How to cite:
Muhammad Guntur, Muhammad Luthfi Siraj (2023), Kebijakan Tata Kelola Kawasan Pembangunan Centre Point of Indonesia di  Kota Makassar Sulawesi Selatan , (5) 12, https://doi.org/DOI 10.46799/syntax-idea.v5i12.2755 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## KEBIJAKAN TATA KELOLA KAWASAN PEMBANGUNAN CENTRE POINT OF INDONESIA DI  KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN
Muhammad Guntur 1 , Muhammad Luthfi Siraj 2 1,2 Universitas Negeri Makassar Email: m.guntur@unm.ac.id, muhammadluthfisiraj@unm.ac.id

## Abstrak
Kota  Makassar,  Sulawesi  Selatan,  merupakan  salah  satu  kota  penting  di  Indonesia  yang memiliki potensi untuk menjadi pusat pembangunan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata di wilayah timur Indonesia. Dalam upaya untuk meningkatkan potensi tersebut, Pemerintah Kota Makassar telah merumuskan kebijakan tata kelola kawasan pembangunan Centre Point of  Indonesia.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kajian  pustaka dengan  sumber  data  berasal  dari,  artikel,  buku,  laporan,  serta  penelitian  lainnya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat  dalam  mengimplementasikan  kebijakan-kebijakan  yang  ada.  Kebijakan  tata kelola kawasan pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar bertujuan untuk mengatur dan mengembangkan kawasan tersebut secara terencana, berkelanjutan, dan melibatkan  berbagai  aspek  seperti  perencanaan  tata  ruang,  pengelolaan  lingkungan, pemanfaatan  lahan,  dan  transportasi  yang  baik.  Kolaborasi  antara  pemerintah  daerah, masyarakat,  pengembang,  investor,  dan  ahli  terkait  menjadi  kunci  keberhasilan  dalam mencapai tujuan pembangunan yang berhasil.
Kata kunci: kebijakan, tata kelola, centre point of Indonesia, Makassar

## Abstract
Makassar  City,  South  Sulawesi,  is  one  of  the  important  cities  in  Indonesia  that  has  the potential  to  become  the  center  of  economic  development,  trade,  and  tourism  in  eastern Indonesia.  In  an  effort  to  increase  this  potential,  the  Makassar  City  Government  has formulated a policy on the governance of the Center Point of Indonesia development area. The method used in this research is the literature review method with data sources coming from,  articles,  books,  reports,  and  other  research.  The  results  show  that  collaboration between  the  government,  the  private  sector,  and  the  community  is  needed  to  implement existing policies. The governance policy of the Centre Point of Indonesia (CPI) development area  in  Makassar  City  aims  to  regulate  and  develop  the  area  in  a  planned,  sustainable manner, and involves various aspects such as spatial planning, environmental management, land  use,  and  good  transportation.  Collaboration  between  local  government,  community, developers,  investors,  and  related  experts  is  the  key  to  success  in  achieving  successful development goals.
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 12, Desember 2023
Keywords: policy, governance, center point of Indonesia, Makassar

## PENDAHULUAN
Kota Makassar, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki  potensi  pembangunan  yang  cukup  tinggi.  Salah  satu  kawasan  yang  memiliki potensi  strategis  untuk  dikembangkan  adalah  kawasan  Centre  Point  of  Indonesia  (CPI). Kawasan ini berlokasi di pusat kota Makassar dan memiliki luas yang cukup besar, sehingga memiliki peluang untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang penting bagi kota dan wilayah sekitarnya.
Kebijakan tata kelola kawasan pembangunan CPI di Kota Makassar bertujuan untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan kawasan tersebut dengan cara yang terorganisir dan  berkelanjutan.  Dalam  tata  kelola  ini,  berbagai  aspek  seperti  perencanaan  tata  ruang, pengelolaan  lingkungan,  pemanfaatan  lahan,  transportasi,  dan  fasilitas  publik  akan diperhatikan secara holistik. Kebijakan ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk  pemerintah,  masyarakat,  pengembang,  dan  investor,  guna  mencapai  visi pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Penelitian-penelitian sebelumnya terkait pengembangan kawasan sejenis di berbagai kota  di  Indonesia  dan  mancanegara  telah  dilakukan.  Penelitian-penelitian  ini  mencakup analisis terhadap aspek-aspek seperti pengelolaan tata ruang, penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya alam, pemanfaatan energi, transportasi, dan keberlanjutan lingkungan. Seperti penelitian  Wilza  et  al.,  (2021)  yang  mendapatkan  hasil  penelitian  terhadap  potensi pengembangan kawasan berbasis TOD di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa terdapat kawasan transit yang berpotensi tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan tipologi kawasan transit kemudian dirumuskan rekomendasi pemanfaatan ruang berbasiskan konsep TOD agar prasyarat TOD yang ideal dapat terpenuhi.
Salah  satu  keunggulan  kebijakan  tata  kelola  kawasan  pembangunan  CPI  di  Kota Makassar adalah adanya pendekatan yang berfokus pada aspek berkelanjutan dan berdaya saing.  Kebijakan  ini  akan  mengintegrasikan  prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan, seperti  penggunaan  energi  terbarukan,  pengurangan  emisi  karbon,  dan  pelestarian lingkungan, dalam seluruh tahapan pengembangan kawasan. Selain itu, kebijakan ini juga akan  mengadopsi  prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  baik,  seperti  transparansi,  akuntabilitas, dan partisipasi publik, untuk memastikan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.
Tujuan  dari  kebijakan  tata  kelola  kawasan  pembangunan  CPI  di  Kota  Makassar adalah  untuk  menciptakan  kawasan  yang  berdaya  saing,  berkelanjutan,  dan  berwawasan lingkungan. Dengan mengoptimalkan penggunaan lahan, memperhatikan aspek sosial dan budaya,  serta  menyediakan  infrastruktur  yang  mendukung,  tujuan  ini  diharapkan  dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, tujuan ini juga mencakup peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  pada  penelitian  ini  merupakan  metode  kajian  pustaka (library  research) berdasarkan pendekatan kualitatif. (Mahanum, 2021) menyatakan dalam studi kepustakaan untuk  memperoleh  data,  peneliti  mengumpulkan,  menganalisis,  mengorganisasi,  sumber- sumber yang berasal dari, artikel, buku, laporan, serta penelitian lainnya tentang manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Zed dalam Fadli, (2021) ada empat tahap yang perlu dilakukan  dalam  studi  pustaka,  yakni:  1)  menyiapkan  alat  tulis,  menyiapkan  blibliografi, manajemen waktu, serta membaca dan mencatat bahan penelitian. Serta pendekatan kualitatif yakni sebuah pendekatan yang dalam pengolahan data dan temuannya tidak didapatkan dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Surayya, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan tata kelola kawasan pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar,  Sulawesi  Selatan,  merupakan  langkah  penting  dalam  mengatur  dan mengembangkan  kawasan  tersebut  secara  terencana  dan  berkelanjutan.  Pembahasan kebijakan  ini  melibatkan  berbagai  aspek  penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam  rangka mencapai tujuan pembangunan yang berhasil.

