## PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

## GUSTI MUHAMMAD REZA MELDIANTA RAHMAN, ELFRIDA RATNAWATI
Magister Hukum Universitas Trisakti rezameldianta@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id
Abstract: The role of law is consistently required to anticipate all changes and developments that occur in society, one of which is regarding the rules for preventing violence in the home, with  the  deficiencies  that  occur  in  handling  prevention  of  domestic  violence  when  law enforcement is carried out, it is felt a legal renewal is needed against the provisions of the Law on Prevention of Domestic Violence. The issues raised are how legal reforms are needed in the Prevention  of  Domestic  Violence  and  what  are  the  obstacles  faced  in  eradicating  domestic violence.  Legal  renewal  of  the  law  formula  on  domestic  violence  requires  careful consideration  of  the  aspects  of  policy  formulation  and  criminal  aspects,  which  must  receive special attention and improvement. And the obstacle that occurs is the  thought that domestic violence cases are considered by society as a realm that other people should not interfere with, the Legalistic Paradigm of Law Enforcement Officials. The recommendation, in updating the law  on  the  Law  on  Domestic  Violence,  must  not  ignore  aspects  related  to  human  conditions, nature  and  Indonesian  customs,  while  maintaining  recognition  of  the  laws  that  apply  in society.
Keywords: Law Renewal, Domestic Violence.
Abstrak: Peran  hukum  secara  konsisten  dituntut  untuk  dapat  melakukan  antisipasi  terhadap perubahan  serta  berkembangnya  apa  yang  ada  pada  masyarakat,  salah  satunya  adalah mengenai aturan terhadap pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah, dengan masih adanya kekurangan yang terjadi pada ditanganinya pencegahan kekerasan yang ada pada suatu rumah tangga yang mana dilakukan penegakkan hukum, maka dirasa diperlukan suatu pembaharuan hukum  terhadap  aturan  UU  P-KDRT.  Permasalahan  yang  diangkat  adalah  bagaimana pembaharuan hukum yang diperlukan dalam Pencegahan KDRT dan bagaimana kendala yang dihadapi  dalam  pemberantasan  KDRT.  Pembaharuan  hukum  terhadap  formula  UU  KDRT memerlukan  pertimbangan  yang  matang  dari  aspek  perumusan  kebijakan  dan  aspek  pidana, yang  harus  mendapatkan  perhatian  khusus  dan  perbaikan.  Dan  kendala  yang  terjadi  adalah adanya  pemikiran  kasus  KDRT  dianggap  masyarakat  merupakan  ranah  privasi  sehingga  tabu untuk  dapat  orang  lain  ikut  mencampurinya,  Paradigma  Legalistik  pelaku  Penegak  Hukum. Rekomendasi,  dalam  Pembaharuan  hukum  pada  UU  KDRT  jangan  sampai  diabaikannya faktor-faktor  terkait  dengan  keadaan  manusia  itu  sendiri,  adat  istiadat  dan  alam  yang  ada  di nusantara,  dengan  tetap  menjaga  pengakuan  terhadap  aturan  hukum  pada  kehidupan masyarakat indonesia saat ini.
Kata Kunci: Pembaharuan Hukum, Kekerasan Rumah Tangga.

## A. Penahuluan
Perkembangan  masyarakat  merupakan  aspek  yang  kompleks  dari  perubahan  sosial,  tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan tersebut telah melahirkan tindakan-tindakan yang dianggap tercela  oleh  sebagian  masyarakat  tertentu.  Namun,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  belum  bisa  menjawab  perkembangan  tersebut  sejalan  dengan  kemajuan  masyarakat. Sesuatu  yang  dulu  dianggap  sebagai  tindak  pidana  tidak  lagi  terbatas  pada  bentuk  tradisional atau  konvensional  semata  seperti  halnya  yang  telah  ada  pada  KUHP.  Sebaliknya,  muncul berbagai bentuk kriminalitas baru yang juga harus tunduk pada ketentuan aturan hukum pidana yang berlaku (Hanafi, 2019, h 39).
Persoalan rumah tangga pada hakekatnya adalah urusan rumah tangga dari masing-masing orang secara pribadi. Hubungan yang terjalin diantara pelaku, korban, baik itu pasangan, anak, orang tua, atau anggota rumah tangga lainnya yang bertempat tinggal secara tetap merupakan ikatan  kekeluargaan  yang  dekat.  Khusus  mengenai  adanya  suatu  keterikatan  tali  perkawinan
suami dan istri yang didirikan atas dasar perkawinan telah diakui secara legal, baik yang diatur dalam  KUHPerdata  maupun  UU  Perkawinan  No.1  Tahun  1974.  Sikap  tersebut  menimbulkan persepsi bahwa persoalan  yang timbul bersifat  individu (pribadi)  yang mana penyelesaiannya adalah merupakan urasan dari keluarga itu sendiri.
Berbagai faktor yang bisa berkontribusi terhadap terjadinya KDRT, antara lain pandangan yang meminggirkan perempuan sebagai yang kedua dari laki-laki, pola pikir masyarakat yang mengedepankan ketaatan seorang istri kepada suaminya, dan rasa malu untuk mengungkapkan masalah  keluarga  kepada  publik.  Marjinalisasi  perempuan  mengakibatkan  kurangnya  peran yang memadai bagi mereka untuk berperan. Marginalisasi umumnya mengarah pada tindakan kriminal kekerasan terhadap perempuan, yang meliputi pelecehan fisik dan emosional/batin.(Yudhanti, 2014, h 70)
Muladi mengeluarkan pandangannya bahwa terjadinya suatu kekerasan pada wanita dapat menyebabkan  terhambatnya  suatu  pembangunan  disebabkan  suatu  akibat  kumulatif  beragam dari  hal  tersebut,  antara  lain  terjadinya  kekurangan  kepercayaan  diri  perempuan,  sehingga dapat  menjadi  penghambat  bagi  kemampun  diri  dalam  hal  partisipasi  di  masyarakat,  dapat terganggunya Kesehatan diri perempuan tersebut, dan mengurangi otonomi mereka di berbagai bidang, termasuk bidang pemerintahan. bidang ekonomi dan politik serta social kemudian juga budaya.(Muladi, 2002, h 40)
Menurut Kemen-PPPA dalam laporannya menyebutkan bahwa, dalam suatu rumah tangga merupakan  tempat  kekerasan  yang  menjadi  sumber  dari  suatu  KDRT.    Dalam  kurun  waktu 2022,  Kemen-PPPA  menerima  total  16.899  pengaduan  terkait  KDRT,  yang  kemudian  juga ditemukan  jumlah  korban  KDRT  pada  tahun  2022  telah  mencapai  18.142  orang.  Setelah memeriksa  pelaku  kekerasan,  hubungan  perkawinan  menduduki  peringkat  tertinggi  dengan jumlah  4.893  pelaku  kekerasan  sepanjang  tahun  2022.  Hubungan  pelaku  selanjutnya diklasifikasikan  lebih  lanjut  sebagai  pasangan/teman  romantis  dengan  total  4.588  individu, kenalan  lain  dengan  total  4.588  individu.  3.248  orang,  dan  orang  tua  dengan  total  3.075 orang.(PPPA, 2022)
Dapat pula dimengerti bahwa kekerasan yang kriminal dapat mengarah ke berbagai macam gangguan  dalam  masyarakat  dan  yang  berkaitan  dengan  keamanan,  yang  selanjutnya  dapat mempunyai  dampak  negatif  pada  berbagai  bidang  pembangunan  nasional.  Sehingga  hal  ini diperlukan suatu pembaharuan hukum dalam bidang penanggulangaan KDRT.
Kekhawatiran seorang istri pada masa depan keluarga yang telah dibina dengan suaminya menjadikan  korban  KDRT  tersebut  untuk  tidak  melaporkan  perbuatan  yang  terjadi  sehingga hal  inilah  yang  banyak  menyebabkan  tidak  dapat  dilindunginya  pihak  korban  dalam  suatu perkara KDRT tersebut.(Jamaa, 2014, h 250)
Fakta  mendasar  yang  mensyaratkan  perlunya  pembaharuan  hukum  dalam  pencegahan KDRT dapat digambarkan antara lain:
1.“statistik yang terus meningkat pada kasus KDRT yang semakin beragam;
2.Belum adanya hukum acara sendiri pada  UU Penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004.
3.Berbagai hambatan yang menyulitkan korban KDRT dalam mendapatkan akses hukum”
Penulis  dalam  melakukan  penelitian  tidaklah  menjadi  yang  pertama  dikarenakan  ada penelitian yang sebelumnya telah dilakukan diantaranya :
1.Penelitian  oleh  Suheflihusnaini  Ashady,  dengan  judul  “Kebijakan  Penal  Terhadap  Korban KDRT”.  Tujuan  dari  dilakukannya  penelitian  adalah  guna  diketahuinya  suatu  kebijakan hukum  pada  kasus  pidana  yang  ada  dikaitkan  dengan  adanya    korban  KDRT  baik  pada masa  sekarang  maupun  di  waktu  kemudian  dengan  melakukan  suatu  kajian  pada  KUHP serta  UU  Penghapusan  KDRT,  penelitian  tersebut  tentu  lah  berbeda  dengan  apa  yang peneliti lakukan karena dimana fokus penelitian adalah pada pembaharuan hukum terhadap UU KDRT.
