INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11563-11575 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Strategi Kebijakan Daerah dalam Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Kabupaten Maluku Tengah
Sri Yuyun Sileuw 1 ✉ , P.Sahetapy 2 , Elake Nataniel 3
Administrasi Publik Universitas Pattimura Ambon
Email: yunsileuw@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  dilaksanakan  guna  mendeskripsikan  secara  terstruktur  strategi  kebijakan  daerah  dalam mengoptimalkan penerapan standar pelayanan minimal (SMP) bidang perumahan di Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini didesain dengan bentuk kualitatif dan menggunakan pendekatan induktif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Kabupaten Maluku Tengah didasarkan pada faktor internal kekuatan dan faktor eksternal peluang untuk  meminimalkan  kelemahan  yang  bersumber  dari  dalam  organisasi  dan  menghindari  ancaman yang bersumber dari luar, (2) Strategi dan kebijakan dalam mengoptimalkan Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana  amanah  Permendagri  No.  59  Tahun  2021  terdiri  dari  strategi  jangka  pendek,  jangka menengah  dan  jangka  panjang.  Strategi  ini  bertujuan  untuk  mencapai  perkembangan  yang berkelanjutan dalam penerapan SPM, meningkatkan kualitas perumahan, dan memastikan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat dalam jangka waktu yang lebih lama.
Kata Kunci: strategi kebijakan daerah, standar pelayanan minimal

## Abstract
This  research  aims  to  describe  in  a  structured  manner  regional  policy  strategies  in  optimizing  the implementation of minimum service standards in the housing sector in Central Maluku Regency. This research was designed in a qualitative form and used an inductive approach. The data analysis used in this  research  is  qualitative  analysis.  The  results  of  the  research  conclude  that  (1)  the  regional government's  strategy  in  optimizing  Minimum  Service  Standards  in  the  Housing  Sector  in  Central Maluku Regency is based on internal factors of strength and external factors of opportunity to minimize weaknesses originating from within the organization and avoiding threats originating from outside, (2) Strategy and policies for optimizing Minimum Service Standards (SPM) in Central Maluku Regency as mandated by Minister of Home Affairs Regulation Number 59 of 2021 consisting of short-term, medium- term  and  long-term  strategies.  This  strategy  aims  to  achieve  sustainable  development  in  the implementation of SPM, improve the quality of housing, and ensure that people's housing needs are met in the longer term.
Keywords: regional policy strategy, minimum service standards

## PENDAHULUAN
Penerapan  standar  pelayanan  publik  di  bidang  perumahan  memiliki  konsekuensi yang sangat penting dalam memastikan ketersediaan dan kualitas hunian yang layak bagi masyarakat.  Standar  pelayanan  publik  yang  jelas  dan  terukur  membantu  menciptakan kesetaraan  akses  terhadap  layanan  perumahan,  memastikan  jika  seluruh  warga berkesempatan mendapatkan hunian yang aman, sehat, dan terjangkau. Dengan adanya standar yang dijalankan, proses  perizinan, pembangunan, dan pemeliharaan perumahan dapat  dilakukan  secara  transparan  dan  konsisten,  mengurangi  potensi  penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Selain  itu,  penerapan  standar  pelayanan  publik  di  bidang  perumahan  juga berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.  Dengan  memastikan  bahwa  setiap  unit  perumahan  memenuhi  standar keamanan,  kesehatan,  dan  kelestarian  lingkungan  yang  ditetapkan,  pemerintah  dapat melindungi penduduk dari risiko kesehatan dan keamanan yang terkait dengan hunian yang tidak  layak.  Lebih  lanjut,  standar  yang  ketat  dalam  perencanaan  dan  pembangunan perumahan  juga  dapat  menghasilkan  lingkungan  yang  lebih  ramah  lingkungan, meningkatkan kualitas udara dan air, serta mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem alam.
Maluku  Tengah  merupakan  kabupaten  yang  memiliki  luas  wilayah  kurang  lebih 275.907  km2  yang  terdiri  dari  luas  daratan  11.595,57  km2  dan  luas  laut  264.311,43  km2. Kondisi  geografis  ini  merupakan  salah  satu  sumber  masalah  yang  dihadapi  Pemerintah
Daerah dalam penerapan SPM khususnya SPM Perumahan Rakyat /SPM PR. Luas lautan yang hampir 23 kali lebih besar dari luas daratan menjadikan sulitnya proses identifikasi secara langsung dilapangan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diberikan tanggung jawab penuh dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Kabupaten  Maluku  Tengah  masih  saja  sering  mengalami  kendala.  Proses  perencanaan tekhnis  yang  terdiri  dari  Pengumpulan  Data,  Perhitungan  Kebutuhan,  dan  Rencana Pemenuhan yang seyogyanya sangat mendukung keberhasilan  Pelaksanaan Pemenuhan SPM  itu  sendiri,  namun  realita  keterbatasan  anggaran  sangat  berdampak  pada  proses perencanaan  tekhnis  tersebut  sehingga  berdampak  pada  pencapaian  akhir  perhitungan SPM PR yang sangat bergantung pada ketersediaan data yang mana masih sangat minim. Belum  lagi  kondisi  penganggaran,  yang  mana  kebutuhan  anggaran  untuk  menjangkau seluruh pelosok wilayah sangatlah lebih besar dibanding ketersediaan anggaran. Inilah yang kemudian  membutuhkan  strategi  strategi  jitu  bagaimana  memberikan  pelayanan  dasar secara optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Kabupaten Maluku Tengah.
Menurut  Erlianti (2019) dan (Kuswati & Kumoro, 2021) pelayanan publik mencakup semua  bentuk  jasa,  baik  barang  maupun  jasa  publik,  yang  disediakan  oleh  instansi pemerintah di pusat, daerah, serta lingkungan BUMN dan BUMD. Pelayanan ini bertujuan untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  melaksanakan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Tuntutan  masyarakat  terhadap  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  sangat beralasan,  terutama  karena  banyak  yang  merasa  bahwa  pelayanan  yang  diberikan, khususnya oleh pemerintah daerah, masih jauh dari memuaskan. Era reformasi mendorong keharusan akan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik, sehingga wajar  jika  masyarakat  memiliki  harapan  tinggi  untuk  perbaikan  dan  peningkatan  dalam layanan yang mereka terima (Supriyanto, 2016), (Mohi & Mahmud, 2018), (Saputro, 2015).
Penerapan  standar  pelayanan  publik  di  bidang  perumahan  merupakan  langkah penting  dalam  mempromosikan  inklusi  sosial  dan  pembangunan  berkelanjutan.  Dengan memprioritaskan kebutuhan kelompok rentan seperti kaum miskin, penyandang disabilitas, dan keluarga berpendapatan rendah, standar pelayanan publik dapat memastikan bahwa kebijakan  dan  program  perumahan  mencakup  semua  lapisan  masyarakat.  Hal  ini  tidak hanya meningkatkan aksesibilitas terhadap perumahan yang layak secara fisik, tetapi juga mempromosikan  kesetaraan,  keadilan,  dan  keberlanjutan  dalam  pengembangan  wilayah (Puspitasari & Bendesa, 2016),, (Susanto & Anggraini, 2019) dan (Kuswati & Kumoro, 2021).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dan  menggunakan  metode deskriptif kualitatif. Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini selama 2 bulan, dan berlokasi di Kabupaten Maluku Tengah. Pemilihan lokasi penelitian yakni pada Dinas Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Maluku  Tengah  didasarkan  pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penjabararn Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah yang secara langsung mengamanahkan  sebagai  dinas  tekhnis  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan daerah  bidang  perumahan  dan  bertanggung  jawab  penuh  dalam  penerapan  standar pelayayan minimla bidang perumahan rakyat.
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan  Permukiman,  Kepala  Bidang  Perumahan  pada  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman,  staf  pelaksana  bidang  perumahan  sebagai  unsur  penanggung  jawab pelaksanaan  SPM  Bidang  Perumahan,  dan  Sekretaris  Daerah  sebagai  Sekretaris  Tim Penerapan SPM di Kabupaten Maluku Tengah. Analisis data kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan validasi data atau menghasilkan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
SPM  Bidang  Perumahan  adalah  seperangkat  standar  yang  ditetapkan  oleh pemerintah atau lembaga terkait  untuk menentukan kualitas minimum dari layanan dan fasilitas  perumahan  yang  harus  disediakan  kepada  masyarakat.  SPM  dalam  bidang perumahan bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang memadai  terhadap  perumahan  yang  layak,  aman,  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  dasar mereka.
Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Maluku  Tengah  memiliki peran utama dalam penyusunan kebijakan dan regulasi terkait perumahan dan pemukiman. Tugasnya meliputi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan yang  terkait  dengan  perumahan  dan  pemukiman  di  Kabupaten  Maluku  Tengah.  Untuk mewujudkannya, telah dilakukan berbagai strategi dan kebijakan dalam mengoptimalkan SPM di Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana amanah Permendagri No. 59 Tahun 2021, sebagaimana hasil wawancara berikut:
“ Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 memberikan arahan dan panduan tentang SPM  di daerah, termasuk di Kabupaten Maluku Tengah. Dalam rangka mengoptimalkan SPM sesuai dengan amanah peraturan tersebut, strategi dan kebijakan diterapkan untuk memastikan
implementasi standar layanan minimal tersebut”. (Wawancara Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah)
“beberapa  pentahapan  strategi  yakni  jangka  pendek,  jangka  menengah  dan  jangka panjang, tujuannya optimalisasi implementasi SPM PR” (Wawancara staf pelaksana bidang perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah)
“strategi jangka pendek memiliki rentang waku yang sangat singkat dengan jangkauan yang tidak  meluas  dan  dampak  yang  juga  kecil.”  (Wawancara Kepala  Dinas  Perumahan  dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah)
“Dinas  ini  merencanakan  dan  mengembangkan  program  dan  proyek  perumahan  yang sesuai dengan SPM-PR secara berjenjang tergantung jangka waktu dan luasnya cakupan wilayah”  (Wawancara  Sekretaris  Daerah  sebagai  Sekretaris  Tim  Penerapan  SPM  di Kabupaten Maluku Tengah)
Strategi kebijakan daerah ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap daerah, namun, peran pemerintah daerah dalam mempromosikan penerapan SPM dalam bidang  perumahan  sangat  penting  untuk  mencapai  perumahan  yang  lebih  baik  bagi masyarakat. Strategi jangka pendek kebijakan daerah dalam mengoptimalkan penerapan SPM  dalam  bidang  perumahan  fokus  pada  tindakan  cepat  dan  konkret  yang  dapat meningkatkan kualitas layanan perumahan dalam waktu singkat. Berikut adalah beberapa strategi jangka pendek yang digunakan:

## 1. Perbaikan pelayanan dasar
Fokus  pada  perbaikan  pelayanan  dasar  seperti  akses  air  bersih,  sanitasi,  dan pengelolaan  sampah  di  perumahan.  Tindakan  ini  dapat  mencakup  perbaikan infrastruktur yang ada, peningkatan kapasitas pengelolaan, dan promosi praktik-hijau.
2. Sosialisasi SPM
Melakukan  kampanye  sosialisasi  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat tentang  SPM  dan  hak-hak  mereka  terkait  perumahan.  Ini  dapat  dilakukan  melalui pertemuan komunitas, media sosial, dan literatur informatif.
3. Audit Infrastruktur
Melakukan audit infrastruktur perumahan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang mendesak. Ini membantu menentukan di mana perbaikan jangka pendek paling diperlukan.
4. Peningkatan keamanan perumahan
Memperbaiki  keamanan  perumahan,  termasuk  pemasangan  lampu  jalan,
pemantauan keamanan, dan langkah-langkah perlindungan terhadap kejahatan.

## 5. Penyediaan fasilitas sementara
Jika perbaikan infrastruktur memerlukan waktu, penyediaan fasilitas sementara seperti  toilet  umum  dan  tempat  penampungan  air  dapat  membantu  memenuhi kebutuhan dasar sementara
6. Penyediaan kredit perumahan
Meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  pembiayaan  perumahan  dengan menyediakan kredit perumahan yang terjangkau.
7. Pengembangan proyek percontohan
Membangun  proyek  perumahan  percontohan  yang  memenuhi  standar  SPM untuk  memberikan  contoh  konkret  kepada  masyarakat  dan  sektor  swasta  tentang bagaimana perumahan yang baik harus dibangun dan dikelola.
8. Pengawasan dan inspeksi rutin
Melakukan  pengawasan  dan  inspeksi  rutin  infrastruktur  perumahan  untuk memastikan bahwa perbaikan dan pemeliharaan terus berlangsung.
9. Perbaikan proses izin
Meningkatkan  efisiensi  dalam  pemberian  izin  dan  proses  regulasi  untuk mempromosikan pembangunan perumahan yang sesuai dengan SPM.
10. Kemitraan lokal
Mengembangkan  kemitraan  dengan  organisasi  lokal  dan  LSM  untuk mendukung implementasi SPM dalam proyek-proyek perumahan.
Kesepuluh  strategi  jangka  pendek  ini  bertujuan  untuk  memberikan  solusi  cepat terhadap masalah perumahan yang mendesak dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka pendek. Pemerintah daerah dapat menggunakan kombinasi dari strategi ini untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam penerapan SPM dalam bidang perumahan.
Strategi jangka menengah kebijakan daerah dalam mengoptimalkan penerapan SPM dalam bidang perumahan memiliki fokus pada perbaikan lebih lanjut dan pengembangan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa strategi jangka menengah yang digunakan :
1. Penyediaan perumahan terjangkau
Membangun  lebih  banyak  perumahan  terjangkau  atau  berbasis  sewa  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pendapatan rendah dan menengah.
2. Rehabilitasi perumahan yang ada
Melakukan program rehabilitasi terencana untuk memperbaiki perumahan yang sudah ada agar memenuhi standar SPM
3. Pembebasan lahan
Memfasilitasi pembebasan lahan untuk pengembangan perumahan, termasuk
menyediakan kompensasi yang adil kepada pemilik tanah.
4. Perencanaan wilayah yang terkoordinasi
Menerapkan  perencanaan  wilayah  yang  terkoordinasi  untuk  memastikan pengembangan  perumahan  sesuai  dengan  standar  SPM  dan  memperhitungkan kebutuhan masa depan.
5. Peningkatan akses terhadap fasilitas umum
Meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, transportasi, dan pusat perbelanjaan yang terletak dalam jangkauan perumahan.
6. Kebijakan penyewaan teratur
Mengembangkan  kebijakan  penyewaan  yang  teratur  untuk  melindungi  hak penyewa dan pemilik properti serta mendorong penyewa untuk merawat dan menjaga properti dengan baik.
7. Peningkatan infrastuktur dasar
Memperbarui atau membangun infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air, dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang berkembang.
8. Program pendidikan dan pelatihan
Menyediakan  program  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja terkait dengan perumahan dan konstruksi.
9. Program Subsidi
Membangun  program  subsidi  perumahan  bagi  mereka  yang  berpenghasilan rendah untuk memfasilitasi akses mereka ke perumahan yang memenuhi standar SPM.
10. Kebijakan anti diskriminasi
Melakukan  kampanye  dan  mengadopsi  kebijakan  yang  mendukung penghapusan  diskriminasi  dalam  perumahan  berdasarkan  ras,  agama,  gender,  dan status sosial lainnya.
Strategi  jangka  menengah  ini  bertujuan  untuk  mencapai  perkembangan  yang berkelanjutan dalam penerapan SPM dan meningkatkan kualitas perumahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Pemerintah daerah dapat menggunakan berbagai kombinasi dari strategi ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.
Strategi jangka panjang kebijakan daerah dalam mengoptimalkan penerapan SPM dalam bidang perumahan memiliki fokus pada pembangunan berkelanjutan dan perubahan struktural yang berdampak dalam jangka waktu yang lebih lama. Berikut adalah beberapa strategi jangka panjang yang digunakan :
1. Rencana pembangunan perumahan jangka panjang
Mengembangkan  rencana  pembangunan  perumahan  jangka  panjang  yang
merinci  tujuan,  prioritas,  dan  langkah-langkah  menuju  perumahan  yang  memenuhi SPM dalam jangka waktu yang lebih panjang.
2. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan
Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan SPM untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap standar tersebut.
3. Konservasi lahan dan lingkungan
Mengintegrasikan  prinsip-prinsip  konservasi  lahan  dan  lingkungan  dalam rencana  pembangunan  perumahan  jangka  panjang  untuk  melindungi  sumber  daya alam
4. Pengembangan insfrastruktur berkelanjutan
Memastikan bahwa pengembangan
infrastruktur perumahan mempertimbangkan  efisiensi  energi,  pengelolaan  air  yang  berkelanjutan,  dan pemanfaatan teknologi hijau.
5. Pembangunan kota berkelanjutan
Mengembangkan  kota  yang  berkelanjutan  dengan  fokus  pada  transportasi publik, penggunaan lahan yang bijaksana, dan pengurangan emisi karbon.
6. Peningkatan kualifikasi SDM
Melakukan  program  pelatihan  jangka  panjang  untuk  meningkatkan  kualifikasi tenaga kerja yang terlibat dalam perumahan dan konstruksi
7. Kebijakan land tanure yang kuat
Mengembangkan kebijakan land tenure yang kuat dan melindungi hak pemilik tanah serta menyediakan akses tanah yang lebih adil bagi masyarakat
8. Promosi perumahan sosial
Meningkatkan  program  perumahan  sosial  untuk  membantu  kelompok  rentan dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus
9. Pengembangan komunitas yang berkelanjutan
Memfasilitasi  pengembangan  komunitas  yang  berkelanjutan  yang mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dan kemandirian
10. Kebijakan adaptasi bencana
Mengintegrasikan  strategi  adaptasi  bencana  dalam  perencanaan  perumahan jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana dan kerusakan infrastruktur.
Strategi  jangka  panjang  ini  bertujuan  untuk  mencapai  perkembangan  yang berkelanjutan dalam penerapan SPM, meningkatkan kualitas perumahan, dan memastikan pemenuhan  kebutuhan  perumahan  masyarakat  dalam  jangka  waktu  yang  lebih  lama. Pemerintah  daerah  harus  berkomitmen  untuk  mengimplementasikan  strategi  ini  dan
memantau kemajuan secara berkala untuk mencapai tujuan jangka panjang.

## Pembahasan
SPM  merupakan  amanat  negara  Republik  Indonesia  sebagai  upaya  melindungi segenap masyarakatnya dalam hal mendapatkan Pelayanan  publik yang bersifat  standar minimum namun sangat mendasar sebagaimana tertuang dalam UUD 45. PP No. 2 Tahun 2018  tentang  SPM  mengharuskan  pemerintah  untuk  menyediakan  jenis  dan  mutu pelayanan dasar tertentu kepada setiap warga negara. SPM menetapkan standar minimum untuk  pelayanan  dasar,  memastikan  semua  warga  negara  menerima  layanan  yang memadai.  Otonomi  daerah  memungkinkan  pemerintah  daerah  untuk  menyesuaikan pelaksanaan  standar  ini  dengan  kondisi  lokal,  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan  kualitas  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  partisipasi masyarakat.
SPM adalah acuan yang ditetapkan pemerintah terkait jumlah dan kualitas pelayanan publik  yang  harus  diberikan  kepada  masyarakat.  SPM  memainkan  peran  penting  dalam mempengaruhi  kesejahteraan  masyarakat,  karena  kualitas  pelayanan  dasar  seperti kesehatan, pendidikan, dan  infrastruktur publik sangat berpengaruh  pada kualitas hidup warga  negara.  Banyak  pemerintah  daerah  belum  memasukkan  pencapaian  SPM  dalam dokumen  perencanaan  jangka  menengah  atau  rencana  kerja  tahunan  mereka.  Hal  ini menunjukkan kurangnya perhatian atau prioritas terhadap pemenuhan standar pelayanan dasar dalam perencanaan strategis dan alokasi sumber daya daerah.
UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  mengatur  peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik. UU ini membagi urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi,  dan  Kabupaten/Kota,  dan  menetapkan  SPM  untuk  Urusan  Pemerintahan  Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar guna menjamin hak konstitusional masyarakat dalam mendapatkan  pelayanan  dasar  dari  negara.  Untuk  menghadapi  tantangan  desentralisasi dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik, pemerintah terus mengeluarkan peraturan dan  kebijakan  yang  menekankan  transparansi  dan  akuntabilitas.  Hal  ini  dilakukan  guna memaksimalkan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  efektif  dan  efisien,  sesuai  dengan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
SPM  berada  dalam  posisi  untuk  menjawab  persoalan-persoalan  krusial  dalam pengelolaan  pemerintahan  daerah,  terutama  dalam  penyediaan  layanan  esensial  yang berkontribusi pada kesejahteraan rakyat, karena konstitusi menjamin bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan warga negaranya.
Secara berurut konstitusi yang dikeluarkan Pemerintah dalam melindungi hak hak
masyarakat sebagaimana yang disebut sebagai SPM dan mulai dari UU No. 23 Tahun 2014 sebagai mandatory spending dimana pada pasal 1 Butir 17, Pasal 18 serta pasal 298 secara gamblang mengamanatkan prioritas penganggaran terhadap penerapan SPM. Penegasan penerapan SPM ini juga dimuat dalam UU No. 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dengan tegas menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk memenuhi pencapaian SPM, serta prioritas belanja dialokasikan sesuai kebutuhan untuk pencapaian SPM. Konstitusi penerapan SPM lebih lanjut adalah dengan dikeluarkannya PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, yang dengan tegas  mengamanatkan  bahwa  rencana  pemenuhan  pelayanan  dasar  ditetapkan  dalam dokumen perencanaan daerah sebagai prioritas belanja daerah. Peraturan lebih lanjut yang memuat penjelasan umum terhadap pelaksanaan SPM adalah Permendagri No. 59 Tahun 2021, serta penerapan tekhnis SPM diatur oleh masing masing kementerian terkait.
Optimalisasi  penerapan  SPM  dalam  bidang  perumahan  adalah  penting  karena memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan, serta mendukung tujuan  pembangunan  berkelanjutan  dan  hak  asasi  manusia.  Ini  membantu  menciptakan masyarakat yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih adil.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  strategi  pemerintah  daerah  dalam mengoptimalkan SPM Bidang Perumahan di Kabupaten Maluku Tengah didasarkan pada faktor internal kekuatan dan faktor eksternal peluang untuk meminimalkan kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi dan menghindari ancaman yang bersumber dari luar. Hal ini sejalan dengan kajian (Aziza, 2017) yang menyebutkan bahwa  SPM adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat memiliki tingkat akses dan mutu yang sama di seluruh wilayah, dalam kerangka penyelenggaraan urusan wajib. SPM berlaku untuk semua tingkatan pemerintahan, dari provinsi hingga kabupaten/kota, sebagai bagian integral dari penyelenggaraan  pelayanan  dasar  secara  nasional.  SPM  dirancang  agar  mudah  diukur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki batas waktu pencapaian yang jelas. Penyesuaian SPM dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan finansial dan kelembagaan daerah.
Demikian pula kajian (Tantowi, 2019) bahwa SPM yang diatur dalam PP No 2 Tahun 2018 menekankan bahwa belanja daerah harus diprioritaskan untuk mendukung pelayanan dasar.  Dari  tahap  perencanaan,  pemerintah  daerah  diwajibkan  untuk  memfokuskan program  dan  kegiatan  pada  pemenuhan  pelayanan  dasar  untuk  menjamin  hak konstitusional warga negara menerima layanan minimum tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa  evaluasi  kinerja  pemerintah  daerah  diukur  dari  efektivitasnya  dalam  memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat, bukan hanya berdasarkan kinerja administratif.
Sedangkan  kajian  permukiman  dan  perumahan  telah  dilakukan  oleh  (Setyati  & Utomo, 2015) yang menyimpulkan bahwa dalam rangka memastikan kualitas permukiman di Kota Banjarbaru tetap terjaga, pemerintah setempat, melalui dinas yang bertanggung jawab,  melakukan  pendataan  terhadap  fasilitas  umum  (fasum)  dan  fasilitas  sosial  (fasos) yang  ada  di  setiap  kompleks  perumahan.  Langkah  ini  diambil  karena  ada  kekhawatiran bahwa  beberapa  dari  fasilitas  tersebut  telah  berubah  fungsi  dari  peruntukannya  yang semula,  dan  dalam  beberapa  kasus,  bahkan  telah  dijual  oleh  para  pengembang.  Proses pendataan  ini  sangat  penting  karena  fasilitas-fasilitas  tersebut  berperan  kritis  dalam memenuhi  syarat  ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  (RTH)  yang  dibutuhkan  di  wilayah tersebut.
Penelitian  (Maulidiah  &  Husnah,  2018),  (Gani,  2017)  dan  (Kawer  et  al.,  2018)  yang menyebutkan bahwa SPM dalam urusan perumahan rakyat adalah standar yang mengukur kinerja,  baik  secara  kuantitatif  maupun  kualitatif,  dalam  hal  perumahan  rakyat.  SPM  ini mencakup berbagai aspek, termasuk masukan (input), proses, hasil, dan manfaat pelayanan. Ini  digunakan  sebagai  tolok  ukur  untuk  menilai  pencapaian  yang  diharapkan  dalam penyediaan layanan perumahan rakyat di tingkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan,  disimpulkan  beberapa  hal  yang berkaitam dengan temuan penelitian yakni :
1. Strategi  pemerintah  daerah  dalam  mengoptimalkan  SPM  Perumahan  di  Kabupaten Maluku Tengah didasarkan pada faktor internal kekuatan dan faktor eksternal peluang untuk meminimalkan kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi dan menghindari ancaman yang bersumber dari luar.
2. Strategi  dan  kebijakan  dalam  mengoptimalkan  SPM  di  Kabupaten  Maluku  Tengah sebagaimana amanah Permendagri No. 59 Tahun 2021 yang terdiri atas strategi jangka pendek,  menengah  dan  jangka  panjang.  Strategi  ini  bertujuan  untuk  mencapai perkembangan  yang  berkelanjutan  dalam  penerapan  SPM,  meningkatkan  kualitas perumahan,  dan  memastikan  pemenuhan  kebutuhan  perumahan  masyarakat  dalam jangka waktu lama.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziza,  T.  N.  (2017).  Evaluasi  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang Kota Samarinda : Sebuah Upaya Menuju Perbaikan. Jurnal Borneo
Administrator, 12(3), 259 – 277. https://doi.org/10.24258/jba.v12i3.254
Erlianti, D. (2019). Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis, 1(1), 9 – 18.
http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis
Gani,  I.  (2017).  Evaluasi  Pener  apan  dan  Pencapaian  Standar  Pelayanan  Minimal  pada Kab/Kota  di  Provinsi  Kalim  antan  Timur. Forum  Ekonomi,  19(1),  15 – 41. https://doi.org/10.29264/jfor.v19i1.2111
Kawer, O. F. S., Baiquni, M., Keban, Y. T., & Subarsono, A. (2018). Implementasi Kebijakan
Pembangunan Rumah Layak Huni Dengan Pendekatan Hibrida Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua. Sosiohumaniora, 20(3), 245 – 253. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i3.18489
Kuswati,  R.  E.,  &  Kumoro,  J.  (2021).  Kualitas  Pelayanan  Publik  Di  Kecamatan  Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. J.Paradigma Administrasi Negara, 1(2), 216 – 227.
Maulidiah, S., & Husnah, A. (2018). Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Dasar Pada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Jurnal Wedana, 4(1),
453 – 459. https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/2151
Mohi, W. K., & Mahmud, I. (2018). Kualitas Pelayanan Publik di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto  Kabupaten  Gorontalo. Publik :  (Jurnal  Ilmu  Administrasi),  6(2),  102 – 110. https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.102-110.2017
Puspitasari, N. L. P., & Bendesa, I. K. G. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan  Perijinan  Terpadu  Kabupaten  Badung. E-Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis Universitas Udayana, 5(1), 89 – 114.
Saputro, H. E. (2015). Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Professional FIS UNIVED, 2(1), 17 – 30.
Setyati,  R.,  &  Utomo,  W.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Terbuka  Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 19(1), 59 – 72. https://doi.org/10.22146/jkap.7534
Supriyanto,  E.  E.  (2016).  Kebijakan  Inovasi  Teknologi  Informasi  (IT)  Melalui  Program Elektronik  Goverment  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 1(1), 141 – 161. https://doi.org/10.24905/jip.v1i1.438
Susanto, J., & Anggraini, Z. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Tabir Ulu Kabupaten Merangin. Jurnal Administrasi Negara STIA LAN Makassar, 25(2), 105 – 122. https://doi.org/10.33509/jan.v25i2.699
Tantowi, R. (2019). Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Review Terhadap Peraturan Pemerintah). In Samudra  Ekonomika (pp. 175 – 185).