## PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Christine Ayu Setyaningrum 1* , Fifiana Wisnaeni 2
1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro christineayu.ca@gmail.com

## ABSTRACT
The village government is the Village Head and the Village Consultative Body (BPD). The existence of the BPD is a representation of the community that has a function: discussing and agreeing on the Draft Village Regulation  together  with  the  Village  Head,  accommodating  and  channeling  the  aspirations  of  the  village community, conducting oversight of the performance of the Village Head. In the implementation of the BPD Plumbon was challenged by a conflict with the Village Head. This study discusses the implementation and constraints of the functions of the Village Consultative Body on the administration of government in Plumbon Village. The method used is an empirical juridical method with qualitative analysis. The results of the study found that the function of the BPD Plumbon did not go well because: the membership of the Plumbon Village Consultative  Body  was  "direct  point",  there  was  not  special  guidance  from  the  local  government,  the harmonious pattern of BPD and Village Government relations, conflicts between villagers and village heads. The efforts to overcome obstacles by fostering active participation of the community, organizing guidance and supervision from the local government, improving relations between the BPD and the Village Government, resolving community conflicts with the village head.
Keywords: Function; Village Consultative Body; Organization; Village Government.

## ABSTRAK
Pemerintah  desa  adalah  Kepala  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa  (BPD). Keberadaan  BPD merupakan  representasi  masyarakat  yang  mempunyai  fungsi  :  membahas  dan  menyepakati  Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan  kinerja  Kepala  Desa.  Pada  pelaksanaan BPD  Plumbon  mendapat  tantangan  dengan  adanya konflik  terhadap  Kepala  Desa. Penelitian  ini  membahas pelaksanaan dan  kendala fungsi  Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa Plumbon. Metode yang digunakan adalah  metode  yuridis empiris dengan  analisa  kualitatif.  Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  fungsi  BPD Plumbon  tidak  berjalan  dengan  baik  karena  : keanggotaan  Badan  Permusyawaratan  Desa  Plumbon  yang “asal tunjuk”, tidak adanya pembinaan khusus dari pemerintah daerah, pola hubungan BPD dan Pemerintah Desa  yang  kurang  harmonis,  konflik  antara  warga  desa  dengan  kepala  Desa. Upaya  untuk  mengatasi hambatan  dengan menumbuhkan  partisipasi  aktif  masyarakat,  menyelenggarakan  pembinaan  dan pengawasan dari pemerintah daerah, perbaikan hubungan BPD dan Pemerintah Desa, penyelesaian konflik masyarakat dengan kepala desa.
Kata Kunci: Fungsi; Badan Permusyawaratan Desa; Penyelengaraan; Pemerintahan Desa.
* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI Tahun  1945),  menyebutkan  bahwa  :  “Negara Indonesia  ialah  Negara  Kesatuan  yang  berbentuk Republik”. Pernyataan ini berlaku sejak dibentuk dan diberlakukannya  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Ketentuan  ini memberikan  pesan  bahwa  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dibangun  dalam  sebuah kerangka negara yang berbentuk kesatuan (unitary).
Di  Indonesia,  formasi  negara  kesatuan dideklarasikan  saat  kemerdekaan oleh  para  pendiri negara  dengan  mengklaim  seluruh  wilayahnya sebagai bagian dari satu negara, karena diasumsikan bahwa  semua  wilayah  yang  termasuk  didalamnya bukanlah  bagian-bagian  wilayah  yang  bersifat independen.  Dengan  dasar  itu  maka  negara membentuk  daerah-daerah  atau  wilayah-wilayah yang  kemudian  diberi  kekuasaan  atau  kewenangan oleh  pemerintah  pusat  untuk  mengurus  berbagai kepentingan masyarakatnya, ini diasumsikan bahwa negaralah  yang  menjadi  sumber  kekuasaannya (Chaidar,Salahudin, & Sahrasad, 2000). Berdasarkan identifikasi  bentuk  negara  kesatuan  tersebut, Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  yang menggunakan  sistem  desentralisasi  dalam penyelenggaraan pemerintahnya.
UUD  NRI  Tahun  1945  pasca  amandemen telah mengatur secara garis besar mengenai konsep otonomi  daerah  di  Indonesia,  yaitu  pada  Bab  VI tentang Pemerintahan  Daerahdalam Pasal 18, 18A,
dan  18B.Pasal  18  UUD  NRI  Tahun  1945  ini memberikan  petunjuk  mengenai  kehendak diadakannya otonomi daerah dan daerah otonom, di mana  daerah  bersifat  otonom  (streek dan locale rechtgemeenschappen) yang  didasarkan  pada  asas desentralisasi.  Otonomi  daerah  menjadi  sarana dalam  mewujudkan  proses  pendemokratisasian pemerintahan hingga ke daerah-daerah. Disini rakyat turut  serta  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan dan mengatur  rumah  tangga  mereka  sendiri berdasarkan  otonomi  daerah  yang  dibangun  dalam pemerintahan  desentralisasi.  Daerah  otonom dibangun  melalui  perangkat  substansi  (kaidah) hukum,  yang  memiliki  kewenangan  otonom (Gadjong, 2007).
