Jurnal Entitas Sosiologi Published by Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Jember is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Dinamika War of Position dalam Pengembangan Wisata Syariah di Pulau Santen Banyuwangi
Dynamics of War of Position in the Development of Sharia Tourism in Santen Island Banyuwangi
Oleh: Yunda Zelika 1* , Akhmad Ganefo 2
1 Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Jember, Jember 68121, Indonesia
2 Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Jember, Jember 68121, Indonesia Email: zelikayunda@gmail.com

## Abstract
By narrating the development of sharia tourism, this article would like to explore the dynamics of the war of position practice between the Banyuwangi Culture and Tourism  Office,  TNI,  and  the  Santen  Island  supervisory  community  group.  It  is based on the cracking of social capital in cooperation between the three entities. This  issue  is  based  on  the  orientation  of  different  political-economic  interests  in each actor in sharia tourism practices. Therefore it is interesting to examine how the  formation  of  the  war  of  position  conducted  between  the  three  entities  in  the sharia  tourism  floating  discourse?  In  this  study,  data  and  information  were obtained  from  an  ethnographic  approach  through  participant  observation, interviews,  and  documentation.  The  data  and  information  collected  were  then analyzed  using  the  Gramscian  perspective  on  hegemony  and  the  concept  of  war position  on  the  development  of  sharia  tourism.  The  results  showed  a  conflict  of interest  between  the  Culture  and  Tourism  Office,  TNI,  and  the  Santen  Island supervisory community group to achieve political economy orientation. It appears and  represents  the  complexity  of  the  problem  of  developing  sharia  tourism  that has never been shown before.
Keywords: Sharia Tourism, Political Interests, Position War

## Abstrak
Dengan  menarasikan  pengembangan  wisata  syariah,  artikel  ini  hendak mengeksplorasi  dinamika  praktik  perang  posisi  (war  of  position)  diantara  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Banyuwangi,  TNI  Banyuwangi,  dan  kelompok masyarakat  pengawas  Pulau  Santen.  Hal  ini  didasari  oleh  retaknya  modal  sosial dalam  kerjasama  diantara  ketiga  entitas  tersebut.  Persoalan  ini  didasari  orientasi kepentingan  ekonomi  politik  yang  berbeda  pada  masing-masing  entitas  dalam praktik  wisata  syariah.    Oleh  karena  itu  menarik  untuk  diteliti  bagaimanakah formasi  perang  posisi  yang  dilakukan  diantara  ketiga  entitas  tersebut  dalam wacana  pengambangan  wisata  syariah?  Dalam  penelitian  ini,  data  dan  informasi diperoleh dari pendekatan etnografi melalui observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi.  Data  dan  informasi  yang  didapat  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan  perspektif  Gramscian  tentang  hegemoni  dan  perang  posisi  pada pengembangan  wisata  syariah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  benturan kepentingan  diantara  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata,  TNI  Banyuwangi,  dan kelompok  masyarakat  pengawas  Pulau  Santen  untuk  meraih  orientasi  ekonomi politik.  Hal  tersebut  tampil  dan  merepresentasikan  kompleksitas  persoalan pengembangan wisata syariah yang tidak pernah ditampilkan sebelumnya.
Kata kunci: Wisata Syariah, Politik Kepentingan, Perang Posisi

## Pendahuluan
Wisata  syariah  di  Pulau  Santen  Banyuwangi  merupakan  area  yang  menjadi  titik  fokus penulisan artikel ini. Kehadiran wisata syariah yang lekat pada strategi  destination branding garapan  Banyuwangi,  tidak  dapat  dipungkiri  menampilkan  kinerja  pemerintah  yang  selalu terbarui  pada  ruang  produksi  wisatanya.  Produksi  tersebut  menjadi  bagian  inovasi  dari pemerintah  yang  kerap  dirujuk  sebagai  keberhasilan  Bupati  Anas  membangun  historisitas Banyuwangi  terkini.    Tetapi,  di  balik  euphoria  pariwisata  yang  dihadirkan  justru  terkadang tidak membicarakan dan melupakan konsekuensi persoalan yang tampil secara bersamaan.
Sejak wisata syariah dihadirkan tahun 2017, tampak begitu banyak persoalan yang dihadapi kelompok masyarakat Pulau Santen, khususnya pada kelompok masyarakat yang terintegrasi ke  dalam  pengelolaan  wacana  wisata  syariah.  Posisi  tersebut  membawa  konsekuensi  baru, yakni  kelompok  masyarakat  dihadapkan  untuk  berkontestasi  ke  dalam  sistem  pariwisata pemerintah Banyuwangi. Sedangkan disisi lainnya, mereka juga berhadapan dengan kekuatan lain di luar pemerintah, yaitu TNI Banyuwangi dibawah legitimasi Kodim 0825.  Kemudian, hingga pada aktivitas ekonomi wisata syariah  yang kian menurun, situasi pergolakan politik yang  terjadi  pada  dua  kekuatan  antara  TNI  Banyuwangi  dan  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  mulai  mengusik  pengembangan  dan  pengelolaan  wisata  tersebut  dalam  rangka benturan kepentingan. Hal ini menampakkan bahwa sejauh ini pertanyaan tentang bagaimana wisata syariah saling silang sengkarut ke dalam benturan posisi ekonomi politik subjek belum mendapat  banyak  perhatian.  Persoalan  juga  datang  dari  klaim gimmick  marketing yang ditampilkan oleh BR dalam media massa.
