EISSN: 2407-7690 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jmr
Analisis Keselarasan Integrasi RZWP3K dan RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Kasus: Lingkungan Pesisir Pulau Bintan)
Septian Anugrah 1 , Sutran 1 , Laode M Faisal 1 , Andrinal 1 , Renny Agrianty 1 , Andi Zulfikar 2 , Dony Apdillah 1.2,3*
1 Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Maritim Raja Ali Haji
2 Pusat Penelitian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Universitas Maritim Raja Ali Haji
3 Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji Jl. Politeknik Senggarang, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, 29115, Indonesia *Corresponding author, e-mail: donyapdillah@umrah.ac.id
ABSTRAK: Pengelolaan  pesisir  yang  sangat  kompleks  cenderung  dibagi  menurut  batas administratif yang umumnya tidak memiliki relevansi ekologis. Jika domain perencanaan dilakukan secara  terpisah  maka  konektivitas  dan  proses  ekologi  dua  arah  akan  terganggu.  Keterpaduan penataan  ruang  darat  dan  laut  (zona  pesisir)  penting  dilakukan  terkait  evaluasi  program  atau kebijakan baru yang berdimensi ruang. Peran informasi geospasial penting sebagai model spasial untuk  mengintegrasikan  rencana  tata  ruang  darat  dan  laut  serta  melihat  keselarasan  atau harmonisasi  dan  sinkronisasi  program  perencanaan  pembangunan  baik  di  sektor  darat  maupun laut. Tulisan  ini  berfokus pada analisis tingkat keselarasan tahap integrasi yang sedang dilakukan pada  kedua  dokumen  rencana  tata  ruang  tersebut,  guna  melihat  potensi  tumpang  tindih pemanfaatan ruang di kawasan pesisir Pulau Bintan dengan pendekatan overlay peta spasial. Hasil yang  diperoleh  menunjukkan  secara  umum  perencanaan  ruang  darat  dan  laut  memiliki  tingkat keselarasan  yang  baik,  namun  masih  terdapat  potensi  konflik  pemanfaatan  ruang  di  wilayah  4 (Bagian Timur Pulau Bintan) terkait kawan industri yang dialokasi pada bagian darat berdampingan dengan kawasan  konservasi perairan  pada perairan pesisir.  Pada tulisan  ini juga telah  dijabarkan rekomendasi  kebijakan  untuk  meminimalisisr  konflik  sosial  dan  dampak  lingkungan  di  masa  akan datang.
Kata kunci: Kawasan konservasi, perencanaan spasial, perairan
The Harmony Analysis of Integration of RZWP3K and RTRW of Kepulauan Riau Province (Case: Bintan Island Coastal Environment)
ABSTRACT:  Very  complex  coastal  management  tends  to  be  divided  according  to  administrative boundaries  which generally  have  no ecological relevance. If the  planning  domains are  carried  out separately, connectivity and two-way ecological processes will be disrupted. The integration of land and sea spatial planning (coastal zones) is important in relation to the evaluation of new programs or  policies  with  a  spatial  dimension.  The  role  of  geospatial  information  is  important  as  a  spatial model  to  integrate  land  and  sea  spatial  plans  and  see  the  alignment  or  harmonization  and synchronization  of  development  planning  programs  in  both  the  land  and  sea  sectors.  This  paper focuses on the analysis of the level of alignment of the integration stage that is being carried out on the two spatial plan documents, to see the potential overlap of space utilization in the coastal area of Bintan Island with a spatial map overlay approach. The results obtained show that in general land and sea spatial planning has a good level of alignment, but there is still a potential for conflict over spatial use in area 4 (Eastern part of Bintan Island) related to industrial areas which are allocated on land side by side with marine conservation areas in coastal waters. This paper also describes policy recommendations to minimize future social conflicts and environmental impacts.
Keywords: Conservation area, spatial planning, waters

## PENDAHULUAN
Kawasan  pesisir  memiliki  keanekaragaman  hayati  yang  unik  (Harris et  al. 2014),  dan umumnya  sangat  produktif  (Fourqurean et  al. 2012),  yang  memilii  keterkaitan  erat  antara  proses ekosistem  dan  lingkungannya  (Polis  dan  Hurd,  1996),  sehingga  mampu  menyediakan  jasa  yang sangat  penting  bagi  lingkungannya  (Costanza,  2020).  Kawasan  pesisir  juga  berperan  dalam kesejahteraan manusia dan mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat di sekitarnya (Bell et al. 2015;  McNiven,  2003;  Wheeler et  al. 2012).  Manfaat  bagi  manusia  dari  kawasan  pesisir diantaranya;  sebagai  tempat  rekreasi,  penyangga  dari  cuaca  ekstrem  dan  hempasan  gelombang, sebagai  wilayah  pendukung  mata  pencaharian  nelayan.  Namun  terlepas  dari  nilai  manfaatnya, kawasan pesisir merupakan ekosistem paling terancam (Halpern et al. 2015; Schlacher et al. 2006) sebagaia  akibat  tekanan  yang  berasal  dari  darat  dan  laut  (Defeo et  al. 2009;  Fish et  al. 2008). Tekanan  kepada  wilayah  pesisir  yang  memiliki  kecendrungan  terus  meningkat,  ditambah  lagi pengaruh dari percepatan perubahan iklim global (Halpern et al. 2015; Steﬀen et al. 2015; Urban, 2015) menjadi sangat penting untuk memperkuat keberlanjutan melalui pengelolaan proaktif untuk mempertahankan manfaat dari ekosistem pesisir.
