## HAKEKAT KEBERADAAN SANKSI PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA
Oleh : Ruben Achmad 

## ABSTRAK
Hakekat  pidana  dan  pemidanaan  dalam  sistem  hukum  pidana, ditelusuri  melalui  aliran  klasik,  aliran  modern,  dan  aliran  teori integratif  serta  dapat  pula ditelusuri  melalui  teori  tujuan pemidanaan.  Aliran  klasik  hakekat  pidana  dan  pemidanaan  untuk memberikan  penderitaan  dan  pembalasan  sebagai  tujuan pemidanaan,  aliran  modern  pidana  bukan  untuk  membalas  tetapi untuk  memperbaiki  terpidana  untuk  dapat  dikembalikan  pada masyarakat  dengan  tujuan  untuk  pencegahan,  teori  integratif, hakekat  pidana  dan  pemidanaan  selain  untuk  melakukan pencegaahan  sekaligus  juga  untuk  rehabilitasi  terpidana.  Dalam perspektif  Pancasila,  pidana  dan  pemidanaan  memperhatikan keseimbangan  /  harmonisasi  kepentingan  masyarakat,  pelaku,  dan korban.
Kata Kunci: Pidana  Dan  Pemidanaan,  Sistem  Hukum  Pidana, Aliran Hukum Pidana, Tujuan Pemidanaan

## A. Pendahuluan
Salah  satu  usaha  penanggulangan  kejahatan  ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.  Namun  demikian  usaha  inipun  masih  sering dipersoalkan.  Perdebatan  mengenai  peranan  pidana  dalam menghadapi  masalah  kejahatan  ini,  menurut  Inkeri  Antila,
 Pengajar Fakultas  Hukum  Unsri  dan Program  Magister  Ilmu Hukum Unbari.
Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana … - Ruben Achmad
telah berlangsung beratus-ratus tahun 1 . dan menurut Herbert L.  Packer,  usaha  pengendalian  perbuatan  anti  sosial  dengan menggunakan pidana pada seorang yang bersalah melanggar peraturan  pidana,  merupakan  "suatu”  problem  sosial  yang mempunyai dimensi hukum yang penting 2 .
Penanggulangan  upaya  hukum,  termasuk  hukum pidana,  sebagai  salah satu  upaya  untuk  mengatasi  masalah sosial  termasuk  dalam  bidang  kebijakan  penegakan  hukum.
Disamping itu karena tujuannya untuk mencapai
kesejahteraan  masyarakat  pada  umumnya,  maka  kebijakan penegakan  hukum  inipun  termasuk  dalam  bidang  kebijakan sosial,  yaitu  segala  usaha  yang  rasional  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat.  Sebagai  suatu  masalah  yang termasuk  masalah  kebijakan,  maka  penggunaan  hukum pidana  sebenarnya  tidak  merupakan  suatu  keharusan.  Tidak ada  kemutlakan  dalam  bidang  kebijakan,  karena  pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah  kebijakan  penilaian  dan  pemilihan  dari  berbagai macam alternative 3
1 Inkeri  Antila, A  new  trand  in  criminal  law  in  finland criminology between the rule of law and the outlaws, C. W. G. Jesperse, K.A.  Van  Lee  owen  burrow  and  LG.  Toornvliet (ed),  kluwer- Deventer, 1976, hlm, 145
2 Herbert  L  Packer, The  Limits  of  Criminal  Sanction, Standford University Press, California, 1968, hlm, 3.
3 Sudarto, Hukum  dan  Hukum  Pidana,  Alumni,  Bandung,  1977, hlm, 161.
Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana … - Ruben Achmad
Upaya penanggulangan kejahatan dengan
menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua  peradaban  manusia  itu  sendiri.  Sampai  saat  inipun, sanksi  pidana  masih  digunakan  dan  "diandalkan"  sebagai salah satu sarana politik kriminal.
