INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 4199-4214 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Fungsi Bimbingan Kemasyarakatan
Julinda Silce Abram Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado Email: julinda872@gmail.com

## Abstrak
Penguatan  terhadap  sistem  pemasyarakatan  di  Indonesia  dimulai  dengan  disahkannya  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan.  Dalam  beleid  ini  diatur  mengenai pembimbingan kemasyarakatan yang merupakan salah satu fungsi pemasyarakatan. Pengaturan ini penting  untuk  dianalisis  sebab  hingga  saat  ini  pemasyarakatan  hanya  identik  dengan  pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang hanyalah ujung terakhir dalam sistem peradilan pidana. Pembimbingan kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan adalah berkaitan dengan proses peradilan pidana yang sedang berlangsung. Sebab, secara yuridis tanggung jawab berupa pendampingan dan pembimbingan  di  lakukan  oleh  petugas  Balai  Pemasyarakatan.  Tulisan  ini  bertujuan  menganalisis hubungan  pengaturan  pembimbingan  kemasyarakatan  dalam  Undang-Undang  Pemasyarakatan terhadap sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif  dengan  pendekatan  undang-undang  dan  konseptual  khususnya  mengenai  sistem pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana terpadu. Hasil pembahasan dan analisis menunjukkan bahwa  terdapat  pengaturan  yang  tegas  dan  jelas  mengenai  penyelenggaraan  pembimbingan kemasyarakatan sebagai fungsi pemasyarakatan. Hal Ini merupakan suatu bentuk kepastian hukum dan sekaligus penegasan keberadaan pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana terpadu. Sebagai  bagian  sistem  peradilan  pidana,  pemasyarakatan  tidak  hanya  bekerja  pada  akhir  dari rangkaian  proses  peradilan  pidana  melalui  fungsi  pembinaan  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan,  tetapi  juga  pada  saat  bekerjanya  atau  berlangsungnya  proses  peradilan  pidana tersebut.
Kata Kunci: Penguatan; Sistem Peradilan Pidana; Pembimbingan Kemasyarakatan

## Abstract
Strengthening the penitentiary system in Indonesia began with the passing of Law Number 22 of 2022 concerning  Corrections.  This  regulation  regulates  social  guidance  which  is  one  of  the functions  of prisons.  This  arrangement  is  important  to  analyze  because  until  now  prisons  have  only  been synonymous  with  coaching  convicts  in  Correctional  Institutions,  which  are  only  the  last  tip  in  the criminal justice system. Community guidance at Correctional Hall is related to the ongoing criminal justice process. Because, legally speaking, the responsibility in the form of assistance and guidance is carried out by Correctional Hall officers. This paper aims to analyze the relationship between social guidance arrangements in the Correctional Law and the integrated criminal justice system in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, especially regarding the penitentiary system and integrated criminal justice system. The results of the discussion and  analysis  show  that  there  are  strict  and  clear  arrangements  regarding  the  implementation  of community guidance as a correctional function. This is a form of legal certainty and at the same time affirms the existence of prisons as a sub-system of integrated criminal justice. As part of the criminal justice system, prisons do not only work at the end of a series of criminal justice processes through the function of fostering convicts and correctional students, but also at the time of their operation or ongoing criminal justice process.
Keywords: Strengthening; Criminal Justice System; Community Guidance

## PENDAHULUAN
Fondasi sistem pemasyarakatan modern di Indonesia saat ini makin kokoh dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut  UU  Pemasyarakatan)  yang  menggantikan  beleid  sebelumnya,  yakni  Undang- undang  Nomor  12  tahun  1995  yang  mengatur  hal  yang  sama.  Dalam  undang-undang terbaru  ini,  telah  dimasukkan  nilai-nilai  keadilan  bukan  hanya  keadilan  retributif  yang mengedepankan penghukuman saja, tetapi juga keadilan restoratif dan reintegratif. Hal ini dimaksudkan agar narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan, nantinya dapat menyesali perbuatannya, pulih hubungannya dengan korban, dan dapat diterima kembali ke dalam masyarakat.
Terdapat  sejumlah  perbedaan  substansial  dalam  UU  Pemasyarakatan  yang  baru karena dalam UU ini memberi penguatan bahwa pemasyarakatan merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu. Maka itu dari segi cakupan diperluas, dan dari segi asas  terdapat  sejumlah  pembaharuan.  Perbedaan  paling  mencolok  ialah  dimasukkannya sejumlah  fungsi  pemasyarakatan,  yakni  pelayanan,  pembinaan,  pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.
Pengkajian mengenai fungsi pemasyarakatan ini dirasa menarik karena dari sejumlah fungsi  tersebut,  terdapat  fungsi  yang  juga  terkandung  dalam  Undang-undang  Nomor  1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU KUHP). Pada  Pasal  51  huruf  (b)  UU  KUHP  disebutkan  bahwa  pemidanaan  bertujuan  untuk memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan  pembimbingan  agar menjadi orang yang baik dan berguna. Pengaturan dengan tegas dan jelas dalam undang- undang ini haruslah dipandang sebagai usaha untuk menyempurnakan sekaligus memberi penguatan dibanding UU Pemasyarakatan yang lawas.
Meskipun belum diatur dengan jelas, sejak sebelum adanya UU Pemasyarakatan yang lama,  bimbingan  terhadap  terpidana  dijalankan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  atau  dulu disebut  dengan  BISPA  yang  merupakan  akronim  dari  Bimbingan  Kemasyarakatan  dan Pengentasan  Anak.    Pembimbingan  memiliki  arti  sebagai  proses  dalam  memberikan tuntutan  untuk  meningkatkan  kualitas  diri.  Menurut  PP  Pemerintah  No.  31  tahun  1999 tentang  pembinaan  dan  pembimbingan  warga  binaan  pemasyarakatan,  pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha  Esa,  Intelektual,  sikap    dan  perilaku,  Profesional,  jasmani  dan  rohani  klien Pemasyarakatan.  Setelah  semua  proses  hukum  dijalani  dan  memasuki  pada  tahapan Reintegrasi baik itu Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) maupun Cuti  Menjelang Bebas (CMB) barulah seorang Narapidana menjadi Klien Pemasyarakatan.
Hal  lain  yang  penting  juga  kaitannya  dengan  pengaturan  penyelenggaraan pembimbingan  kemasyarakatan  dalam  UU  Pemasyarakatan  tersebut  adalah  terhadap penegasan  bahwa  pemasyarakatan  merupakan  bagian  dari  penegakan  hukum  dan  satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Pemasyarakatan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bagian dari suatu sistem yang disebut sebagai sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat.
Adanya pengaturan  fungsi pemasyarakatan yang di  dalamnya mengatur mengenai pembimbingan kemasyarakatan tentu saja menunjukkan bahwa pemasyarakatan memiliki peran dalam rangkaian proses penegakan hukum pidana atau proses peradilan pidana itu sendiri.  Hal  tersebut  mengingat  bahwa  Klien  Pemasyarakatan  merupakan  sesuatu  yang melekat terhadap seseorang yang masih berada dalam tahap menjalani masa pidana.
Meski begitu, dalam kaitannya dengan KUHP yang baru, status Klien Pemasyarakatan nantinya  tidak  hanya  disematkan  terhadap  narapidana  yang  menjalani  pembebasan bersyarat saja. Hal ini karena dalam KUHP baru terdapat jenis pidana lain selain penjara,
yaitu pidana tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Selanjutnya disebut pula dalam Pasal 85 ayat (8) UU KUHP bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan  oleh  jaksa  dan  pembimbingan  dilakukan  oleh  pembimbing  kemasyarakatan. Artinya,  fungsi  pembimbingan  kemasyarakatan  nantinya  akan  lebih  luas  dan  melibatkan sejumlah pihak.
Sebelumnya memang harus diakui bahwa dalam rangkaian proses peradilan pidana, pemasyarakatan selama ini hanya dilihat sebagai muara atau akhir dari rangkaian proses tersebut.  Dikatakan  juga  bahwa  Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  bagian  akhir  dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana yang integral. Pemasyarakatan sering kali hanya dipahami sebagai tempat pelaksanaan putusan pemidanaan berupa pidana penjara. Dengan demikian pemasyarakatan dipandang baru bekerja setelah semua rangkaian proses peradilan  pidana  mulai  dari  penyidikan  hingga  persidangan  pengadilan  selesai.  Melalui peran  tersebut  berarti  lebih  banyak  berkaitan  dengan  fungsi  pemasyarakatan  sebagai tempat  pembinaan  narapidana.  Adanya  pengaturan  penyelenggaraan  pembimbingan kemasyarakatan sebagai fungsi pemasyarakatan dalam UU Pemasyarakatan yang baru tentu saja memiliki implikasi terhadap kedudukan pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu.
Berdasarkan hal tersebut di atas terdapat kebaharuan dalam penelitian ini. Dengan adanya  perubahan  Undang-Undang  Pemasyarakatan  yang  secara  substansial  mengatur mengenai  penyelenggaraan  pembimbingan  kemasyarakatan  tentu  memiliki  pengaruh terhadap kedudukan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Oleh sebab itu untuk membahas dan menganalisis permasalahan hukumnya, maka dalam tulisan ini membahas persoalan tersebut sesuai dengan judul yang telah dikemukakan pada bagian  awal  tulisan  ini.  Untuk  membatasi  pembahasan  masalah  dalam  tulisan  ini,  maka dikemukakan  rumusan  masalah  sebagai  berikut:  bagaimanakah  pengaturan penyelenggaraan  pembimbingan  kemasyarakatan  sebagai  fungsi  pemasyarakatan  dan bagaimanakah implikasi pengaturan fungsi pembimbingan kemasyarakatan sebagai fungsi pemasyarakatan terhadap sistem peradilan pidana terpadu?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam membahas dan menganalisis penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka  atau  data  sekunder.  Data  sekunder  tersebut  didapat  dengan  melakukan penelaahan  terhadap  bahan  kepustakaan,  diantaranya  telaah  terhadap  peraturan perundang-undangan  dan  konsep  atau  teori  hukum.  Peraturan  perundang-undangan
utama  yang  ditelaah  adalah  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal yang ditelaah dan diuji dengan konsep hukum  yang  ada  adalah  terkait  dengan  substansi  mengenai  fungsi  pembimbingan kemasyarakatan  dalam  peraturan  pelaksanaan  pembinaan  dan  pembimbingan  Warga Binaan Pemasyarakatan.
Dalam  penelitian  hukum  normatif  lazimnya  terdapat  beberapa  pendekatan  yang digunakan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang  ( statute  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach). Pendekatan  undang-undang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang- undangan  atau  regulasi  yang  terkait  dengan  isu  yang  sedang  diteliti.  Penulis  menelaah mengenai penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan  dan  membandingkannya  dengan  undang-undang  sebelumnya  serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Penulis mempelajari dan menelaah teori-teori sistem pemasyarakatan dan konsep sistem peradilan pidana kemudian menggunakannya sebagai pisau analisis untuk membahas masalah penelitian yang dikemukakan khususnya mengenai implikasi  pengaturan  mengenai  pembimbingan  kemasyarakatan  dalam  undang-undang pemasyarakatan terhadap sistem peradilan pidana terpadu.
Pengumpulan  data  penelitian  ini  dilakukan  terhadap  data  sekunder  atau  bahan kepustakaan berupa Undang-Undang Pemasyarakatan serta peraturan terkait lainnya guna memperoleh konsepsi teori maupun pendapat, pemikiran konseptual berupa konsep sistem pemasyarakatan  dan  teori  sistem  peradilan  pidana  diperoleh  dari  bahan-bahan  hukum berupa buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Berdasarkan pengumpulan data melalui bahan kepustakaan kemudian data dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan sebagai Fungsi

## Pemasyarakatan
Pada tahun 1963, Sahardjo pertama kali mengemukakan istilah pemasyarakatan secara terbuka.  Dalam  pidatonya  disampaikan  bahwa  tujuan  pidana  penjara  adalah pemasyarakatan. Hal ini kemudian menjadi landasan pembinaan bagi mereka yang dijatuhi hukuman  dan  ditempatkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Dalam  kaitannya  dengan pemidanaan,  pada  awal  mulanya  konsep  pemasyarakatan  justru  lahir  sebagai  wujud pergeseran  fungsi  pemidanaan.  Melalui  pemasyarakatan,  pemenjaraan  bergeser  kepada
reintegrasi  dan  resosialisasi  mereka  yang  menjalani  pidana  penjara  tersebut.  Dengan demikian tujuan pemidanaan pada prinsipnya tidak hanya melindungi kepentingan umum (masyarakat  dan  tertib  hukum)  tetapi  juga  kepentingan  perorangan  yaitu  terpidana  itu sendiri.  Pemenjaraan  bukan  ditujukan  semata-mata  sebagai  bentuk  penghukuman terhadap pelaku tindak pidana.
Dengan  perubahan  paradigma  berpikir  menyangkut  dengan  tujuan  pemidanaan, maka  upaya  untuk  menyelenggarakan  suatu  sistem  pemasyarakatan  selalu  dikaitkan dengan menempatkan dan memperlakukan mereka yang terlibat dengan kejahatan secara manusiawi dan masyarakat pada sisi yang lain dapat terlindungi. Hal-hal yang menjadi dasar pemikiran perubahan sistem pemasyarakatan tersebut menjadi tujuan yang akan dijalankan melalui suatu sistem yang disebut sistem pemasyarakatan.
Pemasyarakatan  bekerja  berdasarkan  suatu  sistem  yang  disebut  dengan  Sistem Pemasyarakatan.  Di  dalam  sistem  pemasyarakatan  tersebut  terdapat  banyak  pihak  yang terlibat seperti petugas Lapas/Rutan/Bapas, tahanan, anak, warga binaan, dan masyarakat itu sendiri yang bekerja berdasarkan metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.  Semua  pihak  yang  terlibat  bekerja  untuk  mencapai  suatu  tujuan  dari  sistem pemasyarakatan.  Dalam  UU  Pemasyarakatan  fungsi  pemasyarakatan  meliputi  pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.
Berkaitan dengan fungsi pemasyarakatan ini, sebagai salah satu bagian dari Sistem Pemasyarakatan, terhadap mereka yang menjalani masa percobaan melekat suatu fungsi pembimbingan kemasyarakatan di samping juga fungsi ini melekat terhadap anak. Fungsi pembimbingan kemasyarakatan ini dengan tegas diatur dalam UU Pemasyarakatan yang baru. Sebagaimana diketahui bahwa Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah  seseorang  yang  berada  dalam  pembimbingan  kemasyarakatan,  baik  dewasa maupun  anak.  Sementara  pembimbingan  kemasyarakatan  sendiri  ialah  kegiatan  yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.
Pembinaan  dan  pembimbingan  bagi  warga  binaan  pemasyarakatan  dilakukan berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Di situ disebutkan bahwa pembimbingan merupakan pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan. Meski begitu, peraturan pemerintah ini sudah tidak lagi relevan dan harus  segera  dibuat  peraturan  penggantinya.  Disebut  demikian  karena  di  peraturan  ini masih menyebutkan bahwa Klien Bapas terdiri dari terpidana bersyarat; narapidana, anak
pidana, dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; anak  negara  yang  diserahkan  kepada  orang  tua  asuh;  anak  yang  ditahui  pidana pengawasan,  dan  anak  yang  mendapat  putusan  pengadilan  berupa  wajib  latihan  kerja sebagai  pengganti  denda.  Pengaturan  mengenai  Anak  saat  ini  sudah  didasarkan  pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Pengaturan ini menunjukkan bahwa meskipun Klien diasumsikan merupakan mereka yang  sedang  menjalani  masa  pidana  karena  kejahatan  yang  dilakukannya,  namun  hal tersebut  bukan  berarti  menjadi  dasar  pembenaran  terhadap  pengurangan  hak  asasinya apalagi penghapusan hak asasi yang dimilikinya. Harus ada jaminan secara hukum bahwa perlindungan terhadap hak mereka dapat diperoleh meskipun dalam penahanan.
Pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam perspektif hukum juga merupakan suatu  bentuk  pelanggaran.  Hak  yang  dimiliki  oleh  seseorang  yang  disangka  melakukan pelanggaran  hukum  harus  tetap  dilindungi,  dihormati,  dan  dipenuhi.  Dalam  konteks penegakan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tujuan penegakan hukum yang utama adalah terjadinya proses penegakan hukum yang adil ( due  process  of  law)  di  mana  di  dalamnya  terdapat  hak-hak  tersangka,  terdakwa  dan terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara oleh karena itu merupakan bagian dari HAM.
Pelaksanaan  pembimbingan  kemasyarakatan  tidak  terlepas  dari  upaya  untuk menjamin dan melaksanakan hak-hak warga binaan. Dalam berbagai peraturan perundang- undangan  juga  telah  dijamin  upaya  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  bagi tersangka atau terdakwa dalam tahanan. Hal ini berarti bahwa penahanan itu tidak boleh dilakukan  dengan  sewenang-wenang  oleh  penguasa.  Untuk  menghindari  hal  tersebut, maka perlu dijamin hak-hak tahanan dalam suatu undang-undang yang mendasarinya.
UU Pemasyarakatan sebelumnya (UU No.12 Tahun 1995) tidak mengatur mengenai hak-hak  Klien.  Dalam  perubahan  undang-undang  pemasyarakatan  melalui  UU Pemasyarakatan saat ini hal tersebut diatur. Dalam UU Pemasyarakatan telah diatur dengan tegas hak-hak Klien, yaitu :
a. mendapatkan pendampingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan;
b. mendapatkan  program  pembimbingan  pada  tahap  praadjudikasi,  adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan;
c. mendapatkan  izin  keluar  negeri  untuk  alasan  penting  bagi  Klien  yang  menjalani pembebasan bersyarat;
d. mendapatkan informasi tentang peraturan Pembimbingan Kemasyarakatan; dan
e. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
Selain hak, dalam UU Pemasyarakatan juga disebutkan kewajiban Klien, yakni:
a. mematuhi persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan;
b. mengikuti secara tertib program Pembimbingan Kemasyarakatan;
c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya
Hak-hak tersebut di atas merupakan hak yang melekat pada Klien yang sudah sesuai dengan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment Tahun 1984. Adanya hak-hak tersebut menempatkan posisi Klien menjadi sama di hadapan hukum dan memberikan jaminan mereka terhindar dari segala bentuk perlakuan yang sewenang-wenang.
Penyelenggaraan  fungsi  pembimbingan  kemasyarakatan  pada  Bapas  berdasarkan Pasal  56  ayat  (1)  UU  Pemasyarakatan  meliputi  pendampingan,  pembimbingan,  dan pengawasan.  Dalam  ayat  (2)  pasal  tersebut  dijelaskan  tahapan  pembimbingan kemasyarakatan  yakni  melalui  tahapan  penerimaan  Klien,  pemberian  program,  dan pengakhiran.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  Tentang  Pelaksanaan  KUHAP Juncto  Peraturan  Menteri  Kehakiman  Nomor  M.04.UM.01.06  Tahun  1983  menentukan bahwa tahanan yang ditempatkan di dalam Rutan adalah tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Semua tahanan Rutan ditempatkan dalam Rutan tanpa kecuali. Kepala Rutan sebagai penanggung jawab secara fisik tahanan melakukan langkah sebagai berikut :
a. Menyusun  daftar  tahanan  berdasarkan  tingkat  pemeriksaan  serta  penggolongan tahanan menurut umur dan jenis kelamin
b. Pemeriksaan  identitas  dan  kelengkapan  surat  perintah  penahanan  atau  penetapan hakim
c. Melakukan  penggeledahan  badan/atau  barang  bawaan  tahanan  Menyusun  daftar tahanan setiap bulan dan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Pemasyarakatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat penanggung jawab yuridis penahanan dan Kepala Kanwil Depkumham
d. Memberitahukan  kepada  pejabat  yang  menahan  mengenai  tahanan  yang  hampir habis masa penahanannya paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan atau perpanjangan penahanan habis.
Setelah  selesai  penerimaan,  tahanan  akan  ditempatkan  pada  Rutan  tersebut. Penempatan  tahanan  di  dalam  Rutan  dilakukan  pemisahan  berdasarkan  usia  dan  jenis
kelamin  atau  penempatan  berdasarkan  alasan  lain  sesuai  dengan  asesmen  resiko  dan kebutuhan penempatan lainnya. Alasan lain yang dimaksud tersebut adalah menyangkut kebutuhan pelayanan tahanan, risiko melarikan diri, risiko berbahaya terhadap orang lain dan kesehatan mental, fisik, dan psikologis tahanan tersebut.
Mengenai penempatan tahanan dalam UU Pemasyarakatan sedikit berbeda dengan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP. Dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut  mengatur  bahwa  tempat  tahanan  dipisahkan berdasarkan  jenis  kelamin,  umur,  dan  tingkat  pemeriksaan.  Kriteria  dalam  penempatan tahanan ini lebih kompleks lagi jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab  Perawatan  Tahanan.  Pasal  7  Peraturan  Pemerintah  tersebut  menyebutkan penempatan tahanan berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, jenis tindak pidana, tingkat  pemeriksaan  perkara,  dan  untuk  kepentingan  tertentu  yang  sesuai  dengan kebutuhan dan perkembangan.
Penyelenggaraan  pelayanan  tahanan  selanjutnya  adalah  mengenai  pengeluaran tahanan. Dalam hal-hal tertentu tahanan dapat dikeluarkan dari Rutan untuk kepentingan tertentu  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Pemasyarakatan.  Kepentingan  yang  dimaksud secara  umum  dapat  dikelompokkan  menjadi  kepentingan  pribadi  tahanan,  maupun kepentingan pemeriksaan. Mekanisme pengeluaran tahanan pada Rutan, di mana tahanan dapat  dikeluarkan  dalam  bentuk  pengeluaran  tetap,  pengeluaran  sementara,  dan pengeluaran demi hukum. Dalam hal proses peradilan terhadap terdakwa sudah selesai atau meninggal dunia maka terhadap tahanan dilakukan pengeluaran tetap. Artinya, terhadap tahanan telah dijatuhi putusan. Apabila putusan berupa pemidanaan (pidana penjara), dan waktu menjalaninya setelah dikurangi masa penahanan ternyata masih perlu dijalani, maka selanjutnya tahanan atau terpidana tersebut menjalani pembinaan pada Lapas.
Pengeluaran  sementara  dapat  dilakukan  atas  permintaan  instansi  yang  menahan, namun dalam keadaan darurat tahanan dapat dikeluarkan dengan memberitahukan instansi yang menahan yang dilakukan oleh kepala Rutan. Pengeluaran tahanan sementara dalam hal permintaan instansi yang menahan antara lain karena perawatan kesehatan tahanan yang  sakit,  untuk  rekonstruksi  perkara  yang  sedang  diproses,  menghadiri  persidangan, menjadi wali pernikahan dan atau menghadiri pernikahan anak yang sah menurut hukum, pembagian warisan, dan pelaksanaan pelayanan tahanan.  Sementara itu yang  dimaksud dengan pengeluaran tahanan dalam kondisi darurat adalah dalam hal tahanan sakit keras, melahirkan, kebakaran, kerusuhan, huru-hara, bencana alam, dan kondisi darurat lainnya yang ditentukan berdasarkan penilaian kepala Rutan.
Terhadap tersangka atau terdakwa yang telah habis masa penahanan atau telah habis masa perpanjangan penahanannya, maka wajib untuk dikeluarkan dari Rutan. Pengeluaran tersebut wajib demi hukum dilakukan oleh Kepala Rutan setelah masa penahanan berakhir dan sebelum berganti hari kepada hari berikutnya.
Adanya  pengaturan  yang  jelas  tentang  penyelenggaraan  pelayanan  ini  melalui  UU Pemasyarakatan,  menunjukkan  bahwa  ada  kepastian  hukum  mengenai  kewajiban pemasyarakatan  melalui  Rutan  untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya.  UU Pemasyarakatan yang baru ini mengatur dengan jelas dan komprehensif perihal tahanan dan  hak  serta  kewajibannya,  tidak  hanya  dalam  hal  pelayanan  tetapi  termasuk  juga perawatan. Sama halnya dengan Lapas, LPAS, dan LPKA, Rutan dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan juga memberikan dan melakukan perawatan terhadap tahanan. Perawatan terhadap  tahanan  meliputi  pemeliharaan  kesehatan,  rehabilitasi,  dan  pemenuhan kebutuhan  dasar.  Perawatan  terhadap  tahanan  merupakan  fungsi  pemasyarakatan  yang juga melekat terhadap tahanan, karena keduanya menyangkut dengan perlakuan terhadap tahanan dalam Rutan.
Pemeliharaan  kesehatan  termasuk  di  dalamnya  penyuluhan  kesehatan  dan pencegahan  penyakit,  perawatan  kesehatan  dasar,  kelompok  rentan,  penyakit  menular, penyakit mental, paliatif, lingkungan dan sanitasi, dan perawatan rujukan. Perawatan berupa rehabilitasi  adalah  menyangkut  dengan  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana terkait narkotika yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Perawatan tahanan menyangkut kebutuhan dasar meliputi pemenuhan kebutuhan air minum, makanan bergizi dan layak, air bersih, peralatan kebersihan badan dan lingkungan, pakaian, peralatan khusus wanita dan bayi serta perlengkapan tidur.
Penyelenggaraan  fungsi  pelayanan  tahanan  termasuk  di  dalamnya  perawatan merupakan bagian dari upaya untuk menjamin dan mewujudkan hak-hak yang telah diatur dengan  jelas  di  dalam  UU  Pemasyarakatan  tersebut.  Penyelenggaraan  fungsi  pelayanan tahanan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan menjadi salah satu tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 huruf a UU Pemasyarakatan.
Tujuan  perlindungan  terhadap  tahanan  yang  menjadi  tujuan  dari  sistem pemasyarakatan merupakan suatu bentuk pembaharuan dalam sistem pemasyarakatan itu sendiri.  Di  samping  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  pemasyarakatan  mengutamakan perlindungan  terhadap  HAM,  juga  menegaskan  bahwa  pemasyarakatan  menjadi  bagian yang integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia.
Implikasi  Pengaturan  Fungsi  Pembimbingan  Kemasyarakatan  Sebagai  Fungsi Pemasyarakatan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Pemasyarakatan  merupakan  salah  satu  sub  sistem  peradilan  pidana.  Sebagai  sub sistem peradilan pidana terpadu, pemasyarakatan menyelenggarakan penegakan hukum dibidang  perlakuan  terhadap  tahanan,  anak,  dan  warga  binaan  baik  dalam  tahap  pra ajudikasi,  ajudikasi,  maupun  pasca  ajudikasi.  Bekerjanya  pemasyarakatan  dengan  suatu sistem sendiri yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan pada dasarnya dalam rangka mencapai  tujuan  bersama  dari  sistem  peradilan  pidana  terpadu  yang  menempatkan pemasyarakatan di dalamnya.
Sebagai sub sistem, fungsi yang diselenggarakan oleh pemasyarakatan menunjukkan suatu hakikat sistem peradilan pidana, di mana dikatakan bahwa sistem peradilan pidana erat  hubungannya  dengan  sistem  penegakan  hukum.  Hal  ini  disebabkan  karena  proses peradilan pidana berakar pada sebuah proses menegakkan hukum. Pemasyarakatan dalam hal ini mengambil bagian sebagai sub sistem yang berperan dalam hal pelaksana putusan pemidanaan.
Bapas  sebagai  lembaganya  yang  paling  dikenal  merupakan  bagian  dari  institusi Pemerintah  (eksekutif)  yang  menjalankan  rangkaian  fungsi  penegakan  hukum  sebagai pelaksanaan pidana. Bapas melaksanakan pidana yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan berupa putusan pemidanaan khususnya dalam bentuk pidana pengawasan, kerja sosial, dan pelatihan  kerja  pengganti  denda  bagi  Anak.  Pelaksanaan  pidana  penjara  dengan  sistem pemasyarakatan terkait dengan tujuan dari pemidanaan. Pemasyarakatan dengan demikian menentukan kebijakan pelaksanaan pidana, sesuai dengan sistem yang ditetapkan.
Sistem peradilan pidana dikatakan juga merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya menanggulangi kejahatan. Sebagaimana pendekatan normatif dalam sistem peradilan pidana memandang unsur aparatur penegak hukum termasuk pemasyarakatan sebagai  institusi  pelaksana  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sehingga merupakan bagian dari sistem penegakan hukum semata.
Sistem peradilan pidana itu sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap sebelum sidang  pengadilan,  tahap  pengadilan,  dan  tahap  pasca  atau  setelah  pengadilan.  Dalam mekanismenya sistem peradilan pidana ini mensyaratkan adanya kerja sama sebagai suatu sistem. Kerja sama antar sub sistem peradilan pidana ditujukan agar sistem peradilan pidana itu  sendiri  berjalan  dengan  baik.  Keempat  sub  sistem  peradilan  pidana  (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan) mempunyai tugas yang berbeda-beda baik menurut  ketentuan  hukum  acara  pidana  maupun  berdasarkan  perundang-undangan sektoral mereka. Meskipun berbeda-beda tetapi bekerja untuk mencapai tujuan yang sama
dan mempunyai hubungan yang sangat erat. Konsekuensinya, apabila salah satu sub sistem tidak  menjalankan  tugas  dan  kewenangan  sebagaimana  mestinya  maka  akan mempengaruhi sistem secara keseluruhannya.
Sistem peradilan pidana dikatakan sebagai suatu sistem karena terdiri dari komponen- komponen  atau  lembaga  yang  masing-masing  mempunyai  wewenang  dan  tugas  sesuai bidangnya.  Meskipun  terbagi  ke  dalam  komponen-komponen,  namun  keseluruhannya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :
a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
b. Menyelesaikan  kasus  kejahatan  yang  terjadi  sehingga  masyarakat  puas  bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
c. Mengusahakan agar  mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
Tujuan  sistem  peradilan  pidana  tersebut  diatas  sejalan  dengan  tujuan  Sistem Pemasyarakatan.  Tujuan  pemasyarakatan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  UU Pemasyarakatan menyebutkan tujuan pemasyarakatan yaitu :
a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak
b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan
c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Dengan tujuan tersebut sangat tepat dikatakan bahwa Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen yang bekerja untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana.
Melihat  posisi  pemasyarakatan  sebagai  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana, sebelumnya selama ini hanya terlihat pada bekerjanya Lapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Hal tersebut terlihat pada substansi UU Pemasyarakatan sebelumnya lebih banyak mengatur mengenai aspek pembinaan narapidana dan anak pidana. Dengan pengaturan  demikian  berarti  posisi  pemasyarakatan  hanya  terletak  di  akhir  dari  proses peradilan pidana dalam rangka merealisasikan tujuan akhir sistem peradilan pidana berupa rehabilitasi  dan  resosialisasi  pelanggar  hukum.  Pendapat  lain  juga  mengatakan  bahwa pemasyarakatan  merupakan  komponen  terakhir  dalam  sistem  peradilan  pidana  maupun dalam  proses  peradilan  pidana.  Hal  ini  ada  benarnya  apabila  konteks  persoalan  yang dimaksud adalah menyangkut fungsi pembinaan terhadap narapidana.
Berbicara  tentang  pemasyarakatan  dalam  konteks  hal  tersebut  di  atas  mengenai keberadaannya dalam sistem peradilan pidana, maka dapat dikatakan memiliki fungsi yang penting dalam menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana, khususnya pembinaan bagi narapidana agar menjadi manusia yang baik setelah mereka kembali lagi ke tengah masyarakat. Sebagai komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam  proses  peradilan  pidana  itu  sendiri  bekerjanya  pemasyarakatan  itu  adalah  untuk menopang tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Disini sudah terlihat bagaimana posisi  pemasyarakatan  melalui  Lapas  sangat  penting  dalam  sistem  peradilan  pidana terpadu.  Sejalan  dengan  upaya  untuk  memperbaiki  dan  menyempurnakan  sistem pemasyarakatan di Indonesia, maka eksistensi pemasyarakatan sebagai komponen sistem peradilan pidana semakin terlihat perannya tidak hanya pada aspek pembinaan narapidana tetapi  juga  memiliki  peranan  yang  lebih  penting  berkaitan  dengan  pada  saat berlangsungnya  atau  bekerjanya  proses  peradilan  pidana  melalui  upaya  mewujudkan keadilan  dalam  penegakan  hukum  pidana.  Pemasyarakatan  melalui  Rutan  berupaya memastikan bahwa rangkaian proses peradilan pidana dalam pengertian penegakan hukum benar-benar berjalan tanpa adanya pelanggaran terhadap hak-hak asasi khususnya yang dimiliki oleh pelaku kejahatan yang menjalani masa penahanan.
Suatu kemajuan dalam UU Pemasyarakatan yang baru saat ini, di mana tidak hanya mengatur  terkait  fungsi  pembinaan  saja,  tetapi  juga  mengatur  tentang  pembimbingan kemasyarakatan sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan dan hal tersebut diatur secara komprehensif  dalam  undang-undang  tersebut.  Dengan  diaturnya  penyelenggaraan pembimbingan  kemasyarakatan  sebagai  fungsi  pemasyarakatan  menunjukkan  bahwa sudah ada kepastian hukum mengenai pemasyarakatan yang sudah memiliki peran sejak awal  bekerjanya  proses  peradilan  pidana  melalui  pendampingan  terhadap  mereka  yang sedang menjalankan proses peradilan pidana baik dalam status sebagai tersangka maupun terdakwa dalam hal mereka menjalankan penahanan pada Rutan.
Penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan oleh Bapas pada saat bersamaan juga  akan  berkaitan  dengan  kewenangan  penahanan  yang  dimiliki  oleh  komponen peradilan  pidana  lainnya.  Dalam  hal  tahanan  merupakan  tersangka  dalam  suatu  proses penyidikan, maka ada  kewenangan penyidik  Kepolisian. Demikian  juga apabila terdakwa dalam penahanan Penuntut Umum dan persidangan maka ada kewenangan dari komponen Penuntut Umum dan Hakim pengadilan di sana. Dengan demikian, maka perlu ada kerja sama dan koordinasi antar lembaga tersebut. Kewenangan penahanan secara yuridis ada pada  lembaga  penegak  hukum  yang  memiliki  kewenangan  melakukan  penahanan  dan tanggung  jawab  secara  fisik  terhadap  tahanan  menjadi  tugas  dan  kewenangan  Rutan.
Dalam  konteks  sistem  peradilan  pidana,  inilah  yang  dikatakan  oleh  Mardjono  sebagai keterpaduan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Muladi juga menyebut dengan istilah sinkronisasi dan keselarasan.
Keselarasan atau sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana dalam konteks ini dapat berwujud koordinasi antara Bapas dengan lembaga penegak hukum lainnya atau instansi yang  menahan  (sinkronisasi  strutural).  Koordinasi  ini  sudah  ada  sejak  proses  penyidikan ataupun penerimaan tahanan hingga pengeluaran tahanan. Pada saat penerimaan tahanan tentu saja melalui tahapan penyerahan tersangka atau terdakwa yang ditahan oleh lembaga penegak hukum yang menahan bahwa keabsahan dokumen menjadi salah satu tahapan yang  dilakukan  antara  petugas  lembaga  penegak  hukum  yang  menahan  dengan  pihak Rutan.  Dalam  hal  ini  perlu  pula  dilakukan  pendampingan  dari  Bapas  untuk  memastikan proses berjalan sebagaimana mestinya.
Pada  tahapan  tersebut  kordinasi  menyangkut  dengan  serah  terima  tahanan.  Sejak dilakukan serah terima tahanan, maka kemudian fungsi pendampingan dan pembimbingan terhadap  tahanan  kemudian  melekat  pada  Bapas.  Selanjutnya  koordinasi  antara  Bapas dengan lembaga penegak hukum yang melakukan penahanan juga dapat dilihat pada saat pengeluaran tahanan sementara. Rutan tidak boleh mengeluarkan tahanan yang sifatnya sementara tanpa adanya permintaan instansi yang berwenang menahan.  Termasuk juga misalnya  pemindahan  tahanan  oleh  Rutan  harus  mendapatkan  izin  dari  instansi  yang berwenang. Dalam proses ini, Bapas seharusnya sudah melakukan pendampingan sekaligus pengawasan yang didasarkan pada Litmas Pelayanan Tahanan.
Selain  dalam  bentuk  koordinasi  dan  kerja  sama  demikian,  penyelenggaraan pembimbingan  kemasyarakatan  dalam  rangka  pemenuhan  hak-hak  tahanan  oleh  Rutan juga merupakan salah satu wujud nyata peran dari Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem  peradilan  pidana  serta  menciptakan  sistem  penegakan  hukum  yang  menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sistem peradilan pidana sebagai proses menegakkan hukum yang  dijalankan  oleh  Rutan  tentu  harus  didukung  dengan  komitmen  lembaganya  yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan dikuatkan dengan diatur dalam suatu perundang- undangan sebagai wujud kepastian hukum. Dalam pengertian lain sistem peradilan pidana terpadu  justru  merupakan  sistem  yang  mampu  menjaga  keseimbangan  perlindungan kepentingan,  baik  kepentingan  masyarakat,  maupun  kepentingan  individu  dan  tidak terkecuali kepentingan pelaku dan korban tindak pidana. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam UU Pemasyarakatan juga diatur menyangkut hak-hak tahanan.
Dapat  dikatakan  bahwa  perubahan  Undang-Undang  Pemasyarakatan  merupakan penguatan sekaligus penegasan terhadap keberadaan pemasyarakatan sebagai bagian dari
sistem peradilan pidana terpadu. Pemasyarakatan melalui keberadaan lembaganya yakni Bapas  sebagai  penyelenggara  pembimbingan  kemasyarakatan  menunjukkan  bahwa pemasyarakatan sudah bekerja sejak awal berlangsungnya proses peradilan pidana. Dengan demikian pemasyarakatan sebagai bagian sistem peradilan pidana tidak hanya menyangkut fungsi pembinaan narapidana yang dijalankan melalui fungsi Lapas yang dipahami sebagai muara  proses  peradilan  pidana,  tetapi  melalui  Bapas  yang  juga  menjadi  bagian  yang memperkuat bekerjanya sistem peradilan pidana sejak awal proses berjalan.

## SIMPULAN
Fungsi  pembimbingan  kemasyarakatan  menjadi  salah  satu  fungsi  pemasyarakatan yang diatur dalam UU Pemasyarakatan. Hal tersebut diatur secara jelas dan tegas sehingga fungsi pemasyarakatan tidak hanya terkait dengan pembinaan narapidana dan anak pidana sebagaimana terdapat dalam UU Pemasyarakatan sebelumnya tetapi juga pembimbingan kemasyarakatan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  sebagai  lembaganya.  Apabila  dihubungkan pada  tujuan  sistem  pemasyarakatan,  maka  fungsi  ini  memperkuat  tujuan  Sistem Pemasyarakatan  khususnya  dalam  membimbing  Klien  Pemasyarakatan  yang  menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum.
Fungsi  pembimbingan  kemasyarakatan  juga  mempertegas  dan  memperkuat kedudukan  pemasyarakatan  di  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Pengaturan  fungsi pembimbingan  kemasyarakatan  menunjukkan  bahwa  pemasyarakatan  melalui  Balai Pemasyarakatan  sebagai  lembaganya  sudah  bekerja  pada  saat  berlangsungnya  proses peradilan pidana. Hal ini merupakan suatu bentuk dukungan berupa penguatan bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu dalam mencapai tujuannya

## DAFTAR PUSTAKA
Dwi Prasetyo & Ratna Herwati. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana DalamKonteks Penegakan  Hukum  Dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Tersangka  di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4,  Nomor 3 (2022): 410, Diakses pada tanggal 8 Juli 2023 dari:
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/14400/8034.
H.R.Abdussalam & Adri Desasfuryanto. (2012). Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: PTIK. Mahmud Mulyadi. (2019). Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Revisi KUHAP. ed. Lollong M Awi Gatot Goei. Jakarta: Center For Detention Studies.
Nyoman Serikat Jaya Putra AppludnopsandiHari Sutra Disemadi. (2021). Reformasi Sistem Peradilan  Pidana  Indonesia  Berwawasan  Pancasila.  Kertha  Wicaksana  15,  no.  1:3. Diakses  pada  tanggal  7  Juli  2023  dari:  https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ kw.15.1.2021.1-10.
Afrizal, Riki. (2021). Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan:  Kajian  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 130/ PUU-XIII/2015. Jurnal Yudisial 13, no. 3 Desember 2020-395. Diakses pada tanggal 7 Juli 2023 dari: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/ jy.v13i3.386.
Hutabarat, Rugun Romaida. (2017). Problematika Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni 1, no. 1 April 2017 (2017): 46, Diakses pada tanggal 8 Juli 2023 dari: https://journal.untar.ac.id/index.php/ jmishumsen/article/view/333
Nursyamsudin, Samud. (2022). Sistem Peradilan Pidana Teradu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 7, No. 1 (2022): 159,
Diakses pada tanggal 8 Juli 2023 dari:
https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/10413/4347 Akbari, A. R., Samad, Z. I., Zulfa, E. A. (2017). Perkembangan SistemPemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan. Depok: Rajawali Press.