ANALISIS PERTUMBUHAN, PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN KEMISKINAN PROVINSI SUMSEL
Tri Wibowo
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Jl. Dr. Wahidin 1 Gd.RM.Notohamiprodjo Lt.8 Jakarta Pusat Telp. 081388190866
Email : 3wibowo@gmail.com Diterima : 18/01/2013 Direvisi : 18/04/2013 Disetujui : 30/04/2013

## ABSTRAK
Sejalan  dengan  pembangunan  nasional,  strategi  pembangunan  di  Provinsi  Sumatera  Selatan bersifat pro growth, pro jobs, dan  pro poor. Provinsi  Sumatera Selatan mempunyai kontribusi besar dalam  perekonomian  nasional,  dengan  memberikan  sumbangan  sebesar  3  persen  terhadap perekonomian  nasional.  Provinsi  Sumsel  telah  berhasil  mengatasi  penyerapan  tenaga  kerja,  tetapi perlu  percepatan  dalam  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengurangan  kemiskinan.  Hasil  analisis  tipologi Klassen,  10  Kabupaten/Kota  atau  2/3  yang  ada  di  Provinsi  Sumatera  Selatan,  berada  dalam  tahap berkembang  pesat. Pembangunan  di  Provinsi  Sumsel  perlu  diprioritaskan  untuk  10  Kabupaten/Kota yang    masih  siap  untuk  berkembang  tersebut  dan  diarahkan  pada  sektor  yang  padat  karya,  seperti sektor  pertanian  dan  industri,    sehingga  tingkat  pengangguran  dan  kemiskinan  dapat  ditekan  untuk terciptanya  suatu  pertumbuhan  yang  inklusif.  Hasil  analsis  sensitivitas    menunjukkan  bahwa peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  1  persen,  mampu  meningkatkan  penyerapan  tenaga kerja sebesar 11,05 ribu orang dan mengurangi angka kemiskinan sebesar 11,08 ribu orang.
Kata Kunci : Pertumbuhan, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan

## ANALYSIS OF GROWTH, POVERTY AND LABOR ABSORPTION SOUTH SUMATRA PROVINCE

## ABSTRACT
Sychronize  with  the  national  development  strategy  of  development  in  the  province  of  South Sumatra is pro-growth , pro- jobs , and pro-poor. South Sumatra Province has a major contribution in the national economy, with a 3 percent contribution to the national economy. South Sumatra province have overcome employment, but need an acceleration in economic growth and poverty reduction. The results  of  the  analysis  of  the  typology  Klassen,  10  districts/cities  or  2/3  which  is  in  South  Sumatra Province,  located  in  the  rapidly  growing  phase.  Development  in  South  Sumatra  province  to  be prioritized  to  10  districts/cities  that  are  still  ready  for  the  growing  attention  for  the  labor-intensive sectors,  such  as  agriculture  and  industry,  so  that  the  level  of  unemployment  and  poverty  can  be reduced for the acceleration of an inclusive growth. The results of the sensitivity analysis showed that the  increased  1  percent  of  economic  growth,  generate  employment  amounted  to  11.05  thousand people and reducing poverty by 11.08 thousand people.
Keywords:

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Kemajuan  pembangunan  ekonomi Indonesia telah menuai berbagai prestasi  dan  penghargaan  dalam  skala global. Prestasi ini terlihat dari pengakuan  negara-negara  maju  yang tergabung  dalam  OECD  ( Organization of Economic and Cooperation
Development ). Wujud pengakuan tersebut  adalah  masuknya    Indonesia bersama  Cina,  India,  Brazil,  dan  Afrika Selatan  kedalam  kelompok  ‘ enhanced engagement  countries ’  atau  negara yang makin ditingkatkan keterlibatannya  dengan  negara-negara maju.  Indonesia  juga  tergabung  dalam kelompok  Group-20  atau  G-20,  yaitu dua puluh negara yang menguasai 85% Pendapatan  Domestik  Bruto  (PDB) dunia,  yang  memiliki  peranan  sangat penting dan menentukan dalam membentuk kebijakan ekonomi global.
Indonesia  telah  dianggap  berhasil mengatasi  krisis  global  tahun  2009 sebagai  imbas  dari  krisis  di  kawasan Eropa.  Perekonomian  Indonesia  tahun 2009  telah  mampu  melewati  tahun penuh tantangan dengan capaian yang cukup baik. Meskipun melambat dibandingkan  dengan  tahun  2008, pertumbuhan  ekonomi  tahun  2009 dapat  mencapai  4,6  persen,   tertinggi
ketiga di dunia setelah China dan India. Perlambatan  pertumbuhan  ekonomi yang  lebih  besar  di  tengah  kontraksi perekonomian  global  tersebut  dapat dihindari, karena struktur ekonomi yang banyak didorong oleh permintaan domestik. Pada tahun 2010
perekonomian  nasional  tumbuh  6,2 persen,  2011  naik  lagi  manjadi  6,5 persen,  dan  tahun  2012  kembali  turun 6,2 persen.
Suksesnya  pembangunan  pereko nomian  nasional  tersebut  tidak  akan terwujud tanpa didukung pembangunan perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan  perekonomian  nasional merupakan agregasi dari perekonomian daerah. Suksesnya perekonomian nasional sangat tergantung dari suksesnya  perekonomian  daerah.  Oleh karena  itu,  melalui  Perpres  5  tahun 2010  Pemerintah  telah  menetapkan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  2010-
2014.  RPJMN  ini  merupakan  bahan dan pedoman daerah dalam  menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD),  sehingga terwujud sinkronisasi antara
pembangunan pusat dan daerah.
Strategi  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)
2010-2014, merupakan lanjutan
RPJMN  sebelumnya,  dimana  telah ditetapkan empat strategi pembangunan ekonomi, yaitu pro growth,  pro  job,  pro  poor dan pro environment. Melalui strategi pro growth , terjadi percepatan laju pertumbuhan  ekonomi  yang  disertai dengan perbaikan
distribusi pendapatan ( growth with equity ). Percepatan laju pertumbuhan ini ditandai  dengan  makin  banyaknya kesempatan  kerja  tercipta  ( pro  job ) sehingga  semakin  banyak  keluarga Indonesia  yang  dapat  dilepaskan  dari perangkap kemiskinan ( pro poor ), serta memperkuat perekonomian untuk menghadapi berbagai goncangan. Pembangunan  ini  tentu  harus  ramah lingkungan pro  environment ),  sehingga dapat berkelanjutan.
Salah satu provinsi yang memberikan kontribusi cukup signifikan dalam  pertumbuhan  ekoomi  nasional adalah  Provinsi  Sumatera  Selatan (Sumsel). Provinsi Sumsel memberikan kontribusi  ( share )  sebesar  3  persen terhadap  perekonomian  nasional,  atau menempati  urutan  sembilan  terbesar dari 33 provinsi di Indonesia. Sumbangan  ini  hanya  kalah  dari Provinsi  Sumatera  Utara,  Riau,  Kaltim dan  provinsi  yang  ada  di  pulau  Jawa. Total konstribusi 6 Provinsi yang ada di
Jawa  sebesar  58  persen,  konstribusi paling  kecil  Provoinsi  DIY  (sebesar  0,9 persen)  dan  terbesar  Provinsi  DKI Jakarta (16,3 persen). Dengan kontribusi  tersebut,  potensi  pengem bangan  Provinsi  Sumsel  dalam  kancah perekonomian  nasional  tidak  dapat dipandang sebelah mata.
Selama  kurun  waktu  5  tahun terakhir  (2006  –  2010),  rata-rata pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Sumsel hanya  sebesar  5,13  persen,  lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan  nasional  yang  sebesar 5,62 persen (11) . Dari penyerapan tenaga kerja, Provinsi Sumsel termasuk berhasil mengatasi pengangguran. Pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumsel sebesar 5,6 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan  tingkat  pengangguran  terbuka tingkat  nasional  yang  mencapai  6,3 persen. Meskipun tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumsel relatif lebih rendah dibandingkan dengan  rata-rata  nasional,  namun tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Sumsel belum  mampu  menunjukkan  arah  yang sama.  Selama  kurun  waktu  5  tahun terakhir  tingkat  kemiskinan  Provinsi Sumsel  (15,5  persen)  berada  diatas rata-rata nasional (13,47 persen).

