## SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of
Accounting and Business journal homepage : http://jos.unsoed.ac.id/index.php/sar/
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTENSI WHISTLEBLOWING DENGAN DILEMA ETIKA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

## Rafika Agustiani*,Puji Lestari, Triani Arofah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia * Email corresponding author: rafika.agustiani238@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the effect of organizational commitment, personal cost, personal responsibility, and the level of fraud, on the intention of whistleblowing with ethical dilemmas as moderating variables in the Inspectorate  District  and  Pekalongan  City.  The  population  in  this  study  were  all  Pekalongan  District Inspectorate staff and Pekalongan City Inspectorate with a total population of 69. The sample of this study amounted to 32 obtained from the determination of samples using purposive sampling method with criteria namely Inspectorate employees who served as functional employees consisting of P2UPD, Auditors, and general functional / other staff, in this case there are 19 functional employees of the Pekalongan District Inspectorate and 13 functional employees of the Pekalongan City Inspectorate. The results of this study indicate that: (1) Organizational commitment has no significant effect on whistleblowing intentions; (2) Personal costs have a significant  effect  on  whistleblowing  intentions;  (3)  Personal  responsibility  has  a  significant  effect  on whistleblowing  intentions;  (4)  The  level  of  fraud  has  a  significant  effect  on  whistleblowing  intentions;  (5) Organizational commitment, personal cost, personal responsibility, and fraud level have a significant effect on whistleblowing intentions; (6) The ethical dilemma is not able to moderate the influence of organizational commitment, personal cost, personal responsibility, and the level of fraud on whistleblowing intentions at the Inspectorate District and Pekalongan City.
Keywords : Personal Cost, Personal Responsibility, Fraud Level, Ethical Dilemma, Intention Whistleblowing

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  komitmen  organisasi,  personal  cost,  personal responsibility,  dan  tingkat  kecurangan,  terhadap  intensi  whistleblowing  dengan  dilema  etika  sebagai variabel  pemoderasi  pada  Inspektorat  Kabupaten  dan  Kota  Pekalongan.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Pekalongan dan Inspektorat Kota Pekalongan dengan total populasi berjumlah 69. Sampel penelitian ini berjumlah 32 didapat dari penentuan sampel menggunakan metode  purposive  sampling  dengan  kriteria  yaitu  pegawai  Inspektorat  yang  menjabat  sebagai  pegawai fungsional yang terdiri dari P2UPD, Auditor, serta fungsional umum/staff lain, dalam hal ini terdapat 19 pegawai  fungsional  Inspektorat  Kabupaten  Pekalongan  dan  13  pegawai  fungsional  Inspektorat  Kota Pekalongan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  (1)  Komitmen  organisasi  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  intensi  whistleblowing;  (2)  Personal  cost  berpengaruh  signifikan  terhadap  intensi whistleblowing;  (3)  Personal  responsibility  berpengaruh  signifikan  terhadap  intensi  whistleblowing;  (4) Tingkat  kecurangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  intensi  whistleblowing;  (5)  Komitmen  organisasi, personal  cost,  personal  responsibility,  dan  tingkat  kecurangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  intensi whistleblowing; (6) Dilema etika tidak mampu memoderasi pengaruh komitmen organisasi, personal cost, personal  responsibility,  dan  tingkat  kecurangan  terhadap  intensi  whistleblowing  pada  Inspektorat Kabupaten dan Kota Pekalongan.
Kata Kunci : Personal Cost, Personal Responsibility, Tingkat Kecurangan, Dilema Etika, Intensi Whistleblowing.

## PENDAHULUAN
Banyaknya  praktik  kecurangan  atau  fraud  yang  terungkap  pada  beberapa  tahun belakang ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat di dunia, baik kasus kecurangan yang terjadi  di  sektor  privat  maupun  di  sektor  pemerintahan.  Kecurangan  (fraud)  ini  menjadi ancaman dan  bahkan merugikan  bagi  masyarakat.  Salah  satu  kasus  kecurangan  besar  yang terjadi di dunia adalah kasus Enron dan WorldCom pada tahun 2001, merupakan salah satu contoh bentuk kecurangan di pasar modal dengan melakukan manipulasi laporan keuangan. Kecurangan  ini  disebabkan  karena  perusahaan  yang  berkeinginan  agar  sahamnya  tetap diminati oleh investor.
Praktik kecurangan atau fraud di Indonesia juga banyak ditemukan dan sering dibahas terutama praktik kecurangan korupsi pada sektor pemerintahan. Kasus korupsi di Indonesia paling  banyak  terjadi  pada  instansi  pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  maupun pejabat  negara  yang  seharusnya  bekerja  untuk  mensejahterakan  masyarakat.  Data  dari Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  menyebutkan  nilai  kerugian  negara  yang  timbul  akibat kasus korupsi meningkat signifikan dari 2016 ke 2017, sepanjang 2017 terdapat 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar, dengan kasus korupsi terbanyak pada lembaga pemerintah kabupaten (Saputri dan Aini, 2018).
Beberapa  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  sektor  pemerintahan  Indonesia  yang  telah terungkap misalnya kasus Gayus Tambunan, pegawai Direktorat Jendral Pajak yang terlibat dalam  kasus  pencucian  uang  dan  penggelapan  pajak.  Kasus  kecurangan  lainnya  yang  telah terungkap adalah kasus suap wisma atlet oleh anggota DPR, Angelina Sondakh. Selain itu juga ada kasus KTP elektronik serta kasus PT TPPI yang berdampak besar bagi kerugian negara pada tahun 2016 yang pada saat itu mencapai Rp 1,5 triliun dari 482 kasus korupsi. Pada 2016 terdapat 1.101 tersangka dan meningkat hingga  1.298 tersangka pada 2017. Tak hanya itu, jumlah kepala daerah yang melakukan tindak korupsi pun juga meningkat dari 21 orang pada 2016 menjadi 30 orang pada 2017 (Saputri dan Aini, 2018).
Tingkat kecurangan yang terjadi pada sektor pemerintahan mendapat perhatian serius dari publik. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan untuk mengungkapkan kesalahan atau kecurangan  yang  ada  di  pemerintahan  tersebut.  Salah  satu  tindakan  yang  bisa  dilakukan adalah whistleblowing. Whistleblowing merupakan tindakan melaporakan suatu perilaku tidak etis  atau  kecurangan  di  dalam  suatu  organisasi  kepada  pihak  internal  maupun  eksternal organisasi.  Seseorang  yang  melakukan  whistleblowing  disebut  whistleblower.  Whistleblower memiliki  peran  yang  penting,  karena  sistem  whistleblowing  merupakan  mekanisme  yang efektif untuk memerangi fraud seperti korupsi (ACFE, 2012).
Menjadi  seorang  whistleblower  tidaklah  mudah.  Seseorang  yang  berasal  dari  internal
organisasi  pasti  akan  mengalami  dilema  etis  dalam  memutuskan  apakah  harus mengungkapkan  atau  membiarkannya  tetap  tersembunyi  (Agustin,  2016).  Seorang whistleblower  merupakan  prosocial  behaviour  yang  dapat  membantu  pihak  lain  dalam menyehatkan  suatu  organisasi  atau  perusahaan.  Seorang  whistleblower  memiliki  motivasi dalam mengungkap sebuah fakta, seperti pencitraan organisasi, kolegialisme sesama pekerja atau pegawai di lingkungannya bekerja. Namun tak dapat dipungkiri terkadang kepentingan individu  juga  menjadi  alasan  kuat  untuk  mengungkap  sebuah  skandal  kejahatan  (Sagara, 2013).
Faktor  internal  dan  eksternal  dapat  memengaruhi  tindakan  seseorang  dalam whistleblowing.  Internal  auditor  berfungsi  untuk  memberikan  nilai  tambah  bagi  organisasi, terutama dalam hal pengendalian internal. Jika dikaitkan dengan whistleblowing, diharapkan internal auditor sebagai pihak pertama yang dapat mendeteksi jika terdapat  red flag bahwa telah  terjadi  tindakan  yang  tidak  etis  atau  fraud.  Jika  internal  auditor  menemukan  adanya ketidakberesan  dalam  suatu  organisasi  maka  itu  merupakan  kewenangan  formal  internal auditor  untuk  melaporkannya.  Internal  auditor  harus  memutuskan  apakah  melaporkannya dan  kepada  siapa  dia  harus  melaporkan  apabila  internal  auditor  sudah  menemukan  bukti adanya fraud dalam organisasi (Miceli et al., 1991).
Whistleblowing akan menjadi pertimbangan yang sulit bagi internal auditor, apalagi jika pelaku kecurangan tersebut mempunyai jabatan yang tinggi di organisasi tersebut. Risiko yang akan didapatkan juga amat berat, seperti ancaman kehilangan pekerjaan sampai kemungkinan munculnya  intimidasi  terhadap  mereka  yang  melakukan  whistleblowing,  tidak  hanya intimidasi pada mereka yang melakukan whistleblowing namun terkadang dapat juga terjadi intimidasi  terhadap  anggota  keluarganya.  Munculnya  risiko-risiko  tersebut  pasti  akan membuat  internal  auditor  menghadapi  dilema  etika  dalam  memutuskan  apakah  dia  harus melaporkan  atau  tidak.  Auditor  seringkali  dihadapkan  pada  situasi  adanya  dilema  yang menyebabkan dan memungkinkan auditor tidak independen.
Banyaknya  kasus  di  sejumlah  daerah  yang  berkaitan  dengan  masalah  korupsi, ketidakberesan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya ini menimbulkan pernyataan dari KPK bahwa peran Inspektorat dalam pemberantasan  korupsi  masih  lemah.  KPK  mempertanyakan  fungsi  inspektorat  di  daerah selama ini, karena inspektorat tidak pernah mengirimkan laporan terkait temuannya kepada KPK (Mukhtar dan Sudiaman, 2017). Padahal pada hakikatnya, inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah daerah.
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi intensi whistleblowing. Salah satu faktor yang mempengaruhi  intensi  whistleblowing  adalah  komitmen  organisasi.  Komitmen  organisasi diyakini  dapat  mempengaruhi  intensi  pegawai  melakukan  whistleblowing.  Komitmen
organisasi menyiratkan hubungan pegawai dengan perusahaan atau organisasi secara aktif. Karyawan yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap organisasi memiliki keinginan untuk memberikan  tenaga  dan  tanggung  jawab  yang  lebih  dalam  menyokong  kesejahteraan  dan keberhasilan organisasi tempatnya bekerja (Kreshastuti, 2014). Bagustianto (2015) menguji pengaruh  komitmen  organisasi  terhadap  intensi  whistleblowing  di  kalangan  PNS.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap minat PNS melakukan whistleblowing. Namun hasil penelitian yang dilakukan Ahmad, Smith dan Ismail (2012)  menunjukkan  hasil  yang  berbeda,  bahwa  komitmen  organisasi  tidak  memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi melakukan whistleblowing.
Faktor  lain  yang  mempengaruhi  intensi  whistleblowing  adalah  personal  cost.  Adanya personal  cost  yang  harus  ditanggung  whistleblower  karena  melaporkan  kecurangan  yang terjadi menjadi bahan pertimbangan seseorang dalam melakukan whistleblowing (Kaplan dan Whitecotton, 2001). Libriani dan Utami (2015) menyatakan bahwa kondisi personal cost yang rendah, niat untuk melakukan whistleblowing lebih tinggi daripada dalam kondisi personal cost yang  tinggi.  Hasil  penelitian  Aliyah  (2015)  menyatakan  bahwa  personal  cost  berpengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap  minat  pegawai  dalam  melakukan  tindakan  whistleblowing. Namun hasil penelitian yang dilakukan Septianti dan Sholihin (2013) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa personal cost tidak berpengaruh signifikan terhadap niat whistleblowing.
Personal  responsibility  dapat  mempengaruhi  intensi  whistleblowing.  Kaplan  dan Whitecotton  (2001)  menyatakan  bahwa  personal  responsibility  berpengaruh  terhadap whistleblowing. Namun hasil penelitian yang dilakukan Aliyah (2015) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa personal responsibility hanya berpengaruh secara simultan, sedangkan secara parsial tidak berpengaruh.
Tingkat  kecurangan  juga  dapat  mempengaruhi  intensi  whistleblowing.  Semakin  serius kecurangan  semakin  tinggi  pula  intensi  melakukan  whistleblowing  (Ahmad,  2012).  Hasil penelitian Winardi  (2013) juga menyatakan bahwa tingkat kecurangan berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  intensi  whistleblowing.  Namun  menurut  Kaplan  dan  Whitecotton (2001) tingkat kecurangan tidak berpengaruh terhadap whistleblowing.
Dilema  etika  merupakan  suatu  situasi  yang  dihadapi  oleh  seseorang  dimana  ia  harus membuat keputusan tentang perilaku seperti apa yang tepat untuk dilakukannya. Kemampuan internal  auditor  untuk  membuat  keputusan  yang  akan  diambil  ketika  menghadapi  situasi dilema etika akan sangat bergantung pada berbagai hal, karena keputusan yang diambil akan banyak  berpengaruh  kepada  organisasi  dan  konsisten  dimana  dia  berada  karena  auditor internal merupakan salah satu perwakilan dari profesi berpengetahuan intensif yang kinerja dan  efektivitas  sangat  bergantung  dari  perilaku  mereka  sendiri  (Bik,  2010).  Para  auditor, akuntan,  serta  pelaku  bisnis  lainnya  menghadapi  banyak  dilema  etika  dalam  karir  bisnis
mereka. Para whistleblower mengalami dilema etika ketika mereka ingin memutuskan untuk melaporkan kecurangan atau tidak.

## LANDASAN TEORI

## Pengaruh komitmen organisasi terhadap intensi whistleblowing
Berkomitmen  terhadap  organisasi  berarti  berkeyakinan  pada  tujuan  organisasi,  nilai- nilai serta kemauan untuk bekerja keras demi reputasi organisasi. Hal ini muncul berdasarkan persepsi  terhadap  sejauh  mana  lingkungan  sosial  dalam  organisasi  cukup  berpengaruh terhadap  perilaku  tertentu.  Seseorang  yang  berkomitmen  tinggi  terhadap  organisasi kemungkinan  akan  bertindak  mengidentifikasi  dalam  menanggulangi  situasi  yang  dapat membahayakan  organisasi  demi  menjaga  reputasi  dan  kelangsungan  organisasi.  Komitmen organisasi  menyiratkan  hubungan  pegawai  dengan  perusahaan  atau  organisasi  secara  aktif. Karyawan yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap organisasi memiliki keinginan untuk memberikan  tenaga  dan  tanggung  jawab  yang  lebih  dalam  menyokong  kesejahteraan  dan keberhasilan organisasi tempatnya bekerja. Pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi di dalam dirinya akan timbul rasa memiliki organisasi (sense of belonging) yang tinggi sehingga ia tidak akan merasa ragu untuk melakukan whistleblowing karena ia yakin tindakan tersebut  akan  melindungi  organisasi  dari  kehancuran.  Bagustianto  dan  Kholis  (2015) menjelaskan  bahwa  komitmen  organisasi  berpengaruh  positif  terhadap  intensi  untuk melakukan  whistleblowing.  Penelitian  serupa  juga  dilakukan  oleh  Agustin  (2016)  yang menyatakan  bahwa  komitmen  organisasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  intensi whistleblowing. Berdasarkan rumusan tersebut diajukan hipotesis penelitian pertama :
H 1 : Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap intensi whistleblowing.

## Pengaruh personal cost terhadap intensi whistleblowing
Personal cost merupakan salah satu alasan utama yang menyebabkan seseorang tidak ingin melaporkan dugaan pelanggaran karena mereka meyakini bahwa laporan mereka tidak akan  ditindak  lanjuti,  mereka  akan  mengalami  reataliasi,  atau  manajemen  tidak  akan melindungi  mereka  dari  ancaman  retaliasi,  khususnya  dalam  jenis  pelanggaran  yang melibatkan para manajer (Septianti, 2013). Personal cost yang paling dipertimbangkan adalah pembalasan dari orang-orang dalam organisasi yang menentang tindakan pelaporan. Libriani dan Utami (2015) menyatakan bahwa kondisi personal cost yang rendah niat untuk melakukan whistleblowing  lebih  tinggi  daripada  dalam  kondisi  personal  cost  yang  tinggi  dan  menurut Aliyah  (2015)  juga  menyatakan  bahwa  personal  cost  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  minat  pegawai  dalam  melakukan  tindakan  whistleblowing.  Berdasarkan  rumusan tersebut diajukan hipotesis penelitian kedua :
H 2 : Personal cost berpengaruh signifikan terhadap intensi whistleblowing.

## Pengaruh personal responsibility terhadap intensi whistleblowing
Peronal  Responsibility  adalah  keinginan  untuk  menerima  pentingnya  standar  yang ditetapkan masyarakat untuk perilaku individu dan untuk membuat upaya pribadi yang berat untuk hidup dengan standar tersebut (Aliyah, 2015).
Memiliki personal responsibility atau tanggungjawab personal berarti menerima standar yang sudah  ditetapkan  masyarakat  untuk  perilaku  individu.  Semua  yang  dilaksanakan  seseorang tersebut apabila tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan otomatis sesorang tersebut akan menyalahkan  diri  sendiri  karena  itu  merupakan  tanggungjawab  individu  dan  menganggap bahwa  dirinya  telah  gagal.  Dalam  hal  ini,  apabila  dikaitkan  dengan  tindakan  whistleblowing maka  personal  responsibility  juga  dapat  memengaruhi  sesorang  untuk  melakukan  tindakan whistleblowing,  karena  dianggap  sudah  menjadi  tanggungjawab  personal.  Kaplan  dan Whitecotton  (2001)  menjelaskan  bahwa  personal  responsibility  berpengaruh  signifikan terhadap  intensi  pelaporan  auditor.  Berdasarkan  rumusan  tersebut  diajukan  hipotesis penelitian ketiga :
H 3 : Personal responsibility berpengaruh signifikan terhadap intensi whistleblowing.

## Pengaruh tingkat kecurangan terhadap intensi whistleblowing
Tingkat  kecurangan  juga  memengaruhi  sesorang  dalam  melakukan  whistleblowing, semakin tinggi tingkat kecurangan maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk melakukan whistleblowing.  Miceli,  Near  and  Schwenk  (1991)  menambahkan  bahwa  jika  kecurangan dilakukan hanya untuk keuntungan pribadi belaka, seperti pencurian, maka akan menimbulkan keinginan  anggota  organisasi  untuk  melaporkan.  Hal  ini  dikarenakan  aksi  pencurian  hanya memperkaya  si  pelaku  sendiri,  sama  saja  dengan  merusak  garis  bawah  organisasi.  Ahmad (2012)  juga  menjelaskan  bahwa  semakin  serius  sebuah  kecurangan  atau  kesalahan  akan semakin tinggi pula intensi melakukan whistleblowing. Bagustianto (2015) dan Winardi (2013) juga menyatakan bahwa tingkat kecurangan berpengaruh
positif  terhadap  intensi  whistleblowing.  Berdasarkan  rumusan  tersebut  diajukan  hipotesis penelitian keempat :
H 4 : Tingkat kecurangan berpengaruh signifikan terhadap intensi whistleblowing.
Pengaruh  komitmen  organisasi,  personal  cost,  personal  responsibility,  dan  tingkat kecurangan terhadap intensi whistleblowing
Whistleblowing adalah tindakan melaporkan suatu tindakan atau keputusan organisasi yang menyimpang dari peraturan dan undang-undang yang dilakukan oleh seseorang anggota
organisasi  itu  kepada  pihak  lain  seperti  pemerintah,  media  masa,  atau  pihak-pihak  yang berkaitan (Dozier, 1985).
Komitmen  organisasi  menjadi  salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  sesorang dalam memutuskan untuk melaporkan suatu kecurangan. Seseorang yang memiliki komitmen organisasi dapat melaporkan kecurangan karena keinginan mereka untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih untuk organisasi tempat mereka bekerja (Taylor dan Curtis, 2010). Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi intensi whistleblowing adalah personal cost.  Adanya  personal  cost  dapat  mempengaruhi  seseorang  dalam  melaporkan  kecurangan karena  mereka  meyakini  bahwa  laporan  mereka  tidak  akan  ditindak  lanjuti,  mereka  akan mengalami  retaliasi,  atau  manajemen  tidak  akan  melindungi  mereka  dari  ancaman  retaliasi (Kaplan dan Whitecotton, 2001). Personal responsibility juga dapat mempengaruhi seseorang untuk  melakukan  tindakan  whistleblowing,  karena  hal  itu  dianggap  sudah  menjadi tanggungjawab personal sesuai peranan mereka (Kaplan dan Whitecotton, 2001). Hal lain yang juga dapat mempengaruhi intensi  whistleblowing adalah tingkat kecurangan. Semakin serius kecurangan semakin tinggi pula intensi melakukan whistleblowing (Ahmad, 2012). Berdasarkan rumusan tersebut diajukan hipotesis penelitian kelima :
H 5 :  Komitmen organisasi, personal cost, personal responsibility, dan tingkat kecurangan berpengaruh signifikan terhadap intensi whistleblowing.
Kemampuan dilema etika dalam memoderasi pengaruh komitmen organisasi, personal cost, personal responsibility, dan tingkat kecurangan terhadap intensi whistleblowing
Dilema  etika  merupakan  situasi  yang  dihadapi  oleh  seseorang  dimana  mereka  akan merasa  bingung  untuk  mengambil  suatu  keputusan  tentang  perilaku  apa  yang  seharusnya dilakukan (Hidayat, 2010). Esa (2013) menjelaskan bahwa dilema etika berpengaruh negatif terhadap  pengambilan  keputusan  etis,  semakin  rendah  tingkat  dilema  etika  auditor,  maka semakin baik dalam pengambilan keputusan. Nurhidayat (2017) menemukan bahwa terjadi beberapa  bentuk  konflik  nilai  (clash  of  value).  Konflik  nilainya  adalah  pertaruhan  (dilema) antara integritas diri versus loyalitas terhadap organisasi.  Hidayat (2010) menjelaskan ketika manajemen  menawarkan  sebuah  imbalan  atau  tekanan  kepada  internal  auditor  untuk menghasilkan laporan audit yang diinginkan oleh manajemen maka itu akan menjadi dilema etika  bagi  internal  auditor  tersebut.  Nurhidayat  (2017)  juga  menemukan  bentuk  konflik (pertikaian  atau  pertentangan)  dan  aksi  riil  yang  dilakukan  adalah  pembalasan  atau perlawanan balik (retaliation).
Berkaitan  dengan  dilema  etika  yang  dapat  mempengaruhi  hubungan  personal responsibility  terhadap  intensi  whistleblowing,  Nurhidayat  (2017)  menemukan  konflik  nilai pertaruhan  (dilema)  antara  loyalitas  sebagai  anggota  organisasi  versus  integritas  sebagai
anggota  masyarakat  dimana  dalam  hal  ini  standar  dari  masyarakat  adalah  hal  yang  harus diterima sebagai tanggungjawab personal atau personal responsibility seseorang.
Miceli, Near and Schwenk (1991) menyatakan jika kecurangan dilakukan hanya untuk keuntungan  pribadi  belaka,  seperti  pencurian,  maka  akan  menimbulkan  keinginan  anggota organisasi untuk melaporkan. Hal ini dikarenakan aksi pencurian hanya memperkaya pelaku kecurangan  tersebut,  sama  saja  dengan  merusak  garis  bawah  organisasi.  Bagaimana,  jika kecurangan dilakukan untuk kepentingan perusahaan, maka kecil kemungkinan bagi anggota organisasi  untuk  melaporkan.  Misalnya,  perusahaan  menerbitkan  laporan  keuangan  yang sudah  dimanipulasi,  untuk    menaikkan  citra  perusahaan  atau  menaikkan  laba  untuk meningkatkan bonus karyawan. Hal ini pasti akan menimbulkan dilema bagi seseorang yang ingin  melaporkan  kecurangan  tersebut  sebagaimana  dijelaskan  pada  penelitian  Nurhidayat (2017)  yang  menemukan  interaksi  yang  terjadi  akibat  adanya  relasi  kuasa  (power)  antara whistleblower  dan  wrongdoers  dalam  bentuk  konflik  (pertikaian  atau  pertentangan)  yang menimbulkan  dilema  etika  dalam  pengungkapan  suatu  kecurangan.  Berdasarkan  rumusan tersebut diajukan hipotesis penelitian keenam :
H 6 :  Dilema  etika  mampu  memoderasi  pengaruh  komitmen  organisasi,  personal cost,personal  responsibility,  dan  tingkat  kecurangan  terhadap  intensi whistleblowing.

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai  Inspektorat  Kabupaten Pekalongan  dan  Inspektorat  Kota  Pekalongan  dengan  total  populasi  berjumlah  69.  Metode pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan  Purposive Sampling dengan kriteria yaitu pegawai  Inspektorat  yang  menjabat  sebagai  pegawai  fungsional  yang  terdiri  dari  P2UPD, Auditor, serta fungsional umum/staff lain.

## Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, tahapan analisis data dimulai dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), uji analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinsi, pengujian hipotesis dan uji analisis regresi moderate.
Pengujian  hipotesis  menggunakan  uji  t  untuk  mengetahui  pengaruh  secara  parsial dengan tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, nilai alpha (α)=0,05 dan uji f untuk mengetahui  pengaruh  secara  simultan.  Persamaan  regresi  linear  berganda  dimaksud  untuk menganalisis  pengaruh  dari  variabel  komitmen  organisasi  (X 1 ),  personal  cost  (X 2 ),  personal responsibility  (X 3 ),  dan  tingkat  kecurangan  (X 4 )  terhadap  intensi  whistleblowing  (Y)  dengan
formula:
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + e
Persamaan  regresi  moderate  untuk  menganalisis  kemampuan  momoderasi  variabel dilema  etika  (X m )  terhadap  pengaruh  variabel  komitmen  organisasi  (X 1 ),  personal  cost  (X 2 ), personal responsibility (X 3 ), dan tingkat kecurangan (X 4 ) terhadap intensi  whistleblowing (Y) dengan formula:
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + β 5 X m + β 6 X 1 X m + β 7 X 2 X m + β 8 X 3 X m + β 9 X 4 X m + e

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil uji validitas instrumen penelitian, uji reliabilitas, terhadap butir pernyataan dapat dikatakan valid dan reliabel. Dimana untuk uji validitas, semua item pertanyaan r hitungnya lebih besar dari r tabel (0,361). Untuk uji reliabilitas, semua variabel  cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,60.

## Analisis Deskriptif Variabel Penelitian
Analisis  ini  digunakan  untuk  mengetahui  tanggapan  umum  dari  responden  terhadap variabel-variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Variabel  yang  digunakan    dalam penelitian    ini    adalah    komitmen  organisasi,  personal  cost,  personal  responsibility,  tingkat kecurangan sebagai variabel independen dan intensi whistleblowing sebagai variabel dependen serta dilema etika sebagai variabel moderasi dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, dapat  disimpulkan  bahwa  responden  memiliki  persepsi  yang  tinggi  untuk  variabel  personal cost, personal  responsibility,  tingkat kecurangan, dilema etika dan intensi whistleblowing serta persepsi cukup untuk variabel komitmen organisasi.

## Pengujian Asumsi Klasik
Uji  normalitas  data  menunjukkan  data  berdistribusi  normal.  Kemudian  tidak  terjadi multikolinearitas antar variabel bebas atau tidak terjadi korelasi antar variabel-variabel bebas dalam persamaan. Selanjutnya tidak terjadi heteroskedastisitas yang varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain adalah tetap.

## Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Dari hasil uji regresi linear berganda, didapatkan persamaan regresi yaitu:
Nilai  konstanta  adalah  minus  5,813  yang  dapat  diartikan  bahwa  tingkat  intensi whistleblowing akan berniai minus 5,813 jika variabel komitmen organisasi (X 1 ), personal cost (X 2 ),  personal  responsibility  (X 3 )  dan  Tingkat  kecurangan  (X 5 )  bernilai  nol  dan  tidak  akan
mengalami  perubahan  atau  akan  bernilai  tetap  dan  konstan.  Koefisien  variabel  komitmen organisasi  (X 1 )  sebesar  0,023  dan  memiliki  tanda  positif atau searah dengan variabel intensi whistleblowing. Artinya apabila variabel komitmen organisasi meningkat maka variabel intensi whistleblowing juga akan meningkat. Koefisien variabel  personal cost (X 2 ) sebesar 0,658 yang memiliki  tanda  positif  atau  searah  dengan  variabel  intensi  whistleblowing.  Artinya  variabel personal cost berpengaruh positif terhadap intensi whistleblowing, sehingga personal cost bukan lagi menjadi alasan seseorang untuk tidak melaporkan kecurangan. Koefisien variabel personal responsibility (X 3 ) sebesar 1,674 dan memiliki tanda positif atau searah dengan variabel intensi whistleblowing.  Artinya  apabila  personal  responsibility  mengalami  peningkatan  maka  intensi whistleblowing juga akan meningkat. Koefisien variabel tingkat kecurangan (X 4 ) sebesar 1,044 dan memiliki tanda positif atau searah dengan intensi  whistleblowing. Artinya apabila tingkat kecurangan mengalami peningkatan maka intensi whistleblowing juga akan meningkat.

## Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R 2 )
Nilai Adjusted R Square sebesar 0,572 atau 57,2 persen variabel intensi whistleblowing dapat  dijelaskan  oleh  variabel-variabel  yang  digunakan  dalam  model  penelitian  ini  yaitu variabel  komitmen  organisasi,  personal  cost,  personal  responsibility,  dan  tingkat  kecurangan, sedangkan sisanya 42,8 persen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain

## Pengujian Hipotesis
a. Uji Pengaruh Secara Parsial (Uji t)
1) Pengujian Hipotesis Pertama
Hasil  pengujian  hipotesis  variabel  pertama  yaitu  komitmen  organisasi  (X 1 )  menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,629 dan t hitung sebesar 0,488 dengan nilai koefisien 0,023, maka dapat disimpulkan bahwa t hitung (0,488) t tabel (1,703) dan hasil nilai signifikansi 0,629 > 0,05, berdasarkan  kriteria  pengujian  hipotesis  pertama  maka  komitmen  organisasi  tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi whistleblowing pada Inspektorat Kabupaten dan Kota Pekalongan,  sehingga  hipotesis  yang  diajukan  (Ha 1 )  yang  menyatakan  bahwa  komitmen organisasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  intensi  whistleblowing  pada  Inspektorat Kabupaten dan Kota Pekalongan ditolak.

## 2) Pengujian Hipotesis Kedua
Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan hasil untuk hipotesis kedua yaitu t hitung 2,498 dan nilai signifikan 0,019 dengan nilai koefisien 0,658, maka dapat disimpulkan bahwa t hitung (2,498)  >  t tabel (1,703)  dan  nilai  signifikansi  0,019 0,05,  berdasarkan  kriteria  pengujian
hipotesis  kedua  maka  personal  cost  berpengaruh  signifikan  terhadap  intensi  whistleblowing pada Inspektorat Kabupaten dan Kota Pekalongan, sehingga hipotesis yang diajukan (Ha 2 ) yang menyatakan  personal  cost  berpengaruh  signifikan  terhadap  intensi  whistleblowing  pada Inspektorat Kabupaten dan Kota Pekalongan diterima.

## 3) Pengujian Hipotesis Ketiga
Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan hasil untuk hipotesis ketiga yaitu t hitung 2,612 dan nilai signifikan 0,015 dengan nilai koefisien 1,674, maka dapat disimpulkan bahwa t hitung (2,612)  > t tabel (1,703) dan nilai signifikansi 0,015 0,05, berdasarkan kriteria pengujian hipotesis  ketiga  maka  personal  responsibility  berpengaruh  signifikan  terhadap  intensi whistleblowing  pada  Inspektorat  Kabupaten  dan  Kota  Pekalongan,  sehingga  hipotesis  yang diajukan  (Ha 3 )  yang  menyatakan  personal  responsibility  berpengaruh  signifikan  terhadap intensi whistleblowing pada Inspektorat Kabupaten dan Kota Pekalongan diterima.

## 4) Pengujian Hipotesis Keempat
Hasil  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan menunjukkan  hasil  untuk  hipotesis  keempat  yaitu t hitung 3,718  dan  nilai  signifikan  0,001 dengan  nilai  koefisien  1,044, maka  dapat  disimpulkan bahwa  t hitung (3,718)  >  t tabel (1,703)  dan  nilai  signifikansi  0,001  0,05,  berdasarkan  kriteria pengujian hipotesis keempat maka tingkat kecurangan berpengaruh signifikan terhadap intensi whistleblowing  pada  Inspektorat  Kabupaten  dan  Kota  Pekalongan,  sehingga  hipotesis  yang diajukan (Ha 4 ) yang menyatakan tingkat kecurangan berpengaruh signifikan terhadap intensi whistleblowing pada Inspektorat Kabupaten dan Kota Pekalongan diterima.

## b. Uji Pengaruh Secara Simultan (Uji F)
Hasil  Uji  F  menunjukkan  nilai  F hitung sebesar  11,343  (Sig.  =  0,000)  dan  F tabel 2,57  dengan degree of freedom (df) (k ; n – k) = ( 5 ; 32 – 5 ) = ( 5 ; 27 ) dan tingkat signifikansi 95 persen, sehingga nilai F hitung
> F tabel dan nilai Sig. < 0,05 dalam batas kriteria dan dapat dinyatakan bahwa model persamaan regresi yang terbentuk dinyatakan cocok atau fit, sehingga dapat dinyatakan bahwa komitemen organisasi, personal cost, personal  responsibility, dan tingkat kecurangan secara keseluruhan (simultan) berpengaruh signifikan terhadap intensi whistleblowing.
Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Variabel Koefisien Regresi t hitung Sig. Komitmen Organisasi (X 1 ) 0,023 0,488 0,629
Personal Cost (X 2 ) 0,658 2,498 0,019 Personal Responsibility (X 3 ) 1,674 2,612 0,015 Tingkat Kecurangan (X 4 ) 1,044 3,718 0,001 Konstanta -5,813 -1,041 0,307 R 0,792 R Square 0,672 Adjusted R Square 0,572 F hitung 11,343 F sig 0,000 Sig < 0,000

## Uji Analisis Regresi Moderate (Moderate Regression Analysis – MRA)
Berdasarkan hasil uji analisis regresi moderate diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :
Tabel 2. Hasil Uji Regresi Moderate Konstanta -191,135  -1,146 0,263 R 0,795 R Square 0,632 Adjusted R Square 0,500 F hitung 4,772 F sig 0,001 Sig < 0,000
Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diperoleh bahwa nilai Adjusted R 2 0,500 dan nilai F hitung 4,772. Bandingkan dengan Adjusted R 2 regresi utama 0,572 dan nilai F hitung regresi utama 11,343, sehingga dapat disimpulkan bahwa 0,500 < 0,572 dan 4,772 < 11,343, dapat dibuktikan bahwa nilai adjusted R 2 dan nilai uji F pada persamaan regresi hirarki lebih kecil dari nilai adjusted R 2 dan  nilai uji F pada persamaan regresi utama, maka dapat dinyatakan bahwa  variabel  dilema  etika  tidak  mampu  memoderasi  pengaruh  variabel  komitmen organisasi,  personal  cost,    personal  responsibility,  dan  tingkat  kecurangan  terhadap  intensi whistleblowing.

## Pembahasan
Pengaruh  komitmen  organisasi  terhadap  intensi  whistleblowing  pada  Inspektorat Kabupataen dan Kota Pekalongan.
Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa hipotesis yang diajukan ditolak. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  komitmen  organisasi  yang  tinggi  tidak  selalu  diikuti  dengan
meningkatnya  intensi  untuk  whistleblowing,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  komitmen organisasi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  intensi  whistleblowing  pada  Inspektorat Kabupaten dan Kota Pekalongan.
Kesetiaan  seorang  karyawan  terhadap  organisasi  patut  untuk  dipertanyakan,  apakah mereka lebih berkomitmen terhadap perusahaan atau pada rekan kerjanya di perusahaan atau organisasi. Dalam situasi khusus, misalnya seorang rekan kerja melakukan tindakan yang tidak etis demi kepentingan pribadi dan melanggar standar akan menciptakan tekanan bagi individu untuk  berpikir  dan  berperilaku  dengan  cara  yang  berbeda.  Jika  pelanggaran  standar  tidak dilaporkan, kemungkinan besar organisasi akan menerima dampak negatif dari pelanggaran tersebut. Di sisi lain, jika pelanggaran dilaporkan maka rekan kerja akan menerima dampak negatif  dari  organisasi  secara  langsung.  Situasi  tersebut  dapat  mendorong  seseorang  untuk untuk bertindak atas nama teman mereka, tanpa memikirkan kesejahteraan organisasi secara keseluruhan.  Dalam  penelitian  ini  dibuktikan  dengan  jawaban  mengenai  rasa  terikat  dan bangga dengan organisasi mereka. Menurut statistik deksriptif jawaban responden, rata-rata keseluruhan para pegawai menjawab netral. Namun melihat frekuensi jawaban, jawaban dari responden  pria  cenderung  sangat  setuju  pada  pernyataan  mengenai  tidak  adanya  rasa keterikatan emosional dengan organisasi, hal ini dapat mewakili bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap intensi whistleblowing.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  Ahmad  (2012)  yang  menyatakan  bahwa komitmen  organisasi  tidak  berpengaruh  terhadap  intensi  auditor  internal  melakukan whistleblowing.  Hasil  penelitain  Septianti  dan  Sholihin  (2013)  juga  menyatakan  bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap niat melakukan whistleblowing.

## Pengaruh  personal  cost  terhadap  intensi  whistleblowing  pada  Inspektorat  Kabupaten dan Kota Pekalongan.
Hasil  pengujian  hipotesis  yang  kedua  menyatakan  bahwa  hipotesis  yang  diajukan diterima. Hal ini berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa personal cost  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  intensi  whistleblowing  pada  Inspektorat Kabupaten dan Kota Pekalongan, sehingga hipotesis yang diajukan yang menyatakan personal cost berpengaruh signifikan terhadap intensi whistleblowing pada Inspektorat Kabupaten dan Kota Pekalongan diterima. Hal ini dapat dibuktikan melalui statistik jawaban responden yang lebih banyak memilih setuju untuk melaporkan sebuah kecurangan.
Hal ini mendukung penelitian Graham dalam Zhuang (2003) mengemukakan bahwa  personal cost yang paling dipertimbangkan adalah pembalasan dari orang-orang dalam organisasi yang menentang tindakan pelaporan. Personal cost berkurang ketika bantuan dalam persiapan dan presentasi argumen kritis tersedia dan diberikan perlindungan pembalasan.

## Pengaruh  personal  responsibility  terhadap  intensi  whistleblowing  pada  Inspektorat Kabupaten dan Kota Pekalongan.
Hasil  pengujian  hipotesis  yang  ketiga  menyatakan  bahwa  hipotesis  yang  diajukan diterima. Hal ini berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa personal responsibility  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  intensi  whistleblowing  pada Inspektorat  Kabupaten  dan  Kota  Pekalongan,  sehingga  hipotesis  yang  diajukan  yang menyatakan  personal  responsibility  berpengaruh  signifikan  terhadap  intensi  whistleblowing pada  Inspektorat  Kabupaten  dan  Kota  Pekalongan  diterima.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa personal responsibility yang tinggi dapat mempengaruhi intensi untuk whistleblowing.
Personal responsibility juga dapat memengaruhi sesorang untuk melakakukan  tindakan whistleblowing, karena dianggap sudah menjadi tanggungjawab personal bagi setiap individu tersebut.  Hal  ini  mendukung  penelitian  Kaplan  (2001)  yang  menjelaskan  bahwa  personal responsibility berpengaruh signifikan terhadap intensi pelaporan auditor. Dalam penelitian ini dapat  dibuktikan  dengan  jawaban  dari  responden  mengenai  tanggungjawab  dan  peran seseorang dalam masyarakat, semua responden menganggap bahwa tanggungjawab dan peran mereka dalam masyarakat sangatlah penting.

## Pengaruh  tingkat  kecurangan  terhadap  intensi  whistleblowing  pada  Inspektorat Kabupaten dan Kota Pekalongan.
Hasil  pengujian  hipotesis  yang  keempat  menyatakan  bahwa  hipotesis  yang  diajukan diterima.  Hal  ini  berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  keempat  yang  menyatakan  bahwa tingkat kecurangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi  whistleblowing pada Inspektorat  Kabupaten  dan  Kota  Pekalongan,  sehingga  hipotesis  yang  diajukan  yang menyatakan tingkat kecurangan berpengaruh signifikan terhadap intensi whistleblowing pada Inspektorat Kabupaten dan Kota Pekalongan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin serius tingkat kecurangan maka dapat meningkatkan intensi untuk whistleblowing.
Tingkat  keseriusan  kecurangan  berpengaruh  positif  terhadap  intensi  melakukan whistleblowing  mungkin  disebabkan  oleh  para  pegawai  fungsional  inspektorat  yang mempunyai persepsi bahwa semua jenis kecurangan yang terjadi adalah jenis kecurangan yang relatif serius dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi organisasi, dengan demikian terdorong untuk melakukan  whistleblowing. Hal ini mendukung hasil penelitian Miceli, Near and  Schwenk  (1991)  yang  menyatakan  bahwa  jika  kecurangan  dilakukan  hanya  untuk keuntungan  pribadi  belaka,  seperti  pencurian,  maka  akan  menimbulkan  keinginan  anggota organisasi untuk melaporkan. Hal ini dikarenakan aksi pencurian hanya memperkaya si pelaku sendiri, sama saja dengan merusak garis bawah organisasi. Hasil ini juga mendukung penelitian
Ahmad,  Smith  dan  Ismail  (2012)  yang  menyatakan  bahwa  semakin  serius  kecurangan  akan semakin  tinggi  pula  intensi  melakukan  whistleblowing,  dan  penelitian  Winardi  (2013)  yang menyatakan  bahwa  tingkat  kecurangan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  intensi whistleblowing.
Pengaruh  komitmen  organisasi,  personal  cost,  personal  responsibility  dan  tingkat kecurangan  terhadap  intensi  whistleblowing  pada  Inspektorat  Kabupaten  dan  Kota Pekalongan.
Hasil  hipotesis  kelima  menyatakan  bahwa  hipotesis  yang  diajukan  diterima.  Variabel komitmen  organisasi,  personal  cost,  personal  responsibility  dan  tingkat  kecurangan  secara simultan berpengaruh signifikan terhadap intensi whistleblowing pada Inspektorat Kabupaten dan Kota Pekalongan.
Hal ini dapat dihubungkan dengan hasil jawaban responden dalam penelitian yang rata-rata menyatakan setuju terhadap seluruh item pernyataan indikator masing-masing variabel dapat dilihat dari statistic jawaban responden, namun divariabel komitmen organisasi jawaban yang sering muncul adalah netral.

## Kemampuan dilema etika dalam memoderasi pengaruh komitmen organisasi, personal
cost, personal responsibility dan tingkat kecurangan terhadap intensi whistleblowing.
Hasil  hipotesis  keenam  menyatakan  bahwa  hipotesis  yang  diajukan  ditolak,  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  dilema  etika  tidak  mampu  memoderasi  pengaruh  pengaruh komitmen  organisasi,  personal  cost,  personal  responsibility  dan tingkat  kecurangan terhadap intensi whistleblowing pada Inspektorat Kabupaten dan Kota Pekalongan.
Hal  ini  dapat  dibuktikan  denga  jawaban  responden  tentang  keindependan  pegawai sebagai  tanggungjawab  kepada  publik  dan  profesi,  jawaban  dari  pernyataan  tersebut responden menyatakan kesetujuannya akan pernyataan tersebut, pada dasarnya independensi adalah salah satu komitmen dalam berorganisasi, karena loyalitas yang tinggi pada organisasi maka seseorang tersebut tidak akan mengalami dilematis dalam pengambilan keputusan yang etis, sehingga dilema etika tidak dapat mempengaruhi hubungan antara komitmen oraganisasi terhadap  intensi  whistleblowing.  Selain  itu  juga  dibuktikan  dengan  jawaban  responden  dari pernyataan  mengenai  membuat  keputusan  yang  memiliki  konsekuensi  bagi  diri  sendiri maupun  orang  lain.  Dari  jawaban  responden  cenderung  setuju  dengan  konskuensi  atas keputusan yang sudah dibuat, sehingga ini menguatkan bahwa tidak ada kedilemaan seseorang dalam mengambil keputusan dan akan menerima apapun konsekuensinya. Dan juga dibuktikan dengan  jawaban  responden  dari  pernyataan  mengenai  tanggungjawab,  dalam  hal  ini  suatu profesi  sudah  menjadi  tanggungjawab  bagi  mereka,  sehingga  jika  sudah  menganggap  suatu
profesi tersebut adalah sebagai tanggungjawab mereka, maka sudah tidak ada keraguan lagi dalam pengambilan suatu keputusan.

## SIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain : (1) Komitmen organisasi tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  intensi  whistleblowing  pada  Inspektorat  Kabupaten Pekalongan  dan  Inspektorat  Kota  Pekalongan.  (2)  Personal  cost  berpengaruh  signifikan terhadap intensi whistleblowing pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan dan Inspektorat Kota Pekalongan. (3) Personal responsibility berpengaruh signifikan terhadap intensi whistleblowing pada  Inspektorat  Kabupaten  Pekalongan  dan  Inspektorat  Kota  Pekalongan.  (4)  Tingkat kecurangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  intensi  whistleblowing  pada  Inspektorat Kabupaten Pekalongan dan Inspektorat Kota Pekalongan. (5) Komitmen organisasi, personal cost,  personal  responsibility,  dan  tingkat  kecurangan  berpengaruh  signfikan terhadap  intensi whistleblowing pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan dan Inspektorat Kota Pekalongan. (6) Dilema etika tidak mampu memoderasi pengaruh komitmen organisasi, personal cost, personal responsibility  dan  tingkat  kecurangan  terhadap  intensi  whistleblowing  pada  Inspektorat Kabupaten  Pekalongan  dan  Inspektorat  Kota  Pekalongan.  Intensi  whistleblowing  dapat dipengaruhi oleh personal cost, personal responsibility serta tingkat kecurangan.
Kemampuan  dilema  etika  dalam  memoderasi  variabel  yang  mempengaruhi  intensi whistleblowing  memerlukan  adanya  faktor  lain  seperti  status  manajerial.  Kecurangan  yang dilakukan seseorang yang memiliki status manajerial yang tinggi sehingga mampu mengambil keputusan  tersebut  untuk  kepentingan  perusahaan,  maka  kecil  kemungkinan  bagi  anggota organisasi  untuk  melaporkan.  Misalnya,  perusahaan  menerbitkan  laporan  keuangan  yang sudah  dimanipulasi,  untuk  menaikkan  citra  perusahaan  atau  menaikkan  laba  untuk meningkatkan bonus karyawan. Hal ini pasti akan menimbulkan dilema bagi  seseorang yang ingin  melaporkan  kecurangan  tersebut  sebagaimana  dijelaskan  pada  penelitian  Nurhidayat (2017)  yang  menemukan  interaksi  yang  terjadi  akibat  adanya  relasi  kuasa  (power)  antara whistleblower  dan  wrongdoers  dalam  bentuk  konflik  (pertikaian  atau  pertentangan)  yang menimbulkan dilema etika dalam pengungkapan suatu kecurangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Syahrul Ahmad, Smith, Malcolm, dan Ismail, Zubaidah. (2012). Internal Whistle-Blowing Intentions:  A  Study  of  Demographic  and  Individual  Factors.  Journal  of  Modern Accounting  and Auditing. Vol. 8 no. 11; 1632-1645.
Aliyah,  Siti.  (2015).  Analisis  Faktor  –  faktor  yang  Mempengaruhi  Minat  Pegawai  dalam
Melakukan Tindakan Whistleblowing. JDEB Vol. 12 No. 2, Oktober 2015.
Agustin,  C.  R.  (2016).  Analisis  pengaruh  komitmen  profesional,  komitmen  organisasi,  dan demografi terhadap intensi melakukan tindakan whistleblowing. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Assocation  of  Certified  Fraud  Examiner  (ACFE).  (2012).  Report  to  the  Natons  on  Occuptional Fraud and Abuse. Austin USA.
Bagustianto, Rizki dan Kholis, Nur, (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pegawai Negeri Sipil (Pns) Untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing (Studi Pada PNS BPK RI). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol. 3 No. 1. Malang, Universitas Brawijaya.
Bik, O.P.Godefridus, (2010). The Behavior Assurance Professionals A Cross-Cultural Perspective. Eburon, Amsterdam.
Curtis, Mary B., (2006). Are Audit-related Ethical Decisions Dependent upon  Mood?,Joural of Business Ethics. Vol.68; hlm. 191-209.
Dozier, Janelle Brinker dan Miceli, Marcia P., (1985). Potential Predictors of Whistle-Blowing: A Prosocial Behavior Perspective. Academy of Management Review. Vol. 10 No. 4; hlm. 823-836.
Hidayat,  Rahmat.  (2010).  Pengaruh  Komitmen  Profesional  dan  Pengalaman  Kerja  terhadap Dilema Etika Internal Auditor dalam Pengambilan Keputusan Etis. FEB UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
Kaplan,  Steven  E.  dan  Whitecotton,  Stacey  M.  (2001).  An  Examination  of  Auditors’  Reporting Intentions When Another Auditor is Offered Client Employment. A Journal of Practice and Theory. Vol. 20 no.1; hlm. 45-63
Kreshastuti,  Destriana  Kurnia.  (2014).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi  Intensi Auditor  Untuk  Melakukan  TindakanWhistleblowing  (Studi  Empiris  pada  Kantor Akuntan Publik di Semarang). Diponegoro Journal Of Accounting.
Libriani,  Eka  Widi  dan  Utami  Initiyas.  (2015).  Studi  Eksperimental  Tekanan  Ketaatan  dan Personal Cost: Dampaknya Terhadap Whistleblowing. JAB FE UNS. Vol. 15 no.2 ; hlm 106-119.
Miceli,  Marcia  P.  dan  Near,  Janet  P.,  (1985).  Characteristics  of  Organizational  Climate  and Perceived  Wrongdoing  Associated  with  Whistle-Blowing  Decisions.  Personnel Psychology. 1985 (38); hlm. 525-544.
Miceli, Marcia P., Near, Janet P., dan Schwenk, Charles R., (1991).  Who Blows The Whistle and Why?.
Industrial & Labor Relation Review. Vol 45 no. 1; hlm. 113-130.
Mukhtar dan Sudiaman, (2017, 28 Mei). KPK Sebut Peran Inspektorat dalam Pemberantasan Korupsi Masih Lemah. Republika. Diakses dari https://nasional.republika.co.id. Nurhidayat, Ilham. (2017). Tindakan Whistleblowing : Dilematika dan Tantangan Etika dalam Organisasi. Universitas Gajah Mada. etd.repository.ugm.ac.id.
Sagara, Yusar. (2013). Profesionalisme Internal Auditor dan Intensi Melakukan Whistleblowing.

## Jurnal Liquidity. Januari-Juni 2013, 2(1), 33-44
Saputri, Dessy Suciati dan Nur Aini. (2018, 19 Februari). ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Meningkat. Republika. Diakses dari http://www.republika.co.id.
Schultz-Jr.,  Joseph  J.,  Johnson,  Douglas  A.,  Morris,  Deigan  dan  Dyrnes,  Sverre,  (1993).  An Investigation of The Reporting of Questionable Acts in an International Setting, Journal of Accounting Research, Vol. 31; hlm. 75-103.
Sekaran, Uma dan Bougie, R., (2011). Research Methods for Business: A Skill Building Approach. Chichester: Wiley.
Septianti, W. dan Sholihin, M., (2013). Pengaruh Faktor Organisasional, Individual, Situasional, Dan  Demografis  Terhadap  Niat  Melakukan Whistleblowing  Internal. etd.repository.ugm.ac.id.
Singarimbun,  M.  dan  Effendi,  S.  (1995).  Metode  Penelitian  Survei,  Edisi.  Revisi.  Jakarta  :  PT. Pustaka LP3ES.
Sugiyono. (2009). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Suliyanto. (2011). Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS. Penerbit Andi. Yogyakarta. Taylor, E.Z dan Mary B. Curtis. (2010). An Examination Of The Layers Workplace Influence In Ethical
Judgement: Whistleblowing Likelihood and Perseverance in Public Accounting. Journal of Business Ethics.
Tuanakotta, Theodorus M, (2012). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pekalongan. (2016). Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2016. Pekalongan. Diakses dari inspektorat.pekalongankab.go.id.
Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pekalongan. (2016). Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016. Pekalongan. Diakses dari inspektorat.pekalongankota.go.id. Wiener,  Y.(1982).Commitment  in  Organizations:  A  Normative  View.  Academy  of  Management Review.Vol. 7.No.3. pp. 418-428.
Winardi, Rijadh Djatu, (2013). The Influence of Individual and Situational Factors on Lower-Level Civil Servants’ Whistle-Blowing Intention in Indonesia. Journal of Indonesian Economy and Business.
Zhuang,  J,  (2003).  Whistleblowing  &  Peer  Reporting:  A  Cross-Cultural  Comparison  of Canadians and Chinese. Tesis Magister Sains, University of Lethbridge, Canada.