Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi pada Perkara Perdata: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi DIY
Amara Arruum Acknaasya 1 Niken Wahyuning Retno Mumpuni 2
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta acknaasya.amara@gmail.com, nikenmumpuni@gmail.com

## ABSTRACT
This research aims to examine the authority and role of State Prosecutors in providing non-litigation legal assistance in civil cases, with a case study conducted at the High Prosecutor's Office  in  Yogyakarta  Special  Region.  The  study  explores  the  application  of  legal  rules  and analyzes the implementation of legal assistance provided by the Prosecutor's Office in cases of defaulted loans faced by PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), a state-owned financial institution  supporting  SMEs,  using  both  normative  and  empirical  approaches.  Primary  legal materials such as various related laws and secondary legal materials from journal articles and literature  were  utilized.  The  research  findings  indicate  that  State  Prosecutors  significantly influence  the  provision  of  non-litigation  legal  assistance,  yet  encounter  several  obstacles. External obstacles include debtors' lack of awareness of their obligations and minimal requests for  legal  assistance  from  government  agencies,  state-owned  enterprises,  and  regional-owned enterprises (BUMD). Meanwhile, internal obstacles primarily relate to budget limitations that hinder the efficiency and effectiveness of handling civil cases. The case highlighted in this study involves the collection of a working capital loan amounting to IDR 45 million provided by PT. PNM Branch Yogyakarta to a debtor who failed to repay. Through case analysis, it was found that State Prosecutors undertook a series of steps from receiving requests for legal assistance, collecting data and evidence, to negotiating and resolving the issue. In this case, negotiations successfully recovered state finances with the debtor settling outstanding debts amounting to IDR  27,925,995.  This  research  underscores  the  role  of  State  Prosecutors  in  providing  non- litigation  legal  assistance  and  emphasizes  the  need  for  increased  understanding  and  budget allocation to optimize the resolution of non-litigation civil cases.
Keywords: Authority; State Prosecutors; Non-Litigation Legal Assistance; Civil Law

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  kewenangan  dan  peran  Jaksa  Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi pada perkara perdata dengan studi kasus di Kejaksaan Tinggi DIY. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan aturan hukum serta menganalisis implementasi bantuan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan dalam kasus kredit macet  yang  dihadapi  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  (Persero),  sebuah  BUMN  sektor keuangan yang mendukung UMKM menggunakan pendekatan normatif dan empiris, dengan bahan hukum primer seperti berbagai Undang-Undang terkait, dan bahan hukum sekunder dari artikel jurnal dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara
1 Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
2 Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
berpengaruh dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi, namun menghadapi sejumlah hambatan.  Hambatan  eksternal  meliputi  kurangnya  kesadaran  debitur  terhadap kewajibannya serta minimnya permohonan bantuan hukum dari instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Sementara itu, hambatan internal terutama terkait dengan keterbatasan anggaran yang menghambat efisiensi dan efektivitas penanganan perkara perdata. Kasus yang diangkat dalam  penelitian  ini  adalah  penagihan  pinjaman  modal  kerja  sebesar  Rp.  45  juta  yang diberikan  oleh PT.  PNM  Cabang Yogyakarta  kepada  debitur  yang  gagal  membayar.  Melalui analisis  kasus,  ditemukan  bahwa  Jaksa  Pengacara  Negara  melakukan  serangkaian  langkah mulai  dari  penerimaan  permohonan  bantuan  hukum,  pengumpulan  data  dan  bukti,  hingga negosiasi  dan  penyelesaian  masalah.    Dalam  kasus  ini,  negosiasi  yang  dilakukan  berhasil memulihkan keuangan negara dengan debitur melunasi tunggakan sebesar Rp. 27.925.995. Penelitian ini menyoroti peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi dan menekankan perlunya peningkatan pemahaman dan alokasi anggaran untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara perdata non-litigasi.