## Perencanaan Tata Ruang
Kebijakan dalam perencanaan   tata   ruang   merupakan   bagian   dari penataan ruang,  selain  pelaksanaan  (implementasi)  tata ruang dan evaluasi pemanfaatan tata ruang. Budihardjo   dalam Adianti, (2020)   menyebutkan   beberapa   cara  meningkatkan  kualitas perencanaan  tata  ruang,  adalah bahwa  perencanaan  tata  ruang  tidak  lagi  sekedar  dilihat sebagai “ management of changes ”atau “ management of Growth ”; melainkan   lebih   sebagai “management  of conflict ”.
a) Orientasi    tujuan    ideal    jangka    panjang    perlu disenyawakan  dengan  pemecahan konflik  masalah jangka pendek yang bersifat inkremental;
b) Mekanisme development  control agar   ditegakkan, lengkap  dengan  disinsentif bagi yang melanggar dan insentifbagi yang taat pada peraturan;
c) Penataan      ruang      secara      menyeluruh      dan      terpadu,  dengan  model-model participatory planningdan over the  board  planningatau  perencanaan  lintas  sektoral, harusdilaksanakan secara konsekuen; dan
d) Kepekaan      sosio      kultural      penentu      kebijakan      dan  profesional        dibidang lingkungan    alami    maupun binaan    lebih    ditingkatkan    melalui    forum-forum pertemuan,  diskusi,  ceramah,  publikasi  baik  secara formal maupun informal. Penataa  ruang  merupakan  bagian  dari  keberhasilan  perencanaan  pembangunan sehingga  perlu  mempertimbangkan  berbagai  aspek  termasuk  aspek  keberlanjutan,  aman,
nyaman, serta produktif. Tata ruang sendiri dibagi menjadi struktur ruang dan pola ruang yang ada dalam dokumen perencanaan tata ruang, baik nasional maupun daerah. Perencanaan ruang  berkaitan  dengan  pengembangan  suatu  wilayah  yang  terdapat  berbagai  sektor  yang membentuk  alur  sebaran  sumber  daya  dan  segala  kegiatannya  dengan  bermacam-macam jenis dan skalanya (Pambudi & Sitorus, 2021).
Pentingnya  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  dibuat  untuk  meningkatkan keamanan,  kenyamanan,  peningkatan  produktivitas  dan  menciptakan  keharmonisan  antar lingkungan alam (Wirosoedarmo et al., 2014). Dikutip dari Detik.com, (2022) desain CPI membentuk  simbol  burung  garuda  raksasa  di  tengah  laut,  sebuah  simbol  kemegahan Indonesia.  Masterplan  yang  menyerupai  burung  garuda  raksasa  ini  diadopsi  dari  posisi Makassar yang dinilai strategis. Simbol itu juga untuk merepresentasikan Makassar sebagai hubungan bisnis, industri dan jasa. Makassar dinilai sebagai kekuatan kedua setelah Jakarta.

## Pengelolaan Lingkungan
Kebijakan  akan  menekankan  pengelolaan  lingkungan  yang  berkelanjutan. Lingkungan  adalah  kombinasi  antara  kondisi  fisik  yang  mencakup  keadaan  sumber  daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun  di  dalam  lautan,  dengan  kelembagaan  yang  meliputi  ciptaan  manusia  seperti keputusan  bagaimana  menggunakan  lingkungan  fisik  tersebut.  Lingkungan  dapat didefinisikan sebagai elemen biologis dan abiotik yang mengelilingi organisme individual atau spesies, termasuk banyak yang berkontribusi pada kesejahteraannya. "Lingkungan" juga dapat didefinisikan sebagai semua komponen alami Bumi (udara, air, tanah, vegetasi, hewan, dll.) Beserta semua proses yang terjadi di dalam dan di antara komponen ini. Berkelanjutan memiliki  arti  yang  cukup  luas,  yaitu  kemampuan  untuk  melanjutkan  sesuatu  yang didefinisikan  tanpa  batasan  waktu.  Berkelanjutan  dapat  dimaksudkan  dengan  ketahanan, keseimbangan, keterkaitan. Lebih lanjut berkelanjutan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk  bertahan  melanjutkan  suatu  perilaku  yang  didefinisikan  tanpa  batas  waktu. World Commission  on  Environment  and  Development mendefinisikan  berkelanjutan  sebagai kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masa  kini  tanpa  mengorbankan  kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Lingkungan berkelanjutan dapat diartikan segala sesuatu yang berada di sekeliling makhluk  hidup  yang  mempengaruhi  kehidupannya  dengan  kondisi  yang  terus  terjaga kelestariannya secara alami maupun dengan sentuhan tangan manusia tanpa batasan waktu. Lingkungan  berkelanjutan  juga  dapat  diartikan  sebagai  bagaimana  pemenuhan  kebutuhan sumber daya yang ada untuk generasi masa kini hingga masa depan tanpa mengorbankan kesehatan ekosistem yang menyediakannya.
Menurut  Effendi  et  al.,  (2018)  prinsip  Lingkungan  Berkelanjutan  adalah  sebagai berikut.
Lingkungan  berkelanjutan  memiliki  prinsipprinsip  dalam  menekankan  kelestarian, diantaranya:
1. Melindungi sistem penunjang kehidupan
2. Melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik
3. Memelihara  atau  meningkatkan  integritas  ekosistem,  serta  mengembangkan  dan menerapkan ukuranukuran rehabilitasi untuk ekosistem yang sangat rusak
4. Mengembangkan dan menerapkan strategi yang preventif dan adaptif untuk menanggapi ancaman perubahan lingkungan global
Pembangunan di kawasan CPI telah dilakukan dengan berbagai pertimbangan sejak lama,  sehingga  telah  termasuk  pada  pertimbangan  pengurangan  dampak  negatif  terhadap lingkungan, dan penerapan praktik ramah lingkungan dalam setiap tahap pembangunan dan operasional kawasan.

## Pemanfaatan Lahan
Pada kebijakan pemanfaatan lahan ini perlu dipertimbangkan untuk berbagai fungsi, seperti ruang komersial, ruang publik, tempat hunian, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, juga akan diperhatikan aksesibilitas dan konektivitas kawasan dengan wilayah sekitarnya.
Hampir  setiap  aktivitas  manusia  melibatkan  penggunaan  lahan  dan  karena  jumlah aktivitas manusia bertambah dengan cepat, maka lahan menjadi sumber daya yang langka. Keputusan  untuk  mengubah  pola  penggunaan  lahan  dapat  memberikan  keuntungan  dan kerugian yang besar, baik ditinjau dari pengertian ekonomis, maupun terhadap perubahan lingkungan (Nuraeni et al., 2017).
Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Ada beberapa jenis penggunaan lahan. Secara garis besar, lahan kota terbagi menjadi lahan terbangun dan lahan tak terbangun. Lahan terbangun terdiri dari dari perumahan, industri, perdagangan, jasa dan perkantoran.  Sedangkan  lahan  tak  terbangun  terbagi  menjadi  lahan  tak  terbangun  yang digunakan untuk aktivitas kota (kuburan, rekreasi, transportasi, ruang terbuka) dan lahan tak terbangun  non  aktivitas  kota  (pertanian,  perkebunan,  area  perairan,  produksi  dan penambangan sumber daya alam) (Nugroho & Yusuf, 2019).

## Transportasi
Pengaturan transportasi yang baik akan memastikan aksesibilitas yang lancar ke dan dari  kawasan  CPI,  baik  melalui  jalan  raya,  transportasi  umum,  maupun  transportasi berkelanjutan seperti sepeda dan jalur pedestrian yang baik.
Pembangunan  infrastruktur  merupakan  wujud  pemenuhan  kebutuhan  manusia, termasuk salah satunya adalah jaringan transportasi. Pembangunan infrastruktur pada suatu kawasan akan mempengaruhi pemanfaatan lahan pada kawasan di sekitarnya, sehingga hal ini menimbulkan perubahan atau konversi jenis penggunaan lahan (Sasono & Susetyo, 2017).
Pembahasan kebijakan tata kelola kawasan pembangunan CPI di Kota Makassar akan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, pengembang,  investor,  dan  ahli  terkait.  Kolaborasi  antara  semua  pihak  ini  menjadi  kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan CPI, sehingga
dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang penting bagi Kota Makassar dan wilayah sekitarnya.

## KESIMPULAN
Kebijakan tata kelola kawasan pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar,  Sulawesi  Selatan,  merupakan  langkah  penting  dalam  mengatur  dan mengembangkan  kawasan  tersebut  secara  terencana  dan  berkelanjutan.  Kebijakan  ini melibatkan  berbagai  aspek  penting,  termasuk  perencanaan  tata  ruang,  pengelolaan lingkungan,  dan  pemanfaatan  lahan.  Dalam  perencanaan  tata  ruang,  penting  untuk mempertimbangkan orientasi tujuan jangka panjang dan pemecahan konflik masalah jangka pendek, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan juga menjadi fokus utama, dengan perlindungan sumber daya alam, pengurangan dampak negatif, dan penerapan praktik ramah lingkungan. Selain itu, pemanfaatan lahan yang efisien dan sesuai dengan tujuan pengembangan CPI serta pengaturan transportasi yang baik juga menjadi bagian integral dalam kebijakan ini.
Kolaborasi  antara  pemerintah  daerah,  masyarakat,  pengembang,  investor,  dan  ahli terkait  menjadi  kunci  keberhasilan  dalam  pengembangan  dan  pengelolaan  kawasan  CPI. Dengan melibatkan semua pihak ini, diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan yang berhasil. Kebijakan tata kelola yang holistik dan berkelanjutan ini diharapkan akan membawa dampak positif dalam pengembangan kawasan CPI sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang penting bagi Kota Makassar dan wilayah sekitarnya.

## BIBLIOGRAFI
Adianti, S. Y. (2020). Perencanaan Tata Ruang sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) , 6 (1), 108–117.
Detik.com. (2022). Megaproyek Reklamasi CPI Makassar: Lahan Milik Pemprov, Pemkot dan  Pengembang  Baca  artikel  detiksulsel,  “Megaproyek  Reklamasi  CPI  Makassar:
Lahan Milik Pemprov, Pemkot dan Pengembang” selengkapnya https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6039419/megaproyek-r . Detik.Com.
https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6039419/megaproyek-reklamasi-cpi-makassar- lahan-milik-pemprov-pemkot-dan-pengembang#Simbol  Burung  Garuda  IDE  Danny Pomanto
Effendi,  R.,  Salsabila,  H.,  &  Malik,  A.  (2018).  Pemahaman  Tentang  Lingkungan Berkelanjutan. MODUL , 18 (2), 75–82.
Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Humanika , 21 (1), 33– 54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1. 38075. 33-54
Mahanum. (2021). Tinjauan Kepustakaan. ALCRITY: Journal Of Education , 1 (2), 1–12.
Nugroho, A. E., & Yusuf, M. (2019). Penentuan Faktor Perubahan Penggunaan Lahan pada Kawasan  Konservasi  Mangrove  Pamurbaya  di  Kecamatan  Rungkut  dan  Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. JURNAL TEKNIK ITS , 8 (2), 90–95.
Nuraeni, R., Sitorus, S. R. P., & Panuju, D. R. (2017). An Analysis of Land Use Change and Regional Land Use Planning in Bandung Regency. Buletin Tanah Dan Lahan , 1 (1), 79–85.
Pambudi, A. S., & Sitorus, S. R. P. (2021). Mnimbus Law Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang:  Konsepsi,  Pelaksanaan  Dan  Permasalahannya  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Wahana Bhakti Praja , 11 (2), 198–216.
Sasono,  M.  E.  N.,  &  Susetyo,  C.  (2017).  Analisis  Potensi  Perubahan  Pemanfaatan  Lahan Berdasarkan  Model  Spasial  Harga  Lahan  di  Kecamatan  Tembelang  Kabupaten Jombang. JURNAL TEKNIK ITS , 6 (2), 407–412.
Surayya,  R.  (2015).  Pendekatan  Kualitatif  Dalam  Penelitian. Jurnal  Kedokteran  Dan Kesehatan Malikussaleh , 1 (2), 75–83.
Wilza, N., Rustiadi, E., & Hidajat, J. T. (2021). Potensi Pengembangan Kawasan Berbasis Transit Oriented Development di Sekitar Titik Transit Kabupaten Bogor. Journal of Regional  and  Rural  Development  Planning  (Jurnal  Perencanaan  Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan) , 5 (3), 143–159.
Wirosoedarmo, R., Widiatmono, J. B. R., & Widyoseno, Y. (2014). Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW)  Berdasarkan  Daya  Dukung  Lingkungan  Berbasis  Kemampuan Lahan. AGRITECH , 34 (4), 462–473.

## Copyright Holder:
Muhammad Guntur, Muhammad Luthfi Siraj (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: