Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distributionof this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Ikatan Sosiologi Indonesia E-ISSN: 2302-7525 | P-ISSN: 2302-7157

## Land Grabbing di Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat dan Tautan Teoritiknya pada Karya David Harvey dan SMP Tjondronegoro
Land Grabbing in Telukjambe Barat, Karawang, West Java and its Teoretical Hook to David Harvey’s and SMP Tjondronegoro’s Works
Ria Renita Abbas 1, *, Endriatmo Soetarto, Nurmala K. Pandjaitan, Arif Satria
1 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB University, Bogor 16680, Indonesia
*) E-mail korespondensi: riarenita@yahoo.co.id
Received: March 30, 2021 | Revised: December 29, 2021 | Accepted: December 30, 2021| Online publication: December 31, 2021

## ABSTRACT
Regional  developments  in  Karawang  Regency,  West  Java  have  resulted  in  the  marginalization  of suburban communities.  This  marginalization  occurs  through  the  process  of  land  grabbing  or  massive  expropriation  of  land owned by suburban communities, which are none other than village communities that have occupied their lands for a long  time.  This  article  aims  to  contribute  to  two  things.  The  first  is  to  present  an  empirical description  of  the  land grabbing  process  in  suburban  communities  based  on  a  case  study  in  Telukjambe  Barat,  Karawang  Regency,  West Java. The second is to present a theoretical discussion to explain this land grabbing phenomenon by referring to the theoretical  framework  of  David  Harvey  and  S.M.P.  Tjondronegoro.  The  research  method  used  in  this  case  study includes  primary  data  obtained  from  in-depth  observations  and  interviews  with  informants  and  is  supported  by secondary data derived from various research results and relevant documents. The results show that the expansion of urban capitalism in Telukjambe Barat is a spatial planning activity that is more directed at regional development with the presence of corporate power that has controlled space, conquered suburban community ownership, and has full power  over  space  through  land  grabbing  practices.  The  phenomenon  of  land  grabbing  in  Telukjambe  Barat  was theoretically  reinforced  by  S.M.P  Tjondronegoro  through  the concept  of  “agrarian  policy  of  agrarian  denial”  and David Harvey through the concept of accumulation by disposition.
Keywords :  accumulation  by  dispossession,  agrarian  policy  of  agrarian  denial,  expansion  of  capitalism,  land grabbing

## ABSTRAK
Perkembangan wilayah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat telah mengakibatkan peminggiran pada masyarakat sub urban. Peminggiran tersebut terjadi melalui proses land grabbing atau pengambilalihan secara massif atas tanah yang dimiliki  oleh  masyarakat  sub  urban  yang  tidak  lain  adalah  komunitas  desa  yang  telah  lama  menempati  lahannya. Artikel ini bertujuan untuk berkontribusi pada dua hal. Pertama adalah menyajikan deskripsi empiris mengenai proses land grabbing pada masyarakat sub urban dengan berdasarkan studi kasus di Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kedua adalah menyajikan diskusi teoritis untuk menjelaskan fenomena land grabbing ini dengan merujuk kerangka teoritik David Harvey dan S.M.P. Tjondronegoro. Metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini mencakup  data  primer  yang  diperoleh  dari  observasi  dan  wawancara  yang  mendalam  terhadap  para  informan  dan didukung oleh data sekunder yang berasal dari berbagai hasil penelitian serta dokumen-dokumen yang relevan. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  ekspansi  kapitalisme  perkotaan di  Telukjambe  Barat  merupakan  kegiatan  penataan ruang  yang  lebih  mengarah  pada  pembangunan  kawasan  dengan  adanya  kekuatan  korporasi  yang  telah  menguasai ruang, menaklukkan kepemilikan masyarakat sub urban, dan berkuasa penuh atas ruang melalui praktik land grabbing. Uraian mengenai fenomena land grabbing di Telukjambe Barat ini kemudian secara teoritik diperkuat dengan merujuk karya S.M.P Tjondronegoro khususnya konsep “kebijakan agraris ingkari agraria” dan karya David Harvey khususnya konsep accumulation by dispossesion .
Kata  kunci: accumulation  by  dispossession, kebijakan  agraris  ingkari  agraria,  ekspansi  kapitalisme,  l and grabbing

## PENDAHULUAN
Konflik  penguasaan  tanah  pada  negara  agraris  masih  menjadi  isu  yang  tidak  pernah  usai.  Pada umumnya,  konflik  ini  dicirikan  oleh  penindasan  yang  dilakukan  oleh  kelompok  kuat  yang  menang terhadap  kelompok  lemah  yang  kalah.  Konflik  penguasaan  tanah  merupakan  suatu  kenyataan  sosial yang  harus  diungkap  secara  objektif  (Tjondronegoro,  2008).  Secara  historis,  ketidakadilan  dalam penguasaan  tanah  merupakan  kenyataan  sejarah  yang  berakar  dari  ekspansi  teritorial  oleh  para penjajah,  termasuk  dengan  berdasarkan  diskriminasi  peraturan  hukum  mengenai  penguasaan  dan pemilikan tanah (Thontowi, 2000).
Selain  faktor  kolonialisme,  sistem  kapitalisme  juga  telah  menimbulkan  banyak  kepincangan penguasaan  sumber-sumber  agraria  dan  juga  ketimpangan  dalam  distribusi  sumber-sumber kemakmuran  yang  menyertainya,  tentu  saja  hal  tersebut  terjadi  untuk  kepentingan  para  pemodal. Rachman, (2012) menyebutkan bahwa cara yang diterapkan sistem produksi kapitalis adalah dengan semakin memperlebar wilayah kerja kuasanya dan membatasi ruang gerak rakyat sehingga tidak lagi dapat mengakses tanah dan sumber daya alam lainnya. Dalam rangka memperluas ruang produksinya, para pengusaha/korporasi cenderung untuk selalu melibatkan kekuatan pemerintah. Aspek negatif dari penguasaan  tanah  lebih  ditekankan  pada  sebuah  bentuk  maupun  praktik  yang  memapankan  serta melakukan aksi konsolidasi bentuk akses, pengklaiman dan pengucilan (eksklusi), bahkan selanjutnya menarik  masuk  kaum  yang  terekslusi  dari  basis  produksinya  tersebut  ke  dalam  sistem  ekonomi kapitalistik (Mulyanto, 2012a; Peluso & Lund, 2011).
Praktik  akuisisi  tanah  oleh  para  pemodal  seringkali  terjadi  melalui  proses  jual  beli,  sewa,  penyitaan dan pengambilan secara paksa atau dikenal dengan perampasan lahan ( land grabbing ).
…  fenomena  ini  secara  populer  dikenal  sebagai  'land  grabbing',  suatu  pengambilalihan besar-besaran  atas tanah  atau  hak-hak  dan  sumberdaya  terkait  tanah  oleh  berbagai  entitas korporat  (bisnis,  lembaga  non  profit,  ataupun  publik).  Fokusnya  adalah  pada  cara-cara  di mana  ‘perampasan’  menyebabkan  bentuk-bentuk  khusus  dinamika  kepemilikan,  yakni pelepasan  penguasaan  tanah,  air,  hutan,  dan  sumber  daya  bersama  lainnya;  lantas konsentrasi,  privatisasi  dan transaksi  semua  sumber daya  itu  sebagai harta  korporasi  (baik sebagai  hak  milik  atau  hak  sewa);  dan  pada  gilirannya  transformasi  rezim-rezim  buruh agraria.(White et al., 2012: 619-620).
Fenomena land grabbing seperti dinyatakan dalam kutipan di atas menjadi meningkat di seluruh dunia sejak  adanya  krisis  global  pada  tahun  2008  yang  memicu  berbagai  koorporasi  besar  berusaha  keras mengembangkan  suatu  dunia  bisnis  pada  skala  global  yang  melibatkan  akuisisi  tanah  secara  besar- besaran  (Borras  Jr.  &  Franco,  2010). Land  grabbing menjadi  fenomena  meng-global  di  seluruh kawasan dunia dan terlihat masif seperti yang terjadi di wilayah Afrika (Arrighi et al., 2010; Chinsinga &  Chasukwa,  2013;  Magdoff,  2013; Makki  &  Geisler,  2011),  di  wilayah  Amerika  Latin  (Clements, 2013; Jr et al., 2012), terutama juga terjadi di wilayah Asia Tenggara dan Selatan (Borras & Franco, 2011;  Corbera  et  al.,  2017;  Hall,  2011;  Hughes,  2008;  Levien,  2012;  Rudi  et  al.,  2014;  Schneider, 2011).
Indonesia termasuk negara yang tak lepas dari tren land grabbing yang makin mengglobal dan bahkan berada  pada  urutan  kedua  dalam  incaran  investor  untuk  transaksi  penguasaan tanah  di  dunia.  Secara umum  fenomena land  grabbing tersebut  menimbulkan  konflik  agraria  di  seluruh  daerah  Indonesia. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2020 tercatat telah terjadi 241  letusan  konflik  agraria  di  359  kampung/desa,  melibatkan  135.337  KK  di  atas  tanah  seluas 624.272,711 .  Bahkan  secara  akumulatif  jika  dijumlahkan  dari  tahun  2015  hingga  2020  telah  terjadi sebanyak 2.288 letusan konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia (KPA, 2020). Gambaran tersebut menunjukkan  bahwa  konflik  itu  terjadi  karena  perampasan  dan  pasti  disertai  perlawanan,  juga menunjukkan adanya konflik penguasaan tanah yang terus meningkat mengakibatkan hak masyarakat atas tanah menjadi hilang.
Kasus-kasus agraria di Indonesia yang terjadi menunjukkan praktik penguasaan tanah dalam skala luas oleh  korporasi.  Pihak  korporasi  umumnya  selalu  menggunakan  dalih  pembangunan  dalam  kegiatan bisnisnya  untuk  membenarkan  praktik  penguasaan  tanahnya.  Kondisi  ini  memunculkan  ketegangan sosial dan bahkan konflik antara korporasi dengan masyarakat, seperti PT. Pagilaran versus petani di kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah (Pahlefi, 2011), komunitas Sedulur Sikep berhadapan dengan
PT.  Semen  Gresik  di  Jawa  Tengah  (Aprianto,  2013),  warga  Banjaranyar  dengan  PT.  Bukit  Jonggol Asri (BJA) di Kabupaten Ciamis (Susanto, 2015), dan juga antara petani Rengas dengan PTPN VII di Kabupaten  Ogan  Ilir  Provinsi  Sumatera  Selatan  (Syawaludin,  2014).  Tjondronegoro  (2008,  336) menyebut  perebutan  tanah  dengan  penggusuran  tersebut  sebagai  gejala  marjinalisasi  kaum  papa  dan lemah karena rakyat kecil sangat mengalami penderitaan atas kejadian tersebut.
Meningkatnya land  grabbing di  Indonesia  dalam  beberapa  tahun  terakhir  berjalan  seiring  dengan program  pembangunan  nasional  berbasis  koridorisasi  ekonomi,  yang  dikenal  dengan  Masterplan Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  (MP3EI)  (Savitri,  2013;  Yanuardy, 2014).  Kegiatan  MP3EI  pada  umumnya  melibatkan  pengambilalihan  tanah-tanah  masyarakat  yang berada dalam proyek pembangunan atau koridor ekonomi yang tertera dalam skema MP3EI (Savitri, 2013;  Yanuardy,  2014).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  wilayah  pelosok  dan  pedesaan  tak  lepas  dari serangan  neo-liberalisme  yang  menghendaki  aliran  kapital  mengalir  tiada  terhenti  sebagai  syarat berlangsungnya “produksi untuk produksi dan akumulasi untuk akumulasi” (Christian & Desmiwati, 2018) . Khusus untuk wilayah perkotaan juga mengalami persoalan dengan adanya bisnis perumahan dan  industri  yang  menyebabkan  munculnya  spekulan  tanah  yang  bertujuan  unuk  mendapatkan pertambahan nilai tanah yang akan terjadi karena konversi penggunaan lahan pertanian menjadi lahan perkotaan.  Konversi  besar-besaran  dari  lahan  pertanian  ke  lokasi  pembangunan  ditandai  dengan hubungan  kekuasaan  dimana  rumah  tangga  pertanian  pada  dasarnya  menyerahkan  tanah  mereka dengan kompensasi yang tidak adil (Winarso & Kartiwa, 2019).
Perkembangan  industrialisasi  dan  proses  privatisasi  tanah  di  sekitar  kawasan  industri  terjadi  sebagai tindak  lanjut  dari  praktik  neoliberalisme  (Brenner,  2013).  Hal  ini  juga  diungkapkan  oleh  (Akram- Lodhi,  2007) bahwa  proses  privatisasi  terjadi  di  berbagai  sektor,  komodifikasi  atas  segalanya ( commodification of everything )  berjalan  massif  mengubah  sektor-sektor  nonkapitalis  dan tradisional menjadi  komoditas  yang  bisa  diperjualbelikan  di  pasar,  monetisasi  dan  korporatisasi mencengkeram sumber  daya  komunal  dan  menyingkirkan  pengelolaan  konvensional  yang  dipandang  tidak  efisien . (Kusno,  2010)  menilainya sebagai  bagian  proses mengakhiri  para  petani  termasuk  petani  kecil  yang berkait dengan perilaku sosial politik kekuasaan dari para aktornya yang menggunakan dalih sebagai program  pembangunan  ( development  programs )  khususnya  terhadap  masyarakat  sub  urban  dalam konteks  ke-Indonesia-an. Fenomena  semacam  ini  terjadi  antara  lain  di  Kabupaten  Karawang,  Jawa Barat  yang  merupakan  salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  mengalami  dampak  dari  perkembangan industrialisasi perkotaan.
Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang merupakan daerah yang mengalami dampak yang sangat massif dari perkembangan industrialisasi perkotaan. Hal ini bahkan telah menimbulkan konflik tanah dalam skala luas yang meliputi tiga desa, yaitu Wanakerta, Wanasari dan Margamulya. Konflik tanah yang dialami oleh masyarakat di tiga desa ini tidak terlepas dari pengaruh kepentingan ekonomi dan  bisnis  perusahaan  besar  .  Hal  ini  bermula  dari  tanah-tanah  pertanian  rakyat  yang  dirampas  oleh sebuah  perusahaan  besar  di  bidang  properti,  yaitu  Agung  Podomoro  Land  (APL)  melalui  proses panjang  yang  berlangsung  sejak  tahun  1970-an  dan  melibatkan  drama  prosesi  hukum  formal  yang melelahkan.
Latar belakang di atas mengantarkan pada topik yang diangkat artikel ini: Bagaimana land grabbing berlangsung  dalam  konteks  dinamika  penguasaan  tanah  pada  masyarakat  sub  urban  di  Telukjambe Barat dan bagaimanakah fenomena ini dipahami secara teoritis. Oleh karena itu, tulisan ini memiliki dua  tujuan  yang  sekaligus  akan  menjadi  kontribusinya.  Pertama  adalah  kontribusi  empiris  dengan menyajikan deskripsi atas kasus land grabbing yang berlangsung di lokasi yang diteliti. Kedua adalah kontribusi  teoritis  dengan  mengaitkan  secara  khusus  kasus  ini  dengan  pemikiran  David  Harvey dan sentuhan  perspektif  dari  SMP  Tjondronegoro.  Harvey  mengenalkan  teori  “akumulasi  melalui perampasan”  untuk  melihat  fenomena land  grabbing yang  terjadi  untuk  kepentingan  pelanggengan dan perluasan kapitalisme. Sementara, Tjondronegoro, (2008) mengenalkan konsep “kebijakan ingkar agraria”  karena  bias  industrialisasi  dan  perkotaan  untuk  menjelaskan  eksistensi  tanah  pertanian  dan wilayah  pedesaan  yang  banyak  dikonversi  menjadi  tempat  berdirinya  bangunan  industri  dan perumahan mewah atas nama pembangunan.

## METODE
Kasus  yang  disajikan  disini  berdasar  suatu  penelitian  yang  menggunakan  paradigma  kritis  dengan metode  studi  kasus,  dengan  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  kualitatif  yang diawali dengan asumsi, lensa penafsiran/teoritis dan studi tentang permasalahan riset yakni bagaimana individu  dan  kelompok  memaknai  permasalahan  sosial  (Cresswell,  2015).  Studi  kasus  dengan pendekatan  kualitatif  ini  menekankan  pada  pendekatan  interpretatif  dan  naturalistik  terhadap  subjek kajiannya dan ulasan kritis yang berlangsung terus menerus, sehingga hal ini mampu mendeskripsikan secara komprehensif dalam melihat trayektori land grabbing dan ekspansi kapitalisme yang terjadi di wilayah Karawang Jawa Barat.
Analisa data penelitian ini diarahkan pada analisa kritis dengan penjelasan lebih pada telaah historitas dan  kontenstualitas  perubahan  agraria  di  lokasi  penelitian.  Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  3  desa yang berada di Telukjambe Barat (lihat gambar 1). Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pertimbangan historis  karena  di  kecamatan  Telukjambe  Barat  terjadi  sengketa  lahan  yaitu  desa  Wanasari,  desa Wanakerta dan desa Margamulya yang awalnya seluas 350 hektar dan kini menjadi 286 hektar antara pihak korporasi dengan petani pengelola lahan yang berujung pada aksi perampasan lahan.

## Gambar 1 . Lokasi Penelitian
Data primer dan data sekunder adalah dua sumber utama jenis data dalam penelitian ini. Data primer merupakan  data  yang  secara  langsung  diperoleh  dari  informan  melalui  pengamatan  (observasi), wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD), sedangkan data sekunder merupakan data yang  dapat  diperoleh  dari  literatur,  dokumen  pemerintah,  arsip  yang  dimiliki  oleh  masyarakat,  peta, foto  dan  lainnya  yang  berhubungan  dengan  gerakan  perlawanan  petani  di  Telukjambe  Barat, Kabupaten  Karawang,  Jawa  Barat.  Penelitian  ini  mengumpulkan  data  dengan  metode  triangulasi. Metode  tringulasi  diartikan  sebagai  kombinasi  sumber  data  yang  memadukan  tiga  metode,  yakni pengamatan langsung, wawancara mendalam dan review dokumen. Triangulasi umumnya dipandang sebagai sebuah proses pemakaian beragam pandangan untuk memperjelas makna, membantu verifikasi data  dengan  diulangnya  ( repeatability )  sebuah  observasi  maupun  interpretasi  serta  dapat mengindentifikasi realitas yang berbeda-beda (Stake, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Kontestasi Penguasaan Tanah di Tiga Desa
Kontestasi penguasaan tanah di tiga desa Kabupaten Karawang tersebut telah terjadi sejak tahun 1970- an,  tepatnya  pada  permulaan  1974.  Kepala  desa  sekitar  wilayah  Telukjambe  Barat  menyampaikan kepada masyarakat pemegang girik bahwa tanah mereka akan disewa oleh PT. Dasa Bagja (PT. DB) selama tiga tahun untuk penghijauan, PT. DB selanjutnya mengajukan HGU (Hak Guna Usaha) atas tanah  seluas  582  ha  kepada  Kantor  Wilayah  Agraria  Jawa  Barat,  juga  kepada  Dirjen  Agraria  dan Menteri  Dalam  Negeri  atas  tanah  tersebut,  walau  akhirnya  PT.  DB  tidak  mendapatkan  HGU  sampai masa sewa habis pada tahun 1977. Saat masa sewa telah selesai, petani kembali menggarap lahannya dengan dasar pegangan pada buku Letter C di desa termasuk membayar pajak atas tanah yang digarap. Dalam hal ini, para petani tetap meminta kepada kepala desa setempat agar girik mereka dikembalikan namun yang terjadi girik tersebut tidak diberikan.
Tahun  1986  PT.  DB  melakukan  aksinya  yang  tanpa  sepengetahuan  para  petani  pemilik  lahan memindahkan  prioritas  pengajuan  HGU  lahan  kepada  PT.  Makmur  Jaya  Utama  (PT.  MJU)  walau kontrak  sewanya  telah  kadaluawarsa,  namun  demikian  PT.  MJU  pun  tidak  mendapat  HGU. Selanjutnya,  tanpa  sepengetahuan  petani  atau  masyarakat  pemilik  lahan,  pada  tahun  1990  PT.  MJU memindahkan  sewa  lahan  tersebut  kepada  PT.  Maligi  seluas  231  ha  (namun  tidak  terjadi  sengketa lahan) dan PT. Sumber Air Mas Pratama (PT. SAMP) seluas 351 ha. Modus pemindahan sewa lahan ini  dilengkapi  akta  pelepasan  alih  garapan  didepan  Notaris  Sri  Mulyani  Syafe’I,  SH  di  Bogor, sehingga berbekal akta tersebut PT. SAMP melancarkan aksinya dengan mengeksekusi lahan sekitar 350 hektar. Petani yang mengelola tanah akhirnya terjebak sengketa dengan PT. SAMP dan mencoba ke dalam proses hukum karena masyarakat belum pernah melakukan transaksi dalam bentuk apapun dengan pihak PT. SAMP.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan,  setelah  PT.SAMP  dan  masyarakat  menempuh  jalur hukum, terjadi tumpang tindih hasil pengadilan antara putusan yang satu dengan putusan yang lain dan terindikasi  adanya  manipulasi  atau  kebohongan  yang  melibatkan  semua  pihak  dalam  proses pengadilan  yakni  pihak  yang  berperkara,  pengadilan,  kepolisian  dan  kejaksaan.  Salah  satu  putusan kontroversial  adalah  putusan  MA  No.  19  K/TUN/2003  jo  No.  99/B/2002/PT.TUN.JKT  jo  No. 104/G/2001/PT.TUN-BDG  dan  amar  putusannya  memerintahkan  kepada  kantor  BPN  Kabupaten Karawang  untuk  menerbitkan  sertifikat  HGB  kepada  PT.  SAMP  namun  pihak  BPN  tidak  bisa menjalankan  amar  putusan  tersebut,  sebab  di  atas  tanah  itu  masih  ada  objek  tanah  sengketa  yang perkaranya  masih  ditangani  Mahkamah  Agung  (Rahardiansah  2017).  Anehnya,  keluar  putusan Mahkamah  Agung  No. 695/K/PDT/2009 yang  memenangkan  PT.  SAMP  (PT.  Sumber  Air  Mas Pratama) untuk menguasai tanah seluas 350 ha, namun putusan tersebut tanpa didukung dengan bukti kepemilikan apapun padahal sebagian masyarakat sudah ada yang memiliki sertifikat.

## Dinamika Kontestasi Penguasaan Tanah
Secara geografis, ketiga desa yang bersengketa dengan PT. SAMP berada di Kecamatan Telukjambe Barat,  Kabupaten  Karawang.  Ketiga  desa  tersebut  adalah  desa  Wanasari,  desa  Wanakerta  dan  desa Margamulya  yang  mengalami  proses  panjang  dari  drama  penguasaan  lahan  dengan  pihak  korporasi yakni PT. SAMP yang telah diakuisisi pihak Podomoro Land (APL). Posisi ketiga desa dekat dengan pintu  jalur  keluar  dan  masuk  tol  Karawang  serta  sangat  dekat  dengan  area  Kawasan  industri Karawang. Letak lahan yang disengketakan berada dalam Kawasan industri. Kondisi Topografi desa adalah berbukit-bukit dan awalnya banyak ditanami tanaman keras dan palawija.
Kondisi  ketiga  desa  yang  bersengketa  dengan  pihak  korporasi  dapat  digambarkan  sebagai berikut: (1) Desa Wanasari berbatasan langsung dengan beberapa wilayah di sekitarnya, seperti Desa Karangmulya di bagian utara lalu Desa Wanakerta di bagian selatan, sedangkan di bagian barat adalah Sungai  Cibeet  Kecamatan  Cikarang  Pusat,  dan  bagian  timur  dengan  Desa  Margamulya;  (2)  Desa Wanakerta berada di sisi selatan desa Wanasari, di sisi selatan berbatasan dengan desa Wanajaya, lalu di sebelah barat berbatasan dengan desa Bangbeur dan berbatasan dengan desa Margamulya pada sisi sebelah  timur;  (3)  Desa Margamulya  berbatasan  dengan  desa  Karangligar  disebelah  utara  dan  barat, berbatasan dengan desa Wanajaya di sebelah selatannya dan berbatasan dengan desa Margakaya pada sebelah timurnya.
Karawang  pada  umumnya  telah  menjadi  pusat  industri  dan  membuka  peluang  bagi  korporasi  besar untuk  berinvestasi.  Kecamatan  Telukjambe  Barat  pun  tak  luput  dari  incaran  para  korporat  untuk melancarkan  ekspansi  kapitalnya  dengan  berusaha  menguasai  lahan  dengan  berbagai  cara.  Kasus sengketa lahan yang terjadi di tiga desa menjadi bagian dari gambaran upaya kapital untuk menguasai lahan.  Salah  satu  informan  mengungkapkan  bahwa  tanah  di  tiga  desa  yang  diperebutkan  tersebut adalah tanah warisan turun temurun dari orang tua mereka (misalnya dengan mendasarkan pada girik mereka yang pernah diserahkan kepada kepala desa yang biasa ditanami tanaman keras seperti kayu sengon atau tanaman ladang seperti singkong, bahkan ada juga yang menanam padi sawah walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatan lahan disekitar tiga desa tersebut  dari  dulu  digunakan  untuk  pertanian. Sejak Karawang  telah  dijadikan  sebagai  zona  industri terjadi  perubahan  yang  menggeser  pemanfaatan  lahan  dari  sektor  pertanian  ke  sektor  industri,  dan disisi lain membawa pengaruh pada harga tanah di tiga desa tersebut karena memiliki harga jual yang tinggi.
Hasil penelitian menemukan bahwa masalah yang dihadapi oleh tiga desa terkait dengan penguasaan lahan seluas 350 ha sangat terkait dengan kepentingan ekonomi. Awalnya masyarakat desa mengklaim bahwa  tanah  yang  diperebutkan  dengan  pihak  korporasi  adalah  tanah  hak  milik  adat,  sedang  pihak korporasi  (PT.  SAMP)  mengklaim  bahwa  lahan  tanah  tersebut  telah  dialihgarapkan  dari  perusahaan terdahulu  (PT.  Dasa  Bagja)  dengan  penyerahan  sejumlah  uang  untuk memperoleh  hak  prioritas  atas lahan  yang  diperebutkan  sebagai  HGB,  namun  masyarakat  desa  tidak  pernah  merasa  tanah  mereka dibebaskan oleh PT. SAMP. Awalnya masyarakat desa menyewakan lahan tanah mereka kepada PT. Dasa Bagja selama 3 tahun, ternyata PT. Dasa Bagja tidak mengelolanya dan membiarkan begitu saja sehingga masyarakat desa kembali mengelola sendiri dan menguasai tanah mereka.
Hal lain yang membuat masyarakat desa tetap bertahan adalah bahwa mereka telah mengelolah tanah dengan  membayar  pajak  sebagaimana  mestinya.  Kondisi  saling  mengklaim  antara  pihak  korporasi (seperti  pada  PT  SAMP  misalnya)  dan  masyarakat  desa  di  Telukjambe  menyebabkan  saling  gugat menggugat  di  pengadilan  yang berlangsung  antara  akhir  tahun  2000  sampai  2003.  Keadaan  tersebut (sesuai napak tilas konflik lokasi dari berbagai sumber) menjadikan putusan pengadilan sangat tidak jelas karena ada tumpang tindih adanya kemenangan untuk masyarakat desa dan adanya kemenangan untuk pihak PT. SAMP, ditambah lagi adanya pihak-pihak tertentu yang memperkeruh suasana.

## Proses Land Grabbing
Secara umum, implikasi dari adanya akumulasi kapital baik lewat akumulasi primitif atau akumulasi melalui perampasan adalah perampasan tanah atau diistilahkan dengan land grabbing (ada pula yang menerjemahkan dengan akusisi lahan).
Defenisi land grabbing (perampasan tanah) seperti yang diungkap oleh Borras Jr et al (2012) adalah usaha untuk memberi kontrol dalam skala luas atas tanah, bahkan sumber daya alam lainnya dengan berbagai  cara  termasuk  dengan  modal  besar  yang  selalu  mengalihkan  orientasi  pemanfaatan sumberdaya  untuk  tujuan  domestik  atau  internasional,  dalam  merespon  konvergensi  pangan,  energi dan krisis keuangan, migitasi iklim dan permintaan sumber daya dari kapital yang baru. Secara ringkas land grabbing bisa  dikatakan  sebagai  “perampasan  tanah  dan  sumber  daya  oleh  korporasi  (White et al ., 2012).
Ekspansi  kapitalis  secara  umum  digerakkan  oleh  hasrat  untuk  memperoleh  nilai  lebih,  yang sebelumnya  oleh  Marx  telah  diserupakan  dengan  produksi  kapitalis.  Nilai  lebih  awalnya  dari  uang, selanjutnya  sebagai  kapital,  kapital  kemudian  berubah  sebagai  nilai  lebih,  nilai  lebih  tersebut digunakan  lagi memperbanyak  akumulasi  kapital  dalam jumlah  yang  lebih  besar  lewat  produksi  dan begitu  seterusnya. Produksi  kapitalis  hanya  dapat  berjalan  dengan  ketersediaan  masa  kapital  dengan dukungan  oleh  tersedianya  tenaga  kerja  yang  telah  diceraikan  dari  basis  produksinya,  dengan memisahkan mereka dari tanahnya, menjauhkan dari kepemilikan lahannya (Marx, 2004).
Harvey  (2003)  mendasarkan  diri  pada  konsepsi  akumulasi  primitive  Marx  dengan  tujuh  modus akumulasi  dengan  perampasan.  Ketujuh  modus  tersebut  antara  lain; Pertama, proses  privatisasi  dan komodifikasi  sumber  daya  agraria  dan  pengusiran  paksa  para  petani. Kedua, proses  penguasaan  aset sumber  daya  lewat  alur  kolonial,  neo  kolonial  dan  imperialistik. Ketiga, pemilikan  komunal  atau negara  berubah  menjadi  kepemilikan  pribadi  secara  eksklusif  (konversi  sistem  dari property right) .
Keempat, hak-hak  masyarakat  umum  nampak  tertindas. Kelima, tenaga  kerja  dengan  model perbudakan,  sistem  utang  lewat  kredit. Keenam, adanya  komodifikasi  tenaga  kerja  termasuk penghapusan  beberapa  bentuk  produksi  dan  komsumsi  dan Ketujuh ,  adanya  proses  monetisasi  nilai tukar dan pajak termasuk pada tanah (sewa tanah).
Perampasan  tanah-tanah  petani  atau  penyerobotan  tanah  umum  sebagai  tanah  milik  pribadi  menjadi prasyarat  utama  untuk  mengusir  atau  memisahkan  rakyat  dari  basis  akses  produksinya,  kemudian kemungkinan  mereka  bersedia  beralih  sebagai  tenaga  kerja  dalam  produksi  kapitalis  tersebut. Tindakan tersebut dikuatkan dengan undang-undang yang tidak lain menjadi media perampasan tanah rakyat  (Marx,  2004).  Adapun  contoh  yang  dapat  diangkat  tentang  regulasi  yang  dimaksud  misalnya pengkaplingan “the commons” oleh tuan-tuan tanah terjadi di Inggris akhir abad ke-16, dan peristiwa tersebut  disebut  dengan “enclosure” .  Kejadian  tersebut  difasilitasi  oleh  negara  dengan  pendekatan beberapa regulasi (Mulyanto, 2012).
Negara  Mexico  yang  pada  tahun  1917  memproteksi  hak-hak  masyarakatnya  secara  kolektif  dengan sistem  ejido untuk  memiliki  dan  memanfaatkan  tanah,  justru  pada  tahun  1991  berubah  drastis, pemerintah  Salinas  memberi  akses  masuknya  kapital  asing  serta  membuka  privatisasi  lahan  tanah. Masyarakat kecil semakin jauh dari sumber sosial ekonomi, modal hanya terkonsentrasi pada kelas elit dan  semakin  diperparah  karena  untuk  pengentasan  krisis  dalam  negeri  Mexico  yang  mematuhi instruksi-instruksi  IMF,  NAFTA  dan  Bank  Dunia,  akhirnya  membawa  lahirnya  pemberontakan Zapatista  di  Chiapas  tahun  1994.  Oleh  Harvey  (2003),  akumulasi  lewat  perampasan  tidak  berhenti hanya  pada  privatisasi  dan  komodifikasi “the  commons” tersebut  sebelumnya.  Akumulasi  melalui perampasan diwujudkan dengan cara lain seperti manajemen dan manipulasi krisis, finansialisasi dan redistribusi oleh negara. Dapat dikatakan ada tiga aktor utama neoliberal yaitu WTO, IMF, dan Bank Dunia  yang  memainkan  praktek-praktek  dalam  bidang  keuangan  yang  penuh  spekulatif  dan  bahkan predatoris dalam praktek dan kebijakan seperti program penyesuaian struktural ( Structural Adjusment Programs/SAPs ).
Di  tanah  air enclosure dan proletarianisasi terjadi  pada  era  Tanam  Paksa  (1830-1870),  Parlemen Belanda  menetapkan  undang-undang  agraria  yang  berlaku  bagi  koloni-koloni,  termasuk  Hindia Belanda. Dengan regulasi tersebut, sertifikat hak milik bagi tanah-tanah garapan penduduk diterbitkan oleh  pemerintah  kolonial,  sedang  lahan  yang  tak  tergarap,  seperti  tanah  ulayat  merupakan  milik negara.  Selanjutnya  tanah  milik  negara  dapat  disewa  (Hak  Guna  Usaha)  selama  75  tahun  dan  tanah milik  warga  bisa disewa  tiap  tahun,  semuanya  memperlancar  proses  enclosure  dan membatasi  akses masyarakat atas tanah dengan serentak (Mulyanto, 2012).
Pada konteks transisi menuju masyarakat kapitalis misalnya pada program desa yang akan dikotakan, negara  sebagai  unit  yang  penting  sangat  dibutuhkan  oleh  transisi  kapitalis  untuk  menjamin  jalinan penguasaan  teritori  dan  logika  kuasa  kapitalistik.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  kasus  masyarakat sub-urban  di  Telukjambe  Barat  secara  khusus  atau  Karawang  secara  umum  sebagai  sebuah  daerah transisi menuju kota industri yang modern,
Terbukanya  akses  ke  kawasan  pedesaan  termasuk  wilayah  sub  urban  pinggiran  kota  seringkali mendorong  aktor  elit  kota,  pejabat  pemerintah,  dan  pengusaha  berebut  utuk  menguasai  dan mengeksploitasi  sumber  daya  yang  ada  di  desa,  termasuk proses  peristiwa  perampasan  tanah  pada wilayah  Telukjambe  Barat.  Dalam  hal  ini,  penduduk  sekitar  wilayah  Telukjambe  Barat  dapat dikategorikan  sebagai  masyarakat  sub-urban  yang  berada  di  daerah  pinggiran  kota  yang  mendapat perhatian  besar  oleh  para  investor  untuk  menjadi  wilayah  kota  baru  sebagai  bagian  ekspansi  atau mencari inovasi baru dengan daerah teritorial yang baru.
Proses land  grabbing yang  terjadi  di  3  desa  (Wanasari,  Wanakerta  dan  Margamulya)  merupakan proses privatisasi dan komodifikasi sumber daya agraria dan pengusiran paksa para petani. Proses land grabbing di  Karawang,  sesungguhnya  berada  dalam  konteks  politik  agraria  yang  berorientasi  pasar. Beralihnya  kekuasaan  Soekarno  ke  Soeharto  mengubah  paradigma  negara  dari  revolusi  sosialisme Indonesia  ke  pembangunanisme  yang  apolitis  (Bourchier  &  Hadiz,  2003).  Pada  rezim  orde  baru menetapkan  tanah  untuk  pembangunan  (Rachman,  2012b;  Yanuardy,  2014)  dan  sejak  tahun  1989, Karawang  ditetapkan  sebagai  salah  satu  kabupaten  untuk  pengembangan  kawasan  industri  di  Jawa Barat  dengan  Keppres  No.  53  Tahun  1989. Berada  dalam  konteks  demikian,  terdapat  beberapa  kali peralihan  hak  atas  tanah  garapan  tersebut  di  antara  beberapa  perusahaan  (Ananta,  2016).  Konteks privatisasi  tanah  petani  telah  dimulai  sejak  PT,  Dasa  Bagja  melakukan  pengalihan  lahan  atau  oper
garap kepada perusahaan lain tanpa sepengetahuan petani atau masyarakat pemilik lahan, bahkan girik yang  seharusnya  dikembalikan  kepada  para  petani  karena  masa  sewa  telah  habis  ternyata  menurut informan  sama  sekali  tidak  dikembalikan  sampai  sekarang.  Hal  ini  menandakan  adanya  indikasi manipulasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  PT  Dasa  Bagja  terhadap  masyarakat.  Saat  pengalihan  lahan sampai kepada PT. SAMP dan ingin mengeksekusi lahan. Para petani atau masyarakat pemilik lahan menolak  karena  merasa  tidak  pernah  melakukan  transaksi  jual  beli  tanah  kepada  pihak  korporasi. Mereka pun berupaya untuk mempertahankan tanah mereka hingga sampai proses pengadilan namun ternyata  proses  pengadilan  tidak  mendukung  para  petani  pemilik  lahan  hingga  keluar  putusan Mahkamah Agung No. 695/K/PDT/2009 yang memenangkan pihak korporasi.
Peristiwa yang terjadi pada masyarakat pemilik lahan atau masyarakat sub urban di Telukjambe Barat tersebut berupa perampasan atas ruang hidup, juga bagian dari perampasan alat produksi, penceraian manusia  dengan  tanahnya  sendiri,  adanya  komodifikasi  tanah,  keberadaan  tenaga  kerja  yang  tak memiliki tanah, adanya alienasi tenaga kerja dan akhirnya terciptanya kondisi suatu ruang baru bagi kapitalisme. Lefevbre (1991) mengatakan syarat kebertahanan kapitalisme adalah dengan penciptaan atau pengadaan ruang baru bagi kapitalisme. Perampasan lahan (land grabbing) di daerah Telukjambe Barat  Karawang  terjadi  di  tahun  1990-an.  Terdapat  tiga  lokasi  pusat  gejolak  konflik  akibat  tindakan perampasan  tanah  oleh  pihak  perusahaan,  dimana  status  kepemilikan  perusahaan  mengalami perubahan,  hingga  puncaknya  di  akusisi  hak  kepemilikan  tanah  oleh  PT.  Agung  Podomoro  Land (APL).  Konflik  penguasaan  tanah  masyarakat  oleh  pihak  korporasi  terbilang  cukup  panjang  di  tiga lokasi,  antara  lain  desa  Wanakerta,  Margamulya  dan  Wanasari.  Gambaran  singkat  terjadinya Land Grabbing di Telukjambe Barat terlihat pada tabel 1.

## Tabel 1. Proses Land Grabbing di Telukjambe Barat
1974 -1977 1980 – an 1990 -an Penguasaan oleh PT. Dasa Bagja yang diperuntukan untuk perkebunan tanaman keras PT. Dasa Bagja menhalihkan kepemilikan tanah kepada PT. Makmur Jaya Utama • PT. Dasa Bagja menhalihkan kepemilikan tanah kepada PT.
Makmur Jaya Utama
• Klaim PT. SAMP untuk membuka kawasan industri
• Awal konflik PT. SAMP Dengan Masyarakat 2007 2012 2014 Gugatan hukum oleh Masyarakat tetapi tetap dimenangkan oleh PT. SAMP Penguasaan kepemilikan lahan di tiga desa oleh PT. SAMP kepada PT. Agung Podomoro Land (APLN) Eksekusi lahan di tiga desa dan memicu konflik terbuka masyarakat dengan pihak korporasi
Perluasan  areal  kawasan  terbangun  yang  terjadi  di  Telukjambe  Barat  menunjukan  perluasan perampasan tanah di tiga pusat lokasi, yakni desa Margamulya, Wanakerta dan Wanasari mengalami pergeseran  aktivitas  masyarakat.  Sejak  dulu,  masyarakat  di  tiga  desa  menjadikan  sektor  pertanian sebagai  mata  pencaharian  keluarga.  Dampak  penguasaan  tanah  oleh  pihak  perusahaan  menjadikan aktivitas  masyarakat  beralih  pada  pekerjaan  buruh  pabrik  dan  lainnya,  hanya  sebagian  sedikit masyarakat  yang  masih  bertahan  menjadi  petani.  Kecenderungan  perluasan  areal  pembangunan  oleh korporasi  menimbulkan  adanya  perubahan  struktur  sosial,  mata  pencaharian  masyarakat  dan  paling utama  adalah  hilangnya  hak  kepemilikan  lahan  atau  tanah  masyarakat.  Perampasan  dan  penguasaan lahan tiga desa oleh korporasi di Telukjambe Barat mengisi cerita perjuangan rakyat untuk menuntut hak kepemilikan tanahnya yang terbilang cukup panjang.

## Kebijakan Ingkar Agraria: Kontribusi SMP. Tjondronegoro
Tjondronegoro  (2008)  melukiskan  banyaknya  permasalahan  agraria  di  tanah  air  dengan  dengan kalimat  halus  yang  tegas  yaitu negara  agraris  ingkari  agraria ,  kalimat  tersebut  seolah menggambarkan  bahwa  industrialisasi  yang  didengungkan  oleh  pemerintah  yang  melibatkan  kerja sama  dengan  para  investor  sebenarnya  mengingkari  keberadaan  tanah  utamanya  lahan  pertanian. Ketidakpedulian  terhadap  permasalahan  agraria  menurutya, misalnya  terlihat  pada  dua  hal: pertama, dalam  era  Orde  Baru  memunculkan  pemikiran land - reform tidak  diperlukan  lewat  modus industrialisasi sebagai kesempatan baru dan sektor industri tersebut dapat menyerap surplus penduduk dari  desa. Kedua, Undang-undang  Agraria  no.  S.55  tahun  1870  sebagai  pelengkap  Artikel  62 Peraturan  Pemerintah (Regerings  Reglement) memberikan  peluang  bagi  industri  swasta  dan  asing memiliki bidang tanah yang dibutuhkan, dan bahkan dapat mengatur penguasaan tanah pribumi.
Sebenarnya  Tjondronegoro  (2008)  sangat  ingin  agar  kita  meneliti  dan  terlibat  memperhatikan persoalan-persoalan  perdesaan  dan  agraria.  Menurutnya,  banyak  kaum  elit,  cendekiawan  dan  para profesional  yang  tidak  tertarik  pada  masalah  agraria.  Dengan  penelitian  tersebut,  kita  menyadari pengelolaan  kegiatan  pertanian  dan  praktek  industri  berjalan  tidak  berimbang,  nampak  adanya  bias perkotaan  dan  disini  beliau  menyebutnya  dengan  pertanian  versus  industri.  Bahkan  beliau  sampai mengatakan  bahwa  perlu  diakui  desa-desa  dan  kampung-kampung  kita  bukan  lagi  komunitas  yang mantap (gemeinschaft ).  Sebaliknya,  mereka  sudah  terkikis  oleh  ekonomi  uang,  individualisme,  dan materialisme.  Pendapat  Tjondronegoro  tersebut  sebagai  bentuk  ekspresi  persetujuannya  telah terjadinya ekspansi kapitalis sampai di pelosok pedesaan di tanah air.
Terkait penyebutan ekspansi kapitalis, Tjondonegoro tidak menyebutnya langsung, namun pengutipan dalam  tulisan  beliau  mengarah  kepada  hal  tersebut.  Misalnya  dengan  mengutip  (Wallerstein,  1974), Tjondonegoro menulis bahwa
“…singkatnya, setelah perdagangan rempah-rempah memberi keuntungan besar, hasil pertanian lain  seperti  kopi, teh,  karet,  coklat,  dan  lain-lain  juga ternyata  menjadi  barang  dagangan yang menguntungkan  di  Eropa.  Karena  itu,  produksinya  perlu  dijamin  untuk  waktu  yang  panjang. Bersamaan  dengan  itulah  timbul  sistem  penjajahan  sebagai  satu  ciri kapitalisme yang bersifat ekspansif ” (Tjondronegoro, 2008, hal 105).
Pengutipan Tjondronegoro terhadap Wallestein di atas memang dimaksudkan masa kolonial dan terasa usang, bagi penulis menunjukan jalan kesinambungan persesuaian ruh makna dari  ekspansi  kapitalis zaman dulu (misalnya zaman kolonial) dan ekspansi kapitalis sekarang, termasuk unit ruang di 350 ha lahan  Telukjambe  yang  dianalisis.  Tjondronegoro  juga  mengemukakan  kutipan  tentang  syarat ekonomi kapitalis berupa penanaman modal besar dan ketersediaan tenaga kerja, seperti yang terjadi pada  zaman  liberalisme  antara  1870-1940  saat  industri  pertama  besar  mulai  tumbuh  (Internatio, Geowehry,  Bor-sumij,  dan  lain-lain).  Hal  ini  menunjukkan  untuk  menjamin  produksi  berlangsung terus  perlu  ketersediaan  bidang-bidang  tanah  dan  tentu  tenaga  kerja  murah,  sehingga  melahirkan agrarian policy sebagaimana yang pernah dilakukan penjajah di negara-negara Asia.
Indonesia dalam masa Orde Baru telah mencoba memasuki era industrialisasi tanpa mengatur struktur agraria  yang  mantap,  sehingga  surplus  produk  dari  sektor  pertanian  membiayai  industri.  Pemerintah Orde  Baru  langsung  membangun  industri  besar  dengan  modal  asing  dan  pinjaman bilateral/multilateral,  sehingga  membuat  sistem  ekonomi  kita  juga  peka  terhadap  resesi  ekonomi negara-negara donor tersebut.
Persepektif Tjondronegoro selaku pemerhati agraria senior masih terasa perlu dikemukakan di tengah minimnya  ketertarikan  ilmuawan  tanah  air.  Walau  terasa  jauh  dalam  analisa  agar  mendalam  seperti dalam kasus 3 desa di Telukjambe, perspektif Tjondronegoro mendapat titik temu dengan kedalaman teori teori terakhir tentang land grabbing dari Harvey seorang cendikia dari luar. Tjondoronegoro telah lama  menggambarkan  industrialisasi  yang  didengungkan  oleh  pemerintah  bersama  para  investor mengabaikan  keberadaan  tanah  pertanian  yang  dirampas  dengan  istilah  pembangunan.  Pasar  global telah  menjadi  upaya  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  melalui  penciptaan  badan-badan perusahaan  yang  sebenarnya  telah  mengabaikan  kepentingan  masyarakat,  memperbesar  konflik kepentingan, dan menghancurkan kelembagaan lokal yang tersisa. Kita bisa melihatnya misalnya pada kebijakan penguasa seperti UU Pertambangan No. 11/ 1967 dan UU Pertambangan dan Gas Bumi No. 8/  1971,  keduanya  seolah  menyediakan  kesempatan  besar  pihak-pihak  swasta  dan  asing  atas  hak pengelolaan  sumber  daya  alam.  Dengan  kebijakan  tersebut,  nampak  pengolahan  kekayaan  sumber
daya agraria untuk industri ekstraktif dimana minyak, gas, kayu, dan bahan tambang mineral lainnya sebagai  sumber  kas dana  yang  tinggi  untuk  negara,  sebenarnya  telah  menjadi industri  yang  merusak dan melupakan kebaikan sumber daya alam dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Kondisi  pengambilan  ruang  terkait  dengan  usaha  ekspansi  tersebut  tergambar  pada  proyek  proyek pemerintah  bersama  swasta  atau  koorporasi  seringkali  menyebabkan  persoalan  baru  seperti  konversi lahan  produktif  pertanian  menjadi  kawasan  industri,  permukiman,  dan  prasarana.  Lahan-lahan produktif pertanian telah beralih fungsi menjadi kawasan industri, permukiman, atau prasarana.
Terkait dengan akumulasi kapital, Tjondronegoro juga tidak menyebut langsung, tapi ada beberapa hal yang  mengarah  pada  pengertian  tersebut,  seperti  penanaman  modal  besar,  ketersediaan  tanah  dan tenaga  kerja  murah  yang  disinggung  sebelumnya.  Hal  yang  menarik,  Tjondronegoro  dulu  telah menyebut istilah akumulasi tanah, yang jelas berbeda secara teoritis dari akumulasi primitif Marx dan juga  akumulasi  kapital  Harvey.  Penyebutan  istilah  akumulasi  tanah  oleh  Tjondronegoro  sebagai bentuk  keprihatinan  dan  perhatian  dari  sedikitnya  cendikia  tanah  air  atas  masalah  tanah  dan  konflik agraria. Misalnya beliau menyebut bahwa akumulasi tanah di tangan minoritas tetap mempertahankan kemiskinan  di  negara  agraris  yang  kualitas  SDM-nya  belum  memadai  untuk  berperan  dalam  sistem ekonomi  modern.  Demikian  pula  dengan  pernyataanya  bahwa  dengan  dipetieskannya  UUPA  No. 5/1960  dan  UUBH  No.56/1961,  akibatnya  akumulasi  tanah  di  tangan  petani  kaya  dan pemodal/konglomerat kota semakin memojokkan rakyat di sektor pertanian.
Intinya,  istilah  akumulasi  kapital  dalam  perspektif  Tjondronegoro  dengan  bahasa  sederhana  seperti penyebutan  industri  padat  modal.  Industri  pasar  modal  yang  berangkat  dari  anggapan  tentang pemenuhan industri lewat perolehan dana untuk investasi dari penghasilan sektor jasa atau pinjaman, sebagaimana  yang  ditulisnya,  misalnya  bahkan  banyak  industri  yang  dibangun  dalam  periode  PJP  I adalah  industri  padat  modal  melalui  penanaman  modal  dari  luar  (langsung  dan  pinjaman),  bukan berdasarkan kekuatan sendiri. Tjondonegoro disini mengutip Rostow yang menurutnya kekuatan diri sendiri itu sebenarnya harus datang dari sektor pertanian.
Akumulasi  kapital  tersebut  juga  muncul  dengan  penampakan  perekonomian  uang  yang  semakin meluas  di  pedesaan  yang tidak jarang  menutupi  produksi  dan  transaksi  riil,  sehingga  Tjondronegoro mengutip  Marx    (Tjondronegoro,  2008)  tentang veil  of  money (cadar  uang)  atau  sumber  lain sebenarnya Marx membahas konsep dari Ricardo tentang veil of money tersebut.
Tjondronegoro  mengisyaratkan  bahwa  penggunaan  tenaga  kerja  murah  sebagai  bagian  syarat keberlangsungan  kapitalisme.  Untuk  hal  tersebut,  Tjondronegoro,  (2008)  istilah "exploitation  de l'homme par l'homme" (pemerasan manusia atas manusia); yang merupakan pengalaman pahit selama industrialisasi awal di Eropa. Menurutnya sebagaimana yang dikutipnya (Ricardo, 1772—1823), Marx bahkan membuat teori tentang " surplus value " berdasarkan teori " labour value " yang dianut oleh ahli ekonomi  klasik  semasanya.  Pemikiran  dasar  dari surplus  value adalah  bahwa  semua  barang  dibuat oleh pekerja atau buruh dengan masukan jam kerja buruh. Setiap jam kerja menghasilkan nilai ( labour value ) dan buruh memerlukan upah untuk bisa bertahan hidup bersama keluarganya. Nilai upah yang dibayarkan  ini  tentu  lebih  rendah  dari  nilai  barang  yang  diproduksinya,  dan  kelebihan  tadi  diambil pemodal yang sebenarnya sama sekali tidak menyumbangkan jam kerja. Pemodal menyediakan modal saja, tetapi mengambil kelebihan nilai hasil kerja buruh setelah dikurangi upah yang dibayarkan. Hal tersebut  dapat  dikatakan  kalau  pemodal  'mencuri'  kelebihan  jam  kerja  buruh  sehingga  buruh  tidak dapat  menikmati  hasil  kerjanya.  Tentu  semakin  suatu  barang  dihargai  tinggi  oleh  konsumen, "kelebihan  jam  kerja"  yang  dicuri  pemodal  menjadi  lebih  besar,  yang  artinya  pemodal  menikmati untung lebih besar, sehingga menyebabkan timbulnya " exploitation de l'homme par l'homme ".
Istilah land grabbing yang juga tidak disebut oleh Tjondronegoro, tetapi lebih banyak dengan istilah penguasaan  tanah,  dan  untuk  kata  perampasan  misalnya  digunakan  dengan  kalimat  yang  halus. Penguasaan  tanah  tersebut  bisa  diarahkan  kepada  kegiatan land  grabbing seperti  sekarang  ini.  Hal menarik  lainnya  terkait  dengan land  grabbing ,  selain  menyebutkan  dengan  penguasaan  tanah, Tjondronegoro menyebut dengan isitlah ingkar agraria dari semua yang terjadi sampai sekarang yang mengabaikan  dan  mengeksploitasi  sumber  daya  agraria  dengan  menggunakan  atas  nama pembangunan, modernisasi, globalisasi atau semacamnya Tjondronegoro mencatat betapa penting dan sulitnya  masalah  di  bidang  pertanahan  yang  di  tanah  air.  Tidak  hanya  jumlah  permasalahan  yang bertambah, tetapi juga tingkat kerumitan masalah.
Tjondronegoro  banyak  mengaitkan  kegiatan  penguasaan  tanah  dengan  pembahasan  sejarah  yang melatarbelakanginya,  sehingga  bahasan  sejarah  agraria  merupakan  bagian  dari  tulisan  atau  landasan pendekatan  pendapat-pendapatnya.  Menurut  Tjondronegoro,  (2008),  banyak  yang  tidak  menyadari bahwa  konflik  pertanahan  sesungguhnya  telah  dialami  penduduk  Indonesia  melebihi  130  tahun sebelumnya, termasuk  tragedi  G30S  tahun  1965  sebagai  bukti  bahwa  perebutan tanah  lebih  menjadi dasar dari gejolak politik di daerah pedesaan bukan pada perbedaan ideologi. Komunitas petani-petani “lapar tanah” di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali saat itu sangat membludak. Untuk wilayah luar Jawa,  di  Deli  misalnya  yang  padat  dengan  perkebunan,  kawasan  transmigrasi  Lampung,  wilayah Sulawesi Selatan, dan juga wilayah lainnya, konflik penguasaan tanah yang berakhir dengan pertikaian berdarah terus bermunculan. Untuk stabilitas politik negeri pasca tahun 1965, penerapan dua undang undang yaitu UUBH dan UUPA tersebut dipetieskan.
Untuk  bahasan  sejarah  agraria,  Tjondronegoro  Tjondronegoro,  (2008)  menuliskan  tentang  sejarah penguasaan  tanah  di  Indonesia  dalam  lima  periode.  Pertama,  masa  Raffles  (1811-1816)  dengan registrasi  tanah  milik  petani  di  Pulau  Jawa  untuk  penarikan  pajak  tanah.  Kedua,  masa  tanam  paksa (1810-1870)  pada  pemerintahan  Van  den  Bosch,  yang  bertujuan  memenuhi  kebutuhan  pasar perdagangan dunia. Pada masa tanam paksa, para petani harus menyerahkan setoran tertentu dari hasil tanaman  perdagangannya  kepada  penguasa,  atau  petani  wajib  menanami  luasan  tertentu  dari  bidang lahan tanahnya dengan komoditas tanaman perdagangan yang telah ditentukan.
Ketiga, masa UU Agraria (1870—1940), disebut juga sebagai periode liberal, yang tujuannya adalah untuk membuka ruang investasi, terutama untuk perkebunan. Keempat, perioede pasca kemerdekaan, ditandai dengan lahirnya UUPA 1960, dan bertujuan untuk membenahi struktur agraria yang timpang, membangun  landasan  pembangunan  industri  dan  agraris,  serta  mengubah  dasar-dasar  liberal  yang tercantum dalam UU agraria tahun 1870. Terakhir adalah periode Orde Baru, ditandai dengan model pengaturan  yang  sektoral  dengan  memanfaatkan  kembali  sebagian  UU  Agraria  tahun  1870  dan  lahir peraturan  perundangan  sektoral  seperti  UUP  Kehutanan  (1967),  Pertambangan  (1967),  Pengairan (1974),  dan  lain-lain.  Pengaturan  kebijakan  ini  menurut  beberapa  pengamat  bertujuan  untuk memberikan keleluasaan bagi investor untuk menanamkan modal dan mengolah sumber daya agraria di tanah air dan masih berlangsung sampai saat ini.
Tjondronegoro  secara  umum  disini  menggarisbawahi  bahwa  pengaturan  sumber  daya  agraria  tidak akan pernah sepi dari kepentingan. Sejarah pengaturan sumberdaya agraria di Indonesia menunjukkan bahwa  dinamika  pengaturan  sumberdaya  agraria  sejak  masa  kolonial  sampai  saat  ini  selalu  terkait dengan  penguasa,  terutama  inisiatif  dan  pelaksanaannya.  Akhrrnya,  Tjondronegoro  menyebut  suatu kekurangan besar untuk negara yang landasannya masih agraris seperti Indonesia adalah bahwa petani sebagai  satu  kategori  penting  tidak  disebut.  Satu  kekurangan  yang  mungkin  lebih  besar  lagi  ialah bahwa  masalah  pertanahan  sebagai  aset  tidak  disebut.  Hal  tersebut  dapat  menjadi  salah  satu  alasan atau dalil yang mendorong Tjondonegoro menyebut istilah ingkar agraria, bahkan dari kalimat “negara agraris  ingkari  agraria”  dapat  dipahami  makna  pengingkaran  tersebut  secara  bahasa  lebih  menohok dari  istilah  land  grabbing  yang  mempunyai  arti  kata perampasan.  Hal  tersebut  semakin  diperparah dengan banyaknya elite bangsa, cendekiawan dan kaum profesional yang tidak tertarik pada masalah agraria,  karena  mereka  menganggap  bahwa  usaha  tinggal  landas  dan  pembangunan  ekonomi  dapat terwujud walau tanpa pengaturan agraria yang rapi.

## Tabel 2. Persfektif Tjondronegoro Terhadap Masalah Agraria
Penguasaan Agraria Ekspansi kapitalis Akumulasi kapital Land Grabbing Istilah - Cadar uang (veil of Money); Marx - Bias perkotaan - Industri padat modal - konversi lahan pertanian produktif
Pola :
1. ketersediaan tanah
2. penanaman modal besar
3. tenaga kerja murah ( cheap labor)
-Akumulasi Tanah - Surplus Value (Marx)
- Pemerasan manusia atas manusia Exploitation de l'homme par l'homme - Dalam semua konflik justru petani yang terdesak, tidak berhasil memperrbaiki nasibnya
- Penguasaan tanah - Ingkar agraria - “forced resettment :
memindahkan penduduk dengan paksaan (M. Carnea)
Sejarah Agraria (5 fase) Fase Raffles Fase Tanam Paksa Fase UU Agraria (1870 - 1940) : periode liberal Fase Pasca Kemerdekaan, ditandai lahirnya UUPA 1960 Fase Orde Baru (pengaturan sektoral) : - Kembali kepada sebagian UU Agraria tahun 1870 - Lahir peraturan perundangan sektoral : UUP Kehutanan (1967), Pertambangan (1967), Pengairan (1974), dll Ekonomi penguasaan Agraria - Ekonomi liberal (ekonomi Konglomerat) versus ekonomi kerakyatan (pancasila) -  Mazhab Merkantilis (didukung pendukung ekonomi klasik) versus Mazhab Physiocrat
- Merkantilis  :  kekayaan  rakyat  diukur dengan  jumlah  uang  dan  logam  murni yang diperoleh melalui perdagangan luar negeri  (ekspor),  sehingga  dapat  dicapai neraca pembayaran positif
- Ekonomi  klasik  :  R.  Malthus,  Van Thunen (orientasi pasar); dan D. Ricardo (“the  rent  of  land”  dan agricultural policy ),  mengakui  tanah  sebagai  faktor produksi,  tetapi  setujui  Adam  Smith yang  tidak  sependapat  dengan  kaum Physiocrat  bahwa  tanah  adalah  satu- satu-nya  faktor  yang  menghasilkan produit net dan ikut  “ Pain and Pleasure
John Locke - Sistem ekonomi yang menjauh dari riil pertanian tidak mempunyai landasan kuat
- Proses transformasi dari negara agraris ke negara industrial tidak dapat dilakukan serentak.
- Physiocrat (Francois Quesnay)
mengunggulkan produksi pangan; pemilik tanah yang berproduksi dan memperoleh keuntungan di atas biaya ( produit net ), kekayaan sebuah negara tidak tergantung pada jumlah uang atau logam murni/berharga yang dimilikinya, tetapi ada di dalam tanah yang produktif dan menghasilkan.
- Mengutip hipotesa Sartono dari JC Scoot ttg moral ekonomi petani (merasa aman selama dalam naungan kampung apapun keadaanya Masalah (kondisi) Agraria - Negara agraris ingkari agraria. - Masalah  nasional  yang  krusial  :  Mencapai  konvergensi  :  dalam  tinjuan  sosiologi (kekuasaan politik dan kesejahteraan rakyat sangat erat dengan kaitan penguasaan tanah)
- Konflik  dalam  masalah  tanah  berdasrkan  kekuasaan  (power  realtion)  dan  kepentingan ekonomi.  Penguasaan  aset  tanah  (kombinasi  jalian  faktor  kepentingan  poliitik,  ekonomi dan sosial
- Konflk berasal dari penguasan tanah atas tanah(modal pokok petani)
- Mengutip  Turra:  Kasus-kasus  tanah  sepanjang  sejarah  pertanahan  bahwa  landreform dilaksanakan di bawah tekanan paksaan kekuatran politk militer dan pemerintah
- Kekurangan  besar  untuk  negara  yang  landasannya  agraris  adalah  bahwa  petani  sebagai satu kategori penting tidak disebut. Satu kekurangan yang mungkin lebih besar lagi ialah bahwa masalah pertanahan sebagai aset tidak disebut.
- Diperparah dengan banyaknya elit bangsa, cendekiawan dan kaum profesional yang tidak tertarik pada masalah agraria
Tawaran Solusi Pembenahan  dan penguatan Agraria:  (payung hukum  UU  PA, penguatan lembaga  reforma agraria (jalur politik) Menghindari (sektoralisme) : kesimpang perundang- undangan (pendekatan politk) Penguatan kelembagaan (sosial) desa (dukuh : solidity) Koperassi : tidak dapat disehatkan dengan dirigisme  dari atas; tepat dari bawah,  walau memakan waktu lebih lama Rostow : - Kemandirian  dari diri  sendiri  harus datang  dari  sektor pertanian - Landasan dan struktur agraria yang mantap perlu mendahului proses industrialisasi
Pengembangan  industri  menurut  Tjondronegoro  tidak  menghasilkan  produk  dari  lahan,  namun sebagian besar mengkonversi lahan produktif pertanian menjadi tempat berdirinya bangunan industri, misalnya  industri  manufaktur  di  wilayah-wilayah  pinggiran  perkotaan  tumbuh  dengan  cukup  pesat. Pembangunan infrastruktur transportasi yang cukup memadai telah membantu percepatan dari proses perubahan  yang  terjadi  di  pedesaan.  Tjondoronegoro  menyebutnya  dengan  bias  perkotaan,  terutama dalam  kaitannya  dengan  pengelolaan  sumber  agraria  di  pedesaan.  Proyek-proyek  pembangunan  di daerah  pedesaan  seperti  itu  seringkali  menyebabkan  persoalan  baru  seperti  konversi  lahan  produktif pertanian (menjadi kawasan industri, permukiman, dan prasarana), kekurangan air bagi petani, polusi air, dan sebagainya. Tentang konsep bias perkotaan ( urban bias ) juga berasal dari Lipton (Rachman, 2018) yang menilai kebijakan pembangunan negara berkembang mengutamakan produksi, di samping itu harga bahan makanan murah tercipta untuk kepentingan para penduduk kota, yang pada gilirannya mengakeskan kerja kapitalisme industri, namun mengorbankan para pekerja pertanian yang miskin.
Tjondronegoro  (2008)  menggambarkan  tentang  akumulasi  kapital  secara  sederhana,  misanya  seperti akumulasi  tanah yang telah disebutkan  sebelumnya  dan  misalnya  juga  ketika  Tjondronegoro,  (2008) menulis  adanya  pertanian  versus  industrialisasi  yang  tidak  seimbang.  Pertanian  terdahulu  lewat Revolusi  Hijau  dengan  intensifikasi  yang  diterapkan  di  pedesaan  yang  diuntungkan  adalah  pemilik tanah luas, tetapi sepertinya perkembangan pertanian tersebut sekarang ini sudah berhenti di tempat. Aspek yang paling mendasar dalam sistem produksi pertanian, yaitu lahan pertanian dan tenaga kerja, kondisinya  sudah  mengkhawatirkan  karena  banyaknya  lahan  pertanian  yang  berubah  menjadi  lahan nonpertanian  serta  angkatan  kerja  tergolong  tua  yang  tersisa  di  sektor  pertanian.  Kita  melihat  dua aspek  akumulasi  kapital  yang  termuat  didalamnya  yaitu  penguasaan  lahan  dan  penguasaan  tenaga kerja.  Membaca  konsep  akumlulasi  kapital  perspektif  Tjndronegoro  memang  harus  lebih  butuh pendalaman lebih lanjut.
Terkait  masalah  langkah  perusahaan  besar  yang  ingin  menambah  kapitalnya,  Tjondronegoro,  (2008) mengingatkan sejarah lahan agraria, setelah pernyataan pemberlakuan undang-undang agraria (1870), maka  perusahaan  swasta  besar  mulai  berperan  menanam  modal  dalam  perkebunan  besar  dan mengelola usaha-usaha yang pada hakikatnya merupakan usaha padat karya seperti yang sudah terjadi di  Eropa  dan  di  India.  Di  Hindia  Belanda,  Handelmaatschappij,  Han-delsbank,  Escompto  Mij,  dan kemudian  juga  Geowehry,  Internatio  dan  lainnya  termasuk  dalam  kategori  investor  besar.  Peranan swasta  Belanda  tidak terbatas  pada  Jawa,  terlihat jelas  dari  perusahaan-perusahaan  lain  di  antaranya Deli-Maatschappij  (1870),  Deli-Batavia  Mij  (1875)  dan  Amsterdam-Deli  Compagnie  (1879).  Dalam rentang  1870-1940  sistem  ekonomi  liberal  tampak  dominan  dan  juga  investor  swasta  memperoleh sokongan penuh dari pemerintah penjajah.
Praktik-praktik  kapitalisme  di  Telukjambe  Barat  Karawang  telah  merampas  masuk  ke  dalam  relung wilayah  sub  urban  yang  tidak  lain  adalah  wilayah  pedesaan  dan  menceraikan  masyarakat  desa  dari tanahnya,  sedangkan  kapital  korporasi  makin  leluasa  melaksanakan  proses  akumulasi  kapital  terus menerus  dengan  trinitas  akumulasinya  tanah,  buruh  dan  kapital.  Dapat  dikatakan  bahwa  adanya praktek  kapitalisme  tersebut  di  sekitar  tiga  desa  tidak  dapat  membawa  pengaruh  besar  bagi kesejahteraan  masyarakat  desa  justru  memberikan  kerugian  yang  signifikan  karena  sedianya  tanah pertanian yang telah turun temurun mereka garap. Juga selanjutnya harapan menjadi aset yang dapat ditukar  dengan  nilai  rupiah  yang  cukup  tinggi  rupanya  hanya  bisa  dihargai  dengan  biaya  kerohiman saja yaitu sekitar 5.000 per meter.

## Akumulasi Melalui Perampasan: Kontribusi David Harvey

## Ekspansi Kapitalisme Kota Menuju Desa
Kapitalisme  dipertahankan  dan menemukan  semangatnya  melalui  strategi  penaklukan  dan  integrasi ruang  seperti  perlakuan  pada  perkotaan  sebagai  sebuah  ekspansi  kapitalime.  Ruang  dipastikan merupakan  instrumental  dan  media  sarana  perkembangan  kapitalisme.  Ruang  sudah  lama  berhenti sebagai  ruang  geometris  kosong  atau  bukan  lagi  sebagai  lingkungan  geografis  pasif.  Dalam  hal  ini, ruang  dilihat  sebagai  sebuah  sistem  yang  meliputi  sumber  daya  langka,  bersifat  homogen,  sebagai komoditas kuantitatif dan memiliki nilai tukar yang dapat diperjualbelikan seperti komoditas lainnya yang  ada  di  pasar.  Ringkasnya,  ruang  bukan  saja  sebagi  ruang  keberlangsungan  sosial  tetapi  ruang tersebut adalah produk sosial.
Ekspansi  kapitalisme  dalam  bentuk  ruang  mengatasnamakan  perkotaan  dengan  struktur  dan  konsep konsepnya,  tentunya  misi  yang  tersebut  berlaku  untuk  desa  yang  akan  diubah  menjadi  ruang perkotaan.  Ruang tersebut  menjadi  unsur  utama  dalam  memahami  eksisnya  sistem  kapitalisme yang tiada  henti  berusaha  dan  mampu  berubah  ke  dalam  berbagai  wujud.  Ruang  tersebut  tidak  hanya memiliki  aspek  ekonomi  yang  mempunyai  nilai  tukar,  tetapi  sekaligus  merupakan  instrumen  politik untuk  homogenisasi  seluruh  komponen  masyarakat  (Lefebvre,  1991)  dengan  dialektika  ruang menyatakan bahwa terdapat sebuah dinamika mendasar dalam produksi dan reproduksi ruang berupa dialektika antara gerakan, interkoneksi, interaksi komoditas uang dan orang.
Harvey  (1985)  menguatkan  pendapat  Lefebvre  bahwa  proses  akumulasi  kapital  terus  menciptakan produksi ruang baik dalam proses produksi maupun reproduksi. Dalam kegiatan penataan ruang kota modern  terdapat  proses  yang  kompleks,  dimana  kapitalis  tidak  pernah  berhenti  pada  kegiatan  dalam memproduksi keuntungan dari ruang yang dimiliki. Selain itu kapitalis selalu berusaha menunjukkan kejayaannya mencipta ruang yang bisa dinikmati oleh individu atau publik seperti rumah, apartemen, hotel dan lainnya. Hal lain juga dikemukakan oleh Harvey yang melihat pembangunan cipta perkotaan sebenarnya tidak hanya proses pertumbuhan yang monolitik, tetapi merupakan suatu sirkuit kedua atas kapital  yang  melibatkan  kombinasi  institusi  swasta  termasuk  lembaga  keuangan,  komunitas  yang menguasai basis bank-bank dan pemerintah dengan program yang mendukung pembangunan misalnya kompleks  perumahan  ( real  estate )  atau  lainnya.  Lefebvre  (1991)  menilai  kecenderungan pengembangan  kota  dunia  kedepannya  termasuk  abad  ke-21  ini  lebih  terinspirasi  menjadi  kota kapitalis,  dimana  semua  ruang  kota  diatur  penuh  oleh  kekuatan  dominasi  kapitalis,  yang  tentunya kelas bawah memaknai ruang (kota) berbeda dengan kelas kapitalis ( dalam konflik pemaknaan ruang ini dengan sendirinya kelas kapitalis tentunya mendominasi).
Tata  ruang  di  perkotaan  dan  atau  desa  menuju  kota  menggunakan  ciri  praktik  perkembangan  kota dunia  abad  ke-21  dengan  kecenderungan  sebagai  kota  modern  yang  kapitalis.  Seperti  kasus  ruang seperti  ruang  perkotaan,  atau  ruang  baru  untuk  di-kota-kan,  maka  proses  mencipta  konstruksi  ruang berkaitan erat dengan adanya relasi kuasa antar aktor, aktor aktor akan senatiasa berada dalam tarikan kontinuitas dan pendulum konflik-kontestasi. Bahkan Lefebvre menyebutkan bahwa ruang sebenanrya adalah produk politik dan menjadi instrumen perubahan sosial ekonomi sehingga menurutnya, ruang itu  tidak  pernah  netral  dan  tidak  pasif.  Adanya  indikasi  ketidak  netralan  dari  sikap  pemerintah  atau keberpihakannya  kepada  para  kapitalis  menjadi  gambaran  kebutuhan  pemerintah  dalam  merangkul kapitalis. Sebaliknya,  para  kapitalis  membutuhkan  sokongan  pemerintah  dalam  menjalankan  sirkuit- sirkuit  kapitalnya  baik  sirkuit  kapital  pertamanya  maupun  sirkuit  kedua,  dalam  hal  ini  berupa perdagangan dan pembangunan industri (manufaktur) (Harvey, 2001).
Penataan  ruang  kota  sering  memunculkan  gabungan  problematika  yang  kompleks.  Adapun  kontek yang  dapat  kita  lihat,  seperti  pembangunan real estate yang  melibatkan  kombinasi  aktor  aktor  baik dari  swasta  dan  pemerintah.  Secara  umum,  pemerintah  menerbitkan  pemberian  izin  kelola  kepada investor yang disertai dengan pembebasan lahan.
Ruang kota atau ruang desa untuk mengarah menjadi kota sebenarnya area dan sekaligus sebagai alat yang  melanggengkan  dominasi  tatanan  ekonomi  politik  kapitalis.  Ruang  yang  mempunyai karakteristik relasi interaktif antara investor yang mewakili kalangan korporasi, negara dalam hal ini diwakili  oleh  pemerintah,  dan  masyarakat  (termasuk  lembaga  swadaya  masyarakat  yang  memiliki kepedulian  di  bidang  ekologi).  Keadaan  tersebut  memperlihatkan  kota  atau  ruang  baru  akan mengalami  fenomena  negosiasi,  konsensus,  kontestasi  dan  konflik.  Ruang  perkotaan  akhirnya dipahami  sebagai  wujud  relasi  kuasa  dari  para  pihak  penataan  ruang  yang  mengcakup  interaksi karakeeteristik  dari  ke  tiga  aktor  dari  pemerintah,  pasar  dan  masyarakat.  Dominasi  pemerintah  dan korporasi  sangat  besar  dan  menentukan,  seperti  keterlibatan  kepentingan  pemerintah  dengan menggunakan  kemauan  politiknya  dalam  mempercepat  pertumbuhan  dan  sekaligus  sebagai  media perubahan kota dengan pembangunan global metropolitan.
Harvey (1985) menyebutkan bahwa sekarang ini semua analisis ruang tidak terlepas dari kepentingan analisa tentang isu pembangunan, hasrat pelestarian, dan nafsu perluasan dari jiwa kapitalisme modern serta  arus  urbanisasi  kapital.  Harvey  melihat  hubungan  antara  kapitalime  dan  urbanisas  yang  saling membutuhkan. Di satu pihak, urbanisasi merupakan proses sebuah surplus diekstraksi. Di pihak lain ekstraksi surplus yang terarah pada akumulasi kapital memerlukan urbanisasi dalam penyerapannnya. Misalnya,  dalam  urbanisasi  kata  kunci  bukan  buruh,  tapi  kredit,  kota,  properti,  harga/sewa  tanah. Lewat fictitious capital (kapital  fiktif)  berupa  kapital semu  yang  diciptakan  agar  alur  investasi tetap
berjalan.  Sektor  properti  melalui  alur  kapital  fiktif  mantap  mendapatkan  ruangnya.  Pengembangan berbagai  kawasan  metropolitan  dan  semua  infrastrukturnya  diinilai  sebagai  jalan  memulihkan  krisis ekonomi, padahal merupakan cara dari kapital yang terakumulasi bisa diinvestasikan, buruh dan non buruh dapat dimobilisasi dan surplus dapat diekstrak kembali.
Dari  ruang  representasional  dan  representasi  ruang  yang  keduanya  sangat  berhubungan  erat  dengan praktik sosial ruang, kita dapat memahami sejarah perkembangan kapitalisme kota. Representasi ruang mendominasi  praktik  spasial  dan  menguasai  juga  ruang  representasional.  Representasi  ruang diprakarsai  oleh  kelas  dominan,  ruang  representasionalnya  berasal  dari  alur  pengalaman  hidup individu.  Hal  ini  mengarah  kepada  pandangan  dari  pihak  yang  berkuasa  bahwa  representasi  ruang sebagai ruang yang sebenarnya, dan akhirnya representasi ruang tadi mewujudkan kebenaran ruang.
Pemerintah  memiliki  kekuasaan  dalam  hal  wujud  perencanaan,  alur  pemanfaatan,  dan  strategi pengawasan.  Kuasa  pemerintah  dimanfaatkan  untuk  desain  kota  karakteristik  metropolis,  yang  telah dianggap  sebagai  representasi  kebenaran  ruang  tersebut.  Castells  (2000)  melihat  pertumbuhan  kota pada abad ke-21 sebagai area metropolitan adalah wujud aliran kapital. Castell mengelompokan kota metropolitan  dalam  4  (empat)  ciri,  yaitu urban sprawl ,  spesialisasi,  mobilitas  dan  lokalisme. Urban sprawl diartikan sebagai perluasan wilayah kota yang melanggar batas-batas historis dari sebuah kota yang melebar dan mencakup pada area area perdesaan disekitarnya lewat sub urbanisasi. Spesialisasi fungsional  dari  ruang  sehingga  segregasi  sosial  semakin  intensif  seperti  homogenitas  daerah permukiman  mewah,  pola  hidup  bertetangga  yang  terlihat  menekan,  dan  lainnya.  Mobilitas  spasial baik  (jasa)  orang  maupun  barang  menjadi  saluran  daerah  dari  produksi  ekonomi  dan  sebagai reproduksi  sosial  sistem  perkotaan.  Lokalisme  kosmopolitan  sebagai  bagian  bagan  referensi  pokok bagi  budaya  dan  politik  kota,  pengaruh  global  dianggap  bagian  penting  untuk  mampu  berkompetisi secara internasional, dengan tetap mengakar pada budaya lokal untuk diterima baik secara sosial dan politik.
Karawang  sebuah  kabupaten  di  propinsi  Jawa  Barat  terus  berkembang  untuk  menjadi  kota  modern yang  berorientasi  sebagai  kawasan  industri.  Pemerintah  bekerja  sama  dengan  para  korporasi  gencar membangun  fasilitas  infrastruktur  jalan  dan  berbagai  infrastruktur  bangunan  lainnya  untuk menciptakan  kota  industri  tersebut.  Permasalahan  berbagai  hal  dalam  penataan  ruang  di  Karawang sangat jelas dari konflik dan juga kontestasi antar pihak seperti yang terjadi di tiga desa di Kecamatan TelukJambe  Barat  dan  juga  lokasi  lainnya.  Baik  konflik-konflik  dan  wujud  kontestasi  tersebut melibatkan  pihak  swasta  lewat  para  pengembang,  pemerintah,  ada  praktisi  dan  akademisi,  unsur lembaga  swadaya  dan  tentunya  pihak  masyarakat. Pengalihan  kegunaan  lahan  yang  diprakarsai  oleh investor  dan  di  lain  pihak  pemerintah  Karawang  tidak  mampu  menghindari  kebutuhan  para pengembang  akan  kebutuhan  ekspansi  ruang  dalam  formasi  utuh  sebuah  proyek.  Walau  banyak mendapatkan perlawanan dari masyarakat (pemilik lahan), tetapi kepentingan kapitalis tetap berjalan.
Ketiga  desa  yang  mengalami  konflik  di  Telukjambe  Barat  yakni  desa  Wanasari,  Wanakerta  dan Margamulya,  kini  mengalami  perubahan  akibat  pengaruh  dari  industri  yang  berkembang  di  sekitar Karawang.  Kondisi  ketiga  desa  yang  dahulunya  berbukit-bukit  serta  banyak  ditanami  tanaman  keras sepanjang jalan dan beberapa tanaman palawija kini berubah dan masuk dalam area industri. Beberapa lahan  dari  ketiga  desa  yang  telah  dieksekusi  oleh  pihak  korporasi,  kini  tampak  gundul  dan  telah dipasang  papan-papan  peringatan  oleh  pihak  korporasi.  Ruang  teritori  yang  dahulunya  merupakan ruang  hijau  pertanian  di  pedesaan  tergantikan  oleh  ruang  industri  yang  berangsur-angsur  mengubah ruang sub urban menjadi ruang perkotaan dan industri. Ini artinya bahwa adanya ekspansi kapitalisme sangat  bias  perkotaan  dan  mengancam  eksistensi  kawasan  pedesaan.  Hal  tersebut  terwakili  pada gambar 2 berikut:
Gambar 2. Peta tutupan lahan Kecamatan Telukjambe Barat
Kasus  ekspansi  kapitalisme  yang  terjadi  di  Telukjambe  Barat  tersebut  menggambarkan  bahwa kegiatan penataan ruang di Karawang lebih mengarah pada pembangunan kawasan, dimana kekuatan korporasi telah menguasai ruang, menaklukan kepemilikan masyarakat, dan tentunya berkuasa penuh atas ruang ketika terjadi kombinasi kekuatan investor dan negara dengan kebijakan penggusuran, ganti rugi dan atau lainnya. Di lain pihak, masyarakat sebagai pemilik ruang dan lahan menjadi pihak yang dikalahkan,  dipinggirkan  dan  tidak  mempunyai  hak  memanfaatkan  ruang.  Kondisi  tersebut  telah mempertegas  teori  ruang  yang  bernilai  politik,  karena  ruang  menjadi  sesuatu  yang  diperjuangkan bahkan dipertaruhkan oleh para kelas bermodal. Kondisi tersebut juga sekaligus memperkuat tentang teori ruang yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai sosial yang bisa diambil alih dan selanjutnya bisa didominasi oleh pemilik modal untuk direproduksi.

## Akumulasi Melalui Perampasan
Akumulasi  melalui  perampasan (accumulation  by  dispossession )  yang  dikembangkan  oleh  David Harvey  (2003)  merupakan  pengembangan  dari primitive  accumulation Marx,  akumulasi  melalui perampasan  tersebut  meliputi  praktek  perampasan,  penjajahan  sebagai  bentuk  penjarahan  secara kolonial,  model  privatisasi  dan  ide  komodifikasi  atas  tanah.  Akumulasi  kapital  menjadi  satu  alur utama  yang  fundamental  bagi  sebuah  ekspansi  kapitalisme.  Awalnya,  lahan  dicaplok  alih  lewat pengusiran  petani,  perampasan,  pemindahan  suku-suku  adat  dari  tanah  ulayat,  bahkan  lewat  otoritas negara dengan rekayasa regulasi untuk mengusir rakyat dari tanah produktif. Rakyat yang tereksklusi dari basis produksi tersebut beralih pada sistem ekonomi kapitalistik (Mulyanto, 2012).
Dalam  hal  ekspansi  kapitalisme  pada  wilayah  perkotaan  atau  desa  yang  di-kota-kan,  Harvey,  (2003) menyebutkan  restrukturisasi  perkotaan  (atau  desa  yang  akan  dikotakan)  senantiasa  melalui fase ‘creative  destruction’ .  Fase creative  destruction tersebut  merupakan  sebuah  fase  yang menunjukkan  artikulasi  kebutuhan  kapitalis  untuk  melancarkan  proses  akumulasi  kapital  terus berkesinambungan  dan  melakukan  inovasi.  Kapitalis  terus  mencari  segala  kemungkinan  mendapat keuntungan  profit  dengan  inovasi  produk-produk  baru,  juga  menciptakan  kebutuhan  dan  keinginan baru masyarakat. Di samping itu, creative destruction ditandai dengan pembukaan ruang (spatial) baru sebagai  sebuah  kenisyaan  bagi  kapitalis  untuk  memperoleh  pasar  baru,  ketersediaan  bahan  mentah, tenaga kerja dan situs yang lebih menjanjikan keuntungan untuk operasi produksi.
Rentang  pembukaan  ruang (spatial) baru  tersebut  biasanya  terjadi  peminggiran  orang  miskin  atau kaum  marjinal,  dan  sekaligus  peminggiran  kelompok  yang  terpinggirkan  dari  kekuasaan  politik. Dengan demikian, mereka menjadi kelompok pertama yang menderita dan terkena imbas dari proses
tersebut.  Peminggiran  tidak  jarang  biasanya  terlaksana  lewat  mekanisme  proses  perampasan  lahan yang  mereka  tempati  atau  miliki.  Proses  ini  disebut  dengan  fase accumulation by dispossesion atau akumulasi melalui perampasan (Harvey, 2003).
Akumulasi melalui perampasan merupakan cerminan dari usaha penyerapan modal lewat mekanisme pembangunan  kota,  yang  nantinya  melahirkan  banyak  konflik  atas  perampasan  tanah  dari  rakyat berpenghasilan  rendah  yang  telah  tinggal  di  lokasi  tersebut  bertahun  tahun  lamanya.  Hal  tersebut menjadi sebab adanya perlawanan dan bahkan pemberontakan di lokasi perampasan lahan, dan hampir terjadi di seluruh dunia. Akumulasi lewat perampasan ini juga terjadi bukan hanya lewat perampasan fisik  secara  langsung,  bahkan  terjadi  dalam  skema  predatoris,  seperti  seseorang  dapat  kehilangan tempat  tinggalnya  termasuk  lahan  tanahnya  lewat  kredit  yang  tak  dapat  dilunasi.  Harvey,  (2003) menilainya sebagai inti dari urbanisasi di bawah kapitalisme.
Perbedaan  sederhana  akumulasi  primitif  dan  akumulasi  lewat  perampasan;  jika  akumulasi  primitif sebagai sebuah tindakan pemisahan rakyat dari alat-alat produksinya dan selanjutnya rekayasa rakyat menjadi pekerja gajian namun masih terbatas dalam wilayah tertentu (dalam negara sendiri dan hanya pada  tempat  tertentu  dan  pemisahannya  dengan  cara  cara  konvensional),  sedang  akumulasi  lewat perampasan  merupakan  usaha  pengambilalihan  hak  milik  umum (enclosure of the commons ),  walau enclosure di  Inggris  misalnya  adalah  mengenai  pencabutan  hak  petani  memanfaatkan the commons dalam konteks feudalism yang sedang runtuh, namun hal tesebut berlangsung dalam konteks kekinian, misalnya  selanjutnya  dalam  bentuk  usaha  privatisasi,  membuka  pasar  komoditi  dan  kapital  terbuka dengan  logika  teritori  dari  negara  neoliberal  (logika  tanpa  batas  melewati  teritori  wilayah  tertentu diluar wilayah negaranya dan bahkan invasi negara lain dengan modus pembangunan).
Harvey,  (2003)mengungkapkan  bahwa  frase accumulation  by  dispossession merupakan  salah  satu tahap fundamental bagi ekspansinya kapitalisme. Sebagai upaya dalam mengakumulasi kapital, maka proses privatisasi lahan menjadi objek vital yang perlu dilakukan. Hal tersebut yang dimunculkan oleh pihak  PT  Dasa  Bagja  dan  selanjutnya  hingga  PT  APL  terhadap  tanah-tanah  milik  masyarakat  yang berlokasi pada tiga desa di Telukjambe Barat. Pemerintah pusat mendorong peningkatan investasi di sektor  industri  yang  dikuatkan  dengan  pemberian  kepastian  hukum  untuk  mengatur  pengelolaan kawasan  industri  pada  daerah  tertentu.  Pertumbuhan  industri  menimbulkan  konsekuensi  logis meningkatnya  permintaan  terhadap  lahan  untuk  industri.  Privatisasi  sebagai  tahap  lebih  lanjut  dari akumulasi  lewat  penjarahan.  Selain  itu, penggunaan  praktek  manipulasi  dan  penipuan  dalam pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  kapitalis  dalam  hal  ini melalui  proses  sewa  lahan  oleh  PT  Dasa Bagja  hingga  pengklaiman  oleh  PT  SAMP  dan  status  kepemilikan  dengan  badan  hukum  yang dikeluarkan kepada PT APL menjadi sebab atas lahirnya konflik agraria di wilayah Telukjambe Barat. Terlihat  jelas  bahwa  hilangnya  hak  kepemilikan  tanah  mayarakat  tidak  terlepas  dari  pola  spekulasi yang dimainkan oleh para kapital dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Kondisi ini memberikan gambaran  bahwa,  keterbatasan  pengetahuan  serta  minimnya  dukungan  negara  kepada  masyarakat menjadi  alasan  terjadinya  praktek  privatisasi  berlangsung.  Secara  tidak  langsung,  proses  privatisasi lahan yang terjadi mengakibatkan reorganisasi dan rekonstruksi geografis untuk terbukanya ruang baru (new space) bagi  sistem  produksi  kapital  yang  dimulai  dengan  meruntuhkan  hubungan  kepemilikan rakyat  pedesaan  dengan  tanah,  kekayaan  alam,  dan  wilayahnya,  dan  segala  bentuk  kebudayaannya yang hidup, melekat secara sosial pada masyarakat.
Proses privatisasi atas tanah milik petani atau masyarakat semakin diperkuat dengan adanya peran dan distribusi  negara  sebagai  bentuk  logikal  kapital. Harvey,  (2003)  menyatakan  bahwa  imperialisme kapitalis  lahir  dari  suatu  relasi  dialektis  antara  logika  kekuasaan  teritorial  dan  logika  kekuasaan kapitalistik.  Dalam  kerangka  logika  kekuasaan  kapitalis,  para  kapitalis  akan  terus-menerus  berusaha mengakumulasi  kapital  dimanapun  dan  kapanpun  guna  meraih  profit  yang  semakin  banyak  tanpa terinterupsi.  Sementara,  sang  politisi,  yang  bekerja  dalam  kerangka  logika  kekuasaan  teritotial, berusaha  mengejar  kelanggengan  atau memperbesar  kekuasaan.  Sang  kapitalis mengejar  keuntungan individual dan hanya bertanggungjawab kepada lingkaran terdekat (meski biasanya dibatasi hukum), sementara sang politisi mengejar keuntungan kolektif dan dibatasi ruang serta konstitusi Negara dan bertanggungjawab  kepada  warga  negara,  lebih  sering  kepada  kelompok  elit,  kelas,  struktur kekerabatan atau kelompok sosial lainnya.
Penggunaan  lahan  yang  berakhir  pada  perampasan  tanah  selalu  dikaitkan  dengan  tahapan  Rencana Tata  Ruang  (RTR)  sebagai  dokumen  dalam  pelaksanaan  program  pembangunan  pemerintah,  baik daerah  maupun  nasional.  Sering  tahapan  pengalokasian  ruang  berdasarkan  RTR  diputuskan  secara
sepihak  tanpa  diketahui  sebelumnya  oleh  masyarakat.  Pemerintah,  perusahaan,  politisi,  pejabat pemerintah  setempat  serta  aparat  keamanan  bekerja  bersama-sama  untuk  memutuskan  apa  yang mereka  pikirkan  terbaik  bagi  kepentingannya.  Kolusi  antara  negara  dan  perusahaan  menciptakan kondisi  terhadap  terjadinya  perampasan  tanah (land  grabb) dari  masyarakat.  Perusahaan  dan pemerintah  dalam  melakukan  pengalokasian  sumber  daya  agraria  sering  menggunakan  taktik  untuk meyakinkan  masyarakat  agar  dapat  menerima  dan  mendukung  proyek  dan  keputusan  yang dikeluarkan.
Undang-Undang  Reformasi  Agraria  yang  disahkan  pada  tahun  1960  merupakan  dasar  atas  keadilan tanah yang dilakukan pemerintah Orde Lama saat itu atas penguasaan tanah bekas kolonial dari para tuan  tanah (land  lord) .  Pembatasan  luas  kepemilikan  tanah  hinga  tatakelola  redistribusi  tanah  bagi petani  menjadi  agenda  penting  dalam  UUPA  yang  didalamnya  menekankan  pada  aspek  mekanisme penguasaan atas tanah untuk mencegah konflik kekerasan di pedesaan antara petani dan pemilik modal baik  dalam  pemanfaatan  sumber-sumber  agraria  serta  hak  kepemilikan  tanah,  tetapi  kondisi  UUPA mulai  berubah  sejak  zaman  Orde  Baru  yang  mengeluarkan  satu  kebijakan  penting  dalam  sistem pertanahan  di  Indonesia  yang  berhubungan  dengan  investasi  dalam  mendorong  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  nasional,  yaitu  kebijakan  dalam  memberikan  fasilitas  kemudahan  dalam penyediaan  tanah  untuk  berbagai  kepentingan  pembangunan.  Melalui  Keputusan  Presiden  No.  53 Tahun  1989  tentang  Pengembangan  kawasan  Industri di  kabupaten  Karawang  menjadi  dasar  hukum untuk  merealisasikan  kepentingan  negara  dalam  proses-proses  pembangunan  terutama  di  kawasan Karawang.  Dampak  dari  kebijakan  oleh  pemerintah  saat  itu,  memicu  derasnya  arus  investasi  modal dari  pihak  perusahaan  sebagai  menifestasi  dari  hasil  kebijakan  untuk  kawasan  industri  yang mengakibatkan terjadinya perampasan tanah dan konflik agraria pada tiga desa, yaitu desa Wanakerta, Wanasari  dan  Margamulya  Kecamatan  Telukjambe  Barat.  Penguasaan  tanah  pertanian  milik masyarakat di tiga desa, tidak terlepas dari pola negara memainkan perannya dalam praktek kebijakan hukum  pertanahan  yang  selama  ini  tidak  dipahami  oleh  mayarakat  sekitar,  karena  keterbatasan pengetahuan serta budaya lokal yang cenderung tersentralisasi atas kebijakan negara.

## KESIMPULAN
Secara empiris, proses land grabbing atau p engambilalihan tanah petani oleh perusahaan pengembang ini  tidak  terlepas  dari  kebijakan  pemerintah  yang  mengarah  pada  kebijakan  yang  kapitalistik  dan adanya  keterlibatan  kerja  sama  pemerintah  yang  memfasilitasi  pengambilalihan  kepemilikan  rakyat petani  kepada  pihak  swasta.  Dengan  kata  lain,  kebijakan  pemerintah  pada  kasus  agraria  atau pertanahan sering kali diintervensi dan dipengaruhi oleh kepentingan korporasi kapitalis.
Secara  teoritis,  Harvey  maupun  Tjondronegoro  memiliki  pandangan  yang  sama  dalam  memandang persoalan  penetrasi  kapitalisme,  yakni  ia  selalu  berujung  pada  peminggiran  kaum  marjinal  dari  aset produksinya  yakni tanah  pertanian.  Namun,  terdapat  pendekatan  analisa  dan  linguistik  yang  berbeda pada keduanya: Harvey dengan analisa teori ruang perkotaan yang menohok dan dengan bahasa yang keras  dan  Tjondronegoro  dengan  analisa  pembangunan  desa  dan  dengan  bahasa  yang  halus  tapi mengandung ketegasan. Konsep Harvey dan perspektif Tjondronegoro dapat digunakan sebagai kaca mata teoritis untuk melihat praktik penguasaan lahan oleh koorporasi dari PT. Dasa Bagja sampai PT. APL  yang  terjadi  di  tiga  desa  Kecamatan  Telukjambe  Barat  Karawang  sebagai  sebuah  kontestasi akibat dari ekspansi kapitalisme yang menohok masuk ke dalam relung kehidupan wilayah sub-urban yang tidak lain merupakan wilayah pedesaan. Keadaan tersebut bukan saja membawa pengaruh pada perubahan  tata  ruang  desa  menjadi  ruang  baru  yang  dikotakan,  ternyata  juga  mempengaruhi pembentukan  kasus-kasus  konflik  agraria,  dan  berbagai  spekulasi  akan  kepemilikan  lahan  di  sekitar tiga  desa  tersebut.  Perebutan  hak  atas  lahan  antara  pihak  korporasi  dan  masyarakat  desa  berakhir dengan land grabbing atau perampasan tanah di wilayah sub urban (desa), dan mengakibatkan banyak warga desa kehilangan hak atas tanahnya dan menjadi kaum yang termarjinalkan.
Pada tataran kebijakan, dari hasil penelitian ini beberapa hal yang penting dijadikan perhatian adalah pembenahan dan penguatan kebijakan agraria (payung hukum UUPA atau lembaga Reforma Agraria) dan  menghindari  sektoralisme  yang  lebih  banyak  menimbulkan  ketimpangan  atau  tumpang  tindih aturan  perundang-undangan,  di  mana  kedua  hal  ini  lebih  berada  pada  jalur  dan  pendekatan  politik. Kebijakan lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah penguatan kelembagaan sosial di desa serta meningkatkan  kemandirian  yang  banyak  bertumpu  pada  pertanian  dengan  landasan  dan  struktur agraria yang kuat mendahului proses industrialisasi.
Pada  tataran  teoritis,  hasil  penelitian  ini  mempertegas  tautan  teori  dari  Tjondronegoro  dan  Harvey. Penelitian  ini  menunjukkkan  bahwa land  grabbing di  tiga  desa  Telukjambe  menguatkan  perspektif Tjondronegoro  bahwa  kekuasaan  politik  dan  kesejahteraan  rakyat  sangat  erat  dengan  kaitan penguasaan  tanah.  Penguasaan  aset  tanah  menjadi  kombinasi  jalinan  faktor  kepentingan  poliitik, ekonomi  dan  sosial  atau  menunjukan  konflik  dalam  masalah  tanah  berdasarkan  kekuasaan  ( power relation )  dan  kepentingan  ekonomi.    Tjondronegoro  bahkan  dengan  tegas  mengutip  Turra  bahwa kasus-kasus  tanah  sepanjang  sejarah  pertanahan  melihat landreform dilaksanakan  di  bawah  tekanan paksaan kekuatan politik militer dan pemerintah
Penelitian  ini  sekaligus  memperlihatkan  lebih  jauh  tentang  bagaimana  akumulasi  perampasan  yang telah  dikemukakan  Harvey  memberi  justifikasi  teori  mengapa  terjadi  perlawanan  masyarakat  yang berlangsung  secara  terus  menerus  terhadap  korporasi.  Namun,  ada  ketidaktuntasan  dalam  penilaian Harvey  tersebut  untuk  kasus  penguasaan  lahan  tiga  desa  di  Telukjambe  Barat  karena  perlawanan mereka akhirnya terhenti dengan kepasrahan dan telah terjadi akumulasi pelemahan terhadap mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Akram-Lodhi, A. H. (2007). Land, Markets and Neoliberal Enclosure: An Agrarian Political Economy Perspective. Third World Quarterly , 28 (8), 1437-1456.
https://doi.org/10.1080/01436590701637326.
Ananta, D. D. (2016). Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014. Jurnal Politik , 2 (1), 101–135. https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.83.
Aprianto,  T.  C.  (2013).  Perampasan  Tanah  dan  Konflik:  Kisah  Perlawanan  Sedulur  Sikep. Bhumi : Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 37 (12), 157–168. https://doi.org/10.31292/jb.v0i37.156.
Arrighi,  G.,  Aschoff,  N.,  &  Scully,  B.  (2010).  Accumulation  by  Dispossession  and  its  Limits:  The Southern  Africa  Paradigm  Revisited. Studies  in  Comparative  International  Development , 45 , 410–438. https://doi.org/10.1007/s12116-010-9075-7.
Borras Jr., S. M., & Franco, J. (2010). Towards a Broader View of the Politics of Global Land Grab: Rethinking Land Issues, Reframing Resistance. Initiatives in Critical Agrarian Studies Working Paper  Series  No.  1 ,  May  2010.  https://www.tni.org/en/paper/towards-broader-view-politics- global-land-grabbing.
Borras,  S.  M.,  &  Franco,  J.  C.  (2011). Political  Dynamics  of  Land-grabbing  in  Southeast  Asia: Understanding  Europe’s  Role. Transnational  Institute.    https://www.tni.org/en/report/political- dynamics-land-grabbing-southeast-asia-understanding-europes-role.
Bourchier,  D.,  &  Hadiz,  V.  R.  (eds).  (2003). Indonesian Politics and Society: A Reader .  Routledge Curzon.
Brenner, N. (2013). Theses on Urbanization. Public Culture , 25 (1), 85–114. https://doi.org/10.1215/08992363-1890477.
Castells, M. (2000). The Rise of the Network Society . Blackwell Publishers, Inc.
Chinsinga,  B.,  &  Chasukwa,  M.  (2013).  The  Political  Economy  of  Land  Grabs  in  Malawi: Investigating the Contribution of Limphasa Sugar Corporation to Rural Development. Journal of Agricultural  and  Environmental  Ethics , 26 (6),  1065-1084.  https://doi.org/10.1007/s10806-013- 9445-z.
Christian, Y., & Desmiwati, D. (2018). Menuju Urbanisasi Pulau Kecil: Produksi Ruang Abstrak dan Perampasan. Journal  of  Regional  and  Rural  Development  Planning , 2 (1),  45-63. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.1.45-63
Clements, E. A. (2013). Land Grabbing, Agribusiness and the Peasantry in Brazil and Mozambique.
Agrarian South: Journal of Political Economy , 2 (1), 41–69.
https://doi.org/10.1177/2277976013477185.
Corbera,  E.,  Hunsberger,  C.,  &  Vaddhanaphuti,  C.  (2017).  Climate  Change  Policies,  land  Grabbing and  Conflict:  Perspectives  from  Southeast  Asia. Canadian  Journal  of  Development  Studies ,
38 (3), 297–304. https://doi.org/10.1080/02255189.2017.1343413.
Cresswell,  J.  (2015). Riset  Pendidikan.  Perencanaan,  Pelaksanaan,  dan  Evaluasi  Riset  Kualitatif  & Kuantitatif . Pustaka Pelajar.
Hall, D. (2011). Land Control, Land Grabs, and Southeast Asian Crop Booms. The Journal of Peasant Studies , 38 (4), 837-857. https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607706.
Harvey,  D.  (1985). The  Urbanization  of  Capital:  Studies  in  the  History  and  Theory  of  Capitalist Urbanization. John Hopkins University Press.
Harvey, D. (2001). Spaces of Capital: Towards a Critical Geography . Routledge.
Harvey, D. (2003). The New Imperialism . Oxford University Press.
Hughes, C. (2008). Cambodia in 2007: Development and Dispossession. Asian Survey , 48 (1), 69–74. https://doi.org/10.1525/as.2008.48.1.69.
Borras Jr, S. M., Kay, C., Gómez, S., & Wilkinson, J. (2012). Land Grabbing and Global Capitalist Accumulation: Key Features in Latin America. Canadian Journal of Development Studies , 33 (4), 402–416. https://doi.org/10.1080/02255189.2012.745394.
KPA.  (2020). Catatan  Akhir  Tahun  2020  Konsorsium  Pembaruan  Agraria:  Pandemi  Covid-19  dan Perampasan  Tanah  Berskala  Besar.  Edisi  Peluncuran  I:  Laporan  Konflik  Agraria  di  Masa Pandemi dan Krisis Ekonomi . Konsorsium Pembaharuan Agraria.
Kusno,  A.  (2010).  The  End  of  the  Peasantry  and  the  Politics  of  Peri-urbanization  in  an  Indonesian Metropolis. In Asia Research Institute Working Paper Series No. 139 . www.nus.ari.edu.sg/pub/wps.htm.
Lefebvre, H. (1991). The Production of Space . Basil Blackwell.
Levien,  M.  (2012).  The  Land  Question:  Special  Economic  Zones  and  the  Political  Economy  of Dispossession in India. Journal of Peasant Studies , 39 (3–4), 933–969. https://doi.org/10.1080/03066150.2012.656268
Magdoff, F. (2013). Twenty-First-Century Land Grabs: Accumulation by Agricultural Dispossession.
Monthly Review , 65 (6), 1–18. https://doi.org/10.14452/MR-065-06-2013-10_1.
Makki, F., & Geisler, C. (2011). Development by Dispossession: Land Grabbing as New Enclosures in Contemporary  Ethiopia. International  Conference  on  Global  Land  Grabbing ,  6-8 April  2011 . https://www.future-agricultures.org/wp-content/uploads/pdf- archive/Fouad%20Makki%20and%20Charles%20Geisler.pdf.
Marx,  K.  (2004).  Kapital:  Sebuah  Kritik  Ekonomi  Politik.  Buku  I  Proses  Produksi  Kapital. Penerjemah: Oey Hay Djoen. Hasta Mitra.
Mulyanto,  D.  (2012). Genealogi Kapitalisme: Antropologi dan Ekonomi Politik Pranata Eksploitasi Kapitalistik . Resist Book.
Pahlefi,  P.  (2011).  Sengketa  Tanah  HGU  Antara  PT.  Pagilaran  dengan  Petani  di  Kabupaten  Batang Provinsi Jawa Tangah. Jurnal Ilmu Hukum , 2 (2), 63-77.
Peluso,  N.  L.,  &  Lund, C.  (2011).  New  Frontiers  of Land  Control:  Introduction. Journal of Peasant Studies , 38 (4), 667–681. https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692.
Rachman,  N.  F.  (2012a). Land Reform dari Masa ke Masa: Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-
2009 . STPN.
Rachman, N. F. (2012b). Land reform dari masa ke Masa . Tanah Air Beta.
Rachman,  N.  F.  (2018).  Meninjau  Kembali  Teorisasi  Mengenal  Desentralisasi,  Community  Driven Delevopment,  dan  Kapitalisasi  Agraria. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 4 (1),  1–23. https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.213.
Rudi, L. M., Azadi, H., Witlox, F., & Lebailly, P. (2014). Land Rights as an Engine of Growth? An Analysis  of  Cambodian  Land  Grabs  in  the  Context  of  Development  Theory. Land Use Policy , 38 , 564–572. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.12.016.
Savitri, L. A. (2013). Korporasi & Politik Perampasan Tanah . INSIST Press.
Schneider,  A.  (2011).  What  Shall  We  do  without  Our  Land?  Land  Grabs  and  Resistance  in  Rural Cambodia. International  Conference  on  Global  Land  Grabbing , 6 - 8  April  2011. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.455.1144&rep=rep1&type=pdf.
Stake, R. E. (2010). Qualitative Research: Studying How Things Work . The Guilford Press.
Susanto,  N.  H.  (2015).  Gerakan  Sosial  Petani  Desa  Banjaranyar  dalam  Memperjuangkan  Lahan Pertanian. Jurnal Penelitian , 12 (2), 295. https://doi.org/10.28918/jupe.v12i2.655.
Syawaludin,  M.  (2014).  Perlawanan  Petani  Rengas  Terhadap  PTPN  VII  di  Ogan  Ilir  Sumatera -Selatan. Jurnal Sosiologi Reflektif , 9 (1), 113–130.
Thontowi, J. (2000). Penguasaan dan Pemilikan Tanah yang Diskriminatif: dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 7 (13), 31-46.
Tjondronegoro, S. (2008). Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan . Fakultas Ekologi Manusia IPB.
Tjondronegoro, S. M. P. (2008). Negara Agraris Ingkari Agraria . Akatiga.
Wallerstein,  I.  M.  (1974). Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-economy in the Sixteenth Century . Academic Press.
White, B., Borras, S. M., Hall, R., Scoones, I., & Wolford, W. (2012). The New Enclosures: Critical Perspectives  on  Corporate  Land  Deals. Journal  of  Peasant  Studies , 39 (3–4),  619–647. https://doi.org/10.1080/03066150.2012.691879.
Winarso,  H.,  &  Kartiwa,  A.-A.  (2019).  Kesenjangan  Pemilikan  Lahan  untuk  Pengembangan Perumahan  di  Jakarta  Metropolitan  Area dalam Shohibuddin,  M.  &  Bahri,  A.D  (eds.). Perjuangan Keadilan Agraria. INSIST Press, Sajogyo Institute, Bina Desa, Akatiga.
Yanuardy,  D.  et  all.  (2014). MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia. Tanah Air Beta.