Kata Kunci: Kewenangan; Jaksa Pengacara Negara; Bantuan Hukum Non Litigasi; Perdata

## PENDAHULUAN
Kejaksaan  adalah  lembaga  pemerintah  yang  mengawasi  penegakan  hukum dan mempunyai kewenangan dalam penuntutan. Terutama dalam perlindungan hak- hak hukum dan Hak Asasi Manusia serta menjaga dan membela kepentingan negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (2), Kejaksaan berfungsi sebagai pengacara  negara yang mewakili negara  baik sebagai  penggugat maupun tergugat untuk menjaga serta membela hak dan kepentingan negara dalam semua perkara perdata dan TUN (Prabaningtyas, 2021). Pasal ini menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki peran dan wewenang yang sah, serupa dengan jaksa negara. PT. Permodalan  Nasional  Madani  (Persero),  atau  PT.  PNM  (Persero),  BUMN  sektor keuangan,  mendukung  UMKM  dengan  pinjaman  (Hidayat  et  al.,  2023).  PT.  PNM (Persero)  Cabang  Yogyakarta  adalah  sebuah  perusahaan  pembiayaan  milik  negara yang  memberikan  pinjaman  atau  kredit  untuk  mendukung  UMKM  dengan  efisien. Mereka menerima jaminan berupa aset bergerak atau tetap, seperti kendaraan, surat- surat  berharga,  tanah,  gedung,  atau  rumah  sebagaimana  Pasal  509  KUHPerdata (Mahendra et al., 2022). Perusahaan ini menunjukkan komitmen dalam mendukung ekonomi  masyarakat  dengan  prinsip  akuntabilitas  dan  praktik  terbaik  sebagai perseroan terbatas. PT. PNM (Persero) juga terlibat dalam pembiayaan utang piutang yang diatur oleh KUHPerdata Pasal 1329.PT. PNM (Persero) fokus pada pembiayaan pinjaman,  dengan  risiko  signifikan  terhadap  operasi.  Dipatuhi  KUHPerdata  Pasal 1329  (Aryani,  2018).  Pembiayaan  ini  melibatkan  timbal  balik  hak  dan  kewajiban antara  kreditur  dan  debitur  (Rahmawan,  2018).  PT.  PNM  (Persero)  menghadapi tantangan utama dalam memberikan pembiayaan pinjaman, terutama terkait kredit macet yang disebabkan oleh nasabah (Shallom Jeremiah et al., 2023). Kredit macet, atau pembiayaan bermasalah, terjadi ketika terjadi penyimpangan dari syarat-syarat pembiayaan yang disepakati, sering kali memunculkan risiko kerugian bagi PT. PNM (Persero) (Iskandar, 2021). Perusahaan harus mengambil tindakan tepat, termasuk hukum,  untuk  memulihkan  dana  yang  dipinjamkan  akibat  kesulitan  pembayaran
Volume 6 Nomor 2 (2024)  2320 - 2329 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7109
nasabah. PT. PNM sering minta bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mengatasi masalah keuangan.
Bantuan hukum penting untuk memastikan pemenuhan hak individu dalam penyelesaian  perkara,  baik  melalui  proses  non-litigasi  maupun  litigasi.  Pemberian bantuan  hukum  dijamin  oleh  konstitusi  (Diansari  &  Hairlambang,  2021).  Upaya memberikan bantuan hukum non litigasi bagi pihak yang memenuhi syarat adalah langkah  penting  dalam  mewujudkan  hak  konstitusi  dengan  melibatkan  Kejaksaan Republik Indonesia.