Sistem  ekologi  pesisir  yang  merupakan  transisi  antara  ekosistem  darat  dan  laut  cenderung sulit  dipahami  sehingga  jarang  dijadikan  landasan  dalam  perencanaan  pembangunan  daerah (Dugan et  al. 2010),  faktor  lainnya  juga  disebabkan  konsep  perencanaan  dibagi  menurut  batas administratif yang umumnya tidak memiliki relevansi ekologis. Wilayah pengelolaan sering dibatasi dengan  membagi  zona  berdasarkan  lahan  'basah'  dan  'kering'.  Bagian  kering  diperuntukan  untuk perencanaan pembangunan dan konservasi terrestrial, bagian basah untuk peruntukkan ruang dan konservasi  laut,  masing-masing  umumnya  dikelola  oleh  lembaga  pemerintah  yang  berbeda dilandasi oleh instrumen peraturan perundangan yang juga berbeda, dengan kelompok pemangku kepentingan  yang  terpisah.  Oleh  karena  itu,  jika  domain  perencanaan  terus  dilakukan  secara terpisah  maka  konektivitas  yang  kuat  dan  proses  ekologi  dua  arah  tidak  akan  terbentuk  untuk ketahanan ekosistem (Beger et al. 2010; McLachlan dan Defeo, 2018). Proses perencanaan ruang darat dan laut sering kali terbentur dengan sistem sosial yang kompleks antar berbagai pemangku kepentingan sehingga menghasilkan peruntukan ruang atau sumber daya yang saling bertentangan (Poe et al. 2014; Voyer et al. 2015).
Keterpaduan  penataan  ruang  darat  (teresterial)  dan  laut  (zona  pesisir)  penting  dilakukan terkait  evaluasi  program  atau  kebijakan  baru  yang  berdimensi  ruang.  Pasca  ditetapkannya  UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, paradigma integrasi rencana tata ruang matra darat dan matra  laut  digabungkan  untuk  mempermudah  dan  mempercepat  dokumen  hukum  berkenaan dengan  rencana  tata  ruang.  Rencana  tata  ruang  laut  yang  sebelumnya  terpisah,  saat  ini  perlu disatukan dengan tata ruang darat, diintegrasikan dalam satu dokumen. Pemanfaatan ruang darat dan  laut  saat  ini  telah  bergeser  dari  paradigma  izin  menuju  pada  konsepsi  kesesuaian  kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada rencana tata ruang, dalam hal ini merujuk pada rencana zonasi ruang laut (Priyanta, 2021).
Peran informasi geospasial penting sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan sinkronisasi dan  harmonisasi.  Simulasi dan  analisis deskriptif kuantitatif  pola  spasial  bermanfaat  sebagai tool s dalam  identifikasi  permasalahan  dan  potensi  konlik  yang  mungkin  terjadi  terkait  dis-harmonisasi antara  penataan  ruang  darat  dan  ruang  laut.  Di  Kepulauan  Riau,  dokumen  Rencana  Tata  Ruang Wilayah (RTRW) refresentasi alokasi ruang daratan dan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan  Pulau-pulau  Kecil  (RZWP3K)  refresentasi  alokasi  ruang  laut  sedang  dalam  tahap  proses integrasi  di  kementerian  terkait,  proses  integrasi  bukan  saja  teknik  penggabungan  dua  dokumen rencana  tata  ruang  tapi  lebih  kepada  tinjauan  keselarasan  atau  harmonisasi  dan  keterpaduan pengelolaan ruang darat dan laut.
Tulisan  ini  berfokus  pada  analisis  tingkat  keselarasan  peruntukan  ruang  darat  dan  laut, melalui self  assesment antara  RTRW  dengan  RZWP3K  untuk  melihat  potensi  tumpang  tindih pengelolaan ruang di kawasan pesisir Pulau Bintan dengan pendekatan overlay peta spasial. Hasil simulasi  sedeharna  ini  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  terkait  dokumen  RTRW  dan RZWP3K di Kepulauan Riau, khususnya wilayah pesisir Pulau Bintan.

## MATERI DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei - Agustus 2021 di Pulau Bintan, wilayah pengamatan merupakan kawasan daratan dan  laut yang saling berdampingan. Wilayah fokus pengamatan dibagi menjadi  4  bagian,  teridiri  dari  :  (1)  wilayah-1  bagian  utara,  (2)  wilayah-2  bagian  barat,  (3)  bagian-3 wilayah selatan, (4) wilayah-4 bagian timur. Peta lokasi penelitian disajikan Gambar 1.
Alat  dan  bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari;  perangkat  lunak  ArcGis,  peta spasial kawasan lindung dan kawasan budidaya, peta dan dokumen Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau,  peta  digital  kawasan  konservasi  perairan,  kawasan  pemanfaatan  perairan,  peta  dan  Perda RZWP3K  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Bahan  dan  data  tersebut  pada  penelitian  ini  diperoleh  dari beberapa sumber, secara detil diuraikan pada Tabel 1.
