## TINDAKAN PENYELIDIKAN KEPOLISIAN TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERKAIT DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Police Investigative Actions Against Recovering State Financial Losses Related to Alleged Corruption Crimes
Astaman 1* , Ruslan Renggong 2 , Basri Oner 3
1 Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: astaman@gmail.com
Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui tindakan Kepolisian terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat  tindak pidana  korupsi  dan  kendala  yang  dihadapi  Kepolisian  dalam  pengembalian  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi. Metode  penelitianayang  di  gunakan  adalah  penelitian  hukum  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Peran Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan  dalam  pengembalian  kerugian  Negara  akibat  tindak  pidana  korupsi  yaitu  dengan penyelidikan. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004  memberikan dukungan  maksimal terhadap  upaya-upaya penindakan korupsi  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Dan  Kendala  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan dalam  pengembalian  kerugian  Negara  akibat  tindak  pidana  korupsi  yaitu  kendala  internal  dan  Kendala  Eksternal  yaitu undang-undang  tidak  mengatur  pemberian  kewenangan  kepada  polri  untuk  melakukan  penyadapan,  kesulitan  dalam pembuktian  hasil  dari  tindak  pidana  korupsi,  karena  tidak  jujur,  jumlah  kerugian  akibat  tindak  pidana  korupsi  yang  terlalu besar,  tersangka  tindak  pidana  korupsi  tindak  sanggup  membayar  kerugian  sehingga  terpidana  korupsi  lebih  memilih hukuman subsidair dari pada pengembalian aset yang telah dikorupsi.
Kata Kunci : Penyelidikan Polisi, Pengembalian Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi

## ABSTRACT
This research aims to find out the actions of the Police in recovering state financial losses due to corruption crimes and the obstacles  faced  by  the  Police  in  recovering  state  losses  due  to  corruption  crimes.  The  research  method  used  is  empirical juridical legal research. The results showed that the role of the South Sulawesi Regional Police in recovering state losses due  to  corruption  is  through  investigation.  Presidential  Instruction  Number  5  of  2004  provides  maximum  support  for corruption prosecution efforts carried out by the Indonesian National Police. The obstacles of the South Sulawesi Regional Police in recovering State losses due to corruption are internal obstacles and external obstacles because the law does not regulate  the  granting  of  authority  to  the  police  to  conduct  wiretapping,  difficulty  in  proving  the  results  of  corruption, because it is dishonest, the amount of losses due to corruption is too large, the suspect of corruption is willing to pay losses so that corruption convicts prefer a subsidized sentence rather than returning assets that have been corrupted.
Keywords: Police Investigations, Recovery of State Losses, Criminal Acts of Corruption
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Korupsi  bukan  masalah  baru  di  Indonesia,  karena  telah ada  sejak  era  tahun  1950-an.  Bahkan  berbagai  kalangan menilai  bahwa  korupsi  telah  menjadi  bagian  dari  kehidupan, menjadi  suatu  sistem  dan  menyatu  dengan  penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan  korupsi di era tersebut banyak menemui kegagalan (Chaerudin, dkk, 2008)
Korupsi  di  Indonesia  terjadi  secara  sistematik  dan meluas,  tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga telah  melanggar  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat
secara  luas,  sehingga  korupsi  merupakan  kejahatan  yang  luar biasa  ( extra  ordinary  crime ). Oleh  karena  itu,  pemberantasan korupsi  perlu  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  luar  biasa ( extra ordinary measures ).
Menurut  Mien  Rukmini,  bahwa  korupsi  merupakan sebuah  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime ) (Atmasamita, 2002) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari  penjahatnya  ( crime  without  offender ),  karena  korupsi berada  pada  wilayah  yang  sulit  untuk  ditembus.  Korupsi bukan hanya sekadar merugikan keuangan negara, tetapi juga

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Tindakan Penyelidikan Kepolisian terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan… (Astaman, Ruslan Renggong, Basri Oner)
berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi  rakyat.  Pada  dasarnya,  koruptor  adalah  perampas uang  rakyat;  fakta  bahwa  korupsi  sudah  sedemikian  meluas tidak  saja  terlihat  dari  persepsi  masyarakat  Indonesia,  tetapi juga  masyarakat  Internasional.  Korupsi  di  Indonesia  adalah penyakit yang sangat parah. Pandangan masyarakat internasional  dikemukakan  oleh  lembaga,  organisasi  yang secara khusus meneliti dan memantau praktik-praktik korupsi di  berbagai  negara.  Hasilnya  dapat  dilihat  bahwa  Indonesia menempati  peringkat  paling  parah  dalam  kelompok  negara yang memiliki tingkat korupsi sangat tinggi.
