Revised: 26-6-2023
Accepted: 16-9-2023
Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting Berlyana Helvy Apandi, Putu Anjani Widhi Putri, Ananda Rifki Ariputra, Febrina Milania Putri,  Rohmawati Putri Aprilia
e-ISSN : 2621-4105

## Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil

## Dalam Kasus Forced Delisting
Berlyana Helvy Apandi, Putu Anjani Widhi Putri, Ananda Rifki Ariputra Febrina Milania Putri, Rohmawati Putri Aprilia Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia berlyanaapandi@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk  menganalisis penerapan dari prinsip piercing the corporate veil pada  permasalahan forced  delisting yang  menyebabkan  kerugian  bagi  investornya. Pentingnya  pertanggungjawaban  direksi  dalam  suatu  pengurusan  perseroan  dapat  digambarkan dalam  Prinsip piercing  the  corporate  veil ,  seperti  pada  hal  terjadinya  sebuah  pelanggaran  atau penyimpangan  dari  tugas  dan  kewajiban  seorang  direksi  yang  menyebabkan  kerugian  dalam perusahaan  akan  menjadi  tanggung  jawab  hingga  pada  harta  pribadinya.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan pada  penelitian  ini  yaitu statuary  approach dan conceptual  approach . Novelty penelitian  ini terletak  pada  analisis  mandalam  mengenai  penerapan  prinsip piercing  the  corporate  veil dalam kasus forced  delisting sehingga  memberikan  pemahaman  komperehensif  tentang  dapat  tidaknya suatu  prinsip  modern  perseroan  diterapkan  dalam  kasus forced  delisting .  Sehingga  penelitian  ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mengenai penyalahgunaan wewenang selaku direksi untuk  kepentingan  pribadi  sehingga  menimbulkan  kerugian  yang  mana  perbuatan  tersebut  patut untuk  dipertanggungjawabkan  oleh  direksi  dengan  mengacu  pada  penerapan prinsip  piercing  the corporate  veil. Dalam    permasalahan  ini  direksi  perseroan  tidak  dapat  bertanggung  jawab  atas kerugian  investor  yang  disebabkan  oleh  kebijakan  Bursa  Efek  Indonesia  yaitu  berupa force delisting. Tetapi, konsep tersebut tidak berlaku mutlak sebab pada kondisi tertentu dimungkinkan direksi  tidak  dapat  bertanggung  jawab  atas  kerugian  tersebut  sepanjang  direksi  bisa  memberikan bukti sebaliknya.
Kata kunci: Direktur; Pasar Modal ; Piercing The Corporate Veil

## Abstract
The purpose of this research was to analyze the application of piercing the corporate veil principle regarding  forced  delising  issue.  which  caused  losses  to  investors.  The  importance  of  the responsibility of directors in the management of a company can be illustrated in the Principle of piercing  the  corporate  veil,  as  in  the  event  of  a  violation  or  deviation  from  the  duties  and obligations of a director which causes losses in the company will be responsible up to his personal assets.  This  research  uses  normative  juridical  legal  research  methods..  The  problem  approach used in this research is the statutory approach and the conceptual approach.  The novelty of this research  lies  in  an  in-depth  analysis  of  the  application  of  piercing  the  corporate  veil  principle regarding  forced delisting cases, thus providing a comprehensive understanding of whether or not modern  corporate  principles  can  be  applied  in  forced  delisting  cases.  So  it  is  hoped  that  this research  can  provide  more  insight  about  the  abuse  of  authority  as  directors  for  personal  gain which causes losses is an act that deserves to be accounted for by the directors by referring to the application of the principle of piercing the corporate veil. In this case the directors of the company cannot be held responsible for investor losses caused by the Indonesian Stock Exchange's policy in the  form  of  forced  delisting.  However,  this  concept  does  not  apply  absolutely  because  in  certain condition it is possible that the Board of Directors cannot be responsible for the loss as long as the Board of Directors can provide opposite otherwise.
Keywords: Capital Market; Directors; Piercing The Corporate Veil
Revised: 26-6-2023
Accepted: 16-9-2023
Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting Berlyana Helvy Apandi, Putu Anjani Widhi Putri, Ananda Rifki Ariputra, Febrina Milania Putri,  Rohmawati Putri Aprilia e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pemanfaatan  sumber  pembiayaan  dalam  pasar  modal (capital  market) menjadi  salah  satu  solusi  di  saat  pelaku  usaha  membutuhkan  tambahan  modal serta dapat menjadi alternatif pembiayaan atas investor. 1 Adapun pengertian pasar modal yang terdapat dalam Black Law Dictionary, diartikan “ Securities market in which  stocks  and  bonds  with  long-term  maturities  are  trade”. 2 Di  Indonesia pengertian pasar modal diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal.  Pasar  modal  didefinisikan  sebagai  kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum ( public offering ) dan perdagangan efek. Kembali  pada  tahun  2020,  salah  satu  perseroan  terbuka  yang  bergerak  dibidang transportasi  domestik dan internasional bernama  PT Arpeni  Pratama Ocean  Line Tbk  (selanjutnya  disebut  “PT  APOL”)  yang  sahamnya  terdaftar  di  BEI  dengan kode  saham  “APOL”  resmi delisting berdasarkan  pengumuman  penghapusan pencatatan  Efek  No.  Peng-DEL-00001/BEI.PP2/04-2020  pada  tanggal  6  April 2020 .
Delisting yang dilakukan oleh BEI berdasar pada salah satu kriteria delisting saham oleh BEI  yang tertuang pada keputusan direksi Bursa Efek Jakarta nomor I-I  Kep-308/BEJ/07-2004  mengenai  Penghapusan  Pencatatan  ( Delisting )  dan Pencatatan  Kembali  ( Relisting )  Saham  Di  Bursa,  yaitu  dikarenakan  emiten tersebut dijatuhkan putusan pengadilan tentang kepailitan oleh Mahkamah Agung menurut  putusan  peninjauan  kembali  dari  Mahkamah  Agung  Nomor:  1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020  pada  tanggal  4  Februari  2020.  Tentunya,  atas  penerapan sanksi force delisting kepada beberapa perusahaan yang sahamnya tercacat di BEI utamanya  yang  terjadi  pada  PT  APOL  sangatlah  merugikan  investor  karena investor sudah tidak dapat lagi memperdagangkan efeknya, serta kehilangan nilai investasi sahamnya.
Bentuk-bentuk  perusahaan  masing-masing  memiliki  karakteristik  yang berbeda, salah satu bentuk perusahaan yang mempunyai karateristik sendiri adalah perseroan  terbatas  ( limited  liability  company,  naamloze  vennootschap ). PT merupakan  perusahaan  berbadan  hukum  yang  diatur  dalam  undang-undang,  di mana  sebagai  badan  hukum  maka  PT  merupakan  benda  mati  yang  tidak  dapat bergerak,  tidak  dapat  bertindak  untuk  dan  atas  dirinya  sendiri.  Sebagai  subjek hukum,  maka  PT  bisa  melaksanakan  perbuatan  hukum. 3 Untuk  melakukan perbuatan  hukum  ini  maka  PT  mempunyai  organ-organ  PT  seperti  rapat  umum pemegang  saham  (RUPS),  direksi,  serta  komisaris,  namun  pada  perihal menjalankan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas  (UU  PT), pada  Pasal  1 angka 1 juncto Pasal  5,
1 Mas Rahmah, Hukum Pasar Modal (Jakarta: Kencana, 2019).
2 Indonesia,  “Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan  Terbatas,”  Pub.  L.  No. 40 (2007).
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010).
Revised: 26-6-2023
Accepted: 16-9-2023
Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting Berlyana Helvy Apandi, Putu Anjani Widhi Putri, Ananda Rifki Ariputra, Febrina Milania Putri,  Rohmawati Putri Aprilia e-ISSN : 2621-4105
setiap  perbuatan  hukum  ataupun  perbuatan  lain  yang  berkaitan  dengan  maksud beserta tujuan PT akan diwakilkan oleh direksi. 4
Segala  peristiwa  yang  menimpa  emiten,  contohnya  PT  APOL  dan menimbulkan  kerugian  bagi  investornya  merupakan  tanggung  jawab  PT  APOL dan  tidak  menutup  kemungkinan  merupakan  tanggung  jawab  direksi.  Menjadi demikian  sebab  direksi  termasuk  salah  satu  organ  perusahaan  yang  memegang peran  menjadi  motor  penggerak  perusahaan  dan  bertanggung  jawab  atas  seluruh kegiatan  perusahaan.  Direksi  dan  perusahaan  saling  bergantung  satu  sama  lain. Perusahaan merupakan sebab adanya direksi dan sebaliknya. Seorang direksi saat menjalani  kepengurusan  diwajibkan  untuk  didasari  atas  iktikad  baik  serta tanggung  jawab  penuh.  Bilamana  direksi  melanggar  hal  tersebut  maka  UU  PT mengenal  adanya  prinsip piercing  the  corporate  veil. Prinsip piercing  the corporate  veil telah  diintrodusir  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995 Tentang Perseroan Terbatas. Keberlakuan undang-undang ini telah menggantikan beberapa pasal mengenai PT  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum Dagang/KUHD (Wetboek  Van  Koophandel  Voor  Indonesien) .  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1995  kemudian  digantikan  dengan  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas  yang memperkenalkan beberapa prinsip hukum  baru  menyangkut  organ  PT  dan  mempertahankan  prinsip piercing  the corporate  veil (menembus  tirai  perseroan)  yang  memberi  pengecualian  bagi prinsip  tanggung  jawab  terbatas  yang  berlaku  terhadap  pemegang  saham  PT. Mengacu kepada ketentuan tersebut, mengkorelasikan antara prinsip piercing the corporate veil terhadap direksi yang ada di UU PT dengan kasus PT APOL yang terjadi,  menjadi  hal  yang  penting  untuk  dikaji  dalam  penulisan  ini  mengingat adanya hubungan kausalitas antara forced delisting yang terjadi dengan tindakan- tindakan  direksi  yang  diberikan  penguasaan  penuh  melakukan  pengurusan perseroan.
Prinsip  “ piercing  the  corporate  veil dalam  kasus forced  delisting ” merupakan  penelitian  yang  original  dengan  berdasarkan  buku-buku,  majalah ilmiah,  jurnal,  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  perundang- undangan  yang  berlaku,  serta  fakta-fakta  sosial  yang  terjadi.  Sebagai perbandingan  dapat  dikemukakan  beberapa  hasil  penelitian  yang  memiliki relevansi  dengan  penelitian  ini.  Penelitian  pertama  yaitu  oleh  Ananda,  hasil penelitian  membahas  Prinsip piercing  the corporate veil yang diadopsi ke dalam hukum  perseroan  dengan  tujuan  untuk  menghindari  ketidakadilan  atas  tindakan sewenang-wenang  atau  tidak  layak  yang  dilakukan  dengan  mengatasnamakan perseroan. 5 baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga maupun yang muncul atas perbuatan menyesatkan dan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi,
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010).
5 Rizky,  Ananda.  “Prinsip  Piercing  The  Corporate  Veil  Pada  Perseroan  Terbatas  Sebagai  Badan Hukum”.
Jurnal Yustisia Merdeka. Vol. 6 No. 2 (2020).
http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/view/52
Revised: 26-6-2023
Accepted: 16-9-2023
Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting Berlyana Helvy Apandi, Putu Anjani Widhi Putri, Ananda Rifki Ariputra, Febrina Milania Putri,  Rohmawati Putri Aprilia
e-ISSN : 2621-4105
topik  pembahasan  penelitian  ini  tidak  spesifik  dan  terlalu  umum.  Penelitian selanjutnya  oleh  Basir, 6 hasil  penelitian  ini  berfokus  pada forced  delisting saja, dengan  berlangsungnya  aktivitas  induk  PT  memiliki  dampak  negatif  terhadap anak perusahaan dan tidak membahas mengenai tanggung jawab direksi maka dari itu perlunya perlindungan hukum terhdapa saham minoritas pasca foced delisting dan  mengkhususkan  regulasi  terhadap  kewajiban  perusahaan  setelah delisting . Terakhir,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Raffles. 7 Hasil  penelitian  ini  untuk mengetahui pertanggungjawaban  direksi  dalam    pengurusan  perseroan  terbatas sebagaimana  diatur  dalam  UU  PT  terkait  dengan  tugas  dan  wewenangnya menjalankan  pengurusan    perseroan  untuk  kepentingan  perseroan  dan  sesuai dengan  maksud  dan    tujuan  perseroan.  Penelitian  ini  hanya  mengfokuskan  pada UU  PT  saja  tanpa  menjelaskan  kapan  direksi  mendapatkan  perlindungan  hukum dari tanggungjawab yang dibebankan dalam kegiatan bisnis yang tertuang didalam akta pendirian.
Sehubungan  dengan  penelitian  sebelumnya  bahwa  ditemukan  adanya persamaan  dan  perbedaan  dengan  penelitian  ini,  adapun  persamaannya  yaitu membahas  mengenai  prinsip piercing  the  corporate  veil pada  umumnya sedangkan  untuk  perbedaanya  yaitu  penelitian  ini  berfokus  pada  kasus forced delisting akibat  dari  kepailitan,  maka  tujuan  dilakukan  penelitian  ini  yaitu  guna memberikan  dan  menambah  pemahaman  bagi  pengembangan  ilmu  hukum  serta untuk  mengetahui  dapat  diterapkan  atau  tidak  mengenai  prinsip piercing  the corporate  veil terhadap  direksi  perihal  terjadinya forced  delisting akibat  dari kepailitan.
2. METODE
Metode  penulisan  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  yaitu  yuridis-normatif, dimana  penelitiannya  memakai  bahan-bahan  hukum  guna  memperoleh  jawaban dair rumusan masalah. Penggunaan pendekatan masalah pada penelitian ini antara lain statue approach dan conceptual approach. 8 Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  akan  memakai  legislasi  dan regulasi.  Sedangkan conceptual  approach, merupakan  upaya  peneliti  dalam melakukan  telaah  atas  berbagai  pandangan  serta  doktrin  yang digunakan  dalam ilmu hukum. 9
Adapun  penggunaan  bahan  hukum  pada  penelitian  ini  yaitu  bahan  hukum primer beserta bahan hukum  sekunder. Bahan hukum  primer  yaitu bahan  hukum yang  sifatnya  mengikat  seperti  beberapa  peraturan  di  antaranya  Kitab  Undang-
6 Basir,  Rizky  Adinda  Aulia.  “Perlindungan  Hukum  Pemegang  Saham  Minoritas  Pada  Perusahaan Go-Public  Yang  Telah  Forced  Delsiting  Oleh  Bursa  Efek  Indonesia.”  Institutional  Repositories,  2020. http://repository.ubharajaya.ac.id/16307/
7 Raffles.  “Tanggung  Jawab  Dan  Perlindungan  Hukum  Direksi  Dalam  Pengurusan  Perseroan Terbatas.” Undang Jurnal Hukum 3(1) (2020): 107–37.
8 Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
9 Andyna  Susiawati  Achmad  and  Astrid  Athina  Indradewi,  “Hubungan  Hukum  Antar  Perusahaan Dalam  Sistem  Perusahaan  Grup  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 470, doi:10.26623/julr.v4i2.3912.
Revised: 26-6-2023
Accepted: 16-9-2023
Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting Berlyana Helvy Apandi, Putu Anjani Widhi Putri, Ananda Rifki Ariputra, Febrina Milania Putri,  Rohmawati Putri Aprilia
e-ISSN : 2621-4105
Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar Modal,  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas, Keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor  I-I tentang Penghapusan Pencatatan ( Delisting ) dan Pencatatan Kembali  ( Relisting ) Saham  di  Bursa, Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan    Nomor 33/POJK.04/2014  tentang  Direksi  Dan  Dewan  Komisaris  Emiten  Atau Perusahaan  Publik,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan    Nomor  75/POJK.04/2017 Tentang  Tanggung  Jawab  Direksi  Atas  Laporan  Keuangan  serta  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
Bahan  hukum  sekunder,  meliputi  buku-buku  literatur,  jurnal,  serta  hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dan sesuai. Penelitian ini telah dilaksanakan dengan  melalui  2  tahapan,  tahap  pertama  dilakukan  dengan  mengumpulkan berbagai  bahan  hukum  untuk  selanjutnya  dibahas  dan  dianalisis.  Pengumpulan bahan  hukum  diawali  dengan  melakukan  studi  pustaka  melalui  cara mengumpulkan peraturan hukum positif yang relevan dengan topik permasalahan terkait. Kemudian analisisnya dilakukan dengan metode deduktif, dimulai dengan membahas  pengertian secara umum diperoleh berdasarkan peraturan atau hukum positif  di  Indonesia  untuk  selanjutnya  diterapkan  dalam  kasus  yang  dibahas sehingga mendapatkan jawaban bagi permasalahan yang diajukan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Tanggung  Jawab  Direksi  Atas  Terjadinya Forced  Delisting Yang Mengakibatkan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas
PT APOL adalah badan hukum dengan bentuk perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara para pendiri perusahaan. Dalam  pelaksanaan  kegiatan  usahanya,  PT  APOL  menggunakan  modal  dasar yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham.  oleh  sebab  itu  PT  APOL  patuh  terhadap ketentuan UUPT. 10 PT APOL  adalah perusahaan perseroan terbuka  yang saham- sahamnya  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  dengan  kode  "APOL."  PT APOL  melakukan  penawaran  umum  perdananya  pada  tahun  2005  dengan pencatatan  saham  sebesar  1.499.302.000  saham  di  papan  utama  BEI.  Sebagai perusahaan  terbuka,  PT  APOL  tunduk  pada  ketentuan  Undang-Undang  Pasar Modal  (selanjutnya disebut  “UU  PM”) karena  seluruh  operasinya  bersinggungan dengan pasar modal.
Anggaran  dasar  dalam  konteks  PT  di  Indonesia,  adalah  dokumen  penting yang  mengatur  berbagai  aspek  perusahaan,  termasuk  maksud  dan  tujuan perusahaan,  serta  ruang  lingkup  aktivitasnya.  Berdasarkan  Pasal  18  UU  PT memang  diwajibkan  agar  maksud  beserta  tujuan  perseroan  dicantumkan  dalam anggaran dasar perusahaan. Dalam kasus PT APOL, maksud dan tujuan bisnisnya mencakup bidang pengangkutan domestik maupun internasional, khususnya yang berkaitan  dengan  pengangkutan  barang  menggunakan  kapal  laut,  serta
10 Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Revised: 26-6-2023
Accepted: 16-9-2023
Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting Berlyana Helvy Apandi, Putu Anjani Widhi Putri, Ananda Rifki Ariputra, Febrina Milania Putri,  Rohmawati Putri Aprilia
e-ISSN : 2621-4105
pelaksanaan  jual  beli  kapal.  Tentunya,  proses  pencapaian  tujuan  bisnis  tersebut dibantu oleh organ-organ perusahaan ( organ theory ) Salah satu organ perusahaan tersebut  adalah  direksi,  karena  sebagai artificial  person perseroan  tidak diperkenankan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  berdasarkan  kepentingan pribadi. 11 Adapun  direksi  dalam  menjalankan  serta  mengurus  perusahaan  harus didasarkan dengan atas nama perseroan. 12
Direksi merupakan suatu organ dalam perseroan yang berperan penuh serta bertanggung  jawab  sehubungan  dengan  kepengurusan  perseroan  yang  berkaitan dengan  serta  tujuan  dari  perseroan  untuk  mewakili  perseroan  baik  didalam maupun diluar pengadilan. 13 Sehingga, direksi diberikan penguasaan penuh untuk menyelenggarakan pengurusan kepentingan perseroan tersebut dan menyesuaikannya  ketentuan  yang  berlaku  beserta  anggaran  dasar  PT.  Dalam beberapa  situasi,  kesalahan  pengambilan  keputusan  oleh  direksi  tidak  dapat menyebabkan pertanggungjawaban pribadi mereka jika mereka bertindak dengan iktikad  baik,  hati-hati,  meyakini  bahwa  keputusan  yang  diambil  adalah  yang terbaik untuk perusahaan, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Berkaitan  dengan  iktikad  baik,  dalam  hal  pengurusan  oleh  direksi,  dapat mengacu pada ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU PT yang menjelaskan pada intinya bahwa  anggota  direksi  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  kerugian perseroan bilamana  kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; Ia  telah  melakukan  pengurusan  dengan  iktikad  baik  dan  kehati-hatian  untuk kepentingan  dan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  perseroan;  c.  Ia  tidak mempunyai  benturan  kepentingan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  atas tindakan  pengurusan  yang  mengakibatkan  kerugian;  dan  terakhir  bahwa  ia  telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.
Keempat  unsur  pada  pasal  diatas  memiliki  ikatan  yang  kuat  untuk menentukan  indikator  iktikad  baik  direksi.  Penentuan  atas  standar  iktikad  baik tersebut  tidak  sekedar  berpegang  teguh  dengan  ketentuan  Pasal  97  ayat  (5)  saja melainkan  juga  harus  dilihat  mengenai  prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik ( good corporate governance ), anggaran dasar, serta standar operasional prosedur (SOP)  yang  berlaku  diperusahaan.  Bilamana  direksi  terbukti  melakukan penyalalahgunaan  wewenang  yang  dipercayakan  padanya  untuk  kepentingan pribadinya  sehingga  menyebabkan  kerugian  perseroan  maka  direksi  bertanggung jawab  penuh  serta  tidak  terbatas  terhadap  kewajiban  ganti  rugi  atas  segala kerugian yang timbul kepada perseroan. Pelaksanaan tanggung jawab direksi pada keadaan  tersebut    dikatakan  sebagai  upaya  dalam  menerapkan  konsep    prinsip piercing the corporate veil. Istilah “piercing the corporate veil” tersusun atas kata
11 Munir  Fuady, Doktrin-Doktrin  Modern  Dalam  Corporate  Law  Dan  Eksistensinya  Dalam  Hukum Indonesia , 1st ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
12 Munir  Fuady, Doktrin-Doktrin  Modern  Dalam  Corporate  Law  Dan  Eksistensinya  Dalam  Hukum Indonesia , 1st ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).id.
13 Trusto  Subekti,  “Batasan  Tanggung  Jawab  Dreksi  Atas  Kerugian  Perusahaan,” Jurnal  Dinamika Hukum 8, no. 1 (2008): 23–28, doi:10.20884/1.jdh.2008.8.1.21.
Revised: 26-6-2023
Accepted: 16-9-2023
Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting Berlyana Helvy Apandi, Putu Anjani Widhi Putri, Ananda Rifki Ariputra, Febrina Milania Putri,  Rohmawati Putri Aprilia
e-ISSN : 2621-4105
“pierce ”  dengan  arti  mengoyak  serta “veil” yang  artinya  tirai  sedangkan “corporate” merupakan  suatu  penyebutan  perusahaan,  sebab  itu,  maka  istilah piercing  the  corporate  veil mengartikan  penyingkapan  tirai  perusahaan.  Prinsip tersebut  secara  eksplisit  diatur  di  ketentuan  Pasal  3  UU  PT  yang  bisa  dimaknai sebagai sebuah prinsip untuk membebankan tanggung jawab kepada pundak orang lain    dalam  hal  ini  adalah  organ-organ  PT.  Dalam  aturan  tersebut,  tertulis  kata pemegang saham saja, tetapi bersamaan dengan waktu yang berkembang menjadi bukan  hanya  pemegang  saham  yang  mempertanggungjawabkan  hingga  secara pribadi pada kerugian perseroan melainkan direksi dapat pula mempertanggungjawabkan  terhadap  kerugiannya 14 . Upaya  pertanggungjawaban direksi  yang  berlandaskan  atas  prinsip piercing  the  corporate  veil secara  dasar mempunyai  tujuan  perlindungan  kepentingan  para  pemegang  saham  yang mengalami  kerugian  sebagai  akibat  atas  perbuatan  sewenang-  wenang  yang dilaksanakan  direksi  atas  nama  perseroan.  Pemegang  saham  yang  merasa dirugikan  atas  tindakan  direksi  karena  kesalahan  dan  kelalaiannya  dalam menjalankan kepengurusan, dapat menuntut ke pengadilan negeri. 15
Berbicara  mengenai  kerugian  perseroan,  maka  haruslah  ditelaah  terlebih dahulu  hal-hal  apa  yang  menyebabkan  kerugian  bagi  perseroan.  Singkatnya,  ada dua  faktor  penyebab  yang  dapat  menyebabkan  perseroan  merugi  diantaranya  (1) Faktor  yang  berasal  dari  dalam  perseroan  itu  sendiri  (faktor  internal),  seperti halnya  kesalahan  pengurusan  perseroan,  dan  (2)  Faktor  yang  berasal  dari  luar perseroan  (faktor  eksternal)  seperti  halnya forced  majeure .  Jika  faktor  penyebab kerugian perseroan yang berujung pada kerugian para investor berasal dari faktor internal,  maka  direksi  sebagai  organ  yang  melakukan  kepengurusan  perseroan dapat  diminta  pertanggungjawabannya  sesuai  dengan  tingkat  kesalahan  yang dilakukan  oleh  direksi.  Mengenai  apakah  direksi  harus  bertanggung  jawab  atau tidak  terhadap  kerugian  perusahaan  yang  berujung  pada  kerugian  investor,  maka haruslah  dibuktikan  terlebih  dahulu  kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan  oleh direksi.  Bilamana  direksi  dapat  memberikan  bukti  yang  menyatakan  bahwa dirinya tidak bersalah maka direksi dapat melaksanakan penolakan pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami perseroan.
Kasus forced  delisting PT  APOL  yang  terjadi  di  tahun  2020  dan menyebabkan kerugian bagi para investornya tentu menimbulkan suatu kewajiban hukum bagi pihak-pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Beberapa hal yang bisa  menyebabkan  seorang  direksi  diminta  untuk  mempertanggungjawabkan kerugian  sebuah  perseroan  secara  pribadi  antara  lain  pertama  dalam  keadaan direksi tidak mengimplementasikan prinsip fiduciary duty dalam suatu perseroan; kedua pada keadaan perusahaan belum melakukan pendaftaran atau pengumuman; ketiga tidak melaksanakan perhitungan tahunan dengan benar; keempat pada saat terjadi  terjadi mismanagement yang  berasal  dari  kesalahan  direksi  sehingga
14 Zainal Arifin, Teori Keuangan & Pasar Modal (Yogyakarta: Ekonisia, 2005).
15 Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Revised: 26-6-2023
Accepted: 16-9-2023
Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting Berlyana Helvy Apandi, Putu Anjani Widhi Putri, Ananda Rifki Ariputra, Febrina Milania Putri,  Rohmawati Putri Aprilia
e-ISSN : 2621-4105
menyebabkan  perusahaan  menjadi  ketika  direksi  pailit;  serta  kelima  adanya perbuatan melawan hukum. 16
Secara  umum  mestinya  teori piercing  the  corporate  veil bisa  pula diimplementasikan  karena  (1)  Penggunaan  dana  perusahaan  secara  pribadi;  (2) Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan tidak menaati ketentuan formalitas, seperti pelaksaan RUPS/RUPSLB dalam hal yang mewajibkan. (3) Ditemukannya unsur-unsur  penipuan  melalui  penyalahgunaan  badan  hukum  perseroan;  (4)Teori piercing the corporate veil digunakan sebagai alasan ketertiban umum (openbare orde). Contohnya,  menjadikan  perseroan  sebagai  dasar  untuk  menjalankan perilaku  yang  tidak  layak (improper  conduct). 17 Hal-hal  tersebut  dapat mengakibatkan prinsip piercing  the corporate veil dapat  dikenalan terhadap oleh direksi. Baik prinsip piercing the corporate veil yang tersebar di ketentuan Pasal pada UU PT maupun prinsip piercing the corporate veil yang diterapkan universal tidak  diberlakukan  secara  kumulatif  hal  ini  mengartikan  bahwa  prinsip  tersebut dapat  berlaku,  bilamana  terdapat  minimal  satu  hal  diatas  yang  membuat  seorang direksi  dimintai  pertanggungjawaban  secara  pribadi  terhadap  kerugian  suatu perseroan. Direksi merupakan organ yang didalam perseroan memiliki peran serta tanggung  jawab  melaksanakan  pengurusan  perusahaan.  Pada  pelaksanaannya direksi  mempunyai  kewenangan  mewakili  perseroan  di  dalam  ataupun  diluar pengadilan.  Peran  direksi  yang  mengemban  fungsi  pengurusan  serta  perwakilan tersebut,  Seorang  direksi  memiliki  peluang  untuk  dapat  melanggar  serta menyimpangi tugas dan kewajibannya dalam mengelolah perusahaan. 18
3.2 Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Tanggung Jawab Direksi
Bertitik  tolak  pada  usaha  pencapaian  tujuan  bisnis  PT  APOL,  maka persoalan  kemudian  muncul  ketika  PT  APOL  diputuskan  pailit  dan  di delisting oleh BEI. Forced delisting tersebut mengakibatkan investor PT APOL mengalami kerugian.  Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (5)  UUPT  tertulis  bahwa  “direksi  adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan  untuk  kepentingan  Perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan  ,  tujuan Perseroan  serta  mewakili  Perseroan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan sesuai dengan ketentuan a anggaran dasar” sehingga, konsekuensi logis ketentuan Pasal 1 ayat (5) UUPT tersebut adalah, direksi dapat pula bertanggung jawab atas terjadinya forced  delisting yang  terjadi  karena  direksi  PT  APOL  merupakan kemudi  perusahaan  yang  melakukan  kepengurusan  perseroan  sehingga  direksi tentu  mengetahui  secara  penuh  seluruh  kinerja  perusahaan,  kondisi  perusahaan, alasan  terjadinya forced  delisting dan  kondisi-kondisi  lain  yang  menimpa
16 M.A.  Moegni  Djojodirdjo, Perbuatan  Melawan  Hukum:Tanggung  Gugat  (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010).
17 Yokotani, “Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan  Oleh  Para  Penerima  Izin  Di  Provinsi  Bangka  Belitung,” Jurnal  Ius  Constituendum 4,  no.  2 (September 2019): 160–80.
18 R.Soebekti  and  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burlgerjilk  Wetboek) (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
Revised: 26-6-2023
Accepted: 16-9-2023
Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting Berlyana Helvy Apandi, Putu Anjani Widhi Putri, Ananda Rifki Ariputra, Febrina Milania Putri,  Rohmawati Putri Aprilia e-ISSN : 2621-4105
perusahaan yang ia urus. Untuk dapat menerapkan prinsip piercing the corporate veil pada direksi PT APOL, maka direksi PT APOL haruslah terbukti melakukan setidaknya  satu  hal  pelanggaran  yang  bisa  menjadikan  direksi  dimintakan pertanggungjawaban  pribadi  terhadap  kerugian  sebuah  perseroan  yang  ia  urus. Penjabaran  di  bawah  ini  merupakan  suatu  pembuktian  apakah  direksi  PT  APOL dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi.
Menurut  Henry  Campbell  Black  sebagaimana  dikutip  oleh  Zainal 19 “Fiduciary  duty,  a  duty  to  act  for  someone  else’s  benefit,  while  subordinating one’s personal interest to that of other person. It is the highest standard of duty implied  by  law”. Hal  tersebut  mengartikan fiduciary  duty ialah  tindakan  untuk serta atas nama orang lain dan merupakan standar tertinggi dalam hukum. Sejalan dengan  pendapat  tersebut  maka Fiduciary  duty mewajibkan  direksi  untuk megelola  serta  mengurus  keseluruhan  kepentingan  perseroan  baik  kepentingan pemegang saham (shareholder) ataupun kepentingan pihak ketika (stakeholder). Prinsip fiduciary duty termaktub pula di ketentuan Pasal 97 ayat (2) UUPT yang menyebutkan bahwa “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  wajib  dilaksanakan  setiap  anggota  direksi  dengan  iktikad  baik  dan  penuh tanggung jawab.” sehingga, dalam keadaan direksi yang lalai ataupun kesengajaan melaksanakan tugasnya ( fiduciary duty ), dimana direksi tidak beriktikad baik serta tidak  penuh  tanggung  jawab  dalam  melaksanakan  tugasnya  atas  kepentingan perseroan, maka pihak direksi diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan secara pribadi sebagai akibat atas kelalaian yang dilakukannya.
Pada  kurun  waktu  2011-2019  sesaat  dijatuhkan  putusan  PKPU  hingga pernyataan  kepailitan  diajukan  oleh  pemohon,  direksi  PT  APOL  mengusahakan berbagai  macam  cara  seperti  melakukan  sejumlah  strategi,  efisiensi,  dan  inovasi untuk  membuat  perusahannya  kembali  bangkit  yang  dibuktikan  dengan  Laporan Tahunan  ( annual  report) PT  APOL  pada  tahun  2018  bahwa  pada  tahun  2016, direksi  PT  APOL  telah  mengambil  beberapa  keputusan  bisnis  sehingga  dapat menambahkan  lebih  dari  200  miliar  pendapatan  bisnis.  Selain  itu,  dalam kepengurusannya, direksi PT APOL berhasil menumbuhkan pendapatan perseroan sebesar 34% ditahun 2018. Direksi juga melakukan upaya untuk menyelamatkan keuangan  perusahaan  yaitu  dengan  mengkonversikan  utang  perseroan  menjadi penyertaan  saham  yang  nantinya  terjadi  peningkatan  kinerja  dalam  keuangan milik  perseroan  dengan  tanpa  membebani  kewajiban  dalam  penentuan  tanggal jatuh  tempo  serta  biaya  bunga.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  direksi mengambil  langkah  melakukan  akan  perubahan  perjanjian  perdamaian  yang ditandatangani pada tanggal 1 November 2011 (perjanjian perdamaian awal) serta telah  disetujui  pada  saat  RUPSLB  yang  berlangsung  ditahun  2019.  Pada  saat RUPSLB  berlangsung,  direksi  PT  APOL  diberikan  kewenangan  serta  kuasa dengan  hak  substitusi  kepada  direksi  perseroan  sebagai  upaya  dalam
19 Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal” (1995).
Revised: 26-6-2023
Accepted: 16-9-2023
Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting Berlyana Helvy Apandi, Putu Anjani Widhi Putri, Ananda Rifki Ariputra, Febrina Milania Putri,  Rohmawati Putri Aprilia e-ISSN : 2621-4105
melaksanakan  berbagai  tindakan  yang  dirasa  perlu  yang  berkaitan  dengan keputusan  RUPSLB.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  direksi  telah  melaksanakan perintah RUPSLB tersebut dengan menawarkan kepada kreditur untuk melakukan konversi utang menjadi saham.
Adanya usaha direksi PT APOL untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik  lagi  dengan  melakukan  restrukturisasi  atau  langkah  lainnya  tersebut  diatas tentunya merupakan bentuk tindakan kepengurusan direksi PT APOL yang sesuai prinsip fiduciary  duty ,  namun  di  sisi  lain  dengan  dialaminya  kerugian  investor akibat  didelistingnya  PT  APOL  tersebut  menempatkan  tindakan  kepengurusan direksi  PT  APOL  seolah-olah  melanggar  prinsip fiduciary  duty sehingga menjadikan  perusahaan  delisting,  pailit  dan  merugikan  para  investornya.  Namun tetap saja apabila berkaca dengan temuan fakta yang ada terlihat bahwa direksi PT APOL menjalankan kepengurusan perseroan dengan ketepatan tujuannya ( proper purpose) dengan  mentaati  anggaran  dasar  perseroan  serta  peraturan  sektoral lainnya serta menjalankan keputusan RUPSLB. Maka dari itu tidak terdapat bukti bahwa  direksi  PT  APOL  tidak  beriktikad  baik  dan  tidak  bertanggung  jawab terhadap  perusahaan,  justru  sebaliknya  bahwa  direksi  telah  melakukan  berbagai macam  upaya  untuk  menyelamatkan  keuangan  perseroan  sehingga  perusahaan masih  dapat  beroperasi  selama  9  (sembilan)  tahun  yaitu  setelah  putusan  PKPU dan  disahkannya  perjanjian  perdamaian  hingga  perseroan  jatuh  pailit.  Langkah- langkah  yang  ditempuh  direksi  tersebut  diperlukan  sebagai  pemenuhan  atas kepentingan  perseroan  dan  bukan  ditujukan  hanya  kepada  kepentingan  pribadi direksi.  Maka,  prinsip piercing  the  corporate  veil dalam  hal  direksi  tidak melakukan fiduciary  duty pada  perseroannya  tidak  dapat  diterapkan.  Sehingga, direksi PT APOL tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi terhadap perbuatan  yang  dilaksanakannya  mewakili  PT  APOL  yang  menyebabkan  PT APOL mengalami forced delisting dan investor merugi.
Perusahaan  yang  berbentuk  badan  hukum  sesaat  setelah  disahkannya anggaran  dasar  oleh  Kemenkumham. 20 Pada  keadaan  awal  pembentukan perusahaan  melalui  beberapa  tahapan  yang  dimungkinkan  terjadinya  suatu  celah dalam  proses  pendaftarannya,  seperti  ketidaksesuaian  lokasi  kantor  pendaftaran yang  diwajibkan  atas  perseroan  tersebut.  PT  APOL  merupakan  perusahaan  yang berdiri menurut Akta Notaris Alfian Jahja, S.H., sebagai  Notaris Pengganti Eliza Pondaag, No. 6, tanggal 4 Oktober 1975, yang telah diubah dengan Akta Notaris Darwani  Sidi  Bakaroedin,  S.H.,  No.  15,  tanggal  8  Maret  1977  dan  Akta  Notaris Eliza  Pondaag,  No.  23,  tanggal  10  November  1977.  Akta  pendirian  beserta perubahannya  juga  sudah  mendapatkan  pengesahan  dari  Menteri  Kehakiman Republik  Indonesia  dalam  Surat  Keputusan  No.  Y.A.5/3/15  tanggal  3  Januari 1978  serta  sudah  mengumumkannya  pada  Berita  Negara  No.  22,  Tambahan  No. 138 tanggal 14 Maret 1980. Adanya fakta pada penjelasan sebelumnya yang mana
20 Otoritas  Jasa  Keuangan,  “3/POJK.04/2021  Tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  Di  Bidang  Pasar Modal” (2021).
Revised: 26-6-2023
Accepted: 16-9-2023
Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting Berlyana Helvy Apandi, Putu Anjani Widhi Putri, Ananda Rifki Ariputra, Febrina Milania Putri,  Rohmawati Putri Aprilia e-ISSN : 2621-4105
direksi  PT  APOL  telah  menerapkan  prinsip fiduciary  duty berlandaskan  atas iktikad  baik  disertai  dengan  tanggung  jawab,  dalam  keadaan  ini  persyaratan  PT APOL  sebagai  badan  hukum  telah  terpenuhi  maka  direksi  tidak  bisa  dimintakan pertanggungjawaban baik secara pribadi terhadap kerugian suatu perseroan.
Selanjutnya,  salah  satu  kewajiban  direksi  dalam  suatu  perseroan  adalah direksi  bertugas  untuk  meyediakan  dokumen  perhitungan  tahunan  perseroan sesuai  dengan  keadaan  aslinya.  Apabila  ternyata  dokumen  perhitungan  tahunan yang  disiapkan  oleh  direksi  tidak  benar  (dibuktikan  dengan  pembuktian  biasa) maka  direksi  menurut  prinsip piercing  the  corporate  veil pihak  direksi  dituntut untuk  mempertanggungjawabkannya  secara  tanggung  renteng  terhadap  pihak yang dirugikan. Terhadap hal tersebut, maka direksi dapat melakukan pembuktian terbalik  dimana  apabila  direksi  dapat  membuktikan  dirinya  tidak  bersalah  maka piahk direksi akan dibebaskan dari bentuk tanggung jawab hingga harta pribadi.
Berkaitan  dengan  dokumen  perhitungan  tahunan,  direksi  PT  APOL  sudah mengeluarkan  laporan  tahunan (annual  report) terakhir  kali  di  tahun  2018  yaitu sebelum  perusahaan  mengalami forced  delisting yang  didalamnya  ada  pula laporan keuangan yang telah diaudit. Direksi juga telah menerbitkan keterbukaan informasi dan fakta material lain sebanyak 10 (sepuluh) kali sepanjang tahun 2018 sebagaimana  ketentuan  POJK  No  31/POJK.04/2015  yang  mana  keterbukaan informasi  tersebut  tidak  ada  revisi  perihal  ikhtisar  data  keuangan,  sehingga  atas fakta- fakta  yang  dijabarkan  tersebut  maka  tidak  ada  kesalahan  yang  dilakukan direksi terhadap dokumen perhitungan tahunan.
Kepailitan  suatu  perusahaan  menandakan  bahwa  direksi  gagal  untuk mengurus  perseroan,  namun  kegagalan  direksi  untuk  mengurus  perseroan  tidak semata-mata  akibat  tindakannya  yang  tidak  benar  dan  tidak  sewenang-wenang pula  pihak  direksi  dapat  dimintakan  tanggung  jawab  secara  pribadi  walaupun pihak  direksi  yang  memegang  kendali  perusahaan  dan  menjadi  penentu  arah perusahaan  namun,  untuk  memintakan  pertanggung  jawaban  pribadi  seorang direksi  haruslah  memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut,  (1)  adanya  pemenuhan unsur kesalahan ataupun kesengajaan serta perbuatan lalai yang dilaksanakan oleh pihak  direksi;  (2)  Sebagai  upaya  pembayaran  utang-utang  ongkos  uya  kepailitan terlebih  dahulu  aset  milik  perseroan,  dalam  hal  aset  tersebut  tidak  mencukupi maka kekurangan diambil dari aset pribadi milik pihak direksi; (3) Pemberlakuan beban  pembuktian  terbalik  ( omwerking  van  bewijslast) terhadap  para  direksi untuk  bisa menyampaikan bukti  yang bisa mendasarkan kepailitan tersebut  tidak sebagai  akibat  atas  kesalahan/kelalaian  selama  menjabat  sebagai  direksi.  Bentuk pertanggungjawaban pribadi direksi merupakan hal  yang cukup sulit untuk  dapat disangkal  maka,  dalam  hal  pembuktian  akan  menjadi  bukti  yang  cukup  kuat apabila menggunakan pemeriksaan hukum serta audit keuangan ( legal audit atau financial  audit) melalui  kerjasama  dengan  pihak  lawyer  maupun  akuntan  publik dari  pihak  perseroan.  Ketika  direksi  PT  APOL  sedang  dalam  masa kepengurusannya  terjadilah  proses  kepailitan  yang  menyebabkan  PT  APOL
Revised: 26-6-2023
Accepted: 16-9-2023
Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting Berlyana Helvy Apandi, Putu Anjani Widhi Putri, Ananda Rifki Ariputra, Febrina Milania Putri,  Rohmawati Putri Aprilia
e-ISSN : 2621-4105
mengalami forced  delisting sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  perseroan. Tetapi, kepailitan yang berujung forced delisting tersebut bukanlah penyebab dari pada  direksi  PT  APOL,  hal  tersebut  didasarkan  pada  fakta  bahwa  direksi  telah menjalankan  manajemen  dengan  baik  seperti  telah  menyampaikan  laporan keuangan secara berkala sesuai amanat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Dan  Lembaga  Keuangan  Nomor:  KEP-346/BL/2011  tentang  Penyampaian Laporan  Keuangan  Berkala  Emiten  Atau  Perusahaan  Publik,  menyampaikan laporan  tahunan  untuk  emiten  dan  perusahaan  publik  sesuai  amanat  Keputusan Ketua  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  Dan  Lembaga  Keuangan  Nomor  KEP- 431/BL/2012  tentang  Penyampaian  Laporan  Tahunan  Emiten  Atau  Perusahaan Publik,  bertindak  sesuai  Anggaran  Dasar  perseroan  dan  menjalankan  keputusan RUPSLB. Berdasarkan hasil keputusan tersebut untuk kemudian dilakukan upaya ataupun tindakan  yang bertujuan untuk mencegah adanya kemungkinan kerugian lanjutan  melalui  tindakan  mengkonversi  utang  dengan  penyertaan  saham. Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa direksi dalam keadaan bertanggung jawab  atas  jabatannya  bertindak  hanya  untuk  kepentingan  perseroan,  pihak stakeholder serta  para shareholder yang  disertai  dengan  menaati  ketentuan peraturan  perundang-undangan  di  samping  mematuhi  anggaran  dasar  perseroan. Terdapat  hal  yang  cukup  penting  lainnya  yaitu,  dalam  proses  perkara  kepailitan dan  audit  keuangan  tidak  terdapat  bukti  bahwasannya  direksi  PT  APOL  yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan kerugian tersebut digunakan sebagai kepentingan pribadi. Sehingga kerugian perusahaan yang berakibat pada kerugian investor  berdasarkan  hasil  audit,  murni  merupakan  kerugian  yang  ditimbulkan oleh perseroan.
Makna dalam perbuatan melawan hukum diperluas melalui keputusan Hoge Raad  pada  tanggal  31  Januari  1919  dalam  perkara  Lindebaum  melawan  Cohen. Dalam  perkaranya,  Hoge  Raad  menyampaikan  pendapat  yaitu: 21 “bahwa  dengan perbuatan  melawan  hukum  ( onrechtmatige  daad )  diartikan  suatu  perbuatan kealpaan,  yang  bertentangan  dengan  hak  orang  lain,  atau  bertentangan  dengan kewajiban hukum pelaku, baik dengan kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, yang karena perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.”
Salah  satu  unsur  dalam  hukum  keperdataan  yang  berkaitan  dengan pertanggungjawaban  ganti  rugi  terdapat  pada  Pasal  1365  KUHPerdata, 22 yakni setiap  perbuatan  atau  tindakan  yang  dapat  dibuktikan  telah  melanggar  hukum serta berakibat pada timbulnya kerugian terhadap orang lain, sehingga orang yang
21 Ni  Made  Puspasutari  Ujianti  I  Dewa  Gede  Angga  Bhasudeva,  I  Nyoman  Putu  Budiartha, “Perlindungan  Hukum  Ptoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Investor  Pasar  Modal  Atas  Diberlakukannya Delisting  Saham  Oleh  Bursa  Efek  Indonesia,” Jurnal  Preferensi  Hukum 3,  no.  2  (2022):  271–75, doi:10.55637/jph.3.2.4929.271-275.
22 Ruth Deta Louisa and Mohammad Fajri Mekka Putra, “Pendirian Persero Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja,” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 2 (June 2023): 185–206, doi:10.26623/julr.v5i2.4989.
Revised: 26-6-2023
Accepted: 16-9-2023
Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting Berlyana Helvy Apandi, Putu Anjani Widhi Putri, Ananda Rifki Ariputra, Febrina Milania Putri,  Rohmawati Putri Aprilia
e-ISSN : 2621-4105
menimbulkan kerugian tersebut wajib bahwa atas kesalahan yang dilakukan akan dibebankan memberikan ganti atas kerugian yang dimaksud. 23 Dalam Pasal 1366 KUHPerdata  menegaskan  untuk  setiap  orang  dibebankan  tanggung  jawab  tidak sekadar kerugian yang telah timbul sebagai akibat atas perbuatan atau tindakannya saja,  namun  dibebankan  juga  atas  kerugian  sebagai  akibat  dari  kelalaian  atau kesembronoannya. Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata tersebut dikenakan terhadap setiap  orang  dengan  prinsip  perbuatan  melawan  hukum (onrechtmatige  daad). Ketentuan dalam upaya pengenaan pasal perbuatan melawan hukum (PMH) yang dimaksudkan  pada  penulisan  ini  berkaitan  dengan  pelanggaran  ketentuan  UUPT serta  anggaran  dasar  perseroan,  yang  menyebabkan  lahirnya  kewajiban  dalam penggantian  kerugian  kepada  pihak  yang  dirugikan  sebagai  akibat  atas  kelalaian atau kesembronoannya.
Sejalan  dengan  kasus forced  delisting yang  terjadi  untuk  membuktikan direksi  dalam  perusahaan  tersebut  sudah  melaksanakan  sebuah  perbuatan melawan hukum yang melanggar UU PT, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung karena adanya pemakaian kekayaan perseroan sehingga berakibat pada  tidak  cukupnya  aset  atau  kekayaan  perseroan  tersebut  dalam  upaya pelunasan  hutang  milik  perseroan  akibat  atas,  terjadinya  percampuran  harta kekayaan  milik  direksi  dengan  harta  kekayaan  perusahaan  yang  menimbulkan kerugian terhadap pihak investor. Keadaan tersebut memerlukan upaya pengajuan permohonan  pemeriksaan  perusahaan  melalui  pengadilan  negeri  dengan  dasar dugaan  bahwa  pihak  direksi  ataupun  pihak  komisaris  dalam  perusahaan  tersebut telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yang  berakibat  perusahaan mengalami kondisi tidak menguntungkan.
Pada  faktanya  pada  saat  proses  sidang  kepailitan  berlangsung  tidak  ada bukti-bukti dalam persidangan yang menyatakan bahwa kerugian perseroan terjadi karena  tindakan  direksi.  Sebelum  kepailitan  pun  tidak  ada  pelanggaran  atas UUPM  sebagai  akibat  atas  perbutan  pihak  direksi.  Pada  saat  menjalankan  tugas dan  wewenang  sebagai  direksi  menjadi  keharusan  untuk  melakukan  segala tindakan  dalam  kepengurusannya  dengan  didasarkan  atas  iktikad  baik  dan  tidak melanggar  ketentuan  yang  berlaku.  Dapat  dilihat  dalam  kasus  ini,  benar  adanya perusahaan mengalami kepailitan dan berujung forced delisting pada saat periode kepengurusan  direksi  PT  APOL  tetapi  pada  akhirnya  dapat  dibuktikan  bahwa direksi  PT  APOL  tidak  bersalah  atas  kerugian  yang  disebabkan  akibat forced delisting, maka  prinsip piercing  the  corporate  veil tidak  bisa  diterapkan  pada direksi PT APOL karena tidak terdapat bukti yang kuat  yang menyatakan bahwa direksi PT APOL mengakibatkan kerugian pada perseroan dan investor. Kerugian yang  dialami  oleh  investor  merupakan  kesalahan  perusahaan  karena  direksi  PT APOL telah mengusahakan beberapa macam  cara agar perusahaan tersebut  tidak jatuh pailit.  Direksi  PT  APOL tidak bisa diminta agar bertanggung jawab secara
23 Indonesia, “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” Pub. L. No. 40 (2007).
Revised: 26-6-2023
Accepted: 16-9-2023
Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting Berlyana Helvy Apandi, Putu Anjani Widhi Putri, Ananda Rifki Ariputra, Febrina Milania Putri,  Rohmawati Putri Aprilia
e-ISSN : 2621-4105
pribadi terhadap forced delisting yang terjadi. Tanggung jawab yang timbul akibat forced  delisting tersebut  haruslah  dibebankan  kepada  perseroan  secara sepenuhnya.
Atas terjadinya kerugian yang dialami oleh investor yang diakibatkan forced delisting , maka muncul suatu perlindungan hukum baginvestor untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat pasar modal. UUPM memberi perlindungan yang  bersifat  preventif  sesuai  pasal  4  UUPM  yaitu  mengamanatkan  agar  OJK melindungi  kepentingan  pemodal. 24 Sama  hal  nya  dengan  BEI  maka  BEI mengawasi  dan  memberikan  peringatan  kepada  emiten  untuk  senantiasa menerapkan  prinsip  keterbukaan (full  disclosure) sehingga  bilamana  emiten terancam  pailit  maka  investor  dapat  meminimalisir  adanya  kerugian  serta  OJK yang akhir-akhir ini mengeluarkan suatu regulasi yaitu POJK No 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal yang mana di Pasal 64 Ayat  1  huruf  (b)  mewajibkan  perusahaan  tercatat  agar  membeli  kembali  semua saham  milik  pemegang  saham  publik. 25 Keadaan  dalam  kasus  PT.  APOL  yang pada saat dinyatakan pailit sahamnya telah dihapus dalam bursa, hal tersebut tentu memerlukan  suatu  perlindungan  hukum  terhadap  para  investor  yang  memiliki saham public dalam PT. APOL. Mengacu pada kasus tersebut maka, dalam hal ini OJK dan BEI tidak dapat melakukan upaya hukum apapun karena forced delisting yang terjadi  merupakan  akibat dari suatu  kepailitan  yang mana apabila berbicara mengenai  kepailitan  maka  ketika  hakim  telah  memutus  pailit  suatu  perusahaan, debitur  dalam  hal  ini  perusahaan  yang  diwakili  oleh  direksi  kehilangan kewenangannya  dalam  mengurus  dan  menguasai  kekayaannya  sehingga  investor dalam hal ini hanya dapat menunggu dan menerima bagian akhir dari harta pailit. Adapun  ketika  pembagian  harta  kepailitan  telah  dilaksanakan  berdasarkan keadilan dan investor pemegang saham tidak mendapatkan hasil akhir harta pailit maka  kerugian  investor  tersebut  murni  merupakan  risiko  dalam  berinvestasi  di pasar modal
4. PENUTUP
Prinsip piercing  the  corporate  veil dapat  diterapkan  kepada  direksi perusahaan  dalam  hal  terdapat  bukti  bahwa  adanya  suatu  tindakan-tindakan  dari direksi  yang  merugikan  perusahaan  dengan  persyaratan  terpenuhinya  beberapa kondisi  yang  termuat  diketentuan  Pasal  3  Ayat  (2)  UU  PT  serta  pendapat- pendapat  para  sarjana.  Pada  kasus forced  delisting akibat  dari  kepailitan yang dialami  oleh  PT  APOL  maka  prinsip  tersebut tidak  dapat  diterapkan  terhadap direksi  PT  APOL.  Hal  ini  dikarenakan  direksi  telah  melakukan  kepengurusan perseroan  sesuai  amanat  Pasal  97  ayat  (2)  UU  PT  yaitu  kepengurusan  dilakukan bersama  tanggung  jawab  penuh  serta  beriktikad  baik.  Selanjutnya,  tidak
24 Suharto  Ananda  Rizky,  “Prinsip  Piercing  The  CorporateVeil  Pada  Perseroan  Terbatas  Sebagai Badan Hukum,” Journal Yustisia Merdeka 6(2) (2020): 1–9, doi:10.33319/yume.v6i2.
25 Rizky  Adinda  Aulia  Basir,  “Perlindungan  Hukum  Pemegang  Saham  Minoritas  Pada  Perusahaan Go-Public  Yang  Telah  Forced  Delsiting  Oleh  Bursa  Efek  Indonesia”  (Institutional  Repositories,  2020), http://repository.ubharajaya.ac.id/16307/ .
Revised: 26-6-2023
Accepted: 16-9-2023
Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting Berlyana Helvy Apandi, Putu Anjani Widhi Putri, Ananda Rifki Ariputra, Febrina Milania Putri,  Rohmawati Putri Aprilia e-ISSN : 2621-4105
ditemukan  bukti-bukti  kuat  yang  mengarah  pada  pelanggaran  ataupun penyimpangan dari tugas beserta kewajiban direksi yang menyebabkan perseroan mengalami forced delisting dan investor merugi. Terakhir, bahwa tidak ditemukan pula adanya pencampuran harta kekayaan pribadi Direksi dengan harta kekayaan perseroan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  Andyna  Susiawati,  and  Astrid  Athina  Indradewi.  “Hubungan  Hukum Antar  Perusahaan  Dalam  Sistem  Perusahaan  Grup  Ditinjau  Dari  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” Jurnal  USM Law Review 4, no. 2 (2021): 470. doi:10.26623/julr.v4i2.3912.
Arifin, Zainal. Teori Keuangan & Pasar Modal . Yogyakarta: Ekonisia, 2005. Arini,  Desak  Made  Setyarini;  Ni  Luh  Made  Mahendrawati;  Desak  Gde  Dwi. “Pertanggungjawaban  Direksi  Perseroan  Terbatas  Yang  Melakukan Perbuatan  Melawan  Hukum.” Jurnal  Analogi  Hukum 1,  no.  1  (2019):  12– 16. doi:10.22225/ah.2.1.1608.12-16.
Basir,  Rizky  Adinda  Aulia.  “Perlindungan  Hukum  Pemegang  Saham  Minoritas Pada Perusahaan Go-Public Yang Telah  Forced  Delsiting Oleh  Bursa Efek Indonesia.” Institutional Repositories, 2020. http://repository.ubharajaya.ac.id/16307/ . DadinSolihin,  Rita  Nurnaningsihdan.  “Kedudukan  Perseroan  Terbatas  (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-
Undang  PT  Dan  Nieuw  Burgelijk  Wetboek  (NBW).” Jurnal  Ilmu  Sosial Dan Pendidikan 1(2) (2020): 55–64. http://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax- imperatif/article/view/28/55.
Djojodirdjo,  M.A.  Moegni. Perbuatan  Melawan  Hukum:Tanggung  Gugat (Aansprakelijkheid)  Untuk  Kerugian  Yang  Disebabkan  Karena  Perbuatan Melawan Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita, 2010. Fuady, Munir. Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia . 1st ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002. Garner, Bryan A. Black’s Law Dictionary . Minnesota: West Group, 1999.
I Dewa Gede Angga Bhasudeva, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti.  “Perlindungan  Hukum  Ptoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Investor Pasar  Modal  Atas  Diberlakukannya  Delisting  Saham  Oleh  Bursa  Efek Indonesia.” Jurnal  Preferensi  Hukum 3,  no.  2  (2022):  271–75. doi:10.55637/jph.3.2.4929.271-275.
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas, Pub. L. No. 40 (2007).
———. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (1995).
Julianty,  Vivy,  and  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra.  “Kedudukan  Hukum  Akta Penegasan  Notaris  Terhadap  Akta  Perubahan  Perseroan  Terbatas  Yang Tidak Didaftarkan.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (April 2022): 239–52. doi:10.26623/julr.v4i2.4050.
Keuangan,  Otoritas  Jasa.  3/POJK.04/2021  Tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  di Bidang Pasar Modal (2021).
Louisa,  Ruth  Deta,  and  Mohammad  Fajri  Mekka  Putra.  “Pendirian  Persero
Revised: 26-6-2023
Accepted: 16-9-2023
Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting Berlyana Helvy Apandi, Putu Anjani Widhi Putri, Ananda Rifki Ariputra, Febrina Milania Putri,  Rohmawati Putri Aprilia
e-ISSN : 2621-4105
Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 2 (June 2023): 185–206. doi:10.26623/julr.v5i2.4989.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2010. Putra,  Aista  Wisnu,  Ro’fah  Setyowati,  Rahandy  Rizki  Prananda,  and  Hendro Saptono.  “Online  Dispute  Resolution  (ODR)  Dalam  Sengketa  Investasi Pasar  Modal  Syariah  Di  Indonesia.” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  2 (December 2020): 235–58. doi:10.4102/sajesbm.v11i1.234.
R.Soebekti,  and  R.  Tjitrosudibio. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (Burlgerjilk Wetboek) . Jakarta: Pradnya Paramita, 2004. Raffles. “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas.” Undang Jurnal Hukum 3(1) (2020): 107–37. Rahmah, Mas. Hukum Pasar Modal . Jakarta: Kencana, 2019.
Rizky,  Suharto  Ananda.  “Prinsip  Piercing  The  CorporateVeil  Pada  Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.” Journal Yustisia Merdeka 6(2) (2020): 1– 9. doi:10.33319/yume.v6i2.
Subekti,  Trusto.  “Batasan  Tanggung  Jawab  Dreksi  Atas  Kerugian  Perusahaan.” Jurnal Dinamika Hukum 8, no. 1 (2008): 23–28. doi:10.20884/1.jdh.2008.8.1.21. Yokotani.  “Perbuatan  Melawan  Hukum  Yang  Dilakukan  Pemerintah  Terkait Penyalahgunaan  Izin  Pertambangan  Oleh  Para  Penerima  Izin  Di  Provinsi Bangka  Belitung.” Jurnal  Ius  Constituendum 4,  no.  2  (September  2019):
160–80.