Tabel 1. Data Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun Tingkatan Perkara Kategori Perkara  Perkara Masuk (Tahunan) Keterangan 2020 Tingkat Pertama Perdata Non- Litigasi 3 Seleasi 2021 Tingkat Pertama Perdata Non- Litigasi 2 Proses 2022 Tingkat Pertama Perdata Non- Litigasi 2 Proses 2023 Tingkat Pertama Perdata Non- Litigasi 0 - 2024 Tingkat Pertama Perdata Non- Litigasi 0 - Sumber : Kejaksaan Tinggi DIY Bidang Perdata dan TUN, April 2024
Data  putusan  dari  Pengadilan  Negeri  se-Yogyakarta  menunjukkan  bahwa banyak lembaga negara, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD di wilayah tersebut lebih memilih menggunakan layanan bantuan hukum dari lembaga hukum eksternal. Kehadiran  Kejaksaan  dalam  memberikan  dukungan  hukum  non  litigasi  kepada instansi  pemerintah  belum  sepenuhnya  dipahami  oleh  banyak  pihak.  Sebagai akibatnya, dalam sengketa keperdataan di bidang pemerintahan, pihak-pihak terlibat sering kali mengandalkan jasa penasihat hukum dari lembaga hukum eksternal atau advokat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut  tentang  "Kewenangan  Jaksa  Pengacara  Negara  Dalam  Memberikan  Bantuan Hukum Non Litigasi Pada Perkara Perdata (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi DIY)".

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menggabungkan  pendekatan  normatif  dan  empiris,  identifikasi prinsip  hukum  dan  analisis  implementasi  aturan  hukum  (Yanova  et  al.,  2023). Penelitian empiris fokus pada fakta dasar data untuk solusi permasalahan, dengan
data  dari  lembaga  pemerintah  (Saebani,  2009).  Adapun  langkah-langkah  yang dilakukan  adalah  melalui  studi  kepustakaan  yang  menelaah  data  sekunder  berupa bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha Milik  Negara  (BUMN),  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Perbuatan Hukum Lainnya, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata  dan  Tata  Usaha,  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  PER- 018/A/J.A/07/2014  tentang  Standar  Operasional  Prosedur  Jaksa  Muda  Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik Indonesia.  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  diperoleh  sumber-sumber  yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap norma hukum, termasuk artikel jurnal,  literatur,  dan  rancangan  undang-undang  yang  berfungsi  untuk  menambah pemahaman  terkait  regulasi  yang  berlaku.  Penulis  menggunakan  2  (dua)  teknik pengumpulan  data  yakni  melalui  penelitian  lapangan  dan  penelitian  kepustakaan. Adapun untuk menganalisis data sekunder digunakan metode kualitatif sedangkan metode penelitiannya menggunakan deskriptif analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi  Pada  Perkara  Perdata  Berdasarkan  Peraturan  Perundang-Undangan yang Berlaku
Bantuan hukum non litigasi pada penagihan pinjaman modal kerja Rp. 45 juta diberikan  berdasarkan  Perjanjian  Kredit  Nomor  013/ULM-PRTM/PK-MMR/IV/14 tanggal 25 April 2014. dari PT. PNM Cabang Yogya, diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara  Kejaksaan  Tinggi  DIY  kepada  debitur  yang  gagal  membayar.  Dalam wawancara tanggal 3 Juli 2024, Retno Tri Nurhanjanti dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY mengkonfirmasi hal ini sebagai penerima Kuasa Substitusi dari PT. PNM (Persero)  (Nurhajanti, 2024). Retno Tri Nurhanjanti menjelaskan bahwa PT. PNM (Persero) memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY  dengan  Surat  Kuasa  Khusus  Nomor:  03/PNM-YOG/VII/2017  dan  Surat  Kuasa Subtitusi  Nomor:  SKK-35/O.4/Gph.2/07/2017.  Jaksa  Pengacara  Negara berkedudukan hukum sebagai pihak dalam negosiasi sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. Tugasnya termasuk penegakan hukum, memberi bantuan hukum, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk melindungi negara dan masyarakat. Jaksa Pengacara Negara memiliki wewenang mewakili negara di pengadilan. Kasus antara  PT.  PNM  dan  debitur  RTP  terungkap  debitur  tidak  membayar  angsuran
pinjaman sebesar Rp. 45.000.000,- dari PT. PNM Cabang Yogyakarta. Debitur sudah menerima Surat Peringatan I namun tidak merespons (Nurhajanti, 2024).