Bahkan akhir-akhir ini, pada bagian akhir
kebanyakan  produk  perundang-undangan  hampir  selalu dicantumkan  sub-bab  tentang  "ketentuan  pidana"  Sub  Bab "ketentuan  pidana"  terlihat  misalnya  di  dalam  Undang- undang  No.  9/1985  tentang  "perikanan";  Undang-undang No.12/1985  tentang  "Pajak  Bumi  dan  Bangunan";  Undang- undang No. 13/1985 tentang "Bea Meterai"; Undang-undang No.  15/1985  tentang  "Ketenagalistrikan";  Undang-undang No.  16/1985  tentang  "Rumah  Susun";  Undang-undang  No. 2/1989  tentang  "Sistem  Pendidikan  Nasional";  Undang- undang  No.  3/1989  tentang  "Telekomunikasi";  Undang- undang  No.  6/1989  tentang  "Paten";  Undang-undang  No. 4/1990  tentang  "Serah  Simpan  Karya  Cetak  dan  Karya Rekam";  Undang-undang  No.  5/1990  tentang  "Koservasi Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya"  Undang- undang No. 2/1992 tentang "Usaha Perasuransian"; Undang- undang  No. 3/1992 tentang  "Jaminan Sosial Tenaga  Kerja"; Undang-undang  No.  4/1992  tentang  "Perumahan  dan Pemukiman";  Undang-undang  No.  5/1992  tentang  "Benda Cagar  Budaya";  Undang-undang  No.  7/1992  tentang
Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana … - Ruben Achmad
"Perbankan";  Undang- undang  No.  8/1992  tentang "Perfilman; Undang-undanag No. 9/1992 tentang
"Keimigrasian";  Undang-undang  No.  11/1992  tentang  " Dana  Pensiun";  Undang-undang  No.  12/1992  tentang "Sistem Budi Daya Tanaman"; Undang-undang No. 14/1992 tentang " Lalu Lintas dan Angkutan Jalan"; Undang-undang No.  15/1992  tentang  "Penerbangan";  Undang-undang  No. 6/1992  tentang  "Karantina  Hewan,  Ikan.  dan  Tumbuhan"; Undang-undang  No.  19/1992  tentang  "Merk";  Undang- undang  No.  21/1992  tentang  "Pelayaran";  Undang-undang No.  23/1992  tentang  "Kesehatan";  Undang-undang  No. 8/1995 tentang "Pasar Modal"; Undang- undang No. 9/1995 tentang "Usaha Kecil"; Undang-undang No. 10/1995 tentang "Kepabeanan"  ;  Undang-undang  No.  11/1995  tentang "Cukai".
Dari  gambaran  produk  legislative  di  atas  terlihat, bahwa  sanksi  pidana  hampir  selalu  dipanggil  /digunakan untuk  "menakut  nakuti  atau  mengamankan"  bermacam macam  kejahatan  yang  mungkin  timbul  diberbagai  bidang. Fenomena  atau  kebijakan  praktek  legislative  yang  demikian memberi kesan, seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau "hambar"  apabila  suatu  produk  perundang-undangan  tidak ada  ketentuan  pidananya (sanksi  pidana).  Fenomena legislative  yang  demikian  menarik  untuk  dikaji  dari  sudut kebijakan  hukum  pidana  khususnya  ide  dasar  apa  yang
melandasi penetapan sanksi pidana dalam produk legislative itu.
Dalam  perdebatan  para  ahli  hukum  pidana  maupun penology serta  kriminologi  tentang  pidana  dan  pemidanaan itu,  bukan  saja  pada  pertanyaan  "Apa",  "Mengapa",  dan "Bagaimana" seharusnya ? akan tetapi juga pertanyaan "Apa hakikatnya".  Inilah  inti  dari  persoalan  pidana  dan pemidanaan.  Dia  tidak  saja  berdiri  di  atas  ranah  ilmu  yang berusaha  menjawab  "Apa"  dan  "Mengapa"  diadakan pemidanaan  itu.  Dari  dulu  hingga  kini,  pidana  dan pemidanaan  juga  berada  disekitar  filsafat  yang  berusaha menjawab  pertanyaan  tentang  apa  "hakekat"  pidana  dan pemidanaan itu.
Fokus  masalah  dalam tulisan  ini  berkisar  pada masalah  ide  dasar  penggunaan  sanksi  pidana  sebagai  sub sistem  dari  sistem  pemidanaan.  Kebijakan  legislasi, khususnya  menyangkut  penetapan  sanksi  dalam  hukum pidana, merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan karena  keberadaannya  dapat  memberikan  arah  dan pertimbangan  mengenai  apa yang  seharusnya  dijadikan sanksi  dalam  suatu  tindak  pidana.  Terlebih  lagi  bila dibandingkan  dengan  kecenderungan  produk  perundang- undangan  pidana  di  luar  KUHP  atau  perundang-undangan dibidang  administrasi  yang  menggunakan  sanksi  pidana. Dengan demikian, inti permasalahan dalam tulisan ini adalah
:  Apa  dan Bagaimana  serta  Hakekat  dari  sanksi  pidana  (ide dasar sanksi pidana).

## B. Pembahasan
Fokus  masalah  dalam  tulisan  ini  merupakan  kajian filsafat  ilmu, artinya  filsafat  ilmu  lebih  menaruh  perhatian terhadap  problem  mendasar  ilmu  pengetahuan  seperti  apa hakekat  ilmu  itu  sesungguhnya  ?  Bagaimana  cara memperoleh  kebenaran  ilmiah  ?  Apa  fungsi  ilmu pengetahuan  bagi  manusia  ?.  Problem  inilah  yang dibicarakan dalam landasan pengembangan ilmu pengetahuan,  yakni  landasan  ontologis,  epistemologis,  dan sosiologis 4 .
Karena  hakekat  masalah  tulisan  ini  adalah  untuk mengetahui  ide-ide  dasar  sanksi  pidana,  maka  metode  yang dipakai  dalam  kajian  tulisan  ini  metode  kajian  hukum normatif.  Konsep  ide  dasar  yang  dipakai  dalam  tulisan  ini adalah  gagasan  tentang  suatu  obyek  atau  fenomena  tertentu yang  bersifat  mendasar,  yang  dijadikan  patokan  atau orientasi sudut pandang 5 .
