## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402

## Tinjauan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif
Maqasid Syari ’ ah Jasser Auda
Eko yunianto Universitas Islam Indonesia E-mail: ekoyunianto126@gmail.com

## Pendahuluan
Perkawinan merupakan suatu suatu ketetapan hukum antara laki-laki dan  Perempuan. 1 Maraknya  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia
1 Abdul  Rozak,  Ihda  Shofiyatun  Nisa ’,  Arif  Sugitanata,  Penundaan  Perkawinan  dalam Prespektif  Fath  Adz-Dzari ’ah  dan  Sadd  Adz -Dzari ’ah :  Studi  Kasus  di  Desa  Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol 1 No 1 April 2020, hlm 59.
Abstrak: Penelitian  ini  mengangkat  tema  tentang  Tinjauan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqasid Syari’ah  Jasser  Auda.  Alasan  mengambil  tema  tersebut dikarenakan  adanya  penetapan  dari  Pengadilan  Negeri Surabaya  yang  memberikan  izin  terhadap  dua  orang  yang berbeda  agama  untuk  melangsungkan  perkawinan. Penelitian  ini  untuk  mengetahui  pertimbangan  hakim  pada Pengadilan  Negeri  Surabaya  yang  memberikan  izin melangsungkan perkawinan kepada dua orang yang berbeda Agama melalui penetapan pengadilan Nomor 916/Pdt.P/2023/PN.Sby  dan  mengetahui  tinjauan  Maqasid Syari’ah perspektif Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan jenis  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatannya  ialah pendekatan  yuridis  normatif.  Sumber  data  dalam  penelitian ini  berasal  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  yang ada kemudian dilakukan analisis menggunakan menggunakan  teknik  deskriptif  kualitatif.  Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  didapatkan  hasil  bahwa  hakim dalam  pertimbangannya  memuat  tentang  kebebasan memeluk keyakinan atau agama. Hakim dalam pertimbangannya  menilai  para  pemohon  yang  agama berbeda mempunyai hak untuk melangsungkan perkawinan serta  mempunya  hak  juga  untuk  mempertahankan  status agamanya.  Pemberian  izin  perkawinan  beda  agama  oleh Pengadilan  Negeri  Surabaya  melalui  penetapannya  Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby sangat jauh dari nilai-nilai Maqasid Syari’ah Jasser Auda.
Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Maqasid Syari’ah , Jasser
Auda

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
mendapat  banyak  sorotan  ditengah-tengah  masyarakat  dan  bahkan menimbulkan gejolak serta reaksi keras lantaran Pengadilan mengesahkan perkawinan  beda  agama  yang  diajukan  oleh  pasangan  beda  agama  di Kota  Surabaya.  Pasca  penetapan  yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan Negeri Surabaya  tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) dalam satu waktu menerima  2  (dua)  perkara  tentang  perkawinan  beda  agama. 2 Pemerintahpun  turut  angkat  bicara  terkait  persoalan  perkawinan  beda agama.  Pemerintah  menegaskan  bahwa  UU  No.  1  Tahun  1974  pada dasarnya  sudah  mengatur  dan  memberikan  penekanan  bahwasanya perkawinan  dilaksanakan  sebagaimana  agama  dan  kepercayaan  yang dianut para pihak. 3
Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya  melalui  penetapannya Nomor  916/Pdt.P/2022/PN.sby  menerima  permohonan  para  pemohon yang  meminta  izin  untuk  melangsungkan  perkawinan  beda  agama  dan memberikan  izin  kepada  para  pemohon  tersebut  untuk  melangsungkan perkawinan  dengan  status  agama  yang  berbeda. 4 Hakim  melalui pertimbangannya  juga  memuat  terkait  dengan  cara  pelaksanaan perkawinan  dengan  status  agama  yang  berbeda  yang  tidak  mungkin dilaksanakan oleh para pemohon. Disisi lain hakim melalui pertimbangan juga  menjelaskan  bahwa “ Pasal  10  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor 9 Tahun 1975 ” , memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut. 5
Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim beranggapan bahwasanya
2 Andi Saputra, “ 2 Gugatan Nikah Beda Agama di Mahkamah Konstitusi : Dibolehkan Vs Dilarang ” ,  berita  detiknews,  diakses  pada  tanggal  4  Mei  2023  melalui https://news.detik.com/berita/d-6159881/dua-gugatan-nikah-beda-agama-di-mk- dibolehkan-vs-dilarang.
3 Andi Saputra, “ Sidang di MK, Menteri Hukum dan HAM sampai Menteri Agama Tegas Menolak  Legalkan  Nikah  Beda  Agama, ” detiknews,  diakses  pada  tanggal  4  Mei  2023 melalui https://news.detik.com/berita/d-6161527/sidang-di-mk-menkum-menag-tegas- tolak-legalkan-nikah-beda-agama.
4 Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung,  diakses  pada  tanggal  4  Mei  2023  melalui, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313 135303536.html.
5 Lihat  Pasal  10  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  menegaskan  : “ dengan  mengindahkan  tata  cara  perkawinan  menurut  masing-masing  hukum  Agamanya  dan Kepercayaannya  itu,  perkawinan  dilaksanakan  dihadapan  Pegawai  Pencatat  dengan  dihadiri  2 (dua)  orang  saksi ” . Lihat  Peraturan  Pemerintah    Nomor  9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan,  diakses  pada tanggal 19 Mei 2023 melalui,, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no- 9-tahun-1975.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
perkawinan dengan status agama yang berbeda bisa dilangsungkan oleh para pihak yang bermohon dengan cara salah satu pihak yang bermohon melepaskan  keyakinan  agamanya  yang  memberikan  larangan  untuk melangsungkan perkawinan beda agama.
Dikabulkannya  permohonan  para  pemohon  tersebut  dengan pertimbangan  pemohon  bisa  melangsungkan  perkawinan  beda  agama dengan  melepaskan  keyakinan  agamanya  tentunya  menjadi  sebuah pertanyaan  besar  yang  harus  dikaji  lebih  lanjut.  Menurut  penulis persoalan  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia,  pada  dasarnya  tidak hanya  sekedar  persoalan  bisa  dicatatkan  atau  tidak,  namun  perlu  dikaji lebih lanjut terkait kehidupan pasca perkawinan.
Hak-hak  menjalankan agama bagi para pemohon, kedudukan harta, akibat-akibat  hukum  setelah  perkawinan  terjadi  dan  yang  lainnya, terutama bagi subyek yang beragama Islam merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena pada hakikatnya aturan yang terdapat dalam Islam  berbeda  dengan  agama-agama  yang  lain  terkait  aturan  pasca perkawinan.  Berdasarkan  kepada  hal  tersebut,  penulis  berkeinginan untuk  melakukan  penelitian  mengenai “ perkawinan  beda  agama  dalam penetapan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  916/Pdt.P/2022/PN.Sby dilihat dari perspektif maqasid syariah khususnya maqasih syariah Jasser Auda ” .
Digunakannya  maqasid  syariah  sebagai  variabel  untuk  mengkaji perkawinan  beda  agama  yang  terdapat  pada  penetapan  Pengadilan Negeri  Surabaya  ialah  agar  didapatkan  pemahaman  yang  komprehensif mengenai  perkawinan  agama  dalam  perspektif  agama  Islam.  Karena berbicara  mengenai  Maqasid  syariah  berarti  kita  berbicara  mengenai tujuan  dari  pada  syariat  Islam.  Tujuan  dari  pada  syariat  sendiri  ialah untuk memberikan maslahat baik di dunia dan akhirat kelak serta sebagai alat  untuk  melakukan  pencegahan  terhadap  hal-hal  yang  bersifat mudhorat. 6 Tujuan dari pada syariat diantaranya :
1. Dhoruriyat yang terdiri dari :
a. Penjagaan Agama (hifdz diin),
6 Abdurrahman  Kasdi, “ MAQASYID  SYARI ’ AH  PERSPEKTIF  PEMIKIRAN  IMAM SYATIBI  DALAM  KITAB  AL-MUWAFAQAT, ” YUDISIA :  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Dan
Hukum Islam 5, no. 1 (January 18, 2016), https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.693.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
b. Penjagaan Jiwa (hifdz nafs),
c. Penjagaan Akal (hifdz ‘ aql),
d. Penjagaan Harta (hifdz maal), dan
e. Penjagaan Keturunan (hifdz nasl).
