## ARTI DAN MAKNA KEBENARAN ILMIAH DALAM TELAAH HUKUM ISLAM

## Ahmad Gazali HB
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin e-mail: aghazali.iain@gmail.com
Abstract This writing is the description about the scientific truth of the Islamic Law, or in the Islamic science treasury is called Fiqh. Through the scientific process, we can find out lots theories of truths, for instant the correspondent, coherent, pragmatic, syntactic, semantic, non descriptive and over logic truth. Toward those theories of truth, there are three approach methodologies that we can apply to get them. The first methodology is the religious approach, the second one is the scientific approach, and the last one is the philosophic approach. These three approach methodologies are closely relates with the development of the Islamic Law, since they are also the scientific disciplines. In the Islamic Law, there is also mention about the correspondence and coherence truth. The methodology that is used to result the laws related to the general scientific methodology as well. For that reason, the truth which is resulted from that scientific approach is mostly positive.
Abstrak: Tulisan ini adalah paparan mengenai kebenaran ilmiah dalam konteks suatu ilmu yang dalam tulisan ini adalah Hukum Islam, atau dalam istilah khazanah keilmuan Islam disebut dengan “Fiqh”. Dalam  proses  ilmiah,  ternyata  beragam  kebenaran  yang  dapat  diketahui  antara  lain:  kebenaran korespondensi,  koherensi,  pragmatis,  sintaksis,  semantis,  non  deskripsi  dan  logis  yang  berlebihan. Terhadap teori-teori kebenaran tersebut ada tiga pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkannya. Pertama:  pendekatan  Agama,  kedua:  Pendekatan  Ilmu  Pengetahuan,  ketiga:  Pendekatan  Filosofis. Ketiga  pendekatan  ini  sangat  erat  dengan  pengembangan  Hukum  Islam.  Karena  merupakan  suatu disiplin  ilmu  pengetahuan.Hukum  Islam  juga  memuat  kebenaran-kebenaran  di  atas,  terutama kebenaran  korespendensi  dan  kebenaran  koherensi.  Metodologi  yang  dipakai  dalam  upaya menemukan  norma  hukum  juga  terkait  dengan  metode  ilmiah  pada  umumnya.  Oleh  karena  itu kebenran yang dihasilkan secara ilmiah tersebut, menjadi kebenaran yang relatif positif.
Kata kunci: Arti dan makna, kebenaran ilmiah, hukum islam, macam-macam.
Pendahuluan
Hukum Islam merupakan bagian integral dari ajaran  Islam  yang  merefleksi  secara  menyeluruh ciri-ciri  ajaran  Islam.  Dengan  demikian  Hukum Islam  akan  menampilkan  diri  sebagai  suatu sistem  hukum  yang  mandiri  di  samping  sistem hukum lainnya yang ada di dunia.
Dalam  konsepsi  pemikiran  (Islam),  aspek hukum  ditempatkan  secara  lebih  menonjol  bila dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya. H.A.R Gibb menyatakan “it is characterristic of the practical trand  of  the  Islamic  community  of  it’s  thought  that  it’s earlist activity and most highly developed expression is in law rather than theology” (H.A.R. Gibb, 1953: 87).
Menurut  hakikatnya,  agama  Islam  adalah suatu  agama  yang  sudah  disempurnakan  (Al Qur’an:  5:3)  sehingga  mempunyai  ruang  lingkup yang mencakup semua aspek kehidupan manusia baik  pribadi  maupun  interpribadi.  Terhadap keseluruhan  aspek  ajaran  Islam,  umat  Islam diperintahkan  untuk  tunduk  dan  taat  dan  harus menerima  ajaran  sebagai  suatu  sistem  yang  utuh
dan bulat (Al Qur’an 2: 208). Dari sini kemudian muncul  anggapan  bahwa  apapun  yang  terkait dengan label “Islam” lalu harus dianggap mutlak dalam kebenarannya. Padahal banyak diantaranya yang  dihasilkan  melalui  proses  metodologi keilmuan  (Ijtihad),  termasuk  diantaranya  Fiqh atau  Hukum  Islam  yang  lahir  melalui  proses ijtihad  dengan  metodologi  ilmu  Fiqh  (Ushul  al- Fiqh).
Seringkali  orang  memahami  bahwa  Hukum Islam  adalah  sabda-sabda  suci  yang  sama  sekali tidak  boleh  dipersoalkan  dalam  kerangka  ilmiah. Padahal  bila  ditelaah  secara  kritis  akan  segera diketahui  bahwa  Hukum  Islam  sebagaimana sistem-sistem  hukum  lainnya, hadir  dalam  upaya memecahkan  persoalan-persoalan  yuridis  dalam masyarakat  (Nizam  al-Din Abu  Hamid, 1984:  9- 10).  Demikian  pula  kehadiran  metodologi Hukum  Islam  atau  yang  dikenal  dengan  istilah “Ushul Fiqh” (produknya adalah Fiqh)
seharusnya  dipahami  sebagai  hasil  pergumulan pemikiran ilmiah (Mun’im A. Sirry, 1955: 80).
Oleh karena itu membicarakan Hukum Islam (Fiqh)  tidak  akan  terlepas  dari  pembicaraan Ushul  Fiqh  sebagai  metodologinya  dan  bila berbicara  tentang  metodologi,  kita  akan  ber- bicara tentang suatu disiplin ilmu dan kebenaran ilmiah.
Kajian  semacam  ini  membawa  satu  titik pandangan  yang  agak  relevan  dengan  kajian kebenaran  ilmiah  dalam  perspektif  perkembang- an  ilmu  pengetahuan,  terutama  dalam  perspektif ilmu Hukum Islam.
Kebenaran Ilmiah Teori Kebenaran Dalam  perkembangan  pemikiran  filsafat pembicaraan  mengenai  kebenaran  sudah  ada sejak  masa  Plato  dan  Aristoteles.  Perbincangan tentang  kebenaran  ini  diawali  oleh  kebenaran manusia  sebagai  makhluk  yang  berpikir.  Dalam Ilmu  Mantiq  disebut  bahwa:  AL-INSANU HAYAWANU  NATIQUN  (Manusia  itu  adalah makhluk yang berpikir). Aristoteles (384-322 SM) mengatakan: man as the animal that reasons (Endang saifuddin,  A.  1979:  14),  demikian  juga  Rene Descartes  (1596-1650)  berpendirian:  Cogito  ergo sum (Harun Hadiwijono, 1997: 21).
Bila  manusia  adalah  makhluk  yang  berpikir dan  berpikir  adalah  bertanya,  bertanya  adalah mencari  jawaban,  maka  mencari  jawaban  adalah mencari kebenaran. Jadi manusia adalah makhluk rasional  yang  mempergunakan  otaknya  untuk berpikir secara rasional, dan dari hasil pemikiran yang  rasional  itulah  kebenaran  bisa  didapat. Karena  itu  pada  dasarnya  manusia  adalah makhluk  pencari  kebenaran  (Endang  saifuddin, A., 1979: 16).
Untuk  menjawab  apa  kebenaran  itu  ?  Ada beberapa  teori  tentang  kebenaran  (The  Theory  of Truth). Teori-teori kebenaran yang telah berkembang adalah:
1. Teori kebenaran Korespondensi.
2. Teori kebenaran Koherensi.
3. Teori kebenaran Pragmatis.
4. Teori kebenaran Sintaksis.
5. Teori kebenaran Semantis.
6. Teori kebenaran Non-Deskripsi.
7. Teori  kebenaran  Logis  yang  berlebihan (Abbas Hamami, 1997: 87).]
Teori Kebenaran Korespondensi.
Kebenaran  Korespondensi  adalah  berpikir tentang  pembuktian  sesuatu  itu  relevan  dengan sesuatu  yang  lain.  Relevansi  tersebut  dibuktikan
dengan  adanya  peristiwa  yang  sejalan  atau berlawanan  arah  antar  fakta  yang  diharapkan, anatara  fakta  dengan  kepercayaan  yang  diyakini, yang sifatnya spesifik (Phenomonologi Russell).
The  Correspondence  Theory  of  Truth  dinamakan juga dengan The Accordence Theory of Truth, bahwa suatu  persyaratan  itu  benar  bila  meteri pengetahuan  yang  dikandung  itu  berhubungan dengan  objek  yang  dituju  oleh  pernyataan tersebut. Contoh: “Ibu Kota R.I. adalah Jakarta”.
Pernyataan  ini  benar,  karena  pernyataan  itu berhubungan dengan objek yang bersifat faktual. Jadi  kebenaran  menurut  teori  korespondensi ialah  kesesuaian  antara  pernyataan  tentang sesuatu  dengan  sesuatu  itu  sendiri.  Bila kenyataannya  memang  “Ibu  Kota  R.I.  adalah Jakarta”,  maka  pernyataan  itu  adalah  suatu kebenaran (Endang Saifuddin A., 1979: 20).
Teori Kebenaran Koherensi.
Suatu yang koheren dengan sesuatu yang lain berarti ada kesesuaian atau keharmonisan dengan sesuatu  yang  memiliki  hirarki  yang  lebih  tinggi. Pemilik  hirarki  yang  lebih  tinggi  dari  sesuatu unsur  tersebut  dapat  berupa  skema,  sistem,  atau nilai.  Koherensi  ini  mungkin  saja  pada  dataran sensual  rasional  atau  pada  dataran  transenden (Noeng  Muhadjir,  1998:  14).    Secara  sederhana teori  kebenaran  koherensi  adalah  kebenaran saling  berhubungan  menurut  Kattsoff  dalam bukunya  Element  of  Philosophy  mengatakan;  Suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam  keadaan  saling  berhubungan  dengan proposisi-proposisi  lain  yang  benar,  atau  jika makna  yang  dikandungnya  dalam  keadaan  saling berhubungan  dengan  pengalaman  kita  (Soejono Soemargono, 1987: 184). The Coherence Theory of  Truth,  menyatakan  bahwa  suatu  pernyataan dianggap  benar  bila  pernyataan  itu  saling berhubungan  atau  cocok  dengan  pernyataan sebelumnya yang dianggap benar.
Contoh: Semua  manusia  pasti  akan  mati = A - B Ahmad  adalah  seorang  manusia = C - A Ahmad pasti mati
= C - B.
Tokoh  teori  ini  adalah  Plato  dan  Aristoteles (Yuyun  S.  Suria  Sumantri,  1995:  55-57)  yang kemudian  dikembangkan  oleh  Hagel  dan  F.  H. Bradley.
Teori  Kebenaran  Pragmatis  ( The  Pragmatic Theory of Truth )
Menyatakan  bahwa  yang  benar  adalah konkret,  yang  individual  dan  spesifik.  J.  Dewey melanjutkan bahwa kebenaran merupakan korespondensi  antara  ide  dengan  fakta,  dan  arti korespondensi menurut Dewey adalah kegunaan praktis  (Noeng  Mahadjir,  1998:  16).  Dengan demikian  suatu  pernyataan  adalah  benar  bila pernyataan  itu non  konsekuensi,  dari  pernyataan itu mempuyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia.
Bagi  seorang  pragmatis  kebenaran  suatu pernyataan  diukur  dengan  kriteria  apakah pernyataan  tersebut  bersifat  fungsional  dalam kehidupan  praktis,  artinya  suatu  pernyataan adalah benar bila pernyataan itu atau konsekuensi dari  pernyataan  itu  mempuyai  kegunaan  praktis dalam kehidupan manusia. Dan kreteria pragmatisme  dipergunakan  dalam  menentukan kebenaran  dilihat  dalam  perspektif  waktu,  maka pernyataan  yang  sekarang  dianggap  benar  suatu waktu mungkin tidak benar lagi.
Jadi  selama  pernyataan  itu  mempuyai kegunaan,  maka  pernyataan  itu  dianggap  benar. Tetapi bila pernyataan itu tidak bersifat demikian karena perkembangan yang menghasilkan pernyataan  baru,  maka  pernyataan  itu  ditinggal- kan.  Seperti  pendapat  di  kalangan  ahli  Fisika bahwa  teori  tentang  partikel  takkan  berumur lebih dari empat tahun (Yuyun S. Suria Sumantri, 1995;  57-59).  Sama  artinya  suatu  pengertian  itu tidak  pernah  benar,  tetapi  hanya  dapat  menjadi benar kalau bermamfaat secara praktis.
Pragmatisme  (bahasa  Yunani;  pragma  berarti yang  dikerjakan,  yang  dilakukan,  perbuatan, tindakan/suatu istilah bagi filsafat yang dikembangkan  oleh  William  James  di  Amerika Serikat,  yang  menyatakan  bahwa  benar  tidaknya suatu  ucapan,  dalil  atau  teori  semata-mata bergantung  kepada  berfaedah  tidaknya  ucapan, dalil  atau  teori  tersebut  bagi  manusia  untuk bertindak  dalam  kehidupannya.  Dan  pandangan pragmatisme  tentang  Tuhan  ialah  bahwa  suatu agama bukan benar karena Tuhan yang disembah oleh  para  penganut  agama  itu  sungguh-sungguh ada,  tetapi  karena  pengaruhnya  yang  positif  atas kehidupan  manusia;  berkat  kepercayaan  orang akan Tuhan, maka kehidupan masyarakat berlaku secara tertib (Endang Saifuddin A, 1979: 25-28).
Teori Kebenaran Sintaksis
Teori  ini  bertitik  tolak  kepada  keteraturan sintaksis  atau  gramatika  yang  dipakai  oleh  suatu
pernyataan.  Artinya  suatu  pernyataan  benar  jika pernyataan  itu  mengikuti  aturan-aturan  sintaksis yang baku (Abbas Hamami, 1987; 88)
Teori Kebenaran Semantis
Menurut  teori  kebenaran  semantik,  suatu proposisi  memiliki  nilai  benar  ditinjau  dari  segi arti  atau  makna,  atau  dengan  kata  lain  bahwa proposisi  baru  mempuyai  nilai  kebenaran  jika  ia memiliki  arti.  Arti  ini  akan  menunjukkan  makna yang  sesungguhnya  bila  disandarkan  pada referensi atau kenyataan.
Teori Kebenaran Non-Deskripsi Suatu  pernyataan  itu  akan  mempuyai  nilai benar  akan  sangat  tergantung  pada  peran  dan fungsi  pernyataan  tersebut.  Artinya  sesuatu  itu benar  bila  memang  dapat  diaktualkan  dalam tindakan kehidupan sehari-hari.
Teori  Kebenaran  Logis  yang  Berlebihan

## (Logical Superfluity of Truth)
Teori  yang  dikembangkan  aliran  Positivistik ini  pada  dasarnya  menyatakan  kebenaran  itu proposisi  yang  merupakan  fakta  atau  data  yang telah memiliki evidensi. Artinya objek pengetahuan  itu  telah  menunjukkan  kejelasan dalam  dirinya  sendiri.  Seperti  pernyataan  bahwa lingkaran  itu  bulat.  Pernyataan  itu  telah  me- nunjukkan kejelasan yang tidak perlu diterangkan lagi.
Kebenaran Ilmiah Horold H. Titus menyatakan bahwa, kebenaran ialah sesuatu yang sesuai dengan fakta atau  sesuatu  yang  selaras  dengan  situasi  aktual. Kebenaran  ialah  kesesuaian  (agreement)  antara pernyataan  (statement)  mengenai  fakta  dengan fakta  aktual  atau  antara  keputusan  (judgement) dengan  situasi  di  seputar  (environmental  situatioan) yang  diberikan  interpretasi  (Miska  Muhammad Amien, 1983: 8).
Kebenaran pada awalnya berada dalam diri si pengenal.  Kebenaran  diberi  batasan  sebagai kesesuaian  akal  dengan  kenyataan  yang  terjadi pada  tarap  pengalaman  inderawi  maupun  akal budi,  tanpa  pernah  sampai  pada  kesamaan  yang sempurna yang dituju kebenaran dalam pengalaman  manusia.  Dalam  ilmu  pengetahuan kebenaran  selalu  bersifat  sementara/relatif  (C. Verhaak & Haryono, 1989: 133-134). Kebenaran ilmiah  lahir  pada  proses  penelitian  ilmiah.  Ia harus  melalui  prosedur  yang  baku  dengan tahapan-tahapan  tertentu,  yang  disebut  dengan
istilah  metodologi  sesuai  dengan  objek  yang dihadapi.
Kebenaran  dalam  ilmu  pengetahuan  adalah kebenaran yang sifatnya objektif, yakni kebenaran yang harus didukung oleh fakta-fakta, kenyataan  dalam  objektivannya.  Kebenaran tersebut harus lepas dari keinginan subjek.
Secara  antologis,  pada  dasarnya  kebenaran ilmu  pengetahuan  digolongkan  kepada  dua  jenis teori  yaitu  teori  kebenaran  korespondensi  untuk ilmu-ilmu  kealaman  dan  teori  kebenaran koherensi,  untuk  ilmu-ilmu  humaniora  dan sosial.  Sifat  kebenaran  ilmu  adalah  universal sejauh  kebenaran  tersebut  dapat  dipertahankan, oleh  karena  itu  kebenaran  ilmu  akan  diakui  bila mampu  melewati  proses  eliminasi  terhadap kemungkinan  kekeliruan  dan  kesalahan  (C. Verhaak & Haryono, 1989: 160).
Dari  wacana  yang  berkembang  menyangkut masalah kebenaran dapat diambil garis penghubung bahwa kebenaran ilmu pengetahuan adalah kesesuaian antara subjek yang mengetahui dengan  objek  yang  diketahui,  Bertran  Russell mengatakan:  “Kebenaran  adalah  suatu  sifat kepercayaan,  dan  diturunkan  dari  kalimat  yang menyatakan  kepercayaan  itu”  (Yuyun  S.  Suria Sumantri, 1981: 76).
Hukum Islam Hukum  Islam  (Fiqh)  Sebagai  Sebuah Fenomena
Hukum  Islam  merupakan  suatu  fenomena yang  bertalian  erat  sekali  dengan  perkembangan yang  terjadi  pada  masa  silam,  A.  A.  Fyzee menyatakan bahwa: “Hukum Islam sebagaimana yang  kita  kenal  dewasa  ini  adalah  hasil  suatu proses perkembangan yang terus menerus selama tersiarnya  Islam  dalam  masa  empat  belas  abad” (A. A. Fyzee, 1955: 1-2).
Tahap awal dari perkembangan Hukum Islam adalah  di  zaman  Rasul  Saw  dan  Khulafatu  al- Rasyidin  dalam  fase  dimana  Hukum  Islam dilaksanakan  secara  benar  dan  tuntas  sehingga terbina suatu “Islamic Community” sebagaimana yang  dikehendaki  oleh  Allah  Swt  dalam  Qur’an. Akan tetapi perkembangan politik pada masa itu telah  membelokkan  arah  perkembangan  yang menyimpang  dari  prinsip-prinsip  kebenaran Hukum  Islam.  Walaupun  demikian  masih  ada pendapat  yang  mengatakan  dan  menganggap bahwa  masa  ini  sebenarnya  belum  ada  apa  yang dinamakan  “Hukum  Islam”,  menurut  para  ahli, Hukum Islam itu baru lahir menjelang akhir abad pertama  hijrah  bersamaan  dengan  lahirnya
mazhab-mazhab  Fiqh  dalam  dunia  Islam. Pendapat-pendapat  yang demikian  mucul  karena ada  yang  menyamakan  antara  syari’ah  (Hukum- hukum yang langsung ada dalam Qur’an) dengan Fiqh.  Dan  melihat  kaidah-kaidah  hukum  (Fiqh) adalah ditemukan dalam karya-karya para Fukaha (ahli Fiqh).
Timbulnya  pandangan  yang  menyamakan antara  Syari’ah  dengan  Fiqh  telah  melahirkan pandangan  yang  keliru  tentang  Hukum  Islam. Salah  satu  pandangan  yang  menyesatkan dikemukakan oleh Prof. Snouck Hurgronje yang menyatakan:  “Bukannya  Al  Qur’an  yang memberikan  pengertian  tentang  Islam  kepada kita,  akan  tetapi  kitab-kitab  hukum,  (Fiqh)  dan teologi yang ada semenjak abad ke III hijrah” (H. M. Rasyidi, 1968: 15).
Pandangan  ini    juga  ternyata  banyak mempengaruhi  para  ahli  hukum  Indonesia  yang mempelajari Hukum Islam dari sumber Barat.
Fase kedua dari perkembangan Hukum Islam merupakan  studi  intensif  tentang  hukum  (Islam) dengan  timbulnya  apa  yang  dinamakan  “Ilmu Fiqh”  sebagai  sarana  penunjangnya.  Di  masa inilah  lahirnya  para  pemikir  hukum  Islam (Mujtahid)  yang  telah  memperkembangkan prinsip-prinsip  hukum  yang  termuat  dalam  al Qur’an  dan  Sunnah  melalui  ijtihad,  sehingga terbentuk  berbagai  ajaran  Hukum  Islam  yang mengelompokkan  diri  dalam  berbagai  mazhab Fiqh.  Dalam  fase  ini  banyak  ditulis  interpretasi hukum  secara  kontekstual  (dari  Al  Qur’an  dan Sunnah) yang tetap dipergunakan hingga kini.
Hukum Islam (Fiqh Al Islam) Sebagai Suatu Disiplin Ilmu
Sebagaimana  disebutkan  di  dalam  perbidang- an  ilmu  agama  Islam,  Hukum  Islam  (Fiqh) merupakan salah satu disiplin ilmu.
Arti  hukum  secara  mutlak  “menetapkan sesuatu  atas  sesuatu  atau  menafikannya”.  Jika menetapkan  atau  menafikannya  itu  melalui  jalan akal,  seperti  barang  yang  berlawanan  tidak  bisa berkumpul,  maka  ia  adalah  Hukum  Akli (Akal/Rasio).  Jika  menafikan  atau  menetapkan itu  melalui  sarana  adat  naluri,  seperti  api  itu biasanya  membakar,  ia  adalah  Hukum  Adat (kebiasaan)  atau  Empiris  Apriori.  Dan  jika menetapkan  atau  menafikannya  itu  melalui  jalan Syara’ (Agama Islam) seperti shalat itu wajib dan meminum  khamar  itu  haram  (dilarang),  maka  ia adalah  Hukum  syar’i.  Inilah  yang  dikatakan Hukum Syara’ (Syari’ah) yakni hukum yang telah ada  di  dalam  Al  Qur’an,  yang  mengatur
perbuatan-perbuatan manusia yang lahir maupun yang  batin  dan  sifat-sifat  Syar’i  itu  menjadi sandaran  bagi  para  Fukaha  untuk  menetapkan hukum  atau  menafikan  sesuatu  seperti:  wajib, haram,  makruh,  mubah  maupun  sunat  (Ali Hasballah,  1964:  2-3).  Dengan  demikian sebanarnya  Hukum  Islam  (Fiqh)  itu  merupakan bagian dari syari’ah.
Ibrahim  Husen  mengatakan  bahwa  Fiqh  itu Hukum Islam yang bersifat zhanni (relatif), yang ditegaskan  secara  langsung  atau  tidak  oleh  nash Al  Qur’an  dan  Sunnah  (Hadits)  dan  ia  baru diketahui  setelah  digali  oleh  pemikiran/ijtihad (Ibrahim Husen, 1981: 7).
Menurut  Fukaha,  Hukum  Islam  (Fiqh)  itu ialah  ilmu  yang  berhubungan  dengan  hukum- hukum  Syar’i  yang  amali  (Practical)  yang  diambil dari  dalil-dalilnya  yang  tafsili  (terinci),  atau  ilmu tentang  hukum-hukum  Syar’i  yang  tertentu  bagi perbuatan-perbuatan para mukallaf/manusia yang  berakal  (M.  Yusuf  Musa,  1956:  9). Sedangkan  “Ulama  Ushul  Fiqh”  mengatakan bahwa  Hukum  Islam  itu  adalah  Khittah  (Titah) Allah  Swt  yang  berhubungan  dengan  perbuatan para  mukallaf,  baik  ia  mengandung  tuntutan (suruhan  atau  larangan)  atau  menerangkan pilihan  (boleh  pilih  antara  melakukan  atau  tidak melakukan) maupun merupakan Wada’ (menjadikan  sesuatu  itu  sebab,  syarat  atau penghalang  hukum)  (Muh.  Abu.  Zahrah,  1973: 26 &69).
Sebagai suatu ilmu, Hukum Islam merupakan hasil  kegiatan  berpikir  berdasarkan  pandangan tertentu  dalam  usaha  untuk  menganalisa, membahas,  dan  mencari  cara  pemecahan masalah-masalah yang terdapat dalam masyarakat dalam  kaitannya  dengan  kehidupan  manusia sebagai warga masyarakat. Hal ini disebut sebagai hasil  “istimbat”  (mengeluarkan  dari  sumbernya melalui ijtihad untuk menetapkan atau menafikan hukum) yang memerlukan penalaran.
Kegiatan  berpikir  ini  dilakukan  dengan  jalan mencurahkan  segala  kemampuan  berpikir  untuk mengeluarkan  Hukum  Islam  dari  prinsip  Syar’i yang bersumber dari Al Qur’an dan Sunnah. Dan kegiatan  berpikir  ini  dilakukan  oleh  para  ahli Hukum  Islam  pada  suatu  waktu  dan  tempat, hasilnya  adalah  pendapat-pendapat  mereka sebagai  hasil  pemikirannya  yang  tidak  lepas  dari pengaruh waktu dan tempat serta adat kebiasaan dan  lingkungan  sosial  budaya  hidupnya  (Muh. Hudari  Bek,  1985:  5).  Hasil  pemikiran  yang berbeda-beda  satu  dengan  yang  lain  itulah  yang
terkelompok  dalam  mazhab-mazhab  Fiqh  atau dikenal dengan aliran-aliran Hukum Islam.
Dalam  kepustakaan  tentang  Hukum  Islam  di dunia  Barat  dikenal  dua  terminologi,  yaitu Islamic  Jurisprudence  sebagai  terjemahan  Fiqh (Hukum  Islam)  yang  diartikan  sebagai  hasil pemahaman  para  ahli  Hukum  Islam  klasik terhadap Syari’ah dan Hukum Islam (Fiqh) diakui sebagai  disiplin  ilmu  (Funk  &  Wagnalls,  1963: 735).
Ushul  Al  Fiqh  Sebagai  Filsafat  Hukum Islam.
Salah  satu  landasan  untuk  menempatkan Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum di antara  berbagai  sistem  hukum  di  dunia  dan diakui  sebagai  suatu  disiplin  ilmu,  harus  ada kejelasan  tentang  bagaimana  filsafat  hukumnya. Apakah  Hukum  Islam  mempuyai  filsafatnya sendiri?  Persoalan  ini  kurang  begitu  mendapat perhatian  dikalangan  para  fukaha,  terutama setelah  Al  Gazali  menyatakan  penolakan terhadap  filsafat.  Pengabaian  terhadap  aspek filsafat  ini  dalam  kajian  Hukum  Islam, menimbulkan  kesan  bahwa  Hukum  Islam  tidak menpunyai filsafat hukumnya sendiri.
Pandangan  ini  baru  ditolak  setelah  terbitnya beberapa  karya  tulis  yang  membahas  filsafat Hukum  Islam  seperti  Dr.  Sobhi  Mahmasani dengan  “Filsafat  al  Tasyri  Fi  al  Islam”, Muhammad  Khalid  Mas’ud  dengan  karyanya “Islamic  Legal  Philosophy”  dan  Prof.  T.  M. Hasby  ash  Shidiqy  dengan  “Filsafat  Hukum Islam”nya.
Para  ahli  kemudian  sepakat  menyebutkan bahwa  Ushul  al  Fiqh  sebagai  Filsafat  Hukum Islam.  Pemikiran  kefilsafatan  ini  muncul  dalam sistem  kajian Hukum  Islam  pada  abad II  H  dari era  perkembangan  Hukum  Islam  dengan  Imam Asy  Syafi’i  sebagai  konseptornya  dengan karyanya “Ar Risalah”. Dengan karya inilah lahir metode  pengambilan  Hukum  Islam  dan  juga metode penerapannya.
Filsafat  Hukum  Islam  ialah  filsafat  yang diterapkan pada Hukum Islam, dan ia merupakan filsafat khusus. Perbedaan antara Filsafat dengan Filsafat  Hukum  Islam  terletak  pada  objeknya. Filsafat  meneliti  segala  sesuatu,  sedangkan Filsafat  Hukum  Islam  hanya  meneliti  Hukum Islam  (O.  Notohamidjojo,  1975:  9).  Filsafat Hukum  Islam  merupakan  bagian  dari  filsafat Islam yang dapat dianggap bahwa filsafat Hukum Islam merupakan anak sulung dari Filsafat Islam.
Filsafat  Hukum  Islam  menganalisa  secara metodis  dan  sistematis  sehingga  mendapatkan keterangan  yang  mendasar  tentang  Hukum Islam.  Filsafat  Hukum  Islam  menganalisa Hukum Islam secara ilmiah dengan menggunakan filsafat sebagai alatnya (Philosophical  Approach),  sistematis  dapat dipertanggungjawabkan  dan  radikal  tentang Hukum Islam (Ahmad Azhar Basyir, 1984: 4).
Sesuai  dengan  watak  filsafat,  filsafat  Hukum Islam berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental secara logik-rasional dan bertanggung  jawab.  Pertanggungjawaban  secara rasional  pada  hakikatnya  bahwa  langkah  harus terbuka terhadap segala pertanyaan dan sanggahan  dan  harus  mempertahankan  secara argumentatif dengan landasan yang objektif yang dapat  dimengerti  secara  intersubjektif.  Pada hakikatnya  filsafat  Hukum  Islam  bersikap  kritis terhadap  persoalan-persoalan  hukum,  dalam  arti bahwa ia tak pernah puas diri, tidak menganggap bahwa suatu jawaban itu sudah final, tetapi selalu bersedia  untuk  membuka  perdebatan  atau diskursus-diskursus ilmiah.
Metode  berpikir  tersebut  dinamakan  metode kritis  atau  dialektis,  yaitu  kritik  yang  berulang- ulang dan yang teliti tentang pendapat-pendapat. Metode  dialektis  adalah  suatu  percobaan  untuk bersikap  adil  terhadap  pendirian-pendirian  yang bertentangan, tidak dengan menghargai pendirian itu  menurut  cara  yang  kaku,  tetapi  dengan bertanya  dalam  menghadapi  setiap  problema, apakah  akibat-akibat  problema-problema  itu. Sesuatu pendirian mungkin kelihatannya baik dan masuk akal, tetapi bila kita teliti secara mendalam kadang  terdapat  paradoks-paradoks.  Cara  yang baik adalah dengan menunjukkan bahwa sesuatu itu  salah  ialah  dengan  cara  dialektis  yang membawa kepada Self-Contradiction dengan dirinya sendiri (H. M. Rasyidi, 1970: 12-13).
Mencapai Kebenaran Pada  hakikatnya  manusia  adalah  makhluk yang  cenderung  untuk  mencari  kebanaran. Dalam  wacana  dan  perspektif  filsafat  penge- tahuan,  ada  tiga  metode  pendekatan  yang  dapat digunakan  untuk  mencari  kebenaran  yaitu pendekatan  agama,  pendekatan  ilmu  pengetahu- an, dan pendekatan filsafat. Dengan pendekatan- pendekatan  tersebut  manusia  akan  menemukan kebenaran  Agama  (Religious  Truth),  kebenaran Ilmiah  (Scientific  Truth)  dan  kebenaran  Filsafat (Philosophycal Truth).

## Kebenaran Agama
Agama  adalah  tata  aturan  ilahi  untuk  mereka yang berakal, yang mau mempercayainya. Agama Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Swt,  kepada  RasulNya  Muhammad  Saw  untuk disampaikan  kepada  seluruh  manusia  guna menjadi petunjuk kehidupan mereka.
Dengan  pengertian  yang  seperti  itu,  maka unsur  pokok  agama  adalah  Tuhan  YME,  Rasul dan  Kitab  Suci.  Dalam  agama  Islam  Allah  Swt yang  memberi  wahyu,  Rasul  Muhammad  Saw yang menerima wahyu dan Kitab Suci Al Qur’an yang  diwahyukan.  Dengan  demikian  sumber utama ajaran agama Islam adalah Al Qur’an.
Al  Qur’an  ialah  kalam  Allah  yang  diturunkan untuk  manusia  umat  Nabi  Muhammad  dengan bahasa  Arab.  Tafsiran  atau  terjamahan  ke  dalam bahasa  apapun  tidak  dapat  lagi  dinamakan  Al Qur’an  (Muh.  Salam  Madkur,  1964:  70).  Oleh karena itu nilai kebenarannya tidak mesti mutlak, karena  ia  merupakan  hasil  pemikiran  manusia seperti pada firman Allah Swt:
1. Dirikanlah Shalat (Q.S. 2: 43).
2. Atau  kamu  telah  menyentuh  perempuan (Q. S. 4: 43).
Pemikiran  terhadap  ayat  pertama  menghasil- kan kesimpulan bahwa “Shalat” itu “wajib”. Dan kesimpulan  ini  diakui  oleh  seluruh  umat  Islam sebagai suatu kesimpulan yang benar. Kesimpul- an  yang  benar  ini  adalah  suatu  kebenaran  yang kebenarannya  diakui  oleh  seluruh  orang  Islam (disepakati  oleh  seluruh  umat  Islam).  Maka kebenaran  kesimpulan  bahwa  “Shalat”  itu “wajib” adalah kebenaran mutlak (Absolute Truth).
Pemikiran  terhadap  ayat  kedua  menghasilkan kesimpulan:
a. Sentuhan dengan perempuan itu membatalkan wudlu’ dan
b. Sentuhan  dengan  perempuan  itu  tidak membatalkan wudhu’.
Perbedaan  kesimpulan  tersebut  disebabkan: 1)  kesimpulan  pertama  mengartikan  bahwa “sentuhan”  itu  sentuhan  biasa,  maka  sentuhan “biasa”  membatalkan  wudhu’,  2)  kesimpulan kedua  mengartikan  “sentuhan”  itu  bermakna hubungan  badan/persetubuhan,  maka  sentuhan “biasa”  dengan  perempuan  tidak  membatalkan wudhu’.
Kedua  kesimpulan  tersebut  dianggap  benar dan  merupakan  kebenaran,  tetapi  karena  adanya perbedaan  pemikiran  sehingga  menghasilkan kesimpulan yang berbeda, maka kedua kesimpul- an  tersebut  menjadi  kebenaran  relatif  (Relative
Truth). Dalam perspektif ilmu ia bisa saja disebut dengan kebenaran korespondensi.
Kebenaran Ilmu Pengetahuan Ilmu pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan  itu  sendiri.  Dan  ilmu  pengetahuan merupakan khazanah kekayaan mental yang turut memperkaya kehidupan manusia.
Kiranya  sulit  dibayang  bagaimana  kehidupan manusia  tanpa  ilmu  pengetahuan,  karena  ia sumber  jawaban  bagi  berbagai  pertanyaan  yang muncul  dalam  kehidupan.  Dan  pada  dasarnya setiap  jenis  ilmu  pengetahuan  menjawab pertanyaan  tertentu,  maka  perlu  diketahui jawaban  apa  yang  dapat  diberikan  oleh  ilmu pengetahuan tertentu atau perlu diketahui kepada pengetahuan  mana  pertanyaan  itu  diajukan (Yuyun S. Suria Sumantri, 1995: 104-105).
Kita  boleh  mengajukan  pertanyaan  kepada siapa saja, tetapi pada hakikatnya kita mengharapkan  jawaban  yang  benar.  Dan  yang menjadi tujuan ilmu pengetahuan ialah tercapainya  kebenaran.  Untuk  mencapai  tujuan itu, yakni kebenaran, perlu menempuh cara yang dikenal dengan metode ilmiah (Endang Saifuddin A.,  1979:  57).  Dan  cara  yang  dilalui  oleh  proses ilmu  pengetahuan  sehingga  mencapai  kebenaran menurut Cogoci-hypotheticoverifikasi adalah:
1. Perumusan masalah;
2. Penyusunan  kerangka  berpikir  dalam mengajukan hipotesis;
3. Perumusan hipotesis;
4. Pengujian hipotesis;
5. Penarikan  kesimpulan.  (Yuyun  S.  Suria Sumantri, 1995: 127-128).
Dengan  demikian  ilmu pengetahuan  tersusun secara  konsisten  dan  kebenarannya  teruji  secara empiris.  Proses  pembuktian  dalam  ilmu  tidak bersifat  absolut,  karena  ilmu  tidak  bertujuan mencari  kebanaran  absolut,  tetapi  kebenaran yang  bermanfaat  bagi  manusia.  Dalam  setiap perkembangan  selanjutnya  kemungkinan  tidak benar sangat terbuka. Oleh karena itu kebenaran itu adalah positif pada waktunya sekaligus relatif. Kebenaran Filsafat
Berpikir filsafati adalah berpikir sistematis dan logis  dalam  rangka  mendapatkan  kesimpulan yang  dianggap  benar,  sehingga  dianggap  benar. Berpikir filsafati adalah berpikir yang menggunakan  logika  sebagai  alatnya  sehingga kesimpulannya  logis  dan  benar  (H.  A.  Chotib, 1990: 22).
Logika  adalah  suatu  sistem  untuk  dapat mencapai  kesimpulan  yang benar,  dan  mengenai penalaran  proposional  logika  simbolik  telah menciptakan  metode  tabe  kebenaran  (Truth Table).  Setiap  proposisi  menyatakan  sesuatu  dan apa  yang  dinyatakan  itu  adalah  benar  atau  salah, maka setiap proposisi mempuyai nilai benar atau salah.  Adapun  kebanaran  proposisi  majemuk ditentukan  oleh  kebenaran  dan  kesalahan proposisi  anggotanya.  Kebenaran  dan  kesalahan proposisi  majemuk  dan  proposisi  anggotanya tergantung  pada  perakit  yang  digunakan,  yakni perakit  “dan”  dan  perakit  “atau”  (R.  G. Soekardijo, 1983: 72). Tabel kebenaran adalah:
1. Konjungsi  (Conjunction):  adalah  hubungan antara satu proposisi dengan proposisi lain dengan  perakit  “dan”  yang  diberi  simbol “A”.  Dikatakan  bahwa  satu  konjungsi hanya  benar  apabila  kedua  proposisi anggotanya  benar,  selain  itu  salah  seperti “A”  dihubungkan  dengan  proposisi  “B” dengan perakit “dan” sebagai berikut:
A
B A V  B B B B B S S S B S S S
Aplikasinya pada Al qur’an: (Q. S. 4: 34) “Kaum  laki-laki  adalah  pemimpin  bagi kaum  perempuan,  oleh  karena  Allah  telah melebihkan sebagian laiki-laki atas sebagian perempuan “dan” karena mereka (laki-laki)  itu  telah  menafkahkan  sebagian harta mereka”.
Ayat  tersebut  adalah  proposisi  mejemuk yang  menggunakan  perakit  “dan”,  oleh karena itu konjungsi kebenarannya ditentukan  oleh  kebenaran  dan  kesalahan proposisi  anggotanya.  Proposisi  majemuk hanya  benar  apabila  kedua  anggotanya benar,  selain  itu  salah  yaitu  apabila  salah satu  keduanya  (proposisi)  anggotanya salah.  Jadi  laki-laki  itu  pemimpin  bagi kaum  perempuan  hanya  benar  apabila Allah  telah  melebihkan  sebagian  mereka atas sebagian yang lain adalah benar “dan” apabila mereka telah menafkahkan sebagian  dari  harta  mereka  adalah  benar, selain itu salah (H. A. Chotib, 1990:22-24).
2. Disjungsi  (Disjunction)  ialah  hubungan antara satu proposisi dengan proposisi lain
dengan  perakit  “atau”  yang  diberi  simbol “V”  dalam  wacana  ini  “atau”  tidak  selalu sama  artinya,  tetapi  bisa  berupa  “disjungsi ekslusif”  dan  bisa  “disjungsi  inklusif”. Pada disjungsi ekslusif salah satu proposisi dari proposisi majemuk mesti benar, tidak kedua-duanya.  Tetapi  pada  disjungsi inklusif, tidak hanya salah satu mesti benar tetapi  mungkin  juga  kedua-duanya  benar. Dan  konsensus  dalam  logika  ialah  bahwa tanda  “V”  itu  adalah  lambang  disjungsi inklusif  (R.  G.  Soekardijo,  1983:  69-70). Maka  kalau  dikatakan  bahwa  suatu proposisi  dihubungkan  dengan  proposisi lain  dengan  disjungsi  adalah  benar  kalau setidak-tidaknya  salah  satu  dari  anggota- anggotanya  benar.  Misalnya  proposisi  A dihubungkan  dengan  proposisi  B  dengan perakit  “atau”  yang  diberi  simbol  “V” seperti pada tabel berikut:
A B A   V B B B B B S B S B B S S
Tabel  tersebut  adalah  tabel  kebenaran disjungsi.  Aplikasinya  (dalam  perspektif ilmu) adalah pada ayat (Q. S. 2: 184). “Maka  jika  di  antara  kamu  ada  yang  sakit “atau  dalam  perjalanan/musafir  (lalu  ia berbuka  dari  puasanya),  maka  wajib baginya  berpuasa  sebanyak  hari  yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain”.
Ayat  tersebut  adalah  proposisi  majemuk yang  menggunakan  perakit  “atau”  yang diberi  simbol  “V”,  maka  ayat  tersebut adalah disjungsi yang kebenarannya ditentukan  oleh  kebenaran  dan  kesalahan proposisi  anggotanya.  Maka  proposisi majemuk  tersbut  adalah  benar  kalau  dan hanya  kalau  setidak-tidaknya  salah  satu dari  anggotanya  benar.  Dan  karena proposisi majemuk tersebut adalah disjungsi inklusif maka ia benar juga kalau kedua-dua anggotanya benar. Wacana  kebenaran  itu  dalam  Fiqh (Hukum  Islam)  adalah  dalam  rangka istimbat  Ahkam  (pengeluaran  hukum- hukum  yang  rasional  dan  benar  secara ilmiah) untuk umat manusia.
Jadi,  boleh  berbuka  puasa  itu  benar  kalau salah  satu  dari  sakit  atau  dalam  perjalanan adalah benar atau kedua-duanya, sakit dan dalam  perjalanan  adalah  benar.  Boleh berbuka  puasa  itu  salah  kalau  kedua- duanya,  sakit  dan  dalam  perjalanan  adalah salah,  kendatipun  kebenaran  tersebut ditemukan  secara  logis  dan  ilmiah, kebenaran  tersebut  tetap  relatif  (H.A Chotib, 1989: 7).
Artinya kemungkinan makna lain terhadap sakit dan dalam perjalanan secara substantif  bisa  saja  terjadi  kemudian. Seperti sakit yang bagaimana dan perjalanan  yang  bagaimana  yang  dapat membolehkan  berbuka  puasa.  Apalagi kedua  proposisi  tersebut  sangat  rentan terhadap teknologi modern.

## Kesimpulan
Pada  dasarnya  setiap  proses  ilmiah  akan memunculkan  suatu  bentuk  kebenaran  sebagai esensi  suatu  ilmu  pengetahuan.  Dan  setiap kebenaran  memerlukan  sarana  penguji  agar kebenaran  tersebut  dapat  dibuktikan  secara metodologis,  kendatipun  kebanaran  itu  sendiri bersifat relatif dan sekaligus positif.
Hukum  Islam,  sebagai  suatu  disiplin  ilmu dalam  ruang  lingkup  ilmu-ilmu  Agama  Islam, juga  tidak  bisa  lepas  dari  kaidah-kaidah  ilmiah dalam perkembangannya, karena hasil pengembangan  itu  sendiri  telah  memuat  unsur pemikiran  (ijtihad)  dan  menjadi  keniscayaan bahwa  kebenaran  yang  dihasilkan  berada  dalam koridor  kebenaran  ilmiah.  Hanya  saja  harus  ada pemahaman,  mana  Hukum  Syari’ah  dan  mana Hukum  Fiqh  (al-Islami).  Sebagai  bagian  dari dunia  ilmu  pengetahuan,  Hukum  Islam  tentu akan  terus  berkembang  sesuai  perkembangan teknologi,  ilmu  pengetahuan  dan  sosial  budaya dimana manusia terlibat di dalamnya.
Kajian-kajian Hukum Islam dengan cakrawala luas sangat diperlukan. Untuk itu filsafat Hukum Islam  memegang  kunci  pemecahan  masalah- masalah  Hukum  Islam  yang  akan  diterapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu peran ilmuan akan  sangat  membantu  pengembangan  Hukum Islam.

## Daftar Rujukan
Achmad  Chotib,  H.,  Pemikiran  Filsafat  Dalam Hukum  Islam,  IAIN  SYAHID,  Jakarta, 1990.
Achmad  Chotib,  H.,  Arti  Filsafat  Hukum  Islam Bagi  Ahli  Hukum  Islam,  IAIN  SYAHID, Jakarta, 1998.
Ahmad  Azhar  Basyir,  Pokok-Pokok  Persoalan
Filsafat Hukum Islam, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1984.
Ali Hasballah, Ushulu al-Tasyri’i al-Islami, Daru al-
Ma’arif, Kairo, 1969.
Abbas  Hamami,  Kebenaran  Ilmiah,  dalam  Koento Wibisono c.s., Filsafat Ilmu, Intan Pariwara, LP3 UGM, Yogyakarta, 1997.
A. A. Fyzee, Outlines of Muhammadan Law, Oxford University Press, London, 1955.
C.  Verhaak  &  R.  Haryono  Imam,  Filsafat  Ilmu Pengetahuan, Gramedia, Jakarta, 1989.
Endang  Saifuddin  Anshari,  H.,  Ilmu  Filsafat  dan Agama, Bina Ilmu, Surabaya. 1979.
Funk  &  Wagnalls,  Standard  College  Dictionary,
Longmans Canada Ltd, Toronto, 1963. Harun  Hadiwijono,  Sari  Sejarah  Filsafat  Barat  2, Kanisius, Yogyakarta, 1997.
H.  A.  R.  Gibb,  Muhammadenism,  American  of World Leterature, 1953.
Ibrahim  Husen,  Kerangka  Landasan  Pemikiran Islam Dalam Mimbar Ulama, Jakarta Th IX, 1981.
M.  Rasyidi,  H.,  Islam  dan  Indonesia  Di  Zaman Modern, Bulan Bintang, Jakarta, 1968.
M.  Rasyidi,  H.,  Filsafat  Agama,  Bulang  Bintang, Jakarta, 1970.
M.  Salim  Madkur,  Madkhal  al-Fiqhi  al-Islami,  Al Maktabah Al-Arabiyah, Kairo, 1964.
M.  Yusuf  Musa,  Al-Fiqhu  al-Islami,  Darul  Kutub al-Hadisah, Kairo, 1956.
M. Hudari Bok, Tarikhu al-Tasyri’i al-Islami, Darul Kutub al-Ilmiyah, Kairo, 1985.
M.  Abu  Zahrah,  Ushulu  al-Fiqh,  Darul  Fikri  al- Arabi, kairo, 1973.
Miske  Muhammad  Amien,  Epistemologi  Islam,  UI Press, Jakarta, 1983.
Mun’im  A.  Sirry,  Sejarah  Fikih  Islam,  Risalah Gusti, Surabaya, 1955.
Nizam  al-Din  Abu  Hamid,  Mafhum  al-Fiqh  al- Islami, Muassasah al-Risalah, Bairut, 1984. Noeng  Muhadjir, H., Filsafat Ilmu, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1998.
Notohamidjojo,  O.,  Soal-Soal  Pokok  Filsafat Hukum,  BPK  Gunung  Mulia,  Jakarta, 1975.
R.  G.  Soekardijo,  Logika  Dasar  Tradisional Simbolik  dan  Induktif,  Gramedia,  Jakarta, 1983.
Soejono  Soemargono,  Pengantar  Filsafat,  Terj, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1987.
Yuyun  S.  Suria  Sumantri,  Filsafat  Ilmu,  Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
Yuyun  S.  Suria  Sumantri,  Ilmu  Dalam  Perspektif, Gramedia, Jakarta, 1987.