INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 975-983 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien, Bila Terjadi Malpraktek (Studi Pada Rumah Sakit Nene Mallomo Sidrap)
Muh Ali Hanapi 1 ✉ , Syahruddin Nawi 2 , Muhammad Ilyas 3
Universitas Muslim Indonesia Email: abyhprasetya32@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1)Untuk mengetahui tanggung jawab seorang dokter bila  terjadi  malpraktek  terhadap  seorang  pasien.  (2)  Faktor  -  faktor  apakah  yang  mempengaruhi terjadinya malpraktek  seorang dokter. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris karena mengkaji tentang fenomena yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan Tanggung jawab dokter terhadap  pasien,  bila  terjadi  malpraktek  (Studi  pada  Rumah  Sakit  Nene  Mallomo  Sidrap).  Dalam penelitian ini menggunakan Data primer yang diperoleh langsung dari responden yang akan ditentukan pada populasi dan sampel dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Malpraktek hal tersebut dapat berupa perbuatan, sikap maupun prosedur dan tidak terbatas pada  hal-hal  administrasi  atau  tata  usaha  saja.  Hal-hal  Malpraktek    tersebut  menjadi  salah  satu penyebab bagi timbulnya spekulasi Masyarakat yang berpendapat bahwa  kinerja tidak efisien, buruk dan tidak memadai. (2) Mengenai undang-undang kesehatan terkait kelalaian, tertulis bahwa apabila seorang tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, maka kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi sesuai pasal 56-58.dalam ketentuan pasal 190 kaitannya dengan UU Kesehatan. Pertanggung jawaban perdata seorang dokter terhadap pasiennya apabila  seorang  dokter  melakukan  malpraktek  dan  pasien  mengalami  cedera,  dapat  menimbulkan pertanggungjawaban  perdata  bagi  seorang  dokter,  dengan  dasar  gugatan  antara  lain:  wanprestasi, perbuatan  melanggar  hukum  dan kelalaian,  yang  sanksi  lazimnya  berupa  ganti  rugi  kepada pasien. Rekomendasi    penelitian  (1)  Dokter,  perawat  dan  tenaga  medis  lainnya  di  harapkan  harus  tetap menerapkan prinsip, peran dan aturan yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga Kesehatan. Sehingga kedepannya  sangat  diharapkan  Tindakan  malpraktek  tidak  terjadi  lagi.  (2)  Pengaturan  mengenai malpraktik medis dalam hukum positif Indonesia belum terdapat pengaturan yang mengatur secara khusus.  Rumah  sakit  harus  berhati-hati  dan  tepat  dalam  menjalankan  tugasnya  serta  mempunyai
langkah-langkah  yang  cerdas  untuk  meminimalkan  kemungkinan  terjadinya  malpraktik  medik  dan mengambil langkah proaktif dalam menyelesaikan malpraktik medik.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Dokter Bila Terjadi Malpraktek

## Abstract
The objectives of this study were to: (1) identify the responsibility that doctors have to their patients in the case of  malpractice; and (2) identify risk  factors for medical malpractice. Because it  investigates societal  issues  pertaining  to  doctors'  obligations  to  patients  in  the  case  of  malpractice,  this  study employs empirical legal research (Study at Nene Mallomo Hospital Sidrap). In addition to secondary data  gathered  from  publications  and  books  that  are  relevant  to  the  research,  this  study  employed primary data collected directly from respondents who were selected from the population and sample. The study's findings demonstrated that (1) malpractice was not exclusive to business or administrative affairs and could also take the shape of behaviors, attitudes, or practices. These malpractices contributed to the public's conjecture that doctors' performance was insufficient, ineffective, and of low quality. (2) In terms of health law and negligence, it states that in the event that a health worker is suspected of engaging in careless behavior while performing the duties of his job, the matter must be settled through mediation in compliance with sections 56 – 58 of article 190 of the health law. Doctors may be held civilly liable for their actions if they violate medical ethics and cause harm to their patients. These actions may be based on negligence, breach of contract, or other illegal behavior and the patient will typically receive compensation for the damages suffered. This study recommends that: (1) In order to prevent malpractice in  the  future,  doctors,  nurses,  and  other  medical  professionals  are  required  to  uphold  the  values, responsibilities,  and  regulations  that  apply  to  health  workers.  (2)  Indonesian  positive  law  does  not contain  any  particular  provisions  pertaining  to  medical  negligence.  In  performing  their  obligations, hospitals need to exercise caution and precision. They should also take proactive measures to resolve medical malpractice cases and reduce the likelihood of such incidents.
