## UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
The Protection of Victims of Rape Crime Criminal Justice System of Indonesia
Akbar Sayudi Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Email: akbarsayudi@gmail.com / sayudi_mr@yahoo.com

## Abstract
The  importance  of  the  protection  of  victims  of  crime  to  obtain  serious attention,  it  can  be  seen  from  one  form  of  protection  by  the  state  is  the administration  of  justice.  In  addition  completeness  of  legislations,  witness and  victim  protection  agency  (LPSK),  law  enforcement  agencies,  relevant government  agencies,  and  other  parties  relevant,  then  the  judicial  function plays  an important  role.  The  function  of  the  court  not  only  making  verdict, but  also  recept  report  of  compensation,  or  restitution,  announce  it  and ordered  the  agency  or  the  parties  to  implement  the  decision  and  so  on.  By applying legal sanctions to the perpetrator, then it implies that it is a form of attention  (protection)  judicially  to  victims  of  crime.  Legal  protection  to women who are victims of this crime is not just limited to the penalization to the perpetrators, but also to the consequences that happened to him, like a pregnancy caused by rape.
Keywords: Protection, Victim, Rape

## Abstrak
Pentingnya  perlindungan  korban  kejahatan  memperoleh  perhatian  serius, dapat  dilihat  dari  salah  satu  wujud  perlindungan  oleh  negara  adalah penyelenggaraan  peradilan.  Selain  kelengkapan  perundang-undangan, LPSK,  penegak  hukum,  instansi  pemerintah  terkait,  dan  pihak-pihak  lain yang  relevan,  maka  fungsi  peradilan  memegang  peranan  penting.  Fungsi pengadilan  selain  sebagai  pemutus  perkara,  juga  menerima  laporan
Volume  10  Issue  1,  January-March  2016:  pp.  1-220. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
pelaksanaan kompensasi, atau restitusi, mengumumkannya serta memerintahkan  instansi  atau  pihak-pihak  untuk  melaksanakan  putusan  dan sebagainya. Dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak  langsung  hal  itu  merupakan  suatu  bentuk  perhatian  (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan.  Perlindungan hukum kepada wanita yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas kepada dihukumnya pelaku,  namun  juga  kepada  akibat-akibat  yang  menimpanya,  seperti kehamilan akibat perkosaan.
Kata kunci: Perlindungan, Korban, Pemerkosaan

## A. Pendahuluan
Tindak pidana perkosaan merupakan topik hangat yang sedang ramai diperbincangkan  terkait  penyelesaian  perkaranya,  baik  di  tingkat  peradilan maupun  dalam  proses  pemulihan  kembali  pihak  yang  menjadi  korban perkosaan.  Maksud  daripada  pemulihan  kembali  di  sini  adalah  pemulihan korban  baik  dari  segi  fisik  maupun  mental  serta  penanggulangan permasalahan berlanjut apabila korban tersebut hamil akibat perkosaan yang dialaminya. Tindak pidana perkosaan diatur dalam pasal 285 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:
“barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum,  karena  memperkosa,  dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya dua belas tahun”.
Bagian  inti  delik  perkosaan  sebagaimana  yang  di  jelaskan  di  atas harus  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  cocok  dengan  bahasa Indonesia  “perkosaan”  yang  menurut  kamus  umum  bahasa  Indonesia  1976 susunan Poewadarminto, yang mengatakan bahwa perkosaan berarti: 1
1. Menundukkan  dengan  kekerasan;  menggagahi,  memaksa  dengan kekerasan,  misalnya  memperkosa  istri  orang,  memperkosa  gadis  yang belum berumur;
2. Melanggar, menyerang dan sebagainya dengan kekerasan.
Dalam  suatu  peradilan  pidana,  pihak-pihak  yang  berperan  adalah penuntut  umum,  hakim,  terdakwa,  dan  penasihat  hukum  serta  saksi-saksi. Pihak  korban  diwakili  oleh  penuntut  umum  dan  untuk  menguatkan pembuktian  lazimnya  yang  bersangkutan  dijadikan  saksi  (korban). Seringkali  penuntut  umum  tidak  merasa  mewakili  kepentingan  korban  dan
1 Hamzah,  Jur  Andi.  (2009). Delik-Delik  Tertentu  (Speciale  Delicten)  di  dalam  KUHP . Jakarta: Sinar Grafika, p. 19-20.
bertindak  sesuai  kemauannya,  sehingga  kewajiban  perlindungan  serta  hak- hak korban diabaikan. 2
Bahkan  pengabaian  korban (Victim) terjadi  pada  tahap-tahap penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  pengadilan,  dan  proses-proses selanjutnya.  Diabaikannya  eksistensi  korban  dalam  penyelesaian  kejahatan menurut Arif Gosita, terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut: 3
1. Masalah  kejahatan  tidak  dilihat  dipahami  menurut  proporsi  yang sebenarnya secara dimensional;
2. Pengatasan  penanggulangan  permasalahan  kejahatan  yang  tidak didasarkan  pada  konsep,  teori  etimologi  kriminal  yang  rasional, bertanggungjawab, dan bermartabat;
3. Pemahaman  dan  penanggulangan  permasalahan  kejahatan  tidak didasarkan  pada  pengertian  citra  mengenai  manusia  yang  tepat  (tidak melihat  dan  mengenai  manusia  pelaku  dan  manusia  korban  sebagai manusia sesama kita).
Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai  tidak  saja  merupakan  isu  nasional,  tetapi  juga  internasional.  Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan  korban  kejahatan  memperoleh  perhatian  serius,  dapat  dilihat dari  dibentuknya Declaration  of  Basic  Principles  of  Justice  for  Victims  of Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari The  Seventh  United  Nation  Conggres  on  the  Prevention  of  Crime  and the  Treatment  of  Offenders, yang  berlangsung  di  Milan,  Italia,  September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: 4
Offenders  or  third  parties  responsible  for  their  behavior  should, where  appropriate,  make  fair  restitution  to  victims,  their  families or  dependants.  Such  restitution  should  include  the  return  of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursemenr of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights.
(Pelanggar  atau  pihak  ketiga  yang  bertanggung  jawab  atas perilaku  mereka  harus,  membuat  restitusi  yang  adil  bagi  korban, keluarga  atau  tanggungan  mereka.  Restitusi  tersebut  harus mencakup  pengembalian  harta  atau  pembayaran  untuk  kerusakan atau  kerugian  yang  diderita  serta  penggantian  biaya  yang dikeluarkan  sebagai  akibat  dari  korban,  penyediaan  layanan  dan pemulihan hak).
2 Waluyo,  Bambang.  (2011). Viktimologi  (Perlindungan  Korban  dan  Saksi). Jakarta:  Sinar
Grafika, p. 8.
3 Ibid.
4 Mansur,  Dikdik  M.  Arief.  dan  Gultom,  Elisatris.  (2007). Urgensi  Perlindungan  Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, p. 23-24.
Dalam  menganalisis  terkait  perlindungan  terhadap  korban,  tentunya tidak  terlepas  dari  pengertian  tentang  korban  itu  sendiri.  Menurut  Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban (Victim) adalah: 5 “orang-orang  yang  secara  individual  atau  kolektif,  telah mengalami  penderitaan,  meliputi  penderitaan  fisik  atau  mental, penderitaan  emosi,  kerugian  ekonomis  atau  pengurangan substansi  hak-hak  asasi,  melalui  perbuatan-perbuatan  atau pembiaran-pembiaran  (omissions)  yang  melanggar hukum  pidana yang  berlaku  di  negara-negara  anggota,  yang  meliputi  juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan”.
Istilah korban ( victim ) di sini meliputi juga keluarga langsung korban, orang-orang  yang  menderita  akibat  melakukan  intervensi  untuk  membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi. 6
Bila  dilihat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dalam  pasal  1  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2006  yang  dimaksud  dengan  korban adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh  suatu  tindak  pidana.  Jadi  korban dalam Undang-Undang ini dikatakan mengalami kerugian baik materil (harta benda)  dan immaterial (mental,  psikis,  luka-luka  dan lain-lain) akibat  suatu tindak pidana.
Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan massalah yang diatur dalam  beberapa  perundang-undangan  tersebut.  Jadi  tidak  ada  suatu pengertian  yang  baku,  namun  pada  hakikatnya  adalah  sama,  yaitu  sebagai korban  tindak  pidana.  Tentunya  tergantung  sebagai  korban  tindak  pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM yang berat dan sebagainya. Untuk pengertian umum dari korban seperti tertuang dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006. 7 Dalam  Undang-undang  ini dikatakan  bahwa  korban  diberikan  perlindungan  dalam  semua  tahap  proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan melalui Lembaga Perlindungan saksi  atau  lembaga  sejenis  lainnya  yang  diamanatkan  melalui  Undang- Undang.
5 Gosita,  Arif.  (1993). Masalah  Korban  Kejahatan  (Kumpulan  Karangan). Jakarta:
Akademika Pressindo, p. 46.
6 Ibid. Lihat  Juga  Muhadar.  (2006). Viktimisasi  Kejahatan  Di  Bidang  Pertanahan. Yogyakarta:  Laksbangg  Pressindo,  p.  22.  J.E.  Sahetapy,  mengartikan  viktimisasi  sebagai “penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu,  bahkan  juga  pihak  tertentu,  suatu  komunitas  tertentu,  bahkan  juga  pihak pemerintah,  sehingga  korban  bukan  saja  perorangan,  melainkan  orang  atau  komunitas tertentu  atau  sebagian  rakyat  yang  menderita,  bukan  saja  secara  fisik  melainkan  inklusif dalam arti financial, ekonomi, sosial, agama dan dalam arti psikis secara luas”.
7 Ibid., p. 10.
Pengertian  tindak  pidana  perkosaan  sebagaimana  diatur  dalam  pasal 285 KUHP kemudian diberikan beberap pengertian oleh Arif Gosita, yaitu: 8
1. Korban  perkosaan  harus  seorang  perempuan,  tanpa  batas  umur  (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa perempuan;
2. Korban  harus  mengalami  kekeraan  atau  ancaman  kekerasan.  Ini  berarti tidak  ada  persetujuan  dari  pihak  korban  mengenai  niat  dan  tindakan perlakuan pelaku;
3. Persetubuhan di luar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman terhadap perempuan tertentu.
Dalam  pengertian  tindak  pidana  perkosaan  di  atas,  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  korban  mengalami  penderitaan  mental  yang  mendalam (karena  adanya  ancaman  dan  kekerasan),  terlebih  bila  perkosaan  tersebut berakibat  pada  hamilnya  korban.  Eksistensi  terhadap  perlindungan  korban perkosaan sudah menjadi suatu keharusan yang utama dalam memperhatikan kelangsungan kehidupan korban nantinya. Sebagaimana yang dikatakan Arif Gosita  di  atas  bahwa  korban  dalam  hal  ini  tidak  saja  mereka  yang mengalami kerugian materil tetapi juga termasuk kerugian immateril.