Gambar 1 . Peta Lokasi Penelitian
Tabel 1 . Jenis dan Sumber Data
Jenis Data Sumber Peta kawasan konservasi perairan di Pulau Bintan Pemerintah Daerah Kab Bintan Peta RTRW Provinsi Kepri Pemerintah Daerah Prov Kepri Peta lokasi kemunculan mamalia laut Yayasan Ecology Peta RZWP3K Provinsi Kepri Pokja Penyusunan RZWP3K Prov Kepri Perda RTRW Provinsi Kepri Pemerintah Daerah Prov Kepri Perda RZWP3K Provinsi Kepri Pemerintah Daerah Prov Kepri
Journal of Marine Research Vol 11, No.3 Agustus 2022, pp. 455-466
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif  dengan  pendekatan komparasi pemanfatan ruang kawasan daratan dan laut. Prosedur pelaksanaan komparasi dilakukan dengaan  teknik  overlay  melalui  analisis  dataset  spasial  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG).  Dataset input yang digunakan adalah dataset spasial Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan data spasial Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) provinsi. Lingkup kegiatan komparasi terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: (1) identifikasi peruntukan ruang darat dan  laut (2) overlay peta, dan (3) review keselarasan pemanfaatan ruang.
Analisis  keselarasan  peruntukan  ruang  dilakukan  melalui  proses  integrasi  peta  pemanfaatan kawasan  daratan  dan  laut  dengan  penilaian  dari  unsur  beberapa  kriteria.  Kriteria  dibangun berlandaskan  asas  pembangunan  berkelanjutan  pada  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  merujuk pada  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  RI  Nomor  23  Tahun  2016  tentang  Perencanaan Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Kriteria  keselarasan  terdiri  dari  Keterpaduan kegiatan  antara  pemerintah  dengan  pemerintah  daerah,  keterpaduan  kepentingan  antar  sektor, kesetaraan  kepentingan  dunia  usaha  dan  masyarakat,  keseimbangan  antara  ekosistem  darat  dan ekosistem  laut  dan  kesesuaian  prinsip  pengelolaan  berkelanjutan.  Parameter  kriteria  tersebut  diberi skor dengan indikator baik dan buruk, secara detil disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2 . Parameter Kriteria Keselarasan dan Penentuan Skor
Kriteria Keselarasan Skor (Baik) 2 (Tidak Baik) 1 Keterpaduan  kegiatan  antara  pemerintah  dengan pemerintah daerah, Tidak teindikasi adanya konflik Terdapat konflik kepentingan Keterpaduan kepentingan antar sektor Tidak memberikan kontribusi  negatif  antar zona Memberikan Kontribusi negatif antar zona Kesetaraan kepentingan dunia usaha dan masyarakat Tidak teindikasi adanya potensi  konflik Terdapat potensi konflik kepentingan Keseimbangan antara ekosistem darat dan ekosistem laut dan ilmu pengetahuan Kelestarian kedua ekosistem terjaga Salah satu atau kedua  ekosistem  di rugikan Kesesuaian prinsip pengelolaan yang berkelanjutan Sesuai prinsip berkelanjutan Tidak sesuai prinsip berkelanjutan
Keterangan : Penentuan klasifikasi keselerasan dibagi menjadi dua kelas; TKs > 75% :  Baik dan TKs < 75% : Tidak Baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peruntukan  ruang  di  sepanjang  garis  daratan  Pulau  Bintan  di  dominasi  oleh  Kawasan Lindung, dengan Kawasan Perlindungan di Bawahnya (L1) sebagai peruntukan terbesar mencapai 11,04  %  diikuti  oleh  pemanfaatan  untuk  Hutan  Lindung  (HL)  sebesar  6,12  %.  Kawasan  L1 merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya diperuntukkan untuk  menjamin  terselenggaranya  fungsi  lindung  hidrologis  bagi  kegiatan  pemanfaatan  lahan. Kawasan  ini  meliputi  kawasan  resapan  air,  sekaligus  berfungsi  sebagai  kawasan  lindung  diluar kawasan  hutan.  sedangkan  HL  ditetapkan  oleh  pemerintah  dengan  merujuk  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana  Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
Kawasan  Budidaya  terdiri  dari  kawasan  peruntukan  Hutan  Produksi  (HP),  Hutan  Produksi Terbatas  (HPT),  Hutan  Produksi  Konversi  (HPK),  waduk/embung/danau,  permukiman,  industri, pariwisata, pertambangan, pertanian dan budidaya lainnya. Peruntukan kawasan terbesar berturut- turut terdiri dari Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 280.892.971 m 2 (17,86%), permukiman
seluas  201.570.611  m 2 (12,81%)  dan  pariwisata  seluas  177.946.527  m 2 (11,31%).  HPK merupakan  kawasan  hutan  produksi,  baik  yang  produktif  maupun  tidak  produktif  yang  dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan (LHK, 2016). Kawasan pariwisata di Pulau Bintan didominasi oleh pemanfaatan  untuk  pengembangan  resort  dan  wisata  bahari.  Secara  rinci  peruntukan  ruang  di daratan Pulau Bintan disajika pada Tabel 3.
Pemaanfaatan  ruang  bagian  laut  di  Pulau  Bintan  terdiri  dari  alokasi  untuk  Kawasan Konservasi Perairan (KKP), Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU) mencakup; zona pariwisata dan zona perikanan tangkap, Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)  dan  alur  laut  (Tabel  4).  Peruntukan  ruang  terbesar  didominasi  oleh  KPU  seluas 7.086.569,63 Ha (46,68 %), zona KKP seluas 3.195.800,23 Ha (21,05 %) dan Kawasan Strategis Nasional mencapai 2.808.106,99 (18,50%).
Penataan ruang pesisir dan laut (RZWP3K) disusun berdasarkan RTRW Provinsi. Rencana Umum  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  adalah  arah  kebijakan  dan  strategi  pemanfaatan  ruang wilayah  yang  dirumuskan  untuk  menjaga  keutuhan  nasional,  keseimbangan  dan  keserasian pembangunan  antar  wilayah  dan  antar  sektor,  serta  keserasian  lingkungan  alam  dan  lingkungan buatan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Perda  RTRW  kabupaten/kota  di  Pulau Bintan  telah  disahkan  di  tingkat  kabupaten/kota  dan  telah  disahkan  juga  menjadi  Perda  Provinsi Kepulauan  Riau melalui Perda  Provinsi  Kepulauan  Riau  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau  Tahun  2017-2037,  sementara  itu  untuk  zona  laut masih dalam finalisasi perumusan.
Integrasi Peta RTRW dan RZWP3K adalah proses penggabungan atau pemersatuan data spasial  termasuk  informasi  pola  spasial,  struktur  spasial,  dan  kawasan  strategis  di  setiap kabupaten/kota  di  Pulau  Bintan.  Hasil  overlay  spasial  rencana  tata  ruang  daratan  dan  laut disajikan pada Gambar 2.

## Tabel 3 . Peruntukan Ruang Pulau Bintan
Peruntukan Ruang Luas (m 2 ) Persentase (%) Kawasan Lindung Kawasan Perlindungan di Bawahnya (L1) 173.658.780 11,04 Hutan Lindung (HL) 96.325.013 6,12 Tubuh Air (L2) 11.964.098 0,76 Kawasan Budidaya Hutan Produksi (HP) 135.736.850 8,63 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 50.072.429 3,18 Hutan Produksi Konversi (HPK) 280.892.971 17,86 Waduk/Embung/Danau (W1) 33.379.488 2,12 Pertanian (B1) 149.104.031 9,48 Industri (B2) 127.726.004 8,12 Pariwisata (B3) 177.946.527 11,31 Permukiman (B4) 201.570.611 12,81 Pertambangan (B5) 26.930.716 1,71 Budidaya Lainnya (B6) 107.646.215 6,84
Tabel 4 . Pola/Alokasi  Ruang  (RTRW  dan  RZWP3K)  Provinsi  Kepulauan  Riau  di  Wilayah  Sekitar Garis Pantai Pulau Bintan
Desa/Kelurahan Pesisir di Pulau Bintan Pola/Alokasi Ruang RTRW RZWP3K Kabupaten Bintan Tembeling Tanjung dan Tembeling L1, B4, HPT KPU-ZPT (SZPD) Bintan Buyu L1, HL, HPT KPU-ZPT (SZPD) Pengujan dab Penaga L1, HPT, B3 KPU-ZPT (SZPD), ZPB (SZPBL) Kuala Sempang L1, HP, HPT, B3 KPU-ZPT (SZPD) Busung dan Teluk Lobam L1, HP, B2 KPU-ZPT (SZPD), ZI Teluk Sasah L1, B2, B4 KPU-ZPT (SZPD), ZPel Tanjung  Uban  Kota  dan  Tanjng Permai L1, HPT, B2, B4 KPU-ZPT (SZPD), ZPel Sebong  Pereh,  Lagoi  dan  Sri Bintan L1, B3 KPU-ZPar Pengudang dan Berakit L1, B3 KPU-ZPel, ZPar Malang Rapat dan Teluk bakau L1, B3 KKP Gunung Kijang dan Kawal L1,  HP,HPT,B2,B3,  B4, B6 KKP, KPU-PT (SZPD), ZI Kijang  Kota,  Sei  Lekop  dan  Sei Enam L1, B2, B4, B6 KPU-ZI, ZPel Gunung Lengkuas L1, HP, B4 KPU-ZPB (SZPBL), ZPel, ZPar Kota Tanjungpinang Dompak L1, HP, HPT, B2, B3 KPU-ZPT (SZPD), ZPel Sei Jang L1, HPT, B6 KPU-ZPT (SZPD) Tanjung Ayung Sakti L1, HPT, B4, B6 KPU-ZPT (SZPD) Kampung Baru L1, B4, B6 KPU-ZPJ Tanjungpinang  Kota  &  Kota Piring B4, B6 KPU-ZPel, ZPJ, ZPer Kampung Bugis L1, HPT, B4 KPU-ZPJ, ZPer Senggarang L1, HPT, B4, B6 KPU-ZPT, ZPB (SZPBL), ZI, ZPJ, ZPar Keterangan : RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) RZWP3K  (Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau Kecil) L1 HL HP HPT B2 B3 B4 B6 :Kawasan Perlindungan di Bawahnya : Hutan Lindung : Hutan Produksi
: Hutan Produksi Terbatas
: Industri
: Pariwisata
: Permukiman
: Budidaya Lainnya KPU ZPT (SZPD) ZPB (SZPBL) ZI ZPJ ZPel ZPar ZPer ZBU KKP AL (AP) AL (AKP) : Kawasan Pemanfaatan Umum : Zona Perikanan Tangkap (Sub Zona Perikanan Demersal) : Zona Perikanan Budidaya (Sub Zona Perikanan Budidaya Laut)
: Zona Industri
: Zona Perdagangan Jasa
: Zona Pelabuhan
: Zona Pariwisata
: Zona Permukiman
: Zona Bandar Udara
: Kawasan Konservasi Perairan
: Alur Laut (Alur Pelayaran)
: Alur Laut (Alur Kabel Telekomunikasi,
Pipa/Kabel Bawah Laut)
Gambar 2 . Peta hasil overlay RTRW dan RZWP3K di Pulau Bintan
Proses  overlay  pada  Gambar  2,  menghasilkan  peta  RTRW  dan  RZWP3K  yang  saling tumpang  susun  dengan  skala  1:750.000.  Overlay  sebagai tools penting  dalam  pendekatan integrasi  dokumen  perencanaan  RTRW  dengan  RZWP3K.  Hal  ini  dapat  memandu  kita  untuk melihat  keselarasan  peruntukan  ruang  dari  matra  darat  dan  laut.  Hasil  perhitungan  tingkat keselarasan  menunjukkan  bahwa  pada  lokasi  pengamatan  wilayah  1,  2  dan  3  masing-masing memiliki  nilai  tingkat  keselarasan  yang  sama  mencapai  nilai  100%,  sementara  itu  wilayah  4 memiliki nilai sebesar 80%, secara rinci hasil analisis tingkat keselarasan disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5 . Hasil Analisis Keselarasan
Lokasi Pengamatan Nilai TKs Kelas Wilayah 1 100% Baik Wilayah 2 100% Baik Wilayah 3 100% Baik Wilayah 4 80% Baik
Secara  umum  hasil  integrasi  telah  menunjukkan  peruntukkan  ruang  antara  kawasan perencanaan  darat  dan  laut  telah  memiliki  tingkat  keselarasan  yang  baik.  Hal  ini  dapat  terjadi diduga  karena  perumusan  RZWP3K  dilakukan  dengan  memperhatikan  pola  ruang  dan  struktur ruang  RTRW  yang  sudah  terbentuk  lebih  dahulu.  Pola  ruang  peruntukan  lahan  pada  RTRW secara  umum  terdiri  dari  kawasan  lindung  (kawasan  konservasi/hutan  lindung)  dan  kawasan budidaya,  untuk  kawasan  budidaya  dialokasikan  untuk  pemanfaatan  umum,  perikanan,  industri, kawasan  wisata.  Pada  lokasi  pengamatan  wilayah  4  nilai  tingkat  keselarasan  sebesar  80%  lebih rendah  dibandingkan  dangan  lokasi  pengamatan  pada  kawasan  1,  2  dan  3.  Hal  ini  lebih disebabkan  karena  masih  ditemukan  potensi  konflik  pada  proses  perencanaan  ruang  darat  dan laut (pesisir). Berdasarkan parameter kriteria keselarasan RTRW dan RZWP3K terdapat 2 kriteria yang  bernilai  rendah,  yakni:  (1)  Kesetaraan  kepentingan  dunia  usaha  dan  masyarakat  dan;  (2) Keseimbangan antara ekosistem darat dan ekosistem laut.
Berdasarkan perspektif ilmu pengelolaan pesisir, rendahnya penilaian kriteria tersebut diatas lebih disebabkan karena masih terdapat alokasi peruntukan ruang yang tidak menguntungkan, hal ini  diindikasikan  oleh  terlihatnya  potensi  konflik  pemanfaatan  ruang  antara  dunia  usaha  dan masyarakat  dan  potensi  dampak  negatif  pada  ekosistem  pesisir.  Pada  wilayah  4,  peruntukan ruang  dikawasan  darat  dialokasikan  sebagai  Kawasan  Strategis  Nasional  (KSN)  untuk pengembangan  kawasan  industri  sedangkan  pada  ruang  laut  dialokasikan  untuk  kawasan konservasi yang juga berdampingan langsung dengan Kawasan Industri Maritim (KIM).  Kawasan industri dapat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi penduduk, khususnya serapan tenaga kerja  lokal.  Kegiatan  industri  juga  memberikan  dampak  positif  dalam  peningkatan  penghasilan masyarakat,  berkembangnya  sektor  perdagangan  dan  jasa  terutama  yang  berada  di  sekitar kawasan  (Napitupulu  dan  Nugroho,  2016),  selain  itu  keberadaan  industri  juga  cenderung memberikan  dampak  negatif  terhadap  degradasi  lingkungan  seperti  kebisingan,  pencemaran udara  dan  pencemaran  air  (Sari  dan  Rahayu,  2014).  Hal  ini  juga  diperkuat  oleh  Susanto et  al. (2015)  yang  menyatakan  bahwa  biota  yang  hidup  di    perairan    Kota    Tanjungpinang,  Kepulauan Riau  telah  tercemar  logam  berat yang terkait aktivitas industri pengolahan bauksit di  masa  lalu. Pencemaran  logam  berat  paling  tinggi  pada  Kijing (Pilsbryoconcha  exillis)  dan  pada  ikan- ikan    dimersal    yang    pergerakannya    terbatas,  untuk  itu  diperlukan  penetapan  pencadangan kawasan konservasi laut daerah.
Pengelolaan  kawasan  industri  yang  berada  di  wilayah  pesisir  perlu  dilakukan  dengan memperhatikan  daya  dukung  dan  daya  tampung  lingkungan,  hal  ini  dipertegas  oleh  Yurista  dan Wicaksono  (2017)  bahwa  perencanaan  ruang  pesisir  harus  mempertimbangkan  keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan,  keterpaduan  pemanfaatan  berbagai  jenis  sumber  daya  dan  kualitas  lahan  pesisir, serta termasuk ewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir  yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.
Alokasi ruang KIM yang berada di laut dengan luas sebesar 46.230,33 Ha (Gambar 3) untuk keperluan  dukungan  operasional  kegiatan  industri  Galang  Batang  (bagian  sebelah  darat)  yang telah ditetapkan sebagai KSN. Hal ini dianggap penting dalam rangka pengembangan arus logistik dan distribusi produk melalui jalur laut dimasa akan datang, namun posisi KIM yang tepat berada pada  pencadagan  kawasan  konservasi  perairan  di  Bintan  sangat  berpengaruh  besar  terhadap efektifitas  pengelolaan  sebuah  kawasan  konservasi.  Implementasi  KIM  kedepan  harus  disusun

## Journal of Marine Research
Vol 11, No.3 Agustus 2022, pp. 455-466
secara  matang,  dengan  mengedepankan  prinsip  kehati-hatian  dan  memperhatikan  aspek  sosial, budaya  dan  dampak  lingkungan  bagi  ekosistem  sekitarnya.  Epektivitas  pengelolaan  wilayah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  dapat  dipengaruhi  oleh  wilayah  bagian  hulu  yang  saling  berkaitan dengan wilayah hilir, sehingga  diperlukan perencanaan yang komprehensif  holistik, terkoordinasi, terpadu,  efektif  dan  efisien  sehingga  dapat  menanggulangi  kerusakan  wilayah  pesisir,  baik disebabkan aktivitas manusia atau bencana alam (Nugroho et al. 2017).
Berdasarkan hasil survei dan fakta lapangan juga terlihat adanya potensi dampak terhadap keberadaan  KIM terhadap  mamalia  laut.  Beberapa  mamalia  laut  yang sering  muncul  di  kawasan konservasi perairan Bintan diantaranya; dugong ( Dugong dugon ) dan lumba-lumba ( Tridacna sp ), demikian  pula  dengan  penyu  ( Chelonia  mydas,  Eretmochelys  imbracata )  dan  kuda  laut ( Hippocampus sp ). Lokasi kemunculan mamalia laut disajika pada Gambar 4. Perairan  Bintan  merupakan  habitat  utama Dugong  dugon (Idris et  al .  2020). Keanekaragaman jenis dan kelimpahan lamun yang tinggi merupakan sumber pakan bagi Dugong dugon  dan  faktor  penting  yang  mempengaruhi  keberadaannya  di  Perairan  Bintan  (Juraij et  al . 2014).  Penyu  juga  menjadi  salah  satu  antraksi  wisata  di  Bintan  (Anggini et  al ,  2019). Potensi sumberdaya biota laut tersebut saat ini keberadaannya semakin terancam. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya melakukan perlindungan biota laut dengan kebijakan membentuk kawasan konservasi, salah satunya kawasan konservasi perairan Bintan.
Berdasarkan  data  dan  kondisi  lapangan  terlihat  adanya  potensi  konflik  dan  dampak peruntukan  ruang  dari  hasil  integrasi  tersebut,  secara  umum  arahan  pemanfaatan  ruang  dalam RTRW dan RZWP3K telah baik.  Pemahaman yang komprehensif tentang hubungan ruang darat dan  laut  diperlukan  agar  sistem  perencanaan  tata  ruang  dapat  menghasilkan  keselarasan lingkungan antara dua zona penggunaan lahan yang ada disekitarnya.
Gambar 3 . Alokasi Ruang Kawasan Industri Maritim di Bagian Perairan Bintan Timur
Journal of Marine Research Vol 11, No.3 Agustus 2022, pp. 455-466
Gambar 4. Lokasi Kemunculan Mamalia Laut di Kawasan Konservasi Perairan Bintan

## Implikasi Hasil Penelitian
Dokumen  RZWP3K  Kepri  saat  ini  sedang  dalam  tahap  integrasi  di  Kementerian  terkait merupakan dokumen kompromi politik, namun harus mengedepankan konsep pengelolaan pesisir secara terpadu untuk meminimalisir dampak sosial dan lingkungan (sebagaima yang diamanatkan dalam  UU  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil). Kebijakan yang dibuat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Memastikan alokasi ruang Kawasan  Industri  Maritim  (KIM)  menjadi  pemanfaatan  KIM  yang  ramah  lingkungan  sehingga menjamin  keberlanjutan  (sustainability)  dan  kedaulatan  masyarakat  pesisir  (sovereignty).  KIM Bintan  Timur  berada  ditengah-tengah  Kawasan  Konservasi  Perairan  Bintan,  berdampingan dengan  zona  inti  dan  zona  pemanfaatan  terbatas,  merupakan  sumber  penghidupan  utama masyarakat  dalam  penangkapan  ikan  ramah  lingkungan  yang  telah  dipraktekkan  secara  turun temurun, pemanfaatan ekowisata bahari dan sebagainya; (2) Pemanfaatan KIM di Perairan Bintan kedepan dikawatirkan akan terjadi secara massif, sebagai tindakan pencegahan ( prevention ) perlu disusun rencana pengelolaan KIM yang berkelanjutan, didukung data dan informasi yang reliable atau kajian ilmiah yang sahih, terutama alternatif sains/teknologi terikait masalah sosial dan daya duku dukung lingkungan, sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Laut;  (3)  Mengedepankan  pembangunan  yang  seimbang  antar aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap SDGs (Sustainable  Development  Goals)  sebagaimana  pasal  3  huruf  I  UU  No  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (4)  Penangangan  dampak  lingkungan  untuk  memastikan  nilai  manfaat  ekologi  kawasan  (seperti nursery ground , feeding ground bagi habitat biota laut.

## KESIMPULAN
Tingkat keselarasan peruntukan ruang darat (RTRW) dan laut (RZWP3K) mencapai kisaran nilai  80 –100  %  dengan  kelas  keselarasan  baik.  Pada  lokasi  pengamatan  wilayah  4  terletak  di bagian  timur  Pulau  Bintan  memiliki  nilai  lebih  rendah  dibandingkan  dangan  wilayah  pengamatan lainnya. Hal ini lebih disebabkan karena masih ditemukan potensi konflik atau dampak peruntukan kawasan industri bagian darat dan KIM yang berdampingan dengan kawasan konservasi perairan. Kebijakan  yang  perlu  diperhatikan  kedepan  perlu  memastikan  pengelolaan  KIM  yang  ramah lingkungan  dan  mengedepankan  pembangunan  yang  seimbang  antar  aspek  ekonomi,  sosial budaya dan lingkungan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  Yayasan  Ekologi  Foundation,  Dinas  Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri yang telah mendukung data dan informasi dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggini,  D.,  Muhammad,  A.S.,  &  Kurnianingsih,  F.  2019.  Collaborative  Governance  Dalam Konservasi  Penyu  Di  Kampung  Baru  Lagoi  Kabupaten  Bintan. Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara , 7 (2):77-90. DOI: 10.31629/juan.v7i2.1006. Beger,  M.,  Grantham,  H.S.,  Pressey,  R.L.,  Wilson,  K.A.,  Peterson,  E.L.,  Dorfman,  D.  &
Possingham,  H.P.  2010.  Conservation  planning  for  connectivity  across  marine,  freshwater, and  terrestrial  realms. Biological  Conservation ,  143(3):565-575.  DOI:  10.1016/j.biocon.2009. 11.006.
Bell, S. L., Phoenix, C., Lovell, R. & Wheeler, B.W. 2015. Seeking everyday wellbeing: The coast as a therapeutic landscape. Social Science & Medicine, 142:56-67. DOI: 10.1016/j.socscimed. 2015.08.011.
Costanza, R. 2020. Valuing natural capital and ecosystem services toward the goals of efficiency, fairness,  and  sustainability. Ecosystem  Services ,  43:p.101096.  DOI:  10.1016/j.ecoser.2020. 101096.
Defeo,  O.,  McLachlan,  A.,  Schoeman,  D.S.,  Schlacher,  T.A.,  Dugan,  J.,  Jones,  A.  &  Scapini,  F. 2009.  Threats  to  sandy  beach  ecosystems:  a  review. Estuarine,  coastal  and  shelf  science, 81(1):1-12. DOI:10.1016/j.ecss.2008.09.022
Dugan,  J.E.,  Defeo,  O.,  Jaramillo,  E.,  Jones,  A.R.,  Lastra,  M.,  Nel,  R.  &  Schoeman,  D.S.  2010. Give  beach  ecosystems  their  day  in  the  sun. Science ,  329(5996):1146-1146.  DOI: 10.1126/science.329.5996.1146-a.
Fish,  M.R.,  Cote,  I.M.,  Horrocks,  J.A.,  Mulligan,  B.,  Watkinson,  A.R.,  &  Jones,  A.P.  2008. Construction  setback  regulations  and  sea-level  rise:  mitigating  sea  turtle  nesting  beach  loss. Ocean & Coastal Management , 51(4):330-341. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2007.09.002. Fourqurean, J.W., Duarte, C.M., Kennedy, H., Marbà, N., Holmer, M., Mateo, M.A., & Serrano, O. 2012.  Seagrass  ecosystems  as  a  globally  significant  carbon  stock. Nature  geoscience ,  5(7): 505-509. DOI: 10.1038/NGEO1477.
Halpern,  B.S.,  Frazier,  M.,  Potapenko,  J.,  Casey,  K.S.,  Koenig,  K.,  Longo,  C.  &  Walbridge,  S. 2015.  Spatial  and  temporal  changes  in  cumulative  human  impacts  on  the  world’s  ocean.
Nature communications , 6(1):1-7. DOI: 10.1038/ncomms8615
Harris,  L.,  Campbell,  E.E.,  Nel,  R.  &  Schoeman,  D.  2014.  Rich  diversity,  strong  endemism,  but poor  protection:  addressing  the  neglect  of  sandy  beach  ecosystems  in  coastal  conservation planning. Diversity and Distributions , 20(10):1120-1135. DOI: 10.1111/ddi.12226. Idris, F., Karlina, I., Herandarudewi, S.M., & Nugraha, A.H. 2020. Dugong's presence confirmation in Bintan Island based on local ecological knowledge. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation , 13(2):651-656.
Juraij,  J.,  Bengen,  D.G.,  &  Kawaroe,  M.  2014.  Keanekaragaman  jenis  lamun  sebagai  sumber pakan dugong dugon pada desa busung bintan utara kepulauan riau. Omni- akuatika , 10(2):71-76. DOI: 10.20884/1.oa.2014.10.2.19.
McLachlan, A., Defeo, O., & Short, A.D. 2018. Characterising sandy beaches into major types and states: Implications for ecologists and managers. Estuarine, Coastal and Shelf Science , 215: 152-160. DOI: 10.1016/j.ecss.2018.09.027.
McNiven,  I.  2003.  Saltwater  People:  Spiritscapes.  Marine  Rituals,  and  the  Archaeology  of
Australian Indigenous
seascaps.
World Archeol , 35:329-349. DOI:
10.1080/0043824042000185757.
Napitupulu,  B.K. & Nugroho,  P. 2016. Pengaruh Aktivitas Industri terhadap Peningkatan Ekonomi Penduduk dan Perkembangan Perdagangan Jasa di Kota. Teknik Perencanaan Wilayah Kota, 5(1):1-9
Nugroho,  A.S.,  Wicaksono,  A.,  &  Kurniawan,  I.A.  2017.  Evaluasi  Tata  Ruang  Pesisir  Terhadap Bencana Abrasi di Kabupaten Jepara. Seminar Nasional Geografi , p.747-754
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Poe, M.R., Norman, K.C., & Levin, P.S. 2014. Cultural dimensions of socioecological systems: key connections  and  guiding  principles  for  conservation  in  coastal  environments. Conservation Letters , 7(3):166-175. DOI: 10.1111/conl.12068.
Polis, G.A., & Hurd, S.D. 1996. Linking marine and terrestrial food webs: allochthonous input from the  ocean  supports  high  secondary  productivity  on  small  islands  and  coastal  land communities. The American Naturalist , 147(3):396-423. DOI: 10.1086/285858.
Sari,  F.A., & Rahayu, S. 2014.  Kajian Dampak Keberadaan Industri PT. Korindo Ariabima Sari di Kelurahan  Mendawai,  Kabupaten  Kotawaringin  Barat. Teknik  Perencanaan  Wilayah  Kota , 3(1):106-116.
Schlacher,  T.A.,  Schoeman,  D.S.,  Lastra,  M.,  Jones,  A.,  Dugan,  J.,  Scapini,  F.  &  McLachlan,  A. 2006. Neglected ecosystems bear the brunt of change. Ethology Ecology & Evolution, 18:349- 351. DOI: 10.1080/08927014.2006.9522701.
Steffen,  W.,  Broadgate,  W.,  Deutsch,  L.,  Gaffney,  O.  &  Ludwig,  C.  2015.  The  trajectory  of  the Anthropocene:  the  great  acceleration. The  Anthropocene  Review ,  2(1):81-98.  DOI: 10.1177/2053019614564785.
Susanto,  A.,  Pratomo,  H.  &  Rahman,  A.  2015.  Analisis  Cemaran  Limbah  Industri  dan  Domestik terhadap  Biota  Laut  di  Perairan  Kota  Tanjungpinang,  Provipnsi  Kepulauan  Riau. Jurnal  Air Indonesia , 8(2):143-150. DOI: 10.29122/jai.v8i2.2373. Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Urban, M.C. 2015. Accelerating extinction risk from climate change. Science , 348(6234):571-573. DOI: 10.1126/science.aaa4984. Voyer,  M.,  Gollan,  N.,  Barclay,  K.  &  Glad stone,  W.  2015.  ‘It ׳  s  part  of  me’;  understanding  the values, images and principles of coastal users and their influence on the social acceptability of MPAs. Marine Policy , 52:93-102. DOI: 10.1016/j.marpol.2014.10.027 Wheeler,  B.W.,  White,  M.,  Stahl-Timmins,  W.  &  Depledge,  M.H.  2012.  Does  living  by  the  coast improve health and wellbeing?. Health & place , 18(5):1198-1201. DOI: 10.1016/j.healthplace. 2012.06.015.
Yurista, A.P., & Wicaksono, D.A. 2017. Kompatibilitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau  Kecil  (RZWP3K)  sebagai  Rencana  Tata Ruang  yang  Integratif. Jurnal  Rechts  Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 6(2):183-198. DOI: 10.33331/rechtsvinding.v6i2.181.