Putri  Ayu  Wulandari  menjelaskan  bahwa  Jaksa  Pengacara  Negara,  dalam menangani  penyelesaian  perkara  perdata  non  litigasi  untuk  mewakili  negara  atau instansi  pemerintah,  mengikuti  prosedur  standar  yang  biasa  digunakan  dalam penanganan perkara perdata. Jaksa Pengacara Negara harus memperhatikan hal-hal penting saat memberikan bantuan hukum non litigasi, termasuk (Wulandari, 2024) :
1. Persiapan
a. Tahapan  awal  persiapan  Kejaksaan  dimulai  dengan  penerimaan permohonan  bantuan  hukum  dari  instansi  terkait,  diikuti  dengan penyusunan  telaahan  oleh  Jaksa  Pengacara  Negara  yang  telah  ditunjuk oleh  Kejaksaan.  Analisis  hukum  harus  dilakukan  secara  cermat  dan komprehensif, dengan tujuan: 1) Mengklasifikasikan  apakah  kasus  yang  diterima  berada  dalam lingkup tugas dan kewenangan bidang perdata 2) Mengantisipasi adanya  potensi konflik kepentingan dengan bidang lain; 3) Menganalisis SWOT terhadap perkara tersebut.
b. Setelah telaahan dilakukan, Jaksa Pengacara Negara melakukan analisis SWOT terkait teknis yuridis perkara, meliputi aspek hukum, doktrin, dan yurisprudensi. Tujuannya adalah menilai potensi keberhasilan dan risiko kegagalan  dari  tindakan  hukum  yang  akan  diambil,  termasuk kewenangan kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi.
c. Jika  hasil  telaahan  memungkinkan,  Jaksa  Pengacara  Negara  akan melanjutkan  dengan  memberikan  bantuan  hukum  sesuai  Standar Operasional Prosedur (SOP).
d. Kesimpulan  dari  telaahan  harus  dilaporkan  secara  berjenjang  kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
e. Proses  ekspose  perkara  oleh  Kepala  Satuan  Kerja  dilakukan  secara bertingkat  untuk  menentukan  langkah-langkah  dalam  proses  bantuan hukum non-litigasi.
Retno  Tri  Nurhanjanti  menyatakan  bahwa  Jaksa  Pengacara  Negara tidak  dapat  memilih  kasus  berdasarkan  peluang  keberhasilan  tinggi  atau menolak  kasus  dengan  kemungkinan  kalah,  sesuai  dengan  PERJA  Nomor  7 tahun  2021  (Nurhajanti,  2024).  Jaksa  Pengacara  Negara  harus  mengelola setiap perkara tanpa memilih kasus berdasarkan peluang keberhasilan tinggi.
Mereka  harus  beroperasi  secara  profesional  sesuai  dengan  standar  hukum yang  berlaku,  seperti  dalam  kasus  PT.  PNM  (Persero)  yang  diatur  oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.
2. Surat Kuasa
Pemohon  harus  mengeluarkan  Surat  Kuasa  Khusus  dengan  hak substitusi  dari  negara  atau  pemerintah  kepada  Kejaksaan,  sesuai  prinsip
kesetaraan  jabatan,  dan  menyampaikan  dokumen  yang  diperlukan.  Jaksa Pengacara  Negara  dapat  memberikan  bantuan  hukum  non-litigasi  sebagai kuasa hukum PT. PNM (Persero). Retno Tri Harjanti menegaskan pentingnya Surat  Kuasa  Khusus  kepada  Kejaksaan  Tinggi  DIY  sesuai  UU  No.  16  Tahun 2004.  Surat  Kuasa  Khusus  memungkinkan  Kejaksaan  menyelesaikan permasalahan hukum atas nama pemberi kuasa (Nurhajanti, 2024).
3. Pelaksanaan

## Tahap Persiapan
JPN dapat bertindak setelah menerima Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa  Subtitusi,  kemudian  mengumpulkan  data  dan  informasi  dari  pihak pemberi  kuasa  atau  pemohon.  Setelah  memperoleh  semua  alat  bukti  yang diperlukan, JPN harus menguasai bahan-bahan perkara, alat bukti, dan hal-hal terkait. JPN juga harus berkonsultasi dengan ahli, mengundang spesialis, atau mencari pendapat resmi dari organisasi yang memiliki pemahaman khusus tentang  permasalahan  yang  membutuhkan  bantuan  hukum,  serta mendapatkan  persetujuan  dan  mengatur  biaya  pengacara.  Jaksa  Pengacara Negara telah melaksanakan tugas terkait permohonan bantuan hukum non litigasi dari PT. PNM (Persero) dengan mengacu pada Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Subtitusi. Mereka mengumpulkan data dan bukti dari PT. PNM (Persero)  sebagai  langkah  awal  penanganan  perkara  tersebut  (Nurhajanti, 2024).
1. Daftar Perincian Hutang debitur dengan inisial RTP dengan tunggakan sebesar Rp. 20.332.350,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah); 2. Nota  Pelunasan  Fasilitas  Pembiayaan  Nomor  :  043/ULM-PRT/PK- RMR/IX/2015 tanggal 24 Juli 2017 inisial debitur RTP, tanggal jatuh tempo 11/08/2018 dengan Plafon : Rp. 27.000.000,-, Outstanding : Rp. 20.332.350,-  Tunggakan  bunga  :  Rp.  2.609.034,-  Total  Kewajiban debitur membayar : Rp. 27.925.000,- 3. Perjanjian  Kredit  antara  PT.  PNM  (Persero)  Cabang  Yogyakarta  Cq. Unit Layanan Modal Mikro Prawirotaman dengan debitur RTP Nomor
: 013/ULM-PRTM/PK-MMR/IV/14  tanggal 25 April 2014;
4. Addendum Perjanjian Kredit No.043/ULM-PRTM/PK-RMR/XI/2015;
5. Sertifikat  Hak  Pakai  No.00886  dengan  inisial  SMD,  lias  76  m2, SU.00628/BUMIJO/2006 tanggal 28-07-2006; 6. Surat Ukur Nomor : 00628/BUMIJO/2006;
7. Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan Nomor : 29 tanggal 25
April 2014; 8. Surat Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) Prawirotaman Nomor : S-
070/ULM-PRTM/SP/I/17 tanggal 12 Januari 2017 Surat Peringatan I. Setelah mengumpulkan bukti dan data dari PT. PNM (Persero), Jaksa
Pengacara  Negara  mempelajari  kasus  termasuk  berkas  dan  dokumen  dari
pemohon. Pada 3 Agustus 2017, dilakukan koordinasi antara Jaksa Pengacara Negara dan PT. PNM (Persero) untuk membahas penagihan terhadap debitur RTP serta mendapatkan saran dan informasi relevan terkait kasus tersebut.

## Tahap Pelaksanaan
Jaksa Pengacara Negara melakukan negosiasi formal atau non-formal dengan pihak lawan, konfirmasi kepada pemberi kuasa, laporan hasil kepada pimpinan,  merujuk  pada  hukum,  dan  menyelesaikan  perkara  non-litigasi. Jaksa Pengacara Negara memiliki peran krusial dalam memulihkan kerugian negara  dari sengketa dengan pihak luar instansi, namun tidak ada jaminan bahwa  kerugian  tersebut  dapat  sepenuhnya  teratasi  melalui  kewenangan mereka jika tidak sesuai prosedur. Berdasarkan wawancara dengan Retno Tri Nurhanjanti, PT. PNM (Persero) melakukan restrukturisasi pinjaman dengan debitur  inisial  RTP  pada  November  2015.  Pada  Agustus  2017,  Tim  Jaksa Pengacara  melakukan  negosiasi  dengan  SMD,  ayah  dari  RTP,  mengenai tunggakan pinjaman RTP yang sebenarnya ditanggung oleh SMD. Negosiasi dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu (Wijaya, 2011), di mana SMD dan PT.  PNM  perlu  bekerja  sama  untuk  melaksanakan  kontrak  yang disepakati.Hasil  negosiasi  menunjukkan  SMD  bersedia  melunasi  tunggakan sebesar Rp. 27.925.995,- pada Februari 2018, yang didokumentasikan dalam Surat Keterangan Lunas pada Januari 2018 (Nurhajanti, 2024)
Fasilitas : MM 50 R Kegunaan : Modal Kerja & Investasi Jangka Waktu : 36 Bulan Tanggal Jatuh Tempo   : 30 November 2018

## DINYATAKAN TELAH LUNAS
Jaksa  Pengacara  Negara  berhasil  memulihkan  keuangan  negara sebesar Rp. 27.925.995,00 dari debitur SMD yang melunasi pinjaman kredit kepada  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  (Persero),  sesuai  dengan  berita acara negosiasi.

## Hambatan  Jaksa  Pengacara  Negara  Dalam  Memberikan  Bantuan  Hukum  Non Litigasi Pada Perkara Perdata
Hambatan  dari  faktor  eksternal  selama  pemberian  bantuan  hukum  non litigasi yaitu  (Nurhajanti, 2024) :
1. Kurangnya kesadaran dari pihak debitur terhadap kewajibannya.
Debitur  kadang  tidak  memahami  kewajibannya  untuk  membayar pinjaman sesuai perjanjian. Tim Jaksa Pengacara Negara memanggil debitur ke Kantor Pengacara Kejaksaan Tinggi DIY, yang setuju dan membuat berita acara negosiasi. Namun, faktor lain yang membuat debitur tidak membayar termasuk  penurunan  kondisi  usaha,  kurangnya  pengalaman  dalam
pengelolaan  usaha,  masalah  keluarga,  kesulitan  likuiditas  keuangan,  dan rencana tidak mengembalikan pinjaman.
2. Keaktifan dari pihak terkait seperti instansi pemerintah, BUMN, serta BUMD masih sangat minim dilakukan.
Minimnya permintaan bantuan hukum kepada Kejaksaan Tinggi DIY dari berbagai pihak terkait dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tugas di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, karena adanya ego sektoral yang mempengaruhi  optimalitas  pelayanan.  Hal  ini  berpotensi  merugikan kepentingan umum akibat tindakan individu atau badan hukum yang tidak terawasi dengan baik.
3. Ketidaktahuan  instansi  pemerintah,  BUMN/BUMD  terkait  tugas  dan kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Banyak  instansi  pemerintah,  BUMN/BUMD  belum  sepenuhnya menyadari bahwa Kejaksaan menyediakan layanan Jaksa Pengacara Negara sebagai  kuasa  hukum,  baik  sebagai  tergugat  maupun  penggugat,  di pengadilan  maupun  di  luar  pengadilan  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus (SKK).
Sementara  itu,  hambatan  dari  faktor  internal  selama  pemberian  bantuan hukum non litigasi, yaitu terbatasnya anggaran untuk penanganan perkara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Nurhajanti, 2024). Anggaran yang diberikan negara kepada Jaksa Pengacara Negara digunakan untuk kegiatan terkait Perdata dan Tata Usaha  Negara,  tergantung  pada  kebutuhan  dan  jenis  kegiatan  yang  dimohonkan. Keterbatasan  anggaran  dapat  menghambat  efisiensi  dan  efektivitas  penanganan perkara,  serta  mempengaruhi  lamanya  penyelesaian  dan  kualitas  layanan  hukum. Diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan  alokasi  anggaran  dan  optimalisasi  sumber daya guna memastikan keadilan dalam penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

## KESIMPULAN
1. Jaksa  Pengacara  Negara  dapat  memberikan  bantuan  hukum  non-litigasi setelah  menerima  Surat  Kuasa  dan  Surat  Kuasa  Substitusi  dari  pemohon. Mereka  dapat  berperan  sebagai  Termohon  atau  Pemohon  dalam  arbitrase, serta  sebagai  pihak  dalam  negosiasi.  Kriteria  khusus  dalam  penanganan perkara  tidak  ditetapkan,  sehingga  mereka  harus  berupaya  secara  optimal untuk  mencapai  keberhasilan  secara  profesional.  Kewenangan  Jaksa Pengacara Negara didasarkan pada dasar hukum, termasuk Pasal 30 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, Peraturan Kejaksaan RI No. 7 Tahun 2021, Pasal 4 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003, dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010.
2. Jaksa  Pengacara  Negara  mengalami  hambatan  dalam  memberikan  bantuan hukum  non  litigasi,  baik  dari  faktor  eksternal  maupun  internal.  Faktor eksternal  meliputi  kurangnya  kesadaran  debitur  untuk  membayar kewajibannya dan minimnya permohonan bantuan hukum non litigasi dari
lembaga  seperti  Instansi  Pemerintah,  BUMN,  dan  BUMD.  Faktor  internal mencakup  keterbatasan  anggaran  saat  menangani  perkara  perdata,  yang berpotensi memperlambat penyelesaian perkara dan mempengaruhi kualitas layanan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Saebani, B. A. (2009). Metode Penilitian Hukum . CV Pustaka Setia.

## Jurnal Ilmiah
Aryani, F. K. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Sengketa Agunan Yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian Kredit. Jurnal Hukum Adigama , 1 (1).
Diansari, T., & Hairlambang, R. (2021). Permasalahan Pelaksanaan Klausula Arbitrase Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Pilihan Forum. Tetty , 1 (2), 30.
Hidayat, H., Hj. Nina, H., & Rusydi, I. (2023). Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada permodalan Nasional Madani ULAMM Dihubungkan Dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus di Permodalan Nasional Madani ULAMM Kota Buah Batu Bandung). Jurnal Pustaka Galuh Justiti , 2 (1).
Mahendra, K.  J., Febrinayanti Dantes,  K., &  Yuliartini, N. P. R. (2022). Penyelesaian Hukum Kredit Macet Atas Pemberian Modal Usaha Mikro Kecil Menengan di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt. Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum , 5 (2).
Shallom Jeremiah, K., Dameria Gultom, J., Agustina, S., & Desi Yayi Tarina, D. (2023). Analisis Penyelesaian Kredit Macet Bank BUMN Melalui Alternatif Sengketa (Studi Kasus PT. Bank X). Jurnal Hukum dan Keadilan , 10 (1). Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika  Hukum  Dengan  Metode  Penelitian  Normatif  dan  Empiris. Badamai Law Journal , 8 (2), 145 – 160. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160

## Skripsi/ Tesis
Rahmawan, M. R. (2018). Tanggungjawab Hukum Para Pihak Dalam Pemberian Kredit Program MEKAAR (Studi di Permodalan Madani Sukoharjo) .

## Wawancara
Nurhajanti,  R.  T.  (2024,  Juli  3). Wawancara  dengan  Jaksa  Pengacara  Negara  Pada Kejaksaan  Tinggi  DIY  Terkait  Kewenangan  Jaksa  Pengacara  Negara  Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi . Wulandari, P. A. (2024, Juni 26). Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan  Tinggi  DIY  Terkait  Kewenangan  Jaksa  Pengacara  Negara  Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi .