## Sita Jaminan Sebagai Upaya Menjamin Terlaksananya Putusan
Perkara Perdata
Joejoen Tjahjani *)
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Penelitian tentang sita jaminan yang dapat menjamin terlaksananya keputusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini untuk mengetahui apakah sita jaminan dapat menjamin terlaksananya keputusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di samping itu, juga untuk mengetahui kendala- kendala yang ditemui dalam praktek berkenaan pelaksanaan sita jaminan.
Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif. Sumber  datanya  berasal  dari  data  primer  maupun  sekunder.  Sedangkan  analisis  datanya menggunakan analisis deskriptif  kualitatif.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa timbulnya permintaan pelaksanaan sita jaminan  bermula  dari  adanya  dugaan  yang  beralasan  dari  pihak  penggugat  bahwa  seseorang yang berhutang sebelum dijatuhkan putusan atau sebelum putusan yang mengalahkannya dapat dijalankan,  berdaya  upaya  akan  menghilangkan  atau  membawa  barangnya  yang  bergerak maupun  yang  tidak  bergerak  dengan  maksud  menjauhkan  barang-barang  tersebut  dari  pihak penagih hutang atau penggugat. Adapun yang jadi kendala-kendala yang ditemui dalam praktek berkenaan  pelaksanaan  sita  jaminan  adalah  disebabkan  karena  barang-barang  yang  telah  disita pada waktu akan dilaksanakan sudah tidak ada lagi atau sudah rusak, atau telah ada perlawanan dari  pihak  ketiga  yang  ternyata  adalah  pemilik  sah  dari  pada  barang  yang  disita  atau  karena barang-barang yang disita  tersebut diagunkan di Bank.

## Kata Kunci  :  Sita Jaminan, Putusan Perkara Perdata

## I. Pendahuluan
Semua  alat  perlengkapan  negara  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  selalu mendasarkan diri pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Republik  Indonesia merupakan negara  hukum, sesuai dengan apa yang telah disebutkan  dalam penjelasan  Undang-undang    Dasar  1945,  bahwa  “Negara  Indonesia  berdasarkan  atas  hukum (Recht  Staat)  tidak  berdasar  atas  kekuasaan  belaka  (Machts  Staat)  (lihat  penjelasan  Undang- undang Dasar 1945).
. Setiap  anggota masyarakat wajib mentaati  hukum, ia tidak dapat bertindak  sewenang- wenang,  ia  harus  mengatur  perjalanan  hidupnya  sehari-hari  menurut  garis-garis  tertentu  sesuai dengan  peraturan-peraturan  yang  berlaku.  Tetapi  ditengah-tengah  masyarakat  secara  disadari atau tidak selalu terjadi pelbagai macam bentuk penyelewengan, penyalahgunaan, ketidakadilan dan kurang tegaknya hukum sebagai konsekwensinya.
Untuk  mewujudkan  peradilan  yang  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  tadi,  diperlukan suatu sikap yang baik dari para penegak hukum dan dari masyarakat itu sendiri khususnya pihak pencari  keadilan  untuk  melakukan  tugas  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengindahkan asas-asas hukum dalam suatu negara hukum. Selain itu pelaksanaan peradilan yang baik juga tergantung pada pengaturan undang-undangnya, khususnya membuat secara terperinci tata cara yang harus dipatuhi dalam proses peradilan.
Apabila  hal  tersebut  dapat  terlaksana,  maka  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  akan dapat  dialaksanakn  dengan  baik  oleh  pihak-pihak  yang  membutuhkan  pengayoman  sehingga sikap main hakim  sendiri (eigenrechting) tidak  akan terjadi. Salah satu upaya  untuk menjamin kepentingan  penggugat  sealam  proses  pemeriksaan  masih  berjalan  dan  sekiranya  gugatan dikabulkan  oleh  hakim,  maka  pihak  penggugat  dapat  mengajukan  permohonan sita  jaminan sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  1131  KUH  Perdata.  Adapun  maksud  diajukannya  sita
jaminan  adalah  Segala  kebendaan  si  berutang,  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tak  bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
Untuk kepentingan penggugat agar terjamin haknya sekira gugatannya dikabulkan nanti, undang-undang  menyediakan  upaya  untuk  menjamin  hak  tersebut,  yaitu  dengan  penyitaan. Dengan  adanya sita  jaminan itu,  maka  tergugat  akan  kehilangan  wewenangnya  untuk memindahkan  haknya  atau  harta  kekayaannya  lagi,  dan  juga  merupakan  tindakan  untuk menjamin  dapat  dilaksanakannya  putusan  perkara  perdata  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum yang tetap.
Tetapi  dalam  kenyataannya  masalah sita  jaminan dalam  praktek  masih  banyak mengalami  hambatan-hambatan  yang  menyebabkan  pelaksanaan  dan  peletakan sita  jaminan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna.  Hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan  sitaan tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  sehingga  pada  waktunya  pensitaan  tidak  dapat dinyatakan syah dan berharga atau oleh karena penyitaan telah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, missal karena tidak dicatat pada Kantor Pendaftaran Tanah, dalam hal uang disita itu barang yang tidak bergerak yang telah terdaftar sehingga apabila barang tersebut selama proses pemeriksaan perkara berlangsung dijual tergugat.
Sebaliknya  tidak  jarang  pula  dari  pihak  debitur  atau  tergugat  yang  tidak  beriktikat  baik mengajukan  keberatannya  atas  penyitaan  yang  telah  dilakukan  dengan  memutarbalikkan  fakta yang  sebenarnya,  yang  kadang  kala  tidak  dikemukakan  dimuka  persidangan,  melainkan  justru mengadukan  kepada  Pengadilan  Tinggi  atau  ke  Mahkamah  Agung  bahwa  Pengadilan  Negeri telah melakukan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak asasi manusia.

## II. Kajian Teori
Sita  jaminan  sebagai  istilah  yuridis  belum  ada  terjemahan  resminya  dalam  bahasa Indonesia,  karena  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  belum  ada  istilah yang  sesuai  dengan  sita  jaminan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  praktek  bahwa  para  sarjana  ahli hukum menggunakan istilah yang berbeda-beda diantaranya.
Sudikno  Mertokusumo,  dalam  bukunya  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia  dan  Ny. Retnowulan  dalam  bukunya  Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori  dan  Praktek,  menggunakan istilah  “ Sita  Jaminan” .  Sementara  itu,  Wirjono  Projodikoro,  dalam  bukunya  Hukum  Acara Perdata  di  Indonesia,  menggunakan  istilah  “Penyitaan  untuk  Menyimpan”.  R.  Trisna,  dalam bukunya  Komentar  atas  Reglemen  Hukum  Acara  Di  dalam  Pemeriksaan  di  muka  Pengadilan Negeri,  langsung  menyebut  istilah “Sita  Jaminan”. Abdul  Kadir  Muhammad,  dalam  bukunya Hukum  Acara  Perdata  Indonesia  menggunakan  istilah “Sita  Jaminan”, dan  John  Z.  Loudue, dalam bukunya Beberapa Aspek Hukum Materiil dan Hukum Acara dalam Praktek, serta Ateng Afandi,  Wahyu  Afandi,  dalam  bukunya  Tentang  Melaksanakan  Putusan  Hakim  Perdata, menggunakan istilah “Sita Jaminan”.
Berdasarkan arti katanya , Sita Jaminan adalah berasal dari kata “sita” yang artinya untuk menyimpan, dan kata “jaminan” yang artinya hak, jadi sita jaminan menurut arti katanya dapat diartikan hak untuk menyimpan.
Menurut  Ny.  Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oerip  Kartawinata, sita  jaminan diartikan  sebagai  “untuk  menjamin  pelaksanaan  suatu  keputusan  dikemudian  hari,  barang- barang  milik  tergugat  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak  selama  proses berlangsung  barang-barang  tersebut  tidak  dapat  dialihkan,  diperjual  belikan  atau  dengan  jalan dipindahtangankan kepada orang lain.
Sedangkan  Sudikno  Mertokusumo,  memberikan  pengertian sita  jaminan yang  beliau terjemahkan  dalam  istilah  “sita  jaminan”  diartikan  sebagai  “barang-barang  yang  disita  untuk kepentingan  penggugat  (kreditur)  dibekukan,  ini  berarti  bahwa  barang-barang  itu  boleh disimpan (diconserveer) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual.
Menurut  Abdulkadir  Muhammad,  sita  jaminan  diartikan  “sebagai  sita  yang  dapat dilakukan  oleh  pengadilan  atas  permohonan  penggugat  untuk  mengamankan  barang  yang sedang  disengketakan  supaya  tidak  dirusak,  dihilangkan,  dipindahtangankan  sebelum  perkara berakhir.
Kemudian  Subekti,  mengartikan sita  jaminan sebagai  “penyitaan  barang-barang  milik debitur  untuk  pengaman  sementara  sebagai  jaminan  akan  hak-hak  kreditur  yang  sedang  atau segera diperjuangkan dimuka pengadilan.
Dari  beberapa  pendapat  para  sarjana  dalam  mengartikan sita  jaminan ,  penulis  dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya pendapat tersebut adalah sama yaitu sama-sama menjamin untuk  kepentingan kreditur (penggugat), tetapi hanya ada sedikit perbedaan dimana pengertian sita  jaminan menurut  Sudikno  Mertokusumo,  tidak  membedakan  barang  yang  disita  itu  milik kreditur  (penggugat)  atau  milik  debitur  (tergugat),  sedangkan  dalam  pengertian sita  jaminan menurut  Subekti,  yang  dapat  disita  itu  hanya  terhadap  barang-barang  atau  harta  benda  milik debitur saja.
Sita  jaminan”  menurut  pasal  1132  KUH  Perdata  adalah  suatu  tindakan  hukum  yang dilakukan oleh juru sita atau panitera Pengadilan Negeri atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk  menyita  barang-barang  bergerak  maupun  barang  tidak  bergerak  milik  debitur/tergugat, karena  adanya  dugaan  yang  beralasan  bahwa  debitur  atau  tergugat  akan  mengalihkan  atau menggelapkan  barang-barang  miliknya  untuk  menghindari  penyitaan,  dan  penyitaan  itu dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan.
Yang dimaksud dengan obyek dari pada sita jaminan  menurut pasal 1131 KUH Perdata adalah  barang  yang  dapat  dikenai  atau  dibebani  sita  jaminan.  Yang  dapat  dijadikan  obyek  sita jaminan adalah semua harta milik seseorang, baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  akan  ada  dikemudian  hari,  dapat dijadikan obyek sita jaminan.
Tetapi  diluar  dari  pasal  1131  KUH  Perdata  tersebut,  dikecualikan  terhadap  barang- barang tertentu yang tidak dapat dikenai atau dibebani sita jaminan , yaitu :
a. Terhadap barang dan perkakas yang benar-benar oleh si tersita dipergunakan untuk mencari nafkah.
b. Terhadap hak yang bersifat pribadi, yaitu hak pakai dan hak mendiami (pasal 825, 827 KUH Perdata).
c. Terhadap hak untuk mendapatkan ganti kerugian dalam hubungan perburuhan.
d. Terhadap harta pusaka yang merupakan milik family sebagai persekutuan hukum. Mengenai  harta  pusaka  yang  terhadapnya  tidak  dapat  dipakai/dibebani  sita  jaminan, mengatakan  Subekti  bahwa  bagi  daerah-daerah  luar  Jawa  dan  Madura,  yang  dikuasai  oleh Rechtsreglement  Buitengewesten  atau  Reglement  Daerah  Seberang  (RDS)  disebutkan  bahwa bagi  daerah  Bengkulu,  Minangkabau  dan  Tapanuli,  barang-barang  harta  pusaka  hanya  boleh disita  apabila  harta  pencaharian  pihak  yang  dikalahkan  tidak  mencukupi  untuk  memenuhi keputusan.
Ketentuan  ini  tepat,  karena  menurut  hukum  adat  Minangkabau  tidak    boleh  dilakukan eksekusi  menyangkut  hutang  seorang  pribadi  atas  harta  pusaka  family,  seorang  pribadi  tidak dianggap  sebagai  bagian  dalam  harta  pusaka  familinya  itu,  harta  pusaka  adalah  milik  family sebagai persekutuan hukum.
