ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X

## PRAKTEK KOMERSIALISASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM PANDANGAN ETIKA BISNIS ISLAM
Andriyani Hapsari 1)
2) dosen universitas pamulang, email: andriyani_hapsari@yahoo.com ARTICLES INFORMATION ABSTRACT JURNAL ILMIAH

## MANAJEMEN FORKAMMA
Vol.2, No.1, November  2018 Halaman  : 57 – 72 © LPPM & FORKAMMA
Prodi Magister Manajemen UNVERSITAS   PAMULANG
ISSN ( online )   : 2599-171X ISSN ( print )     : 2598-9545

## Keyword :
Microfinance, Commercialization, Islamic Business Ethics

## JEL. classification :
G21 O18 R51

## Contact Author :

## PRODI
MAGISTER MANAJEMEN &

## FORKAMMA UNPAM
JL.Surya Kencana No.1 Pamulang Tangerang Selatan – Banten Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491 Email : jurnalforkamma.unpam@gmail.com
Tujuan  penelitian  ini  untuk  :  (1)  mengetahui  secara mendalam  praktek  komersialisasi  dalam  keuangan  mikro,  dan (2)  menganalisis  praktek  komersialisasi  dari  sudut  pandang etika  bisnis  Islam.    Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan normatif  yang  menggunakan  tinjauan  ekonomi  syariah  untuk menilai  praktek  komersialisasi  dalam  keuangan  mikro.  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang tidak menggunakan perhitungan matematis dan statistic, dan dengan metode  analisis  deskriptif.    Hasil  penelitannya  adalah  :  (1) Komersialisasi  dalam  keuangan  mikro  tidak  sepenuhnya bertentangan  dengan  etika  Bisnis  Islam.  (2)  Konsep komersialisasi  itu  sendiri  bersifat  kontraproduktif  dalam mencapai misi social dan bisnis sekaligus. (3) Nilai moral dalam etika  bisnis  Islam  justru  akan  mampu  mewujudkan  lembaga keuangan  mikro  syariah  sebagai  institusi  pengentasan kemiskinan  yang  juga  mampu  meraih  keuntungan  wajar sebagai institusi bisnis.
The  purpose  of  this  study  is  to:  (1)  know  in  depth  the practice  of  commercialization  in  microfinance,  and  (2)  analyze the practice of commercialization from the standpoint of Islamic business  ethics.  This  study  uses  a  normative  approach  that uses  Islamic  economic  review  to  assess  the  practice  of commercialization in microfinance. The type of research used is qualitative  research  that  does  not  use  mathematical  and statistical  calculations,  and  with  descriptive  analysis  methods. The  results  of  the  research  are:  (1)  Commercialization  in microfinance  is  not  completely  contrary  to  Islamic  business ethics.  (2)  The  concept  of  commercialization  itself  is counterproductive  in achieving social and business missions at once. (3) Moral values in Islamic business ethics will actually be able  to  realize  microfinance  institutions  as  poverty  alleviation institutions  that  are  also  able  to  achieve  reasonable  profits  as business institutions.
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X

## A. Pendahuluan
Komersialisasi  lembaga  keuangan  mikro  merupakan  suatu  dorongan  terhadap lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan pinjaman setara dengan harga pasar, tidak lagi bergantung pada dana subsidi, menghimpun dana komersial, dan berorientasi profit. Hal  ini  dilakukan  untuk  menjaga  kesinambungan  lembaga  dalam  memberikan  layanan keuangan.
Komersialisasi ini mendapat kritikan yang menyentuh pada tiga hal dasar, pertama adanya orientasi terhadap keuntungan (profit) yang berlebihan, akan mendorong lembaga keuangan  mikro  mengenakan  suku  bunga  yang  tinggi,  sehingga  mencegah  calon peminjam  mengambil  pinjaman  dari  lembaga  tersebut. Kedua komersialisasi  keuangan mikro  akan  mendesak  lembaga  keuangan  mikro  untuk  tidak  lagi  memberikan  layanan kepada  masyarakat  miskin.  Karena  memberikan  pelayanan  kepada  yang  lebih  baik tingkat  ekonominya  akan  lebih  memberikan  keuntungan.  Kritik  yang ketiga, menyoroti masalah etika. Karena pada akhirnya dapat dilihat bahwa keuntungan lembaga keuangan mikro  justru  berasal  dari  kaum  miskin.  Lembaga  keuangan  mikro  tumbuh  dari  laba ditahan, artinya sebagian kelompok orang miskin memberikan pembiayaan kepada kaum miskin  yang  lain.  Jika  keuntungan  ini  juga  dinikmati  oleh  pemilik  lembaga  keuangan mikro, maka semakin tidak bisa diterima secara etika.(Lutzenkirchen &Weistroffer : 2012).
Komersialisasi  lembaga  keuangan  mikro  juga  dipandang  sebagai  alat pembangunan  ekonomi  yang  kental  dengan  pengaruh  paham  neoliberalisme. Komersialisasi  dinilai  mengurangi  dan  meminimalisir  campur  tangan  pemerintah  dalam menyelesaikan  masalah  kemiskinan  dan  menyerahkannya  kepada  mekanisme  pasar. Sumber dana lembaga keuangan mikro tidak lagi berupa dana hibah, bantuan dan subsidi dari pemerintah melainkan murni dana komersial baik dari tabungan sukarela,  pinjaman, serta modal investasi.
Di Indonesia, industri keuangan mikro syariah mulai bangkit pada tahun 1990-an. Diawali dan diprakarsai oleh beberapa ormas Islam sebagai bentuk respon akan adanya kebutuhan  terhadap  layanan  keuangan  untuk  masyarakat  miskin  yang  sesuai  syariah. Inisiatif  pendirian  lembaga  yang  berasal  dari  lembaga  non  pemerintah  dapat mengindikasikan  bahwa  lembaga  keuangan  mikro  syariah  beroperasi  secara  komersial. Pada  tahun  2012  Perhimpunan  BMT  Indonesia –  salah  satu  assosiasi  BMT  yang diprakarsai oleh LAZ Dompet Dhuafa mencatat terdapat 560 BMT yang terhimpun dalam jaringannya dengan total simpanan anggota Rp. 4.302 milyar.
Lalu bagaimana komersialisasi ini dipandang dari sudut etika bisnis Islam. Menjadi lembaga  yang  bisa  bekerja  secara  professional  dan  mampu  memberikan  layanan keuangan  secara  berkelanjutan  merupakan  hal  yang  baik  dan  sesuai  dengan  syariat Islam.  Seperti  yang  disampaikan  Rasulullah  dan  diriwayatkan  oleh  Baihaqi  bahwa “Sesungguhnya  Allah  mencintai  seseorang  jika  ia  beramal  dengan  suatu  amalan  atau pekerjaan maka ia kerjakan dengan itqon” Itqon  merupakan  sifat Allah yang  senantiasa melazimi  dalam  seluruh  penciptaannya. Allah  berfirman  dalam Al  Qur’an  surat An  Naml ayat  88  yang  artinya “Begitulah  penciptaan  Allah  yang  membuat  dengan  (Itqon)  kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian k erjakan.”
Begitu  pula  dalam  hal  penentuan  harga  (pricing),  Islam  menyerahkannya  dalam mekanisme  pasar  yang  alami.  Tertuang  dalam  Hadits  dari  Rasulullah  SAW  yang  pada suatu  saat  diminta  oleh  para  sahabat  untuk  menentukan  harga-harga  yang  sedang melonjak.  Rasulullah menjawab “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
mencabut,  yang  membentangkan,  dan  yang  memberi  rezeki.  Saya  sungguh  berharap dapat  bertemu  Allah  dalam  keadaan  tidak  seorang  pun  dari  kalian  yang  menuntut kepadaku  karena  kezaliman  dal am  darah  dan  harta”  (HR.  Ahmad,  Abu  Daud,  Tirmidzi, Ibnu Majah, Darami, dan Abu Yakla)
Lembaga  keuangan  mikro  di  Indonesia  selalu  dianggap  sebagai  instrument pembangunan  ekonomi yang  ampuh  untuk mengentaskan kemiskinan. Akan  tetapi  perlu pembahasan lebih lanjut, apakah memang komersialiasasi sudah sesuai dengan cita-cita dan  pesan  moral  dari  system  keuangan  Islam.  Jika  beroperasi  secara  komersial bagaimana  menjalankan  misi  sosialnya  mengentaskan  kemiskinan.  Membahas  arah kebijakan,  perkembangan,  serta  kritik  terhadap  industry  keuangan  mikro  dari  sudut pandang  etika  bisnis  Islam,  diharapkan  mampu  memberikan  pandangan  yang  lebih objekif. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui secara mendalam praktek  komersialisasi  dalam  keuangan  mikro,  (2)  menganalisis  praktek  komersialisasi dari sudut pandang etika bisnis Islam.

## B. Metodologi Penelitian
Jurnal  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  yang  menggunakan tinjauan  ekonomi  syariah  untuk  menilai  praktek  komersialisasi  pada  lembaga  keuangan mikro  syariah.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  yang  tidak mengadakan  penghitungan  matematis  dan  statistik.  Data  diperoleh  melalui  penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan dan mempelajari data dan bahan dari berbagai sumber kepustakaan  meliputi  buku,  skripsi,  tesis,  jurnal  penelitian  terdahulu,  laporan  konferensi, laporan  program  bantuan  lembaga  pembangunan  dan  lembaga  donor,  internet,  dan media  lainnya  yang  ada  yang  berkaitan  dengan  masalah  pokok.  Penulis  menggunakan metode  analisis  deskriptif,  penulis  membaca,  mempelajari,  memahami  dan  kemudian menguraikan  semua  data  yang  diperoleh  untuk  membuat  analisa  yang  komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

## C. Komersialisasi Keuangan Mikro, Sejarah dan Latar Belakangnya
Sebelum  tahun  1970-an  kelompok  masyarakat  miskin  dikategorikan  sebagai unbankable ,  yaitu  kelompok  masyarakat  yang  tidak  tersentuh  oleh  layanan  perbankan karena  dinilai  tidak  layak.  Namun  begitu,  sesungguhnya  konsep  keuangan  mikro  yang memberikan layanan keuangan kepada kaum miskin bukan merupakan sesuatu yang hal yang  baru.    Sejak  tahun  1700-an  sudah  hadir  berbagai  bentuk  layanan  keuangan  untuk kaum miskin dalam bentuk informal.
CGAP  (The  Consultative  Group to Assist The  Poor)  dalam  makalah  pelatihannya menyampaikan  bahwa  ada  enam  tahapan  dalam  evolusi  keuangan  mikro. Pertama, periode  informal  pada  awal  abad ke  15.  Layanan  simpanan  dan koperasi  pada  masa  ini masih  dalam  bentuk  informal  seperti  arisan  di  Indonesia.  Tahapan  yang kedua adalah gerakan credit  union. Dipelopori  oleh  Friedrich  Wilhelm  Raiffeissen,  gerakan  ini memberikan  layanan  keuangan  kepada  masyarakat  miskin  pada  pertengahan  abad  ke 18.  Dan  kemudian  gerakan  ini  menyebar  ke  negara-negara  lain  di  Eropa  dan  Amerika Utara.
Selanjutnya tahapan ketiga yaitu tahapan koperasi formal atau bank rakyat seperti BRI dan BPR di Indonesia yang dibuka pertama kali pada tahun 1895. Tahapan keempat berlangsung  antara  tahun  1950-1970  dimana  pemerintah  banyak  memberikan  kredit pertanian  dan  agrikultur  melalui  bank  pemerintah.  Kredit  diberikan  bertujuan  untuk meningkatkan  produktifitas  petani  kecil.  Pada  tahapan  ini  banyak  program  yang
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
mengalami  kegagalan.  Selanjutnya  adalah  tahapan kelima berlangsung  pada  tahun 1970an,  dimana  layanan  keuangan  mikro  banyak  diberikan  oleh  Lembaga  Swadaya Masyarakat. Era ini ditandai dengan suksesnya Grameen Bank di Bangladesh. Pada era ini  mayoritas  layanan  keuangan  yang  diberikan  adalah  kredit.  Dan  yang  terakhir  adalah tahap keenam system  keuangan  inklusi,  yaitu  menyatukan  layanan  keuangan  bagi orang miskin ke dalam system keuangan.
Visi  dari  system  keuangan  inklusi  ini  adalah  terciptaya  dunia  dimana  masyarakat miskin  yang  berada  di  dalamnya  bisa  mendapatkan  akses  permanen  terhadap  layanan keuangan  yang  berkualitas,  melalui  berbagai  tipe  institusi  (CGAP,  2006  :  viii).  Senada dengan  itu  dalam  Strategi  Nasional  Keuangan  Indonesia  (Sekretariat Wakil  Presiden  RI, 2012  :  6)  dinyatakan  bahwa  visi  keuangan  inklusi  adalah  mencapai  suatu  system keuangan  yang  bisa  diakses  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  untuk  mempromosikan pertumbuhan  ekonomi,  pengentasan  kemiskinan,  dan  pemerataan  pendapatan  di Indonesia. Akses keuangan permanen yang dimaksudkan bukan hanya kredit, melainkan tabungan, asuransi, dan produk keuangan lainnya.
Meningkatkan  akses  keuangan  kepada  kaum  miskin  diharapkan  bisa  memutus lingkaran  setan  kemiskinan.  Dalam  teori  lingkaran  setan  kemiskinan  (The  Vicious  of Poverty) yang disampaikan oleh Ekonom Ragnar Nurkse bahwa terdapat dua factor yang mempengaruhi  lingkaran  setan  kemiskinan. Pertama, sisi  penawaran  lingkaran  setan kemiskinan,  bahwa  pada  Negara  miskin  produktivitasnya  sangat  rendah  sehingga  tidak cukup untuk pembentukan modal. Hal ini bisa dijelaskan bahwa tingkat produktivitas yang rendah  mengakibatkan  tingkat  pendapatan  yang  rendah,  kemudian  kemampuan masyarakat  untuk  menabung  juga  menjadi  rendah  yang  pada  akhirnya  membuat pembentukan modal rendah juga. Dan Negara pun akan menghadapi kekurangan barang modal dan produktivitas akan tetap rendah.
Kedua dari  sisi  permintaan,  bahwa  rangsangan  untuk  investasi  rendah  karena kecilnya kemampuan beli masyarakat, dimana hal tersebut diakibatkan karena rendahnya pendapatan  riil,  yang  disebabkan  oleh  produktivitas  yang  rendah.  Rendahnya produktivitas bagaimana pun juga merupakan hasil dari sedikitnya modal yang digunakan untuk  produksi  yang  pada  akhirnya  disebabkan  oleh  rendahnya  rangsangan  untuk melakukan investasi.
Lingkaran  setan  kemiskinan  inilah  yang  ingin  diputus  oleh  pertumbuhan  sector keuangan  yang  dapat  menjangkau  masyarakat  miskin,  yaitu  melalui  system  keuangan inklusi.  Semakin  meningkatnya  akses  layanan  keuangan  kepada  kaum  miskin  maka jumlah  penduduk  miskin  dapat  dikurangi.  Seperti  yang  disampaikan  oleh Ari  dan  Galuh dalam  penelitiannya  tentang  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  dan  sector  keuangan terhadap  pengurangan  kemiskinan  di  Indonesia  bahwa  pertumbuhan  sector  keuangan yang  terjadi  pada  1  periode  sebelumnya  memiliki  pengaruh  terhadap  pengurangan pertumbuhan  kemiskinan,  walaupun  pengaruhnya  tersebut  tidak  signifikan 1 Penelitan  ini menggunakan  rasio  jumlah  uang  yang  beredar  dalam  arti  luas  (M2)  terhadap  PDB.  M2 dalam  penelitian  tersebut  meliputi  uang  kartal,  uang  giral,  deposito  berjangka,  dan tabungan.  Variabel  ini  menunjukan  kedalaman  sector  keuangan  secara  riil  pada perekonomian  yang  sedang  mengalami  pertumbuhan,  di  mana  sector  keuangan menyediakan jasa untuk transaksi maupun menerima tabungan dari masyarakat.
1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Sektor Keuangan Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia, Ari Mulianta Ginting, Galuh Prila Dewi, P3DI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, 31 Desember 2013
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
Pada tahap system keuangan inklusi ini, lembaga keuangan mikro didorong untuk bisa  menjadi  lembaga  yang  kuat  agar  bisa  memberikan  layanan  keuangan  secara berkesinambungan dan meraih masyarakat miskin yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu diterapkanlah  strategi komersialisasi  dimana  lembaga keuangan mikro  didorong  menjadi lembaga yang berorientasi profit dan mampu mengundang investasi eksternal Konsep  komersialisasi  ini  juga  lahir  sebagai  hasil  dari  proses  pembelajaran  atas pengalaman  yang  diperoleh  selama  dalam  tahapan  evolusi  keuangan  mikro  yang disebutkan  di  atas.  Dimana  pada  saat  banyak  program  pembangunan  di  negara berkembang  menerapkan  konsep  keuangan  mikro  dengan  memberikan  kredit  kepada petani kecil  justru  banyak mengalami kegagalan.    Kredit  yang  disubsidi  dari  pemerintah, dan  disalurkan  dibawah  harga  pasar,  ternyata  justru  menimbulkan  permasalahan ketergantungan  lembaga  terhadap  dana  hibah,  menghasilkan  inefisiensi,  menghambat pertumbuhan,  serta  mengakibatkan  keengganan  mencari  sumber  dana  baru  seperti tabungan masyarakat dan dana komersial  lainnya (Lutzenkirchen & Weistroffer : 2012) . Ditambah lagi dengan latar belakang pemikirin neo liberal dalam ekonomi dan politik serta hasil pengamatan bahwa masyarakat miskin mau membayar harga pinjaman yang mahal kepada  rentenir  (Lutzenkirchen  &  Weistroffer  :  2012).  Maka  lembaga  keuangan  mikro didorong  untuk  menyalurkan  pinjaman setara  dengan  harga pasar,  tidak lagi  bergantung pada dana subsidi, menghimpun dana komersial, dan berorientasi profit.
Menurut Stephanie Charitonenko dan Ismah Afwan dalam bukunya Commercialization  of  Microfinance – Indonesia, komersialiasai lembaga keuangan mikro meliputi
a.  Mengadopsi pendekatan bisnis profesional ke dalam administrasi dan operasional lembaga  keuangan  mikro.  Seperti  misalnya  mengembangkan  diversifikasi, mengembangkan produk lembaga keuangan mikro yang didorong oleh permintaan pasar dan menerapkan tingkat suku bunga yang mampu menutupi biaya
b.  Menuju kemandirian keuangan dan operasional dengan meningkatkan pemulihan biaya dan efisiensi, serta mempeluas jangkauan
c.  Menggunakan  sumber  dana  komersial,  contohnya  pinjaman  non  subsidi  dari lembaga apex (institusi pemberi pinjaman kepada lembaga keuangan mikro) atau bank komersial, menghimpun tabungan sukarela, atau sumber pendanaan lainnya.
d.  Beroperasional  sebagai  lembaga  keuangan  formal  yang  berorientasi  pada  profit, yang  menerapkan  peraturan  dan  prinsip  kehati-hatian  dan  supervisi,  sehingga mampu menarik investasi modal.

