Jurnal Ilmu Komunikasi P-ISSN 1693-3028 ; E-ISSN 2407-8220 Accredited Sinta 2 based on the Decree No. 200/M/KPT/2020
Perubahan Pola Kerja Jurnalistik Pasca COVID-19 dan Penurunan Kualitas Berita di Indonesia
Masduki 1 , Narayana Mahendra Prastya 2 1,2 Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia, Jl Kaliurang KM 14.5, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55584
E-mail: masduki@uii.ac.id 1* , narayana@uii.ac.id 2

## Abstract
This research explores changes in the pattern of journalistic work in Indonesia after COVID-19 and its implication to the quality of news publications. With a qualitative method of COVID-19 reports, this paper discusses changes in the journalistic field and its political-economic implication as an academic improvement to the previous studies of COVID-19 news. Researchers organized in-depth interviews, observed portals, and collected documents related to the news performance within the media in Jakarta and Yogyakarta. This study finds a significant change in the fiend of journalist reporting following the COVID-19 pandemic. The online-based communication model between journalists-informants and online-based document collection significantly reduces the quality of COVID-19 news publication, hinders investigative news and as consequence, it produces uniform news, propaganda for the government's economic and political orders. Government officials receive benefits more than the public. It is strongly advisable to empower newsroom management when covering such issues in the future Keywords : COVID-19, Political-Economy, Journalist, News, Reporting

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan menguraikan perubahan pola kerja jurnalistik di Indonesia pasca COVID-19 dan implikasinya pada kualitas berita. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ekonomi politik dalam menggali relasi antara jurnalis, media dan pemerintah, sebagai kontribusi akademik lebih lanjut dari studi-studi terdahulu yang hanya berpusat pada budaya jurnalistik pasca COVID-19. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara mendalam, observasi konten portal berita dan pengumpulan dokumen terkait kinerja media jurnalistik pasca pandemi COVID-19 di Jakarta dan Yogyakarta. Hasil penelitian ini menemukan terjadinya perubahan pola kerja yang signifikan pada jurnalis dalam melakukan liputan jurnalistik sebelum dan sesudah COVID-19. Model komunikasi berbasis daring antara jurnalis dengan sumber berita dan pengumpulan dokumen berbasis daring membuat kualitas berita menurun, melahirkan berita yang seragam yang menunjang propaganda stabilitas ekonomi dan politik pemerintah. Pemerintah adalah narasumber dominan dan menjadi pihak yang paling diuntungkan ketimbang publik. Memasuki era normal baru di Indonesia, studi ini merekomendasikan perlunya suatu regulasi yang memperkuat independensi redaksional dan kualitas jurnalistik pada kegiatan liputan bencana serupa. Kata kunci: Berita, COVID-19, Ekonomi-Politik, Jurnalis, Liputan Jurnalistik.
Pendahuluan Pandemi Coronavirus Disease atau COVID-19 mengubah secara drastis pola- pola interaksi antar manusia termasuk dalam kerja-kerja komunikasi publik (Fuchs, 2020). Penerapan physical distancing atau penjagaan jarak  fisik  oleh  Organisasi  Kesehatan  Dunia (WHO) yang diikuti seluruh negara termasuk Indonesia mengurangi tradisi mobilitas manusia sebagai kunci peradaban lama, berganti dengan tradisi pasif di dalam rumah atau kantor. Akibatnya, aktivitas yang strategis di ruang publik seperti kegiatan jurnalistik untuk menyingkap tabir mitigasi COVID-19 terdampak
dari berbagai sisi (pola kerja jurnalistik dan bisnis media). Sejak momentum ini, kegiatan jurnalistik di Indonesia terpapar beragam isu COVID-19, baik dalam pola liputan jurnalistik, hubungan perburuhan dalam media, hingga keberlangsungan korporasi media itu sendiri. Pada konferensi terkait Global Health Crisis Reporting , para narasumber sepakat bahwa Pandemi menyebabkan disrupsi pada tata kelola redaksi, terutama manajemen produksi konten berita. Problem itu terutama terletak pada dua sektor. Pertama, jurnalis. Kedua, kualitas berita (Russell, 2020). Pandemi yang panjang telah mengubah cara
DOI: https://doi.org/10.31315/jik.v19i3.5058
kerja jurnalis. Pentingnya menjaga jarak dan ketatnya protokol kesehatan, mendisrupsi kerja jurnalistik menuju era normal baru yang merubah pola kerja lama, terutama pada tahapan utama: reportase di lapangan yang semula berinteraksi dengan banyak orang secara langsung, menjadi berganti dengan mengandalkan teknologi komunikasi (Indah, 2020). Sepanjang tahun 2020-2021, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan nasional yang berkelanjutan dalam beragam istilah, terhimpun pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi sebaran COVID-19 di masyarakat. Warga negara termasuk jurnalis dilarang untuk bepergian keluar rumah, dianjurkan bekerja dari rumah. Tuntutan situasi tersebut telah mempengaruhi bagaimana teknis dan pola kerja para jurnalis. Pada tataran yang lebih makro, perubahan ini merubah wajah berita COVID-19, dari kritis ke akomodatif terhadap narasi yang dibangun pemerintah, karena pemerintah menjadi sumber utama berita COVID-19. Memang media tetap berusaha kritis terhadap pemerintah seperti memberitakan kelemahan komunikasi krisis pemerintah pada fase awal masuknya COVID-19 di Indonesia (Prayudi dan Sagita, 2021). Namun posisi pemerintah sebagai narasumber tunggal  kebijakan  pembatasan  fisik  dan diseminasi data kasus, menghadirkan tantangan bagi jurnalis untuk menjaga akurasi dan independensi dengan narasumber (Ruwyastuti, 2020) terutama pemerintah (Darmanto, 2015). Dapat disimpulkan COVID-19 telah mendisrupsi sektor usaha media dan jurnalistik di seluruh dunia, mengubah pola pikir dan model bisnis pers dan para profesional di dalamnya. Ruang pemberitaan (newsroom) sebuah media dalam kondisi normal berfungsi menyeimbangkan ketersediaan konten dan tenaga kerja jurnalis. Akan tetapi COVID-19 telah membuktikan keseimbangan ini sulit terwujud. Dari konteks makro, krisis terbesar kerja jurnalistik COVID-19 adalah minimnya
informasi berkualitas terkait COVID-19 dan isu strategis lainnya. Minimnya informasi berkualitas ini karena COVID-19 merupakan peristiwa yang sangat mendadak dan mendesak untuk diberitakan, sementara di sisi lain menurut Ruwyastuti (2020) jurnalis kurang memiliki akses ke referensi jurnal akademik dan database pakar multidisiplin yang memahami Pandemi. Jurnalis juga dituntut mempelajari temuan baru dalam ilmu pengetahuan, sedangkan COVID-19 ini belum mereka pahami sepenuhnya (Muqsith, 2020).
Padahal informasi yang mendalam dan kritis diperlukan sebagai pilar peran media dalam penyehatan demokrasi politik dan demokrasi sosial. Merujuk pada Kovach dan Rosenstiel (2007) kerja jurnalistik menjadi pilar pokok dalam penyediaan ruang publik intermediari antara kepentingan negara dan masyarakat. Berita adalah pilar utama dalam kehidupan sipil. Mencermati berbagai studi terkait dampak COVID-19 terhadap jurnalisme, studi yang mengupas dimensi ekonomi dan politik kegiatan jurnalistik belum banyak. Belum ada studi yang melihat faktor reportase, produksi serta kualitas berita sebagai output kerja jurnalistik dalam dimensi kritis bahwa berita COVID-19 tidak berada di ruang hampa, tetapi merupakan konstruksi dari perilaku ekonomi dan politik.