Salah  satu  unsur  dalam  tindak  pidana  korupsi  ialah adanya kerugian keuangan negara. Harapan dapat memberantas  korupsi  secara  hukum  adalah  mengandalkan diperlakukannya  secara  konsisten  undang-undang  tentang pemberantasan  korupsi  di  samping  ketentuan  terkait  yang bersifat  preventif.  Fokus  pemberantasan  korupsi  juga  harus menempatkan  kerugian  negara  sebagai  suatu  bentuk pelanggaran  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  secara  luas. Pemikiran  dasar  mencegah  timbulnya  kerugian  keuangan negara  telah  dengan  sendirinya  mendorong  agar  baik  dengan cara  pidana  atau  cara  perdata,  mengusahakan  kembalinya secara  maksimal  dan  cepat  seluruh  kerugian  negara  yang ditimbulkan  oleh  praktek  korupsi.  Pemikiran  dasar  tersebut telah  memberi  isi  serta  makna  pasal-pasal  dalam  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Adanya  kerugian negara  atau  perekonomian  negara  menjadi  unsur  utama  dari delik korupsi.
Upaya  penegakan hukum yang  dilakukan  oleh pemerintah,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  (Polri).  Tugas  pokok  Polri  itu  sendiri menurut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah  memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum, dan  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan kepada masyarakat.
Pemberantasan  korupsi  sebenarnya  bukanlah  hanya dalam  lingkup  penegakan  hukum  pidana  lewat  penuntutan (conviction) lewat  suatu  proses  peradilan  pidana  ( criminal proceedings ) semata-mata, melainkan juga dapat dilaksanakan lewat  upaya  keperdataan  ( civil  proceeding ).  Strategi pencegahan  korupsi  harus  dilihat  sebagai  upaya  strategis  di samping  upaya  pemberantasan  ( represif ).  Dan  yang  lebih penting  lagi  adalah  strategi  pengembalian  asset  ( asset recovery ) hasil korupsi.
Dalam  undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi,  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  dapat dilakukan  melalui  dua  instrument  hukum  yaitu  instrument pidana  dan  instrument  perdata.  Instrumen  pidana  dilakukan oleh penyidik dengan  menyita harta benda  milik pelaku  yang sebelumnya  telah  diputus  pengadilan  dengan  putusan  pidana tambahan  berupa  uang  pengganti  kerugian  keuangan  negara
oleh  hakim  -  dan  selanjutnya  penuntut  umum  menuntut  agar diputus  oleh  hakim.  Sementara  instrument  perdata  (melalui Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal  38  C  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001)  yang dilakukan  oleh  instansi  yang  dirugikan.  Upaya  pengembalian kerugian  keuangan  negara  yang  menggunakan  instrument perdata,  sepenuhnya  tunduk  pada  disiplin  hukum  perdata materiil  maupun  formil,  meskipun  berkaitan  dengan  tindak pidana korupsi.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tindakan Kepolisian  terhadap  pengembalian  kerugian  keuangan  negara akibat  tindak  pidana  korupsi  dan  kendala  yang  dihadapi Kepolisian dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

## 2. METODE
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian normatif  empiris  yang  memadukan  antara  bahan  dari  buku- buku  dan  Peraturan  Perundang-undangan.  Selain  itu  juga, dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan  wawancara  langsung ke Polda Sul-Sel untuk melengkapi data penulisan ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu sub  sistem  dari  Sistem  Peradilan  Pidana  ( criminal  justice system ),  berwenang  melakukan  tugas  penyidikan  terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan  perundang-undangan  lainnya  termasuk  kasus Korupsi,  selain  lembaga-lembaga  hukum  seperti  Kejaksaan dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (selanjutnya  disingkat KPK).
Undang-undang  korupsi  baik  yang  lama  yaitu  UU Nomor 3 tahun 1971 maupun  yang baru  yaitu UU Nomor 31 tahun  1999 junto UU  Nomor  20  tahun  2001,  menetapkan kebijakan  bahwa  kerugian  keuangan  negara  itu  harus dikembalikan  atau  diganti  oleh  pelaku  korupsi  ( Asset Recovery ).  Sehingga  penanganan  perkara  korupsi  di  masa mendatang,  tidak  lagi  berorientasi  pada  kerugian  negara  dan pemberian  hukuman  badan  pada  pelaku  semata,  tetapi  lebih diorientasikan kepada pengembalian aset negara.
Besarnya  kerugian  keuangan  negara  yang  diakibatkan oleh  korupsi  sangat  tidak  sebanding  besar  dengan pengembalian  keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian  keuangan  negara  tersebut  harus  dilakukan  dengan cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal  mungkin. Prinsipnya, hak  negara  harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat.