## D. Kritik Terhadap Komersialisasi Pada Keuangan Mikro
Walaupun  banyak  penelitian  yang  menyatakan  keberhasilan  komersialisasi keuangan  mikro  untuk  mengentaskan  kemiskinan,  namun  dari  sudut  pandang  ekonomi pembangunan  masih  perlu  pembuktian  lebih  lanjut  mengenai  dampak  bagi  usaha pengentasan kemiskinan.  Kritik terhadap komersialisasi  keuangan  mikro menyentuh  tiga hal dasar, pertama adanya orientasi terhadap keuntungan (profit) yang berlebihan,  akan mendorong  lembaga  keuangan  mikro  mengenakan  suku  bunga  yang  tinggi,  sehingga mencegah  masyarakat  miskin  sebagai  calon  peminjam  untuk  mengambil  pinjaman  dari lembaga  tersebut. Kedua komersialisasi  keuangan  mikro  akan  mendesak  lembaga keuangan mikro untuk tidak lagi memberikan layanan kepada masyarakat miskin. Karena memberikan  pelayanan  kepada  yang  lebih  baik  tingkat  ekonominya  akan  lebih memberikan  keuntungan.  Kritik  yang ketiga ,  menyoroti  masalah  etika.  Karena  pada akhirnya  dapat  dilihat  bahwa  keuntungan  lembaga  keuangan  mikro  justru  berasal  dari kaum  miskin.  Lembaga  keuangan  mikro  akan  tumbuh  dari  laba  yang  ditahan,  artinya sebagian  kelompok  orang  miskin  memberikan  pembiayaan  kepada  kaum  miskin  yang
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
lain.  Jika  keuntungan  ini  juga  dinikmati  oleh  pemilik  lembaga  keuangan  mikro,  maka semakin tidak bisa diterima secara etika. (Lutzenkirchen & Weistroffer : 2012)
Milford  Bateman  dalam  penelitiannya  melihat  komersialisasi  lembaga  keuangan mikro   sebagai  produk  pemikiran  neoliberalisame.  Disebutkan,  bahwa  sejak tahun  1980- an  subsidi  yang  diberikan  kepada  lembaga  kredit  mikro  dari  lembaga  donor,  pemerintah dan lembaga lainnya tidak boleh lagi dilakukan. Bahwa setiap lembaga harus sampai ke pada kondisi mampu menutupi biayaanya secara penuh (full cost recovery) . Model kredit mikro  yang  digerakan  oleh  pasar (market  driven) kemudian  menjadi  kebijakan pembangunan  internasional  yang  penting.  Dukungan  sumberdaya  dan  teknis  diberikan untuk membantu terlaksananya  transformasi keuangan mikro . Tercatat    secara  simultan, model  program  dukungan  keuangan  yang  lain  seperti  dukungan  keuangan  untuk  UKM ditutup.  Dan  sasaran  selanjutanya  adalah  privatisasi  air,  pendidikan,  dan  kesehatan. Kredit  mikro  disini  berfungsi  untuk  menyediakan  uang  tunai  kepada  masyarakat  miskin untuk bertransaksi akibat privatisasi tersebut (Bateman:2014) 2
Salah  satu  daya  tarik  program  keuangan  mikro  bagi  neoliberalis  adalah  melihat keberhasilan Grameen Bank dalam memberikan layanan keuangan kepada kaum miskin tanpa  dukungan  keuangan  dari  Negara.  Ide  yang  kemudian  muncul  adalah  seluruh lembaga  keuangan  mikro  harus  mampu  untuk  bertahan  hidup  dan  memperoleh penghasilan  dari  pasar.  Keuangan  mikro  juga  dapat  digunakan  untuk  melemahkan konsep penyediaan pelayanan dasar oleh Negara dan mendukung privatisasi oleh sektor swasta.  Layanan  kebutuhan  dasar  masyarakat  seperti  pendidikan,  kesehatan,  air,  dan sanitasi  secara  perlahan  dikurangi  subsidinya  dari  Negara  dan  diprivatisasi  oleh  pihak swasta.  Keuangan  mikro kemudian  menjadi  “penyelamat”  bagi  masyarakat  miskin  untuk dapat mengakses layanan dasar tersebut melalui pinjaman mikro.
Bateman  dalam  penelitiannya  yang  lain  menyampaikan  bahwa  kelemahan program  pengentasan  kemiskinan  melalui  keuangan  mikro  antara  lain  adalah, pertama mengacuhkan  skala  ekonomi  usaha  mikro  dan  kecil  yang  menjadi  nasabahnya.  Bahwa setiap  usaha  atau  perusahaan  memiliki  batas  minimum  skala  produksi  efisien,  yang apabila  tidak  terpenuhi  maka  akan  mustahil  usaha  tersebut  dapat  bertahan  hidup. Banyaknya  program  keuangan  mikro  akan  mendorong  lahirnya  usaha  mikro  dan  kecil baru  pada  satu  lokasi  dalam  jumlah  yang  banyak.  Hal  ini  mengakibatkan  inefisiensi mengingat  ukuran  pasar  yang  tidak  berubah,  permintaannya  tetap  namun  di  sisi  supply bertambah.  Sehingga  skala  usaha  mikro  dan  kecil  tidak  bisa  tumbuh  dan  berkembang. Karnarni (2007:39) melaporkan bahwa kurangnya skala ekonomi pada sector usaha mikro secara serius merusak potensi pertumbuhan ekonomi India. Ukuran rata-rata usaha mikro di  India  adalah  kurang  dari  sepersepuluh  ukuran  usaha  di  Negara  berkembang  lainnya. Dukungan pada keuangan mikro dan penciptaan usaha mikro akan mengakibatkan hal ini menjadi lebih buruk.
Kelemahan  yang kedua adalah  merupakan  kelanjutan  dari  point  yang  pertama. Ketika  keuangan  mikro  mengacuhkan  skala  ekonomi  usaha  mikro  hal  ini  akan mengakibatkan  masalah  pada    komposisi  ekonomi  lokal.  Sektor  informal  yang  menjadi sasaran utama keuangan mikro dipaksa untuk menyerap jumlah usaha mikro yang tidak terbatas. Ekonomi local secara cepat menjadi jenuh atas jumlah usaha mikro yang terus berambah.  Idealnya  usaha  mikro  bisa  segera  tumbuh  dan  berkembang  menjadi  sektor formal. Namun dengan terus tumbuhnya usaha mikro baru menyulitkan hal tersebut bisa terjadi. Keuangan mikro membantu untuk menurunkan pendapatan, gaji, keuntungan dan
2 The Rise and Fall of Muhammad Yunus and The Microcredit Model. Saint Mary University
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
kondisi  kerja  atau  kondisi  hidup  suatu  masyarakat  di  Negara  berkembang  dan  transisi, serta sangat tampak pada daerah yang dominan dengan wilayah miskin perkotaan (lihat Breman  dan  Das,  2000;  Breman,  2003;  Davis,  2006).  Bateman  (tanpa  tahun:11) menyampaikan  apa  yang  terjadi  di  Bangladesh  sebagai  “rumahnya  keuangan  mikro” memperlihatkan sesuatu yang mengkhawatirkan, sektor informal mendominasi ekonomi di kota-kota besar. Sebagai contoh, lebih dari 63% populasi pekerja di ibukota Dhaka saat ini berada  di  sektor  informal  (UN  Habitat  2003:103).  Masyarakat  Bangladesh  bahkan  ada yang mengalami hal yang lebih buruk, yaitu ketika gagal dalam usahanya mereka harus tetap  membayar  pinjamannya  sehingga  harus  membayar  dengan  menjual  asset keluarganya atau harus mengalami overindebtedness, yaitu suatu kondisi dimana individu mengalami kelebihan hutang untuk melunasi hutangnya yang terdahulu.  Dan hal tersebut bisa menciptakan kemiskinan yang lebih buruk dibandingkan sebelumnya.
Ketiga, keuangan  mikro  tidak  mendukung  usaha  kecil  yang  memiliki  prospek dalam meningkatkan pengusaan teknologi. Padahal untuk mengurangi kemiskinan, suatu Negara  berkembang  perlu  memiliki  penguasaan  yang  baik  terhadap  teknologi  yang berkaitan  dengan  proses  produksi  dan  manufaktur.  Pada  kenyataannya  keuangan  mikro hanya  membantu  usaha  mikro  dan  kecil  yang  sangat  sederhana  yang  bisa  membayar kembali pinjaman dan bunganya yang mahal dalam waktu yang singkat. Artinya keuangan mikro  tidak  bisa  digunakan  untuk  mendukung  peningkatan  industry  di  Negara berkembang.  Dan  hal  ini  sangat  disayangkan  ketika  dana-dana  pembangunan  yang tadinya  digunakan  untuk  mendukung  pertumbuhan  industrialisasi  harus  dialihkan  ke keuangan mikro.
Keempat, keuangan mikro tidak mempedulikan kebutuhan untuk mempromosikan konektibilitas  vertical  dan  horizontal.  Koneksi  horizontal  yang  dimaksud  disini  adalah jaringan  dan clustering ,  dan  koneksi  vertical  adalah  jaringan  subkontrak.  Dimana  kedua koneksi ini merupakan hal yang penting untuk menjamin keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi  local.  Point  keempat  ini  berkaitan  dengan  point-point  sebelumnya,  yaitu  ketika keuangan  mikro  mendorong  lahirnya  usaha-usaha  mirko  mendukung  produktivitasnya. Begitu pula ketika keuangan mikro tidak mampu mendukung penguasaan teknologi pada usaha  kecil,  maka  koneksi  vertical  tidak  akan  terbentuk.  Perusahaan  besar  tidak  bisa mendapatkan  supplier  dari  usaha  kecil  local  untuk  mendukung  produktivitasnya  Karen tidak  adanya  kemampuan  usah  kecil  untuk  memproduksi  komponen  yang  dibutuhkan perusahaan  besar.  Yang  pada  akhirnya  perusahaan  besar  harus  mengimpor  dari  luar daerahnya.
Kelemahan kelima merupakan kecil yang baru maka koneksi horizontal tidak akan terwujud.  Karena  sektor  informal  ini  tidak  terlalu  membutuhkan  koneksi  horizontal  atau kerjasama  antar  usaha  mikro  yang  berarti  untuk  efek  dari  kelemahan-kelemahan  yang telah  dijelaskan  sebelumnya,  yaitu  program  keuangan  mikro  mengakibatkan ketergantungan  ekonomi  local  kepada  impor  barang  dari  luar.  Runtuhnya  sektor manufaktur dan produksi agrikultur lokal terpaksa digantikan dengan perdagangan instan dan dibanjiri produk impor.
Kemudian  yang keenam, komerasialisasi  keuangan  mikro  pada  akhirnya mengakibatkan  lemahnya  solidaritas  social,  kepemilikan  dan  kontrol  komunitas  lokal. Seperti  disampaikan  oleh  Leys  (2001)  Ketika  aktivitas  pemberdayaan  masyarakat  dan pengentasan  kemiskinan  dipaksa  bersifat  komersil  dan  berorientasi  keuantungan  secara bersamaan  akan meningkatkan kemungkinan  berkurangnya  solidaritas  local, komunikasi interpersonal, kesukarelawanan, dan interaksi yang berdasarkan kepercayaan. Termasuk pada  kasus  pinjaman  kelompok  perempuan  yang  sering  diklaim  mampu  membangun modal  social  dan  solidaritas  di  komunitas,  namun  sebenarnya  menumbuhkan  tekanan
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
social  dan  tendensi  untuk  mempermalukan  pelaku  telat  bayar,  yang  pada  akhirnya merusak modal social atau solidartas social dalam masyarakat.