Sejumlah artikel jurnal terkait seputar redaksi media dalam konteks COVID-19 menghasilkan terkait kebijakan redaksi dalam memberitakan hal seputar COVID-19 dan perubahan pola kerja. Penelitian terkait kebijakan redaksi membahas pada sejumlah media lokal seperti di Kalimantan Selatan (Hanief et al., 2021); Yogyakarta (Pamungkas dan Pramesti, 2021) dan Palu, Sulawesi Tengah (Jamaluddin dan Phardiansah, 2020). Terdapat juga kebijakan redaksi media dalam memberitakan isu tertentu terkait COVID-19, seperti yang dilakukan Ningsih dan Prastya (2020) tentang kebijakan redaksi pemberitaan seputar haji tahun 2020 – di mana menjadi penyelenggaraan haji pertama di masa pandemi COVID-19.
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 19 Nomor 3, Desember 2021, halaman 266-280
Penelitian terkait perubahan pola kerja menunjukkan bahwa pandemi ini membuat jurnalis menjadi lebih banyak memanfaatkan sumber informasi dari situs yang disediakan oleh pemerintah sebagai bank data terkait COVID-19, melakukan wawancara secara daring melalui aplikasi percakapan instan dan video konferensi, serta  upaya  verifikasi  fakta  secara  luring  yang perlu dilakukan apabila data secara daring masih belum memenuhi kebutuhan informasi (Dewitri et al., 2020); hingga kondisi daring yang meningkatkan tuntutan jurnalis untuk memproduksi berita secara multiplatform, seperti misalkan yang terjadi di CNBC Indonesia, di mana reporter televisi juga dituntut untuk membuat berita dalam bentuk tertulis untuk dipublikasikan di CNBCIndonesia.com (Suprayitno, 2020) Gelgel (2020) menawarkan cakupan yang lebih luas dari kebijakan redaksi, yakni manajemen media di mana penelitian ini memaparkan kondisi media lokal secara umum di Bali, bagaimana perusahaan media lokal bertahan untuk menjalankan fungsinya sebagai penyedia informasi kepada masyarakat; dan berperan secara positif dalam menghadapi virus.
Prajarto (2021) pada sisi lain mengupas praktek pemeriksaan fakta terkait COVID-19 oleh beberapa media nasional. Senada dengan Gelgel (2020), Parahita (2020) me- review lima dimensi kondisi jurnalisme sepanjang krisis COVID-19: (1) kesiapan jurnalis melaporkan risiko awal COVID-19; (2) liputan kritis atas pemerintah dalam menangani krisis; (3) penyampaian informasi yang akurat dan mendalam; (4) keberpihakan pada kelompok rentan; dan (5) keamanan liputan. Parahita beranjak dari pola pikir tata kelola penanganan COVID-19 di Indonesia dengan menyajikan konteks dualisme peran politik jurnalis antara mengkritik pemerintah atau berpihak. Namun tidak digali lebih jauh dimensi ekonomi-politiknya. Riset di beberapa negara lain juga terbatas pada isu implikasi teknis reportase pasca COVID-19. Studi Perreault dan Perreault (2021),
dengan mewawancara delapan orang jurnalis hanya fokus kepada proses kerja. Responden jurnalis ditemui pada awal fase pandemi, dan sisanya setelah pandemi berlangsung beberapa bulan. Para peneliti melihat fakta bahwa kantor redaksi media telah ditutup sehingga jurnalis bekerja dengan perangkat teknologi yang sudah ada sebelum pandemi. Terjadi pula pengurangan jam kerja dan jumlah editor di ruang redaksi. Para peneliti menilai media dan jurnalis berbasis komunitas lebih mampu memitigasi dirinya dari dampak pandemi. Namun, baik stasiun penyiaran lokal maupun nasional harus mengurangi SDM- nya. Riset Harjuniemi (2021) di Finlandia hanya mencermati bagaimana jurnalis memberitakan isu ekonomi bisnis COVID-19.
Studi akademik yang terkait standar kerja jurnalistik dari berbagai ahli media tersimpul pada beberapa hal. Pertama, keberadaan sejumlah nilai-nilai berita yang menjadi landasan filosofis dan sosiologis bekerjanya jurnalisme di ruang publik. Nilai-nilai berita (news value) diyakini menjadi tolok ukur apakah sebuah produksi dan diseminasi jurnalistik memiliki relevansi dan berperan sebagai alat kontrol kekuasaan (watchdog) atau sebaliknya menjadi juru bicara (voicer) atau alat propaganda politik dan ekonomi tertentu. Nilai-nilai ini bergerak dari tiga fungsi dasar dalam kerja media: memberikan informasi yang berkualitas, melakukan edukasi kepada publik dan menjalankan fungsi kontrol atas kekuasaan dominan. Berangkat dari konteks ini, veteran jurnalis dan akademisi Columbia University, Kovach dan Rosenstiel (2007) menawarkan sembilan elemen jurnalisme. Di Indonesia, terdapat kode etik jurnalistik yang secara resmi diakui tahun 2006 oleh Dewan Pers selaku regulator otonom bagi kegiatan jurnalistik (Dewan Pers, 2017). Terdiri dari 11 pasal, KEJ ini memuat substansi yang sama dengan Sembilan Elemen Jurnalisme di atas.
Keberadaan kode etik menjadi alat verifikasi awal praktek jurnalisme COVID-19, karena faktor nilai-nilai yang melekat pada profesi
yang menjalankan kegiatan ini. Jurnalis adalah individu yang menjalankan tugas profesional, yang didasari moralitas, etika, dan hukum. Profesi jurnalis mensyaratkan keahlian yang tidak dimiliki profesi lain, yaitu tanggungjawab dan kode etik tertentu (Harnita, 2015; Priyambodo, 2012). Kedua, standar kerja jurnalistik yang dilihat dalam dimensi proses kerja jurnalis itu sendiri sejak melakukan perencanaan liputan, produksi hingga publikasi berita.  Jurnalistik adalah suatu praktek komunikasi dalam bentuk menyiarkan berita atau ulasan mengenai beragam isu atau peristiwa sehari-hari yang bersifat publik dan aktual, dalam waktu yang cepat (Waluyo, 2018). Senada dengan Saptorini, et.al (2021) memaknai jurnalistik sebagai aktivitas yang bertalian dengan mencatat dan/atau melaporkan peristiwa setiap hari, yang menekankan pada otoritas jurnalis pada proses produksinya. Pada dimensi yang lebih makro, mengacu pada teori Kulthau (Fisher, 2008), jurnalistik adalah kegiatan pencarian informasi, proses pengembangan/ pembangunan yang dilalui seorang pekerja di suatu media massa, dari tahap ketidakpastian menuju tahap pemahaman. Ada enam langkah yang terkait dalam tahapan ini, yaitu: perencanaan ( inisiation), seleksi topik (selection), eksplorasi data lapangan (exploration), formulation,
collection dan penerbitan (presentation). Dengan memperhatikan pengertian di atas dan kemudian merujuk pada UU No. 40/199 tentang  Pers,  terutama  berdasarkan  definisi jurnalistik dalam UU ini, dapat dikatakan bahwa ada tiga tahapan kegiatan jurnalistik pada tabel 1.
Pada praktek di era jurnalisme berbasis daring, terdapat tiga tahapan produksi dan penyajian berita Pertama, peliputan di lokasi kejadian yang sekaligus produksi dan pelaporan dalam skala kecepatan dalam penyajian yang diukur dari interval waktu kejadian. Kedua, proses penyajian berita real  time, atau langsung dari peliputan saat kejadian peristiwa atau pertemuan dengan sumber berita. Ketiga, adanya ruang interaktif antara redaksi atau editor dengan khalayak sebagai respon langsung atas berita yang telah dimuat disertai juga informasi tautan link yang mengajak khalayak untuk menelusuri informasi lanjutan sebuah peristiwa tertentu yang sudah dimuat (Putra dan Wardhani, 2012) Studi ekonomi politik media dan jurnalisme berbasis argumen bahwa institusi media merupakan bagian dari sistem ekonomi yang bertalian erat dengan sistem politik pada suatu negara (Muslikhin et al., 2021). Kualitas berita dan pengetahuan tentang suatu isu, yang diproduksi oleh media untuk masyarakat, tidak hanya ditentukan oleh keyakinan atas nilai-
Tabel 1. Tahapan Kegiatan Jurnalistik
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 19 Nomor 3, Desember 2021, halaman 266-280
nilai moral berita yang bersifat individual dan juga standar kerja prosedural jurnalistik. Pada konteks jurnalisme yang lahir dan tumbuh di negara pasca otoriter, produk informasi dan aktifitas  jurnalistik  memiliki  nilai  makro,  nilai tukar yang didorong oleh kebutuhan perluasan pasar, stabilitas industri media dan stabilitas situasi politik. Dengan kata lain, ditentukan oleh kepentingan ekonomi dan politik penentu kebijakan. Kegiatan jurnalistik dan jurnalis tidak berada dalam ruang hampa. Kedua faktor ini adalah aktor dalam setiap dinamika komunikasi politik, termasuk sepanjang proses komunikasi publik wabah pandemi COVID-19 di dunia.
Perspektif kritis ekonomi politik berakar pada tradisi pemikiran klasik Marxisme yang dikembangkan oleh Mazhab Frankfurt Jerman untuk sektor kebudayaan dan kelompok pemikir media di Amerika Serikat untuk studi ekonomi politik komunikasi (Fuchs, 2016). Perspektif ini mengasumsikan bahwa setiap kebijakan elit politik tidak semata bersifat fungsional untuk tujuan pelayanan publik, tetapi memiliki faktor kepentingan politik dan ekonomi untuk menjaga reputasi dan kursi kekuasaan politik atau menjaga hubungan mereka dengan kekuatan ekonomi tertentu yang menopang kekuasaan politik dominan (McChesney, 2012).
Pada buku Manufacturing Consent yang ditulis profesor keuangan Universitas Pennsylvania (Herman and Chomsky, 1988), disebutkan bahwa newspeek atau pilihan topik sebuah berita di media sangat ditentukan oleh lima  filter  propaganda  untuk  membentuk konotasi publik terhadap isu tertentu. Termasuk isu stabilitas ekonomi dan politik di era tatanan baru (new normal). Korporasi media global khususnya yang berpusat di Amerika Serikat berupaya membentuk imaji atas lingkungan palsu di sekitar kita, dengan menyediakan informasi yang bias secara berkelanjutan, membangun ‘narasi-narasi yang perlu’ dalam benak kognitif publik atas suatu peristiwa yang selaras agenda dari otoritas dominan.
Dalam menguraikan konsep propaganda , Herman and Chomsky (1988) memaparkan lima bentuk filter mengapa media utama secara konstan berperan sebagai propagandist yang melayani kepentingan kelompok elit, bukan publik. Kelima filter itu adalah: (1) kepemilikan media yang terkonsentrasi, dan orientasi profit  perusahaan  media  massa;  (2)  dominasi iklan sebagai sumber pendapatan media; (3) dependensi media pada informasi publik yang dikelola pemerintah, kelompok bisnis, dan para konsultan/ahli yang didanai dan disetujui oleh pemilik kekuasaan politik; (4) “kritik” sebagai ruang untuk mendisiplinkan media, dan (5) ajaran “anti-komunisme” sebagai ‘sentimen’ nasional dan mekanisme kontrol. Kelimanya berinteraksi dan memperkuat satu sama lain.
Pada  proses  bekerjanya  filter  di  atas, informasi sebagai bahan baku jurnalistik telah  melalui  serangkaian  filter  di  atas  secara berurutan, sehingga menyisakan residu. Narasumber (khususnya pemerintah) dan media serta jurnalis terlibat membangun interpretasi tunggal misalnya berita COVID-19 dari data yang telah difabrikasi sebagai rangkaian propaganda.
Terjadi dominasi elit, khususnya pemerintah dan marginalisasi oposan atas suatu isu. Pada setiap krisis global seperti COVID-19, terjadi pengabaian praktek investigasi jurnalistik, atas nama kondisi darurat bagi keselamatan jurnalis  dan  efisiensi  biaya  produksi  berita. Pengabaian ini memberi keuntungan bagi pemerintah yang ingin menjaga reputasinya, dan  juga  keuntungan  efisiensi  pembiayaan bagi perusahaan media yang sedang krisis.
Penggunaan analisis ekonomi politik menjadi relevan dalam riset dan paper ini terutama merujuk pada filter pertama, kedua dan ketiga dari lima konsep filter yang dikembangkan Herman and Chomsky diatas. Filter pertama adalah orientasi keuntungan ekonomi (dan juga politik) sebagai ‘ideologi’ yang dominan, bukan orientasi kepublikan. Pilihan orientasi ini secara otomatis terjadi karena kepemilikan
informasi terkait COVID-19 secara dominan ada pada pemerintah selaku pihak yang menguasai sumber daya untuk tracing data kasus. Kedua, ketergantungan media (juga jurnalis) pada iklan sebagai dana produksi, menjauhkan mereka dari partisipasi pembiayaan dari publik. Filter kedua ini dapat pula memasukkan iklan layanan yang bersumber dari pemerintah. Sepanjang Pandemi COVID-19, media di Indonesia membuka tangan bagi ‘bantuan pemerintah’ melalui iklan layanan sosial dan bantuan produksi berita serta keringanan pajak. Fliter ketiga adalah ketergantungan pada pemerintah sebagai sumber utama kasus COVID-19.
Pada intinya, penelitian ini mencoba mengatasi kelangkaan studi yang melihat dan menghubungkan dua: sisi kultur kerja jurnalistik dan sisi struktur ekonomi politik berita. Penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan: bagaimana perubahan pola kerja jurnalistik pasca COVID-19? Apa saja implikasi ekonomi politik dari perubahan tersebut pada kualitas berita?
Metode Penelitian Riset ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan perspektif kritis. Peneliti menetapkan sejumlah jurnalis di Yogyakarta dan Jakarta sebagai studi kasus dalam penelitian ini. Metode ini dipilih karena mempertimbangkan cakupan jurnalisme COVID-19 yang luas, dinamis dan melingkupi aspek kultural dan struktural dalam kinerja jurnalisme. Peneliti  tidak  hanya  mengidentifikasi bagaimana perubahan pola kerja jurnalistik pasca COVID-19 tetapi tetapi menganalisis faktor implikasi ekonomi politik dibalik perubahan pola kerja tersebut: siapa atau pihak mana yang diuntungkan atau sebaliknya dirugikan. Sejak perubahan manajemen reportase, pilihan bentuk dan konten berita hingga keterlibatan elit politik pada ruang kerja pemberitaan. Perspektif kritis dipergunakan dengan mengacu pada konteks relasi kuasa dan kepentingan ekonomi politik dibalik jurnalisme COVID-19.
Mengacu kepada tradisi riset kualitatif Denzin and Lincoln (1994) dan Cresswell (1998), maka langkah-langkah riset ini melalui dua tahap sebagai berikut: Pertama, peneliti melakukan observasi atas berbagai kontroversi pemberitaan terkait COVID-19, dengan melihat isi pernyataan resmi pemerintah (pada laman resmi situs Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana) di satu sisi dan mencermati berbagai pemberitaan terkait COVID-19 secara random di media daring pada sisi lain, sebagai produk dari interaksi jurnalis (produsen berita) dan pemerintah khususnya tim juru bicara penanggulangan COVID-19 (sumber berita).
Kedua, melakukan wawancara mendalam dengan para jurnalis senior. Selain untuk mengklarifikasi  data  berita  yang  ditemukan pada berbagai media, juga untuk memetakan perubahan kerja redaksional media pasca COVID-19, mengembangkan dimensi faktor- faktor pendorong pendorong perubahan dan pihak mana yang memperoleh keuntungan juga kerugian secara sosial dari perubahan tersebut. Secara rinci, peneliti melakukan wawancara mendalam, dengan empat jurnalis senior seputar kinerja pemberitaan yang mereka lakukan selama pandemi. Keempat jurnalis itu mewakili empat media berbeda, yaitu Heru Margianto mewakili Kompas.com, Abdul Manan mewakili organisasi jurnalis AJI Indonesia dan jurnalis di majalah Tempo, Shinta Maharani jurnalis koran Tempo sekaligus Ketua Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta, dan Widhie Kurniawan, pemimpin redaksi Programa Tiga Stasiun RRI Nasional. Mengingat situasi pandemi COVID-19, peneliti melakukan wawancara dengan jurnalis terpilih secara daring.
Ketiga, peneliti melakukan pengumpulan dokumen riset terdahulu terkait dampak COVID 19 terhadap kegiatan jurnalistik di Indonesia. Juga melakukan kliping dan analisis isi beberapa berita terkait isu kontroversial seperti pembatasan sosial berskala besar, larangan
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 19 Nomor 3, Desember 2021, halaman 266-280 272
mudik Lebaran dan pemberitaan pendanaan negara terkait pandemi. Laporan pemantauan dari lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen dan Persatuan Wartawan Indonesia juga dikumpulkan dan dilakukan analisis.
Data perubahan pola kerja jurnalisme yang diperoleh dari para jurnalis dan potret berita COVID-19 di situs Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dianalisis  mengkonfirmasinya  pada  konsep standar kerja jurnalistik di atas. Setelah selesai tahapan ini, maka dilakukan analisis dengan melihat faktor teknis produksi dan faktor makro pendorong/penyebab pilihan jurnalis atau institusi media dalam pemberitaan COVID-19. Kegiatan analisis data dilakukan paralel dengan pengumpulan data agar riset  berjalan  efisien. Uji keabsahan data dilakukan dengan menganalisis dokumen riset terdahulu, konten berita terpilih, dan laporan pantauan lembaga swadaya masyarakat terkait dampak virus COVID-19 terhadap kegiatan jurnalistik dan kualitas berita di Indonesia
Hasil Penelitian dan Pembahasan Secara umum dapat dikatakan bahwa, terjadi perubahan pola kerja jurnalis dan juga manajemen redaksional media yang disertai implikasi politik dan ekonomi yang serius, terutama terhadap kebijakan redaksional jurnalistik dan kualitas berita. Tabel dibawah ini menggambarkan secara umum perubahan sebelum dan pasca COVID-19 dari hasil studi ini.
Tabel 2 menggambarkan terjadinya perubahan pada tiga tahapan penting dalam kegiatan jurnalistik, baik media analog maupun media daring. Perubahan itu terjadi di tahap awal pencarian informasi untuk produksi berita (terkait keberadaan data, sumber informasi dan peluang pengembangan data), proses penyimpanan dan pengelolaan informasi publik dari data lapangan (teknologi dan waktu) dan proses publikasinya. Perubahan tidak hanya tampak pada bagaimana jurnalis harus mengubah pola kerjanya, dominasi teknologi baru yang telah mendisrupsi relasi dengan sumber berita, tetapi juga lokasi produksi. Jika pada situasi normal produksi berita bisa dilakukan langsung dari lokasi kejadian (real
Tabel 2. Perbandingan Kegiatan Jurnalistik
Sumber: Diolah dari temuan riset ini dan dari Indah (2020)
time) atau ruang redaksi yang melibatkan kerja tim, maka pada periode pandemi COVID-19, seluruh kegiatan hanya bisa dilakukan secara individual dari rumah atau lokasi khusus.
Pada lingkup manajemen newsroom , terjadi perubahan ritme kerja akibat kebijakan work from home . Pada Pusat Pemberitaan RRI dan juga hampir semua redaksi media, telah diberlakukan shift kerja, reporter tetap masuk setiap hari, tetapi jam kerja dikurangi dari delapan jam ke enam jam. Mereka hanya bisa datang ke kantor sebentar dan harus segera pulang menghindari kerumunan.
“Akibatnya, rapat redaksi mayoritas hanya bisa dilakukan via Zoom. Protokol kesehatan juga diberlakukan untuk tamu yang datang ke redaksi RRI, pakai masker dan hand sanitizer. Sudah ada aturan Direktur Program dan Produksi RRI terkait hal ini. Akibatnya, tamu redaksi acara talkshow RRI berkurang.” (Widhie Kurniawan, wawancara tanggal 8 Februari 2021). Pemberlakuan PSBB menjadi faktor pemicu utama perubahan pola kerja jurnalistik. Pembatasan aktivitas di ruang kerja dan pertemuan publik menyebabkan jurnalis harus bersikap pasif menunggu informasi resmi dari pemerintah (dilakukan melalui konferensi daring) dan terbatasnya peluang melakukan pendalaman. Model kerja pengumpulan informasi lewat doorstop atau mendekati langsung informan tidak bisa dilakukan. Sementara itu pada saat konferensi daring, seringkali informan tidak menyediakan waktu untuk tanya jawab yang memadai atau pendalaman lewat wawancara khusus. Wakil Pemimpin Redaksi Kompas.com Heru Margianto mengemukakan situasi ini sebagai berikut: “Karena itu butuh effort , ya, dan dalam situasi seperti ini rumit. Kami mengandalkan data data di situsnya Satgas, dan sampai hari ini kami masih melakukan update setiap jam, antara jam 3 sampai jam 4 kami melakukan update selalu dari sana. Masalahnya, ada cerita dari teman-teman soal perbedaan data ini. Data di pusat dan
data di situsnya daerah itu berbeda. Kami tidak (mampu) menyelidiki lebih jauh soal akurasi data itu…” (Heru Margianto, wawancara tanggal 16 November 2020). Hal serupa disampaikan Pemimpin Redaksi Pro3 RRI Widhie Kurniawan yang menyatakan bahwa jurnalis tidak memiliki kesempatan untuk mendalami informasi: “Jurnalis RRI tidak bisa melakukan pendalaman data, karena narasumber (terutama dari Kementerian/Lembaga Negara) hanya melakukan dua hal: pertama, membuat jumpa pers sehari atau beberapa menit sebelumnya mengirim link Zoom dan tidak ada wawancara yang panjang. Kedua, narasumber kerap hanya mengirim press release , sehingga sumber informasi hanya berdasarkan pernyataan resmi pada press release .” (Widhie Kurniawan, wawancara tanggal 8 Februari 2021). Peluang peliputan lapangan dengan protokol kesehatan yang ketat tetap terbuka, namun jurnalis tetap mengalami kendala seperti diutarakan berikut: “Jika akan melakukan liputan lapangan ke kantor Kementerian/Lembaga Negara, reporter harus melakukan tes swab terlebih dahulu dengan harga mahal (Antigen 250 ribuan) dan hanya berlaku tiga hari. Jika akan wawancara lagi setelah tiga hari, harus melakukan tes swab lagi. Kami di Redaksi tidak memiliki dana untuk ini (tes swab antigen berkali-kali).” (Widhie Kurniawan, wawancara tanggal 8 Februari 2021). Menurut berbagai informan dalam penelitian ini, ada dua hal yang tidak bisa dilakukan reporter selama pandemi: melakukan wawancara doorstop untuk mendalami sebuah isu, dan melakukan pendalaman dengan menemui narasumber lain (biasanya ada saat jumpa pers) diluar pejabat resmi untuk mendapatkan data tambahan atau klarifikasi data, dan lain-lain. Apabila dilakukan janjian untuk wawancara via Zoom, narasumber tak melayani wawancara ini dengan serius.
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 19 Nomor 3, Desember 2021, halaman 266-280
Mereka melakukan Zoom secara bersamaan untuk tugas lain/rapat sehingga wawancara tidak berlangsung  efekfif.  Narasumber  tidak  fokus. Upaya membuat liputan investigasi, misalnya soal kondisi rumah sakit yang penuh sesak atau kuburan masal korban COVID-19 tidak bisa dilakukan, karena reporter tidak ada yang berani ambil risiko di lapangan. Redaksi juga tidak bisa menanggung kondisi kritis jika reporter tertular COVID-19. Menurut Widhie Kirniawan, sebetulnya ada pertemuan bulanan para redaktur media nasional dengan Menteri tertentu lewat aplikasi Zoom, tetapi biasanya yang disampaikan Menteri hanya pernyataan yang bersifat normatif atau kebijakan umum. Informasi data sensitif selalu diimbuhi dengan kata off  the  record . Merujuk pada dua indikator etis dan praktis dalam standar kerja jurnalis yang dikembangkan oleh Kovach dan Rosenstiel (2007), maka setidaknya ada lima elemen jurnalisme yang terganggu: kewajiban jurnalis untuk menyampaikan kebenaran, loyalitas jurnalisme kepada warga/publik, krisis kemampuan verifikasi,  kamampuan  memproduksi  berita yang proporsional, ruang ekspresi moral jurnalis. Berita yang dikerjakan jurnalis adalah bahan baku yang dipergunakan publik untuk mempelajari dan berpikir tentang dunia di luar diri mereka, faktor kualitas berita diukur dari kandungan kebenarannya. Kebenaran memberi rasa aman dan menjadi intisari sebuah berita. Pada aspek loyalitas jurnalisme kepada publik, maka sikap ini menempatkan jurnalis sebagai pembela kesulitan yang dihadapi publik sebagai korban COVID-19 yang tidak memiliki sumber daya ekonomi dan sosial yang memadai untuk bangkit, bukan kepada pemegang otoritas ekonomi politik. Sementara itu disiplin verifikasi adalah suatu kerja memisahkan isi informasi dari  hiburan,  propaganda,  fiksi,  atau  seni, dan berfokus untuk menceritakan apa yang terjadi setepat-tepatnya. Jurnalis secara teknis mengetahui bagaimana memerika akurasi suatu
berita, tetapi belum tentu dapat memisahkan antara muatan berita yang bernilai publik, pesanan atau hanya berupa hiburan psikologis. Pada periode kritis COVID-19 dan ditengah krisis ekonomi yang melanda media, kemampuan bertindak sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan juga melemah. Di tengah pandemi COVID-19, peran anjing penjaga (watchdog) mengalami ancaman dari tekanan oleh kebutuhan keberlangsungan perusahaan di satu sisi, dan hubungan personal jurnalis atau tekanan yang diterimanya dari aktor politik di sisi lain, di tengah ancaman krisis bisnis pers (Supadiyanto, 2020). Tekanan juga datang dari praktek kehumasan yang lebih ditujukan untuk menyajikan sensasi ketimbang fakta. Adanya ruang bagi reportase investigatif menjadi indikator fungsi pemantau kritis jurnalis. Elemen lain yang terganggu adalah keharusan jurnalis menjaga berita dalam proporsi dan menjadikannya komprehensif. Jurnalisme menghasilkan sebuah peta terkait kasus COVID-19 bagi warga untuk mengambil keputusan tentang kehidupan mereka. Konsep kartografi  membantu  menjelaskan  tanggung jawab dan liputan jurnalistik. Seperti halnya peta, nilai jurnalisme bergantung kepada kelengkapan dan proporsional. Menurut Shinta Maharani wawancara tanggal 8 November 2020, jurnalis yang hanya menghabiskan waktu menulis pidato pejabat atau diseminasi data kasus tidak wajar. Pada akhirnya, aspek etis yang terganggu dari tidak berjalanya standar kerja jurnalisme adalah keharusan jurnalis mengikuti hati nurani, etika dan tanggung jawab moral. Hanya di sebuah ruang redaksi di mana semua pekerja profesional bisa membawa pandangan mereka yang beragam yang mampu menghasilkan berita yang punya kesempatan untuk mengantisipasi secara akurat dan mencerminkan kian beragamnya perspektif dan kebutuhan.
Implikasi Ekonomi-Politik Dari konteks ekonomi-politik, implikasi perubahan pola kerja jurnalis akibat COVID-19
tampak pada krisis informasi yang berkualitas. Berita menjadi objek pertarungan kepentingan ekonomi dan politik yang sengit. Merujuk pada pemikiran Herman dan Chomsky di atas, maka terdapat upaya pengutamaan kepentingan ’tertib sosial dan citra bekerja’ yang dihembuskan aparatur pemerintah. Perubahan pola kerja jurnalistik berimplikasi serius pada krisis kualitas berita yang berorientasi kepada publik karena terjadinya dominasi narasumber tunggal, dalam hal ini Pemerintah (Ruwyastuti, 2020). Risiko terbesar dari kondisi pola kerja jurnalisme tersebut adalah: rendahnya kualitas informasi jurnalistik di satu sisi khususnya dalam penyajian data mendalam, terjadi penyeragaman informasi pada isu tertentu atau sikap tertentu di sisi lain. Terjadi kecenderungan data dan informasi bersifat satu arah dari pemerintah (Masduki, 2021).
Abdul Manan selaku jurnalis Tempo sekaligus Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (2017 - 2021) menuturkan bahwa jurnalis sangat bergantung dari data pemerintah. Kesulitan bagi jurnalis adalah pertama tidak ada data pembanding lain, kedua data antara lembaga pemerintah pun juga terkadang berbeda. “Ketika pemerintah menunjukkan sikap ambigu, kebingungan di jurnalis, ya, source yang tersedia reliable di luar pemerntah.... sampai sekarang pun data yang paling mungki, ya, pemerintah. Soal data terutama jumlah pasien masih dari pemerintah, walau belakangan ada data pembanding dari (situs) laporcovid ada data pembanding lain.... Problem juga data daerah nggak bisa untuk nasional. Teman di Solo pakai data Solo nggak jadi soal. Tapi kalau kita di Jakarta, pakai nasional kita pakai data pemerintah pusat atau daerah? Kita kompilasi secara luas. Data daerah juga belum tentu reliable kan?” (Abdul Manan, wawancara tanggal 18 November 2020). Abdul Manan melanjutkan bahwa persoalan data ini berimbas pada pemberitaan media yang
cenderung memberitakan secara straigth news dan tidak dapat menyajikan laporan mendalam karena data yang kurang. Kebutuhan wartawan akan sumber pembanding merupakan hal yang penting. Menurut Ruwyastuti (2020) jurnalis belum memiliki rujukan ilmiah yang cukup mau pun daftar pakar yang berkompeten karena COVID-19 merupakan pandemi baru “Menimbulkan kebingungan tersendiri. Jurnalis cenderung menggunakan pendekatan faktual saja, misal antara pemerintah pusat dan daerah, kita memberitakan berdasarkan apa yang dilakukan pemerntah. Agak susah melakukan asesmen sendiri. Misal ketika pemerintah mengatakan hanya dua yang positif, kita cari counter informasi agak susah juga karena lembaga lain tidak punya kompetensi memadai untuk bicara. Rumah sakit nggak mungkin, Eijkman nggak mungkin. Akhirnya ketergantungan pada pemerintah sangat tinggi. Amerika Serikat beruntung ada John Hopkins. Di kita lembaga baru belakangan ada laporcovid, tapi itu juga data berasal dari pemerintah juga, karena kemampuan untuk mengetes itu resource ada di pemerintah.”  (Abdul Manan, wawancara tanggal 18 November 2020) Kebiasaan  baru  menjaga  jarak  fisik membuat pertemuan jurnalis dengan narasumber harus menggunakan fasilitas video conference . Pasalnya jika tetap mengikuti pola kerja normal dalam arti bertemu tatap muka, risikonya adalah keselamatan jurnalis (Ruwyastuti, 2020). Abdul Manan dari Tempo menuturkan bahwa ketiadaan pertemuan tatap muka dalam liputan menyulitkan jurnalis karena kebiasaan jurnalis di Indonesia adalah melakukan wawancara doorstop setiap selesai acara konferensi pers. Selain itu apabila jurnalis hendak menanyakan lebih lanjut berkaitan dengan penjelasan yang disampaikan narasumber lewat video conference , tidak semua narasumber langsung merespon panggilan telepon atau percakapan instan ( chat ) yang diajukan jurnalis. Kesulitan lain adalah pada jurnalis yang
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 19 Nomor 3, Desember 2021, halaman 266-280 276
membutuhkan informasi berupa gambar, hal itu tidak memungkinkan dengan liputan jarak jauh. Ketika Maret-April Jakarta memulai PSBB yang membuat perusahaan media sebagian besar menerapkan WFH dan itu membuat lebih sulit ke lapangan. Hal tersebut membuat kesulitan verifikasi  informasi.  Sebagian  besar  dilakukan melalui telepon, baru belakangan pakai kalau misalnya jurnalis personal kenal. Ini membuat sulit  melakukan  verifikasi  hal-hal  sifatnya detail karena melalui telepon itu berpengaruh. Ada beberapa hal yang tidak bisa melalui telepon, misal jurnalis televisi dan fotografer..
“ Problem wawancara by phone keterbatasan waktu dan ada problem akses juga. Sumber akhirnya selektif, siapa jurnalis yang akan diangkat telponnya. Tidak mungkin sumber menjawab pertanyaan yang sama dari jurnalis yang berbeda-beda. Kalau konpres keluhan beberapa temen ini kesempatan untuk mengajukan pertanyaan lebih sedikit. Teman-teman membandingkan antara situasi konpres yang langsung dengan yang online . Ini habit jurnalis di Indonesia. Begitu konpres banyak mendengarkan, yang bertanya beberapa orang saja. Setelah itu dia lebih banyak mengejar doorstop . Begitu online nggak ada kesempatan doorstop . Ini problem terutama televisi, karena mereka ingin megnajukan pertanyaan sendiri tanpa didengar orang lain. Dan itu jadi keluhan teman-teman sendiri. Tidak dalam, tidak dapat bertanya khusus.“ (Abdul Manan, wawancara tanggal 18 November 2020). Secara teknis pekerjaan, COVID-19 telah secara signifikan mengubah cara kerja wartwan. Indah (2020) menuliskan COVID-19 menuntut standar kerja produksi berita, lebih mengandalkan teknologi komunikasi dan produksi yang berperan  menjaga  jarak  fisik  dan  psikis  antar- manusia. Sebelumnya, reporter harus melakukan mobilitas tinggi, berinteraksi dengan banyak orang dan mengumpulkan data dari kontak langsung  secara  fisik  (Indah,  2020).  Ketiadaan
pertemuan secara langsung dengan narasumber atau kehadiran langsung di lokasi ternyata membuat hasil liputan kurang maksimal karena tidak dapat mendalami fakta secara langsung. Adapun ketergantungan pada informasi pemerintah  Situasi  ini  mengkonfirmasi  apa yang disebutkan oleh Herman Chomsky. Implikasinya  adalah  kemunculan  filter pertama, berupa pengutamaan kepentingan ‘tertib sosial dan citra telah bekerja’ yang dihembuskan aparatur pemerintah. Penyajian data perkembangan angka infeksi virus setiap sore oleh juru bicara pemerintah dan berbagai pernyataan Presiden Jokowi lebih dominan tampil  dalam  konfigurasi  isu  COVID-19. Media memang berusaha untuk mengkritisi langkah pemerintah (Prayudi dan Sagita, 2021), namun tidak semua bisa melakukannya karena keberpihakan (Parahita, 2020).
Sebagai data pembanding, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap pernyataan resmi Lembaga pemerintah di fase awal masuknya Covid-19 di Indonesia yakni antara bulan Maret sampai dengan Mei 2020. Lembaga pemerintah yang dipilih adalah Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan pertimbangan keduanya merupakan lembaga yang dominan sebagai sumber komunikasi karena kewenangan dalam menangani dampak langsung dari COVID-19 yakni sektor kesehatan dan penanggulangan bencana. Kedua lembaga menggunakan saluran situs resmi masing-masing untuk menyampaikan perngumuman dan pernyataan resmi berkaitan dengan sikap pemerintah atas Pandemi untuk kemudian dikutip media. Persoalannya, isi pesan dari BNPB pada umumnya imbauan normatif untuk membatasi pergerakan orang; sementara Kementerian Kesehatan pada umumnya berisi hal-hal yang menguatkan argumen terhadap keputusan pemerintah seperti keputusan PSBB alih-alih lockdown , serta terus mengulang pesan tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan.
Kebijakan pemerintah memberikan insentif untuk produksi berita COVID-19 kepada jurnalis sejak akhir tahun 2020 menjadi penyempurna ketergantungan media dan jurnalis pada pemerintah, dan membuka ruang intervensi pemberitaan. Kebijakan yang dikemas dalam Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini disambut Dewan Pers (Dewan Pers, 2021). Beberapa bulan sebelumnya, krisis yang melanda perusahaan pers memaksa komunitas pers, dengan difasilitasi Dewan Pers, 14 Mei 2020 meminta pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk insentif finansial langsung maupun tidak langsung. Pernyataan terbuka yang disampaikan Tim Media Task Force ini sekaligus menunjukkan bahwa pers Indonesia pasca COVID-19 rentan atas kondisi makro ekonomi nasional dan global dan tergantung pada kekuatan di luar dirinya untuk menjaga kelangsungan hidup.