Belum  lagi  apabila  kemudian  korban  hamil  akibat  perkosaan  yang dialaminya.  Permasalahan  muncul  ketika  korban  tidak  menghendaki kehamilannya  dan  memilih  untuk  melakukan  aborsi.  Di  sini  kemudian menjadi perhatian bagaimana upaya perlindungan korban tersebut mengingat adanya pro dan kontra terkait aborsi pada kehamilan akibat perkosaan. Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  berasal  dari wet  boek  van strafrecht (WvS)  tahun  1918,  memandang  aborsi  sebagai  tindak  kejahatan terhadap  nyawa  dan  menjatuhkan  hukum  pidana  kepada  siapa  saja  yang terlibat,  baik  perempuan  yang  meminta  pelayanan,  maupun  orang  yang menganjurkan serta tenaga yang memberikan pelayanan. 9
Ketentuan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  KUHP  tersebut  melarang tindakan aborsi dan dikatakan aborsi adalah tindakan kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa. Namun berbeda halnya ketika kita tumburkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014  tentang Kesehatan  Reproduksi  yang  dalam  pasal  31  ayat  (1)  memperbolehkan dilakukannya  aborsi  atas  dasar  adanya  indikasi  kedaruratan  medis  dan kehamilan  akibat  perkosaan.  Lalu  pertanyaannya,  bagaimanakah  upaya perlindungan  korban  tindak  pidana  perkosaan  tersebut,  baik  dalam pemulihan  psikis  atau  trauma  korban  serta  pemulihan  berkelanjutan  ketika perkosaan tersebut berakibat pada hamilnya korban?
8 Op. Cit., Arif Gosita, p. 48-49.
9 Anita  Rahman,  (2006), Hukum  dan  Hak  Kesehatan  Reproduksi  Perempuan:  Masalah Aborsi, dalam Perempuan & Hukum “Menuju Hukum yang Berperspeltif Kesetaraan dan Keadilan, Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia,  anggota  IKAPI  DKI  jaya , p.  23.  Lihat  juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346, 347, 348 dan 349.
Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif  maupun  represif  yang  dilakukan,  baik  di  masyarakat  maupun pemerintah  (melalui  aparat  penegak  hukumnya),  seperti  pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa  korban,  pemberian  bantuan  medis,  maupun  hukum  secara  memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya  merupakan  salah  satu  perwujudan  dari  perlindungan  hak  asasi manusia  serta  instrument  penyeimbang.  Di  sinilah  dasar  filosoofis  di  balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan. 10
Pentingnya korban memeroleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan  kondisi  korban  yang  mengalami  gangguan,  dengan  tepat dikemukakan  oleh  Muladi  saat  menyatakan:  korban  kejahatan  perlu dilindungi karena pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (system of institutionalized trust). Keprcayaan ini  terpadu  melalui  norma-norma  yang  diekspresikan  di  dalam  struktur kelembagaan.  Terjadinya  kejahatan  atas  diri  korban  akan  bermakna penghancuran  sistem  kepercayaan  tersebut  sehingga  pengaturan  hukum pidana  dan  hukum  lain  yang  menyangkut  korban  akan  berfungsi  sebagai sarana pengembalian sistem kepercayan tersebut.
Kedua, adanya  argument  kontrak  sosial  dan  solidaritas  sosial  karena boleh  dikatakan  memonopoli  seluruh  reaksi  sosial  terhadap  kejahatan  dan melarang  tindakan-tindakan  yang  bersifat  pribadi.  Oleh  karena  itu,  jika terdapat  korban  kejahatan,  maka  negara  memerhatikan  kebutuhan  korban dengan  cara  peningkatan  pelayanan  maupun  pengaturan  hak. Ketiga, perlindungan  korban  yang  biasanya  dikaitkan  dengan  salah  satu  tujuan pemidanaan,  yaitu  penyelesaian  konflik.  Denga  penyelesaian  konflik  yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 11
Berangkat  dari  uraian  singkat  di  ataslah  maka  kajian  terkait  upaya perlindungan  korban  perkosaan  dalam  sistem  peradilan  pidana  ini  menjadi menarik untuk dibahas. Terutama dari sisi pemulihan keadaan korban setelah terjadinya perkosaan sehingga korban dapat melanjutkan kembali kehidupan sosialnya  tanpa  menanggung  beban  malu,  sedih  atau  pun  gangguan psikologis lainnya.
Dari  uraian  singkat  diatas,  maka  rumusan  masalah  yang  menjadi pokok  pembahasan  dalam  tulisan  ini  ialah:1)  Bagaimanakah  upaya perlindungan korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?; dan 2) Bagaimanakah tindak lanjut terhadap kehamilan akibat perkosaan dalam perspektif perlindungan korban?
10 Mansur, Didik M. Arief. dan Gultom, Elisatris. Op. Cit., p. 161.
11 Ibid., p. 162.

## B. Pembahasan
1. Upaya  Perlindungan  Korban  Tindak  Pidana  Perkosaan  dalam

## Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Salah  satu  wujud  perlindungan  oleh  negara  adalah  penyelenggaraan peradilan. Selain kelengkapan perundang-undangan, LPSK, penegak hukum, instansi pemerintah terkait, dan pihak-pihak lain yang relevan, maka fungsi peradilan  memegang  peranan  penting.  Fungsi  pengadilan  selain  sebagai pemutus  perkara,  juga  menerima  laporan  pelaksanaan  kompensasi,  atau restitusi,  mengumumkannya  serta  memerintahkan  instansi  atau  pihak-pihak untuk melaksanakan putusan dan sebagainya.
Dengan menerapkan sanksi hukum  kepada pelaku, maka secara tidak langsung  hal  itu  merupakan  suatu  bentuk  perhatian  (perlindungan)  secara hukum kepada korban kejahatan.  Perlindungan hukum kepada wanita yang menjadi  korban  kejahatan  ini  bukan  hanya  terbatas  kepada  dihukumnya pelaku,  namun  juga  kepada  akibat-akibat  yang  menimpanya,  seperti kehamilan akibat perkosaan. 12
Korban  tindak  kekerasan  seksual  memiliki  hak-hak  yang  wajib ditegakkan,  rasa  sakit  hati,  penderitaan,  ketakutan  dan  berbagai  macam dampak  buruk  yang  menimpa  dirinya  paska    tindakan  itu  mendapatkan perhatian  yang  serius  dari  hukum  islam.  Korban  tidak  boleh  diabaikan sendirian  memperjuangkan  nasib  yang  menimpanya,  namun  wajib dijembatani oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya. 13
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  dalam  sistem  peradilan  pidana merupakan  hak  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  kepada  korban  dalam upaya  memberikan  rasa  aman  serta  kepastian  hukum  yang  dapat  diterima oleh korban. Hak atas perlindungan tersebut dapat kita jumpai dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, yaitu:
a. memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta bendanya,  serta  bebas  dari  Ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
b. ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan dan dukungan keamanan;
c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. mendapat penerjemah;
e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
12 Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. (2001). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan). Bandung: PT Refika Aditama, p. 96.
13 Ibid.
h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
i. mendapat identitas baru;
j. mendapatkan tempat kediaman baru;
k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
m. memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu perlindungan berakhir.
Hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) UU No.13 Tahun 2006  sebagaimana  yang  dituangkan  diatas  diberikan  kepada  korban  tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu melalui keputusan Lembaga Perlindungan Saksi  dan  Korban  (LPSK).  LPSK  merupakan  lembaga  yang  diberikan kewenangan  oleh  Undang-Undang  untuk  melindungi  korban  dalam  sistem peradilan  pidana.  Korban  dalam  hal  ini  dapat  memperoleh  perlindungan dengan cara melakukan permohonan tertulis sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 UU No. 13 Tahun 2006.
Dalam  penyelesaian  kasus  perkosaan  di  pengadilan,  perlindungan terhadap  korban  diupayakan  sebagai  cara  untuk  mengurangi  beban  yang diderita  korban.  Untuk  tidak  menambahkan  rasa  malu  serta  beban  psikis lainnya dalam pengadilan, tindak pidana perkosaan sebagaimana yang diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  Pasal  153 ayat  (3),  untuk  perkara  kesusilaan  hakim  dapat  menyatakan  bahwa  sidang tidak  terbuka  untuk  umum  (sidang  tertutup).  Tentunya  hal  tersebut  dapat meringankan beban bagi korban serta secara tidak langsung dapat membantu penyelesaian  suatu  perkara  pemerkosaan  melalui  bantuan  kesaksian korban. 14
Korban  adakalanya  bertindak  atau  dijadikan  sebagai  saksi  di pengadilan. Saksi demikian biasanya merupakan saksi yang memberatkan (a charge), yang  menguatkan  tuntutan  dan  putusan  pengadilan.  Di  dalam KUHAP,  korban  yang  dijadikan  sebagai  saksi  pun  diberikan  perlindungan dalam  pasal  162  KUHAP.  Dikatakan  sebagai  bentuk  perlindungan  dan penghormatan  korban,  bahkan  dimungkinkkan  untuk  tidak  memberikan kesaksian di persidangan, kesaksiannya dapat dibacakan dari BAP yang ada. KUHAP juga memberi jalan bagi korban (menjadi saksi) untuk mengjajukan tuntutan ganti kerugian (pasal 98 ayat (1) KUHAP). 15
Perlindungan  korban  dalam  sistem  peradilan  pidana  dilakukan  mulai dari  tahap  penyelidikan  dimulai  dan  berakhir  sebagaimana  yang  ditentukan oleh UU No.13 Tahun 2006. Perlindungan tersebut dilakukan melalui LPSK sebagai  lembaga  yang  diberikan  mandat  oleh  UU  ini.  Dalam  pasal  12  UU No.13  Tahun  2006  menjelaskan  bahwa  LPSK  bertanggung  jawab  untuk
14 Lihat  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana pasal 160 ayat (1) huruf b.
15 Bambang Waluyo, Op. Cit., p. 24-27.
menangani  pemberian  perlindungan  dan  bantuan  pada  Saksi  dan  Korban berdasarkan  tugas  dan  kewenangan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  ini.  Perlindungan  tersebut  membeikan  hak  kepada  korban  melalui LPSK sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 7 UU No. 13 Tahun 2006 yaitu sebagai berikut:
1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
b. hak  atas  restitusi  atau  ganti  kerugian  yang  menjadi  tanggung  jawab pelaku tindak pidana.
2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemberian  kompensasi  dan  restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Selanjutnya,  dalam  Pasal  6  UU  No.13  Tahun  2006  mengatakan korban  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  diberikan  hak  untuk mendapatkan  bantuan  medis  dan bantuan  rehabilitasi psiko-sosial.  Memang secara eksplisit perkosaan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia  berat,  tetapi  dirumuskan  sebagai  tindak  pidana  kesusilaan  yang diatur  dalam  Buku  II  Bab  XIV  KUHP.    Namun,  dalam  penjelasan  UU  No. 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah  bantuan  yang  diberikan  kepada  psikolog  kepada  korban yang  menderita  trauma  atau  masalah  kejiwaan  lainnya  untuk  memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Korban perkosaan tidak dapat dipungkiri pastilah menderita trauma psikis yang berat yang kemudian memang negara perlu  untuk  memfasilitasi  korban  perkosaan  dalam  upaya  memulihkan kondisi kejiwaan dan traumanya.
