## Jual Beli Di Bawah Tangan Terhadap Lahan Tempat Tinggal Transmigrasi Di Dharmasraya Sumbar
Randa Iolanda Putra Alumni Kenotariatan FH USU E-Mail : randaiolandaputra@gmail.com

## Abstrak
Terdaftarnya hak-hak atas tanah terkait status hak, subjek hak dan objek hak merupakan tujuan untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum,  perlindungan  hukum,  dan  kemanfaatan. Sebagaimana yang dimaksud dalam UUPA, PP Pendaftaran Tanah, dan aturan turunannya. Salah satu  kegiatan  ialah  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah.  Jika  terjadi  perubahan  data  fisik dan/atau data yuridis termasuk cakupan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Salah satu dengan cara peralihan hak dapat melalui jual beli yang dibuktikan dengan Akta PPAT. Kenyataannya, di Nagari Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat jual beli dilakukan secara di bawah tangan terhadap hak atas lahan tempat tinggal transmigran. Ada beberapa permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai penyebab terjadinya, kedudukan hukum serta pendaftaran peralihan hak jual beli di bawah tangan terhadap hak atas lahan tempat tinggal transmigran. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum, teori  perlindungan  hukum  dan  teori  kemanfaatan.  Jenis  penelitian  tesis  ini  menggunakan penelitian  yurisdis  empiris  yang  bersifat  deskriptif  analisis  dimana  pendekatan  terhadap permasalahan  dilakukan  dengan  mengkaji  data  yang  diperoleh  dari  data  primer  yang  langsung dari masyarakat di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Nagari Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten  Dharmasraya  Provinsi  Sumatera  Barat.Hasil  penelitian  ini,  penyebab  jual  beli  di bawah tangan terhadap hak atas lahan tempat tinggal transmigran yakni biaya yang dikeluarkan ringan, proses  yang dibutuhkan cepat, tidak membutuhkan waktu lama, serta mudah dilakukan. Kedudukan  hukum  jual  beli  tersebut  tidak  dapat  memenuhi  syarat  formal  sebab  bukan merupakan  akta  yang  dibuat  oleh  dan  di  hadapan  PPAT,  meskipun  secara  syarat  materil dibenarkan.  Akibatnya  tidak  dapat  didaftarkan  peralihan  hak  pada  Kantor  Pertanahan. Pendaftaran  peralihan  hak,  upaya  permohonan  penetapan  ke  Pengadilan  tidak  dapat  dilakukan. Sebab  berdasarkan  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  pengadilan  tidak  dapat  menetapkan permohonan  yang  tidak  ada  unsur  disengketakan.  Jadi  Terhadap  permohonan  hak  atas  lahan tempat  tinggal  tersebut  pengadilan  menyatakan  tidak  dapat  diterima.  Hendaknya  dijalankan penyuluhan hukum akibat hukum dari jual beli di bawah tangan terhadap hak atas lahan tempat tinggal.  Membuat  aturan  yang  tepat  untuk  warga  terkait  syarat  formal  yakni  hanya  Akta  yang dibuat oleh PPAT yang dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak. Selanjutnya berkaitan dengan dasar  peraihak  dengan  penetapan  terhadap  pihak  penjual  dinyatakan  keadaan  tidak  hadir  atau afweigheid sehingga  pihak  pembeli  hak  atas  lahan  transmigran  mengajukan  permohonan penetapan pihak penjual tidak diketahui keberadaannya.
Kata Kunci : Jual Beli Tanah, Lahan Tempat Tinggal, Transmigran

## Abstract
The  registration  of  land  rights  concerning  title  status,  right  subject,  and  right  object  is intended to guarantee legal certainty, legal protection, utility. According to UUPA, PP on Land Registration, and its derivation, it is one of the activities of safeguarding the land. The change in physical data and/or juridical data include the coverage of land registration data by transaction which can be proved with PPAT certificate. In reality, in Nagari Ranah Palabi, the transaction is done  underhendedly  on  land  title  of  the  transmigrant  settlement.  The  research  problem  is  how about the cause, legal standing, and registration of the transfer of underhanded land transaction on  the  land  right  of  transmigrant  settlement.  The  research  theories  are  the  theory  of  legal certainty, theory of legal protection, and theory of utility. The research used juridical empirical and descriptive analytic method by analyzing primary data obtained directly from the people in the field. It wa done in Nagari Ranah Palabi, Timpeh Sub-district, Dharmasraya Regency, West Sumatera Province.The result of the reseacrh shows that underhanded transaction of the land of transmigrant settlement includes inexpensive cost, quick process, and easy to do. Legal standing of  the  transactiondoes  not  meet  material  requiment  since  it  is  not  a  certificate  made  before  a PPAT  even  thougt  it  is  allowed  materially.  Consequently,  it  cannot  be  registered  in  the  Land Office  and  filing  the  claim  to  Court  cannot  do the  proceeding  becausethere  is  no  dispute  in  it. Therefore,  the  request  for  the  right  for  the  land  cannot  be  accepted  by  the  Court.It  is recommended thet legal counseling about legal consequense of underhanded transaction of the land  for  residence  be  provided.  Accurate  regulation  for  the  people  on  land  right  for  residence concerning  formal  preprequisite  should  be  made  –  certificate  made  before  a  PPAT  for registering  land  title transfer. Concerning the absence of  the seller or ‘afwezigheid’ the buyer has the right to lodge a request the land right in the transmigrant land.
Keywords : Land Transaction;Land for Residence;Transmigrant.

## Pendahuluan
Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan  bahwa  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.Aturan  pelaksana  dari konstitusi  tersebut  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan sebutan UUPA.UUPA merupakan peletak dasar yang memberikan  jaminan  kepastian  hukum  mengenai  hak-hak  atas  tanah  bagi  seluruh  rakyat
Indonesia. Pasal  23, Pasal  32, dan Pasal  38 UUPA  mengharuskan kepada pemegang hak  yang bersangkutan  untuk  mendaftarkan  tanahnya  agar  memperoleh  kepastian  hak  jika  melakukan perbuatan hukum. 1 Jaminan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah meliputi status hak, subjek hak,  dan  objek  hak.  Turunan  dari  UUPA,  kegiatan  pendaftaran  tanah  dijabarkan  lebih  lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang selanjutnya disebut dengan PP Pendaftaran Tanah. PP Pendaftaran Tanah mengatur 2 (dua) kegiatan utama dalam  bidang  pertanahan  adalah  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  dan  kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Peralihan hak atas tanah dapat ditafsirkan sebagai suatu perubahan hukum yang dikuatkan dengan  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  dan  di  hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah/PPAT sebagai dasat  yang mengakibatkan beralihnya pemegang hak atas tanah kepada orang lain. 2 Jual beli  hak  atas  tanah  diperlukan  adanya  persyaratan  materil  dan  formil.  Syarat  materil  ada  pihak penjual  dan  pembeli  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Syarat  formil  berupa  kepemilikan tanah  dan  dengan  prosedur  peralihan  hak  atas  tanah.Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  akta  jual dibuat  dihadapan  PPAT.  Pihak  penjual  dan  pembeli  harus  menghadap  PPAT,  atau  masing- masing  pihak  dapat  diwakili  oleh  seorang  kuasa  berdasarkan  surat  kuasa  yang  sah  untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. 3
Berdasarkan  pra  penelitian,  peneliti  menemukan  persoalan  jual  beli  di  bawah  tangan terhadap hak atas lahan tempat tinggal transmigran. Jual beli di bawah tangan terhadap hak atas lahan tempat tinggal transmigran menggunakan surat pernyataan jual beli yang ditandangani dan selembar kuitansi sebagai bukti atas pembayaran atas jual beli lahan tempat tinggal transmigran tersebut.Kejadian  demikian  peneliti  temukan  di  kawasan  transmigrasi  di  Nagari  Ranah  Palabi, Kecamatan  Timpeh,  Kabupaten  Dharmasraya,  Provinsi  Sumatera  Barat. 4 Proses  penempatan tersebut  berlangsung  pada  tahun  1992/1993  dengan  jumlah  150  Kepala  Keluarga  atau  dengan total 559 jiwa yang melakukan transmigrasi. 5
Lahan  tempat  tinggal  transmigran  di  Nagari  Ranah  Palabi  tersebut  telah  beralih sebagaimana  awal  mula  program  transmigrasi  pada  tahun  1992/1993.  Lahan  tempat  tinggal merupakan kavling tanah perkarangan beserta tapak rumah. 6 Salah satu warga yang membeli dan menempati  lahan  tempat  tinggal  transmigran  di  Nagari  Ranah  Palabi  tersebut  bernama  Bapak Miskun.Penjelasan  yang  didapat  adalah  membeli  tanah  ini  (lahan  tempat  tinggal  transmigran)