Pasal  18A  UUD  NRI  Tahun  1945 mengamanatkan  tentang  hubungan  wewenang antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah provinsi,  kabupaten,  dan  kota,  atau  antara  provinsi, kabupaten serta kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.  Di  samping  itu,  hubungan  keuangan, pelayanan  umum,  pemanfaatan  sumber  daya  alam, serta sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan  pemerintahan  daerah  diatur  dan  dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
Demikian juga  dalam  Pasal  18  B  UUD  NRI Tahun  1945,  dinyatakan  bahwa  negara  mengakui dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan daerah yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa yang  diatur  dengan  undang-undang.  Negara  juga mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan
masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya,  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diatur dalam undang-undang.
Berdasarkan  konsep  otonomi  tersebut sekalipun  berbentuk  negara  kesatuan,  tetapi didalamnya  terselenggara  suatu  mekanisme  yang memungkinkan  tumbuh  dan  berkembangnya keragaman  antar  daerah  diseluruh  tanah  air. Kekayaan alam dan budaya antar daerah tidak boleh diseragamkan  dalam  struktur  negara  kesatuan Republik Indonesia.  Dengan  kata  lain,  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  diselenggarakan dengan  jaminan  otonomi  yang  seluas-luasnya kepada  daerah-daerah  untuk  berkembang  sesuai dengan  potensi  dan  kekayaan  yang  dimilikinya masing-masing  dengan  dorongan,  dukungan,  dan bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat (Sulaiman, 2014).
Praktik  pemerintahan di Indonesia,  otonomi diarahkan  pada  beberapa  hal  yaitu: (1) Otonomi daerah dalam  aspek  politik bertujuan  untuk mengikutsertakan  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat ke dalam program-program pembangunan baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun  untuk  mendukung  kebijakan  nasional tentang demokrasi; (2) Otonomi daerah dalam aspek manejemen  pemerintahan bertujuan  meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam  memberikan  pelayanan  dalam  berbagai kebutuhan  masyarakat; (3) otonomi  daerah dalam
aspek  kemasyarakatan bertujuan  meningkatkan partisipasi serta menumbuhkembangkan kemandirian masyarakat  untuk  tidak  perlu  banyak  bergantung kepada  pemberian  pemerintah  dalam  proses pertumbuhan  daerahnya  sehingga  daerah  memiliki daya saing yang kuat; dan (4) Otonomi daerah dalam aspek ekonomi bertujuan menyukseskan pelaksanaan  program  pembangunan guna tercapainya  kesejahteraan  rakyat  yang  makin meningkat (Fakrulloh, 2014).
Sesuai  dengan  mandat  dari  Pasal  18  UUD NRI, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  yang merupakan wujud dari semangat otonomi dan sudah seharusnya  sampai  juga  pada  pemerintah  desa. Pengertian Desa Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa :
“Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  Urusan Pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.”
Berdasarkan  hal  tersebut maka  keberadaan desa  diakui  oleh  negara  sebagai  kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
pemerintahannya  sendiri,  dan  berwenang  untuk mengatur  pemerintahannya  sendiri  tanpa  ada campur  tangan  dari  pihak  lain. Desa  dalam realitasnya  adalah  pemilik  otonomi  asli,  yang  telah berabad-abad menjadi unsur dinamis masyarakat di Indonesia.  Dengan  otonomi  yang  dimilikinya,  maka desa  di  Indonesia  memiliki  begitu  banyak keragaman,  yang  sadar  atau  tidak  telah menjadi sumber  kekayaan  kultural  bagi  Indonesia (Kushandajani, 2016).
Salah  satu  masalah  kompleks  yang  dihadapi dan  memerlukan  instrumen  hukum  ialah penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam stuktur pemerintahan  di  Indonesia,  desa  atau  sebutan lainnya  (negeri,  marga,  kampong, dan  sebagainya) sebagai  komunitas  adat  maupun  sebagai  unit pemerintahan  terendah  telah  membuktikan  dirinya memiliki  peran  penting,  baik  di  masa  perjuangan maupun sesudah kemerdekaan (Somad, 2012).