Kemudian  terkait  perlindungan  korban  dalam  hal  bantuan  medis, sebagaimana  pengertian  perkosaan  yang  diberikan  Arif  Gosita  sebelumnya, menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual.  Korban perkosaan merupakan korban praktik kekerasan yang  dilakukan  pelaku.  Pihak  pemerkosa  telah  menggunakan  ancaman  dan kekerasan  (paksaan)  untuk  menundukkan  korban.  Korban  dibuat  takut  atau tidak  berani  melawan,  atau  dibuat  tidak  berdaya  sehingga  mau  mengikuti kehendak pelaku. 16 Tentunya tidak menutup kemungkinan korban menderita luka fisik akibat kekerasan yang dilakukan pelaku yang  kemudian perlunya perlindungan  korban  untuk  dilayani  secara  medis.  Baik  penderitaan  fisik maupun  psikis  akibat  perkosaan  yang  dialami  korban,  dapat  kita  lihat  dari modus  operandi  yang  dilakukan  pelaku  dalam  menjalankan  aksinya.  Ada suatu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Penelitian  Universitas
16 Wahid Abdul dan Irfan, Muhammad. Op. Cit., p. 50.
Airlangga  mengenai  modus  operandi  perkosaan  sebagaimana  table  berikut ini: 17

## Tabel 1: Modus Operandi Kejahatan Perkosaan
Modus Operandi Presentase Diancam dan dipaksa Dirayu Dibunuh Diberi obat bius 66,3 22,5 6,1 5,1

## Sumber: Lembaga Penelitian Airlangga
(Dalam Bagong Suyanto & Emi Susanti Hendrarso 1996: 9)
Tabel mengenai modus operandi kejahatan perkosaan di atas diambil sebagai bahan pertimbangan pemberian perlindungan terhadap korban. Dari tabel  di  atas,  pelaku  perkosaan  dalam  menjalankan  aksinya  tidak  terlepas dari  adanya  upaya  pemaksaan,  pengancaman  bahkan  tidak  dipungkiri  pun melakukan  kekerasan  terhadap  korban.  Yang  mana  kemudian  perlindungan terhadap korban tidak hanya sebatas pada persoalan psikis tetapi juga harus ada tindakan-tindakan medis sebagai upaya pemulihan keadaan korban.
Jadi  dalam  hal  ini,  korban  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  6  UU  No.13  Tahun  2006  dan LPSK  merupakan  lembaga  yang  bertanggungjawab  sebagaimana  diatur dalam  UU  ini  untuk  melindungi  korban.  Bukan  hanya  melindungi  korban sebagai upaya memperlancar jalannya proses pengadilan, tetapi lebih kepada melindungi  korban  dalam  upaya  memulihkan  keadaannya  agar  si  korban dapat melanjutkan kehidupannya di masyarakat.
Perlindungan terhadap korban perkosaan juga mencakup korban yang hamil  akibat  dari  perkosaan  tersebut.  Baru-baru  ini,  pemerintah  melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang  dalam  Pasal  31  ayat  (1)  huruf  (b)  dikatakan  bahwa  tindakan  aborsi boleh  dilakukan  dalam  hal  kehamilan  akibat  perkosaan.  Regulasi  tersebut tentunya  memberikan  perhatian  lebih  terhadap  perlindungan  korban perkosaan  ketika  perkosaan  yang  dialaminya  kemudian  berakibat  pada hamilnya  korban.  Dalam  hal  ini,  korban  dapat  menentukan  apakah  akan melanjutkan kehamilannya atau menggugurkan kehamilannya. Karena tidak dapat  dipungkiri  korban  perkosaan terlebih bila  perkosaan  yang  dialaminya berakibat kehamilan pada dirinya, sudah barang tentu  menjadi beban psikis yang  sangat  mendalam  yang  di  derita  oleh  korban.  Dan  PP  tersebut  pada hakikatnya  ingin  mereduksi  penderitaan  yang  dialami  korban  terkait kehamilan yang tidak dikehendakinya tersebut.
17 Loc. Cit..
Pada  saat  ini  secara  formal  hak,  perlindungan  dan  mekanisme  sudah diatur.  Namun  yang  lebih  penting  adalah  aplikasi  dan  implementasinya. Bambang  waluyo  dalam  bukumya  Viktimologi  (Perlindungan  Korban  dan Saksi) mengatakan, untuk mewujudkan secara proporsional, profesional, dan akuntabel, diperlukan keseriusan para pihak sebagai berikut: 18 a. Korban
1) Tidak  dapat  disangkal  bahwa  korban  harus  mengetahui  hak-haknya dan  tata  cara  memperoleh  pemenuhan  hak  tersebut.  Untuk  itu pemahaman  terhadap  ketentuan  yang  berlaku  mutlak  diperlukan. Salah satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah sosialisasi  oleh  pihak- pihak terkait proses perlindungan korban sendiri.
2) Setelah  mengetahui  hak-hak  tersebut,  yang  lebih  penting  lagi  adalah keberanian  untuk  mengajukan  permohonan.  Tanpa  ada  kemauan  dan keberanian,  pasti  akan  sia-sia  meskipun  hal-hal  tersebut  sudah  diatur dan ada lembaga yang bertanggung jawab.
3) Selain  korban,  perlu  diberdayakan  kepedulian  dan  kesadaran  hukum dari  pihak  keluarga  atau  ahli  warisnya.  Mengenai  yang  dimaksud keluarga adalah “orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas, ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan  saksi  dan/atau  korban”  (Pasal  1  butir  3  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008).
b. LPSK
Menurut  pasal  1  butir  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2008, LPSK adalah lembaga  yang  bertugas dan berwenang untuk  memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud UU No. 13 Tahun 2006.
c. Penegak Hukum
Penyidik  Polri,  Jaksa  Penuntut  Umum,  Jaksa  Agung,  Kejaksaan, Hakim,dan  pengadilan  sangat  berperan  dalam  pemenuhan  hak  dan perlindungan  korban  dan/atau  saksi.  Tugas  dan  tanggungjawab  penegak hukum,  selain  berdasarkan  masing-masingketentuan  lembaga  penegak hukum serta KUHAP, juga berpedoman pada UU No.13 Tahun 2006 dan PP  No.  44  Tahun  2008.  Keberhasilan  pelaksanaan  tugas  dan tanggungjawab  dapat  diraih  melalui  kerjasama  terutama  denga  LPSK. Komitmen  yang  kuat  untuk  melaksanakan  semua  ketentun  yang  ada sangat diharapkan mmasyarakat. Memang hal itu harus dilakukan sesuai cita profesi , sumpah jabatan dan perintah Undang-Undang.
d. Masyarakat
18 Ibid, p. 23-24.
Masyarakat dalam arti luas terrmasuk LSM, mempunyai peran yang tidak kecil,  antara  lain  ikut  mendorong  terpenuhinya  hak  dan  perlindungan korban  dan/atau  saksi.  Melalui  sosialisasi  dapat  meningkatkan pemahaman  dan  kesadaran  hukum  korban.  Demikian  pula  masyarakat berperan mengawasi dan mengawal terselenggaranya perlindungan secara objektif, transparan dan akuntabel.
Jadi, upaya perlindungan korban pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana  tidak  terlepas  dari  peran  serta  pihak-pihak  dalam  sistem  peradilan pidana tersebut. Kendatipun aturan main tentang perlindungan korban telah ditetapkan sedemikian rupa, hanya akan menjadi angan-angan  ketika dalam prakteknya  unsur-unsur  yang  dapat  mendukung  tercapainya  perlindungan tersebut tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya.

## 2. Tindak  Lanjut  Kehamilan  Akibat  Perkosaan  dalam  Perspektif Perlindungan Korban
Isu  baru-baru  ini  yang  muncul  dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan  Reproduksi  yang  salah  satu  Pasalnya  mengatur  tentang  tindakan aborsi  dapat  dilakukan  dalam  hal  kehamilan  akibat  perkosaan.  Memang banyak pro dan kontra terkait PP tersebut, tetapi tujuan utama diadakannya PP itu lebih kepada untuk menekan tingkat kematian ibu akibat aborsi ilegal serta perlindungan terhadap korban perkosaan.
Kehamilan akibat perkosaan sudah barang tentu kehamilan yang tidak dikehendaki oleh wanita pada umumnya, terlebih bila kehamilan itu dialami pada  wanita  diusia  dimana  keadaan  psikisnya  belum  mampu  untuk menerima  beban  kehamilan  tersebut.  Lantas  aborsi  kemudian  muncul sebagai  jawaban  atas  ketidaksediaan  wanita  dalam  melanjutkan  kehamilan akibat perkosaan tersebut.
Sebagai  upaya  perlindungan  terhadap  korban  perkosaan  yang kemudian  hamil  akibat  dari  perkosaan  yang  dialaminya,  tentunya  PP  ini cukup  mendukung  dalam  hal  memberikan  perlindungan  terhadap  korban, meskipun  banyak  menuai  kontroversi  karena  sebelumnya  KUHP  yang berasal  dari wet boek  van strafrecht (WvS)  tahun  1918,  memandang  aborsi sebagai  tindak  kejahatan  terhadap  nyawa  dan  menjatuhkan  hukum  pidana kepada  siapa  saja  yang  terlibat,  baik  perempuan  yang  meminta  pelayanan, maupun  orang  yang  menganjurkan  serta  tenaga  yang  memberikan pelayanan. 19
Aborsi  dikatakan  kejahatan  terhadap  nyawa  sebagaimana  yang dituangkan  di  dalam  KUHP  kemudian  dijelaskan  oleh arrest  Hoge  Raad (Mahkamah  Agung-nya  Belanda)  yang  mengatakan,  “pengguguran
19 Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346, 347, 348 dan 349.
kandungan  hanya  dapat  dipidana,  apabila  pada  waktu  perbuatan  itu dilakukan  kandungannya  masih  hidup”  (1-11-1897).  Dengan  demikian maka,  terhadap  perbuatan  menggugurkan  kandungan  harus  terbukti  bahwa pada  saat  dilakukan  bayi  harus  dalam  keadaan  hidup. 20 Berbeda  halnya dengan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang Kesehatan. Undang-undang ini memang secara tegas melarang dilakukannya tindakan  aborsi,  namun  dalam  beberapa  hal,  larangan  tersebut  mendapat pengecualian. 21
Perbuatan  menggugurkan  kandungan (afdrijfing) adalah  melakukan perbuatan  yang  bagaimanapun  wujud  dan  caranya  terhadap  kandungan seorang  perempuan  yang  menimbulkan  akibat  lahirnya  bayi  atau  janin  dari dalam  rahim  perempuan  tersebut  sebelum  waktunya  dilahirkan  menurut alam, lahirnya bayi atau janin belum waktunya adalah menjadi maksud atau diketahui  petindak.  Perbuatan  memaksa  kelahiran  bayi  atau  janin  belum waktunya  ini  sering  disebut  dengan abortus  provocatus atau  kadang disingkat dengan aborsi atau abortus saja. 22
Bila aborsi dikatakan sebagai kejahatan terhadap nyawa sebagaimana yang  dikatakan  KUHP,  lantas  bagaimana  dengan  wanita  yang  hamil  akibat perkosaan  yang  kemudian  memilih  untuk  tidak  melanjutkan  kehamilannya. Tentunya  bila  mengacu  pada  KUHP,  korban  yang  hamil  akibat  perkosaan, yang kemudian memilih untuk menggugurkan kandungannya kemudian akan menjadi pelaku tindak pidana.
Untuk  mereduksi  hal  tersebut,  pemerintah  melalui  PP  No.61  Tahun 2014  kemudian  memberikan  pengecualian  terhadap  aborsi  atas  dasar kehamilan  akibat  perkosaan.  Hal  tersebut  juga  demi  upaya  melindungi korban perkosaan yang tidak menginginkan untuk dilanjutkan kehamilannya karena  memang  kehamilan  tersebut  merupakan  kehamilan  yang  tidak dikehendakinya.