1 AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 37-38.
2 Ibid.
3 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Isi  dan Pelaksanaannya , Djambatan, Jakarta,  2003, hlm. 211.
4 Berdasarkan  penelitian  pada  daerah  transmigrasi  Nagari  Ranah  Palabi  Kecamatan  Timpeh  Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, pada bulan November 2020.
5 Berdasarkan  Data  Penempatan  Transmigrasi  di  Kabupaten  Dharmasraya  dari  tahun  1965-2006  yang dikeluarkan oleh Dinas Tranasmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.
6 Pasal  1  ayat  (14)  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  10 Tahun  2018  Tentang  Pelaksanaan  Pemberian  Bantuan  Transmigrasi  oleh  Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Daerah Kepada Transmigran.
tidak  pakai  akta  jual  beli,  tetapi  hanya  ada  surat  pernyataan  jual  beli  dan  selembar  kuitansi sebagai  bukti  pembayaran  pembelian  tanah  serta  sertipikat  aslinya  yang  masih  atas  nama  si pemilik  tanah,  yang  merupakan  orang  yang  berasal  dari  daerah  Wonogiri  yang  sudah  tidak bertempat tinggal di sini. 7
Peralihan  hak  atas  tanah  merupakan  proses  dimana  memperoleh  kepastian  hukum, perlindungan  hukum  dan  kemanfaatan  hukum  atas  hak  atas  tanah  yang  diwujudkan  dalam sertipikat  hak  atas tanah  untuk  kepastian  hak, subjek, dan objek atas tanah. Sebab,  pendaftaran tanah  diperlukan  aspek  materil  dan  formal.Berdasarkan  uraian  dari  latar  belakang  diatas,  maka dapat  ditarik  beberapa  hal  yang  menjadi  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  yaitu: penyebab  jual  beli  di  bawah  tangan  terhadap  hak  atas  lahan  tempat  tinggal  transmigran  , kedudukan hukum dari jual beli di bawah tangan serta pendaftaran peralihan hak dari jual beli di bawah  tangan  terhadap  hak  atas  lahan  tempat  tinggal  transmigran  di  Nagari  Ranah  Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai mengetahui dan  mengkaji  penyebab,  kedudukan  hukum  jual  beli  di  bawah  tangan  terhadap  hak  atas  lahan tempat  tinggal  transmigran  di  Nagari  Ranah  Palabi,  Kecamatan  Timpeh,  Kabupaten Dharmasraya,  Provinsi  Sumatera  Barat  serta  pendaftaran  peralihan  hak  dari  jual  beli  di  bawah tangan  terhadap  hak  atas  lahan  tempat  tinggal  transmigran  di  Nagari  Ranah  Palabi,  Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris.  Penelitian  hukum yang  memperoleh  data  dari  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat. 8 Penelitian yuridis empiris berasal dari datadari lapangan atau di Nagari Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten  Dharmasraya,  Provinsi  Sumatera  Barat  terkait  dengan  jual  beli  di  bawah  tangan terhadap lahan tempat tinggal transmigran. Sumber data berasal data primer dan data sekunder. Data primer dari lapangan di Nagari Ranah Palabi. Lahan tempat tinggal Transmigran di Nagari Ranah  Palabi  adalah  wilayah  administrasi  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Data sekunder penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan  kepustakaan  atau  penalaahan  terhadap  berbagai  literatur  atau  bahan  pustaka  yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum. 9
Lokasi  penelitian  berada  di  daerah  Nagari  Ranah  Palabi,  Kecamatan  Timpeh,  Kabupaten Dharmasraya, Provinsi  Sumatera Barat. Nagari Ranah Palabi terdapat  lahan tempat  tinggal dan
7 Hasil Wawancara dengan Bapak Miskun, Selaku Responden (Orang yang Membeli Lahan Tempat Tinggal Transmigran  dengan  cara  jual  beli  di  bawah  tangan  di  Nagari  Ranah  Palabi,  Kecamatan  Timpeh,  Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat), pada tanggal Selasa, tanggal 25 Juni 2019, pukul 10.30 WIB.
8 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 24.
9 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 156.
lahan tempat usaha transmigran. 10 Berdasarkan data yang diperoleh, dari Dinas Transmigrasi dan Ketengakerjaan Kabupaten Dharmasraya jumlah transmigran yang ditempatkan di Nagari Ranah Palabi  berjumlah  150  Kepala  Keluarga/KK  dengan  559  jiwa.  Sampel  adalah  terhadap  warga setempat/orang  yang  memperoleh  lahan  tempat  tinggal  transmigran  melalui  jual  beli  di  bawah tangan  di  Nagari  Ranah  Palabi.  Teknik  pemilihan  sampel  dilakukan  dengan  cara non  random sampling . Penentuan pengambilan sampel berdasarkan menggunakan responden dan informan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 23 warga yang berada di kawasan transmigrasi memperoleh lahan tempat tinggal melalui jual beli di bawah tangan atau tanpa berdasarkan Akta jual  beli  yang  dibuat  di  hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  Lebih  kurang  15%  dari  jumlah populasi  transmigrasi  di  Nagari  Ranah  Palabi.  Dua  orang  responden  dari  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Dharmasraya,  Provinsi  Sumatera  Barat  yakni  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah/PPAT  Kantor  Pertanahan  Pertanahan  Kabupaten Dharmasraya yang mana terkait dengan permasalahan penelitian ini. 11 Informan dalam penelitian ini berjumlah 2 (dua) orang, yakni Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Wali Nagari Ranah Palabi dan Tokoh masyarakat Nagari Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya.Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan wawancara sendiri-sendiri atau terpisah maupun kepada responden dan informan.

## Pembahasan
Penyebab  Jual  Beli  Di Bawah  Tangan  Terhadap  Lahan  Tempat  Tinggal  Transmigran  Di Nagari Ranah Palabi, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
Luas  wilayah  Kabupaten  Dharmasraya  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Dharmasraya  Nomor  3  Tahun  2008  Tentang  Penataan  dan  Pembentukan  Kecamatan,  seluas 2.961,13 Km 2 atau 296.113 Ha dengan jumlah sungai sebanyak 59 (lima puluh sembilan) sungai dengan total panjang 450,9 Km (empat ratus lima puluh koma sembilan kilometer). 12
Tabel 3. Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan di Nagari Ranah Palabi Tahun 1992/1993.
No. Daerah Asal Jumlah KK Jiwa 1 DKI Jakarta 0 0 2 Jawa Barat 0 0 3 Jawa Tengah 0 0 4 Jawa Timur 34 105
10 Berdasarkan  Data  Sesuai  Tahun  Penempatan  Transmigrasi  di  Kabupaten  Dharmasraya  yang  dikeluarkan Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat
11 Hasil data penelitian jual beli di bawah tangan terhadap lahan tempat tinggal transmigran di Nagari Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 28 November 2019.
12 Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, Op.cit., hlm. 4 .
5 Yogyakarta 74 256 6 Transmigran Lokal 42 198 Jumlah 150 559
Sumber: Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dharmasraya.
Hasil  penelitian  perbuatan  jual  beli  terhadap  hak  atas  lahan  tempat  tinggal  transmigran dilakukan dengan pembayaran secara tunai baik seluruh maupun sebagian atas dasar kesepakatan kedua  belah  pihak  (transmigran/penjual  dan  pihak  lain/pembeli).  Ketika  terjadinya  proses  jual beli hak atas lahan tempat tinggal transmigran, dihadiri perangkat pemerintahan nagari ataupun warga  setempat.  Hal  dimaksud  untuk  mengetahui  informasi  adanya  jual  beli  terhadap  lahan tempat  tinggal  transmigran  terkait  pembelinya.  Keseluruhan  proses  jual  beli  tersebut  didasari pada  keinginan  kedua  belah  pihak  Menurut  Bapak  Budsukardi,  selaku  tokoh  masyarakat  di Nagari  Ranah  Palabi,  jual  beli  yang  dilakukan  disebab  biaya  ringan  dan  prosesnya  cepat  dan mudah. 13 Hasil penelitian terhadap lahan tempat tinggal transmigran yang diperoleh melalui jual beli  di  bawah  tangan  di  Nagari  Ranah  Palabi,  Kecamatan  Timpeh,  Kabupaten  Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, yang di lakukan warga setempat disebab sebagai berikut:
Tabel 4. Jual Beli di Bawah Tangan Terhadap Lahan Tempat Tinggal Transmigran di Nagari Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 No . Pembeli Atas Nama (Sertipikat) Transaksi Alasan Keterangan 1 Waluyo Abidin Selembar kuitansi dan surat pernyataan jual beli Biaya ringan dan cepat dilakukan Dihadiri oleh Keluarga masing- masing dan Warga Setempat 2 Subandi Sumiyati Selember kuitansi dan dan surat pernyataan jual beli Proses cepat dan biaya tidak mahal Dihadiri oleh pembeli dan penjual, Kepala Jorong, dan warga setempat 3 Miskun M. Akhir Selembar Kuitansi dan surat pernyataan jual beli Biaya ringan dan mudah Dihadiri oleh Keluarga masing- masing dan warga setempat 4 Suparman TH. Andri Surat Pernyataan dan Kuitansi Proses cepat bisa langsung dimiliki Dihadiri oleh suami-isteri masing-masing dan Kepala Jorong 5 Purwanto Jaelani Selembar Kuitansi Biaya ringan dan proses Dihadiri oleh suami isteri masing-
13 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Budsukardi,  Selaku  Informan  (Tokoh  Masyarakat  Nagari  Ranah  Palabi Kecamatan Timpeh Dharamasraya), pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, pukul 09.30 WIB.
cepat masing dan warga setempat 6 Adi Jaya Alul Selambar kuitansi Lebih mudah dan Proses cepat Dihadiri oleh penjual dan pembeli, Kepala Jorong dan Warga Setempat 7 Tajimin Lamidin Surat Pernyataan Jual beli dan selembar kuitansi Lebih mudah dan biaya tidak ada Dihadiri penjual dan pembeli serta warga setempat 9 Amaran Suparno Surat pernyataan jual beli dan selembar kuitansi Proses cepat dan mudah diselesaikan Dihadiri oleh kelurga masing- masing, dan Perangkat Nagari 10 Zainudin Nazaruddin Selembar kuitansi Biaya ringan dan mudah diselesaikan Dihadiri suami istri masing-masing dan warga setempat 11 Karto Suryadi Selembar kuitansi Proses cepat dan biaya ringan Dihadiri oleh suami istri masing-masing dan warga setempat 12 Saldi Zailal Selembar kuitansi Proses cepat dan mudah saja Dihadiri oleh suami istri masing-masing dan warga setempat 13 Rahmad Paekan Selembar kuitansi Biaya tidak ada digunakan dan proses cepat Dihadiri oleh suami istri masing-masing dan warga setempat 14 Budiman Kuruma Selembar kuitansi Mudah dan proses cepat Dihadiri oleh suami istri masing-masing dan warga setempat 15 Basari Kateni Selembar kuitansi Proses cepat dan biaya ringan Dihadiri oleh suami istri masing-masing dan warga setempat 16 Jamaludin Bustamar Selembar kuitansi Proses cepat dan mudah dilakukan Dihadiri oleh suami istri masing-masing dan warga setempat 17 Arson Lesmono Selembar kuitansi dan surat pernyataan jual beli Tidak memerlukan banyak biaya Dihadiri oleh suami istri masing-masing dan kepala jorong 18 Eni yuliati Kateni Selembar kuitansi dan surat pernyataan jual beli Proses cepat dan mudah Dihadiri oleh suami istri masing-masing dan kepala jorong 19 Dodi Setia Nuruma Selembar kuitansi dan surat pernyataan jual Tidak mau sibuk dan Dihadiri oleh suami istri masing-masing
beli biaya ringan dan warga setempat 21 Nusirwan Arzami Selembar kuitansi Biaya ringan dan proses cepat Dihadiri oleh suami istri masing-masing dan warga setempat 22 Saputra Mat salam Selembar kuitansi Lebih mudah dan proses cepat Dihadiri oleh suami istri masing-masing dan warga setempat 23 Bayu heri Suntara Selembar kuitansi dan surat pernyataan jual beli Biaya ringan, mudah dan Proses cepat Dihadiri oleh suami istri masing-masing dan warga setempat

## Sumber: Hasil Penelitian di Nagari Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh Tahun 2019.
Hasil  Penelitian  menunjukkan  alasan  kenapa  memperoleh  lahan  tempat  tinggal transmigrasi  dengan  cara  jual  beli  di  bawah  tangan.  Sebagai  contoh  di  dalam  data  tersebut menyatakan Bapak Waluyo membeli lahan tempat tinggal transmigran atas nama Abidin dengan melakukan transaksi surat pernyataan jual beli di bawah tangan dan selembar pembayaran yang berupa  kuitansi  pembayaran  pembelian  lahan  tempat  tinggal  transmigran  dengan  alasan  biaya untuk melakukan jual beli di bawah tangan ringan dan cepat untuk dilakukan.
Terjadi jual beli di bawah tangan lahan tempat tinggal transmigran di Nagari Ranah Palabi menjelaskan  keterangan,  semisal  Bapak  Suparman  ketika  melakukan  pembelian  hak  atas  lahan tempat tinggal transmigran tersebut dihadiri keluarga kedua belah pihak dan Kepala Jorong/ RT. Selain  juga  dihadiri  oleh  warga  setempat  sebagaimana  keterangan  yang  di  dapat  salah  satunya melalui  Bapak  Adi  Jaya.  Kehadiran  mereka  dijadikan  pengakuan  dan  penguatan  bahwasaya terjadi jual beli hak atas lahan tempat tinggal transmigran.  Secara umum, responden berdasarkan data  yang  diolah  dari  lapangan  tersebut,  responden  yang  membeli  lahan  tempat  tinggal transmigran, menjelaskan bahwa ketika membeli lahan tempat tinggal transmigrasi dihadiri oleh warga  setempat  dan  perangkat  nagari/desa  atau  jorong/RT  untuk  mengetahui  jual  beli  ini. 14 Menurut Bapak Waluyo, secara umum juga menggunakan kuitansi dan surat pernyataan jual beli sudah cukup bagi dan di tambah dengan warga yang berada disekitar ini telah mengetahuinya. 15 Jual  beli  di  bawah  tangan  dipilih  disebabkan  oleh  proses  cepat  dilakukan,  biaya  yang dikeluarkan  ringan,  dan  mudah  dilakukan.  Sebagai  bukti  bagi  para  pihak  dibuatnya  surat pernyataan  jual  beli  dengan  maksud  telah  dilakukan  jual  beli  hak  atas  lahan  tempat  tinggal transmigran  ditambah  dengan  selembar  bukti  pembayaran  yang  memuat  jumlah  harga/kuitansi. Selain  keluarga  kedua  belah  pihak,  kesaksian  warga  setempat  dan  perangkat  pemerintah nagari/jorong  diperlukan  untuk  bahwasaya  telah  mengetahui.  Keseluruhan  itu  terjadi  setelah mencapai  kesepakatan  dan  menurut  kedua  belah  pihak  tersebut  sudah  cukup  untuk  melakukan
14 Hasil  wawancara dengan Bapak Subandi, selaku Responden (pembeli lahan tempat tinggal transmigran di Nagari Ranah Palabi), pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, pukul 13.30 WIB.
15 Hasil  wawancara Bapak Waluyo,  Selaku  Responden (pembeli lahan tempat tinggal transmigran di Nagari Ranah Palabi), pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, 13.30 WIB.
jual  beli  sudah  cukup  dan  pihak-pihak  keluarga,  warga  setempat  dan  perangkat  nagari/desa setempat.
Kedudukan  Hukum  Jual  Beli  Di  Bawah  Tangan  Terhadap  Hak  Atas  Lahan  Tempat Tinggal  Transmigran  Di  Nagari  Ranah  Palabi,  Kecamatan  Timpeh,  Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
Syarat  sah  jual  beli  hak  atas  tanah  untuk  kepentingan  pendaftaran  tanah  ada  dua.  Syarat materil . Pemegang  hak  atas  tanah  dan  berwenang  menjual  hak  atas  tanah  dan  pembeli  harus memenuhi  syarat  sebagai  pemegang  (subjek)  hak  dari  hak  atas  tanah  yang  menjadi  objek  jual beli.  Bagi  penjual,  berhak  dan  berwenang  menjual  hak  atas  tanah,  dengan  syarat  orang  yang namanya  tercantum  dalam  sertipikat  atau  selain  sertipikat,  telah  dewasa.Jika  belum  dewasa, diwakili oleh walinya.Jika dalam pengampuan, diwakili oleh pengampunya.Jika penjual diwakili oleh  orang  lain  sebagai  penerima  kuasa,  penerima  kuasa  menunjukkan  surat  kuasa  notariil.Jika hak  atas  tanah  yang  akan  dijual  adalah  harta  bersama,  penjual  harus  mendapatkan  persetujuan terlebih dahulu dari pasangannya.
Bagi pembeli, memenuhi syarat sebagai subjek hak dari hak atas tanah yang menjadi objek jual beli dengan syarat.Jika obyek jual beli itu tanah Hak Milik, maka pihak yang dapat membeli tanah adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, yayasan, koperasi, bank pemerintah, badan keagamaan,  dan  badan  sosial.  Syarat  formal . Syarat  jual  beli  harus  dibuktikan  dengan  Akta PPAT yang ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah. Syarat formal dalam jual beli  atas  tanah  tidak  mutlak  dibuktikan  dengan  akta  PPAT,  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota  dapat  mendaftar  pemindahan  haknya  meskipun  tidak  dibuktikan  dengan  akta PPAT  yang  ditegaskan  dalam  Pasal  37  ayat  (2)  PP  Pendaftaran  Tanah  dan  ketentuan  yang berlaku.
Akta jual beli di buat di hadapanPPAT merupakan telah terjadi pemindahan hak atas tanah dari pemegang haknya sebagai penjual kepada pihak lain yang pembeli. Selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dilakukan perubahan data pada sertipikat dan buku tanahnya. 16 Prosedur jual beli tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat) dimulai dengan datang  menghadapnya  para  pihak  baik  penjual  maupun  pembeli  kehadapan  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  dan  menyatakan  maksudnya  untuk  mengadakan  jual  beli  tanah.  Seorang  yang memiliki tanah, karena kebutuhan tertentu kadang tanah yang bersangkutan dipindahkan kepada orang lain. Paralihan hak atas tanah dapat berupa jual-beli, hibah, tu kar menukar dan lelang.
Jual  beli  di  bawah  tangan  terhadap  hak  atas  lahan  tempat  tinggal  transmigran  yang dilakukan  di  Nagari  Ranah  Palabi  tidak  memenuhi  ketentuan  hukum  dalam  pendaftaran peralihan  hak.  Hal  in  dikarenakan  jual  beli  di  bawah  tangan  tidak  dapat  dijadikan  dasar pendaftaran  peralihan  hak  pada  Kantor  Pertanahan  setempat.  Perbuatan  hukum  yang  dilakukan tersebut  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  37  ayat  (1)  PP  Pendaftaran  Tanah  Pendaftaran
16 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015,  hlm.367- 370.
peralihan hak atas tanah, yang mana dalam hal melakukan permohonan peralihan hak atas lahan tempat  tinggal  transmigran  harus  telah  dimiliki  15  tahun  baru  dapat  dialihkan.  Pada  dasarnya surat pernyataan jual beli di bawah tangan merupakan surat yang dibuat berdasarkan kesepakatan kedua  belah  pihak  yang  ditanda  tangani  dan  disaksikan  oleh  saksi  baik  dari  perangkat pemerintahan (Wali Nagari atau Jorong), tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Kebenaran terjadi jual beli terhadap suatu tanah lahan tempat tinggal tersebut beralih penguasaannya kepada orang  yang  menerima  atau  membeli.Mengenai  surat  pernyataan  jual  beli  di  bawah  tangan  dan selembar  bukti  pembayaran  atau  kuitansi  menjadi  masalah,  sebab  terkait  pembuktian  dan kebenarannya dalam dasar peralihan hak untuk dicatat dan didaftarkan peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan. 17
Surat pernyataan jual beli di bawah tangan dan kuitansi pembayaran dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti telah terjadi penerimaan sejumlah uang sesuai dengan tertera pada kuitansi tersebut dan ditandatangani yang mana hanya berlaku terbatas antara pihak penjual dan pembeli saja  tidak  pada  Kantor  Pertanahan.Risiko  akan  muncul  ketika  terjadi  di  kemudian  hari perselisihan  antara  pihak-pihak.  Surat  jual  beli  yang  dilakukan  dengan  cara  di  bawah  tangan tidak  menjadi  bukti  peralihan  hak  atas  lahan  tempat  tinggal  transmigran,  sebab  tidak  dibuat sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Kantor Pertanahan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah  menolak sebab tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah. 18 Kantor  Pertanahan  tidak  bisa  melakukan  pendaftaran peralihan  hak  atas  lahan  tempat  tinggal  yang  beli  secara  jual  beli  di  bawah  tangan.  Ia menambahkan pertimbangannya jelas melanggar aturan yang memiliki risiko sebab tidak sesuai diaturnya oleh peraturan perundang-undangan tentang ketentuan tersebut. 19
Pasal  37  ayat  (2)  PP  Pendaftaran  Tanah  menjelaskan  bahwa  dalam  keadaan  tertentu sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  Menteri,  Kepala  Kantor  Pertanahan  dapat  mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia  yang  dibuktikan  dengan  akta  yang  tidak  dibuat  oleh  PPAT,  tetapi  yang  menurut Kepala  Kantor  Pertanahan  tersebut  kadar  kebenarannya  dianggap  cukup  untuk  mendaftar pemindahan  hak  yang  bersangkutan. 20 Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  termasuk  dalam  daerah tertentu tersebut  harus menaati dan melaksanakan aturan  yang dikeluarkan oleh Menteri  terkait dengan  Pasal  37  ayat  (2)  PP  Pendaftaran  Tanah.  Misalnya,  aturan  tersebut  memuat  bahwasaya
17 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ahmad  Yahdi,  Selaku  Responden  (Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, pukul 09.35 WIB.
18 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ahmad  Yahdi,  Selaku  Responden  (Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, pukul 09.40 WIB.
19 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ahmad  Yahdi,  Selaku  Responden  (Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, pukul 09.48 WIB.
20 Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahlm.
suatu bidang tanah terletak jauh dan akses sulit untuk dijangkau, selanjutnya di daerah tersebut tidak ada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 21
Nagari  Ranah  Palabi,  Kecamatan  Timpeh,  Kabupaten  Dharmasraya,  Provinsi  Sumatera Barat bukan merupakan kategori wilayah yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah,  dan  tidak  ada  aturan  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri  Agaria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional. 22 Sebab,  Nagari  Ranah  Palabi  tidak  termasuk  kategori  yang  ditentukan  oleh  Menteri Agaria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  berkaitan  dengan  pembuktian  akta  yang  tidak dibuat oleh PPAT. Bahwa PPAT yang tercatat dan terdaftar di wilayah Kabupaten Dharmasraya sebanyak  22  (dua  puluh  dua)  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah/PPAT. 23 Keberadaan  PPAT  tidak menjadi masalah karena sudah tersebar di wilayah Kabupaten Dharmasraya.
Surat pernyataan jual beli di bawah tangan memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan akta  yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT. Namun,  melihat akibat hukum yang  ditimbulkan  dari  kedua  itu  berbeda.  Sebab,  surat  pernyataan  jual  beli  atas  lahan  tempat tinggal transmigran yang dibuat oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) ditanda-tangani di atas materai dan disaksikan oleh perangkat nagari atau jorong serta warga setempat yang secara hukum  tidak  adanya  bukti  secara  resmi  sehingga  tidak  jelas  aturan  yang  mengatur  sehingga pembuktiannya untuk mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum lemah.
Kedudukan  hukum  jual  beli  di  bawah  tangan  terhadap  lahan  tempat  tinggal  transmigran yang  diperoleh  warga/orang  di  Nagari  Ranah  Palabi  Kecamatan  Timpeh  tidak  dapat  dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya. Pendaftaran peralihan  hak  atas  tanah  melalui  jual  beli  yang  dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  dan dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah/PPAT  yang  berwenang  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Sebab,  tidak  memenuhi  kedua  syarat  formil  dan  materiil. Bagi  penjual  secara  syarat  formil  memenuhi  dikarenakan  pemegang  hak  atas  lahan  tempat tinggal  transmigran  benar-benar  berhak  dan  memiliki  kewenangan  untuk  menjual  sebagaimana yang  tercantum  dalam  sertipikat  dan  telah  di  sepakati  secara  bersama  secara  keluarga  untuk menjual  lahan  tempat  tinggal  transmigran  ini.  Bagi  pembeli  secara  formil  memenuhi  syarat sebagai subjek hak milik atas tanah lahan tempat tinggal, merupakan Warga Negara Indonesia.
Syarat materil tidak bisa berdiri sendiri dalam pendaftaran peralihan  hak atas tanah wajib ada  syarat  formal.  Kenyataannya,  Jual  beli  dilakukan  dengan  cara  di  bawah  tangan  terhadap lahan  tempat  tinggal  transmigran  di  Nagari  Ranah  Palabi  tidak  bisa  menjadi  bukti  dalam pendaftaran peralihan hak atas lahan tempat tinggal tersebut. Sebab, secara syarat formil dasara pendaftaran peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat oleh dan
21 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ahmad  Yahdi,  Selaku  Responden  (Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, pukul 09.58 WIB.
22 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  M.  Ali  Anafiah,  Selaku  Responden  (Kasubsi  Pemeliharaan  Data  Hak Tanah  dan  Pembinaan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah/PPAT  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Dharmasraya,  Provinsi Sumatera Barat), pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, pukul 14.15 WIB.
23 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  M.  Ali  Anafiah,  Selaku  Responden  (Kasubsi  Pemeliharaan  Data  Hak Tanah  dan  Pembinaan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah/PPAT  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Dharmasraya,  Provinsi Sumatera Barat), pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, pukul 14.17 WIB.
di  hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah/PPAT  sebagaimana  ketentuan  Pasal  37  ayat  (1)  PP Pendaftaran  Tanah.  Meskipun  tidak  mutlak  harus  dibuktikan  dengan  Akta  PPAT  sebagaimana Pasal 37 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah. Perlu digaris-bawahi Pasal 37 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah  ada  ketentuan-ketentuan  khusus  yang  dimiliki  oleh  Menteri  yang  berdasarkan  pada keadaan tertentu dan hal-hal lain yang dikecualikan.
Jual beli atas tanah yang bersertipikat, sepanjang tidak ada ketentuan khusus sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (2) tersebut, terhadap segala perbuatan pendaftaran peralihan hak atas tanah harus tetap berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah. Keharusan untuk akta jual beli dibuat  oleh  dan  di  hadapan  PPAT  membuat  kedudukan  hukum  jual  beli  di  bawah  tangan terhadap  lahan  tempat  tinggal  transmigran  di  Nagari  Ranah  Palabi,  Kecamatan  Timpeh, Kabupaten  Dharmasraya,  Provinsi  Sumatera  Barat  tidak  bisa  dijadikan  dasar  pendaftaran peralihan  hak  atas  tanah  lahan  tempat  tinggal  untuk  dicatat  dan  didaftarkan  pada  Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya.
Pendaftaran  Peralihan  Hak  Dari  Jual  Beli  Di  Bawah  Tangan  Terhadap  Lahan  Tempat Tinggal  Transmigran  Di  Nagari  Ranah  Palabi,  Kecamatan  Timpeh,  Kabupaten Dharmasraya,  Pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Dharmasraya,  Provinsi  Sumatera Barat.
Penyelenggara  pendaftaran  tanah  adalah  Badan  Pertanahan  Nasional/Kantor  Pertanahan dan  pelaksana  pendaftaran  tanah  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  ada  di  setiap Kabupaten  dan  Kota,  kecuali  bagi  kegiatan-kegiatan  tertentu  di  tugaskan  kepada  pejabat  lain yang  ditetapkan  dengan  suatu  peraturan  perundang-undangan. 24 Tujuan  untuk  memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah dapat diukur dari kekuatan hukum pembuatan sertipikat  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat,  kebenaran  dari  data  dan  kesempatan  penuntutan dari pihak-pihak lain yang merasa berhak atas tanah tersebut. 25
Jual  beli  di  bawah  tangan  bukan  akta  jual  beli  dibuat  dihadapanPPAT.  Seharusnya perbuatan hukum  tersebut  terhadap bidang tanah telah terdaftar dalam  artian telah bersertipikat dalam hal ini lahan tempat tinggal transmigran, maka untuk jual beli harus sesuai ketentuan yang diatur  dalam  Pasal  37  ayat  (1)  PP  Pendaftaran  Tanah.  Sebab  jual  beli  di  bawah  tangan  bukan merupakan  pembuktian  dimaksud  dalam  pasal  37  ayat  (1)  PP  Pendaftaran  Tanah  yang  tidak dapat dijadikan dasar untuk dilakukan pendaftaran peralihan hak. Pendaftaran peralihan hak atas lahan  tempat  tinggal  transmigran  yang  dasarnya  dari  jual  beli  di  bawah  tangan,  tidak  dapat memprosesnya untuk dilakukan pendaftaran peralihan hak atas lahan tempat tinggal transmigran meskipun bersertipikat. 26
Menjawab permasalahan tentang pendaftaran peralihan hak dari jual beli di bawah tangan terhadap lahan tempat tinggal transmigran, menurut Ahmad Yahdi mengatakan bahwa tindakan
24 Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahlm.
25 Tampil Anshari Siregar, Pendaftaran Tanah : Kepastian Hukum, FH USU, Medan, 2007,hlm. 36.
26 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ahmad  Yahdi,  Selaku  Responden  (Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat), pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, pukul 11.03 WIB.
yang  dapat  dilakukan  adalah  mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  Negeri  setempat. 27 Permohonan  tersebut  dengan  maksud  merupakan  upaya  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum yang  dijadikan  dasar  melakukan  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  pada  kantor  pertanahan. Sehingga  Pengadilan  mengabulkan  permohonan  tersebut  mengeluarkan  penetapan  pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Melakukan pengajuan permohonan ke Pengadilan sesuai dengan Pasal  55  PP  Pendaftaran  Tanah. 28 Pihak  tersebut  menyampaikan,  melengkapi  dan  mengajukan bukti-bukti  sebagaimana  yang  ia  miliki  ke  Pengadilan  Negeri.Penetapan  Ketua  Pengadilan berkekuatan hukum tetap dapat memuat terjadi perubahan atau tidaknya perubahan data terhadap lahan  tempat  tinggal  transmigrasi.  Jika  terjadi  perubahan  dalam  penetapan  pengadilan  tersebut, akibat harus dilakukan perubahan data terhadap lahan tempat tinggal transmigran pada sertipikat tanah  dan  buku  tanah,  maka  Kepala  Kantor  Pertanahan  mencacat  perubahan  data tersebut. 29 Perubahan  data  pendaftaran  tanah  berdasarkan  penetapan  pengadilan  terhadap  lahan tempat tinggal transmigran sebagai dasar oleh Kepala Kantor Pertanahan melakukan pencatatan perubahan pada sertipikat dan buku tanah sesuai dengan isi penetapan pengadilan. 30
Kepala Kantor Pertanahan wajib melakukan pencatatan dan perubahan dalam daftar buku tanah  dan  daftar  umum  lainnya  berdasarkan  penetapan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  dari  Penitera  Pengadilan  Negeri  yang  bersangkutan.  Perubahan  data  pada pendaftaran  tanah  juga  termasuk  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah.  Pelaksanaan  perubahan data  pendaftaran  tanah  yang  menjadi  dasarnya  penetapan  pengadilan,  Kantor  Pertanahan  wajib tunduk  kepada  penetapan  tersebut.  Melakukan  perubahan  subjek  hak  atau  pemegang  hak  atas lahan  tempat  tinggal  transmigran.  Oleh  karena  itu  perubahan  dimaksud  harus  didaftar  dengan cara  mencatat/mencoret  nama  lama  dan  membubuhkan  nama  baru  di  dalam  buku  tanah  dan sertipikat  hak  atas  lahan  tempat  tinggal  yang  bersangkutan  pada  kolom  yang  telah  disediakan untuk perubahan data.
Landasan  hukum  permohonan  didasarkan  pada  Pasal  2  dan  Penjelasan  pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  Tentang  Ketentuan-kententuan  Pokok  Kekuasaan Kehadkiman  yang  telah  diubah  terakhir  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3139K/Pdt/1984 tertanggal  25  November  1970,  tugas  pokok  pengadilan  adalah  memeriksa  dan  memutuskan perkara  yang  bersifat  sengketa.  Pengadilan  tidak  diperkenankan  memutus  perkara  permohonan yang mengandung partai atau yang secara contentious/ gugatan. Jadi pengadilan tidak berwenang menerbitkan  penetapan  hak  atas  tanah  yang  tak  dipersengketakan.  Hal  ini  sesuai  dengan yuriprudensi berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor:
27 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ahmad  Yahdi,  Selaku  Responden  (Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat), pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, pukul 11.10 WIB.
28 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ahmad  Yahdi,  Selaku  Responden  (Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat), pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, pukul 11.18 WIB.
29 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ahmad  Yahdi,  Selaku  Responden  (Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat), pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, pukul 11.24 WIB.
30 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ahmad  Yahdi,  Selaku  Responden  (Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat), pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, pukul 11.31 WIB.
1391K/Sep/1974,  tertanggal  6  April  1978,  yang  antara  lain  berbunyi:“Pengadilan  tidak berwenang  memeriksa  dan  mengadili  permohonan  penetapan  ( voluntair )  hak  atas  tanah  tanpa adanya  sengketa  atas  tanah  tersebut”.Selanjutnya,  dalam  yurisprudensi  Putusan  Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 10K/Pdt/1985, tertanggal 30 Juni 1987, menegaskan bahwa putusan pengadilan negeri yang menetapkan status hak atas tanah melalui permohonan tidak sah atau  tidak  mempunyai  dasar  hukum.  Itulah  sebabnya  tidak  adanya  ketentuan  Undang-Undang yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan hak atas tanah.
Berdasarkan  yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor: 1391K/Sep/1974,  tertanggal  6  April  1978,  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor:  3139K/Pdt/1984  tertanggal  25  November  1970,  dan  Putusan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor:  10K/Pdt/1985,  tertanggal  30  Juni  1987,  Landasan  hukumnya  jelas menyatakan  Pengadilan  hanya  berhak  memeriksa,  memutuskan,  dan  menetapkan  terhadap  hak atas tanah yang bersifat sengketa bukan tidak bersengketa.Jadi permohonan ke Pengadilan yang dilakukan  pihak  tidak  dapat  dimintai  dasar  pendaftaran  peralihan  hak  atas  lahan  transmigran. Permohonan  tersebut  hanya  untuk  kepentingan  pihak  yang  membeli  lahan  tempat  tinggal transmigran, tidak adanya pihak lawan, tidak bersentuhan dengan hak dan kewajiban orang lain. Dasar  pencatatan  dan  perubahan  data  subjek  hak  atas  lahan  tempat  tinggal  sebagai  pemilik sertipikat tidak dapat dilakukan.
Jika  dilakukan  melalui  permohonan  ke  pengadilan  untuk  memperoleh  penetapan berkekuatan  hukum  tetap,  berdasarkan  ketetentuan  yurisprudensi  yang  telah  disebut  diatas, pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk  menetapkan penetapan hak atas tanah  yang tidak dipersengketakan.  Melalui  Akta  PPAT  tidak  bisa  dibuat  sebab  pihak  yang  menjual  tidak diketahui keberadaannya.Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  menyebutkan  satu  kondis  yang  relevan  yaitu  ketidakjelasan  keberadaan seseorang karena hilang, yang selanjunya dinyatakan dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang  karena  hilang  atau  mati  tetapi  tidak  ditemukan  jenazahnya,  pencatatan  oleh  Pejabat Pencatatan Sipil  baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”. KUHPerdata mengenal apa yang disebut dengan afwezigheid , yang diterjemahkan sebagai keadaan tidak hadir.
Pasal 463 sampai dengan Pasal 465 KUHPerdata, tetapi tak dijelaskan apa yang dimaksud dengan  keadaan  tidak  hadir.Menurut  Satrio  dalam  bukunya  berjudul  Hukum  Pribadi  Bagian  I Persoon Alamiah  tahun  1999,  menjelaskan  bahwa  merujuk  pada  pasal  463  KUHPerdata  dan Pasal  467  KUHPerdata,  keadaan  tidak  hadir  tak  bisa  dikatakan  langsung    mempengaruhi kedudukan  hukum  seseorang,  karena  orang  yang  tidak  hadir  selama  ia  masih  hidup  tetap mempunyai kewenangan hukum dan cakap bertindak. Jadi orang yang tidak hadir adalah orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk waktu yang relatif lama tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya.
Upaya  yang  dilakukan  terlebih  dahulu  penetapan  pengadilan  terhadap  penjual  hak  atas lahan  tempat  tinggal  transmigran  berkaitan  dengan  ketidakjelasan  keberadaan  seseorang  yang
secara  KUHPerdata  mengenal  dengan  istilah afwezigheid “keadaan  tidak  hadir”.  Penetapan Pengadilan  untuk  menyatakan  seseorang  tidak  tahu  keberadaan  sangatlah  penting.  Pasal  468 KUHPerdata  menegaskan  jika  atas  panggilan  yang  ketiga  kalinya  orang  yang  mungkin dinyatakan  tidak  tahu  keberadaannya  atau  hilang  atau  kuasannya  tidak  datang  menghadap, meskipun  sudah  diiklankan,  di  surat  kabar,  maka  atas  tuntutan  kejaksaan,  pengadilan  boleh menyatakan  tentang  adanya  dugaan  hukum  bahwa  seseorang  telah  meninggal  dunia  semenjak hari  ia  harus  dianggap  meninggalkan  tempat  tinggalnya,  atau  semenjak  hari  kabar  terakhir tentang masih hidupnya, hari mana harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.
Atas  dasar  itulah  pihak  yang  membutuhkan  kepastian  hukum  terhadap  hak  atas  lahan tempat  tinggal  transmigran,  pengadilan  menetapkan  bahwa  pihak  penjual  tidak  diketahui keberadaannya, dan berhak untuk melakukan tindakan hukum jika subjek hak pada sertipikat hak milik  atas  lahan  tempat  tinggal  transmigran  di  Nagari  Ranah  Palabi  Kecamatan  Timpeh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.Dasar peralihan hak atas lahan tempat tinggal transmigran dapat dilakukan. Jaminan kepastian hak untuk dengan mudah membuktikan hak atas lahan  tempat  tinggal  transmigran.  Sedangkan,  perlindungan  hukum  yang  mereka  peroleh  dari pendaftaran peralihan hak atas lahan tempat tinggal adalah jika terjadi permasalahan dikemudian hari tidak mudah mendapatkan gangguan atau gugatan dari pihak lain, dengan kata lain pemilik sertipikat terhadap hak atas lahan tempat tinggal transmigran di Nagari Ranah Palabi Kecamatan Timpeh  Kabupaten  Dharmasraya  Provinsi  Sumatera  Barat  dapat  mempertahankan  haknya  dari gangguan  atau  gugatan  sepanjang  tidak  ada  pembuktian  kuat  dari  pihak  lain,  serta  memberi kemanfaatan bagi hidup dan kehidupanya.

## Penutup

## Kesimpulan
Nagari  Ranah  Palabi,  Kecamatan  Timpeh,  Kabupaten  Dharmasraya  Provinsi  Sumatera Barat  merupakan daerah kawasan transmigrasi.  Menjadi lahan tempat  tinggal  transmigran  yang diperoleh  dari  program  transmigrasi  pada  tahun  1992/1993.  Namun  pada  kenyataannya,  lahan tempat  tinggal  transmigran  dijualbelikan  secara  di  bawah  tangan.  Perbuatan  jual  beli  di  bawah tangan  dilakukan  dengan  menggunakan  surat  pernyataan  jual  beli  dan  selembar  bukti pembayaran/kuitansi.  Terhadap  sertipikat  hak  milik  atas  lahan  tempat  tinggal  tersebut  belum dilakukan  pendaftaran  peralihan  hak  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Dharmasraya.  Ada faktor  penyebab  warga  setempat/orang  melakukan  jual  beli  di  bawah  tangan.  Berdasarkan  23 orang responden yang membeli lahan tempat tinggal transmigran dengan cara di bawah tangan, penyebabnya  antara  lain  biaya  yang  dikeluarkan  ringan  bahkan  tidak  ada,  proses  waktu  yang dilakukan  cepat,  adanya  kurangnya  pengetahuan  terhadap  bagaimana  jual  beli  atas  tanah sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomot  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah.  Proses  terjadi  jual  beli  di  bawah  tangan  lahan  tempat  tinggal  yang  dilakukan  warga transmigrasi/orang  lain  disaksikan  dan  diketahui  oleh  kedua  belah  pihak,  warga  setempat  serta pemerintah  nagari/desa.
Syarat  materil  telah  memenuhi  sebab  pemegang  hak  langsung  yang  menjual  secara  di bawah tangan, dan terhadap pembeli merupakan subjek hak milik yaitu Warga Negara Indonesia. Sedangkan berdasarkan syarat formil surat jual beli di bawah tangan bukan merupakan akta yang di  masuk  dalam  PP  Pendaftaran  Tanah.  Hak  milik  atas  lahan  tempat  tinggal  transmigran  tidak bisa di daftarkan disebabkan dasar peralihan tidak sesuai dengan sebagaimana ditentukan aturan. Jual  beli  di  bawah  tangan  bukan  merupakan  yang  diatur  oleh  PP  Pendaftaran  Tanah.  Pasal  37 ayat  (1)  PP  Pendaftaran  Tanah,  menyatakan  bahwa  peralihan  hak  atas  tanah  melalui  jual  beli hanya  dapat  didaftarkan  jika  dibuktikan  akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah/PPAT.  Jual  beli  di  bawah  tangan  bukan  akta  yang  di  buat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah/PPAT,  sehingga  kedudukan  hukumnya  tidak  dapat  didaftarkan  dalam  pendaftaran peralihan hak atas lahan tempat tinggal yang berkaitan dengan perubahan subjek pada sertipikat hak milik lahan tempat tinggal transmigrasi tersebut.
Peralihan hak atas tanah tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohona ke Pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 PP Pendaftaran Tanah. Pemegang sertipikat hak milik  lahan  tempat  tinggal  mengajukan  permohonan  pada  Pengadilan  Negeri  setempat  dan melengkapi segala dokumen yang diperlukan. Penetapan pengadilan menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan  untuk  melakukan  perubahan  data  atas  tanah  tersebut  baik  perubahan  data  yuridis. Pada sertipikat hak milik lahan tempat tinggal dilakukan perubahan nama dan juga dicatat pada buku tanah pada Kantor Pertanahan Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Namun, berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3139K/Pdt/1984, Nomor: 1391K/Sep/1974, Nomor: 10K/Pdt/1985, pengadilan tidak berwenang menerbitkan penetapan hak atas tanah yang tidak  dipersengketan.  Upaya  yang  dilakukan  adalah  melalui  penetapan  seseorang  yang hilang/tidak  tahu  keberadaannya/keadaan  tidak  hadir,  sehingga  melalui  permohonan  tersebut dilakukan  penetapan  terhadap  pihak  penjual  lahan  transmigran  yang  tidak  tahu  keberadaanya, sehingga  pihak  pembeli  bisa  melakukan  tindakan  hukumnya  kepastian  hak  atas  lahan  tempat tinggal  transmigran  unuk  memperoleh  jaminan  kepastian  hukum  atas  hak  dan  perlindungan hukum dari gangguan dan gugatan pihak lain serta kemanfaatan bagi hidup dan kehidupannya.

## Saran
Pemerintah  setempat  ada  tindakan  dalam  melakukan  penyuluhan  hukum  secara  terus- menerus  dari  Kantor  Wali  Nagari  Ranah  Palabi,  Kecamatan  Timpeh,  Kabupaten  Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat yang berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat yang dalam hal ini  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Dharmasraya  Kabupaten  Dharmasraya,  Provinsi  Sumatera Barat  kepada  warga  setempat/orang  mengenai  perbuatan  hukum  terhadap  tanah  terkait  dengan aturan-aturan  jual  beli  objek  atas  lahan  tempat  tinggal  transmigran.  Bahwa  jual  beli  dibawah tangan terhadap hak atas lahan tempat tinggal transmigran bukan dasar yang ditentukan oleh PP Pendaftaran Tanah. Sebab secara syarat formal bukan merupakan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT.
Jual  beli  harus  memuat  syarat  materil  dan  syarat  formil  sebagai  dasar  untuk  dapat dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Syarat matertil adalah merupakan Warga Negara
Indonesia,  dan  syarat  formil,  jual  beli  hak  atas  lahan  tempat  tinggal  transmigran  harus  dibuat oleh  PPAT  setempat.  Sehingga  kepastian  status  hak,  subjek  hak  dan  objek  hak  jelas  demi terciptanya  kepastian  hukum,  perlindungan  hukum  dan  kemanfaatan  di  bidang  pertanahan. Aturan  yang  tepat  untuk  mengatur  permasalahan  jual  beli  di  bawah  tangan  terhadap  hak  atas lahan  tempat  tinggal  transmigran  di  Nagari  Ranah  Palabi,  Kecamatan  Timpeh.  Pengajuan permohonan hak atas tanah ke Pengadilan Negeri bukan menjadi kewenangan pengadilan. Sebab Pengadilan  memeriksa,  memutus  dan  menetapkan  perkara  yang  dipersengketakan  bukan permohonan tanpa sengketa. Upaya  yang dilakukan adalah dilakukan penetapan terhadap pihak penjual  yang  tidak  tahu  keberadaannya  “ afwezigheid” sehingga  pihak  kedua  (pembeli) melakukan tindakan hukum. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan mekanisme khusus dalam aturan PP Pendaftaran Tanah aturan turunannya untuk disempurnakan untuk mengatasi jual beli di bawah tangan terhadap pihak yang tidak tahu keberadaannya.

## Daftar Pustaka

## Buku
AP. Parlindungan. 1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung : CV Mandar Maju.
Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta : Djambatan.
Ronny Hanitijo Soemitro. 1983. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2017. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Urip Santoso. 2015. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta : Prenadamedia Group. Tampil Anshari Siregar. 2007. Pendaftaran Tanah : Kepastian Hukum. Medan : FH USU.

## Peraturan Perundangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria/UUPA. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah .
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  10  Tahun 2018  Tentang Pelaksanaan  Pemberian  Bantuan  Transmigrasi  oleh  Pemerintah  dan/atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran .

## Makalah
Dinas  Tranasmigrasi  dan  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Dharmasraya,  Provinsi  Sumatera  Barat. 1965-2006. Data  Penempatan  Transmigrasi  di  Kabupaten  Dharmasraya .  Dharmasraya  : Dinas  Tranasmigrasi  dan  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Dharmasraya,  Provinsi  Sumatera Barat.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Dharmasraya.  2019. Kecamatan  Timpeh  dalam  Angka  2018. Dharmasraya: BPS.

## Wawancara
Wawancara  dengan  Budsukardi.  Tokoh  Masyarakat  Nagari  Ranah  Palabi  Kecamatan Timpeh Dharamasraya.27 November 2019.
Wawancara  dengan  Waluyo.  Pemilik  lahan  tempat  tinggal  transmigran  di  Nagari  Ranah Palabi). 27 November 2019.
Wawancara dengan Miskun. Pemilik Lahan Tempat Tinggal Transmigran di Nagari Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. 25 Juni 2019.
Wawancaradengan  Ahmad  Yahdi.  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. 29 November 2019.
Wawancara  dengan  M.  Ali  Anafiah.  Kasubsi  Pemeliharaan  Data  Hak  Tanah  dan Pembinaan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah/PPAT  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. 29 November 2019