Legalitas Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Novita Lestari 161

## Abstract
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Article 1 mentions that marriage is a bond of inner birth between a man and a woman as husband and wife in order to form  a  happy  and  eternal  family  (household)  based  on  God  Almighty.  The article 2 clause  (1) explains  that legal marriage is  a marriage  that is  done according  to  the  law  of  each  religion  and  belief.  Indonesia  is  still prohibiting  the  marriage  of  different  religions,  but  today  the  marriage  of different  religions  is  increasingly  widespread.  Controversy  occurred  when the  issuance  of  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2006  regarding  Population Administration.  Due  to  the  existence  of  this  Act  is  very  possible  to  pairs of religious  differences  can  be  recorded  marriage  of  origin  through  the establishment of the Court. This is stated in Article 35 (a) which states that the marriage registration shall also apply to the marriage set by the Court. In  the  explanation  of  this  article  "that  the  marriage  set  by  the  court  is  a marriage performed among people of different faiths. Based on the results of the  study  can  be  concluded  that  the  provisions  of  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974 About Marriage and Compilation  of Islamic Law prohibits the marriage  of  different  religions.  While  the  rules  applicable  in  Article  35 letters  (a)  of  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2006  concerning  Population Administration tend to allow marriage of religious differences, resulting in a synchronization  between  the  Marriage  Law  and  the  Population Administration  Act.  So  in  the  principle  of  legislation  apply  adagium  lex specialis derogat lex generalis (legislation that is specific to rule out general laws and regulations). Marriage Law is a special rule that is about marriage then the position is on lex specialis. While the Population Administration Act is  general,  because  it  concerns  a  general  nature,  not  only  regulate  the marriage registration but  also  the administration of  other population.  So it can be said that the Marriage Law overrides the Population Administration Act, which means that the marriage of different religions is prohibited by the prevailing laws and regulations in Indonesia. This research is a descriptive analysis  that  describes  the  systematic,  factual,  and  accurate  problems studied. While the approach used is the juridical normative approach is the approach  used  to  determine  the  existing  laws  and  regulations,  and  review through Islamic law and positive law.

## Keyword: legality, marriages.
161 Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu (Unived )

## Pendahuluan
Sumber  pokok  dari  segala  peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia  adalah  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu sila dari Pancasila dan menempati sila pertama  adalah  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.  Sila  ini  juga  tercantum  dalam  UUD 1945, salah satu P asal dari UUD 1945 itu menetapkan  jaminan  negara  terhadap pelaksanaan ajaran agama masing- masing. 162 Masyarakat Indonesia tergolong heterogen  dalam  segala  aspeknya.  Dalam aspek  agama  jelaslah  bahwa  terdapat  dua kelompok  besar  agama  yang  diakui  di Indonesia  yakni:  Agama  Samawi  dan Agama non Samawi; agama  Islam,  Hindu, Budha,  Kristen  Protestan  dan  Katholik. Keseluruhan  agama  tersebut  memiliki  tata aturan  sendiri-sendiri  baik  secara  vertikal
162 Amir Syarifuddin, 2009. Hukum Perkawinan  Islam  di  Indonesia;  Antara  Fiqh Munakahat  Dan  Undang-Undang  Perkawinan , Kencana: Jakarta, Hlm. 22-23.
maupun  horisontal;  termasuk  didalamnya tata cara perkawinan. 163
Ada  beberapa  hukum  perkawinan yang  berlaku  bagi  berbagai  golongan warga  negara  dan  berbagai  daerah  seperti berikut: 1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang  beragama  Islam  berlaku  Hukum Agama  yang  telah  diresepeier  dalam Hukum  Adat  (Pasal  134  ayat  (2)  IS).  2. Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku  Hukum  Adat.  3.  Bagi  orang Indonesia  yang  beragama  Kristen  berlaku Huwelijke  Ordonantie  (Kristen  Indonesia S.  1933  Nomor  74).  4.  Bagi  orang  Timur Asing.  Cina  dan  warga  negara  Indonesia keturunan  Cina  berlaku  ketentuan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  dengan sedikit  perubahan.  5.  Bagi  orang-orang Timur  Asing  lainnya  dan  warga  negara Indonesia  keturunan  Timur  Asing  lainnya tersebut  berlaku  Hukum  Adat  mereka.  6. Bagi  orang-orang Eropa  dan warga negara Indonesia  keturunan  Eropa  dan  yang disamakan  dengan  mereka  berlaku  Kitab
163 Sudarsono,  2005. Hukum  Perkawinan Nasional , Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 6.
Undang-undang Hukum Perdata. 7. Sejak 1 Oktober 1975 berlaku efektif untuk  semua golongan  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya. 164
Hukum  perkawinan  yang  berlaku bagi  tiap-tiap  agama  tersebut  satu  sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak selalu bertentangan.  Adapun  di  Indonesia  telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor1 Tahun 1974 Lembaran Negara RI. Adapun penjelasan  atas  Undang-undang  tersebut dimuat  di  dalam  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3019. Bagi  suatu  negara  dan  bangsa  seperti Indonesia  adalah  mutlak  adanya  Undang- undang Perkawinan Nasional yang sekaligus  menampung  prinsip-prinsip  dan memberikan  landasan  hukum  perkawinan yang  selama  ini  menjadi  pegangan  dan telah  berlaku  bagi  berbagai  golongan dalam masyarakat kita. 165
164 Idris  Ramulyo,  2004 Hukum  Perkawinan Islam;  Suatu  Analisis  Dari  UU  No.1  Tahun  1974 Dan  Kompilasi  Hukum  Islam ,  Bumi  Aksara: Jakarta, Hlm. 55.
165 Sudarsono, Loc Cit . Hlm. 6.
Sesuai  dengan  landasan  falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka  Undang-undang  ini  di  satu  pihak harus  dapat  mewujudkan  prinsip-prinsip yang  terkandung  dalam  Pancasila  dan UUD 1945. Sedangkan di lain pihak harus dapat  pula  menampung  segala  kenyataan yang  hidup  dalam  masyarakat  dewasa  ini. Undang-undang  perkawinan  ini  telah menampung  di  dalamnya  unsur-unsur  dan ketentuan-ketentuan  Hukum  Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. 166
Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan  setelah  Indonesia  merdeka adalah:  a.  Undang-undang  Nomor  32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal  21  November  1946  Nomor  22 Tahun  1946  tentang  Pencatatan  Nikah, Talak,  dan  Rujuk  di  seluruh  daerah  Luar Jawa  dan  Madura.  b.  Undang-Undang
166 Ibid ., Hlm. 7.
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang  merupakan  hukum  materiil  dari perkawinan.  c.  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  d.  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama  Sebagian  dari  materi  undang- undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian  sengketa  perkawinan  di Pengadilan Agama.
Berdasarkan beberapa hukum perundang-undangan tersebut di atas fokus penelitian  ini  lebih  diarahkan  kepada Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Undang-Undang 23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan.  Di  samping  peraturan perundang-undangan negara yang disebutkan  di  atas  dimasukkan  pula  dalam pengertian  UU Perkawinan dalam bahasan ini  aturan  atau  ketentuan  yang  secara efektif  telah  dijadikan  oleh  hakim  di Pengadilan  Agama  sebagai  pedoman  yang
harus  diikuti  dalam  penyelesaian  perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam di  Indonesia  yang  penyebarluasannya dilakukan  melalui  Instruksi  Presiden  RI Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam.
Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1 Tahun  1974  Pasal  1  menyebutkan  sebagai berikut:  Perkawinan  adalah  ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami-isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Tujuan  dari  perkawinan adalah:  (1)  menyatukan  dua  pribadi  yang berbeda  untuk  mencapai  satu  tujuan sebagai keluarga yang bahagia, melanjutkan  keturunan  yang  merupakan sambungan  hidup  dan  menyambung  cita- cita,  (3)  menjaga  diri  dari  perbuatan- perbuatan  yang  dilarang  oleh  Tuhan,  dan (4)  menimbulkan  rasa  cinta  antara  suami dan isteri.
Seiringan  dengan  berkembangnya masyarakat,  permasalahan  yang  terjadi semakin  kompleks.  Berkaitan  dengan perkawinan,  belakangan  ini  sering  tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan  yang  dianggap  problematis dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Sebagai contoh, perkawinan campuran, perkawinan sejenis,  kawin  kontrak,  nikah  siri,  dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda.
Walaupun  perkawinan  campuran  dan perkawinan  beda  agama  sama  sekali berbeda,  bukan  tidak  mungkin  pada  saat yang  sama  perkawinan  campuran  juga menyebabkan  perkawinan  beda-agama. Hal  ini  disebabkan  karena  pasangan  yang lintas  negara  juga  merupakan  pasangan lintas  agama.  Selain  permasalahan  yang berhubungan  dengan  pengakuan  negara atau  pengakuan  dari  kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut seringkali  menghadapi  masalah-masalah lain  yang  terjadi  di  kemudian  hari.
Misalnya saja, pengakuan negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan. Belum lagi, dampak-dampak lainnya.
Menurut  Pasal  57  Undang-Undang Nomor1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, perkawinan  campuran  adalah  perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada  hukum  yang  berlainan,  karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu  pihak  berkewarganegaraan  Indonesia. Jadi,  perkawinan  campuran  bukanlah perkawinan antar agama yang dimaksudkan di sini.
Sedangkan  perkawinan  beda  agama masih terdapat pro-kontra di tengah-tengah masyarakat. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan  masalah  pribadi  sendiri-sendiri sehingga  negara  tidak  perlu  melakukan pengaturan  yang memasukkan unsur-unsur agama.  Namun,  di  pihak  lain,  ada  yang berpendapat  bahwa  perkawinan  beda- agama dilarang oleh agama sehingga tidak
dapat  diterima.  Setiap  agama,  baik  itu Islam,  Katolik,  Protestan,  Hindu  maupun Budha  mempunyai  peraturan  tentang  tata cara  perkawinan,  syarat-syarat  perkawinan atau  mengenai  larangan  perkawinan  yang masing-masing agama berbeda-beda.
Apabila  perkawinan  terjadi  pada  orang yang  menganut  agama  yang  sama  maka tidak  menjadi  masalah.  Permasalahan terjadi  manakala  mereka  yang  berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan dan  mereka  menyadari  akan  arti  iman, karena  adanya  cinta  yang  mendalam  ingin melangsungkan perkawinan tanpa mengorbankan keimanan masing-
masing. 167
Untuk
mencegah terjadinya perkawinan  beda-agama,  biasanya  salah satu pihak dari pasangan tersebut berpindah  agama  atau  mengikuti  agama salah satu pihak atau para pihak melakukan perkawinan  di  luar  negeri,  di  negara  yang tidak  melarang  adanya  perkawinan  beda agama  sehingga  hal  ini  menimbulkan
167 Lili  Rasidi,  1991. Hukum  Perkawinan  dan Perceraian  di  Malaysia  dan  Indonesia ,  Remaja Rosdakarya: Bandung, Hlm. 17
perbuatan  penyelundupan  hukum  dalam hukum  perkawinan  di  Indonesia.  Belum lagi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006  tentang  Administrasi  Kependudukan yang  secara  tidak  langsung  memberikan peluang terjadinya perkawinan beda agama.  Karena  pasangan  yang  melakukan perkawinan  beda  agama  di  luar  negeri, sekembalinya ke negara Indonesia mendaftarkan  perkawinan  tersebut  ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil.
Berdasarkan hal tersebut, akan dikaji secara mendalam mengenai legalitas hukum perkawinan beda agama berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam.

## Identifikasi Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dalam  tulisan ini mengkaji dua isu hukum yaitu :
1. Bagaimana  tinjauan  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan mengenai
legalitas perkawinan beda agama ?
2. Bagaimana  legalitas  perkawinan  beda
agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan?
Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai
legalitas  perkawinan  beda agama  dan  menganalisis
legalitas  perkawinan  beda agama  menurut    Undang- Undang  Nomor  23  Tahun 2006  tentang  Administrasi Kependudukan.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis
normatif.  Penelitian  dengan
metode yuridis normatif adalah  penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara menelti  bahan  pustaka  atau data sekunder belaka. 168
Sebagai  penelitian  hukum normatif,  maka  penelitian ini  termasuk  kategori  tipe penelitian  hukum  bersifat deskriptif analistis yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan  yang  akan dibahas, sedangkan penelitian yang bersifat analistis bertujuan menganalisis  masalah  yang timbul dalam penelitian.
Data  yang  dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer merupakan  bahan  hukum yang  mempunyai  kekuatan hukum  bagi  pihak-pihak yang berkepentingan berupa
peraturan perundang- undangan, yaitu :
KUHPerdata,  UU  No.  1
168 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat ,  PT.  Raja  Grafindo  Peersada,  Jakarta, 2007, hal. 13.
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum  Islam  (Inpres  No.  1 Tahun  1991),  dan  Undang- Undang  23  Tahun  2006 Tentang Administrasi Kependudukan.  Sedangkan data  sekunder  yaitu  bahan yang  memberikan  petunjuk dan penjelasan bahan hukum  primer,  seperti  hasil
karya  ahli  hukum,  hasil
penelitian,  dan  dokumen-
dokumen lainnya yang terkait  dengan  perkawinan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan
dan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian dan
Pembahasan
A. Legalitas  Perkawinan  Beda  Agama Menurut  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun  1974  tentang  Perkawinan dan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2006  Tentang  Adminitrasi kependudukan
Peraturan hukum tentang perkawinan  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan,  yang  disahkan  pada tanggal  2  Januari  1974.  Setahun kemudian untuk memberlakukan undang-undang tersebut, maka pemerintah  mengeluarkan  peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Berdasarkan  Pasal  1  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  atau  rumah tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa. Suatu perkawinan dapat dikatakan  sebagai  perkawinan  yang sesuai  menurut  hukum  perkawinan nasional,  apabila  unsur-unsur  tersebut dipenuhi  secara  kolektif.  Dilain  sisi, juga  harus  memenuhi  tata  cara  dan syarat-syarat  perkawinan  yang  telah
ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.
Perkawinan merupakan
perbuatan  suci  yang  mempunyai hubungan  erat  sekali  dengan  agama atau  kerohanian.  Perkawinan  bukan saja  mempunyai  unsur  lahiriah  atau jasmani,  tetapi  juga  unsur  rohani yang  mempunyai  peranan  penting. Hal  ini  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  Tidak  hanya sebagai  ikatan  perdata  tetapi  juga merupakan perikatan keagamaan. 169
Perkawinan    sebagai    salah satu    perjanjian    yang    merupakan perbuatan    hukum,  mempunyai akibat hukum. Adanya akibat  hukum penting  sekali  hubungannya  dengan sah  tidaknya  perbuatan    hukum    itu. Berdasarkan  Pasal  2  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974, perkawinan adalah sah apabila
169 Hilman Hadikusuma,  2007. Hukum Perkawinan  Indonesia .  Mandar  Maju:  Bandung, Hlm. 7.
dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agama  dan  kepercayaannya itu.  Unsur  yang  kelima  merupakan unsur  yang  terpenting  di  dalam perkawinan.  Perkawinan  menjadi batal atau tidak sah apabila dilakukan bertentangan  dengan  hukum  agama dan kepercayaannya. Indonesia sebagai  negara  yang  berdasarkan kepada  Pancasila,  perwujudan  unsur kelima  tersebut  berdasarkan  kepada sila  pertama  yang  menyebutkan mengenai  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.
Pasal 66 Undang-Undang
Nomor1  Tahun  1974  menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan  dengan  perkawinan yang  diatur  dalam  KUHPerdata, Ordonansi  Perkawinan  Indonesia Kristen  dan  peraturan  perkawinan campuran,  dinyatakan  tidak  berlaku sepanjang telah diatur dalam
Undang-Undang Perkawinan
Nasional ini. Dengan demikian dasar
hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku  sekarang  ini  antara  lain adalah:
a. Buku  I  Kitab  Undang-Undang
Hukum Perdata
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan c. Undang-Undang Nomor 7
Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama
d. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 e. Instruksi  Presiden  Nomor  1
Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
Indonesia  merupakan  negara yang pluralisme, terdiri dari berbagai suku  bangsa  dan  agama,  sehingga sangat memungkinkan sekali terjadinya  pernikahan  dengan  latar belakang agama yang berbeda.
Berdasarkan  Pasal  2  ayat  1  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agama  dan  kepercayaannya itu.  Arti  kata  “masing-masing” sebenarnya  tertuju  pada  agama- agama  yang  dipeluk  di  Indonesia, bukan mengacu pada masing-masing pengantin.  Dari  perspektif  hukum positif  Indonesia  pernikahan  beda agama  dilarang  dalam  kerangka hukum Islam Indonesia.
Dalam hukum Islam, mengenai larangan  perkawinan  beda  agama terdapat  dalam  Al-Qur’an,  yakni dalam  Surat  Al-Baqarah  ayat  221, yang dengan jelas melarang menikahi wanita-wanita musyrik dan laki-laki musyrik. Allah SWT berfirman :
Dan  janganlah  kamu  menikahi wanita-wanita musyrik,
sebelum mereka beriman.
Sesungguhnya  wanita  budak yang  mukmin  lebih  baik  dari wanita  musyrik,  walaupun  dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu  menikahkan  orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman.  Sesungguhnya  budak yang  mukmin  lebih  baik  dari orang  musyrik,  walaupun  dia menarik hatimu.
Ketentuan mengenai
perkawinan beda agama di Indonesia terdapat pula dalam ketentuan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). Pembahasan  dalam  KHI  terhadap Persoalan  ini  dapat  ditemukan  pada tiga  bagian,  yakni  dalam  ketentuan larangan  perkawinan, pencegahan perkawinan,  dan  alasan  perceraian. Dalam  KHI  diatur  bahwa  bagi  calon suami  dan  istri  tidak  terdapat halangan  perkawinan,  dan  diantara halangan perkawinan tersebut dituangkan  dalam  Pasal  40  dimana seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan  dengan  wanita  yang tidak  beragama  Islam.  Dan  pada Pasal  44  disebutkan  bahwa  seorang
wanita Islam
dilarang melangsungkan  perkawinan  dengan
seorang  pria  yang  tidak  beragama Islam. 170 Selanjutnya pada bagian pencegahan perkawinan diatur  bahwa pencegahan  perkawinan dapat dilakukan  bila  calon  suami  atau calon isteri yang akan melangsungkan  perkawinan  tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan  perkawinan  menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.  (KHI  Pasal  60 ayat  2)  dan  tidak  sekufu  tidak  dapat dijadikan  alasan  untuk  mencegah perkawinan,  kecuali  tidak  sekufu karena perbedaan agama atau Ikhtilaf al-din . (KHI Pasal 61) 171
Berdasarkan ketentuan  di atas  terlihat jelas bahwa KHI melarang terjadinya perkawinan beda agama. Larangan  perkawinan  antar agama didasarkan
170 Pagar,  2006. Perkawinan Berbeda  Agama Wacana  dan  Pemikiran  Hukum  Islam  Indonesia . Cita Pustaka Media: Bandung. Hlm. 93-95.
171 Ibid.
kepada kemaslahatan  umat  dengan tujuan  untuk  memelihara  agama, jiwa, harta, kehormatan, serta keturunan.  Para  ulama  Indonesia sepakat  untuk  melarang  perkawinan beda agama karena kemudharatannya lebih  besar  daripada  manfaat  yang ditimbulkannya. Karena  Perkawinan beda  agama  akan  menyebabkan anak-anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan itu akan menganut hukum  agama  ibu  atau  bapaknya yang  berbeda  agama.  Selain  dari  itu, dari  adanya  perkawinan  antar  agama dapat memutuskan hubungan silaturrahim  antar  keluarga.  Oleh karena  kemudharatannya  lebih  besar yang  ditimbulkan  dari  perkawinan antar-agama  cukup  besar  daripada manfaatnya,  maka  sudah  selayaknya ketentuan  tersebut  dalam  Pasal  40 KHI Indonesia tetap dipertahankan.
Setiap manusia pasti
membutuhkan  manusia  lain  dalam segala  aspek  kehidupannya.  Karena
manusia  adalah  mahluk  sosial  dalam arti  bahwa  manusia  sebagai  mahluk sosial  tidak  biasa  hidup  seorang  diri dalam  menjalani  kehidupan.  Setiap manusia pada dasarnya ingin berkumpul dan hidup bersama dengan  sesama  manusia  lainnya.  Di dalam  bentuknya  yang  terkecil, hidup  bersama  itu  dimulai  dengan adanya  sebuah  keluarga,  di  mana dalam  keluarga  gejala  kehidupan umat  manusia  akan  terbentuk  paling tidak  oleh  seorang  seorang  laki-laki dan  seorang  perempuan.  Untuk membentuk  suatu  keluarga  tersebut, maka seorang laki-laki dan perempuan  melakukan  suatu  ikatan yang disebut dengan ikatan perkawinan. 172
Pada  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin
172 Siti Fina Rosiana Nur, 2012. Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Undang- Undanng  Perkawinan  Serta  Akibat  Hukumnya Terhadap  Anak  Yang  Dilahirkan  Terkait  Masalah Kewarisan. FH-UI: Depok. Hlm. 1
antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suatu  isteri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”.  Dengan  demikian,  dapat diketahui arti dari perkawinan adalah ikatan  lahir  batin  atara  seorang  pria dengan seorang wanita sebagai suami istri,  sedangkan  tujuan  perkawinan adalah  membentuk  keluarga  (rumah tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama  atau  kerohanian  mempunyai hubungan  yang  sangat  erat,  Karena perkawinan  bukan  saja  mempunyai unsur  lahir/jasmani,  tetapi  unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. 173
Landasan  hukum  agama  dalam melaksanakan  sebuah  perkawinan merupakan  hal  yang  sangat  penting dalam  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun  1974  tentang  Perkawinan, sehingga  penentuan  boleh  tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa  hukum  agama  menyatakan perkawinan  tidak  boleh,  maka  tidak boleh  pula  menurut  hukum  negara. Jadi  dalam  perkawinan  berbeda agama  yang  menjadi  boleh  tidaknya tergantung pada ketentuan agama.
Perkawinan  beda  agama  bagi masing-masing  pihak  menyangkut akidah  dan  hukum  yang  sangat penting  bagi  seseorang.  Hal  ini berarti  menyebabkan  tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai  syarat-syarat  dan  tata  cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan  hukum  agamanya  masing- masing. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat terhadap perkawinan  berbeda  agama,  menurut aturan perundang-undangan itu sebenarnya tidak dikehendaki. Dalam
memahami  perkawinan  agama  ini, maka akan jelaskan, sebagai berikut:
1) Perkawinan  beda  agama  menurut Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan dibentuk dalam rangka
mewujudkan unifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk  semua  warga  negara,  serta kepastian hukum di mana undang- undang  ini  bertujuan  menjamin terwujudnya  kesejahteraan  yang lebih mendalam sebab perkawinan didasarkan  kepada  keyakinan  dan perkawinan  tersebut  juga  harus
dicatat sehingga menjamin kepastian hukum untuk
mendapatkan  hak. 174 Selain  itu Undang-undang  nomor  1  tahun 1974 juga mengandung ide pembaharuan  dan  menampung
174 Wienarsih  Imam  Subekti  dan  Sri Soesilowati  Mahdi,  2005. Hukum  Perorangan  dan Kekeluargaan  Perdata  Barat ,  Cet.  1.  Gitama  Jaya: Jakarta. Hlm. 43
aspirasi  emansipasi,  di  mana Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  menempatkan  kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan  sama  derajatnya  baik terhadap harta perkawinan maupun terhadap anak begitu juga persamaan  hak  dan  kedudukan  di dalam  kehidupan  berumah  tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. 175
Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  berbeda  dengan KUHPerdata yang hanya memandang  dari  sudut  hukum perdata  saja.  Definisi  perkawinan menurut  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  di  dasarkan  pada unsur  agama/religious.  Pasal  1 Undang-Undang perkawinan, menyatakan  bahwa  Ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami isteri  dengan  tujuan  membentuk
175 Siti Fina Rosiana Nur, 2012. Perkawinan Beda...Op.Cit. Hlm. 28
keluarga/rumah tangga yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sayuti  Thalib  tadi  dapat
disimpulkan bahwa konsep
perkawinan menurut Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 berbeda dengan konsep perkawinan menurut KUHPerdata. Undang-undang perkawinan memandang
perkawinan  bukan  hanya  sekedar ubungan  keperdataan  melainkan
juga  ikatan  suci  yang  didasarkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan
falsafah Pancasila yang
menempatkan  ajaran  Ketuhanan
Yang  Maha  Esa  di  atas  segala-
galanya. 176 Selanjutnya, Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  1974
menempatkan agama sebagai unsur  yang  sangat  penting  dalam
176 Hilman  Hadikusuma,  2003.
Hukum  Perkawinan  Indonesia
Menurut  Perundangan,  Hukum Adat,  Hukum  Agama ,  cet  II. Mandar Maju: Bandung. Hlm. 7
perkawinan.  Sebuah  perkawinan adalah  sah  apabila  syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terpenuhi.  Hal  tersebut  terdapat pada  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  menyatakan bahwa  Perkawinan  adalah  sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
Dengan  demikian,  apabila suatu perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan  masing-masing  atau ada salah satu larangan perkawinan  yang  dilanggar  maka perkawinan tersebut tidak sah.
Berdasarkan  penjelasan  di atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  perkawinan  beda  agama menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974
tentang  Perkawinan,  menyatakan bahwa  Perkawinan  adalah  sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan
kepercayaan. apabila suatu
perkawinan  dilakukan  menurut
hukum  agama  dan  kepercayaan masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut tidak sah.
2) Perkawinan beda menurut
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam
Menurut  Pasal  2  Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam dinyatakan perkawinan dalam
hukum  Islam  adalah  “Pernikahan
yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau miitsaqan
ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupaka ibadah.
Tujuan  perkawinan  dalam hukum  Islam  tidak  terlepas  dari pernyataan al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Tujuan perkawinan dapat kita lihat dalam surat QS ar- Rum (30): 21, berbunyi ”di antara tanda-tanda kekuasaan Allah
SWT ialah bahwa Dia menciptakan isteri-isteri bagi laki- laki dari jenis mereka sendiri agar mereka merasa tentram. Kemudian Allah
menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka”.
Tujuan  perkawinan  di  atas tercermin dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi  Hukum  Islam,  yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk  mewujudkan  kehidupan rumah  tangga  yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.
Berkaitan  perkawinan  beda agama  ini,  Alquran,  hadist  dan
Ijtihad  sebagai  sumbernya  wajib dikuti  oleh  setiap  muslim.  Dasar hukumnya  adalah  surat  An-Nisa ayat  59  dan  Hadist  Muaz  bin Jabal. 177 QS  an-Nisaa  (4):  59, berbunyi:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah  Rasul  (Nya),  dan ulil  amri  diantara  kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah  ia  kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul  (sunnahnya),  jika kamu benar-benar beriman kepada  Allah  dan  hari kemudiannya. Yang demikian  itu  lebih  utama (bagimu)  dan  lebih  baik kibatnya. 178 Hadits  Nabi  Muhammad SAW  yang  dirumuskan  dalam percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan Mu’adz bin Jabal, Gubernur daerah
Yaman  dari  pemerintahan  Islam di  Madinah  ketika  Rasul  masih
177 Sayuti Thalib, 1986. Hukum Keluarga...Op.Cit. Hlm. 5
178 Mushaf  Al-Qur‟anku  Al-Karim dengan  Ketentuan  Tajwid  Yang Dipermudah Dengan Alat Peraga  Kode  Warna-Warna, 2009 . Lautan  Lestari:  Jakarta. Hlm. 73
hidup.  Hadits  tersebut  adalah Hadits  Rasul  berupa  qauliyah,
Hadits perkataan, Hadits pembicaraan  antara  Rasul  dengan Mu’adz  bin  Jabal  sesaat  sebelum Mu’adz  berangkat  ke  Yaman untuk  menjadi  Gubernur.  Hadits tersebut, berbunyi:
Diberitakan bahwa Rasul mengutus  Mu’adz  salah seorang sahabatnya menjadi Gubernur di Yaman dan juga menunjuknya menjadi orang yang berwenang menentukan  hukum  atas suatu  perkara.  Pada  waktu itu  belum  ada  hakim  yang dikhususkan mengadili suatu perkara secara terpisah  dari  kekuasaan eksekutif dan Rasul bertanya: “berdasarkan apakah engkau akan menentukan hukum?”, kemudian Mu’adz menjawab:”menurut ketentuan Tuhan.” Kemudian  Rasul  bertanya kembali  “dan  bagaimana kalau  tidak  engkau  temui di sana?”, kemudian Mu’adz menjawab “menurut  Hadits  Rasul” dan Rasul kembali bertanya  “dan  kalau  tidak engkau  temui  di  sana?, kemudia Mu’adz menjawab  “dalam  hal demikian saya akan
berijtihad”.  Riwayat  Abu Dawud 179
Sumber  hukum  atau  usul fiqh  dalam  hukum  Islam  yang utama  adalah  wahyu  Illahi  yang
terdapat dalam
Al-Quran, kemudian  yang  kedua  adalah Hadits  Rasul  dan  yang  ketiga adalah  ijtihad  ulil  amri,  hal tersebut  sesuai  dengan  apa  yang dituliskan  QS  an-Nisaa  (4)  :  59 dan  Hadits  Mu’adz  bin  Jabal. dengan  demikian,  jelas  sumber hukum  Islam  yaitu  al-Quran, sunnah  Rasul  dan  Ijtihad.  Dan setiap  muslim  wajib  menempuh hidup sesuai dengan ketiga sumber  hukum  Islam  tersebut,
tidak terkecuali masalah
pernikahan. Nikah, menurut
bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut syara , nikah berarti
suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan 179 Sayuti Thalib, 1986. Hukum Keluarga...Op.Cit. Hlm. 5
persetubuhan dengan menggunakan lafaz inkahin (menikahkan) atau tazwizin (mengawinkan).  Kata  nikah  itu sendiri  secara  hakiki,  menurut Syaikh  Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibrary,  berarti akad dan secara majazi berarti
bersenggamaan. 180
Selanjutnya,  dalam  hukum islam  salah  satu  larangan  dalam melakukan perkawinan yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama. Al-Quran mengatur  secara  rinci  mengenai ketentuan-ketentuan  perkawinan. Masalah  perkawinan  di  dalam  al- Quran  di  atur  di  85  ayat  diantara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam  sekitar  22  surat  dari  114 surat  dalam  Al-Quran. 181 Ayat-
180 Neng  Djubaedah,  Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, 2005. Hukum  Perkawinan  Islam  Di Indonesia. Hecca  Mitra  Utama: Jakarta. Hlm. 33
181 Amir Syarifuddin, 2007, Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia Antara Fiqh Munakahat  dan  Undang-Undang
ayat  yang  mengatur  perkawinan tersebut  ada  ayat  yang  mengatur perkawinan campuran beda agama ayat-ayat tersebut adalah :
a. Surat Al-Fatihah (1): 7 Dalam surat ini disebutkan  ada  dua macam golongan orang selain Islam yaitu: orang-orang yang dimurkai  yaitu  orang- orang yang rusak kehendaknya,  mereka mengetahui  kebenaran namun berpindah darinya dan orang- orang  yang  sesat  yaitu mereka yang tidak memiliki  pengetahuan dan menyukai kesesatan. Mereka tidak mendapat petunjuk kepada kebenaran. Hal ini dikuatkan dengan menunjukkan bahwa di sana  ada  dua  jalan yang  rusak  yaitu  jalan kaum Yahudi dan kaum Nasrani 182
b. Surat  al-Baqarah  (2):
221
Dan janganlah kamu nikahi  wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya  budak wanita  yang  mukmin lebih  baik  daripada Perkawinan, Cet 2 . Prenada Media: Jakarta. Hlm. 6 182 Muhammad  Nasib  ar-Rifai,
1999. Ringkasan  Tafsir  Ibnu Katsir  Kemudahan  Dari  Allah,
Cet.  1.  Gema  Insani  Press: Jakarta. Hlm. 64
wanita musyrik walaupun  dia  menarik hatimu. Dan, janganlah kamu menikahkan  laki-laki musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya  budak yang  mukmin  lebih baik  daripada  orang musyrik  walaupun  dia menarik hatimu. Mereka  menyeret  ke neraka, edangkan Allah  mengajak  ke surga  dan  ampunan dengan  izin-Nya.  Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah- Nya)  kepada  manusia upaya mereka mengambil pelajaran. Ayat ini merupakan pengharaman dari Allah  SWT  atas  kaum mukmin  agar  mereka tidak menikahi wanita-wanita musyrik  yang  suka menyembah berhala dan  larangan  untuk menikahkan  laki-laki musyrik dengan wanita beriman. Sebab-sebab  turunnya ayat ini adalah: (a) Ibnu  Abi  Mursyid al-Ghanawi, memohon izin kepada  Rasulullah agar  dia  diizinkan menikah dengan seorang wanita musyrik yang sangat  cantik  dan terpandang  dalam kaumnya. Ibnu
Abi  Mursyid  al- Ghanawi sampai dua kali mendatangi  Rasul dan bertanya tentang hal tersebut. Maka setalah Rasul berdoa kepada Allah  turunlah  al- Quran  surat  al- Baqarah  (2)  ayat 221 tersebut. (b) Selain kasus tersebut  ada  pula kasus Abdullah bin Rawahaih yang memiliki banyak budak yang  amat  hitam. Suatu  waktu  ia sangat marah kepada budak tersebut serta menampar  budak itu, tetapi kemudian  ia  erasa kaget dan bersalah, lalu pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kasusnya. Nabi bertanya, “bagaimana keadaan dia?” Abdullah menjawab, “dia suka shalat, berpuasa, berwudhu  dengan bagus, dan bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan bahwasanya engkau adalah Rasul Allah”. Nabi bersabda, “Hai Abu Abdullah,
budak  wanita  itu adalah  muslimah.”
Abdullah  berkata, “Demi  Zat  Yang mengutusmu dengan hak, sungguh  aku  akan memerdekakannya dan  sungguh  aku akan menikahinya”. Kemudian Abdullah pun melaksanakan sumpahnya. Kemudian kaum muslimin  lainnya mencela Abu Abdullah,  tetapi  ia tetap melaksanakannya, maka sebagai pembenarannya dikabarkanlah kepada  Rasulullah SAW, turunnya surat al-Baqarah tersebut. 183
c. Surat  al-Mumtahanah (60); 10
hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan- perempuan yang beriman, maka hendaklah  kamu  uji (keimanan mereka). Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka  jika  kamu  telah mengetahui bahwa mereka  (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada  (suami-isteri)
183 Ibid . Hlm. 357
mereka orangorang kafir.  Mereka  tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orangorang  kafir  itu tidak  pula  halal  bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami)  mereka mahar yang telah mereka  bayar.  Dan tidak atas dosa atasmu mengawini mereka apabila  kamu  bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu berpegang  pada  tali (perkawinan)  dengan perempuan- perempuan  kafir  dan hendaklah kamu meminta  mahar  yang elah  mereka  bayar. Demikianlah hukum yang  telah  ditetapkan- Nya  diantara  kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat  ini  menjadi  dalil atas keharaman wanita muslimah menikah dengan orang-orang musyrik dan pengharaman dari Allah  kepada  hamba- hamba Nya yang beriman untuk menikahi wanita- wanita  musyrik  dan melanjutkan pernikahan mereka. 184 d. Surat al-Maidah (5): 5 Pada  hari  ini  dihalalkan bagimu  yang  baik- baik. Makanan 184 Ibid . Hlm. 678
(sembelihan) orang- orang  yang  diberi  al- Kitab itu halal bagimu,  dan  makanan kamu  halal  pula  bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita- wanita  yang  menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman  dan  wanita- wanita  yang  menjaga kehormatan  di  antara ortang-orang yang diberi al Kitab sebelum  kamu,  bila kamu  telah  membayar mas  kawin  mereka dengan maksud berzina  dan  tidak  pula menjadikannya gundik-gundik.
Pada ayat di atas dinyatakan  kebolehan bagi  laki-laki  untuk mengawini wanita- wanita kitabiyyah (ahli kitab). Selanjutnya, dapat diketahui
Hukum  Islam  memperbolehkan perkawinan antara laki-laki muslim  dengan  wanita  ahli  kitab, akan  tetapi  hukum  Islam  tidak memperbolehkan wanita yang beragama  Islam  untuk  menikah dengan laki-laki yang tidak beragama  Islam  dan  laki-laki muslim  yang  menikah  dengan
wanita  musyrik.  Akan  tetapi,
meskipun al-Quran
jelas
mengizinkan  seorang  laki-laki Islam  menikah  dengan  seorang perempuan  dari  ahl  al-kitab,
namun  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  mengeluarkan  fatwa Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni Tahun 1980 dan Nomor 4/Munas
VII/MUI/8/2005  tanggal  28  Juli 2005,  yang  menanggapi  masalah perkawinan beda agama.
Fatwa  tersebut  memuat  dua pernyataan,  yaitu  yang  pertama bahwa seorang wanita Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk
dinikahkan dengan seorang wanita pria bukan Islam, dan yang kedua, bahwa  seorang  pria  muslim  tidak diizinkan menikahi seorang
wanita  bukan  Islam.  Karena
perkawinan  semacam  itu  lebih
bessar  kerugiannya  (mafsadah)
daripada (keuntungannya
(maslahah). 185 Berdasarkan penjelasan diatas, al-Quran menyebutkan bahwa hukum Islam memperbolehkan perkawinan
antara  laki-laki  muslim  dengan wanita  ahli  kitab,  dan  hukum Islam tidak memperbolehkan wanita  yang  beragama  Islam untuk  menikah  dengan  laki-laki yang  tidak  beragama  Islam  dan laki-laki  muslim  yang  menikah dengan  wanita  musyrik.  Akan tetapi,  meskipun  al-Quran  jelas mengizinkan  seorang  laki-laki Islam  menikah  dengan  seorang perempuan  dari  ahl  al-kitab, namun  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  mengeluarkan  fatwa Nomor 05/Kep/Munas
II/MUI/1980 tanggal 1 Juni Tahun
185 Mohammad  Atho  Mudzhar,
1993. Fatwa-Fatwa Majelis Ulama  Indonesia:  Sebuah  Studi Tentang  Pemikiran  Hukum  Islam di  Indonesia  1975-1988 . INIS: Jakarta. Hlm. 99
1980 dan Nomor 4/Munas
VII/MUI/8/2005  tanggal  28  Juli 2005  melarang  perkawinan  beda agama  baik  laki-laki  maupun wanita muslim.
B. Legalitas  Perkawinan  Beda  Agama Menurut  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi

## Kependudukan
Disamping keabsahan
perkawinan  menurut  hukum  agama dan kepercayaan masing-masing, pencatatan perkawinan juga merupakan  suatu  hal  yang  penting. Perintah pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap- tiap  perkawianan  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.’’
Aturan mengenai pencatatan perkawinan  diatur  lebih  lanjut  di  Bab II  dalam  Pasal  2  sampai  Pasal  9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.  Dalam  Pasal  2  Peraturan
Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975 menyatakan  bahwa  :  bagi  yang beragama  Islam  pencatatannya  oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor  32  Tahun  1954  tentang Pencatat  Nikah,  Talak  dan  Rujuk. Sedangkan  bagi  mereka  yang  bukan Islam,  pencatatan  dilakukan  oleh pegawai  pencatat  perkawinan  pada Kantor Catatan Sipil. Dengan kata lain bagi mereka yang melakukan perkawinan  menurut  agama  Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), pada umumnya dilaksanaan bersamaan dengan  upacara  akad  nikah  karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam  acara  akad  nikah  tersebut. Sedang  bagi  yang  beragama  Katholik, Kristen,  Budha,  Hindu,  Konghucu pencatatan  perkawinan  dilakukan  di Kantor  Catatan  Sipil  setelah  kedua mempelai melakukan pernikahan menurut agamanya masing-masing.
Lembaga yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan yaitu Lembaga Catatan Sipil. Lembaga catatan  sipil  adalah  suatu  lembaga yang bertujuan mengadakan
pendaftaran, pencatatan serta
pembukuan yang selengkap-
lengkapnya  dan  sejelas-jelasnya  serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian. 186
Pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bukan satu-satunya syarat utama  untuk  menentukan  keabsahan suatu perkawinan, tetapi dengan melakukan pencatatan perkawinan berarti melaksanakan tertib administrasi kependudukan serta adanya  kepastian  hukum,  terutama dalam  kepentingan  pembuktian,  maka pencatatan  perkawinan  adalah  suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.
186 Salim HS, 2014, Pengantar Hukum .., Op.Cit., Hlm.41-42.
Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif sebagai  bukti  adanya  perkawinan  dan penting  bagi  akibat  hukum  dari perkawinan  misalnya  mengenai  status anak  dan  harta  bersama.  Pencatatan perkawinan  juga  bertujuan  untuk menjadikan  peristiwa  perkawinan  itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan  maupun  bagi  pihak  lain, karena dapat  dibaca dalam  suatu surat yang  bersifat  resmi  dan  termuat  pula dalam  suatu  daftar  yang  khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu  dapat  dipergunakan bilamana diperlukan dan dapat dipakai sebagai  alat  bukti  yang  otentik,  dan dengan  surat  bukti  itu  dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.
Pengaturan
pencatatan
perkawinan  di  Indonesia diatur  lebih lanjut dalam Undang-Undang  No.  23 Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan. Dalam undang-
undang  ini  ktentuan  terkait  dengan perkawinan  beda  agama  diatur  dalam Pasal 34, 35 dan 36 tentang pencatatan perkawinan.  Pasal  34  menyatakan bahwa  :  (1)    Perkawinan    yang    sah berdasarkan    ketentuan  peraturan perundang-undangan  wajib  dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan  paling  lambat  60  (enam puluh)  hari  sejak  tanggal  perkawinan. (2)  Berdasarkan  laporan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat    (1),    Pejabat Pencatatan    Sipil    mencatat    pada Register    Akta    Perkawinan    dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.  Pasal  35  menyatakan bahwa
pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: 1) Perkawinan yang ditetapkan  oleh  Pengadilan;  dan    2) Perkawinan    Warga    Negara    Asing yang    dilakukan  di    Indonesia    atas permintaan    Warga    Negara    Asing yang    bersangkutan.    Penjelasaan
Pasal  35  huruf  a menyatakan  bahwa yang    dimaksud    dengan    perkawinan yang    ditetapkan    oleh  pengadilan adalah  perkawinan  yang  dilakukan antar  umat  yang  berbeda  agama  Pasal 36  menyatakan  bahwa  dalam  hal perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan dengan Akta  Perkawinan,  pencatatan perkawinan    dilakukan    setelah adanya  penetapan pengadilan.
Para  pakar  hukum  berbeda pendapat  tentang  perkawinan  beda agama  dalam  Undang-Undang  No.    1 Tahun    1974  tentag  Perkawinan.  Hal ini disebabkan undang-undang tersebut tidak menyebut secara tertulis/  tekstual/eksplisit  ( expressis verbis )  mengenai  perkawinan  beda agama.  Pada  garis  besarnya  ada  tiga pandangan  tentang  perkawinan  beda agama  di  Indonesia  terkait  dengan pemahaman  terhadap  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yaitu: pertama, perkawinan beda agama tidak
dibenarkan dan
merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan  berdasarkan  pada  Pasal  2 ayat  (1)  dan  Pasal  8  huruf  (f)  yang dengan  tegas  menyebutkan  hal  itu. Oleh    karena    itu    perkawinan    beda agama    adalah    tidak    sah    dan    batal demi hukum. Kedua, perkawinan beda agama diperbolehkan dan sah dan oleh sebab itu dapat  dilangsungkan,  sebab perkawinan  tersebut  termasuk  dalam perkawinan campuran. Menurut pendapat  ini  titik  tekan  Pasal  57 tentang perkawinan campuran  terletak pada  “dua  orang  yang  di  Indonesia tunduk    pada    hukum    yang berlainan”.  Oleh  karena  itu  pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan  antara  dua  orang    yang memiliki    kewarganegaraan    yang berbeda    tetapi    juga    mengatur perkawinan  antara  dua  orang  yang berbeda  agama.  Menurut  pendapat  ini pelaksanaan  perkawinan  beda  agama dilakukan  menurut  tata  cara  yang
diatur oleh Pasal 6 Peraturan Perkawinan    Campuran.    Ketiga,
Undang-Undang    Perkawinan    tidak mengatur tentang masalah perkawinan    beda    agama.  Oleh karena  itu  dengan merujuk  Pasal  66 Undang-Undang    Perkawinan    maka peraturan-peraturan    lama    selama undang-undang    perkawinan    belum mengaturnya    dapat    diberlakukan. Dengan  demikian    maka    masalah perkawinan    beda    agama    harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campuran. 187
Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, peneliti cenderung sependapat  dengan  tafsiran  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentng Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa perkawinan  beda  agama  dilarang sebagaimana  Pasal  2  ayat  (1)  dan Pasal 8 huruf f. Oleh karena itu terjadi ketidaksinkronan antara Undang-
187 Raimond Flora Lamandasa, ”Perkawinan  Beda  Agama  di    Indonesia” , http://www.scrtd.com/
Raimond%20flon%20lamandasa,%20my%20publis ed%20files, diakses tanggal 30 Januari 2017.
Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentng Perkawinan  dengan    Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan.  Karena terjadi  pertentangan    antara  kedua peraturan
perundang-undangan
tersebut    maka    Undang-Undang Perkawinan    dapat  mengesampingkan
Undang-Undang
Administrasi
Kependudukan.  Terhadap  hal  yang sama  yang  diatur    di    dalam    undang- undang  yang  berbeda  maka  berlaku di    dalam    asas  perundang-undangan yaitu lex  specialis  derogat  legi generalis , undang-undang yang bersifat    khusus    mengesampingkan undang-undang  yang  bersifat  umum. Karena  Undang-Undang  Perkawinan merupakan aturan yang bersifat khusus  yaitu  mengenai  perkawinan maka    kedudukannya    berada    pada lex    specialis .  Sedangkan    Undang-
Undang    Administrasi  Kependudukan bersifat umum, karena menyangkut hal yang  bersifat  umum,  tidak  saja
mengatur    pencatatan    perkawinan
tetapi juga administrasi kependudukan yang lain.
Kesimpulan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam melarang
terjadinya  perkawinan  beda agama.
Larangan perkawinan  antar  agama
didasarkan
kepada kemaslahatan  umat dengan tujuan untuk memelihara  agama,  jiwa, harta, kehormatan, serta keturunan. Para ulama Indonesia sepakat untuk melarang  perkawinan  beda agama karena kemudharatannya lebih
besar daripada manfaat yang ditimbulkannya. Karena Perkawinan  beda  agama akan  menyebabkan  anak-
anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan itu akan menganut hukum agama ibu atau bapaknya yang berbeda
agama.  Selain  dari  itu,  dari adanya  perkawinan  antar agama  dapat  memutuskan hubungan  silaturrahim  antar keluarga. Oleh karena kemudharatannya lebih besar  yang  ditimbulkan  dari perkawinan antar-agama cukup besar daripada manfaatnya. Terdapat ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  Di  dalam  UU Perkawinan  Pasal    2  Ayat (1),  Pasal  8  huruf  f,  Pasal
57    dan    Pasal    66  dapat
ditafsirkan bahwa perkawinan    beda    agama dilarang    di    Indonesia. Sementara    itu    di    dalam Undang-Undang
Administrasi Kependudukan Pasal 34 dan Pasal 35 huruf a cenderung memperbolehkan perkawinan    beda    agama. Karena terjadi
ketidaksinkronan    antara
Undang-Undang
Perkawinan    dan    Undang- Undang Administrasi Kependudukan    maka    di dalam    asas    Perundang- undangan  berlaku  adagium lex    specialis    derogat    lex generalis (peraturan perundang-undangan    yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-
undangan yang bersifat
umum). Sehingga bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan mengesampingkan  Undang- Undang Administrasi Kependudukan, yang berarti bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh peraturan perundang-
undangan  yang  berlaku  di
Indonesia. Saran
Demi  adanya  kepastian  hukum
dan  terciptanya  keadilan dalam masyarakat, pemerintah  harus  segera mengadakan perubahan terhadap  Pasal  35  huruf  a Undang-Undang  Nomor  23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena
pasal  terebut  memberikan celah  atau  peluang  bagi
masyarakat untuk melakukan perkawinan beda agama. Dan Kepada seluruh masyarakat hendaknya lebih memahami aturan-aturan yang diberlakukan oleh hukum agama maupun hukum  positif  yang  berlaku di Indonesia mengenai larangan  perkawinan  beda agama, agar tercipta kehidupan yang tentram dan bahagia.

## Daftar Pustaka
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan Islam  di  Indonesia;  Antara  Fiqh Munakahat  Dan  Undang-Undang Perkawinan , Kencana: Jakarta, 2009.
Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan Indonesia  Menurut  Perundangan, Hukum  Adat,  Hukum  Agama ,  cet  II. Mandar Maju: Bandung, 2003.
_________________, Hukum  Perkawinan Indonesia .  Mandar  Maju:  Bandung., 2007.
Lili  Rasidi, Hukum  Perkawinan  dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia , Remaja Rosdakarya: Bandung. 1991.
Mohammad  Atho  Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia:  Sebuah Studi  Tentang  Pemikiran  Hukum
Islam di Indonesia 1975-1988 .  INIS: Jakarta. 1993.
Muhammad  Nasib  ar-Rifai, Ringkasan
Tafsir  Ibnu  Katsir  Kemudahan  Dari Allah, Cet.  1.  Gema  Insani  Press: Jakarta, 1999.
Mushaf  Al-Qur‟anku  Al-Karim  dengan Ketentuan  Tajwid  Yang Dipermudah Dengan  Alat  Peraga  Kode  Warna- Warna, Lautan  Lestari:  Jakarta.
2009 .
Pagar, Perkawinan Berbeda Agama Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia . Cita Pustaka Media: Bandung. 2006.
Raimond  Flora  Lamandasa, ”Perkawinan Beda  Agama  di    Indonesia” , http://www.scrtd.com/Raimond%20f lon%20lamandasa,%20my%20publis ed%20file, diakses tanggal 30 Januari 2017.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , PT. Raja Grafindo
Peersada, Jakarta, 2007.
Sudarsono, Hukum  Perkawinan  Nasional , Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati
Mahdi,
Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata  Barat ,  Cet.  1.  Gitama  Jaya: Jakarta, 2005.