2. Hajjiyat
3. Tahsiniyat. 7
Dipilihnya  maqasid  syariah  Jasser  Auda  dalam  penelitian  ini  ialah karena  Jasser  Auda  merupakan  tokoh  Islam  kontemporer  yang menawarkan dan membawa perubahan terhadap konsep maqasid syariah dengan  beberapa  bentuk  perubahan.  Jasser  Auda  mencoba  menawarkan perubahan pada konsep maqasid syariah era klasik yang hanya terpusat pada  pencegahan.  Adapun  konsep  yang  ditawarkan  oleh  Jasser  Auda ialah konsep maqasid syariah yang terpusat pada pembangunan. 8 Jasser Auda membagi kosep maqasid syariah yang terpusat pada pembangunan tersebut atas tiga jenis, yaitu: Maqasid Umum, Maqasid Khusus, Maqasid Parsial dengan menawarkan enam pisau analisis diantaranya adalah: Sifat kognitif  ( Cognitve  Nature ),  Keterbukaan  ( openness ),  Kemenyeluruhan ( wholeness ), Hirarki Sistem, Multidimensi dan Tujuan ( purposefulnes ). 9
Penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan karena titik fokusnya mengkritisi  bagaimana  tinjauan  Maqasid  Syariah  terhadap  Penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. yang memberikan izin perkawinan beda agama serta  mengaitkannya  dengan  konsep  Maqasid  Syariah  dari  perspektif Jasser  Auda.  Hal  tersebut  tentunya  akan  membuat  kajian  lebih  relevan untuk  menjawab  pro  dan  kontra  yang  terjadi  ditengah  masyarakat mengenai perkawinan yang dilangsungkan dengan status agama berbeda khususnya  terhadap  penetapan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor 916/pdt.p/2022/PN.sby.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  jenis  penelitian  normatif dengan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  yang  digunakan  ialah
7 Asafri  Jaya  Bakri, Konsep  maqashid  syari ’ ah  menurut  Al-Syatibi ,  1st  ed.  (Jakarta :  Raja Grafindo Persada, 1996, n.d.).
8 14913179 Khanna Syarifah, “ PERJANJIAN PRA NIKAH DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID  SYARIAH  JASSER  AUDA ” (Master  Thesis,  Universitas  Islam  Indonesia, 2019), https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/15293.
9 jasser  auda, Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqasid  Syariah (Bandung :  Mizan Pustaka, 2015, n.d.), 12 – 14.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  yuridis  normative. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data yang sudah didapat akan dianalisis secara deskriptif kualitatif . Disamping itu,  data  dalam  penelitian  ini  juga  akan  dianalisis  menggunakan pendekatan  filosofis.  Bahan  hukum  yang  ada  akan  dianalisis  dengan metode teknik penalaran hukum atau “ legal reasoning ” . Penalaran YANG digunakan  adalah  nalar  deduktif  dengan  silogisme  yaitu  premis  mayor berupa  konsep  hukum  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan, doktrin  atau  pendapat  ahli,  literatur  hukum.  Pada  sisi  lain  fakta  hukum yang terdapat pada persidangan dijadikan sebagai premis minor. Setelah itu ditarik kesimpulan bahwa premis mayor berupa teori maqasid syariah Jasser Auda dan premis minor berupa analisis fakta-fakta hukum dalam persidangan  yang  didapat  melalui  keterangan  para  pihak,  dan pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi, dan dasar hukum yang digunakan dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby mengenai perkawinan beda agama.
Hasil dan Pembahasan
Pertimbangan  Hukum  Hakim  Pengadilan  Negeri  Surabaya  dalam mengabulkan Perkawinan Beda Agama dalam Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
Penetapan a  quo pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya  ini  merupakan Permohonan yang diajukan oleh 2 (dua) orang yang terdiri dari laki-laki berstatus agama Islam dan perempuan yang berstatus agama Kristen yang keduanya  beralamat  di  Kota  Surabaya  dan  selanjutnya  disebut  Para Pemohon.  Permohonan  diajukan  oleh  para  pemohon  ke  Pengadilan Negeri Surabaya karena pada dasarnya  para pemohon berkedudukan di Kota  Surabaya  dan  berkeinginian  untuk  mencatatkan  perkawinannya  di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
Terhadap permohonan para pemohon, hakim dalam pertimbangannya  menjelaskan  bahwa  dasar  hukum  perkawinan khusunya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwasanya “ suatu  perkawinan  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum agama  dan  kepercayaannya  masing-masing ” hanya  berlakku  terhadap perkawinan yang dilangsungkan diantara dua orang dengan status agama yang  sama. Sedangkan terhadap perkawinan bagi dua yang  mempunyai agama  berbeda  tidaklah  berlaku.  Hal  tersebut  sebagaimana  putusan mahkamah Agung RI Nomor 1400 K/pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Hakim  dalam  pertimbangan  putusannya  menjelaskan  bahwasanya terhadap  perkawinan  antara  dua  orang  dengan  status  agama  yang berbeda,  dasar  hukum  yang  mungkin  digunakan  ialah  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan,  khususnya yang  terdapat  dalam  pasal  35  huruf  a.  Pasal  2  UU  Perkawinan  sebagai dasar  hukum  syarat  sahnya  suatu  perkawinan,  pada  dasarnya pemberlakuannya bersifat kumulatif.
Konsekuensi  sifat  kumulatif  daripada  pemberlakuan  Pasal  2  UU Perkawinan  tersebut  ialah  syarat  sahnya  perkawinan  yang  sudah ditentukan  dalam  pasal a  quo haruslah  terpenuhi  semua.  Apabila  salah satu tidak terpenuhi maka perkawinan tidak akan dianggap sah. Merujuk kepada  pasal  tersebut  maka  suatu  perkawinan  dianggap  sah  apabila “ dilakukan  berdasarkan  agama  masing-masing ” dan “ dilakukan pencatatan  pada  instansi  yang  berwenang ” .  Secara  yuridis  dan administrasi  suatu  perkawinan  dianggap  sah  apabila  para  pihak  yang melangsungkan perkawinan memperoleh buku nikah atau akta nikah dari Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Begitupun  halnya  terhadap  perkawinan  yang  dilangsungkan  antara dua orang dengan status agama yang berbeda. Apabila perkawinan antara dua  orang  dengan  status  agama  yang  berbeda  sudah  tercatat  oleh Disdukcapil,  maka  perkawinan  tersebut  dianggap  sah.  Setelah  hakim memeriksa  perkara  dan  berdasarkan  keterangan  dari  para  Pemohon, bukti-bukti  berupa  surat  dan  saksi-saksi,  maka  diperoleh  fakta  yuridis secara kronologis yaitu :
- Bahwa  benar  Para  Pemohon  bertempat  tinggal  di  Jalan  Ketintang  Baru 8/6 – Surabaya ;
- Bahwa  benar  Para  Pemohon  telah  sama-sama  bersepakat  untuk melangsungkan perkawinan atas dasar rasa kasih sayang, namun masing- masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya ;
- Bahwa baik dari orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan sudah menyetujui  serta  memberikan  ijin  kepada  Para  Pemohon  untuk melangsungkan  perkawinan,  yang  akan  dilakukan  dengan  dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
Berdasarkan  kepada  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan, apabila dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai “ persetujuan kedua calon mempelai ” dan “ usia  perkawinan ” ,  maka  syarat  materiil  untuk melangsungkan perkawinan bagi para pemohon telah terpenuhi.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Salah  satu  pertimbangan  hakim  dalam  putusannya  memuat  tentang kebebasan memeluk keyakinan atau agama. Para pemohon yang berbeda keyakinan atau agama pada dasarnya sama-sama ingin mempertahankan agamanya  masing-masing  saat  melangsungkan  perkawinan.  Keinginan para pemohon tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh para pemohon. Terhadap  keinginan  para  pemohon  yang  sama-sama  ingin mempertahankan  status  agamanya,  hakim    dalam  pertimbangannya mempertegas  hak  para  pemohon  tersebut  dengan  berdasarkan  kepada pasal  29  UUD  1945  tentang  kebebasan  memeluk  keyakinan  terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa “ setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah ” .
