## SENGKETA HUKUM PEMEGANG CESSIE YANG DIBELI DARI
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN)
oleh: Dini Ramdania 

## ABSTRAK
Salah satu cara penyelesaian kredit bermasalah atau yang lebih dikenal dengan sebutan “kredit macet” yaitu dengan cara pengambilalihan kredit melalui cessie. Cessie merupakan suatu cara pengalihan dan atau penyerahan hak milik dimana yang menjadi objek pengalihan yang dimaksud disini adalah piutang atas nama. Dalam Pasal 613 KUHPerdata ayat (1) ditegaskan bahwa penyerahan piutang atas nama harus dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan yang disebut dengan akta Cessie, dimana hak-hak atas kebendaan itu dialihkan kepada pihak ketiga sebagai penerima pengalihan. Pada ayat (2) ditambahkan, bahwa penyerahan tersebut tidak berakibat hukum kepada debitur melainkan setelah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

## Pendahuluan
Manusia cenderung tidak pernah merasa puas dalam memenuhi segala kebutuhannya, baik itu kebutuhan sekunder, maupun tersier, mendorongnya untuk melakukan suatu kegiatan usaha yang dapat menghasilkan uang. Kegiatan usaha ini, baik untuk skala kecil, maupun untuk skala yang lebih besar, membutuhkan dana segar (fresh money) dalam mengembangkannya. Di samping itu, diera sekarang ini, status sosial dalam lingkungan masyarakat menjadi sangat penting. Orang-orang seakan berlomba-lomba untuk menunjukkan “kelasnya” di masyarakat, salah satunya dengan mengikuti trend hidup masa kini. Uang sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari berperan penting untuk menunjang hal itu. Untuk memperoleh uang atau tambahan dana bagi kelangsungan suatu usaha, pengajuan kreditdi bank dapat menjadi salah satu solusinya. Pengajuan kredit di bank selain menguntungkan bagi pihak yang mengajukan kredit (debitur), karena memperoleh dana untuk menunjang usahanya, juga menguntungkan pihak pemberi kredit atau dalam hal ini bank itu sendiri, dimana usaha pemberian kredit merupakan salah satu usaha perbankan yang paling utama dengan pendapatan terbesar yang berasal dari kegiatan usaha kredit berupa bunga dan provisi. 1
Pemberian kredit oleh bank dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dimana harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ketentuan bank. Syarat yang umumnya diminta oleh bank adalah penyerahan jaminan kredit
 Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
1 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung 2006, hlm. 471.
dari pihak peminjam (debitur) kepada pihak pemberi pinjaman (bank), baik itu berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.
Jaminan kredit yang telah disetujui oleh bank tersebut akan berfungsi sebagai pelunasan kredit debitur jika ia cidera janji atau wanprestasi di kemudian hari. Oleh karena itu, jika kredit yang diterima oleh debitur tidak dapat dilunasi, atau minimal ia tidak dapat membayar bunganya, sampai dikategorikan menjadi kredit macet, maka objek yang menjadi jaminan kredit akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi utang kredit pihak peminjam. Suatu kredit sampai dikategorikan bermasalah, jelas tidak diklasifikasikan begitu saja, tetapi melalui suatu observasi mendalam, apakah telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu atau belum. Kredit-kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Sedangkan untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi kredit, melainkan harus diberi pengurangan pokok kredit (haircut) sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan 2 cara yakni penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit yang dimaksud adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Salah satu cara penyelesaian kredit bermasalah atau yang lebih dikenal dengan sebutan “kredit macet” yaitu dengan cara pengambilalihan kredit melalui cessie . Cessie merupakan salah satu cara pengalihan piutang atas nama kepada pihak ketiga yang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. 2
Pasal 613 KUHPerdata ayat (1) ditegaskan bahwa penyerahan piutang atas nama harus dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan yang disebut dengan akta Cessie , dimana hak-hak atas kebendaan itu dialihkan kepada pihak ketiga sebagai penerima pengalihan. Pada ayat (2) ditambahkan, bahwa penyerahan tersebut tidak berakibat hukum kepada debitur melainkan setelah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Selain itu, karena Cessie merupakan cara untuk mengalihkan piutang, maka Cessie tidak dapat berdiri sendiri. Dalam Pasal 584 KUHPerdata diatur tentang cara memperoleh hak milik, dimana Cessie harus didahului oleh suatu peristiwa perdata atau yang disebut dengan underlaying transaksi. Underlaying tranksaksi dalam hal ini adalah jual-beli piutang yang dilakukan oleh Bank sebagai kreditur lama dengan pihak ketiga sebagai kreditur baru. Jadi, cessie disini adalah merupakan follow-up
2 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Kecana, Jakarta 2006, hlm. 75-76
dari peristiwa hukum jual beli piutang tersebut. Dalam jual-beli piutang, penjual dapat menjual piutangnya dengan harga di bawah nilai piutangnya. Hal ini mengingat ada resiko yang harus ditanggung oleh pembeli piutang atau kreditur baru jika ternyata pihak debitur tidak dapat melunasi utangnya. Selain itu, pihak pembeli piutang juga ingin memperoleh keuntungan dari transaksi jual-beli piutang tersebut. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi disini bahwa nilai piutang atau hak tagih yang dialihkan kepada kreditur baru harus sesuai dengan hak tagih yang dimiliki oleh kreditur lama. Sehingga nilai piutang tersebutlah yang menjadi dasar bagi kreditur baru untuk menuntut pembayaran dari debitur.
Apabila para pihak dalam berperkara tidak puas atas putusan Hakim, maka para pihak bisa melakukan upaya hukum.Salah satu upaya hukum yang biasa adalah banding. Lembaga banding diadakan oleh pembuat undang-undang, oleh karena dikhawatirkan bahwa Hakim yang adalah manusia biasa, membuat kesalahan dalam menjatuhkan sesuatu putusan. Oleh karena itu, dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi. Permohonan banding dapat diajukan oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak. Hal itu berarti, bahwa pihak yang dikalahkan dengan putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan permohonan banding. Dalam hal gugat dikabulkan untuk sebagian (dan untuk bagian yang lain atau yang selebihnya ditolak), atau dalam hal telah diajukan gugat balasan, dan baik gugat asal, maupun gugat balik, dua-duanya dikabulkan atau ditolak, maka kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan banding, dengan lain perkataan permohonan banding yang diajukan oleh salah satu pihak, tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang lain untuk mengajukan permohonan banding juga. 3
Permohonan banding yang diajukan secara terlambat, dengan lain perkataan yang diajukan lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undangakan dinyatakan tidak dapat diterima.