Keywords: Investigating Doctor's Responsibility for Medical Malpractice towards Patients

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  hal  kodrati  yang  menjadi  kebutuhan  bagi  seluruh  makhluk hidup  begitu  juga  dengan  manusia  yang  membutuhkan  upaya-upaya perbaikan. Aspek pelayanan  kesehatan  menjadi  penting  oleh  sebab  setiap  upaya  pembangunan  harus dilandasi   dengan   wawasan   kesehatan   yang   diciptakan   secara   baik   dan sistematis untuk pembangunan nasional.
Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini maka kesehatan harus dilihat sebagai satu
kesatuan yang utuh terdiri dari unsur-unsur fisik, mental, sosial dan didalamnya kesehatan jiwa merupakan bagian integral kesehatan.
Istilah  malpraktek  dari  dulu  sudah  dikenal  baik  itu  oleh  kalangan  profesi  dokter maupun  masyarakat  pada  umumnya,  apalagi  pada  masa  kini  banyak  sekali  kasus-kasus malpraktek  yang  muncul  ke  permukaan  dan  dituntut  secara  formal  oleh  pasien  atau keluarganya ke sidang pengadilan ataupun masih ditingkat pengaduan ke pihak kepolisian.
Walau pembahasan tanggung jawab dokter dari sudut hukum perdata bukan berarti UU  No.  23  tahun  1992  tentang  kesehatan  dikesampingkan  dalam  pembahasan  ini, melainkan  merupakan  bagian  dasar  dalam  pembahasan  selanjutnya.  Pasal  50  ayat  (1) Undang-undang tersebut menjelaskan, bahwa dokter adalah bagian dari tenaga kesehatan. Kemudian  dalam  pasal  55  ayat  (2)  dikatakan  lagi,  bahwa  ganti-rugi  sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentunya disini termasuk KUH perdata itu sendiri . Dilihat dari aspek hukum, hubungan  dokter  dengan  pasien  merupakan  hubungan  antara  subjek  hukum  dengan subjek hukum. Hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum diatur oleh kaidah- kaidah  hukum  perdata.  Kaidah-kaidah  hukum  perdata  berisi  pedoman  ataupun  ukuran bagaimana para  pihak melaksanakan  hak dan kewajibannya. Seperti telah disebutkan  di atas, berbicara masalah hukum, maka disana terdapat hak dan kewajiban yang timbal balik sifatnya, dimana hak dokter menjadi kewajiban pasien, begitu juga sebaliknya hak pasien menjadi kewajiban dokter.
Dalam bahasa Indonesia, istilah ini disebut malpraktek, yang terdapat dari kata " mala" yang berarti perbuatan  (jasa) yang  dipuji-puji, tapi jasa tersebut  diperbuat dengan jalan yang tidak baik dan dijelaskan, bahwa malpraktek medik ialah suatu tindaka perbuatan yang dilakukan  diselenggarakan  dengan  jalan  yang  tidak  baik  atau  salah,  tidak  sesuai  norma Malpraktek  dalam  bahasa  Inggris  disebut  "malpractice"  yang  berarti  "  Wrongdoi"  atau "neglect of duty ". Dan bila istilah tersebut diterapkan dalam bidang kedokteran berarti, seseorang dokter melakukan malpraktek jika ia melakukan suatu tindakan medik yang salah (wrong - doing) atau ia tidak cukup mengurus pengobatan perawatan pasien.
Adami chazawi juga membedakan malpraktik menjadi dua bentuk yaitu, malpraktik etik  yaitu  tindakan  Tenaga  Medis yang  dilakukan tidak sesuai  dengan  etika seperti suatu, prinsip dan norma yang berlaku untuk Tenaga Medis dan malpraktik yuridis  yaitu malpraktik    yang    dapat    dibedakan    menjadi    malpraktik    pidana,    perdata    dan administrative  Seorang  dokter  hendaknya  dapat  menegakkan  diagnosis  dengan  benar sesuai dengan standar pelayanan medik dan tindakan itu memang wajar dan diperlukan
Malpraktek  medis  adalah  kelalaian  seorang  dokter  untuk  mempergunakan  tingkat keterampilan  dan  ilmu  pengetahuan  yang  lazim  dipergunakan  dalam  mengobati  pasien atau  orang  yang  terluka.  Kelalaian  disini  adalah  sikap  kurang  hati-hati  melakukannya dengan wajar atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian disini juga diartikan dengan melakukan tindakan kedokteran dibawah standar pelayanan medik.

## METODE PENELITIAN

## Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  penelitian  hukum  empiris karena  mengkaji  tentang  fenomena  yang  terjadi  dimasyarakat  yang  berkaitan  dengan Tanggung jawab dokter terhadap pasien
Teknik Analisis Data
Setelah data terkumpul dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder, maka selanjutnya penulis melakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan secara  mendalam  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian  sehingga diperoleh suatu hasil kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertanggungjawaban dalam Aspek Pidana
Dalam  KUHP  pertanggungjawaban  pidana  terkait  Malpraktek  Medik  diatur  dalam Pasal 359, 360 dan Pasal 361. Dimana dalam Pasal 359  mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan  kematian  seseorang,  Pasal  360  mengatur  tentang  kelalaian  yang menyebabkan lukanya seseorang, dan Pasal 361 mengatur tentang pemberatan pidana bagi pelaku dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian yang telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.
Menurut Guwandi, pengaturan terkait malpraktek medis yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain:
1) Pasal  322  KUHP,  yaitu  membocorkan  rahasia  kedokteran  yang  diadukan  oleh penderita.
2) Pasal 359 KUHP, yaitu karena kesalah menyebabkan matinya seseorang.
3) Pasal  360  KUHP,  yaitu  karena  kesalahannya  menyebabkan  sesorang  menjadi  luka berat dan luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit.
4) Pasal 361 KUHP, yaitu jika kejahatan dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau
pekerjaan.
5) Pasal 386 KUHP, memberikan atau membuat obat palsu.
6) Pasal  531  KUHP,  yaitu  tidak  memberikan  pertolongan  kepada  orang  yang  berada dalam keadaan bahaya maut.
Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktik kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktik untuk  melakukan  upaya  hukum  pengaduan  kepada  Ketua  Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran Indonesia, yang dapat juga secara bersamaan melakukan upaya hukum secara hukum pidana maupun hukum perdata ke pengadilan serta pemberian wewenang kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk mengeluarkan keputusan menjatuhkan  sanksi  disiplin  kepada  dokter  yang  terbukti  bersalah.Masalah pertanggungjawaban hukum pidana seorang dokter dalam KUH Pidana yang mencakup tanggung jawab hukum yang ditimbulkan oleh kesengajaan maupun kealpaan/ kelalaian. Pasal-Pasal 359,360 KUH Pidana mencakup kesalahan yang didasarkan pada kesengajaan. Sedangkan dasar kealpaan / kelalaian dalam Pasal 267 KUH Pidana dan ketentuan terbaru mengenai sanksi pidana tindak pidana dibidang medis yang dilakukan oleh tenaga medis diatur berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan diatur dalam bab XIV Ketentuan Pidana

## Pertanggungjawaban dalam Aspek Perdata
Malpraktek medis dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter atau  tenaga  medis  untuk  mempergunakan  tingkat  keterampilan  dan  ilmu  pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang cedera menurut ukuran di lingkungan yang sama.  Dipandang dari sudut perdata, malpraktek terjadi bila perlakuan salah yang dilakukan dokter dalam hubunganya memberikan pelayanan medis terhadap pasien  menimbulkan  suatu  kerugian  perdata.  Dengan  timbulnya  akibat  hukum  kerugian perdata maka terbentuklah pertanggungjawaban perdata bagi dokter terhadap kerugian yang ditimbulkan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga diatur mengenai pertanggungjawaban perdata seorang dokter yang lalai dalam menangani pasienya yaitu pasal 58 ayat (1) yang menyebutkan: “setiap orang berhak menuntut ganti rugi  terhadap  seseorang,  tenaga  kesehatan,  dan/atau  penyelenggara  kesehatan  yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.
Untuk melengkapi data diatas Penulis telah menyajikan berbagai pendapat-pendapat dari berbagai narasumber tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik medik dalam praktek pelayanan kesehatan, dengan metode wawancara terhadap tenaga Kesehatan
1) faktor-faktor  malpraktik  medik  oleh  tenaga  medis  karena  banyak  disebabkan  oleh kelalaian,  banyak  yang  kurang  melakukan  sesuatu  tindakan  medis  pada  Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Profesi yang telah ditetapkan, biasanya juga disebabkan karena kondisi fisik yang capek atau mengalami kelelahan maka akibatnya hilangnya suatu konsentrasi, kurangnya ketersediaan alat dan bahan perawatan maka tidak bisa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Profesi dan kurangya pemahaman tentang disiplin ilmu  kesehatan  di bidang dunia  kedokteran secara  update  atau  terkini  biasanya  dialami  oleh  tenaga  medis  yang  ada  didaerah terpencil atau pedalaman walaupun menurut beliau tidak ada niatan buruk sama sekali untuk  “mencelakakan  pasien”.  Mereka  pasti  berusaha  semaksimal  mungkin  buat kesembuhan  pasiennya  bahwasannya  sembuh  atau  tidaknya  pasien  itu  tergantung hasil  dari  Tuhan,  kami  hanya  berusaha  sekeras  mungkin  terangnya  mengutarakan kepada penulis.
2) Menurutnya  faktor-faktor  malpraktik  medik  pidana  oleh  tenaga  medis  disebabkan. Yang pertama faktor lelah/capek bahwasannya bisa menyebabkan kelalaian, karena tenaga  medis  mempunyai  batasan  mengenai  kapasitas  kerja,  apabila  dipaksakan untuk menerima pasien maka akan menimbulkan terjadinya “human error” di tengah - tengah  pada  saat  melayani  pasien  tersebut.  Yang  kedua  tidak  mengerti  atau memahami  tentang  Standar  Prosedur  Operasional  (SPO),  yang  pada  intinya  suatu perangkat instruksi / metode standar berdasarkan kesepakatan dalam merealisasikan runtunan aktivitas yang teratur dengan menciptakan suatu strategi yang tepat dan maksimal.  Yang  ketiga  kurangnya  kurang  ilmu  pengetahuan  di  bidang  kedokteran yang  semakin  terkini  atau  update.  Yang  keempat  komunikasi  dua  arah  yang  tidak berhasil, antara dokter dan pasien. atau dokter dan keluarga pasien contohnya apabila ada seorang pasien di tingkat Instalasi Gawat Darurat (IGD).