Menurut  BR,“ gimmick  marketing ”  yang  dipraktikkan  oleh  kepariwisataan  Banyuwangi mengandaikan  tekanan  lain  untuk  agenda  ekonomi  politik  pariwisata  Banyuwangi  yang hanya  berorientasi  pasar  saja.      Secara  empirik,  penulisan  artikel  ini  menghadirkan  sebuah analisis tentang bagaimana artikulasi kelompok masyarakat Pulau Santen, TNI Banyuwangi, dan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  pada  pengembangan  wisata  syariah.  Artikulasi tersebut  terbentuk  dari  dan  oleh  posisi  sosial,  fungsi  intelektual,  dan  kekuatan-kekuatan ekonomi  politik  masing-masing  subjek  saat  bekerja,  apa  batas  kemungkinannya,  dan  apa yang  dapat  dan  tidak  dapat  dilakukan  oleh  kekuatan-kekuatan  subjek  dalam  praktik penyelenggaraan  wisata  syariah.  Oleh  karena  itu,  ruang  kontestasi  yang  menampilkan  hasil dan benturan kepentingan antara kekuatan-kekuatan subjek hendak dianalisis melalui gagasan
Gramsci tentang perang posisi (war of position).

## Pembahasan

## Kampung Pulau Santen
Lokasinya  di  Kelurahan  Karangrejo,  Kampung  Pulau  Santen  terdiri  dari  84  KK  dengan jumlah  penduduk  234  jiwa  per  tahun  2019.  Wilayah  kampung  ini  berada  pada  kepemilikan TNI  AD  dalam  pengawasan  Kodim  0825  Banyuwangi.  Kampung  ini  dulunya  bernama Pakem  Gerangan.  Bagi  masyarakat,  nama  Pakem  gerangan  melekat  sebagai  ingatan  akan pekerjaan yang dominan dilakukan mereka untuk mengeringkan hasil tangkapan ikan di bibir pantai.  Diubahnya  nama  Pakem  Gerangan  menjadi  Kampung  Pulau  Santen  dilakukan  oleh Bupati Samsul Hadi  tahun 2000. Hal  ini dilakukan untuk  mengubah imej kampung tersebut karena dekat dengan tempat lokalisasi. Nama Pulau Santen dipilih karena di wilayah tersebut banyak  tertanam  pohon  santen.  Kampung  Pulau  Santen  berbatasan  dengan  Selat  Bali  pada bagian  timur  menjadikan  wilayah  ini  ramai  dengan  aktivitas  menadah  penghasilan  dari sumber daya laut. Aktivitas produksi tersebut seringkali menampilkan realitas ekonomi yang fluktuatif.  Konsekuensi  ini  menjadi  tantangan  yang  harus  dihadapi  oleh  rumah  tangga nelayan.  Situasi  tersebut  memaksa  mereka  untuk  membuka  diri  mencari  keuntungan  pada bentuk  pekerjaan  yang  berbeda,  seperti  mencari  kerang,  membuka  jasa  bentor,  dan  kuli bangunan.
Kampung Pulau Santen berbatasan dengan wilayah laut Marina Boom Beach di bagian utara. Pada  bagian  barat,  Kampung  Pulau  Santen  berbaur  dengan  area  tambak.  Pasar  Pujasera Karangrejo, Vihara Hoo Tong Bio, dan Gor Tri Dharma juga terentang di sebelah barat yang dihubungkan melalui Jalan Pulau Santen. Jalan ke barat dan selatan dari arah Kampung Pulau Santen  juga  padat  lalu  lintas  dan  menghubungkan  beberapa  rute-rute  perjalanan  ke  tujuan yang lebih jauh.
Akses menuju Kampung Pulau Santen juga dimudahkan dengan keberadaan jembatan kayu. Keberadaan jembatan kayu merupakan hal terpenting dalam ingatan masyarakatnya. Ingatan itu dijelaskan dengan menarasikan kembali agenda TNMD yang membangun jembatan kayu di Pulau Santen tahun 2000.

## Rumah Sementara
Rumah  sementara  di  Kampung  Pulau  Santen  menjadi  narasi  yang  dikembangkan  terkait narasi  kondisi  sosial  ekonomi  kampung  sebelumnya.  Peneliti  hendak  memposisikan  rumah
sementara  di  wilayah  Kampung  Pulau  Santen  sebagai  dualitas  persoalan  yang  membentuk pengetahuan  tentang  tampilnya  representasi  “rumah”  sebagai  bangunan  yang  dihuni  oleh individu  atau  kelompok  yang  tinggal  didalamnya  sekaligus  relasi  atas  kehidupan  sosial ekonomi  dalam  keseharian.  Persoalan  tersebut  juga  berkonsekuensi  dengan  bagaimana “wilayah tempat tinggal sementara” menjadi sebuah praktik pengawasan atas kekuasaan yang ditampilkan oleh TNI Banyuwangi di Pulau Santen Banyuwangi.
Kampung Pulau Santen memberikan masyarakat yang tinggal didalamnya sebuah keruangan dalam  melaksanakan  aktivitas  sehari-harinya.  Di  sisi  lain,  ruang  dan  keseharian  mereka tampak  berhadapan  dengan  penciptaaan  sistem  pengawasan  oleh  TNI  Banyuwangi  sebagai lembaga  aparatur  negara  pemilik  tanah  Pulau  Santen.  Pengawasan  itu  diciptakan  melalui model  arsitektural  rumah  yang  dibangun  oleh  masyarakat  Pulau  Santen  dan  relasi  sosial, ekonomi,  dan  politik  mereka  kepada  pemilik  tanah.  Kemudian  bagaimanakah  masyarakat Pulau  Santen  menghadirkan  diri  pada  keseharian  mereka?  Bagaimanakah  kesadaran masyarakat  Pulau  Santen  tampil  dan  berhadapan  dengan  terciptanya  sistem  pengawasan  si pemilik tanah?
Sebagai  ketua  RT  kampung  Pulau  Santen  kini,  Bu  ND  mengatakan  bahwa  setiap  kepala keluarga yang membangun rumah di wilayah Kampung Pulau Santen harus melapor terlebih dahulu kepada TNI AD Banyuwangi. Bu ND berkata:
“Kalo masalah bangunan ke Zitbang. Ke Zitbang langsung. Buat manjangin jalan aja waktu  itu  kita  di  sananya  mushola  itu  di  bagian  selatan  ya  ijin  dulu  mbak.  Kan  yang punya  tanah  kan  mbak.  Kita  kan  numpang.  Yang  penting  lapor.  Biar  tau.  Nanti  kan kalau nyurvei ke sini kan bingung kan dianya kok nggak ada laporan dulu gitu mbak”. (Hasil wawancara dengan Bu ND, 26 Agustus 2019)
Melampaui dari fungsi ruang keseharian masyarakat Pulau Santen, rumah merupakan bentuk komoditas  dan  bagian  yang  hendak  dicapai  dalam  sistem  penguasaan  pemilik  tanah,  yakni TNI  Banyuwangi.  Penguasaan  itu  tercipta  pada  bagaimana  produksi  pemilik  tanah mengobjektivikasi rumah sebagai komoditas yang berada pada wilayahnya dan manusia atau masyakat  menjadi  subjek  yang  diproyeksikan  pada  bentuk  ketertundukan  akan  segala peraturan yang dibuat oleh TNI Banyuwangi.
Melalui  produksi  ekonomi  politik  TNI  Banyuwangi,  artikulasi  masyarakat  menjadi  penting untuk  dibicarakan  ketika  dia  membicarakan  siapa  dia  dan  siapa  yang  mewakilinya.
Kesejarahan  masyarakat  Pulau  Santen  adalah  narasi  yang  terus-menerus  dibentuk  dan diposisikan  dalam  formasi  pengetahuan  penguasa.  Konsekuensinya,  imajinasi  dan  karakter penguasa menjadi bekerja dan lekat dalam relasi keseharian masyarakat.
Dari  kata  “Kita  kan  numpang”,  menjadi  dialektika  yang  penting  pada  bagaimana  subjek mentransformasi  posisi  kehadirannya  dalam  relasi  sosial  yang  langsung  berhadapan  dengan kesejarahan yang dibentuk penguasa. Pada posisi itu, kesadaran Bu ND untuk mengintrodusir dirinya dan mengakui bahwa dia numpang (tidak memiliki rumah dan tanah sebagai material pribadinya) menampilkan bagaimana penguasaan TNI Banyuwangi yang telah mapan dalam meraih suara subjek yang dikuasainya.
Strategi  penguasaan  juga  dikembangkan  oleh  TNI  Banyuwangi  pada  sistem  “surat  ijin sementara  menempati  tanah  TNI-AD”  yang  diberikan  kepada  setiap  pemilik  rumah  atau bangunan  di  Pulau  Santen.  Kerangka  ketentuan  atau  persyaratan  surat  ijin  sementara menempati  tanah  TNI-AD  ini  dikeluarkan  oleh  Subdenzibang  042/V  Tutmin  Tanah  dan Bangunan  dan  menyertakan  pemilik  rumah  atau  bangunan  turut  menandatangani  surat tersebut tanda persetujuan kedua belah pihak.
Dengan terbentuknya persetujuan antara TNI Banyuwangi dan pemilik rumah atau bangunan, relasi  yang  terbangun  pada  keduanya  menjadi  bentuk  praktik  kuasa  yang  mengatur  subjek untuk  mematuhi  segala  persyaratan  yang  diajukan.  Kepatuhan  ini  menjadi  akar  pemenuhan kebutuhan ideologis penguasaan yang tidak lagi dibayangkan pada bentuk kekerasan. Namun, melalui kesadaran yang ditampilkan oleh masyarakat Pulau Santen.

## Destinasi baru: Wisata Syariah di Pulau Santen
Ujung  timur  Jawa  atau  Banyuwangi  membungkus  potensi  wisata  dan  budayanya  kedalam proporsi  narasi  yang  epic  dan  yang  disusun  pada  upaya  pemerintah  daerah  dalam  strategi destination  branding.  Strategi  yang  lekat  dengan  kinerja  birokrasi  Bupati  Anas  ini,  dikelola melalui  ruang  produksi  ekonomi  dan  politik  pemerintah  melalui  komodifikasi  alam  dan budaya Banyuwangi.
Pada  tahun  2017,  wisata  syariah  di  Pulau  Santen  hadir  menggayung  sambut  peluang kedatangan  Raja  Salman  ke  Indonesia.  Narasi  media  sosial  kala  itu  ramai  dengan  tranding topic  wisata  halal.  Proyek  pemerintah  Banyuwangi  dalam  mewujudkan  wisata  syariah
tercatat tembus dalam waktu empat hari saja.
Dengan  cepat  rencana  proyek  ini  memetakan  modal  sosial  dari  beberapa  fungsi  lembaga- lembaga  daerah,  masyarakat  Pulau  Santen,  dan  instansi  kemiliteran  Kodim  0825.  Rencana proyek  wisata  syariah  tidak  hanya  bicara  peningkatan  segmen  pariwisata  Banyuwangi  saja. Proyek ini disajikan sebagai solusi teknis peningkatan mutu perekonomian dan kesejahteraan hidup masyarakat Pulau Santen.
Sebagai bentuk inovasi konsep syariah, wisata itu diatur melalui peraturan yang wajib diikuti wisatawan yang hendak berkunjung ke sana. Peraturannya yakni pengunjung harus mengikuti aturan bahwa kawasan wisata sebelah kiri dikhususkan untuk wanita dan sebelah kanan untuk pria,  pengunjung  wajib  menggunakan  pakaian  yang  sopan,  pengunjung  wajib  membawa kantong plastik untuk tempat sampahnya sendiri dan ketika pulang membuangnya di tempat sampah yang sudah disediakan, pada saat mendengar adzan harus menghentikan segala jenis aktivitas  (bagi  yang  muslim  untuk  melaksanakan  sholat  di  mushola  yang  disediakan), dilarang membawa senjata tajam dan minuman keras, dilarang merusak fasilitas dan tanaman yang ada, dan dilarang membuat kebisingan.
Proyeksi  dari  rencana  wisata  baru  berwujud  wisata  syariah  di  Pulau  Santen  ini  sangat  luar biasa.  Proyek  ini  berjalan  sesuai  dengan  harapan.  Terbukanya  ruang  kerjasama  diantara pemerintah,  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata,  TNI  Banyuwangi  membuahkan  hasil  yang signifikan. Setelah berhasil digelar, wisata syariah ramai pengunjung. Keindahan alam pantai Pulau  Santen  dilengkapi  dengan  beberapa  wahana  seperti  payung-payung  pantai  yang berwarna-warni dan kursi-kursi pantai yang ditata memanjang dan rapi.
Dalam  ingatan  Mas  NT,  ramainya  wisatawan  yang  berkunjung  ke  wisata  syariah  tahun  itu membuatnya kualahan untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang masuk, parkir, dan keluar. Mas  NT  dilibatkan  sebagai  pemuda  yang  bertugas  untuk  mengatur  dan  menjaga  keamanan kendaraan  bermotor  di  area  parkir  wisata.  Ia  bertugas  bersama  dengan  pemuda  lain  dari kampungnya. Jika weekend, lalu lalang kendaraan yang masuk dan keluar di  wisata syariah menjadi tidak karuan.
Bu ND juga turut merasakan keuntungan setelah wisata syariah itu hadir di Kampung Pulau Santen  dengan  membuka  warung  makanan  dan  minuman.  Bu  ND  menjual  rujak  soto,  tahu
walik, tahu petis, dan es kelapa muda.
“Dulu itu rame, warung-warung itu juga banyak mbak. Kan tujuannya Bupati supaya meningkatkan  pekerjaan  orang  sini  biar  tambah  penghasilan….  saya  aja  buka warung penghasilannya satu hari sampek hamper dua juta mbak itu satu hari” (Hasil wawancara bersama Bu ND tanggal 26 Agustus 2019)
Warga  Pulau  Santen  juga  memanfaatkan  kesempatan  ramainya  wisata  syariah  dengan menyewakan  perahu-perahu  milik  mereka.  Wisatawan  dipersilahkan  untuk  menyewa  dan naik  perahu  mengelilingi  pantai  Pulau  Santen.  Setiap  wisatawan  hanya  ditarik  ongkos  Rp 5.000,00  saja  untuk  sekali  putaran.  Sebagian  warga  juga  memiliki  inisiatif  untuk menyewakan  tikar  miliknya.  Tikar  ini  disewakan  untuk  wisatawan  yang  datang  dengan keluarga-keluarganya.  Tikar  itu  nanti  digunakan  bagi  wisatawan  yang  ingin  duduk-duduk menikmati suasana alam di pinggir pantai.

## Polemik Kepentingan dan Posisi-Posisi Yang Bertentangan:

## a. Kepengaturan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang Terbatas
Proyek wisata syariah di Pulau Santen ternyata juga banyak bolongnya. Proyek ini menemui titik keterbatasan rencana pengaturan yang penuh ketegangan. Proyek wisata syariah rentan terhadap polemik kepentingan.
"Jadi  kalau  konsep  awalnya  bagus  itu.  Cuma  sekarang  pengelolaannya  nggak  karu- karuan. (Hasil wawancara dengan Dia, 25 Agustus 2018).
Dia  adalah  salah  satu  aparatur  birokrasi  yang  berkeseharian  pada  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Banyuwangi.  Dia  menyoroti  kapasitas  dari  TNI  Banyuwangi  dengan  kritiknya bahwa  mereka  hanya  terfokus  pada  kepentingan  komersial  saja.  Sehingga,  proses pemberdayaan masyarakat dengan target pencapaian kesejahteraan masyarakat Pulau Santen menjadi kabur.
"Kita  lepas  tangan.....kita  maksa  ketika  sudah  siap,  pengunjung  rame,  engko  dikiro kene  sing  arep  njumuk  duwek.  Ya  sudah  Kodim  yang  semua  sudah.  Ternyata  Kodim tidak  menjalankan  SOP  yang  sudah  kita  buat.  …Kodim  orientasinya  bukan  orientasi pemberdayaan  masyarakat.  Tapi  orientasinya  ndek  kom'e  tok.  Akhirnya  malah  nggak asil. Koyok ngono nggak asil." (Hasil wawancara dengan Dia, 25 Agustus 2018)
Persoalan  ini  menjadi  urgensi  untuk  memikirkan  relasi  yang  terjadi  diantara  dua  kubu berbeda tersebut. Urgensi pertama yaitu kehadiran wisata syariah yang dikonseptualisasikan sebagai  wadah  tampilnya  kekuasaan  pemerintah  daerah  melalui  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  nyatanya  tidak  mampu  bekerja  total  dan  berkosekuensi  menjadi  retak  ketika
berhadapan dengan TNI Banyuwangi sebagai entitas yang berkuasa atas kewilayahan wisata syariah di Pulau Santen.
Tampilnya  posisi  dan  kekuatan  dari  dua  kubu  yang  berbeda  itu  juga  memungkinkan  untuk dibicarakan  bagaimana  praktik  hegemoni  bekerja  pada  diskursus  wisata  syariah,  terutama pada  hubungan  dan  relasi  kekuasaan  ini  diproduksi  dan  direproduksi.  Urgensi  selanjutnya yaitu  kewilayahan  Pulau  Santen  yang  menjadi  aset  kepemilikan  TNI  Banyuwangi berkonsekuensi  pada  bagaimana  reproduksi  sumberdaya  alam  sebagai  komoditas  yang berbasis  nilai  jual  menampilkan  tantangan  kritis  yang  bergerak  melalui  praktik  ekonomi politik.  Dasar  kepemilikan  tanah  yang  diusung  pada  sirkulasi  akumulasi  ekonomi memungkinkan  nilai  jual  komoditas  menjadi  isu  percepatan  produksi  pada  kebutuhan investasi.
Wilayah  atau  kewilayahan  Pulau  Santen  sebagai  tempat  digelarnya  wisata  syariah  menjadi medium  yang  menampilkan  peran  ganda  sebagai  ruang  kontestasi  dan  dibicarakan  sebagai langkah untuk mencapai cita-cita kemaslahatan umum. Dualitas yang tampil bersinggungan antara  ruang  kontestasi  dalam  proses-proses  kapitalistik  dengan  proyek  peningkatan perekonomian  dan  kesejahteraan  masyarakat  Pulau  Santen  merupakan  pusaran  silang sengkarut kepentingan yang saling bertentangan.
Disaat  yang  bersamaan,  posisi  TNI  Banyuwangi  juga  penting  untuk  dipetakan.  Upaya kerjasama  dengan  pihak  aparatur  negara  tersebut  juga  mengguncang  dan  memicu  reaksi, yang bagi Dia menampakkan ketidakkonsistensian.

## b. TNI Banyuwangi dan Hak Milik Tanah Pulau Santen
Mekanisme penguasaan yang telah dilakukan oleh TNI Banyuwangi,  dalam  perjanjian yang tertera  pada  persyaratan  atau  ketentuan  surat  ijin  tersebut,  semakin  memperkuat  dan memapankan kepentingan TNI Banyuwangi walaupun dihadirkan melalui motif yang tampil secara  komersial.  Isu-isu  seperti  kepedulian  TNI  Banyuwangi  untuk  mempersilahkan masyarakat  menempati  kewilayahannya  sebagai  tempat  tinggal  dan  tempat  mencari  rejeki menjadi  seperangkat  bentuk  kekuasaan  yang  berbeda,  yang  ditampilkan  atas  nama  menjaga kewibawaan lembaga pada keprihatinan masyarakat di sana.
Pada  kewilayahan  yang  teritorinya  menjadi  hak  milik  lembaganya,  pertanyaan  tentang bagaimana  TNI  Banyuwangi  memposisikan  diri  dalam  praktik  pengembangan  dan pengelolaan  wisata  syariah  tampil  dengan  upaya  pemerintah  dan  Dinas  Kebudayaa  dan Pariwisata  Banyuwangi  dari  proyek  inovasi  destination  branding  pariwisatanya.  Kapten  L, yakni Danramil Kota Banyuwangi, menyebutkan bahwa:
“Ini yang sebenernya dalam sejarah Pulau Santen itu kan memang itu lahannya milik TNI AD. Dalam hal ini yang diberi pengawasan itu Kodim. Nah seiring berjalan waktu, syariah itu tadi karena pada saat itu ada kunjungan raja Arab, Raja Salman pada saat menghadiri  KTT  di  Bali,  nah  itu  sempat  singgah  ke  Banyuwangi.  Nah,  juga mengunjungi di pantai Pulau Santen itu. Disitu dia memberi masukan sehingga pantai itu dibuatlah pantai syariah. Dengan ketentuan ada dua tempat itu yang khusus wanita itu ke kiri, yang ke kanan laki-laki. Namun seiring berjalannya waktu, para pengunjung itu  banyak  yang  protes.  Dalam  arti  kenapa  saya  ingin  berlibur  menikmati  pantai  kok dipisah  dengan  keluarga.  Dalam  artian  perempuan  dengan  laki-laki  tempatnya dipisah.” (Hasil wawancara dengan Kapten L, 30 Juni 2019)
Apa  yang  disampaikan  Kapten  L  tentang  wisata  syariah  diawali  pada  bentuk  sejarah  yang coba  dicapai  kembali  untuk  menghadirkan  bahwa  "lembaganya"  ada  di  sana.  "Ada" mengandaikan sebuah kehadiran yang tegas dengan kesejarahan TNI Banyuwangi yang telah mapan. Pengetahuan akan kesejarahan lembaga ini juga coba ditampilkan oleh kerangka kerja yang telah dijalankan. Kapten L juga menyoroti proyek wisata tersebut sulit untuk dijalankan. Kaptel  L  menyoroti  tentang  persoalan  wisatawan  yang  dirugikan  dari  adanya  peraturan kawasan wisatawan yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.
Pada  pelaksanaannya,  wisata  syariah  berada  dalam  suatu  kepengaturan  dan  teknik pengelolaan  yang  beragam.  Kepengaturan  dan  teknik  pengelolaan  ini  juga  bersinggungan dengan  proses-proses  ekonomi  yang  saling  berbenturan  dalam  praktiknya.  Termasuk  tidak ada  perjanjian  yang  pasti  diantara  pengelola  dan  yang  dikelola,  posisi  tawar  ekonomi  yang rendah  pada  pembagian  hasil  pemasukan  menjadi  gejolak  diantara  warga  karena  tidak diuntungkan dan menjadi timpang.
Ketika  wisata  syariah  kian  sepi  dari  aktivitas  wisatawan  yang  berkunjung,  momen kemandegan  pengelolaan  wisata  tersebut  sangat  kentara.  Dukungan  untuk  membuat kehidupan  masyarakat  lebih  sejahtera  dengan  mengejar  keuntungan  lewat  wisata  komersial yang justru semakin membuat pengembangan dan pengelolaan wisata penuh dengan masalah- masalah  baru.  Ketegangan  antara  pemenuhan  tanggung  jawab  pemerintah  melalui  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  dengan  TNI  Banyuwangi  serta  masyarakat  untuk  mewujudkan
mimpi yang hendak dicapai akhirnya menemui jurang belenggu.
Pengelolaan  wisata  syariah  kala  itu  tidak  banyak  mendapat  keuntungan  material  dari pelaksanaannya,  dan  sebagian  justru  dianggap  mengalami  kerugian  karena  wahana  wisata yang  ada  di  sana  mulai  rusak,  TNI  Banyuwangi  tidak  mampu  membayar  upah  kerja kelompok  masyarakat.  Dan  pada  persoalan  itu  sebenarnya  juga  menunjukkan  kenyataan ketidakmampuan  TNI  Banyuwangi  menjalankan  aturan  mereka  di  wisata  syariah.  Dalam posisi  tersebut  akhirnya  TNI  Banyuwangi  menyerahkan  kembali  sepenuhnya  tugas pengembangan dan pengelolaan wisata syariah kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Sekarang,  tampilah  mengapa  TNI  Banyuwangi  dengan  pemerintah  dan  Dinas  Kebudayaan Pariwisata  terpecah  belah  oleh  persoalan-persoalan  dari  niat  untuk  meningkatkan kesejahteraan  hidup  orang  banyak.  Kepentingan  ekonomi  politik  tampil  berdampingan dengan  benturan  kekuasaan  dan  pengetahuan  para  perencana  tersebut.  Walaupun  akhirnya TNI  Banyuwangi  menyerahkan  sepenuhnya  pengembangan  dan  pengelolaan  wisata  syariah ke dinas, tantangan praktik wisata tersebut terus bergejolak.
".....kita  sekarang,  begini,  kita  hanya  terima  sebagai  pemilik  lahan.  Kita  hanya menerima bagian hasil saja." (Hasil wawancara dengan Bapak P, 30 Juni 2019)

## c. Formasi Kelompok Masyarakat Pengawas Wisata Syariah yang Terdesak
Pendudukan wisata syariah oleh TNI Banyuwangi setelah pemerintah dan Dinas Kebudayaan dan  Pariwisata  lepas  tangan  ternyata  menyulut  kontroversi  di  kalangan  masyarakat  Pulau Santen.  Bagi  masyarakat,  pendudukan  ini  telah  menjadikan  cita-cita  untuk  meningkatkan perekonomian  dan  kesejahteraan  masyarakat  buyar.  Masyarakat  yang  ikut  merasakan keuntungan setelah launching wisata syariah diawal tentu merasa kecewa.
Sejak  dipegang  oleh  TNI  Banyuwangi,  Pak  Samin  dan  anggota  pokmas  Pulau  Santen menghadapi sejumlah tantangan yang nyata. Prospek pengembangan wisata syariah ke depan dibarengi  dengan  diacuhkannya  beberapa  tawaran  penambahan  peralatan  penunjang  wisata kepada pengunjung yang diajukan oleh Pak Samin dan anggotanya. Padahal beberapa pelatan penunjang  seperti  payung-payung  pantai,  meja  dan  kursi  pantai  sebelumnya  yang  didanai oleh  pemerintah  daerah  pada  saat  awal  launching  sudah  rusak.  Bagi  Pak  Samin,  upayanya mengajak TNI Banyuwangi untuk menambah beberapa wahana permainan di wisata syariah tidak  mendapat  balasan.  Inisiatif  Pak  Samin  untuk  mengajukan  penambahan  wahana
permainan  di  wisata  syariah  seperti  pengadaan  banana  boat,  wisata  keliling  pantai  dengan perahu nyatanya tidak terealisasi hingga sekarang. Mas NT menyatakan kekesalannya karena pihak  TNI  Banyuwangi  tidak  kooperatif  dalam  melakukan  kerjasama  untuk  pengembangan wisata syariah. Mas NT mengatakan kritik kepada TNI Banyuwangi bahwa usulannya untuk penyediaan prasarana merawat tanaman yang ada di sekitar wisata ternyata dikesampingkan.
Pak  Samin  menyasar  soal  kalkulasi  pemasukan  tiket  wisata  dan  parkir  yang  bermasalah. Setelah  pembukaan  wisata  berhasil  digelar,  kalkulasi  pembagian  hasil  pemasukan  dari  tiket wisata dan parkir tidak tertata dengan baik. Pembagian hasil usaha ini tidak didasari dengan kebijakan yang legal dari beberapa pihak yang tergabung dalam pengelolaan wisata syariah. Legitimasi pengeloaan bagi hasil nampak rancu sehingga persoalan pembagian hasil semacan ini  selalu  menghadapi  praktik  politik  kepentingan.  Tantangan  yang  harus  dialami  juga  dari kian  merosotnya  jumlah  pengunjung  yang  datang  berkunjung  di  wisata  syariah.  Praktik wisata  syariah  yang  dikerjakan  di  bawah  kekuasaan  TNI  Banyuwangi  akhirnya  mengalami penurunan  kegiatan  berwisata  dari  wisatawan  domestik  maupun  mancanegara. Pengembangan wisata syariah pun menjadi mandeg.
Pasca  momentum  kemandekan  wisata  syariah,  penjelasan  mengenai  pembagian  hasil pemasukan  wisata  menemui  titik  terang.  Solusi  untuk  pembagian  hasil  dari  kalkulasi  tiket masuk  dan  jumlah  kendaraan  yang  parkir  di  wisata  dihitung  sesuai  dengan  kesepakatan diantara  pihak  pengelola  wisata.  Solusi  ini  didapat  setelah  TNI  Banyuwangi  menyerahkan kembali penguasaan wisata kepada pihak pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  karena  tidak  mampu  untuk  melakukan  evaluasi  dan  inovasi  pada  prospek pengembangan  dan  pengelolaan  wisata  syariah.  Menurut  Bapak  SW,  pembagian  bagi  hasil pemasukan  wisata  syariah  dihitung  melalui  kalkulasi:  10%,  masuk  kedalam  khas  daerah melalui Bappenda; 20%, masuk ke dalam khas TNI Banyuwangi melalui Kodim 0825; 30%, masuk  kedalam  khas  Dishub  Banyuwangi;  dan  40%,  masuk  kedalam  khas  pokmas  Pulau Santen.
Keterangan  pembagian  hasil  pemasukan  wisata  juga  diperjelas  dari  penggunaan  aplikasi  e- ticketing yang sudah dilakukan. Melalui prosentase pembagian hasil pemasukan wisata yang tersistem  dalam  eticketing,  proyek  pengembangan  dan  pengeloaan  wisata  juga  diharapkan dapat  membimbing  pokmas  Pulau  Santen  menjadi  mandiri  dalam  mengolah  pemasukan wisata dan mampu menciptakan serangkaian inovasi dalam pengembangan wisata di sana.

## War Of Position
Sejak  wisata  syariah  berhasil  digelar,  tujuan  untuk  mengatur  masyarakat  melalui  agenda kepariwisataan Banyuwangi dibangun dari: penguasa yang merencanakan konsep destination branding  bertemakan  syariah  dengan  tujuan  inovasi  wisata  di  Banyuwangi;  wisata  dibentuk dari  kerja  barengan  melalui  keterlibatan  banyak  pihak;  wisata  syariah  dijadikan  peluang peningkatan  kehidupan  masyarakat;  ide  dan  pengetahuan  penguasa  menjadi  strategi  yang diarahkan  untuk  membentuk  kepercayaan,  persetujuan,  dan  pencapaian  cita-cita  dan mengukur kemajuan; dan penguasa adalah subjek yang tercerahkan, yang mengetahui segala rencana dan teknis penguasaan untuk membawa kemajuan.
Walaupun cita-cita yang diusung oleh pemerintah selalu utopis, klaim akan adanya  sumber penghidupan yang bisa diatur dan dibentuk ke segala hal adalah proses yang paduannya bisa kacau  balau.  Karenanya  selalu  berdampingan  dengan  hubungan  yang  janggal  dan kontradiksinya. Bagi Gramsci, polemik ini menandai bagaimana pemerintah berusaha untuk mempertahankan kekuasaan, mempertahankan gerak hegemoni dengan terus “mempimpin”. Tuntutan  ini  membutuhkan  kegigihan  untuk  mempertahankan  otoritas  sosial  mereka  ketika berhadapan dengan kekuatan masyarakat sipil.
Hubungan  kekuasaan  yang  hegemonik  tetap  dipelihara  dengan  berbagai  strategi  agar kekuatannya tidak terancam dan krisis. Namun, hal tersebut nampak berbeda ketika terjadi di wisata syariah Pulau Santen. Hubungan yang janggal dan kontradiksi praktik wisata ini juga tidak luput terjadi. Di sana, kegiatan wisata syariah menjadi proses yang tidak saja memenuhi menejemen  permintaan  pasar  pariwisata  seperti  yang  dikatakan  oleh  Dia  dan  Bapak  SW, tetapi  juga  tentang  upaya  persaingan  baru  untuk  menggugat  kebenaran  dari  tegangan kekuasaan,  akumulasi  aset  modal  dan  tanah  oleh  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  dengan TNI  Banyuwangi,  dan  bicara  tentang  perjuangan  kelompok  masyarakat  Pulau  Santen  yang bertahan  mengelola  wisata  syariah.  Kelompok  masyarakat  juga  memberanikan  diri  untuk hadir  dan  bersuara  walaupun  segala  sektor  modal  komoditas  wisata  tidak  berada  pada posisinya.
Untuk  mengetahui  hubungan  yang  janggal  dan  kontradiksi  yang  terjadi  di  wisata  syariah, sesuai  dengan  konteks  penelitian  ini,  setting  keterlibatan  antara  pemerintah  dengan  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, TNI Banyuwangi, dan pokmas Pulau Santen merepresentasikan
benturan kepentingan ekonomi politik. Bukan hanya pada keberadaan komoditas wisata dan aset  tanah  dalam  artikulasi  modal  dijalankan,  tetapi  sekaligus  pada  tataran  ruang  ideologis yang dibicarakan Gramsci pada praktik hegemoni dan war of position atau perang posisi yang hendak dinarasikan sebagai tantangan yang berbeda dari bentuk lain penelitian tentang wisata syariah yang sudah ada sebelumnya.
Kemunculan  polemik  diantara  ketiga  entitas  tersebut  merepresentasikan  dua  hal.  Pertama, praktik kepengaturan dalam wisata syaraiah mengandaikan adanya batasan antara kelompok yang  mengaku  paham  bagaimana  seharusnya  orang  menjalani  kehidupan  mereka  dengan orang-orang  yang  kehidupannya  harus  diarahkan.  Proyek  wisata  syariah  menampakkan kedudukan struktural yang menegaskan kembali ragam posisi dan otoritas perencana dengan orang yang direncanakan hidupnya akan berubah. Posisi perencana dengan kapasitasnya yang besar didalamnya juga terkandung sejumlah keterbatasan mendasar.
Kedua,  tentang  krisis  otoriter.  Keterbatasan  otoritas  para  perencana  yang  membuat  sistem pengaturan  menjadi  retak  mendasari  bahwa  kekuasaan  mereka  mudah  digulingkan  dengan bentuk kekuasaan lain yang menandinginya. Praktik ini menjadi langkah untuk melemahkan posisi  kelas  dominan  pada  isu  kepentingan  produksi  ekonomi-politiknya.  Titik  tersebut menjadi  penting,  terutama  pada  bagaimana  ide  dan  pengetahuan  menjadi  agenda  yang membuka jalan bagi dikontestasikannya wacana mereka tampilkan dengan kelompok di luar dirinya. Hal ini yang ditampilkan Gramsci sebagai strategi perang posisi  yang terjadi dalam menghadapi kelas hegemoni menjadi persoalan yang secara praktis menjadi kompleks, penuh perdebatan dan tak pernah usai.

## Kesimpulan
Pengembangan  wisata  syariah  di  Pulau  Santen  menampilkan  polemik  politik  kepentingan yang  terjadi  pada  ketiga  entitas  yang  terintegrasi  dalam  praktiknya.  Dalam  penelitian  ini, posisi  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  harus  berhadapan  dengan  TNI  Banyuwangi  yang memiliki  orientasi  komersial  atas  wisata.  Persoalan  ini  dirujuk  atas  keretakan  fungsi kepengaturan  dirinya  untuk  menghadirkan  cita-cita  kesejahteraan  dan  peningkatan perekonomian  masyarakat  Pulau  Santen.  Disisi  lain,  cara  pragmatis  yang  ditempuh  dalam meraih pasar atas wisata syariah ini juga menampilkan adanya gimmick marketing yang terus mereproduksi wacana pariwisata di Banyuwangi dibalik meja kerja birokrasi.
Sementara  itu,  TNI  Banyuwangi  yang  memiliki  hak  penguasaan  penuh  atas  wilayah  Pulau Santen  ternyata  juga  tidak  mampu  menjalankan  fungsi  pengelolaan  wisata  dengan  baik. Orientasi  ekonomi  politik  yang  direproduksi  atas  pengembangan  wisata  syariah  secara bersamaan  memperlihatkan  ketidakmampuan  entitas  mereka  untuk  terus  mengakumulasi modal  yang  ada.  Sehingga,  konsekuensi  kemandekan  praktik  pengembangan  wisata  syariah pun  menjadi  tidak  terhindarkan.  Posisi  Pokmas  Pulau  Santen  yang  terdesak  juga memperlihatkan bagaimana kehadiran mereka yang terus berhadapan pada relasi kuasa yang retak. Artinya, persoalan akses yang diberikan kepada pokmas Pulau Santen untuk mengelola wisata  syariah  harus  berbenturan  dengan  orientasi  ekonomi  politik  pemerintah  dan  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan TNI Banyuwangi yang penuh polemik kepentingan.

## References*
Patria, Nezar dan Andi Arief. (2015). Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
Rahman,  Noer  Fauzi.  (2017). Land  reform  dan  gerakan  Agraria  Indonesia .  Yogyakarta: INSIST.
Simon, Roger. (2004). Gagasan-gagasan Politik Gramsci . Yogyakarta: INSIST.
Zainal,  Arifin.  (2011). Penelitian  Pendidikan:  Metode  dan  Paradigma  Baru. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Amin,  Fahadil  Al  Hasan.  (2017).  Penyelenggaraan  Pariwisata  Halal  di  Indonesia  (Analisis Fatwa  DSN—UI  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pariwisata  Berdasarkan  Prinsip Syariah). Surakarta: Jurnal Ilmu Syari‟ah dan Hukum Fakultas Syari‟ah IAIN , 2 (1)
Hadi,  Firdausia  &  M.  Khoirul  Hadi  al-Asy  Ari.  (2017). Kajian  Potensi  dan  Strategi Pengembangan  Wisata  Pantai  Syari’ah  (Studi  di  Pulau  Santen  Kabupaten Banyuwangi). Yogyakarta:  Jurnal  Manajemen  Dakwah,  Fakultas  Dakwah  dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga , 3(1).
Imam, Nur Subono. (2003). Civil Society , Patriarki, dan Hegemoni. CIVIC , 1 (2).
Machdani Afala, Laode. (2017). Menalar Dinamika Konflik Wisata Goa Pindul. Universitas Brawijaya: Journal of Governance , 2 (1).
Marina,  Ina  &  Dharmawan.  (2011).  Analisis  Konflik  Sumberdaya  Hutan  di  Kawasan Konservasi. IPB. ISSN: 19784333, Vol. 05, No. 01 .
Fanani,  Ardian.  (7  Juli  2019).  Pantai  Pulau  Santen  Terkini  di  Banyuwangi,  Tak  Ada Pemisahan Pria Wanita. Detik.com. Diakses pada tanggal 08 Juli 2019 dari detik.com website: https://travel.detik.com/travel-news/d4614080/pantai-pulau-santen-terkini- dibanyuwangi-tak- ada-pemisahan-pria-wanita