Fakta yuridis yang ditemukan oleh hakim dalam persidangan bahwa para pemohon sendiri pada dasarnya sudah sama-sama bersepakat untuk melanjutkan  hubungan  mereka  kepada  suatu  ikatan  perkawinan,  serta sudah  mendapat  izin  dan  restu  dari  para  orang  tua  masing-masing. Sehingga  dalam  pertimbangannya  hakim  memandang  keinginan  Para Pemohon  untuk  melangsungkan  perkawinan  dengan  status  agama  yang berbeda  bukanlah  merupakan  suatu  larangan  berdasarkan  UU Perkawinan.
Menurut hakim dalam pertimbangannya sebagai warga negara, para pemohon  memiliki  hak  asasi  untuk  melakukan  perkawinan  serta mempunyai  hak  asasi  juga  untuk  mempertahankan  status  agamanya masing-masing.  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  yang  mengatur mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan menurut agama dan/atau  kepercayaan  oleh  calon  pasangan  suami  istri,  menurut  hakim tidak  mungkin  dilaksanakan  oleh  para  pemohon  karena  memiliki  status agama yang berbeda.
Pada  pertimbangan  selanjutnya,  berdasarkan  fakta-fakta  yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada dasarnya para pemohon dengan  persetujuan  dan  izin  dari  masing-masing  orang  tuanya  berniat melangsungkan  perkawinan  dengan  tujuan  membentuk  rumah  tangga yang  berbahagia  dan  kekal  berdasarkan  kepada  Ketuhanan  yang  maha esa.  Berdasarkan  kepada  fakta  tersebut,  hakim  dalam  pertimbangannya beranggapan  bahwasanya  para  pemohon  melepaskan  keyakinan agamanya yang melarang dilangsungkannya perkawinan beda agama. Berdasarkan  kepada  pertimbangan  hakim  tersebut  dapat  diketahui

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
bahawasanya  persetujuan  dan  izin  orang  tua  terhadap  para  pemohon untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan ketuhanan  yang  maha  esa  merupakan  tolak  ukur  hakim  untuk mempertimbangkan  bahwasanya  para  pemohon  melepaskan  keyakinan agama yang melarang dilangsungkannya perkawinan beda agama.
Pada  akhir  pertimbangannya,  hakim  menyatakan  bahwa permohonan  para  pemohon  secara  hukum  beralasan  untuk  dikabulkan. Artinya, hakim memberikan izin kepada Pemohon I yang berstatus agama Islam  untuk  melangsungkan  perkawinan  dengan  Pemohon  II  yang berstatus  agama  kristen    dihadapan  Pejabat  pada  Kantor  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqasid Syari ’ ah Jasser Auda Perkawinan  beda  agama  ialah  salah  satu  fenomena  kontemporer yang  bisa  ditinjau  menggunakan Maqasid  Syariah  jasser  Auda .  Banyaknya praktik perkawinan beda agama yang terjadi serta banyaknya penetapan Pengadilan  yang  menerima  atau  mengabulkan  permohonan  perkawinan beda  agama  di  Indonesia  membawa  kepada  sebuah  tuntutan diperlukannya tinjauan yang komprehensif terhadap kebolehan fenomena tersebut.  Pendekatan systems dalam  Maqasid  Syariah  jasser  Auda merupakan  tolak  ukur  yang  bisa  digunakan  untuk  meninjau  kebolehan perkawinan  beda  agama  yang  banyak  dikabulkan  oleh  Pengadilan khususnya  oleh  Pengadilan  Negeri  Surabaya  melalui  penetapan  Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
Penetapan  yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Surabaya Nomor  916/Pdt.P/2022/PN.Sby  yang  mengabulkan  permohonan perkawinan beda agama pada dasarnya sangat jauh dari nilai-nilai maqasid syariah Jaser  Auda.  Jaser  Auda  dalam maqasid  syariah -nya  menginginkan adanya  ketercapaian  nilai  dari  fitur-fitur  atau  karakteristik  yang  sudah ditentukan  untuk  melaksanakan  suatu  tindakan.  Dikabulkannya perkawinan  beda  agama  tentunya  tidak  sesuai  dengan  fitur-fitur  yang ditentukan oleh Jasser Auda.
Apabila  melihat  pertimbangan  hakim  dalam  penetapan  Pengadilan Negeri  Surabaya  sebagaimana  dijabarkan  sebelumnya,  terlihat  bahwa Hakim  dalam  pertimbangan  penetapannya  yang  secara  umum  hanya mempertimbangkan  dari  sisi  yuridis  saja.  Hal  tersebut  tentunya  sangat jauh  dari  nilai  multidimensi  yang  digagas  oleh  Jaser  Auda.  Jaser  Auda menjelaskan  bahwa  untuk  mencapai  sesuatu  harus  melihat  berbagai

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
perspektif. Tidak hanya dari satu perspektif saja. Perkawinan beda agama merupakan  tindakan  yang  harus  dilihat  dari  berbagai  perspektif  karena sifatnya  yang  begitu  kompleks.  Tidak  bisa  hanya  dilihat  dari  faktor yuridis semata. Ada banyak faktor yang bisa digunakan oleh hakim dalam pertimbangan penetapannya.
Sebagai seorang intelektual muslim kontemporer yang lahir di Kairo Mesir  pada  1966,  Jasser  Auda  sangat  menguasi  Hukum  Islam  sekaligus ilmu  sosial.  Amin  Abdullah  menyebut  bahwasanya  Jasser  Auda merupakan  salah  satu  intelektual  muslim  yang  memiliki  potensi  untuk mendialogkan dan menghubungkan paradigma ul ū m al-din, alfikr al-Isl ā mi , dan dir ā sah al-Isl ā miyah kontemporer secara baik. Sehingga banyak karya yang dilahirkan Jasser Auda dari hasil pemikiran hukum Islam khususnya mengkaji  tentang  maqasid  syariah  yang  dikembangkan  sejalan  dengan fenomena kontemporer.
Jasser Auda yang  mengatakan perlunya  multi-perspektif, multi-nilai dan  multi-dimensi  dalam  melihat  dan  memutuskan  suatu  fenomena, seperti  halnya  fenomena  perkawinan  beda  agama,  menjabarkan  hal tersebut  kedalam  pendekatan systems dalam  Maqasid  Syariahnya.
Menurutnya  terdapat  ketidakpenuhan,  ketidakutuhan  perspektif  dalam mengaplikasikan  hukum  Islam,  dikarenakan  makna  literal  lebih difokuskan  daripada  sisi  moral.  Multisisi  dikesampingkan,  tidak  mau melihat  sisi  yang  warna-warni,  tidak  mengarah  ke  arah  rekonstruktif, lebih menekankan kausalitas daripada tujuan teleologis. 10
Tidak  sesuainya  penetapan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby  yang  mengabulkan  perkawinan  beda  agama dengan Maqasid  Syariah Jaser  Auda  dapat  dilihat  melalui  enam pendekatan/fitur system yang digunakan Jasser Auda dalam menganalisa hukum  Islam,  sekaligus  merekonstruksi  metodologi  hukum  Islam. Keenam fitur ini dipilih dengan alasan terdapat persamaan dengan filsafat hukum Islam yang sudah digagas oleh para ulama terdahulu. Enam fitur yang  dimaksud  adalah  Fitur  Kognisi  ( Al-Tabi ’ iyyah  Al-Idrakiyyah  Lil- Manzumat/Cognitive  Nature  Of  Systems ),  Fitur  Kemenyeluruhan  ( Al- Kulliyah/wholeness ),  Fitur  Keterbukaan  ( Al-Infit ā h/Opennes ),  Fitur  Multi- dimensionalitas (Ta ’ addud  Al-Ab ’ ad/Multi-Dimensionality ),  Hierarki  saling mempengaruhi  ( Al-Tarkib  Al-Harmi  Dhi  Al- ‘ Alaqat  Al-Bayyinah/Interrelated
10 Jasser  Auda, Maqasid  Al-Shari ’ ah  as  Philosophy  of  Islamic  Law:  A  System  Approach (London : The International Institute of Islamic Thought, 1428ah/2007ce, n.d.), xxvii.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Hierarchy ), dan Fitur Kebermaksudan ( Al-Maqasidiyyah/Purposefulness ). 11
Perkawinan Beda Agama Menurut Cognitive Nature (watak Kognisi);
Fitur  yang  pertama  adalah  tahap  awal  untuk  mengetahui pembenaran  semua  pemahaman  terhadap  nash.  Menurut  Jasser  Auda harus  dipisahkan  antara  al-Qur ’ an  dan  Hadis  dengan  pemahaman terhadap  nash.  Pemisahan  tersebut  ialah  karena  terdapat  perbedaan antara syariah dan fiqih. Perbedaan keduanya berimplikasi tidak adanya pernyataan atau pendapat fakih yang bisa dikualifikasikan sebagai suatu pengetahuan ilahi yang suci.
Fiqih  sendiri  adalah  hasil  dari  ijtihad  yang  dilakukan  oleh  seorang fakih  terhadap  al-Qur ’ an  dan  Hadis,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa fiqih sendiri adalah bagian dari pengetahuan manusia bukan perwujudan literal  dari  perintah  Allah.  Hal  tersebut  pun  disepakati  oleh  para  ahli kalam  dan  ahli  fiqih  bahwa  tidaklah  diperbolehkan  memposisikan  fakih sebagai  Allah  ataupun  sebaliknya,  karena  Allah  sang  maha  mengetahui segala  sesuatu,  sedangkan  fakih  untuk  menetapkan  suatu  hukum  harus bedasar dan menggali pada nas al-Qur ’ an ataupun pada Hadis.
Fitur  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  prinsip  yang  di  bangun oleh  Jasser  Auda  untuk  dapat  memilah  yang  mutlak  atau  inti  dengan yang  dapat  diubah  dalam  suatu  sistem.  Pada  dasarnya  Undang-Undang maupun  produk  pengadilan  yang  berupa  penetapan  atau  putusan merupakan hasil ijtihad dari sebagian orang yang mempunyai keahlian di bidangnya.  Poin  yang  terpenting  dari  keduanya  adalah  subtansi  yang dibangun untuk tujuan tertentu.
Berbicara  tentang  aturan  perkawinan  beda  agama,  syariah  pada dasarnya tidak secara ekspliit mengatur kebolehan atau ketidakbolehannya.  Terdapat  aturan  kebolehan  dan  ketidakbolehan perkawinan beda agama dalam hal tertentu yang diatur syariah. Q.S. Al- Baqarah  ayat  221  mengatur  larangan  perkawinan  beda  agama  yang dilakukan  oleh  seorang  laki-laki  muslim  dengan  seorang  wanita  kafir yang  musyrik  dan  juga  melarang  seorang  wanita  muslimah  melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki kafir.
ۚ ْمُكْتَبَجْعَا  ْوَل َّو ٍةَك ِرْشُّم  ْنِ م  ٌرْيَخ ٌةَنِمْؤُّم ٌةَمَ َلَ َو ۗ َّنِمْؤُي ىّٰتَح ِتٰك ِرْشُمْلا اوُحِكْنَت  َلَ َو ۗ ْمُكَبَجْعَا  ْوَل َّو  ٍك ِرْشُّم  ْنِ م  ٌرْيَخ ٌنِم ْؤُّم ٌدْبَعَل َو ۗ ا ْوُنِم ْؤُي ىّٰتَح َنْيِك ِرْشُمْلا اوُحِكْنُت  َلَ َو هِتٰيٰا ُنِ يَبُي َو ۚ هِنْذِاِب ِة َرِفْغَمْلا َو ِةَّنَجْلا ىَلِا ا ْْٓوُعْدَي ُ ّٰاللّٰ َو ۖ  ِراَّنلا ىَلِا َن ْوُعْدَي َكِٕى ٰٰۤلوُا ِساَّنلِل
11 Jasser  Auda, Maqasid  Al-Shari ’ ah  Ka-Falsafah  Lil-Tashri ’ al-Islami:  Ru ’ yah  Mandhumiyah (Herdon: IIIT, 2012, n.d.), 95.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
ࣖ  َن ْو ُرَّكَذَتَي ْمُهَّلَعَل
“ Janganlah  kamu  menikahi  perempuan  musyrik  hingga  mereka beriman!  Sungguh,  hamba  sahaya  perempuan  yang  beriman  lebih baik  daripada  perempuan  musyrik,  meskipun  dia  menarik  hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki- laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik  hatimu.  Mereka  mengajak  ke  neraka,  sedangkan  Allah mengajak  ke  surga  dan  ampunan  dengan  izin-Nya.  (Allah) menerangkan  ayat-ayat-Nya  kepada  manusia  agar  mereka mengambil pelajaran ” . 12
Disisi  lain  syariah  mengatur  kebolehan  melangsungkan  perkawinan antara  laki-laki  muslim  dengan  wanita  kafir  (non  muslim).  Kebolehan disini  tentunya  diatur  hanya  dengan  wanita  kafir  (non  muslim)  yang tertentu  saja.  Seperti  wanita  yang  beragama  samawi  atau  wanita  ahlul kitab seperti yahudi dan nasrani, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 5 yaitu:
ٌّل ِح  ْمُكُماَعَط َوۖ ْمُكَّل  ٌّل ِح   َبٰتِكْلا  اوُت ْوُا  َنْيِذَّلا  ُماَعَط َو   ُۗتٰبِ يَّطلا  ُمُكَل  َّل ِحُا  َم ْوَيْلَا ْٓاَذِا  ْمُكِلْبَق   ْنِم   َبٰتِكْلا  اوُت ْوُا  َنْيِذَّلا  َنِم   ُتٰنَصْحُمْلا َو  ِتٰنِمْؤُمْلا  َنِم  ُتٰنَصْحُمْلا َوۖ ْمُهَّل ِناَمْيِ ْلَاِب  ْرُفْكَّي  ْنَم َو  ٍۗناَدْخَا ْْٓيِذ ِخَّتُم  َلَ َو َنْي ِحِفٰسُم  َرْيَغ َنْيِن ِصْحُم َّنُه َر ْوُجُا َّنُه ْوُمُتْيَتٰا ࣖ  َنْي ِرِس ٰخْلا َنِم ِة َر ِخٰ ْلَا ىِف  َوُه َوۖ ٗهُلَمَع َطِبَح ْدَقَف
“ Pada  hari  ini  dihalalkan  bagimu  segala  (makanan)  yang  baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan- perempuan  yang  menjaga  kehormatan  di  antara  perempuan- perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan  di  antara  orang-orang  yang  diberi  kitab  suci  sebelum kamu,  apabila  kamu  membayar  maskawin  mereka  untuk menikahinya,  tidak  dengan  maksud  berzina,  dan  tidak  untuk menjadikan  (mereka)  pasangan  gelap  (gundik).  Siapa  yang  kufur setelah  beriman,  maka  sungguh  sia-sia  amalnya  dan  di  akhirat  dia termasuk orang-orang yang rugi. ” 13
12 “ AL-QURAN  DAN  TERJEMAHANNYA  Ed.  Penyempurnaan  (Jakarta:  Lajnah Pentashihan Al-Qur ’ an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), ” n.d.
13 “ AL-QURAN  DAN  TERJEMAHANNYA  Ed.  Penyempurnaan  (Jakarta:  Lajnah

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Pada ranah  fikih, persoalan perkawinan beda agama pada dasarnya para  fakih  mempunyai  kesamaan  pandangan  dalam  menentukan kebolehan dan ketidakbolehannya.
Pertama ,  perkawinan  antara  laki-laki  muslim  dengan  perempuan musyrik  dan  perkawinan  antara  wanita  muslimah  dengan  laki-laki musyrik.  Para  ulama  tafsir  sepakat  bahwa  perkawinan  beda  agama dilarang  terhada[  laki-laki  yang  muslim  dengan  wanita  musyrik  dan terhadap wanita muslimah dengan laki-laki musyrik.
Yang  memunculkan  berbagai  macam  pendapat  diantara  para  fakih ialah  berkenaan  dengan  arti  musyrik.  Mayoritas  ulama  pada  dasarnya mempunyai  pendapat  bahwa  semua  musyrikat  baik  yang  berasal  dari bangsa  Arab  maupun  bukan  berasal  dari  bangsa  Arab  tidak  boleh dinikahi kecuali Ahli Kitab. Apapun agama dan kepercayaan yang diantut seperti  Hindu,  Budha,  Kong  Hu  Cu,  Majusi,  karena  pada  dasarnya apemeluk agama selain agama Islam dan Ahli Kitab termasuk kelompok musyrik. 14
Kedua , perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab dan  perkawinan  antara  wanita  muslimah  dengan  laki-laki  Ahli  Kitab. Terkait dengan perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab, semua ulama bersepakat atas keharamannya. Akan tetapi,  terkait perkawinan  antara  seorang  laki-laki  muslim  dengan  wanita  Ahli  Kitab, para  ulama  yang  ada  mempunyai  pendapat  yang  berbeda-beda. Perbedaan  pendapat  dikalangan  para  ulama  disebabkab  karena  adanya perbedaan pendapat dalam memaknai arti “ ahli kitab ” . Siapa yang disebut dengan  Ahli  Kitab,  apakah  semua  agama  samawi  selain  Islam  seperti Yahudi dan Kristen disebut Ahli Kitab?
Sebagian ulama yang memaknai istilah ahli kitab tidak sama dengan istilah musyrik sebagaimana yang  terdapat  dalam surat Al-Baqarah ayat (221), maka melakukan perkawinan dengan wanita ahli kitab hukumnya adalah mubah atau boleh. Hukum mubah disini tentunya dengan syarat yang  ada,  seperti  laki-laki  yang  akan  menikahi  haruslah  memiliki kekuatan  iman  yang  teguh.  Begitupun  sebaliknya  wanita  yang dikawinkan haruslah wanita yang baik-baik. Sedangkan terhadap laki-laki
Pentashihan Al-Qur ’ an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019). ” 14 Syamruddin  Nasution, PERNIKAHAN  BEDA  AGAMA  DALAM  AL-QUR ’ AN :  Kajian Perbandingan  Pro  Dan  Kontra (Pekanbaru:  Yayasan  Pusaka  Riau,  2011),  277, https://repository.uin-suska.ac.id/10387/.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
yang  tidak  teguh  keimanannya,  maka  menikahi  perempuan  ahli  kitab hukumnya berubah menjadi tidak boleh. Alasannya ilah supaya laki-laki yang  tidak  teguh  keimanannya  ini  tidak  terjerumus  dan  terpengaruh dengan  wanita  ahli  kitab  tersebut,  yang  pada  akhirnya  dia  pindah keyakinan  dengan  masuk  agama  wanita  itu.  Jadi,  di  sini  sangat menekankan tindakan preventif. 15
Sebagian  ulama  lainnya  yang  memaknai  istilah  ahli  kitab  sama dengan istilah musyrik, maka melakukan perkqwinan dengan wanita ahli kitab hukumnya adalah haram. Larangan menikahi wanita ahli kitab juga didasarkan  kepada  pendapat  bahwasanya  ayat  tentang  kebolehan menikahi  wanita  Ahli  Kitab  tersebut  telah  dihapus  (mansukh).  Sahabat Rasulullah yaitu Abdullah bin Umar berpendapat  bahwa  walaupun  Q.S al-Maidah ayat 5 telah membenarkan perkawinan antara laku-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, akan tetapi ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2): 221.
Berdasarkan  fitur  kognitif  system  Jaser  Auda,  aturan  mengenai perkawinan  beda  agama  bisa  dilihat  melampaui  apa  yang  ditentukan syariah  dalam  Al-Quran,  dengan  melihat  dialektika  para  ulama  tafsir terkait perkawinan beda agama itu sendiri. Para ulama secara garis besar sepakat bahwa tidak dibolehkannya perkawinan beda agama antara laki- laki  yang  beragama  Islam  dengan  wanita  yang  musyrik  dan  juga  antara wanita  yang  beragama  Islam  dengan  laki-laki  yang  musyrik.  Perbedaan kebolehan  perkawinan  beda  agama,  hanya  terdapat  pada  laki-laki  yang beragama islam yang menikahi perempuan ahli kitab.
Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang memperbolehkan dilangsungkannya perkawinan beda agama antara laki-laki beragama Islam dengan perempuan beragama Kristen yang pada hakikatnya bukanlah merupakan ahli kitab tentunya tidak sejalan dengan nash. Disisi lain perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan Kristen yang pada dasarnya bukanlah merupakan ahli kitab, tentunya tidak sesuai dengan hasil kognisi para ulama tafsir.
Hakim  Pengadilan  Negeri  Surabaya  yang  mengeluarkan  penetapan terhadap perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby seharusnya
15 Desri  Ari  Enghariano  and  Amaruddin  Asra, “ TAFSIR  AYAT-AYAT  HUKUM TENTANG  PERNIKAHAN  BEDA  AGAMA  Menurut  Rasyid  Ridha  dan  al-Maraghi, ” SYAHADAH :  Jurnal  Ilmu  al-Qur ’ an  dan  Keislaman 5,  no.  1  (December  16,  2017):  231, https://doi.org/10.32520/syhd.v5i1.128.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
memperkatikan  hal  tersebut.  Hakim  dalam  penetapannya  sama  sekali tidak  memberikan  pertimbangan  mengenai  kebolehan  hukum perkawinan  beda  agama  dalam  perspektif  Islam.  Hal  tersebut  tentunya sangat jauh dari nilai yang diharapkan oleh Jasser Auda dalam Maqashid Syariahnya.
Perkawinan Beda Agama Menurut Wholeness (Keseluruhan)
Jasser  Auda  dalam  tulisannya  mendeskripsikan  bahwa  harus dilakukan  penilaian  gambaran  secara  keseluruhan  terhadap  bagian- bagian  hubungan  sebab-akibat.  Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  terhadap suatu  sistem,  terdapat  fungsi-sungsi  tertentu  yang  dimainkan  secara berksinambungan.  Fungsi  yang  terbangun  secara  berkesinambungan tersebut tidak bersifat statis atau stagnan melainkan bersifat dinamis dan berubah-ubah.  Menurut  Jasser  Auda,  pola  pikir  atau  dasar  dari  holistik (keseluruhan)  sangat  berpengaruh  dalam  kehidupan,  karena  mampu menjalankan peran dalam penyempurnaan pemikiran yang baru.
Dalam pertimbangan sebab dan akibat dari adanya sebuah penetapan dengan  dilihat  dari  gambaran  besarnya  secara  utuh  juga  harus  menjadi salah  satu  tolak  ukur.  Begitupun  dalam  setiap  bagian  dalam  sistem memiliki  hubungan,  peran  dan  fungsi  yang  penting,  dikarenakan memiliki  pengaruh  dan  keterkaitan.    Penetapan  yang  dikeluarkan pengadilan,  sedikit  banyak  memiliki  peran  dan  pengaruh  bagi  sistem hukum  secara  keseluruhan,  termasuk  dalam  hal  ini  perkawinan  beda agama.  Sehingga,  sebelum  mengeluarkan  suatu  penetapan  hakim  harus melihat sebab-akibat secara holistic.
Hakim  Pengadilan  Negeri  Surabaya  yang  memutus  perkara  Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby,  seharusnya  melihat  secara  utus  penyebab  dari dilangsungkannya  perkawinan  beda  agama  oleh  para  pihak.  Setelah mengetahui  sebabnya,  hakim  juga  harus  melihat  akibat  kedepannya apabila permohonan perkawinan beda agama tersebut dikabulkan. Hakim tidak  bisa  hanya  terbatas  pada  keadaan  pada  saat  permohonan  tersebut diajukan seperti halnya perkara a quo . Tidak adanya pertimbangan yang kompleks  (sebab-akibat)  oleh  hakim  Pengadilan  Negeri  Surabaya  dalam penetapannya  yang  mengabulkan,  jelas  sangat  tidak  sesuai  dengan  nilai wholeness .
Perkawinan Beda Agama Menurut Openness (Keterbukaan);
Fitur openness atau biasa disebut sistem terbuka merupakan sebuah

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
sistem yang selalu ada interaksi dengan kondisi atau lingkungan yang ada di  luar.  Fitur  keterbukaan  ini  jadi  sangat  penting  dalam  tatanan  hukum Islam  dan  sebagai  awal  terbukanya  pintu  ijtihad.  Berdasarkan  fitur  ini pakar-pakar  hukum  islam  dapat  mengembangkan  berbagai  mekanisme dan  metode  dalam  menghadapi  persoalan  yang  berkembang  pada  era kontemporer.
Adapun mekanisme keterbukaan dalam hukum Islam, pada dasarnya bisa  ditempuh  melalui  dua  cara,  yaitu:  pertama,  perubahan  hukum dengan cara melihat pandangan dunia atau watak kognitif seorang fakih. Kognisi  seorang  sangat  erat  kaitannya  dengan  perspektifnya  mengenai dunia disekelilingnya. Mengubah budaya kognisi berarti mengubah sudut pandang ( worldview ) seseorang. Perubahan sudut pandang seorang fakih, ditunjukkan sebagai perluasan dari pertimbangan ‘ urf guna memperoleh tujuan universal dari hukum. Kemudian yang kedua, melalui keterbukaan filosofis,  untuk  mencapai  pembaharuan  Hukum  Islam  diperlukan keterbukaan terhadap komponen lain dari sudut pandang yang kompeten seorang  fakih  yaitu  filsafat,  dan  ushul  fikih  sendiri  merupakan  filsafat hukum islam.
Perkawinan beda agama apabila ditinjau dari sisi psikologis tentunya akan  menimbulkan  suatu  akibat  hukum  berupa  memudarnya  suatu rumah tangga yang telah dibina sejak lama. Perbedaan pendapat diantara kedua pihak dalam mengelola dan membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana  yang  dicita-citakan  merupakan  salah  satu  persoalan  yang akan terjadi. Persoalan-persoalan yang ada tentunya juga akan berdampak kepada  keberadaan  anak.  Seorang  anak  akan  berada  dalam  kondisi kebingungan  khususnya  dalam  memilih  agama  mana  yang  akan dianutnya akibat kompetisi orangtua dalam mempengaruhi sang anak. Dari  sisi  psikoterapi  dan  Kesehatan  mental,  para  pihak  yang melangsungkan perkawinan beda agama akan menemui kesulitan dalam berinteraksi dengan pasangannya terlebih lagi dengan keluarga pasangan. Hal  tersebut  tentunya  akan  berdampak  buruk  terhadap  mental  kedua pasangan.  Dampak  buruk  tersebut  juga  akan  terus  berlanjut  ketika pasangan  yang  berbeda  agama  memiliki  anak.  Anak  akan  dihadapkan kepada pilihan yang berat apakah mengikuti agama bapak atau ibu nya. Dari perspektif agama apapun, apabila ditinjau secara teologis, ritualistis dan normatis perbedaan agama berdampak kepada munculnya sengketa hati  dan  pikiran,  sehingga  rentan  perpecahan  dan  keresahan  mendalam

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
kedua belah pihak. 16
Diperbolehkannya  perkawinan  beda  agama  tentunya  akan berdampak kepada persoalan perwalian, kewarisan dan persoalan lainnya dikemudian  hari.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  tidak  adanya keselarasan  mengenai  ketentuan  hukum  diantara  kedua  pasangan  yang berbeda  agama.  Melalui  fitur  keterbukaan,  pembacaan  secara  tekstual terhadap  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  yang  melarang dilakukannya  perkawinan  beda  agama  dan  pembacaan  dari  perspektif kontekstual  dari  aspek  psikologis  maka  pelaksanaan  perkawinan  beda agama  dengan  menggunakan  sudut  pandang  ( wordview )  lebih  banyak mengandung  mudharat  daripada  maslahah  bagi  individu  yang melakukan perkawinan beda agama.
Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Hierarki  Sistem  (Hierarki  yang saling berkaitan).
Hierarki  yang  saling  berkaitan  mengandung  arti  bahwa  hubungan antara hirarki menentukan suatu tujuan dan fungsi yang ingin atau akan dicapai. Perkawinan beda agama tentunya bisa dilihat dengan tujuan dan fungsi  yang  ingin  dicapai.  Membentuk  suatu  keluarga  yang  sakinah, mawadah dan warohmah merupakan tujuan yang ingin dicapai daripada perkawinan.  Apabila  dilihat  lebih  jauh  tujuan  ini  tentunya  akan  sulit terwujud  apabila  perkawinan  dilangsungkan  oleh  pasangan  yang mempunyai  latar  agama  berbeda.  Tujuan  yang  berbeda  dari  segi  agama akan  membuat  fungsi  dan  tujuan  dari  perkawinan  tidak  akan  pernah sama.
Perkawinan Beda Agama Menurut Multidimentionality (multidimensi)
Multidimesi  maksudnya  ialah  satu  sistem  dengan  sistem  yang  lain harus saling berhubungan dan berkesinambungan. Suatu sistem tidak bisa berdiri  sendiri  atau  bahkan  tunggal.  Dalam  konteks  ini  ialah mengedepankan  maqoshid.  Maqoshid  dalam  hal  ini  tidak  hanya  untuk melindungi  kepentingan  individu,  akan  tetapi  juga  melindungi kepentingan masyarakat umum.
Fitur  multidimensi ini pada dasarnmya membawa pokok pemikiran
16 Disampaikan  pada  saat  pemeriksaan  Ahli  di  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Perkara Nomor  24/PUU-XX/2022.  Lihat: “ Putusan_mkri_8844_1675141891.Pdf, ” diakses  pada tanggal 10 Mei 2023 melalui https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8844_1675 141891.pdf.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
bahwa  suatu  persoalan  tidak  hanya  dilihat  dari  satu  sudut  pandang, namun  bisa  dilihat  dari  berbagai  sudut  padang.  Sehingga  hasil  yang didapat  bisa  utuh  dan  komprehensif.  Disamping  itu,  fitur  multidimensi juga  menawarkan  solusi  untuk  mengurai  dalil  dalil  yang  terkesan kontradiktif, ketika unsur maqasidnya dimasukkan.
Fitur ini memandang bahawa perkawinan beda agama harus dilihat dari berbagai dimesi agar mendapatkan kesimpulan yang  komprehensif. Melihat  perkawinan  beda  agama  dari  satu  dimensi  saja  tentunya  akan membawa kepada sebuah kesimpulan yang tidak utuh. Terdapat berbagai dalil  yang  bisa  dijadikan  rujukan  untuk  mendapatkan  suatu  kesimpulan mengenai  kebolehan  perkawinan  beda  agama.  Adapun  beberapa  dalil yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Pertama. QS Al- Baqarah ayat 221.
ۚ ْمُكْتَبَجْعَا  ْوَل َّو ٍةَك ِرْشُّم  ْنِ م  ٌرْيَخ ٌةَنِمْؤُّم ٌةَمَ َلَ َو ۗ َّنِمْؤُي ىّٰتَح ِتٰك ِرْشُمْلا اوُحِكْنَت  َلَ َو ۗ ْمُكَبَجْعَا  ْوَل َّو  ٍك ِرْشُّم  ْنِ م  ٌرْيَخ ٌنِم ْؤُّم ٌدْبَعَل َو ۗ ا ْوُنِم ْؤُي ىّٰتَح َنْيِك ِرْشُمْلا اوُحِكْنُت  َلَ َو هِتٰيٰا ُنِ يَبُي َو ۚ هِنْذِاِب ِة َرِفْغَمْلا َو ِةَّنَجْلا ىَلِا ا ْْٓوُعْدَي ُ ّٰاللّٰ َو ۖ  ِراَّنلا ىَلِا َن ْوُعْدَي َكِٕى ٰٰۤلوُا ِساَّنلِل
ࣖ  َن ْو ُرَّكَذَتَي ْمُهَّلَعَل
“ Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh,  hamba  sahaya  perempuan  yang  beriman  lebih  baik  daripada perempuan  musyrik  meskipun  dia  menarik  hatimu.  Dan  janganlah  kamu nikahkan  orang  (laki-laki)  musyrik  (dengan  perempuan  yang  beriman) sebelum  mereka  beriman.  Sungguh,  hamba  sahaya  laki-laki  yang  beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak  ke  neraka,  sedangkan  Allah  mengajak  ke  surga  dan  ampunan dengan  izin-Nya.  (Allah)  menerangkan  88  ayat-ayat-Nya  kepada  manusia agar mereka mengambil pelajaran ” . Kedua, QS. al-Mumtahanah ayat 10.
ٍت ٰر ِج ٰهُم  ُتٰنِم ْؤُمْلا ُمُكَءٰۤاَج اَذِا ا ْْٓوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآْٰي ْنِاَف  َّنِهِناَمْيِاِب ُمَلْعَا ُ ّٰ َاللّٰ  َّۗنُه ْوُن ِحَتْماَف َّۗنُهَل َن ْوُّل ِحَي ْمُه  َلَ َو ْمُهَّل ٌّل ِح َّنُه  َلَ  ِۗراَّفُكْلا ىَلِا َّنُه ْوُع ِج ْرَت  َلََف ٍتٰنِم ْؤُم َّنُه ْوُمُتْمِلَع ُت  َلَ َو  َّۗنُه َر ْوُجُا َّنُه ْوُمُتْيَتٰا ْٓاَذِا َّنُه ْوُحِكْنَت  ْنَا ْمُكْيَلَع َحاَنُج  َلَ َو ۗا ْوُقَفْنَا ْٓاَّم ْمُه ْوُتٰا َو ا ْوُكِسْم ْيَب ُمُكْحَيۗ ِ ّٰاللّٰ ُمْكُح ْمُكِلٰذ ۗا ْوُقَفْنَا ْٓاَم ا ْوُلَٔـْسَيْل َو ْمُتْقَفْنَا ْٓاَم ا ْوُلَٔـْس َو  ِرِفا َوَكْلا ِمَصِعِب ُ ّٰاللّٰ َو  ْۗمُكَن
ٌمْيِكَح ٌمْيِلَع
“ Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan  yang  beriman,  maka  hendaklah  kamu  uji (keimanan)  mereka.  Allah  lebih  mengetahui  tentang  keimanan mereka;  maka  jika  kamu  telah  mengetahui  bahwa  mereka  (benar- benar)  beriman  maka  janganlah  kamu  kembalikan  mereka  kepada (suami-suami  mereka)  orang-  orang  kafir.  Mereka  tiada  halal  bagi

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
orang - orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.  Dan  berikanlah  kepada  (suami-suami)  mereka  mahar  yang telah  mereka  bayar.  Dan  tiada  dosa  atasmu  mengawini  mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap  berpegang  pada  tali  (perkawinan)  dengan  perempuan- perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar;  dan  hendaklah  mereka  meminta  mahar  yang  telah  mereka bayar.  Demikianlah  hukum  Allah  yang  ditetapkan-Nya  di  antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ” . Ketiga , QS. al-Nisa ayat 25.
ْمُكُناَمْيَا  ْتَكَلَم اَّم  ْنِمَف ِتٰنِمْؤُمْلا ِتٰنَصْحُمْلا َحِكْنَّي  ْنَا  الَ ْوَط ْمُكْنِم ْعِطَتْسَي ْمَّل  ْنَم َو َا  ِنْذِاِب َّنُه ْوُحِكْناَف  ٍۚضْعَب  ْْۢنِ م ْمُكُضْعَب ۗ ْمُكِناَمْيِاِب ُمَلْعَا ُ ّٰاللّٰ َو  ِۗتٰنِم ْؤُمْلا ُمُكِتٰيَتَف  ْنِ م َّنِهِلْه آَذِاَف  ۚ  ٍناَدْخَا  ِتٰذ ِخَّتُم   َلَ َّو  ٍت ٰحِف ٰسُم   َرْيَغ  ٍتٰنَصْحُم   ِف ْو ُرْعَمْلاِب  َّنُه َر ْوُجُا  َّنُه ْوُتٰا َو ْنَمِل َكِلٰذ  ِۗباَذَعْلا َنِم ِتٰنَصْحُمْلا ىَلَع اَم  ُفْصِن َّنِهْيَلَعَف ٍةَش ِحاَفِب َنْيَتَا  ْنِاَف َّن ِصْحُا ٌمْي ِح َّر  ٌر ْوُفَغ ُ ّٰاللّٰ َو ۗ ْمُكَّل  ٌرْيَخ ا ْو ُرِبْصَت  ْنَا َو ۗ ْمُكْنِم  َتَنَعْلا َيِشَخ ࣖ
“ Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya  untuk  mengawini  wanita  merdeka  lagi  beriman,  ia boleh  mengawini  wanita  yang  beriman,  dari  budak-  budak  yang kamu  miliki.  Allah  mengetahui  keimananmu;  sebahagian  kamu adalah  dari  sebahagian  yang  lain,  karena  itu  kawinilah  mereka dengan  seizin  tuan  mereka  dan  berilah  maskawin  mereka  menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai  piaraannya;  dan  apabila  mereka  telah  menjaga  diri  dengan kawin,  kemudian  mereka  mengerjakan  perbuatan  yang  keji  (zina), maka  atas  mereka  separo  hukuman  dari  hukuman  wanita-wanita merdeka  yang  bersuami.  (Kebolehan  mengawini  budak)  itu,  adalah bagi  orang-orang  yang  takut  kepada  kesulitan  menjaga  diri  (dari perbuatan  zina)  di  antaramu,  dan  kesabaran  itu  lebih  baik  bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ” . Keempat, Hadis Rasul Allah SAW dari Abi Hurairah r.a.
ةأرملا حكنت لاق ملسو هيلع الله ىلص يبنلا نع هنع الله يضر ةريره يبا نع 17 ) يراخبلا هاور( كادي تبرت نيدلا تاذب رفظاف اهنيدلو اهبسحلو اهلامل عبرلأ “ Dari  Abu  Hurairah ra.,  Nabi  saw.,  bersabda,  Wanita  itu  dinikahi karena  empat  hal  yaitu  karena  hartanya,  kebangsawanannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia ” . Kelima, Hadis Rasul Allah SAW riwayat Tabrani.
17 Syihabuddin  Ahmad  Az-Zubaidi, Mukhtasharah  Shahih  Bukhari (Kairo :  Maktabah  At- Taufiqiyyah, n.d.), 494.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
م
هاور( يِقاَبْلا  ِفْصِ نلا يِف َ َّاللّٰ ِقَّتَيْلَف ، ِناَميِ ْلْا  َفْصِن َلَمْكَتْسا ِدَقَف َج َّو َزَت  ْن ََ يناربطلا ) “ Barangsiapa  telah  kawin,  ia  telah  memelihara  setengah  bagian  dari imannya,  karena  itu,  hendaklah  ia  taqwa  kepada  Allah  dalam bahagian yang lain ” .
Berdasarkan  kepada  pendekatan  multi-dimensi  yang  memasukkan unsur  maqasid,  tidak  ada  pertentangan  dalil  terhadap  adanya  larangan perkawinan beda agama khususnya bagi laki-laki muslim dan perempuan Kristen sebagaimana kasus a quo. Begitupun dari dimensi psikologis dan mental  bagi  pasangan  yang  berbeda  agama  ataupun  bagi  anaknya. Mudharat  perkawinan  beda  agama  lebih  besar,  lebih  bersifat  umum daripada kemashlahatannya.

## Perkawinan  Beda  Agama  Purposefulnes  (Kebermaksudan  atau
Kemanfaatan)
Pada  teori  sistem,  tujuan  pada  dasarnya  dibedakan  menjadi goal (tujuan)  dan purpose (maksud).  Perkawinan  beda  agama  tentunya  harus dilihat  dari  sisi  maksud  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Apabila  dilihat maksud daripada dilakukannya perkawinan beda agama, terlihat bahwa perkawinan  beda  agama  dilangsungkan  tanpa  maksud  dan  tujuan  yang jelas.  Faktor  saling  mencintai  diantara  kedua  pasangan  membuat perkawinan beda agama tersebut dilakukan. Hal tersebut tentunya tidak sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  yang  diinginkan  oleh  hukum  Islam dalam sebuah perkawinan yaitu membentuk sebuah keluarga yang yang Sakinah, mawadah dan warohmah.
Berdasarkan  enam  fitur  dalam  teori  sistem  dari  Jaser  Auda  diatas, terlihat  bahwa  penatapan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby  yang  mengabulkan  permohonan  pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama sangat jauh dari nilai-nilai Maqasid  Syariah  jasser  Auda .  Jaser  Auda  dalam maqashid  syariah -nya menginginkan adanya ketercapaian nilai dar fitur-fitur atau karakteristik yang sudah ditentukan untuk melaksanakan suatu tindakan.
Perspektif  agama,  tidak  ada  satupun  yang  dipertimbangankan  oleh hakim  dalam  penetapannya.  Ada  banyak  hal  yang  harus  dilihat  dari perspektif agama terhadap praktik perkawinan beda agama ini. Baik dari agama pemohon ataupun agama termohon. Ada banyak dalil-dalil dalam Al-Qur ’ an,  Hadist  dan  tafsir-tafsir  yang  perlu  diperhatikan  sebelum memberikan putusan terhadap perkawinan beda agama. Dalil-dalil dalam

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
hukum Islam sebagaimana yang penulis jabarkan sebelumnya sangat jelas secara  umum  melarang  dilaksanakannya  perkawinan  beda  agama, terlebih  lagi  dalam  perkara a  quo .  Hakim  sebelum  membuat  penetapan seharusnya mempertimbangkan hal tersebut. Suatu kesalahan besar bagi hakim  yang  memutuskan  penetapan  perkawinan  beda  agama  tanpa melihat  dan  mempertimbangkan  ajaran  agama  yang  dianut  oleh  pihak yang berperkara.
Perspektif  psikologis,  juga  tidak  menjadi  pertimbangan  oleh  hakim. Tidak  ada  satupun  poin  pertimbangan  hakim  yang  melihat  bagaimana psikologis  pasangan  yang  melangsungkan  perkawinan  beda  agama, bagaimana psikologis anak yang lahir dari psangan yang berbeda agama. Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa perkawinan beda agama membawa dampak yang buruk bagi psikologis rumah tangga pasangan yang berbeda agama. Akan rentan terjadi ketidaktentraman dari pasangan  yang  berbeda  agama,  terlebih  lagi  bagi  anak  yang  dilahirkan dari pasangan yang berbeda agama.
Perspektif  keberlangsungan  hidup  dimasa  mendatang,  juga  tidak menjadi bahan pertimbangkan hakim dalam penetapannya. Hakim tidak memperhatikan  penelitian  mengenai  kehidupan  pasangan  yang  berbeda agama,  keberlangsungan  harta  pasangan  berbeda  agama  dan  peralihan harta pasangan yang berbeda agama tersebut. Pada penetapannya hakim lebih  cenderung  mempertimbangkan  kebebasan  memeluk  agama, persetujuan  orang  tua  dan  ketentuan  pencatatan  perkawinan  oleh  dua orang  yang  berbeda  agama.  Hakim  lebih  terfokus  kepada  kesungguhan para  pihak  untuk  mencatatkan  perkawinannya  daripada  dimensi  yang lainnya.
Terkesampingkannya  dimensi  atau  perspektif  lain  dalam memberikan suatu penetapan tentunya sangat jauh dari nilai-nilai Maqasid Syariah  jasser  Auda .  Jassaer  Auda  dalam  enam  fitur maqashid  syariah -nya secara  jelas  menekankan  bahwa  harus  ada  suatu  hasil  kognisi, keterbukaan, berlaku bagi banyak orang, dan bersifat multidimensi dalam menetapkan  suatu  keputusan  termaksud  dalam  hal  ini  penetapan perkawinan  beda  agama.  Diterapkannya  enam  fitur  dalam maqashid syariah Jaser  Auda  dalam  memberikan  penetapan  terhadap  perkawinan beda  agama  tentunya  akan  lebih  membawa  hasil  yang  sesuai  dengan tujuan Islam itu sendiri.

## Penutup

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Hakim dalam pertimbangannya memuat tentang kebebasan memeluk keyakinan  atau  agama.  Para  pemohon  yang  berbeda  keyakinan  atau agama  bermaksud  akan  melangsungkan  perkawinan  untuk  membentuk rumah  tangga,  keduanya  berhak  untuk  mempertahankan  keyakinan agamanya masing-masing. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada pasal  29  UUD  1945  tentang  kebebasan  memeluk  keyakinan  terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap  orang  berhak  untuk  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
Berdasarkan  enam  fitur  dalam  teori  sistem  dari  Jaser  Auda  diatas, terlihat  bahwa  penatapan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby  yang  mengabulkan  permohonan  pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama sangat jauh dari nilai-nilai Maqasid  Syariah  jasser  Auda.  Jaser  Auda  dalam  maqashid  syariah-nya menginginkan adanya ketercapaian nilai dari fitur-fitur atau karakteristik yang  sudah  ditentukan  untuk  melaksanakan  suatu  tindakan. Terkesampingkannya  dimensi  atau  perspektif  lain  dalam  memberikan suatu  penetapan  tentunya  sangat  jauh  dari  nilai-nilai  Maqasid  Syariah jasser Auda.
Referensi
“ AL-QURAN  DAN  TERJEMAHANNYA  Ed.  Penyempurnaan  (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Al-Qur ’ an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), ” n.d. Arifin,  Zainal. “ Perkawinan  Beda  Agama. ” JURNAL  LENTERA :  Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi 18, no. 1 (December 16, 2019): 143 – 58. https://doi.org/10.29138/lentera.v18i1.175.
Auda,  Jasser. Maqasid  Al-Shari ’ ah  as  Philosophy  of  Islamic  Law:  A  System Approach .  London :  The  International  Institute  of  Islamic  Thought, 1428ah/2007ce, n.d.
Abdul  Rozak,  Ihda  Shofiyatun  Nisa ’,  Arif  Sugitanata,  Penundaan Perkawinan  dalam  Prespektif  Fath  Adz-Dzari ’ah  dan  Sadd  Adz - Dzari ’ah :  Studi  Kasus  di  Desa  Leteh,  Kecamatan  Rembang, Kabupaten  Rembang,  The  Indonesian  Journal  of  Islamic  Law  and Civil Law, Vol 1 No 1 April 2020.
—— . Maqasid  Al-Shari ’ ah  Ka-Falsafah  Lil-Tashri ’ al-Islami:  Ru ’ yah Mandhumiyah . Herdon: IIIT, 2012, n.d.
____. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah . Bandung : Mizan Pustaka, 2015, n.d.
Az-Zubaidi,  Syihabuddin  Ahmad. Mukhtasharah  Shahih  Bukhari .  Kairo :
Maktabah At- Taufiqiyyah, n.d.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Bakri,  Asafri  Jaya. Konsep  maqashid  syari ’ ah  menurut  Al-Syatibi .  1st  ed.
Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996, n.d.
“ Direktori Putusan. ” Accessed May 4, 2023. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc5 1c755dad32a412313135303536.html.
Enghariano,  Desri  Ari,  and  Amaruddin  Asra. “ TAFSIR  AYAT-AYAT HUKUM  TENTANG  PERNIKAHAN  BEDA  AGAMA  Menurut Rasyid  Ridha  dan  al-Maraghi. ” SYAHADAH :  Jurnal  Ilmu  al-Qur ’ an dan Keislaman 5, no. 1 (December 16, 2017). https://doi.org/10.32520/syhd.v5i1.128. Kasdi, Abdurrahman. “ MAQASYID SYARI ’ AH PERSPEKTIF
PEMIKIRAN  IMAM  SYATIBI  DALAM  KITAB  AL-MUWAFAQAT. ” YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 5, no. 1 (January 18, 2016). https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.693.
Khanna Syarifah, 14913179. “ PERJANJIAN PRA NIKAH DI INDONESIA
PERSPEKTIF  MAQASID  SYARIAH  JASSER  AUDA. ” Master  Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/15293. Nasution,  Syamruddin. PERNIKAHAN  BEDA  AGAMA  DALAM  AL- QUR ’ AN :  Kajian  Perbandingan  Pro  Dan  Kontra .  Pekanbaru:  Yayasan Pusaka Riau, 2011. https://repository.uin-suska.ac.id/10387/.
“ PP  No.  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan [JDIH BPK RI]. ” Accessed May 19, 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9- tahun-1975.
“ Putusan_mkri_8844_1675141891.Pdf. ” Accessed May 10, 2023. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusa n_mkri_8844_1675141891.pdf.
Saputra, Andi. “ Dua Gugatan Nikah Beda Agama di MK: Dibolehkan Vs Dilarang. ” detiknews. Accessed May 4, 2023. https://news.detik.com/berita/d-6159881/dua-gugatan-nikah-beda- agama-di-mk-dibolehkan-vs-dilarang. —— . “ Sidang di MK, Menkum- Menag  Tegas  Tolak  Legalkan  Nikah  Beda  Agama. ” detiknews. Accessed May 4, 2023. https://news.detik.com/berita/d-
6161527/sidang-di-mk-menkum-menag-tegas-tolak-legalkan-nikah- beda-agama.