2.Penelitian  oleh  Widyanani,  dengan  judul  “Pengaruh  Perubahan  Sosial  Terhadap Pembaharuan  Hukum  Di  Indonesia”  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  terjadinya suatu  tindakan  KDRT  pada  kaum  perempuan  dalam  suatu  ikatan  rumah  tangga,  menurut Widyanani tindakan yang konprehensif diperlukan oleh seorang hakim mengingat  wilayah suatu  viktimologi  yang  luas  sehingga adanya suatu kebijakan pada UU KDRT seharusnya
sudah  mendapat  suatu  perubahan.  Penelitian  tersebut  tentu  lah  berbeda  dengan  apa  yang peneliti lakukan karena dimana fokus penelitian adalah pada pembaharuan hukum terhadap UU KDRT
Peran  hukum  secara  konsisten  dituntut  untuk  bisa  adanya  suatu  antisipasi  terhadap perubahan-perubahan pada masyarakat yang  berkembang, dimana kemajuan pada masyarakat banyak  terpengaruh  oleh  menjamurnya  suatu  teknologi  modern  sehingga  menyebabkan lahirnya bentuk-bentuk kriminalitas yang belum diatur pada aturan hukum yang menimbulkan kekosongan hukum yang dirasakan, yang biasa disebut dengan istilah “ accum rechts ”.
Terjadinya  suatu  hal  tersebut  bukan  saja  membutuhkan  pembaharuan  hukum  pada peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  membutuhkan  amandemen  konstitusi,  yang bertujuan  untuk  mengatasi  perubahan  dan  menyempurnakan  isinya  untuk  mengakomodasi masyarakat  Indonesia  dengan  lebih  baik.  Oleh  karena  itu,  implementasi  pembaharuan  dalam hal hukum untuk dapat dicegahnya KDRT merupakan keharusan yang mendesak untuk segera dilakukan.  Urgensi  untuk  dilakukannya  pembaharuan  hukum  mempunyai  suatu  keharusan dalam  mewujudkan  adanya  hal  yang  baru  terhadap  macam-macam  aspek  sebagai  suatu kebijakan yang dijadikan dasar dari pembaharuan hukum tersebut.(Putri, 2020, h 4)

## B. Metodologi Penelitian
Studi ini memakai tipe penelitian kepustakaan, yakni Penelitian hukum yang dilaksanakan lewat cara meneliti berdasarkan bahan – bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986) di studi ini meneliti  pada aturan  – aturan hukum, asas – asas  hukum dan  norma  hukum  jaminan  fidusia,  terkhusus  pengeksekusian  terhadap  jaminan  fidusia. Pendekatan  yang  digunakan  didalam  Studi  ini,  memakai  pendekatan  perundang  –  undangan dan  pendekatan  konseptual.  Studi  ini  bersifat  deskriptif  analitis  kualitatif,  yakni    memberi deskripsi pada hasil Penelitian beserta data yang lengkap dibantu data sekunder yang berkaitan dengan  hukum  jaminan  fidusia,  selanjutya  dilaksanakan  analisi  konsep  eksekusi  jaminan fidusia lewat meamkai peraturan perundangan dan teori relevan.    Berdasarkan dari apa  yang diuraikan, penulis merumuskan permasalahan terhadap bagaimana pembaharuan  hukum  yang diperlukan  dalam  Pencegahan  KDRT  dan  bagaimana  kendala  yang  dihadapi  dalam pemberantasan KDRT.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1.Pembaharuan hukum yang diperlukan dalam Pencegahan KDRT.
Kesetaraan terhadap perlunya gender perempuan untuk mendapatkan perlindungan telah menjadi  isu  krusial  di  abad  ke-21.  Meski  telah  lama  ada  kesadaran  akan  KDRT  di  kalangan masyarakat  internasional,  upaya  pengaturan  yang  ditujukan  untuk  mencegah  tindakan kekerasan  semacam  itu  atau  untuk  dapat  diberikannya  perlindungan  bagi  para  korban  belum dilaksanakan  secara  memadai.  Lahirnya  “Undang-Undang  Penghapusan  KDRT  No.  23  Tahu 2004” di Indonesia diprakarsai oleh  LBH APIK   yang bergandengan dengan  suatu  organisasi atau  lembaga  masyarakat  sipil  lain  didalam  suatu  ordinasi  pelindungan  untuk penanggulanggan kekerasan terhadap kaum perempuan.(Martha, 2013, h 54).
Perlindungan  oleh  Negara  akan  diberikan  kepada  masyarakat  demi  untuk  dapat menjadikan  masyarakat  yang  sejahtera  secara  umum  serta  masyarakat  yang  cerdas  dalam berkehidupan  serta  pemerintah  juga  berkewajiban  untuk  ikut  andi  dalam  suatu  ketertiiban  di dunia  yang  merdeka  sehingga  dapat  terciptanya  suatu  keadilan  bagi  seluruh  masyarakat  yang memang berhak untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Tujuan serta dasar pikiran ini dapat dijadikan  penggerak  untuk  menumbuhkan  rasa  tanggung  jawab  masyarakat,  misalnya  di bidang penanggulangan kekerasan dalam keluarga dan mempertahankan hak-hak para korban.
“Pembaruan  mengacu  pada  suatu  kesadaran  sehingga  dapat  mengubah  bagaimana kebaruan  pada  kualitas  yang  lebih  baik  yang  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  sehingga pembangunan  masyarakat  dapat  berjalan  dengan  baik  juga”.  Pelaksanaan  pembangunan tentunya  mensyaratkan  adanya  landasan  hukum  yang  sehat,  sehingga  hal  ini  dapat  dijadikan suatu  pertanggungjawaban  yang  terarah  serta  seimbang  baik  menyangkut  aspek  fisik (pertumbuhan) maupun aspek non fisik.
Pembaharuan  hukum  yang  ada  pada  perkembangan  suatu  Negara  dianggap  sebagai  hal yang  paling  utama,  khususnya  dalam  kasus  di  mana  negara  tersebut  baru  saja  memperoleh kemerdekaan  dari  kekuatan  kolonial  asing.  maka  dari  itu  sebagai  Negara  yang  masih  dalam taraf  perkembangan  suatu  reformasi  pada  bidang  hukum  seringkali  menimbulkan  peran  yang ganda/tumpang tindah. Pertama adalah adanya suatu keinginan untuk melakukan pembebasan diri  terhadap  siklus  pada  struktur  hukum  peninggalan  penjajah  yang  dilakukan  dengan melakukan  pergantian  atau  menghilangkan  serta  melakukan  penyesuaian  terhadap  aturan hukum  yang  telah  diwariskan  oleh  pihak  penjanjah,  hal  ini  dilakukan  guna  adanya  tuntutan pada masyarakat secara nasional. Kedua, adanya suatu reformasi padabidang  hukum yang hal ini  berperan  penting  dalam  kemajuan  pembangunan,  khususnya  dalam  hal  bangunnya perekonomian  nasional  untuk  menjembatani  kesenjangan  dengan  negara  maju.  Selain  itu, meningkatkan kesejahteraan warga merupakan hal yang sangat penting. Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa perubahan perkembangan memerlukan perubahan yang sesuai dalam kerangka  hukum.  Perubahan  ini  terutama  diimplementasikan  dalam  bentuk  pembangunan infrastruktur.  hal  ini  tentu  saja  akan  menimbulkan  citra  yang  baik  guna  terciptanya  suatu aturan  hukum  yang  baru  dengan  menyesuaikan  berkembangnya  masyarakat  serta  nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri untuk terjadinya suatu perubahan hukum.(Susanto, 2009, h 18)
Pembaharuan  hukum  juga  harus  mengandung  pengamalan  falsafah  Pancasila  yang menjadi  dasar  utama  kegiatan  kemanusiaan,  yang  meliputi  juga  kegiatan  pennggulangan tindakan KDRT dan pelaksanaan berbagai hak serta berbagai kewajiban para korban kekerasan dengan berbagai cara. Secara konseptual ada beberapa gagasan atau prinsip mendasar sebagai landasan  serta  pedoman  terhadap  suatu  pembaharuan  hukum  tersebut.  Pendapat  yang dikemukakan  oleh  Muladi  ada  beberapa  asas  pedoman  mendasar  dalam  terjadinya  suatu pembaharuan  hukum, masing-masing  adalah: a) Pelaksanaannya didasarkan pada alasan  yang bersifat  politis,  sosiologi  dan  praktis  yang  mana  hal  tersebut  harus  dimasukkan  pada  suatu gagasan  yang  bersifat  nasional  berdasarkan  pada  Pancasila;  b)  Terhadap  aspek  yang  terkait pada  suatu  bagaimana  keadaan  manusia  tersebut,  adat  istiadatnya  serta  alam  jangan  sampai terabaikan  dengan  berpedoman  terhadap  terhadap  pengakuan  aturan  yang  telah  hidup  pada masyarakat  untuk  dijadikan  sebagai  sumber  hukum;  c)  Penyesuaian  dengan  kehidupan  serta interaksi  pada  masyarakat  secara  keseluruhan;  d)  Pertimbangan  dalam  aspek  yang  preventif juga  harus  dilakukan  dalam  perubahan  hukum;  dan  e)  Secara  konsisten  merespon  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam konteks masyarakat dalam pembaharuan hukum.
Argumen  yang  dikemukakan  Muladi  yang  menekankan  perlunya  pengakuan  aspek- aspek  praktik  adat  Indonesia  dalam  pembaharuan  hukum  tampak  nyata.  Untuk  itu,  sangat penting  untuk  mengakui  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat,  apakah  itu  merupakan  sumber hukum  positif  atau  negatif.    Suatu  argumen  yang  disampaikan  Muladi  dapat  dijadikan penegasan  aturan  maupun  norma  yang  berlaku  di  masyarakat  adalah  merupakan  suatu komponen  krusial  pada  suatu  proses  terjadinya  pembaharuan  hukum  tersebut,  termasuk pencegahan  KDRT.  Menurut  Muladi,  keberadaan  hukum  di  tengah  masyarakat  tidak  hanya mampu  memberikan  kontribusi  yang  dijadikan  sumber  hukum.  Menadi  suatu  nilai  tersendiri yang  ada  dalam  masyarakat  mampu  memberikan  pengaruh  negatif  dan  positif  pada  sistem hukum.  Pengaruh  negatif  mengacu  pada  nilai-nilai  yang  bertentangan  atau  membatalkan tindakan  yang  telah  diatur  secara  tegas  oleh  undang-undang.  Pengaruh  positif,  sebaliknya, menandakan  nilai-nilai  sebagai  dasar  untuk  menjadi  penentuan  legalitas  dari  pada  perbuatan itu sendiri.
Terkait dengan  hal  tersebut maka  apabila melihat  dari “UU Penghapusan KDRT No.23 Tahun 2004 ” masih ada hal yang menjadi penghambat dari adanya upaya terhapusnya KDRT di  Indonesia  sehingga  hal  tersebut  diperlukan  suatu  pembaharuan  hukum,  Adapun  hambatan tersebut diantaranya:(Syukur, 2011, h 40-43)
a.Ketiadaan  prosedur  hukum  sendiri  mengakibatkan  para  penegak  hukum  kembali  pada KUHP ketika menangani korban KDRT;
b.Hukum  acara  yang  belum  dimiliki  untuk  kasus  KDRT  secara  tersendiri  dalam  "UU
Penghapusan  KDRT  No.23  Tahun  2004"  sehingga  membatasi  peluang  untuk  metode penyelesaian  sengketa  alternatif,  seperti  mediasi,  selain  sistem  pengadilan,  yang mungkin tidak selalu cocok untuk menangani sifat unik dari kasus KDRT.
c.Masih dijadikannya  suatu delik aduan pada kasus KDRT sehingga yang menjadi korban tindak  pidana  sehingga  hal  tersebut  sangat  membatasi  kebebasan  para  korban  atau menempatkannya korban tersebut pada posisi subordinat.
d.“UU  Penghapusan  KDRT  No.23  Tahun  2004”  tidak  melakukan  pencabutan  terhadap berlakunya  tindak  pidana  yang  sama  sehingga  hal  ini  dapat  terjadinya  suatu  peluang untuk  menggunakan  KUHP  yang  mana  biasanya  sanksi  piidananya  akan  lebih  ringan dari pada UU KDRT tersebut.
e.Ancaman  pidana  dalam  "UU  Penghapusan  KDRT  No.23  Tahun  2004  "  seharusnya dijatuhkan  secara  kumulatif  dalam  bentuk  pidana  kurungan  dan/atau  denda,  bukan sebagai  bentuk  pidana  alternatif.  Hal  ini  akan  memberikan  efek  jera  yang  lebih  besar bagi pelaku KDRT.
f.“UU  Penghapusan  KDRT  No.23  Tahun  2004  ”  tidak  memuat  ketentuan  untuk menghukum  pelaku  dengan  cara  membuat  mereka  dapat  memberikan  uang  yang seharusnya  diberikan  kepada  korban  untuk  rehabilitasinya  setelah  mengalami  KDRT. Sanksi  menurut  aturan  hukuumnya  harus  dibayarkan  kepada  Negara  yang  mana seharusnya dapat diberikan kepada korban KDRT.
Apabila  memperhatikan  keseluruhan  “UU  Penghapusan  KDRT  No.23  Tahun  2004  ”, dapat  disimpulkan  bahwa  pada  “UU  Penghapusan  KDRT  No.23  Tahun  2004  ”  memiliki maksud  guna  mengimplementasikan  suatu  pidana  keseimbangan  maksudnya  adalah  dengan melakukan penindakan pada pelaku KDRT serta tetap mengupayakan adanya keutuhan dalam suatu rumah tangga tersebut. Sehingga dalam UU KDRT tersebut masih menggunakan delik aduan serta menjadikan sanksi pidana sebagai jalan terakhir dari adanya penyelesaian KDRT tersebut, hal ini menunjukkan apabila terjadi suatu perjanjian perdamaian terhadap para pihak terkait  KDRT  tersebut  maka  dapat  dilakukan  pencabutan  perkara  sehingga  jalinan  keutuhan dalam rumah tangga masih tetap berjalan dengan baik.
Oleh karena itu maka penulis berpendapat bahwa dengan melihat dari kelemahan yang ada  tersebut  maka  harus  cepat  dapat  dilaksanakan  pembaharuan  hukum  dalam  “UU Penghapusan  KDRT  No.23  Tahun  2004”  sehingga  berbagai  kekurangan  pada  penangakkan hukum  untuk  menangani  kasus  KDRT  yang  terjadi  di  Indonesia  dapat  dilakukan  dengan baiik. Dalam pembaharuan hukum dalam UU KRDT tersebut haruslah tetap mengakui hukum yang  berlaku  di  masyarakat,  apakah  itu  merupakan  sumber  hukum  positif  atau  negatif. Penegasan  aturan  maupun  norma  yang  berlaku  di  masyarakat  adalah  merupakan  suatu komponen  krusial  pada  suatu  proses  terjadinya  pembaharuan  hukum  tersebut,  termasuk pencegahan  KDRT.    Hal  tersebut  karena  menjadi  suatu  nilai  tersendiri  yang  ada  dalam masyarakat mampu memberikan pengaruh negatif dan positif pada sistem hukum yang mana hal  tersebut  dapat  sebagai  dasar  untuk  menjadi  penentuan  legalitas  dari  pada  perbuatan  itu sendiri.
2.Kendala yang dihadapi dalam pemberantasan KDRT
Pengesahan “UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT” belum memenuhi dasar  pemikiran  yang  melatarbelakangi  diundangkannya  aturan  tersebut.  Di  Indonesia, terdapat  kendala  utama  yang  menghambat  upaya  pemberantasan  KDRT,  yaitu:  (Ashady, 2020, h 7)
1. Pemikiran kasus KDRT dianggap masyarakat merupakan ranah yang tidak boleh dicampuri oleh  orang  lain.  Sulitnya  pemberantasan  KDRT  di  Indonesia  bersumber  dari  pemikiran masyarakat  bahwa  persoalan  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  semata-mata  menjadi tanggung  jawab  pasangan  suami  istri.  Konflik  kekeluargaan  yang  muncul  dipandang sebagai dinamika lumrah yang tidak boleh diusik oleh pihak luar. Mengungkapkan konflik keluarga kepada orang luar dianggap sebagai aib dan dapat menodai kehormatan keluarga, mencap  individu  yang  melaporkan  kejadian  tersebut  sebagai  tidak  mampu  menegakkan martabat  keluarga.  Korban  juga  sering  mengalami  keengganan  untuk  menahan  suaminya dalam  kasus-kasus  di  mana  dia  dilaporkan  karena  masih  memiliki  kasih  sayang  atau
pertimbangan  untuk  kesejahteraan  anak-anaknya.  Keadaan  tersebutlah  yang  menghambat korban KDRT  untuk mengungkapkan  kekerasan yang dilakukan terhadap mereka kepada pihak  ketiga.  Dari  sudut  pandang  pelaku  sendiri,  masih  banyak  yang  memandang  bahwa tindak  kekerasan  merupakan  cara  atau  bentuk  pengajaran  untuk  mendidik  pasangannya menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Paradigma  Legalistik  Aparat  Penegak  Hukum.  Isu  kekakuan  aparat  penegak  hukum  pada penegakkan  aturan  telah  menjadi  perhatian  para  orang-orang  yang  sedang  melakukan pencarian  keadilan  di  Indonesia.  Kebanyakan  penegak  hukum  tersebut  masih  berpegang pada  KUHP dan  KUHAP  meskipun  sudah  ada  aturan  yang  lebih  tepat  dalam  menangani kasus-kasus tersebut.
Posisi  aparat  penegak  hukum  tersebut  tentunya  merugikan  perempuan  korban  KDRT karena lebih mengutamakan prosedur formal. Prosedur formal lembaga dapat diamati sebagai berikut: a) “Konfrontasi tatap muka antara pelaku dan korban kekerasan; b) Cenderung untuk dapat  dikuranginya  sanksi  hukum  bagi  pelaku  kekerasan;  c)  Bahasa,  frasa,  dan  pilihan  kata yang  digunakan  oleh  hakim  di  pengadilan  yang  tidak  berpihak  pada  perempuan,  d) Mengajukan pertanyaan berulang-ulang tentang  hal-hal yang tidak relevan  untuk melakukan kembali  tindak  pidana  kekerasan,  seperti  jenis  kelamin  dan  umur  anak  korban;  dan  e) Prasangka  resmi  yang  menstigmatisasi  perempuan  dalam  proses  penyidikan,  mengakibatkan korban disalahkan (victim blaming) atau tidak diuntungkan (victim participation)”.
Penghayatan  akan  kesamaan  hak  sesama  manusia  menyebabkan  bangsa  Indonesia mengerti  bahwa  mereka  hanyalah  merupakan  sebagian  dari  keseluruhan  umat  manusia. Melalui  cara  ini  kita  dapat  mengembangkan  sikap  saling  hormat  menghormati  dan  saling bantu  membantu  antara  sesama  manusia  dari  bangsa-bangsa  lain.  Sikap  ini  erat  kaitannya dengan  motivasi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  penanggulangan  KDRT  serta pelaksanaan  hak  serta  kewajiban  korban.  Misalnya:  a)  Mencegah  berkembangnya  suatu tindakan kepada orang lain sehingga memunculkan rasa ketidakadilan berdasarkan prasangka perbedaan  golongan,  suku,  keturunan,  kebangsaan,  keahlian,  dan  sebagainya,  yang  dapat menyebabkan penderitaan, penimbulan korban (struktural/nonstruktural), khususnya di dalam keluarga;  b)  Secara  sukarela  melindungi  serta  membela  hak  setiap  orang  secara  rasional positif,  bertanggung  jawab  demi  kebenaran  dan  keadilan;  dan  c)  Ikhlas  untuk  bekerja  sama dengan  bangsa-bangsa  lain  dalam  usaha  penanggulangan  berbagai  macam  viktimisasi (kekerasan  dalam  keluarga)  serta  pelaksanaan  pelayanan  pada  para  korban  (hak  dan kewajiban penderita) sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Pada saat ini, permasalahan kekerasan dalam keluarga berkembang terus sebagai akibat peperangan,  persaingan  antarbangsa,  percaturan  politik,  industrialisasi  serta  berbagai  faktor pemerintahan  di  berbagai  negara.  Secara  makro,  tampak  dengan  jelas,  bahwa  setiap keterlibatan dalam pengurangan secara menyeluruh tindak  KDRT serta peningkatan pelayan hak  serta  kewajiban  pada  para  korban,  harus  mengandung  ratia  tanggung  jawab  untuk meningkatkan  tanggung  jawab  internasional  antarbangsa,  negara  serta  pemerintah,  jika kegiatan  ini  ingin  berhasil.  Hal  ini  memang  benar  berlaku  juga  untuk  para  pembuat kebijaksanaan (policy  makers) negara-negara  yang  bersangkutan.  permasalahan  kekerasan dalam  keluarga  yang  harus  ditanggulangi  dengan  berbagai  cara,  pertama-tama  tindakan penanggulangan  ini  harus  dipusatkan  pada  penumbuhan  rasa  tanggung  jawab  masyarakat yang berasaskan Pancasila.
Agar  memperoleh  sukses  perlu  dikembangkan  suatu  lingkungan  yang  mendukung usaha  penanggulangan  KDRT    yang  merupakan  wujud  dari  tanggungjawab  bersama  sesam masyarakat, diantaranya adalah:
1.Kepemimpinan  dan  pemimpin-pemimpin  dalam  masyarakat.  Peran  kepemimpinan  dan  para pemimpin  individual  (baik  yang  bersifat  formal  atau  nonformal)  adalah  sangat  penting dalarn pengamalan Pancasila. Demikian juga, apabila dikaitkan dengan usaha peningkatan kesadaran  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  penanggulangan  tindak kekerasan  dalam  keluarga  dan  pengembangan  hak-hak  para  korban.  Merupakan  suatu kenyataan  betapa  pentingnya  mengembangkan  kesukarelaan  dan  kegiatan  praktik  yang inkonvensional untuk dapat mengikuti perkembangan zaman.
2.Aparatur negara. Demi kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada rakyat, diharapkan agar  aparatur  suatu  pemerintahan  dapat  diandalkan  membantu,  dalam  pengamalan  dan pengintegrasian  sepenuhnya falsafah Pancasila dan bekerja bersama dengan  rakyat dalam penumbuhan  kesadaran  dan  tanggung  jawab  dalam  bidang  penanggulangan  kekerasan dalam  keluarga  dengan  menciptakan  suatu  lingkungan  yang  mendukung  pertumbuhan motivasi  yang  berkaitan.  Lingkungan  pendukung  ini  harus  memungkinkan  setiap  orang berpartisipasi  dengan  bebas  (sesuai  dengan  hak  dan  kewajibannya)  dalam  menciptakan suatu  masyarakat  yang  melindungi  anggotanya  dari  berbagai  macam  viktimisasi,  seperti kekerasan dalam keluarga.
3.Kebijakan  dan  peraturan  pemerintah.  Kebijakan  pemerintah,  hukum  serta  peraturan  yang berlaku  harus  merefleksikan  semangat  nilai-nilai  Pancasila  yang  melapangkan  jalan  ke pencegahan  berbagai  tindak  kekerasan  dalam  keluarga  serta  pengembangan  hak  dan kewajiban  pada  korban.  Kebijakan  dan  aturan  pemerintah  harus  mencerminkan  nilai pancasila  sehingga  dalam  pencegahan  terhadap  KDRT  maka  pemerintah  tidak  harus  ada toleransi  terhadap  KDRT,  sehingga  dalam  suatu  pemerintahan  tidak  boleh membatalkan/menggagalkan  undang-undang  yang  memungkinkan  berkembangnya berbagai macam tindak kekerasan dalam keluarga. Menurut suatu survei di bidang hukum pidana di Indonesia, yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, yang meliputi 221 pasal  yang  telah  dianalisis,  ternyata  103  pasal  adalah  bertentangan  dengan  ketentuan hukum  nasional  Indonesia  dan  21  pasal  lainnya  tidak  dapat  dipertahankan  Iagi.  Dasar pengkajiannya adalah UUD 1945. Seperti diketahui banyak peraturan  hukum  yang masih diberlakukan  sementara  (karena  situasi  dan  kondisi)  tertentu,  adalah  warisan  zaman pemerintahan  Hindia  Belanda.  Diharapkan  dengan  sangat  agar  peraturan  perundang- undangan  yang  dapat  mengakibatkan  korban  terstruktur  dan  secara  langsung  atau  tidak langsung dapat mempengaruhi adanya kekerasan dalam keluarga, dapat dihapus dalam era pembangunan hukum nasional Indonesia yang dicanangkan dalam dalam GBHN.
4.Rasa  tanggung  jawab  masyarakat.  Supaya  mencapai  sukses  adalah  baik  untuk  memberikan kepada  para  anggota  masyarakat  pengetahuan  mengenai  tangguruq  jawab  fungsional dalam  menanggulangi  tindakan  KDRT  serta  pengembangan  hak  dan  kewajiban  para korban.  Kemajuan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  kekerasan  dalam  keluarga  serta membela hak-hak para korban kekerasan, banyak bergantung pada penghayatan yang lebili baik  akan  tanggung  jawab  seseorang.  Konsepsi  tanggung  jawab  adalah  kekuatan  yang membentuk pendekatari permasalahan-permasalahan.

## D. Penutup
Pembaharuan  hukum  yang  ada  pada  UU  KDRT  sudah  sangat  perlu  untuk  dilakukan karena  urgensi  untuk  dapat  dilakukan  pembaharuan  hukum  UU  KDRT  saat  ini  sudah  tidak dapat menanggani seluruh tindak pidana KDRT yang semakin beragam yang belum terdapat dalam UU KDRT selama  ini. Hambatan  yang terjadi dalam penanganan KDRT yang terjadi karena  masih  adanya  pemikiran  kasus  KDRT  yang  dianggap  oleh  masyarakat  merupakan ranah  yang  tidak  boleh  dicampuri  oleh  orang  lain  sehingga  hal  ini  menyebabkan terhambatnya penangganan KDRT. Pembaharuan hukum perlu segera dilakukan terhadap UU KDRT  No.  23  Tahun  2004  agar  penegakkan  hukum  terhadap  para  pelaku  KDRT  dapat dimaksimalkan dengan adanya pembaharuan hukum tersebut.

## Daftar Pustaka
Ashady,  S.  (2020).  Kebijakan  Penal  Terhadap  Korban  KDRT. Jurnal  Fundamental  Justice , VOLUME 1, hal 7.
Jamaa,  L.  (2020). Perlindungan  Korban  KDRT  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia. Jurnal Cita Hukum , Vol. I No. , h 250.
Putri,  N.  P.  Y.  D.  (2020).  Urgensi  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Di  Indonesia. Jurnal  Kertha Wicara , Vol 9 No.8 , hal. 4. Hanafi, A. (2019). Politik Pembaruan Hukum Pidana . UII Press. Martha,  A.  E.  (2013). Proses  Pembentukan  Hukum  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  di
Indonesia dan Malyasia . Aswaja Pressindo.
Muladi.  (2002). Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Reformasi  Hukum  di  Indonesia .  The Habibie Center.
Susanto, O. S. dan A. F. (2009). Teori Hukum (Cet. V). Bandung. Syukur,  F.  A.  (2011). Mediasi  Perkara  KDRT  (KDRT)  Teori  dan  Praktek  di  Pengadilan Indonesia . CV Mandar Maju. Yudhanti, R. (2014). Perempuan dalam Pusaran Hukum . Thafa Media. PPPA,  K.  (2022). statistic  KDRT .  https://goodstats.id/article/menilik-statistik-kekerasan- terhadap-perempuan-pada-tahun-2022-0MS0Y#:~:text=Angka KDRT sangat
tinggi&text=Berdasarkan  laporan  KemenPPPA%2C  rumah  tangga,2022  pun  mencapai 18.142 korban.