Metodologi Pemikiran K.H. Sahal Mahfudh tentang Penetapan Zakat Uang Kertas 127

## Metodologi Pemikiran K.H. Sahal Mahfudh tentang Penetapan Zakat Uang Kertas
Baiq Ismiati 1
Dosen Tetap Ekonomi Syariah, Universitas Alma Ata Yogyakarta baiq.ismiati94@uaa.ac.id dan baiqismiati@almaata.ac.id
Abstrak
Secara umum selain bernilai ibadah zakat memiliki dua dimensi yaitu habluminallah dan habluminanas. Seiring perkembangan zaman khususnya dibidang ekonomi, mengakibatkan munculnya permasalahan yang harus ditangani seperti zakat uang kertas, yang baru muncul era abad 21 yang belum dikenal pada zaman Rasullullah saw. Sahal Mahfudh sebagai ulama-intelektual Muslim produktif memiliki pemikiran objektif terhadap setiap permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan ( library research ) menggunakan pendekatan historis filosofis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sahal Mahfudh berpendapat bahwa uang termasuk kepada objek zakat. Walaupun uang pada masa dewasa ini terdapat beberapa perbedaan fungsi dan system, akan tetapi uang kertas mempunyai peran yang sama dengan dinaryaitu sebagai pengganti harga dan alat tukar. Berdasarkan tersebut, Sahal Mahfudh mewajibkan untuk mengeluarkan zakat uang kertas ketika uang mencapai nishab (batas minimal wajib zakat) adalah 77,57 gram, adapun perak 543,35 gram di memilikisatu tahun, pengemasan itu dilakukan melalui hadits dengan metodologi ra’yu (pendapat) dan qiyas (analogi).
Kata kunci: Metodologi, K.H. Sahal Mahfudh, dan Zakat Uang Kertas

## Abstract
In general, besides zakat worship, it has two dimensions, habluminallah and habluminanas. Related to the development of special times in the economic field, resolved debates that must be resolved such as zakat banknotes, which only emerged in the era of the 21st century that is not yet known in the time of Rasullullah. Sahal Mahfudh as productive Muslim intellectuals has objective thoughts on every problem that arises in society. This research is a library research using a philosophical historical approach. The results showed that Sahal Mahfudh argues that money belongs to the object of zakat. Even though money today has several different functions and systems, paper money has the same role as that in place of prices and a medium of exchange. Based on that, Sahal Mahfudh obliged to issue zakah on banknotes when the money reached nishab (the minimum limit of obligatory zakat) was 77.57 grams, while silver was 543.35 grams in having one year, the packaging was carried out through the hadith with the ra’yu methodology (opinion) and qiyas (analogy).
Keywords : Methodology, K.H. Sahal Mahfudh, and Zakat Banknotes
1 Dosen Tetap Fakultas Agama Islam, Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Alma Ata Yogyakarta.
Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Desember 2019/1442 H Volume IX, No. 2: 127-137
LATAR BELAKANG Selain menjadi agenda sosial yang selalu diperjuangkan umat Islam, secara umum tujuan zakat yaitu penyucian diri, harta, dan membangun solidaritas antar umat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adapun awal mulai muncul peraturan zakat di Indonesia, pada tahun 1999 dengan lahirnya
Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, kemudian diganti dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. (Nur Kholik, dkk , 2018). Melalui hal itu, zakat memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan baik dari segi ajaran Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan sosial. Pertumbuhan dan perkembangan usaha
128 Baiq Ismiati
hukum yang tidak hanya menyeleksi dari beberapa pendapat ulama. Akan tetapi, mencoba mentarjih beberapa pendapat serta mengadakan analisa terhadap dalil yang digunakan masing-masing ulama untuk saling menguatkan pendapat. Sehingga, yang tampak dari kesimpulan beberapa pendapat terekam mana yang lebih kuat untuk diikuti. Selain itu, ia juga mendalami makna teks-teks keagamaan dan mengikuti perkembangan zaman dan bahkan memandu merubah serta mendorong secara sistematis dan berkelanjutan agar sesuai dengan spirit agama yang dipancarkan fiqih serta berorientasi pada kemaslahatan, kesajahteraan, keadilan dan kemakmuran masyarakat (Jamal Ma’mur Asmani, 2014). Mengamati sebuah masalah dan pendapat di atas, maka dapat diambil langkah spesifik bahwa dalam penelitian ini membahas tentang metodologi penetapan zakat uang kertas menurut Sahal Mahfudh dan mengambil rumusan masalah: bagaimana metodologi Sahal Mahfudh dalam penetapan zakat uang kertas?

## Biografi Singkat Sahal Mahfudh
Sahal Mahfudh merupakan seorang Kyai konsisten dengan padangan hidupnya dan pemikiran keagamaannya. Sehingga di kalangan orang NU, dikenal dengan sebutan NU tulen atau dalam bahasa lain disebut sebagai NU tus . Yakni seorang yang semenjak kecil telah mengambil NU sebagai jalan pikiran dan tindakannya (Mujib Rahman, dkk, 2002). Sahal Mahfudh merupkan pengasuh pondok pesantren Maslakul Huda Kajen, Pati, Jawa Tengah yang memiliki keluasan ilmunya jarang dimiliki dengan ulama lainya (Sahal Mahfudh, 2014). Nama lengkap KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh bin Mahfudh bin Abd Salam al-Hajaini yang familiar dipanggil Kyai Sahal Mahfudh atau Mbah Sahal. Lahir pada 17 Desember 1937 di desa Kajen, Margoyoso Pati Jawa Tengah, meninggal jum‘at 24 Januari 2014 pukul 01.05 WIB (Umdah el Baroroh dan Tuti Nurul Jannah, 2016). Dimana keluarga masih mempunyai nasab dengan KH. Ahmad Mutamakkin, seorang perintis agama Islam di daerah Kajen khususnya di Kabupaten Pati ummnya. KH. Mahfudh bin Abd.Salam adalah saudara misan (adik sepupu) KH. Bisri Sansuri,
yang mendatangkan hasil dan keuntungan bisa membawa pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan zakat. Seseorang yang memenuhi syarat zakat yaitu setiap Muslim yang mempunyai kekayaan tertentu dan telah sampai pada nishab (B. Wiwoho dan Usman Yatim, 1991). Bukan lagi masalah yang bisa ditutupi bahwa era globalisasi memiliki dampak sangat besar bagi kehidupan manusia baik itu dalam usaha ataupun dalam hal perekonomian masyarakat, bisa dikatakan permasalahan ini belum bisa dipecahkan dalam pengambilan solusinya terutama dalam zakat uang. Ketika menengok sejarah zaman Muhammad SAW mata uang terbuat dari emas dan perak sehingga terdapat aturan hukum untuk berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Muhaimin Iqbal, mengungkapkan bahwa Uang emas (dinar) wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai jumlah 20 dinar, sedangkan uang perak (dirham) wajib dikeluarkan zakatnya bila mencapai jumlah 200 dirham (Muhaimin Iqbal, 2009). Adapun menjadi masalah dewasa ini mata uang dengan jenis kertas dimana kertas merupakan suatu unsur yang tidak wajib dikenakan zakat (Muhaimin Iqbal, 2009). Menyikapai hal tersebut Sahal Mahfudh yang merupakan salah satu ulama asli Indonesia dan sosok pemikir yang mempunyai integritas keilmuan diberbagai bidang, lebih lagi bidang hukum Islam yang sering dijadikan rujukan oleh kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Ia beragument dengan cara yang representatif dengan menetapkan atau mewajibkan untuk dizakati. Agar hubungan antara miskin dan kaya, bukan lagi hubungan yang dipenuhi rasa iri, dengki, dan permusuhan. Bahkan sebaliknya, keduanya saling membantu dan menolong dalam segala hal. Suatu hal yang harus disadari bersama, tidaklah mungkin kita menyamaratakan kekayaan antar individu masyarakat. Karena itu, zakat hanya dibebankan kepada orang yang kaya ( muzakki ) dan diberikan kepada orang yang membutuhkan, ( mustahiq ) dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam (Sasongko Tedjo, 1997).
Sebagai seorang tokoh intelektual Muslim Sahal Mahfudh, tentu mempunyai dasar dalam penetapan dan pengambilan suatu
Metodologi Pemikiran K.H. Sahal Mahfudh tentang Penetapan Zakat Uang Kertas 129 salah seorang pendiri jam‘iyah NU. Desa Pati dikenal dengan sebutan desa santri, pasalnya desa Kajen banyak dikerumuni pondok pesantren dan ribuan santri. Kyai Sahal lahir dari pasangan Kyai Mafudh bin Abd. Salam al-Hafidz (wafat 1944) dan Hj. Badi‘ah (wafat 1945) (Sumanto Al-Qurtubi, 1999). Melalui hal itu, Kyai Sahal Mahfudh mendalami tradisi penguasaan khazanah klasiknya (kitab kuning), mengedepankan harmoni sosial dan sopan santun (tawa ḍ u’), serta jauh dari kesan menonjolkan diri. Sejak kecil kyai Sahal diasuh bapak dan ibunya dengan penuh kasih sayang. Saudara kyai Sahal berjumlah enam, yaitu M. Hasyim, Hj. Muzayyanah (istri KH. Mansyur, pengasuh PP AnNur Lasem), Salamah (istri KH.Mawardi, pengasuh Bugel Jepara, kakak istri KH. Abdullah Salam), Hj. Khodijah (istri KH. Maddah, pengasuh PP Assuniyah yang juga cucu dari KH. Nawawi, adik kandung KH. Abdullah Salam, kakek Kiai Sahal (Jamal Ma’mur Asmani, 2007). Pendidikan formal Sahal Mahfud diawali sejak usia 6 tahun (1943) di Mathali‘ul Falah, madrasah pimpinan bapaknya sendiri. Kemudian ia melanjutkan belajar di madrasah yang sama hingga tahun 1953. Setelah itu ia melanjutkan ke pesantren Bendo, sebuah pesantren yang diasuh oleh Kiai Muhajir, beliau adalah murid Syekh Cholil Bankalan Madura yang dikenal mempunyai karomah dan luar biasa keilmuannya. Saat itu, Sahal sudah diasuh oleh Mbah Fadiroh (istri ke-4 KH. Abdussalam). Di pondok pesantren inilah Sahal memperdalam keilmuan tasawuf dan fiqih, termasuk kitab yang dikajinya adalah Ihya Ulumudin, Mahalli, Fathul Wahhab, Fathul Mu‘in, Bajuri, Taqrib, Sulamut Taufiq, Sullam Safinah, Sullamul Munajat dan kitab- kitab kecil lainnya. Disamping itu Sahal juga aktif mengadakan halaqah-halaqah kecil- kecilan dengan teman santri senior. Kala itu Sahal belajar bersama dengan Syam‘ani (kyai besar di Jember) (Umdah el Baroroh dan Tuti Nurul Jannah, 2016).
Setelah empat tahun di Bendo (1954-1957) Sahal Mahfudh mengembara meningkatkan kapasitas keilmuannya dengan berpindah- pindah pondok pesanteren. Hingga tertuju ke pondok Sarang memperdalam ushul fiqih dibawah asuhan kiai Maimun Zubair. Adapun
kitab-kitab yang dikaji antara lain Jami‘ul Jawami‘ dan uqudul Juman , Tafsir Baidlowi , Lubabun Nuqul , Manhaju Żawin Nazhar karangan SyekhMahfudz Attarmasi, dan banyak lagi lainnya. Ketika di rasa sudah bisa menimba ilmu, pada tahun 1960 ia kembali kekampung halaman, untuk mengimplementasikan keilmuannya di pondok dimana beliau lahir. Setelah itu, ia berangkat ke Timur Tengah untuk menunikan ibadah Haji. Akan tetapi tidak hanya itu demi memperdalam ilmu hadistnya ia berkesempatan berguru pada salah seorang ulama yang tersohor dikenal ahli hadits yakni Syekh Yasin (Jamal Ma’mur Asmani, 2014).
Kiprah Sahal Mahfudh dimulai pada tahun 1958-1961 sebagai tenaga pengajar di pesantren Sarang Rembang, tahun 1966-1970 menjadi dosen pada kuliah Takhassus Fiqih di Kajen Pati. Tahun 1974-1976, menjadi dosen di Fakulrtas Syari‘ah UNCOK Pati, tahun 1982-1985, ia menjadi dosen di IAIN Walisongo Semarang, sehingga pada tahun 1989, ia menjadi rektor di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara sampai 2004. Mulai tahun 1988-1990, ia menjadi kolomnis di majalah Aula, sedangkan mulai tahun 1999 ia menjadi kolomnis surat kabar Suara Merdeka. Di samping itu, ia juga sering mengisi forum-forum ilmiah baik sebagai planelis, narasumber, fasilitator, maupun pimpinan siding (Sahal Mahfudh, 2003). Berdasarkan hal itu, dapat ditarik benang merah bahwa Sahal Mahfudh merupakan sosok yang berkarakter yang jujur, konsekuen, tidak mengagumi dunia, tegas, kuat dalam memegang prinsip, mandiri, qona‘ah, ikhlas, disiplin, sederhana, berwibawa, independent, merakyat, demokratis dan berfikir visioner. Karakter seperti ini merupakan hasil tempaan sejak kecilsecara intensif. Sehingga dalam perjalanannya menyusuri samudra ilmu di jiwanya tertanam tanggung jawab sosial yang besar.

## Analisis Kritis Pemikiran Sahal Mahfudh
Tentang Zakat Uang Sebagaimana dipahami, zakat merupakan salah satu rukun Islam, dihukumi fardhu ’ain dan merupakan kewajiban ta’abudi . Akan tetapi masalah yang amat mendasar dalam

## 130 Baiq Ismiati
umat Islam terdapat sebagian orang ada yang mengingkari status hukum wajibnya mengeluarkan zakat. Apabila mengabaikan semata-mata hanya karena enggan dan merasa rugi sementara dalam hatinya masih tetap tertanam i’tikad atau kepercayaan bahwa zakat adalah satu kewajiban bagi semua umat Islam-meskipun tidak membuatnya keluar dari Islam, tetapi sikap ini sangat tercela dan tidak dibenarkan (Sahal Mahfudh, 1997).
Ayat-ayat normatif yang membahas konsep teoritik dan operasional zakat hanya memuat ketentuan bersifat umum tentang jenis harta yang terkena kewajiban zakat tanpa ia merinci lebih lanjut. Begitupun terkait dengan kewajiban zakat uang kertas. Dimana konsep dapat dijabarkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Terutama, mengenai operasional dan aplikasinya. Sehingga, zakat dapat diamalkan secara konkret dalam berbagai situasi dan kondisi. Lebbih tegas zakat merupakan ibadah mahdhah dan ibadah mu’amalah ijtima’yah yang wajib dilaksanakan sepanjang masa, sesuai dengan kebutuhan manusia sebagai objek dan subjeknya (Muhammad Hadi, 2010). Abdurrahman al-Jaziri menyatakan para ulama mazhab empat secara ittifaq mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam yaitu: 1) Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba), 2) Emas dan perak, 3) Perdagangan, 4) Pertambangan dan harta temuan, 5) Pertanian (gandum, korma, anggur) (Abdurrahman al-Jaziry). Adapun Sahal Mahfudh menyatakan zakat adalah ibadah sosial yang formal, terikat oleh syarat dan rukun. Beranjak dalam al Qur’an, perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat. Kendati demikian, kenyataannya belum mampu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Di mana pengelolaan dan distribusi zakat di masyarakat tampaknya masih memerlukan bimbingan baik dari segi syari’ah maupun pengelolaan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lebih tegas “zakat merupakan ajaran Islam yang semangatnya adalah menciptakan keadilan sosial ekonomi. Namun, dalam fiqih, zakat sering dipahami sebagai ibadah formal yang hanya menjelaskan kewajiban muzakki (wajib zakat) untuk mengeluarkan zakat dalam nisab (jumlah) tertentu. Watak fiqih yang
formalistik memang sering mengundang orang untuk melakukan manipulasi ( hilah ) terhadapnya”(Abdurrahman al-Jaziry). Sebagai contoh seperti zakat hasil bumi, profesi dan lain-lain yang masih menjadi kontroversi. Ketika hal itu menyebut petani atau pertanian, maka yang tergambar yakni hasil bumi. Padahal, hasil bumi di negeri ini sangat beragam. Karena itu, berkaitan dengan zakat hasil bumi macam apa yang dikenai wajib zakat. Dalam hal ini, ada perbedaan madzhab empat. (Sahal Mahfudh, 2003).
Menurut Imam Abu Hanifah, setiap yang tumbuh di bumi, kecuali kayu, rumput dan tumbuh-tumbuhan yang tidak berbuah, wajibdizakati.
Menurut Imam Malik, semua tumbuhan yang tahan lama dan dibudidayakan manusia wajib dizakati, kecuali buah-buah yang berbiji seperti buah jambu pir danlain-lain. Menurut Imam Syafi’i, setiap tumbuh- tumbuhan makanan yang menguatkan, tahan lama dan dibudidayakan manusia wajibdizakati.
Menurut Imam Ahmad bin Hambal, biji- bijian, buah-buahan, dan rumput yang ditanam wajib dizakati. Begitu pula, tanaman-tanaman lain yang mempunyai sifat yang sama dengan tamar , kurma, buah tin dan mengkudu wajib pula untukdizakati.
Sedangkan untuk hasil bumi yang lain seperti tembakau dan cengkih, wajib dizakati apabila diperdagangkan. Demikian, ketentuannya sama dengan zakat tijarah (perdagangan) bukan zakat ziraah (hasil bumi). Lebih luas Sahal Mahfudh berpendapat dengan konteks zakat uang mengingat, kenyataan menunjukkan bahwa kekayaan masyarakat pada dewasa ini sebagian besar berupa uang. Sahal Mahfudh merujuk kepada Syaikh Abdurrahman al-Jazairy dalam kitab al-Fiqhu ’Ala al- Madzahibi al-Arba’ah , yang mana dalam bab yang membahas masalah zakat menyebutkan bahwa pada dasarnya mayoritas ( jumhur ) ulama berpendapat, uang wajib dizakati. Kesimpulan ini, beliau ambil setelah menelaah kita fiqh dari keempat mazhab terbesar dalam Islam (Siti Kasiyati, 2006). Seperti telah disinggung di atas bahwa problem zakat uang kertas baru muncul pada masa sekarang ini. Adalah karena sifat yang
Metodologi Pemikiran K.H. Sahal Mahfudh tentang Penetapan Zakat Uang Kertas 131 digunakan sebagai sebagai ‘illat hukum uang ia merupakan sifat berharga dan bernilai. Diantara ulama ada yang memandang uang kertas merupakan jenis uang yang tidak terkena kewajiban zakat karena uang yang disyariatkan adalah emas dan perak. Sebagai contoh, Syekh Alisyi salah seorang mufti Mesir dikutip Yusuf al-Qardhawi berfatwa tentang hukum kigid (kertas yang padanya ada tanda tangan sulthan) yang mana ia pergunakan sebagai dirham dan dinar, dengan mengatakan bahwa tidak ada zakat kecuali nilainya mencapai nilai emas dan perak serta telah mencapai batas waktu sebelum haul (Yusuf al-Qardhawi, 1969).
Pendapat di atas tenyata menjadi sorotan yang bermacam-macam diantara beberapa madzhab fiqh. Antara lain:
a. Madzhab Syafi’i mengatakan bahwa sebelum adanya pemutaran oleh bank, kertas berharga merupakan hutang bank. Dan bank sebagai tempat yang siap membayar, dalam hal ini diwajibkan zakat. Terkait ketiadaan ijab dan qabul tidak membatalkannya. Karena itu, ia sudah menjadi tradisi. Bagi sebagian ulama Syafi’i memaksudkan ijab dan qabul merupakan sifat kerelaan baik dalam perkataan ataupun perbuatan.
b. Madzhab Hanafi menyatakan bahwa jika kertas berharga tersebut dapat ditukarkan langsung dengan perak maka wajib zakat atasnya langsung.
c. Madzhab Maliki mengemukakan bahwa adanya ’nota bank’ walaupun dalam bentuk kwitansi hutang jika ia dapat diwujudkan perak secara langsung dan mengambil alih kedudukan emas dalam pergaulan tukar menukar maka diwajibkan atasnyazakat.
d. Madzhab Hanbali berkata bahwa tidak diwajibkan zakat atas uang kertas kecuali ia diwujudkan dalam bentuk emas dan perak serta terdapat adanya syarat-syarat zakatpadanya (Yusuf al-Qardhawi, 2004).
Dari beberapa pendapat madzhab- madzha barulah dapat diketahui bahwa jika uang kertas tersebut dapat diukur secara langsung dengan harga emas dan perak, maka ia wajib atasnya. Hal ini berdasar pewajiban zakat pada uang kertas tersebut dikarenakan uang
kertas telah menjadi nilai segala sesuatu. Yakni, misalnya, dengan uang kertas di masyarakat bisa melakukan kegiatan ekonominya. Juga, bedasarkan kepemilikan terhadap uang kertas dinilaikan sebagai kekayaan. Dan dalam uang kertas pula terdapat kekuatan emas dan perak dalam memenuhi kebutuhan, memudahkan tukar-menukar serta dalam menentukan untung dan rugi. Dengan demikian surat-surat berharga tersebut diibaratkan harta yang hidup dan dapat membiak. Sehingga terkait statusnya sama dengan status dalam emas danperak. Akan lain halnya bila menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan bahwa zakat wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, saham, jaminan, cek, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang, harta-harta yang disimpan dengan ketentuan: harta-harta tersebut di atas harus mencapai nishab dan melampaui satu haul. Untuk nishab harta tersebut harus senilai dengan ukuran 85 gram emas. Sedangkan besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah2,5% (Suyud Margono, 2009).
Sebagai langkah konkret mengenai zakat uang kertas Sahal Mahfudh menyebutnya dengan istilah zakah fi al- Auraq al-Maliyah yang wajib dizakati seperti objek zakat yang lain. Untuk dalil yang digunakan KH. Sahal Mahfudh dalam mewajibkan zakat uang kertas adalah merujuk terhadap kitab al-Fiqhu ’ala al- Madzhahibi al-Arbaah , sebuah karya yang dikarang Abdurrahman al- Jazairy, artinya; (Syaikh Abdurrahman al-Jazairy). Mayoritas fuqoha berpendapat wajib zakat dalam uang kertas karena mereka memposisikan uang kertas sebagaimana emas dan perak dalam muamalah. Juga, mungkin mengalokasikan uang kertas ditukar dengan perak tanpa ada kesulitan. Oleh karena itu, perputaran uang yang berlaku di masyarakat saat itu tidak masuk akal. Juga, mungkin mengambil zakat uang kertas yang mencapai satu nishab dengan diukur satu nishab perak. Namun, pada kenyataannya masyarakat banyak yang tidak mengalokasikan zakat darinya. Oleh sebab itu, para fuqoha dari tiga madzhab sepakat mewajibkan zakat dalam uang kertas dan yang tidak setuju hanya dari ulama madzhab Hambali.

## 132 Baiq Ismiati
Sahal Mahfudh berani mengambil kesimpulan bahwa uang wajib dizakati. Qiyas yang di pakai Sahal Mahfudh adalah karena uang telah menggantikan fungsi emas dan perak sebagai alat tukar dalam suatu transaksi dan untuk mengukur jasa. Bahkan, jika dibandingkan dengan emas dan perak, uang memiliki banyak keistimewaan dan lebih praktis. Disamping itu, uang pun dapat sewaktu-waktu ditukar dengan emas dan perak tanpa mengalami kesulitan (Sasongko Tedjo, 1997).
Benar bahwa dalam uang kertas wajib dizakati karena uang digunakan untuk transaksi sebagaimana dilakukan dalam mengadakan transaksi dengan emas dan perak. Sama halnya tatkala fungsi uang kertas sama dengan fungsi emas dan perak serta semua orang menukar uang kertas dengan emas dan perak. Karena uang kertas sama dengan surat keterangan hutang, maka baginya wajib zakat. Sedangkan yang tidak mewajibkan zakat ialah berdasarkan ’illat yang mereka kemukakan, yakni tidak adanya ijab dan qabul yang sangat lemah (Hasbi as-Shiddieqy, 2009).
Kaidah hukum mengatakan, al-hukmu yaduuru ma’a illatihi wujudan wa adaman . Maksudnya, bahwa adanya hukum itu berkelindan dengan illat -nya baik dalam keadaan maujud maupun tidak maujud . 130
Begitu pula dalam kaidah lain yang dinyatakan, taghyirul ahkam bi at-taghyiri az-zaman wa al- amkan . Artinya, perubahan status hukum mengikuti perubahan kondisi zaman dan tempat. Jadi, bila pada suatu masa ada kondisi tertentu yang mengharuskan hukum itu berubah, maka perubahan hukum yang berbeda dengan hukum yang ada sebelumnya merupakan keniscayaan (Mu’arif, 2005).
Di antara ulama ahli fiqh yang mendukung pendapat ini ialah Imam al- Mahalli. Demikian juga, ada Imam Nawawi dan Rofi’i, walaupun hanya secara eksplisit, sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Ghayatu al- Talkhis al-Muraad Min Fataawi Ibn Al-Ziyad . Karena uang merupakan pengganti emas dan perak maka nisabnya juga disamakan dengan kedua benda tersebut. Dengan mengutip keterangan dalam kitab fathu al-qadiir , KH. Sahal Mahfudh menyatakan, nisab emas adalah 77,57 gram. Sedangkan perak 543,35
gram. Dengan demikian, nishab uang adalah sebanyak harga emas dengan berat 77,57 gram atau perak 543, 35gram (Sahal Mahfudh, 2003). Ini sungguh berbeda dengan para tokoh pemikir Islam yang mengatakan bahwa nishab zakat uang setara dengan 94 gram emas atau 91,92 gram emas yang mana ia tidak diketahui dari mana sumbernya (Muhammad, 2000). Selain itu, jumlah yang harus dikeluarkan juga sama. Yakni, rub’ul al usyri atau 2,5 %. Seandainya harga emas dengan jumlah tersebut adalah 2 juta rupiah, uang yang dikeluarkan untuk zakatnya adalah Rp. 50.000,-. Dan tentu saja, zakat tersebut hanya diwajibkan apabila telahmencapai satu tahun ( haul ). Berangkat dari pengertian di atas dalam menghadapi masalah khilafiyah seperti ini, KH. Sahal Mahfudh mengambil langkah terbaik dengan menerapkan suatu kaidah yang berbunyi al-khuruuj min al-khilaf mustahabbun . Artinya, keluar dari khilaf hukumnya sunnah. Jelasnya, mengamalkan pendapat pertama yang mewajibkan zakat atas uang. Bila memahami narasi ’illat yang dikemukakan KH. Sahal Mahfudh, rasanya, tidak ada keraguan sama sekali untuk menetapkan hukum kewajiban zakat atas uang yang ada sekarang, sebagaimana halnya tatkala diwajibkannya zakat atas emas dan perak. Karena sifat-sifat yang ada pada emas dan perak tersebut dalam kedudukannya sebagai mata uang, juga dimiliki oleh mata uang yang ada sekarang baik itu untuk uang kertas maupun uang logam selain emas dan perak. Walaupun nash atau ijma’ belum menetapkannya sebagai ’illat hukum, tetapi sifat tersebut tampaknya telah memiliki kesesuaian dengan sifat yang ada pada ashal -nya. Mengutip Abdul Wahhab Khallaf, menyebut ’illat yang demikian ini dikenal dengan istilah ’illat al-Munasib al- Mulaa’im (Abdul Wahhab Khallaf, 1996). Pendapat Sahal Mahfudh tentang pentingnya zakat sebagai fungsi sosial merupakan cara pandang yang melihat bagaimana kebutuhan umat ke depan dalam masalah ekonomi. Suatu metode yang tak dijumpai dalam kitab-kitab klasik. Bahkan, beliau menekankan fungsi sosial zakat tidak hanya sebagai ”bahan untuk membantu meringankan beban para orang- orang fakir miskin. Tegasnya, zakat menurut Sahal
Metodologi Pemikiran K.H. Sahal Mahfudh tentang Penetapan Zakat Uang Kertas 133 Mahfudh harus dijadikan senjata ampuh bagi pengentasan kemiskinan. Caranya adalah dengan menggunakan harta zakat secara produktif dan lembaga yang menanganinya harus handal, profesional, dan berorientasi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pendapat Sahal Mahfudh ini sangat memperlihatkan salah satu karakteristik fiqhnya yaitu memberikan apalah arti hukum yang ”agung” ia kalau tidak bisa membawa kemaslahatan bagi pelakunya. Alhasil, penetapan harta kena zakat tersebut bukan dinilai karena statusnya sebagai ”makanan pokok” tapi karena sebagai ”penghasilan pokok”, dan bukan karena ”jenis pekerjanaannya” tapi karena ”potensi hasil”. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan umat baik yang daruriyyat, hajiyyat maupun tahsiniyyat .
Metodologi Penetapan Zakat Uang Kertas Zakat merupakan salah satu ibadah maliyah yang mendapat perhatian besar dalam Islam. Disebutkan bahwa pada harta yang dimiliki seseorang, didalamnya terdapat hak bagi orang lain. Hak yang utama berupa zakat, tidak hanya itu dalam Islam juga menganjurkan agar manusia bersedekah, berqurban, berwaqaf, berinfaq, berqurban, beraqiqah, senantiasa memuliaakan tamu, menghormati tetangga, serta mentaati aturan pemerintah demi kemaslahatan umum dan ketangguhan Negara. Ajaran tentang zakat disamping terdapat dalam al-Qur’an, juga ada hadist bahkan rincian umum tentang zakat. Ada bermacam-macam rincian zakat; seperti biji-bijian, binatang ternak, hasil bumi (emas dan perak) dan barang dagangan. Oleh karena itu, di zaman khalifah Abu Bakar as- Shiddiq beliau menetapkan orang-orang yang mengingkari zakat harus diperangi, karena hal itu akan berdampak besar terhadap kehidupan sosial dan kemanjuan Islam.
Merujuk pada zakat uang, dalam islam uang ( nuqud) tidak ada dalam al-Qur’an maupun hadits Nabi SAW karena bangsa Arab umumnya menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata dirham untuk menunjukkan
alat yang terbuat dari perak.Mereka juga menggunakan kata ’wariq ’ untuk menunjukkan dirham perak, kata ’ain untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang- barangmurah (Ahmad Hasan, 2004). Taqiyudin an-Nabhani mengemukakan bahwa uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga yaitu sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga (M. Maghfur Wahid, 2002). Sosiolog terkemuka, Max Webber, dikutip Nugroho, menyatakan bahwa uang merupakan sarana yang paling akurat untuk transaksi dan interaksi sosial ekonomi. Adapun Yusuf al Qardhawi menyatakan uang kertas adalah sepotong kertas tertentu yang dihias dengan berbagai lukisan dan memiliki harga yang sah yang biasanya dijamin dengan persediaan emas sebesar yang ditentukan oleh undang-undang. Uang kertas tersebut diterbitkan oleh pemerintah atau badan yang diberi izin oleh pemerintah untuk menerbitkannya guna dipergunakan manusia sebagai alat tukar (Yusuf Qardhawi, 1969). Menengok sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Hal ini dimungkinkan karena dalam penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang yang diambil dari Romawi dan Dirham ialah mata uang perak warisan peradaban Persia (Mustafa Edwin Nasution, dkk, 2015).
Lenjut Yusuf al Qardhawi menegaskan bahwa jenis uang kertas sudah umum berlaku di semua negara modern. Hal ini sesungguhnya disebabkan oleh sangat besarnya bidang pertukaran atau transaksi dalam negeri dan luar negeri dan oleh karena uang logam tidak mampu lagi memenuhi permintaan dari kehidupan ekonomi. Uang kertas dipandang sama dengan uang logam oleh karena keduanya merupakan alat tukar dan di samping bahwa uang kertas ialah jaminan untuk dibayar sebanyak harganya, yang kita lihat diperlakukan oleh manusia sama statusnya dengan uang logam dalam pembayaran hutang dan pemenuhan akan barang serta jasa yang diperlukan manusia (Yusuf Qardhawi, 1969).

## 134 Baiq Ismiati
Seperti diketahui dalam perkembangannya pada masing-masing negara membuat mata uang sendiri ada yang disebut rupiah di Indonesia, dollar di Amerika, ruppe di India, riyal di Saudi Arabia, yen di Jepang dan masih banyak lagi macamnya pada masing-masing negara. Semua uang tersebut sebagai alat tukar (beli) dan kemudian ada lagi perbedaan nilai tukar uang tersebut antara satu negara dengan negara lainnya. Merespon hal tersebut dapat ditarik benang merah bahwa uang juga merupakan kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dasar hukum dalam surah at-Taubah ayat 34-35;
َنوُ ُكۡأ�َيَل  ِناَبۡهُّرل ٱ�َو ِراَبۡحأَ ۡلٱ� َنِّم اٗيِثَك َّن إ ا ْآوُنَماَء َنيِ َّل ٱ� اَُّيأَ�ٰٓ�َي۞ َنيِ َّل ٱ�َو ِۗ َّللٱ� ِليِبَس نَع َنوُّد ُصَيَو ِلِطٰ�َبۡلٱ�ِب  ِساَّنلٱ� َلَٰوۡمأَ� ُه ۡ ِّشَبَف ِ َّللٱ� ِليِب َس  ِف اَ َنوُقِفنُي  َلَو َة َّضِفۡلٱ�َو  َبَهَّلٱ� َنوُ ِنۡكَي ۡمُهُهاَب ِج اَ ِب  ٰىَوۡكُتَف َ َّنَ َج ِر َن  ِف اَ ۡيَلَع  ٰىَمۡ ُي َمۡوَي ٖيمِلأَ�  ٍباَذَعِب ۡ ُتنُك اَم ْاوُقو ُذَف ۡ ُك ِسُفنأَ ِل ۡ ُت ۡ َنَك اَم اَذٰ�َه ۖۡ ُه ُروُه ُظَو ۡمُ ُبوُنُجَو َنوُ ِنۡكَت
Artinya: …dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu, dibakar dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu” (Departemen Agama RI, 2006).
Lebih lanjut, jenis harta seperti emas, perak dan uang zakatnya dikeluarkan setelah dimiliki secara pasti selama satu tahun qomariyah (haul). Besar nishab dan jumlah yang harus dikeluarkan berbeda-beda. Nisab emas 91,92 gram emas murni, nishab uang sama dengan nishab emas tersebut. Dan menurut Yusuf al-Qardhawi nishabnya senilai 85 gram. Sedangkan nishab perak senilai 642 gram perak, dan menurut Madzhab hanafi nishabnya senilai 700gram. Menanggapi hal di atas Sahal Mahfudh yang merupakan Kyai dan tergolong seseorang yang ahli dalam bidang ushul fiqih sehingga
sering disebut dengan istilahpembaharu fiqih modern, ia juga merupakan intelektual asli Indonesia yang istiqomah, setia dengan cara berpikir dan perjuangannya selalu menggunakan pendekatan fiqh sebagai etika sosial yang berkarakter maju atau progresif. Pengembangan fiqih yang ditawarkan Sahal Mahfudh, bukannya secara fundamental meninggalkan fiqih ulama-ulama terdahulu secara keseluruhan. Kerena para mujtahid masa lalu sebenarnya sudah menyediakan landasan yang kokoh, sebagaimana tergambar dalam kaidah-kaidah ushuliyah maupun fiqhiyah . Bahkan hingga kini tampaknya belum ada suatu metodologi ( manhaj ) memahami syari’at yang sudah teruji kesuksesannya, mengatasi berbagai permasalahan yang ada dan yang sudah dirumuskan oleh ulama terdahulu. Namun, Sahal Mahfudh juga tidak menafikan bahwa persoalan yang dewasa ini sedang dialami oleh umat tidak serta merta bisa diatasi semuanya oleh produk ijtihad para mujtahid terdahalu.
Sahal Mahfudh berpendapat bahwa harus ada reinterprestasi atau pemahaman baru terhadap fiqih agar bisa digunakan sebagai legal standing . Tawaran Sahal Mahfudh, terhadap pengembangan fiqih bisa dilakukan secara qauli dan manhaji . Secara qauli pengembangan fiqih bisa diwujudkan dengan melakukan kontekstualisasi kitab kuning atau melalui pengembangan contoh-contoh aplikasi kaidah- kaidah ushul fiqh maupun qawa’idalfiqhiyah . Sedangkan secara manhaji pengembangan fiqih bisa dilakukan dengan cara pengembangan teori masalik al-illat agar fiqih yang dihasilkan bisa maslahat al-amm ah (Sahal Mahfudh, 2003).
Ketidakadanya dalil secara tegas perihal tentang zakat uang maka bisa menggunakan qiyas (analogi). Dengan melihat ’illat (sebab hukum) yang sama, dalam mengqiyaskan zakat uang tetap dengan berpedoman pada tata aturan zakat yang sudah ada. Jelasnya qiyas bisa dijadikan hujjah hukum manakala jika telah memenuhi empat unsur Yaitu: pertama , al-Ashlu yaitu sesuatu yang ada hukumnya dalam nash . Ada juga yang menyebutnya dengan maqasih alaih (yang dijadikan ukuran), atau mahmul alaih (yang dijadikan pertanggungan) atau musyabbah bihi (yang dibuat keserupaan). Kedua , al-Far’u , ialah sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam
Metodologi Pemikiran K.H. Sahal Mahfudh tentang Penetapan Zakat Uang Kertas 135 nash , akantetapi disamakan dengan al-Ashlu dalam hukumnya. Sebuatan lain untuk al-Far’u adalah al-Maqis (yang diukur), al-Mahmul (yang dibawa), atau musyabbah (yang diserupakan). Ketiga , hukum Ashal merupakan hukum syara’ yang ada nashnya menurut ashal dan hukum ini dijadikan pangkal hukum bagi cabang.
Keempat , al-’Illat yaitu keadaan yang dijadikan dasar oleh hukum ashal berdasarkan wujudnya keadaan itu pada cabang. Maka, disamakanlah cabang itu kepada ashal mengenai hukumnya (Abdul Wahhab Khallaf, 1993).
Ashal merupakan dasar hukum larangan menyimpan atau menumpuk-numpuk dan menafkahkannya hal tersebut seperti emas dan perak. Adapun furu’ -nya yakni mata uang yang digunakan oleh ummat Islam, baik digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW maupun yang berlaku di zaman dewasa ini. Uang tersebut hukumnya disamakan dengan emas dan perak karena ada ’illat bahwa pada waktu turunnya ayat emas dan perak berlaku sebagai mata uang, di samping kedudukannya sebagai barang tambang yang memiliki nilai esensiil.
’Illat tersebut dapat dibenarkan karena ketika menengok sejenak sejarah membuktikan bahwa emas dan perak (dinar dan dirham) merupakan mata uang yang dipakai untuk bertransaksi sepanjang kehidupan Rasulullah dan para khalifah. Pada masa Nabi Muhammad SAW sampai masa Mu’awiyah mata uang yang dicetak masih bergaya Persia dan Romawi. Setelah itu barulah pada zaman Abdul Malik (76 H/659 M) mata uang khilafah dicetak sendiri dengan menggunakan kata-kata dan tulisan Arab dengan didirikannya tempat- tempat pencetakan uang. Sedangkan nilai uang ditentukan dengan beratnya, dimana pada waktu itu dinar mengandung emas 22 karat yang terdiri atas pecahan setengan dinar dan sepertiga dinar, kemudian pecahan yang lebih kecil diperoleh dengan cara memotong mata uang (Heri Sudarsono , 2002).
Berlandaskan kalimat antum a’lamu bi umuri dunyakum (kamu lebih tahu urusan duniamu) tersebut, Sahal Mahfudh dalam menggali hukum mencoba mengusulkan pendekatan yang mana disebut fiqh sosial sebagai upaya mengembangkan pola bermadzhab secara tekstual (madzhab qauli) menuju pola bermadzhab metodologis
(madzhab manhaji). Meskipun disamping itu, Sahal Mahfudh menjadikan kepentingan umum ( al-maslahah al-‘ammah ) sebagai pertimbangan terdepan dalam proses pengambilan hukum. Melalui madzhab qauli, Sahal Mahfudh sering merujuk dan mengutip pendapat- pendapat ulama yang ada pada kitab-kitab salaf , seperti Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki. Hal itu dilakukan demi menggali hukum yang sesuai dengan keislaman dan keindonesiannya dalam konteks sekarang. Makna lain karena mayoritas orang Indonesia mengikuti madzhab Syafi’i, sehinggaia pun lebih sering merujuk pada pendapat-pendapat Syafi’i daripada madzhab yang lainya.
Hal di atas dapat kita jumpai dalam fatwa hukum yang diberikan Sahal Mahfudh, seperti: pendapatnya tentang tentang zakat yang ada dalam karyanya Nuansa Fiqh Sosial. Ia mengutip pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal untuk menguraikan zakat hasil bumi (Sahal Mahfudh, 2003). Sedangkan teks klasik kitab-kitab kuning yang menjadi rujukan dalam menggali hukum dalam konteks sekarang adalah: Nihayah al-Zain, Subul al- Salam, Fath al-Mu’in, al-Iqna’, Mizan al-Kubra, al-Bajuri dan Rawa’iu al-Bayan, Fiqh ala Madzahib al-Arba’at, Buhgyat alMustarsyidin, dan Bidayat al-Mujtahid . Meskipun begitu, dalam upaya menggali hukum Sahal Mahfudh tidak begitu cocok dengan madzhab qauli (Sumantho al-Qurtuby, 1999). Menurutnya madzhab qauli jika dipakai untuk menjawab problematika yang muncul dalam masyarakat dinamis akan mengalami stagnasi. Sebab hukum yang ada dalam kitab-kitab tersebut terbatas dan memang terbentuk oleh kondisi sosial dan historis. Oleh karenanya, Sahal Mahfudh lebih sering dan senang menggunakan cara kedua yaitu madzhab manhaji . Melalui madzhab manhaji- nya, Sahal Mahfudh masih mengacu pada cara- cara yang digunakan para ulama terdahulu dalam rangka mengungkap hukum. Intinya Sahal Mahfudh berusaha mengkaji persoalan tersebut dengan menggunakan pendekatan ushul fiqh. Yakni menggunakan ta’lili , bayani dan maslahah ammah . Mengenai ta’lili digunakan Sahal Mahfudh untuk memberikan hukum

## 136 Baiq Ismiati
terhadap persoalan yang memang dapat dicari illat al-hukmi -nya, kemudian dilakukanlah “analogi”.
Ataupun jika tidak maka menggunakan istihsan dan istishab . Penempatan bayani yang digunakan Sahal Mahfudh, untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan asbab al-nuzul dan asbab al-wurud suatu hukum yang ada dalam al-Qur’an maupun hadits. Selain itu, digunakan pula untuk mengetahui bagaimana latar belakang suatu hukum. Lebih lanjut, digunakan pula dalam mengungkapkan aspek historisnya dan kultur sosial yang melingkupinya (Sasongko Tedjo, 1997). Nampak terlihat, Sahal Mahfudh lebih banyak menyandarkan fatwanya pada kepentingan maslahat. Bahkan, maslahat inilah yang menjadi acuan terdepan dalam seluruh fatwa hukum yang berkaitan dengan persoalan- persoalan non-ibadah, seperti muamalah, ekonomi, politik, budaya. Tidak bisa dipungkiri Sahal Mahfudh merupakan salah seorang kyai yang menentang corak legal-formal dalam memahami makna zakat.
Melalui tipologi pemikirannya, sangat terlihat bahwa zakat merupakan institusi untuk mencapai keadilan sosial dalam arti sebagai mekanisme penekanan akumulasi modal pada sekelompok kecil masyarakat. Lebih tegas ia menyatakan, zakat adalah salah satu cara untuk mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat. Sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi chaos serta mengganggu keharmonisan masyarakat. Rumusan itu tentu berbeda dengan persepsi umum umat Islam yang menganggap zakat tidak lebih sebagai media pemenuhan kesalehan individu yang bersifat eskatologis ketimbang perwujudan solidaritas sosial yang lebih mendasar. Dengan kata lain, zakat dipahami sebagai lembaga karitas. Pihak kaya (muzakki) diwajibkan memberikan sebagian hasil kekayaannya kepada yang tidak punya (mustahik). Namun, ia tidak dalam konteks mendistribusikan kekayaan secara adil sehingga tampaknya tidak terakumulasi dalam sekelompok orang saja (Sasongko Tedjo, 1997). Atau pelaksanaan zakat hanya sekedar memenuhi tuntutan syari’at Islam semata. Dimana, zakat oleh umat Islam ini dipedomani secara apa adanya sebagaimana
tertuang dalam teks-teks fiqh. Oleh sebab itu Sahal Mahfudh merombak kesemuannya dengan menggunakan pendekatan baru yang lebih realistis-empiris meskipun tetap berada dalam rambu-rambu hukum Islam.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil alisis mendalam mengenai metodologi pemikiran sahal mahfudh tentang penetapan zakat uang, ditemukan bahwa Sahal Mahfudh berpendapat zakat uang kertas wajib dizakati seperti objek lainnya. Ia menyebut zakat uang kertas dengan istilah zakah fi al-Auraq al-Maliyah . Adapun analogi yang digunakan uang telah menggantikan fungsi emas dan perak sebagai alat tukar dalam suatu transaksi dan untuk mengukur jasa. Sedangkan nishab uang adalah sebanyak harga emas dengan berat 77,57 gram atau perak 543, 35 gram. Jumlah yang harus dikeluarkan juga sama. Yakni, rub’ul al usyri atau 2,5%. Lebih lanjut, hal mendasar kewajiban zakat pada uang kertas disebabkan uang kertas telah menjadi nilai segala sesuatu. Kemudian metodologi yang digunakan Sahal Mahfudh berpegang pada beberapa sumber penetapan hukum yaitu al-Qur’an, hadits/ al-Sunnah, ra’yu (pendapat) kesemuanya itu di dekati dengan menggunakan pendekatan qiyas (analogi).
DAFTAR PUSTAKA Al-Qardhawi, Yusuf, 1969. Fiqh az-Zakah Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dau’ al-Qur’an wa as-Sunnah, Beirut: Dar al-Irsyad.
Al-Qurtubi, Sumanto, 1999. KH. MA Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia , Suarabaya: Cermin. Al-Jaziri, Abdurrahman, Kitabu al-Fiqhi ‘ala al-Madzâhibi al- Arba’ah , Beirut: Ihya al- Turats al-Arabi, tt. Asmani, Jamal Ma’mur, 2007. Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep Dan Implementasi , Surabaya: Khalista. Asmani, Jamal Ma’mur, 2014. Mengembangkan Fikih Sosial K.H.MA.Sahal Mahfudz Elaborasi Lima Ciri Utama , Jakarta: PT Gramedia. As-Shiddieqy, Hasbi, 2009. Pedoman Zakat , Semarang: Pustaka Rizki Putra.
Metodologi Pemikiran K.H. Sahal Mahfudh tentang Penetapan Zakat Uang Kertas 137 Baroroh, Umdah el., Jannah, Tuti Nurul, 2016. Fiqih Sosial (Masa Depan Fiqih Indonesia), Jawa Tengah: PUSAT FISI. Barito, Saifurrahman, 2004. Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami , Jakarta: Raja Grafindo Persada. Departemen Agama RI, 2006. Al Qur’an dan Terjemah, Surabaya: Karya Agung. Hadi, Muhammad, 2010. Problematika Zakat Profesi dan Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Harun, Salman, 2004. Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
Iskandar, Noer, 1996. Kaidah-kaidah Hukum Islam , Jakarta: Raja Grafindo Persada. Iqbal, Muhaimin, 2009. Dinar the real Money: Dinar Emas, Uang dan Investasiku , Jakarta: Gema Insani Press. Khallaf, Abdul Wahhab, 1993. Ilmu Ushul Fiqh , terj. Iskandar al-Barsany, Jakarta: Rajawali Press. Mahfudh, Sahal, 2014. Dialog Problematika Umat , Surabaya: Khalista. Mahfudh, Sahal, 1997. Dialog Dengan KH. Sahal Mahfudh: Telaah Fikih Sosial, Semarang: Yayasan Karyawan Suara merdeka. Mahfudh, Sahal, 2003. Nuansa Fiqih Sosial, Yogyakarta: LKiS. Margono, Suyud, 2009. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri,
Muhammad, 2000. Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah. Mustafa Edwin Nasution, dkk. 2015. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mu’arif, 2005. Pembaharuan Pemikiran Islam, Yogyakarta: Pondok Edukasi. Rahman, Mujib dkk, 2002. Kiai Sahal Sebuah Biografi , Jakarta: KMF Jakarta. Sudarsono , Heri, 2002. Konsep Ekonomi Islam , Yogyakarta: EKONISIA. Tedjo, Sasongko, 1997. Dialog Dengan KH. Sahal Mahfudh: Telaah Fiqh Sosial , Semarang: Yayasan Karyawan Suara Merdeka. Wiwoho, B., Yatim, Usman, 1991. Zakat dan Pajak , Jakarta: Bina Rena Pariwara. Wahid, M. Maghfur, 2002. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif , (Surabaya: Risalah Gusti.

## Sumber Jurnal:
Kholik, Nur dkk, Analisis Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Rumah Zakat Yogyakarta, Jurnal Ideas Publishing , Volume 04 Nomor 04 November 2018. Kasiyati, Siti, Nuansa Fiqh Sosial: Telaah Pemikiran Hukum KH. MA. Sahal Mahfudh , dalam Jurnal Al-Ahkam, STAIN (IAIN) Surakarta volume 4, nomor 1, Maret, 2006.