## MODEL PENANGANAN SAMPAH PERKOTAAN LINTAS PEMANGKU KEPENTINGAN

## DI KOTA TASIKMALAYA
Oleh:
Aries Munandar 1) *, Harmiati 2)
1) Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bengkulu Indonesia
2) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia *Email Korespondensi: agamarusha2020@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  model  penanganan  sampah  lintas  pemangku kepentingan  yang diterapkan  oleh Pemerintah Kota Tasilmalaya dan  kontribusi  model  kebijakan tersebut  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  sosial  masyarakat  Kota  Tasilmalaya.  Penelitian dilaksanakan  dengan  menggunakan  desain  kualitatif  –  eksploratif,  dengan  teknik  pengumpulan data  interviu,  observasi  non  partisipan,  dan  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa model penanganan sampah  yang diterapkan  mencakup 2 strategi  yang saling terintegrasi, yaitu : Strategi  Peningkatan  Kebersihan  Lingkungan,  dan  Strategi  Pengurangan  Volume  Sampah  yang Dibuang  ke  TPS.    Strategi  ini  didistribusikan  menjadi  4  kebijakan  yaitu  :  (a)  Kebijakan Pembentukan  Satuan  Tugas  Tasik  Resik,  (b)  Kebijakan  Peningkatan  Sarana  dan  Prasarana Pengangkutan Sampah, (c) Kebijakan Pengembangan Budi Daya Magot berbasis Rumah Tangga dan  Komunitas,  dan  (d)  Kebijakan  Pengembangan  Bank  Sampah  Berbasis  Masyarakat.    Model penanganan  sampah  ini  memberikan  kontribusi  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  sosial masyarakat di Kota Tasikmalaya,  yaitu (1) kontribusi kesejahteraan  sosial pada aspek spiritual  - non  material  yaitu  suasana  lingkungan  yang  lebih  baik,  bersih,  sehat  dan  pengurangan  risiko bencana;  dan  (2)  kontribusi  kesejahteraan  sosial  pada  aspek    material  berupa  peningkatan kesempatan mendapatkan penghasilan tambahan.
Kata  Kunci: Model  Kebijakan,  Penanganan  Sampah,  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan, Satgas Tasik Resik

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  cross-stakeholder  waste  handling  model  implemented  by  the Tasilmalaya  City  Government  and  the  contribution  of  this  policy  model  to  improving  the  social welfare  of  the  Tasilmalaya  City  community.  The  research  was  carried  out  using  a  qualitative- explorative  design,  using  interview  data  collection  techniques,  non-participant  observation,  and literature study. The results of the study show that the waste management model applied includes 2 mutually  integrated  strategies,  namely:  the  Strategy  for  Increasing  Environmental  Cleanliness, and the Strategy for Reducing the Volume of Waste Disposed at TPS. This strategy is distributed into  4  policies,  namely:  (a)  Policy  for  Establishing  a  Tasik  Resik  Task  Force,  (b)  Policy  for Improving  Garbage  Transportation  Facilities  and  Infrastructure,  (c)  Policy  for  Developing Household and Community-based Magoot Cultivation, and (d) Policy for Community-Based Waste Bank Development. This waste management model contributes to improving the social welfare of the community in Tasikmalaya City, namely (1) the contribution of social welfare for the spiritual aspect,  namely  a  better,  cleaner,  healthier  environment  and  reduced  disaster  risk;  and  (2) contribution to social welfare for a material aspect in the form of increased opportunities to earn additional income.
Keywords : Policy Model, Waste Management, Corporate Social Responsibility, Tasik Resik Task Force

## A. PENDAHULUAN
Persoalan  penanganan  sampah merupakan  problema  umum  wilayah perkotaan  di  seluruh  dunia  (Kahfi,
2017)  disamping  persoalan  lainnya seperti pengangguran, polusi, ketertiban  umum,  kejahatan,  hingga isyu pengurusan anak dan lansia, dan sebagainya. Sampah pada hakekatnya  adalah  sisa  dari  proses aktifitas  manusia  yang  berwujud fisik  sebagai  bagian  yang  tak terpakai  sehingga  akan  dibuang  atau disisihkan. Merujuk pada terminologi  yang  didefinisikan  oleh Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2008  tentang  Pengelolaan  Sampah;
sampah  didefinisikan  sebagai  sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.    Sampah  dapat  berupa  sisa makanan dan minuman, bekas pembungkus  atau  kemasan  barang, atau limbah dari proses dan aktivitas industry  tertentu  baik  dalam  sekala kecil  maupun  besar.    Semakin  padat jumlah penduduk atau manusia  yang bermukim  di  suatu  daerah  dan semakin padat aktivitas sosial ekonomi  di  tempat  itu  dan  volume sampah yang dihasilkan pun semakin banyak.    Sehingga  memang  menjadi suatu  kewajaran  apabila  volume sampah  di  wilayah  perkotaan  akan jauh  lebih  banyak  dari  pada  sampah di wilayah pedesaan.