Sebagai kegiatan yang berada dalam dan berkaitan dengan isu publik, kepentingan yang berkelindan dalam struktur kerja jurnalis selama COVID-19 antara lain: (1) politik menjaga stabilitas dan reputasi pemegang otoritas politik kekuasaan (Presiden hingga Kepala Daerah). (2) ekonomi kapitalistik, stabilitas korporasi yang tercermin dari tetap berlangsungnya industri penopang hajat informasi publik termasuk industri media sendiri dari hantaman krisis. Dalam kerangka pertarungan dua kepentingan ini, maka faktor pemenuhan hak publik secara luas, terutama pemenuhan kualitas jurnalisme kerapkali menjadi pertaruhan. Peran pokok jurnalis adalah menghasilkan berita, sebagai produk dari orientasi utama atas pelaporan perkembangan kejadian aktual dan ini tergantung pada berbagai aspek, seperti ideologi yang sedang menguat, misal ‘nasionalisme’ dan komersialisme. Dalam mengelola kepentingan politik yang saling bertentangan terjadi dilema pilihan pada peristiwa yang akan diberitakan. Merujuk Suparno (2010) prioritas jurnalis dibentuk oleh persepsi terhadap praktek-praktek kekuasan, perkembangan kejadian-kejadian,
intensitas konflik, dan penilaian mereka terhadap apa-apa yang penting bagi publik. Nugrahajati (2021) melihat jurnalis sebagai aktor politik yang tidak semata penerima data, tetapi bagian penting yang memberi corak dan arah struggle of power itu berjalan di dalam sistem politik tertentu. Pada proses produksi karya jurnalisme COVID-19, baik berita straight news, feature , atau pun indepth reporting , jurnalis menjadi aktor paling strategis karena ia menjadi ujung tombak ketika berhadapan dengan fakta dan peristiwa dan menentukan pada tahap awal bagaimana sebuah fakta harus direkonstruksi. Pengejawantahan kuasa ini bersifat sistematis dan struktural. Pemerintah dalam hal ini Satuan Tugas COVID-19 dan Presiden tampak menjadi pemilik tunggal informasi manajemen dan data kasus COVID 19 karena mereka memiliki infrastruktur paling memadai. Keadaan ini diperparah oleh krisis keuangan dan krisis operasional media, akibat pembatasan mobilitas dan relokasi potensi pendapatan iklan dari perusahaan pemasang iklan di media
Simpulan Berdasarkan dua pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, maka sebagai kesimpulan, penulis menyampaikan dua temuan utama berikut ini: Pertama, riset ini menemukan fakta bahwa terjadi perubahan pola kerja jurnalistik dari sebelum Pandemi yang memberi ruang interaksi intensif antara jurnalis (produsen berita) dengan pejabat publik (sumber berita) terkait COVID-19 menjadi berjarak. Teknologi percakapan dan aplikasi diskusi daring seperti Zoom tidak membantu mengatasi masalah ini, justru makin membuat kualitas produksi berita tidak tercapai. Terdapat krisis keberimbangan, akurasi dan kedalaman berita. Kedua, terdapat implikasi ekonomi dan politik dari perubahan komunikasi publik antara pemegang otoritas politik dan ekonomi dengan media secara umum dan dan jurnalisme secara khusus. Mempertimbangkan bahwa strategi
278
komunikasi pemerintah dan kebijakan publik yang dipengaruhi oleh narasi pragmatis stabilitas politik dan ekonomi, maka media dan jurnalis terjebak menjadi agen propaganda elit pemegang otoritas. Pengutamaan kepentingan elit ini menciptakan konflik  kepentingan antara  publik dan pemerintah, pusat dan daerah, dan berdampak pada pelambatan dalam agenda proteksi kesehatan. Memperhatikan kebijakan komunikasi pemerintah dalam pandemi COVID-19 dikemas melalui manipulasi atau perbedaan data kasus saat publikasi kasus COVID-19 ke publik, maka kualitas berita mengalami penurunan. Dalam kondisi krisis informasi alternatif, jurnalis terpaksa menggunakan sumber berita dari pemerintah sebagai pemegang data utama, dan minimnya data pembanding sebagai komparasi. Liputan COVID-19 oleh media dominan berupa data statistik, memberitakan yang ada, tanpa ada penggalian fakta lebih lanjut karena keterbatasan ruang gerak jurnalis dalam meliput.
Sebagai rekomendasi, untuk menjaga independensi dan kualitas jurnalisme, otoritas regulasi media seperti Dewan Pers harus mengambil kebijakan jangka pendek dan jangka panjang menjaga kualitas informasi jurnalistik di platform analog dan digital. Era normal baru pasca COVID-19 akan tetap menjadi ruang akumulasi berbagai persoalan seperti ketatnya persaingan bisnis media, disrupsi teknologi digital, dan ketergantungan pada iklan di satu sisi, dan dominasi pemerintah sebagai informan tunggal dan  ancaman  fisik  terhadap  jurnalis  disisi  lain. Kondisi ini diperparah sikap pragmatis pemerintah menjadikan jurnalis sebagai agen propaganda politisasi COVID-19. Masa depan media dan jurnalisme bergantung pada kepercayaan publik dan untuk menjaga kepercayaan ini di tengah krisis, berita yang akurat dan mendalam menjadi kunci utamanya. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan dengan mengamati bagaimana media dan jurnalis beradaptasi dengan lingkungan baru pasca pandemi sehingga terdapat perbandingan kondisi antara sebelum pandemi,
saat pandemi, dan sesudahnya. Penelitian dapat difokuskan pada jurnalis dari media platform tertentu atau jurnalis di kota tertentu.
Ucapan Terima Kasih Data dalam penelitian ini merupakan bagian dari laporan penelitian berjudul: Komunikasi Risiko dalam Pandemi Covid-19 di Indonesia (2020). Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit JIH dan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) UII Yogyakarta atas dukungan terhadap penelitian tersebut.

## Daftar Pustaka
Arliman, L. (2019). Peran dewan pers sebagai lembaga negara independen yang menjamin siaran yang layak bagi anak. Mahkamah: Kajian Hukum Islam , 4 (2), 175–183. Cresswell, J. W. (1998). Research design: Qualitative and quantitative approach. In SAGE Publications (Second Edi). Darmanto. (2015). Urgensi perubahan kebijakan untuk penegakkan independensi media di Indonesia. Jurnal Komunikasi , 10 (1), 29–39. https://doi. org/10.20885/komunikasi.vol10.iss1.art4 Denzin, N. K., and Lincoln, Y. S. (1994). Handbook of qualitative research. In N. K. Denzin and Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research. Sage Publications, Inc. Dewan Pers. (2017). Buku saku wartawan . Dewan Pers. Dewan Pers. (2021). Press release dewan pers apresiasi fellowship jurnalisme perubahan perilaku. In dewanpers. or.id . https://dewanpers.or.id/assets/ documents/siaranpers/2021-05-11._ Dewan_Pers_Apresiasi_Fellowship_ Jurnalisme_Ubah_Laku-release_formal.pdf Dewitri, D., WIbawa, D., dan Dulwahab, E. (2020). Reportase COVID-19 di tribunjabar.id. Jurnal Ilmu Jurnalistik ,
3 (1), 39–50. https://jurnal.fdk.uinsgd. ac.id/index.php/annaba/article/view/2693 Fisher, A. (2008). Berpikir kritis: Sebuah pengantar. In Airlangga . Airlangga. Fuchs, C. (2016). Critical theory. In The International Encyclopedia of Political Communication (pp. 1–13). Wiley. https:// doi.org/10.1002/9781118541555.wbiepc001 Fuchs, C. (2020). Everyday life and everyday
communication in coronavirus capitalism. TripleC: Communication, Capitalism dan Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society , 18 (1), 375–398. https://doi. o r g / 1 0 . 3 1 2 6 9 / t r i p l e c . v 1 8 i 1 . 11 6 7 Gelgel, N. (2020). Jurnalis dan media lokal bertahan hidup dalam hantaman COVID- 19. In Media Komunikasi dan Informasi di Masa Pandemi COVID-19 . Mbridge Press. Hanief, L., Rafiqoh, P. A. H., dan Akhmad, B. A. (2021). Kebijakan redaksional radar Banjarmasin pada pemberitaan kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan. Jurnal Kajian Jurnalisme , 4 (2), 134–146. https://doi.org/10.24198/jkj.v4i2.29354 Harjuniemi, T. (2021). The power of primary definers: How journalists assess the pluralism of economic journalism. Journalism , 146488492110352. https:// doi.org/10.1177/14648849211035299 Harnita, P. C. (2015). Elemen jurnalistik juga untuk blogger? Jurnal Interaksi , 4 (1), 82–89. https://ejournal.undip.ac.id/ index.php/interaksi/article/view/9738 Herman, E. S., and Chomsky, N. (1988). Manufacturing consent: The political economy of the mass media. In Pantheon Books . Pantheon Books. Indah, S. N. (2020). Menelisik kerja dan etika wartawan di masa COVID-19. In D. H. Nurudin, Santoso, dan F. Junaedi (Eds.), Media, Komunikasi dan Informasi di Masa Pandemi COVID-19 . Mbridge Press. Jamaluddin, I. I., dan Phardiansah. (2020). Media siber merespons solidaritas publik terdampak COVID-19 di Palu Sulawesi Tengah. Prosiding Seminar Nasional Problematika Sosial Pandemi Covid-19 . https://www.ojs.literacyinstitute.org/index. php/prosiding-covid19/article/view/35/23 Kovach, B., and Rosenstiel, T. (2007). The elements of journalism: What news-people should know and the public should expect. In Three Rivers Press . https://books.google.co.id/ books/about/The_Elements_of_Journalism. html?id=Vn2JDQAAQBAJ&redir_esc=y Masduki, M. (2021). Blunders of government communication: The political economy of COVID-19 communication policy in Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 24 (2), 97. https://doi.org/10.22146/jsp.57389 McChesney, R. W. (2012). The political economy of communication. In The International Encyclopedia of Media Studies .
Blackwell Publishing Ltd. https://doi. org/10.1002/9781444361506.wbiems031 Muqsith, M. A. (2020). Tantangan baru jurnalisme dalam pandemi COVID-19. Adalah Buletin Hukum Dan Keadilan ,
4 (1), 251–258. http://journal.uinjkt.ac.id/ index.php/adalah/article/view/17273 Muslikhin, M., Mulyana, D., Hidayat, D. R., dan Utari, P. (2021). The commodification, spatialization and structuration of social media in the Indonesian cyber media news. Media and Communication , 9 (2), 110–118. https://doi.org/10.17645/mac.v9i2.3752 Ningsih, I. N. D. K., dan Prastya, N. M. (2020). Kebijakan redaksi media di Indonesia dalam pemberitaan haji tahun 2020. Islamic Communication Journal , 5 (2), 185. https://doi.org/10.21580/icj.2020.5.2.6434 Nugrahajati, S. D. (2021). Politik ketegangan wartawan: Studi ketegangan wartawan dan pemerintah dalam panggung demokrasi tahun 1996-2015 [Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta]. h t t p : / / e p r i n t s . u p n y k . a c . i d / 2 4 8 6 1 / Pamungkas, A. T., dan Pramesti, O. L. (2021). Local media editorial policy in Yogyakarta in news of COVID-19 (Case study editorial policy in Harian Jogja and Tribun Jogja in news of COVID-19). JURNAL PENELITIAN KOMUNIKASI DAN OPINI PUBLIK , 25 (2). https://doi.org/10.33299/jpkop.25.1.3794 Parahita, G. D. (2020). Lima dimensi jurnalisme krisis COVID-19. In W. Mas’udi dan P. S. Winanti (Eds.), Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal . Gadjah Mada University Press. https://www. academia.edu/43004733/Lima_Dimensi_ Jurnalisme_Krisis_Covid_19_Bab_17_
Perreault, M. F., and Perreault, G. P. (2021).
Journalists on COVID-19 journalism:
Communication ecology of pandemic reporting. American Behavioral Scientist , 65 (7), 976–991. https:// doi.org/10.1177/0002764221992813 Prajarto, Y. N. (2021). Fact-checking practice regarding information of COVID-19 pandemic on Tempo.co, Tirto.id, and Kompas.com. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik , 25 (1). https://doi.org/10.33299/jpkop.25.1.3461 Prayudi, P., dan Sagita, V. A. (2021). News construction of COVID’s crisis management of Indonesian government through Detik. com. Jurnal Ilmu Komunikasi , 19 (1), 93. https://doi.org/10.31315/jik.v19i1.4503
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 19 Nomor 3, Desember 2021, halaman 266-280
Priyambodo, R. H. (2012). Pedoman uji kompetensi wartawan: Penerapan standar kompetensi wartawan. In Lembaga Pers Dr. Soetomo . Putra, A. M., dan Wardhani, D. (2012). Reposisi komunikasi dalam dinamika konvergensi. In Kencana Prenada Media Group . Kencana Prenada Media Group. https://opac.perpusnas. go.id/DetailOpac.aspx?id=872578 Russell, C. (2020). Key quotes: Newsroom management during a pandemic . International Center for Journalists. https://www.icfj.org/news/key-quotes- newsroom-management-during-pandemic Ruwyastuti, S. (2020). Reportase saat pandemi COVID-19 . Majalah Etika Dewan Pers. https://dewanpers.or.id/assets/ebook/ opini/2006232357_Etika_Mei_2020.pdf Saptorini, E., Zhao, X., and Jackson, D. (2021). Place, power and the pandemic: The disrupted material settings of television news making during COVID-19 in an Indonesian broadcaster. Journalism Studies , 1–18. https:// doi.org/10.1080/1461670X.2021.1942149 Supadiyanto, S. (2020). (Opportunities) Death of newspaper industry in digital age and COVID-19 Pandemic. Jurnal The Messenger , 12 (2), 192. https://doi. org/10.26623/themessenger.v12i2.2244 Suparno, B. A. (2010). Kontestasi makna reformasi dalam dramatisme politik di Indonesia. Jurnal Ilmu Komunikasi , 8 (1). http://jurnal.upnyk. ac.id/index.php/komunikasi/article/view/64 Suprayitno, D. (2020). Perubahan pola liputan TV selama pandemi COVID-19. J-IKA , 7 (2), 137–147. https:// d o i . o r g / 1 0 . 3 1 2 9 4 / k o m . v 7 i 2 . 8 4 0 2
Waluyo, D. (2018). Makna jurnalisme dalam era digital: Suatu peluang dan transformasi. Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi , 1 (1), 33–42. https:// d o i . o rg / 1 0 . 1 7 9 3 3 / d i a k o m . v 1 i 1 . 1 7