## BESTANDEEL PERCOBAAN DAN PERMUFAKATAN JAHAT PADA UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA DALAM SURAT DAKWAAN
(PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM)
(Bestandeel of Attempts and Conspiracy in Law about Narcotics in Bill of Indictment (Legal Purpose Perspective))
Wisnu Indaryanto
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Jalan Gedongkuning Nomor 146 Yogyakarta
E-mail: wisnu_ind@yahoo.com

## Abstrak
Perbuatan  pidana  atau  delik  memiliki  unsur-unsur  yang  merupakan  terjemahan  dari istilah  “ element ”  dan  “ bestandeel ”.  Keduanya  memiliki  perbedaan,  yaitu  elemen- elemen dalam suatu perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan  pidana.  Unsur  tersebut  baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis. Sedangkan  bestandeel  mengandung  arti  unsur  perbuatan  pidana  yang  secara expressive verbis tertuang dalam dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana. Dengan kata lain, “element” perbuatan pidana meliputi unsur yang tertulis dan yang tidak  tertulis,  sedangkan  “bestandeel”  hanya  meliputi  unsur  perbuatan  pidana  yang tertulis  saja.  Dalam  pengadilaan,  yang  harus  dibuktikan  oleh  penuntut  umum  di pengadilan hanyalah bestandeel. Dalam konteks perbuatan pidana Pasal 132 ayat (1) UU  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  menarik  untuk  diteliti  dan  dianalisis mengenai element/bestandeel perbuatan pidana yang harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kedua perbuatan pidana tersebut adalah percobaan dan permufakatan jahat.
Kata Kunci: Bestandeel; Percobaan; Permufakatan Jahat; Narkotika

## Abstract
Criminal acts or offenses have elements which are translations of the terms "element" and "bestandeel". Both have differences, namely the elements in a criminal act are the elements contained in a criminal act. These elements are both written and unwritten. Whereas  bestandeel  implies  an  element  of  criminal  action  expressively  verbis contained in  an offense formula or criminal act. In other words, the "element" of a criminal  act  includes  both  written  and  unwritten  elements,  while  "bestandeel"  only includes  written  criminal  elements.  In  the  trial,  what  must  be  proven  by  the  public prosecutor  in  court  is  only  bestandeel.  In  the  context  of  criminal  acts  Article  132 paragraph (1) of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, it is interesting to study and analyze the elements/ bestandeel of criminal acts which must be proven by public prosecutors  in  the  criminal  justice  system  in  Indonesia.  Both  of  these  crimes  are attempts and conspiracy.

## Jurnal Legal Reasoning
Keyword : Bestandeel; Probation; Conspiracy; Narcotics

## A. PENDAHULUAN
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh oleh suatu aturan hukum larangan  mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi barangsiapa  yang  melanggar  larangan  tersebut. 1 Dalam  banyak  literatur  seringkali istilah perbuatan pidana diganti dengan sebutan delik.
Perbuatan pidana atau delik memiliki unsur-unsur yang merupakan terjemahan dari istilah “ element ” dan “ bestandeel ”. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan, yaitu elemen-elemen dalam suatu perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan pidana. Unsur tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sedangkan bestandeel mengandung arti unsur perbuatan pidana yang secara expressive verbis tertuang dalam dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana.
Dengan kata lain, “ element ” perbuatan pidana meliputi unsur yang tertulis dan yang tidak  tertulis,  sedangkan  “ bestandeel ” hanya meliputi unsur perbuatan pidana  yang tertulis saja. 2
Meneurut V an Bemmelen dan van Hattum sebagaimana dikutip Eddy O.S Hiariej “hanya elemen yang tertulis saja yang merupakan elemen perbuatan pidana (“… bestanddelen (elementen) kunnen noemen va het door hem begane strafbare feit
…”).  Konsekuensi  lebih  lanjut,  yang  harus  dibuktikan  oleh  penuntut  umum  di pengadilan  hanyalah  “ bestandeel. ” 3 Dalam  konteks  perbuatan  pidana  di  bidang narkotika, terutama Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  (UU  No.  35  Tahun  2009),  menarik  untuk  dianalisis  mengenai elemen/ bestandeel perbuatan  pidana  yang  harus  dibuktikan  oleh  penuntut  umum dalam sistem peradilan pidana di  Indonesia. Secara lengkap Pasal  132 ayat  (1) UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi:
1 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi), (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 59.
2 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1990), hlm. 134.
3 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 129.

## Jurnal Legal Reasoning
“ Percobaan atau permufakatan  jahat untuk  melakukan  tindak  pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal  126,  dan  Pasal  129,  pelakunya  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang sama  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal-Pasal tersebut.”
Berdasarkan ketentuan Pasal  132 ayat (1) di  atas, maka terdapat  2  (dua) jenis perbuatan  pidana  (delik)  yang  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  sama  sesuai dengan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal-Pasal  yang  dijadikan  acuan. Keduanya adalah percobaan dan permufakatan jahat.
Pertama , mengenai terminologi percobaan jelas tercantum dalam Pasal 53 ayat (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  mendefinisikan  percobaan sebagai mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata- mata  disebabkan  karena  kehendaknya  sendiri.  Ketentuan  ini  juga  dituliskan  dalam penjelasan  Pasal  132  ayat  (1)  UU  No.  35  Tahun  2009  tersebut.  Menurut van Bammelen dan van Hattum , percobaan bukan  merupakan delik selesai. Seseorang dipidana  tidak  hanya  karena  telah  memenuhi  rumusan  delik,  tetapi  seseorang  juga dapat dipidana walaupun hanya mewujudkan sebagian delik. Artinya, delik percobaan dikenakan  pada  seseorang  yang  belum  berhasil  menyelesaikan  perbuatan  pidana tersebut. 4
Kedua , mengenai permufakatan jahat secara umum dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yang menyatakan bahwa “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Akan tetapi, hal tersebut berbeda dengan definisi yang tercatum dalam Pasal 1 butir 18 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan dengan jelas sebagai berikut:
4 ibid., , hlm. 143.

## Jurnal Legal Reasoning
“Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau  bersepakat  untuk  melakukan,  melaksanakan,  membantu,  turut  serta melakukan,  menyuruh,  menganjurkan,  memfasilitasi,  memberi  konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”
Kedua  definisi  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  pengertian  permufakatan  jahat berdasarkan  KUHP  adalah  pengertian  secara  umum  untuk  beberapa  delik  yang terdapat  dalam  KUHP,  misalnya:  Pasal  110  (makar  dan  pemberontakan),  Pasal  116 (surat dan benda rahasia berkenaan dengan pertahanan negara), Pasal 125 (memberi bantuan kepada musuh dalam masa perang), dan Pasal 139c (makar ditujukan kepada negara  sahabat).  Akan  tetapi,  definisi  permufakatan  jahat  dalam  UU  No.  35  Tahun 2009 dapat dikatakan sebagai lex specialis derogat legi generali , artinya hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Dalam hal ini, UU No. 35 Tahun 2009 merupakan lex specialis dari KUHP.
Dalam  praktik,  berkaitan  dengan  penuntutan  dalam  sistem  peradilan  pidana Indonesia, Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan hampir selalu men- juncto - kan  Pasal  132  ayat  (1)  dengan  Pasal-Pasal  pokok  yang  disebutkan  dalam  Pasal tersebut. Selain itu, Pasal 132 ayat (1) juga sebagai “pengganti” Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP  tentang  penyertaan  tindak  pidana.  Sama  halnya  dengan  percobaan  dan persiapan  (melakukan  tindak  pidana),  penyertaan  juga  memperluas  sifat  dapat dipidana. 5 Oleh  sebab  itu,  dalam  praktik  penuntut  umum  biasanya  men- juncto -kan Pasal 132 ayat (1) ini sebagai pengganti Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan Pasal terkait kajahatan yang dilanggar.
Secara  gramatikal,  definisi  Pasal  132  ayat  (1)  lebih  luas  daripada  konstruksi Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 132 ayat (1) tersebut mengandung perbuatan untuk melakukan,  melaksanakan,  membantu,  turut  serta  melakukan,  menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi
5 Jan  Remmelink, Hukum  Pidana:  Komentar  atas  Pasal-Pasal  Terpenting  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 306.