Secara  statistika,  jumlah  rata-rata
sampah yang dihasilkan oleh
masing-masing  individu  manusia adalah  sekitar  0,6  kg  per  orang  per
hari  ( https://tekno.tempo.co ,  diakses 22  Januari  2023).      Sehingga  adalah wajar apabila agregat volume sampah yang dihasilkan oleh wilayah perkotaan akan menjadi  sangat besar mengingat  kepadatan  penduduk  di wilayah  perkotaan  memang  jauh lebih  tinggi  dari  kawasan  pedesaan. Disamping  itu  aktivitas  masyarakat perkotaan juga memiliki kecenderungan menghasilkan sampah lebih banyak karena penggunaan  makanan  dan  minuman yang  berkemasan  sekali  pakai  dan kegiatan  industrial  yang  umumnya melakukan  proses  pengolahan  dari bahan-bahan tertentu menjadi barang lain yang menjadi produknya dengan meninggalkan  sisa  proses  berupa sampah atau limbah.  Dari fenomena ini,  peneliti  menyimpulkan  bahwa pada dasarnya volume sampah disuatu tempat akan berbanding lurus jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi dikawasan itu.
Sejauh  ini  penanganan  sampah  di kota-kota  besar  dan  telah  maju maupun  pada  kota-kota  yang  belum maju,  pada  umumnya  masih  dilihat sebagai bagian dari pekerjaan sektoral  yang  menjadi  tanggung jawab instansi teknis saja.
Sementara  masyarakat  diperlakukan ‘nyaman’ untuk menikmati perannya sabagai  produsen  sampah.    Pada  sisi lain,  secara  fisik  barang-barang sampah  sendiri  diperlakukan  sebagai objek benda yang kotor dan disingkirkan.  Hanya beberapa pihak saja,  seperti  kalangan  pemulung  dan
pengusaha supplier materi daur ulang yang melihat sampah sebagai sesuatu yang  berharga.    Di  beberapa  daerah, memang sudah berkembang unit-unit usaha  yang  berusaha  melihat  sisi ekonomi  dari  material  sampah. Namun  penanganannya  pun  masih bersifat  terbatas  pada  jaringan  usaha kelompok dan aksi individual.
Kota  Tasikmalaya  sebagai  salah satu wilayah perkotaan tentunya juga menghadapi persoalan terhadap penangan sampah. Persoalan tersebut terartikulasikan  dengan  banyaknya keluhan masyarakat Kota Tasikmalaya  terhadap  sampah  yang berserangan di pinggiran jalan umum ( https://kabarpriangan.pikiran-
rakyat.com , diakses 22 Januari 2023),  banyaknya  tumpukan  sampah di  Tempat  Pembuangan  Sampah Sementara (TPS) ( https://fokuspriangan.id/2022/05/11/ dan https://fokusjabar.id/2022/10/21/,
diakses  19  Januari  2023),  keluhan tentang pengangkutan sampah ( https://www.dara.co.id/ dan https://bedanews.com/ ,  diakses  25 Januari  2023).    Merujuk  pada berbagai  penelitian  yang  sudah dilakukan sebelumnya berkaitan
dengan tema persampahan di wilayah  Kota  Tasikmalaya  (Haerani et.  al,  2019;    Yasmin,  2021;  dan Nurla,  2021)  maka  teridentifikasi bahwa  telah  banyak  kebijakan  yang dilalukan untuk mengatasi
pengelolaan sampah di wilayah Kota Tasikmalaya  bahkan  telah  didukung
pula  oleh  berbagai  hasil  penelitian. Namun  demikian  hingga  saat  ini persolalan  penanganan  sampah  di wilayah  Tasikmalaya  belum  juga dapat teratasidengan baik.
Sejak November 2002, penangann sampah  perkotaan  di  wilayah  Kota Tasikmalaya,  mulai  mekembangkan model  penanganan  sampah  yang sedikit  berbeda.    Perbedaan  itu sebenarnya bukanlah hal yang sepenuhnya  baru,  bahkan  telah banyak  pelaku  penanganan  sampah yang  telah  menerapkannya  secara parsial.    Adapun hal  yang unik dank khas  dilakukan  oleh  pemerintah daerah di  wilayah Kota  Tasikmalaya adalah mengintegrasikan semua kegiatan penanganan sampah tersebut  dalam  satu  model  yang terintegrasi. Aksi integrasi penangnan sampah tersebut diwujudkan dengan aksi pembentukan  Satgas  Tasik  Resik, Pemanfaatan  Magot,  dan  Pemilahan Sampah  untuk  penyediaan  bahan baku daur ulang. Apabila di berbagai kawasan perkotaan, aksi ini dilaksanakan  secara  parsial,  namun oleh  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya, rangkaian aksi tersebut diintegrasikan kedalam satu manajemen penanganan masalah sampah  yang  saling  berkaitan  dan terhubung  kedalam  sebuah  proses manajemen bisnis yang memberdayakan masyarakat dan
lembaga-lembaga  yang  ada  di  kota tersebut.
Dengan  merujuk  pada  uraian
sebagaimana  diatas,  maka  untuk pelaksanaan  tugas  wajib  beban  kerja penelitian  individual  dosen  tahun 2023 ini, peneliti bermaksud melakukan  penelitian  tentang  Model Penanganan Sampah Perkotaan Lintas Pemangku Kepentingani untuk  Peningkatan  Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya.