Ide dasar merupakan pandangan dunia (weltbilt) yang diyakini  dan  menentukan  cara  pandang  terhadap  suatu
4 Surajiyo, Filsafat  Ilmu  dan  Pengembangan  di  Indonesia, Bumi Ksara, Jakarta, 2007, hlm 48.
5 K.  Bertens, Sejarah  Filsafat  Yunani:  Dari  Thales  ke Aristoteles, Kanisius,Yogyakarta
fenomena. Ia berfungsi sebagai the central cognitive resource yang  menentukan  rasionalitas  suatu fenomena,  baik  tentang apa yang menjadi pokok persoalan maupun cara melihat dan menjelaskan fenomena itu.
Sebagai  gagasan  yang  bersifat  mendasar,  maka  ide dasar  lebih  menyerupai  cita,  yakni  gagasan  dasar  mengenai suatu  hal.  Misalnya  cita  hukum  atau  rechtsidee,  merupakan konstruksi  pikir  (idee)  yang  mengarahkan  hukum  kepada cita-cita  yang  diinginkan  atau  seperti  dikatakan  Rudolf Stamler, cita hukum merupakan Leitstern (bintang pemandu) bagi tercapainya cita-cita masyarakat 6 . Karena itu cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sabagai asas umum  yang mempedomani  (guiding  principle),  norma  kritik  (kaidah
evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan,
penerapan hukum) dan perilaku hukum. Jadi dirumuskan dan dipahaminya  cita  hukum  akan  memudahkan  penjabarannya kedalam  berbagai  perangkat  aturan  kewenangan  dan  aturan perilaku  serta memudahkan  terjaganya  konsistensi  dalam peneyelenggaraan hukum 7 .
6 A.  Hamid S.  Attamimi, Pergeseran Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan pemerintahan Negara, Disertasi,  Fakultas  Pasca  Sarjaria,  Universitas  Indonesia,  Jakarta, 1990, hlm, 308.
7 B. Arief Sidharta, 1999, hlm, 181.
Dengan  demikian,  sebuah  ide  dasar  selalu  bersifat konstitutif,  artinya  ide  dasar  itulah  yang  menentukan masalah,  metode,  dan  penjelasan  yang  dianggap  relevan untuk  ditelaah.  Oleh  karena  itu, berbicara  tentang  ide  dasar penggunaan  sanksi  pidana  dalam  sistem  hukum  pidana bermakna  berbicara  tentang  gagasan  dasar  mengenai  sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam  hukum  pidana.  Untuk  mengetahui  hal  ini  dapat ditelusuri lewat  perkembangan  yang  terjadi  dalam  sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo klasik.
Aliran  klasik  pada  prinsipnya  menganut  sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto menyatakan bahwa aliran klasik tentang pidana  bersifat  retributif  dan represif  terhadap  tindak pidana 8 . Aliran ini muncul pada abad XVIII yang berpaham indeterminisme  mengenai  kebebasan  kehendak  manusia yang  menekankan  kepada  perbuatan  pelaku  kejahatan sehingga  dikehendakilah  hukum  pidana  perbuatan  (daad- strafrecht). Karenanya, sistem pidana dan pemidanaan aliran klasik  ini  sangat  menekankan  pemidanaan  terhadap perbuatan,  bukan  pada  pelakunya.  Sitem  pemidanaan ditetapkan  secara  pasti  (  the  definite  sentence  ). Artinya,
8 Sudarto, Hukum  dan  Hukum  Pidana, Alumni  Bandung,  1980, hlm. 15.
penetapan  sanksi  dalam  undang-undang  tindak  dipakai sistem  peringanan  atau  pemberatan  yang  berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa pelaku, kejahatan-kejahatan yang  dilakukannya  terdahulu  maupun  keadan-keadaan khusus  dari  perbuatan/kejahatan yang  dilakukan 9 . Dengan demikian tidak dipakai sistem individualisasi pidana.
Aliran  modern  mencari  sebab  kejahatan  dengan memakai  metode  ilmu  alam  dan  bermaksud  untuk  langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positip sejauh dia masih dapat diperbaiki. Bertolak belakang dengan paham aliran  klasik,  aliran  modern  memandang  kebebasan kehendak  manusia  banyak  dipengaruhi  oleh  watak  dan lingkungannya  sehingga  tidak  dapat  dipersalahkan  dan dipidana. Andaipun digunakan istilah pidana, menurut aliran modern  ini  harus  tetap  diorientasikan  pada  sifat-sifat sipelaku.
Karenanya,  aliran  ini  bertitik  tolak  dari  pandangan determinisme 10 .
Aliran  Neeo-Klasik,  yang  muncul  kemudian  dan menitik  beratkan  konsepsinya  kepada  kebebasan  kehendak manusia  (doctrine  of  free  will) - telah  berkembang  selama
9 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  Bunga  Rampai  Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1992, hlm. 62.
10 Michhael  R.  Gudtfred  and  Travis  Hirchi,  dalam Sudarto, Hukum  dan  Hukum  Pidana, Alumni  Bandung,  1977, hlm, 135.
abad  XIX  yang  mulai  mempertimbangkan  kebutuhan  akan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran  neo  klasik  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  konsep keadilan  sosial  berdasarkan  hukum  tidak  realistis  bahkan tidak  adil. 11 Aliran  ini  berpangkal  dari  aliran  klasik  yang dalam  perkembangannya  kemudian  dipengaruhi  aliran modern.  Ciri  dari  aliran  neo  klasik  yang  relevan  dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doctrine kebebasan  kehendak  dan  doctrine  pertanggung  jawaban pidana.  Beberapa  modifikasinya  antara  lain,  diterima berlakunya  keadaan-keadaan  yang  meringankan  (mitigating circumstances)  baik  fisikal,  lingkungan  maupun  mental, termasuk  keadaan-keadaan  lain  yang  dapat  mempengaruhi pengetahuan  dan niat  seseorang  pada  waktu  terjadinya kejahatan.  Juga  diperkenankan  masuknya  kesaksian  ahli (expert testimony 12 ).
Bermuara dari konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana yang dijelaskan terdahulu, lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:
a. Pertanggungjawaban  pidana  bersifat  pribadi/perorangan
(asas personal)
11 George  B  Void, Theoritical  Criminology, Oxford University Press, New York, 1958, hlm, 25.
12 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm 65-66.
b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas, "tiada pidana tanpa kesalahan")
c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si  pelaku,  ini  berarti  harus  ada  kelonggaran/fleksibilitas bagi  hakim  dalam  memilih  sanksi  pidana  (jenis  maupun berat  ringannya  sanksi)  dan  harus  ada  kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya 13 .
Sebagai  konsekuensi  dari  ide  individualisasi  pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya  berorientasi  pada  pelaku  dan  perbuatan  (daad- dader  strafrecht).  Jenis  sanksi  yang  ditetapkan  tidak  hanya meliputi  sanksi  pidana,  juga  sanksi  tindakan  Pengakuan tentang  kesetaraan  antara  hakekat  asasi  atau  ide  dari  konsep pidana dan tindakan (double track system) 14 .
Dengan demikian sanksi pidana bersumber pada ide dasar  "Mengapa  diadakan  pemidanaan".  Dengan  kata  lain, sanksi  pidana  sesungguhnya  bersifat  reaktif  terhadap  suatu perbuatan.  Jadi  fokus  sanksi  pidana  tertuju  pada  perbuatan salah  seseorang  lewat  pengenaan  penderitaan  (agar  yang
13 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm, 43.
14 Sholehuddin, Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana,  Ide Dasar Double Track System dalam Implementasinya, PT. Rdjagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm, 28.
bersangkutan  menjadi  jera),  maka  fokus  tindakan  terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.
Jelaslah,  bahwa  sanksi  pidana  lebih  menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang  sengaja  dibebankan  kepada  seorang  pelanggar. Sedangkan  sanksi  tindakan  bersumber  dari  ide  dasar perlindungan  masyarakat  dan  pembinaan  atau  perawatan  si pembuat 15 . Atau seperti yang dikatakan J.E. Yonkers, bahwa sanksi  pidana  dititik  beratkan  pada  pidana  yang  diterapkan untuk kejahatan  yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial 16 .
Berdasarkan  tujuannya,  sanksi  pidana  bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia  merasakan  akibat  perbuatannya,  selain  dari  itu  sanksi pidana  juag  merupakan  bentuk  pernyataan  pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.
Dengan  demikian,  perbedaan prinisip  anatara  sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidak adanya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan  sanksi  tindakan  tujuannya  lebih  bersifat
15 Sudarto, Hukum  Pidana  Jilid  1  A. Badan Penyediaan  kuliah  Fakultas  Hukum  Undip,  Semarang 1973, hlm, 7.
16 J.E.  Yonkers, Buku  Pedoman  Hukum  Pidana Hindia  Belanda, P.T.  Bina  Aksara,  Jakarta,  1987, hlm, 350.
Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana … - Ruben Achmad
mendidik 17 .  Singkatnya,  sanksi  pidana  berorientasi  pada  ide pengenaan  sanksi  terhadap  pelaku  suatu  perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat 18 .
Dari  uraian  di  atas  dapatlah  dikatakan  bahwa orientasi  ide  dasar  sanksi  pidana  berkaitan  dengan  faham filsafat  indeterminisme  sebagai  sumber  ide  sanksi  pidana, sedangkan ide dasar sanksi tindakan berkaitan dengan faham filsafat determinisme. Perbedaan ide dasar sanksi pidana dan sanksi  tindakan  dapat  pula  diketemukan  dalam  teori-teori tentang tujuan pemidanaan.
Berkaitan  dengan  hakekat  sanksi  pidana  maka  teori pokok  tentang  tujuan  pemidanaannya  berpusat  pada  aliran klasik. Aliran klasik yang berpaham indeterminisme menjadi acuan  dari  teori  absolut  atau  teori  pembalasan (retributive theory/vergeldings  theorieen). Sebab  seperti  yang  dikatakan Sudarto  bahwa  aliran  klasik  melihat  terutama  kepada perbuatan  yang  dilakukan  dan  menghendaki  pidana  yang dijatuhkannya itu seimbang dengan perbuatan tersebut. Jadi, secara  ekstrem  dapat  dikatakan  bahwa  aliran  klasik  dalam
17 Utrech, Hukum  Pidana  Bagian  Materiel, Balai  Pustaka, Jakarta, 1987, hlm,
360.
18 Andi  Hamzah, Sistem  Pidana  Dan  Pemidanaan Indonesia  dari  Retribusi  ke  Reformasi, PT.  Pradnya  Paramita, Jakarta, 1986, hlm, 53.
pemberian  pidana  melihat  kebelakang.  Aliran  klasik menekankan pada perbuatan, selain itu menurut aliran klasik, pidana  dimaksudkan  sebagai  pembalasan  untuk  menakut- nakuti.
Jadi  teori  absolut  mengedepankan  sanksi  dalam  hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu  kejahtan  atau  tindak  pidana.  Jadi  sanksi  dalam  teori absolut  merupakan  akibat  mutlak  yang  harus  ada  sebagai suatu  pembalasan  kepada  oranggg  yang  melakukan kejahatan.  Sanksi  terletak  pada  adanya  atau  terjadinya kejahtan  itu  sendiri,  yakni  untuk  memuaskan  tuntutan keadilan.
Selain  dari  itu  hakekat  sanksi pidana  dengan  tujuan pemidanaannya berpusat pada aliran modern. Aliran modern meninjau  pada  pembuatnya  (pelaku  kejahatannya)  dan menghendaki individualisasi pidana, artinya dalam pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan
sipembuat 19 . Makanya dapat dikatakan bahwa aliran modern berpaham  determinisme  itu  menderivasi  teori  relative  atau teori tujuan (utilitarian theory/doeltheorieen). Aliran modern menekankan  pada  sipelaku  kejahatan  dan  pidana  sebagai sarana  untuk  memperbaiki  terpidana.  Menurut  teori  relative
19 S u d a r t o , K a p i t a   S e l e k t a   H u k u m   P i d a n a ,   Al u m n i B a n d u n g ,   1 9 7 7 ,   h l m   5 3 .
sanksi dalam hukum pidana mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.
Jadi,  sanksi  dalam  teori  absolut  merupakan  akibat  mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan  kejahatan.  Sanksi  terletak  pada  adanya  atau terjadinya  kejahatan  itu  sendiri,  yakni  untuk  memuaskan tuntutan  keadilan.  Sedangkan  dalam  teori  relative,  sanksi ditekankan  pada  tujuannya.  Sanksi  dijatuhkan  bukan  karena orang  telah melakukan  kejahatan  melainkan  supaya  orang jangan melakukan kejahatan. Karenanya teori ini disebut juga teori perlindungan masyarakat 20 .
Muladi,  dalam  disertasinya  membagi  teori-teori pemidanaan  menjadi  tiga  kelompok.  Pertama,  teori retributive.  Kedua,  teori  teleologis.  Ketiga,  teori  retributive- teleologis.  Dua  teori  terdahulu,  memiliki  makna  yang  sama dengan  penjelasan  di  atas.  Sedangkan  teori  retributive- teleologis  berpandangan  bahwa  tujuan  pemidanaan  bersifat plural,  karena  menggabungkan  antara  prinsip-prinsip teleologis  dan  retributive  sebagai  satu  kesatuan,  sehingga teori  ini  disebut  teori  integrative 21 .  Pandangan  ini menganjurkan  adanya  kemungkinan  untuk  mengadakan
20 Mulad  i  dan  Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm, 10, dan 16.
21 Muladi, Lembaga  Pidana  Bersyarat, Alumni,  Bandung, 1977, hlm, 49-51.
artikulasi  terhadap  teori  pemidanaan  yang  mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian. Pencegahan  dan  sekaligus  rehabilitasi,  kesemuanya dilihat sebagai  sasaran  yang  harus  dicapai  oleh  suatu  rencana pemidanaan.
Teori  integrative  atau  juga  dapat  dikatakan  teori paduan  pemah  dikenalkan  oleh  R.A.  Duft.  Teori  bercorak ganda:  pemidanaan  mengandung  karakter  retributivis  sejauh pemidanaan  dilihat sebagai  suatu  kritik  moral  dalam menjawab tindakan yang sah. Sedangkan karakter
teleologisnya  terletak  pada  ide  bahwa  tujuan  kritik  moral tersebut  ialah  suatu  reformasS  atau  perubahan  perilaku siterpidana  dikemudian  hari.  Sedangkan  teori paduan menurut  H.L.A  Hart  menekankan  otonomi  dan  kebebasan pidana  sambil  mengingatkan  pentingnya  pemahaman  yang tepat  tentang peranan  pemidanaan  secara  kontekstual  dalam perspektif hakikat dan fungsi suatu sistem hukum 22 .
Karena  tujuannya  bersifat  integrative,  maka  seperti
apa yang dikatakan Muladi, perangkat tujuan
pemidanaannya  adalah  :  (a)  pencegahan  umum  dan  khusus,
(b)  perlindungan  masyarakat,  (c)  memelihara  solidaritas masyarakat dan (d) pengimbalan/pengimbangan. Akan tetapi Muladi  memberikan  catatan  bahwa  tujuan  manakah  yang merupakan titik berat, hal itu sifatnya kasuistis.
Berdasarkan  hasil  pengkajian  terhadap  ketiga  teori tujuan pemidanaan itu, pada akhirnya Muladi memunculkan konsep  tujuan  pemidanaan  yang  disebutnya  sebagai  tujuan pemidanaan  yang  integratif  (kemanusiaan  dalam  sistem Pancasila).  Teori  tujuan  pemidanaan  integratif  tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  menimbulkan kerusakan  individual dan  masyarakat,  tujuan  pemidanaan adalah  untuk  memperbaiki  kerusakan- kerusakan  yang diakibatkan oleh tindak pidana.
Telah dikatakan sebelumnya bahwa persoalan sanksi dalam  hukum  pidana  berkaitan  erat  dengan  pemikiran filsafat  pemidanaan,  oleh  karena  itu  para  ahli  filsafat memusatkan diri pada persoalan mengapa kita
memidana.Untuk  menjelaskan  hal  ini  ada  tiga  perspektif tentang  pemidanaan  yaitu  perspektif  eksistensialisme, perspektif  sosialisme,  dan  perspektif  Pancasila.  Penganut eksistensialisme  berpendapat  bahwa  eksistensi  individu ditandai  oleh  adanya  kebebasan.  Dua  tokoh  utama  adalah Jean  Paul  Sattere,  dan  Albert  Camus.  Keduanya  memiliki perbedaan  mengenai  kebebasan.  Bagi  sattere,  kebebasan adalah  mutlak.  Konsekuensinya  pidana  dipandang  sebagai hal  yang tidak  berguna,  karena  pidana  merupakan pembatasan terhadap kebebasan mutlak.
Sebaliknya  Camus  berpendapat  kebebasan  mutlak tidak pernah ada. Kebebasan dalam pelaksanaannya menurut Camus harus selalu dikaitkan dan memperhatikan kebebasan individu  lain.  Atas dasar  pemikiran  demikian,  Camus berpendirian  bahwa  hukum  dan  pidana  merupakan  sarana untuk  memelihara  dan  meningkatkan  kebebasan  individu dalam  masyarakat.  Hak  untuk  menjaga  dan  memelihara kebebasan itu diserahkan kepada negara untuk memidana 23 .
Sedangkan menurut pandangan perspektif sosialisme
Soviet tentang pemidanaan berpangkal tolak dari
kepentingan  negara  bukan  individu  Hukum  pidana  Soviet .menempatkan  kepentingan  negara  dan  ideologi  sebagai dasar  kewenangan  untuk  memidana.  Pandangan  sosialisme lebih  menekankan  aspek  negara  ketimbang  individu warganya 24 .
Negara  Indonesia  menganut  paham  yang  berbeda dengan  kedua  paham  tersebut.  falsafah  negara  Indonesia adalah  Pancasila  yang  menuntut  keseimbangan  dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa, dan kepentingan negara.
Dengan demikian, kerangka dasar pemikiran tentang pemidanaan dari perspektif Pancasila haruslah
23 S h o l e h u d d i n , Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana,  Ide Dasar  Double  Track  System  &  Implementasinya. PT.  Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm, 84.
24 Ibid, hlm, 85.
mencerminkan  keutuhan  seluruh  sila  dari  Pancasila. Pemidanaan  dari  perspektif  Pancasila,  haruslah  berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
Pertama,  pengakuan  tentang  manusia  (Indonesia) sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Wujut pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang  dianut  oleh  masyarakat  Indonesia.  Pemidanaan terhadap  seseorang  harus  diarahkan  pada  penyadaran  iman dari  terpidana  melalui  mana  ia  dapat  bertobat  dan  menjadi manusia  yang  beriman  dan  taat.  Dengan  kata  lain, pemidanaan  harus  berfungsi  membina  mental  orang  yang dipidana  dan  mentransformasikan  orang  tersebut  menjadi seorang manusia yang relegius 25 .
Kedua,  pengakuan  tentang  keluhuran  harkat  dan martabat  manusia  sebagai  ciptaan  Tuhan.  Pemidanaan  tidak boleh  menciderai  hak-hak  asasinya  yang  paling  dasar  serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun. Implikasinya  adalah, bahwa  meskipun  terpidana  berada dalam  lembaga  pemasyarakatan,  unsur-unsur  dan  sifat prikemanusiaannya  tidak  boleh dikesampingkan  demi membebaskan  yang  bersangkutan  dari  pikiran,  sifat, kebiasaan, dan tingkah laku jahatnya 26 .
25 S a h e t a p y , Pidana  Mati  dalam  Pembunuhan Berencana, Alumni, Bandung, 1982, hlm, 284
26 Ibid, hlm, 285
Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana … - Ruben Achmad
Ketiga, menumbuhkan solidaritas kebangsaan
dengan  orang  lain  sebagai  warga  bangsa.  Pelaku  harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang  lain,  menumbuhkan  kepekaan  terhadap  kepentingan bangsa,  dan  mengarahkan  untuk  tidak  mengulangi melakukan kejahatan. Dengan kata lain, bahwa  pemidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa 27 .
Keempat, menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara  yang  berkhidmat,  mampu  mengendalikan,  dan menghormati serta mentaati hukum sebagai wujut keputusan rakyat .
Kelima,  menumbuhkan  kesadaran  akan  kewajiban setiap  individu  sebagai  makhluk  sosial  yang  menjunjung keadilan  bersama  dengan  orang  lain  sebagai  sesama  warga masyarakat.  Dalam  kaitan  ini,  perlu  pula  diingat  bahwa pemerintah  dan  rakyat  harus  ikut  bertanggungjawab  untuk membebaskan  orang  yang  dipidana  dari  kemelut  diri, berdisiplin,  dan  kekejaman  sosial  yang  melilitnya  menjadi penjahat 28 .
Dalam  konteks  tujuan  pemidanaan,  Sahetapy melontarkan  teori  pidana  "pembebasan"  yang  menurutnya bersumber pada Pancasila. Pemidanaan pembebasan melihat
27 Ibid 28 Ibid
terpidana  sebagai  suatu  makhluk  sosial  yang  tetap  masih mempunyai  hak  dan  kewajiban.  Aspek  kewajiban  adalah terpidana  tetap  wajib  menjalani  suatu  masa  nestapa  yang tidak  mengurangi  dan  merendahkan  martabatnya  sebagai manusia.  Sebaliknya,  terpidana  mempunyai  hak  juga  untuk tetap  diperlukan  sebagai  layaknya  seorang  manusia, meskipun ada kesalahannya. Pada akhirnya dapat diharapkan "pembebasan" pikiran, sifat atau kebiasaan dalam melakukan  kejahatan  sehingga  menjadi  manusia  yang  adil dan beradab.
Dari  sisi  lain,  aspek  pemidanaan  pembebasan menekankan bahwa pemerintah dan rakyat perlu merasa ikut bertanggung  jawab  untuk  membebaskan  oarang  yang dipidana  dari  kemelut  dan  kekejaman  kenyataan  sosial bilamana  yang  bersangkutan  dibebaskan  pada  waktunya. Pendek  kata,  "pembebasan"  bagi  yangpemasyarakatan namun  unsur-unsur  dan  sifat-sifat  prikemanusiaan  tidak boleh dikesampingkan dengan begitu saja demi membebaskan  yang  bersangkutandari  pikiran,  sifat  dan kebiasaan atau tingkah laku yang dinamakan jahat.
Menurut  J.E.  Lokollo  dalam  bukunya,  teori pembebasan  ini  pada  hakikatnya  berpaling  kembali  kepada filsafat  dan  teologi  yang  dalam  sejarah  perkembangan  ilmu pengetahuan  sudah  ditinggalkan.  Tapi  menurutnya,  teori  ini benar-benar  memenuhi  syarat  kelayakan suatu  teori  hukum
pidana  Indonesia  karena  berwatak  proses  kemanusiaan  dan bertujuan  plural  namun  integratif  yang  dilandaskan  pada falsafar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
Tim  penyusunan  RUU  KUHP  Nasional,  telah memasukkan  ide  "membebaskan  rasa  bersalah pada terpidana"  seperti  disebut  di  atas  sebagai  salah  satu  tujuan pemidanaan.  Oleh  Romli  Atmasasmita,  ide  ini  disebut sebagai tujuai yang bersifat spritual, yang menurutnya sangat ideal  karena  merupakan  tife  ideal  bagi  setiap  bangsa  dan negara  yang  telah maju."  Membebaskan  rasa  bersalah  pada terpidana" dikatakan Romli sebagai tujuan pemidanaan yang tepat,  karena  berarti  menjunjung  tinggi  manusia  Indonesia sebagai insan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.
Hal  ini  juga  berarti,  tanggung  jawab  pemidanaan tidak dapat  dibebankan  secara  serta  merta  kepada  sipelaku kejahatan  karena  pada  dasarnya  kejahatan  itu  sendiri  tidak dapat  dilepaskan  dari  realitas  kehidupan  suatu  masyarakat. Atas  dasar  pandangan  demikian,  hukum  pidana  (termasuk pemidanaan)  di  Indonesia  harus  berorientasi  kepada  dua kepentingan  tersebut,  yakni  kepentingan  individu  (pelaku kejahatan)  dan  kepentingan  masyarakat,  termasuk  korban kejahatan.
Dalam masyarakat Pancasila, kedua-duanya
(kepentingan  individu  dan  masyarakat)  menduduki  posisi yang  seimbang. Kedua-duanya  saling  melengkapi  sekaligus
saling  membatasi.  Keserasian  antara  dua  kepentingan tersebut  menjamin  terwujutnya  keadilan,  ketentraman,  dan keselarasan dalam masyarakat.
Dalam  kaitan  dengan  masalah  pemidanaan,  maka yang  dituntut  oleh  azas  keseimbangan  ini  adalah  bahwa pemidanaan itu harus mengakomodasi kepentingan masyarakat,  pelaku,  dan  juga  korban.  Pemidanaan  tidak boleh hanya menekankan pada salah satu kepentingan. Atau seperti dikatakan oleh Roeslan Saleh, pemidanaan tidak bisa hanya  memperhatikan  kepentingan-kepentingan  masyarakat saja,  atau  kepentingan  pembuat  saja,  atau  juga  hanya memperhatikan permasalahan korban atau keluarganya 29 .
Pemidanaan  dalam  perspektif  keseimbangan,  adalah ketiga-tiganya  :  kepentingan  masyarakat,  pelaku,  korban. Hanya  menekankan  kepentingan  masyarakat,  akan  memberi sebuah sosok pemidanaan  yang menempatkan pelaku hanya sebagai obyek belaka. Pada sebelah lain, hanya
memperdulikan  kepentingan  pelakunya,  akan  memperoleh sebuah  gambaran  pemidanaan  yang  sangat  individualistis - yang  hanya  memperhatikan  hak  pelaku  dan  mengabaikan kewajibannya.  Sedangkan  terlalu  menekankan  kepentingan korban  saja,  akan  memunculkan  sosok  pemidanaan  yang hanya  menjangkau  kepentingan  yang  sangat  terbatas,  tanpa dapat  mengakomodasi  kepentingan  pelaku  dan  masyarakat
Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana … - Ruben Achmad
secara  umum. Dengan  demikian,  pemidanaan  dalam perspektif  keseimbangan  harus  diarahkan  sedemikian  rupa agar  siterhukum  tidak  hanya  dilihat  sebagai  obyek,  tetapi harus  ditempatkan  sebagai  subyek  hukum  yang  utuh  yang mengemban  hak  dan  kewajiban  sebagai  individu,  sebagai orang  yang  bersalah,  dan  sebagai  warga  negara  bangsa masyarakat sekaligus. Di sinilah titik tolak pandangan hidup bangsa  Indonesia,  yang  menurut  Soediman  Kartohadiprojo adalah  keyakinan  bahwa  manusia  itu  diciptakan  dalam kebersamaan  dengan  sesamanya,  individu  dan  kesatuan pergaulan hidupnya (masyarakat) merupakan suatu
kedwitungalan.  Oleh  sebab  itu,  kebersamaan dengan sesamanya  atau  pergaulan  hidup  itu  adalah  unsur  hakiki dalam eksistensi manusia.

## C. Penutup
Dari  uraian  di atas,  maka  dapatlah  disimpulkan bahwasanya  hakekat  pidana  dan  pemidanaan  dalam  sistem hukum  pidana,  dapat  dijelaskai  dan  ditelusuri  melalui  aliran- aliran dalam hukum pidana, yakni aliraj klasik, aliran modern, dan aliran neo klasik. Selain daripada itu dapat pula ditelusuri melalui  teori-teori  tentang  tujuan  pemidanaan  yang  didasari oleh filsafat pemidanaan.
Ditinjau  dari  perspektif  filsafat  pemidanaan,  dapat
ditinjau dari tiga perspektif : Pertama perspektif
Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana … - Ruben Achmad
eksistensialisme,  kedua:  perspektif  sosialisme  dan  dalam konteks  Indonesia  ketiga  :  perspektif  Pancasila.  Menurut aliran  klasik,  hakekat  pidana  dan  pemidanaan  semata-mata untuk memberikan penderitaan dengan tujuan pemidanaannya untuk  pembalasan,  sementara  itu  menurut  aliran  modern, pidana  dan  pemidanaan berorientasi  kemasa  depan  karena pidana  itu  ditujukan  kepada  pelaku  bukan  pada  perbuatan pidananya,  dengan  demikian  pidana  bukan  untuk  membalas tetapi untuk memperbaiki terpidana untuk dapat dikembalikan pada  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  pencegahan.  Hakekat keberadaan pidana dan pemidanaan dilihat dari teori integratif yakni  pencegahan  dan  sekaligus  rehabilitasi,  kesemuanya dilihat sebagai sasaran  yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.
Dalam  perspektif  Pancasila,  pidana  dan  pemidanaan haruslah  memperhatikan  asas  keseimbangan  yang  berarti harus  dapat  mengakomodasikan  kepentingan  masyarakat, pelaku, dan korban.

## D. Daftar Pustaka
Antilla,  Inkeri,  A  new  trand  in  criminal  law  in  finland criminology between the rule of law and the outlaws, C.  W. G.  Jesperse,  K.A.  Van  Lee  owen  burrow  and
LG. Toornvliet (ed),kluwer-Deventer, 1976. Attamimi,  A.  Hamid.  S.,  Peranan  Keputusan  Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan  Negara,  Disertasi,  Fakultas  Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta 1990.
Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana … - Ruben Achmad
Hamzah,  Andi,  Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia dari  Retribusi  ke  Reformasi,  PT.  Pradnya  Paramita, Jakarta 1986.
Arief,  Barda,  Nawawi,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum Pida a. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986.
Bertens.  K.  Sejarah  Filsafat  Yunani,  dari  Thales  ke Aristoteles, Kanisiius Yogyakarta, 1999.
George B. Void. Theoritical Criminology, Oxford University
Press, Newyork, 1958.
Jonkers.  J.E.  Buku  Pedoman  Hukum  Pidana  Belanda,  P.T.
Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Muladi  dan  Arief,  Barda  Nawawi,  Bunga  Rampai  Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1992.
Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni Bandung, 1985.