Permohonan banding supaya dapat diterima harus diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, menyatakan bahwa permohonan banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung mulai berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan. Seperti dalam Putusan Nomor: 467 K/PDT/2013. Alex Yonk Andi Rivai merupakan pembeli Cessie dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) secara sah yang dituangkan dalam akta perjanjian pengalihan pituang ( Cessie ) yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Trigis, SH,. SE dengan menjaminkan 3 Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu SHM No. 344/Sukamaju, SHM No. 345/Sukamaju, SHM No. 346/Sukamaju atas nama Ny. Maulina. Berdasarkan akta perjanjian pengalihan piutang ( Cessie ), BPPN selaku penjual telah mengalihkan piutang PT. Istana Baladewa kepada Alex Yonk Andi Rivai selaku pembeli dan BPPN telah
3 Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, CV. Mandar Maju, hlm147-151
memberitahukan kepada PT. Istana Baladewa. Secara hukum pengalihan piutang sah dan mengikat secara hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUHPerdata jo. Pasal 584 KUHPerdata.
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pengakuan Hutang sejak tanggal Pengalihan Piutang ( Cessie ) sudah 8 tahun PT. Istana Baladewa/Tergugat II tidak membayar hutang berikut bunga kepada Alex Yonk Andi Rivai/Penggugat. Maka Alex Yonk Andi Ravai berwenang untuk menjual (eksekusi) lelang atas jaminan SHM-SHM yang telah dipasang hipotek tersebut.
Betapa kagetnya saat Penggugat akan melakukan eksekusi terhadap ketiga SHM-SHM tersebut, ternyata ada sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung antara Ny. Maulina (Penggugat) dengan menggugat ASPAC BANK (Tergugat I), PT. Istana Baladewa (Tergugat II), Rusli Suherman (Terggugat III), Tatang Supriatna (Tergugat IV), Notaris/PPAT Eliawati Hostiadi, SH (Turut Tergugat I), Notaris/PPAT Kikit Wirianti Sugata, SH (Turut Terggat II), Kantor Lelang Negara Bandung dan Badan Pertanahan Naisonal Kabupaten Bandung dengan putusan memenangkan gugatan Ny. Maulina baik dari tingkat Pengadilan Negeri (PN BB), tingkat Pengadilan Tinggi (PT) hingga tingkat Mahkamah Agung (MA) dan putusan ini sudah incraht .
Munculnya dua putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap ( incraht ) baik itu pihak Alex Yonk Andi Rivai maupun pihak Ny. Maulina yang sama-sama mengklaim bahwa pihaknya berhak atas 3 bidang tanah tersebut. Disinilah penegak hukum dalam hal ini Majelis Hakim harus lebih hati-hati dalam membuat putusan karena dampaknya akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi salah satu pihak. Dan akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Tinjauan Teori
Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal tersebut mengatur bahwa:
“Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara Bank dengan pihak lain.”
Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat dengan perjanjian. Perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara bank dengan debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis atau bentuk akta yang dibuat sebagai alat bukti. Secara yuridis ada dua jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu: 4
1. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan atau akta dibawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian
4 Budi Untung,, Kredit Perbankan di Indonesia , Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 31.
ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar ( standaardform ) yang diisi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh bank tersebut termasuk jenis akta di bawah tangan.
2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris atau akta otentik atau akta notariil artinya perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris, yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang notaris, namun dalam praktik semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil.
Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari satu kreditur atau lebih dari satu bank). Unsur-unsur yang terdapat dalam bidang perkreditan, yaitu: 5
a . Kepercayaan
Kepercayaan adalah keyakinan dari kreditur (pemberi kredit) bahwa prestasi yang diberikan kepada debitur (penerima kredit), baik berupa uang, barang, atau jasa, akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan bersama b . Tenggang waktu
Tenggang waktu adalah waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
c .

## Degree of risk
Yaitu risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin panjang waktu yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat risikonya, sehingga terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Karena adanya unsur risiko ini maka dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit.
d . Prestasi atau objek
Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi
5 Muhammad Djumhana, Op.ci t, hlm 231
modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan.
Cessie Cessie adalah suatu cara pengalihan atau pengoperan hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru. Di dalam Pasal 613 KUH Perdata, cessie diberi istilah “pengalihan piutang atas nama”. Perlu diketahui bahwa cessie bukan merupakan cara untuk berakhirnya perikatan. Artinya, dalam cessie utang piutang atau kontrak yang lama tidak hapus, tetapi hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. Cessie memiliki sifat dualistis, karena di samping diatur dalam Buku Kedua KUH Perdata tentang “kebendaan”, ia diatur pula dalam Buku Ketiga KUH Perdata tentang “Perikatan”. Hal tersebut dikarenakan cessie merupakan suatu cara pengalihan hak, yaitu hak atas piutang, di mana piutang di sini termasuk dalam “kebendaan bergerak”. Namun, karena pada saat piutang beralih pihak kreditur juga berganti dari kreditur lama menjadi kreditur baru, maka dilihat dari segi penggantian kreditur, cessie termasuk dalam “perikatan”.Pengaturannya ini dalam bentuk pergantian kreditur disebut dengan novasi subjektif aktif. Jadi, antara lembaga novasi dengan lembaga cessie pada dasarnya adalah sama. Hanya sudut pandang dan penekanannya yang berbeda.
Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Scholten, bahwa cessie dapat dipandang dari 2 (dua) segi, yakni:
1. Sebagai lembaga hukum perikatan, yakni sebagai pergantian kreditur (kontrak antar kreditur).
2. Sebagai bagian hukum benda, yakni sebagai cara pengalihan hak milik.
Namun tetap terdapat perbedaan di antara keduanya. Novasi hakikatnya merupakan perundingan segitiga antara kreditur lama, debitur, dan kreditur baru, sedangkan cessie merupakan tindakan sepihak oleh kreditur. Debitur bersifat pasif, dimana ia hanya diberitahukan tentang adanya penggantian kreditur, sehingga ia harus membayar kepada kreditur baru.
a . Pengaturan Cessie
Dalam hubungan dengan pengalihan hak yang terbit dari suatu kontrak, Pasal 613 KUH Perdata menentukan bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.Penyerahan yang demikian bagi si berutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen .
Piutang atas nama adalah piutang yang pembayarannya dilakukan kepada pihak yang namanya tertulis dalam surat piutang tersebut dalam hal ini kreditur lama. Akan tetapi dengan adanya pemberitahuan tentang pengalihan piutang atas nama kepada debitur, maka debitur terikat untuk membayar kepada kreditur baru dan bukan kepada kreditur lama.
Pasal 613 KUH Perdata menyatakan penyerahan piutang atas nama merupakan suatu perbuatan pengalihan hak milik. Karena dalam sistem KUH Perdata, perjanjian jual-beli termasuk jual beli piutang diklasifikasikan sebagai perjanjian yang bersifat konsensual obligatoir. Artinya, jual beli piutang tersebut dianggap baru meletakkan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli, tetapi belum mengalihkan kepemilikan. Selanjutnya, Pasal 1459 KUH Perdata menyebutkan bahwa hak milik atas benda yang dijual tidak beralih kepada pembeli selama benda tersebut belum diserahkan sesuai ketentuan Pasal 612, 613, dan 616 KUH Perdata.
Mengenai alasan seorang kreditur menjual piutangnya bukanlah menjadi alas haknya. Umumnya seorang kreditur menjual piutangnya karena ia membutuhkan uangnya, tetapi piutangnya belum jatuh tempo sehingga kreditur tidak dapat menagihnya sekarang kepada debitur. Akhirnya, piutang tersebut dijual di bawah harga nominal dan pembeli piutang kelak pada saat jatuh tempo akan menerima pembayaran sesuai nilai nominalnya dari debitur. Alas haknya adalah suatu peristiwa hukum seperti jual beli atau hibah. Para pihak yang terlibat di dalam cessie adalah kreditur yang mengalihkan/menyerahkan piutang disebut cedent , kreditur yang menerima pengalihan/penyerahan piutang disebut cessionaris , dan debitur sendiri disebut cessus .
b . Asas-asas dalam Cessie Transaksi cessie , terdapat beberapa asas hukum sebagai berikut:
a ) Asas nemoplus iurist 6
Asas nemoplus iurist adalah suatu asas yang mengajarkan orang tidak memberikan/mengalihkan kepada pihak lain melebihi dari apa yang dipunyainya. Dalam hubungannya dengan tindakan cessie, maka pemberlakuan asas nemoplus jurist ini adalah bahwa ketika piutang dialihkan secara cessie, maka piutang tersebut haruslah maka pihak yang mengalihkannya, tidak dapat mengalihkan melebihi dari apa yang menjadi miliknya.
b). Asas cessie sebagai lembaga assesoir Assesoir berarti tambahan/ikutan. Perjanjian yang bersifat assesoir adalah perjanjian yang senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok.
6 Satrio, Cessie, Subrogasi, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang , Penerbit Alumni, Bandung, 1999, hlm 27
Dalam praktik perbankan, perjanjian pokoknya itu berupa perjanjian pemberian kredit, dengan kesanggupan memberikan jaminan seperti gadai, fidusia, hipotik, dan lain-lain. Kemudian diikuti perjanjian penjaminan secara tersendiri yang merupakan tambahan yang dikaitkan dengan perjanjian pokok tersebut. 7 Dalam hubungannya dengan cessie , dikatakan assesoir karena tindakan cessie tersebut bergantung pada eksistensi piutang yang dialihkan dan kontrak yang menghasilkan piutang tersebut. Konsekuensi yuridis dengan berlakunya prinsip cessie ini adalah bahwa jika dengan alasan apapun piutang yang dialihkan tidak sah atau kontrak yang melahirkan piutangnya tidak sah, maka cessie tersebut juga menjadi tidak sah.
c). Asas kontrak nyata ( riil ) Yang dimaksud dengan kontrak nyata ( riil ) adalah suatu kontrak yang baru dianggap terjadi setelah benda yang merupakan objek kontrak tersebut dialihkan kepada pihak lain (pihak yang menerima peralihan). Sebelum levering dilakukan, maka kontrak dianggap belum ada. Dalam hubungan dengan perbuatan cessie ini, maka berdasarkan asas kontrak nyata, maka cessie baru ada dan mengikat pada saat piutang tersebut dialihkan. Berdasarkan asas kontrak nyata ini, jika seorang berjanji untuk mengalihkan piutangnya di kemudian hari, meskipun perjanjian yang demikian sudah mengikat secara obligatoir, tetapi cessie belum terjadi, meskipun piutang tersebut mungkin pada saat dibuat sudah ada dan sudah menjadi milik pihak yang akan mengalihkan tersebut. Hal ini adalah wajar, mengingat tindakan cessie yang dimaksudkan dalam KUHPerdata adalah tindakan penyerahan ( levering ) itu sendiri.
Di lain sisi, mengingat bahwa yang dialihkan disini adalah benda tak bertubuh, sehingga pengalihan benda tersebut dapat saja dilakukan meskipun fisik dari benda tersebut tidak ada (tidak dipindahtangankan) pada saat proses pengalihan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa cessie terhadap tagihan yang akan ada di masa yang akan datang sah-sah saja dilakukan.
d). Asas levering tertulis Berdasarkan asas ini, maka tindakan cessie haruslah dibuat dalam bentuk tertulis (akta cessie ), baik itu dengan akta otentik atau akta di bawah tangan.