## Jurnal Legal Reasoning
kejahatan  Narkotika,  atau  mengorganisasikan  suatu  tindak  pidana  Narkotika.  Pasal 132 ayat (1) tersebut mencakup: percobaan (Pasal 53 KUHP) dan penyertaan (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP).
Kemudian,  ada  pandangan  lain  oleh  Penuntut  Umum  dalam  membuat  surat dakwaan mengenai percobaan dan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika. Pandangan kedua ini menyatakan bahwa Pasal 132 ayat (1) dapat berdiri tanpa  harus  men -juncto -kan  dengan  Pasal-Pasal  terkait  kajahatan  yang  dilanggar. Pandangan ini mendasarkan pada argumentasi bahwa dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1)  sudah  mengacu  pada  Pasal-Pasal  terkait  kajahatan  yang  dilanggar.  Hal  tersebut terdapat dalam frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal … .”.
Pada  dasarnya  setiap  Pasal  merupakan  suatu  kebulatan  pengertian  tanpa mengacu  ke  pasal  atau  ayat  lain.  Namun,  untuk  menghindari  pengulangan  rumusan digunakan  teknik  pengacuan.  Teknik  pengacuan  dilakukan  dengan  menunjuk  pasal atau  ayat  dari  Peraturan  Perundang-undangan  yang  bersangkutan  atau  Peraturan Perundang-undangan yang lain. 6
Berdasarkan  deskripsi  di  atas,  maka  tulisan  ini  akan  membahas  dan menganalisis mengenai bestandeel percobaan dan permufakatan jahat dalam UU No. 35 Tahun 2009 oleh Penuntut Umum dalam Membuat Surat Dakwaan. Tema tersebut perlu  dibahas  kemudian  dianalisis,  mengingat  secara  empiris  terdapat  perbedaan pandangan mengenai pembuatan Surat Dakwaan terutama dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder. 7 Sedangkan data primer juga akan diteliti namun hanya sebagai pendukung data sekunder saja. Sebagai penelitian normatif, data yang dicari  dalam  penelitian  ini  berupa  data  sekunder.  Bahan  hukum  untuk  memperoleh
6 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5324, Lampiran II angka 271 dan angka 272.
7 Maria S.W. Sumardjono, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum , (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 17.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
data  sekunder  terdiri  dari;  bahan  hukum  primer  (yaitu  bahan-bahan  hukum  yang mengikat),  bahan  hukum  sekunder  (yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer),  dan  bahan  hukum  tertier  (yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder ). 8
Pencarian  data  sekunder  dilakukan  dengan  cara  studi  dokumen  atau  bahan pustaka. Hasil pencarian data melalui studi dokumen atau bahan pustaka selanjutnya dikumpulkan  dengan  cara  mencermati,  menelaah,  dan  memahami  informasi- informasi  terkait  yang  kemudian  diambil  terbatas  pada  hal-hal  relevan  dan  sesuai denga topik yang sedang diteliti.
Penulis  menggunakan  beberapa  pendekatan  sebagai  penuntun  arah  sehingga dapat  mempermudah  dalam  pengumpulan  data.  Cara  pendekatan  ( approach )  yang digunakan  dalam  suatu  penelitian  normatif  akan  memungkinkan  peneliti  untuk memanfaatkan  hasil-hasil  temuan  ilmu  hukum  empiris  dan  ilmu-ilmu  lain  untuk kepentingan  dan  analisis  serta  eksplanasi  hukum  tanpa  mengubah  karakter  ilmu hukum sebagai ilmu normatif. 9
Beberapa  pendekatan  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  hukum  adalah; pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case approach ),  pendekatan  historis  ( historical  approach ),  pendekatan  komparatif ( comparative approach ), dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ). 10

## C. PEMBAHASAN
1. Percobaan
Pertama ,  mengenai  definisi  dari  percobaan.  Dalam  bahasa  sehari-hari, percobaan  dimengerti  sebagai  upaya  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  tanpa (keberhasilan) mewujudkannya. “Upaya tanpa keberhasilan” tersebut dirumuskan oleh guru  besar  dari  Utrecrht, Pompe . 11 Mengenai  hal  tersebut,  secara  jelas  ditulis  oleh Remmelink dalam bukunya sebagai berikut:
8 Ibid .
9 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif ,  (Malang:  Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 300.
10 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum:  Edisi  Revisi ,  (Jakarta:  Kencana,  2013),  hlm. 133.
11 Jan Remmelink, Op.Cit , hlm. 285.

## Jurnal Legal Reasoning
“Percobaan  bukan  tindak  pidana  mandiri,  namun  hanya  satu  bentuk  tindak pidana mandiri dan itu pun yang tidak lengkap karena unsur akhirnya tidak ada. Professor Jescheck merumuskannya sebagai berikut: es gibt keinen Versuch an sich, sondern nur versuchten Mord, Diebstahl oder Betrug (tidak ada percobaan yang  berdiri  sendiri  ( an  sich ),  yang  ada  hanya  percobaan  melakukan pembunuhan  berencana,  percobaan  melakukan  pencurian  atau  percobaan melakukan  penipuan)  dengan  kata  lain  unsur-unsur  delik  janganlah  dicari  di dalam  tindakan  percobaan  itu,  melainkan  dalam  pelbagai  rumusan  delik  lain, yang sebenarnya hendak diwujudkan oleh “si pelaku yang mencoba.” 12
Mengenai percobaan, KUHP mengaturnya dalam Pasal 53 yang pada prinsipnya mencoba  melakukan  suatu  tindak  pidana  adalah  perbuatan  terlarang  dan  bagi pelakunya  dapat  dikenai  sanksi  pidana,  walaupun  pengenaannya  tidak  sampai  batas maksimum sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal hukum yang dilanggar, tetapi dikurangi sepertiga dari maksimum ancaman sanksi pidana. 13
Melihat konstruksi Pasal 53 di atas, definisi percobaan tidak dapat ditemukan, akan  tetapi  unsur-unsur  percobaan  nampak  pada  ayat  (1).  Unsur-Unsur  tersebut adalah:  niat  ( voornemen ),  permulaan  pelaksanaan  ( begin  van  uitvoering ),  dan  tidak selesainya perbuatan perbuatan bukan karena kehendak sendiri. 14 Khusus unsur ketiga, yaitu tidak selesainya perbuatan perbuatan bukan karena kehendak sendiri, menurut Memorie van Toelichting unsur ini adalah untuk menjamin tidak akan dipidana orang yang dengan kehendak sendiri, sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah  dimulai.  Hal  tersebut  didasarkan  pada  postulat cujus  est  intituere,  ejus  est abrogare ,  yang  artinya  siapa  yang  memulainya,  ia  dapat  menghentikannya.  Jadi, secara a  contrario seseorang  dapat  dipidana  percobaan  jika  terhentinya  permulaan pelaksanaan karena sesuatu di luar kehendaknya sendiri. 15
12 Ibid ., hlm. 285-286.
13 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 115.
14 Unsur ketiga ini dalam WvS perubahan mulai tanggal 1 April 1994 sudah tidak dicantumkan lagi. Unsur tersebut termasuk dalam syarat tambahan yang dirumuskan secara negatif. Dilihat dalam Jan Remmelink, Op.Cit ., hlm. 288.
15 Eddy O.S Hiariej, Op.Cit ., hlm. 341

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
Perdebatan mendasar dari para ahli hukum pidana mengenai percobaan adalah mengenai dua hal, pertama mengenai apakah percobaan merupakan delik yang tidak berdiri  sendiri  atau  delik  yang  berdiri  sendiri.  Perdebatan  kedua  mengenai  dasar patutnya dipidananya percobaan. 16
Pertama ,  mengenai  apakah  percobaan  merupakan  delik  yang  tidak  berdiri sendiri atau delik yang berdiri sendiri. Terdapat dua pendapat berbeda mengenai hal ini. Kedua perbedaan tersebut secara garis besar dapat dilihat dari dua pendapat, yaitu Hazewinkel  Suringa yang  mewakili  pendapat  ahli  hukum  pidana  Belanda  pada umumnya  dan  pendapat Moeljatno sebagai  pandangan  yang  berbeda. Hazewinkel Suringa menyatakan  percobaan  dipandang  sebagai strafausdehnungsgrund atau straufitbreidingungsrond atau  dasar  memperluas  dapat  dipidananya  orang  dan  tidak memperluas rumusan delik. Percobaan tidak dipandang sebagai delictum sui generis atau  delik  yang  berdiri  sendiri,  melainkan  dipandang  sebagai  delik  yang  tidak sempurna  ( onvolkomen  delictsvorm ). 17 Akan  tetapi,  pendapat  berbeda  disampaikan oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa percobaan adalah delik selesai dan berdiri sendiri  dan  dipandang  sebagai  dasar  memperluas  dapat  dipidanya  perbuatan ( tatbestandausdehnungsgrud ). Dengan demikian, percobaan merupakan delictum sui generis atau delik yang berdiri sendiri atau delik selesai namun bentuknya istimewa. 18
Kedua, mengenai  dasar  patutnya  dipidananya  percobaan,  terdapat  tiga  teori, yaitu: teori subyektif, teori obyektif, dan teori campuran. Ketiganya dapat diberikan penjelasan singkat sebagai berikut: 19
a. Teori  subyektif,  menyatakan  bahwa  patut  dipidananya  percobaan  adalah karena sifat berbahayanya pelaku. Penganut teori ini adalah van Hamel .
b. Teori  obyektif,  menyatakan  bahwa  patut  dipidananya  percobaan  adalah karena  sifat  berbahayanya  perbuatan  terhadap  masyarakat.  Penganut  teori ini adalah Simons , Duynstee , dan Zevenbergen .
16 Ibid ., hlm. 324.
17 Ibid ., hlm. 325
18 Nyoman  Serikat  Putrajaya, Percobaan,  Penyertaan,  dan  Perbarengan  dalam  Hukum Pidana , Makalah pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada  dengan  Masyarakat  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi Indonesia, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm. 2-3. Dilihat dalam Eddy O.S Hiariej , Ibid .
19 Ibid ., hlm. 329-331.

## Jurnal Legal Reasoning
c. Teori campuran, menyatakan bahwa patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya pelaku dan sifat berbahayanya perbuatan terhadap masyarakat. Sifat berbahaya pelaku ditandai dengan niat untuk melakukan kejahatan  tertentu,  sedangkan  sifat  berbahaya  perbuatan  dimulai  dengan permulaan pelaksanaan namun tidak sampai selesai pada delik yang dituju. Penganut teori ini adalah Moeljatno , van Bammelen , dan Jonkers .
Selanjutnya, pada ayat (2) dinyatakan bahwa maksimum pidana pokok terhadap kejahatan,  dalam  hal  percobaan  dikurangi  sepertiga.  Menurut Eddy  O.S  Hiariej , ketentuan ayat (2) tersebut semakin mempertegas percobaan sebagai delik yang tidak sempurna  ( onvolkomen  delictsvorm )  dan  sifat  bahayanya  perbuatan  sehingga  dalam keadaan yang demikian pidana yang akan dijatuhkan dapat dikurangi sepertiga. 20
Berdasarkan  kedua  perdebatan  mengenai  apakah  percobaan  merupakan  delik yang tidak berdiri sendiri atau delik yang berdiri sendiri dan mengenai dasar patutnya dipidananya percobaan,  maka jika dikaitkan dengan percobaan  yang terdapat  dalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dapat disampaikan konklusi awal sebagai berikut.
Pertama , terdapat postulat yang menyatakan , conatus quid sit non definitur in jure ,  yang  artinya  adalah  “percobaan”  tidak  didefinisikan  oleh  hukum.  Postulat tersebut  mengandung  kedalaman  makna  bahwa  percobaan  bukanlah  sesuatu  yang berdiri  sendiri,  tapi  mengikuti  kejahatan  pokoknya. Kedua ,  bab  tentang  percobaan dalam KUHP terletak dalam Buku Kesatu mengenai ketentuan-ketentuan umum dan bukan pada Buku Kedua KUHP yang berisi tentang kejahatan-kejahatan. Dengan kata lain,  percobaan  adalah  dasar  memperluas  dapat  dipidananya  perbuatan. Ketiga , maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP adalah konsekuensi logis dari delik yang tidak selesai. Dalam konteks delik formil, delik yang tidak selesai berarti perbuatan tersebut belum memenuhi rumusan delik secara utuh, sedangkan dalam delik materiil, delik yang tidak
20 Eddy O.S Hiariej, Op.Cit ., hlm

## Jurnal Legal Reasoning
selesai  mungkin  perbuatan  tersebut  belum  selesai  atau  akibat  dari  tindakan  atau kelakuan yang dilarang yang tidak terwujud. 21
Ketiga  kesimpulan  awal  tersebut  di  atas  dapat  digunakan  untuk  menganalisis terkait percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Pertama , bahwa percobaan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tapi mengikuti kejahatan pokoknya. Artinya, dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Pasal tentang percobaan tidak mungkin dapat berdiri sendiri tetapi harus di- juncto -kan dengan Pasal-Pasal tentang kejahatan  pokoknya  dalam  KUHP.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  pendapat  bahwa percobaan adalah dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan.
Kedua , mengenai maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan kejahatan adalah dikurangi  sepertiga. Hal  tersebut  memang merupakan konsekuensi logis dari delik yang tidak selesai. Akan tetapi perlu dilihat juga mengenai ancaman pidana  Pasal  132  ayat  (1)  UU  No.  35  Tahun  2009  yang  menyatakan  “pelakunya dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  sama  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”.
Jika dikaitkan dengan tujuan hukum berupa keadilan, maka perlu dilihat melalui asas  hukum  berupa lex  specialis  derograt  legi  generali .  Pasal  132  ayat  (1)  tersebut merupakan  hukum  yang  bersifat  khusus  dari  KUHP  yang  mengatur  pidana  secara umum. Artinya percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) mengesampingkan ketentuan Pasal 53 KUHP. Hal tersebut berhubungan dengan penetapan ancaman pidana yang terdapat dalam kedua Undang-Undang tersebut.
Apabila  berpijak  pada  keadilan  distributif-nya Aristoteles ,  maka  percobaan yang bukan merupakan delictum sui generis tapi merupakan onvolkomen delictsvorm,
berdasarkan Pasal  132 ayat  (1) UU No. 35 Tahun 2009 pelakunya dipidana dengan pidana  penjara  yang  sama  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasa-Pasal  pokoknya.  Dengan  kata  lain  menyimpangi  dengan  apa  yang  tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP yang menyatakan “maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”.
21 Ibid ., hlm. 326-327.

## Jurnal Legal Reasoning
Untuk memperjelas gambaran keadilan tersebut, sebagai contoh Pasal 114 ayat (1) sebagai ketentuan pokok yang diacu oleh Pasal 132 ayat  (2) menyatakan bahwa “Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual, menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan  Narkotika  Golongan  I,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah).”  Pertanyaannya,  apakah seseorang  yang  mencukupi  unsur  Pasal  tersebut  dan  telah  melaksanakan  perbuatan sampai  selesai  diancam  pidana  sama  dengan  seseorang  yang  memenuhi  unsur percobaan dalam Pasal 53 ayat (1)?
Contoh di atas menunjukkan bahwa substansi hukum dalam Pasal 132 ayat (1) besrifat  mengesampingkan  Pasal  53  ayat  (2)  KUHP.  Hal  ini  juga  dapat  dikaitkan dengan asas hukum  yang menyatakan equitas sequitur legem , yang artinya keadilan mengikuti hukum. Dalam hal ini hukum diwakili oleh percobaan dalam bingkai Pasal 132 ayat (1), sedangkan keadilan berupa ancaman pidana yang sama dengan Pasal 114 ayat (1) dan bukan Pasal 53 ayat (2) KUHP. Asas hukum lain yang dapat dikaitkan adalah lex dura, sed tamen scripta ,  yang artinya  adalah  Undang-Undang  itu kejam, tapi  begitulah  bunyinya.  Asas  ini  akan  dibahas  pula  dalam  bagian  selanjutnya mengenai tujuan hukum berupa kepastian hukum.

## 2. Permufakatan Jahat
Unsur  kedua  dalam  Pasal  132  ayat  (1)  UU  No.  35  Tahun  2009  adalah permufakatan  jahat.  Dalam  hukum  pidana,  permufakatan  jahat  atau samenspanning atau conspiracy bukanlah  perbuatan  permulaan  pelaksanaan  ( begin  van  uitovering shandelingen ),  melainkan  perbuatan  persiapan  ( voorbereidingshandelingen ). 22 Persiapan itu sendiri tidak diatur secara khusus dalam KUHP Indonesia. 23
22 Ibid ., hal 338.
23 Dalam  RKUHP  September  2019,  Persiapan  diatur  dalam  Buku  Kesatu  tentang  Aturan Umum. Pasal 15 menyatakan: (1) Persiapan melakukan Tindak Pidana terjadi jika pelaku berusaha untuk  mendapatkan  atau  menyiapkan  sarana  berupa  alat,  mengumpulkan  informasi  atau  menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana;

## Jurnal Legal Reasoning
Menurut  sejarah,  permufakatan  atau  persekongkolan  jahat  ( samenspanning ) termasuk situasi tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh pelaku, yang upaya pemenuhannya  sudah  dimulai  dengan  sungguh-sungguh  sehingga  pembuat  undang- undang  menghendaki  dinyatakannya  upaya  permulaan  tersebut  sebagai  tindak pidana. 24
Pengaturan mengenai permufakatan jahat menurut KUHP terdapat dalam Pasal 88  yang  berbunyi  “dikatakan  ada  permufakatan  jahat,  apabila  dua  orang  atau  lebih telah  sepakat  akan  melakukan  kejahatan”.  Berdasarkan  KUHP,  permufakatan  jahat tidak berlaku untuk semua tindak pidana, akan tetapi hanya berlaku dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:
a. Pasal 110, melakukan kejahatan makar menurut Pasal 104, 106, 107, dan 108. Diancam pidana berdasarkan Pasal-pasal pokoknya.
b. Pasal  116,  melakukan  kejahatan  menurut  Pasal  113  dan  Pasal  115, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.
c. Pasal  125,  melakukan  kejahatan  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  pasal 124, diancam dengan pidana paling lama enam tahun.
d. Pasal  139c,  melakukan  kejahatan  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal 139a  dan  Pasal  139b,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu tahun enam bulan.
e. Pasal  187  ter,  melakukan  salah  satu  kejahatan  tersebut  dalam  pasal  187 dan 187 bis, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Pasal-Pasal yang memberikan ancaman pidana bagi permufakatan jahat di atas merupakan  kejahatan  dalam  hal  makar,  keamanan  negara,  bantuan  kepada  musuh
(2) Persiapan melakukan Tindak Pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang, (3) Pidana untuk persiapan melakukan Tindak Pidana paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman  pidana  pokok  untuk  Tindak  Pidana  yang  bersangkutan;  (4)  Persiapan  melakukan  Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan (5) Pidana tambahan untuk persiapan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
24 Jan Remmelink, Op.Cit ., hlm. 283-284.

## Jurnal Legal Reasoning
dalam masa perang, dan kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.
Mengenai permufakatan jahat, selain dalam KUHP juga terdapat dalam beberapa Undang-Undang pidana di luar KUHP. Undang-Undang tersebut antara lain:
a. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Dalam  Pasal  15 Undang-Undang a  quo menyatakan  Setiap  orang  yang  melakukan percobaan,  pembantuan,  atau  pemufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
b. Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme.  Pasal  15  menyatakan Setiap  orang  yang  melakukan  permufakatan  jahat,  percobaan,  atau pembantuan  untuk  melakukan  tindak  pidana  terorisme  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal  12  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagai  pelaku  tindak pidananya.
c. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang a quo permufakatan jahat diatur dalam 2 (dua) Pasal, yaitu:
- Pasal  1  butir  15,  merupakan  definisi  dari  permufakatan  jahat,  yaitu perbuatan  dua  orang  atau  lebih  yang  bersepakat  untuk  melakukan tindak pidana Pencucian Uang.
- Pasal 10, menyatakan Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  turut  serta melakukan  percobaan,  pembantuan,  atau  Permufakatan  Jahat  untuk melakukan  tindak  pidana  Pencucian  Uang  dipidana  dengan  pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
Definisi  berbeda  mengenai  permufakatan  jahat  yang  menarik  untuk  dianalisis terdapat  dalam  Pasal  1  angka  18  UU  No.  35  Tahun  2009  yang  menyatakan “permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat  untuk  melakukan,  melaksanakan,  membantu,  turut  serta  melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi  kejahatan  Narkotika,  atau  mengorganisasikan  suatu  tindak  pidana Narkotika.”
Menurut  definisi  Pasal  1  angka  18  di  atas,  maka  secara  gramatikal  lebih  luas daripada definisi dalam Pasal 88 KUHP yang hanya mencakup apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Sedangkan Pasal 1 angka 18 mencakup bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,  menyuruh,  menganjurkan,  memfasilitasi,  memberi  konsultasi,  menjadi anggota  suatu  organisasi  kejahatan  Narkotika,  atau  mengorganisasikan  suatu  tindak pidana Narkotika.
Jika dikaitkan dengan penafsiran futuristis 25 , perlu diacu dalam Rancangan Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP).  Berdasarkan  RKUHP  September  2019, tentang Permufakatan jahat termuat dalam pasal 13 dan Pasal 14 sebagi berikut:
Pasal 13
(1)  Permufakatan  jahat  terjadi  jika  2  (dua)  orang  atau  lebih  bersepakat  untuk melakukan Tindak Pidana.
(2)  Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.
(3)  Pidana untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana paling banyak 1/3 (satu  per  tiga)  dari  maksimum  ancaman  pidana  pokok  untuk  Tindak  Pidana yang bersangkutan.
(4)  Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana  yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
(5)  Pidana  tambahan  untuk  permufakatan  jahat  melakukan  Tindak  Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
Pasal 14
25 Lihat Sudikno Mertokusumo, Op.Cit ., hlm. 62. Penafsiran futuristis merupakan salah satu metode  penemuan  hukum  dengan  mencari  pemecahannya  dalam  peraturan-peraturan  yang  belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam Rancangan Undang-Undang. Lihat Sudikno Mertokusumo, Op.Cit ., hlm. 62.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku:
a. menarik diri dari kesepakatan itu; atau
b. melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana.
Jika mengacu pada ketentuan umum mengenai permufakatan jahat di atas, maka ancaman pidana Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) yang dapat dijatuhkan kepada pelaku permufakatan jahat. Akan tetapi Pasal 132 ayat (1) menyatakan “pelakunya dipidana dengan  pidana  penjara  yang  sama  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”
Sama seperti dengan percobaan, apabila dikaitkan dengan tujuan hukum berupa keadilan,  maka  perlu  dilihat  melalui  asas  hukum  berupa lex  specialis  derograt  legi generali .  Pasal  132  ayat  (1)  tersebut  merupakan  hukum  yang  bersifat  khusus  dari RKUHP yang mengatur pidana secara umum. Artinya permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) mengesampingkan ketentuan Pasal 13 RKUHP. Hal tersebut berhubungan dengan  penetapan  ancaman  pidana  yang  terdapat  dalam  kedua  Undang-Undang tersebut. Selain itu, lihat juga dalam asas equitas sequitur legem , yang artinya keadilan mengikuti hukum. Asas hukum lain yang dapat dikaitkan adalah lex dura, sed tamen scripta , yang artinya adalah Undang-Undang itu kejam, tapi begitulah bunyinya.
Selain  itu,  juga  perlu  dilihat  dalam  RKUHP  Pasal  617  yang  menyatakan ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur  dalam  Undang-Undang  mengenai  tindak  pidana  berat  terhadap  hak  asasi manusia,  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  korupsi,  tindak  pidana  pencucian uang,  dan  tindak  pidana  narkotika  berlaku  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang- Undang  tersebut.  Pasal  617  tersebut  berada  di  bawah  bab  XXXIV  tentang  Pidana Khusus. 26
3. Bestandeel Percobaan dan Permufakatan Jahat dalam Pesrspektif Kepastian

## Hukum
26 Bandingkan  dengan  Pasal  13  RKUHP  yang  berada  dalam  Buku  Kesatu  tentang  Aturan Umum.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
Pada bagian sebelumnya, telah dibahas mengenai percobaan dan permufakatan jahat dilihat dari segi keadilan. Selanjutnya, pada bagian ini akan dibahas keduanya dari segi kepastian hukum. Seperti telah disebutkan dalam Pendahuluan, yang harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan adalah “ bestandeel ”. Oleh sebab itu, dalam membuat surat dakwaan harus menguraikan unsur-unsur delik atau perbuatan pidana oleh pelaku kejahatan. Unsur-unsur tersebut menurut Moeljatno adalah sebagai berikut: 27
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
d. Unsur melawan hukum yang obyektif
e. Unsur melawan hukum yang subyektif.
Bestandeel hanya meliputi unsur perbuatan pidana yang tertulis saja yang harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan. Hal tersebut perlu mengingat makna asas  legalitas  yang  dikemukakan  oleh Machteld  Boot. Berdasarkan  apa  yang dikemukakan Boot , ada 4 (empat) hal yang berkaitan dengan asas legalitas. Pertama, prinsip nullum crimen, noela  poena sine lege praevia. Artinya, tidak  ada  perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 28 Kedua,prinsip nullum crimen, noela poena sine lege scripta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Ketiga, prinsip nullum crimen, noela poena sine lege certa. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas. 29 Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana  harus  jelas  sehingga  tidak  bersifat  multi  tafsir  yang  dapat  membahayakan kepastian  hukum.  Keempat,  prinsip nullum  crimen,  noela  poena  sine  lege  stricta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak memperbolehkan analogi. 30
27 Moeljatno, Op.Cit ., hlm. 69.
28 Eddy O.S Hiariej ,Op.Cit, hlm. 77.
29 Ibid, hlm. 77-79.
30 Ibid., hlm. 79.

## Jurnal Legal Reasoning
Berdasarkan keempat makna di  atas, prinsip nullum crimen, noela  poena sine lege  scripta sangat  kontekstual  dengan  salah  satu  tujuan  hukum  menurut Gustav Radbruch , yaitu kepastian hukum. Dalam membuat surat dakwaan penuntut umum harus membuktikan unsur pidana secara tertulis. Lex scripta yang artinya harus tertulis tersebut jika dikaitkan juga dengan tujuan pidana dalam teori relatif terutama prevensi umum,  yaitu  mencegah  setiap  orang  orang  tidak  lagi  melakukan  kejahatan,  perlu dikaitkan dengan teori psychologischezwang atau teori paksaan oleh von Feuerbach . Teori tersebut menyatakan sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis di dalam Undang-Undang sehingga mengurungkan niat orang untuk berbuat jahat. 31
Jika dikatikan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, frasa ancaman pidana yang tercantum adalah “pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang  sama  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal-Pasal tersebut”.  Pasal-Pasal  yang  dimuat  dalam  Pasal  132  ayat  (1)  tersebut  sesuai  yang dituliskan  sebelumnya  adalah  17  (tujuh  belas)  Pasal  dengan  ancaman  pidana  yang berbeda.
Permasalahan  ancaman  pidana  tersebut  dapat  dilihat  dalam  2  (dua)  perspektif berbeda, yaitu pada tahap formulasi dan tahap aplikasi. Di dalam ajaran metode dari praktek  hukum,  dapat  dibedakan  dalam  dua  wilayah  bagian,  yaitu  ajaran  metode pembentukan hukum dan ajaran metode penerapan hukum. 32
Pertama , tahap formulasi merupakan tahap perumusan kebijakan yang menjadi kompetensi  pembentuk  peraturan.  Tahap  formulasi  berkaitan  dengan  politik  hukum yang  dipilih  oleh  pembentuk  kebijakan.  Dalam  hal  ini,  politik  hukum  adalah legal policy yang  akan  atau  telah  dilaksanakan  secara  nasional  oleh  pemerintah  yang meliputi: a) pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi  hukum  agar  dapat  sesuai  dengan  kebutuhan,  dan  b)  pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan
31 Ibid., hlm. 40.
32 Jan Gijssels & Mark van Hoecke, Apakah Teori Hukum Itu?, B. Arief Sidharta (Penerjemah) , (Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2000),  hlm. 101.

## Jurnal Legal Reasoning
para  penegak  hukum. 33 Sedangkan  politik  hukum  menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief adalah: 34
a. Usaha  untuk  mewujudkan  peraturan-peraturan  yang  baik  sesuai  dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
b. Kebijakan  dari  negara  melalui  badan-badan  yang  berwenang  untuk menetapkan  peraturan  peraturan  yang  dikehendaki  yang  diperkirakan  bisa digunakan  untuk  mengekspresikan  apa  yang  terkandung  dalam  masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
Dengan  demikian,  dilihat  sebagai  bagian  dari  politik  hukum,  maka  politik hukum  pidana  mengandung  arti  bagaimana  mengusahakan  atau  membuat  dan merumsukan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Hal tesrebut terlihat pula dalam definisi “ penal policy ” dari Marc Ancel yang secara singkat dinyatakan sebagai “suatu  ilmu  sekaligus  seni  yang  bertujuan  untuk  memungkinkan  peraturan  hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. 35
Seperti  telah  dibahas  sebelumnya,  pada  tahap  formulasi  hukum  merupakan kompetensi  pembentuk  peraturan.  Pada  tahap  ini  pembentuk  peraturan  menetapkan penggunaan  sanksi  pidana  sebagai  pilihan  untuk  menanggulangi  kejahatan  atau pelanggaran yang sering disebut dengan penegakan hukum pidana in abstracto. Tahap formulasi  menjadi  dasar,  landasan,  dan  pedoman  bagi  tahap  aplikasi  dan  tahap eksekusi.
Sedangkan  permasalahan  sentral  pada  tahap  formulasi  dalam penal  policy meliputi:
a. Masalah penentuan perbuatan yang dilarang dan seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana.
b. Masalah penentuan sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan terhadap si pelaku tindak pidana.
c. Masalah penentuan subyek dan sistem pertanggungjawaban pidana.
Dalam konteks Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan yang dilarang  adalah  percobaan  atau  permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana
33 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonsesia , (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 2001), hlm. 9.
34 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) , (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 26.
35 Ibid ., hlm. 26-27.

## Jurnal Legal Reasoning
Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  111,  Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. Mengenai keduanya telah dibahas dalam bagian sebelumnya  yang  pada  intinya  UU  No.  35  Tahun  2009  merumuskan  tindak  pidana percobaan dan permufakatan jahat (yang di dalamnya juga terdapat unsur pembantuan) dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  sama  dengan  dengan  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
Besaran  ancaman  pidana  yang  sama  tersebut,  menyimpangi  ketentuan  umum yang  diatur  dalam  hal  percobaan  dan  pembantuan.  Ancaman  pidana  dalam  hal percobaan  dan  penyertaan  secara  umum  (dalam  Buku  I  KUHP)  adalah  maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Penyimpangan ancaman pidana tersebut dalam ilmu hukum dikenal dengan asas lex specialis derogat legi generali , artinya hukum  yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Asas ini berkaitan dengan pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.
Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Oleh sebab itu, dapat dikatakan hukum pidana umum adalah hukum pidana dalam kodifikasi. Jika dihubungkan dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, maka materiil hukum pidana umum dikodifikasikan dalam KUHP dan formil  hukum  pidana  umum  dikodifikasikan  dalam  KUHAP.  Sedangkan  hukum pidana khusus, yaitu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil berada di  luar  KUHP  atau  secara  formil  berada  di  luar  KUHAP.  Di  dalam  hukum  pidana khusus, terdapat sejumlah ketentuan pidana, baik materiil maupun formil yang diatur secara khusus menyimpang dari KUHP dan KUHAP. 36
Sedangkan Andi  Hamzah menulis  bahwa  hukum  pidana  khusus  adalah peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana)  tersendiri  atau  disebut  juga  hukum  pidana  di  luar  kodifikasi  atau nonkodifikasi. 37 Salah  satu  contoh  hukum  pidana  khusus  adalah  UU  No.  35  Tahun
36 Eddy O.S Hiariej ,Op.Cit, hlm. 23-25.
37 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 8.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
2009 yang merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika. Sikap tersebut dengan  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1997  tentang  Pengesahan (Ratifikasi) United  Nations  Convention  Against  Illicit  Traffic  Narcotic  Drugs  and Psychotropic  Substances ,  1988  (Konvensi  perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). 38
Kedua ,  pada  tahap  aplikasi  (dalam  hal  ini  aplikasi/penerapan  hukum  oleh Penuntut  Umum).  Tahap  aplikasi  ini  berkait  erat  dengan  interpretasi  atas  peraturan perundang-undangan  yang  dijadikan  dasar  penerapan  hukumnya.  Secara  umum, interpretasi  adalah  upaya  menemukan  dan  meyajikan  makna  yang  sebenarnya  dari tanda-tanda  apapun  yang  digunakan  untuk  menyampaikan  ide-ide.  “Makna  yang sebenarnya”  dari  tanda  tersebut  adalah  makna  yang  memang  dikehendaki  untuk diekspresikan  oleh  orang  yang  menggunakan  tanda  itu. 39 Sedangkan  lebih  khusus dikemukakan oleh A. Pitlo sebagaimana diterjemahkan oleh Sudikno Mertokusumo , interpretasi  atau  penafsiran  merupakan  salah  satu  metode  penemuan  hukum  yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. 40
Dalam  hal  ini,  penulis  lebih  fokus  kepada  interpretasi  gramatikal,  yang merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang- undangan. 41 Teks  peraturan  perundang-undangan  tersebut  dituangkan  dalam  bahasa hukum. Oleh karena itu, peran bahasa hukum sangat penting dalam sebuah peraturan perundang-undangan.  Tanpa  bahasa,  maka  hukum  akan  menjadi  mustahil. 42 Bahasa hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan adalah bahasa hukum Indonesia.  Pengertian  bahasa  hukum  Indonesia  menurut  Badan  Pembinaan  Hukum
38 Ibid . hlm. 90.
39 Gregory Leyh, Hermeneutika Hukum Sejarah, Teori dan Praktik . (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011),  hlm. 141.
40 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum , (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 13.
41 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 63.
42 J.J.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum,  B. Arief Sidharta (Penerjemah) , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 4.

## Jurnal Legal Reasoning
Nasional  (BPHN)  sebagaimana  dikutip  oleh Hilman  Hadikusuma adalah  sebagai berikut: 43
“Bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri; oleh karena itu bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.”
Interpretasi tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga peneliti hukum, dan mereka  yang  berhubungan  dengan  kasus  atau  konflik  dan  peraturan-peraturan hukum. 44 Dalam  praktek  empiris,  Penuntut  Umum  dalam  membuat  surat  dakwaan melakukan  interpretasi  terhadap  ketentuan  Pasal-Pasal  yang  dijadikan  dasar  surat dakwaan. Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa  melakukan  suatu  tindak  pidana  dalam  daerah  hukumnya  dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. 45
Interpretasi oleh Penuntut Umum dalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009  ternyata  berbeda-beda.  Hal  tersebut  dimungkinkan  karena  masing-masing Penuntut  Umum  menggunakan  metode  interpretasi  yang  berbeda-beda  pula . Berdasarkan  diskusi  dengan  salah  seorang  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan Negeri Kota  Tangerang,  maka surat  dakwaan untuk pelanggaran Pasal  132 ayat (1) tersebut di- juncto -kan dengan Pasal-Pasal pokok yang dilanggar. Artinya, dalam hal ini  Penuntut  Umum  memandang  percobaan  dan  permufakatan  jahat  sebagai  dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan ( tatbestandausdehnungsgrud ).
Surat dakwaan yang dalam bahasa Inggris disebut Bill of Indictment adalah akta yang menjadi dasar bagi pemeriksaan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah  Agung. 46 Terdakwa  tidak  dapat  dituntut  atau  dinyatakan  bersalah  dan dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan. 47
43 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia , (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 2.
44 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit ., hlm. 56.
45 Lihat Pasal 137 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
46 Leden  Marpaung, Proses  Penanganan  Perkara  Pidana,  (di  Kejaksaan  dan  Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi), Buku 2 , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 21.
47 Ibid.

## Jurnal Legal Reasoning
Argumentasi lain yang digunakan Penuntut Umum dalam men- juncto -kan Pasal 132  ayat  (1)  dengan  Pasal  pokok  yang  dilanggar  adalah  dengan  melihat  ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:
(2)  Penuntut  umum  membuat  surat  dakwaan  yang  diberi  tanggal  dan ditandatangani serta berisi :
a. nama  lengkap,  tempat  lahir,  umur  atau  tanggal  lahir,  jenis kelamin,kebangsaan,  tempat  tinggal,  agama  dan  pekerjaan tersangka;
b. uraian  secara  cermat,  jelas  dan  lengkap mengenai  tindak pidana  yang  didakwakan  dengan  menyebutkan  waktu  dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
Berdasarkan  ketentuan  ayat  (2)  huruf  b  di  atas,  maka  Penuntut  Umum  dalam membuat surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap. Artinya, uraian  mengenai  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  dilanggar  harus  dibuat  agar  tidak menimbulkan  multitafsir  yang  luas  bagi  hakim.  Akibat  apabila  tidak  terpenuhinya ketentuan ayat (2) huruf b tersebut adalah batal demi hukum. 48 Isi surat dakwaan pada ayat (2) huruf b jika dikaitkan dengan prinsip nullum crimen, noela poena sine lege certa, maka dalam hal penuntutan, dengan rumusan yang jelas Penuntut Umum akan dengan mudah menentukan mana perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan mana yang bukan. Sehingga prinsip ini mengharuskan rumusan perbuatan pidana  harus  jelas  sehingga  tidak  bersifat  multitafsir  yang  dapat  membahayakan kepastian hukum.
Pendapat  lain  dalam  membuat  surat  dakwaan  Pasal  132  ayat  (1)  UU  No.  35 Tahun  2009  adalah  Pasal  tersebut  dapat  berdiri  sendiri  tanpa  harus  men- juncto -kan dengan Pasal-Pasal terkait kajahatan yang dilanggar. Pandangan ini mendasarkan pada argumentasi  bahwa dalam  ketentuan Pasal  132 ayat  (1) sudah mengacu pada Pasal- Pasal terkait kajahatan yang dilanggar. Hal tersebut terdapat dalam frasa “sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  111,  Pasal  112,  Pasal  113,  Pasal  114,  Pasal  115,  Pasal  116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”.
48 Ibid., Pasal 143 ayat (3).

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
Sejauh ini, penulis belum menemukan contoh mengenai contoh surat dakwaan yang  menyatakan  bahwa  Pasal  132  ayat  (1)  berdiri  sendiri  tanpa  men- juncto -kan dengan Pasal-Pasal terkait kajahatan yang dilanggar. Akan tetapi, diskursus mengenai “bentuk kedua” surat dakwaan seperti ini sudah lama terjadi dalam praktek empiris. Bahkan pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, ada himbauan untuk membuat surat dakwaan seperti ini dari pimpinan. 49
Secara  teori,  pendapat  kedua  ini  menggunakan  dasar  argumentasi  bahwa percobaan  atau  permufakatan  jahat  merupakan  delik  selesai  dan  berdiri  sendiri  dan dipandang sebagai dasar memperluas dapat dipidanya perbuatan ( tatbestandausdehnungsgrud ). Dengan demikian, baik percobaan atau permufakatan jahat, merupakan delictum sui generis atau delik yang berdiri sendiri atau delik selesai namun bentuknya istimewa.
Selain itu, surat dakwaan “bentuk kedua” ini mendasarkan argumentasinya pada teknik pengacuan yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2011. Lampiran II Undang- Undang a  quo ,  mengatur  mengenai  Teknik  Penyusunan  Peraturan  Perundang- Undangan.  Lampiran  II  angka  271  menyatakan  bahwa  Pada  dasarnya  setiap  pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk  menghindari  pengulangan  rumusan  digunakan  teknik  pengacuan.  Jadi,  pada prinsipnya agar tidak mengulangi rumusan pada Pasal-Pasal yang diacu oleh Pasal 132 ayat (1), maka digunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”.
Selanjutnya  dalam  lampiran  II  angka  272  menyatakan  “teknik  pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang–undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang–undangan yang lain”. Jadi, rumusan Pasal 132 ayat  (1)  sudah  sesuai  dengan  Teknik  Penyusunan  Peraturan  Perundang-Undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011.
49 Disarikan dari hasil wawancara Peneliti  dengan Bakti Suryantoro, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 7 Desember 2021.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
Akan tetapi, jika dikaitkan dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, maka syarat yang tercantum dalam  hurf b,  yaitu  mengenai uraian secara  cermat,  jelas  dan lengkap mengenai  tindak  pidana  yang  didakwakan  akan  sulit  dipenuhi.  Hal  ini  dapat menimbulkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Dakwaan batal demi hukum berarti: ” 50
a. dakwaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
b. dakwaan tersebut dianggap “tidak pernah ada”
Mengenai  Kepastian  hukum,  perlu  diingat  kembali  mengenai Radbruch Formula .  Ketika  aturan  hukum  mencapai  tingkat  ketidakadilan  ekstrim,  sehingga kontradiksi  antara  hukum  positif  dan  keadilan  menjadi  tak  tertahankan,  mereka berhenti  menjadi  hukum.  Ketika  terus  terjadi  benturan,  maka Gustav  Radbruch mengungkapkan formula terakhirnya, sebagai berikut: 51
“Pertama-tama bahwa konflik keadilan dan kepastian hukum ( Rechtssicherheit ) benar-benar tidak dapat diselesaikan, sehingga memungkinkan hanya prioritas bersyarat. Kedua, bahwa prioritas bersyarat ini beroperasi  dalam  mendukung  kepastian  hukum;  ketiga,  bahwa  keutamaan kepastian hukum dicabut, ketika ketidakadilan menjadi tak tertahankan.”
4. Bestandeel Percobaan  dan  Permufakatan  Jahat  dalam  Pesrspektif Kemanfaatan
Akhirnya  penulis  sampai  pada  tujuan  hukum  yang  terakhir  menurut Gustav Radbruch ,  yaitu  kemanfaatan  (nilai  praksis).  Secara  teori,  penganut  tujuan  hukum adalah  kemanfaatan  merupakan  mahzab  utilitarian.  Mahzab  ini  menganggap  tujuan utama hukum adalah menjamin kebahagiaan. Tokoh pertama penemu aliran ini adalah Jeremy  Bentham ,  yang  beraliran  filsafat  hukum individualism  utilitarian . 52 W.
50 Leden Marpaung, Op.Cit ., hlm. 36.
51 Abdul Hakim, “Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila,” Jurnal Hukum dan Peradilan”,
(Vol.6, No. 3, November 2017): 368-369.
52 W.  Friedmann, Teori  dan  Filsafat  Hukum:  Idealisme  Filosofis  dan  Problema  Keadilan, Susunan II, Mohammad Arifin (Penerjemah), Ed. 1, Cet.2 . (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 111.

## Jurnal Legal Reasoning
Friedmann dalam  bukunya  mengutip  secara  lengkap  pendapat  beliau  yang menyatakan:
“Jadi, kebaikan dan kejahatan ada hubungannya dengan kesenangan dan kesusahan, dan  tugas  hukum  adalah  memelihara  kebaikan  dan  mencegah  kejahatan,  jadi, memelihara  kegunaan.  Bagi  Bentham,  kesenangan  dan  kesusahan  menggantungkan gagasan-gagasan  seperti  keadilan  dan  ketidakadilan,  moralitas  dan  imoralitas, kebajikan atau sifat  buruk. Namun, penilaian yang penuh nafsu mengenai kehidupan ini  agak  diubah  oleh  analisa  Bentham  tentang  tentang  jenis-jenis  kesenangan  dan kesusahan,  pengertian  kekayaan  dan  kekuasaan  termasuk  kesenangan  yang  terdapat dalam daftar  yang dibuat Bentham; tetapi antara lain juga persahabatan, nama baik, perbuatan baik, pengetahuan, dan perhimpunan. Secara keseluruhan, kesusahan adalah imbangan kesenangan. Ukuran kesusahan tergantung terutama, atau dari tingkatannya, atau dari kesusahan individu (oleh karena itu kejahatan harus dicegah) yang mungkin ia  derita  karena  hubungannya  dengan,  atau  perhatiannya  pada,  penderita  yang pertama.” 53 Berdasarkan pendapat tersebut, tujuan hukum menurut Bentham adalah memelihara kemanfaatan dengan jaminan kebahagiaan untuk individu terlebih dahulu kemudian jaminan kebahagiaan untuk umum (masyarakat).
Pendapat tersebut mendapat banyak kritik. Salah seorang pengkritik pertama dan paling utama adalah muridnya sendiri, yaitu John Stuart Mill . Menurut Mill , yang meneliti  sintesa  antara  keadilan  dan  kemanfaatan,  hasilnya  adalah  rasa  adil.  Pada hakikatnya  itu  berarti  perasaan  individu  akan  keadilan  yang  membuat  individu menyesal  dan  menginginkan  membalas  dendam  kepada  tiap  sesuatu  yang  tidak menyenangkannya,  hal  ini  diredakan  dan  “diperbaiki  akhlaknya”  oleh  perasaan sosial. 54
Jadi,  perbedaannya  adalah  apabila  menurut Bentham jaminan  kebahagiaan untuk  individu  terlebih  dahulu  kemudian  jaminan  kebahagiaan  untuk  umum (masyarakat),  akan  tetapi  menurut Mill tekanan  berubah  dari  kepentingan  individu kepada  kepentingan  umum.  Jadi,  kebahagiaan  diukur  secara  kualitatif  atau
53 Ibid ., hlm. 112.
54 Ibid ., hlm. 120.

## Jurnal Legal Reasoning
kebahagiaan secara kolektif terhadap semua orang. Dengan kata lain, kebahagiaan bagi kepentingan sosial (masyarakat) dahulu kemudian untuk kepentingan individu.
Pendapat Mill ini  hampir  sama  dengan  penganut  mahzab  utilitarian  lainnya, yaitu Rudolf  von  Jhering yang  menyatakan  tujuan  hukum  adalah  melindungi berbagai  kepentingan  manusia,  yaitu  pengejaran  dan  menghindari  penderitaan. Selanjutnya Jhering menyatakan bahwa kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan- kepentingan orang lain. 55
Tujuan hukum berupa kemanfaatan oleh mahzab utilitarian tersebut di atas, jika dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan, maka dapat dikaitkan dengan teori relatif. Teori  relatif  memandang  pemidanaan  bukan  sebagai  pembalasan  atas  kesalahan pelaku,  tetapi  sebagai  sarana  mencapai  tujuan  bermanfaat  untuk  melindungi masyarakat  menuju  kesejahteraan.  Berdasarkan  teori  ini,  hukuman  yang  dijatuhkan untuk  melaksanakan  maksud  atau  tujuan  dari  hukuman  itu,  yakni  memperbaiki ketidakpuasan  masyarakat  sebagai  akibat  kejahatan  itu.  Tujuan  hukuman  harus dipandang  secara  ideal,  selain  dari  itu,  tujuan  hukuman  adalah  untuk  mencegah (preventif) kejahatan. 56 Dalam hal ini, perlu diingat pendapat Hegel yang menyatakan hukuman adalah peniadaan kejahatan, sehingga  merupakan pengungkapan kemauan rasional penjahat sendiri. 57
Menurut Leonard ,  teori  relatif  pemidanaan  bertujuan  mencegah  dan mengurangi  kejahatan.  Pidana  harus  dimaksudkan  untuk  mengubah  tingkah  laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cederung melakukan kejahatan. Tujuan pidana  adalah  tertib  masyarakat,  dan  untuk  menegakan  tata  tertib  masyarakat  itu diperlukan pidana. 58
Pidana  dijatuhkan  bukan  karena  orang  membuat  kejahatan,  melainkan  supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan
55 Ibid ., hlm. 120-123.
56 Leden Marpaung, Op.Cit. , hlm. 106.
57 W. Friedmann, Op.Cit , hlm. 121.
58 Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim  Barkatullah, Politik  Hukum  Pidana  (Kajian  Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi) , (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 96-97.

## Jurnal Legal Reasoning
( utilitarian  theory ). 59 Adapun  ciri  pokok  atau  karakteristik  teori  relatif  ( utilitarian ), yaitu: 60
a. Tujuan pidana adalah pencegahan ( prevention );
b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa ) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
d. Pidana  harus  ditetapkan  berdasar  tujuannya  sebagai  alat  untuk  pencegahan kejahatan;
e. Pidana  melihat  ke  muka  (bersifat  prospektif),  pidana  dapat  mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu  pencegahan  kejahatan  untuk  kepentingan  kesejahteraan masyarakat.
Uraian  mengenai  kemanfaatan  di  atas,  apabila  dikaitkan  dengan  tujuan pemidanaan dalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, maka menarik untuk dikaji  mengenai  pelaku  percobaan  atau  permufakatan  jahat  yang  dipidana  dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan Pasal-Pasal yang dilanggar. Salah satu unsur dari  percobaan  (dan  berlaku  pula  pada  permufakatan  jahat)  adalah  niat  pelaku. Hazewinkel  Suringa , Simons ,  dan van  Hamel mengartikan  niat  identik  dengan kesengajaan.  Bahkan  lebih  dari  itu,  niat  disamakan  dengan  kesengajaan  dalam berbagai  corak.  Pendapat  tersebut  didasarkan  pada  adagium in  atrocioribus  delictis punitur affectus licet non sequatur affectus . Artinya, untuk kejahatan, kesengajaan atau niat dalam percobaan dapat dihukum walaupun tujuannya tidak tercapai. 61
Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah hukuman (pidana) yang diancamkan kepada pelaku sama atau tidak dengan perbuatan yang telah tercapai tujuannya. Hal tersebut  kembali  lagi  pada  pandangan  apakah  percobaan  dan  permufakatan  jahat
59 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia , (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 24.
60 Ibid.
61 Eddy O.S Hiariej, Op.Cit ., hlm. 336.

## Jurnal Legal Reasoning
merupakan delictum  sui  generis atau  tidak.    Oleh  sebab  itu,  perbedaan  pandangan secara  teori  oleh  para  ahli  hukum  pidana  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  juga mempengaruhi  interpretasi  dan  aplikasi  Penuntut  Umum  dalam  membuat  surat dakwaan terkait Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009. Interpretasi dan aplikasi tersebut  sebaiknya  juga  memperhatikan  tujuan  hukum  menurut Gustav  Radbruch , yaitu kemanfaatan. Hukum positif dianggap sebagai lawan dari keadilan dan tidaklah dapat  diterapkan  jika  ada  ketidakkonsistenan  antara  Undang-Undang  dan  keadilan, maka yang lebih didahulukan adalah keadilan. Hukum yang baik tidak hanya mejamin kepastian hukum (nilai instrumental) semata tetapi juga harus menjamin keadilan (nilai dasar) dan kemanfaatan (nilai praksis). Padahal, seringkali antara kepastian hukum di satu sisi dengan keadilan dan kemanfaatan di sisi lain saling bertolak belakang.

## D. SIMPULAN
Apabila dilihat dari perspektif keadilan, baik percobaan maupun permufakatan jahat merupakan jenis delik formil, yaitu delik yang menitikberatkan pada tindakan. Berbeda  dengan  delik  materiil  yang  menitikberatkan  pada  akibat.  Oleh  sebab  itu, keduanya  (percobaan  dan  permufakatan  jahat)  juga  merupakan  delik  abstrak  yang selalu  dirumuskan  secara  formil  karena  menimbulkan  bahaya  yang  masih  abstrak sehingga lebih menitikberatkan pada perbuatan.
Khusus untuk permufakatan jahat, merupakan salah satu bentuk delik abstrak yang merupakan delik-delik persiapan. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan. Hal tersebut dapat dilihat jelas dalam Pasal 88 KUHP. Sedangkan percobaan sudah lebih mendekati rumusan delik yang dituju, akan tetapi delik tersebut mendapat satu unsur tambahan, yaitu delik tidak selesai karena sesuatu yang di luar kehendak si pelaku.
Dengan  demikian,  baik  percobaan  atau  permufakatan  jahat,  tidak  dipandang sebagai delictum  sui  generis atau  delik  yang  berdiri  sendiri,  melainkan  dipandang sebagai delik yang tidak sempurna ( onvolkomen delictsvorm ). Oleh sebab itu, dalam perspektif keadilan pelaku percobaan atau permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1)  dipidana  penjara  yang  sama  dengan  Pasal-Pasal  pokoknya  harus  dilihat  dari pembagian hukum pidana, yaitu hukum pidana khusus.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
Kemudian,  apabila  dilihat  dari  perspektif  kemanfaatan,  tujuan  utama  hukum adalah menjamin kebahagiaan. Jika dikaitkan dengan Pasal Pasal 132 ayat (1), maka perlu diingat pula bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia bertujuan untuk hal-hal  yang bersifat welfare (pengendalian kejahatan, rehabilitasi  pelaku  perbuatan pidana), akan tetapi dengan cara unwelfare (perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara dan denda pidana). Oleh sebab itu upaya-upaya non penal policy sebaiknya lebih diutamakan.
Selanjutnya  perlu  dilihat  juga  prinsip nullum  crimen,  noela  poena  sine  lege certa. Dalam hal penuntutan, dengan rumusan yang jelas Penuntut Umum akan dengan mudah menentukan mana perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan  mana  yang  bukan.  Sehingga  prinsip  ini  mengharuskan  rumusan bestandeel perbuatan  pidana  harus  jelas  sehingga  tidak  bersifat  multitafsir  yang  dapat membahayakan kepastian hukum.
Mengenai  Kepastian  hukum,  perlu  diingat  kembali  mengenai Radbruch Formula .  Ketika  aturan  hukum  mencapai  tingkat  ketidakadilan  ekstrim,  sehingga kontradiksi  antara  hukum  positif  dan  keadilan  menjadi  tak  tertahankan,  mereka berhenti  menjadi  hukum.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  asas  hukum  s ummum  ius summa inuria, summa lex summa crux , yang artinya semakin tinggi kepastian hukum adalah ketidakadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Jurnal
Hakim, Abdul. “Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila.” Jurnal Hukum dan Peradilan, (Vol. 6 No.3, November 2017).

## B. Buku
Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
Arief,  Barda  Nawawi. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana, 2011.

## Jurnal Legal Reasoning
Bammelen, J.M. Van en W.F.C. van Hattum. Hand En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht , Arnhem: S. Gouda Quint – D. Brouwer En Zoon, Arnhem,1953.
Bruggink, J.J.H. Refleksi tentang Hukum, B. Arief Sidharta (Penerjemah) , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1999.
Friedmann,  W. Teori  dan  Filsafat  Hukum:  Idealisme  Filosofis  dan  Problema Keadilan, Susunan II, Mohammad Arifin (Penerjemah), Ed. 1, Cet.2 , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
Gijssels,  Jan  &  Mark  van  Hoecke. Apakah  Teori  Hukum  Itu?,  B.  Arief  Sidharta (Penerjemah) , Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2000.
Hadikusuma, Hilman. Bahasa Hukum Indonesia , Bandung: PT. Alumni, 2010.
Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi, Yogayakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1990.
Leyh, Gregory. Hermeneutika Hukum Sejarah, Teori dan Praktik , Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.
Mahfud MD, Mohammad. Politik Hukum di Indonsesia , Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 2001.
Marpaung, Leden. Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi), Buku 2 , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi) , Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. Bab-Bab tentang Penemuan Hukum , Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

## Jurnal Legal Reasoning
Prasetyo,  Teguh  dan  Abdul  Halim  Barkatullah. Politik  Hukum  Pidana  (Kajian Kebijakan  Kriminalisasi  dan  Dekriminalisasi) ,  Jakarta:  Pustaka  Pelajar, 2005.
Priyanto,  Dwidja. Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia ,  Bandung:  PT. Rafika Aditama, 2009.
Putrajaya, Nyoman Serikat Percobaan, Penyertaan, dan Perbarengan dalam Hukum Pidana ,  Yogyakarta:  Makalah  pada  Pelatihan  Hukum  Pidana  dan Kriminologi  yang  diselenggarakan  atas  kerjasama  Fakultas  Hukum Universitas  Gadjah  Mada  dengan  Masyarakat  Hukum  Pidana  dan Kriminologi Indonesia, . 2014.
Remmelink, Jan. Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia, Jakarta: Gramedia  Pustaka Utama, 2003.
Rifai,  Ahmad. Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Perspektif  Hukum  Progresif .,
Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Sasangka.  Hari  dan  Ahmad  Rifai. KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana) disertai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia , Bandung: CV. Mandar Maju, 2010.
Syamsuddin, Aziz. Tindak Pidana Khusus , Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang  tentang  Hukum  Acara  Pidana ,  UU  No.  8,  LN  No.  76 Tahun 1981.
------------, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , UU No. 31, LN. No. 140 Tahun 1999.
------------, Undang-Undang tentang Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , UU No. 20, LN. No. 134 Tahun 2001.
------------, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme ,  Perpu  No.  1,  LN.  No.  106 Tahun 2002.
------------, Undang-Undang  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia ,  UU  No.  16, LN. No. 67 Tahun 2004.
------------, Undang-Undang  tentang  Narkotika ,  UU  No.  35,  LN.  No.  143  Tahun 2009.
------------, Undang-Undang  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang , UU No. 8, LN. No. 122 Tahun 2010.
------------, Undang-Undang  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan , UU No. 12, LN. No. 82 Tahun 2011.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) September 2019.