## E. Praktek Komersialisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam

## 5.1 Definisi Etika Bisnis Islam
Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. 3 Etika bisnis merupakan cara  untuk  melakukan  kegiatan  bisnis,  yang  mencakup  seluruh  aspek  yang  berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan  yang  adil  dan  sehat  dengan  pelanggan/  mitra  kerja,  pemegang  saham,  dan masyarakat. 4 Menurut  Crane  (2016:5)  etika  bisnis  adalah  sebuah  studi  mengenai  benar dan salah dari penanganan situasi, kegiatan, dan keputusan bisnis.
Etika  dan  Hukum (law) keduanya  sama-sama  berbicara  mengenai  benar  dan salah.  Tapi  Hukum  merupakan  merupakan  bentuk  kelembagaan  dan  kodifikasi  etika menjadi  peraturan  sosial  yang  spesifik  (Crane  :  2016).  Hukum  bisa  dikatakan  sebagai standar minimum tindakan yang diterima oleh masyarakat, dan etika meliputi hal-hal yang lebih  luas  lagi.  Sebagai  contoh,  di  beberapa  Negara  tidak  ada  hukum  yang  melarang untuk melakukan pengetesan produk pada binatang, namun hal tersebut menjadi sebuah etika bisnis untuk tidak melakukannya.
Etika  dibentuk  oleh  moralitas,  yaitu  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  norma-norma, nilai-nilai,  kepercayaan  yang  tertanam  pada  individu  dan  masyarakat  yang  pada  proses selanjutnya  akan  membentuk  kesepakatan  mengenai  mana  yang  benar  dan  mana  yang salah.
Dalam  Islam,  istilah  etika  lebih  sering  dikenal  dengan  istilah  akhlak.  Selain  itu Al Qur’an  juga  menggunakan  sejumlah  istilah  yang  menjelaskan  konsep  kebaikan,  antara lain  adalah khoir  ( kebaikan ,  goodness),  birr  ( kebajikan ,  righteousness),  qist  ( kewajaran , equity), ‘adl ( keseimbangan , equilibrium), keadilan (justice), haq ( kebenaran, truth), ma’ruf ( diketahui, diterima ), serta takwa ( kesalehan , piety) 5
Islam telah menempatkan nilai etika atau akhlak pada tempat yang tinggi. Ditandai dengan  diturunkannya  Rasulullah  SAW  oleh Allah  SWT  sebagai  teladan    dalam  rangka menyempurnakan  akhlak  umatnya.  Seperti  yang  disebutkan  dalam  hadis  Nabi “Sesungguhnya  aku  diutus  hanya  untuk  menyempurnakan  kemuliaan  akhlak.”  (HR.  Al Bayhaqi). Terdapat  empat  aksioma  etika  ekonomi  dalam  Islam  yaitu  tauhid, keseimbangan  (keadilan),  kebebasan,  dan  tanggung  jawab  (Naqvi  :  2003). Tauhid atau prinsip  keesaan  terhadap  Allah  SWT,  menjadi  landasan  yang  membedakan  ekonomi Islam  dengan  ekonomi  kapitalis  dan  sosialis  yang  berdasarkan  sekularisme  dan materialism.  Konsep  Tauhid  menjadikan  manusia  melakukan  penyerahan  tanpa  syarat kepada  kehendak-Nya  sekaligus  juga  pengakuan  terhadap  eksistensi  manusia  yang dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. Hal ini menghasilkan seorang pelaku ekonomi  akan  melakukan  aktivitasnya  tidak  semata-mata  untuk  mengejar  keuantungan
3 https://kbbi.web.id/etika
4 https://id.wikipedia.org/wiki/etika_bisnis
5 Membongkar Konsep Etika Bisnis Dalam Al Qur’an : Perspektif Epistemologis, Ahmad Syukron, MEI, STAIN Pekalongan
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
material. Tapi keuntungan dunia dan akhirat serta menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia.
Keseimbangan  (keadilan), prinsip  ini  mengantarkan  manusia  bahwa  segala sesuatu diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Al Qur’an pun menjadikan keadilan  sebagai  wujud  dari  kedekatan  pada  ketaqwaan.  Seperti  yang  diwahyukan  oleh Allah SWT dalam QS Al Maidah : 8 “ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang  yang  selalu  menegakan  (kebenaran)  karena  Allah,  menjadi  saksi  dengan adil.  Dan  janganlah  sekali-kali  kebencianmu  terhadap  sesuatu  kaum,  mendorong  kamu untuk  berlaku  tidak  adil.  Berlaku  adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  Dan bertakwalah  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan.” Dalam  aktivitas  ekonomi,  keadilan  salah  satunya  diwujudkan  dalam  bentuk pemerataan pendapatan dan kekayaan. Dalam Al Qur’an Surat Al Hasyr : 7 “ ….agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang- orang kaya saja di antara kamu…”
Kebebasan (free will) yang dimaksud disini adalah kebebasan berkehendak dan bertanggungjawab  tanpa  melepaskan  prinsip  tauhid  dan  keadilan.  Merupakan  sebuah pengakuan  terhadap  eksistensi  manusia,  mahluk  berakal  yang  diilhami  dua  jalan  yaitu kebaikan  dan  keburukan  dan  kemampuan  untuk  memilih  di  antara  ke  dua  jalan  itu. Kebebasan ini tentunya tidak mengalahkan kekuasaan dan kebesaran Allah yang bersifat mutlak. Dalam aktivitas ekonomi, konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah kepada kerja  sama,  bukan  persaingan  apalagi  sampai  mematikan  usaha  satu  sama  lain. Kalaupun  ada  persaingan,  sifatnya  dalam  rangka  melakukan  kebaikan  atau fastabiqul khoirot (Nawatmi : 2010)
Tanggungjawab (responsibility) .  Seperti  yang  diuraikan  sebelumnya  bahwa prinsip  kebebasan  dalam  Islam  merupakan  kebebasan  yang  bertanggungjawab.  Hal  ini merupakan  tuntutan  bagi  manusia  baik  secara  individu  maupun  kolektif.  Dalam  tataran aktivitas  ekonomi,  tanggung  jawab  berwujud  salah  satunya  dalam  bentuk  perilaku konsumsi  yang  tidak  hanya  tergantung  pada  penghasilannya  sendiri  melainkan  harus mengacu  pada  keadilan  karena  adanya  kesadaran  atas  tingkat  penghasilan  dan konsumsi anggota masyarakat yang lain yang tidak sama dengan dirinya.
Dalam  Jurnal  Balancing  Ethical  Responsibility  Among  Multiple  Organizational Stakeholder  :  The  Islamic  Perspective  (Bekun  &  Badawi,  2005),  disampaikan  bahwa beberapa  kriteria  etika  dalam  Islam  adalah  Keadilan  dan  Keseimbangan,  Kepercayaan serta Kebajikan. Keadilan dideskripsikan dalam Al Qur’an dengan kata Adl yang berarti persamaan  dan  keseimbangan.  Islam  sangat  mendorong  umatnya  untuk  berbuat  adil. Selain  itu,  adil  juga  dideskripsikan  sebagai  melakukan  sesuatu  sesuai  dengan proporsinya. As Siddiqui (2002) mendeskripsikan Keadilan sebagai memberi setiap orang dan setiap hal sesuai pada tempatnya.
Nilai etika yang kedua adalah kepercayaan (trust) atau yang dikenal dalam Islam sebagai  sifat Amanah .  Manusia  merupakah  khalifah  yang  diciptakan  oleh  Allah  SWT, diberikan  amanah  (kepercayaan)  untuk  mengelola  alam  semesta.  Untuk  menjalankan amanahnya  tersebut  Allah  memberikan  modal  berbagai  kenikmatan  untuk  diolah,  di- maintain sehingga  dapat  mewujudkan  kesejahteraan  di  dunia  dan  di  akhirat.  Sebagai konsekuensinya,  di  hari  akhir  nanti  setiap  manusia  akan  dimintai  pertanggung jawabannya  atas  apa  yang  telah  ia  lakukan  untuk  mengemban  misi  tersebut.  Dengan perannya tersebut, maka manusia tidak diperbolehkan untuk saling menzalimi, melakukan eksploitasi  terhadap  alam  semesta,  terhadap  sebagian  umat  manusia  yang  lain  dalam rangka hanya untuk memuaskan keinginan segelintir orang.
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
Nilai  selanjutnya  adalah kebajikan ( benevolence )  yang  dalam  ajaran  Islam  dikenal sebagai Ihsan. Ihsan  ini  didefinisikan  sebagai  perbuatan  baik  kepada  orang  lain  yang dilakukan  bukan  karena  kewajiban,  melainkan beyond kewajiban.  Ihsan  ini  lahir  dari kecintaan  umat  manusia  kepada Allah  SWT.  Manusia  dapat  memiliki  sifat  Ihsan,  apabila dalam dirinya sudah tertanam nilai Iman dan Islam.
Perwujudannya,  sifat  Ihsan  ini  mendorong  manusia  untuk  bekerja  atau  beramal secara  baik  bahkan melebihi  baik  atau sempurna.  Karena  manusia  yang  memiliki  Ihsan, selalu  merasa  dilihat  Allah  SWT  dalam  setiap  amalnya,  dan  karena  kecintaannya  pada Allah, maka ia akan selalu memberikan amalnya yang terbaik. Jadi setiap muslim bukan hanya dituntut untuk produktif beramal tapi juga melahirkan amal yang unggul

## 5.2 Praktek Komersialisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam
Untuk  membahas  praktek  komersialisasi  dari  sudut  pandang  etika  Islam,  penulis menggunakan pendekatan pada empat pokok pelaksanaan komersialisasi pada lembaga keuangan  mikro  yaitu pertama, komersialisasi  mengadopsi  pendekatan  orientasi  bisnis profit  dalam  administrasi  dan  operasional,  termasuk  melakukan  pengembangan  produk yang didorong oleh permintaan pasar, dan menerapkan tingkat suku bunga yang mampu menutupi  biaya. Kedua, komersialisasi  mengarahkan  lembaga  kepada  kemandirian keuangan  dan  operasional  dengan  meningkatkan  pemulihan  biaya  dan  efisiensi  serta memperluas  jangkauan.  Kemudian  yang ketiga adalah  menggunakan  sumber  dana komersial,  seperti  pinjaman  bank,  menghimpun  tabungan  sukarela  atau  sumber pendanaan  lainnya.  Dan  yang keempat mendorong  lembaga  keuangan  mikro  untuk beroperasional  sebagai  lembaga  keuangan  formal  yang  berorientasi  profit,  yang menerapkan  peraturan  dan  prinsip  kehati-hatian,  sehingga  mampu  menarik  investasi modal.
5.2.1  Mengadopsi Pendekatan Orientasi Profit Dalam Administrasi dan Operasional Lembaga Keuangan Mikro.
Dalam  Islam,  bekerja  merupakan  bentuk  ibadah  manusia  kepada  sang  pencipta. Bekerja merupakan perwujudan rasa syukur manusia atas potensi yang sudah diberikan Allah  SWT,  hingga  manusia  bisa  menunaikan  tugasnya  sebagai  khalifah  untuk memakmurkan  bumi.  Dalam  Al  Qur’an  surat  Al  A’raf  ayat  10  : “Kami  telah  menjadikan untukmu semua di dalam bumi itu sebagai lapangan mengusahakan kehidupan (bekerja); Tetapi  sedikit  sekali  diantaramu  yang  bersyukur.” Dan  Rasulullah  pernah  bersabda  : “Pekerjaan  terbaik  adalah  usahanya  seseorang  dengan  tangannya  sendiri  dan  semua jual- beli itu baik” (HR. Ahmad, Baihaqi, dll)
Lebih  dari  itu  Islam  memotivasi  umatnya  bukan  hanya  sekedar  bekerja,  tapi bekerja  secara  professional  dan  bersungguh-sungguh  menjaga  kualitas  pekerjaannya. Etika kerja Islam menganggap bertanggung jawab terhadap pekerjaan merupakan suatu bentuk  kebajikan.  Dalam  hadits,  Rasulullah  menasihati  para  sahabat  yang  mempunyai pekerjaan sebagai pedagang “Pedagang yang lurus dan jujur kelak akan tinggal bersama para  nabi,  shiddiqin,  dan  syuhada.” (HR.  Tirmidzi  dan Al  Hakim).  Sedangkan  bagi  yang bekerja  sebagai  petani  dan  tukang  kebun,  beliau  bersabda “Setiap  muslim  yang
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
menanam  satu  tanaman  atau  menyemai  satu  semaian  lalu  (buahnya)  dimakan  oleh manusia atau binatang, maka ia itu dianggap telah bersedekah.”
Memperoleh  keuntungan  dalam  suatu  usaha  dengan  cara  yang  jujur  dan  adil merupakan  bagian  dari  bentuk  profesionalitas  kerja.  Keuntungan  diperlukan  untuk menutupi  biaya  dan  menjamin  keberlanjutan  usaha.  Pada  praktek  komersialisasi,  untuk memperoleh  keuntungan,  lembaga  keuangan  mikro  didorong  untuk  melakukan diversifikasi  produk  yang  sesuai  dengan  permintaan  pasar,  yaitu  melakukan  inovasi produk  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  rakyat  miskin  tapi  tetap  harus  memberikan keuntungan bagi lembaga melalui penetapan suku bunga pinjaman untuk menutupi biaya operasional.
Untuk  bisa  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  miskin,  produk  keuangan  harus memperhatikan  beberapa  hal  yaitu pertama, arus  uang  masuk  dan  uang  keluar masyarakat  miskin  memiliki  durasi  yang  pendek  karena  harus  berurusan  dengan kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Uang  yang  diperoleh  hari  ini,  bisa  jadi  sudah  harus dibelanjakan untuk makan esok hari. Kedua produk keuangan harus mampu berurusan dengan  kondisi  darurat  yang  mungkin  muncul  tiba-tiba  seperti  gagal  panen,  sakit, kematian pencari nafkah, ataupun kecelakaan. Dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan  membayar  pinjaman  kembali. Ketiga, masyarakat  miskin  merupakan kelompok  masyarakat  yang  harus  berjuang  keras  untuk  mengumpulkan  uangnya  untuk membiayai  siklus  hidup  utama  mereka  seperti  membiayai  pernikahan,  melahirkan  anak, menyekolahkan  anak,  membiayai  usaha  kecilnya  serta  juga  membangun  asset  rumah tangganya.
Dalam ekonomi Islam dikenal adanya konsep distribusi pendapatan dan distribusi kekayaan  yang  adil.  Islam  mengakui  pendapatan  dan kekayaan  adalah hak milik  pribadi namun  tidak  bisa  mengalahkan  kepemilikan  mutlak  Allah  SWT  yang  telah mengamanahkan  kekayaan  tersebut  kepada  manusia  untuk  digunakan  sebagai  sumber daya  untuk  memakmurkan  bumi.  Artinya  tidak  dibenarkan  jika  hanya  dikuasai  oleh sekelompok  kecil  manusia  saja.  Melainkan  harus  berputar,  didistribusikan  secara  adil hingga setiap individu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya untuk menjadi manusia yang terhormat sesuai dengan harkat manusia sebagai wakil Allah SWT di muka bumi.
Instrumen distribusi pendapatan ini meliputi pertama, upah, yaitu mendistribusikan pendapatan  melalui  pola  hubungan  perburuhan. Kedua, zakat,  infak,  sedekah,  yaitu memberikan  sebagian  kekayaan  dari  kelompok  mampu  kepada  yang  tidak  mampu  baik berdasarkan  kewajiban  (zakat)  ataupun  yang  sunnah  (infak,  sedekah).  Kemudian  yang ketiga adalah  waris  dan  wasiat. Keempat, adalah  distribusi  pendapatan  melalui mekanisme pasar,  yaitu dalam  hal  penetuan  harga,  larangan  penimbunan,  dan  larangan berspekulasi.  Yang kelima, yaitu  distribusi  pendapatan  yang  melalui  pola  kemitraan usaha yaitu akad kerja sama mudharabah dan musyarakah.
Instrumen-instrumen  distribusi  pendapatan  inilah  yang  seharusnya  diterapkan pada  produk  keuangan  mikro  syariah.  Mengingat  kondisi  masyarakat  miskin  harus
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
berurusan  dengan  kebutuhan  sehari-hari,  kondisi  darurat  yang  bisa  mempengaruhi kemampuan  bayar  sekaligus  juga  harus  membiayai  siklus  kehidupannya,  maka pendekatan secara berjenjang adalah hal yang tepat dilakukan. Artinya tidak semata-mata berorientasi  profit  melainkan  lembaga  keuangan  mikro  keuangan  syariah  tidak  boleh kehilangan  misi  sosialnya.  Ada  masalah  pada  kaum  miskin  yang  harus  diselesaikan dengan  zakat,  infak,  dan  sedekah.  Dimana  bukan  pinjaman  yang  diberikan,  melaikan hibah  sebagai  bantuan  social.  Di  jenjang  berikutnya,  ketika  kondisi  ekonominya  sudah lebih baik, akad kerjasama mudharabah dan musyarakah bisa diterapkan.
Namun  pada  prakteknya  lebih  dari  70%  produk  pinjaman  lembaga  keuangan mikro  syariah  masih  menggunakan  akad  Murabahah 6 , yang  dinilai  lebih  mudah diimplementasikan. Dari sudut pandang syariah, Murabahah merupakan salah satu akad jual  beli  yang  halal  dijalankan.  Namun  akad  ini  tidak  menjamin  pembiayaan  yang dilakukan  untuk  tujuan  produktif.  Salah  satu  ahli  keuangan  konvensional  menyatakan bahwa  bank  sebagai  lembaga  intermediary  untuk  menciptakan  pertumbuhan  perlu didorong  untuk  memberikan  kredit  yang  digunakan  untuk  menciptakan  barang  dan  jasa baru  atau  usaha  produktif  (Werner  :  1992,  1997). Artinya  jika  lembaga  keuangan  mikro syariah  memang  menjalankan  fungsinya  sebagai  intermediary,  maka  sepatutnya  produk mudharabah dan musyarakah lebih dominan digunakan.
5.2.2  Mengarahkan  Lembaga  kepada  Kemandirian  Keuangan (financial  self sufficiency) dan  Operasional (operational  self  sufficiency) dengan  Meningkatkan Pemulihan Biaya (cost Recovery) dan Efisiensi serta Memperluas Jangkauan
Kemandirian keuangan (financial self sufficiency) merupakan kondisi dimana suatu lembaga  keuangan  mikro  tidak  lagi  tergantung  dengan  dana  subsidi.  Hal  ini  dihitung dengan  menggunakan  rasio  kemandirian  keuangan,  yaitu  rasio  antara  pendapatan  dan biaya  yang  disesuaikan  dengan  tidak  memperhitungkan  faktor  subsidi  dan  inflasi. Sedangkan kemandirian  operasional (operational  self  sufficiency) adalah  kondisi  dimana suatu  lembaga  keuangan  mikro  mampu  menutupi  beban  operasionalnya  dengan pendapatan  operasi.  Dihitung  menggunakan  rasio  kemandirian  operasi,  yaitu membandingkan pendapatan operasi dengan biaya operasi ditambah biaya pinjaman, dan biaya  penyisihan  piutang  tidak  tertagih.  Jika  suatu  lembaga  keuangan  mikro  tidak  bisa mencapai  kondisi  mandiri  operasional  maka  modalnya  akan  berkurang  sebesar kerugiannya  tersebut  kecuali  ada  tambahan  hibah  yang  diperoleh  untuk  menutupi kerugian tersebut. Artinya uang yang dapat digunakan sebagai pinjaman akan berkurang.
Kemandirian  operasional  merupakan  indikator  yang  menunjukan  stabilitas keberlanjutan  keuangan  lembaga.  Tapi  seperti  juga  ukuran  keuangan  yang  lain, kemandirian operasional tidak menilai manfaat social baik yang dirasakan oleh nasabah, masyarakat,  atau  pun  negara  yang  berkaitan  dengan  kesejahtaeraan  dan  pengentasan kemiskinan. Sejak era komersialisasi, kinerja keuangan dan keberlanjutan lembaga dalam sektor  keuangan  mikro  sudah  menjadi  indikator  yang  penting  untuk  menarik  tanggung
6 Risk-sharing and Financial Inclusion : Foundations of Islamic financial Systems, September 22 nd 2011, dipresentasikan pada Seminar Keuangan Islam University of  Durham. at the University of Durham’s
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
jawab social investor. Artinya, meski berpredikat sebagai social investor, namun orientasi untuk meraih profit ternyata juga menjadi penting.
Lembaga keuangan mikro kemudian menjadi ragu dan dipaksa untuk memiliki dua misi,  yaitu  misi  sosial  dan  bisnis.  Pada  saat  yang  bersamaan,  lembaga  keuangan  mikro harus  mencapai  tujuan  dasar  mengentaskan  kemiskinan  sekaligus  juga  harus  mampu membangun sektor keuangan yang inklusif dengan memberikan akses keuangan kepada kaum  miskin  secara  berkelanjutan.  Hal  ini  kontraproduktif,  karena  untuk  mencapai  misi sosial  dibutuhkan  biaya  yang  tinggi.  Lalu  pada  tingkat  profit  seperti  apa  yang  harus dihasilkan  untuk  mampu  menutupi  biaya  misi  social  ini,  dan  siapa  yang  harus menanggungnya.
Hal  ini  tentunya  tidak  adil  bagi  masyarakat  miskin  karena  harus  menanggung biaya operasional lembaga keuangan mikro melalui bunga pinjaman yang dibayar kembali bersama  pokok  pinjaman.  Sebagai  pihak  yang  seharusnya  dibantu,  masyarakat  miskin justru harus membiayai usaha pengentasan kemiskinan dirinya dari kantongnya sendiri.
Dalam Ekonomi Islam, peran pemerintah disini menyentuh beberapa hal. Pertama menjaga agar tidak mengandalkan kekuatan pasar sepenuhnya. Disampaikan oleh (Naqvi : 2003) bahwa mekanisme pasar tidak dapat dibiarkan menjadi satu-satunya wasit dalam pengambilan  keputusan  ekonomi,  melainkan  harus  dibatasi  dan  dipandu  oleh  nilai-nilai moral dan tujuan social. Seperti disampaikan pada jurnalnya (Abu Jouedeh : 2012) bahwa teori  kurva  permintaan  dan  penawaran  tidak  berlaku  dalam  kredit  mikro.  Secara  umum, jumlah permintaan dan penawaraan suatu barang dan jasa akan dipengaruhi oleh tingkat harganya.  Namun  hal  ini  tidak  berlaku  dalam  industri  keuangan  mikro  yang  berbasis bunga. Karena sering kali konsumsi atas keuangan mikro dilandasi atas keputusan yang tidak rasional yang diacuhkan sehingga mengarahkan kepada kondisi over-indebtedness . Tingkat  harga  dalam  hal  ini  suku  bunga  pinjaman  tidak  lagi  menjadi  factor  yang mempengaruhi keputusan dalam mengambil pinjaman. Karena meminjam sudah menjadi kebiasaan  yang  bersifat  adiktif.  Demikian  pula  dengan  factor  kemampuan  membayar kembali (capacity repayment) tidak lagi menjadi factor yang menentukan bagi konsumen. Begitu banyaknya layanan keuangan mikro yang tersedia, membuat masyarakat memilki pilihan untuk membayar pinjamannya dari pinjaman yang lain bukan dari hasil usaha atau income- nya.
Kedua, melakukan  perbaikan  pada  distribusi  pendapatan  yang  adil,  baik  dengan bimbingan,  pengaturan,  maupun  campur  tangan  langsung.  Pemerintah  harus mengembangkan  iklim  yang  mendukung  penerapan  instrumen-instrumen  distribusi pendapatan yang mampu mengentaskan kemiskinan baik itu yang sifatnya charity seperti zakat, infak, dan sedekah, serta yang sifatnya akad-akad perniagaan seperti mudharabah dan musyarakah.
Infrastruktur  untuk  menerapkan  akad mudharabah juga  harus  dibangun.  Selama ini  lembaga  keuangan  mikro  syariah  kesulitan  menerapkan  akad  ini  karena  masyarakat sulit  menerima  dan  menjalankan  bentuk  kerja  sama  yang  membutuhkan  adanya keterbukaan  antara  pemilik  dana  dan  pelaku  usaha.  Ditambah  lagi,  jumlah  pembayaran kembali yang fluktuatif mengikuti keuntungan usaha, menyulitkan masyarakat miskin yang identik  dengan  pendidikan  yang  rendah.  Maka  perlu  adanya  edukasi-edukasi  yang mampu  merubah  pemahaman  dan  meningkatkan  keterampilan  masyarakat  untuk mengaplikasikan akad ini.
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X

## 5.2.3  Menggunakan Sumber Dana Komersial
Menggunakan  dana  komersial  akan  berimplikasi  pada  meningkatnya  biaya operasional lembaga, yang pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat miskin. Ketika masyarakat  miskin  tidak  mampu  mengembalikan  jumlah  pinjaman  dengan  bunga  yang tinggi, lembaga keuangan akan mengalami kerugian, sehingga modalnya berkurang, dan kemampuannya  memberikan  pinjaman  juga  berkurang.  Untuk  menutupi  kerugian, lembaga  keuangan  meminjam  lagi  dana  komersial  yang  lain  lagi  sehingga  bisa memberikan  banyak  pinjaman  lagi,  dan  pendapatannya  bertambah,  dan  begitu seterusnya.
Sehingga  pertumbuhan  kinerja  keuangan  lembaga  keuangan  mikro  sama  sekali tidak  mencerminkan  pertumbuhan  usaha  masyarakat  yang  merupakah  sumber penghidupannya  untuk keluar  dari kemiskinan.  Instrument mudharabah dan musyarakah dapat menjadi alat kendali pertumbuhan sektor keuangan yang seimbang dengan sektor riil.  Lembaga  keuangan  mikro  syariah  dapat  tetap  mengakses  dana  komersial  karena mudharabah dan musyarakah secara  riil  memberikan  keuntungan  dari  hasil  usaha  yang dibiayai.    Lembaga  keuangan  dapat  mencapai  tingkat  kemandirian  keuangan  dan operasional,  tidak  tergantung  dengan  dana  hibah  pemerintah,  dari  bagi  hasil  usaha masyarakat. Maka keadilan akan tercipta, pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah menjadi cerminan tumbuhnya usaha masyarakat yang dilayaninya.

## 5.2.4  Mendorong  Lembaga  Keuangan  Mikro  untuk  Beroperasional  Sebagai Lembaga  Keuangan  Formal  yang  Berorientasi  Profit,  yang  Menerapkan  Peraturan dan Prinsip Kehati-hatian, Sehingga Mampu Menarik Investasi Modal
Menerapkan  prinsip  kehati-hatian  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  lembaga keuangan  untuk  menjaga  keberlangsungan  usaha.    Dimaksudkan  sebagai  upaya memberi rasa aman bagi para investor, pemberi pinjaman komersial, maupun masyarakat yang  menabung  di  lembaga  keuangan  mikro.  Sehingga  pada  akhirnya  ketika  dana komersial  banyak  terhimpun  maka  lembaga  pun  mampu  meningkatkan  keuntungan  dan jangkauan layanannya. Namun harus diingat bahwa disisi lain, penerapan supervise dan prinsip kehati-hatian dapat meningkatkan biaya operasional
Berdasarkan  hasil Policy  Research  Working  Papers  The  World  Bank yang dipublikasikan  Juni  2009  bahwa  dari  data  245  lembaga  keuangan  terbesar  di  dunia menunjukan  bahwa  penerapan  prinsip  prudential  dan  supervisi  berbanding  terbalik dengan profitabilitas lembaga. Analisa lebih lanjut menemukan bahwa lembaga keuangan mikro yang berorientasi laba menyerap biaya supervisi dengan membatasi jangkauan ke segmen pasar yang cenderung lebih mahal per dolar yang dipinjamkan. Artinya lembaga keuangan  lebih  banyak memberikan  pinjaman kepada  segmen  dengan ukuran  pinjaman yang  lebih  besar,  sehingga  biaya  supervisi  per  pinjamannya  menjadi  lebih  murah. Sebaliknya lembaga keuangan mikro yang bergantung pada sumber dana non-komersial atau dana hibah, dan kurang berorientasi pada laba, tidak menyesuaikan ukuran pinjaman (Cull : 2009).
Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran, bahwa ketika lembaga keuangan mikro  mau  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dan  supervisi  dalam  rangka  memperoleh profit,  maka  lembaga  keuangan  akan  memprioritaskan  misi  bisnisnya  dengan  memberi pinjaman  dengan  jumlah  yang  lebih  besar  untuk  menutup  biaya  supervise.  Tapi  jika pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian  dan  supervisi  tetap  didukung  oleh  dana  hibah,  maka misi  social  akan  tetap  terjaga,  karena  lembaga  tidak  akan  mengubah  segmen pinjamannya.
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X

## F. Kesimpulan
1.  Komersialisasi  pada  lembaga  keuangan  mikro  sebagai  usaha  untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat miskin secara berkelanjutan  dalam  rangka  mengentaskan  kemiskinan  tidak  sepenuhnya bertentangan  dengan  etika  bisnis  Islam.  Ada  beberapa  nilai  yang  sejalan dengan ajaran agama Islam seperti professional, mandiri, dan berkelanjutan.
2.  Namun  pada  dasarnya  konsep  komersialisasi  itu  sendiri  yang  didengungkan akan  mampu  menggabungkan  misi  social  dan  misi  bisnis  bersifat kontraproduktif. Lembaga keuangan mikro akan mengalami kesulitan jika pada saat  yang  bersamaan  harus  mampu  mengentaskan  kemiskinan  sekaligus menjadi  lembaga  berorientasi  profit  yang  bisa  memberikan  keuntungan  bagi investor.
3.  Nilai-nilai moral dalam etika bisnis Islam  yang menginginkan adanya keadilan dalam  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan,  apabila  diimplementasikan  dalam lembaga  keuangan  mikro  syariah  saat  ini  secara  utuh  justru  akan  mampu berperan dalam usaha pengentasan kemiskinan sekaligus meraih keuntungan secara wajar sebagai institusi bisnis.

## G. Daftar Pustaka
Al  Qur’an  dan  Terjemahannya,  Kementrian  Agama  RI,  PT  Sygma  Examedia Arkanleema Bateman, M (2014). The Rise and Fall of Muhammad Yunus and The Microcredit Model. Saint Mary University Bateman,  M.  Chang,  Ha-Joon  (  ) The  Microfinance  Illusion. University  of  Juraj  Dobrila Pula, Croatia
Crane, Andrew,.  Matten,  Dirk.  (2016). Business Ethics  :  Managing  Corporate  Citizenship and  Sustainability  in  the  Age  of  Globalization. Oxford  University  Press.  United Kingdom
Cull,  Rober,.  Demirguc-Kunt,  Asli,.  Morduch,  Jonathan.  (2009) Does  Regulatory Supervision  Curtail  Microfinance  Profitability  And  Outreach? The  World  Bank, Washington DC
Joudeh,  B.  (2012). Exploring  the  Potential  for  Profit-Loss  Sharing  Modles  in  Islamic Microfinance. Huntsman Program Honor Senior Thesis.
Karnarni, Aneel  (2007)  Microfinance  misses  its  mark,  Stanford  Social  Innovation  Review (Summer)
Lutzenkirchen,  C.  Weistroffer,  C.  (2012). Microfinance  in  evolution. An  Industry  between Crisis and Advancement. Germany : Deustche Bank Research Levine.  (2003). More  on  Finance  &  Growth  :  More  Finance,  More  Growth? Federal Reserve of St Louis
Membongkar  Konsep  Etika  Bisnis  Dalam  Al  Qur’an  :  Perspektif  Epistemologis,  Ahmad Syukron, MEI, STAIN Pekalongan
Nur  Fadilla,  Zulfa  (2016) Mekanisme  dan  Sistem  Distribusi  Harta  Perspektif  Islam. Universitas Darussalam. Iqtishodia
Rutherford,  Stuart,.  Collins,  Daryl,.  Johnson,  Susan.  (2013) The  New  Microfinance Handbook, A Financial Market System Perspective – Client. Washington DC : The World Bank
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
Scafer,  Kai.  Fukusawa,  Yoshi.  (2011) Factors  Determining  The  Operational  Self Sufficiency Among Microfinance Institutions. Midwestern State University Stephanie  Charitonenko  and  Ismah  Afwan  :  Commercialization  of  Microfinance – Indonesia. Asian  Development  Bank.  2003.  Published  by  the Asian  Development Bank, November 2003 Syukron,  Ahmad  (tanpa  tahun) Membongkar  Konsep  Etika  Bisnis  Dalam  Al  Qur’an  : Perspektif Epistemologis, STAIN Pekalongan
The Consultative Group to Assist The Poor. (2006). Good Practice Guideline for Funders of Microfinance. Microfinance Consensus Guideline. Washington : CGAP The  Consultative  Group  to  Assist  The  Poor.  (2010). Financial  System  Approach. Modul pada CGAP Funder Course, Bali : tidak diterbitkan
Naqvi, Syed Nawab Haider. (1993). Etika dan Ilmu Ekonomi : Sebuah Sintesis Islami, alih bahasa Husin Anis dan Asep Hikmat, (Bandung : Mizan, 1993) Naqvi,  Syed  Nawab  Haider.  (2003). Perspectives  on  Morality  and  Human  Well  Being, A Contribution  to  Islamic  Economics (United  Kingdom  :  British  Library  Cataloguing,
2003)
Nawatmi,  Sri.  (2010). Etika  Bisnis  Dalam  Perspektif  Islam. Surabaya  :  Universitas Stikubank
http://pembangunaniesp.blogspot.com/2010/12/lingkar-setan-kemiskinan.html
Lingkar setan  kemiskinan  dalam  pembangunan  dan  cara  memutuskan  lingkar  setan kemikinan. Diunduh 30 Juli 2018
http://www.economicsdiscussion.net/poverty/3-major-causes-of-vicious-circle-of-poverty- with-diagram/4592 3  Major  Causes  of  Vicious  Circle  of  Poverty,  Pragyandeepa, diunduh 30 Juli 2018
Mingka,  Agustianto.  (2013) Peranan  Negara  dalam  Perekonomian  (Perspektif  Islam) www.agustiantocentre.com diunduh 8 Agustus 2018