Hal ini menjadi dasar hukum begitu pentingnya aturan  khusus  yang  mengatur  tentang  desa, pengakuan  desa  oleh  Negara  dan  penyerahan wewenang  kepada  Pemerintah  Desa  untuk melakukan  pemerintahannya  sendiri  atau  disebut dengan  otonomi  desa (Rudiadi,  2017). Atas  alasan tersebut  maka lahirlah  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 yang khusus mengatur tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  ini  memberikan  pengaruh  besar  dalam menyempurnakan  otonomi  yang  selama  ini  hanya terbatas  pada  pemerintah  daerah.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dikatakan
sebagai tonggak dimulainya demokrasi wilayah lokal, sedangkan  pendapat  lain  mengatakan  undang- undang  desa  sebagai  jalan  untuk  membangun kemandirian  desa  dan  pembangunan  ekonomi warga.Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa  memberikan  hubungan  yang lebih tegas dan jelas antara desa dengan pemerintah pusat, dan desa dengan pemerintah daerah. Dengan adanya  pengaturan  ini  diharapkan  dapat  mengatasi persoalan  yang  ada  di  desa  mulai  dari  ekonomi, sosial, dan budaya.
Pemerintahan  desa  merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dalam  penyelenggaraan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Sebagai pelaksana pemerintahan negara yang paling bawah yang  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat, pemerintah  desa  memiliki  peran  strategis  sebagai ujung  tombak  dalam  mencapai  tujuan  negara sebagaimana  diamanatkan  konstitusi (Romli, & Nurlia, 2017).
Adapun pemerintah desa adalah Kepala Desa atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu perangkat  desa  sebagai  unsur  penyelenggara Pemerintahan  Desa.  Terdapat  juga  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  atau  yang  disebut dengan  nama  lain  adalah  lembaga  yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan  wakil  dari  penduduk  desa  berdasarkan keterwakilan  wilayah  yang  ditetapkan  secara demokratis.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa dan unsur
masyarakat  mengadakan  musyawarah  desa  untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Atas dasar keterwakilan yang dilakukan secara demokratis, pengisian anggota Badan Permusyawaratan  Desa  dapat  diproses  melalui pemilihan  secara  langsung  dan  atau  melalui musyawarah perwakilan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan  dan  kesepakatan  masyarakat  di  desa masing-masing.  Masa  keanggotaan  Badan Permusyawaratan  Desa selama  6  (enam)  tahun terhitung  sejak  tanggal  pengucapan  sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (Huda, 2015).
Sebagai  upaya  meningkatkan  kinerja kelembagaan  di  tingkat  Desa,  memperkuat kebersamaan,  serta  meningkatkan  partisipasi  dan pemberdayaan  masyarakat,  Pemerintah  Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi  penyelenggaraan  Musyawarah  Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain  adalah  forum  musyawarah  antara  Badan Permusyawaratan  Desa,  Pemerintah  Desa,  dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan  Desa  untuk  memusyawarahan dan  menyepakati  hal  yang  bersifat  strategis  dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Musyawarah desa  merupakan  forum  pertemuan  dari  seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa termasuk masyarakatnya,  dalam  rangka  menggariskan  hal yang  dianggap  penting  dilakukan  oleh  Pemerintah Desa  dan  juga  menyangkut  kebutuhan  masyarakat
Desa.  Hasil ini  menjadi  pegangan  bagi  perangkat Pemerintah  desa  dan  lembaga  lain  dalam melaksanakan tugasnya.
Hasil  Musyawarah  Desa  dalam  bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah  dijadikan  dasar  oleh  Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan  kebijakan  Pemerintahan  Desa. Berdasarkan  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2016,  hal  yang  bersifat  strategis  yang dimaksudkan  meliputi  :  a)  Penataan  Desa;  b) Perencanaan Desa; c) Kerjasama Desa; d) Rencana investasi  yang  masuk  ke Desa;  e)  Pembentukan Badan  Usaha  Milik  Desa;  f)  Penambahan  dan pelepasan  asset  Desa;  dan  g)  Kejadian  luar  biasa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun, Musyawarah Desa dibiayai dari APBDesa.
Keberadaan  Badan  Permusyawaratan Desa sebagai  pelaksana  demokrasi  di  lingkungan  desa merupakan representasi (perwakilan) dari masyarakat desa mengharuskan Badan Permusyawaratan Desa menyatu dengan masyarakat,  mampu  menggali  atau  memunculkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan  maupun  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa.  Sesuai  Pasal  55  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa menjelaskan  bahwa  Badan  Permusyawaratan  Desa mempunyai fungsi : (a) Membahas dan menyepakati Rancangan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala Desa; (b) Menampung  dan  menyalurkan  aspirasi
masyarakat  Desa;  dan (c) Melakukan  pengawasan kinerja Kepala Desa
Fungsi BPD diharapkan  juga  dapat  berjalan dengan baik pada Desa Plumbon, Kecamatan Suruh. Desa  Plumbon  merupakan  desa  potensial  yang berada pada paling barat Kecamatan Suruh. Desa ini memiliki  sumber  daya  alam  yang  cukup  besar. Potensi alam yang telah tersedia ini bila disinergikan dengan sumber daya manusia yang baik maka akan memberikan dampak yang baik pula bagi masyarakat setempat.  Namun  pada  kenyataannya  kehidupan masyarakat  Desa  Plumbon  pada  akhir  tahun  2017 tidak  berbanding  lurus  dengan  potensi  alam  yang ada.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  konflik  antara masyarakat dengan Kepala Desa Plumbon.
Warga  Desa  Plumbon  menganggap  bahwa Kepala Desa yang saat ini menjabat sejak Desember 2016  telah  melakukan  tindakan  yang  merugikan kepentingan  umum,  membuat  keputusan  yang menguntungkan  diri  sendiri  dan  golongan, menyalahgunakan wewenang, diskriminatif terhadap warga,  serta  melakukan  KKN  (Korupsi,  Kolusi, Nepotisme).  Beberapa  diantaranya  adalah  saat Kepala  Desa  melantik  sekretaris  desa  tanpa mengikuti  aturan  dan  hal-hal  yang  telah  disarankan oleh  Camat  dan  Bupati,  mendirikan  bangunan  di tanah asset desa tanpa musyawarah desa, menjual asset  desa  untuk  kepentingan  pribadi  tanpa dilaporkan  sebagai  pendapatan  asli  desa,  dan sejumlah permasalahan lainnya.
Puncak  konflik  antara  warga  dengan  Kepala Desa  adalah  saat  digelarnya  pertemuan  antara
warga  dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa Plumbon.  Dalam  pertemuan  tersebut  warga menyampaikan mosi tidak percaya (Pramesti, 2013) atas  kepemimpinan  Kepala  Desa  dan  memintanya untuk  mengundurkan  diri  dari  jabatan  saat  ini. Peneltian  ini  membahas  pelaksanaan  fungsi  Badan Permusyawaratan  Desa  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  di  Desa  Plumbon  dan  membahas kendala pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan  Desa  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  di  Desa Plumbon  dan  upaya mengatasinya.
Salah satu prinsip dasar kehidupan bernegara di Indonesia adalah kedaulatan rakyat. Rakyat yang memiliki  kekuasan  tertinggi.  Seperti  dalam  Pasal  1 ayat (2) bahwa : “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar”. Ketentuan  tersebut  tentu  mempertegas  bahwa kedaulatan  negara  Indonesia  adalah  berdasarkan kedaulatan rakyat.
Penerapan  kedaulatan  rakyat di  desa diwujudkan  dalam  beberapa  hal (Nugroho, 2013): Pertama, menegaskan bahwapemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa yang dimulai dari tahap pencalonan  melalui  penjaringan  dan penyaringan  calon  kepala  desa  oleh  panitia pemilihan, berlanjut pada proses pemungutan suara, dan  penetapan  kepala  desa.Kedua, pembentukan Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang merupakan  wakil  dari  penduduk  desa  berdasarkan keterwakilan  wilayah  yang  pengisiannya  dilakukan secara  demokratis. Ketiga,  adanya  forum
Sistem Hukum
musyawarah
desasebagai sebuah forum permusyawaratan  yang  diikuti  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa,  Pemerintah  Desa,  dan unsur  masyarakat  Desa  untuk  memusyawarahkan hal  yang  bersifat  strategis  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Masyarakat  memiliki  sifat  demokratis  dimana kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan kepentingan  perorangan.  Demokrasi  dan  keadilan dalam  masyarakat  berjalan  bersama  dengan  nilai komunal  dan  gotong royong. Perilaku  demokratis dipengaruhi  oleh  nilai  kekuasaan  umum,  asas musyawarah,  dan  perwakilan  dalam  sistem pemerintahan. Melalui pemerintahan yang demokratis,  desa mampu  mengembangkan masyarakatnya menjadi  masyarakat  yang  proaktif dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pada  tatanan  pembangunan  dan  pemerintahan  di pedesaan.
Teori  kedua  dalam  melakukan  penelitian  ini adalah Hukum sebagai suatu sistem milik Lawrence M.  Friedman yang mengemukakan  adanya komponen-komponen  yang  terkandung  dalam hukum.  Sistem  hukum  dalam  pandangan  Friedman terdiri  dari  tiga  komponen  yakni  struktur  hukum, substansi  hukum,  dan  kultur  hukum  yang berinteraksi.
Pertama,  Substansi  Hukum,  hal  ini  disebut sebagai  sistem  substansial  yang  menentukan  bisa atau  tidaknya  hukum  itu  dilaksanakan.  Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada  dalam  sistem  hukum  yang  mencakup
keputusan yang mereka keluarkan, auran baru yang mereka  susun.  Substansi  juga  mencakup  hukum yang hidup (living law, bukan hanya aturan yang ada dalam kitan undang-undang (law in the books).
Kedua, Struktur Hukum/Pranata Hukum, hal ini disebut  sebagai  sistem  struktural  yang  menentukan bisa  atau  tidaknya  hukum  itu  dilaksanakan  dengan baik, melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem  penegakan  hukum.  Faktor  struktur/pranata hukum  memainkan  peran  penting  dalam memfungsikankan hukum. Bila peraturan yang dibuat baik namun kualitas penegakan hukum rendah maka akan  terjadi  masalah.  Demikian  juga  apabila peraturan  buruk  namun  kualitas  penegakan  hukum baik masih memungkinkan munculnya masalah.
Ketiga,  Budaya  Hukum, Kultur  hukum merupakan  sikap  manusia  terhadap  hukum  dan sistem  hukum,  nilai, pemikiran,  serta  harapannya. Kultur  hukum  erat  kaitannya  dengan  kesadaran hukum masyarakat. semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta kultur hukum yang baik yang dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai  hukum.  Baik  substansi hukum,  struktur hukum,  maupun  kultur  hukum  ini  terkait  satu  sama lain. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi  perundang-undangan  belaka,  melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya.
Sesuai  Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa menjelaskan  bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :
a. Membahas  dan  menyepakati  Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019                                                               Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Namun  pada  kenyataannya  kehidupan masyarakat  Desa  Plumbon  pada  akhir  tahun  2017 terjadi  konflik antara  masyarakat  dengan  Kepala Desa  Plumbon  yang  menyebabkan  pelaksanaan fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  plumbon menjadi tidak dapat berjalan dengan maksimal.
Pelaksanaan  fungsi  Badan  Permusyawaratan Desa  Plumbon  ini    pada  akhirnya  akan  dianalisis dengan menggunakan Teori Kedaulatan Rakyat dan Teori Sistem Hukum seperti telah dijelaskan diatas.
Penelitian yang membahas tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Plumbon  ini  menjadi  menarik  dan  sepanjang pengamatan penulis melalui penelusuran kepustakaan  dan e-library belum  pernah  ada  yang berkaitan  dengan  konflik  antara  Kepala  Desa  dan Masyarakat  yang  notabene  dipilih  mereka  sendiri. Beberapa penelitian yang pernah ada berkutat pada kendala pelaksanaan fungsi pemerintahan (Romli, & Nurlia, 2017), Pemerintahan  Desa  dengan  undang- undang  lama (Somad, 2012) dan  mengenai arah pengaturan  pemerintahan  desa dalam  perspektif politik hukum (Saraswati, 2014) serta  Hubungan kerja  antara  Kepala  Desa  dengan  Badan Permusyawaratan Desa (Anwar, 2015).
Peneltian  tentang  Evaluasi  Fungsi  Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  (Simbolon,  & Sembiring, 2015) membahas  tentang Seksi  Ketentraman dan
Ketertiban  dalam menunjang  program  pemerintah daerah di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang . Peneltian  yang  sama tapi  dalam konteks lokasi yang berbeda membahas tentang peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di desa Janggolan (Pamuji ,Nasihuddin,  Ardhanariswari, & Supriyanto,  2018).  Penelitian  membahas  tentang partisipasi  langsung  penduduk  desa dalam pengambilan  keputusan,  pemantauan  dan  evaluasi anggaran  layanan  publik  tingkat  desa dalam pengelolaan  dasa  desa  di  Desa  Chengdu Tiongkok ( Zhuang, 2014). Penelitian selanjutnya adalah untuk menguji  struktur  dan  fungsi  tata  kelola  desa  dalam penggunaannya,  pengelolaan  dan  keberlanjutan sumber daya pesisir di Fiji (Tagivakatini, Ferreira, & Matos, 2016)

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan yuridis empiris.  Yuridis  empiris  berarti  mengidentifikasi  dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil  dan  fungsional  dalam  sistem  kehidupan bermasyarakat  yang mempola,  dalam  hal  ini mengidentifikasi  perilaku  para  aparat  desa  dan anggota  BPD  Desa  Plumbon  dalam  rangka melaksanakan fungsi pemerintahan desa
Spesifikasi  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah deskriptif analitis, tujuan yang akan dicapai dari  penelitian  ini,  adalah  agar  dapat  menemukan hukum in  concretoyaitu  hukum  positif  yang  dicari dalam  analitis  deskriptif  yang  aktual  yaitu
menemukan  dan  memberikan  gambaran  mengenai pelaksanaan  fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa Plumbon,  Kecamatan  Suruh,  Kabupaten  Semarang. Teknik  pengumpulan  data  merupakan  cara  yang digunakan  cara wawancara dan studi kepustakaan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  masalah  kompleks  yang  dihadapi dan  memerlukan  instrumen  hukum  ialah penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran penting desa yang strategis dan memiliki otonomi asli pada perjalanannya  mengalami  banyak  dinamika  hingga kini  pengaturannya  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa  diatur  mengenai  keberadaan Badan Permusyawaratan  Desa. Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  atau  yang  disebut dengan  nama  lain adalah  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi pemerintahan. Pengisian anggota Badan
Permusyawaratan  Desa yang  merupakan  wakil  dari penduduk  desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah dilakukan  secara  demokratis,dapat  diproses  melalui pemilihan  secara  langsung  dan  atau  melalui musyawarah perwakilan (Nugroho, 2013).
Hal  ini  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan kesepakatan  masyarakat  di  desa  masing- masing.Begitu pula pengisian Badan Permusyawaratan  Desa  Plumbon  yang  didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4  Tahun  2018  tentang  Badan  Permusyawaratan Desa.  Keberadaan  Peraturan  Daerah  ini  selain
melaksanakan untuk  melaksanakan  ketentuan Undang-Undang, yakni  Undang-Undang  Nomor  6 tahun  2014  tentang  Desa. Peraturan  Daerah  juga dibentuk  untuk  melaksanakan  ketentuan  Undang- Undang  Dasar  secara  langsung,  ataupun  untuk menjabarkan lebih lanjut materi ketentuan peraturan perundang-undangan  lain  yang  lebih  tinggi. Atas dasar  hal  tersebut  Peraturan  Daerah  Kabupaten Semarang  Nomor  4  Tahun  2018  tentang  Badan Permusyawaratan Desa bertujuan untuk memberikan kepastian  hukum  terhadap  keberadaan  Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan.
Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa Plumbon  berjumlah  9  orang.  Hal  ini  berdasarkan pengaturan  Pasal  6  Peraturan  Daerah  Kabupaten Semarang  Nomor  4  Tahun  2018  tentang  Badan Permusyawaratan Desa, bahwa jumlah anggota BPD ditentukan  berdasarkan  jumlah  penduduk  desa denganketentuan :
a. jumlah  penduduk  sampai  dengan  2500  jiwa,  5 (lima) orang anggota;
b. jumlah penduduk 2501 sampai dengan 5000 jiwa,
7 (tujuh) orang anggota; dan
c. jumlah penduduk  diatas  5000  jiwa,  9  (sembilan) orang anggota.
d. Jumlah  penduduk  Desa  Plumbon  diatas  5000 jiwa,  tepatnya  sebanyak  7.562  jiwa  secara otomatis memenuhi ketentuan huruf c. Inilah yang mendasari  jumlah  9  orang  dalam  keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Plumbon.
Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa Plumbon  merupakan  wakil  dari  penduduk  desa berdasarkan  keterwakilan  wilayah  yang  ditetapkan secara  demokratis.  Atas  dasar  keterwakilan  yang dilakukan  secara  demokratis,  pengisian  anggota Badan  Permusyawaratan  Desa  Plumbon  diproses melalui  pemilihan  langsung  berdasarkan  suara terbanyak oleh masing-masing perwakilan wilayah.
Menurut Ibu Aprilya selaku Kasi Pemerintahan sekaligus  Ketua  Panitia  Pemilihan  Badan Permusyawaratan  Desa  Plumbon,  pada  saat pemilihan  berjalan  dengan  lancar  dan  telah memenuhi  unsur  keterwakilan  hanya  saja  dari  segi sumber  daya  manusia  yang  tidak  maksimal.  Pada waktu awal Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan  Desa  mengadakan  penjaringan dengan memberikan sosialisasi pada tiap dusun agar menyiapkan  wakilnya  sebagai  anggota  Badan Permusyawaratan Desa Kenyataannya pada masing- masing  dusun  mendapat  kesulitan  saat  akan mengajukan wakilnya, banyak orang yang dianggap mampu tetapi tidak mau mencalonkan diri, kemudian menyebabkan “asal  tunjuk”,  sebaliknya  ada  yang tidak  mumpuni  tetapi  dengan  percaya  diri mencalonkan, kemudian ada wilayah juga yang tidak terlalu  peduli  dengan  pemilihan  perwakilan wilayahnya.
Lebih  lanjut  pelaksanaan  fungsi  Badan Permusyawaratan  Desa  Plumbon  akan  diuraikan sebagai berikut :
a. Membahas  dan  menyepakati  Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
Pelaksanaan  fungsi  Badan  Permusyawaratan Desa  dalam  membahas  dan  menyepakati Rancangan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa diakui  beliau  tidak  berjalan  dengan  baik  sehingga belum pernah  ada  Peraturan  Desa  maupun Rancangan Peraturan Desa yang dihasilkan.
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa dalam menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat Desa  dapat  dikatakan  sudah  berjalan  dengan  baik. Menurut Bapak Badroni sebagai salah satu anggota Badan  Permusyawaratan  Desa  Plumbon,  Badan Permusyawaratan  Desa  telah  memfasilitasi pertemuan warga yang kemudian mengatasnamakan Forum  Peduli  Plumbon  untuk  menyampaikan aspirasinya terkait mosi tidak percaya kepada Kepala Desa.
c. Mengawasi kinerja Kepala Desa
Fungsi  pengawasan  kinerja  Kepala  Desa. Menurut  Bapak  Anas  sebagai  anggota  Badan Permusyawaratan  Desa  Plumbon,  fungsi  ini  telah berjalan tetapi tidak optimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya  timbal  balik  dari  pihak  Kepala  Desa  dalam menunjukkan kinerjanya.
Kendala-kendala  pelaksanaan  fungsi  Badan Permusyawaratan Desa Plumbon antara lain :
a. Keanggotaan  Badan  Permusyawaratan  Desa Plumbon yang “asal tunjuk”, karena di tiap dusun mengalami  kesulitan  saat  mengajukan  wakilnya, orang  yang  dianggap  mampu  tetapi  tidak mencalonkan diri hingga akhirnya
memepengaruhi kualitas Badan Pemusyawaratan Desa
b. Tidak  adanya  pembinaan secara  khusus  dari pemerintah  daerah.  Semangat  pembentukan peraturan  desa  tidak  dibarengi  dengan  usaha pemerintah  untuk  melakukan  pelatihan  maupun pembimbingan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
c. Pola  hubungan  Badan  Permusyawaratan  Desa dan Pemerintah Desa yang kurang harmonis,. Hal ini  didasari  adanya  anggapan  bahwa  salah  satu berada  pada  kedudukan  lebih  tinggi  daripada yang lainnya.
d. Konflik  antara  warga  desa  dengan  kepala  Desa karena  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap kepala  desa  seolah-olah  memunculkan  kesan
bahwa  Badan  Permusyawaratan  Desa  adalah pihak oposisi yang ingin menjatuhkan kekuasaan kepala desa.
Terhadap  berbagai  kendala  yang  dihadapi Badan  Permusyawaratan  Desa  Plumbon  maka upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah : a. Menumbuhkan  partisipasi  aktif  masyarakat.
Kesadaran  dari  masyarakat  sudah  seharusnya ada untuk turut bertanggung jawab dan berjuang bersama demi mewujudkan Desa Plumbon yang lebih  baik.  Hal  ini  berlaku  bagi  masyarat  dan pemerintah desa sendiri.
b. Terselenggaranya  pembinaan  dan  pengawasan dari  pemerintah  daerah  untuk  membina  dan mengawasi  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa.  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,
dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  dapat mendelegasikan  pembinaan  dan  pengawasan kepada perangkat daerah.
c. Perbaikan  hubungan Badan  Permusyawaratan Desa  dan  Pemerintah  Desa karena  pola hubungan keduanya bersifatkemitraan, konsultatif dan koordinatif.
d. Penyelesaian  konflik  masyarakat  dengan  kepala desa  dengan  adanya  transparansi  dan keterbukaan. Posisi dari  BPD  sebagai  mitra  dari pemerintah  desa  harus  mampu  menunjukkan sikap  profesionalitas  kerja  karena  kedudukan BPD  terpisah  dengan  pemerintah  desa (Istiqomah, 2015). Hal ini dapat difasilitasi melalui penyelenggaran musyawarah desa.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan, maka  dapat  diambil  kesimpulan bahwapelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Plumbon sejak awal  tidak  berjalan  dengan  baik.  Sekalipun    telah memenuhi  unsur  keterwakilan  namun  pada  proses penjaringan  masyarakat  yang  dianggap  mampu malah  tidak  terlibat  sehingga  pada  akhirnya diwakilkan  oleh  masyarakat  yang  kurang  mampu melaksanakan  tugas  dan  fungsi  berat  Badan Permusyawaratan  Desa. Atas  analisis  berdasarkan struktur,  substansi  dan  kultur  dalam  pelaksanaan fungsinya  Badan  Permusyawaratan  Desa  Plumbon terdapat berbagai kendala yaitu :
a. Keanggotaan  Badan  Permusyawaratan  Desa Plumbon yang “asal tunjuk”
b. Tidak  adanya  pembinaan  secara  khusus  dari pemerintah daerah
c. Pola  hubungan  Badan  Permusyawaratan  Desa
dan Pemerintah Desa yang kurang harmonis
d. Konflik antara warga desa dengan kepala Desa
Atas  berbagai  kendala  diatas  maka  upaya yang dapat dilakukan adalah :
a. Partisipasi aktif masyarakat b. Terselenggaranya pembinaan secara khusus dari pemerintah daerah
c. Perbaikan pola hubungan Badan Permusyawaratan  Desa  dan  Pemerintah  Desa yang kurang harmonis
d. Penyelesaian  konflik  masyarakat  dengan  kepala desa.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU

## Sulaiman,  King F.  (2014). Dialektika  Pengujian
Peraturan  Daerah  Pasca  Otonomi  Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Chaidar, Al., Salahudin, Zulfikar., & Sahrasad, Herdi.
(2000). Federasi  atau  Disintegrasi,  Telaah
Awal Wacana Unitaris versus Federalis dalam Perspektif  Islam,  Nasionalisme  dan  Sosial Demokrasi Madani. Jakarta: Madani Press.
Fakrulloh, Zudan A.(2014). Hukum Indonesia dalam
Berbagai  Perspektif.  Jakarta:  RajaGrafindo
Persada.2014, hlm: 22
Huda, N. (2015). Hukum Pemerintahan Desa Dalam
Konstitusi  Indonesia  Sejak  Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Malang: Setara Press.
Gadjong, Agussalim A. (2007). Pemerintahan Daerah Kajian  Politik  dan  Hukum. Bogor:  Ghalia Indonesia.

## JURNAL
Anwar,  K.  (2015).  Hubungan  Kerja  Antara  Kepala Desa  dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IUS, Vol. III,
(No. 8), p.215.
Saraswati, R. (2014). Arah Politik Hukum Pengaturan Desa  Ke  Depan  (Ius  Constituendum). Masalah-Masalah  Hukum,  Vol.43,  (No.3), pp.313-321.
Istiqomah,  S.  (2015).  Efektivitas  Kinerja  Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  Meningkatkan Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 3, (No.
1), p.7.
Kushandajani. (2016). Implikasi UU No.6 Tahun 2014 Tentang  Desa  Terhadap  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Vol. 2, (No. 1), p.53.
Zhuang,  M. (2014). Participatory  Budgeting,  Rural Public  Services  and Pilot  Local  Democracy Reform. Field Actions Science Report, Special Issue 11 | 2014, pp.1-7.
Nugroho, S. (Desember 2013). Demokrasi dan Tata Pemerintahan  Dalam  Konsep  Desa  dan Kelurahan. Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, (No.2), pp.258-259.
Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019                                                               Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Pamuji, Kadar., Nasihuddin, Abdul Aziz.,
Ardhanariswari, Riris., & Supriyanto.  (2018). Role  of  Village  Consultative  Board  (BPD)  in Village  Administration  of  Janggolan. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 18, (No. 1), pp.38 - 46. Romli,  Ombi.,  &  Nurlia,  Elly. (2017).  Lemahnya Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Dalam Melaksanakan  Fungsi  Pemerintahan  Desa (Studi  Desa  Tegalwangi  Kecamatan  Menes Kabupaten  Pandeglang). Cosmogov; Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.3, (No.1), p.36.
Simbolon, Alamsyah Hamonangan.,  & Sembiring,
Walid Mustafa. (2015). Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penylenggaraan  Pemerintahan  Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan  dan  Sosial  Politik  UMA,
Vol.3, (No.2), pp.143-159.
Somad, Kemas A. (2012). Reformasi Birokrasi Desa Menuju Pemerintahan desa yang Demokratis. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41, (No.
4), p.487.
Tagivakatini,  Serupepeli., Ferreira,  Carmen.,  &
Matos,  Fatima. (2016). Village  governance  in relation  to  coastal  resource  management  in Fiji: a case study of Namada and Navukailagi villages. GOT,  Revista  De  Geografia  E Ordenamento  Do  Territorio  ;  Journal  of Geography  and  Spatial  Planning,  No.10, pp.355-379.

## TESIS
Rudiadi, S. (2017). Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Tesis  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas
Diponegoro.

## SUMBER ONLINE
Pramesti,  Tri  Jata A.  (2013).  Adakah  Dasar  Hukum Mosi  Tidak  Percaya?.  Retrieved  from https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulas an/lt5223fdb3c225d/adakah-dasar-hukum- mosi-tidak-percaya, diakses 17 Januari 2019.