## B. METODE PENELITIAN Desain Penelitian
Penelitian  ini  dirancang  sebagai penelitian  kualitatif  dengan  desain eksploratif.    Peneliti  menggunakan metode penelitian kualitatif eksplorasi  karena  pada  hakekatnya penelitian  ini  adalah  penelitian  yang akan  mendalami  objek  penelitian
untuk  kemudian  dituangkan  dalam bentuk  gambaran  model  tentang hubungan kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam mengelola sampah secara terintegrasi di Kota Tasikmalaya.
Informan Penelitian Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling kepada representasi masing-masing  kelompok  pemangku kepentingan yang terkait datau terlibat  dalam  pengelolaan  sampah secara terintegrasi di Kota Tasikmalaya. Secara umum kelompok  pemangku  kepentingan tersebut  terdiri  dari  :  Walikota Tasikmalaya; Kepala Dinas Lingkungan Hidup; Perangkat pemerintahan kecamatan dan
kelurahan yang terlibat dalam pengelolaan sampah; Organisasi Masyarakat  yang  terlibat  dalam pengelolaan  sampah;  Perusahan  / Korporasi yang terlibat dalam pengelolaan sampah; Pimpinan lembaga  lainnya  yang  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota  Tasikmalaya;  dan  sebagainya. Dalam  rangka  menjamin  keutuhan hasil  dan kesimpulan dari penelitian, maka  penggalian  informasi  kepada para informan akan dilakukan secara simultan hingga mencapai kejenuhan data dan informasi yang mengindikasikan  bahwa  penelusuran informasi telah komprehensif.

## Pengumpulan Data
Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode yang saling  menunjang,  yaitu  :  (1) Interviu; (2) Observasi Non Partisipan; dan (3) Telaah Dokumen. Instrumen Penelitian Instrumen pokok dalam penelitian  ini  adalah  diri  peneliti sendiri  yang  dilengkapi  dengan Lembar Pedoman
Wawancara tentang ikhwal penelitian. Sedangkan instrumen  pelengkap  terdiri  dari  : kamera foto; alat perekam video; alat perekam  suara;  alat  tulis  yang diperlukan  saat  melakukan  interviu dan  observasi.
Teknik Pengolahan, Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan
Data  diolah  melalui  proses dan  prosedur  pengolahan  data  yang
umum  digunakan  dalam  metode penelitian  kualitatif;  yang  dimulai dari pengelompokan data dan informasi yang relevan, yang dilanjutkan  dengan  menyusunnya kedalam  rangkaian  logika  sebab akibat yang tepat sehingga membentuk alur yang dapat
menjelaskan  dan  mengarah  pada jawaban  atas  pertanyaan  penelitian. Triangulasi  dan  klarifikasi  data dilakukan  untuk  menjamin  validitas data dapat terjamin dan terkonfirmasi kebenarannya.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan . Latar Belakang Model Penanganan Sampah Lintas Pemangku Kepentingan yang Diterapkan  oleh  Pemerintah  Kota Tasilmalaya Pada periode-periode sebelumnya  pimpinan  pemerintahan dipimpin  oleh  Penjabat  Walikota Cheka  Virgowansyah,  SSTP.,  ME., penanganan sampah hanya dilaksanakan secara kovensional tanpa strategi yang khusus. Sehingga banyak terjadi keluhan dari masyarakat  terkait  sampah  yang menumpuk di tempat-tempat pembuangan sampah sementara (TPS).    Bahkan  banyak  muncul tempat-tempat  tumpukan  sampah baru  yang  sering  disebut  oleh masyarakat  setempat  sebagai  TPS Ilegal.    Situasi  kebersihan  Kota Tasikmalaya  menjadi  tidak  teratur karena banyaknya tumpukan sampah yang  sering  tidak  diangkut  oleh
petugas. Berdasarkan hasil pendalaman ditemukan delapan symptom persoalan  sebagai  berikut:
(1)  Banyaknya  container  sampah yang  rusak,  (2)  Banyaknya  truk pengangkut  sampah  yang  rusak,    (3) Keadaan  volume  sampah  di  Tempat Pembuangan Akhir Sampah-Ciangir- yang  sudah  mulai penuh,  (4) Keadaan  alat  berat  yang  rusak,  (5)
Volume  sampah  di  lokasi  Tempat Pembuangan  Sementara  (TPS)  yang over  load ,  (6)  Banyak  masyarakat yang membuang sampah di
sembarang  tempat  /  TPS  Ilegal),  (7) lambatnya  pengangkutan  sampah dari  TPS  ke  TPA,  (8)  Volume sampah  yang  diproduksi  masyarakat semakin meningkat seiring pertambahan  populasi  penduduk  dan aktivitas masyarakat. Berdasarkan kedelapan
masalah  tersebut,  ditemukan  bahwa inti  ( core  problem )  persampahan  di Kota Tasikmalaya adalah (1) manajemen penanganan sampah yang tidak optimal, dan (2) banyaknya  volume  sampah  yang harus  diangkut  ke  TPA.    Berkaitan dengan  hal  tersebut,  maka  strategi yang digunakan oleh Penjabat Walikota  dalam  mengatasi  masalah ini adalah :  (1)  Bagaimana membuat volume sampah  yang harus diangkut dari TPS ke TPA dapat dikurangi, (2) bagaimana  TPS  dapat  difungsikan secara optimal, (3) bagaimana pengangkutan  sampah  dari  TPS  ke TPA  data  berjalan  dengan  optimal
dan  lancar,  dan  (4)  bagaimana  TPS Ilegal  dihilangkan  dan  masyarakat membuang  sampah  ke  TPS  yang sudah ditentukan.
