  diberi  kepercayaan  untuk  membina  disiplin  khususnya  yang  berkedudukan sebagai  atasan  yang  berhak  menghukum  dengan  kewenangan  menghukum  disiplin yang  dikukuhkan  dengan  undang-undang. Setiap  Perwira,  dalam  fungsinya  sebagai Atasan dalam  tata  kehidupan  prajurit,  harus  berani  mengambil  tindakan  terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya, dalam upaya menegakkan dan membina  disiplin  prajurit,  karena  itu  setiap  Atasan  harus  bertindak  adil,  tegas  dan pasti,  serta  bijaksana  untuk  menyadarkan  kembali  bawahannya  kepada  kepribadian prajurit.
Aturan-aturan  yang mengikat prajurit TNI  antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  Militer  (KUHPM),  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), Peraturan  Militer  Dasar  (PERMILDAS)  merupakan  peraturan  untuk  mengingat  dan
menjaga sikap seorang prajurit meliputi : Peraturan Baris Berbaris (PBB), Peraturan Penghormatan  Milter  (PPM),  Peraturan  Urusan  Dinas  Dalam  (PUDD),    Peraturan Dinas Garnisun (PDG), dan Tata Upacara Militer (TUM).
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Th 2010 pasal 53,  ayat (1) Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena:
a. dijatuhi  pidana  tambahan  dipecat  dari  dinas  militer  berdasarkan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. mempunyai  tabiat  dan/atau  perbuatan  yang  nyatanyata  dapat  merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) terhadap prajurit TNI AD  yang dinilai  sudah  tidak  patut  atau  tidak  pantas  sebagai  prajurit harus  diproses  sesuai ketentuan yang berlaku dan secara administrasi dapat memberikan kepastian hukum bagi prajurit, dengan Sasaran :
a. Terwujudnya  kepastian  hukum. Setiap  pelanggaran  yang  dapat  dijadikan sebagai  alasan  untuk  proses  PDTH  harus  segera  ditindak  lanjuti  sehingga diperoleh adanya kepastian hukum bagi personel yang bersangkutan,
b. Terwujudnya  tertib  hukum.Setiap  proses  PDTH  bagi  prajurit  harus dilaksanakan  melalui  mekanisme  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan,
c. Terwujudnya  tertib  administrasi.Setiap  proses  PDTH  bagi  prajurit  harus dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang berlaku.
Ditinjau  dari  perannya  dalam  fungsi  penegakan  Hukum  Militer,  Komandan selaku Ankum adalah  atasan  yang oleh atau atas dasar Undang-undang  Nomor 26 tahun  1997  tentang  Hukum  Disiplin  prajurit  diberi  kewenangan  menjatuhkan hukuman  disiplin  kepada  setiap  Prajurit  TNI  yang  berada  di  bawah  wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin.

## B. Permasalahan
Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimana  Peranan  Ankum (Atasan  Yang  Berhak  Menghukum) dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat secara Administrasi terhadap Prajurit TNI AD?
2. Upaya  apa  yang  dapat  dilakukan  Ankum (Atasan  Yang  Berhak  Menghukum) terhadap prajurit yang diancam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui peranan Ankum dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat secara Administrasi terhadap Prajurit TNI AD.
2. Untuk  mengetahui  upaya  apa  yang  dapat  dilakukan Ankum terhadap  prajurit yang diancam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.
3. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis di bidang Administrasi Pemberhentian  Militer  yang  termasuk  ke  dalam  Hukum  Administrasi  Negara khususnya mengenai proses pemberhentian prajurit di lingkungan TNI.
D. Manfaat Penelitian
a. Manfaat teoritis :
Penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran  dan wawasan  ilmu  pengetahuan  khususnya  bagi Ankum di  lingkungan  Kodam VI/Mlw  yang  berperan  dalam Pemberhentian Dengan  Tidak  Hormat secara administrasi  terhadap  prajurit  di  jajaran  Kodam  VI/Mlw sehingga tujuan
penegakan  hukum,  disiplin  dan  tata  tertib  di  lingkungan  TNI  AD  dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Manfaat praktis :
Penelitian  ini  diharapkan  memberi  sumbangan  pemikiran  kepada Ankum dalam proses Pemberhentian Dengan Tidak Hormat secara administrasi terhadap prajurit di jajaran Kodam VI/Mlw sehingga pelaksanaan PDTH sesuai Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  39  tahun  2010  tentang  Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia  dan Peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor Perkasad  /84/  XII/  2008    tanggal  12  Desember  2008  tentang  Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

## BAB II METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian Yuridis Normatif.
2. Sumber Data
a. Data  Sekunder adalah  data-data yang  siap  dipakai  yang  dapat  membantu menganalisa serta memahami data primer.  Data sekunder ini diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan. Data  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dengan  memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum.
b. Bahan  Hukum  Sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  menjelaskan  bahan  hukum primer,  terdiri  dari  berbagai  bahan  kepustakaan  dan  makalah-makalah  yang membahas  mengenai  administrasi  pemberhentian  prajurit  TNI  AD  dari  Dinas Keprajuritan.
3. Teknik Perolehan Data
a. Observasi
Untuk  melengkapi  data  penelitian  normatif,  penelitian  ini  dibantu  dengan penelitian lapangan. Penulis secara langsung mengadakan pengamatan terhadap sasaran  atau  objek  yang  diteliti  untuk  menemui  responden  guna  memperoleh data-data  yang  akurat  dengan  cara  wawancara  secara  langsung dalam objek penelitian yaitu  pada  Hukum  Kodam  VI/Mlw Balikpapan  Kalimantan  Timur, data-data atau informasi yang diperoleh dianalisa kemudian cara yang digunakan dalam  penelitian  ini  untuk  mengumpulkan  data  yaitu  wawancara  untuk membantu agar materinya tidak keluar dari metode penelitian.
b. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan  data  dari  buku-buku  yang  sesuai  dengan  permasalahan  dalam penelitian ini.
c. Lokasi Penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan di Hukum Kodam VI/Mlw yang terletak di jalan
Jenderal Sudirman No. 65 Balikpapan Kalimantan Timur d. Subyek Penelitian.
Penulis melaksanakan wawancara dengan beberapa pejabat Hukum Kodam VI/Mlw, sebagai berikut :
1. Letkol Chk Erizal, S.H., Kepala Hukum Kodam VI/Mlw
2. Mayor  Chk  Abdul  Azis,  S.H.,  Kepala  Seksi  Bantuan  Hukum  Kodam VI/Mlw
3. Kapten Chk Helmy, S.H., Kepala Urusan Dalam Hukum Kodam VI/Mlw
4. Kapten  Chk  Fajar,  S.H.,  Kepala  Urusan  Perundang- undangan  Hukum Kodam VI/Mlw.
4. Analisis Data
Analisa  data  dilakukan  dengan  analisa  kualitatif  deskriptif,  yaitu mempelajari peraturan-peraturan yang menjadi obyek penelitian dan himpunan berdasarkan  asas  hukum,  kaidah  hukum  dan  ketentuan  hukum  positif  yang mendasarinya.

## BAB III PEMBAHASAN
A. Peranan  Ankum (Atasan  Yang  Berhak  Menghukum) dalam Pemberhentian Dengan  Tidak  Hormat  secara  administrasi terhadap  Prajurit di  lingkungan Kodam VI/Mlw
Seorang  pimpinan  yang  mempunyai  kewenangan  sebagai Ankum berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/14/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007  tentang  Atasan  Yang  Berhak  Menghukum  di  Lingkungan  Angkatan  Darat berwenang untuk  menjatuhkan  hukuman  disiplin  sesuai  dengan  kewenangan  yang tercantum  pada  Bab  III  Wewenang  Ankum  Bagian  Kesatu    Kewenangan  Ankum pasal 10 yang berbunyi :
(1) Ankum berwenang penuh mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman  disiplin  kepada setiap  prajurit  yang  berada  dibawah  wewenang komandonya, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (5) peraturan ini.
(2) Ankum  berwenang  terbatas mempunyai  wewenang  untuk  menjatuhkan  semua jenis  hukuman  disiplin  sebagaimana  dimaksud  pasal  2  ayat  (5)  peraturan  ini, kepada  setiap  prajurit  yang  berada  dibawah  wewenang  komandonya,  kecuali penahan berat terhadap Perwira.
(3) Ankum  berwenang  sangat  terbatas mempunyai  wewenang  untuk  menjatuhkan hukuman  disiplin  teguran  dan  penahanan  ringan  kepada  setiap  Bintara  dan Tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.
Berdasarkan  Perkasad/84/XII/2008  tanggal  12  Desember  2008,    PDTH merupakan  pengakhiran  dari  dinas  keprajuritan  terhadap  seorang  prajurit  karena mempunyai  tabiat  dan    atau  perbuatan  yang  nyata-nyata  dapat  merugikan  disiplin keprajuritan  atau  TNI  sehingga  dinilai  tidak  pantas  lagi  dipertahankan  sebagai prajurit,  hal  tersebut  bertujuan  agar  penegakkan  hukum,  disiplin  dan  tata  tertib  di lingkungan TNI AD dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sejalan  dengan Sapta Marga yang kelima yang berbunyi, ” Ka mi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan  taat  kepada  Pimpinan serta menjunjung  tinggi sikap dan kehormatan Prajurit”,  serta Sumpah Prajurit yang kedua, yang  berbunyi sebagai berikut ,” Tunduk kepada hukum dan memegang  teguh disiplin keprajuritan”.
Dalam Pemberhentian  Dengan  Tidak  Hormat  secara  administrasi terhadap Prajurit di lingkungan Kodam VI/Mlw, ankum berperan sebagai berikut :
a. Bahwa setelah ankum menerima laporan bahwa seorang prajurit telah melakukan pelanggaran  maupun  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  hukuman pemberhentian dengan tidak hormat maka :
1) Apabila  perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan  pidana,  maka  setelah menerima laporan bahwa seorang prajurit diduga melakukan tindak  pidana maka  ankum  dapat  melakukan tindakan pertama berupa:
a) Melakukan pemeriksaan awal terhadap prajurit tersebut ;
b) Mengeluarkan Surat Penahanan Sementara maksimum selama 20 hari;
c) Apabila berdasarkan pemeriksaan pemulaan oleh Ankum ternyata perkara tersebut memenuhi unsur pidana, maka Ankum melimpahkannya ke Polisi Militer.
2) Setelah  dilakukan proses  persidangan  di  pengadilan  militer  dan  seorang prajurit mendapatkan putusan berupa pidana penjara lebih dari 3 bulan dan telah berkekuatan hukum tetap, tanpa adanya hukuman tambahan pemecatan maka  seorang  Ankum  dapat  mengajukan  usul  pemberhentian  dengan  tidak hormat secara administrasi.
Untuk  Bintara/Tamtama  syarat  yang  diperlukan  untuk  mengajukan  usul Pemberhentian Dengan Tidak Hormat selain Putusan Pengadilan Militer Yang Telah Berkekuatan  Hukum  Tetap yaitu  saran  staf  secara  berjenjang  dan  saran  pendapat hukum dari Kumdam (apabila satuan tersebut berada di jajaran Kodam). Sedangkan untuk Perwira maka harus dilakukan Sidang Dewan Kehormatan Perwira, dan Ankum dalam hal ini berperan untuk mengajukan permohonan ke Komando Atas Guna dibentuk Tim Dewan Kehormatan Perwira.
Dewan Kehormatan Perwira yang selanjutnya disebut Dewan adalah suatu wadah yang  dibentuk  oleh  pejabat  berwenang  untuk  memeriksa  dan  memberikan pertimbangan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kas Angkatan dalam rangka untuk memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat seorang Perwira dari dinas  keprajuritan  Tentara  Nasional  Indonesia  karena  melakukan  pelanggaran tertentu. 4
Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Perundang-Undangan Hukum Kodam VI/Mlw,  selama  periode  Januari  s.d  September  2014  tercatat  ada  26  prajurit  yang diberhentikan  tidak  dengan  hormat  melalui  putusan  Pengadilan  Militer  yang  telah berkekuatan hukum tetap, dengan rincian sebagai berikut :
Pama/Pamen = Nihil Bintara = 8 orang Tamtama = 18 orang “ Peraturan  yang  digunakan  dalam  Pemberhentian  Dengan  Tidak  Hormat  secara administrasi terhadap Prajurit TNI AD  adalah :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI.
4. Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  39  Tahun  2010  tentang  Administrasi  Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
4 MABES TNI AD, Op.cit hal.29
5. Peraturan Panglima TNI Nomor Kep 22 / VIII / 2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI.
6. Peraturan  Kasan  Nomor  Skep  /  14  /  II  /  2006  tanggal  3  Pebruari  2006  tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan.
7. Peraturan Kasad Nomor : Perkasad / 84 / XII / 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Buku Petunjuk Teknik Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.
8. Peraturan  Kasad  Nomor  Perkasad  /  96  /  XII  /  2008  tanggal  19  Desember  2008 tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Pemberhentian  Sementara  dari  Jabatan (Schorsing).” 5
Berdasarkan  fakta  dilapangan  /  hasil  penelitian  penulis  pada  kantor  di  Hukum Kodam  VI/Mlw  dikaitkan  dengan  landasan  teori  yang  ada  maka Peranan  Ankum dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat secara administrasi terhadap Prajurit TNI AD di lingkungan Kodam VI/Mlw  belum dilaksanakan sesuai dengan  aturan  yang berlaku,  pelaksanaan  PDTH  di  lingkungan  Kodam  VI/Mlw  hanya  dilaksanakan melalui proses  persidangan  di  pengadilan  militer  dengan  pidana  tambahan diberhentikan dengan tidak hormat.
1. Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Letkol  Chk  Erizal,  SH  selaku  Kepala Hukum Kodam VI/Mlw pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 diperoleh fakta tentang peranan Ankum dalam proses Pemberhentian Dengan Tidak Hormat secara administrasi terhadap Prajurit di lingkungan Kodam VI/Mlw  yang pada intinya  sebagai  berikut  :  Berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  26  tahun  1997 tentang  Hukum  Disiplin  Prajurit  Pasal  35  ayat  (1) Seorang  prajurit  yang  telah berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit dan/atau nyata- nyata  tidak  mempedulikan  segala  hukuman  disiplin  yang  dijatuhkan  sehingga dipandang  tidak  patut  lagi  dipertahankan  sebagai  prajurit,  maka  prajurit  yang demikian  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  dari  dinas  keprajuritan;  ayat  (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima. Apabila  perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan  pidana,  maka  setelah menerima laporan bahwa seorang prajurit diduga melakukan tindak pidana maka ankum dapat melakukan tindakan pertama berupa:
- Melakukan pemeriksaan awal terhadap prajurit tersebut ;
- Mengeluarkan Surat Penahanan Sementara maksimum selama 20 hari ;
- Apabila berdasarkan pemeriksaan pemulaan oleh Ankum ternyata perkara tersebut memenuhi unsur pidana, maka Ankum melimpahkannya ke Polisi Militer.
Setelah  dilakukan  proses  persidangan  di  pengadilan  militer  dan  seorang prajurit mendapatkan putusan berupa pidana penjara lebih dari 3 bulan dan telah berkekuatan  hukum  tetap,  tanpa  adanya  hukuman  tambahan  pemecatan  maka seorang  Ankum  dapat  mengajukan  usul  pemberhentian  dengan  tidak  hormat secara administrasi.
- Untuk bintara / tamtama syarat  yang diperlukan  untuk mengajukan usul Pemberhentian Dengan Tidak Hormat selain Putusan Pengadilan Militer
5 Hasil wawancara penulis pada hari Senin, 13 Oktober 2014 dengan Kasi Bankum Hukum Kodam VI/Mlw. Mayor Chk Abdul Azis, S.H.
Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yaitu saran staf secara berjenjang dan saran pendapat hukum dari Kumdam (apabila satuan tersebut berada di jajaran Kodam).
- Sedangkan  untuk  Perwira  maka  harus  dilakukan  Sidang  Dewan Kehormatan  Perwira,  dan  Ankum  dalam  hal  ini  berperan  untuk mengajukan permohonan ke  Komando Atas Guna dibentuk Tim  Dewan Kehormatan Perwira.
Selama ini yang dilaksanakan dilingkungan Kodam VI/Mlw, Ankum dalam pemberhentian  prajurit  selalu  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  dengan  pidana  tambahan  diberhentikan  dengan  tidak hormat. Menurut Undang Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit,  Ankum  dapat  memberhentikan  prajurit  tanpa  melalui  pengadilan  yaitu melalui  proses  administrasi,  dengan  syarat  seorang  prajurit  melakukan pelanggaran lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama; khusus untuk perwira Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dilaksanakan melalui Dewan Kehormatan Perwira. “Dewan Kehormatan  Perwira  dibentuk  untuk  memberikan  saran pendapat  sebagai  pertimbangan  bagi  Panglima  TNI  dan  Kasad,  apabila  akan memberhentikan  seorang  perwira  dengan  tidak  hormat  dari  TNI  AD  karena mempunyai tabiat yang nyata-nyata merugikan disiplin keprajurit an TNI AD.” 6
Hal  ini  disebabkan  masih  banyaknya  Ankum  yang  belum  mengerti  tentang peraturan-peraturan  dan  proses  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  secara administrasi. Karena mayoritas Prajurit (maupun Ankum) menduga bahwa Proses Pemberhentian  Dengan  Tidak Hormat  hanya  dapat  dilakukan  melalui  proses persidangan di Pengadilan Militer dengan mendapat Hukuman Tambahan berupa Pemecatan Dari Dinas Militer.
Pemberhentian Prajurit oleh Ankum tanpa melalui pengadilan yaitu melalui proses administrasi belum pernah dilakukan di lingkungan Kodam VI/Mlw. Meskipun pemberhentian prajurit tanpa melalui pengadilan lebih cepat prosesnya dibandingkan melalui proses persidangan di Pengadilan Militer, sampai saat ini belum  pernah  dilaksanakan  di  Kodam  VI/Mlw,  hal  ini disinyalir  menghindari adanya  tuntutan  dari  orang  yang  dipecat  kepada  atasan  yang  memproses pemberhentian prajurit tersebut. Komando atas berpegangan bahwa lebih aman seorang prajurit yang diancam PDTH diproses melalui pengadilan militer. Proses hukum  administrasi  lebih  banyak  menindak  lanjuti  putusan  dilmil,  meskipun memungkinkan diproses diluar pengadilan.   Sebenarnya bagus bila dilaksanakan, karena merupakan shock terapi bagi prajurit yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. 7
“Masih  banyakn ya  Ankum  yang  berusaha  untuk  menutupi  pelanggaran maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya, dengan maksud agar para Dansat  /  Ankum  tidak  mendapatkan  Teguran  dari  Komando  Atas  karena anggotanya telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran.” 8
6 Ibid,  hal.6-7.
7 Hasil wawancara penulis pada hari Selasa, 14 Oktober 2014 dengan Kepala Hukum Kodam VI/Mlw. Bapak  Erizal.
8 Hasil wawancara penulis pada hari Selasa, 14 Oktober 2014 dengan Kepala Urusan Dalam Hukum Kodam VI/Mlw. Bapak Helmy.
Dari uraian yang dipaparkan diatas, penulis berpendapat sebaiknya para Dansat harus berani menindak prajurit yang melakukan pelanggaran di Satuannya, karena payung  hukum berupa Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Militer  telah mengatur hal tersebut, selain itu dapat melemahkan mental prajurit yang selama ini bekerja dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran.

## B. Upaya yang dilakukan Ankum (Atasan Yang Berhak Menghukum) terhadap Prajurit yang  diancam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Pemberhentian  Dengan  Tidak  Hormat  (PDTH)  merupakan  pengakhiran  dari dinas  keprajuritan  terhadap  seseorang  prajurit  karena  mempunyai  tabiat  dan  atau perbuatan  yang  nyata-nyata  dapat  merugikan  disiplin  keprajuritan  atau  TNI, sehingga  dinilai  sudah  tidak  patut  atau  tidak  pantas  lagi  dipertahankan  sebagai seorang prajurit. Dalam penegakkan hukum di lingkungan TNI AD, khususnya di Kodam VI/Mlw, setiap prajurit yang bersalah tetap diberikan hukuman dan tindakan sesuai dengan perbuatannya. Hukum sebagai payung tata kehidupan militer dan tata kehidupan sehari-hari, sehingga prajurit terlindungi dalam setiap tindakan. Apabila dalam  kehidupan  sehari-hari  seorang  prajurit  yang  dikenal  perilakunya  baik  serta memiliki  prestasi  namun  terlanjur  melakukan  perbuatan  yang  diancam  dengan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH), Ankum  tidak dapat membiarkan hal tersebut karena mencemarkan nama baik TNI serta dapat menular kepada prajurit yang  lain. Upaya  Ankum  dalam  hal  prajurit  diancam  PDTH  adalah  dengan memberikan bantuan hukum kepada prajurit tersebut.
“Apabila seorang prajurit yang selama ini dikenal baik namun melakukan tindak pidana berat, misalnya : didakwa pembunuhan berencana, yang bersangkutan tetap diberikan bantuan hukum, hal ini diatur dalam pasal 217 UU Nomor  31 Tahun 1997, dalam hal tersangka didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, upaya Ankum/papera wajib untuk  memberikan bantuan hukum/menyiapkan penasehat  hukum.  Ancaman  PDTH  muncul  apabila  seorang  prajurit  melakukan tindak pidana berat. Ankum/papera wajib memberikan bantuan hukum utk ancaman pidana diatas 15 tahun. ” 9
Bantuan dan Nasehat Hukum (Banhatkum).
1. Bantuan  dan  Nasehat  Hukum  (Banhatkum)  diberikan  kepada  tersangka  sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.
2. Penasehat  hukum  berhak  menghubungi  dan  berbicara  dengan  tersangka  pada setiap  tingkat  pemeriksaan  dan  setiap  waktu  untuk  kepentingan  pembelaan perkaranya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan dan Nasehat Hukum vide Skep Kasad Nomor : Skep/87/III/1997 tanggal 3 Maret 1997 tentang Bantuan dan Nasehat Hukum dan Buku Petunjuk Lapangan Nomor : Skep 216/VIII/2002 tanggal 29 Juli 2002 tentang Bantuan Hukum. 10
Bantuan  hukum  kepada  perorangan  diberikan  oleh  Hukum  Kodam  melalui prosedur yang telah ditetapkan, meliputi empat tahap sebagai berikut : 1) Tahap Perencanaan.
9 Hasil wawancara penulis pada hari Selasa, 14 Oktober 2014 dengan Kepala Hukum Kodam VI/Mlw. Bapak  Erizal.
10 MABES TNI AD, Buku petunjuk administrasi tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI AD, tahun  2003,  hal. 9.
a) Meneliti administrasi permohononan bantuan hukum.
b) Mempelajari dan menganaliasa permasalahan hukum yang dihadapi. c) Mengumpulkan data yang terkait dengan penyelesaian perkara.
d) Menyusun  dan  merumuskan  rencana  bantuan  hukum  baik  di  dalam  maupun  di luar pengadilan.
e) Menentukan langkah-langkah dalam penanganan penyelesaian perkara.
2) Tahap persiapan.
a) Menyiapkan  personel  Perwira  Hukum  yang  akan melaksanakan  pemberian bantuan hukum.
b) Menyiapkan  surat perintah  dan  surat  kuasa  untuk  dasar  bertindak  sebagai penasehat hukum dalam penanganan perkara.
c) Mengadakan  koordinasi  dengan  instansi  yang  terkait  dalam  rangka pelaksanaan bantuan hukum.
d) Menyiapkan alat bukti yang ada hubungannya dengan perkara yang ditangani.
e) Menyiapkan peraturan perundang-undangan, jurisprudensi dan referensi yang terkait dan berpengaruh dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum.
3) Tahap Pelaksanaan.
a) Melalui Pengadilan.
1. Mendaftarkan  Surat  Kuasa dengan  dilampiri  Surat  Perintah kepada kepaniteraan pengadilan.
2. Mewakili/mendampingi pihak yang berperkara dalam persidangan.
3. Menolak atau menerima putusan.
4. Mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
5. Mengajukan  eksekusi/penundaan  eksekusi  terhadap  putusan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
b) Di luar Pengadilan
1. Melakukan upaya musyawarah untuk menyelesaikan perkara.
2. Merumuskan hasil musyawarah dalam bentuk akta perdamaian.
4) Tahap Pengakhiran.
a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum. 11
Penulis  berpendapat  bahwa  upaya  Upaya  Ankum  dalam  hal  prajurit  diancam PDTH dengan memberikan bantuan hukum kepada prajurit tersebut tepat,  berdasar PP No. 39 Tahun 2010 tentang administrasi prajurit, Bab V Bagian Ketiga Rawatan Prajurit pasal 41 ayat (1) Prajurit mendapat Rawatan Prajurit berupa bantuan hukum (point j).
Selain itu berdasarkan Undang Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin  Prajurit  Pasal  35  ayat  (1)  Seorang  prajurit  yang  telah  berulang-ulang melakukan  pelanggaran  hukum  disiplin  prajurit  dan/atau  nyata-nyata  tidak mempedulikan segala hukuman disiplin yang dijatuhkan sehingga dipandang tidak patut lagi dipertahankan sebagai prajurit, maka prajurit yang demikian diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan; Prajurit yang  diancam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat secara administrasi  menurut UU No. 26 tahun 1997 adalah prajurit  melakukan  pelanggaran  lebih  dari  3  (tiga)  kali  pada  pangkat  yang  sama; penulis berpendapat apabila seorang prajurit telah melakukan pelanggaran berulang
11 Mabes TNI AD, buku petunjuk teknik tentang penyelenggaraan bantuan hukum,  tahun  2007, hal. 24-26.
dalam pangkat yang sama lebih dari 3 kali, sangat tidak pantas dipertahankan lagi sebagai seorang prajurit.

## BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Peranan  Ankum (Atasan  Yang  Berhak  Menghukum) dalam  Pemberhentian Dengan  Tidak  Hormat secara  administrasi terhadap  Prajurit  TNI  AD di lingkungan  Kodam  VI/Mlw  berjalan  melalui  alur  sebagaimana  peraturan  yang menjadi pedoman pelaksanaan meskipun selama ini PDTH prajurit TNI AD yang dilaksanakan  dilingkungan  Kodam  VI/Mlw  hanya  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap  dengan  pidana  tambahan diberhentikan dengan tidak hormat.
2. Upaya  yang  dilakukan Ankum (Atasan  Yang  Berhak  Menghukum) terhadap prajurit yang diancam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat berdasarkan PP No. 39  Tahun  2010  tentang  administrasi  prajurit,  Bab  V Bagian  Ketiga  Rawatan Prajurit  pasal  41  ayat  (1)  Prajurit  mendapat  Rawatan  Prajurit  berupa  bantuan hukum (point j).

## B. Saran
Berkenaan  dengan  PDTH  melalui  administrasi  belum  pernah  dilaksanakan  di lingkungan Kodam VI/Mlw dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Hukum  Kodam  VI/Mlw maka,  Penulis  menyimpulkan  hal  tersebut  terjadi  karena kekhawatiran  akan  adanya    tuntutan  dari  mantan  prajurit  yang  dipecat,  sehingga ankum memilih jalan  yang  lebih aman  dengan menjalankan proses PDTH melalui pengadilan militer, dengan demikian bahwa saran agar :
1. Direktorat Hukum TNI AD agar membuat suatu aturan baru untuk lingkungan TNI  AD  yang  intinya  ketika  seorang  prajurit  sudah  tidak  layak  lagi  sebagai seorang  prajurit  berdasarkan  suatu  system  penilaian  khusus  maka seorang ankum  wajib  untuk  melakukan  PDTH  secara  administrasi  dan  jika  seorang atasan tidak melakukannya akan dikenakan sanksi yang cukup berat.
2. Upaya  Ankum (Atasan  Yang  Berhak  Menghukum) terhadap  prajurit  yang diancam Pemberhentian  Dengan  Tidak Hormat  adalah  memberikan  bantuan hukum  kepada  prajurit  yang  diancam Pemberhentian  Dengan  Tidak  Hormat melalui  proses  persidangan  di  Pengadilan  Militer  (sesuai  PP  Nomor  39  tahun 2010  pasal  41).  Selanjutnya  untuk  mengantisipasi  pelanggaran  prajurit  di Satuan, penulis menyarankan agar upaya preventif di kedepankan dengan cara para Dansat lebih dekat lagi dengan prajuritnya sehingga mengerti permasalahan prajuritnya dan prajurit segan untuk melakukan pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Daftar Buku :
Dessy Anwar, kamus Lengkap bahasa Indonesia, Amelia Surabaya 2013 Direktorat Hukum TNI AD, Buku Petunjuk Induk Hukum, Ditkum TNI AD, Jakarta 2003.
Direktorat  Hukum  TNI  AD, Buku  petunjuk  teknik  tentang  penyelenggaraan persidangan  perkara  pelanggaran  disiplin  prajurit, Ditkum TNI  AD,  Jakarta 2007.
Direktorat Hukum TNI AD, Kompilasi peraturan Hukum Disiplin Prajurit, Ditkum TNI AD, Jakarta 2012.
Direktorat Hukum TNI AD, Buku petunjuk teknik tentang penyelenggaraan bantuan hukum , Jakarta 2007.
Dr. Riduwan, M.B.A, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, Alfabeta Bandung 2009.
Drs.  Soesilo  Prajogo,  SH, Kamus  Hukum  Internasional  dan  Indonesia, Wacana Intelektual Press, Jakarta 2010.
H.Saripudin, Buku  Pedoman  Penulisan  Karya  Ilmiah , Wacana  Offset,  Samarinda 2013.
Mabes  TNI  AD, Bujuknik  tentang  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat, Mabes TNI AD, Jakarta 2008.
Mabes TNI AD, Buku Pedoman tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran, Mabes TNI AD, Jakarta 2009.
Mabes  TNI  AD, Buku  petunjuk  teknik tentang  penyelenggaraan  Kewenangan Ankum  di lingkungan TNI AD, Mabes TNI AD, Jakarta 1998.
Mabes  TNI  AD, Buku  petunjuk  teknik  tentang  penyelenggaraan  kepaperaan  di lingkungan Angkatan Darat, Mabes TNI AD, Jakarta 2006
Mabes  TNI  AD, Buku petunjuk  teknik  tentang  pemberhentian  sementara  dari jabatan (schorsing) , Mabes TNI AD, Jakarta 2008.
Mabes  TNI  AD, Buku  petunjuk  teknik  tentang  penyelenggaraan  sidang  Dewan Kehormatan Perwira , Mabes TNI AD, Jakarta 2006.
Mabes TNI, Buku Doktrin TNI Tri Darma Eka Karma (Tridek), Jakarta 2007 B. Daftar Perundang-Undangan :
a. UUD 1945
b. UU No. 39 tahun 1947 tentang KUHPM
c. Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin prajurit d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
e. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
f. Undang-undang  No.  48  tahun  2009    tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Kekuasan Kehakiman
g. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2010  tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
h. Peraturan Panglima TNI Nomor KEP/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI
i. Peraturan  Kasad  Nomor  KEP/14/VII/2007  tanggal  25  Juli  2007  tentang Atasan yang berhak menghukum di lingkungan TNI AD.
j. Peraturan  Kasad  Nomor  Perkasad/84/XII/2008  tanggal  12  Desember  2008 tentang Bujuknik tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
C. Sumber Lain :
a. Kompas.com,  Senin 9 Juni 2004, http://nasional.kompas.com/read/2014/06/08/2204341/SBY.Diminta.Jelaskan.s oal.Beredarnya.Surat.Keputusan.DKP.Terkait.Prabowo?
b. Okezone.com, 23 Januari 2014, http://okezone.com/ read/news/2014/01/23/058547661//Kodam-Iskandar-Muda-Pecat-41-Prajurit.