## Permasalahan
Bagaimana  gambaran  pertumbuhan ekonomi,  ketenagakerjaan  dan  kemis kinan di Provinsi Sumsel : 1) Seberapa besarkah pertumbuhan ekonomi mampu  menyerap  tenaga  kerja  dan mengurangi  kemiskinan;  2)  Bagimana diskripsi  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sumsel  terkait  dengan  strategi pro growth, pro job dan pro poor ?

## Tujuan Penelitian
Penulisan artikel ini bertujuan untuk : 1) Ingin  mengetahui  gambaran  pertum buhan  ekonomi,  ketenagakerjaan    dan kemiskinan di Provinsi Sumsel ; 2) Ingin mengetahui    seberapa  besar  pertum buhan  ekonomi  mampu  menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan; 3) Ingin mengetahui diskripsi  Kabupaten/Kota  di  Provinsi
Sumsel terkait dengan strategi pembangunan pro growth, pro job dan pro poor
METODOLOGI
Metode  analisis  yang  digunakan dalam artikel ini adalah metode diskriptif dan kuantitatif. Metode diskriptif  digunakan  untuk  memaparkan pertumbuhan ekonomi, ketenaga kerjaan  dan  tingkat  kemiskinan.  Alat analisis  dengan  menggunakan  grafis, tabulasi, serta diagram kartesius. Sedangkan  analisis  kuantitatif  diguna kan  untuk  mengetahui  hubungan  antar variabel  yang  diteliti.  Alat  analisis  yang digunakan  adalah  sensitivitas  pertum buhan  ekonomi  dalam  penyerapan tenaga kerja serta pengurangan jumlah orang  miskin.  Sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Sakernas, Indikator Perekonomian Daerah,  serta  data  Provinsi  Sumsel dalam Angka dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta data-data Bappeda Provinsi  Sumsel.  Periode  analisis  dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012.
Kerangka  analisis  model  ( Logic Model )  dibangun    berdasarkan  strategi pembangunan  nasional,  yag  diperoleh hubungan sebagai berikut :
Hubungan  tersebut  dapat  dicari nilai  sensitivitas  pertumbuhan  ekonomi
terhadap  penyerapan  tenaga  kerja ( E tk/pdrb ) yang dihitung dengan rumus:
Pertumbuhan Ekonomi Meningkat Penyerapan TK
Meningkat Jumlah Orang Miskin Berkurang
∆ TK
E tk/pdrb = ------------    ……………… (1)

## PDRB
Sedangkan sensitivitas tenaga kerja  terhadap  pengurangan  jumlah penduduk  miskin  (E m/tk )  dihitung dengan rumus :
∆ miskin E m/tk = ------------      ……………… (2)
∆ TK
dimana    PDRB  pertumbuhan  ekonomi daerah, ∆ TK adalah tambahan penyerapan tenaga kerja, dann ∆ miskin pengurangan jumlah penduduk miskin.
Untuk  melihat kondisi pertumbuhan ekonomi  kabupaten/kota  yang  ada  di Provinsi  Sumatera  Selatan  digunakan analisis  tipologi  Klassen.  Analisis  ini digunakan untuk mengetahui klasifikasi  daerah    berdasarkan    dua indikator    utama,  yaitu  pertumbuhan ekonomi  daerah  dan  produk    domestik regional    bruto    masing-masing  kapita pada  masing-masing  kabupaten/kota. Sumbu  vertikal  adalah  pertumbuhan pertumbuhan  ekonomi  daerah,  dan produk domestik regional bruto (PDRB)    per    kapita    sebagai    sumbu horizontal. Kabupaten/kota yang diamati    dapat    dibagi    menjadi    empat golongan,  yaitu:  (i)  Kabupaten/kota yang  cepat  maju  dan  cepat  tumbuh
( high  growth  and  high  income ),  (ii) kabupaten/kota  maju    tapi    tertekan ( high    income    but    low  growth ),  (iii) kabupaten/kota yang berkembang cepat  ( high  growth  but  low  income ), serta  (iv)  Kabupaten/kota  yang  relatif tertinggal  ( low  growth    and    low income ).

## PEMBAHASAN

## Pertumbuhan Ekonomi
Terdapat banyak teori pertumbuhan ekonomi tetapi tidak satu teori pun yang komprehensif  sehingga  dapat  menjadi standar  yang  baku,  karena  masing- masing teori memiliki kekhasan sendiri- sendiri  sesuai  dengan  latar  belakang teori  tersebut.  Teori  Keynes  yang  juga disempurnakan oleh teori Harod-Domar yang  mengembangkan  sisi  permintaan agregat  sering  disebut  pendekatan modern dalam makroekonomi (7) .
Dalam  teori  Keynes,  pengeluaran investasi  (I)  mempengaruhi  permintaan agregat  (Z)  tetapi  tidak  mempengaruhi penawaran  agregat  (S).  Menurut  teori Harrod-Domar,  pengeluaran  investasi (I)  tidak  hanya  mempunyai  pengaruh (proses multiplier efek) terhadap permintaan  agregat  (Z),  tetapi  juga terhadap penawaran agregat (S) melalui pengaruhnya terhadap
kapasitas  produksi.  Dalam  proses
waktu  yang  lebih  panjang,  I  nenambah stok kapital (misalnya pabrik, intrastruktur). Sehingga I = Δ K, dimana K adalah stok kapital dalam masyarakat.  Ini  berarti  pula  pening katan  kapasitas  produksi  masyarakat, dan selanjutnya menggeser kurva S ke kanan (7) .
Lebih lanjut
Harrod-Domar (7)
mengatakan  bahwa  setiap  penam bahan  stok  kapital  masyarakat  (K) meningkatkan pula kemampuan masyarakat  untuk  menghasilkan  output
(Q P ).   Q P adalah output potensial yang bisa  dihasilkan  dengan  stok  kapital (kapasitas pabrik) yang ada. Hubungan antara    K  dan  Q P adalah  sebagai berikut :
Q P = h.K    ……………… (3)
Dimana  h  menunjukkan  berapa  unit output  yang  bisa  dihasilkan  dari  setiap unit  kapital.  Koefisien  in  idiberi  nama output-capital ratio , dan sebaliknya,  1/h adalah capital-output  ratio .  Hubungan antara  K  dan  Q P adalah  proporsional, apabila  K  naik  dua  kali  lipat,  maka  Q P juga naik dua kali lipat. (1)
Sehingga,  apabila  suatu  tahun terjadi    investasi  sebesar  I,  maka  stok kapital  pada  akhir  tahun  tersebut  akan bertambah  sebesar Δ K  =  I. Selanjutnya  penambahan  kapasitas  ini
akan  meningkatkan  output  potensial sebesar  :
Δ Q P = h. Δ K   =  h. I .........… (4)
Kenaikan tingkat output potensial menggeser  kurva  penawaran  agregat (S) ke kanan.
Harrod-Domar menganggap bahwa masyarakat mempunyai kecenderungan berkonsumsi (dan kecenderungan menabung) yang merupakan prosentase dari pendapatannya. Harrod-Domar menganggap bahwa :
C = c.Y  atau   S = s.Y dimana  s = 1 – c   ......…… (5)
Dalam teori multiplier, tingkat investasi I akan  menimbulkan  permintaan  agregat sebesar :
I s I c Z 1 1 1    ..…………… (6)
Syarat  yang  harus  dipenuhi  agar perekonomian selalu menggunakan kapasitas pabriknya secara penuh yaitu agar  Z =  Q P adalah sebagai berikut :
Δ Q P =  h. I   agar    Z =  Q P maka Δ Z  =  h.I    dengan  menggabungkan persamaan diatas akan diperoleh :
w p p g Q Q h s Z Z  
   . ……………… (7)
Dimana  g w adalah warranted  rate  of growth , yang merupakan laju pertumbuhan yang menjamin
keseimbangan  antara  output  potensial dan  permintaan  agregat  dalam  jangka panjang.

## Keseimbangan Tenaga Kerja
Permasalahan  yang  sering  muncul dalam ketenagakerjaan adalah terjadinya  ketidak  seimbangan  antara permintaan  tenaga  kerja  ( demand  for labor )  dan  penawaran  tenaga  kerja ( supply  of  labor ),  pada  suatu  tingkat upah.  Kelebihan  penawaran  tenaga kerja  akan  mengakibatkan excess supply of  labor ,  sedangkan  apabila permintaan lebih besar daripada
penawaran tengaka kerja akan mengakibatkan terjadinya excess demand  for  labor dalam  pasar  tenaga kerja.
Boediono (7), terkait  dengan pasar  tenaga  kerja  menyampaikan bahwa  semua  harga-harga  (termasuk harga tenaga kerja, yaitu upah) fleksibel ke atas maupun kebawah, dan pelaku  ekonomi  bereaksi  secara  cepat dan rasional terhadap perubahan harga tersebut,  sehingga    penyimpangan  dari posisi  “ full  employment ”  hanya  bersifat sementara.  Kondisi  tersebut  seperti dapat dilihat pada Gambar 1. berikut.
Gambar 1.
Keseimbangan Tenaga Kerja
Pada awalnya
keseimbangan berada  posisi  E  dengan  tingkat  output sebesar  Q F yang  akan  menyerap seluruh  angkatan  kerja  atau  tingkat output “ full employment ”. Apabila terjadi penurunan  permintaan  agregat  dari  Z 0
ke Z 1 . Reaksi pertama dalam perekonomian  adalah  menurunannya output dari Q F ke Q 1 (atau pergerakan E ke  G)  yang  diikuti  dengan  adanya pengangguran  tenaga  kerja.  Tetapi pengangguran ini hanya bersifat
E P S 1 O G F Q Q Z 0 S 0 Outp Z 1
sementara, karena adanya para pengangguran  atau  kelebihan  tenaga kerja  akan  mendorong  tingkat  upah turun.  Menurunnya  tingkat  upah  berarti akan menurunkan biaya marginal ( marginal  cost )  untuk  menghasilkan output.  Karena  harga  salah  satu  input variabel  (upah  tenaga  kerja)  menjadi lebih  murah,  maka  biaya  total  akan menjadi turun, akibatnya kurva penawaran agregat bergeser ke bawah dari S 0 ke S 1 .
Tingkat  upah  akan  menurun  terus selama  masih  terjadi  pengangguran, dan  kurva  penawaran  agregat  juga akan  terus  bergeser  ke  bawah.  Proses ini  akan  berhenti  apabila  semua  orang telah  bekerja  kembali,  atau  dengan perkataan  lain  bila  tingkat  output  “ full employment ”  tercapai  kembali.  Kondisi ini  ditunjukkan  oleh  pergerakan  dari  G ke  F.  Posisi  keseimbangan  baru  ini ditandai  oleh  :  (a)  tercapainya  output “ full employment ” dan (b) tingkat harga- harga  dan  tingkat  upah  yang  lebih rendah.
Proses  menuju  posisi equilibrium baru,  kadang-kadang  memakan  waktu yang  cukup  lama,  tergantung  pada berapa besar hambatan-hambatan yang  merintangani  proses  tersebut, termasuk  diantaranya:  (a)  ketegaran dan  fleksibilitas  yang    tidak  sempurna
dari  harga-harga  dan  upah  meskipun pengangguran  ada  dimana-mana,  dan (b)  kelambatan  reaksi  para  pelaku ekonomi  (produsen,  konsumen,  buruh) terhadap  situasi  ekonomi  yang  baru karena  misalnya,  tidak  diperolehnya informasi yang cukup (7).

## Kemiskinan
Badan Pusat Statistik (6) , mendefinisikan  kemiskinan  ke  dalam beberapa terminologi seperti, kemiskinan  relatif,  kemiskinan  absolut, kemiskinan  struktural  dan  kemiskinan kultural.  Kemiskinan  relatif  adalah kemiskinan  yang  ditentukan  berdasar kan  ketidakmampuan  untuk    mencapai standar  kehidupan  yang  ditetapkan masyarakat  setempat  sehingga  proses penentuannya sangat subjektif. Biasanya  kemiskinan  relatif  ini  difokus kan kepada distribusi pendapatan.
Bank Dunia menghitung  garis kemiskinan  absolut  dengan  mengguna kan  pengeluaran  konsumsi  yang  di konversi ke dalam US$ PPP (Purchasing  power  parity/paritas  daya beli) ,  bukan  nilai  tukar  US$  resmi. Tujuannya  adalah  untuk  membanding kan  tingkat  kemiskinan  antar  negara. Angka konversi PPP menunjukan banyaknya  rupiah  yang  dikeluarkan untuk  membeli  sejumlah  kebutuhan
barang  dan  jasa  dimana  jumlah  yang sama  tersebut  dapat  dibeli  seharga US$1  di  Amerika.  Pada  umumnya  ada dua  ukuran  yang  digunakan  oleh  Bank dunia,  yaitu  :  a)  US$  1  PPP  Perkapita per  hari  ;  b)  US$  2  PPP  Perkapita perhari  .  Ukuran  tersebut  direvisi menjadi US$ 1,25 PPP dan US$ 2 PPP per kapita per hari. (12)
Pendapatan  per  kapita  yang  tinggi sama  sekali  bukan  merupakan  jaminan tidak adanya kemiskinan absolut dalam jumlah  yang  besar.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  kemiskinan  antara  lain disebabkan  dari  struktur  pertumbuhan ekonomi  yang  berlangsung  di  negara yang bersangkutan, berbagai pengaturan  politik  dan  kelembagaan yang  dalam  prakteknya  ikut  menentu kan  pola-pola  distribusi  pendapatan nasional (3) .
Menurut  Simon  Kuznets  (dalam Ravilion, (17) terdapat  korelasi  positif atau  negatif  dalam  jangka  panjang antara  tingkat  pendapatan  per  kapita dengan  tingkat  pemerataan  distribusi pendapatan. Hubungan antara kesenjangan  pendapatan  dan  tingkat pendapatan  perkapita  berbentuk  U terbalik.  Pada  awal  proses  pembangu nan, ketimpangan distribusi pendapatan naik sebagai akibat proses urbanisasi dan industrialisasi.
Ketimpangan  menurun  karena  sektor industri di kota sudah menyerap tenaga kerja    dari  desa  atau  produksi  atau penciptaan  pendapatan  dari  pertanian lebih kecil. Hubungan tersebut memberikan  arti  bahwa  terjadi  evolusi distribusi  pendapatan  dalam  proses transisi dari ekonomi pedesaan (pertanian)  ke  ekonomi  perkotaan (industri).
Gambaran Umum Pembangunan Provinsi Sumsel Ravilion (2004) (16) menyatakan terdapat dua definisi yang berbeda dari " pro-poor  growth "  Definisi    pertama adalah  situasi  di  mana  setiap  kenaikan pertumbuhan  ekonomi  akan  disertai dengan berkurangnya kemiskinan. Definisi kedua berfokus pada perubahan ketimpangan selama proses pertumbuhan.
Pro-poor growth menurut definisi  ini mensyaratkan bahwa  pendapatan  penduduk  miskin tumbuh  pada  tingkat  yang  lebih  tinggi dibanding  penduduk  yang  tidak  miskin. Pada Bab ini dibahas bagaimana posisi Provinsi  Sumsel  dalam  skala  nasional. Terminologi    yang  digunakan  untuk dalam artikel ini pro growth, pro job, dan pro  poor adalah    tingkat  pertumbuhan yang  dapat  mengurangi  pengangguran dan kemiskinan.
Stategi  pembangunan  pro  growth, pro job, pro poor
Stategi  pembangunan pro  growth, pro  job,  dan  pro  poor ,  sebagaimana
telah dituangkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Nasional  (RPJMN),  secara  hierarki telah dijabarkan oleh pemerintah daerah  Sumsel    menjadi  RPJMD. Penjabaran strategi pembangunan tersebut  dapat  dilihat  dari  upaya
Pemerintah Daerah
dalam
mewujudkan  visi,  misi,  tujuan  dan sasaran pembangunan
menuju Sumatera Selatan sejahtera dan terdepan  bersama  masyarakat  cerdas yang  berbudaya.  Strategi  dan  arah kebijakan
Pemerintah Provinsi Sumatera  Selatan  Tahun  2008-2013 mengacu pada tiga arus utama perubahan,  yaitu  Reorientasi,  Reposisi dan Revitalisasi (3R-Change). (1)
Startegi  kebijakan  ini  memungkinkan
terjadinya
keterpaduan dalam
pelaksanaan  pembangunan  sehingga lebih  efektif,  efisien  dan  professional; sebagai  upaya  pelaksanaan  program pembangunan pro  growth,  pro  job,  pro poor Provinsi Sumsel.
Posisi  Strategi  pro  growth,  pro  job, pro poor Provinsi Sumsel
Kontribusi  perekonomian  Provinsi Sumsel terhadap perekonomian
nasional  yang  ditunjukkan  dari  ratio PDRB  atas  dasar  harga  berlaku terhadap PDB nasional dari tahun 2006 sampai  dengan  tahun  2011  berada pada  kisaran  3  persen.  Namun  apabila dilihat dari pertumbuhan ekonomi dalam  skala  nasional,  Provinsi  Sumsel berada  dibawah  rata-rata  pertumbuhan ekonomi nasional. Dari tingkat pengangguran  terbuka  (TPT)  sebagai cerminan  kinerja  strategi Pro  Job , Provinsi Sumsel cukup sukses mengatasi  pengangguran  yang  dapat dilihat dari TPT Provinsi Sumsel berada dibawah  TPT  nasional.    Sementara itu, Provinsi  Sumsel  masih  dihadapkan pada  masalah  tingkat  kemiskinan  yang cukup tinggi melebihi tingkat kemiskinan nasional. Untuk lebih jelasnya  potret  Strategi pro  growth,  pro job,  pro  poor Provinsi  Sumsel  dimata nasional  disajikan  dalam  Diagram Kartesius (2) berikut ini.

## Pro Growth dan Pro Job
Rata-rata  pertumbuhan  ekonomi Provinsi  Sumsel  selama  periode  2006 sampai  dengan  2011  sebesar  5,39 persen,  nilai  ini  berada  dibawah  rata- rata  pertumbuhan  ekonomi  nasional yang  sebesar  5,64  persen.  Sementara itu,  dari  tingkat  pengangguran  terbuka (TPT)  Provinsi  Sumsel  diperoleh  rata-
rata  sebesar  6,76  persen,  yang  lebih rendah  dibandingkan  rata-rata  TPT nasional yang besarnya mencapai 7,22 persen.  Dengan  kondisi  ini  Provinsi
Sumsel berada pada kuadran 3. Dalam Kuadran  Kartesius  disajikan  dalam gambar berikut ini.

## Gambar 2
Posisi Prov Sumsel dalam Pertumbuhan dan Pengangguran Nasional
Tingkat Pengangguran Terbuka nasional (7,22 %) Rata-rata tahun 2006 - 2012 Pertumbuhan ekonomi nasional
(5,64 %)
Rata-rata tahun 2006 - 2011
Sumber : Hasil Analisis
Meskipun  berada  pada  Kuadran  3, namun  tingkat  pertumbuhan  ekonomi Provinsi  Sumsel  tidak  terpaut  banyak dengan  rata-rata  nasional.    Dengan meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi sebesar  0,3  persen  per  tahun,  posisi Provinsi  Sumsel  sudah  berada  pada kuadran  4  yang  merupakan  kuadran ideal,  dimana  tingkat  pertumbuhan tinggi disertai dengan tingkat pengangguran yang rendah.

## Pro Growth dan Pro Poor
Rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi  Sumsel  selama  periode  2007 sampai  dengan  2012  sebesar  16,11 persen,  nilai  ini  berada  diatas  rata-rata tingkat kemiskinan nasional pada periode  yang  sama  dengan  nilai sebesar  13,99    persen.    Dengan  rata- rata  pertumbuhan  ekonomi  sebesar 5,39 persen yang berada dibawah rata- rata  pertumbuhan  ekonomi  nasional yang  sebesar  5,64  persen.  Dengan
Sumbar Kalsel Jambi Sulut Bengkulu Sultra Jatim Sulbar Bali Malut Kalteng Sumut Sulteng Kepri Sulsel DKI Gorontalo Jabar PapuaBarat Banten Riau Kalbar SUMSEL Kaltim Lampung NTB Babel NTT Jateng Papua DIY NAD
Maluku
angka ini, Provinsi Sumsel berada pada kuadran  2.  Pertumbuhan    lebih  rendah dari  rata-rata  nasional,  sementara
tingkat  kemiskinan  berada  diatas  rata- rata nasional.
Gambar 3.
Posisi Prov Sumsel dalam Pertumbuhan dan Kemiskinan Nasional
Tingkat Kemiskinan nasional (13,99 %)
Rata-rata tahun 2007 - 2012
Pertumbuhan ekonomi nasional (5,64 %)
Rata-rata tahun 2006 - 2011
Sumber : Hasil Analisis
Meskipun  dari  rata-rata  tingkat kemiskinan  Provinsi  Sumsel  masih berada diatas rata-rata nasional, namun  jumlah  penduduk  miskin  dari tahun  ke  tahun  terus  mengalami penurunan,  Pada  tahun  2007  jumlah penduduk  miskin  Provinsi  Sumsel sebesar  1,33  juta  jiwa,  turun  menjadi 1,06  juta  jiwa  pada  tahun  2012;  atau rata-rata mengalami penurunan sebanyak 50 ribu orang per tahun.
Pro Job dan Pro Poor
Rata-rata  pengangguran  terbuka (TPT)  Provinsi  Sumsel  diperoleh  rata- rata  sebesar  6,76  persen,  yang  lebih rendah  dibandingkan  rata-rata  TPT nasional yang besarnya mencapai 7,22 persen. Sementara itu, rata-rata tingkat kemiskinan nasional pada periode yang sama  dengan  nilai  sebesar  13,99 persen.  Dengan  kondisi  ini  Provinsi Sumsel berada pada kuadran 2. Dalam Kuadran  Kartesius  disajikan  dalam gambar berikut ini.
Sumut Bali Sumbar Kalsel Jambi Sulteng Kepri Sulsel DKI Gorontalo Jabar Malut Banten Bengkulu
Jatim Kalteng Sultra Sulbar Papua Barat Riau Babel Kaltim
Aceh Kalbar SUMSEL NTB Lampung Maluku Jateng Papua DIY
Gambar 4.
Posisi Pertumbuhan dan Pengangguran Provinsi Sumsel
Tingkat Kemiskinan nasional (13,99 %) Rata-rata tahun 2007 - 2012
Tingkat Pengangguran Terbuka nasional (7,22 %)
Rata-rata tahun 2006
- 2012
Sumber : Hasil Analisis
Dengan  berada  pada  Kuadran  2, dimana  rata-rata  tingkat  kemiskinan Provinsi  Sumsel  lebih  tinggi  dibanding rata-rata nasional dan Tingkat pengangguran  berada  dibawah  rata- rata  nasional;  menjadikan  indikasi bahwa pendapatan yang diterima belum memadai  untuk  mencukupi kebutuhan.  Salah  satu  tipikal  tingginya angkatan  kerja  suatu  daerah  yang sebagian besar tergantung pada sektor pertanian  adalah  rendahnya  upah  / produktivitas.  Program  pembangunan Provinsi  Sumsel      perlu  diprioritaskan pada sektor pertanian agar pendapatan petani bisa lebih meningkat.
Sensitivitas  Pertumbuhan  Ekonomi, Tenagga Kerja dan Kemiskinan
Pada Bab ini pembahasan difokuskan pada posisi Kabupaten/Kota yang  ada  di  Provinsi    Sumsel.  Dengan pembahasan ini untuk mengetahui lebih detail diskripsi pertumbuhan,tenaga kerja  dan  kemiskinan  di  Kabupaten /Kota pada Propinsi Sumsel.
Dengan  percepatan  pertumbuhan ekonomi  akan  makin  banyak  tercipta kesempatan  kerja  ( job ),    sehingga semakin  banyak  keluarga  Indonesia yang  dapat  dilepaskan  dari  perangkap kemiskinan  ( poor ).  Jika  strategi  ini berhasil, dengan pertumbuhan ekonomi membaik,  akan  tercipta  lapangan  kerja
sehingga    pengangguran  berkurang, dan dengan terciptanya lapangan pekerjaan pendapatan masyarakat menjadi meningkat sehingga kemiskinan berkurang.

## Tipologi Klassen
Pemetaan  pertumbuhan  ekonomi kabupaten/kota  yang  ada  di  Provinsi Sumsel penting dilakukan untuk mengetahui potensi masing-masing kabupaten/kota tersebut dalam pengembangan ke depan. Untuk analisis  ini  digunakan  Dalam  analisis dengan  tipologi  Klassen.    Sebagai sumbu vertikal adalah rata-rata pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten/Kota si Provinsi Sumsel, sedangkan sebagai sumbu  horisontal  digunakan  rata-rata pendapatan per kapita dengan mengeluarkan sektor
migas.
Keterbatasan ketersedaiaan data, periode  analisis  adalah  dari    tahun 2008  sampai  dengan  2010.    Hasil
analisis dengan typology Klassen diperoleh Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumsel dapat  digolongkan  menjadi  4  golongan sebagai  berikut  :  1)  Kabupaten/kota yang  cepat  maju  dan  cepat  tumbuh ( high growth and high income ),  adalah Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim;  2)  Kabupaten/kota  yang  maju tapi    tertekan    ( high    income    but    low growth ),adalah
Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komerling Ulu; 3) Kabupaten/Kota yang berkembang  cepat    ( high    growth    but low    income ),  adalah  Kabupaten Banyuasin,  Kabupaten  Empat  Lawang, Kota  Lubuk Linggau, Kota  Prabumulih, Kabuapten  Lahat,  Kabupaten  Musi
Rawas, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Oku, Kabupaten Oku
Selatan,  dan  Kabupaten  Oku  Timur;  4) Kabupaten/kota  yang  relatif  tertinggal ( low  growth    and    low    income ).  Kota Pagar Alam.
Tabel 1.
ekonomi dan Pendapatan Per Kapita Kab/Kota di  Prov. Sumsel
Tahun 2008 - 2010 No  Kabupaten/Kota Rata-rata Pertumbuhan  Rata-rata Per Kapita (Rp. Juta/Org)  Kuadran 1  Banyuasin 5,62% 9,70 4 2  Empat Lawang 5,44% 8,63 4 3  Kt. Lubuk Linggau 6,40% 9,87 4 4  Kt. Pagar Alam 4,04% 9,47 3 5  Kt. Palembang 6,39% 22,62 1 6  Kt. Prabumulih 5,01% 13,34 4 7  Lahat 5,81% 12,55 4
8  Muara Enim 5,25% 16,04 1 9  Musi Banyuasin 2,86% 19,38 2 10  Musi Rawas 5,29% 9,77 4 11  Ogan Ilir 5,36% 8,42 4 12  Oko Ilir 5,44% 8,74 4 13  Oko Ulu 4,80% 15,20 2 14  Oko Ulu Selatan 5,66% 7,90 4 15  Oko Ulu Timur 5,36% 8,10 4 Rata-rata Sumsel 4,94% 13,58 Sumber : Hasil Analisis Dari penggolongan dengan
menggunakan analisis typologi Klassen dapat diketahui bahwa Provinsi Sumsel  baru  dalam  tahap  berkembang cepat.    Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa sebagian besar (2/3 bagian, 10 dari  15 Kabupaten/Kota)  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Sumsel  berada  pada  kuadran high  growth  but  low  income .
Dengan potensi ini, arah pembangunan di Provinsi Sumsel perlu diprioritaskan untuk 10 Kabupaten/Kota yang  masih  siap  untuk  berkembang, namun dengan pendapatan yang rendah.  Pengembangan  pembangunan perlu  diarahkan  ke  sektor  yang  padat karya,  seperti  sektor  pertanian  dan industri,    sehingga  tingkat  pengang guran  dan  kemiskinan  dapat  ditekan dan  akan  tercipta  pertumbuhan  yang inklusif  ( inclusive  growth ).  Disisi  lain,
Kota  Pagar  Alam  juga  perlu  mendapat prioritas pembangunan karena merupakan  daerah  dengan  rata-rata pendapatan  per  kapitanya  rendah
serta  tingkat pertumbuhan  yang lambat sehingga  masuk  dalam  kategori  yang relatif  tertinggal  ( low  growth    and    low income) dibanding  14  Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Sumsel.

## Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumsel, akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Secara keseluruhan, dengan rata-rata pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten/Kota di  Provinsi  Sumsel  mencapai  4,94 persen,  akan  menambah  penyerapan tenaga  kerja  sebesar  54,6  ribu  orang. Dengan  kata  lain,    setiap  1  persen kenaikan  pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi Sumsel, akan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 11 ribu orang.
Dari ke-15 kabupaten/kota di Propinsi  Sumsel,    nilai  sensitivitas tambahan  penyerapan  tenaga  kerja
akibat  adanya  kenaikan  pertumbuhan ekonomi  sebesar  1  persen,  terbesar terjadi  pada  Kabupaten  Banyuasin. Setiap  kenaikan    1  persen  PDRB Kabupaten  Banyuasin  akan  mampu menambah  penyerapan  tenaga  kerja sebanyak  1.023  orang.    Sehingga Kabupaten Banyuasin menempati skala prioritas tinggi untuk dapat dikembangkan karena mampu menyerap  tenaga  kerja  lebih  banyak dibanding  Kabupaten/Kota  yang  lain
dengan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi yang sama.
Besarnya nilai sensitivitas di Kabupaten Banyuasin ini sejalan dengan  analisis  Typologi  Klassen, dimana    Kabupaten  Banyuasin  sedang dalam kondisi berkembang cepat  ( high growth  but  low  income ).  Secara lebih lengkap    nilai  sensitivitas  pertambahan tenaga kerja akibat kenaikan pertumbuhan  ekonomi  disajikan  pada tabel berikut.
Tabel 2.
Sensitivitas  Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumsel Tahun 2008 - 2010 No.  Kabupaten/Kota Rata2 Pert Rata2 Tambahan TK (Orang) Tambahan TK (Orang) tiap 1 % PDB 1  Banyuasin 5.62% 5,754 1,023 2  Empat Lawang 5.44% 1,209 222 3  Kt. Lubuk Linggau 6.40% 708 111 4  Kt. Pagar Alam 4.04% 551 136 5  Kt. Palembang 6.39% 3,304 517 6  Kt. Prabumulih 5.01% 784 157 7  Lahat 5.81% 3,180 547 8  Muara Enim 5.25% 4,936 941 9  Musi Banyuasin 2.86% 5,554 1,939 10  Musi Rawas 5.29% 4,753 899 11  Ogan Ilir 5.36% 3,284 612 12  Oko Ilir 5.44% 3,156 580 13  Oko Ulu 4.80% 2,457 511 14  Oko Ulu Selatan 5.66% 1,818 321 15  Oko Ulu Timur 5.36% 4,452 831 Rata-rata Sumsel 4.94% 54,585 11,057 Sumber : Hasil Analisis Tenaga Kerja  dan Kemiskinan
Dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, penghasilan rumah tangga  akan  meningkat,  dan  demikian
pula  daya  beli  masyarakat.  Seiring meningkatnya  daya  beli,  pengeluaran rumah tangga menjadi lebih besar dan apabila melebihi batas garis
kemiskinan, maka rumah tangga tersebut keluar dari kemiskinan. Namun  demikian,  tidak  semua  dari  15 kabupaten/kota yang berada di Propinsi Sumsel kemiskinannya berkurang selama periode pengamatan.    Kota  Pagar  Alam  dan Kabupaten Oku Ulu karena
pertumbuhan ekonominya relatif
lambat,  pertambahan  tenaga  kerja akibat    peningkatan  pertumbuhan ekonomi,  secara  keseluruhan  belum mampu mengerem penurunan kemiskinnya.  Hasil analisis sensitivitas tambahan  penyerapan  tenaga  kerja terhadap pengurangan kemiskinan untuk kabupaten/kota di Provinsi
Sumsel  di  sajikan  pada  tabel  berikut.
Tabel 3.
Sensitivitas  Tenaga Kerja dan Pengurangan Kemiskinan
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel Tahun 2008 - 2010 No. Kabupaten/Kota Rata2 Tambahan Penyerapan Tenaga Kerja (Orang) Pengurangan Kemiskinan (Orang) Tiap Tambahan TK 1000 org, Kemiskinan Berkurang ( org) 1  Banyuasin 5,754 (3,800) (660) 2  Empat Lawang 1,209 (2,500) (2,067) 3  Kt. Lubuk Linggau 708 (1,100) (1,553) 4  Kt. Pagar Alam 551 167 303 5  Kt. Palembang 3,304 (4,733) (1,433) 6  Kt. Prabumulih 784 (900) (1,147) 7  Lahat 3,180 (6,333) (1,992) 8  Muara Enim 4,936 (8,267) (1,675) 9  Musi Banyuasin 5,554 (9,867) (1,777) 10  Musi Rawas 4,753 (13,000) (2,735) 11  Ogan Ilir 3,284 (6,133) (1,868) 12  Oko Ilir 3,156 (800) (253) 13  Oko Ulu 2,457 2,767 1,126 14  Oko Ulu Selatan 1,818 (2,067) (1,137) 15  Oko Ulu Timur 4,452 (4,367) (981) Rata-rata Sumsel 54,585 (58,267) (1,067) Sumber : Hasil Analisis
Hasil gabungan dari perhitungan diatas di  peroleh  sensitivitas  pertumbuhan
ekonomi  terhadap  penyerapan  tenaga kerja  dan  kemiskinan  sebagai  berikut  :
(i)  Kenaikan  1  persen  pertumbuhan ekonomi  menambah  TK  =  11.057 orang, (ii). Kenaikan 1 persen pertumbuhan  ekonomi  mengurangi kemiskinan = 11.083 orang.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  pada  bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa temuan sebagai berikut : 1.  Provinsi Sumatera Selatan mempunyai kontribusi perekono mian besar  dalam nasional dengan memberikan  sumbangan  rata-rata sebesar  3  persen    selama  periode
2006 sampai dengan 2011. Walupun  kontribusi  tersebut  cukup signifikan, namun
dari sisi
pertumbuhan ekonomi, Provinsi
Sumatera  Selatan  masih  dibawah rata-rata  nasional.  Potensi  ekonomi Provinsi  Sumatera  Selatan  yang besar, namun belum berjalan
optimal.
2.  Dalam  penyerapan  tenaga  kerja, Provinsi  Sumatera  Selatan  lebih unggul dibanding rata-rata nasional. Namun  penyerapan  tenaga  kerja yang  tinggi  tersebut  belum  berhasil menekan  angka  kemiskinan.  Rata- rata  angka  kemiskinan  Provinsi Sumatera  Selatan  masih  sebesar 16,1  persen,  lebih  tinggi  dibanding
rata-rata tingkat kemiskinan nasional  yang  sebesar  13,9  persen. Jumlah  penduduk  miskin  dari  tahun ke tahun terus menunjukkan penurunan dengan rata-rata sebesar 50 ribu orang per tahun. 3.  Setiap terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi Provinsi
Sumsel  sebesar  1  persen,  akan mampu menambah penyerapan tenaga  kerja  sebesar  11,05  ribu orang, dan akan mengurangi kemiskinan  sebesar  11,08  ribu orang.
4.  Provinsi  Sumatera  Selatan  baru dalam  tahap  berkembang  cepat. Hasil  analisis  Tipologi  Klassen  dari 15  Kabupaten/Kota  di  Provinsi
Sumatera Selatan, 10 Kabupaten/Kota berada pada
kuadran high    growth    but    low income .

## SARAN
Dengan  potensi  ekonomi  Provinsi Sumatera  Selatan  yang  tinggi,  arah pembangunan di Provinsi Sumsel perlu diprioritaskan untuk 10 Kabupaten/Kota yang  masih  siap  untuk  berkembang, namun dengan pendapatan yang rendah.  Pengembangan  pembangunan perlu  diarahkan  ke  sektor  yang  padat karya,  seperti  sektor  pertanian  dan
industri,
sehingga tingkat pengangguran  dan  kemiskinan  dapat ditekan  dan akan  tercipta  pertumbuhan yang  inklusif  ( inclusive  growth ).  Perlu adanya  studi  lebih  mendalam  terkait struktur  perekonomian  masing-masing kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera
Selatan sehingga strategi pembangunan dapat diselaraskan dengan  melihat  potensi  masing-masing daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
1. ------,  Perda  Provinsi  Sumatera
Selatan  Nomor  13  Tahun  2009 Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 2. -------,    Sumatera  Selatan  Dalam Angka 2010, BPS, Provinsi Sumatera Selatan
3. -------, Perekonomian Provinsi
Sumatera Selatan Menurut PDRB Lapangan  Usaha  2010,  Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Bekerjasama dengan BPS Provinsi Sumatera Selatan 4. ------, Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2012 Provinsi Sumatera Selatan, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
5. ADB, 2012, Outlook 2012, Confronting  Rising  Inequality  in Asia 6. BPS,  2007,  Analisis  Tipologi Kemiskinan Perkotaan, Studi Kasus di Jakarta Utara, BPS 7. Boediono, 1999, Teori Pertumbuhan  Ekonomi,  BPFE, Yogyakarta
8. Catherine Barber, 2008, Notes on Poverty  and  Inequality,  Oxfam International 2008.
9.    Emilia  dan  Imelia.  2006. Modul    Ekonomi    Regional. Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Jambi. Jambi. 10.  Haughton  J.  &  Khandker  S., 2009,  Hand  book  on  Poverty  + Inequality, World Bank, washington
11.  http://www.bps.go.id  (diakses  08
Mei 2013)
12.  http://www.bappenas.go.id/node/
165/3630/kemiskinan-di- indonesia-dan- penanggulangannya/  (diakses  15 Februari 2013)
13.  http://sukabumikab.bps.go.id/com ponent/content/article/148- kemiskinan.html?start=1  (diakses
5 Februasi 2012)
14.  IMF, 2012, World Economic Outlook WEO), Growth  Resuming Dangers Remain 15.  Lincolin,  Arsyad  2004,  Ekonomi Pembangunan, STIE YKPN, Yogyakarta
16.  Ravallion,  Martin,  2004,  Pro-Poor Growth    A  Primer,  World  Bank Policy  Research  Working  Paper 3242, March 2004
17. Ravallion,  Martin,  2005,    A Poverty-Inequality
Trade-off?
World  Bank  Policy  Research
Working Paper 3579, April 2005
18.  Sharma, Manohar,  2011, Gabriela Inchauste,  and  Juan  Feng  “ Rising Inequality  with  High  Growth  and Falling Poverty” www.worldbank.org/eapeye 19.  Sjafrizal 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagaian  Barat,  Prisma  LP3ES Jakarta 20.  Sjafrizal, 2008, Ekonomi Regional,  Teori  dan  Aplikasi, Praninta Offset, Padan 21.  Tambunan, Tulus. 2006. Perekonomian  Indonesia  Sejak Orde  Lama  Hingga  Pasca  Krisis. Pustaka Quantum, Jakarta. 22.  Tarigan, Robinson, 2004, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara 23.  Tarigan, Robinson , 2005, Ekonomi  Regional  –  Teori  dan aplikasi, Bumi Aksara 24.  Wodon, Quentin T. 1999,
Growth,  Poverty,  and  Inequality:
A Regional Panel for Bangladesh