A. Pihak-Pihak Dalam Perkara Perdata
Di  dalam  suatu  sengketa  perdata,  sekurang-kurangnya  terdapat  dua  pihak,  yaitu  pihak penggugat (eiser,  plaintiff) yang  mengajukan  gugatan,  dan  pihak  tergugat (gedaagde, defendant) .  Biasanya  orang  yang  langsung  berkepentingan  sendirilah  yang  aktif    bertindak sebagai pihak di muka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Mereka ini merupakan  pihak  materiil,  karena  mereka  mempunyai  kepentingan  langsung  di  dalam  perkara yang  bersangkutan,  tetapi  sekaligus  juga  merupakan  pihak  formil.  Karena  merekalah  yang beracara di muka pengadilan. Mereka bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri.
Akan  tetapi  seorang  dapat  pula  bertindak  sebagai  penggugat  atau  tergugat  di  muka pengadilan  tanpa  mempunyai  kepentingan  secara  langsung  dalam  perkara  yang  bersangkutan. Seorang wali atau pengampu bertindak sebagai pihak di muka pengadilan atas namanya sendiri, tetapi  untuk  kepentingan  orang  lain  yang  diwakilinya,  karena  yang  terakhir  inilah  yang mempunyai  kepentingan  secara  langsung  (pasal  383,  446,  452,  403-405  BW).  Nama  mereka harus  dimuat  dalam  gugatan  dan  disebut  pula  dalam  putusan,  di  samping  nama-nama  yang mereka  wakili.  Mereka  ini  merupakan  pihak  formil,  sedangkan  yang  diwakilinya  adalah  pihak meteriil.
Di  samping  itu,  tidak  jarang  terjadi  suatu  pihak  materiil  memerlukan  seorang  wakil untuk  beracara  di  muka  pengadilan,  karena  tidak  mungkin  beracara  tanpa  diwakili.  Hal  ini terjadi  pada  badan  hukum,  yang  beracara  atas  namanya  sendiri,  tetapi  memerlukan  seorang wakil yang bertindak di muka pengadilan selaku pihak formil untuk kepentingannya (pasal 8 no. 20 Rv, 1955 BW).
Hal tersebut di atas harus dibedakan dari seorang pengacara atau pokrol yang walaupun bertindak atas nama dan kepentingan kliennya, bukanlah merupakan pihak, baik formil maupun materiil.  Pada  azasnya  setiap  orang  yang  merasa  mempunyai  hak  dan  ingin  menuntutnya  atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun selaku tergugat (legitima persona standi in judicio) . Kemampuan  untuk  bertindak (handelingsbekwaamheid) sebagai  pihak  itu  merupakan komplemen penting dari pada kewenangan hukum (rechtsbevoegdheid) atau kewenangan untuk menjadi  pendukung  hak.  Siapa  yang  dianggap  tidak  mampu  untuk  bertindak (personae miserabiles) dianggap  tidak  mampu  pula  untuk  bertindak  selaku  pihak  di  muka  pengadilan. Yang  dianggap  tidak  mampu  bertindak  sebagai  pihak  atau  tidak  mempunyai  kemampuan prosesuil, pertama adalah mereka yang belum cukup umur. Mereka diwakili oleh walinya.
Pada umumnya mereka yang diletakkan di bawah pengampuan tidak dapat beracara dan bertindak sebagai pihak di muka pengadilan (Pasal 446, 452 BW, 248 no. 2 Rv), khususnya bagi mereka  yang  diletakkan  di  bawah  pengampuan  karena  sakit  ingatan.  Sedangkan  bagi  para pemboros  dan  pemabuk  ketidakmampuan  ini  hanya  terbatas  pada  perbuatan-perbuatan  dalam bidang hukum harta kekayaan saja.
Terhadap  orang  yang  telah  meninggal  dunia  dapat  pula  dilakukan  gugatan  yang ditujukan  kepada  seluruh  ahli  warisnya  sekaligus  (Pasal  248  no.1 Rv,  1194  BW).  Tentang  hal ini  ada  putusan  Mahkamah  Agung  yang  menentukan  bahwa  gugatan  terhadap  almarhum tergugat asal dianggap diteruskan terhadap para ahli warisnya, bilamana pihak penggugat tidak menaruh keberatan terhadap kemauan para ahli waris almarhum untuk meneruskan perkara dari almarhum tergugat asal. Jadi kedudukan sebagai pihak dapat diwariskan.
Gugatan terhadap badan hukum publik dialamatkan kepada pimpinannya (pasal 6 no. 3 Rv).  Kalau  gugatan  itu  ditujukan  kepada  Negara,  maka  orang  yang  mewakilinya  tidak  perlu disebut namanya di dalam gugatan. Beberapa peraturan perundang-undangan menunjuk dengan tegas  siapa-siapa  yang  ditugaskan  untuk  mewakili  badan  hukum  publik  itu.  Pasal  6  no.  1  Rv misalnya  menentukan  bahwa  gugatan  terhadap  Pemerintah  Indonesia  harus  ditujukan  kepada pimpinan Departemen yang bersangkutan.
Terhadap  badan  hukum  lainnya,  yaitu  badan  hukum  keperdataan,  gugatan  ditujukan kepada  pengurus  dan  apabila  badan  hukum  itu  telah  dibubarkan,  kepada  salah  seorang pemberesnya.
Walaupun Firma bukan badan hukum, namun dapat pula bertindak sebagai pihak, yaitu seluruh  persero  bersama-sama  merupakan  satu  pihak  atau  gugatan  ditujukan  kepada  salah seorang persero (pasal 6 no. 5 Rv).

## B. Tuntutan Hak
Tuntutan  hak  sebagaimana  telah  diterangkan  di  muka  adalah  tindakan  yang  bertujuan memperoleh  perlindungan  hak  yang  diberikan  oleh  pengadilan  untuk  mencegah “eigenrichting” .  Orang  yang  mengajukan  tuntutan  hak  memerlukan  atau  berkepentingan  akan perlindungan  hukum.  Ia  mempunyai  kepentingan  untuk  memperoleh  perlindungan  hukum, maka  oleh  karena  itu  ia  mengajukan  tuntutan  hak  ke  pengadilan.  Kiranya  sudah  selayaknya apabila disyaratkan  adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan  hak. Seseorang  yang  tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan. Sudah wajar kalau tuntutannya  itu  tidak  diterima  oleh  pengadilan.  Akan  tetapi  tidak  setiap  kepentingan  dapat diterima  sebagai  dasar  pengajuan  tuntutan  hak.  Bahwa  suatu  tuntutan  hak  harus  mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal itu masih tergantung pada pembuktian. Baru kalau tuntutan hak itu  terbukti  didasarkan  atas  suatu  hak,  pasti  akan  dikabulkan.  Mahkamah  Agung  dalam
putusannya  tanggal  7  Juli  1971  no.  294  K/Sip/1971  mensyaratkan  bahwa  gugatan  harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.
Tuntutan  hak  yang  di  dalam  pasal  142  ayat  1  Rbg  disebut  sebagai  tuntutan  perdata (burgerlijke vordering) tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut  gugatan.  Gugatan  dapat  diajukan  baik  secara  tertulis  (pasal  142  ayat  1  Rbg)  maupun secara lisan (pasal 144 ayat 1 Rbg).
Persyaratan mengenai isi gugatan dijumpai dalam pasal 8 no. 3 Rv, yang mengharuskan gugatan  pada  pokoknya  memuat  :  (1) identitas dari  para  pihak,  (2)  dalil-dalil  konkrit  tentang adanya  hubungan  hukum  yang  merupakan  dasar  serta  alasan-alasan  dari  pada  tuntutan (middelen  van  den  eis) atau  lebih  dikenal  dengan fundamentum  petendi dan  (3)  tuntutan (onderwerp van den eis met een duideliljke en bepaalde conclusie) atau petitum.

## C. Upaya-Upaya Untuk Menjamin Hak
Penyitaan dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri, yang wajib membuat berita acara tentang  pekerjaannya  itu  serta  memberitahukan  isinya  kepada  tersita  kalau  ia  hadir.  Dalam melakukan  pekerjaannya  itu  panitera  dibantu  oleh  dua  orang  saksi  yang  ikut  serta menandatangani berita acara (pasal 209 ayat 1 dan 4, 210 Rbg).
Kalau permohonan sita jaminan itu dikabulkan maka lalu dinyatakan sah dan berharga (van  waarde  erklaard) dalam  putusan,  sesudah  makna  penyitaan  itu  mempunyai  titel eksekutorial, sehingga dapat dilaksanakan.
Sita  jaminan  ini  tidak  meliputi  seluruh  harta  kekayaan  dari  pada  debitur  atau  tergugat, tetapi hanya beberapa barang tertentu saja yang dilakukan oleh seorang kreditur.

## D. Macam-Macam Sitaan Dalam Acara Perdata
Dalam hokum acara perdata terdapat bermacam-macam sitaan yang terdiri dari :
1. Sita Jaminan Terhadap Barang Miliknya Sendiri.
a. Sita Revindicatoir
Pemilik  barang  bergerak  yang  barangnya  berada  ditangan  orang  lain  dapat diminta,  baik  secara  lisan  maupun  tertulis  kepada  ketua  Pengadilan  Negeri  ditempat orang yang memegang barang tersebut tinggal, agar baranng tersebut disita.
b. Sita Maritaal Sita maritaal bukanlah  untuk  menjamin  suatu  tagihan  utang  atau  penyerahan barang,  melainkan  menjamin  agar  barang  yang  disita  tidak  dijual.  Jadi  fungsi  sita maritaal adalah  untuk  melindungi  hak  selama  pemeriksaaan  sengketa  perceraian  di Pengadilan  berlangsung  antara  pemohon  dan  lawannya,  dengan  menyimpan  atau membekukan  barang-barang  yang  disita  agar  jangan  sampai  jatuh  ditangan  pihak ketiga.
2. Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Debitur Penyitaan  inilah  yang  biasanya  disebut  dengan sita  jaminan .  Sita  jaminan  ini  adalah merupakan  tindakan  persiapan  dari  pihak  penggugat  dalam  bentuk  permohonan  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri  untuk  menjamin  dapat  dilaksanakannya  putusan  perdata  dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.
Terjadinya  penyitaan  ini  adalah  berdasarkan  perintah  ketua  Pengadilan  Negeri  atas permintaan kreditur atau penggugat (pasal 1131 KUH Perdata).
Karena  sita  jaminan  itu  fungsinya  tidak  semata-mata  untuk  menyimpan  barang  yang disita,  tetapi  kemudian  untuk  dijual,  maka  sita  jaminan  apabila  dikabulkan  perlu  memperoleh titel eksekutorial, sehingga perlu dinyatakan sah dan berharga didalam putusan (pasal 1131, dan pasal 1132 KUH Perdata), sedangkan apabila ditolak, maka  sita jaminan yang telah dijalankan atas perintah hakim dinyatakan dicabut atau diangkat didalam putusan, maka pernyatan sah dan berharga itu dicantumkan dalam dictum putusan Pengadilan Negeri.
Adapun barang yang dapat disita secara jaminan adalah sebagai berikut :
a. Sita jaminan atas barang bergerak milik debitur (pasal 1131 jo. 1132 KUH Perdata)
b. Sita jaminan atas barang tetap milik debitur (pasal 261, 208, 214 RBG)
c. Sita jaminan atas  barang  bergerak  milik  debitur  yang  ada  ditangan  pihak  ketiga  (pasal  728 Rv, 211 Rbg)
III.  Pembahasan
A. Pelaksanaan  Sita  Jaminan  Terhadap  Keputusan  Perkara  Perdata  Yang  Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap
Dalam  prakteknya,  permohonan  diajukan  kepada  ketua  Pengadilan  Negeri  yang dilakukan  secara  tertulis,  baik  bersamaan  dengan  surat  gugatan  perkara  pokoknya  maupun dilakukan terpisah dengan perkara pokoknya selama masih dalam proses persidangan dalam tingkat pertama.
Selanjutnya jika penggugat mengajukan permohonan penyitaan bukan pada waktu selama  proses  persidangan,  melainkan  setelah  adanya  putusan  yang  mengalahkan  tergugat dimana  terhadap  putusan  tergugat  mengajukan  banding,  maka  berdasarkan  hasil  penelitian diperoleh  keterangan  bahwa  cara  pengajuannya  yakni  permohonan  diajukan  dengan  surat kepada  ketua  Pengadilan  Negeri  setempat  yang  kemudian  disampaikan  kepada  Hakim Tinggi atau Majelis Pengadilan Tinggi yang tengah memeriksa perkara tersebut.
Dalam  hal  penyitaan  dianggap  penting,  maka  Pengadilan  Tinggi  dengan  sutau penetapan  akan  memerintahkan  kepada  Pengadilan  Negeri  yang  bersangkutan  untuk melaksanakan  sitaan  tersebut.  Begitu  menerima  permohonan  sita  jaminan,  maka  kepada pihak penggugat dan tergugat diberitahu pula supaya menghadap pada persidangan pertama yang akan datang. Permohonan sita jaminan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan daerah hukumnya.
Permohonan  sita  jaminan  yang  diajukan  bersama-sama  dengan  perkara  pokoknya berarti  bahwa  permohonan  tersebut  diajukan  menjadi  satu  dalam  surat  gugatan  perkara pokoknya dan biasanya dimuat dalam petitum surat gugatan.
Tetapi  ada  juga  permohonan  sita  jaminan  diajukan  menyusul  kemudian,  setelah gugatan perkara pokoknya diajukan. Hal ini bisa terjadi karena setelah pemeriksaan perkara dimulai, misalnya setelah dua, tiga kali sidang penggugat baru mengetahui bahwa setelah ia mengajukan  gugatannya,  tergugat  berusaha  menghilangkan,  menggelapkan  atau memindahtangankan  barang-barang  miliknya  untuk  menghindari  penyitaan,  sehingga penggugat merasa perlu untuk mengajukan permohonan sita jaminan.
Setelah permohonan sita jaminan diajukan, maka mulailah proses pelaksanaannya yang  diawali  dengan  pemeriksaan  permohonan  yaitu,  pemeriksaan  yang  menyangkut  ada atau tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.
Pemeriksaan  permohonan  sita  jaminan  tersebut  dilakukan,  untuk  menghindari penyalahgunaan  terhadap  tindakan  sewenang-wenang  dari  pemohon  (penggugat)  yang menyebabkan terjadinya penyitaan yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan sita jaminan.
Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05  Tahun 1975 butir   1-c yang menentukan  bahwa  agar  dalam  surat  permohonan  sita  jaminan  dan  surat  ketetapan  yang mengabulkan  permohonan  sita  jaminan  tersebut  harus  disebutkan  alasan-alasan  apa  yang menyebabkan sita jaminan  yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan  surat  ketetapan  yang  mengabulkan  permohonan  sita  jaminan  diadakan penelitian  terlebih  dahulu  tentang  ada  atau  tidaknya  alasan  yang  dikemukakan  oleh pemohon (penggugat).
Selanjutnya  untuk  mengabulkan  suatu  permohonan  sita  jaminan,  selain  adanya alasan  yang  kuat  tentang  adanya  usaha  dari  tergugat  atau  debitur  untuk  menggelapkan barang-barang,  perlu  juga  dipertimbangkan  nilai  gugatannya  dengan  nilai  barang-barang yang diminta untuk disita, sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 15  April  1972  Nomor  1121  K  /  Sip  /  1971,  kalau  pemohon  tidak  mempunyai  bukti  yang kuat  akan  adanya  kekhawatiran  bahwa  tergugat  atau  debitur  akan  mengasingkan  barang- barangnya, maka permohonan sita jaminan tidak akan diterima.
Syarat adanya dugaan ini tidak hanya sekedar dicantumkan begitu saja, akan tetapi merupakan  suatu  usaha  untuk  mencegah  penyalahgunaan  agar  tidak  diadakan  penyitaan secara serampangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan yang sia-sia saja yang tidak mengenai sasaran.
Apabila  pemeriksaan  permohonan consevatoir  beslag dilakukan  secara menjalankan pemeriksaan perkara biasa yang cukup lama, maka dimungkinkan permohonan sita jaminan tidak akan membawa hasil. Sehingga dapat dimungkinkan barang-barang yang disita menjadi rusak, kecuali terhadap barang-barang bergerak yang cepat rusak, atau dapat pula  memberi  peluang  kepada  debitur  atau  tergugat  untuk  mengalihkan  sebagian  maupun seluruh dari barang-barangnya.
Oleh karena itu, pemeriksaan permohonan sita jaminan sebaiknya dilakukan secara khusus,  dimana  keputusannya  dituangkan  dalam  surat  penetapan  yang  memuat  suatu perintah untuk dilaksanakan.
Jika  permohonan  sita  jaminan  diterima,  maka  hakim  yang  memeriksa  pokok perkaranya  akan  mengeluarkan  surat  penetapan  jaminan,  dan  memerintahkan  kepada  juru sita atau juru sita pengganti untuk melaksanakannya.
Mengenai pelaksana dari pada sita jaminan dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti  Pengadilan  Negeri.  Dan  bila  penitera  tersebut  berhalangan  karena  pekerjaannya atau oleh sebab lain maka ia digantikan oleh seorang yang cakap atau dapat dipercaya yang ditunjuk oleh ketua.
Segala pekerjaan yang dilakukan, dicatat didalam surat berita acara penyitaan dan isi  berita  acara  tersebut  harus  diberitahukan  kepada  orang  yang  disita  barangnya  atau tergugat, apabila ia hadir. Berita acara penyitaan tersebut harus ditandatangani oleh panitera atau juru sita atau penggantinya yang melakukan pekerjaan itu dengan saksi-saksinya.
Menurut  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  1975  butir  1-e, mengingatkan agar lebih dahulu dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bergerak, dan baru  kemudian  bila  diperkirakan  nilai  barang  terhadap  barang  bergerak  tidak  mencukupi, dilakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak (tetap).
Barang  bergerak  yang  dikenali  atau  dibebani  sita  jaminan,  harus  tetap  ada  pada pihak  yang  tersita  untuk  disimpannya  dan  dijaga  serta  dilarang  untuk  menjual  atau mengalihkannya,  atau  barang  bergerak  yang  disita  itu  dapat  pula  disimpan  di  tempat  lain yang patut.
Jika barang yang disita barang yang tidak bergerak maka berita acara penyitaan itu diumumkan  kepada  khalayak  ramai  dan  bagi  yang  diperintahkan  untuk  menyita  barang haruslah  menyuruh  kepada  Kepala  Desa  atau  Kampung  supaya  tentang  penyitaan  tersebut diketahui  oleh  orang  sebanyak-banyaknya.  Pasal  1131  KUH  Perdata,  mengingatkan  agar mengenai barang-barang tidak bergerak atau barang tetap harus dicatat dalam register yang telah  disediakan  untuk  itu  di  Pengadilan  Negeri  dan  tembusan  berita  harus  disampaikan kepada  Kantor  Pertanahan  atau  pejabat  yang  bertugas  dan  berwenang  membuat  akte  jual beli,  sehingga  tidak  akan  terjadi  pemindahtanganan  benda-benda  yang  ada  di  bawah penyitaan.  Setelah  semuanya  dilakukan,    maka  terhitung  mulai  hari  berita  acara  tentang penyitaan  itu  dilaporkan  di  Kantor  Pertanahan  tidaklah  boleh  bagi  pihak  tersita  untuk memindahkan atau menyewakan barang-barang yang disita tersebut, dan jika ada perjanjian yang  bertentangan  dengan  larangan  ini  maka  tidak  dapat  dipergunakan  untuk  melawan orang yang menjalankan penyitaan tersebut.
Dalam hal barang-barang tersebut sudah di sita jaminan, tidak berarti bahwa pihak tersita  kehilangan  hak  miliknya,  hak  milik  tersebut  masih  ada  pada  pihak  tersita,  pihak tersita hanya kehilangan wewenangnya untuk menjual, membebani dengan hak-hak lain dan harus menjaganya supaya tidak rusak.
Dengan demikian barang-barang yang telah  disita  adalah tidak benar bila diambil dari  kekuasaan  tersita  atau  tergugat  dan  diserahkan  kepada  si  pemohon  atau  penggugat. Mengenai hal ini diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 butir 1-g yang menyebutkan bahwa agar barang-barang yang disita tidak diserahkan kepada pihak pemohon, karena hal ini menimbulkan kesan seolah-olah sudah pasti digunakan untuk kepentingan pemohon.
Menurut pasal 725 BRV, sita jaminan dapat dicabut apabila :
a. Debitur membayar sesuatu jumlah berupa jaminan.
b. Jika gugatan ternyata tidak sempurna.
c. Jika sitaan itu nyata-nyata tidak diperlukan.
Kemungkinan  lain  yang  bisa  terjadi  adalah  setelah  gugatan  perkara  pokoknya diperiksa  dalam  tingkat  banding,  baru  diajukan  permohonan  sita  jaminan.  Jika  terjadi  hal yang  demikian,  maka  permohonan  sita  jaminan  dapat  diajukan  melalui  ketua  Pengadilan Negeri, akan tetapi untuk lebih cepatnya permohonan dapat langsung diajukan kepada ketua Pengadilan Tinggi.
Mengingat fungsi dari pada sita jaminan sebagai tindakan yang sifatnya sementara, hanya menjamin hak dan bukan merupakan pokok perkara, maka tidak akan mempengaruhi pemeriksaan pokok perkara yang bersangkutan di tingkat banding.
Surat  penetapan  penyitaan  tersebut  dikirim  ke  Pengadilan  Tinggi  untuk  diperiksa bersama-sama  dengan  pokok  perkara  yang  bersangkutan.  Kalau  Pengadilan  Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri  yang mengabulkan  gugatan, maka didalam dictum putusan  Pengadilan  Tinggi  ditambahkan  bahwa  permohonan  sita  jaminan  yang  telah dikabulkan  oleh  Pengadilan  Negeri  dinyatakan  sah  dan  berharga.    Sedang  apabila Pengadilan  Tinggi  membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri,  maka  didalam  putusannya ditambahkan bahwa sita jaminan itu diangkat atau dicabut.
Suatu  sita  jaminan  supaya  mempunyai  sifat  eksekutorial,  maka  sita  jaminan tersebut  dinyatakan  sah  dan  berharga  dalam  keputusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum yang pasti dan mengikat.
Seperti  halnya  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  dengan  putusan  verstek (tanpa  hadirnya  tergugat),  maka  disini  dapatlah  terlihat  dengan  tidak  hadirnya  tergugat  itu sudah mempunyai itikad yang tidak baik, karena dimungkinkan selama pemeriksaan pokok perkaranya  berlangsung,  tergugat  telah  pergi  meninggalkan  rumahnya  untuk  tidak memenuhi kewajibannya (sesuai pasal 1131 KUH Perdata).

## B. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Praktek Berkenaan Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Keputusan Perkara Perdata
Dalam  kenyataan  sehari-hari,  tidaklah  jarang  terjadi  bahwa  setelah  suatu  gugatan dimenangkan  dan  sita  jaminan  dinyatakan  sah  dan  berharga  dalam  suatu  keputusan  yang mempunyai  kekuatan  hukum  yang  pasti  dan  mengikat,  ternyata  keputusan  tersebut  tidak dapat  dilaksanakan.  Dari  hasil  penelitian  diperoleh  keterangan  bahwa  faktor  penyebabnya adalah  karena  barang-barang  yang  telah  disita  pada  waktu  akan  dilaksanakan  sudah  tidak ada lagi atau sudah rusak, atau telah ada perlawanan dari pihak ketiga yang ternyata adalah pemilik  sah  dari  pada  barang  yang  disita  atau  karena  barang  yang  disita  tersebut  telah diagunkan di Bank.
Dengan  demikian  Sita  Jaminan  yang  diharapkan  pemohon  (penggugat)  dapat menjamin  terlaksananya  keputusan  perdata,  tidak  dapat  memenuhi  fungsinya  sebagai tindakan pendahuluan yang dapat menjamin terlaksananya keputusan tersebut.
Menurut  analisis  penulis,  barangkali  hal  ini  disebabkan  karena  kurang  jelinya aparat  pelaksana  di  satu  pihak,  baik  yang  berhubungan  dengan  syarat-syarat  yang  telah diberikan  oleh  undang-undang  maupun  dalam  acara  pelaksanaannya,  terlalu  tergesa-gesa dalam  melaksanaan  penyitaan  tanpa  meneliti  lebih  dulu,  apakah  barang-barang  yang dibebani  sita  jaminan  itu  benar-benar  milik  penggugat  sendiri  atau  milik  orang  lain. Kadangkala  pihak  pelaksana  tidak  memperhatikan,  pada  saat  diadakan  penyitaan pendahuluan  ada  pihak  ketiga  yang  mengajukan  keberatannya  atas  penyitaan  yang  telah dilakukan.  Atau  bisa  terjadi  karena  hakim  yang  memeriksa  permohonan  sita  jaminan kadang-kadang  terlalu  mengandalkan  kepada  kebiasaan  berdasarkan  pengalaman  dalam membuat  suatu  penetapan  yang  diperintahkan  kepada  Panitera  atau  jurusia  untuk melaksanakan  lagi  kepada  wakilnya  atau  penggantinya  yang  sah,  tetapi  kurang  mau membandingkan pengalamannya dengan meneliti kembali hokum acaranya.
Di  samping  adanya  kesalahan-kesalahan  atau  kekeliruan-kekeliruan  dari  pihak pelaksana  dalam  melakukan  peletakan  sita  jaminan,  juga  karena  adanya  pelanggaran  dari
pihak  tergugat  itu  sendiri.  Adanya  pelanggaran  ini  disebabkan  karena  proses  pemeriksaan perkara perdata yang memakan waktu lama. Dalam praktek tidaklah dapat disangkal, bahwa sejak  suatu  perkara  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  sampai  pada pemeriksaan yang pertama kalinya akan memakan waktu yang cukup lama. Pada umumnya waktu tersebut sampai dua bulan, bahkan sampai lebih dari tiga bulan.
Demikian  pulauntuk  permohonan  sita  jaminan,  sampai  diterimanya  permohonan dan  ditetapkan  dalam  suatu  surat  serta  dilaksanakannya  dengan  memerlukan  waktu  yang cukup  lama.  Dengan  adanya  waktu  yang  cukup  lama  tersebut,  berarti  merupakan kesempatan bagi debitur  atau tergugat  untuk  melakukan  kecurangan atau pelanggaran, dan juga  justru  dapat  mendorong  timbulnya  ketidakjujuran  dengan  cara  mengalihkan memindatangankan  harta  miliknya  dalam  usaha  untuk  menghindari  tuntutan  dari  pihak kreditur atau penggugat.
Adanya pelanggaran terhadap barang yang telah di sita jaminankan, berarti barang- barang yang diharapkan menjadi persediaan pemenuhan pelaksanaan putusan tersebut telah hilang.  Adanya  pelanggaran-pelanggaran  ini  mengakibatkan  tidak  terpenuhnya  fungsi  Sita jaminan  sebagai  jaminan  untuk  dapat  terlaksananya  suatu  keputusan  perkara  perdata  dan tidak  terjaminnya  hak  dari  pemohon  Sita  Jaminan,  karean  kemungkinan  untuk  dapat terealisasinya keputusan yang memenangkan adalah sangat kecil.
Sejalan dengan adanya suatu norma hukum, agar hukum tersebut dapat ditaati oleh masyarakat  khususnya  pihak  debitur  atau  tergugat,  maka  harus  disertai  dengan  sanksi hukum yang lebih sesuai diterapkan terhadap pelanggaran atas barang-barang yang telah di Sita  Jaminan,  baik  yang  berupa  perbuatan  menggelapkan,  merusak  atau  membiarkan barang-barang  yang  telah  di  Sita  Jaminan  menjadi  rusak,  maka  diancam  pidana sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 231 KUHP.
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  keterangan  bahwa  dalam  melaksanakan  peletakan Sita jaminan, aparat pelaksana banyak menemui hambatan-hambatan, yakni karena keadaan sosial  ekonomi  masyarakat  khususnya  dari  pihak  debitur  atau  tergugat  sendiri,  yang menyebabkan  pelaksanaan  dan  peletakan  Sita  Jaminan  tidak  dapat  berjalan  dengan sempurna.  Selain  dari  pihak  debitur  atau  tergugat,  daripihak  Kepala  Desa  dan  dari masyarakat sempat juga dapat menghambat pelaksanaan dan peletakan Sita Jaminan.
Dari  pihak  tergugat,  yang  selalu  berusaha  untuk  mempertahankan  hak  miliknya, dengan  berbagai  macam  alasan  tergugat  berusaha  menghindari  penyitaan  atas  berang- barangnya  dengan  mengatakan  bahwa  barang  tersebut  bukan  miliknya,  tetapi  milik  orang lain dititipkan kepadanya.
Kadangkala  petugas  datang  untuk  melaksanakan  penyitaan,  tergugat  sudah  tidak ditempat lagi atau meninggalkan rumahnya untuk menghidari penyitaan tersebut. Dan yang lebih  berat  lagi  adalah  melakukan  penyitaan  yang  obyeknya  di  Pedesaan,  yang  sebagaian besar masyarakatnya masih buta huruf, ia tidak mau tahu apa itu norma dan apa itu sanksi, sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan, masih juga dilakukan.
Di samping itu, adanya kurang pengertian dari pihak Kepala Desa, bahkan Kepala desa tersebut enggan untuk mencatat atau menerima laporan dari jurusita tentang penyitaan yang telah dilakukan, apalagi untuk mengumumkannya.
Penyitaan yang dilakukan di Pedesaan lebih berat hambatannya jika dibandingkan dengan  penyitaan  yang  dilakukan  di  Perkotaan,  karena  di  Pedesaan  pada  umumnya  sifat kekeluargaannya  masih  kuat,  yang  secara  otomatis  mereka  akan  berpihak  kepada  si  tersita atau  penggugat,  kadang  mereka  datang  ke  Pengadilan,  dengan  mengatakan  bahwa  barang yang  disita  adalah  miliknya,  tetapi  setelah  diselidiki  ternyata  tidak  ada  hubungan  sama sekali dengan barang yang disita.

## IV. Penutup
A. Kesimpulan
1. Jika  permohonan Sita  Jaminan diterima,  maka  hakim  yang  memeriksa  pokok perkaranya  akan  mengeluarkan  surat  penetapan  Jaminan,  dan  memerintahkan  kepada juru  sita  atau  juru  sita  pengganti  untuk  melaksanakannya  sehingga  diharapkan  dapat
mengakibatkan  hak  dari  pemohon  atau  penggugat  dapat  terjamin  untuk  terlaksananya keputusan tersebut apabila kelak gugatannya dikabulkan atau dimenangkan.
2. Kendala-kendala  yang  ditemui  dalam  praktek  berkenaan  pelaksanaan  Sita  Jaminan adalah  disebabkan  karena  barang-barang  yang  telah  disita  pada  waktu  akan dilaksanakan  sudah  tidak  ada  lagi  atau  sudah  rusak,  atau  telah  ada  perlawanan  dari pihak ketiga yang ternyata adalah pemilik sah dari pada barang yang disita atau karena barang  yang  disita  tersebut  telah  diagunkan  di  Bank.  Kemudian  dalam  melaksanakan peletakan Sita Jaminan , aparat pelaksanan banyak menemui hambatan-hambatan, yakni karena keadaan  sosial  ekonomi masyarakat khususnya dari pihak debitur atau tergugat sendiri,  yang  menyebabkan  pelaksanaan  dan  peletakan Sita  Jaminan tidak  dapat berjalan  dengan  sempurna.  Selain  dari  pihak  debitur  atau  tergugat,  dari  pihak  Kepala Desa dan dari masyarakat setempat juga dapat menghambat pelaksanaan dan peletakan Jaminan.
Dari pihak tergugat, yang selalu berusaha untuk mempertahankan hak miliknya, dengan  berbagai  macam  alasan  tergugat  berusaha  menghindari  penyitaan  atas  barang- barangnya  dengan  mengatakan  bahwa  barang  tersebut  bukan  miliknya,  tetapi  milik orang  lain  yang  dititikan  kepadanya.  Kadangkala  petugas  datang  untuk  melaksanakan penyitaan,  tergugat  sudah  tidak  di  tempat  lagi  atau  meninggalkan  rumaknya  untuk menghindari penyitaan tersebut. Dan yang lebih berat lagi adalah melakukan penyitaan yang obyeknya di Pedesaan, yang sebagaian  besar masyarakatnya masih buta  huruf, ia tidak  mau  apa  itu  norma  dan  apa  itu  sanksi,  sesuatu  yang  seharusnya  tidak  boleh dilakukan, masih dilakukan  juga, misalnya begitu petugas datang ia sudah menyambut dengan  celuritnya  dan  mengancam  petugas,  serta  akan  melukan  kekerasan  jika penyitaan dilaksanakan.

## A. Saran-Saran
1. Agar  supaya  fungsi  Sita  Jaminan  dapat  sesuai  dengan  tujuannya,  maka  diperlukan penyempurnaan pelaksanaannya yang mungkin dapat menunjang bagi penyelenggaraan peradilan  ssesuai  dengan  apa  yang  dicita-citakan,  maka  guna  menjamin  adanya kepastian  hukum  akan  lebi  baik  jika  tentang  perlawanan  pihak  ketiga  terhadap  Sita Jaminan  diatur  di  dalam  undang-undang  hukum  acara  perdata  nasional  yang  akan datang,  karena  dalam  praktek  sering  dilakukan  atau  terjadi  dengan  berpedoman  pada aturan yang terdapat dalam Rv. Di samping itu, hendaknya ditentukan agar ketua sidang atau  hakim  yang  memeriksa  perkara  tersebut,  dengan  cermat  mengawasi  pelaksanaan Sita Jaminanagar pencari keadilan tidak dirugikan oleh tindakan-tinadaka yang ceroboh karena Sita Jaminan merupakan tindak pendahuluan untuk sita eksekutorial, maka harus pula  dipikirkan  apakah  barang-barang  yang  tersebut  sejak  dilakukan  Sita  Jaminan dilarang untuk disita, dan harus pula diteliti betul apakah barang-barang tersebut betul- betul  milik  tergugat  atau  milik  orang  lain,  sehingga  tidak  akan  meninmbulkan verzet atau perlawanan.
2. Perlunya dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan masalah Sita Jaminan  ini,  agar  dalam  pelaksanaan  peletakan  Sita  Jaminan  nantinya  berjalan  dengan sempurna,  tanpa  adanya  kendala-kendala  yang  ditemui  dalam  prakteknya  dan  perlu kiranya  meningkatkan  kerjasama  yang  baik  antara  pihak  pelaksana  dengan  pihak pemohon atau penggugat, tergugat, Kepala Desa serta masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, SM, 1981, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Penerbit Pradya Paramita, Jakarta. Afandi,  Ateng  dan  Wahyu  Afandi,  1983, Tentang  Melaksanakan  Putusan  Hakim  Perdata,
Penerbit Alumni, Bandung.
Afandi, Wahyu, 1983, Hukum dan Hukum dalam Praktek, Penerbit Alumni, Bandung. Bakri, Muhammad, 1995, Pengantar hukum Indonesia, Penerbit IKIP Malang.
Hamzah,  Andi,  1985, Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia, Penerbit  Ghalia  Indonesia, Jakarta.
Harahap,  Yahya,  1993, Kedudukan  Kewenangan  Acara  Peradilan  Agama, Penerbit  Pustaka Kartini, Jakarta.
Kansil, CST, 1979, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta .
Loudoe,  John  Z.,  1982, Beberapa  Aspek  Hukum  Materiil  dan  Hukum  Acara  dalam  Praktek, Penerbit Alumni, Bandung.
Mertokusumo, Sudikno, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta. Muhammad, Abdul Kadir, 1982, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung.
Marzuki, 1986, Metodologi Riset, Badan Penerbitan UII, Yogyakarta. Purbacaraka, Purnadi dan SoerjonoSoekamto, 1976, Perihal Kaidah Hukum, Penerbit Alumni, Bandung.
Prodjodikoro, Wiryono, 1982, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Sumur, Bandung. Raharjo, satjipto, 1979, Hukum dan Perubahan Sosial, Penerbit Alumni, Bandung. _____________ , 1982, Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung. Saleh, K. Wantjik, 1977, Hukum Acara Perdata, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. Soetantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1986, Hukum Acara dalam Teori dan Preaktek, Penerbit Alumni, Bandung.
Supomo, 1982, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta. Soesilo. R, 1979, RIB/HIR dengan Penjelasannya, Penerbit Politia, Bogor. Subekti R dan R Tjitrosudibio, 2000, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
Sugandhi R, 1980, KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya. Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
Tresna, 1980, Komentar HIR, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.