3) Pendapat    masyarakat  terhadap  malpraktek  bahwa  sebagai  seorang  dokter  yang profesional, tidak seharusnya ada kesalahan dalam urusan profesionalisme khususnya dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu, sejak awal tenaga Kesehatan telah diberikan  dan  diajarkan  etika  atau  yang  disebut  dengan  kode  etik,  dan  UU  yang mengatur kasus/dugaan (tuntutan  pada Malpraktek). Oleh  karena  itu,  dokter harus
tetap menerapkan prinsip, peran dan aturan yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga Kesehatan.
pendapat masyarakat tentang malpraktek kedokteran sesuai dengan pandangan ilmu etika kedokteran. Masyarakat juga memahami bahwa kesalahan prosedur, diagnosis dan penatalaksanaan merupakan aspek dalam terjadinya malpraktek. Namun masyarakat lebih menitik  beratkan  kepada  akibat  yang  dialami  oleh  pasien,  yang  lebih  megadopsi  nilai filosofis konsekuentialis dan kurang mempertimbangkan tindakan yang telah dilakukan oleh dokter berdasarkan nilai-nilai moral dan standar medis. Beberapa pengalaman masyarakat tentang malpraktek kedokteran terdapat kasus-kasus yang harus menjadi perhatian dokter, rumah sakit, dan petugas kesehatan lainnya, seperti ketidaksiapan alat dan tidak adanya persetujuan  sebelum  dilakukannya  penatalaksanaan.  Namun  secara  umum,  pandangan masyarakat mengenai malpraktek mencerminkan ketidakpuasan mereka terhadap layanan yang diberikan. Ketidakpuasan ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan rendahnya informasi yang diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan informasi yang memadai harus dipertimbangkan sebelum pemeriksaan dan pengobatan untuk mencegah berbagai tuduhan malpraktek.

## SIMPULAN
Malpraktek hal tersebut dapat berupa perbuatan, sikap maupun prosedur dan tidak terbatas  pada  hal-hal  administrasi  atau  tata  usaha  saja.  Hal-hal  Malpraktek  tersebut menjadi  salah  satu  penyebab  bagi  timbulnya  spekulasi  Masyarakat  yang  berpendapat bahwa kinerja tidak efisien, buruk dan tidak memadai. Dengan kata lain, bahwa tindakan atau perilaku Malpraktek bukan sekedar merupakan penyimpangan dari prosedur atau tata cara pelaksanaan tugas namun Dalam proses pemberian pelayanan publik kepada masyarakat,  seorang  pejabat  publik  secara  berkali-kali  menunda  atau  mengulur-ulur waktu  tanpa  alasan  yang  jelas  sehingga  proses  administrasi  yang  sedang  dikerjakan menjadi tidak tepat waktu sebagaimana ditentukan.
Tindakan seperti ini dapat mengakibatkan pelayanan publik yang diberikan memiliki tingkat  ketidakpastian  yang  tinggi,  selanjutnya  Tidak  Menangani  dan  melalaikan kewajiban, Seorang pejabat publik sama sekali tidak melakukan tindakan yang semestinya wajib  dilakukan  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  publik  kepada  Masyarakat  dan dalam proses pemberian pelayanan publik, seorang pejabat publik bertindak kurang hati- hati dan tidak memperhatikan apa yang semestinya menjadi tanggung jawabnya dapat membuat Masyarakat merasa kecewa dalam pelayanan yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoel  Djamali  dan  Lenawati  Tedjapermana.  1999.  Tanggung  jawab  Hukum  Seorang  Dokter Dalam Menangani Pasien. Abardin. Jakarta.
Adji  Oemar  Seno.  1991.  Etika  Profesional  Dan  Hukum  Pertanggungjawaban  Pidana  Dokter.
Erlangga. Jakarta.
Ateng  Syafrudin.  2000.  Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan Bertanggungjawab. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Universitas Parahyangan. Bandung.
Anny Isfandyarie, 2006, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Prestasi Pustaka, Jakarta. Adami Chazawi, 2007, Malpraktik Kedokteran Edisi I, Banyu Media Publishing, Malang.
Biro Pusat Statistik. 1994. Profil Statistik Wanita, Ibu dan Anak di Indonesia. Jakarta. Dalam httpp: // WWW. Kalbe Farma. Com\files\edk/files/14-149,sehat sakit.pdf/14-149.sehat sakit/tgl 15 Januari 2007.
Blum .HL. 1973. Planing For Heakth: Development Application Of Social Change Theory, Human Science. Press. New York.
Darus Mariam Darussalam. 2001. Komplikasi Hukum Perikatan. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Fred,  Arneln.  1991.  Kapita  Selekta  Hukum  Kedokteran.  Cetakan  Pertarna.  Grafika  Tarna  Jaya.
Jakarta.
Isfandyarie Any. 2006. Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter. Jakarta.
J. Guwandi. 1995. HAM Dalam Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent). Balai FKUI. Jakarta.
____________1990. Kelalaian Medik. Balai FKUI. Jakarta.
_____________  2002.  Hospital  Law  (Emerging  Doctrine&  jurisprudence).  Balai  Penerbit  Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta.
____________1996. Dokter, Pasien dan Hukum. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. Kansil CST. 1991. Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia. Rineka. Jakarta.
M.  Achdiat  Chrisdiono.  2006.  Dinamika  Etika  &  Hukum  Kedokteran  Dalam  Tantangan  Zaman. Jakarta.
____________1996. Pernik-pernik Hukum Kedokteran, Melindungi Pasien dan Dokter . Widya Medika. Jakarta.
Majalah Forum No.43, Edisi. 2006. Berita Malam Metro TV. Tanggal 26 Februari 2006.
Mariam  Dams.,  Sutan  Remy  Syahdeini.,  Hem  Soepraptomo.,  Faturachman  Djamil  dan  Taryana Soenandar,. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Citra Adytia Bakti. Bandung.
Ninik Mariyanti, 1988, Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata, Bina Aksara, Jakarta, h.6.
Paradigma Sehat. 1998. Pola Hidup Sehat. Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat. Departemen Kesehatan RI. Dalam httpp: // WWW. Kalbe Farma. Com\artikel\tgl 15 Januari 2007.
Salim HS. 2005. Hukum Kontrak, Teori & Tekhnik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika. Jakarta. Sugandhi, 1981, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya
Samsi  Jacobalis.  2005.  Pengantar  Tentang  Perkembangan  Ilmu  Kedokteran,  Etika  Medis  dan
Bioetika. CV. Sagung Seto dengan Universitas Taruma Negara. Jakarta.
Satrio J. 1992. Hukum Perjanjian. Aditya Bhakti. Bandung.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum NormatiJJ Suatu Tinjauan Singkat.
Rajawali. Jakarta.
Stoud,  HD.  De  Betekenissen  Van  De  Wet,  dalam  Irfan  Fachruddin,  Pengawasan  Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Alumni. Bandung.
Sunanti Z. Soejoeti. 2007. Tentang Konsep Sehat, Sakit dan Penyakit Dalam Konteks Sosial Budaya .
Terdapat dalam. http:/WWW. Kalbe Farma. Com\Artikel\tanggal 15 Januari 2007.
Supriadi Wila Chandrawila. 1983. Hukum Kedokteran. Mandar Madju. Bandung.
Syahruddin Nawi. 2022. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Kretakupa Print. Makassar.
Soedjatmiko, 2001, Masalah Medik dalam Malpraktek Yuridik, Citra Aditya Bakti, Malang, h.35 Yusuf M. Hanafiah dan Amri Amir. 1998. Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan. USU. Press. Edisi Ketiga. Medan.
Y.A. Triana Ohoiwutun, 2007, Bunga Rampai Hukum Kedokteran Edisi I, Banyu Media Publishing, Malang
Wila Chandrawila Supriadi. 1983. Hukum Kedokteran, Mandar maju, Bandung.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Subekti, R., Tjitrosudibio, R dan Pradnya Paramita. 1983. cetakan XVI. Jakarta.
Peraturan Pemerintah No. 589 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik.
Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. 1997. Departemen Kehakiman RI. Jakarta. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-undang No. 6 Tahun 1963 Tentang Persyaratan Untuk menjadi Tenaga Kesehatan.