Apabila  dilihat  dari  besarnya  perbandingan  antara besarnya kerugian keuangan negara dengan jumlah pengembalian  kerugian  keuangan  negara  akibat  korupsi  yang disetorkan ke kas negara, dapat digambarkan sebagai berikut:

## Sumber: Dit Tipidkor Bareskrim Polri, 2022.
Gambar 1.  penindakan kasus kerugian negara akibat korupsi Pada Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2019 – 2021
Jumlah  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  dari tabel  di  atas,  merupakan  laporan  penindakan  kasus  kerugian negara  akibat  korupsi  Pada  Kepolisian  Republik  Indonesia dari  tahun  2019  hingga  2021.  Berdasarkan  data  tersebut, perbandingan  antara  besarnya  dugaan  kerugian  keuangan negara akibat korupsi dengan pengembalian keuangan  negara yang  telah  dicapai  oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia menunjukkan  ketimpangan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi harus ditingkatkan.
Kemudian  berdasarkan  data  Kasus  Korupsi  di  Sulawesi Selatan  tahun  2019  hingga  2021.,  menunjukkan  bahwa korupsi  masih  terus  meningkat  itu  dapat  dilihat  pada  tabel  di bawah ini

## Sumber : Tipidkor Polda Sulawesi Selatan, 2022
Gambar. 2. Kasus Korupsi di Sulawesi Selatan. 2019 - 2021.
Dari  data  Kepolisian  negara  republik  Indonesia  Polda Sulawesi  selatan  berhasil  mengungguli  33  Polda  lainnya hingga  mendapatkan  peringkat  dalam  penyelesaian  perkara pidana  korupsi  dan  penyelamatan  keuangan  negara  TA  2020 sampai  dengan  tahun  2022  dari  59  perkara  kasus  yang  di tangani  Polda  Sulawesi  selatan  48  diantaranya  berhasil  di selesaikan  atau  (81,4%)  penyelamatan  keuangan  negara melalui penyitaan dan pemblokiran sebesar Rp 15,322,774,235  untuk  tahun  2020  sedangkan  untuk  tahun 2022 sebesar Rp 130,519,339,519.
3.1. Tindakan Kepolisian Terhadap Pengembalian Kerugian  Keuangan  Negara  Akibat  Tindak  Pidana Korupsi
Indonesia  dalam  melakukan  pemberantasan  tindak pidana  korupsi,  telah  mengeluarkan  3  (tiga)  peraturan perundang-undangan  mengenai  tindak  pidana  korupsi  yaitu Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 Tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi.  Dari  ketiga  peraturan perundang-undangan tersebut, semua sudah  mengatur  tentang kerugian  keuangan  negara  terhadap  terdakwa  tindak  pidana korupsi,  yang  tercantum  dalam  Pasal  4  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Tugas,  kewenangan  dan  fungsi  kepolisian  suatu  Negara selalu berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangannya itu dipengaruhi  oleh  banyak  hal.  Beberapa  diantaranya  adalah lingkungan,  politik,  ketatanegaraan,  ekonomi  maupun  sosial budaya.  Begitu  pula  dengan  tugas,  kewenangan  dan  fungsi Polri.  Dari  masa  berdirinya  Polri  sampai  dengan  sekarang, kewenangan, peran dan fungsinya  mengalami perkembangan. Apabila  dahulu  pada  masa  awal  disahkannya  Kepolisian Nasional disamping melaksanakan tugas rutin kepolisian juga secara aktif ikut dalam perang mempertahankan kemerdekaan, maka  pada  saat  sekarang  ini  berdasarkan  UU  POLRI  pada Pasal  2  merupakan  alat  negara  yang  berperan  dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
Sementara  menurut  KUHAP  sebagai  hukum  pidana formil  umum,  menegaskan  bahwa  penyelidik  merupakan wewenang  tunggal  Polri  pada  Pasal  1  angka  4  yaitu “penyelidik  adalah  pejabat  polisi  negara  Republik  Indonesia yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  ini  untuk melakukan penyelidikan”.  Artinya setiap pejabat Polri adalah penyelidik, dan diberikan wewenang oleh KUHAP, serta tidak kepada penyelidik lain selain pejabat Polri”. Pasal 4 KUHAP menegaskan  bahwa  setiap  pejabat  polisi  Negara  RI  adalah penyelidik,  oleh  karena  itu  KUHAP  memberikan  wewenang yang  lahir  dari  undang-undang  kepada  penyelidik  untuk melaksanakan  kewajiban  dan  wewenang  penyelidikan  yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) tanpa surat perintah.
Jika  mengacu  ketentuan  KUHAP  terlihat  bahwa penyidikan terhadap suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh penyidik  POLRI  dan  PPNS  tertentu,  pada  prinsipnya  POLRI mempunyai  wewenang  yang  diamanatkan  oleh  undang- undang  untuk  melakukan  penyidikan  terhadap  semua  tindak pidana baik tindak pidana yang diatur didalam KUHP maupun tindak  pidana  khusus  di  luar  KUHP  termasuk  di  dalamnya
271 444 533 580 875 1173 137 244 533 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2019 2020 2021
jumlah kasus jumlah tersangka nilai kerugian negara Linear (jumlah kasus) Linear (jumlah tersangka)
120 126 134 110 115 120 125 130 135 140 2019 2020 2021
Tindakan Penyelidikan Kepolisian terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan… (Astaman, Ruslan Renggong, Basri Oner)
penyidikan  terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagai  suatu Tindak Pidana Khusus.
Penegasan kewenangan Polri dalam melakukan Penyidikan  terhadap  kasus  korupsi  lebih  ditegaskan  lagi dalam  Inpres  No.  5  Tahun  2004  tentang  Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam rangka percepatan pemberantasan  korupsi  sesuai  point  kesebelas  angka  10, Presiden menginstruksikan kepada Kapolri untuk:
a. Mengoptimalkan  upaya-upaya  penyidikan  terhadap tindak  pidana  korupsi  untuk  menghukum  pelaku dan menyelamatkan uang negara.
b. Mencegah  dan  memberikan  sanksi  tegas  terhadap penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
c. Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik  Indonesia,  Badan  Pengawas  Keuangan dan  Pembangunan,  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi  Keuangan,  dan  Institusi  Negara  yang terkait  dengan  upaya  penegakan  hukum  dan pengembalian  kerugian  keuangan  negara  akibat tindak pidana korupsi.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 ini, memberikan dukungan  maksimal  terhadap  upaya-upaya  penindakan korupsi  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  Kejaksaan  Republik  Indonesia  dan  Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara  mempercepat pemberian informasi  yang  berkaitan  dengan  perkara  tindak  pidana korupsi  dan  mempercepat  pemberian  ijin  pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.
Pada  tataran  inilah  tugas  dan  kewenangan  Polri  sebagai penegak  hukum  melakukan  penyelidikan/penyidikan  kasus korupsi  atas  laporan  ataupun  pengaduan  yang  dilakukan masyarakat,  lembaga  Swadaya  Masyarakat  atau  pun  dari laporan  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP).  Dalam  hal  penghitungan  jumlah  kerugian  keuangan negara  Penyidik  Polri  meminta  bantuan  dari  BPKP  untuk melakukan  penghitungan  jumlah  kerugian  keuangan  negara. Sebab  dalam  praktek  di  lapangan  bila  Penyidik  Polri mengirimkan  berkas  perkara  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum harus  jelas  terinci  jumlah  kerugian  keuangan  negara,  apabila tidak dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara Jaksa Penuntut  Umum  tidak  akan  menerima  berkas  perkara  dari Penyidik Polri.
Pengembalian  keuangan  negara  hasil  tindak  pidana korupsi sudah  merupakan norma  yang berdiri sendiri, dengan prinsip hukum bahwa pelaku  Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak  boleh  mendapatkan  keuntungan  dari  hasil  korupsi. Adapun  proses  pengembalian  kerugian  keuangan  negara dalam  tahap  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  di  Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu sebagai berikut:
1. Kesadaran Sendiri
Pengembalian  kerugian  negara  yang  timbul  akibat terjadinya  tindak  pidana  korupsi  secara  sukarela  memang seakan  mustahil  untuk  dilakukan  atau  dapat  terganti  karena jumlahnya  yang  cukup  besar.  Kesadaran  diri  untuk mengembalikan  kerugian  atau  uang  hasil  tindak  pidana korupsi yang dilakukan secara sukarela merupakan salah satu upaya bagi para pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan  tindakannya  yang  telah  banyak merugikan  Negara  dan  masyarakat  Indonesia.  Peneliti  Dalam
melakukan  wawancara  pada  Kamis  3  Agustus  2023  bersama dengan  Hatta  selaku  penyidik  Tipikor  di  Kepolisian  Daerah Sulawesi Selatan terkait pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi, beliau menjelaskan bahwa:
„‟Salah  satu  cara  atau  proses  mengembalikan  kerugian Negara  yang  timbul  akibat  tindak  pidana  korupsi  yaitu kesadaran  diri  sendiri,  dimana  secara  sukarela  pelaku yang  diduga  telah  melakukan  tindakan  kriminal melakukan  korupsi,  secara  sukarela  mengembalikan hasil  korupsi  yang  dapat  berupa  uang  atau  benda lainnya.  Mengembalikan  kerugian  negara  akibat  tindak pidana  korupsi  secara  sukarela  ini,  biasanya  dapat menjadi  alasan  atau  pertimbangan  bagi  Majelis  hakim untuk memberikan keringanan bagi terdakwa. Walaupun tersangka  tindak  pidana  korupsi  mengembalikan  hasil korupsinya atau mengembalikan kerugian yang ditimbulkan  bukan  berarti  menghapuskan  tindak pidananya, dan tidak menghapuskan hukuman pokoknya,  karena  selain  ada  uang  pengganti,  ada  juga uang  denda  yang  tujuannya  untuk  mengembalikan kerugian uang negara‟‟
Pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku  dijelaskan  dalam  Pasal  4 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  serta  penjelasannya. Dalam  pasal  4  dinyatakan  antara  lain  bahwa  pengembalian kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  tidak menghapuskan  dipidananya  pelaku  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  2  dan  pasal  3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pengembalian  kerugian  Negara  dilakukan  dengan penanganan  secara  Pidana  yaitu  dengan  cara  penyitaan serta  perampasan  harta  benda  hasil  Tindak  Pidana Korupsi.
Peneliti dalam mengumpulkan informasi terkait pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi  di  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan,  dengan melakukan  wawancara  bersama  dengan  Dicky  Hardianto selaku penyidik menjelaskan bahwa:
„‟Pengembalian  kerugian  keuangan  negara  yang dilakukan  secara  pidana  yaitu  berupa  penyitaan,  yang merujuk  dalam  pasal  4  dan  pasal  26  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  31  Tahun  1999  tentang  pemberantasan  tindak pidana korupsi, yang diatur dalam pasal 1 butir 16, pasal 5  ayat  (1)  huruf  b  angka  1,  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  d, Pasal 11, Pasal 39, Pasal 130 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana. Seperti halnya yang dilakukan pada kasus tindak  pidana  korupsi  pada  tahun  2020,  dimana  Dalam perjalanan  tahap  penyidikan  Tersangka  Kepala  Desa mengembalikan  kerugian  negara  Rp.  80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian demi kepentingan penyidikan  maka  penyidik  melakukan  upaya  paksa berupa  penyitaan  terhadap  barang  bukti  pengembalian kerugian negara tersebut‟‟
Perhitungan  kerugian  keuangan  negara  dalam  tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan setelah ditentukan unsur melawan  hukumnya  sebagai  penyebab  timbulnya  kerugian
keuangan  negara.  Perhitungan  kerugian  keuangan  negara sebagai  akibat  dari  perbuatan  melawan  hukum.  Penerapan pengembalian  kerugian  negara  terhadap  kasus  tindak  pidana korupsi  dilakukan  oleh  terdakwa.  Pengembalian  kerugian negara  ini  hanyalah  salah  satu  faktor  yang  meringankan  dan wajib  dipertimbangkan  dalam  penjatuhan  sanksi  atau hukuman  bagi  terdakwa  yang  didakwa  melakukan  kerugian negara.
Berdasarkan  data  yang  telah  penulis  peroleh,  adapun data  penyelesaian  tindak  pidana  korupsi  di  wilayah  Daerah Sulawesi Selatan dalam 3 tahun terakhir yaitu:
Tabel 1.
Data Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Daerah Sulawesi Selatan Dalam 3 Tahun Terakhir
No Tahun Jumlah Laporan Jumlah Penyelamatan 1 2020 59 Rp. 15.522.555.658 2 2021 59 Rp. 42.098.590.859,77 3 2022 20 Rp. 130.519.336.375 Total 138 Rp. 188.140.482.892,77
Sumber Ditkrimsus Polda SulSel, 2022
Table  1.  bahwa  dalam  3  tahun  terakhir  terdapat  138 kasus  dengan  total  sebanyak  Rp.  188.140.482,77  kerugian negara  yang  berhasil  diamankan  oleh  Kepolisian  wilayah Daerah Sulawesi Selatan. Pada tahun 2020 hingga 2021 masih terbilang  tinggi  angka  banyaknya  kasus,  meskipun  di  tahun 2022  lebih  sedikit  kasus  namun  angka  penyelamatannya paling tinggi.
Menurut penulis, tindakan kepolisian dalam penyelidikan terhadap kasus pengembalian kerugian keuangan negara sudah berdasarkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  akan  tetapi  perbedaan  pandangan mengenai  metode  penghitungan  kerugian  negara  tidak  dapat dilakukan sama, karena sangat bergantung pada konteks kasus perkasus.  Penyidik  akan  memberikan  interpretasi  yang mendalam  baik  dalam  konteks  hukum  pidana  maupun  dalam konteks  hukum  administrasi  negara  terhadap  kerugian keuangan negara.
3.2. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam
Pengembalian  Kerugian  Negara  Akibat  Tindak Pidana Korupsi
Masalah dalam pengembalian keuangan negara hasil dari tindak  pidana  korupsi  cenderung  semakin  tidak  terkendali dimasa  orde  sekarang.,  sehingga  upaya  pengungkapan maupun pembuktian  masih jauh dari harapan. Kendala dalam mengembalikan aset hasil korupsi juga disebabkan oleh faktor adanya  penyalahgunaan  kekuasaan.  Korupsi  mempunyai pengaruh  yang  paling  menghancurkan  di  negara-negara  yang sedang  mengalami  transisi  seperti  di  Indonesia.  Dampak  dari tindakan  korupsi  juga  dapat  melemahkan  sendi-sendi kehidupan  didalam  masyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara, untuk  diperlukan  eksekusi  tindak  pidana  korupsi  secara maksimal oleh para penegak hukum.
Perampasan  aset  dari  tindak  pidana  korupsi  yang  juga dapat  disebut  dengan  pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana korupsi merupakan konsep yang sebenarnya bukan merupakan produk  baru.  Pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi mengacu  pada  proses  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yaitu dicabut,  dirampas,  dihilangkan  haknya  untuk  menggunakan hasil atau  keuntungan sebagai alat untuk  melakukan tindakan pidana lain.
Dalam pelaksanaan perannya pada pemberantasan tindak pidana  korupsi,  harus  diakui  bahwa  Penyelidik  dan  Penyidik Polri  belum  bisa  melaksanakannya  secara  optimal.  Ada
beberapa  faktor  yang  menjadi  kendala  penyebab  kurang optimalnya  Polri  dalam  melaksanakan  peran  tersebut, khususnya  di  wilayah  Daerah  Kepolisian  Sulawesi  Selatan diantaranya adalah:
1. Kendala Internal
a. Sumber Daya Manusia Secara  kualitas,  masih  ditemukan  ada  penyidik Polri  belum  berijazah  paling  rendah  strata  1  (S-1), juga  masih  ditemukan  penyidik  belum  memiliki pendidikan  kejuruan  penyidikan  tindak  pidana korupsi.  Secara  kuantitas,  penyelidik  dan  penyidik tindak  pidana  korupsi  yang  ada  masih  belum  ideal dengan  kebutuhan  organisasi.  Saat  ini,  secara kuantitas  jumlah  penyelidik  dan  penyidik  tindak pidana  korupsi  Polri  adalah  sebanyak  2.978  orang. Sebanyak  103  orang  merupakan  penyidik  di Direktorat  Tindak  Pidana  Korupsi  Badan  Reserse Kriminal (BARESKRIM) Polri yang berkedudukan di Mabes Polri, sisanya tersebar di 33 Polda seluruh Indonesia.
b. Anggaran Selain  peningkatan  Kuantitas  dan  kualitas  Sumber Daya  Manusia  (SDM),  maka  perlu  juga  dilakukan peningkatan  dalam  bidang  anggaran  dibidang penegakkan hukum. Saat ini anggaran penyelidikan dan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  korupsi yang  tersedia  di  Polri  adalah  sebesar  Rp. 208.000.000,  -  per  kasus.  Selain  itu,  gaji  yang diterima  oleh  penyelidik  dan  penyidik  Polri  masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari,  sehingga  hal  tersebut  dikhawatirkan  dapat mempengaruhi integritas penyelidik dan penyidik.
c. Sarana dan Pra-sarana Dalam proses penyelidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Polri, saat  ini  belum  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana yang memadai. Seperti ketersediaan alat penyadapan,  dimana  alat  penyadapan  ini  sangat bermanfaat dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, terutama dalam kasus penyuapan. Ketiadaan  alat  penyadapan  tersebut  juga  karena sampai  saat  ini  penyidik  kepolisian  tidak  memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan sebagaimana hal nya dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi.
2. Kendala Eksternal
Selain  kendala  internal  yang  dihadapai  oleh  penyidik Polri  seperti  yang  dikemukakan  diatas,  ada  juga  kendala eksternal  yang  dihadapi  oleh  penyidik.  Berdasarkan  hasil penelitian  dan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis terhadap  beberapa  penyidik  dapat  diperoleh  informasi  bahwa kendala  eksternal  yang  dihadapi  oleh  penyidik  di  wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan antara lain:
a. Waktu penyidikan sangat tergantung dari kecepatan Auditor  (BPK  dan  BPKP)  dalam  melakukan  audit investigasi  atau  penghitungan  kerugian  kekayaan negara  yang  memakan  waktu  relatif  lama  yaitu antara 3 hingga 4 bulan;
b. Prosedur-prosedur  yang  ada  di  system  peradilan pidana yang  belum sejalan  dengan upaya percepatan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi. Seperti  Jaksa  penuntut  umum  (JPU)  yang  harus mengirimkan rencana penuntutan terlebih dahulu ke kejaksaan  agung  untuk  dinilai  atau  diverifikasi
Tindakan Penyelidikan Kepolisian terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan… (Astaman, Ruslan Renggong, Basri Oner)
sebelum  diterbitkan  P-21  (berkas  dinyatakan lengkap);
1) Adanya  perbedaan  persepsi  dengan  jaksa penuntut  umum  dalam  penanganan  perkara tindak pidana korupsi;
2) Undang-Undang  tidak  mengatur  pemberian kewenangan  kepada  Polri  untuk  melakukan penyadapan;
3) Kesulitan  dalam  pembuktian  hasil  dari  tindak pidana  korupsi,  karena  tidak  jujur.  Tidak diketahuinya  keberadaan  harta  atau  pun barang  yang  dimiliki  oleh  terdakwah  menjadi salah satu hambatan penyidik dalam melakukan  pembuktian.  Dimana  harta  yang berhubungan  dengan  aset  banyak  yang  telah dijual  atau  telah  dipindah  tangankan  menjadi salah  satu  cara  bagi  para  koruptor  untuk menghilangkan  jejak  perbuatannya  tesebut. Hal  yang  serupa  juga  disampaikan  oleh Muhamma  Ise  selaku  penyidik  di  Polda  Sul- sel:
“Ketidak jujuran para tersangka tindak pidana korupsi ini terkait jumlah aset atau harta yang dimiliki,  baik  itu  benda  yang  bergerak maupun  benda  yang  tidak  bergerak  menjadi salah  satu  hambatan  bagi  para  penegak hukum untuk melakukan pembuktian, sehingga  hal  tesebut  berdampak  pada  proses pengembalian  kerugian  keuangan  negara. Kemudian  pada  kasus  tindak  pidana  korupsi yang  berhubungan  dengan  aset,  itu  mudah untuk  dihilangkan  dengan  cara  dipindah tangankan atau sudah dijual”
4) Jumlah  kerugian  akibat  Tindak  Pidana Korupsi yang terlalu besar, sehingga tersangka Tindak  Pidana  Korupsi  tindak  sanggup membayar kerugian. Sebagain terpidana kasus tindak pidana korupsi lebih memilih mengganti  kerugian  keuangan  negara  dengan kurungan  bagi  yang  tidak  sanggup  membayar kerugian  negara.  Lemahnya  hukuman  yang diterapkan  didalam  Undang-Undang  Tindak Pidana Korupsi cenderung membuat terpidana korupsi lebih memilih hukuman subsidair dari pada pengembalian aset yang telah dikorupsi. Menurut  penulis,  kendala  yang  dihadapi  kepolisian dalam  menagani  kasus  pengembalian  kerugian  negara  akibat dugaan  tindak  pidana  korupsi  dikarenakan  ada  2  faktor  yaitu faktor  internal  dan  eksternal  akan  tetapi  semua  landasan  di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus benar- benar diperhatikan dan dijalankan oleh semua aparat penegak hukum  dalam  melakukan  tindakan,  khususnya  di  Kepolisian Daerah  Sulawesi  Selatan  dalam  melakukan  pengembalian kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi.  Hal  tersebut dilaksanakan  agar  penegakan  hukum  dapat  berjalan  secara efektif.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  tindakan  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan  sudah
melakukan  upaya  pengembalian  kerugian  keuangan  negara dengan  melakukan  permintaan  audit,  melukan  pemeriksaan pihak-pihak  terkait,  dan  permintaan  alhi  kontruksi  jika  kasus tersebut  berupa  bangunan.  Hal  tersebut  sebagaiman  Instruksi Presiden  Nomor  5  Tahun  2004  untuk  memberikan  dukungan maksimal  terhadap  upaya-upaya  penindakan  korupsi  yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kendala  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan  dalam pengembalian  kerugian  Negara  akibat  tindak  pidana  korupsi yaitu  kendala  internal  yaitu  sumber  daya  manusia,  anggaran, sarana  dan  pra-sarana.  Dan  Kendala  Eksternal yaitu Waktu penyidikan,  prosedur  yang  ada  di  system  peradilan  pidana yang  belum  sejalan  dengan  upaya  percepatan  penyidikan tindak  pidana  korupsi,  adanya  perbedaan  persepsi  dengan jaksa  penuntut  umum  dalam  penanganan  perkara  tindak pidana  korupsi,  undang-undang  tidak  mengatur  pemberian kewenangan  kepada  polri  untuk  melakukan  penyadapan, kesulitan  dalam  pembuktian  hasil  dari  tindak  pidana  korupsi, karena  tidak  jujur,  jumlah  kerugian  akibat  tindak  pidana korupsi  yang  terlalu  besar,  tersangka  tindak  pidana  korupsi tindak  sanggup  membayar  kerugian  sehingga  terpidana korupsi  lebih  memilih  hukuman  subsidair  dari  pada pengembalian aset yang telah dikorupsi.
Peran Kepolisian dalam pengembalian uang negara pada kasus  tindak  pidana  korupsi  harus  lebih  dimaksimalkan, kurangnya  ruang  penyidik  kepolisian  dalam  mengungkap pecahan-pecahan kasus harus lebih diperhatikan, khususnya di wilayah  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan.  Banyaknya kendala  yang  dihadapi  kepolisian  dalam  pengembalian kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi  khususnya  di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan masih memerlukan dukungan dari segi financial dan sumber daya.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Arifin  P.  Soeria  Atmadja,  2005.  Keuangan  Publik  Dalam Perspektif  Hukum:  Teori,  Praktik,  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Arsyad,  H.  Jawade  Hafidz,  2017,  Korupsi  dalam  Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika.
Bambang  Hartono,  2011,  “Analisi  Pidana  Ganti  Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Volume 2 No. 1,  Fakultas  Hukum  Universitas  Bandar  Lampung.Barda Nawawi  Arief,  2013,  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana, Bandung: Citra Aditya.
Buku Saku Korupsi, 2006. Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta Chaerudin,  dkk,  2008.  Strategi  Pencegahan  dan  Penegakan Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi,  P.T  Refika  Aditama, Bandung,
Chatrina  Darul  Rosikah  dan  Dessy  Marliani  Listianingsih, 2016, Pendidikan Anti Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta Clerence J. Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance  to  the  Design  of  Legal  Service  Program  in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip  dalam  jurnal  Marcus  Priyo  Gunarto,  2011, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi  Perda  dan  Retribusi,  Program  Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
Desky  Wibowo,  2015  “Pengembalian  Aset  Negara  Melalui Gugatan  Perdata  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi”,  Sinar Grafika, Jakarta
Djoko Prakoso, 1987, Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum, Jakarta: PT Bina Aksara.
Guntur  Rambey,  2016,  “Pengembalian  Kerugian  Negara Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui  Pembayaran Uang Pengganti dan Denda”, Volume 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Irwan  Suwarto  2003,  Polri  Dalam  Dinamika  Ketatanegaraan Indonesia, Ekasakti Press, Padang,
J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, Kamus Hukum, Sinar Grafika. Jakarta
Jawade Hafidz Arsyad, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN,
Sinar Grafika. Jakarta Kenedi,  John.  2015.  Studi  Analisis  Terhadap  Nilai-Nilai Kesadaran  Hukum  dalam  Pendidikan  Kewarganegaraan di  Perguruan  Tinggi  Islam.  Bengkulu:  Jurnal  Madania Volume  19  Nomor  2  Institut  Agama  Islam  Negeri Bengkulu.
Lihat  Romli  Atmasamita,  Korupsi,  Good  Governance  &
Komisi  anti  Korupsi  di  Indonesia,  Badan  Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI,
Jakarta, 2002,
Marcus  Priyo  Gunarto,  2011,  Kriminalisasi  dan  Penalisasi
Dalam  Rangka  Fungsionalisasi  Perda  dan  Retribusi, Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas  Diponegoro Semarang,
Momo  Kelana,  1984,  Hukum  Kepolisian,  CV.  Sandaan, Jakarta,
Nyoman Serikat PJ, 2005. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  di  Indonesia,  Badan  penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang
Pusat  Bahasa,  2008,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat
Bahasa, Edisi IV, Gramedia. Jakarta
Renggong, Ruslan. "Reform of criminal law and implications for law enforcement in Indonesia." (2014).
Renggong,  Ruslan,  and  Abd  Hamid.  "Efektivitas  Peran
Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative  Justice  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak Pidana  Pada  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Makassar." (2020).
Robert  Klitgaard,  2001,  Membasmi  Korupsi:  Yayasan  Obor Indonesia. Jakarta
Ruslan  Renggong,  2016,  Hukum  Pidana  Khusus:  Prenamadia Group. Jakarta
Rusman  Hadi,  1996.  Polri  menuju  Reformasi,  Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta