Nanik Lestari, et.al | Implementasi Perubahan Peraturan mengenai Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 1 - 14
Keywords: PMK Nomor 199/PMK.010/2019; Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs); descriptive analysis, working capital, cash flow.
Kata Kunci: PMK Nomor 199/PMK.010/2019; Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); analisis diskriptif. Modal Kerja, Arus Kas.
Corresponding author: nanik@polibatam.ac.id
Copyright © 2023 by Authors, Published by SAKI. This is an open access article under the CC BY-SA License
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
The purpose of this research is to give the empirical evidence regarding the impact of the implementation of PMK Number 199 / PMK.010 / 2019 on MSMEs in Batam. The data used in this study are primary data. The data collection method utilizes a questionnaire via google form which is distributed in the WAG community and existing social media. The sample was 122 respondents who were MSME actors in  Batam.  The  research  findings  indicate  that  the  majority  of  SMEs are not aware of the contents and objectives of the regulations, have not received sufficient or effective socialization, are not aware of the mechanisms for deduction, payment, and reporting, do not know the amount of the tariffs to be paid, and this has resulted in a decrease in their business revenue and income.
Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai dampak dari implementasi PMK Nomor 199/PMK.010/2019 pada UMKM di kota Batam. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner melalui google form yang disebarkan dikomunitas WAG maupun media social yang ada. Sampel yang berhasil dikumpulkan sebanyak 122 responden yang merupakan pelaku UMKM di kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan: Mayoritas UMKM belum mengetahui isi dan objek peraturan tersebut, belum mendapatkan sosialisasi atau merasakan sosialisasi kurang waktu, belum tahu mekanisme pemotongan, pembayaran dan penyetoran pelaporannya, tidak mengetahui besar tarif yang harus dibayarkan, dan berdampak pada penurunan omzet dan pendapatan usaha mereka.
SARI PATI
Vol. 6 | No. 1 E-ISSN: 2654-6221

## Nanik Lestari, Shinta Wahyu Hati, Fery Yudha Bakhroni, Besse Hadyjah
Politeknik Negeri Batam, Batam Centre, Jl. Ahmad Yani, Tlk. Tering,  Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29461

## Implementasi Perubahan Peraturan mengenai Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah

## PENDAHULUAN
Pada Akhir tahun 2019 pemerintah republik Indonesia melalui Menteri keuangan mengeluarkan peraturan mengenai pembebasan bea masuk (free on board/FOB) dan pajak impor yang tertera pada PMK Nomor 199/PMK.010/2019 yang secara efisien diimplementasikan pada tanggal 30 Januari 2020 secara nasional. Adapun isi dari PMK Nomor 199 tersebut menjelaskan mengenai pembebasan bea masuk dan pajak impor jika nilai barang tidak lebih besar dari USD 3. PMK 199 ini merupakan hasil revisi PMK Nomor 122/PMK.04/2018 yang menyebutkan bahwa pembebasan bea masuk apabila nilai FOB tidak melebihin dari USD75. Batam merupakan salah kawasan pedagangan dan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ). Kelebihan dari FTZ ini antara lain: terdapat layanan pembebasan bea masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) serta cukai. Meskipun Kota Batam merupakan kawasan FTZ tetap harus mengimplementasikannya. Dampak  yang  cukup  signifikan  dari implementasi peraturan tersebut yaitu UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) khususnya sektor e-commerce (penjualan secara online/ daring).
Merujuk data dari kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMK) terdapat 81.486 UMKM di Batam yang masih aktif untuk semua jenis. Kota Batam memiliki beberapa  kelebihan  secara  geografis  dimana Batam terletak bersebelahan dengan Negara Singapura dan Malaysia. Dengan kelebihan tersebut maka lintas barang ataupun jasa antar negara sangat produktif, sehingga banyak produk - produk baik makanan, pakian maupun barang elektronik dari negara tetangga membanjiri retail di Batam. Selain itu yang menyebabkan produktifnya lintas perdagangan antar negara Kota
Batam merupakan kawasan FTZ. Dengan produktifnya perdagangan lintas negara (perdagangan internasional) tersebut menciptakan peluang bagi UMKM untuk menjual produk - produk dari perdagangan internasional ke luar Batam. Produk - produk yang diperjual belikan misalnya tas, sepatu, makanan snack dll. Produk - produk tersebut menciptakan peluang usaha baru serta mampu menampung tenaga kerja lebih banyak, hal ini ditandai melalui tumbuhnya pengusaha penjualan online lebih dari 350 pengusaha baru.  Dengan pertumbuhan pengusaha baru tersebut dapat menyerap tenaga kerja sekitar 3 ribu lebih diberbagai lini sektor seperti jasa ekspedisi ataupun kurir.
Berdasarkan hasil observasi bulan Februari 2020 ke beberapa pelaku usaha e-commerce di daerah Nagoya yang menyatakan bahwa belum ada sosialisasi serta bimbingan teknis terkait implementasi PMK Nomor 199/PMK.010/2019. Salah satu kendala yang dihadapi bagi pelaku usaha terkait teknis perhitungan tarif pajak (PPN, PPh dan bea masuk) yang harus dibayarkan.
Sedangkan bagi pemungut terkendala terkait dengan teknis pembayarannya. Selanjutnya pada jasa ekspedisi atau kurir terdapat perbedaan tarif pajak yang dikenakan antara jasa ekspedisi satu dengan yang lainnya. Contoh permasalahan yang terjadi di CV Karya Mukti Abadi (KMA) merupakan penyelenggara pos atau agen pos yang berlokasi di Ruko Buana Impian Blok B1 No.25. KMA memiliki kegiatan dalam pengiriman surat dan barang. Adanya perubahan PMK nomor 199/PMK.010/2019 berdampak bagi KMA dalam melakukan perhitungan bea masuk, PPN dan PPh serta menjelaskan besarnya pajak kepada customer dari online shop dan customer lainnya yang belum mengetahui bea masuk, PPN dan PPh yang harus ditanggung, cara perhitungan
Nanik Lestari, et.al | Implementasi Perubahan Peraturan mengenai Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 1 - 14
pajak terutang serta mekanisme pembayaran atau pelunasan pajak tersebut. Dalam hal ini kurangnya pemahaman konsumen terhadap perhitungan pajak yang dapat digunakan sebagai dasar bagi konsumen untuk menghitung besaran pajaknya sendiri. Hal ini menunjukkan kurang seragamnya pemahaman mengenai implementasi PMK Nomor 199/PMK.010/2019. Selain itu konsumen dibuat bingung mengenai implementasi mengenai peraturan tersebut yang berdampak pada mahalnya harga jualnya lebih tinggi. Dengan beberapa kendala tersebut diatas maka perlu dilakukan kajian secara ilmiah serta komperhensif mengenai dampak dari implementasi PMK Nomor 199/ PMK.010/2019 khususnya di Kota Batam baik untuk pelaku usaha (penjual Online), Importir, maupun jasa ekspedesi yang tergabung dalam sektor UMKM. Dalam tahap awal penelitian tahun ini akan melakukan kajian secara komperhensif dari sektor pelaku usaha dan ekspedisi. Topik penelitian ini sejalan rencana strategis (restra) dengan pusat kajian gender dan UMKM yang menyebutkan bahwa peningkatan kinerja dan kualitas UMKM.
Berdasarkan kendala-kendala pada latar belakang maka rumusan masalah penelitian  ini yaitu bagaimana dampak implementasi PMK Nomor 199/PMK.010/2019 pada UMKM di Kota Batam, dengan uraian sebagai berikut: pertama, konsumen belum mengetahui besarnya tarif Bea masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang akan ditanggung atas barang kiriman. Kedua, belum adanya standar cara perhitungan pajak yang terutang atas barang kiriman. Terakhir, belum adanya standar mekanisme pembayaran atau pelunasan pajak terutang atas barang kiriman. Agar penilitian hasilnya tidak bias maka pada kajian ini lebih fokus atau dilihat dari prespektif jasa ekspedisi, pelaku usaha
(penjual online) di Kota Batam.
Tujuan riset ini antara lain: pertama, untuk mengetahui dampak dari implementasi PMK Nomor 199/PMK.010/2019 pada UMKM di kota Batam. Kedua, untuk mengetahui besarnya tarif Bea Masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang ditanggung atas barang kiriman. Ketiga, untuk mengetahui cara perhitungan pajak terutang atas barang kiriman. Terakhir, untuk mengetahui mekanisme pembayaran atau pelunasan pajak terutang atas barang kiriman.

## Telaah Literatur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan PMK Nomor 119/PMK.010/2019
Usaha Mikro menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2008 merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan perorangan. Perundangan tersebut menjelaskan  bahwa usaha ekonomi produktif  adalah usaha kecil yang berdiri sendiri,  dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar.
Selanjutnya dilihat dari sudut pandang omset atau aset disebut usaha mikro apabila memiliki aset yang dimiliki paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan  nilai Rp.300 juta hasil penjualan per tahun paling besar. Nilai aset lebih dari Rp.50 juta sampai dengan nilai Rp.500 juta paling banyak tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta  hingga maksimum Rp.2,5 Milyar disebut usaha kecil . Terakhir disebut Apabila perusahaan memiliki sebanyak Rp.500 juta lebih bersih nilai kekayaan  hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan
tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar disebut usaha menengah.
Berikut ini merupakan keunggulan UMKM dibanding usaha besar : pertama, adanya inovasi dan  teknologi  dalam pengembangan produk. Kedua, hubungan dinamika kemanusiaan di dalam perusahaan kecil. Ketiga,  menciptakan peluang kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja. Selanjutnya,  fleksibilitas  dan  kemampuan menyesuaikan  terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat . Terakhir, dinamisme manajerial dan  kewirausahaan (Partomo dan Soejoedono, 2004).
Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi yang bersifat wajib kepada negara yang terutang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmurkan rakyat yang sebesar-besarnya  (Resmi, 2017). Selain pajak, ada beberapa pungutan lain yang serupa, salah satunya yaitu bea masuk. Bea masuk merupakan pungutan negara yang dikenakan atas barang yang akan masuk ke dalam daerah pabean berdasarkan nilai/harga barang itu dengan berdasarkan tarif yang telah ditentukan. Menurut Undang-undang kepabeanan barang yang ke daerah pabean akan diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. PMK Nomor 119/ PMK.010/2019 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa daerah pabean merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontingen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Kawasan pabean ditetapkan untuk lalu lintas barang sepenuhnya berada dibawah pengawasan
Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC), dengan batas-batas tertentu di pelabuhan, bandar udara atau tempat lain. Transaksi terjadi di luar kawasan pabean ke  kawasan pabean akan menimbulkan kewajiban pabean, yaitu memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
Mekanisme Pengenaan Bea Masuk berdasarkan PMK Nomor 119/PMK.010/2019 dalam pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa penyelenggara pos bertanggung jawab atas kewajiban membayar bea masuk, cukai dan/ atau pajak dalam rangka impor terkait dengan barang kiriman. Maka dalam hal pengiriman, bea masuk dan pajak atas impor dipungut oleh penyelenggara pos sebelum barang dikirim ke dalam daerah pabean. Menurut Mardiasmo (2018) pemungutan PPh Pasal 22 atas impor dilakukan dengan penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) melalui kantor pos, bank devisa maupun bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pajak tersebut terutang dan dilunasi bersamaan dengan pelunasan atau pembayaran bea masuk
Berdasarkan PMK Nomor 119/ PMK.010/2019 dalam pasal 20 mengenai tarif dan nilai dan tarif pabean berlaku ketentuan sebagai berikut:1). Barang kiriman yang nilai Free On Board (FOB) USD3,00 (tiga US Dollar) sampai dengan FOB USD1,500.00 (seribu lima ratus US Dollar)  disampaikan dengan Cosignment Note (CN23)  ketentuan : Dipungut bea masuk dengan tarif  ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dan Nilai pabean ditetapkan berdasar pada keseluruhan nilai barang kiriman yang diatur dalam undang- undang mengenai penetapan nilai pabean. 2) Barang kiriman yang ditetapkan dengan tarif pembebanan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  a : Dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Nanik Lestari, et.al | Implementasi Perubahan Peraturan mengenai Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 1 - 14
Barang Mewah (PPnBM) dengan tarif sesuai perundangan dibidang PPN dan PPNBM.  b. Dikecualikan dari pemungutan Pajak PPh. 3)  Pembebanan tarif bea masuk pada ayat (1) huruf a dan ketentuan pemungutan pajak dalam rangka impor  pada ayat (2), tidak berlaku untuk impor kiriman berupa: buku dan barang lainnya,   termasuk dalam HS Code 4901, 4902, 4903 dan 4904. Barang Tas, koper dan sejenisnya termasuk dalam HS Code 4202 dan Produk tekstil, garmen dan sejenisnya,  termasuk dalam HS Code 61, 62, 63 dan/atau Alas kaki, sepatu, dan sejenisnya, termasuk dalam HS Code 64. Impor barang kiriman dengan jenis barang tertera di ayat (3) diberlakukan ketentuan dan tarif pembebanan bea masuk dan pajak  impor.
Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan yang berkenaan dengan penyerahan atau pembayaran barang, dan badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta yang berkenaan dengan .kegiatan dibidang impor atau kegiatan dibidang lainnya. PPh Pasal 22 dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah serta lembaga negara lainnya. (Resmi,2017). Sedangkan menurut Pohan (2016) Sebenarnya pajak ini menyangkut pemungutan disektor impor, yang berkaitan dengan penyerahan dan penyerahan barang, serta pemasukan dan pengeluaran dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Perusahaan yang mengimpor barang harus melunasi PPh Pasal 22 impor pada saat pembayaran bea masuk, dan yang memungut adalah Ditjen Bea Cukai atau bank devisa
Bukti empiris menyebutkan  kinerja UMKM di Kota Batam dipengaruhi   faktor internal dan eksternal.  Faktor internal tersebut antara lain: sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek produksi dan operasi,
aspek pemasaran dan aspek kebijakan pemerintah akan meningkatkan kinerja UMKM (Hati dan Irawati, 2017). Rohman, et.al (2011)  menguji kapabilitas pembukuan UMKM terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak di jawa tengah. Hasilnya menunjukkan bahwa kapabilitas pembukuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain semakin baik pembukuan UMKM akan memudahkan untuk membayar pajak penghasilan.
Cahyono (2017) menguji faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Faktor – fakor yang diuji antara lain: tax evasion, tingkat kepatuhan wajib pajak, self assement system, kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan persepsi kualitas pelayanan terhadap penerimaan pajak. Penelitian tersebut menggunakan 95 responden wajib pajak pribadi. Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi kualitas pelayanan dapat meningkatkan penerimaan pajak, sedangkan faktor lain tidak berpengaruh.
Putri et.al. (2018) menguji faktor –faktor yang mempengaruhi kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Faktor – faktor yang diuji berupa pengetahuan  wajib  pajak, pemahaman  wajib  pajak,  pemahaman sistem self  assessment,  tingkat  penghasilan wajib pajak, kemudahan  dalam  melakukan sistem pembayaran  perpajakan. Responden penelitian tersebut sebanyak  59  orang pemilik  usaha  kecil  dan menengah  di Surakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan dapat meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan di UKM di Surakarta. Namun, faktor lain tidak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.
Arisandy (2017) menguji pemahaman wajib  pajak,  kesadaran  wajib pajak  dan  sanksi pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang pribadi  yang  melakukan kegiatan  Bisnis online di  Pekanbaru. Hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh. Penelitian tersebut dengan sampel 100 responden di Pekanbaru.
Efriyenti (2019) menguji pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. Penelitian tersebut menggunakan sampel sebanyak 100 responden di kantor SAMSAT Batam Center. Hasilnya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, pemahaman wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batam.
Suci et.al. (2019) menguji efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak sebesar 0,02% yang terjadi pada  13 bulan sebelum penerapan dan setelah penerapan PP  23/2018  di KPP Pratama Manado.  Selanjutnya, bahwa penerapan PP 23/2018  kurang efektif disektor UMKM baik pada tahun 2018 maupun 2019.   Kontribusi yang diberikan oleh PP  23/2018  terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun  waktu  13  bulan  sejak  diterapkannya PP  23/2018  sampai  bulan  agustus 2019 mengalami  fluktuatif  dan  masih  dalam kategori sangat kurang, yakni 7,04%.

## METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel
Data primer digunakan dalam riset ini
dengan metode survey melalui pendistribusian kuesioner. UMKM yang berdomisili di Kota Batam merupakan responden dalam riset ini. Teknik pengambilan sampel secara non probabilitas atau non random dengan convinience. Apabila data telah terkumpul dianalisis dengan diskriptif kualitatif.
Periode pendistribusian kuesioner dilakukan pada Agustus sampai Semptember 2020. Pendistribusian kuesioner dengan dua cara, yaitu pertama, pendistribusian kertas kuesioner secara langsung dimana responden merupakan pelaku UMKM dan jasa ekspedisi. Kedua, penyebaran keusioner melalui pengisian link google form. Penyebaran kuesioner dengan berbagai cara ini lebih dapat memudahkan dalam pengumpulan data dan juga dapat menghemat waktu. Data yang terkumpul dilakukan seleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan kemudian ditabulasi dan dilakukan proses selanjutnya.
Metode  dan  Proses  Analisis.  Metode deskriptif kualitatif digunakan pada riset ini. Tahapan analisis data riset ini sebagai berikut: pertama, selain dengan kuesioner data dikumpulkan dengan metode wawancara pada UMKM Kota Batam. Kedua, hasil wawancara  dilakukan analisis serta didokumentasikan sesuai informasi dari informan.  Ketiga, data yang sudah terkumpul diolah dan disajikan dalam angka – angka atau presentase. Penyajian data dituangkan dalam  format  tabel  ataupun  grafik  guna memudahkan dimengerti. Tahap terakhir dengan menarik kesimpulan dari beberapa tahapan – tahapan yang telah dilalui di atas.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Diskripsi Responden
Responden dalam penelitian ini merupakan pelakuk UMKM dan Jasa ekspedisi di Kota Batam. Pada bab sebelumnya peneliti merencanakan dalam pengumpulan
Nanik Lestari, et.al | Implementasi Perubahan Peraturan mengenai Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 1 - 14
kuesioner menggunakan dua metode yaitu pertama, penyebaran kertas kuesioner secara langsung kepada responden dan link google form serta media sosial mengenai komunitas pelaku UMKM di kota Batam.
Penyebaran kuesioner dilakukan mulai bulan Agustus – Oktober 2020 melalui mailits dan WAG dengan menggunakan link google form. Responden yang telah mengisi kuesioner sebanyak 122 responden. Adapun karakteristik responden akan diuraikan sebagai berikut: Berdasarkan gambar 1 bahwa bentuk kegiatan usaha yang dijalankan responden sebanyak 31% (38 orang) berupa perdagangan, 26% (32 orang) jenis usaha dibidang Fashion, 21% (26 orang) dibidang kuliner sedangkan sisanya jasa kurir, jasa eksepedi dan lainya.

## Gambar 1 Bentuk Usaha Responden

## Pengetahuan Responden mengenai PMK Nomor 199/PMK/2019
Terdapat 4 pertanyaan untuk melihat pengetahuan responden mengenai peraturan PMK Nomor 199/PMK/2019. Pertanyaan pertama “Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui adanya PMK Nomor 199/PMK.010/2019? Jika sudah, apa isi dari PMK tersebut”. Mengacu pada gambar 5.7 bahwa sebanyak 56% (68 responden) tidak mengetahui adanya peraturan PMK Nomor 199/PMK.010/2019. Sisanya sebesar 44% (54 responden) mengetahui tersebut. Lebih lanjut Peneliti menanyakan mengenai isi peraturan tersebut, hanya 8 responden atau 7% dari 122 responden. Responden rata – rata menyebutkan peraturan tersebut mengenai
pajak atas barang impor sebanyak 3% (4 orang). Selanjutnya menyebutkan mengenai barang/produk dari Batam yang dikenakan biaya pajak. Jadi dengan melihat jawaban respoden tersebut dapat dikatakan bahwa Sebagian besar pelaku UMKM belum begitu paham mengenai isi peraturan PMK Nomor 199/PMK.010/2019.
Gambar 2 Pengetahuan Responden mengenai PMK 199/PMK.010/2019
Pertanyaan selanjutnya mengenai “Apakah Bapak/Ibu mengetahui jenis produk yang dikenakan pajak dalam PMK Nomor 199/ PMK.010/2019”. Sebanyak 58% (71 responden) tidak mengetahui jenis produk yang dikenakan pajak peraturan tersebut. Sisanya 42% (51 responden) mengetahui jenis produk yang dikenakan peraturan PMK Nomor 199/PMK.010/2019. Jadi dapat disimpulkan dominasi atau lebih banyak responden dalam riset ini tidak mengetahui objek pajak dari peraturan tersebut.
Pertanyaan terakhir mengenai “Menurut bapak/ibu apakah jenis-jenis produk yang dikenakan PMK nomor 199/PMK.010/2019 sudah sesuai dengan implementasinya”. Sebanyak 30% (36 responden) menyatakan bahwa implementasi mengenai jenis produk yang dikenakan pajak peraturan tersebut telah sesuai dengan peraturannya. Namun, 35% (43 responden) menyatakan bahwa
Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya PMK Nomor 199/PMK.010/2019? Jika sudah, apa isi dari PMK tersebut?
Apakah Bapak/Ibu mengetahui berapa besarnya tarif bea masuk dan pajak yang harus di lunasi sesuai dengan PMK 199/PMK.010/2019
implementasinya tidak sesuai. Sedangkan sisanya 35% (43 responden) tidak mengetahui implementasi jenis produk yang dikenakan peraturan PMK Nomor 199/PMK.010/2019. Jadi dapat disimpulkan dominasi atau lebih banyak responden dalam riset ini tidak mengetahui implementasi dari objek pajak dari peraturan tersebut.

## Pengetahuan Responden Mengenai Besarnya Tarif PMK Nomor 199/PMK/2019
Pada bagian ini penulis menanyakan pengetahuan responden mengenai besarnya tarif PMK Nomor 199/PMK.10/2019. “Apakah Bapak/Ibu mengetahui berapa besarnya tarif bea masuk dan pajak yang harus dilunasi sesuai dengan PMK Nomor 199/ PMK.010/2019”. Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan sebanyak 56% (68 responden) tidak mengetahui besarnya tarif dan pajak yang harus dilunasi sesuai dengan PMK tersebut. Namun, terdapat 44% (54 responden) yang sudah mengetahui besarnya tarif dan pajak yang harus dilunasi sesuai dengan PMK tersebut. Dengan merujuk pada data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden belum mengetahui besarnya tarif bea masuk dan pajak yang dibayarkan ke regulator.
Gambar 3 Besar Tarif dari PMK 199/PMK.010/2019
Pada bagian ini penulis menanyakan pengetahuan responden mengenai besarnya tarif PMK Nomor 199/PMK.10/2019. “Menurut bapak/Ibu apakah besarnya tarif yang dibebankan sudah relevan”. Sebanyak 51%
(63 responden) menyatakan implementasi besarnya tarif yang dibebankan tidak sesuai dengan peraturannya. Selain itu, 38% (46 responden) menyatakan besarnya tarif yang dibebankan terlalu besar dengan yang ada diperaturan PMK tersebut. Namun, terdapat 11% (13 responden) yang menyatakan bahwa besarnya tarif telah sesuai PMK tersebut. Dengan data tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi besarnya tarif yang dibebankan atau dibayarkan kurang sesuai dengan yang ada diperaturan.
Pada bagian ini penulis menanyakan pengetahuan responden mengenai besarnya tarif PMK Nomor 199/PMK.10/2019. “Apakah ada perbedaan besarnya tarif antar expedisi yang satu dengan yang lain”. Sebanyak 92% (112 responden) menyatakan implementasi besarnya tarif yang dibebankan antara jasa ekspedisi satu dengan yang lain terjadi perbedaan. Namun, terdapat 8% (10 responden) yang menyatakan bahwa besarnya tarif yang dibebankan tidak ada perbedaan antar jasa ekspedisi. Dengan data tersebut dapat dikatakan bahwa belum adanya standar pengenaan besarnya tarif yang harus dibebankan ke konsumsen akibat dari implementasi peraturan PMK 199/PMK.010/2019. Hal ini perlu menjadi catatan penting bagi regulator dengan adanya kesenjangan besarnya tarif tersebut.
Pada bagian selanjutnya penulis menanyakan seberapa besar perbedaan besarnya tarif PMK Nomor 199/PMK.10/2019. “Seberapa besar perbedaan tarif yang dikenakan”. Sebanyak 76% (92 responden) menyatakan perbedaan besarnya tarif yang dibebankan antara jasa ekspedisi satu dengan yang lain kecil, selian itu diperkuat bahwa perbedaan tarif tersebut kurang relevan sebanyak 16% (19 responden). Namun, terdapat 8% (10 responden) yang menyatakan bahwa perbedaannya cukup besar tarif yang
Nanik Lestari, et.al | Implementasi Perubahan Peraturan mengenai Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 1 - 14
dibebankan antar jasa ekspedisi. Dengan data tersebut dapat dikatakan bahwa belum adanya standar pengenaan besarnya tarif yang harus dibebankan ke konsumsen akibat dari implementasi peraturan PMK 199/PMK.010/2019. Hal ini perlu menjadi catatan penting bagi regulator dengan adanya kesenjangan besarnya tarif tersebut.

## Mekanisme Pembayaran/Pelunasan PMK Nomor 199/PMK/2019
Bagian mekanisme pembayaran/ pelunasan PMK Nomor 199/PMK/2019 terdapat 3 pertanyaan antara lain: Pertama, “Apakah Bapak/Ibu mengetahui mekanisme pelunasan pajak tersebut”. Berdasarkan gambar 4 bahwa sebanyak 61% (74 responden) tidak mengetahui mekanisme pelunasan/pembayaran pajak atau bea masuk PMK Nomor 199/PMK/2019. Namun, terdapat 39% (48 responden) yang sudah mengetahui mekanisme pembayaran/pelunasan terkait peraturan tersebut.
Gambar 4 Mekanisme Pembayaran dari PMK 199/PMK.010/2019
Pertanyaan kedua, “Menurut Bapak/Ibu apakah mekanisme pembayaran/pelunasan pajak tersebut mudah dipahami”. Sebanyak 51% (74 responden) tidak mengetahui mekanisme pembayaran/pelunasan pajak tersebut. Namun, 27% (33 responden) menyatakan bahwa mekanisme pembayaran/ pelunasan pajak dari PMK 199/PMK.010/2019 mudah. Sisanya 12% (15 responden)
menyatakan bahwa mekanisme pembayaran/ pelunasan pajak dari PMK 199/PMK.010/2019 sulit dan kurang dipahami.
Pertanyaan kedua, “Menurut bapak/ Ibu apakah mekanisme penyetoran PMK 199 sudah jelas”. Sebanyak 62% (76 responden) menyatakan mekanisme pembayaran/ pelunasan pajak tersebut belum jelas. Namun, 38% (46 responden) menyatakan bahwa mekanisme pembayaran/pelunasan pajak dari PMK 199/PMK.010/2019 sudah jelas.

## Dampak adanya peraturan PMK Nomor 199/PMK/2019
Bagian terakhir yaitu terkait dampak dengan adanya peraturan PMK Nomor 199/ PMK/2019. Terdapat tiga pertanyaan antara lain: Pertama, “Bagaimana pendapatan Bapak/Ibu dengan adanya implementasi PMK nomor 199/PMK.010/2019”. Merujuk pada Gambar 5 bahwa sebanyak 90% (110 responden) menyatakan pendapatannya menurun dengan adanya implementasi PMK nomor 199/PMK.010/2019. Bahkan sebanyak 5% (6 responden) menyatakan usahannya tutup efek dari implementasi peraturan tersebut. Namun, sebanyak 5% (6 responden) menyatakan tidak terjadi penurunan.

## Gambar 5 Dampak implementasi dari
PMK 199/PMK.010/2019
Pertanyaan kedua, “Apakah omzet Bapak/ Ibu berpengaruh dengan adanya peraturan ini”. Sebanyak 98% (120 responden) menyatakan omzet/pendaptan berpengaruh
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan adanya implementasi  PMK No. 199/PMK.010/2019?
Apakah Bapak/Ibu mengetahui mekanisme pelunasan pajak tersebut?
yang merupakan dampak yang ditimbulkan dengan adanya implementasi PMK nomor 199/PMK.010/2019. Namun sebanyak 2% (2 responden) menyatakan bahwa pendapatan/ omzet respendon tidak berpengaruh dengan adanya implementasi peraturan tersebut.
Pertanyaan terakhir terkait dampak peraturan tersebut yaitu, “Berapa besar dampak yang ditimbulkan dengan adanya peraturan tersebut”. Sebanyak 52% (63 responden) menyatakan omzet/pendaptan berpengaruhnya kecil sekitar 10% yang merupakan dampak yang ditimbulkan dengan adanya implementasi PMK nomor 199/PMK.010/2019. Sebanyak 36% (44 responden) menyatakan omzet/pendaptan berpengaruhnya sedang sekitar 30% dampaknya dari peraturan tersebut. Namun sebanyak 12% (15 responden) menyatakan bahwa pendapatan/omzet berpengaruh besar sekitar 50% dampak dengan adanya implementasi peraturan tersebut.
Selanjutnya Peneliti menanyakan “Bagaimana dampak bagi pengusaha online/ masyarakat umum terkait PMK Nomor 199/ PMK.010/2019”. Bentuk dampaknya berupa menurunnya omzet UMKM namun relative bisa bertahan sebanyak 70% (85 responden). Sebanyak 8% (10 responden) menyatakan menurun tajam omzet/pendapatan, relaive bertahan namun arus kas terganggu. Sedangkan sebanyak 16% (20 orang) memilih menjalankan peluang usaha yang lain. Sisanya 3% (4 responden) melakukan efisiensi dan 3% (3 responden) menyatakan tidak berpengaruh.
Selain berdampak terhadap omzet/ pendapatan dan arus kas yang sudah dijelaskan dibagian sebelumnya. Bentuk dampak implementasi dari PMK 199/ PMK.010/2019 pada perputaran modal kerja, operasional perusahaan serta strategi dalam menjalankan perusahaan. Dampak
yang dirasakan UMKM dengan adanya implementasi dari PMK 199/PMK.010/2019 pada perputaran modal usaha sebanyak 58% (70 responden). Sedangkan sebanyak 39% (48 responden) menyatakan kadang berpengaruh terhadap perputaran modal usaha. Namun, sebanyak 3% (4 responden) menyatakan tidak berpengaruh terhadap perputaran modal usahanya.
Dampak yang dirasakan UMKM dengan adanya implementasi dari PMK 199/ PMK.010/2019 pada opersional dan produksi usaha sebanyak 51% (62 responden). Sedangkan sebanyak 47% (58 responden) menyatakan berpengaruh terhadap opersional dan produksi usaha. Namun, sebanyak 2% (2 responden) menyatakan tidak berpengaruh opersional dan produksi usahanya.
Dampak terakhir yang dirasakan UMKM dengan adanya implementasi dari PMK 199/ PMK.010/2019 pada perubahan strategi usaha yang mereka jalankan sebanyak 23% (28 responden). Sedangkan sebanyak 25% (31 responden) menyatakan melakukan penyesuaian strategi dalam menjalankan usahanya. Namun, sebanyak 52% (63 responden) menyatakan tidak berpengaruh terhadap strategi usaha yang UMKM jalankan.
Selain yang telah didiskripsikan pada beberapa  grafik  tersebut  diatas  penulis  juga menemukan beberapa kendala sebagai berikut: Pertama, Pengangguran bertambah banyak karena karyawan daring, karyawan Expedisi, semua cut off atau tutup. Kedua, banyaknya importir Batam pindah ke Jakarta karena kalau kena pajak dengan persentase yang sama otomatis Jakarta lebih menguntungkan, Jakarta kena pajak dari harga impor, sedangkan batam kena pajak saat keluar batam dimana disitu sudah ada margin pengimpor tentunya. Ketiga, banyak prosedur pemeriksanaan di regulator yang menyebabkan keterlambatan pengiriman
Nanik Lestari, et.al | Implementasi Perubahan Peraturan mengenai Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 1 - 14
barang. Keempat, Regulator pelaksanaan di lapangan belum begitu paham sehingga membutuhkan waktu pemeriksaan yang lama. Selanjutnya, terdapat beberapa regulator kurang konsisten dalam menerapkan PMK 199/PMK.010/2019 dimana terdapat perbedaan perlakuan antar ekspedisi yang ada. Berikutnya, kurangnya koordinasi antar regulator yang menyebabkan UMKM harus menanggung resikonya baik mengenai besarnya tarif maupun objek yang dikenakan. Terakhir, dasar penegenaan tarifnya serta mekanisme pemotongan maupu penyetorannya yang memerlukan waktu lebih dalam mengimplementasikannya.

## Sosialisasi dari Regulator Terkait Imple­ mentasi PMK 199/PMK.010/2019.
Bagian ini akan membahas mengenai waktu sosialisasi dari regulator terkait implementasi PMK nomor 199/PMK.010/2019. Pertanyaan pertama, “Apakah Bapak/ Ibu pernah mendapatkan Sosialisasi dari regulator/pihak terkait PMK Nomor 199/ PMK.010/2019”. Sebanyak 39% (48 responden) telah memperoleh sosialisasi dari regulator/ pihak terkait mengenai peraturan tersebut. Hal ini sejalan dengan jawaban responden mengenai pengetahuan menganai peraturan PMK Nomor 199/PMK.010/2019. Sedangkan 61% (74 responden) belum pernah memperoleh sosialisasi (Gambar 6 Responden yang mendapatkan sosialiasi PMK 199/ PMK.010/2019).
Pertanyaan kedua, “Menurut Bapak/ ibu apakah sosialisasi terkait PMK nomor 199/PMK.010/2019 sudah cukup”. Sebanyak 93% (114 responden) me nyata kan waktu sosialisasi mengenai peraturan tersebut dari regulator yang terkiat dianggap belum cukup. Namun, disisi lain sebanyak 7% (8 responden) menyatakan waktu sosialisasi merasa sudah cukup dari regulator.
Pertanyaan selanjutnya “Menurut Bapak/Ibu berapa lama masa sosialisasi yang dibutuhkan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terkait peraturan ini”. Waktu yang dibutuhkan sekitar 1 – 3 bulan untuk memahami terkait peraturan PMK 199/PMK.010/2019 yaitu 52% (63 responden). Sebanyak 35% (43 responden) membutuhkan waktu kurang dari 1 bulan guna memahami peraturan tersebut. Sisanya, 8% (10 responden) memerlukan waktu sekitar 1- 4 bulan dan 5% (6 responden) membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan guna memahami peraturan tersebut.
Pertanyaan selanjutnya “Selama sosialisasi peraturan PMK 199/PMK.010/2019, apakah Bapak/ibu juga berkomunikasi dengan komunitas usaha untuk mengkaji dan mendiskusikan pemberlakukan peraturan tersebut”. Sebanyak 57% (69 responden) menyatakan selama sosialisasi peraturan tersebut belum pernah melakukan berkomunikasi dengan komunitas usaha untuk mengkaji dan mendiskusikan pemberlakukan peraturan PMK 199/PMK.010/2019. Namun, terdapat 43% (53 responden) menyatakan pernah melakukan komunikasi dan mengkaji peraturan tersebut bersama komunitas usahanya. Hal ini menunjukkan belum terbentuknya komunitas antar UMKM di Kota Batam.
Gambar 6 Responden yang mendapatkan sosialiasi PMK 199/PMK.010/2019
Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi dari regulator pihak terkait  PMK Nomor 199/
PMK.010/2019?
Kendala yang dihadapi terkait implementasi PMK 199/PMK.010/2019?
Pertanyaan terakhir “Menurut Bapak/ Ibu Apakah sudah tepat pemerintah dalam penerapan PMK nomor 199/PMK.010/2019 saat ini”.  Sebanyak 94% (115 responden) menyatakan kondisi pandemic covid-19 ini waktunya belum tepat dalam mengimplementasikan PMK nomor 199/PMK.010/2019. Namun, sebanyak 6% (7 responden) menyatakan implementasi peraturan tersebut saat ini sudah tepat. Hal ini dapat disimpulkan sebaiknya pemerintah menunda implementasi PMK nomor 199/ PMK.010/2019 pada kondisi pandemic covid-19.

## Kendala Yang Dihadapi UMKM dan Saran kepada Regulator Terkait Implementasi PMK 199/PMK.010/2019.
Berdasarkan Gambar 7 bahwa kendala dalam implementasi PMK 199/PMK.010/2019 sebagai berikut: Pertama, Objek atau jenis produk/barang yang dikenakan peraturan tersebut terlalu beragam dan banyak (33% atau 40 responden). Kedua, mekanisme perhitungannya tidak mudah dan jenis barangnya yang beragam (15% atau 18 responden). Terakhir, Lainnya seperti mekanisme pembayaran, besarnya tarif (batas minimal objek barang), terjadinya selisih atar ekspedisi, regulasi yang kontrak dengan regulator lain (lamanya proses pengecekan sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman barang) dan lain sebagainya (52% atau 64 responden).
Gambar 7 Kendala dalam Implementasi

## PMK 199/PMK.010/2019

## SIMPULAN DAN SARAN
Riset ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari implementasi PMK Nomor 199/ PMK.010/2019 pada UMKM di kota Batam. Data primer digunakan dalam riset ini. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner secara langsung dan melalui google form yang disebarkan dikomunitas WAG maupun media social yang ada. Sampel yang terkumpul sebanyak 122 responden yang merupakan pelaku UMKM di kota Batam. Berdasarkan analisis diskriptif yang digunakan dalam penelitian maka kesimpulannya antara lain:
Secara garis besar UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini bergerak dalam bidang perdagangan. Pertama, Pengetahuan UMKM mengenai PMK Nomor 199/PMK.010/2019, sebanyak 56% UMKM belum mengetahui peraturan tersebut. Hal ini sejalan bahwa sebanyak 58% tidak mengetahui yang menjadi objek dari peraturan tersebut.
Kedua, bahwa sebanyak 61% UMKM di Kota Batam belum mendapatkan sosialiasi mengenai implementasi PMK Nomor 199/ PMK.010/2019. Selain itu, sebanyak 93% menyatakan bahwa masa sosialisasi kurang lama. Menurut UMKM bahwa waktu yang diperlukan untuk memahami peraturan tersebut 1- 4 bulan sebelum tahap implementasi peraturan.
Selanjutnya mengenai besar tarif bahwa sebanyak 58% UMKM di Kota Batam tidak mengetahui besarnya tarif yang harus dibayarkan. Selain itu, sebanyak 51% UMKM menyatakan bahwa besarnya tarif yang dikenakan tidak sesuai dengan peraturan tersebut dan besarnya tarif yang dikenakan terlalu besar. Hal ini diperkuat dengan sebanyak 61% UMKM di Kota Batam belum mengetahui mekanisme pemotongan, pembayaran dan penyetoran serta pelaporannya.
Berikutnya, dampak yang dirasakan
Nanik Lestari, et.al | Implementasi Perubahan Peraturan mengenai Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 1 - 14
oleh UMKM di Kota Batam dari implementasi peraturan tersebut antara lain: sebanyak 98% omzet maupun pendapatan UMKM turun, 97% berdampak pada arus kas perusahaan sehingga  melakukan  efisensi.  Sebanyak  98% berdampak pada operasional perusahaan sehingga sebagian besar perusahaan memilih untuk tutup usaha, atau menjalankan peluang usaha yang lain. Selain itu dampak yang dirasakan berupa perputaran modal kerja sebanyak 97% jadi terganggu sehingga beberapa perusahaan merubah strategi perusahaan.
Terakhir kendala yang dihadapi oleh UMKM dengan adanya implementasi Pertama, Objek atau jenis produk/barang yang dikenakan peraturan tersebut terlalu beragam dan banyak (33% atau 40 responden). Kedua, mekanisme perhitungannya tidak mudah dan jenis barangnya yang beragam (15% atau 18 responden). Terakhir, Lainya seperti mekanisme pembayaran, besarnya tarif (batas minimal objek barang), terjadinya selisih antar ekspedisi, regulasi yang kontrak dengan regulator lain (lamanya proses pengecekan sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman barang) dan lain sebagainya (52% atau 64 responden). Terdapat beberapa pemungutan yang tidak seharusnya diberikan oleh UMKM ke pada regulator yang terkait.
Riset ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: Pertama, kriteria responden dalam penelitian ini belum dipisahkan dijelaskan secara detail. Kedua, waktu penyebaran kuesioner kurang dari 3 bulan serta waktu penelitian yang telalu pendek. Ketiga, dengan adanya pandemic Covid-19 maka penelitian ini teknik pengumpulan data hanya melalui google form.  Terakhir, metode analisis diskriptif yang digunakan pada riset ini.
Berikut ini merupakan saran pada riset selanjutnya antara lain: Pertama, kriteria responden yang sudah mengimplementasikan peraturan tersebut atau dibatasi dengan jumlah omzet. Kedua, Waktu penyebaran kuesioner dan penelitian diperpanjang misalnya 4 – 6 bulan. Ketiga, metode penyebaran kuesioner dapat ditambahkan misalnya secara langsung selain ditambahkan observasi dan wawacara dengan pelaku UMKM. Terakhir, penelitian selanjutnya dapat ditambahkan metode analisis kualitatif atau  pengujian hipotesis.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Batam khususnya unit P3M yang telah memberi dukungan financial terhadap penelitian ini.
Arisandy, Nelsi. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis. Vol.14. No.1. Hal. 62 – 71.
Cahyono,T, Yuli. (2017) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak (Studi Empirik Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). Jurnal Riset dan Keuangan Indonesia, 2(2). Hal 163 – 175.
Efriyenty, Dian. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. Jurnal Akuntansi Barelang. Vol.3.No.2. Hal.20 – 28 .
Hati, W. S.; Irawati, R.; (2017) Faktor - Faktor yang mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Batam. Jurnal Akuntansi Ekonomi dan Manajemen Bisnis.
Keuangan, Kementrian. (2019). Peraturan Menteri Keuangan. Diambil kembali dari Kemenkeu: http://www.jdih. kemenkeu.go.id/fullText/2019/199~PMK.010~2019Per.pdf
Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
Partomo, Sartika,Tiktik,; Soejoedono, Rahman. (2004) Ekonomi Skala Kecil Menengah dan koperasi. Jakarta. Ghalia Indonesia.
Pohan, C. A. (2016). Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis). Jakarta : Gramedia.
Putri, Eskasari., Purbasari, H., Handayani, T, M., Ulynnuha, I, Ovi., (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (UKM). Jurnal Riset dan Keuangan Indonesia, 3(1). Hal 80 – 90.
Rachmawati, Asiyah, Nurul.; Ramayanti , Rizka (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi Ekonomi dan Manajemen Bisnis.Vol 4 (2). Hal. 176 - 185.
Resmi, S. (2017). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
Rohman, A.H.; Zulaikha; Rahardjo, N. S.; Harto, P; (2011) Kajian Terhadap Kapabilitas Pembukuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Mendukung Prilaku Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi. Volume XV, No. 03. Hal 324 - 343.
Suci, M. S.T., Karamoy, H., Rondonuwu, S., (2019). Efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada Kpp Pratama Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi.14 (4). Hal. 362 – 370.
Undang -  Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan.

## REFERENCES