Model Penanganan Sampah Lintas Pemangku Kepentingan yang Diterapkan  oleh  Pemerintah  Kota Tasilmalaya Strategi  Peningkatan  Kebersihan Lingkungan (a) Satgas Tasik Resik Strategi ini dilaksanakan dengan  membentuk ‘Satgas  Tasik
Resik’ (Satuan  Tugas  Tasik  Bersih) yang  melibatkan  seluruh  Organisasi Perangkat  Daerah  Pemerintah  Kota Tasikmalaya  beserta  personil  dari unsur  TNI  dan  Polri  setempat.
Tanggung  jawab  Satgas  ditentukan berdasarkan pembagian zona, dimana pada zona tanggung jawabnya masing-masing Satgas tersebut bertugas untuk : a) membersihkan  sampah-sampah  yang berserakan, termasuk di lokasi-lokasi TPS Ilegal, b) menghimbau masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah secara sembarangan  seperti  di  lokasi  aliran sungai,  spot-spot  TPS  Ilegal  dan sebagainya, c) menangkap masyarakat  yang  masih  membuang sampah  sembarangan  atau  di  luar dari  tempat yang  yang  sudah ditentukan  (TPS)  untuk  diberikan pembinaan  d)  memantau  kebersihan lokasi-lokasi  dalam  zona  lingkungan kerjanya baik secara langsung maupun melalui CCTV.
Menurut  Penjabat  Walikota, tantangan  yang  sebenarnya  dari strategi  ini  bukan  pada  membentuk dan menggerakkan Satgas-nya, melainkan pada penyediaan anggaran operasional agar untuk menggerakkannya. Terdapat tantangan  tersendiri  karena  pada bulan  Desember  2022  dan  Januari 2023,  alokasi  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  sudah tersusun dan tidak mungkin disesuaikan kembali untuk
kebutuhan  Satgas  tersebut.  Untuk mengatasi  persoalan  ini  Pemerintah Kota  Tasikmalaya  melakukan  kerja sama  dengan  pihak  Bank  Jabar- Banten  (BJB)  yang  bersedia  untuk membantu dengan memberikan dukungan  dana Corporate  Social Responsibility – nya untuk kebutuhan operasional Satgas tersebut.    Pada  akhirnya  Satgas tersebut  dapat  berjalan,  sehingga terlaksana gerakan masal pembersihan lingkungan melalui kerja  sama  yang  sangat  baik  antara aparatur pemerintahan
KotaTasikmalaya,  personil  TNI  dan Polri,  Tokoh  RT  /  RW,  masyarakat Kota  Tasikmalaya  serta  BJB.    Ada pun  hasilnya  sudah  dapat  dilihat bersama dimana sudah tidak ada lagi sampah  berserakan  di  tempat  yang tidak  semestinya,  sudah  tidak  ada lagi  TPS  Ilegal,  dan  tidak  ada  lagi sampah  di  TPS  yang  menumpuk, membusuk dan mengganggu lingkungan karena terlambat diangkut ke TPA.
Berdasarkan pengamatan peneliti  di  lapangan,  memang  terjadi perbedaan keadaan kebersihan lingkungan  antara  sebelum  dan setelah  dibentuknya  Satgas  Tasik Resik.    Setelah  adanya  Satgas tersebut  sangat  terlihat  bahwa  sudah tidak  ada  lagi  spot-spot  tempat sampah berserakan yang mengganggu  lingkungan.    Pada bekas-bekas  tempat TPS  Ilegal terdapat  pita  plastik  pembatas  warna kuning-hitam  (mirip  seperti police line )  dan  spanduk  yang  bertuliskan dilarang membuang sampah ditempat ini.    Bahkan  ada  yang  bertuliskan bahwa  lokasi  ini  diawasi  cctv. Masyarakat  terlihat  kembali  patuh untuk  membuang  sampah  di  TPS yang sudah ditentukan. Dari keadaan ini  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa Pembentukan  Satgas  Tasik  Resik oleh  Penjabat  Walikota  Tasikmalaya yang  melibatkan  lintas  pemangku kepentingan  telah  secara  efektif menyelesaikan  persoalan  sampah  di Kota  Tasikmalaya  yang  selama  ini berserakan dan tidak teratur.
(b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah Merujuk pada pemetaan masalah  dimana  terdapat  banyak kontainer sampah yang rusak, jumlah truk pengangkut sampah yang
berkurang  akibat  kerusakan  dan faktor  usia,    dan  keadaan  alat  berat pendorong  sampah  di  lokasi  TPA
Ciangir  yang  rusak;  maka  kebijakan strategis  selanjutnya  dari  Penjabat
Walikota Tasikmalaya untuk
merevitalisasi  kemampuan  kerja  dari Dinas Lingkungan  Hidup  Kota Tasikmalaya adalah dengan melakukan  penambahan  container sampah, menambah unit truk pengangkut  sampah,  dan  melakukan perbaikan dan penambahan alat berat untuk  penanganan  sampah  di  TPA Ciangir. Pada APBD Kota Tasikmalaya  tahun  2023  sudah dianggarkan alokasi untuk pembelian truk  pengangkut  sampah,  container dan perbaikan alat berat. Namun oleh karena  alokasi  APBD  yang  terbatas maka  Pihak  BJB  juga  memberikan alokasi  CSR-nya  untuk  mendukung pembelian  kontainer  sampah  dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang kebersihan lingkungan  di  Kota  Tasikmalaya yang  sedang  dipimpin  oleh  Penjabat Walikota.
Strategi Pengurangan Volume Sampah yang dibuang ke TPS Menurut  Penjabat  Walikota Tasikmalaya, diperlukan usaha sistematis  yang  berusaha  untuk mengurangi  kecepatan  pertumbuhan volume sampah yang harus dikirimkan  ke  TPA.    Berdasarkan data  diketahui  bahwa  dari  350  ton sampah per hari yang dihasilkan oleh penduduk  Kota  Tasikmalaya,  60  % nya  adalah  sampah  rumah  tangga yang tergolong sampah organik.
Berdasarkan hasil diskusi dengan  pelaku-pelaku  usaha  daur ulang  dan  diskusi  dengan  pelaku
usaha  budi  daya  magot,  pada akhirnya Penjabat Walikota Tasikmalaya memutuskan untuk menumbuhkembangkan  lagi  Usaha
Bank  Sampah  yang  selama  ini  telah ada  di  masyarakat  setempat  dan menggiatkan  budi  daya  ulat  maggot berbasis masyarakat.
(a) Pengembangan Budi Daya Ulat Maggot berbasis Rumah Tangga dan Komunitas Budi daya maggot sebagai media penghancur sampah  yang  berasal  dari  rumah tangga telah banyak diterapkan di berbagai daerah. Namun implementasinya  belum  terlalu populer  dan  menggembirakan. Sehubungan  dengan  itu,  pada masa kepemimpinannya ini,
Penjabat  Walikota  Tasikmalaya mengambil kebijakan untuk memfasilitasi  masyarakat  Kota Taskimalaya melaksanakan peternakan  maggot  pada  skala rumah  tangga  dan  kelompok masyarakat.    Untuk  menampung hasil ternak maggot dari masyarakat,  Penjabat  Walikota Tasikmalaya menjalin kerja sama dengan pihak Forkominda, khususnya pihak Koperasi Kodim Tasikmalaya sebagai pemangku kepentingan yang akan  membeli  produksi  maggot masyarakat yang kembali didukung  modal  dari  CSR  BJB. Proses pengambilan / penerimaan hasil ulat maggot dari masyarakat
dilakukan  oleh  personil  yang ditugaskan  dari  Koperasi  Kodim dengan  mekanisme  transaksi  non tunai  menggunakan  QR  Code. Berdasarkan  transaksi  dengan QR  Code  tersebut,  masyarakat menerima  pembayaran  melalui transfer  oleh  BJB  ke  rekening masing-masing  penjual.    Untuk selanjutnya, pihak koperasi Kodim akan menjual hasil maggot tersebut kepada buyer . Dalam  mekanisme  ini jelas sekali bagaimana
‘keterputusan  rantai’  pembelian hasil  budi  daya  maggot  dari masyarakat  mendapat    dukungan dari lintas pemangku kepentingan yang  dalam  hal  ini  adalah  pihak Kodim Tasikmalaya, dan BJB.
Menurut  Pejabat  di  Dinas Lingkungan Hidup Kota
Tasikmalaya,  budi  daya  maggot ini  sangat  menjanjikan  untuk ditekuni  oleh  warga  masyarakat di  Kota  Tasikmalaya  karena selain  dapat  mengurangi  beban volume  sampah  yang  harus dibuang oleh masing-masing rumah tangga, hasil dari produksi maggot-nya pun cukup menjanjikan untuk sebagai sumber  penghasilan  tambahan rumah  tangga  tersebut.    Artinya, dalam konteks ini kita melakukan konversi  yang  sangat  strategis pada  tataran  rumah  tangga  dan lingkungan rumah tinggal tentang bagaimana  mengubah  sampah organisk  rumah  tangga  yang
selama  ini  merupakan  beban lingkungan  yang  membutuhkan energy untuk membuangnya,
sekarang  justru  menjadi  sumber daya  untuk  menjadi  tambahan penghasilan.  Hal ini bisa disebut dengan  istilah  :  ‘ Converting waste  to  be  wealth’ .    Demikian dijelaskan  oleh  Bapak  Mj  salah satu ASN yang sangat berpengalaman bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya. (b) Pengembangan  Bank  Sampah Berbasis Masyarakat Berkaitan dengan penanganan  sampah  non  organik melalui Bank Sampah ini, Penjabat  Walikota  Tasikmalaya mengaku  tidak  terlalu  kesulitan lagi  karena  pelakunya  sudah banyak  di  Kota  Tasikmalaya,
sehingga pemerintah daerah hanya  berusaha  mendorong  saja agar  lebih  berkembang  dan makin  banyak  volume  sampah non  organik  yang  dapat  di  ambil dari total volume sampah di Kota Tasikmalaya  untuk  kemudian  di daur  ulang  dan  mendatangkan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Saat ini diperkirakan setidaknya 20 % dari sampah non organik  yang  dihasilkan  oleh penduduk Kota Tasikmalaya telah  diambil  oleh  Bank  Sampah untuk  dijual  yang  menghasilkan pendapatan
bagi pelakunya
sebagai bahan daur ulang menjadi barang-barang yang kembali memiliki nilai ekonomi.
Apabila dicermati temuan lapangan  sebagaimana  diuraikan pada sub bagian (2) diatas, dapat diketahui  bahwa  pada  dasarnya kebijakan  (a)  dan  (b)  sebagai strategi untuk mengurangi volume  sampah  yang  harus diangkut  oleh  armada  dari  Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya  dari  TPS  ke  TPA. Dalam  perhitungan  matematis sederhana  dapat  dikalkulasikan bahwa  apabila  60%  dari  sampah organik + 20 % dari sampah non organik  di  Kota  Tasikmalaya telah dapat dioleh menjadi sesuatu  yang  bernilai  ekonomi bagi masyarakat; maka sesungguhnya  terdapat  sebanyak 80  %  x  350  ton  sampah  per  hari yang  tidak  lagi  harus  diangkut oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya  dari  TPS-TPS  ke TPA  Ciangir.    Hal  ini  berarti beban sampah yang harus ditampung  oleh  TPA  Ciangir akan menurun jauh dari sebelumnya  350  ton  menjadi hanya  70  ton  saja  per  hari. Sementara  280  ton  sampah  telah dikonversi  menjadi  tambahan penghasilan  masyarakat  Kota Tasikmalaya.
Model Kebijakan dan Novelty Model Kebijakan Merujuk pada keempat kebijakan  dari  penjabat  Walikota Tasikmalaya  sebagaimana  diuraikan pada  bagian  B.  diatas,  (Kebijakan Satgas Tasik Resik, Kebijakan
Peningkatan  Sarana  dan  Prasarana Pengangkutan  Sampah,  Kebijakan Pengembangan  Budi  Daya  Ulat
Maggot  Berbasis  Masyarakat  dan Komunitas, dan Pengembangan
Bank  Sampah,  pada  dasarnya  dapat
diilustrasikan  sebagaimana  bagan berikut ini :
Gambar :
Model Kebijakan Penjabat Walikota Tasikmalaya dalam Penanganan Persoalan Sampah
Sumber : Data Primer
Berdasarkan bagan diatas dapat terilustrasikan pemahaman bahwa Kebijakan Penanganan Sampah  yang  dilaksanakan  oleh Penjabat Walikota Tasikmalaya, Bapak  Dr.  Cheka  Virgowansyah, SSTP,  ME  pada  pokoknya  terdiri dari  dua  strategi  penting,  yaitu Strategi Peningkatan Kebersihan Lingkungan, dan Strategi Pengurangan  Volume  Sampah  yang Dibuang  ke  TPS.    Pada  Strategi
Peningkatan Kebersihan Lingkungan, dilaksanakan dua kebijakan  yaitu  :  Kebijakan  Tasik
Resik  dan  Kebijakan  Peningkatan Sarana  dan  Prasarana  Penanganan Sampah.  Pada Strategi Pengurangan
Volume  Sampah  yang  Dibuang  ke TPS,  diimplementasikan  dalam  2 (dua)  kebijakan,  yaitu  :  Kebijakan Budi Daya Maggot Berbasis Keluarga dan Komunitas, dan Kebijakan Bank Sampah. Dengan  demikian,  keempat kebijakan  dari  penjabat  Walikota Tasikmalaya ini (Satgas Tasik Resik, Peningkatan  Sarana  dan  prasarana Pengangkutan Sampah, Pengembangan  Budi  Daya  Maggot Berbasis Masyarakat dan Komunitas, dan  Pengembangan  Bank  Sampah)
secara  substansial  adalah  bentuk- bentuk upaya untuk mengubah sampah  yang  selama  ini  menjadi ‘beban’ dan ‘biaya’ bagi  masyarakat dan pemerintah menjadi
‘kesempatan’  untuk  mendapatkan tambahan  penghasilan  rumah  tangga bagi masyarakat, melalui hasil panen maggot  dan  hasil  penjualan  sampah non organik untuk di daur ulang.
Novelty Kebijakan Keempat kebijakan yang telah digunakan oleh penjabat
Walikota  tersebut  memang  bukan merupakan  suatu  hal  yang  baru. Namun  pemadu-padanan  keempat kebijakan  yang  terintegrasi  dengan intervensi  CSR  dari  BJB  menjadi terbukti efektif dalam menyelesaikan persoalan sampah perkotaan.
Masyarakat merasakan manfaat langsung dari intervensi CSR tersebut dengan terwujudnya lingkungan yang bersih. Selain  itu,  model problem solving yang diterapkan oleh Penjabat  Walikota  tersebut  berhasil membentuk  suasana  kebersamaan berbagai  pemangku  kepentingan  dan elemen-elemen institusi dilingkungan  pemerintahan  daerah untuk bersinergi dalam menyelesaikan  persoalan  sampah  di Kota  Tasikmalaya  secara  bersama-
sama.
Novelty lainnya  yang  dapat diidentifikasi  dari  model  kebijakan tersebut menjadi desain kebijakannya yang  dapat  mengoptimalkan  sasaran penggunaan  CSR  untuk  mengisi ‘ruang-ruang  kosong’  yang  tidak terisi oleh alokasi APBD.

## D. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
Merujuk  pada  pembahasan  pada Bab  sebelumnya,  maka  pada  akhir penelitian  ini  dapat  dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :
1. Model penanganan sampah lintas  pemangku  kepentingan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota  Tasilmalaya  mencakup  2
(dua) strategi yang saling terintegrasi,  yaitu  :  (1)  Strategi Peningkatan Kebersihan Lingkungan,  dan  (2)  Strategi Pengurangan  Volume  Sampah yang Dibuang ke TPS. 2. Kedua strategi tersebut dijabarkan  kedalam  4  (empat)
kebijakan yang merupakan penjabaran  dari  masing-masing strategi.    Strategi  Peningkatan Kebersihan Lingkungan dijabarkan dalam 2 (dua) kebijakan,  yaitu  :  (a)  Kebijakan Pembentukan Satuan Tugas Tasik  Resik,  dan  (b)  Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah.    Sementara  Strategi Pengurangan  Volume  Sampah yang  Dibuang  ke  TPS  juga dijabarkan dalam 2 (dua) kebijakan,  yaitu  :  (a)  Kebijakan Pengembangan Budi Daya Magoot berbasis Rumah Tangga dan Komunitas, dan (b)
Kebijakan  Pengembangan  Bank
Sampah Berbasis Masyarakat.
3. Dari keempat kebijakan tersebut, penelitian ini menemukan faktor kunci yang menjadi Novelty dari model  ini  adalah  :  (1)  pelibatan lintas  pemangku  kepentingan dalam  operasionalisasi  keempat kebijakan  dalam  penanganan sampah.      dan  (2)  Intervensi
CSR dari Korporasi yang terintegrasi dengan keempat
kebijakan yang diterapkan.
4. Adapun  pemangku  kepentingan yang  terlibat  yaitu  :  ASN Pemerintah  Kota  Tasikmalaya melalui  OPD  masing-masing, Unsur TNI dari Kodim setempat, Unsur  Kepolisian  dari  Polres setempat, Unsur Pemerintah Kecamatan,  Unsur  Pemerintah Kelurahan, Unsur Tokoh
Masyarakat  termasuk  RW  /  RT dan Komunitas Masyarakat.
Unsur  Korporasi  yang  juga menjadi  pemangku  kepentingan yang  berperan  penting  adalah Bank  Jabar  –  Banten  melalui dukungan dana CSR-nya.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat diberikan oleh peneliti sesuai dengan pembahasan dan kesimpulan penelitian ini antara lain : 1. Agar kebijakan yang sudah diinisiasi  oleh  Penjabat  Walikota Tasikmalaya, Bapak Cheka Virgowansyah  dapat  dilanjutkan oleh  pimpinan  pemerintahan  dan seluruh masyarakat di Kota Tasikmalaya  dan  menjadikannya sebagai  salah  satu  budaya  Kota Tasikmalaya
2. Agar  Bank  Jabar-Banten  tetap terus  berkomitmen  mendukung kebijakan-kebijakan  yang  baik dari Pemerintah Kota Tasikmalaya  demi  kesejahteraan sosial masyarakat di Kota
Tasikmalaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku - Buku : BPS Kota Tasikmalaya; 2023, Kota Taskimalaya  Dalam  Angka  Tahun 2023, BPS Kota Tasikmalaya, Tasikmalaya. Emerson, Kirk & Nabatchi, Tina. 2015.Collaborative Governance Regime.Wahington DC : Georgetown University Press.
Hikmat,  Hari;  2013,  Strategi  Pemberdayaan Masyarakat,    Humaniora  Utama Press, Bandung.
Huraera,  Abu.;  2011,  Pengorganisasian  dan Pengembangan  Masyarakat,  Model dan  Strategi  Pembangunan  Berbasis Kerakyatan, Humaniora Utama Press,
Bandung. Munandar,  Aries.; 2015, Kajian Manajemen Mitigasi Bencana Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam ( Kasus  :  Penanggulangan  Bencana Alam  Gempa  Bumi  Dan  Tsunami  Di Kota Bengkulu) , Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta. Nugroho,  Panji;  2013,  Panduan  Membuat
Kompos  Cair,  Pustaka  Baru Press, Jakarta.
Terry,  George  R.;1977,  Principles  of Management, Richard D Irwin Inc, Illinois Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008 tentang Pengolahan Sampah

## Jurnal Ilmiah :
Andina,  Elga;  2019,  Analisis  Perilaku Pemilahan Sampah di Kota Surabaya,
Aspirasi  :  Jurnal  Masalah- Masalah
Sosial,  Vol.  10  No.  2,  Desember 2019, http://download.garuda.kemdikbud.g o.id/article.php?article=1686207&val =18337&title=Analisis%20Perilaku %20Pemilahan%20Sampah%20di%2
0Kota%20Surabaya ,  ,  diakses  27 Januari 2023 Asteria, Donna; Heru Heruman, 2017, Bank Sampah sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di  Tasikmalaya,  Jurnal Manusia  dan  Lingkungan,  Vol.  23 No. 1 (2016), https://journal.ugm.ac.id/jml/article/v iew/18783 , diakses 20 Januari 2023 Fliervoet,  J.M.,  Geerling,  G.W.,  Mostert,
E. et al. Analyzing Collaborative
Governance Through Social Network Analysis:  A  Case  Study  of  River
Management  Along  the  Waal  River in  The  Netherlands. Environmental Management 57, 355–367 (2016). https://doi.org/10.1007/s00267-015- 0606-x Ismaniar; 2020 ,  Pemberdayaan  Masyarakat melalui Pengelolaan Sampah di Bank Sampah, https://ejournal-fip- ung.ac.id/ojs/index.php/jjce/article/vi ew/569 , , diakses 1 Februari 2023 Kahfi,  Ashabul;  2017,  Tinjauan  terhadap Pengelolaan Sampah, Jurnal Jurisprudentie, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, https://journal3.uin- alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudent ie/article/view/3661 ,  diakses    10
Januari 2023 Mardiani,  Rai;  I  Gusti  Ayu and Purna, S.Pd, M.Si, I Nyoman and Posmaningsih, S,KM.,M.Kes, Dewa Ayu Agustini (2020) Hubungan  Tingkat Pengetahuan  Dan  Sikap  Dengan Perilaku Ibu Pkk Dalam Pengelolaan  Sampah  Di  Dusun Mengwitani Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Diploma Thesis, Poltekkes  Kemenkes  Denpasar. http://repository.poltekkes- denpasar.ac.id/4178/ , diakses    10 Januari 2023 Nurla,  Ai.;  2020,  Kebijakan  Pemerintah Kota Tasikalaya dalam Pengelolaan  Sampah,  2021 oleh Ai Nurla, http://digilib.uinsgd.ac.id/4542 6/ ,  diakses  9 Januari 2023 Richa,Irsyah. Kebakaran  dan  Alih  Fungsi Lahan Jadi Pemicu Banjir Bandang di Kota  Batu.  Jatim  times  9  November 2021. https://jatimtimes.com/baca/253688/2 0211109/162800/ kebakaran-dan- alih-fungsi-lahan-jadi-pemicu-banjir- bandang-di-kota-batu,  diakses    8 Januari 2023
Riswan,  R.,      Henna    Rya    Sunoko,    Agus Hadiyarto;    2011,      Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan, https://ejournal.undip.ac.id/index.php
/ilmulingkungan/ article/view/2085/1834 ,  diakses  1 Februari 2023 Saputro,  Yusa  Eko;  Kismartini,  Syarifudin; 2015,  Pengelolaan  Sampah  Berbasis Masyarakat  melalui  Bank  Sampah, Indonesia  Journal  Of  Conversation Valume  04  Nomor  1  Tahun  2015, https://journal.unnes.ac.id/nju/index.p hp/ijc/article/view/5162 ,  diakses  1
Februari 2023 Suryani,  Anih  Sri;  2022,    Peran    Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan    Sampah  (Studi  Kasus Bank Sampah Malang), https://dprexternal3.dpr.go.id/index.p hp/aspirasi/article/view/447 ,  diakses 25 Januari 2023 Usman,  Said;  2016,  Strategi  Pengelolaan
Sampah  Rumah  Tangga  di  Kota Tarakan  Kalimantan  Utara,  Jurnal
Ekonomi Pembangunan Vol. 5 No. 3
November 2016, https://www.researchgate.net/profile/
Said-Usman- 2/publication/327396224_Strategi_Pe ngelolaan_Sampah_Rumah_Tangga_ Di_Kota_Tarakan_Kalimantan_Utara /links/5b8d21d74585151fd1452cec/S trategi-Pengelolaan-Sampah-Rumah- Tangga-Di-Kota-Tarakan- Kalimantan-Utara.pdf , diakses 1 Februari 2023 Yasmin,  Azmi;  2021,  Penerapan  Kebijakan
Pengelolaan  Sampah  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun
2012  di  Kota  Tasikmalaya,  Jurnal
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, S.L.R Vol. 3 No.1 Hal. :102-114
http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.p hp/SLR/article/download/123/108 , diakses 1 Februari 2023