Dengan  diberlakukannya  PP  No.61  Tahun  2014  ini  kemudian  serta merta menghilangkan sanksi pidana terhadap wanita yang melakukan aborsi sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  346 KUHP.  yang  dalam  sistem peradilan  pidana  disebut  dengan  depenalisasi 23 .  Yang  dengan  demikian
20 Chazawi,  Adami.  (2001). Kejahatan  Terhadap  Tubuh  dan  Nyawa. Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada , p. 115.
21 Lihat Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
22 Adami Chazawi, Op., Cit, p. 113.
23 Depenalisasi  yaitu,  di  mana  perbuatan  yang  semuala  diancam  dengan  pidana,  ancaman pidana ini dihilangkan, akan tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan  cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Lihat Sakidjo, Aruan dan Poernomo,  Bambang.  (1990), Hukum  Pidana  (Dasar  Aturan  umum,  Hukum  Pidana Kodifikasi) . Jakarta: Ghalia Indonesia, p. 66.
korban yang hamil akibat tindak pidana perkosaan dapat memilih untuk tetap melanjutkan atau tidak melanjutkan kehamilannya.
Menurut  PP  No.61  Tahun  2014,  kehamilan  akibat  perkosaan merupakan  kehamilan  akibat  hubungan  seksual  tanpa  adanya  persetujuan dari  pihak  perempuan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan. Kemudian kehamilan akibat perkosaan dalam pasal 34 ayat (2) PP ini dapat dibuktikan melalui:
a. usia  kehamilan  sesuai  dengan  kejadian  perkosaan,  yang  dinyatakan  oleh surat keterangan dokter; dan
b. keterangan  penyidik,  psikolog,  dan/atau  ahli  lain  mengenai  adanya dugaan perkosaan.
Jadi,  korban  yang  mengalami  kehamilan  akibat  perkosaan  dapat melakukan  tindakan  aborsi  sejak  awal  proses  penyidikan  dimulai  dengan meminta  penyidik  membuktikan  terlebih  dulu  bahwa  dirinya  hamil  akibat perkosaan. Namun masalah yang muncul kemudian adalah terkait kelanjutan hasil dari pembuktian penyidik terkait kehamilan akibat perkosaan tersebut. PP  No.61  Tahun  2014  tidak  memberikan  penjelasan  tentang  apakah  harus meminta keputusan hakim terlebih dulu baru aborsi dapat dilakukan.
Dalam  Pasal  36  UU  No.  13  Tahun  2006  mengatakan  bahwa  dalam melaksanakan perliindungan dan bantuan LPSK dapat melakukan kerjasama dengan  instansi    lain  yang  berwenang  dan  instansi  tersebut  wajib melaksanakan  keputusan  LPSK  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  oleh Undang-Undang.  Ada  kebingungan  di  sini  ketika  PP  No.61  Tahun  2014 tidak  menyatakan  dengan  jelas  siapa  atau  lembaga  mana  yang  dapat melakukan  tindakan  aborsi  sebagaimana  yang  dimintakan  oleh  korban.  PP ini hanya mensyaratkan kepada dokter yang melakukan aborsi tersebut harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara yang terakreditasi. Namun tidak dijelaskan  lebih  lanjut  apakah  itu  setiap  dokter  yang  telah  diberikan pelatihan ataukah  wewenang  aborsi  tersebut  diberikan  kepada lembaga  lain dan harus diputuskan melalui keputusan pengadilan. 24
Dokter  dalam  hal  melakukan  tugasnya  pun  tidak  boleh  terlepas  dari kode  etik  kedokteran.  Bila  kita  lihat  dalam  pasal  11  Kode  Etik  kedokteran Indonesia  yang  ditandatangani  Majelis  Kehormatan  Etik  Kedokteran Indonesia Pusat (MKEK Pusat) tahun 2012 mengatakan, setiap dokter wajib senantiasa  mengingat  kewajiban  dirinya  melindungi  hidup  makhluk  insani . Hal ini berarti bahwa setiap dokter wajib melindungi nyawa setiap insan baik yang  telah  lahir  maupun  yang  masih  berada  di  dalam  kandungan.  Namun, dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi melegalkan tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan.
24 Lihat PP No.61 Tahun 2014 tentan Kesehatan Reproduksi, Pasal 36.
Hal  tersebut  jelas  dapat  menjadi  perdebatan  di  dalam  lingkungan kedokteran  mengingat  dalam  kode  etik  di  atas,  dokter  dalam  hal  aborsi mengarah  pada Pro-life yang  berbeda  dengan  PP  No.61  Tahun  2014  yang agak condong kepada pro-choice meskipun ada batas waktu yang diberikan. Tentunya harus ada pembahasan ulang terkait siapa yang berhak melakukan aborsi  demi  melindungi  kepentingan  korban  yang  memilih  untuk menggugurkan  kandungannya.  Karena  tindakan  aborsi  tidak  mungkin dilakukan  oleh  LPSK  meskipun  memang  LPSK  merupakan  lembaga  yang bertanggungjawab  serta  diamanatkan  oleh  UU  No.  13  Tahun  2006  untuk melindungi korban, tapi LPSK lebih kepada lembaga yang berurusan dalam sistem  peradilan  pidana  bukan  lembaga  yang  memang  kredibel  dalam melakukan tindakan aborsi.
Lanjut  lagi,  dalam  pasal  37  PP  No.61  Tahun  2014,  tindakan  aborsi berdasarkan  indikasi  kehamilan  akibat  perkosaan  hanya  dapat  dilakukan setelah melalui konseling yang bertujuan:
a. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
b. menyampaikan  dan  menjelaskan  kepada  perempuan  yang  ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
c. menjelaskan  tahapan  tindakan  aborsi  yang  akan  dilakukan  dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
d. membantu  perempuan  yang  ingin  melakukan  aborsi  untuk  mengambil keputusan  sendiri  untuk  melakukan  aborsi  atau  membatalkan  keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.
Di  sini  dapat  dilihat  bahwa  aborsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  PP No.61  Tahun  2014  ini  tidak  serta  merta  dapat  diberlakukan.  Harus  ada konseling  yang  dilakukann  oleh  korban  melalui  konselor.  Konselor  dalam penjelasan  PP  ini  ialah  setiap  orang  yang  telah  memiliki  sertifikat  sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan.
Tentunya  agak  membingungkan  di  sini  bahwasannya  korban  harus melalui  beberapa  tahap  dalam  melakukan  tindakan  aborsi.  Baik  memang tujuannya,  tapi  apakah  kemudian  itu  cukup  memberikan  perlindungan  bagi korban  mengingat  ada  batas  waktu  40  (empat  puluh)  hari  masa  kehamilan yang  ditentukan  PP  ini. 25 Belum  lagi  pernyataan  terkait  konselor  yang menilai  kesiapan  korban  untuk  menjalani  aborsi,  tentu  setiap  korban  yang mengalami  kehamilan  akibat  perkosaan  mengalami  goncangan  jiwa  yang cukup mendalam yang kemudian membutuhkan cukup banyak waktu untuk memilah-milah apa yang terbaik bagi dirinya. Dan apabila terlalu lama untuk
25 Lihat PP No.61 Tahun 2014 Pasal 31 ayat (2).
memutuskan  sampai  lewat  batas  waktu  yang  ditetapkan  oleh  Undang- Undang  atau  bahkan  tidak  dapat  dipungkiri  ketika  prosedur  peradilan  yang memperlambat proses tersebut, tentunya korban tidak lagi dapat melakukan aborsi karena bertentangan dengan undang-undang.

## C. Penutup
1. Kesimpulan
a. Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  perkosaan dalam sistem Peradilan Pidana dapat kita jumpai dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang diantaranya:
1) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana;
2) Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban;
3) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman;
4) Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014  tentang  Kesehatan Reproduksi.
Bentuk  perlindungan  yang  diberikan  kepada  korban  tindak  pidana perkosaan  mulai  dari  tahap  penyelidikan  dimulai  dan  berakhir  yang dilakukan  melalui  PSK  dengan  diberikannya  hak-hak  korban  berupa tindakan medis dan psikologis sebagai upaya pemulihan kondisi korban, peradilan  yang  tertutup,  kesaksian  korban  yang  dapat  dilakukan  di  luar pengadilan  (melalui  BAP)  sampai  pada  proses  pemulihan  berlanjut apabila korban tersebut hamil akibat perkosaan.
b. Tindak  lanjut  terhadap  korban  yang  hamil  akibat  perkosaan  dapat dilakukan  berdasarkan  PP  Nomor  61  Tahun  2014  tentang  Kesehatan Reproduksi  dimana  adanya  depenalisasi  atas  tindakan  aborsi  yang diberikan  oleh  PP tersebut  meskipun  dibatasi  oleh jangka  waktu  40  hari massa kkehamilan.

## 2. Saran
a. Kiranya  upaya  perlindungan  terhadap  tindak  pidana  perkosaan  perlu untuk  lebih  disosialisasikan  mengingat  permohonan  perlindungan dilakukan  oleh  pihak  korban  kepada  LPSK.  Tentunya  disini memerlukkan  peran  aktif  dari  korban  untuk  mendapatkan  hak-haknya dalam  sistem  peradilan  pidana,  oleh  karena  itu  perlu  adanya  upaya sosialisasi  yang  intens  dalam  hal  perlindungan  korban  baik  yang dilakukan oleh masyarakat, LSM, penegak  hukum dan LPSK itu sendiri b. Tindak  lanjut  terhadap  korban  yang  hamil  akibat  perkosaan  memang secara  hukum  telah  terakomodir,  namun  ada  beberapa  persoalan  dalam
imlplementasinya,  mulai  dari  siapa  pihak  yang  berwenang  untuk melakukan  tindakan  aborsi  jangka  waktu  40  hari  masa  kehamilan  yang kiranya  terlalu  pendek  bila  kita  melihat  prosedur  yang  harus  dilalui ssampai pada adanya ketakutan terhadap korban karena aborsi dalam hal ini masih masuk dalam kategori tindak pidana kejahata terhadap nyawa.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Chazawi,  Adami.  (2001). Kejahatan  Terhadap  Tubuh  dan  Nyawa. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Gosita,  Arif.  (1993). Masalah  Korban  Kejahatan  (Kumpulan  Karangan). Jakarta: Akademika Pressindo. Hamzah,  Jur  Andi.  (2009). Delik-Delik  Tertentu  (Speciale  Delicten)  Di Dalam KUHP . Jakarta: Sinar Grafika. Mansur,  Didik  M.  Arief  dan  Gultom,  Elisatris.  (2007). Urgensi Perlindungan  Korban  Kejahatan  (Antara  Norma  dan  Realita). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Muhadar.  (2006). Viktimisasi  Kejahatan  Di  Bidang  Pertanahan. Yogyakarta: Laksbangg Pressindo. Rahman, Anita. (2006). Hukum dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan: Masalah Aborsi, dalam Perempuan & Hukum “Menuju Hukum yang Berperspeltif  Kesetaraan  dan  Keadilan. Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI jaya. Sakidjo,  Aruan  dan  Sakidjo,  Bambang.  (1990). Hukum  Pidana  (Dasar Aturan umum, Hukum Pidana Kodifikasi) . Jakarta: Ghalia Indonesia. Wahid,  Abdul  dan  Irfan,  Muhammad.  (2001). Perlindungan  Terhadap Korban  Kekerasan  Seksual  (Advokasi  atas  Hak  Asasi  Perempuan). Bandung: PT Refika Aditama. Waluyo,  Bambang.  (2011). Viktimologi  (Perlindungan  Korban  dan  Saksi). Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang
Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan
Korban;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.