## A BSTRACT

## West  Sumatra  Regional  Police  Narcotics
Directorate  (Ditresnarkoba  West  Sumatra Regional  Police)  to  determine  the  weight of  narcotics  evidence,  investigators  must weigh  the  evidence  in  collaboration  with PT.  Pawnshop.  This  is  useful  for  creating cooperation in order to prevent and eradicate abuse and illicit circulation of the narcotics in West Sumatra. For this, coordination of the Directorate of Narcotics and PT. Pegadaian in weighing evidence? As well as any obstacles faced by the Directorate of Narcotics with PT. Pegadaian in weighing evidence? This study explains  that  the  coordination  conducted by  the  Directorate  of  Narcotics  and  PT. Pegadaian in weighing evidence is as follows: in  weighing  the  evidence  of  narcotics,  it  is obligatory to attach a request for weighing evidence  of  narcotics  and  after  weighing, an  official  report  must  be  made  which  is signed by both parties with the knowledge and  witness  of  the  investigating  witnesses or supporting investigators and the suspect, for the sake of the smooth implementation of the investigation carried out, the parties coordinate with each other, help each other in  the  scope  of  their  respective  duties  and authorities.  Constraints  faced  are:  lack  of facilities and infrastructure, lack of narcotic investigative personnel, lack of understanding of police officers in carrying out scales in the field,  lack  of  weapons  in  escorting,  both suspects and evidence, the interdependence
of each offender, changing drug awareness techniques and holidays become an obstacle in weighing. obstacles in the pawnshop.
Keywords: Coordination, PT. Pegadaian, Ditresanarkoba, Narcotics.

## ABSTRAK
Direktorat Narkoba Polda Sumatera Barat (Ditresnarkoba Polda Sumbar) untuk mengetahui berat barang bukti narkotika, maka penyidik harus melakukan  penimbangan  barang  bukti  yang  bekerjasama  dengan PT.  Pegadaian.  Hal  ini  berguna  untuk  menciptakan  kerjasama  agar mencegah  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  nerkotika  di  Sumatera  Barat.  Atas  hal  tersebut  maka  dibahas koordinasi  yang  dilakukan  oleh  Ditresnarkoba  dengan  Pihak  PT. Pegadaian Padang dalam penimbangan barang bukti? Serta kendala apa  saja  yang  dihadapi  Ditresnarkoba  dengan  Pihak  PT.  Pegadaian Padang dalam penimbangan barang bukti? Penelitian ini menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Ditresnarkoba dengan Pihak PT. Pegadaian Padang dalam penimbangan barang bukti adalah sebagai berikut:  dalam  kegiatan  penimbangan  berat  barang  bukti  narkoba, wajib  melampirkan  surat  permintaan  penimbangan  barang  bukti narkoba  dan  setelah  selesai  penimbangan,  wajib  dibuatkan  Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui dan disaksikan oleh saksi penyidik atau penyidik pembantu dan tersangka, demi kelancaran pelaksanaan penyidikan yang dilakukan, maka para pihak saling berkoordinasi, saling membantu dalam lingkup tugas dan kewenangan masing-masing. Kendala yang dihadapi adalah: kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya personil penyidik narkoba, kurangnya pemahaman  anggota  kepolisian  dalam  melakukan  timbangan  di lapangan,  kurangnya  senjata  dalam  melakukan  pengawalan,  baik terhadap tersangka maupun barang bukti, saling terikatnya tiap pelaku, teknik peradaran narkotika yang berubah-rubahl dan hari libur menjadi kendala dalam melakukan penimbangan. kendala di pegadaian.
Kata Kunci: Koordinasi, PT. Pegadaian, Ditresanarkoba, Narkotika.

## KOORDINASI PT. PEGADAIAN (PERSERO) DENGAN DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMBAR DALAM PENIMBANGAN BARANG BUKTI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Laurensius Arliman S
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang laurensiusarliman@gmail.co m
Laurensius Arliman S . Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba  . . .

## 1.   Pendahuluan
Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang  korbannya  adalah  diri  sendiri,  yang  berbahaya bagi  kesehatan,  dan  apabila  telah  ketergantungan pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian (Pina, 2015). Tetapi bahaya yang paling mengancam adalah hilangya  para  kaum  muda  bangsa  Indonesia  yang sangat penting bagi pembangunan Negara (Refeiater, 2011). Berdasarkan data Direktorat Reserse Narkoba Polisi  Daerah  Sumatera  Barat  (Ditresnarkoba  Polda Sumbar)  menyatakan,  jumlah  pengedar,  kurir  dan pengguna  Narkotika  khususnya  dari  tahun  ke  tahun terjadi  peningkatan,  peningkatan  ini  terjadi  sejak dua  tahun  terakhir,  narkotika  ini  korbannya  tidak hanya usia muda, tapi usia lanjut juga menjadi korban narkotika (Nawangsih, 2016).
Masalah narkotika di Sumatera Barat bukanlah hal baru, dan telah dicoba untuk diantisipasi oleh untuk lebih  meningkatkan  pengendalian  dan  pengawasan serta  penegakan  hukum  terhadap  bahaya  narkoba. Hal ini tercermin dari implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) oleh  Ditresnarkoba  Polda  Sumbar,  melalui  ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, pidana  mati.  Namun  dalam  kenyataannya  tindak pidana  narkotika  didalam  masyarakat  menunjukan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif  maupun  kualitatatif  dengan  korban  yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya (Sholihah, 2015).
UU Narkotika, mempunyai cakupan yang lebih luas baik  dari  segi  norma,  ruang  lingkup  materi  maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas  tersebut  selain  didasarkan  pada  faktor-faktor diatas  juga  karena  perkembangan  kebutuhan  dan kenyataan  bahwa  nilai  dan  norma  dalam  ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkotika.  Beberapa  materi baru  antara  lain  mencakup  pengaturan  mengenai penggolongan  narkotika,  pengadaan  narkotika (Purwatiningsih,  2001).  Label  dan  publikasi,  peran
serta  masyarakat,  pemusnahan  narkotika  sebelum putusan  pengadilan  memperoleh  kekuatan  Hukum tetap,  perpanjangan  jangka  waktu  penangkapan, pernyadapan telepon, teknik penyidikan, penyerahan yang  diawasi  ( kontrolit  delivery )  dan  pembelian terselubung  serta  permufakatan  jahat  untuk melakukan  tindak  pidana  narkotika  (Supramono, 2001).  Hal  tersebut  juga  dilakukan  Ditresnarkoba Polisi  Daerah  Sumatera  Barat  dalam  menanggulangi ataupun  meminimalisir  tindak  pidana  narkoba  di Sumatera Barat.
Ditresnarkoba Polda Sumbar dalam melaksanakan tugas,  menyelenggarakan  fungsi  UU  Narkotika (Arliman S, 2016), menunjukan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, karena telah ditetapkan ancaman pidana  yang lebih berat,  minimum  dan  maksimum  mengingat  tingkat bahaya  yang  ditimbulkan  akibat  penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkotika,  sangat  mengancam ketahanan  keamanan  nasional.  Pemberlakukan  UU Narkotika  pada  hakekatnya  merupakan  reformasi hukum  aspek-aspek  dalam  UU  Narkotika  (Pranawa, 2018).
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Sumatera Barat dalam dua tahun terakhir menunjukan peningkatan yang sangat tajam, perkembangan tingkat tindak  pidana  penyalahgunaan  narkoptika  sudah sangat  memprihatinkan.  Kalau  dulu,  peredaran  dan pecandu narkotika hanya berkisar diwilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di  Indonesia  yang  bebas  dari  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  obat  terlarang  tersebut  (Pramana, 2016).  Selain  ibukota,  daerah  yang  dahulunya  tidak terjamah,  kini  menjadi  sasaran  pengedar  narkoba adalah Provinsi Sumatera Barat.
Guna  terciptanya  kerjasama  dalam  mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap  nerkotika  khususnya  pada  tahap  penyidikan Ditresnarkoba  Polda  Sumatera  Barat  melakukan kerjasama  dengan  PT.  Pegadaian  (Persero)  Padang dalam  menentukan  berat  barang  bukti.  Kerjasama
Laurensius Arliman S . Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba  . . .
ini  dilakukan  secara  berkelanjutan  setiap  perkara narkotika Penyidik akan selalu berkoordinasi dengan Pihak  PT.  Pegadaian  (Persero)  untuk  mengetahui berapa berat barang bukti narkotika yang telah disita dari  baik  itu  Tersangka  pengedar,  kurir,  maupun pengguna Narkotika (Arliman S, 2019).
Namun  ada  kendala  yang  terjadi  di  dalam pelaksanaan  penyelidikan  ini,  dimana  dalam penimbangan  berat  narkoba  di  PT.  Pegadaian (Persero)  mengalami  kendala  apabila  dilaksanakan di  luar  jam  kerja  yaitu  pada  hari  Sabtu  dan  Minggu (Arliman  S,  2016).  Karena  penangkapan  dan penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  Ditresnarkoba Polisi  Daerah  Sumatera  Barat  memiliki  waktu  yang fleksibel,  dan  tidak  berpatokan  pada  hari  kerja. Sehingga  apabila  pelaku  yang  ditangkap  pada  hari Sabtu atau Minggu, maka harus menunggu beberapa hari,  untuk  melakukan  penimbangan.  Mengingat narkoba  sebagai  salah  satu  kejahatan extraordinary crime, maka diperlukan penyelidikan secepatnya dan penyidikan dapat berlansung dengan cepat, terutama dalam menetapkan pelaku sebagai tersangka pelaku tindak  pidana  narkoba,  namun  kendala  ini  makan penyelidikan  dengan  sampai  tahap  penyidikan mengalami  kendala,  terutama  di  dalam  menimbang alat bukti.
Bertolak  dari  kasus  yang  ada,  terkhusus  pada tahap  penyidikan  dalam  menentukan  berat  barang bukti  diperlukan  koordinasi  atau  kerjasama  dengan pihal PT. Pegadaian (Persero) yang dapat menentukan penetapan pasal yang akan dipersangkakan terhadap tersangka  penyalahgunaan  narkotika.  Maka  pemba- hasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada masalah- masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
1.  Bagaimana  koordinasi  yang  dilakukan  oleh Ditresnarkoba  dengan  Pihak  PT.  Pegadaian Padang dalam penimbangan barang bukti?
2.  Kendala  apa  saja  yang  dihadapi  Ditresnarkoba dengan  Pihak  PT.  Pegadaian  Padang  dalam penimbangan barang bukti?
2.  Koordinasi  yang  Dilakukan  Oleh  Ditresnarkoba dengan  Pihak  PT.  Pegadaian  Padang  Dalam

## Penimbangan Barang Bukti
Hasil  penelitian  dapat  dijelaskan  bahwa  pada tahun  2015  terjadi  165  Kasus  yang  berhubungan dengan koordinasi penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh  Koordinasi  Direktorat  Reserse  Narkoba  dengan Pihak PT. Pegadaian (Persero) di Sumatera Barat. Tahun 2016  terjadi  127  kasus  yang  berhubungan  dengan koordinasi  penimbangan  Barang  Bukti  Narkoba  oleh Koordinasi Direktorat Reserse Narkoba dengan Pihak PT.  Pegadaian  (Persero)  di  Sumatera  Barat.  Tahun 2017  terjadi  176  kasus  yang  berhubungan  dengan koordinasi  penimbangan  Barang  Bukti  Narkoba  oleh Koordinasi Direktorat Reserse Narkoba dengan Pihak PT. Pegadaian (Persero) di Sumatera Barat.
Sedangkan  untuk  tahun  2018  sampai  bulan September  ini  sudah  terjadi  153  kasus  yang berhubungan  dengan  koordinasi  penimbangan Barang  Bukti  Narkoba  oleh  Koordinasi  Direktorat Reserse  Narkoba  dengan  Pihak  PT.  Pegadaian (Persero) di Sumatera Barat, dan ini mungkin menjadi tahun  terbanyak  dalam  pelaksanaan  koordinasi antara  Direktorat  Reserse  Narkoba  dengan  Pihak PT.  Pegadaian  (Persero)  di  Sumatera  Barat  untuk menimbang barang bukti narkotika.
Atas  hal  tersebut  ada  beberapa  koordinasi yang dilakukan oleh Ditresnarkoba dengan pihak PT. Pegadaian Padang dalam penimbangan barang bukti, antara  lain  sebagai  berikut: Pertama ,  pelaksanaan Mou antara Ditresnarkoba dengan Pihak PT. Pegadaian (Persero)  Padang.  Hal  ini  terjadi  Pada  hari  ini  Kamis tanggal 23 November 2017 telah terjadi kesepakatan bersama  antara  kepolisian  daerah  Sumatera  Barat dengan  PT.  Pegadaian  (Pesero)  Deputi  Bisnis  Area Padang Nomor: B/16/XI/2017/Polda Sumbar, Nomor: 977/00707.04/2017  Tentang  Koordinasi  Dan  Kerja Sama  Dalam  Rangka  Penyidikan  Tindak  Pidana Narkoba Di Wilayah Propinsi Sumatera Barat. Dimana terjadi  kesepakatan  antara:  Kombes  Pol  Kumbul  Ks, S.IK,  S.H.,  selaku  Direktur  Reserse  Narkoba  Polda Sumbar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kepolisian Daerah Sumatera Barat, yang berkedudu- kan  di  Jalan  Jenderal  Sudirman  nomor  55  Padang, selanjutnya disebut Pihak Pertama, dengan Alnafiah Alius,  S.E,  M.M,  selaku  Deputi  Bisnis  Pt.Pegadaian (Pesero) Area Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan  atas  nama  Kantor  PT.Pegadaian  (Pesero)  Area Padang, yangberkedudukandi Jalan Bandar Belakang Tangsi  No.  16  Padang,  selanjutnya  di  sebut  Pihak Kedua.  Berdasarkan  Mou  antara  Direktorat  Reserse Narkoba Dengan Pihak PT. Pegadaian (Persero) Padang dijelaskan bahwa:
a.  Bahwa Pihak Pertama, merupakan unsur penye- lenggara  yang  berperan  dalam  memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  (kamb- tibmas),  menegakkan  hukum  serta  membe- rikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
b.  Bahwa  Pihak  Kedua,  merupakan  unsur  Penye- lenggara  Pemerintahan  Kota  Padang  yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan  Kantor  PT.  Pegadaian  (Pesero) Deputi Bisnis area Padang;
c.  Bahwa  Para  Pihak  saling  berkoordinasi  dan bekerjasama dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak  pidana  penyalahgunaan  dan  peredaran gelapnarkobadi Propinsi Sumatera Barat;
d.  Bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas penyidikan  tindak  pidana  penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkoba,  perlu  adanya penanganan  terpadu  yang  lebih  intensif  antara para pihak;
e.  Bahwa  untuk  mencapai  maksud  tersebut  di atas,  perlu  adanya  koordinasi  dan  kerjasama yang  dituangkan  dalam  kesepakatan  bersama antara  para  pihak,  secara  bersama-sama  untuk meningkatkan  profesionalisme  di  bidang  penyi- dikan,  meningkatkan  komunikasi,  bertukar informasi  serta  koordinasi  dalam  pelaksanaan tugas  sesuai  dengan  wewenang  dan  tanggung jawab masing-masing.
Adapun  unsur-unsur  dalam  membuat  Mou antara  Direktorat  Reserse  Narkoba  Dengan  PT.
Pegadaian  (Persero)  Padang  adalah  sebagai  berikut: a)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1976  tentang Pengesahan Single  Convention  on  Narcotic  Drug , 1961  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1976  Nomor  35,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3084); b) Undang-undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1982  Nomor  76, Tambahan  Lembaran  Negara  3209);  c)  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1996  tentang  Pengesahan Convention on Psycotropic Substance 1971 (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1996  Nomor  100, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3657); d)  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1997  tentang Psikotropika  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan The United Nations  Convention  Againts  Illicit  Traffic  in  Narcotic Drug  and  Psychotropic  Substance 1988  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1997  Nomor  17, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia); f)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  2, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  4168);  g)  Undang-undang  Nomor  19  Tahun 2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  70); h)  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); i) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144); j) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Hubungan  dan  Kerja  Sama Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia;  k)  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 pengganti PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90); l) Peraturan  Presiden  Nomor  52  Tahun  2010  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;  m)  Peraturan  Pemerintah  Republik
Laurensius Arliman S . Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba  . . .
peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku;  b) membantu dan memberikan ruang di wilayah kerjanya guna  melaksanakan  kegiatan  penimbangan  berat barang bukti narkoba dari hasil yang telah diungkap oleh  jajaran;  c)  Dalam  kegiatan  penimbangan  berat barang  bukti  narkoba,  wajib  melampirkan  surat permintaan  penimbangan  barang  bukti  narkoba dan  setelah  selesai  penimbangan,  wajib  dibuatkan Berita  Acara  yang  ditandatangani  kedua  belaj  pihak dengan diketahui dan disaksikan oleh saksi penyidik atau penyidik pembantu dan tersangka; dan d) Demi kelancaran  pelaksanaan  penyidikan  yang  dilakukan, maka  para  pihak  saling  berkoordinasi,  saling membantu  dalam  lingkup  tugas  dan  kewenangan masing-masing.
Kedua  belah  pihak  dapat  saling  mengajukan permohonan  bantuan  sarana  dan  prasarana  yang dilaksanakan secara tertulis dalam rangka penyidikan tindak pidana penyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba.  Sarana  dan  prasarana  dimaksud  antara lain  alat  timbang  berat  dan  peralatan  lainnya  yang diperlukan.
Pola  koordinasi  dan  Operasional  antara Ditresnarkoba  Polda  Sumbdar  dan  PT  Pegadaian (Persero) Padang, adalah sebafai berikut: a) Kegiatan dalam  kesepakatan  bersama  ini  dilaksanakan  oleh Ditresnarkoba  Polda  Sumbdar  dan  PT  Pegadaian (Persero)  Padang  pada  tingkat  Propinsi  dan  Kota atau  Kabupaten;  b)  Dalam  rangka  memperlancar pelaksanaan kesepakatan bersama ini, Ditresnarkoba Polda  Sumbdar  dan  PT  Pegadaian  (Persero)  Padang menunjuk Pejabat Penghubung dan apabila diperlukan dibentuk Tim Koordinasi; c) Untuk memperlancar dan mengatasi  hambatan  dalam  pelaksanaan  koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan pertemuan sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulansekali; d) Pejabat penghubung tersebut wajib beranggotakan pegawai Ditresnarkoba Polda  Sumbdar  dan  PT Pegadaian  (Persero) Padang, sebagai  berikut:  1)  Kabag  Binops  Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat; 2) Deputi Bisnis PT. Pegadaian (Pesero)  Area  Padang;  dan  Pimpinan  PT.  Pegadaian (Pesero) Cabang Terandam Padang.
Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk  badan  hukum  perusahaan  umum  (Perum) Pegadaian  menjadi  Perusahaan  Perseroan  (Persero); n)  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia; o) Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  2  tahun  2017 tentang Perubahan Penggolongan narkotika; p) Surat Perintah Kapolda Sumbar Nomor: Sprin/1026/XI/2017 tanggal  15  November  2017  tentang  pendelegasian wewenang  kesepakatan  bersama  antar  instansi terkait.
Maksud dan tujuan dari Mou ini adalah sebagai berikut:  a)  sebagai  pedoman  bagi  para  pihak  dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya (narkoba) di wilayah hukum Polda Sumatera  Barat;  b)  untuk  meningkatkan  efektiffitas dan  efesiensi  dalam  pelaksanaan  tugas  para  pihak dalam  pengawasan,  pencegahan,  pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, secara fungsional tidak mencampuri urusan instansi lain dan memperhatikan hirarki instansi lain.
Tujuan  dari  kesepakatan  bersama  ini  adalah:  a) Meningkatkan  hubungan  koordinasi  dan  kerjasama dalam  pelaksanaan  tugas  penyidikan  terhadap penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  di  wilayah hukum Polda  Sumatera Barat; dan  b)  Meningkatkan profesionalisme dan kinerja petugas para pihak dalam pelaksanaan  tugas  penyidikan  penyalahgunaan  dan peredaran gelap narkoba. Ruang lingkup Kesepakatan bersama  meliputi:  a)  penyidikan  tindak  pidana narkoba;  b)  bantuan  sarana  dan  prasarana;  dan  c) pola koordinasi dan operasional.
Kedua, pelaksanaan  koordinasi  penyidikan yang dilakukan oleh Ditresnarkoba dengan Pihak PT. Pegadaian (Persero) Padang. Pelaksanaan koordinasi penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Reserse Narkoba dengan Pihak PT Pegadaian (Persero) Padang ada beberapa tahap yaitu: a) berwenang melakukan penyidikan  tindak  pidana  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkoba  berdasarkan  ketentuan
Laurensius Arliman S . Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba  . . .
Ketiga, melakukan  sosialisasi  bersama  terkait penyidikan tindak pidana narkoba antara Ditresnarkoba Dengan  PT.  Pegadaian  (Persero)  Padang.  Adapun kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Ditresnarkoba  dengan PT.  Pegadaian  (Persero)  Padang  dalam  melakukan sosialiasi  penyidikan  tindak  pidana  narkoba  adalah sebagai  berikut:  a)  Pergi  kesekolah-sekolah  untuk memberikan sosialisasi terkait bahaya narkoba, jenis narkoba  dan  bagaiama  cara  menimbang  barang bukti  narkoba;  b)  Mengumpulkan  para  remaja  yang ada ketika bulan puasa di mesjid-mesjid sekitar kota Padang  untuk  menjelaskan  bahaya  narkoba,  jenis narkoba  dan  bagaiama  cara  menimbang  barang bukti  narkoba;  c)  Melakukan  sosialisasi  tentang bahaya  narkotika  di  aula-aula  RT/RW  kelurahan  dan kecamatan, agar mastarakat paham bahaya narkoba sejak  dini;  d)  Memberikan  hand  out/paper  tentang bahaya narkotika beserta Undang-undang narkotika. Pelaksanaan kegiatan yaitu sosialisasi tentang bahaya narkotika; dan e) Melakukan tanya jawab pertanyaan tentang  narkotika  ketika  sosialisasi  tentang  bahaya narkotika (Eleanora, 2011).
Keempat, mengundang  PT.  Pegadaian  (Persero) Padang  ketika  pemusnahan  barang  bukti  oleh Ditresnarkoba.  Sejak  dilakukannya  Mou  antara  PT. Pegadaian (Persero) Padang dengan Direktorat Reserse Narkoba Sumatera Barat setidaknya sudah dilakukan 16 kali pemusnahan, dimana setiap kali pemusnahan Direktorat  Reserse  Narkoba  Sumatera  Barat  selalu mengundang  PT.  Pegadaian  (Persero)  Padang  untuk hadir dalam melakukan pemusnahan.
PT.  Pegadaian  (Persero)  Padang  akan  menan- datangani surat-surat keteranga pemusnahan barang bukti, terkait dengan: a) Mengisi absensi berdasarkan undangan  yang  diberikan  Ditresnarkoba  Sumatera Barat; b) Mengecek Jenis barang bukti yang ditimbang dan akan dimusnahkan oleh Ditresnarkoba Sumatera Barat; c) Menjelaskan berat barang bukti pemusnahan ketika ada yang bertanya; d) Ikut memusnahkan barang bukti  berdasarkan  tata  urutan  undangan  peserta oleh  Ditresnarkoba  Sumatera  Barat;  e)  Melakukan pengecekan  dan  melakukan  pembenaran  ketika pemusnahan  barang  bukti;  dan  f)  Menandatangani
Berita acara pemusnahan barang bukti yang disediakan oleh Ditresnarkoba Polda Sumbar.

## 3.  Kendala  apa  saja  yang  dihadapi  Ditresnarkoba dengan  Pihak  PT.  Pegadaian  Padang  dalam penimbangan barang bukti
Kendala  yang  dihadapi  Ditresnarkoba  dengan Pihak  PT.  Pegadaian  Padang  dalam  penimbangan barang  bukti  terbagi  atas  dua,  yaitu  kendala  dari Ditresnarkoba  Polda  Sumbar  dan  PT.  Pegadaian Padang.
Kendala di Ditresnarkoba Polda Sumbar: Pertama , kurangnya  sarana  dan  prasarana.  Kurangnya  sarana dan prasarana juga sangat menggangu penyidik dalam mengungkap  kasus  peredaran  narkotika.  Seperti kurangnya  alat-alat  canggih  yang  dapat  mendeteksi adanya narkoba pada setiap paket atau pada barang titipan  kilat  (Martono,  2006).  Hal  ini  menjadi  salah kendala karena para penyidik tidak dapat membuka satu per satu paket dan barang titipan kilat tersebut karena selain dapat menyita waktu yang banyak, juga para penyidik tidak dapat membuka barang tersebut apabila tidak diminta oleh para pihak terkait (Kasba, 2016).
Kedua, kurangnya  personil  penyidik  narkoba. Kurangnya  sumber  daya  manusia  penyidik  narkotika juga menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus  peredaran  tindak  pidana  narkotika  khususnya dengan teknik baru (Herman, 2018). Karena semakin meningkatnya angka kasus narkotika setiap tahunnya di  wilayah  hukum  Direktorat  Reserse  Narkoba Sumatera Barat, maka hal ini sangat tidak sebanding dengan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  oleh Ditresnarkoba.
Ketiga, kurangnya  pemahaman  anggota kepolisian dalam melakukan timbangan di lapangan. Ketika  terjadi  penangkapan  tersangak  yang  diduga membawa narkotika, personel di lapangan tidak bisa langsung  menimbang  atau  menaksir  berapa  berat narkoba  yang  ditangkap  (Haerana,  2016),  karena kurangya alat, dan narkoba yang disita tidak diketahui
Laurensius Arliman S . Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba  . . .
berapa jumlah berat bersihnya, polisi hanya mengira- ngira sesuai dengan pengakuan tersangka.
Keempat, kurangnya  senjata  dalam  melakukan pengawalan,  baik  terhadap  tersangka  maupun barang bukti. Senjata api sebagai pelindung anggota Ditresnarkoba  dalam  pengawalan  tersangka  dan barang bukti menjadi permasalahan dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba, karena senjata api hanya digunakan pada saat penggerebakan saja.
Kelima, saling  terikatnya  tiap  pelaku.  Para pelaku yang saling terikat juga menjadi kendala bagi penyidik  Polri.  Karena  mengungkap  sebuah  jaringan sangat  susah  dan  diatur  dengan  sangat  rapi  oleh para  pelakunya.  Saling  terikatnya  tiap  pelaku  disini maksudnya adalah banyaknya pihak dalam peredaran narkotika tersebut.
Keenam, teknik  peradaran  narkotika  yang berubah-rubah.  Teknik  peredaran  narkotika  yang berubah-ubah kerap menjadi salah satu kendala yang seringkali  dialami  oleh  penyidik.  Para  pelaku  tindak pidana  narkotika  seringkali  menghindari  jajaran polisi  dengan  cara  mengubah  cara  dan  pola  dalam peredaran narkotika.
Ketujuh, hari  libur  menjadi  kendala  dalam melakukan penimbangan. Hari libur menjadi kendala dalam melakukan penimbangan barang bukti narkoba, karena  ketika  hari  libur  PT.  Pegadaian  tidak  buka, sedangkan proses penahanan tersangka harus lanjut, dan berdasarkan kepastian hukum maka harus cepat dilakukan proses penegakan hukumnya.
Sedangkan kendala di Pegadaian adalah sebagai betikut: Pertama, kuranganya sumber daya manusia . Kurangnya  sumber  daya  manusia  di  PT  Pegadaian menjadi  masalah  serius,  karena  masih  minimnya personel  jumlah  PT  Pegadaian  dalam  melakkan penimbangan,  ketika  personel  PT  Pegadaian  tidak ditempat, maka penyidik Direktorat Reserse Narkoba Sumatera Barat menunggu sampai mereka hadir, dan akan membuat tertundanya penyidikan.
Kedua, terlalu  banyaknya  agenda  pimpinan pegadaian  menghabat  penimbangan.  Terlalu
banyaknya agenda pimpinan PT Pegadaian (Persero) Padang keluar membuat kendala dalam penimbangan barang bukti narkoba yang telah disidik oleh Direktorat Reserse  Narkoba  Sumatera  Barat,  karena  dalam melakukan  penimbangan  harus  diketahui  langsung oleh pimpinan PT Pegadaian (Persero) Padang.
Ketiga, masih  kurang  cepat  tanggapnya  dalam penimbangan ketika hari libur. Kendala terakir adalah, masih lambatnya cepat tanggap dalam penimbangan barang  bukti,  ketika  hari  libur  oleh  PT  Pegadaian (Persero)  Padang,  karena  ketika  hari  libur,  maka pelaksanaan  penyidikan  akan  tertunda  sampai  hari kerja oleh oleh PT Pegadaian (Persero) Padang.

## 4.   Kesimpulan
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  diatas,  maka penulis  dapat  menyimpulkan,  bahwa:  koordinasi yang dilakukan oleh Ditresnarkoba dengan Pihak PT. Pegadaian Padang dalam penimbangan barang bukti adalah:  1)  Mou  antara  Direktorat  Reserse  Narkoba Dengan  Pihak  PT.  Pegadaian  (Persero)  Padang;  2) pelaksanaan  koordinasi  penyidikan  yang  dilakukan oleh  Direktorat  Reserse  Narkoba  dengan  pihak  PT. Pegadaian (Persero) Padang; 3) melakukan sosialisasi bersama  terkait  penyidikan  tindak  pidana  narkoba antara  Direktorat  Reserse  Narkoba  Dengan  PT. Pegadaian (Persero) Padang; dan 4) Mengundang PT. Pegadaian (Persero) Padang Ketika Pemusnahan Barang Bukti oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat.  Kendala  yang  dihadapi  Ditresnarkoba  dengan Pihak  PT.  Pegadaian  Padang  dalam  penimbangan barang  bukti  terbagi  atas  dua  kendala.  Kendala  di kepolisian:  a)  kurangnya  sarana  dan  prasarana;  b) kurangnya  personil  penyidik  narkoba;  c)  kurangnya pemahaman  anggota  kepolisian  dalam  melakukan timbangan  di  lapangan;  d)  kurangnya  senjata  dalam melakukan  pengawalan,  baik  terhadap  tersangka maupun barang bukti; e) saling terikatnya tiap pelaku; f)  teknik  peradaran  narkotika  yang  berubah-rubahl dan h) hari libur  menjadi kendala dalam melakukan penimbangan.  kendala  di  pegadaian:  a)  kuranganya sumber  daya  manusia;  b)  terlalu  banyaknya  agenda
Laurensius Arliman S . Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba  . . .
pimpinan pegadaian menghabat penimbangan; dan c) masih kurang cepat tanggapnya dalam penimbangan ketika hari libur.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arliman  S,  Laurensius,  2016,  Penegakan  Hukum dan  Kesadaran  Masyarakat,  Yogyakarta, Deepublish.
Arliman  S,  Laurensius,  2016,  Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Yogyakarta, Deepublish.
Arliman S, Laurensius, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Jurnal Soumatera Law Review, 2018, Vol. 1, No. 1. 10.22216/soumlaw.v1i1.3346.
Arliman S, Laurensius, Surat Dakwaan dalam Hukum Acara  Pidana  Sebagai  Bentuk  Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Kosmik Hukum,  2019,  Vol.19,  No.  1.  10.30595/ kosmikhukum.v19i1.4081.
Eleanora,  Fransiska  Novita,  Bahaya  Penyalahgunaan Narkoba  Serta  Usaha  Pencegahan  Dan Penanggulangannya  (Suatu  Tinjauan  Teoritis), Jurnal Hukum, 2011, Vol. 25, No. 1.
Haerana,  Implementasi  Kebijakan  Rehabilitasi Pengguna  Narkoba  Di  Kota  Makassar,  Jurnal Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Publik,  2016,  Vol.  6, No. 2.
Herman,  Arie  Wibowo,  Nurdin  Rahman,  Perilaku Penyalahgunaan  Narkoba  Di  Kalangan  Siswa Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  1  Banawa Kabupaten  Donggala,  MPPKI  (Media  Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia): The Indonesian Journal  of  Health  Promotion,  Vol.  2,  No.  1, 2019.
Kasba,  Reski  Ameliah,  Heri  Tahir,  Penanggulangan
Penyalahgunaan  Narkoba  (Studi  Polres
Enrekang),  Jurnal  Tomalebbi,  Pemikiran, Penelitian  Hukum  dan  Pendidikan  Pancasila dan Kewarganegaraan, 2016, Vol. III, No. 4.
Martono,  Lydia  Harlina  dan  Satya  Joewana, 2006,  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyalahgunaan  Narkoba  berbasis  Sekolah, Jakarta, PT. Balai Pustaka.
Nawangsih, S.K, Putri Rismala Sari, Stres Pada Mantan Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi, Jurnal Psikologi Undip, 2016, Vol. 15, No. 2.
Pina, Nuri, Oedojo Soedirham, Dukungan Pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya, Jurnal Promosi dan Pendidikan Kesehatan,  2015,  Vol.  3,  No.  2,.  http://dx.doi. org/10.20473/jpk.V3.I2.2015.171-182.
Pramana,  Dedy  Kurniawan,  Faktor  Meningkatnya Kejahatan  Narkoba  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak Di Bawah Umur Di Kota Pontianak, Gloria Yuris Jurnal Hukum, 2016, Vol. 4, 2.
Pranawa,  Sigit,  Rahesli  Humsona,  Sri  Yulian,
Meningkatkan  Pengetahuan  Remaja  Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Dengan Peer Education Strategy, Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Antropologi, 2018. Vol. 2, No. 2. https://doi.org/10.20961/habitus.v2i2.28790.
Purwatiningsih,  Sri,  Penyalahgunaan  Narkoba  Di Indonesia, Jurnal Populasi, 2001, Vol. 12, No. 1. https://doi.org/10.22146/jp.12275.
Refeiater,  Ucok  Hasian,  Penyalahgunaan  Narkoba, Jurnal Health And Sport, 2011, Vol. 2, No. 1.
Sholihah,  Qomariyatus,  Efektivitas  Program  P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza, Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2015, Vol. 10, No. 2, https://doi.org/10.15294/kemas.v10i2.3376.
Supramono,  Gatot,  2001,  Hukum  Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Indonesia , Jakarta, Djambatan.
Laurensius Arliman S . Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba  . . .