Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 3 Nomor 3, Desember 2023, hlm. (235-255) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Konsep dan Urgensi Kemandirian Lembaga Keimigrasian Indonesia

## Eka Martiana Wulansari
Perancang PUU Bidang Polhukham Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Email: martinawulan@dpr.go.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i3.21927
Info Artikel |Submitted 6 September 2023 |Revised : 30 November 2023 |Accepted : 9 Desember 2023
How  to  cite: Eka  Martiana  Wulansari, “ Konsep  dan  Urgensi  Kemandirian  Lembaga Keimigrasian  Indonesia ” , Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas  Akhir ,  Vol.  3  No.  3,  Desember, 2023 ”, hlm. 235-255

## ABSTRACT:
In safeguarding the strategic geographical area of Indonesia for security and defense, the immigration sector plays a pivotal role. This role is crucial in protecting the diverse interests of the Republic of Indonesia, particularly in terms of security and prosperity. To effectively support these interests with foreign  parties,  government  institutions  require  efficient  and  effective  legal  instruments  in  the immigration domain. However, the immigration function, currently under the Directorate General of Immigration at the  Ministry  of Law and Human Rights,  faces challenges  due  to bureaucratic complexities, resulting in a perceived sluggishness in its implementation.In the era of globalization, there is an urgent need for an independent immigration agency outside the Ministry of Law and Human  Rights.  This  agency,  directly  responsible  to  the  President,  is  envisioned  to  enhance  the implementation  of  the  immigration  function,  particularly  in  efficiently  monitoring  the  influx  of foreigners.  The  revision  of  Law  Number  6  of  2011  concerning  Immigration  provides  the  legal foundation  for  establishing  an  independent  immigration  institution  in  Indonesia  directly accountable to the President.This  writing, utilizing the  normative legal writing method, aims  to explore and analyze the necessity and structure of an independent Indonesian immigration agency. The focus is on optimizing the functions, duties, and authorities of immigration, aligning them with the demands of the globalization era.
Keywords: Immigration, Independence, State Institutions

## ABSTRAK:
Imigrasi  memiliki  peran  strategis  yang  sangat  penting  dalam  menjamin  keamanan  dan pertahanan  wilayah  geografis  Indonesia.  Pentingnya  peran  ini  adalah  untuk  menjaga berbagai kepentingan NKRI, termasuk keamanan dan kesejahteraan. Lembaga pemerintah dan  instrumen  hukum  keimigrasian  yang  efektif  harus  mendukung  kepentingan  yang berhubungan  dengan  pihak  asing.  Fungi  keimigrasian  di  bawah  Direktorat  Jenderal Imigrasi  Kemenkumham  membatasi  pelaksanaan  fungsi  keimigrasian    karena  sangat birokrasi  sehingga  fungsi  keimigrasian  dalam  pelaksanaanya  terkesan  lamban.  Di  era globalisasi  ini  sangat  urgen  di  butuhkan  kedudukan  Lembaga  keimigrasian  diluar Kemenkumham  yang  bersifat  independen  yang  bertanggung  jawab  langsung  kepada presiden  agar  tugas  fungsi  keimigrasian  Indonesia  sebagai  garda  terdepan  dalam pengawasan lalulintas orang asing dapat berjalan optimal dan cepat. Penggantian terhadap UU  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  merupakan  dasar  hukum  dalam pembentukan  kelembagaan  keimigrasian  di  Indonesia  yang  bersifat  independen  yang bertanggung  jawab  langsung  kepada  Presiden  RI.  Metode  yang  digunakan  dalam penulisan ini adalah metode penulisan hukum normatif (legal research). Tujuan penulisan ini  untuk  mengetahui  dan    menganalisis  urgensi  dan  bentuk  lembaga  keimigrasian Indonesia  yang  independen  dalam  mengoptimalkan  fungsi,  tugas  dan  kewenangan keimigrasian dalam menghadapi era globalisasi.
Kata Kunci : Kemandirian; Lembaga Negara; Imigrasi

## PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan  (archipelago  state)  dengan sekitar  5  ribu  kilometer  sepanjang khatulistiwa.  Terletak  di  atas  garis khatulistiwa dari 6° LU hingga 11° LS dan 92° BT hingga 142° BT.
Indonesia  berada  di  posisi  silang di  antara  dua  benua  dan  dua  samudera secara  geostrategis.  Karena  terletak  di antara  Benua  Asia  dan  Benua  Australia, Indonesia  berada  di  antara  dua peradaban  yang  berbeda:  peradaban barat  (Australia)  dan  peradaban  timur (Asia). Selain itu, karena terletak di antara dua  samudera,  Samudera  Pasifik  dan Samudera  Hindia,  Indonesia  berada  di tengah banyak rute pelayaran internasional. 1 Posisi  silang  itu  berarti  banyak hal,  termasuk  geografi,  politik,  ideologi, sosial  ekonomi,  budaya,  demografi,  dan pertahanan keamanan. Dalam situasi ini,
Indonesia telah terbuka untuk berinteraksi  dengan  kekuatan  asing.  Ini telah  memberikan  Indonesia  peran penting dalam kancah antar-negara, dan ada  dua  hal  yang  harus  diperhatikan. Negara  Indonesia  sangat  terbuka  dan mudah berhubungan dengan orang luar di  seluruh  dunia,  jadi  keduanya menguntungkan dan merugikan.
Untuk  menjaga  kelangsungan, ketentraman, dan kesejahteraan hidupnya, bangsa Indonesia menghadapi tantangan  dalam  situasi  seperti  ini.
Sehubungan dengan kepentingan nasional,  itu  berarti  mempertimbangkan segala  hal  yang  diperlukan  untuk
1 Direktorat Pertahanan dan Keamanan,
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (BAPENAS),  Ringkasan  Eksekutif,  Dalam Kajian Perencanaan Pembangunan
Keamanan  dan  Penegakan  Hukum  di  Laut, Jakarta:  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional (BAPENAS), 2003, hal. viii.
mewujudkan  tujuan  nasional  yang tercantum  di  alinea  keempat  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). 2
Imigrasi  memiliki  peran  strategis yang  sangat  penting  dalam  menjamin keamanan  dan  pertahanan  wilayah geografis Indonesia. Pentingnya peran ini adalah untuk menjaga berbagai kepentingan  NKRI,  termasuk  keamanan dan kesejahteraan.
Lembaga pemerintah harus mendukung  kepentingan  asing  dan instrumen  hukum  keimigrasian  yang efektif.  Ini  berfungsi  sebagai  salah  satu saringan atau gerbang utama bagi orang Indonesia saat berinteraksi dengan orang asing, terutama mereka yang tidak hadir secara  fisik.  Pada  dasarnya,  imigrasi adalah tentang mengawasi orang asing di wilayah  negara  dan  masuk  dan  keluar.
Koerniatmanto
Soetoprawiro menyatakan: 3
Pihak  negara  berperan  besar dalam  bidang  keimigrasian  terutama dalam  menentukan  kebijakan  mengatur lalu lintas orang, yang diantara kebijakan itu  berhubungan  dengan  pembedaan antara warga negaranya dan orang asing.
Perbedaan  antara  warga  negara dengan  orang  asing  terletak  pada hubungan  yang  ada  antara  negara dengan
kedua
kelompok kewarganegaraan  tersebut. 4 Hubungan antara  negara  dengan  warga  negaranya secara  logis  tentu  lebih  erat  daripada hubungan  antara  warga  negara  dengan warga  negara  asing.  Pembedaan  antara Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  dan
2 Lemhanas, Kewiraan Untuk Mahasiswa,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 1995, hal. 15.
3 Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan  dan  Keimigrasian  di Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1996, hal. 74.
4 Harsono,  Perkembangan  Pengaturan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Liberty, 1992, hal. 2.
orang asing di suatu negara mempunyai konsekuensi  hukum  yang  tentu  saja berbeda  terutama  menyangkut  hak  dan kewajiban  serta  perlakuan  dari  negara yang bersangkutan. 5
Hal  itu  menjadi  pertimbangan pula dalam menentukan politik
keimigrasian  diantara  kedua  negara tersebut.  Pelayanan  terhadap  WNI didasarkan  pada  prinsip  bahwa  setiap warga  negara  Indonesia  berhak  keluar atau  masuk  ke  wilayah  Indonesia.
Sementara itu, Ramlee Siahaan berpendapat: 6
Hak-hak warga negara Indonesia bukan sesuatu yang tidak dapat dibatasi karena dengan alasan-alasan tertentu dan untuk  jangka  waktu  tertentu  warga negara dapat dicegah keluar dari wilayah Indonesia dan dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia.
Sejak Indonesia merdeka merupakan titik awal dari  era baru bagi keimigrasian  di  Indonesia  yaitu  terjadi perubahan  dari  prinsip  keimigrasian yang  semula  bersifat  terbuka (open  door policy) terhadap kepentingan Pemerintah Kolonial  Belanda menjadi  prinsip keimigrasian  yang  bersifat  selektif ( selective  policy )  di  dasarkan  pada kepentingan  negara  Indonesia.  Prinsip selektif  yang  digunakan  pemerintah untuk membuat kebijakan pelayanan dan pengawasan  terhadap  orang  asing  di Indonesia  adalah  bahwa  hanya  orang asing  yang  dapat  bermanfaat  bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia, tidak membahayakan keamanan dan
5 Muhammad  Yamin,  Proklamasi  dan Konstitusi  Republik  Indonesia,  Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal. 115.
6 Ramlee  Siahaan,  Tinjauan  Yuridis Mengenai  Cekal  Dalam  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  1992  tentang  Keimigrasian, Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 1992, hal. 2.
7 Fungsi Dirjen Imigrasi 1) perumusan kebijakan  di  bidang  penegakan  hukum  dan keamanan  keimigrasian,  pelayanan  dan
ketertiban,  dan  tidak  bermusuhan dengan  orang,  bangsa,  dan  negara Republik  Indonesia  yang  diizinkan masuk  atau  keluar  dari  wilayah Indonesia.  Pengawasan  di  bidang keimigrasian mencakup penegakan hukum  administratif  dan  pidana  di bidang keimigrasian.
Politik  hukum  keimigrasian  di Indonesia  terutama  terkait  dengan pemberian  izin  tinggal  terbatas  bagi orang  asing  atau  warga  negara  asing  di Indonesia.  Pemberian  izin  dengan pemberian  visa,  anggota  ASEAN  dapat masuk wilayah Indonesia tanpa menggunakan visa untuk tujuan singkat selama 30 (tiga puluh) hari, berlaku juga untuk  WNI  yang  memasuki  negara ASEAN. Paradigma baru melihat bahwa keimigrasian  bersifat  multidimensional, baik  dalam  tatanan  nasional  maupun internasional.
Hal ini Karena masalah keimigrasian  adalah  manusia  yang dinamis sehingga ruang lingkup keimigrasian  mencakup  dalam  berbagai bidang  yaitu  Bidang  Politik,  Bidang Ekonomi,  Bidang  Sosial  Budaya,  Bidang Keamanan dan Bidang Kependudukan.
Sampai  saat  ini,  Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian dari tanggung  jawab  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di bidang keimigrasian.  Direktorat  ini  mengatur pergerakan  keluar  atau  masuk  orang  ke Indonesia  dan  mengawasi  orang  asing yang tinggal di negara ini 7 .
fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja  sama  luar  negeri  keimigrasian,  dan Teknologi informasi keimigrasian; 2) pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian,  dan  teknologi  informasi keimigrasian; 3) pemberian bimbingan teknis dan  supervisi  di  bidang  penegakan  hukum dan  keamanan  keimigrasian,  pelayanan  dan
Indonesia  sebagai  negara  yang memiliki  letak  geografis  yang  strategis memiliki  kerentanan  yang  lebih  tinggi terhadap  ancaman  yang  berasal  dari tingginya  lalu  lintas  orang  yang  keluar dan  masuk  ke  wilayah  Indonesia.  Fungi keimigrasian  di  bawah  Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham membatasi pelaksanaan fungsi keimigrasian  karena  sangat  birokrasi sehingga  fungsi  keimigrasian  dalam pelaksanaanya terkesan lamban. Kelambanan  ruang  gerak  keimigrasian Indonesia  di  bawah  Direktorat  Jenderal Imigrasi Kemenkumham dapat menyebabkan  kerugian  negara  dan kepentingan nasional.
Di era globalisasi ini sangat urgen di  butuhkan  kedudukan  Lembaga keimigrasian  diluar  kementrian  yang bersifat  independent  yang  bertanggung jawab  langsung  kepada  presiden  agar tugas  fungsi  keimigrasian  Indonesia sebagai garda terdepan dalam pengawasan lalulintas orang asing dapat berjalan optimal dan cepat
Sejak  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian,  yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  1992  tentang  Keimigrasian, banyak  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  bidang  keimigrasian. Sebagian  masih  merupakan  peraturan perundang-undangan  yang  dibuat  oleh pemerintah  Hindia  Belanda  sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Peraturan  yang  berasal  dari Hindia Belanda, seperti Toelatingsbesluit
1916, Toelatingsbesluit 1949, dan Toelatingsordonantie 1949, serta fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja  sama  luar  negeri  keimigrasian,  dan teknologi informasi keimigrasian; 4) pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi,  dan pelaporan  di  bidang  penegakan  hukum  dan keamanan  keimigrasian,  pelayanan  dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja  sama  luar  negeri  keimigrasian,  dan teknologi informasi
keimigrasian; 5)
peraturan yang dibuat setelah Indonesia merdeka, seperti Undang-Undang
Nomor  42  Drt.  Tahun  1950  tentang  Bea Imigrasi,  dan Undang-Undang Nomor 9 Drt.  Tahun  1953  tentang  Pengawasan Orang  Asing,  tidak  lagi  sesuai  dengan tuntutan dan perkembangan.
Hal ini disebabkan oleh kemajuan di  dalam  dan  di  luar negara,  yang  telah menghasilkan hukum baru yang mengatur  wilayah  negara  dan  hak berdaulat  yang  diakui  oleh  hukum internasional,  serta  ruang  lingkup  tugas dan wewenang keimigrasian. 8
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992  tentang  Keimigrasian  mengatur keimigrasian dengan tujuan memberikan manfaat dan melindungi seluruh bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  serta  menjaga  kepentingan nasional.  Kemudian,  sebagai  akibat  dari kemajuan dunia saat ini, semakin banyak orang  yang  bepergian  di  seluruh  dunia. Ini  memiliki  berbagai  efek,  baik  yang menguntungkan maupun yang
merugikan  bagi  kepentingan  dan kehidupan  bangsa  dan  negara  Republik Indonesia.
Karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak  memadai  lagi  untuk  memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di  bidang  keimigrasian,  maka  perlu dicabut dan digantikan dengan undang- undang  baru  yang  lebih  komprehensif dan  mampu  menangani  tantangan  hak asasi  manusia.  Dengan  memperbarui Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1992, undang-undang  ini  bertujuan  untuk
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi; dan 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM
8 http://Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023.
memperbaiki  kebijakan  dan  peraturan perundang-undangan terkait dan
mencegah  masalah  di  masa  depan. Undang-Undang  Keimigrasian  Nomor  6 Tahun  2011  menggantikan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1992  tentang Keimigrasian.
Dalam  pelaksanaannya,  Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang
Keimigrasian masih memiliki kelemahan.
Ada beberapa kelemahan yang menghalangi perubahan. yakni diantaranya:
Pertama ,  Sehubungan  dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011  tentang  Pengujian  UU Keimigrasian  terhadap  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 9 Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor 31  Tahun  2013  tentang  Peraturan Pelaksanaan  UU  tentang  Keimigrasian menindaklanjuti  keputusan  Mahkamah Konstitusi tersebut.
Kedua, Pelaksanaan  koordinasi keimigrasian,  kejaksaan,  kemenlu,  dan instansi  lain  yang  diperlukan  masih lemah  dalam  kasus  pencekalan  seperti Harun  Masiku  dan  Habib  Rizieq.
Pengaturan dibuat berdasarkan kepentingan  pergerakan  manusia  di masing-masing negara.
Karena hal itu membatasi kebebasan  bergerak  manusia,  negara- negara di seluruh dunia harus mengatur hak  atas  kebebasan  bergerak  manusia untuk membatasi kekuasaan negara yang berlebihan.  Dunia  internasional  juga mengakui  bahwa  kepentingan  yang
9 Diputuskan  bahwa:  1)  Pasal  97  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  52, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5216),  sepanjang  frasa “setiap  kali”  adalah  bertentangan  dengan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945;  2)Pasal  97  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  52,
berbeda  dari  setiap  negara  dapat memaksa  batas-batas  untuk  hak  atas kebebasan  bergerak.  Oleh  karena  itu, negara  tetap  dapat  menggunakan pencegahan  dan  penangkalan  selama masih  dalam  batas  yang  masuk  akal. Dalam  menangani  kasus  pencekalan, belum ada perubahan data antar-instansi.
Ketiga,
Sistem Informasi Manajemen  Keimigrasian  (SIMKIM) menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan berbagai lembaga penegak  hukum  keimigrasian  untuk menangani  dan  mengantisipasi  kasus terbaru.  Keempat,  Struktur  Rumah Detensi, Penampungan
Pengungsi Pencari  Suaka,  dan  Fungsi  Organisasi Asing.
Problem  keimigrasian  akan  terus muncul  sesuai  dengan  peradaban manusia.  Di  tengah  era  globalisasi  yang dipenuhi dengan kemajuan teknologi dan informasi,  kebebasan  merupakan  salah satu  hak  asasi  manusia  yang  paling diperdebatkan.
Hak kebebasan ini termasuk salah satu  bentuk  hak  asasi  manusia  yang tercantum  dalam  Universal  Declaration of  Human  Rights  dan  International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights. Sehingga  identifikasi  masalah  yang muncul  adalah  Bagaimana  urgensi  dan bentuk  lembaga  keimigrasian  Indonesia yang independen dalam mengoptimalkan  fungsi,  tugas  dan kewenangan keimigrasian
dalam menghadapi era globalisasi?
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5216),  sepanjang  frasa “setiap  kali”  tidak  mempunyai  kekuatan hukum mengikat; 3) Pasal 97 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)  menjadi  “Jangka  waktu  Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan”;

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  metode  penulisan hukum normatif (legal research) dengan pendekatan  doktrinal  terkait  dengan prinsip-prinsip umum tentang Keimigrasian  dan  konsep  administrasi negara tentang pembentukan kelembagaan independent di Indonesia. Penelitian  ini  meletakkan hukum sebagai  dasar  dari  sebuah  norma,  asas, doktrin  atau  kaidah  yang  bertujuan melakukan identifikasi terhadap
pengertian-pengertian atau dasar hukum. Sumber  data  yang  digunakan  pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier

## PEMBAHASAN
1. Imigrasi,  Teori  Kebijakan  Selektif Imigrasi  dan  Prinsip  Persamaan Kedaulatan ( Sovereign Equality )
A. Pengertian Imigrasi Perjalanan antar negara sekarang lebih mudah berkat globalisasi.
Konstitusi menjamin hak dasar manusia, yaitu  kebebasan  perjalanan.  Pasal  28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  juga  dikenal sebagai UU NRI Tahun 1945, menetapkan bahwa “ Setiap warga negara bebas untuk .... memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya,  serta  berhak  kembali .”
Imigrasi berasal dari kata Latin migratio, yang  artinya  perpindahan  orang  dari suatu tempat atau negara ke tempat atau negara lain.
10 Herlin Wijayanti, Hukum
Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Malang: Bayumedia Publishing, 2011, hal. 129.
Sebaliknya, istilah Latin imigratio berarti perpindahan penduduk dari suatu negara  ke  negara  lain. 10 .  Istilah "emigrasi", "imigrasi", dan "transmigrasi" berasal  dari  kata  Latin  "migrasi",  yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, baik itu dekat atau jauh. Oleh karena  itu,  migrasi  adalah  perpindahan penduduk  yang  signifikan  dari  satu tempat ke tempat lain.
Memasuki negara lain adalah hak asasi  manusia,  dan  imigrasi  adalah perpindahan  penduduk  dari  suatu negara. Pada akhirnya, peristiwa imigrasi disebutkan untuk negara yang
didatangi 11 .
Secara  lengkap  arti  imigrasi adalah “ pemboyongan orang-orang masuk ke suatu  negeri ”  atau  definisi  dalam  bahasa Inggris  dapat  dirumuskan  sebagai berikut: “ immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to take it their more  less  permanent  residence ”,  artinya lebih  kurang  sebagai  berikut  “ imigrasi adalah  pintu  masuk  ke  negara  asing  dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam  kehidupan  di  negara  itu  dan  kurang lebih untuk tinggal menetap .”
Konferensi  Internasional  tentang Emigrasi  dan  Imigrasi  tahun  1924  di Roma  memberikan  definisi  imigrasi sebagai  suatu  gerak  pindah  manusia memasuki  suatu  negeri  dengan  niat untuk  mencari  nafkah  dan  menetap disana.
Misalnya terdesaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau penduduk bangsa lain atau untuk tugas mengembangkan  agama  atau  alasan hanya sekedar untuk mengadu untung di negara  lain  sehingga  muncul  selera
11 Jazim  Hamidi  dan  Charles  Christian (et.al.),  Hukum  Keimigrasian  Bagi  Orang Asing  di  Indonesia,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2015, hal. 1.
kapitalis  untuk  menjajah  suatu  wilayah tertentu 12 .
Hukum  keimigrasian 13 ialah himpunan petunjuk yang mengatur cara orang berlalu lintas di wilayah Indonesia dan  mengawasi  orang asing saat berada di  sana.  Hukum  publik  mencakup hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan negara (pemerintahan).
Sebagai  negara  yang  berdaulat, dia memiliki wewenang yang penuh atas wilayahnya,  termasuk  wewenang  untuk menerapkan  hukum  nasional  di  sana. Dengan  kata  lain,  setiap  orang  yang tinggal  di  suatu  wilayah  pada  dasarnya tunduk  kepada  otoritas  hukum  negara tersebut.
Kekuasaan negara atas wilayahnya dikenal sebagai asas
teritorial.  Oleh  karena  itu,  negara melaksanakan  hukum  untuk  semua orang dan barang yang berada di bawah kendalinya.  Pada  dasarnya,  berbagai instrumen perizinan keimigrasian menunjukkan  bahwa  orang  asing  tetap dibatasi dalam  hal tinggal dan beraktivitas di Indonesia.
Pada dasarnya, setiap orang asing yang tinggal di Indonesia harus memiliki izin  tinggal  yang  masih  berlaku.  Satu- satunya  pengecualian  adalah  mereka yang  sedang  menjalani  proses  pidana atau hukuman di lembaga
pemasyarakatan  saat  izin  tinggalnya habis masa berlakunya.
12 Op.Cit., Herlin Wijayanti, , hal. 130.
13 Andi  Hamzah,  Asas-Asas  Hukum Pidana,  Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta,  2008,  hal. 73.
14 M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi Dalam  United  Nation  Convention  Against Transnational  Organized  Crime,  Cet.1,
B. Teori Kebijakan Selektif Imigrasi Teori kebijakan selektif keimigrasian merupakan prinsip fundamental yang berlaku universal bagi seluruh  negara  di  dunia.  Prinsip  ini merupakan  perwujudan  kedaulatan negara  yang  harus  dihormati 14 .  Dalam hukum positif, kebijakan selektif keimigrasian  dicantumkan  dalam  UU tentang  Keimigrasian  yang  menjelaskan bahwa segala kegiatan Orang Asing yaitu masuk,  selama  berada,  dan  keluar Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia berdasarkan kebijakan selektif ( selective policy ).
Menurut kebijakan selektif, hanya orang asing yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik  Indonesia  yang  diizinkan masuk  atau  keluar  dari  Indonesia,  dan hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban  umum  diizinkan  masuk  atau keluar. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum
administratif  dan  pidana  di  bidang keimigrasian.  Kebijakan  selektif  dapat dilakukan  antara  lain  dengan  menolak kedatangan  Orang  Asing  dalam  kondisi tertentu,  misalnya  pada  masa  pandemi Covid-19.
Hanya orang asing yang bermanfaat  dan  tidak  membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan  masuk  dan  tinggal  di wilayah Indonesia sesuai dengan kebijakan  yang  dimaksud  dan  untuk melindungi kepentingan nasional. Kebijakan  selektif  berdasarkan  prinsip hukum tersebut 15
Jakarta:  Perum  Percetakan  Negara  RI,  2017, hal. 37.
15 Ini  mengharuskan  bahwa:  1)hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;  2)hanya  orang  asing  yang  tidak membahayakan  keamanan  dan  ketertiban
Berdasarkan  prinsip  ini,  hanya orang asing yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, tidak  membahayakan  keamanan  dan ketertiban,  dan  tidak  bermusuhan terhadap  orang  yang  dapat  masuk  dan keluar  wilayah  Indonesia.  Dengan  kata lain, pergerakan orang asing harus sesuai dengan  ideologi  negara  dan  tidak mengancam keutuhan bangsa C. Prinsip Persamaan Kedaulatan ( Sovereign Equality ) Pada awal perkembangan hubungan  internasional,  kedaulatan negara  atau  kedaulatan  nasional  adalah dasar.  Jean  Bodin  berpendapat  bahwa kedaulatan  negara  adalah  kekuasaan tertinggi,  yang  didefinisikan  sebagai kekuatan  yang  mutlak,  abadi,  tidak terbatas, dan tidak dapat dibagi-bagi. Dia juga menganggap kedaulatan sebagai ciri khas atau atribut negara.
Konsep
kedaulatan sangat
penting  baik  dalam  sistem  hukum domestik  maupun  internasional,  dan merupakan  titik  persinggungan  antara keduanya.  Salah  satu  dasar  hukum internasional  adalah  kedaulatan  negara. Oleh karena itu, gagasan tentang negara yang  berdaulat  sebagai  entitas  berkuasa yang  tidak  dapat  diganggu  oleh  orang lain berfungsi sebagai penyangga sistem tata hukum internasional
yang menghormati prinsip non-intervensi dan persetujuan negara. 16 Kedaulatan negara, atau
kedaulatan  negara,  dan  kesederajatan antar-negara,  atau  kesederajatan,  adalah konsep  yang  diakui  dalam  hukum internasional  dan  menjadi  dasar  sistem hukum  internasional.  Negara  tidak
umum  yang  diperbolehkan  masuk  dan berada  di  wilayah  Indonesia;  3)orang  asing harus  tunduk  pada  peraturan  hukum  di Indonesia; dan 4)orang asing yang masuk dan berada  di  wilayah  Indonesia  harus  sesuai dengan maksud dan tujuannya.
tunduk  pada  otoritas  lain  yang  lebih, menurut  hukum  internasional.  Sebagai subjek  hukum  internasional,  negara merdeka  memiliki  kedaulatan  dan kesederajatan negara. Personalitas negara dalam  sistem  hukum  internasional didasarkan  pada  pengakuan  kedaulatan dan kesederajatan negara.
Dalam  era  globalisasi  modern, kedaulatan  dapat  didefinisikan  sebagai otoritas tertinggi suatu negara yang dapat melakukan apa pun yang diinginkannya selama  itu  tidak  bertentangan  dengan hukum  internasional.  Ini  adalah  syarat mutlak terciptanya peraturan internasional,  yang  mencakup  bidang politik, ekonomi, keamanan, dan lainnya. 17 2. Urgensi Pemisahan Lembaga Keimigrasian  dari  Kementerian Hukum dan HAM Urgensi  pemisahan  kelembagaan keimigrasian dari  Kemkumham menjadi lembaga independen dikarenakan terdapat  beberapa  permasalahan  antara lain:
1) Banyak  negara  memandang  bahwa masalah migrasi internasional  bukan merupakan suatu permasalahan yang baru  dan  bersifat  statis.  Sementara beberapa negara menganggap beberapa masalah migrasi internasional  bersifat  dinamis  dan bergerak semakin
kompleks. Perbedaan  pandangan  terletak  pada tingkat  dan  intensitas  permasalahan yang  ditimbulkan  seperti  dalam  hal persoalan:
16 Sigit  Riyanto,  Kedaulatan  Negara Dalam  Kerangka  Hukum  Internasional Kontemporer, Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012, hal. 7.
17 Ibid .
a. persoalan ketenagakerjaan;
b. kejahatan transnasional yang menyangkut lalu-lintas manusia antarnegara (misalnya terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan perempuan dan anak-anak,  narkotika  dan pencucian uang);
c. perlindungan  migran  di  luar negara  asal  (di  negara tujuannya suaka politik);
d. peningkatan kapasitas migran  melalui  pendidikan dan pelatihan;
e. kontribusi  migran  melalui remitance ; dan
f. pengembalian imigran illegal deportasi. Adanya  perbedaan  pandangan mengenai tingkat dan identitas
permasalahan  merupakan  akibat  dari semakin  berkembangnya  variabel  yang ada  di  dalam  migrasi  internasional seiring  dengan  meningkatnya  jumlah negara  yang  terlibat  baik  negara  asal ( origin  countries ),  negara  transit  ( transit countries ), maupun  negara tujuan ( destination  countries ),  sehingga  masalah keimigrasian perlu ditangani tidak hanya secara  nasional,  subregional,  regional, tetapi juga secara internasional.
2) Melihat  lingkup  kedudukan,  peran dan  fungsi  keimigrasian  ada  di berbagai  bidang  seperti  politik, ekonomi,  sosial  budaya,  keamanan dan kependudukan (multi-
dimensional).  Dalam  konteks  lalu lintas  dan  mobilitas  manusia  yang semakin  meningkat  kedudukan, peran  dan  fungsi  imigrasi  menjadi bagian  yang  sangat  penting  dan strategis  yaitu  meminimalisasikan dampak  negatif  dan  mendorong dampak  positif  yang  dapat  timbul akibat  kedatangan  orang  asing  sejak
masuk, selama berada, dan melakukan  kegiatan  di  Indonesia sampai  orang  asing  tersebut  keluar wilayah  negara.  Hal  ini  bukan merupakan  tugas  yang  mudah mengingat
hambatan-hambatan seperti  posisi  geografis  wilayah Republik  Indonesia  yang  diapit  oleh dua samudra, yaitu samudra Indonesia dan Pasifik dan dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta merupakan  negara  kepulauan  yang terdiri dari beribu-ribu pulau memang  cukup  untuk  mendorong pertambahan keberadaan orang asing di  Indonesia  setiap  tahun.  Namun, posisi geografis seperti ini mengandung  kerawanan,  karena demikian  banyak  pintu  masuk  dan keluar di kawasan perbatasan, baik di lautan  maupun  daratan.  Padahal, tidak  di  semua  pintu  masuk  dan keluar ditempatkan petugas imigrasi. Mereka hanya bertugas di pelabuhan pendaratan  laut,  udara,  dan  darat ataupun  pelintasan  perbatasan  yang ditetapkan pemerintah.
3) Fungsi  pengawasan  fisik  di  pintu masuk  dan  keluar  tidak  resmi  yang sedemikian  banyaknya  tidak  dapat dilaksanakan  seoptimal  mungkin. Akibatnya, baik WNI maupun WNA yang beritikad tidak baik dapat keluar atau masuk wilayah Indonesia tanpa terdeteksi.  Aspek  demografis  dan aspek sumber daya alam merupakan aspek lain yang patut diperhitungkan selain  aspek  geografis.  Kepadatan penduduk  dan  kekurangan  lahan pekerjaan yang memadai menyebabkan  banyak  pelintas  batas gelap  yang  keluar  masuk  wilayah Indonesia. Pelintas gelap tersebut ada yang  bermotivasi  ekonomi  (seperti penyelundupan bahan makanan dan elektronik),  dan  kegiatan  terorisme (yaitu  perdagangan  senjata  jaringan Malaysia, Indonesia, dan Filipina).
4) Di  zaman  globalisasi  ini  orientasi dunia  telah  beralih  dan  menjadikan masalah perekonomian sebagai suatu primadona.  Hal  ini  tidak  berarti bahwa  dunia  telah  melupakan masalah  yang  berkaitan  dengan ideologi,  politik,  sosial  budaya,  dan keamanan. Kecenderungan itu terlihat  dengan  pertumbuhan  dan pembentukan  aliansi  ekonomi  di dunia,  seperti European  Economic Community (EEC), North American Free Trade  Area  (NAFTA),  Asian  Pacific Economic Cooperation (APEC), ASEAN Free  Trade  Area  (AFTA),  serta  World Trade Organization (WTO), yang pada umumnya  menitikberatkan  kerja sama  di  bidang  perdagangan, perindustrian,  pengelolaan  sumber daya  alam,  ketenagakerjaan  serta beberapa  hal  lain  yang  melandasi kerja sama aliansi tersebut. Perkembangan  kerja  sama  itu  telah melahirkan badan usaha baru (yakni perusahaan  perdagangan,  industri, dan  jasa)  di  berbagai  pelosok  dunia yang  menciptakan  lapangan  kerja baru, baik bagi para pekerja domestik maupun pekerja asing.
5) Perkembangan pariwisata menunjukkan  kemajuannya  yang sangat pesat sebagai suatu komplemen dari peningkatan aktivitas  di  dunia  ini.  Menurut perkiraan World Tourism Organization yang akan datang, lalu lintas manusia baik domestik maupun internasional akan  mengalami  peningkatan  yang signifikan.  Di  satu  sisi  aliran  dana sebagai  investasi  atau  dana  bantuan dari  negara  maju  kepada  negara berkembang, seperti juga yang terjadi di  Indonesia,  merupakan  salah  satu penyebab  peningkatan  arus  manusia baik WNA maupun WNI yang berlalu lintas  baik  secara  domestik  maupun internasional. Di sisi lain peningkatan pendapatan perkapita baik di negara maju maupun di negara berkembang
mendorong kebutuhan manusia untuk  mencari  hiburan  dengan melakukan  perjalanan  wisata  yang seolah-olah sudah merupakan bagian dari kehidupannya.
6) Selain  itu,  ada  kecenderungan seseorang yang tingkat perekonomiannya  lebih  baik  untuk melakukan investasi dengan membeli rumah,  apartemen,  gedung,  ruang perkantoran ( property ) di luar negeri. Mereka memperkirakan bahwa disamping dapat menggunakan investasi  tersebut, diharapkan secara berkala harga atau nilainya meningkat. Kondisi dan
kecenderungan  itu  tentu  saja  sangat berpengaruh  di  dalam  pelaksanaan peran  dan  fungsi  keimigrasian,  baik fungsi  pelayanan  publik,  penegakan hukum,  sekuriti  maupun  fungsi fasilitator pembangunan ekonomi.
7) Berbagai  ketentuan  baru  yang dikeluarkan  pada  sektor  lain,  yang dimaksudkan  untuk  mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia, tentu saja secara langsung dan  tidak  langsung  akan  berkaitan dengan kebijakan di bidang keimigrasian.  Keadaan  ini  secara nasional berubah ketika pada pertengahan  tahun  1998  terjadi perubahan pada pemerintahan nasional.  Berakhirnya  pemerintah orde  baru  serta  terjadinya  krisis ekonomi di
Indonesia telah memberikan dampak yang luar biasa pada jumlah arus lalu lintas manusia, baik  yang  masuk  maupun  keluar Indonesia.  Keadaan  ini  semakin memburuk setelah insiden 11
September  2001,  yaitu  peledakan gedung World  Trade  Center di  New York.  Sejak  kejadian  tersebut,  isu mengenai  terorisme  intemasional menjadi  sentral  di  seluruh  dunia. Akibatnya, terjadi penurunan pergerakan  manusia  baik  untuk
kepentingan pariwisata, bisnis maupun urusan lain, terutama setelah kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang mengharuskan sejumlah warga  asing  yang  datang  atau bertempat tinggal di Amerika Serikat termasuk  WNI,  agar  mendaftarkan dirinya  kembali  ke  kantor  imigrasi setempat, sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan seruan
( travel  warning )  kepada  warga negaranya  untuk  tidak  pergi  atau membatasi kepergiannya ke Amerika Serikat..
8) Saat ini peran dan fungsi keimigrasian  mengalami  pergeseran konsentrasi,  jika  semula  titik  berat orientasi  imigrasi  pada  pelayanan publik  dan  fasilitas  pembangunan ekonomi, kini konsentrasi keimigrasian  lebih  dititik  beratkan pada orientasi sekuriti dan penegakan hukum. Inilah salah satu bukti bahwa fungsi  dan  peran  keimigrasian bersifat  sangat  dinamis,  karena langsung berhubungan dengan kegiatan dan aktivitas manusia pada saat dan waktu tertentu.
9) Kondisi  keamanan  nasional  ataupun internasional  yang  berkaitan  dengan isu terorisme juga telah memberikan arti tersendiri pada fungsi keimigrasian karena melalui Instruksi Presiden  Nomor  5  Tahun  2002 tentang Pengkoordinasian Perencanaan Umum dan Pelaksanaan Operasional Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Untuk Penyelenggaraan  Tugas  Masing- Masing,  migrasi  dimasukkan  dalam
intelligence  community di  bawah koordinasi  Badan  Intelijen  Negara (BIN)  sebagai front  liner di  dalam sistem  pengawasan  orang  asing  di Indonesia. Karena bersifat multidimensional, fungsi
keimigrasian  setiap  saat  dapat berubah  titik  beratnya,  bergantung
pada situasi dan kondisi negara pada suatu  saat.  Tentu  saja  perubahan  itu terjadi  seiring  dengan  dinamika politik,  ekonomi,  sosial  budaya  dan keamanan  baik  yang  berskala nasional, regional, maupun internasional. 10) Apabila  dikaitkan  dengan  politik hukum keimigrasian Indonesia terlihat  adanya  inkonsistensi  dalam implementasinya  fasilitas  bebas  visa bagi warga negara dari negara-negara tertentu  yang  jumlahnya  cukup banyak  yaitu  sekitar  48  negara, jumlah warga asing yang menggunakan fasilitas bebas visa saat berkunjung  ke  Indonesia  sebesar lebih kurang 12 juta orang dibandingkan  dengan  kedatangan orang  asing  ke  Indonesia  yang mengajukan visa sebanyak 500 ribuan setiap tahun. Data tersebut merupakan jumlah yang cukup besar. Dapat dibayangkan bahwa sekitar 12 juta  warga  asing  tersebut  masuk  ke Indonesia hanya dengan menunjukkan  paspor,  selanjutnya mengisi kartu embarkasi dan debarkasi  (ED  Card),  kemudian secara  leluasa  masuk,  mengadakan perjalanan  dan  tinggal  di  Indonesia. Tidak  ada  data  yang  dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis  mengenai  maksud,  tujuan, serta  penjamin  keberadaan  mereka selama berada di Indonesia.
Dalam rentang waktu yang tidak terlalu  lama,  bangsa  Indonesia  bersama bangsa-bangsa lain di beberapa kawasan regional,  antara  lain  yang  tergabung dalam  kelompok Asean  Free  Trade  Area (AFTA) dan Asia  Pacific  Economic Cooperation  (APEC) akan  memasuki  era liberalisasi  perdagangan  bebas,  masing- masing  pada  tahun  2003  dan  2010-2020 yang  pada  akhirnya  memasuki  era globalisasi dunia.
Memasuki  periode  waktu  tahun 2000-an  adalah  memasuki  milenium ketiga,  diprediksikan  akan  terjadi pergeseran  peradaban  manusia  ditandai dengan  perkembangan  dan  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang informasi,
komunikasi,  dan  transportasi,  maupun penegakan hak asasi manusia yang sudah menjadi  isu  internasional.  Menuju  atau mengarah  terjadinya  perubahan  tata nilai,  tata  dunia  baru  yang  penuh semangat  kompetisi  antarnegara,  tidak terkecuali dengan Indonesia.
3. Alternatif  Pembentukan  Lebaga Keimigrasian Indonesia yang Independen Dalam  era globalisasi dan liberalisasi perdagangan bebas menuntut diterapkan  kebijakan  keimigrasian  yang bersifat terbuka tetapi terkendali sehingga setiap orang akan leluasa masuk dan  keluar  wilayah  Indonesia  dalam melakukan berbagai kegiatan.
Dalam rangka mencegah kegiatan orang  asing  yang  tidak  sesuai  dengan kepentingan  bangsa  dan  negara,  maka diperlukan kebijakan pengawasan keimigrasian yang lebih menitikberatkan pada  tindakan  represif  disamping tindakan  preventif.  Oleh  karena  itu, diperlukan  adanya  perubahan  terhadap
18 Ditjen  Imigrasi, Ditjen  Imigrasi  Tidak Jadi  Dipisah  dari  Dephukham ,  dimuat  dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/d itjen-imigrasi-tidak-jadi-dipisah-dari-
pengawasan keimigrasian, baik menyangkut  kelembagaan,  mekanisme kerja,  perangkat  peraturan,  pendanaan, sarana dan prasarana, maupun profesionalitas  sumber  daya  manusia Keimigrasian.
Terkait  dengan  kelembagaan, dalam hal terjadi pemisahan antara Dirjen Keimigrasian  dari  Kemkumham  maka akan mengalami perubahan penggunaan nomenklatur  dari  Dirjen  Keimigrasian Kemkumham menjadi Badan Keimigrasian  Negara.  Nomenklatur  ini bersifat  sementara  disesuaikan  dengan bentuk  lembaga  yang  dibutuhkan  oleh Keimigrasian yang modern dan memenuhi standardisasi internasional.
Wacana  pemisahan  kelembagaan keimigrasian  dari  Kemkumham  sudah lama mencuat yakni sebelum tahun 1950- an.  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  (Ditjen Imigrasi) bertanggung jawab langsung di bawah  Presiden.  Model  pemisahan  ini juga  banyak  dianut  oleh  negara-negara lain  salah  satunya  Amerika  Serikat, namun harus diikuti dengan membangun sistemnya. Wacana ini sebenarnya bukan hal  yang  baru,  mantan  Menteri Kehakiman  Republik  Indonesia,  Muladi pernah  mengemukakan  ide  pemisahan Ditjen Imigrasi dari Departemen Hukum dan HAM 18 .
Menteri  hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Hamid Awaludin dalam Raker dengan  Komisi  III  mengakui  adanya sejumlah  permasalahan  yang  terjadi  di sektor  keimigrasian.  Menurut  catatan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia,  permasalahan  yang  muncul antara  lain  seperti  kebocoran  fiskal  di Bandara  Soekarno-Hatta  yang  mencapai Rp200  milyar  per  tahun,  maraknya pemalsuan  paspor,  pungutan  liar terhadap TKI, dan lemahnya sistem cegah tangkal (cekal) 19 .
dephukham-hol14341,  diakses  pada  tanggal 15 Agustus 2023.
19 Ibid .
Melihat  persoalan  keimigrasian sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas, maka perlu segera dilakukan pemisahan kelembagaan  keimigrasian 20 .  Terkait kelembagaan  Keimigrasian,  terdapat  3 alternatif bentuk kelembagaan. Alternatif pertama,  Badan  Keimigrasian  Negara sebagai  Alat  Negara.  Alternatif  kedua, Badan  Keimigrasian  Negara  sebagai Lembaga  Pemerintah  NonKementerian. Alternatif  ketiga,  Badan  Keimigrasian Negara sebagai Kementerian Negara.

## A. Badan  Keimigrasian  Negara  sebagai
Alat Negara Dalam  rangka  penyelenggaraan Keimigrasian, dibentuk Badan
Keimigrasian  Negara  yang  merupakan alat  negara,  dibentuk  dengan  Undang- Undang  Keimigrasian,  berkedudukan  di bawah Presiden, dan bertanggung jawab kepada  Presiden.  Badan  Keimigrasian Negara berkedudukan di ibu kota negara dengan  wilayah  kerja  meliputi  seluruh wilayah NKRI. Alat negara yang disebut dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu:
1) Tentara Nasional Indonesia Bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia.
2) Bertugas menjaga  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  melindungi, mengayomi,  melayani  masyarakat, serta menegakkan hukum.
Selain dua alat negara di atas, alat negara lainnya yang tidak disebut dalam UUD  NRI  tahun  1945  namun  dibentuk berdasarkan undang-undang yaitu Badan Intelijen Negara (BIN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 10 Undang-Undang  Nomor  17  Tahun
2011  tentang  Intelijen  Negara yang berbunyi:
1) Badan Intelijen Negara sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  9  huruf  a  merupakan alat negara yang  menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam negeri dan luar negeri.
2) Fungsi  Intelijen  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Tujuan dibentuknya Badan Keimigrasian Negara sebagai alat negara karena  penyelenggaraan  keimigrasian yang semakin kompleks yang memerlukan  independensi,  koordinasi, dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas keimigrasian serta adanya upaya empowerment terhadap  tugas  lembaga negara yang sudah ada.
Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui cara  membentuk  Badan  Keimigrasian Negara  sesuai  dengan  keinginan  tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi sebagaimana tersirat pada alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu:
1) melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia;
2) memajukan kesejahteraan umum;
3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4) ikut  melaksanakan  ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Badan Keimigrasian Negara mempunyai  perwakilan  di  daerah provinsi  dan  kabupaten/kota.  Pada setiap wilayah kerja Badan Keimigrasian Negara dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Badan Keimigrasian Negara provinsi dan Badan Keimigrasian  Negara  kabupaten/kota merupakan instansi vertikal. Badan Keimigrasian Negara dalam menyelenggarakan Fungsi Keimigrasian, dapat membentuk Rumah Detensi  Imigrasi  di  ibu  kota  negara, provinsi, kabupaten, kota, atau kecamatan. Dalam  pelaksanaan  kegiatan keimigrasian, Badan Keimigrasian Negara membentuk Kode Etik dalam hal terjadi  pelanggaran  terhadap  Kode  Etik Badan Keimigrasian Negara oleh pegawai  Badan  Keimigrasian  Negara yang diselesaikan oleh Dewan Kode Etik Badan  Keimigrasian  Negara.  Ketentuan mengenai  susunan  organisasi  dan  tata kerja Dewan Kode Etik Badan Keimigrasian  Negara  diatur  dengan Peraturan Badan Keimigrasian Negara. Kelemahan dari alternatif
pertama  yaitu  mengenai  dasar  hukum pembentukan sebagai alat negara dalam Konstitusi  sebagaimana  termuat  dalam Pasal  30  UUD  NRI  Tahun  1945  hanya terkait  pertahanan  dan  keamanan  yang diwakili oleh TNI dan Polisi.
Selain  TNI  dan  Polisi,  dibentuk juga  alat  negara  yaitu  Intelijen  Negara, yang  diatur  dengan  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Intelijen Negara. Sistem  Keimigrasian  Indonesia merupakan  kebijakan  administratif  di bidang keimigrasian sehingga nomenklatur  alat  negara  tidak  sesuai dengan fungsi, tugas, dan
kewenangannya.
B. Badan  Keimigrasian  Negara  Sebagai Lembaga Pemerintah non- Kementerian (LPNK) Badan Keimigrasian Negara merupakan LPNK yang berkedudukan di bawah  Presiden dan bertanggung jawab kepada  Presiden  dengan  perantara Menteri  atau  pejabat  setingkat  Menteri yang  berkaitan  urusannya.  LPNK merupakan lembaga negara yang dibuat dengan tujuan untuk membantu Presiden dalam  melakukan  tugas  pemerintahan tertentu.
Alasan  dibentuknya  LPNK  yaitu terdapat  persoalan  atau  masalah  umum yang  bersifat  nasional  dan  tidak  dapat ditangani  oleh  kementerian  yang  sudah terbentuk.  Pembentukan  LPNK  terbagi atas 4 fungsi:
1) LPNK yang menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang manajemen  pemerintahan,  misalnya Lembaga Administrasi Negara, Badan  Kepegawaian  Negara,  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,  Lembaga  Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah, dan Arsip Nasional Republik Indonesia. 2) LPNK yang menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap
kementerian atau lembaga di bidang substansi  tertentu  seperti  Badan Nasional  Pencarian  dan  Pertolongan (Basarnas),  Badan  Pusat  Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,  dan  Badan  Nasional
Penanggulangan Terorisme. 3) LPNK yang menyelenggarakan fungsi  publik  atau  regulasi  publik seperti  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan  dan  Badan  Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
4) LNPK yang berfokus pada tugas dan fungsi  pengkajian  dan  penelitian seperti  Badan  Riset  dan  Inovasi Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Riset  dan  Inovasi  Nasional  (BRIN), dan Badan Tenaga Atom Nasional.
Badan Keimigrasian Negara berkedudukan di ibu kota negara dengan wilayah  kerja  meliputi  seluruh  wilayah NKRI.  Badan  Keimigrasian  Negara mempunyai  perwakilan  di  daerah provinsi  dan  kabupaten/kota.  Pada setiap wilayah kerja Badan Keimigrasian Negara dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Badan Keimigrasian Negara provinsi dan Badan Keimigrasian Negara kabupaten/kota  merupakan  instansi vertikal.  Badan  Keimigrasian  Negara dalam menyelenggarakan Fungsi Keimigrasian, dapat membentuk Rumah
Detensi  Imigrasi  di  ibu  kota  negara, provinsi, kabupaten, kota, atau kecamatan. Dalam melaksanakan tugas umum  pemerintahan  dan  tugas  umum penyelenggaraan  Keimigrasian,  untuk menunjang tugas pokok yang dilaksanakan oleh Menteri maka dibentuk Badan Keimigrasian Negara. Badan Keimigrasian Negara dibentuk sebagai LPNK karena penyelenggaraan  keimigrasian  yang semakin  kompleks  yang  memerlukan independensi, koordinasi dan kerja sama dalam  pelaksanaan  tugas  keimigrasian, serta adanya upaya empowerment terhadap  tugas  lembaga  negara  yang sudah ada. Ditinjau dari harmonisasi peraturan perundang-undangan, pembentukan lembaga ini tidak
bertentangan  secara  vertikal  dengan UUD  NRI  Tahun  1945  dan  tidak bertentangan  secara  horizontal  dengan Bab  VI  tentang  Hubungan  Fungsional Kementerian  dan  Lembaga  Pemerintah
NonKementerian dalam Pasal 25
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008 tentang Kementerian Negara (UU tentang Kementerian Negara). Lembaga ini dapat dibentuk  langsung  dengan  Undang- Undang tentang Keimigrasian ini.

## C. Badan  Keimigrasian  Negara  Sebagai
Kementerian Negara
Dasar hukum pembentukan kementerian negara diatur dalam Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa  Presiden  Republik  Indonesia memegang  kekuasaan  pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan  kekuasaan  pemerintahan, Presiden  dibantu  oleh  menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Menteri-menteri  negara  tersebut membidangi  urusan  tertentu  dalam pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran
kementeriannya  diatur  dalam  undang- undang  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945.
Pasal  17  ini  menegaskan  bahwa kekuasaan  Presiden  tidak  tak  terbatas karenanya dikehendaki setiap pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan undang-undang. Dalam pembentukan kementerian,  ada  3  jenis  urusan pemerintahan  yang  merupakan  dasar alasan pembentukan
kementerian berdasarkan  UU  tentang  Kementerian Negara yaitu:
Dalam hal ini, Badan Keimigrasian  Negara  dapat  dibentuk kementerian berdasarkan urusan
pemerintahan  dalam  rangka  penajaman, koordinasi,  dan  sinkronisasi  program pemerintah. Dalam rangka mewujudkan tujuan  nasional  sesuai  dengan  yang diamanatkan
oleh konstitusi sebagaimana tersirat pada alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia;
2) memajukan kesejahteraan umum;
3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4) ikut  melaksanakan  ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dibentuknya Badan Keimigrasian
Negara  sebagai  kementerian  tersendiri dikarenakan penyelenggaraan
keimigrasian  yang  semakin  kompleks yang memerlukan independensi,
koordinasi,  dan  kerja  sama  dalam pelaksanaan  tugas  keimigrasian  serta adanya  upaya empowerment terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada.
Kelemahan  dari  alternatif  ketiga tentang nomenklatur Kementerian Keimigrasian  tidak  diatur  dalam  UU tentang  Kementerian  Negara  sehingga untuk membentuk Kementerian Keimigrasian  harus  terlebih  dahulu mengubah  UU  tentang  Kementerian Negara, baru dapat dibentuk kementerian  baru  yaitu  Kementerian Keimigrasian.

## PENUTUP
Dalam  ketentuan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,  sampai  saat  ini    fungsi keimigrasian di Indonesia berkedudukan di Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan  unsur  pelaksana  tugas  dan fungus  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  (Kemenkumham)  di bidang Keimigrasian. Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu Lembaga negara  di  Indonesia  yang  memiliki kewenangan  di  bidang  keimigrasian

## Table.1

## Pembagian Jenis  dan Bidang Urusan Kementrian Negara
yang  mengatur  mengenai  pergerakan keluar atau masuknya orang ke wilayah Indonesia,  serta  pengawasan  terhadap orang  asing  yang  berada  di  wilayah Indonesia.
Indonesia  sebagai  negara  yang memiliki  letak  geografis  yang  strategis memiliki  kerentanan  yang  lebih  tinggi terhadap  ancaman  yang  berasal  dari tingginya  lalu  lintas  orang  yang  keluar dan  masuk  ke  wilayah  Indonesia.  Fungi keimigrasian  di  bawah  Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham membatasi pelaksanaan fungsi keimigrasian    karena  sangat  birokrasi sehingga  fungsi  keimigrasian  dalam pelaksanaanya terkesan lamban. Kelambanan  ruang  gerak  keimigrasian Indonesia  di  bawah  Direktorat  Jenderal Imigrasi Kemenkumham dapat menyebabkan  kerugian  negara  dan kepentingan nasional. Di  era  globalisasi  ini  sangat  urgen di  butuhkan  kedudukan  Lembaga keimigrasian  diluar  Kemenkumham yang bersifat independen yang
bertanggung  jawab  langsung  kepada presiden  agar  tugas  fungsi  keimigrasian Indonesia sebagai garda terdepan dalam pengawasan lalulintas orang asing dapat berjalan optimal dan cepat.
Perlu adanya penggantian terhadap UU  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  yang  berlaku  saat  ini dengan undang-undang yang baru untuk menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan  keimigrasian  dan  adanya perkembangan  hukum  nasional  dan internasional yang diatur secara komprehensif.  Selain  itu  penggantian terhadap  UU  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian  merupakan  dasar hukum dalam pembentukan kelembagaan  keimigrasian  di  Indonesia yang bersifat independen yang bertanggung  jawab  langsung  kepada Presiden RI

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah,  Delik-Delik  Tersebar  di Luar  KUHP  dengan  Komentar, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995. ___________,  Asas-Asas  Hukum  Pidana,
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
A.Ahsin  Thohari,  Kedudukan  Komisi- komisi  Negara  dalam  Striktur Ketatanegaraan  Indonesia,  Jurnal Hukum Jentera , edisi 12 Tahun III,
April-Juni 2006
Bengt  Wieslander, The  Parliamentary
Ombudsman in Sweden, (Stokholm:  The  Bank  of  Sweden Tercentenary Foundation, 1999). Direktorat  Pertahanan  dan  Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS), Ringkasan Eksekutif, Dalam Kajian Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum  di  Laut,  Jakarta:  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS), 2003. Eddy Sudrajat, Regionalisme, Nasionalisme,  dan  Ketahanan Nasional, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
Hans Kelsen, General Theory of Law and State (New York: Russel & Russel, 1973).
Harsono,  Perkembangan  Pengaturan Kewarganegaraan,  Yogyakarta: Liberty, 1992 Herlin Wijayanti, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Malang: Bayumedia Publishing, 2011. Ivo D. Duchacek, Power Maps: Comparative Politics of Constitutions,  (Santa  Barbara, California: American Bibliographical Center, 1973) Koerniatmanto  Soetoprawiro,  Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian di Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1996
Jimly  Asshiddiqie, Pergumulan  Peran
Pemerintah  dan  Parlemen  dalam Sejarah:  Telaah  Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, (Jakarta: UI-Press, 1996). _______________, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). Jazim  Hamidi  dan  Charles  Christian (et.al.), Hukum Keimigrasian Bagi Orang  Asing  di  Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. John Alder, Constitutional & Administrative  Law,  (London: Macmillan  Professional  Masters,
1989).
Komisi  Ombudsman  Nasional, Laporan
Tahunan  2001,  (Jakarta:  Komisi Ombudsman Nasional, 2001) Lemhanas, Kewiraan Untuk Mahasiswa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995. M.  Iman  Santoso,  Perspektif  Imigrasi Dalam United Nation Convention Against  Transnational  Organized Crime,  Cet.1,  Jakarta:  Perum Percetakan Negara RI, 2017.
Muhammad  Yamin,  Proklamasi  dan Konstitusi  Republik  Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia. Ramlee  Siahaan,  Tinjauan  Yuridis Mengenai  Cekal  Dalam  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1992 tentang  Keimigrasian,  Bogor: Fakultas  Hukum  Universitas Pakuan, 1992.
Thohari, A. Ahsin. “Kedudukan Komisi -
komisi  Negara  dalam  Striktur Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal  Hukum Jentera,  edisi  12 Tahun III, April-Juni 2006.

## Putusan Makamah Konstitusi
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 64/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU tentang
Keimigrasian  terhadap  Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Makalah/Jurnal/Artikel Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan  Keempat  Undang-
Undang  Dasar  1945,  (makalah disampaikan  dalam  Seminar Pembangunan  Hukum  Nasional VIII  dengan  tema  Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan,  diselenggarakan oleh  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional  Departemen  Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003) Sigit Riyanto, Kedaulatan Negara Dalam
Kerangka  Hukum  Internasional Kontemporer, Yustisia Vol.1 No. 3
September - Desember 2012. T.M.  Luthfi  Yazid,  Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum, (makalah disampaikan dalam Diskusi
Terbatas  dengan  tema  Eksistensi Sistem  Kelembagaan  Negara Pascaamandemen  UUD  NRI Tahun 1945, diselenggarakan oleh Konsorsium  Reformasi  Hukum Nasional,  di  Hotel  Aryaduta, Jakarta, 9 September 2004).

## Laman
Ditjen Imigrasi, Ditjen Imigrasi Tidak Jadi Dipisah dari Dephukham, dimuat dalam https://www.hukumonline.com /berita/a/ditjen-imigrasi-tidak- jadi-dipisah-dari-dephukham- hol14341 , diakses pada tanggal 15 Agustus 2023.
http://Jimly  Asshidiqie,  Pokok-Pokok Hukum  Tata  Negara  Indonesia, diakses  pada  tanggal  15  Agustus 2023.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang Keimigrasian Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1992 tentang Keimigrasian Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2011 tentang Intelijen Negara Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008 tentang Kementerian Negara Undang-Undang  Nomor  42  Drt.  Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi Undang-Undang  Nomor  9  Drt.  Tahun 1953  tentang  Pengawasan  Orang
Asing Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian