## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023 e-ISSN : 2597-5234
THE INFLUENCE OF REGIONAL EXPENDITURE AND POLITICAL COMPETITION ON DISCLOSURE OF INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) AT REGENCIES/CITIES IN WEST JAVA
PENGARUH  BELANJA DAERAH DAN KOMPETISI POLITIK TERHADAP PENGUNGKAPAN INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT
Santi Nurhunah 1 ,Dedi Mulyadi 2 , Yanti 3
Program Sudi Akuntans, Fakultas  Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang
ak19.santinurhunah@mhs.ubpkarawang.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of regional spending and political competition on Internet Financial Reporting Disclosures. There are 2 hypotheses tested namely (1) There is an influence between regional spending on disclosure of Internet Financial Reporting (2) There is an influence between political competition on disclosure of Internet Financial Reporting. The sample used in this study amounted to 135 districts/cities in West Java in 2017-2021.  The  sampling  technique  uses  saturated  sampling.  Data  processing  in  this study  utilizes  PLS-SEM  on  SmartPLS  4.0  software.  The  results  of  this  study  are  (1) Regional spending effect on disclosure of Internet Financial Reporting in districts/cities in West Java Province (2) Political Competition effect on disclosure of Internet Financial Reporting  in  districts/cities  in  West  Java  Province  Both  hypotheses  in  this  study  are proven and accepted.
Keywords: Regional  Expenditure,  Political  Competition  and  Disclosure  of  Internet Financial Reporting

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja daerah dan kompetisi politik terhadap Pengungkapan Internet Financial Reporting . Terdapat 2 hipotesis yang diuji yakni (1) Terdapat pengaruh antara belanja daerah terhadap pengungkapan Internet Financial  Reporting (2)  Terdapat  pengaruh  antara  kompetisi  politik  terhadap pengungkapan Internet Financial Reporting . Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 135 kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2017-2021. Teknik pengambilan sampel  menggunakan  sampling  jenuh.  Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini memanfaatkan PLS-SEM pada perangkat lunak SmartPLS 4.0. Hasil dari penelitian ini adalah  (1)  Belanja  daerah  berpengaruh  terhadap  pengungkapan Internet  Financial Reporting pada kabupaten/kota di Jawa Barat (2) Kompetisi Politik berpengaruh terhadap pengungkapan Internet Financial Reporting pada kabupaten/kota di Jawa Barat . Kedua Hipotesis dalam penelitian ini terbukti dan diterima.
Kata Kunci: Belanja Daerah, Kompetisi Politik dan Pengungkapan Internet Financial Reporting

## PENDAHULUAN
Reformasi  sistem  pemerintahan merupakan  aspek  yang  paling  menarik, fenomena ini dibuktikan dengan perubahan  dalam  revisi  konstitusi pemerintahan  secara  terus  menerus (Wahyuningsih  &  Wijayanti,  2022). Revisi terakhir dilakukan pada Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengenai Pemerintahan  Daerah  yang  menjadi jalan bagi sistem pemerintahan baru dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi (Nur  Probohudono  et  al.,  2021). Pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah pusat  terhadap  pemerintah  provinsi mengakibatkan  pemerintah  provinsi memiliki  kewajiban  yang  besar r dalam mengelola  roda  pemerintahanya a sendiri (Lestari & Rahardjo, 2020).
Pada  era  globalisasi  informasi,
Indonesia  dilibatkan  menjadi  anggota dari masyarakat informasi dunia sehingga diperlukan penetapan peraturan sehubungan dengan pengelolaan informasi  dan  transaksi  elektronik  di tingkat  nasional  dengan  tujuan  agar peningkatan  teknologi i informasi i dapat dilaksanakan  dengan  maksimal  dan merata  ke  seluruh  kalangan  masyarakat (Yunita  et  al.,  2022).  Selama  beberapa dekade terakhir perkembangan teknologi informasi  telah  memberikan  terobosan baru  dalam  menyelesaikan  pekerjaan termasuk  pada  sektor  pemerintahan (Indris et al., 2018; Suryta & Nugroho, 2022).    Pemerintah  daerah  dapat menggunakan  internet  dalam  penyajian laporan  keuangannya  (Yunita  et  al.,
2022). Proses digitalisasi dalam pengelolaan  dokumen  tesebut  tidak sekedar memindai dokumen saja, tetapi juga memudahkan dalam proses
pencarian data dan proses distribusi yang cepat  tersebar  (Armandani  &  Mulyadi, 2021).  Pengungkapan  atau  pelaporan keuangan  sektor  publik  melalui  media website  resmi  pemerintah  daerah (e- government) disebut  dengan Internet
Financial  Reporting (Mutiha,  2020). Sistem  berbasis  web  dari  sistem  ini bertujuan untuk meningkatkan manajemen  yang  lebih  baik  dan terarah h sehingga  mampu  menghasilkan laporan  yang terintegrasi serta terpusat (Yanti & Nurlaelasari, 2022).
Transparansi  di  Indonesia berkembang  pesat  karena  adanya Undang-Undang  Republik  Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik  yang  menjadikan semua deretan pegawai pemerintah lebih transparan,  bertanggung  jawab b dan mengarah  pada  pelayanan  terbaik  bagi masyarakat  (Dewi  &  Adi,  2019). Wilayah Provinsi Jawa Barat memperoleh  skor  terbesar  pada  Indeks Keterbukaan  Informasi  Publik  di  tahun 2022 dengan skor  81,93 (Pemda Jabar, 2022). Provinsi  Jawa Barat dalam kurun waktu 2004-2022  juga menjadi provinsi terbanyak tindak pidana korupsi dengan total 132 kasus (Komisi Pemberantasan Korupsi,  2023).  Transparansi  dalam penyelenggaraan keuangan daerah yang belum maksimal menimbulkan banyaknya dugaan korupsi yang melibatkan  pimpinan  politik  daerah (Astuti  &  Pertiwi,  2022).  Pemerintah daerah hanya cenderung pada pemenuhan kewajiban membuat website resmi tanpa benar-benar ingin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Dewi & Adi, 2019). Belanja  daerah  dapat  menjadi faktor  utama  untuk  melihat  kemana pendapatan  dibelanjakan  (Nor  et  al., 2021).  Pemerintah  daerah  dengan belanja  daerah  yang  tinggi  akan membuktikan kepada publik bagaimana hasil  kinerja  mereka  (Azis  &  Hapsari, 2020).  Penelitian    Putri  &  Setiawan (2022)  menunjukkan  bahwa  belanja daerah  pada  dasarnya  mempengaruhi IFR,  dimana  anggaran  belanja  yang tinggi seharusnya mendesak pemerintah daerah  setempat  untuk  lebih  transparan
dalam  pengelolaan  anggaran  belanja mereka. Penelitian Masra & Sari (2020) dan  Nor  et  al  (2021)  mendukung pendapat tersebut  bahwa belanja daerah mempengaruhi Internet Financial Reporting  (IFR) .  Sedangkan  penelitian yang dilakukana oleh Yuni & Sari (2022)
dan Azis & Hapsari menunjukan bahwa belanja  daerah  tidak  memengaruhi pengungkapan laporan keuangan di situs pemda dan internet financial reporting . Belanja  daerah  yang  tinggi  tidak mendukung  pemda  dalam  peningkatan pengungkapkan  informasi  keuangan pada masing-masing situs pemda (Yuni & Sari, 2022).
Peneltian  Sofyani  &  Dwirama (2019)  menunjukan  bahwa  kompetisi politik  memiliki  pengaruh  positif terhadap Internet  Financial  Reporting . Menurut  Sofyani  &  Dwirama  (2019) persaingan politik yang ketat menyebabkan tuntutan akan transparansi informasi  keuangan  daerah  semakin besar.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian Sutaryo  &  Amanu  (2020)  dimana persaingan politik mempengaruhi tingkat transparansi informasi pada situs pemerintahan daerah. Sedangkan
penelitian  Mutmainnah  et  al  (2023), Hadianto & Murtin (2020) dan Yunita et al  (2022)  tidak  menunjukkan  adanya pengaruh  kompetisi  politik    terhadap Internet  Financial  Reporting. Kepala daerah dapat terdorong untuk meningkatkan  transparansi  anggaran melalui  situs  resminya  terlepas  dari tingkat kompetisi politik daerah (Mutmainnah et al., 2023). Sudah banyak penelitian mengenai Internet  Financial  Reporting (IFR) akan  tetapi  penelitian  yang berhubungan  dengan  kompetisi  politik masih terbatas. Penelitian ini masih perlu untuk  dikaji  kembali  mengenai  isu-isu kompetisi  politik  yang  mempengaruhi pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR). Berdasarkan
pembahasan  diatas, penelitian  ini bermaksud mengkaji mengenai: Faktor – faktor  apa  yang  memiliki  pengaruh terhadap pengungkapan Internet Financial  Reporting  (IFR) Pemerintah
Daerah  di  Jawa  Barat    selama  periode 2017 - 2021 ?
Teori Stewardship
Penelitian ini menggunakan teori stewardship . Theory stewardship digambarkan  sebagai  pemerintah  yang memiliki  hubungan  dengan  masyarakat sebagai principal (Sofyani & Dwirama, 2019).  Berkaitan  dengan  pemerintahan, pemerintah  berfungsi  sebagai  pelayan dimana  mereka  memiliki  lebih  banyak informasi,  bertanggung  jawab  atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat, dan  harus  selalu  sadar  menjaga transparansi  dan  akuntabilitas  (Arifin, 2020). Menurut landasan psikologis dan sosiologis teori stewardship mengutarakan  bahwa  penerima  mandat
(steward) akan  menjalankan  tanggung jawabnya  untuk  menggapai  tujuan organisasi  sebagai  wujud  pelaksanaan mandat  pemilik  modal  ( principal)
(Finakesti  et  al.,  2022).  Tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan  rakyat,  oleh  karena  itu pemerintah  harus  berusaha  semaksimal mungkin dalam melaksanakan pemerintahannya (Arifin, 2020). Teori steward membuktikan bahwa principal sebagai  pendorong struktur tata kelola yang memberdayakan dan memotivasi prilaku pro-organisasi steward akan menghasilkan peningkatan kinerja (Ghozali,  2020).  Hal  tersebut  karena stewardship berhubungan dengan karakter manusia yang mampu bertanggungjawab,  dipercaya,  integritas dan    jujur  pada  pihak  lainnya (Hardiningsih  et  al.,  2021).  Kepuasan dan kesuksesan suatu organisasi memiliki hubungan yang erat dalam teori stewardship (Sofyani  &  Dwirama,
2019).  Oleh  karena  itu,  kepentingan individu  yang  ada  dalam  kelompok organisasi akan dipenuhi dengan adanya kesuksesan organisasi tersebut (Hardiningsih et al., 2021). Steward  dan  principal dalam hubungannya  dengan  akuntansi  sektor publik  dirancang  untuk  mencukupi keperluan informasi (Sofyani & Dwirama,  2019). Stewardship  Theory berpendapat  bahwa  manajemen  sebagai pihak  yang  dapat  mengambil  tindakan maupun  keputusan  terbaik  untuk kepentingan  publik  pada  umumnya  dan kepentingan stakeholder pada khususnya (Hardiningsih  et  al.,  2021).  Jika dihubungkan  dengan  pengungkapan Internet  Financial  Reporting  (IFR),
pemerintah sebagai steward bertanggungjawab  atas  semua  sumber daya yang diamanahkan kepadanya dan bertanggungjawab  atas  terlaksananya good governance melalui pengungkapan dalam  laporan  keuangan  pemerintah (Finakesti  et  al.,  2022). Pengungkapan Internet  Financial  Reporting  (IFR) memudahkan  klien  atau  pemegang kepentingan  untuk  mengakses  dan memperoleh informasi keuangan melalui web (Putri & Setiawan, 2022).
Teori stewardship dapat
digunakan  untuk  mengamati  tindakan para  pengelolaan  keuangan  daerah berhubungan  dengan  motivasi  mereka dalam m melakukan tindakan untuk memenuhi kepentingan pemilik pemerintah  daerah  yaitu  masyarakat (Asnida  et  al.,  2021).  Belanja  daerah dipergunakan untuk meningkatkan derajat  kehidupan  masyarakat  (Azis  & Hapsari,  2020).  Belanja  daerah  dapat hubungkan    dengan  teori stewardship dengan  alasan  karena  belanja  daerah dapat  dimanfaatkan  untuk  memenuhi semua jenis aktualisasi perihal pemerintahan  yang  menjadi  kekuasaan provinsi  atau  kabupaten/kota  (Putri  & Setiawan,  2022).  Pemerintah  daerah
(steward) akan mengoptimalkan kemampuan  yang  dimilikinya  untuk melayani stakeholder yaitu  masyarakat (Pranaswati & Kriswanto, 2020).
Teori stewardship diartikan sebagai  para  manajer  yang  tidak termotivasi  oleh  kepentingan  individu tetapi  lebih  ditujukan  pada  kepentingan organisasi  (Asnida  et  al.,  2021). Persaingan politik dan teori stewardship dapat  dikaitkan  sedemikian  rupa sehingga  kepala  daerah  yang  bertindak sebagai pengurus akan berprilaku sesuai dengan  kesepakatan  dan  kepentingan bersama karena steward percaya bahwa kepentingan  bersama  lebih  penting  dan mengutamakan  tujuan  organisasi  dari tujuan individu (Pranaswati & Kriswanto,  2020).  Kepala  daerah (steward) dengan  sadar  akan  bekerja dengan  optimal  untuk  memberikan pelayanan  kepada  para stakeholder (masyarakat)  yang  telah  memberikan mandat  kepadanya  (Pranaswati  & Kriswanto, 2020).
Internet Financial Reporting (IFR)
Pelaporan keuangan daerah digunakan  pemerintah  daerah  sebagai media  penyampaian  beragam  informasi dan mengukur secara ekonomi berkaitan dengan  kinerja serta sumber daya yang ada  kepada a berbagai  pihak  yang berkepentingan terhadap informasi tersebut  (Kurniati  &  Siddi,  2020). Pengungkapan  yang  lengkap (full disclosure) dalam  kerangka  konseptual Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yaitu laporan  keuangan  yang  disertai  dengan penyampaian  informasi  secara  lengkap sesuai kebutuhan pengguna (Finakesti et al.,  2022).  Pengungkapan  laporan keuangan n ini bermaksud agar informasi yang tersedia bermanfaat untuk mencapai target pelaporan keuangan dan pelayanan  terhadap pihak-pihak dengan
k epentingan yang berbeda-beda (Putri & Setiawan, 2022). Wujud dari pertanggungjawaban kepada masyarakat
dilakukan  melalui  publikasi  laporan keuangan  melalui  internet  atau Internet
Financial  Reporting yang  menjadikan masyarakat dapat memperoleh informasi secara efisien, cepat dan murah (Nufus et al., 2019).
Pengungkapan Internet Financial  Reporting  (IFR) aksesbilitas laporan keuangan yang berarti memudahkan  klien  atau  pemegang kepentingan untuk mendapatkan informasi  keuangan  yang  disajikan dalam  web  (Putri  &  Setiawan,  2022). Penerapan internet  financial  reporting (IFR) harus  terus  didorong  sebagai wujud  transparansi  pemerintah  agar tatanan  tata  kelola  menjadi  semakin relevan  dan  kredibel  (Astuti  &  Pertiwi, 2022).  Selain  itu,  publikasi  informasi keuangan melalui website resmi
pemerintah  daerah  juga  bermanfaat untuk meminimalisir asimetri informasi keuangan  dengan  pihak  eksternal (Hanafi & Wadi, 2021). Kesadaran akan hal  ini  menjadi    usaha  untuk mewujudkan  diri  sebagai  pejabat  yang taat ataupun sebagai upaya mewujudkan pemerintah  yang  bersih  dan  transparan (Anggara & Cheisviyanny, 2020). Belanja Daerah
Belanja  daerah  dapat  diartikan sebagai  pengeluaran  yang  menjadi kewajiban  pemda  yang  mengakibatkan jumlah  kekayaan  berkurang  (Masra  & Sari,  2020).  Belanja  daerah  meliputi belanja  operasi,  belanja  modal,  belanja tidak  terduga  dan  belanja  transfer (Sholikhah  &  Priyono,  2022).  Belanja daerah  digunakan  untuk  memenuhi berbagai  sarana  dan  prasana  yang dibutuhkan  publik  melalui  pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat (Azis  &  Hapsari,  2020).  Jika  salurkan dengan  benar,  belanja  daerah  berperan penting  dalam  mencapai  stabilitas ekonomi dan meningkatkan perkembangan  ekonomi  pada  suatu
negara  atau  daerah  (Winangsih  & Fathah, 2023).
Belanja  daerah  dimanfaatkan untuk  meningkatkan  derajat  kehidupan masyarakat  (Azis  &  Hapsari,  2020). Selain  itu, b belanja j juga  digunakan sebagai sarana informasi bagi masyarakat berkaitan dengan perwujudan pembangunan n yang sekaligus  dapat  digunakan  sebagai media  pengendali  dan a akuntabilitas kinerja  pemerintah  (Winangsih  & Fathah, 2023). Tingginya belanja daerah berhubungan  dengan  anggaran  daerah yang  semestinya  membuktikan  bahwa pemerintah daerah  telah  melakukan dan menggunakan  anggaran  daerah  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Masra  &  Sari,  2020).  Berdasarkan  hal tersebut, semakin tinggi taraf  pelayanan pemerintah  daerah,  seharusnya  tekad pemerintah  daerah  juga  semakin meningkat untuk mengungkapkan informasi belanja daerah dalam website resminya  (Yuni & Sari, 2022). Kompetisi Politik Kompetisi politik diartikan sebagai  tingkat  daya  saing  untuk menempati  suatu  jabatan  penting  pada pemerintahan (Utami et al., 2019). Partai politik  adalah  organisasi  politik  yang sengaja  didirikan  oleh  sekumpulan penduduk Republik Indonesia atas dasar kesamaan  maksud  dan  tujuan  untuk mengupayakan  kepentingan  anggota, masyarakat,  bangsa  dan  negara  dalam bersaing  melalui  pemilihan  umum (Pranaswati  &  Kriswanto,  2020). Adanya  susunan  politik  dianggap sebagai  kekuatan  politik  pada  suatu daerah  yang  meliputi  bagaimana kekuasaan  itu  dilaksanakan,  bagaimana pengalokasiannya  dan  mengapa  suatu partai tertentu memiliki kekuasaan yang lebih besar dari yang lain dalam keadaan tertentu (Annisa & Murtini, 2018).
Lembaga  legislatif  (DPRD)
dapat  diartikan  sebagai  lembaga  yang
mempunyai  kedudukan  dan  peranan penting  berkaitan  dengan  pengendalian keuangan daerah yang bermanfaat untuk pengendalian kebijakan
keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan  dan  akuntabel  (Utami  et  al., 2019).  Program  kerja  yang  ditawarkan menjadi  hal  terpenting  dalam  sistem demokrasi  yang  sempurna  untuk mengetahui sejauh mana setiap kandidat dapat mengambil hati rakyat (Perdana & Achmad,  2018).  Banyaknya  anggota yang  berhasil  terlibat  dalam  jabatan penting  ini  mengindikasi  adanya semangat  yang  besar  dan  tingkat pengawasan yang tinggi dalam memaksimalkan  kinerja  pemerintahan (Utami  et  al.,  2019).  Setiap  anggota berusaha  menjadi  yang  terbaik  di  mata rakyat, sehingga menyebabkan meningkatnya  suasana  persaingan  yang ada di antara para anggota yang terlibat dalam  pemilu  (Perdana  &  Achmad,
2018). Media pelaporan keuangan yang dipublikasikan melalui internet menjadikan  daerah  dengan  persaingan politik yang tinggi cenderung menyajikan laporan keuangan di internet akibat  pengawasan  yang  ketat  oleh pesaing politiknya dibandingkan dengan daerah  yang  kompetensi  politiknya rendah (Yunita et al., 2022). Hal tersebut karena  pejabat  cenderung  merasa  aman dalam  situasi  mereka,  sehingga  meraka tidak  ingin  menyajikan  informasi  lebih banyak  ketika  kompetisi  politik  rendah atau ketika terdapat partai yang dominan (Sutaryo & Amanu, 2020).

## Model Penelitian
Gambar 1. Model Penelitian
Belanja  Daerah  dan  Pengaruhnya Terhadap  Pengungkapan Internet
Financial Reporting Belanja  daerah  memaparkan mengenai  pengeluaran  yang  dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan daerahnya sehingga  penting  untuk  diungkapkan (Sophi & Mayar, 2023). Semakin tinggi taraf layanan yang diberikan, maka tekad pemerintah daerah untuk mengungkapkan  informasi  layanannya melalui  situs  web  akan  semakin  tinggi (Mutiha,  2020). Penelitian  Putri  & Setiawan  (2022)  menunjukan  hasil bahwa  belanja  daerah  mempengaruhi pengungkapan n Internet Financial Reporting  (IFR) yang  berarti  bahwa pemda dengan belanja daerah yang besar akan  menunjukan  dan  membuktikan bahwa anggaran belanja telah dimanfaatkan  untuk  memenuhi  harapan masyarakat dalam meningkatkan derajat hidupnya.  Penelitian  Masra  &  Sari (2020)  menyimpulkan  bahwa  belanja daerah mempengaruhi Internet Financial  Reporting  (IFR) oleh  pemda. Belanja daerah yang tinggi menggambarkan tingginya taraf pelayanan  pada  suatu  daerah  yang otomatis  akan  mempengaruhi Internet Financial  Reporting  (IFR) pada  pemda (Masra & Sari, 2020). Penelitian Saraswati et al (2019) mendapatkan hasil bahwa belanja daerah berpengaruh  secara  signifikan  terhadap publikasi  laporan  keuangan  pemda  di
internet.  Masyarakat  dapat  mengetahui berapa  jumlah  dana  yang  dianggarkan melalui  APBD  yang  telah  dikeluarkan oleh pemda untuk melayani masyarakat (Saraswati et al., 2019). Hasil penelitian Priyastiwi & Saputra (2019) menunjukkan  bahwa  belanja  daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyampaian laporan keuangan pemerintah  melalui  internet.  Selain  itu penelitian  Nor  et  al  (2021)  juga mendukung  bahwa  belanja  daerah memiliki  pengaruh  positif  terhadap transaparansi  anggaran  melalui  website resmi.  Oleh  karena  itu  akses  informasi menjadi  lebih  mudah    melalui transparansi  pengungkapakan  informasi anggaran  pada  website  resmi  sebagai bentuk  tanggungjawab  dari  pemerintah daerah  kepada  masyarakat (Nor  et  al., 2021).Berdasarkan  pembahasan  di  atas, maka  dirumuskan  hipotesis  sebagai berikut.
H1  :Belanja  daerah  berpengaruh terhadap pengungkapan Internet  Financial  Reporting (IFR) pemerintah daerah
Kompetisi  Politik  dan  Pengaruhnya Terhadap  Pengungkapan Internet Financial Reporting
Upaya  perwujudan  diri  sebagai aparat  yang  taat  ataupun  dengan  tujuan politik  dilakukan  untuk  memperoleh simpati dan kepercayaan publik
sehingga  dapat  terpilih  kembali  pada pemilu  berikutnya  (Kurniati  &  Siddi,
2020).  Kepercayaan  tersebut  membuat pemerintah  tidak  akan  menjalankan tindakan yang dapat memicu masyarakat yang telah memilihnya kecewa (Pranaswati  &  Kriswanto,  2020).
Pemerintah  terpilih  akan  mendapat pengawasan  dengan  adanya  persaingan politik yang tinggi (Marseille & Aswar, 2019).  Teori  diatas  didukung  oleh penelitian  Sofyani  &  Dwirama  (2019) yang  menyatakan  bahwa  kompetisi
politik  memiliki  pengaruh  positif terhadap IFR. Semakin tinggi kompetisi politik,  semakin  tinggi  pula  keinginan pemda    untuk  memanfaatkan  internet sebagai  media  pengungkapan  informasi keuangan  yang  mudah  dan  murah
(Sofyani & Dwirama, 2019). Penelitian Aronmwan & Asiriuwa  (2018)  menyatakan  bahwa kompetisi  politik  memiliki  pengaruh positif terhadap IFR. Hal ini menunjukkan  bahwa  semakin  banyak persaingan  politik,  maka  akan  semakin banyak  pengungkapannya  (Aronmwan &  Asiriuwa,  2018).  Hasil  pengujian dalam  penelitian  Perdana  &  Achmad (2018) menyimpulkan bahwa kompetisi politik  berpengaruh  signifikan  terhadap aksesibilitas IFR pada pemda. Kemudahan  akses  IFR  pada  website resmi  pemda  ini,  menunjukkan  hasil kinerja  mereka  kepada  para  pengguna laporan keuangan, khususnya masyarakat (Perdana & Achmad, 2018). Penelitian    Sutaryo  &  Amanu (2020) menunjukan hasil bahwa tingkat kompetisi  politik  memiliki  pengaruh terhadap  tingkat  transparansi  informasi pada  website pemerintah  daerah.
Penelitian  Annisa  &  Murtini  (2018) menjelaskan  bahwa  persaingan  politik memiliki pengaruh terhadap aksesibilitas informasi kuangan daerah pada website resmi  pemerintah  daerah.  Pemerintah daerah  akan  terdorong  untuk  lebih transparan  dalam  menyajikan  laporan keuangan melalui website yang dimilikinya ketika persaingan politiknya tinggi (Annisa & Murtini, 2018)
Berdasarkan pembahasan di atas, maka  dirumuskan  hipotesis  sebagai berikut. H2  :Kompetisi  Politik  berpengaruh terhadap pengungkapan Internet  Financial  Reporting (IFR) pemerintah daerah
METODE PENELITIAN Metode Penelitian ini menggunakan n metode kuantitatif dengan  data  yang  diambil  berupa  data sekunder  yang  diambil  dari  website resmi  Pemerintah  Daerah  dan  website resmi  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK)  Republik  Indonesia.  Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota  di  Jawa  Barat  Tahun 2017-2021 berjumlah 135. Pengambilan sampel  dilakukan  dengan  menerapkan metode  sampling  jenuh  yang  berarti menggunakan seluruh anggota populasi.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini memanfaatkan PLS-SEM pada perangkat  lunak  SmartPLS  4.0.  Jenis pengolahan n data  yang  digunakan  pada penelitian  yaitu  statistik  deskriptif, pengujian outer r model, iner model dan pengujian hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskriptive Variabel Penelitian Statistik deskriptif dalam penelitian diaplikasikan untuk memberikan  gambaran    mengenai  data yang digunakan.
Tabel 1. Statistik Deskriptif
Sumber: Hasil olah data (2023) Berdasarkan  pada  tabel  1. statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa  nilai  maksimum  dari  variabel belanja  daerah  dengan  indikator  X1.1 sebesar  5,521,703,558,330  dan  nilai minimumnya  adalah  510,347,957,568. Nilai  rata–rata  dari  variabel  ini  sebesar 2,400,766,965,507  sementara  standar deviasinya  adalah  1,201,240,871,043. Hasil  standar  deviasi  yang  menunjukan
nilai  kurang  dari  nilai  mean  berarti bahwa  variabel  belanja  daerah  dengan indikator  belanja  operasi  memiliki memiliki data yang kurang bervariasi. Berdasarkan pada tabel 1. di atas dapat  diketahui  bahwa  variabel  belanja daerah  dengan  indikator  X1.2  memiliki nilai maksimum sebesar 1,701,254,453,271  dan  nilai  minimum sebesar 57,422,540,258.  Nilai rata–rata dari variabel ini sebesar 547,370,258,099,  sedangkan  standar deviasinya  adalah  317,713,200,799.
Hasil  standar  deviasi  yang  menunjukan nilai  kurang  dari  nilai  mean  berarti bahwa  variabel  belanja  daerah  dengan indikator  belanja  modal  memiliki memiliki data yang kurang bervariasi.
Berdasarkan pada tabel 1. di atas dapat menunjukan bahwa nilai maksimum  dari  variabel  belanja  daerah dengan  indikator  X1.3  ini  sebesar 1,409,487,609,776 dan nilai minimumnya  adalah  0.  Nilai  rata–rata dari variabel ini sebesar 336,622,124,034  sedangkan  standar deviasinya  adalah  296,257,087,766. Hasil  standar  deviasi  yang  menunjukan nilai  kurang  dari  nilai  mean  berarti bahwa  variabel  belanja  daerah  dengan indikator  belanja  transfer  memiliki memiliki data yang  kurang bervariasi.
Berdasarkan pada tabel 1. di atas dapat  diketahui  bahwa  nilai  maksimum dari  variabel  kompetisi  politik  ini sebesar  55  dan  nilai  minimum  dari variabel  ini  adalah  sebesar  25.    Nilai rata–rata  dari  variabel  ini  sebesar  47, sedangkan  standar  deviasinya  adalah  6. Hasil  standar  deviasi  yang  menunjukan nilai  kurang  dari  nilai  mean  berarti bahwa  variabel  belanja  daerah  dengan indikator  belanja  transfer  memiliki memiliki data yang  kurang bervariasi.
Berdasarkan pada tabel 1. di atas dapat diketahui bahwa variabel pengungkapan  IFR  memiliki  nilai maksimum  sebesar  55,  dan  nilai
minimumnya sebesar 25. Nilai rata–rata dari  variabel  ini  sebesar  3,  sedangkan standar  deviasinya  adalah  3.  Hasil standar  deviasi  yang  sama  dengan  nilai mean berarti bahwa variabel pengungkapan  IFR  memiliki  data  yang bervariasi. Analisis  Model  Pengukuran  ( Outer Model ) Analisis  outer  model  digunakan untuk  membuktikan  bahwa a indikator yang diterapkan cocok untuk digunakan (valid  dan  rreliabel). Analisis  outer model pada penelitian ini memakai tiga uji  yaitu Convergent  Validity  (Loading Factor), Discriminant t Validity, Average Variance e Extracted  (AVE),Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha.
a. Convergent t Validity y (Loading Factor) Pengujuan  validitas  konvergen menjelaskan  bahwa  suatu  indikator merupakan  pembentuk  variabel l laten. Penilaian  indikator  diterapkan  atas dasar  hubungan  antara item s score dengan construct  score yang  dihitung menggunakan s software SmartPLS 4.0. Nilai c convergent validity yang diharapkan adalah >0.70. Tabel 2 . Loading Factor Sumber: Hasil olah data (2023)
Berdasarkan  Tabel  2  dapat  dilihat bahwa indikator penelitian mempunyai nilai loading g factor lebih  tinggi  dari nilai  error  variance  yaitu  0.70  artinya indikator  dapat  dinyatakan  valid  dan setiap  indikator  dapat  merefleksikan model  pengukuran  terhadap  variabel konstruk.  Sehingga  indikator  dalam penelitian  ini  layak  diikutsertakan dalam pengujian lebih lanjut.

## b. Discriminant Validity
Pengukuran  yang  diterapkan  pada pengujian  ini  menggunakan  nilai Heretroit-Monotrait  Ratio  (HTMT) dimana nilai loading pada konstruk yang dituju harus menunjukan nilai yang lebih besar  dibanding  nilai  loading  dengan kosntruk  yang  lain.  Nilai  HTMT  <0,90 berarti bahwa konstruk tersebut mempunyai  validitas  diskriminan  yang baik.
Tabel  3. Heretroit-Monotrait  Ratio (HTMT)
Sumber: Hasil olah data (2023) Berdasarkan  Tabel  3.  diketahui bahwa nilai loading pada konstruk yang dituju lebih tinggi dari nilai loading pada kosntruk  yang  lain.  Nilai  Kompetisi Politik → Belanja Daerah sebesar 0.800, nilai  Pengungkapan  IFR  →  Belanja Daerah  0.147  dan  Pengungkapan IFR→Kompetisi  Politik  sebesar  0.047. Sedangkan  konstruk  atau  variabel  pada penelitian  ini  memiliki  nilai  HTMT <0,90.
c. Average Variance Extracted (AVE) Pengujuian Average Variance Extracted  (AVE) harus  mendapatkan nilai  >0.50.  Berdasarkan  Tabel  4 menunjukkan  bahwa  variabel  belanja daerah  memiliki  nilai  AVE  0.634, variabel kompetisi politik memiliki nilai AVE 1.000 dan variabel pengungkapan IFR  memiliki  nilai  AVE  1.000.  Dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  semua variabel  laten n yang  digunakan    pada penelitian  ini  baik  karena  mempunyai nilai AVE >0.50.
Tabel 4. Average Variance Extracted (AVE)
Sumber: Hasil olah data (2023)
d. Composite Reliability dan
Cronbach’s Alpha Uji  compositee  reliability  dan cronbach’s alpha adalah pengujian yang dilakukan  untuk  menilai  reliabilitas konstruk.  Konstruk  dinyatakan  reliabel apabila  nilai composite e reliability dan cronbach’s alpha a >0,70.
Tabel 5. C omposite Reliability dan
Cronbach’s Alpha Sumber: Hasil olah data (2023) Berdasarkan Tabel 5. menunjukan hasil bahwa semua variabel laten  mempunyai  nilai  composite realibility  dan  cronbach’s  alpha  >0,70 sehingga  semua  variabel  laten  yang digunakan
dalam penelitian
ini dikatakan  reliabel  dan  model  penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang baik.
Pengujian Inner  Model (Evaluasi Model Struktural) Analisis inner model digunakan untuk  membuktikan  bahwa m model struktural l yang  dibangun  kuat  dan akurat.  Model  struktural (inner  model) dievaluasi  menggunakan  prosentase variance berdasarkan nilai R2.
a. Analisis R-Square
Nilai R-Square (R2)  adalah tolak  ukur  variabel  independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan pada tabel 6. disimpulkan  bahwa  nilai  r-square
dari  variabel  Pengungkapan  IFR sebesar  0.067  artinya  variabel independen  belanja  daerah  dan kompetisi politik mampu menjelaskan  variabel  dependen pengungkapan  IFR  hanya  sebesar 6.7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang belum  dimasukkan  dalam  model penelitian ini.
Tabel 6. Analisis Hasil R-Square

## Sumber: Hasil olah data (2023)

## Pengujian Hipotesis
Kriteria  yang  digunakan  adalah  t- statistik  yaitu  hipotesa  diterima  jika  t- statistik >1,96 dan ditolak jika t-statistik <1,96. Selanjutnya, untuk menolak atau menerima hipotesis menggunakan probabilitas yaitu Ha di terima apabila P- Values <0,05. Untuk melihat penerimaan  atau  penolakan  hipotesis dapat  dilihat  melalui bootstraping report . Tabel 7. Path Coefficient
Sumber: Hasil olah data (2023) Berdasarkan  pada  tabel  7  dapat dilihat  bagaimana  hubungan  antar variabel yang diuraikan sebagai berikut : 1. Pengaruh Belanja a Daerah h terhadap Pengungkapan n Internet  Financial Reporting (IFR)
Berdasarkan  Tabel  7  dapat dilihat  bahwa  belanja  daerah berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap pengungkapan IFR. Hubungan  variabel  Belanja  Daerah (X1) terhadap variabel Pengungkapan  IFR  (Y)  adalah
sebesar            -0.347  dengan  nilai  t- statistics  sebesar  2.293  lebih  besar dari  1.96  dan  P-Values  0.022 sehingga  memenuhi  signifikansi pada  alpha yaitu  P-values s <0,05. Dengan demikian rumusan hipotesis Ha diterima, artinya belanja daerah berpengaruh  secara  siginifikan terhadap pengungkapan IFR
2. Pengaruh Kompetisi i Politik k terhadap
Pengungkapan n Internet  Financial

## Reporting (IFR)
Berdasarkan  Tabel  7  dapat dilihat  bahwa  kompetisi  politik berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pengungkapan IFR. Hubungan variabel Kompetisi Politik  (X2)  terhadap  variabel Pengungkapan  IFR  (Y)  adalah sebesar  0.282  dengan  nilai  t- statistics  sebesar  2.548  lebih  besar dari 1.96  dan nilai P-Values 0.011 sehingga  memenuhi  signifikansi pada  alpha yaitu  P-values  <0,05. Dengan demikian rumusan hipotesis Ha  diterima,  artinya  kompetisi politik berpengaruh secara siginifikan  terhadap  pengungkapan IFR Sumber: Hasil Output SmartPLS (v.4.0)
Pengaruh Belanja a Daerah h terhadap Pengungkapan n Internet  Financial Reporting (IFR) Hasil pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini menunjukan bahwa  belanja  daerah  berpengaruh negatif  secara  signifikan  terhadap pengungkapan IFR. Hasil dari pengujian tersebut  dibuktikan  dengan  koefisien
nilai t– statistic 2,293  nilai tersebut lebih >1,96 dan  P-Values sebesar 0.022 yang memenuhi signifikansi lebih < 0.05. Hal ini berarti bahwa pemerintah kabupaten/kota  di  Jawa  Barat  dengan jumlah  belanja  daerah  kecil,  maka pengungkapan IFR akan semakin tinggi. s Sebaliknya jika pemerintah kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Barat mempunyai belanja daerah tinggi, maka pengungkapan n IFR  akan  semakin rendah. Pemerintah daerah dengan belanja daerah yang tinggi di kabupaten/kota a di  Jawa a Barat t pada tahun 2017-2021 mencerminkan tingkat pelayanan  yang  rendah.  Pengungkapan IFR yang rendah terjadi karena publikasi informasi  keuangan  melalui  media internet masih bersifat sukarela (voluntary), sehingga  tidak  semua pemda mengungkapkan Iaporan keuangannya  pada  website  resminya. Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  teori stewardship dimana seharusnya pemerintah sebagai steward bertanggungjawab  atas  semua  sumber daya yang diamanahkan kepadanya dan bertanggungjawab  atas  terlaksananya good governance melalui pengungkapan dalam  laporan  keuangan  pemerintah (Finakesti  et  al.,  2022) . Hal  ini  terjadi karena  faktor  sumber  daya  manusia kurang akan proses keterbukaan informasi  yang  seharusnya  sampai kepada  masyarakat  justru  sebaliknya informasi  tersebut  tidak  sampai  kepada masyarakat.  Faktor  ini  karena  sumber daya  manusia  belum  dapat  menunjang teknologi informasi. Penelitian ini mendukung penelitian  sebelumnya  yang  telah dilakukan  oleh  oleh  Putri  &  Setiawan (2022)    dan  Diptyana  (2019)  yang menyatakan  bahwa  belanja  daerah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan  IFR.  Namun  tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya
yang telah dilakukan oleh Masra & Sari
(2020),  Saraswati  et  al  (2019)  dan Priyastiwi  &  Saputra    (2019)  yang mendapatkan hasil bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR. Pengaruh Kompetisi i Politik  terhadap Pengungkapan n Internet  Financial Reporting (IFR)
Hasil pengujian hipotesis  kedua menyatakan  bahwa  kompetisi  politik berpengaruh  positif  secara  signifikan terhadap  pengungkapan  IFR.  Hasil  dari pengujian  tersebut  dibuktikan  dengan nilai  t–  statistic  2,548    nilai  tersebut >1,96 dan P-Values sebesar 0.011 yang memenuhi  signifikansi    <0.05.  Hal  ini berarti bahwa semakin tinggi kompetisi politik  pemerintah  kabupaten/kota  di
Jawa Barat pada tahun 2017-2021 akan meningkatkan pengungkapan IFR. Tingginya  kompetisi  politik  akan menaikan  tingkat  kontrol  dari  para pesaing politiknya dan masyarakat pada pemerintah daerah.
Para  pesaing  politik  akan  selalu berupaya mengontrol kinerja pemerintah daerah  melalui    setiap  kebijakan  yang dibuat (Perdana & Achmad, 2018). Oleh karena  itu  pemerintah  daerah  akan bekerja  dengan  lebih  profesional  dan tidak mementingkan kepentingan golongan maupun pribadi. Hal ini sesuai dengan teori steward yang membuktikan  bahwa principal sebagai pendorong  struktur  tata  kelola  yang memberdayakan dan memotivasi prilaku pro-organisasi steward akan menghasilkan peningkatan kinerja (Ghozali, 2020). Kemudahan akses IFR pada    website  resmi  pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat menunjukan bahwa pemda telah memberikan  hasil  kinerja  yang  baik kepada para pengguna laporan keuangan.  Sehingga  pemeritah  daerah mamperoleh  citra  yang  baik  dan
memperoleh  kepercayaan  masyarakat dengan  harapan  dapat  dipilih  kembali pada periode berikutnya. Penelitian ini mendukung penelitian  sebelumnya  yang  telah dilakukan  oleh  Sofyani  &  Dwirama (2019), Pranaswati & Kriswanto (2020) dan  Annisa  &  Murtini  (2018)  yang menyatakan  bahwa  kompetisi  politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan  IFR.  Namun  tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang  telah  dilakukan  oleh  Diptyana  & Rokhmania  (2018),  Marseille  &  Aswar (2019)  dan  Yunita  et  al.  (2022)  yang mendapatkan  hasil  dari  penelitiannya bahwa  kompetisi  politik  tidak  memiliki pengaruh terhadap pengungkapan IFR.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini, penulis  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  belanja  daerah  dan  kompetisi politik  terhadap  pengungkapan  IFR  di kabupaten/  kota  di  Jawa  Barat  pada tahun  2017-2021  dengan  menggunakan 135  sampel.  Dari  hasil  t-statistik penelitian  yang  dilakukan,  maka diperolah  kesimpulan  belanja  daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan  IFR  yang  berarti  bahwa semakin tinggi belanja daerah maka akan menurunkan pengungkapan IFR. Sedangkan kesimpulan mengenai kompetisi politik terhadap pengungkapan  IFR  didapati  bahwa kompetisi  politik  berpengaruh  positif secara signifikan terhadap pengungkapan  IFR  yang  berarti  bahwa kompetisi  politik  pemerintah  daerah mempengaruhi  tingkat  pengungkapan
IFR.
Keterbatasan  dalam  penelitian ini  hanya  menggunakan  dua  variable independen  dan  hanya  menggunakan sampel pada pemerintah kabupaten/kota di  Jawa  Barat.  Saran  untuk  penelitian selanjutnya  diharapkan  tidak  hanya
menggunakan sampel pemerintah kabupaten/kota  di  Jawa  Barat  saja namun  dapat  menggunakan  sampel penelitian pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain  yang  belum  diteliti  seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), kekayaan pemerintah daerah, kompleksitas pemerintah daerah, Indeks
Pembangunan  Manusia  (IPM)  dan aksesbilitas.  Hal  ini  bertujuan  agar mendapatkan model yang lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, E., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh  pendapatan  asli  daerah, ukuran  pemerintah  daerah,  tingkat ketergantungan  pemerintah  daerah terhadap  tingkat  pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) , 2 (1), 2162–2184.
Annisa,  R.,  &  Murtini,  H.  (2018).  The
Determinant of Regional Financial Information  Transparency  on  the Official Website of Local Government. Accounting  Analysis Journal , 7 (1), 43–51. https://doi.org/10.15294/aaj.v5i3.1 8213 Arifin,  J.  (2020).  Domination  of
Regional Wealth as a Determining Factor  of  Financial  Statement Disclosure. Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan , 22 (2), 91–104. https://doi.org/10.9744/jak.22.2.91 -104 Armandani,  M.  F.,  &  Mulyadi,  D.
(2021).  Digitalisasi  Mananjemen Sistem  Dokumen  Pengelolaan
Perpustakaan  Menggunakan  QR Code Dan Digital Signature. Jurnal Buana Ilmu , 6 (1), 13–19. https://doi.org/https://doi.org/10.36 805/bi.v6i1.1981
Aronmwan, E. J., & Asiriuwa, O. (2018).
Online  financial  disclosures  in  the
Nigerian  public  sector. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan  Daerah , 5 (4),  257–
270. Asnida, N., Irwansyah, I., & Aprila, N. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Manajemen Dan Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Jurnal Fairness , 8 (3), 213–224. https://doi.org/10.33369/fairness.v 8i3.15210 Astuti, R. P., & Pertiwi, I. F. P. (2022). The Influence of Local Government Size, Leverage, and Audit Opinion on  Transparency  of  Regional Financial  Reports  with  Internet Financial Reporting as an Intervening  Variable. Accounting and  Finance  Studies , 2 (4),  262– 276.
https://doi.org/10.47153/afs24.514 2022 Azis,  I.,  &  Hapsari,  D.  W.  (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah, Belanja  Daerah  Terhadap  Internet Financial Reporting (Studi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Periode 2015- 2018). E-Proceeding Of Management , 7 (2), 3262–3269. Dewi,  V.  I.,  &  Adi,  P.  H.  (2019). Pengaruh  Tingkat  Pendidikan, Jumlah Penduduk, dan Opini Audit Terhadap  Transparasi  Informasi Keuangan  Pemerintah  Daerah. International  Journal  of  Social Science and Business. , 3 (4), 358– 366.
https://doi.org/https://doi.org/10.23 887/ijssb.v3i4.21322 Diptyana,  P.  (2019).  Pengaruh  faktor keuangan pemerintah daerah terhadap  kualitas  internet  financial reporting. Jurnal  Riset  Akuntansi
Dan Keuangan , 7 (3), 513–530. Diptyana, P., & Rokhmania, A. (2018). Exploring  government  internet financial  reporting  in  Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 21 (1), 115–138.
Finakesti, L., Aprianti, S., Yulina, B., & Hartaty,  S.  (2022).  Determinan Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal  Riset  Terapan Akuntansi , 6 (1), 71–80. Ghozali,  I.  (2020). 25  Grand  Theory Teori  Besar  Ilmu  Manajemen, Akuntansi  dan  Bisnis  (Untuk Landasan  Teori  Skripsi,  Tesis  dan Disertasi (Apriya  (ed.)).  Yoga
Pratama. Hadianto,  D.,  &  Murtin,  A.  (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Internet Financial Reporting ( IFR ) di Indonesia . 4 (2), 33–45.
Hanafi,  M.,  &  Wadi,  I.  (2021).  Ukuran Pemerintah  Daerah,  Levereage, Kinerja keuangan, Internet Financial  Reforting  dan  Opini Audit Pada Bagian Tengah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah ,
6 (1), 34–44.
Hardiningsih,  P.,  Srimindarti,  C., Jannah, A., & Haryanto, M. Y. D. (2021). Digitalisasi Publikasi Laporan  Keuangan  Daerah. Jurnal Keuangan Dan Bisnis , 19 (1), 132–
146.
Indris, A. L. M., Surasni, N. K., & Irwan, M.  (2018).  The  Determinant Disclosure  Of  Internet  Financial Reporting  In  District  And  City Government In Indonesia. Intrnasional  Journal  Resert , 9 (1),
62–74. www.ijeronline.com Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Statistik TPK Berdasarkan Wilayah .  Komisi  Pemberantasan Korupsi. https://www.kpk.go.id/id/statistik/p enindakan/tpk-berdasarkan- wilayah Kurniati,  S.,  &  Siddi,  P.  (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah , Jenis
Pemerintahan , Dan Kualitas Audit
Terhadap  Pengungkapan  Internet- Based  Financial  Reporting. Jurnal Akuntansi , 4 (1), 1–13. Lestari, E. P., & Rahardjo, S. N. (2020).
Determinan Transparansi Informasi Keuangnan  Pada  Laman  Resmi Pemerintah  Daerah  Provinsi  Di Indonesia Tahun 2016-2018. DIPONEGORO  JOURNAL  OF ACCOUNTING , 9 (3), 1–13. http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/accountin g Marseille,  C.,  &  Aswar,  K.  (2019).  An Investigation of Financial Statement  Disclosure  in  Local Government  Financial  Statements.
International  Journal  of  Business and  Economic  Affairs , 4 (6),  273– 281. https://doi.org/10.24088/ijbea-
2019-46002 Masra,  E.  A.,  &  Sari,  V.  F.  (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Internet  Financial  Reporting  (IFR) Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. Jurnal Eksplorasi  Akuntansi , 2 (2),  2656– 3649. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/j ea/issue/view/23
Mutiha,  A.  H.  (2020).  The  Effect  of Accessibility  of  Internet  Financial
Reporting  on  E-Government  of Cities/Regencies in West Java. 3rd International Conference on Vocational Higher Education , 426 ,
96–103.
Mutmainnah,  S.,  Nor,  W.,  &  Helmina,
M.  R.  A.  (2023).  Determinan tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintah provinsi  di  Indonesia. Proceeding
of National Conference on Accounting & Finance , 5 , 191–199.
https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.
art22
Nor,  W.,  Safrida,  L.,  Rizani,  F.,  & Fitriaty,  D.  (2021).  Transparansi
Anggaran  Pada  Website  Resmi
Pemerintah  Provinsi  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan Keuangan , 4 (5), 1605–1624.
Nufus, S. R. H., Herwanti, T., & Santoso,
B.  (2019).  Pengaruh  Ukuran
Pemda,  Leverage  dan  Kinerja Keuangan  terhadap  IFR  pada Pemda  dengan  Dimoderasi  Opini Audit. E-Jurnal  Akuntansi , 29 (3), 1012.
https://doi.org/10.24843/eja.2019.v 29.i03.p08
Nur Probohudono, A., Supriyanto, S., & Mutiaranisa Kurniawati, E. (2021). The  practice  and  determining factors  of  voluntary  graphics disclosure  in  Local  Government Financial  Statements  in  Indonesia. Asian  Journal  of  Accounting
Perspectives , 14 (2), 24–46. https://doi.org/10.22452/ajap.vol14
no2.2
Pemda  Jabar.  (2022). KETERBUKAAN INFORMASI  PUBLIK  Indeks  KIP Jabar Tertinggi, Lampaui Nasional . PORTAL JABARPROVGOID. https://jabarprov.go.id/berita/keterb ukaan-informasi-publik-indeks- kip-jabar-tertinggi-lampaui- nasional-6451 Perdana,  P.  P.,  &  Achmad,  K.  (2018). Pengaruh  Kekayaan  Pemerintah Daerah,  Kompetisi  Politik,  Opini Audit  Dan  Indeks  Pembangunan Manusia  Terhadap  Aksesbilitas
Internet  Financial  Reporting  (IFR) Pada  Pemerintah  Daerah  Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 7 (1), 1–21.
Pranaswati, H. V., & Kriswanto. (2020).
Determinan Transparansi Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  Provinsi  Di  Indonesia.
Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Bisnis , 25 (3), 273–289.
Priyastiwi,  &  Saputra,  N.  (2019). Pengaruh  Kinerja  Keuangnan  Dan Karakteristik  Daerah  Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Internet. Jurnal  Riset  Manajemen ,
6 (2), 157–172.
Putri,  W.,  &  Setiawan,  M.  A.  (2022). Pengaruh  Kekayaan  Daerah  dan Belanja Daerah terhadap Pengungkapan  Internet  Financial Reporting  (IFR)  pada  Pemerintah Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi  (JEA) , 4 (2),  438–448. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/j ea/index
Saraswati,  T.,  Budiarti,  L.,  &  Sudibyo, Y.  A.  (2019).  Publikasi  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  di Internet dan Faktor yang Memengaruhinya. Reviu Akuntansi Dan  Bisnis  Indonesia , 3 (1),  85–
101.
Sholikhah, A. L., & Priyono, N. (2022). Analisis  Belanja  Daerah  pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten Jepara. Jurnal Akuntansi , 14 (1), 1– 12.
https://doi.org/10.28932/jam.v14i1. 4309 Sofyani,  H.,  &  Dwirama,  V.  (2019). Determinan Praktik Internet Reporting Oleh Pemerintah Daerah Di  Indonesia. KOMPARTEMEN:
JURNAL  ILMIAH  AKUNTANSI , XVII (2), 158–168. http://jurnalnasional.ump.ac.id/ind ex.php/kompartemen/ Sophi,  D.,  &  Mayar,  A.  (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Belanja Daerah dan Kompleksitas Pemerintahan terhadap Transparansi  Informasi  Keuangan
Daerah  Via  Website . 8 (2),  79–89. https://doi.org/10.36805/akuntansi.
v8i1.4757 Suryta, H. B., & Nugroho, R. A. (2022). E-Government  Maturuty  Level Analysis (Study On 35 Government Website In Central Java). Natapraja , 10 (1), 78–93. https://doi.org/10.21831/natapraja.
v10i1.49072
Sutaryo,  S.,  &  Amanu,  K.  T.  (2020).
Transparansi Infromasi Pemerintah Daerah  Melalui  Website :  Faktor Politik  Atau  Keuangan ? Media Riset  Akuntansi,  Auditing  & Informasi , 20 (1), 43–60. https://doi.org/10.25105/mraai.v20 i1.4619
Utami,  R.  D.,  Hapsari,  D.  W.,  & Mahardika,  D.  P.  K.  (2019). Kompetisi Politik, Pendapatan Asli
Daerah Dan Opini Audit Terhadap Implementasi E-Goverenment. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer , 11 (1), 16–23. Wahyuningsih,  E.,  &  Wijayanti,  R. (2022).  Meanwhile,  government wealth  has  no  effect  on  voluntary graphics disclosure in districts. The International  Journal  of  Business Management and Technology , 6 (4), 2017–2020. www.theijbmt.com Winangsih, A., & Fathah, R. N. (2023).
Faktor Yang Mempengaruhi Internet  Financial  Reporting  Pada Website  Pemerintah  Daerah  di Indonesia. Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 2 (8), 3299–3309.
Yanti, & Nurlaelasari, E. (2022). Sistem
Informasi Akuntansi Berbasis WEB sebagai Transparansi dan Sinkronisasi  dalam  Pengelolaan BUMDES  Kabupaten  Karawang. AKUISISI Jurnal Akuntansi , 18 (1), 74–85. https://doi.org/http://dx.doi.org/10. 2421
Yuni,  &  Sari,  V.  F.  (2022).  Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi Kualitas  Pengungkapan  Laporan Keuangan dalam Website Pemerintah  Daerah:  Studi  Empiris pada  Kabupaten  dan  Kota  di Indonesia. Jurnal Eksplorasi Akuntansi  (JEA) , 4 (3),  449–464.
http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/j ea/index
Yunita, A., Wardhani, R. S., & Hamsani,
H.  (2022).  Factors  Affecting Disclosure  of  Internet  Financial Reporting  in  The  Government  of The  Bangka  Belitung  Islands. International Journal of Multidisciplinary: Applied Business  and  Education  Research , 3 (4), 717–730. https://doi.org/10.11594/ijmaber.0 3.04.21