7 Sri Soedewi, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan , Liberty Offset Yogyakarta, 2007, hlm. 37.
Konsekuensi hukum jika akta tersebut tidak dibuat adalah bahwa tindakan cessie tersebut menjadi batal demi hukum . Dengan telah dibuatnya akta cessie , maka telah terjadilah tindakan atau perbuatan hukum cessie , walaupun belum diberitahukan kepada debitur mengenai adanya pengalihan tersebut. Pemberitahuan hanya dimaksudkan agar debitur mengetahui adanya pengalihan hak tersebut kemudian terikat oleh adanya cessie itu. 8 Jika setelah dibuat akta cessie kemudian para pihak ternyata berubah pemikiran sehingga cessie ingin dibatalkan, maka dapat ditempuh cara membuat cessie lagi kepada kreditur semula dengan suatu akta tertulis lagi. Jika sudah diberitahukan kepada debitur atau debitur sudah menyetujuinya, maka pemberitahuan atau persetujuan dari debitur tersebut perlu dilakukan lagi. Inilah yang disebut dengan retro cessie .
Proses retrocessie ini misalnya diperlukan dalam hal tidak tertagihnya piutang yang sudah dialihkan dengan anjak piutang (dengan hak regres ), tetapi kemudian pihak pembeli piutang bermaksud untuk menggunakan hak regres -nya.
e). Asas transparansi kepada debitur Dalam KUHPerdata disyaratkan agar dalam melakukan tindakan cessie , unsur transparansi khususnya transparansi kepada debitur harus benar-benar dikedepankan. Dalam hal ini ditentukan bahwa: “Tindakan cessie harus diberitahukan (tertulis atau lisan) kepada debitur, atau Debitur menyetujuinya dan mengakuinya secara tertulis”. Konsekuensi hukum dari tidak dipenuhinya syarat transparansi ini memang tidak sampai mengakibatkan gagalnya tindakan cessie tersebut. Tindakan cessie tetap sah dan mengikat secara hukum, hanya saja tindakan tersebut tidak berpengaruh/tidak mempunyai akibat hukum terhadap debitur. Artinya, debitur dapat menolak untuk membayar utangnya kepada kreditur yang lama. Demikian pula pihak kreditur baru tidak dapat lagi menolak atau membatalkan cessie tersebut secara sepihak hanya karena alasan pihak debitur tidak mengetahui adanya cessie tersebut.
Novasi Buku ketiga KUHPerdata, cessie dikenal pula dengan istilah novasi dalam arti luas (pergantian kreditur). Hal ini dapat dimaklumi karena dalam bentuk pergantian kreditur antara lembaga novasi (novasi subjektif aktif) pada prinsipnya adalah sama dengan lembaga cessie . Oleh karena itu, Penulis ingin memberikan suatu gambaran diferensiasi antara cessie dengan novasi, agar pembaca dapat dengan jelas mengetahui letak perbedaan dan juga persamaan dari ketiga tindakan hukum tersebut. Penulis juga memberikan sedikit gambaran tentang pergantian kreditur lain dalam
8 Sri Soedewi, Op.cit ., hlm. 68.
perikatan yang dikenal dengan subrogasi, sehingga penggunaan istilah dari ketiganya dapat sejalan dengan teori yang ada.
1.

## Pengertian Novasi
Novasi yang lebih dikenal dengan istilah pembaruan utang merupakan salah satu cara berakhir atau hapusnya perikatan. Novasi disebut dengan pembaruan utang, karena pada novasi, pihak kreditur dan debitur sepakat untuk menghapus perikatan yang lama dan menggantikannya dengan perikatan yang baru. Adapun beberapa pengertian novasi dari para ahli hukum, yakni: 9 C. Asser’s:
“Novasi (pembaruan utang) adalah sebuah persetujuan, di mana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, yang ditempatkan di tempat yang asli.”
Vollmar:
“Novasi adalah suatu perjanjian karena dimana sebuah perjanjian yang akan dihapuskan, dan seketika itu juga timbul sebuah perjanjian baru. “
Dua definisi diatas sama sekali tidak menyinggung mengenai kedudukan subjek atau pihak-pihak yang ada di dalam perikatan tersebut, padahal dalam novasi bukan saja objek yang dapat berubah, tetapi subjeknya juga dapat berganti.
Penulis lebih cenderung menggunakan definisi Salim H.S, yakni: 10
“Novasi adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur, di mana perjanjian lama dan subjeknya yang ada dihapuskan dan timbul sebuah objek dan subjek perjanjian yang baru.”
Dari definisi di atas, dapat dilihat beberapa unsur dalam novasi, yaitu adanya: 11
a. perjanjian baru,
b. subjek yang baru,
c. hak dan kewajiban, dan
d. prestasi.
2. Macam-Macam Novasi
Di dalam Pasal 1413 KUHPerdata disebutkan 3 macam novasi, yakni:
a . Novasi Objektif
Novasi objektif adalah pembaruan utang dimana antara debitur dan kreditur telah sepakat untuk menghapus kontrak utang yang lama dan memberlakukan
9 Salim H.S., Op.cit ., hlm. 168.
10 Salim H.S., Op.cit ., hlm. 169.
11 Ibid , hlm. 169.
kontrak utang yang baru. Jadi, dalam hal ini yang diganti adalah berkaitan dengan objek perikatannya yakni utang, bukan berkaitan dengan kreditur atau debiturnya. Misalnya hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam perjanjian jual-beli dirubah menjadi perjanjian pinjam-meminjam uang. Jadi, sisa pembayaran harga yang belum dibayar oleh pembeli diakui sebagai utang dalam perjanjian pinjam-meminjam uang. 12 Itu adalah contoh novasi dimana hubungan hukum antara debitur dan kreditur sebelum dan sesudah novasi berbeda, tetapi tidak demikian halnya dengan restrukturisasi utang. Pada restrukturisasi utang, hubungan hukum antara debitur dan kreditur sebelum dan sesudah terjadi novasi, tetap mengenai pinjam-meminjam atau utang- piutang. Tetapi, yang berubah adalah utangnya yang telah direstrukturisasi secara substansial sehingga perikatan yang lama hapus dan diganti oleh perikatan yang baru. Jadi, dikatakan novasi atau pembaruan utang jika yang berubah adalah hubungan hukum antara para pihak yang terkait, yakni debitur dan kreditur atau pada objek perikatannya yang secara substansial akan mengubah identitas perikatan.
Tegasnya, pembaruan utang terjadi jika:
“Para pihak menyatakan dengan tegas keinginan mereka untuk melepaskan diri dari perikatan yang lama dan bersamaan dengan itu menyatakan bahwa hubungan hukum diantara mereka akan ditentukan didalam suatu perikatan yang baru”; atau:
“Baik substansi maupun maksud dari perjanjian yang baru yang dibuat mengakibatkan perubahan sedemikian rupa sehingga tidak lagi dapat dikatakan perjanjian baru memuat perikatannya yang sama.”
b .

## Novasi Subjektif Pasif
Novasi subjektif pasif adalah pembaruan utang dimana adanya pergantian debitur lama dengan debitur baru, sehingga debitur lama dibebaskan dari kewajibannya. Yang dimaksud pergantian debitur disini, bukan hanya pergantian dari debitur lama menjadi debitur baru, tetapi juga termasuk perubahan/pergantian komposisi debitur. Misalnya, debitur dalam suatu perjanjian kredit adalah A, B, dan C. Atas persetujuan pihak kreditur dilakukanlah novasi dengan mengubah komposisi debitur, sehingga menjadi A dan B saja, atau ditambah menjadi A, B, C, dan D. Sebagai akibatnya, antara debitur lama dengan kreditur sudah tidak ada lagi kontrak utang- piutang. Tetapi, jika debitur lama tidak dibebaskan dari kewajibannya, maka yang terjadi bukanlah novasi, melainkan tindakan hukum delegasi atau yang disebut dengan istilah “novasi yang tidak selesai”. 13
12 Suharnoko dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie , Kencana, Jakarta,
2006, hlm. 57. 13 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) , Citra Aditya Bakti, Bandung,, 2003, hlm. 189.
Pembaruan utang atau novasi subjektif pasif dapat terjadi atas inisiatif dari pihak kreditur, untuk mencari langsung debitur baru yang bersedia untuk memenuhi kewajiban debitur lama.Novasi seperti ini sering juga disebut dengan istilah “expromissio”. Perlu diingat pula, bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, bertindak atas nama sendiri, dan untuk melunasi utangnya debitur atau jika ia bertindak atas namanya sendiri yang tidak menggantikan hak-hak kreditur (Pasal 1382 KUHPerdata).
c . Novasi Subjektif Aktif Sama halnya dengan novasi subjektif pasif, novasi subjektif aktif juga merupakan pembaruan utang dimana komposisi subjek di dalamnya berubah. Perbedaannya, jika dalam novasi subjektif pasif subjek yang berganti adalah posisi debitur, namun dalam novasi subjektif aktif, yang berganti adalah posisi krediturnya. Akibatnya, tidak ada lagi hubungan hukum antara debitur dengan kreditur lama, melainkan yang ada adalah hubungan hukum antara debitur dengan kreditur baru.
Sebagai contoh, Indah berutang kepada Ani. Posisi Ani sebagai kreditur dalam perjanjian novasi kemudian digantikan oleh Ayu sebagai kreditur. Maka perjanjian utang piutang antara Indah dan Ani sebagai kreditur lama telah hapus, dan yang berlaku adalah perjanjian utang piutang antara Indah dan Ayu sebagai kreditur baru.
1. Syarat-syarat Yuridis dari Novasi
Tindakan hukum novasi mempunya syarat-syarat yuridis sebagai berikut:
A . Dilakukan dengan Tegas. Suatu novasi harus dinyatakan secara tegas oleh pihak-pihak terkait. Novasi tidak dapat dipersangkakan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1415 KUHPerdata, yang menyatakan sebagai berikut:
“Tiada pembaruan utang yang dipersangkakan; kehendak seorang untuk mengadakannya harus dengan tegas ternyata dari perbuatannya”.
B . Adanya Utang yang Sah Karena dalam novasi terjadi pembaruan utang, maka sebelum diperbarui, harus ada utang yang sah. Karena jika tidak ada, atau utang yang sebelumnya tidak sah, maka tidak ada utang yang dapat atau layak diperbarui
C . Terjadi Pergantian yang berkaitan dengan Objek Perikatan (utang), Subjek Perikatan (debitur maupun kreditur) Tindakan hukum novasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni:
a ) Pergantian utang lama dengan utang baru.
b ) Pergantian debitur lama dengan debitur baru c ) Pergantian kreditur lama dengan kreditur baru.
d ) Harus Memenuhi Syarat Pembuatan Kontrak Karena dengan novasi suatu kontrak lama akan hapus dan suatu kontrak baru akan berlaku, maka syarat-syarat sahnya suatu kontrak juga harus dipenuhi dalam suatu novasi. Syarat-syarat sah kontrak telah dibahas sebelumnya dalam bagian lain dari bab ini.
e ) Delegasi Saja Belum Merupakan Novasi Delegasi adalah pergantian debitur lama dengan debitur baru, dengan tetap mempertahankan hak regres di dalamnya. Inilah yang membedakannya dengan novasi subjektif pasif, dimana debitur lama tidak mempunyai hak regres(without recourse) .Jadi, jika kreditur menyetujui pergantian debitur tanpa hak regres , yakni membebaskan debitur dari kewajibannya, maka berubahlah delegasi menjadi suatu novasi. Jika tidak, maka walaupun kewajiban didelegasikan kepada pihak lain, tetapi pihak kreditur tetap dapat menagih langsung kepada debitur lama.
f ) Dengan Novasi, Hak-Hak Istimewa dan Jaminan Utang Tidak Beralih.
Berikut ketentuan-ketentuan mengenai novasi yang dijamin dengan hak-hak istimewa dan jaminan utang:
1 Jaminan kebendaan dan hak-hak istimewa tidak beralih kepada piutang baru, kecuali jika hal tersebut dipertahankan secara tegas oleh kreditur.
2. Apabila novasi terjadi dengan pergantian debitur baru, maka hak-hak istimewa dan jaminan kebendaan tidak berpindah kepada harta milik debitur baru. Sehingga jaminan harus dipasang kembali, karena tidak beralih dengan sendirinya.
3. Jika novasi terjadi dengan para debitur yang tanggung- menanggung, maka hak-hak istimewa dan jaminan kebendaan tidak dapat dipertahankan, kecuali atas benda orang yang membuat perikatan baru.
4. Dengan demikian, dengan novasi, hanya hak-hak istimewa atau jaminan kebendaan atas benda debitur yang membuat novasi yang akan tetap ada.
5. Jika novasi terjadi dengan salah satu dari debitur yang tanggung-menanggung, maka debitur-debitur lainnya yang semula tanggung-menanggung dibebaskan dari kewajibannya. Akan tetapi, jika kreditur menuntut agar debitur-debitur lainnya tetap juga menjadi debitur tetapi orang lain tersebut menolaknya, maka perikatan lama tetap berlaku.
6. Novasi tidak harus dibuat tertulis dalam sebuah akta otentik, bahkan dalam Pasal 1425 KUHPerdata disebutkan bahwa pembaruan utang dengan
penunjukan seorang berutang baru untuk mengganti yang lama, dapat dijalankan tanpa bantuan orang yang berutang lama.
2 Akibat Hukum dari Novasi 14
◙ Jika debitur yang berganti, maka debitur lama terbebas dari kewajibannya, dan kreditur tidak dapat lagi menagih kepada debitur lama, kecuali jika ada kesepakatan lain dengan debitur lama.
◙ Jika kreditur yang berganti, maka hak-hak kreditur lama akan hapus dan kreditur lama tidak dapat lagi menagih kepada debitur. Dan segala tangkisan yang sebelumnya dapat diajukan oleh debitur kepada kreditur lama, sudah tidak dapat lagi diajukannya.
◙ Novasi antara kreditur dan debitur dengan penjamin pribadi, membebaskan penjamin pribadi dari kewajibannya.

## 4. Subrogasi
Salah satu model pembayaran hutang dimana terjadi pergantian kreditur di dalamnya dikenal dengan subrogasi. Pasal 1400 KUHPerdata memberikan definisi subrogasi yakni penggantian hak-hak kreditur oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada kreditur itu, baik terjadi karena persetujuan ataupun undang- undang. Jadi, pada subrogasi penggantian hak-hak kreditur terjadi karena adanya pembayaran oleh pihak ketiga dimana hak-hak kreditur beralih kepadanya. Jika dibandingkan dengan cessie , ada beberapa persamaan dari keduanya, yakni adanya pergantian subjek kreditur dan perikatan lama yang tidak hapus (perikatan dengan debitur). Tetapi disamping persamaan tersebut, terdapat pula perbedaan-perbedaan yang cukup banyak di antaranya mengenai cara terjadinya. Adapun perbedaan- perbedaan diantara keduanya adalah: 15
a . Cara terjadinya:
1. Untuk cessie disyaratkan adanya akta (dibawah tangan maupun otentik), sedangkan untuk subrogasi, kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal 1402 ayat (2), tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu.
2. Rechtstitel yang mendahului cessie bisa bermacam macam, seperti jual-beli, tukar-menukar, atau hibah. Tetapi pada subrogasi, selalu merupakan akibat dari pembayaran oleh pihak ketiga atas hutang debitur.
3. Pada cessie selalu harus ada kerjasama atau hubungannya dengan kreditur/ cedent , sedangkan subrogasi dapat terjadi karena undang- undang.
14 Munir Fuady, Op. cit ., hlm. 186.
15 J.Satrio, Loc.cit. , hlm. 61
b . Akibat-akibatnya:
1. Pada subrogasi tidak disyaratkan adanya pemberitahuan (betekening) , sedang pada cessie , peralihan hak-hak ceden t kepada cessionaris baru berlaku terhadap cessus hanya jika telah diberitahukan kepadanya atau telah disetujui dan diakuinya.
2. Pada cessie jika rechtstitel -nya adalah jual-beli, maka cedent harus menanggung (vrijwaren), adanya tagihan tersebut, sekalipun pada waktu penjualan tidak diperjanjikan hal itu (Pasal 1535) tetapi kewajiban menjamin solvabilitas debitur tidak ada. Resiko tidak membayarnya debitur tetap ada pada cessionaris .
3. Pada subrogasi, jika ternyata sudah tidak ada lagi tagihan pada debitur, maka tidak ada subrogasi dan pihak yang membayar dapat menuntut uangnya kembali kepada kreditur berdasarkan pembayaran yang tidak terhutang ex Pasal 1361.
4. Cessionaris selalu dapat menagih seluruh hutang debitur sekalipun ia hanya membayar kurang dari nilai nominal tagihan kepada cedent .
Sedangkan pada subrogasi, pihak ketiga yang gasubrogeerd, hanya berhak menagih sebesar yang telah ia bayarkan kepada kreditur.

## Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 membentuk BPPN. Tugas pokoknya: penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Agar dapat melakukan misinya, BPPN dibekali seperangkat kewenangan yang tertuang dalam Keppres No. 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai landasan hukum operasional. 16
Di zaman kepemimpinan Glenn Yusuf, BPPN melengkapi organisasinya dengan divisi Asset Management Credit (AMC) dan Asset Management Investment (AMI). AMC menangani kredit bermasalah dari bank-bank yang ditutup atau diambil pemerintah. Sementara AMI menangani aset bank atau pemilik bank. Nilai seluruh aset yang berada di tangan AMC dan AMI berjumlah Rp. 640 triliun. Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPPN, yang berada langsung dibawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
BPPN mempunyai tugas :
a . Melakukan pengadministrasian jaminan yang diberikan Pemerintah pada Bank Umum sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden Nomor: 26 Tahun 1998
16 Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1998 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
b . Melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termaksud restrukturisasi bank yang oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat;
c . Melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka penyehatan bank yang tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
Pasal 5, BPPN dipimpin oleh seorang Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Personalia pimpinan lainnya dari BPPN ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia. Pasal 11, segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPPN dibebankan kepada kekayaan Negara yang dipisahkan dan sumber lain yang sah. Apabila pelaksanaan tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini telah tercapai, maka BPPN dibubarkan dan segala harta kekayaannya menjadi milik negara.

## Teori Tentang Putusan Hakim
Pasal 6 tersebut juga menyebutkan bahwa yang bisa mengajukan permohonan banding adalah “pihak yang berkepentingan”. Hal ini berarti, bahwa pihak yang dikalahkan yaitu yang gugatnya ditolak atau dikabulkan sebagian atau yang gugatnya dinyatakan tidak dapat diterima saja, yang dapat mengajukan permohonan banding. Permohonan banding supaya dapat diterima harus diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Pasal 7 (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, menyatakan bahwa permohonan banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung mulai berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan. Bagi pemohon banding yang tidak berdiam dalam keresidenan tempat Pengadilan Negeri tersebut bersidang, waktu itu dijadikan 30 hari. 17
Pada dewasa ini, setelah Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA) berlaku yang dalam Pasal 46 menentukan, bahwa permohonan kasasi dalam perkara perdata harus disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksud dibertahukan kapada pemohon, yang berlaku untuk seluruh pelosok tanah air dan menggantikan Undang-Undang Mahkamah Agung (MA) No. 1 Tahun 1950, yang dalam Pasal 113 (1) menyatakan, bahwa permohonan kasasi untuk Jawa dan Madura harus diajukan dalam tempo 3 minggu sedang di luar Jawa dan Madura dalam tempo 6 minggu yang sekarang sudah tidak berlaku lagi. Patut dipertanyakan tenggang waktu mengajukan permohonan banding, dalam praktek masih dibedakan antara pemohon yang berdiam di dalam dan di luar keresidenan, seperti yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947 itu. Dapatlah dikemukakan, bahwa dalam praktek, justu oleh karena kata keresidenan atau residen, kini sudah tidak dikenal lagi, pula oleh karena menurut Pasal 46 UU Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 bahwa
17 Retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata, Op.cit, hlm 163-171
permohonan kasasi untuk seluruh Indonesia harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksud diberitahukan, maka meskipun Pasal 7 UU. No. 20 Tahun 1947 belum pernah dicabut namun dalam praktek semua permohonan banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sesudah putusan Pengadilan Negeri tersebut diberitahukan kepada yang berkepentingan. Hal itu, oleh karena setelah keresidenan tidak lagi dikenal, maka Pasal 7 (2) UU No. 20 Tahun 1947 juga tidak bisa diterapkan lagi. 18
Apabila salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak merasa tidak puas dengan putusan Tingkat Pengadilan Tinggi maka bisa melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Pasal 46 menyatakan: Permohonan Kasasi dapat diajukan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan.
Selambat-lambatnya dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.
Setelah pemohon kasasi mengajukan permohonannya, selanjutnya ia wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar. Ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1).
Sehubungan dengan memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, menurut Pasal 47 ayat (3) kepada pihak lawan diberi hak untuk mengjaukan jawaban (kontra memori kasasi) terhadap memori kasasi, yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang dimaksud pada ayat (1) Pasal 47 UU No. 14 Tahun 1985 dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori diatas.
Pembahasan
Dalam ilmu pengetahuan hukum perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Buku III KUHPerdata berjudul “ Van Verbintennis ” yang dalam kepustakaan hukum Indonesia diterjemahkan dalam istilah hukum yang berbeda-beda. Sebagian ada yang menterjemahkan dengan perjanjian, peruntungan dan ada pula yang menterjemahkan dengan istilah perikatan. Penggunaan istilah perikatan untuk Verbintennis nampaknya lebih umum dipergunakan dalam kepustakaan hukum Indonesia.
Definisi perikatan tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dirumuskan sedemikian rupa dalam ilmu pengetahuan hukum. Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Perikatan adalah hubungan antara dua pihak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu
18 Retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata, ibid, hal 150
berhak atas prestasi dan pihak yang lain sedangkan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi itu.
Pengalihan Piutang ( Cessie ) antara ASPAC BANK kepada Alex Yonk Andi Rivai dalam hal wanprestasi debitur Pengalihan piutang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) walaupun tidak digunakan istilah cessie yaitu “penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.” Cessie merupakan suatu cara pengalihan dan/atau penyerahan hak milik dimana yang menjadi objek pengalihan yang dimaksud disini adalah piutang atas nama. Oleh karena hal mengenai perlu atau tidaknya adanya peristiwa hukum terlebih dahulu untuk dapat melakukan pengalihan atas suatu piutang atas nama atau kebendaan tidak bertubuh lainnya tidak diatur di dalam Pasal 613 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut maka tanpa adanya peristiwa hukum yang mendahuluinya, akta cessie tetap dapat dibuat dan pengalihan piutang secara cessie tetap dapat dilakukan oleh kreditur kepada pihak ketiga yang akan menjadi kreditur yang baru. Sehubungan dengan hal tersebut maka adanya suatu perjanjian tertulis, baik itu berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dipenuhi didalam melakukan pengalihan piutang atas nama. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata.
Namun keberadaan perjanjian cessie yang dibuat baik secara otentik atau dibawah tangan itu belum akan mengikat dan atau memberikan akibat hukum apapun juga kepada debitur bilamana hal mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang secara cessie ini tidak diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis tidak diakui atau disetujui olehnya.
Cessie adalah suatu pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata yang terjadi melalui jual-beli antara kreditur yang lama dengan kreditur yang baru. Jadi, utang yang lama tidak hapus tetapi beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru.
Cessie adalah pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan cedent , dengan seseorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan cessionaris . Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau dibawah tangan, jadi tak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja.
Mengenai akibat-akibat wanprestasi ini juga terdapat dalam ketentuan KUHPerdata dalam Pasal 1236 dan 1243. Dalam Pasal 1236 menyatakan bahwa si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya,rugi, dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya ke dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.
Hasil penelitian dilapangan, ditemukan bahwa akibat Hukum dari Perjanjian Pengalihan Piutang antara ASPACBANK terhadap Alex Yonk Andi Rivai adalah Alex Yonk Andi Rivai berhak menerima segala hak, keuntungan, dan kepentingan
atas piutang yang dialihkan oleh PT. ASPAC BANK dan hanya diperbolehkan melakukan penagihan kredit atau piutang kepada pihak debitur. Pihak kreditur baru yang bukan bergerak dalam bidang bank sebagai penerima piutang hanya menjalankan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam membuat perjanjian pengalihan piutang ( cessie ) yaitu memberikan teguran berupa surat peringatan, melakukan eksekusi, melakukan pengambilalihan jaminan atas dasar kesepakatan para pihak, dan dalam hal ini hanya menagih kredit kepada pihak debitur saja karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bergerak dalam bidang yang berbeda.
Seluruh persyaratan dan unsur perjanjian cessie telah terpenuhi, dimana telah terjadi dua kali perikatan dan penyerahan piutang, yang pertama antara PT. BANK ASPAC kepada BPPN berdasarkan perjanjian jual beli dan penyerahan piutang nomor: SP-82/BPPN/0600 tanggal 8 Juni 2000, dan kedua antara BPPN kepada Alex Yonk Andi Rivai berdasarkan akta perjanjian pengalihan piutang No. 54 tanggal 8 Juli 2003 yang dibuat dihadapan notaries Buntario, SH. SE dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Alex Yonk Andi Rivai. Dan oleh BPPN telah diberitahukan pula kepada PT. Istana Baladewa dengan surat Nomor: Prog- 6584/AMK-PAK/BPPN/08D3 tanggal 8 Agustus 2003. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalihan piutang PT. Istana Baladewa dengan kreditur semula PT. Bank ASPAC kepada kreditur baru Alex Yonk Andi Rivai sudah sah dan mengikat secara hukum. Sebelumnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan jual- beli piutang PT. Istana Baladewa (Tergugat II) tanggal 8 Juli 2003 tidak memberikan penjelasan berkenaan dengan adanya sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 Januari 1999 antara Ny. Maulina (Penggugat) melawan PT. ASPAC BANK (Tergugat I), PT. Istana Baladewa (Tergugat II), Rusli Suherman (Tergugat III), Tatang Supriatna (Tergugat IV), Notaris /PPAT Eliawati Hostiadi, SH (Turut Tergugat I), Notaris/PPAT Kikit Wirianti Sugata, SH (Turut Tergugat II), kantor Lelang Negara Bandung dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung, dengan substansi perkara Tergugat V (Ny. Maulina tidak pernah memberikan kuasa apapun kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menjaminkan SHM-SHM aquo kepada Tergugat I. Akibatnya sekitar 31 Januari 2011, Alex Yonk Andi Rivai dilaporkan oleh Ny. Maulina ke Penyidik Polda Jabar dengan sangkaan telah melakukan penyerobotan tanah dan penggelapan sertifikat hak atas tanah. Karena Alex Yonk Andi Rivai bukan pihak dan tidak tahu menahu soal sengketa tersebut maka Majelis Hakim Agung telah mengenyampingkan putusan perkara tersebut dan dinyatakan tidak mengikat kepada Alex Yonk Andi Rivai. Faktanya Alex Yonk Andi RIvai merupakan pembeli dan penerima pengalihan piutang ( cessie) yang beritikad baik, maka mendapatkan perlindungan hukum.
Betapa kagetnya saat Penggugat akan melakukan eksekusi terhadap ketiga SHM-SHM tersebut, ternyata ada sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung antara Ny. Maulina (Penggugat) dengan menggugat ASPAC BANK
(Tergugat I), PT. Istana Baladewa (Tergugat II), Rusli Suherman (Terggugat III), Tatang Supriatna (Tergugat IV), Notaris/PPAT Eliawati Hostiadi, SH (Turut Tergugat I), Notaris/PPAT Kikit Wirianti Sugata, SH (Turut Terggat II), Kantor Lelang Negara Bandung dan Badan Pertanahan Naisonal Kabupaten Bandung dengan putusan memenangkan gugatan Ny. Maulina baik dari tingkat Pengadilan Negeri (PN BB), tingkat Pengadilan Tinggi (PT) hingga tingkat Mahkamah Agung (MA) dan putusan ini sudah incraht . Dengan substansi Ny. Maulina tidak pernah memberikan kuasa apapun kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menjaminkan SHM-SHM aquo kepada Tergugat I.
Sebelumnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan jual- beli piutang PT. Istana Baladewa (Tergugat II) tanggal 8 Juli 2003 tidak memberikan penjelasan berkenaan dengan adanya sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 Januari 1999. Akibatnya sekitar 31 Januari 2011, Alex Yonk Andi Rivai dilaporkan oleh Ny. Maulina ke Penyidik Polda Jabar dengan sangkaan telah melakukan penyerobotan tanah dan penggelapan sertifikat hak atas tanah. Karena Alex Yonk Andi Rivai bukan pihak dan tidak tahu menahu soal sengketa tersebut maka Majelis Hakim Agung telah mengenyampingkan putusan perkara tersebut dan dinyatakan tidak mengikat kepada Alex Yonk Andi Rivai.
Dua putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap ( incraht ) baik itu pihak Alex Yonk Andi Rivai maupun pihak Ny. Maulina yang sama-sama mengklaim bahwa pihaknya berhak atas 3 bidang tanah tersebut. Disini penegak hukum dalam hal ini hakim harus teliti dalam memberikan rasa keadilan yang seutuhnya bagi masyarakat jangan sampai masyarakat kebingungan dan akhirnya masyarakat sendiri yang menjadi korban dari keputusan yang menyesatkan tersebut.
Kesimpulan Akibat wanprestasi dari debitur terhadap perjanjian cessie PT. ASPAC BANK dengan Alex Yonk Andi Rivai adalah timbulnya hak untuk menerima segala keuntungan, dan kepentingan atas piutang yang dialihkan dan diperbolehkan melakukan penagihan kredit atau piutang kepada pihak debitur. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung selaku Judex Juris menyatakan bahwa Alex Yonk Andi Rivai sebagai kreditur baru harus dilindungi, dikarenakan apabila Perjanjian Pengalihan Piutang ( Cessie ) sah maka perjanjian-perjanjian yang terjadi sebelumnya yang berkaitan dengan hutang piutang tersebut juga sah.

## Daftar Pustaka
Budi Untung dan Andi, Kredit Perbankan di Indonesia , Yogyakarta, 2000 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Kencana, Jakarta 2006 J. Satrio, Cessie , Subrogasi, Novatie, Kompensatie & Perempuan Hutang , Alumni Bandung, 1999 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung 2006 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) , Citra Aditya Bakti, Bandung Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata DalamTeori Dan Praktek , CV. MandarMaju Suharnoko dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie ,Kencana Jakarta, 2006 Sri Soedewi, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum JaminanDan Perorangan , Liberty Offset Yogyakarta, 2007